## ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN
Dhea Aulia M Purba ¹ , Hendri Jayadi Pandiangan ² , Djernih Sitanggang 3
¹ ,2,3 Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: purbadheaaulia@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Tindak  Pidana  Korupsi, Pemidanaan, Perempuan Kejahatan  korupsi  dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  sangat  serius,  dan  oleh karena  itu,  dianggap  sebagai  tindak  pidana  khusus  yang  memiliki  peraturan sanksi  pidana  yang  spesifik.  Hukuman  terhadap  korupsi  adalah  hasil  dari pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  tersebut  yang  dilakukan  oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek- aspek  yuridis  maupun  sosiologis  yang  akan  menentukan  minimal  hingga maksimum  hukuman  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini  mengindikasikan  bahwa  pertimbangan  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi.  dengan  terdakwa  perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  sedangkan  faktor  pengurangan pemidanaan  bagi  terdakwa  perempuan  pada  kasus  korupsi  di  setiap  tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan  No.  3/Pid-Sus-TPK/2019/PT  Medan;  serta  Putusan  MA  No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya. ABSTRACT Keywords: Corruption Crime, Punishment, Woman Corruption is an extraordinary crime and is therefore categorized as a special criminal  act  with  its  sanctions  specifically  regulated.  The  punishment  for corruption is a consequence of criminal accountability for the actions committed by an individual. In delivering a conviction, the judge takes into consideration both juridical and sociological aspects that determine the minimum to maximum punishment for the crime committed by the defendant. This research employs a normative research method with a conceptual approach and statutory approach, as well as a case approach. The findings of this research indicate that the judge's rationale in deciding corruption cases involving female defendants is influenced by philosophical, juridical, and sociological considerations regarding the crime committed by the defendant. Meanwhile, the factors leading to a reduction in the punishment for female defendants in corruption cases at every level of the court, as  observed  in  the  Flora  Simbolon  case  from  the  first  instance  court  to  the cassation  court  in  Decree  No.  93/Pid-Sus-TPK/2018/PN  Medan;  Decree  No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT  Medan;  and  Supreme  Court  Decree  No. 4263/Pid.Sus/2019,  are  grounded  in  the  judge's  specific  considerations  of sociological facts related to the female defendant as mitigating circumstances, leading to a reduction in the defendant's punishment compared to the previous sentence.

## PENDAHULUAN
Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime). Hal ini bukan  hanya  disebabkan  oleh  metode  atau  teknik  yang  terstruktur,  tetapi  juga  akibatnya  yang bersifat  serentak  dan  Merusak  seluruh  dimensi  kehidupan,  termasuk  ekonomi,  politik,  sosial- budaya, bahkan mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat. 1 Dalam konteks penjelasan  tersebut,  korupsi  muncul  akibat  penyalahgunaan  kewenangan  atau  kekuasaan,  tidak untuk  kepentingan  bersama  atau  negara,  melainkan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok tertentu. 2
Korupsi selalu menarik perhatian lebih daripada tindak pidana lainnya, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Fokus pada korupsi meningkat karena dampak negatif yang ditimbulkannya, yang  dapat  merambah  ke  berbagai  sektor  kehidupan.  Korupsi  dianggap  sebagai  masalah  serius yang  memiliki  potensi  mengancam  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  mengganggu pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan dapat merusak nilai-nilai demokratis serta moralitas. Secara perlahan, perbuatan ini seakan menjadi bagian dari budaya. 3
Hingga  saat  ini,  regulasi  pidana  yang  ada  tidak  memberikan  panduan  yang  jelas  untuk memberikan hukuman, hanya dijadikan sebagai pedoman untuk hukuman maksimal dan minimal. Oleh karena itu, panduan yang eksplisit seharusnya diatur dengan tegas dalam undang-undang, untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  hakim  dalam  memutuskan hukuman. 4 Hal ini sering kali menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman oleh hakim. Ketidaksetaraan  dalam  sistem  hukum  pidana,  yaitu  penerapan  hukuman  yang  tidak konsisten terhadap tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas, terjadi pada kasus korupsi. Banyak pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang relatif ringan, bahkan beberapa di antaranya dibebaskan oleh majelis  hakim.  Fakta  ini  Menyebabkan  disparitas,  baik  secara  horizontal  antara  keputusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama lainnya, maupun secara vertikal antara keputusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 5
Dalam  konteks  sistem  hukum  Indonesia,  kekurangan  panduan  pemidanaan  bagi  hakim menjadi  salah  satu  elemen  yang  dapat  menimbulkan  disparitas  dalam  hukuman.  Sudarto menyatakan bahwa adanya "panduan pemberian pidana akan membantu hakim untuk merumuskan hukuman setelah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Panduan tersebut melibatkan aspek-aspek yang bersifat objektif mengenai pelaku tindak pidana, sehingga proses penjatuhan pidana menjadi lebih proporsional dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan di balik pemberian hukuman tersebut, sesuai dengan hasil putusan
1 Indra  Kumalasari  Munthe, “Analisis Yuridis  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Hukum,  hlm. 2 (2018).
2 Listiyono Santoso (et.al) , Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural  dalam  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia.  Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik , Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 4.
3 Danu  Surya  Putra  &  Rehnalemken  Ginting, “ Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten  Tapanuli Selatan”  Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Penanggulangan  Kejahatan,  Universitas  Sebelas Maret; Vol. 7, No. 2, hlm. 5 (2018).
4 Wijayanto. Pengantar Hukum Pidana . Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.
5 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Impilasi, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia , Jakarta, 2014, hlm. 10.
hakim". 6 Ketidakselarasan putusan pidana dapat disebabkan oleh asas peradilan di Indonesia, di mana hakim tidak terikat pada keputusan hakim sebelumnya dalam perkara serupa. Sistem hukum Indonesia, sebagai penerus sistem hukum kontinental atau civil law system , tidak mengakui doktrin s tare decisis atau kekuatan mengikat preseden. Menurut Lilik Mulyadi, tentang asas preseden yang mengikat  ini,  "tergantung  kepada  Hakim  yang  bersangkutan,  apakah  akan  memutus  sesuai yurisprudensi atau tidak. Secara normatif, teoretis, doktrin, dan praktik peradilan, yurisprudensi di Indonesia  tidak  bersifat  sebagai  ' the  binding  force  of  precedent ',  melainkan  cenderung  bersifat sebagai ' persuasive of precedent ". 7
Tidak  sulit  ditemui  dalam  putusan  kasus  tindak  pidana  korupsi,  terdapat  perubahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang menangani perkara yang sama, mulai dari tingkat pertama  hingga  peradilan  tingkat  akhir  di  Mahkamah  Agung.  Salah  satu  contohnya  adalah perubahan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi di tingkat kasasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Flora Simbolon yang diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019.
Kronologi kasus ini dimulai pada tahun 2012, saat Flora Simbolon, seorang dalam staf dalam kerjasama  kegiatan  pekerjaan  dalam  proyek  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  dan  Jaringan  Pipa Transmisi  di  Martubung  pada  Tahun  Anggaran  2012.  Dalam  proses  tersebut,  Flora  Simbolon menerima  pembayaran  untuk  dana  pengerjaan  proyek  tanpa  adanya  kemajuan  pekerjaan  yang sesuai. PPK proyek tersebut menandatangani Berita Acara Progress Fisik, membuatnya seolah- olah  pekerjaan  telah  selesai  100%,  sehingga  menyebabkan  kerugian  keuangan  negara  hingga miliaran rupiah.
Flora  Simbolon  dinyatakan  bersalah  oleh  Pengadilan  Tipikor  melalui  keputusan Pengadilan Negeri Medan, yaitu Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan Tanggal 08 Maret 2019, Flora Simbolon didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, ada dakwaan subsidair  Pasal  3  juncto  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Putusan hakim menyatakan bahwa Flora Simbolon bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- atau subsider 3 bulan kurungan.
Upaya banding dilakukan oleh pihak terdakwa dan kuasa hukumnya ke Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2019, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- atau subsider 3 bulan kurungan. Meski lebih ringan, Flora  Simbolon  tetap  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Nomor  4263 K/Pid.Sus/2019.  Mahkamah  Agung  mengabulkan  kasasi  tersebut,  membatalkan  putusan Pengadilan  Tinggi  Medan,  dan  menjatuhkan  hukuman  4  tahun  penjara  dan  denda  Rp. 200.000.000,- atau subsider 6 bulan kurungan.
6 Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm 31.
7 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Alumni, Bandung, 2011, hlm. 14.
Kasus putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa Judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi telah membuat  kesalahan  dalam  mengkualifikasi  fakta  hukum  persidangan  dan  kurang mempertimbangkan  aspek-aspek  yuridis  yang  terkait  dengan  perbuatan  terdakwa  dalam memberikan  putusan  terhadap  dirinya.  Oleh  karena  itu,  putusan Judex  facti dianggap  sebagai kesimpulan  yang  didasarkan  pada  asumsi,  tidak  berdasarkan  pada  fakta  hukum.  Berdasarkan pertimbangan  hakim  tersebut,  Putusan  Mahkamah  Agung  akhirnya  membatalkan  putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Putusan No. 93/Pid-Sus- TPK/2018/PN  Medan  Tanggal  08  Maret  2019  yang  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan yakni Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn pada tanggal 10 Juli 2019.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dan  terkait  dengan  amar  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, terlihat dengan jelas perbedaan pandangan antara judex facti dan judex  juris  dari  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum.  Perbedaan  ini  menyebabkan adanya  disparitas  putusan  secara  vertikal,  yang  tercermin  dalam  variasi  yang  signifikan  dalam lamanya  penjatuhan  pidana,  jumlah  denda,  durasi  kurungan  pengganti  denda,  jumlah  uang pengganti,  dan  durasi  pidana  penjara  pengganti  uang  pengganti.  Situasi  ini  menciptakan ketidaksesuaian yang memengaruhi keberlanjutan dan konsistensi dalam penegakan hukum terkait dengan kasus tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  terkait  analisis  yuridis pengurangan  pemidanaan  bagi  terdakwa  perempuan  pada  kasus  korupsi  di  setiap  tingkatan pengadilan.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada penilitan ini, yaitu:
1. Apakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  kepada terdakwa?
2. Apakah  faktor  penyebab  berkurangnya  hukuman  bagi  terdakwa  perempuan  pada  kasus korupsi?

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  metode  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach), pendekatan konseptual  ( conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Dalam  rangka penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap pasal-pasal dan konsep-konsep hukum yang relevan untuk konteks yang diteliti., serta memeriksa kasus-kasus terkait yang berkaitan dengan pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pemidanaan  Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi
Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin " corruptio " atau " corruptus ", yang juga berasal dari kata " corrumpere " dalam bahasa Latin yang lebih kuno. Bahasa Latin ini
kemudian menyebar ke banyak bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris dengan istilah " corruption " dan  " corrupt ",  bahasa  Perancis  dengan  " corruption" ,  dan  bahasa  Belanda  dengan "corruptie" . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia memiliki akar kata dari bahasa Belanda. 8
Konsep  korupsi  terjadi  ketika  seseorang  dengan  cara  yang  tidak  sah  menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta tujuan yang seharusnya diemban sesuai sumpahnya.  Berbagai  bentuk  korupsi  dapat  muncul,  melibatkan  penyalahgunaan  instrumen kebijakan,  seperti  kebijakan  tarif,  sistem  penegakan  hukum,  keamanan  umum,  pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan prosedur-prosedur lainnya. 9
Lilik  Mulyadi  mengidentifikasi  beberapa  tipe  tindak  korupsi  (Lilik  Mulyadi,  2011) 10 . Pertama, jenis korupsi yang pertama merujuk pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Jenis ini melibatkan tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi hukumannya mencakup penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun, beserta denda yang berkisar antara Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar. Pasal 2 ayat 2 menetapkan bahwa jika tindak korupsi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan hukuman mati.
Kedua,  jenis  korupsi  kedua  mencakup  unsur-unsur  yang  diatur  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK).  Pasal  ini  mengatur  mengenai penyalahgunaan  wewenang,  peluang,  atau  sarana  oleh  seseorang  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi,  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya melibatkan penjara seumur hidup, pidana penjara selama 1-20 tahun, dan denda mulai dari Rp. 50 juta hingga Rp. 1 miliar.
Ketiga, Tipe Korupsi Ketiga terdapat dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan  13  UU  PTPK.  Pasal-pasal  ini  pada  dasarnya  berasal  dari  KUHP  yang  telah  dimodifikasi. Pasal-pasal ini dimasukkan ke dalam UU PTPK tanpa unsur "sebagaimana dimaksud dalam pasal- pasal...KUHP".
Keempat,  jenis  korupsi  Keempat  diatur  Dalam  Pasal  15  dan  16  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK),  termasuk  dalam  korupsi  percobaan, pembantuan  atau  permufakatan  jahat,  serta  memberikan  kesempatan,  sarana,  atau  keterangan terjadinya tindak korupsi di luar wilayah Indonesia.
Kelima,  Tipe  Korupsi  Kelima  tidak  hanya  berkaitan  dengan  tindak  korupsi  murni, melainkan juga tindak pidana lain yang terkait. Ini diatur dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 UU  PTPK,  mencakup  tindakan  seperti  melarang,  menghalangi,  atau  menghambat  penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara  korupsi.  Juga  mencakup  ketentuan  pelanggaran  terhadap  beberapa  pasal  KUHP  dalam konteks perkara korupsi
8 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.
9 OC Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi , Alumni, Bandung, 2006, hlm. 60.
10 Lilik Mulyadi, Op.Cit ., hlm. 54.

## Tindak Pidana dan Pemidanaan
Dalam  ranah  hukum  pidana,  terdapat  suatu  pengelompokan  mengenai  tindak  pidana. Pengelompokan tersebut ada yang secara khusus diatur oleh KUHP dan ada juga yang ditegakkan melalui prinsip-prinsip doktrin hukum. KUHP mengkategorikan tindak pidana ke dalam (2) jenis utama 11 , yakni sebagai berikut: a. Kejahatan (misdrijven); dan b. Pelanggaran (overtredingen);
M.v.T.,  seperti  yang  dikutip  oleh  Moeljatno,  menjelaskan  bahwa  pengklasifikasian tersebut  berdasarkan  perbedaan  prinsipil.  Menurutnya,  kejahatan  didefinisikan  sebagai rechtsdelicten, yakni tindakan-tindakan yang, meskipun tidak tercantum dalam Undang-Undang, dianggap  sebagai  tindak  pidana  karena  dianggap  melanggar  norma  keadilan  dan  bertentangan dengan  tata  hukum.  Sebaliknya,  pelanggaran  disebut  sebagai  wetsdelicten,  yakni  tindakan- tindakan  yang  sifat  melawan  hukumnya  baru  dapat  diketahui  setelah  adanya  peraturan  hukum yang menetapkannya. 12
Dari  perspektif  Tongat,  kejahatan  dan  pelanggaran  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut: kejahatan  merupakan  rechtdelicten,  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan keadilan, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana dalam Undang- Undang atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini tetap diakui oleh masyarakat sebagai tindakan yang melanggar norma keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai mala in se, yang berarti perbuatan tersebut dianggap jahat karena sifat intrinsiknya yang jahat. Di sisi lain, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang  baru  diakui  oleh  masyarakat  sebagai  tindak  pidana  setelah  diatur  sebagai  delik  dalam Undang-Undang.
Perbuatan-perbuatan ini oleh masyarakat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh karena timbul  sebagai  akibat  dari  ancaman  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Jenis perbuatan pidana semacam ini sering disebut sebagai mala prohibita (malum prohibitum crimes ). 13 Pada umumnya, perbuatan pidana, selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, juga dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:
a. Delik formil
Merupakan tindakan kejahatan yang sudah terjadi dan secara tegas melanggar aturan yang diatur  dalam  pasal  Undang-Undang  yang  relevan.  Sebagai  contoh,  pencurian,  yang  sesuai dengan  rumusan  pasal  362  KUHP,  yakni  mengambil  barang  kepunyaan  orang  lain  dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum.
b. Delik materil
Perbuatan pidana yang dilarang, yakni konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, pembunuhan di mana deliknya adalah kematian seseorang yang merupakan hasil dari tindakan tersebut, dengan metode pelaksanaan yang beragam.
c. Delik dolus
Merupakan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Misalnya,  pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
11 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana , Setara Press, Bandung 2015, hlm. 63.
12 Moeljatno, Asas Hukum Pidana, Rineka CIpta, Jakarta, 2008,  hlm. 29.
13 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13.
d. Delik culpa
Tindakan kejahatan yang terjadi tanpa disengaja, di mana konsekuensinya adalah hasil dari kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Sebagai contoh, (Pasal 359 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
e. Delik aduan
Perbuatan  pidana  yang  memerlukan  laporan  dari  pihak  lain.  Artinya,  tanpa  adanya pengaduan, perbuatan tersebut bukan merupakan delik.
f. Delik politik
Pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang bertujuan merugikan keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, pemberontakan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. 14
Pemahaman  mengenai  isu  hukum  pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep  pemidanaan. Menurut  Prof.  Soedarto,  istilah  "pemidanaan"  memiliki  makna  yang  sama  dengan "penghukuman." Penghukuman itu sendiri merujuk pada kata "hukum," sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan mengenai sanksi pidana (berechten). Umumnya, istilah ini terkait dengan ranah hukum pidana, terutama dalam konteks pemberian sanksi oleh hakim. 15 Menurut  Jan  Rammelink,  pemidanaan  adalah  tindakan  yang  diambil  secara  sengaja  dan dengan pertimbangan matang oleh pihak berwenang untuk memberikan sanksi kepada individu yang  terbukti  bersalah  atas  pelanggaran  suatu  peraturan  hukum.  Menurut  Jerome  Hall  dan  M. Sholehuddin, pemidanaan atau hukuman memiliki beberapa karakteristik, antara lain:
a. Hukuman adalah kehilangan elemen-elemen yang esensial dalam kehidupan;
b. Hukuman diberikan dengan menggunakan kekerasan;
c. Hukuman diberikan atas nama negara dan diotorisasi;
d. Hukuman  mensyaratkan  adanya  peraturan-peraturan,  pelanggaran,  dan  ketentuan  yang dinyatakan dalam putusan;
e. Hukuman  diberikan  kepada  pelanggar  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  ini memerlukan seperangkat nilai-nilai etika yang menjadi pedoman, di mana kejahatan dan hukuman itu sendiri memiliki signifikansi etis;
f. Tingkat  atau  jenis  hukuman  terkait  dengan  jenis  kejahatan  dan  dapat  diperberat  atau diringankan dengan mempertimbangkan kepribadian pelanggar, motif, dan dorongan yang mendasarinya.
Adapun  tiga  golongan  utama  teori  pemidanaan,  yaitu  teori  absolut,  teori  mutlak,  teori relatif: 16
a. Teori Absolut atau Mutlak ( Vergeldings Theorien)
Dasar filosofis dari teori ini adalah hukuman pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap pelanggaran harus diikuti dengan hukuman tanpa kompromi. Seseorang dihukum karena telah melakukan pelanggaran, sehingga tidak mempertimbangkan konsekuensi apa pun yang mungkin timbul dari pemberian hukuman tersebut.
b. Teori Relaitf atau Nisbi ( Doel Theorien)
Menurut teori ini, tidak selalu ada kewajiban untuk memberlakukan pidana atas setiap tindak kejahatan. Dalam hal ini, keberadaan kejahatan itu sendiri tidak cukup, tetapi perlu
14 Tongat, Hukum Pidana Meteriil , UMM Press, Malang, 2003, hlm. 34
15 Marlina, Hukum Penitensier , Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 49.
16 Ibid.,
dipertimbangkan apakah pidana tersebut diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat atau pelaku  kejahatan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  tujuan  pidana  harus  lebih  dari  sekadar memberikan  hukuman  semata.  Tujuan  tersebut  terutama  harus  difokuskan  pada  upaya mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (prevensi).
Pencegahan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan khusus atau khusus dan  pencegahan  umum  atau  umum.  Kedua  jenis  prevensi  ini  didasarkan  pada  gagasan bahwa ancaman pidana dan pemberian hukuman akan menciptakan ketakutan bagi orang- orang  sehingga  mereka  enggan  melakukan  kejahatan.  Dalam  pencegahan  khusus, ketakutan  ini  diarahkan  kepada  pelaku  kejahatan,  sementara  dalam  pencegahan  umum, upaya dilakukan agar semua orang juga merasa takut untuk melakukan kejahatan. Teori relatif  ini  menganggap  bahwa  upaya  untuk  memperbaiki  pelaku  melalui  pemberian hukuman bertujuan agar mereka dapat menjadi individu yang baik dan tidak lagi terlibat dalam kejahatan.
c. Teori Gabungan ( Vereningings Theorien)
Selain teori absolut dan teori relatif dalam konteks hukum pidana, terdapat kemunculan suatu teori ketiga yang mengakui unsur "pembalasan" sekaligus mempertimbangkan unsur prevensi  dan  rehabilitasi  terhadap  pelaku  kejahatan.  Teori  kombinasi  ini  dapat diidentifikasi menjadi dua pendekatan. Pertama, teori kombinasi yang menekankan pada aspek  pembalasan,  sambil  tetap  memerhatikan  batas  yang  diperlukan  dan  cukup  untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, teori kombinasi yang juga menitikberatkan pada perlindungan  terhadap  ketertiban  masyarakat,  meskipun  hukuman  yang  diberikan  tidak boleh melebihi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 17
Penegakan  hukum  pidana  dijalankan  melalui  suatu  proses  yang  dikenal  sebagai  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP).  Pada  tahun  1958,  Frank  Remington  menjadi  tokoh  pertama  yang mencetuskan  istilah  SPP  atau Criminal  Justice  System sebagai  suatu  bentuk  "rekayasa" administrasi  peradilan  berbasis  sistem. 18 Sementara  itu,  Mardjono  Reksodiputro  memberikan gambaran SPP sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 19
Dalam  hukum  pidana,  pidana  dibagi  dalam  beberapa  jenis-jenisnya.  Adapaun  pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:
a. Pidana Mati
Dalam  Pasal  69  Rancangan  KUHP,  hukuman  pidana  mati  dianggap  memiliki karakteristik  khusus.  Penggunaan  pidana  mati  sering  menjadi  subjek  perdebatan kontroversial  karena  penerapannya  sering  kali  menjadi  perdebatan  kontroversial. Penolakan terhadap penerapan hukuman mati bersumber pada keinginan untuk menerapkan hukuman  yang  mengutamakan  aspek  kemanusiaan  atau  menekankan  pada  hak  asasi manusia.
Jika penerapan pidana mati dilakukan dengan maksud untuk menciptakan efek jera terhadap  calon  pelaku  kejahatan,  perspektif  tersebut  dianggap  tidak  tepat  karena  pada prinsipnya,  pelaksanaan  hukuman  mati  tidak  dilakukan  di  hadapan  publik.  Pidana  mati
17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 51.
18 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Kencana, Jakarta, 2010,  hlm. 32
19 Luhut M. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Siananti , Depok, 2017, hlm. 62.
diharapkan memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap tindak pidana kejahatan yang dikenai hukuman mati. 20
b. Pidana Penjara
Pidana  penjara  merupakan  bentuk  hukuman  yang  melibatkan  pembatasan kebebasan seseorang. Terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pidana penjara, antara lain:
1) Pensylvanian system ,
Merupakan sistem di mana narapidana ditempatkan dalam sel-sel individu yang tidak memperbolehkan kunjungan dari luar maupun dari narapidana lain. Semua pekerjaan dilakukan di dalam sel, sehingga dikenal juga sebagai sistem sel tunggal atau Cellulaire system .
2) Auburn System ,
Dalam sistem ini, narapidana ditempatkan di dalam sel selama malam hari, sementara pada  siang  hari,  mereka  diwajibkan  untuk  bekerja  bersama  narapidana  lain.,  namun dengan larangan berkomunikasi satu sama lain. Sistem ini sering disebut sebagai sistem diam atau silent system.
3) Progressive system ,
Sistem  ini  melibatkan  pelaksanaan  pidana  secara  bertahap  dan  juga  dikenal  sebagai sistem Inggris/Irlandia atau English/Ire system.
c. Pidana Kurungan
Hukuman  kurungan  juga  termasuk  dalam  kategori  perampasan  kebebasan  dalam sistem hukum pidana. Perbedaan antara hukuman penjara dan hukuman kurungan terletak pada  tingkat  keparahan.  Hukuman  kurungan  memiliki  sanksi  yang  lebih  ringan  jika dibandingkan dengan hukuman penjara. Menurut ketentuan hukum, pidana kurungan dapat berlangsung selama minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun. 21

## d. Pidana Denda
Denda  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  pidana  yang  termasuk  dalam  kategori pidana  pokok,  sesuai  dengan  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Sanksi  ini  diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tanpa  melibatkan  perampasan kebebasan.  Hukuman  denda  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pemulihan  keseimbangan hukum  atau  penebusan  kesalahan  melalui  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu.  Besaran minimum hukuman denda ditetapkan sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun besaran ini tidak secara umum ditentukan, melainkan secara spesifik diatur dalam pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  dalam  Buku  I  dan  Buku  II  KUHP.  Apabila terdakwa  tidak  mampu  membayar  pidana  denda  yang  ditetapkan,  alternatifnya  adalah pidana kurungan. Jenis pidana ini dikenal sebagai pidana kurungan pengganti, dengan batas waktu maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau dalam beberapa situasi tertentu,  dapat  diperpanjang  menjadi  8  bulan  jika  terdapat  pengulangan,  tindak  pidana bersama,  atau  berdasarkan  penerapan  Pasal  52  atau  52a  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). 22
e. Pidana Tutupan
20 Andi Hamzah, Asas-asas Hukkum Pidana, SInar Grafika, Jakarta, 2008,  hlm. 39.
21 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 38.
22 Teguh Prastyo. (2015). Hukum Pidana Materil, Jilid I , Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, hlm. 40.
Pidana  tutupan,  sebagai  bentuk  sanksi  pidana  pokok,  diperkenalkan  melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Pasal tersebut memperkenalkan ketentuan pidana tutupan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pidana ini dapat diberlakukan terhadap pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  alasan  yang  patut dihormati.  Meskipun  sistem  ancaman  pidana  tutupan  ini  tidak  secara  eksplisit  diadopsi dalam  KUHP,  namun  sistem  serupa  dapat  ditemukan  dalam  KUHPM,  di  mana  hakim militer memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kurungan meskipun pidana yang diancam  adalah  berbeda,  atau  sebaliknya.  Namun,  hal  ini  hanya  berlaku  dalam  situasi- situasi tertentu. 23
Selain pidana pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem pemidanaan di Indonesia juga  mengakui  adanya  jenis  pidana  tambahan.  Pidana  tambahan  memiliki  ciri  opsional,  yang berarti bahwa pemberlakuannya dapat terjadi dalam situasi-situasi tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang,  namun  tidak  bersifat  wajib.  Karakteristik  opsional  ini  menunjukkan  bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan dari pidana pokok.
Dalam  perspektif  Roeslan  Saleh,  penjatuhan  pidana  tambahan  pada  dasarnya  bersifat fakultatif, yang berarti pemberlakuannya dapat terjadi dalam situasi-situasi yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun tidak diwajibkan. Ketika undang-undang memberikan kemungkinan untuk  menjatuhkan  pidana  tambahan,  hakim  selalu  harus  mempertimbangkan  apakah  pidana tambahan tersebut perlu dalam perkara yang dihadapinya. Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana pidana tambahan menjadi wajib atau imperative. 24
Berbagai  jenis  sanksi  tambahan  yang  diakui  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia mencakup, antara lain 25 :
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Terkait dengan Pencabutan hak tertentu, sebenarnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup hak untuk menduduki jabatan umum atau jabatan tertentu, hak berdinas dalam angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diatur  oleh  perundang-undangan,  hak  menjadi  wali, pengampu,  atau  pengawas  atas  orang  yang  bukan  anak  kandungnya  sendiri,  hak  untuk menjalankan  kekuasaan  sebagai  ayah,  wali,  dan  pengampu  atas  anak  sendiri,  serta  hak untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diatur oleh undang-undang.
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
Dalam  konteks  pidana,  pengambilalihan  hak  atas  barang-barang  tertentu  harus terkait dengan aset yang spesifik, sehingga tidak memungkinkan untuk merampas seluruh kekayaan. seseorang. Pengambilalihan tersebut dilakukan sebagai hukuman pidana. Dalam pelaksanaannya, Buku II KUHP sering kali melibatkan tindakan kepolisian, dan terkadang terlihat aspek polisioneelnya. Pasal 39 KUHP mengatur situasi di mana perampasan barang- barang dapat dilakukan, yaitu terkait dengan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana dan  barang-barang  yang  dengan  sengaja  digunakan  untuk  melaksanakan  kejahatan.
23 Ibid.,
24 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia , Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 40.
25 Syaiful Bakhri, Op.Cit., hlm 42.
Perampasan  barang-barang  tersebut  harus  dimiliki  oleh  terpidana,  kecuali  jika  undang- undang menentukan sebaliknya
c. Pengumuman Putusan Hakim
Sebaiknya setiap putusan hakim diumumkan secara terbuka dan umum agar dapat diketahui oleh semua pihak. Namun, terkadang ada kebutuhan dalam pembentukan undang- undang  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  putusan  tersebut  diketahui  secara  luas  oleh masyarakat, hal ini dipertimbangkan berdasarkan sifat pidana yang terlibat.
Terkait dengan hal di atas, seringkali terdapat pilihan alternatif pidana pokok yang dapat  Diancamkan  pada  perbuatan  pidana  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  hakim  memiliki kebebasan untuk menjatuhkan salah satu pidana dari pilihan yang diancamkan tersebut. Hal ini  berarti  hakim  memiliki  kebebasan  dalam  memilih  ancaman  pidana  yang  sesuai. Sementara  itu,  lamanya  atau  jumlah  ancaman  pidana  hanya  ditentukan  dalam  batas maksimum  dan  minimum.  Dalam  batasan  tersebut,  hakim  memiliki  kebebasan  untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. 26
Pidana  tambahan  juga  dapat  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sanksi tambahan untuk tindak pidana khusus yang  peraturannya  diatur  di  luar  KUHP.  Untuk  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  misalnya, sebagaimana  dalam  Pasal  18  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyebutkan bahwa:
“(1)  Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. Pengambilalihan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk barang tidak bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  juga perusahaan yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dengan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran  uang  pengganti  sebanyak-banyaknya  setara  dengan  harta  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau  sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
(3)  Jika  terpidana  tidak  memiliki  harta  yang  mencukupi  untuk  melunasi  uang  pengganti sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b, maka akan dikenai pidana penjara dengan durasi tidak melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokok  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini,  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. “
Secara  prinsip,  tujuan  dari  pendekatan  sistem  peradilan  pidana  sebagai  langkah penanggulangan kejahatan adalah beragam, yakni:
a) mencegah agar warga tidak menjadi korban tindak pidana;
b) menyelesaikan kasus kejahatan dengan memastikan kepuasan masyarakat; dan
26 Ibid.,
c) berupaya mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. 27
Selain itu, dalam penanganan tipikor, masalah disparitas putusan majelis hakim juga paling disoroti  akademisi,  pemerhati,  praktisi  hukum,  hingga  masyarakat.  Berbagai  pihak  menilai disparitas  pemidanaan  ini  kontra  produktif  upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  ICW beranggapan  bahwa  bahwa  disparitas  pemidanaan  menimbulkan  ketidakadilan  dan  kecurigaan masyarakat. 28 Penegakkan  hukum  terhadap  tipikor  masih  belum  tegas,  di  mana  pemberian hukuman kepada koruptor masih relatif ringan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya  eksistensi  hukum  positif  saja  tidaklah  cukup,  melainkan  perlu  diimbangi  dengan keberanian dan independensi dari aparat penegak hukum.

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menajtuhkan Putusan Pidana
Penerapan hukum pidana secara intrinsik berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu tujuan pemidanaan adalah mencapai efek jera atau deterance effect , yaitu agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan kata lain, jika prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat umum untuk melibatkan diri dalam kejahatan, maka upaya  prevensi  khusus  difokuskan  pada  pelaku  yang  telah  dihukum  untuk  mencegahnya mengulangi tindak pidana. 29
Terlebih  lagi,  pemidanaan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  efek  jera,  melainkan  juga sebagai  sarana  edukasi  bagi  masyarakat,  memberikan  pemahaman  mengenai  perbuatan  yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana  selalu  dihadapkan  pada  konsekuensi  pidana,  sebab  hal  ini  bergantung  pada  konteks kasusnya. Undang-undang telah menetapkan dasar-dasar yang memungkinkan penghindaran dari sanksi pidana. Kehadiran ketentuan ini mencerminkan upaya undang-undang dalam memisahkan antara tindak pidana dan pelakunya.
Penerapan  hukum  pidana  terhadap  seseorang  yang  didasarkan  pada  perbuatannya  yang dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, tentu harus melalui proses hukum di pengadilan. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara pidana diharapkan dapat memberikan putusan dengan  adil  dan  bijaksana  terkait  hukuman  pidana  yang  akan  diterima  oleh  seorang  terdakwa. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak selalu ada konsekuensi pidana yang sama bagi setiap pelaku tindak pidana, dan hal ini bergantung pada konteks kasusnya. Undang-undang telah menetapkan dasar-dasar yang memungkinkan penghindaran dari pemberian sanksi pidana. Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  undang-undang  berupaya  memisahkan  antara  perbuatan  tindak pidana dan pelakunya. 30
Dalam  memberikan  putusan,  penting  untuk  memahami  dasar  pertimbangan  hakim. tanggung  jawab  seorang  hakim  melibatkan  pengambilan  keputusan  dalam  setiap  perkara  atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab menetapkan jenis hubungan hukum, menilai nilai hukum dari perilaku yang terjadi, dan menentukan kedudukan hukum pihak-pihak
27 Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm. 58.
28 Marbun, Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi , Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 8.
29 Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.
30 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat , Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 70.
yang  terlibat  dalam  suatu  perkara.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan perselisihan atau konflik secara adil berdasarkan hukum yang berlaku, kemandirian dan kebebasan hakim  dalam  pengambilan  keputusan  sangat  penting.  Hakim  harus  tetap  independen  dan  tidak terpengaruh  oleh  pihak  mana  pun,  guna  memastikan  keputusan  yang  diambil  sesuai  dengan prinsip-prinsip keadilan. 31
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara melibatkan tiga aspek, yaitu:
a) Menerima laporan yang diajukan kepada hakim, mencari keterangan, dan barang bukti;
b) Memeriksa dengan teliti berkas perkara terdakwa;
c) Menetapkan  hukuman  dalam  suatu  perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim tersebut.
Ketika  melaksanakan  kewajibannya,  terutama  dalam  menentukan  hasil  suatu  perkara, keputusan  hakim  menjadi  puncak  dan  akhir  dari  seluruh  proses  pemeriksaan  dan  pengadilan. Untuk  menilai  kesesuaian  putusan  hakim  dengan  tuntutan  pidana  yang  diajukan,  perlu mempertimbangkan  dakwaan  jaksa;  di  samping  itu,  hakim  juga  harus  memperhatikan pertimbangan aspek-aspek di luar dimensi kasus pidana tersebut. 32

## Pertimbangan Yuridis
Hakim  membuat  keputusan  secara  resmi  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan dalam  pertimbangan  yuridis.  Hanya  jika  terdapat  minimal  dua  bukti  yang  sah,  hakim  akan menjatuhkan  hukuman,  memastikan  bahwa  kejahatan  tersebut  telah  benar-benar  terjadi  dan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Konstitusi Kazakhstan. Alat bukti yang dianggap sah mencakup: (a) kesaksian saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat;  (d)  instruksi;  (e)  keterangan  terdakwa  atau  pengakuan  yang  diakui  sehingga  tidak memerlukan bukti tambahan (sebagaimana diatur dalam Pasal 184). Selain itu, perilaku terdakwa dianggap  melanggar  hukum  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  unsur  tindak  pidana  yang dituduhkan. 33

## Pertimbangan Sosiologis
Aspek  pertimbangan  sosiologis  dalam  konteks  hukuman  hakim  merujuk  pada  dasar putusan  hakim  yang  mengambil  kira  latar  belakang  sosial  terdakwa  dan  pertimbangan  apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan hakim  memerlukan  pemahaman  yang  memperhitungkan  kondisi  empiris  terdakwa  untuk menetapkan  jenis  hukuman  yang  paling  sesuai  untuk  diterapkan  pada  terdakwa  suatu  tindak pidana. 34

## Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan  filosofis  dapat  dijelaskan  sebagai  pandangan  hakim  bahwa  penerapan hukuman  terhadap  terdakwa  adalah  suatu  langkah  untuk  memperbaiki  tingkah  laku  terdakwa melalui proses perbaikan. Dengan kata lain, filosofi di balik hukuman adalah memberikan peluang kepada  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya  setelah  keluar  dari  Lapas,  sehingga  dia  dapat menghindari  melakukan  tindak  pidana  lagi.  Pertimbangan  filosofis  menempatkan  fokus  pada
31 Syarif Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 20.
32 Ibid.,
33 Eddy Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 33.
34 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat , Kencana, Jakarta, hlm. 51.
Pertimbangan filosofis hakim melibatkan refleksi terhadap nilai-nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Bagir Manan menegaskan bahwa proses ini mencakup peninjauan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang tercermin dalam cita hukum. ( rechtsidee).
Keadilan umumnya merujuk pada tindakan atau individu yang bertindak adil, di mana adil diartikan  sebagai  sikap  yang  tidak  memihak  atau  tidak  bias.  Konsep  keadilan  dalam  filsafat, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar Negara, dapat diinterpretasikan melalui pemenuhan dua  prinsip,  yaitu  tidak  menyebabkan  kerugian  kepada  individu  tertentu  dan  memberikan perlakuan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki setiap individu. 35

## 2. Faktor Penyebab Berkurangnya Hukuman Terdakwa Kasus Posisi
Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjadi fokus penelitian penulis adalah kasus yang melibatkan  Terdakwa  Flora  Simbolon  dan  telah  mengalami  proses  persidangan  di  tiga tingkatan  pengadilan.  Terdakwa  Flora  Simbolon  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana korupsi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga didakwa secara subsider berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Di bawah ini, penulis menjelaskan  perkembangan  putusan  pada  setiap  tingkatan  pengadilan  dalam  kasus  yang menjerat Terdakwa Flora Simbolon, antara lain:

## 1. Putusan PN No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan
Pada  tingkat  pengadilan  pertama,  yaitu  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan dakwaan di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap Terdakwa, yang pada dasarnya sebagai berikut:
1) Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta dalam  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dengan  maksud  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain,  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Tindakan  ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2) M  Menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  FLORA  SIMBOLON,  ST,  SE  untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.18.133.110.640,89 (delapan belas miliar seratus tiga  puluh  tiga  juta  seratus  sepuluh  ribu  enam  ratus  empat  puluh  koma  delapan  puluh sembilan  rupiah).  Jumlah  ini  akan  dikurangkan  dengan  uang  retensi  sebesar Rp.2.918.955.850,00  (dua  miliar  sembilan  ratus  delapan  belas  juta  sembilan  ratus  lima
35 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.
puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang berada pada rekening Bank Sumut No.100.01.03.125044,8  atas  nama  PDAM  Tirtanadi  Provinsi  Sumatera  Utara,  yang merupakan  barang  bukti  dalam  perkara  ini.  Apabila  terdakwa  tidak  melunasi  uang pengganti dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk menutupi  jumlah  uang  pengganti  tersebut.  Jika  terdakwa  tidak  memiliki  harta  yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3) Menyatakan barang bukti terlampir disita
4) Membebankan biaya perkara kepada
Kemudian  atas  dasar  tuntutan  tersebut,  majelis  hakim  memutus  perkara  yang  dapat ditemukan pada amar putusan menyatakan bahwa:
1) Menetapkan bahwa Terdakwa Flora Simbolon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah  atas  pelanggaran  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara  bersama-sama seperti yang dijelaskan dalam dakwaan primair.
2) Menghukum  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  tahun,  serta  denda sejumlah  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  yang  dapat  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3) Membebankan  Menyuruh  Terdakwa  membayar  uang  pengganti  sejumlah  Rp. 7.454.935.847,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima  ribu  delapan  ratus  empat  puluh  tujuh  rupiah).  Jika  Terdakwa  tidak  melunasi  uang pengganti  tersebut  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  Pengadilan  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  benda  Terdakwa  dapat  disita  dan  dilelang  untuk menutupi  jumlah  uang  pengganti.  Apabila  Terdakwa  tidak  memiliki  harta  yang  cukup, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5) Menetapkan barang bukti terlampir disita
6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
Hasil dari putusan tingkat pengadilan pertama ini tidak diterima oleh Terdakwa Flora Simbolon, terlihat bahwa selain pidana pokok berupa penjara, majelis hakim juga menerapkan hukuman uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

## 2. Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan
Dalam  pertimbangan  majelis  hakim  tingkat  banding  terdapat  suatu  pertimbangan  yang berbeda secara signifikan dari petimbangan hakim yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.  Hal  tersebut  berkenaan  dengan  penerapan  beban  uang  pengganti  kerugian  negara kepada  Terdakwa  Flora  Simbolon  yang  pada  salah  satu  amar  putusan  pengadilan  tingkat pertama  dinyatakan  bahwa  "Memerintahkan  Terdakwa  membayar  uang  pengganti  sejumlah Rp. 7.454.935.847,- (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima  ribu  delapan  ratus  empat  puluh  tujuh  rupiah).  Apabila  Terdakwa  tidak  melunasi  uang pengganti  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  Pengadilan  memperoleh  kekuatan
hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun akan dijatuhkan."
Hukuman  tersebut  dikritisi  oleh  majelis  hakim  tingkat  banding  yang  dalam pertimbangannya secara spesifik menegaskan  bahwa sejatinya nilai kerugian negara sejumlah uang sebesar Rp. 15.266.195.866 (lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdapat dalam Rekening Kerjasama Operasi PT Promits – PT Lesindo Jaya Utama melalui RTGS ke Bank DKI Pasar Induk Kramat Jati. Jakarta dan bukan berada dalam rekening milik Terdakwa.
Selanjutnya,  menurut  majelis  hakim  tingkat  banding  nilai  tersebut  baru  merupakan kerugian negara dan bukanlah nilai atau jumlah yang dinikmati secara nyata oleh Terdakwa karena perbuatannya dan tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Terdakwa benar-benar menikmati atau menguasai sejumlah uang tersebut, dan tidak ada penjelasan mengenai jumlah yang dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya.
Kesimpulan  tersebut  diambil  setelah  hakim  pada  tingkat  banding  menelaah  daftar  bukti yang  diajukan  dan  menemukan  bahwa  tidak  ada  rekening  atau  uang  tunai  yang  disita  dari Terdakwa maupun dari PT Lesindo Jaya dan PT Promits, yang merupakan pihak yang terlibat dalam  kerjasama  proyek  pada  kasus  tersebut.  Selanjutnya,  majelis  hakim  tingkat  pertama menyatakan bahwa tindakan Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada pihak lain, yakni dalam  Kerja  Sama  Operasional  antara  PT  Lesindo  Jaya  dan  PT  Promits.  Oleh  karena  itu, menurut majelis hakim tingkat banding, pihak yang seharusnya menanggung ganti rugi negara adalah PT Lesindo Jaya dan PT Promits dapat disimpulkan dari bukti transfer dana ke rekening Kerja Sama Operasional PT Promits-PT Lesindo Jaya.
Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa cukup alasan untuk  menghapus  hukuman  uang  pengganti  atas  kerugian  negara  untuk  Terdakwa, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat menjadi alasan untuk mengurangi hukuman penjara bagi Terdakwa,  seperti  yang  disebutkan  dalam  amar  putusan  banding.  Oleh  karena  itu,  putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal  08  Maret  2019,  akan  diperbaiki  terutama  terkait  hukuman  tambahan  berupa  uang pengganti kerugian negara dan lamanya hukuman penjara bagi Terdakwa, sesuai dengan amar putusan tersebut.
Adapun amar putusan pada tingkat banding tersebut menetapkan pada pokoknya bahwa:
1) Menyatakan  Menetapkan  bahwa  Terdakwa  Flora  Simbolon  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  bersama-sama  sesuai dengan dakwaan primair.
2) Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah),  dengan  alternatif  pidana  kurungan  selama  3 (tiga) bulan.
3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan bahwa barang bukti yang terlampir akan disita.
5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.
Terlihat  dari  amar  putusan  banding  tersebut,  secara  tegas  majelis  hakim  tingkat  banding menghapuskan pidana berupa uang pengganti kerugain negara kepada Terdakwa atas dasar
pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya. Namun putusan tersebut masih tidak dapat diterima oleh pihak Terdakwa dan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## 3. Putusan MA No. 4263 K/Pid.Sus/2019
Pertimbangan hakim pada tingkat kasasi atas perkara a quo pada pokoknya menyatakan bahwa  permohonan  kasasi  oleh  pemohon  dapat  diterima.    Kemudian  majelis  hakim  dalam pertimbangannya pada putusan kasasi membaginya masing-masing terhadap kedua pemohon kasasi diakrenakan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan kasasi atas Putusan pada tingkat banding.
Dalam pertimbangan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung menyatakan bahwa, meskipun Terdakwa memberikan alasan-alasan tertentu, Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat memberikan keringanan pada posisi Terdakwa. Faktor-faktor seperti kedudukan  dan  peranannya  sebagai  seorang  staf  keuangan  serta  perempuan  yang  akan dipisahkan  dari  keluarganya  seharusnya  dianggap  untuk  memberikan  keringanan  pidana penjara  yang  akan  dijatuhkan.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa seharusnya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  harus  dikurangi.  Sebagai hasilnya, kasasi Terdakwa dikabulkan sebagian.
Kemudian yang Kedua, terkait permohonan Kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat Pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi yang tidak memerintahkan Terdakwa membayar  uang  pengganti  dianggap  tepat  dan  benar.  Hal  ini  karena  Penuntut  Umum  tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara pribadi memperoleh uang dari perbuatannya, dan dana tersebut hanya masuk ke rekening korporasi tempat Terdakwa bekerja. Selain itu, aset korporasi  dianggap  terpisah  dari  kekayaan  pribadi  Terdakwa,  dan  korporasi  tidak  menjadi terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat diwajibkan membayar uang pengganti yang dimiliki oleh korporasi di mana ia bekerja. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus ditolak.
Selain itu dalam pertimbangan hakim pada putusan kasasi ini ternyata terdapat dissenting opinion dari  salah  satu  Hakim  Agung  yang  menangani  perkara  ini  yakni  Prof.  Dr.  Krisna Harahap, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meruapakan seorang staf keuangan KSO PT Promits-PT Lasindo Jaya dalam kerjasama kegiatan pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air (IPA).
Dalam  prosesnya,  Terdakwa  terus  menerima  pembayaran  sejumlah  uang  untuk  dana pengerjaan proyek namun tidak diimbangi dengan progress pekerjaan yang sesuai dan PPK pada  proyek  tersebut  Dalam  konteks  ini,  terdapat  dugaan  bahwa  pihak  terdakwa  telah menandatangani Berita Acara Progress Fisik seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%, yang kemudian  menjadi  dasar  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  oleh  Dr.  Hernold  F Makawimbang.  Menurut  perhitungannya,  nilai  kerugian  negara  PDAM  Tirtanadi  Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp. 18.133.110.640,- (delapan belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Kerugian tersebut meliputi pekerjaan yang kurang senilai Rp. 13.951.640.990,- (tiga belas miliar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan selisih harga sebesar Rp.  4.181.469.650,-  (empat  miliar  seratus  delapan  puluh  satu  juta  empat  ratus  enam  puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat  dibenarkan  karena  pertimbangan  mengenai  berat  atau  ringannya  hukuman  yang
dijatuhkan  merupakan  kewenangan  dari  judex  facti  yang  tidak  dapat  diajukan  kasasi. Sementara itu, kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dapat dibenarkan karena Terdakwa hanya seorang  staf  keuangan  yang  bertanggung  jawab  kepada  Bambang  Sugeng  selaku  Project Manager.
Adapun amar putusan kasasi pada Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mengadili: Pertama, Pengadilan  memutuskan  untuk  menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Selanjutnya, mengabulkan permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  I/Terdakwa  Flora  Simbolon.  Putusan  tersebut membatalkan  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  Medan Nomor  3/Pid.Sus-TPK/2019/PT  MDN  tanggal  10  Juli  2019  yang  mengubah  putusan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  93/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mdn tanggal 08 Maret 2019.
Selanjutnya  yang Kedua, dalam  hal  berkaitan  dengan  permohonanan  kasasi  Terdakwa, maka Mahkamah Agung Mengadili Sendiri bahwa:
1. Menetapkan  bahwa  Terdakwa  Flora  Simbolon  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama."
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut  tidak  dibayarkan  oleh  Terdakwa,  maka  akan  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti yang terlampir disita.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.
Jika melihat uraian kronologis perkara tindak pidana korupsi yang menjerat terdakwa Flora Simbolon dari putusan tingkat pertama pada upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  menunjukkan  adanya  pengurangan  yang signifikan terhadap durasi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terdakwa didakwakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP digunakan  untuk  menetapkan  terdakwa  sebagai  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (Pasal  2  ayat  (1) UUPTPK) yang dilakukan bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP), serta memberlakukan pidana tambahan (Pasal 18 UUPTPK).
Pada pengadilan tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta dijatuhkan pula hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 18 (delapan belas) miliar rupiah subsider 6 (enam) tahun penjara. Dari putusan Pengadilan Negeri Medan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  majelis  hakim  selain  menjatuhkan  pidana  pokok  yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK juga memberikan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 UUPTPK.
Hal ini berbeda dengan putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mana pada putusannya justru mengurangi lamanya pidana penjara kepada terdakwa Flora Simbolon yang sebelumnya  8  (delapan)  tahun  penjara  sesuai  vonis  pengadilan  negeri  menjadi  5  (lima)  tahun penjara. Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat banding memotong durasi pidana penjara karena tidak terbukti bahwa terdakwa menikmati atau mengetahui jumlah kerugian negara
yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga, menurut majelis hakim tingkat banding hal itu juga menjadi alasan dihapusnya pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 18 (delapan belas) miliar rupiah.
Tidak  hanya  sampai  di  situ,  karena  Terdakwa  masih  melanjutkan  langkah  hukum  dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka pertimbangan dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim agung di Mahkamah Agung menjadi berbeda. Dalam pertimbangannya mengenai kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kurang memperhatikan alasan meringankan yang seharusnya dapat diberikan kepada Terdakwa, terutama terkait statusnya sebagai seorang perempuan yang, jika dipidana, akan dijauhkan dari keluarganya.
Sehingga, atas dasar tersebut, selain menyetujui Putusan Pengadilan Tinggi yang menghapus pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti  sebagaimana  dalam  Pasal  18  UUPTPK,  Mahkamah Agung juga mengurangi lamanya pidana penjara bagi terdakwa pada sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Adapun sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun merupakan durasi penjara yang paling minimal atau paling rendah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sebagai pasal yang menjerat terdakwa pada kasus ini.
Adapun  terkait  subsider  pidana  denda  yang  dijatuhkan  juga  ikut  berubah  yang  sebelumnya didenda untuk membayar Rp. 200.000.000,- dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan apabila tidak dibayar, berubah menjadi 6 (enam) bulan kurungan apabila pidana denda tidak dibayarkan
Menurut  penulis,  dalam  pertimbangan  hakim  pada  tiap  tingkatan  pengadilan  atas  perkara korupsi  dengan  terdakwa  Flora  Simbolon  juga  terdapat  aspek  pertimbangan  sosiologis  yang diterapkan oleh pengadilan judex juris yaitu Mahkamah Agung. Pertimbangan terkait status dan peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi hanya sebagai staf keuangan dari KSO PT Promits- PT  Lasindo  Jaya  dan  status  terdakwa  selaku  “seorang  perempuan  yang  akan  dipisahkan  dari keluarganya”  menjadi  faktor  meringankan  sehingga  Mahkamah  Agung  mengurangi  pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Bahkan Mahkamah Agung secara tegas menyinggung bahwa pengadilan judex factie pada Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai seorang perempuan.
Dalam  kasus  lain  yang  berkaitan  dengan  pengurangan  hukuman  bagi  terdakwa  perempuan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,  M.H.,  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  penerimaan  suap, pemufakatan  jahat,  dan  pencucian  uang.  Sebagai  hukuman,  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang dapat diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dalam putusan tingkat pertama.
Namun pada tingkat banding hukuman pidana pada terdakwa tersebut berubah dan menjadi lebih ringan yaitu dijatuhi hukuman pidana penajra selama 4 (empat) tahun dan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan seabgaimana tertuang dalam amar  putusan  Nomor  10/PID.SUS-TPK/2021/PT  DKI.  Selain  itu,  dalam  pertimbangan  majelis hakim tingkat banding menyatakan pula pertimbangan yang menyinggung status terdakwa sebagai perempuan  yaitu  “menimbang  bahwa  terdakwa  adalah  seorang  wanita  yang  harus  mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil “.
Situasi  serupa  terdapat  dalam  kasus  penyalahgunaan  dana  hibah  pendidikan,  yaitu  dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/TPK/2014/PN.PKG yang melibatkan terdakwa Wulfiah, M.Ag. Awalnya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 2 (dua) bulan. Setelah terdakwa mengajukan upaya
hukum banding, majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 08/PID/TPK/2014/PT.BBL mengurangi pidana menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 2 (dua) bulan. Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim  menyatakan  bahwa  “Terdakwa  adalah  seorang  wanita  yang  telah  membantu  kegiatan pemerintah daerahnya, dengan peran serta dan pengabdian masyarakat Kabupaten Bangka, hal itu dibuktikan  diberinya  piagam  penghargaan  CITRA  PRATAMA  Oleh  Bupati  kepala  daerah kabupaten Bangka pada tanggal 16 Agustus 2005. Disamping itu Terdakwa juga sedang berjuang menyelesaikan  pendidikan  S.3  di  Yogyakarta  yang  merupakan  impian  cita-citanya  selama  ini, maka untuk dua hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan menjadi hal yang dapat meringankan”.
Oleh karena itu, berdasarkan kasus-kasus di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim pada  tiap  tingkatan  memiliki  perspektif  yang  berbeda  dalam  melakukan  pengurangan  pidana terhadap  terdakwa  perempuan  pada  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Selain  status  terdakwa  sebagai perempuan, para hakim pada kasus-kasus di atas juga mempertimbangkan predikat lain pada diri terdakwa sebagai perempuan yang menjadi faktor-faktor pengurangan pidana tersebut, antara lain predikat terdakwa sebagai seorang perempuan yang akan dipisahkan dari keluarganya, terdakwa adalah perempuan yang telah banyak mengabdi pada daerahnya, hingga kedudukan perempuan sebagai sosok yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
Persoalannya  kemudian  ialah  apakah  status  terdakwa  sebagai  perempuan  patut  menjadi alasan  yang  meringankannya  terhadap  hukuman  dari  suatu  tindak  pidana.  Menurut  Machmud Raschimi dkk (2015), dari segi hukum formal, penilaian mengenai fakta-fakta dan pertimbangan atas berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri (PN) atau  Pengadilan  Tinggi  (PT),  dan  bukan  Mahkamah  Agung  (MA).  Wewenang  MA  dalam mengadili  perkara  kasasi  terbatas  pada  menilai  apakah  putusan  tersebut  bertentangan  dengan penerapan hukum atau apakah pengadilan di bawahnya telah melampaui batas kewenangannya.
Dalam  proses  kasasi  dan  peninjauan  kembali,  Mahkamah  Agung  seharusnya  melaksanakan peran  sebagai  judex  jurist.  Ini  berarti  bahwa  MA  tidak  seharusnya  melakukan  pemeriksaan terhadap fakta-fakta dalam penanganan perkara. Yang diperiksa oleh MA adalah keputusan atau penetapan yang mengalami masalah dalam penerapan hukum, sehingga MA lebih dikenal sebagai pengadilan judex jurist.
Sementara itu, dalam hukum pidana dikenal alasan-alasan yang meringankan. Misalnya terkait kedudukan terdakwa sebagai medeplegger atau pembantu dalam suatu tindak pidana. Dalam artian seseorang dapat dihukum sebagai pelaku bantu dari suatu kejahatan, jika:
a) dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan terjadi;
b) dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melakukan kejahatan. Hukuman  bagi  seseorang  yang  memberikan  bantuan  dalam  melakukan  tindak  pidana  dapat dikurangi  sepertiga  dari  pidana  pokok  maksimum.  Jika  tindak  pidana  tersebut  diancam  dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah penjara maksimal selama 15 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP.
Selain  itu,  terdapat  alasan  keringanan  lain  yang  sering  muncul  dalam  putusan  hakim  di Indonesia,  yaitu  terkait  dengan  Pertimbangan  bahwa  terdakwa  bersikap  sopan  di  persidangan
seharusnya  tidak  dianggap  sebagai  keadaan  meringankan,  karena  sikap  sopan  di  persidangan seharusnya merupakan kewajiban setiap individu. 36
Penting untuk diingat bahwa jika tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim  memiliki  kewenangan  untuk  tidak  mencantumkannya.  Namun,  selama  terdapat  keadaan meringankan  yang  relevan,  hakim  wajib  mempertimbangkannya.  Secara  faktual,  pertimbangan mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  menjadi  dasar  penentuan  kesalahan terdakwa  harus  dijelaskan  secara  rinci  dalam  surat  putusan  pemidanaan.  Perlu  dicatat  bahwa keadaan  meringankan  tidak  setara  dengan  keadaan  yang  memberatkan,  hakim  masih  memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman maksimum. Ketidaksetaraan ini juga harus diperhatikan dan dijelaskan dalam pertimbangan putusan hakim.
Menurut  Achmad  Ali,  praktisi  hukum  sering  cenderung  menyaksikan  pranata  peradilan dipandang  sebagai  suatu  pranata  hukum  yang  terfokus  pada  muatan  normatif.  Pandangan  ini diikuti oleh sejumlah asas peradilan yang bersifat sangat ideal dan normatif. Kecenderungan ini berbeda dengan pendekatan moral dan kajian ilmu hukum secara normatif dalam kenyataannya. 37 Dalam  mengambil  keputusan,  hakim  perlu  mempertimbangkan  dan  menerapkan  dua  sifat, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis. Pertimbangan yuridis bergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam keputusan.
Misalnya,  dalam  pertimbangan  yang  bersifat  yuridis,  hakim  dapat  mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kesaksian saksi, pengakuan terdakwa, barang  bukti,  dan  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan  hukum  pidana.  Sementara  itu,  dalam pertimbangan  yang  bersifat  sosiologis,  hakim  dapat  mempertimbangkan  latar  belakang  atau kondisi terdakwa, serta aspek-aspek seperti agama terdakwa. 38
Menurut  Dwi  Hananta,  pertimbangan  keadaan  meringankan  pada  hukuman  tindak  pidana haruslah memenuhi Batasan berikut: 39
1. Karakteristiknya  melibatkan  sifat,  peristiwa,  suasana,  atau  situasi  yang  terkait  dengan perbuatan  pidana:  Menggambarkan  tanda-tanda  atau  konteks  sekitarnya  yang  dapat memengaruhi perbuatan pidana.
2. Pencariannya tidak terbatas pada unsur-unsur teknis dari tindak pidananya saja; mencakup aspek-aspek  yang  melibatkan  elemen-elemen  lain  yang  dapat  memberikan  pemahaman yang lebih mendalam.
3. Mencerminkan  sejauh  mana  seriusnya  perbuatan  pidana  atau  seberapa  berbahayanya pelaku kejahatan: Menunjukkan sejauh mana tindak pidana tersebut dapat membahayakan masyarakat atau pihak tertentu.
4. Bisa menjadi langkah pelaku untuk menghapus atau mengurangi tingkat keparahan tindak pidana  (atau  mengembalikan  situasi  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana  ke  keadaan semula): Memberikan gambaran apakah terdakwa telah melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif dari perbuatannya.
36 Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 7, No. 1, hlm. 8 (2018).
37 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 83.
38 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 79.
39 Dwi Hananta, Op.Cit. , hlm. 10.
5. Aspek-aspek  terkait  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan,  yang  mengurangi  tingkat keparahan dari tindak pidana atau ancaman bahaya yang ditimbulkannya: Menunjukkan apakah terdakwa memiliki pertimbangan moral atau keadaan tertentu yang dapat merinci alasan di balik tindakan kriminalnya.
6. Faktor-faktor  sosiologis  yang  dapat  dipertimbangkan  terkait  dengan  kebermaknaan  dari hukuman  yang  diberikan:  Melibatkan  pertimbangan  dampak  sosial  dari  hukuman  yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan masyarakat.
Semua  faktor  ini  memberikan  dimensi  tambahan  yang  penting  dalam  proses  pengambilan keputusan hukuman, membantu memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang lebih menyeluruh.
Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 58 KUHP menyatakan:
“Dalam  menggunakan  aturan-aturan  pidana,  keadaan-keadaan  pribadi  seseorang,  yang menghapuskan,  mengurangkan,  atau  memberatkan  pengenaan  pidana,  hanya  diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”
Penekanan  pada  unsur  kesalahan  ( culpa) dalam  pertanggungjawaban  pidana  mencerminkan prinsip hukum yang fundamental. Prinsip ini dikenal dengan istilah "Geen straf zonder schuld" atau " Actus non facit reum nisi mens sit rea, " yang secara harfiah berarti "Tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Beberapa poin kunci terkait dengan prinsip ini adalah: 40
1. Asas  Tidak  Dipidana  Jika  Tidak  Ada  Kesalahan  ( Geen  straf  zonder  schuld ):  Prinsip  ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika terdapat unsur kesalahan atau kesengajaan yang melekat pada perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.
2. Actus non facit reum nisi mens sit rea: Frasa ini dapat diterjemahkan sebagai "Perbuatan tidak membuat seseorang menjadi terpidana kecuali ada unsur kesalahan." Ini menekankan bahwa tidak  hanya  tindakan  fisik  (actus)  yang  menjadi  dasar  pidana,  melainkan  juga  keberadaan kesalahan mental (mens rea) yang menyertainya.
3. Mens Rea: Mens rea merujuk pada unsur kesalahan batin atau niat jahat yang melekat pada seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam banyak sistem hukum, mens rea dapat mencakup berbagai tingkatan kesalahan, mulai dari kesalahan tanpa kesengajaan hingga kesengajaan penuh.
4. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip ini mendukung keadilan dan kepastian hukum dengan  menegaskan  bahwa  seseorang  tidak  dapat  dihukum  secara  sewenang-wenang  tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan.
5. Perlindungan Terhadap Kesalahan Tidak Sengaja: Prinsip ini juga melibatkan perlindungan terhadap  individu  yang  melakukan  perbuatan  tanpa  sengaja  atau  tanpa  kesalahan  yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dengan  meneguhkan  prinsip  ini,  hukum  pidana  berusaha  menghindari  penghukuman  yang tidak  adil  dan  sewenang-wenang,  serta  memastikan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan pada kesalahan yang nyata dan dapat dibuktikan.
Pertimbangan Mahkamah Agung atas putusan kasasi terhadap kasus korupsi Flora Simbolon sudah tepat.  Sebab,  dalam  mempertimbangkan  faktor  sosiologis  dari  terdakwa  yang  merupakan seorang  perempuan,  majelis  hakim  juga  tetap  melihat  kesalahan  terdakwa  dalam  tindak pidana tersebut sehingga putusannya telah proporsional dan memenuhi asas keadilan. Jadi
40 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 19..
hakim  pada  tingkat  kasasi  sudah  menjalankan  perannya  dengan  sangat  baik  dan  justru menurut  penulis  hal  itulah  yang  semestinya  juga  diterapkan  oleh  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Tinggi selaku judex factie dalam kasus ini. Sehingga, apabila putusan yang baik datang lebih dulu maka proses peradilan tidak akan sampai pada tingkat banding dan kasasi dan  tentunya  sangat  mendukung  pelaksanaan  asas  peradilan  dengan  cepat,  sederhana,  dan biaya ringan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitan  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  penulis menyimpulkan bahwa:
1.  Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa perempuan didasarkan  pada  pertimbangan  filosofis  yang  mencakup  nilai-nilai  keadilan  dan  kepastian hukum, serta pertimbangan yuridis yang menekankan pada kualifikasi dan pembuktian yang sah terhadap kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta pertimbangan yang mengacu pada status maupun kedudukan sosial yang melekat pada diri terdakwa yang melakukan tindak pidana.
2.  Faktor  pengurangan  pemidanaan  bagi  terdakwa  perempuan  pada  kasus  korupsi  di  setiap tingkatan  dari  Pengadilan  tingkat  pertama  hingga  tingkat  kasasi  dalam  Keputusan  Nomor 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Keputusan Nomor 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan  MA  No.  4263/Pid.Sus/2019  dilatarbelakangi  oleh  pertimbangan  spesifik  hakim terhadap  fakta  sosiologis  dari  terdakwa  perempuan  sebagai  alasan  meringankan  karena dianggap  perlu  mendapatkan  perlindungan  secara  khusus    dan  apresiasi  dalam  melakukan suatu  pekerjaan  sehingga  hukuman  pemidanaan  bagi  terdakwa  dikurangi  dari  hukuman sebelumnya.

## REFERENSI
Buku: Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2012.
Adami  Chazawi,  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya Hukum Pidana,  Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Andi Hamzah, Asas-asas Hukkum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Eddy Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012. Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Kencana, Jakarta, 2018.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,.  Disparitas  Putusan  Hakim:  Identifikasi  dan  Implikasi,
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
Listiyono  Santoso,  Dewi  Meyriswati,  &  Ilham  Nur  Alfian,  Korupsi  dan  Mentalitas:  Kendala Kultural  dalam  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia.  Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
Luhut M. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Siananti, Depok, 2017. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Marbun,Konsep  Pemidanaan  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  Masyarakat  Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta, 2020.
Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2014. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
OC  Kaligis,  Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Khusus  dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana,  Setara Press, Bandung, 2015. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013.
Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia, Total Media, Jakarta. ,2009. Syarif Mapiasse, Logika Hukum Pertimbangan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 2017. Teguh Prastyo, Hukum Pidana Materil, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015. Tongat, Hukum Pidana Meteriil, UMM Press, Malang, 2003. Wijayanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018. Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandug, 2016. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## Jurnal:
Danu  Surya  Putra  &  Rehnalemken  Ginting, “ Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam Menjatuhkan  Putusan  Bebas  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Tunjangan  Penghasilan  Aparat Pemerintah Desa Kabupaten  Tapanuli  Selatan”  Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan  Kejahatan,  Universitas  Sebelas Maret; Vol. 7, No. 2, (2018).
Dwi Hananta, (2018).  “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, (2018).
Indra  Kumalasari  Munthe,  “Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh Aparatur  Sipil  Negara  Ditinjau  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara”, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara; Vol. 17, No. 2, (2018).
Lucy K.F.R. Gerungan, “Dimensi dan Implementasi Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XIX, No. 5, (2011).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 3002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License