The Effect Of Regional Financial Management Information System And Regional Financial Accounting System On Local Government Performance: Application Of Performance-Based Budgeting As A Moderation Variable (Empirical Study On Central Maluku Regency Government)
Pengaruh  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah : Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Emipiris  Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah)
Wilisen Josafat Alexsander Titaley 1* , Paul Usmany 2 , Dwi Hariyanti 3
Pascasarjana Universitas Pattimura, Indonesia titaleywilisen@gmail.com
* Coresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of regional financial management information systems and regional financial  accounting  systems  on  local  government  performance  moderated  by  the  implementation  of performance-based budgeting. The sample used in this study was 47 respondents. The data analysis used in this study was Partial Least Square (PLS). The results showed that the influence of the regional financial management information system had a positive and significant influence on  the  performance of local governments.  The  results  also  show  that  the  regional  financial  accounting  system  has  a  positive  and significant influence on the performance of local governments. Furthermore, the influence of the regional financial management information system on local government performance will be weak if moderated by  the  implementation  of  performance-based  budgeting.  And  the  influence  of  the  regional  financial accounting  system  on  the  performance  of  local  governments  will  be  stronger  if  moderated  by  the implementation of performance-based budgeting.
Keywords  : regional  financial  management  information  system,  regional  financial  accounting  system, implementation of performance-based budgeting, local government performance

## 1. Pendahuluan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.  Pemerintahan  daerah  melakukan  tugas  pemerintahan  yang  diberikan  oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas urusan pemerintah seperti politik internasional, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional (Fauzi, 2019).
Dalam proses desentralisasi fiskal, penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana,  dan  sumber  daya  manusia  (SDM)  disertai  dengan  penyerahan  dan  pengalihan wewenang.  Ada  dua  cara  untuk  memanfaatkan  kewenangan  pendanaan  yang  diberikan: memanfaatkan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan antara daerah  dan  pusat  (Putri  &  Pinang,  n.d.).  Wadah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sumber utamanya  adalah  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  memberikan  kewenangan  untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri, dan Dana Perimbangan, yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana  Perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).
Anggaran  daerah,  yang  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), merupakan instrumen kebijakan utama yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan  efektivitas  pemerintah  daerah.  APBD  juga  berfungsi  sebagai  instrumen  kebijakan  yang sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  ini.  Anggaran  daerah  berfungsi  sebagai  alat  untuk menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, memberikan wewenang untuk pengeluaran di masa depan, dan membantu mengembangkan standar untuk evaluasi kinerja. Selain itu, anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur semua operasi di berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2021).
Capaian  kinerja,  indikator  kinerja,  analisis  standar  belanja,  standar  satuan  harga,  dan standar  pelayanan  minimal  adalah  dasar  penyusunan  APBD  berbasis  kinerja.  Dengan memperhatikan  keserasian  hubungan  antar  pemerintahan,  penyelenggaraan  urusan pemerintah  dibagi  berdasarkan  faktor  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi.  Pemerintah daerah  harus  bertindak  lebih  responsif,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  atas  kepentingan masyarakat saat menjalankan operasinya (Khusaini et al., 2021).
Kinerja didefinisikan sebagai hasil atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah  dicapai  dengan  penggunaan  anggaran  dalam  kuantitas  dan  kualitas  yang  diukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1). Ukuran kinerja anggaran mendorong pelaksana anggaran  untuk  mencapai  hasil  terbaik  sesuai  dengan  ukuran  tersebut  (Krisniawati,  2021). Kegagalan  adalah  ukuran  untuk  perbaikan  pada  masa  yang  akan  datang.  Meskipun  kinerja memerlukan  penghargaan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  mendapatkan  dukungan publik atau masyarakat untuk pemerintahan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005,  prestasi  kerja  harus  diperiksa dengan menggunakan tolok ukur, indikator, dan target kinerja. Hasil akhir dari penilaian kinerja adalah pencapaian yang digambarkan sebagai ekonomis, efisien, dan efektif. Efektivitas adalah pelaksanaan program, sedangkan ekonomis dan efisiensi adalah pelaksanaan kegiatan. Laporan tentang pelaksanaan kegiatan diberikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah  daerah  belum  menggunakan  indikator  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas sepenuhnya  saat  melakukan  evaluasi  kinerja.  Akibatnya,  pengukuran  kinerja  mereka  belum lengkap.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada pembagian tanggung jawab manajer pada tingkatan organisasi yang berbeda, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pada tingkatan tersebut. Menurut , akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah tindakan birokrasi publik atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan prinsip- prinsip yang dianut oleh masyarakat, dan apakah pelayanan publik tersebut mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat (Syamjaya & Saputra, 2021).  Pada dasarnya, akuntabilitas berarti memberikan  informasi  dan  pengungkapan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  tentang aktivitas dan kinerja finansial. Untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi.
Kabupaten  Maluku  Tengah  mendapat  predikat  serta  penghargaan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dari  BPK  RI  tahun  2016  atas  laporan  keuangan  daerah  tahun  2015. Berdasarkan capaian kinerja WTP yang dicapai, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Melalui predikat ini maka Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat mempertahankan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dan penataan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Kabupaten Maluku Tengah selama 7 tahun terakhir  sampai  dengan  tahun  2022  secara  berturut-turut  memperoleh  hasil  opini  BPK  WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Tahun  2020,  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  memperoleh  nilai  61,71  atau predikat  “B”.  Di  tahun  2021  berdasarkan  hasil  evaluasi  atas  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah  Tahun  2021  hasil  evaluasi  menunjukan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tengah memperoleh nilai 62,11 atau predikat “B”. Sedangkan di tahun 2022 belum ada hasil yang  disampaikan  oleh  MENPAN-RB,  sehingga  masih  menggunakan  nilai  tahun  sebelumnya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah  akan  terus  melakukan  perbaikan  nilai  SAKIP hingga  dapat  mencapai  target  “A”  pada  tahun-tahun  berikutnya.  Adapun  beberapa  langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah antara lain adalah : memperkuat komitmen pimpinan, penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP, pendampingan dari Tim KemenPAN-RB, penguatan kapasitas dan kesungguhan OPD, dan menerapkan SAKIP secara elektronik dan terintegrasi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas publik mencakup hukum dan kejujuran, manajemen, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Novatiani et al., 2019). Bagian terpenting dari menentukan kredibilitas manajemen pemerintah daerah adalah akuntabilitas manajemen. Prinsip  pertanggungjawaban  dapat  memiliki  konsekuensi  yang  luas.  Jika  masyarakat  percaya bahwa  pemerintah  daerah  tidak  bertanggung  jawab,  mereka  dapat  menuntut  pergantian pemerintahan,  penggantian  pejabat,  dan  hal-hal  lainnya.  Jika  tidak  ada  akuntabilitas,  risiko investasi meningkat, dan efisiensi dan persaingan berkurang.
Karena  dana  yang  digunakan  untuk  menyediakan  layanan  berasal  dari  masyarakat, manajemen  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat.  Ini  terjadi  karena  dana  berasal  dari masyarakat baik secara langsung (melalui pemanfaatan kekuatan keuangan daerah) maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Saat ini, pola pertanggungjawaban pemerintah  daerah  lebih  horisontal,  dengan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  kepada DPRD dan masyarakat secara keseluruhan (Sunarso & SH, 2023). Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah lebih menekankan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat umum.
Kinerja  adalah  hasil  dari  kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai  dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang diukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  Pasal  1)  (Krisniawati,  2021).  Oleh  karena  itu,  ukuran  kinerja  anggaran  mendorong pelaksana anggaran untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan ukuran tersebut. Sementara pencapaian  kinerja  membutuhkan  penghargaan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan mendapatkan dukungan publik, kegagalan adalah satu cara untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

## Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem dapat digambarkan sebagai kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  (Prabowo,  2020).  Namun,  menurut (Kustina et al., 2022) sistem adalah kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain dan bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan  menerima  input  dan  menghasilkan output melalui proses transformasi yang teratur.
Informasi, menurut (Kustina et al., 2022), adalah data yang telah diubah menjadi bentuk yang penting bagi orang yang menerimanya dan memiliki nilai yang dapat dilihat dan digunakan untuk  membuat  keputusan  saat  ini  dan  di  masa  depan.  Informasi  adalah  data  penting  yang memberikan  pengetahuan  dan  bermanfaat,  menurut  (Prehanto  et  al.,  2020).  Selain  itu, dijelaskan tentang faktor-faktor berikut yang menentukan relevansi informasi: tujuan penerima; kecepatan penyampaian dan pengolahan data; waktu; lokasi atau ruang; bentuk; dan semanti.
Sistem  di  dalam  suatu  organisasi  disebut  sistem  informasi.  Sistem  ini  menggabungkan kebutuhan  untuk  pengolahan  transaksi  harian,  membantu  operasi,  bertanggung  jawab  atas manajemen, dan kegiatan strategis organisasi, dan menyediakan berbagai laporan kepada pihak luar. Sistem informasi terdiri dari kumpulan perangkat lunak dan hardware komputer, prosedur,
instruksi,  formulir,  dan  individu  yang  bertanggung  jawab  atas  pengumpulan,  pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data. Sistem informasi membantu proses pengambilan keputusan dan  pengawasan  organisasi,  baik  secara  manual  maupun  digital.  Menurut  Pasal  1  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
Anggaran Berbasis Kinerja
Sangat terkait dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis perusahaan, anggaran berbasis kinerja berfokus pada output. Anggaran Berbasis Kinerja mengukur kinerja organisasi dengan mengalokasikan sumber daya pada program daripada unit organisasi (Ginanjar et al., 2019).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005,  APBD  dibuat  dengan menggabungkan  program  dan  kegiatan  dari  semua  satuan  kerja  pemerintah  daerah  untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi. Ini dilakukan untuk menghindari duplikat rencana kerja dan juga untuk mengurangi jarak antara target dan hasil yang dicapai sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
Penganggaran berbasis kinerja ini berkonsentrasi pada seberapa efisien suatu aktivitas atau  kegiatan  dijalankan  (Ritonga  &  Nurlaila,  2023).  Perbandingan  antara  input  dan  output dikenal sebagai efisiensi. Suatu aktivitas dikatakan efisien jika outputnya lebih besar atau sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya mengacu pada apa yang dibelanjakan, seperti yang dilakukan oleh sistem anggaran konvensional; itu juga mengacu pada tujuan atau rencana tertentu yang memerlukan anggaran biaya yang cukup dan terukur untuk mendukung pelaksanaannya.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(Mulyadita, 2021) menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuantansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas,  akuntansi  selain  kas,  dan  akuntansi  asset.  Disempurnakan  oleh  Permendagri  menjadi  5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur  akuntansi  penerimaan  kas  pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPKD)  adalah  serangkaian  proses  mulai  dari  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur  akuntansi  pengeluaran  kas  adalah  serangkaian  proses,  baik  manual  maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai  dari  pencatatan  dan  pelaporan  akuntansi  atas  perolehan,  hingga  pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur  akuntansi  selain  kas  adalah  serangkaian  proses  mulai  dari  pencatatan, pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  yang  berkaitan  dengan  semua  transaksi
atau  kejadian  selain  kas  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi komputer.
5. Penyajian Laporan Keuangan
Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah  untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

## Gambar 1. Model Penelitian

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Dimana  dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pada sebuh objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument  kunci.  Objek  alamiah  merupakan  objek  yang  apa  adanya  atau  sesuai  dengan kenyataan dilapangan, tidak dimaniplasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti berada di  objek  dan  setelah  keluar  dari  obyek  relatif  tidak  berubah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaruh  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah,  penerapan  anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  jenuh  atau  sensus  yang  dimana  semua  anggota  populasi dijadikan  sebagai  sampel  yang  berjumlah  47  OPD.  Sampling  jenuh  adalah  tenik  penentuan sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel,  hal  ini  sering  dilakukan  bila jumlah  populasinya  relative  kecil,  sampel  jenuh  disebut  juga  dengan  istilah  sensus,  dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Anggraini & Hidayat, 2021).
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Partial Least  Square (PLS)  pertama  kali  dikembangkan  oleh  Herman  O.  A.  Wold  dalam  bidang ekonometrik pada tahun 1960-an dalam (Martadisastra, 2017). PLS merupakan model analisis yang powerful karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS dapat juga dikatakan sebagai metode pendekatan PLS untuk pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah “ Path Modeling ”  lebih  disukai  dari  pada Structural  Equation  Modeling .  Meskipun  demikian,  kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam leteratur PLS.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas
Validitas  konvergen  digunakan  guna  menguji  validitas  dengan  mengevaluasi  model pengukuran. Efektivitas konvergensi model pengukuran dengan indikator refleksif dapat diamati dari  korelasi  antara  masing-masing  skor  indikator  dengan  skor  strukturnya  (Ghozali,  2006).
Ukuran  refleksif  individu  dikatakan  tinggi  jika  korelasinya  dengan  konstruk  yang  akan  diukur melebihi 0,70.
Tabel 1. Hasil Convergent Validity Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kinerja Pemerintah Daerah SIPKD1 0,744 0,639 0,736 0,648 SIPKD2 0,662 0,468 0,433 0,541 SIPKD3 0,835 0,748 0,680 0,727 SIPKD4 0,809 0,630 0,587 0,700 SIPKD5 0,700 0,462 0,516 0,565 SIPKD6 0,851 0,632 0,676 0,748 SIPKD7 0,665 0,526 0,572 0,568 SIPKD8 0,705 0,606 0,534 0,590 SIPKD9 0,581 0,508 0,473 0,518 SIPKD10 0,680 0,525 0,488 0,574 SIPKD11 0,778 0,610 0,577 0,621 SIPKD12 0,738 0,640 0,669 0,657 SIPKD13 0,734 0,664 0,627 0,626 SIPKD14 0,771 0,769 0,644 0,679 PABK1 0,388 0,522 0,445 0,455 PABK2 0,704 0,729 0,638 0,731 PABK3 0,567 0,783 0,682 0,669 PABK4 0,602 0,770 0,600 0,637 PABK5 0,678 0,739 0,675 0,664 PABK6 0,679 0,815 0,699 0,724 PABK7 0,627 0,640 0,580 0,610 PABK8 0,543 0,760 0,482 0,614 PABK9 0,662 0,853 0,631 0,665 PABK10 0,597 0,751 0,565 0,630 SAKD1 0,611 0,666 0,772 0,537 SAKD2 0,726 0,619 0,844 0,756 SAKD3 0,673 0,666 0,866 0,735 SAKD4 0,636 0,776 0,806 0,713 SAKD5 0,739 0,713 0,868 0,795 SAKD6 0,636 0,669 0,857 0,759 KPD1 0,566 0,631 0,505 0,681 KPD2 0,682 0,719 0,649 0,818 KPD3 0,718 0,652 0,628 0,819 KPD4 0,686 0,800 0,624 0,689 KPD5 0,666 0,650 0,806 0,830 KPD6 0,699 0,665 0,758 0,763 KPD7 0,645 0,730 0,624 0,829 KPD8 0,712 0,631 0,810 0,853
Sumber: Data primer diolah, 2024.
Rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  adalah antara 0,662 dan 0,851, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  dapat dikatakan valid.
Rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan anggaran berbasis kinerja  adalah antara 0,522 dan 0,853, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang
menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja dapat  dikatakan  valid.  Rentang  korelasi  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  sistem akuntansi  keuangan  daerah  adalah  antara  0,772  dan  0,868,  lebih  besar  dari  yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan valid.  Kemudian, rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk kinerja pemerintah daerah adalah antara 0,681 dan 0,853, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk kinerja pemerintah daerahdapat dikatakan valid.
Pemeriksaan selanjutnya dalam penilaian validitas diskriminan adalah membandingkan nilai AVE untuk setiap konstruk dengan kuadrat korelasi antar konstruk.
Tabel 2. Hasil Discrimanant Validity Sistem Informasi Pengelolaa n Keuangan Daerah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kinerja Pemerintah Daerah Mean Communalities (AVE) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 0,480 0,445 0,433 0,541 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 0,480 1 0,666 0,458 0,550 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,445 0,466 1 0,448 0,699 Kinerja Pemerintah Daerah 0,433 0,458 0,448 1 0,621 Mean Communalities (AVE) 0,541 0,550 0,699 0,621 0
Sumber: Data primer diolah, 2024.
Berdasarkan hasil tabel, nilai AVE struktur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah  0,541,  dan  kuadrat  korelasi  konstruk  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah dengan  konstruk  lain  (baris  pertama  pada  tabel)  lebih  kecil  dari  AVE  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah. Nilai AVE struktur penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 0,550,  kuadrat  korelasi  konstruk  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja    dengan  konstruk  lain (baris kedua pada tabel) lebih kecil dibandingkan AVE penerapan anggaran berbasis kinerja. Nilai AVE struktur sistem akuntansi keuangan daerah  adalah 0,699, kuadrat korelasi konstruk sistem akuntansi keuangan daerah dengan konstruk lain (baris ketiga pada tabel) lebih kecil dari AVE sistem akuntansi keuangan daerah. Serta  nilai AVE struktur kinerja pemerintah daerahadalah 0,621, kuadrat korelasi konstruk kinerja pemerintah daerah dengan konstruk lain (baris ketiga pada tabel) lebih kecil dari AVE kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah , penerapan anggaran berbasis kinerja  sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerahmemiliki nilai validitas diskriminan yang baik.
Melihat  perhitungan  PLS  untuk  setiap  konstruk  yang  menghasilkan  nilai  keandalan komposit adalah cara untuk melakukan pengujian reliabilitas. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai keandalan komposit > 0.70 (Ghozali, 2006) dalam (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas berikut ini.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Latent variable Dimensions Cronbach's alpha D.G. rho (PCA) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 14 0,934 0,942 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 10 0,906 0,923 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 6 0,914 0,933 Kinerja Pemerintah Daerah 8 0,911 0,929 Sumber: Data primer diolah, 2024.
Nilai keandalan komposit konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  adalah 0,942. Nilai ini di atas 0,70 sebagai nilai kritis, maka semua pertanyaan tentang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  dapat diandalkan/relibel. Nilai keandalan komposit dari konstruk penerapan  anggaran  berbasis  kinerja    adalah  0,923  (di  atas  nilai  kritis),  semua  pertanyaan tentang  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja    dapat  diandalkan/relibel.  Selanjutnya,  nilai keandalan komposit dari konstruk sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,933 (di atas nilai kritis),  sehingga  semua  pertanyaan  tentang  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat diandalkan/relibel.  Serta,  nilai  keandalan  komposit  dari  konstruk  kinerja  pemerintah daerahadalah 0,929 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang kinerja pemerintah daerahdapat diandalkan/relibel.
Pengujian Inner Model atau Model Struktural Evaluasi suatu model menggunakan PLS dimulai dengan melihat R-squared untuk setiap konstruk  potensial  yang  relevan.  Perubahan  nilai R-squared dapat  digunakan  untuk  menilai apakah beberapa konstruksi laten independen memiliki efek substansial pada efek konstruksi laten dependen. Berikut adalah hasil estimasi R-square menggunakan XLSTAT PLS PM 2014 . Tabel 4. Nilai R Square (R 2 ) (Moderasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) R² F Pr > F Critical ratio (CR) 0,868 94,539 0,000 0,868 Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  R 2 konstruk  kinerja  pemerintah  daerah  adalah 0,868. Semakin tinggi nilai R 2 , semakin besar kekuatan penjelas dari konstruk independen atas konstruk dependen, dan dengan demikian semakin baik persamaan struktural. Artinya bahwa konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki kekuatan pengaruh sebesar 86,8% terhadap konstruk kinerja pemerintah daerah.
Tabel 5. Nilai R Square (R 2 ) (Moderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) R² F Pr > F Critical ratio (CR) 0,796 55,942 0,000 0,796 Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  R 2 konstruk  kinerja  pemerintah  daerah  adalah 0,796. Semakin tinggi nilai R 2 , semakin besar kekuatan penjelas dari konstruk independen atas konstruk dependen, dan dengan demikian semakin baik persamaan struktural. Artinya bahwa konstruk  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  kekuatan  pengaruh  sebesar  79,6% terhadap konstruk kinerja pemerintah daerah.
Hipotesis 1
Hipotesis  pertama  (H1)  menunjukkan  bahwa  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel  di  bawah,  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berdampak  pada  kinerja pemerintah  daerah.  Pengaruh  konstruk  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif (0,447) dan signifikan pada 0,000 (4,200 > 1,658).
Tabel 6. Hasil Inner Weights (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Latent variable Value Standard error t Pr > |t|  Hipotesis Intercept 0,000 0,055 0,000 1,000 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0,447 0,106 4,200 0,000 Diterima Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Hipotesis 2
Hipotesis  kedua  (H2)  menunjukkan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di  bawah,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berdampak  pada  kinerja  pemerintah  daerah. Pengaruh  konstruk  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah adalah positif (0,509) dan signifikan pada 0,000 (4,780 > 1,658).
Tabel 7. Hasil Inner Weights (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) Latent variable Value Standard error t Pr > |t|  Hipotesis Intercept 0,000 0,068 0,000 1,000 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,509 0,106 4,780 0,000 Diterima Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Hipotesis 3
Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pengaruh dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah  terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja.  Seperti  yang  ditunjukkan  pada  tabel  di  bawah, pengaruh  dari  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah    terhadap  kinerja  pemerintah daerah  akan  menjadi  lemah  jika  dimoderasi  oleh  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja. Pengaruh  konstruk  moderasi  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah*penerapan anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  adalah  negatif  (-0,167)  dan signifikan pada 0,011 (-2,676 > 1,658).
Tabel 8. Hasil Inner Weights (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) Latent variable Value t Pr > |t| Hipotesis Intercept 0,000 0,000 1,000 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0,623 7,851 0,000 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 0,454 5,686 0,000 Moderasi SIPKD*PABK -0,167 -2,676 0,011 Diterima
Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Gambar 2. Full Model Moderasi SIPKD*PABK Dengan menggunakan pendekatan PLS, maka dapat dikelompokan variabel moderator, yaitu (Sugiono, 2004):
1). Bila persamaan (2) β2Z, β2 signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 tidak signifikan, maka variabel  Z  bukan  variabel  moderator,  tapi  ia  merupakan  suatu  variabel  independen, intervening, exogenous, antecedent, atau prediktor.
2). Bila persamaan (2) β2Z, β2 tidak signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 signifikan, maka Z merupakan Pure Moderator (Z merupakan variabel moderator murni)
3). Bila persamaan (2) β2Z, β2 tidak signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 tidak signifikan, maka variabel Z merupakan Homologizer Moderator.
4). Bila persamaan (2) β2Z, β2 signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 signifikan, maka variabel Z merupakan suatu Quasi Moderator.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dengan  merujuk  pada  pada  ketentuan  diatas  menurut (Tambun, 2013), maka jenis moderasi untuk hipotesis 3 adalah Quasi Moderator. Artinya bahwa konstruk  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  konstruk  yang  memoderasi hubungan  antara  konstruk  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  konstruk kinerja  pemerintah  daerah,  sekaligus  konstruk  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  juga menjadi konstruk eksogen/independen.

## Hipotesis 4
Hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  akan  menjadi  lebih  kuat  jika  dimoderasi  oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Pengaruh konstruk moderasi sistem  akuntansi  keuangan  daerah*penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja pemerintah daerah adalah positif (0,205) dan signifikan pada 0,010 (2,690 > 1,658).
Tabel 9. Hasil Inner Weights (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) Latent variable Value t Pr > |t|  Hipotesis Intercept 0,000 0,000 1,000 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,090 1,149 0,257 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 0,745 8,699 0,000 Moderasi SAKD*PABK 0,205 2,690 0,010  Diterima Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014 .
Gambar 3. Full Model Moderasi SIPKD*PABK Dengan menggunakan pendekatan PLS, maka dapat dikelompokan variabel moderator, yaitu (Sugiono, 2004):
1). Bila persamaan (2) β2Z, β2 signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 tidak signifikan, maka variabel  Z  bukan  variabel  moderator,  tapi  ia  merupakan  suatu  variabel  independen, intervening, exogenous, antecedent, atau prediktor.
2). Bila persamaan (2) β2Z, β2 tidak signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 signifikan, maka Z merupakan Pure Moderator (Z merupakan variabel moderator murni)
3). Bila persamaan (2) β2Z, β2 tidak signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 tidak signifikan, maka variabel Z merupakan Homologizer Moderator.
4). Bila persamaan (2) β2Z, β2 signifikan dan persamaan (3) β3 X*Z, β3 signifikan, maka variabel Z merupakan suatu Quasi Moderator.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dengan  merujuk  pada  pada  ketentuan  diatas  menurut (Tambun, 2013), maka jenis moderasi untuk hipotesis 4 adalah Quasi Moderator. Artinya bahwa konstruk  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  konstruk  yang  memoderasi hubungan  antara  konstruk  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  konstruk  kinerja pemerintah  daerah,  sekaligus  konstruk  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  juga  menjadi konstruk eksogen/independen.
Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah    berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah daerah, hal ini terjadi karena unsur indikator pembentuk konstruk yang terdiri dari Keamanan  Data,  Kecepatan  dan  Ketepatan  Waktu  Akses,  Ketelitian,  Variasi  Output,  dan Relevansi/Kesesuaian  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  terhadap  kinerja  pemerintah daerah secara positif (0,078) dan signifikan pada 0,000 (7,851 > 1,658).
Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  (Lamitasari, 2021), dan (Yuliani, 2014), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh parsial antara sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  penilaian  kinerja  satuan  kerja  perangkat  daerah Pemerintah  Daerah,  serta  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  benar  dalam  rangka memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan di setiap OPD serta output yang sangat penting terkait LAKIP yaitu laporan berkala dan laporan tahunan.
Keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang tidak aman dapat mengakibatkan kerugian besar dan kerusakan reputasi pemerintah daerah. Keamanan data meliputi aspek seperti proteksi data dari akses tidak sah, penggunaan teknologi yang efektif untuk mengantisipasi kerusakan akibat virus komputer, serta penggunaan sistem autentikasi yang tepat untuk mengontrol akses ke data. Keamanan data yang baik dapat memastikan bahwa data keuangan daerah tetap aman dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
Kecepatan dan ketepatan waktu akses adalah kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengakses data keuangan dengan cepat dan tepat waktu untuk mengambil  keputusan  yang  tepat.  Kecepatan  dan  ketepatan  waktu  akses  memungkinkan pemerintah  daerah  untuk  mengantisipasi  dan  menanggapi  perubahan  keuangan  yang  cepat, serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.
Ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data  keuangan  yang  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  adalah  akurat  dan  relevan. Ketelitian meliputi aspek seperti akurasi data, ketepatan waktu, dan integritas data. Ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan  menanggapi  perubahan  keuangan  yang  cepat,  serta  memastikan  bahwa  data  keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.
Variasi output dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat. Variasi output meliputi aspek seperti variasi dalam pengelolaan keuangan, variasi dalam penggunaan teknologi, dan variasi  dalam  pengembangan  sistem  informasi.  Variasi  output  memungkinkan  pemerintah daerah  untuk  mengantisipasi  dan  menanggapi  perubahan  keuangan  yang  cepat,  serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.
Relevansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data  keuangan  yang  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  adalah  relevan  dan  akurat. Relevansi meliputi aspek seperti relevansi data keuangan dengan tujuan pemerintah daerah, relevansi data keuangan dengan kebutuhan pemerintah daerah, dan relevansi data keuangan dengan  kinerja  pemerintah  daerah.  Relevansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang  cepat,  serta  memastikan  bahwa  data  keuangan  yang  digunakan  untuk  pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.
SIPKD memiliki beberapa fungsi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  Pertama,  sistem  ini  membantu  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pelaksanaan  keuangan  daerah.  Informasi  keuangan  yang  disajikan  secara  transparan memungkinkan  masyarakat  untuk  memantau  dan  memahami  penggunaan  dana  yang dialokasikan  untuk  kepentingan  daerah.  Kedua,  SIPKD  memudahkan  proses  pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan daerah, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Ketiga,  sistem  ini  membantu  meningkatkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  dengan  cara  yang  lebih  baik, seperti dengan mengoptimalkan penggunaan dana dan mengurangi biaya operasional.
Dalam  konteks  implementasi,  SIPKD  dipergunakan  oleh  pemerintah  daerah  yang  telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan baik  secara  penggunaan  maupun  pemeliharaan.  Bagi  pemerintah  daerah  yang  telah menggunakan aplikasi lain selain SIPKD, aplikasi ini akan membantu mereka dalam melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi ke SIPKD.
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah, hal ini terjadi karena unsur indikator pembentuk konstruk yang terdiri Diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan, Penjurnalan dan postingan yang dilakukan sesuai, Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, dan Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku dapat memprediksi memprediksi kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif (0,440) dan signifikan pada 0,005 (2,957 > 1,658).
Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lamitasari, 2021), (Maliki, 2013), dan (Bong, 2021), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  dan  terdapat  pengaruh  parsial  antara  sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.
Sistem akuntansi keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.
Pencatatan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  harus  relevan  dengan fakta/keadaan keuangan yang ada. Pencatatan keuangan yang relevan memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang relevan dan akurat.
Penjurnalan dan postingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah. Penjurnalan dan postingan yang sesuai dengan nomor ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.
Penyusunan  neraca  saldo  berdasarkan  akun  buku  besar  pada  akhir  periode  akuntansi memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.
Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.
Pelaporan atau buku laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sesuai prosedur yang berlaku. Pelaporan atau buku laporan yang sesuai prosedur ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  dapat  mengambil  keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.
Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Pengaruh  dari  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  akan  menjadi  lemah  jika  dimoderasi  oleh  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.  Penggunaan  sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  meningkatkan kinerja  pemerintah  daerah,  tetapi  efek  ini  dapat  dikurangi  jika  pemerintah  daerah  tidak menggunakan anggaran berbasis kinerja yang efektif. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang efektif  dapat  mengurangi  dampak  positif  dari  penggunaan  sistem  informasi  pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga pengaruhnya menjadi lemah.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  mempengaruhi  hubungan  antara  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  SIPKD  dapat  membantu  pemerintah daerah  dalam  mengumpulkan,  mengolah,  dan  mengelola  data  keuangan  yang  lebih  efektif, sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Namun,  penerapan  anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SIPKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan. Anggaran berbasis kinerja memfokuskan pada tujuan
yang  lebih  spesifik  dan  kinerja  yang  lebih  jelas,  sehingga  SIPKD  harus  disesuaikan  untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih spesifik dan detail.
Dalam  beberapa  penelitian,  ditemukan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja dapat meningkatkan efektivitas SIPKD dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. SIPKD memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  tetapi  penerapan  anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas SIPKD dalam meningkatkan kinerja.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  menjadi  moderator  yang  mempengaruhi seberapa  besar  pengaruh  SIPKD.  Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  mempengaruhi cara  SIPKD  digunakan  dan  bagaimana  informasi  keuangan  digunakan  untuk  mengambil keputusan.
Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Yang Dimoderasi Oleh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah telah menjadi subjek penelitian yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan  adalah  akurat,  relevan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Namun,  penerapan anggaran berbasis kinerja (PABK) dapat mempengaruhi cara SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  menjadi  moderator  yang  mempengaruhi seberapa besar pengaruh SAKD. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi moderator  yang  mempengaruhi  seberapa  besar  pengaruh  SAKD.  Dalam  penelitian  ini, ditemukan  bahwa  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dapat  mempengaruhi  cara  SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan.

## 5. Penutup
Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1). Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah    berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah,  hal  ini  menunjukkan  adanya  kebutuhan  terhadap  Keamanan  Data, Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses, Ketelitian, Variasi Output, dan Relevansi/Kesesuaian.
2). Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang  mensyaratkan  adanya  standar  akuntansi  pemerintahan,  pencatatan  keuangan  yang dilakukan  telah  relevan,  penjurnalan  dan  postingan  yang  dilakukan  sesuai,  penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, dan pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku.
3). Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan yang memoderasi hubungan antara sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  kinerja  pemerintah  daerah,  sekaligus konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.
4). Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  konstruk  yang  memoderasi  hubungan antara  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  kinerja  pemerintah  daerah,  sekaligus penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.

## Daftar Pustaka
Anggraini, R., & Hidayat, I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM) , 10 (1). Bong, E. Y. M. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Manggarai  Timur .
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum , 16 (1), 119–136. Ghozali,  I.  (2006). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ginanjar, D., Pasolo, F., Siahaya, A., & Saleh, K. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Pada  Polda  Papua). The  Journal  of Business and Management Research , 2 (2), 224–232. Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). Manajemen Belanja Daerah . Universitas Brawijaya Press. Krisniawati,  K.  (2021).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah , 5 (1).
Kustina, K. T., Nurhayati, M., Pratiwi, E., Lesi Hertati, S. E., CAPM, A. C. A. C. T. A. A. C., Qodari, A., Ak, M., Asti Nurhayati, S., Asri Jaya, S. E., & Saefullah, A. (2022). Sistem informasi manajemen . Cendikia Mulia Mandiri. Lamitasari,  E.  (2021). PENGARUH  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA,  SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN DAERAH  DAN  SISTEM  INFORMASI  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang) . UNIVERSITAS ISLAM MALANG.
Maliki, W. (2013). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Di  Kota  Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Penerbit Andi. Martadisastra, D. S. (2017). Kinerja Pemasok Dalam Rantai Pasokan Makanan Kemasan : Suatu Kajian Kasus Di Indonesia . 12 (1).
Mulyadita,  R.  M.  (2021).  ANALISA  PENERAPAN  SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  DAERAH  PADA  DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah , 3 (1),
34–42.
Novatiani,  A.,  Kusumah,  R.  W.  R.,  &  Vabiani,  D.  P.  (2019).  Pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 10 (1), 51–62. Prabowo, M. (2020). Metodologi Pengembangan Sistem Informasi . LP2M Press IAIN Salatiga.
Prehanto, D. R., Kom, S., & Kom, M. (2020). Buku Ajar Konsep Sistem Informasi . Scopindo Media Pustaka. Putri, H. J., & Pinang, I. P. R. H. T. (n.d.). SISTEM EKONOMI INDONESIA BELANJA PUBLIK .
Ritonga, J., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintahan Kota Medan. VISA: Journal of Vision and Ideas , 3 (1), 153–166.
Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. Studi Manajemen & Organisasi , 1 (2), 61–70.
Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia . Sinar Grafika. Syamjaya,  S.,  &  Saputra,  H.  (2021).  AKUNTABILITAS  KINERJA  APARATUR  DALAM  PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PADANG LAMBE KOTA PALOPO. Journal I La Galigo: Public Administration Journal , 4 (2), 10–15.
Tambun,  S.  (2013).  Teknik  Pengolahan  Data  dan  Interpretasi  Hasil  Penelitian  Dengan  Menggunakan Program SPSS Untuk Variabel Moderating. Workshop Metode Penelitian Kuantitatif . Yuliani, N. L. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Bisnis , 5 (2), 128–157.