## AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)
Dhea Swasti Maharani
Email: dswastimaharani@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Diana Tantri Cahyaningsih
Email: dianatantri@yahoo.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with  parents  or  interreligion  inheritance.  This  research  uses  prescriptive  normative  legal research.  With  the  approach  of  legislation  and  approch  of  case.  Using  primary  and secondary  sources  of  law.  Mechanical  collection  of  legal  materials  through  the  study  of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion  law  the  dead  has  and  in  this  case  the  dead  profess  Islam.  The  heirs  that  have different  religion  can  receive  the  wealth  from  the  dead  as  the  one  who  received  wasiat wajibah.
Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity Law

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. Menggunakan sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi kepustakaan.  Analisis  hukum  menggunakan  silogisme  deduksi. Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa  Ahli  Waris  yang  berbeda  agama  dengan  Pewaris  tetap  dapat  mendapatkan  Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah. Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris

## A. Pendahuluan
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat  kaitannya dengan ruang  lingkup  kehidupan  menusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang,  di  antaranya  ialah  masalah  bagaimana pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang  meninggal dunia tersebut (Eman Suparman, 2014:1).
Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum  yang  mengatur  tentang  kedudukan  harta  kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal dunia  (Pewaris),  dan  cara-cara  berpindahnya  harta  kekayaan itu  kepada  orang  lain  (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara  pengaturan  hukum  waris  tersebut  diatur  oleh  KUH  Perdata.  Sedangkan  berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan  berapa  besar  bagian  masing-masing.  Dari  pengertian ini  dapatlah  diketahui  bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya (Muhammad Amin Suma,  2013:17).
Di Indonesia, belum ada suatu keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris  Islam,  dan  hukum  waris  perdata.  Masing-masing  hukum  ini  mempunyai  aturan mengenai waris yang berbeda-beda.
Permasalahan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agama antara  Pewaris  dan  Ahli  Waris.  Dalam  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  telah  ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris-mewarisi.
Di antara persoalan yang masih menjadi wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan teoritisi dan praktisi hukum Islam adalah kewarisan beda agama. Di satu sisi, Al-Qur’an tidak menjelaskan  bagian  ahli waris  non-muslim,  dan  hadis  juga  menutup  rapat  terjadinya pewarisan  antara  keduanya.  Namun,  di  sisi  lain,  tuntutan  keadaan  dan  kondisi  terkadang menghendaki  hal  yang  sebaliknya.  Dialektika  antara  hukum  dan  tuntutan  perkembangan
zaman tersebut menjadi problem besar bagi Hukum Kewarisan Islam dewasa ini, terlebih di masa yang akan datang (Riyanta, 2012: 163-164).
Permasalahan perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris ini dapat terjadi karena adanya  perpindahan  agama  dari  salah  satu  pihak  baik  Pewaris  maupun  Ahli  Waris. Anak/keturunan  merupakan  salah  satu  golongan  yang  berhak  menerima  harta  warisan  dari orang  tua,  bahkan  anak  termasuk  ke  dalam  golongan  pertama  atau  yang  paling  utama. Kenyataan bahwa anak mempunyai agama yang berbeda dari orang tua secara tidak langsung menghilangkan  haknya  untuk  mendapatkan  harta  warisan  tersebut.  Terlebih  lagi  jika  salah satunya memeluk agama Islam, maka sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa  orang  tua  dan  anak  tersebut  tidak  dapat  memiliki  hubungan  saling  mewaris.  Hal tersebut juga sesuai dengan hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam”.
Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup jelas bahwa jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Warisnya yang beragama selain Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Pewaris,  tetapi  di  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1582  K/Pdt/2012  terdapat  hal yang  berbeda.  Pemohon  Kasasi  merupakan  salah satu  Ahli  Waris  seorang  Pewaris  yang beragama Islam, menolak Penetapan Ahli Waris Nomor 384/Pdt.P/1990/PN.Jak.Tim. karena terdapat  3  orang  Ahli  Waris  yang  beragama  Katolik.  Hakim  menolak  permohonan  kasasi tersebut dan memutuskan bahwa penetapan Ahli Waris tersebut sah dan seluruh Ahli Waris yang  sudah  tercantum  dalam  penetapan  tersebut  mendapatkan  Hak  Waris  masing-masing sesuai  yang  diberikan  Pewaris. Dari  beberapa  ulasan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk membahas  mengenai  akibat  hukum  jika  terjadi  perbedaan  agama  antara  Pewaris  dan  Ahli Waris.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sifat  penelitiannya  adalah  preskriptif,  yaitu  ilmu hukum  yang  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  dan norma-norma  hukum.  Penelitian  hukum  yang  bersifat  preskriptif  bertujuan  untuk memberikan  preskripsi mengenai  apa  yang  seyogyanya  dilakukan.  Mengingat  ilmu  hukum merupakan  ilmu  terapan,  penelitian  hukum  dalam  kerangka  kegiatan  akademis  sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69).
Teknik  analisa  dalam  penelitian  hukum  ini  menggunakan  teknik  analisis  silogisme deduksi.  Penggunaan  metode  deduksi  ini  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau conclusio (Peter Mahmud  Marzuki,  2014:41-42).  Premis  mayor  tersebut  merupakan penarikan  suatu  aturan  hukum  sedangkan  premis  minor  adalah  fakta  hukum  yang  dapat ditemukan baik pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Akibat  Hukum  dalam  Hukum  Waris  Jika  Anak  Berbeda  Agama  dengan  Orang
Tua
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1582  K/Pdt/2012  mengakibatkan  para Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah menurut Hukum Perdata  dari  seorang  Pewaris  yang  beragama  Islam,  padahal  para  Tergugat  tidak beragama Islam. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris dalam Hukum Islam  yang  menegaskan  bahwa  jika  kedua  pihak  antara  Pewaris  dan  Ahli  Waris berbeda  agama  dan  salah  satunya  Islam,  maka  keduanya  tidak  dapat  mempunyai hubungan saling mewaris.
Putusan  tersebut  juga  mengakibatkan  para  Termohon  Kasasi/Tergugat mendapatkan hak waris yang besarnya sama dengan Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, padahal para Tergugat memiliki agama yang  berbeda  dengan  Pewaris,  sedangkan  Penggugat  dan  para  Turut  Tergugat memiliki agama yang sama dengan Pewaris. Para Tergugat memang dapat diberikan hak atas harta peninggalan Pewaris, tetapi besarnya tidak sama dengan Penggugat dan para  Turut  Tergugat.  Para  Tergugat  mendapatkan  harta  dari  Pewaris  juga  bukan dengan  status  Ahli  Waris  tetapi  hanya  sebagai  orang  yang  mendapatkan  harta  dari wasiat wajibah .
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1582  K/Pdt/2012  ini mengakibatkan  terbukanya  peluang  bagi  orang  tua  yang  memiliki  agama  yang berbeda dengan anak-anaknya, tetap dapat menjadikan anaknya Ahli Waris yang sah menurut  Hukum  Perdata  walaupun  sebenarnya  tidak  sah  dan  melanggar  ketentuan pengaturan Hukum Waris menurut Hukum Islam.
Hal  ini  menyebabkan  kebingungan  penerapan  hukum  yang  dapat  digunakan ketika  terjadi  permasalahan  perbedaan  agama  antara  Pewaris  dan  Ahli  Waris  yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum ( choice of law ) dan pilihan lembaga yang mengadili ( choice of forum ) bagi Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan Ahli Waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihan antara Pewaris dan Ahli Waris. Tetapi  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum ( choice of law ) dan pilihan lembaga yang mengadili ( choice of forum ) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.
Kasus di atas termasuk ke dalam waris Islam karena Pewaris memeluk agama Islam, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perdata, hukum yang berlaku dalam pembagian waris dan penyelesaian sengketa waris adalah Hukum Islam. Hal tersebut  ternyata  bertentangan  dengan  kenyataan  yang  terjadi  pada  kasus  di  atas karena pembagian waris dilakukan berdasarkan Hukum Perdata dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.
Ketika Penggugat selaku Ahli Waris yang beragama Islam menggugat bahwa yang  seharusnya  memeriksa  dan  mengadili  adalah  Pengadilan  Agama,  Mahkamah Agung  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  juga  berhak  untuk  memeriksa  dan mengadili  kasus  di  atas,  padahal  sesuai  dengan  penjelasan  di  atas  bahwa  Hukum Waris  yang  berlaku  jika  terdapat  perbedaan  agama  antara  Pewaris  dan  Ahli  Waris maka  hukum  yang  digunakan  adalah  hukum  agama  yang  dianut  Pewaris.  Sehingga seharusnya  lembaga  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili  adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.
Menurut penulis setelah melihat undang-undang, peraturan lain selain undang- undang  dan  yurisprudensi,  akibat  hukum  yang  akan  timbul  jika  terjadi  perbedaan agama  antara  orang  tua  sebagai  Pewaris  dan  anak  sebagai  Ahli  Waris  serta  jika Pewaris  memeluk  agama  Islam  ialah  terhalangnya  anak untuk  menjadi  Ahli  Waris yang sah secara Hukum Waris Islam yang kemudian menghalangi anak tersebut untuk dapat memperoleh Harta Warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  Pasal  383  memang tidak  menyebutkan  bahwa  perbedaan  agama  di  antara  Pewaris  dan  Ahli  Waris
menghalangi  terjadinya  hubungan  saling  mewaris.  Dapat  diartikan  bahwa  di  dalam Hukum  Perdata jika anak  memeluk  agama  yang  berbeda  dari  orang  tua maka anak tersebut  tetap  dapat  disebut  sebagai  Ahli  Waris  yang  sah  menurut  hukum  dan memperoleh  haknya  sebagai  Ahli  Waris  Golongan  I  selama  tidak  melanggar ketentuan Pasal 838 KUH Perdata.
Sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama, orang  yang  memeluk  agama  Islam  dapat  menggunakan  Pasal  838  KUH  Perdata sebagai dasar untuk menentukan Ahli Warisnya karena masih terdapat pilihan hukum ( choice  of  law )  dan  pilihan  lembaga  yang  mengadili  ( choice  of  forum )  dalam penyelesaian sengketa Waris Islam. Namun sejak berlakunya undang-undang tersebut, yang  mana  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  dan  pilihan  lembaga  yang  mengadili ( choice  of  forum )  dalam  penyelesaian  sengketa  Waris  Islam  telah  dihapus,  maka perihal  Kewarisan  pihak-pihak  yang  memeluk  agama  Islam  diselesaikan  dengan Hukum Waris Islam. Jika pihak non Islam tidak mau tunduk kepada Hukum Islam, maka  hukum  yang  dipakai  adalah  hukum  agama  yang  dianut  oleh  Pewaris.  Hal tersebut sesuai dengan keputusan rakernas MA tahun 1985 yang berlangsung tanggal 21-23  Maret  1985  di  Hotel  Ambarukmo  Yogyakarta,  yang  menyebutkan  bahwa apabila  terjadi  perbedaan  agama  antara  Pewaris  dan  Ahli  waris,  yang  diberlakukan adalah  hukum  waris  yang  berlaku  bagi  Pewaris.  Hal  tersebut  juga  tertuang  dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974.
Hukum Waris Islam melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang  berbeda  agama,  terlebih  jika  yang  memeluk  agama  Islam  adalah  Pewaris.
Beberapa  sumber  menyebutkan  diperbolehkannya  hubungan  saling  mewaris  jika Pewaris  tidak  beragama  Islam,  tetapi  Ahli  Warisnya  beragama  Islam,  tetapi  hal tersebut  belum  dapat  dipastikan  hukumnya  dalam  Hukum  Islam,  sehingga  banyak sumber  yang  menyebutkan  bahwa  jika  tidak  sama-sama  Islam  maka  terhalang hubungan saling mewaris.
Pasal  171  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  intinya  isinya  berbunyi bahwa Ahli Waris adalah orang  yang pada saat Pewaris meninggal dunia memeluk agama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  Ahli  Waris.  Hal  ini menegaskan bahwa jika Ahli Waris tidak memeluk agama Islam pada saat Pewaris meninggal  dunia,  maka  orang  tersebut  gugur  haknya  sebagai  Ahli  Waris  dan  tidak dapat disebut Ahli Waris yang sah menurut Hukum Islam. Jika Ahli Waris memeluk
agama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia, tetapi secara hukum terhalang untuk menjadi Ahli Waris (sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata), maka orang tersebut juga gugur haknya untuk dapat maju sebagai Ahli Waris yang sah.
Terjadinya  sengketa  antara  orang  yang  berbeda  agama  Islam  dan  non  Islam menyangkut  masalah  Kewarisan  telah  terjadi  sejak  lama,  yang  kemudian menghasilkan  adanya  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, khususnya pada kasus yang salah satu  pihaknya  memeluk  agama  Islam.  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dalam salah  satu  pertimbangannya  menyebutkan  bahwa  anak  kandung  non  Muslim  bukan Ahli Waris tetapi berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah .
Wasiat  wajibah adalah  wasiat  yang  pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau tidak  bergantung  kepada  kemauan  atau  kehendak  si  yang  meninggal  dunia.  Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak  dikehendaki  oleh  si  yang  meninggal  dunia.  Jadi,  pelaksanaan  wasiat  tersebut tidak  memerlukan  bukti  bahwa  wasiat  tersebut  diucapkan  atau  ditulis  atau dikehendaki,  tetapi  pelaksanannya  didasarkan  kepada  alasan-alasan  hukum  yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat  yang  diperuntukan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’.
Besarnya bagian untuk orang yang menerima wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta  yang  ditinggalkan  Pewaris.  Besaran  tersebut  dijelaskan  pada  Pasal  176  KHI.
Pasal 176 KHI juga menegaskan kewajiban untuk memberikan wasiat wajibah bagi keluarga  yang  terhalang  mendapatkan  harta  peninggalan  Pewaris  karena  berbagai halangan, yang termasuk juga perbedaan agama di antara Pewaris dan keluarganya.
Sesuai  dengan  ketentuan  pada  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  yang ada,  maka  perbedaan  agama  adalah  salah  satu  penyebab  terhalangnya  hubungan saling mewaris antara orang tua dengan anak. Dengan adanya halangan tersebut maka menyebabkan anak tidak dapat memperoleh Harta Waris dari peninggalan orang tua sebagai Pewaris, walaupun menurut Pasal 838 KUH Perdata ia dapat dinyatakan sah secara hukum sebagai Ahli Waris. Tetapi jika orang tua menganut agama Islam dan
anak  menganut  agama  selain  Islam,  maka  hal  tersebut  tetap  menghalangi  adanya hubungan saling mewaris.
Orang  yang  memeluk  agama  Islam  tidak  mempunyai  pilihan  hukum  untuk menentukan harta peninggalannya akan dibagi menurut hukum mana, karena semua hal  yang  menyangkut  mengenai  Kewarisan  diselesaikan  menurut  Hukum  Islam. Hukum Islam sendiri melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang beragama Islam dengan orang non Islam.
Menurut  penulis,  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1582  K/Pdt/2012 ini  tidak  dapat  ditemukan  penerapan  undang-undang  dan  peraturan  lain  yang menyangkut  mengenai  Kewarisan  beda  agama di  mana  Pewaris  memeluk  agama Islam. Penulis merasa kurang setuju dengan yang telah diputuskan Mahkamah Agung terkait  Kewarisan  beda  agama  yang  Pewarisnya  menganut  agama  Islam  setelah membaca dan memahami undang-undang dan peraturan yang ada.
Adanya undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang Kewarisan beda agama seharusnya dapat dijadikan Hakim sebagai pedoman dalam memutuskan perkara ini. Hakim dalam memutuskan seharusnya tidak hanya memperhatikan satu hukum  saja,  terlebih  kasus  yang  sedang  diperiksa  adalah  kasus  tentang  Kewarisan beda agama di mana pihak Pewaris menganut agama Islam.
Menurut  penulis,  hakim  baru  melihat  ketentuan  yang  ada  pada  Hukum Perdata. Di dalam Hukum Perdata memang agama bukan menjadi penghalang adanya hubungan saling mewaris. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan  bahwa  selama  anak  yang  dimaksud  adalah  anak  kandung,  bukan  anak angkat,  walaupun  dari  ayah  yang  berbeda,  maka  anak  tersebut  tetap  dapat  berhak menjadi  Ahli  Waris  yang  sah  menurut  hukum dan  berhak  mendapatkan  harta peninggalan sebagai Ahli Waris Golongan I.
Jika  hakim  dapat  melihat  kembali  bahwa  agama  dari  Tergugat/Termohon Kasasi  berbeda  dari  Pewaris,  maka  seharusnya  hakim  tidak  akan  memberikan pertimbangan seperti di atas, karena walaupun Tergugat/Termohon Kasasi merupakan anak  kandung  dari  Pewaris  tetapi  mereka  memeluk  agama  yang  berbeda  dengan Pewaris.  Pewaris  memeluk  agama  Islam,  sehingga  hukum  yang  seharusnya  lebih banyak dilihat oleh hakim adalah Hukum Waris Islam, bukan Hukum Waris Perdata, karena  sesuai  dengan  ketentuan  di  atas  bahwa  hukum  yang  digunakan  jika  terjadi perbedaan  agama  antar  pihak-pihaknya  adalah  hukum  agama  yang  dianut  oleh Pewaris.
Jika  yang  digunakan  adalah  Hukum  Waris  Islam,  maka  Tergugat/Termohon Kasasi yang memiliki agama yang berbeda dengan Pewaris tersebut sudah terhalang untuk  dapat  menjadi  Ahli  Waris  yang  sah  menurut  Hukum  Waris  Islam,  walaupun menurut  Hukum  Waris  Perdata  mereka  tetap  dapat  menjadi  Ahli  Waris  yang  sah. Dengan  terhalangnya  hubungan  saling  mewaris  antara  Tergugat/Termohon  Kasasi dengan  Pewaris,  maka  hilang  juga  hak  Tergugat/Termohon  Kasasi  untuk mendapatkan  bagian  harta  peninggalan  Pewaris  sebagai  Ahli  Waris  Golongan  I.
Tetapi  hakim  pada  putusannya  menguatkan  putusan  pengadilan  yang  sebelumnya, yaitu  Tergugat/Termohon  Kasasi  adalah  Ahli  Waris  yang  sah  dari  Pewaris  karena hukum  yang  digunakan  adalah  Hukum  Waris  Perdata.  Hal  tersebut  bertentangan dengan  ketentuan  yang  sudah  ada  pada  Hukum  Waris  Islam  yang  tertulis  pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Menurut  penulis,  penulis  kurang  setuju  dengan  pertimbangan  yang  telah diberikan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1582 K/Pdt/2012 karena telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, padahal sepanjang pengetahuan penulis, yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, adalah  perwujudan  yang  ada  pada  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist,  sehingga  kekuatan mengikatnya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Hukum  Perdata,  jika  menyangkut masalah Kewarisan orang yang beragama Islam.
Mahkamah  Agung  memang  mempunyai  pandangan  dan  pertimbangan tersendiri  dalam  memutuskan  perkara  ini,  tetapi  menurut  penulis,  jika  hal  tersebut dilihat dan dibandingkan kembali dengan dasar hukum yang ada, maka pertimbangan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan apa yang telah tertulis pada Al-Qur’an yang  menjadi  pedoman  untuk  umat  Islam  dalam  menyelesaikan  masalah  di  dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masalah Kewarisan dan Kewarisan beda agama.
Menurut penulis, dengan adanya putusan ini menyebabkan banyak timbulnya umat Islam yang mempunyai hubungan darah dengan orang non Islam kemungkinan akan membagi Harta Warisannya berdasarkan hukum yang memberikan bagian paling banyak  dan  menguntungkan,  padahal  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang  ada,  jika Pewaris  beragama  Islam  maka  harta  dibagi  berdasarkan  Hukum  Waris  Islam  yang kemudian  menghilangkan  hak  orang  yang  tidak  beragama  Islam  walaupun mempunyai  hubungan  darah.  Jika  Pewaris  memiliki  agama  non  Islam  dan  Ahli Warisnya  beragama  Islam,  maka  haram  bagi  orang  Islam  untuk  menerima  harta peninggalan dari orang tersebut.
Cara-cara  yang  dapat  dilakukan  pihak-pihak  yang  berbeda  agama  agar  tetap dapat  memperoleh  harta  peninggalan  dari  Pewaris  adalah  dengan  hibah  dan wasiat wajibah .  Hibah  dapat  diberikan  hanya  pada  saat  orang  yang  memberikan  belum meninggal  dunia,  besar  dari  hibah  juga  ditentukan  dan  diatur  dalam  Hukum  Islam. Cara  yang  lain  adalah  dengan wasiat  wajibah yaitu  bagian  yang  diberikan  kepada kerabat  yang  terhalang  untuk  menjadi  Ahli  Waris  karena  berbagai  alasan,  salah satunya perbedaan agama. Besar harta yang diterima menurut Pasal 176 KHI adalah 1/3  dari  harta  peninggalan  Pewaris  dan  tidak  boleh  melebihi  jumlah  tersebut  dan orang yang menerima wasiat wajibah tidak dapat disebut sebagai Ahli Waris.
Dalam  menerapkan  hukum,  kita  perlu  berhati-hati  dan  melihat  dengan  teliti masalah  yang  sedang  dihadapi.  Jika  dihadapkan  pada  masalah  perkawinan,  maka Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tentu  lebih  memiliki kekuatan  daripada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  Jika dihadapkan pada Kewarisan Beda Agama, di mana Pewaris memeluk agama Islam, maka yang pertama kita lihat adalah ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam  (KHI),  kemudian  baru  melihat  pada  ketentuan  yang  terdapat  pada  KUH Perdata.  Misalnya  kita  menemukan  seorang  Pewaris  yang  memiliki  anak  yang berbeda  agama  dengannya,  maka  menurut  Hukum  Islam,  mereka  terhalang  untuk mempunyai  hubungan  saling  mewaris.  Jika  kedua  pihaknya  Islam,  maka  menurut Hukum  Islam,  mereka  dapat  mempunyai  hubungan  saling  mewaris,  baru  kemudian melihat ketentuan pada KUH Perdata, jika tidak melanggar Pasal 838 KUH Perdata, jika tidak maka tidak ada halangan saling mewaris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

## D. Simpulan
Akibat hukum dari terjadinya perbedaan agama antara Pewaris dan Ahli Waris tersebut dapat  dilihat  bahwa  Ahli  Waris  yang  berbeda  agama  dengan  Pewaris  mendapatkan besaran  hak  yang  sama  dengan  Ahli  Waris  yang  seagama  dengan  Pewaris.  Hal  ini bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Hukum  Islam,  bahwa  seseorang  yang  berbeda agama  dengan  Pewaris  yang  beragama  Islam,  berhak  mendapatkan  harta  peninggalan dari  Pewaris  tetapi  bukan  sebagai  Ahli  Waris,  namun  sebagai  penerima  harta  warisan berdasarkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut nilainya tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368K/AG/1995  tanggal 16 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:  51K/AG/1999  tanggal  29  September  1999  yang  antara  lain  dalam  salah  satu
pertimbangannya  dinyatakan  bahwa  anak  kandung  non  muslim  bukan  Ahli  Waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

## E. Saran
1. Mahkamah  Agung  seharusnya  lebih  memperhatikan  hukum  dan  yurisprudensi  yang ada.  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  khususnya  perkara  mengenai Kewarisan beda agama, seharusnya lebih banyak melihat aturan-aturan hukum yang ada. Walaupun hakim memiliki keyakinan sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi  hal  tersebut  juga  seharusnya  didukung  dengan  pemahaman  mengenai  hukum mana yang akan dipakai ketika menemui perkara Kewarisan beda agama, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum.
2. Mahkamah  Agung  seharusnya  dapat  melihat  bahwa  perkara  Kewarisan  Islam merupakan  sebuah  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  dan mengadili  hal  tersebut. Hakim  seharusnya  juga dapat  melihat  bahwa  dalam  perkara Kewarisan, hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa di dalamnya adalah hukum agama yang dianut Pewaris.

## Daftar Pustaka

## Buku
Eman  Suparman.  2014. Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW . Bandung: PT. Refika Aditama
Muhammad Amin Suma. 2013. Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. 2009
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group Riyanta. 2012. “Kewarisan Beda Agama  (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal)”. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum . Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012. Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama