## Legalitas

## HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum
* Fatriasyah dan Bunyamin Alamsyah Magister Hukum UNBARI
* Correspondence email : Fatriansyah@unbari.ac.id
Abstract. Religious human rights have a very important position. Religious Human Rights are autonomous as a consequence of God-given nature for human glory. In modern thought, these natural rights can be formulated humanistically through rational reasoning without having to relate to the existence of God. Therefore, human rights must be fully given the same freedom and opportunity.
Keywords : Religious Human Rights, Philosophy of Law
Abstrak. HAM  beragama  mempunyai  posisi  yang  sangat  penting.  HAM  Beragama  bersifat  otonom  sebagai  konsekuensi  dari kodrati yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan manusia. Dalam pemikiran modern hak-hak kodrati yang bersumber dari hukum alam itu dapat dirumuskan secara humanistik melalui nalar rasional tanpa harus mengkaitkan dengan keberadaan Tuhan. Karena itu HAM harus seutuhnya diberi kebebasan dan kesempatan yang sama.
Kata Kunci : HAM beragama, Filsafat Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN
Eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  selalu  menarik  untuk diperbincangkan.  Hal  itu  sama  menariknya  ketika  manusia  membicarakan  eksistensi  negara  sebagai  suprastruktur kehidupan sosial demi keberlanjutan eksistensi manusia itu sendiri. Korelasi ini bisa dipahami, sebab dalam proses interaksi itu,  manusia selalu dihadapkan pada dinamika sosio-politik dan ekonomi  yang bertolak tarik dengan ego- kekuasaan  atau  naluri  kolonialisme  yang  praksisnya  kerap  despotis  dan  merendahkan.  Titik  persingungan  dan ketegangan itu pula, dalam sejarah, merupakan pembuka reformasi politik eropa (akhir abad 18) lalu menjadikannya sebagai momen bersejarah lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia.
Kelahiran  HAM  membuka  kembali  mata,  hati,  dan  pikiran  manusia  (kesadaran)  tentang  hakekat  dan sejatinya  ia  sebagai  manusia,  mahkluk  Tuhan  yang  sempurna,  berakal  budi  dan  nurani yang  memiliki  kemampuan sehingga  mampu  membedakan  yang  baik  dan  yang  buruk  yang  akan  membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan perilaku  dalam  menjalani  kehidupannya.  Posisi  biner  manusia  menjadikan  diri  manusia  makhluk  multidimensional yang  saling  bergantung  dan terpusat  pada  Yang  Maha  Tidak  Bergantung  yakni  Tuhan. Dalam  perspektif  Teologis, Tuhan merupakan preferensi hidup bagi dimensi lahiriah maupun jasmaniah; pribadi maupun sosial, makrokosmos, metafisis,  atau  transendental  maupun  mikrokosmos  yang  fisis  (keimanan)  melalui  Kitab  dan  utusan  yang dikehendakinya.  Tuhan  yang  dalam  sistem  kepercayaan  dikenal  dalam  institusi  keagamaan  sebagai  sang  Pencipta telah  mengkarunia  manusia  kewajiban  dan  hak  secara  seimbang  agar  manusia  dapat  hidup  dan  mewujudkan kehidupannya dengan baik, damai dan sejahtera lahir dan bathin. Berkaitan dengan hal itu, sejatinya agama adalah pencarian spritual manusia tentang hakekat kebenaran dan kedamaian dirinya dan Tuhan yang terjadi secara evolutif. Dalam  proses  pencarian  dan  kebenaran  itu  maka  agama  dipandang  sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia  (HAM) yang harus dihormati oleh institusi apa dan manapun. Karena itu dalam konfigurasi ketatanegaraan, HAM beragama mempunyai posisi yang sangat penting.

## HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum
Dalam  wacana  sejarah  atau  filsafat  hukum,  relasi  negara  dan  agama  sebagai  satu  entitas  politik  pernah tumbuh dan berkembang pada Abad Pertengahan (Abad XV sM). Latar belakang perpecahan raja-raja  yang disulut kemelut  politik  dan  keserakahan  duniawi  yang  kemudian  disatukan  oleh  kekuasaan  imperium  Romawi  dengan politik unitary melahirkan pemikiran-pemikiran fundamental spiritual dalam konsep kenegaraan baik di dunia Timur maupun Barat.
Ajaran ini mengatakan bahwa kedaulatan negara secara utuh dan mutlak hanya milik Tuhan. Tuhan adalah hakekat satu-satunya  yang paling luhur, pencipta dan penguasa segala hakekat  yang ada dan tak dapat diterangkan dengan  kata-kata.  Pengakuan  akan  kedaulatan  Tuhan  dalam  kehidupan  negara  dikenal  sebagai  ajaran  Teokrasi. Sumber  kedaulatan  yang  berasal  dari  Kitab  Suci  memberi  otoritas  politik  kepada  Paus  sebagai  pemangku  agama Katholik sekaligus pemangku negara.
Namun  otoritas  agama  yang  penuh  pada  dimensi  kehidupan  negara  dan  masyarakat  mengakibatkan terampasnya kebebasan warga. Pandangan konservatif ini menegaskan bahwa setiap persoalan baik duniawi maupun
ukhrowi  telah  menjadi  satu  ketetapan  Tuhan  sementara  manusia  sendiri  tidak  diberi  otoritas  untuk  merubahnya sehingga  ruang  berpikir  kritis  tidak  mendapat  tempat  sama  sekali.  Dependensi  warga  pada  otoritas  Paus  yang memiliki  dualime  kekuasaan  itu  sejatinya  telah  merendahkan  harkat  dan  martabat  yang  hakikinya  anugerah  Tuhan untuk memuliakan manusia.
Di  abad  yang  sama,  peradaban  Islam  juga  menunjukkan  satu  kecenderungan  yang  sama.  Hampir  semua teologi  Islam  dan  orientalis  sepakat  bahwa  praktik  kehidupan  negara  yang  Islami  terhenti  setelah  berakhirnya pemerintahan  Khilafah  Rasyidin  Umar  bin  Khatab.  Revolusi  sosial  yang  dilakukan  Rasulullah  melawan  segala bentuk  diskriminasi  ras,  gender,  perbudakan,  komoditi  ritual,  sistem  perdagangan  yang  kapitalistik  dan  tidak manusiawi sempat membuat satu perubahan politik besar dalam tatanan kehidupan bernegara masyarakat Arab pada saat itu dan  menjadi satu bentuk negara agama ideal dalam konstelasi pertumbuhan ideologi dunia. Di abad klasik (650-1250 M), Islam di masa Rasulullah memiliki keunikan dalam mengorganisir kehidupan masyarakat Arab yang plural 1 di bawah konstitusi Piagam Madinah. Pluralitas keberagamaan, aliran kepercayaan, etnik, suku, class social , dan stratifikasi ekonomi dan politik mampu disatukan dalam satu ikatan hidup bersama yang damai, toleran, saling menghargai dan menghormati, egaliter, dan saling melindungi bahkan saling mewarisi. 2 Louis Gardnet sebagaimana dikutip  Muhammad  Tahir  Azhary  menyebutkan  bahwa  ciri  yang  paling  menonjol  adalah  spirit  egaliter  dalam kehidupan negara tanpa dominasi kependetaan dalam sistem pemerintahan. Menurut Arent Jan Wensinck, petunjuk penting  adanya  ciri  tersebut  diperoleh  dari  sejumlah  hadis  Al-Bukhori  dan  Muslim,  dan  mencantumkan  ihtisar tentang life of constitution di dalam Bab Fada’il al-Madinah . 3
Berbeda  dengan  negara  model  kepausan  di  mana  kerajaan  Paus  mendominir  rakyat  jelata,  Negara  Islam yang  didirikan  Rasulullah,  menurut  Taha  Husain,  bukanlah  negara  teokrasi.  Islam  melarang  kependetaan  dan stratifikasi  sosial  berdasarkan  kasta  kependetaan.  Islam  adalah  agama  yang  menekankan  ketauhidan,  kerasulan, persamaan  dan  keadilan.  Keadilan  yang  dualistik  (dunia  dan  akhirat)  tidak  akan  merampas  kebebasan  manusia, menguasai dan  membelenggu inisiatif dan kreatifitasnya. Tuhan telah  melengkapi  manusia dengan akal dan nurani untuk  membingkai  kebebasannya  secara  bertanggung  jawab.  Abul  Ala  Maududi  menyimpulkan  dari  relasi  di  atas sebagai Teo-demokrasi. Muhammad Tahir Azhary menyebutnya dengan Nomokrasi Islam.
Al Qur’an sebagai sumber tertinggi hukum negara telah berbicara banyak tentang HAM. Terdapat sekitar empat puluh ayat yang bicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya: “Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.” ( QS. 18: 29). Al-Qur’an mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzalim dalam  sekitar  tiga  ratus  dua  puluh  ayat,  dan  memerintahkan  berbuat  adil  dalam  lima  puluh  empat  ayat  yang diungkapkan  dengan  kata-kata:  ‘ adl,  qisth dan qishas .  Al-Qur’an  mengajukan  sekitar  delapan  puluh  ayat  tentang hidup,  pemeliharaan  hidup  dan  penyediaan  sarana  hidup.  Misalnya: “Barangsiapa  yang  membunuh  seorang manusia,  bukan  karena  orang  itu  membunuh  orang  lain,  atau  bukan  karena  membuat  kerusakan  di  muka  bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. 5: 32).Al Qur’an Juga bicara kehormatan dalam sekitar  dua  puluh  ayat.  Al-Qur’an  menjelaskan  sekitar  seratus  lima  puluh  ayat  tentang  ciptaan  dan  makhluk- makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya: “… Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang  paling  bertaqwa  di  antara  kamu.”( QS.  49:  13)  Terakhir  pada  haji  wada’,  Rasulullah  menegaskan  secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu Nabi saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.
Sepeninggal  Nabi,  persoalan  penting  yang  mengemuka  adalah  persoalan  transisi  dan  legitimasi  politik pemerintah pengganti Nabi. Persoalan ini menimbulkan perpecahan dan penurunan kualitas pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai Islam sebelumnya. Bahkan konflik perpecahan itu melahirkan aliran-aliran teologi atau kalam seperti Syi’ah,  Khawarij,  Mu’tazilah,  Jabbariyah,  dan  Qodariyyah  sebagai  ekspresi  kekecewaan  ataupun  dukungan  untuk melegitimasi  elit  yang  berkuasa.  Aliran-aliran  tersebut  kerap  menggunakan  hadis  atau  mengadakan  hadis  untuk menjustifikasi penguasa yang didukungnya. Perpecahan ini mulai marak ketika awal Pemerintahan Usman, Ali, dan Bani  Umayyah  yang  typikal  pemerintahannya  didominasi  oleh  golongan  baru  atas  dasar  relasi  yang  paternalistik, nepotis,  kolutif,  dan  elitis.  Terbunuhnya  Usman  menjadi  malapetaka  besar  pemerintahan  Islam  di  masa  Ali  yang terus dibayangi perpecahan dan pemberontakan. Meski Ali sendiri tidak diragukan kadar keimanan, integritas moral, dan  kompetensi  politik  dan  kenegarawanannya  akan  tetapi  konspirasi  yang  dilakukan  golongan  elit  baru  membuat dirinya tak kuasa menentang arus dan mengakhiri masa pemerintahannya sendiri.
1 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta:UI Press, 1995), hlm. 29-32
2 ibid
3 Wolfgang Behn, “Muhammad and The Jewes of Madina,” terjemahan  dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Mensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag- Freiburg im Breisgou, 1975), hlm. 66-67
Dalam kajian Filsafat Ilmu Hukum bicara HAM berarti bicara persoalan mendasar atau hakekat dari HAM itu sendiri. Jawaban atas persoalan ini sama sulitnya ketika bertanya, apa itu hukum? Karena sejatinya obyek  yang ditanyakan adalah penelusuran dari sesuatu asal dari sesuatu  yang ada sampai  menjamah pada esensi bukan hanya sesuatu yang partikular ditangkap oleh organ inderawi berdasarkan pengalaman. Secara fenomenologis, HAM yang kita  kenal  adalah  HAM  yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan  proteksi  bagi  individu  dalam  menghadapi  pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, akan tetapi juga mengarah kepada penciptaan kondisi oleh  negara  dalam  mana  individu  dapat  mengembangkan  potensi  mereka  sepenuhnya.  Deskripsi  ini  dapat menyingkap  apa  yang  ingin  dicapai  oleh  HAM  dalam  artian  teleologis,  tetapi  tidak  merinci  HAM  mana  yang ada,atau  apakah  HAM  itu.  Eksistensi  HAM  itu  dipahami  sebagai  hak  kodrati  yang  diberi  alam  sebagai  hakekat kodrati manusia, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dari harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.

## PENUTUP
HAM beragama dalam tinjauan filsafat ilmu hukum bertumpu pada cara pandang dalam  melihat hakekat eksistensi  HAM  itu  sendiri.  Pandangan  hukum  alam  memandang  HAM  Beragama  bersifat  otonom  sebagai konsekuensi dari kodrati yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan manusia. Dalam pemikiran modern hak-hak kodrati yang  bersumber  dari  hukum  alam  itu  dapat  dirumuskan  secara  humanistik  melalui  nalar  rasional  tanpa  harus mengkaitkan  dengan  keberadaan  Tuhan.  Karena  itu  HAM  harus  seutuhnya  diberi  kebebasan  dan  kesempatan  yang sama.  Nilai  Ketuhanan  menjadi  ide  dasar  membangun  keberagamaan  atas  dasar  toleransi  dan  saling  menghormati. HAM  universal  pada  tingkat  konseptual  diakui  akan  tetapi  ditingkat  implementasi  internal  berlaku  partikularistik relative.

## DAFTAR PUSTAKA
Basah,   Sjachran,  Ilmu  Negara  (Pengantar,  Metode,  dan  Sejarah  Perkembangan),  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1997).
Behn, Wolfgang, “Muhammad and The Jewes of Madina,” terjemahan  dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh Arent Jan Mensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag- Freiburg im Breisgou, 1975). Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (terjemahan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008).
Engineer, Asghar Ali, “Devolusi Negara Islam,” terjemahan dari Islamic State , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Friedrich,  Carl  Joachim,  “The  Philosophy  of  Law  in  Historical  Perspective”  diterjemahkan Filsafat  Hukum Perspektif Historis , ed. Nurainun Mangunsong, cet. Ke-3 (Bandung: Nusa Media, 2010). Giddens, A., The Consequences of Modernity , (Cambridge:  Polity Press, 1995). Kaelan, Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat Pancasila (Yogyakarta, 1 Juni 2009). Kelsen,  Hans, General Theory of Law and State , yang terjemahannya “Teori Umum tentang Hukum dan Negara”, cet. III, Nurainun Mangunsong (ed), (Yogyakarta: Nusa Media, 2009).
———–, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978). Lubis, Todung Mulya , In Search of Human Rights; Legal Political dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
Maududi,  Abul  Ala, Islami  Risayat ,  dinukilkan  oleh  Khurshid  Ahmad,  Islamic  Publication,  Lahore,  1974.  Azhary, Muhammad  Tahir, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini ,   Edisi  kedua  (Jakarta  Timur: Prenada Media, 2003).
Mike  Feterstone  (ed.), Global  Culture,  Nationalism , Globalisation  and  Modernity ,  (London:  Sage  Publications, 1990).
Muhtaj, Majda El, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Radjawali Press, 2008).
Rahardjo, Satjipto , Ilmu Hukum ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Rosenau, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), Modernity and Its Future , (Cambridge: Polity Press, 1990).
Sadjali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran , cet.ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993). Sihombing, Frans Bona, Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Jakarta : Erlangga, 1984). Sukardja,  Ahmad, Piagam  Madinah  dan  UUD  1945:  Kajian  Perbandingan  tentang  Dasar  Hidup  Bersama  dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta:UI Press, 1995).