## INTEGRASI ILMU LINGUISTIK
DALAM WACANA POLITIK  UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA: PERSPEKTIF STUDI MORFOLOGI

## Hugo Warami
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua Pos-el: h.warami@unipa.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  memahami  nilai  filosofi  dasar  yang tersingkap  dibalik  undang-undang  yang  sesungguhnya  sangat  berarti  dalam menemukan  kata  dan  konsep  untuk  menguraikan  makna  sebuah  teks  undang- undang. Pemberian ruang otonomi khusus bagi Papua dipandang sebagai tanda baru yang  menjadi  mercusuar  dalam  kalangan  nasionalis  dari  ancaman  kelompok nasionalis Papua (separatis dan federalis) yang terus-menerus menciptakan tanda- tanda  baru  dalam  ruang  semiotika  sosial  di  Papua.  Bahasa  sebagai  rumah kehidupan,  mampu  bergema  dan  disimbolkan  sebagai  bentuk  kebangkitan  yang siap mengancam sistem negara kesatuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap  wacana  politik  dalam  teks  Undang-Undang  Nomor  21  tentang Otonomi  Khusus  Papua  sarat  dengan  nuansa  linguistik  (morfologi)  yang  bukan hanya  apa  yang  dipahami,  namun  pemahaman  itu  sendiri  pada  hakikatnya  juga linguistik.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada    metode kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif  yang  berperan  menyajikan  gambaran terperinci  tentang  suatu  situasi  khusus,  latar  sosial,  hubungan,  kelas  atau karakteristik tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah data tulis (utama) yang bersumber teks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data kualitatif yang diperoleh dari teks undang-undang berupa  data  yang  berbentuk  kata,  frasa,  klausa,  dan  kalimat  yang  memberi gambaran tentang integrasi studi morfologi selanjutnya dapat dideskripsikan dan didalami maknanya sesuai dengan penggunaannya dalam teks. Hasil penelitian ini mengungkap  wacana  politik  dalam  teks  undang-undang  yang  terdiri  atas:  aspek filosofis, aspek reduplikasi fonologis, reduplikasi morfologis, reduplikasi sintaksis, dan reduplikasi semantik.
Kata kunci : integrasi, linguistik, wacana politik, UU Otsus Papua

## ABSTRACT
This study is part of an effort to understand the true value of basic philosophy that is  revealed  behind  the  law  is  really  very  meaningful  in  finding  the  words  and concepts to describe the meaning of a text of the law. The provision of a special autonomy  space  for  Papua  is  seen  as  a  new  sign  that  becomes  a  beacon  within nationalists  from  the  threat  of  Papuan  nationalist  groups  (separatists  and federalists) who are constantly creating new signs in the social semiotics space in Papua. Language as the home of life, capable of echoing and symbolized as a form of resurrection that is ready to threaten the unitary state system. The purpose of this study is to uncover political discourse in the text of law number 21 on Special Autonomy of Papua laden with linguistic nuances (morphology) which is not only what is understood, but the understanding itself is essentially linguistic as well. The method used in this research refers to qualitative method with descriptive research type which serves to present a detailed picture about a particular situation, social background,  relationship,  class  or  certain  characteristic  in  Papua  Special Autonomy  Law.  The  main  data  in  this  study  is  the  writing  data  (main)  which  is derived from the text of the Special Autonomy Law of Papua. The qualitative data derived from the text of the law in the form of words, phrases, clauses and sentences that provide an overview of the integration of morphological studies can then be described and explored in their meaning according to their use in the text.
Keywords: integration,  linguistic,  political  discourse,  Papua  Special  Autonomy Law

## A. PENDAHULUAN
Wacana  politik  dalam  teks  Undang-Undang  Nomor  21  tentang  Otonomi Khusus Papua sarat dengan nuansa linguistik yang bukan hanya apa yang dipahami, namun  pemahaman  itu  sendiri  pada  hakikatnya  juga  linguistik.  Memahami sesungguhnya nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-undang tersebut sesungguhnya  sangat  berarti  dalam  menemukan  kata  dan  konsep  untuk menguraikan makna sebuah teks undang-undang atau memaknai sebuah peristiwa sejarah memoria passionis yang diterima keberadaannya (Warami, 2014).
Setiap kekhasan bahasa politik dalam era otonomi khusus Papua mengandung ungkapan teks-teks bahasa yang digunakan baik elit politik lokal dan elit nasionalis Papua  untuk  berkomunikasi  dalam  suatu  tindak  tutur  secara  empiris  dapat ditangkap  melalui  panca  indera  pendengar.  Namun  ungkapan  empiris  tersebut memiliki dimensi makna yaitu makna informasi yang terkandung dalam ungkapan bahasa  itu.  Makna  yang  terkandung  dalam  bahasa  terdapat  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam  pandangan  Wittgenstein  yang  terakhir,  muncul  ragam fenomena  bahawa  yang  diwadahi  melalui  konsep language  game ‘permainan bahasa’ dan speech-acth ‘tindak-bicara’ (Kalelan, 2004:269; Thompson, 2005:33).
Bahasa politik yang terurai atas teks-teks politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasi pemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Bahasa-bahasa yang terkemas dalam bahasa slogan atau propaganda, bahasa pidato penguasa (pejabat pemerintah) dan bahasa lainnya yang berada dalam kepentingan politik merupakan bahasa  yang  digunakan  sebagai  alat  politik.  Dalam  konteks  politik  lokal  Papua, penggunaan bahasa politik dapat diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau  dokumen  negara  lainnya  tentang    status,  situasi  dan  kondisi  sosial  politik Tanah  Papua  (otonomi  khusus,  pemekaan  dan  merdeka)  dalam  rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keterpaduan  wacana  politik  Papua  di  dalamnya  telah  terkadung  aspek gramatikal atau kohesi gramatikal yang didukung oleh aspek leksikal atau kohesi leksikal. Kohesi leksikal berhubungan antarunsur dalam wacana secara semantis untuk  menghasilkan  wacana  yang  padu,    sesuai  dengan  isi  kewacanaan  yang dimaksud.  Hubungan  kohesif  yang  diciptakan  atas  dasar  aspek  leksikal,  dengan pilihan kata yang serasi, dapat menyatakan hubungan makna atau relasi semantik antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana.

## B. KERANGKA TEORI

## 1. Wacana Politik
Istilah  wacana  sudah  sering  digunakan  dalam  berbagai  ranah  dengan mengacu pada beberapa makna sebagai berikut: (1) komunikasi verbal, ucapan, dan percakapan, (2) sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan maupun tulisan, (3) sebuah percakapan khusus yang alamiah formal dan percakapanaya diatur pada ide  dalam  ucapan  atau  tulisan,  (4)  pengungkapan  dalam  bentuk  sebuah  nasihat, risalah, dan sebagainya, (5) rentetan kalimat yang berkaitan, yang menggabungkan proposisi  yang  satu  dengan  yang  lainya,  yang  menbentuk  kesatuan  sehingga terbentuklah  makana  yang  serasi  diantara  kalimat,    (6)  kesatuan  bahasa  yang terlengkap  dan  tertinggi  atau  terbesar  di  atas  kalimat  dan  klausa  dengan  dengan koherensi  dan  kohesi  yang  tinggi  yang  berkesinambungan,  yang  mampu mempunyai  awal  dan  akhir  yang  nyata,  disampaikan  secara  lisan  atau  tertulis. Berdasarkan  acuan-acuan  di  atas,  maka  wacana  politik  dalam  kajian  ini dimaksudkan sebagai peristiwa komunikasi dalam hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa, yakni praktik pemakaian bahasa dalam ranah politik.

## 2. Otonomi Khusus Papua
Otonomi khusus Papua atau yang lazimnya disebut Otsus Papua merupakan sebuah  upaya  terstuktur  dan  sistematis  dari  negara  untuk  memahami  identitas kepapuaan  dalam  perspektif  multikulturalisme  sebagai  alat  produksi  bahasa birokrasi bagi pengakuan dan penghargaan rakyat Papua dari ancaman kelompok nasionalis  Papua.  Sebagai  media  gerakan  kebangkitan,  wacana  Otsus  Papua
menjadi konstruksi bangun demokrasi dalam memagari keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemberian  ruang  otonomi  khusus  bagi  Papua  dipandang sebagai  tanda  baru  yang  menjadi  mercusuar  dalam  kalangan  nasionalis  dari ancaman kelompok nasionalis Papua (separatis dan federalis) yang terus-menerus menciptakan  tanda-tanda  baru  dalam  ruang  semiotika  sosial  di  Papua.  Bahasa sebagai  rumah  kehidupan,  mampu  bergema  dan  disimbolkan  sebagai  bentuk kebangkitan  yang  siap  mengancam  sistem  negara  kesatuan  (Warami,  2013:165; 2014; dan 2017).

## 3. Linguistik
Linguistik merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dan seluk  beluknya.  Beragam  pandangan  atau  ahli  terhadap  konsep  dasar  linguistis, yakni (1) menurut The New Oxford Dictionary of English (2003) menyebut bahwa linguistik sebagai “ The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics,  dialectology,  psycholinguistics,  computational  linguistics, comparative  linguistics,  and  structural  linguistics ”  yang  berarti  “Studi  ilmiah tentang  bahasa  dan  struktur  bahasa,  termasuk  studi  tata  bahasa,  sintaksis,  dan fonetik.  Cabang  spesifik  dari  linguistik  termasuk  sosiolinguistik,  dialektologi, psikolinguistik,  komputasi  linguistik,  linguistik  komparatif,  dan  linguistik struktural”, (2) Merriam (1981) menyebut linguistik sebagai “ The study of human speech including the units, natural, structure, and modification of language ” yang berarti  “studi  mengenai  ujaran  manusia  meliputi  kesatuan,  hakikat,  struktur  dan perubahan bahasa”, (3) Wardhaugh (1972) menejelaskan lingusitik sebagai “ The scientific study of language ” yang berarti “studi atau kajian bahasa secara ilmiah”.

## 4. Morfologi
Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang berarti ‘ilmu’. Jadi secara harafiah kata morfologi berarti ‘ilmu mengenai  bentuk’.  Di  dalam  kajian  linguistik,  morfologi  berarti  ‘ilmu  mengenai bentuk-bentuk  dan  pembentukan  kata’;  sedangkan  di  dalam  kajian  biologi morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup’. Morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan pembentukan kata, maka  semua  satuan  bentuk  sebelum  menjadi  kata,  yakni  morfem  dengan  segala bentuk  dan  jenisnya  perlu  dibicarakan.  Sedangkan  pembentukan  kata  akan melibatkan pembicaraan mengenai komponen atau unsure pembentukan kata itu, yaitu  morfem,  baik  morfem  dasar  maupun  morfem  afiks,  dengan  berbagai  alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi atau pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi, penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses
komposisi, dan sebagainya. Jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan makna yang terbentuk dari suatu proses morfologi sesuai dengan  yang  diperlukan  dalam  peratuturan,  maka  bentuknya  dapat  dikatakan berterima;  tetapi  jika  tidak  sesuai  dengan  yang  diperlukan,  maka  bentuk  itu dikatakan tidak berterima. Keberterimaan atau ketidakberterimaan bentuk itu dapat juga karena alasan sosial (Chaer, 2008:3).
Keberterimaan  atau  ketidakberterimaan  bentuk  kata  karena  alasan  sosial inilah  yang  mungkin  sejalan  dengan  konsep  relativitas  kebahasaan  ( language- relativity ) atau dikenal dengan Hipotesis Sapir-Worf yang mengungkapkan bahwa struktur bahasa seseorang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia atau realitas serta mempengaruhi tindak lakunya. Selanjutnya Sapir dalam Sibarani (2004:141) mengemukakan bahwa ada hubungan yang erat antara bahasa dengan kebudayaan  serta  menekankan  bahwa  bahasa  dan  kebudayaan  tidak  dapat dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lain  sehingga  seseorang  tidak  akan  dapat memahami  yang  satu  tanpa  mengetahui  yang  lain.  Hubungan  bahasa  dengan kebudayaan merupakan determinatif penutur bahasa yang berbeda dan memandang dunia  secara  berbeda  sepanjang  bahasa  yang  dipergunakan  berbeda  secara struktural.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  Wacana  Politik  dalam  Undang- Undang Otonomi Khusus Papua ini adalah dengan merujuk pada  metode kualitatif, yakni cara dan prosedur sistematis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010) dan Silalahi  (2009:27-86)  bahwa  dalam  menyelidiki  suatu  masalah  tertentu  dengan tujuan  mendapatkan  informasi  (data)  yang  dapat  digunakan  sebagai  solusi  atas masalah tersebut haruslah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif,  terukur,  rasional  dan  sistematis.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  yang  berperan  menyajikan  gambaran  terperinci  tentang  suatu  situasi khusus,  latar  sosial,  hubungan,  kelas  atau  karakteristik  tertentu  dalam  Undang- Undang Otonomi Khusus Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah data tulis (utama)  yang  bersumber  teks  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  2001  Nomor  4151.  Data  kualitatif  yang diperoleh dari teks undang-undang berupa data yang berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memberi gambaran tentang integrasi studi morfologi selanjutnya dapat disekripsikan dan didalami maknanya sesuai dengan penggunaannya dalam teks.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi linguistik dalam wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua sangatlah luas, maka pada kajian ini difokuskan pada studi morfologi dengan beberapa aspek tertentu saja yakni, aspek filosofis, reduplikasi dan wacana yang dapat diuraikan sebagai berikut.

## 1. Filosofis Morfologis
Mengacu  pada  hipotesis  Sapir-Worf,  maka  ada  dua  pandangan  yang  perlu diperhatikan. Pertama ,  apabila  penutur  suatu  bahasa  memiliki  kata-kata  tertentu untuk  memerikan  benda-benda  (objek),  sedangkan  penutur  bahasa  lain  tidak memiliki  kata-kata  unutuk  memerikan  benda-benda  (objek)  yang  sama,  maka penutur  bahasa  yang  pertama  akan  lebih  mudah  berbicara  tentang  benda-benda (objek)  tersebut. Kedua ,  apabila  suatu  bahasa  mempunyai  konsep  perbedaan, sedangkan bahasa yang lain tidak, maka mereka yang menggunakan bahasa yang pertama  akan  lebih  mudah  memahami  perbedaan  dalam  lingkungan  mereka terutama mengenai konsep yang menjadi pusat perhatian pembedaaan linguistik. Jika seseorang hendak mengklasifikasikan panah , tifa dan koteka dalam beberapa cara, maka dia akan memahami panah , tifa dan koteka secara berbeda dari orang yang tidak membuat pembedaan itu. Sebaliknya, ketika membicarakan sagu , ubi jalar , dan ubi kayu , orang Papua akan lebih mudah memahaminya daripada orang Indonesia  lainnya  karena  memiliki  kosakata  dan  makna  yang  berbeda  tentang benda-benda  itu.  Apalagi  berbicara  tentang sagu ,  orang  Papua  akan  lebih memahami daripada orang Indonesia karena orang Papua dapat membedakan sagu menjadi, sagu forno , sagu bambu , sagu tumang , sagu kacang , sagu bakar , papeda , papeda  dingin , papeda  panas , papeda  kuah , papeda  kuning , papeda  bungkus , sinole , dan lain-lain.
Selanjutnya bagaimana analisis pengetahuan berasal, apakah dari proses kata kompleks  dan  atau  dari  model  berpikir  kompleks  yang  dapat  direpresentasikan dalam  pikiran  manusia  dan  bagaimana  bahasa  itu  dalam  pemrosesan  berpikir bahasa. Bahasa dapat bertindak sebagai alat berpikir di samping media komunikasi. Bahasa sebagai alat atau sarana berpikir merujuk pada hubungan diri dengan diri sendriri  dalam  memandang  dunia,  sedangkan  bahasa  sebagai  alat  komunikasi merujuk  pada  hubungan  diri  dengan  dunia  di  luar  diri  sendiri.  Mengkaji  bahasa sebagai sarana berpikir berarti mengkaji sejauh mana bahasa berfungsi sebagai alat untuk membangun diri sendiri dan sebagai alat untuk memahami dunia di mana dipijak. Bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Dengan bahasa, orang berkomunikasi dengan dirinya  sendiri  dan  orang  lain,  sedangkan  dengan  berpikir,  dapat  memecahkan berbagai  masalah  kehidupan  yang  dihadapinya.  Berpikir  adalah  upaya  yang dilakukan  dengan jalan  mengorganisasikan  serta menggunakan  berbagai  konsep, pertimbangan, kebiasaan dan kaidah sebelum suatu tindakan dilakukan (Bd. Booji, 2007:231 dan Sibarani, 2004:143).
Mckeachie  dan  Doyle  (1966)  dalam  Sibarani  (2004:145)  membagi  proses berpikir atas (1) proses penalaran, (2) proses pengambilan keputusan, dan (3) proses pemecahan  masalah  (sebagai  hasil  proses  penalaran,  dan  proses  pengambilan keputusan).  Dalam  proses  penalaran  terdapat  proses  pemanfaatan  informasi. Informasi  dapat  digunakan  bilamana  telah  dikoseptualisasikan  menjadi pengetahuan.  Untuk  menjadikan  informasi  menjadi  pengetahuan,  informasi  itu harus  dalam  struktur  yang  tepat,  atau  disebut  konsep.  Pada  proses  pengambilan keputusan terdapat pertimbangan-pertimbangan dan perkiraan terhadap tujuan serta penilaian  terhadap  kemungkinan  berhasilnya  pencapaian  tujuan  pada  setiap alternatif yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil kedua proses inilah pemecahan masalah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir adalah proses yang sistem kerjanya amat rumit.
Bolinger  (1975)  dalam  Sibarani  (2004:147)  mengemukakan  bahasa hubungan antara pikiran dan bahasa dapat dikategorikan ke dalam lima hubungan sebagai  berikut:  (1)  berpikir  adalah  berbicara  pada  diri  sendiri,  (2)  bahasa merupakan alat mengkomunikasikan pikiran, (3) pikiran dilahirkan pada dunianya sendiri  dan  kemudian  diformulasikan  dengan  bahasa,  (4)  bahasa  bukan  saja memformulasikan pikiran, akan tetapi merupakan bagian dari proses berpikir itu sendiri, (5) bahasa tidak dapat diperoleh tanpa pikiran dan pikiran juga tidak dapat diperoleh  tanpa  bahasa.  Selanjutnya  dari  kategori  di  atas,  memperlihatkan hubungan yang saling berinteraksi yang mengandung aplikasi, yakni (1) melalui bahasa  kemampuan  berpikir  dapat  ditingkatkan  karena  bahasa  merupakan  alat memformulasikan  pikiran,  dan  (b)  melalui  berpikir  kemampuan  menggunakan bahasa  dapat  diperoleh  dan  dipelajari  karena  menggunakan  bahasa  itu  sendiri adalah bagian dari berpikir.

## 2. Reduplikasi Fonologis
Reduplikasi  fonologis  berlangsung  terhadap  dasar  yang  bukan  akar  atau terhadap bentuk yang statusnya lebih tinggi dari akar. Status bentuk yang diulang tidak  jelas  dan  reduplikasi  fonologis  ini  tidak  menghasilkan  makna  gramatikal, melainkan  menghasilkan  makna  leksikal.  Adapun  yang  termasuk  reduplikasi fonologis  pada  wacana  politik  dalam  teks  Undang-Undang  Nomor  21  tentang Otonomi Khusus Papua ini sebagai berikut.
Data 1 masing-masing, cita-cita, undang-undang
kata masing-masing,  cita-cita, dan undang-undang dalam  data  (1)  di  atas merupakan  bentuk  ulang  dan  bentuk  dasar  yang  diulang  pun  jelas,  tetapi  hasil
reduplikasinya  tidak  melahirkan  makna  gramatikal.  hasil  reduplikasinya  hanya menghasilkan satu makna, yakni makna leksikal.
data 2 hak-hak,  suku-suku,  pasal-pasal,  sama-sama,  pihak-pihak,  kurang-kurang, alasan-alasan,  tugas-tugas,  wakil-wakil,  hal-hal,  daerah-daerah,  prinsip- prinsip, besar-besar, luas-luas, penyakit-penyakit, rendah-rendah, provinsi- provinsi
Data di atas termasuk dalam bentuk ulang dan bentuk dasar yang diulang, namun bentuk  tersebut  dapat  menghasilkan  dua  makna,  yakni  makna  leksikal  dan gramatikal.
Data 3. asal-usul, turun-temurun, adat-istiadat
Data  di  atas  termasuk  dalam  kelompok  bentuk  yang  tidak  diketahui  mana  yang menjadi bentuk dasar pengulangannya, sedangkan maknanya pun hanyalah makna leksikal, bukan makna gramatikal.

## 3. Reduplikasi Morfologis
Reduplikasi  morfologis  dapat  terjadi  pada  bentuk  dasar  yang  berupa  akar, berupa  berafiks  dan  berupa  bentuk  kompoisis.  Prosesnya  dapat  berubah pengulangan  utuh,  pengulangan  berubah  bunyi  dan  pengulangan  sebagian.  Data pada  wacana  politik  dalam  teks  Undang-Undang  Nomor  21  tentang  Otonomi Khusus  Papua  yang  mengandung  reduplikasi  morfologis  terdiri  atas  (1) pengulangan  akar  dan  (2)  pengulangan  dasar  berafiks.  Selain  itu,  Pengulangan bentuk akar memiliki tiga macam proses pengulangan, yaitu (1) pengulangan utuh, (2) pengulangan sebagian, dan (3) pengulangan dengan perubahan bunyi.
Data 4. lain-lain, daerah-daerah, langkah-langkah, nilai-nilai
Data di atas termasuk dalam kelompok reduplikasi morfologis pengulangan akar utuh.  Bentuk pengulangan utuh di atas merujuk pada bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akarnya. Misalnya, lain-lain (bentuk dasar lain ), daerah-daerah (bentuk dasar daerah ), langkah-langkah (bentuk dasar langkah ), nilai-nilai (bentuk dasar nilai );
Data 5.

## asal-usul, turun-temurun, adat-istiadat
Data  di  atas  termasuk  kelompok  reduplikasi  morfologis  pengulangan  dengan perubahan bunyi. Kelompok ini memiliki bentuk dasar yang diulang dan disertai dengan perubahan bunyi. Satuan yang berubah biasanya terjadi pada  bunyi vokal dan dapat pula bunyi konsonannya. Bentuk yang berubah dapat  menduduki unsur pertama, tetapi juga menduduki unsur kedua.
Data 6. perundang-undang, perundang-undangan, bersama-sama, sekurang-kurang, sekurang-kurangnya,  sewaktu-waktu,  seluas-luas,  seluas-luasnya,  sebesar- besar, sebesar-besarnya, serendah-rendahnya, selambat-lambatnya.
Data di atas termasuk dalam kelompok reduplikasi morfologis pengulangan dasar berafiks. Kelompok bentuk ini terjadi melalui tiga tahap, yakni  (1) sebuah akar diberi afiks terlebih dahulu, kemudian diulang atau direduplikasi, (2) sebuah akar direduplikasi  terlebih  dahulu,  kemudian  diberi  afiks,  dan  (3)  sebuah  akar  diberi afiks dan diulang secara bersamaan.

## 4. Reduplikasi Sintaksis
Reduplikasi sintaksis adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang lebih tinggi dari pada sebuah  kata.  Data  pada  wacana  politik  dalam  teks  Undang-Undang  Nomor  21 tentang  Otonomi  Khusus  Papua  yang  mengandung  reduplikasi  sintaksis  dapat diuraikan sebagai berikut.
Data 7. Bahwa cita-cita dan  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah membangun  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Data 8.
Nilai-nilai agama,  demokrasi,  hukum  dan nilai-nilai budaya  yang  hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.
Bentuk reduplikasi sintaksis berdasarkan data (7) dan data (8) di atas merupakan kelompok  bentuk  pengulangan  yang  memiliki  potensi  ikatan  yang  cukup  kuat dengan  satuan  kalimat  dengan  makna  ‘menegaskan’  atau  ‘menguatkan’,  namun
pada  tataran  lain  proses  reduplikasi  sintaksis  juga  dapat  terjadi  pada  data pronominal persona atau terhadap akar kata yang menyatakan waktu.

## 5. Reduplikasi Semantik
Reduplikasi  semantik  adalah  pengulangan  “makna”  yang  sama  dari  duah buah kata yang bersinonim. Bentuk ini kadang sekali tidak tampak unsur  pertama berasal  dari  unsur  kedua  atau  sebaliknya.  Data  pada  wacana  politik  dalam  teks Undang-Undang  Nomor  21  tentang  Otonomi  Khusus  Papua  yang  mengandung reduplikasi semantik dapat diuraikan sebagai berikut.
Data 9.
Provinsi  Papua  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Repulbik  Indonesia menggunakan Sang  Merah  Putih sebagai Bendera  Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan ;
Data 10. Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan  lembaga  atau  badan  di  luar  negeri  yang  diatur  dalam keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undang ;
Data 11.
Kekuasaan  legislatif Provinsi  Papua  dilaksanakan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ; dan
Data 12. Menjaga , mempertahankan dan memelihara keutuhan  negara – Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  “Integrasi  Ilmu Linguistik  dalam  Wacana  Politik  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua: Perspektif Studi Morfologi”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama , wacana politik dalam bentuk apapun termasuk teks undang-undang, sarat dengan  nuansa  yang  pada  hakikatnya  adalah  linguistik  yang  diwadahi  melalui prinsip language  game  ‘ permainan  bahasa’. Kedua ,  bahasa  politik  dalam  teks undang-undang  pada  dasarnya  merupakan  bahasa  birokrasi  pemerintahan  yang dapat  digunakan  sebagai  media  politik  dalam  rangka  memperkokoh  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Ketiga ,  dalam  setiap  teks  undang-undang,  sarat dengan proses pembentukan kata yang melibatkan unsur pembentuk kata (morfem, morfem dasar, morfem afiks, dan proses-proses pembentukan lainnya). Keempat ,
wacana  politik  dalam  teks  undang-undang  terdiri  atas:  aspek  filosofis,  aspek reduplikasi fonologis, reduplikasi morfologis, reduplikasi sintaksis, dan reduplikasi semantik.

## DAFTAR PUSTAKA
Baryadi,  I.  P.  2011. Morfologi  dalam  Ilmu  Bahasa .  Yogyakarta:  Penerbit Univesitas Sanata Dharma
Booij, G. 2007. The Grammar of Words. An Introduction to Morphology (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
Class, N. 2003. Dictionary dalam http://dictionary.reference.com/search?q=class.
(Diakses 4 Januari  2018 WIT).
Chaer, A. 2008. Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses) . Jakarta: Rineka Cipta.
Merriam-Webster.  1981. Webster’s  New  Collegiate  Dictionary .  London: MerriamWebster, Inc
Sibarani,  R.  2004. Antropolinguistik:  Antropologi  Linguistik  dan  Linguistik Antropologi . Medan: Penerbit Poda.
Silalahi, U, 2009. Metode Penelitian Sosial . Bandung : PT Refika Aditama.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R  &  D. Bandung:Alfabeta.
Warami,  H.  2013.  “Bahasa  sebagai  Tali  Penguat  Jati  Diri  Budaya  Melanesia:
Perspektif  Politik  Otonomi  Khusus  Papua”,  dalam  Katubi  dan  A.R.  Patji (ed.). Prosiding Dimensi  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan. Seminar Bahasa Nasional PMB-LIPI. Hlm. 219—228.
Warami,  H.  2014.  “Papua  dalam  Jejaring  Bahasa  Kekuasaan:  Studi  Kasus  UU Otsus Papua” dalam Katrina, dkk (Ed.). Prosiding Masyarakat Linguistik Indonesia. Kongres  Internasional.  Lampung,  19—22  Februari  2014.
Hlm.199-202.
Warami, H. 2017. “Papua dalam Jejaring Bahasa Politik dan Politik Bahasa: Studi UU Otsus Papua” dalam Litera , Vol. 3, No. 1, Hlm. 45—53.
Wardhaugh, R. 1972. Introduction to Linguistics . New York: Mc Graw Hill Books Company.
Hugo Warami – Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  tentang  Otonomi  Khusus  Papua ,  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135.