## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Rifki Auliya
2 Selamat Lumban Gaol
3 Nurlely Darwis

## Affiliation
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Email 1 auliyarifk@gmail.com 2 selamatgaol@unsurya.ac.id

## Date Submission
18 August 2023

## Date Accepted
27 January 2024
Date Published 28 January 2024
DOI 10.52249

## PANDANGAN  MAHKAMAH  AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS  PUTUSAN  PEMIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN

## NEGARA

## Abstract
The aim of the research is how disparities in sentencing decisions are regulated in Indonesian criminal law and a comparative study of the stance and views of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Concerning Disparity in Decisions on Punishment for Unlawful Acts That Are Harmful to State Finances. To answer these  problems,  normative  legal  research  methods  (normative juridical)  are  used  with  a  statutory  approach,  case  approach, conceptual approach and comparative approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources.  The  research  found  that  the  regulation  of  disparity  in decisions in the Indonesian Criminal Law is regulated in Article 12 Paragraph (1) of the Criminal Code, then specifically regulated in Article 5 and Article 6 of Perma 1/2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the Corruption Law and the Establishment  and  views  of  the  Court  Agung  R.I.  regarding disparities in punishment decisions that are detrimental to state finances or the state economy, at first we only looked at the actions, then  after  the  Constitutional  Court  decision  Number  25/PUU- XVII/2016  which  stated  that  criminal  acts  of  corruption  are material  offenses,  resulting  from  actions  that  are  detrimental  to state finances or the country's economy. must be proven based on loss calculations carried out by the BPK; Influence the views and stance of the Supreme Court, so that state financial losses must be seen according to the stages as intended by Perma 1/2020, namely regarding the category of loss, level of error, impact and benefits obtained as well as circumstances that aggravate or mitigate the defendant. So as to provide justice and legal certainty Keywords:Comparative  Study,  Decision  Disparity, Supreme Court.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ialah  bagaimana  pengaturan  disparitas putusan pemindanaan dalam hukum pidana indonesia dan studi  komparatif  pendirian  daan  pandangan  mahkamah agung  R.I.  Tentang  Disparitas  Putusan  Pemindanaan Perbuatan  Melanggar  Hukum  Yang  Merugikan  Keuangan Negara.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (yuridis normatif) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
perbandingan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.
Penelitian  menemukan  Pengaturan  Disparitas  putusan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam diatur dalam Pasal  12  Ayat  (1)  KUHP,  kemudian  secara  khusus  diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perma 1/2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pendirian dan  pandangan  Mahkamah  Agung  R.I.  tentang  disparitas putusan  pemindanaan  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  pada  mulanya  hanya  melihat  pada perbuatannya  saja,  kemudian  pasca  putusan  MK  Nomor 25/PUU-XVII/2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi  merupakan  delik  materiil,  akibat  perbuatan  yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu harus  dibuktikan  berdasarkan  perhitungan  kerugian  yang dilakukan  oleh  BPK;  Mempengaruhi  pandangan  dan pendirian  MA,  sehingga  kerugian  keuangan  negara  harus dilihat  menurut  tahapan  sebagaimana  maksud  Perma 1/2020  yaitu  mengenai  kategori  kerugian,  tingkat kesalahan,  dampak  dan  keuntungan  yang  diperoleh  serta keadaan  yang  memberatkan  atau  meringankan  terdakwa.
Sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum Kata  Kunci:  Disparitas  Putusan,  Mahkamah Agung,Studi Komparatif

## PENDAHULUAN
Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi hukum (ajaran nilai, waardenleer )  penuh  dengan  penilaian  akan  sesuatu  yang  baik.  Berangkat  dari  pemahaman tersebut,  maka  hukum  pula  memiliki  nilai  untuk  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan, ketetapan dan lain sebagainya. Dalam hukum ada nilai yang ingin diwujudkan di antaranya nilai  kebebasan,  nilai  keadilan,  nilai  kemanfaatan,  nilai  persatuan,  ketertiban.  Lalu  ada antinomi atau lawan dari nilai tersebut yang tentu saja selalu berdiri sejajar dan tari menarik. Layaknya lambang hukum itu sendiri, yaitu timbangan, maka manusia sebagai pemilik serta pembuat hukum harus menjaga timbangan itu pada titik keseimbangan (Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, 2014).
Permasalahan nilai adalah permasalahan abstrak, karena nilai itu abstrak. Yang nyata adalah  fenomena  atau  fakta  perbuatannya.  Sama  abstraknya  dengan  hakikat  hukum  itu sendiri, yang nyata adalah tindakan hukumnya. Apakah suatu tindakan hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri ataupun berdampak secara hukum terhadap orang lain.
Hukum seharusnya menjunjung tinggi, menjamin atau menciptakan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kepatutan, kejujuran (terutama penegak hukum), kepastian hukum, dan kemanfaatan atau daya guna (Aprita, 2020). Nilai kepastian hukum misalnya, hukum harus dapat membuktikan kepastiannya dengan pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Bila tidak kepastian  hukum  hanya  menjadi  isapan  jembol  belaka.  Nilai  kepastian  harus  melingkupi semua  proses  penegakan  hukum,  mulai  dari  tindakan  hingga  proses  putusan  pengadilan, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Amin,
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
2022). Hakikat penegakan hukum merupakan segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah- kaidah hukum kedalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, ketertiban, perlindungan hak, kebahagiaan masyarakat,  dan  kepastian  hukum  (Munir,  2003).  Dengan  kata  lain,  penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  untuk  menegakkan  suatu  aturan  yang  telah  disepakati  dalam bentuk aturan dalam hal ini undang-undang agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
Pada hakikatnya tugas hakim dalam penegakan hukum adalah menegakkan kembali peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dilanggar  oleh  para  pihak  (terdakwa)  dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (Parwata, 2015).
Putusan hakim di pengadilan sebagai suatu kekuasaan negara yang independen dan seharusnya  berdampak  positif  terhadap  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia  (Muladi 2011). Keputusan hakim tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan hukum atau kekuasaan lainnya, namun pada kenyataannya putusan hakim sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan,  nilai  moral,  kebutuhan  ekonomi,  lingkungan  pergaulan,  dan  sebagainya. Pengaruh  tersebut  pada  akhirnya  dapat  mendistorsi  keputusan  hakim  yang  bersangkutan (Mangkusubroto,  2013).  Atas  dasar  inilah  terdapat  istilah  putusan  hakim  berdasarkan pesanan. Ironisnya pesanan ini justru seringkali berasal dari badan hukum lainnya atau dari oknum yang memegang kekuasaan (Ardiansyah, 2017).
Apakah  suatu  norma  hukum  telah  bekerja  secara  baik  dan  memberikan  keadilan,  hal  ini tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan ( law  enforcement ).  Oleh  karenanya  sangatlah  menarik  dan  penting  mengkaji  sejauh  mana Pendirian  Dan  Pandangan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Tentang  Disparitas Putusan Pemindanaan Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah  bekerja  dalam  mewujudkan  bentuk  perlindungan  hukum  baik  kepastian  hukum maupun keadilan, dari   latar   belakang   yang   diatas   maka   permasalahan   yang   diangkat yaitu “Studi Komparatif Pendirian Dan Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang  Disparitas  Putusan  Pemindanaan  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Yang  Merugikan Keuangan Negara.”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif ( yuridis normatif )(Subagyo, 2004),  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach )  dilakukan  dengan  mengadakan  studi perbandingan  hukum.  Membedakan  antara  perbandingan  hukum  yang  bersifat  deskriptif yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  mendapatkan  informasi  dan  perbandingan  hukum terapan  yang  mempunyai  sasaran  tertentu  (Marzuki,  2008),  perbandingan  pendirian  dan pandangan mahkamah agung republik indonesia tentang disparitas putusan pemindanaan penerapan pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Ibrahim, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Disparitas Putusan Pemindanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  KUHAP  menyatakan  bahwa  mengadili  merupakan serangkaian  tindakan  hakim  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara  pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Pasal  1  angka  11  KUHAP  menyatakan  Putusan
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
pengadilan  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Pembuktian  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara  dapat  ditentukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan,  selain  itu  dapat  ditentukan  oleh  hakim  sendiri  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  MA  Tahun  2016  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema Nomor 4 Tahun 2016 n.d.), menyatakan bahwa dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.
Tahapan  persidangan  berakhir  dengan  pengucapan  putusan  oleh  hakim.  Namun demikian, putusan tersebut tidak serta merta dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Pemulihan  kerugian  keuangan  negara  dengan  pengembalian  aset  dapat  dilaksanakan  jika putusan  yang  dijatuhkan  telah  melalui  perhitungan  yang  sesuai  dengan  jumlah  yang  di korupsi atau diselewengkan. Peradilan Indonesia telah menangani banyak perkara korupsi. Namun  demikian,  menurut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  kerugian  keuangan  negara mencapai  Rp168  triliun  sepanjang  penanganan  tahun  2004  sampai  dengan  2019.  Kerugian keuangan negara tersebut terus meningkat di tahun 2020 tercatat 56,7 Triliun dan tahun 2021 62,9 Triliun.
Pengaturan  disparitas  putusan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  Indonesia  diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Artinya berdasarkan Pasal tesebut dapat dibenarkan dan  juga  menjadi  rujukan  bagi  hakim.    Disparitas  putusan  pemidanaan  merupakan penerapan putusan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan ( offence of  comparable  seriousness )  tanpa  dasar  pembenaran  yang  jelas.  Hal  ini  biasanya  terjadi  dan menjadi  perhatian  tersendiri  jika  disparitas  putusan  pemidanaan  itu  terjadi  pada  tindak pidana korupsi.
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman  perlu  mengupayakan  terwujudnya  pemulihan  aset  ( asset  recovery )  sebagai tindakan negara terhadap kekayanannya yang diambil koruptor melalui perbuatan pidana (Hastuti,  2021).  Dalam  perkembangan  kemudian  untuk  menyikapi  dan  memberikan kepastian hukum pada tanggal 24 Juli 2020 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma 1/2020 menjadi rujukan bagi hakim agar tidak terjadi  disparitas  putusan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  memiliki  karakter  serupa, tanpa mengurangi kemandirian hakim.
Setiap  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepastian  dan proporsionalitas  pemidanaan  untuk  mewujudkan  keadilan,  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  konsideran  Perma  1/2020  tersebut.  Secara  filosofi  adanya  permasalahan  disparitas putusan, khususnya disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung membangun sistem kamar  yang  salah  satu  tujuannya  adalah  bagaimana  mewujudkan  adanya  kesatuan penerapan hukum dalam perkara-perkara yang sejenis dan serupa (Sultani, 2022).
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Dalam menafsirkan teks peraturan perundang-undangan ada 2 (dua) prinsip regulatif yang  saling  terkait  erat,  yaitu:  asas  proporsionalitas  dan  asas  subsidiaritas.  Asas proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara cara dan tujuan yang berkaitan dengan penentuan  berat  ringannya  hukuman  sesuai  dengan  kesalahan  mengacu  pada  tujuan pemidanaan (efek jera). Asas subsidiaritas menuntut jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa  alternatif  pemecahan,  maka  harus  dipilih  pemecahan  yang  paling  sedikit menimbulkan kerugian (Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, 2018).
Yuridis formal Perma 1/2020 telah memberikan parameter atau ukuran bagi penegak hukum  dalam  hal  ini  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Perma  1/2020  ini  telah memberikan pedoman bagi Hakim tahapan dan juga untuk menentukan kesalahan, dampak, dan  keuntungan  terdakwa  kemudian  juga  denda  serta  pengembalian  kerugian  keuangan negara.  Sehingga  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  lebih  efektit  dan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa (Mulyadi, 2006).
Studi Komparatif Pendirian Dan Pandangan Mahkamah Agung R.I. Tentang Disparitas Putusan Pemindanaan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara UU Tipikor mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi 7 (tujuh) jenis, diantaranya yaitu: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; supa; gratifikasi; penggelapan dalam jabatan; pemerasan perbuatan curang dan konflik kepentingan.
Tabel Klasifikasi dan Pasal-Pasal yang digunakan Perkara Tipikor No.  Kalsifikasi  Tindak  Pidana Korupsi Pasal yang digunakan 1. Merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor 2. Suap Pasal  5  Ayat  (1)  huruf  a  dan  b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan  b,  Pasal  6  Ayat  2,  Pasal  11, Pasal 13 UU Tipikor 3. Gratifikasi Pasal  12B jo. Pasal  12C  UU Tipikor. 4. Penggelapan dalam jabatan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b, dan c. 5. Pemerasan Pasal  12  huruf  e,  f,  dan  g.  UU Tipikor. 6. Perbuatan curang Pasal 7 Ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal  7  Ayat  2,  Pasal  12  huruf  h UU Tipikor 7. Konflik  kepentingan  dalam pengadaan Pasal 12 huruf i UU Tipikor
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan.  Bagaimanapun  hukumnya  itulah  yang harus  berlaku,  dan  harus  dilaksanakan  serta  tidak  boleh  menyimpang,  sebagaimana  yang dimaksud menurut adagium fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), atau lex dura sedtamen scripta (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya. Dengan cara demikian,  maka  ada  kepastian  hukum  dan  kepastian  hukum  akan  menciptakan  tertib masyarakat,  karena  tujuan  hukum  adalah  menciptakan  kepastian  hukum  demi  ketertiban masyarakat (Nurasiah et al., 2022).
Demi kepastian hukum itulah, maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya  dengan  menegakkan  undang-undang.  Pendapat  ini  dipengaruhi  oleh  pandangan bahwa  hukum  tidak  lain  dari  rangkaian  norma-norma  positif  dalam  sistem  perundang- undangan.  Kondisi  ini  tidak  salah  karena  sistem  hukum  positif  kita  menganut  atau dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang sudah terbiasa dengan sistem tertulis, dan atas dasar konkordansi sistem hukum yang dibangun oleh negara Indonesia memang menganut sistem  hukum  tertulis  (Sultani,  2022).  Kondisi  inipun  tidak  salah  karena  paham  hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum yang memandang hakekat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.  Pandangan tentang hukum  yang  demikian  itu,  memandang  hukum  hanya  sebagai  sistem  kaidah  yang penganalisisnya terlepas dari landasan  kemasyarakatannya. dengan kata lain, ilmu hukum hanya  dipandang  sebagai  sebuah  eksemplar  normologi  saja  untuk  menghasilkan  pola problem solving yang hanya menciptakan kemahiran sebagai tukang, yakni ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif (Kusuma et al., 2021).
Pandangan  positivisme  hukum  berpengaruh  terhadap  kemerdekaan  kekuasaan kehakiman  dalam  menegakkan  hukum,  karena  Hakim    sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman  pada  saat  ia  melaksanakan  fungsi  yudisialnya  didalam  memeriksa,  mengadili, dan  memutus  perkara  terikat  pada  penerapan  hukum  positif,  sehingga  Hakim  di  dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak undang-undang (Mulyana, 2021).
Pandangan positivisme hukum melahirkan legisme hukum pada Hakim. Di sini peran Hakim  hanyalah  corong  undang-undang  (Ia  bouche  des  lois)  (Suhariyanto,  2018).  Hakim hanya subsumtie automat, penerap pasal undang-undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan  kepastian  hukum  melalui  pendekatan  legalistik  formal  pada  ketentuan undang-undang.  Akibatnya  dalam  penegakan  hukum  jika  Hakim  hanya  memperhatikan kepastian hukum, maka unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan undang-undang dan hasilnya adalah kebenaran formal (Adriyanti & Hawati, 2022).
Dalam hal ini Hakim tinggal mencari dan menemukan hukum pada undang-undang untuk  diterapkan  dalam  peristiwa  konkrit  yang  telah  dibuktikan  adanya  dalam  proses peradilan tidak perduli apakah ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal undang- undang yang diterapkan tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak, bermanfaat atau tidak bagi pencari keadilan. Secara proses hukum (peradilan) sikap Hakim yang seperti itu tidak salah.  Kecuali  di  dalamnya  ada  pelanggaran  prosedur  hukum  acara  yang  dilakukan (unprofesional conduct) atau ada pelanggaran perilaku Hakim pada saat melakukan fungsi yudisialnya  (misalnya  menerima  suap),  barulah  Hakim  tersebut  dikenai  sanksi  baik administrasi ataupun pidana atas kinerja dan perilakunya.
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Berkaitan  dengan  apa  yang  diuraikan  diatas,  maka  menjadi  penting  bagaimana pendirian  dan  pandangan  Mahkamah  Agung  tentang  disparitas  putusan  tindak  pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk mengetahuinya tentu  kita  harus  memahami  melalui  beberapa  putusan  baik  itu  tingkat  Pertama,  tingkat Banding dan Kasasi. Secara yuridis formal atau prosedur hukum acara sudah diatur baik itu dalam  hukum  acara  tindak  pidana  korupsi  dan  peraturan  Mahkama  Agung  terkait pedomaman pemidanaan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Unsur-unsur tindak pidana korupsi  adalah Setiap orang (orang perorangan atau koorporasi); Melawan hukum;  Memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu  koorporasi;  Merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara.
Adapun  pendirian  dan  pandangan  Mahkamah  Agung  tentang  disparitas  putusan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam bererapa putusan sebagai berikut:
Putusan PN. Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk., tanggal 4 Januari 2017. Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya Menyatakan terdakwa Didi Antono alias Didi  bin  (alm)  Aluk  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  turut  serta  secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Mewajibkan terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta  rupiah),  jika  terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti,  maka  harta  bendanya  dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak  mempunyai  harta  benda  cukup  untuk  membayar  uang  pengganti  tersebut,  maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  bersama  dengan  (Alm).  Sarikandi  Alias  Sarikan maka  pemerintah  Daerah  Kab.  Kayong  Utara  mengalami  kerugian  yang  besarnya  sesuai dengan  hasil  perhitungan  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  laporan auditnya Nomor: SR-519/PW14/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 466.631.136,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Putusan PN.Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk. Tanggal 4 Januari 2017: 1. Menyatakan Terdakwa Didi Antono Alias Didi Bin (Alm) Aluk tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  Dakwaan  Primair;  2. Membebaskan  Terdakwa  oleh  karenanya  dari  Dakwaan  Primair  tersebut;  3.  Menyatakan Terdakwa Didi Antono alias Didi Bin (Alm) Aluk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi  secara  bersama-sama;  4.  Menjatuhkan  pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 1 ( satu ) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Putusan  PT.Pontianak  Nomor  2/PID.SUS-TPK/2017/PT.Kalbar.,  tanggal  28  Februari 2017. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN.Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, tanggal 4 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai  berikut:  Mengadili  Sendiri  1.  Menyatakan  Terdakwa  Didi  Antono  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;  3.  Menyatakan  Terdakwa,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu  kepada  Terdakwa  tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  3  (Tiga)  tahun  serta  Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017. Tanggal 12 September 2017. Dalam perkara ini, judex facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor,  dan  menghukum  Terdakwa  menggunakan  Pasal  3  UU  Tipikor.    Penuntut  umum keberatan dengan putusan judex facti itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Penuntut  Umum  berpendapat  Terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1). MA sependapat dengan Penuntut Umum. Dalam pertimbangan hukumnya,  MA  berpendapat  Terdakwa  selaku  orang  perorangan  dalam  kedudukan  dan kapasitas sebagai usahawan/wiraswasta tidak dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan  yang  ada  padanya  dalam  jabatan/kedudukan  karena  pada  saat  melakukan tindak  pidana  Terdakwa  tidak  bertindak  melaksanakan  kewajiban  dan  tugas,  pekerjaan dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri, penyelenggara/aparatur Negara atau pemerintahan. Terdakwa tidak mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidak dapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3. Yang dimaksud frasa kedudukan  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor  adalah  kedudukan  dalam  jabatan  publik  atau pemerintahan, bukan kedudukan dalam jabatan privat atau swasta. Pemahaman frasa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan  UU  20/2001  tidak  dapat  diartikan  siapa  saja  baik  swasta  maupun pemangku jabatan publik/pemerintahan. Kata setiap orang menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dan korporasi dan orang perorang.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1492  K/Pid.Sus/2017.  Pandangan Mahkamah Agung terkait frasa setiap orang menyatakan bahwa setiap orang dalam Pasal 2 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 adalah subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari orang perorangan  atau  korporasi,  bukan  siapa  saja  baik  swasta  maupun  pemangku  jabatan publik/pemerintah.
Selanjutnya  kasus  alokasi  dana  desa.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  346 K/Pid.Sus/2023.  Majelis  Hakim  tindak  pidana  korupsi  pada  PN.  Semarang  Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg,  tanggal  19  Juli  2022,  dalam  pertimbangan  hukum menyatakan bahwa karena unsur-unsur terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian  Majelis  Hakim  tindak  pidana  korupsi  Pada  Pengadilan  Tinggi  Semarang, mendapatkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dakwaan dan Pasal yang terbukti yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999.
Terdakwa selaku Kepala Desa Pakujati melakukan penyelewengan alokasi dana desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dinikmati Terdakwa seluruhnya sebesar Rp715.671.670,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), perbuatan materiil Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonornian  negara  sebagaimana  diatur
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang mengubah pidana yang dijatuhkan judex facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Semarang kepada Terdakwa dengan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah),  subsider  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan,  serta  membayar  uang pengganti sebesar Rp. 715.671.670,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu  enam  ratus  tujuh  puluh  rupiah),  apabila  uang  pengganti  tidak  dibayar  dalam  jangka waktu  selama  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan pidana penjara selama  2  (dua)  tahun,  tidak  melampaui  kewenangannya  dan  telah  mempertimbangkan dengan  cukup  semua  keadaan  yang  melingkupi  perbuatan  Terdakwa  baik  keadaan  yang memberatkan  maupun  keadaan  yang  meringankan  dan  sifat  perbuatan  yang  dilakukan Terdakwa.
Alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan  tingkat  kasasi,  karena  pemeriksaan  pada  tingkat  kasasi  hanya  berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak.
Selanjutnya kasus menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya  karna  jabatan  atau  kedudukan.  Terdakwa  seorang  pejabat  ASN  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, menerbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi penjualan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian negara dan meresahkan masyarakat sehingga perbuatan terdakwa korupsi dibidang dunia  pertambangan  dan  merusak  lingkungan  hidup.  Perbuatan  Terdakwa  berdasarkan laporan  hasil  audit  dalam  rangka  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  atas  dugaan penyimpangan  pemberian  izin  usaha  pertambangan  pada  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun 2018-2019  Nomor  SR-527/PW/28/5/2019  tanggal  30  September  2019  sebesar  Rp  32. 580.156.945,42 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu  sembilan  ratus  empat  puluh  lima  rupiah  koma  empat  puluh  dua  sen).  Kemudian Terdakwa  oleh  PU  dituntut  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  jo.  Pasal  18  UU  31/1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  20/2001.  Atas  perbuatan  terdakwa  PU  menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap  ditahan.  Atas  tuntutan  pidana  tersebut  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  telah  menjatuhkan  putusannya  tanggal  18  Maret  2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tpg, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
dengan  pidana  kurungan  selama  4  (empat)  bulan.  Terhadap  putusan  PN.  Tajungpinang, Terdakwa  melalui  kuasa  hukumnya  menyatakan  banding  yang  dalam  keberatannya menyatakan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Berdasarkan alasan-alasan banding tersebut Penasehat  Hukum  Terdakwa  berpendapat  bahwa  dakwaan  PU  yang  terbukti  adalah dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP. Tetap pada pembelaannya yaitu membatalkan putusan PN.Tanjungpinang
PU  juga  menyatakan  banding.  Dalam  keberatannya  PU  menyatakan  bahwa  Majelis Hakim  judex  facti  seharusnya  mempertimbangan  hal-hal  yang  relevan  yang  dilakukan Terdakwa,  namun  pada  kenyataannya  tidak  memperhatikan  hal  yang  memberatkan terdakwa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  197  Ayat  (1)  huruf  f  KUHAP.  Dan  juga  tidak menerapkan  peraturan  hukum  sebagaimana  mestinya  karena  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadailan yang hidup dalam masyarakat. Tetap pada tuntutannya yaitu pidana penjara 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda Rp. 500jt subsidair 5 bulan kurungan.
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  meneliti  dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  tanggal  18  Maret  2021  Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.  Tpg,  memori  banding  yang  diajukan  oleh  Terdakwa  maupun oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  membaca  dan  mempelajari  secara  seksama  ternyata  tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah  dikemukakan  pada  persidangan  tingkat  pertama  yang  kesemuanya  sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori  banding  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut  tidak  cukup  kuat alasannya  untuk  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  PN. Tanjungpinang dalam memutus perkara a quo alasan-alasan dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa  telah  terbukti  dengan  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana korupsi secara bersama-sama, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa,  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  tidak  sependapat  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari kerugian  keuangan  negara  tersebut,  Terdakwa  tidak  ada  memperoleh  atau  menikmatinya maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih tepat, pantas, layak dan  adil  apabila  Terdakwa  dijatuhi  pidana  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  Menolak  permohonan  banding  Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  Nomor  14/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Tpg, tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa;  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Drs  Azman Taufik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.400.000.000,-
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
(Empat  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayarkan  harus  diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menolak Kasasi Penuntut Umum dan Kasasi Terdakwa.  Menolak  Permohonan  Banding  Terdakwa  Maupun  Jaksa  Penuntut  Umum Tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang  Nomor  14/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tpg,  tanggal  18  Maret  2021  yang dimintakan  banding  tersebut,  sekedar  mengenai  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepada Terdakwa, sehingga Amar selengkapnya sebagai berikut: menyatakan terdakwa drs. Azman Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  Drs.  Azman  Taufik  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  serta  denda sebesar  Rp.400.000.000,-  (empat  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  jika  denda  tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PT.  Pbr.  Pada  tingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung  menolak permohonan Kasasi Terdakwa, alasannya bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.
Menurut  Penulis  pendirian  dan  pandangan  Mahkamah  Agung  terkait  disparitas putusan  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  berdasarkan  ketiga  kasus  diatas  dapat  dilihat  dari  sebelum  dan sesudah berlakunya Perma 1/2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor  yang  mana  mengalami  sedikit  perubahan  walaupun  masih  dipengaruhi  oleh kebebasan hakim sebagai pengadil yang diberi kewenangannya oleh undang-undang.
Pada  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1492  K/Pid.Sus/2017,  tanggal  12 September 2017. Putusan Mahkamah Agung sudah selaras dengan sejarah pembentukan UU 31/1999 jo UU 20/2001 yang merujuk kepada UU 3/1971 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a dan b harus ditujukan kepada pengawai negeri sipil atau kedudukan istimewa  yang  dimiliki  seseorang  di  dalam  jabatan  publik  sebagaimana  dimaksud  dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Rumusan kedua pasal tersebut menggunakan frasa barangsiapa namun bukan berarti kedua pasal tersebut merupakan communa delict (suatu pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang),  tetapi  merupakan  delict  propria  (hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu). Dalam praktiknya Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non- pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU 31/1999 diterapkan kepada subjek tindak  pidana  korupsi  dari  pihak  pegawai  negeri  atau  pejabat  umum.  Dalam perkembangannya Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 pun diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya  kasus  alokasi  dana  desa.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  346 K/Pid.Sus/2023. Pada pengadilan tingkat pertama terdakwa dituntut 7 tahun penjara dan denda, kemudian Majelis Hakim memutuskan 5 tahun penjara dan denda, subsider 2 bulan kurungan. Pada tingkat banding pengadilan tingkat banding mengubah putusan menjadi 5 tahun  penjara  denda  300jt  subsider  kurungan  3  bulan,  dan  mengembalikan  kerugian keuangan  negara  sebesar  atau  seluruhnya  sebagaimana  yang  dikorupsi  terdakwa  yaitu Rp715.671.670  jika  tidak  dikembalikan  kerugian  keuangan  negara,  maka  diganti  penjara kurungan  1  bulan.  harta  benda  tidak  mencukupi  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  2 (dua)  tahun,  alasannya  menurut  Pengadilan  Tinggi  bahwa  Pengadilan  Negeri  tidak
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
melampaui  kewenangannya  dan  telah  mempertimbangkan  dengan  cukup  semua  keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
Dalam tingkat Kasasi ditolak, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Menguatkan putusan pengadilan sebelumnya.
Selanjutnya kasus menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya  karna  jabatan  atau  kedudukan.  Terdakwa  seorang  pejabat  ASN  Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, menerbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi penjualan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian negara dan meresahkan masyarakat sehingga perbuatan terdakwa korupsi dibidang dunia  pertambangan  dan  merusak  lingkungan  hidup.  Pengadilan  Negeri  Tannjungpinang menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  9 (sembilan)  tahun,  dan  denda  sejumlah  Rp.  400.000.000,-  (empat  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dari tuntutan jaksa 13 tahun  6 (enam) bulan pidana penjara dan denda Rp. 500jt subsidair 5 bulan kurungan. Kemudian Pengadilan tingkat banding menolak banding dari Jaksa, karena menurut Pengailan tingkat banding bahwa putusan tersebut telah sesuai dan  benar  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  namun  demikian  berdasarkan  fakta- fakta  yang  terungkap  dipersidangan  dari  kerugian  keuangan  negara  tersebut,  Terdakwa tidak ada memperoleh atau menikmatinya maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding  adalah  lebih  tepat,  pantas,  layak  dan  adil  apabila  Terdakwa  dijatuhi  pidana Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg.
Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menolak Kasasi Penuntut Umum dan Kasasi Terdakwa.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Drs.  Azman  Taufik  dengan  pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Menurut penulis dari uraian tersebut diatas berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pendirian dan pandangan Mahkamah Agung terkait disparitas putusan pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi berpedoman pada Perma 1/2020 memang sedikit banyak dipengaruhi oleh  kesalahan  dan  perbuatan  terdakwa,  artinya  dalam  perkembangannya  tahapan  yang menjadi pedoman pemidanaan sudah dijalankan, karena Mahkamah Agung hanya melihat pada penerapan hukunya saja. Secara fakta adanya disparitas tergantung pada kesalahan dan perbuatan tedakwa. Artinya setiap peristiwa tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor  memang  berbeda.  Tetapi  Perma  1/2020  telah  memberikan  pedoman  yang  cukup untuk menjadi rujukan bagi para hakim.
Menurut penulis disparitas putusan pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh kewenangan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Idependensi  hakim  menjadi  hal  yang  krusial,  secara  hukum  memang  hakim  dalam penegakan  hukum  tidak  lain  harus  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
berlaku, sepanjang asas, norma, doktrin terpenuhi dan pertimbangannya cukup keadilan bagi para pihak tentu terpenuhi. Tetapi secara hukum apapun putusan yang diambil harus kita hargai dan laksanakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan disparitas putusan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari  dan  selama-lamanya  seumur  hidup.  Artinya  berdasarkan  Pasal  tesebut  dapat dibenarkan dan juga menjadi rujukan bagi hakim. Terkait pembuktian diatur selain dalam KUHAP Pasal 183 juga diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  Pengadilan.  Kemudian  dalam  perkembangannya  Mahkamah  Agung  kemudian membentuk  Perma  1/2020  sebagai  pedoman  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana korupsi khusus Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh idependensi dan  kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang.
2. Pendirian  dan  Pandangan  Mahkamah  Agung  pada  pokoknya  tetap  berlandaskan  pada peraturan  perundang-undangan  dengan  melihat  fakta  dan  kesalahan  serta  perbuatan terdakwa,  sehingga  putusan  itu  kemudian  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para pihak.  Disparitas  putusan  pemidanaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  sedikit  banyak dipengaruhi  oleh  Perma  1/2020.  Artinya  pendirian  dan  pandangan  mahkamah  agung dipengaruhi  atau  berpedoman  pada  Perma  1/2020  tersebut,  sehingga  tahapan  baik  itu tingkat kerugian negara, kesalahan dan perbuatannya dinilai baru kemudian menjatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanti, A., & Hawati, S. (2022). Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana  Penggelapan  Di  Pengadilan  Negeri  Koto  Baru. Jurnal  Sarak  Mangato  Adat Mamakai , 5 (1), 10–15. https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.151
Amin,  M.  N.  (2022).  Disparitas  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Praktik Pengadilan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 9 , 1–14.
Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, A. N. M. (2018). Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada TIndak Pidana Korupsi. In USAID CEGAH Empowering Indonesia’s Community Of Accountability (Cetakan Pe). Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Aprita, S. (2020). Filsafat Hukum . Rajawali Pers.
Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Respublica , 17 (1),  76–101. https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451
Hastuti,  K.  S.  (2021).  Pembaharuan  Hukum  Pedoman  Pemidanaan  terhadap  Disparitas Putusan  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana  Korupsi. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) , 2 (2),  92–102. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metedologi Hukum Normatif . Banyumedia Publishing.
Kusuma, N. J., Firganefi, F., & Farid, M. (2021). The Relevance of Supreme Court Regulation
1,2,3 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice. Corruptio , 2 (2), 137–146. https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2434 Mangkusubroto, K. (2013). Pemberantasan Mafia Hukum . UNDP. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana.
Mulyadi,  L.  (2006).  Pergeseran  Perspektif  dan  Praktek  dari  Mahkamah  Agung  Republik Indonesis Mengenai Putusan Pemidanaan. Majalah Varia Peradilan , I , 1–17. Mulyana, Y. (2021). Yusep Mulyana . 22 (1), 90–110. Munir, F. (2003). Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum) . Citra Aditya Bakti. Nurasiah,  M.,  Harefa,  B.,  &  Waruwu,  R.  P.  R.  (2022).  Disparitas  Pidana  Terhadap  Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. Esensi Hukum , 4 (1), 88–98.
Parwata, I. B. A. D. A. I. B. S. D. I. G. N. (2015). DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK  PIDANA  KORUPSI  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  dan Denpasar). Kertha Wicara , 5 (2), 1–6. Subagyo, J. (2004). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek . Rineka Cipta.
Suhariyanto,  B.  (2018).  Penyelesaian  Disparitas  Putusan  Pemidanaan  terhadap “Kriminalisasi”  Kebijakan  Pejabat  Publik. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 18 (3),  353. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.353-366
Sultani, A. A. (2022). “DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI” (“Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”) “DISPARITY. Jurnal Ilmah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 6 (3), 202–209. Tama  S.  Langkun,  Bahrain,  Mouna  Wassef,  Tri  Wahyu,  A.  (2014).  Studi  Atas  Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi. In Indonesia Corruption Watch (pp. 15–200).