## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH  DI  KAWASAN  PERBATASAN  NEGARA  DI  PROVINSI  KALIMANTAN BARAT

## Endah Rantau Itasari
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak E-mail: itasari@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022 Terbit: 1 Februari 2022 Keywords: Challenges and opportunities,  Education, Border areas Increasing access to education cannot be separated from the  spatial  use  and  utilization  plan  of  the  border  area itself. Oftentimes, the Regional Spatial Planning (RTRW) which  is  intended  for  the  opening  and  construction  of schools at  the village and sub-district levels becomes an obstacle to the program because it must be reviewed and changed,  or  simply  violated.  In  fact,  almost  all  of  the licensing processes for the establishment of primary and secondary  schools  for  private  primary  and  secondary schools established by non-state entities are very difficult to obtain due to the unclear use and utilization of regional space.  The  number  of  permits  issued  has  begun  to  be targeted by the DPRD for the fulfillment of PAD, so that issues that do not match the existing spatial plan are not taken  seriously.  In  the  end,  sustainability  as  a  principle and  good  governance  as  a  practice  which  are  two  twin aspects of good spatial planning only exist in the concept because they only serve as tools to legitimize public sector malpractice  in  the  use  of  space  and  exploitation  of resources, especially in border areas. Permits to use space for the establishment of primary and secondary schools by the  private  sector  should  be  adjusted  to  the  state's alignment with increasing access to education. Abstrak Kata kunci: Tantangan dan kesempatan, Pendidikan, Kawasan perbatasan negara Peningkatan  akaes  pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan dari  rencana  pengunaan  dan  pemanfaatan  tata  ruang dari kawasan perbatasan itu sendiri. Bahkan seringkali Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang diperuntukan  untuk  pembukaan  dan  pembangunan sekolah  di  level  desa  dan  kecamatan  menjadi penghambat program karena harus ditinjau kembali dan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Corresponding Author: Endah Rantau Itasari diubah, atau cukup dilanggar begitu saja. Bahkan hampir semua  proses  perizinan  pendirian  sekolah  dasar  dan menengah  bagi  sekolah  dasar  dan  menengah  swasta yang  didirikan  oleh  entitas  non  negara  sangat  sulit diperoleh  karena  ketidakjelasan  penggunaan  dan pemanfaatan  ruang  wilayah.  Jumlah  izin  yang dikeluarkan  mulai  ditargetkan  oleh  DPRD  untuk pemenuhan PAD, sehingga persoalan tidak cocok dengan rencana  tata  ruang  yang  ada  tidak  terlalu  dihiraukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sebagai prinsip dan good governance sebagai praktik yang merupakan dua aspek kembar dari penataan ruang yang baik hanya ada dalam konsep karena hanya menjadi alat legitimasi malpraktik sektor publik dalam pemanfaatan ruang dan eksploitasi sumber  daya  khususnya  di  kawasan  perbatasan.  Ijin pemanfaatan  ruang  bagi  pendirian  sekolah  dasar  dan menengah  oleh  sektor  swasta  sebaiknya  disesuaikan dengan  keperpihakan  negara  pada  peningkatan  akses pendidikan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Keterbukaan dalam era globalisasi juga mengakibatkan ketidakmungkinan bagi  negara  manapun  untuk  mengisolasi  diri  dari  perkembangan  dunia  yang semakin cepat. Hal ini semakin dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi  seperti  satelit,  internet,  dan  High-Speed  Downlink  Packet  Access (HSDPA)  yang  mampu  menembus  batas-batas  negara,  sehingga  dunia  terasa semakin sempit dan jarak terasa semakin “dekat”, karena komunikasi di dunia maya berlangsung  dalam  “real  time”.  Kecanggihan  teknologi  tersebut  membuat perubahan  situasi  dan  kondisi  sosial  masyarakat  dunia  semakin  cepat  dan berlangsung  secara  terus-menerus  sehingga  perubahan  menjadi  keniscayaan  di dunia. Keterbukaan ini juga harus difasilitasi oleh negara di kawasan perbatasan. Akses  terhadap  informasi  dengan  adanya  teknologi  informasi  menjadi  salah  satu prioritas  pendidikan  di  kawasan  perbatasan  supaya  literasi  teknologi  dapat ditingkatkan  dan  dapat  menjadi  pentahapan  pembangunan  pendidikan  dasar dengan wilayah-wilayah perkotaan yang telah maju.
Di  era  globalisasi,  pendidikan  bukan  lagi  merupakan  ranah  terpisah  yang bisa  dilaksanakan  tanpa  pertimbangan  atas  perkembangan  yang  terjadi  di  ranah lain  karena  wilayah  perbatsan  rentan  terjadi  ganguan  keamanan  dan  rentan terhadap  bio-security.  Adanya  kejadian  pandemi  SARS,  flu  burung,  flu  babi, terorisme, keselamatan penerbangan, terjadinya iklim ekstrim, dan krisis ekonomi global  tak  dapat  dimungkiri  telah  ikut  mereduksi  kemampuan  negara-negara  di dunia.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  masalah  yang  terjadi  di  satu  negara  dapat menyebar dengan cepat dan menjadi tidak terpisahkan dari masalah di negara lain, sehingga mengharuskan semua negara bekerjasama untuk menanggulanginya.
Di  level  bawah,  pendidikan  adalah  modal  dasar  untuk  menigkatkan kesadaran  dan  kemampuan  untuk  deteksi  dini  terhadap  segala  kemungkinan
sehingga  peningkatan  akses  pendidikan  mutlak  diperlukan.  Oleh  karena  itu, pembangunan  sistem  pendidikan  dasar  dan  menengah,  mau  tidak  mau  harus melebar  dan  “merangkul”  sistem -sistem  lain  agar  akses  pendidikan  dasar  dan menegah itu sendiri bisa bertahan dan berkembang. Implikasi dari globalisasi bagi peningkatan  akses  pendidikan  di  Kabupaten  Sambas,  Kapuas  Hulu,  Bengkayang, Sanggau dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan tiga buah kata kunci pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  yaitu:  (1).  Ketahanan  pendidikan;  (2). Peningkatan daya saing; dan (3). Perencanaan dan manajemen Pendidikan.
Di  samping  itu,  terjadinya  liberalisasi  sektor  ekonomi  di  berbagai  negara merupakan  tantangan  besar  bagi  segenap  negara  di  dunia  pada  abad  ke-21  ini. Liberalisasi dan globalisasi tentu saja menempatkan negara-negara berkembang di dunia  pada  posisi  yang  harus  menghadapi  tantangan  semakin  kompleks  untuk menuju pada langkah kompetitif dan tetap dapat berpartisipasi dalam persaingan global. Pendidikan seperti halnya sektor perekonomian lainnya, memiliki peluang semakin  berkembang yang  cukup  besar,  dengan  adanya  liberalisasi. Hal  tersebut disebabkan oleh karena semakin terbukanya sektor perjalanan barang dan jasa luar negeri, perdagangan, dan investasi. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional  mempunyai  tujuan  antara  lain memperluas  kesempatan  berusaha  dan  lapangan  kerja  di  wilayah-wilayah  yang selama ini termarjinalkan.
Sejalan  dengan  tahap-tahap  pembangunan  nasional,  pelaksanaan pembangunan  pendidikan  nasional  dilaksanakan  secara  menyeluruh,  berimbang, bertahap,  dan  berkesinambungan.  Nampak  jelas  bahwa  pembangunan  di  bidang pendidikan  mempunyai  tujuan  akhir  untuk  meningkatkan  daya  saing  SDM masyarakat  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Mengingat  pentingnya  pembangunan  tersebut,  maka  dalam  penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu,  pembangunan  pendidikan  di  Indonesia  perlu  ditingkatkan  dalam  akses  di kawasan perbatasan negara.
Pendidikan dasar merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang dibangun di atas interaksi sosial, dan dengan demikian penidikan dasar hanya dapat berjalan jika  melibatkan  penduduk  lokal  dengan  berkontribusi  terhadap  nilai-nilai  sosial seperti partisipasi, akuntabilitas dan peran pemerintahan lokal ditingkatkan. Pada saat  yang  sama,  tidak  akan  ada  pengembangan  akses  pendidikan  dasar  dan menengah yang nyata jika pembangunan tersebut tidak dilaksanakan berbasis pada nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat atau jika manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan  oleh  sektor  pendidikan  tidak  menetes  ke  bawah  kepada  tingkat masyarakat.
Seperti yang tercantum dalam United Nations World Tourism Organization (UNWTO),  "penduduk  lokal  harus  dikaitkan  dengan  kegiatan  pendidikan  dan kepariwisataan dan secara adil dalam manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan budaya  setempat".  Sesuai  dengan  falsafah  ideologi  bangsa,  pembangunan peningkatan akses pendidikan Indonesia harus diarahkan pada pemanfaatan dan penghargaan  budaya  nasional  sebagai  upaya  menuju  kesejahteraan  rakyat.  Arti
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
yang  lebih  luas  adalah  bahwa  pembangunan  peningkatan  akses  pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dengan memanfaatkan dan menjaga beragam  potensi masyarakat yang bersumber  dari  kebudayaan  dan alam Indonesia. Sampai sejauh ini berbagai upaya untuk menuju ke arah itu telah dilakukan oleh pemerintah dan segenap stake-holder pendidikan, yaitu pemerintah pusat, pememrintah daerah dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan  dan  kebenaran  akademik  terhadap  pemenuhan  kewajiban internasional  HAM  yang  diterima  Indonesia,  khususnya  di  bidang  pendidikan berdasarkan  ketentuan  ICESCR.  Penelitian  ini  bertujuan  n  mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan  hukum  sekunder  menentukan  jenis  normatif  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  dan  pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara  untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.28 Sebagai  penelitian  hukum  normatif  empiris,  maka  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  telah  dilakukan  melalui  penelitian  lapangan  dan  studi  dokumen. Penelitian  lapangan  dilakukan  terhadap  responden  pemangku  kepentingan  di kelima  kabupaten  di  kawasan  perbatasan  yaitu:  (1).  guru  dan  kepala  sekolah  di Kecamantan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamantan Entikong dan  Aruk  yaitu  Dompet  Dhuafa  dan  Wahana  Visi  Indonesia  (WVI)  di  Sambas. Wawancara  terstruktur  juga  telah  dilakukan  terhadap  Kepala  Dinas  Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.
Analisis  data  adalah  uraian  mengenai  cara-cara  analisis  yaitu  bagaimana memanfaatkan  data  yang  terkumpul  untuk  dipergunakan  dalam  memecahkan masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk  menguraikan  konsepsi-konsepsi  maupun  teori  yang  digunakan  dalam Disertasi  ini.  Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif  yang  artinya analisis  ini  hendak  mencari  kebenaran  berdasarkan  nilai  atau  kualitas  data  yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:  (1).  Mengumpulkan  data  dengan  dikelompokan  sesuai  dengan  obyek  atau variabel  dalam  penelitian;  (2).  Memilah  dan  mengolah  data  mengenai  hukum, kebijakan, program,  kegiatan  serta pendanaan  pendidikan  dasar  dan menegah  di kawasan  perbatasan;  (3).  Mengevaluasi  data  dengan  kuantifikasi  dan  preskripsi
sesuai  dengan  relevansinya,  (4).  Menetapkan  kesimpulan  dan  rekomendasi  jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  persoalan  terpenting  dalam  pengelolaan  wilayah  perbatasan negara  adalah  administrasi  dan  manajemen.  Dalam  ruang  lingkup  pengelolaan inilah  sebuah  negara  dituntut  untuk  mengurusi  wilayah  perbatasannya  secara optimal,  termasuk  untuk  menghadirkan  kesejahteraan  kepada  warganya  yang tinggal  di  wilayah  perbatasan.  Dalam  konteks  pengelolaan  wilayah  perbatasan antara  Indonesia  dengan  Malaysia,  persoalan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  kawasan  perbatasan  adalah  minimnya  pembangunan  sosio- ekonomi  di  kawasan  perbatasan.  Kemiskinan  dan  keterbelakangan  ekonomi, minimnya  infrastruktur  dan  kurangnya  pelayanan  yang  berkaitan  dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah- wilayah perbatasan Indonesia.
Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi wilayah Indonesia dengan yang tinggal di sisi wilayah negara tetangga, khususnya dengan  Malaysia,  kesenjangan  itu  dapat  begitu  tingginya  sehingga  dapat menimbulkan  persoalan-persoalan  keamanan  dan  ketergantungan  penduduk  di wilayah  Indonesia  terhadap  layanan  dan  fasilitas  yang  disediakan  oleh  Malaysia. Persoalan-persoalan  dalam  isu  utama  pengelolaan  wilayah  perbatasan  tersebut secara langsung maupun tidak langsung  dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan  dasar  dan menengah di  wilayah  perbatasan negara  kegagalan  negara untuk menghadirkan dirinya ke hadapan masyarakat perbatasan selama ini telah menyebabkan  rendahnya  kualitas  pendidikan  yang  diterima  oleh  anak-anak  usia sekolah  di  wilayah  perbatasan.  Hal  ini  juga  sedikit  banyak  telah  menyebabkan terkikisnya rasa nasionalisme mereka karena pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang negaranya sendiri, sementara setiap harinya mereka berinteraksi secara intensif dengan negara tetangga.
Rendahnya  kualitas  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  secara  filosofis bertentangan  dengan  tujuan  negara  Republik  Indonesia,  terutama:  “memajukan kesejaht eraan  umum”  dan  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Sebagai  negara kesejahteraan (welfare state), pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan. Selain itu, kewajiban internasional yang bersumber dari instrumen-instrumen hokum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mendorong negara harus seoptimal mungkin melaksanakan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah perbatasan negara.
Perubahan paradigma pengelolaan perbatasan negara dari inward looking yang  menekankan  pada  pendekatan  keamanan  menjadi  outward  looking  yang menekankan pada pendekatan kesejahteraan menyebabkan prospek dan peluang bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan menjadi  terbuka.  Wilayah  perbatasan  yang  memiliki  karakteristik  khusus  yang berbeda  dengan  wilayah  lainnya  dalam  hal  ini  tentu  saja  memerlukan  regulasi, kebijakan  dan  program  yang  lebih  spesifik.  Mengikuti  pendapat  John  Rawls, regulasi,  kebijakan  dan  program  yang  spesifik  untuk  wilayah  perbatasan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
merupakan cerminan dari keadilan distributif atau sebagai insentif untuk merubah kondisi ketertinggalan menjadi daerah yang setara dengan daerah lainnya. Bahkan dalam kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah perbatasan ingin benar- benar dijadikan sebagai beranda depan atau sebagai etalase dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan  pembangunan  pendidikan  mengikuti  perubahan  pelaksanaan pembangunan  yang  dahulu  difokuskan  dan  dilaksanakan  di  daerah  perkotaan (urban) ke daerah pedalaman (rural). Daerah-daerah di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dirubah sebagai cikal bakal kota. Pembangunan yang cukup mulai terlihat  di  wilayah-wilayah  perbatasan  negara.  Pembangunan  dan  renovasi berbagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bukan saja memenuhi aspek estetika dan artisitik, namun juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang modern dari CIQS (Customs,  Immigration,  Quarantine,  and  Security).  Berbagai  fasilitas,  sarana  dan prasarana pendukung juga mulai dan sudah dibangun, seperti fasilitas penunjang perekonomian,  kantor-kantor  yang  melaksanakan  fungsi  layanan  jasa  dan pemerintahan dan termasuk sarana transportasi seperti jalan raya.
Dari  segi  regulasi,  berbagai  peraturan  di  tingkat  pusat  dan  daerah  telah dibuat dan disempurnakan untuk menyesuaikan kondisi terbaru dari pengelolaan wilayah perbatasan. Regulasi-regulasi tersebut dibuat untuk memastikan terjadinya peningkatan  akses  terhadap  pendidikan,  khususnya  dasar  dan  menengah  serta untuk meningkatkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana. Regulasi tersebut juga  kemudian  diikuti  oleh serangkaian  kebijakan  dan  program  yang  merupakan bagian  dari  strategi  pencapaian  tujuan  pembangunan  pendidikan,  khususnya  di wilayah perbatasan. Pemerataan jumlah dan kualitas guru melalui program SM3T dan  GGD,  penambahan  unit  sekolah  dan  ruang  sekolah  melalui  model  SGD  serta berbagai insentif serta tunjangan yang diberikan kepada guru maupun sekolah dan juga  para  siswa  seperti  Tunjangan  Perbatasan,  BOS  dan  KIP.  Dengan  berbagai persoalan  dan  keterbatasan,  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan  dan dilaksanakan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah  perbatasan  negara,  sekaligus  upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas SDM.
Sistem  perencanaan  terbaru  yang  menggunakan  model  money  follow programi seharusnya memberikan keleluasaan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah  daerah  untuk  mengusulkan  daftar  program  prioritas  dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan. Kurangnya fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  selama  ini  disebabkan  oleh  keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui penyusunan Program Prioritas Pembangunan baik oleh  Kementerian,  Lembaga  dan  juga  Pemerintah  Daerah  disertai  dengan  kajian- kajian  yang  komprehensif  dan  rekomendasi  serta  kejelasan  mengenai  target  dan pelaksana program prioritas bidang pendidikan di wilayah perbatasan tersebut.
Tingginya  minat  dan  kepedulian  dari  non-state  actors  dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan modalitas yang harusnya dapat  dikelola  oleh  pemerintah  untuk  memelihara  prospek  dan  peluang  dalam pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  wilayah  perbatasan. Korporasi  yang  beroperasi  di  wilayah  perbatasan  pada  umumnya  merupakan perusahaan-perusahaan  besar  dengan  bidang  usaha  yang  menghasilkan
keuntungan dalam jumlah yang juga besar. Melalui mereka, pemerintah harusnya mengarahkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih besar pada sektor pendidikan.
Lembaga-lembaga  kemasyarakatan  seperti  yayasan,  LSM,  lembaga keagamaan  juga  terbukti  telah  memainkan  peran  penting  dalam  pendidikan  di wilayah  perbatasan.  Pada  sisi  ini,  pemerintah  dapat  mempermudah  proses perizinan pendirian sekolah dasar dan menengah antara lain dengan memperjelas penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  wilayah.  Kedekatan  masyarakat  perbatasan dengan  wilayah  negara  tetangga  juga  dapat  dilihat  sebagai  prospek  dan  peluang yang dapat dikelola. Kondisi pendidikan yang lebih maju di wilayah negara tetangga sesungguhnya  dapat  dimanfaatkan  tanpa  merugikan  aspek  kedaulatan  dan nasionalisme masyarakat perbatasan. Jika jiwa kebangsaan dan nasionalisme para siswa  sudah  dapat  ditanamkan  dengan  baik  melalui  kurikulum  dan  proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, maka di tingkat pendidikan menengah, yaitu  SMA  dan  terlebih  lagi  SMK  yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan  dapat dilakukan  proses  pembelajaran  atau  pendidikan  yang  intinya  adalah  transfer  of skills dan transfer of knowledge dari rekan-rekannya yang ada di wilayah negara tetangga.  Program-program  pemagangan  ataupun  pelatihan-pelatihan  lainnya dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  fasilitas  yang  lebih  maju  dari  negara tetangga.

## PENUTUP Simpulan
Berbagai hal tersebut merupakan prospek dan peluang yang dapat ditangkap untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan. Namun demikian, ada tantangan yang juga harus dihadapi. Tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana setiap level pemerintahan mulai pusat hingga kabupaten  dapat  berkoordinasi  dan  berintegrasi  untuk  mewujudkan  perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

## Saran
Dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  baik  dalam  paradigma pengelolaan  perbatasan,  maupun  sistem  perencanaan  model  money  follow program,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  tidak  boleh  lagi menjalankan  birokrasi  pembangunan  “business  as  usual”  seperti  yang  dilakukan selama  ini.  Sebagai  bagian  dari  “Revolusi  Mental”,  Pemerintah  Provinsi  dan Kabupaten  harus  menyesuaian  dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi,  dan dalam hal ini akselerasi mutlak diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  H  Azhari,  Peranan  DPRD  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002
Amnesty  International,  2014,  Human  Rights  for  Human  Dignity,  AI Publications, Second Edition
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90. Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90. Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam  Penyiaran  Proses  Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam  Penyiaran  Proses  Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN.  SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58. CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN.  SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019).
Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky  Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky  Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Upaya  Perlawanan (Verzet)  Terhadap  Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Febriana,  N.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Upaya  Perlawanan (Verzet)  Terhadap  Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Fuad  Al-Darawesh  and  Dale  T  Sinuwert,  2015,  Human  Rights  Education Beyond  Universalism  and  Relativism,  A  Relational  Hermeneutics  for Global Justice, Palgrave McMillan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur  Atas  Kerugian  Benda  Antariksa  Berdasarkan  Liability Convention  1972  (Studi  Kasus  Jatuhnya  Pecahan  Roket  Falcon  9  Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96-106.
GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur  Atas  Kerugian  Benda  Antariksa  Berdasarkan  Liability Convention  1972  (Studi  Kasus  Jatuhnya  Pecahan  Roket  Falcon  9  Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96-106.
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144. Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144. Hillary  Rodham,  1973,  “Children  Under  the  Law”,43  Harvard  Educational
Review
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari,  E.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Elaborasi  Urgensi  Dan  Konsekuensi  Atas Kebijakan  Asean  Dalam  Memelihara  Stabilitas  Kawasan  Di  Laut  Cina Selatan Secara Kolektif. Harmony , 5 (2), 143-154. Kathleen Funder, 1996, “Children’s Rights: Setting the Scene”, dalam Kathleen Funder (ed), Citizen Child: Australian Law and Children’s Rights,
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina  1961  (Studi  Kasus:  Bom  Bunuh  Diri  Di  Kabul  Afghanistan  Dekat Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the  Perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia. International  Journal  of Criminology and Sociology , 10 , 538-547. Manfred Nowak, 1995, “The Right to Education” dalam Asbjorn Eide Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap  Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3). Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2)
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Penerapan  Prinsip  Persona  Non  Grata  (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135- 148.
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114. Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  The  Efforts  of  Republica  Democratica  de  Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of  security  in  Southeast  Asia. Southeast  Asia  Journal  of  Contemporary Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24.
Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Legal  Implementation  On  Land  Border  Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementation  Of  Technical  Sub  Committee  Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia- Timor  Leste  In  The  Resolution  Of  The  Land  Border  Dispute. Jurnal  IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben antara Indonesia dan Timor Leste. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. Perspektif Hukum , 21 (1), 1-15.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under  The  Geneva  Convention  1949. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under  The  Geneva  Convention  1949. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4). Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dalam  Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan  Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Hate  Speech  Pada  Mahasiswa Jurusan  Hukum  Dan  Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial Universitas  Pendidikan  Ganesha. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with  Disabilities  in  Indonesia. International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 272-280.
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &  Purwanto,  H.  (2018). Pengelolaan  Perbatasan Darat  Antara  Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021).
The  Personal  Data  Protection  of  Internet  Users  in  Indonesia. Journal  of Southwest Jiaotong University , 56 (1).
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga Pemasyasrakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di  Lembaga Pemasyasrakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2),  191- 200.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan  Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2),  191- 200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24. Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on  Border  Management  Using  the  Perspective  of  Archipelagic State. International Journal of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary  Haze  Pollution  In  The  Southeast  Asia  Region  For  Asean Member  Countries. International  Journal  of  Business,  Economics  and Law , 17 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A.  (2019,  May).  Dispute  Settlements  of  Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press. Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan  Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan  Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang  Pengaturan  Santet  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang  Pengaturan  Santet  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166. Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
(KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Santosa,  I.  K.  D.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pengaturan  Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70-80.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang-Korea  Selatan). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang-Korea  Selatan). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa  Pulau  Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa  Pulau  Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa  Pulau  Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Susan  Roberta  Katz  and  Andra  Mceaov  Spero,  2015,  Bringing  Education  to Classroom, Palgrave McMillan
The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79
UNESCO  &  The  World  Bank,  2004,  “Education  in  Indonesia:  Managing  the Transition  to  Decentralization,  Indonesia  Education  Sector  Review”, Volume 2,
UNICEF,  1998,  A  Human  Rights  Approach  to  UNICEF  Programming  for Children and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human
Rights:  Vienna  Declaration  and  Programme  of  Action,  UN  Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi International  Criminal  Court  (ICC)  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Rohingnya Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (3),
208-219.
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (3), 208-219.
Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (3), 208-219.
Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga  Kerja  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Internasional (Studi  Kasus  Penganiayaan  Adelina  TKW  Asal  NTT  Di  Malaysia). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 55-65.
Widayanti,  I.  G.  A.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter  Internasional  (Studi  Kasus:  Konflik  Bersenjata  di  Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 124-133.
Widayanti,  I.  G.  A.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter  Internasional  (Studi  Kasus:  Konflik  Bersenjata  di  Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 124-133.
Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum  Terhadap  Pungutan  Liar  Yang  Dilakukan  Oleh  Oknum  Organisasi Masyarakat  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 155-163.
Wiratmaja,  I.  G.  N.  A., Mangku,  D.  G. S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik  Antara  Costa  Rica  Dan  Nicaragua  Melalui  Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69.
Wiratmaja,  I.  G.  N.  A., Mangku,  D.  G. S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik  Antara  Costa  Rica  Dan  Nicaragua  Melalui  Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69.
Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 3 (3).
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana  Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1). Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43. Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study  Of  Violence  Against  Children  In  Buleleng  District). Veteran  Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study  Of  Violence  Against  Children  In  Buleleng  District). Veteran  Law Review , 2 (2), 30-41.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 89-96.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2019).  Tindakan  Genosida  terhadap  Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49. Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020).  Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 145-154.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten  Buleleng  Dalam  Penempatan  Dan  Pemberian  Perlindungan Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.
Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten  Buleleng  Dalam  Penempatan  Dan  Pemberian  Perlindungan Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 22-40.