## INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
Sutri Destemi Elsi, 1 Faizah Bafadhal, 2 dan Rahman Ahmad 3
1,2 Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jambi, Mendalo Indah, Jambi
3 Prodi Ilmu Hukum, FH, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi
Abstract: This study describes and analyzes the innovation of policies and public services of the Village Government of Tanjung continued, Muaro Jambi Regency, especially in the development of  BUMDes  so  that  they  can  move  the  wheels  of  the  community’s  economy.  Public  policy innovation is a necessity that must be done to overcome problems that exist in society. From the point of view of the study of public policy policies and public services, it can be seen that the Village Government of Tanjung continued has developed several BUMDes development strategies that have led this village to become a pilot village in Muaro Jambi Regency even though it had to face various obstacles. However, the concept of obstacles will give birth to a new concept in the policy process and public services.
Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis inovasi kebijakan dan  pelayanan publik Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pengembangan BUMDes sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Inovasi kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika yang hadir di tengah masyarakat. Dalam sudut pandang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik dapat tergambar  bahwa  Pemerintah  Desa  Tanjung  Lanjut  telah  mengembangkan  beberapa  strategi pengembangan BUMDes yang mengantarkan desa ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Muaro Jambi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian pada dasarnya hambatan itu akan melahirkan sebuah konsep baru dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.
Kata kunci: inovasi kebijakan, pelayanan publik, BUMDes, Desa Tanjung Lanjut

## PENDAHULUAN
Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai ka- rena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyele- nggaraan pemerintahan yang baik untuk diterap- kan di semua tingkat pembangunan dan keputu- san berdasarkan kebutuhan nyata dari masyara- kat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan Pengembangan basis ekonomi di pede- saan  sudah  semenjak  lama dijalankan  oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang me- muaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru meng- hambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat
desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak ber- jalan efektif dan berimplikasi pada ketergan- tungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
Berdasarkan asumsi itu maka sudah se- harusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberda- yaan  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  cara menghimpun dan melembagakan kegiatan eko- nomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pen- dirian kelembagaan ekonomi yang dikelola se- penuhnya oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa.
BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komer- sial (commercial institution). BUMDes sebagai
lembaga sosial harus berpihak kepada kepenti- ngan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai de- ngan tujuan pendirian sebuah BUMDes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan Perekono- mian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Empat  tujuan  pendirian  BUMDes  itu sudah seharusnya melekat pada visi-misi sebuah pemerintahan desa. Keempat tujuan itu seha- rusnya menjadi sikap dan dedikasi semua Kepala Desa  dan  perangkatnya.  Kepala  Desa  dan perangkatnya harus mampu berinovasi dalam membuat arah kebijakan pengembangan per- ekonomian dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan demikian proses pening- katan pembangunan yang diharapkan pemerintah dapat  dimulai  dari  pinggiran  (desa)  dapat terlaksana karena didukung oleh kreatifitas dan partisipasi seluruh masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutu- han dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.
Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi mas- yarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka mening- katkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebu- tuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.
BUMDes yang sukses yang dapat menjadi percontohan terutama di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi adalah BUMDes Tanjung Lanjut
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di- namai BUMDes Tanjung Jaya Mandiri didirikan melalui musyawarah desa pada tanggal 13 Juli 2015.  Pendapatan Asli  Desa  (PAD)  yang disetorkan BUMDes Tanjung Jaya Mandiri ke Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.303.000 (2016), Rp. 23.979.600 (2017) Rp. 27.101.800 (2018).
BUMDes yang dinamai Tanjung Jaya Mandiri ini berhasil membangun 6 (enam) unit badan usaha dengan menggandeng mitra-mitra strategis yang mereka miliki. BUMDes Tanjung Jaya Mandiri di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi beberapa kali terpilih sebagai BUMDes terbaik di Kabu- paten Muaro Jambi karena mereka pelopor pe- nggerak pendirian BUMDes , BUMDes Tanjung Jaya Mandiri baru-baru ini bekerja sama dengan beberapa Pemerintahan Desa dalam usaha pe- ngolahan Wisata Air Danau Tangkas. BUMDes Tanjung Jaya Mandiri dalam hal ini menjadi pelopor pengerak perekonomian dari warga desa. Jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut: 1. Perkebunan Kelapa Sawit (2016)
2. Simpan Pinjam (2016)
3. Bengkel Las (2016)
4. Perlengkapan Alat Pesta Orkes Musik (2017)
5. Wisata Desa Danau Tangkas  (2018)
6. Pasar Desa
Sesuai dengan Visi dan Misi Desa Tanjung Lanjut yaitu salah satunya untuk “Mewujudkan masyarakat Desa Tanjung Lanjut yang mandiri, kreatif dan inovatif serta “Menumbuh-kembang- kan kepedulian masyarakat dalam hal ilmu pe- ngetahuan dan teknologi serta ekonomi kerak- yatan”, maka dapat dilihat Pemerintah Desa telah berupaya untuk melakukan inovasi dalam ke- bijakan dan peningkatan pelayan terhadap mas- yarakat melalui unit usaha yang telah dibentuk.
Di dalam anggaran dasar desa juga di- jelaskan ada upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset eko- nomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Adapun tujuan pendirikan BUMDes Tanjung Jaya Mandiri adalah upaya penggalian pendapatan asli desa, menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.  Oleh sebab itu, penting untuk menjadi catatan agar inovasi kebijakan dan pelayan publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut ini dapat terus dikembangkan serta didukung oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah daerah, karena semangat ini harus dapat ditularkan ke- pada desa-desa lain yang ada di Indonesia khu- susnya di Provinsi Jambi.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode  yang  dilakukan  adalah  dengan  me- ngumpulkan data-data yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis antara konsep, kebijakan dan hasil yang ditemukan di lapangan saat dilakukan- nya penelitian. Data dan analisis yang akan menjadi bagian dari hasil kajian ini diperoleh dengan metode kajian pustaka (literary studies) dan diskusi terbatas. Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari undang-undang, juga ber- bagai artikel dan tulisan yang membahas menge- nai isu tersebut. Sementara diskusi terbatas dilakukan untuk mendapatkan data primer yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring dengan meningkatnya pemikiran kritis publik, maka publik kemudian sering menemukan indikasi yang menunjukan bahwa proses pembuatan kebijakan publik tidak ino- vatif, terutama terjadi karena orientasi kepen- tingan yang berbeda antara kepentingan pe- merintah dengan kepentingan publik. Harus ada upaya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendeteksi aspirasi publik secara lebih cermat  dan  akurat.  Sekurangnya  harus  ada second opinion ketika pemerintah menerima sejumlah aspirasi dari saluran resmi. Terutama harus tumbuh kesadaran dari pemerintah bahwa saluran aspirasi resmi yang selama ini bertugas menjaring aspirasi publik, ternyata kurang efektif sebab selalu menggunakan ukuran normatif dan formalistik, alias bekerja secara tidak membumi,
tidak langsung bersandar kepada denyut ke- pentingan publik yang sesungguhnya.
Pelayanan  publik  yang  baik  dan  ber- kualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karena- nya pemerintah wajib hukumnya menyeleng- garakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada  masyarakat.  Peningkatan  pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan mas- yarakat yang melompat seperti deret ukur. Ino- vasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.
Dalam pemberdayaan masyarakat di bi- dang  sektor perekonomian memerlukan strategi pengembangan usaha. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya  disingkat  dengan  BUMDes  di- proyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang me- ngelola potensi desa secara kolektif untuk me- ningkatkan kesejahteraan warga desa. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pela- yanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih. Police Paper Forum  Pengembangan  Pembaharuan  Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang se- cara inheren ada pada BUMDes, yaitu:
1) Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun be- lum dilembagakan dalam format kepemerin- tahan dan perekonomian desa.
2) Keterbatasan kapasitas sumber daya ma- nusia di desa untuk mengelola dan mengem- bangkan  BUMDes  yang  akuntabel  dan berkinerja baik.
3) Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan ke- sejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4) Belum berkembangnya proses konsolidasi
dan  kerjasama  antar  pihak  terkait  untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron eko- nomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
5) Kurangnya responsivitas Pemda untuk men- jadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejah- teraan masyarakat.
Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:
1) BUMDes yang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga mem- peroleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
2) BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD, PADes, tabungan mas- yarakat  serta  dukungan  dari  pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bank desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan  dan  perempuan  dari  jeratan  para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.
3) BUMDes bertipe renting. BUMDes ini men- jalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk me- menuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.
4) BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha- usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan  dengan  pihak  ketiga  untuk  me- masarkan produk-produk lokal secara lebih luas.
Salah satu BUMDes yang dapat menjadi rujukan dan percontohan di Provinsi Jambi ada- lah BUMDes Tanjung Jaya Mandiri yang terdapat di desa Tanjung Lanjut. BUMDes Tanjung Jaya Mandiri dalam hal ini menjadi pelopor pengerak perekonomian bagi warga desa. Terdapat 6 (enam) jenis  usaha  yang  dijalankan  oleh  BUMDes sebagai berikut:
1) Perkebunan Kelapa Sawit (2016) 2) Simpan Pinjam (2016) 3) Bengkel Las (2016) 4) Sewa Perlengkapan Alat Pesta Orkes Musik (2017) 5) Wisata Desa Danau Tangkas  (2018) 6) Pasar Desa
Hadirnya BUMDes ini tentu tidak terlepas dari adanya inovasi serta upaya yang dikem- bangkan oleh pemerintah desa serta didukung oleh masyarakatnya. Pembentukan BUMDes ini juga tidak serta merta terbangun dalam waktu yang singkat namun melalui proses dan waktu yang terus berkesinambungan melewati berbagai rintangan. Oleh sebab itu pemerintah desa harus selalu giat melakukan inovasi dalam mengem- bangkan  BUMDes  agar  benar-benar  dapat menjadi penggerak roda perekonomian mas- yarakat.
Pemerintah desa harus memiliki strategi pengembangan BUMDes-nya. Dalam hal ini desa Tanjung Lanjut telah berupaya konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mas- yarakat melalui BUMDes, beberapa langkah strategi disampaikan Tutur Saprudin dapat ter- gambar sebagai berikut:
1) Perumusan strategi, dalam hal ini BUMDes Tanjung Jaya Mandiri melakukan perenca- naan dalam membuat misi, tujuan dan strategi.
2) Pemetaan potensi desa untuk pendirian dan pengembangan BUMDes.
3) Menjalin kerjasama dengan intansi Peme- rintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Maupun Provinsi Jambi dalam pembinaan maupun permodalan;
4) Menjalin kerjasama dengan swasta untuk ikut serta dalam mengakses investasi dan pengem- bangan teknologi dalam promosi dalam unit usaha Desa Wisata Danau Tangkas;
5) Memberikan pinjaman dengan bunga yang
rendah untuk setiap usaha dibantu dengan permodalan tanpa adanya jaminan.
6) Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan BUMDes.
7) Membentuk BUMDes bersama sama dengan beberapa desa tetangga dalam mengembang- kan Unit usaha serta memperkuat permodalan dan pengelolaan;
8) Evaluasi dan pengendalian, pada tahap ini BUMDes melakukan penyerahan laporan se- tiap unit usaha yang dijalankan agar setiap
kegiatan yang berlansung dapat selalu diawasi dan  ditinjau  serta  perlunya  evaluasi/per- baikan-perbaikan dalam menjalankan BUMDes.
Berbagai strategi yang telah dikebangkan pada perkembangannya telah mampu merubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat meski- pun masih dihadapkan dengan berbagai tan- tangan. Perubahan itu dapat tercermin dari me- ningkatnya partisipasi masyarakat dalam peman- faatan BUMDes, selain itu kehadiran BUMDes ini dinilai sebagai sebuah prestasi khususnya bagi Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini menjadi desa percontohan untuk pertumbuhan dan pengelo- laan desa melalui BUMDes. Upaya-upaya untuk terus meningkatkan serta memaksimalkan terus menerus dilakukan oleh desa melalui aparat pemerintah desa.
Seiring dengan tuntutan inovasi untuk perbaikan dan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi desa kepada pemerintah desa, tentunya tidak terlepas dari hambatan terhadap inovasi itu sendiri, demikian juga hal nya dalam upaya pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Desa Tanjung Lanjut. Ada beberapa faktor yang seringkali menjadi penghambat :
1) Akses jalan menuju lokasi desa belum me- madai, sehingga daya tarik pengunjung untuk datang melihat objek wisata Danau tangkas menjadi lemah dan pengunjung menjadi tidak tertarik untuk berwiasata ke Danau Tangkas.
2) Kurangnya  promosi yang dilakukan oleh pengurus dan tidak responsifnya pemerinta- han daerah dalam mengembangkan potensi Desa wisata yang ada di daerah Muaro Jambi.
3) Regulasi yang belum memadai secara ter- struktur dari pemerintah pusat dan daerah.
4) Terbatasnya  dana  untuk  pengambangan
BUMDes.
5) Kondisi masyarakat yang sulit menerima perubahan.
Menyikapai berbagai hambatan tersebut pemerintah desa Tanjung Lanjut tetap konsisten untuk terus melanjutkan strategi yang telah disusun untuk pengembangan BUMDes, karena setiap kebijakan publik pada dasarnya akan selalu memberikan umpan balik untuk lahirnya kebijakan baru yang lebih inovatif.

## SIMPULAN
Pengelolaan BUMDes harus terus me- nerus dilakukan dengan melahirkan inovasi dan terobosan baru baik dalam kebijakan maupun dalam penerapan pelayanan publik terhadap masyarakat. Telah menjadi keharusan bagi pe- merintah daerah khususnya pemerintah desa untuk terus berupaya menggerakkan pereko- nomian masyarakat guna peningkatan penda- patan masyarakat khususnya dan desa pada umumnya. Akan tetapi upaya itu juga harus didudukung secara maksimal oleh masyarakat dengan turut berpartisipasi aktif dalam penge- lolaan dan pemanfaatan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,dkk.2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 3(1): 1-10.
Aqmarina. 2017. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Alkadafi. 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha  Milik  Desa  Menuju  Asean Economic Community 2015. Jurnal El-
Riyasah, 1(1): 1-15.
Atik & Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan: Disertai dengan Pengembangan Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter san Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## Dunn, William N., 2000, Pengantar Analisis
Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
E. Koswara, 2002, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat, Jakarta: Candi Cipta Paramuda.
Friedrick,  Carl  J.,  1963, Man  and  His
Government, New York: McGraw Hill. Hardiyansyah,  2011. Kualitas  Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.  Yogyakarta:  Gava Media.
Leo, Agustino, 2006, Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung. Luankali, Perbadus, 2007, Analisis Kebijakan dalam Proses Pengambilan Keputusan, IPDN Depdagri.
Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku  Panduan  Pendirian  dan

## Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Sinambela, Lijan Poltak. dkk, 2011 Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara Suharno. 2010, Dasar-dasar Kebijakan Publik
(Kajian Proses dan Analisis Kebijakan).
Yogyakarta: UNY Press.
Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik,
Bandung: Alfabeta.
Umi Hidayati, dkk. 2015. Analysis of Education and Training Needs To Increase BUMDes Management Capacity in Developing Business Units. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen.  7 (23): 1-20.