## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember, berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

## Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi Arsyad Sakholid Nasution Eka Susanti Sholihatul Hamidah Daulay Maryati Salmiah

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu) Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Reflina Nurlaili Sahlan

## ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)

## Ahmad Darlis
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat , Indonesia E mail: ahmaddarlis@gmail.com
DOI : 10.30829/tar.v25i2.320
Diterima : 27 Agustus 2018 Diterbitkan : 15 Desember 2018
Abstrak: Tulisan  ini  berupaya  untuk  menganalisis  kebijakan  pemerintah  Indonesia terhadap  pendidikan  agama  dan  keagamaan  serta  dampaknya  terhadap  pendidikan Islam.  Pendidikan  agama  bertujuan  untuk  berkembangnya  kemampuan  peserta  didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni.  Pendidikan  keagamaan bertujuan  untuk  terbentuknya  peserta  didik  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai- nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif,  inovatif,  dan  dinamis  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan pendidikan paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ideologi dan faktor politik. Kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik,  atau  sebaliknya.  Kebijakan-kebijakan  pendidikan  agama  dan  keagamaan  yang ada di Indonesia selama ini tidak memberikan dampak negatif bagi eksistensi lembaga pendidikan agama dan kegamaan Islam.
Kata Kunci: Pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kebijakan pemerintah
Abstract : This paper seeks to analyze the Indonesian government's policy on religious and religious education and its impact on Islamic education. Religious education aims to develop the ability of students to understand, appreciate and practice religious values that harmonize their mastery in science, technology and art. Religious education aims to form students who understand and practice the values  of their religious teachings and  /  or  become  knowledgeable,  critical,  creative,  innovative  and  dynamic  religious scholars  in  the  context  of  the  intellectual  life  of  a  faithful,  pious,  and  noble  person. Education policy is at least influenced by two factors, namely ideological factors and political factors. The education policy in Indonesia is basically a struggle between two big  ideological  poles  wrapped  in  politics,  or  vice  versa.  The  religious  and  religious education policies in Indonesia so far have not had a negative impact on the existence of Islamic religious education and religious institutions.
Keywords: Religion education, religious education, government policy

## Pendahuluan
Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia berjalan secara dinamis. Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:
1. Di  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang  tua  murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama- sama dengan Menteri Agama.
Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran  Departemen  Agama  yang  mulai  resmi  berdiri  pada  tanggal  3  Januari  1946. Departemen  Agama  sebagai  suatu  lembaga  pada  masa  itu,  secara  intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani  oleh  suatu  bagian  khusus  yang  mengurus  masalah  pendidikan  agama,  yaitu Bagian  Pendidikan  Agama.  Tugas  dari  bagian  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  nota Islamic Education In Indonesia yang  disusun  oleh  Bagian  Pendidikan  Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  ada  2  hal  yang  penting  berkaitan  dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.
Peraturan  resmi  pertama  tentang  pendidikan  agama  di  sekolah  umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 No. 4 (Tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta) (Yunus, 1993:124-130).
Pada tahun berikutnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa:
1.   Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam perminggu. Di  lingkungan  istimewa,  pendidikan  agama  dapat  di  mulai  dari  kelas  1  dan  jam pelajarannya  boleh  ditambah  sesuai  kebutuhan,  tetapi  catatan  bahwa  mutu pengetahuan  umumnya  tidak  boleh  berkurang  dibandingkan  dengan  sekolah  lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
2.   Di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Atas  (umum  dan  kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
3.   Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
4.   Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
Demikianlah dinamika pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia yang sarat dengan  permasalahan  ideologis  dan  politis.  Tentunya  bagi  masing-masing  agama menganggap  perlu  untuk  mempertahankan  agamanya  dalam  aspek  pendidikan. Berkaitan  dengan  itu,  pembahasan  ini  berupaya  untuk  menganalisis  kebijakan pemerintah terhadap  pendidikan  agama dan keagamaan, serta bagaimana dampaknya terhadap pendidikan Islam.

## Bentuk Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

## 1. Pendidikan Agama
Adapun maksud dari istilah pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang  dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui  mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Pendidikan  agama  berfungsi  membentuk  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia  dan  mampu  menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
Pendidikan  agama  bertujuan  untuk  berkembangnya  kemampuan  peserta  didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Setiap  satuan  pendidikan  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama. Setiap peserta  didik pada satuan pendidikan  di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

## 2. Pendidikan Keagamaan
Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan tentang  ajaran  agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  dan  mengamalkan  ajaran agamanya.
Pendidikan  keagamaan  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Pendidikan  keagamaan  bertujuan  untuk  terbentuknya  peserta  didik  yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama  yang  berwawasan  luas,  kritis,  kreatif,  inovatif,  dan  dinamis  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Disamping  tertuang  secara  umum  dalam  undang-undang  sistem  pendidikan nasional,  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  agama  dan  keagamaan  secara operasional terdapat dalam bentuk peraturan-peraturan, yaitu PP No. 55 Tahun 2007, PMA  No  16  Tahun  2010,  dan  PMA  No  13  Tahun  2014.  Berikut  uraian  masing-masing peraturan tersebut:

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober  tahun  2007  ditandatangani  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Dr.  H.  Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Andi Mattalatta. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 51 pasal, dan 169 ayat.
Lahirnya PP No. 55 Tahun 2007 secara yuridis merupakan realisasi amanah Pasal 20 ayat 4, Pasal 30 ayat 5, dan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan  Nasional.  Serta  Pasal  5  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasonal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2003  Nomor  78 Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4301),  dan  Undang-Undang Nomor  1/PNPS/1065  jo  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727.)
Berhubung peraturan ini tentang pendidikan agama dan keagamaan, maka tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan secara langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.
Jika  dilihat  secara  komparasi  antar  agama,  maka  muatan  Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat Islam, yaitu pada bab III bagian I Pasal 14, 3 ayat. Pasal 15, Pasal 16, 3 ayat. Pasal 17, 4 ayat. Pasal 18, 2 ayat. Pasal 19, 2 ayat. Pasal 20, 4 ayat. Pasal 21, 3 ayat. Pasal 22, 3 ayat. Pasal 23, 3 ayat. Pasal 24, 6 ayat.  Pasal  25,  5  ayat.  Pasal  26  (khusus  pesantren),  3  ayat.  Dengan  demikian  total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.
Porsi untuk agama Kristen bab III bagian II, pasal 27, 3 ayat. Pasal 28, 1 ayat. Pasal 29, 6 ayat. Pasal 30, 6 ayat. Porsi untuk Katolik bab III bagian III, pasal 31, 3 ayat. Pasal 32, 1 ayat. Pasal 33, 2 ayat. Pasal 34, 1 ayat. Pasal 35, 2 ayat. Pasal 36, 1 ayat. Pasal 37, 6 ayat.
Adapun porsi untuk Hindu bab III bagian IV, pasal 38, 7 ayat. Pasal 39, 6 ayat. Pasal 40, 3 ayat. Pasal 41, 4 ayat. Porsi untuk Buddha bab III bagian V, pasal 42, 2 ayat. Pasal 43, 6 ayat. Pasal 44, 6 ayat. Porsi untuk Konghucu bab III bagian IV, pasal 45, 3 ayat. Pasal 46, 4 ayat. Pasal 47, 1 ayat.
Total keseluruhan perbandingan jumlah muatan tersebut di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel Jumlah Perbandingan Pasal dan Ayat No Agama Satuan Jumlah Pasal Ayat 1 Islam 13 38 2 Kristen 4 16 3 Katolik 7 16 4 Hindu 4 20 5 Buddha 3 14 6 Konghucu 3 8
Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas muatan pasal dan ayat didominasi oleh agama  Islam.  Meskipun  demikian,  bukan  berarti  peraturan  pemerintah  tersebut diskriminatif  terhadap  sebahagian  agama.  Secara  substansial  seluruh  agama  yang  ada mendapatkan pelayanan dan pengayoman secara harmonis dalam pendidikan.

## Kehadiran yang Kontroversi
Kehadiran  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini  menimbulkan  kontroversi  yang  berbau politis  dan  agama.  Bagi  agama  Kristen  bahwa  lahirnya  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini sangat merugikan. Bahkan sejak Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun  2003  pun  telah  terjadi  kontroversi  khususnya  tentang  pendidikan  agama  dan keagamaan karena sifatnya tidak diterima semua pihak.
Pihak Kristen merasa keberatan sejak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 yang menyebutkan
bahwa  pendidikan  agama  adalah  hak  setiap  peserta  didik.  "Setiap  peserta  didik  pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat 1 a).
Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama  dengan  peserta  didik  difasilitasi  atau  disediakan  oleh  pemerintah  atau pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  satuan  pendidikan  sebagaimana  diatur dalam pasal 41 ayat 3.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga sekaligus “mengubur” bagian dari UU Nomor 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, Nomor 29/1990, tentang  tidak  wajibnya  sekolah  dengan  latarbelakang  agama  tertentu  mengajarkan pendidikan  agama  yang  dianut  siswa.  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional Nomor  20  Tahun  2003  mewajibkan  sekolah/yayasan  untuk  mengajarkan  pendidikan agama untuk siswa yang menganut agama lain.
Demikian  pula  halnya  dengan  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini.  Ada  beberapa  poin yang menjadi objek keberatan dari pihak Kristen. Antara lain adalah pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 2 dan 3,  pasal 12 ayat 1 (sama dengan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Misalnya, dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 “pemerintah dan atau pemerintah  daerah  memberikan  bantuan  sumber  daya  pendidikan  kepada  pendidikan keagam aan”.  Pada  kenyataannya  tidak  demikian.  Pastor  Fred  Tawaluyan, mengemukakan  bahwa  dalam  implementasi  pasal  tersebut  masih  sangat  diskriminatif khususnya pada sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Sebagai sekolah swasta program bantuan  dari  pemerintah  lebih  difokuskan  pada  sekolah-sekolah  Islam  yakni  Diniyah formal, Diniyah nonfornal dan Pesantren.
Bahkan dalam salah satu ketentuan tentang kekhasan pendidikan keagamaan (pasal 12 ayat 2), sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di tanah Jawa dan daerah mayoritas Islam ditekan untuk menyediakan guru-guru Islam bagi siswa Islam yang bersekolah di situ. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemaksaan ideologi Islam telah mendegradasi kekhasan lembaga Kristen dan mendominasi wilayah politis lembaga tersebut.
Seorang tokoh agama Kristen lainnya Jopie J.A Rory (Sekum MPK) ketua yayasan pendidikan Kristen Protestan bagian Barat, saat diwawancarai memberikan pernyataan bahwa ada 3 sikap Kristen secara nasional terkait munculnya PP Nomor 55 Tahun 2007, yaitu:
1. Apakah  sekolah  Kristen  tetap  hanya  memberikan  pendidikan  agama  Kristen kepada semua peserta didik sesuai dengan ciri khasnya seperti yang berlangsung selama ini di tengah berbagai macam dan tuntutan?
2. Bagaimana  gereja-gereja  menuntut  hak  pendidikan  agama  Kristen  bagi  peserta didik yang beragama Kristen yang bersekolah atau belajar di sekolah negeri yang tidak mendapat pendidikan agama Kristen?
3. Bagaimana  pula  dengan  adanya  peluang  mendirikan  lembaga  pendidikan keagamaan Kristen dari jenjang dasar, menengah dan tinggi?
S ikap akhir akan mengadakan “aksi pembangkangan nasional” apabila nuansa PP Nomor 55 Tahun 2007 ini tidak memiliki keterwakilan dan memberikan ruang gerak bagi pendidikan Kristen di tanah air ( Reformata, edisi 79 Tahun VI, 16-31 Maret 2008, h. 10). Lebih lanjut pihak Kristen sangat proaktif dalam menyikapi lahirnya PP Nomor 55 Tahun  2007  ini.  Sehingga  mereka  mengadakan  pertemuan  dan  diskusi  terbatas bertempat  diruang  sidang  PGI,  Jakarta  mengenai  PP  Nomor  55  Tahun  2007.  Diskusi yang  dihadiri  oleh  sejumlah  pimpinan  gereja  dan  praktisi  pendidikan,  menghadirkan pembicara  Thomas  Edison  (Direktur  Pendidikan  Agama  Kristen  Dirjen  Bimas  Kristen Depak RI). Thomas mengemukakan bahwa lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini dilatar belakangi oleh “ada semacam rasa takut dan resah dikalangan pemimpin agama Islam yang  anak-anaknya  bersekolah  di  sekolah  Kristen  atau  Katolik.  Kekawatiran  akan kristenisasi merupakan dorongan paling fundamental dari lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Oleh sebab itu dengan lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini maka paling tidak sekolah-sekolah  Kristen  tidak  banyak  mempengaruhi  atau  tidak  dapat  mempengaruhi anak-anak  didik  yang  beragama  Islam  ( Jamesfaot.blogspot.com/2009/11/pp-no-55- tahun-2007-legitimasi).
Wacana pluralisme bermakna ambigu dalam PP Nomor 55 Tahun 2007. Pertama, secara politis pluralisme melemahkan ekslusivitas lembaga-lembaga Kristen dan berarti pula  melunturkan  kekhasannya,  kedua,  wacana  pluralisme  secara  agama  berarti pengakuan niscaya dari agama Kristen tentang kebenaran setiap ajaran termasuk Islam yang memang sifatnya kontroversi dangan keyakinan kristen.
Menurut pihak Kristen bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan  pendidikan  keagamaan  adalah  perkawinan  kepentingan  politik  negara  dan  Islam untuk  menekan,  membatasi  bahkan  mematikan  kehidupan  dan  perkembangan  umat non-Islam  dan  lembaga-lembaga  pendidikannya  dan  kependidikannya  melalui  suatu senjata  halus  (simbolik)  sehingga  proses  menekan,  membatasi  dan  mematikan kehidupan  dan  perkembangan  tersebut  berjalan  secara  lamban  namun  pasti  dan  tak disadari.
Alasan-alasan  yang diajukan pihak Kristen tersebut di atas secara  umum terlihat ilmiah  dan  argumentatif.  Namun  terdapat  indikasi  lain  yang  menjadi  alasan  utama
penolakan  mereka  terhadap  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini.  Indikasi  tersebut  lebih bermuatan  ideologi.  Sebab  dengan  lahirnya  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini  program kristenisasi mereka bidang pendidikan akan terhambat. Indikasi ini bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, tidak sedikit muslim korban pemurtadan dilatarbelakangi oleh kesalahan orangtua mereka menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di sekolah atau di kampus milik non-muslim. Padahal, di institusi umum atau negeri yang muslimnya lebih banyak saja, kasus pemurtadan tidak sedikit ditemui.
Sudah  sejak  lama  umat  Islam  mencurigai  bahwa  lembaga-lembaga  pendidikan Kristen  memiliki  misi  untuk  memurtadkan  umat  Islam.  Pendidikan  Kristen,  yang sebagian sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda, banyak yang memiliki kualitas yang baik sehingga banyak siswa muslim di sekolah-sekolah Kristen. Para siswa Muslim tidak  jarang  turut  serta  atau  diperintahkan  untuk  mengikuti  mata  pelajaran  agama (Kristen).
Kasus  Muslim  menjadi  Kristen  melalui  lembaga  pendidikan  bukan  kasus  yang langka. Sejarah mencatat, di antara hasilnya adalah Albertus Soegijapranata atau Soegija. Meski  memiliki  latar  belakang  keluarga  kiai  (kakeknya  bernama  Kiai  Soepa,  cukup terkenal  di  Yogyakarta),  Soegija  yang  awalnya  muslim  taat,  berubah  menjadi  Katolik setelah sekolah di Kolese Xaverius Muntilan, bahkan kemudian menjadi pelaku penting dalam  proyek  missionaris  di  Indonesia  yang  berkelindan  dengan  politik  etis  Belanda (Hidayatullah, edisi tanggal 12 Februari Tahun 2014).
Agaknya  sekolah  memang  didesain  sebagai  tempat  yang  kondusif  untuk memurtadkan muslim. Tidak heran jika Februari beberapa tahun lalu, 6 sekolah milik Katolik  (antara  lain:  SD  Yos  Sudarso,  SMP  Yos  Sudarso,  SMP  Yohanes  Gabriel,  SMK Santo  Yusuf  dan  SMA  Katolik  Diponegoro  di  Blitar,  dengan  entengnya  menolak menyediakan guru agama Islam untuk murid muslim. Padahal, hampir 60% muridnya beragama Islam ( Tempo , edisi tanggal 4 Februari 2013).
Dengan kalimat lain, ia menyalahkan orang tua muslim yang mengizinkan anaknya sekolah  di  sekolah  Katolik.  Sikap  mereka  itu  menyegarkan  kembali  ingatan  kita  pada kegigihan  mereka  menolak  Rancangan  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional (RUU-Sisdiknas)  pada  pertengahan  2003  yang  lampau.  Penyediaan  guru  seagama dengan murid, tentu akan menghalangi kelancaran misi pemurtadan.
Kalau  kita  jernih  dan  jujur  menilai  semua  permasalahan  sebagaimana  yang diajukan pihak Kristen di atas, tentunya tidak ada satu agamapun yang dirugikan oleh PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Karena lembaga pendidikan agama manapun tidak dirugikan dengan memberikan pelajaran agama bagi peserta didik yang seagama dengan gurunya.
Sebenarnya hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan  sekolah  tersebut  tidak  menghilangkan  ciri  khas  dan  otonomi  keagamaan sekolah.  Adanya  beberapa  guru  agama  yang  berbeda  dapat  membuka  peluang  untuk saling  berinteraksi,  berdialog  dan  berbagi  ajaran  dan  pengalaman  iman  dalam  suatu kelompok  rumpun  mata  pelajaran  agama.  Pelajaran  dan  pendidikan  agama  semakin diperkaya  dengan  adanya  perbedaan.  Suasana  ini  akan  mendorong  perilaku  inklusif untuk bertoleransi dan membangun sikap saling menghormati perbedaan.
Pada  sisi  lain,  ada  sebagian  umat  Islam  yang  beranggapan  bahwa  lahirnya  PP Nomor  55  tahun  2007  ini  memberikan  dampak  negatif  pula  bagi  pendidikan  Islam, khususnya pondok pesantren dan madrasah diniyah. Pertama, pondok pesantren tidak lagi  akan  memiliki  kebebasan  dalam  upaya  mengatur  dan  mengelola  kurikulum  yang akan  diberikan  kepada  peserta  didiknya. Kedua, adanya  peraturan  ini,  secara implementatif akan dijadikan  alat politik kepala daerah  dalam upaya meraup suara di daerah-daerah  yang  mayoritas  beragama  Islam,  dan  condong  pada  tradisionalisme (Aminullah, Volume 6. No 2. Tahun 2015, h. 52).
Ada  dua  alasan  yang  dapat  dikemukakan, pertama ,  ada  upaya  masif  untuk menganalisa beberapa pondok pesantren yang radikal dan tidak berasaskan pada ideologi Pancasila. kedua , dilihat dari sudut implementasi kebijakan-kebijakan di daerah-daerah tertentu.  Misalnya  kebijakan  bantuan  beasiswa  bagi  Guru  Madrasah  Diniyah  di  Jawa Timur yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap berbau politik.
Menurut  hemat  penulis,  pendapat  di  atas  belum  bisa  dijadikan  alasan  bahwa  PP Nomor 55 Tahun 2007 ini berdampak negatif bagi pendidikan Islam, dengan beberapa argumentasi. Pertama ,  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tidak  mengekang  kurikulum pendidikan  keagamaan  khususnya  pesantren.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  26 (khusus pesantren), disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan  menanamkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah Subhanahu Wata’ala , akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau  menjadi  muslim  yang  memiliki  keterampilan/keahlian  untuk  membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (PP No. 55 Tahun 2007, Bab III pasal 26 ayat 1). Menurut  penulis,  pasal  tersebut  tidak  multi  tafsir  dalam  memahaminya.  Sebab tidak ada makna pembatasan dan pengekangan kurikulum terhadap lembaga pendidikan pesantren. Demikian pula ayat selanjutnya 2 dan 3 juga tidak menyiratkan pembatasan sebagaimana yang dianggap sebagaian umat Islam di atas.
Adapun yang kedua, anggapan bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 ini akan dijadikan alat politik oleh sebagian politikus. Menurut penulis pada satu sisi,  bagi politisi segala sesuatupun  selain  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini  bisa  dijadikan  alat  politik,  asalkan tujuannya tercapai. Dapat kita saksikan bahwa berapa banyak permasalahan yang lebih sakral dalam Islam dijadikan sebagai alat politik. Misalnya pelaksanaan umrah dan haji gratis, pemberian zakat, infak dan sedekah, penyantunan anak yatim fakir dan miskin dan lainnya, dijadikan sebagai alat politik.
Pada sisi lain, untuk hal politik, pesantren sejak dahulu pernah dan telah melakukan politik praktis. Pada konteks itu, tidak lebih dari persoalan ideologi dan politik Islam yang bertarung  dalam  kancah  demokrasi  di  Indonesia  pada  saat  itu      (Turmudi,  2004:  97). Adapun  untuk  konteks  kekinian  pasca  lahirnya  PP  Nomor    55  Tahun  2007  ini,    nah disinilah  umat  Islam  harus  bijaksana  dalam  melihat  perkembangan  politik  dan pendidikan  Islam.  Jangan  sampai  umat  Islam  mau  dan  menerima  dipolitisasi  oleh oknum yang menyalah gunakan politik dengan wajah pendidikan, atau sebaliknya.
Termasuk juga dalam hal ini M. Amin Haedari mengatakan keberadaan pendidikan Islam saat ini satu sisi mendapatkan peluang dengan bentuk pengakuan yang kuat dari pemerintah beserta implikasinya dan mampu berdiri sejajar dengan pendidikan umum lainnya.  Namun  pada  sisi  lain  ada  semacam  ancaman  dengan  bentuk  kehilangan  jati dirinya  sebagai  pembentuk  etika  dan  moral  bangsa,  karena  telah  dilebur  menjadi pendidikan yang mengandalkan pengetahuan semata (Haedari, 2010: xi)
Ancaman  yang  sebutkan  oleh  Haedari  di  atas,  lebih  pada  kekhawatiran  semata. Sebenarnya  persoalan  kehilangan  jati  diri  dan  moral,  bukan  terkait  dengan  peleburan antara  agama  dan  umum.  Tapi  itu  lebih  kepada  perkembangan  zaman  yang  memang menunjukkan  dekadensi  moral  masyarakat  dunia.  Oleh  karena  itu  pendidikan  Islam harus mencari pendekatan, strategi dan metode yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

## Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6  Desember  2010  oleh  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Suryadharma  Ali. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  oleh  Patrialis  Akbar.  Peraturan  ini  lahir  atas  pertimbangan  dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan muatan berjumlah 9 bab, 30 pasal, dan 112 ayat. Dengan demikian PMA ini muncul setelah 3 tahun lahirnya PP Nomor  55 Tahun
2007. Sejatinya munculnya PMA ini muncul 2 tahun setelah PP Nomor 55 Tahun 2007 ditetapkan. Karena menurut bab VI ketentuan umum pasal 50 disebutkan bahwa semua peraturan  perundang-undangan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  PP  Nomor  55 Tahun  2007    harus  diselesaikan  paling  lambat  dua  tahun  terhitung  sejak  tanggal berlakunya  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini  (PP  No.  55  Tahun  2007,  Bab  VI  Ketentuan Umum pasal 50).
Dalam  PMA  ini  dijelaskan  bahwa  tujuan  pengelolaan  pendidikan  agama  adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuan ini  memberikan  pemahaman  dan  makna  adanya  i’tikad  baik  pemerintah  dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan agama di Indonesia. Sehingga pemerintah berusaha  untuk  mengayomi  pengelolaan  pendidikan  agama  meliputi  standar  isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.
Ada  beberapa  landasan  tentang  pendidikan  agama  penting  untuk  diajarkan  di sekolah. Pertama , landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila,  sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan. Relisasi untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan pendidikan agama. Kedua ,  landasan  konstitusional  UU  1945  Pasal  29  ayat  1  dan  ayat  2  tentang  negara berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  negara  menjamin  kebebasan  memeluk agama  dan  beribadah  sesuai  agama  dan  kepercayaannya.  Tidak  mungkin  orang  bisa beribadah  sesuai  agamanya  melainkan  dengan  pendidikan  agama.  Oleh  karena  itu, pendidikan  agama  perlu  dilaksanakan. Ketiga ,  landasan  sosial  religius  masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal sebagai masyarakat religius (beragama).
Terkait dengan itu, Harolds (Harolds, 1999:176), mengatakan bahwa terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak bisa lain kecuali pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sebab moralitas yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama, nilai agama dan norma agama.

## Kontroversi Berlanjut
Munculnya  PMA  ini  membuat  pihak  Kristen  semakin  meradang.  Terutama mengenai  pasal  yang  merupakan  turunan  dari  pasal-pasal  dalam  undang-undang sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  55  Tahun  2007  sebelumnya. Permasalahan tersebut berkutat pada pendidikan agama bagi peserta didik yang ada di sekolah yang bercirikan keagamaan tertentu. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 PMA Nomor 16 Tahun 2010,  tentang mekanisme pelaksanaan pendidikan agama, yaitu:
(1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
(2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas)  orang,  tetapi  dengan  cara  penggabungan  beberapa  kelas  paralel  mencapai paling  sedikit  15  (lima  belas)  orang,  maka  pendidikan  agama  pada  sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
(3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
(4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.
Terkait  dengan  ini,  pihak  Kristen  tetap  menentang  secara  keras.  Bahwa  kasus tersebut pernah terjadi di Blitar, Jawa Timur. Pada Januari 2013, media massa menyoroti lembaga  pendidikan  Katolik  di  kota  Blitar.  Lembaga  pendidikan  tersebut  menolak memberi  pelajaran  agama  non-Katolik  kepada  siswa  agama  lain.  Machasin  yang didampingi  Kapuslitbang  Pendidikan  agama  dan  Keagamaan  Abd.  Rahman  Mas'ud, dengan  sangat  hati-hati  menjelaskan  saat  itu,  data  dari  Dinas  Pendidikan  setempat jumlah siswa Katolik tidak dominan karena dari total 3.168 murid di enam sekolah hanya 22,5  persen  atau  713  murid  beragama  Katolik.  Selebihnya  Muslim,  Kristen,  Hindu, Buddha  dan  Konghuchu.  Pihak  lembaga  bersikeras  tidak  memberikan  pelayanan pendidikan agama atau menyediakan guru agama non-Katolik (http://www.republika.co.id).
Dengan sesumbar mereka mengatakan “ Para pendahulu kami mendirikan sekolah itu  memang  untuk  anak-anak  Katolik ,”  kata  Koordinator  Staf  Yayasan  Yoga  Blitar, Yohanes. “ Jika  ingin  makan  soto,  jangan  masuk  warung  gudeg .”  Maknanya  adalah kalau mau mencari pelajaran agama Islam, jangan masuk sekolah Kristen.
Ungkapan  ini  muncul  24  tahun  silam,  menjelang  disahkannya  UU  Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 2 Tahun 1989. Saat itu kelompok Kristen dan Katolik menolak  mentah-mentah  ketentuan  yang  mengharuskan  tiap  sekolah  memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama siswa.
Menurut penulis, sangat tidak beralasan pihak Kristen menolak pelaksanaan pasal tersebut. Karena sasaran pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada agama Kristen saja, tapi  kepada  enam  agama  yang  ada  dan  diakui  di  Indonesia.  Oleh  karenanya  semua sekolah yang memiliki ciri khas agama tertentu, harus melaksanakan pasal tersebut. Pada
kasus  sekolah  yang  bercirikan  agama  Islam  di  daerah  mayoritas  Kristen,  tetap melaksanakan peraturan tersebut tanpa mempermasalahkan sedikitpun.
Dengan  demikian,  sejak  hadirnya  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional Nomor 20 Tahun 2003 sampai diturunkan kepada peraturan Menteri Agama ini, pihak Kristen telah melakukan penolakan.
Peraturan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun  2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
Peraturan  Menteri  Agama Nomor 13 Tahun  2014  ini  ditetapkan  di  Jakarta  pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin . Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.
Peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 55 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5),  dan  Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri Agama  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam;  b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 56 pasal dan 160 ayat.
Maksud dari pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
Tujuan  pendidikan  keagamaan  Islam  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri Agama adalah:
a. Menanamkan  kepada  peserta  didik  untuk  memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;
b. Mengembangkan  kemampuan,  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  pes e rta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/ atau menjadi muslim yang dapat  mengamalkan  ajaran  agama  Islam  dalam  kehidupannya sehari-hari; dan
c. Mengembangkan  prib a di akhlakul  karimah bagi  peserta  didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial  dengan  menjunjung  tinggi  jiwa  keikhlasan, kesederhanaan,  kemandirian,  persaudaran  sesama  umat  Islam (Ukhuwah
Islamiyah), rendah  hati (Tawadhu), toleran (Tasamuh), keseimbangan (Tawazun), moderat (Tawasuth), keteladanan (Uswah), pola  hidup  sehat, dan cinta  tanah  air  (PMA Nomor  13  Tahun  2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, bab I ketentuan umum, pasal II a, b dan c).
PMA  ini  mengatur  tentang  pendidikan  keagamaan  Islam  yaitu  pesantren  dan pendidikan diniyah.
Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan  pesantren  dan/atau  secara  terpadu  menyelenggarakan  jenis  pendidikan lainnya. Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:
a. K yai atau sebutan lain yang sejenis;
b. Santri;
c. Pondok atau asrama pesantren;
d. Masjid atau musholla, dan
e. Pengajian  dan kajian  kitab kuning  atau dirasah  islamiyah dengan  pola pendidikan mu 'allimin.
Pendidikan  diniyah  formal  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
Pendidikan  diniyah  nonformal  adalah  pendidikan  keagamaan  Islam yang diselenggarakan  dalam  bentuk  madrasah  diniyah  takmiliyah,  pendidikan  Alquran, majelis  taklim,  atau  bentuk lain  yang  sejenis  baik  di  dalam  maupun di  luar  pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
Pendidikan  diniyah  informal  adalah  pendidikan  keagamaan  Islam  dalam  bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
Memang selama ini, negara belum bisa memberikan apresiasi maksimal terhadap santri dan pesantren,  khususnya salafiyah, disebabkan persoalan legalitas. Sadar akan hal  itu,  Kementerian  Agama  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  13  Tahun 2014  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam.  PMA  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengatur pendidikan keagamaan, baik pada Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. PMA ini memperkuat legalitas para santri-santri yang mengenyam pendidikan nonformal di pondok pesantren.
Bahkan sekretaris jendral Kementerian Agama RI Nur Syam mengatakan sejak dulu tidak  sedikit  para  santri  yang  mengaji  di  pesantren  dalam  kurun  waktu  yang  lama, namun   tidak  memperoleh  ijazah  formal.  Padahal  dari  sisi  keilmuan  agama  mereka
sangat mumpuni, tidak kalah dengan lulusan madrasah bahkan Perguruan Tinggi Islam sekalipun.  Untuk  itu,  Kementerian  Agama  dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun  lalu memberikan legalitas melalui program Pesantren Muaddalah.
Dia  juga  mengatakan  bahwa  para  santri  yang  telah  mengenyam  pendidikan  non formal di pesantren dalam kurun waktu tertentu, nantinya akan dihitung dan disetarakan, apakah dengan MI/SD, MTs/SMP, atau MA/SMA. PMA tersebut dipersiapkan agar ada kepastian  bahwa  lamanya  belajar  ini  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  ijazah  yang dihasilkan.
Lahirnya  PMA  ini  mendapatkan  sambutan  hangat  dari  kalangan  umat  Islam. Banyak  yang  memberikan  komentar  baik  yang  dilontarkan  oleh  sebagian  besar  tokoh Islam. Misalnya KH Luqman Harits Dimyathi, Pengasuh pesantren Tremas Pacitan yang juga Katib Syuriyah PBNU dan Sekretaris Forum Komunikasi Pesantren Muadalah se- Indonesia  menjelaskan,  perjuangan  para  pengasuh  pesantren  untuk  mendapatkan legalitas  dari  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  hingga  diterbitkanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam  dan  PMA  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  satuan  pendidikan  muadalah  pada pondok  pesantren,  dilakukan  setelah  melewati  proses  panjang  dan  berliku (http://www.nu.or.id).
Sejak tahun 2004, tokoh-tokoh Islam bergelut dengan pasal-pasal, tarik menarik kepentingan.  Secara  bersama-sama  para  kiai  terus  mengawal  dan  memperjuangankan PMA ini dengan perjuangan yang melelahkan. Hingga tahun 2014 lalu, barulah pesantren benar-benar mendapatkan payung hukum (regulasi) yang jelas, yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. PMA ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pesantren.
Regulasi yang ada kemudian diperkuat dengan terbitnya PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren. Dimana pesantren berhak mengembangkan  kurikulum  sesuai  kekhasan  pesantren  masing-masing  dengan  basis kitab kuning.
Satuan pendididikan muadalah terdiri atas dua jenis, salafiyah yang berbasis kitab kuning dan mu’allimin yang berbasis dirasah Islamiyah . PMA tentang satuan muadalah ini pada akhirnya berhasil menyatukan dan memperkuat peran pesantren salaf dengan pesantren  modern,  yang  selama  ini  antara  keduanya  terdapat  tembok  pemisah. Hikmahnya melalui penyusunan PMA ini, antara pesantren salafiyah dengan pesantren modern menjadi sangat solid.
KH Luqman Harits Dimyathi menekankan pentingnya menjaga jati diri pesantren melalui penerapan PMA tentang satuan pendidikan muadalah . Kepada para pengasuh pesantren, ia berpesan untuk tetap istiqamah menjaga kitab kuning sebagai kurikulum pesantren.
Pesantren  jangan  mempersulit  diri  sendiri,  setelah  adanya  PMA muadalah ini pesantren  tetap  bisa  mengajarkan  kitab  kuning  sebagai  kurikulumya  dan  lulusan pesantrenya  dapat  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  tinggi  karena  ijazahnya  sudah diakui oleh negara.
Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozien, menjelaskan bahwa hal ini menjadi kewajiban RMINU untuk mengawal PMA. Setidaknya ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Bila dilihat dari sisi positif, secara kelembagaan dan lulusan pesantren memiliki kesempatan besar untuk setara dengan sekolah formal dengan terbitnya PMA ini. Dari sisi anggaran juga akan mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan formal sehingga untuk guru, fasilitas, infrastruktur dari pemerintah (http://www.nu.or.id).
Senada dengan itu, dengan adanya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan PMA Nomor 18 Tahun 2014 tersebut, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan IASS, HA. Saifulloh Naji berharap pendidikan yang dikelola oleh alumni Pondok Pesantren bisa berkembang dan mendapat regulasi dari pemerintah yang sesuai dengan budaya dan karakter pesantren dengan tidak sampai menghilangkan nilai tafaqquh fiddin ( http://www.iass.or.id).
PMA  ini  diprediksi  akan  memperkokoh khittah pesantren  sebagai  institusi  yang menyiapkan santri sebagai mutafaqqih fiddin (ahli ilmu agama) yang merupakan misi utama  awal  pendirian  pesantren  di  Indonesia. Khittah pesantren  ini  akan  lebih  fokus karena  eksistensi  pesantren  salafiyah  diperkokoh,  sedang  pengembangan  varian pesantren  dibuka  lebar-lebar,  sehingga  inovasi  pesantren  sesuai  kekhasannya  masing- masing  menjadi  lebih  terjamin.  Karena  di  Indonesia  selama  berabad-abad  belum memiliki payung hukum terkait pengembangan pesantren. Payung hukum baru ada sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
Meskipun  PMA  ini  hanya  mengatur  tentang  pesantren  dan  pendidikan  diniyah, namun implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam menjadi sangat strategis dan  signifikan.  Inilah  untuk  pertama  kalinya  selama  berabad-abad  sejak  berdirinya pesantren  dan  pendidikan  diniyah  sebagai  institusi  pendidikan  yang  memiliki  payung hukum pendidikan berupa undang-undang (Soebahar , Radar Jember, 13 Maret 2015).
Singkatnya, lahirnya PMA ini mendapatkan  sambutan dan apresiasi yang hangat dari umat Islam Indonesia. Namun tetap saja kita harus selalu mengawasi implementasi kebijakan pemerintah di atas.

## Analisis Terhadap Kebijakan
Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa analisis sebagai berikut:
1. Secara umum antara PP Nomor 55 Tahun 2007, PMA Nomor 16 Tahun 2010 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 saling menguatkan tentang eksistensi dan pengakuan terhadap  pendidikan  agama  dan  keagamaan.  Ketiga  kebijakan  tersebut  sama sekali  tidak  merugikan  pendidikan  Islam,  justru  sebaliknya  semakin menempatkan  dan  memperkuat  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan nasional  Indonesia.  Semua  itu  merupakan  perjuangan  para  tokoh  Islam  yang berusaha  dan  berupaya  untuk  menanamkan  ideologi  Islam  dalam  bidang pendidikan.  Jatuh  bangunnya  perjuangan  tokoh-tokoh  Islam  selama  ini  tidak menjadi  isapan  jempol  belaka,  terbukti  dengan  lahirnya  kebijakan-kebijakan  di atas.
2. Bahwa  lahirnya  PP  No  55  Tahun  2007  menjadikan  pendidikan  agama  dan keagamaan Islam di Indonesia lebih termanajemen dengan baik. Baik dari aspek pengelolaan  dan  penyelenggaraannya  (Nizar,  2005:  177),  maupun  dari  segi pendanaannya.
3. Peraturan  ini  menyadarkan  umat  Islam  bahwa  selama  ini  telah  banyak  terjadi penyalahgunaan  lembaga  pendidikan  Kristen  terhadap  hak  asasi  peserta  didik yang tidak seagama dengan ciri khas sekolah tersebut. Dalam hal ini adalah kasus terhadap  peserta  didik  yang  beragama  Islam  sebagaimana  yang  telah  diuraikan terdahulu. Dengan demikian peraturan ini lahir untuk mengembalikan hak anak dalam  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agamanya  dan  diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan anak tersebut. Permasalahan ini berawal dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1a, yang sangat mengganggu pihak Kristen, sebagaimana uraian terdahulu.
4. Adapun  anggapan  sebagian  umat  Islam  di  atas,  lebih  pada  dugaan-dugaan  dan kekhawatiran saja. Secara faktual PP Nomor 55 Tahun 2007 telah berjalan sampai saat  ini  selama  10  tahun,  tidak  ada  masalah  yang  didapati  pada  lembaga pendidikan Islam. Kalau pun ada masalah yang dijumpai disana sini, itu bukanlah dampak  dari  PP  No.  55  ini.  Tidak  lain  itu  hanyalah  disebabkan  dari  kurangnya pengawasan pemerintah ( controlling ).
5. Bahwa  lahirnya  PMA  No  16  Tahun  2010  tentang  pendidikan  agama  di  sekolah merupakan bentuk kebijakan yang harus diapresiasi. PMA ini merupakan turunan dari  PP  No.  55  Tahun  2007  sebelumnya.  Tentunya  lahirnya  PMA  ini  semakin mengatur pendidikan agama secara baik. Bagi lembaga pendidikan Islam, PMA ini memberikan  regulasi  yang  jelas.    Tidak  ada  sama  sekali  dampak  negatif  yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.
6. PMA  No.  16  Tahun  2010  ini  bersesuaian  dengan  landasan  negara  Indonesia. Keberadaan dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sangat strategis dalam membentuk  kualitas  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Tapi  tingkat  efektivitasnya belum menunjukkan kepuasan bagi kita   (Saleh, 2004: 118).
7. Dalam PMA No. 16 Tahun 2010 diatur tentang jumlah peserta didik yang harus mendapatkan pendidikan agama. Penulis belum mendapatkan data tentang alasan yang mendasari penetapan jumlah minimum peserta didik 15 orang yang berhak mendapatkan  pendidikan  agama  di  sekolah.  Memang  telah  ada  regulasi  terkait dengan ini sebagaimana yang telah dicantumkan pada pembahasan terdahulu.
8. Bahwa  lahirnya  PMA  No.13  Tahun  2014  ini  lebih  memberikan  kejelasan penerimaan  dan  pengakuan  dari  pemerintah  terhadap  lembaga  pendidikan keagamaan  Islam  khususnya  pesantren.  Sejak  pemerintahan  Belanda,  lembaga pendidikan  keagamaan  Islam  selalu  didiskriminasikan.  Disamping  itu,  lahirnya PMA ini merupakan penghargaan dan penghormatan bagi umat Islam. Kita dapat melakukan komparasi terhadap enam agama yang ada di Indonesia. Sampai saat ini belum ada  peraturan menteri  agama republik Indonesia tentang pendidikan kegamaan selain agama Islam.

## Penutup
Dinamika  pendidikan  Islam  dengan  seluruh  bentuknya  secara  yuridis mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Meskipun disadari bahwa pendidikan Islam belum berjalan secara total. Selanjutnya kita harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kuantitas dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
Kebijakan pendidikan paling kurang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor ideologi dan  faktor  politik.  Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  pada  dasarnya  adalah pergumulan/pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Diawali dari UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun  2003,  PP  Nomor  55  Tahun  2007  sampai  pada  PMA  Nomor  16  Tahun  2010.
Singkatnya,  lahirnya  macam-macam  kebijakan  di  atas  merupakan  hasil  dari  perang kepentingan ideologi, yakni agama Islam dan non Islam.
Khususnya  umat  Islam,  lahirnya  kebijakan-kebijakan  di  atas,  tidak  memberikan dampak  negatif  bagi  eksistensi  lembaga  pendidikan  agama  dan  keagamaan  Islam. Namun, dinamika kebijakan belum final sampai dunia ini berakhir. Oleh karena itu, bagi umat Islam, khususnya praktisi dan yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, agar terus  mengawal  dan  mempertahankan  serta  meningkatkan  kebijakan-kebijakan  yang tidak diskriminatif terhadap semua agama, terutama agama Islam.

## Daftar Pustaka
Aminullah,  Muhammad.  (2015). Analisis  PP  No  55  Tahun  2007 Perspektif  Antonio Gramsci . Dalam Jurnal Kependidikan Islam. Volume 6. No 2.
Haedari,  M.  Amin.  (2010). Pendidikan  Agama  di  Indonesia:  Gagasan  dan  Realitas. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.
Nizar,  Samsul.  (2005). Sejarah  dan  Pergolakan  Pemikiran  Pendidikan  Islam:  Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia. Ciputat: Ciputat Press Group.
Turmudi, Endang. (2004). Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan . Yogyakarta: LKiS, cet.1 Saleh, Abdul Rachman. (2004). Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Titus, H. Harolds. ( 1990). Ethics for Today. New York: American Book Company. Yunus, Mahmud. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Tahun 1950 No. 4 Tentang Pengadjaran, Pengaturan Tentang Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah .
Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
Peraturan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun  2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren .
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 1 Tahun 2015 Tentang Ma’had Aly .
Majalah Islam Hidayatullah (edisi tanggal 12 Februari Tahun 2014)
Koran Tempo (edisi tanggal 4 Februari 2013)
Tabloid Reformata (edisi 79 Tahun ke Enam 16-31 Maret 2008, h. 10). Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA).