## PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA UNTUK TUJUAN OPERSIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA

## Anita Primastiwi
Program Studi Kesekretariatan Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta email: anita_primas@yahoo.com / anita.apw@bsi.ac.id
ABSTRACT INFO ARTIKEL
The  aim  of  this  study  is  to  give  empirical  evidence  about  the influence  of  external  pressure  on  the  using  of  performance measurement  system  for  operational  purposes  and  the  impact  on the performance of public sector organizations. The samples were the SKPD’s and BUMD’s chairmen or chairwomen who lead the governmental  services  in  Klaten  Regency,  and  they  must  be  in their term of office for at least one year. This study analyzed their perceptions about the statements in the questionaire. The data was analized  by  partial  least  square  (PLS)  with  Smart  PLS  Version 3.0.  The  findings  showed  an  empirical  evidence  that accountability  demands  from  supervisors  and  specific  (external) stakeholder  groups  do  have  positive  and  significant  effect  on  the using  of  performance  measurement  system  for  operational purposes,  but  that  general  public  or  political  attention  does  not affect  to  the  using  of  performance  measurement  system  for operational  purposes.  The  finding  also  showed  that  using  the system for operational purposes has no impact on performance.
Diterima: 11 November 2016 Direview: 12 November 2016 Disetujui: 5 Desember 2016 Terbit: 7 Desember 2016 Keyword: external  pressure,  the  use  of performance measurement system,  performance,  local government, and PLS.

## PENDAHULUAN
Ada  beberapa  peraturan  di  Indonesia yang
dibuat untuk
mengatur pengimplementasian sistem pengukuran kinerja. Peraturan ini antara lain dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres)  Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang  telah  direvisi dengan
Keputusan
LAN Nomor
239/IX/6/8/2003,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  nomor  73  tahun  2009 tentang  tatacara  pelaksanaan  evaluasi  kinerja
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang berisi mengenai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD).  Namun  demikian,  hasil  evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun  2013  menunjukkan  bahwa  dari  492 pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia,  belum ada  pemerintah  kabupaten/kota  yang  menarih nilai  A.  Pemerintah  kabupaten/kota  yang mendapatkan  nilai  “baik”  adalah  sebanyak  154 pemerintah  kabupaten  /kota,  yaitu  empat kabupaten/kota berhasil meraih nilai B, dan 150 kabupaten/kota mendapatkan predikat CC. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota  yang  berhasil  mendapat  nilai
“baik”  atas  akuntabilitasnya  adalah  sebesar 31,30% dari 492
kabupaten/kota (menpan.go.id).  Persentase  jumlah  pemerintah kabupaten/kota  yang  berhasil  mendapat  nilai “baik”  atas  akuntabilitasnya  ini  dirasa  masih kecil.
Menurut  Nurkhamid  (2008),  dalam pelaksanaan  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  di  Indonesia  masih terdapat  permasalahan  yang  disebabkan  oleh kemampuan  sistem  pengukuran  kinerja  untuk meningkatkan  kinerja  dan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Permasalahan  ini  dapat muncul  pada  tahap  pengembangan  sistem pengukuran kinerja maupun pada tahap penggunaan  hasil  dari  implementasi  sistem pengukuran kinerja (Akbar dkk., 2010; Sihaloho &  Halim,  2005).  Menurut  Julnes  dan  Holzer (2001), Wang (2002), Behn (2002), dan Rainey (1999), implementasi ukuran kinerja dipengaruhi  oleh  faktor  politik  dan  kultur organisasi (Sihaloho & Halim, 2005).
Di  Belanda,  Speklè  &  Verbeeten  (2009) meneliti mengenai penggunaan sistem pengukuran  kinerja  dan  pengaruhnya  terhadap kinerja  pada  101  organisasi  sektor  publik. Mereka  menemukan  bahwa  tuntutan  para pemangku kepentingan/ stakeholder akan informasi  mengenai  capaian  sasaran  (tuntutan akuntabilitas yang tinggi) menyebabkan semakin  meningkatnya  penggunaan  sistem pengukuran kinerja baik untuk tujuan operasional  maupun  tujuan  eksplorasi,  namun bukan  untuk  tujuan  insentif.  Mereka  juga menemukan  bahwa  tingginya  pengamatan masyarakat  dan  para  politisi  terhadap  kegiatan- kegiatan organisasi tidak memengaruhi penggunaan  sistem-sistem  pengukuran  kinerja.
Namun  demikian,  hasil  penelitian  Speklè  & Verbeeten (2009)
tersebut juga mengindikasikan  bahwa  penggunaan  sisitem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional tidak  berpengaruh  secara  langsung  terhadap kinerja.  Di  Indonesia,  Wijaya  (2012)  meneliti mengenai  faktor–faktor  yang  mempengaruhi penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja  di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten Gunung  Kidul,  Kabupaten  Kulon  Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  faktor–
faktor  yang  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap penggunaan sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional pemerintah daerah adalah informasi dan tekanan eksternal.
Nurkhamid  (2008)  menyatakan  bahwa diperlukan  penelitian  yang  lebih  dalam  untuk meningkatkan pemahaman pimpinan di pemerintah  daerah  terhadap  pengembangan  dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) di Indonesia  juga  mengatakan  bahwa  diperlukan penelitian yang lebih dalam untuk meningkatkan pemahaman pimpinan di pemerintah  daerah  terhadap  pengembangan  dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Dengan merujuk pada model yang dibuat oleh Speklè & Verbeeten  (2009)  dan  anjuran  dari  peneliti- peneliti  sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  bukti  empiris  mengenai faktor–faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan operasional  dan  dampaknya  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Kinerja  pemerintah  daerah dapat  dilihat  melalui  kinerja  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD)  dan  badan  usaha milik  daerah  (BUMD).  Dalam  penelitian  ini, tujuan  pemerintah  daerah  dalam  menggunakan sistem  pengukuran  kinerja  adalah  untuk  tujuan operasional.

## LANDASAN
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja
Menurut  Mardiasmo  (2009),  sistem pengukuran  kinerja  di  sektor  publik  merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu manager sektor  publik  menilai  pencapaian  suatu  strategi melalui  alat  ukur  finansial  dan  non-finansial. Sistem pengukuran kinerja juga dapat memenuhi  berbagai  tujuan  yang  berbeda  dalam organisasi  (Speklé  &  Verbeeten,  2009).  Lebih lanjut,  Simons  (1990);  Abernethy  &  Brownell (1999);  Hansen &  Van  der Stede  (2004);  Henri (2006);  dan  Naranjo–Gil  &  Hartmann  (2007) menyatakan  bahwa  sistem  tersebut  membuat seorang manager sektor publik perlu mempertimbangkan tidak hanya apa yang harus diukur dan bagaimana mengukurnya, tetapi juga bagaimana mereka akan menggunakan
informasi kinerja dengan memperhatikan situasi yang  mereka  hadapi  (dalam  Speklé  & Verbeeten,  2009).  Speklé  &  Verbeeten  (2009) menguji tiga peran organisasional yang berbeda dari  sistem  pengukuran  kinerja  yang  telah disesuaikan  dengan  praktik  organisasi  sektor publik,  yaitu:  (1)  sistem  yang  diterapkan  untuk tujuan  operasional,  yaitu  dari  perencanaan sampai  proses  pemonitoran  atau  pemantauan; (2)  sistem  yang  dapat  digunakan  untuk menetapkan  insentif  dan  penghargaan;  dan  (3) sistem  yang  dapat  digunakan  di  dalam  proses eksplorasi,  yaitu  untuk double–loop  learning , penentuan prioritas, dan pengembangan kebijakan.  Konsep  sistem  pengukuran  kinerja yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah konsep  yang  dipakai  oleh  Speklé  &  Verbeeten (2009),  namun  fokus  pada  salah  satu  peran organisasi  dalam  sistem  pengukuran  kinerja, yaitu  sistem  pengukuran  kinerja  digunakan untuk tujuan operasional.

## Kinerja
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.  21  Tahun  2011  Pasal  1,  Ayat  37, yang dimaksud dengan kinerja adalah keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan kualitas yang terukur. Bastian (2010) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan  atau  program  dan  kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi  yang  tertuang  dalam  perencanaan stratejik suatu organisasi. Di  lain  sisi, pemerintah  daerah  adalah  gubernur,  bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah (Permendagri  No.  13  tahun  2006 juncto Permendagri  21  tahun  2011).  Sesuai  dengan Permendagri  13  tahun  2006,  fungsi  pemerintah daerah  adalah  melayani  masyarakat  sebagai perwujudan  tugas  kepemerintahan  di  bidang tertentu  yang  dilaksanakan  dalam  rangka mencapai  tujuan  nasional.  Perwujudan  tugas kepemerintahan  tersebut  terbagi  dalam  tugas yang  diemban  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang  berperan  untuk  melindungi,
melayani,  dan  memberdayakan  masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing.
SKPD  menurut  Permendagri  13  tahun 2006 juncto Permendagri  21 tahun 2011  adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna  anggaran/barang.  Permendagri  21 tahun  2011  mengungkapkan  bahwa  pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan  anggaran  untuk  melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya,  dengan  demikian,  kepala  SKPD berwenang  untuk  menggunakan  barang-barang milik daerah untuk dikelola sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  SKPD berorientasi untuk melayani kebutuhan masyarakat  dalam  konteks  birokrasi  dan penyediaan  sarana  dan  prasarana  umum  sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan  BUMD  memiliki  peran  dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan  kontribusi  terhadap  Penerimaan PAD  baik  dalam  bentuk  deviden  atau  pajak (http://banten.bpk.go.id). Indudewi (2009) mengungkapkan bahwa BUMD bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan membantu perkembangan perekonomian daerah melalui  penyediaan  barang/jasa  yang  dapat dinikmati  secara  umum.  Perbedaan  penekanan pengukuran  kineja  dalam  organisasi  sektor swasta dan organisasi publik adalah pada sektor swasta  pengukuran  utama  atas  keberhasilan kinerja  adalah  profit  (keuntungan),  sedangkan pada  organisasi  publik,  kinerja  diukur  dengan cara  membandingkan  misi  dan  tujuan  dengan capaiannya (LAN, 2004).

## Tekanan Eksternal
Temuan  Cavalluzzo  &  Ittner  (2004); Lapsley  &  Wright  (2004);  Akbar  dkk.  (2010) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi managemen di sektor publik dipengaruhi  oleh  regulasi  pemerintah  dan tuntutan  eksternal,  dan  intensitas  tekanan  ini bervariasi  di  setiap  organisasi.  Selain  itu, Jackson  (dalam  Julnes  &  Holzer,  2001) menyatakan bahwa setiap organisasi diwajibkan oleh  hukum  untuk  mempersiapkan  laporan kinerja  tahunan.  Lebih  lanjut,  Julnes  &  Holzer (2001)  menyatakan  bahwa  ketentuan  eksternal sangat berpengaruh terhadap penggunaan ukuran kinerja.
Ketentuan eksternal merupakan peraturan  yang  mengharuskan  suatu  instansi untuk  mengadopsi ukuran kinerja. Peraturan itu antara lain berupa mandat dari Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Daerah  dan LAN/BPKP  (Sihaloho  &  Halim,  2005;  Akbar dkk.,  2010).  Dalam  penelitiannya,  Julnes  & Holzer  (2001)  serta  Akbar  dkk.  (2010) mengatakan  bahwa  ketika  mempertimbangkan tuntutan  eksternal,  organisasi  publik  tunduk pada  otoritas  formal  atau  hukum  untuk  selalu beroperasi dalam konteks politik, yang menurut Rainey (1997) dapat melemahkan atau memperkuat  pengoperasionalannya.  Hal  ini berarti  bahwa  ketika  persyaratan  kebijakan dirumuskan,  pelaksanaan  kebijakan  tersebut belum  tentu  terjamin  (Holzer  &  Gabrielian, 1998 dalam Julnes  & Holzer, 2001).  Selain itu, organisasi  publik  beroperasi  dan  berinteraksi dalam  lingkungan  di  mana  banyak  pihak  yang terlibat,  sehingga  pembuatan  keputusan  dalam organisasi  publik  tidak  terlepas  dari  pengaruh politik  organisasi  (Morrow  &  Hitt,  2000  dalam Sihaloho  &  Halim,  2005;  Akbar  dkk.,  2010). Penelitian  Wang  (2002)  menunjukkan  bahwa komunikasi  dengan  pemangku  kepentingan ( stakeholders ) eksternal,  yaitu  legislatif  dan warga  negara,  terjadi  ketika  proses  dengar pendapat  dalam  proses  perencanaan  strategis, penetapan  anggaran,  dan  lainnya.  Di  dalam proses ini, instansi pemerintah mengkomunikasikan  hasil  pengukuran  kinerja kepada para pemangku kepentingan eksternal.
Pengaruh  Tekanan  Eksternal  Terhadap Penggunaan  Sistem  Pengukuran  Kinerja untuk Tujuan Operasional
Hasil  penelitian  Cavalluzzo  &  Ittner (2004)  serta  Akbar  dkk.  (2010)  mendukung teori  institusional  yang  menyatakan  bahwa sistem  yang  diterapkan  untuk  memenuhi kebutuhan eksternal cenderung untuk mempengaruhi  perilaku  internal  daripada  yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.  Mereka  juga  berpendapat  bahwa legitimasi  organisasi  meningkat  sesuai  dengan harapan eksternal dalam bidang sistem pengendalian  managemen  yang  berjalan  secara modern,  rasional,  dan  efisien  bagi  pengamat eksternal, namun cenderung memisahkan
kegiatan  internal  mereka  dari  sistem  simbolik yang berfokus pada eksternal.
Scott  (1987)  menyatakan  bahwa  di lingkungan  institusional  seperti  organisasi pemerintah,  kelangsungan  hidup  organisasi pemerintah tergantung pada dukungan konstituen  eksternal  (dalam  Wijaya,  2012).  Hal ini  menimbulkan  akibat  bahwa  organisasi bawahan  akan  melaksanakan  praktik  yang diperlukan,  namun  perubahan  tersebut  akan cenderung  dangkal  dan  longgar  berkaitan dengan  tindakan  karyawan,  sehingga  dengan demikian  jelas  terlihat  kekuatan coercive isomorphism dalam keputusan untuk menggunakan  sistem  tersebut  (Akbar  dkk., 2010). Sihaloho & Halim (2005) serta Julnes & Holzer  (2001)  menemukan  bahwa  pengaruh kelompok  eksternal  tidak  signifikan  dalam pengadopsian  dan  implementasi  suatu  ukuran kinerja,  namun  hal  sebaliknya  ditemukan  oleh Speklé & Verbeeten (2009); Akbar dkk. (2010). Lebih  khusus,  temuan  Speklé  &  Verbeeten (2009)  menunjukkan  bahwa  tuntutan  untuk meningkatkan akuntabilitas berhubungan secara positif    dengan  penggunaan  penggunaan pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional dan eksploratori, namun tidak pada penggunaan berorientasi  insentif.  Menurut  Speklé  & Verbeeten  (2009),  hasil  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yang  mengindikasikan bahwa  keterlibatan  para  pemangku  kepentingan di  luar  dan  para  pengawas  adalah  penting  di dalam  pengadopsian  sistem  pengukuran  kinerja (cf.  Cavalluzzo  &  Ittner,  2004;  Lapsley  & Wright, 2004).
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian tersebut, maka hipotesis pertama yang diusulkan adalah:
H1: tuntutan  akuntabilitas  berpengaruh  positif terhadap  penggunaan  sistem  pengukuran kinerja untuk tujuan operasional.
Speklé  &  Verbeeten  (2009)  juga menemukan  bahwa  intensitas  perhatian  publik dan  politik  terhadap  aktivitas  organisasi  tidak mempengaruhi penggunaan pengukuran kinerja. Dengan  kata  lain,  fakta  menunjukkan  bahwa perhatian politik atau publik terhadap organisasi atau unit tidak berpengaruh terhadap penggunaan  pengukuran  kinerja  (Speklé  &
Verbeeten,  2009).  Dengan  demikian,  hipotesis kedua yang diusulkan adalah:
H2: tekanan  publik  dan  politik  tidak berpengaruh terhadap penggunaan
sistem pengukuran kinerja untuk tujuan operasional
Dampak  Penggunaan  Sistem  Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja
Indikator kinerja diharapkan dapat membantu  pemerintah  untuk  mencapai  sasaran yang  telah  ditetapkan  dan  untuk  mengevaluasi program-program  serta  kegiatan-kegiatan  yang telah  dilakukan.  Penerapan  sistem  pengukuran kinerja  membantu  pemerintah  untuk  mengukur tingkat  keberhasilan  yang  dicapai  (Verbeeten, 2008; Kloot, 1999). Speklé & Verbeeten (2009) menemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional tidak  mempunyai  efek  langsung  terhadap kinerja, namun hubungan ini menjadi positif dan signifikan jika dimoderasi oleh faktor kontraktibilitas.  Hasil  penelitian  Indudewi (2010) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka hipotesis kelima adalah:
H3 :  penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja untuk  tujuan  operasional  berpengaruh positif terhadap kinerja.
Kerangka  pemikiran  penelitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1

## Framework

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Objek  penelitian  ini  adalah  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD)  yang  meliputi  dinas, badan,  dan  kantor,  serta  badan  usaha  milik
daerah  (BUMD).  Sedangkan  populasi  dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Pemilihan sampel didasarkan pada  metoda  pengambilan  sampel  bertujuan ( purposive  sampling ),  yaitu  sampel  dipilih berdasarkan  kriteria  tertentu.  Kriteria  yang digunakan  adalah  berdasarkan  pertimbangan ( judgment ),  sehingga  disebut  sebagai judgment sampling .  Kriteria  tersebut  adalah  pejabat minimal  eselon  empat  dan  telah  menjabat minimal satu tahun. Dengan demikian, diharapkan  responden  telah  terlibat  dalam proses penyusunan perencanaan hingga pelaporan  kinerja,  sehingga  responden  yang dipilih  diyakini  telah  memahami  kondisi  di dalam  organisasi  yang  ditempatinya  (Sihaholo & Halim, 2005; Nurkhamid, 2008).

## Jenis dan Metoda Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  berupa  persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat  dalam  kuesioner.  Data  ini  diperoleh melalui survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner fisik. Kuesioner disampaikan  kepada  responden  dengan  diantar dan  kemudian  diambil  secara  langsung  oleh peneliti. Kuesioner terdiri dari 2 bagian, Bagian I  berisi  pertanyaan  tentang  identitas  responden, dan  Bagian  II  berisi  pernyataan  mengenai instrumen penelitian.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Instrumen atau pengukuran yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diadaptasi  dari instrumen-instrumen  yang  telah  digunakan  oleh peneliti-peneliti terdahulu yang telah
disesuaikan  dengan  kondisi  di  Indonesia.
Variabel-variabel yang digunakan adalah: a. Tekanan Eksternal Hasil  penelitian  Morrow  dan  Hitt (dalam  Sihaloho  &  Halim,  2005)  serta Julnes  &  Holzer  (2001)  menunjukkan bahwa  organisasi  publik  tidak  terlepas  dari tekanan  eksternal  seperti  pengaruh  politik terhadap organisasi. Penelitian Wang (2002) menunjukkan bahwa tekanan eksternal datang dengan adanya komunikasi dengan stakeholders eksternal, yaitu legislatif  dan  warga  negara.  Tekanan
eksternal  pada  organisasi  berguna  untuk meningkatkan  legitimasi  serta  efektivitas. Berdasarkan  Speklé  &  Verbeeten  (2009) tekanan  eksternal  mencakup  sejauh  mana pengawas  luar  yang  spesifik  (misalnya dewan pengawas, anggota dewan), kelompok  lobi,  atau  permintaan  kelompok stakeholders lain  dalam  informasi  tentang pencapaian  tujuan.  Tekanan  eksternal mengungkapkan  intensitas  yang  lebih  pada pengawasan publik dan  politik  yang umum dalam kegiatan dan kinerja unit.
b. Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja
Untuk  memahami  bagaimana  cara informasi kinerja digunakan dalam organisasi  sektor  publik,  maka  diajukan pertanyaan  kepada  para  responden  untuk menunjukkan sejauh mana mereka menggunakan  berbagai  kategori  metrik kinerja  untuk  tujuan  operasional  dengan menggunakan  skala  1  sampai  5  (1  =  tidak sama  sekali,  5  =  sangat  sering).  Kategori- kategori tersebut meliputi pengukuran input (contoh,  anggaran,  batas  pengeluaran), ukuran proses (contoh, efisiensi,
penggunaan  kapasitas),  ukuran  output (contoh,  penerimaan, produktifitas), ukuran jumlah/kuantitas
(contoh, kepuasan konsumen,  jumlah  keluhan),  dan  ukuran outcome  atau  akibat  (realisasi  sasaran- sasaran kebijakan). Dengan berpegang pada penggunaan  khusus  yang  disebutkan  oleh Cavalluzzo  &  Ittner  (2004)  dan  yang  juga telah  digunakan  oleh  Wijaya  (2012)  dan Speklé  &  Verbeeten  (2009),  instrumen survei mencakup beberapa pertanyaan yang menunjukkan berbagai macam peranan dari sistem  pengukuran  kinerja  untuk  tujuan operasional.
Penggunaan operasional meliputi  penggunaan  metrik  kinerja  untuk perencanaan operasional (seperti
penyusunan rencana strategis jangka
pendek  unit  kerja),  alokasi  sumber  daya atau anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan, serta pemantauan.
c. Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja pemerintah daerah Kabupaten  Klaten  merupakan  variabel dependen  dalam  penelitian  ini.  Instrumen untuk  mengukur  kinerja  adalah  instrumen yang dikembangkan oleh Verbeeten (2008).
Instrumen  ini  didisain  khusus  untuk mengukur  kinerja  organisasi  sektor  publik dan telah digunakan oleh Primastiwi (2011) dan  Speklé  &  Verbeeten  (2009).  Dimensi- dimensi kinerja ini meliputi (1) produktivitas, (2) kualitas atau akuransi dari pekerjaan  yang  dihasilkan,  (3)  adanya inovasi,  improvisasi  prosesatau  ide-ide baru, (4) reputation for work excellence, (5) pencapaian  target  produksi  atau  layanan yang  telah  ditetapkan,  (6)  efisiensi  dari kegiatan  operasional,  dan  (7)  moral personal  yang  ada  di  dalam  SKPD. Responden diberi beberapa pertanyaan yang mengindikasikan  kinerja  instansinya  pada masing-masing  dimensi  di  atas  dengan menggunakan  lima  skala,  yaitu  dari  1  = jauh  di  bawah  nilai  tengahnya;  hingga  5  = jauh di atasnilai tengahnya).

## Teknik Analisis Data
Penenelitian  ini  menggunakan  teknik partial  least  square (PLS)  untuk  pengujian hipotesis  yang  diajukan.  PLS  adalah  teknik Structural  Equation  Modeling (SEM)  berbasis varian  yang  secara  simultan  dapat  melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian  model  struktural  (Jogiyanto  dan Abdillah,  2009).  PLS  memberikan  tuntutan yang  minimal  pada  skala  pengukuran,  ukuran sampel,  distribusi  variabel,  dan  distribusi residual  (Chin,  dkk.,  2003).  Karakteristik tersebut  membuat  PLS  sangat  cocok  untuk penelitian  ini,  karena  memiliki  model  yang komplek dan bisa memakai ukuran sampel yang relatif  kecil,  untuk  mengantisipasi  kurangnya respon rate dari pemerintah daerah yang dituju. Software yang digunakan adalah Smart PLS 3.0 yang bisa
diunduh di website http://www.smartpls.de.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Respondent Overview
Dalam  penelitian  ini,  responden  yang dituju adalah para Kepala SKPD dan BUMD di Kabupaten Klaten yang telah menjabat minimal selama  satu  tahun.  Kuesioner  disampaikan kepada  para  responden  pada  tanggal  11-16 Maret  2015,  dengan  batas  waktu  pengembalian
pada  28  Maret  2015.  Berikut  ini  adalah  rincian tingkat  pengembalian  kuesioner  ( response  rate )
dan tingkat pengembalian kuesioner  yang dapat digunakan ( usable response rate ):

## Tabel 2
Rincian Tingkat Response Rate dan Usable Response Rate Keterangan Jumlah Kuesioner yang terkirim (disampaikan secara langsung) 33 Kuesioner yang kembali 33 Kuesioner yang tidak digunakan 2 Keesioner yang digunakan 31 Tingkat pengembalian ( response rate ) 100% Tingkat  pengembalian  kuesioner  yang  digunakan  ( usable response rate ) (80/178 x 100%) 93,94%
Sumber: Data primer diolah tahun 2015
Profil lengkap responden dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 Profil Responden Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%) Gender Pria 22 70.97% Wanita 9 29.03% 31 100.00% Usia 30 – 40 tahun 1 3.23% 41 – 50 tahun 17 54.84% 51 – 60 tahun 13 41.94% 31 100.00% Pendidikan SMA 1 3.23% D3 2 6.45% S1 12 38.71% S2 16 51.61% 31 100.00% Lama menjabat 1 – 5 tahun 20 64.52% 5,1 - 10 tahun 6 19.35% > 10 tahun 5 16.13% 31 100.00% Sumber: Data primer diolah tahun 2015

## Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Analisis  data  dan  pengujian  hipotesis dilakukan  dengan  mengeluarkan  tiga  indikator dari  model  penelitian  ini.  Indikator  tekanan publik  dan  politik  1  dan  2,  serta  indikator
tuntutan  akuntabilitas  4  dikeluarkan  karena mempunyai  nilai loading dalam  batas  minimal, yaitu lebih kecil dari 0,5.
a. Evaluasi Model Pengukuran ( Outer Model )
Tabel 4, 5, dan 6 berikut ini adalah hasil analisis  model  pengukuran  (analisis  jalur) dengan  menggunakan  iterasi  algoritma  PLS:
Tabel 4 Overview of the PLS Algorithm Iteration Uji Validitas Uji Reliabilitas Adjusted R Square AVE Cronbach’s Alpha Composite Reliability Tuntutan Akuntabilitas 0,638 0,719 0,840 Tekanan Publik dan Politik 0,575 0,603 0,795 Kegunaan Operasional 0,798 0,879 0,922 0,127 Kinerja 0,615 0,907 0,917 0,063
Sumber: Output Smart PLS of 2016
Tabel 5

## Outer Loadings
Sumber: Output SmartPLS tahun 2016
Uji Validitas Konstruk
a) Uji Validitas Konvergen
Dalam uji validitas konvergen, parameter  yang  digunakan  adalah  skor loading factor dan average  variance  extracted (AVE) . Berdasarkan  Tabel  5  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  nilai loading pada  setiap  item  indikator
telah  memenuhi  syarat  validitas  konvergen, yaitu  sebagian  besar  mempunyai  nilai loading lebih  besar  dari  0,7  (tingkat  validitas  tinggi) dengan  nilai  minimal  0,518  (tingkat  validitas signifikan secara praktikal). Skor loading di atas secara  umum  menunjukkan  bahwa  indikator- indikator  yang  digunakan  memiliki  kontribusi
yang  tinggi  terhadap  konstruk  yang  diukur. Tabel  4  menunjukkan  bahwa  skor  AVE terendah sebesar 0,575 merupakan konstruk dari indikator  tekanan  publik  dan  politik.  Skor  ini telah  memenuhi  skor  yang  dikehendaki  PLS agar  menghasilkan  efek  prediksi  yang  lebih baik,  yaitu  >  0,5  (Jogiyanto  dan  Abdillah, 2009).
b) Uji Validitas Diskriminan
Parameter yang digunakan untuk
menguji validitas diskriminan adalah skor cross loading . Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa  semua  indikator  di  dalam  model pengukuran  telah  memenuhi  syarat  validitas diskriminan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  masing- masing  indikator  di  suatu  konstruk  yang memiliki  nilai loading tertinggi  dibandingkan dengan  nilai loading indikator  pada  konstruk lain  dan  mengumpul  pada  satu  konstruk  yang dimaksud.

## Uji Reliabilitas
Agar  suatu  konstruk  dikatakan  reliabel, rule of thumb nilai cronbach’s alpha harus > 0.6
dan  nilai composite  reliability harus  >  0.7 (Jogiyanto  dan  Abdillah,  2009).  Tabel  4 menunjukkan bahwa skor cronbach’s alpha dan skor composite  reliability memenuhi  syarat tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan semua kostruk dalam penelitian ini reliabel.
Secara  umum  dapat  dinyatakan  bahwa instrumen  penelitian  ini  valid  dan  reliabel, sehingga  layak  digunakan  untuk  menguji hipotesis.
b. Evaluasi Model Struktural ( Inner Model ) Evaluasi  model  struktural  dilakukan dengan  melihat  skor adjusted  R  Square (R 2 ) yang dihasilkan dari iterasi algoritma PLS (lihat Tabel  4). Model  penelitian  yang diajukan dapat menjelaskan variabel penggunaan sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional sebesar  12,7%,  sedangkan  sisanya  dijelaskan oleh  variabel  lain  di  luar  model  yang  diajukan. Model  penelitian  ini  juga  dapat  menjelaskan variabel  kinerja  sebesar  6,30%,  dan  sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan.
Tabel 6

## Cross Loadings
Sumber: Output SmartPLS tahun 2016
c. Pengujian Hipotesis
Hasil  pengujian  hipotesis  dapat  dilihat dari  hasil  evaluasi  model  struktural  dan
koefisien  jalur  yang  dihasilkan  dari  proses bootstrap .
Sumber: Output SmartPLS tahun 2016 Gambar 2 Diagram Bootstrapping – Evaluation Model Struktural
Berikut  ini  tabel  koefisien  jalur  ( path  coefficient )  yang  dihasilkan  dari  proses bootstrad
Tabel 6 Koefisien Jalur (Path Coefficients: Mean, STDEV, T-Values) Hypo- thesized direction Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEF) T Statistics (|O/STERR|) Tuntutan Akuntabilitas  Kegunaan Operasional + 0,413 0,446 0,168 2,463

## Tekanan  Publik  dan
Politik  Kegunaan Operasional 0 -0,160 -0,108 0,318 0,504 Kegunaan Operasional  Kinerja + 0,307 0,394 0,210 1,467
Sumber: Output SmartPLS tahun 2016
Untuk derajat keyakinan 95 persen, nilai T-tabel  untuk  hipotesis  satu  arah  adalah  ≥  1.64 (Hair et al., 2006 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2009).  Nilai  koefisien  jalur  ( original  sample ) positif menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan nilai koefisien jalur negatif menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis  1  menyatakan  bahwa  tututan akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap
penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja  untuk tujuan operasional. Hasil penghitungan software Smart  PLS  3.0  menunjukkan path antara tuntutan  akuntabilitas  dengan  penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan operasional  memiliki  nilai  koefisien  beta sebesar  0,413  dan t-value 2,463.  Hal  ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama terdukung,  atau  dengan  kata  lain,  tuntutan akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk  tujuan  operasional.  Hasil  ini  mendukung hasil penelitian Speklé & Verbeeten (2009).
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  tekanan publik  dan  politik  tidak  berpengaruh  terhadap penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja  untuk tujuan operasional. Hasil uji hipotesis menunjukkan path antara  tekanan  publik  dan politik  dengan  penggunaan  sistem  pengukuran kinerja  untuk  tujuan  operasional  memiliki  nilai koefisien beta sebesar -0,160 dan t-value 0,504, yang  artinya  bahwa  hipotesis  kedua  terdukung. Hasil  ini  juga  mendukung  hasil  penelitian Speklé & Verbeeten (2009).
Hipotesis 3 menyatakan bahwa penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja  untuk tujuan  operasional  berpengaruh  positif  terhadap kinerja.  Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa path antara  penggunaan  sistem  pengukuran kinerja untuk tujuan operasional dengan kinerja memiliki  nilai  koefisien  beta  sebesar  0,307  dan t-value 1,467.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  3  (H3)  tidak  didukung,  namun mendukung hasil penelitian Speklé & Verbeeten (2009).

## KESIMPULAN Kesimpulan
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa tuntutan  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penggunaan sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional. Tekanan  publik  dan  politik  tidak  berpengaruh terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk  tujuan  operasional.  Penggunaan  sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional mempunyai  dampak  positif  terhadap  kinerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

## Keterbatasan
Keterbatasan-keterbatasan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antaralain adalah:
a. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dihasilkan  dari  kuesioner  yang  berdasarkan pada  persepsi  responden.  Hal  ini  dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden  berbeda  dengan  keadaan  yang sesungguhnya.
b. Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terbatas  pada  kepala-kepala  SKPD  dan kepala-kepala BUMD di Kabupaten Klaten.

## Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya  agar  menindaklanjuti  penelitian  ini dengan  mempertimbangkan  saran-saran  sebagai berikut:
a. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan  variabel-variabel  lain  yang berpotensi mempengaruhi penggunaan sistem pengukuran  kinerja  untuk  tujuan  operasional dan  tujuan  yang  lainnya,  dan  juga  variabel- variabel  lain  yang  berpotensi  mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah  pada  khususnya dan organisasi sektor publik pada umumnya. b. Penelitian  salanjutnya  disarankan  untuk memperluas  sampel  penelitian  dari  berbagai organisasi  sektor  publik  lainnya  agar  dapat meningkatkan  generalisasi  teoritis  model penelitian ini.
c. Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk menggunakan  pendekatan mixed  methods agar diperoleh hasil yang lebih mendalam.
d. Agar  penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja untuk  tujuan  operasional  dapat  bermanfaat bagi peningkatan kinerja, sebaiknya Pimpinan  instansi  secara  aktif  mengeluarkan kebijakan internal tentang prosedur pengembangan  ukuran  kinerja  yang  sesuai dengan  kegiatan,  program,  dan  kemampuan organisasi.

## REFERENSI
Akbar,  Rusdi,  Pilcher  Robyn  and  Perrin  Brian. 2010. Performance  Measurement  in
Indonesia:  The  Case  of  Local Government. Available at; www.afaanz.org/openconf
Bastian,  Indra.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu  Pengantar  Pendekatan  Siklus .
Jakarta: Erlangga.
Cavalluzzo,  K.S.  dan  C.D.  Ittner.  2004.
Implementing performance measurement  innovations:  evidence from government.
Accounting,Organizations  and  Society, Vol.29, pp. 243-267.
Indudewi,  Dian.  (2010). Pengaruh  Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi, dan Pengukuran
Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi (Studi  Empiris  Pada  SKPD  dan BUMD Kota Semarang) . Tesis Program  Pasca  Sarjana,  Universitas Diponegoro, Semarang (Dipublikasikan).
Jogiyanto,  HM  dan  W  Abdillah.  2009. Konsep dan  Aplikasi  PLS  (Partial  Least Square)  Untuk  Penelitian  Empiris . Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
Julnes,  P.  de  Lancer  and  Holzer,M.  2001.
Promoting the Utilization of Performance  Measures  in  Public Organization:  an  Emprirical  Tudy  of Factors  Affecting  Adoption  and
Implementation.
Public Administration Review 61(6), P. 693– 708
Kloot,  L.  1999.  Performance  measurement  and accountability  in  Victorian  Local Government. The International Journal of Public Sector Management ,  Vol.  12  No.7,  pp.565- 583. Lapsley,  I.  and  Wright,  E.  2004.  The  Diffusion of Management Accounting Innovations  in  the  Public  Sector:  A Research Agenda. Management Accounting Research 15: 355-374 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Edisi ke-2, LAN.
Jakarta.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nurkhamid  Muh.  2008.  Implementasi  Inovasi
Sistem  Pengukuran  Kinerja  Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.  3,  No.  1,  Oktober. 45–76
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.
13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Primastiwi,  Anita.  (2011). Pengaruh  Sasaran Yang Jelas dan Terukur, Desentralisasi,  Indikator  Pengukuran Kinerja, dan Insentif Terhadap Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik (Studi Empiris atas Pemerintah Daerah  di  Wilayah  Provinsi  D.  I. Yogyakarta) .  Tesis  UGM,  Tidak
Dipublikasi.
Sihaloho,  F.  Laurensius  dan  Halim,  A.  2005.
Pengaruh  Faktor-Faktor  Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo , 15–16 September. Hal. 774–790.
Sotirakou,  T.,  dan  M.  Zeppou.  2006.  Utilizing performance measurement to modernize  the  Greek  public  sector. Management  Decision , Vol. 44 No.9,
pp. 1277-1304.
Speklé  Roland  F.  and  Verbeeten  Frank  H.M. 2009.  The  Use  of  Performance Measurement  Systems  in  The  Public Sector:  Effects  on  Performance. Nyenrode  Research  &  Innovation Institute  (NRI)  Research  Paper no.
09-08. April
Verbeeten,  Frank  H.M.  2008.  Performance management practices in public sector organizations: impact on performance. Accounting,  Auditing &Accountability  Journal ,  Vol.  21
No.3, pp.427-454.
Wijaya, Anthonius.
(2012). Pengaruh Informasi, Tujuan dan Sasaran Organisasi,  dan  Tekanan  Eksternal Terhadap Penggunaan SistemPengukuran  Kinerja  di  Sektor Publik . Tesis UGM. Tidak dipublikasi.
Peranan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Sebagai
Salah Satu Sumber Pendapatan
Daerah,  diakses  pada  10  November
2016  dari  http://banten.bpk.go.id/wp- content/uploads/2014/03/PERANAN- BUMD-SEBAGAI-SALAH-SATU- SUMBER-PENDAPATAN- DAERAH1.pdf.