## ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM DI KABUPATEN KARO  PROVINSI SUMATERA UTARA
Oleh: Esma Dewi Br. Surbakti 1)
Matius Bangun 2)
Universitas DarmaAgung, Medan 1,2)
E-mail:
esmadewisurbakti@gmail.com 1) udastudi28@gmail.com 2)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  studying  the  activities  carried  out  by  the  Karo  Regency  Government  in order  to  empower  micro  business  actors  in  Berastagi  District  and  analyzing  the  income  of micro  business  actors  from  the  empowerment  efforts  carried  out  by  the  Karo  Regency government.  This  study  is  located  in  Berastagi  Subdistrict  on  culinary  businesses,  micro culinary  businesses,  micro-fruit  and  vegetable  businesses  and  flower-flower  micro businesses.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  data  collection  based  on  interviews and observations for primary data, while literature studies, social media and documentation. Data  analysis  is  a  policy  analysis  on  the  empowerment  of  micro  businesses  regarding  the preparation,  partiality,  protection  and  income  analysis  of  micro-entrepreneurs  .  The conclusion of this study is that the average income of Umkl is Rp. 3,275,050,  - according to the  criteria  issued  by  BPS  (2011)  is  classified  as  high.  Umbs  income  Rp.  2,556,700,  - increased  to  Rp.  3,402,400,  -  or  classified  as  high.  Likewise  with  the  income  of  the  micro interest  (Umbg)  business  of  Rp.  2,350,760,  -  classified  as  moderate  income.The  average income  of  Umkl  through  Empowerment  has  increased  from  Rp.  3,617,680,  -  classified  as Very  High,  Umbs  Income  is  Rp.  3,402,400,  -  High.  3.  Likewise  with  the  Umbg  to  Rp. 2,951,100,  -  or  classified  as  high  income.  In  terms  of  percentage,  the  highest  increase  in income  occurred  in  fruit  and  vegetable  business  actors,  amounting  to  33.07%,  followed  by income  of  interest  micro-entrepreneurs  by  25.54%,  while  the  smallest  occurred  in  culinary micro business actors at 10.46%. Based on the UMK  Karo Regency of Rp. 3,077,354.39, it can be seen that the Culinary Micro Business Income (UMKl) is Rp. 3,617,680,  -. Fruit and vegetable  micro  business  actors  (Umbs)  Rp.  3,402,400,  -  Interest  income  micro  business (Umbg), interest business actor (UMBg) Rp. 2,951,100, -. Based on the UMK, the Umkl and Umbs Income is above the UMK while the Umbg Income is closer to the UMK.
Keywords : Micro Business, Empowerment, Income

## ABSTRAK
Penelitian tentang pemberdayaan usaha mikro ini berlokasi di Kecamatan Berastagi terhadap usaha kuliner, usaha mikro kuliner, usaha mikro buah sayur dan usaha mikro bunga bungaan. Metode  yang  di  gunakan  adalah  kualitatif  diskriftif  dengan  pengambilan  data  berasarkan wawancara  dan  observasi  untuk  data  primer,  sedangkan  studi  litartur,  media  sosial  dan  dan dokuentasi.Analisis  data  adalah  analisis  kebijakan  tentang  pemberdayaan  usaha  mikro menyangkut  penyiapan,  pemihakan,  perlindungan  serta  analisis  pendapatan  terhadap  pelaku usaha mikro. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan rata rata Umkl adalah Rp. 3.275.050,- sesuai dengan kriteria yang di keluarkan oleh BPS (2011) tergolong Tinggi. Pendapatan Umbs Rp. 2.556,700,- meningkat menjadi Rp. 3.402.400,- atau tergolong Tinggi. Demikian  halnya  dengan  pendapatan  Umbg  usaha  mikro  bunga  (Umbg)  Rp.  2.350.760,- tergolong  pendapatan  Sedang.Pendapatan  rata  rata  Umkl  melalui  Pemberdayaan  meningkat
dari  Rp.  3.617.680,-    tergolong  Sangat  Tinggi,  Pendapatan  Umbs  menjadi  Rp.  3.402.400,- Tinggi. 3. Demikian halnya dengan Umbgmenjadi Rp. 2.951.100,- atau tergolong pendapatan Tinggi.  Secara  persentase  peningkatan  pendapatan  paling  tinggi  terjadi  pada  pelaku  usaha buah dan sayur yaitu sebesar 33.07 %, disusul pendapatan pelaku usaha mikro bunga sebesar 25.54  %  sedangkan  yang  terkecil  terjadi pada  pelaku  usaha  mikro  kuliner  sebesar  10.46  %. Berdasarkan  UMK  Kabupaten  Karo  sebesar  Rp.  3.077.354.39  maka  dapat  dilihat  bahwa Pendapatan  Usaha  Mikro  Kuliner  (UMKl)  Rp.  3.617.680,-.  Pelaku  usaha  mikro  buah  dan sayur (Umbs) Rp. 3.402.400,- Pendapatan usaha mikro bunga (Umbg), Pelaku Usaha Bunga (UMBg)  Rp.  2.951.100,-.    Berdasarkan  UMK  tersebut  Pendapatan  Umkl  dan  Umbs  di  atas UMK sedangkan Pendapatan Umbg mendekati UMK.
Kata Kunci : Usaha Mikro, Pemberdayaan, Pendapatan

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Usaha Mikro    dapat  terjadi  dengan  keberpihakan dari  pemerintah  sehingga  pemberdayaan usaha  tersebut  dapat  bersaing  dengan usaha  usaha  lain  yang  memiliki  kondis sumberdaya  manusia,  pembiayaan  (aset dan  omset)  serta  jaringan  terhadap sumberdaya lain khususnya jaringan pemasaran.
Sesuai  dengan  data  yang  di  keluarkan oleh  Badan  Statistik  Kabupaten  Karo bahwa Perekonomian Kabupaten Karo tahun 2019  jika  dibandingkan  tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,60 persen. Berdasarkan pendekatan produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 9,85 persen. Diikuti oleh  administrasi  pemerintah,  pertahanan dan  jaminan  sosial  wajib  sebesar  8,35 persen  dan lapangan  usaha  penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,23 persen,  informasi  dan  komunikasi  sebesar 8,22 persen.
Demikian  jugaa  sesuai  dengan  data yang  di  peroleh  dari  Kantor  Kecamatan Berastagi  jumlah  Industri  Rumah  Tangga yaitu  sebanyak  673  kepala  keluarga. Usaha  Mikro  yang  di  maksud  dalam penelitian  ini  adalah  usaha  mikro  yang terdaftar  di  Kecamatan  Berastagi  tyang memiliki  tenaga  kerja  maksimal  10 (sepuluh) orang sebagaimana
di klasifikasikan  oleh  Bank  Dunia  (2012)
dengan  jumlah  kekayaan  <  50  juta  rupiah sesuai  dengan  defenisi  yang  di  atur  dalam Undang  Undang  Nomor  20  tahun  2020 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menangah (UMKM).
Pengamatan  yang  peneliti  lakukan bahwa  pertumbuhan  usaha  kecil  seperti restourat, cafe, super market demikian juga usaha  menengah  seperti  perhotelan  cukup meningkat  di  bandingkan  dengan  usaha mikro  yang  dari  tahun  ke  tahun  fenomena pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan seperti yang terlihat pada usaha  mikro  baik  buah  &  sayur,  kuliner tradisional,  dan  usaha  bunga  bungaan mengalami stagnasi di bandingkan dengan usaha kecil dan menengah.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari  Latar Belakang tersebut di atas maka rumusan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Apa saja kegiatan kegiatan yang di lakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo untuk memberdayakan pelaku usaha mikro Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo,
b. Bagaimana  pemberdayaan  tersebut dapat  meningkatkan  pelaku  usaha mikro  di  Kecamatan  Berastagi Kabupaten Karo.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan penelitian ini adalah :
a. Mempelajari  kegiatan  kegiatan yang  di  lakukan  Pemerintah Kabupaten  Karo  dalam  rangka memberdayakan  pelaku  usaha mikro di Kecamatan Berastagi,
b. Menganalisis pendapatan pelaku  usaha  mikro  dari  upaya pemberdayaan  yang  di  lakukan pemerintah Kabupaten Karo,

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Adapun  kriteria  usaha  yang  tergolong dalam  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah telah  diatur  dalam  payung  hukum,  yaitu Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  dimana  ada  beberapa  kriteria yang  dipergunakan  untuk  mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  yang  kriterianya  adalah daei  aset,  omset  serta  jumlah  tenaga  kera yang di gunakan.
2.1 Analisis
Secara  umum  pengertian  analisis  adalah suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian  kegiatan  di  mulai  dari mengurai,  memila  untuk  dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu sehingga data  menjadi  informasi  yang  kemudian dicari  hubungan  satu  dengan  yang  lain untuk    ditafsirkan  maknanya.    Dari pengertian  yang  umum  maka  Komaruddin (2001:53)  memberikan  pengertian  yang lebih  spesifik  yaitu  suatu  aktivitas  berfikir untuk  menguraikan  suatu  keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga  dapat  mengenal  tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen,  dan  fungsi  setiap  komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
2.2 Usaha Mikro
Dari  berbagai  litratur  yang  ada  maka ciri  ciri  usaha  mikro  ini antara lain adalah :a) Modal awal < Rp. 10 juta.  Ciri pertama yang  menggambarkan  jenis  usaha  mikro ialah  dilihat  dari  segi  modal  yang dikeluarkan  oleh  pelaku  usaha;  b)  Tenaga Kerja  Tidak  Lebih  dari  10  Pekerja.    c) Menggunakan  Anggota  Keluarga  sebagai
Karyawan  atau  Partner  Kerja.  d)  Usaha dengan  Skala  Kecil.    d)  pelaku  usaha jumlah  banyak  meskipun  produksi  dalam kapasitas  kecil,  e)  Menggunakan  Sumber Daya Tradisional.
Lebih  spesifik  kriteria  Usaha  Mikro, Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  menurut UU  Nomor  20  Tahun  2008  digolongkan berdasarkan  jumlah  aset  dan  omset  yang dimiliki  oleh  sebuah  usaha  yaitu  a)  Usaha Mikro  Maks.  50  Juta  Maks.  300  Juta  b) Usaha  Kecil  >  50  Juta  –  500  Juta  >  300 Juta  –  2,5  Miliar  dan  c)  Usaha  Menengah >  500  Juta  –  10  Miliar  >  2,5  Miliar  –  50
Miliar
2.3 Pemberdayaan Banyak teori teori tentang pemberdayaan namun dalam penelitian ini peneliti  berkecendrungan  apa  yang  di sampaikan tentang tahapan tahapan pemberdayaan  yang  di  sampaikan  oleh Gunawan  S.  (2004)    yang  menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah  yang  berkesinambungan  yaitu  a) Pemihakan,  artinya  perempuan  sebagai pihak  yang  diberdayakan  harus  dipihaki daripada  laki-laki.  b)  Penyiapan,  artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan  untuk  bisa  ikut  mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat  dan  c)  Perlindungan,  artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas (menjadi mandiri).
2.3.1 Pemihakan ke Usaha Mikro
Dalam  rangka  pemihakan  ke usaha  mikro  Kementerian  Koperasi dan  UKM  (2010)  menambahkan bahwa  terdapat  enam  hal  yang menjadi  prioritas  yaitu  :  a) Pertama , mempermudah  pelaku  Usaha  Mikro mengakses  permodalan.  b) Kedua, memperluas  jaringan  pemasaran.  c)
Ketiga , meningkatkan kualitas sumber daya manusia. d) Keempat , tersedianya  sarana  dan  prasarana usaha  yang  memadai.  e) Kelima, terciptanya iklim usaha yang kondusif, dan  e) keenam ,  teknologi  yang  tepat
guna.  Demikian  juga  upaya-upaya lainnya  dalam  rangka  keberpihakan terhadap  pelaku  Usaha  Mikro  dapat dilakukan  melalui  kampanye  cinta produk dalam negeri serta
memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro.
2.3.2 Penyiapan Usaha Mikro Dalam  rangka  penyiapan  usaha mikro  maka  Dinas  Koperasi  dan UMKM sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan  dan  pertumbuhan  Usaha Mikro  harus  mendorong  tumbuhnya sentra-sentra  Usaha  Mikro    dan sekaligus mempersiapkan tenaga konsultan yang mengerti tentang bisnis. Terlebih lagi pada era persaingan global seperti  sekarang  ini,  dimana  Usaha Mikro    dituntut  harus  menguasai teknologi    dalam  mengakses  berbagai informasi tentang bisnis. Jika semuanya dilakukan dengan selaras melalui pendekatan program, maka pertumbuhan  UMKM  yang  spektakuler bukan  sekadar  mimpi  lagi  karena potensi pasar domestik dan pasar global merupakan peluang yang dapat dipenuhi  oleh  Usaha  Mikro  di  negeri sendiri.
2.3.3 Perlindungan Usaha Mikro Berbagai langkah dan upaya dalam rangka perlindungan  yang  di  lakukan  terhadap UMKM  khususnya  Usaha  Mikro.    Bank Indonesia  (2011)  mengembangkan  suatu filosofi  dengan  lima  jari/  Five  finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai  peran  masing-masing  dan tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan   akan lebih kuat  jika  digunakan  secara  bersamaan yaitu  a)  Jari  jempol,  mewakili  peran lembaga  keuangan,  b)  Jari  telunjuk, mewakili  regulator,  c)  Jari  tengah, mewakili  katalisator  yang  berperan  dalam mendukung  perbankan  dan  UMKM,  d) Jari  manis,  mewakili  fasilitator  yang berperan  dalam  mendampingi  UMKM, dan  e)  Jari  kelingking,  mewakili  UMKM yang  berperan  dalam  pelaku  usaha,
pembayar  pajak  dan  pembukaan  tenaga kerja.
Apabila  UMKM  khususnya  usaha  Mikro tidak  di  berikan  keberpihakan,  penyapan dan  perlinfungan  maka  usaha  mikro  ini kemampuannya  akan  semakinm  menurun bahkan  bisa  mengalami  kebangkrutan. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat Usaha Mikro sebagai fundamental ekonomi  nasional,  perlu  diciptakan  iklim investasi  domestik  yang  kondusif  dalam usaha  penguatan  pasar  dalam  negeri  agar Usaha  Mikro    dapat  menjadi  penyangga (buffer) perekonomian nasional.
2.4 Penelitian Terdahulu Azis dkk. (2014:61) yang menjelaskan bahwa  pada  hakekatnya  kemampuan pengusaha  dapat  meningkatkan  kinerja bisnis  sehingga  dapat  mengurangi  tingkat pengangguran  di  suatu  daerah.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Cahyo  Uji  Pranoto (2014)  tentang  tentang    Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Batik di Kota Semarang  menunjukkan  bahwa  Klaster batik  merupakan  perkumpulan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) batik  yang  yang  pemberdayaannya  sangat di  pengaruhi  oleh  kebijakan  Pemerintah Kota Semarang.
Proses  implementasi  pemberdayaan UMKM  klaster  batik  dalam  penelitian  ini sudah  baik  karena  telah  sesuai  dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan hasil implementasi pemberdayaan UMKM klaster  batik  belum  baik  karena  terdapat beberapa  faktor  penghambat  implementasi seperti kontrol yang tidak rutin, sumberdaya manusia klaster batik didominasi  oleh  orang-orang  tua,  sarana dan  prasarana  belum  memadai.  Selain  itu, terdapat  faktor  pendukung  implementasi pemberdayaan yaitu kontribusi, komitmen, kesiapan, kompetensi, finansial instansi
Sementara itu penelitian yang dilakukan  Wilda  Karunia  (2018)  tentang Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja,
memberikan  pelayanan  ekonomi  secara luas  kepada  masyarakat,  dapat  berperan dalam  proses  pemerataan,  meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan  ekonomi  rumah  tangga,  dan berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional .
2.5 Kerangka Berpikir Bertitik tolak dari Latar Belakang,
Rumusan  masalah,  Tinjauan  Teoritis  dan
hasil  hasil  Penelitian  terdahulu  maka Kerangka  Berpikir  dari  penelitian  ini sebagaimana  yang  di  sampaikan  tentang tahapan  tahapan  pemberdayaan  yang  di sampaikan  oleh  Gunawan  S.  (2004)    yang menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan  perlu  tiga  langkah  yang berkesinambungan sebagaimana di gambarkan oleh kerangka berikut ini yaitu :
Gambar 1.  Kerangka Pikiran Penelitian  (2020)

## 3.  METODE PELAKSANAAN

## 3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  yang  menurut  Menurut Moleong (2017:44) suatu pendekatan yang mengungkap  situasi  sosial,  baik  itu mendeskripsikan  kenyataan  secara  benar, berdasarkan  teknik  analisis  data  yang relevan, didukung oleh prosedur penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan secara  deskriptif  sehingga  diperoleh  dari situasi  yang dapat di terima secara ilmiah.
Demikian  halnya  sebagaimana  yang  di kemukakan    oleh  Sugiyono ( 2017:9) bahwa metode
penelitian
kualitatif adalah suatu      metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretetif, digunakan  untuk  meneliti  kondisi  obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi.
3.2 Sumbe dan Jenis Data
Sumber  dan  jenis  data  adalah  data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi lapangan sedangkan sumber dan jenis data sekunder adalah data
dan informasi yang sudah di publikasi dari berbagai  buku  litratur,  media  massa maupun  dokumen  dokumen  yang  ada  di berbagai  instansi  pemerintah  maupun swasta.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Adapun  metode  pengumpulan  data dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Wawancara. Wawancara di lakukan  tidak  terstruktur  akan tetapi  secara  tebuka  sesuai  dengan tahap tahapan keterangan. Wawancara  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  sistem  Snowball di  mana  keterangan  oleh  satu informan akan  di  lanjutkan  dengan informan  lain  untuk  memperoleh data  dan  informasi  yang  lebih lengkap.  yang di berikan informan, Informa di bagi menjadi dua yaitu :
 infoman  kenci  yaitu  yang mengetahui dan memiliki kewenangan  untuk  pengelolaan Usaha Mikro antara lain adalah a)  Ketua  Bappeda  Kabupaten Karo  atau  yang  membidangi yang mengetahui dan berwewenang  yang  di  lakukan
Pemihakan Penyiapan Perlindungan Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha Mikro Mandiri Usaha Mikro Kulinear Sayur & Buah Bunga
pada  minggu  ke  -2  bulan  Juni
2020. b) Kepala Dinas Ketenagakerjaan  Koperasi  dan UMKM dilakukan pada minggu  ke  3  bulan  Juni  2020,
c)  Kepala  Dinas  Pertanian tentang komoditi pertanian yang  dilakukan  pada  ke  -  4 bulan Juni 2020.
 Informan tambahan adalah
aparat  wilayah  baik  camat maupun  kepala  desa  serta lembaga terkait dengan pembiayaan seperti bank Perkreditan rakyat, Bank Pembangunan  Sumatera  Utara cab Karo serta lembaga keuangan lainnya.
2) Disamping  wawancara  di  lakukan observasi yaitu pengamatan mendalam di lapangan, dokumentasi  yang  di  miliki  oleh instansi  terkait,  pelaku  usaha  yang dapat di kumplikan selama observasi penelitian.
3.4 Analisa Data
1) Analisis  Diskriftif  terhadap  pelaku usaha mikro baik aspek kelembagaan, infrastrutur dan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan  usaha  mikro  yaitu keberpihakan, penyiapan dan perlindungan.
2) Analisis Kebijakan Pemberdayayaitu suatu teknik yang
digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi (instiutusi) publik dalam mencapaian  tujuanya  yang  dalam hal  ini  Kebijakan  Pemberdayaan melalu  Pemihakan,  Penyiapan  dan Perlindungan terhadap usaha mikro.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha  mikro  yang  di  maksud  adalah Usaha  Mikro  bidang  Buah  dan  Sayur disingkat  Umbs.  Usaha  Mikro  Bunga bungaan  (Umbb)  serta  Usaha  Mikro Kuliner  atau  Umkl.  Pemberdayaan  itu sendiri  sebagaimana  yang  di  maksud Gunawan  Sumodiningrat  (2004)  adalah Pemihakan,  Penyapan  dan  Perlindungan. Melalui  usaha  usaha  oleh  Pemerintah dalam Pemihakan, Penyiapan dan
Perlidungan  tersebut  akan  meningkatkan pendapatan Usaha Mikro itu sendiri.

## 4.1 Pemberdayaan Usaha Mikro
4.1.1 Pemihakan Usaha Mikro
Dari  keterangan  /  penjelasan  dari informan  utama  staf  yang  membidangi Usaha  Mikro  di  Dinas  Koperasi  dan UMKM  serta  informan  pendukung  dari Camat  Berastagi  menunjukkan  berbagai upaya yang telah di lakukan dalam rangka Pemihakan adalah : :
Tabel  1.  Upaya Pemerintah Karo dalam Pemihakan Usaha Mikro, 2020.
No.   Jenis Upaya Keterangan 1, Anggaran APBD Kabupaten Pelatihan dan Bantuan Peralatan 2. Sentra Usaha Mikro Pasar Buah, Bunga dan Kuliner 3. Kampanye Usaha Mikro Ikut Pameran hari hari besar 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sosialisasi KUR 5. Corporate Social Resposibilty (CSR) Bantuan sarana Usaha Sumber Hasil Wawancara dengan informan utama dan pendukung, 2020 .
Dari tabel di atas dapat di jelaskan hala hal sebagai  berikut  :a)  Anggaran  APBD Kabupaten, terdapat kegiatan yang dilakukan  oleh  berbagai  Dinas  terkait,  b) Sentra  Usaha  Mikro  seperti  sentra  Buah dan  Sayur  di  pusat  Pasar  Berastagi,  pusat
Pasar  Buah  Gundaling  serta  secara  kecili kecilan dijumpai di beberapa titik sepanjang Jl. Djamin Ginting, c)
Kampanye  Usaha  Mikro,  d)  Kredit  Usaha Rakyat serta e) Corporate Social Resposibilty (CSR). 4.1.2 Penyiapan Usaha Mikro Selain langkah langkah terhadap Pemihakan  pelaku  Usaha  Mikro  maka terdapat  juga  usha  usaha  pemerintah Kabupaten  Karo  melakukan  sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 2. Upaya Penyiapan Pemda Karo terhadap UM, 2020
No.  Jenis Penyiapan Keterangan 1. Pelatihan Usaha Pelatihan Pemasaran Sistem Online 2. Pembuatan Profil Usaha Memperkenalkan produk ke pelangganan 3. KoDari  tabel  di  atas  dapat  di jelaskan bahwa nsultan Keuangan Mitra Bank Untuk dapat akses ke Perbankan
Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut :
Daei  tabel  diatas  dapat  di  jelaskan bahwa  :  a)  Pelatihan  usaha  ini  umunya datang  dari  Kantor  Kabupaten  baik  dari instanis  Dinas  Koperasi  dan  UMKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  maupun Dinasb),  b)  Pembuatan  Profil  Usaha.  di butuhkan  untuk  memperkenalkan  apabila ada  permintaan  dari  pihak  luar  untuk membantu  tentang  usaha  mereka.  dan  c) Konsultan Keuangan Mitra Bank. Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank  ini bertugas  untuk  membantu  Usaha  Mikro memfasilitasi  usaha  terhadap  perbankkan. Namun  keberadaannya  selama  ini  masih menginduk  di  bawah  binaan  instansi
provinsi  baik  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM,  Pertanian  maupun  Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3 Perlindungan Usaha Mikro
Setelah adanya Pemihakan dan
Penyapan  maka  unsur  yang  ke  tiga  yang tidak kalah pentingnya adalah
Perlindungan  terhadap  UMKM  khususnya pelaku  usaha  mikro  yang  bagian  paling lemah  dari  dunia  usaha  yang  rentatn terhadap  persaingan  usaha.    Berikut  ini adalah bentuk bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha mikro :
Tabel    3.  Upaya Perlindungan terhadap Usaha Mikro . 2020.
No. Upaya Perlindungan Keterangan 1. Legalitas Usaha Petugas desa / kelurahan mencatat 2. Akses terhadap Pembiayaan Memberi nformasi atas pembiayaan 3. Informasi Acara / Event Melibatkan acara di hotel / pesta 4. Perlindungan dari Pungutan Liar Melapor bila ada pungutan lair
Sumber : Hasil wawancara dengan informa, 2020
Perlindungan  yang  di  berikan  dapat  di jelaskan  sebagai  berikut  :  a)  Legalitas Usaha.masih  jauh  dari  urusan  legalitas usaha  karena  pemilik  merangkap  tenaga kerja,  belum  ada  pembukuan  khusus usaha;    b)  Akses  terhadap  Pembiayaan yang  masih  terbatas,    c)  Informasi  acara  / event sering tidak sampai ke pelaku usaha mikro, d) masih lemahnya perlindungan
4.2 Pemberdayaan Usaha Mikro
4.2.1 Kelembagaan Usaha Mikro Pengembangan usaha mikro dan
pemberdayaan pelaku usahanya sebagaimana  dimaksudkan  pada  Pasal  19 UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c.        Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) 2014 memberikan definisi
UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang
memiliki jumlah  tenaga  kerja   dari  5  s.d.
19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga  kerja 20  s.d.  99  orang. Dengan  demikian  maka  Usaha  Mikro memiliki  jumlah  tenaga  kerja  <  5  orang (tenaga kerja tetap).
4.2.2 Infrastruktur Usaha Mikro Perbaikan infrastrutur akan
memungkinkan  munculnya  pelaku  pelaku usaha  yang  baru  yang  dapat  menggeser posisi  dari  usaha mikro.   Untuk  itu  di  sini diperlukan  peranan  perlindungan  dalam bentuk pengaturan oleh pemerintah khususnya pemerintah kabupaten, kecamatan  dan  desa.                Berdasarkan hasil  observasi  terhadap  pelaku  usaha mikro sangat mengharapkan adanya solusi oleh pemerintah untuk senantiasa meningkatkan  kualitas  jalan  dari  arah Medan  asal  dominan  dari  wisatawan melakukan    melakukan  pelebaran  jalan atau membuat jalan tol seperti halnya yang di  kerjakan  oleh  pemerintah  ke  daerah tujuan  wisata  lain  seperti  jalan  tol  ke kawasan Danau Toba.
4.2.3 Pembiayaan Usaha Mikro
Dari  hasil  observasi  lapangan  khusus bagi  usaha  mikro  di  Kecamatan  Berastagi menunjukkan  bahwa  untuk  mendapatkan Kredit  Usaha  Rakyat  juga  memerlukan prosedur  yang  panjang  yang  bagi  usaha mikro  terlalu  berbelit  belit,  sehingga cendrung  meminjam  dari  pemilik  modal dengan  agunan  seadanya  seperti  Surat BPKP  kenderaan  mereka.    Tingkat  bunga rata minimal 2.5 % dan maksimal 5 % per
bulannya.  Pelaku  usaha  mikro  sebagian besar menggunakan jasa pemilik modal ini jika  memerlukan  uang  oprasional  dengan alasan proses cepat, uang di antar langsung ke  tempat  usaha  dan  sistem  pembayaran cicilan  dan  bunga  di  ambil  sendiri  oleh pemilik modal atau orang suruhan pemilik modal tersebut.

## 4.3 Peningkatan Pendapatan
Dari  hasil  perhitungan  rata  rata  yang di  lakukan  terhadap  pelaku  usaha  mikro yang  ada  di  Kecamatan  Berastagi  maka pendapatan mereka yang tertinggi rata rata pada  usaha  mikro  kuliner  di  susul  usaha mikro  buah  dan  sayur  serta  yang  terkecil adalah  usaha  mikro  bunga  bungaan. Tingkat  pendapatan  rata  rata  dari  30 contoh  yang  di  wawancarai  yaitu  pelaku usaha  mikro  kuliner  (Umkl)  10  orang, usaha  mikro  buah  dan  sayur  (Umbs)  10 orang  dan  usaha  mikro  bunga  (Umbg)  10 orang  menunjukkan  perbedaan  yang  tidak terlalu  tinggi,      Hasi  rata  rata  pendapatan usaha mikro kuliner (Umkl) adalah sebesar Rp, 3.275,950,-  yang tertinggi sebesar Rp. 3.607.345  dan  yang  terendah  adalah  Rp. 2.980.965,-    Pendapatan  rata  rata  usaha mikro  buah  dan  sayur  (Umbs)  adalah sebesar  Rp.  2.556.700,-  yang  tertinggi adalah  Rp.  3.176.008,-  dan  terendah adalah Rp. 2.267.765,- sedangkan rata rata pendapatan  usaha  mikro  bungan  adalah Rp.  2.350.760  di  mana  yang  tertinggi adalah  Rp.  Rp.  2.676.775  dan  yang terendah  sebesar  Rp.2.045.000,-  (angka pembulatan).
Tabel 4 :  Pendapatan pelaku Usaha Mikro Kecamatan Berastagi, 2020. No. Jenis Usaha Mikro (Rp) Pend. Tertinggi (Rp) Pend.Terendah (Rp) Pend. Rata@ (Rp) 1. Pend. Umkl 3.607.340,- 2.980.965,- 3.275.050,- 2. Pend. Umbs 3.176.080,- 2.267.765,- 2.556,700,- 3. Pend, Umbg 2.676.750,- 2.045.015,- 2.350.760,- Sumber : data Primer 2020.
Dari  10  pelaku  usaha  usaha  mikro kuliner (Umkl) yang di wawancarai secara tidak  tersetruktur  (tidak  menggunakan
kusener)  menunjukkan  bahwa  pendapatan rata  rata  sebesar  Rp.  3.275.050,-  yang berdasarkan  klasifikasi  dari  BPS  tersebut
di  atas  tergolong  pendapatan  Tinggi. Pendapatan tertinggi sebesar Rp. 3.607.340,-  yang  tergolong  Sangat  Tinggi sedangkan  terendah  Rp.  2.980.965,-  yang tergolong  juga  Tinggi.  Sedangkan  10 pelaku  usaha  usaha  mikro  buah  dan  sayur (Umbs)    menunjukkan  bahwa  pendapatan rata  rata  sebesar  Rp.  2.556.700,-    yang berdasarkan  klasifikasi  dari  BPS  tersebut di  atas  tergolong  pendapatan  Tinggi. Pendapatan tertinggi sebesar Rp. 3.176.080,-  yang  tergolong    sedangkan terendah  Rp.  2.267.765,-  yang  tergolong juga  Tinggi.    Demikian  juga  untuk  pelaku usaha bunga bungaan pendapatan rata rata sebesar Rp.
2.350.7602,-
yang
berdasarkan  klasifikasi  dari  BPS  tersebut di  atas  tergolong  pendapatan  Sedang.
Pendapatan tertinggi sebesar Rp.
2.676.750,-  yang  tergolong    Sedang sedangkan yang terendah sebesar sedangkan terendah Rp. 2.045.0152,- yang tergolong juga Sedang.
Kebijakan  kebijakan  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah tersebut  telah  nyata  mengurang  beban pengeluaran  sehingga  struktur  pendapatan pelaku usaha mikro baik kuliner, buah dan sayur  serta  bunga  bungaan  akan  berubah sebagaimana  dapat  di  lihat  pada  tabel berikut :
Tabel 5 : Pendapatan pelaku Usaha Mikro melalui Pemberdayaan di Kec. Berastagi, 2020.
No. Jenis Usaha Mikro (Rp) Pend. Tertinggi (Rp) Pend.Terendah (Rp) Pend. Rata@ (Rp) 1. Pend. Umkl 4.509.175,- 3.726200,- 3.617.680,- 2. Pend. Umbs 3.970,100,- 2.834.705,- 3.402.400,- 3. Pend, Umbg 3.345.935,- 2.556.270,- 2.951.100,- Sumber : data Primer 2020. Dari hasil simulasi terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten karo melalui bimbingan usaha, bantuan prasaran dan sarana serta fasilitas terhadap lembaga  keuangan  maka  telah  terjadi perubahan  pada  struktur  pendapatan  yaitu seperti yang dapat diuraikan berikut ini :
a. Pendapatan  rata  rata  pelaku  usaha mikro  kuliner  meningkat  dari  Rp.
3.275.050,- menjadi Rp.
3.617.680,- atau meningktat sebesar  Rp,342.634,-  (10.46  %.
Rata  rata  pendapatan  ini  telah merubah  status  pendapatan  pelaku usaha  mikro  dari  Tinggi  menjadi Sangat Tinggi.
b. Sedangkan  rata  rata  pendapatan pelaku usaha mikro buah dan sayur (Umbs) juga mengalami perubahan dari  Rp.  2.556,700,-  meningkat menjadi  Rp.  3.402.400,- atau meningkat  sebesar  Rp.  845.700,- (33.07 %) yang tergolong tinggi.
c. Demikian halnya dengan pendapatan  usaha  mikro  bunga
(Umbg) juga mengalami peningkatan  yang  semula  Rp. 2.350.760,- menjadi Rp. 2.951.100,- atau meningkat sebesar
Rp.  600,340  (25.54  %)  yang berubah dari sedang menjadi pendapatan Tinggi.
d. Secara persentase peningkatan pendapatan  paling  tinggi  terjadi pada  pelaku  usaha  buah  dan  sayur yaitu  sebesar  33.07  %,  disusul pendapatan  pelaku  usaha  mikro bunga  sebesar  25.54  %  sedangkan yang  terkecil  terjadi  pada  pelaku usaha  mikro  kuliner  sebesar  10.46
%.

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
Pemberdayaan yang di lakukan dan di fasilitas  jajaran  Pemerintah  Kabupaten Karo  terhadap  pelaku  Usaha  Mikro  baik Kuliner, Buah & Sayur serta Bunga adalah :  1)  Pemihakan  melalui    :  Alokasi Anggaran  APBD  Kabupaten,  pembuatan Sentra  Usaha  Mikro,  Kampanye  Usaha
Mikro.    Kredit  Usaha  Rakyat.    Corporate Social  Resposibilty  (CSR).  2)  Penyiapan Usaha  Mikro  melalui  :  Pelatihan  Usaha Mikro.
Pembuatan Profil Usaha.
Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank.  3)
Perlindungan Usaha Mikro melalui:
Legalitas Usaha. Akses terhadap
Pembiayaan.  Informasi  acara  /  event. Perlindungan dari Pungutan Liar, Pendapatan rata rata Umkl adalah Rp. 3.275.050,-  sesuai  dengan  kriteria  yang  di keluarkan  oleh  BPS  (2011)  tergolong Tinggi.  Pendapatan  Umbs  Rp.  2.556,700,- meningkat  menjadi  Rp.  3.402.400,-  atau tergolong Tinggi. Demikian halnya dengan pendapatan  Umbg  usaha  mikro  bunga (Umbg) Rp. 2.350.760,- tergolong pendapatan Sedang. Pendapatan  rata  rata  Umkl  melaalui Pemberdayaan meningkat dari Rp. 3.617.680,-    tergolong  Sangat  Tinggi, Pendapatan Umbs menjadi Rp. 3.402.400,- Tinggi.  3.  Demikian  halnya  dengan Umbgmenjadi Rp. 2.951.100,- atau tergolong  pendapatan  Tinggi.  Secara persentase  peningkatan  pendapatan  paling tinggi  terjadi  pada  pelaku  usaha  buah  dan sayur  yaitu  sebesar  33.07  %,  disusul pendapatan  pelaku  usaha  mikro  bunga sebesar  25.54  %  sedangkan  yang  terkecil terjadi  pada  pelaku  usaha  mikro  kuliner sebesar 10.46 %.
Berdasarkan  UMK  Kabupaten  Karo sebesar  Rp.  3.077.354.39  maka  dapat dilihat  bahwa  Pendapatan  Usaha  Mikro Kuliner  (UMKl)  Rp.  3.617.680,-.  Pelaku usaha  mikro  buah  dan  sayur  (Umbs)  Rp. 3.402.400,- Pendapatan usaha mikro bunga (Umbg),  Pelaku  Usaha  Bunga  (UMBg) Rp.  2.951.100,-.    Berdasarkan  UMK tersebut  Pendapatan  Umkl  dan  Umbs  di atas  UMK  sedangkan  Pendapatan  Umbg mendekati UMK.

## Saran
Lokasi  kuliner  pasar  kaget  saat  ini yang  menggunakan  badan  jalan  protokol Kota Berastagi perlu relokasi ke arah zona wisata  sekitar  Jl  Jamin  Ginting  antara Tugu  Mejuah  Juah  sampai  Taman  Hutan
Rakyat.    Pemerintah  Daerah  segera memferifikasi  dan  memvalidasi  Data tentang  Usaha  Mikro  khususnya  Kuliner, Buah & Sayur dan Bunga yang terdampak Covid  19  agar  dapat  memanfaatkan berbagai  skim  khususnya  bantuan  untuk Usaha sektor UMKM

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku – Buku : Ady Purnomo S (2012). Analisis Implementasi  Kebijakan  Pemberdaayaan UMKM  di  Kabupaten  Kelaten  “Studi pengecoran  logam  di  Kecamatan  Ceper” Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktis, Jakarta, Rineka Cipta
Bungin  ,  Burhan.  2008  Analisis  data Penelitian Kualitatif. Jakarta  raja Grafindo Persada
Cahyo Uji Purnanto (2014).  Implementasi Program  Pemberdayaan  Usaha  Mikro Batik  Dalam  Lingkup  Klaster  Batik  di Kota  Semarang.    Jurusan  Administrasi Publik  Fak.    Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro
Guntur Setiawan 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi  Pembangunan,  Penerbit  Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
Komaruddin.
(2001). Ensiklopedia Manajemen,  Edisi  ke  5.  Jakarta.  Bumi Aksara Nurdin Usman. (2002) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Penerbit Grasindo Jakarta, 2002. Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metodologi Penelitian  Kualitatif:  Edisi  Revisi,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga
Keuangan  Umat  Kontemporer,  UII  Press,
Yogyakarta.
Munizu, Musran. (2010). Pengaruh Penerapan  Praktik  Total  Quality  of Management  (TQM)  Terhadap  Kinerja Kualitas  (Studi  Persepsi  Karyawan  pada PT.  Sermani  Steel  Makassar).  Skripsi.
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi
Birokrasi  dan  manajemen  Pegawai  Negeri Sipil, Refika Aditama .
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed  Methods),  (Bandung:  Alfabeta, 2012), hlm. 326.
Tangkilisan, Hasel Nogi, 2003.  Kebijakan Publikyang membumi . Yogyakarta YPAPI Lukman Offset.

## Peraturan Peraturan :
Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 Tentang  Pedoman  Umum  Pengaturan mengenai Desa,
Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  Sekretariat Negara 2010.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia
Nomor  02  Tentang  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  secara  Elektronik  Bagi  Mikro dan Kecil.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No,  83 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 tentang  Pedoman  Keredit  Usaha  rakyat (KUR) yang berlaku sejak 1 Januari 2018.
Jurnal – Jurnal :
Syarif,  Teuku  &  Etty  Budhiningsih.  2009.
Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan  dalam  Mendukung  Permodalan UMKM.  Jurnal  Pengkajian  Koperasi  dan UKM , Vol. 4: 62-87.
Tambunan,  Tulus.  2009.  UMKM  di Indonesia  dan  Beberapa  Isu  Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta.