## KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Anisa Nuraida Rahmah 1 , Aulia Farkhan 2 , Umar Alwatasi 3 , Farid Setiawan 4
1,2,3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
1 anisa1900031044@webmail.uad.ac.id , 2 aulia1900031047@webmail.uad.ac.id , 3 Umar2011031152@webmail.uad.ac.id, 4 farid.setiawan@pai.uad.ac.id

## Abstrak
Pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Hadirnya pendidikan menjadikan nilai tambah bagi  kualitas  dari  bangsa  tersebut.  Kemajuan  pendidikan  tersebut  tak  luput  dari  peran  pemerintah  dan pihak terkait yang menyusun sebuah  kebijakan pendidikan di  dalam bangsa tersebut.Kebijakan yang bisa dibilang  sebagai  suatu  aturan  yang  dibuat  agar  alur  pendidikan  lebih  tertata  dan  berjalan  beriringan. Kebijakan yang hadir dengan berbagai  konsep, karakteristik, dan tujuan yang melandasi  keputusan yang di  tetapkan oleh pemerintah untuk mencapai  tujuan pendidikan nasional. Maka, penulis mengankat  judul “Konsep,  Karakteristik,  dan  Tujuan  pendidikan”  sebagai  pengetahuan  dasar  sebelum  membahas  lebih dalam  mengenai  kebijakan  pendidikan  yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah.  Penggunaan  metode  penelitian studi  pustaka  yang  bersumber  buku  serta  literatur  lain  yang  terkait  menghasilkan  kesimpulan  bahwa hadirnya  kebijakan  pendidikan  sangatlah  berpengaruh  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Kebijakan pendidikan  memiliki  karakteristik  seagai  acuan  dalam  memutuskan  suatu  kesepakatan.  Kebijakan  juga memiliki  tujuan  layaknya  tujuan  pendidikan. Maka  hadirnya  kebijakan  pendidikan  sejalan  dengan tujuan yang ingin digapai dalam tujuan pendidikan nasional.
Kata kunci: Pendidikan, Kebijakan dan Pemerintah

## Abstract
This study Education is the key to a nation's progress. The advent of education added value to the quality of the  nation.  The  development  of  the  education  will  not  go  without  the  role  of  the  government  and  the relevant parties formulating an educational policy within the nation. Policies that are, in a sense, rules that are designed to align the course of education and go hand in hand. Policies that are present with concepts, characteristics and goals that underlie decisions set forth by governments to achieve the goals of national education.  Thus,  the  author  defines  "the  concepts,  characteristics  and  purposes  of  education"  asa  basic knowledge  before  going  over  the  deeper  issues  of  education  policies  set  by  governments.  The  use  of  the book - based library study methods and other related literature leads to the conclusion that the presence of education policies must have had a profound impact on achieving education goals. Education policies have a characteristic seagal reference in deciding an agreement. Policies also have educational objectives. The presence of education policies aligns with the objectives of national education.
Keywords: Educations, Policy and Government
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i5.1354

## PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  kegiatan  yang  sangat  lengkap.  Hampir  semua  dimensi  kehidupan manusia baik langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di dalam proses pendidikan  terdapat  unsur-unsur  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum,  kesehatan,  sosiologis, psikologis  bahkan  agama.  Namun  demikian,  manajemen  pendidikan  perlu  memperhatikan dimensi-dimensi  tersebut  supaya  strategi  serta  kebijakan  yang  diterapkan  benar-benar  membawa Indonesia  pada  tujuan  yang  di  inginkan  Kebijakan  yang  mengelola  dalam  sistem  pendidikan dikenal  sebagai  kebijakan  pendidikan.  Banyak  norma  pendidikan  telah  diterbitkan  untuk mendukung  dan  memberdayakan  fasilitator  pendidikan  dan  masyarakat  untuk  menumbuhkan pendidikan  yang  inovatif  agar  dapat  mencapai  target  pendidikan.  Pencapaian  target  pendidikan berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  saling  berkaitan  seperti  pendidik,  siswa,  tujuan  pendidikan, lingkungan,  dan  intsrumen.  Sistem  tidak  akan  berjalan  jika  salah  satu  subsistem  mengalami masalah  yang  mengakibatkan  fungsi  subsistem  tersebut  tidak  most  appropriate  untuk  menggapai tujuan  pendidikan  yang  tlah  ditetapkan.  Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  sudah  beberapa  kali melakukan  perubahan  karena  bertujuan  untuk  membangun  sistem  pendidikan  nasional  yang khusus untuk negara Indonesia.
Di  tahun  2003,  Undang-Undang  perihal  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Undang-Undang  20 Tahun  2003  diundangkan.  Pemberlakuan  undang-undang  tersebut  membuktikan  kesungguhan pemerintah  Indonesiadi  dalam  menggapai  tujuan  pendidikannya  melalui  kebijakan  pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan mempengaruhi kualitas pendidikan. Mutu pendidikan yang dicapai dikelola sesuai dengan pedoman pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan  pendidikan  memelihara  hubungan  di  antara  mereka,  yang  mempengaruhi  proses manajemen  sistem  pendidikan.  Dari  sudut  pandang  kebijakan  pendidikan,  kebijakan  pendidikan harus  dikembangkan  dengan  fokus  pada  melaksanakan  tujuan  dari  pendidikan.Sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah harus mengembangkan kebijakan pendidikan proaktif dan pemecahan  masalah  sehingga  dapat  memecahkan  masalah  pencapaian  tujuan  di  dalam pendidikan. Membicarakan terkait dengan sistem pendidikan bukan suatu hal yang remeh, sistem pendidikan  adalah  suatu  sistem  yang  lengkap  serta  saling  terkait.  Oleh  karena  itu,  pemahaman tentang  kebijakan  pendidikan  diperlukan  bagi  penyelenggara  pendidikan  untuk  merencanakan strategi yang konsisten dengan sistem dalam pendidikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka  atau library  research dengan  pemakaian  buku-buku  serta  literatur  lainnya  sebagai  objek  utama penelitian. Pengertian dari metode penelitian kualitatif ialah metode yang bersumber bersandarkan
filsafat  positivisme  yang  dipakai  buat  meneliti  suatu  obyek  tertentu. 1 Untuk  data  yang  dipakai dalam penelitian ini yakni buku, artikel junal, skripsi dan thesis yang berkaitan dengan tema yang diangkat kemudian akan diolah dengan teknik analisis teks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Kebijakan Pendidikan
Berbicara  mengenai  kebijakan  pendidikan  seringkali  dikaitkan  dengan  kebijakan  yang dibentuk  oleh  pemerintah  yang  mana  diharapkan  dapat  diterapkan  di  setiap  sekolah  yang  ada. Makna  dari  kebijakan  sendiri  ditafsirkan  sebagai  politik,  aturan,  keputusan  undang-undang, peraturan  konvensi,  kesepahaman  serta  rencana  strategis  lainnya.  Dalam  konteks  yang  lain kebijakan  ini  tak  hanya  mengatur  system  operasional  secara  internal  melainkan  juga  mengatur mengenai perihal fungsi secara konseptual diantara sistem. 2
Kemudian  di  lain  sisi  ada  beberapa  pendapat  ahli  yang  mengatakan  bahwa  kebijakan adalah  perilaku  sejumlah  oknum  (pemerintah)  dalam  sebuah  bidang  tertentu  atau  bahkan merupakan  suatu  deklarasi  dengan  dasar  tertentu  yang  mengarahkan  pada  suatu  program  atau rencana tertentu. 3 Namun dari semua pendapat yang ada kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai sebuah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu seperti pemerintah, pakar ahli,  dan  beberapa  oknum  yang  terlibat  dalam  pendidikan,  kemudian  ketetapan  yang  sudah disepakati dan dipertimbangkan oleh beberapa oknum tesebut selanjutkan menjadi program yang harapannya dapat diterapkan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.
Kebijakan  pendidikan  dibuat  dengan  menyesuaikan  tujuan  pendidikan  nasional  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang tertera di  Undang-  Undang  nomor  20  tahun  2003  terkait  Sistem  Pendidikan  Nasional. 4 Tercapainya tujuan  pendidikan  nasional  sangatlah  berpengaruh  bagi  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Maka, dalam menetapkan suatu kebijakan pendidikan tidak dapat semata-mata langsung ditetapkan, akan tetapi perlunya memperhatikan akan dampak yang nantinya terjadi ketika kebijakan tersebut telah ditetapkan.  Untuk  itu,  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  perlunya  memperhatikan  akan  5 komponen kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones supaya hasilnya dapat dirasakan oleh setiap kalangan.
1 Yoyo  Zakaria  Ansori,  Indra  Adi  Budiman,  dan  Dede  Salim  Nahdi,  “Islam  Dan  Pendidikan Multikultural,” Jurnal Cakrawala Pendas 5, no. 2 (2019): 110–15, https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370.
2 Farid Setiawan dkk., “Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja,” Al-Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Sosial  Keagamaan 18,  no.  1  (2021):  62–71, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263.
3 Mohammad  Emnis  Anwar,  “Menelusuri  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia,” Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam 03, no. Januari (2014): 483–96.
4 Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati, “Konsep dasar kebijakan pendidikan,” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 6, no. 1 (2021): 67, https://doi.org/10.29210/3003817000.
Adapun 5 Komponen Kebijakan tersebut diantaranya adalah:
1. Tujuan  ( Goal) merupakan  sebuah  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  seseorag  atau kelompok dengan kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan merupakan langkah awal  yang  diambil  sebelum  merencanakan  sebuah  kebijakan.  Tujuan  kebijakan pendidikan  yang  telah  disusun  hendaknya  bersifat  rasional  sehingga  mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.
2. Rencana  ( Plans) merupakan  tahap  lanjutan  sesudah  menemukan  tujuan yang  akan dicapai.  Rencana  merupakan  sebuah  gagasan  atau  rancangan  untuk  dapat  meraih tujuan  yang  telah  di  tetapkan  sebelumnya  sehingga  proses  manajeman  dan kebijakan pendidikan lebih terarah dan jelas dalam pengimlementasiannya.
3. Program  ( Programme) merupakan  proses  atau  sebuah kegiatan  yang  mana bentuk implementasi  dari  suatu  yang  telah  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan. Penerapan  suatu  program  dalam  kebijakan  pendidikan  diharapkan  dapat mengembangkan beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan.
4. Keputusan  ( Decision) merupakan  hasil  yang  disepakati  dari  program  yang  telah dibentuk  sebelumnya.  Pengambilan  keputusan  dilaksanakan  dengan  pertimbangan akan hasil uji coba terhadap beberapa alternatif yang telah dibuat ketika berada di tahap  program.  Hasil  dari  keputusan  kebijakan  pendidikan  hendaknya  bersifat rasionalitas agar tidak ditentang oleh beberapa pihak.
5. Dampak ( Efects) merupakan hal yang mungkin terjadi ketika kebijakan pendidikan tersebut  diterapkan.  Dengan  mempertimbangkan  dampak  yang  terjadi  setelah dilaksanakannya  kebijakan  maka  dapat  dipakai  sebagai  acuan  dalam  menentukan kebijakan yang akan mendatang. 5

## B. Karakteristik Kebijakan Pendidikan
Karakteristik  merupkan  sebuah  pernyataan  yang  dapat  menonjolkan  ciri  khas  dari  suatu hal.  Membicarakan  suatu  hal  kebijakan  ini  bukan dianggap  suati  hal  yang  remeh, namun hal  ini harus  benar-benar  diperhatikan  adanya.  Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam mengesahkan  suatu  kebijakan  ialah  dengan  memperhatikan  hal  kecil  namun  penting  perannya seperti  karakteristik  kebijakan  pendidikan.  Hadirnya  karakteristik  sebagai  sebuah  acuan  untuk membuat  keputusan  dalam  penetapan  kebijakan  pendidikan.  Karakteristik  kebijakan  pendidikan yang disebutkan meliputi 6 karakteristik diantaranya:

## 1. Memiliki tujuan pendidikan
Kebijakan  pendidikan  wajib  mempunyai  tujuan.  Untuk  memberikan  kontribusi  secara nyata bagi pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat sasaran.
5 Elwijaya, Mairina, dan Gistituati.

## 2. Memenuhi aspek legal-formal
Kebijakan  pendidikan  wajib  dilaksanakan  dengan  aman,  dan  kondisi  harus  diciptakan agar  kebijakan  pendidikan  diakui  secara  hukum  dan  diterapkan  secara  lokal.  Oleh  karena  itu, kebijakan  pendidikan  wajibdisesuaikandengan  syarat  konstitusional  nan  berlaku  di  daerah  agar sah dan resmi berlaku di daerah. Oleh karena itu, kami dapat mengusulkan kebijakan pendidikan yang sah.

## 3. Memiliki konsep operasional
Tentu  saja  kebijakan  pendidikan  sebagai  penduan  umum  perlunya  memiliki  nilai operasional  agar  dapat  dilaksanakan,  yang  penting  untuk  memperjelas  fungsi  pendukung keputusan,  serta  kebijakan  yang  mau  dicapai,  ada  juga  pencapaian  target  pendidikan  yang  akan digapai.

## 4. Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan  pendidikan  wajib  dikembangkan  serta  diberdayakan  oleh  para  ahli  di bidangnya agar tidak merugikan pendidikan serta lingkungan non pendidikan. Pengelola lembaga, pengelola  pendidikan,  serta  politisi  yang  turut  serta  dalam  pendidikan  yakni  komponen  minimal dari kebijakan pendidikan.
5. Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan pastinya tidak lepas atas realitas selanjutnya. Jika sudah baik perlu dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut, dan jika mengandung kesalahan perlu diperbaiki. Oleh  karena  itu,  penduan  pembentukan  karakter  dapat  dengan  evaluasi  yang  sederhana  serta efisien.

## 6. Memiliki sistematika
Tentu  saja  kebijakan  pendidikan  juga  merupakan  sistem,  sehingga  perlu  mempunyai sistem  yang  jelas  dalam  segala  aspek  yang  ingin  diaturnya.  Sistem  tersebut  juga  harus  sangat efektif,  efisien  dan  berkelanjutan,  sehingga  kebijakan  pendidikan  tidak  terstruktur  secara pragmatis, diskriminatif serta rapuh karena sejumlah faktor yang hilang atau saling bertentangan. Hal  tersebutperlu  diperhatikan  dengan  seksama  agar  penerapannya  tidak  menimbulkan  cacat hukum  internal.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pendidikan  perlu  diintegrasikan  secara  eksternal  ke dalam bidang kebijakan lainnya; politik politik; kebijakan moneter; bahkan di atas atau di bawah serta di bawah kebijakan pendidikanserta daya saing produk berbasis sumber daya di daerah. 6

## C. Tujuan Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  Pendidikan  erat  hubungannya  dengan  tujuan  pendidikan.  Hadirnya  tujuan pendidikan  diharapkan  dapat  memberikan  arah  yang  jelas  untuk  dapat  menentukan  sebuah kebijakan pendidikan. Tak hanya tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan pun mempunyai tujuan
6 Abdul Rozak, “Kebijakan Pendidikan di Indonesia” 3, no. 25 (2021): 197–208.
agar  lebih  terstruktur  serta  terarah  dalam  pengambilan  keputusan.  Bahwasanya  dengan  adanya sebuah  tujuan  tentunya  akan memberi  arah  dalam  hidup,  dengan  menetapkan  suatu  tujuan  maka bakal jelas pula target yang akan mau digapai.
Terdapatnya  arah  tujuan  memungkinkan  pikiran  kita  untuk  fokus  ketimbang  melepaskan  energi buat menggapai sesuatu yang abstrak. Ini sama hal nya dengan kebijakan pendidikan yang mana perlu  adanya  sebuah  tujuan,  berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  dijelaskan  bahwasanya  tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal diantaranya yakni:

## 1. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat
Kebijakan  yang  berdasar  pada  tingkatan  masyarakat  sendiri,  dapat  kita  telusuri  dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Kemudian sebuah pendidikan disini mampu mengubah suatu individu jadi lebih baik sebelum ia di bimbing. Selanjutnya dalam pendidikan sendiri dilatih pula  nilai-nilai  kebikan  kepada  seseorang,  maka  dari  hal  tersebut  nantinya  individu-individu  ini memahami mana yang dianggap itu baik dan juga mana yang dianggap itu buruk. Maka dari sini dapat  dikatakan  bahwasanya  pendidikan  ialah  suatu  langkah  menyempurnakan  harkat  serta martabat manusia yang diusahakan secara kontinyu.

## 2. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi
Dimana  dalam  sebuahtujuan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  tingkatan  politisi  ini  dapat kita  telusuri  dari  kontribusi  pendidikan  pada perkembangan politik  dalamkedudukan  sosial  yang berbeda. Pendidikan disini menolong para peserta didik khususnya dalam membangun sikap serta ketrampilan  kewarganegaraan  yang  positif  guna  membentuk  warga  negara  yang  benar  serta bertanggung  jawab.  Orang  yang  terpelajar  diharapkan  lebih  memahami  wewenang  serta peranannya  agar  nantinya  pandangannya  serta  kepribadiannyakian  demokratis.  Disisi  lain  juga, orang  yang  terpelajar  diharapkan  juga  mempunyai  kesadaran  serta  tanggung  jawab  khususnya pada bangsa dan juga negara yang mana lebih baik daripada orang nan kurang terpelajar.

## 3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi
Bahwasanya  tujuan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  tingkatan  ekonomi  ini  bisa  kita telusuri  berdasarkan  adanya  sebuah  pandangan  berkaitan  dengan  esensial  pendidikan  sebagai investasi jangka panjang yang mana bisa kita lihat alasannya seperti di bawah ini:
a. Pendidikan  merupakan  suatu  sarana  untuk  perkembangan  ekonomi, pendidikan  disini  dapat  menolong  siswa  dalam  memperoleh  ilmu  serta ketrampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka terlihatbahwasanya semakin berpendidikannya  seseorang,  maka  tingkatan  penghasilan  juga  akan  semakin baik,  hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  orang  yang  terpelajar  jauh  lebih produktif ketimbang orang yang kurang terpelajar.
b. Investasi  pendidikan  disini  tentunya  akan  memperoleh  nilai  balik  nan  lebih
besardibanding  investasi  fisik  dari  bidang  lain.  Nilai  balik  pendidikan merupakantolak  ukur  antara  jumlah  anggaran  nan  dipakai  buatmembiayai pendidikan  berdasar  padajumlah  penghasilan  yang  hendak  diterima  nantinya selepas seseorang terjun di dunia kerja. 7

## D. Fungsi Kebijakan Pendidikan
Kaitannya  dengan  fungsi  kebijakan  pendididikan  disini,  Bahwasanya  fungsi  dari kebijakan  pendidikan  ini  semata-mata  dibuat  guna  menjadi  sebuah  pedoman  di  dalam melakukan  suatu  tindakan,  mengelola  kegiatan  dalam  pendidikan,  organisasi  ataupun sekolah  dengan  masyarakat  serta  pemerintah  guna  menggapai  suatu  target  yang  sudah ditentukan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan disini merupakan garis umum di  dalammelakukan  tindakan  terhadap  pengambilan  suatu  keputusan  pada  semua tingkatan pendidikan ataupun organisasi. 8

## KESIMPULAN
Menetapkan  suatu  kebijakan  pendidikan  tidak  dapat  semata-mata  langsung  ditetapkan, akan tetapi perlunya memperhatikan akan dampak yang nantinya terjadi ketika kebijakan tersebut telah  ditetapkan.  menetapkan  suatu  kebijakan  perlunya  memperhatikan  akan  5  komponen kebijakan  pendidikan yaitu goals,  plans,  programme, decision, dan efect. Tidak  hanya  kompnen kebijakan namun 6 karakteristik kebijakan pendidikan juga memiliki peran.
Karakteristik tersbut adalah 1). Mempunyai tujuan pendidikan, 2). Memenuhi aspek legal- formal,  3)  Mempunyai  konsep  operasional,  4).  Dibentuk  oleh  yang  berwenang,  5).  Dapat dievaluasi  serta  6)  Memuat  sistematika.  Hadirnya  komponen  dan  karakteristik  kebijakan pendidikan  adalah  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  pendidikan  yang  hubungannya  sangat  erat dengan  tujuan  pendidikan  nasional  sesuai  dengan  yang  tertera  di  dalam  UU  mengenai  sistem pendidikan  nasional.  Maka,  pentingnya  memahami  konsep  akan  kebijakan  pendidikan  sebagai dasar  utama  sebelum  memperdalam  serta  meyikapi  mengenai  kebijakan  yang  sudah  dan  akan ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rozak. “Kebijakan Pendidikan di Indonesia” 3, no. 25 (2021): 197–208.
7 Kasmeni,  Risma,  dan  Irmawati,  “Analisis  peran  manajemen  kebijakan  pendidikan  dalam mengaplikasikan visi dan misi,” Jurnal Mappesona 3, no. 3 (2020).
8 Angelika  Bule  Tawa,  “Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan  Implementasinya  Pada  Sekola Dasar,” E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id , 2019, 107–17.
Ansori,  Yoyo  Zakaria,  Indra  Adi  Budiman,  dan  Dede  Salim  Nahdi.  “Islam  Dan  Pendidikan
Multikultural.” Jurnal Cakrawala
Pendas 5, no. 2 (2019): 110–15. https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370.
Anwar,  Mohammad  Emnis.  “Menelusuri  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia.” Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam 03, no. Januari (2014): 483–96.
Elwijaya, Fadiyah, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati. “Konsep dasar kebijakan pendidikan.”
JRTI (Jurnal Riset
Tindakan Indonesia) 6, no. 1 (2021): 67. https://doi.org/10.29210/3003817000.
Kasmeni,  Risma,  dan  Irmawati.  “Analisis  peran  manajemen  kebijakan  pendidikan  dalam mengaplikasikan visi dan misi.” Jurnal Mappesona 3, no. 3 (2020).
Setiawan, Farid, Wildan Taufiq, Ayu Puji Lestari, Risma Ardianti Restianty, dan Lailli Irna Sari.
“Kebijakan  Pendidikan  Karakter  Dalam  Meminimalisir  Kenakalan  Remaja.” Al- Mutharahah:  Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Sosial  Keagamaan 18,  no.  1  (2021):  62–71. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263.
Tawa,  Angelika  Bule.  “Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan  Implementasinya  Pada  Sekola Dasar.” E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id , 2019, 107–17.