## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MOBIL SEMI- AUTONOMOUS TERHADAP KECELAKAAN AKIBAT GAGALNYA SISTEM
Kevin Bryan Arya Herwanto 1 , Rosalinda Elisina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: kevinjoe4545@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
The increasing number of semi-autonomous vehicles on the streets of Indonesia, plus the absence of a legal rule governing the legality of these vehicles, poses a new legal problem. The problem arises if there is an accident caused by the failure of the semi-Autonomous system who should be responsible and what is the form of legal protection obtained by a consumer who uses the vehicle, this research is normative juridical research in which the author uses the method of statutory approach and also normative research. The results of this study found that currently the position of semi-autonomous cars can be said to be objects that have AI (Artificial Intelligence) technology where the position of AI in  Indonesia  itself  is  included  in  the  shutter  of  Electronic  Agents  or  Electronic  Systems,  and  the provisions regarding these rules have been regulated in the ITE Law and PP 71/2019 which means that business actors must be responsible for the existence of the system. Consumers themselves get legal protection  in  accordance  with  what  has  been  stated  in  Law  No.  8  of  1999  concerning  Consumer Protection and consumers are entitled to compensation for losses suffered by consumers.
Keywords: Semi-Autonomous , Traffic Accident, Consumer Protection

## Abstrak
Semakin  banyaknya  jumlah  kendaraan semi-Autonomous yang  berada  di  jalanan  Indonesia, ditambah belum adanya sebuah aturan hukum yang mengatur tentang legalitas kendaraan tersebut, menimbulkan  sebuah  problematika  hukum  baru.  Problematika  tersebut  muncul  apabila  terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh gagal sistem semi-Autonomous siapakah yang harus bertanggung jawab dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh seorang konsumen pengguna kendaraan  tersebut,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  mana  penulis menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan  juga  penelitian  normatif..  Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini kedudukan mobil semi-Autonomous bisa dikatakan sebagai benda yang memiliki teknologi AI ( Artificial Intelligence ) yang mana kedudukan AI di Indonesia sendiri masuk dalam rana Agen Elektronik atau Sistem Elektronik dan ketentuan mengenai aturan tersebut telah diatur dalam UU ITE dan PP 71/2019 yang mana berarti pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas keberadaan sistem  tersebut. Konsumen sendiri mendapat perlindungan hukum sesuai dengan apa  yang  telah  dituangkan  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang konsumen derita.
Kata Kunci: Semi-Autonomous, Kecelakaan Lalu-Lintas, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal penggunaan kendaraan bermotor khususnya  Mobil  membuat  banyak  pabrikan  berlomba – lomba  untuk  menghadirkan kendaraan  dengan  teknologi  terdepan  yang  diharapkan  mampu  mempermudah  kegiatan mobilitas  setiap  individu  yang  mengendarainya.  Salah  satu  fitur  yang  sedang  gencar – gencarnya dihadirkan oleh hampir seluruh pabrikan mobil saat ini adalah fitur Autonomous
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dan  fitur  Semi-Autonomous.  Pada  dasarnya  kedua  sistem  kemudi  tersebut  adalah  sebuah fitur  yang  mana  dapat  membantu  tugas  manusia  sebagai  pengemudi  mobil  untuk mengendalikan laju kendaraannya. Sistem tersebut akan dibantu oleh komputer. komputer akan  menjaga  mobil  tetap  pada  jalurnya  dan  akan  mengawasi  kondisi  sekitar  mobil menggunakan berbagai sensor radar dan kamera yang terdapat pada setiap sisi mobil.
Walaupun sama-sama dibantu oleh komputer kedua fitur tersebut tentunya memiliki perbedaan  yang  mendasar  mengenai  cara  kerja  dari  sistem  tersebut.  Yang  membedakan sistem AutoPilot dan semi-Autonomous adalah pada cara kerjanya, jika sistem Autonomous maka  pengemudi  mobil  dapat  melepas  kendali  mobil  secara  penuh  dan  mobil  akan  full dikendalikan  oleh  robot  dan  berbagai  sensornya.  Dan  pada  mobil  yang  dibekali  oleh  fitur semi-Autonomous  pengemudi  masih  memegang  kendali  mobil  dan  robot  beserta  sensor- sensornya  hanya  menjadi  pembantu  untuk  menjaga  mobil  tetap  berada  di  jalurnya.  Di Indonesia sendiri fitur semi-Autonomous pada kendaraan roda empat sering dikenal dengan istilah – istilah sebagai berikut  yaitu:  fitur Adaptive  Cruise  Control,  fitur  Lane  Keeping  Assist dan Lane Following Assist Dan fitur Collision Mitigation Braking System. Tujuan diciptakanya fitur-fitur tersebut tak lain adalah agar membantu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. karena  seperti  yang  kita  ketahui  saat  ini  kecelakaan  akibat  faktor  kelalaian  manusia merupakan yang terbesar menyumbang angka tingkat kecelakaan di dunia.
Selain untuk meminimalisir resiko sebuah kecelakaan adanya fitur Autonomous atau semi-Autonomous juga mempunyai sisi positif, salah satu nilai positif tersebut adalah dengan adanya sistem Autonomous maka kendaraan dapat menghasilakn konsumsi bahan bakar yang lebih  hemat.  Penghematan  bahan  bakar  dapat  terjadi  dikarnakan  saat  kita  melakukan perjalanan  dengan  mengaktifkanasistem  Autonomous  kontrol  gas  saat  akselerasi  dan deselerasi mobil akan berada dibawah kendali sistem, dengan hal tersebut maka sistem dapat mengatur besar kecilnya tenaga yang dibutuhkan oleh kendaraan. Dan dengan berjalannya kendaraan  secara  konstan  maka  tak  heran  konsumsi  BBM  mobil  dapat  jauh  lebih  hemat dibanding kendali yang dipegang oleh manusia.
Walaupun  memiliki  sisi  positif.  Hingga  penelitian  ini  dibuat,  kedudukan  hukm  atau legalitas  kendaraan  semi-Autonomous  di  Indonesia  masih  disejajarkan  dengan  mobil penumpang pada umumnya. Legalitas mobil auto pilot atau semi-Autonomous di Indonesia hingga  saat  ini  masih  berpedoman  pada  peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tentang  keberadaan  transportasifkyang  mana  berarti  mobil  semi-Autonomous  merupakan salah satu jenis transportasi, yang mana tidak ditemukan adanya norma yang melarang serta bersifat berlawanan terkait keberadaan mobil semi-Autonomous karenaaspadahjintinya saat ini mobil semi-Autonomous termasuk dalam jjenis mobil penumpang sebagaimana umumnya seperti yang sudah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (seterusnya disebut UU LLAJ) di Indonesia, hanya saja mobil semi-Autonomous tersebut memiliki istem kendali robot atau komputer
Banyaknya jumlah kendaraan dengan fitur semi-Autonomous ditambah belum adanya aturan  yang  mengatur  secara  spesifik  mengenai  legalitas  dari  kendaraan  dengan  fitur Autonomous  tentunya  akan  menimbulkan  masalah  baru,  masalah  yang  dapat  muncul nantinya  adalah  apabila  terjadi  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  rusaknya  atau  gagalnya sistem  Autonomous  pada  mobil  tersebut.karena  tidak  dapat  dipungkiri  semakin  banyak populasi  kendaraan  dan  semakin  tinggi  tingkat  mobilitas  masyarakat  maka  akan meningkatkan resiko kecelakaan yang dapat terjadi. Dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh  gagalnya  atau  rusaknya  fitur  semi-Autonomous  Indonesia  sendiri  mempunyai  sebuah aturan  yang  melindungi  hak  pengemudi  atau  pemilik  kendaraan  semi-Autonomous perlindungan  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). “Perlindungan kkkonsumendrmerupakan  segala  upaya  untuk  menjamin  segala  kepastian hukum dengan tujuankgmemberi perlindungannk kepada Konsumen”
Sebagai  seorang  pengguna  mobil  dengan  fitur  semi-Autonomous  tentunya masyarakat juga akan mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai seorang konsumen. Hak sebagai seorang konsumen sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UUPK yang salah satunya menyebutkan bahwa hak konsumen adalah Hak yang menyangkutdfKenyamanan, keamanan, dan  skeselamatan  dalam  mengkonsumsixdbarang  dan  jasa.  Pemberiancvhak  yang  didapat oleh seorang konsumen sendiri sejatinya juga sejalan dengan Kewajiban yang harus dilakukan oleh  seorang  produsen.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  UUPK  yang  salah  satunya menyebutkan bahwa hak produsen adalah memberi kompensasi, ganti rugizcatauqwpenggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan.  dari  sini  dapat  disimpulkan  “bahwa  hak  dan kewajiban  sebagai  pelaku  usaha  memiliki  hubungan  saling  timbal  balik  dengan  hak  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kewajiban  yang  dimiliki  oleh  seorang  konsumen.  dengan  kata  lain  berarti  hak  konsumen merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha.  Dan  sebaliknya, kewajiban seorang konsumen adalah hak bagi pelaku usaha.”
Pada beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah di teliti oleh Rizal Ramadhani Nusi  dalam  jurnalnya  berjudul  “Legalitas  Mobil  Auto  Pilot  Dalam  Prespektif  Hukum Transportasi  di  Indonesia”  pada  penelitian  ini  penulis  ingin  le bih  menitik  beratkan  pada legalitas  kendaraan  Auotopilot  sedangkan  pada  penelitian  kali  ini peneliti ingin membahas pada  kendaraan  dengan  fitur  semi-Autonomous  yang  mana  kendaraan  jenis  inilah  yang jumlahnya paling banyak dijalanan Indonesia, selanjutnya ada juga penelitian yang ditulis oleh Febby  Mirza  Juliansyah  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Kepastian  Hukum  Terhadap  Mobil Berteknologi Auto Pilot Ditinjau Dari Perfektif Hukum Lalu Lintas Jalan di Indonesia”. dalam penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  kepastian  hukum  tentang  kendaraan  AutoPilot terutama  saat  terjadinya  kecelakaan dan  dalam  penelitian  tersebut  lebih  menitik beratkan pada UU LLAJ sedang penelitian ini lebih berfokus pada perindungan pemilik sebagai seorang Konsumen ditinjau dari UUPK, dan yang terakhir penelitian Shandy Kurnia Wardhana dalam Jurnal  berjudul  “Pertanggungjawaban  Pemilik  Kendaraan  Bertenaga  Elektrik  Dari  Aspak Keamanan  Berkendara”.  Dalam  jurnal  tersebut  membahas  tentang  apakah  perlu  ada SIM khusus untuk penggunan mobil EV yang ada di Indonesia khususnya mobil listrik TESLA yang punya  sistem  Autopilot.  Sedangkan  penelitian  ini  lebih  membahas  pada  kendaraan konfensional bertenaga fosil.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang apa bentuk perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  mobil  semi-Autonomous  yang  terlibat kecelakaan akibat gagalnya sistem.

## METODE PENELITIAN
Pembuatan  jurnal  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan penulis untuk melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bebearapa bahan hukum, yang terdiri dari: bahan primer yang terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  macam  peraturan  lainya,  serta  bahan hukum sekunder  yang  terdiri dari  jurnal hukum dan buku hukum  yang  masih  ada  kaitanya dengan apa yang akan penulis bahas dalam jurnal ini. Dan selanjutnya akan dilakukan analisis
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
terhadap akar dari permasalahan dengan menggunakaan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Sejarah Mobil Semi-Autonomous
Semakin majunya perkembangan teknologi ditambah semakin meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat tentu saja membuat banyak sekali bermunculan berbagai teknologi baru  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempermudah  hidup  manusia.  Hal  ini  juga  tak  terlepas terjadi pada munculnya kendaraan yang dibekali teknologi  semi-Autonomous. Seperti yang kita  ketahui  saat  ini  mobil  atau  kendaraan  bukan  saja menjadi sebuah  kebutuhan  turunan semata,  melainkan  mobil  saat  ini  telah menjadi sebuah  kebutuhan untuk  menunjang  gaya hidup  seseorang.  Semakin  tingginya  kebutuhan  manusia  terhadap  mobil  inilah  yang mendorong  banyak  sekali  pabrikan  mobil  yang  pada  akhirnya  berlomba-lomba  untuk menghadirkan teknologi-teknologi baru dalam line up produk mereka.
Salah  satu  teknologi  yang  yang  saat  ini  sedang  booming  atau  gencar-gencarnya dihadirkan  oleh  para  pabrikan  otomotif  di  Indonesia  adalah  masuknya  sistem  semi- Autonomous  pada  kendaraan  dengan  harga  cukup  terjangkau.  Sitem  semi-Autonomous sendiri sejatinya adalah sebuah teknologi yang mana sebuah mobil dapat berjalan sendiri (Self Driving) tanpa perlu ada campur tanggan dari manusia sebagai pengemudi mobil. fitur semi- Autonomous  sendiri  pertama  kali  ditemukan  sejak  abad  ke-20.  Pada  saat  itu  para  ahli mempunyai pemikiran tentang kendaraan yang bergerak secara otomatis (Selft Driving) dan dipamerkan di New York pada tahun 1925.
Pada waktu itu pameran tersebut menggambaran tentang bentuk mobil dimasa yang akan  datang  yang  mana  mobil  dimasa  depan  dapat  mengemudi  sendiri  tanpa  perlu  ada seorang  supir  yang  berada  dibalik  kemudi.  Pada  Pameran  Dunia  yang  digelar  di  New  York tahun  1939,  Pameran  Futurama  yang  di  dukung  oleh  perusahaan  General  Motors  (GM) memperlihatkan sebuah miniatur sebuah kota di Amerika, diminiatur tersebut terdapat jalan raya yang tidak dibatasi dan dipenuhi dengan mobil self-driving yang dapat dioprasikan oleh menara kontrol lalu lintas. Dalam perjalananya kendaraan Autonomous sendiri, baru dapat terealisasikan di tahun 1970. Melalui sebuah studi yang dilaksanakan, di sebuah laboratorium mekanik  Universitas  Tsukuba  Jepang.  Penelitian  tersbut  berhasil  melahirkan  dan  menguji
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mobil self-driving pertama di dunia. Mobil selft driving tersebut memiliki dua buah kamera sehingga  dapat  membaca  marka  jalan  secara  visual,  dan  membantu  mobil  tetap  berada dijalurnya dengan kecepatan 20 mill atau 32km per jam.
Di dunia transportasi kendaraan dengan teknologi semi-Autonomous mulai booming adalah  pada  saat  kemunculan  Tesla  model  S  tahun  2012.  Dan  dilanjutkan  oleh  banyak pabrikan  yang  juga  mulai  memperkenalkan  kendaraan  yang  dibekali  dengan  fitur Autonomous. Di Indonesia s mobil semi-Autonomous pertama kali diperkenalkan oleh salah satu  perusahaan  importir  umum  (IU)  yang  ada  di  Indonesia.  Perusahaan  tersebut  adalah Prestige  Motorcars.  Pada  tahun  2014  perusahaan  yang  dipimpin oleh Rudy  Salim  tersebut secara  perdana  mendatangkan  mobil  Tesla  Model S  yang  mana  pada  tahun  tersebut  Tesla model S telah dilengkapi oleh fitur Autonomous.
Saat ini sistem Autonomous yang ada di dunia terbagi menjadi  6 level yang dimulai dari Level 0 sampai dengan Level 5, yang mana setiap level tersebut meliputi batasan-batasan sejauh mana mobil tersebut dapat dilepaskan kendalinya oleh manusia sebagai pengemudi. Dari  beberapa  level  tersebut  saat  ini  kendaraan  self-driving  terbagi  menjadi  2  kelompok besar, yaitu kendaraan semi-Autonomous yang terdiri dari kelompok level 0 sampai dengan level 3, dan kendaraan Autonomous yang terdiri dari tingkatan level 4 sampai dengan level 5. Dan  kendaraan  semi-Autonomous  merupakan  kendaraan  self-driving  yang  paling  banyak jumlahnya  sampai  saat  ini,  tak  terkecuali  juga  di  Indonesia.  keberadaan  kendaraan  semi- Autonomous  sendiri  sebenarnya  sengaja  dihadirkan  oleh  semua  pabrikan  mobil  dengan maksud  untuk  mengurangi  resiko  kecelakaan  yang  kebanyakan  disebabkan  oleh  kelalaian manusia sebagai pengemudi mobil sayangnya walaupun memiliki tujuan yang baik tentunya keberadaan fitur semi-Autonomous juga masih memiliki kekurangan dan tak jarang fitur yang seharusnya  membantu  manusia  tersebut  malah  bisa  berubah  menjadi  salah  satu  faktor penyebab kecelakaan.
Kecelakaan yang disebabkan oleh gagalnya sistem semi-Autonomous sendiri sudah sering terjadi sebagai contoh kasus yang terjadi Kasus yang terjadi di Arizona, Amerika menurut  berita  yang  dilaporkan  oleh  polisi  setempat,  yang  menimpa  mobil  otonom  Volvo XC90,  pada saat  itu  Rafaela  Vasquez  (44 tahun) sedang  menaiki layanan  taxi  otonom  milik perusahaan Uber  untuk  mengantarnya  ke  tempat  tujuannya. Namun  saat  berada  di  dalam mobil,  ia  justru  menonton  acara  audisi  The  Voice  dan  tidak  melihat  sekelilingnya.  Hingga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menyebabkan  sebuah  kecelakaan  dimana  mobil  tersebut  menabrak  pejalan  kaki  bernama Elaine Herzberg, 49 tahun, dan kecelakaan tersebut menyebabkan pejalan kaki meregangang nyawanya.
Kecelakaan  tersebut  tetunya  bukan  kali  pertama  saja  terjadi  di  dunia.  Di Indonesia  sampai  penelitian  ini  dibuat  sebenarnya  masih  belum  ada  sebuah  laporan mengenai kecelakaan yang diakibatkan oleh gagalnya sistem semi-Autonomous, namun tidak menutup kemungkinan kecelakaan yang terjadi seperti contoh kasus diatas juga dapat terjadi di Indonesia dikemudian hari mengingat hingga banyaknya jumlah mobil semi-Autonomous di jalanan Indonesia, banyak kecelakaan yang disebabkan oleh gagalnya sistem Autonomous yang  terjadi saat  ini  tentu  masih  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  mengenai  bagaimana bentuk  pertanggungjawaban  dari  perusahaan  terhadap  pemilik  mobil  yang  mengalami kecelakaan akibat gagalnya sistem semi Autonomous, mengingat saat ini di Indonesia bahkan dunia  belum  ada  aturan  yang  secara  spesifik  mengatur  tentang  keberadaan  mobil  semi- Autonomous itu sendiri.

## Kedudukan Hukum Mobil Semi-Autonomous
Di Indonesia merujuk pasal 1 Ayat (23) UU LLAJ “Pengemudi merupakan orang yang  berada  dibalik  kemudi  untuk  mengendalikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  dan pengemudi  harus  memiliki  surat izin  mengemudi”  atau  dengan  kata  lain  manusia  adalah pengemudi  mobil  yang dianggap sah  dan  berhak  untuk  mengendarai  mobil.  namun dalam kasus  mobil  dengan  fitur  semi-Autonomous  yang  mana  sistem  juga  memiliki  peran  dalam mengendalikan  mobil  maka  secara  tidak  langsung  selain  pengemudi  sebagai  penanggung jawab  dalam  mengendalikan  mobil  masih  ada  campur  tangan  sistem  yang  mana  sistem tersebut masih masuk dalam rana pertanggung jawaban produsen mobil selaku orang yang memiliki wewenang untuk menyemartkan sistem semi-Autonomous dalam mobil yang di jual secara masal.
Sistem  yang  ada  dalam  mobil  semi-Autonomous  sendiri  sebenarnya  dapat dikatakan  masuk  dalam  kategori  AI  (Artificial  Intelligence).  Teknologi  tersebut  merupakan teknologi yang dapat memerintah komputer untuk dapat meniru tindakan manusia sehingga hal  tersebut  dapat  membuat  komputer  melakukan  hal-hal  yang  biasanya  dilakukan  oleh seseorang; misalkan melakukan sebuah pemikiran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan seperti halnya pola pikir manusia. Mobil semi-Autonomous dapat dikatakan masuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dalam ranah teknologi AI dikarenakan, kendali mobil yang seharusnya dipegang kendalinya oleh  manusia  secara  tidak  langsung  telah  diambil  alih  oleh  komputer  yang  dibantu  oleh sensor-sensor radar dan kamera yang disematkan di sekeliling mobil yang akan membantu mengendalikan  mobil  tersebut.  Adanya  teknologi  AI  dalam  kendali  mobil  sendiri  tentunya memiliki sebuah nilai positif dimana dengan adanya sistem semi-Autonomous maka pabrikan berharap  bahwa  kendali  mobl  dapat  dilakukan  secara  teratur  sesuao  dengan  format  yang telah ditentukan oleh pabrikan mobil tersebut.
Walaupun tujuan adanya sistem AI dalam sebuah mobil memiliki maksud yang positif karena diharapkan dengan adanya bantuan dari komputer maka mobil akan bisa melaju lebih aman dan terjaga sesuai batasan-batasan yang ada. Tentunnya sistem semi-Autonomous juga memiliki  sebuah  kelemahan  yang  mana  sebuah  sistem  komputer  pasti  memiliki  sebuah kelemahan dan pasti ada sebuah peluang untuk sistem tersebut rusak atau error yang mana kejadian  rusak  atau  error  nya  sistem  yang  terjadi  dalam  mobil  semi-Autonomous  dapat memiliki dampak yang cukup besar.  Contohnya saat pengemudi sedang menggunakan fitur Adaptive Cruise Control yang mana fitur tersebut akan mengambil alih pengoprasian pedal gas dan rem mobil secara otomatis dan pengemudi hanya tinggal mengatur batas kecepatan yang ingin digunakan saat berkendara dan sisanya komputer lah yang akan mengatur jalanya mobil dan akan mengerem otomatis mobil apabila terdeteksi ada objek atau mobil lain yang menghalangi jalanya mobil.
Kecelakaan di  Indonesia  merujuk Pasal  1  ayat  (24)  UU  LLAJ  “Kecelakaan  Lalu  Lintas merupakan suatu peristiwa di Jalan yang tidak disengaja dan kecelkaan tersebut melibatkan Kendaraan satu atau tanpa Pengguna Jalan lain yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda”. Dan yang seharusnya bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas tersebut  sejatinya  adalah  manusia  sebagai  pengemudi  mobil  hal  ini  sejalan  dengan  bunyi Pasal 234  UU  LLAJ  Ayat  (1)  “Pengemudi,  pemilik  kendaraan  bermotor,  dan  Perusahaan Angkutan Umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pihak ketiga karena kecelakaan akibat kelalaian pengemudi”.
Dalam  kasus  kecelakaan  yang  melibatkan  mobil  dengan  sistem  AI  atau  semi- Autonomous. Pengemudi tidak bisa sepenuhnya bersalah. Hal ini dikarenakan adanya peran dari teknologi AI itu sendiri. Dalam hukum positif di indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  kemudian  selanjutnya  disebut  UU  ITE,  yang  mana dalam hal tersebut sistem AI dapat dimasukan dalam golongan sismen elektronik, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari sebuah karakter teknologi AI itu sendiri yang punya beberapa persamaan dengan sistem elektronik yang salah satu persamaanya adalah mereka sama-sama mengumpulkan  dan  memproses  sebuah  data  untuk  mengambil  sebuah  tindakan  atau kesimpulan. Yang mana hal tersebut sesuai dengan pelafalan Pasal 1 Angka (5) UU ITE”.
Dengan  adanya  teknologi  AI  atau  yang  di  Indonesia  disebut  juga  sebagai  Agen Electronic  tentunya  juga  ada  beberapa  aturan  tambahan  yang  harus  digunakan  sebagai standar sebelum barang tersebut dipasarkan oleh seorang Produsen dan hal itu diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang  Pendaftaran  Petunjuk  (Manual)  Dan  Kartu  Jaminan/  Garansi  Purna  Jual  Dalam Bahasa  Indonesia Bagi  Produk  Telematika  dan  Elektronika.  Yang  mana  menjelaskan bahwa setiap produk elektronic di Indonesia harus dilengkapi dengan garansi produk yang diberikan oleh produsen. Garansi sendiri disini juga merupakan sebuah bentuk pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pabrikan sebagai pelaku usaha.
Walapun demikian di Indonesia sorang pemilik kendaraan atau disebut juga sebagai konsumen  juga  memiliki  sebuah  upaya  hukum  atau  yang  kita  kenal  sebagai  Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia saat ini telah tertuang dalam UU PK (UU No.8 Tahun 1999). Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 Ayat (1) UU PK memiliki arti “Perlindungan konsumen adalah sebuah bentuk upaya yang mana upaya tersebut dapat menjamin  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  bagi konsumen”.  Konsumen sendiri menurut UU PK “Konsumen adalah individu atau orang pengguna barang dan jasa yang tersedia di masyarakat”. Sedangkan pengertian Pelaku Usaha sendiri menurut UU PK “Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. ”
Perlindungan konsumen sejatinya lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap apa  yang  Hak  dan  Tanggung  Jawab seorang  konsumen dan  pelaku usaha. Atau  juga  dapat dikatakan adanya UU PK untuk menjamin hubungan timbal balik antara pemenuhan hak dan tanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha. Bebrapa contoh hak seorang konsumen sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UUPK diantaranya:
1. Hak  untuk  mendapatkan  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam menggunakan barang dan jasa.
2. Hak  untuk  mendapatkan  kebebasan  memilih  barang  atau  jasa  serta  mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang disepakati.
3. Hak  untuk  diberikan  perlindungan  hingga  penyelesaian  masalah  apabila  terjadi sengketa
4. Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan oleh produsen
Sedangkan  Kewajiban  pelaku  usaha  atau  produsen  menurut  pasal  7  UU  PK  diantaranya meliputi:
1. Menjamin  kualitas  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  sudah  sesuai  dengan standar pasar yang berlaku.
2. Memberikan informasi  mengenai  apa  yang  ia  jual  dengan  jelas dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan.
3. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan.
4. Wajib  memberikan  ganti  rugi  atau  penggantian  apabila  barang  yang  dipakai  atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan standar pasar.
Selain itu Pelaku Usaha juga berhak untuk memenuhi beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi diantaranya seperti yang diatur dalam Pasal 19 UU PK:
(1) Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang diderita konsumen  akibat  menggunakan  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.
(2) Ganti  rugi  yang  tertulis  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau bisa juga menganti dengan barang lain yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak  menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
(4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh gagalnya sistem Autonomous yang dapat dikatakan sebagai seorang konsumen dalam case tersebut adalah pemilik dari kendaraan dan yang disebut sebagai pelaku usaha adalah Agen tunggal pemegang merek (ATPM), contohnya adalah  PT.  Toyota  Astra  Motor  Indonesia  (TAM),  PT  Honda  Prospect  Motor  (HPM),  dan  PT Hyundai Motors Indonesia (HMID). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 21 UU PK yang berbunyi:
(1) Pelaku  Usaha  selaku  Importir  barang  wajib  bertanggung  jawab  sebagai  pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri
(2) Pelaku  Usaha  selaku  Importir  jasa  bertanggung  jawab  sebagai  penyedia  jasa  asing apabila  penyediaan  jasa  asing  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan penyedia jasa asing.
Bentuk  perlindungan  hukum  untuk  seorang  konsumen  apabila  konsumen  tersebut terlibat  kecelakaan  yang  diakibatkan  oleh  gagalnya  sistem  semi-Autonomous.  Adalah konsumen  di  Indonesia  telah  mendapatkan  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yang  teah disediakan oleh pemerintah dalam memenuhi keadilan yang ada di Indonesia. perlindungan hukum  yang  pertama  yang  dibuat  pemerintah  adalah  perlindungan  secara  Preventif  yang mana bentuk nyata dari perlindungan ini adalah dengan di sahkanya UU tentang Perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2009. Dalam UU tersebut telah dijelaskan secara gambyang mengenai pemeuhan hak dan tanggung jawab timbal balik antara konsumen dan pelaku  usaha.  lalu  yang  keuda  adalah  perlindungan  secara  Represif  yang  mana  bentuk nyatanya adalah dibentuknya badan penyelesaian sengketa Konsumen.
Mengingat beberapa penjelasan diatas dan karna teknologi sistem semi-Autonomous juga masuk dalam rana teknologi berbasis AI yang mana berarti produsen atau perusahaan pemroduksi atau distributor juga harus ikut bertanggung jawab hal ini sejalan dengan Pasal 21  UU  ITE.  Selain  itu  walaupun  nantinya  setiap  mobil  semi-Autonomous  yang  keluar  dari dealer, pemilik wajib untuk menandatangani sebuah perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat klausula baku dengan bunyi. “Apabila terjadi Kecelakaan akibat gagalnya sistem  semi-Autonomous,  maka  dengan  perjanjian  ini  pemilik  telah  setuju  untuk  tidak menyalahkan  atau  menuntut  ATPM  dalam segala  bentuk  apapun”  atau  dengan  kata  lain
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
APTM  ingin  melepaskan  tanggung  jawab  sebagai  pelaku  usaha.  Maka  perjanjian  tersebut dikatakan batal atau tidak sah karena hal itu telah melanggar bunyi Pasal 18 Ayat (1a) UU PK yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”.
Dengan demikian maka seorang pengemudi atau konsumen mobil semi-Autonomous berhak  mendapat  perlindungan  hukum.  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukumnya  adalah mendapat Kompensasi dan/atau Ganti Rugi Kompensasi atau Ganti Rugi sendiri merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang paling dasar dan merupakan tanggung jawab yang wajib diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini selaras dengan yang telah diatur dalam Pasal 19 UU PK dan  kompensasi  tersebut  juga  harus  diberikan  pada  korban  lain  yang  juga  terlibat  dalam kecelakaan tersebut. Lalu pemilik kendaraan atau pengemudi kendaraan semi-Autonomous Mendapat  Keringanan  Hukuman.  Keringan  hukuman  disini  dimaksud  apabila  kecelakaan tersebut  memang  benar  terjadi  akibat  gagalnya  sistem  semi-Autonomous  dan  sampai menyebabkan korban, maka pengendara dapat dibebaskan dari jeratan pidana kurungan atau penjara sesuai yang diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Dalam menuntut hak sebagai seorang konsumen  yang  telah  dilindungi  oleh  UUPK  maka  konsumen  dapat  melakukan  gugatan sengketa konsumen kepada para ATPM mobil yang ada di Indonesia.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum yang didapat oleh seorang pemilik atau pengemudi kendaraan semi-Autonomous apabila ia terlibat kecelakaan adalah berupa Perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Yang mana semuanya telah di atur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat mengajukan keberatan atas kejadian tersbut kepada ATPM yang mana ia berwenang untuk bertanggung jawab atas keberadaan sistem semi-Autonomous di Indonesia dan ATPM wajib memberikan ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  akibat  keelakaan  yang  disebabkan gagalnya sistem Autonomous.

## DAFTAR PUSTAKA
Clever Geek Handbook, “Sejarah Mobil Self - Driving Seratus Tahun,” https://tech-

## id.netlify.app › articles , 2022
Ditta Aditya Pratama, “Mengenal Enam Tingkatan Teknologi Swakemudi, Begini Penjelasannya,” GRIDOTO.COM , 2020
Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dan Tantimin, “Analysis of Criminal Law Lia bility for the Use of Artificial Intelligence in Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 8.1 (2022), 307 – 16 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44408>
Kunci, Kata, Kepastian Hukum, dan Teknologi Autopilot, “KEPASTIAN HUKUM TERHAD AP MOBIL BERTEKNOLOGI AUTO PILOT DITINJAU,” 2.2 (2022), 794– 805
Kurnia Wardhana, Shandy, “Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Bertenaga Elektrik Dari Aspek Keamanan Berkendara,” Mimbar Keadilan , 14.2 (2021), 160 – 69
<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4939>
Kurniawan, Ruly, “Kecelakaan Pertama Mobil Otonom yang Tewaskan Pesepeda,” DETIKOTO <https://oto.detik.com/mobil/d-4082343/kecelakaan-pertama-mobil-otonom-yang- tewaskan-pesepeda> [diakses 7 Oktober 2022]
Nusi, Rizal Ramadhani, “Legalitas Mobil Auto Pilot Dalam Prespektif Hukum Transportasi di
Indonesia,” Jurist-Diction , 4.6 (2021) <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31854>
Sutojo, T; Mulyanto, Edi; Suhartono, Vincent, “Kecerdasan Buatan,” 2011, 211– 35
Szilassy, Péter, Balázs Németh, dan Péter Gáspár, “Design and robustness analysis of autonomous vehicles in intersections,” IFAC-PapersOnLine , 52.8 (2019), 13 – 18 <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.08.090>
Wahyu Simon Tampubolon, SH.MH, “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLI NDUNGAN KONSUMEN,” Sociological Forum , 32.3 (2017), 684 – 86 <https://doi.org/10.1111/socf.12355>
Wardana, M W, I N P Budiartha, dan ..., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan atas Produk Elektronik yang Tidak Bergaransi,” Jurnal Interpretasi … , 3.1 (2022), 72 – 77
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4641%0Ahttps:// ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4641/3330> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang  Pendaftaran  Petunjuk  (Manual) Dan  Kartu  Jaminan/  Garansi  Purna  Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika
Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen