## Evaluasi Prosedur Pemberian Pembiayaan dan Hubungannya Dengan Kredit Macet Pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur

## Santi Puspita
Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, santipuspita@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan dan hubungannya dengan kredit macet pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan dan data yang  digunakan  data  primer  dan  sekunder.  Pelaksanaan  prosedur  pemberian  pembiayaan  pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur belum terlaksana dengan baik dikarenakan bagian pembiayan  yang  tugasnya  melaksanakan  prosedur  pemberian  pembiayaan  kurang  mengadakan pengecekan  terhadap  kelayakan  besaran  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  calon  peminjam (anggota)  dibandingkan  dengan  tingkat  penghasilannya,  kekurang  kehati-hatian  dalam  memberikan pinjaman,  dan  kurannya  pengecekan  terhadap  informasi  yang  telah  diberikan  oleh  para  anggota,  ini lah yang mengakibatkan kredit macet pada  Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur. Selain faktor  bagian  pembiayaan  yang  melaksanakan  prosedur  pemberian  kredit,  kredit  macet  dapat  pula terjadi  dari  sudut  anggota  itu  sendiri,  dapat  ditentukan  dengan  melihat  kondisi  kehidupan  anggota sehari-hari  dengan  menggunakan  analisis  5  C  yaitu: character,  capacity,  capital,  collateral ,  dan condition .
Kata Kunci: Prosedur Pemberian Biaya, Kredit Macet

## A. PENDAHULUAN
Perekonomian
Indonesia,
dilaksanakan oleh empat lembaga yaitu
BUMN,  BUMD,  Swasta  dan  Koperasi. Sedangkan  yang  menjadi  sokoguru perekonomian menurut Undang- Undang Dasar adalah koperasi. Berdasarkan  Undang-Undang  1945 pasal  33  ayat  1  menyatakan  bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Selanjutnya  penjelasan  pasal  33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan  bukan  kemakmuran  untuk perseorangan dan bangunan perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu adalah  koperasi.  Penjelasan  pasal  33 tersebut  menempatkan  koperasi  baik dalam  kedudukan  sebagai  sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai pusat tata  perekonomian nasional.
Peraturan perundang-undangan perkoperasian diatur berdasarkan Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992 tersebut menjadi landasan hukum yang diharapkan mampu mendorong koperasi  agar  dapat  bertumbuh  dan berkembang  menjadi  lebih  kuat  dan mandiri. Undang-undang koperasi beserta peraturan pelaksanaanya bertujuan  untuk  memperjelas  dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran manajemen, keusahaan  dan  permodalan  serta pembinaan  koperasi,  sehingga  dapat lebih  menjamin  terwujudnya  kehidupan koperasi.
Berbagai  jenis  koperasi  lahir seiring  dengan  adanya  pembangunan dan  mempunyai  tujuan  berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana salah satunya adalah  Koperasi  Tunas  Perkebunan Belitang
OKU Timur,
dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  baik
dalam  hal  pengumpulan  dana,  jasa, dan  produk  yang  berupa  pemberian pembiayaan    yang berdasarkan  prinsip syariah  atau  berlandaskan  nilai-nilai Islam.
Adapun dalam pemberian pinjaman  kredit  atau  dalam  istilah koperasi  syariah  adalah  pemberian pembiayaan,  nasabah  harus  mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi Tunas
Perkebunan Belitang  OKU  Timur, karena dalam prosedur tersebut menyangkut  semua  urutan  kegiatan yang disusun untuk menjamin transaksi pembiayaan yang terjadi. Bila pemberian pembiayaan diberikan tanpa adanya  prosedur,  kemungkinan  dalam pemberian  pembiayaan  tersebut  akan mengalami  berbagai  masalah  seperti dalam pembayaran angsuran pinjaman.
Koperasi
Tunas Perkebunan
Belitang  OKU  Timur  yang  telah  berdiri dari  tahun  1998  sampai  dengan sekarang  masih  mengalami  masalah yang  cukup  merisaukan  yaitu  adanya pemberian  pembiayaan  yang  macet untuk tiap tahunnya.
Bagian pembiayan yang tugasnya melaksanakan prosedur pemberian kredit kurang mengadakan pengecekan terhadap kelayakan besaran pembiayaan  yang  diberikan  kepada calon peminjam (anggota) dibandingkan dengan
tingkat penghasilannya, kekurang kehati- hatian dalam memberikan pinjaman, ini lah  yang  mengakibatkan  kredit  macet pada  Koperasi  Tunas  Perkebunan Belitang OKU Timur. Kredit macet yang terjadi pada Koperasi Tunas
Perkebunan  Belitang  OKU  Timur  dari Tahun  2015  sampai  dengan  2017 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur Pemberian Pembiayaan Yang Macet Tahun 2015 s/d 2017 ( Rupiah ) Tahun Jumlah Kredit Kredit Macet Persentase kredit macet 2015 2016 2017 238.100.000 510.593.075 683.541.470 50.960.000 100.900.000 150.750.000 21 % 19 % 22 %
Sumber : Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur
Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah kredit sebesar Rp  238.100.000,  sedangkan  jumlah kredit  macet  sebesar  Rp  50.960.000 atau  21  %.  Pada  tahun  2016  jumlah kredit sebesar Rp 510.593.075, sedangkan jumlah kredit macet
mengalami kenaikan sebesar Rp
100.900.000  atau  19  %.  Pada  tahun
2017 jumlah kredit mengalami peningkatan  sebesar  Rp  685.541.470 dan  jumlah  kredit  macet  meningkat sebesar  Rp  150.750.000  atau  22  %,
apabila  kenaikan  kredit  macet  tidak dapat dikurangi maka akan menyebabkan Koperasi
Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur dapat kesulitan  dalam  memberikan  atau menambah pembiayaan untuk anggota koperasi lain.

## B. RUMUSAN MASALAH
Dari  latar  belakang  masalah  di atas  dapatlah  dirumuskan  beberapa masalah yaitu :
a. Bagaimana  prosedur  pemberian pembiayaan pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur?
b. Apa  saja  yang  menyebabkan meningkatnya jumlah pembiayaan yang macet pada  Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur?

## C. KAJIAN TEORI

## 1) Pengertian Koperasi
Secara  umum  koperasi  dipahami sebagai  perkumpulan  orang  yang secara  sukarela  mempersatukan  diri untuk  memperjuangkan  peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui  pembentukan  sebuah  badan usaha yang dikelola secara demokratis.
Disamping  itu,  koperasi  juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir  pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi.
Koperasi  adalah  badan  usaha yang  mengorganisir  pemanfaatan  dan pendayagunaan  sumber  daya  ekonomi para  anggotanya  atas  dasar  prinsip- prinsip  koperasi  dan  kaidah  usaha ekonomi  untuk  meningkatkan  taraf hidup  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.  Dengan  demikian  koperasi merupakan  gerakan  ekonomi  rakyat dan  sokoguru  perekonomian  nasional (Rudianto, 2006:2)
Sementara  itu  menurut  Pasal  1 UU No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi  di  Indonesia  adalah  suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas  kekeluargaan.  Koperasi  adalah badan  usaha  yang  beranggotakan orang-seorang  atau  badan  hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.
Dari  definisi  koperasi  tersebut  di atas  dapat  penulis  simpulkan,  bahwa koperasi merupakan badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan  hukum  yang  mengkoordinir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para
anggotanya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan.

## 2) Jenis-Jenis Koperasi
Berdasarkan  bidang  usaha  dan jenis  anggotanya,  menurut  PSAK  No. 27 tahun 2004, koperasi dapat digolongkan  ke  dalam  beberapa  jenis koperasi, yaitu :
a. Koperasi Simpan pinjam
Koperasi  simpan  pinjam  adalah koperasi  yang  bergerak  dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian  dipinjamkan  kembali kepada para anggota yang
memerlukan bantuan dana. b.     Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi  yang  anggotanya  para konsumen  akhir  atau  pemakai barang  atau  jasa  (  Koperasi  yang mengelola  toko  serba  ada,  mini market dan  sebagainya).
c. Koperasi Pemasaran Koperasi pemasaran adalah koperasi  yang  anggotanya  para produsen  atau  pemilik  barang atau  penyedia  jasa.  Koperasi pemasaran  adalah  koperasi  yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan  barang-barang  yang mereka hasilkan d. Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi  yang  anggotanya  tidak memiliki  badan  usaha  sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi  untuk  menghasilkan  dan memasarkan barang atau jasa.
Menurut  Hendar  (2005:235)  Jenis koperasi  yang  sesuai  dengan  pasal  16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 a.      Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)/
Koperasi kredit
Sesuai peraturan pemerintah Nomor  9  tahun  1995  pasal  1, bahwa  koperasi  simpan  pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya  usaha  simpan  pinjam.
Keanggotaan  koperasi  simpan pinjam  pada  prinsipnya  bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud  mempunyai  kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan  ekonomi  yang  sama. Misalnya  KSP  dengan  anggota petani.
b.   Koperasi Konsumen Sebagai  pemilik  dan  pengguna
jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.  Keanggotaan  koperasi konsumen  atau  pendiri  koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat, missal kelompok PKK,  karang  taruna  dan  lain-lain. Koperasi  konsumen  menyalurkan barang-barang  konsumen  untuk keperluan anggota dan di samping pelayanan untuk anggota bisa juga untuk umum.
c.    Koperasi Produsen Adalah koperasi yang anggotanya orang-orang  yang  menghasilkan barang, misalnya :
 Koperasi kerajinan industri kecil, anggotanya para pengerajin  Koperasi perkebunan, anggotanya produsen perkebunan  rakyat  dan    lain- lain.
d. Koperasi Pemasaran Adalah  koperasi  beranggotakan orang-orang yang mempunyai
kegiatan  di  bidang  pemasaran barang-barang dagang, misalnya :  Koperasi  pemasaran  ternak sapi, anggotanya adalah pedagag sapi  Koperasi pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagan barang-barang elektronik dan lain-lain. e. Koperasi Jasa
Didirikan untuk memberikan pelayanan  (jasa)  kepada  para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain :  Koperasi
angkutan memberikan  jasa  angkutan barang  atau  orang,    koperasi angkutan didirikan oleh orang- orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan  barang  atau  orang dan lain-lain.
3) Prinsip-Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi  merupakan  penjabaran  lebih lanjut  dari  asas  kekeluargaan  yang dianutnya.  Prinsip-prinsip  koperasi  ini biasanya  mengatur  baik  hubungan antar koperasi dengan para anggotanya,  hubungan  antar  sesama anggota  koperasi,  pola  kepengurusan organisasi  koperasi  serta  mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain  itu, prinsip-prinsip  koperasi  biasanya  juga mengatur  pola  kepengelolaan  usaha koperasi.  Sebab  itu,  secara  lebih terinci, ia juga mengatur pola kepemilikan modal kopoerasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya.
Penyusunan  prinsip-prinsip  koperasi  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  sejarah dan  perkembangan  prinsip  koperasi Internasional.
Sebagaimana dinyatakan
di dalam  Pasal  5  Ayat  1  Undang-undang No. 25/1992, koperasi Indonesia
melaksanakan
prinsip-prinsip
keanggotaan (Rudianto, 2006:5).
1. Keanggotaan  bersifat  sukarela dan terbuka.
Karena itu tidak seorang pun yang boleh  dipaksa  oleh  orang  lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara
demokratis. Penerapan  prinsip  ini  di  dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak
mungkin  anggota  koperasi  di dalam  pengambilan  keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding  dengan  besarnya  jasa masing-masing anggota.
Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  penghasilan itu. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap
pembentukan  SHU  ini.  Ukuran kontribusi  yang  digunakan  adalah jumlah  transaksi  anggota  dengan koperasi selama periode tertentu.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Pembatasan  bunga  atas  modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain menaruh perhatian  terhadap  pemberian imbalan  yang  wajar  terhadap partisipasi anggotanya, juga
mendorong  dan  menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.
5. Kemandirian Agar koperasi dapat mandiri maka koperasi  harus  mengakar  kuat dalam  kehidupan  masyarakat  dan agar dapat mengakar kuat
koperasi harus harus dapat diterima  oleh  masyarakat.  Agar dapat diterima masyarakat, koperasi  harus  memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan
ekonomi
masyarakat.

## 4)  Keanggotaan Koperasi
Keanggotaan  koperasi  termasuk salah  satu  unsur  yang  menentukan dalam  organisasi  koperasi.  Tanpa anggota,  jelas  tidak  mungkin  koperasi berdiri, apa lagi melaksanakan usahanya.  Karena  itu,  kedudukan anggota  dalam  koperasi  secara  hukum adalah  suatu  keharusan  dan  sebagai konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum.
Berkaitan  dengan  keanggotaan koperasi  ditegaskan  dalam  pasal  17 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1992  tentang  Perkoperasian  yang menyebutkan :
 Anggota  koperasi  adalah  pemilik dan  sekaligus  pengguna  jasa koperasi
 Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
Dalam  kedudukannya  sebagai pengguna  jasa  atau  pelanggan  dari koperasinya, anggota harus
berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi pada dasarnya adalah kegiatan yang diputuskan oleh anggota dan diselenggarakan untuk kepentingan anggota sendiri. Selanjutnya  dalam  koperasi  bukti kepemilikan anggota
diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokok yang dibuktikan  dalam  bentuk  sertifikat. Ketentuan tersebut memperjelas pengertian  keanggotaan  koperasi,  jika dibandingkan dengan misalnya
pengertian keanggotaan pada perkumpilan/organisasi masyarakat, atau  yayasan,  atau  perseroan  terbatas
yang  tidak  mengenal  istilah  anggota,
tetapi menggunakan pengertian pemegang  saham.  Atas  dasar  itu anggota  koperasi  adalah  baku  atau normative. Maka pada dasarnya anggota  koperasi  adalah  aktif  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya, baik  sebagai  pemilik  maupun  sebagai pengguna jasa koperasi.
Kedudukan hukum anggota koperasi  sebagaimana  dimaksud  di atas,  memberi  kekuatan,  kemantapan, perlindungan  dan  rasa  aman  bagi mereka  yang  sudah  atau  yang  akan menjadi anggota koperasi, maka mengenai  keanggotaan  ini  merupakan identitas  khusus  yang  menjadi  dasar atau  pondasi  yang  kokoh  bagi  suatu organisasi.

## 5) Permodalan Koperasi
Sesuai  dengan  Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,  modal  koperasi  terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi  harus  memiliki  modal  ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu  kedudukan  dan  status  modal koperasi  secara  hukum  dipertegas dengan  menetapkan  modal  sendiri yang merupakan modal ekuitas, sedangkan modal pinjaman merupakan modal penunjang. Ekuitas adalah selisih  antara  total  kekayaan  suatu badan  usaha  dengan  total  utangnya (Hendar, Kusnadi, 2005:255).
Menurut Hendar, Kusnadi (2005:255)  dalam  pasal  41  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  menyebutkan  bahwa modal koperasi terdiri atas:
1). Modal Sendiri
Modal sendiri dapat berasal dari :
 Simpanan Pokok Adalah jumlah nilai uang tertentu yang  sama  banyaknya  setiap anggota  yang  harus  disetorkan pada  waktu  masuk  menjadi
anggota.  Jenis  simpanan  pokok ini  tidak  dapat  diambil  kembali selama  orang  tersebut  masih menjadi anggota koperasi.
 Simpanan Wajib
Adalah jumlah simpanan tertentu  yang  harus  dibayarkan oleh  anggota  dalam  waktu  dan kesempatan  tertentu,  misalnya sebulan  sekali.  Jenis  simpanan wajib  ini  dapat  diambil  kembali dengan  cara-cara  yang  diatur lebih  lanjut  dalam  anggaran dasar,  anggaran  rumah  tangga, dan  keputusan-keputusan  rapat anggota.
 Simpanan Sukarela Adalah  suatu  jumlah  tertentu yang  diserahkan  oleh  anggota atau  bukan  anggota  terhadap koperasi  atas  kehendak  sendiri sebagai  simpanan.  Simpanan jenis  ini  dapat  diambil  kembali oleh pemilik simpanannya setiap saat. Karena itu simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan  sebagai  modal anggota  di  dalam  koperasi  dan dikelompokkan  sebagai  hutang jangka pendek.
2). Modal Pinjaman Modal  pinjaman  dapat  berasal  dari anggota,  koperasi  lainnya  dan/atau anggotanya,  bank  dan  lembaga keuangan lainya.
3). Modal Sumbangan Adalah  sejumlah  uang  atau  barang modal  yang  dapat  dinilai  dengan uang  yang  diterima  dari  pihak  lain yang  bersifat  hibah  dan  tidak mengikat.  Modal  sumbangan  tidak dapat  dibagikan  kepada  koperasi selama koperasi belum dibubarkan.
3). Modal Penyertaan
Adalah  sejumlah  uang  atau  barang modal  yang  dapat  dinilai  dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal  untuk  menambah  dan memperkuat  struktur  permodalan
dalam meningkatkan usaha koperasi.
4). Cadangan Adalah bagian dari sisa hasil usaha yang  disisihkan  sesuai  dengan ketentuan  anggaran  dasar  atau ketetapan rapat anggota.
5). Sisa Hasil Usaha Adalah  selisih  antara  penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban)  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  penghasilan  itu  dan belum dibagikan kepada anggota.

## 6) Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Koperasi
Jika  dilihat  dari  segi  fungsi,  maka pada  dasarnya  terdapat  pembagian tugas  antara  rapat  anggota,  pengurus, pengawas,  dan  pengelola  yang  intinya sebagai berikut:
a) Rapat Anggota Pemegang  kekuasaan  tertinggi  dan menetapkan  kebijakan  umum  di bidang  organisasi,  manajemen  dan usaha koperasi.
b) Pengurus
Pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijakan umum serta  mengelola  organisasi  dan usaha koperasi, sebagai mana
ditetapkan oleh rapat anggota. c) Pengawas Mewakili anggota melakukan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi yang  dilaksanakan  oleh  pengurus dan pengelola.
d) Pengelola
Melakukan  pengelolan  usaha  dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. 7) Pengertian Sistem dan Prosedur a) Pengertian Sistem
Menurut Mulyadi  (2015:2) Sistem adalah  sekelompok  unsur  yang  erat
berhubungan  satu  dengan  lainnya, yang  berfungsi  bersama-sama  untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan  untuk  menangani  sesuatu yang  berulang  kali  atau  yang  secara rutin terjadi.
b) Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi (2015:5)
Prosedur  adalah  suatu  urutan  kegiatan klerikal      ( clerical  operation) ,  biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu depertemen  atau  lebih,  yang  dibuat untuk  menjamin  penanganan  secara seragam transaksi instansi yang terjadi berulang-ulang.
Prosedur merupakan suatu pekerjaan  kerani  (clecial)  biasanya melibatkan  beberapa  orang  dalam suatu  bagian  atau  lebih  yang  disusun untuk  menjamin  adanya  perlakukan yang  seragam  terhadap  transaksi- transaksi perusahaan.
Dari  pengertian  prosedur  tersebut di atas, penulis dapat simpulkan bahwa prosedur  merupakan  suatu  kegiatan yang  biasanya  melibatkan  beberapa orang  dalam  suatu  bagian  atau  lebih, yang di buat untuk menjamin penanganan  suatu  perlakuan  yang seragam  terhadap  transaksi  yang berulang-ulang.
Prosedur dalam pemberian pembiayaan  oleh  perusahaan  secara umum  antar  perusahaan  yang  satu dengan perusahaan yang lain tidakjauh berbeda.  Syarat-syarat  atau  petunjuk tindakan-tindakan
yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan  nasabah  sampai  dengan lunasnya  suatu  kredit  yang  diberikan oleh perusahaan.
8) Pengertian Piutang, Pembiayaan dan Kredit
a) Pengertian Piutang
Piutang  adalah  klaim  koperasi atas  uang,  barang  atau  jasa  kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu.
Tagihan yang tidak disertai dengan janji tertulis disebut piutang. Itu berarti, suatu aktivitas dapat dikelompokkan  sebagai  piutang  jika memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :
 Piutang  tersebut  timbul  akibat transaksi dimasa lalu
 Piutang  tersebut  jelas  jumlah  dan jatuh temponya
 Piutang tersebut diketahui dengan jelas harus ditagih kepada siapa.
b) Klasifikasi Piutang
Walaupun  terdapat  begitu  banyak macam  piutang  yang  memungkinkan dimiliki
suatu koperasi, tetapi berdasarkan  jenis  dan  asal  piutang maka  piutang  di  dalam  koperasi  dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu : 1. Piutang Anggota Adalah  piutang  yang  timbul  dari penjualan  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  koperasi  kepada  anggota koperasi.  Dalam  kegiatan  normal koperasi,  piutang  anggota  biasanya akan  dilunasi  dalam  tempo  kurang dari  satu  tahun  makanya  piutang anggota  dikelompokkan  ke  dalam kelompok aktiva lancar.
2. Piutang Bukan Anggota Adalah  piutang  yang  timbul  akibat koperasi  melakukan  transaksi  kredit kepada bukan anggota koperasi.
c) Pengertian Pembiayaan Pembiayaan  merupakan  suatu
fasilitas  yang  diberikan  Bank  Islam kepada
masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana  yang  telah  dikumpulkan  oleh Bank  Islam  dari  masyarakat  yang surplus dana.
Pembiayaan  menurut  Undang- Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun 1998  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan
atau  kesepakatan  antar  bank  dengan lainnya  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau bagi hasil (Kasmir, 2014:92).
Pembiayaan  ini  diberikan  melalui surplus  yang  diberikan  masyarakat yang  menyimpan  di  Bank  Islam  yaitu lembaga  keuangan  syariah  lainnya. Orientasi  pembiayaan  yang  diberikan Bank  Islam  adalah  untuk  sasaran mengembangkan dan atau meningkatkan  pendapatan  nasabah dan Bank Islam. d) Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang
Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998, kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antar  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan  pemberian  bunga (Kasmir, 2014:92).
Yang  menjadi  perbedaan  antara kredit yang  diberikan  oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank berdasarkan  prinsip  syariah  adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.  Bagi  bank  berdasarkan prinsip  konvensional  keuntungan  yang diperoleh  melalui  bunga  sedangkan bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip bagi hasil berupa imbalan bagi hasil.
Pemberian  kredit  tanpa  dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan  bank.  Nasabah  dalam hal  ini  dengan  mudah  memberikan data-data  fiktif  sehingga  kredit  tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.
Namun  faktor  salah  analisis  ini bukanlah  merupakan  penyebab  utama kredit macet malaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah  yang  tidak  dapat  dihindari oleh nasabah.
9) Unsur-Unsur Pembiayaan/Kredit
Menurut Kasmir  (2014:94) unsur- unsur pembiayaan/kredit meliputi:
a.  Kepercayaan
Yaitu  suatu  keyakinan  pemberi pembiayaan  bahwa  pembiayaan yang  diberikan  berupa  uang, barang,  atau  jasa  akan  benar- benar  diterima  kembali  dimasa mendatang.
b.  Kesepakatan Yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan  dengan  si  penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
c.  Jangka waktu Setiap pembiayaan yang diberikan  pasti  memiliki  jangka waktu  tertebtu,  jangka  waktu  ini mencakup  masa  pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
d.  Resiko Faktor  resiko  kerugian  dapat diakibatkan  dua  hal  yaitu  resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar pinjaman  pada  hal  mampu  untuk membayar  dan  resiko  kerugian yang  diakibatkan  karena nasabah tidak sengaja yaitu terjadi musibah  seperti  bencana  alam, kebakaran, meninggal dunia.
e.  Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian  suatu  kredit  atau  jasa tersebut  yang  kita  kenal  dengan nama  bunga.  Balas  jasa  dalam
bentuk bunga dan biaya administrasi  kredit  ini  merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi  bank  yang  berdasarkan prinsip  syariah  balas  jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
10)  Jenis-Jenis Pembiayaan/Kredit Menurut Kasmir (2014:99)
pembiayaan dapat di lihat dari berbagai segi antara lain:
a)  Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
 Pembiayaan Produktif Pembiayaan  produktif  adalah  yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan  ini  diberikan  untuk menghasilkan barang atau jasa.
 Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan  yang  digunakan  untuk konsumsi  secara  pribadi  (contoh pembiayaan perabotan rumah tangga, pembiayaan mobil pribadi).
 Pembiayaan Perdagangan Pembiayaan  perdagangan  adalah pembiayaan  yang  digunakan  untuk perdagangan, biasanya untuk membeli  barang  dagangan,  yang pembayarannya  diharapkan  dari hasil  penjualan  barang  dagangan tersebut.
b)  Pembiayaan dilihat dari segi kegunaan
 Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan  yang  digunakan  untuk keperluan  perluasan  usaha  atau membangun  proyek  atau  pabrik baru.
 Pembiayaan  modal  kerja  yaitu pembiayaan  yang  digunakan  untuk keperluan  peningkatan  produksi dalam operasionalnya.
c)  Dilihat dari segi jangka waktu
 Pembiayaan jangka pendek
Merupakan pembiayaan yang memiliki  jangka  waktu  kurang  dari 1  tahun  atau  paling  lama  1  tahun dan  biasanya  digunakan  untuk
keperluan  modal  kerja.  Contoh untuk perternakan
misalnya pembiayaan peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 Pembiayaan jangka menegah Jangka  waktu  kreditnya  berkisar antara  1  tahun  sampai  dengan  3 tahun,  biasanya  untuk  investasi. Sebagai  contoh  pembiayaan  untuk pertanian  jeruk,  atau  peternakan kambing.
 Pembiayaan jangka panjang Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya di atas  3  tahun  atau  5  tahun.
Biasanya  untuk  investasi  jangka panjang  seperti  perkebunan  karet, kelapa sawit dan lain-lain.
d)  Dilihat dari segi jaminan
 Pembiayaan dalam jaminan Pembiayaan yang diberikan
dengan  suatu  jaminan,  jaminan tersebut  dapat  berbentuk  barang berwujud  atau  tidak  berwujud  atau bias  juga  jaminan  orang.  Artinya setiap pembiayaan yang
dikeluarkan  akan  dilindungi  senilai jaminan  yang  diberikan  si  calon debitur.
 Pembiayaan tanpa jaminan Merupakan pembiayaan yang diberikan  tanpa  jaminan  barang atau  prang  tertentu.  Pembiayaan jenis  ini  diberikan  dengan  melihat prospek  usaha  dan  karakter  serta loyalitas  atau  nama  baik  si  calon debitur selama ini.
e)  Dilihat dari segi sektor usaha
 Pembiayaan  pertanian,  merupakan pembiayaan  yang  dibiayai  untuk sektor  perkebunan  atau  pertanian rakyat.  Sektor  usaha  pertanian dapat  berupa  jangka  pendek  atau jangka panjang.
 Pembiayaan peternakan, dalam hal ini  untuk  jangka  pendek  misalnya
peternakan ayam dan untuk jangka panjang  misalnya  kambing  atau sapi.
 Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 Pembiayaan  pertambangan,  jenis usaha  tambang  yang  dibiayainya biasanya  dalam  jangka  panjang, seperti  tambang  emas,  minyak atau timah.
 Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana  dan  prasarana  pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa.
 Pembiayaan profesi, diberikan kepada  para  professional  seperti dosen, dokter atau pengacara.
 Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan sektor lain-lain.

## 11)  Pengertian  Sistem  Pemberian Pembiayaan
Proses  pemberian  pembiayaan memerlukan  jangka  waktu  yang  cukup panjang, karena proses jangka pemberian  pembiayaan  akan  selalu  di hadapkan  pada  hal-hal  dimasa  yang akan  dating  yang  tidak  pasti.  Oleh karena  itu  perusahaan  selalu  dituntut kemampuan untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang akan
berlangsung  pada  masa  yang  akan datang.
Sistem  pemberian  pembiayaan merupakan  cara  yang  ditetapkan  oleh bank dengan maksud untuk mempermudah nasabah dalam
memberikan  pinjaman  atau  suatu  cara yang  harus  ditempuh  oleh  debitur dalam memperoleh dana dari perusahaan atau lembaga perkreditan.
12)  Tujuan Sistem Pemberian Pembiayaan Seiring berkembangnya suatu kegiatan perekonomian
suatu
perusahaan  dalam  sistem  pemberian pembiayaan, oleh karena itu pertumbuhan
suatu kegiatan perekonomian  ataupun  pertumbuhan suatu  kegiatan  usaha  dari  suatu perusahaan dengan eksitensi perkreditan mempunyai hubungan yang erat. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan
pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas  dari  misi  bank  tersebut didirikan.
Menurut  Kasmir  ( 2014:96 )  tujuan utama  pemberian  suatu  pembiayaan antara lain:
a)  Mencari keuntungan Yaitu  bertujuan  untuk  memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
Hasil  tersebut  terutama  dalam bentuk  bunga  dan  dalam  istilah koperasi  pembagian  SHU  yang diterima oleh bank/koperasi sebagai balas  jasa  dan  biaya  administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.
b)  Membantu usaha nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu  usaha  nasabah  yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.dengan  data  tersebut,  maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 13)  Prosedur Dalam Pemberian Pembiayaan
Prosedur dalam
pemberian pembiayaan  oleh  perusahaan  secara umum  antar  perusahaan  yang  satu dengan  perusahaan  yang  lain  tidak jauh berbeda. Syarat-syarat atau petunjuk  tindakan-tindakan  yang  harus
dilakukan sejak diajukannya permohonan  nasabah  sampai  dengan luasnya  suatu  kredit  yang  diberikan oleh perusahaan. Menurut Kasmir ( 2014:110 ) prosedur  dalam  pemberian  kredit  oleh dunia  perbankan  secara  umum  antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak  jauh  berbeda.  Yang  mungkin  jadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya  dengan  pertimbangan masing-masing.
Prosedur  pemberian  kredit  secara umum dapat dibebankan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman  oleh  suatu  badan  hukum, kemudian  dapat  pula  ditinjau  dari  segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.
14)  Kreteria Penilaian Pembiayaan/Kredit Menurut  Mulyadi  ( 2015:104-105 ) kreteria  penilaian  kredit  menggunakan analisis 5C yaitu:
1. Charaacter
Suatu  keyakinan  bahwa,  sifat  atau watak  dari  orang-orang  yang  akan diberikan  kredit  benar-benar  dapat dipercaya,  hal  ini  tercermin  dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat  latar  belakang  pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti:  cara  hidup  atau  gaya  hidup yang  dianutnya,  keadaan  keluarga, hoby  dan  sosial  standingnya.  Ini merupakan ukuran ” kemauan ”
membayar.
2.  Capacity Untuk melihat nasabah dalam
kemampuannya dalam bidang bisnis  yang  dihubungkan  dengan pendidikannya,  kemampuan  bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam
memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya
selama  ini.  Pada  akhirnya  akan terlihat ”kemampuannya ”  dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. Capital Untuk  melihat  penggunaan  modal apakah efektif, dilihat laporan kauangan  (neraca  dan  laporan  rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas , solvabilitas,  rentabilitas dan  ukuran  lainnya.  Capital  juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. Colleteral
Merupakan  jaminan  yang  diberikan calon  nasabah  baik  yang  bersifat fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan hendaknya  melebihi  jumlah  kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti  keabsahannya,  sehingga  jika terjadi suatu masalah, maka jaminan  yang  dititipkan  akan  dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Condition
Dalam  menilai  kredit  hendaknya juga  dinilai  kondisi  ekonomi  dan politik  sekarang  dan  dimasa  yang akan  datang  sesuai  sektor  masing- masing,  serta  prospek  usaha  dari sektor  yang  ia  jalankan.  Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya  benar-benar  memiliki prospek yang baik, sehingga kemingkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

## D. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan
metode analisis
deskriptif
kualitatif, yakni mengumpulkan  data,  menyusun  data, menyajikan  data,  menginterpretasikan data serta mengambil suatu kesimpulan  atas  data-data  yang  telah dikumpulkan tersebut.

## E. POPULASI DAN SAMPEL
1) Populasi
Menurut Arikunto (2013:108) , “Populasi  adalah  keseluruhan  subjek penelitian”.  Penelitian  ini  difokuskan pada  evaluasi  prosedur  pemberian pembiayaan dan  hubungannya dengan kredit  macet  pada  Koperasi  Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur selama  tiga  tahun  dari  tahun  2015 sampai dengan tahun 2017.

## 2) Sampel
Sampel  adalah  sebagian  atau wakil  populasi  penelitian  (Arikunto,
2013:109).
Selanjutnya menurut Arikunto  (2013 :112),  “Apabila  subjek yang  diteliti  kurang  dari  100,  lebih  baik diambil  semua  sehingga  penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan  jika  jumlah  subjeknya  lebih dari  100,  maka  diambil  10%-15%  atau 20%-25%  tergantung  dari  kemampuan peneliti yang dilihat dari segi waktu dan luasnya wilayah penelitian”.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas,  penulis  mengambil  keseluruhan populasi  yang  ada  sebagai  sampel dalam penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini aalah sebagai berikut:
1. Observasi Yaitu  pengumpulan  data  dengan cara  mengadakan  pengamatan langsung keadaan yang ada pada suatu  organisasi  atau  instansi yang  diteliti  yakni  tentang  analisa alat  perlengkapan  organisasi  dan pegawasan dalam menunjang kinerja  karyawan,  dalam  hal  ini Koperasi Tunas Perkebunan
Belitang OKU Timur.
2. Wawancara Wawancara merupakan instrumen pengumpul  data  yang  digunakan penulis untuk memperoleh informasi langsung dari
sumbernya  tentang  analisa  alat
perlengkapan organisasi dan pegawasan dalam menunjang kinerja karyawan.

## G. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknis  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif  yaitu  dengan  memberikan uraian  yang  dapat  digunakan  dalam menjelaskan  masalah  yang  ada  di Koperasi  Tunas  Perkebunan  Belitang OKU  Timur  menyangkut  prosedur akuntansi  atas  pemberian  pembiayaan dan hubunganya dengan kredit macet.

## H. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  uraian  dari  bab sebelumnya,  penulis  mencoba  untuk mengevaluasi tentang prosedur pemberian
pembiayaan
dan hubungannya  dengan  kredit  macet pada  Koperasi  Tunas  Perkebunan Belitang OKU Timur.
 Evaluasi  Prosedur  Pemberian Pembiayaan Sesuai dengan Akuntansi Koperasi yang
Berlaku Umum.
a) Prosedur Pemberian Pembiayaan Pembiayaan  merupakan  salah
satu  jenis  program  yang  ada  di
Koperasi  Tunas  Perkebunan  Belitang
OKU  Timur.  Pembiayaan  ini  diberikan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah
yang membutuhkan  bantuan  dana  untuk membangun suatu usaha guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur
aktivitas pemberian pembiayaan dikelola oleh unit usaha simpan pinjam. Sebelum  pembiayaan  diberikan  harus melalui  tahapan  tersendiri,  hal  ini dimaksudkan untuk:
1.  Keamanan dan kelancaran pembiayaan  yang  diberikan  serta pembayarannya.
2.  Bahwa  anggota  yang  menerima pembiayaan  memang  benar-benar membutuhkannya  dan  pembiayaan yang diberikan pada anggota disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan permohonan untuk yang bersangkutan. 3.  Pemberian jasa pembiayaan dilakukan koperasi dengan menerapkan prosedur-prosedur
yang harus dipatuhi oleh
anggotannya. Adapun alur prosedur pemberian  pembiayaan  tersebut, dapat  dilihat  pada  bagan  alir, sebagai berikut:
 Di  jelaskan  bahwa  prosedur yang  terjadi  pada  Koperasi Tunas Perkebunan Belitang
OKU  Timur,  anggota  dan  non anggota yang memerlukan pembiayaan harus mengisi formulir  permohonan  pinjaman, membuat  surat  perjanjian  dan surat  pernyataan  yang  sudah ditandatangani  suami/istri  yang formulirnya  diberikan  oleh  pihak Koperasi Tunas Perkebunan
Belitang OKU Timur pada bagian pembiayaan.
 Bagian pembiayaan akan melakukan  wawancara  dengan calon  peminjam  serta  akan ditanyakan  tentang  maksud  dan tujuan  melakukan  pembiayaan, serta  melengkapi  syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan.  Dilakukan  survei ke lapangan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan tetapi dilakukan  untuk  anggota  yang baru saja.
 Bila persyaratan dipenuhi, bagian pembiayaan akan membuat  surat  persetujuan  bila ”Ya”  dan  bila  ”Tidak”  selesai, berkas yang sudah
ditandatangani oleh manajer USP  dan  bagian  pembiayaan, kemudian diserahkan pada teller USP untuk membuat bukti pengeluaran kas
berupa kwitansi  2 lembar  yang nantinya akan  di  serahkan  kebagian administrasi  piutang  anggota dan  anggota,  bukti  pengeluaran kas dipergunakan untuk mengeluarkan/pencairan uang.
 Bagian  administrasi  dan  umum yang tugasnya menangani
masalah  piutang  anggota  pada Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur, juga melakukan penerimaan dan pencatatan  bukti  pengeluaran kas  serta  berkas-berkas  ke dalam buku pembiayaan, kemudian berdasarkan bukti tersebut  akan  dibuat  laporan pengeluaran harian dan di serahkan ke bagian teller USP.
 Setiap akhir bulan akan hasilkan laporan  pengeluaran  bulanan dari  bagian  teller  USP  untuk
kemudian diserahkan ke manajer USP dan
akan dilakukan  pengecekan  ke  dalam daftar  nama  peminjam  oleh manajer USP.
Dapat  penulis  simpulkan  dari  alur prosedur  tersebut  di  atas  bahwa  tidak dilakukan survai lagi bagi anggota lama yang  ingin  melakukan  pembiayaan kembali padahal kondisi ekonomi anggota  dapat  berubah-ubah  setiap saat.  Dan  bagian  teller  USP  hanya membuat  bukti  kas  keluar  berupa kwitansi  sebanyak  2  rangkap  yang nantinya diserahkan kebagian
adminstrasi dan untuk anggota. Bagian pembiayaan
juga melakukan penerimaan  dan  pencatatan  bukti  kas keluar  yang  seharusnya  dilakukan bagian teller USP.
Dari  alur  prosedur  pembiayaan pada  Koperasi  Tunas  Perkebunan Belitang  OKU  Timur  dapat  dikatakan bahwa  prosedurnya  sudah  baik  tetapi sistemnya belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet yang tiap tahunya berfluktuasi  antara  lain  pada  tahun 2015, jumlah kredit sebesar Rp 238.100.000,  sedangkan  jumlah  kredit macet  sebesar  Rp  50.960.000  atau  21 %.  Pada  tahun  2016  jumlah  kredit sebesar  Rp  510.593.075,  sedangkan jumlah kredit macet mengalami kenaikan sebesar Rp 100.900.000 atau 19  %.  Pada  tahun  2017  jumlah  kredit mengalami  peningkatan  sebesar  Rp 685.541.470  dan  jumlah  kredit  macet meningkat  sebesar  Rp  150.750.000 atau  22  %,  apabila  kenaikan  kredit macet tidak dapat dikurangi maka akan menyebabkan
Koperasi BMT Palembang  dapat  kesulitan  dalam memberikan atau
menambah pembiayaan    untuk  anggota  koperasi yang lain.

## I. PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  alur  prosedur pembiayaan  yang  telah  di  lakukan pada  Koperasi  Tunas  Perkebunan Belitang OKU Timur, yang sampai saat ini  masih  terdapat  kredit  macet  yang sangat signifikan, maka untuk mengatasi  permasalahan  kredit  macet tersebut  penulis  akan  memberikan solusi, bagaimana prosedour pemberian  pembiayaan  pada  Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur  tidak  mengalami  kesulitan  pada saat akan melakukan penagihan kepada anggotanya (peminjam) sebagai berikut:
a) Bagian Pembiayaan
Yang  harus  dilakukan  bagian pembiayan yaitu:
 Menerima  calon  anggota  yang ingin melakukan pembiayaan.
 Menerima pengajuan
permohonan  dari  calon  anggota tersebut.  Menerima surat permohonan pembiayaan dari calon anggota.
 Anggota  mengisi  formulir  surat persetujuan pembiayaan yang sudah  di  sediakan  oleh  koperasi, yang  gunanya  untuk  mendapatkan persetujuan  jumlah  pinjaman  yang ditujukan kepada manager USP.
 Mengadakan  wawancara  dengan calon  peminjam  dan  ditanyakan tentang maksud dan tujuan melakukan pembiayaan, dan survei ke  lapangan  yang  di  lakukan  oleh bagian  pembiayaan  untuk  anggota baru atau anggota lama yang ingin melakukan pembiayaan kembali.
 Menerima kelengkapan persyaratan  berupa  copi  KTP  1 lembar,  copy  KK  1  lembar,  bukti pembayaran PBB dan bukti pembayaran rekening.
 Mencatat dalam buku peminjam
 Mencatat dalam daftar nama peminjam
 Pada  akhir  bulan  akan  di hasilkan nama-nama calon peminjam
 Mendapatkan  persetujuan  dari bagian pembiayaan dan manajer USP
 Membuat surat persetujuan pembiayaan  yang  di  berikan untuk anggota.
 Anggota membuat surat pernyataan suami/istri, surat perjanjian,  surat  permohonan pinjaman, surat persetujuan kredit/pembiayaan kemudian diserahkan ke bagian teller USP.
 Mencatat  dalam  kartu  anggota dan menjadi anggota (peminjam) koperasi.
b) Bagian Teller USP Yang  harus  dilakukan  bagian Teller USP yaitu:
 Menerima  berkas  berupa  surat pernyataan suami/istri, surat perjanjian, surat permohonan pinjaman, surat persetujuan kredit/pembiayaan dari bagian pembiayaan.
 Membuat bukti kas keluar.
 Bukti  kas  keluar  di  gunakan  untuk mengeluarkan uang dan di serahkan  kepada  anggota  yang berbentuk kwitansi.
 Kemudian surat pernyataan suami/istri,  surat  perjanjian,  surat permohonan pinjaman, surat persetujuan
kredit/pembiayaan ditambah  dengan  bukti  kas  keluar sebanyak tiga rangkap yang nantinya akan diserahkan ke bagian  teller,  administrasi  dan umum,  dan  anggota  kemudian diserahkan  ke  bagian  adminstrasi dan umum.
 Membuat laporan pengeluaran harian  (LPH)  dan  di  serahkan kebagian adminstrasi dan umum.
 Membuat rekap laporan pengeluaran harian.
o Pada  akhir  bulan  akan  di hasilkan  laporan  pengeluaran bulanan.
 Membuat laporan bulanan (Kwitansi).
c) Bagian Adminstrasi dan umum Yang  harus  dilakukan  bagian adminstrasi dan umum yaitu:
 Menerima  berkas  dari  bagian  teller USP yang berupa surat pernyataan suami/istri,  surat  perjanjian,  surat permohonan  pinjaman,  bukti  kas keluar 1 lembar.
 Mencatat dalam kartu anggota.
 Kartu pembiayaan uang
 Jurnal pengeluaran.
 Laporan pengeluaran harian -   Pada  sore  hari  akan  dihasilkan laporan pengeluaran harian.
 Kemudian proses komputerisasi
-  Pada  akhir  bulan  akan  dihasilkan laporan pengeluaran bulanan.
 Akan dihasilkan laporan pendukung berupa laporan pengeluaran bulanan.
d) Bagian Manajer USP Yang  harus  dilakukan  bagian manajer USP yaitu:
 Menerima laporan pengeluaran bulanan
 Kemudian  mengecek  ke  daftar nama peminjam.
 Mengadakan  pengecekan  untuk memeriksa kebenaran laporan pengeluaran bulanan yang diterima dari bagian adminstrasi.
 Proses selesai.
Jadi  dari  pembahasan  tersebut  di atas, dapat di simpulkan bahwa: 1. Bagian Pembiayaan tugasnya menerima permohonan,
surat permohonan pinjaman,  mengadakan wawancara  dengan  calon  anggota dan  melakukan  survei,  mencatat dalam  buku  peminjam  dan  daftar nama peminjam, memberikan persetujuan selain dari manajer USP kemudian membuat surat persetujuan  kredit/pembiayaan  yang dilengkapi  dengan  berkas-berkas kemudian  mencatatnya  dalam  kartu anggota.
2. Bagian teller USP tugasnya menerima berkas-berkas dari bagian pembiayaan,
kemudian dibuatkannya bukti kas keluar sebanyak  tiga  rangkap  yang  akan deberikan ke bagian adminstrasi dan umum,anggota  dan  bagian  teller  itu sendiri, membuat laporan pengeluaran harian (piutang anggota)  dan  melakukan  perekapan atas laporan yang telah di buatnya.
3. Bagian adminstrasi dan umum
tugasnya  menerima  berkas-berkas dari  bagian  teller  USP  kemudian melakukan  pencatatan  dalam  kartu
anggota dan kartu pembiayaan uang selanjutnya membuat jurnal pengeluaran kas, laporan pengeluaran harian dan memprosesnya ke dalam komputerisasi dan dihasilkan laporan pendukung . 4. Bagian  manajer  USP  tugasnya menerima laporan pengeluaran bulanan dari bagian adminstrasi dan kemudian  mengadakan  pengecekan untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut.
 Evaluasi  Faktor-Faktor  5  C Dalam Menghindari Kredit

## Macet
Analisis  5  C  yang  terdiri  dari character,  capacity,  capital,  colleteral, dan condition merupakan  alat  dalam prosedur  pemberian  pembiayaan  agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami kemacetan dikemudian hari.
Adapun  analisis  5  C  dapat ditentukan  dengan  melihat  kondisi kehidupan anggota sehari-hari, misalnya:
a.  Character Menunjukkan kemampuan dari anggota  untuk  bersikap  jujur.  Disini anggota  memiliki  gaya  hidup  yang tidak  baik  atau  suka  berbohong atau  adanya  unsur  kesengajaan untuk tidak membayar atau menunda membayar angsuran. Dalam  hal  ini  anggota  sengaja untuk  tidak  bermaksud  untuk  tidak membayar pada hal anggota mampu untuk membayarnya sehingga  kredit  yang  diberikan manjadi  macet.  Dapat  dikatakan tidak  adanya  unsur  kemauan  untuk membayarnya.
b.  Capacity Capacity adalah kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan  yang  telah  diberikan.
Disini  anggota  menggunakan  uang hasil  dari  pinjaman  tadi  untuk keperluan  pribadi  tidak  digunakan untuk  membuka  usaha,  sehingga pada  saat  melakukan  angsuran tidak  ada  danannya  karena  sudah habis untuk keperluan yang bersifat konsumtif.
c.  Capital
Anggota tidak dapat melunasi angsuran karena usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan  atau  peningkatan dikerenakan  anggota  tidak  memiliki kemampuan  di  bidang  usaha  atau kurang berpengalaman dalam
melakukan pemasaran barang
dagangannya sehingga jadi bangkrut  atau  gulung  tikar  akhirnya kesulitan dalam melakukan
pembayaran angsuran kepada koperasi.
d.  Collateral Faktor  ini  mencerminkan  jaminan yang  diberikan  oleh  anggota.  Di
Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur ini kebanyakan anggotanya  terdiri  dari  masyarakat golongan  menengah  ke  bawah sehingga  tidak  dapat  memberikan jaminan yang signifikan bagi koperasi.
e.  Condition Menunjukkan  pengaruh  langsung dari  trend ekonomi  pada  umumnya, sehingga  anggota  kesulitan  untuk melakukan angsuran karena kondisi ekonomi  yang  terus  memburuk, seperti  adanya  kenaikan  harga BBM,  harga  sembako  yang  terus melambung  tinggi  dan  ketiadaan lapangan pekerjaan, sehingga daya beli  masyarakat  berkurang  karena pendapatan  yang  tetap/kecil  dan kebutuhan  anggota  yang  terus meningkat.
Dari  unsur-unsur  5  C  tersebut  di atas dapat disimpulkan bahwa:

## 1.  Character
Tidak adanya unsur kemauan untuk membayarnya  di  karenakan  tidak adanya  konfirmasi untuk  membayar pinjaman  sampai  saat  terjadi  jatuh tempo serta tidak ada petugas pada saat  penagihan  untuk  mendatangi rumah anggota untuk mengkonfirmasikan masalah pembiayaan  yang  akan  mengalami kemacetan kepada anggota.

## 2.  Capacity
Tidak ada keinginan untuk melakukan  usaha,  sehingga  hasil dari  pembiayaan  tadi  tidak  di pergunakan untuk usaha melainkan untuk  kepentingan  atau  keperluan yang  bersifat  konsumtif/pribadi  di karenakan  tidak  ada  niat  untuk menjalankan usaha.
3.  Capital
Usaha yang dijalankan tidak
mengalami perkembangan/peningkatan
dikarenakan  tidak  memiliki  jiwa untuk berwirausaha sehingga kemampuan,  pengalaman  yang  di miliki untuk berwirausaha kurang.

## 4.  Collateral
Kebanyakan anggota yang melakukan  pembiayaan  golongan menengah kebawah, sehingga tidak ada  jaminan  yang  signifikan  untuk koperasi,  kebanyakan  anggotanya pedagang  manisan  atau  tempat usahanya  kecil,  tempat  tinggalnya ngontrak  atau  ikut  orang  tua  atau orang lain/numpang.

## 5.  Condition
Para  anggota  yang  tidak  memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, apalagi adanya dampak dari
kenaikan harga BBM, harga sembako  yang  terus  melambung tinggi, sehingga daya beli masyarakat berkurang karena pendapatan yang tetap dan kebutuhan  anggota  yang  terus meningkat.

## J. KESIMPULAN DAN SARAN

## a) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  dan pembahasan  dari  bab  sebelumnya terhadap  evaluasi  prosedur  pemberian pembiayaan dan hubungannya dengan kredit  macet  pada  Koperasi  Tunas Perkebunan  Belitang  OKU  Timur  tidak terlaksana dengan baik, hal ini dapat di lihat dari:
1) Bagian  pembiayaan  pada  Koperasi Tunas  Perkebunan  Belitang  OKU
Timur,  dalam  prosedur  pemberian pembiayaan  kurang  mengadakan pengecekan terhadap kelayakan besaran  jumlah  pembiayaan  yang akan diberikan kepada calon anggota  dan  kurang  pengecekan terhadap  kebenaran  informasi  yang telah diberikan oleh calon peminjam.
2) Selain  faktor  bagian  pembiayaan yang melaksanakan prosedur pemberian pembiayaan, kredit macet  dapat  pula  terjadi  dari  sudut anggota itu sendiri, seperti:
a. Dapat  dilihat  dari  watak  atau  sifat dari  anggota  yang  tidak  baik dikarenakan suka/sering berbohong  pada  saat  melakukan pembayaran angsuran.
b. Dana  pembiayaan  yang  diterima anggota tersebut tidak
dipergunakan  untuk  usaha  atau kegiatan yang bermanfaat melainkan  untuk  keperluan  yang bersifat konsumtif/pribadi.
c.  Kurangnya kemampuan dan pengalaman anggota yang melakukan/membuka usaha
sendiri, menyebabkan usaha yang dijalankan  dengan  menggunakan
dana  pembiayaan  menjadi  tidak berkembang  dan  dapat  gulung tikar. d. Anggota yang melakukan pembiayaan kebanyakan golongan  menengah  ke  bawah sehingga tidak dapat memberikan jaminan  yang  signifikan  kepada koperasi.
e. Perubahan  kondisi  ekonomi  yang terus memburuk, seperti kenaikan harga BBM, harga sembako yang terus melambung tinggi dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan, menyebabkan kemampuan  ekonomi  anggota menjadi lemah. b) Saran
Setelah menarik beberapa
kesimpulan  di  atas  dan  berdasarkan hasil  evaluasi  pada  bab  sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan  beberapa  saran  yang kiranya  dapat  berguna  bagi  Koperasi Tunas Perkebunan Belitang OKU Timur  untuk  mengatasi  permasalahan yang terjadi dalam prosedur pemberian pembiayaan dan hubungannya dengan kredit macet, adapun saran-saran yang dapat  penulis  berikan  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagian  pembiayaan  pada  Koperasi Tunas  Perkebunan  Belitang  OKU Timur  hendaknya  lebih  teliti  lagi dalam menjalankan prosedur
pemberian  pembiayaan  terhadap kelayakan besaran pembiayaan yang  akan  diberikan  kepada  calon peminjam dan lebih cermat terhadap kebenaran  informasi  yang  telah diberikan  oleh  calan  peminjam, sehingga kemungkinan untuk menunggak  atau  macet  pada  saat pembayaran dapat dicegah.
2.  Bagian  pembiayaan  pada  Koperasi Tunas  Perkebunan  Belitang  OKU Timur  harus  dapat  menganalisa anggota  terlebih  dahulu  sebelum
memberian  pembiayaan,  dapat  juga dilakukan dengan cara menggunakan analisis 5 C, yaitu: a.  Sebaiknya pihak koperasi terutama  bagian  pembiayaan mengadakan penagihan langsung  ke  rumah  anggota, sehingga anggota yang
mempunyai kebiasaan tidak baik/suka  berbohong  tidak  lagi berbuat  bohong  karena  kondisi ekonomi anggota sudah diketahui  oleh  pihak  koperasi atau bagian pembiayaan. b.  Sebaiknya  bagian  pembiayaan lebih teliti/cermat dalam melakukan  prosedur  pemberian pembiayaan, sehingga pembiayaan yang akan diberikan benar-benar untuk usaha  atau  keperluan  yang bermanfaat  dan  tidak  untuk keperluan yang bersifat konsumtif/pribadi. c.  Sebaiknya pihak koperasi memberikan pelatihan dan pembinaan  secara  berkala  dan berkesinambungan  bagi  setiap anggotanya yang ingin melakukan atau membuka usahanya  sehingga  usaha  yang akan dijalankan nanti dapat maju dan berkembang sehingga dapat melakukan  angsuran  tepat  pada waktunya dan tidak terjadi
penunggakan. d.  Sebaiknya  pihak  koperasi  lebih memperhitungkan agunan/jaminan yang akan diberikan  oleh  anggota  yang akan  melakukan  pembiayaan, sehingga jaminan tersebut sebanding  dengan  pembiayaan yang akan diterima
oleh anggotanya nanti.
e.  Bagian  pembiayaan  sebaiknya memberikan saran kepada setiap  calon  anggota  yang  ingin melakukan  pembiayaan  untuk memprioritaskan penggunaan
dana pembiayaan yang diterimanya untuk keperluan yang sangat penting dan berguna  bagi  keluarga  di  masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2013.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik.  Edisi  Revisi.  Jakarta – Renika Cipta Hendar, Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi, Edisi  Kedua,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Yogyakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2009).
”Standar  Akuntansi  Keuangan”, PSAK  No.  1  :  Penyajian  Laporan Keuangan.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Kasmir,  2014.  Bank    dan  Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pres,
Jakarta.
Mulyadi.  2015.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  (MSDM).Penerbit IN MEDIA, Bogor
Rudianto,  2006, Akuntansi  Koperasi , Penerbit  PT.  Gramedia  Widia Sarana Indonesia, Jakarta.