Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan Financial Planner

## dalam Inovasi Keuangan Digital (IKD) Financial Planner

## Duhita Pramesi Tyaskinasih
pramesiduhita@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Digital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Fi- nancial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business pro- cesses, business models, and financial instruments that can provide new added  value  in  the  financial  services  sector  and  in  its  implementation in-volves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD’s groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service us-ers is the Application User Agreement. This study aims to identify the le-gal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement  the  legal  subjects  who  are  bound  and  have  legal  standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners. Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner,
Digital Financial Planner.

## Abstrak
Inovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu plat-form IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatnya perencana keuangan. . Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
Jurist-Diction. 2023; 409-432
How to cite:
Duhita Pramesi Tyaskinasih
‘Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan Financial Planner dalam Inovasi Keuangan Digital (IKD) Financial Planner’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Februari 2023; Diterima 13 Juni 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.46386
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2023 Duhita Pramesi Tyaskinasih

## 410 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...

## Pendahuluan
Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. 1 Gambaran survei literasi keuangan ini adalah bentuk peningkatan terhadap pemahaman keuangan serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, dengan menggunakan metode, parameter dan indikator atas indeks literasi keuangan yang terdri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan ( usage ). 2
Salah satu profesi yang dapat membantu pemahaman literasi keuangan adalah Perencana Keuangan ( Financial Planner ). 3 Menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. 4
Aktivitas yang dilaksanakan oleh financial planner mengacu pada kebutuhan klien dengan memberikan masukan dan perencanaan, serta membuat rencana terkait proyeksi keuangan jangka panjang dan manajemen keuangan. Financial  planner bertanggungjawab membantu klien dalam perencanaan keuangan waktu tertentu yang mencakup antara lain aspek keuangan klien, meliputi perencanaan pendidikan, warisan, perencanaan pensiun, manajemen dana, manajemen risiko, pajak, investasi, dan perencanaan lainnya sesuai dengan risk profile individu. Ligwina Hananto, seorang independent  financial  planner  Indonesia,  menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan perencanaan keuangan seorang financial planner merumuskan formula yang dihitung adalah nilai masa depan dan bagaimana cara mencapai tujuan. 5 Adapun asumsi yang
1 ‘Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat’ (Siaran Pers No. SP 58/DHMS/OJK/XI/2019)’ ( OJK , 2019) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/ Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat.aspx>.
2 ibid .
3 ‘Istilah Perencana Keuangan dan Financial Planner Akan Digunakan Secara Bergantian Pada Penulisan Ini’.
4 ‘Definisi “Perencanaan Keuangan” Menurut Financial Planning Standard Board Indonesia.’
5 Bakti Suryo, ‘Ligwina Hananto Beberkan 3 Hal Penting Dalam Financial Planning’ ( Jurn- aba.co ,  2019)  <https://jurnaba.co/ligwina-hananto-beberkan-3-hal-penting-dalam-financial-plan - ning/> accessed 1 September 2020.
harus dipakai untuk menghitung antara lain inflasi dan target hasil investasi. 6
Perkembangan profesi ini juga didukung oleh globalisasi. Globalisasi timbul karena adanya konvergensi antara faktor-faktor perubahan dari latar belakang berbeda. Inovasi terbaru hasil globalisasi dan konvergensi antara jasa keuangan dan kemajuan teknologi ini umumnya dikenal dengan istilah financial technology atau fintech. Financial  technology (teknologi  finansial)  adalah  penggunaan  teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. 7 National Digital Research Center di Dublin, Irlandia, mendefinisikan secara sederhana bahwa fintech adalah sebagai inovasi dalam layanan keuangan. 8
Tujuan utama aplikasi fintech adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, menyederhanakan transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi software , internet, dan komunikasi. Nofie Iman dalam presentasinya pada tahun 2016 menerangkan bentuk umum Fintech antara lain proses bisnis yang meliputi pembayaran ( digital wallets,  peer  to  peer,  payments ), investasi ( equity  crowdfunding,  peer  to  peer lending ), pembiayaan ( crowdfunding,  micro-loeans,  credit  facilities ), asuransi ( risk  management ), lintasproses ( big  data  analysis,  predictive  modeling ), dan infrastruktur ( security ). 9
Inovasi dalam layanan keuangan ini perlu dikelola dan dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai perkembangan dari fintech , OJK melalui POJK 13/POJK.02/2018 (“ POJK 13/2018” ) mengeluarkan peraturan yang mengatur lebih dalam mengenai Inovasi
6 ibid .
7 ‘Definisi “Teknologi Finansial” Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.’
8 Lilik Rahmawati, ‘Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM’ (2020) 5 Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah [77].
9 Astari Avisha, ‘Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian’ (2019) 5 Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agrib- isnis [3].

## 412 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
Keuangan Digital (“IKD”). IKD diartikan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan, dimana dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. 10
IKD merupakan sebutan dari OJK bagi fintech . 11 12
IKD dapat dikatakan berfungsi sebagai wadah pertama bagi ekosistem fintech baru. Hal ini didasarkan dengan penyesuaian kebutuhan jenis produk fintech yang berkembang di lapangan. Hingga Agustus 2020, bentuk-bentuk IKD yang terdaftar di OJK meliputi Aggregator,  Blockchain-based,  Claim Service Handling,  Credit Scoring, E-KYC, Financial Planner, Financing Agent, Funding Agent, Insurance Broker  Marketplace,  InsurTech,  Online  Distress  Solution,  Project  Financing,
Property  Investment  Management,  RegTech-PEP,  Tax  and  Accounting, dan Verification Technology . 13
Konsep Penyelenggara yang menyelenggarakan bisnis IKD dijelaskan dalam POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”, Pasal 1 Angka (3): “Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD”. Dari konsep penyelenggara inilah kemudian berkembang menjadi penyelenggara- penyelenggara dalam klaster inovasi keuangan digital.
Bermula dari tren financial planner dan inovasi keuangan digital, lahir skema financial  planner berbasis platform digital (IKD Financial  Planner ), dimana financial planner menjual jasanya kepada klien. Dengan adanya fasilitas platform digital, dalam hal operasionalnya IKD Financial Planner menggunakan platform aplikasi dan/atau website. Platform digital harus melalui mekanisme regulatory sandbox , yaitu mekanisme pengujian yang diselenggarakan oleh OJK untuk
10 ‘Definisi  “Inovasi  Keuangan  Digital”  Dalam  Pasal  1 Angka  1  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018’
11 Ricky Pratomo, ‘Aturan Dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital’ ( Hukumonline , 2019)<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko- bisnis-inovasi-keuangan-digital> accessed 14 February 2021.
12 ‘Berdasarkan Hal Ini, Maka Pada Penulisan Ini Penyebutan Nomenklatur “IKD” Dan “Fin - tech” Akan Digunakan Secara Bergantian.’
13 OJK, ‘Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital’ ( OJK , 2020) <https://www.ojk. go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status- Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020/Daftar Penyelenggara IKD OJK per Agustus 2020.pdf> accessed 10 February 2020.
menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. 14
Data dari Daftar Penyelenggara IKD Grup IKD OJK menjelaskan data sekunder penyelenggara IKD Financial  Planner yang telah dinyatakan lolos mengikuti regulatory sandbox per Agustus 2020: 15
Tabel 1. Daftar Penyelenggara IKD Financial Planner No Nama Platform Nama Perusa- haan Surat Tanda Tercatat Tanggal Sistem Operasi 1. Pede (Ponsel Duit) PT. Indoalliz Perkasa Sukses Tercatat: S-81/ MS.72/2019 Tercatat: 26 Maret 2019 Web, App 2. Finansialku PT. Solusi Finansialku Tercatat: S-96/ MS.72/2019 Tercatat: 26 Maret 2019 Web, App 3. Arkana Finance PT. Arkana Teknologi Finansial Tercatat: S-98/ MS.72/2019 Tercatat: 26 Maret 2019 Web 4. Halofina PT. Akselerasi Edukasi Internasional Tercatat: S-101/ MS.72/2019 Tercatat: 26 Maret 2019 Web, App 5. Fundtastic PT. Chandar- wealth Mandiri Indonesia Tercatat: S-159/ MS.72/2019 Tercatat: 15 Juli 2019 Web, App 6.  PayOk PT. Sumber Aneka Inovasi Tercatat: S-162/ MS.72/2019 Tercatat: 15 Juli 2019 Web, App 7. Savio PT. Digitek Makmur Pangestu Tercatat: S-281/ MS.72/2019 Tercatat: 25 Oktober 2019 Web

## Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan (2020)
Salah satu ruang lingkup perencanaan keuangan dalam financial  planning berbasis platform digital adalah untuk pengelolaan investasi. Dalam pengelolaan investasi, financial planner bertujuan untuk melakukan perencanaan investasi guna mencapai tujuan keuangan. Dalam merencakan keuangan, financial  planner memberikan saran mengenai pilihan produk-produk investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan
14 ‘Definisi  “Regulatory  Sandbox”  Dalam  Ketentuan  Umum  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 21/SE.OJK/2019 Tentang Regulatory Sandbox’.
15 OJK (n 13).

## 414 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
terdaftar dan/atau memiliki izin dan diawasi OJK. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekaburan aturan dalam profesi bisnis ini. Melalui Penulisan ini, Penulis akan membahas secara komprehensif dan mendalam terkait aspek-aspek dalam IKD Financial  Planner khususnya dalam bidang jasa keuangan investasi di Indonesia, meliputi penelitian mengenai kedudukan hukum para pihak dalam IKD Financial  Planner .

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu tipe penelitian dengan menggunakan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan topik yang sedang ditulis. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). 16 Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas sebagai sandaran peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 17 Pendekatan perundang- undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diajukan dalam penelitian untuk dijadikan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum tersebut. 18 Selain itu, penulisan ini meliputi penelitian dan pengambilan data dari Perjanjian Pengguna Aplikasi pada IKD Financial Planner Finansialku (PT Solusi Finansialku Indonesia).
16 Muhammad Gaidy Wiratama, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono and Mochamad Kevin Romadhona,  ‘Implementation  of  Legal  Efforts  Consumer  Protection  and  Dispute  Settlement  of Social–Health Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers’ (2023) 19 Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revi, Kencana 2021).[135-136].
18 ibid. [136].

## Tinjauan Umum tentang Perjanjian Elektronik
E-contract atau kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui  sistem  elektronik.  Edmon  Makarim  mendefinisikan e-contract sebagai perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan ( networking ) dari sistem informasi berbasis komputer
( computer-based information sistem ) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet ( network of network ). 19
Perjanjian elektronik atau e-contract adalah salah satu bentuk perjanjian yang lahirnya dari implikasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa kebebasan berkontrak tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama yang sudah ada dalam Burgerliijk Wetboek (“BW”), sehingga memberi kebebasan untuk mengembangkan perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalan BW namun dijumpai di tengah masyarakat, yang dikenal sebagai perjanjian tidak bernama.
Asas kebebasan berkontrak mewajibkan kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. 20 Ruang lingkup kebebasan berkontrak adalah:
a.  Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak; 21
b.  Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak;
c.  Kebebasan untuk menentukan isi kontrak;
d.  Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak; dan
e.  Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum. 22
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal  ini  dilindungi  Pasal  1338  BW,  yaitu:  “ semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.
19 ‘Pasal 1 Angka 17 UU ITE’.
20 Ridwan Khairandy, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[36].
21 Christiana Tri Budhayati, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indone- sia’ (2009) 10 Widya Sari.[233].
22 Taufiq El Rahman, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak- Kontrak Outsourcing’ (2011) 23 Mimbar Hukum.[585].

## 416 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
Semua  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan cukup  untuk  itu.  Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.”
Hukum positif Indonesia mengatur kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ UU ITE ”). UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. 23
Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE.
Meskipun demikian, UU ITE tidak dijelaskan lebih detail mengenai persyaratan dari kontrak elektronik. Membicarakan kedudukan hukum kontrak elektronik tidak lepas dari pengaturan yang terkait dalam UU ITE, yaitu dalam Bab III mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik serta Bab IV mengenai  penyelenggaraan  sertifikasi  elektronik  dan  sistem  elektronik. Aturan dalam Bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik adalah indikasi awal terciptanya hubungan hukum (ada proses penawaran awal). Selanjutnya apabila proses penawaran sah maka dilanjutkan dengan tahap transaksi elektronik. 24
Pasal  5  Ayat  (1)  mendefinisikan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen dianggap sebagai  sebuah  alat  bukti  yang  sah, bahkan selanjutnya  pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan alat  bukti  tersebut  merupakan  perluasan  dari hukum acara yan  berlaku di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa apa yang diatur dalam UU
23 ‘Pasal 1 Angka 17 UU ITE’ (n 19).
24 Emilda Kuspaningrum, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce’ (2011) 7 Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul.[69].
ITE ini adalah merupakan perbuatan   hukum perdata, karena sesuai dengan teori bahwa fungsi hukum formil adalah untuk melaksanakan atau  menegakkan  hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum. 25 Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk membuktikan hubungan hukum. Alat bukti membuktikkan adanya perbuatan hukum yaitu adanya perikatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Pasal 5 dalam UU ITE ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya  prinsip-prinsip pada hukum  perdata khususnya  persyaratan sebuah  kontrak  yang  terdapat  di dalam Pasal 1320 BW harus diterapkan. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun hampir sama dengan kontrak konvensional, hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.
Suatu transaksi elektronik tetap harus memperhatikan prinsip keabsahan dalam bertransaksi. Kontrak elektronik tidak dijelaskan secara tegas dan tidak diatur dalam BW. Para pihak akan selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan syarat sah perjanjian. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 BW tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. 26 Dalam kontrak elektronik ada UU ITE yang memberikan kepastian hukum begi pelaksana transaksi jual beli secara elektronik. Namun keabsahan dalam transaksi elektronik tetap bersandar pada aturan Buku III Pasal 1320 BW khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam kontrak dagang elektronik, meliputi:
i)  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Agar perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 2005).[127].
26 Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko, ‘Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerdata’ (2020) 8 Lex Privatum.[46].

## Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
hal yang terdapat di dalam perjanjian. 27 Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas secara atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.
ii)  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 BW menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 BW meliputi:
a.  Orang-orang yang belum dewasa, berdasarkan Buku I Pasal 330 BW, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
b.  Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
c.  Orang-orang perempuan, dalam hal- hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang telah melarang membuat suatu persetujuan-persetujuan tertentu.
iii)  Suatu hal tertentu
Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan Pasal 1320 BW adalah suatu hal tertentu yang diperjanjian dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 BW) dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 BW).
iv)  Suatu sebab yang halal
Pasal 1335 BW menyebutkan bahwa sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan
27 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (FH UII Press 2013).[147].
dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan. Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada ini perjanjian. 28
Terhadap keempat syarat sah perjanjian tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum ( null and void ), sehingga sejak semula dianggap tidak pernah ada.
Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah sebagai berikut: 29
a.  Kontrak elektronik mail adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks
b.  Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentrnsmisikannya;
c.  Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange;
d.  Kontrak yang berisi Electronik Data Interchang e (EDI), suatu pertukaran bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang ( trading partners );
e.  Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi click wrap dan shrink wrap
28 Budiman N. P. D. Sinaga, Hukum  Kontrak  &  Penyelesaian  Sengketa  Dari  Perspektif Sekretaris (Raja Grafindo Persada 2005).[18].
29 Glenn Biondi, ‘Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia’ [5011] Premise Law Journal.[3].

## 420 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
software yang diunduh melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi click wrap . Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif untuk menerima dan tidak menerima kontrak yang disediakan.
Penjelasan di atas memberi isyarat bahwa e-contract dapat diartikan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasiskan komputer dengan sistem elektronik yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan komputer atau jaringan berbasis internet. Aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli berbasis elektronik dan dengan jaringan elektronik bisa dianggap telah membuat suatu kontrak elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, e-contract merupakan perjanjian yang berlaku secara sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.
Salah satu hal yang fundamental dalam kontrak elektronik adalah informasi. Pasal 6 UU ITE memberikan gambaran tahapan pemberian informasi yang menyebutkan:
“ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam  Pasal  5  ayat (4)    yang    mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis atau  asli,  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen    Elektronik    dianggap sah    sepanjang  informasi    yang    tercantum    di    dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ”.
Adapun informasi yang dimaksudkan pada Pasal 5, 6 dan selanjutnya dipertegas oleh Pasal 7 UU ITE: “ Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat  hak  yang telah  ada,  atau menolak  hak orang  lain  berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik  dan/ atau Dokumen Elektronik yang ada padanya  berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi  syarat  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ”.
Pasal ini sebetulnya menerangkan bahwa segala informasi harus berasal dari sebuah sistem elektronik yang  telah  memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. UU ITE mengatur bagaimana pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar dalam berkegiatan, selebih lanjutnya diatur
dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi lengkap dan benar, yang merupakan bagian dari ketentuan transaksi. 30 Informasi yang benar dan lengkap tersebut lah yang dipertimbangkan oleh para pihak untuk sepakat atau tidak mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak. 31
Untuk mengukur  keberadaan  ada  atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan  suatu  tawaran  melalui  internet, atau  bisa  diterjemahkan  sebagai  penerimaan  atau  menyepakati  sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik  dituangkan  dalam  kontrak baku  dengan prinsip take it or leave it , 32 dimana tawaran dan segala macam persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses  penawaran  dan  jika  ada  pihak  yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut  maka  dapat  langsung  mengakses  dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan bagaimanapun para pihak menyepakati transaksi tersebut karena sebuah kesepakatan  bisa  saja  terjadi  dengan  adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak. 33

## Keabsahan Perjanjian Pengguna Aplikasi
Indonesia adalah salah satu negara yang situasi dan kondisi hukumnya selalu tumbuh akibat pengembangan masyarakat, yang disebabkan oleh meningkatkan variasi berkontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka. 34 Hal ini termasuk perkembangan dalam hukum kontrak. Dalam ekosistem IKD Financial  Planner, ketentuan umum mengenai IKD tunduk dalam POJK
30 Wilma Laura Sahetapy, ‘Urgensi Term and Condition Pada E-Commerce’, Konferensi Nasional Hukum Perdata IV (APHK 2017).
31 Dina Sunyowati and others, ‘Can Big Data Achieve Environmental Justice?’ (2022) 19 Indonesian Journal of International Law.[6].
32 Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Pustaka Sutra 2008).
[66]. 33 Emilda Kuspaningrum (n 23).[67].
34 Hilda Yunita and Widhayani Dian Rizky Amalia, ‘The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia’ (2018) 12 Fiat Justisia Journal of Law.[173].

## 422 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
13/2018, termasuk ketentuan-ketentuan transaksi secara umum. Kontrak persetujuan transaksi antara pengguna jasa dan platform IKD umumnya diakomodasi melalui perjanjian elektronik atau e-contract yang disediakan oleh Penyelenggara. Salah satu contoh IKD Financial  Planner,  Finansialku , menggunakan kontrak utama bernama Perjanjian Pengguna Aplikasi. 35 Aspek transaksi dalam perjajian ini diambil dari skema transaksi antara pengguna jasa dan IKD Financial Planner.
Gambar 1. Skema Bisnis IKD Financial Planner
Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan (2020)
Dilansir dari salah satu IKD Financial Planner , Finansialku, penjelasan dari proses skema bisnis adalah sebagai berikut:
Tahap 1:  Registrasi dan Pengumpulan Data Pengguna
Registrasi dimulai dengan pembuatan akun dan mengisi formulir data pribadi. Selanjutnya, platform akan melakukan asesmen terhadap kondisi keuangan (yang diketahui, meliputi kurang lebih namun tidak terbatas pada anggaran, asset, pemasukan dan pengeluaran, serta data transaksi dari integrasi akun pengguna IKD dengan akun bank pribadi). Platform akan membantu mengevaluasi kondisi keuangan secara keseluruhan, melakukan analisis tujuan keuangan, menyusun strategi proteksi dan investasi, dan penerapan strategi dan review.
Tahap 2: Pembuatan Rencana Keuangan
Data-data di atas akan diolah menghasilkan laporan keuangan mengenai kondisi keuangan terkini, yang antara lain meliputi pendapatan, pengeluaran, asset investasi, kewajiban, asset tetap dan kartu kredit. Dari data ini dapat dilakukan
35 ‘Dokumen Lengkap Perjanjian Ini Dapat Diakses Melalui Pranala Berikut’ <https://www. finansialku.com/aturan-pemakaian-aplikasi-finansialku/>.
financial  check-up  untuk  menentukan  kondisi  keadaan  finansial  (bisa  diketahui apakah tergolong sehat atau tidak), menggunakan rasio yang ditentukan oleh platform.
Tahap 3: Menyajikan Rekomendasi, Implementasi Saran, dan Pemantauan
Dari hasil pengolahan data di atas, dan disesuaikan dengan tujuan investasi pengguna, perencana keuangan akan memberikan saran komposisi portofolio investasi optimal sesuai dengan risiko berdasarkan hasil pengolahan data.
Gambar 2. Diagram Perjanjian Pengguna Aplikasi
Sumber: dikelola dari berbagai macam sumber.
Perjanjian penggunaan aplikasi yang disediakan oleh IKD Finansialku meliputi hal- hal sebagai berikut: 36
a.  Persyaratan menggunakan akun dan persyaratan situs; b.  Ketentuan privasi, kata sandi dan keamanan; c.  Layanan dan kecepatan akses;
d.  Penggunaan situs;
e.  Konten situs dan konten pengguna;
f.  Situs pihak ketiga;
g.  Pemantauan layanan;
h.  Penghentian dan pembatalan;
i.  Pembatasan jaminan dan kewajiban;
j.  Yurisdiksi dan pematasan tindakan;
k.  Ganti rugi;
l.  Merk dagang dan hak cipta;
36 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida and Mochamad Kevin Romadhona, ‘Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia’ (2022) 37 Yuridika.[673].
424

## Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
m.  Keterpisahan;
n.  Tidak ada penerima pihak ketiga; dan
o.  Pemberlakuan sebagai perjanjian keseluruhan
Perjanjian ini termasuk dalam bentuk click-wrap  agreement, yaitu browse- wrap agreement . Click-wrap agreement didefinisikan sebagai suatu kontrak untuk pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang online . 37
Di dalam cara clickwrap  agreement ada dua jenis perjanjian yang biasanya ada dalam suatu websit e, yaitu perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik (Clickwarp Agreement) dan perjanjian yang ditutup dengan cara mem- browse  (browsewrap agreement) . 38 Sedangkan browse-wrap agreement adalah hampir sama dengan click wrap agreement , namun bedanya sebelum transaksi pembeli diharuskan membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan dalam situs yang bersangkutan. 39 Pada umumnya, perjanjian/kontrak elektronik yang ada di website adalah merupakan kontrak baku atau standard  contract yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik. 40
Perjanjian yang disediakan ini sifatnya baku, karena klausul-klausulnya sudah dipersiapkan oleh penyelenggara secara sepihak. Klausula baku didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 41
Perjanjian ini juga menyatakan bahwa perjanjian ini berlaku sebagai keseluruhan perjanjian antara pengguna jasa dan tim manajemen, dalam hal ini tim manajemen IKD Finansialku, serta menggantikan semua pernyataan atau perjanjian sebelumnya mengenai penggunaan situs atau layanan. 42
37 Paustinus Siburian, Arbitrase  Online  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan Secara Online) (Djambatan 2004).[67].
38 ibid. [66].
39 Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko (n 25).[164].
40 Pasal 1 Ayat (2) UU ITE.
41 Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus  Hukum  Kontemporer (Sinar  Grafika 2016).[102].
42 ‘Ketentuan Ini Dinyatakan Dalam Isi Perjanjian’.
Dari diagram alur perjanjian di atas, diketahui perjanjian diberikan oleh penyelenggara IKD. Pihak terikat dalam perjanjian ini adalah pengguna jasa dan penyelenggara IKD (berbentuk PT). Perjanjian ini berisi kewajiban dan hak dari tim manajemen Finansialku dan pengguna aplikasi. Karena bentuk dan penulisan perjanjian ini bersifat bebas, kedudukan hukum masing-masing pihak yang terlibat ditentukan oleh para pihak itu sendiri, yaitu Penyelenggara sebagai penjual jasanya dan Anggota sebagai pengguna aplikasi yang dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Kewajiban dan larangan serta batas-batas para pihak dalam memenuhi perjanjiannya ditentukan sendiri oleh para pihak tersebut.
Ketentuan bisnis IKD Financial Planner belum memiliki pengaturan khusus, sehingga secara umum tunduk kepada POJK 13/2018. POJK 13/2018 mengatur secara umum mengenai IKD dan penyelenggaranya, dimana disebutkan kedudukan penyelenggara  IKD  didefinisikan  sebagai  setiap  pihak  yang  menyelenggarakan IKD. Penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum berbentuk lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang berbentuk badan hukum. Dari penafsiran ini kedudukan yang dimaksud adalah kedudukan IKD saja, tidak serta merta langsung menunjukan kedudukan perencana keuangan dalam IKD Financial Planner . Di samping itu, dalam POJK ini hanya mengatur mengenai penyelenggaranya saja, tidak termasuk klien yang menggunakan jasa penyelenggara.
POJK 13/2018 tidak mengatur mengenai keabsahan bentuk kontrak, hanya mensyaratkan isinya saja. POJK ini memiliki klausul-klausul yang berhubungan dengan pengguna jasa, antara lain dalam Pasal 30 mensyaratkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
Pasal ini mewajibkan penyelenggara untuk melindungi data pribadi kliennya hingga data tersebut musnah. Ketentuan pemanfaatan data ini harus denan persetujuan pengguna dan penyelenggara wajib menyampaikan batas pemanfaatannya. 43 Pasal

## 426 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
31 mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai keabsahan kontrak sebagaimana dalam Pasal 1320 BW, namun merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara.
Secara garis besar, aspek-aspek dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini sudah mencerminkan dan mematuhi aturan baku bagi penyelenggara (selaku pembuat perjanjian) yang tertuang dalam POJK 13/2018, yaitu pernyataan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data dan perlindungannya (Pasal 30) dan telah menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi (Pasal 31).
Sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, membuat aspek  hukum  teknologi  finansial  masih  terus  berkembang  dan  tidak  dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini. Dikarenakan sifat dari IKD dan teknologi finansial sendiri yang inovatif, dengan demikian peraturan yang ada belum mengikuti model bisnis yang telah dikembangkan.

## Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengguna Aplikasi

## A.  Inovasi Keuangan Digital ( IKD) dan Anggota
Perjanjian Pengguna Aplikasi adalah perjanjian baku yang disusun oleh pihak IKD, merupakan bagian dari perjanjian tidak bernama, sehingga dalam penyusunannya tidak terpaku kepada perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perjanjian Pengguna Aplikasi menyatakan bahwa perjanjian ini mengikat antara Tim Manajemen dan Anggota. Berdasarkan perjanjian ini, maka kedudukan hukumnya adalah IKD/Tim Manajemen selaku penyedia jasa dan Anggota selaku klien yang menerima hasil jasa yang ditawarkan IKD. IKD dilaksanakan oleh Penyelenggara secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 13/2018. Tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK 13/2018 yaitu dengan menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik, selaras dengan strategi bisnis keseluruhan, bermanfaat untuk masyarakat, mengutakaman perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data, serta mendukung inklusi dan literasi keuangan.

## B. Anggota dan Financial Planner
Sebagaimana diasumsikan dalam Perjanjian Pengguna Aplikasi, perjanjian ini tidak mengikat langsung dengan financial  planner yang bekerja untuk IKD.
Dalam perjanjian ini, posisi financial planner adalah di bawah naungan IKD. Tidak adanya perjanjian, dan belumnya adanya peraturan yang mengatur model bisnis ini mengakibatkan menyebabkan kekaburan atas dasar hukum untuk menentukan kedudukan hukum antara anggota dengan financial planner.
C. Financial Planner dan Inovasi Keuangan Digital (IKD)
Financial Planner memiliki hubungan kerja dengan IKD (berbadan hukum PT). Sehingga, kedudukan hukum antara financial planner dan IKD adalah antara pemberi kerja (IKD) dan penerima kerja ( financial planner ) dalam perjanjian kerja internal antara PT IKD dan financial planner . Financial Planner dalam melakukan pekerjaannya harus berpedoman pada kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan, aturan perilaku, serta standar praktik perencanaan keuangan.

## Tanggung Jawab Para Pihak

## A.  IKD dan Anggota
Perjanjian Pengguna Aplikasi ini menimbulkan kewajiban IKD kepada Anggota, antara lain IKD wajib untuk menjaga kerahasiaan privasi, kata sandi, dan keamanan. IKD dilarang menjual, menukar, atau memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa seizin Anggota, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan inormasi.

## B.  Anggota dan FP
Perjanjian Pengguna Aplikasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab financial planner. Selain itu, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai profesi financial planner . Sehingga, dari segi perjanjian dan peraturan tidak ditemui tanggung jawab pada profesional financial planner .
Berdasarkan skema bisnis, tanggung jawab financial  planner meliputi memberikan hasil rencana keuangan. Salah satu asosiasi perencana keuangan di

## 428 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
Indonesia, Financial Planning Standard Board Indonesia, mengeluarkan kode etik dan tanggung jawab professional perencanaan keuangan, serta panduan standar praktik perencanaan keuangan. Standar praktik ini merupakan standar kinerja bagi financial planner anggota asosiasi tersebut. Standar praktik ini meliputi kewajiban dan tanggung jawab, antara lain: 44
• Menginformasikan nasabah mengenai perencanaan keuangan dan kompetensi profesional perencana keuangan;
• Menentukan apakah profesional perencana keuangan dapat memenuhi kebutuhan nasabah;
• Mengumpulkan informasi nasabah, mengidentifikasi tujuan nasabah;
• Menganalisa dan menilai status keuangan nasabah;
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi perencanaan keuangan untuk nasabah;
• Menembangkan rekomendasi perencanaan keuangan untuk nasabah;
• Mempresentasikan rekomendasi perencanaan keuangan kepada nasabah;
• Menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan nasabah; dan
• Mengevaluasi situasi nasabah
Kode etik dan tanggung jawab profesional perencana keuangan serta standar praktik perencanaan keuangan oleh Financial Planning Standard Board Indonesia tersebut tidak memuat sanksi apabila financial planner menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
C. FP dan IKD
Tanggung jawab antara financial planner dengan IKD merupakan tanggung jawab antara penerima jasa dan pemberi jasa. Tanggung jawab ini disesuaikan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja yang mengikat. Umumnya, tanggung jawabnya ialah memberikan rekomendasi keuangan yang tepat kepada klien atas nama PT IKD tempat financial planner bekerja. Di sisi lain belum ada peraturan yang mendefinisikan kewajiban financial planner secara umum.

## Kesimpulan
Ekosistem IKD Financial  Planner, IKD menyediakan perjanjian elektronik “Perjanjian  Pengguna  Aplikasi”  sebagai  perjanjian  utama  yang  mengikat  antara
44 ‘Informasi Lebih Lanjut Mengenai Standar Praktik Perencanaan Keuangan Dapat Dilihat Melalui Pranala Berikut’ <http://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf>.
pengguna jasa dan platform IKD. Perjanjian ini sifatnya perjanjian baku, kedudukan para pihak tidaklah seimbang kedudukannya karena pihak IKD lebih kuat dengan membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baru. Kedudukan hukum antara financial planner dan IKD adalah IKD sebagai pemberi kerja dan financial planner sebagai penerima kerja. Selanjutnya, kedudukan hukum antara IKD dan Anggota yaitu IKD selaku penyedia jasa dan Anggota selaku klien penerima jasa yang ditawarkan. Berdasarkan perjanjian ini, kedudukan hukum subjek hukum yang terlibat adalah antara Anggota (pengguna jasa) dan PT IKD (pemberi jasa), tidak dengan financial planner langsung. Kedudukan hukum berasal dari perjanjian yang mengikat, sehingga belum ada hubungan hukum yuridis antara pengguna jasa dan financial planner karena tidak ada perjanjian mengikat kedua pihak tersebut secara langsung. Perjanjian utama ini mengikat antara pengguna jasa dan IKD.

## Daftar Bacaan

## Buku
Budiman N. P. D. Sinaga, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris (Raja Grafindo Persada 2005).
Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus  Hukum  Kontemporer (Sinar Grafika 2016).
Glenn Biondi, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (FH UII Press 2013)
Paustinus Siburian, Arbitrase  Online  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdagangan Secara Online) (Djambatan 2004).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revi, Kencana 2021).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty 2005).
Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Pustaka Sutra 2008).

## Jurnal
Astari  Avisha, ‘Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis

## 430 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian’ (2019) 5 Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 3.
Christiana Tri Budhayati, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’ (2009) 10 Widya Sari 233.
Emilda Kuspaningrum, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce’ (2011) 7 Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 69.
Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko, ‘Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerdata’ (2020) 8 Lex Privatum 46.
Glenn Biondi, ‘Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia’ [5011] Premise Law Journal 3 Khairandy R, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 36.
Lilik Rahmawati, ‘Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM’ (2020) 5 Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 77.
Rizky Amalia HY and WD, ‘The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia’ (2018) 12 Fiat Justisia Journal of Law 173.
Subagyono BSA, Chumaida ZV and Romadhona MK, ‘Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia’ (2022) 37 Yuridika 673.
Sunyowati D and others, ‘Can Big Data Achieve Environmental Justice?’ (2022) 19 Indonesian Journal of International Law 6.
Taufiq  El  Rahman,  ‘Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dan Asas  Kepribadian  Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing’ (2011) 23 Mimbar Hukum 585.
Tjitrawati AT, Tavip M and Romadhona MK, ‘Integrative Social-Health Security For Indonesian Migrant Workers: Does Fully Covered And Protected?’
Wilma Laura Sahetapy, ‘Urgensi Term and Condition Pada E-Commerce’, Konferensi Nasional Hukum Perdata IV (APHK 2017).
Wiratama MG, Subagyono BSA and Romadhona MK, ‘Implementation of Legal Efforts  Consumer  Protection  and  Dispute  Settlement  of  Social–Health
Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers’ (2023) 19 Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.

## Laman
Bakti Suryo, ‘Ligwina Hananto Beberkan 3 Hal Penting Dalam Financial Planning’ ( Jurnaba.co ,2019)<https://jurnaba.co/ligwina-hananto-beberkan-3-hal- penting-dalam-financial-planning/> accessed 1 September 2020.
Aturan Pemakaian Aplikasi Finansialku<Agustus 2016< https://www.finansialku. com/aturan-pemakaian-aplikasi-finansialku/ >accessed 1 September 2020.
Informasi Lebih Lanjut Mengenai Standar Praktik Perencanaan Keuangan Dapat Dilihat Melalui Pranala Berikut’ http://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf
OJK, ‘Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital’ ( OJK , 2020) <https://www. ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara.
IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020/Daftar Penyelenggara IKD OJK per Agustus 2020.pdf> accessed 10 February 2020.
Ricky Pratomo, ‘Aturan Dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital’ ( Hukumonline , 2019) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/ aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital> accessed 14 February 2021.
Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat’ (Siaran Pers No. SP 58/DHMS/OJK/XI/2019)’ ( OJK , 2019) <https://www.ojk.go.id/ id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019- Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat.aspx>.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie ).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

## 432 Duhita Pramesi: Kedudukan Hukum Antara...
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259).
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tenang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

## Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SE.OJK/2019 tentang Regulatory Sandbox.