2 Program Studi Sosiologi Universitas Mataram
3 Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada
2 Correspondence email: sayuti@unram.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2023, 12 (4): 699-717
INSTITUSI SOSIAL: PERANNYA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Isnan  Nursalim 1 ,  Rosiady  Husaenie  Sayuti 2 ,  Diki  Wahyudi 3 ,  Peri Anggraeni 4 , Minawati Anggraini 5

## Abstract
Specifically,  this  study  aims  to  explore  the  role  of  social  institutions  in preventing child marriage in West Lombok Regency. In addition, this study also aims to determine the form of social institutional control in preventing child  marriage  in  West  Lombok.  This  research  was  designed  using  the qualitative Participatory Action Research (PAR) method. Social institutions as  a  structure  can  not  only  limit  or  restrict,  but  also  become  a  space  for shaping agent actions through the involvement of actors in preventing child marriage.  In  Giddens'  concept  of  structuration,  social  institutions  can become  social  practices  that  enable  the  interaction  between  agents  and structures that are dual in nature. In the context of preventing child marriage, this social practice is mostly carried out by social institutions that focus on preventing child marriage. The existence of social institutions that focus on preventing and ending the practice of child marriage has begun to  emerge from the district to village level. The existence of these social institutions can be  interpreted  that  concern  for  the  practice  of  child  marriage  is  getting higher.  The  concept  of  structuration  proposed  by  Anthony  Giddens  has provided  insight  into  how  interactions  and  relationships  between  social institutions  shape  community  attitudes  and  actions.  Continuous understanding  and  reflexivity  can  help  people  realize  the  impact  of  child marriage and try to prevent it with more responsible attitudes and actions.
Keywords:  child  marriage,  social  institutions,  social  control,  social institutions

## Abstrak
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran institusi sosial dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk kontrol kelembagaan sosial  dalam  pencegahan  pernikahan  anak  di  Lombok  Barat.  Penelitian  ini dirancang  dengan  menggunakan  metode  Participatory  Action  Research (PAR)  kualitatif.  Pranata  sosial  sebagai  suatu  struktur  tidak  hanya  dapat membatasi  atau  membatasi,  tetapi  juga  menjadi  ruang  bagi  pembentuk tindakan-tindakan  agen  melalui  pelibatan  aktor-aktor  dalam  pencegahan perkawinan  anak.  Dalam  konsep  strukturasi  Giddens,  institusi  sosial  dan struktur  dapat  menjadi  praktik  sosial  yang  memungkinkan  terjadinya interaksi  antara  agen  dan  struktur  yang  bersifat  dualitas.  Dalam  konteks pencegahan perkawinan usia anak, praktik sosial ini banyak dilakukan oleh
institusi  sosial  yang  memiliki  fokus  pada  pencegahan  perkawinan  anak. Keberadaan institusi sosial yang memilki fokus isu pada upaya pencegahan dan  mengahiri  praktik  perkawinan  anak  mulai  bermunculan  dari  tingkat kabupaten hingga desa. Keberadaan institusi sosial ini dapat diartikan bahwa kepedulian  terhadap  praktik  perkawinan  anak  semakin  tinggi.  Konsep strukturasi yang diajukan oleh Anthony Giddens telah memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi dan hubungan antara institusi sosial membentuk sikap dan tindakan masyarakat. Pemahaman dan refleksivitas terus menerus dapat  membantu  masyarakat  menyadari  dampak  dari  perkawinan  anak  dan berusaha  mencegahnya  dengan  sikap  dan  tindakan  yang  lebih  bertanggung jawab.
Kata  Kunci:  pernikahan  anak,  pranata  sosial,  kontrol  sosial,  institusi sosial

## PENDAHULUAN
Selama  periode  waktu  2015  -  2021,  kenaikan  dan  penurunan prevalensi  perkawinan  anak  di  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  besarannya bervariasi.  Seacara  nasional  terdapat  11  provinsi  yang  mengalami peningkatan  prevalensi  perempuan  20  –  24  tahun  yang  usia  perkawinan pertamanya  kurang  dari  18  tahun,  salah  satunya  adalah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Kondisi  perkawinan anak  di  NTB  menunjukan  tren  yang cukup  tinggi. Menurut data Child Marriage Report (2020) yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas, secara Nasional persentase pernikahan usia anak di NTB  berada  diatas  rata-rata  nasional.  Bahkan  Provinsi  NTB  memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi untuk wilayah Jawa Bali dan Nusra.
Kondisi  tersebut  juga  terlihat  dari  data  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Dikbud)  NTB  yang  menunjukan  betapa  tingginya  praktik perkawinan anak di NTB. Usia pernikahan anak dibawah  umur  pada  tingkat SMA/SMK  sederajat  tahun  2020  mencapai  874  praktik  perkawinan anak (Nickyrawi,  2021).  Data  dari  Kanwil  Kementerian  Agama  NTB  juga menunjukan  terjadi  tren  peningkatan  praktik  perkawinan  anak  dari  332 praktik  perkawinan  anak  pada  tahun 2019  menjadi  805  pada  tahun  2020. Artinya tingkat pernikahan usia anak di NTB cukup mengkhawatirkan.
Berbanding  lurus  dengan  kondisi  tersebut,  Kabupaten  dan  Kota  di NTB juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di daerah  ini.  Lombok  Barat  menjadi salah  satu  daerah  yang  memiliki  tingkat perkawinan  anak  yang  cukup  tinggi.  Namun  berdasarkan  data  DP2KBP3A
Kabupaten  Lombok  Barat  menunjukan  tren  penurunan  sejak  2015  hingga 2020 (Lombok Post 2021). Meskipun demikian penurunannya masih terjadi cukup  lambat.  Penurunan  praktik  perkawinan  anak  di  Lombok  Barat  tidak terlepas  dari berbagai  upaya yang  telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Seperti  program  gerakan  anti  merariq  kodeq  (gamak),  berdasarkan  Surat Edaran  Bupati  No,  843.4/BKBPP/2016  Tentang  PUP  yang  ditingkatkan dengan Perda No. 9 Tahun 2019.
Upaya lain yang dilakukan pada tingkat lokal diinisiasi oleh berbagai pihak  seperti;  Non  Governmental  Organization  (NGO),  Forum  Anak, Kelompok  Perlindungan  Anak  Desa  (KPAD),  Pemerintah  Desa,  tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Berbagai inovasi yang muncul dari  institusi  sosial  menjadi  pertanda  baik  bahwa  kita  semua  memiliki komitmen  untuk  melakukan  pencegahan  dan  pengurangan  praktik perkawinan anak (Rumble et al. 2018). Upaya diatas perlu didukung dengan strategi  yang  memadai  dengan  berkaca  pada  situasi  terkini  praktik perkawinan  anak,  serta  merumuskan  model pendekatan  yang  tepat  untuk mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Lombok Barat.
Merujuk  pada  hasil  riset  yang  dilakukan (Sipayung  2019), menunjukan  bahwa  kontrol  sosial  dalam  menangani  pernikahan  usia  anak dilakukan  oleh  lembaga  pemerintahan,  lembaga  sosial,  lembaga  agama, lembaga adat, dan keluarga. Berbagai aspek yang berperan dalam pencegahan perkawinan  anak  diantaranya  adalah  aspek  psikologis,  sosial,  budaya, ekonomi  dan  politik.  Keberadaan  berbagai  aspek  ini  dalam  institusi  sosial memiliki kontribusi dalam pencegahan perkawinan anak (Dewi, Made, and Purana  2022;  Karyati,  Lestari,  and  Sosman  2019;  Rosyidah  dan  Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah n.d.; Thayyib Kaddase et al. 2017).  Lebih lanjut dikatakan bahwa Faktor penghambat kontrol sosial terhadap pernikahan usia anak  diakibatkan  karena  lemahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga kemasyarakatan, lingkungan sosial, pergaulan bebas, dan faktor dari orang tua. Institusi sosial sebagai suatu pranata sosial yang telah mapan dalam suatu masyarakat menampilkan berbagai aspek di dalamnya.
Berbagai  argumentasi  dan  orientasi  yang  mendorong  tindakan pencegahan  pernikahan usia  anak  dari  berbagai  institusi  sosial  lokal  perlu dikaji lebih mendalam.  Adanya intervensi institusi sosial ditingkat lokal yang
mengatur  tentang  perkawinan  anak  menarik  untuk  dikaji  dari  perspektif sosiologi. Urgensi penelitian ini terletak pada implikasi dan praktik institusi sosial dalam pencegahan perkawinan anak di Lombok Barat. Secara teoritis, kajian ini akan memperkaya perspektif dan diskursus sosiologis tentang upaya pencegahan  perkawinan  anak melalui  pendekatan  institusi  sosial  lokal.  Dari sisi  praktik,  hasil  kajian  ini  dapat  dijadikan  basis  perencanaan  model pendekatan  baru  bagi  pihak-pihak  terkait  untuk  mempercepat  penurunan angka  perkawinan  anak  dan  mencegah  terjadinya  praktik  perkawinan  anak yang terus terjadi.
Kajian  serupa  sebelumnya  telah  banyak  dilakukan  oleh  beberapa peneliti,  pertama penelitian yang dilakukan oleh (Faida, 2020) tentang peran Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan usia pada usia anak di  Kabupaten  Bojonegoro.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dinas terkait  yang  bertanggung  jawab  seperti  DP3AKB  telah  melaksanakan program-program penanganan perkawinan usia anak sesuai dengan peraturan Bupati Bojonegoro No 39 tahun 2016. Akan tetapi program tersebut belum berhasil menekan angka perkawinan usia anak bahkan cendrung meningkat. Hal ini yang disebabkan beberapa faktor seperti agama, budaya, lingkungan dan faktor sosial media yang semakin maju.
Penelitian  kedua,  (GUMOLUNG,  2019)  tentang  peranan  DP3AKB Kabupaten  Grobogan  dalam  mencegah  perkawinan  usia  anak.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berbagai upaya pembinaan dan penyuluhan telah  dilakukan  oleh  DP3AKB  berdasarkan  Rencana  Strategis  (2016-2021) yang  diantaranya  pencegahan  perkawinan  usia  anak,  program  kesehatan reproduksi.  Program  ini  memiliki  hambatan  yang  cukup  serius  yaitu terbatasnya anggaran rendahnya batas usia menikah dalam undang-undang, pola asuh orang tua yang salah dan rendahnya pendidikan hingga koordinasi lintas sektoral yang masih lemah.
Penelitian  Ketiga,  (Waleleng  &  Maitimo,  2018)  tentang  fungsi keluarga  dalam  mencegah  perkawinan  usia  dini  sebagai  upaya  menekan tingkat  fertilitas  di  Kota  Manado,  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa fungsi keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, kegaamaan dan
sosialisasi  menjadi  yang  paling  dominan  untuk  bisa  membentengi  anak melakukan  pernikahan  usia  dini.  Anak  juga  harus  bisa  di  ajak  untuk berkomunikasi  oleh  orang  tua  dan  anak  membutuhkan  harmonisasi  dalam rumah tangga.
Penelitian Keempat, (Rangkuti & Rivauzi, 2023) tentang peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernikahan dini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan yang paling penting adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak tersebut mencari perhatian kepada orang lain.
Penelitian  Kelima  (Pinem et  al .,  2021)  tentang  bimbingan  pranikah bagi  usia  remaja  dalam  upaya  mencegah  pernikahan  anak.  Penelitian  ini menemukan bahwa bimbingan pranikah bagi usia remaja menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Bimbingan pranikah ini dapat dilakukan di lingkungan sekitar, kemudian di sekolah atau bahkan di keluarga sendiri sebagai sektor non formal.
Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian yang berupaya melihat peran institusi sosial secara keseluruhan baik formal dan nonformal sampai pada lingkup terkecil, dibandingkan  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  melihat  dalam  perspektif satu institusi sosial seperti pemerintah, keluarga, keagamaan dan orang tua. Penelitian  ini  juga  berupaya  untuk  melihat  sinergitas  antar  institusi  sosial sebagai satu kesatuan dalam menekan angka perkawinan usia anak khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  metode  kualitatif Participatory  Action  Research (PAR). Melalui metode  Participatory Action Research (PAR) ini melibatkan pihak-pihak yang  berkaitan  secara  aktif  dan bersama-sama  melakukan  tindakan  untuk  mengatasi  atau  memperbaiki masalah  yang  dialami  berdasarkan  pertimbangan  kritis  historis,  politik, budaya,  ekonomi,  geografis  dan  konteks  lainnnya (Reason  and  Bradbury 2008) .  Melalui  metode  ini  bertujuan  untuk  mendorong  kolaborasi  antara peneliti  dan  komunitas  yang  diteliti,  sehingga  dapat  bersama-sama
mengidentifikasi
masalah, merencanakan
tindakan, dan mengimplementasikan  solusi  untuk  memperbaiki  situasi  yang  ada.  Dalam konteks penelitian ini, metode PAR digunakan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam menemukan solusi untuk masalah ini dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  tatap muka,  dokumentasi  dan  Focus  Group  Discussion.  Proses  penelitian  ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak Oktober 2021 hingga Desember 2021. Dalam penelitian ini, validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi  data  merupakan  pendekatan  untuk  memperoleh  kebenaran  dari informasi  yang  diberikan  oleh  informan  tertentu  melalui  berbagai  cara  dan sumber  pengolahan  data.  Data  dari  wawancara  dengan  para  informan  akan diolah melalui proses analisis, termasuk kategorisasi, klasifikasi, spesifikasi, dan  reduksi.  Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini akan dijelaskan secara deskriptif dan naratif dengan perspektif sosiologis.
Wawancara dilakuakan dengan informan sebanyak 15 orang dan FGD di ikuti oleh 20 orang yang berasal dari kalangan NGO, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan komunitas lokal untuk pencegahan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan 4  (empat)  prinsip  utama  yakni:  menghormati  harkat  dan  martabat  manusia (respect  for  human  dignity),  menghormati  privasi  dan  kerahasiaan  subyek penelitian (respect for privacy and confidentiality), keadilan dan inklusivitas (respect  for  justice  and  inclusiveness),  dan  memperhitungkan  manfaat  dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms and benefits).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Merariq Kodeq: Fenomena Perkawinan Anak di Lombok Barat
Merariq merupakan  penyatuan  dua  individu  dalam  sebuah  hubungan sakral  yang  sering  disebut  sebagai  pernikahan.  Istilah merariq tersebut berasal dari suku Sasak yang masih dilestarikan sampai saat ini dengan cara yang khas, yaitu selarian (membawa lari) merupakan proses adat sasak dalam melakukan  pernikahan  dengan  cara  melakukan  penculikan  yang  dilakukan oleh  pihak  laki-laki  dengan  cara  membawa  calon  mempelai  perempuan  ke
tempat atau rumah pihak laki-laki untuk dirumahkan terlebih dahulu  (Fajriah, 2016). Selarian ini  terdapat  dua  cara  pertama,  ketika  menculik  perempuan untuk  dinikahi  keluarga  perempuan  dan  laki-laki  ini  sama-sama  tidak mengetahui akan kedua mempelai ini akan menikah dan mempelai laki-laki menyembunyikan calon mempelai perempuan ke sebuat tempat yang sudah ditentukan  sebelumnya,  kedua  selarian  dimaknai  sebagai  adat  yakni penculikan perempuan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki akan tetapi proses ini diketahui oleh keluarga dari kedua mempelai tersebut, akan tetapi saat  pelaksanaan  pihak  keluarga  pura-pura  tidak  mengetahui  bahwa  proses penculikan  mempelai  perempuan  terjadi  (Hilman,  2016).  Hal  itu  sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yang berasal dari Taman baru yaitu TGS beliau menyampaikan bahwa .
“Ada  dua  cara  didalam  adat  sasak  itu  dalam  hal  proses penculikan ketika sepasang mempelai akan melakukan pernikahan, pertama,  menculik  tanpa  sepengetahuan  keluarga  sama  sekali, kedua  penculikan  memang  sudah  direncanakan  dan  itu  atas pengetahuan  keluarga  baik  laki-laki  dan  perempuan” –
Wawancara dengan informan TGS, 3 November 2021.
Selain dengan cara merariq, masyarakat sasak juga memiliki cara yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Hal itu adalah apa yang disebut dengan “Ngeredaq” . Ngeredaq merupakan  sebuah  proses  adat  pernikahan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  suku  Sasak  di  Lombok  dengan  cara  meminta dengan baik-baik ke keluarga perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Cara  ini  hampir  sama  dengan  prosesi  melamar,  namun  terdapat  perbedaan yaitu  proses Ngeredaq ini  didalamnya  terdapat  negosiasi  terkait  uang maskawin  dan Pisuka. Kata Pisuka dalam  istilah  sasak  diartikan  sebagai biaya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai  kompensasi  atas  pernikahan  dengan  putri  mereka.  Dalam  proses Ngeredaq ini  juga  terdapat  penentuan  hari  pernikahan  yang  akan dilaksanakan oleh kedua keluarga sehingga itu di musysawarahkan mulai dari waktu,  maskawin, Pisuka dan  segala  macam  hal  yang  mencakup  prosesi perkawinan.
Merariq kini banyak dilakukan oleh anak-anak di  bawah umur, Praktik merariq kodeq yang terjadi di Pulau Lombok menjadi sebuah cermin budaya
yang mengandung nilai-nilai tradisi yang sacral (Yulianti, 2020). Praktik ini sudah berlangsung lama dan langgeng dijalankan masyarakat suku sasak yang mendiami  pulau  Lombok. Merariq  qodek memiliki  makna  ganda  dalam masyarakat sasak yaitu yang Pertama , kawin lari atau Merariq kodeq berasal dari  kata  dalam  bahasa  sasak  “berari  kecil”  yang  dapat  dimaknai  sebagai proses atau tindakan membawa lari perempuan sasak guna membebaskan diri dari ikatan orang tua serta keluarganya (Yasin, 2008).
Kedua , Merariq juga dimaknai sebagai sebuah rangkaian dari keseluruhan proses  perkawinan  menurut  adat  sasak.  Sebagian  masyarakat  sasak  masih meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak secara implisit dan eksplisit memberikan bukti nyata kesungguhan untuk mempersunting si gadis (Sulkhad, 2013).
Merujuk pada pengertian diatas, Merariq kodeq dapat diartikan sebagai perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat sasak yang masih terbilang belum matang dari segi usia, mental serta kesehatan reproduksinya. M erariq kodeq sudah  ada  sejak  lama  namun  tidak  diketahui  dan  disadari  sebagai sebuah  masalah  yang  ada.  Situasi  ini  justru  turut  mengamini  dan melanggengkan perkawinan usia anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu salah satu Informan dalam wawancara mendalam.
“Perkawinan anak sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, bahkan  saya  sendiri  juga  salah  satu  pelaku  merariq  kodeq.  Tapi kami tidak menyadari dan mengetahui itu sebagai sebuah masalah . Baru setelah adanya sosialisasi dan diberikan pengetahuan serta peningkatan  kapasitas  mengenai  perkawinan  anak  ini  baru  kami menyadari  hal  tersebut” –  Wawancara  dengan  informan  PK,  3 November 2021.
Praktik  perkawinan  anak  yang  terjadi  pada  masyarakat  sasak  pada umumnya  terjadi  melalui  mekanisme merariq (dibawa  lari).  Metode  ini merupakan  salah  satu  metode  perkawinan  yang  masih  dijalankan  dan langgeng  sampai  saat  ini.  Dalam  menentukan  perkawinan,  mayoritas masyarakat di NTB meyakini bahwa keputusan tersebut sepenuhnya diambil oleh sang anak. Keyakinan ini juga didasarkan pada pilihan cara pernikahan yang masih diakui secara sosial hingga kini, yaitu melalui dua cara, pertama dengan merariq atau  persetujuan  bersama  antara  laki-laki  dan  perempuan
untuk  menikah  dan  pergi  dari  rumah  pada  malam  yang  telah  disepakati. Kedua, dengan cara melakoq yaitu melamar secara resmi kepada orang tua perempuan.
Terdapat dua versi dalam menjalankan merariq yakni perkawinan yang terjadi dengan cara melarikan perempuan tanpa sepengetahuan orang karena merupakan keputusan terakhir yang diambil oleh calon pengantin laki apabila tidak mendapat restu dari orang tua calon pengantin wanita. Yang kedua yaitu dengan persetujuan orangtua dan tetap melakukan Merariq karena merupakan adat istiadat.
Berdasarkan  hasil  FGD  diketahui  bahwa,  dewasa  ini merariq telah mengalami pergeseran makna ke arah yang negatif. Berdalih untuk menjaga dan melestarikan budaya, justru malah ada sebagian masyarakat yang malah menyalahgunakan budaya merariq untuk melangsungkan perkawinan anak.
Hal  ini diambil sebagai  jalan pintas oleh anak muda untuk  melangsungkan perkawinan.  Sebab  akan  menjadi  aib  bagi  keluarga  jika  perempuan  sudah dibawa lari oleh laki-laki namun tidak dilangsungkan perkawinannya. Hal ini tentu  menambah  pelik  permasalahan  perkawinan  anak  yang  terjadi  di Lombok Barat.

## Faktor-Faktor Perkawinan anak
Terdapat  beberapa  faktor  yang  turut  berkontribusi  terhadap  masih terjadinya  perkawinan  anak  di  Lombok  Barat . Sebagaimana  temuan  dalam penelitian  ini  sebagai  berikut; Pertama, pola  asuh  keluarga  atau  ketahanan paranting pada lingkup unit sosial terkecil yang menganggap merariq kodeq bukan masalah yang serius, sehingga terjadi pola asuh yang tidak masksimal dalam  hal  pencegahannya. Kedua, faktor  pendidikan  yang  masih  rendah sehingga  pengetahuan  akan  masalah-masalah  yang  dapat  ditimbulkan  dari budaya merariq kodeq tersebut tidak dijadikan pertimbangan matang untuk langkah penentuan masa depan. Ketiga, faktor ekonomi masih menjadi salah satu  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya merariq  kodeq dikarenakan pendapatan yang dibawah rata-rata dan pekerjaan yang tidak tetap, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan keluarga yang pada akhirnya menganggap menikah  menjadi  salah  satu  jalan  untuk  pemulihan  keadaan  ekonomi.
Keempat, perkembangan  Teknologi  yang  disalahgunakan  oleh  kalangan remaja. Kelima, tekanan  sosial  budaya  bagi  remaja  yang  sudah  dianggap baligh atau dewasa. Keenam, dekadensi moral dan pemahaman agama yang terbatas turut berkontribusi dakam langgengnya praktik perkawinan usia anak di Lombok.
Kondisi  ini  mendorong  banyak  pihak  untuk  terlibat  dalam  upaya mengakihiri perkawinan anak di Lombok Barat. Beberapa program dan upaya bersama  telah  dan  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  NGO,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  institusi  sosial  lokal  lainnya  dalam  upaya mencegah  dan  mengakhiri  praktik  perkawinan  anak  di  Lombok  Barat. Pemerintah Daerah NTB secara kongkrit juga telah melakukan upaya untuk mengakhiri praktik perkawinan anak. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung  pencegahan  perkawinan  anak  terlihat  dari  telah  disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan Perkawinan  anak  tahun  2020.  Sehingga  batas  minimum  laki-laki  dan perempuan dianjurkan untuk menikah pada usia minimal 21 tahun. Sementara itu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  juga  melakukan  upaya yang sama melalui Program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK) serta Peraturan  Bupati  Nomor  30  Tahun  2018  tentang  Pencegahan  Perkawinan anak.
Pada penelitian ini, Desa Taman Baru dan Desa Kediri dijadikan sebagai dua daerah yang merepresentasikan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya mengakhiri  perkawinan  anak.  Setidaknya  dua  desa  ini  dapat  menjadi representasi  dan  contoh  baik  dalam  upaya  mengakhiri  perkawinan  anak  di Lombok Barat. Beragam bentuk upaya yang telah dilakukan oleh dua desa ini untuk  menghentikan  praktik  perkawinan  anak.  diantara  upaya  yang  sudah dilakukan  adalah  sosialisasi  dan  penyadaran  tentang  bahaya  perkawinan anak,  peraturan  desa  tentang  pencegahan  perkawinan  anak,  pendidikan kespro,  menyelenggarakan  program  itsbat  nikah  gratis,  dan  melakukan pembelasan kepada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan anak.
Berbagai  upaya  tersebut  mengindikasikan  adanya  keseriusan  dalam mengakhiri perkawinan anak di Lombok Barat. Namun demikian, apa yang telah  dilakukan  dan  diperbuat  bersama  oleh  berbagai  pihak  harus  pula dilakukan  oleh  desa-desa  lain  di  Lombok  Barat.  Berdasarkan  hasil  focus
group  discussion  diketahui  bahwa  desa-desa  yang  telah  didampingi  oleh pemerintah maupun NGO hanya sekitar 25% dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga upaya mengakhiri perkawinan anak dapat dipercepat melalui keterlibatan institusi lokal di tingkat desa. Desa-desa lain  dapat  mereplikasi  berbagai  Upaya  yang  telah  dilakukan  di  desa  lain. Sehingga  keterlibatan  Forum Anak Desa,  KPAD, Forum Genre dan PIK-R serta institusi sosial lokal lainnya dapat dijadikan sebagai munculnya praktik baik yang berkontribusi terhadap pencegahan upaya mengakhiri perkawinan anak di tingkat desa.

## Pembahasan

## Peran Institusi Sosial
Konsep  strukturasi  yang  dikemukakan  oleh  Anthony  Giddens  dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis peran institusi sosial dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Lombok Barat. Konsep tersebut digunakan untuk memotret hubungan antar aktor di level desa yang sebagai pelaku  ( agency) dengan  struktur (structure) yang  oleh  Giddens dikonseptualisasikan  sebagai  aturan (rules) dan  sumber  daya (resources).
Agen dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak di level desa adalah aktor-aktor  yang  ada  di  institusi  sosial  seperti  Kepala  dinas  OPD  terkait, Ketua  FAD,  Ketua  KPAD,  Fasilitator  Desa,  Direktur  NGO  atau  Project Manager, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Kepala Dusun, selain itu juga  terdapat  agen  informal  seperti:  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama. Sementara  itu,  struktur  diartikan  sebagai  regulasi/aturan  tentang  dalam konteks strukturasi disebut sebagai aktor.
Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman  masing-masing    aktor    ataupun    keberadaan    setiap    bentuk totalitas kemasyarakatan,  melainkan  praktik-pratktik  sosial  yang  terjadi disepanjang ruang  dan  waktu  (Giddens,  1984). Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, praktik sosial ini banyak dilakukan oleh institusi sosial yang memiliki fokus pada pencegahan perkawinan anak.
Keberadaan  institusi  sosial  yang  memilki  fokus  isu  pada  upaya pencegahan dan mengahiri praktik perkawinan anak mulai bermunculan dari tingkat kabupaten hingga desa. Keberadaan institusi sosial ini dapat diartikan
bahwa  kepedulian  terhadap  praktik  perkawinan  anak  semakin  tinggi. Lahirnya institusi sosial lokal ditingkat desa banyak diinisiasi oleh berbagai pihak sepeti; Pemerintah Daerah, NGO, dan perguruan Tinggi. Keberadaan institusi  sosial  ditingkat  lokal  berperan  penting  dalam  mendukung pencegahan  dan  upaya  mengakhiri  praktik  perkawinan  anak  di  Kabupaten Lombok Barat. Pencegahan yang dilakukan oleh institusi sosial ini merujuk pada apa yang disampaikan Khikmah (2021) bahwa pencegahan perkawinan anak  merupakan  suatu  usaha  yang  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam dan ketentuan undang-undang.
Institusi  sosial  sebagai  sebuah  struktur  menurut  Giddens  bukan  hanya dapat  membatasi  atau  mengekang,  melainkan  juga  menjadi  ruang pembentukan  tindakan  agen  melalui  keterlibatan  aktor  dalam  melakukan pencegahan  perkawinan  anak  (Wahyudi,  2015).  Dalam  konsep  strukturasi Giddens,  institusi  sosial  dapat  menjadi  praktik  sosial  yang  memungkinkan terjadinya hubungan interaksi agen dan struktur yang bersifat dualitas.
Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat,  keberadaan  institusi  sosial  lokal  melalui  pranata  sosial  nya  menjadi bagian  integral  dari  kerangka  struktur  sosial  dan  tindakan  agen.  Pada praktiknya, institusi sosial ini memainkan peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Pranata sosial yang ada memiliki peran penting dalam mengatur dan membentuk norma sosial di tingkat desa. Hal ini menjadi wadah bagi nilai-nilai, tradisi, dan aturan yang memengaruhi perilaku  individu  dan  masyarakat  dalam  komunitas  tersebut.  Keberadaan pranata sosial lokal dalam wujud institusi sosial juga memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan agen di desa, termasuk dalam hal perkawinan anak.
Dalam teori strukturasi Giddens, hubungan antara pranata sosial dan agen  sangat  kompleks.  Pranata  sosial  memengaruhi  cara  individu berinteraksi,  berkomunikasi,  dan  membuat  keputusan  terkait  perkawinan anak.  Sebaliknya,  tindakan  individu  dan  kelompok  masyarakat  dapat memengaruhi  norma  dan  aturan  yang  dianut.  Keberadaan  institusi  sosial dalam  konteks  pencegahan  perkawinan  anak  menciptakan  situasi  di  mana norma  dan  aturan  lokal  dapat  mendukung  atau  menghambat  upaya pencegahan.  Pada  beberapa  kasus  misalnya  ditemukan,  pihak-pihak  yang
menggunakan  budaya merariq untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan.
Sebab akan menjadi aib apabila perempuan sudah dibawa lari oleh laki-laki namun  tidak  jadi  dinikahinya.  Sehingga  pada  fenomena  dewasa  ini  sering ditemukan kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Lombok Barat.
Namun, pranata sosial ini juga memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam  upaya  perubahan.  Dalam  kerangka  aksi  transformasional,  institusi sosial lokal dapat terlibat dalam program edukasi, dialog, dan advokasi yang mendukung  pencegahan  perkawinan  anak.  Hal  ini  dilakukan  oleh  institusi sosial lokal dengan mendatangai sekolah, bertemu dengan warga dan melalui berbagai  saluran  lainnya.  Upaya  penyadaran  dan  peningkatan  pengetahuan semacam ini dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan. Sehingga, adanya  institusi  sosial  yang  memainkan  peran  penting  melalui  para  aktor dalam arena sosial ini mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas peran pranata sosial yang terwujud dalam institusi sosial dalam memengaruhi norma sosial dan  tindakan  agen  terkait  pencegahan  perkawinan  anak.  Sehingga  perlu adanya rekognisi ulang terhadap pranata sosial yang selama ini telah mapan dijalankan  oleh  masyarakat.  Rekognisi  ulang  terhadap  pranata  sosial  yang dimaksud adalah dengan menyesuaikan konteks permasalahan sesuai dengan perkembangan  zaman.  Sehingga  kontrol  sosial  yang  dilakukan  melalui institusi  sosial  ini  dapat  disesuaikan  dengan  konteks  permasalahan perkawianan anak di Kabupaten Lombok Barat yang dihadapi dewasa ini.

## Kolaborasi Institusi Sosial untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak
Keberadaan  institusi  sosial  ditingkat  desa  banyak  menjadi  mitra  kerja Pemerintah Daerah, NGO maupun Perguruan Tinggi guna mencegah praktik perkawinan anak (Lee‐Rife et.al, 2012). Dengan memahami konsep struktur sosial Giddens, kita menyadari bahwa institusi-institusi sosial tersebut saling berinteraksi  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain,  termasuk  dalam  upaya pencegahan  perkawinan  anak.  Upaya  ini  telah  banyak  dilakukan  oleh berbagai pihak dengan merubah pola pikir dan perilaku yang terdapat dalam struktur  sosial.  Sehingga  masyarakat  dapat  mempengaruhi  perubahan  yang lebih  luas  dan  berkelanjutan  untuk  mencegah  perkawinan  anak  dan
menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
Berbagai  upaya  ini  juga  telah  melahirkan  tindakan  dan  perilaku  yang mengarah pada upaya pencegahan dan mengakhiri perkawinan usia anak. Hal ini  dapat  dilihat  dari  kesadaran  masyarakat  yang  mulai  tumbuh  untuk mencegah terjadinya kasus perkawinan anak. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Lombok Barat adalah melalui metode belas (pemisahan). Proses belas ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memisahkan  pasangan  untuk dinikahkan  dengan  konsekuensi  membatalkan  pernikahan  melalui mekanisme adat. Namun proses belas kerap mengalami kendala dan kesulitan karena  konstruksi  sosial  yang  telah  terbentuk  di  masyarakat  Sasak.  Bagi masyarakat Sasak, melarikan diri dari perkawinan dianggap sebagai sebuah aib  bagi  perempuan  Sasak.  Hal  ini  disebabkan  oleh  mitos  yang  tersebar  di daerah Lombok yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan kembali ke rumah  setelah  dia  melarikan  diri  dari  calon  suaminya,  maka  ia  akan  sulit menemukan  pasangan  hidup  (jodoh)  dan  akan  tetap  menjadi  perawan  tua, yang dikenal dengan istilah mosot (Rizkan 2017).
Menurut  data  dari  Yayasan  SANTAI,  pembelasan  tertinggi  yang ditangani oleh lembaga tersebut terjadi pada tahun 2017 dengan 117 kasus. Namun, pada tahun 2018, hanya dapat memisahkan 48 calon pengantin anak. Jumlah kasus pembelasan menurun pada tahun 2019 menjadi 22 kasus dan pada tahun 2020 menjadi 29 kasus. Pada tahun 2021, jumlah calon pengantin yang berhasil dipisahkan oleh Yayasan mencapai 11 pasangan (Viqi 2023). Artinya, dari data ini menunjukkan adanya tren penurunan kasus pembatalan perkawinan  anak  dari  tahun  2017  hingga  2020,  namun  pada  tahun  2021 terjadi  kenaikan  sedikit  dalam  jumlah  calon  pengantin  anak  yang  berhasil dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak yang  dilakukan  oleh  Yayasan  SANTAI  memiliki  dampak  positif  dalam mengurangi jumlah perkawinan anak di daerah ini.

## Melangkah Bersama : Mengakhiri Perkawinan Usia Anak
Dalam hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam mensosialisasikan isu perkawinan usia anak melalui berbagai pertemuan di tingkat dusun dan desa,
seperti pengajian dan semacamnya. Stakeholder lain seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Dinas terkait juga berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang  isu-isu  ini.  Di  tingkat  desa,  corong  utama  termasuk  anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun,  dan  Babinkamtibmas  berperan  sebagai  penerima  laporan  dan mediator  dalam  kasus  perkawinan  usia  anak,  termasuk  melalui  mekanisme belas .
Ditingkat  daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  memiliki program  Gerakan  Anti  Merariq  Kodeq  (GAMAK).  Program  ini  juga disinergikan dengan program serupa yang dilakukan oleh berbagai NGO yang bergerak  di  Kabupaten  Lombok  Barat  dengan  isu  yang  sama.  Sinergi  ini berjalan seiringan untuk  tujuan yang sama yaitu mencegah dan mengakhiri perkawinan  usia  anak.  Wujud  nyata  dari  kolaborasi  ini  tercermin  dalam berbagai  kegiatan  dan  serangkaian  upaya  yang  telah  dilakukan.  Misalnya melalui  kampanye,  sosialisasi,  peningkatan  kapasitas  dan  pelatihan  terkait isu-isu perkawinan usia anak.
Dalam  pencegahan  perkawinan  usia  anak,  berbagai  institusi  sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat terhadap masalah ini. Dalam lingkup sosial terkecil, keluarga memiliki peran sentral  dalam  perkawinan  anak.  Struktur  keluarga  dan  nilai-nilai  yang dijunjung  tinggi  telah  memengaruhi  pandangan  tentang  perkawinan  anak. Artinya berbagai upaya yang telah dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  tentang  isu  ini  telah  merubah  persepsi dan sikap masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia anak.
Selain itu, institusi agama juga berperan dalam membentuk norma dan nilai-nilai  terkait  perkawinan,  dan  dapat  memberikan  pemahaman  yang bijaksana  tentang  perkawinan  usia  anak  yang  menghargai  hak-hak  anak. Peran  tokoh  agama  dalam  menggaungkan  pencegahan  usia  anak  melalui mimbar  dakwah  dan  forum-forum  lainnya  juga  turut  andil  dalam  upaya pencegahan perkawinan  usia anak. Dialektika strukturasinya peran institusi sosial  dalam  pencegahan  perkawinan  usia  anak  mencerminkan  hubungan saling  ketergantungan  antara  institusi-institusi  ini,  dan  bagaimana  peran mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencegah
perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak untuk masa depan yang lebih baik.
Dengan pemahamaan dan refleksivitas yang terus menerus, individu dan masyarakat  dapat  menyadari  dampak  dari  perkawinan  anak  dan  berusaha mencegahnya melalui perubahan sikap dan tindakan yang lebih bijaksana dan bertanggung  jawab.  Konsep  refleksivitas  Giddens  memberikan  pandangan yang bermanfaat dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan memajukan masyarakat menuju pilihan perkawinan yang lebih sehat dan matang.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  faktor  yang  turut  berkontribusi  terhadap  masih terjadinya perkawinan anak di Lombok Barat . Pertama, pola asuh keluarga. Kedua, faktor pendidikan. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, perkembangan teknologi  yang  disalahgunakan. Kelima, tekanan  sosial  budaya. Keenam, dekadensi  moral  dan  pemahaman  agama  yang  terbatas.    Namun,  terdapat upaya  pencegahan  dan  mengakhiri  praktik  perkawinan  usia  anak  yang dilakukan oleh berbagai institusi sosial, termasuk pemerintah daerah, NGO, tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan  lembaga  pendidikan.  Keterlibatan institusi sosial ditingkat lokal, memainkan peran penting dalam mendukung pencegahan  dan  upaya  mengakhiri  perkawinan  usia  anak  di  Kabupaten Lombok  Barat.  Dalam  konteks  pencegahan  perkawinan  usia  anak,  konsep strukturasi  yang  diajukan  oleh  Anthony  Giddens  memberikan  wawasan tentang bagaimana interaksi dan hubungan antara institusi sosial membentuk sikap dan tindakan masyarakat. Pemahaman dan refleksivitas terus menerus dapat  membantu  masyarakat  menyadari  dampak  dari  perkawinan  anak  dan berusaha  mencegahnya  dengan  sikap  dan  tindakan  yang  lebih  bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Suci  Prasita,  I.  Made,  and  Bramantya  Purana.  2022.  “Implementasi Gerakan  Anti  Merarik  Kodeq  (Gamak)  Dalam  Upaya  Menekan Pernikahan  Dini  Di  Kecamatan  Kediri  Kabupaten  Lombok  Barat Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.” Jurnal  Konstituen 4(1):9–25.  doi: 10.33701/jk.v4i1.2702.
Fachrima  dan  Putra,  Rinaldi  Eka.  2013.  Upaya  Pencegahan  Perceraian Berbasis  Keluarga  Luas  dan  Institusi  Lokal  dalam  Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Antropologi Indonesia. Vol. 32, No. 2, (101-112).
Fajriyah, I. M. D. (2016). Merariq adat as means to end child marriage: Rights and vulnerability of girls. Jurnal Perempuan , 21 (1), 33-39.
Fatimaningsih, Endry. 2021. Memhami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak. Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 2 (77-88).
Giddens,    Anthony.    1984.  Teori  Strukturasi  Dasar-Dasar  Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hidayana,  I.  M.,  Noor,  I.  R.,  Benedicta,  G.  D.,  Prahara,  H.,  Zahro,  F.  A.,
Kartikawati, R., ... & Pebriansyah Kok, M. C. (2016). Factors influencing child marriage, teenage pregnancy and female genital mutilation/circumcision  in  Lombok  Barat  and  Sukabumi  districts,
Indonesia. Indonesia. Res. Yes I Do Programme .
Hilman,  S.  H.  (2016).  Perkawinan  Adat  Merariq  Dan  Tradisi  Selabar  di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif, 21 (3), 157-167.
Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman. 2019. “Kebijakan
Pencegahan  Pernikahan  Anak  Di  Provinsi  NTB  Pasca  Berlakunya  UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.” Unizar Law Review (ULR) 2(2):135–43.
Khikmah,  Nurul  Lailatul.  2021.  Pencegahan  Pernikahan  Dini  Melalui Peraturan  Desa  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Desa Karangsari  Kecamatan  Kalimanah  Kabupaten  Purbalingga).  Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
Lee‐Rife, S., Malhotra, A., Warner, A., & Glinski, A. M. (2012). What works to  prevent  child  marriage:  a  review  of  the  evidence. Studies  in  family planning , 43 (4), 287-303.
Ling, M. Loa. 2019. Institusi Sosial: Perannya dalam Keberlangsungan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta. Jurnal Muara Sains, Teknologi,
Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan. Vol. 3, No. 2 (193-200).
Lombok  Post.  2021.  “Jumlah  Perkawinan  Usia  Anak  Di  Lombok  Barat
Menurun.” Https://Lombokpost.Jawapos.Com/Giri-
Menang/27/07/2021/Jumlah-Perkawinan-Usia-Anak-Di-Lombok- Barat-Menurun/ .
Nickyrawi, Faruk. 2021. ”Kasus Pernikahan Usia Anak Tinggi di NTB, DPRD
Godok Raperda Penvegahan”. https://news.detik.com/berita/d-
5334854/kasus-pernikahan-usia-anak-tinggi-di-ntb-dprd-godok- raperda-pencegahan.
Prayitno  dan  Erman  Amti.  2006.  Dasar-dasar  Bimbingan  dan  Konseling.
Jakarta: Rineka Cipta.
Puskapa UI. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang tidak bisa ditunda.
Reason, Peter, and Hilary Bradbury. 2008. “Concluding Reflections: Whither
Action Research.” Handbook of Action Research 695–707.
Rizkan,  Lalu  Akhmad.  2017.  “Hak  Menentukan  Pasangan  Bagi  Anak
Perempuan  Perspektif  Tuan  Guru  Di  Lombok  Tengah.  Doc.” Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial 2(1):39–52.
Rosyidah  dan  Iklilah  Muzayyanah  Dini  Fajriyah,  Ida.  n.d. Menebar  UPaya, Mengakhiri  Kelanggengan:  Problematika  Perkawinan  Anak  Di  Nusa Tenggara Barat . Vol. 12.
Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical  exploration  of  female  child  marriage  determinants  in Indonesia. BMC public health , 18 (1), 1-13..
Rumble,  Lauren,  Amber  Peterman,  Nadira  Irdiana,  Margaret  Triyana,  and Emilie  Minnick.  2018.  “An  Empirical  Exploration  of  Female  Child Marriage  Determinants  in  Indonesia.” BMC  Public  Health 18(1):407. doi: 10.1186/s12889-018-5313-0.
Saat,  Sulaiman.  2013.  Pendidikan  Sebagai  Institusi  Sosial.  Jurnal  Lentera Pendidikan. Vol. 16, No. 2 (178-187).
Sipayung, Hendra. 2019. “Peranan Kontrol Sosial Lembaga Kemasyarakatan
Terhadap  Keluarga  Dengan  Pernikahan  Anak  Usia  Dini  (Studi Fenomenologi  Di  Kalimantan  Tengah).”  Tesis,  Universitas  Negeri Surakarta, Surakarta.
Sipayung,  Hendra.  2019.  Peranan  Kontrol  Sosial  Lembaga  Kemasyarakatan Terhadap  Keluarga  Dengan  Pernikahan  Anak  Usia  Dini  (Studi Fenomenologi  Di  Kalimantan  Tengah).  Universitas  Sebelas  Maret. Tesis. Tidak dipublikasikan.
Sulkhad,  Kaharuddin.  2013. Merarik  pada  Masyarakat  Sasak. Yogyakarta:
Ombak.
Sunaryo. 2019. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di  Bengkulu  :  dalam  Perspektif  Masyarakat  dan  Pemerintah.  Jurnal Sosiologi Nusantara. Vol. 5, No. 1. (22-42).
Thayyib Kaddase, HM, Anita Marwing, Mhi Penguji, and Abdul Pirol. 2017.
TRADISI  MERARIK  SUKU  SASAK  DI  PERANTAUAN  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (Studi  Pada  Masyarakat  Lombok  Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur) Pembimbing: 1. Dr .
Viqi,  Ahmad.  2023.  “Sulit  Membelas  Calon  Pengantin  Anak.”
Https://Www.Detik.Com/Bali/Nusra/d-6574262/Sulit-Membelas-Calon- Pengantin-Anak .
Wahyudi,  C.  (2015). Marginalisasi  dan  Keberadaan  Masyarakat .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wirawan,  I.  B.  2012. Teori-Teori  Sosial  dakam  Tiga  Paradigma .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Yasin, Nur. 2008. Hukum Perkawinan Islam Sasak. Yogyakarta: UIN Malang Press.