http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link

## EVALUASI LAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEBAGAI INTERVENSI SPESIFIK UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PENURUNAN STUNTING
Lagiono 1) ; Nuryanto *)2) ; Hari Rudijanto 3) ; Muhammad Rizqi Maulana 4) ; Fauzan Ma’ruf 5)
1), 2), 3), 4), 5) Jurusan Kesehatan Lingkungan; Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Jl. Baturraden KM. 12; Karangmangu ; Baturraden ; Banyumas

## Abstrak
Akselerasi  penurunan  stunting  dilaksanakan  melalui  intervensi  spesifik,  salah  satunya  melalui upaya perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Sarana penyediaan air bersih, jamban dan sanitasi bangunan berkontribusi secara tidak langsung terhadap kejadian stunting. Tujaun penelitian adalah untuk mengevaluasi program kesehatan lingkungan sebagai intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan survei. Data digunakan dari 9 Puskesmas dengan teknik pengambilan sampling secara purposive sampling melalui wawancara dan penelusuran dokumen. Layanan kesehatan lingkungan sebagai intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan stunting di 9 Puskesmas sudah berjalan  cukupn  baik.  Meskipun  demikian  terdapat  hambatan  dalam  pelaksanaannya  antara  lain sebagian  besar  pengelola  belum  mengikuti  pelatihan  stunting,  belum  ada  anggaran  khusus  serta capaian  layanan  penyediaan  air  bersih  masih  dibawah  rata-rata  capaian  Kabupaten  Banyumas. Perlunya  peningkatan  capaian  penyediaan  air  bersih  melalui  pemberdayaan  masyarakat  sebagai upaya penurunan stunting.
Kata Kunci : Layanan Kesehatan Lingkungan, Akselerasi, Stunting, Puskesmas, Banyumas

## Abstract
[EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICE PROGRAM AS A SPECIFIC INTERVENTION  TO  SUPPORT  THE  ACCELERATION  OF  STUNTING  REDUCTION]
Acceleration  of  stunting  reduction  is  carried  out  through  specific  interventions,  one  of  which  is through efforts to improve the quality of environmental health. Facilities for providing clean water, latrines and building sanitation contribute indirectly to the incidence of stunting. The research was to  evaluate  the  environmental  health  program  as  a  specific  intervention  in  order  to  accelerate stunting reduction in Banyumas District. This type of research is descriptive with a survey approach. Data were used from 9 Community Health Centers using a purposive sampling technique through interviews and document searches. Environmental health services as a specific intervention in order accelerate of stunting reduction in 9 Primary Health Centers have been running quite well. However, obstacles  were  found  in  implementation,  including  most  managers  programs  have  not  attended stunting training, there is no special budget for the specific intervention of environmental health yet, and the achievements  of  clean  water supply  services are  still below the average  achievements  of Banyumas  Regency.  It  is  necessary  to  increase  the  achievement  of  clean  water  supply  through community empowerment as an effort to reduce stunting.
Keywords : Environmental Health, Acceleration, Stunting, Primary Health Centers, Banyumas

## 1. Pendahuluan
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  akibat kekurangan  gizi  kronis  dan  infeksi  berulang,
yang  ditandai  dengan  panjang  atau  tinggi badannya  berada  di  bawah  standar  yang ditetapkan  (Kemensetneg  RI,  2021).  Stunting memiliki efek jangka panjang pada individu dan masyarakat, termasuk penurunan perkembangan  kognitif  dan  fisik,  penurunan kapasitas produktif dan kesehatan yang buruk,
*) Correspondence Author (Nuryanto) E-mail: nuryanto@poltekkes-smg.ac.id
dan  peningkatan  risiko  penyakit  degeneratif seperti diabetes (WHO, 2022).
Stunting  dan  malnutrisi  diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik  Bruto  (PDB)  setiap  tahunnya (Bappenas,  2018).  Secara  global,  stunting  dan malnutrisi  masih  menjadi  permasalahan  di beberapa    negara,  yaitu  sekitar  162  juta  anak dibawah  usia  5  tahun  menderita  stunting (WHO,  2022).  Masih  tingginya  prevalensi kejadian  stunting  di  Indonesia,  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Perpres  RI  Nomor  72 Tahun  2021  Tentang  Percepatan  Penurunan Stunting  dalam  rangka  mewujudkan  sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (Kemensetneg RI, 2021).
Strategi  percepatan  penurunan  stunting sebagaimana  diamanahkan  dalam  Perpres  72 tahun  2021  menitikberatkan  pada  penanganan penyebab  masalah  gizi,  yaitu  akses  terhadap pangan  bergizi  (makanan),  lingkungan  sosial yang  terkait  dengan  praktik  pemberian makanan  bayi  dan  anak  (pengasuhan),  akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan  dan  pengobatan  (kesehatan),  serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya  sarana  air  bersih  dan  sanitasi (Bappenas, 2018).
Kesehatan  lingkungan  menjadi  salah  satu faktor  tidak  langsung  yang  berkontribusi menyebabkan  stunting.  Penelitian  determinan stunting di Indonesia menyebutkan bahwa anak (0-23 bulan) pada rumah tangga yang memiliki penyediaan  air  dan  jamban  yang  tidak  layak berisiko tinggi terkena stunting (Beal et al. , 2018). Kondisi  tersebut  menyebabkan  anak  terinfeksi penyakit seperti diare dan cacingan. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan  diare  adalah  faktor  ketiga  yang menyebabkan  gangguan  kesehatan  tersebut yang  salah  satu  pemicu  diare  adalah  adanya kontaminasi  kotoran  yang  masuk  ke  dalam tubuh  manusia  (Kemenkes  RI,  2020).  Hasil penelitian Fitria dan Kusuma (2022) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara sarana air bersih, jamban dan kondisi bangunan (lantai) dengan kejadian stunting di Kabupaten Banyumas.
Di Indonesia, prevalensi stunting selama 10 tahun  terakhir  menunjukkan  tidak  ada perubahan  secara  signifikan.  Hasil  Riset Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  tahun  2018 menunjukkan  30,8%  atau  sekitar  7  juta  balita menderita stunting (Kemenkes RI, 2018a).  Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi  stunting  pada  balita  di  Indonesia
tahun  2021  sebesar  24,4%  dan  tahun  2019 sebesar  27,7%.  Provinsi  Jawa  Tengah  menjadi salah  satu  dari  12  provinsi  yang  memiliki prevalensi stunting pada balita tertinggi dan 19 kabupaten/kota  diantaranya  dengan  kategori kuning(20-30%), termasuk Kabupaten Banyumas  yaitu  sebesar  21,6%  (Kemenkes  RI, 2021a).    Berdasarkan  laporan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banyumas  tahun  2021  diketahui capaian layanan kesehatan lingkungan meliputi penyediaan  air  bersih  87,0%,  Jamban  80,3%, Pembuangan  sampah  64,4%,  pembuangan limbah 53,5%, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 86,8%,  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM)  40,5%  dan Open  Defecation  Free (ODF) 100%.  Hasil  survey  pemantauan  status  gizi, diketahui  kejadian stunted pada  balita  tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,6% (Dinkes Kab. Banyumas, 2022).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka perlu  dilakukan  penelitian  terkait  evaluasi layanan layanan kesehatan lingkungan sebagai intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan  stunting  di  Kabupaten  Banyumas. Dengan  mengevaluasi  layanan  pencegahan stunting  ditinjau  dari  aspek  kesehatan lingkungan, maka dapat diketahui permasalahan  yang  menghambat  dalam pelaksanaan  layanan.  Harapannya  dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan  di  Kabupaten  Banyumas  dalam menyusun  rencana  strategi  perbaikan  layanan kesehatan  lingkungan  untuk  mendukung akselerasi penurunan stunting.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan  pendekatan  survei.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi program layanan kesehatan  lingkungan  sebagai  intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan  stunting  di  Kabupaten  Banyumas. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pengelola  program  kesehatan  lingkungan (tenaga  sanitarian)  di  Puskesmas.  Sampel sebanyak  9  sanitarian  yang  bertanggungjawab dalam pengelola program kesehatan lingkungan di Puskesmas. Teknik pengambilan sampel  secara purposive  sampling yaitu berdasarkan  pertimbangan  bahwa  kejadian stunting  di  puskesmas periode  tahun  2021 – 2022  mengalami  kenaikan  dan  penurunan. Stunting  yang  mengalami  kenaikan  diambil sebanyak  6  puskesmas  meliputi  Kebasen, Tambak I, Ajibarang II, Cilongok I dan II serta
Sokaraja  II,  sedangkan  yang  mengalami penurunan  diambil  sebanyak  3  puskesmas meliputi Jatilawang, Sumpiuh I dan Purwokerto Timur II.  Pengambilan data melalui wawancara dengan  responden.  Data  yang  terkumpul, diolah secara deskriptif menggunakan tabel dan narasi.  Lingkup  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  capaian  layanan  kesehatan  lingkungan sebagai  intervensi  spesifik  dalam  mendukung akselerasi  penurunan  stunting.  Analisis  studi fokus  pada  evaluasi  layanan  meliputi  aspek input, proses dan output. Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  -  Desember tahun 2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Layanan Kesehatan Lingkungan
Layanan kesehatan lingkungan merupakan salah  satu  layanan  pendukung  fungsi  Upaya Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  di  Puskesmas yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun  sosial  guna  mencegah  penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan  oleh  faktor  risiko  lingkungan. Layanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan di Puskesmas  meliputi konseling, inspeksi  dan  intervensi/tindakan  kesehatan lingkungan  (Kemenkes  RI,  2015).  Beberapa penelitian  menjelaskan  terdapat  hubungan antara kesehatan lingkungan seperti penyediaan  air  bersih  dan  jamban  dengan kejadian  stunting.  Sehubungan  hal  tersebut, maka  diperlukan  strategi  melalui  upaya kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya  sarana  air  bersih  dan  sanitasi (Bappenas, 2018).
Evaluasi  Layanan  kesehatan  lingkungan  untuk mendukung akselerasi penurunan stunting
Program  akselerasi  stunting  sebagaimana yang  diamanahkan  dalam  Perpres  Nomor  72 Tahun  2021  tentang  percepatan  penurunan stunting  dilaksanakan  melalui  intervensi spesifik  dan  sensitif.  Salah  satu  strategi pemerintah  dalam  akselerasi  penurunan stunting  melalui  penguatan  sistem  evaluasi terpadu  di  level  Kabupaten/Kota.  Untuk mengetahui  keberhasilan  layanan  kesehatan lingkungan  sebagai  intervensi  spesifik  untuk mendukung  akselerasi  penurunan  stunting  di Kabupaten  Banyumas,  maka  perlu  dilakukan evaluasi yang meliputi aspek input, proses dan output.

## Input
Program  akselerasi  stunting  sebagaimana yang  diamanahkan  dalam  Perpres  Nomor  72 Tahun  2021  tentang  percepatan  penurunan stunting  dilaksanakan  melalui  intervensi spesifik  dan  sensitif.  Salah  satu  strategi pemerintah  dalam  akselerasi  penurunan stunting  melalui  penguatan  sistem  evaluasi terpadu  di  level  kabupaten/kota.  Untuk mengetahui  keberhasilan  program  layanan kesehatan  lingkungan  sebagai  intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan  stunting  di  Kabupaten  Banyumas, maka  perlu  dilakukan  evaluasi  yang  meliputi aspek input, proses dan output.

## Input Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan sumber  daya  yang  berperan  penting  dalam pelaksanaan  program  untuk  mencapai  suatu tujuan  secara  maksimal  (Suzan,  2019). Hasil penelitian diketahui bahwa SDM yang tersedia di  Puskesmas  sudah  memiliki  penanggung jawab  atau  pelaksana  program  kesehatan lingkungan  yaitu  tenaga  sanitarian.  Pengelola program  memiliki  tugas  rangkap  sebesar  6 orang  (66,7%).  Adanya  tugas  rangkap berdampak  pada  sulitnya  membagi  waktu karena  bertambahnya  beban  kerja.  Jika dibandingkan  dengan  beban  kerja  dan  jumlah pengelola  program  yang  rata-rata  2  orang  per Puskesmas  maka  masih  kurang.  Kondisi  ini tentunya  dapat  mempengaruhi  kinerja  yang berdampak  pada  capaian  program.    Hasil penelitian  Sutinbuk  (2012)  beban  kerja berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  dalam melakukan  pekerjaan  yang  disebabkan  tugas rangkap.  Berdasarkan  dari  latar  belakang pendidikan,  pengelola  program  merupakan lulusan  Jurusan  Kesehatan  Lingkungan  yaitu rata-rata  dari  S1/D4  yaitu  sebesar  6  orang (66,7%).  Kondisi  ini  terlihat  bahwa  pengelola program  sesuai  latar  pendidikan,  sehingga dapat bekerja secara profesional. Menurut hasil penelitian  Djalla et  al  ( 2018)  menyebutkan bahwa  terdapat  pengaruh  tingkat  pendidikan dengan profesionalisme petugas kesehatan.
Pendidikan  dan  pelatihan  (Diklat)  bidang kesehatan  merupakan  upaya  peningkatan kompetensi  sumber  daya  manusia  di  bidang kesehatan  (Pusdiklat  Pemendagri,  2022).  Hasil penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  6  orang pengelola  layanan  kesehatan  lingkungan (66,7%) belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan  dengan  pencegahan  stunting.  Belum
adanya  pelatihan  khusus  yang  diberikan menyebabkan  kompetensi  pengelola  program kesehatan  lingkungan  terkait  pencegahan stunting  masih  terbatas.    Pencegahan  stunting merupakan  multisektoral  yang  melibatkan semua  aspek  termasuk  bidang  kesehatan (Muthia et  al. ,  2020).  Dalam  bidang  kesehatan, pencegahan  stunting  harus  melibatkan  lintas program termasuk program kesehatan lingkungan.  Menurut    Bappenas  (2018) penyebab stunting salah satunya adalah terkait kesehatan lingkungan yang merupakan intervensi  gizi  spesifik.  Sehubungan  hal tersebut, pengelola program kesehatan lingkungan  perlu  dilibatkan  dalam  diklat stunting  untuk  meningkatkan  kompetensi sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam  mendukung  akselerasi  penurunan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan  lingkungan.  Menurut  Purwanto (2005) Diklat tidak saja menambah pengetahuan,  akan  tetapi  juga  meningkatkan kompetensi  dan    meningkatkan  produktivitas kerja
Ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program layanan kesehatan lingkungan  sebagai  intervensi  spesifik  untuk mendukung  akselerasi  penurunan  stunting. Menurut  (Subarsono,  2008)  anggaran  dalam pelaksanaan  program  merupakan  salah  satu sumber  daya  yang  berpengaruh  terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian diketahui  bahwa  masih  terdapat  7  puskesmas (77,8%) belum terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan  layanan  kesehatan  lingkungan untuk  mendukung  akselerasi  penurunan stunting. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan memaksimalkan anggaran dengan mengintegrasikan kegiatan lain dengan jumlah anggaran  yang  terbatas.    Hasil  penelitian Sutinbuk et  al (2012)  menyebutkan  bahwa pelaksana  program  kesehatan,  jika  terdapat kekurangan  sumber  daya  salah  satunya anggaran  maka  program  tidak  akan  berjalan efektif.  Penelitian  lain  menyebutkan  bahwa ketersediaan  sumber  daya  termasuk  anggaran berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program (Subarsono, 2008).
Ketersediaan  sarana  penunjang  program layanan kesehatan lingkungan sebagai intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan  stunting  sangat  dibutuhkan  seperti media  KIE,  alat  pengolahan  data,  transportasi dan komunikasi. Media KIE merupakan media yang  sering  digunakan  dalam  kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan perilaku masyarakat (Sisparyadi et al. , 2018).  Hasil  penelitian  diketahui  9  puskesmas (100%)  memiliki  media  KIE  tentang  stunting dan kesehatan lingkungan. Media KIE yang ada di  Puskesmas  Kabupaten  Banyumas  dalam bentuk leaflet, spanduk dan x-banner. Meskipun demikian,  materi  media  KIE  yang  ada  belum banyak  menyentuh  terkait  dengan  kesehatan lingkungan  sebagai  intervensi  spesifik  untuk mendukung  akselerasi  penurunan  stunting seperti  perbaikan  sanitasi  dan  akses  air  bersih. Pemerintah  menetapkan  5  pilar  penanganan stunting, salah satunya kampanye nasional dan perubahan perilaku, dimana terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting , yaitu  perbaikan  terhadap  pola  makan,  pola asuh,  serta  perbaikan  sanitasi  dan  akses  air bersih (Kemenkes RI, 2018)
Upaya  mendukung  pelaporan  maka diperlukan  sarana  pendukung  seperti  alat pengolahan  data.  Hasil  penelitian  diketahui bahwa  terdapat  2  puskesmas  (22,2%)  belum memiliki  alat  pengolahan  data.  Keterbatasan alat  tersebut  menyebabkan  pengolahan  data dilakukan  secara  manual  yang  berisiko  terjadi kesalahan  baik  dalam  proses entry maupun analisis  data  capaian  program.  Selain  hal tersebut dapat berisiko terjadinya keterlambatan dalam  proses  pelaporan  dari  Puskesmas  ke Dinkes  Kabupaten  Banyumas.  Hasil  penelitian Usada  dan  Prabawa  (2021)  menyebutkan keterbatasan  sarana  dapat  mempengaruhi ketepatan  waktu  pengumpulan  data  oleh puskesmas sehingga proses pengelolaan data di Dinas  Kesehatan  menjadi  terhambat.  Sarana transportasi  dan  komunikasi  juga  sangat diperlukan karena program kesehatan lingkungan  menuntut  mobilisasi  yang  tinggi agar  pelaksanaan  kegiatan  bisa  berjalan  secara optimal.  Kedua  sarana  tersebut  tidak  tersedia secara  memadai  (jumlahnya  terbatas)  di Puskesmas. Meskipun demikian, tidak menjadi hambatan  karena  untuk  sarana  transportasi beberapa  petugas  cukup  terbantu  karena  bisa menggunakan kendaraan dinas dalam melaksanakan kegiatan, meskipun petugas yang lain ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk  alat komunikasi, hampir semua petugas hanya  menggunakan  alat  komunikasi  milik pribadi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program.

## Proses
Perencanaan kegiatan merupakan langkah awal  yang  penting  dalam  menjalankan  sebuah
program.  Menurut  Taufiqurokhman  (2008) perencanaan  merupakan  suatu  rangkaian persiapan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 puskesmas  (44,4%)  belum  memiliki  dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan program intervensi  spesifik  lainnya.  Hasil  penelitian Muthia et  al  ( 2020)  kegiatan  intervensi  gizi spesifik  penurunan  stunting  di  Puskesmas Pegang  Baru  Kabupaten  Pasaman  masih  sama dengan  tahun  sebelumnya  yang  berarti  bahwa Puskesmas belum membuat perencanaan secara rutin.  Dalam menyusun perencanaan intervensi spesifik  untuk  akselerasi  penurunan  stunting belum memanfaatkan data kesehatan lingkungan  sebesar  3  puskesmas  (33,3%)  dan belum  berkoordinasi  sebesar  2  puskesmas (22,22%).  Dalam  penyusunan  perencanaan kesehatan  yang  baik  harus  berdasarkan  data (Yunita, 2011). Fungsi perencanaan membutuhkan  koordinasi  dan  data  yang  valid untuk merumuskan rencana ke depan (LAN RI, 2014). Kondisi  ini  terlihat  bahwa  perencanaan program  layanan  kesehatan  lingkungan  masih ada  yang  belum  terintegrasi  dengan  intervensi gizi spesifik lainnya. Menurut Bappenas (2018) salah  satu  aksi  integrasi  intervensi  penurunan stunting  yaitu  perencanaan  yang  harus dilakukan  secara  terkoordinir,  terpadu,  dan melibatkan lintas sektor.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Puskesmas telah melaksanakan advokasi/sosialisasi  dan  koordinasi  dengan lintas  program  dan  lintas  sektor  di  tingkat kecamatan terkait layanan kesehatan lingkungan  sebagai  intervensi  spesifik  untuk mendukung  akselerasi  penurunan  stunting  di Kabupaten  Banyumas.  Meskipun  demikian masih  terdapat  Puskesmas  yang  dalam pelaksanaan  advokasi  dan  sosialisasi  belum terintegrasi dengan program lain yaitu masing- masing  1  Puskesmas  (11,1%)  dan  3  puskesmas (33,3%).  Kondisi  ini  menyebabakan  dalam pelaksanaan intervensi spesifik menjadi kurang efektif.  Menurut  Bappenas  (2018)  untuk efektivitas  intervensi  penurunan  stunting sehingga  berjalan  dengan  baik,  maka  harus melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan, tidak  hanya  sektor  pemerintah  saja  tetapi termasuk  sektor  non  pemerintah  seperti  dari
dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi  profesi,  media  massa,  dan  mitra lainnya. Program layanan kesehatan lingkungan sebagai  intervensi  spesifik  yang  dilaksanakan untuk medukung akselerasi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas meliputi: pengawasan sanitasi air bersih, pembuangan tinja (jamban), pembuangan  sampah,  pembuangan  limbah, CTPS, STBM dan ODF.
Pencatatan  dan  pelaporan  sangat  penting karena merupakan indikator keberhasilan suatu program/  kegiatan.  Tanpa  ketersediaan pencatatan  dan  pelaporan,  kegiatan  /program yang  dilaksanakan  tidak  terlihat  wujudnya karena  outputnya  adalah  data  maupun informasi (Tampubolon dan Sitorus, 2021). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  2 puskesmas  (22,2%)  melakukan  pencatatan  dan pelaporan layanan kesehatan lingkungan secara manual karena keterbatasan sarana pengolahan data  yang  berisiko  terjadi  kesalahan  (tidak valid),  terlambat  dan  tidak  lengkap.  Hasil penelitian  Herawati  dan  Purnomo  (2016) menyebutkan bahwa pencatatan dan pelaporan Puskesmas  yang  dilakukan  secara  manual mengakibatkan  pengiriman  laporan  menjadi terlambat,  data  kurang    lengkap  dan  Dinkes perlu    melakukan  rekapitulasi  ulang    laporan. Menurut Bappenas (2018) menyebutkan sistem manajemen data intervensi penurunan stunting (spesifik  atau  sensitif)  dilakukan  dari  tingkat kabupaten/kota  sampai  dengan  tingkat  desa. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan  aksi-aksi  integrasi  dan  membantu mengelola  program/  kegiatan  penurunan stunting  terintegrasi.  Data  dan  informasi tersebut dapat menjadi bahan pemantauan dan evaluasi  secara  rutin  atas  layanan  kesehatan lingkungan  (peningkatan  penyediaan  air minum  dan  sanitasi)  sebagai  bahan  perbaikan program Intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan stunting.

## Output
Berdasarkan  capaian  layanan  kesehatan lingkungan  sebagai  intervensi  spesifik  untuk mendukung  akselerasi  penurunan  stunting  di Kabupaten  Banyumas  tahun  2021  tersaji  pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Persentase Capaian Layanan Kesehatan Lingkungan di Dinkes Kab. Banyumas
Jenis layanan Rata-rata Capaian (%) Penyediaan air bersih 87,0 Pembuangan tinja 80,3 Pembuangan sampah 64,4 Pembuangan limbah 53,5 CTPS 86,8 STBM 40,5 ODF 100 Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  bahwa persentase capaian layanan kesehatan lingkungan  di  Dinkes  Kabupaten  Banyumas tahun  2021  meliputi  Penyediaan  air  bersih sebesar  87,0%,  Pembuangan  Tinja/Jamban sebesar  80,3%,  Pembuangan  Sampah  sebesar 64,4%,  Pembuangan  Limbah  sebesar  53,5%, CTPS  sebesar  86,8%  STBM  sebesar  40,5%  ODF sebesar 100% (Dinkes Kab. Banyumas, 2021).
Secara lebih rinci, capaian kegiatan layanan kesehatan  lingkungan  untuk  mendukung akselerasi  penurunan  stunting  di  Kabupaten Banyumas    tahun  2021  berdasarkan  9
Puskesmas  terpilih  antara  lain:  1)  Capaian pengawasan  penyediaan  air  bersih  puskesmas yang  dibawah  rata-rata  capaian  Kabupaten Banyumas  adalah  Puskesmas  Jatilawang (54,6%),  Sumpiuh  I  (57,0%),  Tambak  I  (82,8%), Ajibarang  II  (48,8%),  Cilongok  I  (78,0%)  dan Sokaraja  II  (80,5%);  2)  Capaian  pengawasan pembuangan  tinja/jamban  puskesmas  yang dibawah rata-rata capaian Kabupaten Banyumas adalah Puskesmas Sumpiuh I (77,0%) dan  Ajibarang  II  (53,5%);  3)  Capaian pengawasan  pembuangan  sampah  puskesmas yang  dibawah  rata-rata  capaian  Kabupaten Banyumas  adalah  Puskesmas  Jatilawang (22,9%),  Tambak  I  (63,7%)  dan    Ajibarang  II (40,4%);  4)  Capaian  pengawasan  pembuangan limbah  puskesmas  yang  dibawah  rata-rata capaian Kabupaten Banyumas adalah Puskesmas Jatilawang (10,0%) dan  Ajibarang II (5,2%);  5)  Capaian  CTPS  puskesmas  yang dibawah rata-rata Kabupaten Banyumas adalah Puskesmas Tambak I (82,9%) dan  Ajibarang II (58,6%);  6)  Capaian  STBM  puskesmas  yang dibawah rata-rata Kabupaten Banyumas adalah Puskesams Jatilawang (18,2%), Kebasen (16,7%), Ajibarang  II  (0,0%)  dan  Purwokerto  Timur (0,0%) dan 7) Semua puskesmas mencapai ODF (Tabel 1).
Tabel 2. Persentase Capaian Kesehatan Lingkungan di 9 Puskesmas
Puskesmas % Capaian Layanan Kesling Tahun 2021 PAB PT PS PL CTPS STBM ODF Jatilawang 54,6 83,0 22,9 10,0 100,0 18,2 100,0 Kebasen 91,9 92,2 90,7 89,1 100,0 16,7 100,0 Sumpiuh I 57,0 77,0 76,6 64,1 100,0 100,0 100,0 Tambak I 82,8 92,7 63,7 55,6 82,9 100,0 100,0 Ajibarang II 48,8 53,5 40,4 5,2 58,6 0,0 100,0 Cilongok I 78,0 100,0 86,6 91,5 100,0 100,0 100,0 Cilongok II 94,4 97,4 88,7 81,4 96,7 100,0 100,0 Pwt Timur II 92,3 81,1 70,1 71,4 98,3 0,0 100,0 Sokaraja II 80,5 90,9 84,0 87,5 87,9 100,0 100,0 Keterangan : PAB  : Penyediaan   Air  Bersih, CTPS   : Cuci Tangan Pakai Sabun
PT    :  Pembuangan Tinja,      STBM   : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat PS    :   Pembuangan   Sampah   ODF   : Open Defecation Free PL   : Pembuangan   Limbah
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  capaian layanan  kesehatan  lingkungan  diketahui  masih terdapat  puskesmas  yang  masih  dibawah  rata- rata  capaian  Kabupaten  Banyumas.  Kondisi tentunya  berdampak  pada  kualitas/derajat kesehatan  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah
tersebut.  Menurut  Windari  dan  Yuliani  (2014) menyebutkan  bahwa  keadaan  lingkungan  fisik dan  biologis  perumahan  penduduk  di  wilayah Indonesia  dalam  kategori  belum  baik,  yang artinya  bahwa  masih  banyak  penduduk  yang belum  menikmati  air  bersih  dan  fasilitas
penyehatan  lingkungan  lainnya.  Kondisi  ini mengakibatkan masih tingginya angka kesakitan dan kematian  karena  berbagai penyakit  berbasis lingkungan  seperti  diare,  ISPA  (Infeksi  Saluran Pernafasan  Atas),  kecacingan,  malaria  dan tuberkulosis.  Hasil  penelitian literature  review terkait  riwayat  penyakit  infeksius  dengan kejadian  stunting  pada  balita  di  Indonesia, diketahui  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  riwayat  penyakit  infeksi  pada balita  seperti  penyakit  diare,  ISPA,  kecacingan dan tuberkulosis dengan  kejadian stunting pada balita  di    Indonesia  (Hidayani,  2020).  Dengan demikian dibutuhkan upaya penyehatan lingkungan  pemukiman  melalui  upaya  sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum,  termasuk  pengendalian  pencemaran lingkungan  dengan  meningkatkan  peran  serta masyarakat (Windari dan Yuliani, 2014). Menurut Kemenkes RI (2021b) menyebutkan bahwa upaya peningkatan  kualitas  kesehatan  lingkungan bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu  lingkungan agar masyarakat terjamin kesehatannya  melalui kegiatan  peningkatan  sanitasi  dasar  serta pencegahan  dan  penanggulangan  kondisi  fisik dan  biologis  yang  tidak  memenuhi  syarat  serta semua  kegiatan  penyehatan  lingkungan  dan pemukiman yang dilakukan dengan mengikutsertakan  masyarakat  secara  bergotong- royong untuk hasil yang baik.
Hasil  analisis  SWOT  ( Strenghts,  Weakness, Opportunities, Threat ) layanan kesehatan lingkungan  di  9  Puskesmas  diketahui  terdapat beberapa kekuatan dan peluang untuk meningkatkan capaian layanan dalam mendukung  akselerasi  penurunan  stunting  di Kabupaten  Banyumas  yaitu  latar  belakang pendidikan  pengelola  layanan  sudah  sesuai (D3/D4 sanitasi), terdapat aturan atau kebijakan layanan,  tersedia  sarana/prasarana  penunjang layanan,  dukungan  dari  Lintas  Sektor  (LS)  dan Lintas  Layanan  (LP).  Untuk  tantangan  dalam pelaksanaan  layanan  kesehatan  lingkungan antara  lain  perencanaan  belum  terintegrasi dengan intervensi spesifik lain, kondisi geografi, sosial  budaya  dan  perilaku  masyarakat. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka diperlukan  upaya  strategi  melalui  integrasi perencanaan  layanan  kesehatan  lingkungan dengan intervensi specifik lain serta pemberdayaan  masyarakat  dengan  melibatkan LS/LP dan kemitraan dengan stakeholder terkait yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran dan  kemauan  masyarakat  untuk  merubah perilaku yang  tidak  sehat  menjadi  sehat  melalui pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar rumah.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  keterbatasan, dimana hanya menggambarkan layanan kesehatan lingkungan sebagai intervensi spesifik untuk mendukung akselerasi penurunan stunting di  9  puskesmas.  Sehubungan  hal  tersebut,  maka diperlukan  penelitian  lanjutan  dengan  jumlah sampel yang lebih besar, supaya hasil penelitian dapat digeneralisasikan seluruh populasi.

## 4. Simpulan dan Saran
Layanan  kesehatan  lingkungan  sebagai intervensi spesifik untuk mendukung penurunan stunting  di  9  Puskesmas  Kabupaten  Banyumas sudah  berjalan  cukup  baik.  Meskipun  demikian ditemukan hambatan antara lain : 1) Aspek input menunjukkan  sebagian  besar  pengelola  belum mengikuti  pelatihan  stunting,  belum  ada anggaran  khusus  dan  keterbatasan  alat pengolahan  data.  2)  Aspek  proses  menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan lingkungan belum terintegrasi dengan intervensi spesifik  layanan  lain  untuk  mendukung penurunan  stunting  di  Kabupaten  Banyumas.  3) Aspek  output  menunjukkan  capaian  PAB  di  9 Puskesmas masih dibawah rata-rata capaian Kab. Banyumas.
Perlunya peningkatan kompetensi pengelola layanan  kesehatan  lingkungan  dalam  pelatihan stunting,  penguatan  komunikasi/koordinasi dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  layanan kesehatan lingkungan dengan intervensi spesifik lain serta peningkatan capaian PAB dan sanitasi dasar rumah lainnya melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Direktur Poltekkes  Kemenkes  Semarang,  Kepala  Dinkes Kabupaten  Banyumas,  Kepala  Puskesmas meliputi Jatilawang, Kebasen, Sumpiuh I, Tambak I,  Ajibarang  II,  Cilongok  I,  Cilongok  II, Purwokerto Timur II dan  Sokaraja II dan semua pihak  terkait  lainnya  yang  mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian Evaluasi Layanan
Kesehatan
Lingkungan sebagai intervensi  spesifik  untuk  mendukung  akselerasi penurunan stunting di Kab. Banyumas.

## 6. Daftar Pustaka
Bappenas.  (2018),  “Pedoman  Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota”, Rencana Aksi Nasional Dalam  Rangka  Penurunan  Stunting:  Rembuk Stunting , pp. 1 – 51. Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D.
and  Neufeld,  L.M.  (2018),  “A  review  of child stunting determinants in Indonesia”, Maternal and Child Nutrition , Vol. 14 No. 4, pp. 1 – 10. Dinkes  Kab.  Banyumas.  (2021), Data  Profil Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Banyumas Tahun 2021 , Banyumas.
Dinkes  Kab.  Banyumas.  (2022), Hasil  Survey Pemantauan  Status  Gizi  Pada  Balita  Di Kabupaten  Banyumas  Tahun  2021-2022 , Banyumas.
Djalla,  A.,  Nur  Hafidza,  R.  and  Patintingan,  A. (2018),  “Factor  Affecting  The  Healt  Care P rofessionalsm  In  Baroko  Puskesmas”, Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan , Vol. 1 No. 1, pp. 16 – 23.
Fitria, A. and Kusuma, E. (2022), “Faktor Sanitasi Rumah  serta  Hubungannya  dengan Kejadian Stunting di Kabupaten Banyumas Factors  of  Home  Sanitation  and  Their Correlation  with  Stunting  Events  in Banyumas Regency”, Vol. 3 No. 2, pp. 72–
78.
Herawati, S. and Purnomo, M.A. (2016), “Rancang
Bangun  Sistem  Informasi  Pencatatan  Dan Pelaporan  Terpadu  Puskesmas”, Multitek Indonesia , Vol. 10 No. 1, p. 39. Hidayani, W.R. (2020), “Riwayat Penyakit Infeksi yang  berhubungan  dengan  Stunting  di Indonesia :  Literature  Review”, Peran Tenaga  Kesehatan  Dalam  Menurunkan Kejadian Stunting , Vol. 2 No. 01, pp. 1 – 8.
Kemenkes RI. (2015), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  Kesehatan  Lingkungan  Di Puskesmas , Jakarta,
available at: http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf.
Kemenkes RI. (2017), “Modul Pelatihan Fasilitator STBM- Stunting”, Jakarta.
Kemenkes  RI.  (2018a),  “Riset  Kesehatan  Dasar Tahun 2018” .
Kemenkes  RI.  (2018b),  “Cegah  Stunting  dengan Perbaikan  Pola  Makan,  Pola  Asuh  dan Sanitasi”, Jakarta, April.
Kemenkes  RI.  (2020),  “Situasi  Stunting  di Indonesia”, Jendela  Data  Dan  Informasi Kesehatan , Vol. 208, pp. 1 – 34. Kemenkes RI. (2021a), Buku Saku Hasil Studi Status Gizi  Indonesia  (SSGI)  Tingkat  Nasional, Provinsi,  Dan  Kabupaten/Kota  Tahun  2021 , Kemenkes  RI ,  Kemenkes  RI,  Jakarta,
available at: https://drive.google.com/file/d/1p5fAfI5
3U0sStfaLDCTmbUm F92RDRhmS/view. Kemenkes  RI.  (2021b), Laporan  Kinerja  Kegiatan
Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 , Jakarta. Kemensetneg  RI.  (2021),  “Peraturan  Presiden  RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting”, Jakarta.
LAN RI. (2014), Koordinasi Dan Kolaborasi , Jakarta. Muthia,  G.,  Edison,  E.  and  Yantri,  E.  (2020),
“Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari
Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di  Puskesmas  Pegang  Baru  Kabupaten Pasaman”, Jurnal  Kesehatan  Andalas ,  Vol.  8 No. 4, pp. 100 – 108.
Purwanto.  (2005),  “Arti  dan  Peranan  Sumbe r Daya  Manusia”, Jurnal  Ekonomi  Dan Pendidikan , Vol. 2 No. 2, pp. 136 – 145.
Pusdiklat Pemendagri. (2022),
“Diklat Kesehatan”, Jakarta.
Rahmuniyati,  M.E.  and  Sahayati,  S.  (2021), “Implementasi  Program  Sanitasi  Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  untuk mengurangi  kasusu  stunting”,  Vol.  5  No. April, pp. 80 – 95. Sisparyadi,  Antik,  B.  and  dkk.  (2018), Buku  Saku Penggunaan Media KIE , Kemenpppa , Jakarta. Subarsono,  A.  (2008), Analisis  Kebijakan  Publik, Konsep  Teori  &  Aplikasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Sutinbuk,  D.,  Mawarni,  A.  and  Kartika,  L.R.
(2012),  “Analisis  Kinerja  Penanggung Jawab  Program  Tb  Puskesmas  Dalam Penemuan  Kasus  Baru  Tb  Bta  Positif  Di Puskesmas  Kabupaten  Bangka  Tengah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung”, Media  Kesehatan  Masyarakat  Indonesia ,  Vol. 11 No. 2, pp. 142 – 150.
Suzan,  E.  (2019),  “Manajemen  Sumber  Daya Manusia”, Jurnal  Manajemen  Pendidikan Islam , Vol. 9 No. 2, pp. 952 – 962.
Tampubolon,  E.  and  Sitorus,  F.E.  (2021), “Pelatihan  Petugas  Sitem  Pencatatan  dan
Pelaporan Terpadu
Puskesmas di
Ka bupaten tapanuli Selatan”, Vol. 1 No. 3, pp. 44 – 47.
Taufiqurokhman.  (2008),  “Konsep  dan  Kajian Ilmu Perencanaan”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  Politik  Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo Beragama , pp. 1 – 106.
Usada,  N.K.  and  Prabawa,  A.  (2021),  “Analisis Manajemen  Pengelolaan  Data  Sistem Informasi  Puskesmas  di  Tingkat  Dinas Kesehatan  di  Kabupaten  Bondowoso”, Bikfokes , Vol. 2 No. 1, pp. 16 – 29.
WHO.  (2022),  “Global  nutrition  targets  2025: stunting  policy  brief”, WHO ,  available  at: https://www.who.int/publications/i/ite m/WHO-NMH-NHD-14.3  (accessed  23
April 2022).
Windari, E.N. and Yuliani, F. (2014), “Efektivitas
Pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan  Pada  UPTD  Kesehatan  Kari kabupaten Kuantan Singingi”, Vol. 1 N o. 2,
pp. 1 – 15.

## Yunita, J. (2011), “Sumber Daya Kesehatan dalam
Penyusunan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten  Padang  Pariaman  The  Sources of Health in Implementation of Planning at Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Padang Pariaman”, Vol. 1 No. 5, pp. 76– 89.