## PROBLEM ETIKA PEJABAT NEGARA DAN GAGASAN PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL 1

## Mukhtar*, Tanto Lailam
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mukhtarzuhdi@umy.ac.id

## Abstract
This study discusses about the ethical problems of state officials and the idea of ethical court. Research  methods  used normative  and  empirical  legal  research.  The idea  of  it  is very  urgent, namely: many cases of ethics by state officials; there is no standard of ethical provisions; ethical institutions that are not independent and impartial.  To build a modern and trusted ethical court, it must meet the following requirements: a law is formed that specifically regulates the ethics of state  officials;  formed  an  independent  and  impartial;  a  transparent  and  accountable  code  of ethics  enforcement;  strengthening  of  the  principles  of  the  procedural  law;  as  well  as  ethical court decisions that are final and binding.
Keywords: Ethics; Ethics Court; Independent; Impartial; State Officials.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  problem  etika  pejabat  negara  dan  gagasan  peradilan  etik.  Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dan empiris. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparsial ini sangat urgen, karena: pertama : menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Kedua , tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat  negara,  ketentuan-ketentuan  etika  disetiap  lembaga  negara  berbeda  tolok  ukurnya. Ketiga , kelembagaan etik yang tidak independen, imparsial. Untuk membangun desain peradilan etik  modern  dan  terpercaya  harus  memenuhi  syarat,  sebagai  berikut:  dibentuk  undang-undang yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  etika  pejabat  negara;  dibentuk  peradilan  etik  yang independen  dan  imparsial;  proses  penegakkan  kode  etik  yang  transparan  dan  akuntabel; penguatan  Asas-asas  Hukum  Acara  peradilan  etik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan;  serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.
Kata Kunci: Etika; Peradilan Etik; Independen; Imparsial; Pejabat Negara.
1 Artikel ini merupakan hasil Penelitian Terapan Kolaboratif Dalam Negeri yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2019/2020

## A.   Pendahuluan
Menegakkan hukum tanpa menegakkan etika/moralitas,  ibarat  menjalankan  kapal diatas lautan yang tak berair. Norma hukum dan  norma  etika/moralitas  ibarat  dua  sisi pada  keping  mata  uang  logam,  artinya sebuah  teks  peraturan  dan  perilaku  hukum pejabat  negara  juga  mengandung  sisi keduanya.  Hukum  itu  berfungsi  sebagai pengatur sekaligus pengendali yang hubungannya  berkaitan  dengan  pelaksanaan fungsi-fungsi negara dan bagaimana pejabat negara melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sementara  itu,  etika  bertujuan sebagai  pengendali  perilaku  dan  penjaga kehormatan  dan keluhuran  martabat  pejabat negara  (manusia  yang  amanah,  profesional, berakhlaq, dan beradab) (Lailam, 2020).
Dalam konteks negara hukum Pancasila,  fungsi-fungsi  negara  tidak  hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan moralitas masyarakat
(termasuk  keadilan  substantif).  Sebab kandungan Pancasila, ialah percaya terhadap Tuhan  dan  humanism.  (Butt  &  Lindsey, 2008). Hal ini menjadi latarbelakang bahwa negara  hukum  yang  demokratis  dan  negara demokrasi berdasarkan hukum akan berjalan dalam  rel  Pancasila  dan  konstitusi,  jika dijalankan oleh pejabat negara yang amanah, profesional,  berakhlaq  dan  beradab.  Hal sebaliknya,  bahwa  korupsi,  penyuapan,  dan penyalahgunaan  kewenangan  adalah  bukti bahwa pejabat negara tersebut tidak amanah dan tidak beradab, selain itu juga melanggar hukum.
Hal  ini  terbukti  dengan  munculnya fenomena  pelanggaran  etik  oleh  pejabat negara  hampir  menjadi  tontonan  politik setiap  hari,  temasuk  oleh  pejabat  tertinggi dalam  sebuah  lembaga  negara.  Beberapa kasus pelanggaran etika yang berujung pada pemberhentian  dari  jabatan.  Pada  lingkup kekuasaan  kehakiman,  baik  Mahkamah Konstitusi  (MK),  yaitu:  Ketua  MK  Akil Mochtar  dan  Hakim  Konstitusi  Patrialis Akbar.  Pada  lingkup  Mahkamah  Agung (MA), dilakukan oleh Hakim Agung Ahmad Yamani.  Pada  lingkup  kekuasaan  legislatif,
kasus  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat Setya  Novanto,  kasus  Ketua  DPR  Ade Komarudin,  dan  kasus  Ketua  DPD  Irman Gusman.  Selain  kasus  tersebut,  kasus  etika yang sering mengemuka dikalangan legislatif,  seperti:  anggota  legislatif  yang bermain  game  saat  sidang  paripurna, menonton  film  porno,  berantem  sesama anggota  dewan  tidur  saat  paripurna,  bolos dan adanya absensi istimewa (Yunus, 2014).
Problem  pelanggaran  etika  pejabat negara menyebabkan menurunnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga tersebut, misalnya dalam lingkup kekuasaan kehakiman  menaruh  kecurigaan  terhadap putusan,  bisa  jadi  putusan  yang  ditetapkan merupakan  produk  hasil  kompromi  politik. Misalnya  berdasarkan  hasil  survei  indo Barometer  (2020),  DPR  dan  DPD  berada pada  posisi  terendah  (kurang  dipercaya masyarakat) dengan skor 54,3% untuk DPD dan 44,8% untuk DPR. Hal ini menunjukkan bahwa  kurang  lebih  50%  responden/ masyarakat yang tidak mempercayai kinerja lembaga  negara  tersebut.  Menyadari  bahwa pelanggaran  tersebut  merusak  sistem ketatanegaraan  dan  menghancurkan  sendi kewibawaan  negara,  maka  perlu  re-desain dalam  ketentuan  etika  dan  penegakkannya dengan  membentuk  peradilan  etik  yang independen dan imparsial.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian bidang  hukum,  yang  berkontribusi  pada pengembangan  keilmuan  dan  perbaikan praktik  hukum  ditengah-tengah  masyarakat, terutama  dalam  penegakan  etika  konstitusi bagi  pejabat-pejabat  negara,  sekaligus merekonstruksi  kelembagaan  peradilan  etik yang  ideal.  Penelitian  hukum  normatif dilakukan  untuk  menggali  data  sekunder dengan (1) pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang memfokuskan pada regulasi-regulasi  yang  mengatur  etika  dan penegakkannya;  dan  (2)  pendekatan  kasus ( case approach ) memfokuskan pada pembahasan  kasus-kasus  pelanggaran  etika yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum
normatif dilakukan dengan studi kepustakaan ( library research ) yang menelaah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif  yang  dimaksudkan  agar  peneliti mampu  melakukan  konstruksi  ketentuan etika  yang  ideal  dan  membangun  peradilan etik  yang  independen  dan  imparsial. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif  dilakukan  dengan  melakukan penyeleksian  data  diperoleh,  baik  data primer  maupun  data  sekunder.  Hasil penyeleksian  data  akan  dimasukkan  dalam sub  bahasan  analisis.  Data-data  yang  telah disistematisasi,  kemudian  dianalisis  secara komprehensif berdasarkan fokus kajian yang akan dijawab dalam penelitian ini.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1.   Etika Pejabat Negara
Pancasila  adalah  pondasi  moralitas sekaligus  sebagai  sumber  hukum,  sumber moral/ etika di Indonesia, yang kandungannya  berisi  nilai  hukum  dan  nilai moral/  etika  yang  luhur  dan  menjadi panduan  dalam  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (Lailam,  2014). Sistem  norma  hokum  harus  berbasis Pancasila,  sehingga  rendahnya  wibawa hukum harus diperbaiki agar sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. (Maroni, 2012). Sekaligus  menjadi  menjadi margin  of apprication setiap tingkah laku penyelenggara  negara  (pejabat  negara). Pancasila  juga  menjadi  pembatas  boleh tidaknya  suatu  perilaku  pejabat-pejabat negara, perilaku dilarang atau diperbolehkan dalam konteks nilai dan asas. Sementara itu, UUD 1945 tidak hanya mengandung norma hukum, tetapi juga norma moral/etika, tidak sekedar menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi panduan moral/ etika.
Istilah  moral  dan  etika  mengandung makna yang sama/berdekatan, yang keduanya berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku yang dipandang baik/buruk,  benar/salah,  adil/tidak  adil,
layak/tidak  layak,  beretika/tidak  beretika, bemoral/  tidak  bermoral.  Moral  atau moralitas  biasanya  digunakan  dalam  proses menilai  suatu  perbuatan  (pemikiran  dan tindakan  hukum)  (Lailam,  2020).  Etika  dan moral dapat berdiri sendiri dalam pengertian tertentu,  misalnya  pemaknaan  konstitusi. Konstitusi  mengandung  norma  hukum, norma  etika,  dan  norma  moral  yang ketiganya  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah perspektif memahami kontektualisasi konstitusi.  (Lailam,  2020).  Dalam  hukum juga  dikenal  dengan  adanya the  living constitution atau the living law sebagai nilai- nilai yang memberikan pengaruh pada moral dan  nilai-nilai  kehidupan  seorang  hakim, yang  kemudian  tampak  dalam  putusannya (Putrijanti, 2013).
Terdapat  istilah  lain,  seperti  moralitas keadilan  ( moral  justice ).  Fungsi  hakim bukan hanya pada pengambilan
keputusannya  yang  jujur  dan  independen tetapi  juga  bertumpu  kepada  kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat  manusia  (Baharuddin,  2014).  Contoh pemahaman  etika,  seperti  dalam  putusan pengujian  undang-undang  terkait  perluasan tindak  pidana  zina  (mencakup  perbuatan yang  tidak  terikat  perkawinan),  tentu  yang tepat adalah putusan yang tidak mengandung/ kering dari moralitas konstitusi,  bukan  etika  konstitusi.  Namun jika hakim konstitusi memberikan pendidikan  politik  bagi  partai  politik tertentu,  (termasuk  memberikan  kontribusi pemikiran  bagi  parpol  tertentu),  dalam konteks  ini  yang  lebih  tepat  adalah  etika konstitusi.
Etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai  yang  ada,  jadi  etika  ini  merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tindakan yang berhubungan dengan moralitas, seperti korupsi,  zina,  berjudi,  dan  lainnya.  Etika berbeda  dengan  hukum/norma  hukum. Hukum  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang sanksinya lebih menekankan sanksi badan/institusi, sementara etika diatur dalam  kode  etik  yang  sanksinya  berkaitan dengan  jabatan  tertentu  (teguran  dan
pemberhentian dari jabatan). Dalam perspektif  aliran  positivisme,  hukum  dan moral  tidak  memiliki  hubungan  dan merupakan  entitas  yang  berdiri  sendiri. Bahkan  hubungan  keduanya  ( constitutional morality  and  the  rule  of  law )  kurang  lebih merupakan  komitmen  yang  abstrak  dalam sebuah  aturan  permainan  (Dimitrijevic, 2016). Namun keberadaan keduanya berimplikasi dalam permainan tersebut. Pandangan  lain  ada  juga  yang menyebutkan  bahwa  hukum  dan  moral merupakan  dua  entitas  yang  tidak  bisa dipisahkan,  bersifat  integratif  dalam  satu kesatuan makna. Dalam memahami konstitusi/  UUD  1945  dan  peraturan perundang-undangan. Kedua entitas tersebut tidak  dibisa  dipisahkan,  sekalipun  dalam prakteknya lebih diutamakan norma hukum. Hal  ini  tentu  disebabkan  bahwa  untuk memaknai  konstitusi  tidak  selalu  harus membaca  teksnya  tetapi  kontekstualisasi dalam  kehidupan  masyarakat  yang  kental dengan  nilai  dan  norma  moralitas.  Pasal- pasal dalam konstitusi tidak sepenuhnya/tidak selalu bersifat
menjelaskan-diri  ( self-explanatory )  jika menggunakan  pendekatan  hukum  saja, sehingga untuk menangkap maknanya perlu digunakan  perspektif  moralitas,  bahkan perspektif  politik,  ekonomi,  budaya,  dan lainnya.
Norma  larangan  korupsi,  larangan membunuh,  larangan  menipu,  larangan berzina  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  merupakan  norma hukum  yang  sekaligus  mengandung  unsur norma  moral.  Jadi  norma  moral  itu  juga terkandung  dalam  peraturan  perundang- undangan,  atau  norma  moral  telah dikonstruksi/dikodifikasi dalam bentuk norma hukum. Kondisi  ini tentu  berdampak pada  ditaatinya  norma  moral  dengan memberikan  sanksi  yang  tegas  dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga, norma  moral  yang  disusun  menjadi  kode etik, sudah sewajarnya apabila dibuat sebaik dan  seadil  mungkin.  Sebab,  apalah  artinya ada  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim, kalau  rumusan  norma  etikanya  tidak
mengandung  prinsip-prinsip  kebenaran, keadilan dan kesetaraan.
Jimly  Asshiddiqie  menilai  bahwa “bagaimana  mungkin  kita  berharap  untuk menegakkan  hukum,  jikalau  etika  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  tidak  berfungsi  sama  sekali. Agama  semarak  dimana-mana,  tetapi akhlaq,  adab,  dan  etika  tidak  menjadi prioritas dalam proses terbentuknya kualitas dan  integritas  perilaku  warga  bangsa” (Asshiddiqie,  2018).  Etika  seharusnya mengajarkan  manusia  dan  menekankan setiap  individu  bagaimana  mengikuti  dan mengambil  ajaran  moral  atau  bagaimana seseorang  bisa  mengambil  sikap  dan memastikan  tindakan  apapun  yang  tempuh dengan  senantiasa  bersandarkan  pada  nilai- nilai moral (Chakim, 2014).
Hukum  yang  lahir  dari  nilai-nilai  etika secara komprehensif tidak dapat dilaksanakan tanpa diiringi penegakan nilai- nilai  etika  yang sudah melekat  pada  bangsa Indonesia  sejak  dulu.  Bahkan,  di  berbagai negara,  pejabat-pejabat  publik  diatur  oleh aturan-aturan etik, di samping aturan hukum. Ketentuan-ketentuan  etik  adalah  ketentuan- ketentuan mengenai moral yang menyangkut nilai baik dan buruk, layak dan tidak layak, atau  pantas  dan  tidak  pantas.  Moral  adalah instrumen  internal  yang  menyangkut  sikap pribadi  dan  disiplin  pribadi,  sebab  moral mencerminkan  karakter  (Harijanti,  2015). Selain  itu,  kemurahan  hati,  kebaikan, kejujuran,  kesetiaan,  ketulusan,  kejujuran sebagai  bentuk  moral  yang  ideal  (Mellema, 2010). Jenis etika konstitusi yang seharusnya diatur dalam undang-undang dan kode  etik  untuk  menjadi  pedoman  dalam bertingkah  laku  pejabat  negara:  amanah, independen, imparsial, integritas, berperilaku adil  dan  objektif, jujur,  arif dan bijaksana, mengutamakan kepentingan umum,  bertanggungjawab  dan  profesional, kepribadian  yang  terbuka  dan  keluhuran budi, taat terhadap aturan hukum dan norma lain  di  masyarakat,  dan  disiplin.  (Lailam, 2020).

## 2.   Kasus  Pelanggaran  Etika  Pejabat Negara
Dalam  pemahaman  lembaga-lembaga negara dapat dipahami dengan memosisikan lembaga  negara  dalam  wadah  trias  politika (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif),  atau dapat  diperluas  termasuk state auxiliary organ/agency atau komisi negara independen.  Artinya  pengertian  pejabat negara  dapat  dikategorikan  dalam  jabatan pada lembaga-lembaga tersebut, namun juga dapat dibatasi dalam pengertian yang sempit hanya  pejabat  negara  adalah  anggota  DPR, Presiden,  dan  Hakim.  Dalam  penelitian  ini, pembatasan  pengertian  lembaga  negara  dan pejabat  negara  hanya  pada  lingkup kekuasaan  eksekutif  nasional  (DPR  dan DPD),  dan  kekuasaan  yudikatif  (MA  dan MK).  Tidak  dimasukkannya  Presiden  pada lingkup  ini,  karena  UUD  1945  memiliki mekanisme impeachment jika  Presiden melanggar etika dan moralitas. Pejabat  negara  bukanlah  profesi  dalam pengertian  umum,  sama  halnya  dengan putusan  MK  bahwa  hakim  konstitusi bukanlah  “hakim”  dalam  pengertian  umum, sehingga  hakim  MK  tidak  dapat  diawasi oleh  Komisi  Yudisial.  Begitu  pula  pejabat negara,  misalnya  legislator/  anggota  DPR, bukanlah  profesi  dalam  pengertian  umum. Dengan  demikian,  lebih  tepat  disebut sebagai  pejabat  negara  yang  kode  etiknya diposisikan  sebagai  pejabat  negara,  dan persoalan  etikanya  bukanlah  persoalan individu  tetapi  persoalan  publik  yang “perilakunya” harus dipertanggungjawabkan secara  transparan,  karena  jabatan  yang diemban merupakan amanah rakyat (kepentingan  rakyat/  kepentingan  umum). Kalau perilaku kejahatan/ pelangaran hukum merupakan  ruang  publik, seharusnya pelanggaran  terhadap  etika  dan  moralitas juga menjadi  ranah publik, sekalipun dalam proses penegakan hukum dan etika perlu ada yang  “dikecualikan”.  Dalam  kurun  waktu  5 tahun  pelang-garan  etika  dan  hukum sekaligus  telah  merusak  tatanan  bernegara dan  memporakporandakan  kepercayaan publik,  hal  ini  tentu  disebabkan  adanya pejabat tertinggi dalam lembaga negara yang
justru  melakukan  pelanggaran  etika  dan hukum. Beberapa kasus, meliputi:
a. Kasus Ketua DPR Setya Novanto Ketua DPR Setya Novanto
(Setnov)  menjabat  pada  periode  2 Oktober  2014  -16  Desember  2015  dan periode  30  November  2016  -  11 Desember  2017.  Pada  periode  pertama jabatannya (tahun 2015), Setnov pernah bertemu dengan Calon Presiden Amerika  Serikat  Donald  Trump  pada saat  kampanye,  namun  tindakannya  ini hanya  menjadi  kontroversi  mengingat yang
bersangkutan datang
mengatasnamakan Ketua DPR RI, tidak ada  proses  penegakkan  etika  dalam kasus  ini.  Kasus pertama ,  pada  akhir tahun  2015  muncul  skandal  politik kasus  “Papa  minta  saham”,  dalam rekaman elektronik yang berisi percakapan Setnov dengan Riza Chalid, dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin. Dalam percakapan
tersebut  Setya  Novanto  mencatut  nama Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  untuk  meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT  Freeport  Indonesia.  Atas  kasus tersebut,  pada  tanggal  16  November 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Sudirman  Said  melaporkan Setnov  ke  MKD  dengan  dugaan pelanggaran  kode  etik.  Pada  hari  yang sama, seluruh anggota MKD (17 orang) memutuskan  Setnov  bersalah,  dengan suara terbanyak (10 orang) memutuskan sanksi  sedang,  yaitu  pemberhentian sebagai  Ketua  DPR  RI.  Tujuh  anggota lainnya  meminta  diberikannya  sanksi berat,  yaitu  pemberhentian  sebagai anggota  DPR  RI.  Pada  hari  yang  sama Setnov mengundurkan diri dari jabatannya  sebagai  Ketua  DPR  RI, sehingga kasus berhenti.
Kasus  Papa  minta  saham  ini menjadi  bola  liar  yang  menyebabkan Setnov  dinilai  melakukan  pemufakatan jahat  dalam  perpanjangan  kontrak  PT Freeport  Indonesia.  Setnov  kemudian
mengajukan uji  materiil  ke  MK  perihal Pasal  88  KUHP  dan  Pasal  15  Undang- undang Tipikor No.20/2001. Hasil akhir uji  materiil  ini  MK  mengabulkan permohonannya dan membatalkan pasal a  quo. Dalam  pertimbangannya,  MK menilai  bahwa  rekaman  pembicaraan tidak  bisa  dijadikan  alat  bukti,  kecuali yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan). Atas dasar  putusan  MK,  Setnov  mengajukan Peninjauan  Kembali  (PK)  atas  putusan MKD yang menyatakan bersalah dalam kasus  “Papa  minta  saham”.  Dalam putusan  PK,  MKD  mengabulkan permohonan  Setnov  dan  memutuskan proses persidangan perkara dalam kasus etika  “Papa  minta  saham”  tidak memenuhi  syarat  hukum  bagi  MKD untuk memberikan putusan etika, hal ini disebabkan  alat  bukti  yang  diajukan oleh  Sudirman  Said  tidak  memenuhi syarat  sebagai  alat  bukti  berdasarkan putusan  MK  No.20/PUU-XV/2016. Putusan  MKD  kemudian  memulihkan nama baik Setnov.
Pada periode kedua menjabat Ketua DPR  (30  November  2016  -  11 Desember  2017),  Setya  Novanto terbukti melakukan pelanggaran hukum korupsi  proyek  e-KTP.  Pada  tahun 2018,  Pengadilan  Tipikor  telah  divonis 15 tahun penjara, pidana den sebesar Rp 500  juta  subsider  3  bulan  kurungan, uang  pengganti  sebesar  AS$  7,3  juta dikurangi Rp. 5 miliar subsider 2 tahun penjara,  dan  dicabut  hak  politiknya selama  5  tahun  setelah  bebas  (putusan belum inkracht ). Namun dalam konteks penegakkan  kode  etik  terhadap  Setnov tidak berjalan, MKD berupaya menunda hingga  putusan  berkekuatan  hukum tetap.  Dalam  kasus  ini  terlihat  bahwa
MKD tidak memiliki kekuatan memberhentikan Setnov dari keanggotaan  DPR,  padahal  telah  nyata bahwa Setnov telah melanggar sumpah/janji  jabatan  dan  kode  etik DPR.
b. Kasus Ketua DPR
Ade

## Komarudin
Ade  Komarudin  menjabat  Ketua DPR pada periode 11 Januari 2016 - 30 November  2016  menggantikan  dan kemudian  digantikan  oleh  Setnov. Kasus  pemberhentian  Ketua  DPR  Ade Komarudin  ini  merupakan  perkara politis, kasus Ade komarudin ini terjadi setelah  Setnov  direhabilitasi  nama baiknya oleh MKD. MKD
memberhentikan  Ade  Komarudin  dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Keputusan  itu  merupakan  akumulasi sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya,  pemberhentian  Ade  ini setelah  divonis  bersalah  dengan  dua kasus  ringan  yang  diakumulasikan:  (1) dinyatakan  bersalah  karena  telah memindahkan  sejumlah  badan  usaha milik  negara  (BUMN)  yang  mendapat penyertaan  modal  negara  (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI; (2) Ade divonis  bersalah  oleh  MKD  karena terbukti melanggar kode memperlembat proses pembahasan Rancangan Undang- Undang Pertemba-kauan. Dalam putusan pemberhentian dari Ketua DPR, MKD  menilai  bahwa  Ade  terbukti melakukan  pelanggaran  2  kali  dan dihitung  secara  akumulatif  yang  sesuai dengan  pelanggaran  sedang,  sehingga memenuhi  unsur  diberhentikan  dari Ketua DPR.
c. Kasus Ketua DPD Irman

## Gusman
Kasus  Ketua  DPD  Irman  Gusman diawali  dengan  operasi  tangkap  tangan KPK,  operasi  tangkap  tangan  ini dilatarbelakangi  peran  Irman  Gusman yang  melakukan abuse  of  power (penyalah-gunaan  kewenangan)  dan mencampuri peran  Bulog dalam mengatur  pemberian  kuota  gula  impor. Irman  Gusman  melakukan  intervensi pengaturan  kuota  gula  impor  yang menguntungkan  dirinya/orang  lain, dengan  merekomen-dasikan  perusahaan
CV  Semesta  Berjaya  untuk  diberikan kuota  dan  menyalurkan  gula  impor  di wilayah  Sumatera  Barat.  Terkait peranan tersebut Irman Gusman menerima  suap  Rp  100  juta.  Putusan Peninjauan Kembali MA No.97/PK/Pid.Sus/2019 memutuskan bahwa terpidana Irman Gusman terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Irman Gusman  dihukum  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun,  pidana  denda sebesar  Rp50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  subsider  pidana  kurungan selama  1  (satu)  bulan,  dan  pencabutan hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik selama  3  (tiga)  tahun  terhitung  sejak Terpidana  selesai  menjalani  pidana pokok.
Kasus hukum tersebut mengandung  kasus  etik,  sehingga  BK DPD  RI  memutuskan  pemberhentian Irman dari jabatannya karena mencederai lembaga negara dan menyalahgunakan kewenangan-nya
untuk  kepentingan  pribadi.   Dasar pemberian  sanksi  ini,  adalah  Pasal  52 Tata  Tertib  DPD  yang  menyebutkan Ketua dan/atau Wakil Ketua DPD akan diberhentikan berstatus tersangka dalam pidana.  Dia  mengatakan,  etika  yang dilanggar  Irman  adalah  mencederai lembaga  negara  dan  menyalahgunakan kewenangannya  sebagai  Ketua  DPD untuk memperoleh keuntungan pribadi.

## d. Ketua  MK Akil Muchtar
Beberapa  kasus  berat  perbuatan tidak  bermoral  yang  dilakukan  hakim konstitusi  adalah  kasus  Akil  Mochtar dan  kasus  Patialis  Akbar.  Dua  kasus tersebut  menyebabkan  MK  kehilangan marwahnya,  merendahkan  martabat hakim konstitusi. Berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No.011MKMK/XI/  2013  bahwa  hakim konstitusi Akil Mochtar telah melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  dan Perilaku Hakim Konstitusi dan menjatuhkan  sanksi  pemberhentian
dengan  tidak  hormat.  Pelanggaran hukum,  etika,  dan  moralitas  meliputi: Penyuapan dan tindak pidana pencucian uang.  Hakim  Konstitusi  Akil  Mochtar terbukti  bukan  seorang  negawaran, sebab  telah  berhasil  memanfaatkan kekuasaan-nya untuk meraup
keuntungan/kekayaan
sebanyak-
banyaknya.  Hakim  Akil  Mochtar terbukti  melakukan  tindak  pidana penyuapan  dalam  kasus  penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.  Kasus  ini  membuktikan bahwa  pendapat  Erhard  Blankenburg ada  benarnya,  bahwa  independensi peradilan  dapat  diuji  melalui  dua  hal: yaitu  ketidakberpihakan  ( impartiality ) dan  keterputusan  relasi  dengan  para aktor  politik  ( political  insularity ). Pemutusan  relasi  dengan  dunia  politik penting  bagi  seorang  hakim  agar  ia tidak  menjadi  alat  merealisasikan tujuan-tujuan  politik.  Kasus  runtuhnya integritas  Akil  Mochtar  adalah  bukti bahwa eratnya hubungan hakim konstitusi  dan  partai  politik  yang berdampak  pada  kasus  penyuapan hakim konstitusi dari partai politik yang pernah membesarkan namanya (Lailam, 2015).
e. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar
Kasus  Patrialis  Akbar,  Majelis
Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi
No.1/MKMK-SPL/II/2017 telah menjatuh-kan  sanksi  kepada  Patrialis Akbar  pemberhentian  dengan  tidak hormat.  Keputusan  ini  diambil  karena yang  bersangkutan  telah  melakukan pelanggaran  berat  kode  etik  dan pedoman  perilaku  hakim  konstitusi. Pelanggaran kode etik ini dilatarbelakangi  oleh  perilaku  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan telah  melakukan  pertemuan  dan/atau pembahasan  mengenai  perkara  yang sedang ditangani antara hakim konstitusi Patrialis Akbar dengan pihak yang  berkepentingan  dengan  perkara,
baik  langsung  maupun  tidak  langsung diluar  persidangan.  Selain  itu,  terbukti telah  membocorkan  informasi  dan  draf putusan  MK  yang  bersifat  rahasia. Keputusan  MKMK  ini  diperkuat  oleh Mahkamah Agung yang dalam Peninjauan  Kembali  (PK)  menjatuhkan pidana  penjara  selama  7  tahun  dan pidana  denda  sebesar  Rp  300  juta subsider  pidana  kurungan  selama  3 bulan.

## f. Hakim Agung Ahmad Yamani
Hakim  Ahmad  Yamani  merupakan hakim  karir  yang  menjadi  Hakim Agung  pada  18  Februari  2010  setelah memperoleh  39  suara  anggota  Komisi III  DPR  RI,  dua  tahun  kemudian Ahmad  Yamani  dipecat  dari  Hakim Agung (2012) oleh Majelis Kehormatan Hakim.  Sanksi  pemberhentian  secara tidak  hormat  terhadap  Hakim  Agung Ahmad  Yamani  karena  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  mengganti  putusan terpidana  narkoba/  pemalsuan  berkas peninjauan  kembali  terpidana  kasus narkoba.  Ahmad  Yamani  diberhentikan karena  mengganti  putusan  PK  yang seharusnya  pidana  15  tahun  penjara untuk  gembong  narkoba  Hengky Gunawan,  namun  oleh  Ahmad  Yamani diganti menjadi 12 tahun penjara. Kasus ini  menunjukan  adanya  pelanggaran etika  berupa  tidak  independen  dan imparsial  dalam  menyelesaikan  kasus, tidak  jujur  dalam  menyampaikan pengunduran diri dengan alasan sakit.
3.   Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial
Reformasi  penegakkan  etika  melalui reformulasi kelembagaan etik pada lembaga negara  bertujuan  memperkuat  marwah, kehormatan  dan  keluhuran  pejabat  negara yang  menjalankan amanah  rakyat. Pada  sisi eksternal tentu akan memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja lembaga  negara.  Di  beberapa  negara  telah
membentuk  peradilan  etik  yang  memiliki kewenangan  yang  luas/setara  dengan pengadilan  hukum.  Gagasan  peradilan  etik yang  independen  dan  imparsial  ini  sangat urgen  mengingat  berbagai  persoalan  yang melatarbelakanginya, yaitu: pertama : menjamurnya  pelanggaran  etika  yang dilakukan  oleh  pejabat  negara,  baik  dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif,  bahkan  pimpinan  tertinggi  DPR (telah  diuraikan  diatas)  yang  merusak  citra lembaga  negara  dimata  masyarakat  dan Indonesia dimata internasional. Kedua , tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan- ketentuan  etika  disetiap  lembaga  negara berbeda  tolok  ukurnya.  Padahal  ketentuan etika tersebut bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.
Sementara  itu,  ketentuan  etika  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan  kode  etik  masih  banyak  yang  lemah. Kondisi  ini  memerlukan  undang-undang yang  secara  khusus  mengatur  etika  pejabat negara, agar pedoman etika memiliki standar yang  sama.  Pandangan  Hamdan  Zoelva terdapat  kelemahan  baik  dalam  kode  etik, maupun  penegakkan  kode  etik  DPR.  Pada aspek  kode  etik,  tidak  memuat  secara  lebih tegas  aturan  mengenai  konflik  kepentingan, dan transparansi. Dua aspek ini yang sangat mendasar  bagi  penegakkan  etik  DPR,  yang apabila  aspek  ini  dilaksanakan  dan ditegakkan  secara  serius  akan  sangat membantu  menaikkan  kepercayaan  kepada DPR (Zoelva, 2018).
Ketiga ,  kelembagaan  etik.  Sebagian lembaga etik masih berada pada cenkeraman lembaga  negara  yang  menaunginya  dan masih  menempatkannya  pada  posisi  di bawah  pimpinan  lembaga  negara,  sehingga intervensi  kepentingan  sangat  mungkin dilakukan.  Kondisi  ini  tentu  tidak  mampu menjamin  independensi  dan  imparsialitas dalam penyelesaian perkara, apalagi hakim/sebutan lain yang berwenang menegakkan  kode  etik  merupakan  bagian dari lembaga negara tersebut. Ditambah lagi, pemahaman yang ambigu terkait penegakkan  etika  dapat  dilakukan  setelah
terlebih  dahulu  dilakukan  tindakan  hukum/ penegakan  hukum  atau  menunggu  hasil penegakkan.  Misalnya  Majelis  Kehormatan Dewan  (MKD)  sebagai  penegak  etik  yang memiliki  keterkaitan  atau  menjadi  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  DPR  tempat bernaung  pejabat  negara  yang  melanggar kode etik tersebut, sehingga sulit mewujudkan  proses  persidangan  yang independen  dan  imparsial.  Misalnya  MKD dalam  kasus  pelanggaran  kode  etik  Setya Novanto, komposisi hakim MKD
merupakan  bagian  dari  fraksi  yang  sama dengan  pihak  teradu,  sehingga  sangat  tidak mungkin  bersifat  independen  dan  imparsial (Novita, 2016). Pandangan  Jimly  Asshiddiqie  (2018) bahwa  sebagian  besar  lembaga  penegak kode  etik  masih  bersifat  pro-forma.  Hal  ini tentu  disebabkan  salah  satu  sebabnya  ialah lembaga-  lembaga  penegak  kode  etik tersebut  di  atas  tidak  memiliki  kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif.  Sebagian  besar  orang  masih beranggapan  bahwa  persoalan  etika  itu menyangkut  urusan  privat  atau  pribadi, sehingga  tatacara  penegakannya  harus bersifat tertutup, tidak seperti layaknya suatu proses peradilan. Menurut Susi Dwi Harjanti (2015) bahwa keberadaan etika tidak dengan serta merta mampu  meningkatkan  moralitas para  pejabat  publik,  yang  disebabkan: hukum seringkali dibenturkan dengan moral dan  lemahnya  kesadaran  dan  keikutsertaan partai  politik  dan  politisi  dalam  penegakan etika;  dan  kurang  efektifnya  lembaga penegak kode etik.
Hasil analisis berkaitan dengan kelembagaan penegakan etika pada beberapa lembaga  negara  sebagai  berikut: Pertama , Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (MKD) DPR. Secara kelembagaan, penegakan kode etik  anggota  DPR  dilakukan  oleh  MKD yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang berasal dari semua fraksi. Tujuan dibentuknya  MKD  adalah  menjaga  serta menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat  DPR  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat.  Sebelum  MKD  dibentuk  telah  ada BK  DPR  yang  kinerjanya  minim  dan
efektivitas putusan BK atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik.
Pelangaran  kode  etik  dengan  sanksi ringan  dan  sedang  dilakukan  oleh  internal MKD,  namun  pelanggaran  etika  dengan sanksi  yang  berat  (pemberhentian  anggota DPR), MKD membentuk panel sidang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4  (empat)  orang  dari  unsur  masyarakat. MKD  merupakan  alat  kelengkapan  DPR yang  bersifat  tetap  sebagaimana  dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, finansial  dan  fungsi  berada  di  badah pimpinan  DPR.  Kondisi  ini  jelas,  sekalipun dengan nama Mahkamah Kehormatan tetapi bukan  fungsi  peradilan  etik,  karena kedudukannya tidak independen dan imparsial.  Komposisi  keanggotaan  ini  tidak menutup  kemungkinan  terjadi  konlik kepentingan  ( conflict  of  interest )  dalam proses penegakan kode etik (Syarifuddin dan Novario, 2017).
Kedua , Badan Kehormatan DPD. Badan Kehormatan DPD merupakan alat kelengkapan  DPD  yang  bertujuan  untuk mengemban amanah  menegakkan  kode  etik dan  menjaga  martabat  dan  keluhuran anggota  DPD.  BK  DPD  juga  memiliki komposisi  berasal  dari  anggota  DPD, sehingga  dalam  konteks  independensi  dan imparsialitas  lembaga  ini  belum  setara dengan  peradilan  etik. Ketiga ,  Dewan  Etik MK  dan  Majelis  Kehormatan  MK.  Dewan etik  merupakan  perangkat  yang  dibentuk oleh  MK  untuk  menjaga  martabat  dan keluhuran  hakim  konstitusi,  namun  dalam konteks  komposisi  dewan  etik  yang berjumlah  3  orang  (1  orang  hakim konstitusi,  dan  1  orang  akademisi,  1  orang tokoh masyarakat) (Wiryanto, 2016)
Dewan  etik  menyelesaikan  kasus pelanggaran etika dengan sanksi sedang dan ringan,  sementara  untuk  sanksi  berat  yang berujung pemberhentian dibentuklah Majelis Kehormatan  MK  yang  dibentuk  oleh  MK atas  usul  Dewan  Etik.  Majelis  Kehormatan MK  memiliki  komposisi  1  orang  Hakim Konstitusi, 1  orang dari  Komisi  Yudisial,  1 orang  mantan  Hakim  Konstitusi,  1  (satu)
orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Secara kelembagaan  bahwa  Dewan  Etik  dan Majelis  Kehormatan  dibentuk  oleh  MK, namun  dengan  komposisi  keanggotaan  sulit kiranya MK melakukan intervensi.
Keempat ,  Majelis  Kehormatan  Hakim (MKH).  Pada  MA  dibentuk  Majelis Kehormatan  Hakim  sebagai  lembaga penegak  etika,  MKH  adalah  forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil  pemeriksaan  dinyatakan  terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  (KEPPH)  serta  diusulkan  untuk dijatuhi  sanksi  berat  berupa  pemberhentian dengan  hormat  (dengan  hak  pensiun)  atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan melalui  MKH,  MKH  terdiri  atas  3  (tiga) hakim  agung  dan  4  (empat)  dan  anggota Komisi  Yudisial.  KY  juga  memiliki  fungsi sebagai  pengadilan  etika  ( court  of  ethics ) yang mengadili perkara etika (perilaku) para hakim.  Oleh  karenanya,  sudah  saatnya  jika prinsip-prinsip  umum  pengadilan  modern berlaku  juga  bagi  pengadilan  etika  di  KY. Sidang MKH yang dilakukan secara terbuka telah menunjukkan bahwa sidang pengadilan etik  sudah  memenuhi  prinsip  pengadilan hukum.  Pembentukan  MKH  mendukung terlaksananya independensi kekuasaan kehakiman  dan  akuntabilitas  kekuasaan kehakiman (Syahuri, 2010) Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan Badan Kehormatan DPD belumlah cukup  memenuhi  syarat  sebagai  peradilan etik  yang  modern,  kelembagaan  dan komposisi  penegak  etik  belum  mampu menjamin  independensi,  imparsialitas,  dan akuntabilitas  lembaga.  Pada  sisi  yang  lain, DEMK  –  MKMK  sudah  cukup  mampu menjamin  independensi  dan  imparsialitas dalam konteks pelaksanaan fungsi.
Sementara  MKH  merupakan  penegak  etik yang sudah mendekati konsep ideal  sebagai peradilan  etik  bagi  hakim.  Dengan  adanya kelemahan-kelemahan  tersebut  tentunya diperlukan  gagasan  penataan  kelembagaan kode etik, dalam pandangan Hamdan Zoelva (2018)  terdapat  dua  syarat  utama  sebuah
lembaga  peradilan  dan  dapat  melaksanakan fungsinya dengan independen dan imparsial yaitu  pembentukan  dan  posisi  lembaganya serta keanggotaannya. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi  peradilan etik harus juga dilakukan.
Gagasan  penataan  lembaga  peradilan etik ini tidak hanya terbatas untuk mengadili pelanggaran etika dan moral pejabat negara, namun outputnya adalah  bagaimana  pejabat negara tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuat-annya pada masyarakat. Adapun
design kewenangan  yang  di  harapkan  bagi peradilan etik tersebut adalah mampu untuk memberikan  sanksi  yang  tegas  bahkan sampai  pada  tingkat  pemberhentian  kepada pejabat  negara  yang  melakukan  perbuatan melanggar  nilai-nilai  moral/etika  yang berimplikasi  pada  runtuhnya  kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai suatu amanah yang diemban  saat  ia  memangku  suatu  jabatan. Selain  itu,  untuk  mempertajam sense  of ethics dalam kesadaran  berbangsa  dan bernegara yang baik.
Untuk membangun desain peradilan etik yang  independen  dan  imparsial  harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
a. Undang-undang yang Mengatur Etika Untuk  menentukan  standar  etika, pelanggaran  etika,  kelembagaan  etika, termasuk  proses  pembuktikan  (hukum acara peradilan etika), bentuk putusan, dan  lainnya  yang  berlaku  pada  semua lembaga  negara  harus  dibentuk undang-undang  yang  mengatur  secara khusus  etika  penyeleng-gara  negara. Undang-undang  ini  bertujuan  untuk memperkuat  martabat  dan  keluhuran pejabat  negara  secara  keseluruhan, baik  lingkungan  legislatif,  maupun yudikatif,  termasuk  eksekutif  (selain Presiden dan Wapres).
b. Kelembagaan  Peradilan  Etik  yang Independen dan Imparsial
Desain  peradilan  etik  ini  tidak mempersoalkan  dimana  kelembagaan akan ditempatkan (kedudukan), apakah satu atap dalam “Mahkamah
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 265-278
Kehormatan/ Mahkamah Etika” dalam UUD  1945.  Namun  kiranya  sulit dilakukan  karena  harus  melakukan amandemen UUD 1945 dan membutuhkan  waktu  lama,  maka alternatifnya  dapat  dibentuk  dengan undang-undang.
Pertama ,  kelembagaan  etik  harus memiliki  syarat  mutlak  independensi dan imparsialitas. Kedudukannya tidak menjadi  bagian  dari  lembaga  negara atau  diluar  struktur  lembaga  negara. Kelembagaan  peradilan  etik  harus independen  dari  segi  fungsional, struktural  atau  kelembagaan,  dan personal.  Kelembagaan  tidak  menjadi alat perlegkapan lembaga negara, tidak ada  intervensi  dari  lembaga  negara, sedangkan  hakim  etik  memiliki independensi/  kebebasan  atas  dasar kemampuan  yang  dimilikinya.  Pada sisi  imparsialitas,  hakim  etik  tidak terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu dan  bersifat  netral  dalam  menegakkan kode  etik. Kedua ,  penegak  kode  etik disebut sebagai hakim etik. Hakim etik ini  merupakan  hakim  pada  peradilan etik  yang  memiliki fungsi  pencegahan dan  penindakan  etika  pejabat  negara, hakim  etik  ini  bukanlah  hakim  dalam pengertian  hakim  pada  lembaga kekuasaan  kehakiman.  Hakim  etik  ini harus  memiliki  integritas  yang  baik dengan  jumlah  7  orang  atau  9  orang.
Berikut reformulasi komposisi kelembagaan  dan  hakim  etik  pada lembaga parlemen:
1) Mahkamah  Kehormatan  Dewan (DPR)  dan  Badan  Kehormatan Dewan  (DPD)  dapat  disatukan kelembagaan  peradilan  etiknya dengan  membentuk  Mahkamah Kehormatan  Dewan.  MKD  ini merupakan  lembaga  penegak  etik pejabat  negara  pada  lingkup  DPR dan  DPD  yang  bersifat  tetap  yang sebarannya untuk menjamin independensi  dan  imparsialitas kelembagaan  dan  personal  hakim etik,  sekaligus  menjaga  serta
menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
2) Mahkamah  Kehormatan  Dewan dibentuk  bersama  antara  DPR  dan DPD  dengan  mengkombinasikan hakim  etik  yang  berasal  dari internal  dan  eksternal  lembaga. Komposisi  Hakim  Etik  dari  DPR dan  DPD  sebagai  perwakilan parlemen  yang  diusulkan  oleh masing-masing  lembaga  dengan mekanisme  yang  demokratis  dan transparan.  Komposisi  eksternal dari lingkup Kekuasaan
Kehakiman  (MK,  MA,  dan  KY) sebagai checks and balances dalam penegakkan  etika  yang  diusulkan oleh masing-masing lembaga
dengan mekanisme yang
demokratis  dan  transparan.  Selain itu,  1  orang  akademisi  yang menguasai Etika dan 1 orang tokoh masyarakat yang menguasai persoalan parlemen/ mantan anggota  parlemen  yang  dapat diseleksi  bersama  antara  DPR  dan DPD  (misalnya  dengan  panel ahli/ timsel)  dengan  mekanisme  yang demokratis dan transparan.
Reformulasi  peradilan  etik  pada kekuasaan yudikatif, meliputi:
1) Dewan  Etik  dan    Majelis Kehormatan pada MK dan Majelis Kehormatan Hakim sebagai lembaga  penegak  etik  pada  MA dapat  disatukan  kelembagaannya dengan bentuk Majelis Kehormatan  Hakim,  hal  ini diperlukan untuk menjamin
independensi  dan  imparsialitas hakim etik.
2) Komposisi  hakim  etik  pada kekuasaan  kehakiman  mencakup hakim  etik  yang  berasal  dari kelembagaan  MK,  MA,  dan  KY yang  diusulkan  oleh  masing- masing  lembaga.  Hakim  etik  dari
eksternal,  yaitu:  mantan  hakim konstitusi,  mantan  hakim  agung,  1 orang  akademisi  yang  menguasai etika dan 1 orang tokoh masyarakat yang  menguasai  etika  dapat dibentuk  oleh  MK  dan  MA (misalnya  dengan  panel  ahli/ timsel)  dengan  mekanisme  yang demokratis dan transparan;
c. Proses  penegakkan  kode  etik  yang transparan dan akuntabel
Proses  peradilan  etik  harus  dapat dipertanggungjawabkan  oleh  hakim etik secara personal maupun kelembagaan, selain akuntabilitas juga transparansi  peradilan  etik/  sebagai bagian  dari  peradilan  modern  dan terpercaya.  Kebebasan  hakim  etik dalam sebuah peradilan yang independen  dan  imparsial  harus diimbangi dengan pertanggungjawaban  peradilan  etik, termasuk  di  dalamnya integrity dan transparency yang  dibangun  di  atas prinsip  yang  merupakan  harmonisasi antara  tanggungjawab  hukum  ( legal responsibility ),  tanggungjawab  etika
( ethical responsibility ), dan tanggungjawab kemasyarakatan ( social  responsibility ),  tanggungjawab kemasyarakatan  ini  sangat  terkait dengan tanggungjawab menjaga akhlak  dan  moral  secara  bersamaan. Dalam  kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim etik harus dilengkapi dengan impartiality dan professionalism dengan  mendasarkan pada  nilai-nilai  Pancasila  (terutama puncak nilai Pancasila, yakni Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang menjadi  spirit  berlakunya  sila  kedua hingga sila kelima).
d. Penguatan Asas-asas Hukum Acara Pertama ,  Persidangan  kasus  etika tidak  berbeda  dengan  kasus  hukum lainnya,  sidang  terbuka  untuk  umum, dikecualikan  dalam  proses  tertentu. Persidangan yang terbuka untuk umum
ini  bertujuan  untuk  transparansi peradilan  etik.  Kedua,  asas audi  et alteram  partem (hak  untuk  didengar secara  seimbang  antara  pemohon dengan  termohon  (pejabat  negara); Ketiga ,  asas  praduga  tak  bersalah, segala  perbuatan  pejabat  negara  yang dinilai  melanggar  etika  oleh  pemohon dianggap  tak  bersalah  sebelum  ada putusan  hakim  etik  yang  final  dan mengikat.
e. Putusan bersifat final dan mengikat Kelembagaan  etika  ini  sudah tumbuh  mengiringi  proses  demokrasi di Indonesia, lembaga model demikian ini  diberikan  kewenangan  untuk memeriksa  dan  memutus  sesuatu pelanggaran  etika  tertentu  dengan keputusan  yang  bersifat  final  dan mengikat ( final and binding ) dan tidak ada  upaya  hukum  lain  (termasuk peninjauan kembali). Putusan peradilan  etik  atau  keputusan  pejabat negara  sebagai  tindak  lanjut  putusan peradilan etik tidak dapat diperkarakan pada  lingkup  kekuasaan  kehakiman. Selain  itu,  sebagai  wujud  transparansi publikasi  putusan  peradilan  etik  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  secara terbuka.

## D.   Simpulan dan Saran
Gagasan peradilan etik yang independen dan  imparsial  ini  sangat  urgen  dengan menjamurnya  pelanggaran  etika  yang dilakukan  oleh  pejabat  negara,  apalagi selama  ini  tidak  adanya  standar  ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara. Sebagian lembaga etik masih berada pada  cengkeraman  lembaga  negara  yang menaunginya  dan  masih  menempatkannya pada  posisi  di  bawah  pimpinan  lembaga negara,  sehingga  intervensi  kepentingan sangat mungkin dilakukan. Untuk membangun  desain  peradilan  etik  yang independen  dan  imparsial  harus  memenuhi syarat,  sebagai  berikut:  dibentuk  undang- undang  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  etika  pejabat  negara;  dibentuk
peradilan  etik  yang  independen  dan imparsial; proses penegakkan kode etik yang transparan  dan  akuntabel;  penguatan  Asas- asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan  etik  yang  bersifat  final  dan mengikat.
E.   Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui LP3M UMY atas hibah penelitian  yang  telah  diberikan,  dan  semua pihak  yang  telah  membantu  dalam  proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.,  P eradilan  Etik  dan Etika  Konstitusi  (Perspektif  Baru tentang  “Rule  of  Law  dan  Rule  of Ethics  &  Constitutional  Law  and Constitutional  Ethics (Jakarta:  Sinar Grafika, 2016).
Asshiddiqie,  Jimly.,  Peran  Lembaga  Etik Dalam  Mengawasi  dan  Menjaga Kehormatan,  Keluhuran  Martabat,  dan Perilaku  Pejabat  Publik.,  disampaikan dalam Seminar  Nasional  Mahkamah Kohormatan  DPR-RI  mengenai  Peran Lembaga  Etik  dalam  Mengawasi  dan Menjaga  Perilaku  Etik  Pejabat  Publik, di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober, 2018.
Baharuddin,  H.  (2014).  Fungsi  Hakim Dalam  Mendorong  Terwujudnya  Moral Justice  Dalam  Perspektif  Islam.  Jurnal Masalah-Masalah  Hukum , 43 (1),  67–
75.
Butt,  S.,  &  Lindsey,  T.  (2008).  Economic Reform When The Constitution Matters:  Indonesia’s  Constitutional Court  and  Article  33. Bulletin  of Indonesian  Economic  Studies , 44 (2), 239–262.
Chakim,  M.  (2014).  Desain  Institusional Dewan  Kehormatan  Penyelenggara
Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. Jurnal Konstitusi, 11(2), 393–408 .
Dimitrijevic,  N.  (2016).  Constitutional theory in times of crisis: Power, law and morality. Philosophy  and Social
Criticism, 42(3), 227–245.
Harijanti, Susi Dwi., dalam "Pengaturan dan Penyelesaian  Pelanggaran  Etika  pada Masa  Reformasi",  Komisi  Yudisial., (2015). Menggagas  Peradilan  Etik  di Indonesia ., Komisi Yudisial, Jakarta.
Lailam,  Tanto.,  Konstruksi  Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang., Jurnal  Konstitusi,
Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
Lailam,  Tanto.,  Membangun  Constitutional
Morality Hakim Konstitusi Di
Indonesia, Jurnal  Penelitan  De  Jure Volume 20, Nomor 4, Desember 2020
Maroni,  Eksistensi  Nilai  Moral  dan  Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, Masalah-Masalah  Hukum Jilid  41, Nomor 2, Tahun 2012
Mellema,  G.  F.  (2010).  Moral  ideals  and virtue  ethics. Journal  of  Ethics , 14 (2),
173–180.
Putrijanti,  Aju.,  Prinsip  Hakim  Aktif (Domini Litis Principle) Dalam
Peradilan Tata Usaha Negara, Masalah- Masalah  Hukum  Jilid  42,  Nomor  3, Tahun 2013
Syahuri,  T.  (2010).  Problematika  Tugas Konstitusional  Komisi  Yudisial.  Jurnal Konstitusi, 7(4), 49–60.
Wiryanto,  (2016).  Penguatan  Dewan  Etik dalam  Menjaga  Keluhuran  Martabat Hakim Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 13
(4), 721-740
Yunus,  N.  R.  (2014).  Etika  dan  Moralitas Politik  Anggota  Dewan. Jurnal  Ilmu Syariah Mizan, II (2), 255–274.
Zoelva,  Hamdan.,    Penguatan  Lembaga Penegak Etika DPR, disampaikan dalam
Seminar Nasional Mahkamah
Kohormatan  DPR-RI  mengenai  Peran Lembaga  Etik  dalam  Mengawasi  dan
Menjaga  Perilaku  Etik  Pejabat  Publik,
di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober, 2018 .