PENGARUH KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAN KOTA

## DI PROVINSI PAPUA BARAT
Irda Nurhamsyah irdanurhamsyah@rocketmail.com
Meinarni Asnawi Paulus K. Allo Layuk

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  influence  of  the  capability  of  the  government's internal  supervisory  apparatus  to  the  level  of  its  constituent  elements  based  on  the  Internal  Audit Capability Model (IACM) on the performance of regional financial management. The population of this study  is  135  internal  audit  practitioners  consisting  of  functional  auditors  and  PPUPD  officials  at  the Regency  and  City  Inspectorate  in  West  Papua  Province.  The  research  sample  was  103  functional auditors  and  PPUPD  officials  at  the  Regency  and  City  Inspectorates  in  West  Papua  Province.  The study  used  primary  data  through  the  distribution  of  questionnaires.  The  analytical  method  used  is multiple linear regression. The results showed that the APIP Human Resource Management variable partially  had  a  positive  and  significant  effect  on  the  performance  of  regional  financial  management. The  variables  of  APIP  Roles  and  Services,  APIP  Professional  Practices,  APIP  Accountability  and Performance  Management, Organizational  Culture  and Relations  and Governance Structure partially have  a  positive  but  not  significant  effect  on  regional  financial  management  performance.  The  six variables simultaneously have a positive and significant effect on the performance of regional financial management.
Keywords: Capability; APIP; Performance; Regional Financial; Internal Audit
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaruh  kapabilitas  aparat pengawasan  intern  pemerintah  terhadap  tingkat  unsur  penyusunnya  berdasarkan  Internal  Audit Capability  Model  (IACM)  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Populasi  penelitian  ini adalah  135  praktisi  audit  internal  yang  terdiri  dari  auditor  fungsional  dan  pejabat  PPUPD  pada Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Papua  Barat.  Sampel  penelitian  adalah  103  orang  auditor fungsional  dan  pejabat  PPUPD  pada  Inspektorat  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Papua  Barat. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  melalui  penyebaran  kuesioner.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  APIP  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pengelolaan  keuangan  daerah.  Variabel  Peran  dan  Pelayanan  APIP,  Praktik  Profesi  APIP, Akuntabilitas  dan  Kinerja  Manajemen  APIP,  Budaya  dan  Hubungan  Organisasi  dan  Struktur  Tata Kelola  secara  parsial  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan keuangan  daerah.  Keenam  variabel  tersebut  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Kata kunci: Kemampuan; APIP; Pertunjukan; Keuangan Daerah; Audit internal

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  pengemban  amanat  rakyat,  diharapkan  mampu  mengelola keuangan  negara  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  secara  efisien,  efektif,  transparan dan  akuntabel.  Pada  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  dinyatakan  bahwa  untuk mencapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel, menteri/pimpinan  lembaga,  gubernur,  dan  bupati/walikota  wajib  melakukan  pengendalian atas  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan.  Dalam  pelaksanaannya,  Menteri  /  Kepala Lembaga setingkat Kementerian/ Kepala Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah  (APIP)  sebagai  perangkat  pelaksana  teknis  pengawasan  dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.
Inspektorat  Daerah  sebagai  pelaksana  teknis  pengawasan  dan  pengendalian pelaksanaan  kebijakan  di  daerah,  diharapkan  mampu  berperan  efektif  dan  memberikan kontribusi dalam peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah.
The  Institute  of  Internal  Auditor (IIA),  yaitu  sebuah  asosiasi  profesi  auditor  intern internasional,  telah  menerbitkan  sebuah  model  pengukuran  kapabilitas  auditor  intern  yaitu Internal Auditor Capability Model (IACM) yang kemudian diadopsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP) menjadi sebuah model rujukan  dalam Grand  Design Peningkatan  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  2015  –  2019  yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015.
Penilaian  kapabilitas  APIP  dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  masing-masing Inspektorat  Kementerian/Lembaga/Pemda  dan  atas  hasil  penilaian  mandiri  tersebut  BPKP melakukan  penjaminan  mutu  ( quality assurance ).  Dari  hasil  penilaian  tersebut  dapat diketahui  level  kapabilitas  masing-masing  APIP  serta  area  kunci  yang  perlu  dikembangkan untuk mencapai level kapabilitas lebih tinggi.
Dokumen  Grand  Design  Peningkatan  Kapabilitas  APIP  tahun  2015-2019 menunjukkan  bahwa  berdasarkan  hasil  penilaian  tingkat  kapabilitas  pada  474  APIP Kementerian/Lembaga/Pemda  per  31  Desember  2014  diketahui  sebanyak  404  APIP  atau 85,23%  berada  pada  level  1,  69  APIP  atau  14,56%  berada  pada  level  2  dan  1  APIP  atau 0,21%  yang  berada  pada  level  3.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  APIP belum  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan  dalam hal  pencegahan  korupsi,  dan  belum  mampu  memberikan  penilaian  terhadap  efisiensi, efektivitas , keekonomian dan akuntabilitas.
Isu  utama  yang  dihadapi  oleh  Inspektorat  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  secara  efektif  adalah  keterbatasan  jumlah  personil  yang  memiliki  kompetensi. Data  Korsupgah  KPK  RI  pada  laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019 menunjukkan  bahwa  rata-rata  capaian  kapabilitas  APIP  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Papua Barat sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 baru mencapai 23% dengan capaian kecukupan jumlah personil APIP sebesar  26% dan capaian kompetensi APIP sebesar 24%.
Data  pada  BPKP  Perwakilan  Papua  Barat  menunjukkan  bahwa  sampai  dengan triwulan  II  tahun  2021  jumlah  personil  APIP  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Papua  Barat adalah sebanyak 379 orang. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 114 orang atau 30% dari total personil yang merupakan pejabat fungsional auditor dan sebanyak 21 orang atau 5,54% dari  total  personil  yang  merupakan  pejabat  fungsional  Pengawas  Urusan  Pemerintahan Daerah. Dengan kondisi ini, sangat sulit bagi Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugas dan  fungsi  pengawasan  secara  efektif.  Data  Korsupgah  KPK  RI  pada  laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019 menunjukkan  bahwa  rata-rata  capaian Korsupgah  korupsi  pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Papua  Barat  sampai  dengan tanggal 13 Januari 2020 baru mencapai 34% dengan sub area terlemah pada Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sistem Pengawasan Keuangan Desa.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI menunjukkan bahwa dari 26.483  rekomendasi  yang  disampaikan  BPK  RI  kepada  Pemerintah  Daerah,  baru  29,8%
atau  7.891  rekomendasi  yang  telah  ditindaklanjuti  secara  tuntas.  Sebanyak    30,6%  atau 8.087  rekomendasi  dalam  proses  penyelesaian  tetapi  belum  sesuai  rekomendasi  dan sisanya  sebanyak  39,7%  atau  10.505  rekomendasi  belum  ditindaklanjuti.  (BPK  RI,  2020) Dalam  konteks  penyelesaian  tindak  lanjut  rekomendasi  BPK  RI  pada  Pemerintah  Daerah, Inspektorat  Daerah  berperan  sebagai  fasilitator  yang  bertugas  menyampaikan  hasil pemeriksaan  dan  rekomendasi  kepada  perangkat  daerah  dan  mendorong  percepatan penyelesaian  tindak  lanjutnya.  Tingginya  jumlah  rekomendasi  BPK  RI  yang  belum ditindaklanjuti menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan kurangnya personil teknis pengawasan, keterbatasan anggaran atau komitmen pimpinan yang tidak mendukung peran Inspektorat Daerah.
Penulis tertarik untuk meneliti apakah pola hubungan antara kapabilitas APIP dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah juga berlaku pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Penelitian dilakukan sampai ke tingkat elemen pembentuk kapabilitas APIP berdasarkan IACM yang terdiri dari :
a.  Peran dan Layanan APIP
b.  Pengelolaan Sumber Daya Manusia APIP
c.  Praktik Profesional APIP
d.  Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP
e.  Budaya dan Hubungan Organisasi
f. Struktur Tata Kelola
Dengan  demikian  hasil  penelitian  dapat  menggambarkan  tingkat  pengaruh  masing- masing  elemen  pembentuk  kapabilitas  APIP  secara  parsial  dan  secara  simultan  (bersama- sama) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori New Public Management
New  Public  Management (NPM)  adalah  suatu  sistem  manajemen  desentralistik dengan  perangkat-perangkat  manajemen  baru  seperti controlling , benchmarking dan lean management .  NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM  secara  umum  dipandang  sebagai  suatu  pendekatan  dalam  administrasi  publik  yang menerapkan pengetahuan  dan pengalaman  yang  diperoleh  dalam  dunia  manajemen  bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. (Kelman, 2006)
Perubahan  paradigma  dari Old  Public  Management yang  berorientasi  prosedur administratif  menjadi New  Public  Management yang  berorientasi  kinerja  dan  pelayanan, mendorong  diterbitkannya    Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  bertujuan  untuk  memberi  keyakinan  yang  memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.

## Internal Audit Capability Model (IA-CM)
Internal Audit Capability Model adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Institute  of  Internal  Auditor (IIA)  untuk  memperkuat  pengawasan  intern  melalui  langkah evolusi.  Langkah-langkahnya  disusun  menjadi  5  tahapan  kemampuan  progresif.  Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap menjadi dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang. (BPKP, 2015)

## Pengaruh Peran dan Layanan APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Fikriania  Nurkhafifah  Iswanto,  Yanti  Rufaedah  menyimpulkan  bahwa  Peran  APIP berpengaruh  signifikan  terhadap  Opini  LKPD.  (Iswanto  &  Rufaedah,  2019)  Adapun  Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, Linda Lambey menyimpulkan bahwa fungsi audit intern berpengaruh
terhadap  kinerja.  (Jitmau  et  al.,  2017)  Hal  ini  bersesuaian  dengan  Hermanson  dan Rittenberg  (2003)  yang  berpendapat  bahwa  keberadaan  fungsi  audit  intern  yang  efektif berhubungan dengan kinerja utama organisasi. (Kiabel, 2012)
Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah:
H1 :  Diduga bahwa Peran dan Layanan APIP berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan

## Keuangan Daerah

## Pengaruh Pengelolaan SDM APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  oleh  APIP  berkaitan  erat  dengan ketersediaan  jumlah  dan  kompetensi  personil  yang  dimiliki.  Keterbatasan  jumlah  personil akan menyebabkan APIP tidak mampu menjangkau seluruh unit kerja yang diawasi. Adapun tingkat kompetensi yang dikuasai oleh personil  akan mempengaruhi kualitas layanan APIP. Semakin  tinggi  kompetensi  yang  dikuasai  personil  maka  semakin  berkualitas  layanan  yang diberikan  oleh  APIP  dalam  rangka  pengawasan  dan  pembinaan  pengelolaan  keuangan daerah. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Arsyiati,et al (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  Universitas  Syah  Kuala (Arsyiati, Darwanis, 2008)
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah :
H2 :  Diduga bahwa Pengelolaan SDM APIP berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan

## Keuangan Daerah

## Pengaruh Praktik Profesional APIP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Praktik profesional akan menjamin seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan APIP sesuai dengan standar profesi. Kualitas proses dan hasil kegiatan APIP dapat terjaga dan  akan  memberikan  kontribusi  yang  optimal  bagi  perbaikan  pengelolaan  keuangan daerah.  Dengan  demikian,  praktik  profesional  yang  diterapkan  oleh  APIP  akan  mampu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerjanya.
Chairul  Anwar  dan  Tiya  Agustina  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa profesionalisme  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja.    (Anwar  & Agustina, 2014)
Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :
H3 :  Diduga bahwa Praktik Profesional APIP berpengaruh terhadap Kinerja

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Manajemen  Kinerja  APIP  terhadap  Kinerja  Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Cloyd  (1997)  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil kerja  auditor  jika  pengetahuan  audit  yang  dimiliki  tinggi.  Asumsi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  kompleksitas  pekerjaan  yang  dihadapi  tinggi.  Sedangkan  Dani (2006)  meneliti  mengenai  pengaruh  akuntabilitas  dan  pengetahuan    terhadap  kualitas  hasil kerja auditor, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah,  baik  aspek  akuntabilitas  dan  interaksi  akuntabilitas  dengan  pengetahuan  memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. (Kuraesin & Umar, 2015)
Meningkatnya  kualitas  hasil  kerja  auditor  akan  meningkatkan  kualitas  layanan  APIP dalam  rangka  pengawasan  dan  pembinaan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dengan demikian  akuntabilitas    yang  diterapkan  oleh  APIP  akan  mampu  memperbaiki  pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :
H4 :  Diduga  bahwa  Akuntabilitas  dan Manajemen  Kinerja  APIP  berpengaruh terhadap

## Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pengaruh Budaya dan Hubungan Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Ravasi  dan  Schultz  (2006)  menulis  bahwa  budaya  organisasi  adalah  seperangkat asumsi  bersama  yang memandu  apa yang  terjadi  dalam  organisasi  dengan mendefinisikan perilaku yang sesuai untuk berbagai situasi. (David & Tarigan, 2016)
Ozzie dan Malelak (2015) melakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa penerapan  budaya  organisasi  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  perusahaan.  Pada penelitian  lain,  Johari  (2002)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  dari corporate culture terhadap kinerja keuangan. (David & Tarigan, 2016)
IACM  menyebutkan  bahwa  efektivitas  audit  intern  dipengaruhi  bagaimana  budaya dan hubungan internal lembaga audit intern dan lingkungannya serta bagaimana budaya dan hubungan itu memberi dampak kepada pemangku kepentingan kunci dan pihak-pihak lain di luar organisasi.(Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2009)
Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah :
H5 : Diduga bahwa Budaya dan Hubungan Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja

## Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pengaruh Struktur Tata Kelola terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Struktur  tata  kelola  yang  mendukung  aktivitas  audit  intern  meliputi  hubungan pelaporan kepada pimpinan organisasi, kesesuaian aktivitas audit intern dengan struktur tata kelola  organisasi,  terjaminnya  independensi  dan  objektivitas  audit  melalui  mandat, kewenangan  resmi  dan  adanya  pengawasan  oleh  pimpinan  organisasi  serta  kebijakan organisasi yang mendukung aktivitas audit intern selanjutnya memberi sumbangsih terhadap efektivitas  audit  intern.  (Institute  of  Internal  Auditors  Research  Foundation,  2009). Selanjutnya Hermanson dan Rittenberg (2003) yang berpendapat bahwa keberadaan fungsi audit intern yang efektif berhubungan dengan kinerja utama organisasi. (Kiabel, 2012)
Berdasarkan hal tersebut di atas maka hipotesis yang dikemukakan adalah : H6 :  Diduga bahwa Struktur Tata Kelola berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Pengaruh  6  Elemen  Kapabilitas  APIP  secara  simultan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan

## Keuangan Daerah
Indriyani Wulandari Bandi menyimpulkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif tetapi  tidak  signifikan  terhadap  pemberian  opini  audit  BPK  RI  atas  laporan  keuangan
(Wulandari  &  Bandi,  2015)  sedangkan  Rifqi  Subhanulah  Hutama  dan  Ivan  Yudianto menyimpulkan    bahwa  sistem  pengendalian  intern  secara  parsial  berpengaruh  positif sebesar  28,8%  terhadap  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Karawang.  (Hutama  &  Yudianto, 2019).  Hal  ini  didukung  Husen  Achmad  Syawie,  Grace  B.  Nangoi,  Lintje  Kalangi  yang menyimpulkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. (Syawie et al., 2017).
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dikemukakan adalah :
H7 :  Diduga bahwa seluruh elemen kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara simultan  berpengaruh  terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

## METODE PENELITIAN

## Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekuder.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu melalui pengamatan dan wawancara serta studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari hasil penelitian  yang  terdahulu  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  konkrit  tentang  gejala- gejala yang muncul dalam proses pengumpulan data.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  135  orang  praktisi  audit  intern  yang  terdiri  dari 114  orang  pejabat  fungsional  auditor  dan  21  orang  pejabat  fungsional  PPUPD  pada Inspektorat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling yang  merupakan  salah  satu  jenis  teknik non  probability  sampling . Probability sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberikan  peluang  atau kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  sebagai sampel.  Sedangkan Puposive  Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan (Sugiyono, 2013)
Roscoe  berpendapat  bila  dalam  penelitian  akan  melakukan  analisis multivariate (korelasi  atau  regresi  ganda)  maka  jumlah  anggota  sampel  minimal  10  kali  dari  jumlah variabel  yang  diteliti.  (Sugiyono,  2013)  Penelitian  ini  menggunakan  6  variabel  bebas  dan  1 variabel  terikat.  sehingga  jika  merujuk  pada  pendapat  Roscoe  maka  dibutuhkan  sampel penelitian minimal sebanyak 7 x 10  = 70 sampel.
Selain  itu,  untuk  menentukan  jumah  sampel  yang  representatif  dapat  digunakan rumus Slovin (1960) yaitu:
n = di mana :
N  =  Populasi n  =   jumlah sampel e  =   margin kesalahan (error)(Rahmah, 2016) Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  135  orang  dengan  margin kesalahan  sebesar  5%.  Jika  menggunakan  rumus  Slovin  di  atas  maka  dibutuhkan  jumlah sampel yang representatif sebanyak :
n   = ( , ) = 100,9345  ≈  101 sampel.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 103 responden sehingga berdasarkan pendapat Roscoe dan Slovin jumlah sampel penelitian ini dapat dikatakan representatif.

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  regresi  linear  berganda. Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  digunakan  teknik  analisis  korelasi  parsial  sedangkan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh  seluruh  variabel  bebas  secara  simultan  terhadap  variabel  terikat  digunakan analisis korelasi ganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan adalah valid.
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel (handal).

## Uji Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  diperlukan  untuk  mengetahui  koefisien-koefisen  regresi serta  signifikansinya  sehingga  bisa  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis.  Hasil  analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) -.141 .278 -.508  .613 rX1 .022 .143 .025  .152  .879 .125 8.032 rX2 .335 .101 .417  3.31 7 .001 .216 4.638 rX3 .065 .143 .071  .453  .652 .137 7.291 rX4 .119 .166 .126  .720  .473 .111 8.970 rX5 .129 .159 .127  .813  .418 .139 7.187 rX6 .108 .153 .104  .704  .483 .158 6.340 a. Dependent Variable: rY
Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : Y = (- 0,141)+0,022X1+0,335X2+0,065 X3+0,119X4+0,129X5+0,108X6+ e
Dari  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  elemen  Peran  dan  Layanan  APIP (X1),  Pengelolaan  SDM  APIP  (X2),  Praktik  Profesional  (X3),  Akuntabilitas  dan  Manajemen Kinerja  APIP  (X4),    Budaya  dan  Hubungan  Organisasi  (X5)  dan  Struktur  Tata  Kelola  (X6) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat.

## Koefisien Determinasi
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2
Hasil perhitungan koefisien determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .820 a .673 .652 .41856
a. Predictors: (Constant), rX6, rX2, rX3, rX5, rX1, rX4

## b. Dependent Variable: rY
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai  adjusted  R-Square  sebesar  0,652.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  65,2%  dari  variasi  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dapat dijelaskan  oleh  variabel  X1,  X2,  X3,  X4,  X5  dan  X6  sedangkan  sisanya  sebesar  34,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

## Uji Parsial (Uji t)
Untuk menentukan nilai t tabel dilakukan perhitungan sebagai berikut :
Diketahui :
n = 103 responden
k =
7 variabel α = 5% = 0.05
pengujian dua arah, maka diperoleh ttabel = 1.985

## a. Pengaruh  Peran  dan  Layanan  APIP  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  peran  dan  layanan  APIP  berpengaruh  positif tetapi  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pelaksanaan  peran dan  layanan  APIP  adalah  bentuk  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  APIP  dalam  memberikan kontribusi  terhadap  perbaikan  tata  kelola  pemerintahan.  Tetapi  seberapa  besar  peran  dan layanan  APIP  dapat  mempengaruhi  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  sangat bergantung pada kualitas layanan, seberapa luas bagian organisasi yang dapat dilayani dan bagaimana  organisasi  menindaklanjuti  umpan  balik  yang  dihasilkan  oleh  layanan  APIP. Kualitas  peran  dan  layanan  APIP  dipengaruhi  tingkat  kompetensi  auditor,  luas  cakupan layanan  dipengaruhi  ketersediaan  anggaran  dan  jumlah  personil  sedangkan  efektivitas pelaksanaan tindak lanjut dipengaruhi budaya dan hubungan organisasi. Dengan demikian, terlihat jelas  bahwa  walaupun  peran dan  layanan  APIP  dapat secara  positif mempengaruhi kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah,  tetapi  untuk  memberikan  pengaruh  signifikan membutuhkan faktor pengungkit yaitu pada elemen pengelolaan sumber daya manusia dan budaya dan hubungan organisasi.

## b. Pengaruh  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia  APIP  terhadap  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  Pengelolaan  Sumber  Daya  Manusia APIP  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Koordinator Pengawasan  P3A  BPKP  Perwakilan  Papua  Barat  dalam  sesi  wawancara  menyatakan bahwa  : “  Sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi Papua Barat belum memadai, khususnya dari segi kompetensi.”
Plt.  Inspektur  Kabupaten  Manokwari  dalam  sesi  wawancara  menyatakan  bahwa  : “Kecukupan jumlah dan kompetensi personil itu relatif. Secara standar memang masih belum mencukupi,  namun  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Manokwari  berusaha  mengoptimalkan sumber  daya  manusia  yang  tersedia  untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan pembinaan  sebaik-baiknya.” Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  keterbatasan  jumlah personil  yang  dimiliki,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  telah  berupaya  memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

## c. Pengaruh  Praktik  Profesional  APIP  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  Praktik  Profesional  APIP  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.    Hal  ini menunjukkan  masih  terdapat  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  yang  belum melaksanakan telaah sejawat ( peer reviu ).
Telaah  sejawat  ( peer  reviu )  adalah  kegiatan  saling  uji  antar  auditor  baik  di  dalam kantor sendiri maupun dengan auditor dari luar organisasi yang bertujuan untuk memperoleh pandangan  pihak  lain  tentang  kesesuaian  pelaksanaan  audit  yang  dilakukan  terhadap standar audit. Hal ini membantu auditor menemukan kelemahan dalam praktik pengawasan yang  dilakukannya,  yang  mungkin  tidak  dapat  dideteksi  oleh  auditor  yang  melaksanakan penugasan. Peningkatan Praktik Profesional APIP dapat dilakukan dengan mengikutsertakan  auditor  dalam  sertifikasi  profesi  pengawasan,  di  samping  kegiatan
asosiasi  auditor  intern  AAIPI  yang  telah  ada.  Data  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Papua  Barat menunjukkan  bahwa  sampai  dengan  triwulan  II  tahun  2021  baru  terdapat  18  orang  auditor yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan yaitu 1 orang CLA ( Certified Law Auditor ), dan 17 CFrA ( Certified Forensic Auditor ) pada  5 APIP di Provinsi Papua Barat.
d. Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Manajemen  Kinerja  APIP  terhadap  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas  dan  Manajemen  Kinerja APIP  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja bermanfaat untuk menyediakan informasi kinerja yang akurat.  Informasi  ini  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  yang  menghasilkan  feed  back berupa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Elemen lain yang dapat  dipengaruhi  oleh  elemen  ini  adalah  Peran  dan  Layanan,  Praktik  Profesional  dan sebagian  elemen  Pengelolaan  SDM.  Dengan  demikian,  elemen  akuntabilitas  dan manajemen  kinerja  pada  Inspektorat  Daerah  merupakan  faktor  pengungkit  bagi  3  elemen tersebut  dan  tidak  dapat  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  peningkatan  kinerja pengelolaan keuangan daerah.

## e. Pengaruh  Budaya  dan  Hubungan  Organisasi  terhadap  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Budaya dan Hubungan Organisasi APIP tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Data  hasil Quality  Assurance (penjaminan  mutu)  pada  BPKP  Perwakilan  Papua  Barat  pada  bulan Desember  2018  menunjukkan  bahwa  terdapat  11  kabupaten    dan  kota  di  Provinsi  Papua Barat yang level elemen Budaya dan Hubungan Organisasinya telah mencapai level 3. Hal ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Kepala  Daerah  telah  mendukung  Inspektorat  Daerah untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  serta  memberikan  kontribusi  dalam  perbaikan tata kelola. Demikian pula organisasi eksternal yaitu BPKP, BPK RI, KPK RI dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Teknis telah banyak memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, pelatihan,  pendampingan  dan  asistensi.  Sayangnya,  hal  ini  tidak  didukung  ketersediaan tenaga berkompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa budaya dan hubungan organisasi menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

## f. Pengaruh  Struktur  Tata  Kelola  APIP  terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Hasil  pengolahan  data  menunjukkan  bahwa  Struktur  Tata  Kelola  APIP  tidak berpengaruh  signifikan terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Data  hasil Quality Assurance (penjaminan  mutu)  pada  BPKP  Perwakilan  Papua  Barat  pada  bulan  Desember 2018  menunjukkan  bahwa  dari  13    kabupaten    dan  kota  di  Provinsi  Papua  Barat,  hanya  2 kabupaten  yang  level  elemen  Struktur  Tata  Kelolanya  telah  mencapai  level  3  yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong.
Independensi  dan  objektivitas  Inspektorat  sangat  penting  untuk  menjamin  bahwa seluruh  simpulan  hasil  pengawasan  benar-benar  menggambarkan  kondisi  yang sesungguhnya  dan  terbebas  dari  pengaruh  pihak  yang  diawasi.  Dengan  demikian,  elemen Struktur  Tata  Kelola  merupakan  faktor  pengungkit  bagi  kualitas  audit  yang  merupakan bagian  dari  elemen  Peran  dan  Layanan.  Oleh  sebab  itu  maka  Struktur  Tata  Kelola  tidak dapat  secara  parsial  mempengaruhi  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Hal  ini  sesuai dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa secara parsial, elemen Struktur Tata Kelola berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Uji Simultan (Uji F)
Hasil  Uji  F  menggunakan  aplikasi  SPSS  terhadap  data  penelitian  ini  dapat ditampilkan sebagai berikut :
Tabel 3
Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 34.541 6 5.757 32.860 .000 b Residual 16.818 96 .175 Total 51.359 102 a. Dependent Variable: rY b. Predictors: (Constant), rX6, rX2, rX3, rX5, rX1, rX4
Sumber : Data primer diolah 2021
Tabel di atas menunjukkan bahwa angka Fhitung antara variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara simultan sebesar 32,86
Nilai Ftabel ditentukan sebagai berikut :
Diketahui :
n = 103 responden
k =
7 variabel
tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% = 0.05
Maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,19.
Karena  nilai  Fhitung  (32,86)  lebih  besar  dibandingkan  nilai  Ftabel  (2,19)  dan  nilai probabilitas  sebesar  0.000,  lebih  kecil  dibandingkan  dengan taraf  signifikansi  5%  atau  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  X1,  X2,  X3,  X4,  X5  dan  X6  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  dapat disampaikan melalui penelitian ini adalagh sebagai berikut :
1.  Variabel peran dan layanan APIP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Papua Barat.
2.  Variabel pengelolaan sumber daya manusia APIP mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Papua Barat.
3.  Variabel praktik profesional APIP mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Papua Barat.
4.  Variabel  akuntabilitas  dan  manajemen  kinerja  APIP  mempunyai  pengaruh  positif yang tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.
5.  budaya dan hubungan organisasi mempunyai pengaruh positif  yang tidak signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Papua Barat.
6.  Variabel  struktur  tata  kelola  mempunyai  pengaruh  positif  yang  tidak  signifikan terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Papua Barat.
7.  Variabel peran dan layanan APIP, pengelolaan sumber daya manusia APIP, praktik profesional APIP, akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP, budaya dan hubungan organisasi  dan  struktur  tata  kelola  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Papua Barat.
8.  Pengelolan  Sumber  Daya  Manusia  merupakan    elemen  kapabilitas  APIP  yang dominan dibandingkan elemen-elemen lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah, S., & Purwanda, E. (2019). Analisis Kapabilitas Karyawan Bagian PPIC Di PT . Idola Selaras Abadi. Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi , 6681 , 855–863.
Anwar,  C.,  &  Agustina,  T.  (2014). Pengaruh  Profesionalisme  Auditor  dan  Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor . 5 (2).
Arsyiati,  Darwanis,  M.  A.  D.  (2008).  PENGARUH  KUALITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA DALAM  KUALA  Arsyiati  Alumni  Program  Magister  Sains  Akuntansi  PPs  Unsyiah Darwanis Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Muslim A . Djalil Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi , 1 (1), 29–49.
Assyifa, N. (2014). Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di  Kementrian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (Studi  Kasus  Direktorat  Jendral  Minyak Dan Gas Bumi). Jurnal SDM , 1–13.
Azzindani,  R.,  &  Pituringsih,  E.  (2019). E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  Pengaruh Implementasi  SIMDA  ,  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  Penerapan  SAP Terhadap  Kualitas  LKPD  Lombok  Tengah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Mataram ( Unram ), NTB , Indonesia PENDAHULUAN Pemerinta . 27 , 418–445.
Bimantara,  T.  M.,  &  Laksito,  H.  (2015).  PENGARUH  EFEKTIFITAS  FUNGSI  AUDIT INTERNAL  TERHADAP  KINERJA  PERUSAHAAN  BUMN  DIMODERASI  OLEH PENGARUH  POLITIK  (  Studi  Empiris  di  Indonesia  ). Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing , 12 (2), 123–139. https://doi.org/10.14710/jaa.v12i2.13862
BPK RI. (2020). IHPS II Tahun 2020. In Bpk (1st ed., Vol. 28, Issue 165). BPK RI.
David,  V.,  &  Tarigan,  J.  (2016).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  terhadap  Kinerja  Keuangan melalui  Perilaku  Manajer  atas  Isu  Manajemen  Lingkungan  sebagai  Variabel Interveningnya. Business Accounting Review , 4 (1), 61–71.
Hi.Ibrahim,  Abd  Halil;  Supriatna,  T.  (2019).  Epistemologi  Pemerintahan  Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik. In Gramasurya .
Hutama,  R.  S.,  &  Yudianto,  I.  (2019).  The  Influence  of  Budget  Participation,  Budget  Goals Clarity  and  Internal  Control  Systems  Implementation  on  Local  Government Performance. Journal  of  Accounting  Auditing  and  Business , 2 (2),  58–76. http://jurnal.unpad.ac.id/jaab
Institute of Internal Auditors Research Foundation. (2009). Internal audit capability model for the  public  sector (Issue  May  2009).  https://na.theiia.org/iiarf/Public  Documents/Internal Audit Capability Model IA-CM for the Public Sector Overview.pdf
Iswanto,  F.  N.,  &  Rufaedah,  Y.  (2019).  Peranan  Inspektorat  Daerah  Dalam  Melakukan Pembinaan  dan  Pengawasan  SPIP  untuk  Meningkatkan  Perolehan  Opini  Audit  (Studi Kasus  Pada  Inspektorat  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat). Prosiding  Industrial Research Workshop and National Seminar , 10 (1), 1146–1159.
Jehandu,  V.,  Salle,  A.,  &  Layuk,  P.  K.  A.  (2019).  Pengaruh  opini  audit  dan  temuan  audit terhadap  tingkat  korupsi  di  pemerintah  provinsi  Papua.  In Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan Daerah (Vol. 4, Issue 3).
Jitmau,  F.,  Kalangi,  L.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan
Fungsi  Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Di Kabupaten  Sorong). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 8 (1),  276–285. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036
Kelman, S. (2006). The Oxford Handbook of Public Management. Academy of Management Review , 31 (4), 1094–1098. https://doi.org/10.5465/AMR.2006.22528646 Kiabel,  B.  D.  (2012). Internal  Auditing  and  Performance  of  Government  Enterprises:  A Nigerian Study . 12 (6).
Kuraesin,  A.  D.,  &  Umar,  H.  (2015).  Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Kualitas  Hasil  Kerja
Auditor Internal. Visipena Journal , 7 (2), 157–170.
https://doi.org/10.46244/visipena.v7i2.326
Masdan,  S.  R.,  Ilat,  V.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Analisis  Kendala-kendala  Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 8 (2),  150–159. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780
Moeller, R. (2016). Brink ’ s Modern Internal Auditing Eighth Edition (8th ed.). John Wiley & Sons. Inc.
Nanincova,  N.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Noach Cafe And Bistro. Agora , 7 (2), 1–5.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Issue 42). (2019).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (p. 121). (2008).
Rahmah,  N.  A.  (2016).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KINERJA PENGELOLA  KEUANGAN  DAERAH  PADA  SATUAN  KERJA  PERANGKAT  DAERAH (SKPD) DI KOTA PALU. E Jurnal Katalogis , 4 (9), 17–28.
Stawati,  V.  (2020).  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi  PENGARUH  PROFITABILITAS  ,
LEVERAGE DAN UKURAN. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Jurnal Program Studi Akuntansi , 6 (November), 147–157. https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (19th ed.). Alfabeta.
Sumarsih, & Wulandari, R. (2012). Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia. Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia , 208–225.
Suparmi.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi  Papua. Tesis  Program  Pasca  Sarjana Magister Keuangan Daerah Universitas Papua .
Suryani,  &  Hendryadi.  (2015). Metode  Riset  Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi  Pada  Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam . Prenadamedia Grup.
Syawie,  H.  A.,  Nangoi,  G.  B.,  &  Kalangi,  L.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Pengelolaan Keuangan,  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  dan  Efektivitas  Pengawasan  Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 140–149.
https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17746
Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Terhadap  Opini  Audit  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah Di Indonesia.
Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis , 15 (2), 148. https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.184
Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Grand  Desain  Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
BPKP (2020). Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Papua Barat Tahun 2019