ISSN 2089-8835 (Print) ISSN 2722-2772 (Elektronik)

## Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Zakat  Mal  Melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019
Diki Suherman 1* 1 Universitas Padjajaran; Indonesia; e-mail: dikisuherman44@gmail.com * Correspondence
Received: 2020-10-07; Accepted: 2020-12-23 ; Published: 2020-12-31
Abstract: This article discusses the management of asset zakat in Garut Regency through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), assisted by the Zakat Collection Unit (UPZ), spread across various districts.  The  collection  of  asset zakat was  carried  out,  among  others,  for zakat on  the  income  of  the State  Civil  Apparatus  (ASN),  trade zakat , zakat on  forestry, zakat of  plantations,  mining,  and industrial zakat in  Garut  Regency,  which  was  collected  every  month.  However,  in  reality,  the collection of zakat of a profession (in the category of asset zakat ) was still not going well; there were still many vacancies in collecting zakat every month in each district in Garut Regency. This study aims to  determine  the  implementation  of  zakat  mal  management  policies  through  BAZNAS  of  Garut Regency.  With  the  descriptive  qualitative  method,  this  research's  data  collection  used  observation, interviews,  and  documentary  study  by  examining  library  materials  related  to  research  problems, including  regulations  or  laws,  books,  journals,  and  accountable  media.  The  study  found  that  the implementation  of  zakat  mal  management  policies  through  BAZNAS  Garut  Regency  was  still  not optimal.  It  could  be  seen  from  several  factors  that  influence  it,  such  as  lack  of  public  awareness ( muzakki ) to issue zakat; less maximal socialization of policies regarding zakat management; and lack of public trust in the government.
Keywords: policy implementation; muamalah; zakat collection unit; zakat mal
Abstrak: Artikel  ini  membahas  pengelolaan  zakat  harta  (mal)  di  Kabupaten  Garut  melalui  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang  dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai  kecamatan.  Pengumpulan  zakat  mal  ini  dilakukan  diantaranya  untuk  zakat  penghasilan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  zakat  perdagangan,  zakat  perkebunan  zakat  kehutanan,  zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya. Namun kenyataannya  pengumpulan  zakat  profesi  (dalam  kategori  Zakat  Mal)  masih  belum  berjalan  baik, masih  banyaknya  kekosongan  pengumpulan  zakat  tiap  bulannya  di  tiap  kecamatan  di  Kabupaten Garut.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan pengelolaan  zakat  mal  melalui  BAZNAS  Kabupaten  Garut.  Dengan  metode  kualitatif  deskriptif, pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi dengan  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa  implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten  Garut  masih  belum  maksimal,  dilihat  dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat ( muzakki ) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi  kebijakan  tentang  pengelolaan  zakat;  dan  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Kata Kunci: implementasi kebijakan; muamalah; unit pengumpul zakat; zakat mal

## 1. Pendahuluan
Zakat merupakan salahsatu rukun islam yang diwajibkan dengan mengeluarkan sebagian harta atau  kekayaan  dimiliki  seseorang  sesuai  dengan  ketentuan  syara  yang  telah  mencapai  nisabnya (Wabbah Az zuhaili, 2008), sebagai  pembersihan harta yang didasarkan kepeda Allah SWT, bahwa didalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir dan orang yang lain yang lebih membtuhkan (Hamid,  2009).  Sebagai  ibadah  amaliah  dan  sosial,  zakat  baru  diwajibkan  ketika  seseorang  yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (al-haul) untuk beberapa jenis zakat  (Atabik, 2015). Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang massif kepada umat, agar tidak salah dalam pengaplikasiannya (Rahman, Rosyidin, & Dulkiah, 2018).
Pendayagunaan  dana  zakat  dapat  dikategorikan  sebagai  berikut:  a)  Pendayagunaan  yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya  untuk  dimanfaatkan  langsung  oleh  yang  bersangkutan  seperti:  zakat  fitrah  yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan seharihari atau zakat harta yang di berikan kepada  korban  bencana  alam.  b)  Pendayagunaan  yang  konsumtif  kreatif,  maksudnya  penyaluran dalam  bentuk  alat-alat  sekolah  atau  beasiswa  dan  lain-lain  c)  Pendayagunaan  produksi  tradisional, maksudnya  penyaluran  dalam  bentuk  barang-barang  produktif,  misalnya  kambing,  sapi,  alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha  atau  memberikan  lapangan  kerja  bagi  fakir  miskin.  d)  Pendayagunaan  produktif  kreatif, pendayagunaan  ini  mewujudkan  dalam  bentuk  modal  yang  dapat  dipergunakan  baik  untuk membangun  sebuah  proyek  sosial  maupun  untuk  membantu  atau  menambah  modal  seorang pedagang atau pengusaha kecil (Hafidhuddin, 2012).
Secara peraturan perundang — undangan dalam pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam menunaikan sakat dan mewujudkan kepedulian sosial serta meningkatkan kesehateraan masyarakat, dengan  mayoritas  penduduknya  adalah  Muslim,  memiliki  potensi  zakat  yang  besar,  potensi  ini, banyak  pejabat  publik    menggali  potensi  zakat  untuk  akselerasi  kesejahteraan  rakyat  sekaligus meringankan beban anggaran publik (Effendi, 2017).
Zakat diundang-undangkan karena pada prinsifnya adalah untuk melakukan penataan zakat di Indonesia. Penataan yang dimaksud untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat (Fattah, 2017). Jika ditinjau dari aspek keadilan sosial ( al- ‘adâlah al -ijt imâ’iyyah ), perintah zakat dimaknai sebagai  suatu  sistem  yang  tak  terpisahkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial-ekonomi  dan kemasyarakatan, untuk  meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu juga meningkatkan  atau  menumbuhkan  perekonomian  masyarakat  ter.  Seperti  yang  dikatakan  Fariq  al- Nabbahan  mengatakan  bahwa  apabila  pemerintah  menarik  zakat,  maka  telah  membangun  pilar penting penyejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Sari, 2017). Adanya zakat memiliki peran Salah satu untuk  membantu  masyarakat  miskin  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya  adalah  melalui  dana zakat.
Kabupaten  Garut  merupakan  salah  satu  daerah  yang  mengatur  pengelolaan  zakat  melalui BAZNAS di tingkat kabupaten, yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 tentang pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Garut,  yang  bertujuan  memfasilitasi  bagi  mayarakat  dalam menuaikan zakat agar terkelola dengan baik. Menurut BPS Kabupaten Garut 2017 jumlah penduduk miskin  di  Kabupaten  Garut  pada  tahun  2017  masih  tinggi  yakni  291.240  jiwa,  hal  tersebut  menjasi prioritas  dari  mustahik  penerima  dana  zakat  di  BAZNAS  Kabupten  Garut  adalah  asnaf  (golongan) fakir dan miskin, yang dapat dibantu dari program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dalam  menjalankan  tugas  pengelolaan  zakat  maka  BAZNAS  membentuk  Unit  Pengumpul  Zakat (UPZ) untuk  membantu pengumpulan zakat yang  tersebar di kecamatan, hasil  pengumpulan zakat tersebut  wajib  dilaporkan  tiap  periodik  yang  telah  ditentukan  yakni  selama  satu  bulan  sekali
mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2016 sebanyak 298.520 jiwa, menurut data BPS Kabupaten Garut tahun 2017.

## Dalam  Peraturan  Daerah  nomor  6  tahun  2014  Pasal  15  ayat  2  menyatakan  bahwa  “Unit
Pengumpul  Zakat  (UPZ)  tingkat  Kecamatan  melakukan  pengumpulan  zakat  penghasilan  Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat perdagangan, zakat perkebunan zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian”. Namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (Zakat Mal) masih berjalan baik, hal ini dilihat dari masih banyaknya kekosongan pengumpulan zakat tiap bulannya di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Pengumpulan Zakat Mal Melalui UPZ Kecamatan Di Kabupaten Garut
(sumber: BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2019)
No Nama UPZ Januari Februari M aret April M ei Juni Juli Agustus September Oktober  November  Desember 1 Banjarwangi 2 Bl.Limbangan 2.122.000 2.374.000 1.980.000 1.378.000 1.298.000 3 Banyuresmi 1.517.000 923.864 875.612 1.001.993 1.003.710 4 Bayongbong 735.000 710.000 710.000 710.000 2.590.084 3.030.268 2.665.261 2.807.627 2.714.421 5 Bungbulang 6 Caringin 1.096.000 970.000 895.000 1.010.762 1.010.762 935.000 812.000 970.500 7 Cibaalong 815.990 769.050 736.000 1.821.200 1.803.600 1.833.564 2.030.203 1.288.900 8 Cibatu 1.000.000 1.000.000 912.000 912.000 1.899.990 987.990 1.602.564 973.450 875.600 9 Cibiuk 684.000 851.000 851.000 854.000 851.000 851.000 545.161 605.300 724.300 10 Cigedug 2.095.266 2.077.105 2.086.294 2.099.341 5.003.708 11 Cihurip 845.000 845.000 840.000 830.000 835.000 12 Cikajang 776.757 740.517 747.195 760.265 780.765 13 Cikelet 1.051.150 1.051.150 1.051.182 1.165.650 1.336.104 1.338.449 14 Cilawu 1.199.531 1.200.000 1.126.817 1.140.000 1.133.000 1.135.000 1.102.000 1.028.000 1.012.500 15 Cisewu 718.259 1.625.513 664.050 444.811 442.593 16 Cisompet 2.221.282 2.035.541 1.335.403 17 Cisurupan 1.820.395 1.748.457 322.360 2.071.915 2.071.915 1.749.555 1.939.540 1.955.597 1.688.747 1.698.807 18 Garut Kota 7.212.922 6.892.147 10.590.117 14.139.946 6.679.626 6.737.066 7.708.588 7.885.132 7.107.970 19 Kadungora 2.136.590 2.282.000 2.280.900 2.287.452 2.397.000 4.795.993 1.825.000 2.100.000 2.410.500 4.000.000 20 Karangpawita n 2.174.000 2.265.000 2.259.000 3.599.537 2.250.000 7.717.544 7.536.278 7.959.511 7.737.455 7.562.978 21 Karangtengah 1.140.000 89.000 870.000 768.200 770.000 543.805 544.456 675.277 707.915 709.745 22 Kersamanah 713.131 703.118 1.435.000 131.978 1.308.508 1.179.613 23 Leles 946.279 946.281 976.279 987.414 987.414 24 Leuwigoong 853.500 853.500 853.018 853.018 853.018 863.796 864.868 863.367 25 M alangbong 1.993.747 4.147.414 2.248.607 2.248.681 2.245.078 2.251.000 2.164.108 2.047.460 2.154.315 2.161.795 26 M ekar M ukti 27 Pakenjeng 1.087.393 1.162.635 1.651.039 1.055.793 1.700.512 3.119.830 1.714.816 1.711.433 1.486.524 1.792.370 1.794.194 28 Pameungpeuk 640.000 1.292.372 648.906 648.234 29 Pamulihan 3.165.471 1.622.977 2.660.832 2.244.399 1.622.289 1.623.801 1.600.934 1.668.414 30 Pangatikan 694.838 700.000 700.000 1.362.788 1.874.155 1.732.738 1.514.789 1.623.801 1.731.585 1.896.087 31 Pasir wangi 3.065.000 1.030.000 4.117.000 3.090.000 2.065.000 32 Peundeuy 784.000 784.000 33 Samarang 5.200.000 5.000.000 3.500.000 3.036.000 34 Selaawi 725.000 725.000 725.000 1.450.000 725.000 725.000 725.000 35 Singajaya 680.600 795.000 795.600 785.400 785.400 36 Sucinaraja 1.116.000 607.504 1.345.000 37 Sukaresmi 200.000 600.000 1.491.925 1.513.148 1.543.708 1.549.813 38 Sukawening 1.650.000 39 Talegong 926.000 1.958.072 1.058.500 2.783.048 1.123.101 40 Tarogong kaler 1.331.000 1.360.000 1.359.097 2.660.000 1.289.443 1.282.765 1.247.987 1.254.654 41 Tarogong kidul 2.258.000 3.220.000 1.920.000 3.560.000 3.770.000 10.295.000 6.875.000 42 Wanaraja 400.000 1.549.373 1.554.280 1.675.710 1.675.710 1.679.913
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu  melihat  sejauh  mana  implementasi  kebijakan  dalam pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Garut  diterapkan.  Menurut  Van  Meter  and  Carl  Van  Horn  dalam (Agustino, 2014) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: (1) Sasaran Kebijakan dan Standar yang Jelas  ;  (2)  Sumber  Daya;  (3)  Karakteristik  Agen  Pelaksana;  (4)  Sikap/Kecenderungan  Pelaksana ( disposition) ; (5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivisitas Pelaksana; dan (6) Lingkungan Ekonomi Sosial da Politik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  yang  berlandaskan  pada postpositivisme, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, data dikumpulkan secara triangulasi atau gabungan,  menggunakan  analisis  induktif  serta  hasilnya  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi (Sugiyono, 2009). Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi  dengan  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan masalah  penelitian  diantaranya  peraturan/perundang-undangan  no.  23  tahun  2011  tentang pengelolaan zakat, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Zakat  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Garut , buku dan jurnal yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, dan media informasi mengenai zakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Cresswell, 2008).

## 3. Hasil Penelitian
Zakat  Mal  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  (dikuasai)  dan  dapat  digunakan (dimanfaatkan). Maka, sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yakni: (a)  dapat  dimiliki,  disimpan,  dihimpun,  dikuasai;  (b)  dapat  diambil  manfaatnya  sesuai  dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.  (Jalil, 2019). Zakat Mal  yang  dimaksud  dalam  perhitungan  ini  adalah  zakat  yang  dikenakan  atas  uang,  emas,  surat berharga, dan aset yang disewakan. Tidak termasuk zakat maal yang lain yang dikenakan atas harta pertanian, pertambangan, dan lain-lain yang diatur dalam UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat.
Pengelolaan  zakat  melalui  BAZNAS  di  Kabupaten  Garut,  sesuai  dengan  dengan  Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  64  Masyarakat  dan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, pasal 9 ayat (4) bahwa “Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  pada  lembaga/instansi  pemerintah  daerah,  BUMN,

## BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota”.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 27 UPZ tersebut dibentuk berdasarkam surat Keputusan kepala masing-masing instansi tersebut. UPZ tersebut bertugas mengumpulkan zakat dari pegawai masing-masing instansi kemudia menyetorkannya kepada BAZNAS Kabupaten Garut. Dalam  melakukan  pengumpulan  zakat  penghasilan  dari  berbagai  instansi  masing-masing  seperti Pegawai Negeri Sipil dan pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan.
Menurut  Van  Meter  and  Carl  Van  Horn  (Agustino,  2014)  implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh: (1) Sasaran Kebijakan dan Standar yang Jelas ; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4)  Sikap/Kecenderungan  Pelaksana  ( disposition) ;  (5)  Komunikasi  Antar  Organisasi  dan  Aktivisitas Pelaksana; dan (6) Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik.

## Sasaran Kebijakan dan Standar
Sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah  masyarakat  di  Kabupaten  Garut  melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Garut. Adapun tugas yang dilakukan dalam pengumpulan zakat terdiri dari : (a) Zakat penghasilan
ASN; (b) Zakat perdagangan; (c) Zakat perkebunan; (d) Zakat kehutanan; dan (e) Zakat pertambangan dan perindustrian.  Pengumpulkan zakat tersebut lalu diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Garut, yang  akan  didistribusikan  nantinya  kedapa  seluruh  warga  masyarakat  yang  membutuhkan  sesuai dengan  syarat  penerima  zakat.  Adapun  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat/ mustahiq adalah (Ahmad, 2012) : (1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta); (2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak  mencukupi);  (3) Riqab (hamba  sahaya  atau  budak);  (4) Gharim (orang  yang  memiliki  banyak hutang); (5) Muallaf (orang yang baru masuk Islam); (6) Fisabilillah (pejuang di jalan Allah); dan (7) Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantauan).
Untuk memaksimalkan tugas BAZNAS kabupaten dibentuk UPZ di tingkat kecamatan memiliki peran  penting  dalam  membantu  dalam  administratif  zakat  agar  tertata  baik,  membantu  dalam penertiban  penyaluran  zakat  dan  pengelolaan  agar  adil  dan  tidak  tumpang  tindih.  Hal  ini  tentu membantu bagian dari masyarakat kecil yang tidak mampu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh agama guna menyejahterakan lingkungan sosial (Wawancara dengan YS, pegawai UPZ, 20/12/2019).
Adapun  standar  keberhasilan  pengelolaan  zakat  dilihat  dari  kesesuaian  jumlah  zakat  yang dikumpulkan  serta  tingkat  kesejahteraan  yang  dirasakan  masyarakat  dari  adanya  pengelolaan tersebut,  sepertihalnya  yang  dikatakan  pihak  BAZNAS  Kabupaten  Garut,  keberhasilan  pengelolaan zakat dilihat dari dampak kepada masyarakat yaitu masyarakat sejahtera, yang sulit dapat terbantu secara  menyeluruh,  dan  itu  semua  tentu  bertahap,  walaupun  pengumpulan  oleh  UPZ  kecamatan belum  seluruhnya  mampu  dikumpulkan,  adapun  salahsatunya  dari  ASN  yang  bekerja  di  tingkat kecamatan.  Maka  dari  itu  standar  keberhasilan  amatlah  penting,  adapun  standar  keberhasilan  lain dilihat zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu  kegiatan  ekonomi  yaitu  untuk  menumbuh  kembangkan  tingkat  ekonomi  dan  potensi produktivitas mustahiq (Rosmawati, 2014).

## Sumberdaya
Sumberdaya merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan sebagai pendorong keberhasilan kebijakan, adapun sumberdaya dalam pengelolaan zakat meliputi sumberdaya  manusia (SDM) dan fasilitas infrastruktur (Rahman, 2014). Secara SDM terdapat puluhan UPZ yang tersebar di kecamatan menjadi nilai lebih agar memudahkan dalam melayani masyarakat dalam mengumpulkan zakat mal secara menyeluruh, hal tersebut tentu UPZ di dorong dengan bekal dan kemampuan yang dimiliki, seperti  halnya  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Garut  dengan  melakukan  kegiatan  pembinaan pemberdayaan UPZ  yang  ada di Garut, hal tersebut  mendorong dalam   menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan zakat (Wawancara dengan DD, pegawai UPZ, 19/12/2019). Maka dalam hal ini tentu perlu SDM yang mempuni dalam mengelola zakat, karena apabila tidak dikelola secara  management skill yang  baik  tidak  akan  tepat  sasaran  serta  tidak  efektif  dan  efisien.  Hal  ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat ( muzakki ) belum tumbuh atau hal lain sebagainya (Chaniago, 2015).
Sedangkan fasilitas infrastuktur yang menopang UPZ belum tercukupi, seperti yang disampakan oleh BAZNAS Kabupaten Garut, karena belum memiliki kantor sendiri sehingga masih menginduk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing. Hal ini tentu harus menjadi perhatian lebih mengingat BAZNAS Kabupaten Garut akan menjadi percontohan di Jawa Barat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat (Wawancara dengan MZ, pegawai pemda, 18/12/2019), maka dari itu fasilitas penunjang dalam pengelolaan zakat tentu harus dipenuhi, unutk memaksimalkan tugas dari tiap UPZ yang tersebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Garut.

## Agen Pelaksana
Dalam  hal  ini  karakteristik  agen  pelaksana  berkenaan  dengan  peranan  yang  terlibat  dalam menjalankan tugas, adapun tugas BAZNAS tentu berbeda dengan tugas UPZ, Baznas memiliki peran yang luas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ hanya berperan dalam membantu menghimpun atau pengumpulan zakat di wilayah desa dan kecamatan.
Seperti halnya dari hasil wawancara dengan HM selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  Pendayagunaan  BAZNAS  di  Kabupaten  Garut  mengatakan  bahwa  pendayagunaan  hasil penerimaan  zakat  telah  memenuhi  asnaf,  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam.  Sebagai  contoh diberikannya pinjaman modal bagi pedagang kecil sebagai usaha modal dan pembangunan  Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).
Agar program zakat dapat berjalan  produktif agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, maka perlu upaya dari seluruh elemen baik pemerintah, badan amil zakat, masyrakat, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.  Di  samping  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  kemandirian  usaha  mustahik,  diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang  membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya  mampu  meningkatkan  kesejehteraannya  dan  membawanya  keluar  dari  kemiskinan (Pratama, 2015).
Adapun pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Garut melakukan bebarapa program kerja, antara lain sebagai berikut: (1) Garut Makmur, Garut Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan  masyarakat  dengan  meningkatkan  derajat  masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu kearah yang lebih baik, seperti: Bantuan langsung kepada mustahik. (2) Garut Cerdas, Garut Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta  bantuan  biaya  bagi  anak  didik  putus  asa  atau  terancam  putus  sekolah.  Seperti:  Beasiswa pendidikan  dan  Santunan  pelajar/akan  putus  sekolah.  (3)  Garut  Sehat,  Garut  sehat  adalah  kegiatan memberikan  bantuan  layanan  kesehatan  kepada  masyarakat  tidak  mampu  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesehatan  masyarakat.  Seperti:  Bantuan  biaya  pengobatan,  Layanan  ambulance  dan Khitanan  massal.  (4)  Garut  Taqwa,  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  nilai-  nilai keberagaman  dan  syiar  agama  ditengan  masyarakat  Garut  yang  bertujuan  untuk  lebih  memupuk semangat  keberagaman  serta  diharapkan  semangat  dan  semarak  keberagaman  di  kabupaten  Garut semakin  meningkat.  Sehingga  nuansa  keagamaan  pada  tingkat  Desa,  Kelurahan,  Kecamatan  serta Kabupaten/Kota  Garut  semakin  meningkat;  seperti:    bantuan  fasilitas  ibadah  Islam  dan  Santunan kepada guru ngaji/DKM (5) Garut Peduli, Garut peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian  terhadap  masyarakat  yang  ditimpa  musibah  dan  bencana  serta  orang  terlantar  dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan seperti: bantuan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan bantuan pengadaan fasilitas umum (sarana air bersih). (6) BAZNAS Tanggap Bencana/ BTB dan Recovery . Terkait dengan program edukasi/layanan pengelolaan zakat Kab Garut, seperti: Sosialiasi Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ/UPZIS) (Wawancara dengan DS, pegawai pemda, 17/12/2019).

## Sikap Pelaksana
Hal  ini  berkaitan  dengan  sikap  dari  kinerja  para  pelaksana  kebijakan,  tentu  menjadi  hal  yang sangat  penting  ketika  melihat  pelaksaan  kebijakan  memahami  arah  kebijakan,  ketaatan  terhadap kebijakan dan disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ketika hal ini tidak dimiliki maka  sudah  jelas  ketika  diimplementasikan  maka  suatu  kebijakan  tidak  akan  berhasil.  Perlunya motivasi  kerja  agar  kegiatan  yang  direncanakan  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan  yang diharapkan (Hidajat, 2017). Dalam pengelolaan zakat mal tentu berkaitan dengan kinerja yang telah dlakukan oleh BAZNAS yang dibantu oleh UPZ tiap kecamatan masing-masing, apakah kinerja sudah sesuai dengan tujuan dan tanggungjawab yang diberikan atau sebaliknya.
Sikap  para  pengelola  zakat  baik  BAZNAS  dan  UPZ  secara  pemahaman  tentang  tugas  bisa dipahami  dengan  baik,  hal  ini  tentu  dengan  adanya  bimbingan  teknis  pengelolaan  zakat  yang dilakukan  secara  bertahap,  sehingga  hal  membantu  dalam  kinerja  pengelolaan  zakat  baik  desa  dan kecamatan.  Hasil  wawancara  dengan  HM  selaku  Wakil  Ketua  II  Bidang  Pendistribusian  dan Pendayagunaan  BAZNAS  di  Kabupaten  Garut  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal  dalam pengumpulan  zakat  hal  ini  tentu  perlu  terbangun  kerja  bersama  antara  masyarakat  terutama  tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk membimbing masyarakat agar mengumpulkan zakat mal yang
dimiliki  unutk  kesejahteraan  bersama,  karena  ketika  zakat  mal  dari  berabagai  bidang  terkumpul maksimal  hal  ini  mampu  menyejahterakan  masyarakat  dan  menurunkan  kemiskinan  (Wawancara dengan HM, pegawai pemda, 20/12/2019).

## Komunikasi
Komunikasi sebagai penghubung informasi kepada berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat (Anwar, Novianti, Dulkiah, & Rahman, 2016). Hal ini tentu menjadi hal yang penting, terlebih informasi kepada masyarakat mengenai pengumpulan zakat  yang  belum  tersosialisasi  secara  menyeluruh,  sehingga  berpengaruh  terhadap  partisipasi masyarakat  dalam  mengumpulkan  zakat  mal  ke  UPZ  setempat.  Ada  keluhan  tentang  kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat, maka hal ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat  mengenai  lembaga  pengeloaan  zakat,  sehingga  dalam  prakteknya  masyarakat  masih membayarkan  di  mesjid-mesjid  lingkungannya  (Wawancara  dengan  AK,  pegawai  BAZNAS, 20/12/2019).
Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi momok tersendiri bagi  masyarakat,  karena  masih  ada  kekhawatiran  masyarakat  bahwa  zakat  yang  telah  dibayarkan kepada BAZNAS nantinya tidak sampai kepada yang berhak untuk menerimanya  (Wibisono, 2020). Kekhawatiran  masyarakat  ini  menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  mesjid-mesjid  di lingkungannya  masing-masing  tempat  membayar  zakat  karena  selain  lebih  dekat,  juga  masyarakat lebih  mengenal  pengurus  mesjid  dengan  baik.  Di  samping  itu  pembayaran  zakat  yang  rendah berbanding terbalik dengan populasi muslim mayoritas. Salah satu kemungkinan penyebab rendahnya pembayaran zakat tersebut adalah masih banyaknya wajib zakat di Indonesia menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat yang menyebabkan pembayaran zakat tersebut tidak terdata oleh pengelola zakat (Canggih, Fikriyah, 2017). Maka dari itu hasil wawancara dengan Abdullah  effendi  selaku  anggota  BAZNAS  Kabupaten  Garut  berpendapat  bahwa  Memang  untuk dapat  menerapkan  kebijakan  tenteng  pengelolaan  zakat  peran  serta  masyarakat  sangat  diperlukan, karena BAZNAS Kabupaten Garut dan UPZ tidak akan berjalan dengn baik dalam mencapai tujuan kesejahteraan  masyarakat  melalui  zakat,  apabila  masyarakat  tidak  ada  kepercayaan  dan  dukungan dari masyarakat.

## Faktor Lingkungan
Faktor  terakhir  yang  mempengaruhi  suatu  kebijakan  adalah  lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik.  Hal  tersebut  tentu  mempengaruhi  dalam  kebijakan  pengelolaan  zakat. Pertama dalam lingkungan  sosial  pengelolaan  zakat  ini  belum  maksimal  memberikan  manfaat  sosial  secara menyeluruh,  seperti  halnya  bantuan  bagi  masyarakat  yang  terkena  bencana  atau  yang  lainnya, mengingat  zakat  yang  dikumpulkan  oleh  UPZ  belum  sepenuhnya  masuk  dari  berbagai  bidang, sebagian besar baru dari zakat penghasilan ASN.
Kedua Lingkungan  Ekonomi,  dalam  ekonomi  Islam  zakat  disebut  sebagai  alat  pengentas kemiskinan  dalam  bentuk  distribusi  pendapatan  (Junaidi  Safitri,  2017).  Merujuk  pada  ketentuan konstitusi  yang  menyebutkan  bahwa  fakir  miskin  dan  anakanak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Artinya, negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Pemberdayaan  itu  dapat  dilakukan  secara  efektif  melalui  zakat,  terutama  bagi  umat  Islam  sebagai kelompok masyarakat yang teridentifikasi  merniliki jumlah  masyarakat  miskin  terbesar  (Tarantang, 2019).  Perekonomian  Kabupaten  Garut  didominasi  oleh  sektor  perdagangan  dan  pertanian  dan beberapa industri yang menjadi khas Garut yaitu industri kulit yang diolah menjadi pakaian, sepatu, dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi bagian dalam zakat mal, yang harus dikeluarkan ketika sudah memenuhi ketentuan syari’at. Namun demikian kemampuan ekonomi masyarakat yang kebanyakan menengah  kebawah,  belum  maksimal  dalam  menzakatkan  harta  yang  dimiliki  karena  belum memenuhi ketentuan secara syari’at (belum memenuhi nisab). Karena perbedaan jumlah mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat dan muzakki yakni orang yang berkewajiban membayarkan zakat
karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu, yang tiap-tiap daerah berbeda. Seperti halnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Didi di salah satu UPZ kecamatan di Kabupaten Garut, jumlah muzakki yang lebih banyak dibanding mustahiq , namun walau muzakki lebih banyak kesadaran membayar zakat masih sedikit. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pengelolaan zakat yang nanti akan di distribusikan kepada masyarakat sendiri untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Karena sedikitnya yang membayar zakat, hal ini tentu perlu adanya kesadaran diri untuk membayar zakat demi kemaslahatan umat.
Ketiga lingkungan politik. Maju mundurnya pengelolaan zakat sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengakomodasi pengembangan instrumen zakat  (Baznas.go.id, 2019). Hal ini terlihat dari  peran  pemegang  kekuasaan  baik  di  tingkat  kabupaten,  kecamatan  atau  desa  yang  memiliki kepentingan  dalam  meningkatkan  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Garut.  Hal  tersebut  dilihat  dari peran stakeholder yang ada untuk mempengaruhi masyarakat dan elemen lain di masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam membayar zakat mal,  sehingga  masyarakat  yang  berada  dalam  lingkup stakeholder atau  tokoh  tesebut  memiliki kesadaran  bersama  untuk  membayar  zakat  ke  BAZNAS  melalui  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  di kecamatan setempat.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti: (i) kurangnya kesdaran masyarakat  ( muzakki )  untuk  mengeluarkan  zakat;  (ii)  kurang  maksimalnya  sosialisasi  kebijakan tentang pengelolaan zakat; (iii) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## 4. Kesimpulan
BAZNAS Kabupaten Garut sudah menerapkan kebijakan pengelolaan zakat yang tertuang pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Penegelolaan  Zakat  dengan  cara mengumpulkan zakat yang sudah terkumpul di UPZ yang tersebar di yang nanti akan didistribusikan kepada  masyarakat  yang  berhak  menerimanya  meliputi  fakir,  miskin, amil,  muallaf,  riqab,  ghorim, sabilillah, dan ibnusabil .  Namun  demikian  masih  belum  maksimal  dalam  pengeloaan  zakat  terutama mengumpulkan  zakat  dari  masyarakat,  dilihat  dari  faktor  sasaran  kebijakan  dan  standar  yang  jelas pengumpulan  oleh  UPZ  kecamatan  belum  seluruhnya  mampu  dikumpulkan  dan  dilihat  zakat produktif  yaitu  zakat  yang  diberikan  kepada  mustahik  sebagai  modal  untuk  menjalankan  suatu kegiatan  ekonomi  yaitu  untuk  menumbuh  kembangkan  tingkat  ekonomi  dan  potensi  produktivitas mustahiq . Selanjutnya dilihat dari faktor sumber daya BAZNAS Kabupaten Garut sudah baik dari segi pembinaan  pemberdayaan  UPZ  yang  ada  di  Garut  untuk  mendorong  menciptakan  kesejahteraan masyarakat  dan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  yang  mempuni  dalam  mengelola  zakat  agar efektif dan efisien. Dilihat dari faktor karakteristik agen pelaksana sudah sesuai dengan peranan nya dalam menjalankan tugas BAZNAS dan UPZ yang tentu memiliki tugas yang berbeda diantara kedua lembaga  tersebut.  Adapun  dilihat  dari  faktor  sikap  pelaksana,  sikap  para  pengelola  zakat  baik BAZNAS dan UPZ secara pemahaman tentang tugas bisa dipahami dengan baik, hal ini tentu dengan adanya  bimbingan  teknis  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  secara  bertahap  sehingga  membantu dalam kinerja pengelolaan zakat baik desa dan kecamatan, dan perlu dibangun kerja bersama antara masyarakat  terutama  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  peran  untuk  membimbing  masyarakat  agar mengumpulkan zakat mal yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama. Dilihat dari faktor komunikasi masih, kurangnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat dan masih kurang nya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus diperbaiki dengan membangun trust (kepercayaan) agar terbangun sinergitas masyrakat-pemerintah. Terakhir dilihat dari faktor lingkungan, sosial, politik dan ekonomi, dalam lingkungan sosial pengelolaan zakat ini belum maksimal memberikan manfaat sosial secara menyeluruh, seperti halnya bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana atau yang lainnya, mengingat  zakat  yang  dikumpulkan  oleh  UPZ  belum  sepenuhnya  masuk  dari  berbagai  bidang, sebagian besar baru dari zakat penghasilan ASN. Dilihat dari lingkungan ekonomi masyrakat Garut yang  kebanyakan  menengah  kebawah,  belum  maksimal  dalam  menzakatkan  harta  yang  dimiliki
karena belum memenuhi ketentuan secara syariat (belum  memenuhi nisab). Dari lingkungan politik hal tersebut dilihat dari peran stakeholder yang ada untuk mempengaruhi masyarakat dan elemen lain di masyarakat seperti tokoh masyarakat setempat, yang belum berjalan maksimal untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam membayar zakat mal, sehingga masyarakat yang berada dalam lingkup stakeholder atau  tokoh  tesebut  memiliki  kesadaran  bersama  untuk  membayar  zakat  ke BAZNAS melalui UPT di kecamatan setempat.

## Referensi
Agustino, L. (2014). Dasar – Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfa Beta. Ahmad, Y. (2012, July). Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat. Zakat.or.Id .
Anwar, R. K., Novianti, E., Dulkiah, M., & Rahman, M. T. (2016). Communication and Society Empowerment Through Zakat Management. In D. H. Santoso, A. H. Setyawan, E. Hartati, & N. Aeni (Eds.), Media, Communication and Society Empowerment . Yogyakarta: Buku Litera.
Atabik, A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. Jurnal Zakat Dan Wakaf , 2 (1),
40 – 62. Baznas.go.id. (2019). Penguatan Politik Zakat. Canggih, Fikriyah, Y. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 3 (1). Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Hukum Islam (JHI) , 13 (1),
47 – 56. Cresswell, J. W. (2008). Educational research; planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research . New Jersey: Pearson Education.
Effendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari ’ ah Dan Hukum , 2 (1). Fattah, A. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Langkat ( Studi Kasus Baznas Kabupaten Langkat) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hafidhuddin, D. (2012). Manajemen Zakat Indonesia . Jakarta: Forum Zakat. Hamid. (2009). Fiqh Ibadah . Badung: Pustaka Setia.
Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. Jurnal Studi Agama , 17 (1), 63 – 84.
Jalil, A. (2019). Zakat Mal dan Syaratnya yang Wajib Diketahui. Junaidi Safitri. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al- Qur ’ an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. Mukadimah: Jurnal Studi Islam , 2 (1), 22. Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). The Journal of Tauhidinomics , 1 (1), 93 – 104. Rahman, M. T. (2014). Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls ’ s and Sayyid Qutb ’ s Theories . Saarbruken: Scholars ’ Press.
Rahman, M. T., Rosyidin, I., & Dulkiah, M. (2018). Promoting Social Justice through Management of Zakat.
Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations , 1 (1), 1699 – 1706. ICRI. Rosmawati, R. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 1 (1). Sari, N. (2017). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (2), 172 – 184. https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552 Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Tarantang, F. F. & J. (2019). Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional) . Yogyakarta: K- Media. Wabbah Az zuhaili. (2008). Fiqih Islam Wa Adillatuhu . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wibisono, M. Y. (2020). Sosiologi Agama . Bandung: Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

## Halaman ini sengaja dikosongkan