Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

## Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto., M.Si
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

## ABSTRAK
Rekrutmen  politik  adalah  suatu  proses  seleksi  atau  rekrutmen  anggota- anggota  kelompoknya  dalam  jabatan-jabatan  administrasi  maupun  politik. Fungsi  rekrutmen  ini  semakin  besar  porsinya  manakala  partai  politik  itu merupakan  partai  tunggal  seperti  dalam  sistem  politik  totaliter,  atau manakala  partai  ini  merupakan  partai  mayoritas  dalam  badan  perwakilan rakyat  sehingga  berwenang  membentuk  pemerintahan  dalam  sistem  politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan  Riau.  Objek  penelitian  adalah  Kader  Politik  DPC  Partai  PDI Perjuangan  Kota  Tanjungpinang  dan  calon-calon  anggota  legislatifnya.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Adapun  pengukuran dari  pelaksanaan  rekrutmen  politik  dalam  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang  pada PemilihanUmum  Tahun  2014  mencakup  indikator-indikator  sebagai  berikut  : Model  rekrutmen,  Sumber  Perekrutan  dan  Cara  Seleksi.  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan  Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih  dominan  menggunakan  tipe  kecendrungan  partisan.  Pada  rekrutmen yang  dilakukan  oleh  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  menggunakan  sifat rekrutmen  terbuka  atau  sumber  perekrutan  internal  dan  eksternal.  Serta dalam  melakukan  rekrutmen  bagi  calon  legislatifnya  menggunakan  metode ilmiah.
Kata Kunci : Rekrutmen, Politik.

## PENDAHULUAN
Partai  politik  sebagai  suatu  organisasi  sangat  berperan  dalam  mencetak pemimpin  yang  berkualitas  dan  berwawasan  nasional.  Pemimpin  yang berkualitas  tidak  hanya  berorientasi  pada  kepentingan  partai  politik  yang
diwakili.  Dalam  struktur  dan  system  politik,  organisasi  partai  politiklah  yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Mendapatkan  sumber  daya  yang  baik  perlu  dimulai  dari  system  rekrutmen. Dengan  adanya  system  ini,  nantinya  akan  dapat  diseleksi  kesesuaian  antara karakteristik  kandidat  dengan  system  nilai  dan  ideologi  partai  politiknya (Firmanzah, 2011).
Sebagai  sarana  rekrutmen  politik,  fungsi  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah seleksi  kepemimpinan  nasional  yang  lebih  luas.  Untuk  kepentingan internalnya,  setiap  partai  butuh  kader-kader  yang  berkualitas,  karena  hanya dengan  kader  yang  demikian  ia  dapat  menjadi  partai  yang  mempunyai kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  mengembangkan  diri.  Dengan mempunyai  kader-kader  yang  baik,  partai  tidak  akan  sulit  menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
Tahun  2014  dapat  dipastikan  menjadi  hari-hari  sibuk  bagi  partai  politik. Penyelenggara  pemilu  di  2014  merupakan  momentum  penting  bagi  partai politik  menunjukkan  eksistensinya.  Bagi  partai  politik,  pemilu  2014  memiliki arti  strategis  sekaligus  krusial.  Strategi  dalam  arti,  jika  pemilu  dapat dilaksanakan  dengan  baik  dalam  kualitas  demokrasi  yang  memadai  atau memenuhi  syarat  terselenggaranya  demokrasi  sehingga  jalan  menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun jika pemilu 2014 tidak menunjukkan kualitas  yang  memadai  atau  tidak  memenuhi  syarat,  demokrasi  itu  sedang memasuki titik krusial (suasana yang tidak baik atau berjalan lancar) di mana terdapat beragam masalah yang menjadi isu untuk diatasi secara bersama.
Salah  satu  isu  yang  terjadi  adalah  partai  politik  menempatkan  calon-calon yang  memiliki  hubungan  darah  dengan  elit  politik  yang  saat  ini  sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai. Munculnya calon anggota legislatif
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
juga  memunculkan  banyak  kritik.  Bagi  sebagian  kalangan,  mereka  dianggap tidak memiliki cukup kapabilitas untuk dapat memainkan peran-peran politik yang mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Sedangkan calon yang muncul dari unsur  kekerabatan  dikritik  karena  berusaha  membangkitkan  dinasti  politik yang berbahaya bagi masa depan partai dan sistem politik yang sehat.
Pada pemilihan umum legislatif 2009 yang dilaksanakan dikota Tanjungpinang diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, taktik, dan cara  dilakukan  oleh  semua  partai  politik  untuk  memenangkan  pemilu  ini. Secara  umum  Pemilu  Legislatif  di  Kota  Tanjungpinang  yang  diikuti  44  parpol berjalan kondusif.
Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  adalah  salah  satu  partai  yang ada  dalam  jajaran  partai  politik  di  dalam  pemilihan  umum  di  kota. Tanjungpinang  tahun  2009  yang  lalu.  Sebagai  salah  satu  partai  politik  yang mempunyai  nama  besar  partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  juga mempunyai  peranan  dalam  mengkomunikasikan  politik  kepada  simpatisan dan  masyarakat,  bergerak  dalam  lapangan  politik  untuk  ikut  mengatur ketatanegaraan. Maka strategi rekrutmen politik dan komunikasi politik yang digunakan  harus  tepat  sasaran  sehingga  perolehan  suara  yang  didapat  akan sesuai  dengan  yang  diinginkan  partai  dalam  pemilihan  legislatif  pada  tahun 2014.
Dengan  adanya  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  mengambil  objek penelitian  pada  salah  satu  partai  besar  di  Indonesia  yakni  Partai  Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP). Alasan mengapa penulis menitik beratkan pada partai tersebut dikarenakan pergerakan PDIP sejauh ini selalu mengacu pada isu-isu dan prinsip-prinsip tertentu. Bagi mereka, isu adalah tujuan dan partai adalah  alat  mencapai  tujuan  dan  sering  membawa  angin  perubahan  yang
kurang baik dalam urusan internal partai maupun dalam sistem poitik.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas  menjadi  alasan penulis  memilih  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  dengan memfokuskan  penelitian  mengenai  “Rekrutmen  Calon  Anggota  Dprd  Kota Tanjungpinang  Periode  2014-2019  Pada  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan.

## METODE PENELITIAN
Sehubungan  dengan  masalah  penelitian  ini,  maka  peneliti  mempunyai rencana  kerja  atau  pedoman  pelaksanaan  penelitian  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  di  mana  yang  dikumpulkan  berupa  pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

## KONSEP TEORITIS

## 1. Definisi Partai Politik
Partai  politik  merupakan  sarana  bagi  warga  Negara  untuk  turut  serta  atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu  kelompok terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi, nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang  sama  (Budiarjo,  2008:160).  Partai  politik  adalah unsur  penting  dalam  kehidupan  politik  dan  pemerintahan.  Partai  politik menghubungkan  masyarakat  madani  dengan  negara  dan  lembaga- lembaganya.  Selain  itu,  partai  menyuarakan  pandangan  serta  kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

## 2. Fungsi Partai Politik
Menurut  Miriam  Budiardjo  (2008:40)  ada  empat  fungsi  partai  politik.
Pertama,  sarana  komunikasi  politik.  Kedua,  sosialisasi  politik  (political socialization).  Ketiga,  sarana  rekrutmen  politik  (political  recruitment). Keempat,  pengatur  konflik  (conflict  management).  Budiardjo  menerangkan fungsi partai politik sebagai:
a. Sarana komunikasi politik
b. Sosialisasi politik ( political socialization )
c. Sarana rekruitmen politik ( political recruitment )
d. Pengatur konflik ( conflict management ).

## 3. Rekrutmen Politik
Adapun  pengukuran  dari  pelaksanaan  rekrutmen  politik  dalam  pencalonan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Tanjungpinang  oleh  Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada  PemilihanUmum  Tahun  2014  mencakup  indikator-indikator  sebagai berikut :
a. Metode Rekrutmen
Berkaitan  dengan  metode  rekruitmen,  Lester  Seligman  menyatakan  bahwa pola  rekruitmen  mencakup  dua  proses  yaitu,  Pertama,  perubahan  dari  non politik  menjadi  perananan  politik  yang  berpengaruh,  Kedua,  penetapan  dan seleksi  orang-orang  untuk  memegang  peranan  politik  yang  khusus. Pengrekrutan  meliputi  baik  pemenuhan  syarat  untuk  mendapatkan  status kaum elit dan seleksi atau penetapan posisi-posisi elit yang khusus (Seligman, 1989).  Relevansinya  dalam  konteks  kajian  permasalahan  yang  akan  diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen  caleg  adalah  penyeleksian  individu-individu  yang  berbakat  dan memenuhi  prasyarat  untuk  menjadi  anggota  legislative,  baik  dari  proses
penjaringan maupun penyaringan calon.
Sistem rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Geddes mengklasifikasikan  menjadi  empat  model:  Pertama,  Partisanship,  yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan  berusaha  mengumpulkan  partisan  dan  kurang  memperhatikan kompetensi.  Kedua,  Meritocratic,  yakni  merekrut  politik  dari  kalangan  yang memiliki  kompetensi  tinggi  seperti  pengusaha,  teknokrat,  guru  dan  pekerja ahli. Ketiga, Compartmentilization, yakni rekrutmen politik yang berdasarkan pengangkatan  meritokratis  informal  bagi  posisi-posisi  yang  dipertimbangkan sebagai  penting  bagi  keberhasilan  pragmatis,  sambil  pada  saat  yang  sama memungkinkan  untuk  menggunakan  pengangkatan-pengangkatan  lain  untuk dukungan  jangka  pendek  dan  pengembangan  pengikut  yang  loyal.  Keempat, Survival yakni rekrutmen politik yang berdasarkan balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase (Azani, 2010 :18-19).
b. Sumber Perekrutan
Sumber  perekrutan  adalah  sumber  tersedianya  orang-orang  yang  dapat direkrut  untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif,  baik  yang  bersumber  dari lingkungan  internal  partai  maupun  yang  bersumber  dari  eksternal  partai. Sumber  perekrutan  ini  memiliki  indikator  sumber  internal  dan  sumber eksternal.
Sumber internal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadicalon anggota legislatif  partai  yang  berasal  dari  lingkungan  internal  partai,  calon  anggota legislatif  tersebut  direkrut  berasal  dari  organisasi  sayap  partai,  Dewan Pimpinan  Daerah  (DPD)  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota Tanjungpinang  dan  Pimpinan  Kecamatan  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  se-Kota  Tanjungpinang  serta  yang  berasal  dari  departemen  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
badan  milik  partai.  Adapun  sub  indikatornya  adalah  organisasi  sayap  partai, Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota Tanjungpinang  dan  Pimpinan  Kecamatan  (PK)  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  se-Kota  Tanjungpinang,  dan  departemen-departemen  serta badan-badan partai.
Sumber  eksternal,  yaitu  orang-orang  yang  direkrut  untuk  menjadi  calon anggota  legislatif  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  yang  berasal dari luar lingkungan partai. Calon anggota legislatif tersebut ada yang berasal dari organisasi luar partai, adanya mantan kader partai lain, maupun adanya anggota  atau  tokoh  masyarakat  yang  ditempatkan  menjadi  calon  anggota legislatif  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang. Adapun sub indikatornya adalah berasal dari organisasi luar partai (Lembaga Swadaya  Masyarakat,  organisasi  profesional,  organisasi  agama  danorganisasi bisnis), mantan kader partai lain dan anggota/tokoh masyarakat.

## c. Cara Seleksi
Cara  seleksi  adalah  suatu  penilaian  di  antara  calon-calon  legislatif  yang akan direkrut  maupun  ditolak  untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif  partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar- benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif,  partai  dapat  digunakan  metode  ilmiah  ataupun  non  ilmiah  dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah  dan  non  ilmiah.  Pertama,  metode  ilmiah  merupakan  seleksi  yang dilakukan  berdasarkan  standar-standar  ilmiah  dan  perhitungan  serta  analisis yang matang, juga berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan tingkat  kemampuan,  sehingga  yang  akan  direkrut  menjadi  calon  anggota legislatif  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Adapun
sub  indikatornya  adalah  tingkat  pendidikan,  pengetahuan,  dan  kemampuan. Kedua,  metode  non  ilmiah,  yaitu  cara  seleksi  yang  berdasarkan  hal-hal  yang sifatnya  tidak  ilmiah,  seperti  penampilan  fisik,  keturunan  serta  tingkat  usia, sehingga  calon  anggota  legislatif  yang  akan  direkrut  hanya  berdasarkan perkiraan-perkiraan  semata.  Adapun  sub  indikatornya  adalah  penampilan fisik, keturunan dan usia.

## PEMBAHASAN
1. Rekrutmen  Calon  Anggota  Legislatif  Oleh  Partai  PDI  Perjuangan  Pada Pemilu Legislatif 2014 di Tanjungpinang
Momentum  pemilu  legislatif  mengharuskan  partai  politik  melakukan rekrutmen  politik  untuk  menseleksi  kandidat  yang  akan  diajukan  sebagai calon  legislatif  dari  partai  politiknya.  Sebagaimana  tertuang  dalam  bab  VII pasal  52  bagian  kedua  UU  No.  8  tahun  2012,  partai  politik  peserta  pemilu melakukan  seleksi  bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota.  Seleksi  bakal  calon  legislatif  tersebut  dilakukan  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan  anggaran  dasar,  anggaran  rumah tangga, dan peraturan internal partai politik peserta pemilu.
Salah  satu  bentuk  aspirasi  masyarakat  dalam  perpolitikan diwujudkan  dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Maka pada bab ini penulis  akan  menyajikan  dan  menganalisa  data  mengenai  sistem  rekrutmen dalam penetapan calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan DPC Kota Tanjungpinang untuk pemilu 2014.
Selekasi  calon  anggota  legislatif  oleh  Partai  PDI  Perjuangan  di  Kota Tanjungpinang  sesuai  ketentuan  diatas  dilaksanakan  untuk  memastikan tersusunnya  daftar  calon  anggota  legislatif  pada  pemilu  legislatif  2014  yang memenuhi  syarat  dan  ketentuan  partai  serta  peraturan  perundang-undangn
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
yang  berlaku.  Proses  selesi  bakal  calon  anggota  DPRD  tidak  terkecuali  kota Tanjungpinang oleh Partai PDI Perjuangan sebagai pelaksanaan Lima Mantap Partai,  yaitu  Mantap  Ideologi,  Mantap  Organisasi,  Mantap  Kader,  Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya.
Proses  rekrutmen  calon  legislatif  dari  Partai  PDI  Perjuangan  dirangkai  dalam suatu  tata  cara  penjaringan  bakal  calon  legislatif.  Berdasarkan  Surat Ketetapan  No.  061/TAP/DPP/III/2013  Tentang  Tata  Cara  Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
a. Tahap Penjaringan
DPC  PDI  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang  membuka  pendaftaran  bakal  calon legislatif untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada bulan Januari 2013, dan batas pengembalian  formulir  pendaftaran  sesuai  dengan  Surat  Ketetapan  No. 061/TAP/DPP/III/2013  sebelum  tanggal  15  maret  2013.  Pendaftaran  ini dilakukan di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara  penulis  menanyakan  tentang  siapa  saja  yang  mencalonkan  diri yang  mendaftar  ke  DPC  PDI  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang,  berdasarkan hasil  wawancara  bahwa  ada  sekitar  100  orang  lebih  yang  mendaftar  ke  DPC PDI  Perjuangan  yang  terdiri  dari  pengurus  DPC,  PAC,  dan  kader  partai  PDI Perjuangan kota Tanjungpinang.
Namun  sayangnya  data  akuratnya  mengenai  jumlah  pasti  yang  mendaftar sebagai  bakal  calon  legislatif  tersebut  tidak  penulis  dapatkan  di  sekretariat DPC PDI P kota Tanjungpinang.
Dari hasil pemaparan menunjukkan bahwa untuk memperoleh data tersebut cukup sulit mencarinya karena penulis meneliti tentang rekrutmen bakal calon legislatif PDI P kota tanjungpinang di dua tahun setelah proses itu berlangsung
dan  penjelasan  di  atas  dipaparkan  bahwasanya  terjadi  karena  secretariat tersebut  juga  dipakai  untuk  sekretariatan  pemenangan  pada  Pilkada  tahun lalu, sehingga arsip-arsip sulit ditemukan. Oleh sebab itu mengingat penelitian ini  harus  rampung,  maka  penulis  tetap  melanjutkan  penelitian  meski  tidak mendapati data tersebut.
Proses  penerimaan  pendaftaran  ini  dilakukan  oleh  panitia  pelaksana penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif yaitu tim verifikasi yang sudah dibentuk.  Kemudian  kelengkapan  administrasi  harus  dibawa  oleh  para pendaftar  ketika  mengembalikan  formulir.  Selain  kelengkapan  administrasi diatas  para  bacaleg  yang  mendaftar  juga  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  khusus  yang  telah  ditentukan  oleh  PDIPerjuangan  dan  juga persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada  tahapan  ini  tim  verifikasi  melakukan  seleksi  administratif  bakal  calon guna  memenuhi  ketentuan  tentang  persyaratan  bakal  calon  DPRD  Kota Tanjungpinang  sesuai  dengan  persyaratan  yang  sebagaimana  terkandung dalam pasal 51 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan  persyaratan  khusus  yang  di  tentukan  oleh  Partai  PDI  Perjuangan  sesuai dengan  Surat  Ketetapan  DPP  PDI  Perjuangan  No.  61/TAP/DPP/III/2013 tentang  Tata  Cara  Penjaringan,  Penyaringan,  Penetapan  dan  Pendaftaran Calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  Dan  DPRD  Kabupaten/Kota  Pada Pemilihan  Umum  Tahun  2014.  Setelah  berkas-berkas  kelengkapan administrasi  bacaleg  dianggap  lulus  berkas,  maka  selanjutnya  bacaleg  yang telah  lulus  kemudian  mengikuti  tahapan  seleksi  berikutnya.Hasil  verifikasi tersebut disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang telah lulus verifikasi diikutkan pada tahapan penjaringan.
b. Tahapan Penyaringan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 84
Seleksi tahapan penyaringan ini para bacaleg melewati serangkaian tes dalam bentuk  psikotes,  wawancara  serta  tatap  muka  langsung  dengan  tim  penguji, dimana  tim  penguji  diturunkan  langsung  dari  DPP  PDI-Perjuangan  yang bekerja  sama  dengan  Asosiasi  Psikolog  Indonesia.  Serangkaian  tes  yang dilakukan  oleh  DPP  PDI-Perjuangan  Kota  Tanjungpinang  bertempat  di  Hotel Bintan  Plaza.  Proses  seleksi  tahap  penyaringan,  dilakukan  berdasarkan parameter penilaian bacaleg yang ditetapkan oleh DPP, tujuan dari parameter tersebut adalah guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai  visi  misi,  program  perjuangan  partai,  serta  dapat  memberi  nilai tambah  bagi  pemenangan  partai  dalam  pemilu,  dan  dapat  menjadi  wakil rakyat  yang  baik,  peka,  peduli  dan  menguasai  permasalahan  rakyat  baik secara nasional maupun di daerah pemilihannya.
Penyaringan  dilakukan  di  setiap  tingkatan  dewan  pimpinan  partai  melalui rapat pleno. Pada tahapan ini bakal calon akan di melakukan serangakaian tes yang  dilakukan  oleh  lembaga  professional  yang  ditunjuk  oleh  DPP  PDI Perjuangan.  Tes  tersebut  berupa  Psikotes,  penugasan  partai,  rekam  jejak pengabdian  di  partai  dan  masyarakat,  penilaian  terhadap  bobot  scoring  dan tes bebas narkoba dan psikotropika.
Berdasarkan  Surat  Ketetapan  Dewan  Pimpinan  Partai,  hasil  verifikasi administrasi  pada  tahap  penjaringan  ini,  hasil  penyaringan  sekurang- kurangnya  berjumlah  3  (tiga)  kali  jumlah  target  perolehan  kursi  di  daerah pemilihan  yang  bersangkutan,  sebanyak-banyaknya  berjumlah  100%  dari jumlah  kursi  di  setiap  daerah  pemilihan  yang  bersangkutan  seta  harus memastikan  memenuhi  minimal  30%  keterwakilan  perempuan  dari  jumlah kursi setiap daerah pemilihan yang bersangkutan.
Setelah proses-proses diatas, tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk  bobot  angka  yang  menunjukkan  hasil  total  skoring  setiap  bacaleg.
Keseluruhan proses seleksi tahap penjaringan diatas dilakukan dalam sidang- sidang  seleksi  yang  dipimpin  langsung  oleh  ketua  tim  seleksi,  akhirnya  dari beberapa  bacaleg  yang  mendaftar  maka  pada  seleksi  tahap  penjaringan ditetapkan  30  orang  bacaleg  yang  lulus,  jumlah  sesuai  dengan  kuota  caleg maksimal  yang  diberikan  KPU  bagi  setiap  partai  politik  peserta  Pemilu legislatif  2014.  Sedangkan  untuk  bakal  calon  yang  tidak  lulus  tahapan penuyaringan  akan  dicadangkan  atau  ditugaskan  mengisi  jabatan  atau personalia  dilembaga  legislatif,  eksekutif  dan  penugasan  partai  lainnya,  hal tersebut tercantum pada Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Partai.
c. Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut
Bakal  caleg  DPRD  Kota  Tanjungpinang  yang  lolos  pada  tahapan  penyaringan dan  ditetapkan  sebagai calon  anggota  DPRD  dari  Partai  PDI  Perjuangan Kota Tanjungpinang  selanjutnya  akan  dimasukkan  dalam  Daftar  Calon  Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
DCS  calon  anggota  DPRD  yang  akan  diusulkan  ke  DPP  Partai  harus  disusun berdasarkan  nomor  urut.  Penentuan  dan  penetapan  nomor  urut  calon anggota DPRD ke dalam DCS berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

## 1. Jabatan Bakal Calon Dalam Struktur Partai
Ketentuan  nomor  urut  dalam  DCS  anggota  DPRD  dibahas  pada  rapat  pleno. Ketua,  Sekretaris  dan  Bendahara  DPC  Partai  mendapatkan  prioritas  nomor urut 1 (satu). Berdasarkan Pedoman Teknis Penetapan Nomor Urut dala Surat Ketetapan DPP maka Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD/DPC partai hanya mendapatkan hak untuk ditempakan pada nomor prioritas dalam hal seluruh ketentuan dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi.

## 2. Nilai Bobot Skoring Bakal Calon
Bakal calon anggota DPRD yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari bakal calon lainny berhak ditempatkan pada nomor urut dibawah ketua, sekretaris atau  bendahara.  Penyusunan  nomor  urut  caleg  berdasarkan  nilai  bobot scoring  ini  dilakukan  dengan  melihat  peringkat  nilai  bobot  scoring  masing- masing caleg. Caleg yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari calon lainnya akan  ditempatkan  di  nomor  urut  yang  lebih  tinggi  dan  begitu  seterusnya sampai caleg yang bobot scoring nya paling rendah.
Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah disusun berdasarkan nomor urut selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dengan tujuan  masyarakat  mengetahui  DCS  yang  telah  disusun  oleh  DPC  PDI Perjuangan  Kota  Tanjungpinang.  Bersamaan  pengumuman  DCS  kepada masyarakat,  caleg  yang  masuk  dalam  DCS  mendapat  peniugasan  dari  partai untuk melakukan sosialisasi, penggalangan dukungan dan pemetaan politik di daerah  pemilihan  masing-masing.  Masyarakat  dapat  memberikan  masukan dan  tanggapan  terhadap  DCS  anggota  DPRD  Kota  Tanjungpinang  yang  telah diumumkan  DPC  PDI Perjuangan  Kota  Tanjungpinang. Masyarakat  yang akan memberikan  masukan  dan  tanggapan  terhadap  DCS  harus  menyampaikan masukan dan tanggapan tersebut secara tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kota  Tanjungpinang  paling  lambat  14  hari  seblum  usulan DCS  dikirm  kepada DPP Partai PDI Perjuangan.
Apabila  terdapat  masukan  dan  tanggapan  dari  masyarakat  terhadap  caleg yang  ada  di  DCS,  maka  caleg  tersebut  wajib  memberikan  klarifikasi  kepada Bidang Kehormatan Partai paling lambat 7 hari setelah diterimanya masukan dan  tanggapan  masyarakat.  Usulan  DCS  anggota  DPRD  yang  tellah  disusun dengan  nomor  urut  dan  diputuskan  dalam  rapat  pleno  DPC  selanjutnya diserahkan  ke  DPP  melalui  DPD  untuk  mendapatkan  persetujuan.  Apabila
dalam  usulan  DCS  tidak  mendapatkan  persetujuan  DPP,  maka  DPC  harus melakukan perubahan dan penggantian calon dalam usulan DCS tersebut.

## 2. Model  Perekrutan  Calon  anggota  DPRD  Kota  Tanjungpinag  oleh  PDI Perjuangan
Di  era  reformasi,  rekrutmen  politik  adalah  proses  pengisian  jabatan  politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaikbaiknya.  Guna  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  kepada masyarakat.  Proses  rekrutmen  dilakukan  secara  terbuka,  semi  tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara (Putra, 2003:19).
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  narasumber  mengenai  persyaratan yang  diberikan  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  adalah  persyaratan secara  umum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yaitu  undang-undang  no  8  tahun  2012  tentang  Pemilu  DPR,  DPRD,  DPD  dan DPRD yang merupakan syarat untuk semua bakal calon anggota legislatif dan berlaku  untuk  semua  partai  yang  mengikuti  pesta  demokrasi  yaitu  pemilu legislatif pada tahun 2014.
Kemudian  terdapat  syarat  khusus  bagi  bakal  calon  yang  mendaftarakan dirinya  pada  Partai  PDIP  perjuangan  sesuai  dengan  Surat  Keputusan 061/TAP/DPP/III/2013  Tentang  Tata  Cara  Penjaringan,  Penyaringan, Penetapan,  dan  Pendaftaran  Calon  Anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  Pada  Pemilihan  Umum  Tahun 2014  seperti  tes  psikotes,  tes bebas  narkoba  dan  psikotropika,  penugasan  partai,  rekam  jejak  pengabdian dipartai  dan  persyaratan  yang  lain  yang  bersifat  administratif  Dalam  sebuah partai  sejatinya  memiliki  penilaian  khusus  ataupun  penilaian  utama  yang menjadi prioritas dalam memilih dan mengeliminasi para calon-calon anggota legislatif yang mendaftarkan diri ke partainya, dalam hal ini perekrutan calon
anggota legislatif kota Tanjungpinang dari Partai PDIP.
Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penilaian yang menjadi prioritas pada  partai  PDIP  yang  menjujung  prinsip  loyalitas  dan  militan  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  Partai  PDIP  sangatlah  memperhatikan  nilai-nilai loyalitas  para  kader-kader  partai  baik  pengurus  dari  DPC  maupun  sampai tingkat  yang  paling  bawah  dibandingkan  calon  yang  berasal  dari  luar  partai atau masyarakat biasa.
Perekrutan  calon  anggota  legislatif  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  tetap memberikan  skala  prioritas  atau  mengutamakan  kader  untuk  para  calon anggota legislatif partai PDIP Kota Tanjungpinang yang ingin mencalonkan diri dengan  memperhatikan  tingkat  loyalitas  para  calon  terhadap  Partai  PDIP seperti  memperhitungkan  lamanya  bergabung  dalam  partai,  posisi  yang dijabat  dalam  kepengurusan  partai,  kontribusi  yang  diberikan  kepada  partai namun  tetap  memperhatikan  nilai  jual  dari  kader  partai  yang  ingin  maju dalam pemilu legislatif sebagai bentuk strategi pemenangan.
Selanjutnya partai adalah suatu organisasi yang bertujuan menciptakan kader- kader yang nantinya dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya dalam proses tersebut tidak terlepas dari pembekalan kemampuan dan  kompetensi  dari  partai  politik,  ada  kemampuan  secara  intelektual, kemampuan  menjadi  pemimpin,  kemampuan  berpolitik  dan  tentunya  kader yang  berkualitas  dan  berkompeten  yang  akan  menjadi  tolak  ukur  dalam sebuah proses kaderisasi yang baik dalam sebuah partai politik.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  oleh  narasumber  terkait  kompetensi  dari seorang  calon  anggota  legislatif  PDIP  Kota  Tanjungpinang  memperlihatkan suatu  proses  seleksi  yang  sangat  selektif  dalam  perekrutan  calon  anggota legislatif. Hal ini ditunjukkan dari sikap partai PDIP dengan menjadikan syarat
psikotes  menjadi  syarat  untuk  lolos  dalam  proses  seleksi  bakal  calon  yang terdiri  dari  penilaian  terhadap  kemampuan  calon  terhadap  pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang relevan dengan untuk menjadi seorang wakil  rakyat  nantinya.  Dewasa  ini  proses  perekrutan  calon  anggota  legislatif dari sebuah partai tidak hanya diperuntukkan bagi kader-kader dari pengurus partai  maupun  kader  dari  sayap-sayap  partai  melainkan  juga  diberikan kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota  legislatif  dari  partai,  namun  tetap  mengikuti  dan  mematuhi  syarat- syarat yang telah diberikan partai tersebut.
Berdasarkan hasil pemaparan terkait dengan bobot penilaian dari partai PDIP terhadap  calon  yang  berasal  dari  kader  dan  non  kader  menunjukkan  bahwa tetap  konsisten  dengan  prinsip  loyalitas  dan  militannya  partai  PDIP  Kota Tanjungpinang.  Bahwasanya  riwayat  organisasi  dan  riwayat  hidup  juga diperhitungkan  dalam  proses  penjaringan  dan  penyaringan  serta  memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan poin sendri dalam proses verifikasi calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang.
Namun pada intinya partai PDIP Kota Tanjungpinang tetap terbuka terhadap siapa  saja  yang  ingin  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  legislatif  dari Partai  PDIP,  mengingat  dalam  pesta  demokrasi  yang  mempunyai  pengaruh untuk  menentukan  siapa  nantinya  yang  terpilih.  Karena  semua  terpulang kepada  masyarakat,  karena  masyarakat  yang  akan  memilih  wakilnya.  Oleh karena  itu  penilaian  dengan  skala  prioritas  tertentu  juga  akan mempertimbangkan basis massa yang dimiliki bakal calon anggota legislatif.
Selanjutnya dalam sebuah pemilu legislatif, umumnya perekrutan calon-calon anggota legislatif tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan dan kepentingan dari pimpinan pimpinan partai ataupun elit-elit partai baik dari tingkat pusat maupun  tingkat  daerah  sebagi  bentuk  strategi  politk  dalam  memenangkan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pesta  demokrasi  tersebut.  Melihat  kondisi  tersebut  tentunya  menjadi  salah satu  poin  dalam  proses  seleksi  perekrutan  bakal  calon  legislatif  dari  sebuah partai politik begitu juga dengan partai PDIP Kota Tanjungpinang. Berdasarkan pemaparan  singkat  menunjukkan  bahwasanya  ada  pengaruh  atau  intervensi dari  pimpinan  dan  elit-elit  Partai  di  PDIP  dalam  penetapan  calon  anggota legislatif  PDIP  Kota  Tanjungpinang.  Hal  ini  merupakan  bentuk  strategi pemenangan dalam pemilihan umum legisatif 2014 di Kota Tanjungpinang.
Intruksi yang diberikan oleh pimpinan atau elit partai bukan serta merta demi kepentingan  perseorangan  atau  kepentingan  segelintir  orang  namun smerupakan  proses  panjang  dari  pengamatan,  pemetaan  politik  dan kecendrungan-kecendrungan  lainnya  sehingga perlu  adanya  intruksi  ataupun arahan-arahan  demi  mencapai  tujuan  bersama  dalam  pemenangan  pemilu legislatif 2014 Kota Tanjungpinang.

## 3. Sumber  Perekrutan  Calon  Anggota  DPRD  Kota  Tanjungpinang  oleh  PDI Perjuangan
Perencanaan  rekrutmen  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  sumber calon peserta karena organisasi atau perusahan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber  rekrutmen  dibagi  kedalam  dua  sumber  yaitu  sumber  internal  dan sumber  eksternal.  Pada initinya  peserta  rekrutmen  dapat  berasal  dari dalam organisasi  ataupun  berasal  dari  luar/eksternal  organisasi  dengan  tetap berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati  organisasi. Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  mempertanyakan  bagaimana  sumber perekrutan yang dilakukan partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam melakukan proses  penjaringan  dan  penyaringan  calon  anggota  legislatif  dari  partai  PDIP Kota Tanjungpinang.
Berdasarkan penjelasan singkat menunjukkan bahwa sumber perekrutan yang
dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah terbuka untuk internal partai  dan  terbuka  untuk  umum  dalam  hal  ini  diberikannya  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  kompetisi  pencalonan anggota  legislatif  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang.  Upaya  demokratisasi membutuhkan  sarana  saluran  politik  yang  koheren  dengan  kepentingan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu tidak jarang partai politik saat ini lebih  terbuka  dalam  merekrut  masyarakat  yang  mempunyai  potensi  untuk mencapai  kekuasaan  sebagai  bentuk  saling  ketergantungan  antara  partai politik  dengan  masyarakat,  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  mempunyai popularitas  ataupun  mempunyai  pendukung  atau  basis  massa  yang  ingin menjadi  pemimpin  atau  wakil  rakyat  namun  tidak  memiliki  “kendaraan politik”  untuk  mencapai  kekuasaan,  dan  selanjutnya  keterbukaan  partailah yang menjadi alternatif ataupun wadah untuk merealisasikannya.

## 4. Cara Seleksi Rekrutmen Calon anggota DPRD Kota Tanjungpinag oleh PDI Perjuangan
Cara  seleksi  adalah  suatu  penilaian  di  antara  calon-calon  legislatif  yang akan direkrut  maupun  ditolak  untuk  menjadi  calon  anggota  legislatif  partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar- benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif,  partai  dapat  digunakan  metode  ilmiah  ataupun  non  ilmiah  dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah  dan  non  ilmiah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa teknik ataupun cara seleksi perekrutan calon yang dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah menggunakan metode ilmiah.
Metoden  ilmiah  yang  digunakan  merupakan  seleksi  yang  dilakukan berdasarkan  standar-standar  ilmiah  dan  perhitungan  serta  analisis  yang matang,  juga  berdasarkan  tingkat  pendidikan,  tingkat  pengetahuan  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
tingkat  kemampuan,  sehingga  yang  akan  direkrut  menjadi  calon  anggota legislatif  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang adalah  orang-orang  yang  benar-benar  memiliki  kompetensi  yang  baik  Di dalam  proses  seleksi  ini,  partai  melakukan  penyaringan  dari  jumlah  daftar nama  yang  mendaftar  sebagai  calon  sementara  untuk  diminimalisir  sesuai dengan jumlah kursi DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan oleh tim lima yang  tugasnya  memberikan  penilaian  untuk  para  calon  sementara  sebelum diserahkan ke KPUD.
Tujuan  diadakannya  verifikasi  calon  anggota  legislatif  adalah  untuk  menilai atau  melakukan  pemerikasaan  tentang  kebenaran  laporan,  yaitu  laporan tentang  prosedur,  sistem  dan  teknis  pencalonan  legislatif  agar  memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

## Gambar 1. Skema Rekrutmen Caleg PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
Sumber Perekrutan 1. Sumber Internal 2.Sumber Eksternal PENETAPAN PENYARINGAN Model Rekrutmen 1. Partisanship 2. Meritocratic 3.Compartmentilization 4. Survival PENJARINGAN TIM VERIFIKASI DPC PDIP RAPAT PLENO DPP PDIP KOMISI PEMILIHAN UMUM Cara Seleksi 1. Metode Ilmiah 2. Metode Non Ilmiah

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan di atas mengenai rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif pada  pemilu  2014.  Penulis  akan  menyimpulkan  pada  rumusan  masalah sebagai berikut:
1. Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  Kota  Tanjungpinang  dalam menetapkan  calon  legislatif  lebih  dominan  menggunakan  tipe kecendrunganpartisan. Hal tersebut terlihat dalam mekanisme skoring yang  digunakan  oleh  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  pada  kriteria yang  dimiliki  oleh  kader  internal  seperti  perjuangan  sejarah  partai, posisi  struktural  di  partai,  sejarah  pelatihan  yang  pernah  diikuti,  dan keaktifan  kader.  Selain  itu,  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  juga mempertimbangkan kecenderungan compartmentalization dan survival  meskipun  tidak  begitu  dominan.  Secara  umum  dalam  sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria  yang  cenderung  menguntungkan  calon  internal, meskipun  secara  rekrutmen  yang  dilakukan  Partai  PDIP  Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka.
2. Pada  rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang menggunakan  sifat  rekrutmen  terbuka  atau  sumber  perekrutan internal  dan  eksternal,  yang  artinya  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang juga  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui  secara luas  terkait  syarat  dan  prosedur  yang  digunakan.  Secara  eksplisit  hal tersebut mengindikasikan Partai PDIP Kota Tanjungpinang
memberikan  kesempatan  calon  eksternal  untuk  masuk  sebagai  calon anggota legislatif dari Partai PDIP Kota Tanjungpinang.
3. Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  dalam  melakukan  rekrutmen  bagi calon  legislatifnya  menggunakan  metode  ilmiah.  Hal  tersebut  terlihat
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
dari  Partai  PDIP  Kota  Tanjungpinang  melakukan  rekrutmennya didasarkan  aturan  yang  berlaku  seperti  uji  kompetensi  dan  uji kesehatan  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  skoring  penilaian yang berisi terkait kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan calon legislatifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Al-Mubarakfuri,  Shafiyurrahman.  2008.  Islam  dan  Partai  Politik.  Jakarta:
Pustaka At-tazkia
Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner
Budiarjo,  Miriam.  2008.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Firmanzah.  2011.  Mengelola  Partai  Politik.  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia
Hendrayady,  Agus,  dkk.  2011.  Pedoman  Teknik  Penulisan  Usulan  Penelitian dan  Skripsi  Serta  Ujian  Sarjana  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik.Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
H. I Rahman A, 2007, Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kantaprawira,  Rusadi.  2004.  Sistem  Politik  Indonesia.  Bandung:  Sinar  Baru
Algesindo
Kencana, Inu. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Reka Cipta Koiruddin. 2004. Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Prihatmoko,  Joko  J.  2005.  Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung.  Semarang:
Pustaka Pelajar
Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Romli,  lili.  2005.  Demokrasi  dalam  Bayang-bayang  Kekuatan  Jawara:  Studi Kasus Pencalonan caleg di Provinsi Banten. Jakarta: LIPI
Scroder, Peter. 2009. Strategi Politik. Jakarta: Friedick-Nauman-Stiftung fur die freihei.
Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

## Jurnal dan Artikel
Ariwibowo,  Hendri,  Budi  Setiyono,  Dra.  Rina  Martini.  2013.  Pola  Rekrutmen Pemilihan  Calon  Anggota  Legislatif  oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di KotaSemarang. Semarang: Universitas Diponegoro.
Sinaga,  Jimmy Commando.  2014.  Sistem  Rekrutmen  Calon Anggota  Legislatif 2014 (Studi kasus : Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra DPC Kota Medan). Sumatra Utara: USU