JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## INONG BALEE DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK DI ACEH: ANALISIS TEORI KEKERASAN JOHAN GALTUNG

## Mutiah Nabilla Ulfah, Muhammad Fedryansyah, dan Soni Akhmad Nulhaqim
Program Pascasarjana Sosiologi FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: mutiahnabilla@gmail.com

## ABSTRAK
Inong balee menjadi tombak sejarah perjuangan perempuan dalam menghadapi para penjajah. Mereka juga  memiliki andil besar dalam gerakan separatis masyarakat Aceh. Jika  dilihat  dalam konteks pergerakan perempuan, perempuan anggota inong balee memiliki peran dan posisi yang sentral bagi masyarakat. Mereka bahkan terlibat dalam penyusunan strategi dan negoisasi dengan berbagai pihak. Namun dengan adanya berbagai kepentingan politik dan diskriminasi yang mengabaikan perjuangan mereka, perempuan mantan anggota inong balee justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko berkepanjangan dalam proses pemulihan pascakonflik yang tidak sepenuhnya melibatkan dan mengutamakan posisi mereka saat menjalani integrasi ke dalam masyarakat secara umum. Berkaitan dengan isu tersebut, kajian dalam artikel ini disusun untuk mengkaji konteks sejarah terbentuknya inong balee . Artikel ini juga disusun untuk menganalisis proses pemulihan pascakonflik yang dilakukan bagi para perempuan mantan anggota inong balee .  Berdasarkan tujuan tersebut, maka artikel  ini  disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.  Kajian dalam pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini mengacu pada teori kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Teori kekerasan tersebut akan menjadi dasar kajian sosiologis yang dapat menjelaskan proses terjadinya pertentangan antarkelompok yang berakar pada adanya sikap dan pertentangan. Sikap dan pertentangan dalam teori kekerasan Galtung tersebut kemudian dapat termanifestasi menjadi sebuah konflik. Analisis mengenai pemulihan pascakonflik yang dilalui oleh para perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini juga akan mengacu pada berbagai kajian terdahulu yang fokus membahas isu konflik dan gender. Hasil kajian dalam artikel ini menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan gender dan peminggiran isu mengenai inong balee menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan pascakonflik bagi para perempuan mantan anggota inong balee di Aceh.
Kata-kata kunci (Key words): Inong balee; pemulihan; pascakonflik; gender; kekerasan.

## PENDAHULUAN
Inong balee yang memiliki arti pasukan “Armada Janda” merupakan sebuah pergerakan perempuan terbesar di Aceh. Berawal dari adanya trauma dan tuntutan atas keadilan di masa lalu yang didirikan oleh seorang tokoh pejuang perempuan bernama Keumala Hayati, inong balee berkembang menjadi pergerakan perempuan di Aceh yang menjadi salah satu zona konflik terbesar di Indonesia pada masanya (Rani, 2021). Kajian sejarah dan analisis sosiologi konflik mengenai dampak pascakonflik yang dihadapi oleh perempuan mantan pasukan inong balee belum pernah dikembangkan. Hal tersebut
berkaitan dengan adanya berbagai perdebatan mengenai posisi perempuan mantan anggota inong balee dalam masyarakat yang tidak  diterima sebagai pemberontak, namun diakui sebagai pahlawan dalam memperjuangkan keadilan (Çelik, 2008:10).
Secara sosiologis, kajian mengenai konflik adalah kajian yang multidisipliner. Artikel ini akan menganalisis sejarah inong balee sebagai kelompok perempuan yang menjadi subjek yang terlibat dalam konflik. Pasukan perempuan janda dari Aceh tersebut terlibat dalam berbagai aspek selama konflik antara penjajah dan pribumi berlangsung sejak abad ke-17, hingga
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
konflik antara pemerintah dan masyarakat Aceh terjadi karena adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1990. Anggota inong balee tidak hanya terlibat dalam memenuhi kebutuhan logistik pasukan perang lainnya, tetapi juga terlibat dalam strategi propaganda serta menjalankan peran sebagai intelijen dalam Gerakan Aceh Merdeka (Nuryanti, 2021).
Berkaitan dengan posisi perempuan dalam peperangan, pada bulan Oktober 2020, Dewan Hak Asasi Manusia (Resolution A/HRC/RES/45/28) mengakui peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan dalam  pembangunan perdamaian dan pembangunan kepercayaan, pentingnya peran perempuan secara penuh dan partisipasi bermakna dan keterlibatan penuh dalam semua upaya pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) juga mengembangkan panduan otoritatif kepada Negara-negara Pihak Konvensi tentang Penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan, posisi legislatif, kebijakan dan langkah-langkah lain yang tepat untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi perempuan dalam situasi konflik dan ketidakstabilan. Meskipun begitu, hingga saat ini status perempuan mantan anggota inong balee masih mengalami kesulitan dan bahkan terjerat dalam kemiskinan (Ocktaviana et al., 2014).
Analisis mengenai posisi perempuan mantan anggota inong balee dalam artikel ini mengacu pada pemikiran-pemikiran John Galtung mengenai konflik yang memandang bahwa individu maupun kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan ekonomi maupun politik tertentu dalam suatu konflik (Susan, 2019). Galtung (1965) menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi ketika terdapat perilaku, sikap, dan asumsi yang kontradiktif terhadap suatu keadaan. Konflik juga memiliki siklus tersendiri yang cenderung mengarah pada kekerasan
sebelum mencapai titik konflik akan selesai dan dapat terjadi kembali (Galtung, 1965). Terjadinya kekerasan dalam situasi konflik, menurut Galtung (1969:168), merupakan situasi yang menyebabkan adanya perbedaan antara apa yang mungkin terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi dan kekerasan yang muncul dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Lebih lanjut, artikel ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a. Apa yang menjadi akar konflik dari terbentuknya inong balee di Aceh berdasarkan pemetaan konflik?
b. Bagaimana posisi perempuan anggota inong balee dalam pemulihan pascakonflik di Aceh berdasarkan analisis teori kekerasan Galtung?
Kajian dalam artikel ini ditujukan untuk menganalisis dan mendiskusikan isu perempuan dalam konflik dan pemulihan bagi mereka pascakonflik yang menjadi isu yang tidak banyak dibahas dalam kajian sosiologi konflik. Dengan kajian ini, penulis berharap untuk dapat memperdalam dan memperkaya diskusi teoretis dalam kajian sosiologi konflik.  Pengembangan analisis dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur digunakan dapat digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi teori atau temuan fakta yang fokus pada isu tertentu atau untuk memvalidasi relevan atau tidaknya suatu teori yang digunakan sebagai dasar analisis (Snyder, 2019; Tranfield et al., 2003).

## METODE PENELITIAN
Penelitian dengan judul “Inong Balee dan Pemulihan Pascakonflik di Aceh: Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung” ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Berdirinya Inong Balee Terbentuknya inong balee sebagai pasukan perempuan dalam perang tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Laksamana Malahayati. Pasukan inong balee yang terbentuk sejak akhir abad ke 16 menjadi representasi dari perjuangan perempuan janda, termasuk tokoh pahlawan perempuan Tjut Nyak Dien dan Tjut Meutia, yang berperang melawan Belanda pada masa penjajahan di tahun 1873 hingga 1972 (Çelik, 2014:274). Perlawanan pasukan inong balee juga terus berlangsung pada masa Perang Kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1949 dan pada masa konflik Gerakan Aceh Merdeka yang menjadi peperangan antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1976 hingga 2005.
Jumlah pasukan inong balee yang tercatat hingga tahun 2005 pada masa terjadinya Gerakan Aceh Merdeka adalah sebanyak 2.000 hingga 2.500 pasukan remaja perempuan dan janda. Perempuan yang menjadi pasukan inong balee melakukan pelatihan di hutan dan gunung dengan menerima pelatihan militer dan penguatan ideologis saat mereka berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan Aceh (Rahmawati et al., 2018:238). Tidak hanya terlibat sebagai pasukan perlawanan, pasukan inong balee juga berperan dalam menyusun strategi perang, mempersiapkan kebutuhan logistik, menjadi perawat, juru masak, pengumpul dana, dan intel dalam melawan pemerintah Indonesia selama Gerakan Aceh Merdeka berlangsung. Konflik antara masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia mencapai titik damai pada tahun 2005 melalui penandatanganan MoU Helsinki yang menghasilkan transformasi konflik bagi masyarakat Aceh (Aliabbas, 2008). Hanya saja, transformasi konflik tersebut tidak melibatkan anggota pasukan inong balee dalam proses menyusun kesepakatan perdamaian dan pemulihan pascakonflik.

## Pemulihan Perempuan Mantan Anggota Inong Balee Pascakonflik dalam Analisis Teori Galtung
Menurut Johan Galtung, sumber konflik berasal dari adanya perbedaan kepentingan antar aktor dan perbedaan nilai dari antar aktor tersebut (Indrawan & Putri, 2022).  Salah satu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Johan Galtung dalam menganalisis suatu konflik adalah segitiga ABC yang merepresentasikan hubungan antara sikap ( attitude ), perilaku ( behavior ), dan pertentangan ( contradictions ) yang terbentuk di antara pihak-pihak yang berkonflik (Stalenoi, 2014:33). Selanjutnya, Stalenoi (2014:33) menjelaskan bahwa dalam situasi konflik, sikap dan perilaku yang bertentangan  dapat mengarah pada terjadinya konflik dan pertentangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara pihak yang berkonflik.

## Gambar 1. Segitiga ABC Johan Galtung
Pada proses perdamaian antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Indonesia pascakonflik Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005, pasukan inong balee sebagai kelompok yang berperan besar dalam pergerakan tersebut justru tidak dilibatkan dan tidak ada pemulihan bagi keluarga anggota inong balee yang mengalami kekerasan pascakonflik. Pada konflik yang terjadi karena adanya Gerakan Aceh Merdeka, terdapat 3.800 pasukan perempuan  yang terlibat dan 680 di antaranya ikut dalam pertempuran meskipun nama-nama anggota inong balee
Perilaku ( h )
Sikap ( Attitude ) Pertentangan ( Contradiction
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tersebut tidak tercatat (Rahmawati, 2019:29; Noble et al., 2009).
Status anggota inong balee pada masa peperangan menjadi andalan selama konflik berlangsung, namun situasi berubah saat proses perdamaian dilaksanakan. Penandatanganan MoU Helsinki dilakukan di Finlandia pada 15 Agustus 2005 dengan difasilitasi oleh pemerintah Finlandia dan prosesnya dimediasi oleh Presiden Martti Ahtisaari (Rahmawati, 2019:30). Pihak yang terlibat dalam penandatanganan kesepakatan damai tersebut adalah Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Malik Mahmud, selaku pimpinan tim perunding GAM, tanpa ada perwakilan inong balee yang dilibatkan. Kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya yang dialami oleh para anggota inong balee pasca terjadinya konflik tidak pernah terdokumentasi secara utuh.
Selama konflik antara pemerintah dan masyarakat Aceh berlangsung karena adanya Gerakan Aceh Merdeka, terdapat Pelaporan Khusus untuk kasus kekerasan seksual sebanyak 59% atau 61 kasus yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2007. Kasus tersebut umumnya berasal dari perempuan mantan anggota inong balee yang terlibat secara aktif dalam konflik, atau mereka yang dituduh sebagai anggota inong balee , dan perempuan yang merupakan keluarga dari seorang anggota penggerak Gerakan Aceh Merdeka (Ocktaviana & Kamaruzzaman, 2021:132- 133). Hingga saat ini, kasus kekerasan yang dialami oleh mantan anggota inong balee selama konflik berlangsung dan pasca terjadinya konflik, sedikit mendapat respon pemerintah.
Hingga saat ini, perempuan mantan anggota inong balee terjerat dalam kemiskinan karena kesulitan untuk mendapatkan penghasilan tetap untuk keluarga mereka, terutama bagi mereka yang hidup sebagai janda karena suaminya dijadikan tahanan oleh pemerintah dan
tidak dikembalikan ke keluarga. Dalam laporan yang dituliskan pada buku Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu yang disusun oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (2014:69-88), para janda yang mengalami kekerasan selama terjadinya konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, sama sekali tidak menerima bantuan dari pemerintah untuk keluarga mereka. Keluarga korban juga menderita akibat dampak kekerasan fisik yang dilakukan oleh para tentara saat mereka ditangkap atau dijadikan tahanan karena harus melindungi suami atau anggota keluarga mereka yang dicari oleh pemerintah.
Menurut Galtung (1997:72), sikap dalam suatu konflik tidak tampak di permukaan karena berkaitan dengan pandangan individu terhadap pihak lawannya, atau terhadap pikiran, perasaan, dan keinginannya yang dimilikinya dalam suatu  situasi. Sedangkan perilaku akan cenderung tampak dipermukaan karena menunjukkan tindakan yang dilakukan individu dalam menghadapi suatu situasi konflik, baik melalui perkataan atau bahkan mengarah pada tindakan kekerasan. Di sisi lain, pertentangan merupakan situasi yang menjadi inti dari terjadinya sebuah konflik, berkaitan dengan perbedaan keinginan dan tujuan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik (Lyamouri-bajja et al., 2013).
Pada konflik yang dialami oleh perempuan anggota inong balee , pertentangan antara mereka dengan penjajah hingga pemerintah Indonesia berakar pada adanya kekecewaan perempuan anggota inong balee terhadap kekerasan yang dialami keluarganya. Mereka merasakan adanya kekecewaan dan ketidakadilan. Selain sikap, para anggota inong balee memiliki pandangan yang bertentangan bahwa Aceh berhak untuk merdeka dari Indonesia untuk mengembangkan potensi wilayahnya sendiri. Dalam hal ini, terdapat perebutan kekuasaan antara masyarakat Aceh dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pemerintah Indonesia untuk mempertahankan wilayah. Sedangkan para anggota inong balee yang dalam pelatihannya melalui proses penanaman ideologi memandang adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mereka alami. Sikap dan pertentangan yang tersimpan tersebut kemudian muncul ke permukaan sebagai konflik yang mengarah pada perilaku kekerasan.
Pada proses pemulihan pascakonflik, keadaan yang dialami oleh perempuan mantan anggota inong balee berkaitan dengan hipotesis Galtung mengenai kekerasan kultural. Galtung (1990) menjelaskan bahwa dalam kekerasan kultural, aspek personal dan struktur antarpihak yang berkonflik dapat terlibat. Kekerasan kultural oleh Galtung dijelaskan sebagai aspek simbolis yang dibenarkan untuk melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural (Confortini, 2006). Posisi  perempuan dalam konflik yang dialami oleh masyarakat Aceh direpresentasikan sebagai simbol perjuangan dan perlawanan. Namun pada praktiknya, keberadaan mereka justru dipinggirkan karena diskriminasi dan nilai- nilai patriarki yang melekat.
Para perempuan mantan anggota inong balee bahkan harus menanggung dampak berkepanjangan dari kekerasan yang mereka alami di masa lalu hingga saat ini. Situasi tersebut kemudian menghilangkan perempuan mantan anggota inong balee dari berbagai kebijakan dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dalam pemulihan pascakonflik.  Salah satu wujud pergerakan perempuan Aceh di tengah konflik yang terjadi adalah terlaksananya Kongres Perempuan Duek Pakat Inong Aceh yang pertama kali diadakan di Banda Aceh pada 19 dan 22 Februari 2000 yang selanjutnya dilaksanakan kembali pada 16 sampai 19 Juni 2005 (Roslan & Nor, 2011).
Kongres tersebut membahas beberapa agenda yang berkaitan dengan pemajuan hak-hak perempuan Aceh dalam pelibatan politik, pengambilan keputusan, dan upaya damai, serta merumuskan beberapa
rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk melibatkan perempuan dalam proses pemulihan pascakonflik. Meskipun begitu, kemajuan atas pergerakan-pergerakan tersebut berjalan sangat lambat.  Selain melalui pergerakan yang dicanangkan oleh beberapa lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah, pemulihan pascakonflik terhadap trauma yang khususnya  dialami oleh mantan pasukan inong balee diurus oleh lembaga independen bernama Liga Inong Aceh (LINA).
LINA berperan dalam membantu para perempuan mantan anggota inong balee untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat pasca terjadinya konflik (Suwardi, 2015:15). LINA, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu ( ad hoc ) berperan dalam mengedukasi perempuan mantan anggota inong balee dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat umum secara demokratis dan partisipatif (Suwardi, 2015:16). Melalui berbagai program edukasi yang dilaksanakan oleh LINA sejak berdiri pada tahun 2006, adanya hasil yang signifikan yang dapat membantu para perempuan manta anggota inong balee untuk dapat hidup normal di tengah masyarakat  mulai terlihat meskipun tidak secara menyeluruh  (Suwardi, 2015:18). Secara keseluruhan, berbagai tantangan yang menyulitkan terwujudnya pelibatan perempuan mantan anggota inong balee dalam proses penyusunan kebijakan, partisipasi politik, atau bahkan reintegrasi dalam kehidupan masyarakat secara umum, utamanya disebabkan oleh ketidakadilan gender yang dihadapi oleh para perempuan mantan anggota inong balee .

## SIMPULAN DAN SARAN
Pemulihan pascakonflik yang dilalui oleh para perempuan mantan anggota inong balee pada dasarnya menjadi proses yang harus dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun faktanya, bahkan berbagai kajian mengenai keberadaan dan posisi para perempuan mantan anggota
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
inong balee seakan menjadi isu yang dihindari untuk dibahas dalam berbagai kesempatan. Jika dilihat dari terbentuknya berbagai lembaga yang ditujukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan mantan anggota inong balee pasca terjadinya konflik di Aceh, menunjukkan bahwa fokus pemulihan tersebut tidak sepenuhnya ditujukan bagi mereka, mengingat lembaga atau pergerakan yang dibentuk sifatnya adalah ad hoc dan hanya berfungsi dalam lingkup tertentu.
Posisi para perempuan anggota inong balee yang merupakan korban dari adanya kepentingan-kepentingan politik kemudian juga menghilangkan esensi nilai-nilai perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak mereka di situasi yang tidak mudah. Bahkan pada masa setelah terjadinya konflik, para perempuan mantan anggota inong balee harus menjadi kelompok yang terpinggirkan karena statusnya sebagai “pemberontak”.
Dengan begitu, dalam kajian ini penulis berargumen bahwa konteks sejarah terbentuknya inong balee dan penderitaan yan harus mereka hadapi sebagai golongan perempuan, sudah selayaknya dikaji dengan lebih mendalam. Tidak hanya dalam perspektif konflik, tetapi juga dalam perspektif gender.
Hingga saat ini, masyarakat mungkin mengenal tokoh pahlawan perempuan dari Aceh seperti Tjut Meutia dan Tjut Nyak Dien tanpa mereka menemukan benang merah peran kedua tokoh tersebut dengan sejarah terbentuknya inong balee . Bukan dijadikan kajian yang berusaha dihilangkan dalam konteks sejarah, perjuangan para perempuan anggota inong balee justru dapat menjadi cerminan identitas kekuatan perempuan di Indonesia dalam menghadapi ketidakadilan dan peminggiran di tengah-tengah kerasnya budaya patriarki.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Bapak Sony Akhmad Nulhaqim dan Bapak Muhammad Fedryansyah selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan berbagai masukan membangun sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk rekan-rekan yang masih dalam proses penyelesaian studi Pascasarjana program studi Sosiologi angkatan 2021  dan civitas academica Universitas Padjadjaran.  Penulis harap artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi khususnya yang berkaitan dengan isu konflik dan gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliabbas, Anton (2008). Transformasi Gerakan Aceh Merdeka. Riset Penelitian LIPI, https://www.researchgate.net/profile/A nton- Aliabbas/publication/275637437_Tran sformasi_Gerakan_Aceh_Merdeka/link s/5540abd10cf2b7904369a7eb/Transfo rmasi-Gerakan-Aceh-Merdeka.pdf , diakses pada 28 April 2022. Çelik, Elsa Clavé. (2008). Images of the past and realities of the present: Aceh’s Inong Balee . IIAS Newsletter #48,
Summer, 2008.
Çelik, Elsa Clavé. (2014). Silenced Fighters: An insight into Women Combatants’ History in Aceh (17th- 20th c.) . Archipel Année, 2014, 87, pp. 273-306.
Confortini, Catia C. (2006). Galtung,
Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance . PEACE & CHANGE, Vol. 31, No. 3, July 2006.
Galtung, J. (2007). Handbook of Peace and Conflict Studies . New York: Routledge.
Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict,
Development and Civilization . SAGE Publications, https://dx.doi.org/10.4135/9781446221 631.
Galtung, J. (1965). Institutionalized Conflict Resolution. Journal of Peace Research , 2(4), 348–397. doi:10.1177/002234336500200404
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4
HALAMAN 117 - 123
Hasan, Kamaruddin. (2008). Reintegrasi dan Spirit Janda Konflik Aceh. Jurnal Srinthil.org Kategori Edisi 15 Oktober Tahun 2008, 15 (15) https://repository.unimal.ac.id/1322/1/i ndex.html. Hernandez, Maria. (2019). Galtung and the Conflict Triangl e. Chapman Peace Studies Capstone Projects, https://sites.chapman.edu/capstoneproj ectsinpeacestudies/2019/02/22/galtung -and-the-conflict-triangle/comment- page-1/, diakses pada 11 April 2022. Indrawan, Jerry & Putri, Ananda Tania.
(2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konlfik Simon Fisher. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1), 12-26. DOI: 10.24198/jkrk.v4i1.36608 Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran. (2014). Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu. Jakarta: Sekretariat KKPK.
Lyamouri-bajja, et al. (2013). T-Kit No.12: Youth Transforming Conflict . Council of Europe.
Nor, M., & Roslan, M. (2011). Women’s Marginalization from Public Spaces:
The Case of Aceh. Asian Women, Vol.
27, No.4, http://e- asianwomen.org/xml/00924/00924.pdf Nuryanti, Reni. (2021). Inong Balee, Para Pejuang Perempuan dalam Lintasan Sejarah Aceh. https://tirto.id/inong- balee-para-pejuang-perempuan-dalam- lintasan-sejarah-aceh-gdbz, diakses pada 10 April 2022.
Ocktaviana, Sentiela & Suraiya Kamaruzzaman. (2021). Women, Peace, and Security Agenda in Aceh, Indonesia. Jurnal Masyarakat dan
Budaya , Volume 23 No. 2 Tahun 2021.
Ocktaviana, Sentiela., et al. (2014). Peran- Peran Perempuan di Wilayah  Konflik:
Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian. Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 3.
Rahmawati, Arifah. (2022). Questioning the Mantra ‘All for One, One for All’:
The Reintegration of Aceh’s Female Ex-combantants. Chapter 2 Gender in Peace  Building
Local Parties in
Indonesia and Nigeria , International Development Policy Series -  Volume 13. Rahmawati, Arifah, et al., (2018). The Negotiation of Political Identity and Rise of Social Citizenship: A Study of the Former Female Combatants in Aceh Since the Helsinki Peace Accord . Jurnal Humaniora , Vol. 30, Number 3
October 2018.
Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research 104 (2019) 333– 339,
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.
07.039 .
Susan, Novri. (2009). Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Prenadamedia Group.
Susan, Novri. (2019). Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis. Jakarta: Penerbit Kencana.
Suwardi, Anna Christi. (2015). Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-kombatan Pascakonflik: Studi atas Liga Inong Aceh (LINA). Jurnal Hubungan Internasional , Vol.4 Edisi 1/April 2015.
United Nations, Women’s human rights and gender-related concerns in situations of conflict and instability, https://www.ohchr.org/en/women/wom ens-human-rights-and-gender-related- concerns-situations-conflict-and- instability diakses pada 10 April 2022.