Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Intan Pelangi* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8

## Abstrak
Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi oleh masyarakat  dunia  saat  ini.  Hukum  pencari  suaka  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia. Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap pencari suaka dan terhadap orang-orang yang statusnya telah dinyatakan sebagai pengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing, seper  banyaknya pencari suaka yang singgah dan bahkan  nggal di Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa se ap orang berhak mencari suaka  untuk  memperoleh  perlindungan  poli k  dari  negara  lain,  pasal  ini  memperkuat Konvensi Tentang Kedudukan Pengungsi 1951 dan Protokol Tentang Kedudukan Pengungsi 1967.
Kata kunci : hak asasi manusia, kajian yuridis, pencari suaka, pengungsi, UU HAM.
Protec ons of Asylum Seekers Based on Act Number 39 Year 1999 of Human

## Right

## Abstract
The problem of refugees or asylum seekers is the problema c issues in the world community today. The law on asylum seekers has a close connec on with humanitarian law and human right. Interna onal refugee law speciﬁcally addressed the protec on on asylum seekers and people whose status has been declared as refugees. Indonesia is one of the countries who has to deal with the problems of foreigners, including the number of asylum seekers visi ng and staying in Indonesia. Ar cle 28 on Act Number 39 Year 1999 on Human Rights stated that everyone has the right to seek asylum to gain poli cal protec on from other countries, which further strengthened The Conven on rela ng to the Status of Refugees 1951 and Protocol Rela ng to the Status of Refugees 1967.
Keywords: human rights, judicial study, asylum seekers, refugee, Act Number 39 in 1999.

## A.    Pendahuluan
Indonesia secara geograﬁs merupakan jalur yang sangat strategis dalam lalu lintas pelayaran  yang  menghubungkan  Benua  Asia,  Benua  Australia,  ataupun  Benua
*   Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara 116 Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro, intanpelangi45@gmail.com , S.H., LL.M. (Universitas Gadjah Mada).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Amerika, juga menghubungkan dua samudra yaitu; Samudra Hindia dan Samudra Pasiﬁk sehingga Indonesia menjadi wilayah yang paling mudah dijangkau oleh para pencari  suaka.  Indonesia  bukan  hanya  menjadi  tempat  singgah  sebelum melanjutkan  perjalanan  ke  tempat  atau  negara  tujuan  lain  namun  seringkali Indonesia menjadi tujuan utama bagi para pencari suaka ini. Sehingga mau  dak mau  pemerintah  Indonesia  menjadi  bertanggung  jawab  terhadap  para  pencari suaka ini dengan alasan kemanusiaan. Mereka yang mencari suaka ke negara lain umumnya adalah korban-korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan akibat dari kebijakan pemerintah di negara asal mereka yang mereka anggap merugikan.
Berdasarkan  pada  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pemerintah Indonesia menjadi berkewajiban untuk menerima para pencari suaka dengan segala konskuensi yang akan terjadi dengan penerimaan tersebut. Pemberian tempat  nggal atau izin  nggal sementara bagi  para  pencari  suaka  juga  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Dengan  izin seper  ini akan membuka kesempatan lebar bagi para pencari suaka yang berada di luar Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia dan dengan longgarnya aturan yang  ada  di  Indonesia  serta  dak  adanya  batasan  tentang  siapa  yang  dapat memohon suaka serta batasan lamanya waktu  nggal dalam makna kata ‘ nggal sementara’ yang abstrak membuat para pencari suaka ini melihat Indonesia sebagai sasaran lunak sebagai tempat pelarian dengan dalih sebagai pencari suaka.

## B.    Pembahasan

## 1.   Penger an Pencari Suaka
Hingga  saat  ini  belum  ada  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  yang memberikan  ketentuan  baku  mengenai  penger an  dan  pembatasan  universal terhadap  pencari  suaka.  Namun  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  ke ka seseorang mamasuki wilayah negara lain dan memohon kepada pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan tempat perlindungan dan alasan mengapa ia memohon  tempat  perlindungan  adalah  karena  alasan  perikemanusiaan,  agama, diskriminasi  ras,  perbedaan  pandangan  poli k,  dan  lain  sebagainya  maka,  si pemohon dapat disebut sebagai pencari suaka.
Pasal  1 The  United  Na on  Declara on  on  Territorial  Asylum  1967 (Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967) menyatakan bahwa suaka diberikan kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 The Universal Declara on of Human Right 1948 (DUHAM) yang menyatakan bahwa: “Everyone has the right to seek and to enjoy in other  countries  asylum  from  persecu on” .  Pernyataan  tersebut  mencakup  pula orang-orang  yang  berjuang  menentang  kolonialisme  atau  dalam  hal  ini  adalah mereka  yang  digolongkan  sebagai  pejuang.  Penger an  tersebut  sejalan  dengan deﬁnisi  mengenai  pengungsi,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1
Conven on  Rela ng  to  the  Status  of  Refugees  1951 (Konvensi  Pengungsi  1951), kemudian disempurnakan oleh Pasal 2 Protocol Rela ng to the Status of Refugees 1967 (Protokol Kedudukan Pengungsi 1967) yang menyatakan bahwa; “Se ap  orang  yang  karena  ketakutan  yang  cukup  beralasan  akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu/atau pendapat poli k berada di luar negara dari  kebangsaan  atau  kewarganegaraannya  dank  arena  alasan tersebut  dak  mampu  dan  dak  mau  mengambil  manfaat  per- lindungan  dari  negara  tersebut,  atau  orang  yang  dak  memiliki kewarganegaraan atau berada di luar negara tempat  nggal tetapnya sebelumya sebagai akibat dari peris wa tersebut,  dak mampu, atau karena ketakutan tersebut  dak mampu kembali ke sana”.¹ Namun sedikit berbeda dengan pengungsi, seorang pencari suaka belum dapat menikma   hak-hak  dan  keuntungan  lain  yang  dimiliki  oleh  seorang  pengungsi, sebab menjadi seorang pencari suaka merupakan tahapan awal dalam usaha untuk mendapatkan  status  sebagai  seorang  pengungsi.  Meskipun  terdapat  perbedaan antara  pencari  suaka  dan  pengungsi  dalam  menikma   hak-hak  dan  berbagai keis mewaan,  namun  terdapat  kesamaan  di  antara  keduanya  yaitu  pada  latar belakang  dan  kriteria  antara  pencari  suaka  dan  pengungsi.  Hal  ini  disebabkan karena  seorang  pengungsi  berawal  dari  seorang  pencari  suaka  yang  kemudian berubah status setelah mendapat pengakuan secara sah. Dari persamaan tersebut, maka dapat ditarik empat unsur persamaan sebagai berikut: 1.  berada di luar kewarganegaraannya;
2.  adanya ketakutan yang beralasan;
3.  karena persekusi (ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, opini poli k); dan
4. dak menikma  perlindungan nasional.
Keempat  unsur  tersebut  sering  disebut  dengan  is lah inclusion  clauses ,  dalam penentuan  status  seseorang  sebagai  pencari  suaka  dan/atau  sebagai  seorang pengungsi.
Pasal 1 ayat (2) The 1969 Organiza on for African Unity Conven on Governing the  Speciﬁc  Aspect  of  Refugee  Problem  in  Africa ,  menambah  deﬁnisi  pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951 dengan ketentuan sebagai berikut:
“Is lah  'pengungsi’  juga  akan  berlaku  pada  se ap  orang  yang disebabkan oleh agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing, atau peris wa-peris wa  yang  sungguh-sungguh  mengganggu  keter ban umum di sebagian ataupun keseluruhan negara asalnya atau negara kewarganegaraannya, terpaksa meninggalkan tempat  nggalnya agar
¹       C.de Rover, To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM), Jakarta: PT. Raja Graﬁndo Persada, 2000, hlm. 412.
dapat  mencari  pengungsian  di  tempat  lainnya  diluar  negara asalnya/atau negara kewarganegaraannya”.
Sedangkan Organisasi Negara-Negara Amerika dalam Bagian III Alenia (3) The 1984 Cartagena Declara on on Refugee , merumuskan is lah 'pengungsi’ sebagai berikut:
“Orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara mereka karena hidup, keamanan, dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran HAM yang  besar-besaran  atau  keadaan-keadaan  lain  yang  sangat  meng- ganggu keter ban umum”.
Kedua  deﬁnisi  di  atas  memperluas  is lah  ketakutan  akan  persekusi/atau penganiayaan  yang  mungkin  dialami  oleh  seorang  pengungsi  dan/atau  pencari suaka, dengan lebih memperinci peris wa atau keadaan yang melatarbelakangi alasan  kepergian  mereka.  Peris wa  peris wa  dan/atau  keadaan  yang  dimaksud yaitu: 1. Agresi eksternal;
2. Sengketa dalam negeri;
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
4. Pendudukan dan/atau dominasi asing; dan/atau
5. Peris wa-peris wa  yang  mengganggu  keter ban  umum  di  sebagian  atau seluruh negara asal.
Begitu banyak kriteria terhadap seseorang sehingga ia bisa dikatakan sebagai seorang  pencari  suaka,  terdapat  tidak  ada  lagi  dan  pengecualian  lain  kepada mereka yang lari dari negaranya dan mencari perlindungan di luar negara kewarga- negaraannya dengan alasan selain adanya ancaman persekusi karena perbedaan ras,  agama,  kelompok  sosial,  kebangsan,  opini  poli k,  daklah  dapat  dianggap sebagai pencari suaka yang mempunyai hak untuk mencari dan menikma  suaka. Dalam  Deklarasi  Suaka  Teritorial  PBB  1967  secara  tegas  mengatur  hal  tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
“Hak  untuk  mencari  suaka  dan  menikma   suaka  dak  boleh digunakan oleh siapapun yang terhadap dirinya terdapat alasan yang serius untuk menganggap bahwa ia telah melakukan  ndak pidana terhadap  perdamaian,  ndak  pidana  perang  atau  ndak  pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana dideﬁnisikan dalam instrumen- instrumen  internasional  yang  dibuat  untuk  membuat  ketentuan mengenai  ndak pidana termaksud.”
Selanjutnya  menurut  Pasal  1  huruf  C  Konvensi  Pengungsi  1951  ketentuan konvensi berhen /atau berakhir pada seseorang yang termasuk dalam ketentuan- ketentuan berikut:
1. Ia  telah  secara  sukarela  memanfaatkan  perlindungan  negara  kewarga- negaraannya/atau negara asalnya; atau
2. Setelah  kehilangan  kewarganegaraannya,  ia  secara  sukarela  telah  mem- perolehnya kembali; atau
3. Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru dan menikma  perlindungan negara barunya; atau
4. Ia telah secara sukarela menetap kembali di negara yang di nggalkannya, atau ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negara yang ia  nggalkan di mana ia tetap  nggal karena kecemasan akan persekusi/atau penganiayaan; atau
5. Ia  dak  dapat  lagi,  karena  keadaan-keadaan  yang  berhubungan  dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah  dak ada lagi, dan ia  dak bisa lagi menolak perlindungan dari negara di mana ia menjadi warga negaranya; atau
6. Ia  dak  berkewarganegaraan,  tetapi  oleh  karena  keadaan  yang  membuatnya diakui  sebagai  pengungsi  telah  dak  ada  lagi,  membuatnya  bisa  kembali  ke negara yang sebelumnya menjadi tempat  nggalnya.
Ketentuan di atas sering disebut sebagai Cessa on Clauses dalam penentuan status seseorang sebagai pencari suaka dan/atau pengungsi.
Kemudian menurut Pasal 1 huruf D, E, dan F Konvensi Pengungsi 1951 ketentuan konvensi  dak berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan berikut:
1.  Telah  menerima  perlindungan  dan  bantuan  dari  organ-organ/atau  badan- badan  PBB  selain  UNHCR  ( United  Na on  High  Commissioner  for  Refugee ), apabila  bantuan/atau  perlindungan  tersebut  telah  berhen   karena  suatu alasan,  tanpa  terselesaikannya  secara  deﬁni f  kedudukan  orang-orang termaksud dengan resolusi-resolusi yang relevan yang diterima oleh Majelis Umum PBB, orang-orang tersebut akan berhak atas keuntungan-keuntungan dalam Konvensi Pengungsi 1951.
2.  Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada dimilikinya kewarganegaraan dari negara pemberi suaka.
3.  Mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap bahwa:
a. Ia telah melakukan  ndak pidana terhadap perdamaian,  ndak pidana perang,  atau  ndak  pidana  terhadap  kemanusiaan,  sebagimana  di- deﬁnisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai  ndak- ndak pidana termaksud;
b.  Ia telah melakukan  ndak pidana non-poli s yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi dan/atau pencari suaka; atau
c. Ia  telah  dinyatakan  bersalah  atas  perbuatan-perbuatan  yang  ber- tentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.
Ketentuan-ketentuan  di  atas  sering  disebut  dengan Exclusion  Clauses ,  dalam penentuan status seseorang sebagai pengungsi dan/atau pencari suaka.

## 2.   Hak Asasi Manusia Bagi Pencari Suaka
Ke ka kita mulai berbicara mengenai pencari suaka dan/atau pengungsi, kita  dak akan pernah lepas dari lingkaran HAM sebab se ap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka- mereka  yang  dengan  jelas  dak  mendapatkan  perlindungan  yang  layak  dalam persoalan  HAM  di  negaranya.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  awal,  seorang pengungsi selalu berawal dari seorang pencari suaka, maka secara garis besar segala ketentuan yang berlaku bagi seorang pengungsi juga berlaku bagi seorang pencari suaka.
Seandainya  suatu  negara  sedang  menghadapi  pencari  suaka  dan/atau pengungsi  yang  berasal  dari  suatu  wilayah  di  mana  negara  asalnya  merupakan musuh  atau  sedang  bersengketa  dengan  negara  tujuan  pemohon  suaka,  bukan berar  negara yang bersangkutan kemudian mendiamkan begitu saja keberadaan pemohon dinegaranya meskipun pemohon juga berbeda agama dengan para warga di negara tujuan. Dalam hal ini, konteks hubungan sudah bisa dikatakan lintas batas secara universal dikarenakan yang paling esensial adalah hubungan kemanusiaan di atas segalanya. Beberapa komponen pen ng yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pencari suaka dan/atau pengungsi termuat dalam pasal terakhir Konvensi Pengungsi 1951, yaitu Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi:
“No contrac ng state shall expel or return (refouler) a refugee in any manner  whatsoever  to  the  fron ers  of  territories  wherev  his  life  or freedom  would  be  threatened  on  account  on  his  race,  religion, na onality,  membership  of  a  par cular  social  group  or  poli cal opinion”.
Ar nya: tak satu negara peserta pun boleh mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dalam keadaan apapun ke perbatasan wilayah yang mengancam hidup atau  kebebasan  karena  alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok sosial atau pendapat poli k tertentu.
Komponen pen ng tersebut adalah prinsip non-refoulement dan prinsip n on- expulsion yaitu  prinsip  yang  melarang  negara-negara  mengusir  atau  mengem- balikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah yang bisa mengancam  kebebasan  atau  keselamatan  hidupnya  karena  alasan  ras,  agama, kebangsaannya, kenaggotaannya dalam kelompok sosial atau karena pandangan poli knya.  Meskipun  Pasal  33  ayat  (1)  Konvensi  Pengungsi  1951  merupakan instrumen  yuridis  yang  secara  khusus  memberikan  perlindungan  terhadap pengungsi,  namun  dapat  dilihat  bahwa  pasal  tersebut  secara  bersamaan  juga memberikan perlindungan internasional kepada pencari suaka.
Prinsip non-refoulement juga  terdapat  dalam  Pasal  3 Conven on  Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (CAT 1984), yang menyatakan:
1.  Negara pihak  dak boleh menolak, mengembalikan, mengekstradisi seseorang ke negara di mana terdapat keyakinan atau alasan kuat bahwa dia akan berada pada keadaan bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
2.  Untuk  menentukan  apakah  ada  alasan  seper   itu,  otoritas  berwenang  harus memper mbangkan  yang  relevan  termasuk  apabila  berlaku  keadaan  dimana pelanggaran HAM berat, keji, atau massal telah terjadi di negara terkait.
Kemudian  pada  perkembangannya,  asas  ini  menjadi  bagian  dari  hukum internasional kebiasaan karena telah diiku  secara luas oleh banyak negara di dunia sebagai praktik umum dalam menghadapi pencari suaka dan/atau pengungsi yang masuk ke negaranya. Oleh karena itu, prinsip ini mengikat sekuruh negara,  dak hanya negara-negara yang telah mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi.²

## 3.  Instrumen Hukum Nasional Terkait Masalah Pencari Suaka
Indonesia sebagai negara tujuan utama bagi para pencari suaka dan/atau pengungsi ternyata belum atau  dak memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat benar-benar komprehensif, yang ar nya menggariskan sebuah kebijakan (policy) negara terhadap penanganan pencari suaka dan pengungsi di negara atau wilayahnya.  Peraturan  perundang-undangan  berikut  ini  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  komprehensif  namun  belum  menyeluruh  mengenai suaka  dan  pengungsi  serta  bersifat  teknis  pengaturan  atau  hanya  menggariskan prinsip dasar. Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Surat  Edaran  Perdana  Menteri  Nomor  11/R.I./tertanggal  7  September
1956 tentang Perlindungan Pelari Poli k
Substansi dari isi pasal surat edaran tersebut adalah mengenai perlindungan 'pelari poli k’. Sebagimana isi dalam Pasal 1, yaitu: “Kepada pelarian poli k yang masuk dan yang berada di wilayah Indonesia akan diberi perlindungan berdasarkan hak dan kebebasan asasi manusia, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional”.
Namun kenyataan di kemudian hari menunjukkan bahwa surat edaran tersebut merupakan  dokumen  yang  terlupakan  oleh  pemerintah  sendiri.  Surat  edaran tersebut  yang  sesungguhnya  dapat  dijadikan  acuan  oleh  pemerintah  dalam menghadapi dan menangani masuknya pencari suaka dari semenanjung Indocina dalam  jumlah  besar  sejak  1975,  ternyata  dak  dihiraukan  sama  sekali  oleh pemerintah.

## b.  Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia
Secara terpadu dan terkoordinasi pada tanggal 11 September 1979, pemerintah mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  38  Tahun  1979  tentang  Koordinasi Penyelesaian  Masalah-Masalah  Pengungsi  Vietnam  di  Indonesia  (Keppres  38/ 1979). Esensi dari Keppres 38/1979 tersebut adalah pengaturan pembagian tugas koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing pejabat nasional yang diberi tanggung jawab  menangani  masalah  pengungsi  dan/atau  pencari  suaka  yang  berasal  dari semenanjung  Indocina  tersebut,  yakni  Menteri  Pertahanan  Keamanan,  Menteri Luar  Negeri,  dan  Menteri  Dalam  Negeri,  dan/atau  kepala  daerah  yang  ber- sangkutan. Keputusan Presiden ini bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang  menggariskan  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  pencari suaka dan/atau pengungsi. Meskipun demikian, tampak dalam praktik tercermin bahwa garis yang dianut oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pecari suaka dan/atau pengungsi pada umumnya sebagai berikut:
1)  Tidak bersedia memberi suaka permanen kepada pencari suaka yang masuk atau berada di wilayah Indonesia;
2)  Tidak bersedia menerima pengungsi untuk bermukim tetap di Indonesia;
3)  Hanya  bersedia  menerima  pencari  suaka  dan  pengungsi  untuk  nggal sementara waktu di Indonesia sampai kepergian mereka ke negara ke ga atau repatriasi mereka; dan
4)  Segala biaya yang diperlukan oleh pencari suaka dan/ atau pengungsi selama keberadan mereka di Indonesia dan bagi kepergian mereka ke negara ke ga atau  sampai  dengan  repatriasi  mereka  harus  ditanggung  oleh  komunitas internasional.³
Kemudian pada akhir September 1996 dalam rangka rencana aksi komprehensif atau Comprehensive Plan of Ac on (CPA), semua pencari suaka dan pengungsi dari semenanjung Indocina yang  nggal untuk sementara di Indonesia telah mening- galkan Indonesia. Orang-orang tersebut yang diakui sebagai pengungsi dan diterima untuk  bermukim  tetap  di  negara  ke ga  diangkut  ke  negara  yang  bersangkutan, sedangkan sebagian meskipun diakui statusnya sebagai pengungsi direpatriasikan. Dengan  demikian,  masalah  pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Pulau  Galang (Kepulauan Riau) resmi ditutup.
³   Enny  Soeprapto,  “Perlindungan  Hak  dan  Kebebasan  Asasi  Pengungsi  dan  Internally  Displaced  Persons (Protec on Fundamental Rights and Freedoms of Refugees and Internally Displaced Persons (IDPs))” dalam buku Perlindungan Internasional Pengungsi (Interna onal Protec on of Refugees): Kumpulan Tulisan Tertebar Jilid I (1975-2004) , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2004, hlm. 26.
c.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Pada  TAP  MPR  No.XVII/MPR/1998  tersebut  terdapat  pernyataan  tentang  harus dihorma nya  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  yang  termuat  didalam  DUHAM, termasuk pula didalamnya hak se ap orang untuk mencari dan menikma  suaka sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam HAM (yang dilampirkan sebagai Lampiran II TAP tersebut), yang secara eksplisit menyatakan bahwa; “Se ap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan poli k dari negara lain”. Dari ketentuan tersebut ditemukan ar  ganda. Pertama, Indonesia mengakui hak se ap  orang  Indonesia  untuk  mencari  dan  menikma   suaka  di  negara  lain  dan kedua, Indonesia juga mengakui hak se ap orang yang bukan orang Indonesia untuk mencari dan menikma  suaka di negara yang bukan negaranya.
Perlu diingat pula bahwa dalam Pasal 2 Diktum TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut  memerintahkan  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk mengesahkan berbagai instrumen PBB tentang HAM (termasuk Konvensi Pengungsi 1951  dan  Protokol  Kedudukan  Pengungsi  1967),  sepanjang  dak  bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Tahap selanjutnya merupakan sebuah komitmen lanjutan dari pemerintah dalam rangka  memikirkan  penanganan  persoalan  pengungsi  dan/atau  pencari  suaka ataupun mengatur hak-hak seorang pengungsi atau pencari suaka walaupun masih dalam  konteks  pengaturan  secara  parsial.  Hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN) yang  dalam  beberapa  pasalnya  terdapat  aturan  mengenai  suaka  dan  pengungsi sebagai berikut:
Pasal  25,  mengatakan:  “Kewenangan  pemberian  suaka  kepada  orang  asing berada  di  tangan  Presiden  dengan  memper mbangkan  per mbangan  menteri- menteri”. Kemudian dalam Pasal 26, berisi tentang: “Pemberian suaka kepada orang asing yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperha kan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional”. Lalu bunyi  Pasal  27,  yang  berisi  tentang  pengungsi  mengatakan  bahwa:  “Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperha kan per mbangan Menteri Luar Negeri”.
Prinsip  persoalan  paling  mendasar  dari  pencari  suaka  dan/atau  pengungsi adalah persoalan kemanusiaan, sehingga dalam penanganannya dilakukan dengan sejauh  mungkin  menghindarkan  terganggunya  hubungan  baik  antara  Indonesia dengan negara asal si pencari suaka dan/atau pengungsi tersebut. Namun sangat disayangkan sebab setelah sekian lama sejak berlakunya UU HLN, baik yang berisi keputusan presiden yang mengatur pelaksanaan kewenangan presiden dalam Pasal 25  dan  Pasal  26  tentang  hak  pemberian  suaka  dan  keputusan  presiden  yang
mengatur  pokok-pokok  kebijakan  masalah  pengungsi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27,  belum  juga  direalisasikan  dalam  bentuk  peraturan  yang  lebih komprehensif.  Hal  tersebut  menjadikan  dak  adanya  pegangan  yang  pas   bagi pihak-pihak yang bersangkutan, terutama pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat dalam penanganan masalah pencari suaka dan/atau pengungsi yang gagal sehingga mereka  terpaksa  nggal  sementra  di  Indonesia  karena  dak  dapat  meneruskan perjalanan ke Australia ataupun negara lain yang menjadi tujuan akhir mereka.

## 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuai Terkait Hak Asasi Manusia Pencari Suaka
Undang-undang  ini  menjadi  landasan  pelaksanaan  yang  amat  pen ng  bagi penegakan  HAM  di  Indonesia.  Selain  berisi  aturan  dalam  menghorma   dan melindungi  HAM,  didalamnya  juga  berisi  sanksi-sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran HAM.  Hak  asasi  manusia  yang  diatur  antara  lain  adalah  hak  untuk  hidup,  hak berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak  mengembangkan  diri,  hak  mem- peroleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak.
Berdasarkan undang-undang ini pula pengakuan hak untuk mencari suaka dan kedaulatan  pemberian  suaka  oleh  negara  juga  telah  mendapatkan  pengakuan dalam hukum nasional Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 28, yang berbunyi:
(1)  Se ap  orang  berhak  mencari  suaka  untuk  memperoleh  per- lindungan poli k dari negara lain.
(2)  Hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  dak  berlaku  bagi mereka  yang  melakukan  kejahatan  non  poli k  atau  perbuatan  yang bertentangan  dengan  tujuan  dalam  prinsip  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.
Terkait dengan hal tersebut, maka Indonesia menghadapi masalah permintaan dan  pemberian  suaka  berdasarkan  prak k-prak k  internasional  dengan karakteris k atau prinsip suaka yang umum, yaitu:⁴
a)  Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan kalau memperolehnya dapat menikma nya;
b)  Pemberian  atau  penolakan  suaka  adalah  hak-hak  negara-negara  berdasarkan kedaulatannya;
c)  Pemberian  suaka  merupakan  ndakan  yang  harus  diterima  sebagai  ndakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara  dak boleh  dipandang  sebagai  ndakan  yang  bersifat  bersahabat  terhadap  negara asal pencari suaka;
⁴    Lucy Gerungan, “Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol. XVIII, No. 1, 2010, h p://repo.unsrat.ac.id/26/1/LEMBAGA_SUAKA_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL.pdf ,  diakses  5  Januari
2017.
d)  Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka  dak boleh tunduk pada asas bal balik; dan
e)  Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
i.  Larangan pengusiran (non-explusion) ; ii.  Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non-refoulement ) termasuk penolakan di perbatasan (rejec on at the frontairs) ; dan iii. Non ekstradisi pesuaka (asylee). Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka panjang, negara tersebut se dak- daknya  harus  bersedia  memberikan  suaka  kepada  pencari  suaka  yang  ber- sangkutan  untuk  sementara  waktu  sampai  ia  memperoleh  suaka  di  negara  lain. Suaka juga  dak dapat diberikan dalam kasus-kasus  ndak pidana non poli s dan ndakan- ndakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang melipu : (a)  ndak pidana biasa;
(b)  ndak pidana menentang perdamaian,  ndak pidana perang (war crime), dan ndak pidana menentang kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana dirumuskan dalam instrumen internasional yang bersangkutan; dan
(c)  Pemberian  suaka  mengandung  ketentuan  yang  mewajibkan  pesuaka  untuk tunduk  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  negara  pemberi suaka.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas  bahwa  meskipun  hak  seseorang  atas suaka diakui oleh hukum internasional namun hak tersebut bersifat terbatas hanya untuk  mencari (to  seek) dan  untuk  menikma (to  enjoy) suaka,  bukanlah  untuk mendapatkan (to  obtain )  ataupun  untuk  menerima (to  receive) suaka.  Sehingga dengan  demikian  dak  terdapat  kewajiban  bagi  negara  untuk  memberikan (to grant) suaka  kepada  seorang  encari  suaka.  Hal  lain  yang  sangat  jelas  dalam ketentuan di atas adalah pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan  ndakan pelaksanaan  kedaulatan (in  the  exercise  of  its  sofereignty) dari  negara.  Dengan demikian, karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, maka negara pemberi suaka (state-gran ng asylum) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (origin state) dari pencari suaka.⁵
5.  Penanganan Pencari Suaka di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Indonesia  memiliki  acuan  dalam  pemberian  suaka  dan  penanganan  pengungsi
⁵   Iman  Prihandono,  “Pemberian  Suaka”, h ps://imanprihandono.ﬁles.wordpress.com/2008/07/ pemberiansuaka.pdf , diakses 8 Januari 2017.
seper   yang  tertuang  dalam  UU  HLN  dan  UU  HAM.  Akan  tetapi  pada  pelaksa- naannya  peraturan  tersebut  kurang  efek f  sebab  undang-undang  tersebut  dak menjelaskan  secara  eksplisit  tentang  bagaimana  seharusnya  penanganan pengungsi  dilakukan.  Terdapat  landasan  teori  dan  konseptual  yang  melatar- belakangi perlunya Indonesia mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 tanpa harus bertentangan dengan UU HAM, antara lain dengan  memperha kan  kepen ngan  nasional  ( na onal  interest ),  yaitu  tujuan- tujuan  yang  ingin  dicapai  sehubungan  dengan  kebutuhan  dan  cita-cita  bangsa/ negara. Dalam hal ini kepen ngan yang rela f sama dalam se ap negara adalah keamanan (security) mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan (prosperity). Kepen ngan nasional sering dijadikan tolak ukur atau  kriteria  pokok  bagi  para  pengambil  keputusan  ( decision  makers )  masing- masing negara sebelum mengambil  ndakan.⁶
Mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967 juga sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam alinea ke-4 UUD 1945.  Sebagai  salah  satu  negara  anggota  PBB,  secara  moral  Indonesia  turut bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  pernyataan  umum  tentang  HAM.⁷ Meskipun  Indonesia  belum  menjadi  pihak  pera ﬁkasi  konvensi,  namun  pada prak knya telah secara konsisten menerapkan prinsip ini ke ka mengalami eksodus pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Sangatlah dimaklumi bila arus besar pengungsi dapat membebani perekonomian, mengubah keseimbangan etnis, menjadi sumber konﬂik, yang bahkan dapat menimbulkan kekacauan poli k pada skala lokal hingga nasional di suatu negara.
Mengingat  unsur  di  atas,  apabila  Indonesia  harus  melakukan  pengusiran pengungsi, maka beberapa peraturan perundang-undangan berikut sangat layak menjadi  dasar  per mbangan,  misalnya:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Buku  ke-III  Bab  II  mengenai  Pelanggaran  Keter ban  Umum,  Peraturan Presiden  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Kebijakan  Umum  Pertahanan  Negara, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pertahanan  Keamanan Negara Republik Indonesia, Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  (UU  Keimigrasian),  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Mementang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
⁶   Ria Rosiana Simbolon, “Penundaan Ra ﬁkasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi OLeh Pemerintah Indonesia”, Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014, hlm. 52.
⁷   Sri Badini Amidjojo, Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 , Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2006, hlm. 1.
Manusiawi  atau  Merendahkan  Manusia,  serta  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan pelaksanaannya (PP 30/1994).
Non-refoulement dak sama dengan deportasi atau pemindahan secara paksa. Deportasi atau pengusiran terjadi ke ka warga negara asing dinyatakan bersalah karena  melakukan  ndakan  yang  bertentangan  dengan  kepen ngan  negara setempat  atau  ia  menjadi  tersangka  perbuatan  pidana  di  suatu  negara  dan melarikan  diri  dari  proses  peradilan.⁸  Prak k  penerapan  prinsip  ini  berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi No.F-IL.01.10.1297 (Surat Dirjen) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Imigrasi  seluruh  Indonesia  untuk  memberikan  petunjuk  mengenai  penanganan terhadap  orang  asing  yang  menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka  dan/atau pengungsi.
Surat  tersebut  menegaskan  bahwa  Indonesia  secara  umum  menolak  orang asing yang datang memasuki jika  dak memenuhi persyaratan yang berlaku. Hal ini wajar mengingat se ap negara berhak menentukan orang asing mana saja yang diizinkan masuk ke wilayahnya. Dengan kenyataan ini, ada kemungkinan masalah mbul terkait dengan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal maupun ilegal yang  dak boleh dikembalikan ke negara asal yang membahayakan dirinya, namun jika pengungsi tersebut terbuk  melakukan  ndak pidana maka, berdasarkan  PP  30/1994,  Pemerintah  Indonesia  berhak  menangkal  pengungsi tersebut masuk ke wilayah indonesia.
Pada  Surat  Dirjen  tersebut  menegaskan  pula  jika  terdapat  orang  asing  yang menyatakan  mencari  suaka  saat  ba  di  Indonesia,  ia  dak  dikenakan  ndakan imigrasi  berupa  pendeportasian  ke  wilayah  yang  mengancam  kehidupan  serta kebebasannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip non-refoulement .  Selanjutnya  surat tersebut mengingatkan bila diantara orang asing tersebut diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi maka petugas setempat segera menghubungi UNHCR untuk segera menentukan statusnya. Apabila kedatangan orang asing yang mencari  suaka  sedang  diperiksa  di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  yang  jauh  dari Kantor UNHCR maka petugas harus melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggung jawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat perwakilan UNHCR.
Selanjutnya Surat Dirjen tersebut menetapkan bahwa orang asing yang telah memperoleh a esta on  le er atau  Surat  Keterangan  sebagai  Pencari  Suaka, Pengungsi, dan/atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR  dak akan dipermasalahkan izin  nggalnya di Indonesia. Apabila orang asing yang telah
⁸   Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 435,
, diakses 11 Januari h ps://jurnal.ugm.ac.id/jmh/ar cle/view/16234 2017
memperoleh  status  dari  UNHCR  sebagai  pencari  suaka  atau  pengungsi  tersebut dak  mentaa   ketentuan  hukum,  maka  ia  diproses  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku di Indonesia. Isi Surat Dirjen tersebut berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Keimigrasian. Dengan demikian, pengaturan hukum untuk menolak dan mengeluarkan  orang  asing  tentu  harus  memper mbangkan  HAM  sebagaimana telah  diatur  dalam  UUD  1945  dan  konvensi-konvensi  internasional  yang  telah dira ﬁkasi oleh Pemerintah Indonesia.⁹
6.  Kendala-Kendala  dalam  Penanganan  Pencari  Suaka  dan/atau  Pengungsi  di Indonesia
a.  Belum Dira ﬁkasinya Konvensi Pengungsi 1951  dan Protokol Kedudukan Pengungsi 1967
Posisi  Indonesia  sebagai  negara  bukan  pera ﬁkasi  Konvensi  Pengungsi  1951 menyebabkan  Indonesia  dak  memiliki  kewajiban  dalam  menangani  masalah pengungsi. Kewenangan Pemerintah Indonesia  dak lebih daripada sebagai negara persinggahan  sementara  serta  membantu  mencarikan  tempat  bagi  pengungsi sampai mereka diberangkatkan ke negara tujuan yang ditawarkan atau direpatriasi. Indonesia juga  dak memiliki kewenangan dalam penentuan status pengungsi atau yang  biasa  disebut  dengan ’Refugee  Status  Determina on’ (RSD),  sehingga pengaturan  permasalahan  mengenai  pengungsi  ditetapkan  oleh  UNHCR  sesuai dengan  mandat  yang  diterimanya  berdasarkan  Statuta  UNHCR  Tahun  1950.¹⁰ Semua negara termasuk yang belum mera ﬁkasi Konvensi Pengungsi 1951 wajib menjunjung  nggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum karena konvensi tersebut telah menjadi ius cogens dan tak  seorang  pengungsi  pun  dapat  dikembalikan  ke  wilayah  dimana  hidup  dan kebebasannya terancam.¹¹
b.  Kurangnya Perlindungan Hukum yang Memadai di Indonesia Kantor imigrasi adalah garda depan dalam penanganan pengungsi dan/atau pencari suaka  yang  masuk  ke  suatu  negara.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  di Indonesia, kantor imigrasi hanya ada di kota besar saja sehingga dalam menangani pengungsi dan/atau pencari suaka yang ada adalah dengan cara melapor ke pos polisi terdekat. Kemudian kantor polisi terdekat tersebut melapor ke Markas Besar Kepolisian  Indonesia  (Mabes  Polri)  yang  diteruskan  ke  Kementerian  Luar  Negeri (Kemlu). Kemlu lah yang kemudian melaporkannya pada perwakilan UNHCR yang ada di Indonesia. UNHCR yang kemudian membiayai tempat  nggal mereka selama di Indonesia.
⁹ Ibid.
¹⁰   A k Krus ya , “Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste”, Jurnal Yus ka , Vol. II, No. 1, 2008, hlm. 174. ¹¹ Ibid., hlm. 13.
Sebagai  negara  yang  belum  mera ﬁkasi  Konvensi  Pengungsi  1951,  maka pemerintah mengizinkan 2 (dua) lembaga internasional yang mengurus persoalan pengungsi.  Lembaga  pertama  adalah  UNHCR  yang  bertugas  mengawasi  proses penentuan status sebagai pengungsi, penempatan ke negara ke ga, dan repatriasi. Kemudian lembaga kedua adalah Interna onal Organiza on for Migra on (IOM) yang  bertanggung  jawab  dalam  memberi  bantuan  sehari-hari,  melipu   sandang pangan dan kesehatan. Pencari suaka dan pengungsi menjadi tanggung jawab IOM sampai  mereka  ditempatkan  di  negara  ke ga  atau  kembali  ke  negara  asal.  Baik UNHCR dan IOM yang bertugas di Indonesia masih sangat kekurangan sumber daya dan memiliki beban keja yang  nggi.¹²
c.  Penentuan Status Sebagai Pengungsi
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Direktorat  Jenderal  Keimigrasian mengeluarkan Instruksi No: IMI-1489.UM.08.05 yang menyatakan:
“Orang-orang  yang  mencari  suaka  atau  berstatus  pengungsi  harus dirujuk  kepada  UNHCR  untuk  mengiku   proses  penentuan  status sebagai pengungsi, dan bahwa status dan kehadiran orang asing yang memegang ‘a en on le er’ atau kartu iden tas yang dikeluarkan oleh UNHCR  sebagai  pencari  suaka,  pengungsi,  atau  orang  yang  dilayani oleh UNHCR harus dihorma .”
UNHCR  melalui  m  RSD  melalukan  wawancara  dengan  para  pengungsi  meng- gunakan  bantuan  jasa  penerjemah.  Namun  dalam  prosesnya,  RSD  mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara karena kendala bahasa dan rasa ketakutan pengungsi untuk bicara.
d.  Penempatan ke Negara Ke ga Menempatkan  pengungsi  ke  negara  tujuan  merupakan  hal  yang  pas   dilakukan terhadap para pencari suaka dan/atau pengungsi yang sudah mendapatkan status sah dari UNHCR. Pengembalian ke negara asal juga merupakan solusi ke ka konﬂik di negara asal telah usai. Kesulitan untuk menemukan negara ke ga yang bersedia menampung  para  pengungsi  dan/atau  pencari  suaka  juga  terkadang  menjadi persoalan tersendiri.
e.  Kurangnya Layanan Bantuan Waktu tunggu yang panjang dan kurangnya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka rentan terhadap keadaan  darurat  kesehatan  dan  kehidupan  sehari-hari.  Bantuan  yang  diperoleh para  pengungsi  dan  pencari  suaka  diberikan  oleh  IOM  melalui  rujukan  petugas imigrasi.  Mereka  dak  mendapatkan  dokumen  iden tas  setempat  seper   Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengakibatkan mereka  dak bisa bekerja secara legal.
¹²   Suaka,  “Masalah  Perlindungan”, ,  diakses  8 h ps://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/
Januari 2017.
Tidak  adanya  status  hukum  yang  jelas  juga  seringkali  menghambat  mereka untuk  mendapatkan  beberapa  layanan  krusial  lainnya  seper   pendidikan  dan kesehatan.  Anak-anak  yang  lahir  di  tempat  penampungan  juga  dak  dapat memperoleh akta kelahiran bahkan banyak pengungsi yang terancam menjadi tuna wisma.  Keluarga  yang  memiliki  anak  kecil,  anak-anak  tanpa  pendamping,  kaum difabel,  remaja,  perempuan  lajang,  sangatlah  berisiko  dan  rentan  terhadap penganiayaan.¹³
f.  Rumah Detensi Imigrasi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia dijalankan oleh Pemerintah Indonesia namun  dak  memiliki  mekanisme  pengawasan  yang  memadai,  dak  transparan atau  dak  memiliki  prosedur  pengaduan.  Hal  ini  mengakibatkan  pelanggaran terhadap HAM menjadi hal yang biasa terjadi. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Rudenim  Indonesia  telah  banyak  didokumentasikan.  Pelanggaran-pelanggaran yang terdokumentasikan itu melipu  laporan tentang pencari suaka yang dipenjara berbulan-bulan tanpa diizinkan pergi ke ruangan umum. Para pencari suaka ditahan di  dalam  fasilitas  penjara  daripada  di  Rudenim,  pemerasan,  dan  kekerasan  ﬁsik. Indonesia  dak memiliki pengawasan independen maupun prosedur pengaduan yang memadai. Perlakuan yang diberikan kepada para pencari suaka dan pengungsi pun sangat sewenang-wenang dan sangat beragam dari satu Rudenim ke Rudenim lainnya. Prak k korupsi dan suap banyak terjadi dimana-mana.
Undang-undang Indonesia menyatakan bahwa warga negara lain dapat ditahan apabila  mereka  memasuki  dan  nggal  di  Indonesia  tanpa  dokumen  yang dibutuhkan,  dak ada kriteria tentang siapa yang semes nya, dan  dak semes nya ditahan  serta  berapa  lama.  Terdapat  peraturan-peraturan  untuk  membebaskan sekelompok orang tertentu dari Rudenim, seper ; anak-anak, untuk ditangani oleh organisasi-organisasi internasional (IOM atau lembaga mitra dari UNHCR).

## C.   Penutup
Persoalan pencari suaka dan/atau pengungsi merupakan persoalan kemanusiaan yang  akan  terus  ada  sepanjang  masih  ada  perjalanan  panjang  peperangan  dan tragedi kemanusiaan. Meskipun hingga saat ini belum ada traktat mul lateral yang secara khusus membahas dan memberikan perlindungan terhadap para pengungsi dan/atau  pencari  suaka,  namun  kenyataannya  tradisi  suaka  telah  dikenal  dalam kebiasaan  dan  hukum  internasional  sejak  lama.  DUHAM  serta  UU  HAM  telah memberikan pengaruh yang signiﬁkan terhadap penanganan para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.
Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol  Kedudukan  Konvensi  1967,  namun  Indonesia  sangat  menghargai  dan
menghorma  isi dari konvensi tersebut. Hal ini dibuk kan dengan usaha Indonesia yang serius dalam menanggapi kehadiran para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.  Selain  diwujudkan  dalam  bentuk  perundang-undangan,  Indonesia mewujudkannya dalam  ndakan nyata yaitu sebagai contoh: dalam penanganan para  pencari  suaka  dan/atau  pengungsi  Vietnam  di  Pulau  Galang  yang  selama kurang lebih 22 tahun berada di Indonesia, pencari suaka dan/atau pengungsi asal Afghanistan, Iran, serta beberapa negara di Asia dan Afrika  dak pernah sedikitpun indonesia  mengabaikan  keberadaannya,  memberikan  tempat  layak  merupakan salah satu wujud kebaikan ha  Indonesia.
Selain  itu,  meskipun  Indonesia  bukan  negara  tujuan  utama  mereka  dan Indonesia  secara  tegas  menolak  mereka,  namun  Indonesia  tetap  bersedia menerima mereka dan melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam memberikan tempat penampungan sementara hingga ada negara lain yang bersedia menerima mereka secara permanen atau mengembalikan mereka ke negara asal (repatriasi) sesuai dengan keinginan mereka. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa telah ada keseriusan dari pemerintah sejak awal untu menangani persoalan pencari suaka  dan/atau  pengungsi  dan  par sipasi  ak f  pemerintah  membuk kan  sikap keseriusan Indonesia.

## Da ar Pustaka
Buku Rover,  C.de, To  Serve  and  To  Protect (Acuan  Universal  Pengakuan  HAM),  Raja Graﬁndo, Jakarta, 2000. Enny Suprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi (Interna onal Protec on of Refugees): Kumpulan Tulisan Tertebar Jilid I (1975-2004), Perlindungan Hak dan Kekebalan  Asasi  Pengungsi  dan  IDPs ,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Jakarta, 2004. Sri  Badini  Amidjojo, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengungsi  Berdasarkan Konvensi  Jenewa  1951, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2013.

## Dokumen Lain
A k  Krus ya , “Aspek Hukum  Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste Sebagai  Upaya  Peningkatan  Hubungan  Bilateral  Antara  Indonesia  dan  Timor Leste”, Jurnal Yus ka , Vol. II, No. 1, 2008.
I m a n     P r i h a n d o n o,   “ Pe m b e r i a n   S u a ka ”, h p s : / / i m a n p r i h a n d o n o . ﬁles.wordpress.com/2008/07/pemberiansuaka.pdf , diakses 08 Januari 2017. Lucy  Gerungan,  “Lembaga  Suaka  Dalam  Hukum  Internasional”, Jurnal  Hukum Unsrat ,  Vol.  XVIII,  No.  1,  2010, h p://repo.unsrat.ac.id/26/1/LEMBAGA_ SUAKA_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL.pdf , diakses 5 Januari 2017.
Ria  Rosiana  Simbolon,  "Penundaan  Ra ﬁkasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 Tentang  Status  Pengungsi  OLeh  Pemerintah  Indonesia", Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014.
Sigit  Riyanto,  “Prinsip  Non-Refoulement  dan  Relevansinya  dalam  Sistem  Hukum Internasional”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  22,  No.  3,  2010, h ps://jurnal. ugm.ac.id/jmh/ar cle/view/16234, diakses 11 Januari 2017. Suaka, “Masalah Perlindungan”, h ps://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah- perlindungan/ , diakses 8 Januari 2017

## Dokumen Hukum
The Conven on rela ng to the Status of Refugees 1951. Protocol Rela ng to the Status of Refugees 1967. The United Na on Declara on on Territorial Asylum 1967 . The  Organiza on  for  African  Unity  Conven on  Governing  the  Speciﬁc  Aspect  of Refugee Problem in Africa 1969.
The Cartagena Declara on on Refugee 1984. Conven on Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Pencegahan dan Penangkalan serta peraturan pelaksanaannya.
Keputusan  Presiden  Nomor  38  Tahun  1979  tentang  Koordinasi  Penyelesaian Masalah-Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/R.I./tertanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Poli k.