## PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK BEBAS DARI KELAPARAN

## THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING THE RIGHT TO BE FREE FROM HUNGER
Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, Wiwik Afifah, Sultoni Fikri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur sultonifikri@untag-sby.ac.id
Submisson : 15 Mei 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
Indonesia  is  a  developing  country  that  has  a  very  large  population,  in  this  case,  the natural  resources  in  Indonesia  must  be  utilized  efficiently  so  that  all  citizens  get  the results evenly. must guarantee the right to freedom of citizens from hunger which is one of  the  basic  needs  in  human  rights  whose  fulfillment  is  guaranteed  by  law  and international conventions on economic, social, and cultural rights. For this reason, the state's  right  to  food  must  be  fulfilled  as  a  means  of  fulfilling  food  needs.  Broadly speaking,  the  fulfillment  of  the  right  to  food  is  still  experiencing  various  problems  in various  aspects.  Such  as  reduced  agricultural  land  and  decreased  productivity  due  to climate change. This study aims to determine the role of the government in supporting the  guarantee  of  the  right  to  be  free  from  hunger  which  is  the  basis  of  human  rights. This research method is a qualitative method based on existing data on the fulfillment of the  right  to  be  free  from  hunger.  The  government  is  responsible  for  food  availability through regional food security to support national food security based on the principles of  sovereignty  and  independence.  For  this  reason,  a  policy  for  the  protection  and conservation  of  agricultural  land  is  needed,  as  well  as  a  strong  commitment  and goodwill of the local government to prioritize the development of local food security. Keywords: Right to be Free from Hunger, Right to Food, State

## Abstrak
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar,  dalam  hal  ini  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  harus  dapat dimanfaatkan  secara  efisien  agar  semua  warga  mendapatkan  hasilnya  secara  merata. harus  menjamin  hak  atas  kebebasan  warga  negara  dari  kelaparan  yang  merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh undang-undang  dan  konvensi  internasional  tentang  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Untuk  itu,  hak  negara  atas  pangan  harus  dipenuhi  sebagai  sarana  pemenuhan kebutuhan  pangan. Secara  garis  besar  pemenuhan hak atas  pangan masih  mengalami berbagai  permasalahan  dalam  berbagai  aspek.  Seperti  berkurangnya  lahan  pertanian
dan  menurunnya  produktivitas  akibat  perubahan  iklim.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  pemerintah  dalam  mendukung  jaminan  hak  bebas  dari  kelaparan yang menjadi dasar hak asasi manusia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan  data  yang  ada  tentang  pemenuhan  hak  untuk  bebas  dari  kelaparan. Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  pangan  melalui  ketahanan  pangan daerah  untuk  mendukung  ketahanan  pangan  nasional  berdasarkan  prinsip  kedaulatan dan  kemandirian.  Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  perlindungan  dan  konservasi  lahan pertanian,  serta  komitmen  dan  itikad  baik  pemerintah  daerah  yang  kuat  untuk memprioritaskan pembangunan ketahanan pangan lokal.
Kata kunci : Hak untuk Bebas dari Kelaparan, Hak atas Pangan, Negara

## A. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  yang  sangat  sangat  besar  sehingga pemerintah membutuhkan terobosan kebijakan  yang dapat menyediakan pangan secara merata ke setiap orang, hal ini diperoleh melalui sumber bahan pangan yang ada dalam negeri  dan  dapat  memaksimalkan  kinerja  ekspor  pangan  semiolahan  atau  olahan  yang menjadi tujuan utama dalam mewujudkan terjaminnya setiap orang dalam mendapatkan pangan yang layak.
Saat ini pertumbuhan penduduk  Indonesia semakin meningkat asal tahun ketahun terbukti  data  Badan pusat Statistik  merilis  bahwa angka pertumbuhan  penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 260 juta jiwa. Hal ini berimplikasi dikonsumsi pangan terlebih  khusus  pada  konsumsi  beras  yang  semakin  besar.  Data  dari  Badan  Pusat Statistik  tembus  diangka  124kg  perkapita  pertahun  2018.  Melihat  angka  tersebut membuktikan  bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  beriringan  menggunakan  laju konsumsi  pangan  yang  semakin  besar  tentu  berdampak  pula  pada  ketersediaan  lahan pertanian menjadi asal produksi pangan. 1
Negara  wajib  mewujudkan  ketersediaan,  keterjangkauan,  serta  pemenuhan konsumsi  makanan  relatif,  aman,  bermutu,  serta  bergizi  seimbang,  baik  di  tingkat nasional  serta  wilayah  ke  individu  merata  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan  sumber daya,  institusi,  serta  budaya  lokal.  Indonesia  menjadi  negara  dengan  jumlah  penduduk yang besar serta kebalikannya mempunyai sumber daya alam dan sumber daya beragam pangan,  Indonesia  wajib  bisa  memenuhi  kebutuhan  Pangan  itu  secara  berdaulat  serta mandiri buat tercapainya ketahanan makanan yang memadai.
Pemenuhan pangan artinya salah satu informasi strategis pada pembangunan suatu Negara,  pada  rangka  mewujudkan  ketahanan  pangan,  sektor  pertanian  artinya  sektor yang  sangat  krusial  sebab  sektor  ini  sebagai  penyedia  pangan  primer,  terlebih  bagi negara  yang  sedang  berkembang,  sebab  mempunyai  kiprah  ganda  yaitu  menjadi  salah
1 Andi Amir Husry,  ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional’, Jurnal Ilmiah WIDYA , Vol.1.No.2 (2020), 88–94.
satu  target  primer  pembangunan  serta  salah  satu  instrumen  primer  pembangunan ekonomi.
Sesuai  Undang-Undang  No  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Ketahanan  Pangan adalah  syarat  terpenuhinya  Pangan  bagi  negara  hingga  menggunakan  perseorangan, yang  tercermin  asal  tersedianya  Pangan  yang  relatif,  baik  jumlah  maupun  mutunya, safety,  majemuk,  bergizi,  merata,  serta  terjangkau  dan  tidak  bertentangan  dengan kepercayaan, keyakinan, serta budaya warga, buat bisa hidup sehat, aktif, dan produktif secara  berkelanjutan,  tetapi  dalam  hal  ini  negara  masih  kurang  dalam  pemenuhan pangan  secara  merata  karena  disebabkan  adanya  kebijakan  yang  hanya  disusun  secara jangka pendek dengan  mengabaikan potensi  yang dimiliki,sehingga peningkatan harga pangan  akan  terjadi  yang  disebabkan  oleh  adanya  degradasi  sumber  daya  alam,  faktor iklim,  dan  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  Indonesia dengan kapasitas produksi pasar domestik yang sangat besar harus melakukan terobosan kebijakan  guna  memenuhi  kebutuhan  pangan  melalui  peningkatan  produksi  didalam negeri.
Dampak  yang  ditimbulkan  jika  pemenuhan  hak  pangan  masih  kurang  dapat mengakibatkan  rendahnya  ketersediaan  kalori  dalam  konsumsi  per  kapita  atau  bisa disebut  rawan  pangan.  Dalam  dampak  strategis  indonesia  dengan  jumlah  penduduk yang  sangat  besar  mengharuskan  sering  mengimpor  produk  bahan  makanan  untuk terjaminnya  kebutuhan  pangan  bagi  suatu  Negara  sehingga  dalam  waktu  dekat Indonesia  membutuhkan  tambahan  ketersedian  pangan  dan  lahan  pangan  karena  terus meningkatnya jumlah penduduk di  Indonesia. Hak pemenuhan atas pangan merupakan kebutuhan  mendasar  bagi  manusia  sehingga  negara  memiliki  kewajiban  untuk menjamin  ketersedian  pangan  yang  layak  dan  cukup  untuk  penduduknya.  Dalam konvenan  Internasional  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  memaparkan  bahwa negara wajib dalam mengakui hak yang mendasar dari setiap manusia untuk bebas dari adanya  kelaparan  baik  secara  individual  atau  personal  maupun  dengan  terjalinnya kerjasama internasional.
Sehingga  negara  wajib  memberikan  perannya  untuk  memenuhi  hak  bebas  dari kelaparan yang termuat dalam konvensi EKOSOB dengan meningkatkan cara produksi, konservasi,  dan  distribusi  pangan  dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara  efisien.  Oleh  karena  itu  hak  warga  negara dalam mendapatkan jaminan hak bebas dari kelaparan akan dijelaskan dalam penelitian ini  melalui  penjelasan  yang  memuat  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  pertama,  apa peran  negara  dalam  menjamin  hak  bebas  dari  kelaparan  yang  terjadi  di  Indonesia. Kedua, bagaimana jaminan yang didapatkan setiap warga negara dalam pemenuhan hak bebas dari kelaparan.
Penelitian  artikel  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normative.  Peneliti  akan memaparkan  berbagai  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  terkait  pengaturan  hak  atas bebas  dari  kelaparan  di  Indonesia  dan  melakukan  peninjauan  atau  pengkajian  serta
analisa terhadap beberapa peraturan yang memuat hak tersebut dan meninjau Konvenan Internasional  Hak  hak  Ekonomi,  Sosial,  Budaya.  Hasil  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  hak  dasar  manusia  dalam  pemenuhan  pangan  yang  aman  dan  layak tanpa adanya perbedaan dari sudut pandang manapun.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembangunan  di  Indonesia  atas  ketahanan  pangan  artinya  prioritas  rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi  pangan,  percepatan  diversifikasi  pangan,  serta  ketahanan  pangan  sinkron perincian  daerah  fokus  dipemantauan.  Pembangunan  budaya  serta  ekonomi  menjadi bagian berasal pembangunan secara menyeluruh. peran pemerintah ialah mengintervensi  proses  pembangunan  aktivitas  pengembangan  warga  yang  bisa dilakukan  menggunakan  dua  cara  yaitu  peran  langsung  serta  pengelolaan  pribadi. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, serta perwujudannya ialah bagian  berasal  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  Undnag-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi unsur mendasar bagi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. serta sebagian besar pangan dari pertanian. 2
Kegagalan  pada  lahan  pertanian  yang  berkelanjutan  akan  membuat  Indonesia bergantung  pada  adanya  impor  pangan  yang  harus  dilakukan.  Indonesia  akan bergantung  pada  bahan  pangan  pada  negara  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  pencapaian  lahan pertanian  yang  berkelanjutan  sangat  bergantung  pada  kebijakan  pangan  pemerintah pusat dan daerah yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, menurut Esmi Warassih, ada  kebutuhan  mendesak  untuk  mengatur  ketersediaan  lahan  pertanian  dalam  UUD, karena  salah  satu  fungsi  undang-undang  harus  menjadi  dasar  dari  semua  kebijakan. Yang sangat mendesak dicantumkan dalam Konstitusi adalah upaya sinkronisasi semua kebijakan dan menyelaraskannya dengan Konstitusi.
Masalah  di  atas  adalah  fakta  adanya  kebijakan  pemerintah  sering  kali  tidak konsisten  karena  ego  sektoral  kementerian.  Bentuk  Jaminan  Konstitusional  yang sebenarnya  diatur  dalam  Pasal  33  UUD  1945.  Jans  Arizona  menyebutnya  Konstitusi Pertanian  dan  membentuk  dasar  untuk  mengatur  hubungan  pertanian.  Konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta ketentuan konstitusi yang  menjamin  hak-hak  individu  dan  masyarakat  hukum  adat  menunjukkan  bahwa Konstitusi Indonesia layak menjadi konstitusi pertanian. Pentingnya UUD sebagai dasar pelaksanaan  reforma  pertanian  dapat  dimasukkan  dalam  interpretasi  selangkah  demi selangkah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  mendefinisikan  makna  undang-undang, kebijakan,  program  pemerintah  atau  ketentuan  konstitusional.  Selain  itu,  penguatan fundamental  reformasi  pertanian  dapat  dicapai  secara  formal  melalui  amandemen  atau
2 Lukman Adam and others, ‘DINAMIKA DAN REFORMULASI KEBIJAKAN ( National Food Economic  Performance :  Dynamics  and  Policy  Reformulation  )  A  .  Latar  Belakang  Jumlah  Penduduk Indonesia  Tahun  2010  Mencapai  Kebijakan  Untuk  Menyediakan  Pangan  Yang  Merata  ,  Keunggulan Yang Dimiliki Dalam ’, 2014, 173–92.
amandemen  konstitusi.  Perubahan  formal  merupakan  mekanisme  yang  tepat  untuk memperkuat  landasan  konstitusional  reformasi  pertanian  untuk  menjamin  hak  pangan rakyat Indonesia. 3
Setidaknya terdapat empat indikator primer yang bisa dipergunakan pada menilai realisasi  hak  pangan  pada  wilayah  ketersediaan,  aksesibilitas,  akseptabilitas,  serta kualitas.  Pertama,  ketersediaan  berarti  kemampuan  untuk  hayati  secara  langsung  pada kawasan  produksi  atau  sumber  daya  alam  lainnya,  atau  mempunyai  sistem  distribusi, pengolahan,  serta  pemasaran  yang  berfungsi  penuh  yang  bisa  memindahkan  pangan berasal  daerah  produksi  ke  lokasi  yang  diminta.  Ketersediaan  ini  mencakup  fasilitas serta pelayanan kesehatan masyarakat, program yang komprehensif buat memenuhi hak pangan, fasilitas pertanian, terutama lahan pertanian rakyat. Selain itu, ketersediaan ini bisa  mengkategorikan  asal  segi  materi  serta  panduan/peraturan.  kedua,  akses.  Akses bisa  didefinisikan  sebagai  kemampuan  buat  mendapatkan  keuntungan  dari  sesuatu. sebab keterbatasan akses terhadap asal daya fisik serta kebutuhan ekonomi serta sosial, dibutuhkan peran Negara dalam mempromosikan secara aktif pelaksanaan hak seluruh orang  pada  bidang  ekonomi,  sosial  serta  budaya.  persoalan  akses  meliputi  akses finansial  serta  fisik. Akses  fisik  berarti bahwa pangan  yang memadai  harus terjangkau bagi semua orang, termasuk mereka yang rentan secara fisik, termasuk bayi, orang tua, orang cacat, sakit parah, dan penyakit kronis, termasuk penyakit mental. Akses ekonomi berada  pada  tingkat  di  mana  biaya  keuangan  individu  dan  rumah  tangga  yang  terkait dengan  pembelian  bahan  makanan  menu  yang  wajar  tidak  mempengaruhi  atau membahayakan perolehan dan realisasi kebutuhan dasar lainnya.
Akses  ekonomi  berlaku  untuk  semua  pola  pembelian  atau  perolehan  di  mana orang  memperoleh  makanan  dan  merupakan  ukuran  kepuasan  dalam  memenuhi  hak mereka  atas  makanan  yang  layak.  Kelompok  rentan  sosial,  seperti  kelompok  tak bertanah  atau  kelompok  miskin  tertentu  dalam  masyarakat,  mungkin  perlu  mendapat perhatian melalui program-program tertentu. Pada Sidang Umum Agustus 2002, Sekjen PBB,  sebagaimana  dinyatakan  sebelumnya  oleh  Pelapor  Khusus  PBB,  adalah  bahwa perdagangan bebas dan bioteknologi itu sendiri sangat sulit untuk memecahkan masalah kelaparan  global,  seringkali  pangan.  haknya.  Laporan.  Sekretaris  Jenderal  PBB melanjutkan,  dan  Pelapor  Khusus  untuk  Hak  Pangan  percaya  bahwa  akses  ke  tanah merupakan faktor penting dan penting dalam memberantas kelaparan global. Ini berarti bahwa pilihan kebijakan seperti reformasi tanah harus memainkan peran penting dalam strategi  ketahanan  pangan  suatu  negara,  di  mana  akses  ke  tanah  sangat  penting.
3 Reseal  Akay,  Johannis  E  Kaawoan,  and  Fanley  N  Pangemanan,  ‘Peran  Pemerintah  Dalam Mewujudkan  Ketahanan  Pangan  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan’, Disiplin  Pegawai  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala , 1.1 (2021), 1–8.
Reformasi  pertanian  sering  digambarkan  sebagai  usang  dan  tidak  efektif,  tetapi  bukti tidak mendukung klaim ini. 4
Orang  membutuhkan  akses  buat  membebaskan  diri  dari  kebodohan, keterbelakangan,  penindasan,  ruang  hidup  yang  sempit,  kecanduan,  serta  ketakutan. untuk melakukan ini, orang perlu mempunyai aset yang dapat mereka kelola serta akses buat memberdayakan mereka. Petani perlu mempunyai tanah serta mempunyai akses ke modal,  teknologi,  pasar,  manajemen  serta  banyak  lagi.  Petani  wajib  mempunyai  alat produksi,  kemampuan,  serta  kemampuan  buat  mewakili  kepentingannya.  membentuk akses untuk membentuk inovasi sosial yang artinya prasyarat lahirnya perubahan sosial pada  pedesaan.  Setidaknya  terdapat  dua  kondisi  buat  memenuhi  ini.  Penerimaan pertama ( acceptability ) seluruh fasilitas produksi pangan perlu menghormati nilai serta budaya  lokal.  Penerimaan  budaya  dan  konsumen  berarti  bahwa  bahan-bahan  bebas nutrisi  pada  makanan  wajib  diperhitungkan  sebesar  mungkin.  Ini  pula  memberi  tahu konsumen perihal pandangan mereka wacana sifat pasokan makanan yang bisa diakses. kedua, kualitas.
Selain  akses  yang  kurang  di  atas,  persoalan  gizi  sangat  erat  kaitannya menggunakan kenyataan banjir pangan  yang tidak sehat. Kebanyakan orang tak jarang dihadapkan  di  makanan  murah  serta  tidak  sehat  yang  mengandung  Bahan  Tambahan Makanan  (BTM)  serta  pengawet  seperti  boraks,  formalin,  sulfit  dan  aneka  macam warna.  Ini  dijual  tidak  hanya  oleh  vendor  kecil,  namun  pula  oleh  pabrik-pabrik  besar. Bahkan  di  Indonesia,  pemenuhan  hak  atas  pangan  ialah  kewajiban  konstitusional nasional.  Misi  utama  bangsa  secara  jelas  tertuang  pada  Undang-Undang  Dasar  (UUD 1945). Yaitu, memajukan kepentingan awam, pendidikan kehidupan warga, kebebasan, perdamaian  abadi,  serta  keadilan  sosial.  sebagai  pemimpin  negara  bagian,  Konstitusi mengharuskan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  hak-hak  sipil  serta politik warganya. 5
Ketahanan  pangan  artinya  syarat  terpenuhinya  pangan  bagi  individu  bangsa  yg tercermin  berasal  tersedianya  pangan  yang  cukup  baik  jumlah  juga  mutunya,  aman, beragam,  bergizi  serta  berkeadilan.  ,  hidup  aktif  serta  produktif  dengan  cara  yg terjangkau, konsisten secara agama, berkelanjutan menggunakan keyakinan, gigi negara memberikan ketersediaan, keterjangkauan, dan  pengayaan asupan pangan yang cukup, aman,  bermutu,    bergizi  seimbang  baik  pada  taraf  nasional  juga  daerah    di  seluruh daerah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memanfaatkan  sumber  daya, institusi dan  budaya lokal. 6
4 Universitas  Bumi  and  Hijrah  Tidore,  ‘Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mengontrol  Harga Pangan  Berdasarkan  UU  Pangan  No  .  18  Tahun  2012  Pasal  55  (  Perspektif  Ekonomi  Islam  )’,  55.18 (2012) ..
5 Josina  Augustina  Yvonne  Wattimena  and  Vondaal  Vidya  Hattu,  ‘Ketahanan  Pangan  Masyarakat  Adat Sebagai  Wujud  Pemenuhan  Ham  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19’, Sasi ,  27.2  (2021),  247 <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>.
6 Fajar  B.  Hirawan  and  Akita  A.  Verselita,  ‘Kebijakan  Pangan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19’, Csis Commentaries , april.CSIS Commentaries DMRU-048-ID (2020), 1–7.
Dalam  kovenan  internasional  hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  juga menjelaskan  bahwa  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  setiap  warga negaranya  untuk  mendapatkan  jaminan  hak  bebas  dari  kelaparan  yang  termuat  pada pasal 11 ayat (2) poin a dan b yang berbunyi: Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui  hak  mendasar  dari  setiap  orang  untuk  bebas  dari  kelaparan,  baik  secara individual  maupun  melalui  kerjasama  internasional,  harus  mengambil  langkahlangkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk: (a) Meningkatkan cara-cara produksi,  konservasi  dan  distribusi  pangan,  dengan  sepenuhnya  memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas  ilmu  gizi,  dan  dengan  mengembangkan  atau  memperbaiki  sistem  pertanian sedemikian  rupa,  sehingga  mencapai  suatu  perkembangan  dan  pemanfaatan  sumber daya alam yang efisien; (b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.
Dalam  bunyi  pasal  tersebut  menjelaskan  bagaimana  peranan  atau  kewajiban negara  dalam  pemenuhan  hak  atas  bebas  dari  kelaparan  berupa  cara-cara  produksi pangan yang baik dan merata, konservasi bahan pangan untuk pemenuhan dalam jangka panjang,  distribusi  pangan  secara  merata  dengan  melihat  kemajuan  ilmu  pengetahuan saat  ini  bukan  tidak  mungkin  negara  bisa  memenuhi  hak  atas  pangan  setiap  warganya dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan tepat pada tujuan.
1. Perana n Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan

## Produksi Pangan
Produksi  pangan  merupakan  penentu  dampak  harga  pertanian.  Semakin  banyak produk pertanian yang dihasilkan, maka semakin banyak jumlah produk pertanian yang dihasilkan,  tetapi  semakin  kecil  jumlah  produksinya,  semakin  sedikit  jumlah  produk pertanian  yang  dihasilkan,  yang  mempengaruhi  harga  produk  pertanian  yang  ada. Artinya  semakin  rendah  produksi  bahan  baku  pertanian  maka  semakin  tinggi  harga bahan  baku  pertanian.  Dalam  kebijakan  strategis  kota  untuk  memastikan  tercapainya tujuan, tujuannya ialah buat mengendalikan stabilitas harga, pasokan produk dasar serta distribusi. Pengaturan harga yang ialah bagian dari intervensi nasional mempunyai tiga fungsi.  dengan  istilah  lain,  itu  merupakan  fungsi  ekonomi  yang  terkait  dengan peningkatan  produktivitas  serta  peningkatan  pendapatan  rakyat  miskin  melalui  alokasi serta  transfer  sumber  daya  ekonomi.  Fungsi  sosial  merupakan  kesenjangan  antara  si kaya  serta  si  miskin.  dan  fungsi  moral  merupakan  upaya  mendukung  nilai  hak  pada kegiatan ekonomi. 7
Distribusi Pangan
7 D Dadi, ‘Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di …’, Jurnal Education and Development , 9.3 (2021), 566–72 <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3031>.
Distribusi pangan merupakan cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan ke setiap daerah secara  merata dengan memanfaatkan sumber daya  yang ada  sehingga pemenuhan  jaminanan  hak  atas  pangan  bisa  terpenuhi,  seperti  pendistribusian  Beras antar daerah ditimbulkan oleh adanya disparitas harga atau bonus bagi pelaku ekonomi buat melakukan aktivitas distribusi komoditas yang diperdagangkan. Sedikitnya ada dua faktor penyebab perbedaan harga beras antar daerah, yaitu: perbedaan segmentasi pasar yang  direfleksikan  oleh  perbedaan  daya  beli  dan  preferensi  konsumen  terhadap  beras berkualitas  tinggi;  serta  disparitas  neraca  ketersediaan  serta  konsumsi  beras,  sebagai akibatnya  terjadi  aliran  komoditas  dari  wilayah  surplus  menggunakan  tingkat  harga rendah ke wilayah defisit menggunakan tarff harga yang lebih tinggi. 8

## 2. Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Bebas Kelaparan
Pemerintah  sebagai  pelaku  utama  dalam  melindungi  dan  menegakkan  hak  asasi semua  warga  negaranya,  sebagaimana  diatur  dalam  berbagai  instrumen  hukum internasional  dan  nasional,  termasuk  UUD  1945  dan  Konvensi  EKOSOB  negara mempunyai  kewajibanuntuk  memenuhi  hak  atas  bebas  dari  kelaparan,  tetapi  juga memberikan pemenuhan hak secara penuh dan harus dijamin. Hak asasi manusia dasar dan  sehari-hari  lainnya  yang  dibutuhkan  warga  negara  melalui  prinsip-prinsip  tidak pandang  bulu,  partisipasi,  pemberdayaan  dan  akuntabilitas  Memenuhi  pangan menggunakan  ketersediaan  yang  relatif,  seperti  pangan  yang  berasal  dari  tanaman, ternak  serta  ikan,  buat  memenuhi  kebutuhan  karbohidrat,  protein,  lemak,  vitamin  dan mineral  yang  berguna  bagi  pertumbuhan  kesehatan  manusia.  makanan  pada  kondisi aman  dan  tidak  mengandung  bahan  kimia  yang  berbahaya  atau  berbahaya  bagi kesehatan Anda.
Ketersediaan  bahan  pangan  yang  mudah  didapat  dan  dibeli  oleh  rumah  tangga dengan  harga  yang  sangat  terjangkau.  Selain  itu,  pemenuhan  pangan  yang  selalu  dan tanpa kecuali tersedia secara merata di semua lapisan masyarakat. Kewajiban hak asasi manusia  pangan  meliputi  penghormatan,  perlindungan,  dan  kinerja.  Kedua,  kewajiban untuk  memenuhi  meliputi  kewajiban  mempromosikan  dan  kewajiban  menyediakan. Kewajiban  untuk  melindungi  berarti  bahwa  untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas pangan,  negara  mengeluarkan  keputusan  atau  dokumen  hukum  yang  dapat  dipahami tidak  hanya  untuk  kepentingan  individu  atau  kelompok,  tetapi  juga  untuk  kepentingan masyarakat  umum,  secara  konsisten.  bahwa  Anda  harus  melakukannya.  Warga  negara itu dalam upaya memenuhi hak pangannya tanpa membatasi hak warga negara lain atas pangan.  Negara  perlu  memastikan  bahwa  setiap  orang  di  wilayah  yang  bertanggung jawab memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka jika hal ini tidak mungkin dilakukan sendiri. 9
8 M.E  Yossi  Eriawati,  S.E.,  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Konsumsi  Pangan  Di Indonesia’, Jurnal Education and Development , 7.1 (2019), 58–62.
9 D  &  Kusmiarto  Aries  Mujibarohan,  ‘Aspek  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengadaan  Tanah’, Bhumi , 1945.40 (2014), 628–29.
Permintaan  pangan  di  Indonesia  yang  padat  penduduknya  secara  alami membutuhkan  peningkatan  pasokan  pangan,  namun  kapasitas  produksi  pangan Indonesia  terbatas  di  lahan  pertanian,  berkurangnya  energi  kerja  pertanian, berkurangnya  kesuburan  tanah,  perubahan  iklim  global,  dll.  Itu  cenderung  menurun sebab  banyak  sekali  faktor.  Akibatnya,  terdapat  kekurangan  yang  semakin  tinggi  pada semua  dunia  serta  persediaan  makanan  yang  terbatas  terpengaruh  secara  negatif. Kekurangan  pangan  di  pasar  global  artinya  dampak  asal  sisa  pasar  pangan  dunia. Negara  berkewajiban  memenuhi  hak  rakyatnya  atas  pangan  dan  hak  asasi  manusia lainnya. Negara berkewajiban memenuhi  kebutuhan rakyat  akan pangan dan  gizi  yang terjangkau dan memadai.  Oleh sebab itu, pengabaian pangan serta  gizi  itu sendiri bisa diklaim sebagai pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara. 10
Kewajiban tadi termuat pada HAM dan kesepakatan EKOSOB menjadi dasar hak manusia  yg  wajib  dipenuhi  tanpa  adanya  pembedaan  pada  pembagian  haknya. Tanggungjawab  negara  terhadap  rakyat  negara  merupakan  bertanggung  jawab  pada memberi  makan  orang.  Ketahanan  pangan  Dicapai  ketika  terdapat  cukup  lahan  untuk produksi  pangan,  distribusi  yang  baik,  Produksi  serta  ketersediaan  pangan.  sementara waktu  Ketahanan  pangan  didefinisikan  menjadi  kondisi  terpenuhinya  pangan  secara merata.  Hal  ini  tercermin  berasal  ketersediaan  pangan  yang  relatif,  baik  kualitas  juga mutunya. dan terjamin aman, adil dan terjangkau. Memenuhi hak warga atas pangan Itu tanggung jawab negara.  Ketahanan pangan hanya dapat  dicapai  Jika ada  banyak lahan buat  produksi  pangan,  distribusi  dan  produksi  yang  baik  Ketersediaan  makanan  dan makanan yang dikonsumsi. Ketersedian makanan yang layak diartikan menjadi kondisi makanan  yang harus dipenuhi pada setiap daerah, hal ini tercermin berasal tersedianya pangan  yang  cukup  baik  kualitas  juga  mutunya  yang  terjamin  aman,  adil,  dan terjangkau.

## C. Penutup
Peran negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan yang termuat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya masih kurang terpenuhi karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  distribusi  dan  produksi  pangan kurang  maksimal,  Seperti  semakin  melonjaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang tidak  diseimbangi  oleh  hasil  sumber  daya  alam  yang  dapat  menutup  kebutuhan pangan.Pemerintah  sudah  melakukan  beberapa  cara  untuk  mengatasi  hal  tersebut dengan  melakukan  impor  bahan  pangan  mentah  dari  berbagai  negara  seperti  yang termuat dalam Konvenan EKOSOB.
Jaminan  yang  didapatkan  oleh  warga  negara  dalam  pemenuhan  hak  atas  bebas dari  kelaparan  sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk  memberikan  pangan  ke  setiap daerah dengan merata dan tidak membedakan dari segala sisi karena pada dasarnya hak setiap  warga  negara  sama  dan  menjamin  mendapatkan  pangan  yang  sehat  dan  layak.
10 Ikhsan, Ariusni, and Putri.
Dalam hal ini negara melakukan berbagai cara untuk menstabilkan harga pangan  yang dipasarkan supaya setiap warga negara bisa terpenuhi  secara merata dan  warga negara mendapatkan jaminan haknya.

## D. Daftar Pustaka
Adam,  Lukman,  P  D  I  Bidang  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  Badan  Pusat,  and Kementerian  Perdagangan,  ‘DINAMIKA  DAN  REFORMULASI  KEBIJAKAN  ( National Food Economic Performance : Dynamics and Policy Reformulation ) A . Latar  Belakang  Jumlah  Penduduk  Indonesia  Tahun  2010  Mencapai  Kebijakan Untuk  Menyediakan  Pangan  Yang  Merata  ,  Keunggulan  Yang  Dimiliki  Dalam  ’, 2014, 173–92
Akay,  Reseal,  Johannis  E  Kaawoan,  and  Fanley  N  Pangemanan,  ‘Peran  Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan’, Disiplin Pegawai  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan Tikala , 1.1 (2021), 1–8
Aries  Mujibarohan,  D  &  Kusmiarto,  ‘Aspek  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pengadaan Tanah’, Bhumi , 1945.40 (2014), 628–29
Bumi,  Universitas,  and  Hijrah  Tidore,  ‘Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No . 18 Tahun 2012 Pasal 55 ( Perspektif Ekonomi Islam)’, 55.18 (2012) .
Dadi, D, ‘Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi  Demi  Ketahanan  Pangan  Berkelanjutan  Di  …’, Jurnal  Education  and Development , 9.3 (2021), 566–72 <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3031>
Hirawan, Fajar B., and Akita A. Verselita, ‘Kebijakan Pangan Di Masa Pandemi Covid-
19’, Csis Commentaries , april.CSIS Commentaries DMRU-048-ID (2020), 1–7 Husry,  Andi  Amir,  ‘Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendukung  Ketahanan  Pangan Nasional’, Jurnal Ilmiah WIDYA , Vol.1.No.2 (2020), 88–94
Ikhsan, Ahmad Khasanatul, Ariusni Ariusni, and Dewi Zaini Putri, ‘Analisis Pengaruh Sektor  Pertanian,  Sektor  Pertambangan,  Dan  Sektor  Industri  Terhadap Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di  Indonesia’, Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Pembangunan , 1.3 (2019), 731–38
Wattimena,  Josina  Augustina  Yvonne,  and  Vondaal  Vidya  Hattu,  ‘Ketahanan  Pangan
Masyarakat  Adat  Sebagai  Wujud  Pemenuhan  Ham  Dalam  Masa  Pandemi  Covid- 19’, Sasi , 27.2 (2021), 247 <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.448>
Yossi  Eriawati,  S.E.,  M.E,  ‘Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Konsumsi Pangan Di Indonesia’, Jurnal Education and Development , 7.1 (2019), 58–62