## PROSPEK KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

## Yovinus

## Abstract
Opportunities and challenges in today’s era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a  result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can  be  regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and  human  resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.
Key Words: Bilateral Cooperation, People Welfare, Border Residents

## Pendahuluan
Kecenderungan globalisasi dan desentralisasi tentu telah dan akan  membawa  banyak  perubahan  bagi Indonesia  dan  Malaysia. Berbagai isu yang  muncul di masing-masing negara yang  terkait dengan  kecenderungan  di  atas  adalah  masalah  pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan isu pendidikan serta isu dan
permasalahan politik, hukum dan budaya. Tidak terlepas dari isu – isu  utama  tersebut adalah  bagaimana kedua negara  serumpun tersebut  dapat  menjawab  berbagai tantangan  globalisasi  dan desentralisasi guna mewujudkan kemakmuran bersama (Alisjahbana, Arminda S. dkk, 2007).
Terkait  pembangunan  dan  kesejahteraan,  berbagai  konsep kerjasama  dua  negara  telah  digulirkan  dengan  berbagai kesepakatan  dan saling  pengertian  seperti  halnya  dalam Sosek- Malindo, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI),  forum kerjasama kawasan (Masyarakat Ekonomi Association of South East
Asia
Nations (ASEAN)/MEA).
Meski demikian, berbagai permasalahan dan tantangan juga muncul seiring dinamika sosial, kawasan dan persinggungan  kepentingan serta kedaulatan kedua negara. Dalam beberapa hal, pihak Indonesia kerap  merasa dirugikan  atas  manuver  Malaysia  terhadap  wilayah-wilayah  privat kedaulatan Indonesia  seperti  klaim Malaysia  atas  wilayah  yang secara  historis  dan  geografis  adalah  milik Indonesia  (Sipadan- Ligitan), dugaan pergeseran  patok  batas  wilayah yang  disinyalir dilakukan  secara  sengaja  oleh  pihak  Malaysia,  klaim  terhadap beberapa  produk kebudayaan Indonesia,  persoalan  perlindungan tenaga  kerja  migran  asal Indonesia,  protes  Malaysia  atas  bencana kabut  asap  yang berimbas  terhadap wilayah  Malaysia  (meskipun dalam beberapa kasus kebakaran hutan di Indonesia  juga melibatkan para pengusaha perkebunan Malaysia) dan lain-lain.
Tulisan ini secara khusus akan  menyoroti dinamika hubungan bilateral Indonesia – Malaysia dalam beberapa aspek, dan pada akhirnya ingin melihat “celah” bagi prospek kerjasama
kedua  negara khususnya  di wilayah perbatasan  di tengah pasang surut  hubungan  diplomatik  kedua  negara.  Sejauh  ini, kerjasama yang dibangun oleh kedua negara masih berkutat pada hal-hal yang  bersifat makro,  dan  seringkali  “berhati-hati”  dalam membangun  kesepahaman  dalam lingkup kesejahteraan bersama. Faktor  historis  konfrontasi  kedua  negara  pada  era  pemerintahan Orde  Lama  tampaknya  masih  cukup  membekas,  dan  kadangkala timbul  riak-riak di  wilayah Indonesia  jika  terjadi  persoalan diplomatik  di  antara  kedua  negara. Wilayah  perbatasan kedua negara  terutama  di  kawasan  Sabah dan  Sarawak  adalah  area konflik  yang  masih menyimpan  memori buruk  bagi  hubungan kedua  negara  serumpun  ini. Di  pihak  lain, persoalan ekonomi, sosial, budaya dan  pembangunan di  wilayah perbatasan masih jauh  tertinggal  jika  dibanding  wilayah-wilayah  inti  atau pusat- pusat kota. Ini merupakan fakta mirisnya nasib warga perbatasan kedua negara yang sesungguhnya menyimpan potensi besar, baik sumber  daya  alam  maupun  manusia  bagi  peningkatan  kualitas kesejahteraan dalam semangat keserumpunan.
Globalisasi ekonomi khususnya  di kawasan Asia Tenggara (MEA), pada akhirnya juga mempengaruhi dinamika perekonomian di  kawasan  perbatasan.  Hal  ini  ditambah lagi  dengan  perhatian pemerintah  yang  sejauh  ini  telah mengambil  langkah-langkah konkrit bagi pembangunan kawasan perbatasan. Sepanjang Tahun 2016-2017, presiden Joko Widodo telah meresmikan beberapa pos lintas batas antar negara diantaranya di perbatasan Badau-Lubuk Antu  (Kabupaten  (Kab.) Kapuas  Hulu  Kalbar),  Sajingan – Aruk (Kab. Sambas Kalbar) dan modernisasi pol lintas batas di Entikong
di  Kab.  Sanggau.  Berbagai  program  pembangunan  tersebut menandakan  membaiknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan  kawasan perbatasan. Selain itu, berbagai peluang  ekonomi  dan  upaya-upaya  peningkatan  kesejahteraanpun akan menjadi lebih  mudah untuk dilaksanakan karena mobilitas manusia  dan  barang  akan teradministrasi  dengan  baik  dan  akan berdampak baik  pula terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Terlepas dari  pasang  surut  dinamika politik,  sosial  dan diplomatik  di  antara  kedua  negara,  komitmen  untuk mensejahterakan warga perbatasan telah terwujud  dalam pembangunan pos lintas batas di  perbatasan kedua negara. Terhambatnya pembangunan  pos lintas batas di antara kedua negara  pada  masa lalu  salah  satunya  disebabkan  oleh belum sinkronnya  kesepakatan  untuk  membuka  jalur  transportasi  di perbatasan darat kedua negara, karena realisasi pembangunan pos lintas batas hanya akan terwujud jika kedua negara telah memiliki komitmen dan kebijakan bersama di antara kedua negara  karena menyangkut  aspek pembangunan  fasilitas di pos perbatasan di wilayah masing-masing. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi  pengembangan  kerjasama  kedua  negara  dalam  aspek-aspek lain. Sebagai  dua negara  yang  serumpun,  hendaknya  semangat kekeluargaan  dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membangun perbatasan sebagai “zona kemakmuran bersama.”

## Kesenjangan Pembangunan dan Dilema Kemiskinan Warga
Perbatasan
Bangun  (2014) mengungkapkan  bahwa  pada  level  lokal, permasalahan  yang  dihadapi  oleh warga  perbatasan  berupa keterisolasian,  keterbelakangan,  kemiskinan,  mahalnya  harga barang  dan  jasa, keterbatasan  sarana  dan  prasarana  pelayanan publik,    rendahnya kualitas    sumber daya manusia, serta penyebaran  penduduk  yang  tidak  merata. Pada  level  nasional permasalahan  yang  dihadapi  oleh  daerah  perbatasan  antara  lain, berupa kebijakan  pemerintah  yang  tidak  berpihak  pada daerah perbatasan, serta kurangnya  personil, anggaran fasilitas dan kesejahteraan;  terjadinya  perdagangan  lintas  batas ilegal, kurangnya  akses  serta  media  komunikasi  serta  informasi  dalam negeri,  serta  belum  optimalnya  komunikasi  lintas  sektoral  dan lintas  wilayah dalam  pananganan  wilayah  perbatasan.  Sementara pada  level  internasional/regional,  persoalan  wilayah  perbatasan muncul sebagai akibat lemahnya lobi dan kreativitas pemerintah di tingkat  nasional.  Berbagai  peluang  yang  ada  baik  di  kawasan ASEAN dan juga  pembangunan nasional ternyata tidak bisa terangkai  dengan  baik  bagi  upaya pemenuhan  hak  ekonomi masyarakat.  Berbagai  kesenjangan  prasarana  dan  sarana  yang terjadi  pada  daerah perbatasan  khususnya  antara  Malaysia  dan Indonesia, masih belum terperhatikan sebagaimana mestinya.
Dalam   rangka   pemerataan   pembangunan   ke   seluruh wilayah, telah diupayakan  dalam pelaksanaan  otonomi daerah (Otda)  dengan  mempertimbangkan  kemampuan  pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan
masih  diperlukan  perhatian  yang  lebih besar  khususnya  kepada daerah  yang  terbelakang,  daerah  yang  padat,  dan  daerah  yang sangat kurang penduduknya,   daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah  perbatasan.  Hal  tersebut  sudah  tercantum  sejak masih  diberlakukannya  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN) tahun 1993. Pembangunan  daerah sebagai bagian integral dari pembangunan  nasional,  dilaksanakan  secara  serasi,  terpadu  dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna pada  setiap tingkatan  pemerintahan.  Pelaksanaan  pembangunan  daerah diupayakan  sesuai dengan  potensi dan  prioritas  daerah  yang bersangkutan (Budianta, 2010).
Sejak dahulu hingga zaman teknologi  dewasa ini, wilayah perbatasan negara masih saja menjadi halaman paling belakang di negeri  ini,  meski banyak  deklarasi yang  menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan sebuah negara. Dalam  kenyataannya  belum  terlihat  adanya  pembenahan- pembenahan  yang  berarti  dari  pemerintah,  bahkan  sejauh  ini proses pembangunan masih dirasakan sangat lambat dan jalan di tempat.    Masalah-masalah    yang   melanda    seolah tanpa   solusi, seperti  misalnya masalah  kemiskinan  yang  kian  membelenggu masyarakat   perbatasan   yang   mendiami wilayah   perdesaan. Kawasan  perbatasan Indonesia-Malaysia di  Jagoi  Bababang Kalimantan  Barat  masih  ditandai  dengan  keterisolasian  wilayah, keterbelakangan ekonomi dan sumber daya manusia, keterbatasan sarana  dan  prasarana,  maraknya  pekerja ilegal ( illegal workers ) serta  menjamurnya  praktikperdagangan  manusia ( human trafficking ). Praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan ini
memang sangat sulit terdekteksi oleh aparat keamanan perbatasan negara.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  jalur  tikus  untuk  aksi penyelundupan,  baik  itu  barang-barang  ilegal  maupun  praktik penyelundupan manusia (Niko, 2016).
Dalam  konteks  negara,  wilayah perbatasan  melingkupi daerah-daerah  yang  berbatasan  langsung  dengan  dengan  wilayah terirorial  negara  tetangga,  sedangkan dalam  konteks  administrasi, wilayah  perbatasan  lebih  diartikan sebagai  bagian  dari suatu wilayah  administrasi  tertentu  yang  berbatasan  langsung dengan wilayah  administrasi  lain  di  sekitarnya  dalam  kerangka Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI). Kedua tipe   wilayah perbatasan  tersebut  merupakan  wilayah  integral  pelaksanaan pembangunan Indonesia.  Berbagai  upaya  telah dilakukan pemerintah  Republik Indonesia (RI) untuk  lebih  memeratakan pembangunan  dan  hasil-hasil  pembangunan  ke  seluruh  pelosok negara. Dalam rangka pengurangan ketimpangan wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) tahun
2004-2009 (Peraturan presiden/Pepres No. 7/2005)  telah mengamanatkan bahwa pengembangan daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan terintegrasi dalam suatu sistem  wilayah pengembangan  ekonomi,  melalui  keterkaitan  mata  rantai  proses produksi  dan  distribusi  antara  wilayah-wilayah  tertinggal  dengan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (Budianta, 2010).
Potensi Kerjasama Sosial dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Pembangunan    ekonomi    dan    infrastruktur    merupakan program strategis yang dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif lebih  cepat  jika dibandingkan  dengan  bidang-bidang  lain  seperti Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Dalam konteks  ini,  pemerintah pusat  mesti  responsif  dan  menyederhanakan  sistem  birokrasi secara  khusus  di wilayah  perbatasan.  Hal  ini  terkait dengan banyaknya  kewenangan  dalam  pengelolaan kawasan perbatasan yang  tidak  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  terutama  dalam kerjasama dengan  pemerintah Malaysia. Ketertinggalan kawasan perbatasan memang perlu untuk diselesaikan dalam  sebuah kebijakan  yang  terpadu  antar  sektor,  hal  ini  agar  tidak terjadi tumpang  tindih  antara  pemerintah  pusat,  daerah,  aparat  TNI dan masyarakat  lokal yang  kesehariannya  menggantungkan  hidupnya dari  aktivitas-aktivitas  yang  saling berinteraksi  dengan  warga Malaysia.
Berkaca dari peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan di  wilayah  Kecamatan  Entikong  dimana  pos  lintas batas transportasi  antar  negara  yang dibangun  pada  tahun  1990,  titik- titik perbatasan lain juga perlu untuk  dibenahi. Di Kalimantan Barat  secara  administratif  terdapat  5 Kabupaten  yang  berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten  Sanggau, Bengkayang, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu.  Dari  keseluruhan  wilayah  tersebut,  baru Pos  Pemeriksaan Lintas  Batas  (PPLB) Entikong  yang  telah  menjalankan  fungsi keimigrasian  secara penuh.  Padahal beberapa  wilayah  seperti Sintang dan Bengkayang juga memiliki garis perbatasan yang
cukup  panjang. Hal  ini  menyebabkan  kondisi  masyarakat  di perbatasan    Kabupaten    Sintang    dan    Bengkayang    belum sepenuhnya  memiliki  akses  resmi  untuk  melaksanakan berbagai aktivitas  termasuk  perekonomian. Hal  ini  turut  berkontribusi dalam meningkatnya    berbagai    aktivitas ilegal di wilayah perbatasan.
Maraknya aktivitas  ilegal di wilayah perbatasan, di samping menunjukan  lemahnya  pengawasan  dan  tata  kelola  wilayah perbatasan,  juga  sekaligus  mengindikasikan  besarnya  potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika pengelolaannya    dilakukan    secara resmi. Berbagai potensi komoditas   perkebunan   seperti   lada,   jagung,   kelapa   sawit, kemudian potensi hasil hutan, tenaga kerja dan perdagangan dapat difasilitasi    dengan    pembangunan
sarana    dan    prasarana pendukung,  seperti jalan,  jembatan,  pasar,  pos  lintas  batas  resmi dan  regulasi yang  berpihak  pada  masyarakat  lokal. Dengan demikian,  sedikit  demi  sedikit  kesejahteraan  masyarakat  dapat ditingkatkan  dan  mengurangi  angka  kemiskinan  di wilayah perbatasan.
Kerjasama  sosial  dan  ekonomi  antar  dua  negara  di  wilayah perbatasan,  sebetulnya  sudah  menjadi  tradisi  turun  temurun. Sebagai  dua  negara serumpun,  terpisahnya dua wilayah akibat pembagian  teritorial Indonesia dan  Malaysia  tetap  berlanjut  baik secara  legal  maupun  illegal.  Di  wilayah-wilayah  yang  cukup  jauh dari PPLB, interaksi masyarakat antar kedua negara cukup intensif bahkan  ada banyak warga perbatasan Indonesia yang memiliki kartu Indentitas Malaysia, bekerja di wilayah Malaysia hingga turut
menikmati pelayanan publik di wilayah Malaysia. Pada masa yang akan datang, pemerintah Indonesia dan Malaysia hendaknya tidak lagi    menerapkan regulasi-regulasi    kaku    bagi masyarakat perbatasan  dua  negara  tersebut. Dalam  prinsip-prinsip  kerjasama yang dilandasi kesepahaman dan kekeluargaan kedua negara mesti bertekad untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga kedua negara  melalui  kerjasama-kerjasama  di  bidang ekonomi,  sosial, pendidikan dan lain-lain.
Jika  komitmen yang  dibangun  antar kedua  negara  dapat diwujudkan,  maka dampak  sosialnya akan  besar  bagi warga perbatasan,  terutama  dalam  membangun  kehidupan  dan kesejahteraan  bersama  negara  yang  bertetangga  dekat.  Sebagai bangsa yang serumpun, Indonesia  dan  Malaysia tidak seharusnya menutup rapat perbatasan meskipun sudah hidup dalam kawasan teritorial  yang  berbeda.  Pengalaman Eropa  dalam  membangun kerjasama  unilateral  dalam  forum  Masyarakat Eropa  (Uni Eropa), telah  mampu  mengangkat  derajat  kehidupan  sosial  dan ekonomi masyarakat Eropa  yang masih tertinggal seperti negara-negara yang  terletak  di  Eropa  bagian  timur.  Masyarakat  perbatasan  yang bertahun-tahun  hidup  dalam  ketertinggalan  dan  keterisolasian menginginkan  persoalan-persoalan  birokrasi  antar  kedua  negara tidak  lagi  berimbas pada  kehidupan dan  kesejahteraan mereka. Dengan potensi-potensi yang dimiliki, kesejahteraan dan  prospek perkembangan  perekonomian  dapat  terwujud  dengan  kebijakan pembangunan    dan    pembangunan    sarana    dan prasarana pendukung  aktivitas perekonomian,  pendidikan,  kesehatan,
pertanian dan lain sebagainya.
Pembangunan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur dan ketertiban  sosial  yang  relatif  lebih  baik  di  wilayah  Malaysia  dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah diplomatik dalam membangun wilayah Indonesia. Pemerintah  tidak  perlu  merasa gengsi  karena  selama  ini perbandingan output pembangunan  di wilayah kedua negara ini telah  merekonstruksi  persepsi  publik  bahwa  pemerintah  Malaysia lebih   berhasil   dalam   implementasi pembangunan di wilayah mereka.  Mirisnya  adalah  fakta  historis  bahwa Indonesia  lebih dahulu  memperoleh  kemerdekaan,  bahkan  pada  fase-fase  awal pembangunan  di  wilayah  Malaysia,  mereka mendatangkan para guru, profesional, dan para pengajar untuk membangun Malaysia. Dengan perencanaan, tata kelola, dan implementasi pembangunan yang lebih baik pada awal tahun 90-an Malaysia mampu menyalip Indonesia dan menjadi wilayah ekonomi baru yang lebih maju dan berkembang.

## Kontribusi Pemerintah Malaysia Bagi Warga Perbatasan
Indonesia
Menurut  pengakuan masyarakat, di wilayah-wilayah perbatasan  yang  terpencil  kontribusi  pemerintah  dan  masyarakat Malaysia cukup tinggi bagi perekonomian masyarakat. Di beberapa wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas  Hulu yang terpencil banyak di antara masyarakat yang bekerja  dan  mencari nafkah  di  wilayah  Malaysia. Beberapa  juga menikmati  fasilitas pendidikan,  kesehatan  bahkan  kependudukan bagi mereka yang memiliki kartu kependudukan Malaysia. Dalam
hal-hal  tertentu  pemerintah  Malaysia memberi  ruang  yang  cukup bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan bekerja di beberapa wilayah Malaysia. Media-media Malaysia seperti radio, televisi dan surat  kabar asal negeri  jiran tersebut juga dapat diakses dengan mudah oleh warga  perbatasan. Hal ini  cukup membantu  warga  perbatasan  yang  daerah  pemukimannya terletak jauh  dari  pusat-pusat  wilayah  administratif  kecamatan  atau kabupaten terdekat. Fasilitas teknologi, informasi dan infrastruktur di wilayah perbatasan Malaysia yang dekat dari jangkauan  warga perbatasan Indonesia  berkontribusi  dalam  mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Secara  umum  mayoritas  masyarakat  perbatasan  berprofesi sebagai  petani  atau  pekebun.  Wilayah  perbatasan  yang  topografi wilayahnya sebagian besar didominasi  oleh dataran tinggi  cukup baik untuk ditanami lada, jagung dan  padi. Sudah menjadi cerita umum  bahwa  komoditas-komoditas  pertanian  dan  perkebunan tersebut  dijual  pada  para  pengusaha  asal  Malaysia.  Sebagai salah satu  komoditas  yang  memiliki  harga  yang  tinggi,  lada menjadi primadona yang mampu mensejahterakan para petani perbatasan. Dari    beberapa    pengakuan    warga perbatasan,    para bos    asal Malaysia bersedia  memodali usaha para petani lada tersebut, menyediakan  fasilitas  kendaraan, dan  menampung  hasil perkebunan   tersebut   dengan   harga   yang   tinggi. Pemerintah Malaysia  sejauh  ini  belum  terlalu  mempermasalahkan  berbagai aktivitas  tersebut. Alasannya  adalah  bahwa  interaksi antar warga kedua negara di wilayah perbatasan telah berlangsung secara
turun temurun, dan tidak berdampak negatif terhadap kawasan teritorial Malaysia.
Sebagai negara yang relatif lebih makmur, ada banyak warga Indonesia yang menggantungkan nafkah dengan bekerja di berbagai sektor. Umumnya sebagian besar warga Indonesia bekerja di  perkebunan-perkebunan,  rumah  tangga,  buruh  bangunan  dan infrastruktur lain dan sedikit yang bekerja di bidang konsultan, dan menjadi pengusaha.  Malaysia dapat dikatakan sebagai solusi dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal positifnya adalah bahwa, para pekerja asal Indonesia dipersepsikan lebih ulet, rajin, pekerja keras, penurut dan kualitas pekerjaannya di atas rata-rata. Ada banyak para pekerja asal Indonesia yang hidup  berkecukupan  setelah  pulang mengumpulkan  ringgit dari Malaysia.  Mereka mampu  mengumpulkan  modal  untuk  usaha  di daerah  asalnya,  membangun  rumah  ataupun  membeli  kendaraan. Inilah  mengapa pemerintah Indonesia  dianggap  perlu untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara dalam kerangka kerjasama yang lebih rill dan memusatkan aktivitasnya di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara.

## Membangun Kesepahaman Menuju Kesejahteraan Bersama dalam Lingkup Negara Serumpun
Langkah-langkah  membangun  kesepahaman  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang tertinggal dan  hidup dalam kemiskinan dan keterisolasian adalah sebagai berikut:
1. Membangun   kesepahaman   antara kedua   negara   dalam perjanjian bilateral khusus wilayah perbatasan.
2. Merealisasikan   model-model   pembangunan yang   saling menguntungkan  antar  kedua  negara  di wilayah perbatasan negara.
3. Melakukan evaluasi terhadap
berbagai kebijakan pembangunan dan keamanan yang selama ini telah berdampak pada
rendahnya kualitas pembangunan, tingginya angka kemiskinan, timbulnya kesan bahwa masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang marginal.
4. Menghindari  isu-isu  sensitif  historis  yang  dapat  melahirkan sikap  saling  curiga  dan  persaingan  tidak  sehat  antar  kedua negara.
5. Mempromosikan  semangat  persaudaraan  bahwa  Malaysia dan Indonesia adalah  negara  serumpun  yang  hendaknya saling mendukung satu sama lain.
Sikap  saling  tidak  peduli dan menempatkan  wilayah perbatasan  kedua  negara  sebagai  prioritas  terbawah  dalam perencanaan  pembangunan  sudah  seharusnya  segera diakhiri. Berbagai upaya pemerintah Indonesia  yang mulai melakukan penataan  konstruktif  di  wilayah  perbatasan  akan  berjalan  dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dengan pihak Malaysia.
Dengan  kebijakan  yang  baik  dan  konstruktif,  wilayah  perbatasan dapat  didesain  menjadi  zona  strategis dalam  bidang  perdagangan, industri,  pariwisata,  transportasi  dan  kebudayaan. Keberhasilan Batam sebagai wilayah perbatasan  dengan Singapura dapat dijadikan rujukan  untuk menciptakan situasi yang serupa di perbatasan darat Indonesia dengan  Malysia. Batam menjadi destinasi  menarik  dalam sektor  kepariwisataan,  industri dan perdagangan karena pihak Singapura  juga merasakan  manfaat yang  besar  dari kerjasama  dengan  pihak Indonesia  dalam pengelolaan kawasan perbatasan kedua negara.
Memadukan  kesepahaman  dengan  komunikasi  yang  intensif antar  kedua  negara  merupakan  langkah  awal  dari prospek pembangunan  yang lebih  besar  pada masa  yang  akan datang. Wilayah perbatasan adalah masa depan Indonesia, terutama dalam menghadapi  globalisasi  ekonomi  kawasan  (MEA)  bahkan global. Dengan 3 negara dalam satu kawasan yang saling berdekatan, pos- pos  lintas  batas  tersebut  pada  akhirnya  akan  menjadi gerbang dalam mobilitas barang dan manusia  antar negara Indonesia, Malaysia,  Brunei  Darusalam,  hingga  negara-negara  ASEAN  yang lain.  Memang  saat ini  pos-pos  lintas batas  tersebut  masih relatif sepi dan belum menunjukan interaksi ekonomi skala besar, tetapi dengan  adanya  prioritas  dan  komitmen  yang  kuat  antar  negara, pada  masa  yang  akan  datang  wilayah-wilayah  perbatasan  justru akan berbalik menjadi kawasan yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi meningkat.

## Analisis Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Malaysia di
Wilayah Perbatasan
a. Peluang
Pemerintah Indonesia  dan  Malaysia  sejauh  ini  telah membuka diri  untuk  saling bekerja  sama dalam berbagai sektor. Jika  dianalisis kerjasama terbesar  masih  dalam bidang perlindungan dan penempatan  pekerja migran asal Indonesia,  bidang  pendidikan,  pariwisata  dan  kebudayaan. Anehnya,  dalam  bidang  perekonomian  kedua  negara  yang hidup  dalam  wilayah  yang  relatif dekat  justru  tidak mengembangkan  kerjasama  di  bidang ekonomi  dalam  skala besar. Indonesia justru mencatat transaksi perdagangan yang   cukup   besar   dengan   negara-negara   yang   secara geografis  terletak  jauh  seperti  Eropa,  Amerika Serikat,  Cina, Jepang, Korea bahkan Afrika.
Sebagai  dua  negara  yang  memiliki  kapasitas perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, kerjasama perekonomian Indonesia-Malaysia berpeluang untuk menjadi kekuatan ekonomi  utama di kawasan  Asia. Hal ini karena sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia dan  Malaysia memiliki potensi  sumber  daya  alam yang sangat  besar.  Sektor  pertanian,  kehutanan,  kelautan, pertambangan,  minyak  dan gas  (migas)  dan  pariwisata seharusnya  cukup  untuk  memakmurkan  kehidupan warga kedua  negara.  Fenomena  kemiskinan yang  cukup  besar  di Indonesia menandakan adanya kesalahan dalam sistem
pelaksanaan  pembangunan.  Dengan  komitmen  dan  kerja keras,  berbagai  peluang  tersebut  dalam  terwujud  dalam realisasi kerjasama pembangunan dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan  biaya  murah dan  modernisasi  dalam  teknologi pengelolaan  sektor  pertanian,  kehutanan,  kelautan  dan pariwisata.

## b. Tantangan
Dinamika politik global seringkali menjadi penghambat realisasi kerjasama yang baik di antara kedua negara. Pihak Malaysia tampak berhati-hati
dalam membangun
kesepakatan-kesepakatan    dalam
kerangka    kerjasama bilateral di bidang  ekonomi, investasi  dan teknologi dengan Indonesia. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh masih rendahnya kepercayaan publik maupun pemerintah Malaysia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola kerjasama ekonomi. Banyaknya  kasus korupsi, kepastian hukum  yang rendah,  politisasi  birokrasi,  stabilitas politik  yang menurun, serta adanya  sentimen anti-Malaysia dalam beberapa kelompok  masyarakat Indonesia  menjadi  tantangan  yang perlu untuk diatasi melalui kesepahaman  dan diplomasi yang intensif.
Selain  itu,  tekanan  dari  negara-negara  “Patron” menjadikan  pihak Indonesia  sulit  untuk  berinovasi  dan mengelola sendiri potensi-potensi yang dimilikinya. Hingga
saat   ini sektor pertambangan,   industri, teknologi dan otomotif  hingga  70%  masih  dikuasai  oleh  negara-negara besar.  Hal ini  menimbulkan  keraguan  dari  pihak  Malaysia bahwa kehadiran mereka dalam perekonomian akan menjadi prioritas  pemerintah Indonesia.  Hal ini  dapat  dilihat  dari minimnya  investasi  Malaysia  dalam  bidang  pertambangan, migas,  industri,  teknologi  dan  lain-lain.  Wilayah-wilayah investasi  tersebut  justru  didominasi  oleh  Jepang, Korea, Cina, Eropa dan Amerika Serikat.

## Kesimpulan
Ada  banyak  sektor  yang  prospektif di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia  yang dapat dikembangkan melalui kerjasama antar  kedua  negara.  Beberapa  sektor prospektif  tersebut adalah bidang  ekonomi dan perdagangan,  pembangunan,  kehutanan  dan pertanian, kepariwisataan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan membangun kesepahaman  sebagai negara serumpun  dan  secara  geografis  sangat  dekat,  maka  diharapkan kondisi sosial, ekonomi, pembangunan, budaya dan kesejahteraan secara  umum  dapat  lebih  ditingkatkan.  Kerjasama  bilateral  yang diharapkan  oleh warga di perbatasan kedua negara lebih pada terbitnya regulasi yang   mempermudah   akses   transportasi, mobilitas barang dan  orang,  serta  kerjasama  kedua negara  di berbagai bidang pada zona-zona wilayah perbatasan. Jika ini dapat direalisasikan   dengan   baik,   maka wilayah   perbatasan   akan tumbuh menjadi wilayah yang berkembang, maju dan      modern serta  akan  berdampak  positif  pula  pada  kesejahteraan warga  di perbatasan kedua negara.

## Daftar Pustaka
Alisjahbana, Arminda S. dkk. 2007. Indonesia dan Malaysia dalam Era  Globalisasi dan Desentralisasi. Bandung : Universitas
Padjadjaran
Bangun,  Budi  Hemawan.  2014 .  Membangun  Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak
(Pusat Studi Perbandingan) . Pontianak: Universitas
Tanjungpura.
Budianta,  Aziz.  2010. Pengembangan Wilayah  Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. Palu: Jurnal SMARTek.
Niko, Nikodemus. 2016. Kemiskinan  Sebagai Penyebab Strategis Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat . Jakarta:  Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPACT.