…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
ANALISIS DASAR HUKUM JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE :

## PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN EKONOMI SYARIAH
Oleh
Rifqi Devi Lawra 1) ) , Yulfa Mulyeni 2) 1,2 Program Studi Ilmu Hukum
1,2 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Email: 1 rifqidevilawra@gmail.com , 2 yulfa2706@gmail.com

## Abstrak
Pada saat ini perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini  perjanjian  jual  beli  baru  terlaksana  dengan  adanya  kontak  secara  langsung  antara  si  penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual beli tidak harus dengan adanya kontak  secara  langsung.  Perjanjian  jual  beli  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  kemajuan tekhnologi  dalam  hal  ini  dengan  menggunakan  jaringan  internet  melalui  media  elektronik  atau dikenal  dengan  sebutan E-Commerce. .  Secara  umum  perjanjian  jual  beli  berpedoman  kepada Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yaitu  Pasal  1320,    1457  dan  1458.  Dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah,  akad  jual  beli  diatur  pada  Buku  II  tentang  Akad.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Setelah  dilakukan analisa  terhadap  data  sekunder  dapat  diketahui  bahwa  pejanjian  jual  beli  melalui E-Commerce menurut  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  sah  sepanjang ketentuan-ketentuan  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dipatuhi  dan dipenuhi.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kegiatan  ini  pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-undang  No  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata  Kunci:  Perjanjian  Jual  beli,  E-commerce,  Hukum  Perdata,  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Dalam kegiatan bisnis atau ekonomi kita menemukan  banyak  sekali  bentuk  perjanjian, seperti  perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa, kredit  dan  sebagainya.  Perjanjian-perjanjian tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan  hak  dan kewajiban  diantara  para  pihak.  Perjanjian  jual beli  merupakan  perjanjian  nominaat  artinya perjanjian  ini  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata  (KUHPerdata). Selain itu  perjanjian  jual  beli  juga  diatur  dalam Hukum  Islam  yang  kemudian  diundangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Pada  saat  ini  perjanjian  jual  beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya  apabila  selama  ini  perjanjian  jual  beli baru  terlaksana  dengan  adanya  kontak  secara langsung  antara  si  penjual  dengan  si  pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual
beli  tidak  harus  dengan  adanya  kontak  secara langsung.  Perjanjian  jual  beli  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  kemajuan  tekhnologi dalam  hal  ini  dengan  menggunakan  jaringan internet  melalui  media  elektronik.  Internet sebagai  media  informasi  dan  komunikasi elektronik  tidak  hanya  digunakan  sebagai media komunikasi tetapi telah banyak dimanfaatkan  untuk  berbagai  kegiatan  antara lain  untuk  perdagangan.  Cara  ini  digunakan karena  terdapat  banyak  keuntungan  seperti kemudahan  dalam  bertransaksi,  cepat,  praktis dan  harga  yang  lebih  terjangkau  sehingga perdagangan atau bisnis menjadi lebih efisien. Kegiatan  perdagangan  dengan  memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce yang kemudian disingkat e-commerce. Untuk terjadinya jual beli melalui e-commerce ini diperlukan suatu marketplace .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Marketplace adalah  platform  yang  menjadi perantara  antara  penjual  dan  pembeli  di internet. Website marketplace bertindak sebagai  pihak  ketiga  yang  menyediakan tempat  berjualan  dan  pembayaran. Hingga tahun  2021  ada  banyak marketplace yang menyediakan  jasa  jual  beli  secara  online, seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia,    Alibaba.com,  Blibli,  JD.ID Belanja dan lain-lain.
Secara  umum  perjanjian  jual  beli berpedoman  kepada  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  yaitu  Pasal  1320,    1457  dan 1458.  Disamping  itu  perjanjian  jual  beli  juga diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah pada Buku II tentang Akad. Peraturan perundang-undangan  tersebut  tidak  mengatur perjanjian jual beli e-commerce secara khusus, namun  pada  prakteknya  perjanjian  jual  beli e- commerce tidak bisa dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Bagaimana pengaturan  perjanjian  jual  beli  melalui e- commerce menurut  hukum  perdata  dan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dewasa ini serta bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian  jual  beli e-commerce ?  Inilah  yang kemudian dibahas dalam penulisan ini.

## LANDASAN TEORI

## A. Perjanjian  Jual  Beli  Menurut  Hukum Perdata
Perjanjian  jual  beli  merupakan  transaksi yang  paling  banyak  dilakukan.  Perjanjian  jual beli  terdiri  dari  kata  perjanjian  dan  jual  beli. Perjanjian menurut  Pasal  1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Untuk sahnya  suatu  perjanjian  dimata  hukum  maka perjanjian  itu  harus  memenuhi  syarat  sah sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  1320 KUHPerdata yaitu :
1. Kesepakatan.
2. Cakap
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal
Perkataan  jual  beli  menunjukkan  bahwa dari satu  pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan  dari  pihak  yang  lain  dinamakan membeli,  istilah  ini  mencakup  dua  perbuatan yang  bertimbal  balik  sesuai  dengan  istilah Belanda  “ koop  en  verkoop ”  (  Neni  Sri Imaniyati  :  2020) . Pasal  1457  KUHPerdata menyatakan  jual  beli  adalah  persetujuan, dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikakan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan, dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga yang  telah  dijanjikan.  Persetujuan  tersebut kemudian  ditegaskan  dalam  Pasal  1458 KUHPerdata yang berbunyi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah  mereka  mencapai  sepakat  tentang barang  dan  harga,  meskipun  barang  itu  belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. B. Perjanjian  Jual  Beli  Menurut  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dalam  hukum  Islam,  istilah  perjanjian dipersamakan dengan akad.  Kata akad berasal dari  kata al-  ‘aqd ,  yang  berarti  mengikat, menyambung  atau  menghubungkan  ( ar-rabt ) Akad  baru  dikatakan  sah  apabila  sudah memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.  Rukun akad adalah :
1. Adanya pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan akad 4. Kesepakatan
Sedangkan syarat-syarat akad yaitu : 1. Pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang perseorangan, kelompok orang,
persekutuan atau badan usaha
2. Orang  yang  berakad  harus  cakap  hukum, berakal dan tamyiz.
Jual  beli  berasal  dari  Bahasa  Arab al-Bai’ yang  menunjukkan  makna  jual  dan  beli. Pengertian Bai’ menurut  Bab  II,  Pasal  20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.
C. Perjanjian Jual Beli E-Commerce
E-Commerce merupakan  singkatan  dari  kata electronic  commerce yang  dapat  diartikan dengan  perdagangan  elektronik..  Menurut
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Laudon e-commerce adalah penggunaan internet, web dan aplikasi mobile dan browser mobile  untuk  melakukan  transaksi  bisnis (Adhi Prasetio  dkk  :  2021). Sedangkan  Julian Ding memberikan definisi tentang e-commerce yaitu suatu transaksi komersial yang dilakukan antara  penjual  dan  pembeli  atau  dengan  pihak lain  dalam  suatu  hubungan  perjanjian  yang sama  untuk  mengirimkan  sejumlah  barang, jasa  dan  peralihan  hak.  Pada  dasarnya perjanjian  jual  beli e-commerce sama  dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Perbedaan hanya  terletak  pada  media  dalam  membuat perjanjian  tersebut.  Transaksi  komersial  ini terdapat  dalam  media  elektronik  (media digital),  di  mana  kehadiran  para  pihak  secara fisik  tidak  diperlukan  (  Neni  Sri  Imaniyati  : 2020). Dalam kegiatan e-commerce ada pihak- pihak yang terlibat yaitu :
1. Penyedia  jasa  Internet  (Internet  Service Provider/ISP)
2. Pengembang (Intellectual agent)
3. Pemakai (Customer)
Pembayaran  dalam  perjanjian  jual  beli melalui e-commerce adalah melalui e- payment . E-Payment adalah  suatu  sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. E-payment dapat berupa :
1. Credit card
2. E-check
3. Digital cash
Ada  beberapa  kelebihan  dari  e-commerce terutama  dari  segi  keamanannya  menurut konsep kriptografi (Neni Sri Imaniyati : 2020) : 1. Kerahasiaan (confidenttiality) Suatu  pesan  tidak  dapat  dibaca  atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan
2. Keaslian (authenticity) Penerima  pesan  mempunyai  kepastian tentang siap yang mengirim pesan
3. Keutuhan (integrity) hingga diterima Pesan  yang  diterima  tidak  pernah  berubah sejak pesan dikirim
4. Tidak dapat disangkal (non-repodiation) Pengirim pesan tidak dapat membantah bahwa dirinya tidak pernah mengirim pesan tersebut

## METODE PENELITIAN
Untuk  menemukan  pemahaman  tentang perjanjian  jual  beli  melalui e-commerce menurut  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dasar hukumnya,  maka  penulisan  ini  menggunakan jenis  penelitian    hukum  normatif  ( yuridis normatif ).  Penelitian  hukum  normatif  adalah hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in books )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan berprilaku  manusia  yang  dianggap  pantas (Amiruddin, 2003). Pendekatan yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi (Peter  Mahmud  Marzuki,  2005  :  97),  dalam penulisan  ini  menggunakan  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  dan  Undang-undang  No  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh  informasi  baik  dalam  bentuk ketentuan-ketentuan  formal  maupun  data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder ini dibedakan atas :
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum yang  terdiri  dari  aturan  hukum  nasional seperti peraturan perundang-undangan.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,  seperti  kamus,  ensiklopedia  dan lain-lain. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara kualitatif normatif. Analisis kualitatif merupakan  penjabaran  data  berupa  kata-kata
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sehingga  didapat  penjelasan  mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perjanjian Jual Beli Melalui E- Commerce Menurut Hukum Perdata
Hukum  perdata  adalah  hukum  yang mengatur  kepentingan  individu  yang  satu dengan individu yang lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.  Hukum  perdata  selanjutnya diatur  dalam  B.W  atau  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat  dengan KUHPerdata).  Perjanjian  diatur  dalam  Buku III  KUHPerdata  yang  berjudul  Perikatan (verbintenis). Perikatan adalah suatu hubungan hukum  (mengenai  kekayaan  harta  benda) antara  dua  orang,  yang  memberi  hak  kepada yang  satu  untuk  menuntut  barang  sesuatu  dari yang  lainnya,  sedangkan  orang  lainnya diwajibkan  untuk  memenuhi  tuntutan  itu (Anggraeni  &  Rizal,  2019) . Sesuatu  yang dapat dituntut disebut “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa (Subekti, 2011) :
1. Menyerahkan sesuatu
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan
Perikatan  (verbintenis)  dapat  timbul karena perjanjian ataupun dari undang-undang. Buku  III  KUHPerdata  berisikan  perikatan yang  timbul  dari  perjanjian  (overenkomst). Ada  banyak  jenis  perjanjian  diantaranya perjanjian jual beli yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
Sumber  hukum  perjanjian  jual  beli  dapat berasal dari :
1. Buku III KUHPerdata
2. UU  tentang  Pertanahan  yang  menyangkut jual beli tanah
3. Hukum  adat  yang  berkaitan  dengan masyarakat adat
4. Yurisprudensi
5. Perjanjian  internasional  yang  menyangkut jal beli internasional
6. Kebiasaan  perdagangan  baik  nasional maupun internasional
7. Doktrin atau pendapat ahli Dalam  perjanjian  jual  beli  terdapat  pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual mempunyai  kewajiban  untuk  menyerahkan hak  miliknya  kepada  si pembeli dan mempunyai  hak  untuk  menerima  pembayaran dari  si  pembeli  dan  begitu  juga  sebaliknya. Pembeli  mempunyai  kewajiban  membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada si penjual  dan  mempunyai  hak  untuk  menerima benda yang dibelinya.   KUHPerdata membagi 3 (tiga) jenis benda yaitu :
1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak
3. Benda tidak bertubuh (berwujud)
Penyerahan  masing-masing  benda  ini  juga berbeda yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 612 KUHPerdata menyatakan bahwa penyerahan  benda  bergerak,  kecuali  yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh  atau  atas  nama  pemilik,  atau  dengan penyerahan  kunci-kunci  dari  bangunan dalam  mana  kebendaan  itu  berada. Penyerahan  tidak  perlu  dilakukan  apabila kebendaan  yang  harus  diserahkan  dengan alasannya  hak  lain  telah  dikuasasi  oleh orang yang hendak menerimanya.
2. Pasal  616  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  penyerahan  atau  penujukkan  akan kebendaan  tak  bergerak  dilakukan  dengan pengumuman akan akte yang bersangkutan dengan  cara  yang  ditentukan  dalam  Pasal 620.
3. Pasal  613  KUHPerdata  yang  berbunyi penyerahan  akan  piutang-piutang  atas nama  dan  kebendaan  tidak  bertubuh (berwujud) lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada  orang lain.
Terhadap  perjanjian  jual  beli  berlaku ketentuan  perjanjian  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal  1313 KUHPerdata yang berbunyi perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian jual beli adalah (Abdul Kadir Muhammad, 2010) :
1. Subjek  hukum,  yaitu  pihak  penjual  dan pembeli
2. Status  hukum,  yaitu  untuk  kepentingan sendiri atau orang lain
3. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran
4. Objek hukum, yaitu benda dan harga
5. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan pihak-pihak Berakhirnya  perjanjian  jual  beli  sama dengan berakhirnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata khususnya dengan dilakukannya pembayaran. Dalam perjanjian
jual beli, pembayaran merupakan kewajiban utama dari pembeli.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, pembayaran mengalami
perubahan- perubahan.  Tidak  hanya  pembayaran secara  langsung  antara  pembeli  dengan penjual  tapi  dapat  dilakukan  dengan berbagai  macam  metode.  Ada  beberapa metode pembayaran (Munir Fuady, 2008) :
1. Metode pembayaran tunai seketika Metode  ini  merupakan  bentuk  yang sangat lazim dilakukan dalam jual beli. Benda  diserahkan  bersamaan  dengan pembayaran yang dilakukan.
2. Metode pembayaran dengan cicilan/kredit Pembayaran dilakukan dalam beberapa waktu, sementara itu penyerahan barang  kepada  pembeli  dilakukan dimuka, walaupun pembayarannya
belum dilunasi.
3. Metode  pembayaran  dengan  memakai kartu kredit Ketika  barang  diterima  oleh  pembeli, pembeli  cukup  menandatangani  suatu resi  dan  menunjukkan  kartu  kredit tersebut  kepada  penjual.  Penjual  akan mengkonfirmasi  keperusahaan  kartu kredit  apakah  cukup  tersedia  dana untuk  harga  pembeli  tersebut.  Apabila konfirmasi diterima dan resi
ditandatangani, maka barang
diserahkan  dan  selanjutnya  penjual akan  menagih  uang  harga  pembelian kepada bank-bank tertentu.
4. Metode  pembayaran  dengan  memakai kartu debit
Penjual dan pembeli  harus mempunyai rekening  di  1  (satu)  bank  tertentu. Kartu  debit  dalam  praktek  dikenal dengan  nama  kartu  ATM.  Dengan sistem  kartu  debit,  pada  penjual tersedia  alat  untuk    menekan  dengan kode  rahasia  kartu  ATM/debit  oleh pembeli, maka rekening pembeli langsung  didebit  oleh  bank  dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual.
5. Metode pembayaran dengan cek Pembeli  cukup  menyerahkan  selembar cek  kepada  penjual,  cek  dikeluarkan oleh  bank  dimana  terdapat  rekening koran  dari  pembeli.  Setelah  cek diserahkan  kepada  penjual,  penjual dapat  menguangkan  cek  tersebut  ke bank yang mengeluarkan cek tersebut.
6. Metode pembayaran terlebih dahulu Penjual  baru  mengirim  barangnya apabial penjual telah menerima seluruh pembayaran terhadap harag barang.
7. Metode  pembayaran  secara Open Account
Metode  ini  kebalikan  dari  metode pembayaran  terlebih  dahulu.  Pembeli baru  membayar  uang  harga  pembelian setelah  pembeli  menerima  barangnya secara utuh.
8. Metode pembayaran adat dasar konsinyasi
Harga  baru  dibayar  setelah  pembeli menjual  lagi  barang  tersebut  kepada pihak  ketiga  dan  setelah  pembayaran oleh pihak ketiga tersebut dilakukan.
9. Metode pembayaran secara

## Documentary Collection
Metode  pembayaran  ini  merupakan cara  pembayaran  dengan  cara Bill  of Exchange dalam  hal  ini  harga  baru dibayar jika
dokumen-dokumen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pengiriman barang ( shipping documents )  tiba  di  bank  importir. Tanpa membayar harga barang, shipping documents tidak akan diberikan oleh bank dan tanpa shipping documents ,  barang  yang  bersangkutan tidak dapat diambil oleh pembeli.
10. Metode pembayaran secara Documentary Credit Metode  pembayaran  ini  dilakukan dengan  menggunakan  instrument  yang disebut letter of credit (L/C).
Pembayaran  dengan  L/C  ini,  jaminan pembayaran  telah  ada  setelah  L/C diterbitkan  dan  pembayaran  dilakukan via  bank  perantara  tanpa  menunggu datangnya barang. Pembayaran dilakukan  dengan  kewajiban  pembeli membuka  L/C  di  bank  pembeli  untuk kemudian  meneruskannya  ke  bank koresponden  penjual.  Harga  sudah dapat dibayar kepada penjual oleh bank koresponden  setelah  L/C  ditunjukkan tanpa menunggu datangnya barang. Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami  bahwa  perjanjian  jual  beli  melalui e- commerce menurut  hukum  perdata  adalah  sah sepanjang  syarat-syarat  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi  dan  berakhirnya  perjanjian  jual  beli dapat  dilakukan  dengan  beberapa  metode pembayaran  sepanjang  disepakati  oleh  para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli. B. Perjanjian Jual Beli E-Commerce
Menurut  Kpmpilasi  Hukum  Ekonomi

## Syariah
Agama Islam telah mengatur semua segi kehidupan  manusia  baik  yang  berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan  sesama  manusia.  Salah  satu  bentuk hubungan  sesama  manusia  yang  diatur  adalah tentang  jual  beli.  Jual  beli  tidak  hanya berfungsi  untuk  memenuhi  kehidupan,  tapi dalam  Islam  jula  beli  mempunyai  fungsi  lain yaitu  sebagai  alat  untuk  mendekatkan  diri kepadaNya.  Dalam  Islam  perjanjian  di  sebut dengan  akad  dan  perjanjian  dengan  kata Al-
Bai ’.  Akad  menurut  menurut  Pasal  20  ayat  1 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan  atau tidak  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. Untuk  sahnya  suatu  akad  maka  akad  tersebut harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  akad  yang sudah  ditetapkan.  Rukun  akad  diatur  dalam Pasal  22  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah yaitu :
1. Pihak-pihak yang berakad Pihak  tersebut  bisa  perseorangan  atau kelompok  orang,  persekutuan  atau  badan usaha  dan  pihak  tersebut  harus  cakap hukum, berakal dan tamyiz.
2. Objek akad Objek akad  adalah sesuatu  yang dihalalkan yang  dibutuhkan  oleh  masing-masing pihak. Objek tersebut harus suci, bermanfaat,  milik  sempurna  dan  dapat diserahterimakan 3. Tujuan pokok akad Akad bertujujan untuk memenuhi
kebutuhan  hidup  dan  pengembangan  usaha masing-masing  pihak  yang  mengadakan akad 4. Kesepakatan Akad  dilakukan  dengan  persetujuan  dari para  pihak  tanpa  ada  paksaan,  penipuan atau  kelalaian.  Juga  adanya  kesepakatan untuk melaksanakan isi akad Sedangkan syarat-syarat akad yaitu : 1. Pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha
2. Orang  yang  berakad  harus  cakap  hukum, berakal dan tamyiz.
Hukum akad dibagi atas tiga kategori yaitu :
1. Akad sah
Akad  yang  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat-syaratnya
2. Akad yang fasad / dapat dibatalkan Akad  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat- syaratnya tetapi terdapat hak yang merusak akad karena pertimbangan maslahat
3. Akad yang batal / batal demi hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akad  yang  batal  adalah  akad  yang  kurang rukun atau syaratnya
Sedangkan  pengertian  jual  beli  diatur dalam  Pasal  20  ayat  2  yang  berbunyi  Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau  pertukaran  benda  dengan  uang.  Dasar hukum  dari akad jual  beli diatur dalam Al- Quran  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW. Sebagaimana  Firman  Allah  dalam  surat  Al Baqarah  ayat  275  yang  berarti  :  “Padahal Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba”. Salah satu hadist nabi yang  dijadikan  dasar  akad  jual  beli  adalah sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh  H.R.
Ahmad, yaitu : Dikatakan, Wahai Rasulullah,  mata  pencaharian  apakah  yang paling  baik?  Beliau  bersabda  :  “pekerjaan seorang  laki-laki  dengan  tangannya  sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah. unsur jual beli ada 3 yaitu :
1. Pihak-pihak Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek Objek  jual  beli  terdiri  atas  benda berwujud  dan  benda  tidak  berwujud, bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang terdaftar maupun tidak terdaftar
3. Kesepakatan Kesepakatan  dapat  dilakukan  dengan tulisan, lisan dan isyarat
Dalam  bidang  muamalah,  dikenal  suatu asas  hukum  Islam,  yaitu  asas  kebolehan  atau mubah.  Asas  ini  menunjukkan  kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan  tersebut  tidak  dilarang  oleh  Al- Quran dan As-Sunnah sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  kebutuhan  umat manusia. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, maka  saat  ini  berkembang  suatu  cara  dalam mengadakan jual beli melalui media elektronik atau  yang  lebih  dikenal  dengan e-commerce (Neni Sri Imaniyati, 2020) .
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah  juga  ditetapkan  syarat  objek  yang
dapat  diperjual  belikan  sebagaimana  yang diatur pada Pasal 76 yaitu :
1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
2. Barang  yang  diperjualbelikan  harus  dapat diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai / harga tertentu
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui olhe pembeli
6. Kekhususan  barang  yang  diperjualbelikan harus diketahui
7. Penunjukkan  dianggap  memenuhi  syarat kekhususan  barang  yang  diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
8. Sifat  barang  yang  dapat  diketahui  secara langsung  oleh  pembeli  tidak  memerlukan penjelasan lebih lanjut
9. Barang  yang  dijual  harus  ditentukan secara pasti pada waktu akad
Berakhirnya  akad  jual  beli  menurut  Pasal
75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah :
1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
2. Mengakhiri  akad  jual  beli  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
3. Selesainya  akad  jual  beli  harus  dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum
4. Akad  jual  beli  berakhir  Ketika  terjadi pembayaran dan penyerahan barang Tentang  tata  cara  pembayaran  ini  diatur pada  Pasal  81  -    99  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 81 menyatakan bahwa :
1. Setelah  akad  dilakukan,  pembeli  wajib membayar  harga  dan  penjual  wajib menyerahkan barang
2. Tata  cara  serah  terima  barang  tergantung pada  sifat,  jenis  dan  /  atau  kondisi  barang yangdijual
3. Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memperhatikan  kebiasaan  dan  kepautan dalam masyarakat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Penyelesaian  akad  jual  beli  diakhiri dengan  adanya  pembayaran  oleh  pembeli. Disamping  itu  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah juga mengatur tentang Salam sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat 34.  Pasal  ini  menyebutkan  baahwa Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual  beli  yang  pembayarannya  dilakukan bersamaan  dengan  pemesanan  barang.  Dalam perjanjian  jual  beli  melalui e-commerce dapat diqiyaskan  dengan  jual  beli salam/salaf di mana  harga/uangnya  didahulukan,  sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dapat dikatakan  juga  bahwa  pembeli  diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman  barang.  Dikatakan salam karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya (Muhammad,  2019)    Dilihat  dari  ketentuan diatas,  dapat  dipahami  bahwa  perjanjian  jual beli  melalui e-commerce dalam  Kompilasi Hukum  ekonomi  Islam  adalah  diperbolehkan sepanjang  memenuhi  rukun,  syarat  dan  objek yang diperjual belikan. Sedangkan pembayaran  perjanjian  jual  beli  melalui e- commerce diserahkan  kepada  para  pihak dengan memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.
C. Dasar  Hukum  Perjanjian  Jual  Beli Melalui E-Commerce
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa perjanjian jual beli melalui e-commerce berarti adalah  suatu  kegiatan  yang  menggunakan media  eletronik.  Pada  perjanjian  jual  beli melalui e-commerce pihak  penjual  dan pembeli  tidak  bertemu  secara  langsung  dan tidak  menggunakan  kontak  fisik.  Salah  satu kelemahan  dari  pelaksanaan  perjanjian  jual beli  melalui e-commerce ini  adalah  rentan dengan  wanprestasi,  dimana  terutama  pihak penjual  tidak  memenuhi  prestasi  sebagaimana yang  telah  diperjanjikan.  Untuk  mengatasi permasalahan  ini  maka  pemerintah  telah mengeluarkan  suatu  peraturan  perundang- undangan yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum  bagi  pihak
yang merasa dirugikan oleh perjanjian jual beli melalui e-commerce ini.
Dasar hukum bagi pihak untuk memperoleh kepastian hukum adalah Undang- undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Sebelum  keluarnya  Undang-undang  No  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti  Undang-undang  No  19  Tahun  2002 tentang  Hak  Cipta,  Undang-undang  No  14 Tahun 2021 tentang Paten, Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang No  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi, Undang-undang  No  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (Siregar,  2016). Undang-undang  No  11  Tahun  2008  dibentuk dengan  tujuan  sebagaimana  yang  tercantum dalam Pasal 4 yaitu :
1. Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan
dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada  setiap  orang  untuk  memajukan pemikiran  dan  kemampuan  di  bidang penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan  rasa  aman,  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan penyelenggara Teknologi Informasi Wujud  kepastian  hukum  dari  Undang- undang  ini  adalah  bagi  para  pihak  yang melakukan  perbuatan  yang  merugikan  pihak lain  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap perbuatan  yang  telah  nyata  diatur  dalam Undang-undang  ini  maka  penyelesaiannya
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adalah  menurut  ketentuan  hukum  pidana positif.

## PENUTUP Kesimpulan
Setelah  dilakukan  analisis  terhadap pembahasan  penulisan  jurnal  ini,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1. Perjanjian  jual  beli  melalui e-commerce menurut  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  adalah  sah sepanjang  ketentuan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipenuhi.
2. Dasar hukum perjanjian jual beli melalui e- commerce adalah  undang-undang  No  19 Tahun  2016  tentang  perubahan  Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Saran
Penulisan  jurnal  ini  diharapkan  dapat memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat serta  menjadi  salah  satu  referensi  untuk penelitian  selanjutnya  tentang  perjanjian  jual beli melalui e-commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra,  2020, Hukum  Bisnis ,  Cet  1,  PT. Refika Aditama, Jakarta.
[2] Adhi  Prasetio,  Muhammad  Ashoer  dkk, 2021, Konsep  Dasar  E-Commerce ,  Cet
1, Yayasan Kita Menulis, Jakarta.
[3] Amiruddin,  2012, Pengantar  Metode Penelitian  Hukum ,  Cet  6,  Rajawali  Pers, Jakarta.
[4] Peter Mahmud
Marzuki. 2005. Penelitian  Hukum. Kencana  Prenada
Media Group, Jakarta
[5] Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019).
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui
Internet  (E-Commerce)  Ditinjau  Dari Aspek  Hukum  Perdataan. SALAM: Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 6 (3), 223–238. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.1153 1
[6] .Subekti,  1994, Pokok-pokok  Hukum Perdata ,  Cet  XXVI,  PT.  Intermasa, Jakarta.
[7] Abdul  Kadir  Muhammad,  2010,  H ukum Perdata  Indonesia, Citra  Aditya  Bhakti, Bandung.
[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[10] Munir  Fuady,  2008, Pengantar  Hukum Bisnis,:  Menata  Bisnis  Modern  di  Era Global , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
[11] Muhammad,  K.  (2019). Akad  Jual  Beli Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam Dan Hukum Positif . 21 (1), 59–67.
[12] Siregar,  A.  A.  (2016). Keabsahan  Jual Beli  Online  Shop  Di  Tinjau  Dari Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016 Perubahan  Atas  Undang-undang  No  11 tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik (ITE) . 11 .
[13] Undang-undang  No  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang NO  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN