## History:
Received : 25 Juni 2023 Revised : 10 Agustus 2023
Accepted : 23 September 2023
Published : 12 October 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution - NonCommercial - No Derivatives 4.0 International (CC BY - NC - ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 26 - 36 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3681

## TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN CPO DAN MINYAK GORENG DENGAN SKEMA DMO DAN DPO
Ayu Arianti 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author : ayu.arianti18@yahoo.co.id 1)

## Abstrak
Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang kebijakan Crude Palm Oil dan minyak goreng oleh pemerintah khususnya dalam  masa  jabatan  Menteri  Perdagangan  Zulkifli  Hasan  dalam  mengatasi  polemik  minyak  goreng  dengan menghadirkan  minyak  goreng  rakyat  yang  dikemas  dengan  merek  minyakita  berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  49  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng  Rakyat.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  terdapat  problematika  persaingan  usaha  terhadap  para  pengusaha  minyak  goreng  dan kebijakan  Menteri  sebelumnya  yang  mematikan  salah  satu  mata  rantai  tata  kelola  minyak  goreng  sehingga menimbulkan  permasalahan  dalam  pendistribusian  dari  buah  sawit,  CPO,  dan  minyak  goreng.  Dengan  adanya Permendag No. 49 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan minyak goreng dari hulu ke hilir diharapkan dapat  menyelesaikan  permasalahan  dan  stabilisasi  harga  minyak  goreng  sehingga  terciptanya  kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Crude Palm Oil, Minyak Goreng, Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation

## Abstract
The purpose of this study is to review the policies of Crude Palm Oil and cooking oil by the government, especially in the tenure of Minister of Trade Zulkifli Hasan in addressing the polemic of cooking oil by presenting folk cooking oil that is packed under the brand of oilita under the Regulation of Trade Minister No. 49 of 2022 on Governance of the  People's  Fried  Oil  Program.  The results of  the  study showed  that  there was a  problem of  competition  for  the business of cooking oil entrepreneurs and the policies of previous Ministers who shut down one of the cooking oil governance chains, causing problems in the distribution of palm oil, CPO, and cooking oil. With Permenandag No. 49 of 2022 which regulates the management of cooking oil from upstream to downstream is expected to solve the problem and stabilization of cooking oil prices so that the creation of the welfare of the community.
Keywords: Crude Palm Oil, Cooking Oil , Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation

## PENDAHULUAN
Minyak  goreng  merupakan  salah  satu  sumber  energi  pokok  yang  digunakan  oleh masyarakat  Indonesia  setiap  harinya  (Pratiwi,  2021).  Meskipun  minyak  goreng  tidak selalu  berhubungan  dengan  persaingan  usaha  secara  langsung,  namun  penting  untuk menjamin  kualitas  dan  ketersediaan  sumber  energi  sebagai  bentuk  penghormatan terhadap hak warga negara untuk menikmati produk yang berkualitas dan merata.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  49  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Minyak  Goreng  Rakyat. Peraturan  ini  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  persaingan  usaha  di sektor  ini  dengan  mengatur  berbagai  hal  seperti  jenis  minyak  goreng  yang  diizinkan, etika  bisnis  perusahaan  minyak  goreng,  dan  larangan  pemasaran  yang  salah  (Ratna, 2022).
Aturan  ini  juga  memastikan  bahwa  setiap  produk  yang  dijual  di  Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang telah ditetapkan secara hukum. Hal  ini  memungkinkan  konsumen  untuk  memiliki  akses  ke  produk  yang  aman  dan terjamin, serta perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak etis.
Selain itu, aturan ini juga mengharuskan perusahaan minyak goreng untuk bersaing memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta menjaga harga produk tetap kompetitif. Hal  ini  memaksa  para  perusahaan  untuk  meningkatkan  efisiensi  biaya  produksi, sehingga  biaya  produk  dapat  ditekan  sebisa  mungkin  oleh  pemerintah.  Dengan demikian, para perusahaan dapat tetap kompetitif dengan tujuan untuk lebih melayani kebutuhan konsumen.
Dengan  demikian,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  49  Tahun  2022 menentukan  standar  perlindungan  hukum  bagi  para  pemain  pasar  minyak  goreng, serta  menjamin  kualitas  dan  ketersediaan  produk  minyak  goreng  yang  tepat  sesuai standar  hukum.  Dengan  demikian,  aturan  ini  berperan  penting  dalam  mendorong persaingan usaha yang adil di sektor ini, serta melindungi hak - hak warga negara untuk menikmati produk berkualitas.
Pada  masa  pandemi covid - 19 ,  polemik  minyak  goreng  yang  terjadi  di  Indonesia mengharuskan  Presiden  Joko  Widodo  melakukan reshuffle kabinet  untuk  jabatan Menteri  Perdagangan  dengan  harapan  menteri  baru  dapat  mengurai  permasalahan minyak  goreng  tersebut  (Hastiadi  &  Nagara,  2023).  Dilantik  menjadi  Menteri Perdagangan,  Zulkifli  Hasan  prioritaskan  penyelesaian  minyak  goreng  sesuai  dengan arahan  Presiden  Joko  Widodo  untuk  memastikan  minyak  goreng  tersedia  di masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan upaya yakni memastikan pemenuhan kebutuhan CPO dan Minyak Goreng dalam negeri melalui skema DMO dan DPO. Bentuk DMO adalah CPO sebagai bahan baku  produksi,  minyak  goreng  curah  dan  kemasan.  Lalu  penyediaan  minyak  goreng harus diupayakan oleh produsen CPO sebagai bahan baku migor, oleh eksportir untuk mendapatkan  hak  ekspor,  dan  oleh  produsen  migor  untuk  memproduksi  minyak goreng.  DMO  dan  DPO  diperhitungkan  sebagai  hak  ekspor  CPO  dan  produk turunannya.  Minyak  goreng  DMO  terdistribusi  dengan  harga  Rp.  14.000/liter  atau  Rp. 15.500/kg  dalam  bentuk  curah  dan  kemasan  Minyakita.  Jika  minyak  goreng  sudah tersedia, selanjutnya akan dilakukan pendistribusian oleh distributor melalui SIMIRAH
dan  PUJLE.  Harapannya  minyak  goreng  tersedia  di  masyarakat  dengan  harga  Rp. 14.000, - /lt atau Rp. 15.500, - /kg.
Menteri  Perdagangan  Zulkifli  Hasan  bersama  Kementerian  Perdagangan  membuat kebijakan  Minyak  Goreng  Kemasan  Rakyat  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai alternatif DMO yang realisasi pendistribusiannya digunakan sebagai basis hak ekspor. Eksportir/Produsen  Migor  yang  mendistribusikan  DMO  Minyak  Goreng  Kemasan Rakyat  mendapat  insentif  angka  pengonversi  hak  ekspor  yang  lebih  tinggi  dibanding DMO  Migor  Curah.  Penjualan  dapat  dilakukan  di  Pasar  Rakyat  dan  Toko  Swalayan dalam  rangka  perluasan  jangkauan  pendistribusian  kepada  masyarakat.  Relaksasi percepatan  izin  edar  oleh  BPOM  dan  relaksasi  penerapan  SNI  Minyak  Goreng  Sawit oleh  Kemenperin  dalam  rangka  percepatan  pendistribusian  Minyak  Goreng  Kemasan Rakyat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  Menteri  Perdagangan  membuat  kebijakan  terkait  CPO  dan  Minyak Goreng melalui skema DMO dan DPO dalam Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat?

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non - doktrinal  atau  yuridis  sosiologis,  yang  mana  penelitian  ini  dilakukan  secara  langsung dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  dalam  praktik  di  lapangan,  serta  didasarkan  atas kajian  terhadap  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat  (Disemadi,  2022).  Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Dalam penelitian ini akan melihat efektivitas Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

## b. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yaitu  suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya,  melakukan analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum.  Dengan  kata  lain penelitian  deskriptif  analitis  mengambil  masalah  atau  memusatkan  perhatian  kepada masalah - masalah  sebagaimana  adanya  saat  penelitian  dilaksanakan  hasil  penelitian yang kemudian dan dianalisis untuk diambil kesimpulanya. Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang peran dari Permendag No. 49 Tahun 2022.

## c. Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, data primer diperoleh melalui:
a. Observasi  adalah  sebagai  pengamatan  sistematis  berkaitan  dengan  perhatian terhadap fenomena - fenomena yang nampak. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk  mengetahui  maksud  dan  tujuan  dibuatnya  Permendag  No.  49  Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus diteliti  dan  juga  peneliti  ingin  mengetahui  hal - hal  dari  responden  yang  lebih mendalami  dan  respondenya  sedikit/kecil.  Wawancara  dilakukan  untuk mengetahui  perkembangan  terbaru  dan  dampak  bagi  masyarakat  dengan pemberlakuan  Permendag  No.  49  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Minyak Goreng Rakyat.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  objek  atau subjek  penelitiuan.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara studi  kepustakaan.  Data  sekunder  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  iini adalah bahan hukum primer dan sekunder.
a. Bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Kepmendag 1528/2022
Tentang Jumlah Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Rakyat
2) Kepmendag 126/2023
Tentang  Penetapan  Faktor  Pengali  Kemasan  dan  Faktor  Pengali  Regional Dalam  Rangka  Pemenuhan  Kebutuhan  Dalam  Negeri  (Domestic  Market Obligation) Minyak Goreng
3) Kepmendag 1531/2022
Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Pejualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
4) Kepmendag 1535/2022
Tentang  Tim  Antar  kementerian  Dalam  Rangka  Validasi  Pemenuhan Kebutuhan  Dalam  Negeri  (Domestic  Market  Obligation)  Crude  Palm  Oil (CPO) dan Minyak Goreng
5) Kepdirjen PDN 80/2022
Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Validasi  Pemenuhan  Kebutuhan Dalam  Negeri  (Domestic  Market  Obligation)  Crude  Palm  Oil  (CPO)  dan Minyak Goreng dalam rangka Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
6) Kepdirjen PDN 81/2022
Tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh Pengecer
7) Kepdirjen PDN 82/2022
Tentang Penetapan Alokasi Produksi Minyak Goreng oleh Produsen Minyak Goreng  Peserta  Program  Minyak  Goreng  Rakyat  dalam  rangka  Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng Secara Merata di Seluruh Wilayah Indonesia
c. Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## d. Alat Pengumpulan Data
Untuk  pengumpulan  data,  penulis  mengumpulkan  data  dari  Tim  Ahli  Menteri Perdagangan  untuk  memperoleh  informasi  terbaru  terkait  masalah  yang  diangkat dalam  penelitian  ini  dan  menelaah  dokumen - dokumen  melalui  bacaan  dan  situs  web resmi  Kementerian  Perdagangan  dan  situs  web  resmi  lainnya  yang  terafiliasi  oleh Kementerian Perdagangan.

## e. Analisis Data
Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif  yakni  data  yang  diperoleh,  dianalisis  dan  disajikan  dalam  bentuk  kata - kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis fakta - fakta yang terjadi di lapangan dan data - data yang sudah  diperoleh,  serta  hasil  penelitian  dan  analisa  baik  dari  hasil  observasi  dan wawancara  maupun  studi  pustaka  dan  dokumenter  untuk  kemudian  ditarik  sebuah kesimpulan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Hasil
1. Perkembangan Harga CPO dan Minyak Goreng
Perkembangan harga CPO Internasional pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terus mengalami  kenaikan.  Harga  CPO  tertinggi  sebelum  pandemic  terjadi  pada  tanggal  10 Januari  2019  sebesar  Rp.  10.588, - /kg.  Selama  dua  tahun  periode  pandemic  (11  Maret 2020  sampai  dengan  24  Juni  2022)  telah  terjadi  kenaikan  harga  CPO  sebesar  102%. Setelah  invasi  Rusia  ke  Ukraina  pada  24  Februari  2022,  harga  CPO  per  24  Juni  2022 telah  turun  32%.  Harga  CPO  Internasional  diproyeksikan  akan  mengalami  penurunan hingga  akhir  tahun  menjadi  sebesar  MYR  4.788/Ton  (turun  0,21%  dari  harga  24  Juni 2022).
Perkembangan harga
rata - rata nasional minyak goreng periode
1 Desember 2021 – 24 Juni 2022
1) 1 Desember 2021 harga minyak goreng Rp. 17.500, - /lt.
2) 11  Januari  2022  berdasarkan  Permendag  01/22  penetapan  harga  minyak  goreng Rp. 17.892, - /lt.
3) 18  Januari  2022  berdasarkan  Permendag  03/22  penetapan  harga  minyak  goreng Rp. 18.121, - /lt.
4) 26  Januari  2022  berdasarkan  Permendag  06/22  penetapan  harga  minyak  goreng Rp. 17.856, - /lt.
5) 15 Maret 2022 terjadi relaksasi HET berpengaruh pada harga minyak goreng turun menjadi Rp. 15.933, - /lt.
6) 28  April  2022  terjadi  pelarangan  ekspor  CPO  berpengaruh  pada    harga  minyak goreng naik menjadi Rp. 17.951, - /lt.
7) 23 Mei 2022 terjadi pencabutan pelarangan ekspor CPO berpengaruh pada harga minyak goreng turun menjadi Rp. 16.870, - /lt.
8) 24 Juni 2022 terjadi penurunan harga minyak goreng menjadi Rp. 16.079, - /lt. \ Perkembangan harga rata - rata nasional minyak goreng periode 17 – 24 Juni 2022
1) 11  Provinsi  (32%)  harga  minyak  goreng  aman  yakni  Pulau  Jawa,  Bali,  Aceh, Bengkulu, Sulbar, dan Sultra berkisar antara Rp. 14.000, - /lt – 14.500, - /lt.
2) 13  Provinsi  (38%)  harga  minyak  goreng  lebih  tinggi  yakni  Pulau  Kalimantan, Sebagian  besar  Sumatera,  NTT,  Maluku  berkisar  antara  Rp.  15.000, - /lt  –  Rp. 16.900, - /lt.
3) 8 Provinsi (23%) harga minyak goreng sangat tinggi yakni Lampung, NTB, Sulur, Sulteng, Sultra, Maluku, dan Pulau Papua di atas Rp. 17.000, - /lt.
4) 2  Provinsi  (7%)  yakni  Gorontalo  dan  Kaltara  tidak  ada  laporan  harga  minyak goreng curah.
Secara  rata - rata  nasional,  minyak  goreng  curah  turun  hingga  sekitar  3% dibandingkan bulan lalu. Bahkan turun lebih dari 12% untuk wilayah Jawa  – Bali. Hal ini  menjadi  indikasi  bahwa  kebijakan  pengutamaan  pasokan  pasar  dalam  negeri  telah berdampak  positif.  Rata - rata  Jawa  –  Bali  telah  berada  di  kisaran  Rp14.200an/liter, Sumatera  Rp.  15.400/liter,  Kalimantan  –  Sulawesi  Rp16.100/lilter,  dan  NTT  Maluku Papua Rp. 21.100/liter.
2. Kebijakan CPO dan Minyak Goreng Melalui Skema DMO dan DPO yang Dibuat oleh Kementerian Perdagangan
Permendag  Nomor  49  Tahun  2022  tentang  Tata  Kelola  Program  Minyak  Goreng Rakyat yang berisi tentang kebijakan CPO dan Minyak Goreng mempunyai tujuan agar penyediaan minyak goreng untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga  yang  terjangkau  sesuai  HET  Rp14.000/liter  yang  tersebar  merata  di  seluruh wilayah Indonesia melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Kementerian  Perdagangan  menargetkan  penyediaan  minyak  goreng  sebanyak 300.000  ton/bulan  (setara  kebutuhan  CPO  sebagai  bahan  baku  produksi  416.000 ton/bulan)  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  pelaku  usaha  skala  mikro
dan kecil. Hal tersebut berdasarkan perhitungan konsumsi per kapita yang bersumber dari  SUSESNAS  BPS,  serta  turut  mempertimbangkan  potensi  kenaikan  konsumsi periode  hari  besar  keagaaman  nasional,  Pelaksanaan  untuk  pemenuhan  target penyediaan setiap bulan dilakukan oleh Produsen CPO dan/atau Minyak Goreng yang terdaftar dalam SIINas. Dengan catatan DMO/DPO CPO dan Minyak Goreng menjadi syarat penerbitan Persetujuan Ekspor komoditi CPO dan produk - produk turunannya. Bentuk  DMO  meliputi  CPO  sebagai  bahan  baku  minyak  goreng,  minyak  goreng curah,  dan  minyak  goreng  kemasan  merek  Minyakita.  Alur  pelaksanaannya  sebagai berikut:
1) Penentuan Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Nasional Jumlah  kebutuhan  konsumsi  per  tahun  ditetapkan  oleh  Menteri  Perdagangan, mengacu  pada  hasil  survei  BPS  terkait  konsumsi  per  kapita  minyak  goreng masyarakat.
2) Penentapan Alokasi DMO Minyak Goreng Jumlah  alokasi  DMO  per  bulan  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Perdagangan Dalam  Negeri,  mengacu  pada  kebutuhan  konsumsi  nasional  dengan mempertimbangkan  potensi  kenaikan  konsumsi  pada  periode  hari  besar keagamaan nasional dan kebutuhan usaha mikro dan kecil.
3) Penetapan Alokasi DMO Produsen Minyak Goreng Jumlah  DMO  bulanan  bagi  produsen  minyak  goreng  ditetapkan  berdasarkan formula: DMO Produsen = persentase kapasitas produksi produsen dibandingkan kapasitas produksi nasional x alokasi DMO per bulan.
4) Pendistribusian DMO
Produsen wajib mendistribusikan DMO Minyak Goreng sesuai penetapan alokasi minimal  bulanan  ke  masyarakat  melalui  jaringan  distribusi  yang  dipercaya dengan mematuhi ketentuan Domestic Price Obligation (DPO).
A. Pola distribusinya
Produsen » Distributor (D1/D2) » Pengecer » Masyarakat
Produsen  memperhatikan  pendistribusian  DMO  melalui  jaringan  distribusi yang  dipilih  agar  mengikuti  ketentuan  DMO/DPO.  Produsen,  distributor, pengecer  wajib  melaporkan  realisasi  pendistribusian  dan  penjualan  DMO Minyak Goreng melalui SIMIRAH V2.
B. Ketentuan Penjualan
1) HET Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg
2) Pembatasan  penjualan  DMO  Minyak  Goreng  kepada  masyarakat  maksimal 10 kg/orang/hari
3) Tidak  mewajibkan  perekaman  NIK/menunjukkan  KTP  sebagai  syarat pembelian
4) Memprioritaskan  pendistribusian  DMO  Minyak  Goreng  Rakyat  ke  Pasar Rakyat.
C. Lokasi Penjualan
1) Pasar rakyat
2) Toko swalayan
3) Marketplace
Pengecer wajib menampilkan informasi Program Migor rakyat dan HET di titik penjualan.
D. Skema Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

## E. Penetapan DPO
Berdasarkan  Kepmendag  Nomor  1531  Tahun  2022,  DPO  Minyak  Goreng berlaku dalam bentuk Curah maupun Minyakita.
Produsen CPO ke Produsen Migor Rp. 10.600, - /kg Rp.9.500, - /lt
Produsen Migor ke Distributor        Rp. 12.000, - /kg Rp. 10.800, - /lt Distributor ke Pengecer Rp. 14.000, - /kg Rp.12.600, - /lt Pengecer ke Konsumen Rp. 15.500, - /kg Rp.14.000, - /lt
F. Insentif Tambahan Hak Ekspor
Produsen  CPO/Migor/Eksportir  berhak  mendapatkan  insentif  berupa  faktor pengali hak ekspor tambahan dari setiap pendistribusian DMO, antara lain: Berdasarkan Kepmendag Nomor 126 Tahun 2023
1) Insentif Regional
Insentif untuk pendistribusian DMO ke wilayah tertentu, termasuk Indonesia bagian Timur.
1,30 Bengkulu, Kepri, Babel, Gorontalo, Sulteng, dan Sultra 1,50 Kaltara 1,65 NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi di Pulau Papua
2) Insentif Kemasan
Insentif untuk pendistribusian DMO dalam bentuk Minyak Goreng Kemasan merek Minyakita
1,50 Minyakita kemasan bantal ( pillow pack )
1,75 Minyakita kemasan standing pouch, botol, dan jeriken maksimal 5 liter
G. Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
Peraturan Turunan
1) Kepmendag 1528/2022
Tentang Jumlah Kebutuhan Konsumsi Minyak Goreng Rakyat
2) Kepmendag 126/2023
Tentang  Penetapan  Faktor  Pengali  Kemasan  dan  Faktor  Pengali  Regional Dalam  Rangka  Pemenuhan  Kebutuhan  Dalam  Negeri  (Domestic  Market Obligation) Minyak Goreng
3) Kepmendag 1531/2022
Tentang Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Pejualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng
4) Kepmendag 1535/2022 Tentang  Tim  Antar  kementerian  Dalam  Rangka  Validasi  Pemenuhan Kebutuhan  Dalam  Negeri  (Domestic  Market  Obligation)  Crude  Palm  Oil (CPO) dan Minyak Goreng
5) Kepdirjen PDN 80/2022 Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Validasi  Pemenuhan  Kebutuhan Dalam  Negeri  (Domestic  Market  Obligation)  Crude  Palm  Oil  (CPO)  dan Minyak Goreng dalam rangka Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
6) Kepdirjen PDN 81/2022 Tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Rakyat oleh Pengecer
7) Kepdirjen PDN 82/2022
Tentang Penetapan Alokasi Produksi Minyak Goreng oleh Produsen Minyak Goreng  Peserta  Program  Minyak  Goreng  Rakyat  dalam  rangka  Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng Secara Merata di Seluruh Wilayah Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2022,  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  yang  dulunya  dikenal sebagai  Kementerian  Perdagangan  dan  Perindustrian  (Kementerian  PPI)  meluncurkan Peraturan  Menteri  Perdagangan  (Permendag)  nomor  49  tentang  Tata  Kelola  Minyak Goreng  Rakyat  (TKMGR).  TKMGR  menetapkan  norma - norma  dan  persyaratan  teknis untuk tata kelola minyak goreng rakyat. Sasaran dari TKMGR adalah untuk mengatur penglolaan  minyak  goreng  rakyat  dan  meningkatkan  kesadaran  tentang  persaingan usaha serta menegakkan hukum yang adil.
Tujuannya  dibuatnya peraturan ini adalah untuk mendorong produk dan  jasa  yang aman,  ramah  lingkungan,  dan  berkelanjutan  yang  juga  akan  membantu  mengurangi defisit  neraca  perdagangan  minyak  goreng  rakyat.  Dengan  demikian,  TKMGR berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk mengatur persaingan usaha.
Sebagai  bagian  dari  semua  ini,  peraturan  ini  mengatur  berbagai  aspek  permainan yang  terkait  dengan  persaingan  usaha,  yang  meliputi  aspek - aspek  seperti  identifikasi pemain  dan  tanggung  jawab,  pengaturan  harga,  efisiensi  produksi,  patent,  promosi, dan lainnya. Di antara aspek - aspek lainnya yang diatur adalah kebijakan perlindungan
konsumen,  pada  dasarnya  melindungi  hak - hak  konsumen  seperti  hak  untuk memperoleh  informasi  yang  adil  dan  andal  tentang  produk  dan  jasa  yang  dijual  oleh para penjual.
Untuk  memastikan  bahwa  TKMGR  telah  diterapkan  secara  efektif  dan  telah terpenuhinya  standar  persaingan  usaha  yang  wajar,  Kementerian  Perdagangan memberikan  beberapa  petunjuk  umum  bagi  para  operator  pasar.  Pertama,  para operator  dilarang  memanfaatkan  posisi  yang  tidak  adil  untuk  menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Kedua, larangan untuk melebih - lebihkan jumlah  proses  atau  langkah  tertentu  yang  diperlukan  untuk  membeli  produk  atau layanan. Ketiga, larangan diskriminasi terhadap pelanggan yang ingin membeli produk atau jasa.
Selain  itu,  petunjuk  tersebut  juga  memberikan  persyaratan  khusus  terkait  masalah iklan.  Iklan  adalah  salah  satu  alat  bantu  yang  paling  berpengaruh  dalam  persaingan usaha.  Oleh  karena  itu,  para  penjual  dilarang  menggunakan  iklan  yang  menyimpang atau  bersifat  manipulatif  atau  menyesatkan  bagi  konsumen.  Para  operator  juga  telah dilarang untuk secara tidak wajar mendiskreditkan pesaing mereka atau mengirimkan iklan yang tidak berkelanjutan.
Secara  keseluruhan,  TKMGR  merupakan  kebijakan  yang  mempromosikan  tingkat persaingan  yang  wajar  antara  penjual  minyak  goreng  rakyat.  Tujuannya  adalah  untuk menjamin  fair  play  dan  mengurangi  tindakan  ketidakadilan  yang  mungkin  terjadi selama proses persaingan usaha. Dengan demikian, regulasi ini pasti akan bermanfaat bagi para pelaku usaha sektor minyak goreng rakyat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  polemik minyak  goreng  beberapa  tahun  terakhir  ini  dikarenakan  salah  satu  mata  rantai  dalam roda  tata  kelola  minyak  goreng  sedang  bermasalah  yang  di  mana  satu  mata bermasalah, berpengaruh ke mata rantai yang lainnya. Bisa dilihat dari tidak stabilnya harga minyak goreng dari waktu ke waktu yang bisa dibilang singkat. Salah satu faktor yang  dijelaskan  di  atas  tentang  pelarangan  ekspor  di  mana  hal  tersebut  sangat berpengaruh dalam ketidak stabilan harga CPO dan minyak goreng. Namun, jika satu masalah  tersebut  diurai,  maka  yang  lainnya  juga  akan  membaik.  Oleh  sebab  itu, pemerintah harus mampu menyelesaikan segala permasalahan baik dari hulu maupun sampai  hilir  agar  roda  tata  kelola  minyak  goreng  dapat  berputar  dengan  semestinya sehingga harga tidak anjlok dan cenderung akan tetap stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
Disemadi,  H.  S.  (2022).  Lensa  Penelitian  Hukum:  Esai  Deskriptif  tentang  Metodologi Penelitian Hukum. J. Judic. Rev , 24 (2), 289–304.
Hastiadi, F. F., & Nagara, G. (2023). Celoteh Kebijakan . Universitas Indonesia Publishing.
Harbani, Pasolong. 2012. Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabet.
Nurbani, Helies Septian. HS, Salim. 2007. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai:  Perbandingan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  116/PMK.  10/2017 Dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2015. Journal  of  Law,  Administration, and Social Science , 1 (1), 47–60.
Ratna,  R.  (2022). Pencabutan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  6  Tahun  2022  Tentang Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi  Minyak  Goreng  Sawit  Perspektif  Hukum  Islam .  UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.