## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
1 Dosen,  Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, otsyu@unma.ac.id
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.6598

## BUDAYA POLITIK PAROKIAL DALAM TATANAN KEHIDUPAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS

## Otong Syuhada 1

## ABSTRACT
Parokial political culture is a political culture that can undermine the democratic order because adherents of this political culture do not want to be involved in the democratic process. The purpose of this study is to analyze the factors that cause the formation  of  parokial  political culture. The method used in this study is sociological juridical with a statutory and conceptual approach, while the data used is secondary data. From the results of the study, several factors were found to be the cause of the formation of parokial political culture, such as low level of education, considering the political system to be unimportant and having no effect on their lives, politics is considered something taboo to discuss because they feel they do not have capacity and feel inadequate If you have the capability, it is necessary to provide political understanding and education so that you understand the importance of the participation of all citizens in democracy so that individual rights as citizens can be protected. Therefore, in the future, the government must immediately make strict regulations to overcome several factors that cause the formation of a parokial political culture.
Keywords: Political Culture; Parokial; Democracy.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## Abstrak
Budaya politik parokial adalah budaya politik yang dapat merusak tatanan demokrasi. Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab terbentunya budaya politik parokial.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan data  yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya budaya politik parokial seperti :  Tingkat Pendidikan yang rendah, menganggap sistem politik itu tidak penting,  politik dianggap sesuatu yang tabu untuk di bicaraka,  merasa  tidak memiliki   kapasitas dan kapabilitas,  tidak memahami hak-hak sebagai warga  dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu pemerintah harus segera  membuat  regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatasi persoalan tersebut.
Kata Kunci : Budaya Politik; Parokial; Demokrasi.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## A. Latar Belakang
Budaya poltik adalah  cara pandang seseorang dalam menilai situasi dan kondisi yang ada disekelilingya menyangkut system kemasyarakatan dengan dipengaruhi oleh   unsur-unsur kepentingan baik individu maupun kelompok. 1 Terbentuknya budaya politik parokial dalam kelompok   masyarakat tertentu dipengaruhi oleh ide dan gagasan   dalam memenuhi hasrat lahir maupun batin. Sebagai mahluk sosial kecenderungan agar terpenuhinya kedua hasrat tersebut terkadang sebagian orang melakukannya  dengan  langkah-langkah  yang mencederai nilai-nilai demokrasi.  Mengatasnamakan hak kebebasan dalam menentukan pilhan dalam berpolitik, maka   akan semakin sulit untuk mewujudkan keseimbangan antara das solle n dengan das sein, budaya politik parokial yang dianut  oleh kelompok masyarakat tertentu  dipandang sebagai budaya politik yang kerap sekali dijadikan kambing hitam oleh kelompok yang menganut budaya politik berbeda (kaum elitis)  karena diinilai menghambat proses berdemokrasi yang baik. Pada hakikatnya terbentuknya budaya politik parokial merupakan akibat dari kerja-kerja politik para kaum elit yang sengaja atau tidak disengaja menggiring  seseorang atau kelompok lain menjadi termarginalkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 2
Budaya politik mengacu pada cara masyarakat bertindak dan orientasinya terhadap politik, termasuk bagaimana negara diselenggarakan, bagaimana politik dijalankan, dan bagaimana hukum, adat istiadat, dan norma ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota masyarakat. 3 Ada pula yang berpendapat bahwa budaya politik adalah sudut pandang masyarakat suatu bangsa yang terlihat dalam pola sikap terhadap peristiwa politik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang dibentuk dan dianut oleh tokoh politik tertentu merupakan budaya politik. 4 Sosialisasi politik atau proses pendidikan suatu masyarakat menghasilkan budaya politiknya. 5
Pengertian umum budaya politik adalah suatu pola perilaku dan orientasi manusia terhadap kehidupan politik yang dialami oleh para partisipan dalam suatu sistem politik. Setiap peradaban yang mencakup anggota yang hidup dalam sistem politik tradisional, transisi, atau modern dikatakan mempunyai
1 Adi Suryadi Culla, “DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK INDONESIA,” Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik 5, no. 23 (2018): 89–105, https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v5i23.512. 2 Otong Syuhada, “FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA,” Journal Presumption of Law 2, no. 1 (April 30, 2020): 1–18, https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336.
3 Ahmad Mustanir; Irfan Jaya, “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH TOWANI TOLOTANG DI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,” Jurnal Politik Profetik 4, no. 1 (2016): 84–97, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5.
4 M. Prawiro, “Budaya Politik: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Macam-Macam Budaya Politik,” September 24, 2018, maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik.html.
5 Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
n.d.). Hlm. 118.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
budaya politik tertentu. 6 Budaya politik pada hakikatnya mengacu pada pola perilaku yang ditunjukkan masyarakat ketika mengapresiasi kehidupan politik. Oleh karena itu, budaya politik adalah persepsi manusia, dan karena sistem politik itu sendiri merupakan interaksi antara masyarakat yang mencakup isu- isu yang berkaitan dengan kekuasaan, maka pola sikap terhadap berbagai isu dan peristiwa politik juga tercermin dalam pembentukan struktur dan proses aktivitas politik. dalam masyarakat dan pemerintahan.
Bentuk budaya politik yang paling rendah adalah parokial, di mana masyarakat mungkin tidak merasa menjadi warga suatu negara, melainkan lebih mengidentifikasi diri dengan komunitas lokalnya. Sistem politik tidak menimbulkan kebanggaan apa pun. Mereka jarang membicarakan masalah budaya politik dan tidak menunjukkan minat terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik.  Hal ini akan menciptakan budaya politik yang terlokalisasi dalam masyarakat dimana ciri-ciri emosional sangat mendominasi sikap dan orientasi politik. Kesadaran kognitif politik masyarakat hanya terbatas pada pemahaman bahwa kekuatan politik memang ada dalam masyarakat, dan partisipasi mereka lebih dilatarbelakangi oleh mobilisasi, solidaritas, atau penggabungan kekuatan. Mereka tidak tahu mengapa mereka terlibat dalam kegiatan politik. 7
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia merupakan bukti bahwa desain kelembagaan saja tidak cukup. Kerangka kelembagaan tidak selalu diperlukan, seperti adanya undang-undang yang menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan berserikat, serta peluang bagi perwakilan untuk terlibat, guna mendorong partisipasi masyarakat. 8 Terdapat beberapa  faktor yang mempengaruhi partisipasi publik:
1. Tingkat Pengetahuan
Pengetahuan politik sangat penting karena dapat mempengaruhi apakah ia berpartisipasi dalam politik atau tidak. Tentu saja, individu akan mampu mengapresiasi pentingnya politik dan lebih mudah terlibat di dalamnya jika mereka memiliki pemahaman yang kuat. Sebaliknya, orang yang hanya tahu sedikit tentang politik tidak akan tertarik pada politik.
2. Pekerjaan Masyarakat
Banyaknya keahlian dan kerja yang ada di masyarakat merupakan komponen internal yang bersumber  dari dalam masyarakat. Biasanya, orang-orang yang bekerja pada profesi tertentu menjadi lebih terpolitisasi atau, sebaliknya, menjadi kurang terlibat dalam politik. Misalnya, guru biasanya lebih peduli pada politik dibandingkan pemulung.
3. Tingkat Pendidikan
6 Bedy Iriawan Maksudi, Sistm Politik Indonesia (Pemahaman Secaa Teoritik Dan Empirik) (PT RajaGrafindo, 2012). Hlm. 46.
7 Muhamad Yuruf, “PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA,” Jurnal Serambi Ilmu 17, no. 1 (2016): 28–34, https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218.
8 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru) (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010). Hlm. 128.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Besarnya pendidikan merupakan komponen ketiga yang ditambahkan ke dua komponen pertama yang dikenal dengan faktor internal. Kemampuan dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam politik dan memahami politik secara umum sangat dipengaruhi oleh hal ini. Selain itu, akan sangat sulit bagi pemilih yang buta huruf untuk mengidentifikasi calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung.
4. Peran Aparat Pemerintahan
Fungsi pejabat pemerintah merupakan salah satu unsur eksternal yang berdampak pada partisipasi politik. Masyarakat umum harus dididik tentang politik, dan informasi politik harus lebih mudah tersedia. Pemilih, khususnya yang berkebutuhan khusus, harus bisa diakomodasi oleh penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).
5. Pengaruh Kaum Intelektual
Sangat mudah untuk menyebarkan berbagai ide, opini, dan sebagainya di era informasi ini. Di berbagai media, sejumlah besar intelektual politik menyuarakan pandangannya terhadap berbagai permasalahan politik. Akibat dari hal ini, konsumen media mungkin menjadi lebih terlibat secara politik, atau mereka mungkin menjadi lebih anti-politik.
6. Konflik di Antara Para Pemimpin Politik Sebagaimana diketahui, Indonesia mempunyai banyak partai politik yang masing-masing mempunyai tujuan dan  strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemimpin politik bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak mungkin. Nantinya, kader- kader mereka akan merekrut sebanyak mungkin warga negara untuk mendukung pemimpin mereka.
Politik parokial yang menjamur khususnya di negara Indonesia wajib menjadi perhatian warga masyarakat, pemerintah dan negara. Partisipasi masyarakat penganut budaya politik parokial dalam mengikuti momen-momen politik sangat rendah, maka dengan demikian penulis kaji dan analisis berkaitan dengan faktor apa yang menjadikan budaya politik tumbuh dan berkembang dalam lingkungan demokrasi.
B. Identifikasi Masalah Dibawah ini merupakan topik yang diangkat bersadarkan latar belakang masalah diatas yaitu:
1. Apakah terdapat faktor-faktor yang menumbuhkan budaya politik parokial ?
2. Bagaimanakah  budaya  politik parokial dapat berlangsung di dalam lingkungan demokrasi ?
C. Tujuan Penelitian Dibawah ini merupakan  tujuan dari  topik yang diangkat bersadarkan identifikasi masalah diatas yaitu:
1. Mengetahui, memahami dan mengkaji faktor-faktor yang menumbuhkan budaya politik parokial.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2. Mengetahui, memahami dan mengkaji  budaya  politik parokial dapat berlangsung di dalam lingkungan demokrasi.
D. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum campuran ( legal research ) ditinjau secara normatif dan sosiologikal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada prosedur, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan buat menekuni satu ataupun sebagian gejala universal hukum tertentu dengan jalur menganalisisnya. Di samping itu pula diadakan pengecekan mendalam terhadap kenyataan hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan 9
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian pustaka  ( library research ) yakni penelitian terhadap data sekunder, yang  dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya bisa dibedakan jadi 3 (tiga), ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. 10 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor Yang Membentuk Budaya Politik Parokial Di Indonesia
Pada hakikatnya, semua anggota masyarakat mau megejar tujuan yang kurang lebih sama. Tujuan itu antara lain : kelangsungan hidup, prestise,  rasa enak dan aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anggota masyarakat berusaha menguasai sarana-sarana yang memudahkan mencapai tujuan  tersebut, antara lain uang, pendidikan, pekerjaan. 11
Persaingan yang relative ketat  dalam berbagai sektor usaha salah satunya disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah tenaga kerja yang siap masuk dunia kerja dibanding ketersediiaan lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan  terus menumpuknya pengangguran, lebih ironis itu berada pada usia-usia produktif, kemiskinan  akibat tingginya angka pengangguran terselubung menjadi  masalah klasik yang dihadapi  oleh negara – negara berkembang deimkian juga dengan negara Indonesia . Kebijakan pemerintah yang sering kali dirasakan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat  banyak,  menjadi salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa akibatnya
9 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 18.
10 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat ( Jakarta: Bina Aksara, 2006).Hlm. 11.
11 A. Suryawasita SJ, Asas Keadilan Social (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Hlm. 14.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
masyarakat enggan dan hampir tidak peduli dengan kondisi dan suasana perpolitikan yang sedang berjalan, akibatnya bentuk kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah dan atau elit politik maupun  partai politik tidak berfungsi menjadi alat  penekan.
12 Setelah demokrasi perwakilan yang dibangun di Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru dianggap belum mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara signifikan,  maka kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat. Para wakil rakyat menjalankan agendanya masing-masing setelah terpilih. Gagasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pilihan-pilihan penting sebenarnya didorong oleh implikasi adanya disconnect electoral antara pemilih dan yang terpilih. 13 Tidak semua politisi yang tampil menghiasi panggung politik kita sekarang mengenal mahluk yang bernama politik sebelumnya, sehingga mereka butuh proses adaptasi di dunia barunya, mengingat jalan yang ditempuh ternyata berbeda dengan jalan profesinya. 14
Partisipasi publik pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi pada umumnya. Merujuk pada the 1995-1997 World Value Survey,
Charles Andrain dan James Smith 2006 : 67 mengelompokan tiga bentuk Partisipasi. Pertama adalah partisipasi yang lebih pasif. Didalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering diskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjdi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat didalam organisasi- organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela ( voluntary associations ) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olah raga, pecinta lingkungan, organisasi  profesi dan organisasi buruh. Ketiga adalah partisipsi yang berupa  kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi. 15
Partisipasi masyarakat tidak secara spesifik masuk dalam salah satu dari tiga kategori yang disebutkan sebelumnya; sebaliknya, hal ini sering kali lebih ditekankan pada pengambilan dan pelaksanaan keputusan publik, seperti ikut serta dalam pertemuan publik, melaksanakan inisiatif, dan menyelenggarakan referendum. Sekalipun dalam situasi ini keterlibatan publik termasuk dalam tiga kategori, keterlibatan publik kemungkinan besar termasuk dalam kategori kedua. Keberadaan kebijakan publik sendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Menurut Theodore Lowi (1964), kebijakan publik setidaknya terdiri dari tiga
12 Indonesia Corruption Watch, Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik, ICW, 2006, URL: https://icw.or.id/KVg, diakses pada 10 Oktober 2023.
13 Kacung Marijan ,. Sistem Politik , Op.Cit , hlm. 111. 14 M. Alfan Alfian, Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik (Jakarta: Graha Grafindo, 2012). Hlm. 17.
15 Gustiana,  Budaya Politik:Sebagai Bahan Ajar (Makassar: Humanities Genius, 2022). Hlm.75.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
pilihan penting. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana sumber daya dialokasikan dan didistribusikan. Kedua adalah berkaitan dengan regulasi terhadap pelaku dan kekuatan-kekuatan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah regulasi mengenai persaingan usaha dan regulasi tentang proteksi. Terakhir adalah kebijakan tentang realokasi dan redistribusi sumber- sumber terhadap kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan. 16
Pentingnya partisipasi publik  dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik  didalam direct democracy dan participatory democracy acapkali dikaitkan dengan realitas tentang penurunan pandangan bahwa para wakil di lembaga-lembaga perwakilan politik itu sudah tidak cukup mampu menjalankan fungsinya  ( deficiencies of representive politic s) (Lupia dan Matsusaka, 2004 : vatter 2000).
Pandangan demikian terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan ( trust ) dari terwakil kepada para wakil yang terjadi dibanyak negara, termasuk dinegara-negara yang telah mapan demokrasinya. Adanya disconnect electoral antara wakil dan terwakil acap kali membuat terjadinya kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh para terwakil dan para wakil. Selain itu, perwakilan juga dilihat sebagai “ a malfunctioning system” ( Robert, 2004 : 322) yang dianggap bisa membahayakan demokrasi, khususnya system perwakilan yang didasarkan pluralisme yang dikritik lebih mengedepankan “ vested interests ” dari pada kepentingan umum. 17
Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada  para wakil dan atau para pemimpin bangsa (pemerintah) mengakibatkan rendahnya keterlibatan    masyarakat  terhadap proses penyelenggaraan negara yang baik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Akumulasi dari ketidak percayaan tersebut ditunjukan  melalui sikap acuh tak acuh dalam mengikuti moment-moment politik mulai dari pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota, DPR, DPD dan DPRD. Kondisi seperti itu secara tidak disadarai “membentuk” budaya politik “parokial”, disamping beberapa faktor lainnya seperti, rendahnya tingkat pendidikan, ketidak mampuan  secara    ekonomi, tidak  memiliki pengalaman beroganisasi maupun berpolitik. Jadi dianutnya budaya politik parokial oleh sebagain masyarakat Indonesia merupakan bentuk kekecewaan atas kurang responnya para wakil dan atau para pemimpin bangsa yang diberi kewenangan untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan  berdasarkan asas keterwakilan publik.
Gaya kepemimpinan budaya politik mengharuskan kepatuhan atau mendorong aktivitas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan secara menyeluruh diharapkan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kesesuaian menyangkut permintaan atau harapan  akan dukungan dari masyarakat dari sudut pandang penguasaan. Kompromi atau modifikasi tidak diinginkan, apalagi kritik. Tuntutan akan kesetiaan yang ekstrim dari masyarakat akan meningkat jika sang pemimpin yakin bahwa dirinya
16 Ibid , hlm. 111-112
17 Ibid , hlm. 113

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
adalah orang penting. Namun, beberapa elit juga menyadari bahwa inisiatif kerakyatanlah yang menentukan tingkat kemajuan, dan sebagai hasilnya, para elit ini mengembangkan pola upaya kepemimpinan kerakyatan dengan tidak membatasi kebebasan.
Budaya politik yaitu agama politik  yakni politik yang dibangun berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara kaku setiap anggota masyarakat  biasanya diasosiasikan dengan pemerintahan yang kuat dan semangat kerakyatan yang kuat. Dalam komunitas tradisional di negara-negara yang berkembang pesat, budaya ini bertujuan untuk menggabungkan politik dengan unsur-unsur yang didominasi agama.
David After memberi gambaran tentang kondisi politik agama yang terlalu sentralistis dengan peanan biorkrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik. Oleh karena itu, sebagai konsekwensinya, kalangan pemerintah dan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah, harus mengambil langkah-langkah strategis guna mewujudkan budaya politik demokratis atau partisipan, yang mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratis dan stabil. Kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah, sebab kalau tidak demikian rakyat akan mengalami deprivasi, sehingga menimbulkan kekecewaan. Besar kemungkinan rakyat tidak memilih pemimpin yang dianggap tidak aspiratif dan responsible. Sebaliknya, kalau rakyat merasa tidak berkompeten untuk terlibat, maka implikasinya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Pada kondisi demikian, rakyat hanya menjadi sasaran kebijakan pemerintah dan menjadi subyek yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. 18
2. Budaya Politik Parokial Dalam Negara  Demokrasi  Indonesia
Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut faham demokrasi seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulata rakyat (90%). Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah menjadi Bahasa umum yang menunjuk kepada pengertian system politik yang diidealkan di  mana- mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani kuno, dari  mana istilah demokrasi itu pada awalnya berasal, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat buruk. Demokrasi)  dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang ( autocracy ). Baik demokrasi maupun otokrasi, menurut pengertian umum di  zaman yunani kuno sama-sama buruknya. Oleh karena itu, yang diidealkan adalah ( pluto + cacy ), yaitu
18 Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia, Op.Cit . hlm. 69-70

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
pemerintahan oleh banyak orang bukan hanya dikendalikan oleh satu orang, tetapi banyaknya orang itu tidak berarti semua orang ikut memerintah, sehingga keadaan menjadi kacau dan tidak terkendali. 19
Ada banyak cara untuk menggunakan kata "demokrasi”. Kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan suatu jenis pemerintahan atau keadaan suatu masyarakat, tergantung pada konteksnya. Namun, di dunia sekarang ini, pemerintahan politik yang demokratis menjadi alat kemajuan sosial ketika nasionalisme tidak lagi menjadi pondasi demokrasi politik. Di sinilah letak hubungannya dengan demokrasi politik, yang menyiratkan bahwa persetujuan dari yang diperintah diperlukan untuk berjalannya pemerintahan. Dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain, harus ada menjadi cara yang sah untuk menyalurkan sentimen publik yang mendukung atau tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, demokrasi yang dimaksud dalam pengertian ini adalah suatu system pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa komunitas politiknya turut berpartisipasi  melalui cara perwakilan yang menjamin  bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada kelompok mayoritas tersebut.  Dengan kata lain, negara konstitusional kontemporer harus berlandaskan pada suatu system perwakilan yang demokratis, yang menjamin kedaulatan rakyat. 20
Kata “demokrasi” cukup terkenal. Kata demokrasi adalah satu- satunya kata dalam pidato politik yang dibicarakan oleh banyak orang aktivis, politisi, dan cendekiawan. Semua orang ingin konsep ini menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mereka yang mempunyai pengetahuan politik. Mereka berpendapat bahwa demokrasi, khususnya proses pembuatan kebijakan publik yang mahal dan sulit, akan lebih membantu masyarakat daripada merugikan mereka. 21
Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “ Demos ” yang berarti “rakyat” dan kata “ kratos ” atau ’” cratein ”  yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi (1) sutau pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa bukan oleh kaum bangsawan, bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin ( government bythe poor ) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”.
Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan adalah milik, dilaksanakan oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Dalam definisi demokrasi yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai gagasan kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Hal ini
19 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: . Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005). Hlm. 118.
20 Felix Tawaang, dkk, Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi,  Jurnal Communitarian,  Vol 4 No 2  (2023), 721-750, http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1.
21 CF Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Sejarah Dan Bentuk (Bandung: Nusa Media, 2015). Hlm. 17.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
menunjukkan bahwa rakyat pada hakikatnya diakui mempunyai kekuasaan, sehingga rakyatlah yang menentukan bagaimana seharusnya negara dijalankan. Rakyat sendiri pada hakikatnya merupakan sasaran sasaran seluruh aparatur ketatanegaraan. Bahkan negara-negara yang sukses pun diyakini didukung oleh warga negaranya, dalam artian mereka melibatkan masyarakat luas. 22 Karena demokrasi merupakan jaminan hak rakyat untuk menentukan arah penyelenggaraan negara, maka demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Demokrasi biasanya memberi masyarakat posisi yang menonjol, hal ini bertentangan dengan semua penafsiran lain mengenai istilah tersebut, meskipun demokrasi tidak selalu berjalan dengan cara yang sama di berbagai negara. Sekadar menggambarkan betapa pentingnya peran rakyat dalam prinsip demokrasi ini. 23
Konsep negara demokrasi Indonesia berlandaskan kepada Undang- Undang dasar 1945 dan Pancasila. perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dijunjung tinggi dan dilindungi oleh konstitusi termasuk didalamnya kebebasan dalam berpokitik dan / atau berserikat, menyalurkan aspirasi melalui wadah-wadah atau Lembaga-lembaga politik yang ada. Namun demikian masih banyak warga negara yang tidak memahami tentang hak-hak politiknya selaku warga negara,  sehingga tidak dapat memanfaatkan  untuk  kepentingan pribadinya selaku warga negara Indonesia.  Momen-momen politik,  yang seharusnya di  jadikan sarana dan kesempatan untuk merubah situasi yang kurang baik dan dinilai tidak aspiratif  menjadi lebih baik dan lebih aspiratif, terlindunginya  hak- hak dasar, persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan lain sebagainya.  Kandungan  yang  terdapat  didalam  naskah  Undang- Undang  Dasar 1945 sebagai dokumen ketatanegaran  sekaligus sebagai konstitusi negara Republik Indonesia,  menunjukan bukti bahwa proses kesepakatan yang dibangun antara warga negara (rakyat) dengan negara (pemerintah) sudah terjalin beberapa saat sebelum Indonesia  dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Konsep ini tidak difahami secara mendalam oleh masyarakat yang menganut budaya politik parokial. Keterbatasan pemahaman tentang hak-hak sebagai warga negara semakin terlihat ketika terjadi penyimpangan  -  penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang,  masyarakat hanya diam tidak melakukan langkah politik apapun untuk melarang atau menghentikannya, melakukan protes dan  membenahinya.  Diamnya masyarakat penganut budaya politik parokial disebabkan karena kurangnya kepedulian terhadap sitem politik yang sedang berjalan karena ketidak fahaman , mereka hanya mengetahui tentang politik secara lokal  dan mereka hanya berharap dan mengandalkan kepemimpina secara tradisional.
22 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi (Bandung: Rafika Aditama, 2010). Hlm. 1.
23 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 293.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Peranan  masyarakat tradisional dalam  politik  di lingkungan demokrasi Indonesia hanya dipegang oleh tokoh masyarakat tertentu saja, alias tidak dibagi-bagi berdasarkan peranan secara khusus, mereka juga tidak tertarik dengan urusan kepentingan yang lebih luas sehingga mereka tidak berharap akan adanya perubahan secara umum, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kehidupan mereka berjalan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kelompok penganut budaya poltik parokial memiliki anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, sehingga mereka menutup diri dengan perkembangan politik secara umum, alhasil mereka tidak mau berurusan dengan politik, keengganan mereka untuk tidak terlibat dengan persoalan politik disebabkan karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan tentang politik dan mereka mengangap urusan politik adalah sesuatu yang merepotkan, mereka tidak merasa dirugikan dengan  mekanisme  kepemimpinan yang ada.  Atas dasar pemikiran tersebut, maka tidak ada niat dan keinginan untuk terlibat dalam proses politik dengan sistem politik yang lebih luas. Pemahaman pada kelompok masyarakat yang menganut budaya politik parokial bahwa system politik dianggap tidak penting dan tidak  ada pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan mereka, sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilainya tidak akan berpengaruh ke dalam kehidupan dirinya, yang terpenting kondisi keamanan dan ketertiban tetap terendali atau tidak terjadi kekacauan.
Masyarakat yang masyarakatnya tidak mengambil bagian atau bahkan tidak peduli terhadap pertumbuhan politik bangsa dikatakan memiliki budaya politik parokial.  Masyarakat dengan budaya politik seperti ini biasanya tinggal di pedalaman, dimana mereka tertutup terhadap perubahan sosial dan menerima  pendidikan yang tidak memadai. Oleh karena itu, jika ada persoalan yang berkaitan dengan peristiwa politik yang diselenggarakan oleh negara, seperti pemilu, pemilu legislatif, dan lain sebagainya, cukup menyampaikan aspirasinya kepada kepala adat.
Politik  parokial merupakan budaya yang  terintegrasi antara pemimpin politik dengan pemimpin lainnya, misalnya pemimpin agama, ekonomi, budaya. Seorang kepala adat memimpin segala hal tak hanya politik ketika menjadi wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi sekaligus menjadi pemimpin agama pada upacara upacara keagamaan, pemimpin ekonomi ketika mempertahankan hidup ( survival ) keluarga dan warganya dengan bertani, berkebun, berburu, dan sebagainya. Juga sebagai pemimpin budaya yang harus menjagaga adt istiadat supaya tidak dipengaruhi oleh budaya lain yang dapat merusak kearifan lokal. 24
Dikatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan budaya politik semakin mendarah daging dalam opini masyarakat. Jika tingkat keterlibatan politiknya cenderung memiliki budaya politik yang
24 Kuro, Budaya Politik Parokial, Blogspot, 2012, URL: https://kuroichikagami.blogspot.com /2012/07/artikel-tentang-budaya-politik-parokial.html?cv=1, diakses pada 10 Juli 2023.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
sama dengan masyarakat lain, maka tidak serta merta mengecualikan wilayah perkotaan, meski tidak secara spesifik juga mengecualikan mereka. 25 Meski pendidikan mereka relatif lebih baik dan didukung sarana dan prasarana pendidikan politik yang mumpuni, namun permasalahan sebaliknya justru dialami masyarakat perkotaan karena informasi dari media cetak. Jika budaya politik parokial terjadi pada masyarakat pedesaan karena kurangnya pendidikan sehingga minimnya akses informasi pendidikan politik, maka sebaliknya pada masyarakat perkotaan. dan gadget seputar isu-isu politik yang tiada habisnya, yang membuat warga perkotaan putus asa dengan sistem politik saat ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengubah budaya politik parokial ini supaya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata ke semua wilayah Indonesia terutama daerah-daerah terpencil yang harus diprioritaskan. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bukab hanya partisipasi politik yang meningkat namun juga ekonomi, social, dan budaya mengalami perkembangan. 26
Budaya politik dan sistem politik saat ini saling terkait erat. Budaya politik dapat didefinisikan sebagai seperangkat perilaku, standar, keyakinan, dan tradisi yang terkait erat dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya politik tidak mengacu pada pendapat organisasi atau pemerintahan tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau lainnya, menurut Encyclopaedia Britannica Budaya politik lebih menitikberatkan pada bagaimana seorang individu atau sekelompok individu memandang sistem politik bangsanya secara keseluruhan. Budaya politik secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga kategori: budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Masing-masing dari ketiga kategori ini memiliki ciri unik. Budaya politik partisipan berarti masyarakat mengerti betul tentang hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sedangkan pada budaya politik kaula atau subjek, masyarakatnya lebih berfokus pada hasil sistem politik. Lalu, bagaimana dengan budaya politik parokial? budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang jangkauannya terbatas pada suatu wilayah yang sempit atau terbatas. Maka tidak mengherankan jika budaya politik parokial bersifat kedaerahan. Selain itu, anggota masyarakatnya juga cenderung tidak tertarik dengan hal politik yang lebih luas Bentuk budaya politik provinsi seperti ini biasanya terlihat di Afrika atau masyarakat pedesaan di banyak negara, klaim Amiruddin Setiawan dalam jurnal bertajuk Budaya Politik dalam Komunikasi Politik di
25 Mariatul, Kiptiyah, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Budaya Politik Masyarakat Pedesaan, UIN Raden Intan Lampung, Diploma thesis, 2023.
26 Kuro, Budaya Politik Parokial, Blogspot, 2012, URL: https://kuroichikagami.blogspot.com /2012/07/artikel-tentang-budaya-politik-parokial.html?cv=1, diakses pada 10 Oktober 2023.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
Indonesia. 27 Tidak ada posisi politik yang unik dalam masyarakat. Akibatnya, dibandingkan dengan budaya politik lainnya, tingkat partisipasi politik cukup rendah. Budaya politik parokial ini menunjukkan sejumlah ciri berikut: Tingkat keterlibatan politik biasanya rendah. Jika ada orang yang terlibat dalam politik, jumlahnya terbatas atau minoritas.
Masyarakatnya tidak memiliki peran politik yang khusus. Contohnya peran kepala desa bisa merangkap sebagai tokoh agama juga. Anggota masyarakatnya tidak menaruh minat yang besar pada sistem politik. Ranah politik biasanya hanya dianggap sebagai bagian dari hal yang bersifat normatif. Pengetahuan tentang politik biasanya tergolong rendah. Mudah ditemukan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional.
F. Kesimpulan 1. Beberapa  faktor  yang mendorong terbentuknya budaya politik parokial adalah :
a.  Tingkat pengetahuan masyarakat yang terbatas,
b. Besarnya kelompok pekerja/buruh yang berpenghasilan rendah,
c. Minimnya tingkat pendidikan,
d. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya politik dalam kehidupan bernegara  baik dari partai politik maupun dari aparatur pemerintah.
2. Budaya politik parokial dapat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan demokrasi disebabkan oleh : a. Tidak adanya keinginan dari sebagian besar masyarakat untuk melakukan perubahan sistem;
b.  Ketidakpedulian masyarakat akan situasi dan kondisi negara;
c.   Masyarakat lebih pokus pada kehidupan masing-masing.
d.   Keinginan elit politik untuk mempertahankan sistem yang ada.
G. Saran 1. Berdasarkan pada kesimpulan, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih menekankan  pelaksanaan  program wajib bekajar kepada seluruh lapisan masyarakat khusunya yang berada dipedesaan dengan mempasilitasi beasiswa sampai pergutuan tinggi, meningkatkan pendapatan melalui upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan hiduplayak, serta melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Pemerintah dan para elit politik (partai politik) secara terus menerus meakukan pemahaman kepada masyarakat tentang makna demokrasi, hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam konsep negara demokrasi, serta terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistem pemerintahan.
27 Amiruddin Setiawan, Budaya Politik Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia , Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, (2018), 1-11, https://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/843.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alfian, M. Alfan. Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik . Jakarta: Graha Grafindo, 2012.
Ashiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia .  Jakarta: . Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005. Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Fuady, Munir. Konsep Negara Demokrasi . Bandung: Rafika Aditama, 2010.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d. Maksudi, Bedy Iriawan. Sistm Politik Indonesia Pemahaman Secaa Teoritik Dan Empirik . PT RajaGrafindo, 2012. Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Bina Aksara, 2006).
Strong, CF. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Sejarah Dan Bentuk . Bandung: Nusa Media, 2015. SJ, A. Suryawasita. Asas Keadilan Social . Yogyakarta: Kanisius, 1989. Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## B. Sumber Lainnya :
Ahmad Mustanir; Irfan Jaya, “Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” Jurnal Politik Profetik
4, no. 1 (2016): 84–97, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5. Culla, Adi Suryadi. “Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia.” Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik 5, no. 23 (2018): 89–105. https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v5i23.512.
Felix Tawaang, dkk, Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi, Jurnal Communitarian, Vol 4 No 2 (2023), 721-750, http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i1. Indonesia Corruption Watch, Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik, ICW, 2006, URL: https://icw.or.id/KVg, diakses pada 10 Oktober 2023.
Jaya, Ahmad Mustanir; Irfan. “Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Politik Profetik 4, no. 1 (2016): 84–97.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a5.
Mariatul, Kiptiyah, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Budaya Politik Masyarakat Pedesaan, UIN Raden Intan Lampung, Diploma thesis,

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2, Oktober 2023
2023. Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru) . Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010.
Prawiro, M. “Budaya Politik: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Macam-Macam Budaya Politik.” September 24, 2018. maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-budaya-politik.html.
Syuhada, Otong. “Fenomena Budaya Politik Parokial Dan Perwujudandemokrasi Pancasila Dalam Persfektif Hukum Tata Negara.” Journal Presumption of Law 2, no. 1 (April 30, 2020): 1–18.
https://doi.org/10.31949/jpl.v2i1.336. Yuruf, Muhamad. “Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia.” Jurnal Serambi Ilmu 17, no. 1 (2016): 28–34. https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218. Kuro, Budaya Politik Parokial, Blogspot, 2012, URL: https://kuroichikagami.blogspot.com  /2012/07/artikel-tentang-budaya- politik-parokial.html?cv=1, diakses pada 10 Juli 2023.