## TATA CARA PENGITUNGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( RODA DUA) DI KANTOR SAMSAT BULELENG ( UPT BAPENDA PROVINSI BALI)

## Luh Citra Damayanti
Jurusan Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja luhcitradamayanti@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui    tata  cara  penghitungan  pajak  bea  balik  nama  kendaraan bermotor    (roda  dua)  di  Kantor  SAMSAT  Buleleng  (  UPT  Bapenda  Provinsi  Bali).  Serta  untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh Kantor SAMSAT Buleleng ( UPT Bapenda Provinsi Bali) dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  kuantitatif  dan  kualitatif,  sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Data  dianalisis  dengan  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor (roda dua) ada 2 jenis  yaitu  bea  balik  nama  untuk  pihak  pertama  dan  untuk  pihak  kedua.  Dimana  tarif  pengenaan pajaknya juga berbeda yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Kata kunci : Balik Nama,Pajak,Samsat

## Abstract
This  research  is  to  know  the  procedure  of  calculating  the  tax  of  motor  vehicle  refund  (two wheel)  in  SAMSAT  Buleleng  Office  (UPT  Bapenda  Bali  Province).  And  to  find  out  what  policies  are taken  by  the  Office  of  SAMSAT  Buleleng  (UPT  Bapenda  Bali  Province)  in  increasing  local  tax revenues
This  research  is  a  qualitative  descriptive  research.  Types  of  data  used  are  quantitative  and qualitative  data,  while  data  collection  methods  used  are  interviews,  documentation  and  observation. Data were analyzed by quantitative and qualitative descriptive analysis
The results of this study indicate that the transfer of motor vehicle name (two-wheeled) there are  2  types  namely  the  transfer  of  name  for the  first  party  and  for  the  second  party.  Where  the  tax rates are also different which is regulated by Regional Regulation No. 8 of 2016
Keywords: transfer of title , tax,Samsat

## 1.  Pendahuluan
Esensi  dari  keadilan  di  bidang  perpajakan  adalah  keseimbangan  antara  hak  negara dan hak warga negara pembayar pajak. Hak negara adalah untuk memperoleh pembayaran pajak  oleh  warga  negara  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  tidak  lebih  dan  tidak kurang.  Hak  wajib  pajak  adalah  hak  untuk  dapat  perlakuan  yang  adil  dari  negara  dalam melaksanakan  kewajibannya  kepada  negara  tersebut  dan  hak  untuk  mendapat  kepastian hukum apabila sudah memenuhi kewajibanya.
Berdasarkan  analisa  Thamrin  Simanjuntak  sebagaimana  dikutip  oleh  Halim  (2004) mengemukakan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  Dimana  Pendapatan  Asli  Daerah  ini menggambarkan  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  hasil  daerah  sendiri.  Pendapatan Asli  Daerah  tersebut  terdiri  dari  :  (1)  Hasil  Pajak  Daerah  ;  (2)  Hasil  Retribusi  Daerah  ;  (3) Hasil  Perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  ; (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang besar.  Adapun hasil pajak daerah pemerintahan provinsi terdiri dari : (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB)  ;  (3)  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  ;  (4)  Pajak Perusahaan Air Bawah Tanah dan Permukaan .
Salah  satu  hasil  pajak  daerah  pemerintah  propinsi  yang  disebutkan  diatas  adalah BBNKB  (Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor).  Adapun  yang  dimaksud  dengan  BBNKB adalah  merupakan  salah  satu  pungutan  milik  pemerintah  propinsi  yang  termasuk  dalam pajak  daerah  yang  cukup  besar  kontribusinya  dalam  pemenuhan  sumber-sumber penerimaan daerah.Setiap pemilik kendaraan haruslah mengetahui tentang Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  ini  dengan  tujuan  untuk  memastikan  keabsahan  kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.
Sehubungan dengan gambaran dan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah  penelitian  yaitu “Bagaimana  tata  cara  penghitungan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (Roda Dua) di Kantor SAMSAT Buleleng?”

## 2. Metode Penelitian
Pada  rancangan  penelitian  hal  pertama  yang  pertama  kali  dilakukan  adalah menentukan  lokasi  penelitian  dimana  penulis  melakukan  penelitian  pada  Kantor  SAMSAT Buleleng  (  UPT  Bapenda  Provinsi  Bali)  yang  beralamat  di  Jalan  Jalan  Laksamana  Barat, Baktiseraga. Setelah lokasi penelitian ditentukan barulah peneliti melihat hal-hal apa sajakah yang  terjadi  di  Kantor  SAMSAT  Buleleng  yang  berhubungan  dengan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  (roda  dua).  Setelah  itu,  peneliti  dapat  merumuskan  masalah  dari penelitian  yang  akan  diambil.  Setelah  itu,  peneliti  membuat  kajian  teori  dimana  dari  kajian teori  inilah  peneliti  dapat  mengetahui  data-data  apa  saja  yang  dibutuhkan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif  yang  berasal  dari hasil  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  yang  peneliti  lakukan  di  Kantor  SAMSAT Buleleng.  Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif. Dari pengolahan data tersebut, peneliti mendapatkan hasil  penelitian dimana dari hasil  penelitian  ini  nantinya  bisa  ditarik  kesimpulan  mengenai  tata  cara  penghitungan  bea balik nama kendaraan bermotor (roda dua) di Kantor SAMSAT Buleleng

## 3.  Hasil dan Pembahasan
BBNKB merupakan salah satu  pungutan  milik pemerintah propinsi yang termasuk dalam pajak daerah yang cukup besar kontribusinya dalam pemenuhan sumber-sumber penerimaan daerah. Setiap pemilik kendaraan haruslah mengetahui tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dengan tujuan untuk memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Adapun prosedur yag harus dilakuakn wajib pajak saat melakukan bea balik nama kendaraan bermotor (rida dua) yakni :
1.  Pemohon  melengkapi  berkas  untuk  kepentingan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa BPKB Asli dan Fotocopy, STNK Asli dan Fotocopy, Kwintansi Jual Beli Motor Asli dan Fotocopy, KTP Asli dan Fotocopy pemilik yg akan di lakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor
2.  Melakukan cek fisik kendaraan pada bagian cek fisik. Kemudian cocokkan hasil cek fisik berupa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan BPKB dan STNK yang asli
3.  Kemudian pemohon meminta berkas di gedung Induk
4.  Setelah itu pemohon ke loket BPKB untuk melakukan registrasi nomor BPKB.
5.  Setelah itu pemohon ke loket 2 untuk meminta berkas
6.  Kemudian ke bagian informasi untuk meminta blangko kosong yang nantinya harus diisi oleh  pemohon  yang  baru  dan  di  bagian  informasi  juga  akan  diberikan  nomor  antrian untuk di loket 1
7.  Apabila blangko sudah diisi pemohon bisa langsung melakukan pembayaran di loket BRI 8.  Dari Loket BRI langsung ke Loket 1. Selanjutnya akan diberikan kembali STNK asli serta bukti  pajak  akan  diberikan  kembali  kepada  anda.  Untuk  proses  pengambilan  BPKB  ini umumnya  bisa  mencapai  sekitar  1  bulan  dan  pengambilannya  harus  membawa  nomor ticket BPKB berserta KTP asli.
Menurut  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  kedua  Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang diraikan pada pasal 7 menyatakan bahawa :
(1)  Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut :
a.  Untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  roda  tiga  dibawah  250  cc pertama sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen ) ;
b.  Untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  roda  tiga  sebagaimana dimaksud pada huruf a , kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu :
- Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2%
- Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- Kendaraan kepemilikan keempat sebesar  3% (tiga persen)
- Kendaraan  kepemilikan  kelima  dan  seterusnya  sebesar    3,5%  (tiga  koma  lima persen)

## 4.  Kesimpulan dan Saran
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini BBNKB merupakan singkatan dari  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  .  Dimana  BBNKB  adalah  salah  satu  pungutan milik  pemerintah  propinsi  yang  termasuk  dalam  pajak  daerah  yang  cukup  besar kontribusinya  dalam  pemenuhan  sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Penghitungan  bea balik nama kendaraan bermotor (roda dua) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang mudah dipahami
Dalam  penghitungan  BBNKB  ,  untuk  mencari  nilai  BBN  (Bea  Balik  Nama)  yaitu dengan cara 1% x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Setelah mendapatkan hasil maka nanti  akan  dijumlahkan  dengan  PKB  dan  SWDKLLJ.  Total  dari  penghitungan  ini  nantinya akan dijumlahkan dengan total biaya STNK, Plat dan BPKB. Hasil dari semua perhitungan ini  merupakan  total  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  yang  melakukan  balik  nama kendaraan bermotor (roda dua).

## DAFTAR PUSTAKA
Y. Pudyatmoko, Penghantar hukum pajak , Jogjakarta, Maret 2009

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta penjelasannya
Adriani dalam santoso brotodihardjo, Penghantar Ilmu Hukum Pajak , Tahun 1991 Marihot p. Siahaan, Pajak daerah dan retribusi daerah , Jakarta, PT raja grafindo persada, tahun 2005
Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Bohari. Pengantar perpajakan . Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
Azhari. Perpajakan I (pajak Penghasilan) . UR Press Pekanbaru, tahun 2010
Mardiasmo. Perpajakan edisi Revisi 2008
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Purnamawati, I.G.A. 2014. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 volume 9. Nomor 1. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta