Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.P/2018/PA.WSB

## Misbahul Huda
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat Email : misbahhuda464@gmail.com Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
Marriage is one of the sacred covenants of a man with a woman to form a happy family. Marriage is a sacred thing because marriage is the beginning of building a  household.  In  Indonesia,  marriage  has  been  regulated  in  Law  Number  16  of 2019  concerning  Amendments  to  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage. prove  that  marriage  is  important in  society. Everyone  who  wants  to  get  married must meet the requirements that have been determined by law such as age limit, the marriage must be of the same religion and the marriage is recorded. The goal is  that  every  marriage  does  not  violate  applicable  norms  and  is  also administratively orderly. The formulation of the problem: 1).  What are the legal consequences  of  underhanded  marriage?  And  what  is  the  basis  for  the consideration of the Panel of Judges in deciding case number 40/Pdt.P/2018/PA.Wsb? The research method of this thesis is normative juridical, meaning that the issues raised, discussed and described in this research is focused on  applying  the  rules  or  norms  in  positive  law.  In  this  study,  the  legal consequences  of  underhanded  marriages,  even  though  they  are  considered  valid in  religion  or  belief,  are  marriages  conducted  outside  the  knowledge  and supervision of the marriage registrar, and do not have permanent legal force and are  considered  invalid  in  the  eyes  of  state  law.  The  legal  consequences  of marriage,  one  of  which  results  when children  enter  school  age  when  registered, every  educational  institution  always  requires  the  registrant  (children's  parents) one  of  which  is  a  birth  certificate.  The  requirement  to  make  a  child's  birth certificate  is  a  marriage  book  and  the  person  who  has  a  marriage  book  is  the person who when holding the marriage contract registers his marriage.
Keywords: Marriage, Siri Wedding, Invite Marriage

## Abstrak
Perkawinan salah satu perjanjian suci seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk  keluarga  bahagia.  Perkawinan  merupakan  satu  hal  yang  sakral karena  perkawinan  merupakan  awal  membangun  rumah  tangga.  Di  Indonesia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019  Tentang Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. membuktikan  bahwa  perkawinan  merupakan  hal  penting  di  masyarakat.  Setiap
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
orang  yang  ingin  menikah  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah  di  tentukan oleh  Undang-Undang  seperti  batas  umur,  perkawinan  tersebut  harus  seagama dan  perkawinan  tersebut  dicatat.  Tujuannya  agar  setiap  perkawinan  tidak melanggar  norma-norma  yang  berlaku  dan  juga  tertib  administrasi.  Rumusan masalah:  1).Bagaimana  Akibat  hukum  dari  perkawinan  di  bawah  tangan?Dan Bagaimana  dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  perkara nomor  40/Pdt.P/2018/PA.Wsb?Metode  penelitian    skripsi  ini    adalah    Yuridis Normatif,  artinya  permasalahan  yang  diangkat,  dibahas  dan      diuraikan  dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan  kaidah-kaidah atau norma-norma dalam  hukum  positif.    dalam  penelitian  ini  akibat  hukum  dari  perkawinan  di bawah  tangan,  meski  secara  agama  atau  kepercayaan  dianggap  sah,  namun perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  dianggap  tidak  sah  di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut salah satunya berakibat ketika anak memasuki usia sekolah ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu  mensyaratkan  kepada  pendaftar  (orang  tua  anak)  salah  satunya  adalah akte kelahiran. Syarat membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang  memiliki  buku  nikah  adalah  orang  yang  ketika  melangsungkan  akad  nikah mencatatkan pernikahannya.
Kata Kunci : Perkawinan, Pernikahan Siri, Undang  undang Perkawinan

## A. Pendahuluan
Pengertian  perkawinan  menurut  UUP  Pasal  2  ayat  (1)  yaitu  Perkawinan adalah  sah  bila  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Dari  sudut pandang aliran positivisme yang mana aliran ini mengutamakan kepastian hukum melalui “hukum adalah undang-undang” maka redaksional pasal ini tidak ada lagi keraguan,semua  jelas  dan  terang  benderang  bahwa  perkawinan  adalah  sah  bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan UUP tersebut, Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disingkat  KHI)  Pasal  4  KHI 1 memberikan pengertian perkawinan sah adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. 2
Berdasarkan  pasal  6  undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  UU  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  syarat  sah  sebuah perkawinan diantaranya:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
1 Kompilasi Hukum Islam, Inpres. 1 Tahun 1991.
2 Undang-Undang Perkawinan No. 6 Tahun 2019.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor
40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak  mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat  (2),  (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara mereka  tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka  Pengadilan  dalam  daerah hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas permintaan  orang  tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Definisi  ini  memberikan  gambaran  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan dengan  waktu  yang  kekal,  bukan  temporer.  Selanjutnya  Pasal  2  ayat  (2)  UUP menyatakan  bahwa  perkawinan  dicatatkan  menurut  perundangan  yang  berlaku. Pasal ini diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yaitu:
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor
40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
2. Pencatatan  perkawinan  pada  ayat  (1)  tersebut  dilakukan  oleh  pejabat pencatat perkawinan sesuai undang-undang.
Pasal  5  ayat  (1)  KHI  ini  memperjelas  bahwa  perkawinan  harus  dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan  perkawinan,  Talak,  dan  Rujuk  (selanjutnya  disingkat  (UU  PNTR). KHI  Pasal  5  tersebut  diperjelas  lagi  dengan  ketentuan  KHI  Pasal  6  yang  isinya sebagai berikut:
1. Untuk  memenuhi  Pasal  5  KHI  maka  perkawinan  harus  dilangsungkan  di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan;
2. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengawasan  pegawai  pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Ketentuan  KHI  Pasal  5  dan  KHI  Pasal  6  ayat  (2)  tentang  perkawinan  ini dengan tegas telah mematahkan konstruksi ketentuan UUP Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dan ketentuan  KHI  Pasal  4  di  mana  perkawinana  adalah  sah  bila  dilakukan  menurut hukum  Islam  sesuai  Pasal  1  ayat  (1)  jo  sesuai  Pasal  14  KHI  bahwa  untuk melaksanakan  perkawinan,  maka  harus  ada  calon  suami,  calon  isteri,  wali perkawinan  dan  ijab  kabul.  Penyimpangan  terhadap  ketentuan  UUP  Pasal  2  ayat (2)  dan  KHI  Pasal  5  dan  Pasal  6  tersebut  yang  menimbulkan  istilah  sosial  yaitu perkawinan  secara  agama,  ada  juga  perkawinan  yang  tidak  dicatat,  dan perkawinan  bawah  tangan,  ada  juga  menyebutnya  perkawinan  siri.  Akan  tetapi, dalam  praktik tidak  semua  orang  dapat menerima  peraturan mengenai  keharusan pencatatan  perkawinan  tersebut  mengingat  berdasarkan  sejarah  hukum  asli perkawinan  yang  telah  turun  temurun  dilakukan  sejak  masa  nabi  Muhammad tidak gampang dihapus dengan pemberian pemahaman positivistik. Paham hukum Islam  yang  tidak  tertulis  yang  hidup  di  masyarakat  ini  sebagian  masih  kental digunakan .
Nikah  dibawah  tangan  merupakan  Pernikahan  yang  dilaksanakan berdasarkan  hukum  syariat,  tetapi  tidak  dilakukan  di  hadapan  Petugas  Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Sebagaimana  disebutkan  di  dalam  pasal  2  ayat  (2)
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
Undang-  Undang  No.  1  tahun  1974  yang  berbunyi  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal itu tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan  pernikahan.  Dan  dengan  tidak  dilakukannya  pencatatan  bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak syah secara Islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia. 3
Sedangkan KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahawa nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih  (hukum  Islam).  Namun,  nikah  ini  tanpa  pencatatan  resmi  di  instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 4
Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah  “perkawinan tidak dicatat”  bermakna  bahwa  perkawinan  itu  tidak  mengandung  unsur  “dengan sengaja”  yang  mengiringi  iktikad  atau  niat  seseorang  untuk  tidak  mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau  niat  buruk  dari  suami  khususnya  yang  bermaksud  perkawinannya  memang “dengan  sengaja”  tidak  dicatatkan.  Karena  itu  penulis  menyepadankan “perkawinan  tidak  dicatat”  dengan  “perkawinan  yang  belum  dicatatkan”  yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan. 5
Kawin siri dianggap sah secara agama Islam oleh masyarakat kebanyakan namun juga dianggap melanggar aturan pemerintah. Namun demikian konsep dan tafsir  atas  kawin  siri  tetap  mengudara  dari  waktu  ke  waktu  dan  lebih  kepada “merahasiakan” suatu perkawinan tertentu. 6
3 Ahmad, Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Kencana, 1977), hlm. 10
4 Hukum Online, “ Nikah dibawah tangan: Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status- hukum, diakses pada tanggal 9 Februari 2021.
5 Neng  Djubaidah,  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat,  (Jakarta  :  Sinar Garfia, 2010), Hlm. 153
6 Perkawinan di bawah tangan (Nikah Siri) dalam persfektif feminis oleh Ni’matun Naharin, Nur Fadhilah Forum Perempuan Filsafat, IAIN Tulungagung, dalam
file:///C:/Users/user/Downloads/790-Article%20Text-1676-1-10-20171227.pdf,  diakses  pada tanggal 9 Februari 2021
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
Sementara itu pemaknaaan kawin siri dalam ajaran Islam merupakan suatu bentuk  substantif  yang  di  dalamnya  terdapat  kekurangan  syarat  dan  rukun perkawinan  meskipun  dilihat  secara  formal  itu  terpenuhi.    Sedangkan  dari  sisi sosiologisnya  masyarakat  dalam  spektrum  perundangan  akan  dimaknai  bahwa setiap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  oleh  lembaga  yang  berwenang. 7 Perkawinan  siri ada  beberapa  macam,  di antaranya  yaitu  perkawinan tanpa  wali. Perkawinan  semacam  ini  kadang  dilakukan  secara  rahasia  atau  siri,  sebab  wali perempuan mungkin tidak setuju atau mungkin pula karena keabsahan perkawinan dianggap belum terpenuhi.
Mungkin  pula  hanya  demi  memuaskan  nafsu  syahwat  sehingga mengindahkan  ketentuan  syariat-syariat.  Perkawinan  seperti  yang  dijelaskan  ini jelas sekali sangat tidak sah, sebab wali merupakan rukun sah nikah. 8 Selanjutnya yaitu  perkawinan  yang  secara  agama  sah  namun  tidak  kunjung  dicatatkan  dalam lembaga  Negara.  Perkawinan  ini  secara  agama  sah,  akan  tetapi  dari  segi  hukum formal  atau  undang-undang  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Adapaun  fungsi  dari pencatatan perkawinan pada lembaga adalah supaya seseorang itu memiliki bukti atau  alat  bukti  untuk  digunakan  membuktikan  bahwa  dirinya  benar  telah melakukan perkawinan dengan orang lain. 9
Kemudian  yang  terakhir  adalah  perkawinan  yang  sengaja  dirahasiakan karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  Contohnya,  perkawinan  yang dilakukan rahasia karena takut memperoleh stereotip dari masyarakat yang sudah terlanjur  menganggap  suatu  perkawinan  siri  itu  tidak  baik.  Bahkan  bisa  jadi karena  pertimbangan  ini  memang  berbelit-belit  sehingga  memaksa  seseorang untuk merahasiakannya. 10
Sejak  diundangkan  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974,  merupakan  era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumya. Undang-undang  ini  merupakan  kodifikasi  dan  untuk  unikasi  hukum  perkawinan,
7 Thriwaty  Arsal,  “Nikah  Siri  dalam  Tinjauan  Demografi”.  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan.  Vol.  6. No. 2. September 2012. Hlm. 163.
8 Siti  Aminah,  “Hukum  Nikah  di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)”,  Cendekia  Vol  12  Nomor  1 Januari 2014, hlm. 24.
9 ibid 10 ibid
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
yang  bersifat  Nasional  yang  menempatkan  hukum  Islam  memiliki  eksitensinya sendiri,  tanpa  harus  diresipir  oleh  hukum  adat.  Dalam  Undang-Undang  No.  1 tahun  1974  tentang  perkawinan  tidak  memuat  secara  tegas  pasal  yang menjelaskan  tentang  pernikahan  di  bawah  tangan,  akan  tetapi  hal  ini  dapat diinterpertasikan  dari  makna  yang  tergantung  dalam  pasal  2  ayat  2  Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang keharusan untuk mencatatkan perkawinan. 11
Tentang  pencatatn  perkawinan  bagi  umat  Islam,  secara  tegas  di  jelaskan dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatn  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.
Teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:
1. Untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  5,  setiap  perkawinan  dilangsungkan  di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 12
Pencatatan  perkawinan  diatur  karena  tanpa  pencatatan  suatu  perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak  melalaikan  kewajibannya,  maka  pihak  lain  tidak  dapat  melakukan  upaya hukum, karena tidak memiliki bukti- bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang mereka lakukan
Tentu  saja  keadaan  demikian  bertentangan  dengan  misi  dan  tujuan perkawinan  itu  sendiri.8  Secara  lebih  rinci,  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun 1975 bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:
1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,
11 Ahmad, Rofiq, Hukum Islam di indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 9
12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1,2), (Jakarta : 1985). hlm. 21
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
srbagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya  dan  kepercayaannya  selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagaimana dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatn perkawinan.
3. Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku  bagi tata  cara  pencatatan  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang berlaku,  tata  cara  pencatatan  perkawinan  dilakukan  sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 No. 1 tahun 1974. 13
Lembaga  pencatatan  perkawinan  merupakan  syarat  administratif,  selain subtansinya  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertibab  hukum,  ia  mempunyai cakupan  manfaat  yang  sangat  besar  bagi  kepentingan  dan  kelangsungan  suatu perkawinan. 14 Pencatatan  perkawinan  memiliki  preventif,  yaitu  menanggulangi agar  tidak  terjadi  kekurangan  atau  penyimpangan  rukun  dan  syarat  perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaanya itu, maupun menurut perundang- undangan.
Menurut  Abdul  Manan,  bahwa  factor  Penyebab  mereka  melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam (sirri), antara lain :
1. Pengetahuan  terhadap  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  perkawinan masih  sangat  kurang  peduli  menganggap  bahwa  masalah  perkawinan  itu adalah  masalah  pribadi  dan  tidak  perlu  ada  campur  tangan pemerintah/negara.
2. Adanya  kekhawatiran  dari  seseorang  akan  kehilangan  hak  pensiun  janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak  ada  izin  dari  istrinya  dan  Pengadilan  Agama  bagi  orang  yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
13 Hasbullah,  Bakhry,  Kumpulan  Lengkap  Udang-Undang  dan  Peraturan  Perkawinan  di Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. III, hlm. 34
14 Ahmad Rofiq, Op.,cit., hlm. 11
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor
40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
4. Adanya  kekhawatiran  orang  tua  terhadap  anaknya  yang  sudah  bergaul rapat  dengan  calon  istri/suami,  sehingga  dikhawatirkan  terjadi  hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya  segera  dikawinkan  dengan  suatu  harapan  pada  suatu  saat jika  sudah  mencapai  batas  umur  yang  ditentukan  terpenuhi,  maka perkawinan  baru  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan. 15
Perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan  bentuk  perkawinan  yang  telah merupakan  mode  masa  kini  yang  timbul  dan  berkembang  diam-diam  pada sebagian  masyarakat  Islam  Indonesia.  Mereka  berusaha  menghindari  diri  dari sistem  dan  cara  pengaturan  pelaksanaan  perkawinan  menurut  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh  cara  sendiri  yang  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Islam.  Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah ³Penyelundupan Hukum” yaitu suatu  cara  untuk  menghindari  diri  dari  persyaratan  hukum  yang  ditentukan  oleh Undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  dengan  tujuan  perbuatan bersangkutan,  dapat  menghindarkan  suatu  akibat  hukum  yang  tidak  dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum dikehendaki. 16
Pernikahan  siri  atau  pernikahan  di  bawah  tangan  ialah  pernikahan  yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Menurut hukum islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini  belum  lengkap  dikarenakan  belum  dicatatkan.  12  Nikah  siri  secara  istilah adalah  pernikahan  yang  rukun  dan  syaratnya  terpenuhi,  namun  dilakukan  secara rahasia  dan  umumnya  tanpa  dicatatkan  dalam  pencatatan  badan  yang  berwenang disuatu negara. 17
15 Abdul Manan. 2006. Aneka MasalahHukumPerdata Islam di Indoensia.Jakarta:Kencana. Hlm 47-48
16 Gouw Giok Siong. 1964. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta : PT Kinta. Hlm 20
17 Luthfi, Musthafa, and Mulyadi Luthfy. Nikah Sirri. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya  yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik  rukun-rukun  maupun  syaratsyarat  perkawinan.  Sebaliknya  perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di  bawah  pengawasan  PPN,  dianggap  sah  secara  agama  tetapi  tidak  mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 18
Pengertian  yang  sama  dikemukakan  Idris  Ramulyo,  yang  dimaksud perkawinan  tidak  tercatat  adalah  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  Islam  Indonesia,  memenuhi  baik  rukun-rukun  maupun  syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah. 19

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan
Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan  dianggap  sah,  namun  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan  tersebut  berdampak  sangat  merugikan  diantaranya  bagi  anak  yang dilahirkan. Sebagaimana  pendapat  Ali  Uraidy  mengungkapkan  akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya: 20
a. Tidak  adanya  kekuatan  hukum  yang  tetap  terhadap  legalitas  perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
b. Akad  nikah  yang  dilakukan  cenderung  tidak  dapat  dibuktikan  secara hukum  dan  suami  istri  yang  melaksanakan  akad  nikah  sirri  tidak  dapat
18 Jaih  Mubarok.  Modernisasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.  Pustaka  Bani  Quraisy,  2005, hlm. 87
19 Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.
20 Drs.  Ali  Uraidy,  M.H.,  ³Pekawinan  Sirri  dan  Akibat  Hukumnya  Ditinjau  Dari  UndangUndang No. 1 Tahun 1974¥, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
membuktikan  bahwa  keduanya  merupakan  pasangan  yang  legal  dimata hukum  Islam  maupun  Negara.  Kendati  adanya  saksi,  namun  karena  usia adalah  terbatas,  sehingga  tidak  bisa  lagi  menjadi  saksi  ketika  diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga  ketika  diperlukan  adanya  bukti  pernikahan  tersebut,  suami  istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
c. Kepentingan-kepentingan  suami  istri  lainnya  dalam  menjalani  kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
d. Karena  tidak  ada  bukti  adanya  perkawinan  tersebut,  kepentingan  seperti terkait  dengan  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya  memberikan  suara  atau  dipilih  pada  pemilihan  umum  tidak dapat  dilayani.  Semua  itu  karena  tidak  adanya  bukti  pernikahan  berupa Akta  Nikah/Buku  Nikah  yang  akhirnya  tidak  dapat  membuat  KTP  dan Kartu  Keluarga,  sementara  untuk  membuat  akte  kelahiran  anak,  atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
e. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih  leluasa  untuk  meninggalkan  kewajibannya,  bahkan  memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
f. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung  dipraktekakan  secara  kacau.  Kekacauan  tersebut  dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan  pejabat  yang  berkewenangan  yakni,  Pegawai  Pencatat  Nikah, maka  akad  nikah  seperti  ini  cenderung  tidak  dapat  dikontrol.  Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan  perempuan  lain  tanpa  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini  cenderung  akan  terualang  kembali  sampai  akhirnya  suami  pun berpotensi  memiliki  istri  melebihi  dari  ketentuan  agama.  Akhirnya kemaslahatan  agama  juga  ikut  terganggu  dengan  perilaku  seperti  yang digambarkan;
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor
40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
g. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan  psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan  selalu  mensyaratkan  kepada  pendaftar  (orang  tua  anak)  salah satunya  adalah  akte  kelahiran.  Syarat  untuk  membuat  akte  kelahiran  anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika  melangsungkan  akad  nikah  mencatatkan  pernikahannya.  Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte  kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti  hukum  untuk  menyatakan  bahwa  seorang  anak  tersebut  adalah  anak sah  pasangan  suami  istri  yang  ingin  membuat  akte  kelahiran  anaknya tersebut tidak dimiliki.
h. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan  akal. Dikatakan  demikian  karena  dengan  adanya  rasa  tidak  nyaman  bahkan hilangnya  rasa  percaya  diri  disebabkan  orang  tuanya  tidak  memiliki  buku nikah,  anak  pun  tidak  dapat  berpikir  dengan  baik.  Artinya  dengan  kondisi psikologis  yang  tidak  nyaman  karena  merasa  keberadaannya  sebagai  aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri.  Anak  itu  pun  akhirnya  mulai  menghindari  untuk  bergaul  dan  lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
i. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan  keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan  pun  tidak  memiliki  identitas  yang  jelas  asal  usul  yang  dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
j. Akad  nikah  sirri  dapat  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan  harta. Disebut  demikian  karena  tidak  jelasnya  identitas  pernikahan  dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak  yang  dilahirkan  juga  tidak  jelas,  sehingga  ketika  orang  tuanya meninggal,  anak  mendapatkan  kesulitan  untuk  mendapatkan  harta  waris dari  orang  tuanya,  termasuk  pula  istri  akibat  akad  nikah  sirri  ini,  dia  pun
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
mendapatkan  kesulitan  untuk  menyatakan  dirinya  sebagai  ahli  waris  yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya. Itulah  beberapa  akibat  dari  akad  nikah  sirri,  walaupun  akad  nikah  sirri dipandang  sebagai  akad  nikah  yang  sah,  asalkan  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya, tetapi  akibat  yang  timbul  dari  akad  nikah  sirri,  lebih  besar  kemudaratannya daripada  kemaslahatannya. 21 Selain  pendapat  diatas,  menurut  Abdul  Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain: 22
1. Suami  istri  tersebut  tidak  mempunyai    akta  nikah  sebagai  bukti  mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara,
2. Anak-anak  tidak  dapat  memperoleh  akta  kelahiran  dari  istri  yang berwenang  karena  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  itu  diperlukan  akta nikah dari orang tuanya,
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya,
4. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.
2. Dasar  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  perkara nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Wsb
a. Duduk Perkara
Tepatnya  pada  tanggal  24  Mei  tahun  2013  Pemohon  I  telah melangsungkan  pernikahan  dengan  Pemohon  II  secara  secara  Hukum Munakahat Islam, dengan wali nikah nama ayah (ayah kandung Pemohon II) dengan  maskawin  seperangkat  alat  sholat  yang  dibayar  tunai,  akad  nikah tersebut  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  masing-masing  bernama  Dedi Santosa  dan  Nanang.  Pelaksanaan  akad  nikah  dilangsungkan  pada  sekitar pukul  14.00  WIB  bertempat  di  kediaman  nama  kyai  di,  Kabupaten Banyumas, yang pada saat itu acara terbatas dihadiri dari keluarga dan teman
21 http://registrasi.seminar.uir.ac.id/prosiding/sem_nas17/file/SOC01704_Anton%20Afrizal%20C handra.pdf
22 Abdul Manan. 2006. Aneka MasalahHukumPerdata Islam di Indoensia. Jakarta:Kencana. Hlm 47-48
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
dekat.  Pada  saat  akad  nikah  dilangsungkan,  untuk  ijabnya  Ayah  Kandung Pemohon II yang bernama nama ayah selaku wali nikah, mewakilkan (pasrah wali)  kepada  nama  Kyai  dan  kabulnya  dilakukan  sendiri  oleh  Pemohon  I selaku mempelai pria dalam satu majelis (ittihad al-majlis).
Pernikahan  secara  Hukum  Munakahat  Islam  tersebut  atas  kehendak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, direstui oleh orangtua kedua belah pihak, antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,  tidak sesusuan,  tidak  terikat  dengan  hubungan  pernikahan  yang  lain  serta memenuhi  syarat  dan/  atau  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan pernikahan  menurut  ketentuan  hukum  Islam.Pemohon  I  dan  Pemohon  II melakukan  nikah  secara  secara  Hukum  Munakahat  Islam  dengan pertimbangan:
1. Pemohon I masih kuliah begitu juga Pemohon II masih kuliah namun hubungan  keduanya  sudah  sedemikian  eratnya  sehingga  sangat khawatir dapat terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam,  sementara  dari  Kampus  dimana  kuliah  menghimbau  selama kuliah mahasiswa tidak menikah dan/ atau hamil,
2. Ayah  kandung  Pemohon  II  menganjurkan  untuk  menikah secara agama untuk menghindari perbuatan maksiat dan menolak fitnah,
3. Pemohon  I  belum  mempunyai  pekerjaan  tetap,  kondisi  keuangan keluarga waktu itu juga belum memungkinkan untuk mengadakan walimah pernikahan ;
Setelah  pernikahan,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  hidup sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama satu rumah bertempat di, Kabupaten Wonosobo sampai dengan sekarang dan tidak pernah bercerai dan tidak  pernah  keluar  dari  Agama  Islam.  Dalam  masa  pernikahan  Para Pemohon secara Hukum Munakahat Islam  sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal  24  Mei  2014  Pemohon  II  telah  melahirkan  seorang  anak  berjenis kelamin  laki-laki  yang  diberi  nama  nama  anak.  Kemudian  pada  tanggal  15 April 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang dicatat oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  Kabupaten
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
Wonosobo  sebagaimana  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  akta  nikah tertanggal 15 April 2016.
Pada sekitar  bulan  Juli 2016 Para Pemohon  telah mengurus  dokumen Akta  Kelahiran  untuk  anak  yang  bernama  nama  anak  tersebut  dan  setelah dilakukan  pengurusan  terbitlah  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  :  akta  anak yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Adminduk  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Juli 2016, dalam dokumen  Akta  Kelahiran  tersebut hanya  nama  Pemohon  II  (ibu)  yang  tercantum  sebagai  orangtuanya.  Para Pemohon  mengakui  bahwa  anak  yang  bernama  Nama  anak,  jenis  kelamin laki-laki,  lahir  di  Wonosobo  pada  tanggal    24  Mei  2014  adalah  benar-benar anak  dari  hasil  hubungan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dalam  ikatan pernikahan yang sah secara hukum munakahat Islam, sehingga anak tersebut mempunyai  hubungan  nasab  dan  keperdataan  dengan  Pemohon  I.  Anak tersebut  tidak  pernah  diakui  oleh  orang  lain  (pihak  ketiga)  sebagai  anaknya dan  sejak  lahir  hingga  saat  ini  dirawat  dan  diasuh  secara  bersama  oleh Pemohon I dan Pemohon II.
Selanjutnya  Para  Pemohon  ingin  memperoleh  kepastian  hukum terhadap  anak  kandung  tersebut  diatas  sebagai  anak  dari  Para  Pemohon, karenanya  memiliki  hubungan  nasab  dan  keperdataan  dengan  Pemohon  I sebagai  ayahnya  tidak  hanya  kepada  Pemohon  II  (ibunya)  saja.  Kepastian hukum  terhadap  anak  dimaksud  juga  diperlukan  untuk  pelaporan  mengenai anak kandung pada Kantor Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten  Wonosobo.  Berkaitan  dengan  perkara  ini,  terdapat  putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0045/Pdt.P/2010/PA.Yk., tanggal  19 Oktober  2010  yang  pada  intinya  mengabulkan  permohonan  pengesahan/ pengakuan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah sesuai dengan hukum munakahat islam
b. Pertimbangan Majelis Hakim
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada,  Majelis  Hakim  berpendapat  akad nikah  yang  dilaksanakan  oleh  Para  Pemohon  pada  tanggal  24  Mei  2013  di Rumah  Nama  Kyai  di  Banyumas  telah  memenuhi  ketentuan  yang  termuat
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  serta  tidak  melanggar  larangan Kawin  sebagai  mana  yang  termuat  dalam  pasal  39  sampai  dengan  Pasal  44 Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga  akad  nikah  tersebut  sah  menurut  agama Islam.
Selain  itu  dari  perkawinan  para  pemohon  tersebut  telah  lahir  seorang anak yang diberi nama NAMA  ANAK lahir pada tanggal 24 Mei tahun 2014 maka oleh karena anak tersebut lahir  akibat  dari  perkawinan  yang sah antara pemohon  I  dan  pemohon  II  maka  berdasarkan  pasal  99  huruf  a  Kompilasi Hukum  Islam  anak  yang  dilahirkannya  pun,  dalam  hal  ini  anak  yang  diberi nama NAMA ANAK lahir pada tanggal 24 Mei tahun 2014, adalah anak sah Pemohon  I  dan  Pemohon  II.  Dan  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas, permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 2 patut dikabulkan.
Dalam  pertimbangan  lain,    bahwa  para  Pemohon  juga  memohon supaya  NAMA  ANAK  lahir  pada  tanggal  24  Mei  tahun  2014,  bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya kepada ibunya (pemohon II) sebagaimana  tertulis  dalam  bukti  P.5, maka  untuk  kepentingan  anak  tersebut dan  dampak  psikologis  anak  dimasa  yang  akan  datang,  Majelis  Hakim berpendapat karena hal ini merupakan peristiwa penting sebagaimana pasal 1 ayat  17  dan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  dalam  hal  ini  adanya  pengakuan  anak  oleh Pemohon I serta  adanya  penetapan    anak  NAMA  ANAK  sebagai  anak  sah Pemohon  I  dan. Pemohon II dalam uraian diatas maka kepada Para Pemohon diperintahkan  untuk  melaporkan  penetapan  ini  kepada  Kantor  Administrasi Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Wonosobo untuk  dicatat dalam  daftar yang  diperuntukkan  untuk itu.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  dapat  mengabulkan  permohonan  para pemohon dalam petitum 3;
Dan  bahwa  perkara  ini,  perkara  volunter  dan  masih  dalam  ruang lingkup masalah perkawinan maka maka berdasarkan Pasal 89 ayat Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan Undang-undang Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon  yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

## c. Analisis
Dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku, nikah siri tidak diakui oleh negara kita. Hal itu disebabkan karena dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuang yang ada, tidak ada yang mengatur secara eksplisit tentang pernikahan siri.  Pernikahan  hanya  diakui  oleh  negara  apabila  mengikuti  ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Penikahan siri tidak diakui karena pernikahan tersebut tidak tercatat tentu hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  “Tiap-Tiap  Perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan  yang berlaku” Pada Undang-Undang perkawinan ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
Dan dalam  Pasal 2 ayat (2)  yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Dari  pasal  2  Undang- Undang  perkawinan  tersebut  masyarakat  hanya  menerapkan  Pasal  2  ayat  (1) tetapi tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2).

## C. Penutup
Status  perkawinan  dibawah  tangan  ditinjau  dari  Hukum  Islam  adalah  sah apabila  memenuhi  rukun  dan  semua  syarat  sahnya  nikah  meskipun  tidak dicatatkan.  Menurut  ketentuan  pada  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Perkawinan,  sebuah perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selama  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah. Namun sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada  2 ayat
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  mana  yang  telah  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Akibat  hukum  dari  perkawinan  di  bawah  tangan,  meski  secara agama  atau kepercayaan  dianggap  sah,  namun  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan  tersebut  salah  satunya  berakibat  mempengaruhi  kemaslahatan psikologis  istri  dan  anak,  mereka  pun  merasa  tidak  nyaman  dan  tidak  tenang. Terlebih  ketika  anak  memasuki  usia  sekolah  dan  ketika  didaftarkan,  setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku  nikah  dan  orang  yang  memiliki  buku  nikah  adalah  orang  yang  ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki,  akte  kelahiran  pun  tidak  dapat  diberikan  karena  bukti  hukum  untuk menyatakan  bahwa  seorang  anak  tersebut  adalah  anak  sah  pasangan  suami  istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki

## D. Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1,2) , (Jakarta : 1985) Ahmad, Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: Kencana, 1977)
Abdul  Manan.  2006. Aneka  MasalahHukumPerdata  Islam  di  Indoensia. Jakarta: Kencana
Abdul  Manan.  2006. Aneka  MasalahHukumPerdata  Islam  di  Indoensia. Jakarta: Kencana
Ahmad,Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998)
Ali  Uraidy,  M.H.,  ³Pekawinan  Sirri  dan  Akibat  Hukumnya  Ditinjau  Dari
UndangUndang No. 1 Tahun 1974¥, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, http://registrasi.seminar.uir.ac.id/prosiding/sem_nas17/file/SOC01704_Anto
n%20Afrizal%20Chandra.pdf
Gouw  Giok  Siong.  1964. Hukum  Perdata  Internasional  Indonesia .  Jakarta  :  PT Kinta
Hasbullah,  Bakhry, Kumpulan  Lengkap  Udang-Undang  dan  Peraturan Perkawinan di Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet. III
Hukum  Online,  “ Nikah  dibawah  tangan:  Pencatatan  Nikah  Akan  Memperjelas
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 121-139 ( Akibat Hukum Dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor
40/PDT.P/2018/PA.WSB) )
Status Hukum ”.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan- memperjelas-status-hukum, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.
Jaih  Mubarok. Modernisasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Pustaka  Bani Quraisy, 2005
Kompilasi Hukum Islam, Inpres. 1 Tahun 1991.
Luthfi  Musthafa,  and  Mulyadi  Luthfy. Nikah  Sirri .  Surakarta:  Wacana  Ilmiah Press, 2010
Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat , (Jakarta : Sinar Garfia, 2010),
Perkawinan di bawah tangan (Nikah Siri) dalam persfektif feminis oleh Ni’matun Naharin,  Nur  Fadhilah  Forum  Perempuan  Filsafat,  IAIN  Tulungagung, dalam file:///C:/Users/user/Downloads/790-Article%20Text-1676-1-10-
20171227.pdf, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021
Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.
Rony Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri
Siti  Aminah, “Hukum  Nikah  di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)”, Cendekia  Vol  12 Nomor 1 Januari 2014 Soerjono Soekanto dkk,. Pengantar Penelitian Hukum , 1984 Thriwaty  Arsal, “Nikah  Siri  dalam  Tinjauan  Demografi”. Jurnal  Sosiologi Pedesaan. Vol. 6. No. 2. September 2012 Undang-Undang Perkawinan No. 6 Tahun 2019.