Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 58-81. Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

## The Resolution of Conflict in the Land Procurement for Public Interest
Asri Sarif 1 , Rahman Hasima 2 , Ayib Rosidin 3
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: asrisarif@uho.ac.id
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rahmanhasima@uho.ac.id
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: iam.rosidin@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Land Procurement; Public Interest; Conflict Resolution The  purpose  in  this  research  is  to  find  out  the  mechanisms  of  land procurement for the public interest and the resolution of land procurement conflicts in the public interest. The research used normative legal research method with statutory and conceptual approach through literature studies.
Several  data  in  this  research  were  analyzed  with  descriptive  method.  The results  showed  that  the  resolution  of  land  procurement  conflicts  for development in the public interest can be done with a non-penal and penal efforts  while  still  prioritizing  socialization  related  to  land  registration  and social functions of land in development, community involvement in the process of  land  procurement  for  development  in  the  public  interest.  In  the  land acquisition process, the community or the owner of the land object also should receive proportional, transparent and fair compensation.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum;
Penyelesaian Konflik
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mekanisme pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  penyelesaian  konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka  dan  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penyelesaian  konflik  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dapat  dilakukan  dengan pendekatan upaya non penal dan upaya penal dengan tetap mengedepankan sosialisasi  berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  dan  fungsi  sosial  tanah dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ganti rugi yang proporsional, transparan  serta  layak  dan  adil  kepada  masyarakat  juga  harus  diberikan, mengingat masyarakat ialah pemegang hak dalam objek pengadaan tanah.

## 1. Pendahuluan
Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat di antaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Selain itu, tanah merupakan  tempat pemukiman  dari  sebagian  besar  umat  manusia,  di  samping  sebagai sumber  penghidupan  bagi  manusia  yang  mencari  nafkah  melalui  usaha  tani  dan perkebunan,  yang  akhirnya  tanah  juga  yang  dijadikan  persemayaman  terakhir  bagi seseorang yang meninggal dunia. Karenanya, tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat. 1 Fungsi  tanah  tidak  hanya  terbatas  pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. 2
Dengan demikian, semakin tumbuh kembangnya masyarakat sosial, politik, dan budaya, maka semakin sempit pula tanah untuk berpijak. Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga  berfungsi  sosial,  oleh  karena  itulah  kepentingan  pribadi  atas  tanah  tersebut dikorbankan  guna  kepentingan  umum.  Ini  dilakukan  dengan  pelepasan  hak  atas  tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. 3
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk termasuk pembangunan untuk kepentingan umum.
Pembangunan untuk kepentingan umum harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  penduduk  yang  disertai  dengan  semakin meningkatnya  tuntutan  kemakmuran  serta  kesejahteraannya.  Penduduk  yang  semakin bertambah  dengan  tingkat  kemakmuran  yang  semakin  baik  tentunya  membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: jaringan transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan berbagai fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pembangunan  fasilitas-fasilitas  umum  di  atas,  memerlukan  tanah  sebagai  wadahnya. Dalam  hal  persediaan  tanah  masih  luas,  pembangunan  fasilitas  umum  tersebut  tidak menemui  masalah.  Tetapi  persoalannya  tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak
1 Abdurrahman  Abdurrahman, Masalah  Hak-Hak  Atas  Tanah  dan  Pembebasan  Tanah  di  Indonesia (Bandung: Alumni, 1983), 1; dalam Wahyu Candra Alam, “Pengadaa n Tanah untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto di Kota Tangerang)” (Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang, 2010), 12.
2 Wianahyu Erwiningsih, “Hak Menguasai Negara atas Tanah” (Universitas Islam Indonesia, 2009), 1.
3 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 82.
yang  dilekati  dengan  alas  hak  sedangkan  tanah  negara  sudah  sangat  terbatas persediaannya. 4
Mengingat  terbatasnya  tanah  negara  sebagai  wadah,  maka  sangat  sulit  melakukan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  atas  tanah negara,  oleh karena  itu,  sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan menggunakan tanah masyarakat. Penggunaan tanah  masyarakat  dalam  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum,  yang  pada  Pasal  1  angka  2-nya  menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kemudian, Pasal 1 angka 6 juga menegaskan  bahwa  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara,  dan masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  juga  memberikan  landasan  hukum  bagi  pengambilalihan  hak  atas tanah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18,  yaitu:  untuk  kepentingan  umum,  termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak  atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  maka  tindak lanjut  dari  ketentuan  tersebut  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, sehingga kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1, yaitu:
1. Kepentingan bangsa dan negara;
2. Kepentingan bersama dari rakyat; dan
3. Kepentingan pembangunan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membawa pengaturan yang jauh berbeda dengan yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebelumnya,  baik tentang pengertian  kepentingan  umum,  proses  musyawarah  maupun tentang bentuk dan cara penentuan besarnya ganti kerugian.
Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas, yaitu dilakukan secara langsung antara pemegang  hak  atas  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda  lain  yang  berkaitan dengan  tanah  bersama  panitia  pengadaan  tanah,  instansi  Pemerintah  atau  Pemerintah daerah  yang  memerlukan  tanah.  Bentuk  dan  dasar  perhitungan  ganti  kerugian  juga
4 Putri  Lestari,  “Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Demi  Kepentingan  Umum  di  Indonesia Berdasarkan Pancasila,” SIGn Jurnal Hukum 1, No. 2 (2020): 72.
ditentukan  secara  lebih  tegas  dan  lebih  adil,  yaitu  didasarkan  atas  nilai  nyata  dengan memperhatikan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  yang  terakhir  untuk  tanah  yang bersangkutan. 5
Terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga tidak sedikit menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah belum jelasnya status kepemilikan hak atas tanah, tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah, tempat tinggal  pemilik  tanah  yang  tidak jelas,  dan  tidak  lengkapnya  surat-surat  bukti  hak  atas tanah. 6
Merujuk  pada  pandangan  di  atas,  maka  secara  historis  rezim  pertanahan  di  Indonesia mengadopsi sistem Eropa daratan, di mana pengakuan atas hak-hak kepemilikan tanah meliputi  individu,  kolektif,  maupun  adat  yang  diakui  secara  penuh  ( sacred )  dan  tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun ( unviolated ) atau dikenal dengan istilah ” Dominium ”. Namun  meskipun  demikian,  atas  nama  keselamatan  dan/atau  kepentingan  umum Pemerintah dapat menggunakan haknya untuk mengambil alih hak atas tanah tersebut melalui  mekanisme  kompensasi  yang  layak.  Hak  Pemerintah  ini  disebut  dengan ” Empirium ” 7 .
Pemerintah  menerjemahkan  hak  ‟ empirium ‟ tersebut,  misalnya,  melalui  penerbitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 33 ayat (3)  yang  berb unyi  ” Penatagunaan  tanah  pada  ruang  yang  direncanakan  untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.”
Namun  demikian,  kenyataan  menunjukkan  bahwa  kelengkapan  peraturan  serta banyaknya  unsur  Pemerintah  yang  terlibat  dalam  eksekusi  pengadaan  tanah  (melalui auditor  independen memberikan  masukan  nilai  wajar  tanah  bagi  Panitia  Pembebasan Tanah, termasuk unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta terlibat dalam pengawasannya  (seperti  BPK,  KPK,  Polisi,  dsb.)  tidaklah  cukup  untuk  mencegah berlangsungnya  praktik profiteering dan  spekulasi  tanah.  Kenyataan  ini  menunjukkan sulitnya  penerapan  aturan  hukum  serta  lemahnya  institusi  Pemerintah  dalam merealisasikan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  khususnya  berkaitan  dengan  kisaran biaya dalam proses pembebasan lahan.
5 Hamdi  Hamdi,  “Penyelesaian  Sengketa  Penetapan  Ganti  Rugi  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian Terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012),” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 2, No. 4 (2014): 81.
6 Rusla  Rusla,  “Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  Dipercepat,”  ed.  Ruslan  Burhani, Antaranews.com , last modified
2010, diakses November 13, 2021,
https://www.antaranews.com/berita/171817/pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum- dipercepat.
7 Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kajian Kebijakan Pengadaan  Tanah  dalam  Mendukung  Pembangunan  Infrastruktur  Bidang  Pekerjaan  Umum (Jakarta: Kanta Karya Utama, 2010), 1.
Dalam  konteks  normatif,  bahwa  peraturan  atau  regulasi  terkait  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa  dasar  nilai ganti  rugi  tanah berdasarkan  NJOP.  Sebuah penaksiran  yang  berdasarkan  NJOP  berarti mengurangi nilai tanah pada objek-objek tertentu. Karena itu, peran penilai harga tanah sangat menentukan nilai ekonomis tanah yang layak dengan spirit tidak merugikan rakyat pemegang hak atas tanah. 8
Dari segi sosiologis, pemegang hak atas tanah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap peralihan  profesi  akibat  pelepasan  tanah  sebagai  mata  pencaharian.  Para  pengusaha mikro  seperti  pengusaha showroom ,  pedagang  sate,  pedagang angkringan ,  dan  lain sebagainya  yang  berada  di  wilayah  pembangunan  harus  membebaskan  tanahnya  dan merelakan  lahan  parkirnya  menyempit  hanya  untuk  kepentingan  umum.  Selain  itu, relokasi  atau  perpindahan  tempat  dari  sebuah komunitas  yang  sudah menyatu  dengan pemilik tanah membuat mereka enggan untuk melepaskan hak mereka atas tanah. Pemilik tanah  mengalami  ketercabutan  dari  kehidupan  sosial  di  tempat  mereka  tinggal sebelumnya. 9 Sementara  dari  aspek  filosofis,  dalam  kaitannya  dengan  hukum,  maka keadilan  adalah  salah  satu  persoalan  yang  paling  menonjol, 10 khususnya  dalam  hal penetapan standarisasi ganti kerugian yang pantas diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah.
Terkait dengan perhitungan kerugian non fisik, yang menjadi persoalan adalah bagaimana merumuskan alat ukur ganti rugi non fisik karena kerugian sosiologis dan filosofis bersifat abstrak. Sehingga dalam hal ini yang menjadi acuan adalah keadilan, kenyamanan, dan kebahagiaan  sehingga  kerugian  sosiologis  dan  filosofis  di  tempat  yang  lama  mendapat kompensasi di tempat yang baru. 11 Meskipun dalam praktiknya khususnya dalam proses perencanaan  maupun  pelaksanaannya  sering  kali  menimbulkan  konflik  dalam masyarakat  baik  secara  horizontal  (masyarakat  dengan  masyarakat)  maupun  secara vertikal (masyarakat dengan pemerintah).
Dalam rangka meminimalisasi konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai salah satu fenomena sosial diperlukan suatu model dan kerangka strategi yang dapat dilakukan  oleh Pemerintah  dalam proses  maupun  pelaksanaan  pengadaan  tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## 2. Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Rony Hanitijo Soemitro,  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Penelitian  jenis  ini  juga  disebut dengan  penelitian law  in  book ,  penelitian  doktrinal,  dan  penelitian  terhadap  data
8 Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 379.
9 Ibid., 376 – 377.
10 Ibid., 379.
sekunder. 12 Sedangkan  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  dan  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 13
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  pustaka  ( library  research )  melalui  sumber- sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah ataupun  jurnal  yang  berkaitan  objek  yang  diteliti.  Data  kemudian  dianalisis  dengan metode  deskriptif  analisis,  yang  berarti  data  yang  diperoleh  berdasarkan  kenyataan kemudian  dikaitkan  dengan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, dibahas,  dianalisis,  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan  yang  akhirnya  digunakan  untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 3. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada prinsipnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, kebutuhan masyarakat dan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang. Selain itu, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga didasarkan pada sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mengharuskan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan.
Merujuk pada pandangan di atas, maka apabila pembangunan harus dilakukan pada satu lokasi,  maka  konsep  pengadaan  tanah  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  proporsional sehingga kepentingan pemerintah dan masyarakat secara umum dapat terpenuhi dengan tindak mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik hak atas sebidang tanah. Oleh karena itu, asas mendasar dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum  adalah  keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan kepentingan masyarakat dengan tidak merugikan masyarakat lainnya.
Tata cara dan prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara  jelas  diatur  dalam  Pasal  13  sampai  dengan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun  demikian,  terkait  dengan  teknis  pelaksanaan  Pasal  13  sampai  dengan  Pasal  50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka pemerintah melalui Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  yang  kemudian  mengalami  beberapa perubahan,  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  tentang
12 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 11.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.
Perubahan  Keempat  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Merujuk  pada  ketentuan  di  atas,  maka  secara  skematis  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Merujuk pada Tabel Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum sebagaimana digambarkan di atas, maka secara umum, mekanisme pengadaan tanah dapat diuraikan sebagai berikut: 14
14 Edi Roh aedi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” Pakuan Law Review 5, No. 1 (2019): 208 – 216.

## Pelaksanaan
Penyerahan Hasil

## Persiapan
Perencanaan
Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 dan Perubahannya)
1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
1. Pemberitahuan rencana pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah selama 30 hari. 3. Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan yang meliputi: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. penilaian Ganti Kerugian; c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
d. pemberian Ganti Kerugian; e. pelepasan tanah Instansi. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:
a. pemberian Ganti
Kerugian kepada
Pihak yang Berhak dan
Pelepasan Hak setelah Pihak yang Berhak menerima Ganti
Kerugian.
b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri. c. mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PEMERINTAH
Pendelegasian kewenangan berdasarkan Pasal  47
Secara langsung di bawah lima (5) hektar Pasal 121

## 3.1. Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tahap mendasar dalam serangkaian proses pengadaan tanah, oleh karena itu dalam proses pengadaan tanah di wajibkan bagi setiap Instansi yang memerlukan tanah untuk membuat Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.  Setelah  dokumen  lengkap,  instansi  yang  memerlukan  tanah  tersebut menyampaikan  kepada  Gubernur  (dalam  hal  ini  Gubernur  di  provinsi  di  mana  lokasi rencana pengadaan tanah).
Selanjutnya, terkait dengan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga harus  didasarkan  atas  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  prioritas  pembangunan  yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja  Pemerintah  Instansi  yang  bersangkutan.  Perencanaan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  disusun  dalam  bentuk  dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
c. letak tanah;
d. luas tanah yang dibutuhkan;
e. gambaran umum status tanah;
f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h. perkiraan nilai tanah; dan
i. rencana penganggaran.
Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  disusun  berdasarkan  studi  kelayakan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dokumen perencanaan  tersebut  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  yang  dibuat  oleh  instansi  yang  memerlukan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
a. survei sosial ekonomi, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
b. kelayakan lokasi, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi  dengan  rencana  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  untuk  kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
c. analisis  biaya  dan  manfaat  pembangunan  bagi  wilayah  dan  masyarakat,  studi  ini dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
d. perkiraan  nilai  tanah  yang  akan  dijadikan  sebagai  lokasi  pembangunan  dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah  dan  pembangunan,  studi  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  hasil  analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. studi  lain  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  dokumen  pengadaan  tanah  oleh instansi  dapat  berupa  studi  budaya  masyarakat,  studi  politik  dan  keamanan,  atau studi  keagamaan,  sebagai  antisipasi  dampak  spesifik  akibat  pembangunan  untuk kepentingan umum.
Penyusunan dokumen pengadaan tanah sebagaimana diuraikan di atas ditetapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dalam pengadaan tanah untuk kemudian diajukan pada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk ditindaklanjuti.

## 3.2. Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dalam  hal  persiapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  maka setelah Gubernur menerima dokumen pengadaan tanah yang diajukan oleh instansi yang memerlukan  tanah  harus  segera  membentuk  tim  persiapan  yang  beranggotakan bupati/walikota,  satuan  kerja  perangkat  daerah  provinsi  terkait,  Instansi  yang memerlukan tanah, dan Instansi terkait lainnya.
Pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Gubernur dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  dua  (2)  hari  kerja  setelah  dokumen  perencanaan diterima. Tim persiapan yang dibentuk oleh Gubernur bertugas untuk:
a. melakukan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat yang berada pada lokasi pembangunan yang di rencanakan.
Pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat setidaknya memuat hal, maksud  dan  tujuan  rencana  pembangunan,  letak  tanah  dan  luas  tanah  yang dibutuhkan, tahapan rencana Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
Pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di atas harus disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan dan disampaikan kepada  masyarakat,  baik  langsung  (sosialisasi,  tatap  muka,  dan/atau  surat pemberitahuan) maupun tidak langsung (pengumuman melalui media cetak dan atau elektronik),  paling  lama  tiga  (3)  hari  kerja  setelah  pembentukan  tim  persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Pendataan awal lokasi  rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal  pihak  yang  berhak  dan  objek  pengadaan  tanah.  Adapun  pihak  yang  berhak meliputi:
1) pemegang hak atas tanah;
2) pemegang hak pengelolaan;
3) nadzir untuk tanah wakaf;
4) pemilik tanah bekas milik adat;
5) masyarakat hukum adat;
6) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
7) pemegang dasar penguasaan atas tanah;
8) pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Hasil pendataan awal terhadap pihak yang berhak di lokasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari kerja dan data tersebut digunakan sebagai data awal untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.
c. Konsultasi publik rencana pembangunan
Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah  antar pihak yang  berkepentingan  guna  mencapai  kesepahaman  dan  kesepakatan  dalam perencanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum. Konsultasi  publik  terhadap  rencana  pembangunan  untuk  kepentingan  umum dimaksudkan untuk menjelaskan:
1) maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
2) tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
3) peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
4) insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
5) Objek yang dinilai Ganti Kerugian;
6) bentuk Ganti Kerugian;
7) hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.
Bertolak  pada  pandangan  di  atas,  maka  konsultasi  publik  rencana  pembangunan dilaksanakan  untuk  mendapatkan  kesepakatan  lokasi  rencana  pembangunan  dari pihak  yang  berhak  dengan  melibatkan  pihak  yang  berhak  dan  masyarakat  yang terkena  dampak  serta  dilaksanakan  di  tempat  rencana  pembangunan  kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan.
Dalam  hal  konsultasi  publik  mencapai  kesepakatan,  maka  bentuk  kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kemudian Instansi yang memerlukan  tanah  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan  lokasi  kepada
Gubernur sesuai dengan kesepakatan tersebut. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu  paling  lama  tujuh  (7)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja  pelaksanaan  konsultasi  publik  rencana  pembangunan  terdapat  pihak  yang keberatan  mengenai  rencana  lokasi  pembangunan,  dilaksanakan  konsultasi  publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila masih  terdapat  pihak  yang  keberatan  mengenai  rencana  lokasi  pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur.
Terkait  dengan  keberatan  yang  terjadi  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum, maka Gubernur membentuk tim kajian untuk melakukan kajian  atas  keberatan  masyarakat  terhadap  rencana  lokasi  pembangunan  tersebut. Oleh karena itu, tim kajian bertugas untuk:
1) menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
2) melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan;
3) membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
Hasil  kajian  tim  berupa  rekomendasi  diterima  atau  ditolaknya  keberatan  rencana lokasi  pembangunan  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya  permohonan  oleh  gubernur.  Gubernur  berdasarkan  rekomendasi mengeluarkan  surat  diterima  atau  ditolaknya  keberatan  atas  rencana  lokasi pembangunan paling lama tiga (3) hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut.
Dalam  hal  ditolaknya  keberatan  atas  rencana  lokasi  pembangunan,  Gubernur menetapkan  lokasi  pembangunan.  Dalam  hal  diterimanya  keberatan  atas  rencana lokasi pembangunan, Gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.
Merujuk pada uraian di atas, maka apabila setelah penetapan  lokasi pembangunan masih  terdapat  keberatan,  pihak  yang  berhak  terhadap  penetapan  lokasi  dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  setempat  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  penetapan  lokasi. 15 Pengadilan  Tata Usaha  Negara  memutuskan  diterima  atau  ditolaknya  gugatan  dalam  waktu  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  gugatan.  Pihak  yang  keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  hari  kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  Republik
15 Endra  Wijaya,  “Unsur  Kepentingan  Umum  di  dalam  Undang -Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum  dalam  Kaitannya  d engan  Hak  Gugat  yang  Dimiliki  oleh,”  in Beberapa  Aspek  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , ed. Deni Bram dan Putri Ayu Maharani (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2013), 45 – 46.
Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar  diteruskan  atau  tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Gubernur bersama Instansi  yang  memerlukan  tanah  mengumumkan  penetapan  lokasi  pembangunan untuk  kepentingan  umum  dimaksudkan  untuk  pemberitahuan  kepada  masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.

## 3.3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Perubahannya. Pelaksanaan  pengadaan  tanah  diselenggarakan  oleh  Kepala  BPN  (Menteri)  dan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. pejabat  yang  membidangi  urusan  Pengadaan  Tanah  di  lingkungan  Kantor  Wilayah BPN atau pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;
b. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
c. pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  dilaksanakan  berdasarkan penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  pada  tahap  persiapan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilengkapi dengan dokumen:
a. Keputusan penetapan lokasi;
b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah;
c. Data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum
Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana  Pengadaan  Tanah.  Kegiatannya  meliputi  pengumpulan  data  fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Yang termasuk ke dalam Pihak yang berhak, yaitu:
1) Pemegang hak atas tanah;
2) Pemegang hak pengelolaan;
3) Nadzir untuk tanah wakaf;
4) Pemilik tanah bekas milik adat;
5) Masyarakat hukum adat;
6) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, dan/atau
7) pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi  tersebut  dilaksanakan  dalam  waktu  paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif.  Hasil  tersebut  wajib  diumumkan  di  kantor  desa/kelurahan,  kantor kecamatan  setempat  dan  tempat  pengadaan  tanah  dilakukan  dalam  waktu  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja.  Dalam  hal  terdapat  keberatan  atas  hasil inventarisasi dan identifikasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan.
b. Penilaian ganti kerugian
Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan atas inventarisasi dan identifikasi selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak berhak dalam pemberian ganti kerugian.
Setelah dilakukannya inventarisasi dan identifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian ganti kerugian. Penetapan ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah  berdasarkan  hasil  penilaian  Jasa  penilai/penilai  publik.  Jasa  penilai/penilai publik  tersebut  diadakan  dan  ditetapkan  oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  tanah. Pelaksana pengadaan penilai dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.  Penilai  bertugas  melakukan  penilaian  besarnya  ganti  kerugian  bidang  per bidang tanah yang meliputi:
1) Tanah;
2) Ruang atas dan bawah tanah;
3) Bangunan;
4) Tanaman;
5) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
6) Kerugian lain yang dapat dinilai.
Tugas penilai dalam melaksanakan besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah tersebut dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya penilai oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Nilai  ganti  rugi  yang  dinilai  oleh  penilai  disampaikan  kepada  Ketua  Pelaksana Pengadaan  tanah  dengan  berita  acara  penyerahan  hasil  penilaian,  dan  selanjutnya dijadikan  dasar  untuk  menetapkan  ganti  kerugian  dalam  musyawarah  penetapan ganti kerugian.
c. Musyawarah Penetapan Nilai Ganti Rugi
Setelah  dilakukan  penilaian,  maka  selanjutnya  dilaksanakan  musyawarah  oleh Pelaksana Pengadaan tanah beserta instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Musyawarah penetapan ganti kerugian dilaksanakan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian  ganti  kerugian  oleh  penilai  dalam  objek pengadaan  tanah,  sehingga  hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  menjadi  dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.
Dalam hal pelaksanaan musyawarah terdapat beberapa pihak yang pihak yang berhak tidak hadir meskipun telah diundang secara patut, maka pihak yang berhak dianggap menerima  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  Pelaksana Pengadaan  Tanah.  Namun  demikian,  apabila  dalam  proses  musyawarah  terdapat ketidaksepakatan  mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian,  pihak  yang berhak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  dalam waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah.  Pengadilan Negeri  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  harus  memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sejak diterimanya pengajuan keberatan.
Apabila pihak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka dalam 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberikan putusan terhadap pengajuan kasasi tersebut. 16
Dalam  konteks  pemberian  ganti  rugi,  pada  hakikatnya  pemberian  ganti  kerugian diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak, namun dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, maka ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
Penitipan ganti kerugian dapat juga dilakukan terhadap pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan  keberatan  ke  pengadilan  atau  pihak  yang  berhak  menerima  ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah sedang menjadi objek  perkara  di  Pengadilan  atau  masih  dipersengketakan  kepemilikannya  atau diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau sedang menjadi jaminan di bank.
d. Pemberian Ganti Kerugian
Dalam  hal  pemberian  ganti  kerugian,  maka  pemberian  ganti  kerugian  dilakukan berdasarkan  mekanisme  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Oleh karena itu, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
1) Uang;
16 Rr. Restisari Joeniarto, “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” in Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum ,  ed.  Deni  Bram  dan  Putri  Ayu  Maharani  (Jakarta:  Lentera  Hukum  Indonesia  dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2013), 37 – 38.
2) Tanah pengganti;
3) Permukiman kembali;
4) Kepemilikan saham;
5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Pemberian ganti kerugian dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian yang dilampiri  dengan  daftar  pihak  yang  berhak  penerima  ganti  kerugian,  bentuk  dan besarnya ganti kerugian yang telah diberikan, daftar dan bukti pembayaran/kuitansi, dan  berita  acara  pelepasan  hak  atas  tanah atau  penyerahan  tanah.  Tujuannya  agar pemberian ganti kerugian maupun pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan  pelepasan  hak  dan  menyerahkan  bukti  penguasaan  atau  kepemilikan objek  pengadaan  tanah  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  melalui  Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
Terkait dengan keadaan yang mendesak atau pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian  dalam  keadaan  mendesak,  maka  Pelaksana  Pengadaan  Tanah memprioritaskan  pemberian  ganti  kerugian.  Ganti  kerugian  dalam  hal  mendesak tersebut  diberikan  maksimal  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  perkiraan  ganti kerugian  yang  didasarkan  atas  NJOP  tahun  sebelumnya  yang  telah  ditetapkan  oleh penilai  atau  nilai  yang  ditetapkan  oleh  putusan  Pengadilan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian sisa ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak objek pengadaan tanah.
Untuk Objek Pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai pemerintah pusat/daerah tidak diberikan ganti rugi, kecuali terdapat bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan atau objek pengadaan tanah merupakan tanah kas desa. Untuk objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan ganti kerugian.
e. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
Pelepasan  objek  dalam  pengadaan  tanah  oleh  yang  berhak  dilaksanakan  setelah pemberian  ganti  rugi,  maka  selanjutnya  ialah  dilakukan  pelepasan  hak  objek pengadaan  tanah,  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berhak  di  hadapan  Kepala Kantor Pertanahan setempat yang dituangkan dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah.
Dalam hal pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki oleh  pemerintah  dilakukan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, maka untuk objek pengadaan tanah yang  dikuasai  oleh  pemerintah  atau  dikuasai/dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN atau BUMD) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Merujuk pada uraian di atas, maka Pelepasan Objek Pengadaan Tanah dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu. Pelepasan objek pengadaan tanah tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:
1) Objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
2) Objek  pengadaan  tanah  yang  dimiliki/dikuasai  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD); dan/atau
3) Objek pengadaan tanah kas desa.
Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. Pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila pelepasan objek pengadaan tanah belum selesai dalam waktu tersebut, dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
f. Pemutusan Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak terhadap Objek Pengadaan Tanah
Pemutusan  hubungan  hukum  terhadap  pihak  yang  berhak  dalam  objek  pengadaan tanah dilakukan setelah objek pengadaan tanah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak  objek  pengadaan  tanah,  maka  secara  langsung  hubungan  hukum  antara  pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum. Kepala kantor Pertanahan melakukan pencatatan  hapusnya  hak  tersebut  pada  buku tanah dan  daftar  umum pendaftaran tanah lainnya dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang terkait.
g. Data Administrasi Pengadaan Tanah
Terkait  dengan  dokumen  kelengkapan  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum, maka dalam pelaksanaannya, pihak Pelaksana Pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan tanah yang berkaitan dengan peta bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi  dalam  proses  dan  pelaksanaan  pengadaan  tanah.  Adapun  data pendukung dalam pengadaan tanah meliputi:
1) Dokumen perencanaan pengadaan tanah;
2) Surat  pemberitahuan  rencana pembangunan;
3) Data awal subjek dan objek;
4) Undangan  dan  daftar  hadir konsultasi publik;
5) Berita acara kesepakatan konsultasi publik;
6) Surat keberatan;
7) Rekomendasi tim kajian;
8) Surat
Gubernur (hasil rekomendasi,  Surat  keputusan penetapan lokasi pembangunan); 9) Pengumuman  penetapan  lokasi pembangunan;
10) Surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah;
11) Berita  acara  inventarisasi  dan identifikasi;
12) Peta bidang objek pengadaan tanah dan daftar nominatif;
13) Pengumuman daftar nominatif;
14) Berita  acara  perbaikan  dan verifikasi;
15) Daftar  nominatif  yang  sudah disahkan;
16) Dokumen pengadaan nilai;
17) Dokumen hasil penilaian pengadaan tanah;
18) Berita  acara  penyerahan  hasil penilaian;
19) Undangan  dan  daftar  hadir musyawarah  penetapan  ganti kerugian;
20) Berita acara kesepakatan
musyawarah  penetapan  ganti kerugian;
21) Putusan Pengadilan
Negeri/Mahkamah Agung; 22) Berita  acara  pemberian  ganti kerugian dan pelepasan hak;
23) Alat bukti penguasaan dan pemilikan objek pengadaan tanah;
24) Surat permohonan penitipan ganti kerugian;
25) Penetapan Pengadilan Negeri penitipan ganti kerugian;
26) Berita  acara  penitipan  ganti kerugian;
27) Berita  acara  penitipan  ganti kerugian;
28) Berita  acara  penyerahan  hasil pengadaan tanah;
29) Dokumentasi dan rekaman.
Keseluruhan  data  di  atas  disimpan,  didokumentasikan  dan  diarsipkan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan setempat dibuat salinan rangkap 2 (dua) dan/atau dapat disimpan dalam bentuk data elektronik. Dokumen yang asli dan 1 (satu) salinan data diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) salinan lainnya menjadi dokumen di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan setempat.

## 3.4. Hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pelaporan dan penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan setelah dilakukannya pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak objek pengadaan tanah, sehingga Ketua Pelaksana Pengadaan tanah wajib untuk menyerahkan hasil  pengadaan  tanah  berupa  bidang  tanah  dan  dokumen  pengadaan  tanah  kepada instansi  yang  memerlukan  tanah  disertai  dengan  data  pengadaan  tanah  paling  lama  7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan pelepasan hak objek pengadaan tanah.
Selanjutnya, setelah proses serah terima hasil pengadaan tanah oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan dan wajib mendaftarkan tanah yang diperolehnya tersebut sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam undang-undang pendaftaran tanah.

## 4. Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Konflik pada prinsipnya merupakan warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan  sebagai  akibat  dari  bangkitnya  keadaan  ketidaksetujuan,  kontroversi,  dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Oleh karena itu, konflik merupakan proses alamiah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  konflik  pengadaan  tanah  merupakan  serangkaian pertentangan  yang  terjadi  dalam  rangkaian  proses  pengadaan  tanah  baik  antara
masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  pemerintah,  maupun  pemerintah dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, konflik dalam pengadaan tanah merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh pejabat pelaksana pengadaan tanah yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  munculnya  berbagai  konflik  dalam  pengadaan  tanah  sebagaimana  di uraikan  di  atas,  ketentuan  undang-undang  yang  mengatur  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pengadaan  tanah  secara  spesifik  telah  menguraikan  tahapan-tahapan dalam proses pengadaan tanah dengan meminimalisasi lahirnya konflik. Dalam berbagai kasus  masih  terjadi  ketidaksepakatan  antara  masyarakat  dengan  pejabat  pelaksana pengadaan  tanah  yakni  pemerintah  sehingga  pendekatan  negosiasi  antara  pemerintah dengan masyarakat merupakan hal mendasar dalam pengadaan tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan  suatu  langkah  konkret  dalam  penyelesaian  konflik  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  pada  prinsipnya merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dalam konsep percepatan pembangunan, pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur, maka tanah memilik peran penting dalam pembangunan.
Merujuk pada uraian di atas, langkah bijak yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Kendari,  dalam  penyelenggaraan pembangunan  infrastruktur  diawali  dengan  pengadaan  tanah  sebagai  objek  dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pengadaan tanah pemerintah  bagi pembangunan demi  kepentingan  umum  secara  yuridis  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta perubahannya, sehingga pemerintah memiliki  landasan  yang  kuat  dalam  melakukan  proses  pengadaan  tanah  bagi pembangunan demi kepentingan umum.
Merujuk pada uraian di atas, maka persoalan mendasar dalam pengadaan tanah biasanya bukan pada tata cara dan mekanisme pengadaan tanah, tetapi konflik bisa muncul akibat adanya  perbedaan  pendapat  antara  masyarakat  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah  yang menjadi  objek  dalam  pengadaan  tanah,  sehingga  menjadi  hambatan  bagi  pemerintah sebagai  pejabat  penyelenggara  pengadaan  tanah.  Oleh  karena  itu,  konflik  antara masyarakat  dengan  masyarakat  yang  menjadi  objek  dalam  pengadaan  tanah  biasanya disebabkan oleh:
1. Konflik sebagai akibat adanya perbedaan taksiran harga dalam kelompok masyarakat.
2. Konflik sebagai akibat adanya dualisme dalam kepemilikan lahan.
3. Konflik sebagai akibat adanya perbedaan perlakuan pemerintah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sehingga muncul kecemburuan sosial.
Terkait  dengan  konflik  yang  muncul  dalam  masyarakat  yang  menjadi  objek  dalam pengadaan tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka model penyelesaian konflik dalam
pengadaan tanah dapat ditempuh dengan menggunakan 2 (dua) upaya pendekatan, yakni upaya non penal dan upaya penal , yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Upaya Non Penal
Upaya non  penal pada  prinsipnya  merupakan  upaya  penyelesaian  masalah  dengan pendekatan  non  yuridis,  sehingga  pendekatan  ini  cenderung  pada  penyelesaian masalah  dengan  pendekatan  di  luar  pengadilan  dengan  berpijak  pada  sistem penyelesaian masalah berdasarkan budaya masyarakat lokal, sehingga prinsip dasar dalam  penyelesaian  masalah  dengan  pendekatan non  penal adalah  penyelesaian masalah dengan pendekatan kekeluargaan yang selama ini biasa dipraktikkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2. Upaya Penal
Upaya penal pada prinsipnya  merupakan  upaya  penyelesaian  masalah  yang  terjadi dalam  masyarakat  melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga upaya penal pada  prinsipnya  merupakan  upaya  penyelesaian  masalah  dengan menggunakan jalur sistem pengadilan.
Merujuk pada uraian di atas, maka dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan  umum  tidak  sesuai  dengan  jalur  normal  sebagaimana  mekanisme  yang ditetapkan  dalam  perundang-undangan  atau  dalam  hal  terjadi  konflik  dalam  proses pengadaan  tanah,  maka  dilakukan  dengan  pendekatan  upaya penal yaitu  penyelesaian melalui jalur pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam  beberapa  kasus  keperdataan  maupun  pidana  penggunaan  upaya penal dalam penyelesaian  masalah  biasanya  dijadikan  sebagai  alternatif  terakhir  atau ultimum remedium. Terkait  dengan  model  penyelesaian  konflik  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum secara skematis dapat diuraikan sebagai berikut:
Gambar 2. Model penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara skematis.
Rencana Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil a. Karakteristik wilayah b. Karakteristik masyarakat
c. Potensi Masalah/Konflik
a. Kemampuan anggaran b. Kemampuan SDM c. Resolusi Konflik d. Besaran Risiko
a. Upaya Non Penal
b. Upaya Penal Percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat
Merujuk pada skema model penyelesaian konflik pengadaan tanah sebagaimana diuraikan di  atas,  maka  pada  prinsipnya  konflik  merupakan  proses  alamiah  yang  terjadi  dalam lingkungan  masyarakat.  Dalam  konteks  pengadaan  tanah,  konflik  merupakan  hal  yang tidak bisa dihindarkan, sehingga dalam proses pengadaan tanah, pemahaman terhadap wilayah,  karakteristik  masyarakat  dan  besaran  risiko  yang  dihadapi  dalam  proses pengadaan tanah penting untuk diketahui oleh pejabat pengadaan tanah untuk mengukur kemampuan SDM-nya. Namun demikian, jika konflik tetap saja terjadi dalam pengadaan tanah, maka upaya yang harus ditempuh adalah upaya non penal dan upaya penal.
Dalam  mengatasi  permasalahan  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Tata  Wilayah  sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah, maka beberapa langkah atau upaya berikut perlu untuk dilakukan:

## 4.1. Sosialisasi mengenai pendaftaran tanah, dan fungsi sosial tanah
Dalam  konteks  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat,  peningkatan  pengetahuan masyarakat, dan penyamaan persepsi akan sesuatu, maka sosialisasi merupakan strategi dasar  dalam  peningkatan  pemahaman  dan  penyadaran  masyarakat  akan  rencana pemerintah  dalam  melakukan  percepatan  pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi  pendaftaran  tanah  dan  fungsi  sosial  tanah  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa suatu pembangunan dan perubahan sosial  yang  dilakukan  tanpa  sosialisasi  dapat  memicu  terjadinya  konflik,  baik  secara horizontal  maupun  secara  vertikal,  sehingga  hasil  sosialisasi  merupakan  landasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan lebih lanjut. 17
Terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum, sosialisasi bidang  pendaftaran  tanah  dan  manfaat  sosial  tanah  merupakan  langkah  strategis  bagi pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur pemerintah.
Sosialisasi  berkaitan  dengan  mekanisme  pendaftaran  tanah  atas  bidang-bidang  tanah sangat  penting  diketahui  oleh  masyarakat  untuk  menentukan  pemilik  sah  atas  bidang- bidang  tanah  yang  dibuktikan  oleh  sertifikat.  Hal  ini  menjadi  penting  bagi  Pemerintah Daerah agar dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum pemerintah akan dengan mudah menentukan kepada siapa harus bermusyawarah dalam penentuan  besaran  dan  pemberian  ganti  kerugian  dan  pelepasan  hak  dalam  objek pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah.
Selanjutnya  sosialisasi  berkaitan  dengan  fungsi  sosial  tanah  juga  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dalam  pengadaan  tanah,  mengingat  untuk  kepentingan  umum  tanah
17 Endra  Wijaya,  Ricca  Anggraeni,  dan  Rifkiyati  Bachri,  “Desa  Digital:  Peluang  untuk  Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 13, No. 1 (2013): 82 – 83.
bisa diambil alih oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil sesuai  dengan  mekanisme  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012.
Sosialisasi  berkaitan  dengan  fungsi  sosial  tanah  juga  ditujukan  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  kepentingan  umum,  sehingga  apabila  tanah  masyarakat menjadi salah satu objek dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum  dapat  dengan  mudah  dilakukan  karena  masyarakat  sudah  mengetahui  dan memahami fungsi sosial atas tanah yang berada di bawah penguasaannya.
Lebih  lanjut,  berkaitan  dengan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah terhadap  masyarakat  yang  menjadi  objek  dalam  pengadaan  tanah  di  samping  untuk memberikan  kesadaran  kepada  masyarakat  terhadap  fungsi  sosial  tanah  juga  harus menjelaskan secara rinci berkaitan dengan:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bagi masyarakat sekitar, maupun masyarakat secara umum.
b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan terkait dengan rencana pengadaan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum secara  rasional  sehingga  masyarakat memahami dan mengetahui luas tanah yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah dan siap untuk kooperatif dalam rencana pengadaan tanah tersebut.
c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah juga harus disampaikan secara jelas pada masyarakat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga masyarakat mengetahui setiap proses dan tahapan pengadaan  tanah  serta  hak  dan  kewajiban  masyarakat  pemegang  hak  pada  objek pengadaan tanah tersebut.
d. Perkiraan  jangka  waktu  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  harus  disampaikan  secara pasti kepada masyarakat pemegang hak dalam objek pengadaan tanah, sehingga tidak terkesan  tergesa-gesa  dan  dipaksakan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  merasa dihargai dan dihormati hak-hak asasinya.
e. Informasi-informasi lainnya yang dianggap perlu dan penting untuk diketahui oleh masyarakat  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  oleh  Pemerintah  daerah  bagi pembangunan demi kepentingan umum.

## 4.2. Pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum
Pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengadaan  tanah  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan karena dalam setiap kegiatan perencanaan pelaksanaan dan penyerahan hasil pelaksanaan  pengadaan  tanah  pasti  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengadaan  tanah  pada  prinsipnya ditujukan  untuk  mengetahui  pendapat,  tanggapan,  dan  saran  masyarakat  berkaitan dengan pengadaan tanah.
Pelibatan atau peran masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah juga dapat berguna dalam pemberian informasi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar, keadaan lingkungan  dan  daerah  serta  status-status  hak  atas  tanah  yang  berada  pada  objek pengadaan tanah. Pemberian informasi ini menjadi dasar dan pijakan pemerintah untuk menyiapkan serangkaian strategi, kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengadaan tanah, termasuk besaran risiko yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah.
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  pelibatan  dan  peran  serta  masyarakat  juga  dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah khususnya dalam memberikan penawaran berkaitan dengan penentuan ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah termasuk besaran  ganti  kerugian  yang  harus  diberikan  kepada  masyarakat  yang  layak  dan  adil secara proporsional.

## 4.3. Proporsional, transparan, dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil pada masyarakat
Proporsional, transparan dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil pada masyarakat merupakan  serangkaian  kebijakan  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  dalam  proses pengadaan  tanah.  Upaya  ini  ditujukan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  dan  pelaksanaan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  demi  kepentingan  umum  semata-mata  untuk mencegah  terjadinya moral  hazard dan  praktik-praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelepasan hak dalam pengadaan tanah baik yang  dapat  dilakukan  pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  objek  pengadaan tanah tersebut.
Selanjutnya,  prinsip  proporsional  dan  transparan  dalam  pengadaan  tanah  juga  untuk mewujudkan sistem pengawasan terbuka yang dapat dilakukan oleh siapa saja berkaitan dengan  tertib  prosedur  pengadaan  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang sekaligus  sebagai  upaya  preventif  terhadap  potensi  terjadinya  penyimpangan- penyimpangan dalam pengadaan tanah tersebut.
Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam  objek  pengadaan  tanah,  merupakan  upaya  negosiasi  yang  dapat  dilakukan  oleh kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan besaran ganti kerugian maupun model ganti kerugian yang disepakati antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi landasan dalam pengadaan tanah pemerintah. Oleh karena itu, maka  dalam  proses  pemberian  ganti  kerugian  dalam  objek  pengadaan  tanah  harus diselenggarakan  secara  transparan,  tidak  memberatkan  pihak  pemerintah  sebagai pemberi  ganti  kerugian  dan  tidak  pula  merugikan  masyarakat  sebagai  penerima  ganti kerugian dalam objek pengadaan tanah.

## 5. Kesimpulan
Penyelesaian  konflik  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum dapat  dilakukan  dengan  pendekatan  upaya non  penal dan  upaya penal dengan  tetap mengedepankan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah dalam  pembangunan,  pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengadaan  tanah  bagi pembangunan demi kepentingan umum. Selain itu, prinsip proporsional dan transparan, serta pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat sebagai pemegang hak dalam  objek  pengadaan  tanah  juga  penting  untuk  diterapkan.  Pemerintah  dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang didasarkan pada rencana  tata  ruang  wilayah  demi  kepentingan  umum,  maka  proses  perencanaan pengadaan  tanahnya  haruslah  disosialisasikan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat.  Hal tersebut  perlu  dilakukan  dan  dimulai  sejak  rencana  penyusunan  tata  ruang  dan  tata wilayah,  sehingga  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur  itu  tidak  menghadapi hambatan yang berarti dari masyarakat sebagai pemegang hak dalam objek pengadaan tanah. Melalui sosialisasi, masyarakat juga diajak untuk bisa memahami dan mematuhi prinsip dan fungsi sosial dari tanah, sehingga dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mudah diterima dan dilaksanakan karena mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Abdurrahman. Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia . Bandung: Alumni, 1983.
Alam, Wahyu Candra. “ Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto di Kota Tangerang). ” Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang, 2010.
Erwiningsih, Wianahyu. “ Hak Menguasai Negara atas Tanah. ” Universitas Islam Indonesia, 2009.
Hamdi, Hamdi. “ Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). ” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 2, No. 4 (2014).
Joeniarto, Rr. Restisari. “ Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ” In Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , diedit oleh Deni Bram dan Putri Ayu Maharani. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2013.
Lestari, Putri. “ Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. ” SIGn Jurnal Hukum 1, No. 2 (2020).
Limbong, Bernhad. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan . Jakarta: Margaretha Pustaka,
2011.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005.
Rohaedi, Edi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro. “ Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. ” Pakuan Law Review 5, No. 1 (2019).
Rusla, Rusla. “ Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dipercepat. ” Diedit oleh Ruslan Burhani. Antaranews.com . Last modified 2010. Diakses November 13,
2021. https://www.antaranews.com/berita/171817/pengadaan-tanah-untuk- kepentingan-umum-dipercepat.
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
Kajian Kebijakan Pengadaan Tanah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum . Jakarta: Kanta Karya Utama, 2010.
Soemitro, Rony Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Soimin, Soedharyo. Status Hak dan Pengadaan Tanah . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Wijaya, Endra. “ Unsur Kepentingan Umum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Kaitannya dengan Hak Gugat yang Dimiliki oleh. ” In Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , diedit oleh Deni Bram dan Putri Ayu Maharani. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2013.
Wijaya, Endra, Ricca Anggraeni, dan Rifkiyati Bachri. “ Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. ” Jurnal Dinamika Hukum 13, No. 1 (2013).