Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32

## Exemption of Fiscal Exit Tax: Its Impact on International Flights and Tax Revenue

## Joko Mariyono
Department of Economics, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera Km-1, Tegal, Indonesia. Telp: +62-0283-351082; E-mail: mrjoko28@gmail.com
Received: February 2015; Accepted: May 2015

## Abstract
Fiscal tariff is considered as personal income tax, collected in advance when adult people who have been  staying  in  Indonesia  for  more  than  183  days  go  overseas.  The  magnitude  of  tariff  was  some- time  much  greater  than  the  airfare  itself,  particularly  for  international  flight  to  ASEAN  member countries.  This  study  aims to  measure  the  impact  of  elimination  of  fiscal  tariff  applied  to  interna- tional flight passenger departing from Indonesia. Potential loss in government revenue from income tax and number of international passengers were analyzed. This study used descriptive and econo- metric  methods.  Annual  and  monthly  time  series  data  were  collected  for  publication  of  the Indonesian  Statistical  Agency  and  Central  Bank  of  Indonesia  during  the  periods  2008-2012.  The results  show  that  the  elimination  of  fiscal  tariff  did  not  affect  the  government  revenue  resulting from  personal  income  tax.  The  impact  of  tariff  elimination  was  to  increase  the  rate  in  number  of passengers going overseas.
Keywords : fiscal tariff, government revenue, flight passenger, income tax JEL classification: R41; H24

## Penghapusan Fiskal Luar Negeri: Dampaknya terhadap Penerbangan Internasional dan Penerimaan Pajak

## Abstrak
Tarif  fiskal  merupakan  pajak  penghasilan  pribadi,  yang  dipungut  di  depan  ketika  orang  dewasa yang telah tinggal di Indonesia selama 183 hari pergi ke luar negeri. Besarnya tarif terkadang jauh lebih  besar  daripada  harga  tiket,  khususnya  untuk  penerbangan  internasional  ke  negara-negara ASEAN. Kajian ini bertujuan mengukur dampak penghapusan tarif fiskal yang dikenakan kepada penumpang  penerbangan  internasional  yang  berangkat  dari  Indonesia.  Potensi  kerugian  pada penerimaan  pemerintah  adalah  hilangnya  penerimaan  negara  dari  pajak penghasilan  dan  jumlah penerbangan  internasional.  Kajian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan  ekonometrik.  Data runtut waktu  tahunan  dan  bulanan  dikumpulkan  dari  publikasi  Badan  Pusat  Statistik dan  Bank Indonesia  selama  periode  2008-2012.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  penghapusan  tarif  fiskal tidak mempengaruhi penerimaan negara dari pajak penghasilan pribadi. Penghapusan tarif fiskal berdampak meningkatkan jumlah penumpang penerbangan internasional.
Kata kunci: tarif fiskal, penerimaan negara, penumpang penerbangan, pajak penghasilan Klasifikasi JEL: R41; H24

## 1. Pendahuluan
Pembayaran  fiskal  luar  negeri  adalah  pemba- yaran  pajak  penghasilan  di  muka  bagi  orang pribadi yang akan pergi ke luar negeri. Ditinjau dari  latar  belakang  keluarnya  pemungutan
fiskal,  adalah  untuk  mencegah  arus  dana  ke luar  negeri  seiring  dengan  semakin  banyaknya orang  yang  bepergian  ke  luar  negeri.  Kalau kepergian  itu  untuk  sesuatu  yang  produktif atau  menghasilkan,  tentu  tidak  ada  persoalan. Namun,  kalau  sekedar  untuk  keperluan  kon-
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
sumtif  seperti  berbelanja  dan  berwisata  akan memboroskan devisa negara. Karena itu, keper- gian  orang  ke  luar  negeri  pun  perlu  dibatasi dan  dikendalikan.  Namun  demikian,  kebijakan tersebut sudah dianggap usang dan perlu ditia- dakan,  seiring  dengan  era  globalisasi  ekonomi dan perdagangan bebas.
Pemerintah telah menerapkan bebas biaya fiskal  perjalanan  ke  luar  negeri  mulai  Januari 2011.  Kebijakan  baru  itu  memperluas  keten- tuan  bebas  fiskal  terbatas yang  sudah  berlaku, yakni hanya bagi wajib pajak yang telah memi- liki  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP).  Dengan kebijakan  baru  ini,  wajib  pajak  tak  perlu  lagi menunjukkan  kartu  NPWP  untuk  mendapat- kan pembebasan biaya fiskal tersebut.
Sebelum  bebas  fiskal  terbatas  berlaku, wajib  pajak  orang  pribadi  yang  bepergian  ke luar  negeri  wajib  membayar  biaya  fiskal sebesar  Rp1.500.000  pada  tahun  2009,  dan Rp2.500.000  pada  tahun  2010  jika  bepergian melalui udara.  Direktorat  Jenderal  Pajak telah menerapkan  aturan  mengenai  pembebasan  fis- kal  perjalanan  ke  luar  negeri.  Wajib  pajak harus  menunjukkan  kartu  NPWP  untuk  men- dapatkan pembebasan fiskal itu sebagai bagian dari sosialisasi NPWP 2010.
Tentunya akan ada perbedaan kepentingan dan cara  melihat persoalan. Menteri Keuangan terlihat  agak  keberatan  kalau  langsung  diha- puskan  menjadi  nol  walaupun  itu  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  negara- negara  ASEAN  dan  banyak  negara  di  dunia. Persoalannya  adalah  penurunan  penerimaan negara  dalam  APBN.  Seperti  diketahui  bahwa pajak  penghasilan  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  negera  (Republik  Indone- sia,  2012).  Menurut  data,  selama  ini  penda- patan  dari  fiskal  dalam  setahun  bisa  Rp1,2 triliun.  Jika  diketatkan  lagi  kemungkinan  bisa lebih besar dari itu (Suara Merdeka, 2004).
Memang  harus  dipertimbangkan  secara matang  untung  ruginya  penghapusan  fiskal luar  negeri.  Bila  fiskal  dihapuskan,  hal  itu dapat  menggairahkan  dunia  pariwisata  yang peranannya dalam perolehan devisa juga sema- kin  besar.  Demikian  juga  kegiatan  promosi perdagangan  atau  aktivitas  pemasaran  usaha ke luar negeri bisa lebih gencar. Semua itu bisa
menjadi  imbangan  bagi  kekhawatiran  akan banyaknya  dana  yang  ke  luar.  Dalam  konteks ini,  ada  baiknya  pertimbangan  stabilitas cadangan  devisa  tidak  dilupakan.  Kalau  sudah relatif  aman,  harus  segera  dilakukan.  Negara lain  tidak  ada  yang  memungut  fiskal  seperti yang  terjadi  di  Indonesia.  Jadi  kebijakan  peng- hapusan  fiskal  perlu  didorong  agar  segera direalisasi  dengan  harapan  akan  memberi manfaat lebih besar.
Hal  yang  positif  adalah  adanya  keinginan- keinginan  untuk  memperbarui  kebijakan  agar Indonesia  tidak  terus-menerus  menerapkan sesuatu  yang  sebenarnya  kurang  tepat.  Ini tidak  untuk  mendongkrak  penerimaan  negara dari  fiskal  tanpa  memperhitungkan  dampak negatif  lain  yang  lebih  besar.  Salah  satunya adalah dengan segera menghapuskan pungutan fiskal ke luar negeri. Perlu dilihat perkembang- an  lingkungan  yang  demikian  cepat  terutama dalam  perekonomian.  Dunia  menjadi  semakin terbuka tanpa ada batas. Tanpa banyak kenda- la  untuk  saling  berinteraksi.  Tatanan  ekonomi global  seperti  itu  memerlukan  antisipasi  cepat dalam  berbagai  kebijakan.  Tidak  boleh  lagi adanya belenggu oleh pola-pola pada masa  lalu yang  lebih  tertutup.  Berdasarkan  dugaan  ada- nya  keuntungan  dan  kerugian  akibat  pengha- pusan  fiskal  luar  negeri  tersebut,  kajian  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis dampak  penghapusan  fiskal  luar  negeri  terha- dap  jumlah  penumpang  penerbangan  interna- sional,  dan  penerimaan  negara  dari  pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.
Tinjauan  Pustaka. Berdasarkan  sudut pandang  politik,  definisi  kebijakan  publik sudah  lama  dikemukakan  di  berbagai  buku teks.  Dye  (2008)  mengatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh  peme- rintah  untuk  dilakukan  dan  tidak  dilakukan. Walaupun  batasan  ini  agak  tepat,  namun batasan  ini  tidak  cukup  memberikan  pembe- daan  yang  jelas  antara  apa  yang  diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya  dilakukan.  Rose  (2004)  menyaran- kan  bahwa  kebijakan  hendaknya  dipahami sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit banyak  berhubungan  beserta  konsekuensi- konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkut-
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
an  dari  pada  suatu  keputusan  yang  tersendiri. Definisi  ini  bersifat  rancu  namun  berguna karena  kebijakan  dipahami  sebagai  suatu  arah atau  pola  kegiatan  dan  bukan  sekedar  suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
Friedrich  (2007)  memandang  kebijakan sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan oleh  seseorang,  kelompok,  atau  pemerintah dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang  membe- rikan hambatan-hambatan dan peluang- peluang  terhadap  kebijakan  yang  diusulkan untuk  menggunakan  dan  mengatasi  dalam rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  mereali- sasikan  suatu  sasaran  atau  maksud  tertentu. Definisi  ini  menyangkut  dimensi  yang  sangat luas  karena  kebijakan  tidak  hanya  dipahami sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  peme- rintah,  tetapi  juga  oleh  kelompok dan  individu. Point  pentingnya  adalah  kebijakan  dilihat sebagai  suatu  perilaku  (arah  tindakan)  yang mempunyai maksud dan tujuan.
Berdasar  sudut  pandang  ekonomi  publik, Karseno  &  Adjie  (2001)  menyatakan  bahwa kebijakan  publik  dipahami  sebagai  kebijakan, baik  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  diambil secara  kolektif,  demi  kepentingan/keuntungan masyarakat  secara  kolektif.  Kebijakan  publik itu  dapat  berbentuk  norma-norma  atau  tata nilai  perdagangan  dalam  hubungan  ekonomi antara  anggota  masyarakat;  dapat  berbentuk pembuatan  atau  penyediaan  barang  yang  akan dipakai  bersama,  yang  disebut  barang  publik atau bahkan, dapat berbentuk hukum dan kode etik  hubungan  antara  manusia  sebangsa  yang sering kita  sebut dengan budaya yang diterima secara umum dalam masyarakat itu.
Berbagai  macam  bentuk  kebijakan  yang ada  pada  dasarnya  harus  mengikuti  kehendak pasar  dan  demi  kepentingan  yang  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Dalam tahap  implementasi  dan  evaluasi,  kebijakan publik  yang  telah  digulirkan  oleh  pemerintah sebagai  suatu  pola  perilaku  yang  mempertim- bangkan  arah  tindakan  dan  sasaran-sasaran tertentu  yang  ingin  dicapai,  tidak  akan  lepas dari  peran  masyarakat.  Jadi  dapat  dijelaskan bahwa  masyarakat  berperan  sebagai  kepan- jangan  tangan  pemerintah,  bukan  sebagai obyek  baik  dalam  perumusan,  pelaksanaan,
maupun dalam tahap evaluasi kebijakan. Kebi- jakan  pada  intinya  merupakan  keputusan- keputusan  atau  pilihan-pilihan  tindakan  yang secara  langsung  mengatur  pengelolaan  dan pendistribusian  segala  bentuk  sumber  daya demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk,  masyarakat,  atau  warga  negara. Kebijakan  merupakan  hasil  dari  adanya  siner- gi,  kompromi,  atau  bahkan  kompetisi  antara berbagai  gagasan,  teori,  ideologi,  dan  kepen- tingan-kepentingan  yang  mewakili  sistem  poli- tik suatu negara.
Banyak  kebijakan  ekonomi  yang  berhu- bungan  dengan  luar  negeri,  yang  intinya memperbaiki  sistem agar menjadi lebih efisien. Seperti  kebijakan-kebijakan  yang  mempenga- ruhi ongkos, misalnya penghapusan tarif impor dan  pajak  ekspor,  dan  perjanjian-perjanjian yang mempererat hubungan antarnegara. Sebagai  contoh,  di  bidang  pertanian  Erwidodo &  Hadi  (2003)  menganalisis  dampak  kebijakan tarif  impor  jagung,  yang  memperlihatkan  bah- wa  usahatani  jagung  masih  menguntungkan dan  mampu  bersaing  dengan  jagung  impor. Kasus  lainnya  adalah  analisis  dampak  kebi- jakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan  nontarif  yang  meningkatkan  harga  produ- sen,  jumlah  produksi,  surplus  produsen  dan pendapatan  petani  serta  menurunkan  impor produk  pertanian  secara  signifikan  (Hadi  & Wiryono, 2005; Hadi &Nuryanti, 2005).
Analisis  dampak  kebijakan  yang  berhu- bungan  dengan  globalisasi  juga  sudah  banyak dilakukan.  Jalles  (2012)  menjelaskan  bahwa kebijakan  masuknya  negara  dalam  perdagang- an  internasional  di  Asia  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sheng et al. (2012) juga mengemukakan  bahwa  dampak  persetujuan dalam perdagangan telah meningkatkan hubungan  bilateral  antara  negara  anggota ASEAN  dengan  Republik  Rakyat  China. Ridwan  (2009)  menunjukkan  bahwa  kebijakan integrasi  ASEAN  telah  meningkatkan  inves- tasi.  Hal  yang  penting  adalah  kebijakan  dalam ikut  serta  dalam  perdagangan  international berdampak meningkatnya produktivitas (Alcala & Ciccone, 2004).
Sampai saat ini belum banyak kajian yang menelaah  dampak  penghapusan  fiskal  luar
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
negeri  yang  baru  saja  diberlakukan.  Satu  kaji- an yang dilakukan oleh Barus (2009) menyebut- kan  bahwa  adanya  pembebanan  fiskal  kepada calon  penumpang  ke  luar  negeri  menyebabkan calon penumpang membatalkan rencana perjalanan  ke  luar  negeri.  Hal  ini  disebabkan karena  biaya  fiskal  jauh  lebih  tinggi  dibanding harga  tiket  pesawat  itu  sendiri  untuk  jarak dekat.  Seperti  yang  dilaporkan  di  Aceh  bahwa penjualan  tiket  pesawat  terbang  rute  Banda Aceh-Penang  dan  Kuala  Lumpur  (Malaysia) dilaporkan  menurun  sampai  dengan  50% sebagai  akibat  pemberlakuan  tarif  baru  fiskal bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri (Berita Daerah, 2009). Penghapusan fiskal luar negeri  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang ekonomi,  merupakan  pengurangan  ongkos  bagi orang  yang  sudah  tinggal  di  Indonesia  selama lebih  dari  183  hari.  Biaya  ini  relatif  besar  jika tujuan  penerbangan  ke  negara-negara  anggota ASEAN. Jika biaya ini ditiadakan, sudah tentu akan  berdampak  pada  jumlah  penumpang penerbangan  international  di  satu  pihak,  dan potensi  hilangnya  pendapatan  negara  dari fiskal luar negeri di lain pihak. Kajian ini akan menelaah dua sisi tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Dampak  kebijakan  penghapusan  pembayaran fiskal  dilakukan  secara  deskriptif  karena  pene- rimaan  negara  dari  pajak  dihitung  setiap tahun.  Dampak  penghapusan  fiskal  dapat diketahui  setelah  diberlakukannya  kebijakan tersebut,  yaitu  setelah  tanggal  1  Januari  2011. Alat  bantu  analisis  yang  digunakan  adalah diagram garis.
Sedangkan  dampaknya  terhadap  jumlah penumpang  penerbangan  internasional,  model analisis  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah fungsi permintaan, yang banyak dikemukakan  dalam  berbagai  buku  teks  eko- nomi mikro (antara lain: Nicholson dan Snyder, 2011; Baumol dan Blinder, 2007). Untuk keper- luan  analisis  manejerial,  Salvatore  (2007) menyebutkan  bahwa  model  permintaan  ber- guna  sebagai  alat  analisis.  Model  permintaan dapat  digunakan  sebagai  alat  analisis  yang mengkaji  kebijakan  pemerintah,  seperti  yang
telah  dilakukan  oleh  Mariyono  (2006;  2008a; 2008b)  yang  menganalisis  dampak  penghapus- an  subsidi  pestisida  dan  pelaksanaan  program nasional  pertanian  di  Indonesia.  Model  fungsi permintaan  juga  telah  digunakan  untuk  kajian sosial (Mariyono & Kuntariningsih, 2009).
Asumsi  yang  digunakan  bahwa  dalam jangka  pendek  penawaran  penerbangan  inter- nasional  tetap,  maka  respon  dalam  jangka pendek  adalah  perubahan  permintaan 1 .  Model fungsi  permintaan  dapat  diformulasikan  seba- gai berikut:
0 1 2 3
PI β β IHK β NTR β PDB     + 4 5 6 β FLN β T β (FLN   T) ε     (1)
di  mana PI: Penumpang  internasional, IHK adalah  indeks  harga  konsumen, NTR adalah nilai tukar Rp terhadap dolar US$, PDB adalah produk  domestik  bruto, FLN adalah  variabel dummy untuk fiskal luar negeri, 1 = ada fiskal, T adalah tren waktu, β adalah koefisien regresi, ε adalah error term
IHK  merupakan  gambaran  perubahan  harga penerbangan  internasional  di  dalam  negeri. IHK  dipakai  sebagai  indikator  harga  karena harga  untuk  setiap  penerbangan  ke  semua tujuan  dalam  jangka  pendek  dianggap  tetap. Kenaikan  IHK  diharapkan  akan  berpengaruh negative  terhadap  permintaan  penerbangan internasional.  NTR  juga  merupakan  indikator harga, karena harga tiket penerbangan interna- sional  dinilai  dengan  US$.  Jika  Rp  melemah terhadap  US$,  maka  harga  tiket  penerbangan internasional  menjadi  naik  jika  harga  tiket dinilai  dengan  Rp.  NTR  diharapkan  berpenga-
1 Dalam  jangka  pendek,  penawaran  penerbangan internasional  adalah  tetap  karena  untuk  menambah jumlah  tempat  duduk  diperlukan  pemesanan  pesa- wat  baru  dan  proses  perijinan  yang  cukup  lama. Mengingat  persaingan  antarmaskapai  sangat  ketat, maka  jumlah  tempat  duduk  yang  tersedia  masih belum  mencapai  kapasitas  penuh.  Data  BPS  (2012) pada  tahun  2010,  menunjukkan  jumlah  kursi  yang tersedia sebanyak 22.686.349 sedangkan yang terpa- kai sebanyak 16.369.348 tempat duduk.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
ruh  negatif  terhadap  permintaan  penerbangan internasional.  PDB  merupakan  ukuran  penda- patan  yang  diharapkan  berpengaruh  positif terhadap  permintaan  penerbangan  internasio- nal.  Ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  pener- bangan  ke  luar  negeri  merupakan  barang  nor- mal  (Nicholson  &  Snyder,  2011).  FLN  menun- jukkan  periode  pada  saat  diberlakukan  fiskal, yang  dalam  hal  ini  mengukur  rata-rata  jumlah penumpang  internasional  pada  saat  ada  fiskal. T  merupakan  tren  waktu  untuk  melihat  laju peningkatan  jumlah  permintaan  setiap  satuan waktu.  FLN*T  mengukur  laju  peningkatan jumlah  permintaan  selama  diberlakukan  pem- bayaran fiskal luar negeri.
Kajian  ini  menggunakan  data  bulanan runtut  waktu  pada  periode  Januari  2008  sam- pai  dengan  Juni  2012.  Periode  mulai  Januari 2011  sudah  tidak  berlaku  pembayaran  fiskal luar  luar  negeri.  Data dikumpulkan  dari  publi- kasi  Biro  Pusat  Statistik  dan  Bank  Indonesia. Definisi dan pengukuran  variabel yang diguna-
kan  pada  kajian  ini  disajikan  di  Tabel  1, sedangkan ringkasan data tersebut disajikan di Tabel  2.  Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa terdapat  variasi  yang  cukup  besar  untuk masing-masing  variabel.  Variasi  tersebut  diha- rapkan  dapat  menjelaskan  hubungan  antara variabel  tak  bebas  dengan  variabel  bebas  yang dianalisis.
Prosedur  ekonometri  digunakan  untuk analisis  dalam  kajian  ini.  Karena  kajian  ini menggunakan data runtut waktu, maka dilaku- kan  uji  autokorelasi,  stasioner  dan  ko-integrasi (Wooldridge,  2009).  Jika  terdapat  hasil  yang menyimpang  dari  ketentuan,  maka  dilakukan koreksi  agar  hasil  yang  diperoleh  tidak  me- nyimpang dan dapat dipercaya.
Analisis  awal  dengan  uji  Dicky-Fuller menunjukkan bahwa beberapa variabel membe- rikan  indikasi  tidak  stasioner  (lihat  Lampiran 1).  Selain  itu,  uji  Durbin-Watson  juga  menun- jukkan auto-korelasi yang sangat kuat. Setelah ditelaah,  lebih  lanjut, autokorelasi  dapat diata-
Tabel 1. Definisi dan pengukuran variabel
Nama Definisi Satuan PI Jumlah  penumpang  penerbanganan  internasional  dalam  satu bulan  yang  berangkat  dari  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Polonia Orang IHK Indeks  harga  konsumen  bulanan  yang  dilaporkan  oleh  Bank Indonesia (2000=100) Numerik NTR Nilai tukar Rupiah rata-rata dalam satu bulam terhadap US$, 1 US$ = Rp … Rupiah PDB Produk domestic bruto harga konstan setiap tiga bulan Milyar FLN Variabel dummy pada  saat  diberlakukan  pembayaran  fiskal luar negeri 1= ada fiskal T Tren waktu yang dimulai dengan 1=Januari 2008 Numerik
Tabel 2. Ringkasan data yang digunakan dalam analisis
Variabel Observasi Nilai rata-rata Dev. Standar Nilai Minimum Nilai Maximum Penumpang Internasional 54 693950 129664,8 461088 944809 Indeks Harga Konsumen 55 125,01 13,18932 110,08 164,01 Nilai Tukar Rupiah 54 9258 391,3 8473 9691 Produk Domestik Bruto 54 572379 42170.9 505218.8 632772,5 Fiskal Luar Negeri 54 0,7037 0,4609 0 1
Sumber: Hasil analisis
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
si  dengan  memasukkan  lag-1  untuk  jumlah penumpang  penerbangan  internasional.  Dengan demikian model (1) berubah menjadi:
PI = β + β IHK + β NTR + β PDB +
β 4 FLN + β 5 T + β 6 ( FLN ∙ T ) + PI −1 + ε (2)
di  mana  PI -1 jumlah  penumpang  penerbangan internasional bulan bulan sebelumnya.
Analisis  selanjutnya  menunjukkan  adanya korelasi  yang  kuat  antara  PDB  dan  T  yaitu sebesar 0,97 (lihat Lampiran 2). Hal ini menye- babkan  terjadinya  multikolinear,  sehingga signifikansi  koefisien  PDB  dan  T  tidak  terlihat secara  bersama-sama  (Gujarati,  2003).  Sesuai dengan  prosedur  yang  dikemukakan  Gujarati (2003), untuk mengatasi masalah ini digunakan prediksi PDB dari hasil regresi:
0 1 PDB α α T     .  Dengan  demikian  model
(2) berubah menjadi:
0 1 2 3 PI β β IHK β NTR β PDB     
  4 5 6 1
β FLN β FLN.PDB β PI ε     (3)
Uji Durbin-Watson dan kointegrasi pada model (2)  dan  (3)  menunjukkan  tidak  ada  masalah auto-korelasi  dan  ada  ko-integrasi  diantara variabel-variabel  yang  dipakai  dalam  analisis, yang  artinya  bahwa  hasil  analisis  dapat  diper- caya (lihat Lampiran).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada  Gambar  1  terlihat  perkembangan  peneri- maan  negara  dari  pajak  penghasilan  terus meningkat.  Bahkan,  mulai  tahun  2010  pada saat  pembebasan  fiskal  luar  negeri  bagi  peme- gang  NPWP,  peningkatan  penerimaan  negara dari  pajak penghasilan  semakin  tinggi. Setelah pembebasan  biaya  fiskal  luar  negeri  tanpa syarat  pun,  jumlah  penerimaan  negara  dari
pajak  penghasilan  masih  terus  meningkat, yaitu mulai tahun 2011.
Diakui  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak bahwa  kebijakan  pemberlakuan  fiskal  penga- ruhnya  tidak  signifikan  terhadap  pemasukan pajak  negara  (SMINET,  2012).  Hal  ini  menun- jukkan  bahwa  masyarakat  yang  sudah  biasa melakukan  perjalanan  keluar  negeri  sebagian besar sudah mempunyai NPWP, sehingga peng- hapusan  fiskal  luar  negeri  tidak  berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari pajak penghasilan.
Sumber data: BPS, 2013
(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?)
Gambar  1.  Perkembangan  penerimaan  pajak penghasilan
Ada kekhawatiran bahwa dengan dihapus- nya fiskal luar negeri tersebut akan menyebab- kan  jumlah  penerimaan  negara  dari  pajak penghasilan  akan  turun.  Namun  hal  itu  tidak perlu  dikhawatirkan  karena  jika  masyarakat yang  membayar  fiskal  pada  saat  pergi  ke  luar negeri,  biaya  tersebut  akan  dikurangkan  pada beban  pajak  di  akhir  tahun.  Baik  ada  fiskal atau  pun  tidak  ada,  masyarakat  masih  tetap membayar pajak penghasilannya jika masyara- kat mempunyai NPWP.
Ada  indikasi  bahwa  penghapusan  fiskal telah  meningkatkan  pendapatan  perorangan, khususnya  pelaku  bisnis  yang  berhubungan dengan  luar  negeri.  Naiknya  pendapatan  per- orangan ini diduga sebagai akibat dari naiknya jumlah penumpang ke luar negeri untuk keper- luan bisnis. Hal ini oleh Wijaya (2011) dianggap
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
sebagai  efek  pengganda  dari  penghapusan fiskal  luar  negeri,  sehingga  pehilangan  peneri- maan  dari  pengapusan  fiskal  luar  negeri tersebut  dapat  tergantikan  atau  bahkan  ter- lampaui  oleh  potensi  penerimaan  pajak  dari kepemilikan NPWP bagi para wajib pajak baru. Namun demikian, ini hanya dugaan yang perlu penelitian lebih lanjut.
Hasil  analisis  dampak  penghapusan  fiskal luar  negeri  terhadap  jumlah  penumpang  ke luar  negeri  disajikan  pada  Tabel  3,  4,  dan  5. Secara  keseluruhan,  pada  Tabel  3  terlihat bahwa  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar 0,89.  Ini  menunjukkan  bahwa  89%  variasi
variabel  tak  bebas  dijelaskan  oleh  variabel- variabel  bebas  yang  dipilih  sebagai  penjelas dalam  kajian  ini.  Sisanya  11%  dijelask  an  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam model analisis.
Variabel-variabel yang dipakai untuk membangun  fungsi  permintaan    mempunyai tanda  yang  diharapkan.  Adanya  fiskal  luar negeri  tidak  berpengaruh  terhadap  rata-rata jumlah  penumpang  penerbangan  internasional, bahkan  jumlah  penumpang  setelah  penghapus- an  fiskal  cenderung  lebih  tinggi.  Namun  demi- kian,  laju  pertambahan  jumlah  penumpang setelah  penghapusan  fiskal  lebih  tinggi  diban-
Tabel 4. Hasil estimasi model (2)
Variabel bebas Koef. Std. Err. t-stat Konstanta 145503 533951 0,27 n Indeks Harga Konsumen (IHK) -154,7 485,6 -0,2 n Nilai Tukar Rupiah (NTR) -75,80 38,33 -1,98 b Produk Domestik Bruto (PDB) 1.485 0,746 1,99 b Fiskal Luar Negeri (FLN) 287321 209594 1,37 n Tren Waktu (T) 3959 3279 1,21 n FLN * T -3765 3071 -1,23 n Jumlah penumpang sebelumnya 0,3218 0,1280 2,51 b Durbin-Watson stat 2,1192 Uji DF ko-integrasi -7,630 a R 2 0,9015 F (6,46) 604 a
Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; a ) signifikan pada 99%; b ) signifikan pada 95%; c ) signifikan pada 90%; n ) tidak signifikan. Sumber: Hasil analisis
Tabel 3. Hasil estimasi model (1) Variabel bebas Koef. Std. Err. t-stat Konstanta 81283 518234 0,16 n Indeks Harga Konsumen (IHK) -152,4 512.3 -0,30 n Nilai Tukar Rupiah (NTR) -98,62 39,29 -2,51 b Produk Domestik Bruto (PDB) 1,9961 0,7578 2,63 b Fiskal Luar Negeri (FLN) 366978 218588 1,68 c Tren Waktu (T) 5740 3377 1,70 c FLN * T -4872 3207 -1,52 n Durbin-Watson stat 1,6155 Uji DF ko-integrasi -5.798 a R 2 0.8880 F (6,47) 62,09 a
Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; a ) signifikan pada 99%; b ) signifikan pada 95%; c ) signifikan pada 90%; n ) tidak signifikan Sumber: Hasil analisis
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
ding ketika ada pembayaran fiskal.
Nilai  F  menunjukkan  sangat  signifikan, namun terdapat variabel yang secara individual tidak  signifikan.  Kalau  dilihat  dari  hasil  uji Durbin-Watson, hasil estimasi model (1) mende- rita autokorelasi yang ditunjukkan dengan nilai statistik  Durbin-Watson  sebesar  1,62,  yang jauh  lebih  kecil  dari  nilai  2  (Gujarati  &  Porter, 2008).  Oleh  karena  itu  inferensi  statistik  tidak bisa  dilakukan  karena  nilai t-stat belum menunjukkan  nilai  yang  sebenarnya.  Hasil  uji kointegrasi menunjukkan bahwa estimasi model  (1)  menunjukkan  kointegrasi,  artinya bahwa variabel yang dianalis mempunyai dera- jat  autoregresi  yang  sama,  dan  analisis  bisa dilanjutkan (Wooldridge, 2009).
Adanya autokorelasi diatasi dengan mema- sukkan  variabel  tak  bebas  bulan  sebelumnya, karena  hasil  diagnosis  menunjukkan  bahwa autokorelasi  terjadi  pada  tingkat-1.  Tabel  4 menyajikan  hasil  estimasi  Persamaan  (2)  yang sudah  memasukkan  variabel  tak  bebas  bulan sebelumnya.  Terlihat  bahwa  hasil  uji  Durbin- Watson sudah tidak menunjukkan adanya auto- korelasi  karena  nilai  statistik  Durbin-Watson sudah mendekati 2. Nilai F dan R2 masih tetap tinggi,  serta  tanda  setiap  variabel  bebas  masih konsisten,  namun  banyak  variabel  bebas  yang secara  individual  menunjukkan  tidak  signifi- kan. Hal ini menunjukkan adanya gejala multi- kolinear  di  antara  variabel  bebas  yang.  Salah satu  korelasi  yang  sangat  kuat  terjadi  pada variabel  PDB  dan  T.  Hasil  estimasi  setelah
menggabungkan  variabel  PDB  dan  T  disajikan di Tabel 5.
Hasil  estimasi  model  (3)  menunjukkan bahwa  kenaikan  indeks  harga,  atau  adanya inflasi,  cenderung  menurunkan  jumlah  penum- pang  tujuan  luar  negeri.  Ini  jelas  karena  ada- nya  inflasi  menunjukkan  kenaikan  harga secara  umum,  sehingga  permintaan  cenderung turun.  Tidak adanya  signifikansi  hasil analysis merupakan  indikasi  bahwa  terjadi  kenaikan dan  penurunan  inflasi,  tetapi  jumlah  penum- pang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Nilai  tukar  Rupiah  terhadap  US$  berpe- ngaruh negatif secara signifikan. Naiknya nilai tukar  Rupiah,  yang  dalam  hal  ini  melemahnya nilai  Rupiah  terhadap  US$,  menyebabkan harga  tiket  yang  dipatok  dengan  US$  menjadi naik  karena  diperlukan  Rupiah  yang  lebih banyak.  Hal  ini  merupakan  keadaan  yang wajar. Kenaikan nilai US$ sebesar Rp1 menye- babkan  jumlah  penumpang  turun  sebanyak kira-kira 90 orang. Pengaruh melemahnya nilai tukar  Rupiah  ini  sejalan  dengan  hasil  analisis yang  berhubungan  dengan  perdagangan  luar negeri  (Ashraf  dan  Chowdhury,  2010;  Herma- wan, 2011; Hermawan, 2011).
PDB berpengaruh positif secara signifikan. Hal  ini  adalah  wajar,  karena  naiknya  PDB mengindikasikan  kenaikan  pendapatan  ma- syarakat, sehingga permintaan penerbangan ke luar  negeri  juga  naik.  Ini  juga  indikasi  bahwa bepergian  ke  luar  negeri  merupakan  barang normal.  Terlihat  bahwa  jika  PDB  naik  sebesar
Tabel 5. Hasil estimasi model (3) Variabel bebas Koef. Std. Err. t-stat Konstanta -436380 538474 -0,81 n Indeks Harga Konsumen (IHK) -142,6 500.6 -0,28 n Nilai Tukar Rupiah (NTR) -89.859 38.839 -2,31 b Prediksi Produk Domestik Bruto ( PDB ) 2,8255 1,0967 2,58 b Fiskal Luar Negeri (FLN) 1040568 741621 1,40 n FLN* PDB -1,6533 0,8841 -1,87 b Jumlah penumpang sebelumnya 0,3912 0,1270 3,08 a Durbin-Watson stat 1,9157 Uji DF  ko-integrasi -6,841 a R 2 0,8930 F (6,47 65,39 a
Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; a ) signifikan pada 99%; b ) signifikan pada 95%; c ) signifikan pada 90%; n ) tidak signifikan. Sumber: Hasil analisis
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
1  milyar,  maka  jumlah  penumpang  ke  luar negeri  naik  sebesar  3  orang.  Perlu  diingat bahwa  rata-rata  hasil  prediksi  PDB  meningkat sebesar Rp2618,72 milyar setiap bulan 2 . Dengan  demikian  rata-rata  kenaikan  jumlah penumpang  yang  bepergian  ke  luar  negeri setiap bulan sebagai akibat dari kenaikan PDB adalah 7397 orang.
Rata-rata  jumlah  penumpang  ke  luar negeri sebelum dan setelah penghapusan fiskal luar negeri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.  Namun  demikian  laju  peningkatan jumlah penumpang ke luar negeri setelah peng- hapusan  fiskal  lebih  tinggi  dibanding  dengan ketika  masih  diberlakukan  pembayaran  fiskal. Setelah  penghapusan  fiskal  luar  negeri,  laju kenaikan  jumlah  penumpang  seiring  dengan kenaikan PBD adalah sebesar 4319,7 (=1.65*2618,72)  lebih  tinggi  dibanding  sebelum penghapusan  fiskal.  Hal  yang  menarik  bahwa akibat  penghapusan  fiskal  ini  menyebabkan naiknya  laju  jumlah  penumpang  internasional dari 7397 orang per bulan menjadi 11717 orang per  bulan.  Tentu  saja  ini  hal  yang  menggem- birakan karena kegiatan ekonomi yang melibat- kan hubungan luar negeri menjadi lebih tinggi. Perlu  diingat  bahwa  bepergian  ke  luar  negeri saat ini tidak melulu kegiatan konsumtif, tetapi juga  merupakan  kegiatan  produktif  karena adanya  perjanjian-perjanjian  yang  erat  kaitan- nya  dengan  perdagangan  internasional.  Para pelaku  bisnis  sekarang  dapat  melakukan perjalanan  ke  luar  negeri  dengan  biaya  yang lebih  murah,  untuk  melakukan  negosiasi  dan pemasaran produknya langsung ke luar negeri. Masyarakat  telah  menyambut  positif  pengha- pusan fiskal tersebut.

## 4. Simpulan
Kebijakan pemerintah yang menghapus pemba- yaran fiskal luar negeri bagi orang dewasa yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari memang seharusnya  dilakukan.  Ada  kekhawatiran  ada- nya  penurunan  penerimaan  negara  dari  pajak penghasilan  akan  turun  secara  drastis  setelah
2 Hasil prediksi menunjukkan regresi  PDB 
500364,3  2618,2 T ; R 2 = 0,9544; F (1, 52) = 1088,13
kebijakan tersebut diberlakukan. Di lain pihak, kebijakan  tersebut  diharapkan  menjadi  iklim yang  baik  bagi  penerbangan  internasional  di Indonesia.  Di  era  globalisasi  ini,  perjalanan  ke luar  negeri  sudah  menjadi  kebutuhan.  Jika pembayaran  fiskal  masih  diberlakukan,  maka akan  membebani  penumpang,  sehingga  ada kecenderungan  berkurangnya  jumlah  penum- pang  yang  akan  melakukan  perjalanan  ke  luar negeri.  Pada  akhirnya,  keadaan  ini  membuat iklim  bisnis  penerbangan  internasional  di Indonesia menjadi lesu.
Kekhawatiran  akan  turunnya  penerimaan negara  dari  pajak  penghasilan  ternyata  tidak terjadi. Justru, setelah penghapusan fiskal luar negeri,  jumlah  penerimaan  negara  dari  pajak penghasilan  naik  lebih  cepat.  Masyarakat masih  membayar  tetap  membayar  pajak  peng- hasilan  walaupu  sudah  tidak  lagi  membayar fiskal  pada  saat  melakukan  perjalanan  ke  luar negeri.  Diduga,  adanya  kampanye  untuk memiliki  NPWP  bagi  warga  negara  rupanya sudah  berhasil  dalam  meningkatkan  potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan.
Dengan  menggunakan  model  fungsi  per- mintaan  yang  dianalisis  menggunakan  metoda ekonometri,  kajian  ini  menunjukkan  bahwa terjadi  kenaikan  laju  jumlah  penumpang  sete- lah  dihapuskannya  pembayaran  fiskal  luar negeri.  Hal  ini  sesuai  dengan  harapan,  yaitu memperbaiki  iklim  bisnis  pernerbangan  inter- nasional di Indonesia. Seperti yang diharapkan, faktor  lain  yang  meningkatkan  jumlah  penum- pang tujuan luar negeri yaitu peningkatan pen- dapatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan naiknya  produk  domestik  bruto.  Sedangkan yang  menyebabkan  turunnya  jumlah  penum- pang  tujuan  luar  negeri  adalah  melemahnya nilai tukar  Rupiah  terhadap  US$.  Inflasi mem- punyai  kecenderungan  untuk  menurunkan jumlah penumpang, tetapi tidak signifikan.
Implikasi  dari  kajian  ini  adalah  menjaga kestabilan perekonomian Indonesia agar inflasi dan  nilai  tukar  Rupiah  stabil.  Kajian  yang menelaah  dampak  penghapusan  fiskal  luar negeri  ini  masih  awal  dan  belum  banyak dilakukan.  Ada  kekhawatiran  lainnya  bahwa ada  ancaman  bagi  sektor  pariwisata  Indonesia setelah  diberlakukan  kebijakan  tersebut.  Oleh
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
karena itu, tantangan bagi penulis, khususnya, dan  bagi  peneliti  ekonomi  dan  pariwisata  pada umumnya, untuk terus mengkaji masalah yang berhubungan  dengan  penghapusan  fiskal  luar negeri.

## 5. Daftar Pustaka
Alcala,  F.  &  Ciccone,  A.  2004.  Trade  and  pro- ductivity. Quarterly Journal of Economics , 119 (2): 613-646.
Ashraf,  M.A.  &  Chowdhurym,  A.Z.  2010.  De- terminants  of  Bangladesh’s  export  flows to  the  USA,  2003-2010:  an  empirical  re- view. Jurnal  Agro  Ekonomi ,  28  (2):  189  – 199.
Barus,  O.P.  2009. Dampak  pemberlakuan  tarif fiskal  luar  negeri  terhadap  jumlah  pe- numpang  pada  maskapai  penerbangan . Skripsi.  Fakultas  Sastra  Universitas  Su- matra  Utara,  Medan  (Tidak  dipublikasi- kan).
Baumol,  W.J.  &  Blinder,  A.  S.  2007. Microeco- nomics:  principles  and  policy ,  10th  edi- tion, Thomson South-Western, USA. 517h.
Berita  Daerah,  2009. Penjualan  tiket  pener- bangan  luar  negeri  turun  drastis .  Berita Daerah.Com,  edisi  6  Januari  2009.  http: //beritadaerah.com/berita/sumatra/6819 (Diakses 22 Agustus 2010)
Dye,  T.  R.  2008 .  Understanding  public  policy (12th Edition). New Jersey: Prentice-Hall.
Erwidodo,  H  &  Hadi,  P.  2003.  Impor  jagung: perlukah tarif impor diberlakukan: jawab- an  analisis  simulasi. Jurnal  Agro  Eko- nomi , 21 (2): 175-195.
Friedrich, C. J., 2007.  Public policy and the na- ture  of  administrative  responsibility.  In: Carl J. Friedrich (ed). Public Policy . Style Press, Cambridge, 404h.
Gujarati,  D.  2003. Basic  Econometrics .  Singa- pore: Prentice Hall.
Hadi,  P.  &  Nuryanti,  S.  2005.  Dampak  kebi- jakan  proteksi  terhadap  ekonomi  gula Indonesia. Jurnal  Agro  Ekonomi ,  23  (1): 82-99.
Hadi,  P.  &  Wiryono,  B.  2005.  Dampak  kebi- jakan proteksi  terhadap ekonomi beras di Indonesia, Jurnal  Agro  Ekonomi ,  23  (2): 159-174.
Hermawan, I. 2011. Analisis dampak kebijakan makroekonomi  terhadap  perkembangan industri  tekstil  dan  produk  tekstil  Indo- nesia. Buletin  Ekonomi  Moneter  dan  Per- bankan , April: 375-408.
Hermawan,  M.  2011.  The  determinant  and trade potential of export of the Indonesia’s textile  products:  a  gravity  model. Global Economy  and  Finance  Journal ,  4  (2):  13- 32.
Jalles,  J.T.  2012.  Openness,  regional  trade agreements  and  growth:  evidence  from Asia. Asian Economic Journal , 26 (1): 63– 85.
Karseno, A.R. & Adjie, A., 2001. Kebijakan eko- nomi  dan  pembangunan  kelembagaan  di Indonesia .  Balapan,  Yogyakarta:  Unit penerbit  dan  percetakan,  AMP  YKPN, [2001] x, 110 h.
Mariyono, J. & Kuntariningsih, A. 2009. Gender analysis  of  demand  for  health  services  in rural areas of Java, Indonesia. Journal of Rural Development , 28 (3): 317-326.
Mariyono, J. 2006. Kontribusi teknologi pengen- dalian  hama  terpadu  pada  penurunan penggunaan  pestisida:  kasus  produksi padi  di  Yogyakarta. Jurnal  Matematika, Sains dan Teknologi , 7 (2): 128-138.
Mariyono,  J.  2008a.  The  impact  of  integrated pest  management  technology  on  insecti- cide  use  in  soybean  farming  in  Java,  In- donesia: two models of demand for insecti- cides. Asian  Journal  of  Agriculture  and Development , 5 (1) 43-56.
Mariyono, J. 2008b. Direct and indirect impacts of  integrated  pest  management  on  pesti- cide use: a case of rice agriculture in Java, Indonesia. Pest  Management  Science ,  64 (10):1069–1073.
Nicholson,  W.  &  Snyder,  C.M.  2011. microeco- nomic  theory:  basic  principles  and  exten- sions .  11th  edition,  South  Western  Cen- gage Leraning, Mason – USA. 784h.
Republik  Indonesia,  2012. Nota  keuangan  dan RAPBN-P  2012 ,  Republik  Indonesia,  Ja- karta.
Ridwan,  2009.  Dampak  integrasi  ekonomi  ter- hadap  investasi  di  kawasan  asean:  ana- lisis  model  gravitasi. Jurnal  Organisasi dan Manajemen , 5 (2): 95-107.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32
Rose, R., 2004 . Learning from comparative pub- lic  policy:  a  practical  guide:  a  guide  to analysis. Routledge,  Taylor  &  Francis, 2004 London 160h.
Salvatore,  D.  2007. Managerial  economics: principles and worldwide applications, 6 th edition.  USA:  Oxford  University  Press.  , 656h.
Sheng,  Y.,  Tang,  H.C.  &  Xu,  X.  2012.  The  im- pact  of  ACFTA  on  People’s  Republic  of China–ASEAN  trade:  estimates  based  on an  extended  gravity  model  for  component trade. Working Paper no 99, ADB Working Paper  Series  on  Regional  Economic  Inte- gration .
SMINET,  2012. Negara  dan  Bandar  Udara . SriMulyani.net. diakses dari http:// srimulyani.net/tag/penghapusan-biaya- fiskal (Diakses 17 Agustus 2012)
Suara  Merdeka,  2004. Rencana  penghapusan fiskal  Patut  Didorong .  Tajuk  rencana. harian Suara Merdeka, Sabtu, 21 Agustus 2004. (Diakses Tanggal 17 Agustus 2012)
Gujarati, D.N., Porter, D. 2008. Basic economet- rics . New York: McGraw Hill.
Widjaya,  A.G.  2011.  Studi  evaluasi  kepatuhan wajib  pajak  sebelum  dan  sesudah  refor- masi  perpajakan  2008  dan  implikasinya terhadap  penerimaan  pajak  pada  KPP Pratama  Kota  Semarang  di  Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa  Tengah  I. Skripsi ,  Fakultas  Eko- nomi  Universitas,  Diponegoro  Semarang (Tidak dipublikasikan).
Wooldridge,  J.M.  2009. Introductory  econome- trics:  a  modern  approach .  South-Western Congade Learning, Mason USA, 865h.

## Lampiran
Lampiran 1. Hasil Uji Unit-root dengan Dicket-Fuller Variabel Interpolated Dickey-Fuller Z(t) 1% 5% 10%  Signifikan PI -1,223 -3,576 -2,928 -2,599 tidak IHK -1,349 -3,576 -2,928 -2,599 tidak NTR -2,976 -3,574 -2,927 -2,598 tidak PDB -0,865 -3,576 -2,928 -2,599 tidak Residual 1 -5,798 -3,576 -2,928 -2,599 ya Residual 2 -7,630 -3,576 -2,928 -2,599 ya Residual 3 -6,841 -3,576 -2,928 -2,599 ya Lampiran 2. Matriks korelasi antarvariabel (awal) Korelasi PI IHK NTR PDB T PI 1 IHK -0,0148 1 NTR -0,8205 -0,0433 1 PDB 0,9306 0,0028 -0,83 1 T 0,9185 -0,0247 -0,8137 0,9769 1 Lampiran 3. Matriks korelasi antarvariabel (koreksi) Korelasi PI IHK NTR PI 1 IHK -0,0148 1 NTR -0,8205 -0,0433 1 PDB 0,9185 -0,0247 -0,8137 1