## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN)
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FINANCIAL PERFORMANCE AND CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH (STUDY ON MEDAN CITY GOVERNMENT)

## Yusrida Ernawati
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Email: yusridaernawati22@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  suatu  pengaruh  antara kinerja keuangan yang diukur melalui kemandirian fiskal, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah yang terhadap  suatu  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  yang  dilakukan  juga  berupaya  dalam  membuktikan apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Adapun yang terdapat pada suatu  pertumbuhan  ekonomi  yang  juga  diukur  dengan  menggunakan  sebuah  rasio  pertumbuhan  PDRB. Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  deskriptif  dan  kuantitatif  dimana  sebuah  data  yang  telah digunakan adalah sebuah data sekunder yang diperoleh dari sebuah APBD Kota Medan selama 10 tahun terakhir  yakni  yang  terdapat  dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2023.  Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini memakai sebuah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menginformasikan bahwa di dalam 10 tahun terakhir (2014-2023) Kemandirian Fiskal dan sebuah Efektifitas Keuangan yang berpengaruh  signifikan  terhadap  suatu  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  sedangkan  pada  sebuah  Efisiensi Keuangan yang telah berpengaruh secara signifikan terhadap suatu pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Selanjutnya, belanja modal juga berpengaruh kepada suatu Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.
Kata  Kunci: Kemandirian  Fiskal,  Efektifitas  Keuangan,  Efisiensi  Keuangan,  Belanja      Modal  dan Pertumbuhan Ekonomi.

## ABSTRACT
The  aim  of  the  research  carried  out  is  to  find  out  whether  there  is  an  influence  between  financial performance as measured through fiscal independence, regional financial effectiveness and efficiency on economic growth. The research carried out also attempts to prove whether there is an influence of capital expenditure on economic growth. As for economic growth, it is also measured using a GDP growth ratio. This research is descriptive and quantitative research where the data that has been used is secondary data obtained from the Medan City APBD for the last 10 years, namely from 2014 to 2023. Analysis of the data used in this research uses an analysis of multiple linear regression. The research results inform that in the last 10 years (2014-2023) Fiscal Independence and Financial Effectiveness have had a significant influence on  Economic  Growth  and  Financial  Efficiency  has  had  a  significant  influence  on  economic  growth  in Medan City. Furthermore, capital expenditure also influences the economic growth of Medan City.
Keywords: Fiscal Independence, Financial Effectiveness, Financial Efficiency, Capital Expenditures and Economic Growth.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yaitu  sebuah faktor yang begitu penting dalam suatu negara guna  mendapatkan  suatu  kemakmuran  dan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan pernyataan  (Permanda  &  Karimi,  2020; Utami,  2020)  pertumbuhan  ekonomi  dapat
dinyatakan  sebagai  sejauh  mana  sebuah aktivitas  suatu  perekonomiannya  yang telah mampu menghasilkan suatu tambahan pendapatan  seorang  masyarakat  dalam  suatu periode yang tertentu. Dapat juga dinyatakan bahwa  terdapat  sebuah  perekonomian  yang terus  tumbuh  maka  terdapat  kesempatan
kerja, pengurangan tingkat dalam kemiskinan, perbaikan  gizi  dan  kesehatan,  dan  termasuk sebuah pendidikan yang akan menjadi baik (S. Astuti & Mispiyanti, 2019).
Negara  yang  telah  mempunyai  sebuah pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  yaitu merupakan seorang masyarakatnya yang telah berada  di  negara  tersebut  yang  sudah  dapat memenuhi  suatu  kebutuhan  dasarnya  dan bahkan  juga  mampu  mendapatkan  sebuah kesejahteraannya  (Siregar,  2016).  Dan  untuk sebaliknya, dalam  pertumbuhan  ekonomi  ini yang  menurun  juga  menunjukkan  bahwa suatu kondisi dalam kesejahteraan masyarakat yang terdapat pada suatu negara tersebut yang juga menurun dan rendah.
Pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  yang  dapat  juga  disebabkan  dengan berbagai    macam       faktor.  Salah  satu  yang diantaranya  adalah  suatu  pengelolaandalam sebuah  keuangan  yang  ada  pada  suatu pemerintahan  yang  dapat  berjalan  dengan baik.  Ada  pun  tata  kelola  yang  baik  ( good governance) ini yang akan juga berpengaruh terhadap dalam suatu kemajuan suatu daerah. Yang Sejak berlakunya ada UU No 22 Tahun 1999 yang bertentang dengan suatu Pemerintah  Daerah  dan  UU  No  25  Tahun 1999  yang  bertentang  suatu  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah,  maka dari itu daerah yang telah menjadi suatu pusat pengelolaan keuangan (Siregar, 2016). Daerah yang telah diharuskan untuk mengelola suatu keuangan yang dengan cara ekonomis, efisien dan efektif.
Pertumbuhan
ekonomi telah menunjukkan  terhadap  sejauh  yang  mana sebuah  aktivitas  perekonomian  yang  mampu menghasilkan  sebuah  tambahan  dari  sebuah pendapatan  masyarakat  dalam  suatu  periode yang  tertentu  (Permanda  &  Karimi,  2020; Utami, 2020). Tercapainya suatu pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan
pemerataannya  dalam  suatu  penghasilannya, yang  berarti  dengan  cara  langsung  ataupun yang  tidak  langsung  yang  akan  mengurangi sebuah jumlah dalam  penganggurannya yang telah merupakan suatu keadaan yang dimana seorang telah tergolong angkatan kerja namun tetapi  yang  tidak  memliki  suatu  pekerjaan (Zakaria, 2020) serta telah menurunkan suatu tingkat kemiskinan, Dimana suatu kemiskinan  ialah  ketidak  mampuan  dalam memenuhi  sebuah  standar  yang  minimum kebutuhan  dasar  yang  baik  itu  dengan  suatu kebutuhan  makan  ataupun  yang  non  makan (Kawulur et al., 2019).
Dalam  sebuah  anggaran  yang  harus memuat  dengan  suatu  kinerja,  yakni  baik untuk  dengan  penilaian  dengan  cara  yang internal ataupun yang keterkaitan dalam untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang untuk selanjutnya mengurangi seorang pengangguran  dan  menurunkan  tingkat kemiskinannya.  Berdasarkan  (Hadiati,  2013) pertumbuhan  ekonomi  ialah  sebuah  proses yang  kenaikan  terhadap  output  perkapita, pertumbuhan ekonomi yang t e l a h ditujukan  untuk  suatu  peningkatan  terhadap sebuah    Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB).
Menurut  (Afrizal,  2013;  Zahari,  2017) PDRB  adalah  salah  satu  dalam  sebuah indikator umum yang telah dapat menggambarkan  sebuah  kegiatan  ekonomi suatu daerah yang terdapat dalam jarak waktu yang  tertentu.  Nilai  dari  PDRB  yang  tinggi akan  dengan  diikutinya  suatu  pertumbuhan ekonomi  yang  begitu  meningkat  dalam menunjukkan  sebuah  perekonomian  daerah tersebut  yang  semakin  menjadi    membaik (Siregar, 2016).
Akan  tetapi  pada  otonomi  daerah yang  sekarang  ini  yang  sudah  berjalan di  sebuah  Kota  Medan  yang  tetap menimbulkan  sebuah  persoalan  yang

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
baru,  oleh  karena  dengan  ternyatanya suatu potensi fiskal terhadap pemerintah  daerah  yang  satu  dengan daerah  yang  lainnya  yang  masih  juga beragam. Hal ini yang  telah disebabkan oleh  suatu  kesiapan  fiskal  dari  setiap masing-masing  suatu  daerahnya  yang telah berbeda di  dalam suatu pelaksanaan sebuah  otonomi  (Simanjuntak,  2017). Untuk  hal  ini  telah  disebabkannya karena dengan adanya suatu peningkatan  dalam  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  maka  berdasarkan hal tersebut  dapat  diketahui  dana  yang a k a n   dimiliki oleh  suatu  pemerintah daerah tersebut yang akan menjadi lebih tinggi,  sehingga  pemerintah  daerah yang  akan  dapat  berinisiatif  untuk menggali sebuah potensi-potensi daerah dan  pada  akhirnya  yang  akan  juga meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi  nya  (Menajang,  2019;  Siwu, 2019).
Pengelolaan  dalam  sebuah  pemerintah daerah yang berkuwalitas, dan tidak bisa lepas dari  sebuah  anggaran  pemerintah  daerah. Setiap  provinsi  atau  kabupaten  di  seluruh Indonesia  yang  telah  mempunyai  sebuah anggaran  daerah  yaitu  sebuah  rencana keuangan  yang  teah  menjadi  suatu  dasar dalam  suatu  pelaksanaan  pelayanan  public (Arifin,  2018;  Kuntadi  et  al.,  2022). (Rofingatun & Kreuta, 2017; Tamboto et al., 2014)  menyatakan  suatu  kemampuan  suatu pemerintah  daerah  yang  dalam  mengelola suatu  keuangan  yang  dituangkan  dalam sebuah APBD yang gunanya menggambarkan suatu  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  dalam  pelaksanaan  suatu    tugas tugas  pemerintah,  sebuah  pembangunan  dan sebuah  pelayanan  sosial  masyarakat.  APBD
adalah  sebuah  instrumen  kebijakan  yang utama bagi suatu pemerintah daerah.
Telah  tercapainya  suatu  pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi serta menurunnya seorang  pengangguran  dan  kmiskinan  yang juga  tidak  terlepas  dari  sebuah  pengelolaan keuangan  daerah  yang  begitu  baik.  Terdapat pada  suatu  kesusuain  dengan  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  telah diatur dalam Pemendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), dalam keuangan daerah yang harus  dikelola  dengan  cara  yang  tertib,  taat pada  suatu  peraturan  sebuah  perundang- undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis,  dan  bertanggung  jawab  terhadap memperhatikan suatu azas keadilan, kepatuhan,  serta  yang  bermanfaat  untuk masyarakatnya. Penilaian yang terhadap suatu pengelolaan  keuangan  daerah  ini  yang  dapat dilihat  dari  sebuah  hasil  analisis  tersebut terhadap APBD yang telah ditetapkannya atau dilaksanakannya  (Raharja,  2017;  Suryanta, 2019).
Penyusunan  dalam  sebuah  laporan keuangan  dalam  sebuah  pemerintah  daerah dalam  sebuah  pertanggungjawaban  terdapat suatu  pelaksanaan    APBD,  sistem  akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada suatu peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada suatu prinsip pengendalian yang intern dan standar akuntansi pemerintahan (Indonesia, 2003). Pengelolaan keuangan  daerah  yang  baik  yang  akan berdampak pada suatu kemajuan di daerah itu. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan  daerah  dalam  menjalankan sebuah  fungsi- fungsinya  yang  akan  berbuah pada  suatu  kekecewaan  masyarakat.  Belum adanya  perencanaan  yang  begitu  terpadu dalam  sebuah  pengelolaan  keuangan  juga merupakan  salah  satu  penyebab  dalam
kelemahannya pada sebuah proses penyusunan anggaran (Suryanta, 2019).
Kelemahan  utama  dari  sebuah  sisi kelembagaannya  yang  telah    terletak  pada suatu desain organisasi yang tidak dirancang dengan khusus dalam sebuah rangka pemberian sebuah pelayanan kepada masyarakatnya, penuh dengan sebuah hirarki yang  membuat  pelayanan  tersebut  yang menjadi  berbelit-belit  (birokratis)  dan  tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakannya dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan yang masih  sangat  kental  dilakukan  oleh  suatu pemerintah,  yang  juga  menyebabkan  suatu pelayanan  public  yang  menjadi  tidak  efisien (Siti Maryam, 2017).
Terdapat  pada  studi  terdahulu  yang dilaksanakan  untuk  membuktikan  bahwa suatu  kemandirian  daerah  yang  berpengaruh positif terhadap suatu pertumbuhan
ekonominya (Siregar, 2016). Namun demikian,  (G.  Rondonuwu,  2016)  telah membuktikan  sebaliknya.  Selain  itu  (W. Astuti,  2015)  telah  membuktikan  bahwa sebuah  rasio  efektifitas  yang  berpengaruh positif terhadap sebuah pertumbuhan ekonomi,  namun  dengan  sebuah  rasio efisiensi  yang  tidak  berdampak  dengan signifikan  yang  terhadap  dengan  suatu pertumbuhan ekonomi.
Sementara  dengan  itu  (Siregar,  2016) juga  menyebutkan  bahwa  sebuah  kinerja keuangan yang telah terdiri dari sebuah rasio kemandirian yang menunjukan bahwa berpengaruh  positif  dengan  cara  yang signifikan  terhadap suatu pertumbuhan ekonomi,  sedangkan  untuk  rasio  efektivitas, rasio  efisiensi,  dan  pertumbuhan  yang pendapatan tidak berpengaruh dengan signifikan  terhadap  suatu pertumbuhan ekonomi.  Berdasarkan  (Suwandi  &  Tahar, 2015) kemandirian daerah ini yang
dicerminkan pada sebuah kemampuan daerah yang  telah  menghasilkan  suatu  penerimaan dalam pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal  dari  sebuah  potensi-potensi  ekonomi daerah  dan  yang  bisa  disebut  juga  suatu pendapatan asli daerah tersebut.
Pengukuran  dalam  sebuah  kinerja dalam keuangan pemerintah daerah yang telah dapat memakai  beberapa  macam    rasio, yaitu rasio kemandirian adalah sebuah kemampuan pemerintah  daerah  yang  untuk  mendanai suatu  kegiatan  pemerintah,  pembangunan, serta  suatu  pelayanan  kepada  masyarakat yang  telah  membayar  sebuah  pajak  atau retribusi  (Pramono,  2014;  Saputra,  2014). (Siregar,  2016)  membuktikannya  bahwa sebuah  rasio  kemandirian  yang  berpengaruh positif  signifikan  pada  suatu  variabel pertumbuhan  ekonomi,  yang  sehingga  dapat diketahuinya  bahwa  sebuah  kemandirian keuangan daerah dan kemandirian fiskal yang telah  dapat  untuk  meningkatkan  suatu pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  Hal  ini  juga yang didukung oleh seorang peneliti (Mawarni & Abdullah, 2013).
Rasio efektivitas yang merupakan suatu kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam merealisasikan  suatu  PAD  yang  telah direncanakan  dan  dibandingkan  pada  suatu target  yang  telah  ditentukan  berdasarkan sebuah  potensi  yang  riil  daerah  (Pramono, 2014).  Efektifitas  keuangan  daerah  yang menunjukkan bahwa suatu Pemerintah Daerah  yang  selaku  wakil  masyarakat  telah melaksankan  sebuah  anggaran  daerah  yang telah mampu melaksanakannya dan merealisasikan  sebuah  anggarannya  tersebut dengan cara yang optimal. Dengan suatu studi terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2016) yang telah membuktikan bahwa suatu kinerja keuangan  pemerintah  yang  efektif  telah berpengaruh  positif  yang  terhadap  suatu pertumbuhan ekonomi.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Efisiensi  yang  juga  merupakan  suatu perbandingan antara sebuah output dan input yang  telah  dikaitkan  dengan  suatu  standar suatu  kinerja  atau  sebuah  target  yang  telah ditetapkannya (Erawan et al., 2018). Efesiensi yaitu  suatu  hubungan antara  barang  dan  jasa ( output )  yang  t e l a h   dihasilkan  terhadap sebuah kegiatan dan aktivitas dengan sebuah sumber  daya  ( input )  yang  telah  digunakan (Ardila  &  Putri,  2015).  Dengan  demikian sebuah  efisiensi  keuangan  daerah  yang  telah merujuk  pada  suatu  kondisi  yang  dimana besarnya output berupa  realisasi  Belanja Modal  atau  Belanja  Pembangunan  yang dibandingkan  dengan  suatu  besarnya input yang telah berupa sebuah realisasi Pendapatan Daerah yang telah menunjukkan sebbuah hasil yang  begitu  seimbang  dan  ideal  (Siregar, 2016).
Selanjutnya  Upaya  fiskal  ( fiscal  effort ) merupakan suatu usaha yang telah dilaksanakan dengan dalam menggali sebuah potensi  fiscal  yang  untuk  meningkatkan sebuah  pendapatan  yang  melalui  berbagai macam  suatu  kebijakan  fiskal  (Pantas  et  al., 2019).  Desentralisasi  ini  yang  digunakan sebagai  suatu  sistem  yang  telah  dipakai didalam  suatu  bidang  pemerintahan  yang merupakan  suatu  kebalikan  dari  sentralisasi. Dalam  sebuah  sistem  desentralisasi  ini, sebagaian kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan  kepada  suatu  pihak  yang  lain untuk dilaksanakannya. Pelimpahan kewenangan  pemerintah  kepada  pihak  yang lain  ini  untuk  dilaksanakan  yang  disebut desentralisasi.  Perbedaan  dalam  sebuah konsep  desentralisasi  ini  telah  ditentukan terutama  yang  berdasarkan  suatu  tingkat kewenangan untuk  sebuah  perencanaan, memutuskan  dan  untuk  mengelola  sebuah kewenangan  yang  telah  ditransfer  oleh pemerintah  pusat  dan  besaran   otonomi  yang
telah diterima untuk melaksanakannya sebuah tanggungjawabnya (Suhartono, 2013).
Kemudian,  dengan  suatu  kenyataan yang  telah  terjadi  dalam  suatu  pemerintahan yang  saat  ini  adalah  Dimana  dengan  adanya suatu peningkatan suatu pertumbuhan ekonomi  daerah  yang  ternyata  tidak  selalu untuk diikuti dengan suatu peningkatan dalam alokasi belanja modal yang telah dianggarkannya  lebih  kecil  dari  pada denganbelanja  pegawai  dari  jumlah  total sebuah  anggaran  belanja  di  setiap  tahunnya (Arwati  &  Hadiati,  2013;  Suwandi  &  Tahar, 2015). Padahal belanja modal yang merupakan  suatu  stimulus  bagi  suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat pada konsekuensinya,  seuatu  pemerintah  yang perlu    memberikan    suatu  alokasi      belanja modal  yang  begitu  lebih  besar  (Suwandi  & Tahar, 2015).
Belanja modal yang merupakan belanja modal  suatu  pemerintah  yang  manfaatnya telah  melebihi  1  tahun  anggaran  dan  yang akan menambah  suatu  kekayaan atau  sebuah aset daerah dan yang akan menambah belanja yang telah bersifat dengan rutin seperti biaya pemeliharaan  pada  suatu  kelompok  belanja administrasi  umum  (Andirfa  et  al.,  2016; Darwanis  &  Saputra,  2014).  Belanja  modal yang juga dapat dipakai untuk mendaapatkan suatu  aset  tetap  dalam  pemerintah  daerah seperti  sebuah  peralatan,  infrastruktur,  dan sebuah harta tetap yang lainnya (Adyatma & Oktaviani,  2015).  Sementara,  dalam  sebuah pengeluaran pembiayaannya antara lain yang dipakai  untuk  pembayaran  kembali  pokok dalam pinjaman, dan pemberian dalam sebuah pinjaman  kepada  entitas  yang  lain  dan  suatu penyertaan  modal  oleh  suatu  pemerintah daerah (Pratiwi & Pamungkas, 2014).
Terdapat  dari  ringkasan  latar  belakang yang  sudah  dikemukakan,  maka  seorang
peneliti  tertarik  untuk  meneliti  “Pengaruh kinerja keuangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan”.

## TINJAUAN PUSTAKA Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang merupakan sebuah proses dalam perubahan suatu kondisi perekonomian  suatu  daerah  yang  telah menuju  kepada  suatu  keadaan  yang  menjadi lebih  baik  dalam  satu  periode  yang  tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang menurut (Zahari, 2017)  telah  menunjukkan  yang  sejauh  mana sebuah  aktivitas  dalam  perekonomian  yang akan menghasilkan sebuah tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode tertentu.    Cara  yang  umum  telah  digunakan dalam mengukur sebuah pertumbuhan ekonomi  nasional  adalah  melalui  sebuah Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross Domestic  Product  (GDP). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran yang menggambarkan suatu perkembangan ekonomi  suatu  daerah  dalam  satu  tahun tertentu  yang  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang sangat penting untuk mengevaluasi  perkembangan  suatu  negara. Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  juga menandakan  bahwa  pembangunan  telah dilakukan  di  wilayah  tersebut  dengan  tujuan akhir  yaitu  kesejahteraan  dan  kesejahteraan Masyarakat  (Siregar,  2016).  Ukuran  telah dipakai  untuk  melihat  suatu  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  yaitu  sebuah    PDRB (Laily, 2016). Sebuah Indikator telah dipakai untk  mengukur   sebuah   pertumbuhan  ekonomi dalam suatu daerah yaitu tingkat pertumbuhan PDRB yang reel.
PDRB  yang  merupakan  sebuah    nilai tambah bruto yang seluruh semua barang dan jasa yang telah tercipta atau yang dihasilkan di
wilayah  domestik  suatu  negara  yang  telah timbul  dengan  akibat  berbagai  macam aktifitas  ekonomi  dalam  suatu  periode  yang tertentu  yang  tanpa  harus  memperhatikan sesuatu  apakah  sebuah  faktor  produksi  yang telah  dimiliki  residen  ataupun  non-residen (BPS:  2015).  Pertumbuhan  PDRB  yang diukur  dengan  berdasarkan  sebauh  PDRB yang  dengan  Harga  Konstan  (Dama,  2016). Berikut  adalah  rumus  formula  pertumbuhan PDRB  yang  telah  digunakan  dalam  suatu penelitian tersebut yaitu:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐷𝑅𝐵  = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡 −  𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑡−1 𝑥 100%

## Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan dalam suatu pemerintah  daerah  yang  merupakan    sebuah tingkat  capaiannya  dari  suatu  hasil  kinerja yang  di  bidang  keuangan  daerah  yang  telah diukur  dengan  memakai  sebuah  indikator keuangan. Dan bentuk dari sebuah pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  ini  yang  telah  berupa  sebuah pengukuran dalam suatu rasio keuangan yang untuk  menilai  apakah  suatu  pemerintah daerah  telah  berhasil  melaksanakan  sebuah tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Menurut (Arianty,  2014),  kinerja  adalah  suatu kuantitas  dan  kualitas  pekerjaan  yang  telah diselesaikan  dengan  individu,  kelompok, ataupun organisasi.
Pada suatu sektor pemerintahan, kinerja yang telah dapat diartikan juga sebagai suatu prestasi  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai pemerintah  atau  sebuah  instansi  pemerintah yang  dalam  melaksanakan  suatu  pelayanan kepada  masyarakatnya  dalam  suatu  periode. Dan sedangkan menurut seorang
(Melmambessy,  2022) kinerja  keuangan pemerintah yaitu yang dapat diukur berdasarkan  sebuah  rasio  kemandirian,  rasio efisiensi  dan  rasio  efektifitas  dalam  sebuah keuangan  daerah.  Menurut  (Maith,  2013;

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Tanor  et  al.,  2015)  menyatakan  kinerja keuangan yang merupakan suatu analisis yang dilakukan  untuk  melihat  yang  sejauh  mana terhadap  suatu  perusahaan  yang  telah melaksanakan dengan memakai suatu aturan- aturan  pelaksanaan  keuangan  yang  dengan cara yang baik dan benar.
Analisa  keuangan  merupakan  suatu usaha  yang  mengidentifikasi  suatu  ciri-ciri keuangan  yang  berdasarkan  sebuah  laporan keuangan  dan  APBD.  Rasio  keuangan  ini yang  dapat  dipakai  untuk  mengukur  suatu akuntabilitas  pemerintah  daerah  (Pramono, 2014)  adalah  sebuah  rasio  kemandirian (otonomi  fiskal),  rasio  efektifitas,  efisiensi, serta debt  service  coverage  ratio. Menurut (Anwar et al., 2014) Kemandirian fiscal yang telah didefinisikan suatu kondisi kemandirian keuangan  pada  daerah  yang  telah  diukur dengan  sebuah  rasio  antara  PAD  dan  TPD. Kemudian  suatu  rumus  formula  yang  untuk menghitung suatu Kemandirian Fiskal yaitu:
𝑲𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑭𝒊𝒔𝒌𝒂𝒍  = 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
Menurut  (R.  H.  Rondonuwu  et  al., 2016),  efektivitas  dalam  sebuah  keuangan pemerintah  yang  menggambarkan  suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  sebuah  PAD  yang  telah direncanakan  dibandingkan  pada  sebuah target yang telah ditetapkan berdasarkan suatu kemampuan  yang  reel   daerah.  Berdasarkan pendapat (Sartika, 2019) yang untuk mengukur  sebuah  rasio  efektifitas  keuangan daerah  yang  juga  dapat  memakai  sebuah rumus dengan yaitu:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑒𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑒𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Berdasarkan  pendapat  (Susanto,  2019) rasio  efisiensi  merupakan  sebuah  rasio  yang telah  menggambarkan  suatu  perbandingan
antara  suatu  besarnya  belanja  yang  telah dikeluarkannya oleh pemerintah daerah yang dibandingkan pada sebuah realisasi pendapatan  atau  penerimaan  yang  telah diterima. Kemudian, maka rumus  yang telah dipakai  untuk  menghitung  suatu  besarnya sebuah rasio efisiensi keuangan daerah yaitu:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## Belanja Modal
Belanja modal merupakan suatu pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya begitu lebih dari 1 tahun anggaran dan  yang  akan  menambah  sebuah  aset  atau kekayaan  daerah  dan  yang  telah  berakibat menambah  suatu  belanjaan  yang  bersifat rutin.  Belanja  modal  juga  diklasifikasikan dalam  2  kelompok,  kelompok  pertama  yaitu belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat  dengan  langsung  yang  dinikmati  oleh masyarakat.  Untuk  Kelompok  kedua  yaitu belanja  aparatur  yakni  belanja  yang  terdapat dengan  manfaatnya yang tidak bisa dinikmati dengan cara yang langsung oleh masyarakatnya akan tapi yang dapat dirasakannya dengan langsung pada aparaturnya (Anggraeny et al., 2016).
Belanja  Modal  yang  juga  merupakan belanja yang dilaksanakan dengan pemerintah yang mendapatkan sebuah aktiva  tetap yang tertentu  (Tumbuan  et  al.,  2023).  Belanja modal  yang  telah  dimaksudkan  yang  untuk mendapatkan  sebuah  aset  tetap  pemerintah daerah,  yakni  sebuah  peralatan,  bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan cara  teoritis  ada  tiga  cara  yang  untuk memperoleh sebuah aset tetap tersebut, yakni dengan  membangun  sendiri,  menukarkan dengan  sebuah  aset  tetap  yang  lainnya,  atau juga dengan membelinya.
(Eka & Nur, 2017) mengatakan bahwa belanja  modal  ialah  suatu  pengeluaran  yang
telah  dilaksanakan  dalam  sebuah  rangka dan pembentukan  suatu  modal  yang  dengan sifatnya  menambah  sebuah  aset  tetap  atau sebuah  inventaris  yang  telah  memberikan sebuah  manfaat  yang  lebih  dari  1  periode akuntansi,  yang  termasuk  didalamnya  yaitu pengeluaran  yang  untuk  biaya  pemeliharaan yang  untuk  sifatnya  mempertahankan  atau yang menambah masa manfaat, dan meningkatkan  sebuah  kapasitas  dan  kualitas sebuah aset (Eka & Nur, 2017).
Belanja  Modal  juga  bagian  dari pengeluaran  daerah  yang  ditujukan  untuk pembangunan  daerah.  Dengan  demikian, hampir 100% porsi belanja modal dibandingkan  belanja  daerah  menunjukkan bahwa  pemerintah  daerah  mengarahkan sumber  daya  yang  diterima  ke  daerah  untuk memaksimalkan pembangunan daerah.
Menurut (Fathah, 2017) rasio Belanja Modal yang dapat dihitung dengan memakai sebuah rumus yaitu:
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 =
𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

## METODE
Jenis  peneitian  dalam  penelitian  ini yaitu menggunakan jenis data sekunder yang berupa  data  kuantitatif  yang  meliputi  sebuah data  keuangan  APBD  dan  realisasinya,  serta data  PDRB   Kota  Medan  periode  2014-2023. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini adalah  sebuah  metode  dokumentasi,  yaitu dengan  cara  mengumpulkan,  mencatat,  dan mengkaji  sebuah  data  sekunder  yang  berupa Laporan   Realisasi  APBD  Kota  Medan  yang telah  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Dalam  rangka  meningkatkan  PDRB maka pemerintah yang harus dapat melaksanakan  kinerja  keuangan  yang  baik. Kinerja  keuangan  ini  yang  dapat  diukur dengan  menggunakan  sebuah  rasio-rasio seperti: kemandirian fiskal, efektifitas keuangan  dan  efisiensi  keuangan.  Dampak yang dapat membangun sebuah perekonomian  suatu  daerah  dengan  tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tentutnya menuntut  suatu  adanya  Belanja  Modal. Berdasarkan penjelasan  tersebut  maka secara  skematis  kerangka  pemikiran penelitian  seperti dibawah ini.
Gambar  1.  Kerangka Pemikiran Penelitian
Untuk menganalisisnya pengaruh Kinerja  keuangan  dan  Belanja  Modal terhadap  suatu  pertumbuhan  ekonomi  yang diproksi  dengan  PDRB  digunakan  dengan sebuah  alat  uji  yang  berupa  analisis  statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisiendeterminasi,  analisis  regresi  dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif Statistik
Untuk  dapat  melihat  sebuah  deskriptif statistik  data  penelitian  dapat  diketahui  dari sebuah Tabel 1 yang sudah tertera dibawah:
Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pertumbuhan Ekonomi 10 27.43 52.31 39.87 3.326

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Kemandirian Fiskal 10 28.32 53.65 40.01 3.545 Efektifitas Keuangan 10 103.21 140.73 121.46 4.765 Efisiensi Keuangan 10 86.33 124.74 107.57 4.876 Belanja Modal 10 12.45 46.87 29.97 2.952 Valid N (listwise) 10 Sumber: Hasil Olahan Data (2024) Tabel  yang  terdapat  di  atas  telah menunjukkan bahwa terjadi sebuah penurunan  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota Medan  selama  10  tahun  terakhir  Dimana sebuah  penurunan  pertumbuhan  ekonomi tersebut  yang  telah  berada  pada  angka 27,43%, sedangkan untuk sebuah pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  yang  telah berada pada persentase 52,31%.
Kemandirian  Fiskal  di  Kota  Medan yang  terendah  adalah  28,32%.  Hal  ini  yang telah menunjukkan bahwa suatu kemampuan keuangan di Kota Medan pada angka tersebut sangat kecil dan sangat tergantung pada suatu bantuan  dari  luar.  Sedangkan  untuk  kondisi Kemandirian  Fiskal  tertinggi  telah  berada  di angka  53,65%,  dimana  hal  ini  yang  telah menunjukkan  bahwa  pada  angka  yang demikian  Pemerintah  Kota  Medan  telah mampu  meningkatkan  suatu  kemandirian dalam membiayai pembangunan di daerahnya  dengan  mengandalkan  suatu keuangan dari daerahnya sendiri.
Efektifitas dalam sebuah keuangan Kota Medan selama 10 tahun terakhir dengan rata- rata  pada  angka  121,46%.  Hal  ini  telah menunjukkan  kinerja  yang  sangat  baik dimana sebuah Pemerintah Kota Medan telah mampu  melaksanakan  sebuah  anggaran dengan baik dan efektif. Angka terendah dari efektifitas  sebuah  keuangan  di  Kota  Medan adalah  103,21%  dan  yang  tertinggi  adalah 140,73%.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa efektifitas  dalam  sebuah  keuangan  di  Kota
Medan  yang  selalu  berada  di  atas  angka dengan nilai 100%.
Efisiensi  dalam  sebuah  keuangan  yang menunjukkan seberapa baik Pemerintah Kota Medan  melakukan  minimalisasi  suatu  biaya anggaran  yang  untuk  memperoleh  suatu pendapatan  yang besar.  Efisiensi  keuangan Kota  Medan  yang  terendah  berada  pada persentase  dengan  nilai  86,33%.   Angka  ini telah  menunjukkan  bahwa  suatu  kinerja keuangan  yang  telah  dikelola  oleh  sebuah Pemerintah  Kota  Medan  yang  masih  belum efisien. Dan Sedangkan untuk persentase yang tertinggi dari suatu efisiensi keuangan daerah adalah dengan jumlah 124,74%. Ini menunjukkan  kinerja  keuangan  yang  sangat efisien. Dalam sepuluh tahun terakhir dengan rata-rata kinerja keuangan Kota Medan adalah 107,57%,  yang  juga  menunjukkan  bahwa secara  nilai  rata-rata  kinerja  keuangan Pemerintah Kota Medan adalah efisien.
Rasio  Belanja  Modal  terhadap  Belanja Daerah  yang  telah  menunjukkan  dengan seberapa  besar  sebuah  alokasi  dana  yang digunakan  untuk  pembangunan  dari  semua total  seluruh  Belanja  Daerah  yang  telah dianggarkan.  Rasio  Belanja  Modal  yang terendah adalah sebesar dengan nilai 12,45%, hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  besarnya Belanja  Modal  dari  semua  total  seluruh Belanja Daerah hanya sebesar angka tersebut, dimana  angka  dengan  nilai  12,45%  adalah sangat  kecil.  Sedangkan  untuk  rasio  Belanja Modal  tertinggi  adalah  dengsn  nilai  46,87%, dimana  angka  ini  yang  juga  termasuk  kecil
karena masih berada di bawah angka dengan nilai  50%.  Kemudian  nilai  rata-rata  Belanja Modal  yang  telah  dialokasikan  dari  total Belanja  Daerah  dalam  10  tahun  terakhir adalah  dengan  angka  29,97%,  ini  telah menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, Pemerintah Kota  Medan  telah
melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Belanja Modal sebesar 29,97% dari total seluruh Belanja Daerah.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil  dari    uji  regresi  linear  berganda  yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1  (Constant) 42.325 14.536 3.243 .000 Kemandirian Fiskal X 1 .743 .154 .673 4.356 .000 Efektifitas X 2 .724 .122 .547 3.425 .000 Efisiensi X 3 -.065 .134 -.165 -.823 .098 Belanja Modal X 4 .562 .167 .434 2.934 .002
a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Eko_Y Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Berdasarkan dari sebuah nilai koefisien yang telah  terdapat pada sebuah tabel di atas maka telah dapat dibuat    rumus regresi dengan sebagai berikut:
Y = 42,325 + 0,743 X 1 + 0,724 X 2 – 0,065 X 3 + 0,562 X 4 Adapun terdapat sebuah penjelasan dari sebuah persamaan regresi tersebut yaitu: (1)  Konstanta  yang  bernilai  positif  sebesar 42,325  yang  artinya  jika  sebuah  variabel Kemandirian  Fiskal,  Efektifitas  Keuangan dan  Efisiensi  Keuangan  Daerah  adalah konstan,   maka Pertumbuhan Ekonomibernilai 42,325.  (2)  Koesifien  regresi  pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap suatu Pertumbuhan  Ekonomi  adalah  nilai  positif yaitu  yang  diketahui  sebesar  0,743.  Artinya, apabila  suatu  Kemandirian  Fiskal  yang ditingkatkan  dengan  nilai  100%  maka  akan menyebabkan  sebuah  penurunan  pada  suatu Pertumbuhan  Ekonomi  yang  sebesar  74,3%. (3)  Koesifien  regresi  pengaruh  Efektifitas
Keuangan  Daerah  yang    terhadap  suatu Pertumbuhan  ekonomi  adalah  positif  yang sebesar  0,724.  Artinya,  apabila  suatu Efektifitas Keuangan Daerah yang ditingkatkan  dengan  nilai  100%  maka  akan meningkatkan  suatu  Pertumbuhan  Ekonomi yang  sebesar  72,4%.  (4)  Koesifien  regresi pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai  negatif  yang  sebesar  -0,065.  Artinya, apabila  suatu  Efisiensi  Keuangan  Daerah yang  ditingkatkan  dengan  nilai  100%  maka akan menyebabkan suatu penurunan Pertumbuhan  Ekonomi  yang  sebesar  6,5%. (5) Koesifien regresi pengaruh Belanja Modal terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai  positif  yang  sebesar  0,562.  Artinya, apabila suatu Belanja Modal yang ditingkatkan  dengan  nilai  100%  maka  akan menyebabkan suatu
peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang sebesar 56,2%.
Dasar  pengambilan  keputusan  untuk suatu  uji  t  parsial  dengan  yang  berdasarkan

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
pada suatu nilai signifikansi, dasar pengambilan keputusan adalah: (1) Jika nilai sig.  <  0,05  maka  sebuah  variabel  bebas berpengaruh  dengan  signifikan  terhadap sebuah variabel yang terikat; dan (2) Jika nilai sig. > 0,05 maka sebuah variabel bebas tidak berpengaruh  dengan  signifikan  terhadap sebuah variabel terikat.
Dengan  melihat  pada  distribusi  nilai t tabel ,  maka  telah  diperoleh  sebuah  nilai  t tabel adalah dengan nilai  2,226. Kemudian nilai ini yang akan dibandingkan dengan sebuah nilai t hitung . Hasil uji t pada suatu penelitian ini yang dapat  dilihat  pada  sebuah  Tabel3  yang  di bawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji t Variabel t tabel  t hitung Sig. Keputusan Hasil Kemandirian Fiskal (X 1 ) 2,226 4.356 .000 H 0 diterima Berpengaruh signifikan Efektifitas Keuangan (X 2 ) 2,226 3.425 .000 H 1 diterima Berpengaruh signifikan Efisiensi Keuangan (X 3 ) 2,226 -.823 .098 H 0 diterima Tidak berpengaruh Signifikan Belanja Modal (X 4 ) 2,226 2.934 .002 H 0 diterima Berpengaruh Signifikan Sumber: Hasil Olahan Data (2024) Berdasarkan  pada  tabel  yang  di  atas telah  diketahui  bahwa  suatu  Kemandirian Fiskal
berpengaruh terhadap suatu Pertumbuhan  Ekonomi  yang  dengan  cara signifikan.  Hal  ini  yang betentangan  dengan penelitian (Siregar, 2016) yang membuktikan bahwa  sebuah  rasio  kemandirian  yang berpengaruh  positif  signifikan  yang  terhadap pada sebuah variabel pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  ini  yang  telah  membuktikan bahwa  sebuah  Efektifitas  Keuangan  Daerah dapat  mempengaruhi  suatu  Pertumbuhan Ekonomi  secara  signifikan.  Hal  ini  yang mendukung  penelitian  (Ani  &  Dwirandra, 2014)  yang  membuktikan  bahwa  kinerja keuangan  pemerintah  yang  efektif  telah berpengaruh positif terhadap suatu pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  juga  membuktikan bahwa  dalam  rentang  waktu  yang  10  tahun terakhir  Efisiensi  Keuangan  Daerah  dengan pada  kenyataannya  yang    tidak  dapat
mempengaruhi sebuah Pertumbuhan Ekonomi yang dengan cara signifikan. Hal ini telah  mendukung  studi    terdahulu  yang dilakukan  untuk  menunjukkan  bahwa  suatu efisiensi keuangan daerah dengan pada suatu kenyataannya  yang  tidak  berpengaruh  pada suatu pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2016).
Hasil  penelitian  ini  juga  membuktikan bahwa  dalam  rentang  waktu  yang  10  tahun terakhir belanja modal dengan pada kenyataannya  yang  dapat  mempengaruhi sebuah  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  dengan cara signifikan. Hal ini telah mendukung studi terdahulu yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa  suatu  efisiensi  keuangan  daerah dengan  pada  suatu  kenyataannya  yang berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi (Fathah, 2017).

## PENUTUP
Kesimpulan Hasil penelitian yang telah
menunjukkan  bahwa  dalam  sepuluh  tahun terakhir (2014-2023) Kemandirian Fiskal dan Efektifitas  Keuangan  berpengaruh  signifikan terhadap  suatu  Pertumbuhan  Ekonomi  dan sedangkan  dengan  suatu  Efisiensi  Keuangan yang  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Selain  itu,  sebuah  Rasio  Belanja  Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan  Ekonomi,  karena  sebuah  rasio Belanja  Modal  ini yang  juga dapat memperkuat sebuah hubungan antara Kemandirian Fiskal, Efektifitas dan Efisiensi Keuangan          terhadap  suatu  Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.

## Saran
Berdasarkan dari sebuah hasil penelitian, Kemandirian Fiskal yang berpengaruh signifikan terhadap suatu Pertumbuhan Ekonomi dan sedangkan dengan suatu kondisi dimana suatu daerah yang telah mandiri dengan secara fiskal akan menunjukkan  bahwa  kondisi  pembangunan yang  baik  sehingga  berdampak  pada  suatu peningkatan ekonomi masyarakatnya.
Demikian  pula  dengan  suatu  Efisiensi Keuangan  yang  tidak  berpengaruh  terhadap suatu  Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.
Dengan demikian maka suatu implikasi dari  sebuah  kondisi  ini   adalah  dimana  suatu Pemerintah  Kota  Medan  yang  harus  dapat mengalokasikan  APBD  untuk  pembangunan infrastruktur yang mendukung suatu meningkatnya  sebuah  investasi  di  daerah. Selain  itu,  terdapat  pada  pengalokasian Belanja  Modal  dalam  struktur  APBD  yang harus  lebih   ditingkatkan  lagi  dalam  sebuah
rangka  meningkatkan  sebuah  pembangunan sarana dan prasarana    di Kota Medan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyatma,  E.,  &  Oktaviani,  R.  M.  (2015).
Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan dana  alokasi  umum  terhadap  belanja modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi sebagai pemoderasi. Dinamika Akuntansi  Keuangan  Dan  Perbankan ,
4 (2).
Afrizal, F. (2013). Analisis pengaruh tingkat investasi,  belanja  pemerintah  dan tenaga  kerja  terhadap  PDRB  di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001- 2011 . Universitas Hasanuddin.
Andirfa,  M.,  Basri,  H.,  &  Majid,  M.  S.  A.
(2016).  Pengaruh  belanja  modal,  dana perimbangan  dan  pendapatan  asli daerah  terhadap  kinerja  keuangan kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi:
Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (3).
Anggraeny, S., Kudhori, A., & Lestariningsih,
T.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  di  Pemerintah Kota Madiun Tahun 2011-2015). Jurnal
AKSI (Akuntansi Dan Sistem
Informasi) , 1 (1).
Ani,  N.,  &  Dwirandra,  A.  (2014).  Pengaruh
Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran dan  Kemiskinan  Kabupaten  dan  Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana , 6 (3), 481–497.
Anwar,  E.,  Kumenaung,  A.,  &  Kawung,  G. (2014).  Analisis  Kemandirian  Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi
Utara. Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 15 (01).

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Ardila,  I.,  &  Putri,  A.  A.  (2015).  Analisis kinerja  keuangan  dengan  pendekatan value  for  money  pada  pengadilan Negeri  Tebing  Tinggi. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1).
Arianty,  N.  (2014).  Pengaruh  budaya organisasi  terhadap  kinerja  pegawai. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis , 14 (2).
Arifin,  M.  Z.  (2018).  Pengelolaan  Anggaran Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera  Selatan. Jurnal  Thengkyang, Http://Jurnaltengkiang. Ac.
Id/Jurnal/Index.
Php/JurnalTengkhiang/Issue/View/1/H
alaman , 20 (20), 1–21.
Arwati,  D.,  &  Hadiati,  N.  (2013).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
Semantik , 3 (1).
Astuti, S., & Mispiyanti, M. (2019). Pengaruh Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks
Pembangunan  Manusia  Dengan  Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa  Tengah. Prosiding  Seminar Nasional  Fakultas  Ekonomi  Untidar 2019 .
Astuti,  W.  (2015).  Analisis  pengaruh  kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi  dan  dampaknya  terhadap pengangguran  dan  kemiskinan  (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). EBBANK , 6 (1), 1– 18.
Dama,  H.  Y.  (2016).  Pengaruh  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kota Manado  (Tahun  2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3).
Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja  Modal  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dampaknya  Pada Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh). Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis ,
1 (2), 183–199.
Eka, P. Y., & Nur, H. (2017). Pengaruh PAD,
DAU  dan  DAK  Terhadap  Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (3).
Erawan, P. A., SANTOSA, M. D. S. W. A. D. I., Budiartha, D. K. B., & WAHYUDI, P.  T.  A.  (2018).  Peranan  Value  for Money  Untuk  Mengukur  Kinerja
Pemerintahan  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (3).
Fathah,  R.  N.  (2017).  Analisis  Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank , 8 (1), 33–48. Hadiati,  N.  (2013). Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Barat . Universitas Widyatama.
Hariyanto,  A.  (2014).  Penggunaan  Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Dharma Ekonomi , 19 (36). Indonesia,  P.  R.  (2003). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .
Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P.  C.  (2019).  Analisa  Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan  Di  11  Kabupaten  Provinsi
Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 19 (03).
Khikmah,  A.  (2014).  Pengukuran  kinerja pemerintah
daerah
Kabupaten
lamongan berdasarkan konsep value for money. Jurnal  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Surabaya , 3 (1).
Kuntadi, C., Wahyuni, K. E., & Mansawan, C. M.  (2022).  Literature  Review:  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Manajemen Terapan , 3 (6), 561–569.
Laily, N. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan  Usaha  Kecil  Menengah (Ukm)  Terhadap  Pertumbuhan  Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb). Jurnal
Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 4 (3). Maith,  H.  A.  (2013).  Analisis  Laporan Keuangan  Dalam  Mengukur  Kinerja Keuangan  Pada  PT.  Hanjaya  Mandala Sampoerna  Tbk. Jurnal  EMBA:  Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3).
Mawarni,  D.,  &  Abdullah,  S.  (2013).
Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan dana  alokasi  umum  terhadap  belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  (Studi pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Aceh). Jurnal  Akuntansi  ISSN , 2302 (2013), 164.
Melmambessy,  D.  (2022).  Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kota  Jayapura Ditinjau  Dari  Rasio  Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah,
Desentralisasi  Fiskal  Dan  Efektivitas.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 13 (2), 10–
15.
Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan
Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
Daerah , 16 (4).
Nurmainah,  S.  (2013).  Analisis  pengaruh belanja  modal  pemerintah  daerah, tenaga  kerja  terserap  dan  indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan (studi  kasus  35  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Tengah). Jurnal  Bisnis Dan Ekonomi , 20 (2).
Pantas, O. O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Kinerja Keuangan  Daerah  dan  Belanja  Modal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Penurunan  Kemiskinan  di  Sulawesi Utara. Jurnal  Pembanguan  Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol , 20 (3).
Permanda,  A.  T.,  &  Karimi,  K.  (2020).
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi di Indonesia.
Abstract of
Undergraduate  Research,  Faculty  of Economics,  Bung  Hatta  University ,
17 (3).
Pramono,  J.  (2014).  Analisis  rasio  keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah  daerah  (Studi  Kasus  pada pemerintah  Kota  Surakarta). Among Makarti , 7 (1).
Pratiwi, Y., & Pamungkas, B. (2014). Analisis Pengakuan  Pendapatan,  Belanja,  dan Pembiayaan  Daerah  Pada  Pemerintah Daerah  Kota  Bogor. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 2 (1), 59–72.
Raharja,  A.  K.  Y.  (2017).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengganguran, Dan  Kemiskinan  Terhadap  Kinerja Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus  di

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
Wilayah Soloraya Periode 2013–2015). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 13 .
Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2017). Analisis
kemampuan keuangan daerah pemerintah  kabupaten  jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 2 (3).
Rondonuwu,  G.  (2016).  Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009- 2014. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen , 4 (2).
Rondonuwu,  R.  H.,  Tinangon,  J.  J.,  & Budiarso,  N.  (2016).  Analisis  efisiensi dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Minahasa. Jurnal  EMBA:
Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4).
Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian Dan
Efektivitas  Keuangan  Daerah  Pada Kabupaten  Dan  Kota  Di  Propinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi , 2 (1).
Sartika,  N.  (2019).  Analisis  Rasio  Keuangan
Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan  Meranti. Inovbiz:  Jurnal
Inovasi Bisnis , 7 (2), 147–153.
Simanjuntak,  B.  A.  (2017). Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun  Indonesia  Berkeadilan
Sosial-Ekonomi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Siregar,  H.  A.  (2016).  Analisis  pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Riau  dengan  belanja modal  sebagai  variabel  pemoderasi.
Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis , 1 (1), 140– 152.
Siti  Maryam,  N.  (2017).  Mewujudkan  good governance  melalui  pelayanan  publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan  pembangunan  ekonomi  daerah. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah , 18 (6). Suhartono, S. (2013). Desentralisasi pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 9 (18),
240019. Sulistyo,  A.  T.  (2018).  Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan,  Keuangan  Negara
Dan Kebijakan Publik , 3 (1), 43–59.
Suryanta,  S.  (2019).  Pengaruh  Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan di Kota Depok. Cakrawala Management
Business Journal , 2 (2), 372–389.
Susanto,  H.  (2019).  Analisis  rasio  keuangan untuk  mengukur  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  kota  mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal
Ilmu
Manajemen Dan Bisnis , 7 (1), 81–92. Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). InFestasi , 11 (2), 118–136.
Tamboto,  L.,  Morasa,  J.,  &  Mawikere,  L. (2014).  Analisis  kemampuan  keuangan daerah  dalam  masa  otonomi  daerah pada  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,
Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi ,
2 (2).
Tanor, M. O., Sabijono, H., & Walandouw, S. K.  (2015).  Analisis  laporan  keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada pt.  Bank  Artha  Graha  Internasional, Tbk. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 3 (3).
Tumbuan,  C.  C.  G.,  Rorong,  I.  P.  F.,  & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh
Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi , 23 (2), 121–132.
Utami,  F.  P.  (2020).  Pengaruh  indeks pembangunan
manusia (IPM),
kemiskinan,  pengangguran  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Aceh. Jurnal  Samudra  Ekonomika ,
4 (2), 101–113.
Zahari,  M.  (2017).  Pengaruh  pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. EKONOMIS: Journal of Economics and
Business , 1 (1), 180–196.
Zakaria,  J.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan
Ekonomi, Pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kota makassar.
Paradoks:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi , 3 (2),
41–53.
Zelmiyanti,  R.  (2016).  Pendekatan  teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di  Indonesia). JRAK:  Jurnal  Riset
Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 11–21.