Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Trends in Green Banking as Productive Financing in
Realizing Sustainable Development

## Tren Green Banking sebagai Productive Financing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

## Amalia Salsabila, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, Adib Fachri
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email : amaliasalsabilla1@gmail.com
Abstract: Along  with  the  strengthening  of  global  attention  to  environmental issues,  banks  are  transforming  their  behavior.  Through  the  concept  of  Green Banking, banks are required to ensure that their operational activities are able to minimize  the  impact  on  the  environment.  This  research  is  motivated  by  the operational  practice  of  sharia banking  in  terms  of  financing  distribution,  where banks  must  begin  to  pay  attention  to  the  environmental  impact  of  their operational activities. This research aim  to identify the role of green banking as productive  financing  in  realizing  sustainable  development.  The  research  method used  is  a  qualitative  descriptive  approach  using  library  research.  Based  on  the research  that  has  been  done,  it  can  be  seen  that  the  implementation  of  green banking activities in sharia banking operations is still less than optimal, where the attention of the government and the policies that regulate the implementation of green  banking  are  needed  in  order  to  optimize  the  contribution  of  banks  to environmental protection and management efforts. The government also needs to continue to push for green growth as the main driver of city change from economic policies to people's lifestyles. With the achievement of optimal implementation of the green economy, it will have the potential to create new economic growth, create new jobs, and reduce poverty.
Keywords: Green  Business;  Green  Banking;  Productive  Financing;  Sharia; Sustainability Development.
Abstrak :  Seiring  dengan  menguatnya  perhatian  dunia  terhadap persoalan  lingkungan,  perbankan  melakukan  transformasi  dalam perilaku kegiatannya. Melalui konsep Green Banking perbankan dituntut agar  operasional  kegiatannya  mampu  meminimalisir  dampak  yang ditimbulkan  terhadap  lingkungan.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh praktik  operasional  perbankan  syariah  dalam  hal  penyaluran pembiayaan,  dimana  bank  harus  mulai  memperhatikan  dampak lingkungan  dari  kegiatan  operasionalnya.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  peranan  green  banking  sebagai productive  financing  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  penelitian kepustakaan  ( library  research) .  Berdasarkan  penelitian  yang  telah
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  kegiatan  green  banking pada  operasional  perbankan  syariah  masih  kurang  optimal,  dimana perhatian pemerintah dan kebijakan yang mengatur tentang penerapan green  banking  sangat  diperlukan  guna  mengoptimalkan  kontribusi perbankan  terhadap  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Pemerintah  juga  perlu  terus  mendorong  untuk  menjadikan pertumbuhan  hijau  sebagai  penggerak  utama  perubahan  kota  dari kebijakan-kebijakan  perekonomian  menjadi  gaya  hidup  masyarakat. Dengan tercapinya penerapan ekonomi hijau yang optimal maka akan berpotensi  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  baru,  menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan.
Kata  kunci: Bisnis  Hijau;  Perbankan  Hijau;  Pembiayaan;  Syariah; Pembangunan Berkelanjutan.

## Pendahuluan
Berbagai  hal  yang  terkait  dengan  hijau  semakin  hari  semakin menjadi  tren  di  masyarakat. Mulai  dari  green  label,  green  product,  green packaging,  green  consumer,  green  business,  green  banking, dan  sebagainya. Semua  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah  pengelolaan lingkungan  yang  telah  menjadi  tuntutan  pasar  demi  keselamatan  dan kelestarian lingkungan.
Lingkungan  hidup  Indonesia  harus  dilindungi  dan  dikelola dengan  baik  berdasarkan  asas  tanggung  jawab  negara,  asas keberlanjutan,  dan  asas  keadilan.  Selain  itu,  pengelolaan  lingkungan hidup  harus  dapat  memberikan  kemanfaatan  ekonomi,  sosial,  dan budaya  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian,  demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 1
Pada masa lalu, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ditimbulkan ialah pelaku usaha (industri), sementara itu,  bank  sebagai  pihak  yang  memberikan  pembiayaan  terbebas  dari tanggung  jawab  tersebut.  Namun,  hal  tersebut  kini  sudah  bergeser. Bank  melalui  cara  pembiayaannya,  diharuskan  untuk  turut  berperan dalam  menekan  perusakan  lingkungan.  Artinya,  bank  harus
1 Khoirudin, Etika Bisnis Dalam Islam (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 148.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
mempertimbangkan apakah kegiatan yang dijalankan oleh debiturnya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau tidak. 2
Seiring  dengan  menguatnya  perhatian  dunia  terhadap persoalan  lingkungan,  perbankan  melakukan  transformasi  dalam perilaku  kegiatannya.  Konsep Green  Economy, yang  pada  dasarnya mendorong  agar  setiap  kegiatan  ekonomi  harus  meminimalkan dampaknya  bagi  lingkungan,  juga  diadopsi  oleh  dunia  perbankan. Salah  satunya  melalui  konsep Green  Banking. Perbankan  dan lingkungan  sebenarnya  berada  dalam  dua  dunia  yang  berbeda  tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu sustainability , sehingga diperlukan  komitmen  dan  kerja  sama  dalam  mencapai  kepentingan tersebut  dengan  mengintegrasikan  aspek-aspek  pengelolaan lingkungan dan sosial didalam suistainable economy development. 3
Bank syariah sebagai lembaga yang ikut serta memperhatikan kelestarian  lingkungan,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  sebagaimana  termaktub dalam  UUD  1945.  Penerapan  prinsip  tersebut  dalam  perbankan dikenal  dengan  istilahh Green  Banking yang  penerapannya  secara implisit  tertuang  dalam  PBI  No.8/21/PBI/2006  dan  surat  edaran Bank  Indonesia  No.8/22/DPbS.  Dan  juga  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  No.  51/POJK.03/2017  tentang  penerapan keuangan  berkelanjutan  bagi  lembaga  jasa  keuangan,  emiten,  dan perusahaan public.
Bank  hijau ini  diterjemahkan  sebagai  upaya  perbankan  untuk mengutamakan  pemenuhan  keberlanjutan  dalam  penyaluran pembiayaan  atau  kegiatan  operasionalnya.  Bank  secara  langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang  tinggi.  Penggunaan  energi,  air,  dan  sumber  daya  alam  lainnya dalam  kegiatan  perbankan  tidaklah  separah  penggunaan  oleh  sektor- sektor  lain  seperti  pertambangan  dan  industri  pengolahan.  Meski demikian,  perbankan  tidak  lantas  dapat  dilepaskan  dari  persoalan meningkatnya  degradasi  lingkungan  hidup.  Melalui  pemberian  atau
2 S.  Budiantoro, Mengawal  Green  Banking  Indonesia  Dalam  Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta: Indonesia: Responsi Bank Indonesia, 2014), 27.
3 Andi Nurul Fadhilah Ayu dan Maria Anityasari, “Analisi s Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) TBK,” Jurnal Tekhnik Industri FTI ITS 1, no. 1 (2013): 1 – 6.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi  pemicu  bagi  kegiatan-kegiatan  yang  berdampak  pada lingkungan. 4
Green  Banking berarti  melakukan  promosi  praktek  ramah lingkungan  dan  mengurangi carbon  footprint dari  aktivitas  bank,  yaitu dengan  semua  transaksi  dilakukan  melalui  online  banking  sehingga lebih paperless. 5
Konsep green  banking ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  istilah green financing . Green financing dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang  tidak  berdampak  pada  penurunan  kualitas  lingkungan  maupun kondisi  sosial  masyarakat.  Meski  demikian, green  banking tidak  hanya berkutat  pada  dunia  pembiayaan,  namun  juga  program-program  lain yang berwawasan lingkungan. Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah  dapat  merupakan  suatu  masalah,  bila  pembiayaan  itu dipergunakan  untuk  usaha  ataupun  kegiatan  yang  pada  akhirnya menimbulkan  atau  mengakibatkan  pencemaran  atau  perusakan lingkungan hidup. 6
Dengan  demikian  perbankan  tidak  boleh  ikut  membiayai proyek-proyek  yang  diperkirakan  akan  dapat  menimbulkan  dampak yang  merugikan  ekosistem.  Pada  sistem  perbankan  syariah,  dengan pertimbangan  faktor-faktor  keseimbangan  lingkungan  akan mengeliminisasikan  resiko-resiko  dalam  pemberian  pembiayaannya kepada  nasabah  debitur.  Untuk  itu  perlu  dikembangkan  suatu kemampuan  analisis  resiko  lingkungan  secara  ekologis  dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  hal  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  permasalahan yang akan penulis bahas adalah menganalisis optimalisasi green banking
4 Zulfikar dkk., Pengantar Green Economy (Yogyakarta: Deepublish Publisher,
2019), 27.
5 K. Sudhalak shmi dan K. M. Chinnadorai, “Green Banking Practices In Indian  Banks,” International  Journal  of  Management  and  Commerce  Innovations 2,  no.  1 (2014): 232 – 35.
6 Rahmayati  Nasution,  “Sinergi  dan  Optimalisasi  Green  Banking Perbankan  Syariah  dalam  Mewujudkan  Suistanable  Finance,” Jurnal  Ilmu  Ekonomi Dan Studi Pembangunan 18, no. 1 (2018): 37.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
sebagai productive  financing dalam  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan di bank syariah.
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan  ( library  research) sebagai  pendukung  literature  untuk mendapatkan  data-data  dan  informasi  secara  relevan  terhadap  buku yang  berkaitan  dengan Green  Banking dan  Pembangunan Berkelanjutan.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  dokumenter,  yaitu  membaca  dan  menelaah  dokumentasi seperti  laporan-laporan  penulisan  sebelumnya  serta  artikel  yang diakses  dari  internet,  buku,  maupun  jurnal  yang  sesuai  dengan permasalahan.  Lalu  peneliti  melakukan  pencatatan  terhadap  hal-hal yang  dianggap  penting  dan  berkaitan  dengan  focus  penelitian  yang kemudian disusun untuk keperluan analisis data.

## Pembahasan
Definisi Green Banking
Green  Banking merupakan  kegiatan  operasional  yang  ramah lingkungan  dalam  menjaga  kualitas  lingkungan,  serta  memberikan kredit  atau  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  tidak  merusak lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap insan Bank. 7
Menurut Glen Croston, green banking tidak terlepas dari istilah bisnis  hijau,  bisnis  hijau  yakni  konsep  bisnis  yang  menguntungkan karena  dapat  memberikan  skala  ekonomi  dan  keuntungan  yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan. 8
Menurut World  Bank, green  banking yakni  suatu  institusi keuangan  yang  memprioritas  pada sustainability dalam  praktek operasional  bisnisnya.  Pada  pemahaman  ini green  banking terdiri  dari empat unsur kehidupan yaitu nature , well being , economy, dan society . Bank “hijau”  akan  memadukan  keempat  unsur  tersebut  ke  dalam  prinsip bisnis  yang  peduli  pada  alam,  ekosistem  dan  kualitas  hidup
7 Andreas Lako, Green Economy (Jakarta: Erlangga, 2015).
8 Ajeng  Radyati,  “Urgensi  Pengaturan  Green  Banking  Dalam  Kredit Perbankan D i Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang , 2014, 23.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
manusia. 9 Berikut  beberapa  langkah  manajerial  yang  perlu  di  lakukan oleh  industri  perbankan  untuk  menghijaukan  perbankan  nasional menuju green banking . 10
a. Menghijaukan  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  budaya korporasi perbankan.
b. Menghijaukan  struktur  organisasi,  proses  manajemen, dan  proses  korporasi  serta  output  produk  dan  jasa korporasi perbankan.
c. Menghijaukan infrastruktur perbankan serta sistem tata kelola korporasi perbankan.
d. Penghijauan  terhadap  akuntabilitas  korporasi  dan transparansi informasi kepada publik.

## Productive Financing (Pembiayaan Produktif)
1. Konsep Dasar Pembiayaan
Pembiayaan atau financing adalah penyediaan uang atau tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa  imbalan  dan  bagi  hasil. 11 Sedangkan  pembiayaan  menurut Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan sendiri maupun lembaga. 12

## 2. Tujuan Pembiayaan
Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:
9 Suryaman dan W. Yudi Suwandi, “Peran dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi Green Banking,” Prosiding Sentia , 2016, 36.
10 Andreas Lako, Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis dan Akuntanis
(Jakarta: Erlangga, 2014), 96 – 98. 11 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2008),
96.
12 Veithzal  Rivai  dan  Arvyan  Arifin, Islamic  Banking (Jakarta:  PT.Bumi Aksara, 2010), 681.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
a. Meningkatkan  ekonomi  umat,  artinya  dengan  adanya pembiayaan  diharapkan  dapat  meningkatkan  taraf kehidupan ekonomi masyarakat.
b. Tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha  yang membutuhkan  dana  tambahan  yang  diperoleh  dari aktivitas pembiayaan.
c. Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan  peluang  bagi  pelaku  usaha  agar  mampu meningkatkan  daya  produksinya,  sebab  upaya meeningkatkan  produksi  tidak  akan  terlaksana  tanpa adanya dana.
d. Membuka  lapangan  pekerjaan,  dengan  dibukanya sektor-sektor  usaha  tersebut  akan  menyerap  tenaga kerja.
e. Terjadinya  distribusi  pendapatan,  artinya  akan memperoleh  pendapatan  bagi  hasil  dari  usahanya tersebut. 13

## 3. Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan  yang  diselenggarakan  oleh  Bank  Syariah  secara umum berfungsi untuk:
a. Meningkatkan daya guna uang.
b. Meningkatkan predaran dan lalu lintas uang.
c. Meningkatkan daya guna barang.
d. Meningkatkan predaran barang.
e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
f. Untuk menimbulkan kegairahan berusaha.
g. Jembatan  untuk  meningkatkan  pendapatan nasional.
h. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 14
13 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , cet 1 (Yogyakarta: Unit
Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 16.
14 Binti  Nur  Asiyah, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 8.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan defisit  unit. 15 Pembiayaan  perbankan  syariah menurut  sifat  penggunaannya  dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk  memenuhi  kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas, yaitu  untuk  peningkatan  usaha,  baik  untuk  usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang ditunjukkan  untuk  penggunaan  pemenuhan  kebutuhan konsumtif,  yaitu  yang  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan.

## 4. Keterkaitan Pembiayaan Perbankan dan Pembangunan
Bank  pada  dasarnya  menjalankan  peran  sebagai  intermediasi.
Dana  masyarakat  yang  dikumpulkan  kemudian  disalurkan  kembali untuk membiayai berbagai hal, utamanya ialah kegiatan usaha. Fungsi intermediasi tersebut dimanifestasikan ke dalam penyaluran pinjaman kepada  dunia  usaha.  Pinjaman  investasi  dan  pinjaman  modal  kerja merupakan  dua  instrument  kredit  non-konsumsi  yang  utama  dari bank.
Pada  2013,  posisi  pinjaman  investasi  dan  modal  kerja  yang disalurkan  oleh  perbankan  nasional  hampir  mencapai  2.400  triliun rupiah.  Dari  jumlah  tesebut,  sekitar  67  persennya  merupakan pinjaman  modal  kerja.  Tingkat  ini  sebenarnya  telah  menurun  lebih dari  enam  persen  dari  delapan  tahun  sebelumnya.  Secara  gradual, proporsi  pembiayaan  modal  kerja  memang  menurun  akibat  laju ekspansinya yang lebih rendah dibanding pembiayaan investasi. 16
Sementara  itu,  dalam  hal  persaingan  antar  bank,  tingkat konsentrasi  kedua  jenis  kredit  ini  menunjukkan  tren  yang  menurun. Pangsa pasar kredit investasi dan kredit modal kerja dari sepuluh bank dengan  aset  terbesar  tergerus  tinggal  sekitar  54,5  persen  pada  akhir
15 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.
16 Budiantoro, Mengawal  Green  Banking  Indonesia  Dalam  Kerangka Pembangunan Berkelanjutan , 10.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
2013.  Padahal,  lima  tahun  sebelumnya, masih  di atas  59  persen.  Hal ini  menandakan  meningkatnya  peran  bank-bank  lain  dalam mendorong  pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja.  Artinya,  kini, semakin banyak bank yang melakukan ekspansi kredit tersebut.
Sesuai  dengan  tujuannya,  penyaluran  pinjaman  investasi  dan modal  kerja  di  Indonesia  diharapkan  dapat  memberi  stimulus  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, pergerakan kedua jenis  pinjaman  tersebut  sejalan  dengan  pergerakan  pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apabila dilihat lebih rinci, pinjaman modal kerja  nampak  memiliki  peran  yang  lebih  kuat  daripada  pinjaman investasi, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Data  delapan  tahun  terakhir  menunjukkan  korelasi pertumbuhan  modal  kerja  dengan  pertumbuhan  ekonomi  terbilang tinggi. Koefisien korelasinya mencapai 0,9. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding koefisien korelasi pertumbuhan pinjaman investasi dengan pertumbuhan  ekonomi,  yang  hanya  0,4.  Koefisien  tersebut menunjukkan  keserupaan  pergerakan.  Semakin  tinggi  angkanya, semakin  serupa  pergerakan  keduanya.  Sebaliknya,  semakin  rendah angkanya, semakin tidak serupa pula pergerakannya.
Ringkasnya, kedua jenis pembiayaan memiliki hubungan yang positif  dengan  kegiatan  ekonomi.  Semakin  tinggi  pertumbuhan pembiayaannya,  semakin  tinggi  pula  pertumbuhan  ekonomi.  Hanya saja,  pinjaman  modal  kerja  yang  hampir  duapertiga  dari  total  kedua jenis  pinjaman  non  konsumsi,  sangat  mungkin  lebih  efektif  dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Pembiayaan  investasi  dan  pinjaman  modal  kerja,  dengan derajat yang berbeda, memberi stimulus yang mendorong bergeraknya roda  perekonomian.  Meski  demikian,  peran  tersebut  memiliki magnitude yang tidak sama untuk setiap sektor ekonomi. Apabila dirinci ke  dalam  sembilan  sektor,  pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja berkorelasi  tinggi  dengan  sektor  Keuangan,  Real  Estat  dan  Jasa Perusahaan  serta  sektor  Industri  Pengolahan  serta.  Korelasi pertumbuhan  pinjaman  investasi  dan  modal  kerja  dengan pertumbuhan  ekonomi  sektoral  pada  periode  2006-2013,  masing- masing tercatat sebesar 0,9 dan 0,7.
Secara  keseluruhan,  tingkat  korelasi  pada  sektor-sektor nontradeable masih lebih tinggi dibanding korelasi pada sektor-sektor tradeable .  Sebagai  contoh  sektor  Perdagangan,  Hotel,  dan  Restoran,
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
serta  sektor  Pengangkutan  dan  Komunikasi,  yang  koefisien korelasinya  sebesar  0,3.  Sementara,  koefisien  korelasi  sektor Pertambangan  dan  Penggalian,  hanya  sebesar  0,2.  Bahkan,  sektor Pertanian,  Peternakan,  Kehutanan  dan  Perikanan  justru  memiliki koefisien  korelasi  yang  negatif,  yaitu  -0,1.  Koefisien  negatif  ini menunjukkan  adanya  arah  pergerakan  yang  berkebalikan  antara pertumbuhan  pembiayan  investasi  dan  modal  kerja  dengan pertumbuhan sektoral.
Gambar 1.
Pertumbuhan Pinjaman Investasi, Pinjaman Modal Kerja dan Ekonomi
Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS
Gambar 2.
Perbandingan Pertumbuhan Pinjaman Investasi dan Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Angka Rata-Rata 2006- 2013
Sumber: diolah dari data OJK/BI dan BPS
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Dalam  kurun  waktu  2006-2013,  pertumbuhan  pembiayaan investasi dan modal kerja di setiap sektor ekonomi memiliki pola yang berbeda.  Ada  yang  terus  tumbuh,  ada  pula  yang  sempat  mengalami kontraksi.  Yang  terus  tumbuh  dan  memiliki  tingkat  pertumbuhan tinggi,  misalnya,  sektor  Listrik,  Gas  dan  Air  Bersih,  serta  sektor Pertambangan  dan  Penggalian  serta  sektor  Konstruksi.  Rata-rata pertumbuhan  pembiayaan  investasi  dan  modal  kerja  untuk  kedua sektor  tersebut  dalam  delapan  tahun  terakhir  mencapai,  masing- masing, 45,6 dan 38,2 persen.
Sementara  yang  sempat  mengalami  kontraksi,  di  antaranya ialah,  sektor  Jasa-jasa,  sektor  Keuangan,  Real  Estat  dan  Jasa Perusahaan,  serta  sektor  Industri  Pengolahan.  Meski  demikian,  rata- rata pertumbuhan pembiayaan investasi dan modal kerja pada ketiga sektor  tersebut  tetap  positif  dalam  delapan  tahun  terakhir.  Khusus sektor  Jasa-jasa,  lonjakan  pembiayaan  pada  2010  membuatnya  tetap aman dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 121,8 persen per tahun.
Lebih lanjut lagi, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian dan  sektor  Jasa-jasa,  pertumbuhan  pembiayaan  investasi  dan  modal kerja mengalami fase menurun pada periode 2009-2010. Yang terjadi dalam fase menurun ini ialah, kalau tidak negatif, maka pertumbuhan pembiayaannya  melambat.  Kondisi  ini  ditengarai  sebagai  imbas  dari krisis  keuangan  global  setahun  sebelumya,  yang  berhulu  di  Amerika Serikat.

## 5. Pembiayaan dan Kualitas Lingkungan
Sejalan  dengan  tumbuh  pesatnya  kegiatan  perbankan Indonesia,  yang  ditandai  dengan  terus  meningkatnya  nilai  aset perbankan  dan  pembiayaan  yang  disalurkan,  kegiatan  ekonomi  pun berjalan. Melalui kegiatan ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh  perbankan  kemudian  memicu  terjadinya  degradasi  lingkungan. Salah  satu  persoalan  lingkungan  yang  menjadi  perhatian  dunia  kini ialah  melonjaknya  emisi  CO2.  Emisi  ini  dianggap  sebagai  penyebab utama terjadinya perubahan iklim dunia yang drastis. 17
Hingga  kini,  pasokan  energi  nasional  masih  bergantung sumber-sumber  energi  konvensional,  seperti  minyak  bumi,  gas  alam
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
dan  batubara.  Dominasi  ketiganya  mencapai  lebih  dari  90  persen. Kemudian,  dari  sisi  konsumsi,  lebih  dari  duapertiga  pasokan  bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot untuk kebutuhan transportasi. Demikian  pula  dengan  industri  nasional,  yang  masih  mengandalkan energi  konvensional,  seperti  BBM  dan  batubara.  Pola  produksi  yang demikian,  selain  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  juga menyebabkan peningkatan emisi CO2.
Meningkatnya  emisi  CO2  bukan  satu-satunya  persoalan lingkungan  yang  kini  dihadapi  Indonesia  dan  negara-negara  lainnya. Khusus di Indonesia, sumbangan pencemaran dari kegiatan produksi lainnya juga besar. Sebagai contoh, rusaknya ekosistem akibat kegiatan pertambangan  yang  masif,  menurunnya  kemampuan  penyerapan kabon  akibat  deforestasi  yang  tidak  terkendali,  serta  menurunnya kualitas sungai dan pesisir akibat pembuangan limbah B3.
Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development)
Istilah
Pembangunan
Berkelanjutan secara resmi dipergunakan  dalam  Tap  MPR  No.IV  /MPR/1999  tentang  GBHN MPR,  “Tap  MPR  No.  IV  tentang  GBHN,”  1999. ,  sedangkan  istilah Pembangunan  Berkelanjutan  yang  berwawasan  Lingkungan  Hidup digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang penggelolaan lingkungan hidup. 18
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pembangunan,  Indonesia menggunakan sumber pembiayaan melalui dua jalur, yaitu berasal dari APBN  (pemerintah)  sekitar  20%  dan  sektor  swasta  sekitar  80%. Mengingat  pendanaan  pembangunan  80%  didukung  oleh  sektor swasta,  tentunya  peran  industri  jasa  keuangan  sangat  besar  dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 19
Kepedulian  industri  jasa  keuangan  terhadap  isu  lingkungan hidup  dan  sosialisasi  merupakan  suatu  kebutuhan  dan  bukan  lagi dilakukan  untuk  menaati  peraturan  saja.  Alasannya  karena  implikasi
18 Undang- Undang  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Republik Indonesia No. 23 tentang penggelolaan lingkungan hidup,” 1997.
19 BAPPENAS,  “Pedoman  Evaluasi  Kinerja  Pembangunan  Sektoral (Modul 7 Gap Analysis)” (Jakarta, 2009).
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
jasa  keuangan  itu  sendiri.  Berikut  beberapa  implikasi  yang  menjadi perhatian, yaitu :
1. Ketidakpedulian  terhadap  isu  lingkungan  hidup  dan  sosial akan dapat meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya risiko pembiayaan.
2. Perhatian  akan  pentingnya  lingkungan  hidup  dan  sosial merupakan  suatu  daya  saing  tersendiri  bagi  perusahaan  yaitu melalui penerimaan masyarakat domestik maupun internasional yang lebih besar terhadap produk atau jasa yang ramah  lingkungan.  Dengan  demikian  maka  perusahaan  akan memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
3. Dengan mengedepankan konsep sustainable financing (keuangan berkelanjutan).  industri  jasa  keuangan  saat  ini  dituntut  untuk lebih  berperan  dalam  membiayai  proyek-proyek  yang  lebih perduli  terhadap  lingkungan  hidup  dan  kondisi  sosial masyarakat secara jangka panjang. Keberhasilan kebijakan green atau sustainable financing tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi  positif  bagi  pembangunan  ekonomi  terkait energy security dan food security . Hal ini terjadi apabila seluruh industri jasa  keuangan  terus  meningkatkan  porsi  pembiayaan  ke sektor-sektor  tersebut  sehingga  berdampak  pada  penurunan beban impor energi dan pangan. 20
Ada lima kebijakan pembangunan ekonomi bebasis islam yang ditawarkan  oleh  Chapra  yakni  menghidupkan  faktor  kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, melakukan restrukturisasi ekonomi, melakukan restrukturisasi keuangan, perencanaan kebijakan strategis. 21
Berdasarkan sumber yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan ada  17  tujuan  atau  program  pembangunan  berkelanjutan  yang direncanakan  oleh  Pemerintah  yakni,  tanpa  kemiskinan,  tanpa kelaparan,  kesehatan  yang  baik  dan  kesejahteraan,  pendidikan berkualitas,  kesetaraan  gender,  cair  bersih  dan  sanitasi,  energi  bersih dan  terjangkau,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pekerjaan  yang  layak, industri,  inovasi  dan  infrastruktur,  mengurangi  kesenjangan,
20 D.  Hadad  dkk., Sustainable  Financing  (Industri  Jasa  Keuangan  Dalam Pembiayaan Berkelanjutan) (Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2015), 94 – 95.
21 Umer  Chapra, Islam  and  Econoic  Development (Islamabad:  The Internasional Institute of Islamic Thought, n.d.), 70 – 71.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
keberlanjutan  kota  dan  komunitas,  konsumsi  dan  produksi bertanggung  jawab,  aksi  terhadap  iklim,  kehidupan  bawah  laut, kehidupan  di  darat,  institusi  peradilan  yang  kuat  dan  perdamaian, kemitraan untuk mencapai. 22

## Green  Banking  Sebagai  Strategi  Pembangunan  Berkelanjutan Di Masa Pandemi
Tahun  2020  merupakan  tahun  yang  berat  bagi  dunia  ketika tiba-tiba muncul  wabah  Covid-19,  yang  awalnya muncul  secara  local di  Wuhan – China,  lalu  merebak  dan  meporak-porandakan  sendi- sendi  perekonomian  dunia  termasuk  Indonesia.  Pertumbuhan ekonomi  Indonesia  pada  akhir  2020  diperkirakan  menurun  2,3%, tingkat  kemiskinan  bertambah  hingga  9,4%,  TPT  6,3%,  Rasio  Gini 0,379. Perekonomian global 2020 diproyeksikan tumbuh negative atau mengalami  resesi.  Pasar  keuangan  global  mengalami  kepanikan sehingga  terjadi  pembalikan  modal  ( capital  outflow )  dan  membuat tekanan  pada  mata  uang,  pasar  modal,  dan  surat  berharga  di  global termasuk Indonesia. 23
Tak ingin terus-terusan terjebak, pemerintah, Bank Indonesia, dan  OJK  kemudian  menggulirkan  gerakan  menggeliatkan  ekonomi syariah  demi  menopang  perekonomian  nasional.  Dan  dibentuklah Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  28  Tahun  2020.  Komite  ini  bertujuan  guna  mempercepat, memperluas,  dan  memajukan  pengembangan  ekosistem  ekonomi syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Salah satu  fungsi  komite  ini  adalah  membuat  rekomendasi  arah  kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sector ekonomi dan keuangan  syariah.  Langkah  ini  pun  diikuti  oleh  tren  positif  kinerja bank syariah, termasuk pada masa pandemic Covid-19. 24
22 BAPPENAS, Pedoman  Penyusunan  Rencana  Aksi  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/Sustainable  Development  Goals  (SDGs) (Jakarta:  BAPPENAS,
2017), 1.
23 Kemenkeu, “Press Conference - Langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid- 19” (Official Press Conference,
2020).
24 Perpres, “Peraturan Presiden No. 28,” 2020.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Pandemic  Covid-19  tidak  hanya  mengubah  cara  kita berinteraksi  dan  menjaga  kesehatan,  namun  juga  mengubah  cara masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  telah  mengubah  segala kegiatan aktivitas diluar rumah seperti sekolah, beribadah, bekerja dan perekonomian  menjadi  kegiatan  berbasis  digital.  Di  sisi  lain, kepedulian  terhadap  nilai-nilai  keberlanjutan  ( sustainabiliyy) untuk membantu  sesama  juga  semakin  meningkat  terutama  dalam permasalahan ekonomi.
Sekarang  ini,  kegiatan  meningkatkan  kemakmuran  sosial  dan kegiatan  berkelanjutan  sumber  dayaalam  tidak  terbarukan  sudah menjadi  terintegrasi  dengan  kegiatan  perusahaan  dalam  mencari keuntungan bisnis dalam implementasi manajemen bisnis hijau. Oleh karenanya,  kinerja  manajemen  bisnis  hijau  dipengaruhi  oleh  dua faktor yaitu: kegiatan meningkatkan kemakmuran sosial dan menjaga keberlanjutan  sumberdaya  alam. 25 Interaksi  antara  bisnis  dan lingkungan  adalah  dalam  penggunaan  sumberdaya  alam  pada  setiap tahapan  aktivitas  seperti,  produksi,  distribusi,  pemasaran,  dan konsumsi akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai simbiosa yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak apabila  dilakukan  aktivitas  positif,  yaitu  tidak  hanya  lingkungan  yang menjadi sumber eksploitasi tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan  yang  terbentuk  akibat  aktivitas  bisnis.  Eksploitasi  yang berlebihan  dari  sumberdaya  alam  maka  mengakibatkan  terganggunya rantai  persediaan  bahan  baku  suatu  aktivitas  binis  yang  selanjutnya akan menghambat pembangunan berkelanjutan. 26
Pembangunan  kadang  menimbulkan  konflik  kepentingan antara  kesejahteraan  ekonomi  dengan  pelestarian  lingkungan,  baik lingkungan  alam  ( nature )  maupun  sosial  masyarakat  ( society ).  Hal  itu diperkuat  dengan  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  masih  banyak negara  yang  melakukan  pembangunan  dengan  mengorbankan  faktor
25 J.F.  Molina  Azorín  dkk.,  “Green  Management  and  Financial Performance: A Literature Review,” Journal of Management Decision 47, no. 7 (2009): 1080 – 1100. 26 G.  Unruh  dan  R.  Ettenson,  “Growing  Green:  Three  Smart  Paths  to Developing Sustainable Products,” Harvard Business Review , 2010..
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
lingkungan  demi  mengejar  keuntungan  secara  ekonomi  saja  ( single bottom line development ).
Pembangunan yang hanya berorientasi pada maximizing growth bersifat  eksploitatif  dan  berdimensi  jangka  pendek.  Sementara  itu pembangunan nasional harus berorientasi jangka panjang atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan agar selaras, serasi dan seimbang antara  3  (tiga)  pilar  utama  pembangunan  dikenal  dengan  3P  yaitu ekonomi  (profit),  lingkungan  (planet)  dan  sosial  (people).  Dengan demikian  pembangunan  berkelanjutan  harus  mengedepankan  ketiga faktor  tersebut  ( triple  bottom  line  development )  seperti  yang  dijelaskan pada Gambar 3.
Gambar 3. Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Sustainable Development Triangle
H.  Munasinghe, Sustainable  Development  in  Practise:  Sustainomic Methodology  and  Applications (Cambridge:  Cambridge  University  Pres, 2009).  mengelaborasi  elemen  pokok  tiga  pilar  pembangunan berkelanjutan,  yaitu  pilar  ekonomi  yang  didukung  oleh  elemen pertumbuhan,  efisiensi,  dan  stabilitas.  Pilar  sosial  yang  didukung elemen  pemberdayaan,  peran  serta,  dan  kelembagaan.  Pilar
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
lingkungan yang didukung oleh elemen keanekaragaman, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan. 27
Kesadaran  dunia  untuk  menerapkan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dalam  berbagai  industri,  termasuk  industri  perbankan, melatarbelakangi  munculnya green  banking . Green  banking diartikan sebagai perbankan yang di dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan (sustainability  development) . Terutama  dalam  kredit  maupun  pembiayaan,  yaitu  adanya keseimbangan ekologi (lingkungan hidup), kesejahteraan manusia, dan serta  pembangunan  sosial  budaya  masyarakat. 28 Dari  definisi  ini, tampak  kata  “pemberdayaan”  dan  “keberlanjutan”  menjadi  kunci. Definisi  tersebut  sesuai  dengan  definisi  dari  Bank  Dunia.  Unsur “hijau”  mengacu  pada  empat  unsur  kehidupan,  y akni  alam, kesejahteraan  manusia,  ekonomi,  dan  masyarakat .  Green  banking ini menjadi strategi bisnis jangka panjang, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat. Dari sini, dapat  dijelaskan  bahwa green  banking merupakan  marketing  di  ranah perbankan. Marketing yang berbasis pada nilai-nilai dan human spirit serta  tak  sekadar  mengejar  profit,  tapi  juga  peduli  pada  people  dan planet.
Prinsip sustainable development memastikan bahwa pembangunan harus  seimbang  antara  perekonomian,  kehidupan  sosial,  serta pelestarian  lingkungan  hidup  ( profit,  people,  planet ).  Dalam  konteks  ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan, sehingga berkontribusi aktif pada  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Kebijakan green banking tersebut akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank  Indonesia  yang  akan  memastikan  bank  sebagai  lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan  meningkatkan  juga  kemampuan  dalam  mengelola  risiko  kredit yang berdampak pada lingkungan hidup.
27 Munasinghe, Sustainable Development in Practise: Sustainomic Methodology and Applications . 28 N. Rajput, R. Kaura, dan A. Khanna, “Indian Banking Sector towards a Sustainable  Growth:  A  Paradigm  Shift,” International  Journal  of  Academic  Research  in Business and Social Sciences 3, no. 1 (2013): 290 – 304.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
Peraturan  yang  spesifik  dan  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang menjalankan bisnis sangatlah penting dalam mewujudkan Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  yang  diterbitkan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Melalui   POJK  Nomor 51/POJK.03/2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan  bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK),  Emiten,  dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan  usahanya.  Keuangan  Berkelanjutan  adalah  dukungan menyeluruh  dari  sektor  jasa  keuangan  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dengan  menyelaraskan kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup.  Penerapan Keuangan Berkelanjutan  dilakukan dengan menggunakan:
1. Prinsip investasi bertanggung jawab.
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
3. Prinsip  pengelolaan  risiko  social  dan  lingkungan hidup.
4. Prinsip tata kelola.
5. Prinsip komunikasi yang informative.
6. Prinsip inklusif.
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
8. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.
Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  diwujudkan  oleh perbankan  dengan  istilah green  banking .  Menurut  Budiantoro, green banking sebagai  upaya  perbankan  untuk  mengutamakan  pemenuhan keberlanjutan  dalam  penyaluran  kredit  atau  kegiatan  operasionalnya. Bank  memegang  peranan  penting  dalam  penyaluran  kredit (pembiayaan) bagi nasabah karena fungsi bank sebagai perantara dari pihak  yang  memiliki  dana  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana melalui  kredit.  Dengan  melakukan  seleksi  dan  analisis  kredit  yang baik   maka  bank  secara  tidak  langsung  akan  berperan  serta  dalam usaha mewujudkan keberlanjutan. 29
Untuk  dapat  meminimalkan  kerusakan  lingkungan  maka dibutuhkan sanksi yang secara langsung menyasar struktur pendanaan
29 Budiantoro, Mengawal  Green  Banking  Indonesia  Dalam  Kerangka Pembangunan Berkelanjutan , 57.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
kegiatan  usaha  para  pencemar  lingkungan  dan  cara  yang  dapat dilakukan untuk melakukan hal ini adalah mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.  Pengertian  lain  dari  green  banking  adalah  bank mengutamakan  aktivitas  yang  ramah  pada  lingkungan  serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. 30
Salah  satu  cara  bank  untuk  ramah  pada  lingkungan  yaitu menggunakan  kertas  seminimal  mungkin  ( paperless ),  hemat  dalam penggunaa  listrik  dan  air.  Selain  itu  konsep green  banking pun memastikan praktik pembiayaan disalurkan pada proyek-proyek yang ramah  lingkungan  dan  menghindari  kerusakan  lingkungan  sehingga bumi  menjadi  tempat  yang  layak  untuk  dihuni  oleh  makhluk  hidup dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Contoh dari proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan  antara  lain  pembiayaan  kepada  proyek  energi terbarukan  (pembiayaan  pembangkit  listrik  yang  bersumber  dari tenaga  air,  tenaga  panas  bumi,  tenaga  angin,  tenaga  surya,  tenaga biogas, biomass serta  sumber-sumber  energi  terbarukan  lainnya  yang ditetapkan  oleh  pemerintah),  efisiensi  energi  (pembiayaan penggantian chiller air conditioner, pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi, renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan  mengganti  lampu  hemat  energi),  pertanian  berkelanjutan (pembiayaan  pertanian  organik  dan  pembiayaan  wirausaha  pupuk kompos),  perikanan  berkelanjutan  (aktivitas  penangkapan  ikan  tanpa jala pukat harimau dan peledak), proyek bangunan hijau (pembiayaan pembangunan  gedung  ramah  lingkungan),  dan  pariwisata  ramah lingkungan  (wisata  untuk  memperbaiki  keanekaragaman  hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya). 31
Untuk  memastikan  bank  berkomitmen  melaksanakan keuangan  berkelanjutan  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  mewajibkan
30 S.  C.  Bihari,  “Green  banking -towards  socially  responsible  banking  in India,” International Journal of Business Insights & Transformation 4, no. 1 (2011): 82 – 87.
31 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  “POJK  No .  51  /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik,” 2017.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
bank  untuk  menyerahkan  rencana  aksi  keuangan  berkelanjutan  dan laporan  keberlanjutan  secara offline (secara  langsung)  kepada  dewan pengawas masing-masing institusi serta wajib untuk mempublikasikannya melalui situs web resmi paling lambat tgl 30 April tahun  berikutnya.  Walaupun  sudah  diwajibkan  namun  sayang  sekali kepatuhan  atas  peraturan  ini  dirasakan  masih  sangat  kurang.Hal  ini diduga karena minimnya sanksi yang diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan/Emiten/Perusahaan  Publik  yang  tidak  menyampaikan laporan  yaitu  hanya  berupa  teguran  secara  tertulis.  Selain  itu  belum adanya  pedoman teknis bagi bank untuk mengimplementasikan green banking  akan  menyulitkan  dalam  melakukan  evaluasi  kepatuhan maupun meningkatkan kapasitas dalam implementasinya.

## Kesimpulan
Kesadaran  dunia  untuk  menerapkan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  dalam  berbagai  industri,  termasuk  industri  perbankan, melatarbelakangi munculnya green banking . Green banking menjadi salah satu strategi bisnis jangka panjang yang diterapkan oleh bank, dimana selain mengejar profit juga membangun keberlanjutan pada alam dan masyarakat.  Selain  itu  konsep green  banking pun  memastikan  praktik pembiayaan  disalurkan  pada  proyek-proyek  yang  ramah  lingkungan dan menghindari kerusakan lingkungan.
Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan maka dibutuhkan sanksi  yang  mampu  secara  langsung  menyasar  struktur  pendanaan kegiatan  usaha  para  pencemar  lingkungan,  adapun  cara  yang  dapat dilakukan untuk melakukan hal ini adalah mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.  Untuk  memastikan  bank  berkomitmen  melaksanakan keuangan  berkelanjutan  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  mewajibkan bank  untuk  menyerahkan  rencana  aksi  keuangan  berkelanjutan  dan laporan  keberlanjutan  secara  langsung  kepada  dewan  pengawas masing-masing  institusi  serta  mewajibkan  bank  untuk  melakukan publikasi melalui situs web resmi paling lambat tgl 30 April pada tahun berikutnya..
Pemerintah  harus  memiliki  peraturan  yang  mampu memastikan  bank  syariah  agar  tidak  memperkenankan  pemberian pembiayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  dan  merugikan kemaslahatan umat.  Bank syariah dalam pemberian pembiayaan dan
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
investasi kepada perusahaan harus teliti dan hanya memberikan kredit pada  perusahaan  yang  kegiatannya  tidak  merusak  lingkungan. Pemerintah  juga  perlu  terus  mendorong  untuk  menjadikan pertumbuhan  hijau  sebagai  penggerak  utama  perubahan  kota  dari kebijakan-kebijakan  perekonomian  menjadi  gaya  hidup  masyarakat. Penerapan  ekonomi  hijau  yang  akan  mengeram  pertumbuhan ekonomi  dan  menambah  kemiskinan  harus  dibalik  karena  inisiatif berbasis  ekonomi  hijau  justru  berpotensi  menciptakan  pertumbuhan ekonomi  baru,  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  dan  mengurangi kemiskinan.

## Saran
Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus terhadap penerapan green banking di Indonesia. Pemerintah dituntut agar terus menggiring masyarakat  untuk  menjadikan  pertumbuhan  hijau  sebagai  penggerak utama  perubahan  kota  dari  kebijakan-kebijakan  perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat.  Keberadaan green banking yang dapat membantu  pembangunan  keberlanjutan  Indonesia  khususnya  di bidang  lingkungan  diharapkan  mampu  membantu  pihak  masyarakat dalam  memulihkan  lingkungan  yang  terkena  dampak  pencemaran serta  membantu  dalam  memulihkan  perekonomian  terdampak pandemic Covid-19.
Perbankan pun dituntut agar dapat berkontribusi secara aktif melalui  penerapan green  banking ,  dimana  bank  harus  mengupayakan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  menerapkan prinsip kebijakan berwawasan lingkungan dalam beroperasi. Bank juga sebagai lembaga pembiayaan harus mampu untuk mempertimbangkan berbagai  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  mengelola  risiko  pembiayaan  kredit  yang berdampak pada lingkungan hidup.
Oleh  karena  itu  bank  diharapkan  mampu  untuk  dapat  lebih mengoptimalkan perannya dalam menekan laju degradasi lingkungan. Bank juga diharapkan agar dapat memberi stimulus yang mendorong perilaku  “ramah  lingkungan”,  serta  memegang  kunci  da lam  upaya penerapan pembangunan yang berkelanjutan.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022

## Daftar Pustaka
Antonio,  Muhammad  Syafi’I. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Asiyah,  Binti  Nur. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah .  Yogyakarta:
Kalimedia, 2015.
Ayu,  Andi  Nurul  Fadhilah,  dan  Maria  Anityasari.  “Analisis Implementasi  Green  Banking  Pada  PT.  Bank  X  (Persero) TBK.” Jurnal Tekhnik Industri FTI ITS 1, no. 1 (2013).
Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, A. Arianto, Patunru, dan Budy P. Resosudarmo. Pembangunan  Berkelanjutan:  Peran  dan  Kontribusi Emil Salim . Jakarta: KPG, 2010.
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8 , 2006.
Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8 , 2006.
BAPPENAS.  “Pedoman  Evaluasi  Kine rja  Pembangunan  Sektoral (Modul 7 Gap Analysis).” Jakarta, 2009.
——— . Pedoman  Penyusunan  Rencana  Aksi  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)/Sustainable  Development  Goals  (SDGs) . Jakarta: BAPPENAS, 2017.
Bihari, S. C. “Green banking -towards socially responsible banking in India.” International Journal of Business Insights & Transformation 4, no. 1 (2011): 82 – 87. Budiantoro,  S. Mengawal  Green  Banking  Indonesia  Dalam  Kerangka Pembangunan  Berkelanjutan .  Jakarta:  Indonesia:  Responsi  Bank Indonesia, 2014.
Chapra,  Umer. Islam  and  Econoic  Development .  Islamabad:  The Internasional Institute of Islamic Thought, n.d.
Freeman  III,  dan  A.  Myrick. The  Measurement  of  Environmental  and Resources  Values:  Theory  and  Methods .  Washington,  D.C.:
Resources for the Future, 1993.
Hadad,  D.,  Muliaman,  Maftutchah,  dan  Istiana. Sustainable  Financing (Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan) . Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2015.
Gupta,  J.  “Role  of  green  banking  in  environment  sustainability:  A study  of  selected commercial  banks  in  Himachal  Pradesh.”
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2022
International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2, no. 8 (2015): 349 – 353.
Jeucken,  Marcel. Sustainability  in  Finance:  Banking  on  the  Planet .  The Netherlands: Eubron Academic Publisher, 2004.
Kasmir. Analisis  Laporan  Keuangan .  Depok:  Rajagrafindo  Persada,
2008.
Kemenkeu.  “Press  Conference -  Langkah  penguatan  perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid- 19.” Official Press Conference, 2020.
Khoirudin. Etika  Bisnis  Dalam  Islam .  Bandar  Lampung:  Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
Lako, Andreas. Green Economy . Jakarta: Erlangga, 2015.
——— . Green  Economy  Menghijaukan  Ekonomi,  Bisnis  dan  Akuntanis . Jakarta: Erlangga, 2014.
Molina Azorín, J.F., E. Claver Cortés, M.D. López Gamero, dan J.T. Tarí.  “Green  Management  and  Financial  Performance:  A Literature  Review.” Journal  of  Management  Decision 47,  no.  7
(2009): 1080 – 1100.
MPR. “Tap MPR No. IV tentang GBHN,” 1999. Muhammad. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah .  Cet  1.  Yogyakarta: Unit  Percetakan  Akademi  Manajemen  Perusahaan  YKPN, 2005.
Munasinghe,  H. Sustainable  Development  in  Practise:  Sustainomic Methodology and Applications . Cambridge: Cambridge University Pres, 2009.
Nasution,  Rahmayati.  “Sinergi  dan  Optimalisasi  Green  Banking Perbankan  Syariah  dalam  Mewujudkan  Suistanable  Finance.” Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 18, no. 1 (2018).
Panayotou,  Theodore. Economy  and  ecology  in  sustainable  development . Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Partowidagdo, Widjajono. Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan Indonesia . Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB, 2010.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  “POJK  No.  51  /POJK.03/2017
Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 2, Desember 2022
tentang  penerapan  keuangan  berkelanjutan  bagi  lembaga  jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik,” 2017.
Perpres. “Peraturan Presiden No. 28,” 2020.
Radyati,  Ajeng.  “Urgensi  Pengaturan  Green  Banking  Dalam  Kredit Perbankan Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang , 2014, 23.
Ragupathi,  M.,  dan  S.  Sujatha.  “Green  banking  initiatives  of commercial  banks  in  India.” International  Research  Journal  of Business and Management 8, no. 2 (2015): 74 – 81.
Rajput,  N.,  R.  Kaura,  dan  A.  Khanna.  “Indian  Banking  Sector t owards a Sustainable Growth: A Paradigm Shift.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 3, no. 1 (2013): 290 – 304.
Rivai,  Veithzal,  dan  Arvyan  Arifin. Islamic  Banking .  Jakarta:  PT.Bumi Aksara, 2010.
Sudhalakshmi, K., dan K . M. Chinnadorai. “Green Banking Practices In  Indian  Banks.” International  Journal  of  Management  and Commerce Innovations 2, no. 1 (2014): 232 – 35.
Suryaman,  dan  W.  Yudi  Suwandi.  “Peran  dan  Tanggungjawab Perbankan  dalam  Implementasi  Green  Banking.” Prosiding Sentia , 2016, 36.
Tietenberg,  Tom. Natural  Resources  &  Environmental  Economics .  The Netherlands: Elsevier, 2000.
Undang- Undang  Republik  Indonesia.  “Undang -Undang  Republik Indonesia  No.  23  tentang  penggelolaan  lingkungan  hidup,” 1997.
Unruh, G., dan R. Ettenson. “Growing Green: Three Smart Paths to Developing  Sustainable  Products.” Harvard  Business  Review , 2010.
Zulfikar,  Rizka,  Prihatini  Ade  Mayvita,  dan  Purboyo. Pengantar  Green Economy . Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.