## Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi

## Rida Aristawati
Ridaarista99@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
This article was written using normative legal research that uses a conceptual approach and statute approach. In this paper, the focus is on discussing children as narcotics abusers associated with the concept of exploitation and qualifications of organized crime perpetrators. Children who are involved as narcotics abusers can qualify as perpetrators. Moreover, narcotics trafficking is closely related to organized crime so that children can also qualify as perpetrators of organized crime if they are known to be involved in them. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics there is a criminal weighting, namely 1/3. When children are involved as perpetrators of narcotics abusers, it is very close to exploitation because in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 35 of 2009  concerning  Narcotics,  several  regulations  have  been  formulated regarding the prohibition of exploitation of children, especially in relation to the abuse of narcotics and their production and distribution. So that children who are involved in the crime of narcotics abusers can qualify as perpetrators and victims of exploitation. Keywords: Children; Narcotics Abusers; Exploitation; Organized Crime.

## Abstrak
Artikel ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini difokuskan membahas mengenai anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dikaitkan dengan konsep  eksploitasi  dan  kualifikasi  pelaku  kejahatan  terorganisasi.  Anak yang dilibatkan sebagai penyalahguna narkotika maka anak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Terlebih lagi dalam tindakan pengedaran narkotika  sangat  berkaitan  erat  dengan  kejahatan  terorganisasi  sehingga anak  juga  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pelaku  kejahatan  terorganisasi apabila diketahui terlibat didalamnya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pemberatan pidana yakni 1/3. Ketika anak dilibatkan sebagai pelaku penyalahguna narkotika sangat bersinggungan dengan tindakan eksploitasi sebab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan beberapa aturan mengenai larangan tindakan eksploitasi terhadap anak terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika beserta produksi dan distribusinya. Sehingga anak yang dilibatkan dalam tindak pidana penyalahguna narkotika dapat dikualifikasikan sebagai pelaku serta korban dari eksploitasi. Kata Kunci: Anak; Penyalahguna Narkotika; Eskploitasi; Kejahatan Terorganisasi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3, Mei 2022
Jurist-Diction. 2022; 1091-1114
How to cite: Rida Aristawati, ‘Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i3.35805
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1092 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...

## Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) memiliki kedudukan sebagai landasan konstitusional. UUD NRI 1945 amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) merumuskan, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Merujuk dari aturan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat diinterpretasikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah harus didasarkan oleh hukum sebagai pedoman tertinggi.
Konsep negara hukum memberikan kedudukan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu elemen yang penting untuk diberikan perlindungan secara hukum. UUD NRI 1945 amandemen keempat telah mengatur secara komprehensif berkaitan dengan hak-hak asasi warga negara yang termaktub  dalam Pasal 28, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J. Dengan demikian, maka pemerintah wajib menjamin dan memberikan perlindungan secara hukum melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar mengenai hak asasi warga negara yang ada dalam UUD NRI 1945 agar dapat mewujudkan rasa aman bagi setiap warga negaranya.
Di sahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu wujud peran pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting mengingat anak memiliki peranan yang krusial didalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka wajib memperoleh hak-haknya,  perlu  dilindungi  dan  disejahterahkan. 1 “Anak merupakan seseorang
1 Layyin Mahfiana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi di Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo’ (2011) 5 Kodifikasia.[46].
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”. 2 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,  undang-undang  ini  mencantumkan  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan kepada anak bersumber pada asas-asas sebagai berikut: 3
a.  Non diskriminasi;
b.  Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.  Penghargaan terhadap pendapat anak.
Asas Non-Diskriminasi berarti memberikan perlakuan terhadap anak secara manusiawi dengan harus memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya, karena pada dasarnya setiap anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi,  dan  merupakan  kewajiban  negara  untuk  menjamin  hal  tersebut. 4
Selanjutnya  mengenai  pengertian  ketiga  asas  lainnya  telah  diuraikan  dalam penjelasan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: 5
1.  Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
2.  Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
3.  Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3 ibid , Penjelasan umum.
4 Arinta  Dea  Dini  Singgi,[et.,al.], Ketika  Anak  Pengguna  Narkotika  Tak  Lagi  Didengar ( Sebuah  Tinjauan  Hukum  dan  Kebijaksanaan  Indonesia  Terhadap  Anak  Pengguna  Narkotika ), (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 2016).[35].
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penjelasan Ps. 2.

## 1094 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Anak dalam perkembangannya pasti mengalami masa remaja, masa dimana setiap individu mencari jati diri dan karakteristik atau biasa disebut masa menuju pendewasaan diri. Pada masa transisi ini sering sekali ketidakstabilan emosi yang terkadang dapat menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai  perbuatan  nakal.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut,  masa  remaja merupakan  masa-masa  sulit  yang  harus  dihadapi  oleh  anak  begitu  juga  dengan orang tuanya.
Anak sangat mudah terkena pengaruh dari luar, ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh kepribadian anak sebagai individu yang belum matang memberikan kemungkinan bahwa anak akan berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sangat erat hubungannya dengan  lingkungan  keluarga.  Lingkungan  keluarga  menjadi  salah  satu  faktor yang paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Masalah ini muncul akibat kurangnya perhatian orang tua kepada anak, pola asuh anak yang kurang baik, atau bahkan trauma psikis yang dialami oleh anak. Faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial  juga  dapat  memicu  berkembangnya  perilaku  menyimpang  pada  anak.
Hal ini biasanya akibat pergaulan yang tidak baik dengan teman sekolah atau teman sebaya di lingkungan tempat tinggal. 6 Keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Penyalahgunaan narkotika tidak memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua sekalipun  memiliki  kemungkinan  besar  terjerat  dalam  kasus  penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Berbahaya (NAPZA) di Indonesia, kian tahun semakin meningkat.
6 dr. Marianti, ‘Perilaku Menyimpang pada Anak dan Cara Mengatasinya’ (Alodokter, 2019)< www.alodokter.com>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.
World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku Focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59  tahun.  Sedangkan  angka  penyalahgunaan  Narkoba  di  kalangan  pelajar  di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. 7
Sebagai bentuk tindakan preventif dalam kaitannya untuk menanggulangi tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan mengenai dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan  dalam  Pasal  4,  yaitu:  menjamin  ketersediaan  Narkotika  untuk kepentinyan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,  dan  menjamin  pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. 8
Adanya andil anak dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dalam hal ini mereka berperan sebagai kurir narkotika merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan sebab anak tersebut telah berhadapan dengan hukum. Anak yang berperan sebagai kurir dapat dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  2009  tentang  Narkotika  apabila  yang  menjadi  objek  adalah  narkotika golongan I. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, narkotika golongan II. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, narkotika golongan III.
7 Puslitdatin,  ‘Penggunaan  Narkotika  di  Kalangan  Remaja  Meningkat’  (Website  Badan Narkotika Nasional, 2019)<www.bnn.go.id> dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika.

## 1096 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak dipersamakan dengan orang dewasa sebab sifat psikis dan niat anak dengan orang dewasa tentunya berbeda. Tingkat  kecakapan  serta  pemahaman  berkaitan  dengan  hal-hal  tentang  hukum belum dipahami secara mendalam. Berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana anak berperan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika tentunya hal tersebut tidak akan muncul secara murni dengan sendirinya karena keinginan si anak. Para pengedar narkotika yang memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan kurir dalam tindak pidana narkotika, agar si anak yang menjadi target tersebut bersedia untuk menjadi kurir maka para pengedar akan menjanjikan untuk memberikan imbalan yang lumayan besar, seperti halnya diberikan uang, diberikan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi, dll. Maka dari itu aparat penegak hukum harus mempertimbangkan pemidanaan terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika dengan melihat sisi anak sebagai korban.  Ketentuan  pemidanaan  terhadap  anak  merujuk  pada  intrumen  hukum dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (UU  PA),  serta  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut Bagir Manan “Bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Permasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan”. 9
9 Bagir Manan, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia (Rajawali Pers 2011).[3].
Di Indonesia banyak terjadi kasus berkaitan dengan anak yang terlibat tindak pidana narkotika sebagai kurir. Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir narkotika yang terjadi di kota Malang, Jawa Timur, yang terjadi pada 3 Januari 2020. Anak berumur 17 tahun dengan inisial nama SAP diamankan anggota Satreskoba Polresta Malang Kota karena kedapatan menjadi perantara pengedar atau berperan sebagai kurir narkoba jenis ganja. SAP mau menjadi kurir karena ada iming-iming akan diberi imbalan upah sekitar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Sebagai kurir SAP bertugas mengirimkan satu plastik paket ganja dari pengedarnya berinisial AN kepada seseorang bernama AR. Petugas mengamankan barang bukti ganja seberat 49,96 gram dan sabu seberat 0,33 gram. Karena anak dibawah umur, penanganan kasus ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku terancam terjerat pasal 111, 112, 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. 10
Merujuk pada kasus tersebut, anak sudah mengetahui barang yang dibawa adalah  narkotika  dan  anak  tersebut  sudah  mengakui  bahwa  ia  menjadi  kurir narkotika. Dengan demikian anak sudah turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana narkotika dan anak juga dapat diancam pidana. Seorang anak menjadi harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang prosesnya hampir sama dengan proses peradilan terhadap orang dewasa. Proses peradilan terhadap anak banyak menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah suatu tindakan yang tidak bijak, namun ada sebagian yang memiliki asumsi bahwa pemidanaan terhadap anak penting untuk dilakukan  agar  sikap  buruk  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  terjadi  ketika  anak tumbuh dewasa, artinya maksud dari pemidanaan terhadap anak adalah memberi efek jera bagi si anak.
Segala bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kaitannya dengan permasalahan anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika harus diprioritaskan kepentingan terbaik terhadap anak. Oleh karena itu
10 Nurlayla Ratri, ‘Tergiur Upah Rp 50 Ribu, Remaja Protolan Murid SMK di Malang Jadi Kurir Narkotika’, (Jatim Times, 2020)<www.jatimtimes.com> di kunjungi pada 19 September 2020.

## 1098 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. 11
Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PNPli tercantum terdakwa berumur 17 tahun melakukan tindak pidana narkotika sebagai kurir atau perantara, yang dalam amar putusannya dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Berdasarkan dengan kasus tersebut hakim kurang mempertimbangkan  kepentingan  dari  hak  anak  dan  hanya  fokus  pada  penjatuhan pidananya saja. Menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyampaikan suatu pernyataan bahwa anak rentan disalahgunakan sebagai kurir narkotika karena anak ingin mendapatkan uang banyak dengan cara mudah dan dalam waktu yang sekejap. Beliau pernah melakukan wawancara terhadap anak yang disalahgunakan sebagai kurir narkotika di Lembaga Perlindungan Khusus Anak Tangerang, ketika ditanya apakah masih mau hidup secara baik, ternyata si anak masih ingin menjadi kurir narkotika setelah keluar nanti. 12
Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus berkeyakinan bahwa  keputusan  yang  diambil  menjadikan  dasar  untuk  mengembalikan  dan mengatur  anak  menuju  masa  depan  yang  baik  untuk  mengembangkan  dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

## Penafsiran Konsep Eksploitasi Pada Anak Yang Dilibatkan Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika
UNCHR, pada buku Action for the Right of Children (ARC), menyebutkan istilah yang lebih umum dalam memberikan pandangan berkaitan dengan eksploitasi terhadap  anak,  yaitu  :  penggunaan  anak  untuk  bekerja  atau  aktivitas  lain  untuk
11 Muhammad  Taufik  Makarao,[et.,al], Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Rineka Cipta 2013).[7].
12 Zita Meirina, ‘KPAI: anak rentan disalahgunakan sebagai kurir narkoba (Antara News
2019) < www.antaranews.com> di kunjungi pada 19 September 2020.
mendapatkan keuntungan oleh pihak lain dan merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan dan pendidikan anak”. 13 Dari beberapa pandangan yang telah diuraikan tersebut, secara singkat eksploitasi anak merupakan suatu perbuatan yang mengandung konotasi negatif. Seseorang memanfaatkan anak untuk melakukan suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi seseorang tersebut namun memberikan kerugian bagi anak.
Pelaku  eksploitasi  anak  tidak  selalu  tertuju  pada  orang  asing  yang  tidak mempunyai hubungan secara biologis dengan anak, orang tua dan keluarga juga sangat  dimungkinkan  menjadi  pelaku  dalam  melakukan  tindakan  eksploitasi terhadap  anak.  Terkadang  orang  tua  mempekerjakan  anak-anaknya  atas  dasar terpaksa dikarenakan ekonomi keluarga yang mengalami penurunan sehingga kebutuhan pokok tidak tercukupi.
Terres  des  Hommes,  sebuah  organisasi  perlindungan  anak  internasional, mendefinisikan eksploitasi terhadap anak secara lebih spesifik yaitu: “Anak-anak dianggap  dieksploitasi ketika  adanya  profit  yang  dihasilkan  dari  kerentanan dan ketiadaan kekuasaan anak, terlepas apakah anak tersebut dipaksa untuk keuntungan orang  lain  ataupun  berupa  mereka  memulai  bekerja  di  usia  yang  terlalu  muda maupun waktu yang panjang. Eksploitasi juga terjadi ketika anak bekerja di kondisi berbahaya dan tidak sehat, ketika mereka dibayar murah atau dipaksa untuk menjadi pekerja paksa terikat hutang maupun perbudakan”. 14
Maria Santos Pais menyampaikan pernyataannya dalam diskusi umum tahun 1993 mengenai yang dimaksud dengan eksploitasi dalam Konvensi Hak Anak, istilah dari eksploitasi ekonomi merupakan gabungan dari 2 (dua) konsep, yaitu ekonomi dan eksploitasi. Ekonomi merupakan suatu gagasan tentang memperoleh keuntungan tertentu melalui proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa.  Keuntungan  yang  dimaksud  memberikan  dampak  pada  ekonomi  dalam elemen tertentu yaitu negara, komunitas ataupun juga keluarga. Sedangkan konsep
13 Daden Ramadani,[et.,al.], Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019).[18].

## Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
eksploitasi merupakan situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan yang buruk. 15 Apabila dikaitkan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan suatu upaya dengan mengambil keuntungan dari orang lain yang dalam hal ini adalah anak atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dilakukan dengan cara mencakup situasi manipulasi, penyalahgunaan, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau perlakuan buruk terhadap anak. 16
Konvensi Hak Anak (KHA), merupakan instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia yang salah satunya adalah negara Indonesia. Dalam Pasal 32 KHA memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang memiliki kemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral atau perkembangan sosial anak. 17 Anak memiliki hak untuk mendapat asuhan dari orang tuanya, hak untuk melaksanakan wajib belajar dan menempuh pendidikan dasar, hak mendapatkan standar kesehatan yang layak, serta hak atas jaminan dalam perkembangan anak baik  fisik,  jiwa,  rohani,  dan  moral.  Apabila  anak  melakukan  suatu  kegiatan secara terpaksa, misalnya berkaitan dengan hal pekerjaan. Sebagai sifat alamiah pada  dasarnya  anak  masih  ingin  untuk  bermain  dan  belajar  dengan  teman- teman sebayanya, namun terkadang ada dorongan faktor dari luar yang memberi kemungkinan  dorongan  tersebut  dapat  disertai  dengan  paksaan  ataupun  bujuk rayu sehingga merubah mindset anak  bahwa  kerja  adalah  suatu  hal  yang  harus dilaksanakan di usia anak yang masih tergolong cukup dini. Hal yang demikian dapat menempatkan anak-anak tersebut dalam kedudukan yang berbahaya bahkan dapat memengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.
Istilah eksploitasi anak juga dapat ditemukan dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian
15 Daden Ramadani,[et.,al.], Op.Cit .[98]. 16 ibid .
17 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Prenada Media Group 2010).[132].
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  lalu  terdapat perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  selanjutnya  telah  ditetapkan  sebagai  undang- undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya. 18
Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada huruf b telah disinggung mengenai eksploitasi yang terbagi dalam 2 (dua) jenis eksploitasi, yaitu: eksploitasi secara ekonomi dan eksploitasi secara seksual.
Selanjutnya  merujuk  pada  penjelasan  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menjabarkan  penjelasan  mengenai  perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
Eksploitasi anak juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa, Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: 19
a.  Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
1102

## Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
dan/atau seksual;
b.  Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
Apabila lebih diperinci lagi dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai “dieksploitasi secara ekonomi” dan “dieksploitasi secara seksual”. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan Anak  yang  menjadi  korban  yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. 20
Sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  66  Undang  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan ketika hendak meninjau suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
1.  Unsur Eksploitasi Anak secara Ekonomi
Unsur-Unsur Eksploitasi Anak Secara Ekonomi berupa:
a. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban;
b. Tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orgam dan/atau jaringan tubuh;
c.  Atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh;
d.  Atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.
2.  Unsur Eksploitasi Anak secara Seksual
Unsur-Unsur Eksploitasi Anak secara Seksual berupa :
a.  Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan;
b. Termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
Sebagaimana telah diuraikan dalam perundang-undangan tentang perlindungan anak bahwa tindak pidana eksploitasi anak pada dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu eksploitasi anak secara ekonomi dan eksploitasi anak secara seksual.
Dalam kaitannya dengan kasus anak yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika hampir sebagian besar bersinggungan dengan tindakan eksploitasi anak.
Lebih dikhususkan lagi bahwa eksploitasi anak yang dimaksud adalah eksploitasi anak secara ekonomi. Namun ketika dihadapkan pada kasus mengenai anak yang terlibat  dalam  jaringan  penyalahgunaan  narkotika  berkedudukan  sebagai  pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi ketidakpastian apakah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi.  Seperti  halnya  ketika  anak  dijadikan  sebagai  kurir  narkotika,  anak memang dimanfaatkan oleh sindikat bandar narkotika untuk menjadi kurir namun anak diberi upah oleh orang yang memberikan perintah. Dengan demikian posisi anak dalam kaitannya dengan hal tersebut justru juga diuntungkan dengan adanya pemberian upah. Perlunya diketahui batasan-batasan mengenai eksploitasi anak terutama yang lebih khusus mengenai eksploitasi anak secara ekonomi apabila dikaitkan dengan anak yang terlibat sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.
Bahwasannya ketika anak melakukan suatu tindak pidana kedudukan pelaku anak adalah korban. Memang, terbukti anak melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, atas kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dari siksa

## Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
orang lain. 21 Dari beberapa alasan yang telah dikemukakan ketika anak berhadapan dengan hukum, sesungguhnya anak adalah korban. Timbul suatu pertanyaan ketika anak berkedudukan sebagai pelaku sekaligus korban, korban dari apa, siapa, dan dari mana? Anak merupakan korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban dari kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak- anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. 22 Bahkan ada nilai-nilai kehidupan yang telah diinternalisasi sejak usia dini, anak tidak tahu bahwa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum. 23
Ketika  hendak  mengklasifikasikan  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengkaitkan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi tidak perlu dipandang apakah anak tersebut berperan sebagai pelaku ataupun korban. Didalam unsur-unsur yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak tidak dicantumkan secara khusus mengenai kedudukan anak yang dieksploitasi berkedudukan sebagai korban atau pelaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan unsur-unsur mengenai  eksploitasi  anak  secara  ekonomi,  yaitu  pelibatan  anak,  tujuan  untuk memperoleh keuntungan serta didukung oleh tindakan lain yang menyertainya (seperti bentuk kekerasan, ancaman, bujuk rayu, dan lain-lain). Secara singkatnya anak (kategori anak yang dimaksud disesuaikan dengan batasan usia yang telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam peraturan perundang-perundangan berkaitan dengan perlindungan anak) tidak boleh  direkrut,  ditampung,  atau  diterima  bekerja  dalam  bentuk  apapun. Apabila diketahui seseorang memanfaatkan jasa anak-anak dalam suatu pekerjaan maka hal tersebut tergolong ke dalam tujuan untuk mengeksploitasi anak. 24
21 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan (PT Gramedia Pustaka Utama 2010).[91].
22 ibid . 23 ibid . 24 Anton Prasetyo, ‘Perekrutan dan Kegiatan Anak sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba’ (2015) Airlangga Development Journal.[11].
Dengan berdasar pada pendekatan konsep mengenai eksploitasi anak secara ekonomi  yang  telah  diuraikan  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 walaupun anak yang dilibatkan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika menerima imbalan upah atau imbalan yang lainnya sehingga anak dalam posisi ini  juga  diuntungkan  karena  imbalan  tersebut,  tindakan  demikian  tetap  dapat dikategorikan sebagai konsep eksploitasi anak secara ekonomi. Mengingat anak tidak dimungkinkan melakukan suatu tindak kejahatan terutama yang berhubungan dengan narkotika tanpa ada arahan orang dewasa. Kedudukan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana, anak juga merupakan korban dari tindak eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh bandar narkotika.
United Nations International Children’s Fund atau biasa disingkat UNICEF yang merupakan sebuah organisasi PBB yang berkiprah di bidang bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.
UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut: 25
1.  Ker ja penuh waktu ( full time ) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
4.  Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8.  Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.
Dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, memberikan uraian mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang No.  1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan ILO  Convention  No.  182  Concerning
25 Hanna Ufila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan  (Studi  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pemberdayaan Masyarakat) , Skripsi , Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 26.

## 1106 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
The  Prohibition  and  Immediate Action  for  The  Elimination  of  the  Worst  Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) pada poin c disebutkan bahwa, “Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan”. Selanjutnya dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa,
“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. 26
Dengan demikian pelibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan. 27
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa ketika anak berhadapan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika hal yang paling utama dilakukan bukan memberikan justifikasi bahwa anak tersebut adalah pelaku penyalahgunaan narkotika namun harus mempertimbangkan mengenai kedudukan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

## Anak Yang Terlibat Dalam Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Kualifikasi Kejahatan Terorganisasi ( Organized Crime )
Merujuk pada perluasan makna turut serta melakukan yang terdapat dalam konsep penyertaan. Bahwa ketika anak membantu untuk menyelaraskan pelaksanaan
26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
27 Daden Ramadani,[et.,al.], Op.Cit. [135].
tindak pidana narkotika, seperti halnya berperan sebagai kurir ketika ditelusuri oleh aparat penegak hukum ternyata anak tersebut membantu terlaksananya tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui modus kejahatan terorganisasi. Perluasan konsep turut serta melakukan yang menjadi turut serta mengorganisasikan memiliki makna bahwa subjek norma atau sasaran norma ditujukan pada seluruh partisipan atau anggota kelompok yang ikut berperan penting dalam membantu terlaksananya tindak pidana narkotika. Dengan demikian sangat dimungkinkan anak yang terlibat dalam  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika  dapat  terjerumus  sebagai  pelaku kejahatan terorganisasi.
Meskipun anak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan terorganisasi namun terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi.  Sebelum menjelaskan lebih  rinci  mengenai  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  terjadi  perlu diperhatikan bahwasannya walaupun terdapat perluasan konsep turut serta melakukan  yang  terdapat  dalam  modus  kejahatan  terorganisasi  pada  dasarnya konsep turut serta melakukan tetap mengacu pada turut serta melakukan yang terdapat pada konsep penyertaan yang diatur oleh KUHP. Menurut Van Hattum,
“perbuatan medeplegen didalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. 28
Hal tersebut memberikan suatu argumen bahwa apabila turut serta melakukan didasarkan pada unsur kesengajaan maka dapat dihukum namun sebaliknya apabila turut serta melakukan didasarkan pada unsur ketidaksengajaan maka tidak dapat dihukum. Van Hattum memberikan pernyataan bahwa kesengajaan ( opzet ) pelaku turut serta melakukan harus ditujukan pada: 29
a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana; dan
28 P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 1997) [615-633], dalam Dedy Setyawan, Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika , (Tesis, Program Magister Hukum Universitas Airlangga 2012).[45].

## Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
b.  Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
Anak yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi belum tentu anak tersebut dengan kehendaknya sendiri dan dengan sengaja melakukan tindak penyalahgunaan narkotika, sangat dimungkinkan anak melakukan tindak penyalahgunaan narkotika karena  ketidaksengajaan  sebab  adanya  doktrin  dan  pengaruh  dari  luar  yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika yang pada dasarnya anak tersebut tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang bahkan membahayakan bagi dirinya sendiri.
Dalam  hal  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku kejahatan terorganisasi merujuk pada aturan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, ”berkaitan dengan perbuatan seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilaksanakan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebenarnya merupakan korban dari perekrutan oleh bandar narkotika karena mudah di cuci otaknya. Anak juga  berkedudukan  sebagai  korban  dari  eksploitasi.  Mengingat  kapasitas  anak melakukan kejahatan tidak murni karena kehendaknya sendiri melainkan adanya dominasi pengaruh dari luar yang kemudian menggerakkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Terlebih lagi anak memiliki pemahaman yang belum cukup komprehensif mengenai bahaya beserta larangannya pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu kedudukan anak harus dilindungi  dan  dipenuhi  hak-haknya. Anak  sejatinya  hanya  minus  ministra  (alat untuk melakukan kejahatan) berdasarkan doktrin pemahaman yang menyimpang atau dapat disebut sebagai eksploitasi pemikiran, yang pada kenyataannya anak tidak memahami apa yang telah dia perbuat. 30
30 Ahmad  Mahyani,  ‘Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai  Pelaku  Terorisme’  (2019)  2 Magnum Opus . [48].
Alasan penghapus pidana sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana.  Mengacu  pada  Memorie  van  Toelichting  (MvT)  dari  KUHP  Belanda memberikan  penjelasan  mengenai  alasan  penghapus  pidana  ialah  “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang”. 31 Berdasar pada teori hukum pidana alasan penghapus pidana terdapat beberapa kategori, yaitu: 32
1.  Alasan pembenar: merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar
2.  Alasan pemaaf: merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tetap merupakan sifat  melawan  hukum  jadi  perbuatannya  tetap  merupakan  perbuatan  pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3.  Alasan penghapus penuntutan: dalam hal ini persoalannya bukan pada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga tidak ada penafsiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan tetapi lebih cenderung pada anggapan pemerintah bahwa berdasarkan pada dasar utilitas atau kemanfaatanya terhadap masyarakat sehingga sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Apabila ditafsirkan secara sederhana adalah yang menjadi titik pertimbangan disini adalah kepentingan umum.
Terhadap anak yang dilibatkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui modus kejahatan terorganisasi oleh bandar narkotika yang dimungkinkan kedudukan anak adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diterapkan alasan penghapus pidana dalam kategori berupa alasan pemaaf. Alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf terikat pada teori hukuman yang tidak perlu ( theory of pintless punishment ) yang memiliki definisi bahwa “tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak memiliki kemampuan
31 R. Achmad Soemadipradja, Asas-Asas Hukum Pidana (Alumni 1982).[249].
32 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[148].

## Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
berpikir atau kehendak yang terinsafi dalam berbuat salah”. 33 Anak yang dilibatkan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak memiliki kemampuan untuk berpikir atau melaksanakan suatu tindak pidana atas kehendaknya sendiri, mindset anak sangat mudah untuk dipengaruhi terutama ketika bandar narkotika yang melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memberikan imbalan yang memberikan kesenangan terhadap anak dengan demikian  anak  menjadi  percaya  dan  melaksanakan  perintah  untuk  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu anak juga belum terikat oleh prinsip indeterminasi, 34 yaitu merupakan prinsip kebebasan untuk menentukan pilihan dalam berbuat atau bertindak secara benar atau salah.
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dalam Undang-Undang ini anak tidak di justifikasi kedudukannya sebagai pelaku melainkan sebagai korban. Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 67 mengatur bahwa, “Perlindungan Khusus terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.
Kemudian dalam Pasal 76 J Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan tindakan yang dilakukan terhadap anak, bahwa : “Setiap Orang dilarang  dengan  unsur  kesengajaan  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan, menyuruh libatkan Anak dalam tindakan penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika, alkohol, serta zat adiktif lainnya”. Larangan  melibatkan  anak  dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  juga diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 133 merumuskan bahwa, “Setiap  orang  yang  menyuruh,  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu,  memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak yang
33 Rasdianah, ‘Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum’ (2017) 4 Jurisprudentie . [163].
34 Simajuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Tarsito 1981).[151].
belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”, kemudian pada ayat (2) apabila melibatkan anak “menggunakan narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Berbagai kasus di Indonesia yang melibatkan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, justru anak secara langsung diposisikan menjadi pelaku. Dalam hal ini terdapat permasalahan dalam menangani Anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika karena terdapat pelanggaran hak-hak anak. Anak masih diposisikan sebagai pihak yang bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika atau dengan kata lain kedudukan anak adalah sebagai pelaku tindak pidana. Dalam penindakannya masih diposisikan sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak  pidana  serupa.  Padahal  semestinya  juga  dilihat  dan  ditelaah,  keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari  jaringan,  doktrin,  propaganda,  dan  ajakan  oleh  orang  dewasa.  Hal  tersebut nampaknya  masih  belum  menjadi  pertimbangan  dalam  penanganan  kasus Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

## Kesimpulan
Dengan berdasar pada pendekatan konsep mengenai eksploitasi anak secara ekonomi yang telah diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 walaupun anak yang dilibatkan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika menerima imbalan upah atau imbalan yang lainnya sehingga anak dalam posisi

## 1112 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...
ini  juga  diuntungkan  karena  imbalan  tersebut,  tindakan  demikian  tetap  dapat dikategorikan sebagai konsep eksploitasi anak secara ekonomi. Mengingat anak  tidak  dimungkinkan  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  terutama  yang berhubungan dengan narkotika tanpa ada arahan orang dewasa. Selain itu dalam peraturan yang berlaku melarang mempekerjakan anak terutama pada pekerjaan yang  memberikan  dampak  negatif  bagi  perkembangan  fisik,  psikis,  dan  sosial anak. Kedudukan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana, anak juga merupakan korban dari tindak eksploitasi yang dilakukan oleh bandar narkotika.
Bahwa ketika anak membantu untuk menyelaraskan pelaksanaan tindak pidana narkotika, seperti halnya berperan sebagai kurir ketika ditelusuri oleh aparat penegak hukum ternyata anak tersebut membantu terlaksananya tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui modus kejahatan terorganisasi. Perluasan konsep turut serta melakukan yang menjadi turut serta mengorganisasikan memiliki makna bahwa  subjek  norma  atau  sasaran  norma  ditujukan  pada  seluruh  partisipan  atau anggota kelompok yang ikut berperan penting dalam membantu terlaksananya tindak pidana narkotika. Dengan demikian sangat dimungkinkan anak yang terlibat dalam  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika  dapat  terjerumus  sebagai  pelaku kejahatan terorganisasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ahm ad Mahyani, ‘Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme’ (2019), 2 Magnum Opus.
Arinta  Dea  Dini  Singgi,[et.,al.], Ketika  Anak  Pengguna  Narkotika  Tak  Lagi Didengar ( Sebuah Tinjauan Hukum dan Kebijaksanaan Indonesia Terhadap Anak Pengguna Narkotika ), (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 2016).
Bagir Manan, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia (Rajawali Pers 2011).
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Prenada Media Group 2010).
Daden  Ramadani,[et.,al.], Buku  Panduan  Terminologi  Perlindungan  Anak  dari
Eksploitasi , (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019).
Hadi Supeno, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak Tanpa Pemidanaan (PT Gramedia Pustaka Utama 2010).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Muhammad Taufik Makarao,[et.,al], Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , (Rineka Cipta 2013).
R. Achmad Soemadipradja, Asas-Asas Hukum Pidana (Alumni 1982).
Simajuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Tarsito 1981).

## Jurnal
Anton Prasetyo, ‘Perekrutan dan Kegiatan Anak sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba’ (2015), Airlangga Development Journal .
Layyin Mahfiana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi di Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo’ (2011) 5 Kodifikasia.
Rasdianah, ‘Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum’ (2017) 4 Jurisprudentie.

## Laman
dr. M arianti, ‘Perilaku Menyimpang pada Anak dan Cara Mengatasinya’, (Alodokter, 2019)< www.alodokter.com>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.
Nurlayla Ratri, ‘Tergiur Upah Rp 50 Ribu, Remaja Protolan Murid SMK di Malang Jadi  Kurir  Narkotika’,  (Jatim  Times,  2020)<www.jatimtimes.com>,  di kunjungi pada 19 September 2020.
Puslitdatin,  ‘Penggunaan  Narkotika  di  Kalangan  Remaja  Meningkat’,  (Website Badan Narkotika Nasional, 2019)<www.bnn.go.id>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2020.
Zita Meirina, ‘KPAI: anak rentan disalahgunakan sebagai kurir narkoba, (Antara News 2019) < www.antaranews.com> , di kunjungi pada 19 September 2020.

## 1114 Rida Aristawati: Anak Sebagai Pelaku...

## Perundang-undangan
Undang-U ndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Skripsi
Hann a Ufila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) , Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

## Tesis
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti 1997).[615-633] dalam Dedy Setyawan, Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika ,  Tesis,  Program  Magister  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.