Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA
Otong Syuhada 1
E- mail; otsyu130270@gmail.com

## ABSTRAK
Budaya  politik  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  nilai  bersama suatu  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  kolektif  dan  penentuan  kebijakan  publik  untuk masyarakat  seluruhnya.  Namun  Budaya  politik  parokial  ( parochial  political culture )  yaitu    tingkat  partisipasi  politiknya    sangat  rendah,  yang  disebabkan faktor  kognitif  (misalnya  tingkat  pendidikan    relatif    rendah).  Budaya  politik parokial  merupakan    tipe  budaya  politik  yang  paling    rendah.  Dalam  budaya politik ini masyarakat  tidak  merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu  negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  terbentuknya pemerintahan    yang  baik    ( good  Governance )  serta  pemerintahan  yang  bersih ( Clean Governmance ) berawal dari bagaimana  proses pelaksanaan dalam sistem keterpilihan baik legislatif maupun eksekutif dilaksanakan sesuai dengan kaidah- kaidah  demokrasi  yang  sesungguhnya,  keterlibatan  setiap  anggota  masyarakat dalam  proses  pemilihan  umum    adalah  sebuah  keniscayaan  dalam  sistem pemerintahan yang demokratis. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka  budaya politik  masyarakat  menjadi  sebuah  variabel  yang  sangat  menentukan  dalam mewujudkan tatanan  kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera    sejalan  dengan  cita-cita  negara  Republik  Indonesia  yang  tertuang didalam   konstitusi (UUD RI 1945).
Kata Kunci : Budaya Politik dan Perwujudan Demokrasi
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## A. Latar Belakang
Sistem nilai akan  membentuk sikap mental atau  pola berpikir manusia dan    masyarakat  sebagaimana terpantul  dalam  pola  sikap  dan  perilaku  sehari- hari  dalam  berbagai  segi  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik  dan  sebagainya. Maka  itu,  dari  sini  munculah  apa  yang  disebut  budaya  politik. 2 Terminologi budaya  politik  memang  banyak  dan  aneka    ragam,  namun  memiliki  makna hampir  sama.  Dalam  hal  ini    Dennis  Kavangh  mengutip  beberapa  pengertian budaya  politik  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  diantaranya  adalah  :  Roy Macridis  mengemukakan  bahwa:  “budaya  politik  adalah  sebagai  tujuan bersama  dan  peraturan  yang  diterima  bersama”. 3 Samuel  Beer,  menyebutkan komponen-komponen  budaya  politik    itu  adalah  :  “nilai-nilai  keyakinan  dan sikap-sikap  emosi  tentang  bagaimana  pemerintahan  seharusnya  dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah  itu”.  Robert  Dahl  menyebutkan  unsur-unsur  budaya  politik  yang penting adalah :
1. Orientasi  pemecahan  masalah-masalah,  apakah  mereka  pragmatis  atau realistis;
2. Orintasi  terhadap  aksi  bersama,  apakah  mereka  bersipat  kerjasama  atau tidak (ko-operatif atau non ko-operatif);
3. Orientasi terhadeap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak;
4. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Kantaprawira;  “budaya  politik  merupakan  persepsi  manusia,  pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan  peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut  soal kekuasaan, aturan dan wewenang.. 4
Budaya  politik  lebih  mengedepankan  aspek-aspek  perilaku  aktual berupa  tindakan,  tetapi  lebih  menekankan  pada  berbagai  perilaku  non-aktual seperti  orientasi,  sikap,  nila-nilai  dan  kepercayaan-kepercayaan.  Gabriel  A  . Almond  pun melihat budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem  politik yang  juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Orientasi budaya politik  adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya  politik  maka  tidak  akan  lepas  dari  pembicaraan  sistem    politik  yaitu mencakup setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur  dan  fungsi    dalam  sistem  politik.  Setiap  individu  akan  memiliki orientasi  yang  berbeda  terhadap  sistem  politik,  yaitu  apakah  dalam    tataran struktur  politik,  fungsi-fungsi  dari  struktur  politik  dan  gabungan  dari keduannya.  Misalnya  orientasi  politik  sesorang  terhadap  lembaga  legislatif, eksekutif,  dan  sebagainya.  Budaya  politik  juga  merupakan  gambaran konseptual mengenai komponen-komponen budaya politik dalam jumlah besar, atau  mendeskripsikan  masyarakat  di  suatu  negara  atau    wilayah,  bukan  per
2 Beddy  Iriawan  Maksudi, Sistem  Politik  Indonesia  pemahaman  secara  teoritik  dan empirik , RajaGrafindo persada, Jakarta 2012, hlm. 49
3 Ibid,
4 Ibid, hlm. 51
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
individu.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pemahaman  budaya  politik  merupakan refleksi  perilaku  warga  negara  secara  massal  yang  memiliki  peran  besar  bagi terciptanya sistem politik yang ideal. 5
Budaya  politik  adalah,  pola  orientasi  kepada  tindakan  politik. 6 Hakikatnya budaya politik terdiri atas pola kecenderungan  kepercayaan , nilai dan  pengharapan  yang  diikuti  secara  luas. 7 Budaya  politik  merupakan  pola perilaku  suatu    masyarakat  dalam    kehidupan  bernegara,  penyelenggaraan administrasi  negara,  politik  pemerintahan,  hukum,  norma    kebiasaan  yang dihayati  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  setiap  harinya.  Budaya  politik  juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  nilai  bersama  suatu  masyarakat  yang memiliki  kesadaran  untuk  berpartisipasi  dalam    pengambilan  keputusan kolektif  dan  penentuan  kebijakan  publik  untuk  masyarakat  seluruhnya. 8 Namun  Budaya  politik  parokial  ( parochial  political  culture )  yaitu    tingkat partisipasi politiknya  sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat  pendidikan    relatif   rendah). 9 Budaya politik parokial merupakan   tipe budaya politik yang paling  rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat  tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu  negara, mereka lebih mengidentifikasikan  dirinya  pada  perasaan  lokalitas.  Tidak  terdapat kebanggaan terhadap sistem  politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam  sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.
Budaya politik semacam ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun  kemampuan untuk berpartisipasi dalam  politik.  Perasaan  kompetensi  politik  dan  keberdayaan  politik  otomatis tidak  muncul,  ketika  berhadapan  dengan  institusi-institusi  politik.  Tidak munculnya  perasaan  kompetensi  politik  dan  keberdayaan  politik  tersebut menyebabkan  sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Demokrasi dalam  budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. 10
Tentang  budaya  politik  parokial  dapat  kita  lihat  ciri-ciri  yang  nampak sebagai berikut:
1. Terbatas pada wilayah  atau  lingkup kecil, sempit misalnya seperti Provinsi. Dalam masyarakat tradisiona tidak  terdapat  peranan  khusus dalam politik, tetapi diffuse (menyebar)  politik  ekonomi  dan  agama.  Jadi  para  pelaku politik melakukan peranannya serempak dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain;
2. Terbatasnya diferensiasi tidak  terdapat  peranan  politik  bersifat  khas  dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung
5 Ibid, hlm . 52 6 Dan Nimo , Komunikasi Politik  Khalayak dan efek, Remaja Rosda Karya, Bandung 2010, hlm. 37
7 Ibid ,
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik, diakses pada tanggal 21/03/2019
9 Beddy Iriawan Maksudi ….Op.Cit , , hlm. 59
10 http://pkn-ips.blogspot.com/2015/07/ karakteristik-budaya-politik-parokial-Kaula- dan-Partisipan .html Diakses pada tanggal 21/03/2019
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.
3. Frekuensi  orientasi    terhadap  sistem  sebagai  obyek  umum,  obyek-obyek input  (intensitas  pengetahuan  dan    perbuatan    tentang  proses  penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau di organisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa  untuk  menerjemahkan  atau  versi  tuntutan-tuntutan  tersebut, sehingga  menjadi  kebijakan  yang  otoritatif  sifatnya),  obyek-obyek  output (intensitas  pengetahauan  dan    perbuatan  tentang    proses  aktivitsa  berbagai cabang  pemerintahan  yang  berkenaan  dengan    penerapan  dan  pemaksaan keputusan-keputusan  otoritatif  atau    berkenaan  dengan  fungsi  pembuatan undang-undang  oleh  legislatif,  fungsi    pelaksanaan  aturan  oleh  eksekutif (termasuki  birokrasi)  dan  fungsi  peradilan  (yudikatif)  dan  pribadi  sebagai partisipan aktif mendekati nol;
4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik;
5. Parokialisme    murni  berlangsung  dalam    sistem  tradisional  yang  lebih sederhana  dimana  spesialisasi  politik  berada  pada  jenjang  yang  sangat minim;
6. Paroksialisme dalam sistem  politik yang  diferensiatif  lebih bersifat efektif dan  normatif daripada kognitif;
7. Yang  menonjol  dalam  budaya  politik  parokial  adalah  adanya  kesadaran anggota  masyarakat  akan  adanya  pusat  kewenangan/  kekuasaan  politik dalam masyarakatnya. 11
Berkaitan  dengan  paparan  di  atas,  dalam  ilmu  politik,  dikenal  dua macam    pemahaman  tentang  demokrasi:  pemahaman  secara    normatif    dan pemahaman  secara empirik, untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai procedural  democracy. Dalam    pemahaman  secara  normatif, demokrasi  merupakan  sesuatu  yang  secara  idiil  hendak  dilakukan  atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan  normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada  masing-masing negara, misalnya  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  bagi  pemerintah  Republik Indonesia dinyatakan bahwa :
1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2)).
2. Kemerdekaaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran    dengan lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya,  ditetepkaan  dengan  Undang-undang” (Pasal 28),
3. Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  mmemeluk agaamanya  masing-masing  dan    untuk  beribadah  menurut  agaama  dan kepercayaannya itu” (Pasal  29 ayat (2)).
Kutipan  pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan  definisi    normatif    dari  demokrasi.  Tetapi  kita    juga    harus memperhatikan  bahwa  apa  yang    normatif    belum    tentu    dapat  dilihat  dalam kontek  kehidupan  politik  sehari-hari  dalam    suatu  negara.  Oleh    karena  itu
11 Beddy Iriawan Maksudi…. Op.Cit , , hlm. 60.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
adalah  sangat  perlu    untuk    mellihat    bagaimana    makna  demokrasi  secara empirik  ,  yakni  demokrasi  dalam    perwujudannya  dalam    kehidupan  politik praktis. 12
Demokrasi  adalah  suatu    sistem    pemerintahan  dalam  suatu  negara dimana  semua  warga  negara  secara  memiliki  hak,  kewajiban,  kedudukan  dan kekuasaan  yang  baik  dalam    menjalankan      kehidupannya  maupun  dalam berpartisipasi  terhadap  kekuasaan  negara,  dimana  rakyat    berhak    untuk  ikut serta dalam  menjalankan negara atau  mengawasi  jalannya kekuasaan  negara, baik  secara  langsung    misalnya  melalui  ruang-ruang    publik  ( public  sphere ) maupun    melalui  wakil-wakilnya  yang  telah  dipilih  secara  adil  dan    jujur dengan  pemerintahan    yang  dijalankan  semata-mata  untuk  kepentingn  rakyat, sehingg  sistem  pemerintahan  dalam    negara  tersebut  berasal  dari  rakyat, dijalankan  oleh  rakyat,  untuk  kepentingan    rakyat  ( from  the  people,  by  the people,  to  the  people ).    Karena  itu,  sistem  pemerintahan  demokrasi  dipakai sebagai  lawan  dari  sistem  pemerintahan  tirani,  otokrasi,  despotisme, toatliterisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi. 13
Demokrasi  yang  secara  resmi  mengkristal  di  dalam  UUD  1945  dan yang  saat  ini  berlaku  diIndonesia  biasa  disebut  “demokrasi  Pancasila”. Meskipun  sebenarnya  dasar-dasar  konstitusional  bagi  demokrasi  di  Indonesia sebagaimana  yang  berlaku    sekarang  ini  sudah  ada  dan  berlaku  jauh  sebelum tahun 1965, tetapi istilah “demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966) . 14
Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan  rakyat yang dijiwai dan  diintegrasikan  dengan  sila-sila  lainnya.  Hal  ini  berarti    bahwa  dalam menggunakan  hak-hak  demokrasi  haruslah  selalu  disertai  dengan    rasa tanggung    jawab  kepada    tuhan  yang  maha  esa  menurut  keyakinan  agama masing-masing,  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  haruslah  menjamin  dan  mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. 15
Demokrasi  Pancasila  seperti  yang  dimaksud  dalam  UUD  194,  yang berarti menegakan  kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan  oleh  segenap  warga  negara,  dimana      hak-hak  asasi  manusia  baik dalam aspek  kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  dihindarkan  secara  institusional.  Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru dilepaskan  dari  ikatan-ikatan    pribadi  dan  lebih  di  perlembagakan ( deperzonalization,  institusinalization ). 16 Demokrasi  Pancasila  sebagaimana
12 Afan  Gaffar, Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta 2006, hlm.3-4
13 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi , Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 2
14 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di  Indonesia, studi tentang interaksi poliotik dan kehidupan ketatanegaraan , Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm. 41-42
15 Ibid, hlm . 43 16 Ibid
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
diatur dalam UUD 1945  memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden. 17 Oleh karena itu  Pancasila, dapat dijadikan sebagai dasar dalam :
1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
2. Menghormati dan menjung tinggi harkat dan martabat manusia. Serta nilai-nilai Pancasila :
1. Dapat meredam potensi konflik dalam masyarakat;
2. Dapat dijadikan jaminan perlindungan hak dasar. 18

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Sejauhmana  budaya  politik  parokial  dapat  menjadi  penghambat  proses terwujudnya demokrasi Pancasila ?
2. Apa  saja    ciri  karakteristik  masyarakat  yang  tergolong  pada  budaya  politik parokial ?
3. Bagaimana  konsep  negara  Indonesia  yang  menganut  asas  demokrasi pancasila ?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  budaya  politik  parokial  dapat  menjadi  penghambat proses terwujudnya demokrasi Pancasila ?
2. Untuk mengetahui ciri karakteristik masyarakat yang tergolong pada budaya politik parokial ?
3. Untuk mengetahui konsep negara Indonesia yang menganut asas demokrasi pancasila ?

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka  teori  adalah  kerangka  pemikiran  atau  butir-butir  pendapat mengenai  suatu  permasalahan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman ( guidance )  teoritis  untuk  dijadikan  sebagai  pisau  analisis  dalam  jurnal  ini.
Kerangka  teori 19 yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  ataupun batasan-batasan  tentang  teori-teori  yang  akan  dipakai  sebagai  landasan penelitian yang akan dilakukan. 20 Menurut John. W. Best, teori pada dasarnya berisi  penggambaran  hubungan  sebab  akibat  diantara  variabel-variabel.  Suatu teori  di  dalam  dirinya  terkandung  keunggulan  untuk  bisa  menjelaskan  suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala. 21 Teori  adalah  “ Something  assume  as  starting  point  scientific
17 Ibid , hlm. 44
18 Ahmad Muliadi, Politik Hukum , Akademia Permata, Padang 2013, hlm.114
19 Uber  Silalahi, Metode  dan  Metodologi  Penelitian .  Bina  Budaya,  Bandung  1998, hlm. 69
20 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal ), Bumi Aksara. Jakarta, 1999, hlm. 41
21 Ibid. hlm. 41-42.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
investigation ”  Asumsi  dasar  untuk  membuktikan  penelitian  ilmiah. 22 Teori  di jadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan di akui kalangan  ilmuan. 23 Teori  hukum  adalah  teori  dalam  bidang  hukum  yaitu berfungsi  memberikan  argumentasi  yang  meyakinkan  bahwa  hal–hal  yang  di jelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal- hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis, 24 berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat. 25
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini,  salah satunya  mengenai  Teori  Negara  Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila.  Istilah negara  hukum  di  Indonesia  sering  disebut  dengan rechtstaats atau the  rule  of law .  Paham rechtstaats pada  dasarnya  bertumpu  pada  sistem  hukum  Eropa Kontinental  dan  walaupun  dalam  UUD  1945  istilah  negara  hukum  disebut rechtstaats ,  tetapi  secara  normatif  harus  dibedakan  dengan  paham  negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep the rule of law dalam  sistem  hukum  Anglo  Saxon.  Konsep  negara  hukum  ( rechtstaats )  di Indonesia  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  tercermin  dalam  Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945  yang  merupakan  pernyataan  kehendak  lahirnya  negara  Indonesia,  serta sebagai  dasar  filosofis  dan  tujuan  negara.  Dari  kajian  dan  pemahaman demikian,  akan  sampai  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  dalam  konsep  Negara Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  selain  memiliki  kesamaan,  tetapi  juga memiliki  perbedaan  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dikembangkan  di negara lain. 26
Negara  hukum  Indonesia  yang  dapat  juga  diistilahkan  sebagai  negara  hukum Pancasila  memiliki  latar  belakang  kelahiran  yang  berbeda  dengan  konsep negara  hukum  yang  dikenal  di  barat,  walaupun  Negara  hukum  sebagai genus begrip yang  tertuang  dalam  Penjelasan  UUD  1945  terinspirasi  dari  konsep negara  hukum  yang  dikenal  di  barat  dan  jika  membaca  dan  memahami  yang dibayangkan  Soepomo  ketika  menulis  Penjelasan  UUD  1945  jelas  merujuk pada konsep rechtstaat , karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. 27
Terinspirasi  dari  konsep  negara  hukum  barat  dalam  hal  ini rechtstaat, maka
22 Paul Edward, disitir oleh juhaya S. Praja ,  Teori  Hukum Dan Aplikasinya . Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 1.
23 Ibid 24 Ismail Sunny, dan Muhammad Rasyid, Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-prinsipnya  Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara Madinah Dan Masa Kini), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010, hlm. 8.
25 Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat ,  Edisi  Ketiga,  Gramedia, Jakarta, 1993,  hlm 19
26 Hamdan Zoelva, “ Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila ,” http://www. setneg. go.id, diakses tanggal 5 Maret 2020
27 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta, 2006, hlm. 48.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
UUD  1945  menghendaki  elemen-elemen rechtstaat maupun rule  of  law menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia. 28
Negara  hukum  itu  bukan  suatu  jenis  dan  watak  negara  yang  datang dengan  sendirinya.  Realisasi  negara  hukum  harus  diperjuangkan,  sebab walaupun  ditetapkan  dengan  peraturan  negara,  bahwa  harus  diakui  supremasi yang  mutlak  dari  hukum,  aspek  materil  dan  formil-organisatoris,  aspek imperatif  atau  normatif  dan  segi  operatif,  semua  ini  tidak  menjamin perwujudan  negara  hukum  jika  tidak  didukung  oleh  jiwa  negara  hukum  dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri  merupakan  sikap,  rasa  tanggung  jawab,  daya  kekuatan  dari  manusia sebagai  warga  negara  dan  dalam  golongan,  yang  memberi  arah  dan  disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum. 29
Muhammad  Tahir  Azhary 30 mengutip  pendapat  Oemar  Seno  Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena  mempunyai  pandangan  hidup  bernegara  yaitu  Pancasila.  Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia  dapat  pula  disebut  Negara  Hukum  Pancasila.  Salah  satu  ciri  pokok dalam  Negara  Hukum  Pancasila  adalah  adanya  jaminan  terhadap  kebebasan beragama  ( freedom  of  religion ).  Muhammad  Tahir  Azhary  selanjutnya mengatakan  bahwa  walaupun  dalam  Penjelasan  UUD  1945  digunakan  istilah rechtstaats, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep rechtstaats dan  bukan  pula  konsep  the  rule  of  law,  melainkan  konsep  Negara  Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan  negara;  (2)  bertumpu  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (3)  kebebasan beragama  dalam  arti  positif;  (4)  ateisme  tidak  dibenarkan  dan  komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan. 31

## E. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif ,  karena  kajian  dalam penelitian  ini  adalah  kajian  ilmu  hukum,  oleh  karena  itu  harus  dikaji  dari aspek  hukumnya.  Penelitian yuridis  normatif disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan 32 atau dikategorikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas dan  kaidah-kaidah  hukum 33 .  Digunakannya  penelitian  hukum  normatif, karena  permasalahan  pokoknya  mengenai  budaya  politik  parokial  dan
28 Tengku  Erwinsyahbana,  “ Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum Berdasarkan  Pancasila ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  2  No.  2,  Pekanbaru:  Fakultas  Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 173
29 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum  bagi  Pembaharuan  Masyarakat  di  Indonesia ,  Badan  Penerbit  Kristen,  Jakarta,  1967, hlm. 44-45
30 Muhammad Tahir Azhary , Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta,1992, hlm. 69.
31 Ibid ., hlm. 71
32 Ronny  Hanitijo   Soemitro. Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11
33 Ibid , hlm 12
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
perwujudan  demokrasi  Pancasila.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan dengan budaya politik parokial.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  maksudnya  karena  peneliti berusaha  mengetahui  dan  memaparkan  informasi  dan  data  secara  faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai budaya politik parokial. Bersifat analitis  karena  peneliti  akan  melakukan  analisis  terhadap  berbagai  aspek hukum,  baik  dari  segi  peraturan,  maupun  dari  segi  pelaksanaannya,  guna mengetahui  upaya  pencegahan  terhadap  budaya  politik  parokial.  Untuk memperoleh  data  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  maka penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  2  (dua)  tahap,  yaitu: pertama ,  penelitian kepustakaan  dan kedua ,  studi  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan dalam  rangka  memperoleh  data  sekunder,  baik  yang  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier 34 . Bahan hukum primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas), dan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yakni  norma  (dasar)  atau  kaidah dasar  dan  peraturan-peraturan  dasar,  seperti  UUD  1945,  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  budaya  politik  parokial.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan  hukum  primer,  berupa  hasil-hasil  penelitian,  karangan  ilmiah  dari kalangan  hukum,  dan  penelitian-penelitian  lain  yang  relevan  dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  berupa  kamus,  ensiklopedia,  majalah,  surat  kabar  dan  sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Selanjutnya studi lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang  menunjang  data  sekunder,  sehingga  dari  data  primer  akan  diketahui pelaksanaan pencegahan budaya politik parokial.
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:
1. Studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari  literatur-literatur  yang  ber- hubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara  ( interview ),  yaitu  mengumpulkan  data  melalui  tanya  jawab dengan  para  pihak  yang  terkait  dengan  objek  penelitian,  sedangkan  tipe wawancara  yang  dipergunakan  adalah  wawancara  tidak  terpimpin  ( non directive interview ), artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.
Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.
34 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Budaya  Politik  Parokial  Dapat  Menjadi  Penghambat  Proses Terwujudnya Demokrasi Pancasila
Tingkat  pendidikan  masyarakat  Indonesia  masih    relatif  rendah, berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik tercatat Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)  warga negara Indonesia dikisaran angka kurang dari  9  Tahun  tepatnya  8.56  tahun  pada  tahun  2017  artinya  hanya  sampai tingkatan  Sekolah  Menengah  Pertama  juga  tidak  selesai 35 Hal  ini  salah satunya  disebabkan karena faktor tingkat daya beli masyarakat yang cukup rendah. Memiliki pendidikan rendah, akan terindikasikan bahwa masyarakat tidak  memiliki  minat  maupun    kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul.  ketika  berhadapan  dengan    institusi-institusi  politik.  Tidak munculnya  perasaan    kompetensi  politik  dan  keberdayaan  politik  tersebut menyebabkan    sulitnya  membangun  demokrasi  dalam  budaya  politik parokial,  apalagi  jika  mengacu  kepada    demokrasi  pancasila  dimana kedaulatan    rakyat  semestinya    dijiwai  dan  diintegrasikan  dengan    kelima sila  yang  tertung  didalam  Pancasila.  Hal  ini  berarti    bahwa  dalam menggunakan  hak-hak  demokrasi  haruslah  selalu  disertai  dengan    rasa tanggung  jawab  kepada  tuhan  yang maha esa menurut keyakinan agama masing-masing,  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  haruslah    menjamin  dan mempersatukan    bangsa,  dan    harus  di  manfaatkan  untuk  mewujudkan keadilan sosial;
Memiliki  pendidikan  rendah,  maka  akan  terindikasikan  bahwa masyarakat tidak memiliki minat maupun  kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak  muncul.  ketika  berhadapan  dengan    institusi-institusi  politik.  Tidak munculnya  perasaan    kompetensi  politik  dan  keberdayaan  politik  tersebut menyebabkan    sulitnya  membangun  demokrasi  dalam  budaya  politik parokial,  apalagi  jika  mengacu  kepada    demokrasi  pancasila  dimana kedaulatan    rakyat  semestinya    dijiwai  dan  diintegrasikan  dengan    kelima sila  yang  tertung  didalam  Pancasila.  Hal  ini  berarti    bahwa  dalam menggunakan  hak-hak  demokrasi  haruslah  selalu  disertai  dengan    rasa tanggung  jawab  kepada  tuhan  yang maha esa menurut keyakinan agama masing-masing,  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  haruslah    menjamin  dan mempersatukan    bangsa,  dan    harus  di  manfaatkan  untuk  mewujudkan keadilan sosial;
35 https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg- rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html.  Badan  Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) diakses pada tanggal 24/03/2019
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
2. Ciri  Karakteristik  Masyarakat  Yang  Tergolong  Pada  Budaya  Politik Parokial
Tingkat partisipasi masyarakat indonesia  menggunakan hak pilihnya dalam  momentum  proses  pemilihan  umum  berdasarkan  data  KPU  (komisi pemilihan umum) pada pemilu 2014,    masih berada dikisaran angka kurang lebih  70  %,  artinya  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam menentukan  arah  kebijakan  dan    sistem  pemerintahan  masih  tergolong rendah, berdasarkan hasil analisis penulis hal tersebut disebabkan  beberapa faktor,    salah  satunya  kurangnya    tingkat  kesadaran  masyarakat  karena berkaitan dengan  pekerjaan seperti para petani, pedagang, buruh bangunan, buruh  harian  dan  lain-lain.      Mereka  beranggapan  bahwa  bekerja  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga  sehari-hari  lebih  penting  dari  pada membuang  waktu    datang  ke  TPS  (tempat  pemungutan  suara)  dengan mengantri  untuk  sekedar    memilih  salah  satu  calon  yang  kebergunaannya tidak dirasakan secara langsung oleh mereka. Pemikiran masyarakat seperti itu  menunjukan  ciri  dari  budaya  politik  parokial,  dimana  kelompok masyarakat seperti ini tidak mengharapkan apapun dari sistem politik yang berlaku.
Merujuk  kepada  data  BPS  yang  menyatakan  bahwa  tingkat kemiskinan    masih  realtif  tinggi  yaitu  sekitar  25,  95  juta  orang,  maka berpengaruh      besar  terhadap  pola  berpikir    masyarakat  terkait  dengan  hak konstitusional  sebagai  warga  negara    yaitu  menentukan    pilihan  dalam proses  pemilihan    umum  baik  memilih  calon  anggota    legislatif    maupun memilih  calon  eksekutif  (presiden,  gubernur,  Bupati/Walikota).  Cara berpikir  masyarakat  miskin  lebih  condong  kepada  hal-hal  Pragmatis transaksional.      Wona,  pragmatis    ialah  lawan  dari  idealis,  yakni  konsep yang lebih menitik beratkan untuk melalui cara ataupun jalur yang sifatnya jangka  pendek  dengan    melakukan  hal-hal  yang  bersifat  praktis  serta mengesampingkan sisi ketidakbergunaan. 36 Sedangkan  transak-sional yaitu bentuk kesepakatan  untuk saling memberikan sesuatu. dalam bentuk materi, bisa  berupa  uang,  barang.  Atau  jasa,  terkadang  tidak  jarang  masyarakat miskin  karena  keterbatasan  pemahamaamya  tentang  sistem  demokrasi Pancasila  maupun  sistem  pemerintahan,    sehingga  lebih  mengutamakan kepentingan  individu  atau  kelompok  yang  sipatnya  sesaat.  dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan lebih banyak  manfaatnya.
3. Konsep Negara Indonesia Yang Menganut Asas Demokrasi Pancasila
Konsep  demokrasi  pancasila  digali  dari  nilai  masyarakat  asli Indonesia  dengan  nilai-nilai  yang  melekat  kepadanya,  seperti  desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah  lain  yang  berkaitan  dengan  itu.  Tujuannya,  memberikan pendasaran  empiris  sosiologis  tentang  konsep  demokrasi  yang  sesuai dengan  sifat  kehidupan  masyarakat  asli  Indonesia,  bukan  sesuatu  yang
36 http://www.corinnerogero.com/ pengertian-pragmatis-dan-contohnya-dalam- kehidupan / diakses pada tanggal 26/03/2019
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
asing  yang  berasal  dari  Barat  dan  dipaksakan  pada  realitas  kehidupan bangsa Indonesia.
Masyarakat asli  yang dimaksudkan di sini adalah bentuk  kehidupan masyarakat  yang  sudah  berlangsung  di  pulau-pulau  di  Nusantara  sejak berabad-abad  yang  lalu  dan  yang  tersusun  dari  satuan-satuan  kehidupan yang  terkecil  yang  berbeda-beda  seperti  desa  di  Jawa,  nagari  di  Sumatra Barat,  pekon  di  Lampung  atau  subak  di Bali.  Masyarakat  asli ini  memiliki seperangkat  nilai  mental  dan  moral  yang  bersifat  homogen,  struktural  dan kolektif, yang kesemuanya memiliki sistem budaya sendiri dan berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi secara langsung sebagaimana terdapat di negaranegara kota di Yunani kuno 25 abad yang lalu. Proses metamorfosis nilai-nilai  demokrasi  yang  digali  dari  kearifan  budaya  Indonesia  tersebut mengalami  beberapa  periodisasi  dalam  proses  implementasinya  sebagai suatu keniscayaan
Kebudayaan  merupakan  ruh  dan  jati  diri  bangsa  dalam  kehidupan bernegara, di mana tinggi rendahnya martabat bangsa sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya budaya bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan  oleh  hasil  proses  aktualisasi  nilainilai  budaya  bangsa  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 37 Pancasila  sebagai  budaya  dan ideologi  yang  sedang  men  “sistem”,  harapannya  adalah  akan  mampu menopang tuntutan demokrasi yang bertahap maju secara kultural-edukatif, dengan  rujukan  pola  pikir  budayawinya  sendiri.  Sistem  ideologi  yang mampu  tumbuh  dengan  terbuka  mengemban  peningkatan  kesadaran  dan partisipasi  politik  dan  ekonomi  rakyat  yang  semakin  tinggi  dari  waktu  ke waktu, tanpa efek alienasi budaya, bahkan memperkuat wujud kebangkitan nasional  Indonesia  yang  tahapannya  semakin  matang  dan  dewasa.  Ini mengimplikasikan  kebutuhan  akan  politik  kebudayaan  yang  didasarkan pada  Pancasila.  Dengan  lain  kata,  untuk  menciptakan  budaya  bangsa  yang berdasarkan pada nilainilai Pancasila diperlukan suatu rekayasa kebudayaan atau suatu strategi kebudayaan. 38 Perlu disadari batas-batasnya serta kehati- hatian dalam menentukan caranya, sehingga strategi budaya itu sendiri tidak justru  menghasilkan  sesuatu  yang  kontra-produktif  atau  bahkan bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  budaya  demokrasi  Pancasila  yang hendak diterapkan. Dengan demikian dapat dihindarkan segala kecenderungan yang menjadikan Pancasila Ideologi totaliter.
Pendefinisian  ideologi  di  sini  tidak  terlalu  membedakan  antara ideologi  dan  paham  serta  tidak  membedakan  ideologi  yang  bersifat  murni atau tidak. Sebab menurut koran Pedoman yang terbit di tahun 1960 dengan mengutip  pemikiran  ahli  politik  Barat,  ideologi  yang  benar-benar  murni  di dunia  itu  ada  tiga  yaitu  liberalisme,  sosialisme  dan  Islam.  Walaupun sejatinya  Islam  bukan  termasuk  ideologi,  karena  bukan  merupakan  karya manusia.  Pancasila  merupakan  contoh  ideologi  campuran,  karena
37 Harian Kedaulatan Rakyat, 28 Juli 2004.
38 Sastraprateja, M.  Pancasila  Sebagai  Ideologi  dalam  Kehidupan  Budaya ,  Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1992, hlm. 141.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
merupakan  perpaduan  dari  berbagai  unsur  ideologi  murni  yaitu  liberalisme dan sosialisme ditambah dengan nilai-nilai moral dan budaya Indonesia. Hal ini  terbukti  dengan  kenyataan  yang  sama  di  dunia  sekarang  ini  karena berkembang  ideologi  jalan  ketiga  ( Third  Way )  yang  merupakan  kompromi atau campuran antara liberalisme dan sosialisme.
Alfian 39 mengatakan  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  dalam kehidupan  demokrasi  antara  lain  terletak  pada  kualitas  yang  terkandung  di dalam  dirinya.  Di  samping  itu  relevansinya  terletak  pada  posisi  komparatif terhadap  ideologi-ideologi  lain  sehingga  bangsa  Indonesia  yang  meyakini, menghayati  dan  memahami  mengapa  Pancasila  adalah  ideologi  untuk dipakai  sebagai  landasan  dan  sekaligus  tujuan  dalam  membangun  dirinya dalam  berbagai  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, termasuk kehidupan politik.
Menurut Hatta, 40 Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Seperti halnya sila kerakyatan atau demokrasi,  Hatta  yakin  bahwa  demokrasi  akan  hidup  selama-lamanya  di bumi  Indonesia,  sekalipun  akan  mengalami  pasang  naik  dan  pasang  surut. Menurut  Hatta,  sumber  demokrasi  atau lebih  tegasnya  demokrasi  sosial,  di Indonesia ada tiga; Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme,  dan  prinsip  ini  juga  dipandang  sebagai  tujuan.  Kedua,  ajaran Islam  yang  memerintahkan  kebenaran  dan  keadilan  Tuhan  dalam bermasyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat  di  desa-desa  di  Indonesia.  Ketiga  sumber  inilah  yang  akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan    kepada  beberapa  rumusan  masalah  serta  hasil  analisis tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa    budaya  politik  parokial  dapat  menjadi  penghambat  proses terwujudnya demokrasi Pancasila, hal tersebut disebabkan karena kelompok masyarakat  ini  tidak  memiliki  pemikiran  dan  pemahaman  yang  cukup tentang arti penting penyelenggaraan  pemilihan umum sebagai bagian dari proses  demokrasi  Pancasila,  sehingga  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilihny  arelatif  masih  rendah.  Dalam  konsep  demokrasi pancasila  sila  ke  3  menyebutkan  bahwa  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan,  proses  ini dilaksanakan berdasarkan kepada undang-undang. Partisipasi seluruh warga negara  secara  langsung  dilaksanakan  dalam  rangka    menentukan  arah kebiajakan  pemerintah  dalam  menentukan  politik  hukum  nasional  menuju cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  adil,  makmur,    sejahtera  lahir  dan  batin. Keterlibatan  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  merupakan
39 Alfian, Pancasila  Sebagai  Ideologi  dalam  Kehidupan  Politik. Perum  Percetakan Negara, Jakarta,1990, hlm. 190
40 Mohamad Hatta, Menuju Negara Hukum ,  Idayu Press, Jakarta,1977, hlm.17.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
sebuah  keniscayaan  demi  kepentingan  dan  manfaat    yang  lebih  besar  yang bersipat nasional .Dalam menentukan pilhan  bukan didasarkan kepada suka dan  tidak  suka  terhadap  seorang  calon,  atau  atas  dasar  kepentingan pragmatis sesaat apalagi dilakukan dengan cara-cara transaksional.
2. Ciri  karakteristik  masyarakat  yang  tergolong  pada  budaya  politik  parokial adalah :
a. Tidak  tertarik  dengan  persoalan  politik  atau  sistem  politik  yang  ada karena  pengetahuan  tentang  politik  sangat  terbatas  sehingga  tidak  ada keinginan  untuk  berperan  dalam  bidang  politik.  Hal  ini  disebabkan pendidikan yang relatif rendah.
b. Tidak  berharap  pada  sistem  politik  yang  ada  sebab  tidak  mengerti tentang  berjalannya  sistem  politik,  sehingga  tidak  mengharapkan keuntungan dari perubahan sistem politik maka kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sangat rendah.
c. Tidak  mampu  untuk  terlibat  dalam  politik,  berakibat  kepada ketidakpahaman  mengenai    hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  Negara termasuk  juga  tidak  memahami  tentang  sejauhmana  kewenangan Negara dan apa yang menjadi kewajiban Negara  dalam mengelola dan mengurus pemerintahan.
d. Masih  adanya  pemikiran  bahwa  politik  itu  identik  dengan  tindakan- tindakan  kotor  dan  tidak  berdampak  pada  perubahan  kehidupan  sosial ekonominya,  sehingga  tidak  sedikit  anggota  masyarakat  yang memanfaatkan momen politik untuk sekedar mendapatkan sesuatu yang tidak begitu bernilai seperti  suara ditukar dengan sembako, uang yang hanya  puluhan  ribu  saja  atau  sebatas  selembar    kaos  dan  lain sebagainya.  Sebagian  masyarkat  yang  melakukan  tindakan  tersebut merupakan  dampak  dari  tingkat  pengangguran  yang  masih  relatif tinggi.
3. Konsep  Negara  Indonesia  yang  menganut  asas  demokrasi  pancasila,  pada intinya  merupakan  demokrasi  yang  didasarkan  kepada  nilai-nilai  Pancasila yakni yang berdasarkan kepada lima sila. Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofis  dalam menjalankan  sistem  demokrasi    untuk  mencapai  tujuan  dan cita-cita  Negara . Konsep  demokrasi  Pancasila  mengarahkan  kepada penyelenggara  negara  didalam  setiap  kebijakannya  senantiasa  menjadikan Pancasila  sebagai  landasan  utama  dalam  pembentukan  politik  hukum nasional Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis idiologis untuk mewujudkan  empat tujuan atau cita-cita yang ideal bernegara sebagaimana tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945,  yaitu,  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejakhteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  ,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## H. Saran
1. Pemerintah harus senantiasa memberikan ruang dan peluang seluas-luasnya kepada  seluruh  warga  negara  agar    dapat  mengakses  dengan  mudah berbagai  informasi  menyangkut  kebutuhan  dasar  manusia  seperti pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Negara  juga  wajib mempasilitasi agar tiap-tiap  warga negara bisa mendapatkannya.
2. Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  senantiasa  terus  berusaha  untuk dapat  memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  baik  melalui kurikulum  pendidikan  pada  tiap  program  studi  (PKN/Pancasila  ditambah jam  atau  SKS),  penyuluhan-penyuluhan  atau  penataran-penataran  dan  lain sebagainya,  agar  masyarakat  memahami  tentang  arti  pentingnya  proses demokrasi  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  dalam  rangka  mewujudkan cita-cita  bangsa.  Pembentukan    sistem  politik  nasional  yang  lebih  baik dengan    keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dan  menyeluruh  idealnya dilakukan  pemerintah  melaui  kebijakan  politik  hukum  yang  lebih  kongkrit dan terukur.
3. Pemerintah  Indonesia  melalui  seluruh  alat  kelengkapan  negara  yang  ada harus  terus  mendorong  berjalannya  sistem  demokrasi  Pancasila,    berkaitan dengan  itu  keterlibatan  seluruh  elemen  bangsa  mutlak  harus  dilakukan. Dalam    pembentukan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  misalnya, prosedur  yang  harus  dijalankan  dan  tidak  boleh  diabaikan  dengan  alasan apapun  yaitu  didahului  dengan  pembuatan  naskah  akademik,  proses  uji publik  dan  pembahasan  legal  drafting  dengan  melibatkan  para  ahli  dalam bidang  disiplin  ilmu  yang  terkait,  dengan  demikian  diharapkan  regulasi yang  dikeluarkan  akan  berdampak  positif    dalam    penata  kelolaan pemerintahan sehingga terwujud sitem demokrasi Pancasila yang sesungguh
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Afan  Gaffar, Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta 2006.
Ahmad Muliadi, Politik Hukum , Akademia Permata, Padang 2013.
Alfian, Pancasila  Sebagai  Ideologi  dalam  Kehidupan  Politik. Perum Percetakan Negara, Jakarta,1990.
Beddy  Iriawan  Maksudi, Sistem  Politik  Indonesia  pemahaman  secara  teoritik dan empirik , RajaGrafindo persada, Jakarta 2012.
Dan  Nimo ,  Komunikasi  Politik    Khalayak  dan  efek, Remaja  Rosda  Karya, Bandung 2010.
Ismail  Sunny,  dan  Muhammad  Rasyid, Negara  Hukum  (Suatu  Study  Tentang
Suatu Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa  Kini), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010.
Koentjaraningrat, Metode-metode  Penelitian  Masyarakat ,  Edisi  Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993.
Mardalis, Metode  Penelitian  (Suatu  Pendekatan  Proposal ),  Bumi  Aksara. Jakarta, 1999.
Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia,  studi  tentang interaksi poliotik dan kehidupan ketatanegaraan , Rineka Cipta, Jakarta 2003.
Mohamad Hatta, Menuju Negara Hukum ,  Idayu Press, Jakarta,1977.
Muhammad  Tahir  Azhary  , Negara  Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta,1992.
Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi , Refika Aditama, Bandung 2010.
O.  Notohamidjojo, Makna  Negara  Hukum  bagi  Pembaharuan  Negara  dan Wibawa  Hukum  bagi  Pembaharuan  Masyarakat  di  Indonesia ,  Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.
Paul  Edward,  disitir  oleh  juhaya  S.  Praja ,    Teori  Hukum  Dan  Aplikasinya . Pustaka Setia, Bandung, 2011.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
Ronny    Hanitijo      Soemitro. Metodologi    Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Sastraprateja, M. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya , Perum Percetakan Negara, Jakarta, 1992.
Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif ,  Penerbit  Buku  Kompas, Jakarta, 2006.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
Uber  Silalahi, Metode  dan  Metodologi  Penelitian .  Bina  Budaya,  Bandung 1998.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## C. Sumber lain

## 1. Jurnal, Koran
Harian Kedaulatan Rakyat, 28 Juli 2004.
Tengku  Erwinsyahbana,  “ Sistem  Hukum  Perkawinan  pada  Negara  Hukum Berdasarkan  Pancasila ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  2  No.  2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.

## 2. Internet
Hamdan Zoelva, “ Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila ,” http://www. setneg. go.id, diakses tanggal 5 Maret 2020
https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/ -ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin- 2010-2017.html.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS  -  Statistics  Indonesia) diakses pada tanggal 24/03/2019
http://www.corinnerogero.com/ pengertian-pragmatis-dan-contohnya- dalam-kehidupan / diakses pada tanggal 26/03/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik, diakses pada tanggal 21/03/2019
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 1 April 2020
http://pkn-ips.blogspot.com/2015/07/ karakteristik-budaya-politik-parokial-
Kaula-dan-Partisipan .html Diakses pada tanggal 21/03/2019