PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN POLITIK (KAJIAN REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA ORDE LAMA HINGGA

## REFORMASI)
Yudi Hartono*

## Abstrak
Pendidikan  dan  politik  memiliki  hubungan  yang  dinamis.  Pendidikan  dan politik  berhubungan  erat  dan  saling  memengaruhi.  Berbagai  aspek  pendidikan senantiasa  mengandung  unsur-unsur  politik,  begitu  juga  sebaliknya,  setiap  aktivitas politik  ada  kaitannya  dengan  aspek-aspek  kependidikan.  Pada  masa  awal kemerdekaan, kebijakan  pendidikan  pada  masa  Orde  Lama  ditujukan  pada pendidikan  sosialisme Indonesia.  Kebijakan  pendidikan  pada  masa  Orde  Baru diarahkan  pada  penyeragaman  di  dalam  berpikir  dan  bertindak.  Pendidikan  di  era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang
didesentralisasikan. Untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di  tengah  masyarakat  tidak  hanya  diperlukan  dasar  pengalaman  dan  pengetahuan pendidikan,  tetapi  juga  diperlukan  pengetahuan  tentang  aspek-aspek  dan  konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

## Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan Politik, Orde Lama, Reformasi

## Pendahuluan
Pendidikan  dan  politik  memiliki hubungan  yang  dinamis.  Pendidikan  dan politik  berhubungan  erat  dan  saling memengaruhi.  Berbagai  aspek  pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu  juga  sebaliknya,  setiap  aktivitas politik  ada  kaitannya  dengan  aspek-aspek kependidikan. Namun demikian, tidak semua pihak  mengakui  dan  mendukung  hubungan atau  keterkaitan  antara  politik  dan pendidikan.  Banyak  pihak  yang  resah dengan  realitas  tersebut  dan  menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi  atau  mengikis  elemen- elemen  politik  dalam  dunia  pendidikan. Mereka  menginginkan  agar  pendidikan  dan politik  menjadi  dua  wilayah  yang  terpisah. Mereka  percaya  bahwa  pemisahan  antara politik  dan  pendidikan  dapat  dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan  dari  berbagai  kepentingan politik penguasa.
Menurut  Harman  (dalam  M.  Sirozi, 2010:  25),  pandangan  bahwa  pendidikan dan  politik  merupakan  dua  hal  yang  sama sekali terpisah tidak mengandung
kebenaran,  baik  di  negara-negara  industri seperti di Amerika dan Australia maupun di negara-negara  berkembang.  Ia  percaya bahwa  di  belahan  dunia  manapun,  politik dan  pendidikan  saling  terkait  dan  saling memengaruhi.
Keduanya adalah dua aktivitas  yang  mendasar  dalam  semua masyarakat manusia. Pendidikan menyangkut proses transmisi  ilmu  pengetahuan  dan  budaya, serta  perkembangan  keterampilan  dan pelatihan  untuk  tenaga  kerja.  Politik berkenaan  dengan  praktik  kekuasaan, pengaruh  dan  otoritas,  serta    pembuatan keputusan-keputusan  otoritatif tentang alokasi  nilai-nilai  dan  sumberdaya.  Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian  dan  pendistribusian  nilai- nilai  dalam  masyarakat,  maka  tidaklah  sulit untuk  memahami  bahwa  pendidikan  dan politik adalah dua aktivitas yang akan terus terkait  dan  saling  berinteraksi.  Lembaga- lembaga  yang  menyelenggarakan  aktivitas- aktivitas  pada  dua  sektor  kehidupan masyarakat  ini  akan  saling  memengaruhi, apapun  karakteristik  dan  budaya  yang dimiliki  oleh  suatu  masyarakat.  Hal  ini terjadi  dalam  setiap  masyarakat,  apapun
*Yudi Hartono adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADUIN
tingkat perkembangannya, sistem politiknya dan ideologinya.
Untuk  dapat  memahami  berbagai persoalan  pendidikan  yang  ada  di  tengah masyarakat  tidak  hanya  diperlukan  dasar pengalaman  dan  pengetahuan  pendidikan, tetapi  juga  diperlukan  pengetahuan  tentang aspek-aspek  dan  konteks  politik  dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

## Perspektif Historis
Di  negara-negara  Barat,  kajian  antara hubungan  pendidikan  dan  politik  dimulai oleh  Plato  dalam  bukunya Republic. Walaupun  kajian  utamanya  membahas berbagai  persoalan  kenegaraan,  buku tersebut  juga  membahas  hubungan  antara ideologi  dan  institusi  negara  dengan  tujuan dan metode pendidikan. Menurut Plato, para filsuf  memiliki  otoritas  tertinggi,  para pengawas berpendidikan menengah bertindak  sebagai  kekuatan  militer  dan polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan  ekonomi  negara  menempatkan status terendah diantara semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan  reproduksi  sistem;  kelas  yang  lebih rendah  dididik  untuk  patuh  dan  diyakinkan dengan  mitos-mitos  politik  bahwa  status mereka  itu  terbentuk  oleh  sebab-sebab alamiah;  para  penyair  seharusnya  hanya menggambarkan
tingkahlaku
terpuji,
pengetahuan
tentang bentuk-bentuk masyarakat  alternatif  ditekan  dengan  hati- hati, kecuali dalam kalangan sangat terbatas dari  elit  penguasa  (Kuper  &  Kuper,  2000: 767).
Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut  bahwa  sekolah  adalah  salah  satu aspek  kehidupan  yang  terkait  dengan lembaga-lembaga  politik.  Ia  menjelaskan bahwa  setiap  budaya  mempertahankan kontrol  atas  pendidikan  di  atas  kelompok- kelompok  elit  yang  secara  terus  menerus menguasai  kekuasaan  politik,  ekonomi, agama  dan  pendidikan.  Plato  menggambar- kan  adanya  hubungan  dinamis  antara aktivitas  kependidikan  dan  aktivitas  politik. Keduanya  seakan  dua  sisi  dari  satu  koin, tidak  mungkin  terpisahkan.  Walaupun sangat  umum  dan  singkat,  analisis  Plato
tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan..
Di  dunia  Islam,  menurut  M.  Sirozi (2010:  1)  gambaran  tentang  keterkaitan antara  pendidikan  dan  politik  ditandai  oleh kesungguhan  para  ulama  dan  umara  dalam memperhatikan persoalan pendidikan sebagai  upaya  untuk  memperkuat  posisi sosial  politik  kelompok  dan  pengikutnya. Lebih lanjut M. Sirozi mengutip analisis dari Abdurrasyid  (1994)  tentang  pendidikan pada  masa  Islam  klasik  dengan  hasil kesimpulan  dalam  sejarah  perkembangan Islam,  institusi  politik  ikut  mewarnai  corak pendidikan  yang  dikembangkan.  Keterliba- tan  para  penguasa  dalam  kegiatan pendidikan waktu itu, menurut Rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta  didik,  melainkan  juga  dalam  bidang administrasi,  keuangan  dan  kurikulum (1994: 3). Dia menulis sebagai berikut.
“Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa lembaga  pendidikan  merupakan  salah  satu konstalasi  politik.  Peranan  yang  dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam  mengokohkan  kekusaan  politik  para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak,  ketergantungan  pada  uluran  tangan para  penguasa  secara  eonomis,  membuat lembaga-lembaga  tersebut  harus  sejalan dengan  nuansa  politik  yang  berlaku.“ (Rasyid, 1994: 6).
Di  antara  lembaga  pendidikan  Islam yang  menjadi  corong  pesan-pesan  politik, menurut Rasyid (1994: 6), adalah madrasah Nizhamiyah  di  Baghdad.  Dia  menyimpulkan dari  analisis  terhadap  kasus  madrasah Nizhamiyah sebagai berikut.
“Kedudukan  politik  di  dalam  Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas  politik,  syari’at  Islam  sulit  bahkan mustahil  untuk  ditegakkan.  Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam...  Pendidikan  bergerak  dalam  usaha menyadarkan  umat  untuk  menjalankan syari’at.  Umat  tidak  akan  mengerti  syari’at tanpa  adanya  pendidikan.  Bila  politik (kekuasaan)  mengayomi  dari  atas,  maka pendidikan  melakukan  pembenahan  lewat arus bawah.” (Rasyid, 1994: 15).
Kutipan  di  atas  menegaskan  bahwa hubungan  antara  politik  dan  pendidikan  di
dalam  Islam  tampak  sedemikian  erat.
Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa  dan  para  penguasa  memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk  membenarkan  dan  mempertahankan kekuasaan  mereka.  Hal  ini  dapat  dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, Menurut Abdul  Ghaffar  Aziz  (1993:  95)  dalam  M. Sirozi  (2010:  3),  adalah  “menegakkan kebenaran  dan  keadilan.  Tujuan  itu  tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan  syari’at.  Syari’at  tidak  akan berjalan  bila  umat  tidak  memahami  ajaran Islam”.
Menurut  M.  Sirozi  (2010:  4),  selain karena  faktor  religius  bahwa  agama  Islam sangat  menjunjung  aktivitas  kependidikan, perhatian  besar  para  pemimpin  Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan  dalam  penyampaian  misi-misi politik.  Pendidikan  sering  dijadikan  media dan  wadah  untuk  menanamkan  ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik.
Di  Indonesia  pada  masa  awal kemerdekaan,  kaum  nasionalis  dapat menguasai  birokrasi  dan  sektor-sektor strategis.  Kebijakan  pendidikan  pada  masa Orde  Lama  sesuai  dengan  tujuan  negara, yaitu  pendidikan  sosialisme  Indonesia  oleh pemerintahan  Ir.  Soekarno  (1961-1966). Menteri  pendidikan  pertama  Ki  Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah proklamasi  kemerdekaan  mengeluarkan Instruksi  Umum,  yang  isinya  menyerukan kepada  para  pengurus  upaya   membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan  patriotisme.  Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh
pemerintah, di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya dilingkungan pendidi- kan formal, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, merupakan  salah  satu  cara  mensejalankan tujuan  pendidikan  dengan  tujuan  negara. Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai  dengan  tujuan  tersebut,  dan  lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics,  yang  diajarkan  di  tingkat  SMP  dan SMA.
Indonesia  di  era  Orde  Lama merupakan  negara  yang  sarat  dengan  cita- cita  sosialisme.  Cita-cita  sosialisme  ini termasuk  juga  dalam  bidang  pendidikan. S t a t u t a   Universitas  Gadjah  Mada  (UGM) tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa tujuan  UGM  adalah  menyokong  sosialisme pendidikan.  Namun  pada  tahun  1992,  di bawah  kekuasaan  Orde  Baru,  statuta  ini diganti  dengan  banyak  perubahan  pada isinya satu perubahannya adalah menghilangkan  pasal  mengenai  tujuan menyokong sosialisme pendidikan Indonesia.  Kebijakan  pendidikan  saat  itu dilakukan  secara  sentralistik,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Tilaar  (2000:2)  bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada  proses  indoktrinasi  dan  menolak segala  unsur  budaya  yang  datangnya  dari luar.
Semangat  diskriminatif  di  dalam sekolah  formal mulai dikikis. Anak-anak dari kalangan  buruh  dan  tani  mulai  bisa menikmati dan mengenyam bangku pendidikan.  Secara  yuridis,  pemikiran tentang  pendidikan  nasional  dapat  dilacak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran  di  Sekolah  (Lembaran  Negara Tahun 1950 Nomor 550), yang pelaksanaannya ditegaskan  dalam UU No.12 Tahun 1954, tentang pernyataan berlakunya
UU  No.4  Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh  Indonesia  (lembaran  Negara  Tahun 1954  Nomor  38.  Tambahan  lembaran Negara  Nomor  550).  Tujuan  dan  dasar pendidikan  pada  Orde  Lama  dapat  dilihat pada  pasal  3  dan  4.  Pasal  3:“  Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap  dan warga  Negara  yang  demokratis  serta bertanggungjawab  tentang  kesejahteraan masyarakatdan  tanah  air  ”Pasal  4: “Pendidikan  dan  pengajaran  berdasar  atas asas-asas  yang  termaktub  dalam  Pancasila, UUD  Negara  Republik  Indonesia  dan  atas kebudayaan
kebangsaan Indonesia”.
K onsep  pendidikan  ini  akhirnya  berakhir ketika pada tahun 1965. Orde  Baru  memilih  perbaikan  dan perkembangan  ekonomi  sebagai  tujuan
utamanya  dan  menempuh  kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi  militer  namun  dengan  nasehat dari  ahli  ekonomi  didikan  Barat.  Orde  baru berlangsung  dari  tahun  1968  hingga  1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan  nasional.  Pendidikan  orde baru  mengusung  ideologi  “keseragaman” sehingga  memampatkan  kemajuan  dalam bidang  pendidikan.  EBTANAS,  UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeralistik  dalam  pendidikan  yang bertujuan  untuk  melanggengkan status  quo
penguasa.
Pendidikan militeralistik diperkuat  dengan  kebijakan  pemerintah dalam  penyiapan  calon-calon  tenaga  guru negeri. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin  Soeharto  mengedepankan  moto “membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya dan  masyarakat  Indonesia”.  Pada   tahun 1969-1970  diadakan  Proyek  Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan  empat  masalah  pokok  dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu,
relevansi,  dan  efisiensi  pendidikan.  Dan hasilnya  digunakan  untuk  membentuk Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pendidikan  dan  Kebudayaan  (BP3K). Depdiknas  di  bawah  Menteri  Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan  wacana  pendidikan  “ link and match " sebagai upaya untuk memperbaiki  pendidikan  Indonesia  pada masa itu (Rianti Nugroho, 2008: 16).
Sebagaimana  sistem  politik  yang  ada pada  era  ini,  maka  manajemen  pendidikan dilaksanakan  secara  sentralistis.  Semua kebijakan  sampai  detail  ditentukan  oleh pusat.  Sekolah  sebagai  lembaga  yang langsung melaksanakan proses pembelajaran  tidak memiliki  kewenangan yang  memadai.  Kebijakan  ini  memiliki implikasi
perencanaan dan upaya peningkatan  mutu  bersifat  top-down. Akibatnya,  peningkatan  mutu  tidak  ada  di sekolah-sekolah, dan hanya ada di pusat.
Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru  diarahkan  pada  penyeragaman. Tilaar (2002:3)  menjelaskan  pendidikan  di
masa  ini  diarahkan  kepada  uniformalitas atau  keseragaman  di  dalam  berpikir  dan bertindak.  Pakaian  seragam,  wadah-wadah tunggal  dari  organisasi  sosial  masyarakat, semuanya  diarahkan  kepada  terbentuknya masyarakat  yang  homogen.  Pada  masa  ini tidak  ada  tempat  bagi  perbedaan  pendapat, sehingga  melahirkan  disiplin  semu  dan melahirkan  masyarakat  peniru.  Pada  masa ini  pertumbuhan  ekonomi  yang  dijadikan panglima.
Relevansi  Pendidikan  diperhatikan dengan penyesuaian  isi  pendidikan  dengan kebutuhan  pembangunan  terhadap  sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, I dan  V.  Setelah  perluasan  kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan  buta  aksara.  Kenyataan bahwa  masih  banyak  penduduk  yang  buta huruf  ditanggapi  pemerintahan  Soeharto dengan pencanangan penuntasan buta huruf pada  16  Agustus  1978.  Tekniknya  adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”.
Dengan  mencanangkan  “wajib  belajar 9  tahun”,  termasuk  juga  yang  tak  kalah populer  adalah  dibukanya  program  SD Inpres  untuk  daerah-daerah  terpencil  dan terisolir  di  berbagai belahan  daerah  di Indonesia. Program wajib belajar dicanangkan pada 2 Mei 1984. Bank Dunia pada tahun-tahun akhir 1970-an  dan  awal  tahun  1980-an memberikan  resep  untuk  meningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak  kurikulum  IKIP  yang  semula mirip  kurikulum  Universitas  menjadi  khas IKIP,  dimana  kurikulum  baru  ini  terlalu berlebih-lebihan  menekankan  pembelajaran dan  mengurangi  secara  besar-besaran materi  bidang  studi.  Para  pedagog  yang tidak sefaham dengan resep ini dengan sinis mengatakan bahwa “di kurikulum IKIP yang baru  ini,  “bagaimana  cara  memegang kapur  pun  diajarkan”.  Mutu  guru  lulusan IKIP  merosot  tajam.  Guru  menguasai berbagai  pendekatan  dan  metodologi mengajar,  tetapi  tidak menguasai  apa  yang harus  diajarkan.Kebijakan  ke  dua  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  adalah
dengan  meningkatkan  kualitas  guru  lewat projek  peningkatan  mutu  guru  yang dilakukan  dengan  model pelatihan  guru yang  sangat  terencana  mulai  dari  teori, praktik  sampai  on  the  job  training  di sekolah-sekolah masing-masing.

## Pendidikan dan Kebijakan Politik Masa Reformasi
Era  reformasi  memberi  ruang  yang cukup  besar  bagi  perumusan  kebijakan pendidikan  baru  yang  bersifat  reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis  kompetensi.  Begitu  pula  bentuk pelaksanaan  pendidikan  berubah  dari sentralistik  menjadi  desentralistik.  Pada masa  ini  pemerintah  menjalankan  amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya
20%  dari  anggaran  pendapatan  belanja negara.
Dengan  didasarkan  oleh  UU  No.  22 tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah, yang  diperkuat  dengan  UU  No.  25  tahun 1999  tentang  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah,  maka  pendidikan  digiring  pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan  di  era  reformasi  1999 mengubah wajah sistem pendidikan
Indonesia  melalui  UU  No  22  tahun  1999, dengan  ini  pendidikan  menjadi  sektor pembangunan  yang  didesentralisasikan. Pemerintah
memperkenalkan model “Manajemen  Berbasis  Sekolah”.  Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.
Memasuki  tahun  2003  pemerintah membuat  UU  No.20  tahun  2003  tentang sistem  pendidikan  nasional  menggantikan UU  No  2  tahun  1989,  dan  sejak  saat  itu pendidikan  dipahami  sebagai,  “Usaha  sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  Negara."  (Standar Nasional Pendidikan, 2005:102).
Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai  dengan  UUD  1945  yaitu  20%  dari APBN  dan  APBD,  sehingga  banyak  terjadi reformasi  di  dunia  pendidikan,  terutama dalam  dalam  pemberian  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  Wajib  Belajar  9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru  dengan  adanya  sertifikasi  guru,  serta pemberian  bantuan  pendidikan  (Beasiswa) untuk  peningkatan  kompetensi  guru,  dan sebaginya.
Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  bahwa  pendidik merupakan  tenaga  profesional.  Kedudukan guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang  guru  dan  dosen  Pasal  2  ayat  (1) Guru sebagai tenaga
profesional mengandung  arti  bahwa  pekerjaan  guru hanya  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  yang memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi, dan  sertifikat  pendidik  sesuai  dengan persyaratan  untuk  setiap  jenis  dan  jenjang pendidikan  tertentu.  Pasal  (4)   Yang dimaksud   dengan  guru  sebagai  agen pembelajaran  ( learning agent ) adalah peran guru  antara  lain  sebagai  fasilitator, motivator,  pemacu,  perekayasa  pembelaja- ran,  dan  pemberi  inspirasi  belajar  bagi peserta didik.

## Format Hubungan
Hubungan antara politik dan pendidikan  terwujud  ke  dalam  berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial  politik  dimana hubungan  itu  terjadi.  Bentuk  hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke  masyarakat  lainnya.  Dalam  suatu masyarakat,  hubungan  tersebut  bisa  saja sangat  kuat  dan  riil  dan  dalam  masyarakat
lainnya  hubungan  tersebut  bisa  saja  lemah dan  tidak  nyata.  Pola  hubungan  antara pendidikan  dan  politik  di  negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu masyarakat  ke  masyarakat  lainnya.  Dalam masyarakat  yang  lebih  primitif  yang berdasarkan  pada  basis  kesukuan (Tribal- based  societies) misalnya,  lazim  bagi  orang tua  dari  satu  suku  memainkan  dua  peran, sebagai  pemimpin  politik  dan  sebagai pendidik.  Mereka  membuat  keputusan- keputusan  penting  dan  memastikan  bahwa keputusan-keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mempersiapkan  generasi  muda  untuk memasuki  kehidupan  dewasa  dengan mengajarkan  mereka  teknik-teknik  berburu dan mencari ikan, metode-metode berperang  dan  sebagainya.  Selain  itu, mereka  juga  menanamkan  pada  generasi muda  mereka  kepercayaan,  nilai-nilai  dan tradisi  serta  mempersiapkan  mereka  untuk berperan secara politis.
Dalam  masyarakat  yang  lebih  maju dan berorientasi teknologi, serta mengadopsi nilai-nilai dan lembaga-lembaga
Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional kepada pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana  pengaruh  modernisasi  sangat  kuat, pola  hubungan  pendidikan  dan  politik umumnya sama dengan hubungan pendidikan  dan  politik  di  negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara- negara  berkembang  yang  lebih  maju, pendidikan  formal  memainkan  peran  yang sangat  penting  dan  nyata  dalam  mencapai perubahan  politik,  dan  dalam  proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik  baru.  Di  sebagian  negara  maju, pendidikan  berada  dalam  arus  utama kehidupan  politik  nasional  dan  menjadi  isu penting  dalam  wacana  politik.  Di  negara- negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang  mendapat  perhatian  dan  bukan merupakan  topik  yang  hangat  sebagai wacana publik.
Dalam  masyarakat  modern  pada umumnya,  pendidikan  adalah  komoditi politik  yang  sangat  penting.  Proses  dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek  dan  wajah  politik  yang  banyak,  serta
memiliki  beberapa  fungsi  penting  yang berdampak  pada  sistem  politik,  stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat  modern  pendidikan  merupakan wilayah  tanggung  jawab  pemerintah  yang besar.  Pendidikan  publik  bersifat  politis karena  dikontrol  oleh  pemerintah  dan memengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena  besarnya  nuansa  politik  dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai  faktor  politis  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  pendidikan  turut memengaruhi  bagaimana  kontrol  terhadap pendidikan  dan  bagaimana  kebijakan- kebijakan  pendidikan  dibuat.  Sebagai wilayah  tanggung  jawab  pemerintah, pendidikan  sering  “dipaksa”  menyesuaikan diri  dengan  pola-pola  administratif  umum dan  norma-norma  yang  berlaku.  Akibatnya, pendidikan  publik  dibiayai  dan  dikontrol oleh  pemerintah  sama  halnya  pemerintah membiayai  dan  mengontrol  bidang-bidang lainnya,  seperti  pertanian,  kesehatan,  atau pelayanan sosial.
Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan  dan  politik  serta  aspek-aspek publik  lainnya,  setiap  kebijakan  pemerintah di  bidang  pendidikan  pada  umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat  dan  keyakinan  politiknya.
Masing-masing  pemerintah  menempatkan prioritas  pendidikan  yang  berbeda-beda, dan  menyukai  kebijakan-kebijakan  yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu  ke  waktu  pemerintah  membuat kebijakan-kebijakan  pendidikan  atas  dasar pertimbangan-pertimbangan
politik.
Keputusan-keputusan  tentang  pendidikan sering  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor keuangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas-universitas dan lembaga  pendidikan  negeri  merupakan sektor  publik  yang  paling  terpengaruh  oleh penerapan  sistem  politik.  Ini  tidak  berarti bahwa  lembaga-lembaga  pendidikan  non pemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah- sekolah  non  pemerintah  sangat  tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan  subsidi  pemerintah,  sekolah-
sekolah  non  pemerintah  tersebut  seringkali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan  untuk  memenuhi  persyaratan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah,  seperti menyesuaikan  struktur  organisasi  sekolah, merombak
kurikulum, kriteria pengangkatan  guru,  prosedur  pengelolaan dana,  format  akreditasi,  tidak  memasukkan bidang  studi  tertentu,  tidak  menggunakan buku  pelajaran  tertentu,  menggunakan seragam  tertentu,  melaksanakan  upacara- upacara tertentu dan sebagainya.
Sekolah-sekolah non pemerintah yang sangat  tergantung  pada  izin  dan  subsidi pemerintah  tidak  punya  banyak  pilihan selain mengikuti persyaratan yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  walaupun dengan  begitu  tidak  sedikit  dari  sekolah- sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa “lari” dari visi, misi, dan  tujuan  awal  pendiriannya.  Di  banyak negara, terutama di negara-negara berkembang,  sangat  sedikit  sekolah  non pemerintah yang dapat meloloskan diri dari “jerat”   politik  pendidikan  penguasa.  Di Indonesia,  Pondok  Modern  Gontor  yang tidak  mau  mengikuti  berbagai  persyaratan yang  dituntut  oleh  otoritas  pendidikan  di negeri  ini.  Hasilnya  sangat  jelas;  sementara banyak sekolah-sekolah dan pondok pesantren  non  pemerintah  “kehilangan identitas” dan terjebak ke dalam uniformitas  pendidikan  yang  diterapkan oleh otoritas pendidikan di tanah air. Selain itu, Pondok Modern Gontor adalah salah satu dari sedikit institusi pendidikan di tanah air yang  mendapat  pengakuan  international. Banyak lulusan Pondok Modern Gontor yang diterima  di  Al-Azhar,  Mesir,  dengan kewajiban  mengikuti  program  matrikulasi yang sangat minim.
Jika  politik  dipahami  sebagai  “praktik kekuatan,  kekuasaan  dan  otoritas  dalam masyarakat,  serta  pembuatan  keputusan- keputusan  otoritas  tentang  alokasi  sumber daya  dan  nilai-nilai  sosial”  (Harman,  1974: 9),  maka  jelaslah  bahwa  pendidikan  tidak lain  adalah  sebuah  bisnis  politik.  Semua lembaga  pendidikan,  baik  pemerintah maupun non pemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang
disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut  terlibat  dalam  praktik  kekuatan, kekuasaan  dan  otoritas.  Dengan  kata  lain, politik  adalah  bagian  dari  paket  kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldridge (1971), lembaga- lembaga  pendidikan  dipandang  sebagai sistem-sistem politik-mikro, yang melaksanakan  semua  fungsi  utama  sistem- sistem politik. Tentu saja aktivitas politik di sebuah  sekolah  dasar  yang  kecil  dalam banyak  hal  kurang  penting  dibandingkan dengan  sistem  politik  di  Kementrian Pendidikan.  Namun,  pada  hakikatnya aktivitas  politik  pada  dua  lembaga pendidikan  tersebut  sama  saja  jenisnya. Sebuah  keputusan  yang  dibuat  dalam  rapat guru-guru sekolah untuk mengimplementasikan  sebuah  program pengajaran  baru  sama  politisnya  dengan sebuah  keputusan  yang  dibuat  oleh Kementrian  Pendidikan  dalam  rangka mengalokasikan  sejumlah  dana  bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan  erat  dan  saling  memengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktifitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.  Pendidikan  pada  masa reformasi  tidak  saja  berkaitan  dengan kekuasaan  politik  di  tingkat  nasional,  tetapi juga di tingkat lokal.

## Ide Non-Political School
Meskipun  hubungan  atau  keterkaitan antara  politik  dan  pendidikan  begitu  kuat dan  riil,  tidak  semua  orang  mengakui  dan mendukung  realitas  tersebut.  Banyak  pihak yang  resah  dengan  realitas  tersebut  dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk  meminimalisasi atau  mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan.  Mereka  menginginkan  agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang  terpisah  dan  tidak  berhubungan. Mereka  percaya  bahwa  pemisahan  antara politik  dan  pendidikan  dapat  dilakukan
untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan  dari  berbagai  kepentingan politik  penguasa.  Kecenderungan  tersebut memuncak  pada  tahun  1970-an,  khususnya di Amerika Serikat (Harman, 1974: ii).
Pada  waktu  itu  ada  keinginan  untuk menciptakan  dinding  pemisah  antara karakteristik  sebuah  sistem  politik  dengan kebijakan  pendidikan.  Kecenderungan  itu berkaitan  erat  dengan  ideologi  dan  praktik- praktik  politik.  Di  berbagai  negara,  ada beberapa  ilmuwan  pendidikan  dan  politik yang  mengabaikan  aspek-aspek  politik  dari pendidikan dan berpendapat bahwa pendidikan  dan  politik  perlu  dipisahkan. Pandangan  ini  biasanya  berangkat  dari kekecewaan  yang  mendalam  terhadap berbaga  realitas  politik,  seperti  praktik- praktik  korupsi  yang  dilakukan  oleh  partai- partai politik pada akhir abad ke-19. Namun, karena  minimnya  kajian  tentang  persoalan ini, penjelasan tentang dasar-dasar pemisahan  antara  pendidikan  dan  politik  di berbagai negara masih sulit ditemukan.
Apapun  latar  belakang  dan  tujuan kemunculannya,  kecenderungan  pemisahan dan  pengintegrasian  pendidikan  dan  politik merupakan  persoalan  penting  yang  perlu dicermati,  baik  oleh  ilmuwan  pendidikan maupun  ilmuwan  politik.  Pemahaman terhadap  karakteristik  hubungan  antara pendidikan  dan  politik  adalah  suatu prasyarat  yang  diperlukan  untuk  dapat memahami politik pendidikan sebagai suatu bidang kajian akademik dan beberapa mitos yang  mengitarinya.  Hingga  tahun  1980-an, menurut catatan Harman (1974:3), dibanyak negara  masih  ada  keyakinan  yang  meluas bahwa  pendidikan  dan  politik  adalah aktivitas  yang  terpisah  dan  tidak  memiliki kaitan  apa-apa.  Para  pemilik  keyakinan  ini bersikukuh  bahwa  pendidikan  memang seharusnya  terpisah  dari  politik.  Keyakinan seperti  ini  telah  mengaburkan  pengertian the  politics  of  education atau  politik pendidikan  dan  tujuan,  fokus, serta  wilayah kajian  politik  pendidikan  sebagai  sebuah kaijan bidang akademik. Di Amerika, Harma (1974: 3) memberi contoh, keyakinan bahwa pendidikan  dan  politik  adalah  dua  hal  yang terpisah  dan  tidak  memiliki  hubungan apapun  juga  sangat  kuat.  Selama  bertahun-
tahun  sekolah-sekolah  publik (public schools) di  negara  tersebut  ditempatkan dalam  sebuah  atmospher anti-political dan non-political.
Ide  tentang non-political  school di Amerika  mula-mula  dikembangkan  dan disebarluaskan  oleh  para  administratur sekolah dan para pendidik profesional yang ingin  melindungi  pendidikan  publik  dari politik lokal dan nasional Amerika awal abad ke-19 yang berwatak korup dan kejam. Salah satu  pionir  pandangan  ini,  Thomas  H.  Eliot (1959),  menjelaskan  logika  pandangannya, bahwa  semua  sistem sekolah  telah  “dirusak oleh  berbagai  aspek  politk  yang  masuk secara  paksa,  khususnya  penggunaan patronase  dalam  pengangkatan  (staf)  dan penentuan  kontrak-kontrak  (kerja)  dengan mengabaikan kemungkinan pendidikan yang terbaik  bagi  anak-anak”.  Menurut  Bailey (1962) dan Rosenthal (1969), berkembangnya  ide  pemisahan  antara pendidikan  dan  politik  di  Amerika dilatarbelakangi oleh keinginan para praktisi pendidikan untuk mempertahankan otonomi  profesional  yang  lebih  besar  bagi mereka,  serta untuk melindungi kontinuitas program-program  kependidikan  mereka dari  kepentingan  para  politikus  dan pengaruh  proses  politik,  seperti  pemilihan umum.
Para  pendukung non-polotical  school yang kebanyakan terdiri dari para pelaksana dan  praktisi  pendidikan  dengan  sengaja menciptakan  seperangkat  mitos  yang menggambarkan  pendidikan  sebagai  suatu fungsi  pemerintahan  yang  unik,  yang  harus dikeluarkan  dari  politik (taken  out  of poiitics) dan  dijaga  oleh  para  pendidik sebagai satu-satunya yang dapat mengamankan  kepentingan  publik.  Roesco Martin,  seorang  ilmuwan  politik  lain  yang sejalan dengan pandangan Eliot memandang bahwa  infiltrasi  dalam  dunia  pendidikan adalah  sesuatu  yang  berbahaya.  Menurut Martin  (1962:  59-60)  “pendidikan  publik  ... harus  dipisahkan  (dari  politik)  dan mendapat perlakuan khusus. Adalah berbahaya  bagi  sekolah  publik  apabila dikaitkan  dengan  sektor  publik  lainnya, bahwa  sekolah  tidak  ada  urusan  apa-apa dengan  politik  pada  umumnya,  bahwa
sekolah  adalah  contoh  utama  dan  kampiun demokrasi”.  Selama  bertahun-tahun  doktrin yang  dilakukan  oleh  Martin  tersebut diterima  secara  luas  oleh  publik  Amerika tanpa sikap kritis.
Di Australia, keyakinan bahwa pendidikan  dan  politik  merupakan  hal terpisah  memang  tidak  meluas  seperti  di Amerika, tetapi cukup mengganggu. Perdebatan-perdebatan  tentang  pendidikan di  kalangan  politisi,  pendidik,  atau  figur Australia  sering  membuat  kesimpulan  yang tak beralasan seperti ungkapan “education is outside  politics” (pendidikan  berada  di  luar politik)  atau “education  should  be  taken  out of  politics  altogether” (pendidikan  harus sepenuhnya  keluar  dari  politik).  Ungkapan- ungkapan tersebut, lanjut Harman (1974: 4), muncul secara alamiah  dari mulut sejumlah orang dan kebenarannya jarang dipertanyakan. Selain menghambat pemahaman  professional  tentang  relasi pendidikan  dan  politik,  kata  Harman (1974:1),  pandangan  bahwa  politik  dan pendidikan merupakan dua hal terpisah juga menghambat  penelitian  tentang  fungsi- fungsi  dan  aspek-aspek  politik  pendidikan. Selain  itu,  tambahnya  lagi,  pandangan tersebut  juga  menimbulkan  kebingungan tentang istilah-istilah seperti politik pendidikan (politics of education) dan politik dalam  pendidikan (politics  in  education) . Bagi  Harman  (1980b:  1),  pandangan tersebut  adalah  pendangan  tradisional sentimen  komunitas  yang  menatapikan kenyataan  behwa  sejak  awal  pendidikan publik  di  Australia  telah  terjerembab  ke dalam kehidupan politik.
Harman  (1974:  4)  dalam  M.  Sirozi (2010:  24)  mengidentifikasi  empat  faktor utama  yang  memungkinkan  munculnya keyakinan,  pandangan  dan  sikap non- political di  Australia. Pertama, keyakinan tersebut  mungkin  bagian  dari  hasil  konflik yang  tajam  antara  gereja  dan  sekolah  pada abad  ke-19. Kedua, konflik  tersebut memunculkan  pandangan  yang  luas  bahwa politik sektarian tidak boleh lagi mengganggu  pendidikan,  dan  bahwa  sistem sekolah pemerintah dan penarikan bantuan- bantuan  dari  sekolah-sekolah  gereja  harus terus  berjalan. Ketiga, sistem  pendidikan
negeri  yang  sangat  tersentralisasi  mungkin telah  menimbulkan  keyakinan  yang  kuat  di kalangan  kepala  sekolah  dan  guru-guru. Keyakinan bahwa pendidikan berada di luar politik  telah  menguat  di  kalangan  pendidi profesional  di  Australia  selama  bertahun- tahun  di  bawah  pengaruh  para  pendidik Amerika dan tulisan-tulisan tentang pendidikan  Amerika. Keempat, salah  satu pandangan  populer  orang  Australia  bahwa politik adalah sesuatu yang cenderung kotor dan tidak begitu terhormat karena berkaitan dengan ide tentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan  dan  kurang  baiknya  gambaran tentang  partai  politik.  Pandangan  ini  secara alami  dan  logis  tidak  menghendaki  politik mengganggu sebuah aktifitas yang berkenaan  dengan  pembinaan  generasi muda.
Namun  demikian,  menurut  Harman (1974:  5)  dalam  M.  Sirozi  (2010:  25), pandangan  bahwa  pendidikan  dan  politik merupakan  dua  hal  yang  sama  sekali terpisah, tidak mengandung kebenaran, baik di negara-negara industri seperti di Amerika dan  Australia  maupun  di  negara-negara berkembang.  Ia  percaya  bahwa  di  belahan dunia  manapun,  “politik  dan  pendidikan saling  terkait  dan  saling  memengaruhi” (1974:5). “Keduanya”, lanjut Harman (1974: 5), adalah “dua aktivitas yang mendasar atau fundamental  dalam  semua  masyarakat manusia”.  Berusaha  menemukan  jenis masyarakat,  apakah  modern,  demokratik, totaliter,  sedang  berkembang,  atau  primitif, dimana  pendidikan  dan politik  tidak  terkait dan  tidak  berinteraksi,  tambah  Harman (1974:  5),  sama  sekali  adalah  suatu  usaha sia-sia.
Pendidikan menyangkut proses transmisi  ilmu  pengetahuan  dan  budaya, serta  perkembangan  keterampilan  dan pelatihan  untuk  tenaga  kerja  dan  politik berkenaan  dengan  praktik  kekuasaan, pengaruh  dan  otoritas,  serta  berkenaan dengan  pembuatan  keputusan-keputusan otoritatif  tentang  alokasi  nilai-nilai  dan sumberdaya.  Karena  keduanya  syarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam
masyarakat,  maka  tidaklah  sulit  untuk memahami  bahwa  pendidikan  dan  politik
adalah dua aktivitas yang akan terus terkait dan  saling  berinteraksi.  Lembaga-lembaga atau agency yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pada dua sektor kehidupan  masyarakat  ini  akan  saling memengaruhi,  apapun  karakteristik  dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hal  ini  terjadi  dalam  setiap  masyarakat, apapun  tingkat  perkembangannya,  sistem politiknya dan ideologinya.

## Tantangan Ke Depan
Saat  ini  situasi  dimana-mana  sungguh berbeda.  Konsep  lama  bahwa  pendidikan tidak  ada  kaitan  dengan  politik (apolitical) sudah  dilupakan  dan  teriakan  bahwa pendidikan  berada  di  luar  politik  sudah tidak  terdengar  lagi.  Perubahan  ini  terjadi karena terutama karena terus meningkatnya politisasi  terhadap  pendidikan.  Saat  ini kebijakan  pendidikan  telah  menjadi  tema perdebatan
publik dan kompetisi antarpartai politik. Dalam kampanye pemilu legislatif  dan  pemilu  presiden,  misalnya, pendidikan  menjadi  salah  satu  isu  sentral dalam  materi  kampanye  atau  dalam rumusan  visi  dan  misi  para  kandidat. Berbagai isu tentang pendekatan pendidikan sering  dipertarungkan  di  arena  publik.  Di mana-mana  guru-guru  telah  tampil  sebagai kelompok  militan  yang  dengan  gigih memperjuangkan hak-hak mereka.
Di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI)  yang  selama  masa  orde baru  menjadi  “anak  manis”  penguasa, sekarang  cukup  kritis  terhadap  berbagai kebijakan  pendidikan,  terutama  kebijakan yang ada kaitannya dengan nasib dan profesi guru.  Di  Kampar,  aksi  politik  guru-guru berhasil  memaksa  mundur  Bupati,  hanya karena  yang  bersangkutan  melecehkan kedudukan guru.
Dalam rangka
memperingati  Hari  Pendidikan  Nasional tanggal  2  Mei  2005,  guru-guru  di  berbagai daerah, baik guru tetap maupun guru bantu beramai-ramai turun ke jalan menuntut hak- hak  mereka,  suatu  pandangan  yang  tidak pernah terlihat pada masa Orde Baru.
Perubahan pemahaman tentang hubungan politik dan pendidikan juga dipicu oleh  hasil-hasil  penelitian  yang  dilakukan
oleh para peminat kajian politik pendidikan. Hasil-hasil  tersebut  telah  turut  meyakinkan para profesional pendidikan bahwa berbagai proses  dan  institusi  pendidikan  bersifat politik. Saat ini kita menyaksikan pengakuan yang  luas  di  kalangan  guru,  administratur pendidikan,  dan  di  kalangan  masyarakat luas,  bahwa  tekanan-tekanan  dan  kekuatan politik sangat berpengaruh terhadap institusi  dan  kebijakan  pendidikan.  Harman (1980: 3) melukiskan situasi tersebut dalam kalimat  pendek: “education  is  certainly  not outside  politics” (pendidikan  sungguh  tidak berada  di  luar  politik).  Obsesi  kita  tentang sistem  pendidikan  yang  steril  dari  politik boleh  saja  mendorong  kita  untuk  percaya atau  berpikir  bahwa  tidak  ada  hubungan antara  pendidikan  dan  politik.  Namun, realitas  yang  kita  lihat  dan  kita  hadapi dimana-mana  secara  jelas  memperlihatkan bahwa  pendidikan  dan  politik  senantiasa berkelindan;  saling  memengaruhi,  saling mengisi dan saling mewarnai.
Untuk  dapat  memahami  berbagai persoalan  pendidikan  yang  ada  di  tengah masyarakat  tidak  hanya  diperlukan  dasar pengalaman  dan  pengetahuan  pendidikan, tetapi  juga  diperlukan  pengetahuan  tentang aspek-aspek  dan  konteks  politik  dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

## Daftar Pustaka
Anonim (2005). Standar Nasional Pendidikan .  Jakarta: Cemerlang. Riant Nugroho (2008). Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi , Jogjakarta: Pustaka Pelajar. Sirozi,  M.,  (2010). Politik  Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Tilaar  ,  H.A.R.  &  Riant  Nugroho  (2008). Kebijakan  Pendidikan,  Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pndidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
______.  (2003). Kekuasaan  dan Pendidikan:
Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural . Magelang: Indonesia Tera.
.