## PERMUKIMAN SELATAN KOTA MAKASSAR: PERUMAHAN BTN MINASA UPA 1980 - 2015 CITY OF MAKASSAR SOUTHERN SETTLEMENT: BTN MINASA UPA HOUSING 1980 – 2015

## Syafaat Rahman Musyaqqat
Universitas Indonesia syafaatmusyaqqat04@gmail.com 085342689621

## ABSTRACT
This study discusses the background of BTN Minasa Housing development as one of the settlements area in City of Makassar southern, which then underwent a development process from 1980 to 2015, and to get an overview of the socio-economic life of the people in BTN Housing, Minasa Upa. This study  uses  historical  methods  with  four  stages  of  work,  namely  heuristics,  criticism,  interpretation, and  historiography.  The  results  showed  that  the  rapid  flow  of  urbanization  as  a  factor  in  the expansion of the city in 1971 led to a variety of problems, especially limitations of housing. Therefore, by involving private sector, the government of City of Makassar focuses on the construction of public housing. BTN Minasa Upa Housing Development is one of the programs. This housing has develoved rapidly either the development of housing or facilities and infrastructure as well as the condition of the  population,  thus,  it  is  very  influential  on  the  style  of  social,  economic,  and  cultural  life  of  the housing community.
Keywords: City of Makassar, housing, BTN Minasa Upa.

## ABSTRAK
Studi ini membahas latar belakang pembangunan Perumahan BTN Minasa sebagai salah satu wilayah permukiman  penduduk  di  sebelah  selatan  Kota  Makassar,  yang  kemudian  mengalami  proses perkembangan  dari  1980  sampai  2015,  serta  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Perumahan BTN Minasa Upa. Studi ini menggunakan metode sejarah dengan  empat  tahapan  kerja,  yaitu  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  derasnya  arus  urbanisasi  sebagai  salah  satu  faktor  diperluasnya  kota  di  tahun 1971 memunculkan beragam masalah, terutama keterbatasan tempat tinggal. Oleh karena itu, dengan melibatkan  pihak  swasta,  pemerintah  Kota  Makassar  memfokuskan  pada    pembangunan  perumahan rakyat.  Pembangunan  Perumahan  BTN  Minasa  Upa  merupakan  salah  satu  dari  program tersebut.Perumahan  ini  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat  baik  dari  perkembangan perumahan  seperti  sarana  dan  prasarana  maupun  keadaan  penduduk,  sehingga  sangat  berpengaruh terhadap corak kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perumahan.
Kata kunci: Kota Makassar, perumahan, BTN Minasa Upa.

## PENDAHULUAN
Setelah  pengakuan  kedaulatan  oleh Belanda    kepada    Indonesia  27  Desember 1949, situasi di Kota Makassar  tahun 1950-an diwarnai  dengan  –meminjam  istilah  Anhar Gonggong-  “berbagai  drama”  dalam  bentuk pergolakan-pergolakan, salah satunya Pembe- rontakan  DI/TII  yang  dimotori  oleh  Abdul Qahhar Muzakkar. Sebagaimana diungkapkan oleh  Anhar  Gonggong  dalam  karya  diser-
tasinya  bahwa  pemberontakan  DI/TII  telah menyebabkan  banyak  anak-anak  menjadi yatim,  bahkan  yatim  piatu.  Lebih  lanjut  ia menyebutkan  bahwa  tidak  jarang  terjadi kejadian  amoral  seperti  pemerkosaan,  kawin paksa,  dan  semacamnya  di  derah  pedalaman Sulawesi  Selatan  (Gonggong,  1990:10-11). Makassar  yang  saat  itu  menjadi  markas  TNI dianggap  sebagai  daerah  yang  paling  aman.
Olehnya itu eksplosi penduduk Kota Makassar tidak dapat dipisahkan dari pergolakan DI/TII yang  berlangsung  sejak  tahun  1953  hingga 1965.
Seiring  dengan  semakin  intensifnya Gerakan DI/TII Qahhar Muzakkar di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, semakin intensif pula gelombang migrasi penduduk pedalaman ke kota Makassar. Data statistik menunjukkan bahwa  pada  1952  jumlah  penduduk  Kota Makassar lebih dari 265.000 jiwa (Biro Pusat Statistik, 1956).Kemudian berdasarkan sensus penduduk  1961,  jumlah  penduduk  kota Makassar mengalami penambahan siginifikan mencapai  sekitar  384  ribu  jiwa.  Berdasarkan data statistik ini memperlihatkan bahwa hanya dalam  rentang  waktu  1952-1961  penduduk kota telah meningkat sebanyak 45%. Keadaan ini  diperparah  dengan  kondisi  luas  wilayah kota  saat  itu  yang  hanya  seluas  2.140  Ha. Artinya  tiap  satu  hektar  dihuni  sekitar  183 jiwa  di  tahun  1952.  Suatu  tingkat  kepadatan penduduk  yang  tinggi.  Maka  tidaklah mengherankan  ketika  tahun  sebelumnya pemerintah  kota  Makassar  memberlakukan kota  tertutup 1 di  tahun  1951  ( Nusantara, 26 Februari 1951: 3).
Berdasarkan kondisi yang telah dipapar- kan  yang kemudian menjadi salah satu faktor tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  kota, pada  akhirnya  memunculkan  berbagai  prob- lem  sosial  seperti  kemiskinan,  kriminalitas, kekerasan,  dan  kurangnya  tempat  tinggal, serta pemukiman kumuh ( slum area ). Jumlah angka kemiskinan yang tinggi diperparah oleh pertambahan  penduduk  yang  tidak  dapat ditekan,  sehingga  wilayah  kota  semakin sempit  dan  menimbulkan  lingkungan  yang kumuh (Koestoer, 2001: 92). Oleh karena itu,
1 Istilah  “kota  tertutup”  yang  dimaksud  dalam peraturan ini ialah suatu keadaan dimana  masyarakat yang  hendak  masuk  ke  Kota  Makassar  baik  untuk tinggal sementara maupun tinggal menetap, diwajibkan  untuk  melapor  dan  memiliki  surat  izin masuk  dari  pemerintah  kota  bagian  perumahan. Selain  itu,  barang  siapa  yang  hendak  meninggalkan Kota  Makassar  diwajibkan  untuk  melapor  ke balaikota bagian Djawatan Kediaman dan mengembalikan  ruang  tempat  tinggalnya  kepada pemerintah kota.
areal  perkotaan  Makassar  pada  paruh  kedua abad ke 20 tepatnya tahun 1971 diperluas oleh Walikota  H.  M.  Dg.  Patompo  ke  Timur melewati  Sungai  Tallo  hingga  batas  Kabupa- ten Maros dan  selatan batas Kabupaten Gowa (Kamar, 2005: 51).
Meskipun  telah  dilakukan  perluasan wilayah  kota,  akan  tetapi  belum  mampu  me- menuhi  kebutuhan  masyarakat  Kota  Makas- sar,  yang  pada  waktu  itu  berdasarkan  sensus penduduk tahun 1971 memiliki jumlah pendu- duk sebanyak 554.409 jiwa. Oleh karena  itu, H.  M.  Daeng  Patompo,  selaku  pemerintah kota waktu itu, memfokuskan kebijakan untuk membangun “6 cukup”, cukup lapangan kerja, cukup  perumahan,  cukup  air  minum  dan  lis- trik,  cukup  pendidikan  dan  kesehatan,  cukup perhubungan, cukup hiburan dan olahraga.
Kajian  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan  dalam  rangka  mengungkap  andil peme-rintah kota dalam menghadapi berbagai problem  sosial  perkotaan,  utamanya  keterba- tasan tempat tinggal. Selain itu, menempatkan perumahan  sebagai  fokus  kajian,  berarti mengungkapkan  dinamika  kehidupan  ma- syarakat  yang  menjadi  penghuni  di  dalam “lingkaran perumahan” tersebut. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Abdurrahman  Surjo- mihardjo  bahwa  pemahaman  sejarah  kota sendiri berarti pendalaman pengertian tentang dinamika  sejarah  (Surjomihardjo,2008:12). Berdasarkan  urgensi  inilah  yang  mendorong penulis  untuk  mengkaji  keberadaan  Peru- mahan  BTN  Minasa  Upa  sebagai  bentuk implementasi  dari  program  pemerintah  yang kemudian  menjadi  salah  satu  permukiman penduduk yang berada di sebelah selatan Kota Makassar.
Dewasa  ini  historiografi  mengenai berbagai  kota  di  Indonesia  telah  banyak dikaji oleh para sejarawan. Adapun historiografi  Kota  Makassar  di  masa  awal kehadirannya  salah  satunya  dapat  dilihat dalam  karya  Mattulada  yakni Menyusuri Jejak  Kehadiran  Makassar  dalam  Sejarah. Karya  lain  mengenai  Kota  Makassar  juga dapat dilihat dalam tulisan Dias Pradadimara,  yaitu Dari  Makassar  ke
Makassar:  Proses  Etnisisasi  Sebuah  Kota . Pembahasan  secara  umum  mengenai  Kota Makassar  oleh  Dias  Prada-dimara  cukup membantu  penulis  dalam  memberikan gambaran  mengenai  kota  ini  di  masa modern,  namun  aspek  perumahan  belum banyak mendapat tempat dalam kajiannya.
Pembahasan  pada  tema  perumahan, yakni tulisan berjudul Sejarah Dan Kebijakan  Pembangunan  Perumahan  di Indonesia karya  Woko  Suparwoko  sangat membantu penulis untuk memahami rangkaian  kebijakan  peme-rintah  dalam membangun  perumahan  rakyat  di  Indonesia secara  umum.  Sejauh  pengamat-an  penulis, studi  historis  yang  mem-bahas  mengenai pembangunan  suatu  peru-mahan  secara khusus  masih  belum  banyak  dikaji.  Uraian mengenai  pembangunan  perum-nas  di  Kota Depok  dapat  dilihat  dalam  karya  Tri Wahyuning,  yakni Sejarah  Depok  1950- 1990-an. Tulisan lain yang perlu disebutkan disini  yakni Perumnas  di  Balandai  Palopo 1982-2006 karya  Hesty  Angreni.  Meskipun berbeda  secara  spasial,  kedua  kajian  ini cukup meng-arahkan penulis dalam meneropong  kota  dengan  mengangkat  tema perumahan sebagai fokus kajian.
Terkhusus  di  Kota  Makassar,  penulis sendiri belum menemukan adanya studi his- toris  mengenai  perumahan-perumahan  yang ada  di  kota  ini.  Olehnya  itu  kajian  ini bermak-sud  untuk  mengisi  kekosongan tersebut. Berkenaan dengan batasan penelitian, maka kajian ini secara tematikdifokuskan pada proses
pembangunan dan perkembangan Perumahan  BTN  Minasa  Upa  yang  berada di  bagian  selatan  Kota  Makassar.  Secara spasial  penelitian  akan  difokuskan  pada Perumahan BTN Minasa Upa lebih tepatnya berada di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar. Adapun  batasan  temporalnya  yakni  pada tahun  1980  sampai  2015.  Penelitian  ini mengambil  batasan tahun 1980 karena pada tahun  ini  Perumahan  BTN  Minasa  Upa mulai  dibangun,  sedangkan  tahun  2015 peneliti  mengambil  sebagai  batas  akhir
karena  pada  tahun  ini  kelurahan  dimana Perumahan BTN Minasa Upa berada meng- alami  pergantian  nama  menjadi  Kelurahan Minasa  Upa,  kemudian  perumahan  ini  juga menjadi  wilayah  kelurahan  tersendiri,  yaitu Kelurahan Minasa Upa.

## METODE
Metode yang digunakan dalam peneli- tian  ini  adalah  metode  sejarah.Yakni  sepe- rangkat  asas  dan  aturan  yang  sistematik yang didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah,  meni-lainya  secara  kritis,  dan menyajikan sistesis hasil-hasil yang dicapainya,  yang  pada  umum-nya  dalam bentuk  tertulis  (Garraghan,  1957:  33). merupakan  metode  khas  atau  khusus digunakan dalam penulisan sejarah. Adapaun  metode  tersebut  terdiri  dari  empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik, interpretasi,  dan  historiografi.  Oleh  sebab penulis  merupakan  salah  satu  warga  dari lokasi penelitian, se-hingga dalam menerapkan  metode  ini,  sebisa  mungkin penulis  berusaha  untuk  menghindari  sifat subyektifitas, terutama dalam tahap interpretasi.
Heuristik  sebagai  langkah  awal  pene- litian  dalam  rangka  mengumpulkan  data- data  yang  berkaitan  dengan  topik.  Selain mengum-pulkan  literatur  terkait  perma- salahan,  penulis  mengunjungi  Kantor  PT Timurama  yang terletak di Jalan Balai Kota nomor  11  B  Kota  Makassar  untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemba-ngunan perumahan.  Di  samping  itu,  penulis  juga mendatangi langsung lokasi penelitian untuk melakukan wawancara menyangkut permasalahan  yang  diteliti.  Kritik  sumber sebagai tahap kedua dilakukan dalam bentuk menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan.
Langkah  ketiga  yaitu  interpretasi. Dalam  tahap  ini  penafsiran  data  dilakukan dengan  menarik  kesimpulan  berdasarkan hasil perban-dingan data dari beberapa buku atau data-data yang telah dikritik,
kesimpulan  itu  lalu  dicari  keterkaitannya dengan  permasalahan  yang  diangkat  baru kemudian  disajikan  dalam  bentuk  tulisan sejarah,  sekaligus  sebagai  tahap  akhir  dari rangkaian metode penelitian.

## PEMBAHASAN

## Latar  Belakang  Pembangunan  Peru- mahan BTN Minasa Upa

## 1. Tumbuh di Zaman Pembangunan
Pada  abad  ke-20,  dapat  dikatakan menjadi  milik  “kota”  dalam  historiografi Indonesia,  sebab  kota-kota  di  Indonesia telah  mengambil  banyak  kegiatan  dari pedesaan (Kuntowijoyo, 2003: 59). Pergeseran  ini  beriringan  dengan  fenomena eksplosi  pendu-duk  di  kota,  di  sisi  lain  luas wilayah  kota  cenderung  tetap.  Dengan kondisi  demikian  melahirkan  beragam masalah,  salah  satunya  kekurangan  tempat tinggal  di  perkotaan  karena  kondisi  lahan kota  yang  semakin  padat.    Sebagaimana dikemukakan oleh Luthfi Muta’ali (2016: 6) bahwa hal ini dapat terjadi karena sifat-sifat pada sebuah kota memung-kinkan terjadinya pergerakan  manusia  ( move-ment  of  people ), gerakan  barang  ( move-ment  of  goods ),  dan pergerakan  jasa  dan  berita  ( movement  of service and informa-tions ).
Sebelum  membahas  lebih  jauh,  perlu kiranya  dipaparkan  disini  pengertian  peru- mahan  secara  gamblang.  Berdasarkan  Un- dang-Undang  nomor  4  tahun  1992,  yang dimaksud  dengan  perumahan  ialah  kelompok rumah  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal atau  lingkungan  hunian  yang  dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.Pada masa awal kemerdekaan, sebagai negara yang baru  terbentuk,  pentingnya  posisi  perumahan ditandai  dengan  penyelenggaraan  Kongres Perumahan  Rakyat  Sehat  di  Bandung  pada tanggal 25-30 Agustus 1950.
Dari  hasil  kongres  tersebut,  salah satunya mengusulkan dibentuknya perusahaan pembangunan  perumahan  di  daerah-daerah dalam  rangka  mencukupi  kebutuhan  peru- mahan  rakyat.  Sehingga  sejak  1952  dibentuk Yayasan  Kas  Pembangunan  (YKP)  yang terdapat di beberapa daerah.Upaya yang lebih
serius  dari  pemerintah  dalam  menangani masalah  perumahan  yaitu  ketika  didirikannya Perusahaan  Umum  Pembangunan  Perumahan Nasional  (selanjutnya  disingkat  perumnas) berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 Tahun  1974.Bersamaan  dengan  didirikannya perumnas  pada  tahun  1974,  turut  terbentuk Persatuan  Pengusaha  Real  Estate  Indonesia (REI).Sebuah  asosiasi  pengusaha  yang  ikut membantu  memenuhi  kebutuhan  perumahan (Suparwoko, 2013: 16). Produksi rumah yang dihasilkan  oleh  kelompok  ini  (baca:  REI) sering disebut-sebut sebagai “perumahan elit”. Kebijakan pemerintah untuk melibatkan pihak swasta  dalam  penyediaan  perumahan  rakyat menjadi  langkah  yang  positif,  serta  memper- cepat pemenuhan kebutuhan tersebut.
Sejak pemerintah menerapkan kebijakan PELITA  II  (1974-1978),  sebagaimana  di Indonesia  secara  umum,  Kota  Makassar  turut diwarnai  oleh  era  pembangunan  perumahan. Beberapa  perumahan  rakyat  telah  dibangun, baik  yang  dilaksanakan  oleh  perumnas,  REI, maupun  developerswasta.  Jika  dilihat  dari lokasi  masing-masing  perumahan,  semuanya terletak di daerah pinggiran kota. Hal ini lebih disebabkan  karena  lahan  di  tengah  kota  tidak memungkinkan  lagi  untuk  dibanguni  peru- mahan  yang  cenderung  membutuhkan  areal lahan yang luas.

## 2. Sinergi Antara Pemerintah dan Pengusaha
Perlu  untuk  diketahui,  pada  awalnya usaha  perluasan  wilayah  Kota  Makassar yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota “terhalang” oleh sikap keberatan Pemerintah Daerah  Tingkat  II  Gowa.  Hal  ini  mungkin lebih  disebabkan  karena  usul  perluasan tersebut  dianggap  sangat  merugikan  bagi daerahnya,  dimana  usul  tersebut  akan “mencaplok”  10  desa    yang  sebelumnya berada  dalam  wilayah  administatif  Gowa. Diantara  10  desa  tersebut,  salah  satu diantaranya  yang  kemudian  menjadi  lahan Perumahan  BTN  Minasa  Upa,  yakni  Desa Mangasa.Sehubungan dengan keberatan tersebut,  usaha  untuk  memperluas  wilayah Kota  Makassar  kemudian  diambil  alih  oleh Pemerintah  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi
Selatan  dan  ditingkatkan  menjadi  perluasan Daerah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
Berhasilnya  kebijakan  perluasan  Kota Makassar  di  masa  pemerintahan  H.M  Dg. Patompo  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  1971,  menye- babkan  wilayah  Kota  Makassar  bertambah dari 2.140 Ha menjadi 17.570 Ha. Meskipun kota  ini  mendapatkan  penambahan  wilayah, perencanaan dan kebijakan pemanfaatan tata ruang  secara  optimal  dan  efisien  tetap dibutuhkan, mengingat bagian-bagian wilayah  kota  dan  pusat  kota  memiliki potensi, kondisi, dan kemampuan berkembang  yang  berbeda-beda  (Muta’ali, 2016:  9).  Olehnya  itu,  setahun  sebelum wilayah  kota  yang  baru  diresmikan,  dalam rapat  Panitia  Kerja  Perluasan  Ibukota Provinsi  Sulawesi  Selatan  memutuskan untuk  membentuk  2  unit  kerja  yakni  unit yang  mengurus  perluasan  daerah  dan  unit yang mengurus master plan kota (Pemerintah  Provinsi  DATI  I  Sulawesi Selatan, 1991: 509).
Master plan tersebut kemudian menjadi acuan dalam merencakan tata ruang wilayah  Kota  Makassar  sebagai  Ibukota Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk  jangka waktu  25  tahun.  Dalam  perencanaan tersebut,  di  dalam-nya  tertuang  “Proyek Panakkukang  Plan”.  Proyek  ini  pada pokoknya berupa suatu kerangka desentralisasi  yang  direncanakan  untuk menggeser  pusat  Kota  Makassar  dari  lokasi sebelumnya  ke  arah  dataran  Panak-kukang yang  masih  mempunyai  ruang  untuk perluasan  (Forbes,  1985:  374).  Sehubungan dengan  proyek  tersebut,  wilayah  Rappocini dan  Tamalate  sebagian  (termasuk  daerah bakal  Perumahan  BTN  Minasa  Upa)  yang terletak di ujung selatan dataran Panakkukang,  masuk  dalam  proyek  itu. Keterlibatan tersebut terlihat dari pembangunan jalan-jalan baru serta permulaan  proyek-proyek  gedung  peme- rintahan.  Dengan  demikian,  kemajuan  pesat dari desentralisasi kota dalam rangka meng- urai  kepadatan  di  pusat  kota  telah  menarik wilayah  Rappocini  dan  Tamalate  ke  dalam jaringan  kota.  Tentu  dengan  kondisi  ini,
pem-bangunan  perumahan  turut  menjadi bagian  dalam  proyek  tersebut,  baik  wilayah Panak-kukang maupun wilayah-wilayah sekitarnya.  Perlu  untuk  diungkapkan  disini, bahwa dalam pelaksanaan Proyek Panakkukang  Plan  ditangani  oleh  PT. Timurama.
Pada  dekade  1970-an,  ada  tiga  bentuk pengadaan  perumahan  yang  diakui  oleh pemerintah.  Pertama,  yaitu  Perumnas  yang bekerja  sama  dengan  Bank  Tabungan Negara  (BTN)  dalam  bentuk  pemberian
Kredit
Pemilikan Rumah (KPR). Selanjutnya, per-usahaan pembangunan perumahan  swasta  (developer  perumahan) bekerja  sama  dengan  Bank  BTN  dalam bentuk  pemberian  KPR.  Dan  yang  terakhir, pembangunan  yang  dikem-bangkan  oleh Persatuan  Pengusaha  Real  Estate  Indonesia (REI).Dari ketiga bentuk tersebut, pengadaan  Perumahan  BTN  Minasa  Upa berada  pada  posisi  yang  kedua.  Yakni pembangunan  perumahan  yang  diusahakan oleh  pihak  developer  swasta  yang  bekerja sama dengan Bank BTN.
Pihak  developer  swasta  yang  dimaksud disini ialah PT. Timurama. Sebuah perusahaan yang  didirikan  tahun  1974  serta  dirintis  oleh keluarga  H.M  Dg.  Patompo  Patompo  atas nama  Karebosi  Raya  Group  dan Capital Mutually  Corporation (CMC)  dari  Ciputra Group.  Sejak  didirikan,  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  properti  ini  tidak  hanya berkiprah  di  Sulawesi  Selatan,  tapi  juga  di Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Tengah,  Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Kota Makassar sendiri,  perusahaan ini telah mem- bangun sekitar 8.000 unit rumah yang tersebar dalam  berbagai  perumahan  seperti  Minasa Upa,  Minasa  Sari,  Permata  Sari,  Taman Permata  Sari  serta  kompleks  Anggrek  yang meliputi  Taman  Rianvinna,  Taman  Tenebela, dan Taman Pasadena.
Dengan  adanya  proyek  desentralisasi kota,  nampaknya  Proyek  Panakkukang  Plan menjadisalah satu alasan PT. Timurama untuk membangun  perumahan  di  sekitar  wilayah Panakkukang.  Dimana  wilayah  ini  akan dibangun  dan  dikembangkan  sebagai  salah satu pusat kota alternatif. Sehingga
masyarakat  perumahan  akan  dimudahkan dalam hal aksesibilitas ke pusat kota.
Jika  diamati  dari  kiprah  PT.  Timurama di  Kota  Makassar  terutama  di  masa  pemerin- tahan  walikota  H.M  Dg.  Patompo,  adalah suatu  hal  yang  tidak  lazim  dan  cukup  meng- herankan.  Sebab  di  era  pembangunan  1970 hingga  1980-an  di  Kota  Makassar,  PT. Timurama  (yang  hanya  berstatus  sebagai developer  swasta)  dilibatkan  dalam  proyek pemerintah seperti Proyek Panakkukang Plan, ataupun  sebagai  penggagas  beberapa  proyek perumahan. Apakah ini mengindikasikan ada- nya  bentuk  “kolaborasi  bisnis  antara  peng- usaha  dan  penguasa”  waktu  itu?  Ataukah karena  adanya  hubungan  kekerabatan  antara pemerintah kota dengan sang pemilik perusa- haan yang mendasari keterlibatan tersebut?

## 3. Dimulainya Pembangunan Perumahan
Dari  beberapa  uraian  sebelumnya, faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi munculnya  pembangunan  perumahan-peru- mahan  di  Kota  Makassar  khususnya  yang berada  di  pinggiran  kota,  baik  yang dibangun oleh pihak perumnas selaku pihak pemerintah  maupun  pihak  swasta,  salah satunya  Perumah-an  BTN  Minasa  Upa. Perumahan  ini  dibangun  oleh  perusahaan pengembang swasta ( deve-loper ) PT. Timurama  pada  tahun  1980.    Lebih  lanjut diungkapkan oleh Budiman Tjaru bahwa :
“PT. Timurama membangun
Perumah-an  BTN  Minasa  Upa  untuk mencukupi  kebutuhan  tempat  tinggal atau  perumah-an  bagi  masyarakat Kota Makassar pada waktu itu, karena jumlah  penduduk  dengan  jumlah perumahan  di  Kota  Ma-kassar  belum seimbang”  (Wawancara:  Makassar,  1 Juli 2016)
Perumahan  BTN  Minasa  Upa  ini dibangun  diatas  hamparan  tanah  seluas 47,531  Ha.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, bahwa pada awal pembangunannya peru-mahan ini terletak di Jalan  Syekh  Yusuf  Kelurahan  Mangasa
Kecamatan  Tamalate,  akan  tetapi  setelah terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan pada  tahun  1993,  wilayah  Perumahan  BTN Minasa  Upa  masuk    ke  dalam  wilayah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini  hingga  tahun  2015.  Lebih  lanjut dijelaskan pula oleh Budiman Tjaru bahwa :
“Perumahan  BTN  Minasa  Upa terdapat  berbagai  macam  tipe  rumah, mulai  dari  tipe  21,  26,  36,  45  hingga 54  yang  ada  di  kompleks  Minasa Upa.”  (Wawancara:  Makassar,  1  Juli 2016)
Sebelum  dibangun  Perumahan  BTN Minasa Upa, lokasi perumahan berupa tanah kosong dan sawah tadah hujan yang dimiliki oleh  penduduk  di  wilayah  tersebut.  Dalam proses  pengalihan  lahan,  dilakukan  lewat transaksi  jual  beli  lahan  antara  pihak pengem-bang  perumahan  (PT.  Timurama) dan pihak  pemilik lahan  dengan  harga  yang berbeda  setiap  tahunnyadisesuaikan  dengan kondisi  ekonomi  pada  saat  itu.Harga  lahan beragam,  mulai  dari  2.500  per  meter  hingga seharga  5.000  per  meter.  Sejauh  informasi yang  penulis  peroleh,  dapat  dikatakan  bahwa selama proses pembebasan lahan tidak terjadi hal-hal yang dianggap merugikan antar kedua belah pihak, baik dari pihak developermaupun pihak pemilik lahan.
Proses  pembangunan  Perumahan  BTN Minasa Upa  dilakukan secara bertahap, dima- na  proses  tersebut  terdiri  dari  15  Tahapan. Proses  yang  bertahap  ini  lebih  disebabkan oleh karenalahan yang akan digunakan belum tersedia  secara  langsung  dan  harus  “dibebas- kan”  terlebih  dahulu  dari  pemiliknya.  Selain itu modal yang dibutuhkan untuk membangun
perumahan  dalam  skala  besar  tidaklah sedikit jumlahnya.  Pemba-ngunan perumahan sendiri  berlangsung  hingga  1994.  Dalam  hal pendana-an  pembangunan  Perumahan  BTN Minasa  Upa,  PT.  Timurama  bekerjasama dengan pihak lain dalam membiayai pembangunan  perumahan  tersebut  dalam  hal ini  bank.  Adapun  bank  yang  bekerjasama dengan PT. Timurama dalam hal pembiayaan pembangun-an,  yakni  Bank  BTN  (Bank Tabungan  Negara),  Bank  Niaga,  dan  Bank
Yudha  Bakti.  Berkenaan  dengan  pemilihan kata “Minasa Upa” dari nama perumahan ini, lebih disebabkan karena keberadaan perumahan  ini  yang  terletak  di  daerah perbatasan  antara  wilayah  Sungguminasa (Ibukota  Kabupaten  Gowa)  dengan  Kota Ujung Pandang (Makas-sar). Oleh karena itu, kata  “Minasa”  diambil dari penggalan akhir kata Sungguminasa dan  kata  “Upa” merupakan akronim dari Ujung Pandang.yang kemudian dikodifikasi menjadi “Minasa Upa”, sehingga  kelak perumahan ini dikenal dengan sebutan Perumahan BTN Minasa Upa.

## Perkembangan  Perumahan  BTN  Minasa
Upa sejak didirikannya hinggatahun 2015

## 1. Rumah
Rumah,  sebagai tempat tinggal dan  inti dari  perumahan,  menjadi  pokok  masalah dalam studi ini. Terkait mengenai perkembangan  Perumahan  BTN  Minasa  Upa dalam  hal  jumlah  rumah  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 1. Program Pembangunan Perumahan BTN Minasa Upa di Kota Makassar
Nomor Tahun Pembangunan Tipe Rumah Jumlah Unit Harga Jumlah Perumahan 1. Tahun 1980-1983 a. RS 26/90 b. RS 36/120 c. RS 45/200 - - - Rp.3.000.000 Rp.3.500.000 Rp.5.000.000 2.268 Unit 2. Tahun 1984-1987 a. RS 21/72 b. RS 26/90 c. RS 36/120 d. RS 45/200 - - - - Rp.3.000.000 Rp.3.800.000 Rp.4.600.000 Rp.5.400.000 1.542 Unit
3. Tahun 1988-1991 a. RS 21/72 b. RS 26/90 c. RS 36/120 d. RS 45/200 a. 694 b. 370
c. 416 d. 150 Rp.3.500.000 Rp.4.100.000 Rp.5.300.000 Rp.6.000.000 1.630 Unit
4. Tahun 1992-1994 a. RS 36/120 b. RS 45/200 c. RS 54/280 a. 216
b. 402 c. 429 Rp.6.200.000 Rp.8.800.000 Rp.10.500.000 1.047 Unit Jumlah 6.487 Unit Sumber :Data Pembangunan PT. Timurama 1980-2001.
Berdasarkan  tabel  program  pemba- ngunan perumahan di atas, selain perbedaan jumlah  rumah  yang  dibangun  tiap  periode, hal  penting  untuk  dibahas  nampak  pada perkem-bangan  harga  rumah.Terdapat  tipe rumah yang mengalami kenaikan harga jual. Misal-nya harga Rumah Sederhana (selanjutnya  disingkat  RS)  tipe  45  pada periode  pertama  (1988-1991)  tercantum sebesar Rp. 6.000.000, kemudian mengalami  kenaikan  harga  pada  periode kedua  menjadi  Rp.  8.800.000.  Demi-  kian halnya  pada  tipe  rumah  yang  lain.  Faktor kenaikan  harga  tersebut  lebih  disebabkan oleh  naiknya  harga  bahan  baku  bangunan
dan  har-ga  lahan  yang  tentu  semakin  tahun semakin  meningkat,  sebagaimana  ciri  khas lahan di kota.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah  total  rumah  yang  ada  di  Perumahan BTN  Minasa  Upa  ialah  sebanyak  6.487 Unit. Pembangunan perumahan ini dilakukan  secara  bertahap,  adapun  tahapan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 1980-1983  yaitu  sebanyak  2.268  unit. Perkembangan  pemba-ngunan    pada  tahun 1984-1987  ialah  sebanyak  1.542  unit, selanjutnya pembangunan pada tahun 1988- 1991  ialah  sebanyak  1.630  unit,  dan pembangunan  pada  tahun  1992-1994  ialah
1.047  unit.  Lebih  lanjut  mengenai  tabel  di atas,  jika  diamati  dari  bentuk  tipe  rumah yang dibangun pada tahap awal pembangunan perumahan merupakan rumah dengan  tipe  menengah  yaitu  RS  26,  RS  36, dan  RS  45,  nampaknya  hal  ini  sejalan dengan  tujuan  PT.  Timurama  dalam membangun  perumahan  BTN  Minasa  Upa yaitu sasaran kelas menengah ke bawah.
Meskipun sasaran perumahan dituju- kan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah,  pada  kenyataannya  biaya  cicilan rumah  yang  tinggi  cukup  “mengerutkan kening”  bahkan  menjadi  hambatan  bagi masyarakat yang belum memiliki penghasilan  tetap  untuk  membeli  rumah  di Perumahan  BTN  Minasa  Upa.  Sebagai gambaran di awal tahun 1990-an, pendapatan perbulan sese-orang yang berprofesi  sebagai  pegawai  negeri  sipil golongan  terendah  saat  itu  hanya  kisaran 60.000 rupiah, sedangkan biaya cicilan yang ditawarkan  pihak  KPR  sebesar  160.000 rupiah  perbulan  dalam  rentang  waktu  15 tahun  cicilan.  Kondisi  seperti  kata  pepatah “lebih  besar  pasak  daripada  tiang”  menjadi hal  yang  dilematis,  terutama  bagi  calon pembeli  dari  kalangan  pegawai  negeri  sipil saat  itu.  Ada  yang  tetap  nekat  untuk membeli,  ada  pula  yang  memikirkan  ulang keputusan untuk membeli rumah di perumahan  itu  sambil  melirik  perumahan lain  dengan  harga  yang  lebih  ekonomis. Selain  itu,  gambaran  lain  mengenai  akses masyarakat  untuk  memiliki  rumah  di perumahan ini, yakni dengan cara kerjasama pihak  developer  dan  beberapa  instansi. Dengan kondisi demikian, cukup memudahkan  masyarakat  untuk  memiliki rumah  di  perumahan  ini,  diantara  instansi tersebut  ialah  PT.  Telkom  dan  TNI.  Sistem yang  digunakan  tentu  dengan  pemotongan gaji  bulanan,  besarannya  berbeda  tiap instansi masing-masing, dan biasanya dalam rentang waktu 10-15 tahun cicilan.

## 2. Sarana Perumahan
Keberadaan  sarana  dan  prasarana sangat  penting  bagi  perumahan.  Sebab
keber-adaannya  menjadi  wadah  sekaligus tempat  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  di  bidang  sosial, budaya,  poli-tik,  dan  ekonomi.Berdasarkan hasil  observasi  di  lokasi  penelitian  dan wawancara  dengan  informan  menunjukkan bahwa  di  dalam  Perumahan  BTN  Minasa Upa  terdapat  berbagai  fasilitas  sarana  dan prasarana.
Pertama,  sarana  ibadah.  Pada  tahap awal  pembangunan perumahan, pihak deve- loper  hanya  membangun  satu  buah  masjid sebagai  sarana  ibadah  bagi  umat  islam. Masjid  ini  diberi  nama  “Masjid  Darul Falah”  yang  berlokasi  di  blok  M,  sebuah blok 2 yang berada di tengah-tengah perumahan.  Kondisi  ini  awalnya  dikeluhkan oleh  masyarakat,  terutama  yang  tinggal  di daerah  pinggiran  perumahan,  sebab  jarak lokasi  yang  jauh  dari  rumah  mereka.  Namun seiring  perkembangan  waktu,  masjid-masjid mulai dibangun  di setiap blok. Hingga tahun 2015,  setiap  blok  telah  memiliki  masjid masing-masing,  kecuali  blok  L.  Kebaradaan masjid turut membantu dalam proses interaksi sosial  masyarakat  perumahan,    fungsinya sebagai sarana ibadah umat Islam dimanfaatkan  sebagai  sarana  bersosialisasi, baik dalam bentuk pelaksanaan ibadah shalat, maupun  pengajian  rutin.  Bahkan  di  tiap masjid terdapat perkum-pulan ibu-ibu  majelis taklim,  yang  dalam  agenda  rutinnya  berupa pengajian  khusus  yang  sering  dirangkaikan dengan  arisan  bulanan.  Dari  gambaran  ini dapat  dikemukakan  bahwa  posisi  masjid sebagai  sarana  ibadah  sekaligus  wadah sosialisasi  masyarakat,  dengan  sendirinya membentuk pula “wadah baru” yakni perkum- pulan  majelis  taklim.  Sehingga  pendeknya, posisi  masjid  menjadi  penopang  fundamental dalam mewujudkan interaksi sosial masyarakat perumahan.
2 Kata  “Blok”  memiliki  beberapa  pengertian dalam bahasa Indonesia, dalam perspektif perumahan berarti  deretan  beberapa  rumah  yang  tidak  terpisah- pisah atau yang saling berdekatan. Antara suatu blok dan  blok  lain  biasanya  dipisahkan  oleh  jalan-jalan yang  dianggap  sebagai  jalan  utama  di  wilayah tersebut.  Dalam  konteks  Perumahan  BTN  Minasa Upa  satu,  satu  blok  berarti  satu  rukun  warga  (RW), yang terdiri dari beberapa rukun tetangga (RT)
Sampai  tahun  2015,  di  perumahan  ini belum  terdapat  sarana  ibadah  lain,  seperti gereja,  pura,  vihara,  dan  klenteng.  Hal  ini kemungkinan  disebabkan  karena  jumlah penduduk  yang  beragama  selain  Islam  masih sangat  minim  atau  dengan  kata  lain  berupa golongan  minoritas.  Sehingga  untuk  menja- lankan ibadah, hanya mereka lakukan dengan mengunjungi  sarana  ibadah  yang  terdapat  di luar wilayah perumahan. Khusus untuk sarana ibadah pura di Kota Makassar hanya ada satu, yaitu  yang  terletak  di  Jalan  Perintis  Kemer- dekaan.
Kedua ialah sarana pendi- dikan.sarana  yang  dimaksud  disini  tidak hanya  pendidikan  yang  bersifat  formal,  tapi juga  yang  sifatnya  nonformal.  Karena pentingnya  pendidikan,  maka  keberadaan sarananya juga menjadi tidak kalah penting. Di  perumahan  ini,  lemba-ga  pendidikan pertama  yang  dibangun  sekitar  tahun  1980- an ialah Sekolah Dasar (SD) yang terletak di blok D. Karena tuntutan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak masyarakat peru- mahan  yang  semakin  meningkat,  pada dekade  selanjutnya,  tingkatan  pendidikan yang  sama  dibangun  di  blok  L.  Pada  waktu yang bersa-maan, Sekolah Menengah Pertama  (SMP)  juga  dibangun  di  blok  A. Keberadaan  lemba-ga-lembaga  pendidikan dasar  ini  secara  langsung  ikut  membentuk interaksi  sosial  masyarakat  perumahan, terutama  anak-anak  yang  bersekolah  di lembaga  tersebut.  Dimana  anak-anak  yang tinggal  berbeda  blok  dapat  bertemu.  Selain itu,  orang  tua  yang  mengantar  dan menemani  anaknya  (biasanya  yang  masih kelas 1 dan 2) selama di sekolah,menjadikan semakin strategis. Sebab jarak ke pusat kota dan  jalan-jalan  utama  semakin  dekat, terutama  Jalan  A.P  Pettarani.  Hal  ini menjadi  salah  satu  faktor  dibangunnya sebuah  lembaga  pendidikan  tinggi  swasta yakni Akademi Kebidanan di blok AB pada tahun 2010.
Sarana selanjutnya ialah sarana kese- hatan.  Perumahan  BTN  Minasa  Upa  di  awal berdirinya  terdapat  sebuah  Pusat  Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas)  yang berada di  blok A.  Ketersediaan  sarana  kesehatan  sangat
dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  peru- mahan, sebab jika mereka ingin berobat tidak perlu  ke  luar  perumahan  atau  ke  pusat  kota seperti  Rumah  Sakit  Labuang  Baji,  kecuali ketika pengobatan penyakit yang lebih serius, dengan  kata  lain  dalam  kondisi  yang  sudah tidak  dapat  ditangani  oleh  puskesmas.  Perlu untuk  dikemukakan  bahwa  puskesmas  ini tidak  hanya  didatangi  oleh  masyarakat  peru- mahan,  tetapi  juga  masyarakat  yang  berasal dari luar perumahan, bahkan masyarakat yang berasal  dari  Kabupaten  Gowa.Kondisi  ini dimungkinkan  karena  area  perumahan  yang berada  di  wilayah  transisi.  Pada  tahun  2010, masyarakat  perumahan  semakin  dipermudah dalam  hal  sarana  kesehatan.  Dimana  pada tahun  itu  sebuah  rumah  sakit    bersalin didirikan.  Pada  tahun  2012,  rumah  sakit  ini ditingkatkan  statusnya  menjadi  rumah  sakit umum.  Keberadaan  rumah  sakit  menjadi berkah  tersendiri  bagi  sebagian  warga  peru- mahan,  sebab  dalam  perekrutan  pegawainya, pihak  rumah  sakit  mengutamakan  dari  warga perumahan.  Sehingga  beberapa  dari  masya- rakat  perumahan  bekerja  di  rumah  sakit  ini, baik  sebagai  dokter,  perawat,  hingga  juru masak.
Terakhir, fasilitas lapangan olahraga. Salah  satu  fasilitas  penunjang  yang  berfungsi untuk  penyelenggaraan  dan  pengembangan kehidupan  sosial  dan  budaya,  sebagaimana yang  termaktub  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1992,  ialah  lapangan  olah- raga.  Terdapat  beberapa  fasilitas  olahraga yang  ada  dalam  perumahan  ini.  Berdasarkan pengamatan  penulis  di  lokasi  penelitian, terdapat  beberapa  lapangan  yang  tersebar  di berbagai  blok,  antara  lain  lapangan  olahraga sebagai  lapangan  campuran  cabang  olahraga, lapangan  volley,  lapangan  bola,  lapangan bulutangkis,  maupun  taman  bermain.  Pada umumnya fasilitas-fasilitas tersebut berada di
Gambar 1. Sarana olahraga yang terletak di blok G sebagai salah satu fasilitas penunjang perumahan (Dok. Peneliti, 26 Juli 2016)
ruangan  terbuka,  sehingga  dapat  juga  dika- tegorikan sebagai ruang publik terbuka. Ruang inilah yang muncul di permukaan ma-syarakat sebagai  tempat  bermain  dan  bersosia-lisasi bagi masyarakat perumahan.
Pada  awal  pembangunan  peru- mahan,  lapangan  olahraga  hanya  berupa lahan  kosong  yang  disediakan  oleh  pihak developer  sebagai  lahan  fasilitas  sosial. Pihak  masyarakat  peru-mahanlah  yang diharapkan  memanfaatkan  lahan  tersebut sesuai dengan peruntukannya secara swadaya. Pada awal tahun 2000-an, lapangan  olahraga  semakin  banyak  yang dibangun oleh masyarakat ataupun dengan bantuan  pemerintah  kota.  Masyarakat  mulai rutin mengadakan perlombaan dalam rangka memperingati  hari  kemerdekaan  Republik Indonesia.  Dalam  perlombaan  tersebut biasa-nya  diadakan  tiap  blok  atau  rukun warga masing-masing. Untuk tingkat kegiatan  ini,  jika  suatu  blok  kekurangan lapangan,  maka  lorong-lorong  perumahan akan  “disulap”  menjadi  lapangan  alternatif. Kontes  dengan  “kasta  tertinggi”  yakni kompetisi  seperu-mahan.  Dimana  masing- masing  blok  atau  rukun  warga  akan  saling berlomba  dalam  berbagai  cabang,  yang paling  menarik  perhatian  ialah  lomba  sepak bola.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  semuanya
diselenggarakan  di  ruang  publik  terbuka yang  dianggap  cukup  luas,  dalam  hal  ini biasanya  dilaksanakan  di  blok  A.  Dari kondisi  demikian,  dapat  dikata-kan  bahwa lapangan  olahraga  menjadi  salah  satu instrumen  dasar  dalam  membentuk  pola interaksi sosial masyarakat perumahan.
Jika  di  masa  kolonial  telah  meng- hasilkan  perubahan  sosial    dalam  bentuk munculnya  “kalangan  elit  baru”  di  tengah masyarakat kolonial kota. Maka berkembang  pesatnya  teknologi  di  era globalisasi  turut  melahirkan  perubahan sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  kota, termasuk  masyarakat  Peru-mahan  BTN Minasa  Upa.  Peranan  sarana  perumahan sebagai wadah sosialisasi cenderung berkurang,  fungsinya  semakin  “tergeser” dengan  kehadiran  berbagai  macam  bentuk teknologi  seperti  internet  dan  hand-phone. Hal  ini  terutama  nampak  di  kalangan  anak- anak.  Dimana  tempat  bermain  mereka  di sore  hari  tidak  lagi  di  lapangan,  “bergeser” ke  warung  internet  (warnet).  Lorong-lorong pe-rumahan  yang  dulunya  ramai  dengan suara  anak-anak  yang  bermain  di  sore  hari, menjadi sepi. Kebanyakan dari mereka lebih senang  bermain  dengan  handphone  masing- masing.
3. Penduduk Perumahan
Secara umum, tujuan dibangunnya perumahan  ialah  untuk  memenuhi  kebutuhan hunian  masyarakat.  Sehingga  padat  atau jarang  serta  tinggi  atau  rendahnya  jumlah penduduk  suatu  kota  sangat  mempengaruhi kemunculan  pembangunan  perumahan.  Oleh karena  keberadaan  Perumahan  BTN  Minasa Upa  yang  secara  administatif  kerap  berganti
dan  belum  teraturnya  pengarsipan  dokumen- dokumen di pihak kelurahan, terutama menge- nai  catatan  penduduk  perumahan  di  awal pendiriannya,  sehingga  kondisi  penduduk perumahan  paling  awal  yang  dapat  disajikan disini  ialah  kondisi  penduduk  di  tahun  1994. Lebih lanjut dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Penduduk  di Perumahan BTN Minasa Upa Pada Tahun 1994
Nomor RW Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1. RW 5 1.762 1.231 2.993 2. RW 6 1.513 859 2.372 3. RW 7 903 617 1.520 4. RW 8 1.053 925 1.978 5. RW 9 602 543 1.145 6. RW 10 1.093 1.198 2.291 7. RW 11 2.825 1.019 3.844 Jumlah 9.751 6.392 16.143 Sumber :Arsip Kantor Kelurahan Gunung Sari
Pada tabel 2 di atas menunjukkan keadaan dan jumlah penduduk di Perumahan BTN Minasa Upa  pada  tahun  1994,  dimana  keadaan penduduk  pada  saat  itu  terdiri  dari  7  RW dengan    jumlah    penduduk    sebanyak  16.143 jiwa.  Jumlah  ini  tergolong  masih  minim  jika dibandingkan  dengan  kondisi  penduduk tahun-tahun  berikutnya.  Hal  ini  disebabkan karena  pada  tahun  1994  meru-pakan  tahap
akhir  dari  proses  pembangunan  perumahan, sehingga kondisi rumah belum siap sepenuhnya untuk ditinggali.Pada tahun 2005, keadaan  dan  jumlah  penduduk  di  perumahan ini bertambah dari yang awalnya terdiri dari 7 RW    bertambah  menjadi  11  RW.  Lebih lengkapnya  kondisi  penduduk  di  Perumahan BTN  Minasa  Upa  pada  tahun  2005  dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:
Tabel 3. Jumlah Penduduk  di Perumahan BTN Minasa Upa Pada Tahun 2005
Nomor RW Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1. RW 5 1.971 1.127 3.098 2. RW 6 711 813 1.524 3. RW 7 1.254 1.392 2.646 4. RW 8 1.139 785 1.924 5. RW 9 812 679 1.491 6. RW 10 1.436 1.508 2.944 7. RW 11 1.018 597 1.615 8. RW 12 1.659 716 2.375 9. RW 13 612 837 1.449 10. RW 21 918 1182 2100 11. RW 23 1.651 1.774 3.425 Jumlah 13.181 11.410 24.591 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan Gunung Sari
Berdasarkan  keadaan  penduduk  peru- mahan  tahun  1994  hingga  tahun  2005 menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  pesat. Dimana  penduduk  perumahan  pada  tahun 1994 tercatat sebanyak 16.143 jiwa, sedangkan  tahun  2006  telah  dihuni  sebanyak 24.591.  Artinya  pertumbuhan  penduduk dalam rentang waktu 1994-2006 ialah sebesar 8.448 jiwa. Dengan kata lain rata-rata pening- katan  penduduk  perumahan  yakni  4,4  %  per- tahun. Perkembangan penduduk yang signifikan  ini    disebabkan  baik  oleh pertumbuhan  secara  alami  (kelahiran)  yang tinggi,  maupun  perpindahan  penduduk  dari desa  ke  kota  (urbanisasi).  Perpindahan  ini terutama  bagi  mereka  yang  bermaksud  untuk melan-jutkan  pendidikan  tinggi  ataupun mencari pekerjaan di Kota Makassar.

## Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Perumahan BTN Minasa Upa

## 1. Kehidupan Sosial
Kehidupan  sosial  jika  ditinjau  dari  segi definisi  merupakan  suatu  kehidupan  yang ditandai  dengan  adanya  unsur-unsur  sosial kemasyarakatan,  di  dalam    kehidupan  sosial terdapat sebuah interaksi sosial dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti  gotong  royong,  kerja  bakti,  tolong- menolong,  berpartisipasi  dalam  kegiatan tertentu  dan  lain  sebagainya  yang  sifatnya saling  membutuhkan  antara  satu  makhluk hidup dengan yang lainnya.
Kehidupan  sosial  memiliki  unsur- unsur penting yang didalamnya terdapat rasa saling  menghormati  dan  saling  menghargai antar  sesama,  oleh  karenanya  kehidupan sosial  seperti  itu  harus  terus  dipupuk  dan dipelihara agar tercipta rasa aman dan tidak ada kesenjangan sosial.
Seperti yang telah dipaparkan sebelum-nya bahwa Perumahan BTN Minasa  Upa    terletak  dalam  wilayah  Kota Makassar,  dimana  merupakan Ibukota Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  sekaligus merupakan  pintu  gerbang  kawasan  timur Indonesia.  Kondisi  ini  memungkinkan pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Makassar semakin  padat.  Terutama  disebabkan  arus urbanisasi  dari  luar,  seperti  dari  Jawa,
Maluku,  Kendari,  Manado,  dan  sebagainya, yang  kesemuanya  memiliki  latar-belakang sosial, budaya, ekonomi, agama, pendidikan, serta  keterampilan  yang  berbeda.  Hal  ini membuat heterogenitas penduduk kota  yang semakin  menonjol,  termasuk  penduduk perumahan.
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kelurahan Gunung Sari mengenai  keadaan  masyarakat  perumahan, pada tahun 2015 jumlah penduduk perumahan  yang  berumur  di  atas  17  tahun sebanyak 22.591 jiwa. Dari jumlah tersebut, menunjukkan  latarbelakang  suku  yang sangat  beragam,  mulai  dari  suku  Aceh, Batak,  Jawa,  Sunda,  Bali,  Madura,  Mandar, Bugis,  Makassar,  Toraja,  Ternate,  dan bahkan  etnis  Tionghoa.    Namun  tidak dipungkiri, bahwa  dari  kemaje-mukan masyarakat  perumahan  tetap  didomi-nasi oleh  mereka  yang  berasal  dari  suku  Bugis dan  Makassar.  Hal  ini  nampaknya  sejalan dengan komposisi penduduk Kota Makassar secara  umum  yang  mayoritas  berasal  dari suku Bugis dan Makassar. Jika diamati lebih jauh,  keragaman  ( diversity )  etnis  penduduk perumahan  menunjukkkan  fenomena  yang menarik,  sebab  untuk  melihat  “Indonesia mini”  ternyata  bukan  lagi  hanya  terdapat pada  tataran  kota,  akan  tetapi  juga  dapat dilihat  pada  tataran  perumahan  yang  secara spasial lebih kecil.
Dalam kehidupan sehari-hari, masya-rakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  pengantar,  hal  ini  tentu  dilakukan agar  didalam  proses  komunikasi  dapat berjalan  tanpa  adanya  penafsiran  yang mengarah  kepada  hal-hal  yang  negatif menurut  konsepsi  budaya  masing-masing. Namun  terkadang  setiap  masyarakat    masih tetap  melestarikan    dan  menggunakan bahasa  daerah  mereka  walaupun  terbatas hanya  di  dalam  lingkungan  keluarga. Berbeda  halnya  dengan    bahasa  daerah Bugis dan Makassar yang penuturnya cukup banyak,  sehingga  nampak  kedua  bahasa daerah  tersebut  sering  digunakan  sebagai bahasa  pengantar  di  samping  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  utama.  Hal  itu
dimaksudkan agar tercipta hubungan komu- nikasi  yang  lebih  akrab  diantara  dan  penuh rasa  persaudaraan.  Olehnya  itu  ada  kecen- derungan  masyarakat  Perumahan  BTN Minasa  Upa  yang  bukan  berasal  dari  Suku Bugis dan Makassar untuk mempelajari dan menggunakan bahasa daerah tersebut didalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini merupakan salah satu wujud dalam asimilasi budaya masyarakat perumahan.
Interaksi  sosial  yang  terjalin  di antara masyarakat perumahan bersifat terbatas,  dalam  arti  kata  bahwa  hubungan sosialisasi  penduduk  hanya  terbentuk  dan terjalin  antar  sesama  lorong,  sesama  blok, dan  paling  jauh  yaitu  dengan  warga  yang tinggal di blok yang berdekatan dengan blok mereka. Meskipun begitu, ada juga beberapa dari  warga  yang  tinggal  dari  blok  yang berjauhan  tetap  saling  mengenal  dan berinteraksi.  Kondisi  seperti  ini  biasanya lebih disebabkan karena  faktor tempat  kerja yang  sama,  keluarga,  ataupun  faktor  asal daerah  yang  sama.  Tidak  dapat  dipungkiri, adanya  pola  interaksi  yang  terba-tas  antar masyarakat  perumahan  disebabkan  karena besarnya  wilayah  dan  jumlah  pendu-duk perumahan.  Selain  itu,  pola  seperti  ini sebenarnya  menunjukkan  representasi  dari cara hidup masyarakat perkotaan. Salah satu diantaranya  menurut  Parsudi  Suparlan (1996:  121)  yakni  adanya  sikap  transiensi, yakni sebuah sikap dimana orang kota tidak dapat  mengenal  semua  orang  di  kotanya karena kota adalah seperti tempat kerumunan  manusia  yang  datang  dan  pergi, sehingga  dia  tidak  dapat  dan  tidak  mampu untuk  mengenal  semuanya.  Yang  ada hanyalah  antar  hubungan superficial atau hanya pada permukaan saja.
Pada tahun 2000-an, masyarakat Peru- mahan  BTN  Minasa  Upa  mulai  menyadari bahwa  lokasi  perumahan  ini  semakin strategis, karena walaupun berada dipinggiran  kota,  namun  beberapa  tempat penting  dapat  dijangkau  dengan pete-pete – meskipun  kendaraan  ini  telah  beroperasi  di dalam  perumahan  sejak  1994-  seperti: daerah  Sungguminasa  (Ibukota  Kabupaten Gowa) yang berjarak 2 km, Goro ( Shopping
Centre )  berjarak  sekitar  3  km,  serta Makassar  Mall  yang  berjarak  8  km.  Selain itu  juga  sarana-sarana  pendidikan  seperti: Kampus  UNM  Gunung  Sari/  Parang tambung  berjarak  sekitar  3  km,  demikian pula UIN Alauddin dan beberapa perguruan tinggi  swasta  seperti:  YPUP  Andi  Tonro, STIKES Panakkukang, dan STIEM Bongaya.  Lokasi  yang  stategis  semakin terlihat  setelah  dibuatnya  Jalan  Hertasning Baru  tahun  2007,  sehingga  akses  menuju pusat  kota  dan  tempat-tempat  penting menjadi semakin dekat dan mudah dijangkau.
Oleh  karena  letaknya  yang  strategis, masyarakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa menilai  hal  ini  sebagai  peluang  bisnis  yang menguntungkan.  Banyak  masyarakat  yang mulai  membuka  usaharumah  makan, ga’de- ga’de atau  toko  kecil,  ataupun  usaha  jasa pelayanan.  Selain  itu  sudah  ada  beberapa rumah yang ada di Perumahan BTN Minasa Upa  beralih  fungsi  dari  rumah  pribadi menjadi  rumah  kontrakan  atau  rumah  yang menye-diakan    kamar  kos,  baik  untuk mahasiswa-mahasiswi  maupun  karyawan dari  luar  kota  yang  bekerja  dan  tinggal  di Kota Makassar.
Di  sini  harus  diakui  pula  bahwa kondisi  sosial  masyarakat  perumahan  juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar.Hal ini nyata terlihat dalam “kasus kerusuhan  1997”  yang  terjadi  di  Kota Makassar,  dimana  terjadi  aksi  kekerasan, penjarahan,  dan  tindakan  amoral  lainnya terhadap etnis
Tionghoa.Fenomena demikian  ternyata  juga  nampak  pada masyarakat perumahan. Kejadian ini bermula  saat  aksi  kekerasan  memanas  di pusat-pusat  kota  seperti  di  Jalan  Sulawesi, Somba Opu, Kumala, dan Veteran. Keadaan ini ikut mahan untuk meluapkan kemarahannya  terhadap  beberapa  penduduk perumahan  yang  memancing  sekelompok masyarakat peru- beretnis Tionghoa. Seperti yang dikemukakan oleh Fadli bahwa ;
“Waktu  itu  kami  baru  mulai  bermain bersama  teman,  tidak  lama  setelah dimulai, segerombolan penduduk
datang dengan muka marah mendatangi  salah  satu  rumah  warga yang dihuni oleh orang Tionghoa, lalu merusak  rumah  itu  dengan  lemparan batu  sehingga  jendela  kaca  rumah  itu hancur  semua,  tidak  puas  dengan  itu, mereka lalu membakar rumah tersebut, untungnya karena sang pemilik  rumah  telah  diamankan  sebe- lumnya  oleh  Pak  RW”  (Wawancara:
Makassar, 29 Juli 2016)
Berdasarkan  fenomena  ini  dapat  dilihat bahwa  meskipun  lingkungan  perumahan menjadi  ruang  hidup  dan  wadah  sosialiasasi masyarakat  yang  cenderung  dibatasi  oleh batas-batas  wilayah  perumahan  yang  jelas, akan tetapi pengaruh kondisi kehidupan sosial kota  secara  umum  tetap  tidak  akan  terbatas dan  akan  mempengaruhi  keadaan  sosial masyarakat perumahan meskipun itu berada di wilayah pinggiran kota.
Di  samping  itu,  konflik  juga  terjadi terutama  antar  pemuda  yang  berada  di  dalam perumahan  maupun  diluar  perumahan,  yaitu terjadi  silang  pendapat  antar  pemuda  ataupun saling  ejek  yang  menimbulkan  ketersinggu- ngan  antar  dua  belah  pihak.  Seperti  yang dijelaskan oleh Abd. Gaffar bahwa ;
“Pada  tahun  1990-an lalu sering  terjadi perkelahian  anak  muda  termasuk  saya pelakunya, pernahka bentrok sama anak blok  A  dengan  anak  luar  (perumahan) juga, ka  na paja-pajakia . Tapi itu dulu, sekarang tidakmi ” (Wawancara: Makassar, 27 Juli 2016)
Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa konflik yang berawal dari pemerasan terhadap dirinya  lebih  disebabkan  karena siri’ (baca: harga diri), ia tidak terima ripaka siri’ (diper- malukan).  Biasanya  dalam  kondisi  diperma- lukan  tersebut,  ia  akan  melakukan  balas dendam  dengan  memanggil  teman-temannya, yang  pada  akhirnya  menyebabkan  tawuran antara  kedua  belah  pihak  terjadi.  Keadaan konflik  ini  akan  berhenti  ketika  masyarakat yang  tinggal  di  lokasi  kejadian  melerainya. Meskipun tidak menyebabkan jatuhnya korban  jiwa,  akan  tetapi  telah  menimbulkan rasa  takut  dan  trauma  bagi  penduduk,
terutama ibu-ibu yang tinggal di lokasi kejadi- an  tersebut.  Untuk  mencegah  terulangnya konflik  serupa,  para  pemangku  kepentingan seperti  Kepala  Kelurahan,  para  ketua  rukun warga  (RW)  dimana  para  pelaku  konflik tinggal,  akan  dipertemukan  bersama  para pelaku  dan  keluarganya,  untuk  mendamaikan sekaligus memperingatkan kepada para pelaku bahwa kasus yang telah mereka lakukan akan dilaporkan  ke  pihak  kepolisian  jika  terulang kembali kasus serupa.
Munculnya  konflik  yang  terjadi  seperti yang  telah  disebutkan,  sebenarnya  berkaitan dengan  perkembangan  prasarana  perumahan, salah  satunya  perbaikan  jalan  raya.  Perkem- bangan  ini  membuat  mobilitas  penduduk semakin  mudah,  yang  paling  menikmati dampak  tersebut  ialah  kalangan  pemuda. Dimana  mereka  terdorong  untuk  memperluas pergaulannya,  perlahan  demi  perlahan  tidak lagi  dibatasi  oleh  blok-blok  mereka.  Singkat- nya,  pengintegrasian  masyarakat  perumahan turut  didukung  oleh  keadaan  sarana  dan prasarananya.
Sejak dekade awal tahun 2000, keadaan masyarakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa dapat  dikatakan  aman,  tentram,  serta  cukup kompak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  berku- rangnya  konflik-konflik  yang  terjadi  antar masyarakat  di  dalam  perumahan,  baik  itu konflik  yang  berskala  kecil,  maupun  konflik yang  berskala  sedang  dan  besar.  Selain  itu kekompakan  penduduk  dapat  dibuktikan dengan  saling  mendukungnya  mereka  baik dalam  suka  maupun  duka.  Misalnya  ketika ada  seorang  warga  yang  sedang  berduka, tetangga-tetangga mereka bergiliran membuat kue  untuk  diberikan  kepada  warga  yang sedang  berduka.  Bukti  kekompakan  lain masyarakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa yaitu  rutinnya  pengajian  yang  dilakukan  oleh ibu-ibu  majelis  taklim  di  setiap  masjid. Gambaran  lain  dapat  dilihat  seperti  perayaan tahun  baru,biasanya  masyarakat  berkumpul antar  tetangga  (sesama  lorong  atau  sesama blok)  lalu  kemudian  membuat  acara  makan bersama  seperti  acara  bakar  ikan,  dan  bakar jagung.

## 1. Kehidupan Ekonomi
Sektor non agraris dan jasa menjadi ciri khas  dari  mata  pencaharian  penduduk  kota. Sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo  bahwa  kota  muncul  dengan kelas-kelas baru yang sama sekali lepas dari
pertanian,  orang  kota  yang  sebenarnya (Kuntowijoyo, 2003: 62). Mengenai kehidupan  ekonomi  penduduk  Perumahan BTN Minasa Upa khususnya dalam hal mata pencaharian  dapat  diperhatikan  pada  tabel berikut:
Tabel  4. Keadaan  Penduduk  Perumahan  BTN  Minasa  Upa  Berdasarkan  Mata Pencaharian Pada Tahun 2015
Nomor Mata pencaharian Jumlah Persentase 1 Pegawai Negeri Sipil 17.846 55,3 2 TNI/POLRI 1.645 5,1 3 Pegawai Swasta 1.516 4,7 4 Pedagang 1.161 3,6 5 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 3.034 9,4 6 Tidak Bekerja/Anak-anak 6.261 19,4 7 Dan lain-lain 808 2,5 Jumlah 32.271 100 Sumber : Arsip Kantor Kelurahan Gunung Sari .
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaha-rian  masyarakat  Perumahan  BTN Minasa  Upa  ialah  berprofesi  sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17.846 jiwa, sebagiannya    berpro-fesi  sebagai  aparat penegak  hukum,  pensiunan,  dan  sebagian
lainnya  pegawai  swasta  dan  lain-lain.  Jika mata  pencaharian  masyarakat  Perumahan BTN  Minasa  Upa  dikategorikan  ke  dalam pekerjaan  masyarakat  Kota  Makassar  yang beragam jenisnya secara umum, maka dapat digolongkan sebagai masyarakat yang sejahtera.
Gambar 2. Salah satu rumah di Perumahan BTN Minasa Upa  yang masih dalam bentuk asli (belum mengalami renovasi) ( Dok. Peneliti, 25 Juli 2016)
Perekonomian masyarakat yang tinggal di Perumahan BTN Minasa Upa sejak didirikannya  perumahan  hingga  tahun  2015 menunjukkan  perkembangan  yang  cukup baik.  Hal  ini  ditandai  dengan  keadaan  rumah yang  dimiliki,  seperti  rumah  yang  sudah mengalami pemugaran  atau  renovasi. Hampir seluruh  rumah  yang  ada  di  Perumahan  BTN Minasa Upa telah mengalami renovasi.Hal ini juga  dapat  memberikan  gambaran  bahwa masyarakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat sejahtera.  Lebih  jelas  diungkapkan  oleh Aisyah bahwa:
“Perekonomian  masyarakat  Peru- mahan  BTN  Minasa  Upa  yang sekarang  sudah  jauh  lebih  meningkat dibandingkan dengan sewaktu perumahan  ini  didirikan,  yakni  pada tahun  1980  masyarakat  yang  berada didalamnya yaitu masyarakat berpeng- hasilan  menengah  ke  bawah.    Namun sampai  sekarang  rata-rata  masyarakat yang  tinggal  di  perumahan  ini  adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah  ke  atas”  (Wawancara: Makassar, 28 Juli 2016)
Selain  itu,  seiring  perkembangan ekonomi  yang  signifikan  dari  beberapa  ma- syarakat  perumahan,  terutama  sejak  tahun 2010.  Pandangan  terhadap  rumah  tidak  lagi sebatas  hunian  tempat  tinggal,  tetapi  juga dianggap sebagai investasi. Sebagai gambaran dari  pandangan tersebut,  yakni  ketika mereka mulai  memikirkan  untuk  membeli  rumah (sebagai rumah kedua, ketiga, dan seterusnya) yang  akan  dijual  oleh  tetangga-tetangganya  – alasan  dijual  lebih  didominasi  karena  pindah tugas  di  daerah  lain.  Tentu  tujuan  mereka membeli  yakni  sebagai  investasi,  terutama ditujukan buat persiapan anak-anak mereka di masa  yang  akan  datang.  Semakin  dekat dengan  rumah  awal,  semakin  disenangi  dan diincar oleh mereka.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  tertera  pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik bebe-
rapa  kesimpulan  bahwa  terdapat  beberapa faktor  yang  melatarbelakangi  dibangunnya Perumahan BTN Minasa Upa yakni berlang=-sungnya era pembangunan terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan  tempat  tinggal.  Selain  itu kebijakan  pemerintah  untuk  melibatkan pihak  swasta  memungkinkan  percepatan dalam rangka mencukupi kebu-tuhan perumahan  waktu  itu.  Hal  ini  juga  tidak dapat  dipisahkan  dari  kebijakan  pemerintah kota,  dalam  hal  ini  master  plan  yang mendorong  pembangunan suburban. .  Oleh karena itu, PT. Timurama selaku pengembang  swasta  (developer)  mulai merintis  pemba-ngunan  Perumahan  BTN Minasa  Upa  yang  berada  di  pinggiran selatan Kota Makassar pada tahun 1980.
Perkembangan Perumahan BTN Minasa Upa  sejak  didirikannya  hingga  pada  tahun 2015  menunjukkan  perkembangan  yang cukup baik, baik itu dari segi masyarakatnya yaitu  jumlah  penduduk  maupun  dari  segi perumahan itu sendiri, dalam hal ini  jumlah rumah,  serta  sarana  dan  prasarananya. Mengenai  kehidupan  sosial  dan  ekonomi masyarakat  Perumahan  BTN  Minasa  Upa, meskipun secara tipologi masyarakat perumahan  hidup  dalam  batas-batas  wilayah perumahan  yang jelas dan cenderung menon- jol, akan tetapi kondisi kehidupan masyarakat Kota  Makassar  secara  umum  tetap  akan berpengaruh  terhadap  kondisi  kehidupan masyarakat  perumahan.  Begitupun  juga dengan  kehidupan  ekonomi  masyarakat perumahan, dapat digolongkan sebagai masyarakat yang sejahtera jika dilihat dari segi mata pencaharian maupun dari jumlah rumah yang telah direnovasi, bahkan telah mengubah paradigma mereka mengenai rumah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip :
Arsip Kantor Kelurahan Gunung Sari PT. Timurama. Data Pembangunan PT. Timurama 1980-2001.
Buku :
Biro Pusat Statistik. Statistik 1956 . Djakarta: Biro Pusat Statistik Forbes, Dean. 1985. “Penjaja di Ujung Pandang”. Dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: Gramedia Garraghan, Gilbert J. 1957. A Guide to Historical Method . New York: Fordham University Press Gonggong, Anhar. 1990. “Abdul Qahhar
Muzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1965”. (Disertasi). Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta. Kamar, Intan Densi. 2005. Kota dalam Lintasan Sejarah: Pertumbuhan dan Perkembangannya. Makassar: Yabuindo Press. Koestoer, Dkk. 2001. Dimensi Keruangan Kota, Teori, dan Kasus. Jakarta: Universitas Indonesia. Kuntowijoyo, 2013. Metodologi sejarah . Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.1991. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan . Ujung Pendang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Muta’ali, Luthfi dan Arif Rahman Nugroho.
2016. Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari masa ke masa. Yogyakarta: UGM Press Suparlan, Parsudi. 1996. Diktat Antropologi Perkotaan . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. Suparwoko, Woko. 2013. “Sejarah dan Kebijakan Perumahan di Indonesia”.
Dalam Peningkatan Kapasitas Perumahan Swadaya di Indonesia. Yogyakarta: Total Media, hlm. 12- 56. Surjomihardjo, Abdurrachman. 2008. Kota Yogyakarta Tempo Doeloe. Sejarah Sosial 1880-1930 . Depok: Komunitas Bambu
Surat Kabar : Nusantara, 26 Februari 1951

## Wawancara :
Aisyah (35 tahun). 2016. Staf Kelurahan Gunung Sari. (Wawancara: Makassar, 28 Juli 2016) Gaffar, Abdul (45 tahun).2016. Warga Perumahan BTN Minasa Upa. (Wawancara: Makassar, 27 Juli 2018) Fadli (29 tahun).2016. Warga Perumahan BTN Minasa Upa. (Wawancara: Makassar, 29 Juli 2018) Tjaru, Budiman (50 tahun).Mantan Pelaksana Lapangan PT. TIMURAMA. (Wawancara: Makassar, 1 Juli 2016)