## Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat,
Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia
Sofyan Wegi Alfariki Universitas islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
schoirulsalim@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received July 05, 2024 Revised August 08, 2024 Accepted August 20, 2024

## Abstract
The Medina Charter is an important document that emphasizes the principles of unity of the people, and inter-religious harmony in a broad scope including state  administration.  In  the  context  of  Indonesia's  pluralistic  society,  the Medina  Charter  offers  fundamental  values  that  are  relevant  to  building tolerance  and  mutual  respect  among  various  religious  groups.  This  research aims  to  analyze  the  Meaning  and  Relevance  of  the  Medina  Charter  in  the Context of People's Unity and, Freedom of Religion Constitution in Indonesia By  using  qualitative methods  and literature studies, this  research  found that although  Indonesia  guarantees  freedom  of  religion  through  the  1945 Constitution,  challenges  of  intolerance  and  conflicts  between  religious communities  still  exist.  Therefore,  applying  the  principles  contained  in  the Medina Charter is essential to create a harmonious and peaceful religious life.
The  conclusion  of  this  study  emphasizes  the  need  for  joint  efforts  from  all elements  of  society  to  maintain  social  harmony  and  stability,  to  achieve  the common goal of creating peace and prosperity amid existing diversity. Keywords : Charter Medina, Unity, Pluralism, Constitution Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian yang mempunyai makna mendalam dalam  memberikan  nuansa  kedamaian    yang  mampu  menyatukan  berbagai  perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain.  (Ismail,  2014)  Piagam  ini  berisi  ketentuan  yang  mengarah  pada  persatuan,  seperti yang terapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa " mereka adalah satu bangsa-negara ummah bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya ," yang mempunyai arti bahwa kebangsaan warga negara didasarkan dan berlandaskan pada persaan kenegaraan, bukan keturunan. Pernyataan  ini  juga  di  pertegas  dalam  pasal  25  piagam  Madinah  yang berbunyi:  “Kaum Yahudi dari  Bani  ‘Awf adalah  satu  umat  dengan  mukminin.  Bagi  kaum Yahudi  agama  mereka,  dan  bagi  kaum  muslimin  agama  mereka.  Juga  (kebebasan  ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”. Pasal 25 ini memberikan jaminan kebebasan beragama.  Di  antara  wujud  kebebasan  beragama  itu  adalah  beribadat  menurut  ajaran agama  masing-masing.  Pada  pasal  ini  juga  dinyatakan  bahwa  kaum  Yahudi  adalah  satu umat dengan kaum mukminin dalam membangun rasa kesatuan dan persatuan (Fajriah, 2019,  p.  165).  kesatuan  dan  persatuan  menjadi  landasan  bagi  setiap  bangsa  di  setiap Negara  Konsep  ini  relevan  untuk  di  terapkan    di  negara  seperti  Indonesia  yang  juga mempunyai    masyarakat  yang  majemuk.  Kesatuan  dan  persatuan  suatu  bangsa  adalah

## Bulletin of Community Engagement
sesuatu  yang  harus  diperjuangkan  dengan  sungguh-sungguh — terutama  di  Indonesia — karena  masyarakatnya  memiliki  keberagaman  yang  sangat  tinggi  dari  segi  ekonomi, budaya,  sosial,  dan  lainnya.  Kelompok-kelompok  sosial  di  Indonesia,  baik  yang berdasarkan  tempat  tinggal,  suku,  kepentingan,  maupun  lainnya,  seharusnya  mampu mewujudkan cita-cita integrasi bangsa Indonesia.(Siregar, 2014).
Indonesia,  unggul  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  tidak memberikan identitas  diri dengan agama tertentu, namun mempunyai  tanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama.   Hal ini memerlukan  toleransi  yang  besar  guna  menciptakan  kedamaian  serta  masyarakat Indonesia agar tetap rukun dan sejahtera. Sejalan dengan prakarsa piagam madinah oleh Nabi Muhammad SAW piagam madinah menjadi landasan utama dalam membangun dan memepersatukan  masyarakat  madinah  yang  integral  beliau  tidak  hanya  ingin mempersatukann  masyarakat  muslim  saja  secara  eksklusif  namun  bagaimana  piagam madinah menjamin hak setiap agama dan menjamin serta memperoleh persamaan dalam kehidupan  yang  berlaku  bagi  setiap  umat  di  dalam  suatu  negara,(Pulungan,  1996). Pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 telah merumuskan UUD 1945 yang dapat mengakomodasi keberagaman agama warga negara,  agama yang di akui pemerintah berjumlah  6 termasuk Islam, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hucu.  Di  samping  itu  masih  banya  kepercayaan  lain  yang  di  anut  dari  nenek moyang.(Suharto  &  MSi,  2019).  Negara  menjaga  melindungi  segenap  warga  Megara Tujuannya  adalah  untuk  menciptakan  persatuan,  kesatuan,  kerukunan,  dan  keamanan seluruh warga negara yang beraneka ragam
Berdasarkan keragaman tersebut, Indonesia mengenal istilah “Bhineka Tunggal Ika” yang  berarti  walaupun  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu.  Semboyan  ini  secara  tidak langsung  mengingatkan  bahwa  Indonesia  sangat  luas  dan  terdiri  dari  berbagai  macam identitas, seperti pulau, latar belakang yang berbeda serta agama. (Anzani, n.d.). Meskipun Negara  indonesia  menjamin  kebebasan  beragama,  yang  juga  merupakan  cita-cita Pancasila  untuk  menciptakan  kehidupan  beragama  yang  harmonis  dan  saling menghormati, kenyataannya jaminan tersebut belum mampu memberikan rasa aman bagi kebebasan  beragama  di  Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa  intoleransi masih  tumbuh  dan  berkembang  dalam  kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Kita  sudah sering mendengar tentang berbagai konflik berlatar belakang agama seperti yang terjadi di  Poso,  Ambon,  Tolikara,  dan  tempat  lainnya.  Selain  itu,  media  sering  melaporkan pelarangan  ibadah  bagi  kelompok  agama  tertentu  oleh  kelompok  lain.  Intoleransi  ini bukan  hanya  terjadi  antar  umat  beragama  yang  berbeda,  tetapi  juga  antar  aliran  dalam satu  agama.  Contohnya,  konflik  di  Sampang  Madura  antara  kelompok  Sunni.  dan Syiah.(Kristo Tamba, S.H., S.I.K., M.I.K, n.d.).
Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal  1 ayat (1) Negara  Indonesia  ialah  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik serta  pasal  1  ayat  (2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai negara multikultural,  keragaman  di  Indonesia  harus  benar-benar  dijaga  dan  diharapkan  tetap terjaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia sangat terlihat, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya.(Rahmat. A & Najid,M, 2001). Setiap agama tentunya memiliki aturan tersendiri dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk terpecah belah. Sebagai  saudara  sebangsa  dan  setanah  air,  setiap  warga  Indonesia  memiliki  kewajiban untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan  yang  utuh  dan  mencapai  tujuannya  sebagai  negara  yang  makmur  dan berkeadilan sosial. Semua ini tercantum dalam UUD 1945.
Pentingnya  menjaga  keragaman  umat  beragama,  serta  memelihara  persatuan, kesatuan,  dan  kedaulatan  suatu  negara,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1  dan  Pasal  25
Piagam  Madinah.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  tulisan  ini  berupaya  membahas makna dan kebangsaan warga negara yang didasarkan pada persatuan kenegaraan, bukan keturunan, sesuai dengan Pasal 1 Piagam Madinah dan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu,  tulisan  ini  juga  mengulas  kerukunan  hidup  umat  beragama,  terutama  terkait kebebasan untuk menganut agama yang diyakini, dengan melihat relevansi antara Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi  dan  pengetahuan  mengenai  relevansi    piagam    madinah  walaupun  di  bentuk pada masa terdahulu namun apakah masih  tetep eksis  dan dapat dijadikan landasan bagi setiap bangsa dalam  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kerukunan umat  bergama.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  dan  pembahasan  yang  mendalam untuk  memahami  pentingnya  menjaga  persatuan  antar  umat  beragama  serta  saling menghormati dan menghargai keragaman agama
METODE
Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dan  studi literatur dapat saling melengkapi Studi literatur menyediakan landasan teori dan konteks yang diperlukan untuk analisis kualitatif, sementara metode kualitatif dapat memberikan wawasan baru dan mendalam yang belum dicakup dalam literatur yang ada .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Makna Piagam Madinah
Piagam Madinah, atau dalam bahasa Arab disebut mitlaq al-Madinah, merujuk pada shahifah, yakni suatu dokumen tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah "piagam"  mengacu    pada  naskah,  sementara  "Madinah"  merujuk  pada  lokasi  di  mana naskah  tersebut  dibuat.  Piagam  (charter)  adalah  dokumen  tertulis  yang  disusun  oleh penguasa  atau  badan  legislatif  yang  mengakui  hak-hak  rakyat,  baik  hak-hak  kelompok sosial  maupun  hak  individu.  Piagam  juga  dapat  diartikan  sebagai  surat  atau  dokumen resmi  seperti  perjanjian,  persetujuan,  penghargaan,  konstitusi,  dan  sejenisnya  yang mengandung pernyataan suatu hal tertentu.(Nahdly & Fahman, 2022)
Piagam  Madinah  (Shahifatul  Madinah),  yang  dikenal  di  kalangan  umat  Muslim sebagai Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini merupakan salah satu upaya Rasulullah setelah hijrah ke Madinah untuk membentuk  dan  membina  masyarakat  di  sana.(Burhanuddin,  2019).  Dalam  Piagam Madinah  terdapat  rumusan  tentang  kebebasan  beragama,  hubungan  antar  kelompok, kewajiban  mempertahankan  kesatuan  hidup,  dan  berbagai  aspek  lainnya.  Lahirnya Piagam Madinah juga mencerminkan  kesadaran  Rasulullah  sebagai  pemimpin  Muhajirin yang  menyadari  adanya  ketidakstabilan  politik  di  Madinah.  Oleh  karena  itu,  beliau merumuskan  Piagam  Madinah  untuk  mengurangi  ketegangan  politik  dan  menciptakan stabilitas  sosial.politik (Mulyo,  2023) . Menurut  Harun  Nasution,  Piagam  Madinah  berisi aturan-aturan  dasar  untuk  hidup  bersama  di  Madinah  dengan  tujuan  menciptakan kesatuan hidup di antara semua penduduknya. Kesatuan hidup ini dipandu langsung oleh Nabi  Muhammad.  Perjanjian  sosial  ini  menjadi  dokumen  konstitusional  dalam pembentukan  negara  yang  berdaulat.  Oleh  karena  itu,  di  Madinah,  Nabi  Muhammad menjalankan  perannya  tidak  hanya  sebagai  Rasul  Allah,  tetapi  juga  sebagai  pemimpin politik atau Kepala Negara.(Satriani, 2022)
Piagam Madinah secara formal mengatur hubungan sosial antara komponen masyarakat Madinah, yaitu :(Lukman, 2019).
1. Antara  sesama  muslim,  bahwa  sesama  muslim  adalah  satu  ummat  walaupun mereka berbeda suku.
2. Hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip “bertetangga  yang  baik”,  saling  membantu  dalam  menghadapi  musuh  bersama,
membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama
Piagam  Madinah  hadir  sebagai  simbol  persatuan,  menunjukkan  bahwa dokumen  tersebut  mampu  menyatukan  masyarakat  Madinah  berdasarkan keimanan, tanpa memandang suku atau golongan. Misalnya, suku Aus dan Khazraj yang  termasuk  golongan  Anshar.  Kelompok  Anshar  dan  Muhajirin,  meskipun berasal  dari  latar  belakang  yang  berbeda,  dipersatukan  dalam  satu  komunitas Muslim.  Mereka  terikat  oleh  akidah  Islam,  meskipun  tidak  memiliki  hubungan darah,  sehingga  menciptakan  satu  kesatuan  yang  kuat  di  antara mereka.darah.(Ardiansyah & Basuki, 2023).

## Konsep Ummah  Pada  Pasal  1  Piagam  Madinah  Dalam    Membangun  Persatuan Masyarakat Multikultural Pada Masa Rasulullah SAW
Pasal  1  dalam  Piagam  Madinah  berfungsi  sebagai  deklarasi  yang  menyatukan orang-orang mukmin dan muslim dari dua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Anshar, serta berbagai suku dan golongan sebagai satu umat. Namun, ketetapan dalam pasal 1 ini tidak  bermaksud  menunjukkan  bahwa  konsep  ummah  yang  diinginkan  oleh  Piagam Madinah hanya mencakup umat Islam saja. (Sukardja, 1995)
Oleh karena itu, Kata *ummah* memiliki beberapa makna, seperti bangsa (nation), agama  (religion),  atau  komunitas  keagamaan  (religious  community),  waktu  (time)  atau jangka  waktu  (term),  serta  pemimpin  yang  sinonim  dengan  imam.  Selain  itu,  dalam  al- Qur'an terdapat istilah-istilah lain yang merujuk pada konsep-konsep yang hampir serupa. Kata  *nation*  dalam  bahasa  Inggris  atau  bangsa.  Piagam  Madinah,  dengan  demikian, menjadi  kebijaksanaan  politik  yang  luar  biasa  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Melalui penetapan  Piagam  Madinah,  Nabi  Muhammad  berhasil  membangun  masyarakat  yang bersatu dari berbagai unsur heterogen dan multikultural, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut  paganisme,  dan  berbagai  kabilah/suku  yang  ada,  sambil  menciptakan persaudaraan sejati di antara Muhajirin dan Anshar. Dalam masyarakat yang bersatu ini, Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di kalangan mereka.(Fauzi, 2005).

## Konsep  Kerukunan  Umat  Beragama  Pada  Pasal  25  Piagam  Madinah  dalam Menciptakan  Toleransi
Pasal  25  Piagam  Madinah  memberikan  jaminan  kebebasan  beragama,  termasuk hak  untuk  beribadah  sesuai  ajaran  masing-masing.  Pasal  ini  juga  menegaskan  bahwa kaum  Yahudi  dianggap  sebagai  satu  umat  dengan  kaum  mukminin.  Pernyataan  ini menunjukkan  bahwa,  dari  segi  kesatuan  agama,  orang-orang  Yahudi  merupakan komunitas  yang  setara  dengan  komunitas  kaum  mukminin.  Dalam  konteks  kehidupan bersama, komunitas Yahudi memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Islam menunjukkan  sikap  toleran  terhadap  agama  lain,  di  mana  Nabi  Muhammad  SAW  tidak memaksa  orang  untuk mengubah  agama  mereka,  melainkan  hanya menyebarkan  ajaran Islam.  Keputusan  untuk  masuk  Islam  sepenuhnya  bergantung  pada  kesadaran  individu. Kebijakan ini berbeda dari praktik di Kerajaan Bizantium, yang memaksa rakyatnya untuk mengikuti  paham  agama  kerajaan.  Akibatnya,  rakyat  merasa  kehilangan  kebebasan beragama dan mengembangkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan
Bizantium . (Nasution, 1985) .
Kebebasan beragama secara eksplisit tercantum dalam Pasal 25 Piagam Madinah yang  berbunyi:  “Kaum  Yahudi  dari  Bani  ‘Awf  adalah  satu  umat  dengan  mukminin.  Bagi kaum  Yahudi  agama  mereka,  dan  bagi  kaum  muslimin  agama  mereka.  Begitu  pula (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri, kecuali bagi mereka yang zalim dan jahat. Hal ini akan merusak diri dan keluarga.” Dengan demikian, Piagam  Madinah  bertujuan  untuk  menyatukan  masyarakat  Madinah  yang plural  melalui
pembentukan konstitusi tertulis yang harus dipatuhi bersama. Piagam ini bertujuan untuk menciptakan  perdamaian,  mengatasi  permusuhan,  dan  memastikan  keamanan  di Madinah.  Selain  itu,  Piagam  Madinah  menetapkan  hak  dan  kewajiban  Rasulullah  SAW serta  penduduk  lokal,  memberikan  panduan  dalam  hidup  bernegara,  membentuk kesatuan politik, serta membangun toleransi dengan penduduk non-Muslim.(Rafiq, 2012). Piagam  Madinah  dapat  menjadi  landasan  bagi  tujuan  utama  untuk  mempersatukan penduduk Madinah. karena ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial  dengan  memperoleh  persamaan  dalam  masalah-masalah  umum,  social,  politik sehingga Rasulullah Saw dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi.

## Konsep Negara Modern Faham  Konstitusi Republik Indonesia
Negara  adalah  sebuah  komunitas  yang  berada  dalam  suatu  wilayah  tertentu, memiliki  kekuasaan tertinggi, dan diikuti oleh rakyatnya (Sugono, 2008). Sementara itu, agama adalah sistem yang mengatur keyakinan serta tata cara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan lingkungannya.(Rafiq, 2012).
Kelahiran  negara  modern  bermula  sejak  abad  ke-7  dan  ke-8,  pada  masa feodalisme, dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan konsep  rule  of  law  (sistem  common  law),  rechtstaat  (sistem  civil  law),  dan  negara konstitusional.  Konsep  konstitusionalisme  muncul  pada  abad  ke-19  sebagai  kelanjutan dari  paham  negara  berdasarkan  hukum  dan  berfungsi  sebagai  salah  satu  mekanisme untuk  membatasi  kekuasaan.  Dengan  demikian,  kajian  mengenai  teori-teori  konstitusi atau paham konstitusionalisme tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang konsep negara hukum, karena pada dasarnya, konstitusi adalah wujud nyata dari sebuah negara hukum. Konstitusi  sendiri  dapat  dipahami  sebagai  keseluruhan  ketentuan  dan  aturan  yang mengatur  struktur  pemerintahan  atau  Undang-Undang  Dasar  suatu  negara.(Mahmuzar, n.d.).  Dengan  demikian,  konstitusi  merupakan  aturan  dasar  atau  hukum  dasar  yang mengatur  tentang  ketatanegaraan  di  dalam  suatu  negara.  Jadi,  segala  tindak-tanduk penguasa  maupun  warga  negara  harus  tunduk  pa  konstitusi  yang  berlaku  di  negara tersebut salah satu Negara yang menganut faham konstitusi adalah Indonesia.(Mahmuzar, n.d.).
Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah  Undang-Undang  Dasar  sebagai  konstitusi  tertulis  dengan  seluruh  makna  dan fungsinya.  Sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  17  Agustus 1945,  konstitusi  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  "revolusi  grondwet"  disahkan  pada  18 Agustus  1945  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia.  Dokumen  ini  dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan  konstitusi  yang  relatif  singkat  dan  hanya  mencakup  37  pasal,  ketiga  materi utama  yang  diperlukan  menurut  teori  konstitusi  telah  tercakup  dalam  Undang-Undang Dasar tersebut. ( Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia - , n.d.).
Konstitusi  (Constitution)  dalam  arti  yang  lebih  luas  yakni  sebagai  keseluruhan aturan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  secara  mengikat  tentang  tata cara lembaga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan suatu naskah yang menjabarkan kerangka dasar tugas pokok dan fungsi dari  badan/lembaga  negara  yang  diberikan  mandat  dalam  menyelenggarakan pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.(Munir, n.d., p. 397) Relevansi Pasal 1 Pasal 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Negara Di Indonesia Piagam Madinah dan UUD 1945 memiliki beberapa kesamaan substansi, terutama dalam hal pengakuan terhadap persamaan hak dan penyelesaian konflik sosial. Keduanya menunjukkan prinsip yang sejalan dalam hal persatuan dan kesatuan masyarakat. Piagam Madinah,  misalnya,  telah  berhasil  menyatukan  masyarakat  Madinah  yang  heterogen menjadi  satu  kesatuan  dengan  mengatasi  perbedaan  suku  dan  golongan.  Pasal  1  dari
Piagam  Madinah  menyatakan  bahwa  “ Mereka  adalah  satu  bangsa-negara  ummah  yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya ,” yang mengintegrasikan orang -orang mukmin dan muslim dari dua kelompok besar, Muhajirin dan Anshar, serta berbagai suku dan  golongan  sebagai  satu  umat.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang juga mencakup keberagaman dan persatuan.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan,  “ Negara Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk  Republik. ”  Istilah  "negara  kesatuan"
Negara kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan.(Simandjuntak,  2015,  p.  58).  Dalam  sistem  ini,  rakyat  tidak  dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, atau budaya; semua terintegrasi dalam satu kesatuan yang harmonis  dan  saling  menghormati  meskipun  terdapat  perbedaan.  Dengan  demikian, bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  ditetapkan  secara  tegas  dalam  UUD 1945  dan  Pancasila,  yang  bertujuan  untuk  menyatukan  seluruh  wilayah  nusantara  yang terbagi dalam kepulauan dan berbagai suku bangsa.
Prinsip   pada   Negara Kesatuan  ialah  pemegang  tampuk  kekuasaan  tertinggi atas  segenap  urusan  negara  ialah Pemerintah   Pusat   tanpa   adanya   suatu  delegasi atau   pelimpahan   kekuasaan   kepada Pemerintah  Daerah  (local  government) (Lubis, 1997). Dalam Negara Kesatuan, prinsip dasar menyatakan bahwa seluruh urusan negara tidak  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  lokal,  melainkan  harus dipertahankan  sebagai  satu  kesatuan  utuh.  Dengan  demikian,  pemerintah  pusat memegang  kekuasaan  tertinggi  di  negara  tersebut.  Konsep  persatuan  umat  yang tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945  menjadi  dasar  fundamental  bagi  bangsa Indonesia  dalam  melaksanakan  pemerintahan,  dengan  mempertimbangkan  kepentingan setiap lapisan masyarakat. Begitu pula, Pasal 1 Piagam Madinah mengenai kesatuan dan persatuan dirancang bukan hanya sebagai aturan sementara, melainkan sebagai pedoman dan  acuan  dalam  pemerintahan  negara  modern,  khususnya  bagi  bangsa  dengan masyarakat yang beragam.
Nabi  Muhammad  dalam  mengantisipasi  masyarakat  yang  beraneka  ragam backgroundnya,  dengan  membentuk  komunitas  baru  yang  disebut  ummah.  Hebrew mengartikan Ummah sebagai suku atau rakyat.(Saebani, 2008) Teks Piagam Madinah ini kurang lebih mencakup 47 pasal, inilah  yang oleh  Ibnu  Hisyam disebut sebagai undang- undang  dasar  negara  dalam  pemerintahan  Islam  yang  pertama,  yang  sukses mempersatukan beberapa golongan, suku, budaya, agama dalam rumpun yang satu yakni Madinah.(Sitorus,  2012).  Dokumen  ini  berfungsi  sebagai  perjanjian  politik  antara  umat beragama,  dengan  menegaskan  kebebasan  beragama,  seperti  tercermin  dalam  Pasal  25 ayat 2: “ Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, demikian pula kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka .”
Demikian  juga,  konstitusi  Indonesia  mengadopsi  prinsip  serupa  dengan menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  tercermin  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  yang  menjamin kemerdekaan  setiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing .  Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi salah satu bukti sejarah yang menunjukkan komitmen Islam  sejak  awal  untuk  mencapai  kerukunan  antarumat  beragama.Piagam  Madinah  dan Undang-Undang  Dasar  1945  memiliki  kesamaan  mendasar  dalam  upaya  membangun kesatuan  umat  yang  hidup  dalam  batas  wilayah  tertentu.  Kedua  dokumen  tersebut menegaskan  prinsip  bahwa  semua  warga  negara,  tanpa  memandang  suku,  agama,  atau latar  belakang,  harus  hidup  dalam  satu  kesatuan  negara  yang  menjamin  hak  dan kebebasan  mereka.  Kedua  konsep  ini  melampaui  ide  negara  bangsa  tradisional,  dengan menekankan kesatuan dalam membela negara dan saling melindungi dari ancaman.
Negara  hukum  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menghormati  dan  menjamin kebebasan beragama dalam wilayah kekuasaannya, tanpa memandang perbedaan seperti suku,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  keyakinan,  politik,  atau  latar  belakang
penduduk,  baik  yang  asli  maupun  pendatang.  Negara  harus  memastikan  bahwa  setiap individu  memiliki  kebebasan  untuk  memeluk  agama  mereka  dan  menjalankan  ibadah sesuai  keyakinan  mereka.  Meskipun  demikian,  di  Indonesia,  hanya  enam  agama  yang diakui  secara  resmi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama,  yaitu  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

## KESIMPULAN
Piagam  Madinah,  sebagai  kontrak  sosial-politik  yang  diinisiasi  oleh  Nabi Muhammad  SAW,  menekankan  pentingnya  persatuan  dan  kerukunan  antar  umat beragama.  Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Piagam  tersebut,  seperti  kebebasan beragama  dan  penghormatan  terhadap  keyakinan  masing-masing,  sangat  relevan  untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dengan beragam agama dan kepercayaan. Meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan mengakui  enam  agama  secara  resmi,  tantangan  intoleransi  dan  konflik  antar  umat beragama  masih  ada.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  setiap  warga  negara  untuk  menjaga kerukunan dan toleransi, demi menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Dengan mengedepankan  nilai-nilai  persatuan  dan  saling  menghormati,  masyarakat  Indonesia dapat mencapai tujuan bersama untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, sesuai dengan  cita-cita  Pancasila  dan  semangat  Piagam  Madinah.  Dengan  demikian,  penerapan prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam konteks Indonesia tidak hanya relevan, tetapi juga krusial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas sosial di tengah keragaman yang ada.

## REFERENSI
Anzani, Z. N. (n.d.). KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA . Ardiansyah,  D.,  &  Basuki,  B.  (2023).  Pencegahan  Radikalisme  Melalui  Implementasi Moderasi Beragama Dalam Perspektif Piagam Madinah. Fahima , 2 (2), 117 – 128. Burhanuddin,  M.  (2019).  Conflict  Mapping  Piagam  Madinah  (Analisa  Latar  Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). Jurnal Al-Ijtimaiyyah , 5 (2), 1 – 20. Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah Dan Pasal 29 UUD 1945. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 21 (2), 162 – 169.
Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta.
Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam , 13 . https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2809 Ismail,  F.  (2014). Dinamika  kerukunan  antarumat  beragama:  Konflik,  rekonsiliasi,  dan harmoni . PT Remaja Rosdakarya. Kristo Tamba, S.H., S.I.K., M.I.K. (n.d.). Intoleransi agama di indonesia . Lubis, M. S. (1997). Pembahasan UUD 1945 . Penerbit Alumni.
Lukman,  L.  (2019).  Piagam  Madinah  sebagai  konsep  budaya  dan  peradaban. Jurnal  Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat , 2 (01), 27 – 46. Mahmuzar.  (n.d.). ,  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Menurut  Uud  1945  Sebelum  Dan Sesudah  Amandemen  (Ujungberung,  Bandung:  Nusa  Media,  2010  - [Computer software].
Mulyo, R. P. H. (2023). Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan. OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam , 7 (2), 1 – 12. Munir, S. (n.d.). Keidentikan Makna Konstitusi Dengan Uud Dalam Sistem Ketatanegaraan The  Identical  Value  Between  Constitution  And  Constitutional  Law  In  The Constitutional System .
Nahdly,  M.  A.,  &  Fahman,  A.  A.  (2022).  NILAI-NILAI  PENDIDIKAN  MULTIKULTURAL DALAM PIAGAM MADINAH. MIYAH: Jurnal Studi Islam , 18 (2), 405 – 412. Nasution,  H.  (1985).  Islam  ditinjau  dari  berbagai  aspeknya  jilid  I.  Jakarta. Universitas Indonesia .
Pulungan, J. S. (1996). Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Jakarta: Raja Grafindo Persada . https://repository.radenfatah.ac.id/28886/1/PRINSIP%20PEMERINTAHAN.pdf
Rafiq,  A.  (2012). Tafsir  Resolusi  Konflik  Model  Manajemen  Interaksi  dan  Deradikalisasi Beragama Perspektif al- Qur’an dan Piagam Madinah . UIN Maliki Press. Rahmat. A, & Najid,M. (2001). Gerakan Perlawanan dari Majis Kampus . Purimedia.
Saebani,  B.  A.  (2008).  Fiqh  Siyasah:  Pengantar  Ilmu  Politik  Islam. Bandung:  CV  Pustaka Setia .
Satriani, I. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah  Radikalisme  di  Pesantren  Darul  Istiqamah  Biroro. Asy- Syari’ah:  Jurnal Hukum Islam , 8 (2), 30 – 49. Sejarah perkembangan konstitusi indonesia - . (n.d.).
Simandjuntak,  R.  (2015).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional. De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah ,
7 (1), 57 – 67. Siregar,  C.  (2014).  Pancasila,  keadilan  sosial,  dan  persatuan  Indonesia. Humaniora , 5 (1), 107 – 112. Sitorus,  R.  (2012). Masyarakat  madani  dalam  prespektif  piagam  madinah  dan  Piagam Jakarta (Suatu perbandingan) [PhD Thesis]. Pascasarjana UIN-SU. Suharto, H. S., & MSi, M. M. (2019). Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi  Umat  Beragama  guna  Mewujudkan  Stabilitas  Nasional  dalam  Rangka Ketahanan Nasional . Reativ.
Sukardja,  A.  (1995).  Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. (No Title) .
Copyright Holder: © Sofyan Wegi Alfariki (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:
CC BY SA