## Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam
Aqif Khilmia UIN Sunan Ampel Surabaya aqif.hilmia@unida.gontor.ac.id
Mustofa UIN Sunan Ampel Surabaya mustofatok@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to understand the significant differences between the pattern of state income in conventional and in Islam. The research method used is library research with a descriptive approach. That  is  describing  state  income  between  conventional  and  Islamic.  Sources  are  taken  from  various references  related  to  the  topic  of  the  problem,  namely  from  books,  journals,  and  other  articles.  The results of the study conclude that national income in the conventional concept states GDP or Real GNP can be used as a measure of economic welfare (Measure of Economic Welfare). In contrast to Muslim economists, that there are 4 indicators that can be used as a benchmark for community welfare, namely measuring  the  distribution  of  household  income,  production  in  the  rural  sector,  the  welfare  of  the Muslim  community,  and  the  calculation of national  income as  a  measure of  Islamic  socio-economic welfare. Sources of national income from an Islamic economic perspective include ghanimah, zakat, alms, infaq, ushr, jizyah, kharaj, mining taxes, and waqf. Because these instruments have a very large impact on the welfare of the community.
Keywords: National Income, Conventional, Islam

## A. PENDAHULUAN
Sejarah ekonomi Islam dimulai pada abad ke 14 M. Munculnya pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Islam bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang tak kunjung terselesaikan  (Wahyuni  dkk.  2021).  Ekonomi  Islam  meliputi  bidang  yang  luas  seperti pembahasan  ekonomi  modern.    Ekonomi  Islam  bukan  hanya  membahas  perilaku  manusia terkait  cara  menghasilkan  dan    membelanjakan  uang,    serta  seluruh  aspek    ekonomi  yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat (Ismiati dkk. 2011).
Ekonomi Islam merupakan turunan dari Islam, bukan turunan dari kegiatan ekonomi, sebab  kehidupan  manusia  muslim  tercelup  kedalam  Islam  secara  menyeluruh  (Natadipurba 2016).  Ilmu  ekonomi  Islam  tidak  boleh  terlepas  dari  akar  sejarah  kenabian  dan menyambungkan dengan sejarah kemanusiaan pada umumnya. Nabi Muhammad SAW telah mewariskan  konsep-konsep  ekonomi  islam  yang  adil  dan  merata  untuk  dijadikan  landasan kebijakan  ekonomi  Islam  (Suma  2008).  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  negara  harus

## Volume 18 Nomor 1, Juni 2022
membuat  kebijakan  berlandaskan  Al-Qur’an,  al-Hadits  serta  ijma'  untuk  tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Karim 2008).
Negara  memainkan  peran  utama  dalam  pengelolaan  ekonomi.  Negara  berhak menguasai sumber-sumber ekonomi dan berhak memungut pajak sambil membelanjakan uang dalam  nominal  besar  (Sukirno  2010).  Kekuasaan  pemerintah  dapat  meruntuhkan  hambatan ekonomi,  membantu  orang-orang  kurang  mampu  dan  mendistribusikan  pendapatan  (Putong 2003).
Setiap  negara  memiliki  perbedaan  sistem  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Salah  satu cara  untuk  mengukur  kesejahteraan  tersebut  adalah  dengan  mengukur  pendapatan  nasional negara yang disebut dengan pendapatan nasional  atau "national income" (Suleman dkk. 2020). Maka  disini  penulis  akan  membahas  bagaimana  suatu  negara  mengelola  pendapatan nasionalnya secara Islami agar dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pendapatan nasional setiap negara .

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang dihasilkan  suatu negara pada periode  tertentu selaama  satu tahun(Suleman dkk. 2020). Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai  ukuran  nilai  output  berupa  barang  dan    jasa  yang  dihasilkan    suatu  negara    dalam periode  tertentu  (Yanto  2003).  Pendapatan  nasional  juga bisa  didefinisikan  sebagai  jumlah pendapatan  yang  diterima  seluruh  Rumah  Tangga  Keluarga  (RTK)  pada  suatu  negara  dari penyerahan    faktor-faktor  produksi  pada  satu  periode  waktu  tertentu,  biasanya  selama  satu tahun (Ekonomi 2020). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.
Perhitungan  pendapatan nasional memberikan perkiraan GDP secara teratur, dimana hal tersebut merupakan ukuran dasar performansi perekonomian dalam memproduksi barnag dan  jasa  (Gischa  2020).  Selain  itu,  perhitungan  pendapatan  nasional  juga  dapat  digunakan untuk  menerangkan  kerangka  kerja  hubungan  antara  variable  makroekonomi,  yaitu:  output, pendapatan, dan pengeluaran (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009).
Dalam hal ini, pendapatan nasional yaitu salah  satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai  kondisi  perekonomian  suatu  negara  adalah  pendapatan  nasional  (Sukirno  2010). Kemakmuran suatu negara  dapat dilihat  dari pendapatan nasional di setiap negara (Hasan dan
Azis  2018).  Maka,  semakin  tinggi  pendapatan  nasional  suatu  negara,  semakin  tinggi  pula tingkat kesejahteraan rakyatnya.

## 2. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional
Pada dasarnya, penghitungan pendapatan nasional bermanfaat untuk mengidentifikasi perkembangan  suatu  negara,  khususnya  factor  perekonomiannya  (Hasyim  2017).  Selain itu, perhitungan ini memiliki banyak manfaat lain, sebagai berikut:
a. Mengetahui struktur ekonomi suatu negara (Sahban 2018)
Pendapatan nasional bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi ekonomi negara yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, hasil pendapatan dan produksi bisa dituliskan dengan model persentase
b. Mengukur tingkat kemakmuran suatu negara (Haryanto 2020)
Pendapatan  nasional  menjadi  tolak  ukur  kemakmuran  negara.  Artinya,  dimana pendapatan nasional negara tinggi, demikian pula kemakmurannya pun tinggi.
c. Dengan membandingkan pendapatan nasional pada tahun berturut-turut, dapat diketahui perubahan  pendapatan  nasional  dan  pertumbuhan  ekonomi    negara  setiap  tahun  (Marit 2021)
Membandingkan peran seorang pemimpin negara sebagai tokoh penggerak ekonomi serta mencari kelemahan ekonomi untuk dievaluasi pada tahun mendatang.
d. Perencanaan atau pembuatan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi (Chabibah 2010)
Elemen-elemen  yang bergerak dari bawah penting menyadarkan pemerintah terkait pentingnya perekonomian negara. masyarakat bisa beropini dan memberi masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian.
e. Peran  ekspor/impor dan hubungan luar negeri  lainnya  sangat penting untuk membentuk pendapatan  nasional    Indonesia  (Pracoyo  dan  Pracoyo  2005).  Peran  ekspor/impor  dan hubungan luar negeri lainnya sangat penting untuk mengevaluasi dan mendapatkan solusi terbaik demi peningkatan pendapatan nasional suatu negara.
f. Mengetahui dan membandingkan pendapatan antar daerah maupun regional (Putong 2015) Penting  untuk  menganalisa  dan  membandingkan  pendapatan  antar  daerah  serta regional. Dengan tujuan agar saling bersaing dalam mensejahterakan rakyatnya.
g. Menjadi perbandingan ekonomi dengan negara lain (Putong 2015)
Selain  mencari  celah  untuk  meningkatkan  ekonomi,  penting  juga  untuk membandingkan ekonomi dengan negara lain dan mengetahui pada peringkat mana negara tersebut.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan pendekatan  deskriptif.  Yaitu  mendeskripsikan  pendapatan  nasional  berdasarkan  perspektif ekonomi  konvensional  dan  perspektif  ekonomi  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia.  Metode library research yang digunakan mengambil dari  berbagai referensi yang  terkait dengan topik permasalahan. Data-data yang digunakan bersumber dari jurnal, buku, dan artikel sejenis yang berkaitan dengan pendapatan nasional dari segi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pendapatan Nasional Perspektif Ekonomi Konvensional
Perhitungan  pendapatan nasional  dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
Pendekatan pengeluaran adalah cara menghitung  pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membeli  barang dan jasa    dalam  satu  tahun  (Noprin  2012).  Rumus  penghitungannya  dituliskan  sebagai berikut:
GNP   =   C  +  I  +  G  +  (X - M)
Keterangan:
GNP : Produksi  Nasional Bruto
C : Pengeluaran  Konsumsi
I : Investasi
G : Pengeluaran  Pemerintah
X : Ekspor
I : Impor
X - M : Ekspor Bersih
b. Pendekatan Produksi (Production Approach)
Pendekatan    produksi  adalah  cara  menghitung  pendapatan  nasional  dengan cara  menjumlahkan  seluruh  hasil  produksi,  baik  barang  maupun  jasa  selama  satu tahun yang telah dikalikan dengan harga pasar (Rapanna dan Sukarno 2017). Rumus penghitungannya dituliskan sebagai berikut:
NI = P1Q1 + P2Q2 + P3Q3 + …. + PnQn NI : Pendapatan Nasional (national income) P : harga barang  dan jasa
Q : jumlah barang  dan jasa
1,2,3, dan  n  : jenis barang  dan jasa
Barang  dan  jasa  tersebut  dihasilkan  dari  berbagai  sector,  yaitu  pertanian, industry, pertambangan, perdagangan, dan jasa.
c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
Pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan  seluruh pendapatan  (upah, sewa, laba, dan bunga) yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan proses produksi selama satu tahun (Haoloan 2010). Rumus penghitungannya dituliskan sebagai berikut:
Y     =   R  +  W  +  I  +  P
Keterangan:
Y : Pendapatan  Nasional
R : Sewa  tanah (rent)
W : Upah  (wage)
I : Bunga  Modal (interest) P : Keuntungan (profit)

## 2. Sumber Pendapatan Nasional Perspektif Konvensional
Sumber-sumber  pendapatan  suatu  negara  diperoleh  dari  berbagai  sumber  sebagai berikut:
a. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)
Produk domestic bruto  dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh departemen produksi di dalam suatu negara dalam satu tahun (Noprin 2012).
GDP = Pendapatan Masyarakat Domestik  +  Pendapatan Asing Domestik
Dalam perhitungan  GDP, meliputi barang dan jasa yang dihasilkan  perusahaan asing di suatu  negara. Misal perusahaan X dari China yang memiliki cabang di Indonesia, maka hasil barang dan jasa tersebut termasuk GDP. Barang yang  dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka dari itu bersifat bruto atau kotor.
b. Produk Nasional Bruto (PNB)  atau Gross National Product (GNP)

## Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam
Produk nasional bruto dapat diartikan sebagai nilai produk meliputi barang dan jasa yang  dihasilkan  penduduk  suatu    negara  dalam    satu  tahun,  termasuk  yang  dihasilkan warga  negara    tersebut  di  luar  negeri.  Misal  penduduk  Indonesia  berjualan  di  Jepang, maka pendapatannya termasuk GNP (Marit 2021).
GNP = Pendapatan WNI DN + Pendapatan WNI LN (Luar Negeri) – Pendapatan Asing
c. Produk  Nasional Neto (PNN)  atau Net National Product (NNP)
Produk  nasinal  neto    dapat  diartikan  sebagai  nilai    semua  barang  dan  jasa  yang dihasilkan warga Negara dalam  waktu satu tahun setelah  dikurangi penyusutan barang- barang modal (Suleman dkk. 2020).
NNP = GNP – penyusutan barang modal (depresiasi)
Penyusutan merupakan penggantian modal untuk peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang sifatnya taksiran.
d. Pendapatan Nasional Neto  atau Net National Income (NNI)
Pendapatan  nasional  neto  dapat  diartikan  sebagai  pendapatan  yang  dihitung menurut  jumlah  balas    jasa  yang  diterima    oleh  masyarakat  sebagai    pemilik  faktor produksi (Sukirno 2010).

## NNI = NNP - Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung  ialah pajak  yang bebannya bisa dialihkan  kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
e. Pendapatan Perseorangan atau Personal Income (PI)
Pendapatan perseorangan dapat diartikan sebagai  seluruh pendapatan  yang benar- benar    diterima  oleh    masyarakat,  termasuk  pendapatan  yang  diperoleh  tanpa melaksanakan kegiatan apapun (Hasyim 2017).
PI = NNI -  (Laba ditahan + iuran jaminan sosial + asuransi)  + Transfer Payment
Transfer  Payment ialah  penerimaan-penerimaan  yang  tidak  termasuk  balas  jasa produksi,  melainkan  diambil  dari  Sebagian  pendapatan  nasional  tahun  lalu.  Seperti tunjangan pengangguran, pembayaran dana pensiunan, dsb.
f. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau Disposible Income (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan dapat diartikan sebagai pendapatan yang benar- benar siap dimanfaatkan untuk membeli barnag dan jasa konsumsi (Putong 2003).
DI = PI – Pajak Langsung (Pajak Penghasilan)
Pajak  langsung  merupakan  pajak  yang  tanggungannya  dibebankan  pada individu  dan  tidak  dapat  dipindahtangankan  ke  orang  lain,  misalnya  pajak pendapatan.

## 3. Pendapatan Nasional Perspektif Ekonomi Islam
Pendekatan ekonomi konvensional bahwa GDP atau GNP riil merupakan tolak ukur kesejahteraan  ekonomi  pada  suatu  negara.  Ketika  GNP  meningkat,  maka  kesejahteraan rakyat  juga  semakin  meningkat  atau  sebaliknya,  tentu  setelah  dibagi  dengan  jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik bahwa ukuran kesejahteraan tersebut tidak sempurna dilontarkan oleh para ekonom.
Diantara  para  ekonom  tersebut  ialah  Nordhaus  dan  Tobin  dari  Yale  University mengajukan konsep MEW (Measure of Economic Welfare) , namun konsep tersebut tidak dikembangkan dan cenderung menggunakan konsep GNP riil per kapita hingga saat ini. Beberapa  hal yang diungkapkan bahwa GNP  kurang dapat digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan pada suatu negara adalah sebagai berikut (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009):
a. GNP menghitung produk yang masuk pasar saja, sedangkan produk yang  dihasilkan maupun dikonsumsi sendiri tidak termasuk dalam hitungan GNP.
Misal,  beberapa  rakyat  desa  yang  ada  di  Negara  berkembang  dalam memenuhi kebutuhan  pokok  harian  selain  beras  (kalau  di  Indonesia),  mereka  mengonsumsi sayuran    dan  palawijaya  yang  ada  di  lahan  pekarangan  untuk  dikomsumsi  mereka sendiri, dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
b. GNP  tidak  memasukkan  waktu  istirahat (leisure  time) dalam  hitungan yang  justru pengaruhnya sangat besar.
Faktanya  negara  maju  telah  memasukkan  waktu  kerja  dalam  hitungan  dan memperkecil  waktu  tersebut.  Dalam  hal  ini  ada  perbedaan  antara  GNP  dan kesejahteraan yang semakin besar.
c. GNP tidak memasukkan bencana alam dalam hitungan.
Misal,  bencana  tsunami  yang  melanda  Aceh  pada  bulan  Desember  tahun  2004 mengurangi  kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Tetapi,  saat  pemerintah  melakukan pembangunan  kembali  infrastruktur  pasca  tsunami,  pendanaannya  justru  masuk kedalam  GNP  yaitu  pengeluaran  pemerintah  (G),  namun  pihak  swasta  yang membantu dihitung dalam GNP yaitu Investasi (I).
Hal  ini  mengakibatkan  GNP  meningkat,  namun  kesejahteran  rakyat  Aceh menurun.
d. Permasalahan polusi tidak termasuk dalam hitungan GNP
Misal, ada banyak  pabrik yang dalam  produksinya justru menimbulkan polusi udara    maupun  polusi  air.  Hal  ini  mengakibatkan  lingkungan  tercemar  dan menimbulkan berbagai penyakit terhadap warga  yang tinggal di sekitar pabrik. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kesejahteraan karena harus ada biaya berobat.
Berdasarkan contoh-contoh tersebut, jelas bahwa GNP sulit digunakan sebagai tolak ukur pendapatan nasional dan sulit untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara.
Satu hal yang menjadi sangat penting untuk membedakan system ekonomi  Islam dan  system ekonomi konvensional ialah  penerapan paramaeter falah sebagai tolak ukur  (Purwanto  dan  Siswahadi  2021).    Falah  merupakan  kesejahteraan  hakiki  dan disertai  komponen  ruhaniah.  Dalam  Islam,  esensi  manusia  ada  pada  rohaninya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik (jasadiyah) melainkan juga memenuhi kebutuhan kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009).
Maka dari itu, sistem Ekonomi Islam selain memasukkan unsur falah dalam menganalisis  kesejahteraan,  penghitungan  pendapatan  nasional  juga  harus  mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Sudarsono 2004). Artinya aspek mikro juga sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi makro.
Ekonomi  Islam  perlu  menetapkan  cara  yang  tepat  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan    ekonomi  dan    kesejahteraan  social    ditinjau  dari  sistem  moral  serta sosial  Islam  (Mannan  1997).  Dalam  hal  ini,  ada  4  hal  yang    dapat  diukur  melalui pendekatan Pendapatan Nasional dari perspektif  system ekonomi Islam, yaitu (Naf ’ an 2014):
a. Pendapatan Nasional  Menjadi Ukuran Penyebaran Pendapatan  Individu Rumah Tangga
Meskipun GNP dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi  pasar, GNP tidak  dapat  menjelaskan  komposisi  dan  distribusi  produksi  per  kapita  yang sebenarnya. Bahkan, GNP tidak dapat mengidentifikasi kegiatan produksi yang
tidak dilakukan di pasar. Artinya GNP tidak mencatat kegiatan keluarga produktif yang  dikonsumsi  langsung    dan  tidak  dipasarkan.  Padahal,  kegiatan  ini berdampak  besar  terhadap  kesejahteraan  individu  (disposable  income).  Dalam perhitungan GNP tradisional, produksi barang mewah dan produksi  kebutuhan pokok  memiliki  bobot  yang  sama.  Untuk  mencapai  kesejahteraan,  system ekonomi Islam memberi solusi agar bobot produksi kebutuhan pokok lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.
b. Pendapatan Nasional  Menjadi Ukuran Produksi  Pada Sektor Pedesaan
Ekonom  konvensional  harus  menyadari  bahwa  bahwa    mengukur produksi  komoditas  subsisten  secara  akurat  tidaklah  mudah.  Namun,  harus disepakati  untuk  memasukkan    produksi  bahan  baku  subsistem    dalam perhitungan  GNP.  Mata  pencaharian  ini,  terutama  pangan,  sangat  penting  di negara-negara  Islam  yang  sedang  berkembang  karena  termasuk  dalam pengaturan  ekonomi  dunia.  Untuk  mengetahui  tingkat  produksi  barang swasembada ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tingkat harga yang akan digunakan.  Ketidaktahuan  ini jelas  merupakan    kelemahan  yang  perlu  segera diatasi, karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor ini dan ini merupakan  isu  sentral  dari  distribusi  pendapatan  (Purwanto  dan  Siswahadi 2021).
c. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Kesejahteraan Ekonomi Islam
Penting  untuk  menyatakan  permintaan  dasar    barang  dan  jasa  sebagai persentase  dari  total  konsumsi.  Sangat  menarik  untuk  mempelajari  kajian profesor. William Nordhaus dan James Tobin dari Economic Welfare Measures (MEW)  dalam  Situasi  Ekonomi  Barat.  Ketika  GNP  mengukur  hasil,  MEW adalah  ukuran  konsumsi  rumah  tangga  yang  berkontribusi  pada  kemakmuran rakyat.  Perkiraan  MEW  didasarkan  pada    asumsi  bahwa  kemakmuran  rumah tangga  merupakan  kegiatan  ekonomi  terakhir  yang  bergantung  pada  tingkat konsumsi.  Meskipun  MEW  diukur  dalam  konteks  Barat,  konsep  ini memberikan  petunjuk  berharga  yang  bisa  menjadi  perkiraan  tingkatan kebutuhan hidup minimum yang sesuai dengan ajaran Islam.
d. Pendapatan  Nasional  Menjadi  Ukuran  Kesejahteraan  Sosial    Islam  Melalui Nilai Santunan
Catatan  yang  ditingkatkan  memungkinkan  untuk  menyelidiki  sektor tambahan dan jenis aktivitas sosial untuk pengambilan keputusan. Zakat, salah satu
pengiriman  uang  yang  paling  penting  di  negara  Islam,  sebenarnya  mudah  untuk memperkirakan,  dibandingkan  dengan  sumbangan  yang  Islam  sering  berikan kepada  orang  yang  membutuhkan.  Upaya  saat  ini  sedang  dilakukan  untuk mengukur pendapatan Zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini  sangat berguna  sebagai  variabel  kebijakan    dalam  pengambilan  keputusan    sosial  dan ekonomi sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

## 4. Sumber-Sumber Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi Islam
Perekonomian telah diatur dalam negara Islam perihal kebijakan yang harus dibuat oleh  pemerintah  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Kebijakan  yang  dimaksud  ialah  kebijakan fiscal  (Suparmoko  1997)  yang  membahas  keuangan  public.  Islam  menentukan pengelolaan    keuangan  public  yang  baik,  artinya  bagaimana  peran    pemerintah  dalam mengelola  sumber  pendapatan  masyarakat  untuk  dihimpun  dan  didistribusikan  untuk kesejahteraan  masyarakat Kembali (Fuad 2010).
Pengelolaan  keuangan  public  telah  dipraktikkan  sejak  lama  dalam  Islam,  mulai dari zaman Nabi hingga zaman Khulafa ar-Rasyidin dan dikembangkan  ulama penerusnya (Karim  2008).  Harta  rampasan    perang  atau  ghanimah  merupakan  sumber  pendapatan negara  yang paling utama  pada zaman nubuwwah,  lalu diserahkan  kepada pemerintah seperlima (khums) dari yang didapat. Sumber keuangan lainnya pada zaman Rasul ialah jizyah,  infaq,    kharraj  dan  ushr  (Islahi  1988).  Pada  zaman  kepemimpinan  Umar  bin Khattab, ia membentuk Baitul Maal dengan mendirikan al-diwan. Ia berkuasa selama 29 bulan dan memerintah wilayah seluas 15 juta km persegi dengan penduduk kurang lebih 62 juta orang (1/3 penduduk dunia kala itu)  yangsekarang setara dengan 39 negara dan menghasilkan  0 mustahiq  (Natadipurba  2016).  Artinya,  kebijakan  keuangan  seharusnya ditetapkan penguasa (pemerintah) agar tercapai kesejahteraan masyarakat.
Berikut beberapa sumber pendapatan negara dalam perspektif Ekonomi Islam:
a. Ghanimah
Ghanimah berasal dari kata "ghanama", artinya  mendapatkan hasil 'rampasan perang'. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, unta, senjata, dll. 1/5 porsi diberikan  kepada Allah dan Rasul- Nya,  shahabah Rasul, fakir miskin, anak  yatim, dan ibnu sabil, 4/5 nya kepada bala tentara  yang ikutserta dalam perang, sementara sisanya  dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan (Mardani 2012).
b. Zakat

## Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam
Zakat  berasal    dari  “zaka”  yang  artinya  menumbuhkan.  Sedangkan  menurut syariah,  zakat  diartikan  sebagai  hak    yang  besarnya  sudah  ditentukan  dan  wajib hukumnya  untuk  dikeluarkan  kepada  orang-orang  yang  telah  ditentukan  pula.  Harta yang  dimaksud  merupakan  milik  penuh,    serta  mencapai  haul  dan  nisab  (Huda  dkk. 2015).  Harta  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya  meliputi:  emas  dan  perak,  binatang ternak    (kambing,  unta,  kerbau,  dan  sapi),  buah-buahan  (kurma/anggur),  bebijian (jagung,  gandum,  dan  beras),  harta  perniagaan.  Maka,  zakat  merupakan  kewajiban seseorang  untuk  mengeluarkan  sebagian  pendapatan  atau  hartanya  untuk didistribusikan  kepada  rakyat  yang  membutuhkan  (Nasution,  Setyanto,  dan  Huda 2007).
c. Sedekah
Sedekah berasal dari "shadaqa" yang  artinya benar. Sedekah berbentuk materi yang dikorbankan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sedekah merupakan zakat  yang wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atas  harta  yang  dimilikinya  (Jauhari  2011). Sedekah dalam pandangan sya'ri merupakan sesuatu yang ma'ruf. Hal ini sesuai dengan hadits  riwayat  Muslim, “kullu  ma'rufin    shadaqatun” yang  artinya  setiap  kebaikan adalah  sedekah  meliputi  mencegah  maksiat,  menafkahi  keluarga,  dan  tersenyum (Purwanti 2020).
d. Infaq
Infaq berasal dari kata "anfaqa", artinya mengeluarkan/ mendistribuskan harta untuk    keperluan  tertentu  (Azzam  dan  Hawwas  2013).  Infaq  juga  dapat  diartikan sebagai  pengeluaran  sebagian  harta  untuk  suatu  kepentingan  sesuai  ajaran  Islam (Hafidhudin  1998).  Infaq    tidak  dibatasi  nishab,  asnaf,  dan  subjek,  artinya  bisa dihimpun dari siapa saja serta didistribusikan kepada siapa saja (Mardiantari 2019).
e. Ushr
Ushr  dapat  diartikan  sebagai  sepersepuluh  dari  lahan    pertanian  yang  diari dengan  air  hujan  serta  sepersepuluh  diambil  dari  barang  dagangan  yang  dibawa pedagang kafir saat memasuki wilayah Islam. Ushr  diwajibkan pada hasil nyata yang diperoleh  dari  tanahnya  (Zallum  2009).  Harta  ushr  meliputi  hasil  pertanian  dan perkebunan  (buah-buahan,  madu,  dll).  Sedangkan  tanah  yang    telah  diwakafkan dianggap tanah 'ushr  bila pemilik telah menanaminya. Hasil pertanian yang dibagikan adalah ketika sudah panen. Porsi yang dikeluarkan sebesar 10% untuk tanah yang diairi oleh  sumber  air  alami  (hujan,  arus,  dsb)  dan  5%  untuk  tanah  yang  pengairannya menggunakan alat-alat produksi (sumur, alat irigasi, dll) (P. P. dan P. E. I. P3EI 2008).

## Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam
f. Jizyah
Jizyah  berasal dari jaza'  yang artinya  kompensasi. Jizyah  dibebankan kepada non muslim karena kekafirannya  dan bukan karena hartanya (Zallum 2009).  Yang dimaksud adalah orang kaya.  Sebagai  jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal  di  negara    Islam  agar  memperoleh  fasilitas  umum  layaknya  Islam,  namun mereka  tidak  berkewajiban  ikut  perang  membela  kaum  muslim,  kecuali  membela negara (Gusfahmi 2007). Nominal jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.
g. Kharaj
Kharaj artinya  kontrak atau menyerahkan,  yaitu pajak tanah   atau hasil  dari tanah milik non-muslim yang  telah ditaklukan serta diambil alih oleh muslimin. Hasil dari cocok tanam tersebut dibagi sama rata antara muslim dan non-muslim (Gusfahmi 2007).  Kharaj  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  pajak  tetap  dan  pajak  proporsional  (Karim 2008).  Pajak  tetap  dikenakan  pada  tanah  selama  setahun,  sedangkan  pajak proporsional dikenakan  sebagian  dari total hasil produksi  pertanian. Pendistribusian kharaj dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat muslim (P. P. dan P. E. I. U. Y. P3EI 2008).
h. Pajak pertambangan
Pajak pertambangan atau emas, perak, besi, dsb yang ditemukan seseorang di wilayah  Islam.  Untuk  menciptakan  keadilan  pada  suatu  negara,  1/5  harta    tersebut diserahkan kepada  negara. Tetapi dalam hal perpajakan ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda (Lbs 2016).
i. Wakaf
Wakaf  artinya  menahan.  Wakaf    adalah  pengalihan  hak  individu  maupun lembaga yang  bersifat tetap (zatnya) kepada  orang atau nadzir wakaf dan hasilnya dipergunakan    sesuai  syariat  Islam  (Aziz  2017).  Wakaf  juga  bisa  diartikan  sebagai penahanan asset, dimana hasil assetnya dimanfaatkan untuk kepentingan amal.
Harta    yang  diwakafkan  bukan  lagi  miliknya  karena  telah  berpindah  hak kepemilikan, karena harta tersebut hanya  milik Allah   yang harus digunakan untuk kesejahteraan  masyarakat.

## E. KESIMPULAN
Pendapatan  nasional    merupakan  jumlah  seluruh    pendapatan    yang  diterima masyarakat    dalam  suatu    negara  selama  satu  tahun.    Pendapatan  suatu  negara  disebut  juga

## Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam
dengan pendapatan nasional atau "national income". Menurut konsep konvensional, GDP atau GNP Riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (Measure of Economic Welfare). Berbeda dengan para ekonom Muslim, bahwa ada 4 indicator yang bisa dijadikan tolak  ukur  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  dapat  mengukur    penyebaran  pendapatan  rumah tangga,  produksi  di  sector  pedesaan,  kesejahteraan  masyarakat  Muslim,  dan  perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan social ekonomi Islami. Sumber pendapatan nasional  dari  perspektif  ekonomi  Islam  antara  lain  ghanimah,  zakat,  sedekah,  infaq,  ushr, jizyah,  kharaj,  pajak  pertambangan,  dan  wakaf.  Karena  instrument-instrumen  tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Muhammad. 2017. “ Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia ” 2: 20.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2013. Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji . Jakarta: Amzah.
Chabibah. 2010. “ Ensiklopedia Pendapatan Nasional. ” Dalam . Semarang: Alprin.
Ekonomi, Warta. 2020. “ Apa Itu Pendapatan Nasional?, ” 2020.
https://www.wartaekonomi.co.id/read310093/apa-itu-pendapatan-nasional.
Fuad, Noor. 2010. Dasar Dasar Keuangan Publik . Jakarta: BPPK.
Gischa, Serafica. 2020. “ Pendapatan Nasional: Pengertian dan Metode Perhitungannya, ” 2020. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/060000269/pendapatan- nasional-pengertian-dan-metode-perhitungannya?page=all.
Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hafidhudin, Didin. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah . Jakarta: Gema Insani Press.
Haoloan, Jimmy. 2010. Pengantar Ilmu Ekonomi . Yogyakarta: Deepublish.
Haryanto, Agni. 2020. “ Pendapatan Nasional: Manfaat, Konsep dan Perhitungan, ” 2020. https://www.wartaekonomi.co.id/read310093/apa-itu-pendapatan-nasional.
Hasan, Muhammad, dan Muhammad Azis. 2018. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam perspektif Ekonomi Lokal . 2 ed. tanpa daerah: CV. Nur Lina.
Hasyim, Ali Ibrahim. 2017. Ekonomi Makro . 1 ed. Jakarta: Kencana.
Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, dan Ranti Wiliasih. 2009. Ekonomi makro Islam: pendekatan teoretis . Jakarta: Kencana.
Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. 2015. Zakat Perspektif Mikro- Makro: Pendekatan Riset . Jakarta: Kencana.
Islahi, Abdul Azim. 1988. Economic Concepts of Ibn Taimiyah . London: Islamic Foundation.
Ismiati, Baiq, Feri Irawan, Sapi ’ i, dan Susi Kusmawaningsih. 2011. Ekonomi dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis-Filosofi . Tasikmalaya: Edu Publisher.
Jauhari, Tontowi. 2011. Manajemen Zakat Infak dan Sedekah . Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
Karim, Adiwarman Azwar. 2008. Ekonomi Makro Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
——— . 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Lbs, Junaidi. 2016. “ Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak Di Masa Umar Bin Khattab Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al- Kharaj) ” 2 (1): 10.
Mannan, M. Abdul. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
Mardani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
Mardiantari, Ani. 2019. “ Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro) ” 17: 15.
Marit, Elisabeth Lenny. 2021. Pengantar Ilmu Ekonomi . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Naf ’ an. 2014. Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, dan Nurul Huda. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana.
Natadipurba, Chandra. 2016. Ekonomi Islam 101 . Bandung: PT Modibelta Indonesia.
Noprin. 2012. Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro-Makro . 1 ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. 2008. Bank Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pracoyo, Tri Kunawangsih, dan Antyo Pracoyo. 2005. Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia . Jakarta: Grasindo.
Purwanti, Dewi. 2020. “ Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. ” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6 (1): 101.
https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896.
Purwanto, Hery, dan Siswahadi Siswahadi. 2021. “ Paradigm Of National Income in Islamic Economy. ” Syariati : Jurnal Studi Al-Qur ’ an Dan Hukum 7 (1): 93 – 102. https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1851.
Putong, Iskandar. 2003. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro . Jakarta: Ghalia Indonesia.
——— . 2015. Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rapanna, Patta, dan Zulfikry Sukarno. 2017. Ekonomi Pembangunan . Makassar: CV. Sah Media.
Sahban, Muhammad Amsal. 2018. Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang . Makassar: CV. Sah Media.
Sudarsono, Heri. 2004. Konsep Ekonomi Islam . Yogyakarta: Ekonisia.
Sukirno, Sadono. 2010. Makroekonomi: Teori Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Suleman, Abdul Rahman, Madya Ahdiyat, Lora Ekana Nainggolan, Muhammad FItri Rahmadana, Ahmad Syafii, Elly Susanti, Supitriyani Supitriyani, dan Robert Tua
Siregar. 2020. Ekonomi Makro . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Suma, Muhammad Amin. 2008. Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam . Cet. 1. Ciputat, Tangerang: Kholam Pub.
Suparmoko, M. 1997. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik . Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
Wahyuni, Sri, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, dan Rusny Istiqomah Sujono. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Media Sains Indonesia.
Yanto, Andri. 2003. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional . Jakarta: Erlangga.
Zallum, Abdul Qadim. 2009. Sistem Keuangan Negara Khilafah . Jakarta: HTI Press.