Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit

## Gavrilla Theodora
gevi.theodora@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This thesis analyze the status of creditor’s receivables after court’s decision to revoke the debtor bankrupcity statements and creditor’s legal attempt to get payment from debtor if the creditor suspecting that the debtor’s assets had already been transferred within one year prior the debtor’s bankrupcity statements from court. Nevertheless, Indonesia’s bankrupcity law still have not regulated about these problems. Creditors certainly have no legal protection of this matters.The results of this study indicate that the status of creditor’s receivables after court’s decision to revoke the decision of bankruptcy statements returned in an autonomous state such as before the decision of bankruptcy and actio pauliana in a private law is a form of legal effort to prove the bankruptcy to the debtor. The court decision on actio pauliana’s lawsuit thet filed by creditor in private law is proof that the debtor has sufficient assets to be petitioned for a bankruptcy statement based on Article 19 paragraph (3) Indonesia’s Bankrupcity Law.
Keywords: Bankruptcy; Receivable Status; Curator; Creditors; Actio Pauliana

## Abstrak
Jurnal ini mengkaji tentang status piutang kreditor setelah adanya putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila kreditor menduga ada harta kekayaan debitor yang telah dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum mengatur mengenai status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila ditemukan harta kekayaan debitor yang dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan pailit kembali dalam keadaan otonom seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit dan actio pauliana secara perdata adalah suatu bentuk upaya hukum untuk menjadi dasar pembuktian untuk mengajukan pailit ulang kepada debitor. Putusan pengadilan terhadap gugatan actio pauliana yang diajukan kreditor secara perdata menjadi bukti bahwa debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk dimohonkan dijatuhkan pernyataan pailit ulang berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Kepailitan; Status Piutang; Kurator; Kreditor; Actio Pauliana.

## Pendahuluan
Kepailitan di Indonesia pada awalnya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab III yang berjudul Van de Voorzieningen in Geval van Onvormogen van Kooplieden bagi pedagang dan bagi bukan pedagang kepailitan diatur dalam Reglement op de Rechtsvoordering (RV)
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 8 Juni 2019; Diterima 11 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1258 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
Buku Ketiga Bab Ketujuh yang berjudul Van den Staat Von Kenneljk Onvermogen.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan-kelemahan, sehingga pegaturan kepailitan dalam KUHD dan RV diganti dengan Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Kepailitan. Selanjutnya PERPU Nomor 1 Tahun 1998 disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).
Pailit mempunyai pengertian yaitu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditronya. 1
Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUKPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1131 BW memuat tentang prinsip paritas creditorium dan Pasal 1132 BW memuat tentang prinsip pari passu prorate parte yang merupakan jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya dan pendapatan penjualan benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangannya kecuali ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. 2 Atas putusan pailit berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU maka debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta
1 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan (Kencana 2008).[2]. 2 ibid .[5].
pailitsehingga  yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit tersebut adalah kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 15 juncto Pasal 69 UUKPKPU.Selain melakukan tugas untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta kekayaan pailit debitor, kurator juga berwenang untuk mengajukan gugatan actio pauliana. 3
Gugatan actio pauliana adalah gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum adanya putusan pailit. 4 Mengenai actio pauliana diatur dalam UUKPKPU Pasal 41 sampai dengan Pasal 47. Actio  pauliana adalah upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk menuntut hak-haknya akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor sebagai upaya melindungi kepentingannya. 5
Pengaturan actio pauliana dalam kepailitan merupakan ketentuan-ketentuan khusus dari pengaturan actio pauliana Pasal 1341 BW.
Maraknya debitor yang mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari pemberesan hartanya oleh kurator menyebabkan kerugian bagi kreditor oleh karena itu pengaturan actio pauliana untuk menjamin hak-hak kreditor sangat diperlukan.
Dalam Pasal 41 ayat (2) juncto Pasal 42 UUKPKPU disebutkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan serta dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa debitor melaksanakan perbuatan hukum tersebut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan kreditor maka perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan pembatalan. Contoh kasus yang telah diputus dalam kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1037K/PDT.
SUS/2010 mengenai putusan pencabutan kepailitan Gunawan Tjandra. Gunawan Tjandra adalah penjamin kredit perorangan dari PT Pratama Jaringan Nusantara, PT Pratama Jaringan Nusantara melakukan perjanjian kredit dengan PT Rabobank
3 Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika 2013).[136].
4 ibid.
5 Ida Ayu, [ et.,al .], ‘Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan’, (2014) 2 Kertha Semaya.[1].

## 1260 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
International Indonesia sebagai kreditor. Akan tetapi, PT Pratama Jaringan Nusantara tidak melaksanakan prestasinya kepada PT Rabobank International Indonesia maka selaku kreditor PT Rabobank International Indonesia mengajukan permohonan pailit kepada penjamin kredit PT Pratama Jaringan Nusantara yaitu Gunawan Tjandra. Setelah diputus pailit, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit milik Gunawan Tjandra menilai harta kekayaan yang dimiliki terlalu kecil dan biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberesan harta pailit lebih besar dari nilai jual aset sehingga Hakim Pengawas memberikan usul kepada Pengadilan Niaga untuk mencabut putusan pernyataan pailit Gunawan Tjandra berdasarkan Pasal 18 UUKPKPU. Atas hal ini PT Rabobank International Indonesia sebagai kreditor mengajukan kasasi akan pencabutan putusan pailit tersebut, tetapi dalam putusan Kasasi nomor 1037/K/PDT.SUS/2010 ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung bahwa Gunawan Tjandra tetap dicabut status pailitnya. Setelah dicabut putusan pailit debitor, kreditor menduga bahwa harta kekayaan Gunawan Tjandra telah dialihkan secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun agar tidak dilakukan pemberesan oleh kurator.
Permasalahan yang timbul setelah dicabutnya putusan pernyataan pailit adalah kreditor menduga bahwa debitor telah mengalihkan beberapa harta kekayaannya secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit agar tidak dilakukan pemberesan. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi kreditor. Actio  pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan sehingga apabila putusan pailit sudah dicabut, diduga terdapat harta kekayaan debitor yang diam-diam telah dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit maka kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana status piutang yang dimilikinya juga belum ada pengaturan secara jelas.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah doctrinal research yaitu penjelasan sistematis tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan
dengan kewenangan kurator dalam melakukan gugatan actio pauliana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor setelah adanya pencabutan putusan pailit diduga terdapat aset yang dialihkan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Law Study . Statute Approach yaitu pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Conceptual  Approach yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dati pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan Case Law Study merupakan pendekatan dengan cara studi kasus yang belum diputus oleh pengadilan.

## Akibat Hukum Adanya Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Status Piutang Kreditor, Kewenangan Kurator, dan Sita Umum
Pengaturan kepailitan di Indonesia disertai juga dengan dibentuknya Pengadilan Niaga yang masih dalam lingkup pengadilan negeri. Pengadilan Niaga dibentuk dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 6 Lingkup kewenangan Pengadilan Niaga dalam Pasal 3 UUKPKPU yaitu memutuskan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sesuai ketentuan undang-undang.
Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan mengadili dalam perkara
actio pauliana , perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Kewenangan mengadili Pengadilan Niaga ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal
6 Hadi Shubhan, Op.Cit .,[101].

## 1262 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
3 ayat (1) UUKPKPU. Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit sesuai dalam ketentuan Pasal 18 UUKPKPU.
Adanya pencabutan putusan pernyataan pailit mengakibatkan berakhir pula kepailitan debitor. Debitor menjadi berwenang kembali untuk mengurus harta kekayaannya seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. 7 Akibat lainnya yaitu status piutang kreditor kembali dalam keadaan yang otonom seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit debitor. Status piutang kreditor tidak lagi tunduk dalam ketentuan hukum kepailitan, serta hubungan hukum antara kreditor dan debitor kembali dalam hubungan perikatan yang dimiliki kreditor dan debitor seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Status sita umum dari putusan pernyataan pailit yang bersifat serta-merta juga berakhir. Dengan adanya sita umum debitor kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya, sehingga apabila kepailitan berakhir maka sita umum juga berakhir dan debitor kembali memiliki hak untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Dengan begitu debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar utang-utangnya dan kreditor dapat menagih pembayaran atas piutangnya.
Apabila Pengadilan Niaga memutuskan untuk mencabut pernyatan pailit debitor maka saat itu pula kepailitan debitor berakhir. Dengan berakhirnya kepailitan berarti berakhir pula tugas dan wewenang kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor. 8 Berakhirnya tugas dan wewenang kurator berarti berakhir pula legal standing dari kurator untuk mengajukan gugatan maupun mengadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan pailit debitor.
Actio Pauliana dalam Burgelijk Wetboek (BW)
Actio pauliana merupakan sarana yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi kreditor dengan mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum debitor
7 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Kencana 2016).[13].
8 ibid.
yang dapat merugikan kreditor. Atas perjanjian yang menimbulkan kerugian pada kreditor maka kreditor dapat mengajukan actio pauliana yang termasuk pembatalan relatif yaitu pembatalan yang dituntut secara tegas dan biasanya diajukan oleh salah satu pihak. 9 Actio  pauliana diatur dalam Pasal 1341 BW dan Pasal 1061 BW. Pengaturan dalam Pasal 1061 BW berkaitan dengan pengajuan gugatan actio pauliana dalam hal warisan.
Pengaturan actio pauliana dalam Pasal 1341 BW memiliki kaitan dengan Pasal
1131 BW yaitu tentang prinsip paritas creditorium . 10 Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas segala utang-utang debitor. Atas ketentuan ini maka debitor tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika memiliki utang kepada kreditor. 11
Pasal 1341 BW mengandung unsur itikad baik (good faith) yang menjadi landasan dalam menentukan perbuatan hukum yang dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya adalah perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan. 12
Dalam Pasal 1341 BW juga dapat diketahui terdapat dua macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yaitu dalam Pasal 1341 ayat (1) BW dan Pasal 1341 ayat (3) BW. Pasal 1341 ayat (1) BW menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang bersifat timbal balik yaitu debitor dan kreditor sama-sama mempunyai prestasi yang harus dipenuhi seperti contohnya perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor. Pasal 1341 ayat (3) BW yaitu perjanjian yang bersifat sepihak dimana hanya salah satu pihak saja yang mempunyai prestasi terhadap pihak lain contohnya hibah, juga merupakan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan. 13
Actio  pauliana dalam Pasal 1341 BW hanya dapat dijalankan apabila memenuhi syarat-syarat :
1. Kreditor harus membuktikan bahwa debitor melakukan tindakan yang tidak di-
9 Salim , Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2003).[174].
10 Hadi Shubhan , Loc.Cit.
11 ibid.
12 Jono, Op.Cit. [135]. 13 ibid.

## 1264 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
wajibkan;
2. Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor merugikan kreditor;
3. Perikatan timbal balik yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain dalam suatu perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan debitor, maka kreditor harus dapat membuktikan bahwa pada saat perjanjian tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya debitor itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
4. Perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma (sepihak), cukuplah kreditor membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu, debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak. 14
Kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitor dan dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan kreditor, tanpa memperdulikan bahwa pihak dengan siapa debitor melakukan perbuatan hukum itu mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditor dari debitor tersebut. Makna “mengetahui” harus diukur secara obyektif yaitu perbuatan tersebut secara jelas atau nyata bahwa perbuatannya merugikan kreditor. 15

## Actio Pauliana dalam UUKPKPU
Actio pauliana juga diatur dalam kepailitan di Indonesia yaitu dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUKPKPU. Ketentuan actio pauliana dalam UUKPKPU merupakan pengaturan secara khusus dari actio pauliana dalam Pasal 1341 BW.
Ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 BW memberikan kewenangan pada kreditor untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum atas harta kekayaan yang dilakukan oleh debitor, tetapi dalam ketentuan actio pauliana dalam Pasal 47 UUKPKPU yang berwenang untuk mengajukan adalah kurator atas persetujuan dari Hakim Pengawas. Kewenangan kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana merupakan konsekuensi logis dari kedudukan kurator sebagai pengurus dan pemberes harta kekayaan debitor yang pailit yang kehilangan haknya untuk
14 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan (Raja Grafindo Persada 2003).[196].
15 Leonora Bakarbessy,[ et al. ] , Buku Ajar Hukum Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2010).[36].
mengurus harta kekayaannya. 16
Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU mengatur mengenai permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan perbuatan hukum debitor pailit terhadap harta kekayaannya yang dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dan merugikan kepentingan kreditor. Dalam Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit dan pihak dengan siapa debitor tersebut melakukannya diketahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan kreditor. Sedangkan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU mengatur apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/ atau karena undang-undang maka perbuatan tersebut dikecualikan dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU.
Perbuatan hukum yang merugikan kreditor oleh debitor pailit dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan berdasarkan Pasal 42 UUKPKPU dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan, dalam Pasal 43 UUKPKPU, hibah yang dilakukan debitor harus dibuktikan oleh kurator bahwa pada saat melakukan hibah tersebut debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan bagi kreditor. Dalam penjelasan Pasal 43 UUKPKPU, kurator tidak perlu membuktikkan bahwa pihak penerima hibah dari debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan bagi kreditor. Debitor, kecuali dapat membuktikan sebaliknya, dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan hibah yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit dapat merugikan kreditor dalam Pasal 44 UUKPKPU.
Pasal 45 UUKPKPU mengatur tentang pembayaran suatu utang sudah dapat ditagih apabila dapat dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa debitor telah dimohonkan untuk diputus pailit dan apabila pembayaran tersebut merupakan persengkongkolan antara debitor dan kreditor tertentu agar

## 1266 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
kreditor tertentu tersebut diuntungkan dibanding dengan kreditor lainnya. Pasal 46 UUKPKPU merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 45 UUKPKPU.
Kewenangan untuk mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit terhadap harta kekayaannya atau gugatan actio pauliana diajukan kurator ke Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 47 ayat (1) UUKPKPU kurator dapat mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UUKPKPU ke Pengadilan Niaga. Kreditor dalam Pasal 47 ayat (2) dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator terhadap ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UUKPKPU.
Gugatan actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:
a)  Perbuatan yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
b) Perbuatan yang merugikan kreditor dilakukan secara tidak wajib oleh debitor.
c)  Perbuatan yang merugikan kreditor merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor ini jauh melebihi dari kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
d) Perbuatan yang merugikan kreditor merupakan pembayaran ata pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh waktu dan/atau belum dapat ditagih.
e) Perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dengan pihak yang terafiliasi sesuai dalam ketentuan Pasal 42 UUKPKPU. 17
Menurut Kartini Muljadi, actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi beberapa syarat yaitu bahwa debitor harus telah melakukan rechtshandeling atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan dan debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian pada kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat merugikan kreditor; bahwa debitor melakukan perbuatan hukum tersebut merupakan tidak wajib untuk dilakukannya ( overplicht ). 18
Perbuatan hukum oleh debitor yang dimaksud adalah perbuatan tersebut memenuhi dua elemen yaitu berbuat sesuatu dan menimbulkan akibat hukum. 19
17 ibid .[176]. 18 Hadi Shubhan, Op.Cit. [178].
19 Munir Fuady, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 2017).[87].
Gugatan actio pauliana dalam kepailitan diputus dan diadili oleh Pengadilan Niaga. Dalam Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU disebutkan selain memutus permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal lain yang diatur dalam UUKPKPU. Salah satunya adalah gugatan actio pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUKPKPU.
Kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana dapat menggunakan beberapa mekanisme pembuktian yaitu:
a.  Sistem pembuktian terbalik dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit maka debitor harus membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut tidaklah dimaksudkan agar harta kekayaannya tidak dilakukan pemberesan saat dinyatakan pailit.
b.  Sistem pembuktian biasa seperti yang diatur dalam Pasal 1865 BW dimana kurator yang harus membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit membawa kerugian terhadap harta pailit. 20
Akibat hukum dari adanya actio pauliana adalah:
a.  Jika debitor menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan actio pauliana, jual beli tersebut dibatalkan dan barang tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Jika barang tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut Pasal 49 ayat (2) UUKPPU, pihak pembeli wajib memberikan ganti kerugian kepada kurator;
b.  Harga barang yang telah diterima debitor akan dikembalikan oleh pihak Kurator dengan syarat harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit dan jika tersedia harga barang tersebut;
c.  Jika harga barang tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pihak pembeli) hanya menjadi kreditor konkuren dan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit berdasar Pasal 49 ayat (4) UUKPPU;
d.  Apabila sebelum pembatalan jual beli tersebut dengan actio pauliana , pihak pembeli telah mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain maka harus dilihat apabila pengalihan barang oleh pihak pembeli kepada pihak ketiga lainnya
20 Welly  Lim, Kewenangan  Kurator  untuk  Mengajukan  Pembatalan  Perjanjian  yang Dilakukan oleh Debitor Sebelum Pailit yang Merugikan Harta/Boedel Pailit (Universitas Airlangga 2017).[39].

## 1268 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
dilakukan dengan perbuatan timbal balik, misalnya jual beli harus berdasarkan pembeli dengan itikad baik yang dapat dilindungi oleh hukum.
Akan tetapi, pembeli pertama barang telah menjual kembali kepada pembeli lain (pembeli kedua) yang beritikad baik, tidak berarti si pembeli pertama terlepas dari kewajibanya berdasarkan actio pauliana . Sebab, jika pembeli pertama tidak dapat mengambalikan lagi barang tersebut, maka ganti rugi dalam bentuk uang atau dalam bentuk-bentuk lain apa pun yang dapat diterima oleh pihak Kurator (Pasal 49 ayat (2) UUKPPU). 21 Apabila gugatan actio pauliana dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan actio pauliana dikabulkan wajib:
a.  Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si Debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta.
b.  Bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengambalikan barang ditambah ganti rugi.
c.  Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut. 22
Tujuan adanya actio pauliana adalah memintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit. 23 Actio  pauliana dalam UUKPKPU hanya dapat diajukan selama proses kepailitan tersebut masih berjalan. Sehingga atas suatu putusan pernyataan pailit yang dilakukan suatu upaya hukum ternyata putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan atau dicabut berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU, memiliki akibat yaitu kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berakhir.
Kurator juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUKPKPU selama proses kepailitan berjalan.
Oleh karena itu, apabila kepailitan tersebut telah berakhir akibat pembatalan atas adanya suatu upaya hukum atau dicabut berdasar Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU maka kewenangan kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana juga berakhir.
21 M. Alvi Syahrin, ‘Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya’ (2017) 4 Lex Librum.[614].
22 Hadi Shubhan, Loc.Cit .
23 Welly Lim, Op.Cit. [43].
Legal Standing Kreditor dalam Pengajuan Actio Pauliana setelah Pencabutan

## Putusan Pernyataan Pailit
Legal standing yang dimiliki kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana merupakan akibat dari dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Saat dijatuhkan putusan pernyataan pailit saat itu juga debitor kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Hak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor dilakukan oleh kurator. Sehingga kurator memilikil legal standing dalam mengajukan gugatan maupun mengadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan pailit debitor. Termasuk pengajuan gugatan actio pauliana dalam proses kepailitan apabila diketahui bahwa debitor telah mengalihkan harta kekayaannya dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
Proses kepailitan yang berakhir akibat adanya upaya hukum atau adanya pencabutan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU juga mengakhiri tugas dan kewenangan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dari harta kekayaan debitor, serta legal standing nya untuk mengajukan gugatan actio pauliana yang berdasarkan pada UUKPKPU. Apabila setelah adanya pencabutan putusan pernyataan pailit debitor berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU, kreditor menduga ada pengalihan harta kekayaan debitor secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit, maka kreditorlah yang harus membuktikan bahwa pengalihan harta kekayaan yang dilakukan bukanlah suatu kewajiban dan merugikan kreditor.
Atas kerugian ini kreditor dapat mengajukan pembatalan atau gugatan actio pauliana ke Pengadilan Negeri.
Pasal 1341 BW mengatur bahwa kreditorlah yang dapat mengajukan pembatalan atau gugatan actio pauliana kepada pengadilan atas adanya perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang merugikan kreditor. Kreditor harus membuktikan bahwa atas perbuatan hukum tersebut debitor maupun pihak dengan siapa debitor itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa kerugian bagi kreditor.

## 1270 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
PT Rabobank International Indonesia sebagai kreditor apabila setelah adanya pencabutan putusan pernyataan pailit, menduga bahwa Gunawan Tjandra sebagai debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit mengalihkan harta kekayaannya secara diam-diam maka PT Rabobank International Indonesia sebagai kreditor yang dapat mengajuk gugatan actio pauliana berdasar Pasal 1341 BW ke Pengadilan Negeri. Putusan atas gugatan actio pauliana yang diajukan oleh kreditor ini nantinya untuk membuktikan bahwa debitor telah mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar biaya kepailitan.
Akibat Gugatan Actio Pauliana Dikabulkan Pengadilan Negeri sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Ulang
Pengaturan dalam UUKPKPU memungkinkan adanya permohonan pernyataan pailit ulang dalam Pasal 19 ayat (3). Permohonan pernyataan pailit ulang ini diajukan setelah adanya pencabutan putusan pernyataan pailit, pemohon dapat membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.
Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) UUKPKPU ini memiliki tujuan yaitu menghindari terjadinya keadaan dimana biaya kepailitan yang harus didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor konkuren berdasarkan Pasal 18 ayat (3)
juncto Pasal 18 ayat (5) UUKPKPU ini jumlahnya memang lebih besar daripada nilai harta pailit. Jika hal tersebut terjadi, maka putusan pernyataan pailit yang kedua kali akan sia-sia saja setelah adanya pencabutan putusan pernyataan pailit yang pertama oleh Pengadilan Niaga. 24
Pengajuan permohonan pernyataan pailit ulang harus didasarkan pada bukti bahwa debitor telah memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Dalam contoh kasus antara PT Rabobank International Indonesia sebagai kreditor dan Gunawan Tjandra sebagai debitor dimana kreditor menduga bahwa debitor yang dicabut pernyataan pailitnya telah mengalihkan harta kekayaannya secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan
pernyataan pailit, maka kreditor yang harus membuktikan. Pembuktian ini dapat dilakukan kreditor sebagai upaya hukum untuk mendapat pembayaran atas piutangnya dengan mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 1341 BW ke Pengadilan Negeri.
Gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 1341 BW yang diputus oleh Pengadilan Negeri nantinya dapat menjadi dasar bagi kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugiannya yang disebabkan oleh pengalihan harta kekayaan debitor secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ulang debitor berdasar Pasal 19 ayat (3) UUKPKPU dengan putusan atas gugatan actio pauliana yang dikabulkan menjadi bukti bahwa sebenarnya debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang dan biaya kepailitan sehingga dapat dijatuhkan pernyataan pailit untuk kedua kali. Hal ini merupakan upaya hukum kreditor dalam mendapatkan hak-haknya atas piutangnya.
Dikabulkannya gugatan actio pauliana kreditor mengakibatkan bahwa barang yang telah dialihkan harus dikembalikan oleh debitor sebagai harta kekayaannya untuk melunasi utang. Apabila barang atau nilai barang tersebut telah berkurang maka wajib mengembalikan barang tersebut ditambah ganti rugi dan apabila barang tersebut telah tidak ada maka wajib mengganti rugi nilai barang tersebut. 25
Pengembalian barang dan/atau ganti rugi menjadi dasar permohonan pernyataan pailit ulang debitor oleh kreditor sebagai bukti bahwa debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang dan biaya kepailitan.
Pengajuan permohonan pernyataan pailit ulang debitor ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pengajuan permohonan pernyataan pailit pertama kali. Syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yaitu terdapat dua atau lebih kreditor dan adaaa sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Proses persidangannya juga seperti proses persidangan kepailitan pertama kali yaitu dilakukan dengan
pembuktian secara sederhana berdasar Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dengan batas waktu putusan harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga 60 hari sejak permohonan didaftarkan di pengadilan berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UUKPKPU. Akibat hukum dari permohonan pernyataan pailit ulang apabila dikabulkan juga sama dengan pernyataan pailit sebelumnya yaitu putusan bersifat serta merta dan sita umum terhadap harta kekayaan debitor. Debitor juga kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya dan hak tersebut beralih kepada kurator.
Atas permohonan pernyataan pailit ulang juga dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali yang ketentuannya sama dengan permohonan pernyataan pailit pertama kali berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUKPKPU.
Dalam UUKPKPU tidak diatur berapa kali dapat diajukan pencabutan putusan pernyataan pailit dan permohonan pernyataan pailit ulang boleh diajukan. Sehingga menurut Sutan Remy Sjahdeini tidaklah dilarang secara teoretis dan yuridis untuk mencabut suatu kepailitan lebih dari satu kali. 26 Dengan begitu, kreditor yang dirugikan atas debitor yang dicabut pernyataan pailitnya dan mengalihkan harta kekayaannya secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum atas piutangnya. Upaya hukum tersebut adalah pengajuan gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 1341 BW ke Pengadilan Negeri, gugatan actio pauliana yang dikabulkan menjadi bukti bahwa debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang dan biaya kepailitan. Debitor yang telah memiliki harta kekayaan yang cukup dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga untuk dimohonkan dijatuhkan pailit ulang.

## Kesimpulan
Adanya pencabutan putusan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 18 UUKPKPU berakibat status piutang kreditor kembali dalam keadaan otonom seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Status piutang kreditor tidak lagi tunduk dalam ketentuan hukum kepailitan, serta hubungan hukum antara kreditor

## 1272 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
dan debitor kembali dalam hubungan perikatan yang dimiliki kreditor dan debitor seperti sebelum adanya pencabutan putusan pernyataan pailit. Sedangkan kurator dalam tugasnya untuk mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit juga berakhir termasuk hal untuk mengajukan gugatan maupun mengadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan pailit debitor. Pencabutan putusan pernyataan pailit mengakibatkan berakhirnya proses kepailitan maka status sita umum dari putusan pernyataan pailit yang bersifat serta-merta berakhir pula, sehingga debitor kembali memiliki hak untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya.
Berakhirnya legal standing kurator dalam mengajukan gugatan maupun mengadapi tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan pailit debitor, termasuk mengajukan gugatan actio pauliana. Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor adalah mengajukan gugatan actio pauliana ke Pengadilan Negeri atas perbuatan hukum debitor terhadap harta kekayaannya berdasarkan Pasal 1341 BW. Atas gugatan actio pauliana yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri ini menjadi dasar bagi kreditor untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugiannya yang disebabkan oleh pengalihan harta kekayaan debitor secara diam-diam dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ulang debitor berdasar Pasal 19 ayat (3) UUKPKPU dengan putusan atas gugatan actio pauliana yang dikabulkan menjadi bukti bahwa sebenarnya debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar utang dan biaya kepailitan sehingga dapat dijatuhkan pernyataan pailit untuk kedua kali.

## Daftar Bacaan

## Buku
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan (Raja Grafindo Persada 2003).
Hadi Shubhan, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan (Kencana 2008).
Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika 2013).

## 1274 Gavrilla Theodora: Upaya Hukum Kreditor
HOW TO CITE : Gavrilla Theodora, ‘Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
Leonora Bakarbessy,[ et al. ] ,  Buku  Ajar  Hukum  Perikatan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2010).
Munir Fuady, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek (Citra Aditya Bakti 2017).
Salim , Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2003).
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Kencana 2016).
Welly Lim, Kewenangan Kurator untuk Mengajukan Pembatalan Perjanjian yang Dilakukan oleh Debitor Sebelum Pailit yang Merugikan Harta/Boedel Pailit (Universitas Airlangga 2017).

## Jurnal
Ida Ayu, [ et.,al .], ‘Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan’, (2014) 2 Kertha Semaya.
M. Alvi Syahrin, ‘Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya’ (2017) 4 Lex Librum.