…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
KONSTRUKSI  HUKUM  PENGATURAN  LAPORAN  KERJA  PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI oleh Muhammad Tabrani 1 , Achmad Fitrian 2 , Dhoddy A.R Widjajaatmadja 3 1,2,3 Universitas Jayabaya Email: 2 fitrian.achmad@gmail.com
Article History: Received: 12-04-2023 Revised: 16-05-2023 Accepted: 18-06-2023
Abstract: One  of  the  powers  and  responsibilities  of  the regional  government  in  carrying  out  the  wheels  of government is regulated in Article 69 paragraph (1) of the 2014  Regional  Government  Law.  The  scope  of  the  LKPJ material  is  the  same,  even  though  the  Regional  Head conveyed  the  scope  of  the  LKPJ  material  there  are  5 materials.  Second,  there  is  no  clear  standard  for  providing recommendations by the DPRD regarding the submission of Regional Head LKPj, even though the government has issued Government  Regulation  Number  3  of  2007  in  terms  of  the body,  explanation  and  attachments  of  government regulations. The purpose of this study is to analyze the legal construction  of  the  district  /  city  LKPj  concept  to  achieve good regional autonomy. The research method is normative juridical  research.  The  results  showed  the  LKPj  concept conveyed  by  the  three  Regional  Heads  (Mayor  of  Bekasi, Mayor of Tangerang, and Regent of Karawang) in order to realize good regional autonomy, in its implementation it has implemented good regional autonomy according to Van Der Pot,  namely  material  household  systems,  home  systems. stairs formally, and the real household system.

## Keywords:
Legal Construction, LKPj Settings, Decentralization Perspective

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara kesatuan, hal itu lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  ialah  Negara kesatuan,  yang  berbentuk  Republik.”  Dalam  hal  kesatuan  dan  persatuan,  maka  di  dalam Pancasila  juga  termuat  secara  jelas  makna sila  ketiga  yang  berbunyi  “mengutamakan persatuan  atau  kerukunan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  mempunyai  perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ketiga ini, berbeda- beda  tetapi  tetap  satu  atau  disebut  Bhineka  Tunggal  Ika. 1 Mengacu  pada  penjelasan  sila ketiga  tersebut  menunjukkan  bahwa  wilayah  Indonesia  sangat  luas  (dalam  kalimat "kerukunan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia"),  setiap  daerah  memiliki  wewenang  untuk mengatur  dan  mengurusi  daerahnya  masing-masing,  Untuk  itu  harus  ada  pelimpahan
1 Muhammad  Razif  N, Nilai  Pancasila  Sila  Ketiga  dalam  Kemajemukan  Budaya  Indonesia ,  2011,  dalam http://research.amikom.ac.id/index.php.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
wewenang dalam menjalankan pemerintahan, seperti yang terurai dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: 2
Ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan Undang-undang.
Ayat  (2):  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
Seiring  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut, maka penyelenggara pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, baik itu dalam melakukan aktivitas keluar maupun kedalam, diurus oleh satu  pemerintahan  yang  merupakan  langkah  kesatuan,  baik  pemerintah  pusat  maupun daerah. 3
Mengingat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan juga merupakan Negara Kesatuan  maka  di  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya,  pemerintah  pusat  dengan kewenangannya  memberikan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan kebijakan desentralisasi.
Kebijakan  desentralisasi  yang  melahirkan  otonomi  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  merupakan  pilihan  tepat.  Bahkan  sebelum  Republik  ini  lahir, pola  pendelegasian  wewenang  (desentralisasi)  sudah  dipraktekan  termasuk  pada  jaman penjajahan  Belanda,  kebijakan  desentralisasi  diberlakukan  melalui  Undang-Undang Desentralisasi ( desentralisatie wet ) tahun 1903, begitu juga pada jaman penjajahan Jepang, kebijakan desentralisasi Belanda tetap diteruskan.
M enurut  Sri  Soemantri,  adanya  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada  daerah-daerah  otonomi  merupakan  hakekat  Negara  kesatuan.  Hal  ini dilatarbelakangi bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam Negara  kesatuan  tidak  ada  legislatif  daerah,  sehingga  DPRD  dimasukkan  ke  dalam penyelenggaraan  pemerintah  daerah. 4 Namun  kewenangan  DPRD  tidak  seperti  Kepala Daerah  yang  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  menjalankan  pemerintahan  sehingga kewenangan  DPRD  dibatasi  hanya  menjalankan  fungsinya  sesuai  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014,  yaitu  fungsi  pembentukan  Perda/Kota,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan.
Dalam  Naskah  penyusunan  Undang-Undang  Dasar  terlihat  pertimbangan- pertimbangan yang diajukan para pendiri Republik bahwa mereka sepakat melaksanakan kebijakan  desentralisasi.  Dari  mulai  Indonesia  merdeka  hingga  sekarang,  diberlakukan kebijakan desentralisasi dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948,
2 H.M.  Amien  Rais  Ketua  MPR, Perubahan  Kedua  UUD  1945 ,  ditetapkan  di  Jakarta  tanggal  18  Agustus 2000.
3 Budi  Sudjijono, Manajemen  Pemerintahan  Federal  Perspektif  Indonesia  Masa  Depan ,  (Jakarta:  Citra Mandala Pratama, 2003), hlm.1.
4 Sri Soemantri Martokusumo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.17
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965,  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 1
Sejalan  dengan  itu,  maka  secara  filosofis,  tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  melalui penerapan  kebijakan  desentralisasi  yaitu  tujuan  demokrasi  dan  tujuan  kesejahteraan. Tujuan  demokrasi  akan  memposisikan  Pemerintah Daerah sebagai  instrumen  pendidikan politik  di  tingkat  lokal  yang  secara  proses  kedepannya  akan  menyumbang  terhadap pendidikan  politik  secara  nasional  sebagai  landasan  utama  dalam  menciptakan  kesatuan dan  persatuan  bangsa  dan  negara  serta  mempercepat  terwujudnya  masyarakat  Madani. Tujuan  kesejahteraan  mengisyaratkan  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. 2
Pada hakikatnya kebijakan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonomi  (prinsip  dasar penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Otonomi  Daerah).  Hakikat desentralisasi  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  (Pemda),  di  dalam  Pasal  1  butir  8  menyebutkan  “Desentralisasi adalah  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan Asas Otonomi”. 3
Pemberlakuan  sistem  otonomi  daerah  merupakan  amanat  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk  mengatur  Pemerintahan  daerah.  UUD  1945  pasca-amandemen  itu  mencantumkan permasalahan Pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem  otonomi  daerah  sendiri  tertulis  secara  umum  dalam  Pasal  18  untuk  diatur  lebih lanjut oleh Undang-undang.
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “P emerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan.”  Selanjutnya,  Pasal  18  ayat  (5)  tertulis,  “Pemerintahan  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang- undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat.”  Pasal  18  ayat  (6)  menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan -peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
Pendelegasian wewenang (desentralisasi) tersebut sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian  yang  secara  sederhana  didefinisikan  sebagai  penyerahan  kewenangan. Desentralisasi  sering  dikaitkan  dengan  sistem  pemerintahan  karena  dengan  adanya desentralisasi menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Perubahan paradigma  dimaksud  karena  desentralisasi  berhubungan  dengan  otonomi  daerah.  Sebab, otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  suatu  daerah  untuk  menyusun,  mengatur,  dan mengurus  daerahnya  sendiri  tanpa  ada  campur-tangan  serta  bantuan  dari  pemerintah
1 https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/perjalanan-kebijakan-desentralisasi-di-indonesia/.
2 Ibid.,
3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Pasal 1 butir 8.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu Negara, agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara  otomatis  dapat  memajukan  pembangunan  nasional. 4 Oleh  karenanya,  salah  satu tujuan  dari  desentralisasi  yakni local  responsiveness, artinya  karena  pemerintah  daerah dianggap  lebih  mengetahui  berbagai  masalah  yang  dihadapi  komunitasnya,  sehingga pelaksanaan  desentralisasi  akan  menjadi  jalan  terbaik  untuk  mengatasi  masalah  dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. 5
Koswara  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  pada  dasarnya  mempunyai makna  yaitu  melalui  proses  desentralisasi  urusan-urusan  pemerintahan  yang  semula termasuk  wewenang  dan  tanggung  jawab  pemerintah  pusat sebagian  diserahkan  kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang serta tanggungjawab pemerintah daerah. 6
Salah  satu  wewenang  dan  tanggungjawab  pemerintah  daerah  di  dalam menjalankan  roda  pemerintahannya  yaitu  berupa  kewajiban  kepala  daerah (kabupaten/kota)  untuk  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  Pemerintah,  dan  memberikan  laporan  keterangan  pertanggung-jawaban  (LKPj) kepada  DPRD,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  masyarakat. 7 Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) juncto Pasal 70 dan Pasal 71. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) adalah laporan yang berupa informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selama  1  (satu)  tahun  anggaran  atau akhir  masa  jabatan  yang  disampaikan  oleh  kepala  daerah  kepada  DPRD.  Landasan operasional  LKPj  hanya  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007 tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kepada  Pemerintah  (LPPD), Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  kepada  DPRD  (LKPJ),  dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (IPPD), dan tidak ada aturan operasional lainnya sehingga hampir beberapa DPRD sebagai pihak yang diberi  mandat  menilai/mengkaji  LKPj  Kepala  Daerah  yang  berbeda-beda  penafsirannya. Tugas DPRD setelah menerima LKPj adalah mendalami secara internal sesuai dengan tata tertib. 8 Pendalaman  itu  bisa  saja  dengan  membentuk  panitia  khusus  atau  panitia  kerja. Output dari  panitia  khusus  atau  panitia  kerja  adalah  rekomendasi  yang  berupa  catatan- catatan  strategis  yang  berisikan  saran,  masukan  dan/atau  koreksi  terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.
Ruang lingkup LKPj mencakup penyelenggaraan: 9
1. Urusan  Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4 https://andinurseila.wordpress.com/2013/05/31/dampak-pemerintahan-desentralisasi/.
5 Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah , Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2015, hlm.5.
6 http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-desentralisasi.html.
7 http://kampus4u.blogspot.com/2015/06/pertanggungjawaban-kepala-daerah.html.
8 https://adetentangotda.wordpress.com/2011/05/28/bagaimana-menilai-lkpj-akhir-tahun/.
9 http://kampus4u.blogspot.com/2015/06/pertanggungjawaban-kepala-daerah.html.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau  desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Tugas  Umum  Pemerintahan merupakan  tugas  yang  dilakukan  di  luar  pelaksanaan  asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.
LKPj  disusun  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD)  yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. LKPj dimaksud disampaikan  kepada  DPRD  sebagai  representasi  kedaulatan  rakyat,  yang  berhak  untuk mengetahui  sejauhmana  kinerja  pemerintahan  dalam usahanya  untuk  merealisasikan  visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi kontrak sosial pada saat mencalonkan diri  sebagai  kepala  daerah,  dan  telah  dituangkan  di  dalam  RPJMD,  termasuk  didalamnya adalah  Renstra  transisi  dimaksud.  Penyusunan  LKPj  juga  bertujuan  untuk  mengetahui keberhasilan  atau  kegagalan  Kepala  Daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  selama  periode tertentu  dalam  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  produktivitas  dan  akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.
Realitanya  ada  beberapa  permasalahan  yang  ditemui  dalam  penyampaian  LKPj kepala daerah kabupaten/kota, diantaranya: 10
Pertama ,  mengapa  DPRD  tidak  dapat  mengkaji  atau  memberikan  rekomendasi terhadap  ruang  lingkup  materi  LKPj  yang  sama,  padahal  Kepala  Daerah  menyampaikan ruang lingkup materi LKPJ ada lima (kecuali pendahuluan) yakni Pendahuluan, Kebijakan Pemerintahan  Daerah,  Kebijakan  Umum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  (Desentralisasi),  Penyelenggaraan  Tugas  Pembantuan,  dan  Tugas Umum  Pemerintahan.  Sedangkan  DPRD  dalam  memberikan  rekomendasi  ruang  lingkup materinya  cukup  3  (tiga)  saja  yakni  Penyelenggaraan  Urusan  Desentralisasi,  Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan.
Permasalahan kedua yaitu belum  jelasnya  standar  pemberian  rekomendasi  oleh DPRD terkait penyampaian LKPj Kepala Daerah, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  baik  batang  tubuh,  penjelasan  maupun lampiran peraturan pemerintah tersebut.
Ketiga ,  belum  adanya  kesesuaian  dalam  hal  DPRD  memberikan  pendapat  berupa saran/masukan/koreksi terkait bidang-bidang yang dilaporkan dalam LKPj sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Misalnya  urusan  wajib  yang  dilaksanakan  mestinya  26,  tapi  yang  dilaporkan  hanya  24, maka  tentu  harus  dikoreksi.  Demikian  pula,  urusan  pilihan,  seharusnya  menurut  Perda urusan pilihan ada 7, tapi yang dilaporkan hanya 4, maka tentu juga harus dikoreksi. Begitu juga urutan bidang-bidang disetiap urusan, mestinya dilaporkan sesuai dengan sistematika dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007.  Misalnya,  urusan  pendidikan,  berada diurutan  pertama,  selanjutnya  kesehatan  dan  seterusnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  konstruksi  hukum  terhadap  konsep  laporan  pertanggungjawaban  kepala daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik.
10 https://adetentangotda.wordpress.com/2011/05/28/bagaimana-menilai-lkpj-akhir-tahun.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi  Hukum  terhadap  Konsep  Laporan  Kerja  Pertanggung-jawaban  (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten/Kota Guna Mewujudkan Otonomi Daerah yang Baik Mencermati  kembali  LKPj  Walikota  Bekasi,  LKPj  Walikota  Tangerang,  dan  Laporan Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  /  Bupati  Karawang,  periode  2013-2018  serta beberapa  rekomendasinya,  mencerminkan  bahwa  penyusunan  dan  pengaturan  LKPj walikota-walikota  dan  bupati  tersebut  sudah  merupakan  upaya  mewujudkan  otonomi daerah yang baik, dengan mengacu pada dasar hukum otonomi daerah yaitu Pasal 18 ayat (2)  UUD  1945  yang  mengamanatkan  “pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 11
Penyerahan kewenangan kepada daerah ini tidak lagi membentuk suatu pemerintahan yang bersifat sentralistis karena dengan bergesernya kewenangan serta penyerahan tugas kepada  Pemerintah daerah untuk  mengatur  daerahnya,  prinsip  desentralisasi  ini  menjadi sangat penting sehingga akan melahirkan otonomi daerah dan prinsip tugas pembantuan.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  asas  desentralisasi  diharapkan  membawa implikasi  luas  pada  masyarakat  daerah  ke  arah  yang  lebih  baik.  Implementasi  otonomi seharusnya  dapat  mewujudkan  kemandirian  daerah,  munculnya  prakarsa  daerah, menghargai  keanekaragaman  dan  potensi  daerah.  Sedangkan  implementasi  desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratis.
Mengacu  pada  target  implementatif  pelaksanaan  otonomi  daerah  seperti  tersebut  di atas,  maka  Pemerintah  Kabupaten  bisa  menempuh  langkah-langkah  alternatif  sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan pokok otonomi Kabupaten
Perumusan  kebijakan  pokok  menjadi  sangat  penting  karena  akan  menjadi pegangan  dan  penuntun  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah  sebagai  pelaksana Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah.  Alternatif kebijakan pokok pelaksanaan otonomi daerah adalah: 12
a. Mengubah, dan membangun kualitas sikap dan mentalitas aparatur Pemerintah Kabupaten.
b. Mengembangkan tradisi pemerintahan demokratis yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
c. Menggalakkan  dan  menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  terhadap kebijakan  otonomi  daerah  melalui  kegiatan  deseminasi  dan  sosialisasi  terpadu di berbagai kalangan masyarakat.
d. Menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk menuju kemandirian daerah.
e. Mengelola  dan  memelihara  keanekaragaman  masyarakat  daerah  dan mendayagunakannya sebagai salah satu modal pembangunan.
f. Menggali,  mengelola  dan  mendayagunakan  potensi  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
11 UUD 1945, Pasal 18 ayat (2).
12 http://www.arupa.or.id/papers/22.htm.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan Kabupaten. Kewenangan  kabupaten  adalah semua  bidang kewenangan  pemerintah  kecuali yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi.  Melihat  luasnya kewenangan  kabupaten  maka  diperlukan  perumusan  strategi  untuk  menetapkan penyelenggaraan kewenangan kabupaten. 13
a. Kewenangan Wajib,
Sesuai  dengan  sifatnya,  jenis  kewenangan  ini  harus  dilaksanakan  oleh setiap  Pemerintah  Kabupaten.  Artinya  menjadi  syarat  bagi  eksistensi  sebuah Pemerintah  Kabupaten.  Oleh  karena  itu  akan  manjadi  salah  satu  tolok  ukur kualitas Pemerintah Kabupaten. Kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh setiap kabupaten adalah penyelenggaraan pemerintah pada bidang-bidang pekerjaan  umum,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan,  pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
b.  Kewenangan Prioritas,
Adalah  jenis  kewenangan  yang  penyelenggaraannya  disesuaikan  dengan kebutuhan  daerah  dan  masyarakat  daerah.  Jenis  kewenangan  ini  diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  daerah  atau  untuk  mempercepat pertumbuhan  daerah.  Untuk  menyelenggarakan  kewenangan  ini  kabupaten harus  mengukur  kemampuan  sumber  daya.  Jika  kabupaten  kurang  mampu untuk  menyelenggarakan  sendirian,  maka  perlu  merintis  kerjasama  dengan kabupaten  lain.  Kerjasama  antar  kabupaten  hendaknya  lebih  diprioritaskan karena  dari  sisi  birokrasi  pemerintahan  lebih  efisien  dan  akan  mendorong kemandirian daerah kabupaten.
c.  Kewenangan lainnya.
Untuk  menetapkan  kewenangan-kewenangan  selain  kewenangan  wajib dan prioritas, maka pemerintah kabupaten tidak perlu tergesa-gesa. Penetapan penyelenggaraan  kewenangan  nantinya  akan  berhubungan  dengan perkembangan  dan  tuntutan  perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan demikian  maka  penetapan  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintah kabupaten akan lebih dinamis dan relevan.
3.   Menyusun organisasi perangkat daerah
Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten,  disusun  kedudukan,  tugas,  susunan  dan  tata  kerja  organisasi  daerah kabupaten  yang  merupakan  perangkat  daerah  dalam  rangka  memantapkan  dan melaksanakan program kerja.
Ada  permasalahan  yang  kompleks  dalam  kaitannya  dengan  organisasi perangkat daerah terutama implikasi personalia dan pembiayaan serta efektivitas dan  efisiensinya.  Belum  lagi  kompleksitas  yang  diakibatkan  terjadi  eksodus "orang  pusat"  ke  daerah.  Oleh  karenanya  proses  penyusunan  organisasi  daerah harus benar-benar jernih, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 14
13 Ibid .,
14 Ibid .,

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Konsep otonomi daerah yang baik sebagaimana dibahas di atas menurut Van Der Pot (dalam Suko Wiyono) dikenal dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu: 15
1.   Sistem  rumah  tangga  secara  materiil  ( materiele  huishourdings  begrip ) adalah sistem  rumah  tangga  daerah  yang  ditentukan  sepenuhnya  secara  rinci  (detail) oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2.   Sistem  rumah  tangga  secara  formal  ( formaele  huishourdings  begrip ) adalah sistem rumah tangga daerah yang tidak menentukan secara pasti isi atau macam urusan rumah tangga daerah dalam undang-undang; dan
3.   Sistem rumah tangga riil ( riele huishourdings begrip ). Sistem ini lebih lentur dan cukup fleksibel dengan tidak mengurangi kepastian hukum.
Dari  ketiga  ajaran  tersebut  di  atas,  menurut  penulis  bahwa  penyelenggaraan konsep  otonomi  daerah  di  wilayah  pemerintahan  Walikota  Bekasi,  Tangerang,  dan Kabupaten  Karawang,  lebih  cenderung  pada  penyelenggaraan  konsep  ketiga  yaitu sistem rumah tangga riil ( riele huishourdings begrip ). Hal ini karena merupakan salah satu  wujud  kepemerintahan  yang  baik  yaitu  suatu  kepemerintahan  yang memperhatikan  dan  responsif  terhadap  kehendak  dan  aspirasi  masyarakat  serta melibatkan  mereka  (partisipasi)  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat (kebijakan publik).
Untuk itu, masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan serta pengambilan kebijakan, baik yang diambil dalam forum legislatif maupun  eksekutif  atau  secara  bersama-sama.  Selain  itu  juga  manajemen kepemerintahan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  transparan,  serta  dapat dipertanggungjawabkan  (akuntabel)  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan prinsip-prinsip pelayanan untuk kepuasan masyarakat, efisiensi, dan efektivitas.
Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut memberikan pengaruh yang sangat  signifikan  dalam kepemerintahan  termasuk  mekanisme  pembangunan  dalam penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Sebelumnya pembangunan lebih banyak ditentukan  oleh  dan  bersifat  dari  atas  kebawah  ( top-down ),  maka  setelah  lahirnya Undang-Undang  Otonomi  Daerah  di  era  Reformasi  seperti  sekarang  ini  maka  peran dan tanggung jawab dalam pembangunan menjadi milik daerah dan harus merupakan prakarsa  masing-masing  daerah  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Pembangunan  dilaksanakan  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  berdasarkan  prinsip kemitraan, selaras dengan konsep kepemerintahan yang baik. Keadaan ini menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan.
Otonomi  daerah  memerlukan  pembiayaan  yang  besar  yang  harus  dipikul  dan menjadi tanggung jawab daerah, tidak lagi hanya mengandalkan pemerintahan pusat. Oleh  karena  itu  pembangunan  masyarakat  perlu  diarahkan  pada  partisipasi  secara luas  dan  kemandirian  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  membangun  suatu  wilayah, Pemerintah  Daerah  perlu  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  sektor swasta  dan  masyarakat  untuk  berperan  dan  berinvestasi  dalam  pembangunan perdesaan melalui konsep pembangunan yang bertumpu pada kemitraan. Kemitraan adalah  “suat u  bentuk  kerjasama  atas  dasar  kesepakatan  dan  rasa  saling
15 Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia , (Jakarta: Faza Media, 2014), hlm.49.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik”. 16 Karenanya proses peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah, baik itu dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan dibutuhkan adanya proses pemberdayaan terhadap  masyarakat  sebelum  menerapkan  kegiatan  yang  bersifat  partisipatif. Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita dalam Prasojo menjelaskan bahwa “pemberdayaan  masyarakat  terkait  dengan  keberdayaan  masyarakat  yaitu kemampuan  individu  yang  bersenyawa  dalam  masyarakat  dan  membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan”. 17
Konsep  pembangunan  berorientasi  kemitraan  seperti  dibahas  di  atas,  selaras dengan tujuan otonomi daerah, yaitu: 18
1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik;
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri;
3. Meringankan beban pemerintah pusat;
4. Memberdayakan  dan  mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan masyarakat daerah;
5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah;
6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Dalam  kata  lain, ketiga  wilayah  pemerintahan tersebut  (Bekasi,  Tangerang,  dan Karawang)  telah  melaksanakan  Pasal  18  UUD  1945  yaitu  dengan  melaksanakan otonomi  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab.  Untuk  itu,  pemberlakuan  otonomi daerah dan desentralisasi, memberikan ruang (kewenangan) pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pengelolaan sumberdaya yang dilakukan dengan hati-hati dan  bertanggung  jawab  oleh  pemerintah  serta  melibatkan  masyarakat  setempat sangat berpotensi mengurangi kesenjangan yang semakin melebar disegala bidang.
Berkenaan  dengan  konsep  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPj) Walikota Bekasi, Tangerang dan Karawang, guna mewujudkan otonomi daerah yang baik  sebagaimana  telah  dibahas  di  atas,  untuk  selanjutnya  penulis  akan menganalisanya dengan mengacu pada Teori Pertanggungjawaban menurut Jimly Asshidiqie .
16 Ambar Teguh  Sulistyani, Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan ,  (Yogyakarta:  Gaya  Media, 2004), hlm.129.
17 Eko Prasojo, People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik , Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.4, No.2, 2004, hlm.14.
18 Kompasiana.com.,  “Konsep  Otonomi  Daerah, Good  Governance ,  dan Reinventing  Government dalam
Pembangunan Daerah”, dalam
https://www.kompasiana.com/simonmanalu/54f97771a333111a648b46a8/konsep-otonomi-daerah-good- governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah?page=all.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Menurut  Jimly  Asshidiqie,  pertanggungjawaban  atau  pertanggungjawaban pemerintah  dapat  dikelompokkan  kedalam  beberapa  bentuk  pertanggungjawaban, meliputi  pertanggungjawaban  administratif,  pertanggungjawaban  politik,  dan pertanggungjawaban hukum.
1. Pertanggungjawaban Administratif Kepala Daerah / Gubernur Responsibilitas  ( responsibility )  menurut  Friedrich  (dalam  Lukman  Hakim) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetisi teknis yang dimiliki  administrator  (birokrasi  publik)  dalam  menjalankan  tugasnya. 19 Administrasi negara dinilai responsible jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetisi teknis  yang  tinggi.  Untuk  bisa  melakukan  penilaian  terhadap  apa  yang  menjadi  sikap, perilaku,  dan  sepak  terjang  administrator  negara  (birokrasi  publik)  tadi,  maka  harus memiliki  standar  penilaian  tersendiri  yang  sifatnya  administratif  atau  teknis,  dan  bukan politis.  Karena  itu,  responsibilitas  juga  disebut “subjective  responsibility ”  atau “ administrative responsibility ”.
Responsibilitas  subjektif  ( subjective  responsibility )  bersumber  pada  sifat  obyektif aparat  ( internal  control )  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  etis  dan  kemanusiaan  yang terangkum  dalam equity,  equality ,  dan fairless dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya. Oleh sebab itu tanggung jawab subyektif ini  dapat  pula  berarti  rasa  bertanggung  jawab  ( sense  of  responsible )  dan  memiliki kemampuan  dan  kecakapan  ( capable  to  do atau professionality) yang  memadai  dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mempunyai rasa tanggung  jawab  artinya  birokrasi  publik tadi akan  melaksanakan  apa  yang  menjadi  tugas dan tanggung jawabnya secara serius dan sungguh-sungguh meskipun tidak ada pihak lain yang mengawasinya (mengontrolnya). 20 Birokrasi publik akan tetap menjaga keberpihakan kepada  kepentingan  publik,  meskipun  untuk  melakukan  penyelewengan  bagi  mereka cukup terbuka. Mereka (birokrasi publik) tidak akan melakukan tindakan korup, meskipun berada pada lingkungan (sistem) yang korup bahkan mereka berusaha untuk merubah dan memperbaiki  lingkungan  dan  sistem  yang  korup,  meskipun  tahu  apa  yang  menjadi resikonya.
Di sisi lain, birokrasi publik yang bertanggung jawab dalam arti “ capable to de atau professionality ”, menuntut birokrasi p ublik mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis (kompetensi  teknis)  yang  memadai  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab,  baik yang bersifat administratif maupun fungsional yang diberikan kepadanya, dengan memiliki kemampuan  dan  kecakapan  teknis  tadi,  maka  mereka  akan  dapat  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya  secara  efektif,  efisien  dan  produktif.  Oleh  karena  itu  responsibilitas dalam pengertian ini menuntut agar birokrasi publik senantiasa melakukan aktualisasi diri atas  potensi  yang  dimilikinya  dan  melakukan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  secara sungguh-sungguh. 21
Menurut  Friedrich  (dalam  Lukman  Hakim),  pertanggungjawaban  administratif menjadi  penting  karena  masalah-masalah  publik  yang  dihadapi  oleh  administrasi  negara
19 Lukman  Hakim, Implikasi  Pilkada  Langsung  Terhadap  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah , Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010, hlm.47-48 .
20 Ibid . hlm.47.
21 Ibid ., hlm. 48 .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
menjadi  semakin  kompleks  dan  memerlukan  ketrampilan  teknis  yang  tinggi.  Walaupun responsibilitas  tetap  penting  tetapi  dipandang  tidak  cukup  karena  politisi  cenderung memiliki kemampuan yang terbatas untuk menilai secara teknis kinerja dari administrator negara.  Sisi  lain  dari pertanggungjawaban  administratif bahwa  administrasi  negara  harus bertindak  berdasarkan  tanggung  jawab  moral  yang  mereka  sadari  terhadap  publiknya. Misalnya, administrasi negara perlu bersikap adil, tidak membedakan client , peka terhadap perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, atau memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik.  Birokrasi  publik  yang responsible, diharapkan  akan  mampu  memberikan  layanan publik yang baik dan profesional. 22
Mengacu pada uraian di atas, maka seorang pejabat pemerintahan dapat dikatakan responsible jika  melaksanakan  tugas  dengan  benar,  baik  ada  yang  mengontrol  atau  tidak, dengan mengerahkan segala macam kemampuan dan kecakapan secara efektif dan efisien. Di  samping  itu,  pejabat  pemerintahan  harus  memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  teknis ( capable  and  professional )  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang diamanahkan.
2. Pertanggungjawaban Politik Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban di bidang politik mencakup pula pertanggung-jawaban
terhadap kebijaksanaan penggunaan
keuangan daerah, karena yang dipertanggungjawabkan adalah pemanfaatan keuangan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak boleh berbuat salah, karena rencana pemanfaatan keuangan daerah terlebih dahulu  harus  mendapat  persetujuan  DPRD.  Persetujuan  terhadap  Ranperda  APBD merupakan  tindakan  pembenar  terhadap  rencana  pemerintah  daerah  yang  tercantum dalam  Perda  APBD.  Perencanaan  ini  diuji  kebenarannya  oleh  DPRD  melalui  usulan Ranperda tentang APBD. Politik pemanfaatan keuangan daerah dalam praktek tidak pernah lepas dari pengawasan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun  mekanisme  pertanggungjawaban  politik  Pemerintah  Daerah  diatur lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah.  Khusus  mengenai  pertanggungjawaban  akhir  tahun anggaran diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang  substansinya  menegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD dan setelah itu dokumen pertanggungjawaban diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan penilaian. 23
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  dapat  ditolak  apabila  terdapat perbedaan  yang  nyata  antara  rencana  dengan  realisasi  APBD  yang  cenderung  terjadi penyimpangan,  yang  alasannya  tidak  dapat  dipertanggung-jawabkan  berdasarkan  tolok ukur Renstra. Apabila pertanggungjawaban kepala daerah ditolak oleh DPRD, maka DPRD dapat  mengusulkan  pemberhentian  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  bagi Gubernur.  Sedangkan  mekanisme  pertanggungjawaban  akhir  masa  jabatan  (AMJ)  diatur dalam  Pasal  18,  19,  dan  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000  yang substansinya  pada  umumnya  sama  dengan  mekanisme  pertanggungjawaban  akhir  tahun anggaran.
22 Ibid ., 23 H.  Muhammad  Syarif  Nuh ,  Hakikat  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan , dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2012, hlm.56.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Perbedaannya adalah kalau pertanggungjawaban ini ditolak oleh DPRD, maka Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dicalonkan kembali  untuk  masa  jabatan  berikutnya.  Selain  kedua  mekanisme  di  atas,  ada  lagi mekanisme  pertanggungjawaban  Kepala  daerah  karena  Hal  Tertentu  sebagaimana  diatur dalam Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. 24
Substansi  pertanggungjawaban  karena  Hal  Tertentu  ini  merupakan keterangan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  yang  berkaitan  dengan dugaan  atas  perbuatan  pidana  Kepala  Daerah  dan  atau  Wakil  Kepala  Daerah  yang  oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik berdasarkan panggilan DPRD atau karena inisiatif sendiri. Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban ini, maka DPRD menyerahkan  penyelesaiannya  kepada  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau DPRD sudah menyerahkan pertanggungjawaban ini  untuk  diproses  oleh  pihak  yang  berwenang  maka  pertanggungjawaban  politik  ini berubah menjadi pertanggungjawaban hukum oleh Kepala Daerah.
3. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah tingkat Kabupaten/kota
Pertanggungjawaban  hukum  mengandung  arti  bahwa  Pemerintah  Daerah  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang  merugikan  kepentingan  rakyat  atau  pihak  lain harus  mempertanggungjawabkan  dan  menerima  tuntutan  hukum  atas  tindakannya tersebut.  Pertanggungjawaban  hukum  dapat  dilakukan  melalui  pendayagunaan  3  (tiga) sarana  hukum  yakni  sarana  hukum  administrasi,  hukum  pidana  dan  hukum  perdata. Berdasarkan instrumen hukum tersebut, maka dikenal adanya tanggungjawab administrasi, tanggungjawab pidana, dan tanggungjawab perdata.
Dalam  kaitan  dengan  tanggung  jawab  hukum,  menurut  Hadjon  bahwa  tindakan pejabat  harus  dicermati,  apakah  tindakan  tersebut  termasuk  tanggungjawab  jabatan  atau tanggungjawab  pribadi.  Tanggungjawab  jabatan  berkenaan  dengan  legalitas  (keabsahan) tindakan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  wewenang,  prosedur  dan substansi. Sedangkan tanggungjawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku  yang  berkenaan  tindakan  sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  wewenang ( detournement de pouvoir ) dalam bentuk mal-administrasi. 25
Mal-administrasi  berarti  pelayanan  yang  jelek.  Dikaitkan  dengan  norma  hukum administrasi,  mal-administrasi  masuk  kategori  norma  perilaku  aparat  dalam  pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, Bebas  dari  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme  digunakan  istilah  “perbuatan  tercela”. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pada  dasarnya  setiap  pejabat  pemerintah  dalam melakukan  tindak  pemerintahan  dibebani  tanggungjawab  yang  dikualifikasi  sebagai tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. 26
Pembedaan antara tanggungjawab jabatan dengan tanggungjawab pribadi atas tindak pemerintahan  membawa  konsekuensi  yang  berkaitan  dengan  tanggungjawab  pidana, tanggung  jawab  perdata  dan  tanggungjawab  administrasi  atau  tata  usaha  negara. Tanggungjawab  pidana  adalah  tanggungjawab  pribadi  pejabat  Pemerintah  Daerah  yang dalam  kaitan  dengan  tindak  pemerintahan  telah  melakukan  mal-administrasi.  Tanggung-
24 Ibid ., hlm.56-57.
25 Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum , (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), hlm.1-2.
26 Ibid ., hlm.2.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
jawab  perdata  menjadi  tanggungjawab  jabatan  berkaitan  dengan  perbuatan  melanggar hukum  oleh  penguasa  ( onrechtmatige  overheidsdaad) .  Sedangkan  tanggungjawab  perdata menjadi  tanggungjawab  pribadi  apabila  terdapat  unsur  mal-administrasi.  Sementara  itu, tanggungjawab  administrasi  atau  TUN  pada  dasarnya  adalah  tanggungjawab  jabatan. Mengenai  pertanggung-jawaban  hukum  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dapat  dilakukan  setiap  saat  tanpa  menunggu  berakhirnya  masa  jabatan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa pada dasarnya tanggungjawab yang  melekat  pada  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  tindak  pemerintahan  adalah tanggungjawab  yang  terbatas,  artinya  tergantung  pada  apakah tindak  pemerintahan  yang dilakukannya adalah atas dasar jabatannya sehingga menimbulkan adanya tanggungjawab jabatan atau tindakan yang dilakukannya secara faktual telah menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain sebagaimana ditentukan dalam aturan dasarnya dalam bentuk tindakan sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  wewenang,  sehingga  pertanggungjawaban  yang timbul adalah tanggung-jawab pribadi.
Dikaji dari peran dan wewenang Walikota Bekasi, Tangerang dan Bupati Karawang periode  2013-2018  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran gubernur sebagai kepala daerah otonom telah sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014, dan sebagai  wakil  pemerintah  pusat  diatur  dalam  Pasal  91  ayat  (2)  Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014.
Desentralisasi  politik bertujuan  untuk  memberikan  kepada  rakyat  akses  terhadap pengambilan keputusan publik, sedangkan desentralisasi administratif lebih berfokus pada redistribusi kewenangan dan tanggung-jawab dalam penyediaan jasa layanan umum antara jenjang  pemerintahan  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  desentralisasi  administratif  memiliki tiga bentuk utama, yakni dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Selanjutnya, desentralisasi fiskal  bertujuan  untuk  memberi  kewenangan  kepada  lembaga-lembaga  lokal  untuk menjalankan  fungsi-fungsi  yang  telah  diserahkan/dilimpahkan,  sekaligus  merumuskan keputusan  tentang  pengeluaran  anggaran,  serta  kewenangan  untuk  menggali  sumber- sumber pendapatannya sendiri. Adapun desentralisasi ekonomi atau pasar diarahkan pada terjadinya  alih  tanggungjawab  dalam  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  pemerintah  dari sektor  publik kepada sektor  privat.  Desentralisasi  pasar ini  merupakan  bentuk  sempurna dari desentralisasi, yang secara konkrit dapat berupa kebijakan privatisasi atau deregulasi.
Persoalan yang mengemuka dari pergantian sistem pemilihan Kepala Daerah adalah berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  65  sampai  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  DPRD  tidak  lagi  mempunyai  tugas  dan wewenang  untuk  meminta  pertanggungjawaban  Kepala  Daerah,  DPRD  hanya  berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal  tersebut dipertegas  lagi  dalam Peraturan  Pemerintah Nomor  3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  kepada  DPRD,  dan  Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Implikasi  yang  timbul  dari  penilaian  LKPJ  Kepala  Daerah  oleh  DPRD  bisa mengakibatkan  Kepala  Daerah  kehilangan  legitimasi  sehingga  tidak  lagi  mempunyai legitimasi politik dari DPRD untuk menjabat atau mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya.  Dalam  hal pertanggungjawaban,  tentunya  terkait dengan  persoalan  anggaran yang harus dilaporkan oleh kepala daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  mensyaratkan laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  untuk  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  sebelum  disampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Audit  oleh  BPK  tersebut  merupakan  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  telah  diaudit  oleh  BPK  tersebut disampaikan kepada DPRD sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja keuangan Pemerintah daerah. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa:
(1)  Lembaga  perwakilan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  BPK  dengan  melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
(2)  DPR/DPRD  meminta  penjelasan  kepada  BPK  dalam  rangka  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan.
(3)  DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
(4)  DPR/DPRD  dapat  meminta  Pemerintah  untuk  melakukan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).
Dalam pertangggungjawaban kepala daerah, posisi BPK sebagai auditor dan Pemda selaku auditee , seringkali menjadi momok bagi aparatur daerah. Walaupun hasil audit BPK yang  mempunyai  kriteria  yaitu  penyimpangan,  tidak  ada  penyimpangan,  penyimpangan administratif,  wajar,  dan  tidak  wajar,  sementara  hasil  audit  BPK  kurang  memiliki  makna karena  tidak  memiliki  konsekuensi  apa-apa  bagi  Kepala  daerah  yang  LKPJ-nya  mendapat nilai tidak wajar sekalipun. Opini tersebut hanya sebagai jembatan apabila ada kejanggalan, misalnya ada indikasi korupsi.
Meminjam pendapat DR. Ismail, SH., MH di dalam artikelnya, penulis menambahkan analisa  penulis  mengacu  pada  pendapat  beliau, 27 bahwa  pertanggungjawaban  Kepala Daerah, pada prinsipnya berpedoman kepada norma hukum yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pertanggungjawaban tersebut  berpedoman  pada  Asas  Desentralisasi,  Asas  Dekonsentrasi  dan  Asas  Tugas Pembantuan.  Sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  yang  ditempatkan  di  daerah bertanggungjawab kepada Presiden.
Sebagai  Kepala  Daerah  bertanggungjawab  kepada  rakyat  yang  telah  memilihnya. Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 terdiri  dari  (a)  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; (b) Laporan Keterangan
27 http://www.tribunnews.com/tribunners/2019/02/17/pertanggngjawaban-kepala-daerah-belum- mencerminkan-sistem-laporan-pertanggungjawaban-yang-demokratis?page=2
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  (LKPJ),  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  memuat  capaian  kinerja penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  pelaksanaan  Tugas  Pembantuan.  Laporan keterangan  pertanggungjawaban  memuat  hasil  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Kepala  daerah  menyampaikan  laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir.  Laporan  keterangan pertanggungjawaban  kepada  DPRD  dibahas  oleh  DPRD  untuk  rekomendasi  perbaikan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah;  (c)  Ringkasan  laporan  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  kepada  masyarakat  bersamaan  dengan  penyampaian  laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  72  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Memperhatikan,  sistem  laporan  pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  menurut ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  terlihat belum  mencerminkan  sistem laporan  pertanggungjawaban yang demokratis ,  mengingat  Kepala  Daerah dipilih langsung oleh rakyat, oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI bersama-sama dengan  Presiden  harus  merubah  ketentuan  yang  mengatur  pertanggungjawaban  Kepala Daerah. 28
Menyambung  pendapat  tersebut  di  atas  (sistem  laporan  pertanggungjawaban Kepala  Daerah  belum  mencerminkan  sistem  laporan  pertanggungjawaban  yang demokratis), sehingga kekuasaan penguasa negara yang absolut, akan selalu menimbulkan pemerintahan  yang  otoriter,  yaitu  pemerintahan  yang  didasarkan  kehendak  sekelompok orang,  karenanya  menimbulkan  kesewenang-wenangan  yang  mengakibatkan  penderitaan bagi  rakyat.  Untuk  menghindari  kekuasaan  yang  absolut,  kekuasaan  penguasa  harus dibatasi oleh hukum. Ajaran inilah yang dinamakan Rule of Law (kedaulatan hukum) yaitu yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Berdasarkan ajaran ini, maka akan dapat menjauhkan  diri  dari  tindakan  yang  sewenang-wenang  penguasa  terhadap  rakyat,  dan sekaligus melindungi hak-hak rakyat.
Suatu pemerintahan yang berpegang pada rule of law harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 29
a. Adanya supremasi hukum, yaitu hukum menempati posisi yang paling tinggi, dimana semua orang tunduk terhadap hukum.
b.   Adanya perlakuan yang sama di depan hukum.
c. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Suatu  negara  dikatakan  sebagai  suatu  negara  yang  demokratis  apabila  memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 30
a.   Adanya  Partisipasi  secara  Aktif  dalam  Kehidupan  Bermasyarakat,  Berbangsa  dan Bernegara
Partisipasi  secara  aktif  warga  negara  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa dan  bernegara  dapat  diarahkan  untuk  mengendalikan  tindakan-tindakan  para
28 Ibid.,
29 https://belajarpkndenganhendri.wordpress.com/2011/04/16/demokrasi-sistem-politik/.
30 Ibid .,

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
pemimpin  negara,  serta  ikut  berpartisipasi  dalam  Pemilu.  Selain  itu  masyarakat  juga dapat  menyampaikan  kritik,  mengajukan  gagasan,  atau  dapat  memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secara Konstitusional Perlindungan  secara  konstitusional  atas  hak-hak  warga  negara  artinya  hak- hak  warga  negara  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  yang  kokoh  dalam konstitusi  negara  (Undang-Undang  Dasar).  Dengan  adanya  jaminan  yang  tegas  dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan  hak-haknya  dengan  baik  tanpa  adanya  keraguan  karena  dijamin  oleh konstitusi negara.
c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  artinya  badan  peradilan  dalam menjalankan  fungsinya  tidak  dipengaruhi  atau  dicampurtangani  oleh  kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif (presiden). Sehingga dalam mengambil suatu keputusan  akan  menggunakan  pikiran  jernih  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan masyarakat.
d.   Adanya Pemilihan Umum yang Bebas
Pemilihan  umum  yang  bebas  adalah  pemilihan  umum  yang  dilakukan  sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam pemerintahan dan parlemen  secara  berkala  dan  merupakan  sarana  utama  bagi  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  bidang  politik.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  Pemilu  yang berkelanjutan  merupakan  langkah  penting  untuk  kelangsungan  hidup  bangsa  dan negara.
e.   Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berorganisasi
Kebebasan  menyatakan  pendapat  adalah  kebebasan  warga  negara  untuk menyatakan  gagasan,  pandangan  atau  pendapatnya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi  anggota  dari  suatu  partai  politik  atau  organisasi  masyarakat.  Kebebasan  dan kemerdekaan  pada  awalnya  timbul  dalam  kehidupan  politik  sebagai  reaksi  terhadap absolutisme.  Kebebasan  diperlukan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara.
f.   Adanya pengakuan dan supremasi hukum
Pengakuan  dan  supremasi  hukum  adalah  hukum  mempunyai  kedudukan  yang paling tinggi dan semua warga negara juga pemerintah tunduk dan taat kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus di kedepankan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara. Segala warga negara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatan  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  syarat  yang  sangat  mendasar  bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## KESIMPULAN
Konstruksi  hukum  terhadap  konsep  Laporan  Kerja  Pertanggungjawaban  (LKPj) kepala  daerah  kabupaten/kota  guna  mewujudkan  otonomi  daerah  yang  baik  ( good government ) menunjukkan bahwa penyusunan dan pengaturan LKPj dari Walikota Bekasi, Walikota Tangerang, dan Bupati Karawang, sudah merupakan upaya mewujudkan otonomi daerah yang baik, dengan mengacu pada dasar hukum otonomi daerah yaitu Pasal 18 ayat (2)  UUD  1945  yang  mengamanatkan  “pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan”.  Penyerahan  kewenangan  kepada  daerah  ini  merujuk  pada  konsep otonomi  daerah  yang  baik,  meliputi  sistem  rumah  tangga  secara  materiil,  sistem  rumah tangga secara formal, dan sistem rumah tangga secara riil.
Hendaknya  perlu  diterapkan  langkah-langkah  tegas  dengan  memberikan  sanksi- sanksi  hukum,  berupa  pertanggungjawaban  administratif,  pertanggung-jawaban  politik, dan pertanggungjawaban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
[1] Kristiono,  Natal,  2015, Buku  Ajar  Otonomi  Daerah ,  Semarang,  Universitas  Negeri Semarang (UNNES).
[2] M.  Hadjon,  Philipus,  2012, Pemerintahan  Menurut  Hukum ,  Surabaya,  Universitas Airlangga.
[3] Martokusumo,  Sri  Soemantri,  2001, Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum  Tata Negara , Jakarta, Rajawali Press.
[4] Sudjijono,  Budi,  2003, Manajemen  Pemerintahan  Federal  Perspektif  Indonesia  Masa Depan , Jakarta, Citra Mandala Pratama.
[5] Sulistyani,  Ambar  Teguh,  2004, Kemitraan  dan  Model-model  Pemberdayaan , Yogyakarta, Gaya Media.
[6] Wiyono,  Suko,  2014, Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia ,  Jakarta,  Faza Media. Jurnal:
[7] H.  Muhammad  Syarif  Nuh , 2012, Hakikat  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan ,  dalam  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Muslim Indonesia Makassar.
[8] Hakim,  Lukman,  2010, Implikasi  Pilkada  Langsung  Terhadap  Pertanggungjawaban Kepala  Daerah  Dalam  Penyusunan  Program  Pembangunan  Daerah ,  Jurnal  Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni.
[9] Prasojo,  Eko,  2004, People  and  Society  Empowerment:  Perspektif  Membangun Partisipasi Publik , Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.4, No.2.
[10] Peraturan Perundang-undangan :
[11] UUD 1945.
[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Website:
[13] https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/perjalanan-kebijakan- desentralisasi-di-indonesia/.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.1, Juni 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[14] https://andinurseila.wordpress.com/2013/05/31/dampak-pemerintahan- desentralisasi/.
[15] http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-desentralisasi.html.
[16] http://kampus4u.blogspot.com/2015/06/pertanggungjawaban-kepala-daerah.html.
[17] https://adetentangotda.wordpress.com/2011/05/28/bagaimana-menilai-lkpj-akhir- tahun/.
[18] http://www.arupa.or.id/papers/22.htm.
[19] Kompasiana.com.,  “Konsep  Otonomi  Daerah, Good  Governance ,  dan Reinventing
Government
dalam Pembangunan Daerah”, dalam https://www.kompasiana.com/simonmanalu/54f97771a333111a648b46a8/konsep- otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam- pembangunan-daerah?page=all.
[20] Muhammad Razif N, Nilai Pancasila Sila Ketiga dalam Kemajemukan Budaya Indonesia , 2011, dalam http://research.amikom.ac.id/index.php.