eISSN : 2798-4826 DOI: 10.36082/gemakes.v4i1.1552 Open Access: https://ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id/index.php/gemakes

## PERCEPATAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS UNTUK DAYA UNGKIT PEMBANGUNAN KESEHATAN
Radinal Husein
Corresponding author: radinalhusein@gmail.com
Perencana Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Indonesia
Genesis Naskah: 07-02-2024, Revised: 20-02-2024, Accepted: 26-02-2024, Available Online: 27-02-2024

## Abstrak
Keberadaan tenaga kesehatan, dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan per Februari 2024 diketahui bahwa masih terdapat  4.699  (46%)  Puskesmas  yang  belum  memiliki  9  (sembilan)  jenis  tenaga  kesehatan  sesuai  standar. Rendahnya  ketersediaan  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas,  khususnya  di  wilayah  timur,  tentunya  membutuhkan langkah-langkah percepatan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, yaitu dengan pemenuhan tenaga kesehatan  melalui  skema  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (P3K),  redistribusi  tenaga  kesehatan, pengaturan Surat Izin Praktik (SIP), pemberian insentif tenaga kesehatan, pengembangan karir tenaga kesehatan, kolaborasi  lintas  program  dan  lintas  sektor  (Pemerintah  Daerah,  perguruan  tinggi,  Kementerian/Lembaga,  dll), pemenuhan fasilitas kesehatan satu paket dengan pemenuhan tenaga kesehatan .
Kata Kunci : Tenaga kesehatan, Puskesmas, pemerataan, percepatan

## ACCELERATING THE FULFILLMENT OF HEALTH WORKFORCE AT PRIMARY HEALTH CARE TO LEVERAGE HEALTH DEVELOPMENT

## Abstract
The existence of health workforce, in the Health Human Resources Information System as of February 2024, it is known that there are still 4,699 (46%) Primary Health Care that do not have 9 (nine) types of health workforce according to standards. The low availability of health workforce in health centers, especially in the eastern region, of course requires accelerated steps in fulfilling health workforce in health centers, namely by fulfilling health workforce in health centers through government employee with agreements, redistribution of health workforce, arranging practice permits, providing incentives for health workforce, career development of health workforce, cross-program  and  cross-sector  collaboration  (local  government,  universities,  Ministries/Institutions,  etc.), Fulfillment of Health facilities in one package with the fulfillment of health workforce .
Keywords: Health workforce, Primary Health Care, equality, acceleration, affirmation

## Pendahuluan
Masalah  gizi  di  Kota  Kupang  maupun juga pada umumnya masih mengalami kekurangan gizi maupun kondisi gizi lebih. Data stunting  di  Indonesia  terdapat  37%  anak  -  anak dan  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  terdapat 319.00 anak mengalami stunting (Kemenkes 2013 cit  (Paun  et  al.,  2021),  tahun  2018  terjadi penurunan  stunting  sebesar  30,8%.  Angka
stunting tahun 2019 turun 27,7%  dan tahun 2021 turun  menjadi  24,4  jika  dibandingkan  dengan tahun  2022  menurun  secara  nasional  menjadi 21,6% (Kemenkes, 2022).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024  yang  ditetapkan melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  18 Tahun  2020,  merupakan  dokumen  perencanaan pembangunan  nasional  untuk  periode  5  (lima)

## GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 4, Nomor 1 Tahun 2024, pp. 149-157
tahun terhitung sejak tahun 2020 s.d. tahun 2024 sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program Presiden.  Berdasarkan  pasal  4  dalam  Perpres RPJMN  2020-2024  dijelaskan  bahwa  diperlukan adanya  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  RPJMN  dimana  evaluasi  tersebut dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN.
Tahun  2024  merupakan  pelaksanaan tahun terakhir pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat  17  sasaran  pokok  bidang  Kesehatan, salah satunya yaitu persentase Puskesmas dengan jenis  tenaga  kesehatan  sesuai  standar  dimana target dan capaiannya ialah  sebagai berikut: Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Ditjen Tenaga  Kesehatan  Dalam  Sasaran  Pokok RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024
Berdasarkan  capaian  tahun  2023  maka indikator  persentase  Puskesmas  dengan  jenis tenaga kesehatan  sesuai standar, termasuk dalam indikator yang belum tercapai.  Belum tercapainya target  indikator  tersebut,  memerlukan  adanya percepatan dalam pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.
Terkait dengan keberadaan dan disparitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, Sistem Informasi  SDM  Kesehatan  per  18  Februari  2024
melaporkan  bahwa  masih  terdapat  4.699  (46%) Puskesmas  yang  belum  memiliki  9  (sembilan) jenis  tenaga  kesehatan  sesuai  standar.  Adapun Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  persentase  sebesar 100% menjadi satu-satunya daerah yang memiliki Puskesmas dengan kelengkapan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan, sedangkan 8 (delapan) provinsi yang memiliki kelengkapan jenis tenaga kesehatan  terendah  semuanya  diisi  oleh  provinsi wilayah  timur,  yaitu  Nusa  Tenggara  Timur (29,43%),  Papua  (22,5%),  Maluku  (19,75%), Papua  Barat  (19,23%),  Papua  Barat  Daya (12,87%), Papua Tengah (10,53%), Papua Selatan (5,95%), dan Papua Pegunungan (3,25%).
Rendahnya ketersediaan tenaga Kesehatan  di  Puskesmas,  khususnya  di  wilayah timur,  tentunya  membutuhkan  langkah-langkah percepatan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukenali akar permasalahan tidak terpenuhinya  ketenagaan  di  Puskesmas  sesuai standar,  serta  menyusun  rekomendasi  kebijakan untuk percepatan pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas.

## Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Data ketersediaan Puskesmas  dan  jumlah tenaga  kesehatan  diambil dari aplikasi Sistem Informasi SDM Kesehatan (SI SDMK)  Direktorat  Jenderal  Tenaga  Kesehatan Kementerian  Kesehatan,  serta  data  sekunder berdasarkan  dokumen  laporan  kinerja  Direktorat Jenderal  Tenaga  Kesehatan  dan  data  pendukung lainnya dari berbagai sumber. Analisis data secara kuantitatif  untuk  melihat  gambaran  secara
deskriptif  ketersediaan  Puskesmas  dan  tenaga kesehatan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan gambaran situasi dan kondisi masalah  kesehatan  yang  telah  diuraikan  di  atas, masalah krusial yang dihadapi dalam pemenuhan SDM Kesehatan adalah jumlah dan sebaran tenaga kesehatan.  Oleh  karena  itu,  pemenuhan  SDM Kesehatan  dalam  pembangunan  kesehatan  pada umumnya  dan  Program  Direktorat  Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.
Salah  satu  unsur  yang  berperan  dalam percepatan  pembangunan  kesehatan  dan  masuk pada sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN  2020-2024  adalah  terpenuhinyan  tenaga kesehatan  yang  bertugas  di  sarana  pelayanan kesehatan  di  masyarakat.  Menurut  pendataan Direktorat  Jenderal  Tenaga  Kesehatan,  jumlah  9 (Sembilan) jenis tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas dan tersebar di 10.216 unit Puskesmas ialah sebanyak 508.512 orang. Ini berarti, rata-rata terdapat sebanyak 49 orang tenaga kesehatan yang bekerja di tiap Puskesmas. Namun, faktanya tidak demikian,  karena  persebaran  tenaga  Kesehatan tersebut nyatanya tidak merata.
Berbagai  upaya  tentunya  telah  dilakukan oleh  Kementerian  Kesehatan  untuk  mengurangi kesenjangan  yang  terjadi  serta  memenuhi  akses dan  mutu  pelayanan  kesehatan  terutama  untuk Daerah  Terpencil,  Perbatasan  dan  Kepulauan (DTPK) mulai dari perencanaan hingga penempatan tenaga kesehatan.
Perencanaan merupakan proses pemikiran dan  penentuan  secara  matang  dalam  hal  yang dikerjakan  dimasa  akan  datang  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah  ditentukan. Perencanaan dapat dideskripsikan sebagai pekerjaan  yang  meliputi  menjelaskan  tujuan, memprakirakan, syarat kinerja, rencana penyelesaian,  menetapkan  kebijakan  (Simbolon, 2004).  Perencanaan  tenaga  kesehatan  dijelaskan dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  adalah upaya  penetapan  jenis  jumlah,  kualifikasi  dan distribusi  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Perencanaan kebutuhan  tenaga  kesehatan  dimaksudkan  untuk memperoleh  jenis  dan  jumlah  tenaga  yang  tepat dalam keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan tugasnya dan dapat menyelesaikan beban tugasnya secara tepat.
Masalah  perencanaan  belum  menjadi kunci  utama  dari  inisiatif  reformasi  sektor kesehatan. Penyesuaian struktural dan pengaturan keuangan  (BPJS),  telah  menjadi  fokus  reformasi sektor kesehatan termasuk desentralisasi. Sehingga  terkesan  kebijakan  sektor  kesehatan mengabaikan  pentingnya  tenaga  kerja  untuk pencapaian tujuan perubahan di sektor Kesehatan.
Perencanaan  yang  baik  mempunyai beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  seperti Informasi  dan  data  tentang  situasi  awal  saat  ini, berorientasi  masa  depan,  dilaksanakan  terus menerus dan berkesinambungan, mampu menyelesaikan  masalah,  mempunyai  tujuan  dan bersifat  mampu  kelola.  Menurut  Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 ganti dengan Permenkes
No 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan
SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota
menyebutkan bahwa perencanaan SDM Kesehatan merupakan penetapan langkah-langkah sebagai jawaban atas 6 buah pertanyaan, yaitu tindakan apa yang harus dikerjakan,  apakah  sebabnya  tindakan  itu dikerjakan, dimanakah tindakan itu akan dilakukan, bilamana tindakan itu dikerjakan, siapa yang  akan  mengerjakan  tindakan  itu  dan bagaimana pelaksanaannya.
Agar suatu wilayah memiliki perencanaan kebutuhan  tenaga  kesehatan  yang  tepat  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  wilayahnya  maka diperlukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan pendekatan dari bawah (bottom up)  yang  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan tenaga  kesehatan  institusi  fasilitas  pelayanan kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan  tingkat  Kabupaten/Kota  sehingga diperoleh perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan tingkat Provinsi.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  dimana kesehatan merupakan urusan wajib yang kewenangannya sudah diserahkan kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  termasuk bagi  daerah otonomi baru. Desentralisasi memberikan  ruang  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  untuk  menyelenggarakan  upaya pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  termasuk perencanaan  tenaga  kesehatan  untuk  Upaya Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kabupaten/Kota.
Guna mendukung perhitungan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, maka  perlu  dilakukan  tahap  pengumpulan  data dan  informasi,  karena  fragmentasi  informasi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  masalah yang sering di temui di negara-negara berkembang.
Dengan  adanya  perencanaan  tenaga kesehatan  yang  komprehensif,  diharapkan  dapat menilai  kecukupan  tenaga  kesehatan  meski  hal tersebut  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah. Perbedaan  daerah  desa  dan  kota  dari  segi sosiologis,  geografis,  kependudukan,  sarana  dan prasarana  memberikan  kesulitan  untuk  membuat suatu  standar  berapa  kebutuhan  akan  tenaga kesehatan  pada  puskesmas  dan  rumah  sakit (Geswar,  2014).  Menurut  studi  yang  dilakukan oleh  Barber  S.L,  Gertler  P.J  dan  Harimurti  P menunjukkan  bahwa  kualitas  layanan  kesehatan bergantung  pada  ketersediaan,  jenis,  dan  jumlah tenaga kesehatan, yang pada gilirannya dipengaruhi  oleh  kebijakan  publik  tentang pendistribusian  tenaga  kesehatan  (Barber  et  all, 2007).
Kebijakan  redistribusi  tenaga  kesehatan dari  wilayah  yang  berlebih  ke  wilayah  yang kekurangan  tenaga  kesehatan  jenis  tertentu merupakan  upaya  yang  tidak  mudah  namun mendesak.  Hal  ini  sangat  diperlukan  mengingat kekosongan  tenaga  kesehatan  dapat  menjadi permasalahan  ganda  di  fasilitas  pelayanan kesehatan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Turniani dkk (2011), disimpulkan bahwa  ketimpangan  distribusi  tenaga  kesehatan sesungguhnya  disebabkan  oleh  aspek  kebijakan
daerah  dan  minat  tenaga  kesehatan.  Hal  inilah yang  harus  menjadi  perhatian  khusus,  terutama dalam penyusunan regulasi baru.
Proses  meredistribusi  dilakukan  secara berjenjang  sesuai  wilayah  administrasi,  yaitu Kabupaten/Kota  meredistribusi  antar  Puskesmas di  wilayahnya  atau  dalam  lingkup  Provinsi (meredistribusi tenaga kesehatan antar kabupaten/kota). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Bersama (PMB) antara Menteri Kesehatan,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Aparatur Negara Nomor 61 Tahun 2014; Nomor 68  Tahun  2014  dan  Nomor  08/SKB/Menpan- RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  Milik  Pemerintah  Daerah  bahwa redistribusi tenaga kesehatan di Puskesmas adalah kewenangan dari Bupati/ Walikota yang sifatnya adalah sebuah keharusan apabila terjadi ketimpangan tenaga kesehatan di Puskesmas.
Pilihan Kebijakan
Percepatan  pemerataan  tenaga  kesehatan dilaksanakan sesuai perencanaan tenaga Kesehatan melalui kerjasama lintas sektoral antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan,  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia,  Kementerian  PAN  dan  RB, Pemerintah  Daerah,  serta  Perguruan  Tinggi. Adapun  dengan  memperhatikan  berbagai  aspek agar  upaya  yang  dilakukan  dapat  secara komprehensif mendorong pencapaian tujuan yang dikehendaki, maka pilihan kebijakan yang dibahas terdiri  dari  memenuhi  tenaga  Kesehatan  di Puskesmas  dengan  skema  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK),  kebijakan
redistribusi  tenaga  kesehatan  dari  wilayah  yang berlebih  ke  wilayah  yang  kekurangan  tenaga kesehatan  jenis  tertentu,  pengaturan  surat  izin praktik, penetapan  indeks  insentif  tenaga kesehatan, pengembangan karir tenaga kesehatan, kolaborasi  lintas  program  dan  lintas  sektor,  dan pemenuhan fasilitas Kesehatan satu paket dengan pemenuhan tenaga Kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Pemenuhan  tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas dengan skema PPPK
Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) dapat digunakan sebagai bentuk pemenuhan  tenaga  untuk  jabatan  fungsional khususnya di bidang Kesehatan pada Puskesmas  dengan  memanfaatkan  Dana Alokasi Umum sebagai sumber dana penggajian formasi PPPK.
2. Redistribusi/Pemindahtugasan Redistribusi adalah
upaya pemindahtugasan  bagi  tenaga  kesehatan berdasarkan pemetaan  ketersediaan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebih ke fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  kurang. Pemindahtugasan dapat terjadi antar fasyankes dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, hingga  antar  Provinsi,  termasuk  pada  daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Prosedur pemindahtugasan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana, serta jenis tenaga kesehatan. Pemindahtugasan tenaga  kesehatan  dilaksanakan  melalui  kerja sama  lintas  sektoral  antara  Kementerian
Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur,  Bupati/Walikota,  dan  Organisasi
Profesi (OP). Di  dalam  upaya  redistribusi  tenaga kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penugasan khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jenis, jumlah dan kualifikasi  yang  berbasis  tim  dan  individual. Adapun  penugasan  khusus  tenaga  kesehatan ini bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pelayanan  kesehatan  pada  puskesmas  dengan kriteria  perkotaan,  pedesaan,  terpencil,  sangat terpencil  dan  daerah  bermasalah  kesehatan, serta Rumah Sakit Umum.
3. Pengaturan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya
Pengelolaan  Surat  Izin  Praktik  (SIP) oleh  organisasi  profesi  dan  daerah  sangat mempengaruhi  jumlah  tenaga  kesehatan karena perkembangannya yang bersifat dinamis.  SIP  sendiri  tidak  hanya  dibutuhkan oleh  tenaga  dokter,  tetapi  juga  tenaga  lain, seperti  bidan,  perawat,  terapis,  dsb.  Akan tetapi,  dalam  naskah  ini,  SIP  yang  dimaksud ialah  SIP  yang  digunakan oleh  dokter,  dokter spesialis,  maupun  dokter  gigi.  Hal  ini  terkait dengan  adanya  Undang-  Undang  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur  tentang  maksimum  tempat  praktik dokter hingga 3 tempat. Izin praktik ini masih belum  diatur  lebih  lanjut.  Padahal,  jika  satu dokter  memiliki  beberapa  (lebih  dari  satu) tempat  praktik,  maka  hal  ini  juga  akan mempengaruhi jumlah dan persebaran
fasyankes. Maka dari itu, untuk mempercepat proses  pemerataan  tenaga  kesehatan,  tidak hanya  perlu  mengatur  penyebaran  nakesnya, tetapi  juga  pengaturan  SIP,  agar  dapat memperluas  jangkauan  fasyankes  sesuai kebutuhan perlu dilakukan. Mengingat kepemilikan  SIP  dan  Surat  Tanda  Registrasi (STR)  mencapai  98%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa dokter sangat memperhatikan SIP untuk melakukan pelayanan kesehatannya.
4. Penetapan  Indeks  Insentif  Tenaga  Kesehatan yang Bervariasi Berdasarkan Zonasi
Menurut  World  Health  Organization (WHO),  insentif  dapat  didefinisikan  sebagai semua bentuk imbalan dan hukuman (punishments) yang diterima oleh para pemberi layanan  (providers)  sebagai  konsekuensi  dari organisasi  tempat  mereka  bekerja,  institusi yang  mereka  operasionalkan  dan  intervensi- intervensi yang mereka lakukan.
Menurut  Keputusan  Menkes  Republik Indonesia  Nomor  132/Menkes/Per/  IV/2006, insentif adalah pemberian imbalan di luar gaji baik  yang  bersifat  material  maupun  non material  pada  tenaga  kesehatan  sebagai kompensasi  atas  kesediannya  ditempatkan pada suatu daerah, atau kesediannya melakukan pekerjaan tertentu, atau penghargaan  atas  pencapaian  prestasi  kerja dalam jangka waktu tertentu.
Pada  hasil  penelitian  risnaskes  2017, insentif  material  dikategorikan  lagi  menjadi insentif  finansial  dan  non  finansial.  Insentif finansial  berupa  uang  dapat  mempengaruhi kinerja  pegawai.  Terdapat  pula  hasil  yang
menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  pegawai dengan  penghasilan  yang  lebih  rendah  dari upah minimum Kabupaten/Kota.
Kajian  literatur  menunjukkan  bahwa perilaku para dokter dipengaruhi oleh insentif- insentif  lain  seperti  struktur  gaji  dalam organisasi, ketersediaan obat, prosedur pengobatan  dan  pengawasan  teman  sejawat (peer  review),  serta  insentif  dari  industri farmasi.  Dokter  juga  lebih  tertarik  dengan jumlah  gaji  yang  pasti.  Hasil  kajian  terhadap dokter  yang  mendapat  gaji  tetap  ditemukan bahwa  dokter  yang  mendapat  gaji  tetap cenderung melakukan lebih sedikit kunjungan rumah  (home  visits)  dan  melakukan  aktivitas hanya selama jam kerja di tempat kerja, serta lebih  banyak  merujuk  pasien  dibandingkan dengan  dokter  yang  langsung  menerima bayaran  (fee-for-service  physicians)  sehingga kegiatannya lebih sedikit.
Sementara  itu  dari  hasil  kajian  Chaix- Couturier  et  al  antara  lain  ditemukan  bahwa perubahan  perilaku  para  dokter  terhadap insentif  keuangan  lebih  disebabkan  oleh pertimbangan  faktor-faktor  ekonomi  daripada faktor motivasi profesional, sehingga transparansi dalam penetapan insentif penting untuk  mempertahankan  kepercayaan  antara dokter dan institusi yang membayarnya.
Dalam perencanaannya, perlu ditetapkan  paket  insentif.  Paket  insentif mencakup sarana dan tujuan pemberian paket insentif, lama masa tugas yang menerima paket insentif, cara pemberian insentif, hal-hal yang membatalkan insentif, dan perlunya dukungan
legalitas seperti peraturan daerah dan peraturan instansi.
5. Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
Amanat  perundang-udangan  Indonesia merupakan latar belakang utama bagi pentingnya  perumusan  regulasi  mengenai pengembangan karir tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini karena, jumlah  tenaga  kesehatan  non  Aparatur  Sipil Negara (ASN) lebih besar jumlahnya dibandingkan  dengan  tenaga  kesehatan  yang berstatus  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).  Oleh  karenanya,  pengembangan  karir tenaga  kesehatan,  khususnya  yang  berstatus sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  perlu untuk  segera  diatur.  Hal  ini  merupakan  salah satu  upaya  untuk  meningkatkan  minat  tenaga kesehatan  bahkan  untuk  mengabdi  di  Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) guna mendukung percepatan  pemeratan  tenaga  kesehatan  di setiap Kabupaten/Kota.
6. Aktivasi Peran Kolaboratif Stakeholder Lintas
Sektoral Dalam
melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang  untuk  menetapkan  kebijakan terkait  tenaga  kesehatan  yang  selaras  dengan kebijakan pembangunan nasional; melaksanakan kebijakan; merencanakan kebutuhan  tenaga  kesehatan;  melakukan pengadaan  tenaga  kesehatan;  melakukan pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan,  dan  pengembangan;  membina,
mengawasi,  dan  meningkatkan  mutu  tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan  praktek  tenaga  kesehatan;  serta melaksanakan  kerjasama  dalam  negeri  di bidang tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah  juga  wajib  memenuhi  kebutuhan tenaga  kesehatan,  baik  dalam  aspek  jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembagunan kesehatan.
Berbagai  regulasi,  pembagian  urusan kewenangan,  peningkatan  peran  pemerintah daerah,  dan  dukungan  kelembagaan  lainnya sangat  diperlukan  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan (SDMK) di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya melibatkan seluruh stakeholder  sesuai  dengan  kapasitas  yang dimiliki  masing-masing  sudah  semestinya dilakukan  mulai  dari  proses  perencanaan sampai  dengan  evaluasi  program,  khususnya yang berkaitan dengan percepatan pemerataan tenaga  kesehatan  di  Kabupaten/Kota.  Oleh karena itu, pemenuhan terhahap aspek aktivasi peran kolaboratif stakeholder ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat signifikan. 7. Pemenuhan Fasilitas Kesehatan
Pemenuhan fasilitas kesehatan dianggap perlu  untuk  menjadi  strategi  percepatan pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota  dengan  dasar  bahwa  selain faktor tenaga kesehatan, faktor suplai lainnya, yaitu  ketidakmerataan  ketersediaan  fasilitas kesehatan,  anggaran  kesehatan,  dan  kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan
potensi melebarnya ketidakadilan pemanfaatan kesehatan  pada  masyarakat  di  beberapa wilayah di Indonesia.
Berdasarkan  riset  yang  telah  dilakukan oleh  Misniarti,  dkk  (2017),  telah  dibuktikan bahwa  ketersediaan  faktor  suplai,  yakni Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP), Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Lanjut  (FKTL), Tempat  Tidur  (TT),  anggaran  kesehatan  dan kondisi  geografis  dalam  mendukung  cakupan semesta kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  kini  sangat  relevan dengan  capaian  Universal  Health  Coverage (UHC)  Index  of  Services  secara  umum jumlahnya  masih  belum  mencukupi  serta distribusinya  belum  merata  di  setiap  wilayah Kabupaten/Kota.

## Kesimpulan dan Saran
Pemenuhan tenaga kesehatan tidak semata  diatasi  dengan  penugasan  khusus  yang sifatnya sementara. Pemenuhan tenaga kesehatan juga  dapat  dipenuhi  melalui  mekanisme  lain, seperti:  rekrutmen  tenaga  kesehatan  ASN, melakukan  redistribusi  lokal  oleh  Pemerintah Daerah,  pengangkatan  tenaga  tidak  tetap, misalnya  tenaga  BLU  atau  kontrak  kerja,  serta penyediaan tenaga kesehatan melalui mekanisme seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Pemenuhan  tenaga  Kesehatan  juga  bisa dilakukan  dengan  meningkatkan  retensi  tenaga kesehatan melalui upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dengan memberikan fasilitasi peningkatan karir, pendapatan  finansial  yang  menarik,  pembinaan
kompetensi, perlindungan hukum dan perlindungan  sosial  ketenagakerjaan.  Retensi tenaga Kesehatan yang baik sangat penting dalam mendukung  pemberian  layanan  Kesehatan  yang akan memperbaiki outcome Kesehatan.
Berdasarkan permasalahan dan analisa di atas rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan  untuk  mempercepat  pelaksanaan transformasi SDM Kesehatan untuk mempercepat pecapaian target pembangunan kesehatan adalah: 1. Memenuhi  Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas dengan skema P3K
2. Kebijakan  redistribusi  tenaga  kesehatan  dari wilayah  yang  berlebih  ke  wilayah  yang kekurangan tenaga kesehatan jenis tertentu
3. Pengaturan  Surat  Izin  Praktik,  agar  dapat memperluas  jangkauan  fasyankes  sesuai kebutuhan
4. Penetapan  Indeks  Insentif  Tenaga  Kesehatan yang Bervariasi Berdasarkan Zonasi
5. Pengembangan  karir  tenaga  kesehatan  yang
diintegrasikan dengan tujuan untuk mendukung  upaya  percepatan  pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota 6. Kolaborasi  lintas  program  dan  lintas  sektor (pemerintah daerah, pergururuan tinggi, Kementerian/Lembaga, dll)
7. Pemenuhan  fasilitas  Kesehatan  satu  paket dengan pemenuhan tenaga kesehatan

## Daftar Pustaka
Badan  PPSDM  Kesehatan  Republik  Indonesia,
Pengembangan  Karier  Tenaga  Kesehatan  Non ASN , Jakarta, 2020.
Barber SL, Gertler PJ, Harimurti P. The contribution of human resources for health to the quality of care in Indonesia. Health Aff (Millwood) . 2007 May- Jun;26(3):w367-79. Epub 2007 Mar 27.
Geswar RK. Kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasionald  di Kabupaten Gowa, 2014. http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/ 9548)
Kemenkes  Republik  Indonesia, Data  online  Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI
SDMK)  tahun  2024 ,  Jakarta:  Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  Tahun 2019  tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat , Jakarta, 2019.
McQuide  PA,  Kolehmainen-Aitken  RL,  Forster  N. Applying  the  workload  indicators  of  staffing need (WISN) method in Namibia: challenges and implications  for  human  resources  for  health policy. Hum Resour Health . 2013 Dec;10(11):64. Misnaniarti,  dkk.  Ketersediaan  Fasilitas  dan  Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Semesta Jaminan  Kesehatan  Nasional. Jurnal  Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan . Vol. 1, No. 1. 2017.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Bersama  Menteri Nomor  61,  Nomor  68,  Nomor    08/SKB/ MENPAN-RB/10/2014 tentang Perencanaan dan Pemerataan  Tenaga  Kesehatan  di  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Milik  Pemerintah  Daerah, Jakarta, 2014.
Republik  Indonesia, Undang-  Undang  No.  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Jakarta, 2004. Republik  Indonesia, Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , Jakarta, 2014.
Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  33  Tahun  2015  tentang  Pedoman Perencanaan SDM Kesehatan , Jakarta, 2015.
Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden  Nomor  8 Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-202 4,
Jakarta, 2020.
Simbolon,  M.M, Dasar-dasar  administrasi  dan manajemen , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
Turniani  L,  Didik  Budijanto  dkk, Riset  Indikator Keberhasilan  Desentralisasi  Bidang  Kesehatan di Indonesia , Badan Penelitian dan
Pengembangan  Kesehatan,  Pusat  Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Jakarta, 2011.