Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 3 (2) (2018): 122-130

## ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan
Anwar Sadat Harahap* 1) , Ahmad Laut Hasibuan 1) , Taufik Siregar 3)
1) 2) Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Indonesia
3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima September 2017; Disetujui November 2017; Dipublikasikan Januari 2018

## Abstrak
Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama,  sehingga  perlu  dilestarikan  untuk  menciptakan masyarakat  yang  peduli  dengan  sesama  dan  lingkungan.  Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kearifan  lokal  masyarakat  Adat  Batak  Bagian  Selatan  dalam  bentuk  sanksi  hukum  bagi  pelaku. Dalam  setiap  pelanggaran  atau  kejahatan    yang  dilakukan  di  tengah- tengah  masyarakat,  telah  ada  aturan  jenis  sanksinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Tumbaga Holing yang menjadi sumber rujukan hukum adat masyarakat adat Batak Bagian  Selatan.  Di  dalam  Surat tersebut, terdapat beberapa  sanksi yang  penuh  dengan  kearifan  local  yang  dijatuhkan  kepada orang yang memicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat. Kearifan lokal ini perlu disosialisasikan pada generasi penerus dengan mempelajarinya mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga tetap terjaga kelestariannya.
Kata Kunci : Kearifan Lokal, Sanksi Hukum, Pelaku, Adat Batak Bagian Selatan

## Abstract
The values of local wisdom in Indigenous Batak South, have deep meaning, both in terms of custom and religion, so it needs to be conserved to create a community that cares about each other and the environment. This paper aims to know the local wisdom of Indigenous  Batak  South  in  the  form  of  legal  sanctions  for  the  perpetrators.  In  every  violation  or  crime  committed  within  the community, there has been a rule of sanction type as set forth in the Slaughter of Holing which is the source of reference of customary law of indigenous peoples of South Batak. In the letter, there are several sanctions that are full of local wisdom that is imposed on people who trigger social conflicts in society. This local wisdom needs to be socialized in the next generation by studying it from the basic level until the university so as to maintain its sustainability.
Keywords: Local Wisdom, Legal Sanctions, Performers, Southern Batak Custom
How to Cite: Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, Taufik Siregar, (2018), Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 3 (2): 122-130 *Corresponding author:
E-mail: anwarsadathrp@yahoo.com p-ISSN 2460-4585 e-ISSN 2460-4593

## PENDAHULUAN
Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia telah  terjadi  berbagai  konflik  sosial  yang melibatkan  antara  kelompok  masyarakat  yang satu  dengan  kelompok  masyarakat lainnya, seperti: perang saudara di Poso (1998 - 2001), Ambon  (1999 - 2002),  Maluku  Utara  (2000), konflik  Sampit  (2001),  kerusuhan  malam lebaran  Idul  Fitri  tanggal  2  November  2006  di desa  Air  Bara  antara  masyarakat  pribumi Bangka  dengan  warga  Air  Sampik  (mayoritas suku Jawa) yang menyebabkan beberapa rumah warga  Air  Sampik  hangus  terbakar,  kerusuhan di Lampung Selatan Mesuji (2012) dan lainnya, kerusuhan  pecah  di  kawasan  Jakarta  Utara, tepatnya  di  sekitar  Luar  Batang,  Penjaringan, Jumat (4/11/2016) dan lainnya.
Mayoritas  masalah  tersebut  timbul, karena  berpangkal  pada selain kurang  tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan  konflik  sosial yang dirasakan  masyarakat  selama  ini,  juga masyarakat  adat  beserta  kearifan  lokal  yang dimilikinya
belum dilibatkan dalam pencegahahan  konflik  sosial  secara  formal  di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan
berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia, seperti masyarakat  adat  Batak di  Sumatera  Utara, masyarakat  adat  Melayu  di  Riau,  masyarakat adat  Minangkabau  di  Sumatera  Barat, masyarakat  adat  Jawa  di  Yogyakarta dan masyarakat  adat  lainnya sering  menghadapi cobaan dan tantangan, seperti meledaknya bom di  tempat-tempat  ibadah,  konflik  pembagian warisan,  konflik  akibat  perkawinan,  konflik pelaksanaan  pilkada, pertikaian  antar  pemuda yang  berbeda  agama  dan  suku dan  berbagai konflik lainnya.
Sebagian  besar konflik  tersebut,  dapat diatasi  dan  dicegah  oleh  masyarakat adat melalui hukum  adat  yang  terdapat  dalam kearifan  lokal  masing-masing, sehingga  tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan  di  tengah-tengah  masyarakat. Sebab dalam konsep kearifan lokal, telah diatur di  dalamnya  tentang:  1)  sistem  dan  prosedur pencegahan dan penyelesaian konflik sosial, 2) proses  pelaksanan  mediasi  dalam  pencegahan
konflik sosial, 3) strategi yang dilakukan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial, 4) sistem peradilan  dalam  penyelesaian  konflik  sosial, dan  6)  jenis  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap pelaku yang memicu munculnya konflik sosial.
Berbagai  aturan  tersebut  di  atas  telah diajarkan  kepada  seluruh  anggota  masyarakat adat  sejak  kecil,  sehingga  materinya  dipahami, dihormati  dan  diamalkan  dalam  kehidupan sehari-hari  karena  sesuai  dengan  cita-cita hukum  (rechtsidee)  dan  perasaan  hukum (rechtsgevool)  masyarakat  adat.  Selain  itu, keberadaan tokoh adat dalam suatu masyarakat adat  masih  sangat  dihormati  dan  disegani, sehingga  perintahnya  dilaksanakan  dan larangannya ditinggalkan.
Pencegahan konflik sosial secara arif dan bijaksana bukanlah barang  jadi  yang  datang begitu  saja,  tetapi  ia  merupakan  proyek  sosial yang  mesti  dibina  dan  diarahkan,  sehingga tercipta keharmonisan sosial, sifat toleransi dan adanya  saling  pengertian  dan  penghormatan antara  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat lainnya (Harahap, 2013: 96-99).
Bangsa  Indonesia  adalah    bangsa    besar yang    memiliki    keragaman    budaya.    Setiap budaya    memiliki  kearifan-kearifan    tersendiri dalam  menyikapi   permasalahan  hidup   yang dihadapi,  termasuk    di    dalamnya    kearifan dalam menyelesaikan  konflik (Ilyas. 2014: 12- 21).
Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta  berlaku  di  masyarakat,  berpotensi  untuk dapat  mendorong  keinginan  hidup  rukun  dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada dasarnya  mengajarkan  perdamaian  dengan sesamanya,  lingkungan,  dan  Tuhan  (Sriyanto. 2007: 286-301).
Menurut Jati (2013: 397)bahwa ada lima peran  vital  kearifan  lokal  sebagai  media resolusi  konflik  keagamaan,  yakni:  1)  Kearifan lokal  sebagai  penanda  identitas  sebuah komunitas.  2)    Kearifan  lokal  sendiri menyediakan  adanya  aspek  kohesif  berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan.  3)  Kearifan  lokal  sebagai  bagian dari  resolusi  konflik  alternatf  justru  lebih  ke arah  mengajak  semua  pihak  untuk  berunding dengan  memanfaatkan  kedekatan  emosi
maupun  kultural.  4)  Kearifan  lokal  berfungsi mendorong  terbangunnya  kebersamaan.  5) Kearifan  lokal  akan  mengubah  pola  pikir  dan hubungan    timbal    balik    individu    dan kelompok,    dengan    meletakkan    di  atas kebudayaan  yang  dimiliki.
Potensi  bangsa  yang  begitu  besar haruslah dikelola dengan benar dan adil, sebab bila dibiarkan berjalan apa adanya dan menurut selera  masing-masing,  bukan  mustahil  akan menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan  di tengah-tengah masyarakat yang dapat berakibat  pada  munculnya  tindakan  amuk masa,  bentrokan  dan  tawuran  yang  dapat menelan korban jiwa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  adat  Batak  telah  memiliki seperangkan  aturan yang  tertuang  melalui pranata Surat Tumbaga Holing. Siapa saja yang melakukan  tindakan yang  menimbulkan munculnya  konflik  sosial  dalam  masyarakat, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam pranata Surat Tumbaga Holing . Setiap peraturan adat yang  tidak boleh dilanggar disebut patik. Patik  adalah nilai mengenai  benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau  nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi patik adalah  etika prilaku orang  batak, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat (Harahap, 1993: 85-86).
Sedangkan ugari adalah kebiasaan yang diangkat sebagai peraturan selama  tidak merusak adat-istiadat yang berlaku sebagaimna tertuang  dalam patik.  Sedangkan uhum  adalah sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peraturan  adat,  seperti patik,  ugari dan hapantunon . Uhum atau  sanksi  pelanggaran adalah  bertingkat-tingkat.  Pada  umumnya terdapat  3  (tiga)  macam jenis  sanksi  dalam masyarakat  adat  di  Tapanuli  Bagian  Selatan, yakni (Harahap,  1991: xv.): 1) Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan sidang adat; 2) Sanksi yang  dijatuhkan  dengan pembayaran denda; 3) Sanksi yang dijatuhkan berupa  nasehat  dari  pihak harajaon dan hatobangon . Sanksi jenis ini hanya berlaku pada jenis pelanggaran ringan.
Setiap pelanggaran adat selalu mendapat   sanksi sesuai dengan ketentuan adat.  Adapun  jenis  sanksi yang  dijatuhkan adalah bervariasi tergantung berat ringannya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan seseorang (Harahap, 1993: 28).
Dalam setiap pelanggaran atau
kejahatan yang dilakukan di tengah- tengah masyarakat, telah ada aturan  jenis sanksinya sebagaimana yang telah  tertuang  dalam Surat Tumbaga Holing yang menjadi sumber rujukan hukum adat masyarakat adat Batak.
Dengan demikian,  ada beberapa bentuk sanksi yang  dijatuhkan  kepada  orang  yang memicu  timbulnya  konflik  sosial  dalam masyarakat: pertama  adalah Mangido Maaf , yaitu jenis sanksi ini merupakan sanksi yang pertama dan  paling  rendah dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian  Selatan. Semua jenis pelanggaran yang  dilakukan oleh masyarakat yang bersifat ringan dan  tidak mengganggu ketertiban  umum/kepentingan masyarakat adat dan juga  tidak melanggar norma  agama, hukum dan kesusilaan,  maka pelakunya dapat  dijatuhi sanksi  berupa    minta maaf sebagai konsekuensi pengakuan atas kesalahan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang  sama  pada masa mendatang;
Kedua  adalah Mangalehen Denda  atau lebih  dikenah  dengan  istilah Uhum Hora . Sanksi jenis ini merupakan  sanksi yang  tidak begitu berat, melainkan  hanya sebagai wujud tanggung jawab atas  berbagai  kesalahan yang dilakukan.  Ketigs,  adalah Sappal Dila . Jenis sanksi ini merupakan jenis sanksi yang agak berat,  jika dibandingkan dengan sanksi pada jenis pertama. Adapun yang  dimaksud  dengan sanksi Sappal Dila adalah suatu jenis hukuman yang  menuntut  pelakunya  untuk memotong seekor  kambing  atau  kerbau/lembu dengan mengundang  makan orang  sekampung  untuk melakukan permintaan maaf di muka Harajaon,  Hatobangon ,  ulama  dan masyarakat adat Dalihan na Tolu .
Sanksi Sappal Dila ini terdiri  dari beberapa macam, yakni: Uhum Horbo Mate (Sanksi seekor kerbau untuk disembelih); Uhum
Horbo Mangolu (Sanksi  seekor kerbau yang masih  hidup); Uhum Mate Mangolu (sanksi berupa pemberian 2 ekor kerbau  dimana yang seekor  disembelih  dan  seekor yang lain tetap  hidup); Uhum Horbo Tailpa (sanksi berupa seekor kerbau dan beberapa  geram emas).
Keempat adalah dibondarkon . maksudnya adalah orang yang tidak mentaati hasil putusan majelis adat  tersebut tidak diikutkan dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah- olah ia dianggap sudah  tidak ada lagi. Sebaliknya jika ia hendak melakukan suatu kegiatan  baik  dalam  bentuk  siriaon  maupun dalam bentuk siluluton tidak bias dilaksanakan dengan menggunakan tatacara adapt setempat. Biasanya orang yang mendapat hukuman dalam jenis mambondarkon ini adalah tidak bertahan lama, pada akhirnya ia  akan minta maaf pada hartobangon  dan para raja  dengan berjanji untuk mentaati segala  keputusan  majelis  adat di masa-masa yang akan datang;
Kelima,  adalah dikeluarkan dari Huta . Hukuman pada tingkat ini dilaksanakan, jika tahap hukuman yang pertama saja ia tidak jera, malah ia cenderung melecehkan dan menghasut masyarakat  untuk tidak mematuhi putusan majelis adat. Orang  seperti ini diberi uhum berupa pengusiran dari kampung itu sendiri. Ia harus segera dan berangkat menuju kampung lain. Ia  tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah  putusan  pengusiran  dijatuhkan. Lain halnya  kalau ia  minta  maaf,  maka  diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri. Dalam  proses  permintaan  maaf tersebut, ia harus mengundang makan  orang  sekampung dengan  menyembelih seekor  kambing. Dalam acara  tersebutlah  ia  sampaikan  permintaan maafnya atas kesalahannya selama ini;
Keenam,  adalah ditarik tanah Salipi Natartar .
Adapun yang dimaksud dengan sanksi jenis ini adalah suatu jenis sanksi berupa penarikan tanah ulayat/tanah  adat yang diberikan Raja kepada seseorang sebagai hak pakai saja yang akan dipergunakan sebagai tempat pertanian atau perkebunannya dalam suatu perkampungan di lingkungan satu Luat (satu  daerah  kekuasaan). Tanah Salipi Natartar hanya bisa ditarik dalam keadaan: a)
Penggarap tanahnya sudah  menjadi kaya,  b) karena  pemegang tanah  Salipi Natartar berpindah kampung/tempat tinggal, c) karena melakukan  pelanggaran adat; Ketujuh,  adalah dikeluarkan dari Marga . Jenis sanksi ini merupakan jenis yang sangat  berat, karena penarikan  atau pencopotan  sebuah Marga merupakan  sesuatu penurunan harga diri dan derajat seseorang di tengah-tengah masyarakat.
Ada  beberapa alasan yang  menjadikan sanksi ini menjadi  berat yakni: a) Pencopotan Marga berarti pencopotan  silsilah seseorang dari  keturunannya.  Konsekuensinya,  adalah hubungan kekeluargaannya  dengan marganya dianggap sudah tidak pernah ada lagi dan ia dianggap  menjadi  hidup  sebatangkara yang tidak  punya marga; b) Pencopotan Marga berarti   pencopotan seluruh fasilitas yang diberikan  adat  kepadanya, seperti gelar kerajaan, pemakaian tanah adat dan lainnya; d) Pencopotan Marga berarti pencopotan marga anaknya sendiri.
Kedelapan,  adalah Uhum  Pasung , yakni sanksi  berupa  pemasungan terhadap  pelaku tindak  kejahatan  dan  pelanggaran  di  tengah- tengah  masyarakat  adat; Kesembilan  adalah
Uhum Hatoban . Suatu sanksi berupa penjatuhan martabatnya sebagai  budak dalam waktu tertentu sesuai dengan  hasil keputusan dalam  masyarakat  adat; Kesepuluh,  adalah Uhum Rampas Barang . Suatu sanksi berupa penarikan semua barang  milik si pelaku yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil keputusan dalam masyarakat adat;
Kesebelas,
adalah Disula, artinya dihukum mati melalui tusukan kayu di dalam perut  dan  tubuhnya. Operasionalisasinya adalah ditusukkan badan pelaku tindak pidana adat ke atas kayu runcing lagi tajam yang telah  ditanam terlebih dahulu. Sanksi disula juga diistilahkan dengan uhum  mate, yang berarti  penjatuhan  sanksi  berupa  hukuman mati (Managor, 1995: 47).
Hukuman jenis ini hanya diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, di luar itu tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman jenis  ini. Penjatuhan hukuman sula (mati) adalah hanya  dilakukan
bagi pelaku pembunuhan    sengaja dan berencana,
sedangkan pembunuhan    tersalah,  tidak dikenai hukuman mati. Oleh  karenanya, hukum  adat  Tapanuli  Selatan  benar-benar selektif dan  hati-hati dalam  menerapkan  dan menjatuhkan  setiap  jenis  hukuman,  termasuk hukuman mati.
Ada beberapa tindakan
dalam masyarakat adat yang layak dan pantas dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah  diberlakukan pada jaman  nenek  moyang  terdahulu, yakni: Pertama  adalah Mangaloasi  Patik .  Kesalahan melanggar peraturan yang ditetapkan  raja. Pelanggaran jenis ini berupa  sanksi setinggi- tingginya 3 hari dipasung atau didenda 10 real; Kedua adalah Sirambas  Nadugul . Suatu tindakan yang jahil dan kurang tertib di tengah-tengah masyarakat. Dapat dihukum setinggi-tingginya 10  real  atau  hukuman poasung  selama  4  hari; Ketiga  adalah Sitinjo Bubungan .
Suatu
pelanggaran
berupa peninggian diri seolah- olah ia di atas orang tua, maka ia dijatuhi sanksi berupa denda setinggi-tingginya 20 real atau hukuman pasung setinggi-tingginya 10  hari; Keempat adalah Natcecul di Banua atau Pamasuk Aili . Suatu jenis kesalahan berupa  mengadu domba, supaya timbul perang yang bertujuan membunuh  raja atau  orang-orang bangsawan. Jenis kejahatan ini dapat dihukum mati;
Kelima  adalah Pangalantuk panggete- gete atau disebut juga tukang latlut. Suatu jenis kesalahan berupa mengadu domba orang supaya berkelahi. Dan jika  perkelahian itu mengakbatkan
kematian, maka yang
menghasut dapat dihukum  mati; Keenam adalah Teas adalah  berupa penghinaan.  Siapa yang  menghina  raja  atau  bangsawan dapat dihukum setinggi-tingginya 5 bulan atau dapat dijadikan budak. Bila  penghinaan  dilakukan terhadap Situan na Torop (rakyat  banyak) dapat  dipasung  selama  5  hari; Ketujuh  adalah Janglas . Penghinaan ringan. Penjatuhan sanksi setinggi-tingginya 3 hari dipasung;
Kedelapan  adalah Sitimba Paya ,  yaitu pabila seorang mora melakukan penganiayaan berat atau menghamili gadis keluarganya dapat dijatuhi sanksi berupa  memotong seekor kerbau atau kambing untuk menjamu
masyarakat  dan  meminta  maaf; kesembilan adalah Sirahar  Padang . Apabila  seorang bangsawan melakukan penganiayaan berat atau anaknya hamil  tanpa nikah  dapat dijatuhi sanksi berupa memotong seekor kerbau untuk menjamu masyarakat  dan  anaknya yang  hamil segera dikawinkan.
Rincian  sanksinya  sebagai  berikut: 1) Terhadap pelaku penganiayaan harus menjamu makan keluarga yang  teraniaya sambil berdamai meminta maaf
dan menanggung makanan  si  teraniaya  selama sakitnya; 2) Bila anak gadisnya hamil, ia harus menjamu Bona Bulu sambil mengaku kesalahannya  bahwa  ia  kurang  jaga  terhadap anaknya; 3) Anak Borunya diberi sanksi berupa memotong seekor kambing untuk  menjamu penduduk  karena  kurang  jaga  terhadap  anak gadis moranya. 4) Markarosuan . Apabila seseorang berjina dengan seorang janda, maka dijatuhi  sanksi  pasung  selama  3  hari; 5) Satu Garung Dua Sayatan . Barang siapa melakukan perjinahan  dengan isteri orang lain, maka dijatuhi sanksi    setinggi-tingginya 1  tahun jagung; 6) Tardege Panggul ni Dalan . Barang siapa yang memperkosa wanita,  dihukum  1 tahun  jagung.  Perkosaan  terhadap  anak  di bawahumur  akan  dijatuhi sanksi berupa dipasung  selama 1 tahun jagung dan setelah selesai menjalani hukuman ia dijadikan budak;
7) Sumbang . Barang siapa yang kawin semarga  amak dijatuhi
sanksi berupa dipisahkan  antara keduanya; 8) Rompak Tutur . Barang siapa yang kawin dengan anak saudara paman, yang dalam partuturon dipanggil pahompu atau yang sejajar dengan dia. Dijatuhi sanksi dengan menyembelih seekor kambing untuk  menjamu    namora hatobangon dan pada waktu itu dirubah    tutur  mereka; 9) Apabila seorang gadis atas kemauannya sendiri dibawa olen calon  suami ke rumah orang tuanya atau    ke rumah keluarganya dan  kemudian    sabng gadis menyesal dan meminta untuk kembali ke  rumah orang tuanya, maka keluarga sang gadis dijatuhi sanksi berupa pasung selama 2 hari; 10) Nada Markilap  Marronggur .  Barang  siapa  melarikan gadis  bangsawan walau atas kemauannya sendiri dengan  maksud untuk  dikawini dan
kepergian gadis itu tidak menurut  adat, maka dijatuhi  sanksi berupa pemberian 2 ekor kerbau. Seekor kerbau disembelih  untuk menjamu Namora Hatobangon dan penduduk guna  minta maaf  serta  mengelilingi bagas godang sebanyak 7 kali dengan bergandeng oleh  ibu-ibu  dan  para  gadis  pihak yang melarikan gadis itu; 11) Burangir na Hombang . Pelanggaran adapt berupa kurang sopan santun atau tata tertib terhadap namora dijatuhi sanksi berupa  minta  maaf atau dihukum  pasung  1  hari; 12) Parsiruhuon (membersihkan mulut). Barang siapa yang menuduh seseorang menyimpan racun, pencuri, budak dan lainnya yang pada hakekatnya tidak benar, sehingga yang dituduh malu karenanya, dijatuhi sanksi berupa menyembelih seekor kambing untuk menjamu orang yang dituduh dan penduduk, sambil meminta maaf    dan berdamai; 13) Amporik humorkor . Apabila gadis bangsawan atau keluarga wanita  raja saudara ataupun namora melakukan perbuatan yang dilarang adat sampai “digora-gora pidong marboritan”. Mora dan anak borunya dijatuhi sanksi berupa  penyembelihan seekor kerbau untuk menjamu  penduduk, karena mereka kurang  jaga terhadap gadis itu dan untuk membersihkan  bona bulu, gadis tersebut dikawinkan dengan anak namborunya; 14) Sampal Bibir . Barang siapa yang mengeluarkan perkataan yang tidak  senonoh terhadap seseorang,  maka  dijatuhi  sanksi  berupa penyembelihan seekor kambing untuk menjamu penduduk sekalian  minta  maaf; 15) Haijuran .  Barang  siapa yang  menceraikan isterinya  tanpa  suatu  alasan,  maka dijatuhi sanksi berupa  membayar 2 kayu besi. Sekayu untuk keluarga  perempuan dan sekayu lagi untuk kerajaan yang  diperuntukkan  untuk membuat senjata.  Sanksi yang sama  juga dijatuhkan kepada orang yang membawa gadis ke rumahnya dengan  maksud  untuk dinikahinya dan  keluarganya  tidak  mau menerimanya; 16) Barang
siapa yang menceraikan isterinya bukan karena berzina, maka dijatuhi sanksi berupa denda 2 kayu besi; 17) Mangadatkon Naso Adat .  Barang siapa membuat pesta tidak menurut peraturan adat, maka dijatuhi sanksi  berupa penyembelihan
seekor  kerbau    untuk    menjamu    namora hatobangon dan    masyarakat untuk  meminta maaf    sambil mengelilingi    rumah
raja sebanyak 7 kali  bersama  ibu-ibu  dan  para gadis  dari  keluarga yang  bersalah; 19) Pangkupangi . Apabila si tuan na torop (orang banyak) memakai adat yang  bukan adatnya, maka dijatuhi sanksi berupa  penyembelihan seekor kambing; 20) Habong  ni  Onggang . Barang  siapa memakai kain kebesaran adat, yakni kain sadun, maka dijatuhi sanksi berupa pemberian seekor  kambing atau  kerbau  untuk kerajaan  dan  kain  sadun tersebut  disita; 21) Sabur Taroktok . Barang siapa membuat keributan, hiruk pikuk atau  menggemparkan masyarakat yang dapat membuat orang  lain terkejut,  maka  dijatuhi  sanksi  berupa  pasung setinggi-tingginya  1  bulan; 22) Panoptop . Barang siapa  dengan tidak sengaja karena kelalaiannya, terbakar rumah orang lain,
maka dijatuhi sanksi berupa penyembelihan seekor kambing untuk menjamu orang sekampung sambil minta maaf dan darah kambing  itu disiramkan ke tanah tempat  rumah yang terbakar  itu; 23) Manunu atau  Mayurkut .  Barang  siapa yang manunu (membakar)  kampung,  maka  dijatuhi  sanksi berupa berupa hukuman mati; 24) Manuk Laki Bini . Barang siapa yang merusak harta benda orang lain dengan tidak sengaja, maka dijatuhi sanksi berupa pemberian ayam  jantan  dan betide kepada pemilik  harta; 25) Sitangko Bubu . Barangsiapa mencuri lukah (bubu), maka dijatuhi  sanksi  berupa membayar padi sebanyak  2  kali  isi lukah (Managor, 1995: 47- 58). Setelah diputuskan jenis sanksi yang diberikan kepada  pelaku  kejahatan dan pelanggaran, maka semua  hasil keputusan  dan jenis  sanksinya diberitahukan ke seluruh masyarakat      dengan memukul gong  pada malam hari  sambil membacakan hasil keputusannya dengan bersuara keras.
Ada  berbagai kasus yang tercatat  dalam arsip-arsip vonis rapat adat  di Tapanuli Selatan. Kasus yang diuraikan  meliputi masa akhir abad yang  lalu sampai menjelang  akhir masa penjajahan Belanda. Beberapa kasus yang dimaksud adalah (Harahap, 1993: 544-551):
Pertama, vonis adat, tanggal 23 Agustus 1919 di Batang Toru tentang hukuman kepada anak gadis yang mungkir janji untuk kawin lari dengan seorang  pemuda.  Sebelumnya  kedua remaja  ini  telah  sepakat  akan  melangsungkan kawin lari. Sebagai  tanda kesetiaan, mereka telah melakukan patimbang barang
(pertukaran barang). Pihak laki-laki telah memberikan  barang-barang berupa: sehelai kain sarung berkepla merah  tua seharga f 9, sebuah arloji nikel pakai rantai suasa dengan mainan uang mas seharga f 43, baju partanding kain sende jantang seharga f 11  dan uang pandokdok f 2 dan 2 kepeng.  ( Kepeng adalah nama mata uang jaman dahulu yang nilainya sama dengan setengah duit. Satu rupiah zaman dahulu sama dengan 120 duit atau 240 kepeng .) Gadis itu memberikan tusuk konde dari suasa seharga f 10. Sang pemuda mengadukan gadis yang  murkir itu ke siding adapt. Setelah mendengar dua orang saksi, maka siding adapt
memutuskan
agar gadis itu
membayar f 43 sebagai pengganti arloji yang sudah tidak ada lagi, sedangkan barang-barang  lainnya  dikembalikan kepada si pemuda. Demikian
juga pemuda itu mengembalikan tusuk konde yang pernah diterimanya dari gadis tersebut;
Kedua, vonis adat di Sipirok, tanggal 11 Maret 1923  tentang pengembalian  uang jujuran oleh  pihak  perempuan  karena  telah terjadi  perceraian; 1) Vonis adat di Sipirok, tangal 19 Desember 1923 tentang tuntutan Raja Pamusuk      kepada seorang penduduk yang belum membayar hak Raja Pamusuk dan hatobangon berupa na muhut  ketika orang tersebut  menikahkan anak gadisnya. Orang  tua gadis itu menyatakan di dalam sidang adat bahwa ada tiga alasannya mengapa ia belum membayar na muhut, yakni: karena dia masih sakit, karena pihak laki-laki belum menyerahkan na    muhut kepadanya, dank arena perkawinan itu belum  dilaksanakan secara  adapt. Vonis yang dijatuhkan  adalah: terdakwa harus membayar na muhut kepada raja, karena hal itu perlu untuk kerukunan di dalam huta;
2) Rapat adat
tanggal, 19 Februari 1929 di Padangsidimpuan memeriksa perkara pengaduan permintaan kembali uang jujuran oleh seorang tua kepada moranya, karena anak orang tua tersebut meninggal setelah 18 tahun menikah dengan anak  perempuan moranya. Janda  itu kemudian  dinikahkan oleh orang tuanya kepada laki-laki lain tanpa mufakat dari orangtua  suami yang meninggal itu. Jujuran yang dituntutnya untuk dikembalikan sebanyak f 160, yaitu sejumlah yang pernah diberikannya kepada orang tua si gadis itu dahulu. Rincian jumlah uang itu adalah f 80uang  kontan, f 60 untuk pembeli seekor kerbau dan f 20 untuk  pembeli  seeekor  lembu untuk pesta pernikahan anaknya dahulu. Jumlah  itulah yang dituntutnya untuk dikembalikan oleh moranya  itu. Vonis  menyatakan bahwa pendakwa  tidak berhak meminta jujuran kepada  moranya, karena  janda itu kawin dengan  laki-laki dari  kalangan  pendakwa. Jadi pengembalian jujuran semestinya diminta kepada suami baru tersebut;
3) Mengenai kawin semarga pernah dimuat oleh Koran terbitan Surabaya  Soeara Publiek pertengan tahun 1925 dengan  judul “Adetterreur (terror  adat)” yang  terjadi  di Angkola Jae.  Orang  tua gadis dihukum secara adat.  Ada  lima  tuntutan  kepadanya, yaitu: a)
Memotong kerbau untuk pesta adat sekampung, karena telah  melaksanakan pernikahan  sumbang; b) Menghukum orang tua pihak laki-laki dengan hokum yang sama sebagaimna  dijatuhkan  kepada  orang  tua  si gadis; c) Kedua pengantin harus diceraikan; d) Mengeluarkan  orang tua  perempuan  dari masyarakat  adat; e) Mengusir orang  tua perempuan dari kampung itu.
Ketiga, rapat adat di Pangabungan pada hari Kamis, 17 Januari 1895. Rapat ini dilanjutkan lagi pada hari  Selasa  tanggal, 20 Januari 1895 tentang  pemeriksaan perkara seorang gadis manyompo. Rapat ini dipimpin oleh  kontrolir Mandailing Besar dan Batang Natal yang  dihadiri oleh Raja Panusunan Bulung dan Raja Pamusuk, yaitu Sutan Mandailing  dari Gunung Tua,   Tuan maha raja
Sian dari Panyabungan Tonga, Sutan Mangguyang    dari Pidoli Bukit, Baginda
Soalohon dari Panyabungan Julu, Sutan
Mangasa Pintor dari Maga dan Mangaraja Gunung Malea dari  Gunung Baringin. Sebelum peristiwa manyompo ini  sebenarnya  antara anak gadis dan      pemuda tunangannya sudah pernah berimbang barang dan hari pernikahan sudah ditentukan. Tetapi gadis itu mungkir dengan mengembalikan semua
barang tunangannya dan  dia  lari  ke  rumah  pemuda pilihannya.  Pemuda pilihannya itu sudah pernah mengutus orang tua untuk menyatakan ulang agoan ke keluarga  pihak  gadis. Oleh karena itu, pihak orang  tua gadis mengutus kerabatnya ke  rumah pemuda itu untuk menarik kembali gadis itu. Gadis itu bertahan tidak mau kembali ke rumah orang  tuanya. Pemuda itu sendiri meminta  nasehat utusan kerabat gadis itu bagaimana  caranya agar mereka dapat  menikah.  Setelah mendengar semua yang terlibat, dua  orang  pemuda  dan seorang gadis, serta orang tua gadis, maka rapat adat memutuskan  bahwa menghukum pemuda yang    dipilih gadis itu untuk memotong  kerbau dan menjamu Kuria Huta Siantar , kepala  kampong,  kepala ripe,  orang- orang tua dari kampong pemuda itu. Selain itu pemuda itu harus mengantarkan kembali gadis itu ke rumah orang tuanya. Ini harus sudah dipotong  setelah  delapan  hari    tanggal keputusan rapat adat;
Keempat,  adalah vonis rapat adat di Panyabungan Tonga, atas pernikahan sumbang atau perkawinan semarga. Peristiwa ini terjadi pernikahan antara seorang  bermarga Nasution Lancat dengan Nasution Tambangan. Selain itu salah  seorang undangan juga melarang tuan rumah  memakai  kain adat  hitam  bermanik- manik sebelah,  karena  dia  tidak  berhak memakainya.  Peristiwa  ini diadukan kepada Kuria Huta Siantar yang menyebabkan orang tua yang  menikahkan itu, dihukum memotong seekor kambing dan tidak boleh memakai kain adat  itu.  Tetapi  rapat  pada  hari  Selasa,  29 September
1896
memutuskan
bahwa
pernikahan itu sah karena terbukti  kedua pengantin mempunyai marga yang  berbeda yaitu ancat dan  Tambangan, jadi keduanya bukan Nasution. Selain itu orang  tua boleh memakai  kain yang bermanik-manik sebelah
sisi dan dibebaskan dari  hukuman memotong seekor kambing  karena terbukti tidak menyalahi aturan adat;
Kelima, adalah rapat adat hari Rabu, 28 Agustus 1895 tentang perampasan kambing yang sudah dipotong dan  siap dimasak  dalam rangka upacara adat perkawinan. Tiga   orang yang menampar menuduh si pemilik memberikan tulan rincan kambing  ke alamat yang salah. Menurut ketiga perampas itu tulan rincan harus diberikan kepada kepala kampong lain  di dekat kampong itu, karena kepala kampong itu yang berhak. Sedangkan si pemilik menyerahkan tulan rincan      kepada Raja si Oban Ripe di kampungnya sendiri yang dianggap melanggar adat oleh ketiga perampas itu. Rapat memutuskan agar  ketiga perampas itu dihukum  dengan  memotong seekor kerbau dan membayar ganti rugi atas  segala  bumbu masak yang tidak terpakai;
Keenam, adalah rapat adat di Huristak, 6 Januari 1923 yang banding dua setengah tahun dan rapat adat di Gunung  Tua, 29 Juli 1926 memutuskan perkara  pembukaan kampung Tobing  Dolok Partapaan yang diperjuangkan oleh  Mangaraja Palaon melawan Patuan Barumun (kepala Luhat  Huristak).  Pasalnya adalah  ketika Mangaraja Palaon hendak menyelenggarakan  pesta      besar pernikahan puteranya ternyata dilarang   oleh Patuan Barumun, karena  Mangaja Palaon sebelumnya belum perbnah  menyelenggarakan pesta adat besarberhubung hutanya belum diakui sebagai huta. Oleh karena itu Mangara Palaon dihukum dengan memotong kerbau dan memberi makan kepala kuria dan harajaon;
Ketujuh,  adalah vonis rapat adat,  4
Nopember  1924 di Sibuhuan tentang penyelenggaraan pesta perkawinan dengan memotong kerbau diteruskan dengan
mangampeon
goar
sutan, tongku dan mangaraja , tanpa meminta  ijin kepada  kepala Luat Sosa Julu . Tuduhan yang disamikan adalah melaksanakan horja tanpa setahu kepala luat dan memberi gelas yang tidak menjadi haknya. Setelah  banyak  mendengar  saksi dari  kepala kampong di wilayah Luat Sosa Julu, maka yang didakwa itu dihukum  dengan  menyembelih seekor kerbau sebagai pengakuan bersalah dan
juga memberimakan kepada Kela Luat dan raja- raja di daerah itu. Kalau  vonis ini tidak dilaksanakan maka terdakwa akan dikucilkan dari  masyarakat adat.  Terdakwa naik banding dan mengadukan masalah ini  kepada  Residen Tapanuli di Sibolga. Ternyata Residen Tapanuli malah mengukuhkan keputusan rapat adat itu.

## SIMPULAN
Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  orang yang  memicu  timbulnya  konflik  sosial  dalam masyarakat:  Minta  Maaf  ( Mangido  Maaf ), membayar  denda  ( Mangalehen  Denda ),  Sanksi Moril  ( Sappal  Dila ),  Tidak  Dilibatkan  dalam Kegiatan Adat ( Dibondarkon ), Dikeluarkan dari Kampung, Ditarik Fasilitas yang Diberikan Adat (Ditarik  Tanah Salipi  Natartar ),  Dikeluarkan dari  Marga,  Diturunkan  martabat  adatnya ( Uhum Hatoban ).

## DAFTAR PUSTAKA
Adi. R.,  (2010). Metodologi  Penelitian  Sosial  dan Hukum . Edisi Ketiga. Granit. Jakarta. Ali. Z.,  (2008). Sosiologi  Hukum . Cetakan 4. Sinar Grafika. Jakarta. Arfa, F.A., (2010). Metodologi Penelitian Hukum Islam . cetakan 1. Citapustaka  Media  Perintis. Bandung.
Bungin, B., (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Cetakan 8. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Harahap, A.,  (1991), Gelar  Bagindo  Raja  Harahap, Poda-Poda  Ni  Adat, Padang  Sidempuan: Pustaka Rahmat. Harahap,  A.S.,  (2013). Pengaturan  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala Daerah  Berbasis Dalihan  na  Tolu . Jurnal Kalam Keadilan . 1 (3).
Harahap,  P.M.,  (1993),  Horja:  Adat Istiadat  Dalihan Natolu,  Jakarta:  Parsadaan  Marga  Harahap Dohot Anak Boruna.
Ilyas. (2014). Kajian Penyelesaian Konflik antar Desa Berbasis  Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Sigi, Sulawesi  Tengah. JURNAL  ACADEMICA . .06 (01).
Jati,  W.R., (2013). Kearifan  Lokal  Sebagai  Resolusi Konflik Keagamaan. Jurnal Walisongo . 21 (2).
Kuntjara. E., (2006). Penelitian Kebudayaan . Cetakan 1. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Machan,  T.R., dengan  penerjemah  Masri  Maris. (2006). Kebebasan  dan  Kebudayaan . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Managor, S. (1995).  Pastak-Pastak  Ni  Paradaton Masyarakat Tapanuli Selatan. Tanpa Penerbit. Sriyanto. A.,  (2007).  Penyelesaian  Konflik  Berbasis Budaya Lokal. Jurnal Ibda . 5 (2). Sugiono, (2010). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D . Cetakan  ke-10. Alfabeta.
Bandung.
Sunggono. B., (1998). Metodologi  Penelitian  Hukum .
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang Pencegahan Konflik Sosial. Wijayanti, A., dan Lilik S.A., (2011). Strategi Penulisan Hukum . Cetakan 1. CV. Lubuk  Agung. Bandung.