Permasalahan Aktual untuk Menyusun Model Aplikatif Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Aceh
Bahrun 1 , Niswanto 2 , Maimun 3
1 Universitas Syiah Kuala – bahrun@unsyiah.ac.id
2 Universitas Syiah Kuala
3 Universitas Syiah Kuala
Abstrak — Pengembangan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, hal ini terkait dengan upaya melahirkan lulusan SMK yang siap kerja. Untuk itu, diperlukan sebuah model  pengembangan  sekolah  yang  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  model  pengembangan  melalui  revitalisasi  SMK  di  Aceh yang sudah berjalan dalam tiga tahun terakhir. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa descriptive  methode ,  yaitu  menggambarkan  secara  detail  kondisi  SMK  yang  ada  di  masing- masing  daerah  studi  yang  tersebar  di  Provinsi  Aceh  berdasarkan  kebijakan  revitalisasi.  Data dikumpulkan  melalui  telaah  dokumentasi,  wawancara,  dan  diskusi  kelompok  terfokus  ( Focus Group  Discussion )  yang  sebagiannya  dilakukan  secara online menyesuaikan  dengan  SOP kehidupan  normal  baru  dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Kajian  ini  menghasilkan  kondisi  SMK program  revitalisasi  baik  negeri  maupun  swasta  sesuai  dengan  fokus  revitalisasi  SMK.  Kondisi yang  terungkap  bahwa  tingkat  efektivitas  revitalisasi  masing  dalam  kategori  rendah  yang ditunjukkan  oleh  belum  tercapainya  dengan  baik  indikator  kesesuaian  kurikulum  dengan kebutuhan  dunia  industri,  dunia  usaha  dan  dunia  kerja  secara  umum;  pendidik  dan  tenaga kependidikan; kerjasama dengan DUDI; sertifikasi dan akreditasi; dan sarpras dan kelembagaan. Beranjak  dari  kondisi  tersebut  diajukan  rekomendasi    yang  dipandu  oleh    peta    jalan revitalisasi  SMK  dengan  rincian  langkah  untuk  setiap  fokus revitalisasi di atas.
Kata Kunci —  Model Aplikatif, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

## ——————————   ♦   ——————————

## 1. P ENDAHULUAN
Pembangunan  pendidikan  nasional  didasarkan  pada  paradigma  membangun  manusia Indonesia  seutuhnya,  yang  berfungsi  sebagai  subyek  yang  memiliki  kapasitas  untuk mengaktualialisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kamanusiaan itu mencakup  tiga  hal  paling  mendasar,  yaitu  (1)  afektif  yang  tercermin  pada  kualitas  keimanan, ketaqwaan,  akhlak  mulia  termasuk  budi  pekerti  luhur  serta  kepribadian  unggul,  dan  kompetensi estetis;  (2)  kognitif  yang  tercermin  pada  kapasitas  pikir  dan  daya  intelektualitas  untuk  menggali dan  mengembangkan  serta  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi;  dan  (3)  psikomotorik yang  tercermin  pada  kemampuan  mengembangkan  ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi  kinestetis.  Saat  ini  terdapat  tantangan  yang  dihadapi  Indonesia.  Tantangan  pertama adalah  hadirnya  revolusi  industri  keempat  yang  sekarang  mulai  berlangsung.  Tidak  ada  faktor pendorong  perubahan  peradaban  dunia  sekuat  revolusi  industry  yang  menghasilkan  kemajuan teknologi. Akibat  kemajuan  teknologi,  dunia  berubah  begitu  cepatnya.    Berbeda  dengan  revolusi industri ketiga ketika mesin  bekerja sendirisendiri,  pada  era  revolusi  industri  keempat  semua mesin    dihubungkan  dengan    yang  lain,  bertumpu  pada  cyber  physical  system    yang  akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja, dan berkomunikasi.
Indonesia perlu menyiapkan generasi inovator untuk mengolah keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah menjadi produk barang/jasa yang bernilai, dan menciptakan jutaan lapangan kerja  baru.  Untuk  itu,  pembelajaran di  SMK  harus mengembangkan keterampilan  Abad  XXI  agar menghasilkan  lulusan  yang  ―innovative,  inventive,  self-motivated  and  self-directed,  creative problem solvers to confront increasingly complex global problem‖ (Trilling and Fadel, 2010).
Dinamika  Pasar  Kerja    yang  terus  terjadi  perubahan  di  pasar  kerja  dapat  diindikasikan  oleh perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan sistem pendidikan dan pelatihan. Dari sudut pandang sistem  pendidikan  dan  pelatihan,  perubahan  penyerapan  tersebut  dimaknai  sebagai  tingkat
kebekerjaan  lulusan.  Jika  ditinjau  dari  tingkat  kebekerjaan  lulusan,  pada  jenjang  pendidikan menengah  terindikasi  terjadi  perubahan  kecenderungan  tingkat  kebekerjaan  lulusan  SMK  dan SMA.
Sesuai  dengan  UU  20/2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  15,  keberadaan  SMK dirancang  untuk  mempersiapkan  lulusannya  bekerja  di  bidang  tertentu.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pendidikan  menengah  kejuruan  ditujukan  untuk  penyiapan  lulusan    yang  siap  kerja,  baik secara  mandiri  maupun  pada  industri  tertentu.  Layanan  pendidikan/pelatihan  vokasi  diberikan mulai  jenjang pendidikan  menengah,  yakni  SMK dan  SMK-LB,  serta jenjang pendidikan tinggi, yakni Politeknik dan program Diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur  formal  (persekolahan,  seperti  SMK)  maupun  nonformal  melalui  kursus  dan  pelatihan keterampilan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Revitalisasi  Sekolah  Menengah  Kejuruan  dalam rangka  peningkatan  kualitas  dan  daya  saing  sumber  daya  manusia  indonesia.  Inpres  ini merupakan  landasan  kebijakan  untuk  pembenahan  dan  pengembangan    SMK  agar    mampu menghasilkan  kualitas lulusan  yang mampu mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia.
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengindentifikasi  permasalahan  actual  pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di propinsi Aceh dan menemukan model pemecahan masalah yang  aplikatif  untuk  pengembangan  SMK  de  depan.  Yaitu  dengan  cara:  Melakukan  kajian efektivitas revitalisasi SMK di Aceh; Melakukan klasifikasi jenis dan jumlah SMK di Aceh; Menilai kesesuaian  program  keahlian  yang  dibuka  di  SMK  dengan dukungan  potensi  sumber  daya  alam dan karakteristik daerah; Menganalisis kesenjangan antara ketersediaan SMK dengan kebutuhan dunia  usaha  dan  dunia  industri  di  daerah  tersebut;  Menganalisis  kendala  yang  dihadapi  SMK dalam  memenuhi  kebutuhan  dunia  usaha  dan  dunia  industri  di Aceh;  Menganalisis  ketersediaan sarana  dan  prasarana  laboratorium  yang  sesuai  dengan  program  keahlian  di  SMK  dan  tempat praktek  Kerja  Industri  yang  memenuhi  persyaratan;  dan  Menilai  capaian  keberhasilan  revitalisasi SMK yang dilakukan di Aceh.

## 2. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  descriptive  methode,  yaitu menggambarkan  secara  detail  kondisi  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  yang  ada  di  masing- masing  daerah  studi  yang  tersebar  di  Provinsi  Aceh.  Data  dikumpulkan  melalui  telaah dokumentasi,  wawancara,  observasi  dan  diskusi  kelompok  terfokus  (Focus  Group  Discussion). Terkait  dengan  telaah  dokumentasi  dimaksudkan  untuk  mendeskripkan  kondisi  rill  seluruh  SMK Negeri  dan  Swasta  yang  ada  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh  (23  kabupaten/kota).  Sedangkan wawancara  dan  observasi  dimaksud  untuk  menemukan  informasi  yang  lebih  mendalam  dan komprehensif  di  wilayah  sampel.  Sampel  yang  akan  dijadikan  sekolah  sasaran  untuk  dilakukan analisis efektivitas revitalisasi SMK diambil sebanyak  10  kabupaten/kota.  Setiap  kabupaten/kota diambil    3    (tiga)    SMK    sebagai  sampel  yang  diambil  berdasarkan  dari  jurusan/program  yang berbeda  di  sekolah  sasaran.  Informasi  yang  diharapkan  dari  setiap  SMK  sasaran  berkenaan tentang  pelayanan  sesuai  dengan  9  (sembilan)  standar  pendidikan  nasional.  Sedangkan  diskusi kelompok  terfokus  (FGD)    dimaksudkan    untuk    membahas    rumusan    rekomendasi  kebijakan yang  relevan  dengan  jurusan/program  revitalisasi  SMK.  Sesuai  instrumen  penelitian    yang digunakan, maka yang menjadi subyek penelitian  adalah kepala  SMK di  masing-masing satuan pendidikan  dan  ketua  MKKS  SMK  di  masing-masing  kabupaten/kota  dan  para  wakil  kepala sekolah yang membidangi bidang sarana dan prasarana yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk    menghimpun    data  tersebut    melibatkan  pencacah    (enumerator)    di    mana  setiap kabupaten/kota akan bertugas 3 orang pencacah.
Proses  pengumpulan  data  lapangan  dilakukan  dalam  2  (dua)  tahap,  yaitu  pengumpulan  data awal  yang  komprehensif  dan  memverikasi  data  temuan  pada  tahap  pertama.  Setelah  data penelitian  yang  terkumpul  akan  diolah  dan  dianalisis  secara  kuantitatif  (deskriptive  statistic)  dan kualitatif (analisis logis dan komparatif). Hasil pengolahan   dan   analisis   data   akan   dijadikan landasan   penyusunan   rekomendasi kebijakan. Kemudian untuk memvalidasi rumusan kebijakan dan  rekomendasi  yang  akan  diambil  untuk  disampaikan  kepada  pihak  pemangku  kebijakan dilakukan diskusi kelompok  secara  terfokus  (Focus  Group  Discusion)  dengan  ketua  MKKS kabupaten/kota,  para  kepala  SMK  sasaran  dan  para  pemangku  kebijakan  yang  berkepentingan dalam revitalisasi SMK dalam penelitian ini.
Pelaksanaan penelitian tentang analisis efektivitas revitalisasi SMK ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap.  Tahap  pertama  yaitu  tahap  proses  pengumpulan  data  awal  meliputi  klasfikasi  jenis  dan jumlah  SMK  yang  komprehensif  dan  memverikasi  data  temuan.  Pada  tahap  kedua  dilakukan wawancara, observasi dan memverikasi data dan dianalisis efektivitas revitalisasi serta dilakukan diskusi kelompok secara terfokus (FGD).

## 3. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Analisis  Kajian  Efektivitas  Revitalisasi  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  terkait  dengan upaya  revitalisasi  SMK  dan  juga  dalam  upaya  mewujudkan  sekolah  bermutu    menuju    Aceh Carong,  dilakukan  di  3  (tiga)  kabupaten/kota,  dimana jumlah sekolah tiap kabupaten dipilih 3 (tiga)  sekolah  sebagai  sampel.  Dasar  pengambilan  sampel  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan antara  tim  revitalisasi,  juga  berdasarkan  pada  penjurusan  di  SMK.  Sekolah    yang    dijadikan sebagai  sampel  adalah  sekolah-sekolah   yang berbeda jurusannya. Dimana tiap kabupaten ada 3 (tiga) orang emurator untuk mencari informasi dan mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan  adalah  data  guru  berdasarkan  bidang  studi,  dan  kompetensi  yang  dimiliki  serta  data sarana dan prasarana laboratorium yang ada ditiap sekolah. Selain pengumpulan data primer juga dilakukan  wawancara  dengan  kepala  sekolah,  ketua  MKKS  kabupaten/kota  dan  wakil  kepala sekolah  bidang  sarana  dan  prasarana  atau  kepala  laboratorium  untuk  mendapatkan  data  yang akurat sesuai dengan kebutuhan data revitalisasi.
Penelitian  tentang Analisis  Kajian  Efektivitas  Revitalisasi  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) dalam  mewujudkan  sekolah  bermutu  menuju  Aceh  Carong,  pada  tahap  pertama  dilakukan pengklasifikasian  jenis  jurusan  dan jumlah  SMK  ditiap  Kabupaten/Kota.  Data  ini  merupakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber      berkenaan      dan      juga      berdasarkan      dari rekomendasi   Ketua   MKKS Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Jumlah SMK dan jenis jurusan yang  ada  di  sekolah      dimatrikkan.    Pada    penelitian      Kajian    Pemetaan    Sekolah    Menengah Kejuruan  (SMK)  Dalam  Mewujudkan  Sekolah  Bermutu  Menuju  Aceh  Carong,  telah  dilakukan pemetaan  terhadap  18  SMK  dari  6  (enam)  kabupaten  untuk  direvitalisasi  dan  masih  perlu dilakukan  secara  komprehensif  terkait  dengan  sarana  dan  prasarana  SMK  di  Aceh  secara menyeluruh (sensus), sehingga sekolah-sekolah sasaran revit sesuai dengan yang diinginkan.
Matrik  jenis  Jurusan  dan  jumlah  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  yang  menjadi  sasaran atau sampel dalam penelitian analisis kajian efektifitas revitalisasi  SMK di Aceh Tahun 2020 untuk mewujudkan  sekolah  bermutu  menuju  Aceh  Carong  tiap  Kabupaten/Kota  Program/jurusan  yang terdapat  di  SMK  bervariasi  dan  kebanyakan  tidak  memperhatikan  potensi  daerah  yang  ada,  dan juga  jurusan/program  yang  tidak  sesuai  dengan  kompetensi  sekolah  tersebut.  Sebaiknya  untuk program/jurusan  yang  ditawarkan  untuk  revitalisasi  adalah  jurusan/program  yang  disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para  lulusan  dapat  terserap  di  dunia  usaha dan    dunia    industri.   Akan    tetapi,  sebaiknya  program/jurusan  ditawarkan  harus  sesuai  dengan potensi  daerah,  sarana  dan  prasarana  serta  tenaga  pendidik  yang  tersedia.  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  yang  layak  dan  yang  direkomendasikan  oleh  ketua  MKKS  Kabupaten/Kota menjadi model bagi SMK dan jurusan yang akan direvitalitasi, yaitu:
1.  Kabupaten Aceh Besar : SMKN 1 Mesjid Raya dengan bidang keahlian Kriya, dan SMKN 1 Al-Mubarkeya dengan bidang keahlian adalah Teknologi Komunikasi Jaringan (TKJ).
2.  Kota  Banda Aceh  :  SMKN  1  Banda Aceh  dengan  bidang  keahlian  Bisnis  dan  Manajemen, SMKN  2  Banda  Aceh  dengan  bidang keahlian  Teknologi  dan Rekayasa, dan SMKN 3 Banda Aceh dengan bidang keahlian Parawisata.
3.  Kota Sabang : SMKN 1 Sabang dengan bidang keahlian Perhotelan.
4.  Kabupaten  Pidie  : SMKN  1  Sigli  dengan  bidang keahlian Manajemen  dan Parawisata, SMKN 2 Sigli dengan bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, dan SMKN 3 Sigli dengan bidang keahlian Kemaritiman dan Informatika Teknologi.
5.  Kabupaten Pidie Jaya : SMKN 1 Bandar Baru dengan bidang keahlian Teknik Otomotif dan Agribisnis  Tanaman,  SMKN  1  Bandar  Dua  dengan  bidang  keahlian  Agribisnis  Ternak  dan Perikanan,  dan  SMKN  1  Tringgadeng  dengan  bidang  keahlian  Akuntansi  dan  Keuangan serta Tata Busana.
6.  Kabupaten  Aceh  Barat  :  SMKN  2  Meulaboh  dengan  bidang  keahlian  Teknik  dan  Bisnis Sepeda Motor, SMKN 4 Meulaboh dengan bidang keahlian Energi dan Pertambangan,  dan SMKN  1  Meureubo  dengan  bidang keahlian  Agribisnis Perikanan  air tawar.

## Kesesuaian  Program  Keahlian  Yang  Dibuka  Di  SMK  dengan  Dukungan  Potensi  Sumber Daya Alam dan Karakteristik Daerah
Hasil  pemetaan  menunjukkan  bahwa  program  keahlian  yang  dibuka  pada  SMK  di  seluruh Aceh  tidak  sesuai  ditinjau  dari  dukungan  tenaga  pendidik  63%  dan  61%  dari  dukungan karakteristik  daerah      (Litbang  Bappeda,  2019).  Belum  ada  satupun  SMK  di Aceh  baik  negeri maupun  swasta  yang  sudah  mampu  memenuhi  standar  tenaga  pendidik  (baik  kuantitas maupun  kualitasnya),  tenaga  kependidikan  dan  tenaga  laboratorium.  Kondisi    yang  paling rendah  tingkat  keterpenuhannya  adalah  untuk guru bidang keahlian  (produktif)  sesuai  dengan yang dideskripsi oleh Kabid. SMK Dinas Pendidikan Aceh, Ketua MKKS SMK Aceh dan Ketua- ketua  MKKS  kabupaten/kota  yang  rata-rata  baru  mencapai  35%  (kuantitas)  dengan  kualitas umumnya sedangan (FGD Online - Analisis Efektivitas Revitalsasi SMK di Aceh, 7 Juli 2020).
Selain  masalah  tenaga  pendidik,  kesesuian  program  keahlian  dengan  karakteristik  daerah juga  masih  banyak  masalahnya.  Sekolah  pada  umumnya  masih  lebih  berorientasi  pada memperbesar  jumlah  peserta  didik  yang  memang  sejalan  dengan    permintaan    masyarakat sekitar  sekolah    (wawancara  dengan    perwakilan  ketua  MKKS  dan  Kepala  sekolah).  Masih banyak  orang  tua  siswa  yang  ―berspekulasi‖  bahwa  dengan  pendidikan  anak  mereka  pada keahlian  yang  masih  banyak  dibutuhkan  oleh  dunia  kerja  anak-anak  mereka  akan  mudah mendapatkan pekerjaan di wilayah-wilayah lain. Memang ada situasi yang mendukung tindakan spekulatif  mereka  (walapun  sangat  kecil  jumlahnya)  yaitu  menfasilitasi  praktik  tambahan    di luar  sekolah  pada  industri-industri  skala  kecil  dan  menengah (pengelasan, otomotif, alat- alat  pertanian)  yang  ada  di  desa,  di  kota  kecamatan  dan  kabupaten  mereka  dengan  tanpa menuntut  diberikan  gaji  bahkan  ada  yang  dengan  mendukung  pengadaaan  bahan  dan  alat tambahan  yang  dibutuhkan  pada  kegiatan  tersebut.  Beberapa  di  antara  mereka  juga menfasilitasi  anaknya  belajar  bahasa  asing  secara  privat  atau  pada  lembaga-lembaga  kursus (wawancara dengan perwakilan orang tua siswa).
Deskripsi  mendetil  tentang  kedua  faktor  pendukung  program  keahlian  untuk  pemahaman kondisi  yang  lebih  baik  dan  komprehensif  termasuk  kendala-kendala  yang  dihadapi  akan disajikan pada kedua poin sebagaimana di bawah ini.

## Dukungan Sumber Daya Manusia
Berbicara tentang Sumber Daya Manusia (SDA) di SMK, dua jenis utama SDA yang paling banyak  menjadi  sorotan  sebagai  masalah  yang  sudah  ―turun-  temurun‖  dialami  oleh  satuan pendidikan  vokasi  ini  tidak  hanya  di  Aceh  tetapi  di  Indonesia  secara  keseluruhan  yaitu  guru (khususnya guru bidang keahlian) dan tenaga laboratorium.
Walaupun  ada  dua  kebijakan  besar  yang  sudah  dijalankan  oleh  Pemerintah  Aceh  secara intensif  dalam  10  tahun  terakhir  berupa  pendidikan  calon  guru  dan  penambahan  guru  melalui pendidikan keahlian ganda, kenyataannya masih banyak sekali kekurang guru bidang keahlian. Bidang  keahlian  yang  paling  banyak  kekurangannya      berturut-turut      adalah    teknologi rekayasa,   teknologi   rekayasa kemaritiman,  dan seni  dan industri  kreatif (Litbang Bappeda, 2019).    Keahlian  pertama  masih  kekurangan  sekitar  70%  tenaga  pendidik  dan  60%  tenaga laboratorium.  Keahlian  kedua  kekurangan  sekitar  60%  tenaga  pendidik  dan  50%  tenaga laboratorium.  Keahlian  ketiga  kekurangan  sekitar  55%  tenaga  pendidik  dan  50%  tenaga laboratorium.  Keahlian  keempat  kekurangan  sekitar  45%  tenaga  pendidik  dan  50%  tenaga laboratorium. Keahlian kelima kekurangan 40% tenaga pendidik dan 45%.
Sejalan  dengan  upaya  penambahan  guru  bidang  keahlian  di  SMK,  penambahan  tenaga laboratorium  juga  dilakukan  dengan  berbagai  strategi  terutama  melalui    program    magang bekerjasama  dengan  perusahaan  dan industri.  Dalam acara FGD Daring (Litbang Bappeda, 2020)  muncul  masukan  agar  Pemerintah  meniru  model  Jerman  dalam  merekrut  guru  dan tenaga  laboratorium  yaitu  menarik  tenaga-tenaga  terbaik  dari  dunia  industri  dengan kompensasi  gaji  yang  setimpal.  Memang  kalau  membandingkan  negara  kita  dengan  Jerman masih sangat jauh ―panggang dari api‖ karena Jerman adalah salah satu negara di dunia yang memberikan  apresiasi  atau  gaji  terbesar  bagi  profesi  guru.  Namun,  upaya  ini  harus  terus diupayakan  dengan  pengembangan jangka  panjang  yang  dilakukan melalui  kebijakan  ―hebat‖ yang kembali perlu dibuat berupa ―Seleksi alumni  lima terbaik SMA dan SMK untuk diberikan beasiswa  ikatan  dinas  belajar  S-1  dan  S-2  bidang-  bidang  keahlian  SMK  di  dalam  dan  luar negeri sebagai calon guru SMK dengan besaran gaji dan tunjangan keahlian tinggi.‖ Di samping
itu,  melalui  kebijakan  pengembangan  profesionalisme  guru  SMK  yang  berumur  maksimal  45 tahun  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  (diperkuat  dengan  magang)  dengan bekerjasama  dengan  Pemerintah  negara-negara  berpendidikan  vokasional  terbaik  di  dunia seperti  Swiss,  Jerman,  Finlandia,  Korea  Selatan  dan  Jepang  juga  dengan  apresiasi  atau tunjangan keahlian tinggi pasca pendidikan.
Penyiapan tenaga laboratorium yang mengacu Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 bukan pekerjaan    yang  mudah  bagi    Aceh  dengan  kendala-kendala  sangat  berat  pada  kurangnya lembaga-lembaga  pelatihan  ketrampilan,  dan  dunia  usaha  dan  industri  yang  memiliki laboratorium  yang  memenuhi  standar  dan  mampu  memberikan  ketrampilan  yang  mumpuni kepada para calon tenaga laboratorium.
Karakteristik  daerah  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  potensi  atau  komoditas  yang mendukung proses pendidikan dan pembelajaran dan kebutuhan wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya  akan  lulusan  satpen  SMK.  Karakteristik  daerah  harus  menjadi  salah  satu pertimbangan utama dalam membuka suatu bidang keahlian di SMK. Namun, terdapat banyak SMK di hampir semua kabupaten dan kota yang membuka berbagai bidang keahlian walaupun kurang didukung oleh karakteristik daerah (Litbang Bappeda, 2019). Kenyataan ini terjadi akibat desakan  masyarakat  sekitar  yang  berorientasi  kepada  adanya  ijazah  SMK  dengan  sebutan keahlian     tertentu yang dipikirkan akan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan atau melakukan  kegiatan  ekonomi  kreatif  sendiri.  Di  pihak  lain,  sekolah  juga    memiliki    target penambahan    sebanyak    mungkin    jumlah    peserta    didik  walaupun  disadari  bahwa  sebagian besar  standar  untuk  keahlian  tententu  tersebut  masih  jauh  dari  terpenuhi.  Pemenuhan persyaratan  ini  harus  benar-benar  menjadi  perhatian  kembali  dalam  menuntaskan  perjalanan program  revitalisasi  SMK.  Beberapa  ―tindakan‖  tegas  untuk  menata  SMK  dengan menyesuaikan  karakteristik  daerah,  keterpenuhan  standar    proses    pendidiakan    dan pembelajaran,    ketersedian    DUDI,    daya    serap  lulusan  dan  peluang  menjalan  usaha  kreatif harus  benar-benar  diambil.  Memang  tindakan  tegas  ini  akan  sedikit  terhambat  dengan resistensi  di  kalangan  pemangku  kepentingan  SMK  setempat  namun  bebarapa  kompensasi bisa  dimunculkan  untuk  mengurangi  resistensi  demikian.  Kajian  untuk  kesuksesan  program revitalisasi  SMK  sudah  banyak  dilakukan  dan  didiskusikan  dengan  cermat  dan  sudah memuncul  rumusan- rumusan ―proxy indikator‖ yang bisa dirujuk sebagai konsep berjalan peta jalan (road map) revitalisasi SMK di Aceh.

## Strategi dan Pengembangan Serta Implementasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi Aceh
Beberapa langkah dalam menjalan strategi Pengembangan Serta Implementasi  Revitalisasi Pendidikan  vokasi  sangat  penting menjadi  perhatian untuk dijalankan dengan cermat dengan perencanaan yang tervalidasi dengan baik.

## Kerjasama Universtas Syiah Kuala dengan Dinas Pendidikan
Kerjasama  Universitas  Syiah  Kuala  dengan  Dinas  Pendidikan  Aceh  sudah  sejak    lama terjalin.    Peran    dan    dukungan    Universitas    Syiah    Kuala    terhadap  kemajuan  dan pengembangan  Pendidikan  Aceh  sangat  besar.  Sebagai  universit  as  tertua  dan  kebanggaan rakyat  Aceh,  Universitas  Syiah  Kuala  telah  berperan  aktif  baik  dalam  menyiapkan  guru  dan tenaga  kependidikan  maupun  dalam  pengembangan dan  peningkatan mutu  Pendidikan Aceh. Beberapa  Kerjasama  atau  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  telah  dilakukan  antara Universitas  Syiah  Kuala  dengan  Dinas  Pendidikan Aceh,  antara  lain  tertuang  dalam;  1)  Nota Kesepahaman    antara  Dinas  Pendidikan Aceh    dan    Kantor  Urusan    Internasional  Universitas Syiah  Kuala  Nomor  :  421.5/C/9545/2019  dan  Nomor  :  B/312/UN11.310/TU/2019  sepakat mengadakan  Kerjasama  dalam  rangka  memberikan  kesempatan  bagi  siswa-siswi  dari  Aceh yang  tercerdas  dan  terbaik  untuk  belajar  di  Dalam  dan  Luar  Negeri  melaui  Dinas  Pendidikan Aceh  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  2)  Nota  Kesepahaman  antara  Dinas Pendidikan  Aceh  dan  Kantor  Urusan  Internasional  Universitas  Syiah  Kuala  Nomor; 424/C/10545/2019  dan  Nomor  :  B/401/UN11.3.10/TU/2019  sepakat  mengadakan  Kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Aceh Provinsi Aceh sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
Selanjutnya juga akan diadakan kerjasama Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dengan Dinas  Pendidikan  Aceh  dalam  hal  ;  1)  rekrutmen  siswa-siswi  terbaik  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  se-Aceh  untuk  dididik  di  Program  Studi  Sarjana  Terapan  (Diploma-IV)  untuk
bidang  teknik  mesin,  teknik  sipil,  dan  teknik  listrik,  2)  Peningkatan  kompetensi  melalui pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  guru-  guru  produktif  dan  tenaga  kependidikan  (teknisi  dan laboran)  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Bidang  Teknologi  dan  Rekayasa,  3)  Pendidikan Profesi Guru (PPG) di  Fakultas Keguruan  Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala.

## 4. K ESIMPULAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dicoba  mencari  solusi  berdasarkan  data  dan  analisisnya dengan  didukung  oleh  hasil  kajian  literatur  dan  metodologi  yang  akurat  dari  penelitian  ini, dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Beberapa    Jurusan/Program    tidak    mencerminkan  arah    revitalisasi    SMK    yang  sesuai dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan  industri  (DUDI)  yang  berprinsip  link  and    match. Kondisi  ini muncul antara  lain sebagai akibat dari pemberian  izin pembukan jurusan yang tidak selektif.
2.  Jalinan    kemitraan    dengan    DUDI  untuk    memperoleh    pengakuan    (sertifikasi)  dalam rangka  serapan  alumni  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terjadi  karena    kurangnya kepercayaan  DUDI  terhadap  sekolah,  kurikulum  kurang sesuai dengan kebutuhan DUDI dan terbatasnya DUDI di daerah.
3.  Ketersedian  data,  yaitu  jumlah  siswa,  jumlah  guru  produktif,  sarana  dan prasarana, animo masyarakat dan alumni yang terserap sebagai dasar merekomendasikan suatu SMK masuk program revitalisasi adalah kurang.
4.  Syarat    pendirian    unit    usaha    yang    bisa    memperoleh    bantuan    modal    dengan rekomendasi  BLUD  terlalu  banyak  dengan  birokrasi  rumit  menyebabkan  SMK  sulit mengembangkan  unit  usaha  yang  sebenarnya  berfungsi  sebagai  inkubator  bisnis  untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.
5.  Terbatasnya  bantuan  pemerintah  daerah  untuk  percepatan  pemenuhan  standar  sarpras dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar kompetensi lulusan.
Berdasarkan  data  sekunder  yang  disadur  dari  beberapa  penelitian  terkait  lainnya  dan  data primer  yang  diperoleh  melalui  hasil  diskusi  kelompok  terfokus  dan  wawancara  langsung  (face  to face)  terbatas  dan  wawancara  online  dalam  kegiatan  Webinar,  maka  diajukan  beberapa rekomendasi  untuk  mengoptimalkan  efektivitas  revitalisasi  SMK  di  Aceh  dan  dapat  dijadikan sebagai  bahan  berpijak  bagi  pemangku  jabatan  dalam  rangka  revitalisasi  SMK  di Aceh  sebagai berikut:
1.  Dibutuhkan  kebijakan  yang  tegas  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan  vokasi  di  Aceh. Hal  ini  harus  tercermin  dari  kebijakan  anggaran  dan  penempatan  tenaga  pendidik  dan kependidikan sesuai kemampuan dan kompetensi unggul di sekolah dan dinas pendidikan.
2.  Diperlukan  penyediaan  formasi  guru  produktif  PNS  secara  berkelanjutan  setiap  tahunnya dengan benar-benar mempertimbangkan data yang valid di atas.
3.  Mengingat  sudah  tidak  jelasnya  status  tentang  SMK  rujukan  kecuali  yang  sudah mendapatkan program revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  dalam  3  tahun  terakhir,  maka  diperlukan  penguatan  implementasi Kebijakan  SMK  Rujukan  di  setiap  kabupaten/kota  di  Aceh  dari  Pemerintah  Aceh sebagai bagian dari revitalisasi SMK.
4.  Recana    implementasi    Kebijakan    Centre    of    Vocational    Excellence    (CoVE)  sebagai pengganti program revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah SMK dan bidang keahlian yang sangat terbatas yang dan  tidak  merata  di  seluruh kabupaten/kota    menimbulkan    efek    yang  kurang  bagus  untuk  pengembangan  standar nasional  pendidikan  (SNP)  pada  semua  SMK.  Pemerintah  Aceh  harus  mengajukan penambahan    jumlah  SMK  dan    bidang    keahlian    paling    kurang  masing-masing    satu SMK  dengan  dua bidang keahlian prioritas sesuai karakteristik kabupaten/kota.
5.  Mendirikan    Teaching    Factory    Berbasis    Edutechnopreneur    Islami    di    SMK,  yang didukung dengan  regulasi  keuangan  unit  produksi  yang tepat  sesuai kebutuhan sekolah sebagai BLUD.
6.  Teaching Factory (TEFA) adalah pembelajaran yang berorientasi bisnis dan produksi. Atau suatu  proses  keahlian  atau  keterampilan  (life  skill)  dirancang  dan  dilaksanakan berdasarkan  prosedur  dan  standar  bekerja  yang  sesungguhnya  untuk  menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
7.  Melatih  guru  terkait  implementasi  Teaching  Factory  dan  pengetahuan  serta  keterampilan pendukungnya, dan menyediakan alat bagi terlaksananya Teaching  Factory.
8.  Menyediakan modal usaha bagi Teaching Factory dan bahan praktik secara reguler (habis pakai).
9.  Menyediakan program magang guru dan siswa di industri sesuai kompetensi keahlian., dan menyediakan dana bantuan bagi siswa pada masa Praktek Kerja Lapangan/prakerin.
10.  Menerbitkan  regulasi  daerah  untuk  mendorong  industri  lokal  kelas  menengah menggunakan tenaga kerja bersertifikat lulusan SMK secara bertahap.
11.  Mendorong    SMK    untuk    mandiri      mengelola    dan      membiayai      kebutuhan  hariannya melalui  Tefa,  dimana  Tefa  juga  mendorong  skill  siswa  sesuai  srandar  industri.  SMK  kita butuh alat untuk Tefa, dan pelatihan Tefa berbasis Edutechnopreneur Islami.
12.  Meningkatkan industri kreatif mandiri yang padat karya bagi para lulusan SMK, yang tidak tergantung dengan sertifikasi dan DUDI untuk dapat bekerja.

## D AFTAR P USTAKA
Litbang  Bappeda  Aceh  (2019). Kajian  Pemetaan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Dalam Mewujudkan Sekolah Bermutu Menuju Aceh Carong.
Trilling,  B.,  &  Fadel,  C.  (2009). 21st  century  skills:  Learning  for  life  in  our  times .  Jossey- Bass/Wiley.
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional