## Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
Agustinus Samosir, Rheza Dwi Kristiani dan Fitriyani Fakultas Hukum, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia samosiragustinus@gmail.com

## ABSTRAK
The  procedure  for  implementing  itsbat  nikah  provides  legal  protection  because  they  obtain  legal certainty  from their marriage bond, so that all their rights can be recognized and protected. The purpose of this study is to find out and analyze the procedures for carrying out itsbat nikah, judges' considerations in deciding itsbat nikah cases and  the  factors  that  cause  the  applicant  to  apply  for  itsbat  nikah  based  on  decision  number:  473/pdt.p/2022/ PA.LLG. This type of research in legal research includes normative - empirical research. The approach used in this study is a legal approach in the form of legal norms, namely Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 amendments  to  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage,  and  the  Compilation  of  Islamic  Law.  The  data collection techniques used are primary data and secondary data. The results of the study show that the procedure for implementing itsbat nikah is in accordance with the Book II Guidelines for the Implementation of Duties and Work Procedures of the Religious Courts. Consideration of the panel of judges in granting the itsbat of marriage to  a siri  marriage if it is in accordance  with the pillars and conditions of Islamic marriage as  well  as the legal basis considerations, examines the case, its benefits, and puts forward syar'i  arguments in  its deliberations. The factor that became the reason for the applicant submitting  hisbat  marriage based on the decision  number: 473/ pdt.p/2022/PA.LLG was to complete the Umrah registration requirement investigators focus on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage.
Keywords: Implementation procedures; itsbat marriage; legal protection
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 46
Published: 13/08/2024
How To Cite:
Samosir,  A.,  Kristiani,  R.  D.,  &  Fitriyani.  (2024).  Analisis  Prosedur  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Terhadap Perkawinan  Sirri  Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  473/PDT.P/2022/PA.LLG  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 18(2). Pp 46 - 51. https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.46 - 51

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  ialah  akad  yang  mengikat  dua manusia  yang  saling  mencintai  satu  sama  lain, Tuhan  memberikan  setiap  manusia  keinginan untuk mencintai dan dicintai oleh lawan jenisnya,
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  adalah  sumber  penting  hukum perkawinan di indonesia. Dalam Undang - Undang Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2  mengatur  syarat sahnya  perkawinan.  Menurut  Hukum  Islam, perkawinan  sirri  adalah  nikah  yang  sah  apabila dilaksanakan  menurut  hukum  dan  syarat - syarat perkawinan, tetapi perkawinannya tidak dicatatkan menurut aturan  yang telah ditetapkan, sehingga negara tidak mengakuinya ketika terjadi masalah  dalam  perkawinan  tersebut.  Perkawinan
sirri  disebabkan  adanya  masalah  atau  belum memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan. Perkawinan  tersebut  telah  melanggar  Undang - Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Pada  tahun  2019  banyaknya  perkara  yang diputus  38  perkara  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau  kelas  I  B,  lalu  pada  tahun  2020 perkara  itsbat  nikah  mengalami  penurunan menjadi 37  perkara  yang  telah  diputuskan,  pada tahun  2021  mengalami  peningkatan  menjadi  61 perkara  yang  diputuskan  dan  di  tahun  2022  dari bulan  Januari - September  berjumlah  51  perkara yang diputus.  Pelaksanaan  itsbat  nikah mendapatkan  perlindungan  hukum  karena memperoleh  kepastian  hukum  dari  ikatan perkawinannya,  dengan  begitu  semua  hak - hak
mereka dapat  diakui  dan  dilindungi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  berminat melakukan  penelitian  berdasarkan  putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG merumuskannya dalam masalah berikut ini:
Bagaimana  analisis  prosedur  pelaksanaan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri berdasarkan  putusan  Nomor  :  473/pdt.p/2022/ PA.LLG  di  Pengadilan  Agama  Lubuklinggau Kelas 1 B?
Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam memutus perkara itsbat nikah berdasarkan putusan nomor  :  473/pdt.p/2022/PA.LLG  di  Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B?
Bagaimana  faktor - faktor  penyebab  pemohon melakukan  itsbat  nikah  berdasarkan  putusan nomor : 473/pdt.p/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B?
Adapun  tujuan  peneliti  melakukan  penelitian ini  adalah  Untuk  mengetahui  analisis  prosedur pelaksanaan  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan sirri  berdasarkan  putusan  Nomor  :  473/ pdt.p/2022/PA.LLG  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau  Kelas  1  B.  Kedua,  Untuk mengetahui  pertimbangan hakim dalam memutus perkara  itsbat  nikah  berdasarkan putusan Nomor:  473/pdt.p/2022/PA.LLG  di  Pengadilan Agama  Lubuklingau  Kelas  1  B.  Ketiga,  untuk mengetahui  faktor - faktor  penyebab  pemohon melakukan  itsbat  nikah  berdasarkan  putusan Nomor : 473/pdt.p/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B.
II. METODE

## Jenis Penelitian
Untuk  memperoleh  data  sebagai  hasil penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah metode  pendekatan  normatif  empiris.  Dalam kajian  hukum  normatif - empiris,  arah  penelitian difokuskan  pada  standar  hukum  dan  penegakan hukum pada masyarakat.
Pendekatan  dalam  hukum  normatif  ini  yang termasuk, pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual,  pendekatan  perbandingan hukum,  pendekatan  sejarah  hukum,  kasus tergantung pada pertanyaan penelitian yang selalu digunakan.  Kemudian  pendekatan - pendekatan yang  biasa  digunakan  dalam  penelitian  hukum empiris, antara lain: pendekatan psikologi hukum, pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis.

## Sumber Bahan Hukum

## Bahan Hukum Primer
Data  primer  adalah  data  yang  bersumber  dari lokasi  penelitian  ialah  putusan  atau  penetapan hakim  mengenai  permohonan  itsbat  nikah terhadap  perkawinan  sirri  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau,  diperoleh  melalui  wawancara dengan satu orang hakim dan satu orang panitera muda  permohonan  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau Kelas I B.
Bahan  Hukum  Sekunder  Pengumpulan  data  dalam studi
kepustakaan ini dilaksanakan melalui penelitian dengan cara meneliti dan pengumpulan data  tentang  objek  penelitian.  Data - data  tesebut diambil  dari  peraturan  perundang - undangan, jurnal,  buku - buku  kepustakaan,  dan  dokumen - dokumen lainnya :
Undang - Undang  No.  1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
Putusan  Nomor:  473/pdt.p/2022/PA.LLG  di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B
Jurnal - jurnal  dan  skripsi  yang  berkaitan dengan  prosedur  pelaksanaan  itsbat  nikah terhadap perkawinan sirri.

## III. PEMBAHASAN
Analisis  Prosedur  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah Terhadap  Perkawinan  Sirri  Berdasarkan  Putusan Nomor  :  473/pdt.p/2022/PA.LLG  di  Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
Itsbat nikah adalah suatu perkara yang bersifat permohonan.  Surat  permohonan  adalah  suatu permohonan  yang  berisi  hak - hak  keperdataan para  pihak  yang  berurusan  atas  peristiwa  yang tidak mengandung sengketa, dengan begitu aparat yang  mengadili  dapat  menganggap  hal  tersebut suatu proses peradilan yang bukan sesungguhnya.
Tata cara permohonan diproses di Kepaniteraan  Permohonan.  Adapun  hasil  dari wawancara  oleh  penulis  yaitu  bagaimana prosedur  atau  mekanisme  dalam  pengajuan perkara  permohonan  itsbat  nikah  terhadap perkawinan sirri di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B dengan  Ibu  Yurnizalti, S.H sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas  I B, menurut  Ibu Yurnizalti, S.H  yaitu “ Itsbat  nikah  yang  sering  terjadi  di Pengadilan  Agama  Lubuklinggau Kelas 1 B yang mendaftar  kedua  pihak  Pemohon  I  dan  Pemohon
Halaman 47
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/

## PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
II,  itu  95%  terjadi.  Dan  selebihnya  adanya permohonan  itsbat  nikah  bagi  yang  suami  atau istrinya  telah  meninggal  dan  adanya  pihak terpelawan  yang  biasanya  anak  mereka.  Perkara itsbat  nikah  biasanya  lebih  cepat  dari  perkara Gugatan.  Prosedur  pelaksanaanya  Melakukan pendaftaran,  membayar  biaya  panjar  perkara. (perkara  baru  terdaftar  setelah  membayar  biaya perkara). Kemudian perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan  untuk  penentuan  Majelis,  kemudian masuk  ke  Ketua  Majelis  untuk  menentukan hakimnya, selanjutnya
Ketua Majelis menentukan  hari  sidang  Penetapan  Hari  Sidang (PHS) mengikuti  sesuai jadwal sidang  yang  ada, disebabkan  karena  kurangnya  Ketua  Majelis  di Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B. Waktu  dari  jadwal  sidang  minimal  14  hari  dari tanggal  pendaftaran,  setelah  Penetapan  Hari Sidang  diberikan  Panitera  untuk  menetapkan Panitera  Pengganti  yang  menyidangkan  perkara dan  Jurusita  untuk  memanggil  Para  Pihak. Dengan  berlandaskan  Asas  cepat,  sederhana  dan biaya    ringan    biasanya    Pendaftaran,
Penentuan  Majelis,  dan  Penetapan  hari sidang  dilaksanakan  dalam  satu  hari.  Setelah penetapan  hari  sidang  maka  jurusita  memberi surat  panggilan  sidang,  dan  sebelum  sidang dilakukan  pengumuman  itsbat  nikah  agar  tidak ada pihak yang keberatan akan pelaksanaan itsbat nikah  tersebut,  dan  melakukan  sidang  pada tanggal yang telah ditetapkan ”.
Dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Doni Dermawan, S.Ag.,
M.H.I.  ialah  Hakim  di  Pengadilan  Agama Lubuklinggau Kelas I B menerangkan :
“ Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B,  prosedur pelayanannya  sama  dengan  perkara - perkara lainnya,  dengan  melakukan  beberapa  tahap diantaranya,  melakukan  pendaftaran  dimeja  I pendaftaran  (PTSP)  kemudian  dimeja  1 perkaranya akan dilanjutkan ke Ketua Pengadilan untuk  menetapkan  Majelis  Hakimnya,  setelah ditetapkan  Majelis  Hakim  berkasnya  akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang dan setelah ada  hari  sidang  maka  panitera  memilih  Juru  sita serta  Panitera  Penggantinya,  kemudian  Jurusita membawa  surat  panggilan  kepada  para  Pemohon untuk  mengetahui  jadwal  sidang,  dan  jurusita menjelaskan  untuk  membawa  dua  orang  saksi yang  mengetahui  betul  atau  yang  hadir  dalam pernikahan  pada  saat  itu,  untuk  menjadi  saksi
dalam  persidangan.  Saat  persidangan  pemohon ditanya  mengenai  apa  yang  menjadi  alasan pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini hakim sudah mempelajari disurat permohonan alasan dan memeriksa  apakah  semua  rukun  dan  Syarat terpenuhi),  lalu  setelah  itu  kemudian  Majelis Hakim  Memerintahkan  agar  para  saksi  dipanggil kemudian  disumpah  dan  dimintai  kesaksiannya terhadap  permohonan  para  pihak  apakah  mereka memang  menikah  menurut  syarat  dan  ketentuan. Perkara  Permohonan  biasanya  satu  kali  Sidang kalau  sudah  terpenuhi  maka  bisa  langsung diputus.  Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak boleh mengabulkannya. ” Dari pemaparan berbagai sumber tentang  tata cara  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B  secara  umum dapat  disimpulkan  bahwa  tata  cara  mengajukan itsbat  nikah  adalah  melakukan  pendaftaran, pembayaran  biaya  perkara,  menunggu  panggilan sidang, memberitahukan itsbat  nikah, menghadiri persidangan, kemudian putusan pengadilan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  serta  hasil wawancara  tata  cara  pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B  dan menganalisa  permohonan  yang  telah memiliki putusan, bahwa tata cara pelaksanaan itsbat nikah dimulai dari mengajukan permohonan, pemeriksaan  perkara  itsbat  nikah  tersebut  secara keseluruhan  tahap  dan  tata  caranya  telah  sesuai dengan  buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Tata  Kerja  Peradilan  Agama  Buku  II  dan Peraturan  Perundang - Undangan  Nomor 7 Tahun 1989 amandemen  Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50  Tahun  2009  Tentang  Hukum  Acara  Perdata yang  berlaku.  Secara  umum  pelaksanaan  itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B,  yaitu:  mengajukan  permohonan,  membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan memberitahukan istbat nikah dalam waktu 14 hari lalu hadir dalam persidangan.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  473/PDT.P/2022/
PA.LLG  Di  Pengadilan  Agama  Lubuklinggau Kelas 1 B
Berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  penulis yaitu  bagaimana  pertimbangan  hakim  untuk menetapkan  perkara  itsbat  nikah  berdasarkan putusan nomor : 473/pdt.p/2022/PA.LLG  dengan bapak  Doni  Dermawan,  S.Ag.,  M.H.I  selaku hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 48
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/

## PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
I B menyatakan bahwa:
“ Perkawinan  siri  itu  dapat  diitsbatkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan  Islam  serta  ada  juga  pertimbangan - pertimbangan  dasar  hukum  yang  digunakan majelis  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan itsbat nikah ”
Faktor - faktor  yang  menyebabkab  perkawinan sirri  hal ini termasuk dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan atau menentukan itsbat nikah. pengajuan  permohonan  itsbat  nikah  memiliki suatu  tujuan  pengesahan  perkawinannya  yang mempunyai  alasan  dan  masalah  yang  berbeda - beda.
Banyaknya  pertimbangan  yang  diterapkan majelis  hakim  untuk  mengabulkan perkara itsbat nikah  antara  lain  hakim  mempertimbangkan norma  hukum  untuk  dapat  mengabulkan  isbat nikah  antara  lain:  kepentingan  keluarga, keterangan  saksi  dan  bukti,  posita  petendi,  dan legal standing .
Hakim  menggunakan  dasar - dasar  peraturan yang  telah  ditentukan  dalam  Undang - undang sebab  telah  jelas  sehabis  terbitnya  Undang - undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang pernikahan  yang  paling  penting  dalam  pasal  2 ayat (2) yang menerangkan, “ Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ”. Selama perkawinan apa yang  terjadi  perlu  dicatatkan  agar  tidak  ada  lagi namanya perkawinan siri, agar hakim belum dapat memutuskan  perkara  pengesahan  perkawinan terhadap  perkawinan  siri  yang  dicoba  sehabis tahun 1974.
Sehubungan dengan pertimbangan hakim Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  Kelas  1  B dalam  memberikan  putusan  itsbat  nikah,  maka dapat  diperhatikan  dari  penetapan  itsbat  nikah yang  dikabulkan  dengan  perkara  nomor:  473/ pdt.p/2022/PA.LLG.
Berdasarkan  keterangan  Pemohon  dan  saksi sebagai berikut :
Bahwa terjadi perkawinan  Pemohon  I  dengan Pemohon  II  pada  tanggal  28  Agustus  1997,  di Desa  Rantau  Kadam,  Kecamatan  Karang  Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara. Wali nikah adalah ayah  kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Ariva dengan  Mas  Kawin  berupa  Emas  1  Suku  tunai, dan  disaksikan  dua  orang  saksi  masing - masing Bernama:  Tajidan  dan  H.  Mustar (Almarhum).
Bahwa sebelum terjadinya pernikahan
Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan  Pemohon  II berstatus perawan.
Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak memiliki  hubungan  sesusuan,  keluarga  atau  hal - hal  yang  menghalangi  perkawinan  Pemohon  I dengan Pemohon II.
Bahwa  selama  ini  tidak  ada  pihak  lain  yang keberatan  dengan  perkawinan  Pemohon  I  dan Pemohon II.
Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak pernah bercerai.
Bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon II  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang Bernama  :  Mely  Altadena  Binti  Hendri,  Lahir Tanggal 22 Juli 1998, Perempuan/24 Tahun.
Tujuan  dari  Pemohon  I  dan  Pemohon  II melakukan  pengajuan  itsbat  nikah  yaitu melengkapi  persyaratan  administrasi  Pendaftaran Umroh.
Permohonan  itsbat  nikah  pemohon  I  dan pemohon  II  yang  telah  diberitahukan  di  papan pengumuman  Pengadilan  Agama  Lubuklinggau Kelas  1  B  dalam  waktu  14  hari  sebelum  sidang dilaksanakan,  dan  tidak  memiliki  pihak  yang keberatan dengan permohonan itsbat nikahnya.
Berdasarkan keterangan yang sudah dipaparkan di atas, bahwa perkawinan Pemohon I dan  Pemohon  II  memenuhi  syarat  Hukum  Islam dan  tidak  adanya  hambatan  perkawinannya menurut Hukum Islam, untuk itu  Majelis Hakim memberikan  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan Pemohon  II  memenuhi  ketentuan  dalam  Pasal  2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1
Tahun  1974  jo.  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf
(e) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang  Majelis  Hakim  mengemukakan dalil  Syar ’ i  ialah  Hadis  Nabi  SAW  yang diriwayatkan  oleh  Daruqutni  dari  Siti  Aisyah yang berbunyi :
Artinya  : “ Tidak  sah  pernikahan  (seseorang) kecuali  dengan  adanya  wali  dan  dua  orang  saksi yang adil ”
Bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab  I ’ anatuth  Thalibin,  halaman  460  yang alihnya  telah  diambil  menjadi  pendapat  Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut :
Halaman 49 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/

## PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
م وطو   و
Artinya  : “ Permohonan  pengesahan  nikah dengan  seorang  perempuan  harus  dapat menyebutkan  kesahan  dan  syarat - syaratnya, seperti  adanya  wali  dan  dua  orang  saksi  yang adil ”.
Terkait  pertimbangan - pertimbangan  tersebut, permohonan  para  Pemohon  harus  diterima  yaitu dengan  menyatakan  sah  perkawinan  antara Pemohon I dan Pemohon II.
Dari  analisis  terhadap  perkara  itsbat  nikah yang  telah  dipaparkan,  disimpulkan  yaitu pertimbangan  hakim  pada  saat  pememeriksaan dan  penetapan  itsbat  nikah  antara  lain  melalui pemeriksaan  legal  standing  (status  hukum Pemohon  melakukan  pengajuan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  dan  posita,  termasuk menjelaskan  fakta - fakta  peristiwa  atau  kejadian, alasan  dan  tujuan  pengajuan  itsbat  nikah berdasarkan bukti - bukti proses hukum yang lebih dikenal  dengan  duduk  perkara.  Pertimbangan hakim  selama  pememeriksaan  dan  penyelesaian perkara  itsbat  nikah  memiliki  keterangan  saksi dan adanya alat bukti.
Faktor - faktor  Penyebab  Pemohon  Melakukan  Itsbat Nikah  Bersadarkan  Putusan  Nomor  :  473/ pdt.p/2022/PA,LLG di Pengadilan Agama
Lubuklinggau Kelas 1 B
Terjadinya  permohonanan Itṡb ᾱ t Nikah terhadap  Pemohon  dikarenakan  oleh  berbagai factor yang melatarbelakangi terjadinya permohonan  tersebut  yaitu  karena  faktor  untuk kepentingan hak - hak dasarnya terpenuhi diantaranya:  Pembuatan  Akta  kelahiran  anaknya, Pembuatan KK dan mendapatkan surat kawin atau buku nikah, faktor mau naik haji atau umroh.
Adapun  hasil  wawancara  oleh  penulis  yaitu faktor  apa  yang  menyebabkan  pemohon mengajukan  itsbat  nikah  berdasarkan  putusan nomor  :  473/pdt.p/2022/PA.LLG  dengan  bapak Doni  Dermawan,  S.Ag.,  M.H.I  selaku  hakim  di Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B menyatakan  bahwa: “ Faktor  yang  menjadi penyebab  pemohon  mengajukan  itsbat  nikah  ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B yaitu untuk  melengkapi  Persyaratan  Pendaftaran Umroh ”.
Buku  nikah  itu  sangat  diperlukan  bagi  orang yang ingin menunaikan ibadah  umroh,  jika  ingin keluar  negeri  tidak  bisa  kalau  tidak  ada  bukti
resmi sebagai suami - isteri. Hukum dan peraturan di  Indonesia  mengatur  pentingnya  pencatatan perkawinan.  Ini  salah  satu  upaya  pemerintah dalam  mewujudkan  ketertiban  administrasi  pada masyarakat. Orang yang ingin pergi ke luar negeri menunaikan  ibadah  haji  belum  ada  akta  nikah sehingga  belum  bisa  di  proses.  Maka  harus mengajukan penetapan/isbat nikah .

## IV. SIMPULAN
Prosedur  Pelaksanaan  itsbat nikah  di Pengadilan  Agama  Lubuklinggau  Kelas  1  B, dalam  prosesnya  bahwa  tata  cara  pelaksanaan itsbat  nikah  dari  mengajukan  permohonan, memeriksa perkara itsbat nikah dengan keseluruhan  tahap  dan  tata  caranya  telah  sesuai dengan  buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Tata  Kerja  Peradilan  Agama  Buku  II  dan Peraturan  Perundang - Undangan  Nomor
7
Tahun 1989 amandemen
Undang - Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun  2009  Tentang Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku.  Secara umum  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Pengadilan Agama  Lubuklinggau  Kelas  I  B  disimpulkan bahwa:  mengajukan  permohonan,  membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan memberitahukan itsbat nikah dalam waktu 14 hari,  melaksanakan  persidangan  dengan  jadwal yang  telah  ditentukan  dan  penetapan/putusan Pengadilan.
Pertimbangan  majelis  hakim  menetapkan itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  siri  di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B yaitu dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan Islam  dan  dengan  memperhatikan  pertimbangan - pertimbangan dasar hukum yang digunakan untuk itu  majelis  hakim  akan  menerima  permohonan isbat  nikah.  hakim  juga  menelaah  perkara  itsbat nikah  dan mempertimbangkan Kepentingannya saat  memutuskan  masalah  itsbat  nikah  dan kemudian  mennyampaikan  dalil - dalil  syar ’ i dalam peninjauannya terhadap pelaksanaan itsbat nikah.
Faktor  yang  menjadi  alasan  pemohon mengajukan  Itṡb ᾱ t  Nikah  berdasarkan  putusan nomor:  473/pdt.p/2022/PA.LLG  yaitu  untuk melengkapi persyaratan pendaftaran umroh.
Pemerintah  diharuskan  lebih  aktif  untuk menggiatkan  advokasi  hukum  tentang  tata  cara pengajuan  itsbat  nikah  bagi  mereka  yang  belum mencatatkan perkawinannya
dan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 50
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/

## PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B
mensosialisasikan  Lembaga  Bantuan  Hukum gratis  agar  masyarakat  memahami  hak  dan tanggung jawab mereka.
Setelah  permohonan  perkawinan  dikabulkan oleh  Hakim  harus  segera  memberitahukan  ke KUA  setempat  sehingga  kewajiban  beserta haknya  dari  permohonan  itsbat  nikah  itu  segera dilindungi dan memperoleh perlindungan hukumnya.
Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA sangat penting  untuk  memiliki  kepastian  hukum  yang tetap  untuk  perkawinannya,  maka  harus  terjalin kerjasama  dengan  Kantor  Urusan  Agama  dan tokoh  agama  begitu  pula  tokoh  masyarakat  guna mencegah terjadinya perkawinan secara sirri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  N.  (2018).  Peranan  hakim  pengadilan  agama dalam  penerapan  hukum  islam  di  indonesia. Law Journal.
Ar - rasyid, A. mufid. (2020). Analisis terhadap  faktor - faktor  terjadinya  permohonan  itsbat  nikah  di peengadilan agama kota pekan baru.
Asnawi,  M.  natsi.  (2014).  Hermeneutika  putusan hakim  :  pendekatan  multidispliner  dalam memahami putusan peradilan perdata.
Aulia, N. (2020). Kompilasi hukum islam (khi). Ayuhan.  (2011).  Legalisasi  hukum  pernikahan  sirri dengan itsbat nikah di pengadilan agama jakarta pusat.
Azwar, S. (2019). Metode penelitian psikologi.
Bafadhal,  F.  (2014).  Itsbat  nikah  dan  implikasinya terhadap  status  perkawinan  menurut  peraturan perundang - undangan indonesia. Law Journal, 1 – 15.
Bawono,  R.,  &  Khairani,  R.  (2022).  Analisis  hukum tentang  isbat  nikah  menurut  KUH  Perdata  dan KHI Indonesia. Law Journal, 4.
Diab, A. L. (2018). Legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah perspektif fikih. Law Journal, 11, 36 – 61. Dwiasa,  G.  mahardhika,  Hasan,  S.,  &  Syarifudin,  A. (2018). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikah  secara  tidak  tercatat  (nikah  sirri) apabila terjadi perceraian. Law Journal, 7.
Harpiah,  A.  (2019).  Pertimbangan  hakim  dalam penyelesaian  perkara  isbat  nikat  di  pengadilan agama kota yogyakarta.
Hidayani,  Munthe,  R.,  &  Sri.  (2017).  Kajian  yuridis permohonan  itsbat  nikah  pada  pengadilan agama medan. Law Journal.
Huda,  M.,  &  Azmi,  N.  (2020).  Legalisasi  nikah  sirri melalui isbat nikah. Law Journal, 5.
Huda, M.,  & Noriyatul azmi.  (2020). Legalisasi  nikah siri melalui isbat nikah. Law Journal, 5.
Ilham.  (2017).  Penyelesaian  perkara  i  bat  nikah  di
pengadilan agama watampone kelas 1 a.
Khairuddin,  &  Julianda.  (2017).  Pelaksanaan  itsbat nikah  keliling  dan  dampaknya  terhadap ketertiban  pencatatan  nikah  (studi  kasus  di kabupaten bireuen). Law Journal, 1, 319 – 351.
Kusmayanti,  H.,  Puteri,  S.  ayuna,  &  Rachmainy,  L. (2018).  Praktik  pengajuan  isbath  nikah  di pengadilan agama. Law Journal.
Majid, A. (2013). Strategi pembelajaran.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum.
Musfira.  (2021).  Analisis  pelaksanaan  itsbat  nikah terhadap  pernikahan  sirri  di  pengadilan  agama bantaeng.
Putri,  T.  R.  aldia,  Cahyono,  A.  budi,  &  Farida prihatini.  (2018).  Isbat  nikah  terhadap pernikahan sirri (studi putusan - putusan pengadilan agama). Law Journal, 561 – 582. RI,  M.  A.  (2013).  Pedoman  pelaksanaan  tugas  dan administrasi peradilan agama.
Saleh,  M.,  &  Mulyadi,  L.  (2012).  Bunga  rampai hukum acara perdata indonesia.
Satriawan,  G.  (2021).  Pengaruh  rusaknya  orang connecting  jacket  cooling  fresh  water  main engine  cylinder  no.7  terhadap  mesin  di  mv. sendang mas.
Siregar,  B.  halomoan.  (2022).  Legalisasi  nikah  sirri melalui  isbat  nikah  (studi  analisis  terhadap penetapan pengadilan agama pandan).
Smith,  &  Nanang.  (2012).  Metode  penelitian kuantitatif.
Sudjana,  N.  (2016).  Penilaian  hasil  proses  belajar mengajar.
Syafrianto,  D.  (2013).  Pelaksanaan  itsbat  nikah  di pengadilan agama semarang setelah berlakunya undang - undang nomor 1 tahun 1974.
Umbara,  C.  (2022).  Undang - undang  RI  Nomor  16 tahun  2019  tentang  perubahan  atas  undang - undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.
Wetherbe,  J.  (2012).  Pieces  analysis.  Yusmi, Alwi, Z., & Syatar, A. (2022).  Pelaksanaan  itsbat nikah  terhadap  perkawinan  siri. Law  Journal ,
482 – 5
Halaman 51
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Analisis Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Nomor : 473/PDT.P/2022/

## PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B