## QAIDAH FURU ’ FI AL-HIWALAH:  SEBUAH TINJAUAN UMUM QAIDAH FURU ’ FI AL-HIWALAH:  AN OVERVIEW

## Doli Witro
UIN Sunan  Gunung  Djati  Bandung
doliwitro01@gmail.com
Abstrak :
Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan  mempercepat  perputaran  modal, perusahaan  atau  pelaku  bisnis  memperlancar  produksi  suatu  barang  yang  tujuan  akhirnya  dapat meningkat  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Ketika  pelaku  bisnis  atau  perusahaan  tidak mampu  membayar  secara  keseluruhan  dari  harga  transaksi  yang  telah  disepakati,  maka  tidak jarang  alternatif  lain  yang  digunakan  adalah  hutang.  Dalam  utang  piutang  ada  yang  dikenal dengan  istilah  hiwalah.  Artikel  ini  akan  membahas  beberapa  kaidah  fiqih,  terkhusus  kaidah  furu ’ fi  al-hiwalah.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  lebih  lanjut  kaidah-kaidah  yang  terdapat  dalam ranah  hiwalah.  Dengan  diketahui  ketentuan-ketentuan  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan sumbangsih  praktek  hiwalah  pada  perekonomian  masyarakat.  Artikel  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  pustaka.  Data-data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  buku- buku  dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas  yaitu  kaidah  furu ’ fi  al- hiwalah.  Data  dalam  artikel  ini  disajikan  dengan  deskriptif.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan.  Hasil  analisa  menunjukkan  hiwalah adalah  pemindahan  hutang  yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  yang  berhutang kepadanya  atas dasar saling  ridha  dan suka  sama  suka.
Kata Kunci: Hiwalah,  Kaidah  Furu ’ fi  al-Hiwalah,  Hukum  Hiwalah

## Abstract :
In  an  effort  to  gain  profits  and accelerate the turnover of capital, companies or business actors facilitate the production of a good whose ultimate goal is to increase the economic growth of society. When a business actor or company cannot pay in full of the agreed transaction price, it is not uncommon for another alternative to be used is debt. In accounts payable, there is what is  known  as  hiwalah. This article will discuss some of the fiqh principles, especially the rules of furu ’ fi  al-hiwalah.  This  paper  aims  to  look  further  at  the  rules  contained  in  the  realm  of hiwalah.  With  these  provisions  in  mind,  it  is  hoped  that  they  can  contribute  to  the practice of hiwalah in the community ’ s economy. This article uses a qualitative approach that is the library in  nature.  The  data  in this study come from books and journals related to the topics discussed, namely  the  rules  of  furu ’ fi al-hiwalah. The data in this article are presented descriptively. The data  analysis  technique  used  was  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing. The  results  of  the analysis show that hiwalah is a debt transfer made by one person to another who owes him based on mutual approval and acceptance.
Keywords: Hiwalah, Principle of Furu ’ fi al-Hiwalah,  Hukum Hiwalah Law

## PENDAHULUAN
Islam  mengatur  semua  segala  hal  yang dalam  hidup  seorang  insan  dan  hal  itu
mencakup  segala  aspek  kehidupan  manusia tanpa  terkecuali,  baik  itu  berkaitan  dengan hubungan  manusia  kebutuhan  dengan  Alam
maupun  kebutuhan  antara  manusia  yang  satu dengan  manusia  yang  lain. 1 Manusia  selalu membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan  hidupnya  dan  dalam  hal  itu manusia  yang  dikenal  makhluk  sosial  tidak dapat  hidup  sendiri.  Oleh  karena  manusia sangat  bergantung  kepada  manusia  yang lain,  tidak  terkecuali  dalam  hal  muamalah seperti  transaksi  jual  beli,  sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bahkan hutang mengutang,  baik  kegunaan  untuk  diri  sendiri maupun  untuk  kepentingan  umum. 2 Dalam usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  dan mempercepat  perputaran  modal,  perusahaan atau  pelaku  bisnis  memperlancar  produksi suatu  barang  yang  tujuan  akhirnya  dapat meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3 Ketika  pelaku  bisnis  atau perusahaan  tidak  mampu  membayar  secara keseluruhan  dari  harga  transaksi  yang  telah disepakati,  maka  tidak  jarang  alternatif  lain yang  digunakan  adalah  hutang.  Dalam  utang piutang  ada  yang  dikenal  dengan  istilah hiwalah . 4
1 Iqbal  Imari,  “Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah  Berdasar  Maqashid  Syariah,” Islamic Economics Journal 2, no. 2 (2016): 236, https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392.
2 Agung  Pribadi,  “PENGALIHAN  PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

## PADA  P
ERBANKAN  SYARI’AH:  Suatu  Telaah Hukum  Islam  Dan  Prinsip  Perbankan  Syari’ah,”
Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  138, https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657.
3 Naerul  Edwin  Kiky  Aprianto,  “Anjak Piutang  (Factoring)  Dalam  Ekonomi  Islam,”
ISLAMICONOMIC:  Jurnal  Ek onomi  Islam 8,  no.  1 (2017):  96,  https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.59.
4 Novanda  Eka  Nurazizah,  “Implementasi Akad  Hiwalah  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam  Di Perbankan  Sya riah,” TAFAQQUH:  Jurnal  Huk um
Sebagaimana  yang  telah  diterapkan  di sistem  perbankan  syariah, hiwalah dapat berperan  sebagai  akad  yang  bisa  digunakan antar  individu  maupun  kelompok  untuk menyelesaikan masalah utang piutang. 5
Dalam  banyak  dalil  baik  dalam  Al-Quran maupun  hadis  Islam  sangat  memperhatikan kondisi  ekonomi  umatnya,  bahkan  para ulama  pun  menaruh  perhatian  yang  lebih terhadap  perekonomian  umat. 6 Termasuk  di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum mengenai hiwalah. Dalam menetapkan sebuah  ketentuan  hukum  yang  berasal  dari Al-Quran maupun hadis, para ulama menggunakan kaidah-kaidah sehingga nantinya  mendapatkan  suatu  produk  hukum yang  disebut  dengan  fiqih.  Lebih  lanjut kaidah  yang  digunakan  tersebut  merupakan kaidah  yang  berasal  dari  Al-Quran  dan  hadis yang  disebut  dengan  kaidah  fiqih.  Artikel  ini akan  membahas  beberapa  kaidah  fiqih, terkhusus kaidah furu ’ fi  al-Hiwalah. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  lebih lanjut  kaidah-kaidah  yang  terdapat  dalam ranah hiwalah. Dengan  diketahui  ketentuan-
Ek onomi  Syariah  Dan  Ahwal  Syahsiah 5,  no.  2 (2020):
2,
http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/taf aqquh/article/view/3977.
5 Nizaruddin  Nizaruddin,  “Hiwalah  Dan Aplikasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syari’ah,” ADZKIYA  Jurnal  Huk um  Dan  Ek onomi  Syariah 1,
no.
2 (2013): 327, https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/vie w/1051.
6 Hammam,  “Urgensi  Kaidah  Fiqhiyyah Dalam  Perumusan  Hukum  Dan  Implemetasinya Dalam  Fatwa  DSN- MUI,” Et-Tijarie 4,  no.  1  (2017): 50, https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/39 00.
JANUARI - JUNI 2021
ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan  sumbangsih  praktek hiwalah pada perekonomian  masyarakat.

## TINJAUAN  UMUM HIWALAH
Hawalah atau hiwalah secara  bahasa berarti al-intiqal dan al-tahwil yang  berarti mengoperkan  atau  memindah. 7 Al-hawalah diartikan  sebagai  pemindahan  utang  pihak pertama  kepada  pihak  lain,  karena  pihak pertama  berhutang  kepada  pihak  kedua  atas dasar  suka  sama  suka  atau  saling  percaya satu  sama  lain. 8 Sementara  para  ahli  fiqih memberikan  definisi  yang  berbeda  terhadap pengertian hiwalah. Mazhab Hanafi
mengemukakan hiwalah merupakan pemindahan  tagihan  (tuntutan)  dari  pihak orang  yang  punya  hutang  kepada  orang  lain untuk  ditangguhkan  yang  beriltizam  untuk menanggungnya.  Sementara  mayoritas  ahli fiqih  menyatakan  bahwa hiwalah adalah pemindahan tagihan (hutang) dari tanggungan  seseorang  kepada  orang  lain untuk  menanggungnya. 9
Hiwalah juga  merupakan  pemindahan hutang  dari  orang  yang  berhutang  kepada orang  lain  yang  wajib  untuk  menanggung
7 Azwar  Hamid,  “Mekanisme  Mata  Uang Modern  Dalam  Islam,” Al-Masharif:  Jurnal  Ilmu Ek onomi  Dan  Keislaman 5,  no.  1  (2017):  17, https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768.
8 Ismail, Perbank an Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),  208.
9 Wahbah  Al-Zuhayli, Al-Fiqh  Al-Islamy  Wa Adillatuhu,  Volume 6 (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu’asir, 2007),  4187 – 88;  Nazih  Hammad, Mu’jam  Al - Mustalahat  Al-Iqtisadiyyah  Fi  Lughati Al- Fuqaha’ (Riyadh:  Al-Dar  al- ‘Alamiyyah  li  al -Kitab  al-Islamy, 1995),  147.
kewajiban  untuk  membayar  hutang  tersebut. Dalam  praktek hiwalah terjadi  pemindahan hak  atau  tanggungan  seseorang  kepada orang  lain.  Para  ulama  menjelaskan  secara rinci dalam transaksi hiwalah terjadi pengalihan  beban  hutang  yang  semulanya orang  yang  berhutang  ( muhil )  sehingga menjadi  kewajiban muhal ‘ alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang) menanggungnya.  Secara  syar ’ i, hiwalah ini dibolehkan untuk melakukannya, namun yang  tidakdibolehkan  atau  dilarang  yaitu bertasaruf  dalam  hutang  dengan  hutang. 10
Hukum  dibolehkannya hiwalah ini  terdapat Sunnah  dan  Ijma ’ para  fuqaha.  Dalam Sunnah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah  s.a.w. dalam  sabda:
َفُسوُي  ُنْب ِ َّاللَّ ُدْبَع اَنَثَّدَح ٌكِلاَم اَنَرَبْخَأ يِبَأ  ْنَع  ِجَرْعَ ْلْا  ْنَع  ِداَن ِ زلا  يِبَأ  ْنَع ِ َّاللَّ  َلوُسَر  َّنَأ  ُهْنَع  ُ َّاللَّ  َي ِضَر  َةَرْيَرُه ِ يِنَغْلا  ُلْطَم  َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُ َّاللَّ  ىَّلَص ْعَبْتَيْلَف ٍّ يِلَم ىَلَع ْمُكُدَحَأ َعِبْتُأ اَذِإَف ٌمْلُظ Artinya:
Telah menceritakan kepada kami
‘ Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan  kepada  kami  Malik  dari Abu  Az  Zanad  dari  Al  A ’ raj  dari  Abu Hurairah radliallahu ‘ anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘ alaihi wasallam bersabda: “ Menunda membayar  hutang  bagi  orang  kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti ” (H.R. Bukhari).
10 Ahmad  Syakur,  “Hawalah  Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa Di  Lembaga Keuangan Syariah,” Muqtasid: Jurnal Ek onomi Dan Perbank an Syariah 1, no. 2 (2010): 355, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.345-364.
JANUARI - JUNI 2021
Imam Muslim juga meriwayatkan
hadis  di atas:
ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُسَر  َّنَأ َةَرْيَرُه يِبَأ  ْنَع ُلْطَم  َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع اَذِإ َو  ٌمْلُظ ِ  يِنَغْلا ْعَبْتَيْلَف ٍّءيِلَم ىَلَع ْمُكُدَحَأ َعِبْتُأ Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “ Penundaan  pembayaran  utang  oleh orang  kaya  merupakan  perbuatan zhalim  (terhadap  yang  berpiutang), dan  apabila  salah  seorang  darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada  orang  kaya,  maka  hendaklah ia menerimanya ” (H.R. Muslim).
Secara  umum  para  ulama  telah  sepakat bahwa kebolehan melakukan hiwalah.
Hiwalah hanya  pemindahan  secara  hukum dan  tidak  terjadi  pada  suatu  barang.  Oleh karenanya  akad  dibolehkan  dalam  hutang, namun tidak dibolehkan dalam bentuk baran. 11 Tanggungan atau  hutang  yang dijadikan  sebagai  objek hiwalah merupakan yang  wajib  dilaksanakan  oleh  seseorang yang  diwajibkan  dalam  tagihan  baik  berasal dari akad, pinjaman, atau kerusakan.
Tanggungan  atau  hutang  yang  berasal  dari akad  bisa  dalam  bentuk  jual  beli  salam  atau jual  beli  kredit.  Sementara  tagihan  yang berasal  dari  kerusakan  seperti  seseorang yang meminjam kendaraan kemudian kendaraan  tersebut  rusak  akibat  kecelakaan
11 Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Volume 6 , 4189.
atau  disebabkan  kelalaian  peminjam  itu sendiri. 12

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  bersifat  pustaka.  Data-data dalam  penelitian  ini  berasal  dari  buku-buku dan  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan topik  yang  dibahas  yaitu  kaidah furu ’ fi  al- hiwalah .  Data  dalam  artikel  ini  disajikan dengan  deskriptif.  Ketika  menyajikan  data, pertama-tama dijelaskan tentang teori tinjauan al-hiwalah secara  umum,  kemudian hukumnya,  dan  selanjutnya  kaidah-kaidah furu ’ tentang al-hiwalah. Dalam menjelaskan  kaidah-kaidah furu ’ al-hiwalah didukung  dengan  deskripsi  (singkat)  untuk menjelaskan  makna  dan  maksud  kaidah- kaidah  tersebut.  Teknis  analisis  data  yang digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian data, penarikan  kesimpulan. 13

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Kaidah-Kaidah  Furu ’ Fi Al-Hiwalah
Kaidah  kesatu
ىَلَع  ٍّنْيَد  ْنِم  ُهَل  اَمِب  ْمُكُدَحَأ  ُلْي ِحُأ  اَذِإ َةَلا َوِحْلا ِهِذَه لَبْقَيْلَف ِهْيِف  َوَتْسَيَل ٍّ يِنَغ Artinya:
Apabila  salah  seorang  di  antara kalian  dipindahkan  uangnya  kepada orang  yang  mampu  membayarnya,
12 Syakur,  “Hawalah  Sebagai  Alternatif Pembiayaan  Multijasa  Di  Lembaga  Keuangan Syariah,” 356.
13 Matthew  B.  Miles  and  A.  Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (a Source Book of  New  Methods) (Beverly  Hills:  Sage  Publications, 1984),  21 – 24.
JANUARI - JUNI 2021
maka hendaklah ia menerima pemindahan itu.
ْعَبْتَيْلَف ِءْيِلَم ىَلَع ْمُكُدَحَأ َعَبْتَأ اَذِإَف Artinya:
Siapa saja yang dipindahkan utangnya kepada  yang  orang  mampu  untuk membayarnya,  maka  hendaklah  dia ikuti  (H.R.  Bukhari  dan  Muslim  dari Abu Hurairah).
Kaidah tersebut
maksudnya berkaitan dengan anjuran memindahkan utang  dari  yang  tidak  mampu  membayarnya kepada  yang  mampu  membayarnya,  karena ia  sendiri  punya  utang  kepadanya.  Pihak yang  pertama  yang  tidak  mampu  membayar disebut  dengan muhil atau  pihak  yang mengalihkan hutang. Selanjutnya pihak yang  menerima  pengalihan  hutang  tersebut dinamakan muhal  alaih. Sementara  hutang yang  dipindahkan  disebut  dengan muhal  bih.
Semua  pihak  tersebut  dan  ditambah  dengan utang  ( muhal  bih )  merupakan  rukun  dari akad hiwalah ,  dan  asal  mula  kaidah  tersebut adalah  hadis  riwayat  Bukhari  dan  Muslim dari Abu Hurairah sebagaimana telah disebutkan. 14
Ketika sudah terjadi pengalihan kewajiban  membayar  hutang  dari  orang yang  berutang  ( muhil )  sehingga  menjadi orang  yang  menjadi  tempat  tersebut,  atau disebut  dengan muhal ‘ alaih berkewajiban membayarnya. 15 Lebih lanjut menurut mazhab  Hanafi, hiwalah dibagikan  menjadi dua  jenis  yaitu:  1) hiwalah  mutlaqah yaitu
14 Enang  Hidayat, Kaidah  Fik ih  Mualamah (Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, 2019),  282.
15 Mardani, Ayat-Ayat  Dan  Hadis  Ek onomi Syariah (Jakarta: Rajawali  Press, 2014),  142.
seseorang yang mengalihkan hutangnya pada  orang  lain,  namun  tidak  mengaitkan dengan  hutang  yang  ada  pada  orang  lain; dan 2) hiwalah muqayyadah, yaitu seseorang yang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, namun mengaitkan hutang  orang  lain  yang  ada padanya. 16
Ilustrasinya seperti ini: Anwar meminjam  kepada  Ahmad.  Suatu  waktu Ahmad  menagih  utang  kepada  Anwar.  Maka Anwar  menjawab: “ Tagihlah  utang  saya kepada  Maman  karena  di  punya  urang kepada  saya. ” Dalam  hal  ini  Anwar  disebut muhil dan  disebut  juga  pihak  pertama. Ahmad  disebut muhal dan  disebut  juga pihak  kedua.  Sedangkan  Maman  disebut muhal  alaih dan  disebut  juga  pihak  ketiga. Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  pihak muhal dan muhal  alaih hendaklah  menerimanya. Perintah  menerima  di  sini  menurut  pendapat yang  kuat  hanya  sebatas  hukum  sunnah  saja. Demikian  dikemukakan  al-Tawati. 17

## Kaidah  kedua
ِةَلا َوِحْلا َد ْوُصْقَم َّنِإ ِ قَحْلا ُقْيِث ْوَت Artinya: Sesungguhnya  tujuan  hiwalah  adalah memperkokoh hak. ِ قَحْلا ُليِوْحَت ِةَلا َوِحْلا َد ْوُصْقَم َّنِإ Artinya:
Sesungguhnya  tujuan  hiwalah  adalah memindahkan hak.
16 Yutisa  Tri  Cahyani,  “Konsep  Fee  Based Services  Dalam  Perbankan  Syariah,” El-Bark a: Journal  of  Islamic  Economics  and  Business 1, no. 2 (2018):
244, https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397.
17 Hidayat, Kaidah Fik ih Mualamah , 282 – 83.
JANUARI - JUNI 2021
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  tujuan  dari hiwalah ada  dua  macam. Pertama,  mengukuhkan  kepercayaan  karena adanya  utang-piutang.  Inilah  yang  menjadi dasar  kenapa hiwalah disyariatkan  dalam fikih Islam. Karena dalam urusan
muamalah, percaya ketika seorang melakukan sebuah akad tidak cukup, melainkan  perlunya  penguat  kepercayaan tersebut, sehingga  akad  tersebut  dapat berjalan  dengan  lancar  hingga  akhir.  Kedua, memindahkan penagihan utang. Hal  ini sesuai  dengan  definisinya,  akad hiwalah, yakni  pemindahan  hak muhal menagih  utang yang  asalnya  kepada muhil menjadi  pindah kepada pihak muhal alaih. 18
Kaidah  ketiga َوُهَف  ِلْيِوْحَّتلا َو  ِلْقَّنلا  ىَلَع  ُّلُدَي  اَم  ُّلُك ٌباَجْيِإ Artinya:
Setiap yang menunjukkan pemindahan utang, maka disebut ijab.
ِلْقَّنلا  اَذَهِب  اَض ِ رلا  ىَلَع  ُّلُدَي  اَم  ُّلُك ٌل ْوُبَق  َوُهَف ِلْيِوْحَّتلا َو Artinya:
Setiap  sesuatu  yang  menunjukkan keridhaan  atas  pemindahan  tersebut, maka disebut kabul.
Pengucapan shigat al- ’ aqad (ijab qabul)  wajib  diucapkan  oleh  kedua  belah pihak yang merepresentasikan keinginan mereka yang melakukan pemindahan hutang.  Dalam  pelaksanaan  akad hiwalah, pengucapan  ijab  qabul  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak  baik  dari muhil (pihak  yang
18 Hidayat, 283.
berhutang)  maupun  dari muhal ‘ alaih (orang yang  menerima  hutang).  Adapun  bentuk pengucapan  ijab  dari  pihak  yag  berhutang atau  dalam  hal  ini muhil : “ saya hiwalahkan (pindahkan) hutangku kepadamu untuk membayarnya ” .  Kemudian  tersebut  dijawab dengan  qabul  dari  yang  menerima hiwalah yaitu muhal ‘ alaih misalnya:  saya  terima hiwalah yang  anda  berikan  untuk  melunasi hutang  anda kepada si  fulan ” . 19
Kaidah  keempat
َنْيِدِ قاَعَتُمْلا ىَض ِر ِدْقَعْلا يِف ُلْصَ ْلَْا Artinya:
Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak. ُِب ُّمَِ ت ت َةَ ل ا َ ِ و حْ ل ا َّنِإ Artinya:
Sesungguhnya  hiwalah  itu  sempurna dengan  ridhanya  muhil  (orang  yang memindahkan  utang)  dan  muhal (orang  yang  menerima  pemindahan kewajiban membayar utang).
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  keridhaan  kedua  belah  pihak  dalam persoalan  muamalah maliyah merupakan  hal yang  urgen,  meskipun  ridha  secara  eksplisit tidak  dimasukkan  ke  dalam  rukun  dalam akad.  Namun  dengan  adanya  ijab  dan  kabul berarti  terkandung  adanya  ridha  dari  kedua belah  pihak.  Kemudian  kaitannya  dengan akad hiwalah, adanya  keridhaan  disyaratkan khusus  hanya  bagi muhil dan muhal saja.
19 Abdul  Majid  Toyyibi,  “Implementasi Hawalah  Pada  Pembiayaan  Bermasalah  Studi  Kasus Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Usaha  Gabungan Terpadu  Bmt  Sidogiri  Kcp  Omben  Tahun  Buku 2018,” Profit :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Perbank an Syariah 3, no. 2 (2019): 41, https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871.
JANUARI - JUNI 2021
Sedangkan  adanya  keridhaan  dari muhal alaih tidak  disyariatkan.  Adanya  keridhaan muhil dan muhal didasarkan pada pemahaman  hadis  tentang  anjuran  menerima hiwalah sebagaimana  telah  disebutkan  di atas.  Demikian  dikemukakan  oleh  mayoritas ulama. 20
Di  sisi  lain,  dalam  pembuatan  akad ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:  1)  suka  sama  suka  antara kedua  belah  pihak.  Akad  yang  dibuat  kedua belah  pihak  harus  atas  dasar  saling  ridha  dan tidak  paksaan  dari  baik  dari  diri  pihak  yang bersangkutan  maupun  dari  pihak  lain;  2) tidak  mezalimi  salah  satu  pihak.  Prinsip yang  kedua  mengingatkan  harus  adanya kesetaraan  posisi  kedua  belah  pihak  dalam melakukan  akad.  Seseorang  yang  memiliki kedudukan  tidak  boleh  menzalimi  yang  lain dengan jabatan yang dimilikinya. Oleh karena  itu,  tidak  diperbolehkan  seseorang melakukan  akad  dengan  orang  yang  tidak bisa memahami dan tidak mengerti perjanjian  seperti  anak-anak,  orang  gila,  dan sebagainya;  3)  transparansi  (keterbukaan). Prinsip  menjelaskan  pentingnya  kedua  belah yang melakukan transaksi mempunyai pengetahuan  yang  sama  terhadap  objek transaksi.  Kedua  belah  pihak  memang  harus memang  benar-benar  terbebas  dari  penipuan atau  manipulasi  data.  Salah  satu  pihak dilarang melebih-lebihkan keunggulan barang  atau  menyembunyikan  kekurangan
20 Hidayat, Kaidah Fik ih Mualamah , 284 – 85.
barang  sehingga  barang  tersebut  terlihat sempurna  dan  tanpa  cacat  sedikit  pun. Prinsip  ini  juga  harus  membahas  sampai kepada  resiko-resiko  yang  diterima  kedua belah  terhadap  kesepakatan  yang  telah dibuat  di  kemudian  hari;  4)  penulisan. Prinsip ini mengemukakan pentingnya kedua  belah  pihak  yang  membuat  akad menuliskannya  dan  disaksikan  oleh  saksi- saksi. Penulis ini juga bisa memuat ketentuan-ketentuan jangka waktu suatu transaksi. 21
Kaidah  kelima
Artinya:
Hukum asal bahwa utang itu tidak gugur kecuali dengan membayarnya.

## Artinya:
Sesungguhnya pembebasan itu dapat menggugurkan utang.
ِلْي ِحُمْلا  َةَّمِذ  ْتَئَرَب  َةَلا َوِحْلا  ِتَعَقَو  اَذِإ ْيِذَّلا ِنْيَّدلا َنِم ِلاَحُمْلِل ِهْيَلَع َناَك Artinya:
Apabila terjadi hiwalah, maka tanggung  jawab  muhil  membayar utang kepada muhal menjadi bebas.
َدْعَب ِنْيَّدلا َنِم َلْي ِحُمْلا ُهَل ُلاَحُمْلا َأَرْبَأ اَذِإ ُّح ِصَي  َلََف ِةَلا َوِحْلا Artinya:
Apabila  muhal  lah  membebaskan utang muhil setelah terjadi pemindahan urang adalah tidak sah.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  hukum  asal  wajib  orang  yang
21 Devid Frastiawan Amir Sup, “Cessie Dalam Tinjauan  Hukum  Islam,” Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu Syariah,  Perundang-Undangan,  Ek onomi  Islam 11, no. 1 (2019): 50,
https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995.
JANUARI - JUNI 2021
mempunyai  utang  kepada  orang  lain  adalah membayarnya.  Dengan  mempraktikkan  akad hiwalah, maka  utang muhil kepada muhal menjadi  bebas.  Namun  jika  dalam  kondisi tertentu  pihak muhal membebaskan  utang muhil kepadanya,  sedangkan  proses hiwalah telah  terjadi  secara  sah,  maka  pembebasan tersebut  hukumnya  tidak  sah,  kecuali  jika utang  tersebut  belum  dibayar  semuanya, maka  hal  ini  hukumnya  sah.  Alasannya karena  hukum  asal  bagi muhil terbebas  dari tanggung  jawab  membayar  utang  dengan adanya  proses  pemindahan  utang. 22 Ada beberapa  konsekuensi  yang  diterima  atas akad al-hiwalah: 1)  para  ulama  berpendapat bahwa  kewajiban  orang  yang  mempunyai hutang  untuk  membayar  hutang  kepada muhal menjadi  bebas  (terlepas).  Namun berbeda  dengan  sebagian  ulama  dalam Mazhab  Hanafi  yang  mengatakan  belum bebas  (terlepas)  selama muhal ‘ alaih belum melunasi  hutang  kepada muhal; 2)  akad al- hiwalah mengakibatkan  adanya  hak  bagi muhal untuk  menuntut  pembayaran  hutang kepada  orang  yang  bebankan  atau  dalam  hal ini  adalah muhal ‘ alaih; dan  3)  Ulama Hanafiah  yang  membolehkan  terjadi al- hiwalah al-mutlaqah, mengemukakan bahwa  kalau  akad al-hiwalah  al-mutlaqah terjadi  disebabkan  perintah  dari muhil, maka hak  dan  kewajiban  di  antara muhal ‘ alaih
dan muhil yang  mereka  sepakati  waktu melakukan akad hutang-piutang
22 Hidayat, Kaidah Fik ih Mualamah , 285 – 86.
sebelumnya,  masih  tetap  berlaku,  apabila julmah  hutang  pihak  ketiga  tidak  sama. 23

## Kaidah  keenam
ُضْبَقْلا ِهْيِف ُطَرَتْشَي  َلَ ِةَلا َوِحْلا َنْيَد َّنِإ Artinya:
Sesungguhnya  utang  (muhal  bih) dalam  hiwalah  tidak  disyaratkan adanya serah terima uang. ِضْبَ ﻖِﺑ َلْي ِ ﺢُﻤْﻟ ا ُﮫَﻟ ُل ﺎَﺤُﻤْﻟ ا َلَ َ ك و اَ ذِإ ُّح َا ا Artinya:
Apabila muhal lah mewakilkan kepada muhil  untuk  menyerahkan  utang (muhal  bih)  dari  muhal  alaih,  maka hukumnya tidak sah.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan adanya serah terima dalam penyerahan  utang  tidak  disyaratkan.  Karena yang  diperlukan  adalah  adanya  hubungan antar muhil dan muhal  alaih mengenai utang,  sehingga  mengukuhkan  kepercayaan dan meyakinkan muhal terhadap hak tersebut. Dengan demikian, yang disyaratkan  adalah  adanya  utang muhal alaih terhadap muhil. Hak muhil menagih utang  kepada muhal  alaih. Karena  dengan adanya  proses hiwalah, sepenuhnya  utang muhil sekarang  menjadi  tanggung  jawab muhal  alaih. Kesepakatan  ketiga  pihak secara implisit mengindikasikan adanya penyerahan  utang.  Ketika  beres  proses penyerahan  utang  dari muhil kepada muhal
23 Abdul  Hakim,  Nanang  Sobarna,  and Agustini  Solihatin,  “Praktek  Wakalah  Dan  Hiwalah Dalam  Ekonomi  Islam:  Perspektif  Indonesia,” Eco-
Iqtishodi:  Jurnal  Ilmiah  Ek onomi  Dan  Keuangan Syariah 1, no. 2 (2020): 77,
https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/art icle/view/171.
JANUARI - JUNI 2021
alaih ,  maka  tidak  ada  lagi  kaitan  apa-apa lagi  antara muhil dan muhal. Dengan demikian,  seandainya muhal mewakilkan kepada muhil untuk  menerima  utang  dari muhal  alaih, hal  tersebut  hukumnya  tidak sah, kecuali  mewakilkannya  kepada pihak. 24
Kaidah  ketujuh ىَّتَح  ْلَبْقَي  ْمَلَف  ِءْيِلَم  ىَلَع  ُهَلاَحَأ  ْوَل َو ُع ْوُجُّرلا ُهَلَف َرَسْعَأ Artinya:
Kalau  muhil  memindahkan  utang kepada  yang  mampu  membayarnya (muhal alaih), kemudian mulai menolaknya,  sehingga  ia  (muhal alaih)  jatuh  miskin,  maka  ia  (muhil) diperbolehkan menarik kembali hiwalah tersebut.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  ridha muhal menjadi  hal  yang  patut dipertimbangkan sebagaimana telah dikemukakan dalam kaidah berkaitan dengan  ridha muhil dan muhal. Oleh  karena itu, jika muhil hendak  memindahkan  utang kepada muhal  alaih , sedangkan muhal menolak  hal  tersebut,  sehingga  yang  tadinya muhal  alaih siap  menerima  pemindahan tersebut  menjadi  jatuh  miskin, karena  lama menunggu  keridhaan  pihak muhal . Maka dalam  hal  ini muhil diperbolehkan  menarik kembali  pemindahan  utang  tersebut. Dengan kata  lain, seolah-olah  pemindahan tersebut tidak  jadi.
Kaidah  kedelapan
ِ ف ُلُ خْﺪَﯾ َل َ ِء اَدَْْل ا َِ ن ع َ ز ِجﺎَﻌُﻤْﻟ ا َّنِ ل إ ا
24 Hidayat, Kaidah Fik ih Mualamah , 286 – 87.

## Artinya:
Sesungguhnya orang yang tidak mampu membayar utang tidak termasuk ke dalam perbuatan zalim. اًمِلاَظ  ْنُكَي  ْمَل  ِبْسَكْلا  ِنَع  َزَجَع  اَذِإ ِ لَطُمْلاِب Artinya:
Apabila seseorang tidak mampu untuk bekerja, maka ia tidak termasuk zalim karena  menunda-nunda  pembayaran utang.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  membayar  utang  hukumnya  wajib. Oleh  karena  itu,  jika  seseorang  mempunyai utang  kepada  orang  lain  dan  ia  sudah mampu  membayarnya,  namun  ia  mengulur- ngulur  waktu  pembayarannya  tanpa  ada uzur,  maka  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam perbuatan  zalim.  Demikian  ditegaskan  hadis nabi  riwayat  Bukhari  dan  Muslim  dari  Abu Hurairah.  Hadisnya  merupakan  pelengkap hadis  sebagaimana  dimasukkan  ke  dalam kaidah  anjuran  menerima hiwalah di  atas.
Berbeda jika kasusnya ia  belum mampu  membayarnya.  Terlepas  apakah  hal tersebut  apakah  karena  ia  pailit  atau  karena tidak  mempunyai  pekerjaan  lagi  karena dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja,  seperti  kena  PHK;  atau  karena  uang yang akan dibayarkannya dicuri atau dirampok  penjahat  di  perjalanan  ketika  akan membayarnya.  Bahkan  orang  yang  seperti itu  menurut  ketentuan  fikih  Islam  berhak menerima  zakat  ( mustahiq )  untuk  membayar
JANUARI - JUNI 2021
utangnya.  Istilah  lainnya  orang  seperti  itu disebut  dengan gharim. 25

## Kaidah  kesembilan
َف َوِب َةَلا َوِحْلا ُلِطْبُت  َلَ
ِهْيَلَع ِلاَحُمْلا ِةا
Artinya:
Tidak batas hiwalah karena meninggalnya muhal alaih.
ُلاَحُمْلا ىَف ْوَتْسَي ِهْيَلَع ُلاَحُمْلا ىَّف َوَت اَذِإ َو

## ِهِتْكَرَت  ْنِم ِهِب

## Artinya:
Jika  muhal  alaih  meninggal  dunia, maka utangnya dapat dibayarkan dari harta peninggalannya.
ُنْيَّدلا َداَع اًسِلْفُم  ِهْيَلَع  ُلاَحُمْلا  َتاَم اَذِإ ِلْي ِحُمْلا ِةَّمِذ ىَلِإ
Artinya:
Jika muhal alaih meninggal dunia dalam keadaan pailit, maka utang kembali menjadi tanggung jawab muhil.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  meninggalnya muhal  alaih dan  akad telah beres dilaksanakan tidak dapat memengaruhi keberlangsungan akad hiwalah. Oleh  karena  itu,  jika  ia  meninggal dunia,  maka  akad  tidak  batal.  Dalam keadaan demikian, harta untuk membayarnya diambil dari harta peninggalannya yang ada. Jika
meninggalnya  dalam  keadaan  pailit,  seperti tadinya  kaya,  namun  perusahaannya  musnah terbakar  atau  ditipu  orang  lain,  maka  dalam keadaan  demikian  utang  kembali  menjadi tanggung  jawab muhil. Demikian  pula  tidak batal  akad  jika  yang  meninggalnya  pihak muhil dan muhal. Masing-masing  ahli
25 Hidayat, 288.
warisnya  bisa  meneruskan  atau  tidak,  dan masalah  urang  tetap harus  diselesaikannya. 26

## Kaidah  kesepuluh
ُهَل ُلاَحُمْلا َو ُلْي ِحُمْلا ِخسَفِب ِةَلا َوِحْلا ُخِسَفْنَت اَهاَّيِإ اَهِتَلاَقِإ َو Artinya:
Hiwalah  fasakh  karena  difasakh  dan diqalah oleh muhil dan muhal lah.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan dengan  akad hiwalah bisa  berakhir  karena fasakh dan iqalah . Namun keduanya terdapat  perbedaan  yang  mendasar  apabila dilihat dari faktor penyebabnya. Perbedaannya fasakh disebabkan  karena kehendak  salah  satu  pihak,  seperti muhal alaih melunasi  utangnya  kepada muhal . Sedangkan iqalah disebabkan karena kehendak  kedua  belah  pihak,  seperti muhal alaih melunasi  utangnya  kepada muhal. Sedangkan iqalah disebabkan karena kehendak  kedua  belah  pihak,  seperti  kedua belah  pihak  ( muhil dan muhal )  sepakat  tidak jadi  memindahkan  utang  tersebut. 27

## Kaidah  kesebelas
ِهْيَلَع  ُلاَحُمْلا  َناَكَو ُهَل  ُلاَحُمْلا يَّفَوَت اَذِإ ُمْكُح ىَقْبَي  َلََف ْطَقَف ُهَلاَث ِرا َو ِةَلا َوِحْلِل Artinya:
Jika  muhal  lah  meninggal  dunia, sedangkan  muhal  alaihnya  satu- satunya  ahli  warisnya,  maka  tidak ditetapkan hukum wakalah.
Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan degan  akad hiwalah  fasakh karena muhal
26 Hidayat, 289.
27 Hidayat, 289 – 90.
JANUARI - JUNI 2021
meninggal  dunia,  sedangkan  ahli  warisnya satu-satunya  hanya muhal  alaih, dan  ia berhak  mewarisi  harta muhal tersebut.  Maka otomatis muhal  alaih terbebas  dari  utang.
Bagaimana  jika  masih  ada  ahli  waris  yang lainnya  (saudaranya),  selain muhal  alaih? Maka dalam hal ini bagian  warisnya dikurangi  oleh  utangnya  untuk  diberikan kepada  bagian  saudaranya;  dan  ahli  waris yang lainnya (saudaranya) berhak menagihnya, jika masih belum membayarnya. 28
Kasus lain jika orang yang mewakilkan meninggal dunia, maka perwakilan  menjadi  batal,  jika  tidak  terikat dengan hak orang lain. Sebagaimana perwakilan yang terjadi pada hutang- piutang, gadai, dan sewa menyewa.
Misalnya  si  A  mewakilkan  pada  si  B  untuk menjual sebuah sepeda motor, namun kemudian  si  A  meninggal  dunia,  maka perwakilan itu menjadi gugur. Namun berbeda  kalau  sepeda  motor  itu  terjual,  maka perwakilan  tetapi  hingga  prosesnya  selesai. 29

## KESIMPULAN
Hiwalah adalah  pemindahan  hutang yang  dilakukan  oleh  seseorang  kepada  orang lain  yang  berhutang  kepadanya  atas  dasar saling  ridha  dan  suka  sama  suka.  Dalam akad hiwalah pihak  yang  tidak  mampu membayar  disebut  dengan muhil atau  pihak
28 Hidayat, 290. 29 Fathurrahman  Azhari, Qawaid  Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Ummat  (LPKU),  2015),  309.
yang mengalihkan hutang. Selanjutnya pihak  yang  menerima  pengalihan  hutang disebut  dinamakan muhal ‘ alaih. Sementara hutang  yang  dipindahkan  disebut  dengan muhal  bih. Kemudian  orang  yang  menjadi tempat  berhutang  disebut  dengan muhal. Hukum  melakukan  akad hiwalah adalah boleh,  sesuai  dengan  hadis  nabi  s.a.w.  dan ijma ’ para ulama.

## DAFTAR  PUSTAKA
Al-Zuhayli,  Wahbah. Al-Fiqh  Al-Islamy  Wa Adillatuhu,  Volume  6 .  Beirut:  Dar  al- Fikr  al-Mu ’ asir,  2007.
Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “ Anjak Piutang  (Factoring)  Dalam  Ekonomi Islam. ” ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi  Islam 8,  no.  1  (2017):  95 –
110.
https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.59.
Azhari,  Fathurrahman. Qawaid  Fiqhiyyah Muamalah . Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
Cahyani,  Yutisa  Tri. “ Konsep  Fee  Based Services  Dalam  Perbankan  Syariah. ” El-Barka: Journal of Islamic Economics  and  Business 1,  no.  2 (2018): 235 – 50. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2. 1397.
Hakim, Abdul, Nanang Sobarna, and
Agustini  Solihatin. “ Praktek  Wakalah Dan  Hiwalah  Dalam  Ekonomi  Islam: Perspektif  Indonesia. ” Eco-Iqtishodi:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1,  no.  2  (2020):  68 – 84. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/e coiqtishodi/article/view/171.
Hamid,  Azwar. “ Mekanisme  Mata  Uang Modern  Dalam  Islam. ” Al-Masharif: Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Keislaman
5, no. 1 (2017): 16 – 26.
JANUARI - JUNI 2021
https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1
.768.
Hammad,  Nazih. Mu ’ jam  Al-Mustalahat  Al- Iqtisadiyyah  Fi  Lughati  Al-  Fuqaha ’ . Riyadh:  Al-Dar  al- ’ Alamiyyah  li  al- Kitab  al-Islamy,  1995.
Hammam. “ Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya  Dalam  Fatwa  DSN-
MUI. ” Et-Tijarie 4,  no.  1  (2017):  49 – 75.
https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/ article/view/3900.
Hidayat,  Enang. Kaidah  Fikih  Mualamah .
Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2019.
Imari,  Iqbal. “ Rekonstruksi  Akad  Perbankan Syariah  Berdasar  Maqashid  Syariah. ”
Islamic  Economics  Journal 2,  no.  2 (2016): 235 – 46. https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392.
Ismail. Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana  Prenada  Media, 2013.
Mardani. Ayat-Ayat  Dan  Hadis  Ekonomi Syariah . Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Miles, Matthew B., and A.  Michael Huberman. Qualitative  Data  Analysis
(a  Source  Book  of  New  Methods) . Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
Nizaruddin, Nizaruddin.
“ Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga
Keuangan  Syari ’ ah. ” ADZKIYA  Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Syariah 1, no. 2
(2013): 326 – 65. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/adz kiya/article/view/1051.
Nurazizah, Novanda  Eka. “ Implementasi
Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan
Syariah. ” TAFAQQUH:  Jurnal  Hukum
Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah
5, no. 2 (2020): 1 – 15. http://ejournal.kopertais4.or.id/sasamb
o/index.php/tafaqquh/article/view/397 7.
Pribadi, Agung. “ PENGALIHAN PIUTANG  SECARA  CESSIE  ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN
PADA  PERBANKAN  SYARI ’ AH:
Suatu Telaah Hukum Islam  Dan
Prinsip  Perbankan  Syari ’ ah. ” Jurnal Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):
137 – 50. https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657.
Sup,  Devid  Frastiawan  Amir. “ Cessie  Dalam Tinjauan
Hukum
Islam. ” Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu  Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam 11, no. 1 (2019): 44 – 73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.
v11i1.995. Syakur, Ahmad. “ Hawalah Sebagai Alternatif  Pembiayaan  Multijasa  Di Lembaga Keuangan Syariah. ” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan  Syariah 1,  no.  2  (2010): 345 – 64. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i
2.345-364.
Toyyibi, Abdul Majid. “ Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah  Studi  Kasus  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  Usaha  Gabungan Terpadu  Bmt  Sidogiri  Kcp  Omben
Tahun  Buku  2018. ” Profit :  Jurnal Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan Syariah 3,  no.  2  (2019):  38 – 50. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.87
1.