Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 11 November 2017

## PERANAN WALI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Encep Ahmad Yani Universitas Pasundan orbitmandiribdg@gmail.com

## Abstrak
Nikah  siri  adalah  jenis  pernikahan  yang  pada  beberapa  kalangan,  hal  tersebut dianggap  tabu,  bahkan  tidak  dianggap  sebagai  suatu  pernikahan  yang  sah.  Akan tetapi,  terlepas  dari  hal  tersebut,  pernikahan  siri  sendiri  merupakan  pernikahan yang  banyak  dilakukan  oleh  banyak  kalangan.  Secara  umum,  pernikahan  siri memiliki  tata  cara  yang  hampir  mirip  dengan  pernikahan  biasa,  hanya  saja, pernikahan  siri  tidak  memungkinkan  sang  pengantin  untuk  memiliki  buku  nikah. Kesamaan-kesamaan  antara  pernikahan  siri  dengan  pernikahan  umum  terletak pada  beberapa  hal—termasuk  syarat  dan  rukum—salah  satunya  adalah  adanya wali pada sebuah pernikahan. Pada penelitian ini peneliti mencoba mengaji peran wali  pada  nikah  siri  menurut  perspektif  hukum  islam  dan  hukum  positif  di Indonesia. Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan bermetodekan deskriptip analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini menyebutkan  bahwa;  (1)  syarat  sah-nya  nikah—baik  umum  maupun  siri— ditentukan  oleh  lima  hal,  dan  dari  kelima  hal  tersebut,  salah  satunya  adalah keberadaan wali, (2) terdapat dua pandangan terkait peran wali pada pernikahan siri,  (3)  suami—maupun  istri—yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam pernikahan siri,  tidak dapat  mengajukan jalur hukum formal, akan tetapi, mereka dapat  melakukan  pinta  pendapat  atau  fatwa,  pada  pemangku  kebijakan  hukum Islam—yang  dimana  pemangku  kebijakan  tersebut  tidak  lain  adalah  yang menikahkan kedua pasangan tersebut secara siri.
Kata Kunci: Nikah Siri, Peran Wali Nikah

## Pendahuluan
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  undang- undang    Perkawinan.  Berkaitan  dengan  pengertian  perkawinan,  al-Qur’an  juga menyebut  dalam  surat  an-Nisa  (4):  21,  bahwa  perkawinan  sebagai mitsaqan  galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh.
Nikah  atau  kawin  menurut  arti  sebenarnya  adalah  hubungan  seksual,  tetapi menurut  arti  Majazi  (methaporik)  atau  arti  hukum  ialah  akad  (perjanjian)  yang menjadikan  halal  hubungan  seksual  sebagai  suami-istri  antara  seorang  pria  dengan wanita (Ramulyo, I. Mohd: 1999).
Uraian  di  atas  menegaskan  bahwa  baik  secara  yuridis  formal  maupun  menurut hukum  Islam  tidak  ada  perbedaan  pengertian  perkawinan  yang  mendasar,  justru  baik dalam  kontek  hukum  positif  maupun  dalam  ketentuan  ajaran  Islam  keduanya  saling menguatkan,  yang  secara  utuh  dapat  disimpulkan  bahwa,  pengertian  perkawinan  lebih menekankan  kepada  ikatan  yang  kokoh,  artinya  bukan  ikatan  sementara  atau  ikatan yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan tertentu saja.
Rumusan    di  atas  telah  mendasari  praktik  perkawinan  pada  masyarakat  kita, tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang.  Karena  ada juga masyarakat  yang melakukan proses perkawinan mengacu pada landasan keagamaan. Fakta ini tidak bisa dipungkiri karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum di Indonesia tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya melahirkan dualisme model pelaksanaan perkawinan.
Di masyarakat muslim Indonesia kita mengenal dua model perkawinan, pertama perkawinan  dengan  surat  nikah  yang  diterbitkan  oleh  Petugas    Pencatat  Nikah  (PPN), yang  kedua  perkawinan  tanpa  surat  nikah  yang  dilaksanakan  atas  bantuan  seseorang yang secara keilmuan hukum perkawinan Islam mempunyai kompetensi.
Perlu ditegaskan disini bahwa kedua perkawinan tersebut  dianggap sah apabila dipenuhi  syarat  syahnya  sebagaimana  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Pasal  14 telah tertulis  sebagai  berikut: Untuk melaksanakan perkawinan  harus ada :  1. Calon Suami; 2. Calon Istri; 3.Wali nikah; 4. Dua orang saksi dan; 5. Ijab dan Kabul .
Terdapat distorted pemaham  dalam  praktek  perkawinan  model  kedua, masyarakat awam beranggapan bahwa selama lima rukun perkawinan tersebut dipenuhi maka  perkawinan  dianggap  syah,  padahal  dari  kelima  rukun  di  atas  terdapat  syarat- syarat  tertentu  yg  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja,  contoh  syarat  wali,  wali  tidak sekedar  ada  dalam  perkawinan,  wali  harus  memenuhi  kriterianya  sebagaimana  diatur dalam  KHI  pasal  20  dan  21  yang  esensinya  wali  terdapat  dua  kelompok  besar,  yang pertama wali nasab , yaitu wali yang ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan ke atas,  ke  samping  maupun  ke  bawah,  yang  kedua  wali  hakim,  yaitu  wali  yang  bisa
melakukan  perkawinan  apabila  benar-benar  wali  nasabnya  tidak  ada  atau  tidak  mau menikahkan.
Dalam  praktek  karena  pihak  wali  perempuan  tidak  setuju  atau  tidak  mau menikahkan,  sehingga  perkawinan  menggunakan  wali  yang  ditunjuk  oleh  calon  istri yang disepakati oleh pihak calon suami, oleh karena itu  perkawinan ini pelaksanaannya dirahasiahkan (siri).
Terdapat beberapa pengertian perkawinan sirri, salah satunya dikemukakan oleh Nasiri sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:
Nikah sirri adalah  perkawinan  yang dilakukan oleh sepasang kekasih  tanpa  ada pemberitahuan  (dicatatkan)  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  tetapi  perkawinan ini  sudah  memenuhi  unsur-unsur  perkawinan  dalam  Islam,  yang  meliputi  dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya  sah  menurut  agama,  tetapi  tidak  sah  menurut    hukum  positif (Nasiri: 2010).
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  peneliti  merasa  perlu  untuk melakukan  pengkajian  lebih  lanjut  terhadap  beberapa  hal  tersebut  di  bawah  ini;  (1) Bagaimana  Hukum  Islam  dan  hukum  positif  mengatur  syarat  syah  perkawinan?  (2) Bagaimanakah wali nikah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif di Indnesia? (3) Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  istri  siri  apabila  suami  sirrinya  tidak bertanggungjawab?

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif  analitis, “ialah menggambarkan masalah  yang  kemudian  menganalisa  permasalahan  yang  ada  melalui  data  yang  telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan (Soerjono: 1986)”  .
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yakni  dengan mempelajari  dan  mengkaji  data  hukum  primer,  data  hukum  sekunder  dan  data  hukum tersier (Soerjono: 1986) atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder (Amiruddin: 2004).

## Hasil dan Pembahasan
A. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Terdapat  beberapa  hal  yang  termasuk  dalam  rukun  perkawinan.  Hal-hal tersebut adalah yaitu :
a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri;
b. Wali nikah;
c. Dua orang saksi, dan
d. Ijab dan qabul
Pendapat  di  atas  menjelaskan  bahwa,  dalam  hukum  Islam  sahnya perkawinan  akan  ditentukan  oleh  5  hal,  yaitu;  (1)  calon  suami,  (2)  Calon  Istri,  (3) Wali  nilah,  (4)  Saksi  Nikah  dan Ijab  qabul .  Apabila  dalam  perkawinan  lima  hal tersebut dipenuhi maka perkawinannya sah.
Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (1) Calon Suami,
(2) Calon Isteri (3) Wali nikah  (4) Dua orang saksi dan, (5) Ijab dan Kabul .
Dua  ketentuan  di  atas  mengisayaratkan  secara  tektual,  bahwa  syarat  sah nikah baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada perbedaan secara materil. Perbedaan hanya pada masalah hukum formalnya, seperti pada uraian di bawah ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 KHI bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah”. Kesimpulannya  perkawinan  tanpa  surat  nikah  tidak  diartikan  tidak  sah,  hanya diartikan tidak ada ada bukti tertulis saja.

## B. Wali Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam
Kedudukan  wali  dalam  nikah  menurut  hukum  positif  seperti  dijelaskan dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bahwa,  yang  untuk  melaksanakan perkawinan  harus  ada;  (1)  Calon  Suami,  (2)  Calon  Isteri,  (3)  Wali  nikah,  (4)  Dua orang  saksi  dan  (5) Ijab dan Kabul .  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa,  apabila perkawinan tidak menghadirkan wali maka perkawinan itu dianggap tidak sah.
Sementara  kedudukan  wali  dalam  nikah  menurut  hukum  Islam  ada  dua pendapat,  yang  pertama  menurut  Madzhab  Hanafi  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Al
Syarkhosyi    dalam  karyanya  menyebutkan  pandangan-pandangan  Hanafi  tentang wali  nikah  dan  disebutkan  sesungguhnya  Imam  Hanafi  berpendapat  bahwa pernikahan seorang gadis atau janda baik pernikahanya dilaksanakan secara kafa’ah atau  tidak  memakai  wali  maka  nikahnya  sah,  tapi  manakala  pernikahan dilangsungkan dengan tidak kafaah maka bagi seorang wali mempunyai hak untuk memisahkanya (Al Syarkosyi: 1978).
Dalam  kitab  al-Muhalla  disebutkan  bahwa  Imam  Hanafi  menyatakan bahwa,  bagi  perempuan  diperbolehkan  untuk  mengawinkan  dirinya  sendiri  dalam keadaan kufu dan  walinya  tidak  menentang.  Apabila  pernikahannya  tanpa kufu maka  pernikahannya  masih  dianggap  sah  namun  bagi  wali  mempunyai  hak  untuk memisahkan  ( menfasid- kan)  pernikahannya  dan  bagi  wali  diharuskan  untuk mengembalikan mahar miysil (Al Syakir: Tanpa Tahun).
Uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  mernurut  Imam  Hanafi  wali  itu bukan  merupakan  rukun  nikah  akan  tetapi  hanya  merupakan  syarat  dengan ketentuan jika, apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa  dan  berakal,  baik  itu  gadis  maupun  janda.  Wali  nikah  tetap  berlaku  bagi perkawinan yang tidak kafa’ah dan perkawinan di bawah umur.
Pendapat  Imam  Hanafi  ini  boleh  dikatakan  cukup  kuat,  karena  beliau beralasan firman Allah dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  232, sebagaimana ditegaskan oleh    Imam  al-Syayyid  Sabiq,  beliau  berpendapat  bahwa  firman  Allah  swt  dalam surat Al baqarah ayat 232 khitob- nya bukan kepada wali nikah akan tetapi ditujukan kepada suami yang mentalak istrinya (Al Syakir: Tanpa Tahun).
Apa  yang disampaikan oleh  Imam  Hanafi sangat  berdeda dengan pendapat muridnya  yang  bernama  Imam  Syafi’i.  Dalam  Idris  AL-Syafi’i  (Tanpa  Tahun), beliau  menerangkan  bahwa,  setiap  pernikahan  tanpa  wali  maka  nikahnya  batal. Adapun  yang  dijadikan  penopang  pendapatnya  adalah  firman  Allah  dan  beberapa sabda Nabi, diantaranya:
“apabila kamu menceriakan perempuan, kemudian telah habis masa idah- nya, maka  janganlah  kamu  (para  wali)  melarangnya  perempuan  itu  mengawini bekas suaminya kembali, jika mereka itu suka sama suka secara ma’ruf” (QS. 2:232).
Menurut  Imam  Syafi’i  (Dalam  Abdun  Al-Zaziri:  Tanpa  Tahun),  ayat  ini merupakan dalil dan alasan yang jelas tentang kedudukan wali dalam nikah.
“Asbab  al-nuzul  ayat  ini  dan  dijelaskan  bahwa  :”Menurut  Ma’qil  bin  Yasar ayat  ini  turun  berkenaan  dengan  dirinya,  beliau  berkta  :  “saya  menikahkan salah  seorang  saudara  perempuanku  dengan  seorang  pria  tetapi  kemudian diceraikannya, ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab,:  dulu  kamu  saya  jodohkan,  saya  nikahkan  dan    saya  muliakan,  tetapi kemudian kamu ceraikan dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah  kamu  tidak  dapat  kembali  padanya  lagi  untuk  selamanya.  Laki-laki  ini tak  berbicara  apa-apa  setelah  mendengar  jawaban  tersebut  tetapi  bekas istrinya  bersikeras  ingin  kembali  padanya.  Lalu  Allah  menurunkan  ayat “Maka  kamu  jangan  haling-halangi  mereka”.  Kemudian  saya  berkata  : sekarang saya menerima wahai Rasulullah dengan ucapannya:”sekarang aku nikahkan saudaraku kepadanya.”
Dengan demikian cukup jelas mengenai kedudukan wali dalam nikah, asbab al-nuzul ayat  di  atas  telah  mempertegas  bahwa  wali  nikah  itu  ada  sekalipun terhadap  seorang  janda.  Dan  wali  nikah  harus  memberikan  ijin  ketika  anaknya menikah.
Adapun  sabda-sabda  Nabi  yang  di  jadikan  landasan  oleh  imam  Syafi’i adalah :
Artinya :”Menceritakan Abu bakar Bin Haris, sesugguhnya Ali bin umar telah berkata  kepada  abu  bakar,  Yunus  bin  Abdul  Al’ala,  ibnu  wahab  dan  telah menceritakan  pula  umar  bin  harits  dan  dari  baqi  bin  al  usja,  sesungguhnya telah  mendengar  syaid  bin  al  musayyab  dari  umar  bin  khotob  r.a.  telah bersabda  Rasulullah  saw  “tidaklah  dikawinkan  seorang  perempuan  kecuali dengan izin walinya, keluarganya atau Sulthan“ (Abdu Daud Sulaeman: Tanpa Tahun) .
Hadits di atas selain mensyaratkan sah nikahnya seorang perempuan dengan wali,  juga  menyebutkan  wali  pengganti  yaitu  dari  kalangan  keluarga  terdekat  dan penguasa.

## C. Perlindungan  Hukum  Bagi  Istri  Siri  Apabila  Suami  Sirinya  Tidak Bertanggung Jawab
Nikah  siri  dalam  pengertian  yuridis  di  Indonesia  adalah  pernikahan  yang dilakukan secara syar‟i dengan diketahui orang banyak, namun tidak dicatatkan di Kantor  Urusan  Agama.  Oleh  karena  itu,  yang  membedakan  antara  nikah  siri  dan bukan adalah Akta Nikah.
Pelaksanaan  nikah  siri  dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu  suatu  akad nikah  yang  pada  pelaksanaannya  melibatkan  wali  nasab  dan  disaksikan  oleh  dua orang  saksi  serta  tokoh  agama  yang  mumpuni  dalam  bidang  hukum  perkawinan
Islam.  bedanya  dengan  perkawinan  biasa,  yaitu  tidak  dihadiri  oleh  penghulu  atau petugas pencatat nikah (PPN) sehingga tidak memiliki surat nikah.
Perkawinan  di  atas  secara  nyata  telah  memenuhi  unsur  pasal  2    Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan unsur  yang  tertuang  dalam  pasal  14  KHI  dan  juga  ketentuan  syarat  sah  nikah menurut  Hukum  Islam,  Oleh  karenanya  secara  yuridis  dan  menurut  hukum  Islam perkawinan siri model ini adalah sah.
Apabila  diteliti  lebih  lanjut,  baik  dalam  Undang-undang  Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun PP No.9 tahun 1975 tentang Penjelasan terhadap UU  No.1  th  1974  apabila  perkawinan  telah  memenuhi  rukunnya,  yaitu:  calon suami,  calon  istri,  wali,  dua  orang  saksi  dan ijab  qabul ,  maka  perkawinannya dianggap  syah,  dan  tidak  ditemukan  satu  kata-pun  yang  menyebutkan  dalam peraturan-peraturan  di  atas,  apabila  suatu  perkawinan  tidak  dicatat  atau  tidak mempunyai buku nikah, maka perkawinannya tidak sah.
Karena  perkawinan  siri  ini  dianggap  sah,  maka  semua  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  perkawinan  siri  model  ini  adalah  tetap  berlaku,  misalnya  dalam hal  anak  yang  dilahirkan  mereka  adalah  keturunan  yang  sah,  baik  istri  dan  juga keturunannya  mempunyai  hak  nafkah  dari  suami,  hak  harta    bersama  dan  harta waris, sebagaimana diatur dalam hukum Islam.
Terhadap  suami  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagai  suami  siri memang  tidak  dapat  menempuh  jalur  hukum  formal  di  Indonesia,  namun sebenarnya  dapat  dimintakan  fatwa  kepada  para  pemangku  kebijakan  dalam Hukum Islam (Ulama) yang dahulu menikahkannya.
Sesuai  dengan  kaidah ushul yang  menyebutkan  bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan, hal ini dikemukakan oleh al-Zarqa dalam Syarh Al-Qawaid Al- Fiqhiyyah  (Al-Zarqa:  Tanpa  Tahun).  Selain  itu  perkawinan  siri  juga  harus berlandaskan  pada  asas  hukum  Islam,  yaitu  Asas-asas  umum  hukum  Islam  yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum islam adalah (1) asas keadilan, (2) asas kepastian kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan (Mohammad: 2009).
Dengan  demikian  selama  perkawinan  siri  ini  di  dasarkan  kepada  kaidah ushul serta  asa-asas  hukum  Islam  seperti  tersebut  di  atas,  maka  selama  itu  pula
tujuan perkawinan relatif mudah untuk dicapai, sakinah, mawaddah dan warohmah. Namun  tetap  sedapat  mungkin  perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan  Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  didapati  beberapa  kesimpulan  sebagaimana  yang diuraikan dalam penjabaran berikut:
1. Menurut  hukum Islam syahnya perkawinan akan ditentukan oleh 5 hal, yaitu: 1. calon suami, 2. Calon Istri, 3. Wali nilah, 4. Duan   orang saksi dan Ijab qabul. Apabila  dalam  perkawinan  lima  hal  tersebut  dipenuhi  maka  perkawinannya syah.  Namun  demikian  apabila  salah  satu  dari  lima  syarat  ini  tidak  terpenuhi, maka nikahnya tidak syah.
2. Kedudukan  wali  nikah  menurut  hukum  Islam  ada  dua  pendapat  yang  pertama menurut  Madzhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  pernikahan  seorang  gadis  atau janda  baik  pernikahanya  dilaksanakan  secara  kafa’ah  atau  tidak  memakai  wali maka  nikahnya  syah,  tapi  manakala  pernikahan  dilangsungkan  dengan  tidak kafa’ah  maka  bagi  seorang  wali  mempunyai  hak  untuk  memisahkanya.    Apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi sangat berdeda dengan pendapat muridnya yang  bernama  Imam  Syafi’i        beliau  mengatakan  bahwa  “  setiap  pernikahan tanpa wali maka nikahnya batal”.
3. Terhadap  suami  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagai  suami  sirri  memang tidak  dapat  menempuh  jalur  hukum  formal  di  Indonesia,  namun  sebenarnya dapat  dimintakan  fatwa  kepada  para  pemangku  kebijakan  dalam  Hukum  Islam (Ulama) yang dahulu menikahkannya.

## BIBLIOGRAFI
Abdun al- Rahman al-Zaziri. Tanpa Tahun. Madzaahib al-A’rbaah, juz IV . Beirut: Dar al-Fikri. hlm :47.
Abi Daud Sulaeman. Tanpa Tahun. Sunan Abi Daud Juz I dan II. Beirut: Dar al-Fikri. hlm: 229
Al-Zarqa, Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah , Maktabah Al-Syamilah,  hlm. 48
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm. :118-119
Imam  Al  Syarkhosyi,  1978. Al-Mabsyuth  li  Syamsiddin,  Juz  V. Mesir:  Dar  al-Fikri.
Hlm.: 20.
Mohd Idris Ramulyo. 1999. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 1
Muhammad  bin  Idris  Al-Syafi’i.  Tanpa  Tahun. al-Umm. Kairo: Dar  al-Sa’ba,  Kairo. Hlm.: 234.
Nasiri. 2010. Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam).
Surabaya: Khalista. Hlm: 45-46
Daud  Ali,  Mohammad.  2009. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di  Indonesia.
Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm: 114-116
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Hlm.: 3
Syeh  Ahmad  Al-syakir.  Tanpa  Tahun. al-Muhalla,  Juz  IX .  Beirut:  Dar  al-Fikri.  Hlm.: 455