STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN CIANJUR

## Abstrak
Oleh:Dr. Drs.  A. Widanarto, M.Si a_widanarto@yahoo.com
Strategi  pengelolaan  pajak  adalah  sesuatu  hal  yang  sangat  penting,  dan sebisa mungkin bersifat jangka panjang, dengan tujuan hasil yang hendak dicapai adalah  meningkatnya  efisiensi  dan  progresivitas.  Pengelolaan  pajak  reklame  di Kabupaten  Cianjur  masih  belum  optimal.  Penerimaan  pajak  reklame  ini  masih belum  dapat  memenuhi  target  yang  ditetapkan.  Pemerintah    Kabupaten  Cianjur perlu  terus  mengevaluasi  strategi  pengelolaan  pajak  reklame,  dengan  maksud untuk lebih meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan. Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian  deskriptif  digunakan untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  yang  dilakukan  terhadap penyelenggaraan  pajak  di  Kabupaten  Cianjur  yaitu  peningkatan  kompetensi pegawai  BPPD  Kabupaten  Cianjur  mengenai  wajib  pajak  reklame  dengan  cara mengadakan  pendidikan  dan  latihan  untuk  para  pegawai  agar  pegawai  memiliki kompetensi yang baik di bidang perpajakan. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak  untuk  mendaftarkan  sendiri  subyek  dan  obyek  Pajak  Reklame  ke  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah.  Pendaftaran  sendiri  oleh  wajib  pajak  dapat dilakukan  baik  secara  ofline  maupun  online.  Memaksimalkan  konsep  Pajak Reklame  yang  mengoptimalkan  sistem  online  dalam  pemungutan  pajak.  Sistem tersebut  diharapkan  dapat  mengefektifkan,  memudahkan,  dan  meminimalkan adanya  pungli  dalam  pemungutan.  Sistem  pajak  online  dengan  nama  "Pajak Jago",  diharapkan    mempermudah  dinas  dalam  memaksimalkan  pendapatan daerah  dari  sektor  pajak  reklame.  Akurasi  data  dan  Sosialisasi,  Sumber  Daya Manusia dan Pelayanan, serta  Kerjasama dengan berbagai instansi.
Kata Kunci : srategi, pajak reklame.

## IMPROVED ADVERTISEMENT TAX REVENUE STRATEGY IN CIANJUR REGENCY

## Abstract
By  Dr. Drs. A. Widanarto, M.Si a_widanarto@yahoo.com
Tax  management  strategy  is  a  particularly  important  matter,  and  where possible  have  the  quality  of  long-term,  for  purpose,  for  achieving  results  in  the form  of  increase  in  efficiency  and  progressivity.  Advertisement  tax  management
is  not  yet  optimum  in  Cianjur  Regency.  The  advertisement  tax  revenue  may  not meet specified target. Cianjur Regency Government needs to evaluate persistently advertisement  tax  management  strategy,  for  purpose,  for  improving  the effectiveness of advertisement tax revenue.
This  research was  conducted by using descriptive method and qualitative approach,  describing  a  phenomenon  under  study  as  such  in  the  field.  The  data were  put  in  qualitative  analysis  and  the  results  of  the  qualitative  research  stress more  meaning  than  generalization.  Descriptive  research  is  used  to  make systematical,  factual,  accurate  description,  picture,  and  design  of  facts, characteristics, and relationships between phenomena under research.
The  results  of  the  research  showed  that  strategy  used  for  implementation of  tax  in  Cianjur  Regency  is  the  improvement  of  BPPD  employee  competency, Cianjur Regency, concerning advertisement tax obligation by providing education and training for employees, thereby they have right competency in taxation sector. Regional  Revenue  Management  Agency  gives  taxpayers  with  opportunities  to register  their  own  subject  and  object  of  Advertisement  Tax  to  the  Agency. Registration  of  taxpayers  themselves  may  be  made,  either  offline  or  online.  It  is designed to maximize concept of Advertisement Tax optimizing online system in the tax collection. The system is  expected to  streamline, facilitate, and minimize any  tax  collected  without  proper  legal  authority  in  the  collection.  Online  tax system  in  the  name  of  “Pajak  Jago”  is  expected  to  facilitate  the  agency  in maximizing  local  revenue  of  advertisement  tax  sector.  The  accuracy  of  data  and Socialization,  Human  Resource  and  Service,  and  Collaboration  with  multiple agencies was made.

## Keywords: strategy, advertisement tax

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, telah  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  setiap  daerah kota/kabupaten  dalam  mengelola  rumah  tangga  daerah  dan  penyelenggaraan berbagai  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Meskipun  beberapa  kewenangan  daerah  kembali  menjadi diserahkan ke Pemeriantah Pusat, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberi panduan yang lebih jelas mengenai distribusi fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sebagian besar tetap  menjadi  urusan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  disertai  juga  dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah. Hal itu menunjukkan bahwa, PAD merupakan cermin kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  menyebutkan  bahwa
sumber-sumber  pendapatan  daerah  adalah  PAD;  Dana  Perimbangan;  Lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah.  PAD  menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 adalah, Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.
Menurut  UU  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  Pajak  Daerah  secara  garis  besar  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat propinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak reklame, dan pajak daerah yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  tingkat  kabupaten/kota,  berupa  pajak  hotel, pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak  sarang burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  dan  BPHTB. Daerah dan Retribusi Daerah yaitu jasa umum dan jasa usaha.
Pajak  reklame  selama  ini  termasuk    sebagai  salah  satu  sumber  PAD Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  yang  dapat  diandalkan.  Banyaknya  perusahaan menggunakan  media  periklanan  (reklame)  menjadi  salah  satu  sinyal  positif  yang menunjukkan  tingginya  potensi  penerimaan  pajak  dari  sektor  ini.  Perkembangan perekonomian selama ini dan potensi penerimaan pajak reklame yang cukup besar menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  untuk mengelolanya dengan sebaik mungkin.
Selama ini pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Cianjur masih belum optimal. Penerimaan pajak reklame ini masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.  Data  tahun  2016  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  reklame  di Kabupaten  Cianjur  mencapai  Rp.  1,8  miliar  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar Rp. 2 miliar. Padahal target sebesar Rp. 2 miliar tersebut masih termasuk rendah dilihat dari potensi  yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor reklame masih bisa ditingkatkan.
Melihat  realitas  yang  ada  saat  ini,  Pemerintah  Daerah  perlu  terus mengevaluasi  strategi  pengelolaan  pajak  reklame,  dengan  maksud  untuk  lebih meningkatkan  efektifitas  penerimaan  pajak  reklame.  Selama  ini  belum  pernah dilakukan  penelitian  tentang  strategi  pengelolaan  pajak  reklame  padahal  hal tersebut sangat penting untuk dilakukan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  depan,  maka  permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Strategi  Organisasi  terhadap  penyelenggaraan  pajak reklame di Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana  Strategi  Program  pengelolaan  pajak  reklame  yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana  Strategi  Pendukung  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak reklame yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana  Strategi  Kelembagaan  yang  dilakukan  untuk  peningkatan pendapatan daerah dalam sektor pajak reklame di Kabupaten Cianjur?

## TINJAUAN PUSTAKA
Otonomi daerah  yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan  daerah  otonom  dimaksudkan  agar  daerah  dapat  berkembang  sesuai dengan  kemampuannya  sendiri  dan  tidak  bergantung  pada  Pemerintah  Pusat, sehingga daerah harus mampu mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri. Kushandajani (2006:39) mengemukakan bahwa: “istilah otonomi terasa lebih kuat pemaknaan  normologisnya  dari  sudut  pandang  hukum  dan  politik,  yang  lebih menekankan  pada  aturan  normatif,  dimana  desa  lebih  dipahami  sebagai  suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.
Tujuan  dikeluarkannya  kebijakan  otonomi  daerah  yaitu  membebaskan pemerintah  pusat  dari  berbagai  beban  dan  menangani  urusan  suatu  daerah  yang bisa  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Oleh  karenanya  pemerintah  pusat memiliki  kesempatan  untuk  mempelajari,  merespon,  memahami  berbagai kecenderungan  global  dan  menyeluruh  serta  dapat  mengambil  manfaat daripadanya.  Pemerintah  pusat  diharap  lebih  mampu  berkonsentrasi  dalam perumusan  kebijakan  makro  atau  luas  yang  sifatnya  umum  dan  lebih  mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang  lebih  optimal,  sehingga  kemampuan  prakarsa  dan  kreativitas  pemerintah daerah  akan  terpacu,  dan  dalam  mengatasi  masalah  yang  terjadi  di  daerahnya semakin kuat.
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan hidup demokrasi,  keadilan,  dan  pemerataan  serta  pemeliharaan  hubungan  yang  serasi antara  pusat  dan  daerah  dalam  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Mardiasmo dalam Sijabat, dkk,. 2014:237).
K.J  Davey  (1998:22),  mengemukakan:  “  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, dipungut berdasarkan  peraturan  nasional  tetapi  penetapan  tarifnya  dilakukan  oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah”
Selanjutnya  pembiayaan  daerah  bersumber  dari  sisa  lebih  perhitungan anggaran  daerah,  penerimaan  pinjaman  daerah,  dana  cadangan  daerah  dan  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Mardiasmo  (2002:5)  menyatakan  bahwa,  pajak  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Pajak  daerah,  sebagai  salah  satu  komponen  PAD,  merupakan  pajak  yang dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  penduduk  yang  mendiami  wilayah yurisdiksinya,  tanpa  langsung  memperoleh  kontraprestasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  yang  memungut  pajak  daerah  yang  dibayarkannya (Riduansyah; dalam Enggar, dkk., 2011: 70).

## Dasar Pengenaan Pajak Reklame
a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
b. Dalam  hal  reklame  diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga,  Nilai  Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
c. Dalam  hal  reklame  diselenggarakan  sendiri,  Nilai  Sewa  Reklame dihitung  berdasarkan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  dan  Nilai Strategis Lokasi (NSL).
d. Nilai  Jual  Objek  Pajak  ditetapkan  dalam  harga  jual  berdasarkan faktor-faktor :
1. Jenis Reklame yang dipasang;
2. Bahan yang digunakan;
3. Jangka waktu penyelenggaraan;
4. Jumlah;
5. Ukuran media reklame;
6. Biaya pemasangan;
7. Nilai komersil;
8. Biaya pemeliharaan;
e. Nilai Strategis Lokasi ditetapkan dalam nilai prosentase berdasarkan faktor-faktor:
1. Lokasi penempatan reklame;
2. Frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan;
3. Kelas jalan;
f. Dalam  hal  Nilai  Sewa  Reklame  tidak  diketahui  dan/atau  dianggap tidak  wajar,  Nilai  Sewa  Reklame  ditetapkan  dengan  faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
g. NJOP untuk iklan minuman beralkohol dan rokok ditambah 25%.
h. NJOP untuk reklame nama atau identitas perusahaan di lokasi.
i. Perusahaan serta lembaga pendidikan swasta dikurangi 25%.
j. NJOPR  untuk  reklame  praktek  dokter/RS/Poliklinik/Apotik  swasta dikurangi 50%.
k. Bagi wajib pajak yang merubah materi dan visual reklame meskipun masa ijin/pajak reklame belum habis diharuskan membayar kembali pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
l. Tarif Pajak sebesar 25%.

## Strategi
Istilah  s trategi berasal  dari  kata  Yunani strategos yang  berarti  Jenderal yang  seiring  perjalanan  waktu  kemudian  mengalami  pergeseran  makna  sehingga memperoleh  pengertian  baru  yaitu the  art  of  the  general atau  seni  (perang)  sang jenderal. Istilah ini pertama kali populer di kalangan militer, sejak abad-abad awal sampai abad ke 18, di mana peperangan masih bersifat sederhana, sampai dengan abad-abad  akhir  dimulai  pada  abad  19  ketika  faktor  militer  telah  bercampur dengan  faktor  politik,  ekonomi,  teknologi  dan  psikologis.  Pada  saat  itu,  muncul istilah  baru  yaitu grand  strategy atau  strategi  tingkat  tinggi  yang  berarti  seni memanfaatkan semua sumber daya suatu bangsa untuk memenangkan perang atau untuk mencapai sasaran (Salusu, 2013: 86).
Lynch  (2006:  50-51)  menyatakan  bahwa  strategi  merupakan  pola  atau rencana  yang  mengintegrasikan  tujuan  utama  atau  kebijakan  dengan  rangkaian tindakan  dalam  sebuah  pernyataan  yang  saling  mengikat.  Strategi  biasanya berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  secara  umum  untuk  mencapai  misi  yang dicanangkan  organisasi,  serta  bagaimana  memilih  jalur  yang  spesifik  untuk mencapai misi tersebut. Robinson Jr., (2003 : 56), mendefinisikan strategi sebagai seperangkat  keputusan  dan  tindakan  yang  menghasilkan  formulasi  dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  penulis  mencoba  menyimpulkan pengertian  staategi  sebagai  sutau  seni  di  mana  organisasi  mendesain  keputusan berdasarkan  situasi  yang  ada  dengan  mempertimbangkan  sumber  daya  yang dimiliki,  nilai-nilai  manajerial,  dan  peluang  serta  hambatan  atau  tantangan  yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
Strategi  yang  dipilih  suatu  organisasi  akan  sangat  tergantung  dari kesimpulan yang dihasilkan melalui proses-proses tersebut. Kemungkinan strategi yang  akan  dipilih  sangat  bervariasi,  baik  jenis  strategi  maupun  tingkatannya. Koteen  (1991)  merumuskan  konsep  hierarkhi  strategy,  di  mana  ia mengklasifikasikan  strategi  ke  dalam  hirarki  yang  disebutnya  tingkat-tingkat strategi. Tingkat-tingkat strategi itu adalah (Salusu, 2013:105) :
1. Corporate  Strategy  (strategi  organisasi).  Strategi  ini  berkaitan  dengan perumusan misi,  tujuan,  dan nilai-nilai  serta inisiatif-inisiatif strategik yang  baru.  Pada  tingkatan  ini,  harus  jelas  mengenai  apa  yang  harus dilakukan, dan untuk siapa hal itu dilakukan.
2. Program  Strategy  (strategi  program).  Titik  fokus  strategi  ini  lebih kepada  implikasi-implikasi  strategik  dari  suatu  program.  Yang  harus diidentifikasi  dengan  jelas  adalah  apa  dampak  dari  pelaksanaan  suatu program, dan bagaimana dampaknya bagi sasaran organsiasi.
3. Resource  Support  Strategy  (strategi  pendukung  sumber  daya).  Fokus perhatian  strategi  ini  pada  pemanfaatan  secara  maksimal  sumber- sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. Institutional  Strategy  (strategi  kelembagaan).  Strategi  ini  memusatkan perhatian  pada  pengembangan  kemampuan  organsiasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.
Pajak  daerah,  sebagai  salah  satu  komponen  PAD,  merupakan  pajak  yang dikenakan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  penduduk  yang  mendiami  wilayah yurisdiksinya,  tanpa  langsung  memperoleh  kontraprestasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  yang  memungut  pajak  daerah  yang  dibayarkannya.  Adapun penerimaan  pajak  sebagai  tindak  lanjut  pada  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak yang telah diatur Undang-undang, maka masyarakat wajib untuk membayar pajak.
Terdapat  teori  yang  relevan  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis strategi peningkatan di Kabupaten Cianjur yakni Teori Dan Schendel dan Charles Hofer,  Higgins  (1985).  Terdapat  empat  dimensi  strategi  yang  perlu  dirumuskan,
yaitu enterprise  strategy,  corporate  strategy,  busines  strategy, dan functional strategy, di  mana  perumusannya  terdiri  dari  4  tingkatan,  yaitu  strategi  tingkat organisasi, strategi tingkat program, strategy tingkat pendukung sumber daya, dan strategi  tingkat  kelembagaan.  Melalui  strategi  peningkatan  penerimaan  pajak daerah, maka dapat mengoptimalkan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal  tersebut  didukung  oleh  adanya  faktor-faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dalam  mentaati  peraturan  yang  berlaku  pada  pemerintah  daerah,  sehingga  dapat dikatakan bahwa pajak daerah  akan berjalan dengan baik  dengan adanya strategi yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  antara  yang  membayar  pajak  dengan pemerintah  selaku  penerima  pajak  yang  disertai  dengan  tindak  lanjut  dan dukungan dari faktor-faktor SDM dalam peraturan daerah yang berlaku dan diatur oleh  Undang-undang  menjadikan  efektivitas,  efisien  dan  bermanfaat  bagi pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode    merupakan  cara  kerja  untuk  memahami  dan  mendalami  objek yang  menjadi  sasaran.  Melalui  metode  yang  tepat,  seorang  peneliti  tidak  hanya mampu  melihat  fakta  sebagai  kenyataan,  tetapi  juga  mampu  memperkirakan kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  terjadi  melalui  fakta  itu  (Syamsuddin  & Vismaiya Damayanti, 2007:14).
Metode  penelitian  ini  bersifat  deskriptif    dengan  pendekataan  kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan.  Sugiyono  (2010:14)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  peneliti  bertindak sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya  dilakukan secara purposive dan snowball ,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik trianggulasi.  Analisis  data  bersifat  kualitatif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Langkah  selanjutnya,  hasil  penelitian  akan  dijabarkan  dengan  metode deskriptif.  Penelitian  deskriptif  digunakan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat,  serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Sedangkan  pendekatan  kualitatif digunakan  untuk  mengetahui  perhitungan  yang  tepat  dalam  melakukan perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan  data  yang  tidak  berwujud  angka.  Penulis  berusaha  untuk menyelidiki, mempelajari dan selanjutnya menggambarkan atau melukiskan objek penelitian, yaitu bagaimana stategi peningkatan penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak di Kabupaten Cianjur. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang  yang  diperkirakan  menguasai dan  memahami  data,  informasi  ataupun  fakta  dari  suatu  objek  penelitian  (dalam Bungin,  2009  :108).  Teknik  penentuan  informan  menggunakan  Purposive Sampling  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu.  Informan  yang  termasuk  dalam  Purposive  Sampling  yaitu  sebagai berikut:
NO INFORMAN JUMLAH 1 Kepala Bidang Bina Potensi 1 orang 2 Kepala Seksi Bidang Bina Potensi 2 orang 3 Wajib Pajak Reklame 5 orang
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:
3.1.1. Wawancara.
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh  informasi  dari  terwawancara  (Arikunto,  2006:  155). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide  melalui  tanya  jawab  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam suatu  topik  tertentu.  Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan data  jika  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk  menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010:410-411).
3.1.2. Dokumentasi. Metode  dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti, notulen  rapat,  lengger,  agenda,  dan  sebagainya.  Untuk  mencatat  hal-hal yang  bersifat  bebas  atau  belum  ditentukan  peneliti  dapat  menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2012:274-275).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Cianjur.  Adapun  waktu  penelitian  adalah  dari  bulan  Januari  sampai dengan bulan Mei 2019.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Letak Geografi Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinas 106 o 42’ 107 o 25’ Bujur Timur dan 6 o 21’-7 o 25’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 7- 2.962mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Batas-batas wilayah daerah meliputi :
1. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bogor  dan  Kabupaten Purwakarta;
2. Sebelah  timur  berbataan  dengan  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
4. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Sukabumi  dan  Kabupaten Bogor;
Wilayah  Kabupaten  Cianjur  terdiri  dari  32  kecamatan  dengan  luas  wilayah 361.434,98  ha  dan  kecamatan  yang  memiliki  wilayah  terluas  adalah  kecamatan Cidaun  dengan  luas  29.551,23  ha.  Luas  lahan  di  kabupaten  Cianjur  tahun  2015 adalah  350.148  ha  yang  terdiri  dari  lahan  sawah  dan  lahan  bukan  sawah.  Luas lahan  sawah  sebesar  65.782  ha  mengalami  penurunan  dari  tahun  2014  yaitu 65.909  ha.  Penurunan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  penurunan  luas  lahan sawah  di  Kecamatan  Gekbrong  dan  Sukaluyu.  Sementara  itu,  luas  lahan  bukan sawah sebesar 284.336 ha mengalami kenaikan dari tahun 2014 yaitu 284.239 ha. Kenaikan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  kenaikan  luas  lahan  bukan  sawah  di kecamtan  Cempakamulya  dan  Cikadu.  Lahan  sawah  terbesar  ada  di  wilayah Kecamatan Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta dan Cibeber.
2.1.Strategi Organisasi terhadap Penyelenggaraan Pajak di Kabupaten Cianjur Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah,  tidak  ter- lepas  dari hasil pajak
daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan kas daerah  yang penting. Pemerintah daerah berusaha dan menggali setiap potensi yang ada. Pajak  daerah  di  Kabupaten  Cianjur  diantaranya  terdiri  atas  pajak hotel  dan  restoran,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  hiburan,  pajak pengambilan  bahan  galian  golongan  C  dan  pajak  parkir.  Dalam  pengelolaan pemungutan  pajak  daerah  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah.
Subyek  pajak  ini  adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang menyelenggarakan  atau  memesan  reklame,  sedangkan  obyek  pajak  ini  adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
Kabupaten  Cianjur sebagai tempat  wisata  dan  industri  dituntut  untuk terus menerus mengembangkan dirinya sesuai dengan  dinamika  pembangunan yang berkembang dan semakin maju. Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  senantiasa berupaya  meningkatkan  perkembangan  daerah  dan  menuntaskan  berbagai persoalan  ekonomi,  sosial kependudukan,  dan sarana prasarana.    Adapun  upaya- upaya yang  dilakukan  untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah  pada garis  besarnya ditempuh  dengan usaha intensifikasi.  Intensifikasi  artinya  suatu caraatau tindakan untuk memperbesar penerimaan dengan melakukan pemungutan sumber-sumber  pendapatan  daerah  secara  ketat dan teliti.  Sedangkan  usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.
Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan  daerah  dari  hasil pajak daerah.  Pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu   benda,  alat,  perbuatan media  yang  berdasarkan bentuk  atau corak ragamnya untuk keperluan komesil. Reklame  digunakan untuk memperkenalkan  dan  menganjurkan  suatu barang, jasa, atau orang untuk menarik perhatian umum. Reklame ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
Kabupaten Cianjur merupakan daerah berkembang tempat berlangsungnya segala kegiatan, baik dalam bidang wisata, pendidikan, politik, agama, kesehatan, kesenian,  dan budaya.  Semua kegiatan tersebut  membutuhkan  reklame  sebagai
media promosi. Kabupaten
Cianjur memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis  untuk pemasangan reklame,  baik  reklame  yang  berupa spanduk, baliho bahkan  yang  berupa layar  Laser  Compact  Disk  (LCD)  raksasa  atau  yang disebut juga dengan reklame megatron.  Dengan melihat situasi  demikian  dapat diperkirakan  betapa  besar  kontribusi  pajak  reklame  di  dalam  mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.
Berdasarkan wawancara dengan Safe’I Sofiandi selaku kepala seksi ekstensifikasi mengenai  strategi  organisasi  dalam  peningkatan  penyelenggaraan  pajak  di Kabupaten Cianjur diketahui bahwa:
“Pada dasarnya strategi organisasi dilakukan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar wajib pajak mereka
sehingga pada  akhirnya jumlah penerimaan pajak di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan yang signifikan.”
Pajak  reklame  adalah  konsekuensi  wajib  pajak  yang  dikenakan  kepada individu  atau  badan  usaha  atas  penyelenggaraan  reklame.  Wajib  pajak penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Oleh  karena,  itu  dalam pelaksanaannya, pajak reklame diatur kembali oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.
Peraturan  daerah  Kabupaten  Cianjur  memberlakukan    pengecualian/tidak termasuk ke dalam wajib pajak reklame, pada beberapa jenis reklame, seperti:
a. Reklame yang diselenggarakan melalui media cetak, media elektronik dan internet.
b. Reklame  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah.
c. Reklame  untuk  nama  tempat  ibadah  seperti  masjid,  gereja,  serta  panti asuhan.
d. Reklame untuk  tanah  yang terletak di  tanah tersebut  dengan ukuran tidak lebih dari 1 m2.
e. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Luar negeri
f. Merek  produk  atau  label  yang  terdapat  pada  barang  dagangan  yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis di pasaran.
Pengetahuan  pegawai  BPPD  Kabupaten  Cianjur  mengenai  wajib  pajak reklame  dikenakan  kepada  individu/pribadi  atau  badan  yang  menyelenggarakan reklame sangat dibutuhkan. Jika reklame itu diselenggarakan secara langsung oleh pribadi  atau  badan  maka  wajib  pajak  reklame  adalah  badan  atau  orang  pribadi yang  bersangkutan  tersebut.  Jika  reklame  diselenggarakan  melalui  pihak  ketiga, maka  wajib  pajak  adalah  pihak  ketiga  yang  menyelenggarakan  reklame  tersebut. Hal  ini  sangat  penting  diketahui  oleh  pegawai  BPPD  untuk  menghitung  NSR (Nilai Sewa Reklame) sebagai acuan untuk menetapkan tarif pajak.
“Kompetensi  kerja  pegawai  sangat  ditentukan  untuk  meningkatkan pendapatan  pajak  daerah,  semakin  tinggi  kompetensi  pegawai  maka  akan meningkatkan  pendapatan  pajak  yang  tinggi  pula  di  Kabupaten  Cianjur.” (wawancara dengan Safe’I Sofiandi selaku kepala seksi ekstensifikasi)
Besaran  pajak  reklame  sudah  ada  ketentuannya  yaitu  sebesar  25%  dari NSR  (Nilai  Sewa  Reklame).  Mengenai  besaran  atau  jumlah  pajak  reklame  itu sangat  bergantung  pada  faktor  yang  mempengaruhi  tentang  besaran  nilai  sewa reklame  (NSR)  tersebut.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besaran  NSR  sangat ditentukan  oleh  siapa  penyelenggara  reklame,  jenis  reklame  (produk  atau  non- produk),  dan  juga  faktor  lainnya.  Untuk  reklame  yang  diselenggarakan  sendiri, besaran  NSR  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  berikut  ini:  Jenis  reklame,  Lokasi, Kategori  kelas  jalan,  Jumlah  Reklame,  Bahan  yang  digunakan,  Ukuran,  Jangka waktu pemasangan, dan Waktu pemasangan.
NSR  atau  Nilai  Sewa  Reklame  merupakan  dasar  pengenaan  pajak   dan menjadi  salah  satu  faktor  dalam  perhitungan  pajak  reklame  terutang.  Pegawai BPPD dituntut untuk memiliki kompetensi mengenai NSR ini  untuk menghitung pajak reklame yang merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
“Sepengetahuan  saya  kompetensi  kerja  yang  baik  tentunya  akan memberikan dampak positif dalam peningkatan pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat  memliki  kepercayaan  positif  kepada  BPPD  dalam  hal pengurusan  pajaknya.”  (Wawancara  Ibu  Maryam,  Kasubbid  Perhitungan dan Pendaftaran)
2.2.Strategi  Program  Pengelolaan  Pajak  yang  dilakukan  oleh  BPPD  Kabupaten Cianjur
Kabupaten  Cianjur  meniliki  Visi  :  “Cianjur  Lebih  Maju  dan  Agamis”. Adapun  Misi  Pembangunan  jangka  menengah  Kabupaten  Cianjur  2016-2021 selama  5  (lima)  tahun  ke  depan  sebagai  komitmen  untuk  mencapai  Visi  sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan
3. Meningkatkan  pembangunan  manusia  melalui  akselerasi  di  bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
Adapun  program  BPPD  selaku  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  yaitu peningkatan  pendapatan.  Salah  satu  pendapatan  daerah  ialah  pajak  daerah khususnya  pajak  reklame.  Reklame  adalah  benda,  alat,  pembuatan,  atau  media yang  menurut  bentuk  dan  corak  ragamnya  untuk  tujuan  komersial  dan dipergunakan untuk mengenalkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau  dapat  dilihat,  dibaca  atau  didengar  dari  suatu  tempat  oleh  umum,  kecuali yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Objek  pajak  reklame  adalah  semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame kain ,stiker,selebaran, reklame  udara,  reklame  apung,  reklame  suara,  reklame  film  dan  reklame peragaan.
Subjek  pajak  reklame  merupakan  orang  pribadi  atau  badan  yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan  yang  menggunakan  reklame.  Objek  pajak  reklame  yang  tidak  termasuk pajak  dan  retribusi  daerah  adalah  penyelenggaraan  reklame  melalui  internet, televisi, radio, warta harian,warta bulanan dan sejenisnya, label/merk produk yang melekat  pada  barang  yang  diperdagangkan  yang  berfungsi  untuk  membedakan
dari  produk  sejenis  lainnya,  nama  pengenal  usaha  atau  profesi  yang  dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, reklame yang diselenggarakan oleh  pemerintah,  reklame  ucapan  selamat  dari  orang  pribadi,  badan  atau  partai politik.  Berdasarkan  wawancara  dengan  wajib  pajak,  Humas  PT  Djarum, mengenai visi dan misi BPPD Kabupaten Cianjur dinilai telah mengimplementasikan  dengan  baik. “Saya  kira  demikian  BPPD  Kabupaten  Cianjur berupaya  unuk  mengimplemetasikan  visi  dan  misi  hal  ini  dirasa  terlihat  dari  pegawai yang melaksanaan pekerjaannya yang sebaik mungkin.”
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan  menjumlahkan  nilai  jual  media  reklame  dan  nilai  strategis  pemasangan reklame.  Dalam  prakteknya  penggolongan  pajak  reklame  di  Kabupaten  Cianjur dibagi 4 (empat) jenis  yaitu : reklame papan, reklame kain, reklame melekat dan reklame berjalan. Nilai sewa media reklame dihitung dengan memperhatikan jenis reklame,  biaya  pembuatan,  biaya  pemasangan,  biaya  pemeliharaan  dan  jangka waktu  pemasangan.  Nilai  strategis  pemasangan  reklame  dihitung  dengan memperhatikan  jenis  reklame,  lokasi  pemasangan,  luas  reklame,  sudut  pandang dan lebar jalan. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Implementasikannya  program  pemungutan  pajak  reklame  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  dana,  material  dan orang  yang  terlibat  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak  reklame  ini. Kepala  daerah  selaku  orang  yang  terlibat  dalam  urusan  pajak  harus  mendukung dan mengoptimalkan potensi pajak daerah di lingkungan Kabupaten Cianjur.
“Kepala  daerah  di  Kabupaten  Cianjur  sangat  berkepentingan  mengenai penerimaan  pajak  yang  harus  ditingkatkan  dari  waktu  ke  waktu.
Penerimaan  pajak  secara  signifikan  mengindikasikan  paraturan  daerah telah  melakukan  pekerjaannya  dengan  optimum.”  (Wawancara  Safe’I Sofiandi selaku Kepala seksi ekstensifikasi)
Proses  pelaksanaan  pemungutan  Pajak  reklame  merupakan  kebijaksanaan daerah  yang  sangat  menarik  untuk  diperhatikan  dalam  upaya  meningkatkan penerimaan  keuangan  daerah  namun  dalam  penerapannya  di  lapangan  banyak mengalami kesulitan terutama persoalan yang menyangkut ketetapan wajib pajak dan  realisasinya.  Mengenai  strategi  program,  Maryam,  selaku  Kasubbid Perhiyungan  dan  Pendaftaran  menyatakan  “Program  pengelolaan  pajak memerlukan totalitas kerja dari seluruh komponen  dan  kerjasama  antar
bagian yang akan menyukseskan program tersebut.”
Ada beberapa hambatan yang dapat menghadang jalan untuk mencapai sasaran  kebijakan  dan  program,  yaitu:  hambatan  fisik,  hambatan  hukum, hambatan  organisasional,  hambatan  politik,  hambatan  distribusi  dan  hambatan anggaran.  Apabila  dikaitkan  dengan  program  pemungutan  pajak  reklame,  maka kecendrungan  hambatan  yang  terjadi  dapat  meliputi;  hambatan  hukum  dan hambatan  organisasional  mengingat  organisasi  yang  tidak  optimal  dari pelaksanaan pajak reklame serta lemahnya penegakan hukum yang diterapkan.
Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum  yang  jelas  dan  kuat  sehingga  harus  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  pihak
yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak Reklame kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi     Daerah
2. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1007 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan  Bupati  Cianjur  Nomor  02  Tahun  2005  tentang  petunjuk pelaksanaan  peraturan  daerah  Kabupaten  Cianjur  nomor  11  tahun  1998 tentang pajak reklame.
Sejauh  ini,  reklame  masih  menjadi  cara  yang  efektif  untuk  tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, atau orang. Reklame menjadi media  promosi  yang  cukup  digemari  pengusaha.  Oleh  karena  itu  BPPD  selaku Badan  Penerima  Pendapatan  Daerah  melakukan  langkah-langkah  dalam menyusun program kinerja dalam rangka peningkatan pendapatan pajak.
“Pada  dasarnya  program  kerja  yang  disusun  sudah  sedemikian  rupa melalui langkah strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan pajak di kabupaten cianjur sehingga setiap orang yang terlibat dalam pajak harus  mengimplementasikan  sebaik-baiknya.”  (Maryam,  Kasubbid Perhitungan dan Pendapatan)
Pendaftaran  dan  pendataan  wajib  pajak  reklame  adalah  proses  awal  sebelum obyek pajak reklame dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek  dan  obyek  pajak  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  melakukan penilaian  dan  penetapan  pajak  reklame.  Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui jumlah wajib pajak reklame dan berapa omset yang dimiliki  oleh masing-masing wajib  pajak  reklame  sebagai  dasar  penetapan  pajak  reklame  untuk  setiap  wajib pajak reklame.
Sesuai  dengan  asas self  assessment ,  yaitu  suatu  asas  yang  memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya  di  bidang  perpajakan,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  telah memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  reklame  yang  ada  di  Kabupaten Cianjur  menunaikan  kewajiban  dan  haknya  tersebut.  Salah  satu  pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk  mendaftarkan  sendiri  subyek  dan  obyek  pajak  reklame  ke  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Pendaftaran  sendiri  oleh  wajib  pajak  dapat  dilakukan  baik  secara ofline maupun online dengan cara mengisi formulir pendaftaran wajib pajak, mengisinya dengan  jelas,  benar  dan  lengkap.  “Program  yang  selama  ini  terasa  yaitu  dengan adanya  sistem online .  Karena  itu  memudahkan  pelayanan  yang  kita  butuhkan.” (wawancara humas PT Djarum) Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Cianjur  dalam melakukan  penetapan  pajak  reklame  diamanatkan  untuk  memperhatikan  omzet penjualan  pelayanan  pemasang  reklame  atau  jumlah  pembayaran  yang  diterima oleh  pemilik  pemasang  reklame  atas  pelayanan  pemasang  reklame  dengan penghitungan  tarif  sebesar  25  %.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  penetapan
besarnya pajak terhutang yang menjadi kewajiban  wajib pajak dilakukan melalui proses  kesepakatan  antara  pengusaha  pemasang  reklame  sebagai  wajib  pajak. Hasil  kesepakatan  tersebut  dijadikan  dasar  oleh  Badan    Pengelolaan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Cianjur  untuk  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD).  Alasan  tidak  bisa  diberlakukannya  tarif  sesuai  Peraturan  Daerah  adalah karena  wajib  pajak  reklame  merasa  tarif  yang  ditetapkan  terlalu  tinggi,  sehingga mereka  berkeberatan  untuk  membayar  karena  papan  reklame  yang  kami  pasang sifat permanen dan dalam jangka waktu  yang lama. Kesepakatan ini dinilai baik, karena  mempermudah  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya. “Sebagian program  cukup  memudahkan  meskipun  sebagian  lainnya  cukup  ribet  mungkin  karena adanya  prinsip  kehati-hatian  maka  ada  pemakluman  untuk  hal  tersebut”  (wawancara dengan wajib pajak)
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Cianjur dalam pemungutan pajak reklame adalah pada saat melakukan pemungutan,  wajib  pajak  tidak  berada  di  tempat,  alamat  tidak  jelas  dan keterlambatan membayar oleh wajib pajak. Mengenai keterlambatan bayar setelah jatuh  tempo,  diketahui  bahwa  apabila  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  jatuh  tempo, wajib  pajak  belum  melunasi  pajak  terhutang,  maka  diberikan  surat  teguran  atau surat  peringatan.  Dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  tanggal  surat teguran atau surat peringatan wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
2.3.Strategi  Pendukung  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak  reklame  yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Cianjur
Secara  garis  besar,  reklame  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  reklame produk  dan  reklame  non-produk.  Reklame  produk  adalah  reklame  yang  berisi tentang suatu barang atau jasa dimana tujuan reklame tersebut semata-mata untuk keperluan  promosi,  sedangkan  reklame  non  produk  adalah  jenis  reklame  yang semata-mata memuat  nama perusahaan/badan/nama profesi  atau usaha, termasuk juga logo, simbol atau identitas badan/perusahaan dan usaha yang dapat diketahui oleh khalayak umum.
Majunya sebuah kota seringkali bisa dilihat dari banyaknya reklame yang ada  di  pinggir  jalan  strategis  di  kota  tersebut.  Selain  menimbulkan  kesan  ramai, reklame  sejatinya  merupakan  alat  promosi  yang  paling  efektif  untuk  diingat masyarakat.Terlebih  Kabupaten  Cianjur  merupakan  daerah  wisata.  Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 bentuk kepentingan yaitu pertama; reklame sebagai penyumbang  pendapatan  daerah  (fungsi budgetair ),  kedua;  reklame  sebagai elemen  estetika  perkotaan  (fungsi regulerend )  dan  ketiga;  reklame  sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa  Reklame  (NSR),  besar  kecilnya  NSR  dipengaruhi  oleh  lokasi  penempatan reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik/letak pemasangan  reklame  maka  tarif  kelas  jalannya  semakin  tinggi/mahal,  dengan pertimbangan  manfaat  yang  diperoleh  si  penyelenggara  reklame  semakin  tinggi, khususnya  terkait  dengan  jangkauan  pangsa  pasar  dan  sasaran  konsumen  yang dituju dari produk yang dipromosikan tersebut.
Dalam  hal  fungsi  budgeter,  yaitu  memenuhi  anggaran  pendapatan  daerah dari sektor penerimaan pajak rekalame.  Kepentingan dalam hal fungsi regulerend
Yyaitu fungsi mengatur, dimana dalam hal ini diatur tentang tata letak yang dapat menunjang  keindahan  kota  dan  melihat  aspek  keamanan  masyarakat.  Mengenai keindahan  kota  diatur  oleh  Dinas  Tata  Kota  setempat  dan  mengenai  aspek keamanan,  sebelum  reklame  dipasang  terlebih  dahulu  melalui  izin  konstruksi. Kepentingan  dalam  hal  fungsi  bisnis  pengusaha.  Kepentingan  ini  berhubungan dengan  pengusaha  untuk  memasarkan  produknya  pada  titik-titik  tertentu  (titik strategis).
Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya  NSR  dipengaruhi  oleh  lokasi  penempatan  reklame  yang  dibedakan berdasarkan  tarif kelas  jalan.  Semakin  strategis  titik/letak  pemasangan  reklame maka  tarif  kelas  jalan  nya  semakin  tinggi/mahal,  dengan  pertimbangan  manfaat yang  diperoleh  si  penyelenggara  reklame  semakin  tinggi,  khususnya  terkait dengan  jangkauan  pangsa  pasar  dan  sasaran  konsumen  yang  dituju  dari  produk yang dipromosikan tersebut.
“Tentunya  banyak  strategi  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  reklame  oleh  BPPD  Kabupaten  Cianjur,  salah  satu strateginya  adalah  pemerintah  Kabupaten  Cianjur  melakukan  penyisiran sejumlah  objek  dan  mencopot  reklame  yang  tidak  berizin  pajak  sebagai salah  satu  upaya  menggenjot  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dari sektor pajak.” (Safe’I Sofiandi, Kepala seksi ekstensifikasi)
Hal  sejalan  pun  diungkapkan  oleh  Mariam,  selaku  Kasubbid  Perhitungan  dan pendaftaran
“Guna  meningkatkan  penerimaan  pajak  reklame  di  Kabupaten  Cianjur BPPD    maka  perlu  dilakukan  ketegasan  terutama  dalam  hal  kedisiplinan pemasangan  reklame  jika  ada  reklame  yang  tidak  berizin,  maka pemerintah harus segera menertibkannya dan menyarankan kepada pihak –pihak tertentu untuk dapat mengikuti peraturan yang legal.”
Data  menyebutkan,  pajak  reklame  memberi  pemasukan  daerah  yang mencapai  73,57  persen  atau  senilai  Rp  1,8  miliar  dari  total  target  Rp  2  miliar. Pengelolaan pajak, Pemerintahan Kabupaten Cianjur  pun memaksimalkan konsep Pajak Jago yang mengoptimalkan sistem online dalam pemungutan pajak. Sistem tersebut  diharapkan  dapat  mengefektifkan,  memudahkan,  dan  meminimalkan adanya  pungli  dalam  pemungutan.  Sistem  pajak  online  dengan  nama  "Pajak Jago",  diharapkan    mempermudah  dinas  dalam  memaksimalkan  pendapatan daerah dari sektor pajak.
Saya  pikir  sarana  prasana  sudah  disediakan  baik ofline maupun online . Begitu pula secara online sudah   disediakan   website   yang berisi informasi  lengkap  seputar  pajak.  "Sistem  pajak online ini  akan mempermudah  wajib  pajak  membayar    kewajibannya,    ketika  berada  di luar   Cianjur  sekalipun.  Tahun  2017  pembayaran  pajak  akan  lebih mudah dengan  sistem online .  (Safe’I  Sofiandi,  Kepala  seksi ekstensifikasi)
“Pelayanan  online  saya  kira  menjadi  terobosan  yang  cukup  baik  untuk memangkas waktu pelayanan menjadi lebih baik” (Humas, PT Djarum)
2.4.Strategi Kelembagaan yang Dilakukan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur
Strategi  kelembagaan  yang  dilakukan  untuk  peningkatan  pendapatan daerah    berkaitan  dengan  sejauh  mana  ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan pajak  reklame  telah  direalisasikan.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  lapangan, diketahui  bahwa  pemungutan  pajak  reklame  yang  di  lakukan  oleh  Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah    (BPPD)  Kabupaten  Cianjur  dirasakan    cukup baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  implementasi  kebijakan  pajak  reklame  yang memberikan  kontribusi    mencapai  73,57  persen  atau  senilai  Rp  1,8  miliar  dari total target Rp 2 miliar bagi PAD.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Safe’i  Sofiandi,  Kepala  seksi ekstensifikasi  BPPD  Kabupaten  Cianjur,  mengenai  strategi  kelembagaan  peneliti memperoleh  keterangan  bahwa  “Secara  kelembagaan  BPPD  Kabupaten  Cianjur akan  menerapkan  prinsip  good  corporate  governance  dengan  sebaik-baiknya supaya bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah”. Sedangkan Mariyam, selaku Kasubbid Perhitungan dan pendaftaran, menyatakan bahwa “Secara kelembagaan maka  BPPD Kabupaten  Cianjur harus memastikan setiap karyawan  yang  terlibat dalam proses pajak haruslah karyawan yang memiliki kompetensi yang baik.”
Salah  satu  kekuatan  yang  dimiliki  BPPD  Kabupaten  Cianjur  adalah komitmen  untuk  mendukung  pembangunan  daerah.  Seperti  wawancara  dengan Safe’i  Sofiandi,  Kepala  seksi  ekstensifikasi  BPPD  Kabupaten  Cianjur  yang menyatakan bahwa “Kabupaten  Cianjur  mendukung  totalitas  dengan mengoptimalkan  penerimaan  panjak  yang  dimilikinya  guna  mensupport pembangunan daerah Kabupaten Cianjur.”
Berdasarkan data dan hasil analisis, maka strategi kelembagaan yang harus dilakukan  lebih  optimal  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  dalam  rangka mengakomodir  kepentingan budgetair , regulerend dan  bisnis  dalam penyelenggaraan  reklame    diantaranya  adalah: Akurasi  data  dan  Sosialisasi, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan, serta Kerjasama dengan berbagai instansi. Implementasi  strategi  kelembahaan  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan kelembagaan.  BPPD  Kabupaten  Cianjur  dinilai    sudah  cukup    efektif  dalam pengembangan  kebijakan  kelembagaan.  Hal  tersebut  terlihat  dari  semangat  kerja dan  program-program  yang  sudah  terelasiasi  oleh  BPPD  Kabupatern  Cianjur. BPPD  Kabupaten  Cianjur  telah  membuat  block  plan  untuk  dapat  memudahkan hubungan  komunikasi  dengan  para  wajib  pajak.  Selain  itu,  ada  program  Pajak Jago  dengan  memudahkan  pendaftaran  dan  pembayaran  pajak  secara  online. Berdasarkan  wawancara  dengan  wajib  pajak  mengenai  kebijakan  kelembagaan yang telah dilakukan oleh BPPD kabupaten Cianjur, dikatakan bahwa: “Kebijakan kelembagaan  terutama  dalam  hal  fleksibilitas  pembayaran  pajak  membuat  wajib pajak lebih antusias membayar pajaknya.” (Humas, PT Djarum)
“Secara  intensif  dan  berkelanjutan  wajib  pajak  telah  merasakan  manfaat yang  diberikan  oleh  BPPD  kabupaten  Cianjur  dalam  pengurusan pajaknya.” (Humas, Ramayana Dept Store)
Para petugas sudah optimal dalam mengkomunikasikan kepada para wajib pajak  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya  sehingga meminimalisasi  terjadi  penunggakan  terhadap  pembayaran  pajak  dari  seluruh
wajib  pajak  yang  terdaftar.  Faktor  karakteristik  sikap  pelaksana  sangat berpengaruh  terhadap  efektifitas  pemungutan  pajak  reklame.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan    wajib  pajak  mengenai  seberapa  baik  para  pegawai  BPPD kabupaten Cianjur didalam mengimplementasikan kebijakan startegi kelembagaan tersebut,  dikatakan  bahwa:  “Secara  garis  besar  sudah  cukup  baik  meskipun  ada beberapa  karyawan  yang  belum  optimal  dalam  memberikan  pelayanannya.”  (PT Djarum)  “Saya  menilai  secara  garis  besar  dan  keseluruhan  sudah  cukup  baik namun harus ditingkatkan.” (Humas, Ramayana Dept Store)
Walaupun  secara  garis  besar  dinyatakan  sudah  cukup  baik,  pelaksana program  kebijakan  pemungutan  pajak  reklame  masih  harus  ditingkatkan. Pelaksana  program  untuk  pemutahirkan  data  objek  pajak  reklame  perlu ditingkatkan.  Dalam  hal  penetapan  pajak  reklame  tidak  berdasarkan  Peraturan Daerah,  melainkan  berdasarkan  pada  pernyataan  kemampuan  bayar  dari  wajib pajak  reklame  harus  diubah.  Demikian  juga,  penentuan  target  penerimaan  pajak Reklame,  penentuannya  tidak  berdasarkan  atas  kajian  dan  analisis  terhadap potensi  riil  yang  ada,  melainkan  atas  dasar  realisasi  tahun  sebelumnya,  sehingga peningkatan PAD melalui penerimaan pajak reklame masih dirasakan kurang. Berkaitan  dengan  sikap  pelaksana,  profesionalitas  petugas  pemungut sangat  menentukan  efektifitas  pemungutan  pajak  reklame.  Untuk  melaksanakan tugas  sebagai  pemungut  pajak  di  lapangan  membutuhkan  tingkat  pengalaman yang  tinggi  dan  komunikasi  yang  baik.  Hal  ini  disebabkan  peran  petugas pemungut  di  lapangan  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  (wajib  pajak) maka  keadaan  mentalitas  aparat  yang  cukup  bagus  sangat  diperlukan  untuk mencapai  target  penerimaan  pendapatan  yang  maksimal.  Untuk  mengatasi hambatan  tersebut  BPPD  Kabupaten  Cianjur  mengadakan  pendidikan  dan pelatihan  secara  berkala.  “BPPD  KabupatenCianjur  mengadakan  pendidikan  dan pelatihan  secara  berkala  untuk    meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pegawai.” (Safe’i Sofiandi, Kepala seksi ekstensifikasi)
Pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan  berbentuk  pengarahan–pengarahan lapangan  yang  bertujuan  untuk  memotivasi  para  aparat  pemungut  pajak  untuk memperbaiki kinerjanya di lapangan sehingga memenuhi target yang diharapkan.
Dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak. Pihak BPPD Kabupaten Cianjur harus  meningkatkan  akurasi  data  dan  sosialisasi  mengenai  pemasangan  reklame. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendataan reklame yang terdaftar dan tidak ada yang lolos pajak, sehingga penerimaan target pajak reklame meningkat.
Self  Assessment yaitu  suatu  asas  pemungutan  pajak  yang  memberikan kepercayaan  sekaligus  dituntutnya  peran  serta  masyarakat  sebagai  wajib  pajak untuk  secara  aktif  melaksanakan  semua  kewajiban  perpajakannya.  Mulai  dari mendaftarkan  diri,  melaporkan  obyek  pajak  yang  dikuasai,  menghitung  jumlah pajak  terutang,  membayar  dan  menyetorkannya.  Selain  itu,  Wajib  Pajak  juga dituntut  secara  aktif  belajar  atau  mengetahui  isi  suatu  peraturan  tentang perpajakan.  Sebaliknya  pemerintah  dituntut  secara  berkelanjutan  memberikan pemahaman  dan  pengertian  kepada  masyarakat  tentang  ketentuan  peraturan perpajakan  itu  sendiri.  Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  kepada  masyarakat
sebagai  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  adalah  dengan  mengadakan kegiatan sosialisasi.
Komitmen seorang pemimpin juga berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai  peran  yang bisa memberikan disposisi  terhadap pelaksanaan  kegiatan.  Sikap  dan  peran  aktif  pimpinan  di  suatu  daerah  menjadi penting,  sebab  berjalan  atau  tidaknya  sebuah  kebijakan  salah  satunya  adalah adanya  komitmen  dari  seorang  pemimpin  yang  bisa  memperlancar  jalannya implementasi  kebijakan.  Dukungan  dari  pimpinan  sangat  mempengaruhi  proses pemungutan  pajak  reklame  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien. Mengenai dukungan pimpinan Kabupaten Cianjur, Safe’i Sofiandi, Kepala seksi ekstensifikasi BPPD Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa “Kepala daerah selalu  mendorong  pada  potensi  pendapatan  daerah  karena  seperti  yang  kita ketahui  bersama  bahwa  penerimaan  pajak  merupakan  potensi  utama  pendapatan daerah Kabupaten  Cianjur.”
Wujud  dari  dukungan  pimpinan  ini  adalah  menempatkan  kebijakan menjadi  prioritas  program,  penempatan  pelaksana  dengan  orang-orang  yang mendukung  program,  memperhatikan  keseimbangan  daerah,  agama,  suku,  jenis kelamin  dan  karakteristik  demografi  yang  lain.  Disamping  itu  penyediaan  dana yang  cukup  guna  memberikan  insentif  bagi  petugas  pemungut  agar  mereka mendukung  dan  bekerja  secara  total  dalam  melaksanakan  pemungutan  pajak reklame.
Kurangnya  koordinasi  antara  BPPD  Kabupaten  Cianjur  dengan  instansi terkait  dapat  mempengaruhi  kekuatan  yang  timbul  di  luar  batas-batas  organisasi dan  memperngaruhi  keputusan  serta  tindakan  di  dalam  organisasi.  Karenanya perlu  dilakukan  kerjasama  dengan  kekuatan  yang  diperkirakan  mungkin  timbul. Kerjasama  tersebut  dapat  didasarkan  atas  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab masing-masing  orang  untuk  mencapai  tujuan.  Keberhasilan  suatu  organisasi sangatlah  dipengaruhi  oleh  kemampuannya  dalam  menanggapi  lingkungan.
Situasi  lingkungan  yang  terjadi saat  ini dan adanya masukan  yang terkait dengan  pertimbangan-pertimbangan  kondisi  yang  dihadapi  BPPD  Kabupaten Cianjur  harus  diantisipasi  dan  diadaptasikan.  Kerjasama  dengan  isntansi  lain yakni  instansi  teknis  di  luar  BPPD  merupakan  wujud  daripada  karakteristik lingkungan kerja yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Dengan adanya  kerjasama  dengan  instansi  teknis  lainnya  maka  program  kerja  dalam rangka  peningkatan  PAD  melalui  pemungutan  pajak  reklame  dapat  benar-benar dilaksanakan  dan  tersosialisasi  di  masyarakat,  serta  masyarakat  akan  lebih  tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi dengan instansi terkait  dalam  proses  pemungutan  pajak  reklame  masih  sangat  kurang  dilakukan. Instansi  terkait  yang  bekaitan  dengan  proses  pemungutan  pajak  reklame  di Kabupaten Cianjur adalah BPPD sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan ijin  usaha  reklame,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  berwenang  mengamankan dan  menertibkan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan  Camat  sebagai  pengemban pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati  di  wilayah  kecamatan.  Dengan  adanya kerjasama  maka  akan  diperoleh  informasi  yang  akurat  tentang  berapa  jumlah pengusaha  reklame  yang  telah  memiliki  ijin  usaha  dan  berapa  yang  belum
memiliki  ijin  usaha.  Selain  itu,  instansi  penegak  peraturan  daerah  yaitu  Satuan Polisi  Pamong  Praja  bisa  melakukan  tindakan  terhadap  pengusaha  reklame  yang tidak memiliki ijin usaha, bahkan tidak memiliki IMB karena memiliki informasi data yang akurat.

## SIMPULAN DAN SARAN
1 Simpulan
1. Strategi Organisasi terhadap penyelenggaraan pajak di Kabupaten Cianjur yaitu kompetensi pegawai BPPD Kabupaten Cianjur mengenai wajib pajak reklame. NSR  atau  Nilai  Sewa  Reklame  merupakan  dasar  pengenaan pajak   dan  menjadi  salah  satu  faktor  dalam  perhitungan  pajak  reklame terhutang.  Pegawai  BPPD  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  mengenai NSR  ini    untuk  menghitung  pajak  reklame  yang  merupakan  pajak  atas penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu, BPPD Kabupaten Cianjur rutin mengadakan  pendidikan  dan  latihan  untuk  para  pegawai  agar  pegawai memiliki kompetensi yang baik di bidang perpajakan.
2. Sesuai  dengan  asas self  assessment ,  yaitu  suatu  asas  yang  memberikan kepercayaan  kepada  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  serta memenuhi  haknya  di  bidang  perpajakan  maka  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Cianjur  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak reklame  yang  ada  di  Kabupaten  Cianjur  menunaikan  kewajiban  dan haknya tersebut. Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan  kesempatan  kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan  sendiri subyek dan obyek pajak reklame ke BPPD. Pendaftaran sendiri oleh wajib pajak dapat dilakukan baik secara ofline maupun online .
3. Pengelolaan pajak, Pemerintahan Kabupaten Cianjur  pun memaksimalkan konsep Pajak Jago yang mengoptimalkan sistem online dalam pemungutan pajak.  Sistem  tersebut  diharapkan  dapat  mengefektifkan,  memudahkan, dan meminimalkan adanya pungli dalam pemungutan. Sistem pajak online dengan  nama  "Pajak  Jago",  diharapkan    mempermudah  dinas  dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
4.    Strategi  kelembagaan  yang  dilakukan  lebih  optimal  oleh  Pemerintah
Kabupaten Cianjur dalam rangka mengakomodir kepentingan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan reklame  diantaranya adalah:  akurasi data dan sosialisasi, sumber  daya  manusia  dan  pelayanan,  serta   kerjasama  dengan  berbagai instansi.
2 Saran
Secara  garis  besar  strategi  organisasi,  program,  pendukung  dan kelembagaan  dinyatakan  sudah  cukup  baik.  Akan  tetapi,  pelaksana  program kebijakan  pemungutan  pajak  reklame  masih  harus  ditingkatkan.  Pelaksana program untuk pemutahirkan data objek pajak reklame perlu ditingkatkan. Dalam hal  sosialisasi  kepada  wajib  pajak.  Pihak  BPPD  Kabupaten  Cianjur  harus meningkatkan akurasi data dan sosialisasi mengenai pemasangan reklame.  Hal ini akan berpengaruh terhadap pendataan reklame  yang terdaftar dan tidak ada  yang lolos pajak, sehingga penerimaan target pajak reklame meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .
Jakarta: Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta
Jogiyanto.  2004.  Metodologi Penelitian  Bisnis,  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- Pengalaman . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi,Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Jakarta: Erlangga. Marsyahrul, Tony. 2006. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Grasindo Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta:UI Press Moleong,  Lexy.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Payu,  Boby  Rantow.  2014. Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi. Vol. 18, No. 1. Hal. 141-150
Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Rinaldi,  Udin.  2012. Kemandirian  Keuangan  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah. Jurnal EKSOS Vol. 8, No. 2. Hal:105-113
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV Alfabeta
Wahyuni,  Priyo,H.A.  2009. Analisis  Pertumbuhan  Dan  Kontribusi  Dana  Bagi Hasil  Terhadap  Pendapatan  Daerah (Studi  Pada  Kabupaten/Kota  se Jawa-Bali). Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Widjaja,  HAW.2005. Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada

## Undang-Undang:
Republik  Indonesia.  2000.  Undang-Undang  No.  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Sekretariat  Negara.
Jakarta
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintahan    Pusat  dan  Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Kabupaten Cianjur. 2013. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Daerah. Kabupaten Cianjur
Jurnal : Kuncoro,  Haryo.  2007. Fenomena  Flaypaper  Effect  pada  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Hal: 47- 63.
Enggar,  dkk.  2011. Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora.Vol. 13, No. 1. Hal. 69-82
Himmawan,  Arief  dan  Wahjudi,  Djoko.  2014. Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Guna  Mendukung  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  (Studi  Komparasi  Pemerintah  Kota  Semarang  dan Surakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 21, No. 2. Hal. 189- 205
Nurana, Anggun Ciptasari & Muta’ali, Lutfi. 2012. Analisis Dampak Kerbijakan Otonomi  Daerah  Terhadap  Ketimpangan  Perkembangan  Wilayah  Di Kawasan  Ciayumajakuning .  Jurnal  Bumi  Indonesia  Vol.  1,  No.  3. Hal:172-181
Suwarno,  Agus  Endro  dan  Suhartiningsih.  2008. Efektivitas  Evaluasi  Potensi Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah .  Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7, No. 2. Hal. 162-173