Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (2): 84-108 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.8
Sinergitas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di

## Kabupaten Sidenreng Rappang
The synergy of village government’s role and community participation in the process of development planning in Sidenreng Rappang District
Ahmad Mustanir 1 , Fitriani S 1 , Khaeriyah Adri 1 , Andi Ayu Nurnawati 1 , Goso Goso 2 1 Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
2 Universitas Muhammadiyah Palopo Email Correspondence: ahmadmustanir_74@umsrappang.ac.id

## Abstract
This research examines the role of village government, community participation, and their influences on development planning in Timoreng Panua village, Panca Rijang  subdistrict,  Sidenreng  Rappang  District,  South  Sulawesi.  This  research employed  descriptive  quantitative  method,  and  involved  samples  of  55 households  out  of  population  of  745  households.  The  samples  were  taken randomly by using Yount formula 10%. Data was collected through observation, questionnaires and documentation, and analysed through tabulation, frequency and linear regression analysis by using SPSS 21.0 for Windows. The results show that  the  percentage  of  the  role  of  village  government  contributing  to  the Timoreng  Panua  village  development  planning  reached  52,4%  (considered  as ‘sufficient involvement’), while the percentage of community participation to the development planning is 77% (considered as ‘enthusiastic’). Together, the joint roles  of  village  government  and  community  partipation  contributed  to  village development  planning  with  a  figure  of  78,4%,  categorized  as  ‘playing  a significant role’.
Keywords: community participation, government’s role, development planning

## Pendahuluan
Pemerintah  desa  sebagai  ujung  tombak  dalam  sistem  pemerintahan daerah  akan  berhubungan  dan  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat. Karena  itu,  sistem  dan  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa. Struktur kelembagaan
dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintahan desa  harus  diarahkan  untuk  dapat  menciptakan  pemerintahan  yang  peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Agar  program  pemerintah  efektif  maka perlu adanya manajemen pemerintahan dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat  untuk  berpartisipasi  baik  dalam  hal  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan desa.
Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisa - sian  yang  mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  mampu  berpartisipasi dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  serta  melaksanakan  administrasi pembangunan  desa.  Dengan  demikian  diharapkan  pembangunan  dan pelaksanaan  administrasi  desa  akan  berjalan  lebih  baik,  tidak  hanya didasarkan  pada  tuntutan  emosional  yang  sulit  dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyarakatkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam  perencanaan  pembangunan  desa  memang  benar - benar  sangat dibutuhkan  untuk  mensinkronkan  rencana  pembangunan  desa  yang  akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang bersangkutan  sehingga  pembangunan  yang  dilaksanakan  sia - sia  belaka  dan masyarakat  sendiri  pun  akan  bersifat  apatis  terhadap  pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.
Dengan  adanya  peran  partisipasi  masyarakat  maka  hasil  dari pembangunan  yang  dilakukan  nantinya  diharapkan  dapat  sesuai  dengan keinginan  dan  kebutuhan  dari  masyarakat.  Pembangunan  tidak  pernah tercapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat, pembangunan akan dinilai  berhasil  jika  pembangunan  tersebut  membawa  sebuah  perubahan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga proses pembangunan merupakan proses  tawar  menawar  antar  kebutuhan  masyarakat  dengan  keinginan pemerintah.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  pembangunan  partisipasi masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  proses pembangunan itu sendiri.
Di  Desa  Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten Sidenreng  Rappang  masalah  yang  dijumpai  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan yaitu ketidakmampuan pemerintah desa atau kepala desa untuk mengaktifkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perencanaan  pembangunan.  Dalam  proses  perencaaan  pembangunan kurangnya  pemikiran  untuk  memecahkan  masalah,  kurangnya  sumbangsih pemikiran masyarakat untuk pemecahan masalah jalan yang rusak, kurangnya motivator kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi pikiran ataupun tenaga  dalam  proses  pembangunan.   Selain  hal  tersebut  kurangnya fasilitasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  dan  minimnya  jalinan komunikasi  pemerintah  desa  dengan  masyarakat.  Serta  kurangnya
sumbangsih  masyarakat  berupa  uang  atau  barang  terhadap  perencanaan pembangunan karena mereka bergantung pada dana desa.

## Tinjauan Pustaka
Pemerintah Desa
Pemerintah  adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau  suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan yang menurut Surianingrat dalam (Faried, 2015) sebagai sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  tidak  saja  diarahan  pada  pemerintahan  yang berdaulat  dan  yang  tidak  berdaulat.  Pengertian  tentang  “pemerintahan” sebagaimana  dirumuskan  adalah  suatu  pengertian  yang  berlaku  umum, namun  yang  paling  memberikan  arahan  pemikiran  terhadap  pemerintahan sebagai  studi,  sebagai  suatu  hal  yang  dipelajari,  dan  sebagai  suatu  ilmu pengetahuan,  bahwa  pengertian  tersebut  sangat  relevan  dengan  kebutuhan pemahaman terhadap pemerintahan yang berdaulat.
Desa  adalah  suatu  wilayah  yang  ditinggali  oleh  sejumlah  orang  yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama  dan  mempunyai  tata  cara  sendiri  dalam  mengatur  kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial - budaya.  Mereka  bermasyarakat  secara  rukun  dan  guyub,  karena  itu  mereka disebut masyarakat paguyuban (Hanif, 2011).
Pemerintah  Desa  menurut  Undang - Undang  Republik  Indonesia  No  6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  hak tradisional  yang  di  akui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  suatu sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan pemerintah  desa  adalah  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  desa.  Pembangunan  desa  adalah  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## Indikator Peranan Pemerintah Desa
Indikator  Peranan  Pemerintahan  Desa  Menurut  (Gito  Saputro  & Rangga, 2015) :
a. Peranan sebagai pemecah masalah (problem solving)
Dalam  kehidupan  sehari - hari  setiap  individu  atau  masyarakat  tidak dapat  terlepas  dari  masalah.  Masalah  merupakan  kesenjangan  antara harapan  dan  kenyataan.  Untuk  menggapai  harapan  tersebut,  setiap individu  atau  masyarakat  harus  mencari  jalan  keluarnya  atau  mencari pemecahan sebagaimana semetinya. Seorang agen perubahan seharusnya bisa  berperan  dalam  mencari  jalan  keluar  atau  pemecah  masalah  yang
dihadapi  oleh  masyarakat.  Agen  perubahan  adalah  para  pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan pengambilan keputusan,  inovasi  orang  lain  (masyarakat)  selaras  dengan  anjurannya. Dalam menangani masalah, sebaiknya seorang agen perubahan dapat:
1). Membatasi permasalahan atau ruang lingkup masalah 2). Menganalisis masalah yang menjadi lebih sederhana dan lebih rinci
3). Memilih metode berfikir yang tepat.
Langkah-langkah pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat antara lain:
a) Identifikasi  masalah,  masalah  sering  diartikan  sebagai  perbedaan antara kondisi dengan masalah yang sebenarnya dengan kondisi yang sering  kita  harapkan.  Dengan  demikian  masalah  akan  selesai  apabila keinginan  dan  harapan  dapat  tercapai.  Namun  demikian  langkah paling  awal  adalah  perlunya  mengetahui  adanya  masalah.  Kita  harus mampu  mengidentifikasi  masalah  berdasarkan  kebutuhan  yang dirasakan  masyarakat.  Oleh  karenanya  harus  melibatkan  masyarakat dalam proses identivikasi tersebut. Melalui para tokoh atau melibatkan seluruh  warga  melalui  curah  pendapat,  kita  inventarisir  semua permasalahan yang mereka kemukakan. Apabila permasalahan terlalu banyak,  maka  harus  kita  pilih  dan  kita  sepakati  masalah  mana  yang perlu di prioritaskan.
b) Mendeteksi  penyebab  masalah,  berbagai  maslah  yang  kita  temukan mesti  ada  penyebabnya  dan  kita  harus  mencari  penyebab  masalah tersebut  melalui  berbagai  teknik  termasuk  teknik  urun  rembu  atau sumbang  saran.  Penyebab  masalah  dapat  kita  kelompokkan  menjadi penyebab langsung atau tidak langsung.
c) Menyusun  rencana  penanggulangan.  Rencana  penanggulan  yang dimaksud untuk menentukan jenis intervensi atau program yang perlu dilakukan.  Rencana  ini harus  disusun  dengan  melibatkan  masyarakat setempat,  penyebab  masalah  yang  paling  dominan  harus diprioritaskan  untuk  ditanggulangi  (Gito  Saputro  &  Rangga,  2015) (Kholifah R and Mustanir 2019).
b. Peranan sebagai fasilitator
Fasilitator  adalah  orang  yang  berperan  memfasilitasi  atau menyediakan  fasilitas,  membantu  dan  memudahkan  anggota  kelompok atau masyarakat untuk menghadapi permasalahan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan - pertemuan yang mengarah  pada  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat, dimulai  dari  memfasilitasi  upaya  identifikasi  kebutuhan  masyarakat, menuntuan  masalah,  menetapan  tujuan  yang  ingin  di  capai,  sampai penetapan  cara  mencapai  tujuan.  Agen  perubahan  harus  mampu memfasilitasi  terjadinya  pertemuan  anggota  masyarakat  dengan  pihak - pihak  terkait  dalam  memecahkan  kebutuhan  hubungan  yang  terjadi. Dengan  demikian  agen  perubahan  harus  mampu  menjadi  mengkreasi
terjadinya kontak atau forum - forum pertemuan antara masyarakat dengan lembaga - lembaga  terkait agar  dapat  menghilangkan  perbedaan  yang  ada. Sebagai fasilitator, seorang agen pembaharu harus memahami kondisi dan situasi  masyarakat  setempat  sehingga  apabila  mereka  menghadapi  atau berhadapan  dengan  pihak  lain  tidak  lagi  merasa  minder.  Oleh  karena seorang  agen  pembaharu  harus  mampu  menumbuhkan  rasa  percaya  diri pada semua anggota masyarakat (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2018).

## c. Peranan sebagai penghubung sistem
Kehidupan bemasyarakat sebagai suatu sistem tidak terlepas adanya bagian  sub  sistem  yang  saling  terkait,  saling  memerlukan,  saling melengkapi.  Namun  sering  kali  hubungan  antar  sub  sistem  yang  ada kurang  harmonis.  Demikian  halnya  kelompok  masyarakat  sebagai  suatu sistem  akan  selalu  berhubungan  dalam  sistem  yang  lebih  luas.  Agen perubahan harus mampu menjalankan peranan sehingga hubungan antar sistem  dapat  berjalan.  Peranan  agen  pembaharu  sebagai  penghubung antar  sistem  mengacu  pada  seorang  komunikator.  Masyarakat  sebagai suatu  sistem  akan  selalu  berhadapan  dengan  pihak  lain  sebagai  bagian sistem  yang  berbeda  dengan  sistem  masyarakat.  Dalam  upaya  mencapai pembangunan,  kadang  kala  hubungan  antar  sistem  tidak  berjalan,  tidak harmonis  atau  bahkan  mengalami  hambatan  (Gito  Saputro  &  Rangga, 2015) (Saidiman et al. 2019).

## d. Peranan sebagai motivator
Motivasi  merupakan  dorongan  yang  menyebabkan  seseorang melakukan  sesuatu.  Motivasi  dapat  berasal  dari  dalam  diri  atau  luar. Dengan demikian peranan agen perubahan sebagai agen motivator harus mampu  mendorong  seseorang  untuk  melalukan  sesuatu  tindakan,  serta mengarahkan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan.  Peranan  agen  perubahan dalam proses perubahan adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah.  Masyarakat  umumnya  lebih  menyukai  bersifat  statis  meskipun kestabilan  tersebut  bermakna  negatif.  Agen  perubahan  harus  mampu menjelaskan  bahwa  perubahan  di  luar  sistem  telah  terjadi  begitu  pesat, dengan  demikian  masyarakat  akan  terdorong  untuk  mau  berubah  dan perubahan  tersebut  diarahkan  ke  perubahan    yang  bersifat  positif. Motivasi seseorang akan muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang.  Kebutuhan  manusia  menurut  teori  Maslow  dapat  dibedakan dari  beberapa  tingkatan,  dari  kebutuhan  dasar  atau  kebutuhan  fisik, kebutuhan  rasa,  kebutuhan  untuk  dicinta  dan  rasa  ingin  memiliki, kebutuhan  hormat,  kebutuhan  untuk  mengaktualisasikan  diri.  Semakin meningkat  kebutuhan  manusia  akan  menjadi  sumber  menjadi  sumber motivasi seseorang. Oleh karena itu sebagai agen perubahan harus mampu menumbuhkan  dan  mendefinisikan  kebutuhan  masyarakat  (Gito  Saputro & Rangga, 2015) (Damis Dadda et al. 2019).
e. Peranan sebagai komunikator
Komunikator  adalah  orang  yang  berprakarsa  atas  terjadinya  proses komunikasi. Komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan, pesan  yang  disampaikan  merupakan  informasi  atau  inovasi  baru  yang dapat  diterapkan  dalam  pembangunan.  Komunikan  adalah  orang  yang diharapkan menjadi penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses  komunikasi  dianggap    berhasil  apabila  pesan  yang  disampaikan oleh  komunikator  dimengerti  dan  menimbulkan  efek  kepada  komunikan yang  sesuai  dengan  harapan  komunikator.  Agen  perubahan  sebagai komunikator  harus  mampu  menyampaikan  pesan - pesan  pembangunan kepada  masyarakat,  dengan  harapan  masyarakat  mau  dan  mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen perubahan. Oleh karenanya agen pembaharu harus menguasai teknik komunikasi yang baik, komunikator harus mampu meramu pesan pembangunan ke dalam bahasa yang  dimengerti  oleh  masyarakat.  Oleh  karenanya  agen  perubahan  yang baik  selayaknya  menguasai  bahasa  yang  digunakan  oleh  masyarakat (termasuk bahasa daerah) (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Mustanir et al. 2019).
Pesan  pembangunan  yang  seharusnya  disebarkan  oleh  masyarakat juga harus diseleksi, tidak semua pesan pembangunan harus disampaikan kepada  seluruh  lapisan  masyarakat.  Agen  pembaharu  harus  mampu menjadi filter pesan pembangunan, pesan pembangunan harus memenuhi kriteria  layak  sebagai  pesan  pembagunan.  Sebagai  suatu  inovasi,  pesan pembangunan harus memenuhi 5 sifat utama yakni : adanya keuntungan relatif,  keterhubungan  dengan  nilai - nilai,  kebutuhan  klien,  dan  inovasi yang  dikenal  sebelumnya,  tingkat  kerumitan  yang  rendah,  mudah  dicoba dan diamati. Pesan pembangunan juga harus dikemas dalam bahasa atau cara  penyampaian  kepada  klien  disajikan  semenarik  mungkin  sehingga bantuan  media  akan  sangat  membantu  baik  bersifat  visual,  audio  atau audio visual.
Sasaran  pembangunan  masyarakat  adalah  seluruh  lapisan  masyarakat yang  heterogen,  mereka  memiliki  karakter  yang  beragam  pula.  Oleh karenanya sebagai agen perubahan harus mampu memahami semua karakter klien,  baik  itu  tingkat  pendidikan,  kondisi  sosial  ekonomi,  budaya,  bahasa, kepercayaan atau nilai - nilai yang diyakininya. Agen pembaharu harus mampu memilih  berbagai  kerakter  masyarakat  yang  menghambat  atau  percepat perubahan  yang  kita  harapkan.  Pendekatan  yang  harus  dilakukan  kepada setiap golongan tersebut juga tidak sama, yang paling penting adalah bahwa pada akhirnya semua lapisan atau golongan masyarakat mau menerima dan melakukan perubahan demi perbaikan mutu hidupnya.

## Konsep Partisipasi Masyarakat
Menurut Isbandi dalam (Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) (Latif et al. 2019)  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  keterlibatan  atau keikutsertaan  seseorang  masyarakat  dalam  proses  interaksi  sosial,
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu,  baik  dalam  pengambilan  keputusan  (solusi)  menangani  masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi
Bornby  dalam  (Mardikanto  &  Poerwoko,  2015)  (Mustanir  and  Yasin 2018) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.
Partisipasi adalah  keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat  dalam  suatu  kegiatan  (Mardikanto  &  Poerwoko,  2015). Sedangkan  Verhangen  dalam  (Mardikanto  &  Poerwoko,  2015)  (Irwan  et  al. 2019)  menyatakan  bahwa  partisipasi  merupakan  suatu  bentuk  khusus  dari interaksi  dan  komunikasi  yang  berkaitan  dengan  pembangian  kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.
Menurut Sumarto dalam (Fadil, 2013) bahwa partisipasi merupakan suatu proses  yang  memungkinkan  adanya  interaksi  yang  lebih  baik  antar stakeholders  sehingga  kesepakatan - kesepakatan  dan  tindakan  yang  bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.
Menurut  (Mardikanto  &  Poerwoko,  2015)  (Mustanir,  Dema,  et  al. 2018)  Partisipasi  masyarakat  merupakan  perwujudan  dari  kesadaran  dan kepedulian  serta  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  pentingnya pembangunan  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  mutu  hidup  mereka, artinya,  melalui  partisipasi  yang  diberikan  berarti  benar - benar  menyadari oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menunjuk keterlibatan masyarakat yang akan di perbaiki mutu hidupnya.
Menurut  Adisasmita  dalam  (Fadil,  2013)  Partisipasi  masyarakat adalah  pemberdayaan  masyarakat,  peran  sertanya  dalam  kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan  merupakan  aktualisasi  kesedian  dan  kemauan  masyarakat  untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan .
Menurut  (Isbandi,  2007)  partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemililihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan (Adisamita, 2006) dan Slamet dalam (Mustanir, Lubis, and Barisan 2017)  partisipasi  anggota  masyarakat  adalah  keterlibatan  anggota masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  implementasi  program pengembangan yang dilakukan di dalam masyarakat.
Menurut  Suryono  dalam  (Mustanir,  Yasin,  et  al.  2018)  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  diartikan  sebagai  ikut  serta  masyarakat dalam  pembangunan,  ikut  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  ikut  serta pemanfaatan dan menikmati hasil - hasil pembangunan.
Pengertian  partisipasi  masyarakat menurut  Isbandi  dalam  (Mustanir and Razak 2017) mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada  urutan  proses  perencanaan  pembangunan,  maka  secara  rinci  jenis partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sebagai  berikut:  1)  Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi  dalam  pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan,  4)  Partisipasi dalam pemanfaatan hasil - hasil pembangunan.
Menurut  Schiller  dan  Antlov  dalam  (Zainuddin,  2017)  tujuan  dari partisipasi masyarakat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.  Sedangkan manfaat yang didapat menurut Westra dalam (Andreeyan, 2014)  manfaat  partisipasi,  antara  lain  lebih  dimungkinkan  diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
Manfaat  yang  diperoleh  dari  adanya  partisipasi  masyarakat, sebagaimana  pendapat  ahli  menurut  Westra  dalam  (Zainuddin,  2017) manfaat  partisipasi,  antara  lain:  (a)  Lebih  dimungkinkan  diperolehnya keputusan yang benar; (b) dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif  dari  masyarakat;  (c)  dapat  mengembalikan  nilai - nilai  martabat manusia (human dignity), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama;  (d)  lebih  mendorong  orang  untuk  bertanggung  jawab;  (e) memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja; (f) lebih memungkinkan mengikuti perubahan - perubahan (Uceng et al. 2019). Daniels  dan  Walker  (2005):  Masyarakat  harus  memiliki  suara  dalam keputusan  tentang  tindakan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Survei partisipasi  oleh The  International  Association  of  Publik  Participation telah mengidentifikasi nilai inti partisipasi sebagai berikut:
a. Partisipasi  masyarakat  meliputi  jaminan  bahwa  kontribusi  masyarakat akan mempengaruhi keputusan
b. Proses  partisipasi  masyarakat  mengkomunikasikan  dan  memenuhi kebutuhan proses semua partisipan
c. Proses  partiipasi  masyarakat  berupaya  dan  memfasilitasi  keterlibatan mereka yang berpotensi untuk terpengaruh
d. Proses partisipasi masyarakat melibatkan partisipan dalam mendefinisikan bagaimana mereka berpartisipasi
e. Proses  partisipasi  masyarakat  mengkomunikasikan  kepada  partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan
f. Proses  partisipasi  masyarakat  memberi  partisipan  informasi  yang mereka butuhkan dengan cara bermakna.

## Indikator Partisipasi Masyarakat
Indikator  partisipasi  masyarakat  menurut  Keith  Davis  (dalam Sigalingging & Warjio, 2014) adalah:

## 1) Pikiran
Merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengarahkan pikiran atau sebuah pengetahuan dalam suatu rangkaian untuk mencapai tujuan.
Partisipasi  menggunakan  pikiran  seseorang  atau  kelompok  yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

## 2) Tenaga
Merupakan menggunakan tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu  dengan  tenaga  yang  dimilikinya  melibatkan  diri  dalam  suatu aktifitas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

## 3) Pikiran dan tenaga
Merupakan  partisipasi  yang  sifatnya  lebih  luas,  disamping mengikutsertakan  aktifitas  secara  fisik  dan  fisik  secara  bersama - sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama .

## 4) Keahlian
Merupakan  bentuk  partisipasi  dari  invidu  atau  kelompok  yang mempunyai  keahlian  khusus,  yang  biasanya  juga  berlatar  belakang pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal  yang  menunjang keahliannya.  Keahlian  menjadi  unsur  yang  paling  diinginkan  untuk menentukan suatu keinginan.
5) Barang
Merupakan  jenis  partisipasi  dengan  sebuah  barang  untuk  membantu guna  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Partisipasi  dari  orang  atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 6) Uang
Merupakan  partisipasi  menggunakan  uang  sebagai  alat  guna  mencapai sesuatu  yang  diinginkan.  Partisipasi  ini  hanya  memberikan  sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan tersebut.

## Konsep Perencanaan Pembangunan
Perencanaan  pembangunan  menurut  (Sjafrizal,  2014)    adalah  cara atau  teknik  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  secara  tepat,  terarah,  dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau derah yang bersangkutan.
Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam  (Riyadi & Bratakusumah, 2004) perencanaan  pembangunan  wilayah  diartikan  sebagai  suatu  proses  atau tahapan  pengarahan  kegiatan  pembangunan  di  suatu  wilayah  tertentu  yang melibatkan  interaksi  antara  sumberdaya  manusia  dengan  sumberdaya  lain, termasuk  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  melalui  investasi.  Dikatakan wilayah  tertentu  karena  memang  implementasinya  hanya  dapat  digunakan didaerah  tertentu,  dimana  penelusuran  lapangan  dilakukan,  sehingga  tidak mungkin diimplemantasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal - hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.
Menurut ML.L Jhingan dalam (Sjafrizal, 2014) (Mustanir, Ali, and Yasin 2018)  perencanaan  pembangunan  adalah  merupakan  pengendalian  dan pengaturan  perekonomian  dengan  sengaja  oleh  suatu  pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan di jangka waktu tertentu  pula.  Arthur  W.  Lewis  dalam  (Mustanir  and  Abadi  2017) mendefinisikan  perencanaan  pembangunan  suatu  kumpulan  kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.
Perencanaan  pembangunan  merupakan  suatu  tahapan  awal  dalam proses  pembangunan.  Sebagai  tahapan  awal,  perencanaan  pembangunan akan  menjadi  bahan/pedoman/acuan  dasar  bagi  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  (Riyadi  &  Bratakusumah,  2004)  (Mustanir  and  Rusdi. Muhammad 2019).
Perencanaan  pembangunan  juga  berlaku  bagi  negara - negara  yang sedang  berkembang,  karena  ada  bebrapa  faktor,  yaitu  karena  kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian masa datang, untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tak luput  dengan  mekanisme  parencanaan  pembangunan  dengan  adanya  SPPN (system  perencanaan  pembangunan  nasional)  Undang - Undang  Nomor  24 Tahun 2004.  Yang mana perencanaan pembangunan bukan hanya dilakukan pada tingkat pusat namun pada tingkat daerah juga.
Dalam  konteks  pelaksanaan  pembangunan  daerah,  sesuai  dengan peran  pemerintah  daerah  dalam  era  otonomi  luas,  perencanaan pembangunan  daerah  diperlukan  kerana  pelaksanaan  pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Secara  umum  perencanaan  pembangunan  menurut  (Sjafrizal,  2009) adalah  cara  atau  teknik  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  secara  tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (PPD)  akan  membentuk  tiga  hal pokok  yang  meliputi:  perencanaan  komunitas,  menyangkut  suatu  area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan derah, karena dengan tingkat kompleksitas yang  besar  tidak  mungkin  kita  mengabaikan  masalah - masalah  yang  muncul sebagai  tuntutan  kebutuhan  sosial  yang  tak  terelakkan.  Tetapi  dipihak  lain adanya  keterbatasan  sumberdaya  yang  dimiliki  tidak  memungkinkan  pula untuk  melakukan  proses  pembangunan  yang  langsung  menyentuh  atau mengatasi  seluruh  permasalahan  dan  tuntutan  secara  sekaligus.  Dalam  hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui  proses  perencanaan  (Mustanir,  Sellang,  et  al.  2018)  (Latif,  Mustanir, and Irwan 2019).
Jenssen  dalam  (Riyadi  &  Bratakusumah,  2004)  (Sapri  et  al.  2019) merekomendasikan  bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  harus memperhatikan  hal - hal  yang  bersifat  kompleks,  sehingga  prosesnya  harus
memperhitungkan  kemampuan  sumberdaya  yang  ada,  baik  sumberdaya manusia,  sumber  daya  fisik,  sumber  daya  alam,  keuangan,  serta  sumber - sumber  daya  lainnya.  Dalam  konteks  ini  ia  menyebutnya  dengan  istilah pembangunan  endogen,  atau  dengan  kata  lain  pembangunan  yang  berbasis potensi.  Selain  itu,  perencanaan  yang  mempertimbangkan  kondisi  spatial suatu  daerah  juga  menjadi  hal  penting  dalam  proses  perencanaan pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah  akan  mencakup  suatu  ruang tertentu,  sehingga  diperlukan  adanya  penataan  ruang  yang  efektif,  dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.
Perencanaan  pembangunan  berlaku  pada  negara  yang  menganut paham  sosialis  karena  peranan  pemerintah  sangatlah  besar  sedangkan peranan  sector  swasta  sangat  dibatasi  karena  itu  produksi  barang  dan  jasa dilakukan melalui perusahaan milik pemerintah. Beda halnya dengan negara yang telah berkembang yang tidak menggunakan perencanaan pembangunan sebagai  upaya  untuk  mendongkrak  pembangunan  mereka  namun menggunakan sistem invisible hand atau mekanisme pasar. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu  komunitas  masyarakat,  pemerintah  dan  lengkungannya  dalam wilayah/daerah  tertentu  dengan  memanfaatkan  atau  mendayagunakan berbagai  sumber  daya  yang  ada  dan  harus  memiliki  orientasi  yang  bersifat menyeluruh,  lengkap,  tetapi  tetap  berpegang  pada  azas  prioritas  (Riyadi  & Bratakusumah, 2004).
Cohen dan Uphoff dalam (Kogoya, Olfie, & Laoh, 2015) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam - macam  seperti:  kehadiran  dalam  rapat,  diskusi,  sumbangan  pemikiran, tanggapan  atau  penolakan  terhadap  program  yang  ditawarkan.  Melihat  dari tahapan  pelaksanaan  pembangunan,  dimana  partisipasi  terbagi  atas partisipasi  langsung  dan  tidak  langsung.  Partisipasi  secara  langsung  berarti anggota  masyarakat  tersebut  ikut  memberikan  bantuan  tenaga  dalam kegiatan  yang  dilaksanakan,  misalnya  dalam  proyek  pembangunan  jalan, anggota  masyarakat  ikut  serta  dalam  pekerjaan  membangun  jalan  tersebut. Sedang partisipasi secara tidak langsung berupa  bantuan dana dan material yang diperlukan.

## Indikator Perencanaan Pembangunan
Indikator  perencanaan  pembangunan  menurut  (Sjafrizal,  2014) adalah
a. Mendukung  koordinasi  antara  pelaku  pembinaan  merupakan keterpaduan  antara  pelaku  pembangunan  baik  dalam  institusi pemerintahan  sendiri  maupun  pemerintahan  antara  pihak  swasta  dan masyarakat secara keseluruhan
b. Menjamin  terciptanya  integrasi,  singkronisasi  dan  sinergi  antar  daerah yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara cepat dan efisien
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan  adalah  untuk  dapat mewujudkan  pembangunan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan semula,  perlu  dijamin  semaksiamal  mungkin  terdapatnya  keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan  ialah  bangaimana  partisipasi  masyarakat  tersebut  dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam perencanaan.
Menjamin  tercapainya  sumber  daya  secara  efisien,  efektif  dan  adil merupakan tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana tenaga secara efektif, efisien, dan adil.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas ( independen ) dan variabel terikat ( dependen ). Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  variabel  bebas  yakni peranan  pemerintah  Desa  (X1)  dan  partisipasi  masyarakat  (X2)  sedangkan variabel  terikatnya  adalah  perencanaan  pembangunan  (Y).  Untuk menentukan  ukuran  besarnya  sampel,  peneliti  menggunakan  Rumus  Yount dalam  (Ahmad,  2015)  dimana  populasi  berjumlah  547    dan  respondennya adalah  kepala  keluarga.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, kuisioner, dokumentasi, studi pustaka. Data yang telah  dikumpulkan melalui kuesioner  dan  kepustakaan    diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis deskriptif kuantitatif menggunakan  bantuan  tabel  frekuensi dan SPSS versi 21 for windows , dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur.
Pembahasan
Data  mengenai  tanggapan  responden  terhadap  peranan  pemerintah bisa dilihat dalam table berikut.
Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Peranan Pemerintah No Tanggapan Responden Rata-Rata Skor Rata-rata persentase % Kategori 1 Pemecah Masalah 3,6 72 % Berperan 2 Fasilitator 3,38 67,6 % Berperan 3 Penghubung sistem 3,45 69 % Berperan 4 Motivator 3,4 68 % Berperan 5 Komunikator 3,12 62,4 % Berperan Jumlah 3,39 67,8 Berperan Sumber hasil olahan data kuesioner 2019
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata - rata persentase dari 5 item  pertanyaan  pada  indikator  peranan  pemerintah  desa,  maka  hasil  rata - rata persentase yang didapat adalah 67,8%.
Adapun total keseluruhan nilai dari Variabel X1 (Peranan Pemerintah Desa)  adalah  sebesar  933.  Untuk  mengetahui  jumlah  persentasenya,  maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dari tabel 1 terdapat lima indikator dalam peranan pemerintah desa yang  digunakan  oleh  peneliti.  Adapun  indikator  yang  pertama  adalah pemecah  masalah,  yaitu  pemerintah  desa mencari  jalan  keluar  yang  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dari  hasil  rata - rata  persentase  didapatkan  72% dengan kategori berperan.
Indiaktor  kedua  adalah  fasilitator  yaitu  pemerintah  desa  mampu memfasilitasi  masyarakat  dan  memiliki  peran  untuk  membantu  atau meringankan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyrakat.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 67,6% dengan kategori berperan.
Indikator  ketiga  adalah  penghubung  sistem  yaitu,  pemerintah  desa mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat misalnya dalam hal kegiatan gotong  royong.  Dari  hasil  rata - rata  persentase  didapatkan  69%  dengan kategori berperan.
Indikator  keempat  adalah  motivator  yaitu  dorongan  yang menyebabkan  seseorang  melakukan  sesuatu.  Dengan  demikian  pemerintah desa  sebagai  agen  motivator  mampu  mendorong  serta  mengarahkan masyarakat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Dari hasil rata - rata persentase didapatkan 68% dengan kategori berperan. Indikator  kelima  adalah  komunikator  yaitu  pemerintah  desa mampu menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  proses pembangunan  maupun  informasi - informasi  lainnya.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 62,4% dengan kategori berperan.
Dari  kelima  indokator  peranan  pemerintah  desa,  yang  paling dominan adalah indikator pemecah masalah yakni 72%, hal ini berarti bahwa pemerintah  Desa  Timoreng  Panua  mampu  `berperan  dalam  membantu masyarakat untuk mencari jalan keluar dalam hal perencanaan pembangunan. Sedangkan  indikator  yang  paling  rendah  yaitu  indikator  komunikator  yakni 62,4%, hal ini berarti kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.  Salah  satu  hal  yang  menyebabkan  kurangnya  komunikasi pemerintah  desa  dengan  masyarakat  yaitu  pada  zaman  sekarang  kegiatan gotong royong sudah sangat jarang dilakukan.
Dari hasil rekapitulasi mengenai peranan pemerintah didapatkan hasil 67,8%  kategori  berperan.  Jika  dibandingkan  dengan  penelitian  terdahulu, yang dilakukan oleh Laiccang (2017) mendapatkan mendapatkan hasil 65,8%. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa  penelitian  ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laiccang, karena berdasarkan dari  lokasi  yang  berbeda  dengan  masyarakat  yang  mengisi  angket (kuesioner).
Tabel 2 Model Summary X1 terhadap Y Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,524 a ,275 ,261 3,233 a. Predictors: (Constant), Peranan Pemerintah Desa Sumber Hasil Olahan data 2019
R adalah 0,524 x 100% = 52,4 (pengaruh dari X1 terhadap Y). Sisanya: 100% - 52,4 = 47,6
Berdasarkan  tabel  model  summary  koefisien  determinasi  berganda (R 2 ) atau R squared = 0,524, berarti peranan pemerintah desa (X1) terhadap perencanaan  pembangunan  (Y)  yaitu  52,4%.  Atau  dengan  kata  lain  kategori cukup  berpengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  sebesar  52,4% sedangkan sisanya 47,6 dipengaruhi oleh variabel lain.
Tabel 3 Anova X1 terhadap Y ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 209,942 1 209,942 20,083 ,000 b Residual 554,058 53 10,454 Total 764,000 54 a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan b. Predictors: (Constant), Peranan Pemerintah Desa

## Sumber Hasil Olahan data 2019
Berdasarkan  hasil  dari  uji  ANOVA  di  atas  diketahui  nilai  signifikan untuk peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan adalah sebesar  0,000  <  0,05  dan  nilai  F hitung 20,083  >  F tabel 3,18  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  H1  diterima  yang  berarti  terdapat  pengaruh  peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan.

## Tabel 4 Coefficient X1 terhadap Y
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,341 1,764 5,296 ,000 Peranan Pemerintah Desa ,451 ,101 ,524 4,481 ,000
a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

## Sumber Hasil Olahan data 2019
Berdasarkan nilai Cofficient di atas, untuk mengemukakan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan  nilai  t hitung <  t tabel 1,673  maka  tidak  ada  pengaruh  peranan  pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan. Pada tabel di atas diketahui nilai signifikansi  sebesar  0.000  <  0,05  dan  t hitung 4,481  >  1,674,  maka kesimpulannya  adalah  ada  pengaruh  secara  signifikan  peranan  pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan.
Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Partisipasi Masyarakat No Tanggapan Responden Rata-Rata Skor Rata-rata persentase % Kategori 1 Pikiran 3,47 69,4% Antusias 2 Tenaga 3,32 66,4% Antusias 3 Pikiran dan Tenaga 3,16 63,2% Antusias 4 Keahlian 2,96 59,2% Cukup Antusias 5 Barang 2,92 58,4% Cukup Antusias 6 Uang 2,89 57,8% Antusias Jumlah 3,12 62,4 % Antusias Sumber hasil olahan data kuesioner 2019 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata - rata persentase dari 6 item pertanyaan pada indikator partisipasi masyarakat, maka hasil rata - rata persentase yang didapat adalah 62,4% dengan kategori “antusias”.
Adapun  total  keseluruhan  nilai  dari  Variabel  X2  (Partisipasi Masyarakat) adalah  sebesar 1031.  Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan  tabel  5  terdapat  enam  indikator  yang  digunakan  dalam partisipasi masyarakat yang digunakan oleh  peneliti. Adapun indikator yang pertama  adalah  partisipasi  pikiran  yaitu,  partisipasi  berupa  ide  atau  buah pikiran  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  suatu  pembangunan.  Dari hasil rata - rata persentase didapatkan 69,4% dengan kategori antusias. Indikator  kedua  adalah  partisipasi  tenaga  yaitu,  bentuk  partisipasi dari  masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  untuk  melaksanakan  usaha  yang dapat  menunjang  suatu  keberhasilan  program  kegiatan.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 66,4% dengan kategori antusias.
Indikator  ketiga  adalah  pikiran  dan  tenaga  yaitu,  partisipasi  yang bersifat  lebih  luas,  karena  selain  memberikan  ide  atau  pengalaman  juga memberikan  tenaga  untuk  menjalankan  suatu  kegiatan.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 63,2% dengan kategori antusias.
Indikator  keempat  adalah  partisipasi  keahlian  yaitu,  partisipasi  dari masyarakat  yang  berbentuk  keterampilan  atau  kemampuan  dalam  bidang tertentu.  Dari  hasil  rata - rata  persentase  didapatkan  59,2%  dengan  kategori cukup antusias.
Indikator  kelima  adalah  partisipasi  barang  yaitu,  partisipasi  dalam bentuk  menyumbang  harta  benda  atau  alat - alat  kerja  untuk  pembangunan desa. Dari hasil rata - rata persentase didapatkan 58,4% dengan kategori cukup antusias.
Indikator keenam adalah partisipasi uang yaitu, partisipasi yang biasa diberikan oleh seseorang untuk memperlancar suatu kegiatan. Dari hasil rata - rata persentase didapatkan 57,8% dengan kategori kurang berperan.
Dari  hasil  rekapitulasi  mengenai  partisipasi  masyarakat  di  Desa Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang didapatkan  hasil  62,4%  kategori  antusias.  Jika  dibandingkan  dengan penelitian  terdahulu,  yang  dilakukan  oleh  Wahyuddin  (2018)  mendapatkan hasil 73,3% dengan kateogi baik.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dinyatakan  bahwa  penelitian  ini berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuddin,  karena perbedaan  dapat  dilihat  dari  teori  yang  digunakan  beserta  dengan  lokasi penelitian yang berbeda.

## Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Perencanaan Pembangunan (Y)
Tabel 6.  Model Summary X2 terhadap Y Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,770 a ,593 ,585 2,423 a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

## Sumber Hasil Olahan data 2019
R adalah 0,770 x 100% = 77% (pengaruh X2 terhadap Y). Sisanya 100% - 77 = 23
Berdasarkan  tabel  model  summary  koefisien  determinasi  berganda (R 2 )  atau  R  squared  =  0,770,  berarti  partisipasi  (X2)  terhadap  perencanaan pembangunan  (Y)  yaitu  77%.  Atau  dengan  kata  lain  kategori  cukup berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 77% sedangkan sisanya 23 dipengaruhi oleh variabel lain.
Tabel 7. Anova X2 terhadap Y ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 452,757 1 452,757 77,098 ,000 b Residual 311,243 53 5,873 Total 764,000 54 a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

## Sumber Hasil Olahan data 2019
Berdasarkan  hasil  dari  uji  ANOVA  di  atas  diketahui  nilai  signifikan untuk peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan adalah sebesar  0,000  <  0,05  dan  nilai  F hitung 77,089  >  F tabel 3,18  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  H1  diterima  yang  berarti  terdapat  pengaruh  partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
Tabel 8. Coefficients X2 terhadap Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,311 1,260 5,007 ,000 Partisipasi Masyarakat ,570 ,065 ,770 8,781 ,000

## a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

## Sumber Hasil Olahan data 2019
Berdasarkan nilai Cofficient di atas, untuk mengemukakan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan  nilai  t hitung <  t tabel 1,674  maka  tidak  ada  pengaruh  peranan  pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05  dan  t hitumg >  t table maka  ada  pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap perencanaan  pembangunan.  Pada  tabel  di  atas  diketahui  nilai  signifikansi sebesar 0.000 < 0,05 dan t hitung 8,781 > 1,674, maka kesimpulannya adalah ada pengaruh  secara  signifikan  partisipasi  masyarakat  terhadap  perencanaan pembangunan.

## Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perencanaan
Pembangunan No Tanggapan Responden Rata-Rata Skor Rata-rata persentase % Kategori 1 Mendukung koordinasi 3,43 68,6 % Berperan 2 Terciptanya integrasi 3,50 70 % Berperan 3 Konsisten 3,32 66,4 % Berperan 4 Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 3,34 66,8 % Berperan 5 Menjamin terciptanya sumber daya 3,38 67,6 % Berperan Jumlah 3,39 67,88 Berperan

## Sumber hasil olahan data kuesioner 2019
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata - rata persentase dari 6 item pertanyaan pada indikator perencanaan pembangunan, maka hasil rata - rata persentase yang didapat adalah 67,88% dengan kategori “berperan”.
Adapun  total  keseluruhan  nilai  dari  Variabel  Y  (Perencanaan Pembangunan) adalah sebesar 935. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan  tabel  9  terdapat  lima  indikator  yang  digunakan  dalam perencanaan  pembangunan  yang  digunakan  oleh  peneliti.  Adapun  indikator yang  pertama  adalah  mendukung  koordinasi  yaitu,  memberikan  arahan terhadap  proses  pembangunan.  Dari  hasil  rata - rata  persentase  didapatkan 68,6% dengan kategori berperan.
Indikator  kedua  adalah  terciptanya  integrasi.  Dari  hasil  rata - rata persentase  didapatkan  70%  dengan  kategori  berperan.  Indikator  ketiga adalah  konsisten  yaitu,  kemampuan  untuk  terus  menurus  berusaha  untuk mencapai  hasil  yang  telah  direncaranakan  sebelumnya.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 66,4% dengan kategori berperan.
Indikator keempat adalah partisipasi masyarakat yaitu, keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan.  Dari  hasil  rata - rata persentase didapatkan 66,8% dengan kategori berperan.
Indikator  kelima  adalah  menjamin  terciptanya  sumber  daya  yaitu, tercapainya  sumber  daya  secara  efisien,  efektif  dan  adil  merupakan  tujuan dan  fungsi  utama  dari  perencanaan  pembangunan  dalam  literatur  adalah untuk  menjamin  terwujudnya  penggunaan  sumber  daya,  baik  dana  tenaga secara  efktif,  efisien,  dan  adil.  Dari  hasil  rata - rata  persentase  didapatkan 67,6% dengan kategori berperan.
Dari hasil rekapitulasi mengenai perencanaan pembangunan di Desa Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang didapatkan  hasil  67,88%  kategori  berperan.  Dari  kelima  indikator perencanaan pembangunan, indikator yang paling dominan adalah indikator terciptanya  integrasi  yakni  70%,  dan  yang  indikator  yang  paling  rendah adalah indikator konsisten yakni 66,4%. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh  (Sigalingging & Warjio, 2014) indikator yang paling  rendah  adalah  indikator  partisipasi  masyarakat  Hal  ini  dapat  dilihat dari  keterlibatan  masyarakat  dalam  musrenbang  belum  mewakili  seluruh masyarakat  kecamatan  Sidikalang.  Keterbatasan  masyarakat  terhadap pemahaman perencanaan pembangunan. Selain itu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan tidak dihadiri oleh pihak - pihak yang seharusnya hadir. Ada stigma  negatif  masyarakat  bahwa  musrenbang  hanyalah  acara  seremonial belaka yang membuang - buang waktu dan dana saja.
Peranan  pemerintah  desa  (X1)  dan  partisipasi  masyarakat  (X2) terhadap perencanaan pembangunan (Y)
Tabel 10. Model Summary X1 dan X2 Terhadap Y Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,784 a ,615 ,600 2,379 a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Peranan Pemerintah Desa

## Sumber Hasil Olahan data 2019
R adalah 0,784 x 100% = 78,4 (pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y) sisanya 100% - 78,4 = 21, 6
Berdasarkan  tabel  model  summary  koefisien  determinasi  berganda (R 2 )  atau  R  squared  =  0,784,  berarti  peranan  pemerintah  desa  (X1)  dan partisipasi  (X2)  terhadap  perencanaan  pembangunan  (Y)  yaitu  78,4%.  Atau dengan  kata  lain  kategori  berpengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat  sebesar  78,4%  sedangkan  sisanya  21,6%  dipengaruhi  oleh  variabel lain.
Tabel 11. Anova X1 dan X2 Terhadap Y ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 469,613 2 234,807 41,476 ,000 b Residual 294,387 52 5,661 Total 764,000 54 a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Peranan Pemerintah Desa
Sumber Hasil Olahan data 2019
Tabel  di  atas  menjelaskan  tentang  hasil  uji  F  yang  digunakan  unruk menguji  signifikansi  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Dalam  hal  ini  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh pemerintah  desa  dan  pertisipasi  masyarakat  terhadap  perencanaan pembangunan.  Berdasarkan  hasil  dari  uji  ANOVA  di  atas  diketahui  nilai signifikan  adalah  0,000  <  0,05  dan  nilai  F hitung 41,476  >  F tabel 3,18  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa    terdapat  pengaruh  pemerintah  desa  dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
Tabel 12. Coefficients X1 dan X2 Terhadap Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,019 1,446 3,470 ,001 Peranan Pemerintah Desa ,149 ,087 ,173 1,726 ,090 Partisipasi Masyarakat ,504 ,074 ,680 6,773 ,000

## a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan Sumber Hasil Olahan data 2019
Untuk  mengambil  keputusan  dapat  dilakukan  dengan  melihat  nilai signifikansi.  Jika  nilai  signifikansi  <  0,05  dan  t hitung >  t table maka  terdapat pengaruh  secara  signifikan  peranan  pemerintah  desa  dan  partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Diketahui nilai signifikansi untuk variabel peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan  pembangunan  0,01  <  0,05  dan  t hitung 3,470  >  t table 1,674  jadi kesimpulannya ada pengaruh antara peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
Persamaan Regresi Linear Berganda - nya adalah sebagai berikut.
Y = b0+b1X1 +b2X2
Persamaan  regresi  linear  berganda  berdasarkan  output  tabel coefficient hasil perhitungan SPSS versi 20
Y = 5,019 + 0,149 X1 + 0,504 X2 Bila X1 dan X2 = 0 (nol), maka Y = 5,019 Bila X1 dan X2 = 1, maka Y = 5,019 + 0,149 + 0,504 Y = 5,672
Hal ini menunjukkan bahwa,  variabel X1 (peranan pemerintah  desa) dan variabel X2 (partisipasi masyarakat) berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan.
Karena nilai Y, pada saat X1 dan X2 =1 adalah Y=5,672 lebih besar dari Nilai Y, pada saat X1 dan X2=0
1. Uji Hipotesis Ha : P = 0
H0 : P = 0
a. Perumusan Hipotesis a) Hipotesis H1 : ada pengaruh Peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
b) Hipotesis  H0  :  tidak  ada  pengaruh  peranan  pemerintah  desa  dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
b. Dasar pengambilan keputusan
a) Uji t
1) Jika  nilai  signifikansi  <  0,05,  atau  t hitung >  t tabel maka  terdapat pengaruh variabel X terhadap Y
2) Jika  nilai  signifikansi  >  0,05,  atau  t hitung <  t tabel maka  tidak  ada pengaruh variabel X gterhadap Y
( a). Tingkat signifikansi (α = 0,05/2 = 0,025)
(b). Df atau dk (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 atau 55-2 = 53 (c). Sehingga didapat t tabel = 1,674
b) Uji F
1) Jika  nilai  signifikansi  <  0,05,  atau  t hitung >  F tabel maka  trdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y
2) Jika  nilai  signifukansi  >  0,05  atau  t hitung <  F tabel maka  tidak  ada pengaruhvariabel X terhadap Y
Rumus : Df (n1) = k-1 = 3-1 = 2 Df (n2) = n-k = 55 – 3 = 52 Jadi F tabel adalah 3,18.

## 2. Kaidah keputusan
Ada  pengaruh  peranan  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau H1 diterima, H0 ditolak.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :
1. Pengaruh Peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan di  Desa  Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng Rappang sebesar 52,4% dengan kategori cukup berperan
2. Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa  Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng Rappang sebesar 77% dengan kategori berperan.
3. Sedangkan  pengaruh  peranan  pemerintah  desa  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Timoreng Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  sebesar 78,4% dengan kategori berperan.

## Daftar Pustaka
Adisamita. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta : Graha Ilmu. Ahmad,  J.  2015. Metode penelitian  Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Gama Media.
Akhmad,  Israwaty,  Ahmad  Mustanir,  and  Muhammad  Rohady  Ramadhan.
2018.  “Pengaruh  Pemanfaatan  Tekhnologi  Informasi  Dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Kabupaten Enrekang.”  In Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke - 7  Asosiasi  Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2.  Sosial  Politik  Dan  Ekonomi ,  ,  89–103.  http://asosiasipascaptm.or.id/ index.php/publikasi/konferensi - appptm - ke - 7 - meningkatkan - kualitas - dan - kuantitas - jurnal - ilmiah.
Andreeyan,  R.  2014.  Studi  Tentang  Partisispasi  Masyarakat  dalam Pelaksanaan  Pembangunan  di  Kelurahan  Sambutan  Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara , 1941. Arifin,  Z.  2010. Evaluasi  Pembelajaran  Teknik  Pemerintahan  Desa. Bandung:
Rosdakarya.
Arikunto,  S.  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.
Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Damis Dadda, Andi, Ahmad Mustanir, Andi Nilwana, and Jamaluddin Ahmad. 2019.  “Pengaruh  Kepemimpinan  Lurah  Perempuan  Terhadap  Stabilitas Kamtibmas  Di  Kelurahan  Rappang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.”  In Konferensi  Nasional  Ke - 8  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah  (APPPTMA) ,  Medan:  Program Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  378–83. http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding - konferensi - nasional - appptma - ke - 8.
Fadil,  F.  2013.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Musyawarah  Pemabngunan Pembangunan  di  Kelurahan  KotaBaru  Tengah. Jurnal  Ilmu  Politik  dan Pemerintahan Lokal , 253-255.
Gito  Saputro,  S.,  &  Rangga,  R.  K.  2015. Pengembangan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Konsep,  Teori  dan  Aplikasinya  di  Era  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hanif,  N.  2011. Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah. Jakarta: Erlangga.
Irwan, Irwan et al. 2019. “Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo
Kabupaten  Sidenreng  Rappang.” MODERAT:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis 5(1): 32–43. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900. Isbandi.  2007. Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakat  Dan  Intervensi Komunitas  (Pengantar  Pada  Pemikiran  Pendekatan  Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
Kogoya,  T.,  Olfie,  B.,  &  Laoh,  O.  E.  2015.  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 5.
Kholifah R, Emy, and Ahmad Mustanir. 2019. “Food Policy and Its Impact on Local Food.” Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy (ARPAP) 4(3): 1–15. https://arpap.kku.ac.th/index.php/arpap/article/view/171. Laiccang.  (2017).  Peranan  Pemerintah  dan  Partisiapsi  Masyarakat  terhadap Pembangunan  di  Desa  Otting  Kecamatan  Pitu  Riawa  Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi , 55-67.
Latif,  Adam  et  al.  2019.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Infrastruktur  Di  Desa  Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang Kabupaten  Sidenreng  Rappang.” MODERAT:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan  Universitas  Galuh  Ciamis 5(1):  1–15.  https:// jurnal.unigal.ac.id/ index.php/ moderat/ article/ view/ 1898.
Latif,  Adam,  Ahmad  Mustanir,  and  Irwan  Irwan.  2019.  “Pengaruh Kepemimpinan  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Perencanaan Pembangunan.” JAKPP  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik) 5(2): 144–64. http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/
7977.
Mardikanto,  T.,  &  Poerwoko,  S.  2015. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Mustanir,  Ahmad,  Herman  Dema,  et  al.  2018.  “Pengaruh  Motivasi  Dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan  Di  Kelurahan  Lalebata Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.” Jurnal  Ilmiah Clean Government (JCG) 2(1): 27–39. http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/ index.php/clean/article/view/212.
Mustanir,  Ahmad,  Kamaruddin  Sellang,  et  al.  2018.  “Peranan  Aparatur Pemerintah  Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa  Tongronge  Kecamatan  Baranti Kabupaten  Sidenreng  Rappang.” Jurnal  Ilmiah  Clean  Government  (JCG)
2(1):67 - 84. 67 - 84. http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/ index.php/clean/ article /  view/ 213.
Mustanir, Ahmad et al. 2019. “Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat  Di  Kelurahan  Lautang  Benteng  Kabupaten  Sidenreng Rappang.” JSPG:  Journal  of  Social  Politics  and  Governance 1(2):  20–39. https://journal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/5460.
Mustanir,  Ahmad,  and  Partisan  Abadi.  2017.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Politik Profetik
5(2):  247–61.  http://journal.uin - alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/ viewFile/4347/3986.
Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and A Nasri. 2016. “Participation of Ethnic Community  Towani  Tolotang  in  Deliberation  of  Development  Plan.”  In International  Conference  on  Ethics  in  Governance  (ICONEG  2016) , Makassar:  Atlantis  Press,  356  –  359.  https://www.atlantis - press.com/proceedings/ iconeg - 16/ 25874276.
Mustanir,  Ahmad,  Akhwan  Ali,  Akhmad  Yasin,  Budiman.  2018.  “Transect  on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency.” In
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Maka.
Mustanir,  Ahmad,  Sandi  Lubis,  and  Barisan;  Barisan.  2017.  “Participatory Rural  Appraisal  in  Deliberations  of  Development  Planning.”  In International  Conference  On  Democracy,  Accountability,  and  Governance (ICODAG  2017) ,  Pekanbaru:  Atlantis  Press,  316–19.  https:// www.atlantis.press.com/proceedings/icodag17/articles?q=DELIBERATI ONS.
Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat Razak. 2017. “Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi  Masyarakat  Etnik  Towani  Tolotang  Dalam  Musyawarah Rencana  Pembangunan.”  In Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke - 6  Asosiasi Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah (APPPTMA) , Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1–7. http://asosiasipascaptm.or.id/ index.php/publikasi/ prosiding - konferensi - nasional - appptma - ke - 6. Mustanir,  Ahmad,  and  Rusdi.  Muhammad.  2019.  “Participatory  Rural Appraisal  (PRA)  Sebagai  Sarana  Dakwah  Muhammadiyah  Pada Perencanaan  Pembangunan  Di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.”  In Konferensi  Nasional  Ke - 8  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah  (APPPTMA) ,  Medan:  Penerbit  Program Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  378–83. http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding - konferensi - nasional - appptma - ke - 8.
Mustanir,  Ahmad,  and  Akhmad  Yasin.  2018.  “Community  Participation  in Transect  on  Development  Planning.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik:  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Publik  (JIAP) 8(2): 137–46. http://ojs.unm.ac.id/iap.
Mustanir, Ahmad, Akhmad Yasin, Irwan Irwan, and Muhammad Rusdi. 2018. “Potret  Irisan  Bumi  Desa  Tonrong  Rijang  Dalam  Transect  Pada
Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif.” MODERAT:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 4(4): 1–14. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ moderat/article/view/1775.
Nurman.  (2015). Strategi  Pembangunan  Daerah. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Riyadi,  &  Bratakusumah,  D.  S.  (2004). Perencanaan  Pembangunan  Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Saidiman, Saidiman, Sandi Lubis, Muhammad Rais Rahmat Razak, and Ahmad Mustanir. 2019.  “Pengaruh  Kepemimpinan Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten  Enrekang.”  In Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke - 9  Asosiasi Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah  Aisyiyah (APPPTMA) , Malang: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,  525–40.  http://www.appptma.org/wp - content/uploads/ 2020/02/525 - 2686 - 4312.pdf.
Sapri,  Sapri  et  al.  2019.  “Peranan  Camat  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Di  Kecamatan  Enrekang Kabupaten Enrekang.” MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5(2):
33–48.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127.
Sellang,  K.  Ahmad,  J.  Mustanir,  A  (2016). Administrasi  dan  Pelayanan  Publik Antara Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Ombak.
Sigalingging,  A.  H.,  &  Warjio.  (2014).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  (Studi  Kasus  Pada  Kecamatan  Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik , 125.
Sjafrizal.  (2014). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sjafrizal.  (2009). Teknik  Praktis  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerah. Padang: Baduose Media. Soekarwati. (2000). Pengantar Agroindustri. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. Theresia, A. d. (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta. Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, and Nirmawati Nirmawati. 2019. “Analisis  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” Jurnal  MODERAT 5(2):  1–17.  https://jurnal.unigal.ac.id/ index.php/ moderat/article/view/2125.
Wahyuddin.  (2018).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Ilmu Ekonomi , 67. Wirawan,  R.,  Mardiyono,  &  Nurpratiwi,  R.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 304.
Wrihatnolo, & Nugroho. (2006). Manajemen Pembangunan Indonesia (sebuah pengantar dan panduan). Jakarta: Elex Media Kumputindo. Zainuddin.  (2017). Teori-Teori  Mutakhir  Dalam  Perspektif  Ilmu  Administrasi Publik. Makassar: Phinatama Media.