Page 345
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)

## PERAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL GUNA KEAMANAN NEGARA

## Deny Aprianto Putro
Program Studi Magister Operasi Laut DikregSeskoal Angkatan ke-60, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia
denyapriantop@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  dirumuskan  upaya-upaya  yang  diperlukan  dalam  pembinaan  sumber daya  manusia  pertahanan  dalam  penguasaan  teknologi  peralatan  pertahanan,  sehingga  Indonesia diharapkan  dapat  mengantisipasi  kemungkinan  peperangan  di  masa  datang.  Metode  penelitian  ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah  kajian  komprehensif  analitis  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  Negara Indonesia tidak dapat lagi mengedepankan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Aset yang terpenting  yang  dimiliki  suatu  institusi  adalah  SDM.  Atas  dasar  itu,  kebijakan  dan  strategi  SDM  yang berkualitas  didasari  kesesuaian  jabaran  visi/misi  dalam  rangka  mengatasi  ancaman/konflik/pertikaian (ancaman  aktual)  sekaligus  tujuan  meningkatkan  kualitas  SDM/personel.  Dengan  demikian,  kebijakan yang ada harus didukung dengan landasan yang kuat. Untuk itu, diperlukan dalam pembinaan Pertahanan negara.  Khususnya,  dalam  kerangka  mendukung  pemberdayaan  dan  kemandirian  industri  (strategis) pertahanan  sehingga  mempunyai  ketangguhan  dan  keuletan  bangsa  yang  berdaya  saing  dan  berperan penting  di  pergaulan  dunia  internasional.  Peran,  fungsi,  dan  tugas  manusia/SDM  pertahanan  yang mengemuka sejalan dengan komponen, unsur, dan dukungan lainnya yang belum diorganisasi dan ditata. Khususnya,  konsentrasi  SDM  yang  dimaksud  di  bidang  industri  ipertahanan  menjadi  perhatian  yang penting, strategis, dan serius dalam rangka menuju pertahanan yang tangguh sehingga layak untuk secara selektif diberdayakan atau ditingkatkan kualitasnya.
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Industri Pertahanan, Pertahanan Negara

## ABSTRACT
This  study  aims  to  formulate  the  necessary  efforts  in  fostering  defense  human  resources  in  mastering defense equipment technology, so that Indonesia is expected to be able to anticipate the possibility of war in the future. This research method includes normative legal research that only uses secondary data. The type of legal research is a comprehensive analytical study of primary legal materials and secondary legal materials. The Indonesian state can no longer prioritize armed forces in maintaining its sovereignty. The most important asset owned by an institution is human resources. On that basis, quality HR policies and strategies  are  based  on  the  conformity  of  the  vision/mission  description  in  order  to  overcome threats/conflicts/disputes  (actual  threats)  as  well  as  the  aim  of  improving  the  quality  of  HR/personnel. Thus,  existing  policies  must  be  supported  with  a  solid  foundation.  For  this  reason,  it  is  necessary  to develop  national  defense.  In  particular,  within  the  framework  of  supporting  the  empowerment  and independence of the defense (strategic) industry so that it has the toughness and tenacity of a nation that is  competitive  and  plays  an important  role in  international  relations.  The  roles,  functions,  and  tasks  of defense  human/HR  that  have  emerged  are  in  line  with  other  components,  elements,  and  supports  that have not been organized and organized. In particular, the concentration of human resources referred to in the defense industry is an important, strategic, and serious concern in order to achieve a formidable defense so that it is feasible to be selectively empowered or improved in quality..
Keyword : Human Resources, Defense Industry, National Defense

## PENDAHULUAN
Pertahanan  negara  merupakan  segala  usaha  untuk  mempertahankan  kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
Page 346
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Kemampuan  suatu  negara  dalam  membangun kekuatan  pertahanannya  harus  selalu  dikaitkan  dengan  kemampuan  sumber  daya nasional yang dimilikinya, agar menjadi suatu kekuatan yang efektif (Sebastian, 2015). Salah  satu  sumber  daya  nasional  yang  memainkan  peran  penting  dalam  pertahanan nasional adalah Sumber Daya Manusia. Potensi SDM Indonesia  yang begitu melimpah tentunya  menjadi  keunggulan  bila  mampu  dikordinasikan  menjadi  sistem  pertahanan. Permasalahan  pertahanan  negara  yang  semakin  bervariatif  dalam  perkembangan spectrum  ancaman,  tentunya  membutuhan  Sumber  Daya  Manusia  yang  handal  untuk pelaksanaan  ataupun  pembuatan  kebijakan  pertahanan  negara.  Negara  Indonesia  tidak dapat  lagi  mengedepankan  kekuatan  bersenjata  dalam  menjaga  kedaulatannya.  Oleh karena  itu,  diperlukan  penguasaan  teknologi  dan  kapabilitas  Sumber  Daya  Manusia dalam mengelol apertahanan negara.
Indonesia  dengan  populasi  terbesar  keempat  di  dunia,  jelas  diuntungkan  karena memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang  melimpah  ( Worldometers , 2022) .  Namun,  jumlah Sumber  Daya  Manusia  tidak  selamanya  menjamin  terciptanya  sistem  pertahanan  yang baik  dan  efisien,  apabila  tidak  memiliki  skill  pertahanan  dan  dukungan  alutsista  yang mumpuni.  Terpenuhinya  kebutuhan  alutsista  baik  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas haruslah  disesuaikan  dengan  karakteristik  kewilayahan  dan  harus  mampu menghilangkan ketergantungan dengan negara lain (Susdarwono et al., 2020). Menurut Global  Fire  Power ,  jumlah  personil  militer  cadangan  Indonesia  berada  di  posisi  15 terbesar dunia dengan jumlah 400 ribu personil militer cadangan. Selain itu, jumlah para militer  (kelompok  semi  militer  yang  dapat  memperkuat  kemampuan  tempur  suatu negara dalam peperangan) Indonesia berada di urutan ke-13 terbanyak di dunia dengan jumlah 280 ribu personel. Banyaknya Sumber Daya Manusia nasional tidak berbanding lurus  dengan  jumlah  personel  TNI,  mengingat  Indonesia  tidak  sedang  dalam  masa perang.  Kebutuhan  pertahanan  harus  ditingkatkan  guna  mengatasi  potensi  ancaman yang  semakin  meningkat,  baik  itu  agresi  militer  negara  lain  ataupun  gangguan  dalam negeri.  Dalam  konteks  global  saat  ini  ancaman  terhadap  pertahanan  negara  telah berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi.  Teknologi  pertahanan  selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespon ancaman yang selalu berubah.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi berkaitan dengan kemajuan  teknologi militer.  Namun  demikian,S  ayidiman  menyatakan  bahwa  selain  kemajuan  teknologi, tentunya  bisa  berupa  permasalahan  politik,  sosial  dan  ekonomi.  Walaupun,  Sayidiman lebih lanjut menyatakan bahwa tidak semuanya tergantung pada kecanggihan teknologi militer  dalam  mempertahankan  kepentingan  suatu  negara  seperti  halnya  yang  terjadi dalam  perang  Vietnam,  Perang  Afganistan,  dan  sebagainya.  Penguasaan  teknologi peralatan  perang,  maka  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  adalah  sumber  daya manusia,  khususnya  mereka  yang  terlibat  dalam  upaya-upaya  pertahanan  negara (Anwar,  2018).  Dampaknya  adalah  untuk  mendukung  kesiapan  militer,  maka  Industri
Page 347
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
pertahanan  negara  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  usaha  membangun kekuatan  dan  kemampuan  pertahanan  nasional.  Dalam  UU  Nomor  16/2012  pasal  10 dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  industri  pertahanan  adalah:  (1)  Industri  alat utama;  (2)  Industri  komponen  utama  dan/atau  penunjang;  (3)  Industri  komponen dan/atau pendukung (perbekalan); (4) Industri bahan baku.
Industri  Pertahanan  memiliki  tujuan  mewujudkan  tercapainya  kemampuan pertahanan nasional. Dalam UU Nomor  16/2012  ini  memuat kebijakan-kebijakan  yang mengatur  tentang  penguasaan  Iptek  melalui  industri  pertahanan.  Dalam  hal  ini dilakukan  dengan  cara  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  riset  dan  teknologi maupun  transfer  teknologi  pada  saat  pengadaan  Alutsista  guna  memperkuat  sistem pertahanan,  tidak  ketergantungan  terhadap  penggunaan  Alutsista  produk  luar  negeri, dan serta menstandarisasi  akan  Alutsista agar  efisiensi dan efektifitas  dalam penyiapan sumber  daya  manusia.  Pembinaan  sumber  daya  manusia  dalam  industri  pertahanan mampu  memberikan  peningkatan  terhadap  perekonomian  nasional,  dan  memudahkan terhadap langkah pengembangan teknologi yang lebih tinggi dari yang telah dikuasai.
Industri  pertahanan  nasional  harus  mengambil  manfaat  atas  program  pengadaan sarana  pertahanan  di  Kemhan.  Perlu  ada consensus nasional  yang  berpihak  kepada pengembangan  kapasitas  industri  pertahanan  nasional  agar  dapat  memiliki  kompetensi inti  yang  kompetitif  di  level  regional  dan  global.  Konsensus  sendiri  diwujudkan  dari optimalisasi  kerjasama  antarlembaga  terkait  langsung  dengan  pengadaan  alutsista, khususnya  Kementerian  Pertahanan,  TNI,  dan  pihak-pihak  produsen  di  dalam  negeri dalam rangka  membangun sarana pertahanan berbasis industri pertahanan dalam negeri (Montratama,  2018).  Optimalisasi  pengembangan  industri  pertahanan  nasional  baru diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014,  dan  akan  berlanjut  selama  dua  periode  lima-tahun  lagi  sampai  2024 (Djarwono, 2017)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  kajian  dipaparkan  secara  lengkap, rinci,  jelas,  dan  sistematis  sebagai  karya  ilmiah.  Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Karena  penelitian  ini  termasuk  penelitian hukum  normatif,  pendekatannya  menggunakan  pendekatan  normative  analitis,  melalui pendekatan  ini,  artikel  ini  membahas  mengenai  aspek-aspek  hukum  yang  berkaitan dengan  kebijakan Negara tentang perkembangan dan revitalisasi  industri  pertahanan di Indonesia

## PEMBAHASAN
Pengembangan  industri  pertahanan  memerlukan  pengelolaan  manajemen  yang baik melalui peningkatan kreativitas, inovasi, yang mengandalkan SDM yang memiliki idealisme dan intelektualisme, serta memiliki daya saing tinggi. Percepatan kemandirian Industri  Pertahanan  Nasional,  memerlukan  kerjasama  sinergis  antara  pengguna
Page 348
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
teknologi,  lembaga  penelitian  dan  pengembangan,  perguruan  tinggi,  dan  industri. Kebijakan  industri  pertahanan  dilaksanakan  melalui  program  pengembangan  industri pertahanan  serta  program  penelitian  dan  pengembangan  pertahanan  yang  mencakup konsep  pertahanan  dan  keamanan;  kerjasama  industri  pertahanan  antara  perguruan tinggi dengan  lembaga penelitian dan pengembangan; dan peningkatan kualitas sumber daya  manusia  dan  bidang  desain  rekayasa.  Bidang  Penelitian  dan  pengembangan  serta perekayasaan tersebut dikoordinasikan oleh KKIP bersinergi  dengan kegiatan produksi dan  pengadaan  Alat  Peralatan  Pertahanan  dan  Keamanan.Dalam  rangka  penelitian  dan pengembangan serta perekayasaan, pemerintah membangun fasilitas khusus pendukung Industri  Pertahanan;  menyediakan  fasilitas  program  pendidikan  dan  pelatihan  khusus peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia  Industri  Pertahanan;  dan/atau  menyediakan anggaran untuk penelitian dan perekayasaan.
Kriteria  Industri  Pertahanan  yang  telah  ditetapkan  oleh  KKIP  adalah  sebagai berikut: (1) Industri pertahanan  merupakan bagian dari  industry nasional dan tergolong dalam  kelompok  industri  strategis;  (2)  Industri  pertahanan  bersumber  dari  potensi industri  nasional,  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta;  (3)  Industri  pertahanan berkemampuan menghasilkan sistem senjata, peralatan dan dukungan logistic serta jasa- jasa bagi kepentingan pertahanan, di samping  itu mampu menghasilkan produk-produk komersial  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional;  (4)  Industri pertahanan  dalam  pengelolaannya  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  ekonomi  yang berlaku;  (5)  Industri  pertahanan  harus  mampu  mengkonversikan/menstransformasikan kapasitas  dan  kapabilitas  produksinya  secara  cepat  selaras  dengan  tuntutan  kebutuhan pertahanan  khususnya  dalam  keadaan  darurat/perang;  (6)  Industri  pertahanan merupakan  sandaran  utama  penyelenggaraan  mobilitas  industri  dalam  keadaan  darurat perang;  (7)  Industri  pertahanan  atau  setidak-tidaknya  industri  pendukung  administrasi dan  logistik  harus  diupayakan  tersebar  di  seluruh  wilayah  nasional;  (8)  Industri pertahanan  dikembangkan  secara  bertahap  sesuai  perkembangan  postur  Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) dan tuntutan perkembangan teknologi sistem senjata; (9) Industri pertahanan harus mampu berperan dalam mengurangi ketergantungan dari luar negeri di bidang  pemenuhan  kebutuhan  sarana  pertahanan  (Alpalhankam);  (10)  Industri pertahanan  harus didukung oleh kemampuan  RDT & E ( Reseach  Development  Test  & Evaluation ) yang tangguh dan konsisten terhadap perkembangan Iptek.
Industri pertahanan yang mendukung alutsista TNI maupun ASN/Kepolisian  agar kemampuan pertahanan melampui kekuatan minimal dan memiliki efek penggetar layak untuk mendapat dukungan. Tuntutan nasional, umumnya dapat direspon dan diapresiasi dengan  membuat,  misalnya  UU  dan  semangat  nasionalisme.  Namun,  tantangan  global yang sesuai dengan UU RI atau ketentuan hukum nasional masih perlu pengkajian.
1. Kebijakan Negara Terhadap Perkembangan Industri Pertahanan
a. Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Komite  Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
Page 349
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Perumusan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis  di  bidang  industri pertahanan  yang  meliputi  kebijakan  dalam  penelitian,  pengembangan  dan perekayasaan,  pendanaan,  strategi  pemasaran,  pembinaan  pemberdayaan, peningkatan  sumber  daya  manusia,  dan  kerjasama  luar  negeri  dalam  industri pertahanan.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  42  tahun  2010  tentang  KKIP pada  pasal  3  ayat  1  berisi  tentang  komite  kebijakan  industri  pertahanan (Susdarwono  et  al.,  2020)  bertugas  untuk:  (1)  Merumuskan  kebijakan  nasional yang  bersifat  strategis  di  bidang  industri  pertahanan;  (2)  Mengoordinasikan pelaksanaan  dan  pengendalian  kebijakan  nasional  industri  pertahanan;  (3) Mengoordinasikan  kerjasama  luar  negeri  dalam  rangka  memajukan  dan mengembangkan  industri  pertahanan,  dan  (4)  Melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.
Dalam  ayat  2  berbunyi:  perumusan  kebijakan  nasional  bersifat  strategis  di bidang  industri  pertahanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  (a) meliputi  kebijakan  dalam  penelitian,  pengembangan  dan  perekayasaan, pendanaan,  strategi  pemasaran,  pembinaan,  pemberdayaan,  peningkatan  SDM dan kerjasama luar negeri dalam industri pertahanan (Mirdanies, 2013)
b. Keputusan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2011 tentang  Percepatan  Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI tahun 2010-2014
Pemerintah  melakukan  percepatan  pemenuhan  kebutuhan  kekuatan  alutsita  TNI yang  merupakan  prasyarat  agar  dapat  melaksanakan  tugas  pokoknya.  Dalam rangka  hal  tersebut  Menteri  Pertahanan  menyusun  kerangka  kebutuhan  tambhan pendanaan  untuk  tahun  anggaran  2010-2014  paling  banyak  sebesar  57  triliun rupiah.  Dari  jumlah  tersebut,  sebesar  7  triliyun  rupiah  telah  dialokasikan  dalam Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  Kementerian  Pertahanan  tahun  anggaran 2010.
Kerangka  pemenuhan  kebutuhan  alutsista  disusun  dengan  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan  serta  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas, efisiensi,  dan  kehati-hatian.  Pemenuhan  kebutuhan  alutsista  TNI  dilakukan dengan  mengutamakan  penggunaan  produk  nasional  dalam  rangka  revitalisasi industri  pertahanan  dalam  negeri.  Menteri  Pertahanan  menyususn  daftar kebutusan alutsista TNI dan disampaikan  kepada  Menteri  Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang sekurang-kurangnya memuat  informasi  mengenai:  (1)  Jenis  dan  spesifikasi  teknis/jumlah  pengadan barang  dan  jasa;  (2)  Harga  untuk  setiap  unit  pengadaan  barang  dan  jasa;  (3) Negara  produsen  barang  dan  jasa;  (4)  Alih  teknologi/produksi  bersama  untuk kepentingan pengembangan industri pertahanan dalam negeri; (5) Sifat pengadaan barang dan jasa; (6) Rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun.
c. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Page 350
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Industri pertahanan  merupakan bagian dari Industri nasional (pemerintah  maupun swasta)  yang  produknya  baik  secara  sendiri  maupun  kelompok,  termasuk  jasa pemeliharaaan dan perbaikan, atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. Industri pertahanan, juga disebut  industri  militer, terdiri  dari  pemerintah  dan  industri  komersial  yang  terlibat  dalam  penelitian, pengembangan,  produksi,  dan  pelayanan  peralatan  dan  fasilitas  militer.  Industri pertahanan  adalah  sebagian  dari  tatanan  industri  nasional  yang  secara  khusus memiliki  kemampuan  ataupun  potensi  yang  dapat  maupun  dikembangkan  untuk menghasilkan  produk  berupa  sistem  senjata,  peralatan  dan  perlengkapan, dukungan administrasi/logistic ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan
Bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan demi  membangun  kemampuan  pertahanan,  masih  adanya  sejumlah  tantangan yang harus dibenahi, antara lain (Muradi, 2015):
a. Terbatasnya  teknologi.  Dalam  pengembangan  industry  pertahanan dibutuhkan  teknologi  yang  jauh  lebih  canggih  dibandingkan  dengan  teknologi industry lainnya, sementara teknologi di Indonesia masih sangat terbatas.
b. Minimnya anggaran. Negara dengan industry pertahanan yang maju juga didukung  dan  memiliki  anggaran  pertahanan  yang  besar,  dan  idealnya  20-30% anggaran pertahanan di alokasikan untuk industry pertahanan.
c. Proses  pengadaan  belum  transparan.  Transparansi  dalam  pengadaan alutsista  yang  berorientasi  pada  penguatan  industry  pertahanan  diperlukan  dalam rangka pembangunan pertahanan.
3. Orientasi Kebijakan untuk Menghadapi Ancaman
Dalam mencapai  visi dan suksesnya pembangunan pertahanan. Strategisnya, diawali mulainya  dari  SDM  pertahanan  terkait  militer  dalam  konteks  kekuatan  minimum TNI  yang  didukung  oleh  semangat  bela  Negara,  SDM  lainnya  dengan  dukungan industri  pertahanan  10.  Dengan  demikian,  arah  kebijakan  pertahanan  negara ( Jakhanneg ) harus  fleksibel dan terus disesuaikan. Misalnya, terkait dengan  industri pertahanan  yang  mutakhir  tahun  2014.  Disebutkan  tentang  terlaksananya  kerjasama pengembangan  teknologi  baik  dengan  perguruan  tinggi,  lembaga  pendidikan  dan pengembangan  maupun  industri  pertahanan  serta  penguasaan  teknologi  melalui kerjasama  aliht  eknologi,  kerjasama  pengembangan  ( joint  development )  dan kerjasama produksi ( joint production ) dengan industri pertahanan luar negeri.
Tanpa mengabaikan banyaknya arah dan sasaran Jakhanneg yang harus disukseskan. Jakhanneg ini,  telah  mengembang  dari  konsistensi  kesetiaan  memegang  komitmen semula. Dimana dalam UU  yang  menempatkan konsentrasi prioritasnya  mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan termasuk kegiatan mendorong dan memajukan industri dalam negeri yang memproduksi alat peralatan yang mendukung pertahanan, baik melalui kegiatan promosi maupun pengembangan ilmu pengetahuan
Page 351
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
dan  teknologi.  Berkembang  terus,  sesuai  dinamikanya  melalui  Kerjasama  alih teknologi,  kerjasama  pengembangan  ( joint  development )  dan  kerjasama  produksi ( joint production ) dengan  industri pertahanan  luar negeri. Terkait dengan itu, sistem Pertahanan Negara ( sishanneg ) yang merupakan sistem pertahanan bersifat semesta, melibatkan  seluruh  warga  negara,  wilayah,  dan  sumber  daya  nasional  lainnya. Dipersiapkan secara  dini oleh pemerintah dan diselenggarakan  secara total, terpadu, terarah,  dan  berlanjut  untuk  kepentingan  pertahanan.  Selain  itu,  dalam sishanneg diselenggarakan  pula  melalui  usaha  membangun  dan  membina  kemampuan,  daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Perwujudannya, di antaranya  menuntut  tersedianya  kekuatan  dan  kemampuan  seluruh  komponen pertahanan  negara.  Khususnya,  SDM  yang  tangguh,  terpadu,  dan  memiliki  efek penggetar  dengan  didukung  prioritasnya  pada  3  pilar  pelaku  ilmu  pengetahuan (Iptek)  yaitu  dari  perguruan  tinggi/lembaga  penelitian  dan  pengembangan  12, industri, dan user yang di antaranya TNI sebagai pengguna.
Tanpa mengabaikan pentingnya inti komponen pertahanan lainnya, unsur utama, dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa sebagaimana dimaksud menghadapi ancaman. Pengembangan,  kompetensi,  kualitas  SDM  bagian  dari  SDN  pertahanan  baik  di lingkungan  TNI,  ASN,  Polri,  dan  pejabat  negara/penyelenggara  negara  13. Setidaknya, SDM yang posisinya dalam 3 pilar pelaku Iptek dan industri pertahanan sangat  dibutuhkan  untuk  pemberdayaan  dan  sekaligus  kemandirian  industri (strategis)  pertahanan  yang  berkaitan  dengan  upaya  mengatasi  berbagai kemungkinan tuntutan, tantangan, dan ancaman/konflik/pertikaian.
Mengingat,  konteks  kesejarahan  pandangan  bangsa  Indonesia  tentang  perang  dan damai.  Dalam  perang  (keadaan  bahaya)  menjadikan  TNI  sebagai  komponen  utama ( OMP/Striking force/PPRC ) yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung  pertahanan.  Sejalan  dengan  itu,  dalam  damai  yang  dicermati ( OMSP/Standbyforce/PRCPB/PKO/Yon mekanis ) ada keadaan bahaya darurat militer dan  daruratsipil/status  keadaan  konflik,  serta  non  keadaan  bahaya  ( Non OMSP/OMSP )  tertib  sipil/status  keadaan  konflik/tanggap  darurat  14.  Analisis  ini, dalam  konteks  SDM  sebagai  pelaku  Iptek  dan  industri  (pertahanan),  selayaknya mampu  menginventarisasi  berbagai  bentuk  ancaman  yang  terkait  dengan  ancaman actual atau potensial, ancaman militer atau ancaman non militer, dan sebagainya (UU 17/2011).  Sehingga  terbentuk  jaringan  nasional  SDM  guna  kepentingan  pertahanan yang  suatu  saat  dapat  digunakan  dan  diberdayakan.  Dengan  kata  lain, memperhatikan  di  antaranya:  (1)  Identifikasi  dan  penguasaan  Iptek  kekuatan  TNI, ASN, dan Polri dalam kerangka semangat bela negara; (2) Identifikasi Industri yang mendukung Pertahanan; (3) Kemampuan kualitas SDM Pelaku Iptek dan Industri. Atas  dasar  itu,  kebijakan  dan  strategi  SDM  yang  berkualitas  didasari  kesesuaian jabaranvisi/misi  atau  dalam  kerangka  mengatasi  ancaman/konflik/pertikaian (ancaman aktual) sekaligus tujuan meningkatkan kualitas SDM/personel. Khususnya bagi  personel  Kemhan  dan  TNI  yang  profesional  demi  terwujudnya  teknologi
Page 352
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
pertahanan  yang  mutakhir.  Dengan  demikian,  kebijakan  yang  ada  harus  didukung dengan  landasan  yang  kuat.  Untuk  itu,  diperlukan  dalam  pembinaan  Pertahanan negara.  Khususnya,  dalam  kerangka  mendukung  pemberdayaan  dan  kemandirian industri  (strategis)  pertahanan  sehingga  mempunyai  ketangguhan  dan  keuletan bangsa  yang  berdaya  saing  dan  berperan  penting  di  pergaulan  dunia  internasional. Sebagaimana,  telah  terwadahi  dalam  perwujudan  tahapan  skala  prioritas  utama strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 5/2010-RPJMN ke  2  tahun  2010-2014  maupun  tahapan  berikutnya)  yang  ditujukan  untuk memantapkan  penataan  kembali  Indonesia  di  segala  bidang  dengan  menekankan pada  upaya  peningkatan  kualitas  SDM  termasuk  pengembangan  kemampuan  Iptek serta  penguatan  daya  saing  perekonomian.  Tanpa  mengabaikan,  makna  perwujudan membangun  pertahanan  melampaui  MEF  ( Minimum  Essential  Force )  dan  memiliki efek  penggetar  serta  pengembangan  teknologi  pertahanan  dalam  mendukung ketersediaan alutsista yang mandiri, tangguh, modern/mutakhir
4. SDM Dalam Bidang Pertahanan
Ketika UU 3/2002, sulit  menyebutkan  apa  makna  sejatinya SDM  dibandingkan SDA dan SDB, timbul persepsi, mungkinkah komponen utama, komponen cadangan, komponen  pendukung,  warga  negara,  DPR,  Menteri,  Panglima,  Kepala  Staf Angkatan  atau  dalam  UU34/2004  yang  disebut  prajurit  (sukarela,  wajib,  siswa), militer, dan/atau tentara. Kesulitan yang member makna menyoal SDM pertahanan 5 itu  tidak  mudah.  Namun,  harus  bisa  ditentukan  dengan  jelas  dan  legal.  Tentunya, dengan asumsi  prioritas pada  manusia/aktor/orang dalam konteks  sistem  pertahanan negara ( sishanneg ) dalam mengatasi ancaman. Oleh karena itu, dari indikator/variabel  peraturan  perundang-udangan  terkait  pertahanan.  SDM  yang kemungkinannya bisa dikaitkan dengan ancamannya (militer non militer), tidak akan lepas  dari:  (i)  TNI  sebagai  komponen  utama  dengan  didukung  oleh  komponen cadangan  dan  komponen  pendukung  maupun  TNI  yang  siap  digunakan  untuk melaksanakan  tugas-tugas  pertahanan  ( striking  force -pasukan  pemukul  reaksi cepat/PPRC  dalam  konteks  perang  dan standby  force -pasukan  reaksi  cepat penanggulangan  bahaya/PRCPB  dan  non  mekanis  dalam  konteks  himpunan  damai ada darurat militer, daruratsipil/status keadaan konflik, dan tertib sipil/status keadaan konflik/tanggapdarurat).

## 5. Pemberdayaan SDM pada Industri Pertahanan
Ketika  UU  memaknai  bahwa  memberdayakan  wilayah  pertahanan  dapat  dijelaskan secara  legal  formal,  analogi  pemberdayaan  wilayah  pertahanan  dengan pemberdayaan  industri  pertahanan  nasional  sebenarnya  tidak  banyak  beda. Keduanya,  memiliki  persepsi  sama  dalam  konteks  membantu  sistem  pertahanan. Bedanya, salah satu menyoal keterkaitan wilayah dengan segala isinya (Komcadduk) yang  belum  jelas  peraturan  perundang-undangannya. Sementara yang  lain,  menyoal
Page 353
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
industri  pertahanan  sudah  ada  tanda-tanda  dan  komitmennya  (Perpres  41/2010,  UU 16/2012).
Untuk  itu, baik  secara simetris  maupun  asimetris pemberdayaan  industri  pertahanan maupun  SDM  tidak  akan  banyak  persoalan  dan  selalu  dapat  dukungan.  Apalagi, terkait  dengan  prinsip  menyoal  tuntutan  kesejahteraan  (UU  3/2002,  pasal  3)  umum (kebijakan  pertahanan  pro  kesejahteraan).  Pemberdayaan  industri  pertahanan (nasional),  misalnya  akan  serta  merta  diarahkan  untuk  membantu  atau  mendukung dan  meningkatkan  kemampuan  (SDM)  pertahanan  militer  yang  melebihi  kekuatan minimal,  mempunyai  efek  penggetar,  dan  prioritasnya  pada  alutsista  TNI  yang mandiri, modern, mutakhir, dan masif.
Beberapa  fokus  prioritas  perwujudannya,  di  antaranya  dapat  dicermati  melalui:  a. Program  penelitian  dan  pengembangan  (Litbang)  Kemhan  terkait  alat  peralatan pertahanan;  b.  Pengembangan  Teknologi  dan  Industri  Pertahanan/produk  alutsista industri  dalam  negeri;  c.  Sinergi  selektif  tiga  pilar  pelaku  Iptek,  yakni  perguruan tinggi  dan  lembaga  penelitian  dan  pengembangan;  industri;  dan  user  (TNI  sebagai pengguna); dan d.  Kerjasama  litbang di  bidang Iptek dan  industri pertahanan dalam dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan SDM, program unggulan strategis yang berkualitas di  bidang rancang  bangun dan rekayasa teknologi  serta prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan terus dilakukan.
6. Peningkatan SDM pada Indutri Pertahanan
Aset  yang  terpenting  yang  dimiliki  suatu  institusi  adalah  SDM.  Kegiatan  yang dilakukan  oleh  manusia  tersebut  dalam  suatu  organisasi  merupakan  kegiatan  yang saling  tergantung  antara  satu  dengan  lainnya  ( interdependent )  (Widjayanto,  2020). Bahkan  menurut  Siagian  bahwa  berbagai  institusi  meskipun  tidak  memiliki  sumber daya  dan  kekayaan  dalam  bentuk  uang,  akan  tetapi  jika  memiliki  sumber  daya manusia yang terdidik, terampil, disiplin, tekun, mau bekerja keras, memiliki budaya kerja,  setia  meraih  kemajuan  yang  sangat  besar  untuk  institusi  dan  pribadinya terbuka dengan lebar. Selain itu  menurut Simamora, beberapa permasalahan sumber daya  manusia  yang  membuat  kegagalan  perusahaan  antara  lain:  buruknya  kualitas karyawan,  sikap  dan  pola  piker  negatif  dari  para  pegawai  yang  sudah  berakar  kuat dalam  perusahaan,  tingginya  perputaran  karyawan  yang  berbiaya  besar  dan beralihnya  karyawan-karyawan  penting  keperusahaan  peaing,  serta  faktor-faktor lainnya  meliputi  buruknya  program  jaminan  insentif  bagi  karyawan  (Widjayanto, 2020). Dengan demikian, maka kinerja dan kompetensi individu akan mempengaruhi pula terhadap kinerja dan kompetensi organisasi.

## KESIMPULAN
Peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  kebijakan  yang  digulirkan  sebagai acuan untuk menjawab dan mengatasi tuntutan nasional, tantangan global, dan ancaman yang  dijabarkan  dari  awal  sampai  dengan  pemberdayaan  SDM  dan  industry  mutakhir sungguh  sangat  penting.  Pembinaan  sumber  daya  manusia  pertahanan  perlu  dilakukan
Page 354
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
secara  terencana  dan  sistematis  dengan  tujuan  agar  didapatkan  tingkat  penguasaan teknologi  pertahanan  yang  memadai.  Peperangan  di  masa  depan  menuntut  tingkat penguasaan  teknologi  canggih,  dibarengi  dengan  kemandirian  dalam  merancang  dan memproduksi  Alutsista  pertahanan.  Pembinaan  SDM  perlu  mengikuti  kaidah-kaidah ilmiah  agar  pengetahuan  yang  didapat  dari  proses  pendidikan  dan  penelitian  dapat dijadikan modal intelektual baik bagi organisasi maupun negara secara keseluruhan.
Dalam  pembinaan  SDM  pertahanan  untuk  penguasaan  teknologi  pertahanan, diperlukan fasilitas pendidikan yang memadai dibarengi dengan kurikulum dan suasana yang  mendorong  terciptanya  hasil  didik  yang  kreatif  dan  inovatif.  Tidak  saja  karena peningkatan kualitas SDM di  bidang  industri  pertahanan terkait tiga pilar pelaku Iptek akan  bisa  mengarah  pada  teori  dan  tujuan  menuju  ketangguhan  pertahanan  dengan teknologi  mutakhir.  Namun,  sekaligus  dapat  mendorong  percepatan  kebutuhan  lainnya dalam  proses  peningkatan  SDM.  Selain  itu,  adanya  SDM  yang  semula  sulit  dicarikan kepastiannya  dalam  UU  sebagaimana  padanannya.  Dengan  berbagai  analogi  yang rasional  sesuai  pertimbangan  peraturan  perundang-undangan  dan  ancaman,  didapat rincian riil bahwa yang dimaksud SDM di antaranya adalah prajurit/anggota TNI, ASN, anggota  Kepolisian  dan/atau  stake  holder  terkait sebagai  pejabat  negara/penyelenggara negara.
SDM  (pertahanan)  yang  didapatakan  semakin  mengerucut  manakala  dihadapkan pada  konteks  industri  pertahanan/teknologi  mutakhir  dan  tiga  pilar  pelaku  ilmu pengetahuan  (Iptek).  Utamanya,  dari  perguruan  tinggi/lembaga  penelitian  dan pengembangan; industri; dan user yang di antaranya TNI, ASN, dan Kepolisian sebagai pengguna  utama.  Untuk  itu,  disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menyunun  strategi  yang  tepat  untuk  pengembangan  SDM  pada  Industri  Pertahanan Negara.  Mengkaji  teknologi-teknologi  yang  terdapat  pada  industri  pertahanan  guna meningkatkan ketanguhan pada pertahanan negara dengan teknologi yang mutakhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, S. (2018). Penguasaan Teknologi Pertahanan Oleh Sdm Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Menghadapi Peperangan Masa Depan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 5 (1), 15–34. https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.346
Djarwono, L. F. (2017). Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target Mef Atau Sekedar Menuju Arm Candy? Defendonesia , 2 (2), 25–34. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.61
Montratama, I. (2018). Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan Indonesia. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 4 (3), 79–98. https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i3.342
Muradi. (2015). Model Pendanaan Industri Pertahanan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia the Capacity Building of Human Resources and Funding Model of Defence Industry. Jurnal Pertahanan , 5 (2), 213–224.
Sebastian, E. (2015). Peningkatan Peranan Sdm Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat Enhancing the Role of Human Resources
Page 355
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                               ISSN: 1215-9671 (Online)
Defense Indonesia To Face Fourth-Generation Warfare . 5 (April 2015), 109.
Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). Kebijakan Negara Terkait Perkembangan Dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke
Masa. Jurnal Usm Law Review , 3 (1), 155–181. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2224
Widjayanto, A. (2020). Kemandirian Industri Pertahanan. Kementrian Pertahanan .
Worldometers.info, “Word Population”, 2019. [Daring]. Tersedia
di: https://www.worldometers.info/world-population/#top20 [diakses pada 19
April, 10.00 WIB]