Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## LANDASAN PERUMUSAN LOCUS DELICTI DALAM SURAT DAKWAAN PADA KEJAHATAN SIBER
Rio Dirgantara Pakaya 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: rio20pakaya@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstract
This research will discuss the basis for the formulation of locus delicti in an indictment on cybercrime, an indictment is an essential matter in a criminal procedure, especially if it contains material conditions, which if these conditions are not met can result in the indictment being blurred (Obscuur Libel) or null and void (for the  sake  of  law).  Vernietigbaar).  The mistake  in  formulating  locus  delicti  was  the  beginning  of  the  non- fulfillment of the requirements in the indictment. So that the formulation of the problem is whether the basis for theformulation of locus delicti in the indictment on cybercrime has been regulated in procedural law in Indonesia. This type of research is a legal research by studying the existing positive legal rules and adding conceptually exploring the issues discussed through legal principles and expert opinions. So it is found that in criminal procedural law in Indonesia there are no rules that regulate explicitly and are used as a basis in formulating locus delicti in an indictment on cybercrime.
Keywords : Locus delicti , Cybercrime , Indictment

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  landasan  perumusan locus  delicti dalam  surat  dakwaan  pada kejahatan siber, surat dakwaan merupakan hal esensial dalam acara pidana terlebih didalamnya memuat syarat yaitu materiil, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan dakwaan menjadi kabur ( Obscuur Libel ) atau batal demi hukum ( Vernietigbaar ). Adapun kesalahan dalam merumuskan locus delicti merupakan awal mula tidak dipenuhinya syarat dalam surat dakwaan. Sehingga dirumuskan rumusan masalah yaitu apakah landasan perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber telah diatur dalam hukum acara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ) dengan mengkaji  aturan  hukum  positif  yang  ada  dan  ditambah  menelusuri  secara  konseptual  isu  yang  dibahas melalui  asas-asas  hukum  dan  pendapat  para  ahli.sehinggaa  ditemui  bahwasannya  dalam  hukum  acara pidana  di  Indonesia  tidak  didapati  aturan  yang  mengatur  secara  eksplisit  dan  dijadikan  landasan  dalam merumuskan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber.
Kata Kunci : Locus delicti, Kejahatan siber, Surat dakwaan

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  KUHAP  sendiri  merupakan  kodifikasi  hukum  positif  yang  berkaitan  erat dengan hukum pidana yang didalamnya memuat rangkaian peraturan mengenai cara bagaimana badan pemerintah berkuasa atas penyelesaian hukum pidana, juga  kewenangan serta hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh badan tersebut yang dalam hal itu tujuan dari semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara dalam bidang acara pidana mengenai proses atau prosedur penyelesaian  perkara  pidana  dari  mulai  adanya  dugaan  tindak  pidana  sampai  dengan  adanya
pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga dapat diakatakan bahwasannya “hukum acara pidana merupakan bentukan dari kaidah hukum formil dalam ilmu hukum” (Eddy O.S. Hiariej 2009).
Namun dapat dipahami bahwasannya KUHAP yang berkaitan erat dengan hukum pidana sudah menjadi pasti didalamnya hanya mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan bentuk kejahatan secara konvensional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu mengingat KUHAP dibuat dimana teknologi modern masih belum begitu maju dan lekat dengan kehidupan masyarakat atau bahkan masih belum terdapat perangkat-perangkat yang canggih seperti saat ini(Muhasim 2017).
Berbeda  dengan  peradaban  saat  ini  yang  jauh  lebih  maju,  tentunya    hal  itu  dapat  saja mewujudkan pola tindak pidana yang lebih khusus dan bervariasi sehingga membutuhkan aturan baru yang khusus pula, dan bahkan saat ini delik kejahatan harus dipahami bahwa subjek hukum manusia  ( natuurlijk  persoon )  dalam  melakukan  tindak  pidana  tidak  hanya  selalu  secara  faktual subjek  tersebut  sendiri  yang  melakukannya,  namun  juga  dapat  dilakukan  dengan  perantara- perantara lainnya seperti perangkat teknologi dan media digital.
Pola baru dalam melakukan kejahatan di masa perkembangan teknologi saat ini yang paling dapat  dirasakan  adalah  kejahatan  dalam  dunia  digital  yang  biasa  disebut  kejahatan  siber  atau cybercrime  dengan  ruang  digital  sebagai  latar  tempat  ( locus )  dari  tindakan  tersebut.  Seperti contoh, “pelecehan seksual yang pada umumnya dilakukan dengan latar tempat umum atau dunia secara nyata dalam perkembangan teknologi ini kejahatan tersebut juga dapat dilakukan di dunia ruang digital atau maya yang dalam istilah lain disebut Cyberspace ” (Abdul Azmi 2012).
Kemudian apabila diuraikan secara teknis tindakan tersebut terjadi karena menggunakan perangkat lunak yang dapat menggunakan metode Denial-of-service attacks (serangan penolakan layanan) atau Malware malicious code (perangkat    lunak perusak kode berbahaya) yang nantinya menimbulkan  kejahatan  dalam  dunia  digital  dengan  memiliki  beberapa  jenis  yang  diantaranya yaitu :
1. Penipuan dan pencurian identitas
2. Perang informasi
3. Pesan sampah (spam) yang berisikan penipuan maupun ancaman
4. Intimidasi penyebaran data pribadi ( doxing )
5. Bahkan pornografi, dan pelecehan seksual. (Gani 2014)
Oleh karenanya Hukum sebagai instrumen untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan umum  masih  belum  menempati  posisinya,  kekurangan  dan  keterbatasan  kemampuan  untuk memenuhi kepuasan semua pihak adalah hal mendasar yang menjadi perhatian disaat teknologi semakin berkembang dengan begitu cepat.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya bagi setiap individu manusia maupun manusia secara menyeluruh, khususnya  dalam  hal  ini  tindakan  kejahatan  siber.  Mengingat  kejahatan  siber  merupakan kejahatan baru, dalam hal penyelesaian perkara pidana, hal itu masih belum cukup terakomodir oleh  perangkat  hukum  yang  ada  baik  oleh  undang-undang  sebagai  pengejawantahan  hukum positif  maupun  alat-alat  pendukungnya  berupa  digital  forensik  dan  peradilan  khusus  kejahatan siber yang masih perlu terus dikembangkan.
Salah satu hal mendasar mengenai kekurangan dalam KUHAP adalah terkait perumusan surat locus delicti dalam surat dakwaan, hal itu dapat dilihat bahwasannya dalam KUHAP masih belum terdapat aturan yang pasti dan ekplisit yang mengatur mengenai bagaimana jaksa penuntut umum  menguraikan  dan  merumuskan  locus  delicti  sebuah  kejahatan,  terlebih  kejahatan  yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan siber yang memiliki bidang khusus dari kejahatan secara konvensional. Sehingga muncul sebuah rumusan masalah yaitu apakah landasan perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber telah diatur dalam hukum acara di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  atau  juga  bisa  disebut penelitian  normatif  ( normative  legal  research ).  Sebagaimana  disebutkan  oleh  Peter  Mahmud Marzuki  dalam  bukunya  yang  berjudul  metode  penlitian  hukum,  beliau  mengatakan  penelitian hukuma dalah berfungsi untuk menemukan kebenaran secara koherensi sehingga ditemukan apa yang dipermasalahkan untuk disesuaikan dengan yang seharusnya.(Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 2021).
Dalam  menerangkan  hasil  penelitian  ini  akan  digunakan  dua  jenis  pendekatan  yaitu pendakatan  secara  perundang-undangan  yaitu Statute  Approach dan  pendekatan  secara
konseptual  atau  juga  biasa  disebut Conseptual  Aprroach yang  menitikberatkan  pada  penalaran secara  logis  untuk  menguraikan  permasahalan  yang  ada  menggunakan  kerangka  konsep  dari bahan hukum yang tersedia.
Adapun  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penlitian  ini  adalah  perundang- undangan yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  atau  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik;
4. Convention on Cybercrime (Budapest, 23.XI.2001).
Selain itu juga menggunakan literatur-literatur menganai hukum dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Adapun  penelitian  ini  akan  bertujuan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  mengenai landasan  perumusan locus  delicti dalam  surat  dakwaan  pada  kejahatan  siber  menurut  hukum acara Indonesia. Dan tentunya akan didapati manfaat baik secara praktis maupun teoritis dari hasil temuan  penelitian  ini,  yaitu  diantaranya  bermanfaat  secara  teorititis  bagi  akademisi,  penegak hukum, dan kalangan umum mengenai kajian hukum tentang perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber. Kemudian selain itu, juga bermanfaat secara praktis terhadap jaksa penuntut  umum  dan  juga  pihak  kepolisian  khususnya  penyidik  dan  penyelidik  untuk  dapat memahami kaidah pasti perumusan locus delicti agar kemudian adalam menjalankan proses acara pidana dapat berjalan dengan baik dengan meminimalisir adanya hambatan yang ada.

## Perumusan Locus Delicti Pada Surat Dakwaan Pada Kejahatan Umum
Salah  satu  hal  penting  dalam  KUHAP  sebagai  dasar  untuk  menghukum  para  pelaku kejahatan  kejahatan  siber  adalah  surat  dakwaan,  surat  dakwaan  sendiri  merupakan  suatu  akta yang dibuat dan ditandatangani oleh penuntut umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14  huruf  d  KUHAP  mengenai  kewenangan  penuntut  umum.  sedangkan  isi  dari  surat  dakwaan
adalah  perumusan  tindak  pidana  yang  disusun  secara  cermat,  lengkap,  dan  jelas  sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 143 KUHAP.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengertian surat dakwaan dalam peraturan sebelumnya yang memiliki istilah surat tuduhan atau acte van beschuldiging. Didalam perkembangannya surat dakwaan  memiliki  nilai  esensial  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  karena  surat dakwaanlah yang menjadi awal penentu keberhasilan mengungkapkan kebenaran secara materiil yang  didalamnya  berisikan  unsur- unsur  tindak  pidana.  “Disisi  lain  surat  dakwaanlah  yang membatasi  ruang  lingkup  hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan  dalam  rangka  pembuktian  di forum persidangan” (Deigo 2020).
Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan hasil dari olah penyelidikan dan  penyidikan  yang  setelahnya  dilakukan  proses  pemeriksaan  yang  hal  tersebut  dituangkan dalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP).  BAP  sendiri  merupakan  hasil  dari  buah  pencarian  dan pengumpulan  bukti-bukti  serta  pemeriksaan  terhadap  para  saksi  yang  dipersangkakan  bahwa semua hal tersebut meliputi dalam sebuah kejadian tindak pidana, proses tersebut dilakukan oleh polisi  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  tertentu  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang untuk melaksanakan tindakan penyidikan.
Namun  dalam  tindakan  tertentu  tidak  menutup  kemungkinan  jaksa  dapat  ditugaskan dalam  proses  penyidikan  terlebih  dalam  hal  tindak  pidana  yang  diatur  lebih  khusus  dari  tindak pidana umumnya ( lex spesialis derogate legi generalis ). Dalam perumusan locus delicti pada tindak pidana umum tentunya tidak beranjak jauh dari berita acara pemeriksaan (BAP) hasil dari buah proses  penyelidikan,  penyidikan,  dan  pemeriksaan.  namun  tentu  saja  dalam  Menyusun  sebuah surat  dakwaan  masih  memerlukan  keprofesionalan  seorang  jaksa  penuntut  umum,  hal  ini berkaitan denga napa yang termuat dalam BAP masih harus memenuhi syarat surat dakwaan.
Berita  acara  Pemeriksaan  hasil  dari  proses penyidikan tidak  serta  merta dapat  dijadikan rujukan dalam pembuatan surat dakwaan, mengingat dalam merumuskan surat dakwaan terdapat sayarat-syarat  tertentu  yaitu  syarat  materiil  dan  syarat  formil  yang  terdapat  pada  Pasal  143 KUHAP. Syarat formil yang merujuk kepada keabsahan surat dakwaan dan penentuan siapa yang dipersangkakan benar-benar layak dan patut diduga melakukan tindak pidana agar surat dakwaan tidak  ditera  sebagai  kesalahan  tuduhan  terhadap  tersangka  atau  kekeliruan  subjek  yang  biasa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
disebut error  in  persona ,  sehingga  dapat  memiliki  ancaman  dapat  dibatalkan  oleh  hakim ( Vernietigbaar ) apabila tidak terpenuhinya syarat ini.
Sedangkan  dalam  syarat  materiil  berisikan  mengenai  uraian  jelas,  cermat,  lengkap  yang berisikan waktu dan tempat tindak pidana atau biasaa disebut locus dan tempus delicti . syarat ini sendiri  tidak  kalah  pentingnya  mengingat  bilamana  tidak  dipenuhinya  hal  tersebut  dalam penyusunan  surat  dakwaan  akan  berakibat  mudahnya  mendapat  eksepsi  dari  pihak  lain  atau bahkan  yang  jauh  lebih  fatal  yaitu  surat  dakwaan  batal  demi  hukum  akibat  kaburnya  sebuah dakwaan ( obscuur libel).
Sehingga dapat dikatakan syarat materiil adalah penentu kebenaran materiil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku kejahatan. disisi lain penentuan locus yang tepat dalam uraian dalam  surat  dakwaan  juga  akan  mempengaruhi  kompetensi  pengadilan  yang  berwenang menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi.Mengingat pentingnya syarat meteriil yang berisikan uraian jelas, cermat, dan lengkap yang berisikan keterangan waktu dan tempat tentu saja dalam rumusan  delik  pada  KUHAP  perlu  membutuhkan  penjelasan  yang  tepat  agar  dalam  proses penyusunan surat dakwaan tidak memiliki celah hukum bagi para pelaku kejahatan.
Hingga sampai saat ini masih belum ditemukan norma penjelasan mengenai keterangan jelas, cermat, dan lengkap dalam KUHAP. sejauh ini penemuan makna hal tersebut hanya dapat ditemukan  melalui  praktik  hukum  yang  mana  hal  tersebut  pun  hanya  cukup  untuk  menjadi landasan sebuah tindak pidana umum atau kejahatan konvensional.
sehingga  apabila  kejahatan  yang  dilakukan  adalah  tindak  pidana  kejahatan  siber  yang dalam  praktiknya  tidak  dapat  diperjelaskan  secara  pasti  keterangan  tempat  dari  perbuatannya juga terlebih aturan yang mengatur sebagai landasan hukum mengenai penentuan locus delicti juga  masih  belum  ada,  maka  akan  mempersulit  dalam  hal  penyusunan  surat  dakwaan  yang didalamnya terdapat syarat materiil berupa uraian jelas, cermat, lengkap atas tempat terjadinya tindak pidana ( locus delicti ).
Sehingga dapat dikatakan dalam hal perumusan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan umum adalah bergantung dengan hasil dari berita acara pemeriksaan yang mana masih harus  diolah  dan  disesuaikan  dengan  syarat  yang  terdapat  pada  Pasal  143  KUHAP  yaitu  syarat formil dan syarat materiil, agar terhindar dari eksepsi maupun batal demi hukum sebuah perkara kejahatan yang sebenarnya benar-benar terjadi.
Hingga  saat  ini  untuk  merumuskan  sebuah locus  delicti kedalam  surat  dakwaan  masih menggunakan asas dan doktrin dari para ahli hukum yang ada, namun tidak tertulis secara eksplisit dalam sebuah aturan sehingga akan berdampak pada kejahatan-kejahatan khusus yang memiliki corak  ruang  yang  berbeda  seperti  kejahatan  siber.  Adapun  asasa  tersebut  dapat  dilihat  seperti yang dikemukakan dalam beberapa literatur yaitu tempat tindak pidana bisa dimaknai “tempat terjadinya  tindak  pidana  atau  juga  bisa  dimaknai  tempat  tindak  pidana  sebagai  akibat  dari perbuatan tindak pidana tersebut yang merujuk kearah tempat korban, yang dalam hal dimaknai sebagai  akibat  ini  bisa  saja  antara  korban dan pelaku  berada di  tempat yang  berbeda” (Utomo 2015).
Hal ini bergantung dengan kejeniusan dalam menganalisis dari seorang penuntut umum. Dalam perkembangannya locus delicti memiliki dua aliran berbeda, yaitu antara lain:
a. tempat dimana seorang terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana secara konkret atau ;
b. yang menentukan tempat sebagaimana akibat dari perbuatan itu dilakukan
Menguatkan  pandangan  ini  dengan  pandangan  menurut  Van  Hamel,  yang  menyatakan  “locus delicti adalah lokasi di mana seorang atau aktor yang mana telah melakukan suatu hal tindakan serta  lokasi  di  mana  akibat  langsung  dari  suatu  tindakan  telah  terjadi” (Tendean  2018). “Keberadaan locus delicti dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 2 – 8 KUHP yang mana tempat dari tindak pidana ini juga akan berdampak pada penentuan kompetensi peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut” (Soeskandi 2017). Adapun  keberadaan locus dalam  hukum  pidana  dapat  ditinjau  dari  rumusan  pasal  yang  digunakan  dalam  setiap kejadian dengan berita acara pemeriksaan pada proses tahap awal acara pidana.
Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari  pendapat  menurut  Prof  Moeljatno  yang  menyatakan bahwasannya dalam perumusan locus delicti oleh jakasa penuntut umum jakasa penuntut umum selain  harus  menyesuaikan  antara  apa  yang  termuat  dalam  BAP  denga  napa  syarat  yang dikemukakan  dalam  Pasal  143  KUHAP,  jaksa  penuntut  umum  juga  dapat  memperhatikan  satu diantara tiga hal yaitu :
1) Teori  perbuatan  materiil  Yaitu  Tempat  tindak  pidana  ditantukan  oleh  pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana.
2) Teori  instrument  (alat)  Yaitu  dalam  teori  ini  tempat  terjadinya  delik  ialah  tempat bekerjanya alat yang dipakai si pembuat.
3) Teori akibat Yaitu teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi.(Azwarman and others 2021).
Pada  teori  perbuatan  materiil  lebih  menekankan  pada  dimana  subjek  hukum  melakukan  suatu tindakan pidana semisal pencurian maka locus delicti diliihat pada saat subjek hukum mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut(Sapoetra 2020).
Kemudian  teori  instrument  yaitu  teori  dimana  alat  yang  digunakan  oleh  subjek  hukum dalam melakukan sebuah tindakan kejahatan seperti contoh perusakan fasilitas umum yang dapat dipidana menggunakan KUHP, subjek hukum dapat saja menggunakan sebuah alat seperti contoh merusak ban mobil transportasi umum yang mengakibatkan kecelakaan dijalan umum. maka locus delicti yang digunakan atau dipakai adalah dimana ban mobil transportasi tadi dirusak oleh sebuah alat, bukan dimana lokasi kecelakaan terjadi(Sapoetra 2020).
Lain  hal  dengan  teori  akibat  yaitu  menitikberatkan  pada  akibat  sehingga  seperti  contoh kasus yang sama dengan teori sebelumnya, pada teori ini maka yang digunakan adalah dimana terjadinya  kecelakaan.  Lalu  kemudian  teori  mana  yang  digunakan  adalah  bergantung  dengan tindak pidana yang terjadi dan kepiawaian jaksa penuntut umum dalam Menyusun surat dakwaan agar memenuhi syarat formil dan materiil.
Perumusan Locus Delicti Pada Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber ( Cybercrime )
Lain hal denga kejahatan umum atau kejahatan konvensional pada tindak pidana kejahatan siber atau biasa disebut cybercrime, kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus. Selanjutnya  rujukan  sebagai  dasar  hukum  pun  berlainan  dengan  tindak  pidana  umum  yang berporos pada hukum pidana umum dan berlaku bagi seluruh subjek hukum yang berada di ruang lingkup teritorial hukum pidana Indonesia.
Tindak  pidana  khusus  memiliki  ruang  lingkup  yang  lebih  khusus.  Dengan  berlandaskan aturan  pidana  yang  lebih  khusus  dan  berlaku  bagi  subjek  hukum  tertentu  yang  disangkakan melanggar aturan yang khusus tersebut. “Sehingga pada tindak pidana khusus akan dapat dilihat dari  siapa  yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dan  apa  aturan  pidana  yang dilanggar” (Supriyadi 2016).
Subjek  hukum  dari  pelaku  tindak  pidana  khusus  adalah  merujuk  pada  aturan  materiil pidana khusus yang dibuat oleh negara(Eddy O.S. Hiariej ; Mochtar 2022)seperti misalnya seorang militer  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  maka  sudah  barang  tentu  yang  digunakan  adalah aturan khusus yaitu hukum pidana militer Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).
Sehingga letak keberadaan aturan tindak pidana khusus juga berbeda dari materiil hukum pidana  secara  umum(KUHP),  begitu pula  penyelesaian perkara tindak  pidananya  juga  berlainan dari  formil  hukum  pidana  umum  (KUHAP).  “Pada  tindak  pidana  khusus  yang  digunakan  adalah aturan  tersendiri  yang  berlaku  khusus  dan  didahulukan  dari  aturan  yang  umum  apabila  aturan umum juga mengatur” (Kusumo 2020).
Adapun  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  khusus  terdapat  dua  kemungkinan  yaitu “prosedur beracara atas tindak pidana khusus tersebut turut diatur dalam aturan hukum pidana khusus atau prosedur tersebut tidak diatur sehingga mengacu kepada formil hukum pidana yaitu KUHAP” (Sihotang  2016).Berbeda  dengan  kondisi  dimana  aturan  pidana  khusus  tersebut  telah memuat  materiil  dan  formil  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  maka  akan  digunakan  dengan mengesampingkan kaidah dalam hukum pidana umum.
Secara  makna  kejahatan  siber  sendiri  dimaknai  dari  berbagai  bentuk  dengan  berbagai definisi,  khususnya  dalam  ilmu  hukum  pidana,  kata  tersebut  dalam  peraturan  perundang- undangan yang ada masih belum secara eksplisit dijelaskan, namun dalam berbagai doktrin para sarjana yang ada, dapat disimpulkan bahwasannya “kejahatan siber at au yang dalam istilah lain disebut cybercrime merupakan  tindakan  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  internet  dan dunia maya sebagai alat sekaligus tempat dari perbuatannya” (Djanggih and Qamar 2018).
Hal  ini  serupa  dengan  salah  satu  pendapat  dari  para  ahli  yaitu  Sussan  Brenner  yang mengatakan “ Crimes in which the computer is the target of the criminal activity , crimes in which the computer is a tool used to commit the crime , and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime ” (Marc Goodman; Susan Branner 2000).
Lalu bagaimana merumuskan sebuah locus delicti sebuah kejahatan siber yang susah untuk diidentifikasi mengingat siber memiliki ruang tempat yang berbeda dengan secara factual, yaitu dunia  mayantara  seperti  yang  diketahui  dari  beberapa  literatur  salah  satunya  yaitu  literatur mengenai perkembangan teknologi dan kaitannya dengan kejahatan, bahwasannya latar tempat
maupun waktu dari sebuah kejahatan teknologi berporos pada media teknologi itu sendiri yaitu mayantara atau cyberspace (Menthe 1998).
Hal  itu  menghendaki  dalam  kondisi  sistem  yang  berhubungan  tersebut untuk  seseorang yang  hendak  mengakses  sistem  tersebut  tentunya  memerlukan  perangkat  keras  baik  berupa computer  maupun  smartphone  yang  didalamnya  memuat  perangkat  lunak.  Adapun  pengertian perangkat  lunak  atau  biasa  juga  disebut  software adalah  “sebuah  istilah  untuk  perangkat  data elektronik  yang  didalamnya  memuat  struktur  instruksi    yang  dijalankan  oleh  perintah  dalam sebuah  program” (Napitupulu  2017).Sehingga  dalam  merumuskan locus  delicti tetap  harus menyesuikan dengan aturan hukum positif yang telah ada.
Namun  hingga  saat  ini  dalam  kejahatan  umum  masih  belum  ditemukan  mengenai landasan  perumusan locus  delicti terlebih  dalam  kejahatan  siber.  Dalam  hal  mengakomodir penyelesaian acara pidana kejahatan siber indonesia menggunakan dua aturan kodifikasi hukum yaitu KUHAP dan juga UU ITE, yang didalamnya memuat aturan acara pidana. Namun keduanya pun  masih  belum  dapat  mengakomodir  dengan  baik  mengenai locus  delicti mengingat  kedua aturan tersebut juga tidak mengatur tentang landasan dalam perumusan locus delici dalam surat dakwaan pada kejahatan siber yang memiliki latar tempat mayantara.
Adapun  perumusan locus  delicti dalam  surat  dakwaan  pada  kejahatan  siber  dapat menggunakan dua kemungkinan yaitu menggunakan analogi dari teori yang telah ada yaitu teori perumusan locus delicti pada kejahatan umum, dan juga teori locus delicti yang secara eksplisit diperuntukkan kepada tindak pidana kejahatan siber.
a. Analogi Teori Perumusan Locus Delicti pada Kejahatan Umum
Teori perumusan locus delicti dalam hal penentuan tempat tindak pidana yang terjadi, umumnya memakai tiga asas yaitu;
- Teori  Perbuatan Materiil:  yaitu locus  delicti ditentukan  dan  dirumuskan dalam surat  dakwaan  dengan  berdasarkan  tempat  subjek  hukum  melakukan  tindak pidana  berada  secara  faktual.  Seperti  yang  telah  dicontohkan  dalam  sub-bab sebelumnya  yaitu  tentang  tindak  pidana  pencurian,  maka  dimana  tempat seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum menurut Pasal  362  KUHP  maka  di  tempat  itulah  dijadikan locus  delicti. Sehingga  dapat dianalogikan apabila kejahatan yang terjadi adalah kejahatan siber, maka dimana
tempat  awal  teraksesnya  sebuah  perangkat  yang  digunakan  untuk  melakukan kejahatan tersebut dapat dijadikan locus delicti .
- Teori Instrumental : yaitu teori dimana alat yang digunakan dalam melancarkan aksi  tindak  pidana,  seperti  yang  telah  dicontohkan  dalam  subbab  sebelumnya yang menguraikan tentang asas locus delicti pada kejahatan umum. yaitu apabila seseorang  merusak  ban  mobil  angkutan  umum  lalu  kemudian  mengakibatkan kecelakaan  di  lain  tempat  dari  perusakan  ban  tersebut,  maka  yang  dijadikan locus delicti adalah dimana tempat seseorang yang mempergunakan alat untuk merusak ban, maka disitulah terjadinya tindak pidana dan dapat dijadikan locus delicti dalam surat dakwaan.Sehingga apabila dianalogikan terhadap kejahatan siber,  maka  pada  teori  ini locus  delicti adalah  dimana  alat  atau  perangkat  itu berada pada saat pengaksesan untuk terjadinya tindak pidana tersebut.
- Teori Akibat : yaitu teori dimana locus delicti ditentukan berdasarkan akibat dari tindak pidana yang terjadi, seperti contoh kasus perusakan ban angkutan umum yang  mengakibatkan  kecelakaan,  maka  yang  digunakan  sebagai locus  delicti adalah  tempat  akibat  yaitu  tempat  dari  kecelakaan  angkutan  umum tersebut.Sehingga apabila dianalogikan pada kejahatan siber, maka yang dapat dijadikan locus  deliciti adalah  dimana  akibat  dari  tindak  pidana  yang  terjadi, seperti contoh pembobolan data pribadi di mobile banking , maka bukan tempat seseorang  mengakses  perangkat  untuk  melakukan  pembobolan  tersebut  yang dijadikan locus delicti, juga lokasi alat yang digunakan untuk meretas, melainkan akibat dari peretasan tersebut yaitu tempat korban mengalami peretasan.
b. Teori Perumusan Locus Delicti khusus terhadap kejahatan siber.
Dalam kejahatan siber sendiri terdapat doktrin tersendiri oleh salah satu ahli hukum yang  belum  diketahui  secara  meluas  oleh  khalayak  umum.  teori  tersebut  sebenarnya tidak  jauh  berbeda  dengan  makna  dari  uraian  analogi  dari  teori locus  delicti pada kejahatan  umum,  namun  dalam  teori  ini  lebih  diuraikan  secara  rinci  sekaligus  secara teknis, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Darrel Menthe dalam bukunya Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space , sebagai berikut :
- Theory  of  The  Uploader  and  the  Downloader, yaitu  toeri  mengunggah  sebuah informasi  dan  mengunduh  sebuah  informasi,  teori  ini  menekankan  kepada  dua kaidah yaitu tempat dari suatu informasi tersebut diunggah ( theory of Uploader ) dan  tempat  dimana  sebuah  infomrasi  tersebut  diunduh  atau  diakses  ( theory  of downloader ).  Sehingga  nantinya  pengenaan locus  delicti yang  dirumuskan kedalam  surat  dakwaan  adalah  dimana  tempat  pertamakali  dilakukan pengunggahan  informasi  ( theory  of  uploader )  atau  juga  dapat  menggunakan tempat  dimana  sebuah  informasi  itu  diakses  ( theory  of  downloader )(Menthe 1998).
- Theory of  Law of the Server , pada teori ini digunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya untuk menentukan locus delicti sebuah kejahatan diambil untuk dirumuskan  dalam  surat  dakwaan,  pada  teori  ini  menekankan  kepada  dimana letak tempat  suatu  penyimpanan data  informasi di  ruang  mayantara  atau biasa disebut server ,  yang  mana  letak  s erver tersebut yang  dijadikan locus  delicti dan dirumuskan kedalam surat dakwaan. Server sendiri nantinya akan ditemukan oleh penyidik melalui beberapa rangkaian penelusuran analisis secara digital forensic melalui  proses aquiring dan imaging kemudian  dianalisis  dan  ditemukan  letak dimana halaman web secara fisik yang menyimpan dan mencatat data elektronik itu berada.
- Theory  of  International  Space ,  dalam  teori  ini  Darrel  Menthe  ingin  melepaskan presepsi  antara  kejahatan  konvensional  dan  kejahatan  siber,  yaitu  dengan membedakan  bahwasannya  ruang  mayantara  atau cyberspace adalah  berbeda dengan  ruang  konvensional  untuk  melaksanakan  kejahatan  umum.  sehingga terdapat lingkungan hukum terpisah antara dunia kejahatan siber atau cybercrime dengan  kejahatan  umum.  namun  dengan  lingkungan  hukum  yang  berbeda tersebut  diharap  negara  dapat  menyamakan  presepsi  sehingga  memiliki kedaulatanyang sama atas kejahatan siber yang memiliki latar tempat yaitu cyber space ,  sehingga  dalam  menentukan locus  delicti tidak  berbelit  namun  memiliki yuridiksi peradilan hukum yang tetap dan sama.

## KESIMPULAN
Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya landasan dalam merumuskan locus delicti dalam surat dakwaan pada kejahatan siber dalam hukum acara pidana di indonesia masih belum dimuat dan diatur baik didalam KUHAP yang sejatinya menjadi payung hukum acara pidana dan juga dalam UU ITE yang juga turut mengatur materiil dan formil mengenai kejahatan siber juga tidak mengatur mengenai landasan perumusan locus delicti tersebut.
Dalam praktik hukum acara pidana khususnya dalam penyelesaian perkara kejahatan siber, jaksa penuntut umum yang dituntut menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap nyatanya tidak memiliki landasan hukum yang tetap sebagai kepastian hukum dalam penyusunan surat dakwaan tersebut, sehingga sebagian besar dalam hal penyusunan surat dakwaan untuk merumuskan locus delicti, para jaksa penuntut umum menggunakan teori analogi dari perumusan locus delicti pada kejahatan konvensional.
Namun  hal  itu  juga  masih  belum  mencukupi  kebutuhan  hukum  suatu  negara.  Karena dengan  tidak  adanya  kepastian  hukum,  dengan  begitu  akan  mudah  mendapatkan  perlawanan hukum  yaitu  eksepsi  maupun  batal  demi  hukum  suatu  tuntutan  sehingga  acara  peradilan  yang dilaksanakan dirasa tidak mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Azmi. 2012. ‘Cyberspace’, Jurna Unikom : 49 – 56
Azwarman,  A,  S  Kalo,  M  Ablisar,  and  ...  2021.  ‘Analisis  Yuridis  Bentuk  Surat  Dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Kasus  Korupsi  Pada  Kejaksaan
Negeri Kabanjahe)’, Iuris Studia: Jurnal … , 2: 455 – 63
<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/160%0Ahttps://jurnal.bund amediagrup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/160/153>
Deigo,  Philbert  Audric.  2020.  ‘Anal isis  Limitasi  Locus  Dan  Tempus  Delicti  Dalam  Delik  Penipuan Yang Terjadi Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PK/PID/2018).’, Jurnal Hukum Adigama , 3.1: 1267 – 91
Djanggih,  Hardianto,  and  Nurul  Qamar.  2018.  ‘Penerapan  Teori -Teori  Kriminologi    Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime)’, Pandecta  Research  Law  Journal ,  13.1 (Universitas Negeri Semarang): 10 – 23 <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I1.14020> Eddy  O.S.  Hiariej ;  Mochtar,  Zainal  Arifin.  2022.  ‘Teori  Hukum’, Yogyakarta ,  p.  546 <https://anyflip.com/yqew/alsh/basic> [accessed 10 September 2022]
Eddy O.S. Hiariej. 2009. ‘Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana’, Modul 1 : 1 – 48
Gani,  Alcianno  G.  2014.  ‘Cybercrime  (Kejahatan  Berbasis  Komputer)’, Jurnal  Sistem  Informasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Universitas Suryadarma , 5.1: 16 – 29 <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.18>
Kusumo, Tjahyo. 2020. ‘ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP LEX SPESIALIS SISTEMATIS PADA PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  BIDANG  PERTAMBANGAN  DIKAITKAN DENGAN AJARAN PERBARENGAN (CONCURSUS IDEALIS) DALAM HUKUM PIDANA’, Jurnal Panji Keadilan :  Jurnal  Ilmiah  Nasional  Mahasiswa  Hukum ,  3.2  (Universitas  Muhammadiyah Bengkulu): 281 – 91 <https://doi.org/10.36085/JPK.V3I2.1202> Marc Goodman; Sus an Branner. 2000. ‘THE EMERGING CONSENSUS ON CRIMINAL CONDUCT IN CYBERSPACE’: 153
Menthe, Darrel C. 1998. ‘Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces’, Telecomm. & Tech. L. Rev , 69.1
<http://repository.law.umich.edu/mttlrhttp://repository.law.umich.edu/mttlr/vol4/iss1/3> Muhasim. 2017. ‘Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Motivasi Belajar’, Palapa Nusantara,Jurnal Studi Keislaman Dan Pendidikan , 5.23: 25
Napitupulu,  Darmawan.  2017.  ‘Kajian  Peran  Cyber  Law  Dalam  Memperkuat  Keamanan  Sistem I nformasi Nasional’, Teknologi Informasi Dan Komunikasi : 100 – 113
Peter  Mahmud  Marzuki,  S.H.,  M.S.,  LL.M.  2021. Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revi,  ed.  by Tambra23 (Jakarta: Kencana)
Sapoetra, Rio Surya. 2020. ‘PENENTUAN TEMPUS DAN LOCUS DELICTI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM  KEJAHATAN  PHISING  (PASSWORD  HARVESTING  FISHING)  DIHUBUNGKAN  DENGAN KUHAP’
Sihotang, Jimmy. 2016. ‘PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PEMBERATAN PIDANA PADA PELAKU
TINDAK PIDANA MILITER’, LEX CRIMEN , 5.3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11679> [accessed 1 November 2022]
Soeskandi, Hari. 2017. Hukum Acara Pidana (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Supriyadi,  S.  2016.  ‘PENETAPAN  TINDAK  PIDANA  SEBAGAI  KEJAHATAN  DAN  PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG
PID ANA KHUSUS’,
Mimbar
Hukum UGM
<https://onesearch.id/Record/IOS500.article-551> [accessed 1 November 2022]
Tendean, Valentino Yoel. 2018. ‘BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA’,
LEX  CRIMEN ,  7.5  <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20553> [accessed 1 November 2022]
Utomo,  Prasetiyo  Abdi.  2015.  ‘PERMASALAHAN  TENTANG  UPAYA  POLRI  DALAM  MENENTUKAN LOCUS DELICTI YANG BELUM DIKETAHUI SECARA PASTI’, Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) ,
3.1:  893 – 913  <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/1039>  [accessed  1 November 2022]