## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 18, No. 1, Juni 2018 (hlm. 29-45)

## IMPLEMENTASI METODE RECHTVINDING HAKIM TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PEKAWINAN DALAM MASA ‘IDDAH

## RECHTVINDING IMPLEMENTATION METHOD BY THE JUDGE TO THE MARRIAGE REJECTION LETTER DURING THE ‘IDDAH PERIOD
Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, Indonesia Jl. Pramuka No. 156 Po Box 116 Ponorogo 63471 e-mail : muh.fauziarifin22@yahoo.com & lukmansantoso4@gmail.com `
Abstract: This article discusses the Determination of the Religious Court Number: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, concerning the revocation of the marriage approval letter during the ‘iddah period. Marriage during the ‘iddah period cannot be legally carried out before the ‘iddah period has expired, the judges will judge the others who are opposite the KUA Kedungwaru, Tulungagung Regency, the KUA is related to the candidate provoking the woman who is still pregnant. After analyzing, it turned out that the panel of judges used a legal basis that was quite strong in legal considerations on the case, the legal basis used was Article 153 Paragraph 2 Letter b KHI, QS. At-Thalaq verse 4, as well as Article 53 KHI, which is known based on the method of legal discovery (re- chtvinding), as stated: First, the Systematic Interpretation Method is used to determine the period of ‘iddah W (the applicant) is not ‘iddah pregnant but ‘iddah qurû’; Second, Method A Contrario (Argument a Contrario) on Article 153 Paragraph (2) Letter c KHI, to find out who is the man who impregnates W (the applicant), as well as the basis for revoking the marriage giving letter from KUA; and Third, syllogism towards Article 53 of KHI, to study between W (applicant) and S (prospective husband) there is no obstacle to getting married. In addition, efforts need to be made to prevent and advocate for the community at the beginning of the post-divorce marriage, especially for women who are still in their ‘iddah period.
Keywords: Marriage, The ‘iddah Period, Rechtvinding.
Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/ PA.TA, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Perkawinan dalam masa ‘id- dah secara hukum positif tidak dapat dilaksanakan sebelum masa ‘iddah-nya habis, akan tetapi majelis ha- kim berpendapat lain yang berseberangan dengan KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa ‘iddah hamil. Berdasarkan analisis,dalam putusannya majelis hakim menggunakan dasar hukum terhadap perkara tersebut, yakni Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui berdasarkan metode penemuan hukum (rechtvinding), diantaranya: Pertama, Metode Interpretasi Sistematis digunakan untuk mengetahui masa ‘iddah W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’; Kedua, Metode A Contrario (Argu- men a Contrario) terhadap Pasal 153 Ayat (2) Huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon),

## Pendahuluan
Dalam tradisi hukum Islam, syariat perkaw- inan  hadir  bertujuan  untuk  memenuhi  kebu- tuhan dasar manusia, yakni kebutuhan teolo- gis, biologis dan psikologis. Dalam menjalani kehidupan  rumah  tangga,  legalitas  pasangan suami istri tentunyaharus didasarkan pada as - pek yuridis normatif sekaligus administratif. 1 Di Indonesia, tentang hal ini diatur dalam da- lam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Dalam  produk  hukum tersebut,  definisi  perkawinan  termuat  dalam Pasal 1 bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan se- orang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang ba- hagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  menjalani  kehidupan  berumah  tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkaw- inan bertujuan untuk membina kehidupan ber- sama dan memperoleh keturunan. 2

## Sementara, berdasarkan KUH Perdata bah-
1  Sa‘id Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1-2. Lihat pula Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri  Di  Bawah  Umur,” Al-Hukama:  The  Indone- sian Journal of Islamic Family Law, Vol. 04 No. 02 (2014), 327.
2  Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
wa  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sah- nya  suatu  perkawinan,  dintaranyasyarat  ma- teriil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan dan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan  formalitas-formalitas  dalam  pelaksa- naan perkawinan. 3 Sesuai dengan hal tesebut, sudah  termuat  dalam  Bab  II  tentang  Syarat- syarat perkawinan Pasal 6-12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat khusus bagi calon mempelai apabila sebelumnya telah melangsungkan  perceraian  terhadap  perkaw- inanya  terdahulu,  karena  setelah  perceraian tersebut tentunya akan mengakibatkan berba- gai dampak, salah satunya mengenai masa ‘id- dah bagi istri. 4 Kandasnya sebuah rumah tang- ga  hingga  berakhir  pada  sebuah  perceraian dikarenakanfaktor psikologis, biologis, ekono- mis, ideologis, perbedaan organisasi, dan fak- tor perselingkuhan. 5 Akibat putusnya perkaw- inan berarti mengembalikan status halal yang didapatkan dalam perkawinanmenjadi haram, dan  tentunya  setelah  putusnya  perkawinan
3  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.
4  Zainul  Arifin,  “Penolakan  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil,” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015), 2.
5  Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 5.
sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA; dan Ketiga, Silogisme terh- adap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini mengenai pelaksanaan perkawinan pasca perceraian terutama bagi pihak wanita yang masih dalam masa ‘iddah.
Kata Kunci: Perkawinan, Masa ‘iddah, Penemuan Hukum
tersebut berlakulah masa penantian atau masa ‘iddah bagi pihak wanita . 6
Kata ‘iddah berasal dari Bahasa Arab, secara bahasa berasal dari kata kerja ‘adda-ya‘uddu- ‘idatan )ًةَد ِع – ُّدُعَي – َّد َع( dan jamaknya adalah ‘idad ( ٌدَد ِع ) yang berarti: menghitung, hitungan atau  jumlah. 7 Secara  istilah,  ‘iddah  adalah masa  tunggu  bagi  wanita  yang  ditalak  atau ditinggal  mati  suaminya  untuk  mengetahui dengan  yakin  bebas  atau  tidaknya  wanita itu  dari  kehamilan  dari  mantan  suaminya, serta  dimaksudkan  semata-mata ta‘abbud (beribadah, taat) kepada hukum Allah SWT. 8
Dari  pengertian  di  atas,  jelas  bahwa  se- orang  istri  yang  diceraikan  oleh  suaminya, jika hendak melangsungkan perkawinan kam- bali,  harus  menunggu  sampai  waktu  tunggu atau  ‘iddah - nya  habis.  Apabila  perkawian tersebut tetap dilakukan selama masa ‘iddah belum  habis,  maka  Kantor  Urusan  Agama (KUA) harus menolak dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan. 9
Misalnya,  perkara  yang  diajukan  di  Pen- gadilan Agama Tulungagung tentang permo- honan  pencabutan  surat  penolakan  perkaw- inan dengan Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/ PA.TA diputus pada 04 Oktober 2017. Perkara tersebut dilatar belakangi karena adanya pe- nolakan  perkawinan  antara  W  (pemohon) dengan S (calon suami) yang dilakukan oleh
6  Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia (Jakarta:  Fajar  Interpratama  Offset,
2009),301.
7  Ahmad Warson  Munawwir, Al  Munawwir  Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:  Pustaka  Progresif, 1997), 903.
8  Izzatul  Muchidah,  “Hukum  Penggunaan  Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa ‘Iddah,” Al- Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Fam- ily Law , Vol. 03, No. 01 (2013), 1-2.
9  Faizal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegaha - nya,” Al- Qadha, Vol. 4, No.1 (2017), 12.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ke- dungwaru,  Kabupaten  Tulungagung  dengan dikeluarkannya Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal  12  September  2017.  Pihak  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  menyatakan  bahwa perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dilaksana- kan karena W (pemohon) diketahui hamil da- lam masa ‘iddah dan menganggap kehamilan tersebut adalah dari mantan suaminya. Sesuai dengan Pasal 153 Ayat 3 Huruf d KHI yang disebutkan  bahwa  masa  ‘iddah-nya  sampai melahirkan. 10
Pemohon merasa keberatan atas surat pe- nolakan yang dikeluarkan pihak Kantor Uru- san Agama (KUA), maka ia mengajukan per- mohonan pencabutan surat penolakan tersebut di  Pengadilan Agama  Tulungagung.  Setelah dilakukan persidangan, majelis hakim meng- abulkan  semua  petitum  yang  diajukan  oleh Pemohon.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplor- asi  dan  menganalisis  bagaimana  majelis  ha- kim dalam menggali serta menemukan dasar hukumnya untuk mewujudkan keadilan bagi para  pihak  dengan  menggunakan  metode penemuan  hukum (rechtvinding), sehingga perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih dalam masa ‘id- dah hamil, namun dinyatakan tidak ada halan- gan  untuk  melangsungkan  perkawinan  oleh majelis hakim?
Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ba- han hukum berupa putusan hakim, 11 sehingga
10   Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama…,
3.
11  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.
penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepusta - kaan (library  research). 12 Datanya  berupa dokumen putusan 13 Pengadilan Agama Tulun- gagung yaitu Penetapan Perkara Nomor: 287/ Pdt.P/2017/PA.TA  tentang  pencabutan  surat penolakan  perkawinan  dalam  masa  ‘iddah. Sedangkan teknik analisis datanya adalah ber- sifat deskriptif analitik, 14 yaitu peneliti mend- eskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual  dan  akurat,  terhadap  perkara  yang diteliti,  yaitu  Penetapan  Pengadilan  Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/ PA.TA . ,  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan menggunakan  teori  yang  berkaitan  dengan masa ‘iddah dan penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 15

## Konsep Hukum Perkawinan Di Indonesia
Kata perkawinan secara bahasa disebut den- gan munâkahat ,  sedangkan  dalam  bahasa Arab,  yaitu ahkâm  al-zawâj atau ahkâm  iz- wâj 16 dan  menurut  arti majazi adalah  akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri, 17 atau dengan kata
12  Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta:  UI  Press,  2006),  52.Lihat  pula  Zainud- din Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 105.
13  Umi  Hasunah  dan  Susanto,  “Iddah  Perempuan Hamil Karena Zina Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 53,” Jurnah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (2016), 101.
14  Deskriptif  analisis  adalah  penelitian  yang  bert - juan  untuk  menggambarkan  keadaan  fenomena praktek dan ‘Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjoroningrat, Metode Pene- litian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1999), 19. 15  Zainuddin Ali, Metode  Penelitian  Hukum…, 105- 106.
16   Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3. 17  Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  No.1  Ta- hun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004), 1.
lain perkawinan adalah ikatan lahir batin se- orang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam. 18 Sedangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dise- butkan bahwa, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 19
Miftahul huda menyebut perkawinan sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidu - pan manusia, yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, reproduksi, relasi kasih sayang dan persaudaraan menuju masyarakat sempurna. 20
Rukun dan syarat perkawinan di Indonesia termuat  dalam  UU  Perkawinan  No.1  Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di dalam peraturan  tersebut  terdapat  rukun  dan  syarat yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.  Secara  tegas  rukun  perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam  (KHI),  sedangkan  syarat  perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 21 diantaranya:
Calon  Suami,  syaratnya  yaitu  bukan 1. mahram  dari  calon  istri,  atas  kemauan
18   Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan I - lam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.
19  Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Te - tang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Gramedia Press, 2014), 2.
20  Miftahul  Huda,  “Proses  Bernegosiasi  Masyarakat Ponorogo  Dalam  Tradisi  Larangan-Larangan Perkawinan  Jawa,” Al-Risalah ,  Vol.  17,  No.  1 (2017), 92.
21  Miftahul  Huda,  “Proses  Bernegosiasi...,  3-4;  lihat pula  Yuliatin,  “Hukum  Pernikahan  Islam  Dalam Konteks  Indonesia,” Al-Risalah ,  Vol.  14,  No.  2
(2014), 279.
sendiri,  jelas  orangnya  dan  tidak  sedang ihram haji. 22
Calon  Istri,  syaratnya  yaitu  tidak 2. bersuami,  bukan  mahram,  tidak  sedang dalam masa ‘iddah, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji. 23
Wali  Nikah,  syaratnya  yaitu  laki-laki, 3. dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji. 24
Dua  Orang  Saksi,  syaratnya  yaitu  laki- 4. laki,  baligh,  waras  akalnya,  adil,  dapat mendengarkan dan melihat, tidak dipaksa, tidak  sedang  ihram  haji  dan  memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul. 25
Ijab  dan  qabul,  syaratnya  yaitu  dalam 5. melaksanakan ijab qabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing- masing  pihak  yang  melangsungkan  akad nikah sebagai persyaratan kemauan yang timbul  dari  kedua  belah  pihak  dan  tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya. 26
Mahar adalah sejumlah uang atau barang 6. yang  mempunyai  nilai  ekonomis,  yang diberikan  oleh  suami  kepada  istrinya pada  saat  mengucapkan  akad  nikah  dan ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak. 27
22   Sa’id Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah…, 67. 23   Sa’id Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah…, 67-68. 24  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di I - donesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-un- dang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006),
69.
25   Sa’id Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah …, 68. 26   Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 97.
27   Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

## Masa ‘Iddah  Wanita Hamil Karena Zina
Masa  ‘iddah 28 bermakna  masa  tunggu  yang dilakukan  seorang  istri  yang  putus  pernika - hannya dengan suaminya, baik putus karena perceraian,  kematian,  maupun  atas  putusan pengadilan. Masa ‘iddah tersebut hanya ber- laku bagi istri yang sudah melakukan hubun - gan  suami-istri (ba‘da  dukhûl) .  Lain  halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-is - tri (qabla dukhûl) maka dia tidak mempunyai masa ‘iddah. 29 Ketentunan mengenai masa ‘id- dah dalam hukum positif termuat dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selanjutnya mengenai batas waktu tunggu dia- tur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sedangkan ketentuan masa ‘iddah menurut KHI termuat dalam  Pasal  153.  Selain  peraturan  tersebut diatas,  secara  eksplisit  dalam  hukum  Islam juga menjelaskan mengenai masa ‘iddah, ke- wajiban  menjalani  masa  ‘iddah  disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 228 serta dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4. 30
Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hu- kum Islam (KHI) Pasal 153, masa ‘iddah ter- bagi menjadi beberapa macam, salah satunya karena putusnya pernikahan yang disebabkan
28  Ahmad Warson  Munawwir, Al  Munawwir  Kamus Arab-Indonesia …,  903;  lihat  pula  Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah , Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 451.
29   Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.Lihat pula Indar,
“Iddah  Dalam  Keadilan  Gender,” Yinyang  Jurnal Studi  Gender  &  Anak, Vol.  5,  No.  1  (2010),105- 106.
30  Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap ‘Iddah Janda Hamil…, 29.Lihat pula M. Nur Kholis Al Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” Mukad- dimah:  Jurnal  Studi  Islam, Vol.  1,  No.  1  (2016),
102.
karena  perceraian.  ‘iddah  karena  percaraian tersebut terdapat 2 klasifikasi, diantanya:
Dalam keadaan hamil, apabila seorang istri 1. diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil  ‘iddah - nya  sampai  melahirkan kandungannya.
Dalam  keadaan  tidak  hamil,  apabila 2.
seorang  istri  diceraikan  oleh  suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (qabla dukhûl) ,  maka  tidak  berlaku  baginya masa ‘iddah . Namun apabila telah terjadi hubungan  kelamin (ba‘da  dukhûl) , makamasa  ‘iddah yang  berlaku  adalah  3 kali  suci  dengan  sekurang-kurangnya  90 hari ( ‘iddah qurû’). 31
Sedangkan mengenai kondisi seorang wan- ita yang kadang mengalami haid, tidak men- galami haid, hamil, menyusui, ataupun karena kematian suaminya ketika dalam masa ‘iddah, maka terjadi pergantian ‘iddah yang harus di- jalani seorang wanita, diantaranya:
Pergantian  ‘iddah  berdasarkan  haid 1. menjadi  ‘iddah  berdasarkan  hitungan bulan;
Pergantian  ‘iddah 2. berdasarkan  hitungan bulan menjadi ‘iddah berdasarkan haid;
‘Iddah  berdasarkan  haid  atau  bulan 3. berubah menjadi ‘iddah melahirkan. 32
Ketentuan ‘iddah wanita hamil karena zina dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan  melangsungkan  perkawinan  bagi
31   Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap ‘Iddah Janda Hamil…, 25-28.
32  Umi  Hasunah  dan  Susanto,  “Iddah  Perempuan Hamil  Karena  Zina…,  102-103;  lihat  pula  Mu- hamad  Isna  Wahyudi,  “Kajian  Kritis  Ketentuan Waktu Tunggu (‘Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1 (2016), 26-27.
wanita hamil diluar nikah, meskipun demikian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 33
Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah, 1. dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.
Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang 2. disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahiran anaknya.
Dengan  dilangsungkannya  perkawinan 3. pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung lahir. 34
Ketentuan  ‘iddah  wanita  hamil  karena zina,  jika  menikah  dengan  laki-laki  yang tidak menghamilinya tidak dijelaskan secara implisit  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Sementara dalam Pasal 53 ayat 1 hanya dis- ebutkan  wanita  hamil  diluar  nikah,  dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut perlu penjelasan  hukum  bagaimana  jika  wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, seperti banyak yang terjadi dimasa sekarang. 35
Dalam  Pasal  53  ayat  2,  dapat  diperoleh penjelasan secara eksplisit bahwa jika wanita hamil  karena  zina  menikah  dengan  laki-laki yang menghamilinya, maka tidak ada kewa- jiban untuk menjalankan ‘iddah hamil. 36 Sep-
33   Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama…,
45.
34  Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Te - tang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Gramedia Press, 2014), 348.
35  Muhammad Ihsan Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Kawin  Hamil  di  Desa  Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015), 19.
36  Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap ‘Iddah Janda Hamil…, 43.
erti  dijelaskan  dalam  ayat  2  bahwa  wanita tersebut  dapat  langsung  dikawinkan  dengan laki-laki  yang  menghamilinya  tanpa  harus menunggu  lebih  dahulu  kelahiran  anaknya. Ketentuan  Pasal  53  ayat  2  perlu  pemikiran khusus,  juga perlu pengkajian ulang tentang ‘iddah untuk wanita hamil karena zina, karena di  dalam Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah SAW tidak ada ketetapan yang mengatur ten- tang  ‘iddah  wanita  hamil  karena  zina.  Me- mang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral (tidak terpisahkan) dari Pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53. 37
Metode Penemuan Hukum ( Rechtvinding )
Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang  ditugaskan  untuk  penerapan  peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, karena tidak ada peraturan perundang-undan- gan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus di- cari dan diketemukan. 38 Dalam praktiknya di Pengadilan,  hakim  selalu  dihadapkan  pada peristiwa konkrit. Secara yuridis, hakim tidak boleh menolak suatu kasus atau perkara den- gan alasan tidak ada hukum. Oleh karena itu, hakim  harus  berperan  untuk  mengisi  keko- songan  hukum,  berusaha  untuk  menafsirkan
37  Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta:
Kencana, 2003), 124.
38   Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogy - karta: Universitas Atma Jaya, 2010), 48. Lihat juga Muliadi  Nur,  “ Rechtsvinding :  Penemuan  Hukum: Suatu  Perbandingan  Metode  Penemuan  Hukum Konvensional dan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , 2/1 (2004), 14-15.
suatu  ketentuan  hukum  kurang  jelas. 39 Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hu- kumnya untuk peristiwa konkrit. 40
Ada tiga dasar pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:
Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi a. perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan  lain  sehingga  dapat  diterapkan dalam perkara tersebut.
Peraturannya  memang  ada,  tetapi b. kurang  jelas  sehingga  hakim  perlu menafsirkannya.
Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak c. sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat. 41
Dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  melaku- kan  penemuan  hukum  yakni  termuat  dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ten- tang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini disebutkan:  “Kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menye- lenggarakan peradilan guna menegakkan hu- kum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik In- donesia”. Kata “Merdeka” disini berarti bebas, jadi kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk
39   Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum D - lam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 1 (2014),
4.
40  Muwahid,“Metode Penemuan Hukum (Rechtsvin - ing) Oleh  HakimDalam  Upaya  Mewujudkan  Hu- kum Yang Responsif,” Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 07/01, (Juni 2017),
233-234; lihat pula Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indone- sia (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), 91.
41  Intan  Rif’atul  Hakim,  “Pertimbangan  Hakim Te - hadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 50.
menyelenggarakan peradilan, dengan maksud bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil. 42 Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum agar leb- ih leluasa. Scholten menegaskan, ” Het recht is  er,  doch  het  moet  gevonden  worden;in  de Vondst zit het nieuwe ” (Hukum itu telah ada, tetapi masih harus ditemukan; dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru). Den- gan kata lain, hukum itu ada dalam undang- undang, tetapi masih harus ditemukan. 43
Dworkin  menyatakan  bahwa  para  hakim memang selalu dibatasi oleh hukum, sehing- ga  tidak  ada  hakim  melampaui  hukum.  Per- masalahannya, dalam ” hard cases ” 44 tidak ada standar penerapan yang wajib diikuti oleh ha - kim, karena hukum adalah jaringan tanpa ika- tan, yang mana penyelesaian perkara hukum selalu ada jawaban yang benar. 45 Menghadapi kasus yang rumit (hard cases) tersebut, Dwor- kin menyarankan hakim tidak cukup menyalin pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan semata, melainkan harus melakukan interpre- tasi. 46 Telah  dikemukakan  bahwa  tidak  selu-
42   Intan Rif’atul Hakim, “Pertimbangan Hakim..., 39-
41.
43  Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Te - hadap Paradigma Positivisme Hukum,” (Disertasi, Universitas Indonesia, 2011), 184.
44 “Hard cases“ adalah kasus yang rumit. “Hard ca - es” sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji  prinsip-prinsip  fundamental.  Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan berat (hard cas- es) dapat  secara  langsung  ditemukan  jawabannya dalam  hukum  positif  yang  tersedia.Dalam “hard cases” diperlukan  kemampuan  menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai.
45  Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Te - hadap Paradigma Positivisme Hukum,”…, 174.
46  Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Ter - adap Paradigma Positivisme Hukum,”…, 177-178.
ruhnya  peraturan  perundang-undangan  yang ada  itu  jelas  dan  lengkap,  yang  dalam  hal ini memerlukan peran hakim untuk mencari, menggali  dan  menemukan  hukumnya.  Oleh karena  itu,  harus  diketemukan  hukumnya dengan  menjelaskan,  menafsirkan  atau  me- lengkapi peraturan perundang-undangan, seh- ingga untuk menemukan hukumnya terdapat beberapa  metode  penemuan  hukum, 47 dian- taranya:
Metode Interpretasi (Penafsiran) 1.
Metode  interpretasi  adalah  metode  untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undan- gan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut  dapat  diterapkan  terhadap  peristiwa konkrit tertentu. 48 Apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya seh- ingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.
Metode Argumentasi (Penalaran) 2.
Metode  argumentasi  disebut  juga  dengan metode penalaran hukum, redenering atau rea- soning . Penalaran hukum merupakan sebuah proses upaya untuk mencapai putusan penga- dilan. Namun, proses penalaran hukum dalam bentuk  distrukturkan  seolah-olah  didasarkan logika mekanis, padahal dalam kenyataannya penalaran hukum tidak mungkin tanpa meru- juk kebijakan yang mendasari hukum.
Metode Eksposisi )Konstruksi Hukum( 3.
Metode  eksposisi  adalah  metode  un- tuk  menjelaskan  kata-kata  atau  membentuk pengertian  (hukum),  bukan  untuk  menjelas- kan  barang.  Pengertian  hukum  yang  dimak-
47   Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum …, 73.
48  Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum D - lam…,  6;  lihat  pula  Bambang  Teguh  Handoyo, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim , ” Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14, No. 2 (2017), 145-146.
sud adalah konstruksi hukum yang merupakan alat-alat  yang  dipakai  untuk  menyusun  ba- han hukum yang dilakukan secara sistematis dalam  bentuk  bahasa  dan  istilah  yang  baik. Menyusun disini ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama. Metode eksposisi akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadap- kan  pada  situasi  adanya  kekosongan  hukum atau kekosongan undang-undang. 49
Analisis Implementasi Metode Rechvinding Hakim PA Tulungagung Terhadap Perkara Nomor:  287/Pdt.P/2017/PA.TA  Tentang Pencabutan  Surat  Penolakan  Perkawinan Dalam Masa ‘iddah
Peneliti  mencoba  melihat  dan  menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulun- gagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, yaitu penetapan  tentang  pencabutan  atas  surat  pe- nolakan perkawinan dalam masa ‘iddah yang dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah pada  KUA  Kecamatan  Kedungwaru  Kabu- paten  Tulungagung.  Berdasarkan  identitas W  (pemohon)  yang  beralamatkan  di  Dusun Gendingsari,  Desa  Gendingan,  Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, maka sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulunga- gung yang berwenang untuk mengadili perka- ra  tersebut  di  tingkat  pertama. 50 Sesuai  den- gan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pen- gadilan Agama Tulungagung, karena menjadi salah satu daerah yuridiksinya. 51
49  Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172;  lihat  pula  Bambang  Teguh  Handoyo, “Metode Penemuan Hukum..., 148-149.
50  Mukhammad Luqmanul K., “Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya,” Al-Hukama, Vol. 6, No. 2 (2016), 463. 51   Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum …, 1.
Setelah  Majelis  hakim  melihat  peristiwa dan fakta hukum yang tersaji dan terungkap di  dalam  persidangan,  selanjutnya  dalam merumuskan  pertimbangan  hukum,  majelis hakim harus menemukan hukumnya yang se- suai dengan pemecahan perkara tersebut. Kar- ena  secara  yuridis,  hakim  tidak  boleh  untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan ala- san tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua perkara meskipun be- lum ada hukumnya dan hakim harus melaku- kan penemuan hukum dengan berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan  suatu  ketentuan  hukum  yang kurang jelas. 52 Dalam penemuan hukum, seka- lipun  terdapat  kebebasan  hakim  dalam  me- mutus suatu perkara, akan tetapi hakim harus tetap  dibawah  undang-undang,  dengan  de- mikian putusan hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan perkara tersebut. 53
Berdasarkan  analisis  majelis  hakim  terh- adap fakta dan peristiwa hukum yang terung - kap dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 50  ayat  (1)  UU  No.  48 Tahun  2009  tentang Kekuasaan  kehakiman  dijelaskan:  “Putusan pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersang- kutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk  mengadili”. 54 Dapat dipahami bahwa, hakim dapat turut serta me-
52   Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbu- nyi: “Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  me- meriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diaju- kan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan men- gadilinya” . 53  Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum... ,  52- 53.
54   Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Keku - saan Kehakiman.
nemukan mana yang merupakan hukum dan mana  yang  tidak  merupakan  hukum,  seperti yang dikatakan Scholten bahwa hakim men- jalankan undang-undang itu selalu rechtvind- ing (turut serta menemukan hukum). 55 Dalam hal  ini,  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah menganalisis  penetapan  Pengadilan  Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA dengan  teori  penemuan  hukum (rechtvind- ing).
Penemuan hukum adalah proses pemben- tukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan per- aturan  hukum  umum  pada  peristiwa  hukum konkrit.  Atau  dengan  kata  lain,  Penemuan Hukum  merupakan  proses  konkritisasi  atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. 56 Sedan- gkan  kekurangan  undang-undang  menurut aliran penemuan hukum, hendaknya diisi oleh hakim  dengan  penggunaan  hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya. 57
Disini  bukan  hasil  penemuan  hukum  yang merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan me- tode yang digunakan. 58 Sehingga peneliti me- nyimpulkan  bahwa  dalam  penemuan  hukum yang  penting  adalah  bagaimana  mencarikan dan  menemukan  hukumnya  untuk  peristiwa konkrit.
55   Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 106.
56   Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum …, 48.
57  Silogisme  adalah  bentuk  berfikir  logis  dengan mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum  (premis  mayor  atau  peraturan  perundang- undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor dan peristiwanya). Ahmad Ali, Menguak Ta- bir Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102. 58   Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum …, 49- 50.
Berikut ini adalah beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori  penemuan  hukum (rechtvinding), yang digunakan oleh majelis hakim dalam Peneta- pan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor:  287/Pdt.P/2017/PA.TA  tentang  pen- cabutan atas surat penolakan perkawinan da- lam masa ‘iddah , diantaranya:

## 1. Metode Interpretasi Sistematis (logis)
Yaitu  menafsirkan  peraturan  perundang- undangan  dengan  menghubungkannya  den- gan  peraturan  hukum  lain,  sehingga  berba- gai ketentuan yang ada di dalamnya terdapat kesaling-terhubungan yang dapat menentukan suatu  makna. 59 Berdasarkan  analisis  peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan  hukumnya  telah  sesuai  dengan metode interpretasi sistematis, tekait peneta - pan masa ‘iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  per- timbangan  hukumnya,  bahwa  majelis  hakim mengaitkan  beberapa  peraturan  perundang- undangan secara sistematis dengan menggu - nakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum  Islam,  diantaranya  berdasarkan  fir - man Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4 dan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pe- merintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksa- naan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ten- tang Perkawinan jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:
Apabila  perkawinan  putus  karena  per- ceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan pu- luh) hari. 60
59   Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Te - hadap Paradigma Positivisme Hukum,”…, 184.
60  Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Te -
Serta sesuai dengan firman Allah SWT da - lam QS.  al-Baqarah ayat  228,  yang  intinya bahwa bagi istri yang ditalak handaknya me - nahan diri 3 (tiga) kali suci/ qurû’. 61 Berdasar- kan interpretasi sistematis terhadap pasal dan ayat tersebut diatas, maka masa ‘iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’. Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya berbunyi se- bagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka ‘iddah yang harus dijalani Pemohon adalah ‘iddah qurû’ , bukan ‘iddah Hamil;
Menimbang, bahwa oleh karena sesudah putusan dijatuhkan  (setelah  terjadi  perceraian  Pemohon dengan  Andi  Mapatoba),  Pemohon  hanya mengalami  dua  kali  masa  suci  (dua qurû’ ), maka berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b, dan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Maka, masa ‘iddah-Nya ditetapkan tiga bulan (90 hari); 62
Menurut  peneliti,  ditetapkannya  ‘iddah qurû’ kepada  W  (pemohon)  karena  selama dalam  masa  kehamilan,  W  (pemohon)  yang tidak  mengalami  haid  ketika  menjalankan masa ‘iddah - Nya, yaitu dari masa ‘iddah yang dihitung dari 3 (tiga) kali suci menjadi ‘iddah qurû’ atau 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak  tanggal  perceraian  W  (pemohon)  den- gan suaminya, tepatnya sejak dikeluarkannya Akta  Cerai  Nomor:  1352/AC/2017/PA.TA pada tanggal 20 Juni 2017 dan berakhir sam- pai tanggal 20 September 2017. Setelah habis masa ‘iddah qurû’ tersebut, barulah W (pemo- hon) boleh melangsungkan perkawinan yang baru dengan S (calon suami). Dalam hal kata-
tang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Gramedia Press, 2014), 46-47.
61  Umi  Hasunah  dan  Susanto,  “’Iddah  Perempuan Hamil Karena Zina…, 107.
62  Dokumen  Penetapan  Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.
kata qurû’ diatas sebagaimasa yang harus di- tunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika tidak mengalami haid.

## 2.  Metode  A  Contrario  (Argumen  a Contrario)
Metode A  Contrario  (Argumen  a  Con- trario), yaitu  menjelaskan  makna  undang- undang  dengan  didasarkan  pada  pengertian yang  sebaliknya  dari  peristiwa  konkrit  yang dihadapi  dengan  peristiwa  yang  diatur  da - lam  undang-undang. 63 Berdasarkan  analisis peneliti  terhadap  penatapan  ini,  metode  ini digunakan untuk mengetahui siapa pria yang telah menghamili W (pemohon), sehingga da- pat diperoleh suatu kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) sebagai dasar yang digunakan untuk membatalkan surat penola- kan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulunga- gung.
Berdasarkan  pemeriksaan  sidang  bahwa dalam  ketentuan  hukum  sebagaimana  dis- ebutkan  dalam  Pasal  153  ayat  (2)  huruf  c Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan: “Apabi- la perkawinan putus karena perceraian sedang janda  tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.” Seh- ingga ketentuan hukum ini berlaku sebaliknya, bahwa masa ‘iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan ‘iddah hamil, akan tetapi masa ‘iddah yang berlaku bagi W (pemohon) adalah ‘iddah qurû’ yaitu 90 (Sembilan puluh) hari. Sebab dalam pemeriksaan sidang terbuk- ti bahwa kehamilan W (pemohon) bukan den- gan suaminya, melainkan sebagai akibat dari hubungan badan diluar nikah yang dilakukan- nya  dengan  S  (calon  suami).  Hal  ini  sesuai
63  Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Y - gyakarta: UII Press, 2012) , 139-140.
dengan aturan hukum mengenai ‘iddah hamil, bahwa  ketetapan  ‘iddah  hamil  tidak  dapat diberlakukan terhadap W (pemohon), karena kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan  tetapi  dengan  orang  lain  meskipun  ke- hamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa ‘iddah. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan  pertimbangan  majelis  hakim  bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa ‘id- dah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak terbukti  dan  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum,  sebagaimana  dalam  putu- sannya berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan S (calon suami) di depan persidangan, bahwa kehamilan  Pemohon  dan  janin  yang  dikandung Pemohon  adalah  hasil  hubungan  seksual  diluar nikah  antara  Pemohon  dengan  S  (calon  suami) atas  dasar  suka  sama  suka.  Dengan  demikian, maka janin yang dikandung oleh Pemohon bukan hasil hubungan badan dengan mantan suaminya (Andi  Mapatoba)  tetapi  hasil  hubungan  badan dengan S (calon suami) diluar nikah. 64

## 3. Silogisme
Sedangkan  mengenai  perkawinan  antara W (pemohon) dengan S (calon suami) dimana W  (pemohon)  dalam  kondisi  hamil,  majelis hakim menggunakan silogisme yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut (Premis Minor)  dengan  unsur-unsur  Pasal  53 Ayat  1 KHI (Premis Mayor) dari surat permohonan yang diajukan oleh W (pemohon), untuk men- ganalisis fakta-fakta tersebut terbukti dan da- pat dibenarkan. Sehingga Silogisme mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:
64  Dokumen  Penetapan  Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 6.
Premis Mayor Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah, dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya. Premis Minor W  (pemohon)  tidak  dihamili  oleh Andi Mapatoba (suaminya). Konklusi W  (pemohon)  dapat  dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (S/ calon suami). Sumber: Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Gramedia Press, 2014), 348.
Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan  pria  yang  menghamilinya.  Dari  ha- sil silogisme tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan  W  (pemohon)  merupakan  akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan- nya dengan S (calon suami) atau dengan kata lain  S  (calon  suami)  adalah  pria  yang  telah menghamili  W  (pemohon),  sehingga  antara keduanya tidak ada halangan untuk melang- sungkan perkawinan dan dapat melangsung- kan  perkawanin  tanpa  menunggu W  (pemo- hon)  melahirkan.  Kemudian  dalam  Pasal  53 ayat  2,  dapat  diperoleh  penjelasan  secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah  dengan  pria  yang  menghamilinya, tidak  ada  kewajiban  untuk  menjalankan  ‘id- dah.  Seperti  dijelaskan  dalam  ayat  2  bahwa wanita  tersebut  dapat  langsung  dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. 65 Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan  Pemohon  yang  sedang  hamil  diluar nikah  dengan  laki-laki  yang  menghamili  yang dijadikan calon suami (S), berdasarkan ketentuan Pasal  53  Kompilasi  Hukum  Islam,  pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. 66

## Dworkin  mengingatkan  bahwa  seorang
65   Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat …, 124.
66   Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.
hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak  saja  berurusan  dengan  masalah  teknis (prosedural  semata)  tetapi  juga  berhadapan dengan  substansi  hukum.Ketika  seorang  ha - kim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum  tetapi  juga  mempersoalkan  substansi hukum  apakah  adil  atau  tidak.Upaya  hakim berusaha  keras  mencarikan  hukumnya  dari berbagai sumber hukum, tidak hanya memba- ca teks hukum formal melainkan juga sumber non  hukum  patut  dihargai.Hal  ini  dilakukan karena setiap kasus (baik “hard cases” mau- pun “clear cases” ) pada hakikatnya unik se- hingga memerlukan interpretasi hukum yang baru.  Karena  itu,  hakim  harus  melakukan “fresh judgement” untuk menemukan hukum yang tepat. 67
Setelah  peneliti  melakukan  analisis  seba- gaimana  dijelaskan  diatas,  maka  diketahui bahwa  majelis  hakim  melakukan  penemuan hukum terhadap perkara tersebut yang termuat dalam pertimbangan hukum, yang kemudian dirumuskan  menjadi  amar  putusan.  Peneliti mengambil  2  poin  inti  dalam  amar  putusan tersebut, diantaranya:
Pertama, mengenai pencabutan surat peno- lakan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupat- en Tulungagung, yang berbunyi:
Menyatakan,  Surat  Penolakan  Pernikahan  dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten  Tulungagung,  Nomor:  B-252/ Kua.15.04.15/PW.01/09/2017,
tanggal 12
September  2017,  tidak  mempunyai  kekuatan berlaku. 68

## Pada poin ini peneliti menyatakan bahwa
67  Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Ter - adap Paradigma Positivisme Hukum,”…, 206-208. 68  Dokumen  Penetapan  Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 8.
penetapan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum mengenai ‘iddah hamil, yaitu keteta- pan  ‘iddah  hamil  tidak  dapat  diberlakukan terhadap  W  (pemohon)  karena  kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan  S  (calon  suami),  meskipun  kehami- lan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa ‘iddah.  Sehingga  surat  penolakan  perkaw- inan  dalam  masa  ‘iddah  yang  dikeluarkan oleh  pihak  KUA  tidak  terbukti  dan  dinyata- kan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Hal ini juga sesuai dengan ketentuan mashlahah mursalah bahwa mashlahah sendiri merupa- kan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi  manusia. 69 Dimana  dengan  dicabutnya surat  penolakan  perkawinan  tersebut,  maka perkawinan  antara  W  (pemohon)  dengan  S (calon suami) sudah tidak ada halangan untuk dilaksanakan  karena  memang  syarat-syarat- nya sudah terpenuhi. 70
Pada penetapan ini, secara eksplisit dapat menghilangkan kesusahan bagi W (pemohon) yang mengajukan permohonan tersebut, agar tidak  kesusahan  dalam  menanggung  janin yang dikandungnya karena dapat dilangsung- kannya  pernikahan  dengan  S  (calon  suami) dan dapat menjadikan janin tersebut lahir da- lam status perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. 71 Kemudian nantinya setelah adanya ikatan perkawinan dapat meng- hadirkan  suatu  ketenangan  dan  ketentraman karena W (pemohon) mendapat perlindungan, pemeliharaan  dan  penjagaan  dari  suaminya. Ini  merupakan  suatu  proses  untuk  menghil-
69   Al-Fitri, Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta’lili dan Istislahi) (Bandar Lampung: IAIN Raden In- tan, 2007) , 19.
70   Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama…, 21.
71  Umi  Hasunah  dan  Susanto,  “’Iddah  Perempuan Hamil Karena Zina…, 109.
angkan  kesusahan  bagi  W  (pemohon),  yang sebelumnya  harus  menanggung,  melindungi dan  menjaga  janin  di  dalam  kandungannya dengan sendirian.
Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), sebagaimana dalam amar putusannya berbu- nyi:
Memerintahkan  kepada  Pejabat  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten  Tulungagung,  untuk  melangsungkan serta mencatat pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami) 72
Pada  poin  ini,  peneliti  menyatakan  se- bagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  53  ayat 1  bahwa  wanita  hamil  diluar  nikah,  dapat dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamil- inya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui kehamilan  W  (pemohon)  merupakan  akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan- nya dengan S (calon suami), sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melang- sungkan  perkawinan  dan  dapat  langsung dikawinkan tanpa harus menunggu lebih da- hulu kelahiran anaknya. 73 Sehingga pernikah- an antara keduanya tidak terdapat unsur yang menghalangi,  karena  dalam  hukum  positif maupun hukum Islam menikahkan antara se- orang wanita hamil dengan pria yang meng- hamilinya  merupakan  suatu  kebenaran  dan menyatakan  bahwa  hamilnya  W  (pemohon) tersebut bukan termasuk ‘iddah hamil, karena ‘iddah hamil terjadi jika kehamilannya terse- but dilakukan dengan suaminya.
Dalam hal ini menurut peneliti, sebagaima- na amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang menyebutkan  bahwa:  “Hakim  dan  hakim
72  Dokumen  Penetapan  Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 8.
73   Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat …, 124.
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan me - mahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat” . Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dapat dikatakan te- pat  dalam  menggunakan  akal  dan  intelektu- alitasnya untuk melakukan penemuan hukum, sebagai  upaya  untuk  memberikan  penetapan secara adil yang dapat menciptakan kemasla- hatan. Kemaslahatan yang terkandung di da- lam penetapan tersebut menurut penulis yaitu untuk  menyelamatkan  janin  yang  dikand- ung W (pemohon) tersebut tidak lain adalah dengan  menikahkannya  dengan  pria  yang menghamilinya yaitu S (calon suami), karena memang sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di da- lam perkawinan, maka dari itu dengan adanya penetapan ini kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnya anak oleh hukum dan terjamin  hak-hak  keperdataan  anak  tersebut nantinya,  sepertihalnya  mendapatkan  akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda pen- duduk  untuk  dilindungi  hak-haknya  tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## Penutup
Penetapan  Pengadilan  Agama  Tulungagung yang  mencabut  surat  penolakan  perkawinan dalam  masa  ‘iddah  yang  dikeluarkan  oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Ka- bupaten  Tulungagung  didasarkan  pada  lan- dasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dapat  diketahui  berdasarkan  analisis  yuridis terhadap  penetapan  Pengadilan  Agama  Tu- lungagung  Nomor:  287/Pdt.P/2017/PA.TA, dimana  penemuan  hukum (rechtvinding) yang digunakan majelis hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukumnya majelis hakim  menggunakan  beberapa  metode  pen-
emuan  hukum (rechtvinding) .  Berdasarkan rumusan  masalah  yang  disampaikan  dalam latar  belakang,maka  kesimpulan  ini  bertu- juan  untuk  menjawab  pertanyaan  terkait  ba- gaimana majelis hakim dalam menggali serta menemukan dasar hukum dengan mengguna- kan metode penemuan hukum (rechtvinding) , terkait  perkawinan  yang  ditolak  oleh  KUA karena masih dalam masa ‘iddah hamil, seh- ingga mewujudkan suatu keadilan. Berdasar- kan  hal  tersebut,  kesimpulan  yang  dperoleh diantaranya:
Pertama,  Metode  interpretasi  sistematis yang  digunakan  untuk  mengetahui  bahwa masa  ‘iddah  yang  harus  dijalani  oleh  W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘id- dah qurû’ ; Kedua, Metode A Contrario (Argu- men a Contrario) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, yang digunakan untuk menge- tahui  siapa  laki-laki  yang  telah  menghamili W )pemohon(, serta kejelasan mengenai sta - tus kehamilan W (pemohon) yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatalkan surat  penolakan  perkawinan  yang  dikeluar- kan  oleh  KUA;  dan  Ketiga,  Silogisme  yang digunakan untuk mengetahui bahwa diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkaw- inan  dan  dapat  melangsungkan  perkawinan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Di dalamnya juga terdapat suatu ke- maslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak- hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluar- ga dan kartu tanda penduduk, karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.

## Bibliography

## Journals
Al Amin, M. Nur Kholis. “iddah Bagi Suami Karena  Cerai  Mati  dalam  Kajian  Filsa- fat Hukum Islam.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, 2016.
Ardila,  Ary.  “Penolakan  Dispensasi  Nikah bagi  Pasangan  Nikah  Sirri  Di  Bawah Umur.” Al-Hukama:  The  Indonesian Journal  of  Islamic  Family  Law, Vol.  04,
No. 02, 2014.
Elias,  Rodrigo  Fernandes.  “Penemuan  Hu- kum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” Jurnal  LPPM  Bidang  Eko- SosBudKum , Vol. 1, No. 1, 2014.
Faizal. “Pembatalan Perkawinan dan Pencega- hannya.” Al-Qadha , Vol. 4, No. 1 2017. Handoyo,  Bambang  Teguh.  “Metode  Pene- muan Hukum Oleh Hakim.” Hukum dan Dinamika  Masyarakat , Vol.  14,  No.  2, 2017.
Hasunah, Umi dan Susanto. “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam kompilasi Hu- kum Islam Pasal 53.” Jurnah Hukum Ke- luarga Islam , Vol. 1, No. 1, 2016. Huda,  Miftahul.  “Proses  Bernegosiasi Masyarakat  Ponorogo  Dalam  Tradisi Larangan-Larangan  Perkawinan  Jawa.”
Al-Risalah , Vol. 17, No. 1, 2017. Indar. “iddah Dalam Keadilan Gender.” Yin- yang Jurnal Studi Gender & Anak ,Vol. 5, No. 1, 2010.
K, Mukhammad Luqmanul. “Penolakan Pem- batalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya.” Al-Huka- ma Vol. 6, No. 2, 2016.
Muchidah,  Izzatul.  “Hukum  Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa  Iddah.” Al-Hukama  The  Indone-
sian Journal of Islamic Family Law , Vol.
03, No. 01, 2013.
Muwahid.  “Metode  Penemuan  Hukum (Re- chtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan  Hukum  Yang  Responsif.” Al-Hukama  The  Indonesian  Journal  of Islamic  Family  Law ,  Vol.  07,  No.  01,
2017.
Nur, Muliadi. “Rechtsvinding: Penemuan Hu- kum: Suatu Perbandingan Metode Pene- muan Hukum Konvensional dan Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , Vol 2, No 1, 2004. Wahyudi, Muhamad Isna. “Kajian Kritis Ke- tentuan  Waktu  Tunggu  (Iddah)  Dalam RUU  HMPA  Bidang  Perkawinan.” Jur- nal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1,
2016.
Yuliatin.  “Hukum  Pernikahan  Islam  Dalam Konteks Indonesia.” Al- Risalah, Vol. 14, No. 2, 2014.
Books
Al-Fitri. Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta’lili  dan  Istislahi) .  Bandar  Lampung:
IAIN Raden Intan, 2007) , 19. Al-Hamdani, Sa’id Thalib. Risalah Nikah . Ja- karta: Pustaka Amani, 2002.
Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di In- donesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Ali,  Zainuddin. Metode  Penelitian  Hukum .
Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.
Al-Jaziri,  Abdurrahman. al-Fiqh  ‘Alâ Madzâhib al-Arba’ah . Beirut: Dâr al Ku- tub al-‘Ilmiyyah, t.th.
Arifin,  Zainul.  “Penolakan  Kantor  Urusan
Agama (KUA) Dalam Menikahkan Jan- da Hamil,” Skripsi, IAIN Salatiga, 2015. Asyhadie,  Zaeni  dan  Arief  Rahman. Pen- gantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2014.
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat . Ja- karta: Kencana, 2003.
Hakim, Intan Rif’atul. “Pertimbangan Hakim Terhadap  Penetapan  Dispensasi  Kawin Di  Pengadilan Agama  Pacitan  Pada Ta- hun  2016,”  Skripsi,  IAIN  Ponorogo, 2017.
Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkaw- inan Islam dan Undang-undang Perkaw- inan di Indonesia . Yogyakarta: Bina Cip- ta, 1976.
Huda,  Muhammad  Ihsan  Nurul.  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa  Ngrukem  Kecamatan  Mlarak  Ka- bupaten Ponorogo,” Skripsi, IAIN Pono- rogo, 2015.
Iriani,  Dewi. Pengetahuan  Ilmu  Hukum  dan Pengenalan  Tentang  Hukum  di  Indone- sia .  Ponorogo:  CV.  Senyum  Indonesia,
2016.
Koentjningrat. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1985.
Mahfiana,  Layyin. Ilmu  Hukum .  Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011.
Mertokusumo,  Sudikno. Penemuan  Hukum .
Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya,
2010.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al  Munawwir Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pus- taka Progresif, 1997.
Putro,  Widodo  Dwi.  “Tinjauan  Kritis-Filo- sofis  Terhadap  Paradigma  Positivisme Hukum,”  Disertasi,  Universitas  Indone- sia, 2011.
Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Is- lam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Ja- karta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Pene- litian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2006.
Sutiyoso,  Bambang. Metode  Penemuan  Hu- kum . Yogyakarta: UII Press, 2012.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat dan Undang-undang Perkawinan . Jakar-
ta: Prenada Media, 2006. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Fajar Interpratama
Offset, 2009.
Tamami, Ahmad Afandi Badru. “Studi Kasus
Terhadap ‘iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kam- pak Kabupaten Ponorogo,” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

## Laws
Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hu- kum Islam . Gramedia Press, 2014. Dokumen  Penetapan  Pengadilan  Agama Tulungagung  Perkara  Nomor:  287/ Pdt.P/2017/PA.TA.