Raad Kertha, Vol. 07, No. 02 Agustus 2024 – Januari 2025
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA

## I Gusti Ngurah Aristiawan
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115 Email: rahwawan1984@gmail.com
Abstrak – Tabungan  Perumahan  Rakyat  (Tapera)  adalah  salah  satu  cara  untuk memberikan uang untuk perumahan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Pengesahan  peraturan  pelaksana  UU  Tapera  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 (PP 5/2020) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejak 20 Mei 2024 menyebabkan adanya konflik dari masyarakat terutama pekerja dan  pemberi  kerja.  permasalahan  yang  dikemukakan,  yaitu  analisis  kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat  normatif  menggunakan  sumber  hukum  primer,  sekunder,  atau  tersier sebagai sumber data atau informasi. Dengan adanya pemotongan gaji dan upah para pekerja sebesar 3 persen, dengan pembagian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja, belum mampu mewujudkan amanah UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H.
Kata kunci: Kebijakan, Kepesertaan, Tabungan Perumahan Rakyat.
Abstract – People's Housing Savings (Tapera) is one way to give money for housing for low-income people. Approval of the regulations enforcement of the Tapera Act regulated by Government Regulation No. 21 Year 2024 (PP 21/2024) on changes to  Government  Regulations  No.  5  Year  2020  (PP  5/2020)  on  People's  Housing Savings  (Tapera)  since  20  May  2024  caused  conflict  from  the  public,  especially workers  and  employers.  The  problem  raised  is  the  analysis  of  the  policies  of participation of people's housing savings for workers in Indonesia. This research is  normative  using  primary,  secondary,  or  tertiary  legal  sources  as  data  or information sources. With the reduction of wages and wages of the workers by 3 per cent, with the distribution of 0.5 per cent to be borne by the employer and 2.5 per cent  by the worker, it has not been possible to realize the trust of NRI UUD 1945 in Article 28H.
Keywords: Policy, participation, people's housing savings.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah suatu negara berkembang  yang  bersemangat  untuk melakukan pembangunan nasional, terutama dalam bidang ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Ini dinyatakan  dalam  alenia  ke-empat Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “….untuk memajukan kesejahteraan umum, pembangunan  nasional  dimaksudkan untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan ” (Santoso, 2016).
Selanjutnya,  Sila  kelima  Pancasila menyatakan tujuan negara, yaitu mewujudkan  keadilan  sosial  untuk semua orang. Bahasa Indonesia. Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  1945 berfungsi  sebagai  standar  dasar  negara dalam semua aspek kehidupan penyelenggaraan negara; mereka menentukan  bentuk  negara,  cita-cita hukum bernegara, dan asasasas penyelenggaraan negara, sehingga negara  sebagai  suatu  komunitas  atau organisasi  memiliki  tujuan  yang  jelas dan  akan  memandu  menuju  apa  yang dicita-citakan (Satjipto Rahardjo, 2018).  Peran  negara  sebagaimana konsep  negara  hukum  materiil  atau negara  kesejahteraan  diperlukan  untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut ( welfare State ). (Manan, 1996)
Meningkatkan kepemilikan rumah yang layak  huni  adalah  salah  satu  cara meningkatkan  kesejahteraan.  Menurut Garis Besar Haluan Negara, pembangunan perumahan dan pemukiman adalah upaya untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan dan memerataan kesejahteraan rakyat (Hamzah, 2006).
Salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang,  terurama  bagi  mereka  yang memiliki  penghasilan  menengah  dan rendah, adalah rumah layak huni dengan harga  terjangkau.  Rumah  layak  huni adalah  hak  setiap  orang,  seperti  yang dinyatakan  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  1945.  Rumah  juga  memiliki peran  penting  dan  sangat  menentukan dalam membangun dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa  dalam  upaya  membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan  produktif.  Oleh  karena  itu,  rumah
merupakan  kebutuhan  dasar  setiap orang  yang  akan  tetap  ada  dan berkembang  sesuai  dengan  tahapan kehidupan.
Mengingat betapa pentingnya memiliki rumah,  lembaga  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  menetapkan  hak  akan rumah  sebagai  Hak  Asasi  Manusia, seperti  yang  tercantum  dalam  Resolusi 217A  Deklarasi  Universal  Hak-Hak Asasi  Manusia  tanggal  10  Desember 1948,  khususnya  dalam  Pasal  25  ayat (1) (Prayitno, 2012).
Selain itu, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur  hak  atas  rumah  sebagai  hak asasi,  seperti:  (1)  Pasal  28H  ayat  (1) UUD  1945;  (2)  Pasal  40  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang  menyatakan bahwa  " setiap  orang  berhak  untuk bertempat  tinggal  serta  berkehidupan yang layak "; dan (3) Pasal 11 Paragraph (1) Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya yang  diratifikasi  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2005 Pengesahan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights ; dan (4) Pasal 26 Konvensi Internasional Hak-Hak Masyarakat dan Politik, yang diubah  menjadi  Pasal  12  Konvensi Internasional Hak-Hak Masyarakat dan
Politik Nomor 12 Tahun 2005.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  tersebut,  tidak hanya masyarakat yang dapat menerima pemenuhan  kebutuhan  tempat  tinggal atau rumah, tetapi negara juga bertanggung  jawab  untuk  memastikan hak  masyarakat  atas  perumahan  ini dipenuhi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS)  menunjukkan  bahwa  7,94% rumah tangga di Indonesia akan tinggal di  rumah  kumuh  pada  tahun  2023.  Ini berarti bahwa 8 dari 100 rumah tangga
di  Tanah  Air  tinggal  di  rumah  kumuh pada  tahun  sebelumnya  (Muhamad, 2024).
Kondisi ini jelas jauh dari tujuan negara untuk menyediakan tempat tinggal yang layak,  baik,  dan  sehat.  Kemampuan untuk mendapatkan akses ke perumahan yang  sangat  rendah  adalah  salah  satu faktor penyebab banyaknya permukiman kumuh. Ini karena sebagian  besar  masyarakat  Indonesia berasal  dari  kelompok  pendapatan rendah dan menengah, serta keterbatasan akses ke sistem pembiayaan  perumahan.  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  mendorong peningkatan daya beli masyarakat akan perumahan  dan  memfasilitasi  akses masyarakat  ke  sumber  pembiayaan perumahan  yang  seimbang.  Untuk membantu orang mendapatkan perumahan, pemerintah mengatur program  tabungan  perumahan  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan  Rakyat  (UU  Tapera)  yang diundangkan  tanggal  24  Maret  2016 sedangkan  peraturan  pelaksana  UU Tapera diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun 2020  (PP  5/2020)  tentang  Tabungan Perumahan  Rakyat  (Tapera)  sejak  20 Mei 2024. Aturan ini mewajibkan bagi para  pekerja  untuk  menjadi  peserta Tapera, sehingga gaji dan upah mereka akan dipotong untuk  simpanan  Tapera. Pasal  7  PP  21/2024  merincikan  10 kelompok  pekerja  yang  wajib  menjadi anggota  Tapera,  meliputi  CPNS,  ASN, prajurit  TNI/Polri,  pejabat  negara,
pekerja BUMD/BUMDes, pekerja swasta, dan pekerja yang menerima gaji pokok  atau  upah  meski  tidak  termasuk kelompok sebelumnya. Besaran
simpanan  Tapera  yang  akan  dipotong dari  gaji  dan  upah  para  pekerja  adalah sebesar 3 persen, dengan pembagian 0,5 persen  ditanggung  pemberi  kerja  dan 2,5 persen ditanggung pekerja. Secara  Filosofi  Tapera  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui  kepemilikan  rumah  murah.
Rumah  adalah  kebutuhan  dasar  yang sangat penting bagi kehidupan manusia, secara  logis.  Namun,  biaya  rumah  di perkotaan membuat Pemerintah  memulai  program  Tapera karena sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilikinya.  Namun  implementasinya Tapera  justru  membuat  masyarakat kelas bawah semakin terhimpit, terutama yang memiliki kondisi keuangan  yang  berbeda-beda.  Gaji sebagian  besar  pekerja  yang  tergolong menengah ke bawah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemotongan gaji untuk Tapera  menimbulkan daya beli mereka akan  semakin  terganggu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan antara tujuan teoretis dan realitas dunia nyata.  Tapera  dimaksudkan  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara  teoretis.  Namun,  kebijakan  ini dianggap  kurang  mempertimbangkan saat  diterapkan.  Keadilan  dan  efek langsung  bagi  mayoritas  pekerja  yang termasuk
dalam
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan,  maka  terdapat  beberapa permasalahan yang dikemukakan, yaitu analisis kebijakan
Kepesertaan Tabungan  Perumahan  Rakyat  bagi Pekerja di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif menggunakan  bahan  pustaka  (data sekunder)  atau  kepustakaan.  Penelitian hukum  normatif  dapat  menggunakan sumber  hukum  primer,  sekunder,  atau tertier  sebagai  sumber  data  atau informasi.  Penelitian  hukum  normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian  yang  meletakkan  hukum sebagai  struktur  sistem  norma  yang berkaitan  dengan  asas,  norma,  dan kaidah  dari  peraturan  perundang- undangan, putusan pengadilan,
perjanjian, dan keyakinan ahli (Achmad, 2017).

## PEMBAHASAN
Kepesertaan  Tabungan  Perumahan Rakyat Peran tenaga kerja sangat penting untuk pembangunan nasional, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja untuk melindungi hak-hak  dasar  pekerja  dan  memastikan bahwa semua pekerja memiliki peluang yang  sama  dan  dilayani  dengan  baik tanpa diskriminasi (Sutedi, 2011).
Pembahasan  tentang  hak  pekerja  dapat mencakup  hak  asasi  dan  hak  bukan asasi.  Hak  asasi  adalah  hak  yang diberikan  kepada  pekerja  sejak  lahir, dan  jika  mereka  kehilangan  hak tersebut, pekerja tersebut akan kehilangan derajat dan martabat manusianya.  Hak  Tenaga  Kerja  atau Pekerja  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang  yang  sifatnya  tidak  asasi dianggap sebagai hak yang bukan asasi. Hak Tenaga kerja/pekerja adalah sebagai berikut:
a. Upah  kerja  jika  pekerja  telah memenuhi syaratnya
b. Fasilita  yang  euai  dengan  ketentuan atau perjanjian dengan pemberi kerja
c. Perlakuan  yang  baik  atas  dirinya melalui penghargaan dan penghormatan  yang  layak,  yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
d. Perlakuan  yang  adil  dan  seimbang antara dirinya dan rekan kerjanya.
e. Jaminan  pemberi  kerja  yang  wajar dan layak untuk kehidupan.
f. Jaminan perlindungan dan keselamatan  diri  serta  kepentingan selama relasi kerja terjadi.
g. Penjelasan  dan  kejelasan  status, waktu  kerjanya  dan  cara  kerjanya pada pemberi kerja.
h. Menunjukkan  ketidaksetujuan  jika hak  tidak  dipenuhi  kecuali  dalam kasus toleransi khusus yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.
Berkaitan  dengan  hak  sebagai  Peserta program Tabungan Perumahan Rakyat,
Pasal  65  UU  Tapera  mengatur  peserta Tapera  tentang  hak  mereka  untuk memanfaatkan dana tapera, mendapatkan  identitas  dan  nomor rekening mereka sebagai peserta Tapera,  menerima  pengembalian  dana yang  disimpan  dan  hasil  pemupukan setelah  masa  kepesertaan  mereka berakhir,  dan  mendapatkan  informasi tentang  penempatan  dan  kinerja  dana tapera  serta  nilai  kekayaan  simpanan dan pemupukan. Pada Pasal 5 PP Tapera menyatakan bahwa setiap pekerja yang berusia  minimal  20  tahun  atau  sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya sebesar  upah  minimum  wajib  menjadi peserta  Tapera.  Ini  berlaku  untuk pekerja  dan  pekerja  mandiri  yang berpenghasilan  minimal  setara  upah minimum.  Pasal  7  merinci  bahwa kewajiban  menjadi  peserta  Tapera berlaku  bagi  pekerja  seperti  PNS, anggota  TNI-Polri,  karyawan  BUMN,
karyawan  swasta,  dan  lainnya  yang bekerja dengan kompensasi.
Analisis Kebijakan Kepesertaan Tabungan  Perumahan  Rakyat  bagi Pekerja di Indonesia Kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan  dasar  yang  perlu  dipenuhi oleh  masyarakat  Indonesia.  Saat  ini,
kebutuhan ini bahkan semakin mendesak mengingat harga rumah yang terus  naik  serta  lahan  hunian  yang semakin terbatas.
Dalam  konteks  pengadaan  perumahan di Indonesia, menurut data Survei Sosial Ekonomi  Nasional  (Susenas)  tahun 2023, kesenjangan hunian yang dibangun  dengan  total  kebutuhan hunian  oleh  masyarakat  masih  tinggi. Pada  tahun  2023  kepemilikan  rumah masih  sebesar  9,9  juta  unit  pada  2023 berbanding  12,75  juta  unit  pada  2020. Di  sisi  lain,  persentase  dan  jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap  hunian  yang  layak  juga mengalami  penurunan  dari  tahun  2020 sebesar  29,4  juta  menjadi  26,9  juta rumah  tangga  pada  2023  (Hidranto, 2024).  Ditengah  kondisi  melamahnya daya  beli  dan  konsumi  masyarakat, pemerintah  mengeluarkan  PP  21/2024. Kebijakan Tapera mengamanatkan pemotongan  gaji  buruh  untuk  iuran Tapera  sebesar  3%.  Iuran  2,5%
ditanggung oleh pekerja, dan porsi 0,5% dibebankan  ke  perusahaan  pemberi kerja.  Untuk  pekerja  yang  tidak ditanggung  oleh  perusahaan  pemberi kerja,  tagihan  potongan  3%  harus dibayar sendiri.
Tabel 1. Penyetoran Simpanan Peserta Pemberi Kerja Pekerja Mandiri Wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya  dan Wajib menyetor sendiri  simpanan yang menjadi kewajibannya  ke memungut simpanan yang menjadi  kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta; dalam rekening peserta yang dikelola oleh bank Kustodian; Wajib menyetor simpanan ke rekening peserta yang  dikelola  oleh Bank Kustodian; Besar simpanan 3% dari penghasilan. Besar simpanan 3% dari penghasilan (2,5% dipotong dari penghasilan
pekerjanya  +  0,5% dari pemberi kerja).
Dalam  PP  21/2024  disebutkan  bahwa Tapera  dilakukan  dengan  cara  peserta menyimpan  uang  secara  berkala  dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan setelah hasil pemupukan selesai. Kepemilkan rumah pekerja akan sangat sulit  jika  jangka  waktu  minimal  iuran diberlakukan selama 20 tahun. Pemberi kerja  dan  pekerja  harus  membayar simpanan peserta dan memungut simpanan pekerja paling lambat tanggal sepuluh  bulan  berikutnya  dari  bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening  dana  Tapera  (Pasal  20  PP 21/2024).

## Tabel 2. Pembayaran Iuran Tapera
berdasarkan Besaran Gaji Gaji Bulanan (Rp) Iuran Total (3%) (Rp) Dibayar Pekerja (2.5%) (Rp) Dibayar Pemberi Kerja (0.5%) (Rp) 3.000.000 90.000 75.000 15.000 4.000.000 120.000  100.000 20.000 5.000.000 150.000  125.000 25.000 6.000.000 180.000  150.000 30.000 7.000.000 210.000  175.000 35.000 8.000.000 240.000  200.000 40.000 9.000.000 270.000  225.000 45.000
10.000.000  300.000  250.000 50.000 12.000.000  360.000  300.000 60.000 15.000.000  450.000  375.000 75.000 Sumber; katadata.co.id
Iuran  wajib  sebesar  3%  inilah  yang menimbulkan  keresahan  masyarakat khususnya  pekerja  dan  pemberi  kerja. Banyak  pekerja  yang  telah  mengalami pemotongan  gaji  atau  upah.  Secara teknis,  jika  rata-rata  upah  buruh Indonesia  dikurangi  3%  setiap  bulan, maka  iurannya  sekitar  Rp  105.000 setiap  bulan  atau  Rp  1.260.000  setiap tahun.  Karena  Tapera  adalah  tabungan sosial,  uang  yang  terkumpul  akan mencapai  angka  Rp.12.600.000  hingga Rp.25.200.000  dalam  10–20  tahun. Perhitungan  tabungan  sosial  Tapera tersebut  belum  mampu  menjangkau harga  rumah  untuk  jangka  waktu  10 atau 20 tahun ke depan.
Dengan PP 21/2024, masyarakat semakin terbebani karena harus membayar banyak iuran kepada instansi pemerintah seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan  sebesar  5,7%  yang sebenarnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang manfaatnya  berupa  uang  tunai  yang diberikan kepada peserta apabila mereka  berusia  56  tahun,  meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap
(Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan  Hari  Tua).  Hal  terebut  dapat menimbulkan implikasi terhadap pekerja  dimana  beban  pekerja  semakin besar  karena  mempunyai  kewajiban menjadi peserta dan membayar iuran.
Negara  seharusnya  bertanggung  jawab untuk  menjamin  kepemilikan  rumah, sejalan  dengan  tujuan  pembangunan naional  Indonesia  untuk  menciptakan masyarakat  yang  adil  dan  makmur
berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945.  Sesuai  Pasal  28H  ayat  (1)  yang memiliki  arti  bahwa  tempat  tinggal mengambil  bagian  secara  strategis dalam membangun karakter dan kepribadian  bangsa  serta  dalam  upaya untuk membangun masyarakat Indonesia  yang  seutuhnya,  berjadi  diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan  hak  untuk  tempat  tinggal yang layak dan terjangkau.
Penerapan  program  Tapera  tersebut dalam  tataran  norma  dan  implementasi ternyata  belum  atau  tidak  memberikan kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan bagi rakyat sebagaimana tujuan hukum menurut  Gustav  Radbruch.  Kepastian hukum  merujuk  pada  pelaksanaan  tata kehidupan  yang  dalam  pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif  dalam  kehidupan  masyarakat (Susanto, 2014). Artinya bahwa seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2007). Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum  diciptakan  agar  setiap  individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama  atau  sebaliknya  agar  tidak melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat merusak tatanan keadilan.
Kemanfaatan  hukum  dimana  suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika  akibat-akibat  yang  dihasilkan  dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan  sebesar-besarnya.  Pada dasarnya,  manfaat  hukum  dan  fungsi
hukum adalah studi tentang pentingnya suatu  peraturan  hukum  (Mulyani, 2010).
Selain itu dikatakan juga bahwa hukum harus  memihak  kepada  kepentingan rakyat  dan  demi  kepentingan  keadilan, dengan  adanya  iuran  tambahan  kepada masyarakat  di  tengah  kondisi  ekonomi dunia yang stagnan, PP 21/2024 tentang Tapera  ini  terlihat  lebih  condong membebankan  biaya  iuran  kepada masyarakat  dan  memihak  kepada kepentingan pemerintah.
Dalam  hal  ini,  PP  21/2024  memang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan  rumah  bagi  masyarakat, namun  dalam  penerapannya  apabila peserta Tapera dari kategori pekerja dan pekerja  mandiri  harus  menyisihkan sebagian  dari  gaji  atau  upah  yang cenderung  menurun  untuk  membayar simpanan  peserta  tabungan  perumahan rakyat, ini akan menambah beban hidup masyarakat  dan  mengurangi  nilai  atau nominal  uang  dari  hasil  kerja  pekerja selama 1 (satu) bulan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam kesimpulannya Pembentukan PP 21/2024  menuai  konflik  antara  pekerja dan  pemberi  kerja  karena  tanggung jawab  yang  terlalu  besar  yang  harus ditanggung pekerja setiap bulan.
Pemasokan iuran yang dilakukan untuk tapera  sebanyak  3%  yaitu  2,5% ditangguhkan kepada Pekerja dan 0,5% ditangguhkan  kepada  Pemberi  Kerja (Pengusaha) belum mampu mewujudkan  amanah  UUD  NRI  1945 dalam  Pasal  28H.  Dalam  pelaksanaan tabungan perumahan rakyat, ada beberapa kendala. Salah satunya adalah bahwa  program  tabungan  perumahan rakyat  mirip  dengan  program  serupa yang  diselenggarakan  oleh  Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.  Perizinan  ini  tidak memungkinkan masyarakat berpenghasilan  rendah  mendapatkan rumah dengan cepat dan mudah.
Pemerintah  harus  lebih  terbuka  untuk mendengarkan  suara  masyarakat  dan mempertimbangkan  kembali  kebijakan ini  untuk  mencapai  tujuan  mulia  ini tanpa mengorbankan kepentingan orang lain.  Keterlibatan  secara  keseluruhan sangat penting bagi pemangku kepentingan  dalam  proses  perumusan kebijakan  untuk  memastikan  bahwa kebijakan  yang  dibuat  benar-benar menguntungkan  rakyat.  Selain  itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan  penyuluhan  yang  luas  kepada semua  lapisan  masyarakat  tentang eksistensi  dengan  mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh masyarakat,
Program  Tabungan  Perumahan  Rakyat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi. DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan ,  Ed-1.  Cet.  2,  Jakarta:
Sinar Grafika. Andi  Hamzah,  I  Wayan  Suandra,  dan
B.A  Manalu,  2006, Dasar-Dasar
Hukum Perumahan , Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Bagir Manan. (1996). Politik Perundang-undangan Dalam Rangka  Mengantisipasi  Liberalisme Perekonomian .  Bandar  Lampung:
FH UNLA.
Budi Prayitno, dkk. (2012). Kesejahteraan  Rakyat  Atas  Papan: Akselerasi  Pemenuhan  Papan  Bagi Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat . Jakarta:  Kementerian  Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.
(2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan  Empiris .  Cetakan  IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nabilah  Muhamad,  2024, 10  Provinsi dengan  Persentase  Rumah  Tangga yang  menempati  Rumah  Kumuh Tertinggi Nasional (2023), Databoks, https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2024/02/13/ada-794-warga-
ri-tempati-rumah-kumuh-pada- 2023-terbanyak-di-papua , diakses pada 13 Juni 2024.
Nur  Agus  Susanto,  2014, Dimensi
Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST”
Kajian Putusan Peninjauan Kembali
Nomor  97  PK/Pid.Sus/2012 ,  Jurnal
Yudisial Vol. 7 No. 3. Randy  Ferdiansyah, Tujuan  Hukum Menurut Gustav Radbruch ,
http://hukum-
indo.com/2011/11/artikel-politik- hukum-tujuan-hukum.html,  diakses tanggal 14 Juni 2024.
Satjipto  Rahardjo,  dikutip  dari  Ahmad Redi.  2018. Hukum  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
Jakarta: Sinar Grafika. Sonny  Pungus,  Teori  Tujuan  Hukum,
http://sonny- tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html , diakses pada tanggal 14 Juni 2024 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar , Yogyakarta: Liberty. Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,
Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Sri  Mulyani,  2010, “Rekonstruksi Pemikiran  Yuridis  Integral  Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila ”,  Jurnal  Ilmiah  Hukum dan  Dinamika  Masyarakat Vol.  7 No.2. Urip Santoso, 2016, Hukum Perumahan , Jakarta: Kencana.