## PENGARUH KELOMPOK SOSIAL TERHADAP DIUNDANGKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021

## I Wayan Budha Yasa
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
e-mail: { budhayasa28@gmail.com }

## Abstrak
Penyusunan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kelompok  sosial terhadap  diundangkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  49  Tahun  2021  melalui proposisi dan diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini dikontruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernyataan  Presiden  Jokowi  terkait  keputusan  dicabutnya  lampiran  Perpres tentang  pembukaan  investasi  baru  dalam  industri  minuman  keras  yang mengandung alkohol atas pertimbangan dari masukan yang diberikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya merupakan sebuah proposisi bagaimana pengaruh kelompok  sosial  terhadap  diundangkannya  Peraturan  Presiden  Nomor 49  Tahun  2021.  Sedangkan  fakta-fakta  sebagai  pendukung  proposisi  tersebut yaitu: (1) perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres Nomor  49  Tahun  2021;  (2)  respon  kelompok  sosial  terhadap  diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; dan (3) besarnya power atau kekuatan kelompok sosial dalam mempengaruhi Presiden sebagai pembentuk hukum atau kebijakan.
Kata  kunci: Kelompok  Sosial,  Peraturan  Presiden,  Investasi  Minuman Beralkohol

## Abstract
The preparation of this article aims to determine the influence of social groups on the  promulgation  of  Presidential  Regulation  Number  49  of  2021  through propositions and strengthened by existing facts. Normative research methods are used for the purposes of compiling this article by prioritizing a conceptual approach to  analyze  the  legal  material  used.  The  legal  material  collected  as  a  support  for writing  this  article  is  qualitatively  constructed  and  presented  descriptively.  The results of the discussion showed that President Jokowi's statement regarding the decision to revoke the attachment to the Presidential Regulation on opening new investments  in  the  alcohol-containing  liquor  industry  based  on  consideration  of inputs provided by the MUI, NU, Muhammadiyah, and other CSOs is a proposition for  how social groups affect the promulgation of Presidential Regulation Number 49 of 2021. Meanwhile, the facts as supporting the proposition are: (1) the behavior of social groups that influence the promulgation of Presidential Regulation Number 49 of 2021; (2) the response of social groups to the promulgation of Presidential
Regulation  Number  49  of  2021;  and (3)  the  amount  of  power  or  power  of  social groups in influencing the President as a shaper of law or policy.
Keywords : Social Groups, Presidential Decree, Investment in Alcoholic Beverages

## PENDAHULUAN
Pengesahan
Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya disingkat  UU  Cipta  Kerja)  yang  salah satunya mencakup tentang peningkatan  ekosistem  investasi  dan kegiatan  berusaha  bertujuan  untuk menciptakan  lapangan  kerja  yang seluas-luasnya  bagi  rakyat  Indonesia secara  merata  di  seluruh  wilayah Negara  Republik  Indonesia  dalam rangka memenuhi hak konstitusionalnya. 1 Disahkannya  UU Cipta  Kerja  ini  membawa  dampak positif yakni iklim investasi di Indonesia mulai membaik (kondusif) dikarenakan beberapa masalah klasik yang membelit iklim investasi dapat diatasi. 2 Setelah  diundangkannya  UU Cipta  Kerja,  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b  undang-undang  tersebut,  maka ditetapkan  lah  Peraturan  Presiden (selanjutnya disingkat
Perpres) Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman  Modal  yang  mengatur segala  bentuk  kegiatan  usaha  yang dilakukan  untuk  memproduksi  barang atau  jasa  pada  sektor-sektor  ekonomi. Akan  tetapi,  tidak  lama  kemudian Perpres  tersebut dirubah dengan Perpres  Nomor  49  Tahun  2021. Diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun  2021  merupakan  keputusan
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
2 Hari  Agus  Santoso,  Efektifitas  Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, Jurnal Hukum Positum , Vol 6 No. 2, (2021): 255
presiden  untuk  mengubah  Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perpres  Nomor  49  Tahun  2021 tentang Perubahan atas Perpres
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal) ditetapkan tanggal 24 Mei 2021 oleh Presiden Jokowi dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 3
Adapun kebijakan atau ketentuan dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang dirubah yaitu  salah  satunya  berkaitan  dengan investasi bidang usaha minuman keras mengandung alkohol. Perubahan terhadap Perpres yang dimaksud lebih tepat  dikatakan  sebagai  pencabutan. Hal  itu  dikarenakan  setelah  adanya perubahan  Perpres  Bidang  Usaha Penanaman  Modal,  Bidang  Usaha Industri  Minuman  Keras  Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung  Alkohol:  Anggur,  dan Industri  Minuman  Mengandung  Malt yang  tertuang  dalam  Lampiran  III tentang  Daftar  Bidang  Usaha  dengan Persyaratan  Tertentu  Perpres  tersebut dicabut atau dihapuskan.
Diundangkannya Perpres Nomor  49  Tahun  2021  yang  merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang  Usaha  Penanaman  Modal bukan  tanpa  sebab.  Merujuk  pada pernyataan Presiden
Jokowi,
3 Lenny Tristia Tambun, “ Tandatangani Perpres No 49/2021, Jokowi Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk  Investasi ”,  (7  Juni  2021),  tersedia  di  laman https://www.beritasatu.com/ekonomi/783653/tandat angani-perpres-no-492021-jokowi-tegaskan- industri-miras-tertutup-untuk-investasi , [diakses pada 2 November 2022]
keputusan dicabutnya lampiran Perpres  terkait  pembukaan  investasi baru  dalam  industri  minuman  keras yang  mengandung  alkohol  diambil setelah  mendapatkan  masukan  dari berbagai elemen
masyarakat.
Masukan-masukan  tersebut  berasal dari Majelis Ulama Indonesia
(selanjutnya  disingkat  MUI),  Nahdlatul Ulama  (selanjutnya  disingkat  NU), Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (selanjutnya disingkat Ormas)  lainnya,  serta  tokoh-tokoh agama  yang  lain  dan  juga  masukan- masukan  dari  provinsi  dan  daerah. 4 Dari  pernyataan  Presiden  Jokowi tersebut,  terdapat  kelompok-kelompok sosial seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah  serta  Ormas  lainnya yang  memberikan  masukan  untuk diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun  2021  yang  mencabut  atau merubah  Perpres  Nomor  10  Tahun 2021 tentang
Bidang
Usaha Penanaman Modal.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian
hukum normatif penulis gunakan dalam menyusun  artikel  ini  untuk  keperluan tujuan  penyusunan  artikel  ini  dengan mengedepankan pendekatan konseptual  untuk  menganalisa  bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer  seperti  peraturan  perundang- undangan serta bahan hukum sekunder seperti berbagai literatur yang berkaitan  dengan  topik  kajian  dengan menitikberatkan pada fakta yang memperkuat proposisi mengenai pengaruh  kelompok  sosial  terhadap diundangkannya  Peraturan  Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Setelah bahan hukum  terkumpul  sebagai  penunjang
4 Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,
“ Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai  Investasi  Minuman  Keras ”,  (2  Maret
2021),
tersedia
di
laman
penulisan  artikel  ini,  maka  selanjutnya akan  dikontruksi  secara  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Proposisi
Berdasarkan pernyataan
Presiden  Jokowi  terkait  keputusan dicabutnya  lampiran  Perpres  tentang pembukaan  investasi  baru  dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan  dari  masukan  yang diberikan oleh MUI, NU,
Muhammadiyah,  dan  Ormas  lainnya, maka  dapat  dikatakan  bahwa  perilaku dari kelompok sosial dapat mempengaruhi  terjadinya  perubahan suatu kebijakan. Dengan kata lain, ada fakta  bahwa  perilaku  kelompok  sosial sebagai sebab diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021 dan ada fakta  bahwa  diundangkannya  Perpres Nomor  49  Tahun  2021  sebagai  akibat dari  adanya  pengaruh  dari  perilaku kelompok  sosial  yang  merujuk  pada masukan-masukan dari kelompok- kelompok  sosial  seperti  MUI,  NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya.
Pengaruh kelompok sosial seperti  MUI,  NU,  Muhammadiyah,  dan Ormas lainnya
terhadap diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun  2021  yang  merubah  Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha  Penanaman  Modal  juga  tidak terlepas  dari  adanya  fakta  bahwa masing-masing kelompok sosial tersebut  merupakan  kelompok  dengan basis  yang  sangat  besar  di  Indonesia. Sehingga,  semakin  besar  kelompok sosial  tersebut  maka  semakin  besar dan  kuat  pula  pengaruhnya  terhadap pembentuk  hukum  dalam  menentukan atau  membentuk  suatu  hukum.  Dalam
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-cabut- lampiran-perpres-10-2021-mengenai-investasi- minuman-keras/ , [diakses pada tanggal 3 November 2022]
konteks  ini,  tentunya  merujuk  pada pengaruh  yang  besar  dan  kuat  dari kelompok  sosial  seperti  MUI,  NU, Muhammadiyah,  dan  Ormas  lainnya dalam  memberikan  masukan  kepada Presiden  Jokowi  (sebagai  pembentuk hukum) untuk mengundangkan Perpres Nomor  49  Tahun  2021(sebagai  hasil dari pembentukan hukum).

## 2.  Fakta-Fakta  sebagai  Pendukung Proposisi dan Penjelasannya
Berdasarkan  uraian  proposisi  di atas,  untuk  menguji  suatu  teori  atau hipotesis  maka  diperlukan  fakta-fakta untuk  memperkuat  atau  menolak  teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun fakta- fakta  yang  menjadi  pendukung  dari proposisi  “ada  fakta  bahwa  perilaku kelompok sosial sebagai sebab diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun  2021  dan  ada  fakta  bahwa diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun 2021 sebagai akibat dari adanya pengaruh dari perilaku kelompok sosial”, yaitu sebagai berikut. Pertama , perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres  Nomor  49  Tahun  2021  untuk mencabut  atau  merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dapat dilihat dari  respon  kelompok  sosial  terhadap sebelum dan sesudah diundangkannya Perpres Nomor 10 Tahun pada tanggal 2  Februari  2021.  Respon  kelompok sosial yang dimaksud seperti MUI yang merespon  soal  salah  satu  lampiran dalam  Perpres  Nomor  10  Tahun 2021yang  memuat  tentang  investasi bidang  usaha  minuman  keras  di
5 Ferry  Sandi,  “ Heboh  Investasi  Miras:  Ciptaker, Diprotes  MUI,  Dicabut  Jokowi ”,  (2  Maret  2021), tersedia di laman https://www.cnbcindonesia.com/news/2021030214 2511-4-227223/heboh-investasi-miras-ciptaker- diprotes-mui-dicabut-jokowi , [diakses pada 3 November 2022]
wilayah  tertentu  di  Indonesia.  Wakil Ketua  MUI  Anwar  Abbas  menilai Langkah  pemerintah  yang  membuka izin  investasi  untuk  industri  minuman keras  atau  minuman  yang  beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat. Anwar menegaskan bahwa aturan tersebut memperlihatkan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat. 5
Selain dari MUI, ada pula Ketua Umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dengan tegas  menolak rencana Presiden Jokowi  yang  mengeluarkan  Perprs terkait  investasi  minuman  keras.  Said Aqil Siradj menerangkan bahwa PBNU sangat  tidak  setuju  dengan  Perpres terkait investasi minuman keras. Hal itu dikarenakan kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat, mengingat agama telah tegas melarang maka  harusnya  kebijakan  pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol  dan  bukan  malah  didorong untuk naik. Selain itu, diterangkan juga bahwa ada banyak contoh dan dampak buruk yang terlihat akibat
mengkonsumsi alkohol. 6 Dengan
adanya  pernyataan  dari  PBNU  yang menunjukkan adanya penolakan terhadap  Perpres  Nomor  10  Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman  Modal  yang  memuat investasi  minuman  keras  tersebut, pengurus  NU  di  berbagai  daerah menyatakan  dukungan  untuk  menolak Perpres  tersebut.  Selain  MUI  dan  NU, Muhammadiyah melalui Sekretaris
Pimpinan  Pusat  (selanjutnya  disingkat PP) Agung Danarto juga
6 Fachrur  Rozie,  “ PBNU  Tolak  Perpres  Investasi Minuman Keras ”, (1 Maret 2021), tersedia di laman https://www.liputan6.com/news/read/4495466/pbnu -tolak-perpres-investasi-minuman-keras , [diakses pada 3 November 2022]
menyampaikan  pernyataan  sikap  dari PP  Muhammadiyah  terkait  Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau Perpres yang memuat investasi minuman keras. PP  Muhammadiyah  menilai  Perpres tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek Kesehatan,  norma-norma  sosial,  dan moral agama. 7
Kedua , selain perilaku kelompok sosial yang dapat dilihat  dan dipahami dari  respon  yang  diberikan  oleh  MUI, NU,  dan  Muhammadiyah  di  atas, adapun  hal  lain  yang  mendukung pengaruh  kelompok  sosial  tersebut terhadap  pembentuk  hukum  dalam membentuk suatu hukum. Hal tersebut adalah  besarnya  kelompok  sosial tersebut,  sehingga  dengan  demikian maka  kelompok  sosial  tersebut  akan memiliki  pengaruh  besar  dan  kuat terhadap  pembentuk  hukum  dalam membentuk suatu hukum. Adapun fakta yang menunjukkan besarnya kelompok sosial  yang  mempengaruhi  Presiden Jokowi mencabut atau merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dengan Perpres  Nomor  49  Tahun  2021. Dimana  dua  diantaranya  seperti  NU dan  Muhammadiyah  merupakan  dua kelompok  sosial  yang  memiliki  basis besar  di  Indonesia.  NU  yang  didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada tanggal 31  Januari  1926  Masehi  di  Kota Surabaya  memiliki  anggota  120  juta pada tahun 2022,
sedangkan Muhammadiyah  yang  didirikan  oleh K.H.  Ahmad  Dahlan  pada  tanggal  18 November  1912  Masehi  di  Kota Yogyakarta  memiliki  anggota  70  juta
7 Gita Irawan, “Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Perpres  Soal  Investasi  Miras  Sebelum  Dicabut Jokowi”,  (2  Maret  2021),  tersedia  di  laman https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/02/s ikap-pp-muhammadiyah-terhadap-perpres-soal- investasi-miras-sebelum-dicabut-jokowi?page=2 , [diakses pada 3 November 2022]
8 Damanhuri  Ahmad,  “ 4  Ormas  Islam  Terbesar  di Indonesia ”,  (6  September  2022),  tersedia  di  laman
pada  tahun  2022. 8 Dengan  besarnya kelompok  sosial  tersebut,  maka  akan mudah untuk mempengaruhi
pembentuk  hukum  melalui  desakan- desakan yang dilakukan seperti respon- respon dari MUI, NU, dan
Muhammadiyah terhadap Perpres Nomor 10 Tahun  2021  yang  bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi agar mencabut atau merubah Perpres yang memuat investasi bidang usaha minuman  keras  mengandung  alkohol tersebut.
Ketiga ,  terdapat  fakta  yang menunjukkan akibat dari adanya perilaku  kelompok  sosial  terhadap pembentuk  hukum  dalam  menentukan kebijakan  atau  membentuk  suatu hukum. Fakta tersebut adalah Presiden Jokowi  akhirnya  mencabut  lampiran Perpres tersebut dengan
mempertimbangkan masukan dari ulama-ulama, MUI, NU,
Muhammadiyah,  ormas-ormas  lain, tokoh-tokoh  agama,  juga  masukan- masukan  dari  provinsi  dan  daerah. 9 Dengan adanya keputusan dari Presiden  Jokowi  tersebut,  maka  dapat dikatakan  bahwa  perilaku  kelompok sosial seperti MUI, NU, dan
Muhammadiyah termasuk Ormas lainnya dapat mempengaruhi pembentuk  hukum  untuk  menentukan suatu  kebijakan  atau  membentuk hukum yang akan diberlakukan.
Secara  sosiologis,  pembuatan undang-undang  tidak  dapat  dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom.  Dalam  perspektif  tersebut maka pekerjaan tersebut memiliki asal- usul  sosial,  tujuan  sosial,  mengalami
https://www.kompasiana.com/abdurrofi00318/6315 b5e208a8b55c17766172/4-ormas-islam-terbesar-di- indonesia , [diakses pada 3 November 2022] 9 BPMI Setpres, “ Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Miras ”, (2 Maret 2021), tersedia di laman https://www.presidenri.go.id/siaran- pers/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres- terkait-miras/ , [diakses pada 3 November 2022]
intervensi  sosial,  mempunyai  dampak sosial  dan  sebagainya. 10 Hal  tersebut juga
terlihat dari proses diundangkannya  Perpres  Nomor  49
Tahun
2021 yang merupakan keputusan  Presiden  Jokowi  untuk mencabut  atau  merubah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha  Penanaman  Modal  khususnya terhadap  Lampiran  III  yang  memuat bidang usaha minuman keras mengandung  alkohol  dan  sejenisnya. Dimana  perubahan  terhadap  Perpres tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya perilaku  kelompok  sosial  yang  sangat berpengaruh. Perilaku kelompok sosial yang  dimaksud  tidak  hanya  mengacu pada  setiap  Tindakan  atau  perbuatan yang  dilakukan,  tetapi  juga  didasari atas  sudut  pandang  dari  kelompok sosial  terhadap  suatu  hal.  Dalam konteks  ini  berarti  kelompok  sosial seperti  MUI,  NU,  dan  Muhammadiyah memiliki  sudut  pandang  yang  negatif terhadap adanya kebijakan pemerintah (sebagai  pembentuk  hukum)  terkait investasi bidang usaha minuman keras mengandung  alkohol  dan  sejenisnya yang  termuat  dalam  Lampiran  III Perpres  Nomor  10  Tahun  2021. Sehingga, dengan adanya sudut pandang tersebut maka timbul respon- respon  (sebagai  suatu  perilaku)  dari kelompok  sosial  seperti  MUI,  NU,  dan Muhammadiyah  yang  berisi  desakan agar Perpres tersebut dicabut.
Mengingat  pengaruh  kelompok  sosial tersebut  cukup  besar,  maka  Presiden Jokowi  mencabut  Perpres  Nomor  10 Tahun  2021  tersebut  dan  sesuai mekanisme,
diundangkannya lah Perpres 49 Tahun 2021 untuk
mencabut atau merubah Perpres yang memuat  investasi  minuman  keras mengandung  alkohol  dan  sejenisnya tersebut.
10 Satjipto Rahardjo, “ Sosiologi Hukum:
Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah ”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): 137

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa pengaruh  kelompok  sosial  terhadap diundangkannya  Peraturan  Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dapat diketahui dari  proposisi  yang  diperkuat  dengan fakta-fakta pendukung yang ada.
Dimana proposisi yang dimaksud yakni pernyataan  Presiden  Jokowi  terkait keputusan dicabutnya lampiran Perpres  tentang  pembukaan  investasi baru  dalam  industri  minuman  keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan  dari  masukan  yang diberikan oleh MUI, NU,
Muhammadiyah,  dan  Ormas  lainnya.
Sedangkan fakta-fakta sebagai pendukung proposisi tersebut yaitu: (1) perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres  Nomor  49  Tahun  2021;  (2) respon  kelompok  sosial  terhadap diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Tahun  2021;  dan  (3)  besarnya  power atau  kekuatan  kelompok  sosial  dalam mempengaruhi Presiden sebagai pembentuk  hukum  atau  kebijakan. Sehingga secara sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam diundangkannya  Perpres  Nomor  49 Nomor  2021,  Presiden  mengalami intervensi sosial dalam proses pembentukannya.  Hal  tersebut  yang kemudian menunjukkan bahwa bagaimana  pengaruh  kelompok  sosial terhadap  diundangkannya  Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
BPMI Setpres, “Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Miras”, (2 Maret 2021), tersedia di laman https://www.presidenri.go.id/siar
an-pers/presiden-jokowi-cabut- lampiran-perpres-terkait-miras/ . [diakses  pada  3  November 2022].
Damanhuri  Ahmad,  “4  Ormas  Islam Terbesar  di  Indonesia”,  (6 September  2022),  tersedia  di laman https://www.kompasiana.com/ab durrofi00318/6315b5e208a8b55 c17766172/4-ormas-islam- terbesar-di-indonesia ,  [diakses pada 3 November 2022].
Fachrur  Rozie,  “PBNU  Tolak  Perpres Investasi  Minuman  Keras”,  (1 Maret  2021),  tersedia  di  laman https://www.liputan6.com/news/r ead/4495466/pbnu-tolak- perpres-investasi-minuman- keras , [diakses pada 3 November 2022].
Ferry  Sandi,  “ Heboh  Investasi  Miras: Ciptaker,  Diprotes  MUI,  Dicabut Jokowi ”, (2 Maret 2021), tersedia
di
laman https://www.cnbcindonesia.com/ news/20210302142511-4- 227223/heboh-investasi-miras- ciptaker-diprotes-mui-dicabut- jokowi , [diakses pada 3
November 2022]. Gita Irawan, “ Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Perpres Soal Investasi Miras Sebelum Dicabut Jokowi ”,
(2 Maret 2021), tersedia di laman https://www.tribunnews.com/nas ional/2021/03/02/sikap-pp- muhammadiyah-terhadap- perpres-soal-investasi-miras- sebelum-dicabut- jokowi?page=2 , [diakses pada 3 November 2022]. Hari Agus Santoso, Efektifitas Undang-
Undang  Cipta  Kerja  Terhadap Peningkatan  Investasi, Jurnal Hukum  Positum ,  Vol  6  No.  2,
(2021): 254-272.
Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor 49 Tahun
2021
tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Indonesia,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Lenny  Tristia  Tambun,  “ Tandatangani Perpres  No  49/2021,  Jokowi Tegaskan Industri Miras Tertutup untuk Investasi ”, (7 Juni 2021), tersedia di laman https://www.beritasatu.com/eko nomi/783653/tandatangani- perpres-no-492021-jokowi- tegaskan-industri-miras- tertutup-untuk-investasi , [diakses  pada  2  November 2022].
Satjipto  Rahar djo,  “ Sosiologi  Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan  Masalah ”,  (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2010).
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,
“ Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai  Investasi  Minuman Keras ”, (2 Maret 2021), tersedia di
laman https://setkab.go.id/presiden- jokowi-cabut-lampiran-perpres- 10-2021-mengenai-investasi- minuman-keras/ ,  [diakses  pada
3 November 2022].