Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN TAROGONG KALER)
1 Ahmad Buchari, 2 Meilanny Budiarti Santoso , 3 Nina Marlina
1 Departemen Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia . E-mail: ahmad_buchari@yahoo.com 2 Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran , Indonesia. E-mail:meilannybudiarti13@gmail.com
3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran , Indonesia. E-mail: nina13004@mail.unpad.ac.id

## Abstract
In a bid to realize a disaster-resilient village with capacity to manage disasters, it needs to develop  a  sufficient  institutional  capacity.  Garut  Regency,  being  one  of  disaster ‘minimarkets’  in  Indonesia,  should  be  capable  of  building  the  institutional  capacity  of Disaster-Resilient Village for  the communities at village level to be capable of managing potential  disasters  and  minimizing  losses  incurred  by  disasters.  Enhancing  disaster- resilient  village  capacity  needs  various  measures  of  improving  disaster-resilient  village capacity  in  handling  disasters  from  emergence  pre-responding  stage  to  post-disaster actions. The objective of the present research was to describe and analyze the institutional capacity building of disaster-resilient village in Pasawahan Village, Tagorong Kaler Sub- district,  Garut  Regency,  as  well  as  its  supporting  and  inhibiting  factors.  The  research method  used  was  a  qualitative  method  with  descriptive  approach.  The  focus  of  research was  institutional  capacity  building  of  disaster-resilient  village  in  Pasawahan  Village, Tagorong  Kaler  Sub-district,  Garut  Regency.  The  research  result  was  that  institutional capacity building of disaster-resilient village in Pasawahan Village, Tagorong Kaler Sub- district, Garut Regency has not been optimal yet, due to some barriers, among other, the lack  of  activities  of  empowering  local  community  such  as  disaster-related  education  and training, minimum awareness of community on the importance of building self-capacity in handing disasters, and the lack of supporting facility. The suggestion of the research was that  the  government  of  Garut  Regency  should  provide  more  supports  to  Pasawahan Village,  both  in  management  and  facility,  in  order  to  accelerate  the  realization  of transforming  Pasawahan  Village  into  a  disaster-resilient  village.  Moreover,  the  village should  be  capable  of  building  community  awareness  of  the  importance  of  building  self- capacity in handing disasters.
Keywords: Capacity Building, Institutional, Disaster-Resilient

## Abstrak
Dalam  rangka  mewujudkan  desa  tangguh  bencana  yang  memiliki  kapabilitas  dalam manajemen  bencana,  diperlukan  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  yang  memadai. Kabupaten  Garut  sebagai  salah  satu  “minimarket”  bencana  di  Indonesia  harus  mampu membangun  kapasitas  kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana  agar  masyarakat  ditingkat desa  mampu  melakukan  manajemen  bencana  dalam  menghadapi  potensi  bencana  serta mampu  untuk  meminimalisasi  potensi  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  bencana. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana mengandung pemahaman tentang berbagai upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  destana  dalam  mengelola  bencana  dari  tahapan pra-tanggap  darurat  hingga  tindakan  pasca  bencana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
mendeskripsikan serta menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana  di  Desa  Pasawahan  Kecamatan  Tarogong  Kaler  Kabupaten  Garut  serta  faktor pendorong  dan  penghambatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Fokus  penelitian  yakni  pengembangan  kapasitas kelembagaan  desa  tangguh  bencana  di  Desa  Pasawahan  Kecamatan  Tarorong  Kaler Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut  belum  maksimal  berdasarkan  hambatannya  yakni  belum  adanya  kegiatan peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  lokal  seperti  pendidikan  dan  pelatihan kebencanaan,  minimnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  membangun  kapasitas diri dalam menghadapi bencana serta belum adanya sarana pendukung.Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan dukungan yang lebih kepada desa Pasawahan baik dalam segi manajemen dan sarana guna mempercepat terciptanya desa Pasawahan yang dijadikan salah satu Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga pihak desa harus mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap
Kata Kunci :Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Desa Tangguh Bencana

## PENDAHULUAN
Kabupaten Garut merupakan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi  bencana  paling  tinggi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  Kabupaten  Garut  dikelilingi oleh  pegunungan  serta  berada  di  wilayah  pantai  selatan  Jawa.  Adapun  berdasarkan  data Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRB) tahun 2011, menempatkan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tinggi pada posisi pertama dengan skor 139 di tingkat  nasional.  Beberapa  bencana  yang  paling  sering  terjadi  di  Kabupaten  Garut  adalah kekeringan  dan  tanah  longsor  serta  kebakaran  hutan.  Berdasarkan  data  dari  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut tercatat hingga bulan April 2015 terdapat 42 kejadian yang meliputi bencana tanah longsor terjadi sebanyak 29 kejadian, angin puting beliung sebanyak 8 kejadian dan banjir sebanyak 5 kejadian. Kondisi Kabupaten Garut demikian menjadikannya sebagai “mini market” bencana di Jawa Barat.
Berdasarkan data dan fakta tersebut maka masyarakat Kabupaten Garut harus berupaya hidup selaras dengan berbagai potensi bencana yang ada. Artinya, bencana yang berasal atas kehendak  alam  tidak  mampu  dihindari  oleh  masyarakat,  namun  masyarakat  harus  mampu mempersiapkan  diri  dengan  membangun  kapasitas  dalam  melakukan  manajemen  bencana untuk mengurangi resiko dari potensi bencana.

## Tabel 1. Data Kerugian Bencana Alam Kabupaten Garut Tahun 2016
Jenis Kerugian Jumlah Kerugian Korban Meninggal 34 Jiwa Korban Hilang 19 jiwa Korban Luka-luka 35 jiwa Korban Mengunsgsi 6.361 jiwa Kerusakan rumah berat 575 unit Kerusakan rumah sedang 239 unit
Kerusakan rumah ringan 970 unit Fasilitas Pendidikan 49 unit Fasilitas Peribadatan 15 unit Fasilitas Kesehatan 2 unit

## Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 2016
Tabel diatas memperlihatkan banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat resiko yang ditimbulkan bencana. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sangat diperlukan upaya peningkatan  kapasitas  masyarakat  terutama  masyarakat  desa  agar  mampu  melakukan manajemen  bencana.  Membangun  kapasitas  ini  tentu  bukan  hanya  dititik  beratkan  pada lembaga  pemerintah  yang  menangani  koordinasi  kebencanaan  dalam  hal  ini  Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB)sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Semua elemen masyarakat terutama masyarakat di tingkat desa harus memiliki kapasitas dalam manajemen bencana untuk memperkecil resiko potensi bencana.
Untuk menyikapi urgensi dari kebutuhan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan  manajemen  bencana,  pemerintah  pusat  melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana Nasional telah membuat  strategi melalui sebuah kebijakan agar pengurangan resiko bencana dilakukan  berbasis  komunitas.  Strategi  tersebut  yaitu  membentuk  Desa  Tangguh  Bencana yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  Nasional  Nomor  1 Tahun  2012.  Dikutip  dari  Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun  2012  yang  dimaksud dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana  yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan  desa  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mengenali  potensi  bencana,  mengurangi potensi  bencana  serta  mampu  mengorganisir  semua  elemen  dalam  masyarakat  untuk  turut serta  berpartisipasi  dalam  kebencanaan.  Adapun  bentuk  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  Desa Tangguh  Bencana  yaitu  terwujud  dengan  adanya  perencanaan  pembangunan  yang didalamnya  mengandung  berbagai  upaya  pencegahan  dari  potensi  bencana,  kesiapsiagaan serta  pengurangan  resiko  bencana  pasca  bencana.  Berdasarkan  Peraturan  Kepala  BNPB Nomor 12 Tahun 2012tujuan dari pembentukan Destana adalah sebagai berikut:
1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  khususnya  kelompok  rentan  dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan  kapasitas  pemerintah  dalam  memberikan  dukungan  sumber  daya  dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan  kerjasama  antara  para  pemangku  kepentingan  dalam  PRB,  pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
Konsep  Destana  ini  mengamanatkan  bahwa  seluruh  komponen  Destana  yang  terdiri  dari pemerintah  desa,  masyarakat  desa  serta  forum  PRB  harus  mampu  melakukan  manajemen bencana  untuk  memperkecil  resiko  dari  potensi  bencana.  Kapasitas  untuk  melakukan manajemen  bencana  ini  meliputi  kapasitas  untuk  melakukan  manajemen  bencana  pada  saat pra  bencana,  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana.  Kapasitas  Destana  yang  diperlukan  untuk melakukan manajemen bencana meliputi kapasitas dari aspek sikap dan pengetahuan.
Berdasarkan  tingkat  kerawanan  bencana  yang  tinggi  di  Kabupaten  Garut  maka dibentuklah  Desa  Tangguh  Bencana  sebanyak  6  desa.  Keenam  desa  yang  dibentuk  sebagai Destana  adalah  Desa  Salah  satu  desa  yang  dibentuk  Destana  adalah  Desa  Pasawahan.  Hal tersebut  dikarenakan  Desa  Pasawahan  merupakan  desa  yang  sangat  dekat  dengan  potensi bencana  gunung  guntur    yang  merupakan  gunung  api  aktif.  Mengingat  Desa  Pasawahan merupakan  desa  yang  rawan  terkena  potensi  bencana  gunung  guntur  maka  sangat  penting untuk meningkatkan kapasitas Destana. Berdasarkan observasi awal peneliti, Desa Pasawahan yang merupakan salah satu desa tangguh bencana yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Garut  sudah  memiliki  forum  pengurangan  resiko  bencana  (FPRB)  yang  terdiri  dari  anggota PKK,  anggota  karang  taruna,  rt,  rw,  dan  masyarakat  lainnya.  Kegiatan  pengembangan kapasitas  Destana  yang  sudah  dilakukan  yaitu  kegiatan  sosialisasi  potensi  bencana,  analisis kajian  resiko  bencana,  pemetaan  potensi  bencana,  rencana  penanggulangan  bencana, pendidikan  dan  pelatihan  simulasi  tanggap  bencana.  Kegiatan  tersebut  diikuti  oleh  FPRB yang  melibatkan  20  orang  anggota  aktif  tanpa  melibatkan  masyarakat  non  FPRB.  Konsep Destana  yang  sangat  penting  direalisasikan  belum  menjadi  prioritas  pembangunan  desa berdasarkan  observasi  awal  peneliti  kepada  pihak  pemerintah  desa  Pasawahan.  Kebijakan yang  mengatur  Destana  di  level  desa  masih  dalam  tahap  pembahasan  FPRB  dan  belum diajukan pada saat Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Artinya aturan lanjut mengenai  Destana  belum  disahkan  menjadi  peraturan  desa  (perdes).  Berdasarkan  observasi awal  peneliti,  maka  muncullah  pertanyaan  penelitian,  bagaimana  pengembangan  kapasitas Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan)?

## KAJIAN LITERATUR
A. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building)
Merilee  S.Grindle  (1997)  dalam  jurnal Analysis  Of  Local  Government  Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia,  2014 mengungkapkan  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dalam  bidang pemerintahan  yaitu  serangkaian  strategi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektifitas  dan  daya  tanggap  terhadap  kinerja  suatu  organisasi.  Adapun  menurut  Grindle, untuk mengukur kapasitas kelembagaan apat dilihat dari 3 dimensi. Tiga dimensi tersebut yaitu pengembangan sumber daya manusia (HRD), memperkuat organisasi serta reformasi kelembagaan(Grindle,  1997).Adapun  matriks  dimensi  kapasitas  kelembagaan  menurut Grindle (1997) sebagai berikut:
Tabel 2. Dimensions and Focus of Capacity-Building Initiatives Dimension Focus Types of Activities Human Resource Development Supply  of  professional  and technical personnel Training,  condition  of  work, recruitment Organizational Strengthening Management  system  to  improve performance  of  specific  tasks and functions; microstructures Incentive  systems,  utilization  of personnel, leadership, organizational culture, communications, managerial structures Institutional Reform Institutions and systems; macrostructures Policy and legal change, constitutional reform
Sumber: European Journal of Research in Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2014, Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia.
Berdasarkan tabel diatas, untuk mengukur kapasitas pengembangan kelembagaan pertama dapat  diiintervensi  dari  sumber  daya  manusia  secara  terpadu  meliputi  upaya  pelatihan, memperbaiki  kondisi  kerja,  dan  rekrutmen  yang  tepat  terintegrasi.  Kemudian  dalam dimensi  penguatan  organisasi  terpadu  meliputi  sistem  insentif,  pemanfaatan  personil, kepemimpinan,  budaya  organisasi,  komunikasi,  dan  struktur  manajer  terintegrasi. Sedangkan dalam dimensi reformasi kelembagaan terpadu mencakup sistem kelembagaan, dan  struktur  makro  organisasi.  Artinya  untuk  dapat  membangun  kapasitas  kelembagaan, tiga  aspek  tersebut  memegang  peranan  penting  serta  ketiga  dimensi  tersebut  harus diupayakan dapat berjalan secara terpadu dalam suatu lembaga. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan lembaga yang mampu mengembangkan kapasitasnya dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.
Selain  itu  menurut  Riyadi  (2006:14)  mengungkapkan  bahwa  pengembangan kapasitas mempunyai dimensi dan tingkatan berikut:
1. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu
2. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi

## 3. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada system
Merujuk  pada  pendapat  Riyadi  tersebut,  bahwa  pengembangan  kapasitas  suatu  lembaga harus  dimulai  dari  pengembangan  kapasitas  inidividunya,  kapasitas  secara  makro organisasi serta sistem yang digunakan dalam suatu lembaga.
Berbeda dengan pendapat Morison (2001:23), bahwa tujuan capacity building yaitu memberikan  pembelajaran  untuk  menambah  pengetahuan  serta  mengembangkan
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
kemampuan  untuk  beradaptasi  menghadapi  setiap  perubahan  yang  terjadi.  Tujuan pengembangan  kapasitas  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  pengembangan  potensi sumber  daya  manusia  mutlak  diperlukan  bagi  setiap  individu  dalam  organisasi  supaya individu-individu  memiliki  kemampuan  kolektif  yang  berkembang  untuk  menciptakan kinerja  lebih  baik.Dengan  demikian  dapatdisimpulkan  bahwa  pengembangan  kapasitas kelembagaan  merupakan  serangkaian  upaya  meningkatkan  segenap  kemampuan  seluruh elemen organisasi mencakup sumber daya manusia,  sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, struktur organisasi dan sistem kelembagaan yang digunakan supaya mampu berjalan secara terpadu dalam mencapai target tujuan.

## B. Desa Tangguh Bencana
Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 Desa Tangguh Bencana adalah  desa/kelurahan  yang  memiliki  kemampuan  mandiri  untuk  beradaptasi  dan menghadapi  potensi  ancaman  bencana,  serta  memulihkan  diri  dengan  segera  dari dampakdampak  bencana  yang  merugikan  (Perka  BNPB  nomor  1  Tahun  2012  Tentang). Artinya  konsep  yang  diusung  oleh  BNPB  ini  mengharuskan  semua  elemen  masyarakat untuk  memiliki  kapasitas  untuk  menghadapi  bencana.  Dengan  demikian  sebuah Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  adalah  sebuah  desa  atau  kelurahan  dimana  seluruh elemen  yang  ada  didalamnya  termasuk  organ  desa/kelurahan  dan  seluruh  masyarakat memiliki  kapasitas  dalam  mengenali  potensi  dan  ancaman  bencana  di  wilayahnya  serta mampu  mengorganisir  seluruh  sumber  daya  masyarakat  untuk  mengurangi  kerentanan risiko  bencana.Kapasitas  masyarakat  dan  seluruh  elemen  di  desa  tangguh  bencana sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  tersebut  yakni  kapasitas  masyarakat  berupa kemampuan-kemampuan  dalam  merencanakan  pembangunan  desa  yang  didalamnya mengandung  upaya-upaya  pencegahan,  kesiapsiagaan,  pengurangan  risiko  bencana  serta upaya peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Perlu digarisbawahi bahwa  kapasitas  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  semua  elemen  dalam  desa tangguh  bencana  bukan  hanya  sebatas  kapasitas  berupa  tindakan  mampu  menghadapi bencana  namun  juga  secara  menyeluruh  mulai  dari  proses  perencanaan  hingga  pasca bencana.
Dalam  konsep  desa  tangguh  bencana,  semua  elemen  Destana  harus  memiliki kemampuan  yang  sama  dalam  seluruh  aspek  pembangunan  desa  dalam  bidang kebencanaan.  Bahkan  dalam  peraturan  kepala  BNPB  nomor  1  Tahun  2012 mengamanatkan  bahwa  penanggulangan  bencana  yang  berbasis  komunitas  yang  digagas kedalam  strategi  desa  tangguh  bencana  ini  bertujuan  agar  seluruh  elemen  masyarakat berpartisipasi  secara  aktif  dalam  meningkatkan  kapasitas  dirinya  dalam  bidang kebencanaan.  Untuk  dapat  melakukan  manajemen  bencana,  maka  Destana  harus  memiliki kapasitas  secara  teoretis  dan  praktis  dalam  melakukan  manajemen  bencana  agar  resiko bencana dapat diminimalisasi. Kapasitas kelembagaan Destana dalam melakukan manajemen bencana marupakan kolaborasi dari semua sumberdaya dan potensi kekuatan yang ada dalam individu  masyarakat,  kelompok,  atau  organisasi  yang  dapat  mendukung  upaya  mengurangi risiko  bencana.  Kapasitas  Destana  dalam  manajemen  bencana  meliputi  kapasitas  Destana untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko bencana , atau upaya untuk  segera  pulih  dari  bencana  dilihat  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  keuangan,  fisik  dan
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
lingkungan.  Kapasitas  tersebut  idealnya  dapat  dioptimalkan  untuk  mengurangi  kerentanan dan risiko bencana.
Agarkonsep  desa  tangguh  bencana  berjalan  selaras  dalam  pembangunan  desa  maka konsep-konsep  desa  tangguh  bencana  idealnya  diintegrasikan  kedalam  rencana pembangunan  desa  dan  menjadi  prioritas  pembangunan  desa.  Sebagai  bentuk  integrasi pola-pola  desa  tangguh  bencana  tersebut  maka  konsep  desa  tangguh  bencana  ini  harus dijabarkan  kedalam  poin-poin  misi  pembangunan  dalam  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)  yang nanti  outputnya adalah menghasilkan Destana dimana  semua  elemennya  aktif  dalam  semua  upaya  manajemen  bencana  baik  pada  pra bencana,  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana.    Setiap  elemen  Destana  harus  memiliki kemampuan yang sama dalam pembangunan desa yang berkaitan dengan kebencanaan dari mulai tahapan perencanaan hingga menghasilkan output yang diharapkan. Untuk menjadi sebuah  Destana,  tentu  bukan  hanya  anggota  forum  PRB  dan  tim  relawan  yang  harus memiliki  kapasitas  dalam  manajemen  bencana  tetapi  semua  elemen  masyarakat  di  desa harus  mampu  memiliki  kemampuan  tersebut  agar  semua  elemen  desa  tangguh  bencana memiliki kapasitas yang sama dalam melakukan manajemen bencana.
Penelitian  mengenai  Desa  Tangguh  Bencana  di  Garut  belum  banyak  dilakukan berdasarkan  hasil  penelusuran  peneliti,  karena  itulah  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji permasalahan penelitian ini. Adapun sumber acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balebu  (2010)  yang  berjudul  “Pengurangan  Risiko Bencana  berbasis  Pengembangan  Institusi  dan  Peran  Serta  Masyarakat  di  Kabupaten Poso”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penguranganrisiko  bencana dilakukan  melalui  kegiatanpengurangan  kerentanan  dan  penguatan  kapasitasinstitusi berdasarkan  lima  sasaran  strategi  prioritas,  yaitu:  meningkatkanperan  serta  masyarakat dalam  memelihara  linkungan  dengan  kearifanbudaya  lokal,  peningkatan  perekonomian masyarakat  melalui  pelatihandiverifikasi  ekonomi;  peningkatan  kesadaran  melalui pendidikan usia dinimaupun pelatihan untuk kesiapan menghadapi banjir, peningkatankapasitas  masyarakat melalui  KPLH  sebagai  kerentanan lingkungan;pelatihan dan  sosialisasi  bagi  masyarakat  untuk  kesiapan  menghadapibencana  dan  memperkuat kapasitas.  Masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  cukup  tinggi  mengenai  bencanabanjir, namun  dari  aspek  kesiapsiagaan  dan  partisipasi  masyarakatmasih  sangat  kurang.  Hal tersebut  dikarenakan  pengetahuan  masyarakat  tentang  peraturan  kebencanaan  serta sosialisasi  dan  pelatihan  masih  sangat  rendah  dan  belum  terbentuknya  suatu  lembaga khusus yang menanganimasalah banjir.
Selanjutnya,  Vektori  (2014)  dalam  tesisnya  yang  berjudul  Upaya  Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Bantulmenyimpulkan bahwa kegiatan pengurangan risiko  bencana  Tsunami  diKabupaten  Bantul  yang  sudah  dilakukan  antara  lain  dalam bentuk  kegiatan  penguatankelembagaan,  pengkajian  risiko,  perencanaan,  sosialilasi, pendidikan danpelatihan,  simulasi tanggap bencana, serta penyiapan sarana dan prasarana evakuasi.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dan  penting  adalah  penguatan  kelembagaan, maka  dari  itu  peneliti  berasumsi  bahwa  sumber  referensi  ini  penting  digunakan  sebagai sumber  referensi  mengingat  belum  ada  sumber  lain  yang  lokus  penelitiannya  tepat  di Kabupaten  Garut.  Kedua  sumber  referensi  ini  menjadi  acuan  peneliti  karena  Bantul merupakan salah satu daerah rawan bencana dengan tingkat kerawanan tinggi yang hampir sama  seperti  halnya  Kabupaten  Garut.  Selain  itu,  peneliti  menjadikan  kedua  penelitian diatas karena keduanya membahas pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan desa yang  tangguh  dari  bencana  serta  hasil  dari  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  yang
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  ketangguhanmasyarakat  dalam  melakukan manajemen bencana.
Penelitian  ini  menjadi  sangat  penting  untuk  dikaji  karena  Kabupaten  Garut merupakan  “minimarket  bencana”  yang  menduduki  kategori  daerah  rawan  bencana  alam peringkat  1  tingkat  nasional  pada  tahun  2011.  Dan  karena  keberadaan  Desa  Tangguh Bencana  Pasawahan  masih  relatif  baru,  maka  sangat  penting  dikaji  untuk  menghasilkan rekomendasi-rekomendasi  penelitian  berdasarkan  hal-hal  yang  masih  dianggap  kurang optimal dari penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana Pasawahan agar Destana Pasawahan lebih tangguh secara fisik dan mentalnya dalam manajemen bencana.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif  untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas  kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana.  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif karena  dengan  menggunakan  metode ini  peneliti  dapat  mengkaji  informasi  dari informan yang  memiliki  data,  informasi,  otoritas  atauketerkaitan  lain  dengan  pengembangan kapasitas  kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana  Pasawahan.  Selain  itu  juga  dapat mengetahui  permasalahan  yang  dihadapi  dari  kegiatan  pengembangan  kapasitas kelembagaan  Destana  Pasawahan  dengan  melihat  fenomena  yang  ada  melalui  informai yang  diperoleh  agar  dapat  dideskripsikan  secara  menyeluruh,  dan  rinci  sesuai  dengan kenyataan yang ada di lapangan. Adapun lokasi penelitian di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong  Kaler Kabupaten Garut.  Fokus penelitian adalah pengembangan kapasitas Desa Tangguh Bencana.
Data  primer  penelitian  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  para informan Destana Pasawahan yaitu Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), pemerintah  desa  Pasawahan,  dan  masyarakat  non  FPRB.  Data  sekunder  diperoleh  dari kegiatan  dokumentasi  dengan  mengumpulkan  informasi  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen  peraturan  yang  berkaitan  dengan  Desa  Tangguh  Bencana  dan  dokumen  lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode  analisis  data  menurut  Milles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2010:246)  yakni meliputi  tahap  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan  atau  verifikasi. Teknik  penentuan  informan  yang  dipilih  yaitu  menggunakan  teknik  purposive  yaitu mengambilsampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap mapan mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang diharapkan peneliti. Penentuan  informan  dari  pihak  yang  dianggap  paling  mengetahui  informasi  yang  diteliti untuk memudahkan peneliti dalam menggali informasi yang ingin diteliti. Teknik ini sesuai untuk  digunakan  pada  penelitian  yang  tidak  digeneralisasikan.  Informan  penelitian  yang dipilih yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap memiliki informasi dan menguasai  informasi  yang  banyak  mengenai  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan Destana  Pasawahan;  informan  dianggap  terlibat  langsung  dalam  proses  pengembangan Kapasitas Kelembagaan Destana Pasawahan dan informan memiliki waktu yang memadai untuk dimintai wawancara untuk menggali informasi oleh peneliti yaitu Adapun informan yang  akan  dimintai  informasinya  oleh  peneliti  adalah  pihak  yang  berakaitan  dengan pengembangan kapasitas kelembagaan Destana Pasawahan. Penetapan informan dilakukan berdasarkan  pengalaman  dan  pemahaman  informan  atas  objek  yang  diteliti.  Hal  tersebut
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
dilakukan  dengan  pertimbanagn  bahwa  tidak  semua  pihak  memahami  fokus  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Adapun  informan-informan  yang  dimintai  informasinya adalah  Kepala  Desa  /Sekretaris  Desa  Pasawahan,  Sekretaris  FPRB,  Anggota  FPRB,  RT, RW, dan perwakilan masyarakat tiap dusun dan BPBD Kabupaten Garut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana  Di  Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler)

## Pengembangan SDM
 Melaksanakan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  kebencanaan.Kegiatan  yang dilakukan  adalah  mengenali  potensi  bencana  berdasarkan  letak  Desa  Pasawahan yang potensi bencananya adalah meletusnya  gunung  guntur serta kebakaran hutan dihutan sekitar gunung  guntur. Pendidikan  dan pelatihan ini diberikan oleh BPBD kabupaten  Garut  kepada  forum  PRB  yang  didalamnya  terdapat  tim  relawan. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh BPBD baru dilaksanakan 2 kali sejak dibentuknya  Desa  Tangguh  Bencana  di  Desa  Pasawahan  tahun  2015. Pengembangan  kapasitas  SDM  nya  masih  sangat  sederhana  jika  melihat  desa Pasawahan memiliki potensi bencana yang berbahaya.
 Kegiatan  simulasi  tanggap  bencana  bagi  tim  relawan  dan  dihadiri  oleh  sebagian kecil  masyarakat  diluar  tim  relawan.  Simulasi  dilakukan  satu  kali  dan  diinisiasi oleh  BPBD  Kabupaten  Garut  serta  difasilitasi  oleh  pemerintah  desa.  Dalam simulasi  ini  tim  relawan  diuji  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  pada  saat tanggap darurat. Simulasi dilakukan agar tim relawan mampu menjadi leader dalam tanggap darurat serta pasca bencana.
 Masyarakat non FPRB diberikan sosialisasi mengenai kebencanaan yang diadakan secara  formal  dan  difasilitasi  oleh  desa.  Sosialisasi  kebencanaan  tersebut  meliputi upaya pengenalan potensi dan resiko bencana disekitar Desa Pasawahan, kemudian mengenalkan  peta  jalur  evakuasi  saat  bencana  serta  teknik-teknik  penyelamatan dasar  pertama  bagi  masyarakat.  Sosialisasi  ini  dilakukan  satu  kali  sejak pembentukan Destana di Desa Pasawahan. Namun pada saat sosialisasi tidak semua masyarakat  ikut  sehingga  informasi  mengenai  kebencanaan  ini  belum  didapatkan oleh  semua  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  pada  saat  peneliti  melakukan wawancara  kepada  masyarakat  yang  letak  rumahnya  cukup  jauh  dari  desa  dan dekat  dengan  gunung  guntur.  Menurut  penuturan  informan,  dirinya  tidak mengetahui  ada  sosialisasi  kebencanaan dan  tidak  tahu  mengenai  destana.  Hal  ini mengindikasikan bahwa informasi sosialisasi yang dilakukan belum cukup tersebar kepada semua masyarakat.
 Adanya  kegiatan  sosialisasi  informal  dari  tim  relawan  FPRB  kepada  masyarakat diluar tim relawan sebagai inisiatif tim relawan mengingat  sosialisasi kebencanaan dan  destana  di  desa  masih  belum  efektif  melibatkan  partisipasi  masyarakat.
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
Sosialisasi informal ini dilakukan oleh kaum perempuan PKK. Sosialisasi informal dilakukan  dari  mulut  ke  mulut  ataupun  disampaikan  dalam  acara  silaturrahmi dengan  masyarakat  sekitar.  Dengan  adanya  inisiatif  ini  tentu  sedikitnya  mampu memberikan  informasi  kepada  masyarakat.  Namun  upaya  ini  perlu  ditindaklanjuti dengan upaya lain agar proses sosialisasi dan transfer informasi kepada masyarakat lebih efektif.

## Penguatan Kapasitas Organisasi
 Dokumen  usulan  yang  disusun  oleh  FPRB  mengenai  Destana  belum  disahkan menjadi  peraturan  desa  (perdes)  sehingga  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai Destana Pasawahan belum ada.
 Sarana sekretariat bagi FPRB di desa belum ada dikarenakan desa belum memiliki dana  yang  cukup  maka  yang  disediakan  hanya  sekretariat  dengan  ruangan sederhana  dari  ruangan  desa  yang  kosong.  Hal  ini  disebutkan  oleh  informan Sekretaris Desa bahwa saat ini pihak desa belum dapat melakukan banyak hal dan hanya berperan sebagai fasilitator bagi tim relawan. Bentuk dukungan finansial dari pihak desa memang masih rendah namun sebagai salah satu bentuk dukungan desa yakni  desa  meneydiakan  satu  ruangan  dikantor  desa  sebagai  sekretariat  bagi  tim relawan FPRB.
 Membangun sinergitas dengan PKK, Karang Taruna dan tokoh pengusaha di desa. Menurut  penuturan  informan  sekretaris  FPRB  menyebutkan  bahwa  desa  menjalin komunikasi  yang  cukup  baik  dengan  pelibatan  pra  tokoh  dalam  hal  penyampaian informasi mengenai kebencaan dan destana.  Tujuannya tidak lain untuk menjaring partisipasi  supaya  semua  stakeholder  dapat  turut  serta  mendukung  eksistensi destana di Desa Pasawahan. Dengan begitu,  diharapkan akan terbangun kesadaran bencana dan pentingnya destana sebagai satu kebutuhan masyarakat.
 Desa  mengelola  beberapa  potensi  tokoh  masyarakat  seperti  misalnya  menjalin hubungan  yang  harmonis  untuk  menjaring  partisipasi  tokoh  pengusaha  di  desa dalam membangun desa tangguh bencana. Dengan adanya harmonisasi desa dengan tokoh  pengusaha  di  desa  maka  tokoh  pengusaha  di  desa  mlai  berkontribusi  aktif misalnya  dengan  menghadiri  musyawarah  forum  PRB  dan  juga  memberikan bantuan  sarana  transportasi  berupa  mobil  jika  sewaktu-waktu  terjadi  bencana. Potensi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar tokoh-tokoh masyarakat di desa mampu berpartisipasi aktif menggali dan meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi bencana.
 Struktur  organisasi  FPRB  sudah  ada  namun  secara  struktural  dengan  pemerintah desa,  posisi  kelembagaan  FPRB  belum  setara  dengan  lembaga  lain  yang  berada dibawah naungan pemerintah desa sehingga Destana Pasawahan belum cukup kuat apabila  dilihat  dari  struktur  organisasinya.  Belum  adanya  struktur  organisasi Destana  Pasawahan  yang  formal  berakibat  pada  belum  adanya  pembagian  kerja
yang  jelas  dalam  pelaksanaan  Destana.  Adapun  kegiatan  Destana  yang  selama  ini sudah dilakukan belum berdasarkan struktur lembaga Destana yang formal.
 Aturan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukkan  Destana  secara  formal  belum  dalam dilegalkan  dalam  bentuk  peraturan  desa,  rancangan  peraturan  desa    masih  dalam pembahasan dan belum dilegalkan. Meski demikian, FPRB sebagai garda terdepan mengenai  materi  Destana,  mereka  telah  menghasilkan  output  berupa  peta  potensi bencana,  rekam  data  masyarakat  beserta  harta  bendanya,  rencana  aksi,  peta  jalur evakuasi  ketika  terjadi  bencana,  alternatif  rencana,  dan  rencana  kontingensi.  Hal tersebut didapatkan dari pembinaan FPRB oleh BPBD Kabupaten Garut. sayangnya kemampuan  ini  belum  di  transfer  kepada  seluruh  masyarakat  Desa  Pasawahan karena  RPFB  sendiri  perlu  pendampingan  dari  pihak  desa  untuk  bergerak menyampaikan  knowledge  kebencanaan  yang  dimilikinya  kepada  masyarakat diluar FPRB. Namun pihak desa pun belum bisa menindaklanjuti hal tersebut karena  personil  pemerintah  desa  pun  belum  sepenuhnya  memiliki  kesadaran mengenai urgensi Destana.

## Strategi Reformasi Kelembagaan
 Adanya  amanat  Destana  ini  sudah  direspon  cukup  baik  oleh  desa  Pasawahan dengan adanya pembentukan Forum PRB. Forum PRB ini dilegalkan dalam bentuk Surat  Keputusan  Kepala  Desa  dan  telah  menghasilkan  beberapa  output  seperti rencana-rencana  penyelamatan  sejak  pra  bencaan,  tanggap  darurat  serta  pasca bencana.  Namun  dalam  struktur  organisasi  desa  sendiri  belum  ada  seksi  yang secara  khusus  memfokuskan  pada  perencanaan  pembangunan  yang  pro  terhadap bencana. Dengan adanya Forum PRB ini secara struktural posisinya sejajar dengan organ desa lainnya seperti PKK dan Karang Taruna.
 Visi misi desa Pasawahan belum memfokuskannya pada upaya-upaya membangun desa tangguh bencana dimana  dalam RPJMDes belum ada konsep-konsep destana yang secara utuh dimasukkan kedalam proses pembangunan di desa.
 Dalam proses Musrenbangdes menurut Sekretaris Desa belum ada usulan baik dari aparat  desa  maupun  masyarakat  mengenai  program-program  yang  lebih  fokus berorientasi  pada  konsep  desa  tangguh  bencana.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kapasitas  diri  dalam  mengelola bencana  masih  sangat  rendah.  Pihak  desa  dalam  hal  selaku  leading  sector  dalam proses  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  pun  belum  mampu  membangun kesadaran masyaraka mengenai urgensi desa tangguh bencana.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitiannya  adalah  pengembangan  kapasitas  kelmbagaan  Desa  Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum optimal. Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  Pasawahan  terkait kebencanaan karena selama ini pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BPBD hanya
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina
diberikan  untuk  relawan  FPRB  dan  belum  ada  kegiatan  serupa  untuk  masyarakat  non FPRB. Belum terintegrasinya konsep destana kedalam RPJMDes juga menyebabkan belum terfokusnya  program  pembangunan  desa  yang  berorientasi  desa  tangguh  bencana. Kemudian keterbatasan dana baik di desa maupun di pemerintah daerah dalam hal BPBD Kabupaten  Garut  juga  menjadi  salah  satu  kendala  belum  terlaksananya  pendidikan  dan pelatihan khusus untuk masyarakat diluar tim relawan. Selain itu juga kondisi masyarakat belum  sepenuhnya  menyadari  bahwa  pengembangan  kapasitas  diri  untuk  menghadapi bencana  adalah  penting.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  desa  Pasawahan  belum  menginisiasi masyarakat  dan  lembaga  dibawah  naungan  desa  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya  pengembangan  kapasitas  diri  dalam  menghadapi  bencana.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  belum  terpadunya  konsep  desa  tangghuh  bencana  kedalam  proses pembangunan desa
Berdasarkan  simpulan  diatas,  peneliti  memberikan  saran  bagi  Destana  Pasawahan sebagai beikut:

## 1. Pemerintah Desa Pasawahan:
 Dalam  pelaksanaan  program  pembangunan  desa,  konsep-konsep  Destana  idealnya diintegrasikan  kedalam  Rencana  Pembangunan  Desa  baik  jangka  menengah  dan jangka panjang.
 Membahas  lebih  lanjut  mengenai  pengaturan  Desatana  Pasawahan  dan melegalkannya  dalam  bentuk  peraturan  desa  (perdes)  sebagai  acuan  yang  legal pengaturan Destana di Desa Pasawahan.
 Memberikan  pemahaman  dan  membangunan  kesadaran  masyarakat  yang  tidak tergabung  dalam  FPRB  untuk  mengetahui  proses  pembuatan  peta  resiko  bencana, peta  jalur  evakuasi,  rencana  aksi,  rencana  penanggulangan  bencana  agar  semua elemen  destana  Pasawahan  mmemiliki  pemahaman  yang  sama  mengenai  destana dan hal yang berkaitan dengan destana.
 Desa  dapat  memberikan  fasilitasi  bagi  FPRB  untuk  melaksanakan  sosialisasi  dan kegiatan lain yang bersifat pengembangan kapasitas bagi masyarakat non FPRB.
2. Forum Pengurangan Resiko Bencana
 Untuk  meminimalisasi  kebutuhan  anggaran  dari  kegiatan  sosialisasi  dan  dan simulasi tanggap darurat bagi masyarakat non  FPRB, maka relawan bencana yang tergabung  dalam  FPRB  secara  sukarela  menyampaikan  hasil  pedidikan  dan pelatihan kebencanaan, sosialisasi dan pengetahuan lain yang diberikan oleh BPBD bersama-sama  dengan  pemerintah  desa  melakukan  nya  secaar  intensif.  Dengan adanya  kerjasama  dari  FPRB,  pemerintah  desa  dan  juga  pemerintah  desa  yang merangkul  masyarakat  dalam  manajemen  bencana  maka  diharapkan  masyarakat diluar  FPRB  pun  akan  memahami  teknik-teknik  sederhana  dalam  manajemen bencana  dari  tahap  pra,  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana  sebagaimana  amanah
Perka  BNPB  mengenai  Destana  bahwa  diharapkan  semua  pihak  dalam  Destana memiliki tingkat kapasitas yang tinggi dalam manajemen bencana.
 Kegiatan  sosialisasi,  pendidikan  dan  pelatihan  serta  simulasi  tanggap  darurat  bagi FPRB  ditingkatkan  intensitasnya  dan  tidak  hanya  untuk  FPRB  tetapi  bagi masyarakat non FPRB.
 Dapat  memberikan  informasi  tentang  urgensi  integrasi  konsep  destana  kedalam RPJMDes sehingga masyarakat non forum dapat memahami urgensinya dan dapat mengusulkan progam-program pembangunan desa yang berorientasi destana sesuai prakarsa masyarakat.

## 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana kekurangandan kelebihan Destana Pasawahan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut. Hal  tersebut  berguna  untuk  menentukan  langkah  selanjutnya  guna  memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana MediaGroup Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan  Mixed.
Yogyakarta: PustakaPelajar
Riyadi, Soeprapto. 2005. Of The Loval Government Toward Good Governance.  Diakses Pada tanggal 13 September 2013 dari Pdf.
Sugiyono. 2009. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

## Tesis:
Balebu, Agustin (2010) Pengurangan risiko bencana berbasis pengembangan institusi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Poso. Tesis, dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.
Vektori, Anton (2014) Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tsunami Di Kabupaten Bantul. Tesis, dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, Nina Marlina

## Jurnal
Habibullah.  (2013).  Kebijakan  Penanggulangan  Bencana  Berbasis  Komunitas:  Kampung Siaga  Bencana  Dan  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana. Jurnal  Kementrian  Sosial 18 (02).
Rulinawaty  Kasmad,  Alwi.  (2014).  Analysis  Of  Local  Government  Capacity  Building Network  In  Empowering  Street  Vendors  Policy  Implementation  In  Makassar  City. European Journal of Research in Social Sciences , 2 (2), 31-33.

## Dari website sebuah organisasi/kementerian
Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana. (2017). Info Bencana Desember 2016. Diakases tanggal 1 Agustus 2017 dari https://www.bnpb.go.id/uploads/publication/ info_bencana_desember_final.pdf.