## UPAYA ASEAN DALAM MENGHADAPI  SKEMA LIBERALISASI E-COMMERCE DI
ASEAN-6 (2015 – 2017)
Miftahur Rahman & Makmur Keliat Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email : miftahur.nabire@gmail.com

## ABSTRACK
This  study  discusses  about  digital  era  marked  by  the  advancement  of  knowledge  and  innovation  in  the  field  of Technology,  Information  and  Communication  (ICT)  which  has  provided  major  changes  to  all  aspects  of  life, especially  in  economy.  ASEAN  as  a  regional  cooperation in  the  Southeast  Asia  region,  currently  as  an  emerging market  in  e-commerce  competition,  especially  for  Singapore,  Malaysia,  Thailand,  Indonesia,  the  Philippines  and Vietnam (ASEAN-6). Based on this phenomenon, my research question is, how are ASEAN-6's efforts in facing of e- commerce liberalization in the digital era in line with the ASEAN framework (AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan and ASEAN Digital Integration). This research use the theory of trade liberalization, the concept of economic integration and the concept of digital economics to be able to examine the phenomenon of e-commerce liberalization in ASEAN-6. The various literature reviewed by the author shows that the growth of e-commerce is influenced  by  four  factors,  namely:  1)  internet  infrastructure;  2)  electronic  payment  system;  3)  shipping  services that has a wide coverage; 4) government policy framework in each ASEAN-6 country. In addition, there are several obstacles  found  including:  1)  the  geographical  location  of  each  ASEAN-6  country  that  affects  the  process  of developing the internet infrastructure; 2) issues of personal data protection and cyber security related to electronic payment systems; 3) effectiveness and efficiency of the existence of shipping services,  especially shipping between countries; and 4) policy discrepancies between countries. This study concludes that as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN continues to strive to harmonize regulations among member countries, form a framework of cooperation  and  other  agendas  to  be  able  to  harmonize  the  development  of  ICT,  especially  the  growth  of  e- commerce. The fundamental difference from this study with previous studies is that there have been no studies that examine e-commerce liberalization in the ASEAN region, so the author tries to collaborate on several facts related to the growth of e-commerce liberalization in ASEAN-6
Keywords: ASEAN, e-commerce, digital economy, economic integration

## PENDAHULUAN
Arus globalisasi yang kita kenal saat ini ditandai dengan kemajuan dan integrasi dalam berbagai bidang;  informasi,  komunikasi,  transportasi,  dan  terknologi,  yang  kemudian  menjadikan  pola hubungan internasional semakin luas. Selain itu istilah globalisasi sangat erat kaitannya dengan perubahan  sifat  ketergantungan  antar-bangsa  maupun  antar-masyarakat  dalam  berinteraksi  di dunia internasional (Chandler, 2009). Interaksi dan ketergantungan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam kancah internasional bisa berbentuk sebuah investasi, perdagangan, jasa dan barang serta bentuk interaksi lainnya yang semakin menjadikan batas dari sebuah negara semakin bias.
Selanjutnya  keberadaan  aktor  yang  bergerak  dalam  pola  interaksi  politik  ataupun ekonomi  pun  tidak  hanya  sebatas  aktor  negara.  Para  pelaku  bisnis,  investor,  ataupun  kepala perusahaan atau biasa disebut dengan Chief Executive Officer (CEO) perusahaan dan pedagang serta  pelaku  ekomoni  lainnya  bisa  menjadi  aktor  non-negara  yang  memiliki  pengaruh  besar
terhadap  timbulnya  jaringan  baru  dalam  pola  interaksi  ekonomi.  Pola  interaksi  ekonomi  antar- aktor (negara dan non-negara) dalam ruang lingkup kerja sama internasional telah menciptakan sebuah  kondisi  ekonomi  global,  kondisi  inilah  yang  kemudian  dikenal  sebagai  “Globalisasi Ekonomi.”  Globalisasi  dalam  bidang  perekonomian  diartikan  sebagai  suatu  proses  interaksi ekonomi  dan  perdagangan  dari  setiap  masyarakat  internasional  yang  ada  menciptakan  sebuah kondisi perekonomian global dan menciptakan sebuah pasar yang terintegrasi (Winarno, 2008). Kemajuan  dari  globalisasi  ekonomi  sangat  erat  kaitannya  dengan  tiga  faktor  pendorong;  1) kemunculan  kaum  kapitalis  global  atau  biasa  dikena  dengan  perusahaan  manca  negara  (Multi National  Corporation,  MNC)  yang  ada  disetiap  belahan  dunia,  2)  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) keberadaan dari negara-negara berkembang yang mendukung atas aksi ekspansi kaum kapitalis global tersebut (Prawironegoro, 2006).
Kemudahan  dalam  melakukan  praktek  ekonomi  telah  dirasakan  oleh  seluruh  kalangan dari  para  konsumen,  produsen,  pemilik  modal  juga  investor.  Berbagai  data,  berita,  informasi seputar produk, perusahan, kondisi politik lintas negara ASEAN telah tersaji secara lengkap dan bebas  dalam  jaringan  internet  (daring).  Munculnya  e-commerce  yang  selaras  dengan pertumbuhan internet di beberapa negara ASEAN memberikan kemudahan bagi para pengguna baik produsen maupun konsumen. Para konsumen mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi,  mendapatkan  barang,  jasa  dan  kebutuhan  lain  tanpa  harus  berkunjung  ke  negara tujuan.  Di  sisi  lain,  para  produsen  dapat  memasarkan  produknya  dengan  bebas  di  beberapa tempat (market place) tanpa harus memikirkan biaya operasional seperti periklanan, keamanan, sewa tempat, dan lain sebagainya.
Di era digital yang semakin berkembang pesat, ASEAN sebagai institusi regional di Asia Tenggara mencoba membangun sebuah skema khusus dalam rangka menghadapi perkembangan TIK, sebuah perkembangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak pada dinamika  ekonomi  digital  khususnya  perkembangan  e-commerce.  Skema  ini  diatur  dalam  4 (empat)  pilar  utama  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  yang  terangkum  dalam  ASEAN  Economic Community  Blueprint  (AEC  Blueprint  2015,  2025).  Selain  AEC  Blueprint  2015  dan  2025, agenda  lain  ataupun  kerangka  kerja  yang  dibentuk  untuk  menghadapi  perkembangan  digital adalah  kerangka  kerja  e-ASEAN  (e-ASEAN  Framework)  yang  dibentuk  pada  tahun  2000, ASEAN Information, Communication and Technology  Masterplan 2015 (AIM 2015), ASEAN Digital Integration serta beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam ASEAN Telecommunications  and  IT  Ministers  Meeting  (TELMIN)  dan  ASEAN  Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM) (ASEAN, 2019).

## KERANGKA ANALISIS
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  teori  dan  konsep  yang  diharapkan  bisa  menjadi  acuan dalam membedah, menganalisa dan memperdalam  permasalahan  yang diangkat  sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.
Konsep  free  trade,  investment,  dan  technology  sangatlah  dibutuhkan  keberadaannya untuk  bisa  menguatkan  sebuah  negara  ataupun  perusahaan  dalam  proses  distribusi  produksi antar-negara. Perdagangan bebas yang juga mengadopsi pemikiran dari trade liberalitation yang sudah diterapkan di setiap bentuk dalam bentuk kerja sama perekonomian internasional. Sistem ini  sangat  menjunjung  tinggi  pemberlakuan  sistem  non-tariff  barriers,  sebuah  sistem perdagangan  internasional  yang  tidak  memberlakukan  tarif  pada  kegiatan  ekspor-impornya. Negara  anggota  yang  masuk  ke  dalam  sebuah  lembaga  kerja  sama  ekonomi  dunia  akan mendapatkan keringanan dalam biaya pendistribusian barang. Biaya pajak yang diterapkan akan memengaruhi  tinggi  dan  rendahnya  suatu  harga  barang,  sehingga  semakin  tinggi  penerapan pajak  akan  menyebabkan  harga  barang  menjadi  semakin  tinggi  begitu  pula  sebaliknya,  vise versa.  Konsep  perdagangan  bebas  merupakan  sebuah  perwujudan  kesepakatan  antar  negara untuk menjalin kerja sama internasional, yakni General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk pada tahun 1947 (Yanai, 2004).
Keberadaan pasar global merupakan sebuah wadah yang dapat memfasilitasi persaingan antar aktor, oleh karena itu ciri utama dari pasar global adalah adanya integrasi dan keterkaitan antar  satu  aktor  dengan  aktor  lainnya.  Aktor-aktor  yang  bermain  di  dalamnya  pun  tidak  hanya sebatas  antar  negara,  terjadi  beberapa  hubungan  yang  saling  memperngaruhi  satu  sama  lain. Pertama  hubungan  tradisional  antar  negara,  kedua  hubungan  negara  dengan  pasar  global  dan ketiga  adalah  hubungan  antara  individu  dengan  negara  (Rudy,  2003).  Intergrasi  ini  memaksa setiap  negara  untuk  bisa  lebih  produktif  dalam  menghadapi  globalilsasi  agar  tidak  tergerus dengan  negara  lain  yang  menjadi  pesaingnya.  Iklim  perdagangan  bebas  inilah  yang  kemudian menjadikan iklim persaingan dari setiap perusahaan semakin bervariasi. Selanjutnya, dibutuhkan keberadaan  pemerintah  sebagai  institusi  yang  menopang  persaingan  industri  lokal  untuk  selalu meningkatkan  daya  saing,  memberikan  motivasi  bagi  sektor  usaha  dan  bisnis  demi  terciptanya pertumbuhan industri nasional.
Konsep  lain  yang  menjadi  dasar  dari  penulisan  ini  adalah  konsep  ekonomi  digital. Hingga  saat  ini  belum  ada  definisi  baku  yang  menjelaskan  ekonomi  digital,  oleh  karena  itu penulis  akan  mengambil  salah  satu  konsep  ekonomi  digital  dari  Don  Tapscott.  Don  Tapscott
adalah  orang  yang  pertama  kali  memperkenalkan  sebuah  konsep  ekonomi  digital  pada  tahun 1994 dan dijelaskan dalam  bukunya  yang berjudul  The Digital  Economy;  Promise and Peril  in the  Age  of  Networked  Intellegence  yang  pertama  diterbitkan  pada  Mei,  1997  (Tapscott,  The Digital  Economy,  1997).  Konsep  ekonomi  digital  yang  kita  kenal  saat  ini  tidak  terlepas  dari penggunaan  TIK  dalam  setiap  aspek  kegiatan  ekonomi  seperti  transaksi,  produksi,  pemasaran, penjualan,  pertukaran  infromasi  dan  aspek  lainnya.  Oleh  karena  itu,  perkembangan  ekonomi digital  sangatlah  dipengaruhi  oleh  perkembangan  TIK,  atau  sebuah  bentuk  fenomena  baru  dari kegiatan  ekonomi  maupun  bisnis  yang  dalam  pelaksanaannya  sangatlah  dibantu  dengan keberadaan internet.
Don  Tapscott    menyebutkan  ada  12  tema  atau  karakteristik  yang  menjadi  faktor penopang terbentuknya sebuah ekonomi digital. 12 tema tersebut diantaranya (Tapscott, Twelve Themes  of  The  New  Economy,  2015);  Knowledge,  Digitization,  Virtualization, Molecularization,  Internetworking,  Disintermediation,  Convergence,  Innovation,  Prosumption, Immediacy, Globalization dan Discordance. Secara singkat tema-tema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Knowledge (ilmu pengetahuan)
Ilmu  pengetahuan  adalah  dasar  dari  terbentuknya  sebuah  bentuk  ekonomi  digital  atau  yang disebutkan oleh Don Tapscott sebagai bentuk ekonomi baru (new economy). Dengan kemajuan TIK  ini  pula  terciptalah  sebuah  kecerdasan  buatan  (artificial  intellegence-AI)  yang  terus dikembangkan di berbagai perusahaan.
2. Digitization (digitalisasi)
Digitalisasi  merupakan sebuah proses  yang merubah bentuk  fisik  ke dalam  kumpulan bilangan biner (binary number). Sebagai contoh dari bentuk digitalisasi adalah revolusi pengiriman surat kertas menjadi surat elektronik (electronic mail, e-mail), media cetak menjadi media elektronik dan informasi lainnya yang saat ini telah berubah ke dalam bentuk digital.
3. Virtualization (virtualisasi)
Virtualisasi  merupakan  revolusi  dari  bentuk  fisik  ke  bentuk  virtual  (dapat  ditampilkan menggunakan  perangkat  lunak).  Untuk  lebih  mudah  memahami  bentuk  dari  virtualisasi  adalah perubahan sistem pembayaran tunai yang saat ini berubah menjadi uang virtual, perubahan dari toko fisik ke toko virtual dalam konsep e-commerce juga merupakan bentuk dari virtualisasi di era ekonomi digital.
4. Molecularization (mudah beradaptasi dengan kondisi terbaru)
Perkembangan  TIK  bergerak  sangat  cepat,  dinamis  dan  tidak  dapat  dibendung.  Dalam  kondisi ini, perusahaan atau pelaku bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar akan hilang dengan sendirinya.
5. Integration/Internetworking (integrasi atau jaringan yang salih terhubung)
Ciri lain yang menandai kegiatan ekonomi digital adalah adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Secara singkat Tapscott menyebut sebagai hubungan antara aktifitas inti (core  activity) dengan aktifitas penunjang (supporting activity).

## 6. Disintermediation (disintermediasi, ketiadaan batas)
Di  era  digital  ekonomi,  penghubung  yang  menjembatani  antara  produsen  dengan  konsumen cenderung hilang karena konsumen dapat langsung berkomunikasi dengan produsen, begitu juga sebaliknya.
7. Convergence (menyatukan beberapa kunci utama dalam ekonomi)
Kemampuan  pelaku  bisnis  atau  perusahaan  untuk  menyatukan  tiga  aspek  komputerisasi, komunikasi  dan  konten  (computing,  communication,  content).  Ketiga  aspek  inilah  yang  harus dimiliki oleh pelaku bisnis di era digital agar dapat bersaing secara global.
8. Innovation (inovasi)
Penyebaran informasi yang semakin mudah dari satu tempat ke tempat lainnya tentu menjadikan ide  atau  temuan  baru  dapat  dengan  mudah  ditiru  oleh  pelaku  bisnis  lainnya  terutama  para pesaing  (competitor).  Oleh  karena  itu,  ekonomi  digital  sangatlah  bergantung  pada  inovasi- inovasi baru yang terus dihadirkan oleh setiap pelaku bisnis.

## 9. Prosumption
Konsumen  dapat  sekaligus  menjadi  produsen  saat  melakukan  transaksi  ekonomi  digital,  begitu pula produsen  yang juga dapat  menjadi  konsumen. Sebagai  contoh  adalah di  era dot.com  yang memungkinkan  pengguna  internet  (konsumen)  menciptakan  sebuah  domain  atau  menjual domain kepada orang lain, dalam hal ini konsumen telah produsen.
10. Immediacy (kesegeraan)
Proses yang cepat dan tepat dalam memproduksi sebuah barang merupakan bentuk dari ekonomi digital.  Proses  yang  cepat  ini  didukung  dengan  adanya  pertukaran  data  elektronik  (electronic data  interchange,  EDI)  yang  dapat  menghubungkan  antara  produsen  dengan  konsumen  di seluruh penjuru dunia.
11. Globalization
Tapscott menyebutkan “The new economy is a global economy”. Kegiatan ekonomi global tidak akan lepas dari perdagangan barang, jasa, modal, pekerja dan informasi. Globalisasi yang tidak mengenal  batas  wilayah  dan  kedaulatan  menjadikan  praktek  ekonomi  digital  semakin berkembang cepat.
12. Disordance
Dampak  siginifikan  dari  ekonomi  digital  adalah  perbedaan  kelas  antara  masyarakat  yang memiliki  akses  penuh  terhadap  perkembangan  TIK  dengan  masyarakat  yang  tidak  memiliki akses,  tidak  memiliki  pengetahuan  ataupun  motivasi  untuk  menggunakan  TIK  dalam  aspek kehidupan sehari-hari.
Dari ke-12 karakteristik yang telah disebutkan oleh Tapscott di atas menunjukkan bahwa fenomena ekonomi digital memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas, dari industri hiburan, elektronik, otomotif, pendidikan, kesehatan, perbankan ataupun finansial, hingga ruang lingkup lainnya  yang  saat  ini  belum  dapat  dijangkau  oleh  ekonomi  klasik.  Terlebih  lagi  bahwa perkembangan TIK yang menjadi faktor penopang ekonomi digital yang tidak dapat dibendung dan akan terus berkembang setiap waktu.
Berkaitan  dengan  konsep  integrasi  ekonomi,  tujuan  pembentukan  kerja  sama  ekonomi dalam  suatu  wilayah  tidak  lain  adalah  untuk  mewujudkan  ekonomi  kawasan  yang  terintegrasi. Integrasi  ekonomi  inilah  yang  diharapkan  mampu  membantu  pertumbuhan  ekonomi  disebuah kawasan.  Bela  Balassa  memperkenalkan  sebuah  teori  integrasi  ekonomi  (Balassa,  1961).  Teori ini  menjelaskan  mengenai  beberapa  tahapan  dalam  proses  kerja  sama  dan  integrasi  ekonomi regional yang ada disuatu wilayah. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1) TPA atau Trade Preferency Arrangement; 2) FTA atau Free Trade Area; 3) CU atau Customs Union; 4) CM atau Common  Market;  5)  EU  atau  Economic  Union,  6)  MU  atau  Monetary  Union.  Melihat  pada tahapan  integrasi  ekonomi  yang  diungkapkan  oleh  Balassa  di  atas,  kita  melihat  bahwa  saat  ini ASEAN  telah  mencapai  pada  tahap  ke  lima  yakni  Common  Market.  Artinya,  berbagai  kerja sama  yang  dilakukan  antar  negara  anggota  ASEAN  dalam  skema  perdagangan  bebas  ASEAN (ASEAN Free  Trade Area) telah menunjukkan bahwa ASEAN berupaya  memberikan berbagai fasilitas kepada setiap negara anggotanya untuk dapat bekerja sama dengan negara anggota lain demi kemajuan ekonomi domestik dan ekonomi regional.
Melihat dari beberapa literatur yang ada, penulis merangkum bahwa perkembangan TIK memengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  kita  saat  ini,  tidak  terkecuali  berdampak  pada pertumbuhan ekonomi digital. Secara singkat dapat diartikan bahwa ekonomi digital merupakan sebuah kegiatan jual-beli yang dibantu menggunakan TIK yang terbarukan. Sebagai salah contoh
adalah  perbedaan  ojek  pangkalan  dengan  ojek  yang  dibantu  dengan  kemajuan  TIK  atau  ojek online.  Pelaku  usaha  dan  konsumen  tidaklah  mengalami  perubahan  besar,  namun  proses bisnislah  yang  kemudian  berubah  karena  dibantu  dengan  kemajuan  TIK.  Proses  pemesanan, pembayaran, hingga penerimaan barang yang dipesan melalui kurir online kini dapat dilakukan secara  online.  Metrik  berikut  akan  mencoba  memberikan  gambaran  dan  pemahaman  mengenai bentuk ekonomi digital, khsusunya yang ada di ASEAN-6.
Tabel 1 Ruang Lingkup Proses Bisnis Ekonomi Digital di ASEAN-6
E-commerce Lazada, Blibli, JD.id, Zalora, Lazada, Zilingo, Matahari Mall, i-Lotte, Jakmall, Carrousel, eBay, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blanja.com, Perjalanan Online (Online Travel ) Airbnb, Agoda, Expedia, AsiaTravel, TravelCube Booking.com, Traveloka, Tiket.com, Pembayaran Elektronik BCA, Mandiri, Visa, MasterCard, UOB, Standard Chartered, HSBC, Digibank, American Express Paypal, JCB, DANA, AkuLaku, Ovo, Kredivo Logistik Cj Logistics, Singapore Express, AliExpress, DHL, TnT, FedEx, JNE, JnT, TIKI, Ninja Van, Sicepat, Transportasi Online (Ride-Hailing) Gojek, Grab, Uber
Sumber: Analisa Penulis dari rangkuman berbagai literatur

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  analisis. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deduktif  yang  akan menjelaskan fenomena umum dari dinamika perkembangan ekonomi digital kemudian merujuk kepada  pembahasan  khusus  terkait  beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  organisasi  regional ASEAN  dalam  menghadapi  pertumbuhan  e-commerce  di  era  digital.  Teknik  pengumpulan  dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian  ini  adalah  berupa  data  sekunder  yang  didapatkan  penulis  dari  beberapa  sumber  data seperti:
• Buku-buku, jurnal-junal, majalah, koran lokal dan juga internasional.
• Data-data  tertulis  yang  berbentuk  elektronik  berupa  e-book  dan  website  dan  informasi elektronik  lainnya  yang  dapat  membantu  penulis  dalam  proses  pengumpulan  data  sekunder sesuai dengan topik pembahasan.

## PEMBAHASAN
Liberalisasi perdagangan selalu menjunjung tinggi sebuah skema untuk membebaskan berbagai hambatan  (tariff-barriers)  dalam  proses  perdagangan  internasional.  Liberalisasi  ekonomi, khususnya  liberalisasi  perdagangan  akan  terus  berupaya  mengurangi  bahkan  menghilangkan hambatan perdagangan di sektor jasa, barang dan arus investasi. Sejalan dengan yang disebutkan oleh Gilpin yang menyebutkan bahwa liberalisasi perdagangan akan membahwa dampak positif bagi setiap negara  yang menerapkan konsep liberalisasi perdagangan ataupun turut serta dalam kerja sama internasional (Gilpin, 2001, pp. 198-199).
Beberapa  keuntungan  yang  didapatkan  dengan  menerapkan  liberalisasi  perdagangan adalah  terciptanya  sebuah  iklim  kompetisi  di  pasar  domestik,  menciptakan  sebuah  persaingan harga yang kompetitif, dan memberikan banyak pilihan bagi para konsumen untuk mendapatkan produk  yang  diinginkan  dengan  harga  terendah.  Lebih  jauh  Gilpin  menyebutkan  bahwa perdagangan  bebas  akan  menjadikan  sebuah  negara  dapat  memilih  spesialisasi  sektor  (baik barang  ataupun  jasa)  yang  dirasakan  lebih  unggul  untuk  kemudian  menjadi  produk  ekspor  dan memilih produk-produk tertentu untuk diimpor. Singkatnya, dengan adanya perdagangan bebas setiap negara akan mendapatkan keuntungan komparatif dari proses produksi di masing-masing negara  yang  tergabung  dalam  kerjamasa  bilateral  ataupun  kerja  sama  multilateral.  Jika  semua proses tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan akhir dari proses perdagangan dan kerja sama internasional adalah tercapainya sebuah perdamaian dunia (Gilpin, 2001).
Sebuah  konsep  liberalisasi  perdangan  yang  pertama  kali  dibentuk  adalah  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disusun pada tahun 1947 dan ditandatangani oleh 80  negara  dengan  tingkat  nilai  expor  tertinggi  pada  saat  itu  (Baldwin  &  Kay,  1975).    Konsep GATT  ini  kemudian  diresmikan  pada  tahun  1948  yang  kemudian  dikenal  dengan  Havana Charter  sebagai  sebuah  skema  sistem  perdagangan  multilateral  pertama  di  dunia  yang  telah mencapai kesepakatan bersama (Baldwin & Kay, 1975). Seiring dengan perkembangan ekonomi dari  beberapa  negara  di  berbagai  kawasan,  sistem  perdagangan  internasional  kemudian berkembang  kepada  pendekatan  regional/kawasan  (regional  economic  cooperation)  ataupun berdasarkan  pada  skala  ekonomi  (economic  scale)  yang  memiliki  tujuan  akhir  untuk mengintegrasikan sebuah kawasan (regional integration) (Baldwin & Kay, 1975).
Lebih  lanjut  Baldwin  (1975)  menyebutkan  bahwa  pembentukan  organisasi  kawasan berdasarkan  skala  ekonomi  merupakan  sebuah  upaya  dari  negara-negara  berkembang  untuk dapat  bersaing  dengan  pasar  internasional.  Sebagai  contoh  pembentukan  organisasi  berskala ekonomi  seperti  Latin  America  Free  Trade  Association  (LAFTA)  yang  dibentuk  pada  1960, Maghreb  Group  (Algeria,  Morocco  dan  Tunisia)  pada  tahun  1964  dan  ASEAN  (Malaysia, Filippina,  Singapura,  Thailand  dan  Indonesia)  pada  tahun  1967  merupakan  organisasi  yang dibentuk  berdasarkan  pada  kondisi  ekonomi  negara  anggota.  Selain  itu,  negara-negara  tersebut juga belajar dari kesuksesan sebuah organisasi  kawasan di  Eropa pada saat  itu  yakni  European Economic Community (Baldwin & Kay, 1975, p. 108).
Keberadaan  e-commerce  yang  berpotensi  menumbuhkan  PDB  sebuah  negara  juga disampaikan oleh Google & Temasek. Hasil dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Google &  Temasek  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  pengguna  ekonomi  internet  di  kawasan  Asia Tenggara pada tahun 2015 dapat berpotensi menumbuhkan kondisi ekonomi kawasan sebanyak 50  miliyar  dolar  AS  pada  tahun  2017.  Sektor  ekonomi  internet  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah;  1)  ride-hailing  (transportasi  online)  sebanyak  US$  2,5  M,  2)  media pemasaran  elektronik  menyumbang  sebanyak  US$  3,7  M,  3)  agen/jasa  perjalanan  online  US$ 19,1  M  dan  4)  e-commerce  yang  mencapai  angka  US$  5,5  M.  Melalui  empat  sektor  ekonomi internet tersebut, pertumbuhan ekonomi internet di kawasan Asia Tenggara diproyeksikan akan terus bertambah hingga 200 miliar dolar AS pada tahun 2025 (Google & Temasek, 2016).
Berkaitan  dengan  fenomena  pertumbuhan  e-commerce  di  kawasan  ASEAN,  menurut laporan  yang  ditunjukkan  oleh  Google  dan  Temasek,  ASEAN-6  merupakan  negara  dengan persentase  pertumbuhan  e-commerce  tercepat  dibanding  negara  ASEAN  lainnya  (Google  & Temasek,  2016).  Pertumbuhan  e-commerce  di  Asia  Tenggara  khususnya  di  negara  ASEAN-6 telah  mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Hal  tersebut  telah  dijelaskan  dalam  data yang  di  paparkan  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan perkembangan e-commerce di ASEAN-6 semakin meningkat dari setiap tahunnya. Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang dari perkembangan e-commerce diantaranya:
a. infrastruktur internet,
b. munculnya metode pembayaran baru secara online (e-payment)
c. pertumbuhan logistik, serta
d. kerangka  kebijakan  yang  dimiliki  masing-masing  negara,  khususnya  sebuah  kerangka kebijakan yang disiapkan untuk  menyikapi kemunculan e-commerce.
Dari  beberapa  faktor  yang  memengaruhi  perkembangan  e-commerce  di  ASEAN-6  inilah  yang kemudian akan menjadi pembahasan selanjutnya.

## A. Infrastruktur internet
World  Bank  pada  Gambar  3.2  di  atas  mengenai  indeks  pertumbuhan  TIK  di  negara ASEAN-6 pada tahun 2015  menunjukkan bahwa dari negara ASEAN-6, Singapura merupakan negara  dengan  indeks  pertumbuhan  TIK  tertinggi  dengan  nilai  pertumbuhan  internet  sebanyak 7.90  (skala  0-100),  diikuti  dengan  Malaysia,  Thailand,  Vietnam  dan  Filipina,  sedangkan Indonesia  masih  berada  pada  tingkat  paling  rendah  dari  indeks  pertumbuhan  TIK  yang  hanya mencapai  3.60  dari  skala  0-100.  Jika  digambarkan  berdasarkan  urutan,  dari  175  negara, Singapura  menduduki  peringkat  ke-19,  Malaysia  peringkat  ke-66,  Thailand  peringkat  ke-79, Vietnam peringkat ke 104, Filipina peringkat ke-106 dan terkahir adalah Indonesia  yang masih mendudukin  peringkat  ke-115  dari  175  negara  lainnya  (World  Bank,  2019).  Dari  data  tersebut kita  dapat  melihat  bahwa  keberadaan  internet  di  ASEAN-6  belum  merata  antara  satu  negara dengan negara lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor demografi maupun faktor geografis yang  berbeda  dari  masing-masing  negara.  Sebagai  contoh  Indonesia  yang  memiliki  indeks pertumbuhan TIK paling rendah dari yang lainnya.
Dari  data  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa  keberadaan  internet  di  ASEAN-6  belum merata antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor demografi maupun  faktor  geografis  yang  berbeda  dari  masing-masing  negara.  Sebagai  contoh  Indonesia yang  memiliki  indeks  pertumbuhan  TIK  paling  rendah  dari  yang  lainnya.  Jika  dibandingkan dengan Malaysia ataupun Singapura, tentu Indonesia masih mengalami berbagai kendala untuk meningkatkan  infrastruktur  internet  ke  setiap  wilayah  karena  terhambat  luas  wilayah  yang terpisah  oleh  lautan,  gunung-gunung  serta  hutan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  cara  khusus  agar pemerataan internet di Indonesia dapat diwujudkan dengan mudah (Indotelko, 2017).
Tabel 1 Indeks Inklusi Internet di ASEAN-6 2017 (dalam %)
Negara Ketersediaan (Availability) Keterjangkauan (Affordability) Relevansi (Relevance) Kesiapan (Readiness) Overall Singapura 92,7 83,7 87,4 76,0 87,3 Malaysia 68,2 79,1 87,2 77,7 76,2 Thailand 73,3 85,5 73,8 59,5 75,7 Vietnam 64,6 73,7 90,2 77,3 73,7 Indonesia 64,2 71,3 63,3 74,2 67,2
Filipina 63,0 62,8 68,1 69,3 64,6 Rata-rata 74,1
Sumber: The Economist TEIU, 2017, telah diolah kembali

## B. Sistem pembayaran elektronik
Data  yang  dipaparkan  oleh  Capgemini  dan  BNP  PARIBAS  dalam  World  Payment Report  2018  menyebutkan  bahwa  rata-rata  persentase  petumbuhan  penggunaan  sistem pembayaran  online  pada  tahun  2015-2016  di  kawasan  ASEAN  telah  mencapai  20%.  Tidak hanya  ASEAN-6,  karena  jika  melihat  pada  pertumbuhan  pembayaran  di  kawasan  lain, pertumbuhan  transaksi  non-tunai  tersebut  juga  dialami  di  kawasan  lain  seperti  Europa,  Timur Tengah  dan  Afrika  (CEMEA)  yang  mengalami  pertumbuhan  sebanyak  17,1%  serta  negara berkembang di ASIA mencapai 25.2%. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global, pada  tahun  2016,  pertumbuhan  transaksi  non-tunai  pada  tahun  2016  mencapai  10%  dan mencapai  483  milyar  USD.  Beberapa  negara  yang  mengalami  tingkat  pertumbuhan  transaksi non-tunai terbesar adalah Rusia (36.5%), Cina yang mencapai 26% (Capgemini & BNP Paribas, 2018).
Di  Indonesia,  Filipina,  Thailand,  dan  Vietnam,  dua  hal  yang  menjadi  perhatian  khusus  adalah keamanan  dan  dapat  diandalkan  (kepercayaan).  Oleh  karena  itu,  pembayaran  di  tempat  masih menjadi  pilihan  utama  untuk  melakukan  transaksi.  Di  beberapa  negara,  tingkat  transaksi  yang menggunakan  sistem  pembayaran  di  tempat  (COD)  mencapai  50-70%  dari  total  pesanan  yang dikirimkan.  Sedangkan  di  Malaysia,  mayoritas  masyarakat  telah  melakukan  pembayaran  lintas batas dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai (selain COD).
C. Keberadaan jasa pengiriman antar negara
Di  era  perdagangan  bebas  saat  ini,  tidak  jarang  bahwa  proses  bisnis  maupun  transaksi jual-beli di  e-commerce yang kita temui  sudah berskala regional bahkan  internasional. Sebagai contoh  saat  kita  melakukan  transaksi  pembelian  barang  di  salah  satu  situs  e-commerce,  dari beberapa  barang  tersebut  kita  mendapatkan  informasi  mengenai  keberadaan  barang  yang  kita beli  merupakan  barang  yang  dikirim  dari  luar  negeri  (track  and  trace).  Informasi  tersebut  juga menjelaskan bahwa harga barang yang dibeli sudah termasuk bea cukai ekspor-impor.
Di  lain  sisi,  fenomena  dari  peningkatan  arus  barang  dan  manusia  (skilled  labour)  secara langsung  akan  memengaruhi  pertumbuhan  dan  inovasi  para  perusahaan  logistik/jasa  ekspedisi itu sendiri. Selain itu, dengan adanya kemunculan dan perkembangan perusahaan logistik  yang semakin  pesat,  secara  tidak  langsung  juga  akan  menimbulkan  persaingan  usaha  melalui
bertambahnya perusahaan logistik baik swasta maupun milik negara. Perusahaan logistik mulai memasuki pasar jasa agar dapat bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di tingkat regional maupun internasional (logistic competence).
D. Kerangka kebijakan pemerintah untuk menyikapi e-commerce
Berkaitan dengan upaya ASEAN dalam menghadapi era digital global, ASEAN memiliki beberapa  pendekatan  serta  langkah  strategis  untuk  mempersiapkan  masyarakat  ASEAN  yang berbasis TIK. Oleh karena itu, diperlukan peran serta pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing negara, kebijakan tersebut dapat mencakup proses pembangunan infrastruktur, proses dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang ekonomi digital, serta kebijakan untuk menciptakan sebuah ruang ataupun ekosistem bagi para perusahaan yang bekerja di bidang TIK. Dari beberapa rencana kebijakan tersebut maka hal ini akan sejalan dengan rancangan dalam AEC Bluprint 2015 berkaitan pendekatan strategis.
Agenda  prioritas  yang  direncakan  dalam  AEC  Blueprint  tersebut  menjelaskan  bahwa kesepakatan yang ada dalam AEC Blueprint 2015 dalam menghadapi pertumbuhan e-commerce mewajibkan  bagi  setiap  negara  anggota  ASEAN  untuk  merencanakan  undang-undang  atau membentuk sebuah regulasi khusus. Oleh karena itu, upaya mengembangkan e-commerce di era digital  global  tentunya  membutuhkan  sebuah  pendekatan  strategis  serta  rencana  aksi  (action plan).  Beberapa  upaya  yang  dilakukan  ASEAN  menjadi  agenda  prioritas  bagi  setiap  negara anggota, upaya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap negara anggota ASEAN agar  dapat  menyelaraskan  undang-undang  terkait  perkembangan  TIK  di  era  digital.  Secara keseluruhan, negara ASEAN-6 telah memiliki aturan ataupun kebijakan khusus yang dirancang untuk  menghadapi  perkembangan  TIK  khususnya  kemunculan  e-commerce.  Sejalan  dengan Gery  Hawke,  bahwa  pertumbuhan  TIK  yang  mengarah  kepada  integrasi  kawasan  haruslah diimbangi  dengan  aturan  yang  kuat.  Dari  Tabel  3  di  bawah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  dari aspek hukum ataupun kebijakan, negara ASEAN-6 telah memiliki kesiapan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi di era digital.
Tabel 3 Metrik Kebijakan Pemerintah ASEAN-6 Tahun 2017
Pembayaran Elektronik Perlindungan Konsumen Perlindungan Privasi dan Data Konsumen Keamanan Siber Indonesia √ √ √ √ Malaysia √ √ √ √ Singapura √ √ √ √ Thailand √ √ □ * √
Filipina √ √ √ √ Vietnam √ √ √ √
Keterangan: √ = sudah ada dan diterapkan, □ = dalam proses perancangan
* pada bulan Mei tahun 2018, Menteri Sosial dan Ekonomi Digital Thailand telah mempublikasikan rancangan
akhir dari Kebijakan Perlindungan Data Pribadi (Baker McKenzie, 2018).
Sumber: ADB & ESCAP, 2018. Analisa penulis, telah diolah kembali,
Proses  pembentukan  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  menghadapi  pertumbuhan  e- commerce  di  era  digital  ini  dapat  dianalisa  menggunakan  konsep  pembentukan  kebijakan pemerintah oleh Kauppi dan Viotti (Kauppi, 2009). Konsep pembentukan kebijakan pemerintah yang  dipaparkan  oleh  Viotti  &  Kauppi  menyebutkan  adanya  dua  faktor  penting  yang memengaruhi  proses  pembentukkan  kebijakan,  kondisi  domestik  dan  kondisi  internasional (faktor  internal  dan  eksternal).  Kondisi  domestik  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  fenomena pertumbuhan  UMKM  atau  pelaku  usaha  lain  yang  semakin  ditopang  dengan  kemajuan  TIK. Tingginya  tingkat  konsumsi  masyarakat  dan  perubahan  perilaku  masyarakat  yang  lebih mengarah  kepada  transaksi  elektronik.  Sedangkan  kondisi  internasional  (eksternal)  adalah fenomena  pertumbuhan  e-commerce,  khususnya  e-commerce  mancanegara  yang  sudah menjangkau  pasar  regional  (multinational  corporation)  seperti  Alibaba,  Aliexpress,  Amazon, Lazada, Shopee, Grab, JD.com dan e-Bay (Ecommerce Germany, 2019).
Perjalanan ASEAN untuk mencapai kawasan yang terintegrasi telah melalui proses yang panjang,  berbagai  kerja  sama  serta  kerangka  kerja  dipersiapkan  untuk  mewujudukan  kawasan yang terintegrasi baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Keinginan ASEAN untuk terus mewujudkan integrasi ini dimanifestasikan ke dalam beberapa persetujuan yang dihasilkan dari berbagai  pertemuan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pembentukan  ASEAN  Vision  2020  pada  tahun 1997, 10 tahun kemudian ASEAN mulai dengan pembentukan ASEAN Community 2020 yang kemudian dipercepat menjadi ASEAN Economic Community 2015 pada tahun 2007 dan mulai diberlakukan  pada  tahun  2008.  Serta  pada  tahun  2010,  upaya  integrasi  kawasan  ditunjukkan dengan dibentuknya Masterplan on ASEAN Connectivity (ASEAN Secretariat, 2017).
Beberapa upaya  yang dilakukan ASEAN dalam rangka menghadapi  fenomena ekonomi digital dan liberalisasi e-commerce dapat dilihat melalui beberapa strategi yang telah dilakukan oleh ASEAN. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN sudah  memiliki  kerangka  khusus  dalam  menghadapi  pertumbuhan  e-commerce,  baik  dalam negeri maupun e-commerce yang hadir dari luar negeri. Agenda-agenda yang dilakukan ASEAN
juga menjadi salah satu pertimbangan bagi setiap negara anggota dalam menentukan kebijakan nasionalnya.  Penulis  melihat  bahwa  selain  AEC  Blueprint  2015  &  2025,  ada  berbagai  agenda turunan  dari  AEC  Blueprint  tersebut.  Agenda  lain  yang  berhubungan  dengan  fenomena perkembangan ekonomi digital di ASEAN tersebut diantaranya; 1) Kerangka kerja e-ASEAN, 2) ASEAN ICT Masterplan 2015 & 2020, dan 3) ASEAN Digital Integration Framework.

## 1. Kerangka kerja e-ASEAN
Dibentuk pada tanggal 22-25 November, 2000, e-ASEAN merupakan sebuah kesepakatan yang tidak  lain  adalah  untuk  menghadapi  arus  globalisasi  di  era  digital  (ASEAN,  2000).  Beberapa pokok pembahasan yang ada di dalamnya adalah; a) menciptakan sebuah kerja sama yang dapat mengembangkan,  menguatkan  dan  meningkatkan  sektor  TIK  di  kawasan  ASEAN,  b) membentuk  sebuah  kerja  sama  untuk  mengurangi  tingkat  kesenjangan  digital  pada  masing- masing  negara  anggota  ASEAN,  c)  menciptakan  sebuah  kesepakatan  ataupun  kerja  sama  yang antar  sektor  publik  dengan  sektor  swasta,  d)  mempromosikan  sebuah  liberalisasi  perdagangan khususnya perdagangan produk TIK.

## 2. ASEAN ICT Masterplan 2015 & 2020
ASEAN  ICT  Masterplan  (AIM)  2015  dan  2020  merupakan  hasil  kesepakatan  dari  agenda pertemuan TELMIN ke 10 dan ke 15. Oleh karena itu, struktur pemerintahan dalam AIM 2015 dikepakati oleh TELMIN yang bertugas untuk mengeluarkan formulasi kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, TEMIN dibantu oleh TELSOM dan ASEAN Telecommunication’s  Regulator  Council  (ATRC).  Sedangkan  ASEAN  Secretariat  bertugas sebagai  koordinator  utama  untuk  setiap  hasil  kesepakatan  dan  ASEAN  ICT  Centre  bertugas untuk  mengawasi  segala  bentuk  operasionalisasi  dari  proses  implementasi  program  yang  telah disepakati bersama (ASEAN Secretariat, 2015).

## 3. ASEAN Digital Integration Framework
Kemampuan negara ASEAN untuk terus menumbuhkan perekonomian telah dibuktikan dengan tingkat  persentase  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  meningkat  di  setiap  tahunnya.  Pada tahun  2015,  ASEAN  merupakan  sebuah  kawasan  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang mencapai  2,4  miliyar  dollar  AS.  Jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  global, ASEAN  berada  pada  peringkat  ke  enam  setelah  Amerika  Serikat,  Cina,  Jepang,  Jerman  dan United  Kingdom  dan  Perancis  yang  menduduki  urutan  ke  tujuh.  Sedangkan  dari  segi pertumbuhan  ekonomi  di  kawasan  Asia  sendiri,  ASEAN  merupakan  sebuah  kawasan  yang menduduki peringkat ke tiga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,2% dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2015 (ASEAN Secretariat, 2016).
Ironisnya,  meskipun  ASEAN  merupakan  kawasan  dengan  rata-rata  pertumbuhan ekonomi yang stabil baik secara global maupun di tingkat regional namun ASEAN masih belum dapat  memaksimalkan  potensi  perkembangan  ekonomi  digital  yang  dimiliki  oleh  setiap  negara anggota  ASEAN  (Florian  Hoppe,  2018,  p.  2).  Pemanfaatan  TIK  sebagai  sarana  utama  dalam melakukan  kegiatan  ekonomi  oleh  seluruh  masyarakat  ASEAN  masih  belum  optimal  jika dibandingkan  dengan  Cina,  Amerika  dan  Eropa,  karena  ekonomi  digital  ASEAN  hanya menyumbang  sebanyak  7%  dari  total  PDB  (Florian  Hoppe,  2018).  Kurangnya  ASEAN  dalam memaksimalkan  perkembangan  ekonomi  digital  ini  menjadi  tantangan  besar  bagi  ASEAN sendiri  sebagai  organisasi  regional  dan  juga  menjadi  pekerjaan  rumah  tersendiri  bagi  setiap negara anggota ASEAN. Untuk menghadapi hal ini, ASEAN membentuk sebuah skema khusus sebagai pemicu bagi seluruh masyarakat ASEAN agar dapat memaksimalkan dan memanfaatkan perkembangan TIK di berbagai sektor.
Disebutkan  dalam  perjanjian  ADI  pada  bagian  pendahuluan  paragraf  ke  tiga  bahwa beberapa  aspek  penting  yang  disepakati  dalam  ASEAN  Digital  Integration  Framework merupakan elemen/aspek penting yang sejalan dengan pilar-pilar AEC Blueprint 2025, ASEAN ICT  Masterplan  2020,  Masterplan  on  ASEAN  Connectivity  2025,  ASEAN  Framework  for Personal  Data  Protection,  serta  ASEAN  Strategic  Action  Plan  for  SME  Development  2025 (ASEAN.org,  2019).  Hal  ini  bertujuan  agar  setiap  negara  anggota  ASEAN  mendapatkan kemudahan  dalam  menyusun  kebijakan  dan  mengaplikasikan  berbagai  agenda  yang  disepakati bersama.  Sehingga  setiap  agenda  yang  masuk  dalam  kategori  agenda  prioritas  (priority  areas) dapat dicapai oleh masing-masing negara anggota ASEAN.

## KESIMPULAN
Sebagai  organisasi  regional,  ASEAN  terus  berupaya  untuk  menjadi  katalisator  akan pertumbuhan  dunia  digital.  Penyusunan  agenda  serta  pembahasan  mengenai  pertumbuhan  e- commerce  dimanfestasikan  ke  dalam  bentuk  AEC  Blueprint  2015  &  2025  yang  ditungkan  ke dalam  pilar  “Competitive  Economic  Region”.  Pilar  ini  mengandung  agenda  khusus  yang membahas  mengenai  upaya  ASEAN  dalam  mengembangkan  kondisi  e-commerce  dan  upaya ASEAN  dalam  menghadapi  berbagai  faktor  penunjang  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditopang oleh keberadaan e-commerce. Selain AEC Blueprint, agenda ASEAN lainnya seperti e-ASEAN, hasil  kesepakatan  dalam  ASEAN  TELSOM  dan  TELMIN,  ASEAN  Digital  Integration Framework,  serta  ASEAN  ICT  Masterplan  juga  merupakan  bentuk  keseriusan  ASEAN  dalam menghadapi kehadiran TIK di berbagai aspek kehidupan yang semakin berkembang.
Analisis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  keterkaitan  antara  konsep liberalisasi  perdagangan  dengan  agenda  ASEAN  dalam  mengintegrasikan  kawasan  melalui skema  ASEAN  Economic  Community.  Konsep  liberalisasi  perdagangan  yang  menjadikan hambatan  tarif  dan  non-tarif  sebagai  faktor  penentu  kesuksesan  liberalisasi  perdagangan internasional  juga  dapat  ditemui  di  agenda  ASEAN  dalam  menghadapi  pertumbuhan  ekonomi digital (e-commerce). Pilar AEC Blueprint 2015 terkait free flow of foods, free flow of capital dan free flow of skilled labour menunjukkan bahwa salah satu agenda  yang dilakukan ASEAN adalah  menggunakan  pendekatan  strategis.  Dalam  pendekatan  strategis  tersebut  dicantumkan upaya  ASEAN  untuk  mengurangi  hambatan  tarif  dan  non-tarif  (elimination  of  tariff)  melalui skema Common Effective Preferential Tariffs-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA).
Perkembangan  liberalisasi  e-commerce  tentunya  tidak  terlepas  dari  dukungan  empat faktor  yang  menjadi  landasan  utama  atas  kesuksesan  e-commerce  di  ASEAN-6.  Empat  faktor tersebut  diantaranya  adalah:  1)  perkembangan  infrastruktur  internet  yang  disertai  dengan keberadaan  pengguna  internet  yang  semakin  bertambah,  2)  keberadaan  sistem  pembayaran elektronik yang lebih efektif dan efisien serta memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi online,  3)  pertumbuhan  jasa  pengiriman  (logistik)  yang  semakin  bervariatif,  efisien  dan  sesuai dengan permintaan pengguna, 4) berbagai kerangka kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing negara  anggota  ASEAN-6,  tentunya  sebuah  kerangka  kebijakan  yang  diharapkan  mampu membantu  dan  melindungi  para  pelaku  bisnis  agar  dapat  terus  bersaing  di  tingkat  domestik, regional maupun tingkat internasional.
Selain  itu,  perkembangan  ekonomi  digital  melalui  pertumbuhan  e-commerce  juga memunculkan  masalah  baru  seperti  perlindungan  data  diri,  kemanan  dalam  bertransaksi,  dan kemunculan  kejahatan  siber.  Bila  ASEAN  dapat  menetapkan  sebuah  standarisasi  kebijakan  di setiap anggotanya serta menetapkan standarisasi  terkait pemberlakuan pajak  yang berhubungan dengan  transaksi  e-commerce  maka  potensi  perkembangan  ekonomi  digital  di  ASEAN  akan menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  pertumbuhan  ekonomi  kawasan  dan  mendorong  proses integrasi kawasan.
Melihat  dampak  yang  signifikan  dari  perkembangan  TIK  di  setiap  tahun  dan  masih sedikitnya  penelitian  dibidang  e-ecommerce  atau  ekonomi  digital  maka  penulis  memiliki beberapa saran rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dari temuan-temuan yang dipaparkan pada  penelitain,  penulis  memberikan  rekomendasi  agar  penelitian  selanjutnya  dapat  lebih memfokuskan  pembahasan  kepada  dampak  e-commerce  terhadap  berbagai  bidang  studi  sosial, dan  ekonomi  politik  internasional  maupun  keamanan  internasional.  Oleh  karena  itu,  penelitian
selanjutnya  diharapkan  dapat  meneliti  informasi  data  diri  pengguna  e-commerce  juga  dapat memengaruhi keamanan non-tradisional suatu negara, khususnya negara tempat e-commerce itu berada.  Sedangkan  dari  bidang  studi  ekonomi  politik  internasional,  penulis  melihat  berbagai studi literatur yang mengkaji fenomena perkembangan dompet digital (e-wallet) serta pengaruh uang elektronik (e-money) terhadap kebijakan domestik dan internasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti bagaimana perkembangan metode pembayaran non-tunai atau online yang  didorong  oleh  pertumbuhan  e-commerce  dapat  mempercepat  proses  integrasi  kawasan, khususnya ASEAN.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Indonesia khususnya bagi  para  pemangku  kebijakan  yang  terlibat  dalam  proses  pengembangan  ekonomi  digital. Pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO)  yang  bertugas  menetapkan  regulasi  mengenai  pertumbuhan  infrastruktur  internet dan  isu  terkait  perlindungan  data  diri  pengguna  internet.  Hingga  saat  ini,  isu  menyangkut fenomena  ekonomi  digital  yang  masih  menjadi  sorotan  utama  nasional  adalah  mengenai  isu perlindungan data. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  menjadi  dasar  utama  yang  menjadi  pedoman  bagi  setiap  pemangku kebijakan dalam menghadapi isu tersebut.
Selanjutnya  hal  yang  menjadi  tugas  pokok  adalah  bagaimana  dan  siapa  yang  akan bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola data elektronik yang ada. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis,  Kominfo telah merumuskan sebuah lembaga baru  yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)/perusahaan berbasis teknologi yang melakukan aktifitas di Indonesia dan melakukan pengumpulan data.
Dari  pihak  swasta  terdapat  Asosiasi  Pedagang  Ritel  Indonesia  (APRINDO),  Asosiasi Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  serta  Asosiasi  E-Commerce  Indonesia  (idEA)  diharapkan mampu  menjadi  penghubung  dan  penyalur  aspirasi  dari  berbagai  e-commerce  yang  ada  di Indonesia.  Tentunya  masih  banyak  lagi  lembaga  pemerintah  ataupun  swasta  yang  harus dilibatkan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  yang  mengatur  aktifitas  ekonomi  digital  di Indonesia. Melalui kebijakan yang selaras serta kemampuan setiap pelaku bisnis dan konsumen dalam  memanfaatkan  perkembangan  TIK  akan  menjadikan  kegiatan  ekonomi  digital  sebagai salah satu sektor yang menyumbang pertumbuhan PDB Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN.  (2000,  December  11).  Retrieved  from  e-ASEAN  Framework  Agreement: https://asean.org/?static_post=e-asean-framework-agreement ASEAN. (2019, May 24). ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) . Retrieved from https://asean.org/asean-economic-community/asean-telecommunications- and-it-ministers-meeting-telmin/
ASEAN  Secretariat.  (2015). ASEAN  ICT  Masterplan  2015  Completion  Report. ASEAN,
ASEAN
Secretariat, Jakarta.
Retrieved Mei
20, 2019, from
https://www.asean.org/storage/images/2015/December/telmin/ASEAN%20ICT%20Compl etion%20Report.pdf ASEAN  Secretariat.  (2016). ASEAN  Economic  Community  at  a  Glance. Jakarta:  The  ASEAN Secretariat.
ASEAN Secretariat. (2017). ASEAN Economic Integration Brief. Jakarta: ASEAN. ASEAN.org. (2019). ASEAN Ditigal Integration Framework. Retrieved Mei 20, 2019, from asean.org: https://asean.org/storage/2019/01/ASEAN-Digital-Integration-Framework.pdf Baker McKenzie. (2018, September). New draft Personal Data Protection Bill issued for public hearing - Substantial changes following GDPR . Retrieved May 29, 2019, from Baker McKenzie Thailand; Client Alert:
http://bakerxchange.com/cv/c5e848a9f09ae47460c31fdecfa434ae69ed0b63 Balassa, B. (1961). The Theory Of Economic Integration. Greeedwood Press.
Baldwin,  R.  E.,  &  Kay,  D.  A.  (1975).  International  Trade  and  International  Relations.
International  Organization,  Vol.  29,  No.  1,  World  Politics  and  International  Economics , 99-100.
Capgemini & BNP Paribas. (2018). World Payment Report 2018. Capgemini.
Chandler,  D.  (2009).  The  Global  Ideology:  Rethinking  the  Politics  of  the  'Global  Turn'  in  IR.
Journal of International Relations , 535.
Ecommerce  Germany.  (2019). Leading  Marketplaces  in  Asia .  Retrieved  Mei  2019,  from Ecommerce Germany News: https://ecommercegermany.com/blog/16-leading- marketplaces-asia
Florian  Hoppe,  T.  M.  (2018,  June  08). Advanciing  Towards  ASEAN  Digital  Integration . Retrieved  from  Bain  &  Company:  https://www.bain.com/insights/advancing-towards- asean-digital-integration/
Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding The International Economic Order.
New Jersey: Princeton University Press.
Google & Temasek. (2016). e-Conomy SEA - Unlocking the $200 billion digital opportunity in.
Google & Temasek.
Google  &  Temasek.  (2016). e-Conomy  SEA:  Unlocking  the  $200B  digital  opportunity  in Southeast Asia. Google & Temasek. Retrieved June 15, 2019 Indotelko. (2017, December 25). Pemerintah ungkap tantangan pembangunan infrastruktur internet . Retrieved from Indotelko: https://kominfo.go.id/content/detail/12182/pemerintah- ungkap-tantangan-pembangunan-infrastruktur-internet/0/sorotan_media Kauppi,  P.  R.  (2009). Interntional  Relations  and  World  Politics:  Security,  Economy  and Indentity. New Jersey: Pearson International Edition.
Kemnkeu. (2018, Maret). Media Keuangan. Kesetaraan Pajak Untuk E-Commerce, XIII . Luo, C. (2018, September 5). E-commerce IQ . Retrieved from Understanding the Upcoming and Current  Tax  Regulations  on  Ecommerce  in  Southeast  Asia:  https://ecommerceiq.asia/tax- regulations-ecommerce-southeast-asia/
Prawironegoro,  D.  D.  (2006). Ekonomi  Politik  Globalisasi  (Kajian  Ekonomi  Politik,  Filsafat, dan Antropologi). Diadit Media.
Rudy,  T.  M.  (2003). Hubungan  Internasional  Kontemporer  dan  Masalah-masalah  Global. Bandung: PT. Refika Aditama.
Tapscott, D. (1997). The Digital Economy (1st ed.). McGraw-Hill.
Tapscott,  D.  (2015).  Twelve  Themes  of  The  New  Economy.  In  D.  Tapscott, The  Digital Economy (pp. 54-77). McGraw-Hill. Winarno, B. (2008). Globalisasi; Peluang atau Ancaman bagi Indonesia. Penerbit Erlangga. World Bank. (2019, May 19). TCdata360 . Retrieved from Country rank and value in the ITU ICT Development Index:
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h2e1ddd20?country=IDN&indicator=24719&c ountries=SGP,MYS,THA,VNM,PHL&viz=bar_chart&years=2015&indicators=944
Yanai,  A.  (2004).  Characteristic  of  APEC  trade  liberalization;  A  compare  analysis  with  the WTO.  In  J.  Okamoto, Trade  Liberalization  and  APEC (p.  11).  London  and  New  York: Routledge.