## H}IKMAH AL-TASYRI>><’ DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam)

## Nilna Fauza
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak   Kertosono (STAIM) Nganjuk Jawa Timur, email: nafaza_cute3@yahoo.com

## Abstract
Poligamy    is  not  new  problem,  but  poligamy  discourse  is  always  being controversial issue in Indonesian community. In its tasyri‟ manner, poligamy is currently  possible  to  be  done  based  on  certain  reasons.  But  behind  it‟s controversy  in  the  society,  there  is  community  that  disposed  nash  becoming dominant  factor  as  faith  strengthener  while  the  reason  is  following  Sunnah Rasul.  But  in a contrary, there is  other community that refuses poligamy based on  the  argumentation  of  subordinative  position  of  female  community  and discriminative  policy  for  them . Historically,  the  practice  of  poligamy  has  been done  before  Islam  era,  even  there  was  no  limitation  in  marrying  women.  But since  Islam  has  come,  the  practice  of  poligamy  has  been  beginning  to  be restricted as four wives only, however it still becomes controversial issue in the society.  So  that,  the  writer  efforts  to  investigate  the  philosophy  of  islamic  law (falsafah  al-tasyrī‟)  about  poligamy  by  exploring  the  philosophy  value  from  its possibilities,  wether  it  can  realize  the  goal  of  marriage  that  is sakinah, mawaddah  wa rah}mah )  or  even  bocomes  a  strict  problem  in  the  family.  This article is one way to get bridge in taking attitude of its controvercial side in the society.

## Abstrak
Persoalan  poligami  bukan  masalah  yang  baru,  tetapi  wacana  poligami  selalu menjadi  kontroversi  di  masyarakat  Indonesia,  karena  secara  tasyrī‟  poligami juga  tidak  menutup  kemungkinan  dapat  dilakukan  dengan  alasan-alasan tertentu.  Akan  tetapi,  dibalik  kontroversi  di  masyarakat,  ada  kalangan  yang cenderung  memposisikan  nash  poligami  sebagai  faktor  dominan  penguat  iman, dengan  alasan  mengikuti  sunnah  rasul,  tetapi  sebaliknya  ada  yang  melarang poligami  dengan  alasan  subordinatif  dan  diskriminatif  terhadap  perempuan. Secara  historis,  praktik  poligami  sudah  dilakukan  pada  zaman  sebelum  Islam bahkan  tidak  ada  batas  dalam  menikahi  perempuan,  tetapi  sejak  kedatangan Islam  mulai  dibatasi  dengan  empat  isteri  saja.  Namun  praktek  poligami  ini masih  menuai  kontroversi  di  masyarakat.    karena  ada  syarat  dan  prosedur tertentu  bagi  seseorang  yang  hendak  melakukan  poligami.  Oleh  karena  itu, penulis  berusaha  menelusuri  falsafah  al-tasyrī‟  tentang  poligami  dengan menggali  nilai  filosofis  dari  kemungkinan  terjadinya  poligami,  apakah  benar- benar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  (maqāshid  al-nikāh  yaitu  sakinah mawaddah wa rahmah) atau bahkan menjadi bumerang dalam keluarga. Tulisan ini  adalah  jalan  untuk  menjembatani  dalam  menyikapi  kontroversi  di masyarakat.
Kata Kunci : Poligami, maqāshid al-nikāh, hikmah, dan filsafat hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Wacana tentang poligami sebenarnya bukan masalah yang baru, meskipun begitu, hal  ini  akan  selalu  menjadi  masalah  yang  aktual  dan  selalu  menjadikan human  interest untuk memperbincangkannya. Dengan berbagai alasan, isu poligami selalu saja menjadi kontroversi  di  kalangan  masyarakat.  Kalangan  yang  menerima  poligami  cenderung memosisikan nash sebagai  faktor  dominan  dengan  alasan  mengikuti  sunnah  rasul. Adapun  bagi  yang menolak poligami, alasannya  beragam,  diantaranya  karena berkaitan dengan  perasaan  kewanitaan,  mensubordinasikan  perempuan,  dan  lain-lain.  Poligami dapat  dikatakan  telah  berkembang  sejak  manusia  hidup  dalam  berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara. 1
Poligami  yang  dilakukan  pada  zaman  sebelum  Islam  tidak  ada  limitasi  jumlah perempuan  yang  diperisteri.  Seorang  laki-laki  boleh  mengawini  setiap  wanita  manapun yang  disukai  dan  diinginkan.  Praktek  ini  juga  dilakukan  oleh  sejumlah  Nabi,  namun demikian  para  Nabi  yang  berpoligami  mempunyai  alasan  yang  cukup  logis  dengan kondisi  masyarakat  di  zaman  itu. 2 Terlepas  pro  dan  kontra  kebolehan  poligami,  pada kenyataannya  aturan  poligami  ada  dalam  al-Qur‟an. 3 Keberadaannya  mengindikasikan poligami menjadi sebuah kemungkinan. 4 Namun tidak serta merta kemungkinan praktek poligami  ini  dengan  seenaknya  menjadi  mudah  untuk  dijalani,  karena  ada  syarat  dan prosedur  tertentu  bagi  seseorang  yang  hendak  melakukannya.  Syarat  dan  prosedur tertentu  tersebut  bertujuan  agar  pernikahan  poligami  seseorang,  dapat  mewujudkan tujuan  perkawinan  ( maqāshid  al-nikāh )  yaitu  membangun  keluarga  yang sakinah mawaddah wa rahmah .
1 Kedua golongan yang bertolak belakang tersebut sama-sama merujuk pada QS. An-Nisa: 3 dan 129,  tetapi  dengan  interpretasi  yang  berbeda.  Meskipun  Adam  dan  Hawa  sepanjang  hidup  tercatat melakukan    pernikahan    monogami,  tetapi  generasi  penerusnya  tidak  sama  seperti  Adam  dan  Hawa. Tradisi  poligami  kemudian  dipraktekkan  olehlm  anak  cucu  Adam  yang  kemudian  secara  turun  temurun diadaptasi  oleh  agama-agama  semit  pra-Islam.  Lihat  Abdul  Naser  Taufiq, Poligami  Ditinjau  dari  Segi Agama dan Perundang-undangan, terj. Khadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 72-76
2 Ibid., hlm. 73
3 QS.  An-Nisa:  3,    dan  hadis  dalam    kasus  Ghlmailan  bin  Salamah  dan  Naufal  bin  Muawiyah. lihat  Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  terhadap  Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 104
4 Menurut  penulis,  Istilah  „kemungkinan  poligami‟,mengindikasikan  bahwa  peluang  untuk berpoligami  memang  ada,  tetapi  bukan  untuk  menjustifikasi  praktek  poligami  yang  diliputi  hawa  nafsu atau  pemenuhan biolgis semata, tetapi poligami dalam  kondisi darurat ( emergence ) dalam artian tidak ada pilihan lain selain dengan berpoligami, selain itu, juga harus dengan pemenuhan  syarat-syarat yang ketat.
Oleh karena itu penting untuk menelusuri hikmah atau rahasia atau nilai filosofi dari  hukum  poligami.  Bukan  hal  yang  mudah  untuk  menggali  dengan  objektif  nilai filosofi poligami di tengah-tengah pro dan kontra legalitas ajaran poligami dalam Islam. Tulisan  ini  berupaya  menelusuri  hikmah  pensyariatan  hukum  poligami.  Sistematika pemabahasannya  meliputi  gambaran  tentang  poligami,  yang    mencakup  pengertian poligami  dan  sejarah  singkatnya,  landasan  teologis  poligami  dan  asbabun  nuzulnya, kontekstualisasi  dalil/nash  poligami,  menengok  praktek  poligami  Rasulullah  dan tujuannya,  syarat  dan  prosedur  poligami,  serta  nilai  filosofi  atau  hikmah  dari  hukum poligami.

## B. Gambaran Tentang Poligami

## 1. Pengertian Poligami dan Sejarah Singkatnya
Poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani.  Kata  ini  merupakan  penggalan  kata poly atau polus yang berarti „banyak‟ dan kata gamos yang berarti kawin  atau perkawinan. 5
Maka  ketika  kedua  kata  itu  digabungkan  akan  berarti  suatu  perkawinan  yang  banyak. 6 Dalam bahasa Arab, poligami  sering diistilahkan dengan ta‟addud al-zaujah (berbilang pasangan atau mempunyai pasangan lebih dari satu). Jadi secara harfiah poligami adalah sistem pernikahan dengan pasangan salah satu pihak lebih dari seorang. 7 Namun dengan berjalannya  waktu,  istilah  poligami  menjadi  dikhususkan  pada  bentuk  perkawinan  di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang isteri. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi  dalam  jumlah  yang  tak  terbatas. 8 Laki-laki  yang  melakukan  bentuk  perkawinan seperti itu dikatakan poligam. 9
Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu  dengan batasan  hanya  sampai  empat  wanita.  Namun,  ada  pula  yang  memahami  ayat  tentang poligami  dengan  batasan  lebih  dari  empat  atau  bahkan  lebih  dari  sembilan  isteri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan QS. An-Nisa: 3 sebagai  dasar  penetapan  hukum  poligami.  Poligami  dengan  batasan  empat  nampaknya
5 Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia , (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69
6 Khoiruddin  Nasution, Riba  dan  Poligami;  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran  Muhammad  Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACaDEMIA, 1996), hlm. 84
7 Taufiq  Abdullah, Ensiklopedi  Tematis  Dunia  Islam ,  (Jakarta:  Ichlmtiar  Baru  Van  Hoeve,  tt), hlm. 82.
8 Labib MZ., Pembelaan Umat Muhammad , (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15.
9 Rochayah Machali (ed), Wacana Poligami di Indonesia , (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 46.
lebih  didukung  oleh  bukti  sejarah.  Karena  Nabi  melarang  menikahi  wanita  lebih  dari empat orang, misalnya dalam kasus Ghailan bin Salamah al-Saqafi. 10
Selain poligami juga dikenal poliandri, yaitu isteri yang memiliki beberapa suami dalam  waktu  yang  bersamaan.  Akan  tetapi,  poliandri  tidak  banyak  dipraktekkan. Poliandri  hanya  ditemukan  pada  suku-suku  tertentu,  seperti  pada  suku  Tuda  dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang  hanya  membolehkan  suami  memiliki  satu  isteri.  Dalam  realitasnya,  monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia. 11
Banyak  orang  yang  salah  paham  tentang  poligami.  Mereka  mengira  poligami baru  dikenal  setelah  Islam.  Poligami  merupakan  hal  yang  biasa  dilakukan  oleh  semua bangsa-bangsa di Barat dan Timur. Dengan didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan  pernikahan  dengan  lebih  dari  seorang  isteri,  maka  poligami  menjadi suatu  yang  lumrah  dalam  kehidupan. 12 Adanya  bentuk  perkawinan  tersebut  sebagai akibat rendahnya martabat dan perbudakan yang dialami oleh perempuan.
Di  jazirah  Arab  sendiri,  jauh  sebelum  Islam  diwahyukan,  masyarakatnya  telah mempraktekkan  poligami,  dengan  jumlah  yang  tak  terbatas.  Ketika  Islam  datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi melakukan pengubahan yang tidak  radikal,  tetapi    bersifat  gradual  atau  bertahap.  Kebiasaan  menikahi  perempuan tanpa  limitasi  secara  bertahap  dikurangi.  Pengubahan  secara  bertahap  tersebut  meliputi pertama ,  membatasi  jumlah  bilangan  isteri  hanya  empat  (pembatasan  secara kuantitatif) 13 dan kedua, menetapkan  syarat  yang  ketat  bagi  poligami,  yaitu  harus mampu  berlaku  adil  terhadap  isteri-isterinya  (pembatasan  secara  kualitatif).  Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami  sebelum  Islam. 14 Dengan  batasan  tersebut,  al-Qur‟an  sesungguhnya menawarkan  solusi  alternatif  bagi  upaya  pemberdayaan  perempuan  yang  tetap  bisa diterima oleh masyarakat waktu itu.
10 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami…, hlm. 84-85 lihat pula Syaukani, Fath al-Qodir: al- Jami‟ baina  Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min „ilm al-Tafsir , Juz I (Beirut: Daar al-Fikr, 1393/1973), hlm. 420.
11 Rochlmayah Machali (ed), Wacana Poligami … hlm. 46.
12 Sayyid Amir Ali, The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals with a life a Prophet , (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978), hlm. 223.
13 ً اعبرا نينم كسما ملسا نيح ةٌسن رشع هدنعً ة ملسا فيقاث نم لجرل لاق ملس ً ويلع الله ىلص الله لٌسر ينغلب لاق ونإ نىرئاس قراف. lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita…, hlm. 104.
14 Musdah  Mulia, Pandangan  Islam  tentang  Poligami ,  (Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  dan Jender, 1999),  hlm. 4.

## 2. Landasan Teologis Poligami dan Asbabun Nuzulnya
Ayat yang biasa digunakan ketika berbicara poligami adalah QS. An-Nisa: 3 dan QS. An-Nisa: 129, yang tejemahannya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya”. (QS.  Al- Nisa: 3)
Ayat  ini  diturunkan  di  Madinah  setelah  Perang  Uhud.  Sebagaimana  dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka  mengalami  kekalahan.  Menurut  catatan  sejarah,  tidak  kurang  70  orang  yang gugur  di  medan  perang. 15 Jumlah  tersebut  cukup  besar  bila  diukur  dari  keseluruhan jumlah  laki-laki  dewasa  pada  waktu  itu  yang  hanya  berjumlah  sekitar  700  orang. Dampak  selanjutnya,  jumlah  janda  dan  anak-anak  yatim  dalam  komunitas  Muslim meningkat  drastis.  Tanggung  jawab  pemeliharaan  anak-anak  yatim  itu  tentu  saja dilimpahkan kepada para walinya. Namun tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, yang merupakan pusaka orang tuanya.
Pada  situasi  dan  kondisi  yang  disebutkan  terakhir,  muncul  niat  jahat  di  hati sebagian wali  yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini  anak  yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan  mereka  bermaksud  untuk  memakan  harta  anak  yatim  dengan  cara  yang  tidak  sah. Tujuan  para  wali  menikahi  anak  yatim  semata-mata  agar  harta  anak  yatim  itu  tidak beralih  ke  orang  lain. 16 Tujuan  utama  para  wali  ini  tidak  sesuai  dengan  tujuan  luhur perkawinan. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi wali mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil dengan perlakuan isteri-isteri wali yang lain. 17
15 Marhumah,  “Poligami  dalam  Pandangan  Dosen  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta”,  dalam Menyoal  Keadilan  dalam  Poligami, (Yogyakarta:  PSW  UIN  Sunan  Kalijaga  bekerjasama  dengan  TAF, 2009), hlm. 7.
16 Sebagaimana yang dikutip Quraisy dari hadis Aisyah  M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat , (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199
17 Musdah Mulia, Pandangan Islam …, hlm. 32-33
Oleh  karena  itu  turunlah  ayat  di  atas  sebagai  teguran  jika  wali  anak  yatim tersebut  khawatir  tidak  dapat  berbuat  adil,  maka  ia  tidak  boleh  mengawini  anak  yatim yang  di  bawah  perwaliannya  itu.  Tetapi  ia  boleh  kawin  dengan  wanita  lain  yang  ia senangi  satu  sampai empat  bila ia bisa berbuat  adil. Tetapi bila tidak bisa berbuat  adil, maka cukup satu saja, dan ia tidak boleh berbuat zhalim pada isteri tersebut. Jika masih takut berbuat zalim, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya. 18
Menurut  al-Jashshash,  ayat  ini  merupakan  ayat  yang  berupaya  menghapus kebiasaan  orang  Arab,  bahwa  seorang  wali  itu  berkuasa  penuh  terhadap  yatim  yang dalam  perwaliannya.  Kalau  ia  cantik  dan  kaya,  maka  dinikahinya,  kalau  ia  kaya  tapi tidak  cantik,  maka  tidak  dinikahinya  dan  laki-laki  lain  pun  tidak  boleh  menikahinya, agar wali tersebut bisa tetap menguasai harta wanita yatim tersebut.
Poligami  yang  disebutkan  dalam  ayat  tersebut  hukumnya  hanya  mubah,  dengan syarat kemampuan berbuat adil terhadap isteri, baik di bidang kebutuhan materi seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, dan pakaian, maupun di bidang kebutuhan non materi seperti kasih sayang dan kecenderungan hati. 19 Namun ia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non-materi ini amat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah di surah an-Nisa: 129.
Dalam al-Tafsir  al-Kabir disebutkan  bahwa asbab  an-nuzul ayat  di  atas  adalah bahwa  ketika  Rasulullah  SAW  diutus,  kaum  Quraisy  masih  tetap  saja  menjalankan tradisi  mereka  sebelumnya,  termasuk  kawin  lebih  dari  empat  orang.  Rasulullah  hanya memerintah  atau  melarang  suatu  perbuatan,  tetapi  tidak  pernah  mengungkit-ungkit tradisi  mereka.  Pada  suatu  saat  mereka  menanyakan  tentang  cara  memperlakukan  anak yatim, padahal  mereka pernah mempertanyakan  bagaimana memperlakukan isteri-isteri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada mereka bahwa perempuan- perempuan  itu  tidak  ada  bedanya  dengan  anak  yatim.  Kalau  pada  anak  yatim  harus berlaku  adil,  maka  Islam  juga  menganjurkan  untuk  berbuat  adil  kepada  isteri-isteri mereka.  Untuk  mewujudkan  keadilan  ini,  tradisi  jahiliyah  yang  biasa  kawin  lebih  dari satu dibatasi menjadi empat. 20 QS. An-Nisa: 129 menyebutkan:
18 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , juz. IV (Mesir: Daar al-Manar, 1374 HLM) , hlm. 347-348
19 Al-Jashshash, Ahkam al-Qur‟an , Juz II, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islamiyah, tt), hlm. 50-55
20 Fakhrudin  Muhammad  bin  Umar  bin  al-Husain  al-Razi, al-Tafsir  al-Kabir ,  (Beirut:  Daar  al- Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 140.
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  Karena  itu  janganlah  kamu terlalu cenderung  (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.  dan  jika  kamu  mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang”.
Ayat  di  atas  berbicara  tentang  salah  satu  syarat  poligami,  yaitu  berbuat  adil  di antara  isteri-isteri.  Ayat  di  atas  bermakna  bahwa  bagaimanapun  usaha  untuk  berbuat adil,  manusia  tidak  akan  mampu,  lebih-lebih  kalau  dihubungkan  dengan  kemampuan membagi di bidang non-materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang  mengakibatkan  isteri  lain  terlantar.  Dengan  kata  lain,  ada  usaha  maksimal  dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya.
Landasan Teologis yang ketiga berdasarkan hadis kasus Ghailan
ملسا ةملاس نب نلايغ نإ نىرئاس قراف و اعبرا كسما بينلا ول لاقف ةوسن رشع هدنعو
“ Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh isteri. Maka Nabi berkata padanya pertahankan empat saja dan ceraikan yang lainnya” .
3. Kontekstualisasi Dalil Hukum Poligami (QS. An-Nisa‟: 3)
Dilihat  dari asbab  al-nuzul ayat  yang  menjadi  dalil  hukum  praktek  poligami, dapat  dikontekstualisasikan  ke  dalam  masyarakat  sekarang. Pertama, dari  segi  historis, ayat  tersebut  sebenarnya berkaitan dengan pelarangan para wali bersikap  semena-mena (tidak memberi mahar dan tidak berbuat adil) pada wanita yatim dalam pemeliharaanya, sehingga  ayat  ini  bukan  merujuk  pada  poligami  secara  umum  tetapi  merujuk  pada konteks  bahwa  keadilan  terhadap  anak-anak  yatim  lebih  sentral  daripada  masalah poligami. 21
Kedua, berkaitan  dengan  kondisi  sosial  pasca  perang  uhud,  banyak  janda  dan anak  yatim  yang  terlantar,  maka  menurut  konteks  sosial  ketika  itu,  jalan  terbaik  untuk memelihara  dan  menjaga  para  janda  dan  anak  yatim  adalah  dengan  menikahi  mereka, namun  dengan  syarat  harus  adil,  dan  dengan  pembatasan  maksimal  empat.  Karena  itu pemahaman  terhadap  QS.  An-Nisa‟:  3  adalah  bahwa  menikahi  janda  dan  anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan kepuasan seks. 22
21 Khoiruddin Nasution, Status Wanita......, hlm. 133
22 Ibid .
Dari  kontekstualisasi  ayat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  poligami adalah sebuah pengecualian, bukan hukum  asal  atau umum.  Karena itu, jelaslah bahwa nash poligami itu termasuk kelompok nash kasuistik yang temporal untuk   menuntaskan masalah  yang  ada  ketika  itu.    Kebolehan  praktek  poligami  bertujuan  untuk  membantu kelompok  lemah,  bukan  sebagai  pemuas  hawa  nafsu.  Al-Qur‟an  tidak  menganjurkan poligami  tapi  juga  tidak  menutupnya.  Poligami  hanya  diperbolehkan  dengan  catatan, yaitu bisa berlaku adil.  Karena sulitnya syarat  tersebut,  Abdullah Yusuf Ali  dan Fazlur Rahman menegaskan bahwa prinsip awal dan asas dari model perkawinan Islam adalah monogami,  bukan  poligami.  Karena  itu  pemberian  „Poligami  Award‟ 23 sangat  tidak sesuai  dengan  semangat  al-Qur‟an.  Poligami  hanya  dibenarkan  ketika  solusi  rasional untuk mengatasi problem sosial, misalnya membengkaknya jumlah janda dan anak yatim karena perang. Dengan  kata lain, poligami dapat  diterima dalam kasus-kasus  yang luar biasa dan dalam keadaan yang luar biasa pula. 24
Menurut  Khoiruddin  Nasution,  minimal  ada  tiga  catatan  penting  berkaitan dengan QS. An-Nisa: 3 dan latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu: 25
1. Kebolehan  poligami  bertujuan  untuk  memecahkan  masalah  yang  mendesak diselesaikan  ketika  itu,  yakni  janda  dan  anak  yatim  yang  perlu  dilindungi.  Maka penyelesaian  masalah  ini  dengan  poligami  adalah  agar  janda  dan  anak  yatim mendapat  perlindungan.  Demikian  juga  wali  yang  memelihara  harta  anak  yatim terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil
2. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar  tujuan  poligami  tercapai,  dan  syarat  paling  pokok  adalah  mampu  berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (cinta dan kasih sayang), serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (finansial)
3. Pihak  yang  menentukan  ada  atau  tidaknya  masalah  mendesak  yang  perlu diselesaikan  adalah  negara,  di  masa`awal  Islam  adalah  Nabi  Muhammad  SAW. Maka  andaikan  bersifat  personal  untuk  masa  sekarang,  negara  boleh  jadi  diwakili oleh  hakim  di  Pengadilan.  Maka  hakimlah  yang  berhak  menilai    dan  memutuskan
23 Pada  tahun  2003,  Puspo  Wardoyo  seorang  poligam,  mempromosikan  „ poligami  award ‟  dan membagikan  25  award  kepada  laki-laki  yang  dipandang  sukses  mempraktekkan  poligami  dalam  rangka mendukung poligami yang dilakukan secara terang-terangan.
24 Marhumah, “Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga…, hlm. 13
25 Khoiruddin  Nasution, HLMukum    Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 316-317
apakah  seseorang  memenuhi  syarat  poligami.  Namun  yang  personal  inipun  boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.

## 4. Menengok Praktek Poligami Rasulullah SAW
Terlepas dari kontroversi aneka ayat dan kajian syariah yang biasa dipergunakan sebagai landasan argumentasi masing-masing pihak, maka ada baiknya melihat kembali perjalanan  hidup  Rasulullah  SAW.  Dalam sirah  nabawiyah disebutkan,  Rasulullah mengakhiri  masa  lajangnya  di  usia  25  tahun  dengan  mengawini  seorang  perempuan mulia bernama Khadijah binti Khuwailid yang saat itu merupakan seorang janda empat anak  dari  perkawinan  sebelumnya  dan  telah  berusia  40  tahun.  Ini  adalah  pernikahan yang  ditunjuk  Allah  karena  Khadijah  merupakan  wanita  mulia  dan  yang  pertama memeluk  Islam.  Dari  Rasulullah  SAW,  Khadijah  mendapat  enam  orang  anak  lagi. Rasulullah menjalani monogami, tidak menikah lagi selama 25 tahun bersama Khadijah.
Tidak ada satu pun petunjuk bahwa selama bersama Khadijah, Rasulullah pernah menyatakan  niat  untuk  melakukan  poligami  atau  tergoda  dengan  perempuan  lain. Kesetiaan  terhadap  Khadijah  dijalaninya  selama  25  tahun  masa  pernikahan  hingga Khadijah  wafat.  Jika  Rasulullah  mau  berpoligami  di  masa  itu,  tentu  Rasulullah  akan mudah  untuk  melakukannya.  Terlebih  sejumlah  pemimpin  suku  Quraisy  pernah membujuknya  dengan  menawarkan  perempuan  cantik  agar  Rasulullah  menghentikan dakwahnya.  Rasulullah  tetap  setia  pada  Khadijah  dan  dakwah  Islam.  Ketika  Khadijah wafat  di  kala  Rasulullah  berusia  50  tahun,  beberapa  waktu  dilalui  Rasulullah  dengan menduda.
Barulah di  saat  usia beliau menginjak 51, atau dilain kisah ada  yang menulis 52 tahun, Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang baru berusia 9 tahun. Namun pernikahan dengan  Aisyah  ini  baru  disempurnakan  ketika  Rasulullah  hijrah  ke  Madinah.  Setelah dengan  Aisyah,  Rasulullah  yang  telah  berusia  56  tahun  menikah  lagi  dengan  Saudah binti  Zam‟ah,  seorang  janda  berusia  70  tahun  dengan  12  orang  anak.  Setelah  itu Rasulullah  kembali  menikah  dengan  Zainab  binti  Jahsyi,  janda  berusia  45  tahun,  lalu dengan  Ummu  Salamah,  janda  berusia  62  tahun.  Di  saat  berusia  57  tahun,  Rasulullah kembali  menikahi  Ummu  Habibah  (janda  47  tahun),  dan  Juwairiyah  binti  Al-Harits (janda  berusia  65  tahun  dengan  telah  punya  17  anak).  Setahuh  kemudian  Rasulullah kembali menikahi Shafiyah binti Hayyi Akhtab (janda berusia 53 tahun dengan 10 orang anak), Maimunah binti Al-Harits (janda berusia 63 tahun), dan Zainab binti Harits (janda
50  tahun  yang  banyak  memelihara  anak-anak  yatim  dan  orang-orang  lemah).  Setahun kemudian,  Rasulullah  menikah  lagi  dengan  Mariyah  binti  Al-Kibtiyah  (gadis  25  tahun yang  dimerdekakan),  lalu  Hafshah  binti  Umar  bin  Khattab  (janda  35  tahun,  Rasulullah berusia 61 tahun). 26

## 5. Tujuan Poligami Rasulullah
Dalam  setiap  pernikahan  poligami  yang  dilakukan  Rasulullah  SAW  terdapat keistimewaan-keistimewaan  dan  situasi  khusus.  Diantara  tujuan-tujuan  poligami Rasulullah adalah sebagai berikut: 27
a. Untuk  kepentingan  pendidikan  dan  pengajaran  agama. 28 Yaitu  menyebarkan hukum-hukum tertentu mengenai wanita yang tak dapat disampaikan oleh kaum pria. Di antara hukum-hukum tersebut  adalah tentang haid, nifas, menyusui dan sebagainya.
b. Untuk melindungi janda yang lemah dan tua (Saudah, Ummu Salamah)
c. Untuk  mengikat  tali  persaudaraan  di  antara  kaum  Muslim  (dibuktikan  dengan Rasulullah menikahi putri sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab)
d. Untuk  menetapkan  syari‟at  baru    dengan  menghapus  adat  pelarangan  menikahi mantan istri anak angkat (dengan menikahi Zainab binti Jahsy)
e. Untuk penyebaran dakwah Islam dan kepentingan politik mempersatukan susku- suku bangsa Arab untuk menarik mereka masuk agama Islam (dengan menikahi Juwairiyah binti Harits, Shafiyah binti Hayyi Akhtab, Mariyah binti Al-Kibtiyah,
Ummu Habibah) 29

## 6. Syarat dan Prosedur Poligami
Meskipun  poligami  sebagai  suatu  kemungkinan,  yaitu  sebagai  jalan  darurat, namun  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  syarat-syarat  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan  agama  maupun  negara,  demi  tetap  terwujudnya  tujuan  perkawinan  yang sakinah mawaddah wa rahmah . Berikut syarat dan prosedur poligami:
a. Syarat Poligami dalam al-Qur‟an
26 Abu  Ghifari, Rasulullah  Baru  Poligami  di  Usia  51  Tahun , http://www.eramuslim.com/berita . diakses pada tanggal 30 April 2011.
27 Abdul  Hamid  Kisyik, Hikmah  Pernikahan  Rasulullah terj.  Ida  Nursida,  (Bandung:  al-Bayan, 1995), hlm. 77-86.
28 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh  Kontemporer , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 79.
29 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137
Ada beberapa syarat yang diajukan dalam kemungkinan poligami Dalam QS. An- Nisa: 3 baik secara tersurat maupun tersirat, yaitu:
1. Suami dapat berlaku adil pada isteri-isterinya. Apabila poligami itu terjadi, maka harus  memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan,  dan  ini  merupakan  syarat  mutlak  dari al-Qur‟an yang tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang poligam. Adil dalam hal ini oleh  Imam  Syafi‟i  ditafsirkan  adil  dalam  hal  berhubungan  dengan  urusan  fisik.
Misalnya  mengunjungi  isteri  di  malam  atau  siang  hari.  Tuntutan  ini  didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada isterinya,  yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah. 30
2. Poligami yang dilakukan dibatasi maksimal empat orang isteri.   Pembatasan atas empat orang isteri disimpulkan dari QS. An-Nisa ayat 3 dan juga hadis Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy. 31
3. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu
b. Syarat dan prosedur dalam Undang-undang
Pada dasarnya dalam perundang-undangan di  Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan)  menganut  asas  monogami, 32 namun  tetap  membuka  peluang poligami 33 maksimal  empat 34 harus  melalui  izin  Pengadilan 35 dan  dengan  syarat  yang cukup  berat. 36 Syarat-syarat  Poligami  tersebut  meliputi  syarat  alternatif  dan  syarat komulatif.  Syarat  alternatif  poligami  adalah  dengan  mengajukan  ke  Pengadilan  untuk berpoligami  dengan  disertai  alasan:  (1)  Isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban,  (2) Isteri memiliki cacat  badan atau penyakit  yang tidak dapat  disembuhkan,  dan (3)  Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Syarat komulatif poligami adalah meliputi: adanya persetujuan dari seorang isteri atau isteri-isteri lain jika telah memiliki  beberapa isteri, adanya kepastian  bahwa suami mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka,  dan
30 Khoiruddin Nasution, Status Wanita…., hlm. Lihat pula Khoiruddin Nasution, Hukum  Perdata (Keluarga) Islam…., hlm. 262
31 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 56
32 UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  3  ayat  (1)  Lihat  Tim  Penyusun, Undang-undang  Perkawinan  di Indonesia , (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 6-7
33 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2)
34 KHI Pasal 55 ayat (1)
35 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1)
36 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 dan 2
adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak mereka.

## C. Hikmatu Al-Tasyri’ (Nilai Filosofis) tentang Hukum Poligami
Poligami sebagai suatu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dilakukan secara selektif dan hati-hati serta tetap mengedepankan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah memiliki beberapa hikmah, diantaranya:
1. Poligami  mengandung  nilai  kemanusiaan,  karena  dapat  mengayomi  janda-janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan.
2. Mengatasi problem keluarga dalam hal salah satu problem solving bagi pasangan suami  isteri  yang  ternyata  isterinya  mandul,  sehingga  isteri  tidak  dapat memberikan  keturunan.  Dalam  kondisi  ini,  kemandulan  isteri  terlebih  dahulu harus  dibuktikan  oleh  tenaga  medis  yang  benar-benar  ahli,  dan  telah mengusahakan berbagai cara halal untuk mendapatkan keturunan.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  isteri,  atau  ia  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. 37
4. Menggalang persaudaraan sesama wanita (isteri-isteri).
5. Poligami  mempersatukan  beberapa  keluarga,  menghubungkan  sebagian  dengan sebagian  yang  lain.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  sebab  Nabi  SAW  beristeri dengan beberapa wanita. 38
6. Melindungi isteri yang secara ekonomi memiliki ketergantungan pada suami.
7. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami. 39
8. Menghilangkan  egoisme.  Bagi  perempuan,  praktek  poligami  merupakan pisau  bermata  dua.  Artinya,  bahwa  dengan  melarang  poligami  bisa  jadi sama  dengan  sikap  individualis  dan  meninggalkan  sifat-sifat  sosial, khususnya  sesama  wanita.  Sebab,  secara  kuantitas  jumlah  wanita  masih tetap  lebih  banyak  dari  kaum  pria.  Bila  prinsip  pelarangan  poligami bersifat mutlak bukankah hal itu sama artinya dengan menutup kesempatan kepada  wanita  lain  untuk  memiliki  suami  (terutama  janda-janda  tua).
37 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh….,, hlm. 136
38 Kholid  bin  Abdurrahman, Keutamaan-keutamaan  Poligami terj.  M.  Alwi  Fuadi,  (Yogyakarta: Sajadah Press, 2006), hlm. 91-92.
39 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami…., hlm. 108.
Disinilah barangkali, masih bisa dipahami orang cenderung membolehkan poligami.  Patut  dipikirkan,  mana  yang  lebih  baik,  mempunyai  suami sendiri  secara  penuh,  tetapi  banyak  wanita  lain  yang  tidak  mendapatkan suami,  atau  mendapatkan  suami  meskipun  sepertiga  atau  setengah,  tetapi kaumnya  sendiri  secara  umum  akan  merasakan  nilai  sebuah  rumah tangga. 40
9. Produktifitas  hormon  laki-laki  lebih  banyak  dan  lama  dari  perempuan. Oleh  karenanya  mayoritas  perempuan  akan  berhenti  kemampuan  biologis dan  reproduksinya  di  usia  50an  (memasuki  masa menopouse dengan  ciri penurunan hasrat syahwatnya), sehingga di usia itu kebanyakan perempuan tidak mungkin lagi hamil, sebab tidak subur. Sedangkan kaum pria masih aktif  dan  produktif  (masih  kuat  dorongan  syahwatnya)  sampai  usia  80an.
Maka  poligami  dalam  Islam  akan  mampu  memberikan  solusi  bagi  suami yang memiliki isteri yang sudah menopouse terlebih jika belum dikaruniai anak. 41
Menurut Al-Shobuni harus diakui bahwa, poligami jauh lebih baik dari pergaulan bebas  yang  melanda  dunia  secara  umum.  Juga  tidak  kalah  pentingnya  untuk  mencatat bahwa poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah  wanita  yang  dalam  sejarah  umat  manusia  tetap  lebih  banyak  dari  pria.  Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat  yang ada. 42

## D. Alat Ukur Tercapainya Tujuan Perkawinan Poligami
Salah  satu  syarat  poligami  adalah  suami  dapat  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri juga anak-anaknya. Syarat ini bertujuan agar perkawinan poligami yang dijalankan dapat mencapai  tujuan  perkawinan  poligami  yaitu  pernikahan  yang sakinah  mawaddah  wa rahmah .  Adapun  untuk  mengukur  keadilan  dalam  poligami  dan  mengukur  tercapainya tujuan  perkawinan  poligami,  maka  penulis  menggunakan  teori  Abraham  H.  Maslow tentang  kebutuhan  yang  meliputi  lima  hal,  yaitu  kebutuhan  fisiologis,  kebutuhan  rasa
40 Ibid .
41 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam , (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 156.
42 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi…., hlm. 91.
aman,  kebutuhan  sosial,  kebutuhan  akan  penghargaan,  dan  kebutuhan  aktualisasi  diri. Aplikasi teori Abraham H. Maslow adalah dengan melihat aspek-aspek di bawah ini:
a. Terpenuhinya  kebutuhan  fisiologis  secara  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak. Kebutuhan  fisiologis  ini  meliputi  kebutuhan  dasar,  seperti  rasa  lapar,  haus,  tempat berteduh, seks, kebutuhan jasmani lainnya (sandang, pangan, papan, dan kesehatan).
b. Terpenuhinya  kebutuhan  rasa  aman  secara  adil,  baik  aman  dari  kerugian  fisik maupun aman secara emosional.
c. Terpenuhinya  kebutuhan  sosial  secara  adil,  membagi  secara  sama  rata,  rasa  kasih sayang,  perasaan  memiliki  dan  dimiliki  antara  suami  dan  isteri-isterinya,  perasaan diterima  dengan  baik,  memiliki  persahabatan.  Pemenuhan  kebutuhan  ini,  juga selaras  dengan  nilai  filosofi  dari  kemungkinan  poligami,  yaitu  mengandung  nilai- nilai  kemanusiaan  dalam  mengayomi  wanita-wanita  yang  membutuhkan perlindungan (terutama para janda).
d. Terpenuhinya  kebutuhan  akan  penghargaan  secara  adil,  mencakup  penghormatan internal,  seperti  harga  diri,  otonomi,  prestasi  dan  penghormatan  eksternal  seperti status, pengakuan dan perhatian.
e. Terpenuhinya  kebutuhan  aktualisasi  diri,  mencakup  hasrat  untuk  menjadi  diri sepenuhnya, dan menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya.

## E. Penutup
Poligami sebagai praktek perkawinan yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat harus  dilakukan  secara  selektif  dan  hati-hati.  Pelaksanaannya  harus  mengindahkan prosedur  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Tujuan  perkawinan  poligami  sama dengan  tujuan  perkawinan  monogami,  yaitu  membangun  keluarga  yang sakinah mawaddah wa rahmah , yakni: keluarga agamis, sehat rohani, cerdas, memiliki keturunan yang  berkualitas,  dan  keluarga  sejahtera.  Dalam  mengukur  keadilan  perkawinan poligami  dan  mengukur  tercapainya  tujuan  perkawinan  poligami,  yaitu  terpenuhinya lima  kebutuhan,  yaitu  kebutuhan  fisiologis,  kebutuhan  rasa  aman,  kebutuhan  sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufiq, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt. Abdurrahman,  Kholid  bin, Keutamaan-keutamaan  Poligami terj.  M.  Alwi  Fuadi, Yogyakarta: Sajadah Press, 2006
Aibak, Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer , Yogyakarta: Teras, 2009
Al-Jashshash, Ahkam al-Qur‟an , Juz II, Beirut: Daar al-Kitab al-Islamiyah, tt
Ali,  Sayyid  Amir, The  Spirit  of  Islam  A  History  of  Evolution  and  Ideals  with  a  life  a Prophet , India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978
al-Razi, Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, al-Tafsir al-Kabir , Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
Dahlan, Aisyah, Membina Rumah Tangga Bahagia , Jakarta: Jamunu, 1969
Ghifari, Abu,
Rasulullah Baru
Poligami di Usia 51 Tahun ,
http://www.eramuslim.com/berita. diakses pada tanggal 30 April 2011
Ghozali, Abdur Rahman, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2010
Kisyik,  Abdul  Hamid, Hikmah  Pernikahan  Rasulullah terj.  Ida  Nursida,  Bandung:  al- Bayan, 1995
Machali, Rochayah (ed), Wacana Poligami di Indonesia , Bandung: Mizan, 2005

## Marhumah, “Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam
Menyoal  Keadilan  dalam  Poligami, Yogyakarta:  PSW  UIN  Sunan  Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009
Mulia,  Musdah, Pandangan  Islam  tentang  Poligami ,  Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama dan Jender, 1999
MZ, Labib., Pembelaan Umat Muhammad , Surabaya: Bintang Pelajar, 1986
Nasution,  Khoiruddin, Hukum    Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di  Dunia Muslim , Yogyakarta:  ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009
________________, Riba  dan  Poligami;  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran  Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACaDEMIA, 1996
________________, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia , Jakarta: INIS, 2002
Ridha, Rasyid, Tafsir al-Manar , juz. IV Mesir: Daar al-Manar, 1374 H
Shihab,  M.  Quraisy, Wawasan  al-Qur‟an:  Tafsir  Maudhu‟i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 1996
Syaukani, Fath al-Qodir: al-Jami‟ baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min „ilm al- Tafsir , Juz I Beirut: Daar al-Fikr, 1393/1973
Tamrin, Dahlan, Filsafat Hukum Islam , Malang: UIN Malang Press, 2007
Taufiq,  Abdul  Naser, Poligami  Ditinjau  dari  Segi  Agama  dan  Perundang-undangan, terj. Khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Jakarta: UI-Press, 1986
Tim Penyusun, Undang-undang Perkawinan di Indonesia , Surabaya: Arkola, tt