PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rahmawati
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo Email : rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id
Hardianto
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo Email : hardianto@iainpalopo.ac.id
Adinda Cahya
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut, Agama Islam Negeri Palopo Email : adindacahya@gmail.com

## Abstract
The results of this study are that the Parepare Customs and Excise Enforcement conducts  various  strict  and  massive  and  continuous  supervision  including  law enforcement efforts on various attempts to smuggle illegal, dangerous goods and captured goods will be destroyed and provide sanctions in the form of fines. The factors  that  hinder  the  directorate  general  of  customs  against  the  circulation  of illegal  excise,  the  factor  of  the  lack  of  public  awareness  that  still  brings  illegal excise  goods  into  the  Parepare  area,  the  factor  is  still  weak  supervision  and enforcement  carried  out  by  customs  officials,  there  are  several  efforts  made, namely preventive efforts, namely efforts made for prevention, repressive efforts, namely  the  form  of  activities  carried  out  after  the  existence  of  preventive supervision,  internal  factors,  namely  the  submission  of  additional  personnel  or employees, external factors, namely free and unclear area boundaries.
K eywords: Customs, Illegal, Enforcement

## Abstrak
Hasil dari penelitian ini bahwa Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif   serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan  hukum  atas  berbagai  upaya  penyelundupan  barang  ilegal,  berbahaya dan  barang  yang  ditangkap  akan  dimusnahkan  dan  memberikan  sanksi  berupa denda.  Faktor-faktor  yang  menghambat  direktorat  jenderal  bea  cukai  terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja  membawa  barang  cukai  ilegal  ke  dalam  wilayah  Parepare,  faktor  masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk  tujuan  pencegahan,  upaya  represif  yaitu  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan setelah  adanya  pengawasan  preventif,  faktor  internal  yaitu  pengajuan  tambahan personil atau pegawai, faktor eksternal  yaitu batas kawasan  yang bebas dan tidak jelas.
Kata Kunci : Bea Cukai, Ilegal, Penindakan

## PENDAHULUAN
Tidak  hanya  menyelenggarakan  pemerintahan,  Indonesia  juga  melakukan pengembangan   dengan   melaksanakan   pengembangan   dalam   Negara   perlu sejumlah  besar  dana  dan  tidak  hanya  dari  satu  sumber  saja,  tetapi  masih  ada sumber    lainnya.    Dengan    memiliki    satu    sumber    penerimaan    Negara    untuk mendanai pengembangan kecuali pajak  juga dikecualikan pada penerimaan cukai atau bea masuk.
Fungsi  utama  dari  pungutan  Negara  Cukai  adalah  memisahkan  barang- barang  yang  terkena  cukai,  selaku  akibat  kecuali  fungsi  cukai  itu  menyumbang sejumlah  besar  pendapatan  Negara. 1 Cukai  berperan  untuk  memastikan  bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah  penting  agar  orang  yang  mengkonsumsi  barang-barang,  seperti  produk tembakau  (rokok),  telah  memenuhi  standar  pemasaran,  tetapi  juga  untuk memberikan  pembelajaran  kepada  publik  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  mendirikan  kantor  Utama Layanan  dan  Pengawasan  Bea  dan  Cukai  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  tata kelola  yang  baik,  meningkatkan  kinerja  dan  meningkatkan  layanan  publik  untuk menjaga kepercayaan publik. Salah satu peran penting yaitu telah dilakukan dalam hal    ini    tergantung    atas    penanganan    rokok    ilegal    sebagai    upaya    untuk mengimplementasikan UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11. tahun  1995  tentang  cukai.  Rokok  atau  produk  tembakau  hingga  kini  masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai di samping    pengenaan    pajak    cukai   pada    MMEA    (Minuman    mengandung   etil alkohol)  dan  EA  (Etil  Alkohol). 2 Bea  dan  cukai  adalah  suatu  tindakan  pungutan pemerintah  terhadap  barang  ekspor  dan  impor  serta  suatu  barang  yang  memiliki karakteristik khusus.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Kharel Prames Kharel Prames Triargo dengan  judul Peran  Penyelidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai dalam Investigasi Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal (Studi  di  Kantor  Pengawasan  dan  Layanan  Bea  Cukai  Bandar  Lampung). Penelitian  ini  menyatakan  bahwa  bentuk  pengawasan  dan  penegakan  hukum terhadap  distribusi  rokok  ilegal  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai adalah melalui kontrol produksi  di  bidang  pemasuk  cuai  produk  tembakau ilegal.  Tujuannya  penelitian ini   untuk  mengetahui   Peran   Penyelidik   Pegawai Negeri    Sipil    di    Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam  Investigasi  Tindakan Pidana pada Distribusi Rokok Ilegal.
1 Surono, Bahan Ajar Teknis Cukai, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 2.
2 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan , (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 74.

## METODE
Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan kualitatif yaitu landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta  di  lapangan  atau  dengan  kata  lain  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.
Adapun  fokus  penelitian  saat  ini  yaitu  Penindakan  Cukai  Ilegal  pada Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Parepare. Penelitian  ini  menyatakan  bahwa  penindakan  bea  cukai  yang  sangat  diperlukan untuk  mengatur  barang-barang  kena  cukai  atau  mengambil  tindakan  yang diperlukan   terkait   dengan   barang-barang   kena   cukai,   barang-barang   lainnya termasuk  barang-barang  yang  boleh  kena bea cukai,  fasilitas  transportasi,  gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai.
Jenis penelitian yang digunakan penulis terdiri dari 2 jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis dan  penelitian sosiologis .  Jenis  penelitian  tersebut  akan dijelaskan  sebagai  berikut  :  Penelitian yuridis yaitu  pendekatan  menganalisa dengan  melihat  kepada  ketentuan  yang  berlaku  kemudian  dikaitkan  dengan permasalahan yang di paparkan penulis dan Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan  cara  memahami  objek  permasalahan  melalui  sumber  atau  rujukan  yang ada  berupa  penindakan  cukai  ilegal  pada  kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea dan cukai type madya pabean c Parepare.
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  atau  daerah  yang  dipilih  sebagai  tempat pengumpulan   data   di   lapangan   untuk   menemukan   jawaban   atas   masalah. Penelitian ini  dilakukan  di  kantor pengawasan  dan  pelayanan  type  madya  pabean c  Parepare.  dengan  pertimbangan  data  yang  di  perlukan  untuk  bahan  analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.
Teknik  pengolahan  data  dalam  pengolahan  data,  peneliti  menggunakan teknik  editing  dimana  peneliti  mengelolah  data  berdasarkan  informasi  yang telah dikumpulkan  dan  menyatukan  menjadi  sebuah  konten  tanpa  mengubah  makna dari sumber asli. Analisa data Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif  kemudian  di  analisa  menggunakan  teknik  yaitu  Data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang  diteliti.  Data display (penyajian  data),  dalam  hal  ini  penyajian  data  dalam penelitian  tersebut  bertujuan  untuk  menyampaikan  mengenai  hal-hal  yang  diteliti dan  penarikan  Kesimpulan,  pada  tahap  ini  penulis  menarik  atau  membuat kesimpulan  dan  saran  sebagai  bagian  akhir  dari  sebuah  penelitian.

## PEMBAHASAN Konsep Bea Cukai
Cukai  adalah  retribusi  Negara  yang hendak  dikenakan  atas  produk-produk terpilih  yang  memiliki  sifat  atau  karakteristik  pantas  dengan  hukum.  Pendapatan Negara  yang  maksudnya  untuk  melaksanakan  ketentraman  warga,  pajak  cukai juga  merupakan  pajak  negara  bagian  yang  dibebankan  untuk  pengguna  dan berkelakuan  ketat  dan  memperluas  pengajuannya  didasarkan  pada  kelakuan  atau karakteristik objek cukai. 3
Barang  kena  cukai  adalah  barang-barang  tertentu  yang  mempunya  sifat atau  karakteristik  yang  konsumsinya  perlu  dikendalikan  peredarannya  perlu diawasi  pemakaiannya  dapat  menimbulkan  efek  negatif  bagi  masyarakat  atau lingkungan  hidup  atau  pemakaiannya  perlu  pembebanan  pungutan  Negara  demi keadilan dan keseimbangan.
Pengertian Cukai dalam Undang-Undang yaitu : Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Cukai adalah  pungutan  Negara  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang  tertentu  yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 4
Pasal  1  Ayat  2  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  cukai, Pabrik adalah tempat  tertentu termasuk  bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan  bagian  daripadanya,  yang  dipergunakan  untuk  menghasilkan  barang kena  cukai  dan/atau  untuk  mengemas  barang  kena  cukai  dalam  kemasan  untuk penjualan eceran .
Pada   kebenarannya   detik   ini,   barang  kena   cukai   (objek   cukai)   yang memungut cukai terdiri dari:
1. Etil  alkohol  atau  etanol  adalah  produk  cair,  bening  serta  tidak  bermotif adalah  senyawa      organik      pada      metode      kimia      C2H5OH      yang bermanfaat   melalui fermentasi dengan distilasi atau dengan sintesis kimia.
2. Minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  adalah  segala  produk  dengan cairan  yang  kebanyakan  diucap  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol yang menduga diproduksi melewati fermentasi, distilasi, atau cara lain.
3. Hasil    tembakau    adalah    hasil    tembakau    yang    dibuat    dari    hasil tembakau  rajangan  yang  telah  dibalut  dengan  kertas  menggunakan  cara dilinting  untuk  dipakai  tanpa  mengindahkan  bahan  pengganti  atau  bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 5
3 Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Pertumbuhan dan  Perkembangan  Bea  dan  Cukai ,  (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai , Bab 1, Pasal 1.
5 Surono, Bahan Ajar Teknis Cukai , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.
Dari   penindakan   hukum   dan   kegiatan   penegakan   hukum   pelanggar dibidang cukai, maka paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh :
a)    Memberikan   efek   jera   bagi    pelaku    dan   pengusaha   lain    untuk    tidak melakukan  pelanggaran  dalam  konteks  ini  akan  mendorong  peningkatan kepatuhan.
b)   Terdapat   tambahan   penerimaan   negara   dari   sanksi   administrasi   yang ditetapkan. 6
2.   Profil   Kantor   Pengawasaan   dan   Pelayanan   Bea   Cukai   Tipe   Madya Pabean C Parepare
Kota  Parepare adalah  salah  satu  kota  di provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan luas  wilayah  99,33  Km,  kota  Parepare  sebagai  pusat  perdagangan  dikawasan Utara  Sulawesi  Selatan  telah  menjadi  parlementer  tumbuhan  disegala  sektor  serta menjadikannya  sebagai  kota  jasa  dan  niaga  dengan  mengandalkan  pelabuhan nusantara  menjadi  pintu  keluar  masuknya  pedagang  dan  barang  sejak  dahulu. Kota  ini  telah  menjadi  jantung  perdagangan  di  provinsi  Sulawesi  Selatan,  untuk itu  Bea  Cukai  Parepare  hadir  untuk  melakukan  Pengawasan  dan  Pelayanan  di bidang    Kepabeanan    dan    Cukai    demi    terwujudnya    iklim    perdagangan    yang kondusif  sekaligus  melindungi  masyarakat.  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Tipe  Madya  Pabean  C  Parepare  adalah  instansi  vertikal  dalam  jajaran  Rektorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementerian  Keuangan  yang  berada  dibawah  Kantor wilayah   Direktorat   Jenderal   Bea   dan   Cukai   Sulawesi   Selatan.   Wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare. 7
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Hafidz  selaku  kepala  seksi  P2  di kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c  Parepare  di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Luas  wilayah  pengawasan  meliputi  12  kabupaten  dan  kota  yaitu,  kota parepare,    barru,    pinrang,    enrekang,    sidrap,    wajo,    soppeng,    polewali mandar, mamasa, majene, kota mamuju dan mamuju tengah” 8
6 Majalah Warta  Bea  dan  Cukai  Volume 48, Nomor  2,  Februari 2016. Pengaruh Penegakan Hukum Pada  Peredaran  Rokok  Memungkinkan  Pemerintah  Memperoleh  Penerimaan  Negara  Yang Optimal. di Akses pada hari rabu, 29 Januari 2020
7 Bea Cukai Parepare, “ Profil Bea Cukai ”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.
8 Hafidz, Kepala Seksi p2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.
Bea    Cukai    Parepare    didukung    oleh    sumber    daya    manusia    yang professional  dan  menjunjung  tinggi  integritas  dalam  rangka  mempelancar arus  lalu  lintas  barang,  kantor  Bea  Cukai  Parepare  memberikan  pelayanan Kepabeanan  di  bidang  impor  dan  ekspor  layanan  di  bidang  cukai  serta  layanan informasi  dan  pengaduan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai Revenue  Collector .  Kantor  Bea  Cukai  Parepare  terus  berinovasi  meningkatkan pelayanan aktif memberikan asistensi sehingga realisasi penerimaan dari tahun ke tahun  mampu melampaui    target    yang    telah    ditetapkan.    Kantor    Bea Cukai    Parepare melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdirinya PLTB di kabupaten  Sidrap  yang  merupakan  pembangkit  listrik  tenaga  paling  pertama  di Indonesia  serta  berdirinya  PT  biota  laut  ganggang  yang  berada  di  kabupaten Pinrang  sebagai perusahaan  penerima fasilitas  kawasan  berikat  yang merupakan industri rumput laut terbesar di dunia.
Mengembang  tugas  dan  fungsi  sebagai Community  Protector Kantor  Bea Cukai  Parepare  melakukan  berbagai  pengawasan  secara  ketat  dan  massif   serta berkelanjutan  termasuk  upaya  penegakan  hukum  atas  berbagai  upaya penyelundupan  barang  ilegal  dan  berbahaya.  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dan  pengawasan  yang efektif  kepada  pengguna  jasa  Kepabeanan  dan cukai  serta mengimplementasikan  cara  kerja  yang  cepat,  efisien,  transparan  dan  responsif terhadap  kebutuhan  pengguna  jasa  melalui  kekompakan,  kerja  keras  dan  kerja cerdas  berlandaskan  ketulusan  hati  dalam  menjawab  semua  tantangan  di  masa depan.  Bea  Cukai  Parepare  akan  terus  bertransformasi,  mengukir  prestasi, menggapai visi dan memicu. 9
Berdasarkan wawancara dengan bapak Bahtiar Fahruddin selaku pengatur tingkat  1  di  kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Bea  Cukai  Parepare  telah  menjalankan  Undang-Undang  No.  39  Tahun 2007 tentang Cukai dengan baik”
“Adapun contohnya dalam  menjalankan aturan  yaitu penindakan  terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa penyitaan dan dijadikan barang milik Negara kemudian dilakukan pemusnahan” 10
9 Bea Cukai Parepare, “ Profil Bea Cukai ”, (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.
10 Bahtiar Fahruddin, Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 26 Februari 2020.
Penindakan  Cukai  Ilegal  pada  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare.
1. Penindakan  Bea  Cukai  yang  sangat  diperlukan  untuk  mengatur  barang-barang kena  cukai  atau  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  terkait  dengan  barang- barang  kena  cukai,  barang-barang  lainnya  termasuk  barang-barang  yang boleh  kena  bea  cukai,  fasilitas  transportasi,  gedung  dan  tempat-tempat  lain, pembukuan,  pencatatan  pengusaha  yang  terkena  bea  cukai  dan  layanan pemesanan pita cukai.
2. Penyidikan  dimiliki  oleh  pejabat  Bea  dan  Cukai  diatur  dalam  UU  No.  8  tahun 1981  tentang  hukum  acara  pidana  untuk  melakukan  investigasi.  Proses  yang dilakukan    oleh    penyidik    Bea    Cukai    harus    melalui    beberapa    tahapan dalam  implementasinya        seperti        kegiatan        penegakan        hukum,
pemeriksaan    dan penyelesaian kasus-kasus sebelumnya. 11
Adapun beberapa barang kena cukai yaitu : 1)   Hasil Tembakau.
2)   Etil Alkohol atau Etanol adalah Barang Cair.
3)   Minuman Mengandung Etil Alkohol.
Adapun  barang-barang ilegal  yang masuk  di  kawasan  pelabuhan  Parepare yaitu :
1)   Hasil Tembakau
2)   Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
3)   Narkotika, Psikotropika, Prekurser (NPP)
4)   Kayu Putih dan Ulin
5)   Kayu Meranti
Dari  kelima  barang-barang  ilegal  yang  masuk  dikawasan  Parepare,  yang masuk cukai ilegal adalah :
1)   Barang Hasil Tembakau
Barang  Hasil  Tembakau  adalah  hasil  tembakau  yang  dibuat  dari  hasil tembakau  rajangan  yang  telah  dibalut  dengan  kertas  menggunakan  cara  dilinting untuk  dipakai  tanpa  mengindahkan  bahan  pengganti  atau  bahan  pembantu  yang digunakan dalam pembuatannya.
11 Shynta Pravitasari, Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

## 2)   Minuman Mengandung Etil Alkohol
Minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang dengan cair yang  lazim  itu  disebut  minuman  yang  mengandung  etil  alkohol  yang  telah dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. 12
REKAP PENINDAKAN PADA BARANG HASIL TEMBAKAU 2017-2019 Tabel 1 Tahun Jumlah Penindak an Jumlah Satuan Perkiraan Nilai Barang Potensi Kerugian Negara Tindak Lanjut 2017 3 2 651,968 Rp. R p . 32 Batang 420,729,940 209,723,48 0 Pemusnahan 2018 137 5,396,440 Rp. R p . 131 Batang 4,057,406,950 1,696,952,40 0 Pemusnahan, 3 sanksi administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil, 2 penyidikan 2019 6 7 3,237,136 Rp. R p . 60 Batang 2,374,197,540 1,363,337,28 0 Pemusnahan, 1 Penyidikan Jumlah 236 660,601,5 Rp. R p . 223 4 Batang 427,933,346,96 210,783,769, 6 Pemusnahan, 8 3 Sanksi Administrasi berupa benda, 1 serah terima dengan kanwil dan 3 penyidikan
(Sumber  Data: Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe  Madya Pabean C Parepare ).
12 Surono, Bahan Ajar Teknis Cukai , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), 45.
Bahwa  di  tahun  2017  terdapat  32  Penindakan  yaitu  dengan  penindakan pemusnahan yang dilakukan oleh aparat bea dan cukai, pada tahun 2018 terdapat 131 Penindakan yaitu dengan 131 pemusnahan 3 sanksi administrasi yaitu dengan membayar denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada Pasal 27  Ayat  4  dikenakan  sanksi  administrasi  sebesar  Rp.  5.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh aparat bea dan cukai 1 serah terima dengan kanwil  maksudnya  penyelesaian  perkaranya  di  selesaikan  ke  kantor  wilayah (kantor diatas kantor pengawasan dan pelayanan parepare) dan 2 penyidikan pada tahun  2019  terdapat  67  Penindakan  yaitu  dengan  penindakan  60  pemusnahan yang  dilakukan  bea  dan  cukai  dan  1  penyidikan.  Peredaran  rokok  ilegal  yang cukup  mengkhawatirkan  karena  tersebar  luaskan  di  toko  dan  warung-warung kecil  di  kota  Parepare  yang  akan  mengganggu  pasar  pabrik  perusahaan  dan  juga pendapatan  cukai.  Dari  data  diatas  kita  bisa  lihat  kerugian  Negara  yang  telah dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Dalam  rekap  penindakan  diatas  ada  penurunan  pada  tahun  2018  terdapat 137  penindakan  dan  pada  tahun  2019  terdapat  67  penindakan.  Berdasarkan wawancara  dengan  bapak  Bahtiar  Fahruddin  selaku  pengatur  tingkat  1  di  kantor pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c  Parepare  di  peroleh keterangan sebagai berikut “Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat sehingga  secara  otomatis  akan  mengurangi  penindakan  yang dilakukan oleh bea cukai” 13
13 Bahtiar Fahruddin, Selaku Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.

## REKAP PENINDAKAN PADA BARANG MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017- 2019
Tabel 2 Tahun Jumlah Jumlah Perkiraan Potensi Tindak Penindaka n Satuan Nilai Kerugia n Lanjut Barang Negara 2017 1 kali 5 Botol R p. R p. 1 3.220,000 507,350 Pemusnaha n 2018 1 kali 3 1 5 R p.
- 1 sanksi Botol 107,100,00 0 administra si berupa denda 2019 - - - - - Jumlah 2 Kali 3 2 0 R p. R
p. 1 Botol 110,320,00 0 507,350 Pemusnahan, 1 sanksi administrasi berupa denda
(Sumber  Data: Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe  Madya Pabean C Parepare ).
Untuk  ditahun  2017  ada  1  kali  penindakan  yaitu  dengan  penindakan pemusnahan,  pada  tahun  2018  ada  1  kali  penindakan  dengan  penindakan pemusnahan  1    sanksi    administrasi    berupa  denda  berdasarkan    Undang- Undang Nomor  39   Tahun   2007   pada  Pasal  27   Ayat  4   dikenakan  sanksi administrasi  sebesar  Rp.  5.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)    yang  telah ditetapkan  oleh  aparat  bea  dan  cukai,  pada  tahun  2019  tidak  ada  sama  sekali penindakan yang dilakukan   oleh   aparat   bea   dan   cukai.   Masih   banyak didapati   minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dan masih banyak beredar  disebagian  besar  wilayah  Parepare.  Dari  data  diatas  kita  bisa  lihat menurunnya penindakan minuman yang mengandung etil alkohol.
Untuk  meminimalisir  pelanggaran  yang  terjadi  di  kawasan  Parepare,  saat ini  pihak  KPPBC  TMP  C  Parepare  juga  meningkatkan  pengawasannya  dengan melakukan  berbagai  penindakan  baik  itu  impor,  ekspor  dan  cukai  tapi  saat  ini KPPBC TMP C Parepare terkendala dengan kekurangan jumlah personil, di setiap pelabuhan  yang  terindikasi  pelanggaran  yang  masuk  kawasan  Parepare  itu sebenarnya harus ada penjagaan dikarenakan jumlah personil yang tidak memadai maka dari itu KPPBC TMP C Parepare menjaganya secara bergiliran hal ini untuk mencegah barang kena cukai tentunya rokok ilegal dan minum alkohol.
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Bahtiar  Fahruddin  selaku pengatur tingkat  1  di  kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :
”Jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 16 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten dan kota  yaitu,  kota  parepare,  barru,  pinrang,  enrekang,  sidrap,  wajo,  soppeng, polewali  mandar,  mamasa,  mejene,  kota  mamuju  dan  mamuju  tengah.  Namun demikian,   kami   tetap   berusaha   sebaik   mungkin   untuk   mengoptimalkan pengawasan kami di kawasan parepare” 14
a)     Faktor  yang  menghambat  Pengawasan  dan  Penegakan   Hukum  Terhadap Peredaran  Rokok Ilegal di Parepare.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  atau  menghambat  mengapa pengawasan  distribusi  rokok  ilegal  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang  adalah sebagai berikut:
1. Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal.
2. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai.
3. Kurangnya  kesadaran  oleh  produsen  rokok  dalam  memproduksi  rokok illegal (keuntungan dengan modal dagang kecil).
4. Masih lemahnya aturan atau regulasi tentang peredaran rokok illegal
5. Adanya kenaikan tarif cukai.
b)    Bentuk Kategori Pelanggaran  Terhadap Rokok Ilegal
Berlanjutnya   peredaran   rokok  ilegal  membuktikan  bahwa  masih   ada banyak  pelanggaran  terhadap  rokok  ilegal.  Salah  satu  pelanggaran  disebabkan oleh  keinginan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  keuntungan  dari  produsen  dan harga yang lebih rendah dari konsumen atau orang yang mengkonsumsinya. 15
14 Bahtiar Fahruddin, Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.
15 Mahfudloh, Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta , skripsi, (Surakarta: Unviversitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Bahtiar  Fahruddin  selaku  Pengatur tingkat  1  di  kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Modus  penyelewengan  cukai  yang  terjadi  ada  beberapa  yaitu  ada  pita tidak  dilengkapi  pita  cukai,  menggunakan  pita  cukai  palsu,  menggunakan  pita cukai bekas dan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya”. 16
Di  kawasan  Parepare  ada  yang  namanya  tingkat  pelanggaran  dari  yang teringan  sampai  yang  terberat.  Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Hafidz selaku kepala seksi P2 di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Disini  pelanggaran  yang teringan itu menjual  rokok  yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya” 17
4.   Upaya  yang  dilakukan  oleh  KPPBC  dalam  Pengawasan  Cukai Ilegal
a)   Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  tujuan  pencegahan sebelum  pelanggaran  di  bidang  cukai.  Kegiatan  pengawasan  preventif  biasanya dilakukan dengan beberapa pengawasan sebelum produksi.

## b)   Pengawasan Administrasi
Upaya preventif adalah upaya awal untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan pertama yang dilakukan oleh  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  dimulai  dengan  pengawasan  administrasi dalam  bentuk  pengawasan  sebelum  produksi  BKC,  setelah  produksi  BKC,  dan distribusi  BKC  yang  sudah  memiliki  izin  terhadap  BKC.  Barang  yang  akan melakukan  produksi  harus  melewati  pengawasan  administrasi  terlebih  dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
16 Bahtiar Fahruddin, Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.
17 Hafidz, Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.

## c) Sosialisasi Sebagai Pencegahan
Selain   pengawasan   administrasi   dan   fisik,   KPPB   juga   melakukan sosialisasi  ke  berbagai  kelompok  untuk  menginformasikan  fungsi-fungsi  utama cukai  dan  bahaya  jika  terjadi  pelanggaran  pajak.  Bentuk  kegiatan  ini  ditujukan untuk    pengguna   jasa,    atau    orang-orang    yang    bersentuhan    langsung    dengan barang-barang yang terkena bea dalam hal ini fokus pada produk tembakau.
1.   Upaya Represif
Upaya  represif  adalah  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  setelah  adanya pengawasan prefentiv.
a)    Pengawasan Fisik
Pengawasan  pelaksanaan  ketentuan  manajemen  cukai,  yang  meliputi pemasukan, pengeluaran, transportasi dan distribusi BKC. Ada 13 Pencabutan ijin BKC  yang  dicabut  pada  tahun  2013,  menunjukkan  bahwa  banyak  perusahaan pada   tahun   itu   memiliki   ijin   tetapi   mereka   sedang   melakukan   kegiatan pelanggaran  cukai  yang  harus  dihentikan  izin  produksi  BKC.  Meskipun  jumlah tindakan  yang  diambil  oleh  KPPBC  sudah  mulai  berkurang  dari  tahun  ke  tahun, KPPBC masih berusaha  dan meningkatkan pengawasan di wilayah kerja  KPPBC untuk menyelamatkan kerugian Negara. 18
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Hafidz  selaku  kepala  seksi  P2  di kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c  Parepare  di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Upaya  untuk  melakukan  mengurangi  pelanggaran  cukai  adalah  dengan melakukan  pengawasan  dan  sosialisasi  secara  terus  menerus,  serta berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  untuk  mengurangi  peredaran rokok ilegal”. 19
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain: a. Faktor Internal
Pengajuan  tambahan  personel  atau  pegawai  adalah  menambah  jumlah pegawai  melalui  rekrutmen  karyawan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.  Namun,  pegawai  ini  akan  ditugaskan  ke  semua  kantor  bea  cukai  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  setiap  kantor  bea  dan  cukai  membuat  analisis  beban kerja  yang  harus  dilaporkan  ke  kantor  pusat  untuk  mengetahui  total  kebutuhan pegawai di wilayah tersebut.
18 Shynta Pravitasari, Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).

## b. Faktor Eksternal
Batas  kawasan  yang  bebas  dan  tidak  jelas,  adapun  upaya  yang  dapat dilakukan    oleh   Bea   dan    Cukai    Kota   Parepare    untuk   mengatasi   hambatan- hambatan ini meliputi:
a) Meningkatkan Pengawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare b) Melakukan patrol
Tingkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk terwujudnya efektifitas hukum.  Memberikan  pendekatan  kepada  pedagang  kecil  dan  masyarakat  dengan melakukan konseling rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Berdasarkan  wawancara  dengan bapak  Bahtiar  Fahruddin  selaku  pengatur tingkat  1  di  kantor  pengawasan  dan  pelayanan  bea  cukai  tipe  madya  pabean  c Parepare di peroleh keterangan sebagai berikut :
“Upaya  dan  komitmen  dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan  dan penindakan  barang  cukai  ilegal  yaitu  dengan  meningkatkan  pengawasan dengan  cara  melakukan  kegiatan  operasi  pasar  dan  melakukan  sosialisasi secara  berkala  seperti  memasang  iklan  diradio  serta  berkoordinasi  dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal” 20

## 5.   Penyelundupan di Bea Cukai dalam Perspektif Hukum Islam
Kejahatan  penyelundupan  di  jinayat  yang termasuk  dalam  hukuman takzir adalah  hukuman  yang  tidak  pasti  dengan  ketentuan  dalam  teks  Al-Qur'an  atau sunnah.  Utusan  hukuman  takzir  menjadi  wewenang  pihak  berwenang  untuk menentukannya. 21
Dilihat  dari  sistem  ekonomi  Islam,  penyelundupan  tidak  sesuai  dengan dasar  Islam,  yaitu  sistem  ekonomi  Islam,  sistem  yang  didasarkan  pada  tuntutan Al-Qur'an  dan  Sunnah,  dan  sistem  yang  akan  membawa  umat  manusia  di  jalur diberkati olehnya.  Sistem ini didasarkan pada agama  Islam, karena  Islam sebagai "Rahmatan  lil  alamin"  yang  merupakan  berkah  bagi  alam  semesta,  memiliki
19 Hafidz, Kepala Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 22 Januari 2020.
20 Bahtiar Fahruddin, Pengatur Tingkat 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare , Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2020.
21 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001), 1-2.
makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi. 22
Dalam  Al-Qur'an  menjelaskan  bahwa  kejahatan  "penyelundupan"  adalah tindakan   yang   mengganggu   ketertiban   umum   dan   keamanan   masyarakat. seseorang  yang  melakukan  kejahatan  terhadap  orang  lain  berarti  seolah-olah  dia telah  melakukan  kejahatan  terhadap  semua  orang,  karena  dengan  begitu  manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut.  Allah swt berfirman dalam surah al-maidah (5): 32 23
Terjemahnya :
“Oleh  karena  itu  kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa barang  siapa  membunuh  seseorang,  bukan  karena  orang  itu  membunuh orang  lain,  atau  bukan  karena  berbuat  kerusakan  di  bumi,  maka  seakan- akan  dia  telah  membunuh  semua  manusia.  Barang  siapa  memelihara kehidupan  seorang  manusia,  maka  seakan-akan  dia  telah  memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka  dengan  (membawa)  keterangan-keterangan  yang  jelas.  Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi” 24
22 Dahlia Hezadalina, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau , skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2015.
23 Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Tafsirnya ,  (Jakarta  :  PT.  Sinergi  Pustaka  Indonesia,
2012), 149-150.
24 Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Tafsirnya ,  (Jakarta  :  PT.  Sinergi  Pustaka  Indonesia, 2012), 149-150.
Dalam  ayat  di  atas  menjelaskan  praktik  bisnis  dan  ekonomi  yang  tidak dibenarkan  oleh  Al  Qur'an,  itu  juga  menekankan  larangan  bisnis  yang  dilakukan oleh  proses  kejahatan.  penyelundupan  adalah  prinsip  yang  menguntungkan kelompok  tertentu,  tetapi  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  luas.  Al-Qur'an hadir  dengan  nilai-nilainya  untuk  membangun  kesejahteraan  umat  manusia  yang seimbang  antara  dunia  dan  akhirat  antara  individu  dan  masyarakat  dalam  aspek bisnis,  Al-Qur'an  menawarkan  prinsip  keadilan  dari  "kesucian"  yaitu  melarang pemilihan  harta  yang  dilarang  zatiniyah  (haram),  dilarang  metode  dan  proses memperolehnya,  dan  dilarang  dampak  manajemennya,  jika  merugikan  pihak lain. 25
Penipuan  "penyelundupan"  menghilangkan  fungsi  rezeki  terbesar,  yaitu perdagangan  dan  pertukaran  manfaat  (keuntungan)  sesama  manusia  dan  bangsa baik  dalam  jarak  pendek  maupun  jarak  jauh.  Jika  sumber  tidak  berfungsi, kerusakan berkembang dan sumber makanan manusia terputus. 26
Juga dalam surah lainnya disebutkan surah Al-Imran (3): 130
Terjemahnya :
“Wahai    orang-orang    yang    beriman!    Janganlah    kamu    memakan    riba dengan  berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kepada  Allah  agar  kamu beruntung”. 27
Bea  cukai  ekspor-impor  ini  juga  harus  dilakukan  seadil-adilnya  dengan memperhatikan  situasi  dan  kondisi  masyarakat.  sebagai  konsekuensinya  karena pungutan  bea  cukai  masih  ditentukan  oleh  kepala  negara  dengan  peraturan,  bagi pelanggar,  yaitu  penyelundup,  tentu  saja  dikenakan  sanksi  hukum  dengan  beban berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik,  tentu  saja,  harus  selalu  mematuhi  semua  aturan  otoritas  negara  atau pemerintah.  ini  juga  diperintahkan  oleh  Allah,  sebagaimana  firmannya  dalam surah An-nisa (4): 59.
25 Ike Arendha, Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir , skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.
26 Syekh   Ali   Ahmad   Al-Jurjawi, Terjemahan   Falsafat   dan   Hikmah   Hukum   Islam , (Semarang:  Asy Syifa’, 1992), 477.
27 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya , (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 84.
Terjemahnya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”. 28
Berdasarkan  ayat  tersebut  bahwa  setiap  warga  negara  harus  menaati kepala  negara  atau  ulil-amri,  selama  kepala  negara  tidak  bertindak  adil  atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.
Dengan  demikian  penyelundup  ilegal  yang  tidak  menggunakan  dokumen resmi  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  jelas  tidak  dibenarkan  dalam pandangan  hukum  Islam,  karena  mereka  telah  melakukan  muamalah  tanpa memperhatikan    hukum    dan    peraturan    yang    ditetapkan    oleh    pemerintah. Sebagaimana Allah swt berfirman pada surah Al-Baqarah (2): 188
Terjemahnya :
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada  harta  benda  orang lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  Padahal kamu mengetahui”. 29
28 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya , (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 114.
29 Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Tafsirnya ,  (Jakarta  :  PT.  Sinergi  Pustaka  Indonesia, 2012), 36.
Sedangkan Sabda Rasulullah saw menyatakan :
؟ ﺎم ﻄﻌ ﻟ ﺐ ا ﺎﺣ ﺻ ﺎﯾ ا ﺬ ھ ﺎ ﻣ Artinya :
“Wahai   pemilik  makanan  apa  ini?”  Beliaupun  menegurnya  kenapa sesuatu  yang basah itu tidak diletakkan di  luar saja sehingga bisa dilihat oleh  orang  yang  mau  membelinya.  Dengan  tegas  beliau  menambahkan pernyataan :
م ◌ن ﻏﺶ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﻲ
Artinya :
“Siapa  saja  menipu  (berbuat  curang)  maka  dia  bukan  dari  golonganku” (HR MUSLIM). 30
Berdasarkan   dalil   di  atas,  tindakan   penyelundupan  dengan memanipulasi dokumen-dokumen ini tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam yang juga dilarang, yang berarti haram. 31

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penindakan Cukai ilegal pada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean c parepare yang menangani barang kena cukai yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare,  ada penindakan dan penyidikan  yang menanangi pelanggaran-pelanggaran. Tetapi jumlah personil belum memadai dikarenakan pegawai di seksi p2 hanya 16 orang sedangkan yang harus diawasi meliputi 12 kabupaten  dan  kota,  bea  cukai  tetap  berusaha  sebaik  mungkin  untuk mengoptimalkan  pengawasan  di  parepare,  penindakan  yang  dilakukan  oleh aparat bea dan cukai Parepare yang membawa masuk barang cukai ilegal ialah diberikan  sanksi  administrasi  sebesar  Rp.  5.000.000,00  ((Lima  puluh  juta rupiah)  sesuai  dengan    Undang-Undang    Cukai    dan    penindakan    berupa  1 serah    terima    berupa  kanwil    maksudnya    penyelesaian    perkaranya diselesaikan    ke    kantor    wilayah  (kantor  diatas  kantor  pengawasan  dan pelayanan Parepare).
30 Mahmud   Budi   Setiawan, Hadis   Bahaya   Perbuatan   Curang ,   https://suaramuslim.net/hadis- bahaya-perbuatan-curang/, Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.
31 Moh Su’ud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi , skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel), 1989.
2. Upaya-upaya  penindakan  cukai ilegal  pada  kantor  pengawasan  dan  pelayanan bea cukai tipe madya pabean c Parepare adalah : Upaya Preventif adalah upaya yang  dilakukan  untuk  tujuan  pencegahan  sebelum  adanya  pelanggaran  di bidang  cukai.  Pengawasan  pertama  yang  dilakukan  oleh  KPPBC  dimulai  dari pengawasan  administrasi  yang  pelaksanaannya  berupa  pengawasan  sebelum produksi  BKC,  sesudah  produksi  BKC  dan  pendistribusian  BKC  yang  telah memiliki izin terhadap BKC.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan , Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Ahmad  Azhar Basyir, Ikhtisar  Fiqih Jinayat (Hukum  Pidana  Islam),  Yogyakarta, Penerbit uii Press, 2001.
Bea               Cukai               Parepare,               “ Profil               Bea               Cukai ” (https://m.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID), di akses pada Tanggal 27 Februari 2020.
Bahtiar  Fahruddin, Pengatur  Tingkat  1  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C   Parepare ,  Wawancara  pada  Tanggal   26 Februari 2020.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Bea  dan Cukai , Jakarta, Departemen Keuangan, 1995.
Dahlia   Hezadalina, Penegakan   Hukum   Pidana   Terhadap   Penyelundupan   di Provinsi Riau , skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015. Hafidz, Kepala  Seksi  p2  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  Cukai  Tipe Madya Pabean C Parepare , wawancara pada tanggal 22 Januari 2020.
Ike  Arendha, Analisa  Pengawasan  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai    Tipe    Madya    Pabean    C    Tembilahan    dalam    Pengawasan Penyelundupan  Barang  Ilegal  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir ,  skripsi, (Pekanbaru : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.
Kementerian  Agama  RI, Al-Quran  dan  Tafsirnya ,  Jakarta  :  PT.  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012.
Mahfudloh, Pengendalian  dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Rokok Ilegal  dan  Pita  Cukai  Palsu  Oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan Dinas  Instansi  Terkait  Kota  Surakarta ,  skripsi,  (Surakarta:  Unviversitas
Muhammadiyah Surakarta, 2017). Mahmud Budi Setiawan, Hadis Bahaya Perbuatan Curang ,
https://suaramuslim.net/hadis-bahaya-perbuatan-curang/,  Suaramuslim.com, di akses pada tanggal 24 April 2020.
Moh  Su’ud, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penyelundupan  Sebagai  Tindak Pidana Subversi , skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1989.
Majalah  Warta  Bea  dan  Cukai  Volume  48,  Nomor  2,  Februari  2016. Pengaruh Penegakan  Hukum  Pada  Peredaran  Rokok  Memungkinkan  Pemerintah Memperoleh  Penerimaan  Negara  Yang  Optimal. di  Akses  pada  hari  rabu, 29 Januari 2020.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai , Bab 1, Pasal 1.
Surono, Bahan Ajar Teknis Cukai, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
Shynta Pravitasari, Peran Kantor Pengawasan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  Madya  Cukai  Kudus  Dalam  Mengawasi  Kebijakan  Cukai  Rokok Terkait   UU   No.   39   Tahun   2007, Skripsi,   (Semarang:   Universitas Diponegoro, 2015).
Syekh   Ali   Ahmad   Al-Jurjawi, Terjemahan   Falsafat   dan   Hikmah   Hukum Islam , Semarang:  Asy Syifa’, 1992.