Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) DALAM MENYALURKAN GAJI INDUK YANG BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA NEGARA (APBN) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEULABOH
Fitri Yani (1) , Fatmayanti (2) , Daniel Sianturi (3)
1, 2 Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh
3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh e-mail: fitriyani011201f@gmail.com, Fatmayanti@utu.ac.id, Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
This study aims to identify problems that occur during the process of distributing APBN funds, one of which is the main salary using the SPAN application. The research design uses a qualitative descriptive design, this research was conducted at KPPN Meulaboh where the office is one of the sources for researchers in conducting interviews and collecting data in the process of distributing the  main  salary.  The  interview  results  show  that  the  SPAN  application  has  not  been  running effectively because there are still various shortcomings or obstacles in the process of disbursing the  main  salary  that  is  felt  by  the  Meulaboh  KPPN  staff  such  as  an  inadequate  network  that hampers office work and also inflexible job placement where the work can only be done at the office. . As for some that were analyzed, such as the effectiveness of using the SPAN application, comparisons between the manual system and SPAN, and also wanted to see the advantages and disadvantages  of  the  two  systems.  Then  the  formulation  in  making  policies  on  what  are  the problems in processing the main salary sourced from the APBN in using the SPAN application. Keywords: SPAN, Main Salary, APBN.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat pada saat proses penyaluran dana  APBN  yang  salah  satunya  merupakan  gaji  induk  menggunakan  aplikasi  SPAN.  Desain penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di KPPN Meulaboh dimana kantor tersebut adalah salahsatu sumber bagi peneliti dalam melakukan wawancara dan pengambilan  data  dalam  proses  penyaluran  gaji  induk.  Hasil  wawancara  menunjukan  bahwa aplikasi  SPAN  belum  berjalan  secara  efektif  karena  masih  terdapat  berbagai  kekurangan  atau kendala  dalam  proses  pencairan  gaji  induk  yang  dirasakan  oleh    staf  KPPN  Meulaboh  seperti jaringan  yang  kurang  memadai  sehingga  menghambat  perkerjaan  kantor  dan  juga  penempatan perkerjaan  tidak  flaksibel  dimana  pekerjaan  tersebut  hanya  bisa  dilakukan  dikantor.  Adapun beberapa  yang  dianalisis  seperti    efektifitas  penggunaan  aplikasi  SPAN,  perbandingan  antara sistem  manual  dan  SPAN,  dan  juga  ingin  melihat  kelebihan  dan  kekurangan  dikedua  sistem tersebut.  Kemudian  yang  menjadi  rumusan  dalam  mengambil  kebijakan  terhadap  apa  yang
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
menjadi  permasalahan  dalam  memproses  gaji  induk  yang  bersumber  dari  APBN  dalam menggunakan aplikasi SPAN.

## Pendahuluan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Meulaboh merupakan Ditjen Perbendaharaan  Negara  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Didjen  Perbendahaan  Provinsi Aceh,  nama  KPPN  dibentuk  berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/.01/2008 yang merupakan
perubahan  dari  Kantor  Perbendaharaan  dan Kas Negara (KPKN) Meulaboh yang berada dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan. Dalam menyalurkan biaya dengan penatausahaan  penerima  serta  pengeluaran anggaran  melalui  dan  dari  kas  Negara bedasarkan.    peraturan  perundang-undangan (Zuhdi dan Amelia : 2015).
Untuk mendukung tugas KPPN Meulaboh  dalam  menyalurkan  dana  APBN, UU  Nomor  17  Tahun  2003  Pasal  3  Ayat  1 menyebutkan  “keuangan  negara  dikelola secara  tertib,  taat  terhadap  peraturan  UU, efesien,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  mengamati  rasa  keadilan  dan kepatuhan. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 menyatakan “Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN),  Aanggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) memiliki  fungsi  otoritas,  perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.  Kemudian  Pengeloaan  dana APBN harus dikaukan dengan baik agar apa yang  telah  menjadi  tujuan  dari  APBN tersebut  dalam  pembangunan  dapat  tercapai dengan maksimal sesuai dengan target yang di dinginkan, dan ditetapkannya Pengelolaan Belanja  Negara  (PBN)  yang  efektif  bisa  di lihat  dari  tingkat  realisasi  anggarannya apakah  sudah  sesuai  dengan  perencanaan pencairan  dana  atau  tidak.  (Debijayanti  : 2020).
Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  oleh KPPN  Meulaboh  salah  satunya  ialah memproses Gaji Pegawai Negeri sipil (PNS)
yang  bersumber  dari  APBN,  sesuai  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016  yang  mengatur  tentang penyaluran gaji melalui rekening PNS Pusat, Prajurit TNI dan Anggota Polri menggunakan  bank  umum  yang  akan dilakukan  secara  terpusat,  ada  bebebrapa jenis  gaji  diantaranya,  gaji  induk,  Gaji Tunjangan  Hari  Raya  (THR),  kekurangan gaji, gaji susulan, dan Gaji Terusan.
Sebelum tahun 2015 KPPN Meulaboh dalam  memproses  gaji  induk  terlebih  dulu menggunakan  manual,  dengan  demikian dalam melaksanakan tugas karyawan KPPN ketika memproses gaji pegawai banyak sekali kekurangan  pada  sistem  manual  sehingga sering  terjadinya  kesalahan-kesalahan  pada proses  penggajian  Kemudian  mendorong pemerintah  dalam  melakuakn  pembaharuan pada  sistem  reformasi  dalam  pengelolaan keuangan  sejalan  dengan  penelitian  (Andy. 2017)  diamana  dalam  penelitiannya  juga menemukan  banyak  sekali  kendala  dalam proses  penyajian  karena  dilakukan  secara manual.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi  yang  semakin  canggih  pada  era revolusi  industri  4.0  sangat  berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Yahya  dan  Setiyono,  2022).  Pemerintah menerbitkan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran  Negara  (SPAN).  SPAN  adalah salah  satu  sistem  dalam  penyempuraan sistem manajemen keuangan dan administrasi dimana penerimaan pemerintah yang  sering  disebut  dengan  Government Financial Management and Revenue
Administration  Project  (GEMRAP)  dalam Manajemen Keuangan Publik (vitryani, dkk, 2022).  Hingga  mulai  berlaku  penuh  oleh seluruh  KPPN  di  Indonesia  mulai  Januari 2015.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Sistem  SPAN  berkerja  secara  sistem melalui  komputer  SPAN  dengan  jaringan internet  Kemenkeu  untuk  memvalidasi  data secara  otomatis  secara  efektif,  efesien, transparan  dan  akuntabel.  Aplikasi  SPAN dapat  mempermudah  para  pegawai  dalam melaksanakan    pekerjaannya  dimana  proses validasi  yang  cepat  dan  akurat,  keamanan data  terjamin,  mengurangi  pemakaian  ATK berupa kertas dan lain-lain, dan penyimpanan database  lebih  terpusat  sehingga  dapat menyediakan  data  secara  realtime.  Tetapi aplikasi  SPAN  juga  memiliki  kekurangan dimana  pekerjaan  hanya  bisa  diselesaikan dengan adanya jaringan intranet yang hanya dikhususkan  untuk  Kementrian  Keuangan, kemudian  perkerjaan  hanya  bisa  dilakukan dikantor  karena  tergantung  pada  kecepatan akses  internet  dan  listrik  setiap  kantor  dan juga  hanya  dapat  dilakukan  oleh  user  yang berwenang.
Beranjak  dari  persoalan  diatas,  maka peneliti  tertarik  untuk  melihat  seefektif apakah  pencairan  gaji  induk  menggunakan aplikasi  SPAN  dan  Peneliti  nantinya  akan melihat  bagaiamana  perbandingan  dalam memproses  gaji  induk  yang  bersumber  dari APBN dengan menggunakan aplikasi SPAN dan  manual.  Serta  untuk  melihat  kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut.
Landasan Teoristis Anggaran Pendapatan dan Belanja

## Negara (APBN)
APBN  merupakan  singkatan  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara adalah  perencanaan  yang  dibuat  oleh pemerintah pusat mengenai rencana tahunan dan  kemudian  harus  mendapat  persetujuan dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR), APBN  berisikan  daftar  yang  sistematis  dan terperinci  dalam  membuat  perencanaan penerimaan hingga pengeluaran perencanaan dalam  priode  1  tahun  mendatang,  anggaran ini  dilakukan  mulai  dari  1  januari  sampai
dengan  31  desember  mendatang.    (Mulyani dan  Alia,  2020).  Dimana  hibah,  pajak,  dan penerimaan bukan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh negara. Sedangkan  pengeluarannya  seperti  dana belanja  pemerintah  pusat  di  transfer  ke daerah berupa dana desa. (Jana, dkk : 2018)
Secara  umum  APBN  memiliki  tujuan untuk  mencegah  terjadinya  kekurangan anggaran, panduan pengeluaran dan pemasukan anggaran negara dalam rangkaian melaksanakan  tugas/pekerjaan  negara  dan meningkatkan  peluang  kerja  hingga  dapat diarahkan  dalam  peningkatannya  serta pertumbuhan  ekonomi  hingga  kesejahteraan masyarakat,  serta  memelihara  kestabilan ekonomi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  APBN juga mempunyai fungsi yang tercantum pada Pasal  3  UU  Nomor  17  Tahun  2003,  yaikni sebagai  fungsi  alokasi,  fungsi  distribusi, fungsi  stabilitas,  fungsi  reguljasi,  fungsi pengawasan,  fungsi  perencanaan,  fungsi otorisasi.    Pedoman  pemerintah    tersebut dilaksanakan  oleh  seluruh  KPPN  termasuk KPPN  Meulaboh  sebagai  tolak  ukur  dalam menyalurkan  dana  APBN.  (Undang-undang nomor 17 tahun 2003).

## Pencairan Dana
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  pengertian  dari  pencairan dana  “merupakan  kegiatan  yang  dilakukan dalam proses merealisasikan, mengeluarkan, menyalurkan  atau  proses  menguangkan  dan diperbolehkannya  pengambilan  dana  berupa uang  tunai  yang  telah  di  sediakan  untuk keperluan tertentu”

## Gaji Induk
Berdasarkan peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 109/PMK.05/2012.  Gaji  induk  merupakan gaji yang diberikan oleh pemerintah setiap 1 bulan  kepada  pegawai  negeri  sipil  sesuai dengan surat keputusan satuan kerja (Satker)
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
melingkupi gaji utama/pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. (komariyah. 2016)

## Dasar Hukum Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  APBN;
Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Mentri Keuangan Nomor 178/PMK.50/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Keuanagan  Nomor  190  /  PMK  /.2012  / tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam Rangka  Pelaksanaan  APBN;  Peraturan
Menteri  Keuangan  mengenai  Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN). Nomor 154/PMK.05/2014.
Alur Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil

## Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
(SPAN)
Sisitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara  yang  kemudian  disingkat  menjadi SPAN  merupakan  salah  satu  dari  proyek penyempurnaan  manajemen  keuangan  hal tersebut merupakan Administrasi dan keuangan  pemerintah.  (Tumhury  :  2015). SPAN adalah bagian dalam bentuk program dari  sub-program  pembaharuan keuangan
republik  Indonesia  terbesar  di  sepanjang sejarah  Indonesia  yaitu    Government Financial Management and Revenue
Administration  Project  (GFMRAP).  SPAN merupakan aplikasi yang memindahkan data keuangan  Negara  mulai  dari  menyusun sampai dengan pelaporan anggaran, kegiatan tersebut  dilakukan  secara  online  yang  dapat membawa  perubahan  pada  prosedur  kerja, aplikasi ini biasanya digunakan organisasi/instansi  untuk  kearah  yang  lebih baik lagi.  (Nugroho, dkk : 2017).

## Metode Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Meulaboh.  Kegiatan  yang  dilaksanakan mulai dari 22 Maret sampai 16 Agustus 2022.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  di  gunakan merupakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan  memanfaatkan  data  primer  berupa wawancara  dan  data  sekunder  berupa dokumen.  Peneliti  mengunakan  metode deskriptif    kualitatif    karena  peneliti  ingin melihat  efektivitas  penggunaan  aplikasi SPAN  dalam  menyalurkan  gaji  induk  yang bersumber  dari  APBN,  untuk  melihat perbandingan dari kedua sistem yaitu manual dan  SPAN,  kemudian  untuk  melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut.

## Pertanyaan dan Wawancara
Mekanisme  Pencairan  Gaji  Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada  tanggal  19  juli  2022  peneliti melakukan  wawancara  secara  langsung terhadap  2  Staf  KPPN  Meulaboh  yang bernama  Bapak  Trisna  Mandala  sekalu  Staf Seksi  Pencairan  Dana  dan  Ibu  Angreyni Simanjuntak Selaku Staf Seksi Bank, Peneliti bertanya dengan beberapa pertanyan
SATKER KPPN Meulaboh Menerima dan memerikasa SPM
Validasi SPM
Penerbitan SP2D
Menerima SP2D dari KPPN
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
diantaranya:  Mekanisme  Pencairan  gaji Negeri  Sipil  PNS,  efektivitas  penggunaan aplikasi SPAN dalam pencairan gaji induk ?, Bagaimana  perbandingan  di  antara  kedua sistem tersebut ? dan kendala yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi SPAN ?

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  adapun mekanisme  pencairan  gaji  induk  yang  di mulai  dari  Proses  Pemeriksaan  Perhitungan Gaji  Penerimaan.  Dimana  pemeriksaan kebenaran dan perhitungan gaji administrasi yang  di  butuhkan  adalah  ADK  (Arsip  data Komputer)  yang  dihasilkan  dari  Aplikasi Gaji, Rekapitulasi gaji seperti gaji tunjangan anak,  gaji  tunjangan  istri  dan  lainnya. Kemudian  daftar  perubahan,  yaitu  apabila terjadinya  perubahan  status  pada  pegawai seperti  kenaikan  pangkat,  status  perkawinan dan lain-lain. Kemudian Satker mengirimkan data-data  tersebut  melalui  media  elektronik, untuk kemudian didownload dan direkonsiliasi gaji oleh KPPN. Petugas Seksi Pencairan Dana mengunggah ADK SPM ke SPAN  untuk  divalidasi  dan  disetujui  secara sistem.
Proses  selanjutnya  yaitu  Penyelesaian Tagihan Gaji Pada SPM kemudian SPM akan diverifikasi oleh Staff konversi menggunakan  aplikasi  cek  supplier  pada aplikasi  SPAN  kemudian  pengecekkan kebenaran SPM berupa pengecekan dokumen dan ADK serta mengecek kebenaran  Gaji  apakah  gaji  tersebut  sesuai atau  tidak.  Secara  garis  besar,  SPM  yang telah  diterima  oleh  Pegawai  KPPN  akan diperiksa dan divalidasi dari front office/middle  office  hingga  diteruskan kepada  Kepala  Seksi  Pencairan  Dana  untuk di verifikasi.
Terakhir pengecekan kesesuaian penerimaannya  seperti,  kebenaran  No. Rekening  Pegawai,  Nama  bank  dan  lain- lainnya.  Keseluruhan  proses  tersebut  sudah
dilakukan tersistem melalui Aplikasi SPAN. Kemudian  yang  terkhir  adalah  proses  yang dilakukan  oleh  Staff  Seski  Bank,  dimana Proses Penerbitan Surat Perintah Penyaluran Dana (SP2D). proses ini dilakukan oleh seksi Bank  KPPN  Meulaboh  dalam  memeriksa tanggal  permintaan  pembayaran  gaji  dalam aturan  paling  lambat  tanggal  20  sebelum bulan  berkenaan.  Selanjutnya  Pembuatan PPR  (Process  Payment  Request)  untuk masing-masing  Bank  penyalur  dana  gaji sesuai  dengan  bank  yang  digunakan  oleh pegawai. Jika bank penyalur dana gaji yang digunakan merupakan Bank Syariah Indonesia  (BSI)  maka akan  di  proses  sesuai dengan bank yang bersangkutan.
Selanjutnya  adalah  Proses  persetujuan gaji beserta pengecekan tanggal pembayaran gaji induk,  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor 190/PMK.05/2012 pembayaran gaji diwajibkan  pada  tanggal  1  bulan  berkenaan meskipun pada tanggal 1 itu berkenaan pada hari libur bank wajib mentasfer gaji pegawai tersebut. Hasil akhir dari proses SPM Gaji ini ialah berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Gaji. SP2D inilah yang akan menjadi dasar  perbankan  dalam  menyalurkan  dan mentransfer gaji setiap rekening pegawai.
Penggunaan  aplikasi  SPAN  dari  segi satker  dan  KPPN  dapat  dikatakan  cukup efektif, dimana dalam penyajiannya dokumen jauh termanimalisir dari kesalahan input  dan  lebih  efektif  dilakukan  karena dalam  penyelesaian  perkerjaanya  sudah terkomputerisasi oleh sistem, kemudian data base  terpusat,  sehingga  bagi  data  yang  ada lebih terjamin keamannya. Setelah penggunaan  SPAN  di  terapkan  maka  dalam proses  penyelesaian  SP2D  dapat  dilakukan hanya dalam waktu 1 jam saja sesuai dengan Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  PER-11/PB/2011  tentang  perubahan atas peraturan Diretur Jenderal Perbendaharaan  Nomor  PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara”.
Perbandingan  di  antara  kedua  sistem tersebut  amat  sangat  jauh  dimana  sistem manual  dalam  melakukan  aktifitas  kantor memakan banyak waktu dalam penyelesaiannya  perkerjaannya,  dapat  kita dilihat dari segi penyerahan dokumen hingga kelengkapan  data  harus  diberikan  secara langsung  oleh  Satker  ke  KPPN  Meulaboh. Kemudian dalam penyelesaian SP2D komponen  yang  ada  dalam  sistem  manual masih  belum  berfokus  sehingga  belum terfasilitasi dengan baik, dalam penyelesaian SP2D  dapat  memakan  waktu  yang  cukup lama  yakni  bisa  mencapai  1  hari  untuk penerbitan SP2D.
Seiring perkembangannya zaman Kementrian  Keuangan  menerbitkan  aplikasi SPAN dan mulai berlaku penuh oleh seluruh KPPN  di  Indonesia  mulai  Januari  2015. Semenjak  aplikasi  SPAN  di  terapkan  dalam memproses  gaji  induk  jauh  lebih  efektif karena  dari  segi  peyerahan  dokumen  tidak lagi menyerahkan secara langsung melainkan dapat  dikirimkan  melalui  apliksi  SPAN, proses SP2D dapat dipersingkat hanya dalam waktu 1 jam saja hingga dapat terselesaikan. Kemudian kendala yang dirasakan oleh Staf KPPN Meulaboh dalam melakukan aktifitas kantor  yakni  lebih  kepada  teknis,  jaringan yang  kurang  memadai,  dimana  aplikasi SPAN  tidak  bisa  di  akses  dengan  jaringan internet  biasa  atau  wifi  yang  sering  kita pergunakan, melainkan menggunakan jaringan Intranet yang di rancang khusus oleh Kementrian  Keuangan  untuk  mengakses aplikasi  SPAN  diluar  daripada  itu  aplikasi SPAN  tidak  dapat  di  akses,  Maka  dari  itu memproses gaji induk tetap harus dilakukan di Kantor.
Kelebihan  dan  Kekurangan  Pada Sistem  Manual  dan  Menggunakan  Aplikasi SPAN. kelebihan dari Aplikasi SPAN yaitu, Aplikasi  SPAN  dapat  mempermudah  para
Staf  KPPN  Meulaboh  dalam  melaksanakan pekerjaannya  dimana  proses  validasi  data lebih  Efektif  dan  efesien,  keamanan  data terjamin, mengurangi pemakaian ATK, dapat menyediakan  data  secara  realtime  Adapun .kekuranagan  dari  aplikasi  SPAN  yaitu, bergantung  pada  jaringan,  perkerjaan  tidak flaksibel  dimana  hanya  bisa  dikakukan  di kantor.  Kelebihan  daripada  manual  yaitu tidak  bergantung  pada  jaringan,  Kerjaan lebih  flaksibel  dimanapun  dapat  diperiksa, penyimpanan  database  tidak  terpusat  dan kekurangan nya yaitu, membutuhkan banyak tenaga,  Membutuhkan  waktu  yang  relatif tinggi/banyak,  Sering  terjadinya  kesalahan input  dalam  memvalidasi  data,  Pemborosan pada alat tulis kantor (ATK).
Dari  pembahasanan  di  atas  dapat dilihat  bahwa  tampak  jelas  perbandinagan antara SPAN dan Manual dimana menggunakan  sistem  SPAN  lebih  efektif dibandingkan secara manual yang penggunaanya  masih  sangat  rentan  dengan kesalahan-kesalahan  dalam  memvalidasi data,  meskipun  begitu  penggunaan  Aplikasi SPAN juga masih memiliki kekurangan yang menghambat  perkerjaan  kantor,  dimana sisitem  pelayanannya  masih  dikatagorikan kurang  dalam  pelayanan  teknis.  Maka daripadaitu  aplikasi  SPAN  perlu  adanya perubahan  atau  demi  kelancaran  dalam proses  pengerjaan  penyaluran  dana  APBN bagi  pegawai  KPPN  Meulaboh  dalam memproses gaji pegawai.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Maka penunilis dapat menarik kesimpulan  bahwasannya  memproses  gaji induk  menggunakan  SPAN  cukup  efektif, efesien,  transparan,  dan  akuntabel  dimana pekerjaan  dapat  terselesaikan  dengan  cepat dan  termanimalisir  kesalahan  validasi  data jauh  berbanding  dari  pada  sistem  secara manual,  meskipun  begitu  di  kedua  sistem
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tersebut memiliki kekuranagan dan kelebihannya masing-masing. Meski aplikasi
SPAN sudah dikatagorikan efektif dibandingan  manual  tetapi  aplikasi  ini  juga tetap harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi agar sistem SPAN dapat mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugas  nya  dengan  lancar  tanpa  gangguan teknis dan gangguan-gangguan lainnya yang menghabat perkerjaan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  saran  yang dapat  penulis  ajukan  untuk  menunjang kelengkapan  hasil  penelitian  ini  yaitu  agar Aplikasi  SPAN  dapat  di  upgride  agar  dapat lebih baik lagi, dan kepada tim teknis aplikasi agar  dapat  menyediakan  lebih  banyak insfrastruktur  dan  meningkatkan  jaringan SPAN sehingga dapat berjalan dengan lebih baik lagi tanpa gangguan teknis, serta dapat menyediakan media khusu seperti VPN agar SPAN  dapat  di  akses  dimanapun  sepanjang data dan informasi dapat di jamin keamanannya.

## Daftar Pustaka
Priambodo Andy. 2017. Efektivitas Penerimaan Negara dengan  Penerapan Modul  Penerimaan  Negara  Generasi Kedua  Wilayah  Kerja.  Universitas
Nusa Cendana Kupang
Debijayanti Hera. (2020). Mekanisme Pencairan  Dana  Anggaran  di  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara makasar I(2) Universitas Muhamadiayah Makassar, diakses pada tanggal 22 juni 2022 Kemenkeu. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/234/KMK.01/2015  pada  tanggal 21  Desember  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kementerian  Keuangan
https://jdih.kemenkeu.go.id/ diakses
pada tanggal 15 maret 2022 Kemenkeu. (2009). Peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER- 37/PB/2009  Tentang  Petunjuk  Teknis Belanja  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat Kepada  Satuan  Kerja  Kementrian Negara/Lembaga.  Diakses  18  maret 2022
Kemenkeu. (2012) Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012 tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pembayaran gaji https://jdih.kemenkeu.go.id/ diakses 18 maret 2022 Kemenkeu. (2016) Peraturan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 96/Pmk.05/2016  Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Pemberian  Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat  Negara,  Dan  Menimbang:
Penerima  Pensiun  Atau  Tunjangan http://jdih.kemenkeu.go.id/ Kemenkeu.  (2008)  berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan http://jdih.kemenkeu.go.id/
Lestari Yoman N. S. A, Bagia Wayan, & Jena Susila  G.  P.  A.  (2018).  Pengaruh Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  Terhadap  Belnja  Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Universitas Pendidikan Ganesha. 4(1), 24
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Nugroho Y.P. 2017. Sistem Perbendaharaan
Dan  Anggaran  Negara  (Span)  Dalam Proses  Pencairan  Dana  Apbn  Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Universitas Airlangga. 71 Novita  &  Diah  Nurdiwaty.(2017)  Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada UPTD  SMPN  1  Purwoasri  Kabupaten
Kediri 2(2) 119. Universitas Nusantara PGRI Kediri
Mulyani & Alia 2020. APBN dan Pedapatan Nasional 1(2), 57
Nurul  F.  F.  (2018)  Penerapan  Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)  pada  Pencairan  Dana  di
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara  (KPPN)  Cirebon,  Universitas Islam Indonesia. 21
Rahmat. P. S. (2019). Penelitian Kualitatif, 1 http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11 /Jurnal-Penelitian- Kualitatif.pdfhttps://jdih.bpk.go.id/wp- content/uploads/2015/12/SPAN- Tingkatkan-Transparansi- Keuangan.pdf Tuhumury Febriany B. S. (2015). Implementasi  Sistem  Perbendaharaan
Anggaran  Negara  (SPAN)  pada  Kator Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN) Makasar II. Universitas Negeri Makasar. 2 Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2915  Tentang Anggaran  Dan  Pendapatan  Negara Tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun  2003    Tentang  Keuangan Negara Tarigan, dkk. (2022). Penerapan SPAN Pada Pencairan  Dana  Di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Pematangsiantar (1716). Universitas Simalungun. Yahya  A.F,  &  Setiyono.  2022.  Efektivitas Pelayanan  Publik  Melalui  Sistem Pengolahan Pengaduan Aplikasi SPAN;LAPOR    Institut  Pemerintahan Dalam Negeri. 2
Zuhdi Afifudin, dkk. (2015). Analisis SWOT (Strenght,  Weakness,  Opportunities, Treats)  Kebijakan  Relokasi  Pedagang Kaki  Lima  (PKL).  Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto