## PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH
Ananda Harrio Aulia
Bank Pengkreditan Rakyat Swadaya Ummah
Abstrak Syari‟at  Islam  adalah  hukum  yang  lengkap  dan  sempurna  yang  tidak  saja mengatur  hubungan  manusia  dengan  tuhannya  dalam  bentuk  ibadah,  tapi  juga mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  disebut  Muamalat.  Prinsip- prinsip  muamalah  dalam  Unadang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan Syari‟ah. Berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik.  Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam,  dan  istishna‟.  Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk piutang  qardh.  Dan  transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk transaksi multijasa
Abstract Islamic  law  is  perfect  and  complete  law  that  not  only  regulate  human relationships  with  the  god  in  the  form  of  worship,  but  also  regulates  man's relationship to man is called Muamalat. Muamalah Principles in Law Number 21 of  2008  concerning  Banking  Sharia.  The  form  of  the  transaction  to  result  in  the form  of  mudaraba  and  musharaka.  Lease  transactions  in  the  form  of  Ijarah  or lease  purchase  in  the  form  of  ijara  muntahiya  bittamlik.  Sale  and  purchase transactions in the form of receivable murabaha, salam, and istishna '. Borrowing transactions in the form of receivable qardh. And lease transactions in the form of Ijarah services for multiservice transaction.

## Kata Kunci: prinsip Muamalah

## Pendahuluan
Pembangunan Ekonomi    Indonesia  yang  akan datang  harus berbeda  dari wujud perekonomian   Indonesia pada  masa  lalu.  Arah kebijakan pembangunan dalam  bidang    ekonomi    sebagaimana    tersebut  dalam    Propenas    2000-2004 dalam  bidang  ekonomi  antara  lain  dengan  cara  mengembangkan  sistim  ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
Beberapa  kalangan  mencurigai  Islam  sebagai  faktor  penghambat pembangunan,  pandangan  ini  berasal  dari  para  pemikir  barat,  dan  tidak  sedikit pula  para  intelektual  muslim  yang  meyakininya.  Kesimpulan  yang  agak  tergesa- gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalah pahaman terhadap Islam. Seolah-
olah Islam merupakan  agama yang hanya berkaiatan  masalah ritual (ibadah) saja, bukan  sebagai  suatu  sistem  yang  komprehensif    dan  mencakup  seluruh  aspek kehidupan,  termasuk  masalah  pembangunan  ekonomi  dan  industri  perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. 1
Syari‟at  Islam  berlaku  secara  universal  sesuai  dengan  perkembangan  umat manusia  yang  meliputi  tempat,  dan  waktu  yang  bertujuan  mewujudkan kemaslahatan  dan  menolak  segala  kerusakan  bagi  manusia.  Islam  memberikan prioritas  yang  tinggi  kepada  akal  untuk  menganalisa  hukum-hukum  syara‟, meneliti  perkembangan  dengan  tetap  berpedoman  kepada  nash-nash  yang  telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis. 2
Syari‟at  Islam  adalah  hukum  yang  lengkap  dan  sempurna  yang  tidak  saja mengatur  hubungan  manusia  dengan  tuhannya  dalam  bentuk  ibadah,  tapi  juga mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  disebut  Muamalat.  Manusia dalam  pergaulan  hidupnya  tetap  saling  membutuhkan  satu  sama  lainnya,  baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.
Al-Qur‟an  menyangkut  hubungan  sosial,  ekonomi  di  anjurkan  oleh  Allah SWT: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 2 “Dan tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2) . 3
Sebagaimana,  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan  pembangunan  nasional  adalah terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur,  berdasarkan  demokrasi  ekonomi, dengan  mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  bertumpu  pada  mekanisme  pasar yang  berkeadilan.  Guna  mewujudkan  tujuan  tersebut,  pelaksanaan  pembangunan ekonomi  nasional  diarahkan  pada  perekonomian  yang  berpihak  pada  ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah
1 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3
2 T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94
3 Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  Terjemahan ,  (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur‟an, 1987), h. 157
perekonomian internasional. 4
Jauh  dari  sebelum  pemikiran  ekonom-ekonom  dunia  merumuskan  tentang perekonomian Allah telah menjelaskan tentang aturan yang jelas tentang ekonomi bagi umat manusia, karena dalam Islam menghubungkan antara aspek ibadah dan muamalah ini secara sangat menarik.
Al-Qur‟an  menyatakan  bahwa  muamalah  itu  dibolehkan:  Hal  tersebut dijelaskan  dalam  Al-Jumu‟ah  (62):  9-10 “Hai  orang-orang  beriman,  apabila diseru  untuk  menunaikan  shalat  Jum‟at,  Maka  bersegeralah  kamu  kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika  kamu  Mengetahui.  Apabila  Telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS.Al-Jumu‟ah: 9-10) . 5
Maka  Perbankan  Syari‟ah  sebagai  salah  satu  sistem  perbankan  nasional memerlukan berbagai  sarana pendukung  agar dapat  memberikan kontribusi  yang maksimum  bagi  pengembangan  ekonomi  nasional.  Salah  satu  sarana  pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan  tersebut  di  antaranya  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Perbankan Syari‟ah.  Pembentukan  Undang-Undang  Perbankan  Syari‟ah  menjadi  kebutuhan dan  keniscayaan  bagi  berkembangnya  lembaga  tersebut.  Pengaturan  mengenai Perbankan  Syari‟ah  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  belum  spesifik  dan  kurang  mengakomodasi  karakteristik  operasional Perbankan  Syari‟ah,  dimana,  di  sisi  lain  pertumbuhan  dan  volume  usaha  Bank Syari‟ah berkembang cukup pesat.
Respon  pemerintah  semakin  besar  dengan  diberlakukannya    Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang    Perbankan    dimana    dalam  Undang-undang    tersebut Perbankan  Syari‟ah  diakui  sebagai  sub  sistim  Perbankan  Nasional.  Respon
4 Himpunan  Undang-Undang  Dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Ekonomi  Syari‟ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari‟ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009), h. 67
5 Departemen Agama RI, op. cit. , h. 341
Pemerintah semakin mantap dengan diberlakukannya Undang- undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan syari‟ah dimana  dalam konsideran menimbang pada  huruf ( a, b, dan c  ) disebutkan  bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional  Indonesia    untuk  mencapai  terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  dikembangkan    sistim    ekonomi    yang berlandaskan  pada    nilai  keadilan,  kebersamaa,  pemerataan,  dan  kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari‟ah; dan bahwa  kebutuhan masyarakat  Indonesia akan jasa-jasa  perbankan  Syari‟ah  semakin  meningkat ; dan bahwa perbankan Syari‟ah memiliki kekhususan dibandingkan  dengan perbankan konvensional.

## Pasal-Pasal yang memuat Prinsip-Prinsip Muamalah
Pasal-pasal  yang  memuat  prinsip-prinsip  muamalah  dalam  Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
1. Pasal 1 ayat (1) berikut ini;
”Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
Prinsip  muamalah  yang  termuat  dalam  pasal  1  ayat  1  merupakan pelembagaan  sebuah  perbankan  dan  unit  usaha  syari‟ah  yang  sesuai  dengan ajaran  Islam  yang  mana  didalam  sistemnya  jauh  dari  pada  riba  dan  subhad, tujuannya  untuk  memudahkan  umat  Islam  untuk  mendepositokan  atau melakukan  peninyimpanan  dan  peminjaman  yang  tidak  lagi  dengan  bunga tetapi dengan nisbah bagi hasil.
2. Selanjutnya ayat (12) pasal 1 berikut ini;
”Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
Prinsip  muamalah  yang  terdapat  pada  ayat  12  pasal  1  ini  sangat  jelas sekali bahwa perbankan dan unit syariah tidak boleh keluar dari hukum Islam dalam  setiap  kegiatan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah, hukum  Islam  menjamin  keadilan  dan  rahmatan  lil‟alamin  bagi  umat  Islamn dan umat yang lainnya.
3. Dalam ayat 25 pasal 1 berikut ini;
”Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan istishna‟;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa.
Prinsip  muamalah  yang  terdapat  pada  pasal  1  ayat  25  ini  adalah berbagai  macam  transaksi  dan  pinjaman  yang  diberikan  oleh  bank  syariah untuk membantu perekonomian umat islam pada khususnya dan umat-umat yang  lain  pada  umumnya,  karena  dengan  berbagai  bentuk  pinjaman  ini masyarakat  luas  akan  merasakan  dapak  yang  lebih  baik  dan  mereka  tidak disibukkan dengan nilai suku bunga seperti bank konvensional, namun bank syariah  menawarkan  berbagai  macam  bagi  hasil,  dan  itu  menguntungkan bagi nasabah.
Berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.
4. Dalam pasal 2 berikut ini;

## “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip
Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.
Prinsip muamalah dalam pasal 2 ini merupakan demokrasi ekonomi bagi umat  manusia  dan  kegiatan  ekonomi  sesuai  syariah  yang  mengandung  nilai keadilan,  kebersamaan  pemerataan,  dan  kemamfaatan.  Selanjutnya  yang dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  adalah  pedoman  pengelolaan  Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undanga.  Dan  juga  pihak  bank wajib  untuk  berhati-hati  untuk  menjaga  amanah  dari  pihak  lain  untuk melakukan peminjaman modal pada pihak ketiga.
5. Dalam pasal 19 berikut ini;
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi‟ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun  dana  dalam  bentuk  Investasi  berupa  Deposito,  Tabungan, atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  Akad mudharabah  atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
c. menyalurkan  Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  Akad  mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan  Akad  murabahah,  Akad  salam, Akad  istishna‟,  atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
e. menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan  Akad  qardh  atau  Akad  lain  yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. menyalurkan  Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  atau  tidak bergerak  kepada  Nasabah  berdasarkan  Akad  ijarah  dan/atau  sewa  beli dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. melakukan  usaha  kartu  debit  dan/atau  kartu  pembiayaan  berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli,  menjual,  atau  menjamin  atas  risiko  sendiri  surat  berharga pihak  ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar  transaksi  nyata  berdasarkan Prinsip  Syariah,  antara  lain,  seperti  Akad  ijarah,  musyarakah, mudharabah,murabahah, kafalah, atau hawalah;
j. membeli  surat  berharga  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima  pembayaran  dari  tagihan  atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan  dengan  pihak  ketiga  atau  antarpihak  ketiga  berdasarkan Prinsip Syariah;
l. melakukan  Penitipan  untuk  kepentingan  pihak  lain  berdasarkan  suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m. menyediakan  tempat  untuk  menyimpan  barang  dan  surat  berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan  uang,  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
p. memberikan  fasilitas  letter  of  credit  atau  bank  garansi  berdasarkan Prinsip Syariah; dan
q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang  sosial  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prinsip  syariah  yang  dijelaskan  oleh  pasal  19  ini,  bahwa  pihak  bank
menjaga  amanah  dari  nasabah  tentang  uang  mereka  yang  disimpan  di perbankan  syariah,  dan  juga  membantu  nasabah  untuk  menyalurkan  dana mereka kepada pihak ketiga. Dan bank bertanggung jawab atas semua resiko yang  diakibatkan  oleh  bank  itu  sendiri.  Prinsip  muamalah  dalam  pasal  ini juga  yang  berhungan  dengan  kepercayaan  dari  nasabah  bagi  bank  dan kepercayaan bank terhadap nasabah.
6. Dalam pasal 55 ayat (1 - 3) berikut ini;
1. Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Kegiatan  ekonomi  merupakan  salah  satu  dari  aspek  muamalah  dari sistem  Islam,  sehingga  kaidah  fiqih  yang  digunakan  dalam  mengidentifikasi transaksi-transaksi  ekonomi  juga  menggunakan  kaidah  fiqih  muamalah. Kaidah  fiqih  muamalah  adalah  sebagai  berikut: “Asal  atau  pokok  dalam masalah  transaksi  dan  muamalah  adalah  sah,  sehingga  ada  dalil  yang membatalkan dan yang mengharamkannya ”. 6
Ini  berarti  bahwa  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  muamalah  yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil  Islam (Al-Qur‟an  maupun  Al-Hadist),  maka  hal  tersebut  adalah  diperbolehkan  dalam Islam.
Kaidah  fiqih  dalam  muamalah  di  atas  memberikan  arti  bahwa  dalam kegiatan  muamalah  yang  notabene  urusan  ke-dunia-an,  manusia  diberikan kebebasan  sebebas-bebasnya  untuk  melakukan  apa  saja  yang  bisa  memberikan manfaat  kepada  dirinya  sendiri,  sesamanya  dan  lingkungannya,  selama  hal tersebut  tidak  ada  ketentuan  yang  melarangnya.  Bahwa  dalam  urusan  kehidupan dunia  yang  penuh  dengan  perubahan  atas  ruang  dan  waktu,  Islam  memberikan kebebasan  mutlak  kepada  manusia  untuk  menentukan  jalan  hidupnya,  tanpa memberikan  aturan-aturan  kaku  yang  bersifat  dogmatis.  Hal  ini  memberikan
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18
dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan  potensinya  dalam  mengelola  kehidupan  ini,  khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifatul-lah fil „ardlh (wakil Allah di bumi).
Prinsip  muamalah  yang  diterapkan  oleh  perbankan  Syari‟ah  sebagai  mana yang  terdapat  pada  pasal  1  ayat  12  berikut  ini;  Prinsip  Syari‟ah  adalah  prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari‟ah. 7
Undang-undang ini juga menjelaskan bagaimana akad yang mengatur antara kewajiban antara kreditur dan debitur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat  13  berikut  ini;  Akad  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  Bank  Syari‟ah  atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari‟ah. 8
Pasal  ini  menjelaskan  bagaimana  terbukanya  para  pihak  dalam  melakukan kerjasama  antara  bank  dengan  para  nasabah  dalam  membuat  perjanjian  yang mengikat  diantara  pihak  bank  sebagai  penyandang  dana  dan  nasabah  sebagai pelaku  usaha.  Karena  akad  merupakan  sesuatu  yang  wajib  dalam  hukum  fiqih muamalah, karena transaksi dalam Islam itu harus jelas dan transparan, jauh dari unsur ghoror .
Prinsip  muamalah  yang  tergambar  dalam  undang-undang  ini  sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 25 berikut ini;
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ;
2. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna‟;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah, Pasal 1 ayat 12
8 Ibid, Pasal 1 ayat 13
Berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syari‟ah  atau  UUS dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  atau  diberi  fasilitas  dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 9
Pasal  1  ayat  25  ini  sangat  jelas  bahwa  undang-undang  ini  menampung aspirasi  umat  islam,  secara  gamlang  menjelaskan  bahwa  perbankan  Syari‟ah menetapkan prinsip-prinsip muamalah dalam fiqih muamalah. Dalam pembiayaan dan  sewa-menyewa  itu  telah  mengatur  hubungan  debitur  dengan  kreditur.  dan nasabah  memiliki  pilihan  dalam  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  bank Syari‟ah.
Prinsip  muamalah  dalam  undang-undang  ini  sebagaimana  yang  tertuang dalam  pasal  2  berikut  ini;  Perbankan  Syari‟ah  dalam  melakukan  kegiatan usahanya  berasaskan  Prinsip  Syari‟ah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati- hatian.
Perbankan  Syari‟ah  memiliki  fungsi  sebagai  penerima  dana  dan  penyalur dana dari masyarkat terutama dari umat  Islam.  Sebagai  lembaga keuangan harus memiliki  prinsip  kehati-hatian  dalam  melakukan  transaksi  sebagai  mana  yang dijelaskan  dalam  pasal  2  diatas.  Al-Qur‟an  menyatakan  prinsip  kehati-hatian dalam melakukan transaksi: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 282
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  melakukan  utang piutang  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya. Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan benar.  Janganlah  penulis  menol ak  menuli skannya  sebagai mana Allah  t elah  mengajarkan  kepadanya,  meka  hendaklah  ia  menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  jika  yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau  lemah  (keadaannya) atau dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka  hendaklah  walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan  dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  ya ng kamu  r i dhai ,  s upay a  j i ka  seorang  l up a  Maka  ya ng  seora ng mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan
9 Ibid , Pasal 1 ayat 25
persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguanmu. (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu  perdagangan tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka  tidak  ada  dosa  bagi kamu.  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit  menyulitkan. jika  kamu  lakukan  (yang  demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan  bertakwalah  kepada  Allah;  Allah mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala  sesuatu”.(  QS.  Al- Baqarah:282) 10
Prinsip muamalah juga tercermin dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah berikut ini;  Perbankan Syari‟ah bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Pasal  36  undang-undang  perbankan  dijelaskan  sebagai  berikut;  Dalam menyalurkan   pembiayaan  dan melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  Bank Syari‟ah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syari‟ah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.
Undang-undang  nomor  21  tahun  2008  tersebut  bank  berkewajiban  untuk menjaga  kerahasian  nasabahnya,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  41 berikut  ini;  bank  dan  pihak  terafiliasi  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.
Kerahasian  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  merahasiakan  identitas para  nasabah,  karena  seorang  muslim  itu  wajib  untuk  menjaga  nama  baik saudaranya  dari  orang  lain,  dan  bank  juga  mesti  merahasiakan  berapa  pinjaman yang  diberikan  pada  nasabah  yang  melakukan  peminjaman  terhadap    bank.  Al- Qur‟an  menyatakan  bank  juga  mesti  merahasiakan  berapa  pinjaman  yang diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman terhadap  bank: Hal tersebut dijelaskan  dalam  Faathir  (35):  29 “Sesungguhnya  orang-orang  yang  selalu membaca  kitab  Allah  dan  mendirikan  shalat  dan  menafkahkan  sebahagian  dari rezki  yang  Kami  anugerahkan  kepada  mereka  dengan  diam-diam  dan  terang- terangan,  mereka  itu  mengharapkan  perniagaan  yang  tidak  akan  merugi”(QS. Faathir: 29). 11
10 Departemen Agama RI, op.cit. , h. 234
11 Departemen Agama RI, Ibid
Pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah, telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah yang semestinya  diterapkan  dalam  melakukan  usahanya  baik  untuk  pembiayaan  dan menerima  uang  tabungan  dari  masyarakat  khususnya  umat  Islam.  Dalam menjalankan peranannya Bank Syari‟ah harus mengikuti aturan-aturan perundang- undangan  dan  Syariat  Islam,  agar  perbankan  syari‟ah  tetap  teguh  memegang prinsip-prinsip muamalah.

## Prinsip Muamalah dalam UU Perbankan Syari’ah
Prinsip-prinsip  muamalah  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor    21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah,
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ;
2. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna‟;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Selanjutnya prinsip-prinsip muamalah yang dalam  penjelasan pasal 19 ayat (1) dari huruf a sampai q berikut ini;
1. “Akad wadi‟ah adalah  Akad  penitipan  barang  atau  uang  antara  pihak  yang mempunyai  barang  atau  uang  dan  pihak  yang  diberi  kepercayaan  dengan tujuan  untuk  menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta  keutuhan  barang  atau uang”.
2. “Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama ( malik , shahibul mal , atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak  kedua  („ amil , mudharib ,  atau  Bank  Syariah)  yang  bertindak  sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad”.
3. “Akad mudharabah dalam  Pembiayaan  adalah  Akad  kerja  sama  suatu  usaha antara  pihak  pertama  (malik,  shahibul  mal,  atau  Bank  Syariah)  yang
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua („amil, mudharib, atau Nasabah) yang  bertindak  selaku  pengelola  dana  dengan  membagi  keuntungan  usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung  sepenuhnya  oleh  Bank  Syariah  kecuali  jika  pihak  kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.
4. “Akad musyarakah adalah  Akad  kerja  sama  di  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing”.
5. “Akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.
6. “Akad salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga  yang dilakukan terlebih  dahulu  dengan syarat  tertentu yang disepakati”.
7. “Akad  istishna  adalah  Akad  Pembiayaan  barang  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan  barang  tertentu  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati antara pemesanatau pembeli ( mustashni‟ ) dan penjual atau pembuat ( shani‟ )”.
8. “Akad qardh adalah  Akad  pinjaman  dana  kepada  Nasabah  dengan  ketentuan bahwa  Nasabah  wajib  mengembalikan  dana  yang  diterimanya  pada  waktu yang telah disepakati”.
9. “Akad ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam  rangka memindahkan hak guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau  jasa  berdasarkan  transaksi  sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.
10. “Akad ijarah  muntahiya  bittamlik adalah  Akad  penyediaan  dana  dalam rangka  memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau  jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang”.
11. “Akad hawalah adalah  Akad  pengalihan  utang  dari  pihak  yang  berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar”.
12. “Transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud”.
13. “Akad kafalah adalah  Akad  pemberian  jaminan  yang  diberikan  satu  pihak kepada  pihak  lain,  di  mana  pemberi  jaminan  ( kafil )  bertanggung  jawab  atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan ( makful ) ”.
14. “Akad wakalah adalah  Akad  pemberian  kuasa  kepada  penerima  kuasa  untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.
15. “Kegiatan lainadalah ,  antara  lain,  melakukan  fungsi  sosial  dalam  Bentuk ekonomi  islam,  terdapat  prinsip-prinsip  dasar  yang  harus  dipenuhi  dengan bermuamalah  dan  interaksi  antar  sesama  manusia  dalam  bidang  ekonomi. Prinsip-prinsip  ekonomi  islam  yaitu  (1)  pada  asalnya  aktivitas  ekonomi  itu boleh dilakukan sampai ada dalil  yang mengharamkan, (2) aktivitas  ekonomi tersebut  hendaknya  dilakukan  dengan  suka  sama  suka  ( „antaradin ),  (3) kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  hendaknya  mendatang  maslahat  dan menolak  mudharat  ( jalb  al-mashalih  wa  dar‟u  al-mafasid ),  dan  (4)  dalam aktivitas  ekonomi  tersebut  terlepas  dari  unsur gharar,  riba,  kedhaliman, dan unsur  lain  yang  diharamkan  berdasarkan  syara‟.  Dengan  demikian,  prinsip- prinsip  ini  harus  dijadikan  sebagai  aturan  dalam  melaksanakan  aktivitas ekonomi.

## Penutup
Perbankan  Syari‟ah,  telah  mengakomodasi  prinsip-prinsip  muamalah  yang diterapkan dalam melakukan usahanya baik untuk pembiayaan dan menerima uang tabungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dalam menjalankan peranannya Bank  Syari‟ah  harus  mengikuti  aturan-aturan  perundang-undangan  dan  Syariat Islam, agar perbankan syari‟ah tetap teguh memegang prinsip-prinsip muamalah.
Prinsip-prinsip  muamalah  dalam  Unadang-undang  Nomor  21  tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari‟ah.  Berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah . Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa  beli  dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik.  Transaksi  jual  beli  dalam bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan  istishna‟.  Transaksi  pinjam  meminjam dalam  bentuk  piutang  qardh.  Dan  transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

## Daftar Pustaka
Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2006
Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam , Jakarta : Rajawali Press, 2007
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan , Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur‟an, 1987
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Imam Santoso, Fiqh Muamalah , Jakarta: Tarbiatuna, 2003
Khalil Jafril, UU Perbankan Syari‟ah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis
(Bagian  1),  dalam  digital  Library  Perpustakaan  Riset  BI.  Di  akses  pada tanggal 21 April 2012
Mawardi, Ekonomi Islam, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori Kepraktek , Jakarta: Gema Insani, 2001
M.  Sholahuddin, Asas-asas  Ekonomi  Islam ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2007
Nafrizal, Prinsip-Prinsip  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Hukum Perbankan Syari‟ah , (ttp, tth)
T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1975
Himpunan  Undang-Undang  Dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Ekonomi Syari‟ah,  Dilengkapi  44  Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  Tentang  Produk Perbankan Syari‟ah, Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009
Hidayat  Mohammad, an  Overview  of  Islamic  Financing  industry  in  Indonesia , Makalah disampaikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syari‟ah, di Bogor tanggal 21-23 Maret 2007, diselenggarakan oleh Batasa Tazkia Consulting Republika, 27 April 1993, h. 6, kolom 3
Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah Farwa MUI Tentang Produk-produk Bank Syari‟ah
Akses  dari http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari‟ah/ ,  Tanggal 20 April 2012, Jam 10.35 Wib
M.  Mansyur  Ali,  Akses  (http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48 kajianfilosofisdanyuridisterhadapruuperbankanSyari‟ah.html),  17  April 2012, Jam 14.15 Wi