## KAJIAN PENYUSUNAN DATA BASE PENATAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG

## Agustinus Widanarto
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung
email: a_widanarto@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Kajian Penyusunan Data Base Penataan Kecamatan di Kabupaten Bandung,  dilatarbelakangi  oleh  pengkajian  potensi  daerah  dalam  rangka  mengukur  dan mengevaluasi variabel atau kriteria potensi daerah yang dipersyaratkan untuk mengetahui kemungkinan  penataan  wilayah  kecamatan  di  Kabupaten  Bandung.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  untuk  menentukan  pilihan  terbaik  bagi Pengembangan  dan  Penataan  Kewilayahan  di  Kabupaten  Bandung.  Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  tingkat  kemampuan  daerah  dalam mengimplementasikan  otonomi  daerah,  dan  untuk  mengetahui  kemungkinan pengembangan  dan  penataan  seluruh  wilayah  di  Kabupaten  Bandung  untuk  dilakukan pengembangan  dan  penataan  di  tingkat  kecamatan.  Penelitian  ini  merupakan  aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan potensi yang akan mendiskripsikan dan  mengeksplanasikan  tingkat  kekuatan  atau  pengaruh  variabel  yang  diamati  terhadap keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan,  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan pelayanan  umum,  pembangunan  dan  demokratisasi.  Melalui  pendekatan  ini  dapat diketahui  secara  obyektif  dan  mendalam  tingkat  kemampuan  potensi  yang  dimiliki kecamatan dalam penyelanggaraan pemerintahan melalui pengukuran terhadap indikator dan sub indikator dari berbagai variabel yaitu: demografi, orbitasi, pendidikan kesehatan, prasarana  ibadah,  sarana  olah  raga,  transportasi,  komunikasi,  penerangan  umum, kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan,  sosial  budaya,  ekonomi  masyarakat,  sosial  masyarakat,  dan  aspek pemerintahan.  Data  primer  dan  sekunder  diambil  dari  31  (tigapuluh  satu)  kecamatan  di Kabupaten  Bandung,  berupa  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Suatu  kecamatan  dapat dimekarkan jika kecamatan memiliki potensi dalam interval tinggi (1.008 ≤ TS < 1.680). Dapat dimekarkan dengan syarat jika potensinya dalam interval (644 ≤ TS < 1.008), dan dinyatakan  tidak  lulus  atau  ditolak  untuk  dimekarkan  jika  masing-masing  kecamatan hanya  mencapai  total  skor  kurang  dari  644.  Hasil  penilaian  dan  pengukuran  terhadap potensi kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut : Skoring data sekunder  monografi  desa  terhadap  31  kecamatan  yang  akan  dimekarkan  diperoleh  hasil bahwa  terdapat  14  (empat  belas)  kecamatan  dalam  kategori  layak  dimekarkan  yaitu, kecamatan:  Rancabali,  Pangalengan,  Pacet,  Cicalengka,  Nagreg,  Rancaekek,  Majalaya, Ciparay, Baleendah, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Cileunyi.
Kata Kunci: Kajian Penataan; Penataan Kecamatan; Pengembangan Kabupaten Bandung

## ABSTRACT
The title of this research was A Study of the Creation of a Database for an Arrangement of  Localities  in  Bandung  District.  Its  background  was  a  study  of  local  potentials  in attempt to measure and evaluate the variables or criteria of the local potentials required to  know  a  possible  arrangement  of  localities  in  Bandung  District.  The  research  results
were  expectedly  useful  as  a  material  in  determining  the  best  choice  for  the  Regional Development and Arrangement in Bandung District. The objective of the research was to obtain a description on the capacity of localities in implementing regional autonomy, and to  know  the  possibility  of  development  and  arranging  the  whole  localities  in  Bandung District to perform development and arrangement in kecamatan (sub district) level. The research was an application of measurement and evaluation models to the capacity of the potentials that describe and explain the strength level or effect of the observed variables on the success of governmental implementation, in order to enhance the implementation of public services, development, and democratization. By the approach, it could be found out  objectively  and  deeply  the  capacity  of  the  potensials  that  the  sub-distric  possess  in implementing  governance  by  measuring  the  indicators  and  sub-indicators  of  some variables,  namely:  demography,orbitation,  health  education,  religious  facility,  sport facility, transportation, communication, public lighting, political awareness, security and social  order,  agriculture,  fishoing,  husbandry,  labor,  social-cultural,  community economy,  social  community,  and  administrative  aspects.  Both  primary  and  secondary data  were  obtained  from  31  (thirty  one)  sub-  districs  in  Bandung    District,  in  form  of qualitative and quantitative data. A sub- district might be split if it owns potentials at a high interval (1.008< TS<1.680). It might be split on condition that its potentials were at an  interval  of  (644<  TS<  1.008),  and  decided  as  fail  or  rejected  to  be  split  if  a  sub- district achieved a total score of less than 644. The evaluation and measurement results of  the  potentials  of  sub-district  in  Bandung  District  could  be  explained  as  follows:  The scoring  of  village  monographic  secondary  data  on  the  31  sub-districs  to  be  split produced  a  result  that  there  were  14  (fourteen)  sub-districts  falling  into  a  category  of being  feasible  to  split,  namely:  Rancabali,  Pangalengan,  Pacet,  Cicalengka,  Nagreg, Rancaekek,  Majalaya,  Ciparay,  Baleendah,  Margaasih,  Margahayu,  Dayeuhkolot, Bojongsoang, and Cilaunyi.
Keywords: arragement  study;  arragement  of  sub-district;  development  in  district  of Bandung

## PENDAHULUAN
Masyarakat memerlukan pemerintah  karena  banyak  bagian penting  dari  kebutuhannya  yang tidak  dapat  dipenuhi  oleh  organisasi lain  seperti  organisasi  swasta  profit maupun organisasi non profit.
Organisasi  swasta  profit  akan  gagal memenuhi  kebutuhan  masyarakat menyangkut eksternalitas dan barang publik.  Begitu  pula  halnya  dengan organisasi  swasta  non  profit  hanya mampu memberikan pelayanan dalam  skala  kecil  dan  sederhana, serta terbatas pada lapisan masyarakat tertentu.
Organisasi  pemerintah  selain memiliki  misi  menyelenggarakan pelayanan publik, juga memiliki misi lainnya,  seperti  fungsi  pengaturan kehidupan masyarakat, baik menyangkut  pengaturan  persaingan maupun pengaturan
terhadap perlindungan  masyarakat.  Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Rasyid (dalam  Widodo,  2001:269)  yang menyatakan bahwa:
Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk  melayani  masyarakat  serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemampuan  dan  kreatifitasnya  demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi  publik  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk memberikan  layanan  publik  yang baik  dan  profesional.  Pandangan umum mengakui bahwa pemerintahan yang sentralistik semakin  kurang  populer,  karena ketidakmampuannya untuk
memahami  secara  tepat  nilai-nilai daerah  atau  sentimen  aspirasi  lokal. Alasannya,  warga  masyarakat  akan lebih  aman  dan  tentram  dengan pemerintah  daerah  yang  lebih  dekat dengan  rakyat,  baik  secara  fisik maupun  psikologis.  Dewasa  ini dampak dari globalisasi telah merubah lingkungan kehidupan manusia dari berbagai aspek, masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap  segala  perubahan  yang terjadi.  Kondisi  ini  pada  gilirannya menuntut pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan  masyarakat  (Public  Service) dapat  dilaksanakan  secara  responsif dan aspiratif. Pemerintah  dimaksud  adalah pemerintah daerah (local government)  yang  menurut  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  “Pemerintah daerah  adalah  kepala  daerah  beserta perangkat  daerah  otonom  yang  lain sebagai  badan  eksekutif    daerah”. Pemerintah daerah inilah yang diberi kewenangan  untuk  melaksanakan otonomi  daerah.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Common,  Flynn
and Melon (1992:139) yang menyatakan Bahwa “…… one of It’s
main  recommendations  was  to  give much greater autonomy to managers at the local level” . Namun kedekatan posisi  saja  belumlah  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat, karena yang lebih penting adanya hal dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  untuk  mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya. Menurut Rasyid (1997), salah satu cara untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, sedangkan Riwu Kaho (1988)  menyatakan  bahwa  “sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbullah daerah otonom”
Menurut
Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  bahwa daerah  otonom  adalah  “kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  dalam  ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ndraha  (2001)  menyebutkan
bahwa ada lima posisi daerah  yaitu : (1)  sebagai  masyarakat  hukum,  (2) sebagai  unit  usaha  ekonomi,  (3) sebagai suatu lingkungan budaya, (4) sebagai  satuan  lingkungan,  dan  (5) sebagai  subsistem politik.
Dengan demikian akan semakin  tepat  bila  desentralisasi tersebut diselenggarakan oleh daerah sehingga  masyarakat  akan  lebih
dekat  dengan  pemerintah  yang  akan sering terjadi kontak baik secara fisik maupun  psikologis.  Daerah  yang wilayahnya terlalu luas akan menyulitkan  jangkauan  pemerintah untuk melayani masyarakatnya, daerah  yang  demikianlah  yang  perlu ditata (pemekaran) menjadi beberapa daerah  sehingga  rentang  kendali menjadi semakin dekat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi  terjangkau,  karena  rentang kendali dan  proporsi  perlakuan  dan tindakan pelayanan yang tidak seimbang  adalah  embrio  awal  untuk pembentukan  suatu  daerah  otonom baru bukanlah karena nuansa politis.
Konsekuensi  dari  penataan (pemekaran)  daerah  secara  praktis akan  terjadi  perubahan  struktur organisasi  pemerintahan,  perubahan luas  wilayah  yang  diikuti  dengan perubahan  batas-batas  wilayah  dan perubahan jumlah penduduk. Perubahan  ini  akan  berimplikasi terhadap  perubahan-perubahan  lain yang lebih esensial, khususnya dalam upaya  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.
Penataan  (Pemekaran  dan Penggabungan)  daerah  dalam  hal  ini dapat  dipandang  sebagai  upaya pengembangan organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan  jaman  dan  tuntutan pelayanan  dari  masyarakat  minimal optimal terhadap pelayanan kebutuhan  dasar  manusia  (basic Need) seperti pendidikan dan kesehatan.  Organisasinya diharapkan dapat  menyesuaikan  diri  dengan
melakukan perubahan-perubahan berencana  yang  selanjutnya  dapat menjamin optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan  fungsi  pemerintahan. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sadu Wasistiono  (2001)  bahwa  tujuan organisasi pemerintahan daerah dibentuk  adalah  (1)  untuk  melayani kepentingan masyarakat sebagai warga yang berposisi sebagai konsumen (Customer) dan pemegang saham  (stakeholders) dan (2)  adanya misi  tertentu  yang  harus  dijalankan dalam  rangka  pencapaian  tujuan, bukan  hanya  sekedar  menjalankan perundang-undangan.
Perubahan struktur organisasi dan  rentang  wilayah  provinsi  yang diikuti  dengan  pengurangan  jumlah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan akan berimplikasi terhadap perubahan  rentang  kendali  pimpinan organisasi. Rentang pengawasan yang  dilaksanakan  aparat  akan  lebih sempit  dibanding  sebelum  penataan (pemekaran), sehingga
aparat mempunyai  kesempatan  yang  lebih banyak  untuk  memberikan  perhatian dan  pengendalian  terhadap  sumber daya manusia dan sumber daya alam diwilayahnya. Pada hakekatnya pelayanan kepada masyarakat tidaklah semata-mata aktivitas pemerintah.  Keberhasilan  jalannya pemerintahan dan pembangunan justru memerlukan keterlibatan masyarakat. Begitu pula keberhasilan penataan  (pemekaran)  daerah  juga perlu  didukung  oleh  masyarakat termasuk pengawasan yang dijalankan  masyarakat  yang  disebut
pengawasan  sosial.  Ramses  (2003) mengatakan  bahwa    “pemekaran wilayah  atau  tepatnya  membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa  daerah,  bertujuan  untuk mendekatkan  dan  mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan  pembangunan  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat akan meningkat  karena  akses  yang  lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif  karena  wilayah  pengawasan relatif lebih sempit”.
Perubahan  luas  wilayah  atau batas-batas daerah membawa konsekuensi terhadap jangkauan komunikasi antara pemerintah dengan  masyarakat  karena  peluang terjadinya  gangguan  pada  saluran komunikasi dapat diperkecil. Dengan semakin dekatnya jarak antara wilayah  provinsi  dengan  kabupaten maupun  provinsi  dengan  kecamatan dan provinsi dengan kelurahan maka informasi  dari  provinsi  akan  cepat sampai  kepada  masyarakat  baik  di kabupaten, kecamatan maupun
desa/kelurahan.
Struktur  dan  luas  wilayah yang  lebih  sempit  berimplikasi  juga pada  aktifitas  koordinasi  struktur dengan unit organisasi  yang ramping sesuai  dengan  prinsip  “ramping struktur kaya fungsi” dengan demikian  koordinasi  yang  dilakukan akan lebih mudah. Menurut Kristiadi
(dalam  Lotulung,  1994)  bahwa keuntungan organisasi ramping
antara  lain  :  (1)  pelayanan  kepada masyarakat  akan  menjadi  lebih  baik karena  prosedur  lebih  pendek  dan pengambilan  keputusan  lebih  cepat, (2) komunikasi antar tingkatan manajemen menjadi lebih lancar, dan (3)  koordinasi  akan  menjadi  lebih lancar. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dimensi utama yang  menjelaskan  efektif  tidaknya penataan  (pemekaran)  daerah  adalah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi  yang  kesemuanya  turut menentukan terhadap tingkat pelayanan masyarakat. Semakin jauh penduduk  dari  pusat  pemerintahan,
semakin  kecil  memperoleh  sentuhan pelayanan. Permintaan terhadap pelayanan semakin meningkat menuntut  pusat-pusat  pemerintahan memperluas daerah layanannya. Akan  tetapi  pusat-pusat  pelayanan memiliki keterbatasan (radius) jangkauan, sehingga diperlukan pusat-pusat  pelayanan  lain  yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian  dengan  adanya  penataan (pemekaran) daerah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil  dan  pelayanan  pemerintah dapat  tersentuh  secara  merata  ke seluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah  telah  menetapkan
kebijakan otonomi  daerah  yang luas,
nyata dan bertanggung jawab. Menurut  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  pada  Bab  I  Pasal  1  huruf  5 dikemukakan bahwa “Otonomi Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”. Implementasi
kebijakan desentralisasi  berdasarkan  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999  telah berlangsung  sejak  Januari  2001, hingga  saat  ini  hampir  6  (enam) tahun (setelah dikeluarkannya Undang-undang  nomor  32  Tahun 2004),    telah  banyak  ditetapkan berbagai undang-undang tentang penataan daerah (baik pemekaran/pembentukan provinsi, kabupaten dan kota). Dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah sejak dikelurakannya Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  hingga  digantinya  Undang- undang  Nomor  22  tahun  1999,  telah banyak dilakukan pembentukan daerah  otonom  baru.  Hal  ini  dapat dimaklumi karena pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan  untuk  mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan,
demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Adanya aspirasi yang berkembang yang menghendaki dilakukannya  pengembangan  dan penataan daerah di Kabupaten Bandung  perlu mendapat respon dari berbagai  pihak  terutama  dari  jajaran DPRD  Kabupaten  sebagai  wakil rakyat  dan  pemerintah  daerah.  Hal ini seiring dengan penjelasan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan selalu  memperhatikan  kepentingan dan  aspirasi  yang  tumbuh  dalam masyarakat khususnya membuka isolasi wilayah adminsitrasi Kabupaten  Bandung    sebagai  satu kesatuan  masyarakat  hukum,  unit usaha  ekonomi,  lingkungan  budaya, satuan  lingkungan,  dan  sebagai subsistem  politik  dari  Provinsi  Jawa Barat.
Persoalannya  apakah  aspirasi yang  muncul  ini  dapat  menjamin peningkatan  pelayanan  umum  dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat  di  Kabupaten  Bandung dan  sekitarnya.  Untuk  kepentingan tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap potensi  dan  masalah  yang  ada  di Provinsi  Jawa  Barat  Khususnya  di Kabupaten Bandung, sekaligus menggali aspirasi masyarakat. Pengkajian        kemungkinan pengembangan
dan penataan kewilayahan  (Daerah  otonom)  di
Provinsi  Jawa  Barat  khususnya pengembangan dan penataan kewilayahan  Kabupaten  Bandung sejalan dengan Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  Pasal  4  ayat
(3)  yang    menyebutkan  bahwa “pembentukan  daerah  dapat  berupa penggabungan  beberapa  daerah  atau bagian  daerah  yang  bersandingan atau  pemekaran  dari  satu  daerah menjadi  dua  daerah  atau  lebih”.
Salah satu prosedur pembentukan/pemekaran daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor  129  Tahun  2000  jo.  PP Nomor  78  Tahun  2007  bahwa    ada kemauan  politik  dari  pemerintahan daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu pengkajian ini
juga  dimaksudkan  untuk    memenuhi syarat lainnya, seperti tersebut dalam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129
Tahun  2000  jo  PP  Nomor  78  Tahun 2007 bahwa pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, jumlah  penduduk,  luas  daerah,  dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi  Daerah.  Dalam  penjelasan peraturan pemerintah dimaksud disebutkan pula bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah otonom memerlukan penilaian dengan menggunakan indikator yang tersedia.
Sehubungan  dengan  hal  di atas,  diperlukan  pengkajian  potensi
daerah  dalam  rangka  mengukur  dan mengevaluasi  variabel  atau  kriteria potensi  daerah  yang  dipersyaratkan untuk mengetahui kemungkinan penataan  wilayah  di  Provinsi  Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung melalui penelitian mendalam terhadap “Kajian
Penyusunan  Data  Base  Penataan Kecamatan  di  Kabupaten  Bandung”
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  acuan bagi  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Bandung untuk menentukan  pilihan  terbaik  bagi Pengembangan dan Penataan Kewilayahan di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk  Mengetahui  gambaran tingkat  kemampuan  daerah Khususnya Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan otonomi daerah; 2) Untuk Mengetahui kemungkinan  pengembangan dan penataan seluruh wilayah di Kabupaten Bandung  untuk dilakukan pengembangan dan penataan di tingkat Kecamatan (pemekaran Kecamatan);

## TINJAUAN PUSTAKA
Penataan/Pembentukan  suatu daerah  otonom  setidaknya  harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat administrasi  untuk  provinsi  meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota  dan  bupati/walikota
yang  akan  menjadi  cakupan  wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi  Menteri  Dalam  Negeri. Sedangkan  syarat  administrasi  untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan  DPRD  kabupaten/  kota dan bupati/walikota yang bersangkutan,  persetujuan  DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
Selain  itu,  dalam  penjelasan Pasal  4  ayat  (4)  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  disebutkan bahwa  pemekaran  suatu  daerah menjadi  2  (dua)  daerah  atau  lebih setelah  mencapai  batas  minimal  usia penyelenggaraan
pemerintahan,
untuk  provinsi  adalah  10  tahun,
kabupaten/kota  7  tahun  sedang kecamatan 5 tahun. Dalam konteks upaya pengembangan dan penataan wilayah di  Provinsi  Jawa  Barat  khususnya Kabupaten  Bandung,  permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah potensi wilayah kecamatan di Kabupaten  Bandung    dalam mengimplementasikan otonomi daerah? 2) Bagaimana pemetaan kecamatan di Kabupaten Bandung,  sebagai  peluang untuk pemekaran kecamatan?
Masalah  penelitian  dibatasi dengan  fokus  Peraturan  Pemerintah Nomor  129  Tahun  2000  jo  PP Nomor  78  Tahun  2007  berupa pengukuran  dan  penilaian  terhadap
variabel yang merupakan persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran daerah, meliputi kemampuan ekonomi,  potensi  daerah,  sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk/kependudukan, luas wilayah  dan  pertimbangan  lain  yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti faktor keamanan, ketersediaan sarana pemerintahan, dan rentang kendali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan aplikasi  model  pengukuran  dan evaluasi terhadap kemampuan potensi  yang  akan  mendeskripsikan dan mengeksplanasikan tingkat kekuatan  atau  pengaruh  variabel yang  diamati  terhadap  keberhasilan penyelenggaraan  pemerintahan  di unit  terkecil  dan  terdepan  untuk meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan  umum,  pembangunan  dan demokratisasi. Melalui  pendekatan  ini  dapat diketahui secara obyektif dan mendalam tingkat kemampuan potensi  yang  dimiliki  kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan  melalui  pengukuran terhadap  indikator  dan  sub  indikator dari  berbagai  variabel yaitu  : demografi, orbitasi, pendidikan, kesehatan,  prasarana  ibadah,  sarana olah  raga,  transportasi,  komunikasi, penerangan umum, kesadaran politik,
keamanan dan
ketertiban masyarakat,  pertanian,  perikanan, peternakan,  ketenagakerjaan,  sosial
budaya,  ekonomi  masyarakat,  sosial masyarakat, dan aspek pemerintahan.
Berdasarkan identifikasi terhadap  tingkat  kemampuan  potensi tersebut,  dapat  disusun  berbagai alternatif desain pemekaran kecamatan,  dan  dapat  ditentukan pilihan prioritas tindakan guna peningkatan potensi kecamatan.
Unit analisis dalam penelitian
ini  adalah  31  (tiga  puluh  satu) kecamatan  di  Kabupaten  Bandung Provinsi  Jawa  Barat.  Satuan  sampel yang  menjadi  obyek  penelitian  ini adalah  Camat.  Penarikan  sampel sebagai  obyek  penelitian  dalam ukuran dan jumlah yang representatif,  dengan  menggunakan teknik  penarikan total  sampling atau sampel jenuh , dimana setiap kecamatan  diambil  seluruhnya.  Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  data  kuantitatif  dan  kualitatif dengan sumber data terdiri atas: 1) Data Primer, diperoleh dengan  penelitian  lapangan, dilakukan dengan jalan meminta  data  kepada  pihak kecamatan,  dengan  mengisi kuesioner  penelitian  yang telah disediakan.
2) Data  Sekunder,  dikumpulkan untuk melengkapi data primer,  baik  yang  tersedia  di BPS  setempat,  Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas- dinas  Daerah,  badan/kantor, kecamatan,  dan  instansi  lain yang  relevan  dengan  topik penelitian  ini.  Data  sekunder diperoleh  melalui    penelitian
terhadap  dokumen,  laporan dan bahan kepustakaan lainnya.
Teknik  pengumpulan  data yang dipilih dalam penelitian lapangan adalah: 1) Kuesioner, penyebaran angket atau daftar pertanyaan yang telah tersedia yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kuesioner ini dimaksudkan untk memperoleh data yang merupakan salah satu pengumpulan data yang diketahui dan dipahami oleh responden sehingga hasilnya obyektif; 2) Studi Literatur , mengumpulkan  data  dengan mempelajari,  menelaah  dan menganalisis literatur, dokumen,  peraturan  serta referensi  lainnya  yang  erat kaitannya  dengan  masalah yang diteliti Data kualitatif dianalisis melalui pendekatan isi dan kedalaman    menterjemahkan  suatu fenomena  terhadap  19  variabel penelitian. Cara mengakomodasi analisis  kulitatif  adalah  dengan menstimulasi berbagai kecenderungan  jawaban  kualitatif dari  responden  terhadap  fenomena tersebut.
Dalam  konteks  ini  sebagian
dari data kualitatif direnovasi menjadi data kuantitatif melalui non-
parametric  process .  Sedangkan  data kuantatif  dikategorikan, diklasifikasi dan diolah sebagai dasar pengukuran dan  analisis  untuk  memberikan penjelasan  dan  penilaian  terhadap kekuatan  dan  kelemahan  variabel penelitian.
Kategori penilaian beradasarkan  skala  tertentu  dan ditetapkan menurut  klasifikasi  layak, cukup layak dan tidak layak berdasarkan  jumlah  skor  tertentu yang  representatif.  Setiap  kategori menjadi  penilaian  menjadi  dasar pilihan  tindakan  untuk  pemekaran kecamatan dan pendayagunaan potensi. Metode  penilaian  ditetapkan melalui  metode  distribusi  yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan  distribusi  data. Perhitungan  skor  dengan  metode  ini disesuaikan  dengan  kemencengan dan  keruncingan  kurva  sebaran  data. Setiap sub indikator mempunyai skor 1  untuk  nilai  terkecil  dan  skor  6 untuk nilai terbesar. Skoring
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Menghitung  rata-rata,  standar deviasi, dan koefisiens
kurtosis/skewness.
b. Menghitung  batas  2  (nilai  2  X kurtosis/Skewness X standar deviasi),  dan  batas  1  (nilai  1  X kurtosis X standar deviasi) dan;
c. Menentukan  kelas  indeks  untuk penentuan skor:
(i) Jika  nilai  indikator  >  rata- rata  +  batas  2,  mendapat skor 6;
(ii) Jika  rata-rata  +  batas  2  ≤ nilai indikator < rata-
rata+batas 1, mendapat  skor
5;
(iii) Jika  rata-rata  +  batas  1  ≤ nilai  indikator  <  rata-rata, mendapat skor 4; (iv) Jika rata-rata ≤ nilai
indikator  <  rata-rata  -  batas
1, mendapat skor 3;
(v) Jika  rata-rata  -  batas  1  ≤ nilai  indikator  <  rata-rata  - batas 2, mendapat skor 2;
(vi) Jika  nilai  indikator  ≤  rata- rata  -  batas  2,  mendapat skor 1;
Asumsi  yang  digunakan  di dalam  pembobotan  adalah  setiap variabel  atau  kriteria  mempunyai bobot  yang  berbeda  sesuai  dengan perannya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan.
Bobot untuk pelayanan  dasar  seperti  :  bobot demografi, orbitrasi, kesadaran politik, pertanian, sosial budaya, dan aspek  pemerintahan  adalah  5,  bobot sarana  ibadah,  sarana  olah  raga, kamtibmas,  perikanan,  peternakan adalah  3,  sarana  kesehatan  dan pendidikan adalah 11, bobot  fasilitas transportasi, komunikasi dan penerangan  umum  adalah  7,  bobot kondisi  sosial  masyarakat  adalah  2 . Selanjutnya,  skor  minimal  kelulusan adalah jumlah total skor sub indikator pada setiap variabel/kelompok  kriteria  dikalikan dengan  skor  di  atas  rata-rata  untuk setiap variabel atau kelompok
kriteria  dikali  bobot  untuk  setiap kelompok indikator.
Perhitungan skor total maksimum  dan  minimum  dari setiap
dan  seluruh  variabel  dapat  dapat dilihat  pada  Tabel  3.1  berikut  :
Tabel 3.1
Nilai maksimum dan minimum variabel/kriteria
TOTAL TOTAL NO VARIABEL JUMLAH BOBOT NILAI NILAI SKOR SKOR INDIKATOR MIN MAKS MINIMAL MAKSIMAL 1 2 3 4 5 6
7 8 1 DEMOGRAFI 3 5 1 6             15 90 2 ORBITASI 2 5 1 6             10 60 3 PENDIDIKAN 4 11 1 6             44 264 4 KESEHATAN 5 11 1 6             55 330 5 KEAGAMAAN 1 3 1 6               3 18 6 OLAH RAGA 1 3 1 6               3 18 7 TRANSPORTASI 1 7 1 6               7 42 8 KOMUNIKASI 1 7 1 6               7 42 9 PENERANGAN UMUM 2 7 1 6             14 84 10 KESADARAN POLITIK 3 5 1 6             15 90 11 KAMTIBMAS 2 3 1 6               6 36 12 PERTANIAN 2 5 1 6             10 60 13 PERIKANAN 2 3 1 6               6 36 14 PETERNAKAN 2 3 1 6               6 36 15 KETENAGAKERJAAN 3 3 1 6               9 54 16 SOSIAL BUDAYA 3 5 1 6             15 90 17 EKONOMI MASYARAKAT 3 7 1 6             21 126 18 KONDISI SOSIAL MASYARAKAT 2 2 1 6               4 24 19 ASPEK PEMERINTAHAN 6 5 1 6             30 180 JUMLAH 280 1.680 Skor  minimal  kelulusan  adalah jumlah  sub  indikator  pada  setiap variabel/kelompok kriteria dikali skor  di  atas    rata-rata  untuk  setiap variabel  atau  kelompok  kriteria dikali  bobot  untuk  setiap  kelompok indikator.  Asumsi  yang  digunakan
adalah  nilai  di  atas  rata-rata  untuk setiap  variabel  adalah  di  atas  3,6. Jelasnya  dapat    dilihat    pada    Tabel 3.2 di bawah ini :
Berdasarkan  uraian  di  atas terlihat  bahwa  skor  di  atas  rata-rata adalah  1.008.  Ini  berarti  suatu
kecamatan  yang  akan  dilakukan pemekaran  kecamatan  dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan atau mampu menyelenggarakan pemerintahannya jika hasil pengukuran  mencapai  skor  sama dengan  atau  lebih  dari  1.008.  Atas dasar  itu,  dapat  ditetapkan  kategori penilaian    terhadap  kemampuan daerah.

## INTERVAL
NO KATEGORI SKOR KESIMPULAN TOTAL 1 2 3 4 1 Potensinya Tinggi 1.008 ≤ TS < 1.680   Layak dimekarkan 2 Potensinya Cukup 644 ≤ TS < 1.008 Cukup layak dimekarkan diikuti pengembangan potensinya dalam waktu tertentu 3 Potensinya Rendah 280 ≤ TS < 644 Tidak layak dimekarkan, dikembangkan potensinya menuju kategori Cukup Layak Dapat dijelaskan bahwa seluruh  perhitungan  dan  analisa statistik dalam tulisan ini menggunakan  alat  bantu  komputer dengan paket program SPSS For MS Windows Release 15.0 dan Microsoft Excel. Perbandingan sebagaimana  dipaparkan  di  atas sifatnya adalah relatif, artinya apabila terjadi perubahan data/informasi mengenai potensi masing-masing indikator/sub indikator,  maka  perhitungan  awal akan berubah. Perubahan ini otomatis akan mempengaruhi perolehan skor total seluruh desa. Selanjutnya  membandingkan potensi  kecamatan  antara  potensi tertinggi  dengan  potensi  terendah, adapun rumus-rumus
yang
digunakan adalah: Selisih  (Range)  =  Nilai  Maksimal  – Nilai Minimal Persentase potensi = Nilai
Range/Nilai Maksimal dikali 100% Kriteria  potensi  kecmatan  yang diasumsikan  baik  sehingga  layak dimekarkan  adalah  20  –  30%  dari potensi kecamatan terendah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari  uraian  di  atas  dapat dirangkum potensi wilayah kecamatan  di  Kabupaten  Bandung sudah  layak,  cukup  layak  atau  tidak layak  untuk  dimekarkan  tercantum pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1

## Rangkuman Potensi Wilayah Kecamatan di  Kabupaten Bandung
TOTAL SKOR INTERVAL SKOR KATEGORI
NO  KABUPATEN  KECAMATAN 1
BANDUNG
Ciwidey 808 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 2 Rancabali 1.018 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 3 Pasirjambu 894 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 4 Cimaung 803 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 5 Pangalengan 1.223 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 6 Kertasari 743 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 7 Pacet 1.117 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 8 Ibun 969 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 9 Paseh 1.005 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 10 Cikancung 993 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 11 Cicalengka 1.029 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 12 Nagreg 1.029 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 13 Rancaekek 1.180 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 14 Majalaya 1.071 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 15 Solokanjeruk 928 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 16 Ciparay 1.146 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 17 Baleendah 1.095 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 18 Arjasari 881 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 19 Banjaran 1.000 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 20 Cangkuang 819 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 21 Pamengpeuk 811 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 22 Katapang 950 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 23 Soreang 862 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 24 Kutawaringin 872 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 25 Margaasih 1.018 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 26 Margahayu 1.022 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 27 Dayeuhkolot 1.017 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 28 Bojongsoang 1.044 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 29 Cileunyi 1.054 1.008 ≤ TS < 1.680 Layak 30 Cilengkrang 812 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak 31 Cimenyan 853 644 ≤ TS < 1.008 Cukup Layak JUMLAH 30.066 RATA – RATA 970 TOTAL SKOR MINIMAL 743
TOTAL SKOR INTERVAL SKOR KATEGORI

## NO  KABUPATEN  KECAMATAN
TOTAL SKOR MAKSIMAL 1.223
Sumber : Pengolahan Data

## Tabel 4.2
Perbandingan Potensi Wilayah Kecamatan di  Kabupaten Bandung
TOTAL SKOR SELISIH  PERSENTASE JUMLAH NOMINATIF NO KECAMATAN DESA KECAMATAN 1 Ciwidey 7 808 65 9 1 2 Rancabali 5 1018 275 37 2 3 Pasirjambu 10 894 151 20 1 4 Cimaung 10 803 60 8 1 5 Pangalengan 13 1223 480 65 2 6 Kertasari 7 743 0 0 1 7 Pacet 13 1117 374 50 2 8 Ibun 12 969 226 30 1 9 Paseh 12 1005 262 35 1 10 Cikancung 9 993 250 34 1 11 Cicalengka 12 1029 286 38 2 12 Nagreg 6 1029 286 38 2 13 Rancaekek 13 1180 437 59 2 14 Majalaya 11 1071 328 44 2 15 Solokanjeruk 7 928 185 25 1 16 Ciparay 14 1146 403 54 2 17 Baleendah 8 1095 352 47 2 18 Arjasari 11 881 138 19 1 19 Banjaran 11 1000 257 35 1 20 Cangkuang 7 819 76 10 1 21 Pamengpeuk 6 811 68 9 1 22 Katapang 7 950 207 28 1 23 Soreang 10 862 119 16 1 24 Kutawaringin 11 872 129 17 1 25 Margaasih 6 1018 275 37 2 26 Margahayu 5 1022 279 38 2 27 Dayeuhkolot 6 1017 274 37 2 28 Bojongsoang 6 1044 301 41 2 29 Cileunyi 6 1054 311 42 2 30 Cilengkrang 6 812 69 9 1
TOTAL SKOR SELISIH  PERSENTASE JUMLAH NOMINATIF NO KECAMATAN DESA KECAMATAN 31 Cimenyan 9 853 110 15 1 Jumlah Pemekaran 45 Sumber : Pengolahan Data Kecamatan  yang  memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari  potensi  wilayah  kecamatan terkecil  sebesar  30%,  maka  dapat dikatakan  kecamatan  itu  memiliki potensi yang besar untuk dimekarkan.  Berdasarkan  tabel  4.65 diperoleh hasil dari jumlah kecamatan  yang  ada  sebanyak  31 (tiga  puluh  satu)  kecamatan  menjadi 45  (empat  puluh  lima)  kecamatan nominatif apabila dimekarkan. Kecamatan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Kecamatan Rancabali, Pangalengan, Pacet,
Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Baleendah, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Cileunyi.  Dari  14  (empat  belas) kecamatan  yang  layak  dimekarkan dibentuk  masing-masing  kecamatan induk dan kecamatan hasil pemekaran, sehingga jumlah kecamatan  yang  layak  dimekarkan dari 31 menjadi 45 kecamatan. 4.2. Pemetaan Kecamatan di
Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  hasil  analisa  di  atas, diperoleh  pemetaan  kecamatan  di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

## Tabel 4.3
Pemetaan Wilayah Kecamatan di  Kabupaten Bandung KECAMATAN KECAMATAN NO NOMINATIF NOMINATIF CUKUP LAYAK DIMEKARKAN LAYAK DIMEKARKAN 1 Ciwidey Rancabali 2 Pasirjambu Pangalengan 3 Cimaung Pacet 4 Kertasari Cicalengka 5 Ibun Nagreg 6 Paseh Rancaekek 7 Cikancung Majalaya 8 Solokanjeruk Ciparay 9 Arjasari Baleendah
10 Banjaran Margaasih 11 Cangkuang Margahayu 12 Pamengpeuk Dayeuhkolot 13 Katapang Bojongsoang 14 Soreang Cileunyi 15 Kutawaringin
16 Cilengkrang
17 Cimenyan Berdasarkan tabel 4.3 terdapat 14 kecamatan dalam kategori  layak  dimekarkan  yaitu kecamatan  Rancabali,  Pangalengan, Pacet, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay,
Baleendah,  Margaasih,  Margahayu,
Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Cileunyi. Sedangkan potensi wilayah kecamatan  dalam  kategori  cukup layak  dimekarkan  ada  17  kecamatan yaitu: Ciwidey, Pasirjambu, Cimaung,  Kertasari,  Ibun,  Paseh,
Cikancung,  Solokanjeruk,  Arjasari,
Banjaran,  Cangkuang,  Pamengpeuk, Katapang,  Soreang,  Kutawaringin, Cilengkrang, Cimenyan.
Kecamatan  yang  memiliki nilai skor minimal adalah Kecamatan
Kertasari  sebesar  743.  Kecamatan yang memiliki nilai maksimal adalah Kecamatan Pangalengan sebesar
1.223.  Perbedaan  potensi  wilayah kecamatan  antara  yang  terbesar  dan
terkecil  sebesar  480  atau  65%  dari potensi  wilayah  kecamatan  yang terkecil.
Kecamatan  yang  memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari  potensi  wilayah  kecamatan terkecil  sebesar  30%,  maka  dapat dikatakan  kecamatan  itu  memiliki
potensi yang besar untuk dimekarkan.  Berdasarkan  tabel  4.65 diperoleh hasil dari jumlah kecamatan  yang  ada  sebanyak  31 (tiga  puluh  satu)  kecamatan  menjadi 45  (empat  puluh  lima)  kecamatan nominatif apabila dimekarkan. Kecamatan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Kecamatan Rancabali, Pangalengan, Pacet, Cicalengka, Nagreg, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Baleendah, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Cileunyi.  Dari  14  (empat  belas) kecamatan  yang  layak  dimekarkan dibentuk  masing-masing  kecamatan induk dan kecamatan hasil pemekaran, sehingga jumlah kecamatan  yang  layak  dimekarkan dari 31 menjadi 45 kecamatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada penjelasan  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemekaran Kecamatan di Kabupaten  Bandung  didasarkan pada  tingkat  kemampuan  atau potensi masing-masing kecamatan  melalui  pengukuran
dan penilaian variabel utama dan variabel  pendukung.  Adapun  19 (sembilan belas) variabel penelitian yaitu demografi, orbitasi,  pendidikan,  kesehatan,
prasarana  ibadah,  sarana  olah raga,  transportasi,  komunikasi, penerangan  umum,  kesadaran politik,  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat,  sosial  masyarakat, dan aspek pemerintahan. Suatu kecamatan dapat dimekarkan jika kecamatan memiliki  potensi  dalam  interval tinggi  (1.008  ≤  TS  <  1.680). Dapat dimekarkan dengan syarat jika  potensinya  dalam interval (644 ≤ TS < 1.008), dan dinyatakan tidak lulus atau ditolak  untuk  dimekarkan  jika masing-masing  kecamatan  hanya mencapai  total  skor  kurang  dari
644.
2. Hasil  penilaian  dan  pengukuran terhadap  potensi  kecamatan  di Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut : Skoring data sekunder monografi desa terhadap 31 kecamatan yang akan  dimekarkan  diperoleh  hasil bahwa  terdapat  14  (empat  belas) kecamatan  dalam  kategori  layak dimekarkan yaitu kecamatan Rancabali,  Pangalengan,  Pacet, Cicalengka,  Nagreg,  Rancaekek, Majalaya,  Ciparay,  Baleendah, Margaasih,
Margahayu,
Dayeuhkolot,  Bojongsoang,  dan Cileunyi.

## SARAN
Untuk menjamin keberhasilan implementasi
penataan dan pengembangan  kewilayahan  dapat dilihat  dari  kemampuan  pemerintah dari  tingkat  yang  terendah  hingga yang tertinggi dalam menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara  efektif  dan  efisien  dapat disusun  rekomendasi  sebagai  berikut
:
1. Mengingat  ada  tiga  alternatif yang disodorkan, diharapkan adanya pola pengembangan  yang berkelanjutan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota,  perlu  kiranya dibentuk pola pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati di Kabupaten Bandung dikarenakan  medan  yang  sangat berat. 2. Menyusun desain organisasi
kecamatan  menurut  potensi  dan karakteristik  kecamatan  (tipologi kecamatan)  serta  pola  dan  sifat kewenangan camat yang dilimpahkan dari Bupati;

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  Robert  N ;  John  Dearden ; Northon  M.  Bedford ;  1985,
Sistem Pengendalian Manajemen ; terjemahan ;
edisi  ke-5  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Anthony,  Robert  N and  Regma  E.
Herzlinger;1980, Management Control in Nonprofit Organizations ; Revised  Edition ;  Richard  D. Irwin, Inc. Homewood,
Illinois. Argyris,  Chris,  1960, Understanding Organizational Behaviour, The Dorsey Press, Inc. Homewood Illinois. Herbert, Theodore .T, 1976, Organizational  Behaviour  – Readings and Cases, Macmillan  Publishing  Co. Inc, Newyork. Koontz, Harold, Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich, 1980. Management. Seventh Edition. McGraw-Hill International  Book Company, Japan. Luthans, Fred; Organizational Behaviour, 1981, Third Edition, McGraw Hill International  Book Company, Tokyo. Terry, George R, 1960. Principles of Management .  Thrid  Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois. Sadu Wasistiono,  dkk,  penyunting, 2002. Wasistiono,  Sadu.  2001. Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan . Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit  PT  Citra  Pindo, Bandung., ---------------------, 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Edisi Ketiga.  Penerbit  Fokusmedia, Bandung. ---------------------, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan  Daerah.  Edisi Revisi.  Penerbit  Fokusmedia, Bandung.