## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  821-829|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8528.821-829

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.3/PDT.G/2018/PN.Lgs)
Christin Natalia Tambunan 1 , Atik Winanti 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 1 2010611287@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2 atikwinanti@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memahami  cara  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pemenang  lelang ketika  objek  lelang  sulit  untuk  dikuasai  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  putusan No.3/Pdt.G/2018/PN.Lgs  terkait  pengosongan  objek  lelang.  Lelang  untuk  mengeksekusi  hak  tanggungan merupakan suatu upaya  yang dilakukan oleh kreditur apabila debitur terbukti  melakukan cidera  janji dan tidak mampu  lagi  membayar  utangnya  dengan  cara  menjual  objek  yang  dijadikan  jaminan  dan  mengambil  hasilnya untuk  melunasi  utang  debitur.  Tetapi  dalam  konteks  ini,  seringkali  muncul  masalah  di  mana  pemenang  lelang menghadapi kesulitan dalam  mengambil alih objek  lelang  yang telah  mereka  beli  melalui proses  lelang resmi. Kesulitan  ini  disebabkan  oleh  penolakan  pemilik  jaminan  (debitur)  untuk  menyerahkan  objek  lelang  kepada pemenang lelang. Dengan latar belakang ini, mengenai pengambilalihan barang lelang yang diperoleh pemenang, diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, dan memanfaatkan pendekatan studi kasus  dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan..  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan perlindungan  hukum  dalam  bentuk  represif  dapat  diberikan  kepada  pemenang  lelang  dalam  situasi  kesulitan menguasai objek lelang, yaitu melalui permohonan eksekusi pengosongan objek lelang kepada pengadilan negeri setempat.
Kata Kunci : perlindungan hukum, pemenang lelang, eksekusi hak tanggungan .

## ABSTRACT
The purpose of this study is to ascertain the judge's reasoning behind decision No.3/Pdt.G/2018/PN.Lgs about the removal of the auction items in addition to the manner in which legal safeguards are provided to the auction victor when the object poses a challenge to the master. If the debtor is shown to be in breach of promise and is no longer able to pay his obligations, the creditor will attempt to execute a mortgage by holding an auction and using the  profits  to  pay  off  the  debtor.  However,  in  this  context,  problems  often  arise  where  auction  winners  face difficulties in taking over the auction object that they have purchased through an official auction process. The reason for this obstacle is the collateral owner's (debtor) refusal to transfer the auction item to the auction winner. With this background, research is needed on aspects of legal protection for auction winners related to the takeover of auction objects they have purchased. This research applies normative legal research methods by utilizing two approaches, namely legal regulation analysis and case studies. The study's findings suggest that, in cases where the auction winner finds it difficult to  maintain control  over the auction item, legal protective measures in  the form of repression may be granted namely through an application for the execution of vacating the auction object to the local district court.
Keywords : judicial protection, auction winner, execution of mortgage rights.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  aspek  ekonomi,  masyarakat  selalu  membutuhkan  dana  untuk  menggerakkan  setiap  kegiatan usahanya. Sehingga tak jarang masyarakat meminta bantuan dari pihak bank untuk memberikan modal
kepadanya  atau  sering  disebut  sebagai  kegiatan  kredit.  Aktivitas  pemberian  dana  atau  kewajiban pembayaran  yang  serupa,  Yang  dimaksud  dengan  kegiatan  pemberian  kredit  berdasarkan  peraturan perundang-undangan perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, peminjam wajib membayarkan utangnya bersama dengan bunganya dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan pemberian kredit ini dapat dilihat sebagai suatu kontrak antara konsumen yang merupakan debitur dengan bank yang merupakan kreditur. Perjanjian-perjanjian  yang  ada  dalam  perjanjian  ini  ada  dua  macam,  yaitu  perjanjian  pokok  yang menjadi  dasar  persetujuan  kredit,  dan  perjanjian  pelengkap  yang  disebut  accesoirs,  yaitu  perjanjian jaminan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian pokok dan tidak dapat dipisahkan   (Winarsasi, P.A., 2020).
Pada  awalnya  setiap  kegiatan  kredit  diberikan  kepada  nasabah  bank  karena  adanya  rasa  saling percaya dan dinilai saling menguntungkan antara pihak kreditur dan debitur (Hulu, K.I., 2021). Namun ternyata tidak jarang ditemukan permasalahan dalam kegiatan kredit yang dilakukan perbankan, bahkan di dalam UU Perbankan No.7/1992 pasal 8 juga dijelaskan bahwa bank yang melakukan kegiatan kredit biasanya  terdapat  resiko,  sehingga  bank  harus  mengawasi  prinsip  perkreditan  yang  sehat  dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, tak semua proses pengembalian kredit ini berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana seharusnya. Terdapat beberapa persoalan dimana debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya kepada kreditur (bank) berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.  Hal  ini  juga  menyebabkan  kerugian  secara  finansial  bagi  kreditur  ketika  debitur  tidak mampu melakukan kewajibannya yaitu membayar utang. (Lubis, M. A. & Harahap, M. Y., 2023).
Dalam  kegiatan  kredit  yang  diselenggarakan  oleh  bank  diperlukan  hadirnya  suatu  jaminan  atau agunan. Hal ini menjadi suatu hal yang penting demi keamanan dalam pemberian kredit.Jaminan adalah sarana yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur, dalam hal ini bank, dengan memastikan pembayaran utang oleh peminjam atau pelaksanaan kewajiban oleh peminjam atau penjamin debitur (Kosasih,  J.I.,  2019).  Dapat  dikatakan  bahwa  jaminan  merupakan  sesuatu  yang  mampu  digunakan sebagai  alat  ganti  pelunasan  utang  debitur  apabila  pada  suatu  waktu  debitur  tersebut  tidak  mampu memenuhi  kewajibannya  atau  wanprestasi.  Berdasarkan  jenis  aset  yang  dijadikan  jaminan,  jaminan dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  kategori,  yaitu  jaminan  dalam  bentuk  barang  atau  aset  (jaminan kebendaan)  dan  jaminan  yang  melibatkan  individu  sebagai  penjamin  (jaminan  perorangan).  Jaminan perorangan mengacu pada peran pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya sepenuhnya. Jadi jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur maka pihak penjamin yang akan menanggung kewajiban debitur tersebut (Subadi, E.J., 2019). Selanjutnya,  jaminan  yang  berupa  barang  yang  bisa  bergerak  atau  properti  yang  digunakan  khusus sebagai penjamin utang jika suatu saat debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur disebut sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan (Supramono, G., 2013).
Jaminan kebendaan dengan objek tanah yang diikat dengan hak tanggungan kerap kali dijadikan sebagai  jaminan  dalam  praktik  kredit.  Tanah  menjadi  objek  yang  sering  digunakan  sebagai  jaminan kredit  karena  tanah  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi  dan  harganya  yang  relatif  naik  setiap  tahunnya (Windradi, F. & Gentur C. S., 2019). Biasanya hak tanggungan diberikan terhadap tanah yang dijadikan jaminan  dalam  perjanjian  kredit.  Seperti  tertuang  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 Tahun 1960, hak tanggungan ialah salah satu bentuk jaminan terhadap hak milik atas tanah. Ini bisa termasuk atau tidak termasuk aset lain yang melekat pada tanah, dan hak ini digunakan sebagai jaminan pembayaran  utang  tertentu,  memberikan  prioritas  kepada  kreditur  tertentu  dibandingkan  dengan kreditur  lainnya,  sesuai  dengan  UU  Hak  Tanggungan  No.4/1996.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa fungsi  dari  hak  tanggungan  sendiri  ialah  untuk  menjadi  penjamin  utang  yang  jumlahnya  sudah disepakati pada perjanjian kredit (Arba & Diman, A. M., 2020).
Jaminan hak tanggungan memberikan suatu keistimewaan bagi krediturnya (Dewi, N. M. S. W., Budiartha,  I.  N.  P.,  Ujianti,  N.  M.  P.,  2022).  Hak  kreditur  sebagai  pemegang  hak  tanggungan  untuk melelang barang jaminan yang diberikan debitur timbul apabila peminjam gagal bayar atas utang yang terutang  kepada  kreditur.  Dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  juga  diterangkan  bahwa  apabila pihak  yang  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  pihak  yang  memiliki  Hak  Tanggungan Pertama memiliki hak untuk menjual aset yang dijaminkan dengan cara mengadakan lelang publik dan kemudian  menggunakan  hasil  penjualan  tersebut  untuk  membayar  utang  yang  ada.  Dalam  arti,  jika debitur wanprestasi sebelumnya pihak kreditur harus bisa membuktikan secara benar dan  pasti kalau debitur tersebut memang sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya (Saputri, K. D.A.,
Budiartha, I. N. P., Arini, D. G. D., 2021), Selanjutnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,  kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan  dapat  memulai  proses  jual  beli  tanah  agunan  melalui lelang terbuka sehingga memberikan kewenangan eksklusif terhadap kreditur lainnya. Undang-undang Hipotek menetapkan tiga cara yang dapat digunakan seseorang untuk menggunakan hak  hipoteknya. Pertama,  eksekusi  dilakukan  sesuai  dengan  Pasal  6  UUHT  yang  memberikan  kuasa  kepada  pemilik hipotek  pertama  untuk  menjual  harta  benda  yang  dipertanggungkan.  Setelah  itu,  ada  eksekusi  yang dilakukan  sesuai  dengan  titel  eksekutorial  yang  tercantum  dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan,  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2. Ketiga, eksekusi menurut kesepakatan, yaitu penjualan hasil atas persetujuan pemegang dan pemberi hak tanggungan, adalah pilihan tambahan.
Memberikan harga suatu produk kepada masyarakat luas melalui cara penjualan tertulis atau lisan di mana harga barang tersebut dapat berfluktuasi naik atau turun hingga mencapai harga terbaik, yang dimulai dengan pengumuman resmi, dikenal sebagai kegiatan lelang sesuai dengan aturan yang diatur dalam  PMK  No.213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Prosedur  terkait  dengan pelaksanaan  lelang  diatur  dalam  PMK  No.  213/PMK.06/2020.  Pasal  2  dari  peraturan  tersebut mengklasifikasikan  lelang  menjadi  tiga  kategori,  yang  pertama  adalah  lelang  eksekusi,  khususnya penggunaan  lelang  untuk  melaksanakan  putusan  atau  putusan  pengadilan  dan  surat-surat  penting lainnya  menurut  berbagai  syarat  yang  diatur  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan. Lelang ini dimaksudkan untuk membantu debitur dalam pelunasan pinjamannya. Kategori yang kedua adalah  lelang  non-eksekusi  yang  bersifat  wajib,  yang  berarti  penjualan  barang-barang  ini  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang  mengharuskannya  dilakukan  melalui  lelang. Sementara yang ketiga adalah lelang non-eksekusi yang bersifat sukarela, yang umumnya melibatkan penjualan barang milik pribadi, entitas bisnis, atau badan hukum yang dijual secara sukarela.
Dilihat  dari  fungsinya,  lelang  memiliki  manfaat  untuk  memberikan  pelayanan  yaitu  menjual barang  dengan  cepat,  efisien  dan  aman  dengan  harga  yang  kompetitif  di  antara  para  peserta  lelang. Secara prinsip, lelang adalah bentuk transaksi jual beli, tetapi dengan metode pelaksanaan yang sedikit berbeda.  Pelelangan  diawasi  oleh  petugas  lelang  menurut  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sebaliknya,  perjanjian  dalam  standar  transaksi  jual  beli  hanya  berlaku  antara  penjual  dan  pembeli. (Tista,  A.,  2013).  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  jual  beli  dalam  pelelangan,  pembeli  lelang  harus mempunyai  itikad  yang  baik.  Dalam  SEMA  No.4/2016  dijelaskan  tentang  kualifikasi  pembeli  yang memiliki itikad baik yang harus dilindungi oleh hukum. Dapat diartikan bahwa selama pembeli lelang beritikad  baik  dengan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  mengenai  lelang  maka  ia  wajib  mendapatkan perlindungan hukum.
Setelah  proses  lelang  selesai  dan  objek  lelang  telah  terjual,  seseorang  akan  dianggap  sebagai pemenang  lelang  ketika  ia  telah  memenuhi  semua  kewajiban  sebagai  pembeli,  termasuk  membayar harga lelang, biaya lelang, biaya pelunasan, serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  (Buana,  E.A.  dan  Purwono,  S.  R.,  2021).  Berdasarkan  Pasal  1457  KUH  Perdata  sebagai seorang pembeli, pemenang lelang wajib untuk melunasi harga yang sudah disepakati dan pihak penjual memiliki kewajiban untuk memberikan objek yang dilelang kepada pemenang lelang. Pihak yang biasa disebut sebagai pembeli lelang adalah orang  maupun badan  usaha/badan hukum  yang telah membeli objek  lelang  dengan  melakukan  tawaran  tertinggi  dari  antara  yang  lain  dan  telah  ditetapkan  menjadi pemenang lelang oleh pejabat lelang yang berwenang. Selanjutnya diterangkan bahwa pembeli lelang memiliki hak untuk menerima kutipan risalah lelang yang dijadikan sebagai bukti terjadinya jual beli objek lelang. Selain itu pejabat lelang juga nantinya menyerahkan surat yang berisi keterangan kepada pembeli  lelang  yang  mana  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  bukti  telah  terjadi  peralihan  dari  pemilik jaminan  yang  awal  kepada  pembeli  lelang  yang  sudah  ditetapkan.  Dengan  adanya  surat  tersebut, pembeli lelang sah menjadi orang yang memiliki kuasa untuk mendapatkan dan memanfaatkan objek lelang tersebut. (Mboeik, M.C., 2019).
Berpacu pada prosedur terkait lelang eksekusi hak tanggungan, setelah objek lelang berhasil dijual maka objek lelang akan beralih kepada pembeli lelang yang sudah memenangkan pelelangan. Namun disinilah  biasanya  muncul  permasalahan  dimana  ketika  objek  jaminan  telah  dibeli  dalam  proses pelelangan  kemudian  pemenang  lelang  hendak  mengambil  objek  lelang  tersebut  malah  terjadi perlawanan dari pihak debitur yang enggan memberikan objek lelang tersebut kepada pemenang lelang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan debitur tidak mau menyerahkan objek lelang diantaranya adalah: (Ariyanto, M. T., 2022).
1. Debitur/penghuni/pemilik jaminan masih menempati objek lelang;
Debitur menolak untuk memberi objek lelang yang sudah laku terjual kepada pemenang lelang dengan kerelaan hati;
2. Komunikasi yang kurang bagus antara pihak perbankan dengan debitur Kurangnya komunikasi yang bagus antara pihak bank dengan pihak debitur;
3. Debitur kurang kooperatif dan kurang sadar dalam menyelesaikan kewajibannya (utangnya);
4. Terdapat ketidakpastian waktu penyelesaian pengosongan objek lelang oleh Pengadilan.
Dalam  beberapa  kasus,  bahkan  masih  terdapat  beberapa  debitur  atau  pemilik  jaminan  yang menempatkan dirinya sebagai korban dalam lelang dengan alasan bahwa mereka mendapat perlakuan tidak adil dari pihak kreditur atau pihak penjual lelang (Pratama, R. T. E. & Imanullah, M. N., 2021). Masih  sering  ditemukan  adanya  debitur  yang  tidak  mau  menyerahkan  objek  hak  tanggungan  secara murah  hati  untuk  dieksekusi.  Biasanya  hal  tersebut  dilakukan  oleh  debitur  guna  menunda  proses eksekusi dan terkesan seperti mengulur-ulur waktu sampai debitur tersebut memiliki kesempatan untuk membayar utangnya kepada kreditor (Suharto, R., 2019).
Dengan adanya perbuatan debitur atau pemilik jaminan yang enggan untuk mengosongkan objek lelang  yang  berhasil  dibeli  oleh  pembeli  lelang  menimbulkan  berbagai  kerugian,  baik  itu  kerugian materil  maupun  immateril.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  bagi  pemenang  lelang  sangat diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemenang lelang  memiliki  keabsahan  kepemilikan  atas  objek  lelang  yang  telah  berhasil  dibeli  secara  hukum. Dengan  konteks  ini,  penelitian  ini  akan  memusatkan  perhatian  pada  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada pemenang lelang sehubungan dengan pelaksanaan hak tanggungan mengenai keadaan yang  menyebabkan  sulitnya  penguasaan  terhadap  obyek  lelang,  serta  faktor-faktor  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No. 3/Pdt.G/2018/PN.Lgs memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

## II. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  artikel  ini  didasarkan  pada  teknik  penelitian  hukum  normatif.  Perspektif  ini memandang  hukum  sebagai  kumpulan  mandat  undang-undang  dan  standar  yang  mengatur  perilaku manusia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  hak  tanggungan  atas  barang  lelang  yang  sulit  dikendalikan  dalam kaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pemenang  lelang.  Penulis  menggunakan  metode pendekatan perundangundangan untuk mengefektifkan kajian dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta memanfaatkan pendekatan kasus untuk mengevaluasi kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hukum tersebut yang sudah diputuskan di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum final. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan  melalui  teknik  studi  pustaka,  yang  melibatkan  analisis  peraturan  perundang-undangan, referensi bacaan, data, dan dokumen yang relevan dengan isu yang akan diulas. Dalam menganalisis data, penulis memakai metode deskriptif yang dianalisis secara kualitatif, dimana merupakan suatu cara analisis  dengan  membuat  gambaran  akan  kenyataan  tentang  persoalan  yang  sedang  diteliti  dengan semestinya serta memfokuskan pada ketetapan yang ada dengan persoalan yang terbaru. Dengan analisa tersebut diharapkan penulis dapat menjelaskan permasalahannya dan mendapatkan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang
Dalam  setiap  perbuatan  hukum  pasti  terdapat  akibat  hukum,  sama  halnya  dengan  lelang.  Lelang merupakan proses penjualan suatu barang secara umum yang dilakukan didepan pejabat lelang dengan membentuk harga yang bersaing lewat proses tawar menawar harga dengan cara terbuka atau tertutup serta diawali dengan pengumuman lelang (Tista, A., 2013). Maka dapat dikatakan juga bahwa lelang termasuk dalam kegiatan jual beli, meskipun caranya berbeda tapi memiliki syarat yang sama, dimana dalam proses ini ketika barang sudah dijual dan dibayarkan maka seharusnya pembeli memiliki haknya untuk mendapatkan barang yang dibelinya.
Sesuai dengan Pasal 1 PMK No.213/PMK.6/2023,  Pembeli adalah setiap orang, organisasi, atau lembaga yang mengajukan penawaran pada suatu lelang dan tawarannya diterima oleh juru lelang yang ditunjuk sebagai yang tertinggi dan terbaik.  Peserta lelang akan disebut sebagai pemenang lelang atau pembeli jikalau: (Mangunsong, I.H., 2019).
1) orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi adalah orang perseorangan atau badan hukum/badan usaha;
2) pemenang lelang diakui secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
3) mereka telah menerima penyerahan barang yang dibelinya sebelum memenuhi tanggung jawab pajak dan retribusi;
4) wajib membayar seluruh kewajiban pembayaran lelang;
5) apabila  pembeli  tidak  dapat  memenuhi  komitmennya  setelah  dinyatakan  sebagai  pemenang lelang, maka pembeli tersebut tidak diperkenankan mengikuti lelang di mana pun di Indonesia untuk  jangka  waktu  enam  bulan.  Jika  pembeli  gagal  memenuhi  persyaratan  keuangannya, pejabat lelang harus mencabut persetujuannya sebagai pembeli.
Setiap objek lelang yang dibeli melalui proses lelang sudah seharusnya menjadi milik pembeli dan pembeli  memiliki  hak  untuk  menguasai  objek  tersebut.  Namun  perpindahan  hak  kepada  pemenang lelang tidak berlangsung begitu saja pada saat pembeli diresmikan secara sah menjadi pemenang oleh pejabat  lelang.  Apabila  penawar  lelang  telah  memenuhi  seluruh  kewajibannya,  khususnya  yang berkaitan  dengan  pembayaran  lelang,  yang  dibuktikan  dengan  surat  pelunasan  yang  diterbitkan  oleh kantor lelang, maka hak itu dianggap sah menurut hukum. Setelah surat keterangan tersebut diserahkan kepada pembeli, hak secara resmi dan substansial akan dialihkan kepada pembeli (Harahap, Y., 2017). Pasal 526 RV menjelaskan dengan lebih rinci bahwa Pembeli memperoleh  kepemilikan atas barang- barang yang dijual dalam lelang setelah diumumkannya daftar lelang, yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan sampai bukti tertulis yang dikeluarkan oleh kantor lelang membenarkan terpenuhinya seluruh syarat pembelian.
Sesuai dengan SEMA No.4/2016 pembeli lelang yang melangsungkan jual beli atas tanah dengan ketentuan  atau  aturan  dan  dokumen  yang  sah  seperti  yang  telah  ditetapkan  ketentuan  perundang- undangan yang salah satunya adalah membeli tanah dengan cara lelang secara terbuka tergolong dalam klasifikasi  pembeli  yang  memiliki  itikad  baik  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  sesuai  dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.
Sesuai dengan kapasitasnya sebagai subjek hukum, perlindungan hukum merupakan upaya negara agar  semua  pihak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kepentingan  hukum  yang  melekat  pada  diri  manusia (Setiyowati,  J.E.,  2013).  Berdasarkan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  UU  Hak  Tanggungan, pemenang lelang dalam lelang eksekusi hak tanggungan, berhak memperoleh dua jenis perlindungan hukum yang berbeda. Perlindungan hukum dapat berbentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif  berfungsi  sebagai  tindakan  pengamanan  yang  diberikan  kepada  pembeli  lelang  sebelum adanya  potensi  perselisihan  yang  mungkin  timbul  sehubungan  dengan  barang  lelang.  Perlindungan hukum  preventif  dalam  pelelangan  dapat  diberikan  dengan  mengacu  pada Vendu  Reglement.  Vendu Reglement adalah  peraturan  yang  mengatur  proses  penjualan  secara  publik  di  Indonesia,  yang  telah diberlakukan sejak 1 April 1908 (Alusinsing, D., 2020). Pemenang lelang berhak menerima berita acara lelang  sebagai  bukti  sahnya  penjualan  obyek  lelang,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  42  Peraturan Vendu.
Perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pembeli lelang dengan maksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai barang lelang disebut dengan perlindungan hukum yang bersifat represif. Dapat  dilakukan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  secara  represif  kepada  pemenang  lelang  apabila debitur  pemilik  jaminan  tidak  mau  menyerahkan  objek  dengan  sukarela.  Terdapat  ketentuan  yang memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pembeli  lelang  jika  pemilik  jaminan  menolak  untuk menyerahkan  objek  lelang.  Tanpa  perlu  menempuh  jalur  hukum,  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengajukan petisi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar eksekusi dihentikan.
Dalam  hal  pemenang  lelang  sudah  melakukan  segala  usaha  untuk  mendapatkan  objek  lelang seperti  meminta  dengan  cara  yang  baik  untuk  pemilik  objek  jaminan  mau  meninggalkan  dan menyerahkan  objek  terlelang  bahkan  sampai  meminta  eksekusi  pengosongan  atas  objek  terlelang  ke Pengadilan Negeri,  namun tidak diindahkan juga peringatan-peringatan tersebut maka usaha terakhir yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  meminta  sita  eksekusi  atas  objek  jaminan  yang  diajukan  ke Pengadilan Negeri. Sita eksekusi ini merupakan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri  yang berupa surat  agar  jurusita  melakukan  sita  objek  jaminan  milik  termohon  eksekusi  berdasarkan  permohonan eksekusi  yang  sudah  dimintakan  oleh  pemohon  eksekusi.  Sebuah  penetapan  akan  dikeluarkan  oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  permohonan  yang  diajukan  untuk  pengosongan  dan  dengan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti pihak keamanan, bintara pembina desa, pihak kelurahan,
ketua RT/RW, dan pihak lain yang berkepentingan. Hadirnya pihak pihak ini untuk menjamin bahwa pengosongan yang dilakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.
3.2  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  No.3/Pdt.G/2018/PN.  Lgs  terkait  Perlindungan  Hukum bagi Pemenang Lelang

## Kasus Posisi
Kasus pada putusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No.3/Pdt.G/2018/Pn.Lgs  dimana  Penggugat  (Elvian,  S.Hut)  yang  merupakan  pemenang  lelang  atas pelelangan objek jaminan kredit berupa tanah beserta bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Matang  Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi  Aceh. Tanah beserta bangunan rumah toko tersebut merupakan Hak Tanggungan pada Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri  Cab.  Langsa)  yang  dijadikan  objek  jaminan  oleh  Tergugat  III  untuk  pengambilan  pinjaman kredit dan objek tersebut sudah dibuat hak tanggungan berdasarkan APHT No: 1328/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat didepan Riza O., S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Langsa. Diketahui  bahwa  pelelangan  ini  dilakukan  oleh  Tergugat  II  (KPKNL  Cabang  Lhokseumawe)  atas permintaan dari Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Langsa) karena Tergugat I  menganggap bahwa Tergugat  III  (T.Syawaluddin)  sudah  tidak sanggup untuk memenuhi  kewajiban-kewajibannya kepada  Tergugat  I  (PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cab.  Langsa)  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati. Selanjutnya atas dasar permintaan tersebut maka Tergugat II melaksanakan pelelangan atas objek tersebut dengan nilai sebesar Rp.2.052.000.000,- (dua milyar lima puluh dua juta rupiah). Bahwa kemudian  Penggugat  melakukan  pembelian  atas  tanah  beserta  bangunan  rumah  toko  di  atasnya  itu melalui  lelang  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  II  (KPKNL  Cabang  Lhokseumawe)  dengan  harga Rp.2.052.000.000,- .  Penggugat membayar biaya lelang sebesar dua persen dari nilai nominal  harga benda atau sebesar Rp41.040.000,- di samping harga pembelian tanah dan  ruko yang dikandungnya, sebagai pemenang lelang. Selanjutnya melalui Tergugat II (KPKNL Cabang Lhokseumawe), Penggugat melanjutkan penyelesaian dan pembayaran sebesar Rp 2.093.040.000 (dua miliar sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah). Selain itu Penggugat juga menyetorkan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan  (BPHTB)  sebesar  Rp  49.800.000,00  (empat  puluh  sembilan  juta  delapan  ratus  ribu rupiah), dimana jumlah yang sama ditanggung oleh Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Langsa) ,  pemilik  barang  lelang,  sejumlah  Rp  99.600.000,-  (sembilan  puluh  sembilan  juta  enam  ratus  ribu rupiah). Kendala: Turut Tergugat I telah menerima pembayaran dari Penggugat berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang didukung dengan BPHTB. Setelah pelunasan seluruh biaya-biaya tersebut maka selanjutnya SHM No: 565 Tahun 2000 atas tanah beserta bangunan rumah toko tersebut telah diroya oleh BPN Kota Langsa sehingga objek tanah beserta bangunan rumah toko itu menjadi sah Hak Milik Penggugat. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah tanah beserta bangunan tersebut yang sudah dibeli oleh dan sudah dibayar semua biayanya oleh Penggugat tidak dapat dikuasai  dan  ditempati  oleh  Penggugat  dikarenakan  Tergugat  III  (T.  Syawaluddin)  masih  tetap menguasai tanah beserta bangunan rumah toko tersebut dan tidak mengosongkan objek tersebut. Hal ini  dinilai  oleh  Penggugat  bahwa  perbuatan  Tergugat  III  (T.  Syawaluddin)  ini  sangat  merugikan Penggugat.  Bahkan  untuk  pengosongan  objek  tersebut,  Tergugat  I  (PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cab. Langsa)  telah  mengirimkan  surat  kepada  Tergugat  III  (T.  Syawaluddin)  yang  berisi  untuk  segera mengosongkan  objek  tersebut,  namun  sampai  pada  diajukannya  gugatan,  Tergugat  III  masih  tetap mendiami dan tidak mengosongkan objek tanah beserta bangunan rumah toko yang sudah menjadi Hak Milik sah dari Penggugat.
Jika  pembeli  yang  telah  memenangkan  lelang  tidak  berhasil  mengambil  objek  lelang  melalui metode persuasif, Selanjutnya juru lelang yang telah diketahui sebagai pemilik sah melalui proses lelang yang  dilakukan  oleh  KPKNL  dapat  mengajukan  permohonan  izin  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat  untuk  mengosongkan  objek  lelang  tersebut.  Sesuai  Berita  Acara  Lelang  yang  diterbitkan KPKNL, tindakan pengosongan ini dilakukan.  (Jannah, M.M & Siti, M. B., 2023).
Berikut adalah pertimbangan hukum dalam putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Lgs:
1. Penggugat  membeli  objek  perkara  melalui  pelelangan  terbuka  yang  diselenggarakan  secara  sah oleh negara melalui KPKNL, sesuai dengan Risalah Lelang.
2. Pada  tanggal  18  Oktober  2017,  Penggugat  (Elvian  S.  Hut)  telah  melunasi  Tergugat  I  melalui Tergugat II sebesar Rp 2.052.000.000,00 untuk tanah dan bangunan ruko diatasnya, sesuai dengan SHM  No:  565  Tahun  2000  tanggal  12  Desember  2000.  Tanah  tersebut  dan  bangunan  toko
dialihkan atas nama Penggugat. Selain hal tersebut di atas, pemenang lelang wajib menyetorkan pajak sebesar Rp. 51.300.000 dan komisi lelang sebesar 2% dari harga objek lelang.
3. Selanjutnya  pada  tanggal  4  Desember  2017,  Penggugat  mengajukan  pembayaran  sebesar  Rp. 99.600.000 dalam bentuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pajak Daerah.  Turut  Tergugat  I  menerbitkan  dan  membubuhkan  tanda  tangannya  pada  bukti pembayaran.
Hakim dalam putusan perkara ini berpendapat bahwa pemilik objek perkara ialah Elvian S. Hut yang merupakan Penggugat. Elvian S. Hut adalah pemenang lelang yang sah dimana ia telah membeli objek perkara berdasarkan lelang dimana Tergugat I melakukan parate eksekusi. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka kreditur berwenang melelang  barang  yang  digadaikan.  Lelang  pelaksanaan  hak  tanggungan  merupakan  penerapan ketentuan  ini  dan  hasil  penjualan  lelang  tersebut  digunakan  untuk  menyelesaikan  piutangnya. Penggugat dalam hal membeli objek perkara juga dilakukan secara resmi dan mengikuti prosedur yang ada, sehingga pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini sudah benar dan seturut dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Hakim dalam pertimbangannya pada putusan perkara No. 3/Pdt.G/2018/PN. Lgs menyampaikan bahwa  gugatan  yang  pada  pokoknya  meminta  untuk  Tergugat  III  menyerahkan  objek  perkara  tidak dapat  diterima  karena  mengandung  cacat  formil.  Setelah  mempertimbangkan  Putusan  Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Lgs dan SEMA No. 4 Tahun 2014, terlihat bahwa pandangan hakim dalam putusan ini sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2014. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa jika pemilik objek lelang tidak mau melakukan pengosongan, Dalam hal tidak ada jalan hukum, kreditor yang melelang hak tanggungan melalui kantor lelang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dieksekusinya kekosongan tersebut. Sehingga dalam perkara putusan ini,  telah  terjadi  kekeliruan  yang  dilakukan  oleh  Elvian  S.  Hut  selaku  pemenang  lelang  dimana  ia melakukan gugatan untuk mengosongkan objek lelang. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Elvian S. Hut  selaku  pemenang  lelang  adalah  memintakan  pengosongan  objek  lelang  tersebut  langsung  ke Pengadilan  Negeri  Langsa  berdasarkan  risalah  lelang  yang  telah  diterbitkan  oleh  KPKNL  Cabang Lhokseumawe.
Dari peristiwa  tersebut dapat dikatakan bahwa Elvian  S. Hut sebagai pemenang lelang kurang terlindungi  karena ia mengalami  kendala dalam menguasai objek lelang  yang telah dibelinya  itu dan tentunya  merugikan  dirinya  yang  sudah  menjadi  pemenang  lelang  beritikad  baik.  Bilamana  timbul keadaan, pemenang lelang yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum karena:
1. Penggugat  (Elvian  S.  Hut)  melakukan  pembelian  objek  lelang  melalui  prosedur  pelaksanaan dengan  jujur.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  penawaran  yang  diperoleh  dari  koran  atau lembaran  yang  berisikan  berita  dan  melakukan  penawaran  melalui  penawaran  umum  secara terbuka untuk siapapun dan tidak ada batasan bagi siapa saja untuk mengikuti penawaran.
2. Penggugat  (Elvian  S.  Hut)  melakukan  pembelian  objek  lelang  secara  rasional.  Hal  ini  berarti bahwa  persyaratan  untuk  menjadi  pemenang  lelang  berlaku  secara  umum  diantaranya  telah menyetor uang jaminan lelang dan sebagai peserta dengan tawaran tertinggi. Dengan memperoleh jaminan, seseorang berhak ikut serta dalam lelang, sedangkan pemberian penawaran terbesar akan menghasilkan perolehan kemenangan lelang.
3. Penggugat  (Elvian  S.  Hut)  melakukan  pembelian  objek  lelang  secara  patut.  Dimana  pembelian dilakukan didepan pejabat lelang, secara langsung dan diumumkan dan melalui penawaran yang terbuka untuk publik.
4. Penggugat (Elvian S. Hut) melakukan pembelian objek lelang dari penjual yang sah. Penjual dalam kasus  ini  adalah  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Langsa  yang  sebelumnya  telah  mengadakan perjanjian  pembiayaan  dengan  Tergugat  III  (Ir.  T.  Syawaluddin)  dan  membuat  objek  lelang tersebut sebagai jaminan untuk mengajukan kredit kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa. Kemudian  terjadi  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  III  (Ir.  T.  Syawaluddin) dimana  ia tidak  mampu  membayar  kewajibannya,  sehingga  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Langsa  harus melelang objek jaminan tersebut untuk menyelesaikan piutangnya.
Pemenang  lelang  dalam  kasus  ini  terlihat  kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum,  hal  ini lantaran belum tersedianya regulasi  yang  spesifik dan pasti terkait pengosongan objek lelang setelah terjadinya  pelelangan.  Saat  ini  peraturan  yang  berlaku  mengenai  pengosongan  objek  lelang  adalah beracuan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mana sewaktu-waktu dapat berubah. Jika merujuk
pada  peraturan  sebelumnya,  yaitu  SEMA  Nomor  7  Tahun  2012,  disebutkan  bahwa  untuk mengosongkan objek lelang dalam eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan  Pasal  6  Undang  Undang  Hak  Tanggungan,  harus  melalui  proses  gugatan  di  pengadilan  negeri. Namun, aturan yang lebih baru, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2014, menetapkan bahwa permohonan kepada  ketua  pengadilan  untuk  mengosongkan  barang  lelang  dapat  diterima  dan  tidak  memerlukan gugatan.. Terjadinya perubahan aturan-aturan ini membuat ketidakjelasan mengenai pengaturan terkait pengosongan  objek  lelang.  Dengan  adanya  peristiwa  ini  dapat  dilihat  bahwa  aturan  Surat  Edaran Mahkamah Agung ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan pada beberapa pihak mengenai pengosongan objek lelang.
Sehingga cara yang dapat dilakukan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah dengan memintakan sita  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  Langsa  terhadap  objek  tanah  beserta  bangunan  yang  berdiri  di atasnya. Sita eksekusi ini akan dilakukan oleh jurusita dengan dasar adanya surat perintah dari Ketua Pengadilan  Negeri  Langsa  atas  permohonan  dari  Penggugat,  dengan  dihadiri  oleh  pihak  keamanan, aparat  setempat,  dan  pihak  lainnya  yang  berkepentingan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menciptakan  nilai kemanusiaan dan keadilan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Pada prinsipnya, pemenang lelang yang memiliki niat baik harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  preventif  dan  represif.  Dalam  situasi  pemenang  lelang yang  kesulitan  dalam  penguasaan  objek  lelang  hak  tanggungan  dikarenakan  pemilik  objek  terlelang enggan  untuk  mengosongkan  objek  lelang  maka  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  adalah dalam  upaya  secara  represif.  Perlindungan  hukum  represif  yang  dimaksud  yaitu  dengan  meminta eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri bukan dengan mengupayakan gugatan. Dalam situasi yang  diselidiki  dalam  penelitian  ini,  Menurut  hakim,  gugatan  penggugat  cacat  formil  karena  tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Pasal 200 ayat (11 HIR). Penggugat  yang  juga  menang  dalam  lelang  tersebut  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  yang memadai, hal ini terlihat dari hal tersebut. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak tanggungan oleh pemenang lelang, Peraturan yang berlaku yang mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia secara luas dianggap  tidak  memadai  dalam  hal  perlindungan  hukum.    Hal  tersebut  dikarenakan  belum  adanya peraturan  jelas  yang  mengatur  mengenai  pengosongan  objek  lelang  yang  sudah  dimenangkan  oleh pemenang lelang.

## 4.2 Saran
Saran yang ingin dianjurkan dalam hal belum diketahuinya beberapa aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan  lelang  adalah  dengan  melakukan  penyebarluasan  atau  pengenalan  aturan  kepada masyarakat  supaya  lebih  melek  hukum  dan  mengerti  tentang  bagaimana  pelaksanaan  terkait pengosongan  objek  lelang  yang  sudah  dibeli  dari  proses  lelang  secara  publik.  Apabila  terdapat ketidakpastian mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang mengalami kendala dalam pengelolaan barang lelang, maka dapat disarankan agar dibuat peraturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kejelasan pengaturan dan pelaksanaan pelepasan obyek lelang. Ketidakhadiran regulasi yang secara tegas mengaturnya pelaksanaan lelang menciptakan sebuah celah hukum setelah lelang selesai, dan karenanya, diperlukan pembentukan regulasi baru yang bertujuan mencapai kepastian hukum bagi pemenang lelang yang memiliki itikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfara, M. I., Aloysius, Y. D., & Widodo, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan  Dalam  Hal  Objek  Lelang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Pengumuman  Lelang  (Studi  Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/PDT. G/2018/PN. MND). Indonesian Notary, 2(1)
Alusinsing,  D.  (2020).  Sinkronisasi  Aturan  Kutipan  Risalah  Lelang  Berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Kekayaan Negara  Nomor  5/KN/2017  Tentang  Risalah  Lelang  dengan  Vendu  Reglement  dan  PMK  Nomor 27/PMK.06/2016. Indonesian Notary, 2(22).
Arba  &  Mulada,  D.  A.  (2020).  Hukum  Hak  Tanggungan  (Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  dan  Benda  Benda  di Atasnya). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Buana, E. A. & Purwono S. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Hak Tanggungan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Lelang. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2).
Dewi, N. M. S. W., Budiartha, I. N. P., Ujianti, N. M. P. (2022). Perjanjian Kredit Bank Dalam  Hal Surat Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  Tidak  Diikuti  Dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan.  Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1).
Harahap, Y. (2017). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafik. Hulu, I. (2021). Problematika Perjanjian Kredit. Banyumas: CV. Lutfi Gilang. Jannah, M. M. &  Siti M. B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang pada Perjanjian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1).
Kosasih, J. I. (2019). Akses Perkreditan dalam Praktik Perbankan. Jakarta Timur:  Sinar Grafika. Lubis, M. A. & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2).
Mangunsong, I. H. (2020). Kekuatan Mengikat Risalah Lelang Terhadap Hak Tanggungan Bagi Pembeli Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Medan). Jurnal Ilmu Hukum Prima, 3(2).
Mboeik, M. C. (2019). Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak. JURTAMA, 1(2). Pratami, C. E., Aloysius Y. D., & Widodo S. (2020). Perlindungan Terhadap Pemenang  Lelang Yang Risalah Lelangnya  Dibatalkan  Oleh  Putusan  Pengadilan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor 247/Pdt/2018/Pt. Bdg Tanggal 23 Juli 2018). Indonesian Notary, 2(1).
Pratama,  R.  T.  E.  &  Imanullah,  M.  N.  (2021).  Problematika  Perlindungan  Hukum  Kepada  Pemenang  Lelang Untuk Memperoleh Hak Penguasaan Objek Lelang. Jurnal Privat Law, 9(2).
Saputri, K. D.A., Budiartha, I. N. P., Arini, D. G. D. (2021). Pemberian Kredit Dengan Jaminan FIduaia Pada PT Bank Maya Pada Internasional Cabang Denpasar Pada Masa Covid 19. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1).
Setiyowati, J. E. (2003). Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan. Bandung:  CV. Mandar Maju.
Subadi, E. J. (2019). Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan. Yogyakarta: Nusamedia. Suharto, R. (2019). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Law, Development and Justice Review, 2(2). Supramono, G. (2013). Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 5(10) Windradi,  F.  &  Gentur  C.  S.  (2019).  Konsekuensi  Yuridis  Jual  Beli  Tanah  Yang  Dibebani  Hak  Tanggungan.
Transparansi Hukum, 2(1).
Winarsasi, P. A. (2020). Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik).
Surabaya: Jakad Media Publishing.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Vendu Reglement https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-artikel/15185/Kendala-dan-Permasalahan- Pengosongan-setelah-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html  Diakses  pada  tanggal  14  April 2023 pukul 19.00 WIB.