## ANALISIS PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA TARAKAN

## ANALYSIS OF EMPLOYMENT PLANNING IN THE CITY OF TARAKAN

## Ariani

## Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
ariyanitinsee@gmail.com
Abstrak : Paradigma tradisional memiliki pandangan tentang  pembangunan yang ada  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang,  sehingga  diidentikan  dengan upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  per-kapita  atau  dengan  strategi pertumbuhan  ekonomi  untuk  mengurangi  masalah-masalah  pembangunan  yang berdasarkan pada pancasila dan pembukaan UUD 1945 . Berdasarkan identifikasi perencanaan  ketenagakerjaan  di  kota  Tarakan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  potensi  dan  industri  daerah  yang  mampu  menopang  ketersediaan kesempatan  lapangan  kerja  di  Kota  Tarakan,  ketersediaan  sumber  daya  manusia yang mumpuni dari segala aspek, ketesediaan kelembagaan ketenagakerjaan yang diharapkan  mampu  menopang  peningkatan  kinerja  dari  pencari  pekerjaan. Transparan,  proses  dan  mekanisme  pengambilan  keputusan  yang  dibangun  sejak mulai  tingkat  dinas/instansi,  lembaga  dan  swasta  terkait  ketenagakerjaan  sudah diketahui  dan  dapat  dipantau  oleh  masyarakat  Kota  Tarakan.  Responsif,  usulan kegiatan  yang  dihasilkan  lebih  disebabkan  adanya  upaya  merespon  apa  yang menjadi  isu  di  masyarakat  Kota  Tarakan.  Partisipatif,  keterlibatan  masyarakat Kota Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan  bersama  dan  selalu  memperhatikan  masalah/isu  yang  diangkat  oleh masyarakat.  Akuntabel,  Seluruh  proses  dilakukan  secara  transparan,  menjawab kebutuhan  dan  melibatkan  masyarakat  Kota  Tarakan  dan  hasilnya  hasilnya  pasti dapat  dipertanggungjawabkan.  Melalui  beberapa  daya  dukung  sesuai  analisis peran  yang  ada  yaitu  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan.  Pertama,  Dukungan kongkrit  dan  nyata  adalah  keikutsertaan  masyarakat  yang  terbentuk  dalam Tripartit di kota Tarakan. Kedua, Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau  bisa  diusahakan)  juga  tidak  ada  karena  dukungan  ini  muncul  kalau  ada dukungan  yang  berupa  dukungan  konkrit  dan  nyata  sudah  ada  dahulu.  Ketiga, dukungan  dari  sektor  formal  dan  informal  serta  dukungan  dari  masyarakat  yang terdapat di kota Tarakan.
Kata  Kunci :  Paradigma  Pembangunan,  Pertumbuhan  Ekonomi, Perencanaan Ketenagakerjaan
Abstract :  The  traditional  paradigm  has  a  view  of  development  that  exists  in Indonesia as a developing country, so it is identified with efforts to increase per- capita  income  or  with  economic  growth  strategies  to  reduce  development problems based on Pancasila and the opening of the 1945 Constitution. Based on
the  identification  of  planning  Employment  opportunities  in  Tarakan  City,  this study  aims  to  determine  the  potential  and  regional  industries  that  are  able  to support  the  availability  of  job  opportunities  in  Tarakan  City,  the  availability  of qualified  human  resources  from  all  aspects,  the  availability  of  employment institutions  which  are  expected  to  be  able  to  support  the  performance improvement  of  job  seekers.  Transparent,  the  decision-making  processes  and mechanisms  that  have  been  built  since  the  level  of  service/agencies,  institutions and the private sector related to manpower are known and can be monitored by the  people  of  the  City  of  Tarakan.  Responsive,  the  proposed  activities  are  more due  to  efforts  to  respond  to  what  are  the  issues  in  the  people  of  Tarakan  City. Participatory, the involvement of the people of Tarakan City is a necessity in the sense that the formulation is carried out together and always pays attention to the problems/issues  raised  by  the  community.  Accountable,  The  whole  process  is carried  out  in  a  transparent  manner,  answering  the  needs  and  involving  the people  of  the  City  of  Tarakan  and  the  results  must  be  accountable.  Through several  carrying  capacities  according  to  the  existing  role  analysis,  there  are several things that need to be done. First, the concrete and tangible support is the participation  of  the  community  formed  in  the  Tripartite  in  the  city  of  Tarakan. Second, the carrying capacity which is  potential (will  exist or can be cultivated) also  does  not  exist  because  this  support  arises  if  there  is  support  in  the  form  of concrete and real support that already exists. Third, support from the formal and informal sectors as well as support from the community in the city of Tarakan.
Keywords: Development Paradigm, Economic Growth, Employment Planning

## PENDAHULUAN
Kita  sering  berbicara  tentang pembangunan, namun mungkin hanya  sedikit  yang  kita  ketahui tentang  pembangunan  itu  sendiri.
Pembangunan  telah  menjadi  obsesi banyak negara, namun dalam faktanya tidak berjalan sesuai dengan apa  yang  diharapkan.  Hal  ini disebabkan banyaknya persoalan yang terjadi selama proses pembangunan yang tidak terselesaikan secara sempurna, seperti masalah pengangguran, kemiskinan,  urbanisasi  yang  tinggi sehingga  menciptakan  masyarakat
miskin  di  kota  dan  kesenjangan ekonomi. Penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan  dan  pelayanan  publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan  pada  paradigma  rule government  (pendekatan  legalitas). Dalam  merumuskan,  menyusun  dan menetapkan  kebijakan  senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan  keluaran  (out  put),  serta  dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas.  Penggunan  paradigma  rule government atau pendekatan
legalitas,  dewasa  ini  cenderung mengedepankan  prosedur,  hak  dan kewenangan atas urusan yang dimiliki  (kepentingan  pemerintah daerah),  dan  kurang  memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses  merumuskan,  menyusun  dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat). Penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik menurut paradigma good governance,  dalam  prosesnya  tidak hanya  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  berdasarkan  pendekatan  rule government  (legalitas),  atau  hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana  dalam  proses  persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan  dan  dilakukan  dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi- tingginya,  juga  mengurangi  tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta menciptakan kesempatan  kerja.  Dengan  adanya penciptaan  kesempatan  kerja  bagi masyarakat ini diharapkan
pendapatan  masyarakat  akan  turut
meningkat.  Pendapatan  perkapita yang  tinggi  akan  mendorong  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi pula.  Sampai  saat  ini  pertumbuhan ekonomi  masih  menjadi  indikator keberhasilan  dalam  pembangunan, baik  pembangunan  nasional  maupun regional.
Indikator perubahan pembangunan  terjadi  akibat  dari perubahan  pola  pikir  dari  para ekonom dan sebagai tuntutan perubahan  zaman  dalam  visi  2025. Perubahan  paradigma  pembangunan beranggapan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  tidak  hanya  berpedoman pada  tingkat  GNP  sebagai  sasaran pembangunan tetapi lebih
memusatkan  perhatian  pada  kualitas pembangunan, pada saat inilah mulai mengkaji  ulang  kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  tidak  sesuai  dari rencana  pembangunan.  Pandangan dari  ekonom  mengenai  berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara
berkembang  dikenal  dengan  istilah ekonomi  pembangunan  yang  masuk dalam  analisis  makro  ekonomi.  Para ekonom  menyadari  pembangunan ekonomi  tidak  terlepas  dari  kinerja pemerintah  untuk  selalu  melakukan perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik. Pembangunan  ekonomi  dituntut untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan
energi,  pangan,  transportasi,  air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi,  infrastruktur  secara berkelanjutan (sustainable development), dan sesuai asas berkeadilan (growth with distribution) . Pembangunan ekonomi Indonesia  harus  meningkatkan  daya saing  dan  kemandirian  bangsa  agar keluar  sebagai  pemenang  dalam persaingan global. Selain itu,
didalam  proses  pembangunan  akan dituntut semakin besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  tepat guna  ( appropriate  technology )  di
semua aspek pembangunan ekonomi.
Untuk menunjang visi 2025 Pemerintah Indonesia juga meningkatkan  peran  pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran  global  yang  berperan sebagai standar ukuran pembangunan (basic need development). Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pembangunan nasional, kegiatan pembangunan yang  dilaksanakan  pemerintah  pusat di daerah-daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional.  Demikian  pula  sebaliknya, pembangunan nasional akan mengundang dampak positif terhadap  pembangunan  di  daerah- daerah,  dalam  bentuk  peningkatan Produk  Domistik  Regional  Bruto
(PDRB),  dan  penyerapan  tenaga kerja.
Salah  satu  aspek  pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi  yang  bertujuan  antara  lain; meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi  dan  perubahan  struktur ekonomi,  baik  melalui  indikator
PDRB  maupun  indikator  tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut,  maka  perlu  diprioritaskan sektor-sektor  ekonomi  yang  dapat mendukung laju
pertumbuhan ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan perubahan  struktur  ekonomi  di  Kota Tarakan  dan  Kalimantan  Utara  pada umumnya.  Oleh  karena  itu,  maka perlu diketahui bagaimana transformasi struktural dalam pembentukan PDRB maupun penyerapan  tenaga  kerja,  dan  sektor apa  yang  menjadi  basis  dan  non basis. Kota Tarakan merupakan salah  satu  kota  di  Kalimantan  Utara yang  memiliki  sumber  daya  alam yang cukup potensial. Sejalan
dengan  bergulirnya  otonomi  daerah,
Pemerintah Kota Tarakan giat memacu  pembangunan  daerah  untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.  Salah  satu  tujuan yang  ingin  dicapai  pemerintah  kota adalah  mewujudkan  Kota  Tarakan sebagai salah satu “ Little Singapore ”. Sebagai daerah yang wilayah daratannya  hanya    38,15  persen  dari luas  keseluruhan,  Kota  Tarakan merupakan  daerah  yang  mempunyai prospek  cukup  cerah  untuk  menarik
calon  investor.  Bahkan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Utarar  telah menetapkan  Kota  Tarakan  sebagai Marketing  Point bagi  pemasaran produk-produk  unggulan  di  wilayah Kaltara  yang  berbatasan  dengan negeri jiran.
Struktur  ekonomi  Kota  Tarakan di  tahun  2017  baik  dengan  migas sebesar  27,90  triliun  maupun  tanpa migas sebesar 27,05 triliun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya mengalami fluktuasi  yang  sangat  kecil.  Selama lima  tahun  terakhir  (2013-2017) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi  oleh  5  (lima)  kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan  Besar  dan  Eceran, Reparasi  Mobil  dan  Sepeda  Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan;  Industri  Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari peranan  masing-masing  lapangan usaha  terhadap  pembentukan  PDRB Kota  Tarakan.  Peranan  terbesar dalam  pembentukan  PDRB  Kota Tarakan  pada  tahun  2017  dihasilkan oleh  lapangan  usaha  Perdagangan Besar  dan  Eceran,  Reparasi  Mobil dan  Sepeda  Motor  yaitu  sebesar 21,17  persen  (angka  ini  meningkat dari  20,21  persen  di  tahun  2013).
Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi  sebesar  15,48  persen (meningkat  dari  14,92  persen  di tahun  2013),  disusul  oleh  lapangan
usaha  Transportasi  dan  Pergudangan sebesar 14,27 persen (meningkat dari
12,27  persen  di tahun  2013). Berikutnya  lapangan  usaha  Industri Pengolahan  sebesar  12,68  persen (turun  dari  12,96  persen  di  tahun 2013) dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan  sebesar 11,23  persen  (BPS  Kota  Tarakan,
2017). Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun  2017  meningkat.  Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya  produksi  di  seluruh lapangan  usaha  yang  sudah  bebas dari  pengaruh  inflasi.  Nilai  PDRB Kota  Tarakan  atas  dasar  harga konstan 2010, mencapai 19,07 triliun rupiah.  Angka  tersebut  naik  dari 17,77 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan  ekonomi  sebesar  7,35 persen, lebih tinggi jika dibandingkan  dengan  pertumbuhan ekonomi  tahun  sebelumnya  yang mencapai  5,81  persen.  Pertumbuhan ekonomi  selama  2017  dipercepat oleh  adanya  investasi  dan  perbaikan kinerja  ekspor  luar  negeri.  Investasi yang  dimaksud  utamanya  adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur  seperti  perbaikan  jalan, perbaikan  saluran  irigasi  maupun jalan  lingkungan  di  hampir  seluruh wilayah Kota Tarakan.

## PERSEPSI TEORI
Pembangunan seringkali diartikan  sebagai  kemajuan  yang
dicapai oleh suatu masyarakat dibidang  ekonomi  (Rahmat:2013). Pembangunan  ekonomi  adalah  suatu rangkaian  proses  kegiatan  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran  ( income  per-kapita ) dalam  jangka  panjang  (Subandi, 2011:9). Indikator Ekonomi dalam pembangunan  ekonomi  yaitu  GNP ( Gross National Product ) atau Produk Nasional Bruto, Kesejahteraan Penduduk, dan Tenaga  Kerja  dan  Pengangguran. Indikator pertama yang umum digunakan  diberbagai  Negara  untuk menilai perkembangan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional  riil  dalam  jangka  waktu panjang.  Pendapatan  nasional  riil menunjukkan output secara
keseluruhan  dari  barang-barang  jadi dan  jasa  suatu  negara.  Negara dikatakan  tumbuh  ekonominya  jika pendapatan  nasional  riil-nya  naik dari  periode  sebelumnya.  Tingkat petumbuhan  ekonomi  dihitung  dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu  Produk  Nasional  Bruto  riil yang berlaku dari tahun ke tahun.
Indikator kedua yang juga digunakan untuk mengukur perkembangan  ekonomi  adalah  nilai kesejahteraan  penduduknya.  Terjadi peningkatan  kesejahteraan  material yang  terus-menerus  dan  berjangka panjang.  Hal  ini  dapat  ditinjau  dari
kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi  yang  lancar  menunjukkan distribusi pendapatan per kapita pada seluruh wilayah Negara. Peningkatan kesejateraan  terjadi  secara  merata pada  seluruh  kawasan.  Tingkat kesejahteraan  dapat  pula  diukur dengan pendapatan riil per kapita.
Indikator  ketiga  yang  dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Pengangguran
merupakan  selisih  antara  angkatan kerja  dengan  penggunaan  tenaga kerja  yang  sebenarnya.  Angkatan kerja  adalah  jumlah  tenaga  kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian  pada  suatu  waktu tertentu. Selain indikator ekonomi terdapat pula Indikator Non Ekonomi ( Sosial ) antara lain Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Dimana Indeks kualitas  hidup  (IKH)  atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  Indeks  makroekonomi tidak  dapat  memberikan  gambaran tentang  kesejahteraan  masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh  terus,  tetapi  tanpa  diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.
The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat  indikator  pembangunan yang  lain,  sebagai  tambahan  untuk beberapa  indikator  yang  telah  ada. Ide  dasar  yang  melandasi  dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan  hendaknya  ditujukan kepada  pengembangan  sumberdaya manusia.  Dalam  pemahaman  ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan  m  ngembangkan  pilihan- pilihan  yang  dapat  dilakukan  oleh manusia. Hal  ini  didasari  oleh  asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya  manusia  akan  diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang  menentukan  jalan  hidup manusia secara bebas. Pengembangan  manusia  berkaitan erat  dengan  peningkatan  kapabilitas manusia  yang  dapat  dirangkum dalam peningkatan knowledge,
attitude dan skills, disamping derajat kesehatan  seluruh  anggota  keluarga dan lingkungannya.
Pertumbuhan  ekonomi  berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian  yang  menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksi dalam  masyarakat  bertambah  dan kemakmuran  masyarakat  meningkat. Dengan demikian untuk  menentukan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang dicapai  perlu  dihitung  pendapatan nasional  riil  menurut  harga  tetap
yaitu pada harga-harga yang  berlaku di  tahun  dasar  yang  dipilih.  Jadi pertumbuhan  ekonomi  mengukur prestasi  dari  perkembangan  suatu perekonomian. (Sukirno, 2008)
Menurut Kuznets dalam Jhingan
(2014), pertumbuhan ekonomi adalah  kenaikan  jangka  panjang dalam  kemampuan  suatu  negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada  penduduknya,  kemampuan ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan tekhnologi, dan penyesuaian kelembagaan  dan  ideologis  yang diperlukannya. Waterston (dalam Conyers
1994;4)  Perencanaan  adalah  usaha yang  sadar,  terorganisasi,  dan  terus menerus  dilakukan  guna  memilih alternatif  yang  terbaik  dari  sejumlah alternatif  untuk  mencapai  tujuan tertentu.”.  Selain  proses  yang sistematis  dengan  mengambil  suatu pilihan dari berbagai alternatif perencanaan  didalamnya  terdapat cara  pencapaian  tujuan  tersebut dengan  menggunakan  sumber  daya yang  dimiliki  dengan  mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif.
Perencanaan pembangunan merupakan  kegiatan  hampir  sama dengan  riset/penelitian,  dikarenakan instrumen  yang  digunakan  adalah metode-metode  riset.  Kegiatannya berawal  dari  teknik  pengumpulan data,  analisis  data  sampai  dengan studi  lapangan  untuk  memperoleh data-data  yang  akurat.  Data  yang dilapangan  sebagai  data  penting  dan
utama  yang  akan  dipakai  dalam kegiatan  perencanaan  pembangunan.
Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai  suatu  proses  perumusan alternatif-alternatif  atau  keputusan- keputusan  yang  didasarkan  pada data-data  dan  fakta-fakta  yang  akan digunakan  sebagai  bahan  untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan,
baik  yang  bersifat  fisik  (material) maupun  non  fisik  (mental/spiritual), dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).
Transformasi struktural ekonomi dalam  Todaro  (2011)  merupakan proses  transformasi  perekonomian sedemikian  rupa  sehingga  kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional akhirnya melampaui kontribusi sektor pertanian. Pemahaman tentang perubahan  struktur  perekonomian memerlukan  pemahaman  konsep- konsep  sektor  primer,  sekunder  dan tersier serta perbedaannya. Perubahan struktur yang terjadi dapat meliputi  proses  perubahan  ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Transformasi struktural merupakan suatu rangkaian perubahan  yang  saling  terkait  satu dengan  lainnya  dalam  komposisi penggunaan  faktor-faktor  produksi seperti  tenaga  kerja  dan  modal  yang diperlukan  guna  mendukung  proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ( sustainable development ).
Pemahaman  pergeseran  struktur ekonomi di Indonesia dimana menurut  Kuznet,  sektor  ekonomi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. Pertanian, kegiatan yang termasuk  didalamnya  bidang pertanian, perburuan, perikanan dan kehutanan. 2. Industri,    kegiatan  yang termasuk  didalamnya  bidang pertambangan, industri pengolahan,  industri  tenaga (air  dan  listrik),  perhubungan serta pengangkutan. 3. Jasa-jasa, yaitu kegiatan yang termasuk  didalamnya  bidang perdagangan,  keuangan,  jasa perseorangan,  dan  jasa-jasa lainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan  semua  (rakyat)  dalam rangka  memecahkan  masalah  yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai  kondisi  yang  diinginkan,. Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : “Perencanaan  partisipatif  adalah perencanaan  yang  dalam  tujuannya melibatkan  kepentingan  rakyat,  dan dalam  prosesnya  melibatkan  rakyat (baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Tujuan  dan  cara  harus dipandang  sebagai  satu  kesatuan. Suatu  tujuan  untuk  kepentingan rakyat  dan  bila  dirumuskan  tanpa melibatkan  masyarakat,  maka  akan sulit  dipastikan  bahwa  rumusan akan berpihak pada rakyat”.
Hal  senada  juga  disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam  Wijaya,  2003:16)  ”  usaha yang  dilakukan  masyarakat  untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan  berdasarkan  kebutuhan dan  kemampuan  masyarakat  secara mandiri.  Dari  pengertian  tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang  tujuannya  untuk  memperoleh kondisi yang diharapkan, meciptakan aspirasi dan rasa memiliki . Diana Conyers (1994;154) ada 3 (tiga)  alasan  mengapa  partisipasi masyarakat  mempunyai  sifat  penting adalah sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh  informasi  mengenai kondisi,  kebutuhan  dan  sikap masyarakat  setempat  yang  tanpa kehadirannya  program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan  dan  perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui  seluk  beluk  program tersebut  dan  akan  mempunyai rasa  memiliki  terhadap  program tersebut.
3. Merupakan  suatu  hak  demokrasi bila masyarakat  dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. ZOPP adalah metode perencanaan proyek yang dikembangkan oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  (GTZ)  GmbH  dan digunakan untuk perencanaan proyek-proyek  kerja  sama  teknis Republik  Federal  Jerman  dengan negara-negara  mitra.  ZOPP  adalah seperangkat  alat-alat  perencanaan yang  digunakan  secara  bertahap mulai  dari  Analisis  Keadaan  hingga Rancangan Proyek.
Alat ZOPP yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis Keadaan, dimana proses yang dilakukan antara lain : 1. Analisis Permasalahan . Menyidik masalah-masalah yang  terkait  dengan  suatu keadaan  yang  ingin  diper- baiki  melalui  suatu  proyek pembangunan.
2. Analisis Tujuan . Meniliti tujuan  -  tujuan  yang  dapat dicapai  sebagai  akibat  dari pemecahan  masalah-masalah tersebut. 3. Analisis Alternatif . Menetapkan pendekatan proyek  yang  paling  memberi harapan untuk berhasil. 4. Analisis  Peran .  Menyidik pihak-pihak (lembaga, kelompok  masyarakat  dsb.)
yang  terkait  dengan  proyek dan  mengkaji  kepentingan dan potensinya.
Ciri-ciri utama dalam penerapan ZOPP adalah :
1. Kerja Kelompok (Teamwork). Perencanaan dilaksanakan  oleh,  sedapat mungkin,  semua  pihak  yang terkait dengan proyek 2. Peragaan. Setiap tahap dalam perencanaan  direkam  secara serentak  &  lengkap  pada papan (pinboard) atau lembar kertas ukuran besar (flipchart) agar semua peserta selalu mengetahui perkembangan  perencanaan secara jelas 3. Moderasi  (Fasilitasi).  Kerja sama dalam perencanaan diperlancar  oleh  orang-orang yang  tidak  terkait  dengan proyek  (fasilitator).  Mereka membantu pula untuk mencapai Perencanaan  partisipatif  melalui metode  ZOOP  ini  dilakukan  dengan menggunakan  empat  alat  kajian dalam  rangka  mengkaji  keadaan desa. 1. Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan  suatu  keadaan  yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. 2. Kajian tujuan;  untuk  meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai  sebagai  akibat  dari pemecahan  masalah-masalah tersebut. 3. Kajian  alternatif (pilihan- pilihan);  untuk  menetapkan
pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. 4. Kajian  peran;  untuk  mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok  masyarakat,  dan sebagainya) yang terkait dengan  proyek  selanjutnya mengkaji  kepentingan  dan potensi .
Dalam  penelitian  ini  lokasi penelitian  difokuskan  pada  daerah Kota  Tarakan  sebagai  komponen pertumbuhan wilayah (Regional) dan Provinsi  Kalimantan  Utara  sebagai komponen pertumbuhan acuan (provinsi). Pengumpulan  data  penelitian, lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder yang berupa data-data,  dokumen,  laporan  dan informasi yang telah ada sebelumnya baik  berupa  data  umum  dan  data khusus. Selain itu juga menggunakan data  primer  dengan  melakukan wawancara untuk melihat dan menentukan  kebijakan  yang  dapat diambil guna perkembangan
wilayah.
Institusi  yang  menjadi  sumber pengumpulan  data  meliputi:  Kantor Bappeda  Tarakan,  Kantor  BPS Tarakan,  Kantor  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  serta  Kantor  Dinas Sosial  dan  Tenaga  Kerja  Kota Tarakan  Propinsi  Kalimantan  Utara dan Kota Tarakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Geografi dan iklim kota Tarakan terakhir menurut BPS 2020
Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020
Secara astronomis, Kota Tarakan  terletak  antara  3°.14’30”– 3°.26’37” Lintang Utara dan 117°.30’50”–117°.40’12” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tarakan memiliki batasbatas: Utara –  Kabupaten Bulungan  dan  Kabupaten  Tana Tidung; Selatan – Kabupaten Bulungan; Barat –  Kabupaten Bulungan;  Timur  –Laut  Sulawesi. Kota Tarakan terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan, yaitu: 1. Kecamatan  Tarakan  Timur  : Kelurahan Mamburungan, Mamburungan  Timur,  Pantai Amal, Kampung Enam, Kampung  Empat,  Gunung Lingkas, dan Lingkas Ujung. 2. Kecamatan Tarakan Tengah : Kelurahan  Selumit  Pantai, Selumit, Sebengkok, Pamusian, dan Kampung Satu Skip. 3. Kecamatan  Tarakan  Barat  : Kelurahan Karang Rejo, Karang Balik, Karang Anyar, Karang  Anyar  Pantai,  dan Karang Harapan. 4. Kecamatan  Tarakan  Utara  : Kelurahan Juata Permai, Juata Kerikil, dan Juata Laut.
Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020
Berdasarkan  jumlah  penduduk menurut  Kecamatan  Kota  Tarakan,
2015-2019 dapat dilihat pertumbuhan  penduduk  di  Kota Tarakan  setiap  tahunnya  terjadi peningkatan  jumlah  penduduk  dari setiap  Kecamatan  yang  ada  di  Kota Tarakan.  Peningkangkatan  jumlah penduduk juga terlihat terjadi persebaran  jumlah  penduduk  dari setiap kecamatan yang ada.
Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020
Dengan  berjalannya  watu  dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota  Tarakan  serta  peningkatan struktur ekonomi kota Tarakan dapat
dilihat  bahwa  PDRB  Kota  Tarakan juga  selalu  mengalami  peningkatan yang  cukup  signifikan  dari  tahun 2016 s.d tahun 2019.
Struktur Ketenagakerjaan Kota Tarakan menurut BPS Kota Tarakan, 2020
Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020
Berdasarkan indikator ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan dapat  digambarkan  dalam  masa  tiga tahun  (2017  s.d  2019)  ini  bahwa penyerapan  tenaga  erja  cukup  baik dengan  dijelaskan  melalui  tingkat esempatan kerja yang meningkat dari dua  tahun  sebelumnya  yaitu  pada tahun  2019  sebesar  95,22  persen lebih tinggi dari ahun 2017 dan 2018
Sedangkan  kalau  dilihat  dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tarakan, tingkat pengangguran  pada  tahun  2017 (5,59)  dan  tahun  2018  (5,94)  lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 4,78 . Pembahasan Proses perencanaan ketenagakerjaan kota Tarakan melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan  dengan  merujuk  pada Visi-Misi dari Kota Tarakan, dimana :  VISI,    Mewujudkan  Tarakan sebagai  kota  perdagangan,  jasa, industri,  perikanan  dan  pariwisata didukung oleh sumber daya manusia serta  infrastruktur  yang  handal  dan berwawasan lingkungan. MISI,
Melaksanakan  pengembangan  dan pembangunan kawasan perdagangan, industri, perikanan dan pariwisata. 1. Meningkatkan dan mengembang kualitas sumberdaya manusia. 2. Melaksanakan  peningkatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
3. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup. Maka berdasarkan hal  di atas dapat kita lakukan dengan :

## Penyelidikan
Penyelidikan adalah sebuah proses  untuk  mengetahui,  menggali dan mengumpulkan persoalan- persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Penyelidikan  di  sini  bukan  sebagai kegiatan akademis, melainkan kegiatan  yang  menjadi  bagian  dari upaya  perubahan.  Dalam  proses  ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat  untuk  mengenali  secara seksama  problem  yang  mereka hadapiberkaitan dengan proses penyelidikan perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan. Berkaitan  dengan  proses  untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat  lokal  dalam  perencanaan partisipatif  dengan  melihat  suatu proses  perencanaaan  sama  dengan tahap pengumpulan data atau informasi.  Hal  senada  oleh  pendapat Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Pengumpulan data bukan  merupakan  suatu  tahap  dalam proses perencanaan secara
keseluruhan,  tetapi  secara  terus menurus  berfungsi  mendukung  dan
menyediakan  informasi  pada  setiap tahap  perencanaan,  Bendavid-val menambahkan  bahwa  beberapa  hasil utama pengumpulan data dan analisis data adalah mencakup evaluasi siklus perencanaan sebelumnya dan kinerja dari  proyek-proyek  pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah  tersebut.  Hal  senada  juga disampaikan  oleh  menurut  Randy  R Wrihatnolo  dan  Riant  Nugoroho  D (2007:42-43  )  menjelaskan  unsur- unsur  pokok  dan  siklus  dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengumpulan informasi  untuk  perencanaan  (input untuk analisis dan perumusan kebijkasanaan). Keterlibatan masyarakat dalam proses penyedikan ini menjadi factor  kunci  karena  masyarakat diajak untuk mengumpulkan,
mengali dan mengenali secara seksama  problem  yang  mereka hadapi.  Dalam  proses  perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan, masyarakat  diikutkan  dari  awal mulai dari tingkat masyarakat sampai dengan  Pemerintah  kota.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Alexander Abe (2002;71) menjelaskan bahwa “ keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses
penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat  untuk  mengenali  secara seksama  problem  yang  mereka hadapi.” Bahwa berdasarkan analisis data  dan  dengan  membandingkan teori  yang  digunakan,  pada  tahap
penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif dapat diketahui keterlibatan dalam mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali  secara  seksama  masalah- masalah  yang  bersifat  lokal  dalam perencanaan  partisipatif  di  kota Tarakan.

## Analisis Masalah
Perumusan masalah adalah tahap lanjut  dari  hasil  penyelidikan.  Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga  diperoleh  gambaran  yang lebih  lengkap,  utuh  dan  mendalam. Untuk  mencapai  perumusan,  pada dasarnya  dilakukan  suatu  proses analisis  atas  informasi,  data  dan pengalaman hidup masyarakat.
Proses  analisis  sendiri  bermakna sebagai  tindakan  untuk  menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang  lain.  Apa  yang  dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit.
Agar  rumusan  masalah  dapat
mencerminkan kebutuhan dari komunitas  (masyarakat),  tidak  ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat  dalam  proses  tersebut.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan  data  yang  dihimpun  benar-
benar merupakan apa yang dirasakan dan  apa  yang  menjadi  keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak
semua apa yang disampaikan masyarakat  harus  diterima,  justru pada  saat  itulah  momentum  untuk
bersama-sama  masyarakat  memilah- milah mana segi-segi yang merupakan  kebutuhan  dan  mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginaan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung  tanpa  batas  yang  jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan kebutuhan  dasar  dari  masyarakat yang antara lain kebutuhan lapangan pekerjaan. Diana Conyers (1994;154) memberikan  3  (tiga)  alasan  adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah : 1. Partisipasi masyarakat merupakan  suatu  alat  guna memperoleh informasi mengenai  kondisi,  kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program- program  pembangunan  akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan  jika  merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena  mereka  akan  lebih mengetahui seluk beluk program  tersebut  dan  akan mempunyai  rasa  memiliki terhadap program tersebut. 3. Merupakan suatu hak demokrasi  bila  masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.
Berdasarkan identifikasi perencanaan ketenagakerjaan di  kota Tarakan,  permasalahan  yang  dapat diidentifikasi yaitu berasal dari : 1. Apa saja Potensi  dan industri daerah yang mampu menopang ketersediaan kesempatan lapangan kerja di Kota Tarakan ? 2. Bagaimana ketersediaan sumber  daya  manusia  yang mumpuni dari segala aspek ? 3. Bagaimana Ketesediaan Kelembagaan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menopang peningkatan kinerja dari pencari pekerjaan? Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses identifikasi masalah dalam perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan senada  dengan  yang  disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya,2001:25), lebih lanjut mengemukakan  beberapa  ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut : ” Terfokus pada kepentingan masyarakat (1).Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat
(2)  Perencanaan  disiapkan  dengan memperhatikan  aspirasi  masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.” kemudian hampir sama dengan  apa  yang  dikatakan  Samsura (2003;2) menjelaskan kriteria-
kriteria  dari  perencanaan  partisipatif sebagai berikut:
1. Adanya  pelibatan  seluruh stakeholder. 2. Adanya  upaya  pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate. 3. Adanya proses politik melalui  upaya  negoisasi  atau urun  rembuk  yang  pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement) 4. Adanya  usaha  pemberdayaan masyarakat  melalui  kegiatan pembelajaran  kolektif  yang merupakan  bagi  dari  proses demokratisasi Hal  senada  juga  disampaikan oleh  Bendavid-val  (dalam  Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi perencanaan,  sebagai  hasil  utama dari  pengumpulan  dan  analisis  data, seyogiyanya  mencakup  5  bidang utama : 1. Evaluasi siklus perencananaan sebelumnya. 2. Kinerja  dari  proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang  dilakukan  di    daerah tersebut. 3. Penaksiran sumber-sumber daya  pembangunan  di  luar daerah,  tetapi  tersedia  dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan  pada  bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi
daerah,  bakat-bakat  khusus atau  kapabilitas  individual dan  lembaga-lembaga  yang dapat ditarik dsb) 4. Karakteristik  dan  dinamika
kondisi daerah.
5. Perekonomian,  infrastruktur,
karakterisitik fisik dan sosial, sumber  daya,  dan  institusi,
dsb. 6. Keterkaitan  antara  kondisi daerah  dengan  daerah-daerah lainnya Kemudian dengan melihat Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  Perencanaan partisipatif  adalah  Perencanaan  yang dilaksanakan dengan melibatkan semua  pihak  yang  berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Mengenai stakeholder yang terlibat  dalam  proses  perencanaan partisipatif hal yang sama dikemukakan Jenkins (dalam Wahab,1997:4) kebijakan publik adalah : Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang  aktor  politik  atau sekelompok  aktor  politik berkenaan  dengan  tujuan yang  dipilih  beserta  cara- cara  untuk  mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu
pada  prinsipnya  masih berada  dalam  batas-batas kewenangan kekuasaan dari  para  kekuasaan  dari para aktor tersebut). Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah  “…suatu  yang  sistematik dari  pelbagai  pelaku  (aktor),  baik umum  (publik),  swasta  maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan  yang  berbeda  untuk menghadapi  saling  ketergantungan aspek-aspek  fisik,  sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya…” Dari  dua  definisi  tersebut  dapat diketahui bahwa membahas kebijakan publik khususnya Formulasi  kebijakan  publik  berarti membicaran aktor-aktor yang terlibat  dan  hubungan  antar  aktor untuk memecahkan masalah. Menurut Hudson (dalam Hadi,2005:26)  bahwa  perencanaan harus  dilakukan  melalui  kontak langsung  dengan  masyarakat  yang terpengaruh melalui dialog
personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran  yang  timbal  balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Para penganut teori  ini  percaya  bahwa  melalui dialog, perencanaan dapat menjembatani teori dengan praktek untuk membawa perubahan sosial.

## Analisis Tujuan
Tujuan  adalah  kondisi  yang hendak  dicapai,  sesuatu  keadaan yang  diinginkan  (diharapkan),  dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Mengenai perumusan tujuan perencanaan Bappeda kota Tarakan. Berdasarkan  dari  sebab  akhibat yang ditemukan, maka perlu menentukan hubungan suatu tindakan dengan hasil yang diharapkan dengan menentukan
beberapa  kegiatan  yang  merupakan keterwakilan  dari  setiap  tindakan yang  dilakukan.  Dimana  Kajian tujuan  ini  untuk  meneliti  tujuan- tujuan  yang  dapat  dicapai  sebagai akibat  dari  pemecahan  masalah- masalah  tersebut.  Dengan  rangkaian seperti gambar dibawah ini :
Hal  senada  juga  disampaikan Abe  (2005)  Bahwa  untuk  mencapai tujuan  tersebut,  beberapa  prinsip- prinsip  telah  dilaksanakan  agar perencanaan  pembangunan  benar-
benar berbasis rakyat, adapun prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Transparan,  bahwa  proses dan  mekanisme  pengambilan keputusan  yang dibangun sejak mulai tingkat kelurahan
sudah  diketahui  dan  dapat dipantas oleh masyaraka.). 2. Responsif,  bahwa  program pembangunan yang dihasilkan  lebih  disebabkan adanya  upaya  merespon  apa yang menjadi isu di masyarakat,  bukan  karena rancangan  dari  pihak-pihak tertentu saja. 3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian  perumusan  yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu  yang  diangkat oleh masyarakat. 4. Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan  dan  melibatkan masyarakat  dalam  berbagai tahapan,  hasilnya  pasti  dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  analisis  data  dan dengan  membandingkan  teori  yang digunakan  dari  tahap  perumusan tujuan dalam perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan dapat  diketahui  dalam  perumusan tujuan  sudah  menggunakan  prinsip- prinsip : 1. Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan  yang  dibangun sejak mulai tingkat dinas/instansi,  lembaga  dan swasta terkait ketenagakerjaan sudah
diketahui  dan  dapat  dipantau oleh masyarakat Kota Tarakan. 2. Responsif,  usulan  kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya  upaya merespon  apa  yang  menjadi isu di masyarakat Kota Tarakan 3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat  Kota  Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam  pengertian  perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan  masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat 4. Akuntabel,  Seluruh  proses dilakukan  secara  transparan, menjawab  kebutuhan dan melibatkan  masyarakat  Kota Tarakan dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Alternatif dan Peran Dalam masalah ini daya didukung  tidak  diartikan  sebagai dana  kongkrit  (uang),  melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya
aktifitas  dalam  mencapai  tujuan  dan target  yang  telah  ditetapkan.  Daya dukung  yang  dimaksudkan  pada permasalahan  ini  bisa  bermakna ganda:  (1)  daya  dukung  kongkrit, aktual,  ada  tersedia  dan  (2)  daya dukung  yang  merupakan  potensi (akan  ada  atau  bisa  diusahakan).
Pemahaman  mengenai  daya  dukung ini  diperlukan  agar  rencana  kerja yang  disusun  tidak  bersifat  asal- asalan, tetapi benar-benar merupakan hasil perhitungan yang masak.
Proses  identifikasi  daya  dukung dalam proses perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan yaitu  dengan  adanya  musrembang Kota  Tarakan  yang  dihadiri  oleh tokoh masyrakat dan adanya kesepakatan  prioritas  kegiatan  sudah merupakan daya dukung dari masyarakat. Dari pendapat narasumber tersebut  bahwa  daya  dukung  konkrit dan  nyata  adalah  berupa  uang bersumber pemerintah baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi atau, kemudian daya dukung yang dapat diusahakan dengan melalui  swadana  masyarakat  yang
berupa uang, tenaga dsb. Hal  senada juga  disampaikan  oleh  Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi  perencanaan  Penaksiran sumber-sumber  daya  pembangunan di  luar  daerah,  tetapi  tersedia  dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan  pada  bidang  yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi  daerah,  bakat-bakat  khusus
atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga  yang  dapat  ditarik dsb).
Kemudian Bratakusumah (2004)
menjelaskan  hal  sama  :  Perencanaan pembangunan  daerah  adalah  suatu proses  perencanaan  pembangunan
yang  dimaksudkan  untuk  melakukan perubahan menuju arah perkembangan  yang  lebih  baik  bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau
mendayagunakan  berbagai  sumber daya  yang  ada,  dan  harus  memiliki orientasi  yang  berdifat  menyeluruh, lengkap,  tapi  tetap  berpegang  teguh pada azas skala prioritas.
Dari  beberapa  definisi  tersebut
dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam pencapaian tujuannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan (termasuk  sumber-sumber  ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial  ekonomi  yang  lebih  baik secara lebih efisien dan efektif.
Berdasarkan  analisis  data  dan dengan  membandingkan  teori  yang digunakan tahap identifikasi dukungan  dalam  proses  perencanaan ketenagakerjaan  di  kota  Tarakan dapat diketahui : 1. Dukungan kongkrit dan nyata adalah keikutsertaan masyarakat  yang  terbentuk dalam Tripartit di kota Tarakan. 2. Daya dukung yang merupakan  potensi  (akan  ada atau  bisa  diusahakan)  juga tidak  ada  karena  dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa
dukungan  konkrit  dan  nyata sudah ada dahulu. 3. Dukungan  dari  sektor  formal dan  informal  serta  dukungan dari masyarakat yang terdapat di kota Tarakan.

## SIMPULAN
Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses identifikasi masalah dalam perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan senada  dengan  yang  disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya,2001:25), lebih lanjut mengemukakan  beberapa  ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut: ” Terfokus pada kepentingan masyarakat (1) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat
(2)  Perencanaan  disiapkan  dengan memperhatikan  aspirasi  masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.”
Agar  rumusan  masalah  dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas  (masyarakat),  tidak  ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat  dalam  proses  tersebut.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan  data  yang  dihimpun  benar- benar merupakan apa yang dirasakan dan  apa  yang  menjadi  keprihatinan dari masyarakat.
Berdasarkan  analisis  data  dan dengan  membandingkan  teori  yang digunakan  dari  tahap  perumusan
tujuan
dalam perencanaan ketenagakerjaan  di  Kota  Tarakan dapat  diketahui  dalam  perumusan tujuan  sudah  menggunakan  prinsip- prinsip  :  Transparan,  proses  dan mekanisme  pengambilan  keputusan yang  dibangun  sejak  mulai  tingkat dinas/instansi,  lembaga  dan  swasta terkait ketenagakerjaan sudah
diketahui  dan  dapat  dipantau  oleh masyarakat Kota Tarakan. Responsif, usulan  kegiatan  yang  dihasilkan lebih  disebabkan  adanya  upaya merespon  apa  yang  menjadi  isu  di masyarakat Kota Tarakan. Partisipatif,  keterlibatan  masyarakat Kota Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan  yang  terjadi  dilakukan bersama  dan  selalu  memperhatikan masalah/isu  yang  diangkat  oleh masyarakat. Akuntabel, Seluruh proses  dilakukan  secara  transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kota Tarakan dan hasilnya hasilnya pasti dapat
dipertanggungjawabkan.
Melalui  beberapa  daya  dukung sesuai  analisis  peran  yang  ada  yaitu beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan. Pertama,  Dukungan  kongkrit  dan nyata adalah
keikutsertaan masyarakat  yang  terbentuk  dalam
Tripartit  di  kota  Tarakan.  Kedua,
Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan)  juga  tidak  ada  karena dukungan  ini  muncul  kalau  ada dukungan  yang  berupa  dukungan konkrit dan nyata sudah ada
dahulu.Ketiga, Dukungan dari sektor formal  dan  informal  serta  dukungan dari masyarakat yang terdapat di kota Tarakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe,  A.  2002. Perencanaan  daerah partisipatif. pondok edukasi,Solo Adi, W. 2003. Kebijakan Pembanguan  Daerah  Dalam era Otonomi . P2E-LIPI.: Jakarta Conyers,  D.  1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga,cetakan  ketiga .  Gajah Mada University Press. Jhingan, M.L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .  Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada Kuncoro.  M.  2004. Otonomi  dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan,
strategi dan peluang. Jakarta:
Erlangga. _________.  2004. Otonomi  dan Pembangunan Derah , Jakarta: Erlangga BPS  Kota  Tarakan.  2020.  KOTA TARAKAN DALAM ANGKA TARAKAN MUNICIPALITY IN FIGURES. CV Kreasi Cahaya Abadi. Tarakan. Rahmat.  2013. Dimensi  Strategis Manajemen Pembangunan . Yogyakarta: Graha Ilmu Riyadi  &  Bratakusumah,  D.S.  2004. Perencanaan Pembangunan Daerah  :  Strategi  Menggali Potensi  dalam  mewujudkan otonomi  daerah .  PT  Gramedia
Pustaka utama Jakarta.
Sjafrizal. 1997. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional  wilayah  Indonesia bagian bara t. Prisma Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta Sukirno,  S.  1985. Makroekonomi Modern .  Edisi  1,  Cetakan  2. PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta Todaro,  M.P.  &  Smith,  S.C.  2011.
Pembangunan  Ekonomi Edisi kesembilan  Jilid  1.  Devri Barnadi,dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga. https://www.bps.go.id/pressrelease/2 019/11/05/1622/ekonomi- indonesia-triwulan-iii-2019-
tumbuh-5-02-persen.html
Wrihatnolo,    R.R,  &  Nugroho    R.D. 2007. Manajemen Pemberdayaan    : Sebuah Pengantar    dan    Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat .    PT    Elex  Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.