PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2020
Anisa Fitria 1 , Weriantoni 2 , Bintang Rizky AMS 3 , Nur Ari Sufiawan 4 1,2,3,4 Program Studi Ekonomi, Universitas Andalas, Payakumbuh, Indonesia ansftria.af@gmail.com

## Abstrak
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  bukanlah  konsep  yang  baru  di  Indonesia.  Penerapan  desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampua pemerintah daerah dalam mengelola finansial. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  menganalisis  pengaruh pajak  derah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  menganalisis  pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  time  series sebanyak 5 tahun yaitu dari periode tahun 2016 sampai periode tahun 2020 dengan data cross section sebanyak 12  Kabupaten di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah regresi  data  panel  menggunakan  fixed  effect  model.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  variabel  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Variabel desentralisasi  fiskal,  pajak  daerah  dan  jumlah  penduduk  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

## Kata Kunci: PDRB, Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Jumlah Penduduk

## Abstract
Regional autonomy and fiscal decentralization are not new concepts in Indonesia. The implementation of fiscal decentralization must be accompanied by the ability of local governments to manage finances. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on economic growth, analyze the effect of local taxes on economic growth  and  analyze  the  effect  of  population  on  economic  growth.  The  type  of  data  used  in  this  research  is secondary time series data for 5 years, from the 2016 period to the 2020 period with cross sectional data for 12 regencies in West Sumatra Province. The data analysis method used in this study is panel data regression using the fixed effect model. The results of this study indicate that the fiscal decentralization variable has a positive and insignificant effect on the economic growth of the districts in West Sumatra Province, the local tax variable has  a  positive  and  significant  effect  on  the  economic  growth  of  the  districts  in  West  Sumatra  Province,  the population  variable  has  a  positive  and  significant  effect  on  economic  growth  districts  in  West  Sumatra Province. The  variables  of  fiscal  decentralization,  regional  taxes  and  population  simultaneously  have  a significant effect on the regional economic growth of the districts in West Sumatra Province.

## Keywords: GRDP, Fiscal Decentralization, Local Taxes, Total Population

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal bukan  merupakan  konsep  yang  baru  di  Indonesia. Desentralisasi  fiskal  merupakan  bentuk  pemberian wewenang  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengatur  keuangan  pemerintah  daerahnya  secara mandiri  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah (Suharyanto, 2020). Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  resmi  berjalan sejak  tahun  2001  melalui  UU  No.  22  Tahun  1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun  2004  dan  UU  No.  33  Tahun  2004.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia menggunakan prinsip “ Money Follows Functions ”, yaitu  merupakan  fungsi  utama  pelayanan  publik didaerahkan  dengan  dukungan  melalui  penyerahan sumber-sumber  penerimaan  kepada  daerah  sebagai bentuk pembiayaan pusat (Sidig, 2018).
Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  hal finansial.  Melalui  UU  No.  33  Tahun  2004 diharapkan  dapat  memberikan  solusi  terkait permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi  fiskal  pendanaan  pemerintah  daerah melalui  sumber  penerimaan  daerah  yaitu  meliputi Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Pinjaman  Daerah,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Yang Sah.  Indikator  yang  dewasa  ini  digunakan  dalam
instrumen  desentralisasi  fiskal  yaitu  melalui  rasio Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total penerimaan  daerah.  Peningkatan  PAD  dapat memicu  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi di  daerah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya daerah  mendorong  aktivitas  ekonomi  yang  disertai dengan  peningkatan  kondisi  makro  dan  sosial  dari daerah.
Penerapan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia ditujukan  untuk  kemandirian  dalam  mengelola daerahnya.  Implikasi  dari  kebijakan  ini  adalah daerah  diberikan  kewenangan  di  segala  bidang, kecuali  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan,  moneter  serta  keagamaan.  Pemberian kewenangan  tersebut  diikuti  dengan  pemberian sumber-sumber  pendanaan  melalui  mekanisme transfer  ke  daerah  dengan  asas money  follows function (Sidig, 2018) .
Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  salah satu  provinsi  di  Indonesia  yang  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal diberikan kewenangan  mengelola  daerahnya  secara  mandiri. Seperti halnya di Indonesia, desentralisasi fiskal di provinsi  Sumatera  Barat  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2001.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  di Sumatera  Barat  dapat  dilihat  dari  total  penerimaan antar  berbagai  tingkat  pemerintahan  melalui  rasio PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah  yang meliputi  PAD,  dana  perimbangan  yaitu  dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil  serta  pendapatan  lain-lain  yang  diterima daerah.
Desentralisasi  fiskal  melalui  penerimaan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang  selanjutnya  diharapkan  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi  merupakan  proses  yang  terjadi  secara terus  menerus  dengan  peningkatan  kapasitas produktif  yang  menghasilkan  output  yang  besar bagi  perekonomian  dan  pendapatan  dalam  periode yang panjang (Todaro & Smith, 2012).
Pertumbuhan  ekonomi  terjadi  jika  pendapatan masyarakat  bertambah  sesuai  dengan  kegiatan ekonomi  dalam  satu  periode  tertentu.  Dalam pandangan  ekonomi  makro,  pertumbuhan  ekonomi yaitu  merupakan  penambahan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  untuk  nasional  dan  penambahan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  untuk daerah (Pohan & Yuliana, 2021).
Indikator dalam menentukan kinerja pembangunan  daerah  dapat  dilihat  dari  PDRB daerah tersebut (Sasana, 2009). Grafik dibawah ini menunjukkan  perbandingan  laju  pertumbuhan PDRB  Provinsi  di  Pulau  Sumatera  dengan  laju pertumbuhan PDB secara nasional atas dasar harga konstan 2010.
Gambar  1.  Perbandingan  Laju  PDRB  Provinsi di  Pulau  Sumatera  Barat  dengan  Laju  PDRB Nasional Sumber: BPS, diolah
Pada  grafik  diatas  digambarkan  bahwa  laju pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sumatera  Barat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sumatera  berada pada posisi  keempat  sebesar 3,82 persen.  Laju  pertumbuhan  PDRB  tertinggi  yaitu Provinsi  Sumatera  Selatan  sebesar  4,43  persen, sedangkan  laju  pertumbuhan PDRB  terendah  yaitu di  Provinsi  Riau  sebesar  1,77  persen.  Selanjutnya jika  dibandingkan  dengan  laju  PDRB  nasional, Provinsi  Sumatera  Barat  berada  pada  posisi  diatas rata-rata  laju  PDRB  nasional,  dimana  nilai  laju PDRB  nasional  sebesar  3,64  persen.  Hal  ini menandakan  bahwa  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Sumatera  Barat  unggul.  Namun,  laju pertumbuhan ekonomi yang unggul ini belum tentu telah  memberikan  dampak  yang  nyata  bagi perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat.

## Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi atas
Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar
Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan tabel 1 diatas  dapat  dilihat  bahwa  laju  pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera  Barat  selama  tahun  2016  sampai  2020 mengalami  fluktuasi.  Puncaknya  yaitu  pada  tahun 2020  mengalami penurunan drastis yang mencapai nilai negatif sebesar -1,62 persen. Laju pertumbuhan  PDRB  yang  negatif  ini  menandakan adanya  ketidakberhasilan  pembangunan  daerah dalam periode tersebut.
Terdapat  beberapa  faktor  untuk  melihat pertumbuhan  ekonomi  daerah  yaitu  akumulasi modal,  pertumbuhan  penduduk  dan  kemajuan
0 1 2 3 4 5 AC EH S U MAT ER…
S U MAT ER… RI AU JAMB I S U MAT ER… B EN GKU LU
LAMP U N G KEP .… KEP . RI AU Provinsi Nasional
Tahun
Laju Pertumbuhan PDRB (Persen) 2016 5,27 2017 5,30 2018 5,14 2019 5,01 2020 -1,62
teknologi.  Faktor  pertumbuhan  ekonomi  pada penelitian  ini  adalah  penduduk.  Selain  itu  juga digunakan  indikator  penerimaan  fiskal  berupa pajak daerah.
Pajak  merupakan  indikator  penting  dalam kebijakan  fiskal.  Hal  ini  tidak  hanya  dikarenakan kontribusinya  yang  tinggi  terhadap  penerimaan APBN,  tetapi  juga  menjadi  instrumen  fiskal  yang efektif  dalam  perekonomian.  Pajak  merupakan faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB).  Angel  &  Aini  (2022)  menjelaskan  bahwa penerimaan  pajak  daerah  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Implikasinya adalah pemerintah harus meningkatkan produktivitas  penerimaan  pajak  daerah  untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu upaya peningkatan  pendapatan  daerah  yaitu  dengan peningkatan pendapatan daerah dari pengoptimalan pajak  daerah  (Nidia,  2022).  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Apriesa  &  Miyasto,  2013) mengemukaan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jumlah  penduduk  yang  cukup  banyak dapat  meningkatkan  pasar  potensial.  Hal  ini dikarenakan  dengan  banyaknya  jumlah  penduduk dapat  mendukung  kegiatan  produksi  dan konsumsi (Darma,  2021).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rochaida (2016) mengemukaan bahwa pertumbuhan  penduduk  memiliki  hubungan  yang positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Lebih lanjut  Rochaida  menjelaskan  bahwa  peningkatan jumlah  penduduk  akan  meningkatkan  peranan sumber  daya  manusia  dalam  kegiatan  proses produksi  sehingga  akan  menambah  kemampuan produksi dan akhirnya meningkatkan perekonomian.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Safitri (2016)  yang  mengemukakan  bahwa  jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  Khamdana (2016)  mengemukaan  bahwa  penduduk  atau pertumbuhan  populasi  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan penduduk    menyebabkan  jumlah  modal  pekerja semakin menurun dan akhirnya  berdampak kepada rendahnya  output  per  pekerja.  Yenny  &  Anwar (2020) juga mengemukakan bahwa jumlah penduduk  memiliki  hubungan  negatif  terhadao pertumbuhan  ekonomi.  Jumlah  penduduk  yang meningkat namun tidak diiringi dengan produktifitas  maka  akan  mengurangi  pendapatan daerah,  hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  hanya dapat melakukan konsumsi tanpa dapat berkontribusi  dalam  meningkatkan  pendapatan daerahnya.  Sehingga  yang  terjadi  ketika  semakin besarnya  jumlah  penduduk  namun  tidak  produktif akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Implementasi  desentralisasi  fiskal  di Provinsi  Sumatera  Barat  ternyata  memberikan
dampak berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi namun  belum  optimal.  Hal  ini  ditandai  dengan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sumatera  Barat yang  masih  mengalami  fluktuasi.  Menurut  BPS pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sumatera  Barat pada  tahun  2020  yaitu  mengalami  penurunan drastis  dari  tahun  sebelumnya  dengan  laju pertumbuhan  PDRB  yang  mencapai  nilai  negatif yaitu  sebesar  -1,62%.  Tujuan  dilakukannya penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi  daerah  Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Barat, menganalisis pengaruh pajak  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten di  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  menganalisis pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah  Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  menurut  Arsyad Lincoln  (2004)  didefinisikan  sebagai  kenaikan PDB/Pendapatan  Nasional  Bruto(PNB)  tanpa melihat  apakah  kenaikan  tersebut  lebih  besar  atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah  terjadi  atau  tidaknya  perubahan  struktur ekonomi.  Menurut  Mankiw  (2007)  indikator pertumbuhan  ekonomi  yang  umum  digunakan adalah  melalui  PDRB,  dimana  PDRB  merupakan kegiatan  ekonomi  dalam  suatu  nilai  uang  tertentu selama  periode  waktu  tertentu.  Adapun  teori pertumbuhan  ekonomi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Teori Keynesian
John Maynard Keynes melalui bukunya The General  Theory  of  Employment,  Interest  and Money  merekomendasikan  bahwa  perekonomian tidak  diserahkan  sepenuhnya  pada  mekanisme pasar. Menurut Keynes peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian dengan mengandalkan kebijakan fiskal pemerintah. Penerimaan pajak daerah yang selanjutnya dialokasikan  sebagai  pengeluaran  pemerintah  akan menaikan tingkat pendapatan. Jika belanja pemerintah  meningkat  maka  akan  mendorong kenaikan pendapatan.

## Teori Solow
Asumsi  yang  digunakan  dalam  teori  ini adalah  bahwa  modal  mengalami  diminishing returns.  Mankiw  (2006) menjelaskan  bahwa pertumbuhan  tenaga  kerja  akibat  pertumbuhan populasi  akan  memperlambat  pertumbuhan  output karena adanya diminishing return dan perekonomian mengarah ke tingkat kondisi mapan. Mengacu  pada  teori  ini,  suatu  negara  dengan tingkat populasi tinggi akan mempunyai akumulasi
modal  per  pekerja  yang  rendah  sehingga  tingkat pendapatan per pekerja juga rendah.

## Desentralisasi Fiskal
Menurut  Falleti  (dalam  Jumroh  &  Pratama, 2021) decentralization is a process of state reform composed  by  a  set  of  public  policies  that  transfer responsibilities,  resources,  or  authority  from higher  to  lower  og  government  in  the  context  of  a specific  type  of  state. Falleti  menjelaskan  bahwa desentralisasi  merupakan  proses  reformasi  yang disusun  melalui  serangkaian  kebijakan  publik dalam  bentuk  pengalihan  tanggung  jawab,  sumber daya,  atau  wewenang  dari  pemerintah  yang  lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah. Sedangkan Desentralisasi  fiskal  menurut  Sasana  (2009) merupakan proses distribusi anggaran dari pemerintah  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintah yang lebih rendah dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  sesuai dengan  kewenangan  yang  dilimpahkan  di  bidang pemerintah.

## Pajak Daerah
Menurut  Dwi Anggoro,  (2017) menjelaskan bahwa  pajak  daerah  dapat  diartikan  sebagai pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah sesuai  dengan  peraturan  daerahnya.  Pajak  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  nasional  namun mengenai  penerapan  tarif  disesuaikan  dengan peraturan pemerintah daerah.
Pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah  pusat  namun  hasil  dari  penerimaan pajak  diberikan,  dibagihasilkan  atau  dibebani pungutan pajak tambahan oleh pemerintah daerah.

## Jumlah Penduduk
Penduduk  menurut  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  adalah  semua  orang  yang  berdomisili  di wilayah  geografis  Republik  Indonesia  dalam jangka  waktu  selama  enam  bulan  atau  lebih  dan atau  mereka  yang  berdomisili  kurang  dari  enam bulan  namun  bertujuan  untuk  menetap.  Penduduk merupakan  hasil  dari  proses  demografi  yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.

## METODE
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.  Adapun  jenis  data  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut  dan  disajikan  oleh  lembaga  pengumpul  atau pihak lain (Abdullah, 2015). Sedangkan data panel adalah  kombinasi  dari  data  deret  waktu  ( time series ) dan silang tempat ( cross-section ). Data yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  time series  selama  periode  2016-2020  pada  12 Kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang merupakan data cross-section.
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah data  PDRB  atas  harga  konstan  tahun  dasar 2010, data ringkasan APBD, data penerimaan pajak
daerah  dan  data  jumlah  penduduk  Kabupaten  di Provinsi  Sumatera  Barat  periode  2016-2020.  Data dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Sumatera  Barat  dan  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah  PDRB,  sedangkan  variabel  independen dalam  penelitian  ini  adalah  desentralisasi  fiskal, pajak  daerah  dan  jumlah  penduduk.  Metode analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode regresi data panel. Pengestimasian parameter model data panel digunakan tiga metode yaitu  Common  Effect  Model  (CEM),  Fixed  Effect Model  (FEM) dan Random  Effect  Model  (REM ). Selain  itu  juga  dilakukan  uji  asumsi  klasik, koefisien determinasi (R 2 ), uji F dan uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, antara lain:

## Uji Chow
Uji Chow berguna untuk mengetahui apakah model  regresi  data  panel  lebih  baik  menggunakan fixed  effect  model atau common  effect  model . Berdasarkan hasil regresi uji chow yang menunjukkan nilai Prob>F adalah sebesar 0.0000 < 0.05 maka model yang terpilih adalah fixed effect.

## Tabel 2. Hasil Uji Chow

## Sumber: data olahan

## Uji Hausman
Uji  hausman  berguna  untuk  mengetahui apakah  regresi  data  panel fixed  effect  model lebih baik digunakan dari pada regresi data panel random effect model. Berdasarkan hasil regresi uji hausman menunjukkan nilai Prob>F adalah sebesar 0.0021 < 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect.

## Tabel 3. Hasil Uji Hausman
Sumber: data olahan
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 46.453356  (11,45)  0.0000 Cross-section Chi- square 150.844936 11  0.0000
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 14.740183 3  0.0021

## Uji Asumsi Klasik
Normalitas
0 4 8 12 16 20 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 Series: Standardized Residuals Sample 2016 2020 Observations 60
Mean 4.28e-18
Median -0.002642 Maximum 0.055926
Minimum -0.084698 Std. Dev. 0.029026 Skewness -0.469669 Kurtosis 3.667363 Jarque-Bera 3.319320 Probability 0.190204
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Sumber: data olahan Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan  uji Jarque-Bera. Pada  gambar  2 dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.190204  >  0.05  sehingga  data  berdistribusi normal.

## Multikolinearitas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas DF LOGTAX  PENDUDUK DF 1.000000   0.229419 0.125919 LOGTAX 0.229419   1.000000 0.827548 PENDUDUK   0.125919   0.827548 1.000000 Sumber: data olahan Tabel  3  menjelaskan  hasil  uji pairwaise correlation dimana dari  hasil  estimasi  terlihat bahwa  tidak  terdapat  masalah  multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Olahan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji Glejser dengan  nilai  probabilitas  variabel  desentralisasi fiskal  sebesar  0.1206  >  0.05;  nilai  probabilitas variabel  pajak  daerah  sebesar  0.1124  >  0.05;  nilai probabilitas  variabel  jumlah  penduduk  sebesar 0.9372  >  0.05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh  variabel  independen  dalam  penelitian  ini tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan  uji  statistik Durbin-Watson (DW).
Data  tidak  terkena  masalah  autokorelasi  jika  Du  < DW  <  4-Du.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi didapatkan  nilai Durbin  Watson sebesar1.6889  < 1.708078  <  2.3111  maka  data  terbebas  dari masalah autokorelasi.

## Uji  Regresi  Data  Panel  Menggunakan  Fixed Effect Model
Berdasarkan uji pemilihan model data panel melalui uji chow dan uji hausman dihasilkan bahwa model  yang  tepat  adalah  model  regresi  data  panel menggunakan Fixed  Effect  Model. Hasil  regresi data  panel  menggunakan fixed  effect  model dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14.89527 0.146268 101.8356 0.0000 DF 0.006604 0.004438 1.488049 0.1437 LOGTAX 0.172674 0.027622 6.251354 0.0000 PENDUDUK 1.35E-06 4.81E-07 2.813381 0.0072 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.996084     Mean dependent var 15.85228 Adjusted R-squared 0.994866     S.D. dependent var 0.463841 S.E. of regression 0.033236     Akaike info criterion -3.758038 Sum squared resid 0.049709     Schwarz criterion -3.234452 Log likelihood 127.7411     Hannan-Quinn criter. -3.553234 F-statistic 817.5893     Durbin-Watson stat 1.708078 Prob(F-statistic) 0.000000
Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.
C -0.008383  0.088314 -0.094920  0.9248
DF -0.004239  0.002680 -1.582048  0.1206 LOGTAX 0.027001  0.016678  1.618990  0.1124 PENDUDU K -2.30E-08  2.90E-07 -0.079170  0.9372

## Sumber: Data Olahan

## Pembahasan
Berdasarkan hasil regresi pengaruh desentralisasi  fiskal,  pajak  dan  jumlah  penduduk terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan indikator PDRB diperoleh nilai konstanta sebesar 14,89527 menunjukan  bahwa  pada  saat  variabel  bebas desentralisasi  fiskal,  pajak  daerah  dan  jumlah penduduk  konstan  atau  sama  dengan  nol  maka pertumbuhan ekonomi yang diproksi melalui PDRB yaitu  sebesar  14,89527  persen  dengan  asumi caterisparibus.
Nilai  koefisien  determinasi  atau  R 2 sebesar 0.996084.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variasi pertumbuhan  ekonomi  yang  dijelaskan  oleh variabel  independen  berupa  desentralisasi  fiskal, pajak  dan  jumlah  penduduk  sebesar  99.60  persen, sedangkan  sisanya  sebesar  0.40  persen  dijelaskan oleh  variabel  lain  diluar  model.  Uji  F  dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen  secara simultan  terhadap  variabel  dependen.  Dari  hasil regresi  desentralisasi  fiskal,  pajak  dan  jumlah penduduk  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui proksi  PDRB  Daerah  Kabupaten  di  Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 diperoleh nilai F- statistik  sebesar  817.5893  >  F-tabel  4.07  dan probabilitas F sebesar 0.000000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan  bahwa  variabel  desentralisasi  fiskal, pajak  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh  simultan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel  dependen.  Dari  hasil  regresi  variabel desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan nilai  t-hitung  1.488049  <  2.30600  dan  nilai probabilitas  0.1437  >  0.05.  Koefisien  variabel desentralisasi  fiskal  yaitu  sebesar  0.006604  yang berarti kenaikan rasio desentralisasi fiskal sebesar 1 persen  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi daerah  melalui  PDRB  sebesar  0.006794  persen dengan  asumsi ceterisparibus. Desentralisasi  fiskal ini  menggambarkan  rasio  antara  PAD  dengan jumlah  penerimaan  daerah.  Artinya,  semakin  besar rasio  desentralisasi  fiskal  disuatu  daerah  maka pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut  akan meningkat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori penelitian  Prud’homme  1995  dan  Oates  1972 (dalam  Zulkipli,  2017)  keduanya  mengatakan bahwa  desentralisasi  fiskal  berdampak  positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  khususnya penyediaan  infrastruktur  bagi  masyarakat  dapat lebih  efisien  karena  pemerintah  daerah  lebih mengetahui  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat lokal.
Variabel  pajak  daerah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi dengan nilai t-hitung  6.251354 > 2.30600 dan nilai probabilitas  0.000  <  0.05.  Koefisien  variabel  pajak daerah  yaitu  sebesar  0.172674  yang  berarti kenaikan  pajak  daerah  sebesar  1  persen  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui  PDRB  sebesar  0.172674  persen  dengan asumsi ceterisparibus. Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Angel  & Aini,  2022)  yang  menjelaskan  bahwa  penerimaan pajak  berdampak  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  dengan  nilai  t-hitung 2.813381 > 2.30600 dan nilai probabilitas 0.0072 > 0.05.  Koefisien  variabel  jumlah  penduduk  yaitu sebesar  1.35  yang  berarti  kenaikan  jumlah penduduk  sebesar  1  jiwa  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  daerah  melalui  PDRB sebesar  1.35  persen  dengan  asumsi ceterisparibus. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Rochaida,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah penduduk  memiliki  hubungan  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Lebih  lanjut  Rochaida menjelaskan  bahwa  peningkatan  jumlah  penduduk akan  meningkatkan  peranan  sumber  daya  manusia dalam  kegiatan  proses  produksi  sehingga  akan menambah  kemampuan  produksi  dan  akhirnya meningkatkan  perekonomian.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian
Safitri (2016) yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## PENUTUP

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan  variabel  independen  secara  simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016- 2020.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  masing-masing pengaruh  variabel  independen,  desentralisasi  fiskal berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2016-2020,  pajak daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten  di Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2016-2020  dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016- 2020.
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat diberikan  saran  yaitu  daerah  sebaiknya  dapat  lebih
meningkatkan  PAD  daerahnya  sehingga  kontribusi terbesar  pendapatan  daerah  tidak  hanya  dari  dana perimbangan.  Peningkatan  PAD  dapat  dilakukan melalui  pengoptimalan  pajak  dan  retribusi  daerah, memberikan perhatian khusus terhadap badan usaha dan  kekayaan  milik  daerah  sebagai  salah  satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
Selanjutnya  pemerintah  daerah  diharapkan dapat  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah. Salah  satu  bentuk  cara  untuk  mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak  dengan  penyediaan  informasi  terkait  pajak daerah  di  media  sosial  ataupun  melalui  aplikasi pajak, dimana wajib pajak dapat mengetahui secara jelas  besaran  pajak  yang  dibayarkan,  kapan  harus dibayarkan, batas waktu pembayarannya dan sanksi pajak.  Selain  itu  pemerintah  juga  dapat  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  potensi  para pelaku  usaha  yang  usahanya  dapat  dijadikan  objek pajak.
Pemerintah
daerah dapat lebih
memperhatikan  terkait  kualitas  sumber  daya manusia  yang  menjadi  faktor  penting  dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dibidang pendidikan,  kesehatan  dan  pemberian  pelatihan kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai bentuk investasi  sumber  daya  manusia.  Dengan  adanya investasi dibidang sumber daya manusia ini mampu menjadikan  masyarakat  lebih  produktif  dalam kegiatan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  P.  M.  (2015).  Metode  Penelitian Kuantitatif. In Aswaja Pressindo .
Apriesa,  L.  F.,  &  Miyasto.  (2013).  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan  (Studi  Kasus:  Kabupaten/Kota  di Jawa  Tengah). Diponegoro  Journal  of Economics , 2 (1), 1–12. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/ar ticle/view/1916/1914
Arsyad, & Lincoln. (2004). Ekonomi Pembangunan (4th ed.).
Darma,  B.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. Citra Ekonomi , 5 (1), 90–100.
Dwi  Anggoro,  D.  (2017). Pajak  dan  Retribusi Daerah . UB Press.
Jumroh,  &  Pratama,  Y.  J.  (2021).  Pajak  Daerah dalam  Konteks  Ekonomi.  In Administrasi perpajakan daerah . in MEDIA.
Khamdana,  A.  (2016).  Pengaruh  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 –  2012. Indonesian Treasury Review Jurnal
Perbendaharaan  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 1 (1), 23–38. https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59
Mankiw,  &  N.  Gregory.  (2007). Makroekonomi (keenam). Erlangga.
Nidia,  N.  (2022). Pengaruh  Pendapatan  Daerah,
Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Banten. UIN SMH BANTEN.
Pohan,  A.  A.,  &  Yuliana,  L.  (2021).  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2011-2019. Seminar Nasional  Official  Statistics , 2021 (1),  792– 800.
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i 1.1044
Rochaida,  E.  (2016).  Dampak  Pertumbuhan
Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan. Forum Ekonomi , 18 (1), 14–24. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FOR UMEKONOMI/article/download/42/40
Safitri,  I.  (2016).  Pengaruh  Penduduk  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. JIM) Ekonomi Pembangunan  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Unsyiah , 1 (1), 56–65.
Saragih, A. H. (2018).  Pengaruh Penerimaan Pajak
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Journal of Comprehensive Science (JCS) , 1 (3), 419–438. https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66 Sasana,  H.  (2009).  Peran  Desentralisasi  Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 10 (1), 103. https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811
Sidig,  D.  S.  (2018).  Desentralisasi  Fiskal  dan Kesenjangan  Pendapatan  antar  Provinsi  di Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan
Negara , 1 (1), 978–1001. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/artic le/view/244/157 Suharyanto, T. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional. Jurnal Ilmiah , 1–23. Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2012).  Economic Developement. In Pearson . http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/ 57304a77-1269-4081-bd5b-
4c66b84b06a4.pdf
Yenny,  N.  F.,  &  Anwar,  K.  (2020).  Pengaruh Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Di  Kota  Lhokseumawe. Jurnal
Ekonomika Indonesia , 9 (2), 19. https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.318
Zulkipli.  (2017). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia . III (1), 1–14.