## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## Journal of Environmental Education and Sustainable Development
Volume 21 - Nomor 2, 2020
Available at http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI PULAU OBI PROVINSI MALUKU UTARA
Zulkifli Zam Zam 1* , I Made Putrawan 2 1 Universitas Khairun Ternate Maluku Utara
2 Pendidikan Lingkungan,Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, *Coressponding author email: zulkiflizamzam014@gmail.com Artikel info ABSTRAK Received   : 3 th August 2020 Revised     : 28 September 2020 Accepted   : 29 September 2020 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kondisi  lingkungan pertambangan  dan  mengevaluasi  kewajiban  pemerintah  Halmahera Selatan dalam melaksanakan instrument pengelolaan lingkungan sesuai UU.  No.32/2009.  Penelitian  ini  merupakan  policy  research  untuk mengevaluasi kegiatan pertambangan, dengan model evaluasi Haas & Springer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di  Pulau  Obi  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas lingkungan hidup  akibat  pemerintah  belum  konsisten  dalam  melindungi  dan mengelola  lingkungan  terutama  pada  wilayah  tambang,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  belum  adanya  Dokumen  implementasi  AMDAL  dan UKL/UPL  yang  belum  optimal,  serta  tidak  ada  standart  pengelolaan limbah  B3.  Dengan  demikian  maka    Pemerintah  Kabupaten  setempat belum dapat mengimplementasikan kebijakan undang-undang lingkungan hidup dengan baik, efektif dan efisien.
Kata kunci :
Evaluasi kebijakan Lingkungan pertambangan

## ABSTRACT
Keywords: Policy evaluation Environment Mining This study aims to evaluate the environmental conditions of the mining and  evaluate  the  obligations  of  the  government  of  South  Halmahera Regency  in  implementing  environmental  management  instruments  in accordance with UU No.32/2009. This research is a policy research to evaluate mining activities, using the Haas & Springer evaluation model. The  results  showed  that  mining  activities  in  Obi  Island  caused  a decrease in the quality of the environment, due to the Government which was  not  consistent  in  protecting  and  managing  the  environment, especially  in  the  mining  area,  this  can  be  seen  from  the  absence  of Documents, implementation of the UKL / UPL and AMDAL that is not yet optimal, and there is no standard for B3 waste management. Thus, the  local  Regency  Government  has  not  been  able  to  implement environmental law policies properly, effectively and efficiently.
https://doi.org/10.21009/PLPB.212.05
How to Cite : Zam ZZ & Putrawan, I.M. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan , 21(02), 58-68.doi: https://doi.org/10.21009/PLPB.212.05

## PENDAHULUAN
Kabupaten Halmahera Selatan memiliki banyak potensi sumber daya alam, diantaranya hutan:  803.025  Ha,  potensi  mangrove  9.366,50  Ha,  perkebunan  42.229  Ha,  perikanan  laut 141.679,80 ton/tahun  ( standing stock ), budidaya  laut luas  ± 30.050 Ha (jenis kerapu, kakap, napoleon wrase, mutiara, teripang dan rumput laut), wisata, termasuk potensi tambang yakni; nikel, batubara, emas, pasir besi, Panas Bumi, Batu Bacan dan minyak bumi. Cadangan nikel di Pulau Obi yang melimpah dari Formasi Loleobasso, formasi fluk, formasi amasing, formasi ruta dan formasi wol. Dengan potensi sumber daya alam ini,   menyebabkan banyak perusaahan melakukan kegiatan penambangan dengan  menggunakan  metode tambang terbuka atau yang dikenal  dengan open  pit (Quamruzzaman  et  al.,  2014).  Hal  yang  sama  dijelaskan  juga  oleh (Hustrulid,  2013)  tentang  aktivitas  perusahaan  yang  telah  berlangsung  beberapa  tahun  lalu mengakibatkan munculnya isyu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh penggunaan  metode  tambang  terbuka  meskipun  metode  tersebut  memang  cukup  baik  dan efisien, namun dampak dari penggunaan metode ini adalah terbentuknya Acid Mine Drainage (Yadav & Jamal, 2015), selain itu metode ini juga banyak merubah bentuk lahan permukaan, akibatnya hampir semua lahan yang di eksploitasi perusahaan menjadi gundul dan tandus.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus berupaya untuk menjaga agar kegiatan penambangan  dapat  berlangsung  dan  kualitas  lingkungan  tetap  terjaga,  dengan  melakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap  kinerja  perusahaan  terutama  dalam  melakukan  rehabilitasi dan  reklamasi  lahan  pada  areal  pasca  tambang.  Berbagai  penelitian  sudah  dilakukan  yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintah terutama dalam pengelolaan lingkungan, namun untuk  kajian  yang  berkaitan  dengan  evaluasi  terhadap  kinerja  pemerintah  dan perusahaan/industri  tambang,  terutama  dalam  hal  pengelolaan  lingkungan  dibidang pertambangan  seiring adanya aktivitas penambangan  yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Penelitian kebijakan sebagai is defined as the process of conducting research on, or analysis of,  a  fundamental  social  problem  in  order  to  provide  policymakers  with  pragmatic,  action oriented  recomendations  for  alleviating  the  problem (Majchrzak,  2011).  Oleh  karena  itu berbeda  dengan  kajian-kajian  sebelumya  dimana  penelitian  evaluasi  kebijakan  pengelolaan lingkungan  pertambangan  jarang  ditemukan,  padahal  banyak  masalah  lingkungan  tambang (Stern et al., 2012).
Saat ini United Nation Development Program (UNDP) melalui program Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri  (RAN-PPM) sedang  melakukan kampanye penghapusan  logam  merkuri  didunia  termasuk  di  Indonesia  terutama  di  bidang  Industri tambang  emas  mulai  tahun  2020,  dimana  Indonesia  termasuk  juga  Maluku  Utara  memiliki potensi  tambang  yang  cukup  besar.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi kepada  pemerintah  daerah  dan  perusahaan  tambang  dalam  mengelola  lingkungan    tambang sehingga  dapat  memberi  kontribusi  positif  terhadap  peningkatan  ekonomi  Indonesia  serta mampu  menjamin  masa  depan  lingkungan  tetap  lestari.      Penelitian  ini  bertujuan  untuk;  1) mengetahui kondisi lingkungan areal pertambangan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan. 2)  mengkaji  kewajiban  pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  dalam  menyusun  dan melaksanakan KLHS, AMDAL, UKL/UPL, pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah B3, serta mengevaluasi pelaksanaan audit lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi kebijakan ( policy evaluation ) terhadap pengelolaan lingkungan pertambangan.
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  Haas  &  Springer  (Springer  et  al.,  1998) seperti pada gambar 1 berikut.

## Gambar 1.  Model  Penelitian Haas & Springer

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan selama satu tahun yakni Januari – Desember 2018, bertempat di Kabupaten Halmahera Selatan.

## Populasi dan Sampel
Sampel  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  tambangan  yang  saat  ini  melakukan aktivitas  tambang  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan,  dengan  teknik  pengambilan  sampel dilakukan secara random sampling.

## Prosedur Penelitian
Prosedur  perlu  dijabarkan  menurut tipe  penelitiannya.  Bagaimana  penelitian  dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini. Prosedur pengembangan akan lebih baik jika disertai dengan skema. Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan ( experimental design ) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini.

## Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini yakni data kuantitatif yang dilakukan melalui uji laboratorium, sedangkan  data  evaluasi  kebijakan  dilakukan  melalui  lima  tahapan,  yakni; preparation, conceptualization, technical analysis, recommendations analysis, and communications.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  untuk  data  kuantitatif  dilakukan  berdasarkan  hasil  instrument laboratorium,  sedangkan  untuk  evaluasi  kebijakan  dilakukan  dengan  cara  sintesis  terfokus, dimana  peneliti  merumuskan  terlebih  dahulu research  questions ,  lalu  melakukan  sintesis terhadap  informasi,  yang  berasal  dari  sumber  data  primer,  sekunder,  literatur,  maupun  riset terkait,  yang  dilengkapi  dengan  interview.  Hasil  penelitian  ini  berupa  rekomendasi  yang diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  menyempurnakan  kebijakan terkait pengelolaan lingkungan pertambangan agar kedepan menjadi lebih baik.
Problem Statemen Research Design Data and Analysis Draf &
Final Report
Define Problem
Plan Research Conduct Research Prepare and Present Findings Recommendations

## Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lokasi kegiatan penambangan di Pulau Obi, pada umumnya  metode  penambangan  yang  digunakan  adalah  penambangan  terbuka  ( open-pit mining ).  Penggunaan  metode  tambang  jenis  ini  menyebabkan  terjadinya  lahan  gundul  dan kritis, setelah bahan tambang selesai digali, karena pada metode ini  lahan permukaan  dikupas dengan  cara open-pit,  strip  mining , quarrying ,  sesuai  bentuk  geometris  tambang  dan  bahan yang  digali,  yakni  dengan  membuka  lahan  dari  atas  dengan    melakukan land  clearing pada vegetasi  yang ada, setelah tanah permukaaan ( top soil ) digali, selanjutnya dipindahkan pada penampungan  sementara  yang  selenjutnya  akan  digunakan  sebagai  penutup  lahan.  Jika pembukaan top soil dianggap cukup selanjutnya dilakukan pengambilan bahan tambang. Pada lokasi-lokasi tertentu di wilayah tambang, ekstraksi bahan mineral dengan metode opet pit dan stripping banyak  menghasilkan  lubang-lubang  besar.  Meskipun  dalam  pengamatan  yang dilakukan, setelah kandungan bahan mineral diambil, dibuatlah bidang galian baru pada lokasi galian  yang  lama  diimana  batuan  limbah  yang  dihasilkan  digunakan  untuk  menutup  lubang pada galian sebelumnya.
Gambar 2. Potret Tambang di Pulau Obi
Pada  blok  penambangan,  bijih  nikel  ditambang  dan  diangkut  ke  lokasi  penampungan atau perawatan bijih nikel (stock yard) dan ke lokasi penampungan yang siap dikapalkan ( stock file )  di  pelabuhan  khusus.  Untuk  menunjang  kegiatan  penambangan,  pihak  perusahaan  telah membangun  dan  mengoperasikan  pelabuhan  khusus  serta  beberapa  sarana  dan  prasarana penambangan  utama  lainnya.  Aktivitas  alat  berat  perusahaan  inilah  yang  menyebabkan terjadinya penurunan kulitas udara, bising dan pada beberapa tempat terdapat kebauan terutama di sekitar lokasi kegiatan.
Tabel 1.  Data Pengujian Kualitas Udara, Kebisingan dan Kebauan
No Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Metode/ Alat U1 U2 U3 U4 1 CO µg/Nm 3 30000  2057 2285 1250 1448 CO Analizer/ Ecoline 6000 2 CO 2 ppm - 470 440 569 434 Gas Monitor 3 Ozon µg/Nm 3 235 58,7 39,1 29,1 19,8 Ozon Analizer 4 SO 2 µg/Nm 3 900 26,1 57,1 26,1 26,1 Gas Monitor
5 TSP µg/Nm 3 230 86 106 30 69 Gravimeter 6 H 2 S ppm 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 Gas Monitor 7 Kebisingan  dBA 75 60 69,6 60,8 82,1 Direct Reading
Ket : BM Udara, PP. No 41/1999; BM Kebisingan, Kepmen LH No. 48/1996 dan BM Kebauan, Kepmen LH No. 50/1996.
Adanya kegiatan operasi dan lalulintas kendaraan alat berat, pengoperasian mesin genset dan  lain  sebagainya,  belum  berdampak  pada  penurunan  kualitas  udara  sebagai  akibat peningkatan  kadar  gas  dan  debu  di  udara  ambien  termasuk  meningkatnya  kebisingan. Berdasarkan data pengukuran kualitas udara ambien, udara ruang, kebisingan dan kebauan oleh perusahaan  menunjukan  bahwa  kualitas  udara,  kebisingan,  dan  kebauan  masih  berada  pada level  aman  sesuai  baku  mutu  areal  permukiman,  blok  penambangan  maupun  kualitas  udara ruang  pada  kantor  dan  stasiun  genset  (lihat  Tabel  2).    Kegiatan  penambangan  juga menyebabkan  terjadinya  perubahan  hidrologi  akibat  adanya  pembukaan  lahan,  pemindahan tanah  pucuk  ( top  soil) ,  pengupasan  lapisan  tanah  penutup  ( sub  soil/  overburden) ,  dan penggalian  bijih  nikel.  Semua  aktivitas  ini  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas  air permukaan  (sungai  dan  pesisir)  dan  merubah  pola  aliran  permukaan,  erosi  dan  sedimentasi, dimana laporan hasil analisa kualitas air permukaan secara umum yang ditunjukan  oleh SAM untuk  semua  parameter  masih  berada  di  bawah  level  baku  mutu.  Demikian  halnya  dengan sumber air bersih warga (SAW) yang kondisinya masih baik dan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.  Untuk  kualitas  air  laut  di  sekitar  pelabuhan/dermaga  (SAJ),  ditemukan beberapa parameter telah melebihi baku mutu yakni SNI.06-2642-1991 terutama merkuri (Hg), dimana pada lokasi SP1 (0078 ppm), SP1 (0098 ppm), dan SP3 (0084 ppm).
Pada menyebutkan bahwa sebelum adanya kegiatan pertambangan, kondisi kualitas air di lokasi  Jetty  memiliki  parameter  Hg  cenderung  tinggi  (lihat  table  3).  Kadar  Hg  termasuk  Pb yang tinggi di lokasi perairan ini berasal dari kegiatan lain yang berada disekitar lokasi perairan. Selain itu, aktivitas tambang di Pulau Obi juga menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah, akibat hilangnya vegetasi pada areal pembangunan sarana dan prasarana penambangan serta  kegiatan  pengambilan  mineral  tambang.  Untuk  mencegah  penurunan  kesuburan  tanah, perusahaan telah melakukan kegiatan pengumpulan top soil , persemaian dan revegetasi lahan terutama pada lahan yang terbuka sekitar lokasi penambangan. Kegiatan revegetasi lahan juga dilakukan  pada  lahan  terbuka  akibat  pembukaan  lahan  untuk  sarana  dan  prasarana penambangan setelah dilakukan penataan lahan.
Tabel 2.  Data Pengujian Kualitas Air Limbah No Parameter Baku Mutu Hasil Analisis Metode Pengujian SP 1 SP 2 SP 3 1 Besi (Fe) 10 0,1406 0,1827  0,1810  SNI.06-6989. 4-2009 2 Mangan (Mn) 5 < LD < LD < LD SNI.06-6989. 5-2009 3 Tembaga (Cu) 3 < LD < LD < LD SNI.06-6989. 6-2009 4 Seng (Zn) 10 0,1520 0,9202  0,2832  SNI.06-6989. 7-2009 5 Kadmium Cd) 0,1 < LD < LD < LD SNI.06-6989. 16-2009 6 Raksa (Hg) 0,005 0,0078 0,0098  0,0084  SNI.06-2642-1991 7 Timbal (Pb) 1 0,0125 0,0120  0,0107  SNI.06-6989. 8-2009 8 Slanida (CN) 0,5 0,11 0,007 0,002 Method 813 turbidimetrik 9 Sulfida (H 2 S) 0,1 0,009 0,037 0,018 Method 8131 methilene blue

## Ket : Kualitas air limbah, Kepmen LH No. 52/1995
Kegiatan ini terutama dilakukan pada bahu jalan tambang sebagai jalur hijau serta areal pengumpulan  top  soil  untuk  pencegahan  erosi,  sebagai  bagian  dari  wujud  tanggungjawab perusahaan  dalam  menjaga  sekaligus  melestarikan  lingkungan.  Aktivitas  tambang  juga menyebabkan  jumlah  timbunan  limbah  padat  berupa  sampah  organik  dan  anorganik  yang berasal dari kegiatan  mess, dapur, kantin, dan kantor termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  (B3).    Untuk  meminimalkannya,  limbah  padat  organik  maupun  anorganik  (plastik, logam, kaca dan sejenisnya) dikelola tersendiri dengan cara insinerasi . Sedangkan limbah padat B3 berupa filter bekas, aki bekas dan kain lap/majun yang berasal dari kegiatan bengkel, limbah kesehatan/klinik, laboratorium dikumpulkan pada lokasi tersendiri di kompleks penampungan limbah  B3  yang  secara  berkala.  Berdasarkan  hasil  pengamatan,  jumlah  limbah  B3  yang dihasilkan sejak bulan januari hingga agustus  secara detail ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Volume  limbah  B3  yang  dihasilkan  khususnya  pada  lokasi  kegiatan  tambang,  masih  dalam kategori aman, jika diukur pada aspek volume penggunaan. Meskipun demikian volume limbah tersebut  dalam  beberapa  tahun  ke  depan  akan  mengalami  peningkatan  yang  pengelolaanya harus  dikontrol  secara  ketat,  karena  akan  mengancam  kerusakan  ekosistem  dan  kelestarian lingkungan.
Gambar 3. Grafik sebaran limbah Used Oil di Pulau Obi
Jumlah  limbah used  oil yang  ditampung  di  lokasi  penambangan  Pulau  Obi  terus  mengalami peningkatan, Jumlah limbah used oil yang ditampung di lokasi penambangan Pulau Obi terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari  bulan Januari  yang semula berjumlah 2679  liter  untuk  Tk-1,  meningkat  pada  bulan  februari  menjadi  4618,5  liter,  meskipun  pada bulan  maret  s/d  Juli  mengalami  penurunan,  namun  meningkat  kembali  pada  bulan  agustus sebesar  3461,5  liter.  Demikian  halnya  dengan  Tk-2  semula  2680  (Januari  )  menjadi  4667 (februari) lalu turun pada bulan maret hingga juli dan meningkat kembali pada bulan agustus menjadi 3533. Demikian halnya dengan Used Oil Tk 3 dan Used Oil Tk 4 yang menunjukkan pola  yang  sama  sebagaimana  ditunjukkan  pada  grafik  gambar2.  Untuk  pengelolaan, sebagaimana diatur dalam UU No.32/ 2009 tentang Limbah B3 Pasal 58, ayat 1) Setiap orang yang  memasukkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  menghasilkan, mengangkut,  mengedarkan,  menyimpan,  memanfaatkan,  membuang,  mengolah,  dan/atau menimbun  B3  wajib  melakukan  pengelolaan  B3.  Artinya  kewajiban  ini  penting  untuk dilaksanakan bagi setiap individu atau kelompok bahkan perusahan yang melakukan aktifitas
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Used Oil Tk I Used Oil Tk 2 Used Oil Tk 3 Used Oil Tk 4
dengan bahan baku yang digunakan akan menghasilkan limbah B3. Hal ini dimaksudkan agar bahaya  limbah  B3  dapat  diantisipasi,  karena  jika  terjadi  pencemaran  tentunya  akan mempengaruhi  lingkungan,  mengganggu  kehidupan  mahluk  hidup  serta  kelangsungan  hidup manusia.
Mencermati jumlah limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan tambang cukup besar,  artinya  bahwa  perusahaan  berkewajiban  untuk  mengelola  limbah  B3  tersebut  sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pihak perusahaan cukup serius menangani  dan  mengelola  Bahan  B3  dengan  menempatkan  lokasi  penampungan  limbah  B3 yang  disatukan  dengan  gudang  penampungan  dan  penyimpanan,  termasuk  adanya  labelisasi terhadap bahan dan limbah. Meskipun dalam mengelola bahan B3 dan limbah B3 yang belum memenuhi  standar,  perusahaan  berkewajiban  untuk  menerapkan safety  environment guna menghindari  pencemaran  limbah  terhadap  lingkungan.    Demikian  halnya  dengan  peran pemerintah  daerah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  yang  harus  bersikap  tegas  dalam  dalam implementasi KLHS, AMDAL, dan UKL/UPL, yang telah ditetapkan agar berjalan dengan baik dan  benar.  Keseriusan  Pemerintah  Daerah  menjadi  sangat  penting  untuk  konsisten  dalam menjaga kualitas lingkungan khususnya selama kegiatan pertambangan berlangsung, sehingga nantinya setelah kegiatan  tambang selesai dilakukan, sesuai dengan sustainable development dimana indikatornya adalah rakyat sejahrea dan lingkungan lestari.
Gambar 3.Grafik sebaran limbah Oil Filter di Pulau Obi
Kegiatan  penambangan  yang  menggunakan  alat  berat  akan  menghasilkan  limbah  B3 berupa oli  bekas, solar  bekas, grease , dan ceceran BBM. Selai  itu pada  lokasi tambang  juga ditemukan bahan kimia lain termasuk limbah kesehatan. Untuk meminimalkan dampak imbah oli/pelumas dan solar bekas, perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara; 1)  Oli/  pelumas,  grease  dan  solar  bekas  dikemas  dengan  cukup  hati-hati  pada  drum  khusus, kemudian dikumpulkan pada tempat penampungan sementara yang telah disediakan. 2) Guna mengurangi  dampak ceceran oli bekas, solar bekas, dan lain-lain di areal bengkel dan tempat pengisian  bahan  bakar  ( fuel  station), telah  dibuat  perangkap  oli  ( oil  trap). dimana oil  trap dibuat  terpisah  antara  lapisan  oli  dan  lapisan  air  sehingga  keduanya  dapat  diambil  secara terpisah,  lalu dipindahkan ke dalam drum  yang telah disediakan dan dikumpulkan ke tempat penampungan  limbah  B3  di  bengkel.  3)  Bioremediasi  sementara  diupayakan  untuk  kegiatan mengantisipasi ceceran limbah B3 tersebut.
Kegiatan penambangan juga menyebabkan adanya gangguan di kawasan pesisir tambang. Untuk  meminimalkannya  perusahaan  telah  melakukan  pengelolaan  kawasan  pesisir  sekitar dengan  cara;  mencegah  peningkatan  aliran  permukaan  saat  musim  hujan  dengan  membatasi
0 50 100 150 200 250 300 350 400 Oil Filter Tk I Oil Filter Tk 2 Oil Filter Tk 3 Oil Filter Tk 4

## Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau Obi
pembukaan  lahan  yang  terbatas  pada  areal  yang  akan  dipergunakan.  Selain  itu  dilakukan pencegahan terhadap pengaliran langsung limbah domestik maupun limbah tambang ke pesisir, dengan  membuat    kolam  pengendapan  ( settling  pond ).  Hasil  pengamatan  pada  lokasi perusahaan,  ditemukan    yaitu:  (1)  kolam  Dermaga/ jetty  Cermin untuk  menampung  aliran permukaan  ( run  off )  dari  pit  komodo,  pit  losari  dan  pit  paris;  (2)  kolam  Bunaken  untuk menampung aliran permukaan dari pit bunaken dan (3) kolam Mes untuk menampung limbah domestik  dan  aliran  permukaan  dari  Mes  dan  Kantor.  Serta  melakukan  pembibitan  dan penanaman mangrov di pesisir pantai sekitar wilayah penambangan. Pemantauan kualitas air limbah tambang dan air laut di kawasan dermaga terus dilakukan hingga saat ini, dimana data menunjukkan  bahwa  kualitas  lingkungan  berada  pada  kategori  aman,  meskipun  terdapat aktivitas perusahaan yang menyebabkan terjadinya peningkatan beberapa parameter kimia yang telah melewati baku mutu khususnya pada areal tambang, yakni;  H 2 S sebesar 0,08 mg/l (BM 0,03 mg/l), Hg sebesar 0,083 mg/l (BM 0,003 mg/l), Zn sebesar 8,96 mg/l (BM 0,01 mg/l), dan Ni sebesar 0,88 mg/l (BM 0,05 mg/l). Pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan oleh  industri  tambang  harus  tepat,  karena  mining  water  (MW)  yang  juga  dikenal  acid  rock Drainage  (ARD)  merupakan  tantang  yang  cukup  serius  dalam  insudtri  pertambangan  (Dold, 2017)
Dampak  kegiatan  pertambangan  terhadap  lingkungan  tidak  hanya  bersumber  dari pembuangan  limbah,  tetapi  juga  perubahan  komponen  lingkungan  atau  meniadakan  fungsi lingkungan.  Semakin  besar  skala  kegiatan  pertambangan,  maka  semakin  besar  pula  dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah,  termasuk  aliran  sungai,  bentuk  danau  atau  bukit  selama  masa  pertambangan,  sulit dikembalikan  kepada  keadaan    semula.  Berdasarkan  data  yang  telah  disampaikan,  dimana kualitas lingkungan seperti udara, kebisingan, hidrologi, erosi, sedimentasi, kesuburan tanah, dan kawasan pesisir, belum  menunjukkan adanya  indikasi pencemaran dimana rata-rata nilai parameter fisika-kimia yang belum melampaui nilai baku mutu. Melihat potensi tambang Pulau Obi  yang  menjanjikan,  dengan  sendirinya  mengancam  terjadinya  kerusakan  lingkungan, indicator  tersebut  dapat  dilihat  dari  minimnya  keseriusan  Pemerinah  Kabupaten  Halmahera Selatan  yang  belum  menyusun  dan  melaksanakan  KLHS,  AMDAL,  UKL/UPL  dengan  baik dan  benar,  meskipun  telah  dituangkan  dalam  PermenLH  No.27/  2009.  Meskipun  dalam implementasi  ketentuan  AMDAL,  pemerintah  daerah  memberikan  kewenangan  penuh  dan tidak  ada  intervensi  kepada  perusahaan  dalam  menyusun  dokumen  AMDAL,  namun  masih mendapat tanggapan negatif oleh masyarakat dan LSM, dimana berdasarkan hasil pengamatan ditemukan  bahwa  salah  satu  indikatornya  adalah  keterlibatan  LSM  dan  masyarakat  dalam AMDAL  yang  masih  minim. Padahal Dokumen  AMDAL  menjadi  instrument penting untuk mendapatkan  ijin  lingkungan  dari  Bupati,  yang  berarti  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki tanggungjawab  strategis  guna  mendukung  kebijakan  terkait  pengelolaan  lingkungan.  Bagi perusahaan  yang  hendak  melakukan  kegiatan  pertambangan  harus  memiliki  komitmen administratif  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan,  dan  demikian  ditangan  pemerintahlah kelestarian dan suistainable lingkungan tersebut terjaga ataupun tidak. Hal ini mengindikasikan bahwa  pemerintah  Kab.  Halmahera  Selatan  memiliki  sikap  dan  komitmen  untuk  menjaga kelestarian lingkungan dimana (Azhar et al., 2016) menjelaskan bahwa mentalitas berwawasan lingkungan  dan  berkelanjutan.  Adanya  menyebutnya  sebagai  mentalitas  berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adanya kekhawatiran akan rusaknya lingkungan pasca tambang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin, sebab banyak fakta menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan  umumnya  menghasilkan  cerita  yang  menyedihkan,  dimana  pasca  tambang banyak  perusahaan  yang    mewariskan  lahan-lahan  gundul,  kritis,  tidak  terawat,  dan  rawan longsor,  termasuk  masyarakat  lingkar  tambang  yang  tidak  merasakan  dampak  positif  dari
keberadaan  perusahaan  tambang.  longsor,  termasuk  masyarakat  lingkar  tambang  yang  tidak merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang. (Malik, 2017)
Oleh  karena  itu,  diperlukan  kreatifitas  dan  komitmen  dalam  mencari  solusi    pasca tambang  harus  segera  dilakukan.  Ancaman  industry  pertambangan  terhadap  kerusakan lingkungan  memang  cukup  serius,  karena  umunya  akhir  dari  produksi  tambang  akan menghasilkan banyak masalah yang disebutnya sebagai fenomena lahan kritis (Oktorina, 2018). Oleh sebab itu konsep “ integrasi inovatif ” sumber daya sebagai strategi dan pendekatan dalam rangka  untuk  menekankan  pentingnya  pembangunan  kembali  lahan  kritis  dan  terlantar  agar menjadi industri yang menguntungkan seperti yang dijelaskan juga oleh (Pramudyanto, 2014) bahwa  indikasi  inkonsistensi  dan  lemahnya  komitmen  pemerintah  dalam  menyusun  dan mengimplementasi UU No.32/2009 adalah belum disusunnya Peraturan daerah (Perda) untuk menyederhanakan  setiap  komponen  kebijakan  yang  diantaranya;  Amdal,  UKL/UPL,  Baku Mutu Lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Ijin Dumping, dan peraturan lainnya menyebabkan terdapat    kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi  dilapangan  karena  substansi  ketentuan tersebut  masih  terlalu  umum.  Perda  ini  penting  untuk  menyederhanakan  kebijakan  yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Dimana Halmahera Selatan merupakan daerah pesisir dan gugusan pulau sehingga kondisi lingkungan dan karakteristiknya berbeda dengan daerah lain.    Perbedaan  ini  juga  menyebabkan    pola  penanganan  lingkungan  yang  juga  berbeda, sehingga untuk menuju pada tujuan pertambangan berwawasan lingkungan atau green mining di Indonesia dapat tercapai.

## KESIMPULAN
1) Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah pertambangan Pulau Obi Halmahera Selatan.
2) Pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  belum  konsisten  dalam  melindungi  dan mengelola  tambang,  dimana  indikatornya  adalah  belum  adanya  KLHS  RTRW/RPMJD, belum  optimal  dalam  implementasi  AMDAL  UKL/UPL,  dan  belum  dapat  menyusun standart pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah B3 ke media lingkungan, yang berarti bahwa  Pemerintah  Kab.  Halmahera  Selatan  belum  dapat  mengimplementasi  kebijakan undang-undang lingkungan hidup secara efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, A., Basyir, M. D., & Alfitri, A. (2016). Hubungan Pengetahuan Dan Etika Lingkungan Dengan Sikap Dan Perilaku Menjaga Kelestarian Lingkungan. Jurnal Ilmu Lingkungan . https://doi.org/10.14710/jil.13.1.36-41
Dold, B. (2017). Acid rock drainage prediction: A critical review. In Journal of Geochemical Exploration . https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2016.09.014
Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis An Introduction, Second Edition . Pittsburgh; University of Pittsburgh,
Haas,  Petter  J  and  J  F  Springer.,  1998. Applied  Policy  Research. New  York:    Garland Publishing, Inc.
Hustrulid, W. (2013). Open Pit Mine Planning & Design. In Taylor & Francis Group .
Jiang Chang, Zhang Hua, Ji Min, Chen Xiao-lu.,2010.; Case Study on The Redevelopment of Industrial Wasteland in Resource-Exhausted Mining Area . China: University of Mining & Technology.
Lester,  James  P.  and  Stewart  Jr.,  Joseph.  2000. Public  Policy:  An  Evolutionary Approach . USA: Belmont, CA,
Majchrzak,  A.  (2011).  Methods  for  Policy  Research.  In Methods  for  Policy  Research . https://doi.org/10.4135/9781412985024
Malik,  A.  (2017).  Dampak  Eksploitasi  SDA  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat    dalam Pandangan Etika Bisnis Islam. Nizham Jurnal Studi Keislaman .
Oktorina, S. (2018). Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara
Indonesia).
Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan . https://doi.org/10.29080/alard.v4i1.411
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (1997).  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 .
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia 2009.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang  Undang  Nomor  4Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 .
Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. Jurnal Lingkar Widyaiswara .
Quamruzzaman, C., Mondol, M. A. M., Ahmed, M. T., Kabir, S. M. M., & Ahmed, Z. (2014). A Proposal of Open Pit Coal Mine at the Northern Part of Barapukuria Coalfield, Dinajpur, Bangladesh. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering .
Springer, J. F., Haas, P. J., Porowski, A., Springer, J. F., Haas, P. J., & Porowski, A. (2018). Introduction to Policy Research.
In
Applied Policy Research . https://doi.org/10.4324/9780203873496-1
Stern, G. A., Macdonald, R. W., Outridge, P. M., Wilson, S., Chételat, J., Cole, A., Hintelmann, H.,  Loseto,  L.  L.,  Steffen,  A.,  Wang,  F.,  &  Zdanowicz,  C.  (2012).  How  does  climate change  influence  arctic  mercury?  In Science  of  the  Total  Environment . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.10.039
Yadav, H. L., & Jamal, A. (2015). Impact of Mining on Water Resources in India. International Journal  of  Advanced  Research  Journalwww.Journalijar.Com  International  Journal  Of Advanced Research .

## 68 Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 21(2), 2020
Zulkifli  Zam  Zam dilahirkan  di  Bacan,  12  Agustus  1979.  Pada  tahun  2003  meraih  sarjana sains kimia di Universitas Negeri Manado (UNIMA), lalu memperoleh gelar Master of Science (M.Sc)  Bidang  Kimia  di  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM)  Yogyakarta  tahun  2008,  dan selanjutnya  meraih  Gelar  Doktoral  bidang  Manajemen  Lingkungan  di  Universitas  Negeri Jakarta  (UNJ)  tahun  2013.  Sejak  tahun  2005  sampai  sekarang  menjadi  dosen  tetap  di Universitas Khairun Ternate, ia juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah. SINTA ID 6665699; E-mail : zulkiflizamzam014@gmail.com Phone: (+62)81333233379.