Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN LEMBAR INFORMED CONSENT UNTUK MENUNJANG STANDAR AKREDITASI DI RUMAH SAKIT TK. II. DR. AK. GANI PALEMBANG

## Amalia Mufidah dan Kiki Syntia
Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia E-mail: Amaliamufidah07@gmail.com dan Kikisyntia8@gmail.com
Diterima:
19 Agustus 2021 Direvisi: 02 September 2021 Disetujui: 15 September 2021

## Abstrak
Setiap  tindakan  yang  akan  diberikan  pada  pasien  harus diinformasikan  oleh  dokter  dan  mendapatkan  persetujuan  dari pasien  tersebut,  kecuali  dalam  keadaan  darurat.  Proses  ini dinamakan Informed  Consent yang  bermanfaat  sebagai  jaminan kepastian  hukum  bagi  dokter  maupun  pasien  serta  menunjang akreditasi  untuk  rumah  sakit.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif    kuantitatif    yang  bertujuan  menampilkan persentase  kelengkapan  lembar Informed  Consent dan  diuraikan dalam bentuk narasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lembar Informed  Consent di  Rumah  Sakit  TK.  II  dr.  AK  Gani
Palembang  periode  Triwulan  I  tahun  2021  sebesar  610  berkas dengan  sampel  sebesar  86  berkas.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu menganalisis  kelengkapan  pengisian Informed  Consent guna menunjang standar akreditasi di Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani Palembang. Hasil penelitian menunjukkan persentase kelengkapan  pengisian Informed  Consent periode  Triwulan  I tahun  2021  pada  lembar pemberian  informasi  sebesar  47 berkas
(40%).  Lembar  persetujuan  tindakan  kedokteran  sebesar  47 berkas  (40%)  dan  Surat  persetujuan  tindakan  sebesar  28  berkas (32%).  Hasil  tersebut  masih  belum  mencapai  standar  pelayanan minimal  rumah  sakit  yang  ditetapkan  oleh  KEPMENKES  RI No:129/MENKES/SK/II/2008,  bahwa  kelengkapan  pengisian Informed  Consent setelah  mendapatkan  informasi  yang  jelas adalah sebesar 100%, sehingga dapat berdampak pada lemahnya
Informed  Consent untuk  memenuhi  standar  akreditasi  rumah sakit.
Kata kunci: Kelengkapan, informed consent, standar
akreditasi

## Abstract
Every action that will be given to the patient must be informed by the  doctor  and  obtain  the  consent  of  the  patient,  except  in  an emergency.  This  process  is  called  Informed  Consent  which  is useful as a guarantee of legal certainty for doctors and patients and  supports  accreditation  for  hospitals.  This  study  uses  a quantitative  descriptive  method  which  aims  to  display  the percentage of completeness of the Informed Consent sheet and is described  in  narrative  form.  The  population  in  this  study  were all  Informed  Consent  sheets  at  the  Kindergarten  Rumah  sakit TK.II  dr.  AK  Gani  Palembang  for  the  first  quarter  of  2021 amounted  to 610  files  with  a  sample of  86  files.  The  purpose  of this  study  is  to  analyze  the  completeness  of  filling  out  Informed
Consent to support accreditation standards at Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani Palembang. The results showed that the percentage of  completeness  of  filling  out  Informed  Consent  for  the  first quarter of 2021 on the information sheet was 47 files (40%). The approval  sheet  for  medical  action  is  47  files  (40%)  and  the approval letter for action is 28 files (32%). These results still do not  reach  the  minimum  hospital  service  standards  set  by KEPMENKES  RI  No:129/MENKES/SK/II/2008,  that  the completeness  of  filling  out  Informed  Consent  after  receiving clear information is 100%, so that it can have an impact on the weakness  of  Informed  Consent  for  meet  hospital  accreditation standards.
Keywords: completeness, informed concent, accreditation standards

## Pendahuluan
Informed  Consent adalah  istilah  untuk  persetujuan  tindakan  medik. Informed artinya  telah  dibertahukan,  telah  disampaikan,  atau  telah  diinformasikan  (Busro,  2018). Consent artinya  persetujuan  yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  berbuat  sesuatu. Dengan  demikian Informed  Consent adalah  persetujuan  yang  diberikan  pasien  kepada dokter  setelah  diberi  penjelasan. Informed  Consent merupakan  bukti  persetujuan  yang diberikan  oleh  pasien/keluarga  pasien  atas  dasar  informasi  dan  penjelasan  dari  tenaga kesehatan  (dokter)  kepada  pasien  mengenai  penyakit  pasien  dan  tindakan  yang  akan dilakukan  kepada  pasien  tersebut  dalam  rangka  penyembuhan  (Herfiyanti,  2015).  Tata cara  persetujuan  tindakan  kedokteran  diatur  tersendiri  dalam  PERMENKES  NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008. Lembar Informed Consent merupakan bagian dari dokumen rekam medis harus diisi dengan lengkap dan akurat setelah dokter memberikan informasi tentang  tindakan  kedokteran  yang  akan  dilakukan  (Suharto  &  Mulia,  2020).  Menurut KEPMENKES  RI  NOMOR  129/MENKES/SK/II/2008  tentang  standar  pelayanan minimal  rumah  sakit,  kelengkapan Informed  Consent setelah  mendapatkan  informasi yang jelas adalah 100%.
Kelengkapan  tersebut  berguna  sebagai  bukti  bahawa  dokter  telah  menjelaskan informasi  mengetani  tindakan  kedokteran  serta  mendapatkan  persetujuan  dari  pihak pasien atas tindakan tersebut (Marsum, Garmelia, Susanto, & Nugroho, 2018). Selain itu kelengkapan  tersebut  berguna  agar  lembar Informed  Consent dapat  menjadi  bukti  yang valid dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya (Yanuari & Kirana, 2012). Menurut petugas  analisa  berkas  rekam  medis  di  Rumah  Sakit  T.K  II  dr.  A.K  Gani  Palembang, masih terdapat berkas yang tidak lengkap khususnya pada lembar Informed Consent . Mengingat  pentingnya  proses  pelaksanaan Informed  Consent bagi  pasien  maupun dokter  dalam  melaksanaan  tugasnya  serta  fungsi  dari  kelengkapan  lembar Informed Consent apabila  Rumah  Sakit  melaksanakan  akreditasi  setiap  tahunnya  (Pratiwi,  2017), maka  berdasarkan  fakta  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  judul  penelitian tentang  “Analisis  kelengkapan  pengisian  lembar Informed  Consent untuk  menunjang standar  akreditasi  di  Rumah  Sakit  TK.II  02.05.01dr.  AK.  Gani  Palembang”.
Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## Metode Penelitian
Jenis rancangan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan sifat penelitian  deskriptif.  Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  menggunakan  pedoman observasi.  Pengumpulan  data  dengan  melakukan  observasi  menggunakan  instrumen penelitian  pedoman checklist berdasarkan  SOP  untuk  melihat  kelengkapan  pengisian lembar Informed  Consent di  Rumah  Sakit.  TK  II  02.05.01  dr.  AK  Gani  Palembang. Populasi  dalam  penelitian  ini  ditujukan  pada  lembar Informed  Consent dalam  berkas rekam medis pasien yang dirawat inap untuk tindakan operasi pada triwulan I tahun 2021.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Informed  Consent dilakukan  dengan  pemberian  informasi  mengenai rencana tindakan operasi kepada pasien yang disampaikan oleh dokter. Lalu pasien akan memberikan  keputusan  berupa  persetujuan  dan  penolakan  (Filia,  2019).  Keputusan tersebut  dapat  dilakukan  secara  lisan  maupun  tulisan.  Keputusan  yang  diberikan  secara lisan hanya terbatas pada tindakan tertentu misalnya pemasangan infus, dan tidak berlaku pada tindakan yang berisiko tinggi (Fadlillah, 2016). Untuk tindakan yang berisiko tinggi, keputusan  didokumentasikan  kedalam  lembar Informed  Consent yang  akan  ditanda tangani oleh pihak pasien, dan pihak rumah sakit (dokter dan perawat) (Mulia, 2018).
Pengisian  lembar Informed  Consent dilaksanakan  minimal  24  jam  sebelum dilakukan  operasi,  kemudian  setelah  dilakukan  operasi  dan  jika  pasien  sudah  diizinkan untuk  pulang  maka  lembar Informed  Consent yang  terdapat  pada  berkas  rekam  medis akan  dikembalikan  ke  unit  penyimpanan  rekam  medis  (Sakit,  2017).  Berkas  yang dikembalikan  seharusnya  sudah  diisi  dengan  lengkap.  Sebelum  disimpan  di  rak penyimpanan,  berkas  rekam  medis  akan  dianalisa  oleh  petugas  rekam  medis  (Giyana, 2012).  Apabila  ditemukan  bagian  yang  belum  lengkap  maka  berkas  tersebut  akan dikembalikan  lagi  ke  unit  rawat  inap  untuk  dilengkapi  petugas  perawat  /  dokter  yang bertanggung  jawab  terhadap  pasien  yang  berkas  rekam  medisnya  belum  terisi  dengan lengkap  (Fajariani,  2020).  Petugas  rekam  medis  akan  memberi  tanda  pada  berkas  yang belum  terisi  lengkap  dengan  melipat  pada  berkas  tersebut  (Anggraini  &  Ginting,  2019). Minimal waktu untuk melengkapi berkas tersebut adalah 2x24jam sampai kembali lagi ke unit penyimpanan berkas rekam medis.
Lembar Informed  Consent di  rumah  sakit  TK  II  dr.  Ak.  Gani  Palembang  terbagi menjadi 3 bagian pada RM 027 Pemberian Informasi, Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran dan RM 028 Surat Persetujuan Tindakan.
Tabel 1. Persentase Kelengkapan Lembar Pemberian Informasi Periode Januari – Februari – Maret 2021
No Indikator Pengisian Lengkap Tidak Lengkap n % n % 1 Nama Tindakan 78 91 8 9
2 Dokter Pelaksana Tindakan 82 95 4 5 3 Pemberi Informasi 82 95 4 5
4 Penerima Informasi 82 95 4 5 5 Tanggal & Waktu 80 93 6 7 6 Diagnosa 80 93 6 7 7 Dasar Diagnosa 75 87 11 13
8 Tindakan Kedokteran 75 87 11 13 9 Indikasi Tindakan 77 90 9 10 10 Tata Cara 83 97 3 3 11 Tujuan
76 88 10 12 12 Resiko
76 88 10 12 13 Komplikasi
74 86 12 14 14 Prognosis 80 93 6 7 15 Alternatif & Risiko 60 70 26 30
16 TTD Dokter 83 97 3 3
17 TTD Penerima Informasi 80 93 6 7
Berdasarkan Tabel 1 didapatkan data bahwa jumlah persentase kelengkapan pengisian  lembar  pemberian  informasi  yang  tertinggi  adalah  sebesar  83  berkas  (97%) pada indikator tanda tangan dokter dan tata cara. Sedangkan persentase ketidaklengkapan paling tinggi adalah sebesar 26 berkas (3%) pada bagian alternatif & risiko.
Tabel 2. Persentase Kelengkapan Lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran Periode Januari – Februari – Maret 2021
No Indikator Pengisian Lengkap Tidak Lengkap n % n % 1 Nama 82 95 4 5 2 Umur 82 95 4 5 3 Alamat 82 95 4 5 4 Persetujuan 83 96 3 4 5 Tindakan 50 58 36 42 6 Terhadap Nama 83 96 3 4 7 Umur 77 89 9 11 8 Jenis Kelamin 79 92 7 8 9 Alamat 77 89 9 11 10 Tanggal 77 89 9 11 11 Waktu 65 76 21 24 12 Tanda Tangan yang Menyatakan 83 96 3 4 13 Saksi Keluarga 81 94 5 6 14 Saksi Perawat 72 84 14 16
Berdasarkan  tabel  2  didapatkan  data  bahwa  jumlah  persentase  pengisian  lembar persetujuan  tindakan  kedokteran  yang  tertinggi  adalah  sebesar  83  berkas  (96%)  pada indikator  nama,  persetujuan  dan  tanda  tangan  yang  menyatakan.  Sedangkan  persentase ketidaklengkapan paling tinggi adalah sebesar 36 berkas (42%) pada indicator Tindakan.
Analisis  Kelengkapan  Pengisian  Lembar  Informed
Consent Untuk Menunjang Standar Akreditasi Di Rumah
Sakit Tk. Ii. Dr. Ak. Gani Palembang
Tabel 3. Persentase Kelengkapan Lembar Surat Persetujuan Tindakan Periode Januari –    Februari – Maret 2021 No Indikator Pengisian Lengkap Tidak Lengkap n % n % 1 Nama 84 98 2 2 2 Umur / Jenis Kelamin 84 98 2 2 3 No Identitas 28 33 58 67 4 Alamat Pasien 84 98 2 2 5 Persetujuan Untuk 80 93 6 7 6 Nama Pasien 84 98 2 2
7 Tgl Lahir / Jenis Kelamin 79 92 7 8 8 Alamat 79 92 7 8 9 Ruangan 80 93 6 7 10 No Rekam Medis 84 98 2 2 11 Nama Tindakan Operasi 73 85 13 15 12 Waktu 43 50 43 50 13 Ttd Operator (Dokter) 83 97 3 3 14 Ttd Persetujuan 84 98 2 2 15 Saksi 83 97 3 3
Dari hasil checklist tabel 3 didapatkan data bahwa jumlah persentase  kelengkapan pengisian  lembar  surat  persetujuan  tindakan  yang  tertinggi  adalah  84  sebesar    berkas (98%). Data tersebut terdapat pada indikator nama, Jenis kelamin, alamat (pasien), nama pasien,  No.Rm  dan  tanda  tangan  persetujuan.  Sedangkan  persentase  ketidaklengkapan paling tinggi adalah sebesar 58 berkas (67%) yaitu pada indikator Nomor Identitas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  hasil  bahwa  indikator  yang  terdapat  pada lembar Informed  Consent di  Rumah  Sakit  T.K  II  dr.  AK  Gani  Palembang  sudah  sesuai
dengan saran dari PERMENKES NOMOR 290 / MENKES /PER / III / 2008, Undang – Undang  RI  No.29  Tahun  2009  Tentang  Praktik  Kedokteran  serta  telah  mengacu  pada contoh  format  dokumentasi Informed  Consent yang  terdapat  di  Konsil  Kedokteran Indonesia Tahun 2006.
Pada tabel 1 menunjukan bahwa pada lembar pemberian informasi triwulan 1 tahun 2021 yang terisi lengkap hanya setengah dari seluruh jumlah sampel yaitu hanya sebesar 40 berkas 47%. Hasil tersebut belum  sesuai  dengan standar pengisian Informed Consent yaitu  sebesar  100%.  Berdasarkan  hasil  penelitan  kelengkapan  pengisian  pada  lembar pemberian  informasi,  terdapat  tren  indikator  yang  paling  sering  tidak  terisi  yaitu  pada indikator  alternatif  dan  risiko.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan  hasil  penelitian (Wuryanto  &  Khodijah,  2016)  “Untuk  informasi  alternatif  tindakan  dalam  pelaksanaan pengisiannya  banyak  terdapat  ketidakterisian  karena  biasanya  dokter  hanya  sekedar menjelaskan tentang diagnosa serta tindakan yang dilakukan.”
Disimpulkan dari hasil peneltian bahwa tidak terisinya alternatif & risiko sebagian besar merupakan faktor kesengajaan, karena pasien memang tidak memiliki alternatif lain untuk  menyembuhkan  penyakitnya.  Menurut  penulis  untuk  memenuhi  standar  pengisian maka  sebaiknya  dokter  diberikan  arahan  agar  memberikan  tanda  yang  sama  pada indikator tersebut misalnya berupa tanda baca strip (-) atau menulis kalimat “Tidak Ada”. Agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  apabila Informed  Consent digunakan  sebagai  alat bukti.  Beberapa  lembar Informed  Consent yang  terisi  lengkap,  dokter  biasanya menuliskan tanda baca strip (-) atau kalimat “Tidak Ada”.
Lembar  persetujuan  tindakan  kedokteran  terisi  lengkap  sebesar  40  berkas  (47%), dan  tidak  terisi  lengkap  sebesar  46  berkas  (53%).  Pada  lembar  persetujuan  ini,  yang mengisi  merupakan  pihak  pasien.  Menurut  petugas,  tidak  diisinya  indikator  tersebut karena  terkadang  pasien  kesulitan  mengisi  nama  tindakan  yang  biasanya  menggunakan bahasa  medis,  karena  tidak  semua  pasien  berasal  dari  lingkup  pendidikan  kesehatan. Penulis  beranggapan  bahwa  sebaiknya  petugas  mendampingi  pasien  dengan  lebih  baik dan membimbing pasien dalam mengisi lembar Informed Consent agar tercapainya tertib administrasi  yang  baik.  Serta  apabila  pasien  tidak  mengisi  bagian  tersebut  petugas sebaiknya  segera  mengisi  bagian  yang  kosong  agar  apabila  berkas  rekam  medis dikembalikan  ke  ruang  penyimpanan  maka  lembar Informed  Consent sudah  terisi lengkap.
Peran  perawat  adalah  mendampingi  pihak  pasien  dalam  pelaksanaan informed consent selain  mendampingi  perawat  juga  berperan  sebagai  saksi  bahwa  pasien  telah menerima  informasi  dan  mengisi  lembar  persetujuan  tindakan.  Pernyataan  ini  sesuai dengan PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/II/2008 tentang persetujuan tindakan  kedokteran  pasal  9  ayat  3  sebagi  berikut,  “Dalam  hal  dokter  atau  dokter  gigi menilai  bahwa  penjelasan  tersebut  dapat  merugikan  kepentingan  kesehatan  pasien  atau pasien  menolak  diberikan  penjelasan,  maka  dokter  atau  dokter  gigi  dapat  memberikan penjelasan  tersebut  kepada  keluarga  terdekat  dengan  didampingi  oleh  seorang  tenaga kesehatan lain sebagai saksi.” Surat persetujuan tindakan terisi lengkap sebesar 28 berkas (32%)  dan  yang tidak terisi lengkap sebesar 58 berkas (68%). Hasil tersebut menunjukan bahwa kurang dari 50% dari sampel surat persetujuan tindakan tidak diisi secara lengkap. Terdapat  tren  indikator  yang  paling  sering  tidak  diisi  yaitu  pada  indikator  nomor indentitas.  Hasil  ini  serupa  dengan  penelitian  (Kencananingtyas  &  Lestari,  2014) “Pengisian  identitas  keluarga  pasien  yang  melengkapi  formulir Informed  Consent terendah pada pengisian No.KTP/SIM 15 (100%) tidak selalu di lengkapi dengan alasan keefektifan waktu dalam pengisian formulir.”
Pentingnya  Nomor  Identitas  sebagai  bukti  bahwa  penanggung  jawab  atas persetujuan  tindakan  adalah  orang  yang  benar  dapat  mempertanggungjawabkan
persetujuannya.  Alasan  petugas  terhadap  sering  tidak  lengkapnya  indikator  No  identitas bahwa  terkadang  pasien  tidak  membawa  KTP/SIM,  jika  ada  terkadang  nomor  identitas yang tertera tidak terbaca. Sehingga untuk mempersingkat waktu, indikator tersebut tidak diisi.  Proses  persetujuan  tindakan  ini  biasanya  disebut  dengan Informed  Consent . Informed  Consent sangat  penting  dijalankan,  mengingat  berdasarkan  kajian  pustaka bahwa  tindakan  sekecil  apapun  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak  pasien  dapat dikategorikan sebagai penyerangan, melanggar hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi  berupa  teguran  hingga  pencabutan  Surat  Tanda  Registrasi  mengingat  tujuan akreditasi  sesuai  dengan  (PMK  no.12/2012  tentang  akreditasi  rumah  sakit)  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  rumah  sakit,  meningkatkan  keselamatan  rumah  sakit, meningkatkan  perlindungan  bagi  pasien,  masyarakat,  sumber  daya  manusia  rumah  sakit dan  rumah  sakit  sebagai  institusi  serta  mendukung  program  pemerintah  dibidang kesehatan. Petugas rekam medis bagian analisa berkas mempunyai peranan penting dalam pengecekan  kelengkapan  pengisian  berkas Informed  Consent .  Sehingga  tugas  dari perekam  medis  ini  dapat  membantu  kinerja  dokter  dan  perawat  dalam  melengkapi pengisian Informed  Consent agar  berkas  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  alat komunikasi  dan  alat  bukti  yang  valid  dalam  menunjang  aspek  hokum  serta  memenuhi syarat mendapatkan akreditasi.
Penelitian ini penulis melihat hasil kerja petugas rekam medis dalam menganalisis kuantitatif  lembar Informed  Consent ,  dimana  penulis  melihat  bahwa  masih  terdapat banyak  lembar Informed  Consent yang  tidak  terisi  lengkap.    Menurut  petugas  rekam medis  di  Rumah  Sakit  T.K  II  dr.  AK  Gani  Palembang,  hal  ini  terjadi  karena  biasanya ketika berkas rekam medis yang tidak lengkap dikembalikan ke bangsal untuk dilengkapi petugas  bangsal  masih  tidak  melengkapinya  secara  keseluruan.  Hal  ini  disebabkan berbagai  faktor,  salah  satunya  lembar  yang  tidak  lengkap  terlewatkan  untuk  dilengkapi. Petugas  rekam  medis  biasanya  melipat  bagian  yang  tidak  terisi,  hal  ini  merupakan tindakan yang kurang baik karena dapat merusak berkas dan juga membuat petugas lalai. Saran penulis adalah agar pihak rumah sakit khususnya bagian rekam medis mempunyai lampiran  catatan  ketidaklengkapan  berkas,  sehingga  ketika  berkas  dikembalikan  ke bangsal  untuk  dilengkapi  maka  petugas  di  bangsal  akan  mengecek  pada  lampiran tersebut. Peranan petugas rekam medis dalam menganalisis kelengkapan lembar Informed Consent sangatlah  penting  dan  harus  dilakukan  dengan  teliti  agar  dapat  menjaga konsistensi  kelengkapan Informed  Consent baik  dari  aspek  administrasi  maupun  aspek hukum  agar  dapat  menunjang  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  rumah  sakit, dokter, petugas kesehatan yang bersangkutan serta bagi pasien itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitan dengan pedoman checklist pada kelengkapan pengisian berkas Informed  Consent ,  penulis  melihat  bahwa  masih  rendahnya  tingkat  kelengkapan pengisian berkas Informed Consent di Rumah Sakit T.K II dr. AK Gani Palembang. Hal ini tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu KEPMENKES RI NOMOR 129/MENKES/SK/II/2008  tentang  standar  pelayanan  minimal  rumah  sakit,  kelengkapan Informed  Consent setelah  mendapatkan  informasi  yang  jelas  adalah  100%.  Tidak tercapainya standar kelengkapan yang sesuai  juga berdampak pada menurunnya kualitas rekam  medis  di  Rumah  Sakit  TK.II  dr.  AK  Gani  Palembang.  Selain  berdampak  pada kualitas rekam medis, ketidaklengkapan tersebut juga berdampak pada jaminan kepastian hukum  bagi  pihak  pasien  dan  keakreditasian  bagi  pihak  rumah  sakit.  Lembar Informed Consent yang tidak lengkap dapat berpengaruh ketika terjadi sengketa antara pihak pasien dan dokter yang mempermasalahkan suatu tindakan operasi. Sebagai salah satu alat bukti, Informed Consent yang tidak lengkap dapat menjadi alat bukti yang kurang kuat sehingga
Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
dapat melemahkan pihak dokter. Walaupun berdasarkan teori persetujuan tindakan dapat dilakukan  secara  lisan,  namun  persetujuan  tersebut  terbatas  pada  kasus  tertentu.  Kasus tindakan  yang  mempunyai  risiko  tinggi  dan  dalam  berlangsungnya  tertib  administrasi, maka  pengisian  lembar Informed  Consent secara  lengkap  adalah  wajib  dilakukan mengingat pentingnya Informed Consent tersebut.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Rumah  Sakit  T.K  II  dr.  AK  Gani Palembang  dan  pembahasan  mengenai  analisis  kelengkapan  pengisian  lembar Informed Consent untuk menunjang akreditasi di Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani Palembang tahun 2021  periode  Triwulan  I  dapat  disimpulkan  bahwa  kelengkapan  pengisian  lembar pemberian  informasi  adalah  sebesar  40  berkas  (47%).  Lembar  persetujuan  tindakan kedokteran  sebesar  40  berkas  (47%).  Dan  pada  surat  persetujuan  tindakan  sebesar  28 berkas  (32%).  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  kelengkapan  pengisian Informed Consent di Rumah Sakit TK.II dr. AK Gani Palembang masih belum mencapai standar pelayanan minimal rumah sakit yang ditetapkan oleh Kepmenkes  RI Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008,  bahwa  kelengkapan  pengisian Informed  Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah sebesar 100%.

## Bibliografi .
Anggraini,  Oktavia  Nur,  &  Ginting,  Novi  Mesrina  Cicionta  Br.  (2019).  Tinjauan Pemenuhan Elemen Penilaian Manajemen Informasi Dan Rekam Medis 11 Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi I 2018 Di Rs Pku Muhammadiyah Naggulan Dan  Rsu  Kabanjahe. Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Ilmiah  Kesehatan  Politeknik Medica Farma Husada Mataram , 5 (1), 1–10.
Busro,  Achmad.  (2018).  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)
Dalam Pelayanan Kesehatan. Law, Development and Justice Review , 1 (1), 1–18. Fadlillah,  Rifa.  (2016). Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  Atas  Tindakan  Medis  Yang Dilakukannya  Tanpa  Informed  Consent  Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  46 K/Pdt/2006  Dihubungkan  Dengan  Undangundang  No.  29  Tahun  2004  Tentang Praktek  Kedokteran  Jo  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  290/Men .  Bandung: Fakultas Hukum (UNISBA). Fajariani,  Vinani.  (2020). Analisis  Kelengkapan  Pengisian  Dan  Ketepatan  Waktu Pengembalian  Berkas  Rekam  Medis  Pasien  Rawat  Inap  Di  Rsud  Kota  Makassar Tahun 2020 . Makassar: Universitas Hasanuddin.
Filia,  Mutia.  (2019).  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. Esensi Hukum , 1 (1), 96–108. Giyana,  Frenti.  (2012).  Analisis  Sistem  Pengelolaan  Rekam  Medis  Rawat  Inap  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Kota  Semarang. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Universitas Diponegoro , 1 (2), 18739.
Herfiyanti,  Leni.  (2015).  Kelengkapan  informed  consent  tindakan  bedah  menunjang akreditasi  jci  standar  hpk  6  pasien  orthopedi. Jurnal  Manajemen  Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) , 3 (2).
Kencananingtyas, Sekar Arum, & Lestari,  Tri. (2014).  Pelaksanaan Pemberian  Informed Consent Dan Kelengkapan Informasi Di Rsu Jati Husada Karanganyar Tahun 2014. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI) , 2 (2). Marsum,  Marsum,  Garmelia,  Elise,  Susanto,  Edy,  &  Nugroho,  Rizky  Febri.  (2018).
Analisis  Kuantitatif  Kelengkapan  Pengisian  Formulir  Persetujuan  Tindakan Kedokteran Kasus Bedah. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan , 1 (2), 67– 74.
Mulia,  Bekti  Suharto  Poltekkes  Bhakti.  (2018).  Analisis  Penggunaan  Dan  Kelengkapan Informed  Consent  Pada  Tindakan  Sectio  Caesarea  Di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Surakarta  Tahun  2017. IJMS-Indonesian  Journal  on  Medical Science , 5 (2). Pratiwi,  Yulian.  (2017). Pengaruh  Pengisian  Data  Administratif  Dan  Data  Klinis Terhadap Kelengkapan  Resume  Kasus  Stroke  Di  Rumah  Sakit  Tk  Ii.  04.05.  01  Dr. Soedjono Magelang .
Sakit, Komisi Akreditasi Rumah. (2017). Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1. Jakarta: Komisi Akreditasi Rumah Sakit , 217–225. Suharto,  Bekti,  &  Mulia,  Niken  Ambarwati  Poltekkes  Bhakti.  (2020).  Kelengkapan Informed  Consent  Pada  Pasien  Operasi  Hernia  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Di RSUD Wonogiri. IJMS-Indonesian Journal on Medical Science , 7 (2). Wuryanto, Sis, & Khodijah, Nurul. (2016). Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Pada Kasus Bedah Orthopedi Rs Pku Muhamadiyah Gamping Sleman Yogyakarta. Media Ilmu Kesehatan , 5 (3), 247–252.
Yanuari,  Rizki,  &  Kirana,  Sigid.  (2012). Perbedaan  Kelengkapan  Pengisian  Rekam Medis Antara Dokter Umum dan Dokter Spesialis: Pada Praktik Swasta Mandiri di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang . Yogyakarta: Fakultas Kedokteran.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.