## IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM IJTIHAD DEWAN SYARI’AH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Hikmatuloh Dosen STAI al-Mujtahadah Pekanbaru wudhuair@gmail.com

## Abstraksi
Penelitian  ini  berjudul  “Implementasi  Konsep Istihsan dalam Ijtihad Dewab Syari‟ah Pusat  Pa  (rtai  Keadilan  Sejahtera.  Latar  belakang  lahirnya  keinginan  untuk  meneliti  ini disebabkan  Partai  Keadilan  Sejahtera  adalah  satu-satunya  Partai  Islam  yang  ada  Dewan Syari‟ahnya  yang  fungsinya  tidak  hanya  sekedar  mengeluarkan  produk  fatwa,akan  tetapi juga  sebagai  pengawas  Syari‟ah  agar  Partai  Keadilan  Sejahtera  beserta  orang-orang  yang ada di dalamnya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.
Jenis  penelitian  ini  menrupakan  penelitian  kepustakaan  ( Library    Research ),  yaitu dilakukan  dengan  menelaah  buku  yang  berisi  fatwa-fatwa  Dewan  Syari‟ah  Pusat  Partai Keadilan  Sejahtera  (Selanjutnya  penulis  DSP  PKS)  yang  sesuai  dengan  objek  kajian disertasi  ini.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  sebagai  data  primernya  adalah  buku “Fatwa-fatwa Dewan  Syari‟ah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera. Disamping  itu  karena kajian  istihsan  dan  fatwa  tersebut  tidak  terlepas  dari  kajian  Ushul  Fiqh  dan  fiqih  pada khususnya,  maka  untuk  itu,  penulis  menggunakan  pula  sumber-sumber  lain  terdekat  yang ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  ditempatlkan  sebagai  sumber  data sekunder.
Adapun data sekunder tersebut antara lain ; al-mustasyfa fi Ushul Fiqh karya Imam al- Ghazali,  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syar‟i  karya  Imam  al-Syatibi,  Fiqih  al-Sunnah  karya Sayyid  Sabiq  dan  kitab-kitab  Ushul  Fiqih  dan  Fiqih  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Pendekatan  dan  analisa  yang  digunakan  melalui  pendekatan  studi  komperatif,  yaitu membandingkan berbagai pendapat imam madzhab yang terkait dengan konsep istihsan dan ijtihad/fatwa.  Hasil  yang  diperoleh  penulis  transkripkan  dalam  kalimat  yang  mudah  dan dimengerti serta dijadikan sebuah kesimpulan yang sistematis dan utuh.
Langkah-langkah penelitian adalah mengumpulkan data dari beberapa kitab dan buku yang  terkait  dengan  masalah  istihsan  dan  ijtihad/fatwa  dan  ditempatkan  pada  sub-sub bahasan  penelitia  desirtasi  ini.Penulis  juga  mengumpulkan  produk  fatwa-fatwa  DSP  PKS, dan  mengklasifikasikan  fatwa-fatwa  yang  penulis  temukan  mengandung  konsep  istihsan. Selanjutnya  fatwa-fatwa  tersebut  dianalisa  secara  kritis  dan  mendalam  untuk  dapat mengetahui sejauh mana implementasi konsep istihsan tersebut dalam ijtihad DSP PKS.
Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  konsep  istihsan  yang  digunakan  oleh  DSP  PKS dalam  menetapkan  fatwanya  adalah  istihsan  qiyasi,  istihsan  istitsna  yang  terdiri  dari  : istihasan bi al-nash, istihsan bi al-ijma‟, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah, istihsan bi al- „urf,  dan  istihsan  bi  al-Dzarurah.  Dari  15  (lima  belas  sampel  yang  penulis  tulis  dalam penelitian  ini,  konsep  istihsan  qiyasi  digunakan  sebanyak  5  kali,  istihsan  bi  al-nash digunakan  sebanyak  6  kali,  istihsan  bi  al-ijma‟  digunakan  sebanyak  1  kali,  istihsan  bi  al- mashlahah al-mursalah  digunakan sebanyak 12 kali, istihsan bi al-„rrf digunakan sebanyak 2 kali, dan istihsan bi al-Dzarurah digunakan sebanyak 2 kali. Dengan demikian total konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS pada sampel 15 fatwanya sebanyak 28 kali.

## Abstract
This  research  is  entitled  "The  Implementation  of  Istihsan  Concept  in  the  Majesty  of Dewab Syari'ah Pusat Pa (rtai Keadilan Sejahtera) Background of the birth of the desire to examine this is because the Prosperous Justice Party is the only Islamic Party that there is Shari'ah  Council  whose  function  is  not  just  to  produce  the  product  fatwa,  but  also  as  a Shari'ah  watchdog so that the Prosperous Justice Party along  with the people in it runs in accordance with the guidance of Allah and His Messenger.
This research type is library research, which is done by reviewing the book containing fatwa-fatwa  Dewan  Syari'ah  Pusat  Sejahtera  Sejahtera  Party  (Furthermore  writer  DSP PKS) which corresponds to the object of the study of this dissertation. The data source used as  its  primary  data  is  the  book  "Fatwa-fatwa  Dewan  Syari'ah  Pusat  Sejahtera  Keadilan Sejahtera.  Beside  that,  due  to  the  study  of  istihsan  and  fatwa  that  is  not  separated  from Ushul  Fiqh  and  fiqih  study  in  particular,  therefore,  the  writer  uses  other  related  sources related to the problems studied and placed as secondary sources of data.
The  secondary  data  are;  al-Mustasyfa  fi  Ushul  Fiqh  by  Imam  al-Ghazali,  al- Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syar'i  by  Imam  al-Syatibi,  Fiqih  al-Sunnah  by  Sayyid  Sabiq  and other Ushul Fiqih and Fiqih books related to this study.
The  approach  and  analysis  used  through  a  comparative  study  approach,  comparing the opinions of madhhabs associated with istihsan and ijtihad / fatwa concepts. The results obtained by the transcript writer in a sentence that is easy and understandable and made a systematic and intact conclusion.
The  research  steps  are  collecting  data  from  several  books  and  books  related  to istihsan and ijtihad / fatwa issues and placed in the sub-section of this descriptive research. The authors also collect the DBI PKS fatwa products, and classify the fatwa the writer finds contains a concept of istihsan. Furthermore the fatwa is analyzed critically and deeply to be able to  know the extent to  which the implementation  of the istihsan concept  in ijtihad DSP PKS.
This research resulted that the istihsan concept  used by DSP PKS in  determining his fatwa was istihsan qiyasi, istihsan istitsna consisting of: bi istihsan bi al-nash, istihsan bi al- ijma  ',  istihsan  bi  al-mashlahah  al-mursalah,  istihsan  bi  al-  'urf,  and  istihsan  bi  al- Dzarurah.  From  15  (fifteen  samples  written  by  the  writer  in  this  study,  istihsan  qiyasi concept  used  5  times,  istihsan  bi  al-nash  used  6  times,  istihsan  bi  al-ijma  'used  once, istihsan  bi  al-mashlahah  al-mursalah  used  as  much  as  12  times,  istihsan  bi  al-'rrf  used  2 times, and istihsan bi  al-Dzarurah used 2 times. Thus the total  concept  of  istihsan used by DSP PKS in sample 15 fatwanya as much as 28 times.
Kata-kata Kunci : Implementasi , Konsep , Istihsan, Ijtihad, Dewan Syari’ah Pusat,

## Partai Keadilan   Sejahtera PENDAHULUAN
Perumusan fatwa dan produk fiqh hingga awal abad dua puluh hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan  oleh  ulama  secara  kolektif melalui  sebuah  lembaga 1 tujuannya  adalah  untuk
1 Maskun, “ Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia ,” Mimbar hukum No. 49, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), hlm. 41.
merespon  problem-problem  dari  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  yang  mayoritas  90 persen beragama Islam, beraliran sunni yang konon menganut mazhab Syafi‟i 2 .
Ikhtiar untuk merespon permasalahan sosial-keagamaan telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di  beberapa  lembaga fatwa di bawah naungan gerakan/Ormas Islam seperti: Majelis  Tarjih  Muhammadiyah 3 , Bahtsul  Masa‟il  Naudhatul  Ulama  (NU) 4 , Dewan  Hisbah Persatuan Islam (Persis) 5 , Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia  (DDII) 6 , Komisi Fatwa MUI, dan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DSP PKS). 7
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)    merupakan  satu-satunya  partai  di  Indonesia  yang mempunyai  Dewan  Syari‟ah 8 ,  bertugas  memberikan  fatwa 9 terhadap  permasalahan- permasalahan  keagamaan  dan  keumatan.  Fatwa-  fatwanya  sudah  dibukukan.  Ada  2  (dua) buku yang sudah  dipublikasikan.
1. Fatwa-Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera,  diterbitkan  pada  tahun 2005 yang disusun oleh pengurus DSP PKS periode 2000-2005.
2. Fatwa,  Bayan,  dan  Tadzkirah    Dewan  Syari‟ah  Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera, diterbitkan pada tahun 2010 yang disusun oleh pengurus DSP PKS periode 2005-2010.
Penulis  akan  memfokuskan  meneliti  buku  yang  pertama, Fatwa-Fatwa  Dewan Syari‟ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera dari sisi metode ijtihad yang digunakan oleh DSP
PKS dalam penetapan hukumnya atau dalam berfatwa.
2 M.  Abdul  Karim, Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam, (Yogyakarta:  Pustaka  Book  Publisher, 2007), hlm. 331.
3 Lihat:  Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah ,  (Jakarta:  Logos,  199. Lihat juga Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah). Buku ini memuat putusan-putusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah.  Dalam  buku  tersebut  terdapat  16  Bab,  dan  masing-masing babnya memuat masalah diniyyah dan keummatan.
4 Lihat Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU, (Yogyakarta:  Lkis,  2004),  166-174;  Soelaiman  Fadeli dan Mohamad Subhan, Antologi NU, (Surabaya: Khalista, 2007), 35-36; Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam: Wacana  Intelektualisme  dalam  Komunitas  NU, (Cirebon:  Fahmina  Institute,  2008),  82-89;  Luthfi  Hadi Aminudin, “Nalar Fiqh NU: Dari Tradisional, Modern hingga Liberal” dalam Tim PW. LT-NU Jawa Timur (ed), Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan (Surabaya: Khalista; 2008), 31-43.
5 Uyun Kamiludin, Menyorot Ijtihad Persis, (Bandung: Tafakur, 2006), 81-84; Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis, (Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1999), 184-190.
6 Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia  (DDII) telah menghasilkan beberapa produk  fatwa diantarannya, Kompilasi Fatwa seri ke 1. Dalam buku tersebut ada 4 fatwa yang dihasilkannya, yaitu; Sampul Qur‟an, Judi Gaya Baru, Haram Rokok, dan SMS berhadiah. Lihat Tesih Hikmatuloh, Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari‟ah Pusat  PKS, halaman 9.
7 Dewan  Syariah  Pusat  PK  Sejahtera, Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Partai  Keadilan Sejahtera. (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), x-xi.
8 Dewan Syari‟ah dalam Partai Keadilan Sejahtera ada 3. Pertama, Dewan Syari‟ah Pusat (DSP) yang berkedudukan di  Jakarta.  Kedua,  Dewan  Syari‟ah  Wilayah  (DSW)  yang  berkedudukan di ibu  kota propinsi, Ketiga Dewan Syari‟ah Daerah (DSD) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
9 Lihat Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 23.

## PENGERTIAN-PENGERTIAN

## 1. Implementasi
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  implemntasi  adalah  termas\\uk  kata benda  (noun)  artinya  diartikan  pelaksanakan,  penerapan.  Contoh;  pertemuan  kedua  ini bermaksud mencari bentuk implemnetasi tentang hal yang disepakati dulu 10 .

## 2. Konsep
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan beberapa pengertian tentang konsep antara  lain;  1)  surat,  dan  sebagainya,  rancangan;  buram.  2)  gambaran  mental  suatu  objek, proses  atau  apapun  yang  berada  di  luar  bahasa  yang  dulu  digunakan  oleh  akal  budi  untuk memahami  masalah-masalah  lainnya.  3)  pemikiran  yang  umum.  4)  ide  atau  pendapat  yang diabstraksikan melalui peristiwa nyata 11 .
Dalam  Kamus  Cerdas  Bahasa  Indonesia,  konsep  diartikan  dengan  rancangan  atau buram  surat-surat  dan  sebagainya.  Sedangkan  kalau  kata  konsep  tersebut  ditambahkan si pada akhir kalimatnya, konsepsi, maka artinya pendapat, pangkal, pendapat, rancangan, cita- cita. Dan apabila ditambahkan tor pada akhir kalimatnya, konseptor, maka artinya penyusun konsep, orang yang mula-mula memiliki gagasan 12 ,
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  konsep  adalah  ide, hayalan atau impian, dan rancangan yang berwujud sebaga hasil usaha nyata.

## 3. Istihsan
Istihsan menurut  bahasa  berarti  menganggap  sesuatu  itu  baik,  memperhitungkan sesuatu itu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu 13 .
Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam, Istihsan diartikan  dengan  memandang  dan meyakini  baiknya  sesuatu. Istihsan adalah  salah  satu  metode  ijtihad  yang  dikembangkan ulama  mazhab  Hanafi,  ketika  hukum  yang  dikandung  metode  kias  (analogi)  atau  kaidah
10 KBBI digital, terdapat  dalam Maktabah Kubra al-Kamil. Lihat juga Kamus Cerdas Bahasa Indonesia yang disusun oleh TIM Bahasa Pustaka Dua, (Surabaya : Pustaka Dua, t.t), hlm 226.
11 Kamus Besar Bahasa Inideonesia (KBBI), Edisi Baru, (Team Pustaka Phonemik, Jakarta : 2017), hlm 585.
12 TIM Bahasa Pustaka Dua, (Surabaya : Pustaka Dua, t.t), hlm 301.
13 M. Abdul Mujieb et.al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994). hlm. 127.  Lihat juga Totok Jumantoro, et.al, Kamus Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta : Amazah, cet. II 2009), hlm. 134.
umum  tidak  cocok  diterapkan  pada  suatu  kasus.  Imam  asy-Syatibi  menyimpulkan  kaidah istihsan  nmerupakan  penerapan  kaidah  al- mashlahah (ke mashlah atan)  yang  didukung  oleh syara‟ melalui induksi sejumlah nash; bukan oleh nash yang parsial 14 .
Imam  Malik  mendefinisikan istihsan sebagaimana  dikutip  oleh  Abd.  Rahman
Dahlan.

## ييم ةيباقٍ ًف ةيئزج ةحيصَب رخلأا وا ِيىدىا يىق اب وَعىا
“Menerapkan  yang  terkuat  diantara  dua  dalil,  atau  menggunakan    prinsip kemashlahatan  yang bersiafat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum” 15

## 4. Ijtihad
داهتجلاا diambil dari kata دهجىا boleh dibaca fathah atau dhommah jimnya, artinya ةقشَىا (kesulitan, kesengsaraan). Pendapat lain; دهجىا dengan dibaca fathah jimnya artinya ةقشَىا , dan دهجىا dibaca  dhommah  jimnya  artinya ةقاطىا (kesanggupan, kemampuan) 16 .
Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan
ةعيسشىا ًانحاب ٌيعىا بيط ًف ٔعسو دهتجَىا هرب
“Ijtihad adalah Upaya maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ ” 17

## 5. Dewan Syari’ah Pusat
Dewan  Syari‟ah  Pusat  (DSP)  adalah  salah  satu  dari  3  lembaga  Dewan  Pimpinan Tingkat  Pusat  (DPTP)  yang  ada  dalam  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) 18 .  Lembaga  ini adalah pengawal syari‟ah terhadap para kader PKS dan sebagai rujukan kader PKS terhadap permasalahan keagamaan.
14 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Esiklopedia Hukum Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru : 1996), cetakan ke 1, hlm 71-72.
15 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta, Amzah, 2014), hlm 197
16 Musrifin  Ali  bin  Muhammad al-Qarthani, Manhaju  istinbathi  ahkami  al-Nawazil  al-Fiqhiyyah  al- Mu‟ashirah , (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su‟udiyah), hlm 140,
17 Lihat Al-Mustashfa, Jilid 2, hlm. 350.
18 3  lembaga  Dewan  Pimpinan  Tingkat  Pusat  (DPTP),  yaitu;  Majelis  Pertimbangan  Pusat  (MPP), Dewan Syari‟ah Pusat (DSP), dan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Ketiga 3 lembaga Dewan Pimpinan Tingkat Pusat  (DPTP)  ini  di  bawah  koordinasi  Ketua  Majelis  Syuro  (MS)  yang  beranggotakan  99  orang  perwakilan dari propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Majelis Syuro inilah yang memilih ketua MPP, ketua  DSP, dan ketua DPP (Presiden Partai).
Salah satu tugas Dewan Syari‟ah Pusat (DSP) adalah menetapkan landasan Syari‟ah bagi bagi partai 19 .

## 6. Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya Partai Keadilan (PK) adalah salah satu partai Islam peserta pemilu. Pemilu pertama dikutinya pada tahun 1999.
Partai  Keadilan  Sejahtera  didirikan  di  Jakarta  pada  sabtu  tanggal  9  Jumadil  „Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan  di  Jakarta  pada  hari  Senin,  tanggal  26  Rabi‟ul  Awal  1419  H  bertepatan  dengan tanggal 20 Juli 1998 M 20 .
Implementasi Konsep Istihsan dalam Ijtihad DSP PKS.
Untuk bisa mengetahui dengan jelas tentang konsep istihsan digunakan dalam ijtihad DSP PKS, berikut ini penulis tampilkan ringkasan jawaban fatwa dan analisa penulis dalam bentuk tabel 1 :
No Judul Fatwa Kesimpulan Isi Fatwa Analisa Penulis

## Fiqih Ibadah
1 Shalat Tarawih DSP PKS mengeluarkan  beberapa fatwa terkait masalah shalat tarawih di bulan Ramadhan. 1) Shalat tarawih boleh dilaksnakan  secara  berjama‟ah selama bulan Ramadhan. 2) Wanita  boleh  melaksanakan tarawih Berjama‟ah di masjid. Penulis menyimpulkan :
“DSP  PKS,  dalam  ijtihadnya menggunakan  dalil Qaulu  al- Shahabah , dan konsep istihsan. Dan  konsep istihsan yang  digunakannya  adalah istihsan bi al-Mashlahah Metode Ijtihad yang digunakannya  adalah isthsan bi al-Mashlahah.
Alasannya  adalah  :  karena ada  nilai  kebaikan  dengan shalat  tarawih  berjama‟ah  di masjid,  maka  tiadak  ada dosa bagi perempuan, bahkan mendapatkan pahala tambahan, diantaranya; mendapat pahala
19 Lihat AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, hlm 22, Bab X, pasal 15.
20 Lihat AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, hlm 13, Bab I, pasal 1 ayat 2.
3) Jumlah Raka‟at Shalat Tarawaih 4) Tata Cara Shalat Tarawih memperbanyak  langkah  ke masjid,  mendapatkan  pahala shalat di masjid 21 , mendapatkan  pahala  shalat berjama‟ah 27 derajat. Penulis berpendapat : Mengenai jumlah rakaat dalam  shalat  tarawih  DSP PKS,      hanya  menguraikan beberapa pendapat para ulama, tidak mentarjihnya. Ini menunjukkan DSP PKS menggunakan dalil istihsan bi al-‘urfi dalam ijtihadnya.
Terlait dengan tata cara shalat tarawih DSP PKS  mengambil jalan  tengah.  Ini  menunjukan
DSP PKS mengakomodir semua  tata  cara  pelaksanakan shalat tarawih yang dilaksanakan oleh Umat Islam. Sebagaimana kita maklumi  di  masyarakat  kita yang melaksakan shalat tarawih  dengan  11  rakaat, biasanya pelaksanaannya dengan  menggunakan  2  cara. Cara Pertama, dengan rumus
2,  2,  1  (2  rakaat  salam,  2 rakaat  salam,  ditutup  dengan 1  rakaat  salam). Cara  Kedua, dengan rumus 4 4 3 (4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditutup dengan  3  rakaat  salam). Sementara  bagi  umat  Islam yang  melaksanakan  shalat tarawih  dengan  23  rakaat, menggunakan  rumus  2  2  1. Penulis menyimpulkan metode istihsan yang digunakannya  adalah istihsan bi al-‘Urf. 2 Qiyamullail Berjama‟ah di Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai Dari  Jawaban  DSP  PKS, penulis  menyimpulkan bahwa
21 Shalat di Masjid Haram mendapat pahala 100.000. Shalat di Masjid Nabawi mendapat pahala 1000 pahala, dalam hadis yang lain 500 pahala. Shlat di Masjid al-Aqsha mendapat pahala 100. Dan Shalat di majisd selain yang 3 (tiga) mendapatkan pahala 10.
luar Bulan Ramadhan berikut : 1) Landasan Hukum Qiyamullail. a. QS. Al-Isra : 79.
b. Hadis  Riwayat  al-Hakim, Ibnu Majah, dan At- Tirmudzi. “Wahai  sekalian  manusia
sebarkan  salam,  berikanlah makan, sambunglah tali kerabat,  dan  shalatlah  di waktu  malam  ketika  orang- orang  tidur  niscaya  kalian masuk surga dengan selamat”. 2) Pelaksanaan qiyamullail berjama‟ah. a. Qiyamullail di luar ramadhan diutamakan dilaksanakan di dalam rumah berdasarkan HR. Abu  Daud.  “Dari  Zaid  bin Tsabit  bahwa  Nabi  Saw bersabda  :  “Shalat  seorang dirumahnya lebih baik dibanding shalatnya di masjidku  ini,  kecuali  shalat fardhu”. b. Qiyamullail boleh dilaksanakan secara berjama‟ah. Berdasarkan hadis  Hudzaifah  dan  Abu Wail. 3) Tidak  terikat  dengan  moment tertentu. Disyariatkannya  qiyamullail tidak  ada  pengkhususan  pada malam-malam tertentu saja karenanya  frekuensi  qiyamullail harus ditingkatkan.
“Dari  Abdillah  bin  Amr  bin  Al- Ash ra berkata : “Rasulullah SAW bersabda padaku : “Hai Abdullah kamu  jangan  seperti  si  fulan dulunya bangun qiyamullail kemudian meninggalkan qiyamullail tersebut”
4) Keterikatan  pada  malam-malam
shalat  tahajjud  berjama‟ah  di luar  bulan  ramadhan,  boleh dilaksanakan. Dalil yang digunakan  oleh  DSP  adalah hadis  fi‟li  Hadis  Hudzaifah dan Abi Wail. Shalat Tahajjud harus terus ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas, berdasarkan  hadis  Abdullah bin Amr bin Ash.
DSP  PKS  melarang mengkaitkan pelaksanaan shalat tahajjud dengan
momen-moment tertentu seperti  hanya  pada  malam akhir  tahun  baru.  Namun penulis  dalam  hal  ini  berbeda pendapat  dengan  DSP  PKS.
Penulis sebaliknya menghimbau kepada pengurus masjid untuk mengadakan  acara  “Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit)”  yang  isi  acaranya adalah, Shalat Isya berjama‟ah,  Tabligh  Akbar, Muhasabah,  Shalat  Shubuh berjama‟ah,  Kuliah  Shubuh. Tujuannya untuk mengalihkan  kegiatan  acara tahun baru yang penuh dengan  maksiat.  Argumentasi penulis  adalah istihsan  bi  al- mashlahah. Menurut dalil secara umum memang dilarang menkhususkan
ibadah  tertentu,  tetapi  karena ada mashlahah di  dalamnya,
maka mengkhusukan qiyamullail  berjma‟ah  pada malam tahun baru diperbolehkan. Ini juga sejalan dengan perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah  bin  Amr  bin  Ash, agar jangan sampai
tertentu  saja  seperti  hanya  pada malam  tahun  akhir  tahun  baru adalah  perbuatan  bid‟ah  yang harus dihindari. meninggalkan shalat tahajjud. 3 Muhasabah di Tahun Baru Masehi Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan acara“ muhasabah”  pada  malam  tahun baru  tersebut  semula  adalah sekedar desakan suatu kebutuhan  (hajah/hajat)  da‟awi yang  kemudian  dikategorikan dal;am kaedah “darurat“ (daururat). Yang mungkin dapat mentolerir hal-hal semula diharamkan  dan  hal  ini  harus dibatasi seperlunya (sekedarnya),  berpegang  pada kaedah syar‟i yang menetapkan (darurat itu  dibatasi sekedarnya saja). 2) Menimbang bahwa keterlanjuran dan keberlangsungan  dari  acara rutin  “muhasabah“  tersebut dapat menjerumus kepada pengadaan  bid‟ah  baru  dengan adanya  semacam  “kelaziman keagamaan”  yang  terikat  pada waktu  dan  tata  cara  tertentu dari  kegiatan  keagamaan,  dan bid‟ah  semacam  ini  bila  tidak dalam  keadaan  darurat  maka hukumnya  adalah  terlarang. Dalam  hal  ini  kita  perlu mempertimbangkan kaidah syari‟ah  yaitu  :  (suatu  langkah preventif untuk mengantisipasi/menanggulangi adanya kemungkinan menjerumus kepada DSP  PKS  dalam  masalah  ini tidak  memfatwakan  dengan menggunakan
metode istihsan. melainkan menggunakan  metode sadd al-Dzara‟i , DSP  PKS  dalam fatwanya menyatakan pemberhentian  dan  peniadaan acara  rutin    “muhasabah“ yang  diadakan  setiap  malam tahun baru.
Penulis  dalam  hal  ini berbeda pendapat dengan fatwa  DSP,  alasan  penulis adalah sebagai berikut ; a.  Acara  “muhasabah”  pada tahun  baru  adalah  solusi alternatif  agar  umat  islam tidak menghadiri acara pergantian tahun baru.
b. Mengadakan acara “muhasabah”  pada  waktu pergantian tahun baru masehi dalam rangka mengamalkan firman Allah SWT dalam surat ali Imran, {3} : 104 dan 110. c. Mengadakan acara “muhasabah”  pada  waktu pergantian tahun baru masehi dalam rangka mengamalkan  hadis  nabi yang berbunyi :
“Barang  siapa  melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya 22 ,  kalau
22 Merubah  kemungkaran  dengan  tangan  maksudnya  dengankekuatan/kekuasan.  Yang  punya kekuasaan  adalah  eksekutif,  legislative,  dan  yudikatif.    Terkait  dengan  acara  pergantian  tahun  baru  masehi, Gubernur  dan  Walikota  bisa  buat  surat  edaran  pelarangan    mengadakan  acara  pergantian  tahun  baru  masehi bagi  umat  Islam,  karena  acara  tersebut  bertentangan  dengan  ajaran  islam.  Dan  Alhamdulillah  tahun  ini Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran pelarangan mengadakan acara pergantian tahun baru. Tahun-tahun sebelumnya, Gubernur ikut serta dan membuka acara tersebut.
penyelewengan atau pelanggaran)  sebagai  pemandu dalam menentukan sikap, disamping  kaedah  lain  yang mengatakan : “mencegah kerusakan  lebih  didahulukan dari pada mengambil manfaat” bahwa mencegah adanya kerusakan dalam agama dengan  adanya  bid‟ah  baru lebih  didahulukan  dari  pada mengambil  manfaat  dari  acara tersebut. Sebab kita tidak ingin keluar  dari  satu  kerusakan beralih kepada kerusakan  yang lebih  besar  (dalam  kaidah  dan agama) 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas  maka  Dewan Syari‟ah  memutuskan  untuk mengeluarkan  fatwa keharusan pemberhentian  dan  peniadaan acara rutin “ muhasabah “ yang diadakan  setiap  malam  tahun baru. tidak  mampu,  maka hendaklah merubah dengan  lisannya,  kalau tidak  mampu,  maka hendaklah merubah dengan  hatinya,  dan itulah selemah- lemahnya iman”. Dari argumentasi- argumentasi yang penulis ungkapkan di atas, “muhasabah” pada akhir tahun baru masehi
diperbolehkan.  Dalil yang digunakan  adalah istihsan  bi al-nash dan istihsan  bi  al- mashlahah 4 Zakat Hasil Ceramah Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban bahwa
pendapatan  dari  mengisi  ceramah, khutbah, tabliqh, seminar, dan lain -lain  terkena  kewajiban  zakat, yaitu  zakat  profesi  sebesar  2,5  % dari  pendapatan  yang  diperoleh dan  nisabnya  sebesar  520  kg beras. Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode Qiyas, yaitu mengqiyaskan perolehan hasil ceramah dengan zakat pertanian  dari  sisi  nishabnya, dan  mengqiyaskan  dengan zakat emas dari sisi kadarnya.
Adapun  konsep  istihsan  yang digunakan  adalah Istihsan
Qiyasi. Dalil  yang  digunakan adalah  keumuman  kandungan Surat. Al-Baqarah : 267. 5 Zakat Profesi Terhadap masalah ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai berikut : Penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya karena termasuk  dalam  cakupan  firman Allah : Pendapat penulis .: Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan  metode  Qiyas, yaitu mengqiyaskan  zakat profesi dengan zakat pertanian, baik dari sisi nishab maupun khaulnya.
Bisa  juga  diqiyaskan  dengan
                                                   
               ….
“Hai  orang-orang  yang  beriman, nafkahkanlah  (di  jalan  Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ….” 23
Hadits Rasulullah SAW : Artinya : “Dari  Ibnu  Umar  ra  berkata  : “Barang  siapa  memanfaatkan (profesi untuk mendapatkan) harta maka  ia  tidak  wajib  bayar  zakat kecuali sudah sampai satu tahun”
zakat  mas  dari  sisi  kadarnya. Adapun  dalil istihsan yang digunakan  adalah Istihsan al-Qiyasi, dengan  merujuk keumuman Surat Al- Baqarah,  {2}  :  267,  yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman,  nafkahkanlah  (di jalan  Allah)  sebagian  dari hasil usahamu yang baik-baik
…”
Fiqih Muamalat 6 Nikah Setelah Berzina Terhadap masalah ini DSP PKS memfatwakan  : 1) Boleh menikahi  wanita yang dizinahinya.
2) Tidak boleh menikahi wanita hamil dari laki-laki , kecuali setelah selesai masa iddahnya. 3) Boleh menikhai wanita hamil dari laki laki-laki lain dalam rangka menyelamatkan wanita tersebut dan mashlahah untuknya, berdasarkan hadis yang berbunyi : “Haramnya (perzinahan) tidaklah mengharamkan yang halal (pernikahan)”. HR. Ibnu Majah dan Baihaqi. Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode Istihsan  bi  al-Nash dan istihsan bi al-Mashlahah 7 Jabat Tangan antara Pria dan Wanita Terhadap  masalah  ini  DSP  PKS menjawab sebagai berikut : Hukum  berjabat  tangan  antara lelaki  dan  perempuan  yang  bukan mahramnya adalah haram. Dalil  :    Firman  Allah  :  (QS  Al
Ahzab 21)
Hadits Rasulullah SAW. Artinya :
Rasulullah SAW. bersabda kepada
Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode Istihsan bi al- mashlahah  dan  istihsan  bi al-Dzrurat. DSP PKS berpendapat  dengan  mengutif beberapa hadis tentang pelarangan bersentuhan tangan  antara  laki-laki  dan
23 Q.S, {2} : Al - Baqarah 267.Departemen Agama RI.
wanita  (yang  hendak  hijrah  dan berbai‟ah setelah diuji), “aku telah membai‟ahmu  secara  lisan.  Dan tidak,  demi  Allah,  tangan  Rasul shalallahu  „alaihi  wa  sallam  tidak menyentuh  tangan  wanita  dalam bai‟ah  apa  yang  dibai‟ahkan kepada mereka hanyalah perkataannya.” (HR Bukhari). Sedangkan  hukum  bersentuhan antara laki – laki dan wanita dalam keadaan  darurat  dan  terpaksa seperti dalam perngobatan dibolehkan. perempuan yang bukan mahrom. Kemudian DSP PKS memperbolehkan bersentuhan kalau untuk kepentingan  pengobatan.  Ini artinya “Beralihnya  dari dalil  umum  ke  khusus” karena ada  hajat di  situ,  yaitu untuk pengobatan.
8 Bisnis BBA dan Rent a Car Terhadap  permasalahan  ini  DSP PKS memfatwakan : "bahwa BBA (Bai‟its  tsaman  Ajil) hukumnya boleh  karena  pada  prinsipnya sama  dengan  jual  beli  (QS.  al- Baqarah,  {2}  :  267),  sepanjang hal-hal    yang  terkait  dengan  jual beli terpenuhi syarat-syaratnya.
Sedangkan  tentang  “Rent  a  Car” DSP  PKS  memfatwakan  :  bahwa “praktek rent  a  car dengan  cara dan mekanisme seperti yang tersebut  dalam  pertanyaan  tidak bisa  digolongkan  dalam  praktek akad yang masyru‟ , bahkan merupakan  praktek  yang  dilarang syara‟.  Sebab  akad  tersebut  tidak bisa  masuk  dalam  kategori  akad apapun yang disyari‟atkan. Penulis berpendapat : Dalil  yang  digunakan  DSP PKS dalam menjawab pertanyaan  di  atas  adalah metode qiyas , yaitu mengqiyaskan BBA (Bai‟tstsaman  Ajil) dengan jual  beli.  Sedangkan  dalil istihsan yang digunakan adalah Istihsan Qiyasi .
Sementara  Rent  a  Car  tidak bisa  di qiyas kan  dengan  akad- akad  syar‟i  lainnya,  sepert; rahn,  ijaroh,  dan  mudayanah (pinjaman).  Maka  Ren  a  Car hukmnya haram. 9 Bisnis MLM Terhadap  permasalahan  ini  DSP PKS memfatwakan bahwa ::
“Pada  dasarnya  sistem  MLM adalah  muamalah  atau  buyu‟  dan muamalah  atau  buyu‟  prinsip dasarnya  boleh  ( mubah )  selagi tidak ada unsur :
a. Riba
b. Gharar (penipuan) c. Dharar (merugikan atau mendhalimi orang lain) d. Jahalah (tidak transparan) (Ja Dalil yang  digunakan DSP dalam menjawab pertanyaan  di  atas  adalah menggunakan  metode qiyas , yaitu  mengqiyaskan  MLM dengan  jual  beli.  Dengan demikian  MLM  hukumnya halal,  karena  pada  prinsipnya sama dengan jual beli (QS. al-
Baqarah, {2} : 267), sepanjang hal-hal yang terkait dengan jual beli
terpenuhi syarat-syaratnya.
Ulama Fiqih memberikan rumusan dengan istilah maghrib. Selama  MLM  itu terbebas dari maghrib (maysir 24 ,  ghoror 25 ,  dan riba ), maka hukumnya diperbolehkan.  Begitu  juga sebaliknya, ketika bisnis MLM  itu  mengandung  dari salah  satu  unsur maghrib dan 4  La 26 ,  maka  MLM  tersenut hukumnya haram. Sedangkan dalil istihsan yang digunakan  adalah Istihsan Qiyasi . 10 Future Trading Terhadap  pertanyaan  di  atas  DSP PKS  menfatwakan  bahwa  jenis transaksi future tranding hukumnya  haram,  karena,  dalam future  tranding  target  pembeli adalah bergambling (qimar/maysir) dengan naik turunnya harga barang yang
ditentukan  oleh  pasar,  dan  bukan barang  itu  sendiri  yang  menjadi target  pembeli.  Kemudian,  hal yang  tidak  diterima  pula  oleh syariat  adalah  pembeli  menjual kembali  barang  yang  belum  ia terima kepada pembeli kedua atau orang lain.
Pendapat Penulis : Dalil keharaman future
tranding didasarkan hadis nabi  riwayat  Ibnu  Abbas tentang transaksi salam , karena ada kemiripan dari sisi transaksinya, sama sama membeli barang, namun barangnya  belum  ada  di tangan.  Perbedaannya  adalah,
tarnsaksi salam, harganya tetap tidak mengalami kenaikan dan penurunan,
sementara  di  future  tranding haraganya  mengalami  turun naik. Kalau  seandanya  future tranding akadnya seperti salam, maka  future  tranding menjadi  halal,  berdasarkan dalil istihsan bi al-Ijma‟ . Menurut  ketentuan  umum jual  beli,  dilarang  melakukan transaksi  barang  yang  belum ada. Rasulullah SAW
24 Mengandung ketidakpastian, spekulasi, dan untung-untungan.
25 Mengandung penipuan
26 Penulis  menyimpulkan  dari  beberapa  pendapat  ulama  tentang  kehalalan  MLM  dengan  4  La. Pertama, La  Haroma  (tidak ada  keharaman  didalamnya,  baik  zatnya,  maupun  cara   memperolehnya. Kedua, La Riba (Tidak mengandung unsure riba. Ketiga,  La Dharara (Tidak merugikan atau mendhalimi pihak lain). Keempat , La Gharara (Tidak ada unsure penipuan).
bersabda :
سيى اٍ عبت لا كدْع
“Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu”
Fiqih Kontemporer 11 Wanita Bekerja dan Tampil di Muka Umum Terhadap  masalah  ini  DSP  PKS menjawab sebagai berikut : Wanita bekerja hukumnya boleh dengan catatan memperhatikan dan menjaga batas-batas  atau  adab  islam,  yaitu tidak ikhtilath (berbaur  antara lelaki  dan  perempuan),  tidak membuka  aurat,  tidak kholwah (berdua dengan lelaki) dan terhindar dari fitnah. Dalam  kondisi  normal,  yang seharusnya tampil di depan umum yang  terdiri  dari  kaum  lelaki  dan kaum  wanita  adalah  orang  laki- laki. Dalam kondisi tertentu, yakni adanya  kebutuhan  obyektif  baik dalam  sekala  umum  atau  dalam ruang  lingkup  khusus  dan  tidak ada  yang  dapat  melakukannya selain  wanita  yang  bersangkutan, ia  boleh  tampil  di  depan  umum untuk menyampaikan da‟wah atau memberikan pelajaran dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan islam, yaitu: a. Mengenakan  pakaian  yang menutup  aurat.  (Q.S  Al Ahzaab : 27) b. Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan  kecantikan  QS  Al Ahzaab 33). c. Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara (QS Al Ahzaab 32) d. Menjaga pandangan(QS An Nuur 31) e. Aman  dari  Fitnah  (Ijma‟ Ulama). Pendapat Penulis : Konsep i stihsan yang digunakan  adalah Istihsan  bi al-Mashlahah dan Istishan  bi al-Dharurat dengan
memperhatikan  rambu-rambu
(dzawabit) Syari‟ah Islam.

## “ Janganlah mema
Tidak me
12 Penitipan Anak dalam Islam Terhadap permasalahan ini DSP PKS menjawab : Pengadaan,  pelaksanaan  dan proses hadhonah dimasa  sekarang baik  dalam  berntuk  individual perorangan atau institusi kelembagaan harus diadakan. Namun  di  perlukam  pengawasan dan  pengamanan  ketat  dari  semua seginya  termasuk  aspek  akhlak dan  syariah,  khususnya  dalam praktek istirdho‟rodho‟ah Athfal.
Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut
menggunakan metode Istihsan  bi  al-Nash dan istihsan bi al-

## Mashlahah.
Anak  adalah  amanat  untuk didik  menjadi  anak  yang sholeh  dan  sholehah,  ketika orang tua tidak mampu mendidiknya secara maksimal,  maka  solusinya adalah dititipkan kepada lembaga  yang  professional dan acuntable. 13 Keterlibatan Para Da‟i dalam Dunia Islam Terhadap  masalah  ini  DSP  PKS menjawab sebagai berikut : Keterlibatan  Da‟i  dalam  dunia film seperti yang dipandang masyarakat  umum    (opini  umum) seperti  sekarang  ini  hukumnya adalah haram. Hal  ini  karena dunia  film  adalah  identik  dengan kemaksiatan,  seperti  pola  hidup bebas antara pria dan wanita, buka aurat,  main  musik,  minum khamr , merokok, meninggalkan kewajiban Islam dan lain-lain. Namun, selama film itu bersifat  islami  dalam  arti  Islami dari berbagai segi seperti ; a) cerita dan skenario, b) proses pembuatan, c) sumber dana, d) dan pelaku/pemeran (aktor/aktris)  tidak  menimbulkan fitnah seperti actor/aktris berakhlak  jahiliyah  atau  seorang da‟i  yang  keterlibatannya  dalam dunia  film  dapat  mengundang image negative. Maka  keterlibatan  para  da‟i dalam  dunia  film  dalam  kondisi islami  tersebut  menjadi boleh bahkan  dapat  bernilai  da‟awi (ibadah),  baik  sebagai  pemeran,
Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode ijtihad Fath al- Dzaro’i . Hukum asal  bermain film  adalah  haram,  namun karena ada  mashlahah di situ, maka  bermain  film  menjadi boleh  dengan  memperhatikan dzawabith  syar‟i.  Sedangkan konsep istihasn yang digunakan adalah Istihsan bi al-Nash dan istihsan  bi  al- Mashlahah. Dalil  nash  yang digunakan adalah keumumannya perintahnya. Kita diperintah untuk berdakwah sesuai dengan keahliannya.
penulis  cerita/skenario,  sutradara, produser maupun lainnya.
Fiqih Siyasah 14 Partai Politik dalam Islam Terhadap permasalahan ini DSP PKS menjawab : Partai Politik, yayasan, pesantren, mas media, dan computer  adalah  sarana.  Di  sini justru  umat  Islam  dianjurkan untuk melakukan ibda‟
(kreatifitas)  dalam  hal  sarana  dan metodologi dakwah sesuai dengan perkembangan  zaman.  Tetapi  itu semua harus sesuai dengan koridor Islam.  Dalam  alam  demokrasi salah  satu  dakwah  yang  paling penting dan afektif adalah dakwah melalui  partai  politik.  Karena nilai-nilai Islam dapat diperjuangkan di lembaga- lembaga tinggi negara, Di lembaga  legislatife  dalam  bentuk undang-undang, di lembaga eksekutif dalam bentuk pelaksanaan undang-undang tersebut,  dan  dilembaga  yudikatif dalam  bentuk  control  terhadap undang-undang. Kalau kita mengikuti al- Qur‟an (Al-Maidah,  {5}:54-56) dan al-Sunnah  maka  di  sana  ada hijbullah  (partai  Allah)    dan  umat
Islam  wajib  wala    kepada  partai Allah atau partai Islam tersebut.. Pendapat  penulis  :  Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode Istihsan  bi  al-Nash dan istihsan bi al- Mashlahah. Tugas pemimpin sebagaimana
al-Mawardi mengungkapkan  dalam  al- Ahkam al-Sulthaniyah, bahwa tugas pemimpin adalah menjaga agama dan mengatur dunia,  Dan  untuk  menjadi pemimpin membutuhkan partai  politik.  Jadi  partai politik  adalah  sarana  untuk mencapai tujuan.Kaidah Fiqih mengatakan : “Tidak sempurna  sesuatu  yang  wajib itu  kecuali  dengan  sesuatu, maka  sesuatu  itu  menjadi wajib”. 15 Demonstrasi dalam Islam Terhadap masalah ini DSP berfatwa : Demonstrasi  sebagai  sebuah sarana  harus  dilakukan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  dakwah, amar  makruf,  nahi  mungkar,  dan jihad  demi  menegakkan  nilai-nilai kebenaran dan keadilan. memberantas kezhaliman dan
kebatilan.  Dan  umat  Islam  harus mendukung setiap upaya kebaikan dengan  cara-cara  yang  sesuai dengan  nilai  Islam  demi  kejayaan
Pendapat penulis : Jawaban DSP  PKS  atas  pertanyaan tersebut menggunakan metode Istihsan  bi  al-Nash dan
istihsan bi al- Mashlahah. Demonstarsi  adalah  salah satu  sarana  amar  ma‟ruf  nahi munkar, Dan itu ada perintahnya  dalam  al-Qur‟an (3  :  104  dan  110)  dan  al- Hadis Nabi :
“ ٓزيغيىاف اسنٍْ ٌنٍْ ءاز ٍِ
Islam dan kemashlahatan umat.
ّٔاسيبف  عطتسي  ٌى  ُاو  ٓديب لىاذو  ٔبيقبف  عطتسي  ٌى  ُاو
"  ُاَيلاا فعضا
Konsep istihsan yang terbanyak digunakan.
Untuk  melihat  Konsep  Istihsan  yang  terbanyak  digunakan  oleh  DSP  PKS  dalam ijtihadnya,  bisa dilihat pada tabel : 2, sebagai berikut :
No Konsep Istihsan Yang digunakan Berapa kali digunakan 1 Istihsan Qiyasi 5 Istihsan Istitsna, trebagi 5 bagian 1 Istihsan bi al-Nash 6 2 Istihsan bi al-Ijma‟ 1 3 Istihsan bi al-„Urf 2 4 Istihsan bi al-Dharurah 2 5 Istihsan bi al-Mashlahah al-Mursalah 12 J u m l a h 28 kali
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  konsep istihasn yang  paling  banyak  digunakan adalah istihsan  al-Mashlahah  al-Mursalah sebanyak  12  kali.  Sedangkan  total  konsep istihsan yang digunakan pada sampel 15 fatwa sebanyak 28 kali.

## Kesimpulan :
Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Konsep  istihsan  yang  penulis  jadikan  sebagai  kajian  teoritis  adalah  semua  jenis  istihsan antara lain ; pertama , istihsan Qiyasi , kedua istihsan istitsna, yang terdiri dari ; istihsan bi al-Nas, istihsan bi al-„Ijma‟,  Istihsan bi- al-Mashlahah al-Mursalah, istihsan bi al-„Urf, dan Istihsan bi al- Dharurah..
2. Konsep  istihsan  yang  digunakan  oleh  DSP  PKS  dalam  menetapkan  ijtihadnya  adalah semua jenis istihsan.
3. Dari  15  (lima  belas)  sampel  yang  penulis  tulis  dalam  penelitian  ini,  konsep  istihsan Qiyasi digunakan sebanyak 5 kali, konsep istihsan bi al-Nash digunakan sebanyak 6 kali, konsep istihsan bi al-Ijma‟ digunakan sebanyak 1 kali, konsep istihsan al-„Urf digunakan 2  kali,  konsep  istihsan  al-Dharurah  digunakan  2  kali,  konsep  istihsan  al-mashlahah  al- mursalah digunakan 12 kali 27 .
4. Konsep  istihsan  yang  digunakan  oleh  DSP  PKS  pada  sampel  15  fatwanya  sebanyak  28 kali.
5. Konsep istihsan yang  paling  banyak  digunakan  adalah istihsan  al-Mashlahah  al- Mursalah, sebanyak 12 kali. .
6. DSP  PKS  Tidak  selamanya  menggunakan  konsep    istihsan,  tapi  menggunakan  metode ijtihad lain, diantaranya adalah ; Sadd al-Dzara‟i. Contohnya dalam fatwa nomor 3 dan 4,
“Melaksanakan shalat tahajjud berjama‟ah dan muhasabah pada setiap malam tahun baru masehi”.  DSP  menggunakan  metode  ijtihad Sadd  al-Dzara‟I, Kalau  DSP  mau,  bisa menggunakan isthsan bi al-Mashlahah,

## DAFTAR PUSTAKA
Abdu  al-Al,  Ismail  Salim al-Bahtsu  al-Fiqhiyyu,  Thabi‟atuhu,  khashaihsuhu,  ushuluhu, mashadirihu  ma‟a  al-Mushthalahatu  al-Fiqhiyyah  fi  al-Madzahibi  al-arba‟ati , (Maktabah al-Islami, Makkatul Mukarramah, 1429 H/2008, cetakan I)
Al-Syathibi, al-Muwāfaqāt  fi  Ushul  al-Syari‟ah, Juz  II  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah, t.th)
Al-Ghazali, Al-Mustashfa  min‟Ilm  al-Ushul, Vol  I  (Beirut:  Dar  Ilhya  at-Turats  al-Arabi, t.th).
al-Qarthani,  Musrifin  Ali  bin  Muhammad Manhaju  istinbathi  ahkami  al-Nawazil  al- Fiqhiyyah  al-Mu‟ashirah ,  (Jeddah,  al-Mamlakah  al-Arabiyyah  al-Su‟udiyah),  hlm 140.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Kitab  Suci  Al-Qur‟an ,  (Jakarta:  CV.  Samara Mandiri, 1999)
Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah , (Jakarta: Logos).
27 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bab IV dalam desirtasi ini pada point C, hlm 232,
Hikmatuloh, Tesis “Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Pusat  Partai  Keadilan  Sejahtera  (Studi  Analisa  terhadap  Fatwa  DSP  PKS), (Pekanbaru, 2012)
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia ,  (Jakarta,  PT  Gramedia, 2005, cetakan XVI)
Jumantoro, Totok  et.al, Kamus Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta : Amazah, cet. II 2009).
Mukhlis  Usman, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2000)
Mubarok,  Jaih, Hukum  Islam,  Konsep,  Pembaharuan,  dan  Teori  Penegakan (Bandung: Benang Merah Pres, 2006).
Mubarak,  Jaih, Modifikasi  Hukum  Islam,  Studi  tentang  Qawl  Qadim   dan  Qawl  Jadid, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002
PK  Sejahtera, Dewan  Syariah  Pusat, Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Partai  Keadilan Sejahtera. (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006).
PK  Sejahtera, Dewan  Syariah  Pusat, Fatwa,  Bayan,  dan  Tadzkirah  Dewan  Syariah  Pusat Partai Keadilan Sejahtera. (Jakarta : DSP PKS, 2010).
Program  Pasca  Sarjana  UIN  Suska,  Buku  Panduan  Penulisan  Tesis  dan  Disertasi, (Pekanbaru: PPs UIN Suska, 2016).
Rahman, Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2014).
Sabiq,  Sayyid fiqih sunnah , juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
Tilas,  Tapak,  (Tim  Pembukuan  Tamatan  2011), Jendela  Madzhab ,  (Lirboyo  Press,  2012 cetakan II)
Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih ( Jakarta: Amza, 2005)
Zulkayandri, Fiqih Muqaran , (Program Sarajana Uin Suska Riau, 2008 cetakan I),
Maktabah kubra al-Kamil, Digital tidak bisa dilihat halamannya.
Mujieb, M. Abdul et.al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994).
Tim Bahasa Pustaka  Dua, Kamus Cerdas`Bahasa Indonesia,  (Surabaya, Pustaka Dua, tt.).
Internet
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/15562