## PENGARUH PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT, RASIO KREDIT UMKM, RISIKO, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Bagus Santosa Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara bsantosa.waterorg@gmail.com

## Yanuar

## Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara
Masuk : 02-10-2019 , revisi : 04-11-2019 diterima untuk diterbitkan : 05-11-2019
Abstract : This research aims to analyze the effect of Bank of Indonesia Regulation on Micro, Small,  and  Medium  Enterprises  (MSME)  loans  towards  the  Loan  Disbursed,  MSME  Loan Ratio,  Risk,  Efficiency,  and  Profitability  of  Regional  Development  Banks.    This  research analyzes  the  financial  data  from  10  BPDs  over  10  years  period  to  understand  the  Loan Disbursed, MSME Loan Ratio, Risk, Efficiency, and Profitability of the BPDs before and after the implementation of Regulation Number 14/22/PBI/2012. The financial data were analyzed using the Paired-Sample t-test. Findings show that the overall loan disbursed by BPDs in the period of 2013-2017 or after the Regulation on MSME loans was implemented, is higher than that in the period of 2008-2012 or before the regulation was implemented. However, while the regulation aims to increase the MSME loan disbursed by the banks, the MSME Loan Ratio in the period of 2013-2017 was lower than that in the period of 2008-2012. The Risk, measured by Non-Performing Loan, in the period of 2013-2017 was also increased. The regulation also affects  the  profitability  of  the  BPDs  negatively.  The  Efficiency,  measured  by  Operating Expenses Operating Income, was not significantly affected by the regulation. The results may inform the regulators to assist the BPDs in responding to the regulation so it could affect BPDs in a more positive way. This may also inform the banks on their financial conditions so they can plan for strategic approaches and develop appropriate schemes on disbursing MSME loans.
Keywords : Bank of Indonesia Regulation; Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) loans; Risk; Efficiency; Profitability; Regional Development Banks (BPD)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD) melakukan  pengembangan  layanan  yang  salah  satunya  melalui  penyaluran  berbagai  produk kredit  (Lisdayanti  dkk,  2013).  Salah  satu  sektor  kredit  yang  dikembangkan  oleh  perbankan adalah  sektor  kredit  usaha-usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Berkaitan  dengan peraturan  BI  dalam  penyaluran  kredit  oleh  Bank,  di  awal  tahun  2013,  Bank  Indonesia memperkenalkan sebuah peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor 14/22/PBI/2012 dan revisinya PBI Nomor 17/12/PBI/2015) yang mewajibkan pemberian kredit oleh bank umum, termasuk BPD,  kepada  usaha-usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  sebesar  minimal  20%  dari total  portofolio  kredit  pada  tahun  2018.  BI  membagi  pelaksanaan  peraturan  ini  menjadi beberapa tahap. Antara tahun 2013 dan 2014, bank diperbolehkan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sebanyak yang mereka mampu. Rasio  kredit baru diberlakukan mulai tahun 2015 ke atas, sebagai berikut: Tahun 2015 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit minimal 5%; Tahun 2016 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit minimal 10%; Tahun 2017 - Rasio
kredit UMKM terhadap total kredit minimal 15%; Tahun 2018 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit minimal 20%.
BI  akan  memberikan  reward  bagi  bank  yang  dapat  memenuhi  target  penyaluran portofolio kredit UMKM dan mengenakan sanksi administratif bagi bank yang tidak memenuhi target  tahunan  penyaluran  portofolio  kredit  mereka.  Reward  yang  diberikan  berupa pelonggaran batas atas LFR (Loan to Funding ratio) hingga menjadi 94% hanya berlaku bagi bank yang sudah memenuhi  pencapaian tertentu Kredit UMKM dengan kualitas kredit yang baik. Sedangkan, tindakan disipliner bagi bank yang tidak mencapai target penyaluran kredit UMKM  bisa  berupa  teguran  tertulis,  denda  atau  merekomendasikan  kepada  OJK  sebagai otoritas pengawas bank untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Beberapa bank mungkin tidak akan naik ke kategori atau “BUKU” yang lebih tinggi sampai mereka memenuhi target kredit UMKM  mereka.  Ini  akan  membatasi  kegiatan  usaha  dan  layanan  bank.  Berkaitan  dengan adanya  kewajiban  Bank  dalam  penyaluran  portofolio  kredit  khususnya  pada  kredit  UMKM sejak  tahun  2013,  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  apakah  ketentuan  PBI  Nomor 14/22/PBI/2012  tersebut  berpengaruh  terhadap  total  kredit  yang  disalurkan  (loans),  rasio penyaluran  kredit  UMKM,  risiko,  efisiensi  dan  profitabilitas  Bank  Pembangunan  Daerah. Risiko  dikur  dengan  NPL  (non-performing  loans),  efisiensi  diukur  dengan  BOPO  (biaya operasional  per  pendapatan  operasional),  dan  profitabilitas  diukur  dengan  ROA  (return  on assets).

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  berlakunya  PBI  Nomor 14/22/PBI/2012  tentang  ketentuan  penyaluran  kredit  UMKM  berpengaruh  terhadap  total kredit, rasio kredit UMKM, risiko, efisiensi dan profitabilitas Bank Pembangunan Daerah pada periode  2008-2012,  yaitu  sebelum  ketentuan  ini  berlaku,  dan  periode  2013-2017,  setelah ketentuan  ini  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan strategis dalam hal penyaluran kredit UMKM untuk peningkatan profitabilitas BPD. Bagi regulator yang terkait dalam sistem perbankan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembuatan peraturan tentang usaha perbankan, khususnya mengenai keputusan strategis bank, risiko bagi perbankan di Indonesia, dan tingkat penyaluran kredit UMKM guna memaksimalkan kinerja bank umum, termasuk di dalamnya bank pembangunan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA Bank Pembangunan Daerah
Bank Pembangunan Daerah menurut fungsinya dikategorikan sebagai bagian dari bank umum (Siamat, 2004). Dengan adanya UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank  pembangunan  daerah  (BPD),  mengenai  kedudukan  kelembagaannya  BPD  berada  di dalam  lingkungan  Depdagri,  sedangkan  untuk  aspek  teknis  perbankan  dan  teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah). Saat ini ada 27 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi.

## Peraturan Bank Indonesia tentang Kredit UMKM
Berkaitan dengan peraturan BI dalam penyeluran kredit oleh Bank, di awal tahun 2013, Bank  Indonesia  memperkenalkan  sebuah  peraturan  Bank  Indonesia  (PBI  Nomor 14/22/PBI/2012  dan  revisinya  PBI  Nomor  17/12/PBI/2015)  yang  mewajibkan  pemberian kredit  oleh  bank  umum,  termasuk  BPD,  kepada  usaha-usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM). Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung pada setiap akhir tahun. Pencapaian ini dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
a. Tahun 2013: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit sesuai kemampuan Bank;
b. Tahun 2014: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit sesuai kemampuan Bank;
c. Tahun 2015: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit paling rendah 5%;
d. Tahun 2016: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit paling rendah 10%;
e. Tahun 2017: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit paling rendah 15%;
f. Tahun 2018: rasio Kredit UMKM terhadap total Kredit paling rendah 20%.
BI akan mengenakan sanksi administratif bagi bank yang tidak memenuhi target tahunan penyaluran portofolio kredit mereka. Tindakan disipliner ini bisa berupa teguran tertulis, denda atau  merekomendasikan  kepada  OJK  sebagai  otoritas  pengawas  bank  untuk  melakukan tindakan lebih lanjut. Beberapa bank mungkin tidak akan naik ke kategori atau “BUKU” yang lebih  tinggi  sampai  mereka  memenuhi  target  kredit  UMKM  mereka.  Ini  akan  membatasi kegiatan usaha dan layanan bank.

## Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan  yang  mempunyai  kriteria  sebagai  berikut:  memiliki  kekayaan  paling  banyak Rp.50.000.000,00  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.300.000.000,00. Usaha Kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00. Usaha Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.500.000.000,00  sampai  dengan  paling banyak Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp.2.500.000.000,00  sampai  dengan  paling  banyak Rp.50.000.000.000.,00.

## METODOLOGI PENELITIAN Sumber dan Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan  tahunan  (annual  report)  yang  telah  diaudit  dari  BPD  periode  tahun  2008-2017. Terdapat 10 BPD yang dijadikan sampel penelitian dengan 4 BPD berada di pulau Jawa dan 6 BPD di luar pulau Jawa. Adapun 10 BPD tersebut adalah Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Sumut, Bank Sumsel-Babel, Bank Sulselbar, Bank Kaltimtara dan Bank Papua. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 100 unit observasi, yang merupakan penggabungan dari data 10 Bank Pembangunan Daerah selama  10  tahun.  BPD  Sampel  telah  menyalurkan  kredit  UMKM  dan  memiliki  asset  dalam kategori BUKU-2 atau BUKU-3.

## Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel
Variabel  bebas dalam penelitian ini adalah Pemberlakuan  PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Ketentuan “Penyaluran Portofolio pada Kredit UMKM”. Data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  data  panel  yang  terdiri  dari  100  unit  observasi,  yang  merupakan penggabungan  dari  data  10  Bank  Pembangunan  Daerah  selama  10  tahun  yaitu  tahun  2008- 2012  yaitu  sebelum  PBI  Nomor  14/22/PBI/2012  tentang  Ketentuan  “Penyaluran  Portofolio pada  Kredit  UMKM”  berlaku  dan  tahun  2013-2017  setelah  PBI  Nomor  14/22/PBI/2012 berlaku. Sementara itu, variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Total Kredit. Total kredit adalah jumlah penyaluran total kredit seluruhnya (UMKM dan non-UMKM termasuk penyaluran sektor retail lainnya dan kredit korporasi).
b) Rasio (Persentase) Kredit UMKM terhadap Total Kredit. Perhitungan rasio (persentase) kredit UMKM terhadap total kredit dihitung pada setiap akhir tahun. Rasio ini didapat
dari  membagi  jumlah  penyaluran  kredit  yang  dikategorikan  dalam  penyaluran  sektor UMKM dibagi dengan jumlah penyaluran total kredit seluruhnya.
c) NPL
NPL = Non−performing Loan Total Loans x 100%
Perhitungan non-performing loan (NPL) secara umum ditunjukkan seperti di atas. NPL sendiri memperlihatkan besarnya persentase kredit macet di suatu bank..
d) BOPO
BOPO = Biaya Operasional Pendapatan Operasional x 100%
BOPO adalah rasio  yang mengukur besarnya biaya operasional yang digunakan pihak bank dalam rangka menghasilkan pendapatan operasional bank.
e) ROA ROA = Net Income Average of Total Assets x 100%
Return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara keseluruhan.

## Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, penyajian deskriptif dilakukan perhitungan rata-rata (mean), data maksimum, data minimum, dan standar deviasi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis  yang  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat dalam penelitian ini yaitu uji beda atau uji-t. Uji t yang digunakan yaitu Uji Paired Sample t- test.  Uji  Paired  t-test  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  membandingkan  dua  kelompok mean dari sampel yang berpasangan. Dalam penelitian ini, data panel yang terdiri dari 100 unit observasi,  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok  data  yaitu  data  total  kredit,  rasio  kredit  UMKM terhadap  total  kredit,  NPL,  BOPO  dan  ROA  tahun  2008-2012  yaitu  sebelum  PBI  Nomor 14/22/PBI/2012  berlaku  dan  data  pada  periode  tahun  2013-2017  setelah  PBI  Nomor 14/22/PBI/2012  berlaku.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t hitung dengan t tabel : a. Jika t hitung < t tabel , maka H 0 diterima dan Ha ditolak b. Jika t hitung > t tabel , maka H 0 ditolak dan Ha diterima.
Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari taraf signifikan P-value (one- tailed). Jika p > 0,05 maka H 0 diterima dan jika p < 0,05 maka H 0 ditolak.

## HASIL DAN KESIMPULAN
Hasil penelitian berupa analisis deskriptif dari Total Kredit yang diberikan, Rasio Kredit UMKM  terhadap  Total  Kredit,  NPL,  BOPO  dan  ROA  sebelum  dan  sesudah  PBI  Nomor 14/22/PBI/2012 berlaku adalah sebagai berikut:
Hasil uji hipotesis penelitian dengan uji-t menunjukkan hasil sebagai berikut:
Variabel Terikat t-hitung Keterangan Total Kredit 10, 261 Signifikan pada  = 0,05 Rasio Kredit UMKM -2,275 Tidak Signifikan pada  = 0,05* NPL 3,882 Signifikan pada  = 0,05 BOPO -1,469 Tidak signifikan pada  = 0,05 ROA -9,519 Tidak Signifikan pada  = 0,05*
t-tabel = 1,676; n = 50; df = 49                     *t-tabel = 1,680; n = 45; df = 44
PERIODE TOTAL KREDIT RASIO KREDIT UMKM NPL BOPO ROA 2008-2012 10,1 TRILYUN 23,12% 1,57% 73,33% 3,35% 2013-2017 22,2 TRILYUN 18,03% 3,30% 70,57% 1,73%
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rata-rata Total Kredit BPD sampel pada periode setelah PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang penyaluran kredit UMKM diberlakukan secara  signifikan  lebih  besar  daripada  Total  Kredit  BPD  sampel  pada  periode  sebelum  PBI tersebut  berlaku.  Namun,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  penurunan  rata-rata rasio  penyaluran  kredit  UMKM  terhadap  keseluruhan  kredit  pada  BPD  sampel  dari  kurun waktu 2008-2012 ke 2013-2017. BPD sampel menyalurkan persentase kredit UMKM dari total keseluruhan kredit yang lebih kecil pada periode 2013-2017, yaitu periode setelah PBI Nomor 14/22/PBI/2012  tentang  penyaluran  kredit  UMKM  berlaku  dibandingkan  dengan  periode 2008-2012  sebelum  peraturan  bank  Indonesia  tersebut  berlaku.  Peraturan  yang  diharapkan dapat  meningkatkan persentase penyaluran kredit UMKM memang telah membuat  beberapa BPD  yang  penyaluran  kredit  UMKM-nya  di  bawah  nilai  minimum  yang  ditentukan  untuk menambah volume penyaluran kredit UMKM mereka. Namun, di sisi lain, peraturan ini justru membuat  Bank  yang  telah  menyalurkan  UMKM  di  atas  ambang  minimum  yang  ditentukan dalam  PBI  cenderung  menurunkan  rasio  penyaluran  kredit  di  sektor  UMKM  dan  hanya menyalurkan kredit UMKM sekitar batas minimum  yang ditentukan. Hal ini terindikasi  dari rata-rata rasio penyaluran kredit UMKM yang semakin mendekati nilai batas minimum 15% yaitu pada nilai rata-rata 18,03%.
Dalam  kaitannya  dengan  risiko,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat peningkatan rata-rata NPL yang cukup tinggi dari kurun waktu 2008-2012 ke 2013-2017. Uji hipotesis  juga  menunjukkan  bahwa  rata-rata  NPL  sampel  pada  periode  2013-2017,  secara signifikan  lebih  tinggi  daripada  NPL  BPD  sampel  pada  periode  2008-2012.  Hal  ini menunjukkan bahwa BPD sampel mengalami lebih banyak kredit yang tidak (kurang lancar) pada  periode  2013-2017  dibandingkan  dengan  periode  2008-2012.  Sementara  terjadi penurunan rasio penyaluran kredit UMKM, peningkatan NPL yang terjadi dapat dikarenakan oleh  disalurkannya  atau  dialokasikannya  kredit  tersebut  pada  sektor  lain  seperti  kredit korporasi  dan  kredit  retail  lainnya  dengan  risiko  yang  justru  lebih  besar  dari  kredit  sektor UMKM. Rossi dkk (2009) menyimpulkan bahwa kenaikan NPL ini juga bisa dikarenakan oleh manajemen  yang  kekurangan  waktu  atau  keahlian  untuk  melakukan  monitoring  pinjaman termasuk proses pemberian kredit pada debitur, sehingga tingkat penyaluran kredit yang lebih tinggi tidak selalu menjamin risiko kredit yang lebih rendah. Alasan lain adalah kualitas dan komposisi  portfolio  kredit.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  total  penyaluran  kredit  yang besar perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas dan komposisi kredit. Sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata BOPO sampel pada periode 2013-2017, setelah PBI Nomor 14/22/PBI/2012 berlaku, dengan BOPO BPD sampel pada periode 2008- 2012 sebelum PBI tersebut berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa beban operasional terhadap pendapatan operasional BPD sampel tidak banyak terpengaruh oleh adanya penyaluran kredit UMKM dalam kedua periode tersebut. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa banyak BPD tidak banyak menambah personil khusus untuk menyalurkan kredit UMKM. Di beberapa BPD seperti Bank DKI dan Bank BJB, misalnya memang terdapat unit khusus untuk kredit UMKM seperti  Warung  Mikro  BJB  dan  Gerai  Mikro  Bank  DKI.  Namun  demikian,  jumlahnya  yang belum banyak tidak signifikan mempengaruhi BOPO. Seluruh BPD sampel juga mengalami penurunan ROA.  Uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat  penurunan rata-rata ROA BPD sampel pada periode 2013-2017 dibandingkan dengan ROA BPD sampel pada periode 2008- 2012. Hal ini menunjukkan bahwa BPD sampel mengalami keuntungan atau profitabilitas yang lebih  sedikit  pada  periode  2013-2017.  Meskipun  BOPO  tidak  meningkat  atau  tidak membebani,  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  NPL,  mengindikasikan bahwa penurunan profitabilitas yang terjadi dapat dikarenakan oleh tingginya NPL ini. Hal ini juga sesuai  dengan temuan Tehulu  (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif yang signiifkan terhadap risiko kredit.
Dapat  disimpulkan  bahwa  berkaitan  dengan  adanya  kewajiban  Bank  Umum  termasuk BPD  di  dalamnya  untuk  menyalurkan  kredit  UMKM  dengan  ketentuan  minimum  seperti
tertuang  dalam  PBI  Nomor  14/22/PBI/2012,  pelaksanaan  peraturan  tersebut  berpengaruh terhadap  meningkatnya  total  kredit  yang  disalurkan  (loans),  namun  rasio  penyaluran  kredit UMKM  menurun.  Dalam  kurun  waktu  sebelum  dan  sesudah  PBI  tersbeut  berlaku,  terdapat peningkatan  risiko  yang  signifikan  (yang  dikur  dengan  NPL)  serta  penurunan  profitabilitas yang signifikan pula (diukur dengan ROA) pada Bank Pembangunan Daerah sampel. Namun, peraturan  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap  efisiensi  yang  diukur  dengan  BOPO.  Dalam kaitannya  dengan  penyaluran  kredit  UMKM,  ada  dua  hal  yang  berimplikasi  pada  NPL  dan profitabilitas  Bank.  Di  satu  sisi,  kredit  UMKM  yang  pada  umumnya  memiliki  jangka  masa pinjaman  pendek  lebih  memungkinkan  tingkat  pembayaran  yang  lancar  dibandingkan  jenis kredit  lain.  Di  sisi  lain,  non-performing  loan  (NPL)  sektor  UMKM  dapat  terus  meningkat karena  pinjaman  tidak  dijamin  dengan  agunan,  sehingga  Bank  atau  Lembaga  Keuangan umumnya  terpapar  risiko  kredit  yang  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  temuan  Shu-Teng, Zariyawati,  Suraya-Hanim  dan  Annuar  (2015).  Sehingga  penelitian  selanjutnya,  dapat mempelajari  suatu  studi  kasus  dimana  penyaluran  kredit  UMKM  pada  suatu  Bank  dilihat secara lebih terperinci termasuk tenor pinjaman dan kualitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. Kar, A.K. and Swain, R.B. (2014). Interest Rates and Financial Performance of Microfinance Institutions: Recent Global Evidence. The European Journal of Development Research, 26, 87-106. https://doi.org/10.1057/ejdr.2013.33
Lisdayanti,  A.,  Daniel,  R.,  &  Anindita,  W.  (2013).  Efektifitas  Kinerja  BPD  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah.  Proceeding  Pesat  (Psikologi,  Ekonomi,  Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), vol. 5.
Revindo,  M.  D.,  &  Gan,  C.  (2017).  Rural  Microfinance  Banking  Viability  and  Outreach:  A Case  of  Bank  Rakyat  Indonesia.  In  C.  Gan  &  G.V.  Nartea  (Eds.), Microfinance  in Asia (pp. 337-356). New Jersey: World Scientific.
Rossi, S., Schwaiger, M., Winkler, & G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: a managerial behavior model for Austrian banks. Journal of Banking & Finance 32, 2218-2226.
Shu-Teng, L., Ashhari, M., Zariyawati, Suraya-Hanim, M., & Nassir, A. (2015). Determinants of Microfinance Repayment Performance: Evidence from Small Medium Enterprises in Malaysia.  International  Journal  of  Economics  and  Finance,  7(11),  110-120.DOI: 10.5539/ijef.v7n11p110.
Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tehulu,  T.A.  (2013)  Determinants  of  financial  sustainability  of  microfinance  institutions  in East  Africa, European Journal  of Business and Management, Vol. 5, No. 17, pp. 152- 158.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.