## PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM KURUN WAKTU 2003 s.d. 2014

## Mulkeis
Teacher of  PAI Junior Hight School Negeri 2 Padangsidimpuan, North Sumatera Jl. Ade Irma Suryani Nasution, No. 1, Ujung Padang, Padang Sidempuan Selatan 22732
Email: mulkeismatondang@yahoo.co.id .

## Abstract
Islamic  education  is  a  subject  that  gives  the  basics  of  Islamic  religious knowledge  to  the  learners.  Through  Islamic  Education  students  will  be expected to have faith and devotion to Allah., Virtuous noble character (moral noble), and have sufficient knowledge of Islam that has resistance at the same time  can  have  a  power  filter  to  a  variety  of  negative  effects  arising  from  the environment.  However,  the  current  reality  shows  that  such  expectations  not reached its full potential. This is partly visible from the declining interest and motivation of learners studying Islamic education and the decline in religious practice learners in everyday life, for example lazy conducting worship, fight or  not  to  obey  their  parents  and  teachers,  fighting  with  fellow  learners,  lazy learning etc. Various problems and challenges faced in the implementation of Islamic  religious  education  require  introspection  of  all  stakeholders  in  an effort  to  make  improvements,  so  that  the  objectives  of  Islamic  religious education in schools can be achieved optimally. It required sinergivitas of all related  components,  especially  the  Ministry  of  Religious  Affairs,  Ministry  of Education and Culture and Local Government to make the perception of the implementation of Islamic religious education in schools.
Keywords : Education, moral values, Islamic Religious.

## Abstrak
Pendidikan  Islam  adalah  subjek  yang  memberikan  dasar-dasar  pengetahuan agama  Islam  kepada  peserta  didik.  Melalui  Pendidikan  Islam  siswa  akan diharapkan  memiliki  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah.  Akhlak  mulia (moral  yang  mulia),  dan  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  Islam yang  memiliki  ketahanan  pada  saat  yang  sama  dapat  memiliki  daya  filter untuk berbagai efek negatif yang timbul dari lingkungan. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa harapan tersebut tidak tercapai secara maksimal. Hal  ini  sebagian  terlihat  dari  menurunnya  minat  dan  motivasi  peserta  didik belajar  pendidikan  Islam  dan  penurunan  peserta  didik  praktek  keagamaan dalam  kehidupan  sehari-hari,  misalnya  ibadah  melakukan  malas,  melawan atau  tidak  mematuhi  orang  tua  dan  guru  mereka,  berkelahi  dengan  sesama peserta  didik,  malas  belajar  dll.  Berbagai  masalah  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  membutuhkan introspeksi  dari  semua  pemangku  kepentingan  dalam  upaya  untuk melakukan  perbaikan,  sehingga  tujuan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah-
sekolah  dapat  dicapai  secara  optimal.  Untuk  itu  diperlukan  sinergivitas  dari semua  komponen  terkait,  khususnya  Kementerian  Agama,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  membuat persepsi pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah
Kata Kunci: Education, moral values, Islamic Religious

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  Islam  merupakan  bagian  penting  dari  Sistem Pendidikan  Nasional,  yang  tentunya  memberikan  sumbangan  besar  terhadap  pencapaian tujuan  pendidikan  nasional,  terutama  dalam  mewujudkan  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Kondisi  ini  menyebabkan  Pendidikan  Agama Islam   ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran pokok yang diberikan di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah umum penting untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
Pendidikan Agama  Islam  merupakan  mata  pelajaran  yang  memberikan dasar-dasar pengetahuan  agama  Islam  kepada  peserta  didik.  Melalui  Pendidikan  Agama  Islam diharapkan  peserta  didik  akan  memiliki  keimanan  dan  ketakwaan  terhadap  Allah  swt., berbudi pekerti yang luhur (berakhlak yang mulia), dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang  Islam,  sehingga  memiliki  ketahanan  sekaligus  dapat  memiliki  daya  filter  terhadap berbagai dampak negatif yang muncul dari lingkungannya.
Harapan di atas tentu akan tercapai jika penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam benar-benar bermutu. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa harapan tersebut belum tercapai secara maksimal. Hal ini antara lain tampak dari menurunnya minat dan motivasi peserta didik belajar Pendidikan Agama Islam dan menurunnya pengamalan agama peserta didik  dalam  kehidupan  sehari-hari,  misalnya  malas  melaksanakan  ibadah,  melawan  atau tidak menuruti perintah orangtua dan guru, berkelahi dengan sesama peserta  didik, malas belajar dan sebagainya.
Untuk  meningkatkan  mutu  penyelenggaran  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah umum  tentu  perlu  dukungan  dari  semua  aspek  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan pendidikan  tersebut,  di  antaranya  adalah  Peraturan  Perundang-Undangan,  Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik. Dengan adanya dukungan dari aspek-aspek  tersebut  diharapkan  penyelenggaraan  pendidikan  agama  di  Sekolah  umum akan semakin berkualitas. Sehubungan dengan hal di atas, dalam tulisan ini dibahas tentang perkembangan pendidikan agama Islam dari segi perundangan, kurikulum, tenaga pendidik dan peserta didik.

## PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH 2003 S.D. 2014

## 1. Peraturan Perundang-undangan
Pada  tahun  2003  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia menetapkan  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Pada  Bab  II  Pasal  3  dijelaskan  bahwa  Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggungjawab.” 1 Dari  tujuan  di atas  tampak  bahwa  tujuan  utama  dari  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  adalah manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  mencapai tujuan tersebut tentunya perlu dilaksanakan pendidikan agama, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  dijelaskan  “Setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan oleh pendidik yang seagama”. 2
Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  12  ayat  (4),  Pasal  30  ayat  (5),  dan  Pasal  37 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pemerintah  memandang  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan.  Untuk  itu  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun 2007  Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,  pada  tanggal  2  Oktober  2007. 3 Peraturan Pemerintah  ini  tentu  memerlukan petunjuk penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Dalam  rangka  pelaksanaan  Peraturan  PemerintahNomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan Agama danPendidikan Keagamaan, Kementerian Agama memandang perlu menetapkan  Peraturan  Menteri  Agama  tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama PadaSekolah.  Untuk  itu  dikeluarkanlah    Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama  Pada  Sekolah  pada tangga 6 Desember 2010. 4
Pada  tahun  2011  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  mengeluarkan Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  211  Tentang  Pedoman Pengembangan  Standar  Nasional  Pendidikan  Agama  Islam  Pada  Sekolah,  yang  isinya terdiri  dari  Pedoman  Pengembangan  Standar  Isi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pedoman Pengembangan  Standar  Proses  Pendidikan  Agama  Islam,  Pedoman  Pengembangan
1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3.
2 Undantg-UndangNo. 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat 1.
3 Presiden  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta:  Sekretariat Negara, 2007), hlm. 1.
4 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010), hlm. 1.
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam, Pedoman Pengembangan Standar Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Agama Islam, Pedoman Pengembangan Standar Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  Agama  Islam,  Pedoman  Pengembangan  Standar Pengelolaan  Pendidikan  Agama  Islam,  Pedoman  Pengembangan  Standar  Pembiayaan Pendidikan  Agama  Islam,  dan  Pedoman  Pengembangan  Standar  Penilaian  Pendidikan Agama Islam. 5
Berdasarkan  Uraian  di  atas  tampak  bahwa  telah  dilakukan  beberapa  regulasi dalam  rangka  pelaksanaan  Pendidikan  Agama  di  Sekolah  Umum.  Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Kepututusan Menteri Agama yang diuraikan di atas merupakan paying hukum, sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

## 2.  Kurikulum
Kurikulum  pendidikan  agama  yang  dilaksanakan  di  sekolah  umum  mengacu kepada  kurikulum  pendidikan  yang  berlaku  secara  umum  di  Indonesia.  Dalam Perkembangannya, sejak tahun 2003 kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa  kali  perubahan.Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  pasal 37  ayat  1  menyatakan  bahwa  “pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam,  ilmu  pengetahuan  sosial,  seni  budaya,  pendidikan  jasmani  dan  olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal”. 6
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  dijabarkan  ke  dalam  sejumlah  peraturan,  antara  lain  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam dokumen ini dibahas standar  isi  sebagaimana  dimaksud  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005, yang secara keseluruhan mencakup:
a. Kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum  yang  merupakan  pedoman  dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
b. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
c. Kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang  akan  dikembangkan  oleh  satuan pendidikan  berdasarkan  panduan  penyusunan  kurikulum  sebagai  bagian  tidak terpisahkan dari standar isi, dan
5 Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 Tentang Pengemnbangan Standar PAI Pada Sekolah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 3.
6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 , Pasal 37 ayat 1.
d. Kalender  pendidikan  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  pada  satuan  pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 7
Kurikulum  2004  lebih  populer  dengan  sebutan  KBK  (kurikulum  Berbasis Kompetensi)  lahir  sebagai  respon  dari  tuntutan  reformasi,  diantaranya  UU  No  2  1999 tentang pemerintahan daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan  propinsi  sebagai  daerah  otonom,  dam  Tap  MPR  No  IV/MPR/1999  tentang arah  kebijakan  pendidikan  nasional.  Scharg  dalam  Omar  Hamalik  menjelaskan  bahwa pendidikan  berbasis  kompetensi  menitikberatkan  pada  pengembangan  kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standard performance yang telah ditetapkan. 8 Dengan demikian kurikulum pendidikan agama Islam pada masa ini  disusun  dengan  mengacu  pada  upaya  penyiapan  individu  yang  mampu  menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, maka mata pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  masuk  kepada  kelompok    mata  pelajaran  agama  dan  akhlak mulia.Demikian  juga  dalam  Kurikulum  Tahun  2006  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan.  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP) adalah  ”kurikulum  operasional  yang  disusun  oleh  dan  dilaksanakan  di  masing-masing satuan  pendidikan.  KTSP  terdiri  dari  tujuan  pendidikan  tingkat  satuan  pendidikan, struktur  dan  muatan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan,  kalender  pendidikan,  dan silabus”. 9 Ditinjau dari waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka pada kurikulum 2006 (KTSP), jumlah jam pelajaran pendidikan agama Islam di  sekolah  umum  mengalami  sedikit  perubahan  pada  tingkat  Sekolah  Dasar/MI,  yaitu menjadi 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk SMP/Sederajat dan SMA sederajat tetap 2 jam pelajaran. 10 Sedangkan materi yang diajarkan terdiri dari  Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam.
Berkaitan dengan penyusunan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah bab III pasal 7 dijelaskan sebagai berikut:
a. Kurikulum  Pendidikan  Agama  disusun,  dikembangkan,  dan  dilaksanakan  oleh satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
7 Lampiran peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 22 tahun 2006 Tanggal 23 mei 2006, Standar Isi (Jakarta: BSNP, 2006), hlm. 1.
8 Omar Hamalik , Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 89.
9 Ibid.
10 Kunandar, Guru  Profesional  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dan  Sukses  dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 220-224.
b. Kurikulum  Pendidikan  Agama  dikembangkan  dengan  memperhatikan  potensi  dan sumber daya lingkungan sekolah dan daerah.
c. Sekolah  dapat  menambah  muatan  kurikulum  pendidikan  agama  berupa penambahan  dan/atau  pendalaman  materi,  serta  penambahan  jam  pelajaran  sesuai kebutuhan.
d. Kurikulum  Pendidikan  Agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3) disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 11
Berkaitan dengan materi pelajaran yang diberikan pada mata pelajaran pendidikan agama  Islam  di  sekolah,  maka  melalui  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  211  Tahun 2011, ditegaskan bahwa materi yang diajarkan terdiri dari Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam, dengan alokasi waktu untuk masingmasing kompetensi  dasar  dan  materi  per  aspek  harus  memenuhi  ketentuan  persentase  sebagai berikut: Alqur’an dan Hadis: 30%, Keimanan: 20%, Akhlak: 30%, Fiqih/ Ibadah: 10%, dan Tarikh    10%. 12 Pada  aspek  pengamalan,  maka  pendidikan  agama  Islam  dikelompokkan kepada: 13
a. Pengamalan  dalam  Hubungan  dengan  Allah  swt.,  yang  meliputi:  melaksanakan shalat  waktu  tepat  waktu,  shalat  Jumat,  puasa  ramadhan,  shalat  berjamaah,  shalat dhuha, membaca Al-Quran, berdzikir setelah shalat (tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan asma’ul  husna),  membiasakan  mengucap  kalimat  thayyibah  sesuai  konteks, membiasakan  melakukan  sujud  syukur, sujud  tilawah,  dan  sujud  sahwi,  melakukan puasa  sunah  Senin-Kamis,  membiasakan  membaca  buku-buku  agama,  terlibat  aktif dalam  kegiatan  keagamaan  (peringatan  maulid  Nabi  Muhammad  saw.,  Isra’  Mi’raj, Nuzul Alqur’an, dan ibadah Qurban), dan membiasakan meneladani perilaku rasul.
b. Pengamalan  dalam  hubungan  dengan  diri  sendiri  terdiri  dari:  menjaga  kebersihan diri  sendiri,  mengenal  serta  mengembangkan  bakat  dan  potensi  diri,  mengenal pertumbuhan dan perkembangan diri, tidak berdandan berlebihan,  tidak Tasyabbuh (berpenampilan  seperti  lawan  jenis),  menampilkan  perilaku  yang  santun, menyampaikan pendapat atau saran dengan cara santun, melakukan interaksi dengan orang  lain  dengan  santun,  membiasakan  membuat  perencanaan  dalam  melakukan kegiatan,  melaksanakan  aturan  yang  ditetapkan,  belajar  disiplin  dan  bersemangat, ulet, tekun, kreatif dalam belajar, membuka diri, menerima perbedaan, dan menyukai perubahan, membiasakan mengelola keuangan sendiri dengan baik, gemar membaca dan  belajar,  membiasakan  mengatur  jadwal  kegiatan  sehari-hari  (bangunpagi  pada waktu  shubuh),  membatasi  kegiatan  yang  kurang  bermanfaat  (bermain  game,
11 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri, hlm. 6.
12 Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 39.
13 Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 37-38.
chatting),  tidak  memiliki,  mengakses,  menyimpan  dan  menyebarkan  fileatau  folder pornografi/porno  aksi  dan  kekerasan;  dantidak  mengkonsumsi  makanan  dan minuman yang dilarang.
c. Pengamalan dalam hubungan dengan sesama manusia  meliputi: berperilaku hormat dan santun kepada orang tua (menyampaikan sesuatu dengan cara mendiskusikannya,  meminta  doa  dan  restu,  bersedia  membantu,  tidak  banyak menuntut,  membiasakan  berkonsultasi  ketika  ada  masalah), berperilaku hormat  dan santun  kepada  guru  (berdiskusi,  mengikuti  saran  dan  nasehat,  meminta  doa, membiasakan  berkonsultasi  ketika  ada  masalah),  berperilaku  hormat  dan  santun kepada  orang  yang  lebih  tua(mengucapkan  salam,  bersedia  membantu, menggunakan  bahasa  yang  sopan),  berperilaku  hormat  dan  santun    kepada  teman (mengucap salam, menggunakan bahasa yang santun, tidak mengintimidasi, mampu menjaga  sikap  antara  teman  laki-laki  dan  perempuan,  saling  membantu  dan menolong teman, saling pengertian dan berempati, menyayangi teman dengan tidak membeda-bedakanatas  dasar  ras,  suku,  budaya,  gender,  dan  agama,  tidak menyakitifisik  maupun  psikis,  selektif  dalam  pergaulan),    dan  bergaul  dengan masyarakat  (aktif  dalam  kegiatan  kemasyarakatan  dan  keagamaan,  bergaul  dengan baik, tidak apriori terhadap yang terjadi di sekitar rumah).
d. Hubungan  manusia  dengan  lingkungan  alam  terdiri  dari:  menjaga  kebersihan  dan kelestarian  lingkungan  alam  (mengambil  dan  membuang  sampah  pada  tempatnya, sadar terhadap persoalan lingkungan dan mampu mengkritisi persoalan lingkungan, menanam/memelihara  pohon,  menyayangi,  memelihara  dan  melindungi  hewan, menghemat  air  dan  listrik)  dan  membiasakan  menjaga  lingkungan  dari  kerusakan (kerjabakti untuk kebersihan lingkungan, tidak mencoret-coret dinding, penyelamatan/ pemeliharaan lingkungan hidup).
Pada Kurikulum 2013 waktu yang dioalokasikan untuk mata pelajaran pendidikan Agama  Islam  adalah  4  jam  pelajaran  untuk  Sekolah  Dasar,  3  jam  pelajaran  untuk  SMP dan  SMA/SMK.  Hal  ini  menunjukkan  ada  peningkatan  jumlah  jam  pelajaran dibandingkan  dengan  kurikulum  2006.  Selain  itu  adanya  kompetensi  inti  di  dalam struktur  kurikulumnya  memberikan  nilai  tambah  dapa  penyelenggaraan  Pendidikan Agama  Islam.  Kompetensi  inti  dirancang  untuk  setiap  kelas.  Melalui  kompetensi  inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran  yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: (a) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti  sikap  spiritual,  (b)  Kompetensi  Inti-2  (KI-2)  untuk  kompetensi  inti  sikap  sosial,  (c)
Kompetensi  Inti-3  (KI-3)  untuk  kompetensi  inti  pengetahuan;  dan  (d)  Kompetensi  Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 14
Kompetensi  Inti-1  sikap  spiritual,  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  dalam pelaksanaan  pembelajaran  pendidikan  agama  Islam  di  Sekolah  karena setiap  guru  mata pelajaran  berkewajiban untuk  menanmkan nilai-nilai  spiritual  pada  setiap  pembelajaran yang  dilaksanakannya.  Hal  ini  tentu  sangat  membantu  guru  pendidikan  agama  Islam dalam implementasi pendidikan agama Islam di sekolah.
Berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi Kurikulum 2013, mendorong pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  160 Tahun  2014  Tentang  Pemberlakuan  Kurikulum  2006  dan  2013,  di  mana  pada  pasal  1 dijelaskan:  Satuan  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  yang  melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum  Tahun  2006  mulai  semester  keduatahun  pelajaran  2014/2015  sampai  ada ketetapan dari Kementerian untukmelaksanakan Kurikulum 2013. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan pula bahwa Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telahmelaksanakan  Kurikulum  2013  selama  3  (tiga)  semester  tetapmenggunakan Kurikulum 2013. 15
Pemberlakuan  kembali  Kurikulum  2006  untuk  sekolah  yang  sudah  melaksanakan Kurikulum  2013  selama  satu  semester,  merupakan  kemunduran  bagi  pelaksanaan pendidikan agama Islam di Sekolah. Menyadari hal tersebut Kementerian Agama melalui Surat  Edaran  Nomor  SE/D.3.1/PP.00/143/2015  Tentang  Implementasi  Kurikulum  2013 Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  Pada  Sekolah,  dimana  dalam  Surat  Edaran  tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Agama tetap melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 pada  sekolah  dengan  memerintahkan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  dan  Kantor Kementerian  Agama  di  wilayah  dan  daerah  masing-masing  untuk  berkordinasi  dengan Dinas  Pendidikan  di  wilayah  kerjanya. 16 Dualisme  peraturan  ini  tentu  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  pendidikan  Agama  di  sekolah,  sehingga  perlu  ada  kearifan  dari para  pengambil  kebijakan  dalam  rangka  mempertahankan  dan  meningkatkan  kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.
14 Lampiran  1  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  58  Tahun  2014  Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, hlm. 6.
15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  160  Tahun  2014  Tentang  Pemberlakuan  Kurikulum  2006  dan  2013 (Kementerian    Pendidikan  dan Kebudayaan, 2014), hlm. 2.
16 Surat  Edaran  Nomor  SE/D.3.1/PP.00/143/2015  Tentang  Implementasi  Kurikulum  2013  Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah.

## 3. Tenaga Pendidik (guru)
Guru  merupakan  komponen  penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  agama Islam.  Untuk  mempertegas  keberadaan  guru  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  maka dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Bab  XI,  diatur  tentang  tenaga  pendidik, yaitu  pada  pasal  39,  pasal  40,  pasal  41,  pasal  42,  pasal  43,  dan  pasal  44.  Pada  pasal  41 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikandijelaskan:
a. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
b. Pengangkatan,  penempatan,  dan  penyebaran  pendidik  dan  tenaga  kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
c. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memfasilitasi  satuan  pendidikan  dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 17
Berdasarkan  bunyi  pasal  41  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  di  atas  dapat dipahami bahwa guru mempunyai hak dan kewajiban untuk ditempatkan di mana saja di wilayah  Republik  Indonesia,  di  mana  pengangkatan,  penempatan,  dan  penyebarannya disesuaikan  dengan  kebutuhan  satuan  pendidikan  formal  yang  ada  di  suatu  daerah. Dalam  hal  ini  yang  memfasilitasi  pengangkatan,  penempatan,  dan  penyebaran  guru tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah.
Perjuangan  para  pendidik  untuk  memiliki  payung  hukum  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya,  dapat  diwujudkan  melalui  penetapan  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2005 pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:
a. Guru  mempunyai  kedudukan  sebagai  tenaga  professional  pada  jenjang  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah  dan  pendidikan  anak  usia  dini  pada  jalur  pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. 18
Kedua  pasal  di  atas  menunjukkan bahwa  guru merupakan  tenaga  profesional  yang dibuktikan oleh adanya sertifikat pendidik.Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip berikut ini:
a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 41.
18 Undang-Undang  No. 14 Tahun  2005 Tentang  Guru dan DosenSerta Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 2.
b. Memiliki  komitmen  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  keimanan,  ketakwaan, dan akhlak mulia.
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan dengan bidang tugas.
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
g. Memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  keprofesionalan  secara  berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
i. Memiliki  organisasi  profesi  yang  mempunyai  kewenangan  mengatur  hal-hal  yang berkaitan dengan dengan tugas keprofesionalan guru. 19
Prinsip-prinsip  di  atas  sangat  penting  untuk  menunjang  profesionalitas  guru, khususnya  guru  pendidikan  agama  Islam  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih bagi peserta didiknya.
Sebagai  tenaga  professional,  guru  juga  memiliki  hak-hak  dari  profesinya.  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen, pasal 14 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
a. Memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan kesejahteraan sosial.
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
c. Memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual.
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
e. Memperoleh  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk menunjang kelancaran keprofesionalan.
f. Memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan  ikut  menentukan  kelulusan, penghargaan,  dan/atau  sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan  kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
j. Memperoleh  kesempatan  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 20
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sebagai  tenaga  professional  memiliki hak-hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga  pendidikan  dan  Negara.Salah  satu  upaya yang  sudah  dilakukan  untuk  memenuhi  hak-hak  guru  tersebut,  adalah  dengan
19 Undang-Undang  No. 14 Tahun  2005 Tentang  Guru dan DosenSerta Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 7 ayat 1.
20 Undang-Undang  No. 14 Tahun  2005 Tentang  Guru dan DosenSerta Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 14.
memberikan  tunjangan  profesi  kepada  guru  yang  sudah  memiliki  sertifikat pendidik.Pemberian tunjangan profesi tersebut diharapkan dapat memotivasi para guru untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Dalam  hal  ini  tunjangan  professional  guru  pendidikan agama Islam disalurkan melalui Kementerian Agama.
Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2010  bab  IV  tentang  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pasal  13  dijelaskan  sebagai berikut:  “Guru  Pendidikan  Agama  minimal  memiliki  kualifikasi  akademik  Strata 1/DiplomaIV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan  Tinggi  yang  terakreditasi  dan  memiliki  sertifikat  profesi  guru  pendidikan agama”. 21 Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwa:
a. Pengadaan  guru  pendidikan  agama  di  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri.
b. Pengadaan  guru  pendidikan  agama  di  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.
c. Pengadaan  guru  pendidikan  agama  di  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  dilakukan  oleh  sekolah  atau  penyelenggara  pendidikan  yang bersangkutan.
d. Dalam hal sekolah atau penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  tidak  dapat  menyediakan  guru  pendidikan  agama,  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru sesuai dengan kebutuhan.
e. Penyediaan  guru  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses verifikasi kelayakan untuk mendapat bantuan guru.
f. Kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ditetapkan oleh Menteri. 22
Untuk  meningkatkan  mutu  guru  pendidikan  agama  Islam,    Kementerian  Agama selaku penanggung jawab pembinaan guru pendidikan agama Islam melakukan berbagai kegiatan.  Di  antaranya  adalah  melalui  pelatihan,  workshop,  apresiasi  guru  PAI  kreatif, apresiasi  guru  PAI  berprestasi,  visiting  guru  PAI  dan  sebagainya.  Selain  itu  dalam berbagai  kegiatan  sebagaian  guru  PAi  diikutsertakan  dalam  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  guru  pendidikan  agama  Islam  harus berasal  dari  program  studi  pendidikan  agama  dan/atau  program  studi  agama dariPerguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama, dimana pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Agama)  atau  pemerintah  daerah,  sehingga  tanggung  jawab  pembinaan  guru  agama
21 Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri, hlm. 8.
22 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri, hlm. 8-9.
seharusnya  adalah  tanggung  jawab  bersama  antara  Kementerian  Agama,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah.

## PESERTA DIDIK
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2003  Bab  V  Pasal  12  Ayat  (1)  tentang  Peserta Didik  disebutkan  bahwa  Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak:  (a) mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama. 23 Sejalan  dengan  pasal  12  ayat  1  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2003 di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan  Keagamaan  Bab  II  pasal  4  ayat  2  dijelaskan bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  berhak  mendapat  pendidikan  agama  sesuai  agama  yang  dianutnya  dan  diajar oleh pendidik yang seagama”. 24
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, maka dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010,  Bab 1 pasal  3  ayat  2,  dijelaskan  bahwa  “Setiap  peserta  didik  pada  sekolah  berhak  memperoleh pendidikan  agamasesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik yangseagama”. 25 Dalam hal ini hak anak dapat diberikan dalam pelaksanaan pembelajaran di  dalam  kelas,  kegiatan  ekstrakurikuler  keagamaan,  keteladanan  dari  guru-guru Pendidikan  Agama  Islam  dan  guru-guru  yang  beragama  Islam,  serta  pembiasaan  yang dilakukan di lingkungan sekolah. Pembiasaan itu dapat dilaksanakan dengan menciptakan suasana keberagamaan di lingkungan sekolah.
Dari  penjelasan  di  atas  tampak  bahwa  Undang-Undang  memberikan  kesempatan kepada  setiap  warganegara  untuk  memperoleh  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  guru  yang  seagama.Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  rasa  nyaman  kepada  peserta  didik  dan  orangtua  bahwa  pendidikan  agama yang diterima peserta didik tidak menyimpang dari ketentuan agama yang dianutnya.Dala hal  ini  tugas  sekolah  untuk  memberikan  hak  peserta  didik  untuk  memperoleh  pendidikan agama Islam di lingkungan belajarnya.

## HARAPAN DAN TANTANGAN

## 1. Harapan
Penyelenggaraan  pendidikan  agama  di  sekolah  merupakan  kelanjutan  dari pendidikan  yang  dilaksanakan  di  lingkungan  keluarga.  “Dengan  masuknya  anak  ke
23 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 , Pasal 12 ayat 1.
24 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, hlm. 2.
25 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010, hlm. 5.
sekolah,  maka  terbentuklah  hubungan  antara  rumah  dan  sekolah  karena  antara  kedua lingkungan  itu  terdapat  objek  dan  tujuan  yang  sama,  yakni  mendidik  anak-anak”. 26 Dengan  demikian  harapan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah adalah  bermuara  pada  pencapaian  tujuan  pendidikan  agamaIslam    di  sekolah  umum, yaitu:
Terbentuknya  peserta  didik  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Allah  Swt., berbudi  pekerti  yang  luhur  (berakhlak  yang  mulia),  dan  memiliki  pengetahuan yang  cukup  tentang  Islam,  terutama  sumber  ajaran  dan  sendi-sendi  Islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mempelajari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran tanpa harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut. 27
Tujuan  di  atas,  kemudian  dirinci  dalam  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  211 Tahun 2011 yang isinya adalah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk berkembangnya kemampuanpeserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilainilaiagama  Islam  yang  menyerasikan  penguasaannya  dalam  ilmupengetahuan, teknologi dan seni. Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk:
a. Meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  pada  Allah  SWT  dalam  diripeserta  didik melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan terhadapayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis ( ayat kauniyyah dan ayatqauliyyah ).
b. Membentuk  karakter  muslim  dalam  diri  peserta  didik  melaluipengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturanaturanIslam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Tuhan,diri sendiri, sesama, dan lingkungannya
c. Mengembangkan  nalar  dan  sikap  moral  yang  selaras  dengan  keyakinanIslam  dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, danwarga dunia. 28
Sesuai  dengan  tujuan  di  atas,  maka  pendidikan  agama  Islam  yang  dilaksanakan  di sekolah dapat dijadikat sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sekaligus  pembentukan  akhlak  mulia,  sehingga  peserta  didik  memiliki  daya  tangkal untuk  melakukan  filterisasi  terhadap  berbagai  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh berbagai  bidang  ilmu  yang  dipelajarinya  atau  budaya  asing  yang  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai ajaran Islam.
26 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta:  Bumi Aksara, 2006),  hlm. 76
27 Departemen  Pendidikan  Nasional, Panduan  Pengembangan  Silabus  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama Islam, (Jakarta:  Ditjend  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah Pertama, 2006), hlm. 2.
28 Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, hlm. 56.

## 2. Tantangan
Pendidikan  agama  Islam  yang  dilaksanakan  di  sekolah  juga  tidak  terlepas  dari berbagai  tantangan.Permasalahan-permasalahan  yang  dapat  menjadi  tantangan penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum  menurut  Saleh 29 dapat dikategorikan ke dalam berbagai aspek, yaitu:
a. Hasil  yang  diharapkan.  Rumusan  tujuan  pendidikan  agama  yang  terangkum  dalam kata “Meniningkatkan iman dan takwa”, merupakan sesuatu yang masih sangat luas. Unsur ketakwaan yang perlu dicapai pada masing-masing jenjang pendidikan mulai dari  Sekolah  Dasar  sampai  Perguruan  Tinggi  perlu  dirumuskan,  mengingat keterbatasan  waktu,  fasilitas  dan  kondisi  lingkungan  serta  spesifikasi  jenis  dan tingkatan sekolah tertentu.
b. Materi  dan  alokasi  waktu.  Luasnya  ruang  lingkup  materi  pendidikan  agama  Islam jika dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia (2 jam pelajaran/minggu) tidak akan tuntas, jika dihubungkan dengan konsep belajar tuntas.
c. Siswa sebagai peserta didik. Analisis faktual menunjukkan kondisi siswa di sekolah, terutama  pada  sekolah  lanjutan,  terdiri  dari  latar  belakang  yang  sangat  bervariasi, mulai dari latar belakang sekolah asal, keluarga dan pengalaman keagamaan. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi guru agama dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan program pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
d. Orangtua siswa. Kondisi orangtua yang cukup sibuk sehingga tidak memiliki waktu luang  untuk  memantau  proses  belajar  anaknya  di  rumah  (termasuk  pendidikan agama)  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang  cukup  serius  dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam.
e. Lingkungan  pendidikan.  Proses  internalisasi  nilai-nilai  agama  yang  dilakukan  di sekolah  seringkali  kontradiksi  dengan  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  sehingga peserta  didik  mengalami  kebingungan  untuk  menentukan  pilihan  diantara kontradiksi yang terjadi di sekolah dengan masyarakat.
f. Guru  agama.  Rasio  guru  agama  Islam  dengan  jumlah  siswa,  kualitas  dan  kapasitas keilmuan  guru  agama,  masalah  profesionalisme  guru  agama,  dualism  birokrasi (Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional).
Sementara Mu’arif menilai bahwa hadirnya pendidikan agama yang mewarnai wajah pendidikan nasional memiliki banyak kelemahan, baik aspek sistemnya maupun metode pembelajarannya,  yang  kesemuanya  kurang  mengakomodir  kepentingan-kepentingan
29 Abdul  Rahman  Saleh, Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Visi,  Misi dan  Aksi (Jakarta:  PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 25-28.
peserta  didik  dalam  rangka  pengembangan  potensi-potensi  mereka.  Muarif  menilai bahwa  guru-guru  agama  dalam  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  hanya memfokuskan  diri  pada  penanaman  nilai-nilai  moral  agama  yang  ditarnsformasikan secara langsung kepada peserta didik-peserta didik dengan tidak menyematkan metode dialogis  dan  partisipatoris.  Yang  terjadi  kemudian,  peserta  didik-peserta  didik  hanya mewakili  dari  obyek  pembelajaran  statisyang  menerima  transformasi  pengetahun  dari guru. 30 Artinya,  siswa  hanya  dibekali  teori  tanpa  disertakan  aplikasi  dan  pembiasaan dalam  kehidupan  nyata.  Sehingga  pendidikan  agama  tidak  dapat  berpengaruh  banyak terhadap prilaku dan moral keseharian peserta didik.
Selain  masalah  yang  disebutkan  di  atas,  masalah  metodologi  pengajaran  agama juga  merupakan  salah  satutantangan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum. Tantangan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah ditinjau dari segi metode adalah sebagai berikut:
a. Kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau  kurang  mendorong  penjiwaan  terhadap  nilai-nilai  keagamaan  yang  perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.
b. Kurang dapat berjalan bersama dengan program-program non agama.
c. Kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau  kurang  ilustrasi  sosial  budaya,  atau  bersifat  statis  akontekstual  dan  lepas  dari sejarah,  sehingga  pendidik  kurang  menghayati nilai-nilai    agama  sebagai  nilai  yang hidup dalam keseharian. 31
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  tantangan  pendidikan  agama  di sekolah  umum  adalah  rumusan  tujuan  pendidikan  agama  yang  terlalu  luas,  luasnya ruang lingkup materi pendidikan agama Islam jika dibandingkan dengan alokasi waktu yang  tersedia,  kondisi  siswa  di  sekolah,  yang  sangat  bervariasi,  mulai  dari  latar belakang  sekolah  asal,  keluarga  dan  pengalaman  keagamaan  sehingga  guru  agama dalam  melaksanakan  tugasnya,  kondisi  orangtua  yang  cukup  sibuk  sehingga  tidak memiliki  waktu  luang  untuk  memantau  proses  belajar  anak,  proses  internalisasi  nilai- nilai agama yang seringkali kontradiksi dengan fakta yang terjadi di masyarakat, rasio guru agama Islam dengan jumlah siswa, kualitas dan kapasitas keilmuan guru agama, masalah  profesionalisme  guru  agama,  dualisme  birokrasi  (Kementerian  Agama  dan Kementerian Pendidikan Nasional) dan metodologi yang kurang relevan.
30 Muarif, Liberalisasi  Pendidikan:  Menggadaikan  Kecerdasan  Kehidupan  Bangsa (Yogyakarta:  Pinus  Book Publisher, 2008), h. 56.
31 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2005), hlm. 27.

## PENUTUP
Dari  pembahasan  yang  dilaksanakan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa penyelenggaraan  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  dalam  kurun  waktu  2003  s.d  2014 telah  mengalami  perkembangan,  dan  upaya  penyempurnaan  baik  dari  segi  perundangan- undangan, kurikulum, jam pelajaran, keguruan dan anak didik yang dimulai dari  UUSPN No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor  16  Tahun  2010,  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  211  Tahun 2011,  Penerapan  Kurikulum  2013,  Penerapan  Permendikbud  Nomor  160  Tahun  2014  dan Surat  edaran  Menteri  Agama  Nomor  SE/D.3.1/PP.00/143/2015  tentang  Implementasi Kurikulum 2013.
Pendidikan  agama  yang  diberikan  di  sekolah  memberikan  harapan  terhadap pengembangan keimanan dan ketakwaan peserta didik, penanaman nilai-nilai ajaran Islam, menyesuaikan mental peserta didik terhadap lingkungan sosial, memperbaiki kesalahan dan kelemahan  peserta  didik  dalam  hal  keyakinan  dan  pengamalan  agama,  menjadi  filter terhadap dampak negatif budaya asing, memberikan pengetahuan agama secara umum, dan memberikan  modal  kepada  peserta  didik  untuk  mendalami  pendidikan  agama  kepada lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
Berbagai  permasalahan  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pendidikan  agama  Islam  membutuhkan  inrospeksi  dari  semua  pihak  terkait  dalam  upaya melakukan perbaikan, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah dapat  dicapai  secara  maksimal.  Untuk  itu  diperlukan  sinergivitas  dari  seluruh  komponen terkait,  terutama  Kementerian  Agama,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan Pemerintah  Daerah  untuk  menyamakan  persepsi  terhadap  pelaksanaan  pendidikan  agama Islam  di  sekolah.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  guru  agama  Islam  memiliki  acuan  yang  jelas dalam  penyelenggaraan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah.  Solusi  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  membumikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  di  lingkungan  sekolah  dengan menciptakan  suasana  keberagamaan  di  lingkungan  sekolah.  Dengan  demikian  pendidikan agama  Islam  di  sekolah  tidak  sebatas  berorientasi  pada  belajar  tentang  agama  dengan mengedepankan    aspek  kognisi  daripada  apeksi  dan  psikomotorik,  tetapi  lebih  kepada pengamalan  nilai-nilai  ajaran  agama  di  lingkungan  sekolah  yang  diwujudkan  dalam  sikap dan  prilaku  dalam  kehidupan  sehari-hari.Selain  itu  peran  Kelompok  Kerja  Guru  dan Musyawarah  guru  Mata  Pelajaran  perlu  dioptimalkan  sebagai  wadah  bertukar  informasi, berlatih, bertukar pengalaman bagi guru sehingga dapat saling berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolahnya .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Saleh. Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Visi,  Misi  dan  Aksi. Jakarta:  PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Panduan  Pengembangan  Silabus  Mata  Pelajaran  Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Ditjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2006.
Menteri  Agama  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2010  Tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama  Pada  Sekolah. Jakarta:  Sekretariat Negara, 2010.
Menteri  Agama  Republik  Indonesia. Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  211 Tahun  2011  Tentang  Pengemnbangan  Standar  PAI  Pada  Sekolah. Jakarta:  Kementerian Agama RI, 2011.
Kunandar. Guru  Profesional  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
Lampiran  peraturan  menteri  pendidikan  nasional  Nomor  22  tahun  2006  Tanggal  23  mei 2006, Standar Isi. Jakarta: BSNP, 2006.
Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013.
Muarif. Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa . Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Omar Hamalik. Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
Presiden  Republik  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007 Tentang  Pendidikan  Agama  Dan  Pendidikan  Keagamaan. Jakarta:    Sekretariat  Negara, 2007.
Surat  Edaran  Nomor  SE/D.3.1/PP.00/143/2015  Tentang  Implementasi  Kurikulum  2013 Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah.
Undang-Undang  No. 14 Tahun  2005 Tentang  Guru dan Dosen .
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3.
Zakiah Daradjat. Dkk. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta:  Bumi Aksara, 2006.