## Moh. Sholihin Noor

## PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI TENGAH PERSAINGAN EKONOMI ASEAN

## Abstrak
Pembangunan  ekonomi  ditujukan  untuk  meningkatkan  produktivitas,  sehingga mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Perbaikan  ekonomi  diharapkan dapat  menetes  dan  meresap  ke  semua  lapisan  masyarakat  bawah  (trickle  down theory) terlebih untuk masyarakat di pedesaan. Dengan meningkatnya kesejahteraan, maka dengan sendirinya akan berangsur dapat menanggulangi kesenjangan sosial. Pembangunan  ekonomi  yang  tidak  memihak  pada  rakyat  tingkat  bawah,  akan membuat  kecemburuan  sosial  dan  berpeluang  untuk  memperlebar  kesenjangan sosial,  yang  pada  gilirannya  akan  timbul  ketimpangan  pendapatan.  Ketimpangan pendapatan  akan  berakibat  pada  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  berbicara  tentang kemiskinan  tidak  terlepas  dari  masalah  kesenjangan  sosial,  karena  keduanya merupakan  aspek  yang  saling  keterkaitan  (interdependensi)  dari  tingkat  kebutuhan manusia  dalam  meningkatkan  kesejahteraan.  Oleh  karenanya  pemerintah mengupayakan  untuk  mengurangi  kesenjangan  dengan  menurunkan  angka kemiskinan dan menghapuskan tingkat pengangguran.
Untuk mewujudkan hal di atas perlu didampingi dengan konsep pembangunan ekonomi  syariah  yang  memiliki  sifat  komprehensif  dan  berbasis  moral  spiritual. Karena  ekonomi  syariah  melibatkan  segala  komponen  masyarakat  partisipasif, integratif dan akomodatif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
Sistem ekonomi Islam memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena pada saat  akad  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Tidak  sedikit  orang  yang  berani melanggar  suatu  kesepakatan  atau  perjanjian,  bila  hukum  itu  hanya  berdasarkan hukum  positif,  akan  tetapi  tidak  demikian  bila  dibarengi  dengan  perjanjian  yang melibatkan masalah agama.
Hal  ini  akan  mampu  meningkatkan  kepercayaan  diri  yang  memiliki  kekuatan untuk  bangkit  menjaga  kesinambungan  stabilitas  ekonomi  yang  cukup  signifikan, yang  pada  gilirannya  akan  dapat  mewujudkan  dan  merealisasikan  komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Comunity 2015) nanti.
Di  samping  itu,  sistem  perekonomian  syariah  yang  notebone  mampu meminimalisir  angka  kemiskinan  yakni  dapat  ditekan  seminim  mungkin  dari beberapa  kemajuan  dan  perkembangan  ekonomi,  akan  menjadi  sebuah  opportunity dimana  Indonesia  akan  menjadi  sebuah  kekuatan  dalam  menghadapi  tantangan ekonomi ASEAN 2015 ke depan.
Kata Kunci: ASEAN, persaingan, ekonomi, syariah.

## I. Pengertian Perekonomian Rakyat
Kata dasar  dari  perekonomian adalah  ekonomi.  Ilmu Ekonomi  berarti  Ilmu mengenal  asas-asas  produksi,  distribusi,  dan  pemakaian  barang-barang  serta kekayaan  seperti  keuangan,  perindustrian  dan  pendayagunaan. 1 M.L.  Jhingan  dalam bukunya “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan” mendefinisikan perkembangan ekonomi  dikaitkan  dengan  kesejahteraan  ekonomi,  yakni  suatu  proses  di  mana pendapatan  nasional  nyata  per  kapita  naik  dibarengi  dengan  penurunan  kesenjangan pendapatan    dan    pemenuhan  keinginan  masyarakat  secara  keseluruhan. 2 Definisi yang  dilangsir  oleh  Jhingan  di  atas  mengandung  arti  bahwa  kenaikan  kesejahteraan ekonomi  tidak  bermuara  pada  keadilan  distribusi (Distributive  Justice) .  Oleh karenanya  akan  melahirkan  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  menyolok,  sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Adapun Monser Kahf mendefinisikan tentang ilmu ekonomi sebagai kajian tentang  prilaku  manusia  dalam  hubungannya  dengan  pemanfaatan  sumber-sumber produktif  yang  langka  untuk  memproduksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  serta mendistribusikannya  untuk  dikonsumsi. 3 Definisi  ini  mengacu  pada  pemenuhan kebutuhan melalui produktivitas yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Oleh karena itu manusia dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menggali  isi  bumi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Hal  ini  senada  dengan  sistem perekonomian yang berbasis Islami yakni kajian prilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui sumber daya yang tersedia.
Rakyat   mempunyai  arti segenap  penduduk atau kebanyakan  orang Rakyat Jelata  :  rakyat  biasa,  bukan  ningrat  bukan  bangsawan.  Rakyat  kecil  orang    yang berstatus ekonomi sangat kurang. 4
Pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perekonomian  rakyat merupakan suatu unit ekonomi yang berskala kecil dan ditekankan pada para pelaku ekonomi  yaitu  rakyat  itu  sendiri.  Dalam  artian  kegiatan  perekonomian  melalui pemberdayaan  masyarakat  yang  berorientasikan  kepada  peningkatan  kesejahteraan sosial bagi masyarakat pedesaan.
Sebelum  memberikan  definisi  ekonomi  rakyat  penulis  membedakan  antara “ekonomi  kerakyatan” dengan “ekonomi  rakyat” .  Menurut  Umar  Juoro  ekonomi kerakyatan  adalah  sistem  ekonomi  yang  mencakup  konsep,  kebijaksanaan,  dan strategi  pembangunan.  Sementara  ekonomi  rakyat (people  economic) adalah  pelaku ekonomi  yaitu  rakyat.  Sedangkan  perekonomian  rakyat (state  of  peoples  economy) merupakan  kondisi  atau  keadaan  ekonomi  rakyat. 5 Penulis  juga  perlu  membedakan antara “ekonomi  rakyat” dan “perekonomian  rakyat” .  Sri  Edi  Swasono 6 dalam tulisannya ”Tuduhan Absurd; Perekonomian rakyat dikatakan tidak Konsepsional?", mengartikan  bahwa  ekonomi  rakyat  adalah  sektor  ekonomi  yang  berisi  kegiatan- kegiatan  usaha  ekonomi  rakyat,  sedangkan  perekonomian  rakyat  adalah  sistem ekonomi  dimana  rakyat  dan  usaha-usaha  ekonomi  rakyat  berperan  integral  dalam perekonomian nasional.
Dari  perbedaan  di  atas  maka  yang  harus  diberdayakan  adalah  ekonomi rakyat  bukan  ekonomi  kerakyatan.  Timbul  pertanyaan  bagaimana  cara memberdayakan  ekonomi  rakyat?.  Dalam  faktor  riil  ekonomi  rakyat  masih  belum berdaya,  ketidak  berdayaan  pelaku-pelaku  ekonomi  rakyat  karena  adanya  sistem monopoli,  dan  sistem  monopoli  ini  dipegang  oleh  pemerintah  melalui  perusahaan konglomerat  yang  membuat  ekonomi  rakyat  terdesak  dan  kerdil  tidak  bisa berkembang 7 .  Oleh  karenanya,  cara  yang  paling  mudah  untuk  memberdayakan ekonomi  rakyat  adalah  menghapuskan  sistem  monopoli  yang  diprakarsai  oleh pemerintah itu sendiri.
Muslimin  Nasution  dalam  bukunya "Koperasi  menjawab  Kondisi  Ekonomi Nasional" mengatakan  bahwa  sistem  Ekonomi  Kerakyatan  adalah  semua  kegiatan ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  dan  untuk  kepentingan  rakyat  banyak 8 .  Dibagian lain  beliau  menegaskan  bahwa  memberdayakan  usaha  kecil  sebagai  unsur  utama ekonomi  rakyat  melalui  pengembangan  kelembagaan  koperasi 9 .  Dalam  karangan yang lain, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Pembangunan Nasional" beliau  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  merupakan  amanah konstitusi  yang  sifatnya  imperatif-normatif  sebagai  perwujudan  kemakmuran berdasarkan  atas  azas  kebersamaan  dan  kekeluargaan,  serta  memberikan  dampak kehidupan masyarakat Islam 10 .
Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan perekonomian yang melibatkan rakyat atau seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan.  Dan  jika  rakyat  atau  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  berusaha  mengembangkan  produktivitas  melalui  pemberdayaan masyarakat  yang  berorientasikan  pada  usaha  produktif,  maka  akan  membuka lapangan kerja bagi rakyat. Dengan demikian daya beli mereka akan dapat meningkat dan  pada  gilirannya  mereka  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sosial khususnya  bagi  warga  pedesaan.  Di  pedesaan  kita  mengenal  pertanian  rakyat, perkebunan  rakyat,  kopi  rakyat,  karet  rakyat,  perikanan  rakyat,  pasar  rakyat, transportasi  rakyat,  kerajinan  rakyat,  ketrampilan  rakyat,    dll.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  tidak  hanya  sekedar  simbolis  kepemihakan kepada  rakyat,  melainkan  merupakan  strategi  implementasi  dari  kegiatan  untuk menciptakan  lapangan  kerja,  memperluas  kesempatan  usaha  sehingga  mampu menyerap tenaga kerja yang dampaknya dapat menghapuskan angka pengangguran.
Ekonomi kerakyatan pada dasarnya bertumpu pada keterlibatan rakyat dalam kegiatan  perekonomian  di  pedesaan,  karena  pada  umumnya  masyarakat  pedesaan mengandalkan pada pertanian. Oleh karena itu sasaran prioritas adalah memperbaiki sarana  fisik  untuk  mengakomodir  aktivitas  perekonomian,  seperti  perbaikan  jalan desa,  revitalisasi  irigasi,  dan  perbaikan  jembatan.  Karena  revitalisasi  infrastruktur akan  membuka  isolasi  keterbelakangan  sosial  kemasyarakatan,  disamping mempermudah  akomodasi  dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan  program  ekonomi kerakyatan.
Untuk  mewujudkan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  maka  dilakukan  melalui pemberdayaan  masyarakat  terhadap  pengembangan  industrialisasi  dengan  agribisnis dan agroindustri dengan sasaran masyarakat pertanian tradisional di pedesaan. Dalam upaya-upaya  pemberdayaan  masyarakat  setidaknya  harus  melalui  pendekatan masyarakat  pedesaan,  karena  sebagian  besar  mereka  bertempat  tinggal  di  pedesaan dan  pada  umumnya  berprofesi  sebagai  petani  yang  mengandalkan  sumber penghasilannya dari pertanian. Masyarakat pedesaan yang identik dengan masyarakat pertanian  merupakan  wadah  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  sehingga pengembangan potensi lebih perspektif, mandiri, sejahtera di masa depan.

## II. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
Dalam  Islam  terdapat  prinsip-prinsip  yang  mengintegrasikan  segenap tatanan  kehidupan  manusia  di  dunia,  antara  lain  moral  spiritual,  sosial,  politik  dan ekonomi.  Hal  yang  wajar  jika  manusia  sosial  selalu  mendambakan  suatu  kehidupan yang  perspektif.  Untuk  itu  dalam  beriteraksi  harus  dilandasi  dengan  tatanan kehidupan  yang  religius.  Islam  menempatkan  moral  sebagai  landasan  kehidupan beraktivitas  dalam  perekonomian.  Dalam  artian  bahwa  sistem  ekonomi  Islam memiliki  nilai-nilai  religius  yang  mengantarkan  pada  pelaku  ekonomi  untuk berinteraksi guna mencapai kesejahteraan sosial.
Islam  menghendaki  agar  ummatnya  mempunyai  kehidupan  yang  sejahtera dan  kemakmuran  ummat.  Oleh  karenanya  Allah  menciptakan  manusia  sekaligus melengkapi  dengan  sumber  daya  alam.  (QS.  Al-Baqarah  [2]  :  29),  (QS.  Hud  [11]  : 61),  (QS.  al-A'raf  [7]  :  10),  untuk  dijadikan  sarana  usaha  dalam  menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.
Kesejahteaan  dan  kemakmuran  akan  bisa  dicapai  jika  manusia  berusaha dengan  kerja  keras  secara  proposional  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup.  Disini nilai-nilai  Islam  dalam  perekonomian  telah  meletakkan  posisi  kerja  sebagi  aktivitas produktif  yang  diperintahkan  oleh  Allah,  maka  dari  itu  bekerja  dalam  memenuhi kebutuhan harus berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  akan  membahas  lebih  rinci  tentang sistem ekonomi Islam.
Ekonomi Islam menurut Prof. M. Abdul Manan dalam bukunya ” Teori dan Praktek Ekonomi Islam” bahwa sistem ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai- nilai Islam. 11 Menurut M. Umar Chapra ekonomi ”Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching” 12 . Ekonomi  Islam  yang  didefinisikan  di  atas  adalah  menitik-beratkan  pada upaya  realisasi  kebahagiaan  manusia  melalui  proses  alokasi  dan  distribusi  sumber daya yang terbatas yang mengacu pada ajaran Islam.
Sedangkan menurut Ahmad Kursyid bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam 13 .
Definisi ekonomi Islam menurut pemikiran Rodinson M, 1974 yang ditulis oleh Jomo K. S. berpendapat bahwa:  The economic doctrine of Islam is to be found in both the Qur’an and the Sunnah 14 . Definisi ini senada dengan  Timur Kuran  yang mendefinisikan bahwa  "The  Islamic Economists the individual is guided by a set of behavioural norms derived from the Quran and the Sunna". 15
Yusuf  Qardhawi  dalam  bukunya ”Daurul  qiyam  wal  Akhlaq  fil  Iqtishâdil Islami” ,  berpendapat  bahwa  ekonomi  Islam  merupakan  sekumpulan  dasar-dasar umum ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. 16
Pendapat  Yusuf  Qardhawi  ini  sepaham  dengan  pendapat  sebelumnya  yang lebih menitik beratkan pada tatanan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits dalam setiap kegiatan perekonomian, karena dimungkinkan adanya peluang ketidak jujuran dalam kegiatan ekonomi.
Demikian  juga  Ibrahim  Lubis  mendefinisikan  ekonomi  Islam  dalam bukunya "Ekonomi  Islam  suatu  pengantar" bahwa  ekonomi  Islam  merupakan sekumpulan  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang  disimpulkan  dari  al-Qur'an  dan  as- Sunnah. 17
Dari  sederet  definisi  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar  ekonomi  Islam  di atas  hanya  berbeda  redaksional,  sedangkan  esensi  yang  terkandung  didalamnya adalah  sama  yaitu  kegiatan  perekonomian  yang  melibatkan  tata  kehidupan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  sesuai  dengan  dasar-dasar  dan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
Lain  lagi  dengan  Murasa  Sarkaniputra 18 yang  mendefinisikannya  lebih memfokuskan melalui pendekatan terhadap Sang Pencipta, seperti yang didefinisikan dalam  bukunya "Adil  dan  Ihsan  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam" Ekonomi  Islam (Islamic  Economy) adalah  ilmu  yang  mempelajari  tata  kehidupan  kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mencapai ridha Allah.
Definisi di atas ada tiga arti yang sangat mendasar; Pertama adalah prilaku manusia dalam tatanan kehidupan berinteraksi. Kedua, pemenuhan kebutuhan hidup. Dan Ketiga adalah  nilai-nilai  dasar  atau  aturan-aturan  Islam.  Ketiga  unsur  tersebut merupakan urutan strategis dalam mengemban tujuan hidup di dunia sebagai langkah menuju kebahagiaan di akherat.
Pada dasarnya Islam telah meletakkan konsep Ekonomi Islam sejak lahirnya Islam.  Seperti  Rasulullah  saw.  mengajarkan  ekonomi  Islam  melalui  ajaran  Islam, sehingga  lahirlah  tokoh-tokoh  pemikir  ekonomi  yang  meletakkan  ajaran  ekonomi Islam  secara  aplikatif  maupun  filosofis,  seperti  Al-Farabi  (870-950  M),  Ibnu  Sina (980-1037M),  Imam  Ghozali  (1058-1111M),  Ibnu  Khaldun  (1332-1406  M),  Abu Yusuf  Al  Maqrizi  (731-798  M),  dan  lain-lain.  Jika  dilihat  sederetan  para  pemikir Ekonomi  Islam  ini,  maka  kelahiran  ekonomi  Islam  jauh  lebih  awal  dibandingkan dengan  lahirnya  pemikiran  ekonomi  konvensional.  Mereka  ini  adalah  pemikir-
pemikir  ekonomi  Islam  kontemporer  yang  telah  banyak  berkiprah  tentang  kajian terhadap  pemikiran  ekonomi  Islam,  mereka  menyumbangkan  pemikirannya  untuk membuka  cakrawala  konseptual.  Implementasinya  dalam  mengaplikasikan  ekonomi Islam  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dari  sini  penulis  meyakini bahwa kelahiran ekonomi Islam pada dasarnya jauh lebih awal dibandingkan dengan lahirnya  ekonomi  konvensional,  seperti  Ibnu  Khaldun  adalah  pelopor  perdagangan dibanding dengan Adam Smith, Recardo dll.
Sistem  ekonomi  kapitalis  lebih  mengedepankan  kebebasan  individu, sementara sistem sosialis menganut pada kolektivisme. Sistem ini pemerintah sangat dominan  dalam  mengatur  kehidupan  berekonomi. (Goverment  Planed  Economy) , karena semua aktivitas, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat.
Muslimin  Nasution  menguraikan  bahwa  Ekonomi  Kapitalis  dan  Ekonomi Sosialis dalam hal-hal tertentu memerlukan campur tangan dan penguasaan aktif yang besar  dari  pemerintah  pada  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 19 .
Pada  dasarnya  seseorang  memiliki  kebebasan  untuk  berinisiatif,  berkreasi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi Pemerintah ikut campur tangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  individu  sebatas  tidak  merugikan  kepentingan umum.
Sosial  kemasyarakatan  tidak  boleh  mengedepankan  kepentingan  mereka, sementara  kepentingan  individual  dikorbankan  tidak  diperdulikan  eksistensi kebutuhan ekonominya. Islam justru menjunjung tinggi asas pemerataan. Oleh sebab itu  ekonomi  Islam  menekankan  pada  distribusi  yang  adil  untuk  mencapai kesejahteraan  sosial.  Ketidak  seimbangan  distribusi  kekayaan  akan  menimbulkan ketidak adilan pendapatan yang berakibat konflik sosial.maunpun individu.
Islam  berusaha  menghubungkan  aspek  perekonomian  dengan  kerohanian dalam  kehidupan  manusia.  Islam  memberikan  landasan  ekonomi  berbasis  moral spiritual.  Oleh  karenanya  setiap  aktivitas  perekonomian  harus  mengacu  pada penerapan  prinsip-prinsip  moral  spiritual,  sehingga  etika  ekonomi  mempunyai keseimbangan untuk memenuh kebutuhan individu maupun kepentingan sosial.
Kekurangan  salah  satunya  akan  menimbulkan  kepincangan  pada  aspek lainnya.  Maka  dalam  sistem  Islam,  meskipun  manusia  sibuk  mengejar  kebutuhan materi,  namun  tidak  akan  mengabaikan  kehadiran  Tuhannya,  karena  Allah  selalu mengawasi  dan  bersama  kita.  (QS.  Al-Hadîd  [57]  :  4),  dan  (QS.  Al-Fajr  [89]  :  14). Disini  Allah  memerintahkan  umatnya  untuk  memelihara  keselarasan  dan keseimbangan  hidup.  Islam  menjadikan  kesejahteraan  ekonomi  prasyarat  untuk meningkatkan moral dan kualitas manusia. Oleh karenanya Ekonomi Islam yang akan menempati  posisi  perspektif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Itulah sebabnya Allah mengingatkan bahwa setiap kegiatan berniaga harus selalu mengingat kepada-Nya. (An-Nur[24] : 37)
Sistem ekonomi Islam yang dengan mengharap ridha Allah akan berangsur- angsur  menempati  posisi  perspektif  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan,  dan pada  akhirnya  dapat  menanggulangi  kemiskinan  dan  keterbelakangan  masyarakat pedesaan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya dalam memenuhi kebutuhan pokok agar  tidak  berlebihan (israf), karena  Allah  tidak  menghendaki  orang-orang  yang berlebihan. Sebagaimana firman-Nya.
.....                                                                      ]فاﺮﻋﻷا 7 :[ 31
Artinya : ......makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.   Al-A'râf[7]:31
Atas  dasar  uraian  di  atas  dalam  konteks  keimanan  dan  ketaqwaan  yang mendasari  ekonomi  Islam,  maka  seluruh  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pokok (basic need) untuk  menanggulangi  kemiskinan,  seluruh  amal  perbuatan  dan  tingkah  laku manusia (behaviours), harus  bernafaskan  al-Qur'an  dan  as-Sunnah  yang  pada akhirnya akan bermuara kepada ridho Allah.

## III. Konsep Islam dalam kegiatan perekonomian
Islam  sebagai  ajaran  universal  bersifat  integratif  dan  komprehensif  yang mengajarkan  semua  aspek  kehidupan  masyarakat,  termasuk  didalamnya  kegiatan perekonomian  untuk  menopang  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  interaksi  berbisnis untuk  memenuhi  kebutuhan,  Islam  mengatur  sistem  transaksi  berbasis  keuntungan yang  didasari  dengan  moral  dan  etika  Islam  ke  dalam  dunia  usaha.  Etika  Islam menjunjung tinggi semangat kejujuran untuk mewujudkan keadilan sosial. Karenanya pelaku  bisnis  akan  menempa  diri  untuk  meningkatkan  kinerja  guna  meraih kesejahteraan.

## i. Kewajiban bekerja dan berusaha
Dalam  ajaran  Islam  perilaku  individu  dan  masyarakat  digiring  kearah bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber  daya  yang  ada,  dan  ini  merupakan  subyek  yang  dipelajari  dalam  ekonomi Islam.  Oleh  karena  itu,  implikasi  ekonomi  yang  dapat  ditarik  dari  ajaran  Islam menjadi  berbeda  dengan  ekonomi  konvensional.  Islam  mengajarkan  manusia  agar berusaha  semaksimal  mungkin  dengan  menyusun  langkah  strategi  agar  tujuan mewujudkan  kesejahteraan  ummat  benar-benar  tercapai.  Dalam  hal  ini  Allah memerintahkan ummat manusia untuk berusaha melalui firman-Nya
                                                                                                        
: ﻚﻠﻤﻟا
15
Artinya  :  Dialah  yang  menjadikan  bumi  ini  mudah  bagimu,  maka  berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian rizkinya. Dan hanya kepada-Nya
kamu kembali setelah dibangkitkan al- Mulk : 15                                                                                                                           
: ﺔﻌﻤﺠﻟا
10
Artinya  :  Apabila  telah  ditunaikan  sembahyang,  maka  bertebaranlah  kamu  dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.                                                                                   Al Jumu'ah:10
Untuk  itu  Islam  mengajarkan  pemeluknya  agar  memakmurkan  bumi  yang  telah disediakan oleh Allah,  seperti dalam firman-Nya:
...                                                  : دﻮھ           ... 61
Artinya :   ....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan  menjadikan kamu pemakmurnya , … (QS. Hud: 61)                                                                                
Artinya  :      “Sesungguhnya  Kami  telah  menempatkan  kamu  sekalian  di  muka  bumi dan  Kami  adakan  bagimu  di  muka  bumi  itu  (sumber)  penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (al-A’râf: 10)
Dari  beberapa  ayat  di  atas,  memberikan  pelajaran    bahwa  bekerja  dan berusaha  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang  tidak  kenal  henti, sebab ia dituntut untuk selalu produktif di sepanjang hidupnya.

## ii. Mengelola isi bumi berbasis moral
Manusia adalah khalifah Allah atau wakil-Nya di muka bumi (al Baqarah : 30; al An'ân : 165; Fâtir : 39; Shâd; 28; dan al-Hadîd : 7). Ia dibekali dengan semua karakteristik  mental  dan  spiritual  serta  material  untuk  mengelola  isi  bumi  meraih kehidupan  dan  mengemban  misinya  sebagai  wakil  Allah.  Itulah  sebabnya  sebagai khalifah  fi  al-ardh dituntut  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dengan  eksplotasi sumberdaya alam dengan berbasis moral, sesuai dengan sabda Rasulullah : "Carilah dunia (harta), seolah-olah kamu hidup seribu tahun lagi".
Dalam hadits Rasul,
.اﺪﻏ تﻮﻤﺗ ﻚﻧﺄﻛ ﻚﺗﺮﺧﻵ ﻞﻤﻋاو اﺪﺑأ ﺶﯿﻌﺗ ﻚﻧﺄﻛ كﺎﯿﻧﺪﻟ ﻞﻤﻋا ﺮﻛﺎﺴﻋ ﻦﺑا هاور
Artinya  :  Carilah  untuk  duniamu  seolah-olah  engkau  hidup  selama-lamanya,  dan carilah  engkau  buat  akhiratmu,  seolah-olah  engkau  akan  mati  besok.  HR. Ibn Asakir
Jika  seorang  muslim  komitmen  dengan  ajaran  Islam  dan  menjalankan dengan saksama, maka pengangguran setidaknya akan mengalami penurunan bahkan boleh  jadi  berangsur-angsur  hilang  ditelan  kesibukan,  karena  manusia  berkeinginan untuk meraih kehidupan yang sejahtera sesuai dengan anjuran Islam itu sendiri.

## iii. System bunga mengandung riba
Ekonomi Islam tidak mengenal system bunga berbunga yang  mengandung riba ”Adl’âfan-mudlâ’afan” karena  riba  merupakan  praktek  yang  mengandung penganiayaan  dan  penindasan  terhadap  orang-orang  yang  membutuhkan  yang seharusnya  mendapat  uluran  tangan 20 .  Riba  merupakan  kegiatan  memakan  harta orang  lain  tanpa  jerih  payah  dan  kemungkinan  mendapatkan  resiko,  mendapatkan harta  bukan  sebagai  imbalan  kerja  atau  jasa,  menjilat  orang-orang  kaya  dengan mengorbankan  kaum  miskin,  dan  mengabaikan  aspek  perikemanusiaan  demi penghasilan  materi. 21 Syafi'i  Antonio  menjelaskan  tentang  bunga  bahwa  bunga merupakan  sumber  bahaya  dan  kejahatan,  bunga  akan  menyengsarakan  dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. 22
Dari berbagai pendapat tentang riba di atas, dapat disimpulkan bahwa riba di dalamnya  terdapat  unsur  penindasan (kedzaliman) terhadap  orang-orang  yang membutuhkan  bantuan.  Dalam  riba  dikenal  istilah adl'âfan  mudlâ'afan ,  dan  dalam bunga  dikenal  istilah  bunga  berbunga  yang  kesemuanya  mengandung  unsur penindasan/penyiksaan.  Oleh  karenanya  Allah  melarang  berbagai  bentuk  transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba atau bunga, karena akumulasi bunga berbunga semakin  hari  semakin  menjerat  itu  terdapat  unsur  mendzalimi  terhadap  orang-orang yang  meminjam  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  baik  kebutuhan  konsumtif maupun usaha mikro produktif.
Pembayaran    bunga  yang  menyengsarakan  para  pengguna  dana  itu,  Allah telah memberikan solusi alternatif melalui sistem bank syariah dengan menggunakan sistem  bagi  hasil  yang  saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan  tidak mengandung riba.
Transaksi mu'amalah syariah seperti mudhârabah, murâbahah, musyârakah dalam tatanan bagi hasil tidak mengandung unsur "tidak mendzalimi dan tidak boleh didzalimi" (           َ◌                ) akan menghadirkan keuntungan, dan boleh  jadi  keuntungan  akan  lebih  besar  tergantung  dengan  kenerja  seseorang  dalam meningkatkan produktivitas.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  ekonomi  Islam  menghapuskan  sistem bunga  dan  memberikan  alternatif  melalui  pendekatan  sistem  bagi  hasil  dalam bertransaksi tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, dimana kedua  belah  pihak  saling  mendapatkan  keuntungan  dan  akan  menanggung  resiko bersama-sama serta terhindar dari unsur merugikan dan dirugikan

## IV. Peran Negara Terhadap Perekonomian
Peran  serta  Negara  dalam  persoalan  ekonomi  sangat  dibutuhkan,  namun kebutuhan  seperti  apakah  yang  diperlukan?  Hal  ini  akan  menjadi  menarik  karena pasti  ada  perbedaan  perspektif antara  ketiga  aliran ekonomi  yaitu Kapitalis,  Sosialis dan Islam. Sebelum menjelaskan posisi negara (pemerintah) dalam kaitannya dengan ekonomi,  disini  penulis  akan  paparkan  kepemimpinan  yang  diinginkan  oleh  Islam, karena  peran  efektif  Negara  sebagai  mitra,  katalisator  dan  fasilitator  sangat dibutuhkan untuk misi Islam.
Nabi  Muhammad  pernah  bersabda  : "Tuhan  lebih  banyak  mengendalikan melalui  penguasa  dari  pada  apa  yang  dikendalikan  melalui  al-Qur'an" 23 al-Qur'an hanya  menyediakan  norma-norma,  sementara  penguasa  menjadi  fasilitator  tegaknya wahyu dengan kepemimpinan dalam Islam. Ibnu Taimiyyah juga menganggap bahwa Islam dan Negara mempunyai hubungan yang tak dapat dipisahkan, satu pihak tidak dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik  tanpa  ada  dukungan  dari  pihak  lainnya. Proses  implementasi  syari'ah  tidak  akan  mungkin  tanpa  adanya  negara  memainkan peran  penting. 24 Akan  tetapi  Ibnu  Khaldun  secara  jelas  menyatakan  ketidak setujuannya  atas  peran  Negara  secara  langsung  didalam  ekonomi.  Negara  sangat jarang memainkan peran ekonomi secara dominan dalam sejarah.
Dibeberapa Negara seperti Amerika Serikat (blok barat) menerapkan konsep laissez-faire. Dimana  perjalanan  ekonomi  diberikan  kebebasan  kepada  pelaku ekonomi  dengan  seluas-luasnya.  Implementasinya  adalah  adanya  persaingan  bebas antara  individu-individu  sebagai  pelaku  ekonomi.  Konsekwensi  logis  yang  harus diterima  adalah  individu-individu  yang  mempunyai  modal  semakin  kuat,  sementara individu  individu  yang  tidak  mempunyai  modal  semakin  tertindas.  Jadi,  instrument ekonominya adalah pasar, Sementara di negara-negara yang menganut faham sosialis menerapkan  sistem  ekonomi  yang  kontradiktif  dengan  kapitalis.  Negara  mempunyai hak mengatur kepada rakyat khususnya di bidang ekonomi. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa karena semua aktivitas ekonomi berada ditangan penguasa. Wujudnya adalah bahwa kekayaan sumber daya alam dimiliki mutlak oleh Negara.
Didalam  Islam  tidak  dikenal  adanya  totalitarianisme.  Pengakuan  hak  atas kekayaan pribadi dan penghormatan atas kebebasan individu selalu ditegakkan untuk itu  di  dalam  Islam  dikenal  adanya hisbah. 25 Sebagai  contoh,  pemerintah  mengawasi mekanisme  pasar  agar  terwujudnya  keadilan  dan  tataniaga  yang  adil  dalam melakukan  interaksi.  Tidak  ada  keberpihakan  pemerinyah  dalam  mekanisme  pasar sehingga  pasar  berjalan  dengan  normal.  Apabila  pemerintah  melakukan  interpensi terhadap harga,  maka salah  satu (penjual  atau pembeli) akan dirugikan.  Namun  jika pemerintah  menurunkan  harga  di  pasar,  maka  yang  dirugikan  adalah  penjual.  Maka dari  itu  tidak  jarang  ditemukan  adanya  pasar  gelap  yang  ada  di  bawah  kontrol pemerintah.  Begitu  juga  sebaliknya,  jika  pemerintah  menaikkan  harga  barang,  maka pembeli  merasa  dirugikan,  dalam  menghadapi  kondisi  seperti  ini,  kebebasan pemerintah harus selalu berada pada posisi yang netral demi tegaknya "hisbah" tadi. Solusinya  yang  ditawarkan  Islam  adalah,  pemerintah  harus  menyuplai  kekurangan
barang agar harga tetap stabil  atau memberikan subsidi harga agar masyarakat dapat menjangkaunya.
Dalam  hal  lain  seperti  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan  baik  yang bermata  pencaharian  sebagai  petani  maupun  nelayan,  system  ekonomi  Islam dimungkinkan  dapat  dijadikan  solusi  alternative  untuk  menanggulangi  kemiskinan yang  selama  ini  mengalami  kegagalan.  Untuk  itu  penulis  mencoba  melakukan pendekatan sinergi antara ekonomi Islam dengan program pemberdayaan masyarakat partisipasif.
Ekonomi  Syariah  atau  Ekonomi  Islam  bersinergi  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  tani  pada  dasarnya  agama  Islam  memberikan  landasan moral  pada  masyarakat  untuk  beraktifitas  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Oleh karena  itu  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  ataupun  daerah  harus  berkolaborasi perencanaan  program  pemerintah  dengan  sistem  ekonomi  Islam  dan  melibatkan masyarakat  pedesaan  itu  sendiri.  Dengan  demikian  mereka  akan  bersinergi  dalam memenuhi  semua  kebutuhan  pokok  dan  pada  gilirannya  mereka  akan  memiliki kemandirian ekonomi, secara bertahap mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
Dalam  perencanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan hendaknya  mengedepankan  aspek  moral,  karena  melalui  landasan  moral  akan menciptakan keadilan, pemerataan, kepedulian sosial, karena didalamnya terkandung nilai-nilai  agama.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  sebagai  regulator  agar  berperan  aktif sebagai  aktor  muamalah  dalam  mewujutkan  perekonomian  rakyat  yang  mampu meminimalisir penyimpangan moral.
Perencanaan  program  pemerintah  harus  terintergrasi  pada  nilai-nilai  dasar yang terdapat dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam  dapat  bersinergi  dengan  program  pemerintah  untuk  menggali  potensi sumberdaya  alam,  sehingga  dapat  meningkatkan  produktivitas.  Dengan  demikian sistem  ekonomi  Islam  dapat  berjalan  dan  berkembang  dalam  masyarakat  pedesaan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat.

## V. Peluang dan Tantangan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

## 1. Peranan Tenaga Kerja Indonesia Yang Berdaya Saing
ASEAN  Community  atau  dalam  bidang  ekonomi  lebih  dikenal  sebagai ASEAN  Economic  Community (AEC)  merupakan  sebuah  komunitas  yang beranggotakan  10  negara  di  asia  tenggara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  demi terwujudnya  ekonomi  yang  terintegrasi  .  AEC  atau  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  adalah  suatu  wadah  bagi  negara  negara  di  ASEAN  untuk  mengintegrasikan dalam bidang ekonomi.
ASEAN  Community  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seluruh  anggota  ASEAN  sehingga  mampu  menghadapi  persaingan  pada  lingkup regional  dan  global. 26 Deklarasi  tersebut    sebagai  respons  terhadap care  of  human security yang mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan  lingkungan,  keamanan  individu,  keamanan  komunitas,  dan  keamanan politik.
ASEAN Community ini akan diimplementasikan dan ditargetkan terintegrasi penuh  pada  tahun  2020,  namun  dipercepat  menjadi  tahun  2015.  Untuk  menjalin keakraban  antara  negara  ASEAN,  diperlukan  tiga  pilar  yaitu  pilar  sosial  budaya Socio-Cultural  Community ,  pilar  ekonomi Economic  Community dan  pilar  politik kemanan Security Politic Community . Ketiga pilar ini dibentuk dikarenakan tiap tiap negara  ASEAN  memiliki  kesamaan  kebudayaan  yang  dapat  merekatkan  negara anggota ASEAN.
Negara-negara  yang  tergabung  dalam  AEC  memberlakukan  sistem  pasar tunggal single  market dan    terbuka  untuk  melakukan  perdagangan  barang,  jasa, investasi,  modal  dan  tenaga  kerja.  Dengan  diberlakukannya  AEC  tiap  -  tiap  negara akan terintegrasi dalam bidang produksi untuk meningkatkan efisiensi.
Dari  realita  di  atas  maka  Kerjasama  pelaku  produksi  antar  negara  akan semakin  berkembang  untuk  menciptakan  efisiensi  dengan  nilai  tinggi,  dan  akan
meningkatkan  nilai  kompetitif  negara-negara  ASEAN  dalam  rangka  meningkatkan produk yang berkualitas tinggi.
Indonesia  mempunyai  kekuatan  ekonomi  yang  cukup  bagus,  yakni pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  di  dunia  4,5%  setelah  RRT  dan  India 27 ini  akan menjadi  modal  yang  penting  untuk  mempersiapkan  masyarakat  Indonesia  menuju AEC tahun 2015. Oleh sebab itu Indonesia sudah saatnya untuk membekali diri dan mengantisipasi dari pengaruh liberalisasi akan mengarah pada efisiensi pasar.
Dalam  menghadapai  ASEAN  Economic  Community  ini  Indonesia mempunyai  Sumber  Daya  Alam  dan  Sumber  Daya  Manusia  yang  handal  dan penduduknya  70  %  merupakan  usia  produktif  dan  memiliki  tenaga  kerja  110  juta tenaga  kerja 28 .  Oleh  sebab  itu  bangsa  Indonesia  segera  berbenah  diri  untuk menciptakan  Sumber  Daya  Manusia  Indonesia  yang  kompetitif  berkualitas  global, karena seiring dengan proses peningkatan SDM juga diikuti dengan gerak negara lain untuk  berkompetisi.  Peluang  yang  sekaligus  merupakan  tantangan  bagi  kalangan professional  muda  untuk  meningkatkan  kerja  sama,  pendekatan  bersama  dan  alih teknologi  antar  negara  anggota  ASEAN  dengan  Organisasi  regional  dan internasional.  Upaya  strategi  yang  harus  dilakukan  adalah  meningkatkan  riset bersama dan alih teknologi untuk produk-produk pertanian, pangan dan kahutanan.
Mendorong  kerja  sama  koperasi  pertanian  ASEAN  sebagai  sarana  untuk memberdayakan  dan  meningkatkan  akses  pasar  bagi  produk-produk  pertanian, membagun  mekanisme  jaringan  yang  menghubungkan  koperasi-koperasi  pertanian, dan memenuhi tujuan koperasi pertanian untuk memberikan manfaat bagi para petani. Upaya  yang  harus  dilakukan  adalah  memperkuat  aliansi  strategis  antar  koperasi pertanian  ASEAN,  membentuk  hubungan  usaha  antar  koperasi  pertanian  potensial, dan  meningkatkan  investasi  dan  kemitraan  strategis  dengan  koperasi  pertanian ASEAN
Tantangan  bangsa  Indonesia  kedepan  adalah  mewujudkan  perubahan  yang berarti  bagi  kehidupan  keseharian  masyarakatnya.  Semoga  seluruh  masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN.
Dalam  menyongsong  pasar  tunggal  ASEAN  ketika  arus  liberalisasi  jasa termasuk  jasa  profesi  baik skillful  labor maupun semi-skilled  labor akan  semakin deras  mendekati  2015.  Tugas  pemerintah  dan  para  pemangku  kepentingan  yang terkait ialah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan  pembangunan  ekonomi  linear  dengan  pembangunan  manusia.  Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya  saing  unggul.  Oleh  sebab  itu  akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan, pekerjaan,  gizi,  dan  fasilitas  publik  lainnya  akan  menentukan  kualitas  manusia  dan tenaga kerja Indonesia.
Peluang  yang  sudah  terbuka  ini  mutlak    harus  segera  direspon  dan dimanfaatkan, kalau tidak bangsa kita  akan tertinggal, karena proses ini juga  diikuti oleh gerak negara lain yang terus bergulir.

## 2. Peranan Ekonomi Syariah dalam peluang Ekonomi ASEAN
Penulis  telah  berbicara  banyak  tentang  Ekonomi  Syariah,  Perekonomian Rakyat , dan  Konsep  Islam  dalam  kegiatan  perekonomian  yang  kesemuanya  adalah upaya pemberdayaan rakyat dan masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan dan  kemakmuran  masyarakat.  Kerja  keras  secara  proposional  untuk  mencukupi kebutuhan  merupakan  implementasi  nilai-nilai  Islam  dalam  tatanan  perekonomian, karena  Islam  telah  meletakkan  posisi  kerja  sebagai  aktivitas  produktif  yang diperintahkan  oleh  Allah,  oleh  sebab  itu  aktivitas  perekonomian  harus  berlandaskan al Qur’an dan as-Sunnah.
Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam  dan  80%  tinggal dipedesaan 29 ,  masyarakat  pedesaan  berpotensi  untuk  meningkatkan  produktivitas. Itulah  sebabnya  ekonomi  syariah  akan  membawa  stabilitas  keuangan  dalam  negeri, karena  dasar  dari  ekonomi  syariah  adalah  menyeimbangkan  sector  riil  dan  moneter. Ekonomi  syariah  juga  diyakini  dapat  mewujudkan  pemerataan  pembangunan ekonomi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  hendaknya  mendukung  keberadaan  ekonomi syariah  untuk  bisa  berperan  dalam  berbenah  diri  menjelang  diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
Mengutip  pendapat  Menko  Perekonomian  Chairul  Tanjung 30 menyatakan bahwa“Bagaimanapun  sebagai  negara  muslim  terbesar,  kita  bisa  mengambil  peran dalam ekonomi syariah. Tantangan terbesar ada pada Malaysia, ekonomi syariah kita kalau mau berperan, kita tidak boleh kalah dari Malaysia, jadi pasar negara Islam di kawasan  harus  dikontrol  oleh  kita,  itulah  tantangan  bagaimana  menyiasati  ekonomi ASEAN yang lebih terbuka,”
Choirul  Tanjung  dalam  pemaparannya  menambahkan  bahwa  ekonomi syariah  tidak  hanya  dihubungkan  dengan  ekonomi  keuangan  syariah,  melainkan ekonomi syariah sangat luas termasuk kosmetik, fasion dan pariwisata, oleh sebab itu dia  optimis  Indonesia  dapat  mengambil  peran  ekonomi  syariah  dalam  menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
Optimisme  Choirul  Tanjung  sangatlah  beralasan  karena  dalam  ekonomi syariah mempunyai strategi perspektif kedepan  dalam menyiasati  ekonomi ASEAN, jika  peluang  ini  terabaikan  dan  tidak  siap  maka  justru  produk  dari  negara  lain  akan membanjiri  pasar  Indonesia,  seperti  banyaknya  produk  impor  yang  masuk  ke Indonesia.
"MEA 2015 mendatang akan menjadi pasar terbuka dikawasan ASEAN. Hal tersebut  akan  memberikan  peluang  dan  sekaligus  tantangan  untuk  mengembangkan pasar  bagi  industri  keuangan  syariah,  sehingga  industri  keuangan  syariah  bisa beroperasi  lintas  negara  Asean.  Dalam  menghadapi  MEA  2015,  ini  pula  harus diterapkan  kebijakan  dan  regulasi  untuk  mendukung  industri  keuangan  syariah Indonesia 31 .  "  ujar  Muchlasin  ketika  ditemui  dalam  Dialog  Keuangan  Syariah  di Menara  Anugrah,  Jakarta,  Kamis  (19/9/2013).  Lebih  lanjut  ia  memberikan  langkah langkah strategis untuk merealisasi hal tersebut yakni:
Pertama : mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan  pasar  modal  dan  Industri  Keuangan  Non  Bank (IKNB) syariah
Kedua :  mengembangkan  produk  pasar  modal  dan  jasa  keuangan  Non  Bank Syariah 32
Kedua strategi di atas merupakan upaya kesetaraan produk keuangan syariah dengan  produk  konvensional  yang  sekaligus  upaya  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia. di Pasar Modal dan IKNB syariah

## 3. Sektor Tenaga Kerja Perlu Perhatian Khusus Jelang MEA 2015
Jelang  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  2015  yang  akan  diberlakukan tanggal 31 Desember 2015 mendatang, agaknya perekonomian Indonesia tidak hanya menyangkut  masalah  pekerjaan  dan  pekerjaan  yang  layak,  akan  tetapi  juga  terletak pada  struktur  lapangan  kerja,  tingkat  upah,  dan  produktivitas  yang  relative  rendah. Oleh sebab itu sektor ketenagakerjaan Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu pembenahan terhadap tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asal negara tetangga.
Masalah tenaga kerja Indonesia masih menyisakan persoalan yang mandasar, karena  ketenaga  kerjaan  menyangkut  dengan  penghidupan  yang  layak.  Oleh  karena itu  keberadaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas  menjadi  tumpuan harapan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggambarkan,  struktur  tenaga  kerja  Indonesia  masih  didominasi  dengan  tenaga kerja  berpendidikan  rendah.    Hal  ini  dibuktikan  dengan  Jumlah  angkatan  kerja  per Agustus  2012  sebanyak  118,05  juta,  sebanyak  82,10  juta  adalah  lulusan  Sekolah Dasar,  38,57  juta  lulusan  SMP,  27,65  juta  lulusan  SMA,  13,54  juta  lulusan  SMK, 3,87 lulusan Diploma dan 8,17 juta lulusan Sarjana 33 .
Rendahnya  tingkat  pendidikan  pada  72%  tenaga  kerja  Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal  dengan  tingkat  keterjaminan  yang  relatif  lebih  baik.  Hanya  sebagian  kecil (8%)  dari  komposisi  tenaga  kerja  Indonesia  yang  berdaya  saing,  3%  di  antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan semi-skilled worker dengan pendidikan diploma dan kejuruan 34 . Dari  beberapa  data  di  atas  mengindikasikan  bahwa  struktur  tenaga  kerja Indonesia  masih  didominasi  dengan  tenaga  kerja  berpendidikan  rendah,  oleh  karena itu  tenaga  kerja  Indonesiadisinyalir  daya  saing  dan  produktivitas  masih  relative rendah. Potret seperti ini menjadi suatu hambatan dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik skillful labor maupun semi-skilled labor akan semakin deras mendekati 2015.
Untuk  menjadi  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dan  kompetitif  mutlak diperlukan  peningkatan  kinerja  yang  handal  dan  membuka  peluang  lapangan  kerja
yang  pada  gilirannya  akan  berimplikasi  daya  saing  dunia  usaha  dan  perekonomian nasional.
Langkah  langkah  strategis  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  ketenaga kerjaan adalah :
a. Perluasan kesempatan tenaga kerja
b. Peningkatan pendidikan agar menjadi tenaga kerja terdidik
 Relevansi system pendidikan
 Tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha
 Optimalisasi penyerapan tenaga kerja
c. Pembangunan sarana infrastruktur dalam negeri
d. Kesiapan Indonesia di bidang jasa
Namun  yang  terjadi  sekarang  adalah  jumlah  pencari  kerja  lebih  besar  dari jumlah  peluang  kerja  yang  ada,  sementara  gap  antara  keterampilan  pencari  kerja dengan kompetensi  yang dibutuhkan oleh pasar kerja tidak memenuhi harapan  yang diinginkan.  Oleh  sebab  itu  program  pemerintah  mendatang  adalah  memperbaharui system  pendidikan  melalui  program link  and match antara  dunia  usaha  dan  pencari kerja.
4. Pasar  Indonesia  Paling  Potensial  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN 2015
Indonesia  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  perspektif  yaitu  negara agraris  yang  tanahnya  sangat  cocok  untuk  ditanami  rempah  rempah  dan  tanaman yang banyak  dibutuhkan oleh negara lain.  Belum lagi sebagai negara maritim  yakni lebih dari 50%  Indonesia adalah perairan  yang berproduksi perikanan. Sumber daya alam  yang  produktivitasnya  tinggi  seperti  ini  merupakan  sarana  untuk  memperkuat dalam mengahadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
Selain hal di atas Sumber Daya Manusia juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengolah hasil alam. Jika sumber daya manusia ditingkat yang masih rendah  hendaknya  mengejar  peringkat  kualitas  kompetitif  dengan  pemerataan pendidikan,  karena  jika  sumber  daya  manusia  tinggi,  maka  ekonomi  kita  juga  akan baik dan tumbuh.
Bekal  lain  yang  harus  diperhatikan  dan  dilengkapi  adalah  teknologi informasi  (TI),  kekuatan  yang  dimiliki  Indonesia  adalah  industry  khususnya  pada sektor  peralatan  listrik  dan  elektronik.  Melalui  perkembangan  inovasi  teknologi mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
Dengan  bermodalkan  ketiga    hal  di  atas  Indonesia  dipastikan  mampu memanfaatkan  potensi pasar di ASEAN.
Jika  Indonesia  mampu  mengantisipasi  pengaruh  liberalisasi  akan  mengarah pada efisiensi pasar jasa, maka hal tersebut berdampak pada peningkatan konsumen,
dan  produktivitas  meningkat,  serta  persaingan  yang  lebih  sehat  di  dorong.  Oleh karena itu pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus pada para pengusaha agar  dapat  mengembangkan  usahanya  sekaligus  memperluas  pasar  produksi  barang barang.
Langkah  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  ialah  mengembangkan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memiliki peran dan kontribusi yang  besar  bagi  perekonomian  nasional.    Menurut  data  BPS,  pada  2009  UKM menyumbang  sekitar  53.3%  dari  total  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB). Kebanyakan UKM tersebut bergerak di sektor pertanian,  perdagangan, industri, dan keuangan 35 .  Dalam  pengembangan  UKM  Indonesia  yang  dominan  untuk mengembangkannya  adalah  kaum  wanita  Indonesia.  Pertumbuhan  UKM  yang dimiliki perempuan di Indonesia ternyata  berada di peringkat ke tiga tertinggi di Asia Pasifik 36 .  Hal  ini  tentunya  merupakan  suatu  kebanggaan  tersendiri  bagi  kaum perempuan, terutama di tengah upaya Pemerintah mendorong kewirausahaan sebagai salah satu sektor penggerak aktivitas ekonomi. Atas dasar itu pemerintah hendaknya memfasilitasi  dalam  pemberdayaan  UKM  nasional  yang  berdaya  saing  tinggi, inovatif,  dinamis  dan  kreatif    yang  pada  gilirannya  mampu  memperluas  pasar Komunitas Ekonomi ASEAN.

## 5. Tantangan dan hambatan menuju ekonomi ASEAN 2015
Menghadapi  masyarakat  ekonomi  ASEAN  2015  akan  berdampak  pada perkembangan  ekonomi  di  daerah,  dikarenakan  adanya  mobilitas  arus  barang,  jasa, investasi,  modal  dan  tenaga  kerja  yang  akan  terus  bergerak.  Untuk  itu  daerah  harus memiliki  strategi  khusus  berupa  sosialisasi  dalam  kerangka  regulasi,  kebijakan,  dan program program antara lain;
 Meningkatkan produk unggulan daerah
 Mendorong ekspansi promosi barang dan jasa
Untuk  merealisasi  hal  di  atas  diperlukan  langkah  langkah  strategis  yaitu mendorong  investasi  di  daerah  melalui  penyederhanaan  prosedur,  mempersingkat waktu,  transparansi  proses  perizinan  usaha  dan  menciptakan  iklim  investasi  yang kondusif.
Sejak pascakrisis ekonomi yang melanda Indonesia iklim bisnis masih belum kondusif yang menyebabkan lemahnya daya tarik suatu daerah sebagai tujuan bisnis dan investasi, dikarenakan faktor keamanan yang tidak menjamin, penegakan hukum dan  kebijakan  belum  tertata  baik (good  and  clean  govermance) ,  dan  perizinan  yang masih  berbelit  belit  dan  memakan  biaya  yang  tinggi,  serta  infrastruktur  yang  masih rusak, belum lagi merebaknya issue korupsi yang semakin subur.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Lampung    Yusri  Putra  Tubarat 37 mengatakan  bahwa  ;“Arah  kebijakan  dalam penyesuaian  struktural,  harus  segera  dilakukan  pemerintah  dengan  mengadakan reformasi  birokrasi  dan  undang-undang  sebagai  regulator  dan  fasilitator.  Apalagi
tahun 2015 telah berlaku Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015, Indonesia harus optimis menghadapinya,”
Beberapa  hambatan  di  atas  perlu  mendapatkan  ektra  perhatian  serius  bagi Indonesia untuk menata kembali dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan dukungan kepada pengusaha, memperbaiki infrastruktur yang baik, dan didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  serta  menghasilkan  produk inovatif yang berdaya saing tinggi di tingkat dunia.
Oleh  karena  itu  Indonesia  yakni  pemerintah  harus  bekerja  keras  dengan pemerintah  daerah  untuk  mampu  bersaing  menjadi  pemain  di  pasar  masyarakat ekonomi ASEAN sekaligus berpeluang untuk berekspansi ke wilayah ASEAN, sebab kalau tidak akan terbuka luas bagi produk luar negeri masuk ke Indonesia.

## VI. Kesimpulan
Perekonomian  rakyat  pada  dasarnya  bertumpu  pada  keterlibatan  rakyat dalam kegiatan perekonomian di pedesaan, masyarakat pedesaan yang identik dengan masyarakat  pertanian  merupakan  wadah  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  rakyat. Oleh  karenanya  sasaran  prioritas  adalah  memperbaiki  sarana  fisik  untuk mengakomodir  aktivitas  perekonomian,  karena  revitalisasi  infrastruktur  akan membuka  isolasi  keterbelakangan  sosial  kemasyarakatan  dan  mempermudah akomodasi dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan.
Ekonomi  syariah  menjadi  solusi  efektif  untuk  bersinergi  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  pedesaan,  karena    agama  Islam  memberikan  landasan moral  pada  masyarakat  untuk  beraktivitas  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Oleh karenanya  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  ataupun  daerah  harus  berkolaborasi perencanaan  program  pemerintah  melalui    sistem  ekonomi  Islam  dan  melibatkan masyarakat  pertanian  itu  sendiri.  Dengan  demikian  mereka  akan  bersinergi  dalam memenuhi  semua  kebutuhan  pokok,  dan  pada  gilirannya  mereka  akan  memiliki kemandirian ekonomi, secara bertahap mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
Ekonomi syariah juga diyakini dapat mewujudkan pemerataan pembangunan  ekonomi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  hendaknya  mendukung keberadaan  ekonomi  syariah  untuk  bisa  berperan  dalam  berbenah  diri  menjelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  beragama  Islam  dan  tinggal  di pedesaan,  sementara  masyarakat  pedesaan  berpotensi  untuk  meningkatkan produktivitas,  maka  selayaknyalah  harus  bisa  mengambil  peran  dalam  mempelopori ekonomi  syariah  di  tengah  masyarakat  ekonomi  ASEAN  dan  menunjukkan keberhasilanya  dalam  menyejaterakan  masyarakat.  Tantangan  yang  mungkin  terjadi adalah  Malaysia  yang  juga  ikut  ambil  bagian  untuk  berperan  dalam  bersaing,  akan tetapi Indonesia tidak boleh kalah dari Malaysia.
Semoga seluruh masyarakat Indonesia  mampu mewujudkan ekonomi Islam sebagai alternative dalam kehidupan ekonomi dan layak untuk menjadi peran penting dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 mendatang.

## Catatan Akhir:
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan "Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia", Balai  Pustaka  cet  3  h 220 2 M. L. Jhingan, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan” , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7 3 Monser Kahf, "Sistem Ekonomi Islam", PT Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995. h.4
4 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” , Balai pustaka, h.722 5 Umar Juoro, “mengembangkan ekonomi rakyat” dalam buku “Paradigma Baru Ekonomi kerakyatan Sistem Syariah” PINBUK Jakarta, h 51
6 Sri  Edi  Swasono, "Tuduhan  Absurd;  Perekonomian  rakyat  dikatakan  tidak  Konsepsional?" dalam buku "Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah" , editor Baihaqi Abd. Madjid dkk, Cet 1 Februari 2000. h  12
7 System  monopoli  justru  diciptakan  oleh  pemerintah  dan  diberikan  pengusaha  besar  dengan memberikan “bagi hasil” seperti kasus tataniaga jeruk Kalbar, tataniaga cengkeh Sulut,
8 Muslimin  Nasution, "Koperasi  menjawab  Kondisi  Ekonomi  Nasional" Penerbit  Pusat  Informasi Perkoperasian (PIP) dan LPEK, Jakarta 2008, h 146
9 Muslimin Nasution, "Koperasi menjawab Kondisi Ekonomi Nasional" , h 147 Mekanisme sistem ekonomi kerakyatan didasarkan pada asas kekeluargaan yang tertera dalam pasal 33 UUD 45 yakni "Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" implementasi  dari  pasal  33  diatas  adalah  bentuk  pengembangan  koperasi.  Keberadaan  koperasi simpan-pinjam  dapat  membantu  perekonomian  dikalangan  masyarakat  menengah  kebawah.  Sebagai ciri bangsa Indonesia sifat kekeluargaan dan usaha bersama serta tolong-menolong ini tercermin dalam ajaran Islam QS. Al-Hujurat [49] 10, al-Mâidah [5] 2. Disamping system koperasi itu sendiri terdapat dalam ajaran Islam yang dikenal dengan istilah asy-Syirkah atau Musyarakah.
10 Lihat Muslimin Nasution, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Pembangunan Nasional" dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, h. 75
Amanah konstitusi dalam bentuk TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
11 Prof. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan Drs. M Nastangin, PT Dana Bakti Prima Yasa: Yogyakarta, 1997, h 19
12 M.  Umar  Chapra, “The  Future  of    Economics;  an    Islamic  Perspective”, SEBI  Institute,  Jakarta 2001, h 20 13 Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, "Pengetahuan  Eksklusif  Ekonomi  Islam" ,  cet  1,  Kencana  Jakarta 2007. h  16.
14 Jomo K. S. Islam and Capitalist Development : A Critique of Rodinson and Weber dalam bukunya “Islamic  Economic  Alternatives  Critical  Perspectives  and  New  Directions” ,  Ikraq,  Faculty  of Economies and Administration Universitay of Malaya Kuala Lumpur, 1993 h. 125
15 Timur  Kuran, The  Economic  System  in  Contemporary  Islamic  Thought dalam Islamic  Economic Alternatives Critical Perspectives and New Directions , Ikraq, h. 11
16 Al-Qardhawi,  Yusuf, ”Daurul  Qiyam  wal  Akhlaq  fil  Iqtish  dil  Islami” ,  Penerbit  Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, cet I tahun 1415 H, h 12
17 Ibrahim Lubis, "Ekonomi Islam Suatu Pengantar" , Jakarta, Kalam Mulia, 1994, h 244
18 Murasa Sarkaniputra. "Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam" Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Jakarta 2003,  h. 5
Definisi  ini  juga  terdapat  dalam "Pengantar  Ekonomi  Islam" yang  merupakan  bahan  kuliah  pada Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sistem  Ekonomi  Islam  diterapkan  berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  al-Qur'an  dan  al- Hadits semata-mata mendekatkan diri untuk mengharapkan ridha Allah.
19 Muslimin  Nasution  Dr.  Ir.  APU, "Sistem  Demokrasi  Ekonom UUD  45"  (Pemikiran,  Urgensi, Tantangan, Konseptual, Pengertian, dan Tantangan operasionalnya)i" , dalam makalah sebagai bahan diskusi  pada  tanggal  14  Februari  2009  di  DPD  menegaskan  bahwa  sebagai  bentuk  Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis perlu mendapatkan penanganan Pemerintah secara  serius  agar  hasil  produksi  dapat  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  rakyat  dan  tidak  dinikmati oleh sebagian pihak pengambil keputusan. Lihat Pasal 33UUD 45.
20 Shihab, M. Quraish “Membumikan Al-Qur’an” ,Penerbit Mizan, Cet. XXII, h 266 Beliau  menerangkan  tentang ”Adh’âfan-mudhâ’afan” adalah  penambahan  dari  jumlah  kredit  karena penundaan  pembayaran.  Kesimpulan  ini  diambil  dari  Al-Thabari  yang  didukung  oleh  Muhammad Rasyid Ridha, dan juga oleh Ibn Qayyim. Kesimpulan riba ”Adh’âfan-mudhâ’afan” ini bermuara pada penutup  surah  Al-Baqarah  ayat  279, ”lâ  tadzlim  n  wa  lâ  tudzlam  n ”  (  kamu  tidak  menganiaya  dan tidak dianiaya). Ayat diatas memperkuat kesimpulan bahwa kelebihan dan pelipat-gandaan merupakan penganiayaan bagi peminjam. H 266
21 Yusuf  Qardhawi, "Peran Nilai Moral Dalam perekonomian Islam" Robbani Press, Jakarta, h 310 22 Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan" Tazkia, 1999, Cet I,  h. 109 23 M. Umer Chapra, "Islam dan Tantangan Ekonomi". Tazkia & Gema Insani Press; 2000; Jakarta h.75 24 M. Umer Chapra, "Islam dan Tantangan Ekonomi". Tazkia & Gema Insani Press; 2000; Jakarta, h. 75-76
25 Hisbah  adalah  terjaminnya  proses  kebaikkan  pada  saat  tingkat  kebajikan  menurun,  dan  menengahi kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat. Lihat Chapra, h.78
26 Deklarasi ASEAN Community 2008 Salah satu keputusan strategis tersebut yaitu pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2008, semua negara-negara ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan sepakat Piagam ASEAN memasuki tahap entry to force . 27 http://www.jurnas.com/haman/10/2011-11-19/189568 diakses tanggal 23 Agustus 2015
28 Data BPS, tahun 2007, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/162082739. diakses tanggal 23 Agustus 2014 29 Peter Haqul, Editor ”Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat” Penerbit CV Rajawali  Jakarta, 1992 h 11
30 Choirul Tanjung Menko Perekonomian saat memberikan pemaparan seputar ekonomi Syariah dalam masyarakat  ASEAN  dengan  judul “Ekonomi  Syariah  Jadi  Solusi  Siasati  Ekonomi  ASEAN ”  pada Rakernas  MUI  di  Hitel  Hilton  Jakarta  13  Agustus  2014  http://www.islampos.com/menko- perekonomian-ekonomi-syariah-jadi-solusi-siasati-ekonomi-asean-129273.  di  akses  tanggal  24 Agustus 2014 31 Muchlasin “Dialog  Keuangan  Syariah” Direktur  Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Anugrah pada hari Kamis tagl 19/9/3013, Muchlasin adalah direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Otorita Jasa Keuangan (OJK) www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/08/14/nab1w5-ini-kendala-indonesia-dalam- pengembangan-ekonomi-syariah . 32 Muchlasin “Dialog Keuangan Syariah” 33 Data  dari  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  yang  disampaikan  oleh  Benny  Soetrisno, Wakil  Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Indonesia  Bidang  Tenaga  Kerja,  pada pengarahan  jelang    masyarakat  ekonom  ASEAN  2015  di  Kantor  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi tanggal 12 November 2013
34 Asean community 2015: Peluang atau tantangan bagi tenaga kerja indonesia http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/162082739.pdf 35 Data BPS 2009 diunduh dari http://www.padangtoday.com/?mod=berita&today=detil&id=42699, diakses tanggal 23 Agustus 2014
36 http://www.padangtoday.com/?mod=berita&today=detil&id=42699, diakses tanggal 23 Agustus 2014 37 Yusri  Putra  Tubarat  Wakil  Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (Kadin)  Propinsi Lampung,  Kegiatan  diskusi  yang  digelar  bekerja  sama  dengan  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia, dan Universitas Lampung (Unila) dengan judul menuju komunitas ekonomi ASEAN 2015, dihelat  di  Ballroom  Hotel  Sheraton,  Bandar  Lampung,  Selasa  (25/2). www.unila.ac.id/kuliah-umum- menuju-komunitas-ekonomi-asean-2015/

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  Prof. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam, Terjemahan  Drs.  M Nastangin, PT Dana Bakti Prima Yasa: Yogyakarta, 1997.
Abdul Aziz Dahlan dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve 2000.
Al-Qardhawi,  Yusuf, ”Daurul  Qiyam  wal  Akhlaq  fil  Iqtishâdil  Islami” ,  Penerbit Maktabah Wahbah, Kairo Mesir, cet I tahun 1415 H.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan "Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia", Balai Pustaka cet. 3.
Ibrahim Lubis, "Ekonomi Islam Suatu Pengantar" , Jakarta, Kalam Mulia, 1994.
Jomo  K.  S. Islam  and  Capitalist  Development  : A  Critique  of  Rodinson  and  Weber dalam bukunya “Islamic Economic Alternatives Critical Perspectives and New Directions” ,  Ikraq,  Faculty  of  Economies  and  Administration  Universitay  of Malaya Kuala Lumpur, 1993.
Monser Kahf, "Sistem Ekonomi Islam", PT Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995.
M. L. Jhingan, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan” , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muslimin  Nasution  Dr.  Ir.  APU, "Koperasi  menjawab  Kondisi  Ekonomi  Nasional" Penerbit Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) dan LPEK, Jakarta 2008.
………………………., "Sistem  Demokrasi  Ekonom  UUD  45"  (Pemikiran,  Urgensi, Tantangan,  Konseptual,  Pengertian,  dan  Tantangan  operasionalnya)i" ,  dalam makalah sebagai bahan diskusi pada tanggal 14 Februari 2009 di DPD.
………………….., "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Konteks Pembangunan Nasional" dalam Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah.
M. Umer Chapra, "Islam dan Tantangan Ekonomi". Tazkia & Gema Insani Press; 2000; Jakarta.
…………………, “The  future  of  Economic  :  al-Islami  Perspectif.” Islamic, Fondation.
Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, "Pengetahuan  Eksklusif  Ekonomi  Islam" ,  cet  1, Kencana Jakarta 2007.
Murasa  Sarkaniputra. "Adil  dan  Ihsan  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam" Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Jakarta 2003.
Muhammad  Syafi'i  Antonio, "Bank  Syari’ah:  Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan" Tazkia, Cet I,1999.
Shihab, M. Quraish “Membumikan Al-Qur’an” ,Penerbit Mizan, Cet. XXII.
Sri  Edi  Swasono, "Tuduhan  Absurd;  Perekonomian  rakyat  dikatakan  tidak Konsepsional?" dalam  buku "Paradigma  Baru  Ekonomi  Kerakyatan  Sistem Syari'ah" , editor Baihaqi Abd. Madjid dkk, Cet 1. 2000.
Syauqi  Ahmad  Dunya,  Dr. "Al  Iqtishad  al  Islami" Makkah,  Rabithah  Alam  Islami, Tahun  1990  diterjemahkan  oleh  Shodiq  Noor, "Sistem  Ekonomi  Islam" (Jakarta) Fikahati Aneska, Cet 1, 1994.
Timur Kuran, The Economic System in Contemporary Islamic Thought dalam Islamic Economic Alternatives Critical Perspectives and New Directions , Ikraq.
Umar  Juoro,  “ Mengembangkan  ekonomi  rakyat ”  dalam  buku “Paradigma  Baru Ekonomi kerakyatan Sistem Syariah” PINBUK Jakarta.
William  A.  Mc  Eachern, "Economis  :  a  contemporary  introduction" diterjemahkan oleh Sigit Triandaru, SE "Ekonomi Makro : Pendekatan Kontemporer" Jakarta, Salemba Empat, Cet 1, 2000.
Yusuf  Qardhawi, "Peran Nilai Moral Dalam perekonomian Islam" Robbani Press, Jakarta.
http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-11-19/189568 diakses tanggal 23 Agustus 2015.
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/162082739. diakses tanggal 23 Agustus 2014. htt://www.unila.ac.id/kuliah-umum-menuju-komunitas-ekonomi-asean-2015/.
http://www.padangtoday.com/?mod=berita&today=detil&id=42699,  Tgl  23  Agtus 2014.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/08/14/nab1w5-ini- kendala-indonesia-dalam-pengembangan-ekonomi-syariah.
http://www.islampos.com/menko-perekonomian-ekonomi-syariah-jadi-solusi-siasati- ekonomi-asean-129273.
__________________________________ Moh. Sholihin Noor , akademisi di bidang ekonomi syariah.