## MODALITAS DINASTI AHMAD HIDAYAT MUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI MALUKU UTARA 2018
Marno Wance 1 , dan Raoda M. Djae 2
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara E-mail: ipmummu@gmail.com
ABSTRAK. Tujuan penelitin ini adalah menjelaskan  modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus (AHM) pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018. Modalitas sangat diperlukan kandidat untuk memperoleh kemenangan di arena politik seperti modal ekonomi, sosial, kultural dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan lapangan serta studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Dari segi modal ekonomi yang dimiliki oleh AHM ada harta kekayaaan sebesar Rp 52.241.112.194,-, terbesar  jika dibandingkan dengan modal ekonomi dari pasangan yang lain. (2) Dari segi modal sosial yang dimiliki AHM, didapatinya sejak menjadi Bupati Kepulauan Sula serta memiliki warisan jaringan birokrasi dan basis masa dari Kesultanan Ternate. (3) Dari segi modal politik, AHM telah memilikinya sejak menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula serta jaringan partai Golkar Maluku Utara. Secara teoritis, manfaat dari hasil temuan penelitian adalah dapat menambah pengetahuan tentang modalitas, khususnya modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek demokrasi daerah di Maluku Utara.
Kata kunci: Kontestasi; Modalitas; Keluarga Politik; Pilkada

## AHMAD HIDAYAT MUS’S DYNASTY MODALITY IN REGIONAL HEAD ELECTIONS IN NORTH MALUKU 2018
ABSTRACT. The purpose of this research is to explain the modality of the Ahmad Hidayat Mus (AHM) dynasty in the regional elections in North Maluku in 2018. Modalities are needed by candidates to win in the political arena such as economic, social, cultural and political capital. The method used in research is a case study by conducting in-depth interviews, field observations and literature studies. The results of this study found that: (1) In terms of economic capital owned by AHM there was a wealth of Rp 52,241,112,194, -, the largest compared to economic capital from other candidates. (2) In terms of social capital owned by AHM, he obtained it since becoming Regent of the Sula Islands and has a legacy of the bureaucratic network and the mass base from the Sultanate of Ternate. (3) In terms of political capital, AHM has owned it since becoming Chairman of House of Representative of the Sula Islands, the Sula Islands Regent and the North Maluku Golkar party network. Theoretically, the benefits of the research findings are that they can increase knowledge about modalities, especially the modalities of the Ahmad Hidayat Mus dynasty. Meanwhile, practically this research can produce study material from various interested parties to analyze regional democratic practices in North Maluku.
Key words: Contestation; Modalities; Family Politic; Electio

## PENDAHULUAN
Ahmad Hidayat Mus bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara pada tahun 2018. AHM Berpasangan dengan Rivai Umar sebagai calon gubernur. Karier politik AHM pernah menjadi bupati kepulauan Sula (Periode 2003-2013). Bupati dua periode tersebut AHM menjadi tokoh sentral partai Golkar (Golongan Karya). Selain itu, Rivai Umar merupakan tokoh pendidikan Maluku Utara, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Khairun Ternate, serta pada periodenya mampu melakukan alih status kampus dari swasta menjadi universitas negeri satu-satunya di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, H. Rivai Umar sangat di kenal pada komunitas suku Makian yang mendiami daratan Halmahera Selatan, pulau Makian, daratan sofifi
di kepulauan Tidore Kepulauan serta daratan Halmahera bagian utara Halmahera (Malifut).
Pilkada Maluku Utara 2018, ada dua kandidat dari keluarga Kasuba maju secara bersama-sama yaitu K.H Abdul Gani Kasuba berpasangan dengan M.Ali Yasin Ali (AGK-YA) partai pengusung PDI-Perjuangan, PKPI serta Muhammad Kasuba-Madjid Husen (MK-Madju) yang diusung oleh PKS,Gerindra dan PAN. AGK dan MK merupakan dua kakak beradik yang membesarkan Partai keadilan sejahtera (PKS) Maluku Utara. Pada Pilkada 2013 AGK menjadi pengusung utama PKS yang pada saat tersebut MK Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Namun  pada Pilkada 2018 PKS Mengalihkan dukungan kepada MK secara penuh untuk bertarung merebut kursi kekuasaan di Maluku Utara.
Dengan demikian, dalam kontestalasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2018, ada dua keluarga dinasti yang bertarung merebut kursi kekuasaaan, yaitu dinasti keluarga Ahmad Hidayat Mus dan keluarga dinasti Kasuba. Sejak tahap awal sudah terlihat bahwa pertarungan pilkada 2018 merupakan arena pertarungan dua kekuatan dari jaringan pilgub 2013. Di mana, pada pilkada 2013 pasangan ini bertarung sampai menyisihkan tiga putaran pemilihan gubernur (Pilgub) yang menjadikan Maluku Utara melaksanakan pemilihan kepala daerah terlama di Republik ini.
Menarik untuk meneliti modalitas politik yang dimiliki oleh keluarga Ahmad Hidayat Mus (AHM) pada pilgub 2018, disebabkan, bahwa AHM pernah jadi tersangka pada beberapa kasus, misalnya pembangunan masjid raya pada 2010. Kemudian menjelang tahapan Pilgub Maluku Utara 2018 badai politik diterpa oleh pasangan nomor satu, yaitu AHM-RIVAI. Kasus pem- bebasan lahan bandara Bobong ini langsung di tangani oleh Komisi Pemberaantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan mantan bupati kepulauan Sula dua periode dan Zainal Mus bupati Banggai. Dari latar belakang di atas maka sangat menarik serta isu pilkada serentak 2018 untuk menggali dinamika politik terkait dengan modalitas pada salah satu keluarga di Maluku Utara. Menjadi menarik, karena di tengah penetapan AHM sebagai tersasangka namun bisa memenangkan Pilgub 2018. Oleh karena, menarik untuk menganalis modalitas serta jaringan yang dibangun untuk memenangkan kontetasti politik di Maluku Utara.
Maka dari masalah yang terjadi peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh modalitas yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus dalam pemenangan Pilkada Maluku Utara 2018. Serta pengaruh modalitas dalam membetuk kekuatan dan jejaring AHM pada konteks pemilihan kepala daerah, serta jaringan dinasti keluarga. Maka sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh Modal Politik, modal ekonomi, modal sosial dalam membangun kekuatan politik.
Berdasarkan pada uraian permasalahan pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana model modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus pada yang digunakan pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus terhadap perolehan suara pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018?
Maka tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagaimana 1. Untuk mengetahui Bagaimana modalitas Ahamd Hidayat Mus pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara 2018.
2. Untuk Bagaimana pengaruh modalitas Ahmad
Hidayat Mus pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara 2018.
Modal secara prinsipil dibedakan menjadi empat kategori. Modal yang digunakan kandidat sebagai kekuatan politik dalam meraih kekuasaan serta mempengaruhi basis pemilih terbagi menjadi empat faktor. Fakor modal ekonomi dapat berupa uang/materi, kekayaan yang dimili oleh seseorang, kelompok serta perseorangan, properti yang dimiliki atau harta kekayaan yang tidak bergerak. Kekuataan modal ekonomi tersebut dapat digunakan oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih baik yang rasional maupun irasional. Faktor modal sosial dalam bentuk jenis relasi dengan orang lain, elit politik daerah maupun nasional serta jaringan yang kuat dalam partai politik, kelompok kepentingan. Faktor modal kultural dalam bentuk pengetahuan yang mendalam dalam pengelolaan kenegaraan,  kualifikasi  pendidikan  yang  dimiliki  oleh kandidat, gelar akademik dan pengetahuan bahasa. Serta faktor modal simbolik dapat berupa prestise yang sudah ada sejak lama, kehormataan dari orang tua maupun menjadi tokoh tertentu serta memiliki kharisma yang sudah ada sejak lahir dan dapat mempengaruhi orang lain. Empat kekuatan modal tersebut menjadi faktor kemenangan kandidat dalam kontestasi pemilihan.
Kekuatan modalitas yang dimiliki menjadi nilai politik yang fundamental dalam dinamika pemilihan kontemporer. Dalam bukunya The Forms of Capital yang ditulis oleh Bordieu  membedakan tiga bentuk modal. Pertama modal ekonomi dalam bentuk materi/uang yang dimiliki baik itu kekayaan bergerak dan tidak bergerak dan memiliki nilai simbolik. Kedua modal budaya dapat bernilai budaya yang sudah terbentuk dalam masyarakat serta pola-pola konsumsi. Modal budaya juga mencakup kekayaan properti yang dimiliki dan menjadi modal yang besar dalam membentuk pola budaya politik seperti pengetahuan pendidikan, bentuk-bentuk bahasa yang terpolarisasi dalam budaya kelompok tertentu. Modal menurut Bourdiu memiliki peran sebagai relasi sosial dalam membangun jejaring yang luas untuk melakukan sistem pertukaran dalam bentuk materi atau simbol untuk merepresentasikan kekuatan modalitas politik dalam formasi sosial tertentu. (Bourdieu, “The Forms of Capital” dalam J.G Richarson (ed) Handbook of Theory and for the Sosiology of Education, 1986:6-7).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonardo Snafi, dkk tentang Kontestalasi politik identitas pada etnis papua dalam pemilihan kepada daerah Kota Sorong menyimpulkan bahwa Politik identitas etnik itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempersatukan kelompok-kelompok etniknya untuk kepentingan merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Maka melibatkan identitas etnik
dari primodialisme, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, dan kelompok politik untuk melebur menjadi satu dalam semangat merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.(Ferinandus, Muhadjir, Setiadi, & Hakimul, 2018:130).
Dari hasil penelitian ini ditemukan secara signifikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pilgub Maluku Utara Tahun 2013, bahwa faktor ketokohan seseorang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh kandidat dalam menen- tukan keputusan memilih terhadap kandidat calon tertentu. Di bandingkan dengan empat faktor lainnya, ketokohan merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat dominan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukakan, aspek-aspek yang melekat pada faktor ketokohan yaitu kredibilitas, kemampuan dan kepribadian yang mem- punyai peranan sangat penting dalam membentuk sikap pemilih terhadap tokoh partai tertentu. (Wance & Suhu, 2019:113). Sedangkan Hasil penelitian di Pilkada Halma- hera Selatan 2015 bahwa Proses pemilihan dari sekian tahapan sudah bisa disebut berjalan efektif. Tetapi perlu dibenahi khusunya pada tahapan rekapitulasi suara hasil pemilihan yang masih menimbulkan rasa ketidak adilan dari sebagaian pasangan calon pasangan calon (Karim, Wance, & Taib, 2017: 63).
Kemenangan kandidat dalam pilkada dapat dilihat dari latar belakang seperti tingkat pendidikan, pengalaman pekerjaan serta ketokohan dalam lingkungan masyarakat setempat (tokoh agama, adat, organisasi pemuda serta keprofesian).  Menurut Nurasmi modal sosial yang dimiliki oleh kandidat sangat berkaitan dengan membangun jejaring kepercayaan dengan masyarakat. (Nurhasmi, 2003:8). Selain itu, pandangan dari pakar ilmu politik membagi modal sosial menjadi dua kelompok besar yaitu pertama jaringan hubungan sosial ( sosial network ) yaitu membangun jejaring sosial dalam memperkuat kekuatan politik antara kelompok tertentu. Kedua menekan pada karakteristik ( embedded ) pribadi seseorang yang saling berinteraksi antara sesama kelompok maupun pribadi dalam membentuk hubungan serta relasi sosial  (Ancok, 2003:11). Sedangkan menurut Fukuyama membedakan teori modal sosial dengan modal manusia ( human capital ). Pertama modal sosial merupakan kemampuan kapabilitas yang muncul dari hasil kepercayaan yang umum dalam lingkungan masyarakat atau bagian kelompok terkecil. Bagian kelompok terkecil terlembaga dalam mem- bentuk jejaring, hubungan sosial untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan sosial masyarakat untuk di transformasikan dalam hubungan kultural yang ada seperti agama, tradisi dan sejarah (Fukuyama, 2002). Teori modal sosial yang telah diuraikan oleh pakar sosial mempuyai korelasi yanga sama dalam mendiskripsikan dimamika demokrasi bahkan melakukan analisis politik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.
Sedangkan menurut Robert Putnam modal sosial adalah suatu saling percaya ( mutual trust) masyarakat terhadap para pemimpinnya yang sudah berada pada institusi Negara. Modal sosial didefinisikan juga sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan ( networks ) yang baik antara masyarakat dengan perangkat kekuatan politik pada lembaga formal yang ada. Sehingga norma-norma ( norms ) menjadi nilai yang terbentuk dan menjadi domain kekuatan politik dalam kehidupan sosial untuk merekat keyakinan sosial antara masyarakat dengan institusi yang ada dalam Negara. Selain itu, kepercayaan sosial ( social trust ) dapat menjadi faktor pendorong untuk kepentingan bersama masyarakat, kelompok dengan melakukan kola- borasi sosial. Aspek modal sosial yang dilihat menurut pendapat ini lebih pada jaringan sosial, ikatan masyarakat dengan lembaga formal yang menajdi norma untuk mendorng produktifitas (Putnam, 1993). Berbeda dengan Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai kekuatan sumber daya yang sangat potensial yang dimiliki oleh seseorang dan kelompok tertentu dari jaringan sosial yang sudah terlembaga dalam Negara, serta hubungan yang akan berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pengakuan antara seseorang dengan kelompok bahkan kelompok bersama dengan Negara. Pengakuan pada jaringan sosial menjadi perkenalan timbal balik baik dalam keanggotaan di dalam kelompok untuk memberikan dukungan secara kolektif dengan tujuan membangun jaringan sosial antara masyarakat dengan Negara (Bourdieu, Outline of A Theory of Practice, 1995: 5). Dalam pelaksanaan rekrutmen politik calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun kabupaten/kota perlu lebih memperhatikan proses mekanismennya, sehingga tahapan-tahapan rekrutmen politik anggota DPR, DPRD sesuai dengan Juklak yang telah ditetapkan DPP. Proses rekrutmen calon anggota legislatif harus benar-benar sesuai dengan keinginan partai dan masyarakat, dan calon anggota legislatif harus dikenal masyarakat dan memiliki kualitas dan kapasitas jikalau menjadi anggota DPR dan DPRD. Dalam proses rekrutmen ini, DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Barat juga melakukan survey terhadap para Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019. (Kaunar & Wance, 2017:69).
Arena kontetstasi politik tidak bisa dilepaskan dari dukungan modal ekonomi baik kandidat maupun para kartel yang memberikan modal ekonomi kepada kandidat yang terlibat secara langsung di  pilkada. Aktor- aktor ekonomi memberikan dana dalam bentuk keuangan kampanye untuk membiayai kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses pilkada sangat membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Faktor mahalnya ongkos pilkada mengakibatkan kandidat harus mencari aktor donatur keuangan untuk memberikan dana yang besar dalam keperluan kampanye. Tantangan
terbesar perkembangan demokrasi lokal, karena maraknya patronase dan klintealisme yang bekerja sama pada pilkada untuk merebut kekuasaan dengan tujuan kepentingan tertentu.
Ada 3 faktor mahalnya biaya pilkada  yaitu:
a) Kandidat yang mengikuti kontestasi pilkada diharuskan mendapat dukungan dari partai politik. Partai politik yang menjadi kendaraan politik kandidat dalam pilkada mengaharuskan pasangangan calon membeli partai dengan biaya yang mahal.
b) Model sosialisasi kandidat dalam kampanye untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi membutuhkan banyak biaya yang mahal. Seperti, pembuatan poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronika.
c) Maraknya praktek politik uang yang terjadi pada pemilu di Indonesia sehingga menjadi catatan buruknya rasionalisme pilihan politik. Politik uang dengan tujuan mendapat imbalan suara yang signifikan dalam pilkada. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Pemberian uang kepada pemilih sangat menonjol pada saat kampanye dan menjelang pencoblosan di kotak suara (Sahdan, Gregorius, & Haboddin, 2009:124-125).
Ditambahkan Sahdan dan Haboddin, bahwa setiap kontestasi pilkada yang dilaksanakan pada demokrasi lokal maupun nasional membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada” . Istilah dana politik sudah sangat familiar dalam dinamika politik di Indonesia. Biaya politik dapat dibedakan dengan melihat sumber biaya politik dan bagaimana penggunaan dana kampanye , yaitu: 1. Sumber dana politik yang berasal baik dari sumbangan dari para donatur/simptisan kandidat baik dalam bentuk sumbangan perseorangan maupun perusahaan. Dana politik yang diberikan kepada kandidat dapat diartikan sebagai wujud nyata dari para donatur untuk memberikan partisipasi maupun dukungan masyarakat kepada salah satu kandidat pasangan calon kepala daerah.
2.  Dari aspek pengguna, dana politik digunakan oleh kandidat, tim kampanye untuk membiayai aktivitas partai politik, biaya operasional kampanye. Pengguna- an dana politik pada pilkada tidak hanya digunakan kandidat untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur/poster, biaya konvoi kandidat, biaya transportasi serta biaya konsumsi dan pemasangan iklan. Namun pengeluaran biaya pilkada juga diguna- kan pasangan calon untuk bayar partai politik/mahar politik untuk dijadikan  kendaraan politik pada pilkada. (Sahdan, Gregorius, & Haboddin, 2009:124-125)
Modal budaya terbentuk dari individu sejak lahir dan terinternalisasi melalui ajaran orang tua dalam lingkungan
keluarga. Sehigga dapat dikatakan bahwa modal sosial yang multidimensional secara individu dan sangat ter- pengaruh oleh pendidikan formal serta nilai-nilai yang ada pada warisan keluarga. Pembentukan modal budaya secara sadar dan tidak sadar yang sudah terinternalisasi sejak lahir dan membudaya dalam lingkungan keluarga dan berfungsi sebagai nilai yang baru dalam kehidupan sosial secara efektif (Bourdiue, 2003:5). Menurut Bordiue membagi modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:
a.  Internalisasi nilai-nilai pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya baik dalam lingkungan individu maupun keluarga.
b. Cita rasa budaya (cultural taste) pada individu yang dapat termanifestasi dalam lingkungan masyarakat dan preferensi norma yang ada pada individu yang memi- liki rasa memiliki budaya yang tinggi.
c. Kualifikasi-kualifikasi  formal  (seperti  gelar-gelar  uni- versitas) yang dimiliki menjadi modal budaya dalam kelembagaan formal Negara dan mendapatkan peng- hargaan  yang  tinggi  apabila  memiliki  kualifikasi pendidikan sehingga tingkat kebijaksaan semakin tinggi. d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.  Kemapuan budaya sangat penting untuk membentuk nilai yang baik dalam diri indvidu dan dapat mengartikulasikan etika yang baik dan benar.
Dari konsep modal budaya diatas dapat di uaraikan modal budaya ialah nilai yang sudah ada sejak lahir, lingkungan keluarga membentuk ajaran dalam diri yang dapat termanisvestasi dalam kehidupan sosial. Tujuan modal budaya menjadi cita rasa yang khas dalam mem- pertahankan perilaku yang baik, sopan santun antara sesama masyarakat serta menjadi pedoman kehidupan.
Konsep dinasti politik dalam pilkada kontemporer dikenal sebagai sekelompok elit yang mempunyai hubung- an pertalian darah atau hubungan perkawinan dan mempertahan lembaga formal pada keluaraga terdekat. Konteks politik dinasti di Indonesia memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mempengaruhi kekuasaan pada kelompok, keluarga terdekat serta membentuk oligarki politik dalam lingkaran keluarga. Sehingga mereka terkadang relatif mudah menjangkau gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta aktifis. (Bathoro, 2011:117). Adapun orentasi terhadap menjaga kelanggengan kekuasaan tersebut sangat erat kaitannya dengan naluri alamiyah manusia untuk senantiasa menjaga zona kenyamanan beserta fasilitas kemapanan di dalamnya. Hal itulah yang kemudian mendorong penguasa menjaga kekuasaan tetap terpusat dan tidak berpidah ke pihak lain melalui beragam cara. (Djati, 2013:209)
Dalam hal ini, terdapat tiga varian familisme dalam menggambarkan dinasti politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme ( familisme ), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga ( consanguty ) dalam hubungan perkawinan ( marrige ) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut. Di sisi lainnya, keluarga politik mendapatkan jejaring yang lebih besar dengan mampu mengikat keluarga lainnya. Adapun terbentunya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaaan politik yang telah didapat. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme mempengaruhi corak dinasti politik.Pola tersebut kemudian dihubungkan melalui komando saudara tua hingga saudara muda dalam pemerintahan (Bathoro, 2011:117).
Kedua adalah quasi-familisme. Model ini didasar- kan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalism, lingkungan, maupun tribu- lisme sama dengan keluarga tersebut. Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem  kekerabatan  berbasis  artificial.  Oleh  karena  itu, dalam model quasi-familisme, semua anggota family (keluarga) berusaha mengidentifikasi cirri melalui simbol- simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga, jalur perkawinan, maupun situ keluarga lainnya. Maka dalam quasi-familisme sendiri yang digalang adalah proses solidaritas bagi anggotanya baik yang berada dalam ranah formal dan informal. Hal inilah yang menjadikan quasi-feminisme berekembang seperti kekuatan politik oligarkis yang mampu memberikan pengaruh disegala lini kehidupan. (Djati, 2013:209)
Ketiga adalah egosime—familisme. Model dinasti didasarkan pada pemunuhan aspek fungsionalisme diban- dingkan hanya menuruti garis keturunan mapun ikatan darah. Konteks egoisme dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.

## METODE
Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini, (Moleong, 2007: 6). Metode
ini menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, (Nasir, 1998:64). Adapun informan yang diambil representase dari ketua tim pemenangan Ahmad Hidayat Mus, sekretaris tim pemenangan, Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Maluku Utara. Teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara secara lang- sung dengan informan secara langsung yang sifatnya spontan/wawancara, analisis data secara objektif serta tidak melakukan rekayasa dalam penelitian. (Salim, 2006:223). Wawancara mendalam suasana keakraban dengan mengajukan pertayaan (Bungin, 2005:108). Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dengan mengali suatu batasan yang jelas pada aspek kasus yang terjadi dan data yang mendalam disertai berbagai sumber informasi yang akurat. Dengan tujuannya untuk mendeskripsikan dengan utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Mujahidin, 2014). Data-data dari metode studi kasus bisa menggunakan berbagai sumber data yang bisa menguraikan, dan men- jelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis(Kriyantono, 2010). (Cresswell, 2015)bahkan mengutarakan studi kasus memiliki ciri utama yakni dengan memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Seperti harta kekayaan kandidat pada Pilkada Maluku Utara, perolehan suara pasangan, struktur karier politik pada jabatan partai dan publik, berita acara perolehan suara.
Penelitian ini berlokasi di 2 (dua) tempat yakni Kota Ternate dan ibu kota Maluku Utara (Sofifi), dengan alasan karena kedua daerah tersebut merupakan kediaman keluarga Ahmad Hidayat Mus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yakni menghasilkan data deskriptif berupa gambaran yang bersumber dari berbagai informan dan modalitas dinasti yang dapat terjadi di lapangan. Pendekatan yang gunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang tujuannya mempresentasikan sebuah gambaran mengenai detail-detail masalah dari suatu situasi, atau hubungan-hubungan modalitas dinasti dan tindakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalis modalitas yang digunakan untuk memenangkan arena kontetstasi pilkada Maluku Utara Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan pada jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis data dengan cara mendiskripsikan temuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan untuk menguraikan model modalitas keluarga AHM yang digunakan untuk memenangkan arena politik serta bagaimana modalitas digunakan untuk mempertahankan keluarga dinasti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan teori modalitas sosial untuk menganalisis dinamika pemilihan gubenur Maluku Utara tahun 2018. Ada empat modalitas yang akan diuraikan untuk menganalisis modalitas Ahmad Hidayat Mus (AHM) yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal politik. Dari keempat modal tersebut juga akan menguraikan modalitas yang ada pada calon gubenur dan wakil gubernur Maluku Utara pada tahun 2018 yang bertarung pada kontestasi politik daerah tahun 2018. Sehingga akan mendapatkan faktor kemenangan dan kekalahan dari setiap modal yang dimiliki, baik oleh pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM- RIVAI), pasangan Abdul Gani Kasuba-M. Ali Yasin (AGK- YA), Pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaludin (BUR-ISHAK) Serta Pasangan Muhammad Kasuba- Madjid Husen (MK-MAJU).
Modal Ekonomi Keluarga Ahmad Hidayat Mus Modal ekonomi sangat menentukan kemenangan pasangan calon dalam kontestasi politik. Wilayah ope- rasional kampanye yang luas di Provinsi Maluku Utara membutuhkan biaya akomodasi tim ke daerah-dearah pulau yang dijangkau dengan transportasi laut. Sehingga menyebabkan setiap pasangan calon harus memiliki modal keuangan yang banyak. Modal ekonomi sangat menunjang calon kepala daerah untuk memenangkan arena kontestasi pada pemilihan kepala daerah.
Modal ekonomi dalam penelitian ini akan diuraikan terakit dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus dari tahun 2005-2018. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing modal ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara tahun  2018.  Kekuatan  finansial  dalam  pilkada  menjadi modal yang sangat penting dalam konsolidasi kemenangan pada arena kontestasi pilkada. Modal eko-nomi Ahmad Hidaya Mus terakumulasi pada modal-modal yang lain termaksud modal simbolik serta modal kultural. Kekayaan yang dimilki mampu melengkapi modal-modal yang lain dan faktor kelemahan yang ada pada kandidat. Sehingga kekuatan modal ekonomi yang besar mampu meningkatkan elektabilitas AHM yang sangat siginifikan serta kerja-kerja tim dalam pemenangan pada Pilgub Maluku Utara 2018. Hal ini berdasarkan  pada modal ekonomi yang dimiliki
dari tahun ketahun mengalami peningkatan sejak menjabat menjadi bupati kepulauan Sula (2005-20115) sehingga kekuatan politik dalam memenangka kontestasi sangat besar. Berdasarkan pada laporan LHKPN mengalami peningkatan sejak tahun 2005-2018, adapun hasil kekayaan dapat dilihat pada tabel 1.
Semua calon di wajibkan melaporan harta kekayaan baik dalam bentuk harta tidak bergerak, harta bergerak maupun giro dan setara kas lannya. Berdasarkan pada data yang didapat dari LHKPN tahun 2005-2010 total harta kekayaan yang dimiliki oleh AHM sejumlah 7.633.906.000. sedangkan pada laporan LHKPN 2010- 2013 total kekayaan AHM dengan jumlah 36.725.269.635, dari hasil laporan tersebut harta kekayaan yang dimiliki meningkat. Laporan LHKPN 2013-2018 total kekayaan yang dimiliki meningkat dari tahun sebelumya dengan jumlah 52.241.112.194.

## Modal Ekonomi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur
Sistem pemilihan kepala daerah dengan sistem kampanye serta sosialisasi secara langsung, tatap muka, bertemu dengan masyarakat dengan tujuan mendapatkan suara pemilih. Model kampanye secara tersebut sehingga pasangan calon yang bertarung harus memiliki modal ekonomi yang banyak untuk memaksimalkan peluang dalam kontetstasi pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Pada data modal ekonomi dibawah ini akan diurai- kan secara detail harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan calon berdasarkan pada LHKPN tahun 2018 . Data harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus sejumlah 52.241.112.194, ini merupakan harta kekayaan calon gubernur terbanyak dibandingkan dengan pasangan yang lain. Sedangkan harta kekayaan Rivai Umar dengan jumlah 2.373.364.987 dari total kekayaan calon wakil gubernur Maluku Utara yang mendamping AHM masih sangat rendah. Namun dari harta kekayaan yang dimiliki oleh dua pasangan AHM-RIVAI merupakan pasangan kandidat calon pada pilgub Maluku Utara 2018 yang memiliki harta kekayaan terbanyak, dapat dilihat pada Gambar 1.
Perbandingan harta kekayaan pribadi diantara keduanya cukup memiliki perbedaan. Ahmad Hidayat Mus memiliki harta kekayaan terbanyak diantara calon lainnya

## Tabel 1. Harta Kekayaan Ahmad Hidayat Mus 2005-2018
No Nama Harta 2005-2010 2010-2013 2013-2018 1 Harta tidak bergerak 4.128.906.000 21.500.227.500 21.500.227.500 2 Harta bergerak 2.455.000.000 4.525.000.000 5.855.000.000 3 Giro dan setara kas lainnya 780.000.000 9.236.483.907 8.236.483.907 4 Hutang piutang 187.746.059 Total Harta 7.633.906.000 36.725.269.635 52.241.112.194 (Sumber: LHKPN, 2019
termaksud Rivai Umar yang menjadi calon wakilnya. Namun jika di gabungkan harta kedua pasangan ini maka yang paling terbesar di antara calon lainnya. Dari data harta kekayaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor keunggulan pasangan AHM-RIVAI pada pemilihan kepala (Pilkada) adalah bayaknya modal ekonomi yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan keunggulan pasangan AHM-RIVAI adalah memiliki harta kekayaan terbanyak, meskipun bukan menjadi salah satunya faktor keunggulan yang utama.
Keunggulan di modal ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Field (2016:81) dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong inovasi dan meningkatkan keunggulan dalam berkompetisi. Termaksud dalam kasus kompetesi politik di provinsi Maluku utara bahwa modal ekonomi menjadi faktor determinan dalam kemenangan pilkada. Akumulasi kekuatan modal yang kuat menjadi variabel kemenangan pada pilkada.

## Harta Kekayaan Pasangan Abdul Gani Kasuba dan M. Ali Yasin
Ali Yasin pertama terlibat dalam pemilihan gubernur Maluku Utara 2018. Namuan ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Tengah selama dua periode (2007-2017), ia kemudian maju menjadi calon wakil gubernur Maluku Utara. Pengalaman menjabat sebagai bupati dua periode menjadikan harta kekayaaan Ali Yasin terbanyak setelah Ahmad Hidayat Mus dengan jumlah 22.233.400.134. Sementara itu, Abdul Gani Kasuba sebagai petahana memiliki harta kekayaan yang terbilang sangat beberda dengan pasangan wakilnya Ali Yasin yaitu sebanyak 6.545.876.657. Dilihat dari data tersebut bahwa jika digabungkan harta kekayaan kedua pasangan maka dapat disimpulkan keduanya memiliki modal ekonomi yang terbesar kedua setelah pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Sehingga dari modal ekonomi yang dimiliki menjadi faktor penentu kemenangan kedua pasangan ini.
Harta kekayaan Abdul Gani Kasuba tergolong kecil jika dibandingkan dengan Calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengannya yaitu M. Ali Yasin Ali. Jika di urutkan dari empat pasangan wakil makan Ali Yasin memiliki posisi yang terbanyak dalam memiliki kekayaan.
(Sumber: LHKPN,2018) Rp- Rp10.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp30.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp60.000.000.000 AHM-RIVAI Bur-Ishak AGK-YA MK-Madju Cagub Cawagub
Garfik 1. Harta Kekayaan Cagub dan Cawagub Maluku Utara 2018
Modal ekonomi yang kuat antara kedua pasangan gubenur dan wakil gubenur, tentu akan berimplikasi langsung dengan semangat juang dan kepercayaan tim sukses, relawan dalam menghadapi kontestasi Pilgub Maluku Utara 2018. Setia momen pemilihan cost politik yang sangat mahal yang jika memiliki modal ekonomi yang besar akan menunjang modal-modal lain dalam pemenangan serta konsolidasi tim.

## Harta Kekayaan Pasangan Burhan Abdurahman- Ishak Djamaludin
Buhan Abdurahman, sebagai calon kepala daerah di Provinsi Maluku Utara wajib untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki selama menjabat sebagai penye- lenggaran pemerintah. Berdasarkan pada Laporan LHKPN, jumlah kekakayaan yang dimiliki oleh Burhan Abdurahman dengan total Rp. 10.741.118.200. sedangkan harta kekayaan wakilnya, Ishak Djamaludin sejumlah Rp. 1.384.369.000. Dari uraian harta kekayaan dua pasangan ini maka pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 memiliki jumlah kekayaan terbesar ketiga setelah Pasangan AHM-RIVAI, AGK-YA. Pada saat mencalonkan diri menjadi calo Gubernur, Burhan Abdu- rahman menjabat sebagai Walikota Ternate dua periode (2010-2021). Kepemimpinan selama dua periode tersebut menambah modal ekonomi semakin meningkat sebelum menjabat menjadi Walikota Ternate.

## Harta Kekayaan Muhammad Kasuba-Majid Husen
Muhamamd Kasuba putra kelahiran Bibinoi, Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 24 September 1960. Karir politik berawal dari menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku (1999- 2001) Angota DPRD Provisi Maluku Utara (2001-2005) dari Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) Bupati Halmahera Selatan dua perode (2005-2015). Berdasarkan pada Laporan LHKPN KPK 2018 Harta kekayaan yang dimiliki oleh Muhammad Kasuda  Rp 4.556.879.249. Sedangkan Masjid Husen mengawali karier dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) karier terakhir setelah menadi purna bakti adalah pernah mendampingi Gubenur Maluku Utara Abdul Gani Kasuda untuk menjadi Sekretaris Provinsi (2013-2016). Sedangkan karier politik dimulai dari menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara  (2015-Sekarang). Berdasarkan hasil Laporan LHKPN KPK harta kekayaan yang dimiliki oleh Madjid Husen sebesar  Rp 3.137.763.816. Sesuai dengan hasil laporan kekayaan dari kedua pasangar Calon Wakil Gubenur dan Wakil Gubenur Maluku Utara 2018, sangat sedikit jika dibandinngkan dari 4 pasangan calon yang lain. Sehingga dengan modal ekonomi yang yang kecil juga mampu mempengaruh kerja-kerja tim pemenangan pada Pilgub Maluku Utara 2018.
Reproduksi Modal Sosial Ahmad Hidayat Mus Pertama-tama kita harus menentukan posisi masing- masing reproduksi modal sosial Ahmad Hidayat Mus. Dalam analisis Bourdieu, posisi dapat diplotkan di arena dengan mengumpulkan seperangkat data tentang jenis dan volume modal dimiliki oleh agen-agen sosial, tingkat pendidikan dan institusi yang dimasuki, jaringan sosial, keanggota  dan  afiliasi,  pekerjaan,  tempat  tinggal,  dan sebagainya. Setelah itu, profil individu dimasukan dalam satu kelompok dengan karakteristik habitus yang sama dan bertentangan. (Thomson, 2010:72).
Tabel 2. Pengalaman Organisasi/Partai Politik Jabatan Institusi Tahun Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara Golkar-Maluku Utara 2010-2015 Ketua HKST Maluku Utara HKST-Maluku Utara 2013-2018 Ketua DPP Bapilu Indonesia Timur DPP Golkar 2015-2018 Salahakan Sultan Ternate Sultan Ternate 2013 - Sekarang

## (Sumber: KPUD, 2019)
Penjelasan pertama adalah posisi politik dari Ahmad Hidayat Mus. Latar belakang sebagai seorang pengusaha dengan pendidikan sarjana Ekonomi lulusan salah satu perguaruan swasta di Bandung yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPKP (1989-1994), ia memiliki akumulasi modal ekonomi yang cukup signi- fikan.  Selain  itu,  pada  dirinya  juga  terdapat  akumulasi jaringan kesultanan sebagai Salahakan Sultan Ternate. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa modalitas Ahmad Hidayat Mus baik melalui perangkat sosialisasi, arah orentasi, maupun pengalaman politik. Sehingga arena politik di Maluku Utara menjadi keharusan sebuah korespondensi modalitas (kandidat-pemilih) yang mampu memberikan  legistimasi  politik  melalui  afiliasi  suara ( Voting behavior ). Melalui modalitas yang menjadi jaring- an gerakan pemenangan serta strategi politik, disamping kuasa simbolik yang dimiliki selama mejabat sebagai pejabat daerah.
Posisi politik anggota keluarga dinasti AHM berada pada arena politik dengan memposisikan klan politik pada jabatan kepala daerah serta DPRD. Posisi modal sosial mereka mendekati arena ekonomi secara signifikan. Selain itu, Klan Ahmad Hidayat Mus memiliki modal kultural yang kuat dengan terpilihnya AHM sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (HKST) Maluku Utara (2013-2018).Modal kultural yang dimiliki ini untuk menarik pemiliki suara pada beberapa daerah yang mayoritas penduduknya adalah pendatang dari Sulawesi Tengggara ke Maluku Utara, Misalnya penduduk di Kabupaten Kepulauan Taliabo, Pulau Baca, Kepulauan Obi. Ahmad Hidayat Mus memiliki hubungan yang kuat terhadap organisasi paguyuban maupun
salahakan kesultanan Ternate sehingga jaringan serta kekuatan politik sudah terbentuk untuk menjadi modal kultural.
Berdasarkan pada pemetaan tersebut, kekuatan modalitas yang dimiliki oleh klan Ahmad Hidayat Mus berada pada posisi dominasi poliitk dan kuasa simbolik yang sudah dibangun sejak menjabat menajdi bupati kepulauan Sula serta jabatan politik dinasti yang dibangun bersama keluarnya menjadi modal politik serat modal sosial. Dominan Ahmad Hidayat Mus dalam arena politik serta pengaruhnya pada modal ekonomi yang semakin kuat. Doxa berupa to-panrita merupakan salah satu sumber reproduksi sosialnya dalam masyarakat menengah hingga kelompok elit intelektual. Sedangkan doxa to-warani ber- pengaruh pada masyarakat bawah dengan karakteristik budaya yang kuat.

## Dinasti dan Jaringan: Reproduksi dan Transformasi Modal Politik
Pada bagian ini ada dua hal pokok yang akan diurai- kan. Pertama, menyangkut klan politik dari reproduksi kuasa dinasti keluarga Ahmad Hidayat Mus. Dinasti di sini yang berkaitan dengan otoritas politik yang di repoduksi oleh klan keluarga Ahmad Hidayat Mus serta mendapatkan otoritas politik dari masyarakat Maluku Utara kepada masing-masing klan melalui bekerjanya habitus dan doxa, serta proses reproduksi kekuatan modal ekonomi.
Kedua, berkaitan dengan strategi sebagai cara klan Ahmad Hidayat Mus membangun eksistensinya dalam politik. Strategi tersebut berupa jaringan-jaringan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga yang menjadi kepala daerah, anggota DPRD serta Ketua Partai Politik dan jaringan birokrasi. Jaringan tersebut digunakan sebagai alat reproduksi kuasa. Sehingga, reproduksi modal ekonomi, modal kultural yang berkaitan dengan klan Ahmad Hidayat Mus berkaitan dengan jaringan politik. Modal ini kemudian bertransformasi ke modal politik dan modal sosial. Apabila dilihat secara mendetail, tampak bahwa jaringan-jaringan ini berkerja dengan cara yang cenderung modal ekonomi untuk membangun klan dinasti politik.
Ada beragam jaringan yang bekerja dalam repro- duksi dinasti Ahmad Hidayat Mus. Jaringan utama terbentuknya dinasti berasal dari modal politik yang dibangun menjadi Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015), kemudian ketua DPD I Golkar Maluku Utara (2010-2015). Sejak terbentuknya modal politik yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus kemudian terbangun klan dinasti politik yang kuat pada anggota DPRD serta Kepala Daerah di Kabupaten di Maluku Utara. Untuk jaringan yang tampak jelas dalam dinasti politik adalah Zainal Mus Bupati Bangka Kepulauan (2017-2022),
Aliong Mus Bupati Kepulauan Taliabo (2016-2021), Aliong Mus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (2014- 2019), Hj Nurohmah Ahmad Hidayat Mus Anggota DPRD RI (2010-2014). Ada cukup banyak jaringan baik ekonomi maupun politik yang bekerja dalam proses sosial politik yang melibatkan dinasti Ahmad Hidayat Mus.
Selain jaringan keluarga, terdapat juga jaringan- jaringan lain, yaitu Salahakan Ternate, HKST Maluku Utara, dan partai Golkar Maluku Utara. Pembentukan jaringan ini yang dianggap penting dan sangat signifikan dalam mendukung dinasti politik. Sementara itu yang sangat menonjol dalam mempengaruh dalam pembetukan jaringan pada masyarakat di Maluku Utara. Kekuatan politik dinasti Ahmad Hidayat Mus terbentuk setelah men- jabat sebagai Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005- 2015) dan berhasil mengantar keluarga politiknya pada jabatan DPRD, DPR RI serta kepala daerah di kepulauan Taliabo dan Bangka Kepulauan. Setelah Menjadi Bupati Kepulauan Sula pada periode kedua, tahun pemilihan legislatif 2009 yang kedua kalinya dilaksanakan secara langsung. Hi Nurohma Ahmad Hidayat Mus terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dapil Provinsi Maluku Utara. Kemudian Zainal Mus menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dari partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sula (2009- 2014). AHM berhasil memanfaatkan pengalaman dan modal-modal penunjang yang sudah terbentuk dalam diri kepemimpinannya. Karir kepemimpinan AHM baik sebagai Ketua DPRD, Bupati Kepulauan Sula (2005- 2015), menjadi pengusaha memunculkan modal politik yang turut berkontribusi dalam membangunan keluarga politik di Maluku Utara dan memenangkan Zainal Mus di Kabupaten Bangka Kepulauan.
Kekuatan modal politik Mampu membentuk segitiga akomasi modal dalam mebangun hubungan yang baik dengan unsur-unsur yaitu aparat birokrasi Negara dan politik ditingkat lokal.
Kedekatan AHM dengan Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (2010-2014), Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Serta Bendahara DPP Partai Golkar Setya Novanto, kedekatan tokoh-tokoh DPP Partai Golkar begitu baik dalam membangun kekuatan partai Golkar di tingkat pusat. Kontribusi Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Kepulauan Sula serta pencapaian dalam melakukan pemekaran Kabupaten Taliabo (2013) mem- berikan dampak modal politik karena dianggap sebagai figur  yang  memprakarsai  terbentuknya  Kabupaten Taliabo. Kekuatan AHM sebagai elit lokal tergambarkan dalam keberhasilan membangun keluarga politik yang kuat, dimana terdapat beberapa keluarga Ahmad Hidayat Mus menjadi elit lokal. Di partai Golkar, hingga saat ini keluarga politik Ahmad Hidayat Mus masih mendominasi kepemimpinan di Maluku Utara. Alien Mus, adik kandung terpilih menjadi ketua DPD I Partai Golkar
Provinsi Maluku Utara, Menggantikan Ahmad Hidayat Mus pada periode (2010-2015), Aliong Mus Ketua DPD II Kabupaten Taliabo. Keluarga Ahmad Hidayat Mus mendominasi jabatan oragnisasi partai sudah sejak masih menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun dominasi keluarag dinasti Ahmad Hidayat Mus di Partai Golkar sebagai berikut:

## Tabel 3. Dinasti Ahmad Hidayat Mus
Dinasti Ahmad Hidayat Mus Jabatan Tahun Zainal Mus Ketua DPRD Kabupaten Sula 2009-2014,2010- 2014 Bupati Banggai 2017-2022 Aliong Mus DPRD Provinsi Maluku Utara 2010-2014 Bupati Kepulauan Taliabo 2015-2021 Alien Mus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara 2014-2019 Ketua DPD 1 Partai Golkar 2014-2019 Hj.Nurohmah Ahmad Hidayat Mus Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar 2010-2014 (Sumber KPUD 2019)
Ada beragam jaringan yang bekerja dalam repro- duksi dinasti Ahmad Hidayat Mus. Jaringan utama terbentuknya dinasti berasal dari modal politik yang dibangun menjadi Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015), kemudian ketua DPD I Golkar Maluku Utara (2010-2015). Sejak terbentuknya modal politik yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus kemudian terbangun klan dinasti politik yang kuat pada anggota DPRD serta Kepala Daerah di Kabupaten di Maluku Utara. Untuk jaringan yang tampak jelas dalam dinasti politik adalah Zainal Mus Bupati Bangka Kepulauan (2017-2022), Aliong Mus Bupati Kepulauan Taliabo (2016-2021), Aliong Mus Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019), Hj Nurohmah Ahmad Hidayat Mus Anggota DPRD RI (2010-2014). Ada cukup banyak jaringan baik ekonomi maupun politik yang bekerja dalam proses sosial politik yang melibatkan dinasti Ahmad Hidayat Mus. Selain itu,  jaringan keluarga, terdapat juga jaringan-jaringan lain, yaitu Salahakan Ternate, HKST Maluku Utara, dan partai Golkar Maluku Utara. Pembentukan jaringan ini yang dianggap penting dan sangat signifikan dalam mendukung dinasti politik. Sementara itu yang sangat menonjol dalam mempengaruh dalam pembetukan jaringan pada masyarakat di Maluku Utara. Kekuatan politik dinasti Ahmad Hidayat Mus terbentuk setelah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula dua periode (2005-2015) dan berhasil mengantar keluarga politiknya pada jabatan DPRD, DPR RI serta kepala daerah di kepulauan Taliabo dan Bangka Kepulauan. Setelah Menjadi Bupati Kepulauan Sula pada periode kedua, tahun pemilihan legislatif 2009 yang kedua kalinya dilaksanakan secara langsung. Selain
itu, Hi Nurohma Ahmad Hidayat Mus terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara. Kemudian Zainal Mus menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dari Partai Golkar sekaligus menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sulan (2009-2014).
Pengalaman AHM dalam karier politik menjadi kematangan berpolitik dan menjadi modal-modal penun- jang yang sudah terbentuk dalam diri kepemim-pinannya. Karir kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus baik sebagai Ketua DPRD, Bupati Kepulauan Sula (2005-2015), menjadi pengusaha memunculkan modal politik yang turut berkontribusi dalam membangunan keluarga politik di Maluku Utara dan memenangkan Zainal Mus di Kabupaten Bangka Kepulauan. Kekuatan modal politik mampu membentuk segitiga akomasi modal politik dalam membangun relasi sosia yang baik dengan berbagai unsur- unsur yaitu aparat birokrasi, elit politik, tokoh agama serta kelompok kepentingan lainnya.
Kedekatan Ahmad Hidayat Mus dengan Aburizal Bakri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (2010- 2014), Sekretaris Jenderal Idrus Marham, serta Bendahara DPP Partai Golkar Setya Novanto, kedekatan tokoh- tokoh DPP Partai Golkar begitu baik dalam membangun kekuatan partai Golkar di tingkat pusat. Kontribusi AHM sebagai Bupati Kepulauan Sula serta pencapaian dalam melakukan pemekaran Kabupaten Taliabo (2013) memberikan dampak modal politik karena dianggap sebagai figur yang memprakarsai terbentuknya Kabupaten Taliabo. Kekuatan AHM sebagai elit lokal tergambarkan dalam keberhasilan membangun keluarga politik yang kuat, dimana terdapat beberapa keluarga Ahmad Hidayat Mus menjadi elit lokal. Sedangkan dominasi Partai Golkar Maluku Utara hingga saat ini keluarga politik Ahmad Hidayat Mus masih mendominasi kepemimpinan. Alien Mus, adik kandung terpilih menjadi ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Menggantikan Ahmad Hidayat Mus pada periode (2010-2015), Aliong Mus Ketua DPD II Kabupaten Taliabo. Keluarga Ahmad Hidayat Mus mendominasi jabatan oragnisasi partai sudah sejak masih menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun dominasi keluarag dinasti Ahmad Hidayat Mus di Partai Golkar pada Tabel 3.

## Tabel 3. Dominasi Keluarga Ahmad Hidayat Mus di Partai
Golkar No Keluarga Dinasti Jabatan 1 Ahmad Hidayat Mus Ketua DPD I Parta Golkar Maluku Utara Kordinator Bapilu Indonesia Timur DPP Partai Gokkar 2 Alien Mus Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara 3 Aliong Mus Ketua II Partai Golkar Kepaulauan Taliabo
Sumber: KPUD, 2019

## Pimilihan Kepala Daerah 2018: Peran Modal Politik
Pemilihan Gubenur Maluku Utara merupakan sarana untuk mengkur dukungan rakyat terhadap kandidat yang bertarung. Oleh karena itu pasangan calon akan berupaya sekuatnya untuk meraih suara sebanyak- banyaknya sehingga dapat menang pada Pilgub Maluku Utara Tahun 2018. Semakin besar distribusi suara yang tersebar di kabupaten/kota akan semakin besar peluang memenangkan pemilihan kepada daerah. setiap tim kampanye akan berusaha meperoleh suara sebanyak mungkin supaya peluang lebih besar memperoleh kekuasaan untuk dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Mari kita mulai mengiangat Pilkada 2018 yang dipilih secara langsung oleh rakyat Maluku Utara. Salah satu syarat penting adalah calon gubernur (Cagub) serta calon wakil gubernur (Cawagub) harus berasal dari gabungan koalisi partai politik maupun calon indepeden. Pedoman aturan yang sudah ada telah menetapkan kriteria kelayakan bahwa hanya partai dengan minimal tiga persen suara dari total suara yang dapat mengajukan calon. Sedangkan bagi partai yang tidak memenuhi kriteria aturan yang sudah dapat diperbolehkan mengajukan calon jika mampu membentuk koalisi hingga memenuhi ambang batas. Secara prosedural Pilgub Maluku Utara 2018 ini digelar dua putaran. Pada putaran kedua dilaksanakan karena amar putusan Mahkamah Konsitusi untuk melaksanakan PSU di beberapa daerah.
Pada Pilkada Maluku Utara 2018 adalah Pemilihan yang sudah dilakukan beberapa kalinya oleh rakyat Maluku Utara. Pilgub 2018 diadakan dalam suasana yang damai dan sejuk serta dikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan calon  Nomor urut 1 AHM-Rivai yang diusung oleh Partai Golkar, PPP (9 Kursi), Pasangan Nomor 2 Bur-Jadi yang diusung oleh Partai Hanura, Demokrat, Nasdem, PKB, PBB. Kemudian Pasangan Nomor 3 AGK-YA didukung oleh PDI-Perjuangan, PKPI (9 Kursi) serta pasangan nomor 4 MK- Maju didukung oleh partai Gerindra, PKS dan PAN. Adapun pasangan calon berserta nomor urut berdasarkan tabel berikut ini:

## Tabel 4. Partai Pengusung Pada Pilkada Maluku Utara 2018
No. Nama Kandidat Partai Pengusung Jumlah Kursi 1 Ahmad Hidayat Mus- Rivai Umar Golkar, PPP 9 Kursi 2 Burhan Abdurrahman- Ishak Djamaludin Hanura, PBB, Demokrat, PKB, Nasdem 16 Kursi 3 Abdul Gani Kasuba- Ali Yasin Ali PDI-Perjuangan, PKPI 9 Kursi 4 Muhammad Kasuba- Madjid Husen Gerindra,PKS,PAN 11 Kursi Sumber: KPUD, 2019
Keberadaan partai politik (parpol) adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara yang menganut demokrasi seperti di Indonesia.Eksistensi partai politik dituntut untuk mampu menjadi fasilitator antara kepen- tingan masyarakat dan pemangku kebijakan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat.menurut (Al-Hamdi, 2013: 8) salah satu karakteristik dari partai politik yaitu partai politik memi- liki orientasi kekuasaan sebagai instrument untuk meng- implementasikan kepentingan rakayat. Selain itu bagi seorang kandidat atau aktor politik, partai politik juga merupakan instrument utama dalam negara demokrasi untuk memobilisasi dan memperoleh dukungan dalam rangka mendapatkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaan.
Dukungan partai politik terhadap kandidat pada pilkada Maluku Utara 2018 tidak terlepas dari proses konsolidasi politik ditingkat daerah maupun tingkat pusat untuk melakukan seleksi calon pemimpin daerah melalui kontestasi. Dinamika partai politik yang terjadi di Maluku Utara dalam menentukan arah dukungan sesunngguhnya mencermikan berbagai pertimbangan politik oleh partai politik dalam mengusung kandidat. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh partai politik dalam berkolasi atau mengusung kandidat adalah faktor figuritas, visi misi serta kesamaan platform partai politik

## Survei Elektabilitas Kandidat
Suvei elektabilitas (keterpilihan) dari lembaga- lembaga nasional dan lokal dijadikan sebagai referensi kandidat/bakal calon dalam mengukur tingkat kepopu-leran pada masyarakat. Bagi kandidat survei sangat penting untuk mengatur lagi strategi kampanye, pola komunikasi serta isu yang harus disampaikan ketika berada di masyarakat pemilik suara. Pada penelitian ini ada dua lembaga yang melakukan survei terhadap empat pasangan calon kepala daerah pada pilgub Maluku Utara 2018 yaitu PRC (25- 31 Januari 2018) dan Lembaga Zona Politika Indonesia. Dengan metode dari kedua lembaga yang independen maka ada perbedaan hasil survei namun memiliki perbedaan angka yang tidak signifikan. Hasil analisis data survei yang berbeda tetapi keduanya menempatkan urutan  elektabilitas pertama dan AHM dan elektabilitas kedua AGK. Untuk hasil survey PRC menempatkan bakal calon AHM pada urutan pertama dengan 19.9% dan Burhan Abdurrahman urutan kedua teratas dengan elektabilitas mencapai 17.0%. sedangkan untuk hasil survei Zona Politika Indonesia menempatkan AGK pada posisi pertama dengan perolehan elektabilitas mencapai 29% sedangkan AHM posisi kedua dengan perolehan elektabilitas mencapai 20%.
Sedangkan Lembaga Zona Politika Indonesia mela- kukan survei terkait elektabilitas bakal Calon Gubernur Maluku Utara 2018 mendatang. Survei ini mencoba
memunculkan Tiga nama sebagai sosok yang paling potensial bersaing pada Pemilihan Gubernue Maluku Utara 2018. Ketiga nama tersebut adalah Calon Gubernur petahana Malut, Abdul Gani Kasuba, mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, serta Walikota Ternate Burhan Abdurrahman.  Berdasarkan hasil survei Zona Politika Indonesia yang dilakukan per 23 Juni-9 Juli 2017 itu menunjukkan, AGK unggul dengan elektabiliras 29%, sementara AHM 22%, BA 19%, dan ada satu lagi RE dengan eletablitas 7%. Survei ini menggunakan metodologi multi stage random sampling dengan 800 responden, tingkat kepercayaan 95 persen dengan 3,4% margin  off  error. Untuk menjaga tingkat akurasi dan presisi data survei dilakukan respondent check dan quality control berlapis. Semua kandidat masih terbuka lebar tergantung kerja strategis tim tiap kandidat, kreativitas kandidat dan relawan menawarkan program pro rakyat ke masyarakat dan waktu pemilihan masih lama sehingga peluang kandidat masih dinamis. Ditambah kekuatan politik masing masing pasangan calon tentu akan meng- geser persepsi pilihan pemilih terhadap pasangan calon Gubernur Maluku Utara. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Elektabilitas Calon Gubernur Maluku Utara
2018 Sumber : PRC, 2019 Ahmad Hidayat  Mus Burhan Abdurahman Abdul Gani Kasuba Muhammad Kasuba Rahasia Tidak Tahu/Tidak Jawab 19,9 17 16,6 4,8 2,4 38,1
Berdasarkan pada hasil survei kedua lembaga ter- sebut berbeda, namun keduanya menguntungkan kedua kandidat yaitu pasangan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus. Tingginya elektabilitas kedua pasangan tersebut menjadi salah satu aspek dari modal politik yang dapat berpengaruh terhadap kemenangannya. Hasil kajian dari lembaga yang kredibel dengan meng- gunakan pendekatan akademik. Survei dari lembaga yang mempunyai reputasi yang baik menjadi pedoman bagi kandidat untuk melihat sejauh mana elektabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menentukan pilihan politik.
Bagi kandidat, hasil survei elektabilitas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan langkah politik dan menyusun strategi kampanye bersama para tim suksesnya. Bagi masyarakat, hasil survei bisa memberikan pengaruh kepada komposisi masyarakat mengambang atau yang belum menentukan pilihan. Pada dasarnya, hasil survei memberikan pengaruh terhadap pilkada baik bagi kandidat dan tim suksesnya maupun bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Sedangkan Lembaga survei independent Lintas Nusantara (Linus) menyatakan, hasil survei kesukaan terhadap bakal calon yang mengikuti kontestasi pilkada Maluku Utara 2018-2023. Hasil survei menempatkan AHM dan AGK di urutan teratas. Menduduki puncak teratas yaitu AHM  berada di urutan pertama dengan 37,7 persen suara responden, posisi kedua ditempati petahana Abdul Gani Kasuba dengan suara 34,6 persen, disusul Walikota Kota Ternate Burhan Abdurahman dengan 10,0 persen, Posisi keempat ditempati Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan dengan dukungan 8,0 persen disusul anggota DPD-RI asal Malut Basri Salama 1,1 persen dan posisi terakhir ditempati Wali Kota Tidore Kepulauan Cap. Ali Ibrahim 1,0 persen. Responden yang menginginkan AGK kembali menjadi Gubernur sebanyak 42,6 persen sementara yang tidak 45,6 persen. Faktor penyebabnya, turunkan elektabilitas AGK dianggap kurang mampu menunaikan janji politik serta menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pem- bangunan infrastruktur. Sementara AHM memiliki peluang lebih baik karena publik menginginkan perubahan dan AHM dianggap dapat mewujudkannya.
Survei dilaksanakan selama dua minggu pada Juni 2017 dan melibatkan 700 responden untuk seluruh masyarakat Maluku Utara dengan margin of error +/- 3,7 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.Responden adalah warga Provinsi Malut yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling.Selain itu, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.Satu pewawancara bertugas untuk mewawancarai 10 orang responden.Quality control ter- hadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti dan 50 persen responden dipilih secara random dengan menelepon setelah wawancara selesai untuk memastikan baru saja telah diwawancarai. (Sumber: ambon.antaranews.com, Selasa 26 Maret 2019). Selain itu, hasil survei untuk mengukur elektabilitas calon wakil gubernur Maluku utara pada Gambar 3.
0 10 20 30 40 Rivai Umar Ishak Djamaludin M. Ali Yasin Ali Majid Husen Rahasia Tidak Tahu/Tidak  Jawab 0,3 0,1 0,1 0,1 2,4 38,1
Gambar 3. Elektabilitas Calon Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 (Sumber : PRC, 2019)
Berdasarkan pada hasil survey PRC untuk meng- ukur elektabilitas calon Wakil Gubernur Maluku Utara dari, Rivai Umar menempati posisi pertama 0.3 Persen sedangkan tiga kandidat M. Ali Yasin, Ishak Djamaludin serta Madjid Husen mempunyai tingkat elektabilitas 0.1 Persen. Dari data tersebut maka calon Wakil Gubenur Maluku Utara 2018 belum diketahui dan masyarakat belum menentukan pilihan. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 39.1 Persen dan masih rahasia 2.4 Persen, dengan angka belum menentukan pilihan yang sangat besar tersebur maka pasangan calon harus meyakinkan lagi dengan visi dan misi serta program pembangunan yang direncanakan setelah terpilih menjadi pemimpin daerah Maluku Utara kedepan

## SIMPULAN
Modal ekonomi yang dimiliki oleh Ahmad Hidayat Mus adalah memiliki Harta kekayaan sebesar Rp 52.241.112.194., terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, giro dan setara kas lainnya. Harta kekayaan Ahmad Hidayat Mus terbanyak jika dibandingkan dengan kandidat lain pada pilkada Maluku Utara tahun 2018. Modal ekonomi yang sangat besar ini mampu mempengaruhi kekuatan politik untuk memenangkan Pilkada Maluku Utara 2018.
Modal sosial yang dimiliki Ahmad Hidayat Mus adalah sumber daya yang dimiliki sejak menjabat Bupati Kepulauan Sula.Ahmad Hidayat Mus mendapat warisan jaringan birokrasi, basis masa kesultanaan Ternate. Selain itu Ahmad Hidayat Mus pernah menjabat sebagai Salahakan Kesultanann Ternate, Ketua Himpunan Keru- kunan Keluarga Sulawesi Tenggara (HKST) Maluku Utara.
Modal Politik Ahmad Hidayat Mus adalah pengalaman politik pernah menjabat Ketua DPRD Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula.Modal politik yang sangat mem- pengaruhi elektabilitas bahwa Ahmad Hidayat Mus mempunyai dukungan politik di internal partai yaitu Partai Golkar Maluku Utara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami ucapankan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayakan serta memberikan hibah dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) DRPM 2018. Pendanaan penelitian sangat membantu para dosen untuk meningkat publikasi pada jurnal terakreditasi nasional serta memberikan pengalaman penelitian yang baru. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian dan
Publikasi (LP3M) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang telah membimbing para dosen sejak pengusulan sampai pada pelaporan penelitian akhir. Tak lupa dosen Ilmu Pemerintahan yang telah  memberikan masukan dan mengarahkan pada bidang keilmuan masing-masing dosen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok, J. (2003). Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM.
Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. Jurnal FISIP UMRAH,
2, (2), 115 - 125.
Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital” dalam J.G Richarson (ed) Handbook of Theory and for the Sosiology of Education. New York: Greewood Press.
Bourdieu, P. (1995). Outline of A Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdiiu, P. (2003). Cultural Reproduksi and Social Reproduksi. London: Routledge.
Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Sosial: Format- format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
Cresswell, W. J. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antra Lima Pendekatan (Edisi Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djati, W. R. (2013). Wasito Raharjo Djati, Revivalisme Keme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, Jurnal Sosiologi Masyarakat, 18, (2), 203-
231.
Ferinandus, L.S., Muhadjir, D., Setiadi, & Hakimul,
I. (2018). Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi Dalam Pemilihan Kepala. Sosiohumaniora, 20, (2), 122-131.
Fukuyama, F. (2002). Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Jakarta: Penerbit Qalam.
Karim, Z., Wance, M., & Taib, J. (2017). Integritas
Kpu Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap
Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015. Jurnal Kawasa VII, (4), 63.
Kaunar, A., & Wance, M. (2017:69). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat). Journal Ilmu Pemerintahan, Unsyiah ,  II, (I), 70.
Kriyantono, R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi (Disertai Contoh Praktis Media, Public Relations Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Moleong, L. J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mujahidin, M. A. (2014). Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Nasir, M. (1998:64). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurhasmi, M. d. (2003:8). Konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah, Pusat Penelitian Politik. Jakarta: Pusat Penelitian Politik.
Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Italia: Prinveton University Press.
Sahdan, Gregorius, & Haboddin, M. (2009). Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia. Yogyakarta: IPD.
Salim, A. (2006:223). Teori dan Paradigma Penelitian. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Thomson, P. (2010:72). “Field” dalam M. Grenfell (ed) Pierre Bourdieu: Key Concepts. Durham:Acumen.
Wance, M. (2018). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. Jurnal Kawasa ,VIII, (1),  39-40..
Wance, M., & Suhu, B. L. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Journal Of  Government, 4, (2), 92.
Wance, M., & Suhu, B. L. (2019:113). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. Jurnal Of Government-JOG, 4, (2), 113-114.