## Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan
Musa STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia musaradit@gmail.com

## Abstrak
Pemberdayaan dan debat teoritisnya masih menarik untuk didiskusikan. Banyak definisi dan implementasi  pemberdayaan  yang  berbeda  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  paradigma membuat diskusi semakin berkembang. Untuk itu tulisan ini akan membahas yang terdiri dari tiga  bagian,  secara  umum  berfokus  pada  analisis  teoritis  tentang  bagaimana  perbedaan paradigma mendefinisikan dan mempraktikkan pemberdayaan. Bagian pertama adalah kata pengantar,  menggambarkan  masalah  sosial  dan  beberapa  elemen  yang  mempraktikkan pemberdayaan  yaitu  pemerintah,  perusahaan,  dan  masyarakat  madani.  Bagian  kedua mendiskusikan  konteks  sejarah  di  mana  istilah  pemberdayaan  terungkap  sebagai  respon 'pembangunan kembali'. Ini memberi penjelasan tentang bagaimana perkembangan berhasil meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  tidak  memberantas  kemiskinan  atau menyediakan  lapangan  kerja  dengan  kecepatan  yang  diantisipasi,  dan  dalam  banyak  kasus, ketidaksetaraan  meningkat.  Pada  bagian  terakhir,  pembahasan  tentang  peran  pemerintah dalam  pemberdayaan  masyarakat  dengan  penjelasan  bahwa  pemerintah  berfungsi  sebagai regulator,  dinamistor,  dan  fasilitator  yang  ketiganya  harus  beriringan  tanpa  ada  yang dipisahkan .
Kata kunci; pemberdayaan, pemerintah, peran
Received: 04-06-2017; accepted: 16-06-2017; published: 01-07-2017 Citation: Musa, ‘Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Mengentaskan Kemiskinan’, Mawa’izh , vol. 8, no. 1 (2017), pp. 107-125

## A. Pendahuluan
emberdayaan  atau empowerment merupakan  bagian  konsep  pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan people centered, participatory,  empowering,  and  sustainable ,  atau  dengan  kata  lain pemberdayaan  yakni  upaya  membangun  daya  masyarakat  dengan  mendorong, memberikan  motivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  diri  yang dimilikinya  serta  berupaya  untuk  mengembangkannya  ke  arah  yang  positif.  Dalam terminologi  pembangunan,  secara  praktis  diartikan  sebagai  upaya  untuk  melibatkan, dan  memberikan  tanggungjawab  yang  jelas  kepada  masyarakat  dalam  pengelolaan pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan.
Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia, sedangkan faktor di luar  diri  manusia  hanyalah  berfungsi  sebagai  stimulus,  perangsang  munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk  mengendalikan  dirinya  sendiri,  untuk  mengembangkan  dirinya  sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  dalam  kondisi sekarang  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan,  yang  merupakan  upaya  memampukan  dan  memandirikan masyarakat.
Menurut  Gunawan  Sumodiningrat,  bahwa  arah  pemberdayaan  masyarakat secara  umum  berpangkal  pada  dua  sasaran  utama,  yaitu  :  Pertama,  melepaskan belenggu  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Kedua,  mempererat  posisi  masyarakat dalam  struktur  kekuasaan.  Untuk  sampai  pada  dua  sasaran  tersebut,  maka  proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Inisial: dari pemerintah,  oleh  pemerintah  dan  untuk  rakyat,  (2)  Partisipatoris  :  dari  pemerintah bersama  masyarakat,  oleh  pemerintah  bersama  masyarakat,  untuk  rakyat,  (3) Emansipatori:  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat,  dan  didukung  oleh  pemerintah bersama  rakyat.  Dengan  demikian,  peran  serta  pemerintah  untuk  mencapai kesejahteraan  dan  kemandirian  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  setiap  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  tentunya  diinisiasi  langsung  oleh  pemerintah setempat.

## P
Masalah  sosial,  terutama  kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  kompleks dan  menjadi  fokus  utama  pemerintah  Indonesia,  dari  pemerintahan  Orde  Lama,  Orde Baru,  dan  sampai  Orde  Reformasi  sekarang  ini.  Berbagai  analisa,  pendekatan,  dan strategi diimplementasikan untuk menghapuskan kemiskinan. Akan tetapi, hingga saat ini data masih menunjukkan adanya pasang surut kondisi masyarakat miskin. Meskipun demikian, tidaklah kemudian hal tersebut menjadi sebuah justifikasi untuk membiarkan atau bahkan melanggengkan kemiskinan yang terjadi di republik ini.
Pembahasan  mengenai  kemiskinan  dan  segala  hal  yang  berkaitan  dengannya mulai dari penyebab, penanggulangan, dan caranya seperti tidak ada habisnya. Banyak pendapat  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  sebenarnya  sangat  cukup  untuk  melepaskan  rakyatnya  dari  masalah kemiskinan serta mensejahterakan mereka. Dengan seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki,  seharusnya  masyarakat  Indonesia  dapat  hidup  dengan  layak  dan  sejahtera. Ironisnya, kondisi masyarakat sangat berbeda dengan apa yang diidealkan. Sampai saat ini,  kemiskinan  justru  merupakan  masalah  utama  di  tengah-tengah  potensi  dan kekayaan alam yang berlimpah itu.
Kenyataan  tersebut  memunculkan  banyak  pertanyaan,  apakah  benar  bahwa permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dunia  dan  masyarakat  Indonesia  terutama adalah kemiskinan, atau sebenarnya adalah masalah ketidakadilan distribusi kekayaan? Bagaimana  pengaruh globalisasi  sistem ekonomi  terhadap  kemiskinan  global?  Faktor- faktor  apa  saja  yang  dominan  dan  mempengaruhi  kemiskinan  dan  kompleksitasnya? Usaha-usaha  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan masalah sosial  lainnya sehingga  masyarakat  bisa  hidup  sejahtera  dan  berdaya? Untuk memahami  permasalahan  tersebut  bukanlah  hal  yang  mudah,  karena  memerlukan pemikiran dan analisis yang komprehensif.
Berkaitan dengan kondisi kemiskinan yang demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia  dan  negara  dunia  ketiga  lainnya,  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  fokus publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial,  terutama  kemiskinan.  Permberdayaan  masyarakat  pun  dilaksanakan  berbagai elemen  mulai  dari  pemerintah,  dunia  usaha  dan  masyarakat  melalui  Organisasi Masyarakat  Sipil.  Meskipun  dengan  cara  pandang  dan  landasan  teori  yang  berbeda, program pemberdayaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai usaha untuk
menyelesaikan  atau  paling  tidak  mengurangi  dampak  masalah  sosial.  Implementasi pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu konteks masyarakat dengan konteks masyarakat  yang  lain.  Secara  umum,  pemerintah  menyelenggarakan  pemberdayaan masyarakat  melalui  kebijakan  dan  berbagai  macam  program  pemberdayaan  dan perlindungan sosialnya; dunia usaha dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan aktivitas akar rumputnya sebagaimana yang dijelaskan pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
Adapun  tulisan  ini  akan  membahas  dan  memaparkan  tentang  konsep pemberdayaan yang mencakup sejarah kemunculannya, perbedaan pendefinisian yang dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  paradigma,  serta  implikasinya  terhadap  strategi  dan program  pemberdayaan  yang  diterapkan  di  lapangan  sebagai  salah  satu  solusi  dalam mengentaskan kemiskinan yang selalu menjadi momok yang menakutkan.

## B. Sejarah Lahirnya Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Empowerment atau  pemberdayaan  adalah  sebuah  konsep  yang  lahir  sebagai bagian  dari  perkembangan  alam  pikiran  dan  kebudayaan  masyarakat  Barat,  terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat  ini.  Kemunculannya  hampir  bersamaan  dengan  aliran-aliran  seperti eksistensialisme,  fenomenologi,  personalisme,  dan  kemudian  lebih  dekat  dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School .  Bersamaan  itu  juga  muncul  konsep-konsep  elit,  kekuasaan, anti-establishment , gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan, dan civil society . Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke- 20,  atau  yang  dikenal  dengan  aliran post-modernisme ,  dengan  penekanan  sikap  dan
pendapat  yang  orientasinya  adalah  anti-sistem,  anti-struktur,  dan  anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.
Diawali  pada  akhir  tahun  1960-an,  para  ahli  menyadari  bahwa  pertumbuhan ekonomi  tidak  langsung  terkait  dengan  tujuan  pembangunan  yang  lain  seperti penciptaan  lapangan  kerja,  penghapusan  kemiskinan  dan  kesenjangan,  serta peningkatan  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Bahkan  dibeberapa  negara  seperti  Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan, dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhan ekonominya  tinggi,  justru  muncul  masalah  ‘ maldevelopment ’ 1 .  Pada  kenyataannya, pertumbuhan  ekonomi  tidak  mengurangi  kemiskinan  dan  tidak  menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus  kesenjangan  ekonomi  justru  meningkat.  Pada  tahun  1970,  sejumlah  944  juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan.  Data  juga  menunjukkan  adanya  peningkatan  jumlah  pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970an benar-benar  merupakan  periode  dimana  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.
Permasalahan  ‘ maldevelopment ’  sebagaimana  dijelaskan,  memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara  pandang  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  teori-teori  yang  digunakan  sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi,  control,  dan  pengelolaan  perubahan.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah praktek  berdasarkan  empat  fungsi  tersebut:  menggambarkan  kejadian;  menjelaskan sebab-sebab  kejadian  tersebut;  memperkirakan  apa  yang  akan  terjadi  selanjutnya (termasuk  apa  yang  akan  terjadi  apabila  dilakukan  intervensi  atau  tidak  dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat 2 .
Menurut  Fakih 3 ,  salah  satu  dari  banyak  hal  yang  mempengaruhi  terbentuknya sebuah  teori  adalah  apa  yang  disebut  sebagai  paradigma.  Pembahasan  mengenai
1 John Brohman, Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development, (New York: Blackwell Publishers, 2001), p. 202.
2 Bob Mullaly, Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach (Oxford University Press Canada, 2002), p. 2.
3 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist Press, 2003), p. 17.
paradigma  ini  perlu  dilakukan  mengingat  pentingnya  pengaruh  paradigma  terhadap teori dan analisis atas realitas sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu pandangan atau  satu  teori  sosial  pun  yang  bersifat  netral  dan  objektif,  melainkan  bergantung terhadap  paradigma  yang  digunakan.  Thomas  Kuhn  dalam  bukunya  “ The  Structure  of Scientific  Revolution ”  menjelaskan  bahwa  suatu  aliran  ilmu  lahir  dan  berkembang sebagai proses revolusi paradigma, dimana sutau pandangan  teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan sebuah teori.
Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang  kita  lihat,  bagaimana  cara  kita  melihat  suatu  masalah,  apa  yang  kita  anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan  serta  metode  apa  yang  kita  gunakan  untuk  meneliti  dan  melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak  kita  pilih,  apa  yang  tidak  ingin  kita  lihat,  dan  apa  yang  tidak  ingin  kita  ketahui. Paradigma  pula  yang  akan  mempengaruhi  pandangan  seseorang  mengenai  apa  yang ‘adil dan tidak adil’, baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial.  Dalam  konteks  ini,  Freire 4 menjelaskan  klasifikasi  ideologi  teori  sosial yang  terbagi  kedalam  tiga  kesadaran  yaitu:  kesadaran  magis  ( magical  consciousness ); kesadaran naif ( naival consciousness ); dan kesadaran kritis ( critical consciousness ).
Pertama,  kesadaran  magis  yaitu  suatu  keadaan  kesadaran  yang  tidak  mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor  di  luar  manusia,  baik  natural  maupun  supernatural.  Dalam  teori perubahan sosial, apabila proses analisis sebuah teori tidak mampu mengaitkan antara sebab  dan  musabab  suatu  masalah  sosial,  teori  tersebut  disebut  sebagai  teori  sosial fatalistik. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis dan kaitan antara sistem dan struktur terhadap masalah sosial. Masyarakat secara dogmatik  menerima kebenaran dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.
Dalam  konteks  masyarakat  muslim,  orang  yang  memahami  masalah  sosial dengan  menggunakan  kesadaran  magis  ini  akan  melihat  bahwa  kemiskinan  dan ketidakberdayaan  masyarakat  merupakan  takdir  atau  ketetapan  dari  Tuhan.  Hanya Tuhan  yang  Maha  Tahu  apa  arti  dan  hikmah  dibalik  ketentuan  tersebut.  Makhluk, termasuk  umat  Islam  tidak  tahu  tentang  gambaran  besar  skenario  Tuhan  akan perjalanan  umat  manusia.  Bagi  mereka,  masalah  kemiskinan  dan  marginalisasi  tidak ada  kaitannya  dengan  globalisasi  dan  modernisasi,  bahkan  sering  dianggap  sebagai ‘ujian’ atas keimanan dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, malapetaka apa yang dibalik  kemajuan  dan  pertumbuhan  serta  globalisasi  bagi  umat  umat  manusia  dan lingkungan  dimasa  mendatang.  Pandangan  didasarkan  pada  teologi  Sunni  mengenai predeterminism atau  takdir,  yakni  ketentuan  dan  rencana  Tuhan  jauh  sebelum  alam diciptakan.
Kedua,  kesadaran  naif,  yang  melihat  ‘aspek  manusia’  sebagai  akar  penyebab masalah dalam masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreatifitas dan ‘ need for achievement ’  dianggap  sebagai  penentu  dalam  perubahan  sosial.  Jadi,  dalam menganalisis  kemiskinan  mereka  berpendapat  bahwa  masyarakat  miskin  karena kesalahan  mereka  sendiri,  yakni  karena  mereka  malas,  tidak  memiliki  jiwa kewiraswastaan,  atau  tidak  memiliki  budaya  pembangunan  dan  seterusnya.  Oleh karena itu, man power development adalah sebuah jalan keluar yang diharapkan dapat memicu  perubahan.  Teori  perubahan  dalam  konteks  ini  adalah  teori  yang  tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah  baik  dan  benar,  merupakan  faktor given dan  karena  itu  tidak  perlu dipertanyakan.  Tugas  teori  sosial  adalah  bagaimana  membuat  dan  mengarahkan  agar masyarakat  bisa  beradaptasi  dengan  sistem  yang  sudah  benar  tersebut.  Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat reformatif.
Masyarakat muslim yang memiliki kesadaran ini pada dasarnya sepaham dengan pikiran  modernisasi  sekuler  mengenai  kemiskinan  dan  ketidakberdayaan.  Mereka percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin berakar dari persoalan karena ada yang  salah  dengan  sikap  mental,  budaya,  ataupun  teologi  mereka.  Kemiskinan  umat Islam  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  menguatnya  paham  neoliberalisme  maupun globalisasi.  Mereka  menyerang  teologi  Sunni  yang  dijuluki  teologi  fatalistik  sebagai penyebabnya.
Kesadaran  ini  memiliki  pendekatan  dan  analisis  yang  sama  dengan  penganut paham  modernisasi  sekuler  yang  menjadi  aliran mainstream pembangunan.  Menurut mereka,  kemiskinan  yang  terjadi  di  Indonesia  karena  mereka  tidak  mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan globalisasi. Oleh karena itu, mereka  cenderung  melihat  nilai-nilai  ( values )  sikap  mental,  kreativitas,  budaya  dan paham  teologi  sebagai  pokok  permasalahan,  dan  tidak melihat  struktur  kelas,  gender, dan  sosial  sebagai  pembentuk  nasib  masyarakat.  Bagi  mereka,  umat  harus berpartisipasi  dan  mampu  bersaing  dalam  proses  industrialisasi  dan  globalisasi  serta proses  pembangunan. Mereka  tidak mempersoalkan  globalisasi  dan  pembangunan  itu sendiri  sepanjang  diterapkan  melalui  pendekatan  dan  metodologi  yang  benar,  serta dikelola oleh pemerintahan yang bersih ( clean government ).
Bagi  penganut  paham  ini,  permasalahan  globalisasi  lebih  pada  sejauh  mana mereka  mampu  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  cocok  dan  dapat  bersaing dalam  sistem  pasar  bebas.  Dalam  menghadapi  tantangan  globalisasi  kapitalisme  dan menguatnya  liberalisme,  para  intelektual  muslim  yang  memiliki  kesadaran  naïf  ini justru  menggali  ajaran-ajaran  Islam  yang  sesuai  dengan  modernisasi  dan  liberalisme, melakukan  penafsiran  ulang  atas  ajaran-ajaran  agama  yang  tidak  sesuai  dengan perkembangan  zaman,  tanpa  mempersoalkan  secara  mendasar  masalah  yang diakibatkan oleh neoliberalisme.
Ketiga,  kesadaran  kritis,  yaitu  paradigma  yang  lebih  melihat  aspek  sistem  dan struktur  sebagai  sumber  masalah.  Pendekatan  struktural  menghindari blaming  the victims dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut berakibat pada keadaan masyarakat.  Paradigma  kritis  dalam  perubahan  sosial  memberikan  ruang  bagi masyarakat  untuk  mampu  mengidentifikasi  ‘ketidakadilan’  dalam  sistem  dan  struktur yang  ada,  kemudian  mampu  melakukan  analisis  bagaimana  sistem  dan  struktur tersebut  bekerja,  serta  bagaimana  mentransformasikannya.  Tugas  teori  sosial  dalam paradigma  kritis  adalah menciptakan  ruang dan  kesempatan  agar  masyarakat  terlibat dalam suatu proses dialog ‘penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil’. Kesadaran ini disebut sebagai kesadaran transformatif.
Masyarakat  muslim  yang  memiliki  kesadaran  ini  percaya  bahwa ketidakberdayaan  masyarakat,  termasuk  masyarakat  muslim  disebabkan  oleh
ketidakadilan  sistem  dan  struktur  ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Bagi  mereka,  agenda yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  transformasi  terhadap  struktur  melalui penciptaan  relasi  yang  secara  fundamental  lebih  baik  dan  lebih  adil  dalam  bidang ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Mereka  menyadari  bahwa  transformasi  meliputi  proses panjang  penciptaan  ekonomi  yang  tidak  eksploitatif,  politik  tanpa  represi  dan  kultur tanpa hegemoni, serta penghargaan terhadap HAM. Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, fokus kerja kaum ini adalah mencari akar teologi, metodologi, dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial.
Keberpihakan mereka terhadap kaum miskin dan tertindas ( dhu’afa ) tidak hanya diilhami oleh sumber-sumber ajaran agama, tetapi juga didasarkan pada analisis kritis terhadap  struktur  yang  ada.  Islam  bagi  mereka  dipahami  sebagai  agama  pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. Globalisasi, serta berbagai proyek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadi salah satu penyebab yang memiskinkan, memarginalisasi dan mengalienasi masyarakat. Selain  usaha  praktis  untuk  membantu  memecahkan  persoalan  ekonomi,  politik,  dan budaya  keseharian  melalui  proyek-proyek  pengembangan  ekonomi  berbasis masyarakat,  mereka  juga  mengaitkannya  dengan  melakukan  advokasi  untuk mempengaruhi  kebijakan  Negara  baik  di  level  nasional  maupun  lokal  yang memarginalkan kaum miskin dan pinggiran.

## C. Definisi Pemberdayaan Masyarakat
Berikut  adalah  berbagai  definisi  mengenai  pemberdayaan  masyarakat  dari kelompok pendukung aliran developmentalisme:
1. Adams 5 dari  Kamus  Pekerjaan  Sosial: “ the  user  participation  in  services and  to self-help  movement  generally,  in  which  group  take  action  on  their  own  behalf, either  in  cooperation  with,  or  independently  of,  the  statutory  services .” Berdasarkan  definisi  tersebut,  Adams  sendiri  mengartikan  pemberdayaan sebagai  alat  untuk  membantu  individu,  kelompok  dan  masyarakat  supaya mereka  mampu  mengelola  lingkungan  dan  mencapai  tujuan  mereka,  sehingga mampu  bekerja  dan  membantu  diri  mereka  dan  orang  lain  untuk memaksimalkan kualitas hidup.
5 Robert Adams, Social Work and Empowerment. 3nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003), p. 190.
2. Surjono  &  Nugroho 6 ,  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  suatu  proses dimana  masyarakat  (khususnya  yang  kurang  memiliki  akses  terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan  perikehidupan  mereka.  Model-model  pemberdayaan: People Centre  Development (i.e.  IDT,  Proyek  Kawasan  Terpadu  (PKT),  Proyek Peningkatan  Pendapatan  Petani  dan  Nelayan  Kecil  (P4K),  Jaringan  Pengaman Sosial (JPS), Raskin, BLT); Model Lingkaran Setan Kemiskinan; Model Kemitraan, dll.
3. Wrihatnolo  &  Nugroho 7 ,  konsep  pemberdayaan  mencakup  pengertian community  development (pembangunan  masyarakat)  dan community-based development pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat),  dan  tahap selanjutnya  muncul  istilah community-driven  development yang  diterjemahkan sebagai  pembangunan  yang  diarahkan  masyarakat  atau  diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.
Menurut  kelompok  pertama  ini,  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai pembagian  kekuasaan  yang  adil  dengan  meningkatkan  kesadaran  politis  masyarakat supaya  mereka  bisa  memperoleh  akses  terhadap  sumber  daya.  Sasaran  dari pemberdayaan  adalah  mengubah  masyarakat  yang  sebelumnya  adalah  ‘korban’ pembangunan  menjadi  ‘pelaku’  pembangunan.  Kelompok  ini  beranggapan  bahwa kegagalan  pembangunan  terjadi  karena  pendekatan  konvensional  yang  diterapkan diantaranya adalah transplantative planning , top down , inductive , capital intensive , west- biased  technological  transfer ,  dan  sejenisnya.  Oleh  karena  itu,  muncul  konsep-konsep baru  pemberdayaan  diantaranya  adalah community  development (pembangunan masyarakat)  dan community-based  development (pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat).  Tahap  selanjutnya  muncul  istilah community-driven  development yang diterjemahkan  sebagai  pembangunan  yang  diarahkan  masyarakat  atau  diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.
Pandangan yang kedua adalah anti-developmentalisme yang mulai berkembang pada  tahun  1980an,  yang  mempertanyakan  gagasan  dasar  dari  diskursus
6 Agus  Surjono  &  Trilaksono  Nugroho, Paradigma,  Model,  Pendekatan  Pembangunan,  dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), p. 123.
7 Randy  R.Wrihatnolo  &  Riant  Nugroho  D. Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah  Pengantar  dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), p. 143.
pembangunan.  Pandangan  ini  menggunakan  pendekatan  kritis  sebagai  landasan  dan alat analisa atas realitas sosial. Kritik atas pembangunan ini mengundang banyak kajian yang  diantara  hasilnya  menunjukkan  bahwa  modernisasi  dan  developmentalisme adalah  bungkus  baru  dari  kapitalisme.  Banyak  pendapat  yang  menyatakan  bahwa ideologi  pembangunan atau  developmentalisme  adalah salah  satu produk  dari  proyek pencerahan ( enlightenment ), yang memiliki prinsip dasar penduniawian (sekularisasi); penalaran  (rasionalisasi);  dan  individualisasi.  Ketiga  landasan  tersebut  mendorong dilakukannya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan, dan reformasi politik 8 .
Sedangkan  kelompok  kedua  (anti-developmentalisme)  mendefinisikan pemberdayaan diantaranya sebagai berikut:
1. Menurut John Friedman (1992) 9 , Pemberdayaan dapat diartikan sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equaty. ”
2. Jim  Ifeb 10 membagi  pandangan  pemberdayaan  ke  dalam  beberapa  kelompok: pertama ,  penganut  strukturalis  memaknai  pemberdayaan  sebagai  upaya pembebasan,  transformasi  struktural  secara  fundamental,  dan  eliminasi  struktural atau  sistem  yang  opresif; kedua ,  kelompok  pluralis  memandang  pemberdayaan sebagai  upaya  meningkatkan  daya  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  dapat bersaing  dengan  kelompok  lain  dalam  suatu  ’ rule  ofthe  game ’  tertentu; ketiga , kelompok  elitis,  pemberdayaan  sebagai  upaya  mempengaruhi  elit,  membentuk aliniasi  dengan  elit-elit  tersebut,  serta  berusaha  melakukan  perubahan  terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis, pemberdayaan  merupakan  upaya  mengubah  diskursus  serta  menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.
8 Pranarka  dan  Vidhyandika  M.,  dalam  Onny  S.P.  dan  A.M.W.  Pranarka  (ed).  Pemberdayaan: Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi,  (Jakarta:  CSIS,  1996);  lihat  juga  A.S.  Hikam,  "Kekerasan  Negara, Militer,  Budaya  Politik  dalam  Ideologisasi  Pembangunan  di  Indonesia”,  dalam  Suaedy,  ed.  Kekerasan dalam Perspektif Pesantren (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000).
9  Ginanjar  K., Pembangunan  Sosial  dan  Pemberdayaan:  Teori,  Kebijaksanaan,  dan  Penerapan, 1997, p. 55.
10 Jim Ife, Rethinking Social Work towards Critical Parctice , (Longman, 1997), dapat juga dilihat di Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero, Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi:  Community Development, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 27.
3. Menurut Pranarka 11 , konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  menjadi  semakin  efektif  secara struktural,  baik  di  dalam  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  negara,  regional, internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.
Konsep  pemberdayaan  yang  diusung  oleh  anti-developmentalisme  tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pembebasan dari determinisme dan  kekuasaan  yang  absolut,  dengan  mendasarkan  pada  aktualisasi  dan  koaktualisasi eksistensi  manusia  dan  kemanusiaan,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  bukanlah  sebuah  istilah  yang  netral,  tetapi  memiliki keberpihakan  yang  jelas  terhadap  masyarakat grass-root yang  menjadi  pihak  yang dirugikan  dalam  relasi  sistem  dominan-subordinat.  Perbedaan  yang  sangat  signifikan dari  kedua  pandangan  tersebut  adalah  pada  sasaran  utama  pemeberdayaan,  apabila aliran  pertama  menekankan  pada  perubahan  manusia  supaya  dapat  menyesuaikan dengan  sistem,  aliran  kedua  justru  menekankan  pada  perubahan  sistem  dan  struktur ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya  yang  lebih  adil  dan  lebih  baik,  sehingga  dengan sendirinya masyakat akan berdaya dari determinisme kekuasaan yang absolut.

## D.     Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat
Kemandirian  masyarakat  adalah  wujud  dari  pengembangan  kemampuan ekonomi  daerah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  memperbaiki  material  secara adil  dan  merata  yang  ujungnya  berpangkal  pada  pemberdayaan  masyarakat. Pemberdayaan  masyarakat  sendiri  berdiri  pada  satu  pemikiran  bahwa  pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.
Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya  pada  kemandirian  dan  pembangunan  demi  terciptanya  kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa  dilepaskan  dan  diserahkan  begitu  saja  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan. Pemberdayaan  masyarakat  yang  optimal  agar  mampu  memberdayakan  diri  menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.
11 Pranarka & Vidhyandika M., dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996), p. 177.
Dengan  berbagai  interpretasi  yang  bervariasi,  saat  ini  hampir  semua Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana  terefleksi  dalam  Renstranya  masing-masing. Demikian  juga  di  daerah,  hampir  semua  Dinas/lnstansi  juga  memiliki  program  yang serupa.  Beberapa  daerah  bahkan  membentuk  unit  kerja  otonom  untuk  mengawal proses  koordinasi  yang  lebih  baikdan  menjamin  terlaksananya  pemberdayaan masyarakat  yang  lebih  efektif  dibawah  Gubernur/Bupati/Walikota  yakni  Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).
Berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pengembangannya, tidak luput dari peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Banyak program pemberdayaan  masyarakat  yang  digulirkan  pemerintah  melalui  Departemen  maupun Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  seperti  PNPM  Mandiri  (Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PENP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PDM- DKE  (P emberdayaan  Daerah  dalam  Mengatasi  Dampak  Krisis  Ekonomi), KUBE (kelompok  Usaha  Bersama),  dan  lain  sebagainya.  Program-program  tersebut  diyakini sebagai  salah  satu  peran  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  menuju kemandirian masyarakat.
Dari  sekian  banyak  program  yang  digulirkan,  sebagian  besar  mengarah  pada aspek  kemandirian  ekonomi.  Hal  ini  sejalan  dengan  arah  pemberdayaan  masyarakat guna  melepaskan  masyarakat  dari  belenggu  kemiskinan  dan  keterbelakangan. Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas  sumber  pendapatan  untuk  hidup  layak.  Salah  satu  langkah  yang  dilakukan pemerintah  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  mandiri  dan  berdaya  guna  yakni melalui  Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Pemerintah  tentunya  memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), dan fasilitator  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  melalui  UKM.  Berikut  ini  adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;

## 1. Pemerintah sebagai Regulator
Peran  Pemerintah  sebagai  Regulator  adalah  menyiapkan  arah  untuk menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan  (menerbitkan  peraturan-peraturan dalam  rangka  efektifitas  dan  tertib  administrasi  pembangunan).  Sebagai  regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat
sebagai  instrumen  untuk  mengatur  setiapkegiatan  pelaksanaan  pemberdayaan  di masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakatdari  segi  ekonomi  akan  dikaitkan  dengan kebijakan  yang  mendukung  dalam  pengembangan  usahanya.  Adapun  kebijakan  yang diarahkan  yakni  kebijakan  di  bidang  permodalan  guna  mendukung  kegiatan  usaha masyarakat  dan  dianggarkan  dari  APBN/APBD  dan  kebijakan  di  bidang  perizinan pendirian  usaha  untuk  mempermudah  proses  perizinan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.

## 2. Pemerintah sebagai Dinamisator
Peran  pemerintah  sebagai  dinamisator  adalah  menggerakan  partisipasi multipihak  tatkala  stagnasi  terjadi  dalam  proses  pembangunan  (mendorong  dan memelihara  dinamika  pembangunan  daerah).  Sebagai  dinamisator,  pemerintah berperan  melalui  pemberian  bimbingan  dan  pengarahan  yang  intensif  dan efektif kepada  masyarakat.  Bimbingan  dan  pengarahan  sangat  diperlukan  dalam memelihara  dinamika.  Pemerintah  melalui  tim  penyuluh  maupun  badan  tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

## 3. Pemerintah sebagai Fasilitator
Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi  pelaksanaan  pembangunan  (menjembatani  kepentingan  berbagai  pihak  dalam mengoptimalkan  pembangunan  daerah).  Sebagai  fasilitator,  pemerintah  berusaha menciptakan  atau  menfasilitasi  suasana  yang  tertib,  nyaman  dan  aman,  termasuk menfasilitasi  tersedianya  sarana  dan  prasarana  pembangunan.  Fasilitasi  dalam  UKM misalnya,  pemerintah  memberikan  fasilitas  untuk  mencapai  tujuan  pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM.
Salah satu tugas fasilitator diantara ada dua yang mendasar, yaitu;
1. Fasilitator di Bidang Pendampingan.
Pendampingan  sangat  diperlukan  untuk  bisa  mandiri  dalam  melanjutkan  dan meningkatkan  usaha.  Pendampingan  ini  bisa  diimplementasikan  dengan  pemberian pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.
2. Fasilitator di Bidang Pendanaan dan Permodalan.
Di samping pemberian bantuan pendampingan, juga diperlukan fasilitasi dalam bidang  pendanaan  maupun  permodalan.  Peran  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.
Berikut  ini  adalah  peran  strategis  pemerintah  terhadap  upaya  pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang dikeluarkan Depkop dan PKM.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk mengubah prilaku  masyarakat  agar  mampu  berdaya  sehingga  ia  dapat  meningkatkan  kualitas hidup  dan  kesejahteraannya.  Namun,  keberhasilan  pemberdayaan  tidak  sekedar menekankan  pada  hasil,  tetapi  juga  pada  prosesnya  melalui  tingkat  partisipasi  yang tingi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara  menggali  potensi,  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat.  Potensi  atau  kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas yang sama. Dalam hal  ini  agen  pemberdayaan  dapat  menetukan  skala  prioritas  yang  dipandang  sangat perlu  untuk  dikembangkan.  Kondisi  seperti  inilah  yang  menjadi  acuan  agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, meode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien atau sasaran. Keterlibatan sasaran  dalam  tahapan  perencanaan  ini,  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengajak mereka  aktif  terlibat  dalam  proses  pemberdayaan.  Dengan  keterlibatan  tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk menyukseskan program pemberdayaan.
Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  perlu  dilakukan  melalui  berbagai pendekatan. Menurut Suharto yang dikutip oleh Oos M. Anwas 12 , penerapan pendekatan pemberdayaan  dapat  dilakukan  melalui  5P  yaitu;  pemungkinan,  penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.
Adapun penjelasan dari 5 P di atas dapat dipaparkan sebagai berikut;
1. Pemungkinan;  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi masyarakat  berkembang  secara  optimal.  Pemberdayaan  harus  mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat cultural dan struktur menghambat.
2. Penguatan;  memperkuat  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  masyarakat dalam  memecahkan  masalah  dan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan  harus  mampu  menumbuhkembangkan  segenap  kemampuan  dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
12 Oos M. Anwas, Pemberdayan Masyarakat Di Era Global (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 87.
3. Perlindungan;  melindungi  masyarakat  terutama  kelompok-kelompok  lemah  agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang  (apalagi  tidak  sehat)  antara  yang  kuat  dan  yang  lemah,  dan  mencegah terjadinya  eksploitasi  kelompok  kuat  terhadap  kelompok  lemah.  Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan;  memberikan  bimbingan  dan  dukungan  agar  masyarakat  mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong  masyarakat  agar  tidak  terjatuh  ke  dalam  keadaan  dan  posisi  yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan;  memelihara  kondisi  yang  kondusif  agar  tetap  terjadi  keseimbangan distribusi  kekuasaan  antara  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat.  Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memeroleh kesempatan berusaha.
Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu pula dalam masyarakat,  keragaman  karakter  akan  mempengaruhi  terhadap  agen  pemberdayaan dalam  memilih  dan  memilah  cara  atau  teknik  pelaksanaan  pemberdayaan.  Pemilihan cara atau teknik ini tentu saja akan memengaruhi tahap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini, Dubois dan Miley menurut Suharto yang  dikutip  oleh  Oon  M.  Anwar 13 menjelaskan  empat  cara  dalam  melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu;
1. Membangun  relasi  pertolongan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  merefleksikan respon  rasa  empati  terhdap  sasaran,  menghargai  pilihan  dan  hak  kien/sasaran untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  ( selfl  determination) ,  menghargai  perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien ( client partnerships).
2. Membangun  komunikasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk:  menghormati  dan  harga diri  klien/sasaran,  mempertimbangkan  keragaman  individu,  berfokus  pada  klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.
3. Terlibat  dalam  pemecahan  masalah  yang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk: memperkuat  partisipasi  klien  dalam  semua  aspek  proses  pemecahan  masalah, menghargai  hak-hak  klien,  merangkai  tantangan-tantangan  sebagai  kesempatan
13 Anwas, Pemberdayan Masyarakat Di Era Global, p. 88.
belajar,  serta  melibatkan  klien/sasaran  dalam  membuat  keputusan  dan  kegiatan evaluasinya.
4. Merefleksikan  sikap  dan  nilai  profesi  pekerjaan  social  yang  diwujudkan  dalam bentuk:  ketaatan  terhadap  kode  etik  profesi;  keterlibatan  dalam  pengembangan professional,  melakukan  riset,  dan  perumusan  kebijakan; penerjemahan  kesulitan- kesulitan  pribadi  ke  dalam  isu-isu  public,  serta  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.
Di  samping  itu  juga,  beragam  kegiatan  dapat  dilaksanakan  untuk  memotivasi masyarakat  menemukan  potensi  diri  dalam  rangka  meningkatkan  dan  kesejahteraan hidupnya.  Pengembangan  kapasitas  masyarakat  (pemberdayaan  masyarakat)  dapat diupayakan  dengan  berbagai  strategi  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  berbagai potensi  yang  ada  di  masyarakat  setempat. Diantara  lain  strategi  pemberdayaan  dapat juga dilakukan antara lain:
1. Peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal Peningkatan  pendidikan  merupakan  suatu  usaha  untuk  menambah pengetahuan  dan  ketrampilan  masyarakat  sesuai  dengan  bidang  keahlian yang  dibutuhkan.  Pendidikan  tidak  selalu  harus  bernuansa  formal,  tetapi dapat juga dituangkan sebagai pendekatan pendidikan non formal. Misalnya melalui pelatihan, praktek lapangan, magang, studi banding, dll).
2. Peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan
Penyuluhan  adalah  salah  satu  dari  contoh  pendidikan  non  formal  yang pembahasan  materinya  sangat,  penyuluhan  diterapkan  dengan  sistem pendidikan orang dewasa dengan sasarannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman di bidangnya.
3. Kegiatan Pendampingan
Untuk membantu masyarakat menemukan potensi diri untuk menanggulangi masalah  yang  dihadapi.  Pendampingan  masyarakat  konsepnya  adalah menjembatani  masyarakat  untuk  lebih  akses  terhadap  berbagai  kebutuhan baik yang bersifat materil maupin non materil.
4. Penyebaran informasi
Kurangnya  akses  informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  dapat  disebabkan oleh  2  (dua)  permasalahan  pokok.  Pertama,  karena  informasi  yang  masih
bersifat  eksklusif  (dengan  sengaja  informasi  tidak  tersebar  kepada  umum, kecuali  dengan  korbanan  tertentu  misalnya  informasi  yang  ada  di  internet, informasi  yang  ada  di  berbagai  lembaga  pemerintah  yang  tidak disebarluaskan.  Kedua  adalah  kelemahan  masyarakat  sendiri  dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia di lingkungan mereka.
5. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Salah satu yang menjadi hal terpenting adalah dibentuknya lembaga-lembaga atau  kelompok-kelompok  sebagai  sarana  masyarakat  untuk  berdiskusi membicarakan hal-hal yang dianggap penting

## E.  Penutup
Pemberdayaan  merupakan  bagian  terpenting  yang  harus  mendapat  perhatian khusus  bagi  pemerintah.  Sebagaimana  dalam  pemberdayaan  pemerintah  mempunyai peran  serta  baik  sebagai  regulator,  dinamisator,  dan  fasilitator  yang  tentunya  tidak hanya  sekedar  jadi  sebutan  semata,  namun  perlu  diimplementasikan  agar  antara ucapan  dan  prakteknya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Pemerintah  harus  jeli melihat  keadaan  yang  ada  pada  masyarakat,  kemudian  selalu  mencari  alternatif- alternatif lain untuk membantu masyarakat untuk mencari ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam kontek pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, Robert, Social Work and Empowerment, 3 rd ed, New York: Palgrave Macmillan, 2003.
Anwas, Oos M, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung: Alfabeta, 2003.
Ardianto, Alif., Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Fasilitator Dan  Katalisator  Dalam  Usaha  Pemulihan  Sektor  Usaha  Kecil  DanMenengah  Di Wilayah Erupsi Merapi 2010, Artikel Ilmiah . Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
Brohman, John, Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development, New York: Blackwell Publishers, 2001.
Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero, Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi: Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Kartasasmita, G, Pembangunan untuk Rakyat , Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
Khoerunnisa,  Lina,  Peran  Pemerintah  dalam  Memberdayakan  Potensi  Masyarakat Petani  melalui  Perpustakaan  Umum  Sederhana,  2011, Artikel  Ilmiah http://www.pemustaka.com/peran-pemerintah-dalam-memberdayakan- potensi-masyarakat-petani-melalui-perpustakaan-umum-sederhana.html
Muflich,  Ayip,  Masalah  dan  Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Mendukung Ketahanan Pangan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DEPDAGRI), 2006.
Mullaly, Bob, Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach (Oxford University Press Canada, 2002.
Notoatmodjo,  Soekidjo, Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia, Jakarta:  Rineka  Cipta, 2015.
Nurdin,  Fauzie.  A, Pemberdayaan  Da’i  dalam  Masyarakat  Lokal ,  Yogyakarta:  Gama Media, 2009.
Prijono  OS,  Pranarka  AMW, Pemberdayaan,  Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi, Jakarta: CSIS, 1996.
Sumodiningrat,  Gunawan, Membangun  Perekonomian  Rakyat, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1998.
Sutrisno, Lukman, Menuju Masyarakat Partisipatif, Yokyakarta: Kanisius, 1995.
Theresia, Aprillia, et al, 2015, Pengembangan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta.