## Article Info
Submitted: 11 Desember 2019 | Reviewed: 25 Januari 2020 | Accepted: 2 Maret 2020

## POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA
Nisa Permata Basti 1

## Abstract
This  research  is  based  on  the  problem  of  applying  the  principle  of  taxation  democracy  to  the politics  of  tax  amnesty  as  an  effort  to  increase  state  revenue  in  the  context  of  tax  administration. The  first  major  issues  include  the  application  of  democratic  principles  as  mandated  by  the constitution  of  the  provisions  of  Article  23A  of  the  1945  Constitution  which  stipulates  that  taxes shall be levied under the law. Tax amnesty is one form of short-term tax incentives. Tax Amnesty intended  to  increase  investment  to  achieve  national  development.  The  second  major  issue concerns  the  repatriation  of  assets  as  a  form  of  taxpayer  investment  and  the  implementation  of integrated  taxpayer  data  collection  as  a  form  of  tax  administration  in  order  to  achieve  better national taxation system and future revenues can be further increased. As for the formation of the Tax  Amnesty  regulation,  it  must  be  reviewed  based  on  legislation  approach  nd  the  application  of democratic  principles  in  the  legislative  enactment  considering  one  of  the  tax  functions  is  regulate function.

## Keyword: legal policy, state revenue, taxation democracy, tax amnesty, taxpayers

## Abstrak
Kajian  ini  menekankan  pada  pembahasan  penerapan  prinsip  demokrasi  perpajakan  pada  politik hukum  pengampunan  pajak  sebagai  upaya  peningkatan  sumber  penerimaan  negara  dalam konteks  administrasi  perpajakan.  Permasalahan  pokok  yang  pertama  antara  lain  penerapan prinsip  demokrasi  sebagaimana  amanat  dari  konstitusi  ketentuan  Pasal  23A  UUD  1945  yang mengatur  bahwa  pajak  harus  dipungut  berdasarkan  undang-undang.  Pengampunan  pajak merupakan  salah  satu  bentuk  insentif  pajak  yang  bersifat  jangka  pendek.  Pengampunan  Pajak dapat meningkatkan investasi guna mencapai pembangunan nasional. Permasalahan pokok yang kedua  berkenaan    repatriasi  aset  sebagai  bentuk  investasi  wajib  pajak  dan  dilakukannya pendataan wajib pajak terintegrasi sebagai bentuk administrasi perpajakan guna mencapai sistem perpajakan nasional yang lebih baik  dan penerimaan  negara kedepannya dapat  lebih meningkat. Adapun  dalam  pembentukan  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  harus  dikaji  berdasarkan pendekatan  Ilmu  Perundang-Undangan  serta  penerapan  prinsip  demokrasi  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan mengingat salah satu fungsi pajak salah adalah fungsi mengatur.
Kata Kunci: demokrasi perpajakan, pengampunan pajak, penerimaan negara, politik hukum, wajib pajak
1 Alumni  Sarjana  Ilmu  Hukum  dan  Pascasarjana  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran,  Bandung,  Sekarang  Aktif  sebagai  Advokat/Praktisi  Hukum  Litigasi  dan  Non  Litigasi  serta Dosen Luar Biasa di Podomoro University, Jakarta.

## I. Pendahuluan
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
kepada kewenangan.
Kewenangan tersebut dapat berupa atribusi, delegasi ataupun mandat.
Kewenangan atribusi diberikan langsung  melalui  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Sebagaimana  yang terdapat dalam ketentuan Konstitusi Indonesia  Konstitusi  Indonesia  sebagai ketentuan  peraturan  perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum yang berkedaulatan rakyat.
Hal  ini  tercantum  dalam  ketentuan Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar 1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945) bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.  Lembaga  legislatif  dalam  hal  ini adalah Dewan Perwakilan
Rakyat (selanjutnya disingkat
DPR) adalah lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat.
Pajak  adalah  salah  satu  instrumen pembangunan  nasional.  Melalui  instrumen pajak  ini  pemerintah  dapat  menjalankan fungsi  pelayanan  publik (public  service) kepada masyarakat. Anggaran biaya belanja  pemerintah  dibiayai  salah  satunya melalui pemungutan pajak kepada masyarakat.  Pajak  harus  dipungut  melalui ketentuan perundang-undangan karena pajak memiliki sifat membebani masyarakat
dan  kontraprestasi  dalam  artian  tidak memiliki  timbal  balik  secara  langsung kepada masyarakat.
Ketentuan yang mengharuskan pajak  dan  pungutan  lainnya  yang  memiliki sifat memaksa dan membebani masyarakat baik  secara  hukum  dan  secara  ekonomi terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD  1945  sebelum  amandemen  bahwa “Segala  pajak  untuk  keperluan  negara berdasarkan undang- undang” dan diperbaharui  dengan  ketentuan  Pasal  23A UUD  1945  Amandemen  Ke-empat  yang menentukan  bahwa “Pajak  dan  pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang- undang .”
Pasal  23  ayat  (2)  UUD  1945 mempunyai  arti  yang  sangat  dalam  yaitu menetapkan  nasib  rakyat.  Betapa  caranya rakyat  sebagai  bangsa,  akan  hidup  dan darimana  didapatnya  belanja  hidup  harus ditetapkan  oleh  rakyat  itu  sendiri  dengan perantaraan DPR sebagai wakil mereka. 2
Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena  penetapan  belanja  mengenai  hak rakyat  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri, maka  segala  tindakan  yang  menempatkan beban  kepada  rakyat,  seperti  pajak  harus ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. 3
2 Bohari,  2010, Pengantar  Hukum  Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.
3 Ibid.
Pajak  bukan  satu-satunya  faktor pendorong  minat  investasi,  akan  tetapi sistem  perpajakan  yang  berlaku  di  suatu negara  akan  menjadi  pertimbangan  sendiri bagi  para  investor  untuk  memilih  negara mana yang akan dijadikan tempat investasi. Pengenaan  pajak  yang  relatif  kecil  atau pembebasan pajak pada suatu negara (tax haven) menjadi  menarik  bagi  investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di negara mana pun orang memiliki kecenderungan  untuk  membayar  pajak relatif  kecil yang merupakan bentuk pengelakan  atau  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ).  Tindakan  yang  demikian  jelas akan  merugikan  penerimaan  negara  dari sektor pajak (tax loss). 4
Untuk  menggali  penerimaan  negara dari  sektor  perpajakan  dibutuhkan  upaya- upaya  nyata,  serta  diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak (WP)  maupun  peningkatan  penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan  pajak,  perlu  didukung  situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga timbul  kesadaran  masyarakat  dan  dengan sukarela membayar pajaknya ( tax compliance ).
4 Zainal  Muttaqin.  2013. Tax  Amnesty  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1-2
Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau
pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan  dapat  meningkatkan  subyek pajak  maupun  obyek  pajak.  Subyek  pajak dapat  berupa  kembalinya  dana-dana  yang berada  di  luar  negeri,  sedangkan  dari  sisi obyek  pajak  berupa  penambahan  jumlah wajib pajak. 5
Di  berbagai  negara  yang  telah melaksanakan pengampunan pajak, diterima  pandangan  bahwa  pengampunan pajak  merupakan  bagian  dari  program kebijakan  fiskal  negara  yang  bersangkutan dan  bertujuan  meningkatkan  pendapatan negara  dalam  jangka  pendek.  Pandangan yang  sama  tentang  tujuan  ini  dinyatakan pula  oleh  Eric  Le  Borgne.  Menurut  Eric  Le Borgne  sebagaimana  dikutip  oleh  Zainal Muttaqin  dalam  bukunya  Tax  Amnesty  di Indonesia,  di  samping  untuk  meningkatkan pendapatan  negara  dalam  jangka  pendek, pengampunan  pajak  juga  bertujuan  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga  dapat  meningkatkan  keadilan horizontal  dan  meningkatkan  pendapatan dalam jangka menengah. 6
Kebijakan  pengampunan  pajak (tax amnesty) sebagaimana  yang  dikehendaki pemerintah  melalui  adanya  pembentukan Undang-undang  Nomor  11  tahun  2016
5 Kementerian  Keuangan:  Ragimun  (Peneliti  Badan Pelayanan Fiskal Kemenkeu RI), Makalah:
“ Analisis  Implementasi  Pengampunan  Pajak  (Tax Amnesty) di Indonesia. ” 6 Zainal Muttaqin, o p.cit . hlm. 31.
tentang  Pengampunan  Pajak  dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  menjalankan  tertib  admininstrasi perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak ini  merupakan  suatu  bentuk  insentif  pajak yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan atas pemberian pengampunan  pajak  kepada  wajib  pajak dilatarbelakangi  oleh  faktor  adanya  potensi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara pokok dan utama yang tidak diterima oleh pemerintah karena tidak patuhnya wajib pajak dalam menjalani tertib hukum  perpajakan,  khususnya  perihal administrasi  perpajakan  yaitu  basis  data Wajib Pajak.
Undang-Undang Pengampunan Pajak 7 memakai  dasar  Pasal  23A  UUD 1945 tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat  memaksa.  Upaya  pengampunan pajak  baik  deklarasi  maupun  repatriasi melibatkan prosedur dan substansi sehingga  memerlukan  alas  hukum  yang tepat pemberlakuannya. Untuk itu, diperlukan  struktur  logis  pertautan  antara amnesti  pajak,  repatriasi,  pengampunan, penerimaan  dana  oleh  pemerintah,  dan relevansi  ekonomis  bagi  kesejahteraan rakyat. 8
7 Catatan:  RUU Pengampunan Pajak telah disahkan oleh  negara  sebagai  undang-undang  resmi  dan telah  dimuat  dalam  lembaran  negara  pada  tanggal 1  Juli  2016  menjadi  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
8 Ibid
Pembentukan  UU  Pengampunan Pajak  hanya  terfokus  pada  manfaat  dan tujuan  jangka  pendek  berupa  tambahan pemasukan pada penerimaan negara untuk menutup  tidak  tercapainya  penerimaan negara  dari  sektor  pajak (shortfall  term) . 9 Sehingga  perlu  untuk  dikaji  lebih  lanjut mengenai kebijakan jangka panjang mengenai  penerimaan  negara  melalui pajak  yang  tidak  hanya  menekankan kebijakan  yang  sifatnya  temporer  dengan legitimasi undang-undang sebagai kekuatan memaksanya.
Definisi
Pengampunan Pajak menurut  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) adalah:
“Penghapusan  Pajak  yang  seharusnya terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana  di  bidang perpajakan,  dengan  cara  mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang ini.”
Dalam  Ketentuan  Pasal  2  ayat  (2) dijelaskan  berkenaan  tujuan  dari  adanya pengampunan pajak, tujuan tersebut antara lain:
“Pasal 2 ayat (2)
a.  Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain
9 Pasca  RUU  Pengampunan  Pajak,  Pemerintah Harus  Ajukan  RUU  Ketentuan  Umum  Perpajakan, http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/03/pa sca-ruu-pengampunan-pajak-pemerintah-harus- ajukan-ruu-ketentuan-umum-perpajakan,  di  akses pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, Pukul 22.00 WIB
akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan  suku  bunga,  peningkatan investasi;
b.  Mendorong reformasi perpajakan
menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan  serta  perluasasn  basis data  perpajakan  yang  lebih  valid, komprehensif dan terintegrasi; dan c.  Meningkatkan penerimaan pajak, yang  antara  lain  akan  digunakan untuk pembiayaan pembangunan.”
Melalui  UU  Pengampunan  Pajak, para  wajib  pajak  yang  belum  melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih  rendah.  Tarif  tersebut  dibagi  menjadi tiga  kategori,  yakni  bagi  usaha  kecil menengah,  bagi  wajib  pajak  yang  bersedia merepatriasi  asetnya  di  luar  negeri,  serta deklarasi  aset  di  luar  negeri  tanpa repatriasi. 10
Pengampunan  Pajak  adalah  salah satu  bentuk  insentif  pajak.  Insentif  pajak adalah  pemberian  fasilitas  di  bidang  pajak kepada  investor  yang  memenuhi kualifikasi tertentu  untuk  melakukan  investasi  sesuai dengan peraturan yang memiliki keuntungan  dibandingkan  fasilitas  yang ada  pada  investasi  secara  umum.  Tidak semua fasilitas pajak yang diterapkan pada seluruh proyek investasi dapat dikategorikan sebagai insentif pajak. 11
10 Ibid
11 Zainal Muttaqin, Op.cit , hlm. 13
Pengampunan  Pajak  semestinya diletakan  sebagai  salah  satu  bagian  dari cetak  biru  reformasi  perpajakan  yang  utuh dan  menyeluruh,  bukan  kebijakan  yang berdiri sendiri. Ini adalah syarat agar tujuan untuk  menaikan  penerimaan  negara  dan perluasan basis pajak bisa terwujud. 12
Penerapan prinsip demokrasi perpajakan dalam politik hukum pembentukan
Peraturan perundang-
undangan  khususnya  berkenaan  Undang- undang
Pengampunan Pajak mencerminkan  amanat  dari  ketentuan Pasal  23A  UUD  1945  amandemen  ke- empat.  Repatriasi  aset  dan  pendataan wajib pajak terintegrasi merupakan potential  income bagi  penerimaan  negara dari  sektor  pajak,  kebijakan tax  amnesty dimaksudkan untuk mendorong penerimaan  negara  yang  bersumber  dari sektor pajak.
Berkenaan dengan
adanya pembentukan peraturan perundang- undangan  berkenaan  aspek  pengampunan pajak melalui bentuk Undang-undang Pengampunan  Pajak  penulis  dalam  hal  ini memiliki  ketertarikan  untuk  membahas berkaitan  dengan  urgensi  dan  penerapan prinsip demokrasi  di  bidang  perpajakan politik hukum dalam pembentukan Undang- Undang  Pengampunan  Pajak  sebagai insentif  pajak  sebagai  sumber  penerimaan negara dalam sektor pajak.
Kajian mengenai Pengampunan Pajak ini pernah diteliti sebagai karya ilmiah
12 Ibid
berbentuk
Disertasi dengan judul “ Pengampunan  Pajak  Sebagai  Insentif dalam  Rangka  Meningkatkan  Investasi  di Indonesia ”  yang  ditulis  oleh  Zainal
Muttaqin,  Dosen  Hukum  Pajak  dan  Hukum Administrasi  Negara  di  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijabarkan  di  atas,  permasalahan  pokok yang  menjadi  pembahasan  antara  lain: Bagaimana  penerapan  prinsip  demokrasi perpajakan pada politik hukum pengampunan  pajak  yang  meningkatkan penerimaan negara?

## II. Metode
Metode  penelitian  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  yang  bersifat  hukum. Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan jurnal  ini  adalah  deskriptif  analitis  yang bersifat  menggambarkan  apa  adanya  dan kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori-teori dan peraturan perundang-undangan.

## III.  Analisis dan Pembahasan
A.  Gagasan Dasar Negara Hukum.
Prinsip  negara  hukum  merupakan salah satu pilar terpenting tempat demokrasi bersandar. Namun yang dibutuhkan  bukan  hanya  negara  hukum dalam  arti  yang  sangat  minimal,  atau negara hukum dalam artian formal semata, melainkan negara hukum yang benar-benar demokratis  yang  menjamin  hak  asasi manusia  serta  menyediakan  mekanisme petanggungjawaban,  yang  pada  gilirannya
akan  menjamin  persamaan  seluruh  warga negara dan membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara. 13
Dalam pembentukan undang- undang secara
komprehensif memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya. 14
Proses pembentukan undang- undang sebagai wujud pembangunan hukum  adalah  rentetan  kejadian  yang bermula  dari  perencanaan,  pengusulan, pembahasan  dan  pengesahan.  Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis,  proses  pembentukan  hukum tersebut  memiliki  tipe buttom  up ,  yakni menghendaki  bahwa  materiil  hukum  yang hendak  di  atur  dalam  rancangan  peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat. 15 Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtstaat. Paham negara hukum berdasarkan keyakinan  bahwa  kekuasaan  negara  harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan
13 Susi  Dwi  Harijanti, et.all, 2011. Negara  Hukum Yang  Berkeadilan  (Kumpulan  Pemikiran  dalam
Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir
Manan,S.H.,M.CL). Bandung:  PSKN  FH  UNPAD, hlm. xi
14 Winda Wijayati.  2013. “ Eksistensi  Undang-undang Sebagai  Produk  Hukum  Dalam  Pemenuhan Keadilan  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 50//PUU- X/2012)” , Jurnal Konstitusi, 10 (1):
180.
15 Winda Wijayati, Op.cit, hlm. 180.
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
adil.  Ada  dua  unsur  dalam  paham  negara hukum:  pertama, bahwa  hubungan  antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan  suatu  norma  obyektif  yang juga  mengikat  pihak  yang  memerintah  dan kedua,  bahwa  norma  obyektif  itu,  hukum memenuhi  syarat  bukan  hanya  secara formal,  melainkan  dapat  dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.
Paham  negara  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  paham  kerakyatan,  sebab pada  akhirnya,  hukum  yang  mengatur  dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah  diartikan  sebagai  hukum  yang dibuat atas dasar kedaulatan rakyat. Begitu eratnya  hubungan  antara  paham  negara hukum  dan  kerakyatan  sehingga  ada sebutan  negara  hukum  yang  demokratis atau democratische rechtsstaat .
Scheltema,  memandang  kedaulatan  rakyat (democratie  beginsel )  sebagai  salah  satu dari asas negara hukum, selain rechtszekerheidbeginsel , gelijkheid beginsel ,  dan het  beginsel  van  de dienendeoverheid . Dalam kaitannya dengan  negara  hukum,  kedaulatan  rakyat merupakan  unsur  material  negara  hukum, selain masalah kesejahteraan rakyat. 16
Salah  satu  asas  penting  negara hukum  adalah  asas  legalitas.  Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat  administrasi  berdasarkan
16 Ni ’ matul  Huda.  2016. Hukum  Tata  Negara  (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Press, hlm. 84-85.
undang-undang.  Asas  legalitas  berkaitan erat  dengan  gagasan  demokrasi  dan gagasan  negara  hukum (het  democratish ideal  en  het  rechtsstaats  ideal). Gagasan demokrasi  menuntut  agar  setiap  bentuk undang-undang  dan  berbagai  keputusan mendapatkan  persetujuan  dari  wakil  rakyat dan  lebih  memperhatikan  kepentingan rakyat.  Gagasan  negara  hukum  menuntut agar  penyelenggaraan  kenegaraan  dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang  dan  memberikan  jaminan terhadap  hak-hak  dasar  rakyat  yang tertuang dalam undang-undang. 17

## B.  Prinsip  Demokrasi  Perpajakan  Pada
Politik Hukum Pengampunan Pajak.
Berdasarkan  perkembangan  studi tentang  negara  dan  pemerintah  pada  abad modern  ini  menunjukkan  bahwa  teori kontrak  sosial  telah  meletakkan  landasan yang  kuat  bagi  terbentuknya  konsep kekuasaan  Negara  dan  Pemerintah,  serta konsep  kedaulatan  rakyat.  Ide  kekuasaan di  tangan  rakyat  dan  dijalankan  oleh pemerintah  mulanya  dikemukakan  oleh Epicurus  dan  dikembangkan  oleh  Marsilius yang menjelaskan proses terciptanya pemerintah  sebagai  pelaksana  kedaulatan rakyat  bermula  ketika  terjadi  penyerahan tugas (Pactum  Subjectiones) dalam  bentuk satu konsesi (concession). Marsilius, seperti  dalam  dikutip  oleh  Soehino  yang dikutip ulang oleh Paimin Napitupulu dalam
17 Ridwan  HR.  2002. Hukum  Administrasi  Negara. Yogyakarta: UII Press, hlm. 68-69.
bukunya “Menuju Pemerintahan
Perwakilan ”:
“kekuasaan  negara  yang  tertinggi  itu  ada pada  rakyat,  sebab  rakyatlah  yang  berhak membuat  peraturan-peraturan  hukum  atau undang-undang.  Hal  ini  disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang- orang yang bebas, merdeka, jadi perimbangan  antara  kekuasaan  rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat,  raja  melaksanakan  kedaulatan rakyat. ” Padmo Wahyono sebagaimana yang  dikutip  dari  Jurnal  Keadilan  dalam Laporan Utama: “Reformasi Hukum: Antara Cita  dan  Fakta ” , mengatakan  bahwa  di dalam  perkembangan  teori  kenegaraan, pengertian “rechtstaat” sering  dikaitkan dengan  pengertian “demokratis”,  sehingga merupakan  sesuatu  yang  ideal  dalam bernegara, ialah pola “Negara Hukum yang Demokratis ”.  Bahwa  salah  satu  syarat negara  hukum  adalah  keterlibatan  peran serta  rakyat  untuk  turut  serta  berpartisipasi salah  satu  bentuknya  dengan  dilibatkan dalam  memberikan    persetujuannya  dalam proses  pembuatan  peraturan  perundang- undangan 18
Ajaran  kedaulatan  rakyat  yang berintikan  pemerintah  dari,  oleh  dan  untuk rakyat  selanjutnya  melahirkan  teori  Negara Demokrasi  yakni  suatu  pemerintahan  yang dijalankan  oleh  wakil-wakil  rakyat,  yang selanjutnya melahirkan konsep
18 Laporan  Utama.  2000. “ Reformasi  Hukum:  Antara Cita  dan Fakta” , Jurnal Keadilan, 1 (1): 2
Representative Goverment dan Democratic Representative . 19
Sistem  hukum  Eropa  Kontinental mengutamakan penggunaan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Karena itu, negara-negara yang berada  dalam  sistem  hukum  kontinental, selalu  berusaha  untuk  menyusun  hukum- hukumnya  dalam  bentuk  tertulis.  Bahkan dalam  satu  sistematika  yang  diupayakan selengkap  mungkin  dalam  sebuah  kitab undang-undang.  Penyusunan  semacam  ini disebut kodifikasi.
Pemikiran  kodifikasi  ini  dipengaruhi oleh  konsepsi  negara  hukum  abad  ke  18- 19.  Untuk  melindungi  masyarakat  dari kemungkinan tindak sewenang-wenang dan  demi  kepastian  hukum,  kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang- undang. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu peraturan perundang-undangan itu baik kalau dipenuhi beberapa syarat: Pertama, undang-undang harus bersifat umum (algemeen). Umum  baik  mengenai  waktu, tempat,  orang  atau  obyeknya.  Kedua, undang-undang  harus  lengkap,  tersusun dalam suatu kodifikasi. Dalam perkembangan, sifat berlaku umum (algemeenheid) tidak hanya terbatas. 20
Berbagai  keputusan  administrasi negara yang bersifat mengatur juga berlaku
19 Paimin  Napitupulu.  2007. Menuju  Pemerintahan Perwakilan. Bandung: Alumni, hlm. 5-7.
20 Bagir  Manan.  1992. Dasar-dasar  Perundang- undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm.6
umum.  Begitu  pula,  pengertian  berlaku umum  dari suatu  undang-undang tidak  lagi selalu  berarti  untuk  semua  orang,  berlaku setiap  saat,  semua  tempat  dan  dalam segala  fakta (rechtsfeit ).  Dalam  praktek dapat dijumpai undang-undang yang hanya berlaku  untuk  kelompok  orang  tertentu, untuk waktu tertentu atau daerah tertentu. 21
Besarnya peranan peraturan
perundang-undangan terjadi karena
beberapa hal: 1.  Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan  kembali,  dan  mudah ditelusuri. Sebagai  kaidah hukum tertulis,  bentuk,  jenis  dan  tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
2.   Peraturan perundang-undangan memberikan  kepastian  hukum  yang lebih  nyata  karena  kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3.  Struktur  dan  sistematika  peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa  kembali  dan  diuji  baik  segi- segi formal maupun materi muatannya. 4.  Pembentukan dan pengembangan
peraturan  perundang-undangan  dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara  yang sedang membangun  termasuk  membangun sistem  hukum  baru  yang  sesuai
21 Ibid.
dengan  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat. 22
Tetapi  tidak  berarti  pemanfaatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung masalah-masalah, antara lain:
1.  Peraturan  perundang-undangan  tidak fleksibel.  Tidak  mudah  menyesuaikan peraturan  perundang-undangan  dengan perkembangan masyarakat.
Pembentukan peraturan perundang- undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah  terus  bahkan  mungkin  sangat cepat.  Akibatnya  maka  terjadi  semacam jurang  antara  peraturan  perundang- undangan dan masyarakat. Dalam keadaan  demikian,  masyarakat  akan menumbuhkan  hukum  sendiri  sesuai dengan  kebutuhan.  Bagi  masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-hukum  sendiri  akan “terpaksa” menerima peraturan perundang- undangan  yang  sudah “ketinggalan”. Penerapan peraturan perundang- undangan  yang  tidak  sesuai  itu  dapat dirasakan  sebagai “ketidakadilan”  dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat.
2.  Peraturan  perundang-undangan  tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa  hukum  atau  tuntutan  hukum, dan  ini  menimbulkan  apa  yang  lazim disebut  sebagai  kekosongan  hukum
22 Ibid , hlm. 7-8.
atau “rechtsvacuum”. 23 Barangkali penggunaan  istilah  yang  tepat  adalah kekosongan peraturan perundang- undangan (wetsvacuum).
Untuk membentuk peraturan perundang-undangan  yang  baik,  perlu diperhatikan berbagai asas (beginselen van behoorlijke  regelgeving). Van  der  Vlies membedakan  antara  asas-asas  formal  dan asas-asas material.
Asas-asas formal meliputi:
1.  Asas  tujuan  yang  jelas (beginsel  van duidelijke doelstelling).
2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan).
3.  Asas perlunya peraturan (het noodzakelijkheidsbeginsel).
4.  Asas  dapat  dilaksanakan (het  beginsel van uitvoerbaarheid).
5. Asas  konsesus (het  beginsel  van  den consensus).
Asas-asas material meliputi:
1.  Asas tentang terminologi dan sistematika  yang  benar (het  beginsel van  duidelijke  terminologie  en  duidelijke systematiek).
2.  Asas tentang dapat dikenali (het
beginsel van kenbaarheid).
3.  Asas  perlakuan  yang  sama  dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel).
4. Asas kepastian hukum (het
rechtszekerheidsbeginsel).
23 Ibid, hlm. 8-9
5.  Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan  individual (het  beginsel  van  de individuele rechtsbedeling). 24
Pengertian  peraturan  perundang- undangan  secara  normatif  dalam  hukum positif  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yaitu:
“Peraturan  perundang-undangan  adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ” 25 Secara normatif
Asas-asas
pembentukan peraturan perundang- undangan  diatur  dalam  ketenuan  Pasal  5 UU No. 12 Tahun 2011, asas-asas tersebut meliputi:
1.  kejelasan tujuan;
2.  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk yang tepat;
3.  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan materi muatan;
4.  dapat dilaksanakan;
5.  kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6.  kejelasan rumusan; dan
7.  keterbukaan
Konsep  negara  hukum  liberal klasik melahirkan  konsep  Negara  Hukum  Formal dan  Negara  Hukum  Materiil  yang  berujung
24 Ibid, hlm. 19-20
25 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
dengan tujuan Negara Kesejahteraan (Welfare  State) .  Dalam  konsep  negara hukum  materiil,  prinsip  demokrasi  adalah cara untuk mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan subtansial. Keadilan prosedural itu sendiri yang terbagi menjadi  dua  bagian keadilan  distributif  dan keadilan komutatif.
Demokrasi  yang  berarti  kesetaraan dan  partisipasi,  maka  konsep  demokrasi perpajakan dapat dimaknai sebagai terbangunnya  sistem  perpajakan  yang menggambarkan adanya kesetaraan antara pemerintah  dan  masyarakat  pembayar pajak,  sejak  dari  proses  pembuatan kebijakan  perpajakan,  pengumpulan  pajak dan  pemanfaatan  uang  pajak.  Prinsip  dari demokrasi yang paling signifikan dan urgen adalah  meletakkan  kekuasaan  di  tangan rakyat bukan penguasa. 26
Keterlibatan dan peran serta masyarakat  dalam  proses  penyusunan kebijakan perpajakan menjadi sangat penting, karena selain dapat mengeliminasi potensi  konflik  juga  dapat  meningkatkan kepatuhan  sukarela  masyarakat  secara kolektif.  Masyarakat  mempunyai  hak  politik dalam setiap proses politik yang diselenggarakan negara terutama menyangkut  kepentingan  masyarakat  itu sendiri,  karena  pada  dasarnya  setiap individu  mempunyai  hak  kebebasan  dan mempunyai  kedudukan  yang  setara  dalam hak-hak dan kewajiban. 27
26 Ibid, hlm. 94
27 Ibid
Demokratisasi  dalam  pengelolaan pajak adalah pertama, terdapatnya mekanisme perpajakan yang dapat mengatasi konflik kepentingan antara wajib pajak  dan  pemerintah; kedua, adanya ruang  yang  memadai  bagi  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pembuatan kebijakan  perpajakan; ketiga, terdapatnya perundang-undangan perpajakan yang mencerminkan  adanya  kesetaraan  hukum antara  wajib  pajak  dan  pemerintah  dan keempat, terdapatnya perubahan pemusatan  kekuasaan dari penguasa kepada  rakyat  yang  ditandai  oleh  adanya akses  masyarakat  terhadap  pengawasan pengelolaan uang pajak. 28
Peran  serta  dan  keterlibatan  rakyat selama  ini  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan masih bersifat “semu” bahkan partisipasi politik rakyat bisa di desain oleh elite-elite politik dengan cara melakukan  mobilisasi  massa,  kapitalisasi klaim yang dilakukan elite politik mengatasnamakan kepentingan rakyat. Akibatnya  rakyat  tidak  memiliki  suatu kesadaran  politik  yang  signifikan  dalam memainkan  peran-peran  sosial  politiknya. Dalam sistem negara yang seperti apapun, peran  serta  rakyat  tetap  memiliki  magnet yang  besar  bagi  bangunan  masyarakat yang  baik.  Peran  serta  rakyat  tetap diperlukan untuk mendorong pembangunan,  mengawasi  pelaksanaan pemerintahan  dan  mengisi  ruang  yang
28 Ibid, hlm. 94-95
tersedia  bagi  proses  terciptanya  suatu tatanan pemerintahan yang berkeadaban. 29
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami  sebagai  beralihnya  sumber  daya dari  sektor  privat  kepada  sektor  publik. Pemahaman  ini  memberikan  gambaran bahwa  adanya  pajak  menyebabkan  dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya  kemampuan  individu  dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan  barang  dan  jasa.  Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 30
Pemahaman  pajak  dari  perspektif hukum,  merupakan  suatu  perikatan  oleh karena adanya undang-undang yang menyebabkan  timbulnya  kewajiban  warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara  mempunyai  kekuatan  memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang- undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus (pengumpul  pajak)  maupun  bagi  wajib pajak sebagai pembayar pajak. 31
Pajak  dilihat  dari  perspektif  politik dapat  dimaknai  sebagai  investasi  politik seorang  warga  negara  kepada  negara.
29 Ibid, hlm. 81
30 Ibid, hlm. 90
31 Ibid, hlm.90-91
Investasi  dimaksudkan  sebagai  tabungan rakyat  dalam  rangka  membantu  negara dalam membiayai proyek-proyek politiknya, sehingga  ada  preferensi  politik  bagi  warga negara  yang  bersangkutan  dalam  setiap proses politik yang diselenggarakan pemerintah,  artinya  masyarakat  pembayar pajak  mempunyai  hak  suara  atau  dengan kata lain memiliki semacam “otoritas” untuk mengetahui  pengalokasian  pajak  terutama berkaitan  dengan  penentuan  kebijakan negara  seperti  mengenai  pengumpulan, pengadministrasian dan pemanfaatan pajak. 32
Dalam pengumpulan pajak, masyarakat  pembayar  pajak  berhak  untuk mendapatkan keadilan, baik dalam keadilan vertikal maupun keadilan horizontal.  Keadilan  dalam  hal  ini,  rakyat harus  mengetahui  alokasi  pajak,  rakyat harus paham aturan yang berkaitan dengan kewajiban  mereka  serta  rakyat  harus dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan politik  yang  berkenaan  dengan  hasil pajak. 33
Keadilan  di  dalam Black’s  law Dictionary (Sixth Edition) , dimaknai sebagai “Justice  fairly  administered  according  to rules  of  substantive  law,  regardless  of  any procedural  errors  nor  affecting  the litigant’s substantive rights”.
Ini  berarti  bahwa,  apa  yang  secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan
32 Ibid 33 Ibid
substansinya melanggar keadilan.
Demikian  sebaliknya,  apa  yang  secara formal  salah  bisa  saja  dibenarkan  jika secara  materiil  dan  substansinya  sudah cukup  adil  dan  hakim  dapat  mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan  tidak melanggar substansi keadilan. 34
Keadilan substansial terdapat dalam konsep  negara  republik  Indonesia  yang mendasarkan  kepada  nilai-nilai  Pancasila sebagai grundnorm dan  ideologi  bangsa.
Pendekatan  melalui  Pancasila  tidak  hanya berdasarkan pendekatan norma-norma hukum,  tetapi  dari  seluruh  norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
Sebagaimana  pendapat  Roeslan  Saleh yang  dikutip  dari  Buku  Ajar  Hukum  Pajak yang  ditulis  oleh  Dewi  Kania  Sugiharti  dan Zainal  Muttaqin  bahwa  Pancasila  didasari oleh  pemikiran  sebagai  susunan  tertib kehidupan  Indonesia,  hukum  dan  moral dapat  dibedakan,  tetapi  tidak  terpisah melainkan  satu  tunggal  dalam  grundnorm Pancasila.  Pendapat  ini  diperkuat  dengan pendapat Mohammad Hatta, yang menyatakan: 35
“Pancasila  terdiri  atas  dua  lapis fundamen,  yaitu:  fundamen  politik  dan fundamen  moral  (etik  agama),  dengan meletakkan  dasar  moral  di  atas,  negara dan  pemerintahannya  memperoleh  dasar yang  kokoh,  yang  memerintahkan  berbuat
34 Didik  Sukriono.  2013. Hukum  Konstitusi  dan Konsep Otonomi. Malang: Setara Press, hlm. 102.
35 Dewi  Kania  Sugiharti  dan  Zainal  Muttaqin.  2015. Buku  Ajar  Hukum  Pajak. Bandung:  Kalam  Media dan FH UNPAD,  hlm. 30.
benar,  melaksanakan  keadilan,  kebaikan dan  kejujuran  serta  persaudaraan  ke  luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang  berpegang  kepada  moral  yang  tinggi diciptakan  tercapainya suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menjadi  dasar yang  memimpin  cita-cita  negara,  yang memberi jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan  baik,  sedangkan  dasar  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab  adalah  kelanjutan dalam  perbuatan  dan  praktek  hidup  dari dasar yang memimpin tadi. Dasar kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama.  Letaknya  tidak  dapat  dipisah  dari itu,  sebab  dia  harus  dipandang  sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari cita- cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa ” Fungsi  negara  berdasarkan  paham negara kesejahteraan, bukan hanya sekedar memelihara ketertiban namun juga secara  aktif  mengupayakan  kesejahteraan warga  negaranya  karena  negara  bukan milik  penguasa  atau  golongan  tertentu, tetapi  milik  semua  rakyat.  Rakyat  sebagai pemegang kedaulatan menentukan nasibnya  sendiri,  sehingga  rakyat  jugalah yang  menentukan  sendiri  besarnya  pajak yang  dibayarkan,  karena  itu  pajak  dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan  negara  diatur  denga  undang- undang.
Bahwa  pemungutan  pajak  dan pungutan  lain  itu  yang  dilakukan  oleh negara  baik  melalui  pemerintah  pusat
maupun daerah harus mendapat persetujuan  oleh  rakyat.  Dengan  demikian wakil-wakil  rakyat  memiliki  peran  yang besar  dalam  penentuan  pajak  di  dalam segala aspeknya baik jumlah, cara pungutan  maupun  pemeriksaannya  yang secara nyata dituangkan ke dalam undang- undang  sebagaimana  diamanatkan  oleh konstitusi dan segala peraturan pelaksananya harus bersumber padanya. 36
Dalam hukum pajak, aspek keadilan sangatlah  penting  ditonjolkan,  dengan perkataan lain hukum pajak sebagai bagian dari hukum itu sendiri bertujuan menciptakan  keadilan,  maka  hukum  pajak semestinya  mengandung  prinsip-prinsip keadilan karena bagaimanapun pemungutan  pajak  oleh  negara  akan mengurangi  kekayaan  dan  pendapatan yang  menjadi  milik  pribadi  para  pembayar pajak. Hak milik pribadi juga merupakan hal yang  dihormati  dan  dilindungi  oleh  hukum yang  berlaku  di  negara-negara  modern saat ini.
Dasar  mewajibkannya  dari  hukum pajak karena bersumber dari keadilan yang terkandung di dalamnya. Konstruksi berpikir  seperti  ini  mengandung  makna bahwa hukum pajak yang tidak mengandung penerapan prinsip-prinsip keadilan  maka  tidak  memiliki  kekuatan mewajibkan dan memaksa. 37
Van den Berge berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Sindian Isa
36 Ibid, hlm. 31.
37 Ibid, hlm. 34.
Djajadiningrat  dalam Hukum  Pajak  dan Keadilan ,  bahwa  pemungutan  pajak  harus memenuhi  pula  syarat-syarat  keadilan  dan sebagai  dasar  dan  batu  uji  adalah  sadar hukum  yang  nyata  ada  dalam  tiap-tiap masyarakat.
Kranenburg  berpendapat  bahwa patokan  umum  adalah  asas  perbandingan (evenredigheidsbeginsel) yang  dirumuskan kira-kira  sebagai  berikut:  setiap  anggota masyarakat  adalah  sama  dan  sederajat terhadap  syarat-syarat  untuk  suka  dan duka,  sejauh  ia  sendiri  tidak  menciptakan syarat-syarat  yang  menimbulkan  syarat- syarat  yang  menimbulkan  suka  dan  duka khusus,  maka  demikian  banyaknya  suka dan duka harus diberikan padanya, sebagaimana  ia  menciptakan  syarat-syarat itu.
Asas ini dapat dipergunakan sebagai patokan, tapi hendaknya ditambahkan  pula  bahwa  keadilan  tercapai jika  ada  keseimbangan  dalam  masyarakat, dimana  setiap  orang  mengakui  hak  dan kewajiban  masing-masing,  jadi  atas  dasar hukumnya.  Oleh  sebab  itu,  maka  Van  den Berge  berpendapat  bahwa  sadar  hukum (rechtsbewustzijn) itu  dapat  dipergunakan sebagai batu uji dari keadilan, karena sadar hukum itu dapat diselidiki dalam masyarakat.

## C.  Politik Perundang-undangan Pajak.
Dasar  hukum  dipungutnya  pajak diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 23A sebagaimana berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan  negara  diatur  dengan  undang- undang”.  Dalam  hal  ini  negara  mempunyai kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan  kewenangan  atribusi  yang diberikan Konstitusi UUD NRI 1945.
Sri Soemantri Martosoewignyo dalam  Prosedur  dan  Sistem  Perubahan Konstitusi, dengan mengutip JG. Steenbeek,  mengemukakan  bahwa  pada umumnya  Undang-Undang  Dasar  atau Konstitusi  berisi  tiga  hal  pokok,  yaitu: Pertama,  adanya  jaminan  terhadap  hak- hak  asasi  manusia  dan  warga  negaranya; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat fundamental;  Ketiga,  adanya  pembagian dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 38
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, James  Bryce,  mengatakan  bahwa “Every political constitution has three main objects:
1. To  establish  and  maintain  a  frame  of government under which the work of the state  can  be  efficiently  carried  on,  the aims  of  such  a  frame  of  government being  on  the  one  hand  to  associate  the people  with  government,  and  on  the other  hand  to  preserve  public  order.  To avoid  hasty  decisions  and  to  maintain  a tolerable continuity of policy;
2. To  provide  due  security  for  the  rights of  the  individual  citizen  as  respects person, property and opinion, so that he
38 Ruang Hukum. 2002. “ Kritik Terhadap
Amandemen  Pasal  23  UUD 1945”, Bussines News, 14 Februari.
shall  have  nothing  to  fear  from  the executive  or  from  the  tyranny  of  an exited majority;
3. To hold the state together, not only to prevent  its  disruption  by  the  revolt  or succession of a part of the nation, but to strengthen  the  cohesiveness  of  the country  by  creating  good  machinery  for connecting  the  outlying  parts  with  the center, and by appealing to every motive of  interest  and  sentiment,  that  can  leas all sections of the inhabitants to desire to remain united under one governments.” 39
Dengan demikian menurut Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal, yang muatannya berisi:
1.  Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2.  Tingkat-tingkat  tertinggi  perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3.  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang hendak  diwujudkan,  baik  untuk  waktu sekarang  maupun  di  masa  yang  akan datang;
4.  Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak
dipimpin. 40
Dari aspek hukum,  khususnya peraturan  perundang-undangan,  persoalan pengampunan pajak (tax amnesty) mengandung  2  (dua)  substansi  hukum,
39 Ibid
40 Ibid
yaitu legitimasi mengenai tidak memberlakukan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  terutama  tentang sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  dan bentuk  hukum  pengaturan  pengampunan pajak itu sendiri.
Pemberian insentif khususnya pengampunan  pajak  pada  realisasinya akan  menimbulkan berbagai dampak:
Pertama, menimbulkan ketidakadilan (inequitable)  karena  hanya  wajib  pajak tertentu saja yang akan memeperoleh atau menikmatinya. Kedua, rentan untuk disalahgunakan  sehingga  perlu  ekstra pengawasan dari administrasi pajak. Ketiga,  insentif  pajak  sebagai  subsidi pemerintah  akan  mengakibatkan  hilangnya potensi  penerimaan  negara  dari  sektor pajak.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) UU  Nomor  11  tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak  (selanjutnya  disebut UU Pengampunan Pajak) bahwa
pengampunan
pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan; dan
4. Kepentingan nasional.
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UU Pengampunan Pajak mencantumkan bahwa  pengampunan  pajak  bertujuan, antara lain untuk: 1.  Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan
berdampak terhadap peningkatan
likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar rupiah,  penurunan  suku  bunga,  dan peningkatan investasi;
2.  Mendorong reformasi perpajakan menuju  sistem  perpajakan  yang  lebih berkeadilan  serta  perluasan  basis  data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3.  Meningkatkan  penerimaan  pajak  untuk pembiayaan pembangunan.

## D.  Peningkatan  Sumber  Penerimaan
Negara dari Sektor Pajak.
Pembangunan  pada  hakekatnya adalah  upaya  sistematis  dan  terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen  bangsa  untuk  mengubah  suatu keadaan  menjadi  keadaan  yang  lebih  baik dengan  memanfaatkan  berbagai  sumber daya  yang  tersedia  secara  optimal,  efisien, efektif  dan  akuntabel,  dengan  tujuan  akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Upaya sistematis dan terencana tadi tentu  berisi  langkah-langkah  strategis, taktis  dan  praktis,  karena  masing-masing negara  memiliki  usia  kedaulatan,  sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda. 41

## 1.  Pajak sebagai sarana Pembangunan
Pembangunan nasional
dimaksudkan  disini  adalah  pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
41 Peraturan  Presiden    Nomor  02  Tahun  2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indonesia  yang  bertujuan  mewujudkan suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang merdeka dan berdaulat.
Pembangunan Nasional yang berlandaskan  pada  trilogi  pembangunan yang meliputi:
a.  Pemerataan  pembangunan  dan  hasil- hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
b.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup tinggi, dan;
c.  Stabilitas  nasional  yang  sehat  dan
dinamis.
Ketiga unsur
dari trilogi pembangunan tersebut saling kait mengkait dan karena itu ketiga-tiganya harus dikembangkan  secara  serasi  dan  saling memperkuat.
Untuk dapat dicapai sasaran- sasaran tersebut, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang meliputi  segala  bidang  serta  persyaratan yang  mutlak  harus  ada,  seperti  adanya stabilitas  nasional,  adanya  pembiayaan yang memadai dan seterusnya. Di samping itu,  segala  kebijaksanaan  pembangunan  di semua bidang dan sektor perlu diserasikan dan  diarahkan  untuk  mencapai  sasaran- sasaran tersebut. 42
Menurut Rochmat Soemitro menguraikan tentang perumusan 42 Rochmat Soemitro. 1982. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: Eresco, hlm. 2-3
pembangunan  yaitu  bahwa  pembangunan adalah  segala  usaha  baik  dari  pemerintah maupun  dari  swasta  yang  meliputi  segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk,  sehingga  dapat  memenuhi segala  macam  dan  bentuk  kebutuhannya secara  layak,  bahkan  mampu  memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya sesuai dengan perkembangan  ilmu  teknologi  dan  teknik yang  semakin  maju.  Maka  oleh  sebab  itu pembangunan  mencakup  4  (empat)  hal, yaitu:
a. Rehabilitasi;
b. Extensifikasi;
c. Intensifikasi; dan
d. Pembangunan Baru.
Pembangunan  yang  dimaksudkan itu  harus  merupakan  suatu  pembangunan yang  merata  dan  menyeluruh  di  seluruh wilayah  Tanah  Air  dan  bukan  hanya  untuk kepentingan suatu golongan atau sebagian dari  masyarakat  saja,  tetapi  untuk  seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.
Pembangunan  yang  bersifat  jangka panjang tidak dapat dilaksanakan sekaligus,  melainkan  harus  dilaksanakan secara  bertahap.  Tujuan  setiap  tahap pembangunan  adalah  untuk  meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  seluruh rakyat  serta  meletakkan  landasan  yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
Titik  berat  dalam  pembangunan jangka  panjang  adalah  pembangunan bidang  ekonomi  dengan  sasaran  utama, mencapai  keseimbangan  antara  bidang pertanian  dan  bidang  industri,  yang  berarti
bahwa sebagian besar dari usaha
pembangunan
diarahkan kepada pembangunan ekonomi sedangkan pembangunan  di  bidang-bidang  lainnya bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan bidang ekonomi, pembangunan  di  luar  bidang  ekonomi tersebut  dilaksanakan  seirama  dan  serasi dengan  kemajuan-kemajuan  yang  telah dicapai dalam bidang ekonomi.
Demokrasi  ekonomi  yang  menjadi dasar  pelaksanaan  pembangunan  harus memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut: a.  Perekonomian  harus  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan  dan  oleh  karena  itu  di dalam Demokrasi ekonomi tidak dikenal sistem pertentangan kelas.
b.  Sumber-sumber kekayaan dan sumber-sumber  alam  serta  keuangan negara harus digunakan dengan pemufakatan  perwakilan  rakyat,  serta pengawasan  terhadap  kebijaksanaan yang  bertalian  dengan  itu  harus  ada pada perwakilan rakyat.
c.  Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup  orang  banyak  dikuasasi  oleh negara.
d.  Warga  negara  memiliki  kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki  serta  mempunyai  hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
e.  Hak  milik  perorangan  diakui  dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat (fungsi sosial).
f.  Potensi  inisiatif  dan  daya  kreasi  setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya  dalam  batas-batas  yang tidak merugikan kepentingan umum.
g.  Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
Sebaliknya Demokrasi Ekonomi harus  menghindarkan  ciri-ciri  yang  bersifat negatif seperti:
a.  Sistem Free  Fight  Liberalism yang menumbuhkan  eksploitasi  terhadap manusia  dan  bangsa  lain,  yang  dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menyebabkan kelemahan  struktural  posisi  Indonesia di dalam ekonomi dunia.
b.  Sistem  Etatisme,  di  dalam  mana negara  beserta  aparatur  ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya  kreasi  unit-unit  ekonomi  di  luar sektor negara
c.  Monopoli yang merugikan masyarakat.
Berdasarkan
Undang-undang
Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya  disebut  UU  SPPN)  dalam konsiderans  menimbang  bahwa  untuk menjamin  agar  kegiatan  pembangunan berjalan  efektif,  efisien  dan  bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan  nasional  dan  bahwa  agar dapat  disusun  perencanaan  pembangunan yang  dapat  menjamin  tercapainya  tujuan
negara  perlu  adanya  sistem  perencanaan pembangunan nasional.
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)  UU  SPPN,  pembangunan  nasional adalah  upaya  yang  dilaksanakan  oleh semua  komponen  bangsa  dalam  rangka mencapai tujuan bernegara.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional  sebagaimana  yang  diatur  dalam
Pasal  1  ayat  (3)  UU  SPPN  adalah  satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara  negara  dan  masyarakat  di tingkat Pusat dan Daerah.
Pembangunan Nasional
diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  serta  kemandirian  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  Nasional  (Pasal  2  ayat  (1)  UU SPPN).
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah,  terpadu,  menyeluruh  dan  tanggap terhadap perubahan dan Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  ini diselenggarakan  berdasarkan  Asas  umum Penyelenggaraan Negara (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU SPPN).
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini dikemudian diturunkan kembali
dalam bentuk Undang-undang yang mengatur  berkenaan  Rencana  Jangka Panjang  Nasional.  Dalam  UU  Nomor  17 tahun 2007 tentang
Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (selanjutnya  disebut  UU  RPJPN),  pada konsiderans  menimbang  bahwa  diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan  secara  menyeluruh  yang akan  dilakukan  secara  bertahap  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; dan bahwa Pasal 13 UU SPPN mengamanatkan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  yang  ditetapkan dengan Undang-undang.
Secara Normatif dalam Pasal 1 ayat (1)  UU  RPJPN  yang  dimaksud  dengan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJP) adalah
dokumen perencanaan pembangunan  nasional  untuk  periode  20 (dua puluh) tahun. Perencanaan ini kemudian diturunkan lagi dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (selanjutnya  disebut  RPJMN). Secara  normatif  yang  dimaksud  dengan RPJMN  adalah  dokumen  perencanaan pembangunan  nasional  untuk  periode  5 (lima) tahunan.

## 2.  Kebijaksanaan Perpajakan
Kebijaksanaan perpajakan akan digunakan  untuk  memantapkan  kestabilan ekonomi  dengan  menyempurnakan  sifat progresivitas  daripada  sistem  perpajakan. Kebijakan  fiskal  merupakan  faktor  utama
yang menentukan jumlah tabungan pemerintah. Kebijakan fiskal yang dijalankan  sedemikian  rupa  di  samping meningkatkan  tabungan  juga  mendorong agar  supaya  tabungan  masyarakat  secara langsung  atau  melalui  lembaga-lembaga keuangan dapat dimanfaatkan untuk investasi swasta.
Kebijaksanaan di bidang penerimaan negara akan diabdikan kepada pola  pembangunan  yang  hendak  dicapai, karena itu di samping peningkatan penerimaan negara, pemerintah juga memperhatikan faktor-faktor keadilan pembebanan  pajak,  pemberian  bimbingan dan  gairah  berusaha,  serta  meingkatkan pelayanan  dan  memperbaiki  prosedur pembayaran pajak.
Kebijaksanaan  tersebut  antara  lain dituangkan  dalam  berbagai  usaha  untuk lebih  mengintesifkan  pungutan-pungutan dan tagihan-tagihan serta tunggakan- tunggakan  pajak.  Sistem  operasi  dari  pintu ke  pintu  atau “door  to  door  operation” dalam rangka  menertibkan  dan  menambah jumlah wajib pajak dilakukan.
Penyempurnaan pungutan dilakukan dengan pengenaan pajak dengan tarif yang progresif, pemberian fasilitas dan pembebasan  pajak  pada  sektor-sektor yang penting dan produktif, serta perbaikan prasarana  dan  peningkatan  disiplin  aparat perpajakan yang disertai dengan pengenaan  sanksi  yang  tegas  bagi  para pelanggarnya.
Berkaitan dengan kebijakan
pengampunan
pajak,
kebijakan
pengampunan  pajak  ini  dilakukan  dalam bentuk  pelepasan  hak  negara  untuk menagih pajak yang seharusnya terutang.
Pengampunan  pajak  merupakan salah satu bentuk insentif pajak, pengampunan pajak berbeda dengan insentif pada umumnya dimana keringanan atau fasilitas perpajakan ditawarkan kepada  investor  baru,  maka  pengampunan pajak sesuai dngan pengertiannya diberikan kepada investor lama yang sudah menjadi wajib pajak (lama). Oleh karena itu pengampunan pajak, khusus ditujukan bagi investor  yang  sudah  menjadi  wajib  pajak. Hal  ini  mengingat  pengampunan  pajak lebih  berhubungan  dengan  wajib  pajak lama  dan  tidak  berlaku  bagi  wajib  pajak atau investor baru. 43
Pengampunan pajak yang berisikan pembebasan    kewajiban  pajak  yang sebelumnya  tidak  dibayar,  termasuk  pula sanksi  administrasi    dan  sanksi  pidana akan  membuat  wajib  pajak  tidak  ragu  atau takut  untuk  menggunakan  dana  atau keuntungan  yang  diperoleh  sebelumnya sebagai  modal  dalam  pengembangan investasi. 44

## 3. Sistem Hukum Perpajakan.
Menurut  pendapat  Lawrence  M. Friedman,  Sistem  hukum  terdiri  tiga  unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya  hukum.  Hubungan  ketiga  unsur
43 Zainal Muttaqin, Op.Cit, hlm. 82
44 Ibid.
tersebut  saling  berkaitan  dan  melengkapi satu sama lain. 45
Berkenaan  dengan  sistem  hukum perpajakan,  secara  substansi  hukum  pajak terdapat pada pembagian klasifikasi hukum pajak  material  dan  hukum  pajak  formal. Hukum  pajak  material  diatur  lebih  lanjut dalam  ketentuan  UU  Perpajakan  Nasional yang  mengatur  secara  spesifik  berkenaan dengan  obyek  pajak,  sedangkan  utuk hukum  pajak  formal  diatur  lebih  lanjut dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Secara  struktur  hukum  perpajakan, hal  ini  berkenaan  dengan  kewenangan memungut  pajak  oleh  fiskus  dan  sistem pemungutan  terhadap  wajib  pajak  baik yang  dilakukan  secara self  assesment , official assesment dan withholding system .
Secara  budaya  hukum  perpajakan ditekankan kepada aspek kepatuhan secara  sukarela  oleh  wajib  pajak  dengan kesadarannya  atas  kewajibannya  sebagai warga  negara  untuk  membayar  pajak. Kesadaran atas kewajiban untuk membayar pajak ini merupakan konsekuensi  logis  dari  warga  negara terhadap negaranya  untuk membantu pembiayaan pelayanan publik di masyarakat.  Sifat  pajak  sendiri  menurut pendekatan  dari  segi  hukum  adalah perikatan  yang  dibentuk  oleh  undang- undang.
45 Lawrence  M.  Friedman.  2001. American  Law  an Introduction,  terjemahan    Wishnu  Basuk i.  Jakarta: Tatanusa, hlm. 7.
Hal  ini  berkenaan  dengan  salah satu  fungsi  pajak  yaitu  fungsi  mengatur (fungsi regulerend). Fungsi mengatur sangat  penting  peranannya  sebagai  alat kebijaksanaan  pemerintah (fiscal  policy) dalam  menyelenggarakan  politiknya  dalam segala  bidang.  Bahkan  dalam  negara modern  fungsi  mengatur  justru  menjadi tujuan  politik  dari  pajak.  Dalam  fungsi mengatur  inilah  terletak  suatu  lapangan yang  luas  bagi  perpajakan,  baik  dalam bidang  ekonomi  maupun  dalam  bidang sosial budaya. 46
Fungsi  mengatur  ini  berarti  bahwa pajak  sebagai  alat  bagi  pemerintah  untuk mencapai  suatu  tujuan  tertentu  baik  dalam bidang  ekonomi,  moneter,  sosial,  kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan  tarif  yang  tinggi  atau  sama  sekali dengan tarif nol persen. 47
Selain fungsi mengatur dalam pajak terdapat  fungsi budgeter. Pembangunan hanya  dapat  terlaksana  dengan  ditunjang keuangan  yang  cukup  tersedia  pada  kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan  terbesar  dalam  keuangan negara.  Pajak  memegang  peranan  dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah  untuk  disalurkan  ke  sektor pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. 48
Tabungan  pemerintah  ini  diperoleh dari surplus, penerimaan rutin/biasa setelah
46 Bohari, Op.cit, hlm.133-134
47 Ibid , hlm. 135
48 Ibid, hlm.134
dikurangi  dengan  pengeluaran  rutin/biasa. Penerimaan  rutin  seperti  penerimaan  dari sektor  pajak,  retribusi,  bea  cukai,  hasil perusahaan negara, denda dan sita. 49
Penerimaan rutin/biasa adalah untuk  membiayai  pengeluaran  rutin/biasa dari  pemerintah,  seperti  gaji  pegawai, pembelian  alat  tulis,  ongkos  pemeliharaan gedung pemerintah, bunga angsuran pembayaran  utang-utang  kepada  negara lain,  perbaikan  infrastruktur,  tunjangan sosial, dan lain-lain. 50
Unsur-unsur Pajak adalah: a.  Ada undang-undang pajak yang mendasari;
b.  Ada penguasa pemungut pajak;
c.  Ada subjek pajak;
d.  Ada objek pajak;
e.  Ada  masyarakat/kepentingan  umum; dan
f. Ada Surat Ketetapan Pajak (fakultatif).
Jika  salah  satu  unsur  tidak  ada, maka  tidak  mungkin  ada  pajak.  Semua unsur  tersebut  harus  ada  sehingga  pajak menjadi  terealisir. 51 Sedangkan  yang menjadi ciri-ciri pajak adalah:
a.  Dapat  berupa  pajak  langsung  atau pajak tidak langsung;
b.  Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang;
c.  Dapat dipaksakan;
49 Ibid
50 Ibid
51 Rochmat  Soemitro  dan  Dewi  Kania  Sugiharti. 2010. Asas dan Dasar Perpajakan Dasar Perpajakan 1. Bandung: Refika Aditama, hlm. 160
d.  Tanpa  ada  imbalan  yang  secara langsung dapat ditunjuk;
e.  Untuk  memasukkan  uang  sebanyak-
banyaknya ke dalam kas negara;
f.  Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat;
g.  Penggunaan  pajak  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  yang  ada  di  luar bidang keuangan, termasuk kebijaksanaan,  yang  lazimnya  disebut kebijaksanaan fiskal. 52
Dalam konteks perpajakan, Norman D.  Novak  mengemukakan  3  (tiga)  unsur pokok sistem perpajakan, yaitu: 53
a. Tax policy (kebijakan perpajakan)
Kebijakan  pajak  merupakan  bagian dari  kebijakan  fiskal,  maka  kebijakan  fiskal harus dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan tidak menghambat  iklim  investasi.  Oleh  karena itu kebijakan perpajakan harus memperhatikan  prinsip  pemerataan  beban pajak, keadilan, kepastian dan kesederhanaan.
b. Tax law (undang-undang perpajakan)
Dalam hubungannya dengan sistem hukum perpajakan, undang-undang perpajakan meruapakan wadah atau tempat dimana kebijakan perpajakan diimplementasikan. Undang-undang perpajakan sebagai produk hukum memberikan  legalitas  baik  pada  tataran
52 Ibid.
53 Zainal  Muttaqin.  2011. Disertasi:  Pengampunan Pajak  Sebagai  Insentif  Pajak  Dalam  Rangka Meningkatkan  Investasi  Di  Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, hlm.101-110.
kebijakan  perpajakan  maupun  tahapan pelaksanaan.  Undang-undang  perpajakan yang  dimaksud  dalam  sistem  perpajakan meliputi  seluruh  peraturan  perundang- undangan,  baik  yang  bersifat  materiil maupun yang bersifat formil.
c. Tax administration (administrasi perpajakan)
Dalam pengertian administrasi perpajakan,  dibatasi  pada  institusi  atau badan  yang  mempunyai  tanggungjawab dan  wewenang  penagihan  pajak  beserta pejabatnya serta sistem pemungutan pajak. Adminsitrasi  pajak  mempunyai  peranan penting  dan  menentukan  dalam  sistem perpajakan suatu negara karean administrasi perpajakan merupakan
pelaksana  dari  suatau  kebijakan  yang
sudah dituangkan Undang-undang.
Keberhasilan sistem  perpajakan akan bergantung  pada  sampai  sejauhmana administrasi perpajakan mampu mengimplementasikan tidak hanya sebagai kewajiban  semata-mata  tetapi  juga  sebaga hak  berperan  serta  untuk  membiayai pembangunan nasional.
4.  Administrasi Perpajakan
Berdasarkan salah satu konsiderans point menimbang dalam UU Pengampunan Pajak  yang  salah  satunya  menimbang “bahwa  untuk  meningkatkan  penerimaan negara  dan  pertumbuhan  perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat  dalam  pelaksanaan  kewajiban perpajakan,  perlu  menerbitkan  kebijakan pengampunan pajak ”.
Sebagaimana  yang  menjadi  tujuan dari  dibentuknya  UU  Pengampunan  Pajak dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  b yaitu: “mendorong  reformasi  perpajakan menuju sistem yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi ”, tujuan tersebut  sangat  berkaitan  erat  dengan persoalan  administrasi  yakni  perihal  sistem terintegrasi dan basis data.
Dalam ketentuan UU Pengampunan Pajak  terdapat  pengelolaan  manajemen data  dan  informasi,  Pengertiannya  secara normatif  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1 angka  13  bahwa:  Manajemen  data  dan Informasi  adalah  sistem  administrasi  data dan  informasi  wajib  pajak  yang  berkaitan dengan  pengampunan  pajak  yang  dikelola oleh Menteri.
Administrasi  perpajakan  merupakan implementasi kebijakan sehingga pemerintah sebagai  pengumpul pajak harus  dapat  melaksanakan  administrasi perpajakan yang mudah diakses masyarakat pembayar pajak yang direpresentasikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan dalam pemanfaatan  pajak,  masyarakat  pembayar pajak  sesuai  dengan  preferensi  politiknya lebih  berhak  mengetahui  pemanfaatan pajak yang telah disetorkan kepada negara. Dimensi ini dalam praktek politik pemerintahan  di  Indonesia  belum  juga diterapkan,  dikarenakan  mungkin  hingga kini rakyat pembayar pajak belum sepenuhnya  memahami  penggunaan  uang yang telah disetorkan kepada negara.
Melihat  sumber-sumber  kekuasaan negara  dalam  persoalan  pajak,  maka dengan sendirinya akan terkait pula dengan aturan dasar pengenaan pajak (tax base) di dunia  yang  dikenal  hingga  saat  ini  dan dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kategori, yaitu:  Penghasilan  dan  Bisnis,  Konsumsi dan Kekayaan. 54
Tarif  pajak  dalam  kategori  dasar pengenaan pajak (tatbestand) dapat dijadikan  sebagai  instrumen  proteksi  dan instrumen alokatif. Instrumen proteksi ketika  tarif  pajak  dapat  berperan  sebagai motivator  masyarakat  dalam  meningkatkan kegiatan ekonominya, sedangkan instrumen  alokatif  karena  sifatnya  dapat menentukan  besaran  pajak  yang  dapat ditarik  pemerintah  dari  masyarakat.  Oleh karenanya,  setiap  terjadi  perubahan  tarif pajak  akan  menimbulkan tax  incidence , yaitu berubahnya penghasilan dan kekayaan riil masyarakat. 55
Secara  struktural  tarif  pajak  dibagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a.  Tarif  proporsional,  presentasenya  tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak;
b.  Tarif  regresif,  tarif  pajak  menurun  ketika dasar pengenaan pajak meningkat;
c.  Tarif  progresif,  tarif  pajak  akan  naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak;
54 Edi  Slamet  dan  Syarifuddin  Jurdi.  2005. Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press , hlm. 92 55 Ibid, hlm. 93
d.  Tarif  degresif,  kenaikan  tarif  pajak semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

## 5.  Subyek  dan  Obyek  Pengampunan Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disingkat NPWP) sudah diterapkan  sebelum  adanya tax  reform . Dengan adanya pembaharuan pajak, hal ini diperbaharui  dan  lebih  digalakkan  serta diinformasikan secara luas kepada masyarakat.  Dahulu  hanya  kepada  orang yang dikenakan pajak dan  menerima Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut SKP) saja  yang  diberikan  nomor  pokok.  Tetapi sekarang  setiap  orang  dan  badan  yang memenuhi  syarat-syarat  untuk  dikenakan pajak,  wajib  mendaftarkan  diri  dan  wajib mendapatkan NPWP. 56
Yang  wajib  mempunyai  nomor pokok adalah wajib pajak penghasilan. Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal/berkedudukan  di  Indonesia,  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan bagi  perorangan  yang  jumlahnya  setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai  penghasilan  yang  melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disingkat  PTKP),  wajib  mempunyai  NPWP walaupun  kepadanya  belum  atau  tidak dikenakan  pajak  atau  belum  atau  tidak diberikan  SKP,  dan  tidak  melakukan kewajiban ini dikenakan sanksi. 57
56 Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan..op.cit, hlm. 167.
57 Ibid.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a UU Nomor  6  Tahun  1983  diberikan  ancaman sanksi  pidana  kepada  orang  atau  badan yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan  NPWP,  sedangkan  orang atau  badan  itu  memenuhi  syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang  untuk dikenakan  pajak.  Sanksi  pidana  yang diancamkan  ialah  pidana  penjara  paling lama  tiga  tahun  dan  atau  denda  paling tinggi  empat  kali  jumlah  pajak  yang terutang,  yang  kurang  atau  tidak  dibayar. Pasal  39  UU  Nomor  16  Tahun  2000 meninggikan  ancaman  pidana  tersebut menjadi  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan denda  paling  tinggi  4  (empat)  kali  jumlah pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar.  Orang  atau  badan  yang  hanya merupakan  subyek  pajak  tetapi  tidak memenuhi  syarat  objektif,  artinya  tidak menerima  atau  memperoleh  penghasilan yang  kena  pajak,  tidak  wajib  mendaftarkan diri. 58
Wajib  pajak  yang  sudah  memiliki NPWP wajib memasukkan Surat Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  setiap tahun  secara  berkala,  hal  ini  berkenaan dengan  kategori  sistem  pemungutan  pajak self assesment system , kecuali wajib pajak yang  bekerja  pada  satu  majikan/pemberi kerja  dan  hanya  menerima  gaji  atau  upah yang  telah  dipotong  pajak  oleh  pemberi kerja  dan  ini  termasuk  ke  dalam  kategori sistem pemungutan  pajak withholding
58 Ibid, hlm 167-168
system ,  serta  wajib  pajak  di  samping  itu tidak mempunyai penghasilan lain. 59
NPWP ini dimaksudkan untuk kategori  pajak  langsung.  Khususnya  pajak penghasilan  dan  pajak  kekayaan.  NPWP merupakan  suatu  tanda  pengenal  bahwa pemegangnya merupakan orang/badan yang membayar pajak, dan dalam korespondensi  dengan  Kantor  Inspeksi Pajak, NPWP ini wajib disebut. 60
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)  UU  Pengampunan  Pajak  setiap  wajib pajak  berhak  mendapatkan  pengampunan pajak  berdasarkan  ketentuan  undang- undang  tersebut    Pengampunan  pajak dapat diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1)  UU  Pengampunan  Pajak  dijelaskan bahwa  dalam  hal  wajib  pajak  belum mempunyai  NPWP,  wajib  pajak  harus mendaftarkan  diri  terlebih  dahulu  untuk memperoleh  NPWP  di  kantor  Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
Dalam  ketentuan  Pasal  3  ayat  (3) Terdapat  pengaturan  pengecualian  dalam kondisi  khusus  terhadap  wajib  pajak tertentu, yaitu wajib pajak yang sedang: a.  Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya  telah  dinyatakan  lengkap oleh kejaksaan;
b.  Dalam proses peradilan; atau
59 Ibid
60 Ibid
c.  Menjalani  hukuman  pidana,  atas  tindak pidanadi bidang  perpajakan.
Yang menjadi
obyek
pengampunan  pajak  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah  kewajiban  perpajakan  yang terdiri atas:
a.  Pajak Penghasilan; dan
b.  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak
Pertambahan  Nilai  dan  pajak  Penjualan atas Barang Mewah.
Fasilitas yang akan diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti program  pemerintah  yaitu  pengampunan pajak dalam periode yang ditentukan dalam ketentuan  UU  Pengampunan  Pajak  ini berupa antara lain: a.  Penghapusan pajak terutang yang belum  diterbitkan  ketetapan  pajak,  tidak dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan, dan  tidak  dikenai  sanksi  pidana  di bidang  perpajakan,  untuk  kewajiban perpajakan  dalam  masa  pajak,  bagian Tahun  Pajak,  dan  Tahun  Pajak,  sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; b.  Penghapusan sanksi administrasi perpajakan  berupa  bunga,  atau  denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak,  bagian  Tahun  Pajak,  dan  Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
c.  Tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan,  atas  kewajiban  perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak,
dan  Tahun  Pajak,  sampai  dengan  akhir tahun Pajak Terakhir; dan
d.  Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan,  dalam  hal  ini  wajib  pajak sedang  dilakukan  pemeriksaan  pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan  atas  kewajiban  perpajakan, sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. 61
Berkenaan dengan kebijakan pengampunan
pajak, berdasarkan penjelasan dari ketentuan UU Pengampunan  Pajak,  dikehendaki  dengan diaturnya  UU  Pengampunan  Pajak  ini menjadi bentuk reformasi perpajakan nasional secara integratif dan komprehensif sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan  UU  Pengampunan  Pajak,  yang dijelaskan dalam kutipan berikut ini:
“Undang-undang  ini  dapat  menjembatani agar  harta  yang  diperoleh  dari  aktivitas yang  tidak  dilaporkan  dapat  diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi  atas  harta  tersebut  masuk  ke dalam  sistem  administrasi  perpajakan  dan dapat  dimanfaatkan  untuk  pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.”
61 Pasal  11  ayat  (5)  Undang  Undang  Nomor  11 Tahun  2016 tentang Pengampunan Pajak
Dalam  penegakan  hukumnya  diikuti dengan kebijakan lain yang saling berkaitan satu sama lain:
“Kebijakan pengampunan pajak seyogyanya  diikuti  dengan  kebijakan  lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan  penyempurnaan  UU  KUP,  Undang- undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang tentang Pajak
Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  serta kebijakan strategis lainnya di  bidang perpajakan dan perbankan.”

## IV. Penutup
Prinsip demokrasi perpajakan harus diterapkan sebagai nilai-nilai yang melandasi  dan  menjadi  pondasi  dalam pembentukan undang-undang pajak nasional,  karena  berdasarkan  UUD  1945, kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.  Dengan  ketentuan  ini,  bahwa pemegang  kekuasaan  tertinggi  ada  di tangan  rakyat  dan  harus  dilaksanakan menurut  Undang-undang  Dasar.  Hal  ini merupakan konsekuensi logis dari konsepsi bentuk  Negara  Hukum  Demokratis  yang mendasarkan kepada Undang-undang.
UUD  1945  juga  mengatur  bahwa    Pajak dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang.
Salah satu manfaat Pungutan Pajak adalah  sebagai  alat  pendorong  investasi. Dalam upaya peningkatan sumber penerimaan negara, Pemerintah menghendaki
adanya basis data
perpajakan  melalui  manajemen  data  dan informasi.  Maka  hal  ini  dapat  diwujudkan dengan  cara  pengelolaan  NPWP  wajib pajak  sebagai  basis  data  perpajakan  yang terintegrasi.  Melalui  pendataan  wajib  pajak dengan  pendaftaran  NPWP  sebagai  basis data potensi penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat.
Bibliografi
Buku Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan
Indonesia.
Jakarta: Ind-Hill-Co.
Bohari.  2010. Pengantar  Hukum  Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dewi  Kania  Sugiharti  dan  Zainal  Muttaqin,
2015. Buku  Ajar  Hukum  Pajak. Bandung:  Kalam  Media  dan  FH UNPAD.
Didik  Sukriono.  2013. Hukum  Konstitusi dan  Konsep  Otonomi. Malang: Setara Press.
Edi  Slamet  dan  Syarifuddin  Jurdi.  2005.
Politik Perpajakan Membangun Demokrasi  Negara. Yogyakarta:  UII Press.
Friedman,  Lawrence  M.  2001. American Law  an  Introduction,  terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. Ni’matul Huda. 2016. Hukum Tata Negara (Edisi  Revisi). Jakarta:  Rajawali
Press. Paimin Napitupulu. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan.
Bandung: Alumni.
Ridwan  HR.  2002. Hukum  Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
Rochmat  Soemitro.  1982. Pajak  dan Pembangunan. Jakarta: Eresco.
Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti.  2010. Asas  dan  Dasar Perpajakan  1 ,  Bandung:  Refika Aditama.
Susi  Dwi  Harijanti, et.all. 2011. Negara Hukum Yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Bagir
Manan,S.H.,M.CL). Bandung, PSKN FH UNPAD. Zainal Muttaqin. 2011. “Disertasi: Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia”, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
Zainal  Muttaqin.  2013. Tax  Amnesty  di Indonesia. Bandung: Refika
Aditama.

## Jurnal
Laporan  Utama.  2000. “Reformasi  Hukum:
Antara  Cita  dan Fakta” . Jurnal
Keadilan, Vol. 1, No. 1.
Winda  Wijayati.  2013. “Eksistensi  Undang-
undang  Sebagai  Produk  Hukum Dalam
Pemenuhan
Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 50//PUU- X/2012)”.
Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan  Presiden  Nomor  02  tahun  2015 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun 2015-2019.
Peraturan  Presiden  Nomor  03  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah tahun 2015.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak.

## Media Massa
Ruang  Hukum.  2002. “Kritik  Terhadap Amandemen  Pasal  23  UUD 1945”.
Bussines News , 14 Februari.