## KRITERIA VISIBILITAS HILAL
DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA
Oleh: Suhardiman
Penulis adalah Dosen Luar Biasa STAIN Pontianak

## ABSTRACT
To determine the start of lunar months, there are several methods that serve as the basis, among others by using the methods of hisab (calculation) and rukyat (new moon sighting). Actually, both hisab and rukyat have the same goal, namely hilal . Therefore, the two methods do not need to be disputed any more. In fact they complement each other. Calculation of the correct and accurate reckoning will certainly be proven by rukyat anyway. However, the problem remain for Muslims today is the critera imkan ar- rukyat (visibility of the new moon) used. If these problems can be overcome, then it is certain that Muslims are no longer stuck with the difference of opinions and views from many quarters about the determination of the beginning of the month, when the hilal is on a "critical" position.
As for the criterion concerning the visibility of the new moon in Indonesia, which has been used by the Government and become standard in the determination of kamariah (Ramadhān, Syawāl and Dzulhijjah) is the height of hilal at 2 degrees, the Sun-Moon distance is a minimum of 3 degrees, or a minimum hilal period of 8 hours based on data collected by the Agency of Hisab and Rukyat of the Ministry of Religious Affairs from a variety of sources. This is an implementation of the legitimate law (the Qur'an and the Hadith) that serves as the basis in determining the beginning of the month. In addition, the validity of rukyat is first tested with astronomical data which are discussed in the next session of the forum and later in Isbat decided by the Government and becomes an alternative solution to the differences of opinion and views that may occur.
The Government through the Minister of  Religious Affairs serves as the holder of authority ( qadi ) which has the legal authority to determine the beginning of the Islamic fasting a nd holy day in  isbāt session held annually. Through Ditjen Bimas Islam, the Agency of Hisab and Rukyat (BHR) was established which is in charge of conducting the study, research and development of matters relating to the implementation of the hisab-rukyat and worship. Therefore, Muslims also need to support the realization of an Islamic calendar (Hijri calendar), which gives the certainty of dates, not only used for the purpose of worship, but can also be used as a civil calendar for everyday purposes, such as trade, business and other administrative activities.
Kata kunci: Kalender, Hilal, Hisab, Kriteria, Pemerintah dan Visibilitas

## A. Pendahuluan
Dalam penetapan awal bulan kamariah, terdapat beberapa metode yang menjadi dasar dalam penentuannya, antara lain  yaitu dengan menggunakan metode hisab dan metode rukyat. Hisab merupakan sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi mengelilingi matahari. Menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal di setiap awal bulannya. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab urfi , dan dalam wilayah praksisnya, sistem ini menggunakan data-data astronomis dan gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola (Azhari, 2008: 78).
Sedangkan rukyat atau biasa juga disebut rukyat al- hilāl adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat hilal atau bulan sabit muda, setelah terjadi konjungsi / ijtimak di langit (ufuk) sebelah barat, sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru – khususnya  menjelang  Ramadhān,  Syawāl  dan  Dzulhijjah–  untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. (Khazin, 2008:  173).  Akan tetapi dalam praktek pelaksanaanya, antara metode hisab dan rukyat bukanlah suatu metode yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sesuatu yang saling melengkapi (Djamaluddin, 2011: 5)
Hisab dan rukyat (perhitungan dan pengamatan) dalam ruang lingkup ilmu falak (terkait posisi dan gerak benda-benda langit) adalah multi disiplin ilmu yang digunakan untuk membantu dalam penentuan waktu pelaksanaan suatu ibadah. Setidaknya ilmu hisab- rukyat merupakan gabungan antara syari’ah dan astronomi (Djamaluddin, Ibid). Disebut syari’ah karena dalam penentuan awal bulan tersebut tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan, terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang bersumber dari al-Quran, hadis  dan ijtihad para ulama. Sedangkan astronomi memberikan formulasi terhadap tafsir yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut dalam membuat rumusan matematis yang digunakan dalam prakiraan waktu.
Dalam penentuan awal bulan kamariah, baik hisab maupun rukyat keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal (Murtadho, 2008:  220).  Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Mukti Ali saat menjabat sebagai Menteri Agama RI pada pelantikan Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama pada tanggal 23 September 1972. Dalam pernyataannya tersebut disebutkan bahwa inti dan tujuan dilaksanakannya penentuan awal bulan kamariah baik melalui hisab atau rukyat adalah mencari hilal (Depag RI, 1981: 102). Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa petunjuk yang dijadikan dasar hukum bagi penentuan awal bulan kamariah, pertama hilal dinyatakan sebagai penenentu waktu dan saat pelaksanaan ibadah haji (QS. al-Baqarah: 189)
                                                            
Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "bulan sabit (hilal) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji .
Pada dasarnya perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan  sepertinya lebih kepada perbedaan dalam menginterpretasikan ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan
beragamnya sistem perhitungan, metode dan kriteria yang digunakan. Dalam sebuah situs Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) disebutkan, setidaknya telah terjadi delapan kali perbedaan  dalam  penetapan  awal  bulan,  baik  Ramadhān,  Syawāl  maupun Dzulhijjah dalam 11 tahun terakhir yakni antara 1422 H / 2011 M s.d 1432 H / 2011M (RHI.org).
Perbedaan dalam penentuan awal bulan tentu akan memberikan dampak hukum terhadap waktu dari pelaksanaan suatu ibadah. Sebagai contoh apabila ibadah puasa dilaksanakan sebelum waktunya maka ibadah puasa tersebut dinyatakan tidak syah atau batal, namun sebaliknya apabila telah dinyatakan masuknya waktu berpuasa, sementara umat Islam belum juga melaksanakannya, maka umat Islam tersebut berarti telah melalaikan ibadah puasa tersebut, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur’an. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah umat Islam memiliki sistem penanggalan yang mapan, ajeg dan mampu memberikan kepastian tanggal agar tidak menimbulkan kebimbangan dan keraguan bagi umat islam itu sendiri, sehingga akan lebih menambah keyakinan dan kekhusyukan dalam melaksanakan suatu ibadah.
Dalam sebuah hadis juga, diriwayatkan bahwa Rasulullah menyebut ummatnya “ ummī ” yang tidak pandai membaca dan menghitung. Tetapi sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29,5 hari, sehingga ada hadis yang bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30. Pengetahuan semacam ini tentu diperoleh dari pengalaman empirik atau pengamatan (rukyat) hilal. Selanjutnya pada masa sahabat dikembangkan sistem kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhana yang disebut hisab urfi (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang- seling 30 dan 29 hari. Bulan ganjil 30 hari dan bulan ge nap 29 hari. Maka Ramadhān semestinya selalu 30 hari. Akan tetapi dalam hal ini rukyat tetap dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap perhitungannya.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, seharusnya semakin memberi kemudahan bagi umat Islam dalam membuat sistem penanggalan yang berdasarkan peredaran bulan ( lunar system ) yang berbasis sains (astronomi) serta tidak bertentangan dengan syar’ī .  Penentuan awal bulan kamariah secara hisab maupun rukyat yang dilakukan   secara komputerisasi, tentunya akan semakin memberi kemudahan bagi umat Islam dan diperoleh hasil perhitungan yang tepat, cepat dan akurat berdasarkan data-data astronomis. Sehingga akan dengan mudah pula diketahui secara persis  ketinggian dan posisi hilal di ufuk sebelah barat.
Namun demikian, ternyata perhitungan dengan tingkat akurasi yang tinggi juga, belum menjamin dan menjadikan adanya keseragaman dalam pentapan awal bulan kamariah. Meski hasil perhitungan (hisab) nya sama, akan tetapi masalah kriteria awal bulan itu sendiri masih menjadi kendala bagi umat Islam dalam mewujudkan sistem penanggalan yang satu dan seragam, terutama dalam menetapkan waktu pelaksanaan suatu ibadah, seperti puasa, haji dan ibadah lainnya. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan tersebut diantaranya : Kriteria Rukyat al-Hil āl ,  Kriteria Hisab Imkan ar-Rukyat (Visibilitas Hilal) , Kriteria Hisab Wujud al- Hilāl dan Kriteria Kalender Hijriyah Global.
Berdasarkan data rukyat di Indonesia sejak tahun 1960-an, ahli hisab di Indonesia pada awal 1990-an memformulasikan kriteria Imkan ar-Rukyat menjadi: ketinggian minimum hilal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, atau umur hilal minimum 8 jam. Kriteria tersebut kemudian diterima di tingkat regional dan forum
MABIMS (Menteri-menteri  Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ormas-ormas Islam dalam kelompok Temu Kerja Badan Hisab Rukyat menyepakati penggunaan kriteria tersebut dalam pembuatan kalender hijriah di Indonesia (Taqwim Standar).
Pemerintah dalam hal ini  melalui Menteri Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang isbat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga melalui  Ditjen Bimas Islam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari).  Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dan menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dijadikan pedoman dan menjadi solusi bagi umat Islam di tanah air.
Kewajiban mematuhi pemerintah juga merupakan sebuah keharusan dalam menyelesaikan masalah perbedaan dan pertentangan yang ada, dimana keputusan pemerintah itu bersifat mengikat (wajib dipatuhi) guna menghilangkan perbedaan pendapat (Depag RI, 2004:  146). Hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga ukhūwah dan menciptakan ketenangan dalam beribadah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini  memiliki otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Dengan adanya persatuan, maka  diharapkan akan terwujudnya sistem kalender yang mapan bagi umat Islam dan memiliki kepastian waktu dalam pelaksanaanya, tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana halnya kalender masehi.

## B. Problematika Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia
Perbedaan dalam penentuan awal bulan di Indonesia pada dasarnya bukanlah perbedaan yang disebabkan antara metode hisab dan rukyat. Meski antara kedua metode tersebut memiliki karakteristik dan hubungan yang bebeda, akan tetapi sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan dua hal yang akan menjadi sesuatu yang saling menguatkan satu sama lain. Senada dengan hal ini, T. Djamaluddin juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penentuan awal bulan saat ini bukanlah pada pertentangan antara  metode hisab atau rukyat, akan tetapi karena adanya perbedaan kriteria awal bulan itu sendiri (tdjamaluddin. wordpress.com).
Wahyu Widiana (2005:12)  menyebutkan bahwa diantara kendala-kendala yang dihadapi oleh umat Islam dalam penyatuan dan penetapan awal bulan adalah tidak adanya kesepakatan diantara kelompok-kelompok terutama para tokohnya untuk menentukan dan mengikuti suatu sistem tertentu. Dalam Musyawarah Hisab dan Rukyat tahun 1977 M/1397, H.A Mukti Ali juga pernah menyatakan bahwa hisab yang  benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar, karena yang menjadi objek kedua- duanya adalah sama, yaitu hilal (Azhari, 2007:129).
Ibrahim Hosen (2004:33) juga menyebutkan mengenai apakah hilal itu harus ditetapkan berdasarkan hisab atau rukyat, tidaklah perlu diperdebatkan, karena ternyata antara dua pandangan tersebut ada titik temunya dan dapat dipersatukan. Kedua-duanya saling mengisi dan saling melengkapi, apalagi kalau dalam hal ini penetapan itu dilakukan oleh qadli /pemerintah sebagaimana hal itu dikehendaki oleh mazhab Syafi’i,
maka semuanya wajib mematuhi dan tidak boleh lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiyah.
Setidaknya ada dua kriteria hisab yang dianut di Indonesia.  Pertama, yaitu kriteria yang didasarkan pada Kriteria Wujud al- Hilāl , dalam hal ini apabila hilal (bulan) telah wujud di atas ufuk pada saat maghrib sudah dianggap masuk bulan baru. Kemudian yang kedua, adalah Kriteria Imkan ar-Ru’yat , kriteria ini berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dapat  dirukyat (Djamaluddin, 2011:2). Dalil naqli yang mereka gunakan tidak jauh berbeda, intinya menganggap hisab bisa menggantikan rukyat. Tetapi penafsiran hasil hisabnya bisa berbeda, Basit Wahid dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan alasan Muhammadiyah mengambil kriteria wujudul hilal sejak 1969, yaitu karena di Indonesia belum ada kriteria yang sahih secara ilmiah bagi kriteria Imkan al-Rukyat.
Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam dapat menyepakati atau setidaknya ada kriteria tunggal yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah, sehingga kedepan umat Islam tidak lagi disibukkan dengan adanya perbedaan yang mengarah pada pertentangan dan perselisihan dalam penentuan awal bulan, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah.
Pertama, rukyat bi al- Fi’lī dan Rukyat bi al- ‘Ilmī . Metode rukyat ( rukyat bi al- fi’lī ) dalam konteks Indonesia yang memakainya adalah NU. Rukyat berasal dari suku kata ra’ā – yarā – ru’yātan yang bermakna melihat dengan mata ( bi al-‘ain ) dan bisa pula bermakna melihat dengan ilmu ( bi al- ilmī ). Permasalahan lain yang sering dipertentangkan dalam penentuan awal bulan ini adalah antara rukyat  bi  alfi’lī (observasi secara visual) dengan hisab yang juga diklaim sebagai rukyat bi al- ’ilmī (perhitungan astronomis), serta interpretasi hadis yang berbeda-beda.
Rukyat pada hakikatnya adalah metode observasi dalam penentuan awal bulan terutama Ramadhan dan Syawal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada abad ke tujuh masehi. Metode ini tentunya merujuk pada konteks sosio-historis, pada kasus hadis rukyat terlihat dan adanya upaya Rasulullah SAW untuk memahami bahasa masyarakat Madinah. Seperti dalam hadis: “iza ra’itum al-hil āl…” adalah didahului munculnya pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah berkaitan dengan perselisihan antara dua kelompok dalam menentukan bulan. Kelompok pertama mengangap bulan Sya’bān dan kelompok yang lain mengangap bulan Ramadhan.
Setelah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, pengertian tentang rukyatul hilal mengalami pergeseran. Ada yang memaknainya tetap seperti semula, yaitu rukyat bi al-Fi’li dan ada yang memaknainya dengan rukyat bi al- illmī, yakni melihat dengan ilmu pengetahuan/hisab (Ma’ruf Amin, 2004:  258). Rukyat bi al-Fi’li adalah sistem penentuan awal bulan yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, bahkan sampai sekarang pun sistem penentuan awal bulan semacam ini masih banyak digunakan oleh umat Islam, terutama dalam menentuk an awal bulan Ramadhān, Syawāl dan Dzulhijjah (Murtadho, 2008: 224).
Di Indonesia, istilah ini pun dikenal dalam masyarakat sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menentukan awal bulan dengan mengamati hilal baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat seperti teleskop dalam astronomi hal ini dikenal dengan observasi.
Kedua, hilal Menurut Fikih dan Astronomi. Penentu masuknya bulan baru penentuan awal bulan adalah terlihatnya hilal (bulan sabit) termuda di langit sebelah barat yang terjadi setelah adanya ijtimak ( conjunction ) antara matahari, bumi dan bulan, namun di lain sisi masih ada faktor lain yang menjadi penyebab tidak dapat seragamnya penentuan kalender Hijriyah di Indonesia ini. Di antara penyebab yang ada adalah pemahaman makna/definisi hilal yang tidak sama, ada yang mengatakan bahwa hilal adalah bulan sabit termuda yang dapat dirukyat/dilihat, dan ada juga yang mengatakan tidak harus dapat dirukyat/dilihat asalkan matahari sudah terbenam.
Perubahan bentuk pada hilal dari hari ke hari menyebabkan bulan dijadikan penentu waktu ibadah yang baik. Ayat al-Qur’an maupun hadis telah memberikan informasi, bahwa hilal merupakan “sesuatu yang menjadi landasan perubahan waktu, dalam hal ini adalah pergantian dalam bulan kamariah”. Hanya saja mengenai “kriteria” dalam penentuan awal bulan tidak disebutkan. Kenyataan inilah yang akhirnya menimbulkan munculnya keragaman terhadap bagaimana konsep hilal itu sendiri. Meskipun diantara beberapa kelompok umat Islam, ada yang menetapkan bahwa hilal itu harus wujud, namun ada juga kelompok lain yang mensyaratkan pentingnya hilal tersebut berada di atas ufuk, meskipun tidak harus wujud, kemudian ada pula yang mensyaratkan posisi hilal diatas ufuk dengan kriteria-kriteria tertentu. Beragamnya konsep mengenai hilal itu sendiri, setidaknya membuat adanya perpaduan antara konsep hilal dalam al-Qur’an dan konsep hilal dalam persfektif astronomi modern.

## C. Kriteria Visibilitas Hilal Ditinjau Dari Aspek Fiqih dan Astronomis
Kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal  bulan merupakan sebuah hasil penggalian antara metode hisab dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomis atas dalil fikih yang digunakan. Dengan pemahaman astronomi yang baik, kita bisa menemukan isyarat yang runtut dan jelas soal penentuan awal bulan kamariah terutama awal Ramadhān, Syawāl, dan Dzulhjjah. Pembahasan tentang kriteria visibilitas hilal ini juga, sebenarnya selain merupakan kajian ilmu falak yang berkaitan dengan syarat syahnya waktu dalam pelaksanaan suatu ibadah, juga  menjadi kajian dalam ilmu astronomi.
Meski secara astronomis, kriteria visibilitas hilal memiliki porsi dan wilayah tersendiri dalam pembahasannya, akan tetapi  dalam sistem penanggalan Islam (kalender hijriah) aspek-aspek lainnya juga tidak bisa diabaikan, seperti aspek politik, sosiologis dan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis yang menjadi sumber hukum dalam penetapan awal bulan tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam sebuah sistem penanggalan sebagaimana juga yang terjadi dalam kalender Masehi, selain otoritas dan kaidah matematis maupun astronomis, juga dipengaruhi aspek-aspek lainnya sehingga dapat menjadi sebuah kalender yang mapan ajeg dan dapat diterima oleh semua kalangan.
Mohammad Ilyas (1997), penggagas kalender Islam Internationl juga menyatakan bahwa “…dunia Islam memerlukan seorang Julian untuk menyatukan Taqwimnya…” dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa persoalan Kalender  –Islam ini, tidak semata-mata merupakan persoalan sains, akan tetapi perlu melibatkan kekuatan politik. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan sebuah kalender yang mapan dan dapat diterima oleh semua kalangan, tentu tidak hanya aspek astronomi
saja yang perlu diperhatikan. Hal-hal lain yang turut mendukung terwujudnya Kalender –  Islam yang universal juga sangat diperlukan, sehingga dalam penerapannya tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah semata, tetapi dapat juga digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat non ibadah.
Ayat al-Qur’an maupun hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum dalam penentuan awal bulan, telah memberikan informasi kepada kita bahwa “hilal” merupakan sesuatu yang menjadi landasan dalam perubahan waktu (masuknya bulan baru). Akan tetapi jika kita melihat perkembangan saat ini mengenai bagaimana “kriteria” yang dapat digunakan dalam penentuan awal bulan, secara rinci memang tidak disebutkan. Hal inilah yang membuat adanya perbedaan pandangan dikalangan para ulama dan fukaha dengan ijtihad yang mereka lakukan dalam penentuan awal bulan tersebut.
Awalnya pelaksanaan rukyat sangatlah sederhana, dimana setiap tanggal 29 Sya’bān  atau  Ramadhān  saat  terbenam  matahari,  umat  Islam  melakukan  pengamatan terhadap keberadaan hilal ( Rukyat al- Hilāl ). Hal ini dilakukan karena demikianlah petunjuk operasional yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.
Artinya : Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika hilal tertutup, sempurnakan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh (HR Bukhari no 1776; Muslim no 1809; At-Tirmidzi no 624; An-Nasa`i no 2087).
Artinya: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah (Sahih, HR. Muslim no. 2495)
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka tidak kurang 100  hadis yang diriwiyatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, at-Tarmidzi, Imam Malik dan Imam Hambali dan lain-lain memberikan petunjuk mengenai masuknya bulan kamariah  terutama  Ramadhān  dan  Syawal  dengan  tiga  cara,  (1)  Rukyah  al-Hilāl (2) Istikmal Iddah al-Syahr dan (3) men-takdir-kan ( faqdurūlah ) yakni memperkirakan dengan ilmu hisab. Dari ketiga hal tersebut, cara yang ketiga tersebutlah yang kerap menjadi perbedaan interpretasi dikalangan para fuqaha ( Op. Cit., Murtadho, 2008:294).
Astronomi sering digolongkan dengan hisab, meskipun sebenarnya dalam astronomi juga dilakukan pengamatan (observasi) yang pada prinsipnya sama dengan rukyat. Akan tetapi dalam melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit (bulan),
para astronom tidak terbatas pada bulan sabit menjelang awal bulan saja (hilal) sebagaimana yang dilakukan dalam Rukyat al- Hilāl. Bahkan dengan data pengamatan bulan yang dimiliki selama bertahun-tahun (ratusan hingga ribuan tahun), sebuah lembaga yang secara khusus didirikan untuk memantau okultasi bulan dengan bintang atau planet-planet, yakni International Occultation Centre di Tokyo, Jepang, membuat analisis tentang sifat gerak bulan. Dengan analisis tersebut dapat diturunkan suatu model, sehingga posisi bulan dapat ditentukan setiap saat. Bahkan hingga saat ini prediksi mengenai posisi dan kondisi bulan sudah sangat teliti, yakni dapat mencapai ketelitian sampai satu detik busur (1/3600 derajat).

## D. Peran Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah
Penentuan dan awal bulan kamariah memang merupakan masalah fiqh atau ijtihad yang kebenarannya bersifat zanni (relatif), akan tetapi mengingat persoalan ini merupakan persoalan umum, atau permasalahan hukum yang menyangkut kepentingan umat Islam secara luas, maka dalam kaidah hukum Islam telah memberikan pedoman tersendiri yang menjamin terciptanya kesatuan umat dan menghindari keresahan yang akan ditimbulkan dalam masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi landasanya adalah hukum Islam yang bercorak kemasyarakatan.
Jika permasalahan ini dibiarkan sebagaimana adanya, yaitu jika setiap orang bebas memilih masing-masing  terhadap apa yang diyakininya tanpa pengetahuan yang baik tentang hal tersebut, tentu kebingungan dan kesimpang-siuran dalam masyarakat tidak adapat dihindari. Meski pada prinsipnya setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya untuk mengikuti atau melakukan atas apa yang ia yakini terhadap suatu pendapat atau mazhab; “al-‘amm ī la mazhābu lahū”, para ulama sepakat bahwa rukyat seseorang hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan mereka mempercayainya, demikian pula hasil hisab seseorang hanya berlaku bagi dirinya dan mereka mempercayainya. Artinya kedua hal tersebut tidak berlaku untuk khalayak / masyarakat umum.
Dalam ilmu Fikih (Hukum Islam) telah diatur bahwa dalam persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan campur tangan Ulil ‘Amrī / Pemerintah, hal ini sesuai dengan kaidah, yaitu :
Artinya: “ Penetapan Pemerintah Sifatnya Mengikat dan Menghilangkan Perbedaan Pendapat ”
Hosen dalam Depag (2004). Dengan demikian, untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga ukhuwah dan menciptakan ketenangan dalam beribadah, maka Pemerintah perlu turut campur tangan karena merupakan satu-satunya pihak yang dirasakan memiliki otoritas dalam menetapkan serta mengumumkan awal dan akhir Ramadhān  kepada  masyarakat.  Peran  Pemerintah  sebagai  ( qadi ) tentu menjadi sangat strategis dalam pemnyikapi permasalahan ini.
Peran Pemerintah sebagai qadi atau hakim, dalam menetapkan awal bulan, tentunya harus berdasarkan laporan pihak yang dapat dipercaya atas kesaksian yang ia
ﻢ�ﺎﻟﺤ ﻢﻢ� فﻼﻟﺤ  ﻊﻓﺮ�  ﺤاﺰﺤ
lakukan, serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam penentuan awal bulan, dari segi metode, akurasi sistem perhitungan yang digunakan serta data-data secara astronomis yang dijadikan dasar dalam perhitungan tersebut. Selanjutnya Pemerintah mengumumkan ketetapan tersebut, dan berlaku umum dan mengikat. Atas dasar inilah maka pernyataan perorangan atau kelompok tentu tidak dapat lagi dibenarkan.
a. Pertama, kriteria Pemerintah Sebagai Kriteria Tunggal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tanggal 25 April 2012 di Operation Room Gedung Kementerian Agama akhirnya menyepakati sejumlah poin penting terkait upaya penetapan awal bulan kamariah, Salah satu diantaranya adalah kesepakatan untuk membuat kalender Islam yang tunggal. Selama ini berbagai ormas keagamaan Islam di Indonesia membuat kalender berdasarkan metode ilmu hisab/falak masing-masing, hal ini berpotensi melahirkan sejumlah perbedaan yang cukup krusial, khususnya terkait penetapan awal Ramadhān dan awal Syawāl (balitbangdiklat.kemenag. go.id, 2012).
Sikap optimis terhadap terbentuknya kalender Islam dirasakan semakin dekat karena beberapa pimpinan organisasi yang selama ini menjadi pemicu perbedaan mulai melunak dalam munas tersebut, diantaranya  Dr. Abd. Fattah Wibisono yang hadir sebagai salah satu narasumber menyatakan bahwa dari sejarah panjang pengalaman Muhammadiyah selama ini ternyata aplikasi penetapan awal bulan qamariyah bersifat kontekstual sehingga penetapan kriteria bagi Muhammadiyah sangat mungkin juga bisa berubah.
Sementara menurut KH. Ma’ruf Amin untuk keputusan NU saat ini juga telah mengalami perkembangan, yaitu NU menerima metode Imkan ar- Rukyat pada penolakan kesaksian (rukyat) yang tidak memenuhi syarat Imkan ar-Rukyat , artinya saat ini tidak ada pandangan yang tidak mungkin untuk tidak bisa dikompromikan.
Beberapa waktu sebelumnya juga telah diadakan pertemuan yang diadakan oleh BHR, yaitu   “ Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia ” yang diselenggarakan oleh Kementerian   Agama RI di Hotel USSU, Cisarua, Bogor, 19-21 September 2011.   Lokakarya dihadiri sekitar 40 orang ahli hisab-rukyat dari ormas-ormas Islam, perorangan, dan dari instansi terkait berhasil menyepakati penggunaan kriteria Imkan ar-Rukyat . Direncanakan sesudah lokakarya yang bersifat teknis ini akan dilanjutkan dengan musyawarah bersama para ulama, lalu disusul dengan musyawarah nasional ormas-ormas Islam. Tujuannya satu,  mempersatukan ummat Islam dalam penetapan kalender hijriyah, khususnya untuk bulan-bulan Ramadhān, Syawāl, dan Dzulhijjah yang terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah di dalamnya.
b. Kedua, kalender Sipil Sekaligus Kalender Ibadah.
1. Kalender Civil Islam
Kalender Islam merupakan kalender lunar yang terdiri dari dua belas bulan dalam setahun. Meski dikatakan disebut  sebagai kalender lunar, penggunaan pengamatan terhadap bulan jarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari
(sipil). Akan tetapi untuk kepentingan ibadah, umat Islam melakukan pengamatan (rukyat) terhadap penampakan bulan baru (hilal). Dengan demikian, sebenarnya umat Islam telah menggunakan dua jenis kalender, yakni untuk kepentingan sehari-hari mereka menggunakan kalender arithmatik ( arithmetical calendar ) sedangkan untuk kepentingan ibadah umat mereka menggunakan kalender astronomi ( astronomical calendar ).
Dalam penanggalam Islam (kalender sipil), satu bulan lamanya sama dengan 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari adanya pecahan hari, maka ditentukan bahwa umur bulan tersebut ada yang berumur 30 hari dan ada pula yang 29 hari. Yaitu, untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke 12 (Dzulhijjah) pada tahun kabisat berumur 30 hari. Setiap 30 tahun  terdapat 11 tahun kabisat (panjang, selama 355 hari) dan 19 tahun basithah (pendek, selama 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 dan 29. Sedangkan selain urutan tersebut merupakan tahun basitah (Khazin, 2008: 111).
Perhitungan penanggalan hijriah seperti yang telah dijelaskan di atas, dikenal dengan hisab urfi . Sistem hisab ini telah dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke 17 H / 640 M (Shiddiqi. 1983:229). Dalam sistem penanggalan ini tak ubahnya seperti kalender Miladiyah (Syamsiah), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada bulan-bulan tertentu. Hasil perhitungan dengan hisab urfi kadang berbeda dengan hasil hisab hakiki yang didasarkan pada ketampakan (visibilitas) hilal, sehingga hasil penanggalan menggunakan sistem ini tidak dapat dijadikan dasar  dalam  pelaksanaan  ibadah  (puasa  Ramadhān,  ‘Idul  Fitrī    dan  ‘Idul Adhā) (Azhari, 2007:103).
Penggunaan kalender Islam dimulai Ketika Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah, mencapai tahun ke 5 beliau mendapat surat dari sahabat Musa al-Asy’ari Gubernur Kuffah, yang tidak memiliki keterangan tanggal dan tahun. Atas dasar kejadian itu, kemudian Kholifah ‘Umar bin Khatab mengumpulkan para tokoh dan sahabat yang ada di Madinah untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu membicarakan rencana akan membuat tarikh atau kalender Islam. Tahun  hijriah dimulai, adalah saat Nabi Muhammad melakukan Hijrah ke Madinah, dan nama bulan dan hari masih menggunakan nama bulan dan hari pada kalender Arab pra Islam, bulannya dimulai dari Muharram dan diakhiri pada bulan Dzulhijjah.
Perlu diketahui bahwa sistem hisab urfi ini telah digunakan diseluruh dunia Islam dalam masa yang cukup panjang, diantaranya telah dalam digunakan dalam sistem penganggalan hijriah yang dikeluarkan oleh Umul Qura ’ Kerajaan Saudi Arabia. Di Indonesia, sistem penanggalan ini juga digunakan dengan menyertakannya dalam kalender miladiyah (syamsiah). Artinya selain kalender masehi yang dijadikan dalam pedoman dalam pergantian waktu, kalender hijriah juga masih tetap digunakan. Hal ini karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, dan tentu tidak terlepas dari sejarah panjang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berkuasa dan berjaya di Indonesia.
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, telah membuktikan bahwa  sistem hisab urfi tersebut tidak akurat jika digunakan untuk kepentingan ibadah, maka selanjutnya digunakan sistem hisab hakiki untuk menentukan awal bulan. Dalam sistem hisab ini, didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Selain itu, sistem perhitungan ini juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan sistem penanggalan yang menggunakan sistem ini dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan sehari-hari (sipil) akan tetapi dapat juga digunakan untuk kepentingan ibadah.
2. Integrasi Kalender Islam (Civil dan Ibadah)
Islam ternyata mengatur cukup jelas meskipun tidak telalu rinci tentang segala tingkah laku manusia bahkan sampai kepada cara-cara perhitungan dan pengorganisasian waktunya. Hal tersebut terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum tertingginya. ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang modern. Tugas umat Islam lah sebetulnya untuk mengatur rujukan dan pengorganisasian waktu (kalender), dengan lebih detil lagi dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin berkembang (Saksono, 2007:66).
Muhammad Ilyas (1997:  40)  yang dikenal sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan bahwa Kalender Hijriyah adalah kalender yang berdasarkan pada perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit, terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu Negara. Dengan kata lain, yang menjadi dasar kalender Hijriyah adalah visibilitas hilal dalam suatu negara.  Kemudian Moedji Raharto (2003:26) juga menjelaskan bahwa kalender Hijriyah atau Penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase bulan.
Selanjutnya Djamaluddin (2005:  89) juga menyebutkan bahwa kalender hijriah merupakan kalender yang paling sederhana, yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ini ditandai dengan penampakan hilal sesudah matahari tenggelam ( maghrib ). Alasan utama dipilihnya kalender bulan ( Qamariyah ) walaupun tidak dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis nampaknya karena kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase bulan). Hal ini berbeda dengan kalender Syamsiyah yang menekankan kepada keajegan (konsistensi) terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan perubahan hariannya.
Kalender Hijriah adalah sebuah kalender yang di pegangi umat Islam, semua syari’at Islam yang berhubungan dengan hari, pekan, bulan dan tahun, patokannya adalah pergerakan bulan ( qamar ) yang kemudian disebut dengan kalender qamariyah atau kalender hijriyah. Kalender hijriyah ini adalah kalender murni yang menggunakan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena bulan sinodik ( Synodic Month ) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender Qamariyah ini hanya memiliki 354,36707 hari. Berarti bahwa kalender Islam secara lebih konsisten lebih pendek sekitar 11, 256 hari dari kalender Syamsiyah (tahun tropis) karenanya juga selalu bergeser (maju) terhadap kalender Kristen Gregorian (Saksono, 2007: 64).
Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa Kalender Islam yang didasarkan ketampakan (visibilitas) hilal ternyata dapat menjadi sebuah kalender yang mapan dan mampu memberikan kepastian tanggal asal ada sebuah kesepakatan dalam penggunaannya. Kita semua tentu menghendaki sistem  kalender Hijriyah yang mapan yang memberikan kepastian waktu Ibadah, sekaligus dapat digunakan dalam administrasi negara dan transaksi bisnis, setara dengan kelender Masehi. Sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal (Djamaluddin, 2011:30), yaitu : (1) Ada batasan wilayah keberlakukan (nasional atau global). (2) Ada otoritas tunggal yang menetapkannya. (3) Ada kriteria yang disepakati.
Dalam pemaparan selanjutnya juga telah dijelaskan bahwa saat ini syarat pertama dan ke dua secara umum sudah tercapai. Batasan wilayah hukum Indonesia telah disepakati oleh sebagian besar ummat Islam Indonesia, walau ada sebagian yang menghendaki wilayah global. Pemerintah yang diwakili Menteri Agama secara umum pun bisa diterima sebagai otoritas tunggal yang menetapkan kalender Hijriah. Indonesia dengan dilengkapi mekanisme sidang itsbat untuk penetapan awal Ramadh ān dan hari raya. Akan tetapi sayangnya,
syarat ketiga dapat belum tercapai dan saat ini masing-masing ormas Islam masih mempunyai kriteria sendiri, walau saat ini mulai ada semangat untuk mencari titik temu.

## E. Penutup
Dari beberapa proses pengamatan hilal yang dilakukan oleh para perukyat, terdapat kesaksian-kesaksian menunjukkan bahwa hilal dapat terlihat, meski pada kondisi yang masih berada dibawah batas kriteria visibilitas hilal menurut para astronom. Hal ini tentu harus menjadi bahan pertimbangan bagi  kita bahwa kriteria astronomi yang ada saat ini bukanlah satu-satunya syarat mutlak dan final yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena, sejak dari awal kehadirannya, sains bersifat relatif dan tentative. Begitu pula dengan kriteria astronomi yang ada saat ini, terus mengalami perkembangan dan pembaharuan.
Meskipun kriteria yang digunakan oleh pemerintah saat ini masih berada di bawah kriteria visibilitas hilal menurut para astronom, bukan berarti hal tersebut membuat kita menjadi urung dan ragu terhadap hasil ketetapan telah diputuskan tersebut.  Karena  pada  prinsipnya  dalam  penentuan  awal  bulan  kamariah  (Ramadhān, Syawāl  dan  Dzulhijjah)  berdasarkan  petunjuk  dari  al-Qur’an maupun hadis, adalah ditandai dengan adanya hilal. Keberadaan hilal ini lah yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Terlepas dari kontroversi tersebut, dari penelitian ini, peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa:
Pertama, kriteria awal bulan yang digunakan oleh pemerintah saat ini merupakan  kriteria yang didasarkan pada visibilitas hilal atas kesaksian yang telah dilakukan oleh para perukyat. Kriteria tersebut, juga merupakan implementasi terhadap dalil yang syar’i (al-Qur’an dan hadis) menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan. Selain itu keabsahan dari kesaksian perukyat yang memberikan kesaksiannya pun terlebih dahulu diuji dengan data-data astronomi yang ada, yang selanjutnya dibahas dalam forum sidang Isbat dan kemudian di putuskan oleh pemerintah.
Kedua, kriteria awal bulan yang dijadikan kriteria utama dalam penentuan awal bulan oleh pemerintah selam ini adalah kriteria yang dapat diandalkan dan dapat menjadi solusi alternatif atas perbedaan pendapat dan pandangan yang selama ini terjadi dengan  kriteria  ketinggian minimum  hilal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, atau umur hilal minimum 8 jam dengan dengan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber.
Sejak awal kemerdekaan RI, pemerintah telah mengatur dan melakukan  upaya dalam penentuan awal bulan kamariah, diantaranya membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) untuk melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan hisab rukyat, muswarah-musyawarah dalam lingkup regional lokal, nasional dan international,  serta lokakarya  dan seminar-seminar yang diadakan membahas tentang kriteria awal bulan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhari, Susiknan, 2008 Ensiklopedi Hisab Rukyat, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azhari, Susiknan, 2007, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern, Yogyakarta: Suara Muhamadiyah.
Azhari, Susiknan, 2006, Karakteristik Hubungan NU dan Muhammadiyah dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat , Jurnal Al-Jami’ah, Vol. 44 No.2 Tahun 2006M/1427H, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
Departemen Agama RI, 1991, Almanak Hisab Rukyat , Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.
Departemen Agama RI, 1998, Almanak Hisab Rukyat, cet II, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama.
Departemen Agama RI, 2000, Al-Qur’an dan Terjemahanya , Bandung: Diponegoro.
Departemen Agama RI, 1995, Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah, cet II, Jakarta: Ditbinbapera.
Djamaluddin, T., 2005, Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, cet. I, Bandung: Kaki Langit.
Djamaluddin, T., 2011, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat, Bandung: Lapan.
Djamil. A, 2009, Ilmu falak Teori dan Aplikasi; Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer) , Jakarta, Amsah.
Hosen, Ibrahim, 1982, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal BulanRamadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah , makalah seminar sehari tentangPenetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Jakarta: Depag RI.
Ichtijanto, dkk, 1981, Almanak Hisab Rukyat , Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
Ichtijanto, dkk, 1997, Sistem Kalender Islam dari Persfektif Astronomi , Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kemenag RI, 2010, Almanak Hisab Rukyat , Jakarta : Dirjen Bimas, Kemenag RI.
Kemenag RI, 2011, Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432 H / 1962 –  2011 M , Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI
Khazin, Muhyidin, 2008, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Buana Pustaka.
Murtadho, Moh. 2008, Ilmu Falak Praktis, Malang: UIN Malang Press.
Purwanto, 1992, Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam, Bandung: ITB.
Raharto, Moedji, 2003 ”Aspek Astronomi Dalam Sistem Kalender”, makalah disampaikan pada Seminar dan Workshop Nasional : Aspek Astronomi Dalam Kalender Bulan dan Matahari di Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2003, di Observatorium Bosscha Bandung.
Royyani, 2011, Memadukan Konsep Hilal Dalam Tafsir al-Qur’an dan Astronomi Modern , Tesis, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo.
Ruskanda, Farid, 1996, 100 Masalah Hisab & Rukyat tela’ah Syari’ah, Sains dan Teknologi , cet I, Jakarta: Gema Insani Press.
Saksono, Tono, 2007, Mengompromikan Hisab Rukyat , Jakarta: Amythas Publicita.
Wensinck, AJ.  1965, Concordance et Indies la Tradition Musulmane , diterjemahkan oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy dengan Judul Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy , cet. Leiden ; E.J. Brill.
Widiana, Wahyu, 2005, Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat , Yayasan as- Syakirin, Rajadatu Cineam Tasikmalaya.
Zaghlul, Abu Hajar Muhammad As Sa'id Ibn Basuni, 1994, Mausu'ah Athraf Al Hadis An Nabawi Asy Syaraf , Beirut: Dar al Fikr.
SUMBER DARI INTERNET:
balitbangdiklat.kemenag.go.id, 2012 rukyatulhilal.org/artikel/23-tahun-isbat-indonesia.html tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/