## Al-Mizan

## Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer
Imam Makmun 1 , Darussalam Syamsuddin 2 , Kurniati 3
1,2,3 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Email: 1 Imammakmun@gmail.com; 2 darussalam_syamsuddin@yahoo.com;
3 kurniati@uin-alauddin.ac.id
Author Correspondence: Imammakmun@gmail.com
Abstract: This article describes contemporary problems that have been growing and are being asked to solve. This research is literature research with a casuistic approach and  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  a mujtahid must really study and review many legal issues decided and depending on the conditions and needs. Ijtihad is one of the methods of extracting Islamic law that logically  and  rationally  in  social  change  always  tries  to  conduct  research  or experiments on increasing law in society, so it must be tested that the value of ijtihad can  be  justified  by  scientists  and  is  objective.  Ijtihad  in  issues  of  contemporary Islamic law is one method that makes Islamic law more dynamic and contextual in nature and not out of date.
Keywords: Ijtihad, Islamic Law, Contemporary

## Breaking Stagnation of Ijtihad in Contemporary Islamic Law Issues
Abstrak:  Artikel  ini  menjelaskan  tentang  masalah-masalah  kontemporer  yang  telah bertumbuhan  dan  diminta  untuk  menyelesaikannya.  Penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasuistik dan  dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  seorang  mujtahid  harus  benar-benar  mempelajari  dan melihat kembali banyak masalah hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan.  Ijtihad  merupakan  salah  satu  metode  penggalian  hukum  Islam  bahwa logika  dan  rasional  dalam  perubahan  sosial  selalu  mencoba  untuk  melakukan penelitian  atau  percobaan  tentang  hukum  yang  meningkat  di  masyarakat,  sehingga harus diuji bahwa nilai ijtihad dapat dibenarkan oleh ilmuwan dan obyektif. Ijtihad dalam  isu-isu  hukum  Islam  kontemporer  merupakan  salah  satu  metode  yang menjadikan  hukum  Islam  dapat  lebih  dinamis  dan  bersifat  kontekstual  serta  tidak ketinggalan zaman.
Kata Kunci: Ijtihad, Hukum Islam, Kontemporer

## A. Pendahuluan
Pemikiran  Islam  sering  mengalamai  pasang  surut,  bahkan  terkadang mengalami  kejumudan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  ialah karena  pengaruh  kekuasaan.  Kekuasaan  yang  sangat  keras  dan  intimidatif  dapat menyebabkan  seorang  ilmuwan  enggan  untuk  menulis  dan  menuangkan  ide-idenya dalam  bentuk  keilmuan,  sehingga  seolah-olah  pintu  ijtihad  telah  tertutup.  Padahal banyak  masalah  kontemporer  telah  bertumbuhan  dan  meminta  untuk menyelesaikannya.  Masalah  tersebut  terdiri  dari  masalah  ekonomi,  masalah  sosial, dan  masalah  budaya.  Sekarang,  yang  penting  harus  dipahami  bahwa  pembela  iman (mujtahid)  harus  mempelajari  dan  melihat  kembali  banyak  masalah  hukum diputuskan dan tergantung pada kondisi dan kebutuhan.
Ijtihad menjadi salah satu metode penggalian hukum Islam bahwa logika dan rasional  dalam  perubahan  sosial  selalu  mencoba  untuk  melakukan  penelitian  atau percobaan tentang hukum yang meningkat di masyarakat, sehingga harus diuji bahwa nilai ijtihad dapat dibenarkan oleh ilmuwan dan obyektif, sampai ijtihad dapat tujuan untuk mencoba pada kenyataannya untuk melakukan hukum Islam rasional dan dapat dilakukan  oleh  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  ijtihad  adalah  aktivitas  yang  dinamis menurut pemikiran manusia tumbuh dan berkembang dengan waktu perubahan sosial.
Pada  saat  itu  bahkan  sampai  sekarang,  hukum  Islam  sudah  hidup  ditengah- tengah masyarakat Indonesia ( living of law) dan menjiwai bangsa Indonesia. Hukum Islam,  pada  era  reformasi  sekarang  sudah  diakui  sebagai  sebuah  sub  sistem  yang mempengaruhi  sistem  hukum  nasional  disamping  sistem  hukum  adat  dan  sistem hukum  barat. 1 Oleh  karena  itu  hukum  Islam  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan didalam  pengembangan  dan  pembangunan  hukum  nasional.  Dari  ketiga  sub  sistem nasional  di  atas,  hukum  Islamlah  yang  banyak  mempengaruhi  sistem  hukum  di Indonesia,  karena  hukum  Islam  yang  bersifat  holistik,  komperhensif  mencakup seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  dan  juga  masyarakat  Indonesia  tidak  dapat
1 Mardani, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 38, no. 2 (2008); 175-196. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170
dipisahkan dengan hukum Islam, yang mayoritas memeluk agama Islam yang setiap harinya tidak terlepas dari pelaksanaan dan pengamalan hukum Islam.
Segala  persoalan  yang  ada  di  Indonesia  ini  membutuhkan  legalitas  hukum terkait  dengan  permasalahan-permasalahan  kontemporer  yang  dihadapi  oleh  umat, dan  perlu  didapatkan  sebuah  kejelasan  hukum.  Oleh  karena  itu,  umat  Islam  perlu mencarikan solusinya yang merujuk kepada Alquran dan hadis. Jika tidak ditemukan jawaban atau  solusi didalamnya, maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati (ijma’).  Hal  inilah  yang  dinamakan  dengan  ijtihad.  Ijtihad  mengandung  arti mencurahkan kemampuan atau menanggung kesulitan, dengan menggunakan ijtihad dapat  menjadikan  syariat  menjadi  subur  dan  kaya  serta  memberikan  kemampuan untuk  memegang  kendali  kehidupan  ke  arah  jalan  yang  diridhai  Allah  swt.  dengan tidak melebihi batas-batas hukum-Nya maupun mengabaikan hak-hak manusia.

## B. Konsep Ijtihad Kontemporer dalam Hukum Islam
Kata داھتجإ merupakan  bentuk masdar  dari  kata دھتجإ yang  berasal  dari  kata dasar دھجلا yang berakar pada huruf ه , ج dan د yang memiliki makna dasar kesukaran. 2 Kata دھجلا mempunyai  arti  kekuatan,  kemampuan,  usaha,  jerih  payah,  kesukaran, mencurahkan  segala  kekuatan. 3 Ijtihad  berasal  dari  kata jahada  yang  berarti mencurahkan  segala  kemampuan  untuk  memperoleh  sesuatu  dari  berbagai  urusan. 4 Dari kata jahada dapat membentuk dua kata masdhar, yaitu: pertama, kata jahd yang mengandung  arti  kemampuan  yang  di  dalamnya  terkandung  makna  sulit,  berat  dan susah. 5 Perubahan  kata  dari jahada  menjadi  ijtihada  mengandung  beberapa  arti,
2 Subhi  Mahmassani, Falsafah  al- Tasyri’  fi  al -Islam  (Cet.  III;  Bairut:  Dar  al-Kasysyaf  li  al- Nasyr wa al- Tib’ah wa al -Tauzi, 1952 M/1371 H), 136.
3 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir:  Arab-Indonesia  (Cet.  XXV;  Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 217.
4 Amir Mu’alim dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Komtemporer (Jakarta: UII Press, 2005), 11.
5 M.  Ridwan, “ Ijtihad  Pada  Era  Kontemporer  (Konteks  Pemikiran  Islam  dalam  Fiqih  dan Maqashid al-Syariah) ,” Jurnal Masohi 1, no. 2 (2020); 110 – 121.
diantaranya  ialah lil  mubalaghoh,  yaitu  menunjukkan  penekanan  arti. 6 Dengan demikian,  dari  kedua  bentuk  kata masdhar  di  atas  terdapat  kandungan  makna: kesungguhan  atau  kemampuan  yang  maksimum. 7 Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam disebutkan  ijtihad  merupakan  usaha  sungguh-sungguh  yang  dilakukan  seorang mujtahid  untuk  mencapai  suatu  putusan  syara'  (hukum  Islam)  tentang  kasus  yang penyelesaiannya belum tertera dalam Alquran dan sunnah Rasulullah saw. 8
Beberapa  pengertian  ijtihad  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  antara  lain: al-Amidi  menjelaskan  ijtihad  adalah  pengerahan  kemampuan  secara  maksimum, dalam menemukan hukum syara’ yang bersifat dzanni, sehingga merasa tidak mampu menghasilkan  dari  temuan  tersebut. 9 Menurut  Subhi  Mahmassani  dalam  Turmudi menjelaskan  ijtihad  secara  istilah  adalah  mencurahkan  segala  kemampuan  dalam mencari  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  dari  dalil-dalil  syara. 10 Menurut  asy- Syaukani  dalam  Zahrah  menjelaskan  ijtihad  adalah  pengerahan  kemampuan  dalam mencapai hukum syara’ yang bersifat amaliyah dengan menggunakan metode -metode istimbath. 11 Sedangkan  menurut  Zahrah,  ijtihad  adalah  pengerahan  kemampuan seseorang  ahli fiqh  untuk  menggali  hukum- hukum  (syara’)  yang  bersifat  amaliy ah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. 12
Maimun  berpendapat  ijtihad  merupakan  sebuah  upaya  dalam  pengkajian hukum  Islam  yang  dilakukan  dengan  penuh  kesungguhan  dengan  mengerahkan segenap  kemampuan  yang  dimiliki  untuk  menghasilkan  sebuah  kesimpulan  hukum atas  sesuatu  yang  belum  jelas  hukumnya. 13 Olehnya  itu  ijtihad  harus  senantiasa
6 Imam  Mustofa,  “Ijtihad  Kontemporer  sebagai  Upaya  Pembaruan  Hukum  Keluarga  di Indonesia,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  7,  no.  2  (2013);  207-224.  https://doi.org/ 10.24090/mnh.v7i2.565
7 Abd. Rahman Dahlan, Usul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 338-339.
8 Abd  Azis  Dahlan  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Ed.  1  (Cet.  I;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 1996), 669.
9 Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1984), 250. 10 M.  Turmudi,  “Ijtihad  Pada  Masa  Kontemporer  (Konteks  Pemikiran  Islam  dalam  Fiqh  dan Ushul Fiqh),” Tribakti:  Jurnal  Pemikiran  Keislaman  25,  no.  1  (2014);  1-12, https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149
11 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih (Kairo: Dar al- Fikr al ‘Arabi, 1958), 357. 12 Ibid. 13 Maimun,  “Reorientasi  Ijtihad  Kontemporer:  Analisis  Hukum Islam,” Al- ‘Adalah 11,  no. 2
(2013); 155-164, https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254
dihidupkan  untuk  menghadapi  dinamika  dengan  membangkitkan  dan  mendorong berpikir  secara  rasional  dalam  mengembangkan  hukum-hukum  Islam  secara proporsional. 14
Adapun  istilah  kontemporer  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu contemporary yang  memiliki  arti  sezaman,  sebaya,  seumur,  zaman  sekarang. 15 Selanjutnya  istilah kontemporer diartikan pada masa kini, dewasa ini. Dengan demikian, jika kata ijtihad digandengkan dengan kata kontemporer, berarti yang dimaksud adalah ijtihad masa kini, dalam artian ijtihad dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan yang ada pada masa sekarang ini.
Persoalannya  kemudian  terjadi  pertentangan  atau  berdebatan  apakah  ijtihad hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli hukum atau tidak? Dalam hal ini sebenarnya ijtihad  dapat  dilakukan  melalui  jalan  kompromi,  yaitu  yang  menganggap  bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih adalah ijtihad di bidang hukum praktis, sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh non fukaha adalah ijtihad yang berhubungan dengan  masalah-masalah  yang  bersifat  teoretis,  tidak  secara  langsung  menyangkut tingkah laku seorang mukallaf.
Untuk  mengetahui  hukum  berijtihad,  al-Tayyib  Khuderi  al-Sayyid sebagaimana  dikutip  Effendi  menjelaskan  bahwa  bilamana  syarat-syarat  tersebut  di atas telah cukup pada diri seseorang, hukum melakukan ijtiihad baginya bisa fardhu ‘ain, bisa fardhu  kifayah,  bisa  mandub  (sunnah),  dan  juga  bisa  haram. 16 Hukum melakukan  ijtiihad  adalah fardlu  ‘ain (wajib  dilakukan  oleh  setiap  orang  yang mencukupi  syarat-syarat  di  atas)  bilamana  terjadi  pada  dirinya  sesuatu  yang membutuhkan  jawaban  hukumnya.  Hasil  ijtihad  itu  wajb  diamalkannya.  Ia  tidak boleh  ber taklid  kepada  mujtahid  lain.  Melakukan  ijtihad  juga fardlu  ‘ain bilamana seorang  ditanya  tentang  suatu  masalah  yang  terjadi  dan  menghendaki  segera mendapatkan jawaban tentang hukumnya, padahal tidak ada mujtahid lain yang akan menjelaskan hukumnya.
14 Idrus H. Alkaf, Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman (Cet. I; Solo: Ramadhani, 1988), 20.
15 Jhon  M.  Echols,  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2005), 143.
16 Satria Effendi, Ushul Fiqhi (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), 255.
Ulama  dalam  melakukan  ijtihad  memiliki  landasan  atau  dasar  hukum, diantaranya:
1. Alquran
اَهُّي َ آٰي َنْي ِذ َّ لا آْ ْوُن َم ٰ ا او ُعْي ِط َ ا َ ٰ للّا او ُعْي ِط َ ا َو َ ل ْو ُس َّرلا ى ِلو ُ ا َو ِرْم َ ا ْ لا ْم ُ كْن ِم ْنِا َ ف ْمُت ْع َزاَنَت ْيِف ء ْي َ ش ُه ْو ُّد ُر َ ف ى َ ل ِا ِ ٰ للّا ِل ْو ُس َّرلاَو ْن ِا ْمُتْن ُ ك َن ْوُن ِم ْؤُت ِ ٰ للّاِب ِم ْوَي ْ لا َو ِر ِخ ٰ ا ْ لا َكِل ٰذ رْي َخ ُن َس ْح َ ا َّو ا ً لْي ِو ْ أَت ࣖ
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.  Jika kamu berbeda  pendapat  tentang  sesuatu,  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al- Qur’an) dan  Rasul  (sunahnya)  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  Akhir.  Yang demikian  itu  lebih  baik  (bagimu)  dan  lebih  bagus  akibatnya  (di  dunia  dan  di akhirat) (QS an-Nisa ’/4 : 59) 17
ْٓاَّنِا ْٓاَن ْ ل َزْن َ ا َكْي َ ل ِا َبٰت ِك ْ لا ِ قَحْلاِب َم ُ ك ْحَتِل َنْيَب ِساَّنلا ْٓاَمِب َكى ٰر َ ا ُ ٰ للّا ا َ ل َو ْن ُ كَت َنْيِنِٕىۤا َ خ ْ لِ ل اًمْي ِص َخ
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkan  Kitab  (Al- Qur’an)  kepadamu  (Nabi Muhammad)  dengan  hak  agar  kamu  memutuskan  (perkara)  di  antara  manusia dengan  apa  yang  telah  Allah  ajarkan  kepadamu.  Janganlah  engkau  menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat (QS an- Nisa’/4: 105)
... ى ِدْي َ ا َو َنْيِن ِم ْؤ ُم ْ لا ا ْو ُرِبَت ْعاَف ى ِلو ُ آٰي ِرا َصْبَاْلا Terjemahnya:
Maka,  ambillah  pelajaran  (dari  kejadian  itu),  wahai  orang-orang  yang mempunyai penglihatan (mata hati) (QS al-Hasyr/59: 2). 18
َنْي ِذ َّ لا َو ا ْو ُد َها َج اَنْيِف ْم ُهَّنَي ِد ْهَن َ ل اَن َ لُب ُس َّنِا َو َ ٰ للّا َع َم َ ل َنْيِن ِس ْح ُم ْ لا ࣖ
Terjemahnya:
Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami  benar-benar  akan  Kami  tunjukkan  kepada  mereka  jalan-jalan  Kami.
17 Kementerian Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, Qur’a n Kemenag in Microsoft Word, Versi 2.0 [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
18 Ibid.
Sesungguhnya  Allah  benar-benar  bersama  orang-orang  yang  berbuat  kebaikan (QS al- ‘Ankabut/29: 69). 19

## 2. Hadis
َلوُسَر َعَِسَ ُهَّنَأ :ِصاَعْلا ِنْب وِرْمَع ْنَع ُلوُقَ ي َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا : َُّثُ َدَهَ تْجاَف ُمِكاَْلْا َمَكَح اَذِإ رْجَأ ُهَلَ ف َأَطْخَأ َُّثُ َدَهَ تْجاَف َمَكَح اَذِإَو ،ِناَرْجَأ ُهَلَ ف َباَصَأ )يراخبلا هاور( 20

## Artinya:
Dari  Amr  ibn  al-'Ash:  Bahwa  ia  mendengar  Rasulullah  saw  bersabda:  Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua  pahala,  dan  jika  seorang  hakim  mengadili  dan  berijtihad  lantas  ia  salah, baginya satu pahala (HR al-Bukhary)
َل َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ ٍلَبَج ِنْب ِذاَعُم ِباَحْصَأ ْنِم َصِْحِ ِلْهَأ ْنِم ٍسَنَُأ ْنَع اَّم َِّللَّا  ِباَتِكِب يِضْقَأ َلاَق  ءاَضَق َكَل َضَرَع اَذِإ يِضْقَ ت َفْيَك َلاَق ِنَمَيْلا  َلَِإ اًذاَعُم َثَعْ بَ ي ْنَأ َداَرَأ ْنِإَف َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ِلوُسَر ِةَّنُسِبَف َلاَق َِّللَّا ِباَتِك  ِفِ ْدَِتَ َْلَ ْنِإَف َلاَق ِفِ ْدَِتَ َْلَ َلََو يِيْأَر ُدِهَتْجَأ َلاَق َِّللَّا  ِباَتِك  ِفِ  َلََو َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ِلوُسَر ِةَّنُس ُلوُسَر َبَرَضَف وُلآ ُ ي اَمِل َِّللَّا  ِلوُسَر َلوُسَر َقَّفَو يِذَّلا َِِّللَّ ُدْمَْلْا َلاَقَو ُهَرْدَص َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا
َلوُسَر يِضْر َِّللَّا .)دوادوبا هاور( 21
Artinya:
Dari  Anas  dari  dari  penduduk  Hims,  dari  sahabat  Muadz  ibn  Jabal,  bahwa Rasulullah  saw.  Ketika  bermaksud  untuk  mengutus  Muadz  ke  Yaman,  beliau bertanya:  apabila  dihadapkan  kepadamu  satu  kasus  hukum,  bagaimana  kamu memutuskannya?  Muadz  menjawab:  Saya  akan  memutuskan  berdasarkan Alquran.  Nabi  bertanya  lagi:  Jika  kasus  itu  tidak  kamu  temukan  dalam Alquran?  Muadz  menjawab:,Saya  akan  memutuskannya  berdasarkan  Sunnah Rasulullah.  Lebih  lanjut  Nabi  bertanya:  Jika  kasusnya  tidak  terdapat  dalam Sunnah  Rasul  dan  Alquran?  Muadz  menjawab:,  Saya  akan  berijtihad  dengan seksama.  Kemudian  Rasulullah  menepuk-nepuk  dada  Muadz  dengan  tangan beliau,  seraya  berkata:  Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memberi  petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya (HR Abu Dawud).
19 Ibid.
20 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no hadis: 6085 (Mesir: Dar Alamiyyah, t.th.)
21 Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as- Sijistani, Sunan Abu Dawud, no hadis: 3592 (Bairut: Dar al-Fikr, 1994).

## 3. Ijmak
Umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang dihasilkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Akal pun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad karena sebagian besar dalil- dalil hukum syara’ praktis adalah bersifat dzanni yang menerima beberapa interpretasi  pendapat  sehingga  memerlukan  adanya  ijtihad  guna  menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara’nya dengan menggunakan  salah  satu  cara istidhal. Oleh karena  syariat Islam harus menetapkan semua  hukum  perbuatan  hamba-hamba Allah  swt.,  maka  tidak  ada  jalan  lain  selain ijtihad. 22
Yusuf  al-Qardhawi  merupakan  salah  seorang  ilmuwan  muslim  yang memandang pentingnya ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, sehingga menurutnya ijtihad kontemporer terdiri dari:

## 1. Ijtihad Tarjihi Intiqa’i
Menurut  Qardhawi, ijtihad  tarjihi  intiqa’i adalah  ijtihad yang  dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. 23 Maksud dari metode ini adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil nash  atau  dalil-dalil  ijtihad  yang  mendasari  pendapat  tersebut,  sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah  tertentu  yang  antara  lain:  kesesuaiannya  dengan  kehidupan  zaman sekarang,  lebih  bersemangat  kemanusiaan,  lebih  mendekati  kemudahan  yang
22 Yusuf  al-Qardhawi, al-Ijtihad  fi  al- Syari‘ah al- Islamiyyah  Ma‘a  Narat  Tahliliyyah fi  al- Ijtihad al- Ma‘asir , terj. Achmad Syathori, Ijtihad d alam Syari‘at Islam : Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 100.
23 Yusuf  al-Qardhawi, al-Ijtihad  al- Mu’ashir  baina  al -Indibat  wa  al-Infirat  (Mesir:  Dar  al- Tauzi’wa al -Nasyr al-Islamiyyah, 1994), 20.
ditetapkan  hukum  Islam,  lebih  dekat  kepada  perwujudan maqasid  al-syari'ah,  dan mencegah mafsadat.
Menurut  Fathurrahman  Jamil,  mujtahid dalam  tipe  ijtihad  ini  hampir  sama dengan ahlu tarjih dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh pada  umumnya.  Namun  yang  harus  digarisbawahi,  kegiatan tarjih  yang  dilakukan pada  era  kebangkitan  kembali  (termasuk  saat  ini)  berbeda  dengan  kegiatan tarjih pada masa kemunduran. Pada masa itu, kegiatan tarjih hanya berkutat pada kegiatan menyeleksi  pendapat  para  ahli  fikih  di  lingkungan  mazhab  tertentu,  seperti Syafi’iyah,  Malikiyah, dan lain -lain. Sedangkan kegiatan tarjih pada masa sekarang ini bersifat lintas mazhab, tidak terbatas pada mazhab tertentu. 24
Jelaslah  bahwa  metode  ijtihad tersebut  bisa  diterapkan  tidak  saja  pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan  memilih  pendapat-pendapat  selainnya.  Pendapat-pendapat  tersebut  bisa  saja datang dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun para ulama salaf yang hidup sesudah mereka.  Dengan  demikian,  nilai  kegiatan  ijtihadnya  terletak  pada  kesungguhan mujtahid untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap  dalil-dalil  yang menjadi  dasar  berpikir  masing-masing  serta  kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.
Menurut  al-Qardhawi,  ada  beberapa  instrumen  kontemporer  yang  menjadi acuan  dalam  menyeleksi  atau  mencari  pendapat  terkuat  dari  khazanah fiqh  Islam, yaitu:
a. Perubahan  sosial  dan  politik  serta  perkembangan  dunia  global;  bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik  sosial,  ekonomi,  politik  maupun  kebudayaan.  Perubahan-perubahan  ini menuntut  diadakannya  peninjauan  ulang  terhadap  pendapat  lama  yang  tidak sesuai  lagi  dengan  kondisi  baru  untuk  memilih  dan  menyeleksi  pendapat- pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.
24 Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  (Cet.  I;  Jakarta: Logos, 1995), 32.
b. Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya; bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang  ini,  terutama  dalam  bidang  ilmu-ilmu  biologi  dan  fisika  antara  lain menjadi  dasar  bagi  orang-orang  yang  hidup  pada  zaman  modern  atas pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya.
c. Desakan-desakan  zaman  dan  kebutuhannya;  adanya  desakan  zaman  dan kebutuhannya  mengharuskan  seorang  pakar  hukum  Islam  masa  kini  untuk memperhatikan  realita,  kemudahan  dan  keringanan  dalam  hukum-hukum furu’iyah dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun muamalah. 25

## 2. Ijtihad Insya’i
Menurut  al-Qardhawi,  ijtihad i nsya’i adalah  pengambilan  konklusi  hukum baru  mengenai  suatu  persoalan  di  mana  hal  itu  belum  pernah  dikemukakan  oleh ulama-ulama  terdahulu,  baik  menyangkut  persoalan  lama  maupun  persoalan  baru. Dalam  hal  ini,  pendapat  tersebut  bisa  saja  menyangkut  persoalan  lama,  namun pendapat  yang  dikemukakan  menyangkut  persoalan  tersebut  belum  pernah dikemukakan  oleh  ulama-ulama  sebelumnya. 26 Dengan  demikian,  seorang  mujtahid kontemporer  memiliki  pendapat  baru  menyangkut  hal-hal  yang  telah  memunculkan berbagai  pendapat  sebelumnya,  sehingga  pendapat  yang  dikemukakan  tersebut berbeda dari pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya.
Contoh  yang  dikemukakan  al-Qardhawi  adalah  tentang  zakat  tanah  sewaan. Menurut  beliau,  penyewa  hendaklah  mengeluarkan  zakat  tanaman  atau  buah  yang dihasilkan dari sebuah tanah sewaan bila telah sampai nisab dengan tidak menzakati hasil  yang  seharga  ongkos  sewa  tanah  yang  akan  diberikan  kepada  pemilik  tanah, karena ongkos sewa tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian, ia hanya mengeluarkan zakat hasil yang bersih dari  tanaman itu, sedangkan  pemilik  tanah  yang  menyewakannya  harus  mengeluarkan  zakat  upah
25 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al- Mu’ashir baina al -Indibat wa al-Infirat, 125.
26 Ibid.
sewaan yang diterimanya apabila sampai senisab, dikurangi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. 27
Jadi  kedua-duanya  mengeluarkan  zakat  hasil  yang  diterima  masing-masing dari hasil tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari  hasil  bumi  yang  disewa  sepenuhnya  dibebankan  kepada  pihak  penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan tanah. 28

## 3. Integrasi antara Ijtihad Intiqa’i dan Insya’i
Di  samping  kedua  bentuk  ijtihad intiqa’i dan  ijtihad insya’i ,  terdapat  juga metode ijtihad yang mengintegrasikan antara keduanya. Penerapannya adalah dengan cara memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contohnya adalah undang-undang  wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa  tahun  silam.  Aturan  dalam  undang-undang  tersebut  diambil  dari  pendapat ulama salaf  yang  mewajibkan  wasiat  dan  juga  dari  pendapat  Ibnu  Hazm  mengenai keharusan mengeluarkan sebagian dari harta pusaka sang mayit yang belum sempat berwasiat.  Di  samping  dari  kedua  pendapat  tersebut,  dalam  aturan-aturannya  juga terdapat  unsur  dalam  penentuan  ukuran  wasiat  yang  wajib  dan  menetukan  orang- orang  yang  berhak  menerima  wasiat,  yaitu  anak  laki-laki  dari  kelompok  anak-anak laki-laki  sampai  ke  bawah  dan  kelompok  urutan  pertama  dari  anak  laki-laki  dari anak-anak wanita. 29
Jelaslah  bahwa  aturan  tersebut  merupakan  hasil  perpaduan  atau  integrasi antara ijtihad intiqai dan insya’i . Kaitannya dengan konteks keindonesiaan, berbagai materi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  melalui  proses  integratif  seperti itu.  Kebijakan  seperti  ini  ditempuh  dalam  rangka  mewujudkan  kemashlahatan
27 Yusuf  Qardawi, Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis , terj. Salman Harun, et.al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 121.
28 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al- Mu’ashir baina al -Indibat wa al-Infirat, 33.
29 Minhajuddin, Posisi  Fikih  Muqaran  (Perbandingan)  dalam  Penyelesaian  Masalah  Ikhtilaf (Ujung Pandang: Berkah Utami, 1999), 105.
sebagai  tujuan  utama  hukum  Islam.  Sedangkan  bentuk-bentuk  ijtihad  kontemporer menurut al-Qardhawi, ada tiga bentuk, yaitu perundang-undangan, fatwa serta hasil penelitian. 30 Bentuk-bentuk  ijtihad  ini  dapat  dijumpai  dalam  upaya  pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

## C. Sejarah Perkembangan Ijtihad dari Masa ke Masa

## 1. Ijtihad Pada Masa Nabi
Sumber hukum Islam di zaman Rasulullah saw. hanya dua, yaitu Alquran dan as-Sunnah. Di zaman Rasulullah saw. dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang  tidak  ada  ketentuannya  dalam  kedua  sumber  hukum  tersebut,  maka  menurut para ulama ushul fiqh bahwa ada isyarat dari Rasulullah saw. menetapkannya melalui ijtihad. 31
Salah satu ijtihad yang pernah Rasulullah saw. lakukan ialah ijtihad terhadap tawanan Perang Badar. Dalam situasi yang sangat mendesak, Nabi meminta pendapat Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khattab.  Menurut  Umar,  demi  kemashlahatan,  tawanan perang  itu  harus  dibunuh.  Mereka,  kata  Umar,  adalah  pimpinan  dan  “jago - jago” orang kafir yang jika dilepaskan akan membuat onar di tengah-tengah kaum Muslim. Abu  Bakar  mempunyai  pendapat  yang  berbeda.  Melepas  mereka  itu  lebih  strategis bagi  pengembangan  kekuatan  kaum  Muslim  daripada  membunuh  mereka  secara konyol. “Ya Rasul”, kata Abu Bakar, “Mereka itu adalah anak -anak dari keluarga dan teman-teman  kita  juga.  Menurut  pendapat  saya,  sebaiknya  kita  ambil fidyah (tebusan) saja dari mereka, dan itu tentu akan menambah income kita. ” 32
Menurut  Sirry  sebagaimana  dikutip  oleh  Ngainun  Naim,  Nabi  Muhammad saw.  berijtihad  dengan  memilih  pendapat  Abu  Bakar  setelah  terlebih  dahulu mempertimbangkan  sisi  kemashlahatannya.  Kemudian  turun  QS  al-Anfal/8: 67-68
30 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al- Mu’ashir baina al -Indibat wa al-Infirat, 33.
31 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 6-7.
32 Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 55.
yang memperingatkan Nabi  saw. dan menerangkan bahwa dalam kondisi seperti itu pendapat Umar lebih tepat. 33
َنا َ كا َم ي ِب َنِل ْن َ ا َن ْو ُ كَّي ْٓ ه َ ل ى ٰر ْس َ ا ىٰت َح َن ِخ ْثُي ىِف ِ ض ْر َ ا ْ لا َن ْو ُدْي ِر ُت َض َر َع اَيْن ُّدلا ُ ٰ للّا َو ُدْي ِرُي َة َر ِخ ٰ ا ْ لا ُ ٰ للّا َو مْي ِك َح  زْيِز َع بٰت ِكا َ ل ْو َ ل َن ِ م ِ ٰ للّا َقَب َس ْم ُ ك َّ س َم َ ل ْٓاَمْيِف ْمُت ْ ذ َخ َ ا با َ ذَع مْي ِظ َع Terjemahnya:
Tidaklah  (sepatutnya)  bagi  seorang  nabi  mempunyai  tawanan  sebelum  dia dapat  melumpuhkan  musuhnya  di  bumi.  Kamu  menghendaki  harta  benda duniawi,  sedangkan  Allah  menghendaki  (pahala)  akhirat  (untukmu).  Allah Mahaperkasa  lagi  Mahabijaksana.  Seandainya  tidak  ada  ketetapan  terdahulu dari  Allah,  niscaya  kamu  ditimpa  siksaan  yang  besar  karena  (tebusan)  yang kamu ambil (QS al-Anfal/8: 67-68) 34
Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.,  ijtihad  juga dilakukan oleh sahabat sewaktu beliau masih hidup. Di antaranya menyuruh Amr bin Ash  untuk  memutuskan  persoalan  yang  dihadapinya  dengan  pendapatnya  sendiri. “Bagaimana saya akan memutuskan perkara ini, sedangkan Anda masih ada?”, tanya Amr. Nabi menjawab, “Ya, jika kamu benar kamu akan dapat dua pahala, jika kamu salah  kamu  dapat  satu  pahala. ” 35 Di  sini  nampak  bahwa  di  zaman  Rasulullah  saw., persoalan ijtihad sudah muncul.

## 2. Ijtihad pada Masa Sahabat
Setelah  Nabi  Muhammad  saw.  wafat  pelaksanaan  ijtihad  oleh  para  sahabat semakin  banyak  terjadi.  Letak  keberadaan  ijtihad  para  sahabat  Nabi  terletak  pada: Pertama, kemampuan dalam menafsirkan dan menggali sumber syari’at, baik Alquran maupun al-hadits;  Kedua,  perbedaan  kondisi  sosial  yang  dialami  langsung  oleh sahabat  yang  melatarbelakangi  adanya  sebuah  kesimpulan  ijtihad  hukum.  Oleh karena  itu  dalam  batas-batas  tertentu  Nabi  saw. memberikan  “restu”  bagi  para sahabatnya  yang  memiliki  kemampuan  berijtihad  agar  mereka  menggunakan
33 Ibid. 34 Kementerian Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya . 35 Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, 55-56.
pendapatnya,  sehingga  hukum  Islam  dapat  diterima  oleh  semua  kalangan  di  setiap kondisi dan zaman. 36
Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi saw., yaitu ijtihad Umar bin al-Khaththab  dalam  masalah  hukuman  potong  tangan  terhadap  pencuri.  Pada  suatu hari,  kepada  Umar  dihadapkan  seorang  pencuri  bernama  ‘Alamah  al -Hatib  bin  Abi Baltaah.  Pencuri  itu  mengakui  perbuatannya  dan  Umar  pun  segera  memerintahkan agar  kepadanya  dilakukan  hukuman  potong  tangan.  Pada  waktu  itu  sedang  musim kelaparan.  Ketika  hukuman  segera  dijalankan,  tiba-tiba  Umar  lalu  melarangnya sambil  mengatakan  bahwa  seandainya  ia  tidak  tahu  bahwa  orang  ini  melakukan pencurian  karena  kelaparan  niscaya  akan  ia  potong  tangannya.  Kemudian  pencuri itupun  segera  dibebaskan  dari  hukuman  potong  tangan  atas  dasar  pendapat  Umar tersebut. 37

## 3. Ijtihad pada Masa Tabi’in
Secara umum, tabi’in adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Di zaman tabi’in , permasalah hukum yang muncul s emakin kompleks. Para tabi’in melakukan ijtihad  di  berbagai  daerah  Islam.  Titik  tolak  para  ulama tabi’in dalam  menetapkan hukum  bisa  berbeda,  yang  satu  melihat  dari  sudut mashlahat,  sementara  yang  lain menetapkan  hukumnya  melalui qiyas.  Ulama  Irak  dan  Kufah  lebih  dikenal  dengan penggunaan ra’yu karena  sangat  sedikit  Sunnah  Rasulullah  saw.  yang  bisa  mereka temukan.  Kalangan  ulama  ini  kemudian  berkembang  dengan  sebutan madrasah  al- ra’yi .  Adapun  para  ulama  Madinah  banyak  menggunakan  hadis-hadis  Rasulullah saw.,  karena  mereka  dengan  mudah  dapat  melacak  Sunnah  Rasulullah  di  daerah tersebut.  Kalangan  ulama  ini  kemudian  berkembang  dengan  sebutan madrasah  al- hadits. 38
Erwan  menjelaskan  bahwa  Said  ibn  al-Musayyad  sebagai  mujtahid tabi’in banyak  menghasilkan  ijtihad  yang  kelihatannya  berbeda  dengan  apa  yang  diketahui sebelumnya. Seperti pendapatnya yang mengatakan bahwa seorang istri yang ditalak
36 Saeful Hadi, Ushul Fiqih (t.tp.: Sabda Media, 2009), 10-11.
37 H.  M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 54.
38 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 8.
tiga akan kembali kepada suaminya yang pertama adalah cukup jika telah melakukan akad  nikah  dengan  suami  kedua  dan  tidak  perlu  bercampur  terlebih  dulu.  Beliau berdalil dengan umumnya firman Allah:
ْنِا َ ف ا َه َق َّ ل َط ا َ ل َ ف ُّ ل ِح َ ت ه َ ل ْۢ ْن ِم ُد ْعَب ىٰت َح َح ِك ْنَت ا ًج ْو َز ه َرْي َ غ ....
Terjemahnya:
Jika  dia  menceraikannya  kembali  (setelah  talak  kedua),  perempuan  itu  tidak halal  lagi  baginya  hingga  dia  menikah  dengan  laki-laki  yang  lain … .  (QS  al- Baqarah/2: 230) 39
Pendapat  ini  berbeda  dengan  pendapat  ulama  sahabat  yang  berpedoman kepada  hadits  Nabi  saw.  yang  menyatakan  bahwa  istri  yang  ditalak  tiga  itu  baru boleh  nikah  lagi  dengan  suami  pertamanya  bila  dia  telah  bercampur  dengan  suami kedua dan tidak cukup hanya dengan akad nikah. 40

## 4. Ijtihad pada Masa Imam Mazhab
Pada  masa  ini,  para  mujtahid  lebih  menyempurnakan  lagi  karya  ijtihadnya.
Dalam  berijtihad,  mereka  langsung  merujuk  kepada  dalil  syara’  dan  menghasilkan temuan  orisinil.  Pendapat  tentang  hukum  hasil  temuan  imam  mazhab  itu disampaikan  kepada  umat  dalam  bentuk  fatwa  untuk  dipelajari,  diikuti  dan diamalkan. Metode dan hasil ijtihad para imam madzhab itu dikembangkan oleh para muridnya. Kegiatan ijtihadnya lebih banyak berbentuk takhrij dan tafri. Dengan cara takhrij  tersebut,  pendapat  imam  mazhab  yang  sederhana  semakin  diperluas  dan dikembangkan  oleh  para  murid  dan  pengikutnya.  Sedangkan  dengan  cara tafri, meskipun  pada  mulanya  imam  mazhab  mengungkapkan  pendapatnya  dalam  bentuk dasar  pemikiran  dan  bersifat  umum,  tetapi  kemudian  berkembang  di  tangan  murid dan pengikutnya. Hasil ijtihad para imam mazhab itu setelah melalui penyempurnaan di  tangan  murid-muridnya,  disusun  secara  sistematis  sehingga  menghasilkan  kitab- kitab fiqh mazhab. 41
39 Kementerian Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahannya . 40 Erwan,  “ Takhrij  al- Furu’ Alal  Usul Periode  Ijtihad  Masa  Shahabat  dan  Tabi’in  (Kajian Sosiologi-Antropologi Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Syari’ah 7, no. 2 (2018); 161-179.
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jil. 2 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 248.

## 5. Ijtihad pada Masa Sesudah Imam Mazhab
Pada masa ini terjadi masa taqlid yang berlangsung lama. Bila pengikut imam mazhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi  melakukan  ijtihad  tetapi  cukup  mengikuti  apa  yang  telah  ditetapkan  imam mazhab sebelumnya, kadang-kadang tanpa mempertanyakan relevansi dan ketepatan dalil yang digunakan imam mazhab itu untuk peristiwa baru yang muncul kemudian.
Fiqh yang digunakan dalam masa taqlid adalah hasil ijtihad imam mazhab di masa lalu dengan situasi dan kondisi pada masa lalu. Banyak di antara hasil ijtihad imam mazhab itu yang sudah sulit untuk dilaksanakan karena situasi dan kondisinya telah berubah dan berbeda jauh, namun ulama belakangan tidak memiliki hasrat dan merasa  tidak  mampu  melakukan  ijtihad  untuk  mengembangkan  hukum  hasil pemikiran ulama terdahulu. Akibatnya, fiqh lama yang biasa disebut sebagai hukum Islam itu kehilangan daya aktualitasnya.
Kondisi  pada  masa  pudarnya  kegiatan  ijtihad  dan  bekembangnya taqlid  itu diperparah  lagi  dengan  keadaan  negara-negara  yang  berpenduduk  muslim  yang hampir semuanya jatuh di bawah penjajahan kolonial Barat. Secara berangsur-angsur hukum  Barat  diberlakukan  oleh  penguasa  kolonial  di  negara  jajahannya.  Dengan diberlakukannya  hukum  Barat  hampir  di  semua  negeri  yang  beragama  Islam,  maka bidang fiqh  di  luar  ibadat  dan  ahwal  al-syakhsiyah,  seperti  fiqh  muamalat,  jinayat, murafa’at atau  peradilan  dan siyasah  kehilangan  daya  positifnya  dan  hanya  tinggal sebagai pedoman yang tidak mengikat. 42

## 6. Ijtihad pada Masa Kini
Apabila  masa  sekarang  ini  disebut  masa  kebangkitan  kembali  hukum  Islam, maka  pengamatan  kita  tujukan  kepada  dua  aspek,  yaitu:  perkembangan tasyri’ di berbagai  negara  dan  pengamatan  terhadap  beberapa  tokoh.  Di  Indonesia  misalnya, dengan  disahkannya  Undang-Undang  Perkawinan  pada  tahun  1973  oleh  DPR  yang kemudian  oleh  Presiden  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 merupakan  langkah  lanjut  dari  peraturan  yang  dimiliki  sebelumnya  tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR).  Dalam  undang-undang tersebut juga disebut
42 Ibid., 251.
tentang  keharusan  registrasi  perkawinan,  pembatasan  umur  minimal  untuk  kawin, prosedur  yang  dapat  mempersulit  terjadinya  perceraian  dan  poligami  dan sebagainya. 43
Banyak  ulama  telah  berusaha  membangunkan  kembali  dunia  Islam, mendinamisir  kembali  hukum  Islam  dari  kemundurannya  selama  ini.  Misalnya, Sayyid  Jamaluddin  al-Afgani  (wafat  tahun  1897  M)  menyerukan  untuk  kembali kepada  Alquran  dan  hadis  sambil  menyatakan  keberatannya  terhadap  paham ahlu sunnah  wal  jama’ah yang  sangat  mempersukar  syarat-syarat  menjadi  mujtahid.  Al- Afgani  ini  merupakan  pembaharu  muslim  yang  pertama  kali  membangkitkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme di seluruh penjuru dunia Islam dengan cara mempertentangkan Islam dan Barat. 44
Untuk  memperkuat  pengembangan  ijtihad  di  masa  kini  khususnya  di Indonesia, maka salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk calon-calon atau kader  ulama.  Beberapa  sarana  untuk  membentuk  kader  ulama  tersebut  antara  lain melalui lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pondok pesantren, dan Pendidikan  Kader  Ulama  (PKU).  Melalui  lembaga  pendidikan  ini  maka  warisan Islam  yang  Rasulullah  saw.  telah  berikan  dan  amanahkan  kepada  umat  manusia untuk  bisa  dipelajari  dan  dikembangkan  serta  dijadikan  acuan  bagi  umatnya  ada dua,  yaitu  ajaran  yang  tertuang  dalam  Alquran  dan  hadis.  Oleh  karena  kajian terhadap ajaran-ajaran Alquran dan hadis erat hubungannya dengan al- ra’yu yang kemudian  akan  melahirkan  serangkaian  pemikiran  teoritis.  Dikatakan  demikian, karena  dengan al- ra’yu akan  memperkaya  informasi  faktual  tentang  dinamika hukum-hukum Islam. 45

## D. Ijtihad dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer
Umat  Islam  dalam  konteks  kehidupan  zaman  modern  ini  dituntut  untuk menerjemahkan  berbagai  ajaran  Islam  terutama  yang  berkaitan  dengan  kehidupan
43 H. M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, 83.
44 Akmal  Hawi,  “Pemikiran  Jamaluddin  Al -Afghani  ( Jamal  ad-Din  al-Afghani)  (1838-1897
M),” Medina-Te 16, no. 1 (2017); 9-24. 45 Rizal Darwis,  “ Studi  Historis  Perkembangan  Kaderisasi  Ulama  dalam  Menghasilkan Fukaha,” Al-Mizan 16, no. 1 (2020); 101-126.
sosial. 46 Hukum  Islam  dinyatakan  sebagai  hukum shalihun  likulli  al-zaman  wa  al- makan  (cocok  untuk  setiap  zaman  dan  tempat).  Artinya  hukum  Islam  sesuai karakteristiknya  merupakan  hukum  agama  yang  kaku  ( jamid) yang tidak  menerima perubahan  dan  adaptasi  dengan  dinamika  dan  problematika  perubahan  zaman kontemporer.
Agar  hukum  Islam  tetap  aktual  untuk  mengatur  kehidupan  umat  Islam  di masa  kini, shalihun  likulli  al-zaman  wa  al-makan  diperlukan  hukum  Islam  dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti mengambil alih semua fiqh yang lama. Hal ini menghendaki  adanya  usaha tajdid  atau  reformulasi  fiqh.  Adapun  berkaitan  dengan ruang lingkup dan wilayah mana pembaruan hukum Islam dapat dilakukan, memang menjadi  perdebatan  di  antara  para  ahli  hukum  Islam,  karena  hal  itu  terkait  dengan wilayah hukum yang mungkin bisa dilakukan ijtihad. 47
Pada  wilayah  ibadah ‘ ubudiyah,  ketentuan  normatifnya  jelas  dan  rinci sehingga  berlaku  untuk  selamanya.  Oleh  karena  itu  perubahan  waktu  dan  tempat ataupun berubahnya keadaan tidak ada artinya bagi soal ibadah. Dalam bidang ibadah bersifat ta’abudi (irrasional),  artinya  manusia  tidak  boleh  beribadah  kecuali  dengan apa  yang  disyari’atkan  dan  tidak  ada  peluang  untuk  dilakukan  ijtihad.  Sedangkan dalam bidang  mu’amalah  bersifat ta’aqquli (rasional),  artinya  umat  Islam  dituntut untuk  berijtihad  dengan  perangkat  metode  ijtihad  yang  ada  guna  membumikan ketentuan-ketentuan syariat Islam. 48
Ijtihad  merupakan  salah  satu  metode  yang  menjadikan  hukum  Islam  dapat lebih  dinamis  dan  bersifat  kontekstual  serta  tidak  ketinggalan  zaman.  Masalah- masalah  lama  yang  ditentukan  hukumnya  dengan  jalan  ijtihad  tetapi  tidak  relevan lagi  secara  efekif  di  masyarakat,  maka  dapat  diubah  ketentuan  hukumnya  sesuai dengan  zamanya  dengan  dasar  pertimbangan  yang  lebih  manfaat  dan  maslahat sepanjang dibenarkan syara’.
46 Muhammad  Azhar, Fiqh  Kontemporer  dalam  Pandangan  Neomodernisme  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.
47 M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 94.
48 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, 50.
Beberapa  contoh  aplikasi  konsep  ijtihad  dalam  menjawab  masalah-masalah hukum Islam kontemporer, antara lain:

## 1. Bidang Hukum Pidana Islam ( Jinayah)
Penerapan  ijtihad  di  bidang  hukum  pidana  Islam  ( jinayat)  sangat  jelas  pada konsep yang disebut dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur-unsurnya. 49 Asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang  berbunyi: ‘ suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana,  jika  ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. ’ 50 Prinsip ijtihad ini  sangat  relevan  dengan  pemikiran  hukum  pidana  kontemporer  bahwa  seorang terdakwa  ketika  menjalani  proses  peradilan  dianggap  tidak  bersalah  sehingga  ada bukti  hukum  secara  material  bahwa  orang  tersebut  dinyatakan  bersalah  oleh pengadilan.
Prinsip  inilah  yang  sering  dikenal  dengan  konsep  ijtihad baraah  al-asliyyah. Dalam  kaidah  hukum  pidana  Islam  dikenal  asas  legalitas  yang  menyatakan  bahwa: صنلادورو لبق ءلاقعلا لاعفلأ مكحلا (tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada  ketentuan  hukum  yang  mengaturnya).  Asas  legalitas  ini  juga  dikenal  dalam sistem  hukum  pidana  kontemporer  mengacu  pada  prinsip  “ nullum  delictum nulapoena sine praevia leg poenali ” (seseorang dianggap tidak bersalah selama tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah). 51
Selain itu dalam tindak pidana juga ada asas praduga tak bersalah ( persumtion of  innocence)  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum  KUHAP  butir  ke  3  huruf  c  yaitu: ‘ Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
49 H.  Marsaid, al-Fiqh  al-Jinayah  (Hukum  Pidana  Islam):  Memahami  Tindak  Pidana  dalam Hukum Islam (Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2020), 57.
50 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 1 ayat (1).
51 Abdul  Ghani  Abdullah, Eksistensi  Hukum  Pidana  Islam  dalam  Reformasi  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 242.
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. ’ 52 Juga  dalam  undang-undang  kehakiman disebutkan:
Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. 53
Contoh delik pembunuhan Wayan Mirna Salihin, 54 polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna  Salihin.  Alasan  penangkapan  adalah  adanya  dugaan  keras  melakukan  tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang disebutkan dalam pasal  17  KUHAP.  Tersangka  harus  dianggap  tidak  bersalah  sesuai  dengan  asas praduga  tak  bersalah  sampai  diperoleh  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan tetap.
Pada  posisi  ini  dalam  pandangan  orang  awam  suatu  hukum  menganggap Jessica  Kumala  Wongso  yang  ditangkap  polisi  sebagai  pelaku  bersalah  ( guilty), padahal  tersangka  tersebut  masih  dalam  proses.  Artinya  Jessica  Kumala  Wongso tidak  terbukti  bersalah  kalau  belum  ada  putusan  hakim  yang  menyatakan  dia bersalah.  dan  pada  saat  itu  pula  tersangka  memiliki  hak  hak  asasi  yang  berhak  dia penuhi. Tujuan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan,  sebagaiamana  dalam  pasal  16  KUHAP.  Dalam  masa  penangkapan digunakan  polisi  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti,  keterangan  saksi,  hasil labolatorium, keterangan ahli.
Berdasarkan konsep ijtihad,  Jessica Kumala Wongso dalam posisi yang kuat selama  jaksa  penuntut  umum  tidak  bisa  membuktikan  dakwaannya,  maka  ia  bebas dari tuntutan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum asalnya setiap orang adalah bebas  tidak  mempunyai  tanggungan  sebagai  tersangka  pembunuhan.  Prinsip  inilah yang  sering  dikenal  dengan  konsep ijtihad  baraah  al-asliyyah.  Jessica  Kumala
52 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, butir 3, huruf c.
53 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 ayat (1).
54 Ivany  Atina  Arbi,  “Drama  Pembunuhan  Mirna  dengan  Sianida:  Tak  Ada  Bukti  Konkret Jessica Pelakunya,” dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/06/10341171/drama- pembunuhan-mirna-dengan-sianida-tak-ada-bukti-konkret-jessica?page=all, diakses 20 Mei 2022.
Wongso bisa dianggap bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2. Hukum Perdata
Penerapan  konsep ijtihad  sebagai  metode  perumusan  hukum  berlaku  dalam hubungan  keperdataan  di  bidang  perikatan  ekonomi.  Prinsip  bahwa  pada  dasarnya setiap orang adalah bebas segala bentuk tanggungan berupa kewajiban perdata. Oleh karena  itu,  jika  seseorang  (penggugat)  melaporkan  orang  lain  (tergugat)  ke pengadilan  dengan  gugatan  untuk  melunasi  hutangnya,  maka  orang  yang  digugat berhak untuk menolaknya, sehingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Dalam kaitan ini terdapat hadis Nabi saw.: بلا هيلع ىىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةني (bukti wajib  diajukan  oleh  penggugat  dan  tergugat  mengajukan  sumpah).  Berdasarkan konsep ijtihad, seorang tergugat dalam posisi yang kuat selama penggugat tidak bisa membuktikan  gugatannya,  maka  ia  bebas  dari  tuntutan  hukum.  Hal  ini  disebabkan karena hukum asalnya setiap orang tidak mempunyai tanggungan hutang. 55

## 3. Hukum Perkawinan
Setiap orang laki-laki dan perempuan secara perdata tidak terdapat hubungan hak  dan  kewajiban  sebelum  keduanya  dapat  membuktikan  bahwa  keduanya  telah mengadakan  akad  nikah  yang  dibuktikan  dengan  bukti  hukum  seperti  akte  nikah. Dengan  demikian,  hukum  asal  hubungan  antara  keduanya  adalah  bebas  dan  tidak terikat.  Jika  prinsip ijtihad  ini  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah secara  hukum  negara  jika  dibuktikan  dengan  akta  nikah  melalui  pencatatan perkawinan 56 sekaligus sebagai tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami  dan  isteri.  Kaitannya  dengan  ini  praktik  nikah sirri  secara  hukum  negara dianggap tidak pernah ada. Pada ketentuan tentang keharusan pencatatan, jelas sekali nuansa  pembaruan  hukum  Islam,  karena  adanya  tuntutan  masyarakat  adanya
55 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris asy- Syafi’i, Al-Umm (Beirut: Dar al- Ma’rifat, 1393), 46.
56 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pasal  2 ayat (1) dan (2).
kepastian  hukum  dari  sebuah  peristiwa  hukum,  termasuk  di  dalamnya  masalah perkawinan.
Pemerintah  ( ulil  amri)  menurut  al-Mawardi  mempunyai  dua  tugas  utama, yaitu fi  hirasati al-din (menajaga agama) dan  fi  siyasah al-dunya (mengatur urusan dunia)  dengan  menciptakan  perangkat  undang-undang  (regulasi)  demi  terealisirnya kemaslahatan  umum. 57 Oleh  karena  itu,  setiap  kebijakan,  keputusan,  peraturan, perundang-undangan  yaitu  dibuat  oleh  lembaga  negara,  muatannya  mengandung kemudahan-kemudahan  dalam  memelihara  dan  mewujudkan  kemaslahatan  umat. Dengan  mendasarkan  pada  kerangka  berfikir  pendekatan  yuridis-normatif  pada hukum resmi negara, maka nikah sirri dengan pendekatan ijtihad bisa dikatakan tidak pernah  ada  (tidak  mempunyai  ketentuan  hukum),  karena  legalitasnya  tidak  bisa dibuktikan dengan akta nikah.

## E. Kesimpulan
Ijtihad  kontemporer  adalah  upaya  sungguh-sungguh  untuk  merumuskan sebuah  aturan-aturan  hukum  dalam  rangka  menjawab  permasalahan-permasalahan hukum  kontemporer  yang  muncul  akibat  perkembangan  zaman.  Upaya  ini  harus melalui  mekanisme  atau  metode  tersendiri  yang  berlandaskan  pada nash  Alquran, hadis, dan ijma ’ .
Ijtihad dalam isu-isu hukum Islam kontemporer merupakan salah satu metode yang  menjadikan  hukum  Islam  dapat  lebih  dinamis  dan  bersifat  kontekstual  serta tidak ketinggalan zaman. Ijtihad itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (thuruq al-isthinbath),  tetapi  pada  hakikatnya  adalah  menguatkan  atau  menyatakan  tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang  mengecualikannya.  Pernyataan  ini  sangat  diperlukan,  untuk  menjaga  jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain.
57 Imam  al-Mawardi, Ahkam Suthaniyyah: Sistem Pemerintahan  Khilafah Islam  (Bogor:  Al- Azhar Press, 2006), 65.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Abdul  Ghani. Eksistensi  Hukum  Pidana  Islam  dalam  Reformasi  Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Alkaf, Idrus H. Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman. Cet. I; Solo: Ramadhani, 1988. Al-Amidi,  Abu  Hasan  Ali  bin  Muhammad. Al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam,  Juz  IV.
Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1984 .
Azhar,  Muhammad. Fiqh  Kontemporer  dalam  Pandangan  Neomodernisme  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, no hadis: 6085. Mesir: Dar Alamiyyah, t.th.
Dahlan, Abd Azis (ed). Ensiklopedi Hukum Islam, Ed. 1. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Dahlan, Abd. Rahman. Usul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2010.
Darwis, Rizal. “Studi Historis Perkem bangan Kaderisasi Ulama dalam Menghasilkan Fukaha,” Al-Mizan 16, no. 1 (2020); 101-126.
Djamil,  Fathurrahman. Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah.  Cet.  I; Jakarta: Logos, 1995.
Echols,  Jhon  M.,  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Effendi, Satria. Ushul Fiqhi. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015.
Erwan. “ Takhrij  al- Furu’ Alal  Usul Periode  Ijtihad  Masa  Shahabat  dan  Tabi’in (Kajian Sosiologi-Antropologi Hukum Islam), Jurnal Ilmiah Syari’ah 7, no. 2 (2018); 161-179.
Hadi, Saeful. Ushul Fiqih. T.tp.: Sabda Media, 2009.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
Hawi, Akmal. “Pemikiran Jamaluddin Al -Afghani ( Jamal ad-Din al-Afghani) (1838-
1897 M),” Medina-Te 16, no. 1 (2017); 9-24.
Kementerian  Agama  RI. Al- Qur’an  dan  Terjemahannya dalam  Lajnah  Pentashihan Mushaf  Al- Qur’an, Qur’an  Kemenag  in  Microsoft  Word ,  Versi  2.0  [CD Room]. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2021.
Mahmassani, Subhi. Falsafah al- Tasyri’ fi al -Islam. Cet. III; Bairut: Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr wa al- Tib’ah wa al -Tauzi, 1952 M/1371 H.
Maimun. “Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam,” Al- ‘Adalah 11, no. 2 (2013); 155-164, https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254
Mardani. “Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, 38, no. 2 (2008); 175-196.
Marsaid,  H. Al-Fiqh  al-Jinayah  (Hukum  Pidana  Islam):  Memahami  Tindak  Pidana dalam Hukum Islam. Cet. I; Palembang: Rafah Press, 2020.
Mawardi, Imam. Ahkam Suthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Bogor: Al-Azhar Press, 2006.
Minhajuddin. Posisi  Fikih  Muqaran  (Perbandingan)  dalam  Penyelesaian  Masalah Ikhtilaf. Ujung Pandang: Berkah Utami, 1999.
Mu’ali m  Amir,  dan  Yusdani. Ijtihad  dan  Legislasi  Muslim  Komtemporer.  Jakarta:
UII Press, 2005.
Mudzhar,  H.  M.  Atho. Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawwir:  Arab-Indonesia  (Cet.  XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Mustofa, Imam. “Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (2013); 207-224.
Naim, Ngainun. Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: Teras, 2009.
Qardawi,  Yusuf. Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat Zakat  Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadis ,  terj.  Salman  Harun,  et.al.  Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Ijtihad al- Mu’ashir baina al -Indibat wa al-Infirat. Mesir: Dar al- Tauzi’wa al -Nasyr al-Islamiyyah, 1994.
______. Al-Ijtihad fi al- Syari‘ah al - Islamiyyah Ma‘a  Narat Tahliliyyah fi al -Ijtihad al- Ma‘asir ,  terj.  Achmad  Syathori, Ijtihad  dalam  Syari‘at  Islam:  Beberapa Pandangan  Analisis  tentang  Ijtihad  Kontemporer.  Cet.  I;  Jakarta:  Bulan Bintang, 1987.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ridwan,  M.  “Ijtihad  Pada  Era  Kontemporer  (Konteks  Pemikiran  Islam  dalam  Fiqih dan Maqashid al- Syariah),” Jurnal Masohi 1, no. 2 (2020); 110 – 121.
Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi. Sunan Abu Dawud, no hadis: 3592. Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
Asy- Syafi’i, Al -Imam Abi Abdillah  Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Beirut: Dar al- Ma’rifat, 1393 .
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jil. 2. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Turmudi, M. “Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ush ul Fiqh),” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 25, no. 1 (2014); 1- 12, https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqih. Kairo: Dar al- Fikr al ‘Arabi, 1958.