Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan*
Tarsisius Murwadji** dan Achmad Hagi Robby***
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2

## Abstrak
Koperasi sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaannya sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan masyarakat menengah kebawah. Koperasi telah  membuktikan  bahwa  dirinya  mampu  bertahan  di  tengah  gempuran  badai  krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Artikel ini membahas mengenai upaya peningkatan citra koperasi yang salah satunya adalah melalui linkage program yang merupakan kerjasama bisnis antara bank umum dengan koperasi. Linkage program merupakan sebuah program yang menguntungkan baik bagi bank maupun koperasi. Peraturan yang ada sekarang mengenai hal ini mengatur bahwa pola pertama adalah excecuting, karena koperasi dianggap sudah bankable untuk meminjam kredit dan menyalurkan kepada anggotanya. Kenyataanya banyak koperasi yang dianggap unbankable sehingga pola pertama yang tepat seharusnya adalah channeling yaitu sarana edukasi dan penyehatan koperasi agar koperasi dapat bankable .
Kata kunci: bank, edukasi, ekonomi, koperasi, linkage program .

## The Cooperative’s Education and Recovery through Linkage Banking Program

## Abstract
The cooperative as one of the pillars supporting Indonesia’s economy, its existence is very strong and have its own place among the middle class. The cooperative has proven that it can survive in the midst of the onslaught of economic crisis that occurred in Indonesia. Today, there is a lack of public trust towards the cooperative, therefore it needs a new strategy or paradigm to build the image of cooperatives in order to increase the institutional capacity of the cooperative. This article examines the effort to improve cooperative’s image through linkage  progam  which  involves  business  cooperation  with  the  bank  and  cooperative.  The linkage  program  is  trusted  to  create  mutual  advantages  for  the  bank  and  cooperative. Present regulations rule that the first pattern to implement the linkage program is executing process, since the cooperative is already considered as bankable for borrowing credits and distribute them to its users. However, there are many cooperatives which are still deemed unbankable and thus hinders the executing process. Therefore, it is more likely to implement chanelling process as the first step for rehabilitate the cooperative until it is bankable.
Keywords: bank, education, economy, cooperative, linkage program.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Bersumber pada Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  No. Kontrak 718/UN6.3.1/PL/2017.
** Profesor – Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Padjadjaran , Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, mtarsisius@ yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Gadjah Mada).
*** Mahasiswa Magister Hukum Universitas Padjadjaran Konsentrasi Hukum Bisnis, S.H. (Sekolah Tinggi Hukum Bandung).
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan
455

## A. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  tidak  dapat  lepas  dari  dasar  falsafah  yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di  Indonesia  diterjemahkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945  amandemen  ke-IV  yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara  berkelanjutan  berdasar  asas  keadilan,  efisiensi,  dan  demokrasi  ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 1
Sesuai  dengan  Pasal  33  UUD  1945,  perekonomian  Indonesia  berdasar  atas demokrasi ekonomi. Hal ini berarti, bahwa baik sistem ekonomi tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program semuanya berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran per- orangan. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. 2
Sebagai upaya pengurangan kesenjangan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  Keberadaan  koperasi  merupakan  wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum merupakan suatu percontohan (model) organsisasi yang sesuai dengan  asas  kekeluargaan  menurut  Pasal  33  UUD  1945.  Dengan  percontohan tersebut  pemerintah  berusaha  ‘memastikan’  bahwa  kegiatan  usaha  masyarakat dengan badan hukum koperasi harus sesuai dengan asas kekeluargaan. Potensi koperasi sebagai sumber dana bisnis bagi pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah sangat besar karena koperasi sebagai badan hukum yang prosedur pendiriannya mudah dan legalitasnya kuat karena diatur dalam undang- undang. Koperasi sudah banyak didirikan di Indonesia sejak diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 1992)  hingga  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 2012). Konsepsi dasar pertimbangan penyusunan UU Perkoperasian tersebut adalah:
1.  Wujud koperasi bukan hanya sebagai badan usaha melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata
1 Etty  Mulyati, Kredit  Perbankan  Aspek  Hukum  dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan Perekonomian Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 1.
2 Ibid.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 456
perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
2.  Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional;
3.  Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia mengunakan sistem ekonomi Pancasila. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia mengunakan sistem ekonomi Pancasila.  Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sejalan dengan pendapat Muhammad Hatta bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan juga yang memenuhi kebutuhan masyrakat pada umumnya yang bukan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. 3 3 Dasar hukum pembentukan koperasi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dijalankan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan oleh orang-seorang, oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
Tujuan  koperasi  dibahas  Pasal  4  UU  Perkoperasian  2012.  Koperasi  bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD  1945.    Menurut  Muhammad  Hatta,  koperasi  tidak  bertujuan  mencari  laba dengan sebesar-besarnya, menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah.Dalam Pasal 4 UU Perkoperasian 1992, meski saat ini undang-undang tersebut telah diganti, namun pada hakikatnya fungsi dan peran sempat dijelaskan yaitu :
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan manusia dan masyarakat;
3 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hlm. 55.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 457
3. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi  sebagai sokogurunya; dan
4.  Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Pendidikan koperasi bukan hanya untuk pengurus koperasi saja melainkan seluruh pemangku kepentingan koperasi termasuk anggota koperasi yang aktif maupun pasif. Pendidikan koperasi untuk anggota aktif, dalam hal ini anggota yang merupakan pelaku industri sangat penting untuk menumbuhkan sikap profesional, jujur, tanggung jawab, dan setiakawan.
Koperasi sebagai salah satu bangunan usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi dapat dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehingga sehubungan dengan itu, koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan menyukseskan pembangunan bangsa menuju pada bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas, bangsa yang maju, dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Indonesia, karena dapat menjangkau lapisan masyarakat lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Kemampuan koperasi yang dapat menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk modal kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk bank. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama menyalurkan dana lembaga keuangan tersebut kepada anggota koperasi. Kerjasama tersebut sulit tercapai mengingat pengurus koperasi  sebagian  besar  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan  yang berhubungan dengan persetujuan dan penyaluran dana dari lembaga keuangan. Fungsi koperasi yang utama adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari para anggota dan menyalurkannya kepada anggota serta masyarakat sekitarnya. Dari fungsi ini, koperasi mempunyai kelemahan yaitu dananya  terbatas  karena  hanya  berasal  dari  iuran  anggota,  sedangkan  setiap anggota koperasi membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Dalam hal modal koperasi hanya berasal dari iuran anggota, maka koperasi ini kekurangan modal untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai solusinya dibutuhkan ‘suntikan dana’ dari lembaga keuangan lain dengan ketentuan lembaga keuangan tersebut tidak akan intervensi berlebihan atau menguasai kebijakan koperasi.
Berdasarkan  penelitian  penulis  di  Koperasi  Peternak  Sapi  Bandung  Selatan 4 diperoleh data bahwa pada awal pendirian koperasi ini hanya mengandalkan iuaran
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 458
anggota. Kondisi ini merupakan kelemahan dari koperasi karena iuran anggota tersebut tidak cukup untuk membiayai keseluruhan operasional koperasi. Koperasi memerlukan  partisipasi  dari  lembaga  keuangan  antara  lain  bank  dan  lembaga pembiayaan. Efektivitas koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif dari setiap anggota koperasi. Seorang anggota koperasi akan berpartisipasi secara aktif apabila mengetahui dengan jelas tujuan koperasi, di sisi lain apabila koperasi mempunyai banyak kelemahan, koperasi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.
Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  secara  drastis  kepada  koperasi menyebabkan koperasi sangat sulit bangkit kembali. Diperlukan faktor eksternal dan  internal  yang  besar  untuk  ‘mendongkrak’    kepercayaan  masyarakat.  Faktor eksternal  tersebut  adalah  ‘bank’  karena  bank  masih  dipercaya  oleh  masyarakat. Peran perbankan sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa bank ibarat jantung sistem keuangan nasional, yang mendorong stabilitas moneter, pembangunan nasional, serta pemerataan pendapatan masyarakat, 4 di mana implementasinya dalam hal ini dapat membantu kemajuan koperasi. Selain itu antara koperasi dan bank terdapat persamaan usaha, yaitu mediasi keuangan. Dengan bekerjasamanya koperasi dengan bank diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat secara bertahap.
Dengan  faktor  eksternal  saja  tidak  cukup  karena  pengurus  koperasi  harus meningkatkan kapasitas kelembagaan. Faktor internal berupa edukasi pengurus koperasi juga menentukan kenaikan kepercayaan masyarakat. Edukasi disini bukan hanya pemahaman konseptual tetapi juga implementasinya sehingga pengurus koperasi bukan hanya bertambah cerdas tetapi juga keterampilannya meningkat. Pemenuhan faktor eksternal dan internal pengurus koperasi dapat dilakukan secara bersamaan yaitu dengan linkage program perbankan. Pada hakikatnya linkage program adalah kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara bank dengan koperasi. Linkage program dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perbankan. Tanggung jawab sosial merupakan bidang yang penting, di mana tiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasil. 5 Peran setiap anggota baik sebagai pengawas, pengurus dan pelaksana kegiatan usaha sehari-hari sangat menentukan kemajuan koperasi. Kenyataan menunjukkan sebagian  besar  anggota  koperasi  sudah  ‘berumur’  atau  generasi  tua,  sedangkan generasi muda kurang tertarik beraktivitas bisnis di koperasi karena dianggap bisnis tradisional.
Tiga permasalahan koperasi di atas, yaitu pengetahuan dan ketrampilan penyaluran dana, kecukupan permodalan, serta jiwa kewirausahaan merupakan
4 Tarsisius Murwadji, “Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 237.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 459
permasalahan yang sudah lama, turun temurun, dan akut. Koperasi sudah sampai titik  nadir,  sangat  berat  untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  kepada koperasi. Solusi bisnis yang biasa tidak akan mampu mengembalikan kepercayaan tersebut, oleh karena itu solusinya harus ‘luar biasa’.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  Nomor  03/Per/M.KUKM/III/2009  tentang  Pedoman  Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi (Permen Koperasi No. 3/2009) dapat menjadi sarana pembaharuan hukum. Linkage program perbankan bukan merupakan program yang benar-benar baru karena dalam Ketetapan Majelis Permuswaratan Rakyat Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi  (Tap  MPR  XVI/1998)  terdapat  dasar  hukum  yang  melandasi linkage program , sudah terdapat dalam Pasal 2, 4, 5, dan 8. Pasal  2  Tap  MPR  XVI/1998  menetapkan  bahwa  politik  ekonomi  nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang  saling  memperkuat  untuk  mewujudkan  demokrasi  rkonomi  dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
Mengenai  akses  terhadap  sumber  dana,  pengusaha  ekonomi  lemah  harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam  dan  akses  kepada  sumber  dana.  Kewajiban  usaha  besar  dan  BUMN  dalam memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat diatur dalam Pasal 5 Tap MPR XVI/1998. Linkage program dalam ketetapan ini ternyata merupakan kewajiban bank dan lembaga keuangan dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  dan  pengelolaan  usaha  yang  sehat  untuk  dapat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 8 Tap MPR XVI/1998.
B. Fungsi Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam rangka memahami linkage program sebagai sarana pembaharuan, terlebih dahulu Penulis mendiskripsikan tentang Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. 5 Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat
5 Romli Atmasasmita , Teori Hukum Integratif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 59-60.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 460
diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (melaise) dan kurangnya kepercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan The Rule of Law dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada takhtanya untuk mewujudkan masyarakat tata tentram kerta raharja. 6
Teori  hukum  pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  memiliki  pokok-pokok pikiran  tentang  hukum,  yaitu: 7 Pertama bahwa  arti  dan  fungsi  hukum  dalam masyarakat  direduksi  pada  satu  hal  yakni  ketertiban  ( order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
Kedua , bahwa  hukum  sebagai  kaidah  sosial,  tidak  berarti  pergaulan  antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Oleh karena itu, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan- ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.
Ketiga , bahwa hukum  dan  kekuasaan  mempunyai  hubungan  timbal  balik,  di mana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
Keempat , bahwa  hukum  sebagai  kaidah  sosial  tidak  terlepas  dari  nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the  living  law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
6 Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan , Bandung: Alumni, 2002, hlm. 1.
7 Ibid., hlm. 3-15.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 461
Kelima , bahwa  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  masyarakat  artinya  hukum merupakan  suatu  alat  untuk  memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Fungsi hukum  tidak  hanya  memelihara  dan  mempertahankan  dari  apa  yang  telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat  membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan- perubahan  kemasyarakatan  harus  sangat  berhati-hati  agar  tidak  timbul  kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.
Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. 8 Jika dianalisa, makna definisi tersebut adalah kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. 9
Kata  asas  menggambarkan  bahwa  Mochtar  memperhatikan  aliran  hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedangkan kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah.
Kata proses memperhatikan pandangan Pragmatic Legal Realism dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan sosiological  jurisprudence karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari living  law,  yaitu sumber hukum tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  hidup  di    masyarakat.  Kata  kaidah  mencerminkan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang.
Sehubungan  dengan  Teori  Hukum  Pembangunan,  Mochtar  Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.
Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. 10 Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi
8 Ibid., hlm. 91.
9 Otje Salman dan Eddy Damian , Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandu ng: A lumni, 2002, hlm. 6-7.
10 Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Op. c it., hlm. 19-20.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 462
dalam dua golongan besar, yaitu: 11
1. Masalah-masalah  yang  langsung  mengenai  kehidupan  pribadi  seseorang  dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat
2. Masalah-masalah  yang  bertalian  dengan  masyarakat  dan  kemajuan  pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern. Hukum  sebagai  sarana  pembangunan  adalah  hukum  dalam  arti  kaidah  atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan di samping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban ( order). 12 Dalam proses pembaruan hukum di Indonesia lebih menonjolkan pada perundang- undangan walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berbeda dengan keadaan di Amerika di mana teori Roscoe Pound ditujukan pada pembaruan dari keputusan-keputusan pengadilan khususnya Supreme  Court  sebagai mahkamah tertinggi.
Bangsa Indonesia juga sebenarnya telah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan, sehingga pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor- faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. Mengutip kutipan Rachmadi, Sajipto Rahajo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan  etis,  merupakan  jembatan  antara  peraturan-peraturan  hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. 13
Teori Hukum Pembangunan ini akan dipergunakan untuk menganalisis topik dari artikel ini yaitu edukasi dan penyehatan koperasi oleh bank umum secara bertahap melalui  linkage  program. Menurut  paradigma  hukum  positif, linkage program ini hanya sebatas kerja sama pemasaran. Penulis dengan teori ini melakukan perubahan paradigma yang baru yaitu koperasi dari badan usaha yang tradisional sulit berkembang hanya mengandalkan bantuan perbankan, menjadi badan usaha yang  modern,  berkinerja  tinggi,  dan  menjadi  mitra  dari  pihak  bank.  Perubahan paradigma juga menyangkut aspek kejiwaan bisnis pada bank yang semula liberalis kapitalis menjadi semangat kekeluargaan. Dalam kemitraan ini bank berkewajiban untuk mengedukasi dan menyehatkan koperasi dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar dan berkeadilan.
11 Ibid., hlm. 90.
12 Ibid., hlm. 88.
13 Rachmadi Usma, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika , Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 7-8.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 463

## C.  Paradigma  Baru  Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  Internal  Dan  Eksternal Koperasi
Koperasi sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sangat kuat dan mendapat tempat tersendiri di kalangan pengguna jasanya. Koperasi telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan di tengah gempuran badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna. Koperasi sangat diharapkan menjadi soko guru perekonomian yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan perekonomian rakyat selain itu koperasi juga diharapkan mampu bersaing di pasar global. Koperasi memiliki peranan yang fundamental dalam mengangkat kemandirian perekonomian  dari  Sabang  sampai  Merauke  dan  telah  menjadi  andalan  lapisan masyarakat menengah ke bawah dalam memperbaiki kesejahteraannya. Demikian halnya,  perkembangan  sektor  UMKM  juga  berkontribusi  mengurangi  angka pengangguran, memerangi kemiskinan, dan menciptakan produk-produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing. Potensi koperasi sebagai sumber dana bisnis bagi pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah sangat besar karena koperasi sebagai badan hukum yang prosedur dan pendiriannya mudah dan legalitasnya kuat karena diatur dalam undang-undang.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam peruntukkan nya Koperasi mempunyai suatu tujuan, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang demokratis dan berkeadilan.
Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya koperasi juga memiliki prinsip- prinsip salah satunya yaitu prinsip Rochdale yang menjadi acuan atau tujuan dasar bagi koperasi di seluruh dunia. Prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut: 14
“(1)  Pengawasan  secara  demokratis,  (2)  Keanggotaan  yang  terbuka, (3) Bunga atas Modal dibatasi, (4) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada  anggota  sebanding  dengan  jasa  masing-masing  anggota,  (5) Penjualan  sepenuhnya  dengan  tunai,  (6)  Barang-barang  yang  dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan, (7) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi, (8) Netral terhadap politik dan agama.”
Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip  Rochdale  dan  atau  prinsip  lainnya.  Adapun  prinsip  koperasi  menurut  UU
14 Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi: Teori dan Praktek , Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 22.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 464
Perkoperasian 2012 adalah sebagai berikut: 1.  Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan  terbuka;
2. Pengelolaan diselenggarakan secara demokratis;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota;
4.  Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal;
5.  Kemandirian;
6.  Pendidikan perkoperasian; dan
7.  Kerja sama antar koperasi.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam peruntukkannya koperasi mempunyai suatu tujuan, tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian  nasional  yang demokratis dan berkeadilan.
Kelebihan koperasi dibandingkan perbankan yaitu koperasi lebih bisa menjangkau lapisan masyarakat menengah ke bawah. Tetapi koperasi mempunyai kelemahan dalam segi modalnya yang terbatas karena modalnya hanya berasal dari iuran anggota, sedangkan di lain pihak Bank mempunyai modal yang berlebih maka dari itu diadakan linkage program untuk membantu koperasi.
Lambat  laun  anggota  koperasi  jadi  bisa  percaya  kembali  kepada  koperasi karena dibalik itu ada nama besar dari bank yang membantu koperasi dalam segi modal. Jadi apa pun caranya koperasi akan kesulitan apabila berdiri sendiri. Maka dari itu citra koperasi akan kembali naik ketika koperasi bekerjasama dengan pihak perbankan. Selain itu bank berpotensi dapat membantu koperasi dikarenakan bank merupakan lembaga intermediasi, yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, menjadikan dana yang masuk sebagai produk perbankan,  dan menyalurkan produk tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. 15
Lembaga  perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  paling penting dan memiliki peranan besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat. 16 Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan- badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan dana-dana miliknya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank yang melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 17
Koperasi dipilih sebagai sarana pemberian kredit bank kepada UMKM karena koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
15 Tarsisius Murwadji, “Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perbankan” , Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 8.
16 Tarsisius  Murwadji,  “Transformasi  Jaminan  Kebendaan  Menjadi  Jaminan  Tunai  dalam  Penjaminan  Kredit Sindikasi Internasional”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 1, 2013, hlm. 98.
17 Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana Pernanda Media Grup, 2011, hlm. 7.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 465
hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur  dalam  UU  Perkoperasian  1992.  Melalui linkage program ini maka Bank Umum dapat meminimalkan risiko yang timbul karena bank kurang paham dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang potensial.
Koperasi dalam perkembangannya menghadapi banyak permasalahan seperti sumber daya manusia, manajemen pengelolaan, permodalan, pembinaan yang belum maksimal dari pemerintah, pengawasan usaha koperasi yang belum ketat. Permasalahan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap reputasi koperasi, dan salah satu cara untuk mengembalikan reputasi masyarakat terhadap koperasi tersebut, koperasi bekerja sama dengan perbankan.
Perbankan  yang  sebagaimana  dijelaskan  dalam  ketentuan  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  (ditulis  UU  Perbankan),  bahwa:  ”Perbankan  Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Perbankan merupakan salah satu sumber dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya.  Fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank sebagai lembaga intermediasi memiliki  peran  penting  dalam  menyalurkan  pembiayaan  terhadap  UMKM. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui kredit.
Kegiatan penyaluran dana melalui kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu usaha perbankan.  Salah  satu  peran  aktif  pemerintah  dalam  mengatur  kebijakan  adalah dengan menugaskan lembaga perbankan untuk menyalurkan atau memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan adanya linkage program . Linkage Program merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.  Koperasi dalam rangka penyaluran pembiayaan atau kredit terhadap UMKM karena koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Melalui linkage program ini maka bank dapat meminimalkan risiko yang timbul karena bank kurang paham dalam mengidentifikasi pelaku UMKM yang potensial.
Masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 466
yang dihadapi oleh UMKM di bidang pembiayaan yaitu masih rendahnya kredibilitas UMKM  dari  sudut  analisis  perbankan,  Persyaratan  administrasi  dan  prosedur pengajuan  usulan  pembiayaan  yang  rumit  dan  birokratis,  Adanya  persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM, Informasi yang kurang merata (asimetri ) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  UMKM,  serta  keterbatasan  jangkauan  pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, Kerja sama melalui linkage program.
Linkage program perbankan merupakan pelaksanaan dari kewajiban Negara dalam rangka Negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945.  Tujuan  utama  program  ini  adalah  mewujudkan amanat  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  perekonomian  nasional  disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai ‘soko guru perekonomian’ nasional. 18
Pada tahun 2009 pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengeluarkan peraturan yang memberikan peluang koperasi bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah dalam pengurusan dan pencarian kredit, yang dikenal dengan ‘linkage program’.
Dalam  Permen  Koperasi  No.  3/2009  diatur  tentang  model linkage program antara bank umum dengan koperasi dalam bentuk:
1.  Executing:  Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka  pinjaman/pembiayaan  untuk  disalurkan  kepada  anggota  koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.
2.  Channeling: Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi pada off balance sheet.
3.  Joint Financing: Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan outstanding credit bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi. Linkage program telah memberikan peluang bagi koperasi agar dapat bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah dalam pengurusan dan pencarian kredit. Kebijakan  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  institusi pengatur dan pengawas keuangan Indonesia sangat diperlukan agar pelaksanaan linkage program antara bank dan koperasi dapat berjalan dengan baik. 19
Paradigma baru di sini adalah koperasi yang biasanya ‘dicap’: tradisional, lemah, pengurusnya tua-tua, tidak maju, dan berstatus rendah, berubah menjadi pelaku
18 Tarsisius Murwadji (et.al.), Panduan Sosialisasi Linkage Program Untuk Koperasi , Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2017, hlm. 5.
19 Ibid.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 467
bisnis yang modern, kuat, menjadi idola baik yang tua maupun muda, berkinerja tinggi,  dan  sederajat  dengan  lembaga  keuangan  lainnya  termasuk  perbankan. Dengan linkage program tidak tertutup kemungkinan mendorong pemerintah untuk melakukan ‘penghalusan hukum’ ( rechtsverfijning) dengan mengatur bank umum yang memahami kondisi-kondisi faktual koperasi.
D. Strategi Pengaturan Penerapan Edukasi Dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan Urutan  pelaksanaan linkage program dalam  Permen  Koperasi  No.  3/2009  adalah executing,  channeling,  dan  joint  financing. Alasannya koperasi dianggap layak memperoleh kredit ( bankable ).  Dalam  kenyataannya  tidaklah  demikian.  Penulis menggambarkan urutannya adalah channeling, executing, dan joint financing. Kunci keberhasilan linkage program ini pada pola awal yaitu channeling sebagai edukasi koperasi dari layak usaha (feasible ) menjadi layak kredit bank ( bankable). Pola linkage program antara bank umum dengan koperasi yang telah disesuaikan oleh penulis dapat digambarkan sebagai berikut: 20
Linkage program merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya linkage program dapat menjangkau UMKM yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi koperasi yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya linkage program ini sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat yang mempunyai masalah kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank, karena termasuk dalam kategori unbankable. Pengaturan tentang pembinaan UMKM dewasa ini masih dilakukan secara monodisipliner, artinya hanya menggunakan metode pendekatan hukum dengan analisis hukumnya. Permen Koperasi No. 3/2009, merupakan sarana pembaharuan masyarakat karena dalam pengaturan ini pengembangan UMKM mengalami perubahan yaitu kelembagaannya bukan hanya fokus dibina oleh kementerian UMKM tetapi juga melibatkan pihak perbankan. Selain itu, pendekatannya bukan hanya menggunakan pendekatan hukum tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu lain yaitu ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Namun demikian, kekeliruan dari peraturan menteri ini adalah tidak tepatnya memandang koperasi, yaitu menganggap bahwa koperasi sudah sehat dan bankable sehingga metode yang pertama menggunakan executing , namun dalam kenyataannya koperasi masih banyak yang unbankable , oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Metode channeling dapat membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya, selain itu koperasi dapat pula menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan bank dalam menyalurkan kredit kepada anggota koperasi tersebut. Dengan demikian linkage program pula dapat dijadikan metode edukasi bisnis. Untuk memenuhi fungsinya sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka kaidah ‐ kaidah hukum yang dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna dalam kenyataan, dan pembentuk hukum wajib menemukan kaidah ‐ kaidah hukum yang tepat bagi masing ‐ masing kebutuhan masyarakat yang beraneka warna itu. 19 Karena selain membutuhkan modal koperasi itu membutuhkan edukasi bagaimana cara nya agar koperasi itu bisa berkembang dan menyehatkan koperasi itu sendiri.
19 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm. 33. Bank Umum Koperasi Bank Umum Koperasi Bank Umum Koperasi Channeling Executing Joint Financing Anggota Koperasi Anggota Koperasi Anggota Koperasi
Linkage program merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya linkage program dapat  menjangkau  UMKM  yang  terbukti  tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi koperasi yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya linkage program ini sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat yang mempunyai masalah kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank, karena termasuk dalam kategori unbankable.
Pengaturan  tentang  pembinaan  UMKM  dewasa  ini  masih  dilakukan  secara monodisipliner,  artinya  hanya  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  dengan analisis hukumnya. Permen Koperasi No. 3/2009, merupakan sarana pembaharuan masyarakat  karena  dalam  pengaturan  ini  pengembangan  UMKM  mengalami
20 Bank Indonesia, Generic Model Linkage Program , Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, 2007, hlm. 4.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 468
perubahan yaitu kelembagaannya bukan hanya fokus dibina oleh kementerian UMKM tetapi juga melibatkan pihak perbankan. Selain itu, pendekatannya bukan hanya menggunakan pendekatan hukum tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu lain yaitu ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Namun demikian, kekeliruan dari peraturan menteri ini adalah tidak tepatnya memandang koperasi, yaitu menganggap bahwa koperasi sudah sehat dan bankable sehingga metode yang pertama menggunakan executing, namun dalam kenyataannya koperasi masih banyak yang unbankable , oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Metode channeling dapat membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya, selain itu koperasi dapat pula menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan bank dalam menyalurkan kredit kepada anggota koperasi tersebut. Dengan demikian linkage program pula dapat dijadikan metode edukasi bisnis.
Untuk  memenuhi  fungsinya  sebagai  sarana  pendidikan  masyarakat,  maka kaidah-kaidah  hukum  yang  dibentuk  harus  dapat  memperhatikan  keadaan  yang beraneka warna dalam kenyataan, dan pembentuk hukum wajib menemukan kaidah- kaidah hukum yang tepat bagi masing-masing kebutuhan masyarakat yang beraneka warna itu. 21 Karena selain membutuhkan modal koperasi itu membutuhkan edukasi bagaimana cara nya agar koperasi itu bisa berkembang dan menyehatkan koperasi itu sendiri.
Selain memberikan linkage program kepada koperasi, seharusnya linkage program ini sebagai sarana edukasi dan bisa mengangkat koperasi dengan membantu mengajarkan calon peserta linkage , dengan linkage itu terutama menonjolkan untuk belajar tanggung jawab. Pada fase itu yang disebut konsep chanelling . Pola Chanelling ini sebagai fasilitator agar anggota koperasi mengenal prinsip 5C yaitu character (karakter), capacity (kemampuan  mengembalikan  utang), collateral (jaminan), Capital (modal), dan condition (situasi dan kondisi). Koperasi mempraktekkan untuk memilih anggota koperasi yang memenuhi persyaratan dengan prinsip 5C ini, baik itu untuk kegiatan menarik iuran, mengawasi, dan mengajarkan kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi permasalahan. Dalam pelaksanaan pola ini hasil akhirnya adalah peningkatan kemampuan koperasi tentang analisa 5C, keterampilan mengawasi penggunaan kredit, dan strategi penyelesaian sengketa. Selain itu koperasi memperoleh uang imbalan jasa karena telah membantu bank umum dalam penyaluran kredit. Fase kedua yaitu pola executing, koperasi sebagai peminjam, di sini konsepnya adalah konsep pertanggungjawaban koperasi, koperasi harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat termasuk dalam pengembalian pinjaman kepada bank, selain itu koperasi juga harus menyeleksi anggota- anggota yang hendak meminjam dana ke koperasi. Fase ini dapat dilaksanakan bilamana koperasi telah melewati fase pertama, yaitu penerapan pola channeling . 21 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm. 33.
Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan 469
Pengetahuan dan ketrampilan koperasi dalam fase pertama dapat diterapkan oleh koperasi  sebagai  debitur  (peminjam)  dari  bank  umum.  Dalam  fase  ini,  setelah koperasi menerima kredit dari bank umum, koperasi mempunyai fungsi baru yaitu  sebagai  kreditur  (yang  meminjamkan)  uang  kepada  para  anggotanya  yang berkedudukan sebagai debitur.
Fase kedua ini sangat penting karena akan mendorong koperasi meningkatkan kapasitas kelembagaan sebagai koperasi dengan kinerja yang lebih baik dan sehat. Kondisi ini disebabkan syarat koperasi yang akan melaksanakan pola executing harus memenuhi persyaratan yang ketat. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan Bank Tabungan Negara (BTN) menerapkan syarat-syarat koperasi peserta linkage program pola konvensional wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut: 22
1. Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
2. Minimal Cukup Sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) selama 2 (dua) tahun terakhir positif;
4.  Koperasi dengan outstanding pinjaman yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
5.  Non Performing Loan (NPL) maksimum 5 % (lima per seratus); dan
6. Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang. Setelah koperasi mempunyai dana, maka fase selanjutnya yang terjadi adalah joint financing/capital, di sini koperasi bekerja sama dengan bank. Nama koperasi telah mempunyai image yang baik. Sehingga koperasi harus menjaga nama baik dan selalu meningkatkan kinerjanya. Dalam rangka rekonstruksi hukum di bidang linkage program, ilmu mutu hukum perlu dikembangkan sebagai suatu teori hukum yang baru, ilmu mutu dari aspek manajemen bukan merupakan hal yang baru, tetapi ilmu mutu dari aspek ilmu hukum merupakan pendapat baru yang merupakan pengembangan dari teori mutu dari aspek manajemen yang sudah ada. Teori mutu adalah kesesuaian antara keinginan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/ jasa, sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa ilmu mutu hukum diharapkan menjadi patokan untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan linkage program.
Dengan melaksanakan linkage program perbankan dari pola channeling sampai joint financing di atas sebenarnya telah terjadi perubahan paradigma koperasi yang semula ‘menengadahkan tangan’ dalam arti selalu menerima bantuan dana menjadi ‘mengulurkan tangan’ dalam arti menjadi lembaga intermediasi. Permen Koperasi No.  3/2009  dapat  menjadi  sarana  untuk  mengubah  masyarakat  secara  bertahap. Edukasi dan penyehatan koperasi harus menjadi program yang bukan hanya disadari, melainkan program direncanakan untuk merekayasa ulang bisnis koperasi (business re-engineering )  koperasi,  dan  koperasi  dapat  menerapkan  bidang  kerja  lain  yang
22 Ceramah dari Dr. Franky Aryadi, S.H., M.M.  (Kepala Cabang Bank BTN Universitas Padjadjaran Bandung) dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian PUPT Universitas Padjadjaran 2017, Bandung-Indonesia, 28 September 2017.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 470
seharusnya tidak hanya sebagai produsen atau fokus dalam bidang produksi saja akan tetapi juga dapat mengurus pra-produksi dan pasca produksi. 23
Berdasarkan wawancara dengan pihak OJK 24 diperoleh informasi bahwa pihak OJK maupun BI belum mengeluarkan peraturan secara khusus mengenai linkage program perbankan dengan alasan dasar hukum linkage program Permen Koperasi No.  3/2009,  merupakan  domain  koperasi  karena  ditetapkan  oleh  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Kebijakan  ini  ditempuh  untuk menghindarkan konflik kepentingan antara otoritas keuangan dengan Kementerian Koperasi. Dalam kaitannya dengan linkage program ini pedoman yang dikeluarkan oleh BI hanya Generic  Model  Linkage  Program  yang mengatur mengenai linkage program antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat atau bank umum syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Dengan  demikian  diperlukan  pengaturan  bersama  antara  BI  dan/atau  OJK dengan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  agar  terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak dalam menjalankan linkage program . Pentingnya pengaturan bersama tersebut dikarenakan pihak bank memperoleh keuantungan yang besar minimal dalam tiga hal yaitu bank dapat memanfaatkan jaringan koperasi yang sudah menyebar keseluruh penjuru Indonesia, koperasi dapat dijadikan mitra kerja  yang  handal  dan  bank  tidak  lagi  dianggap  sebagai  lembaga  keuangan  yang liberalis kapitalis tetapi menerapkan aspek-aspek sosial dalam usahanya.
E. Penutup Linkage program merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya linkage program dapat menjangkau usaha mikro dan kecil yang terbukti  tahan  terhadap  krisis  ekonomi,  dan  bagi  Koperasi  yang  memiliki  dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya linkage program ini sehingga koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat yang mempunyai masalah kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank, karena termasuk dalam kategori unbankable . Permen Koperasi No. 3/2009 mengatur bahwa pola yang pertama pada linkage program adalah excecuting, hal ini dikarenakan koperasi dianggap sudah bankable untuk meminjam kredit dan menyaliurkan kepada anggotanya. Sedangkan dalam kenyataannya dilapangan koperasi masih unbankable sehingga pola pertama yang harusnya ditetapkan adalah channeling terlebih dahulu yang merupakan sarana edukasi dan penyehatan koperasi melalui kegiatan pelatihan dan mediasi.
23 Tarsisius  Murwadji,  “Audit  Mutu  Hukum  dan  Mitigasi  Terhadap  Badan  Usaha  Milik  Petani  sebagai  Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area ”, Dialogia Iuridica , Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 229.
24 Ceramah dari Gusrina, S.H. (Pengawas Senior Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Bandung) dalam Focus Group Discussion yang  diselenggarakan  dalam  kegiatan  Penelitian  PUPT  Universitas  Padjadjaran  2017,  Bandung- Indonesia, 11 September 2017.

## Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan
471
Pendidikan dan penyehatan koperasi merupakan kewajiban semua pihak, oleh karena itu OJK dan Kementerian Koperasi harus merubah cara pandang tentang linkage program yaitu dengan cara mengatur bahwa pola yang pertama adalah channeling dan mewajibkan bank, dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, sehingga ketika mengajukan pola excecuting sudah bankable .Untuk memenuhi fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka kaidah-kaidah hukum yang dibentuk harus  dapat  memperhatikan  keadaan  yang  beraneka  ragam  dan  pembentuk hukum wajib menemukan kaidah-kaidah hukum yang tepat bagi masing-masing kebutuhan masyarakat, diharapkan agar penelitian ini menjadi sebuah role model sebuah program linkage perbankan yang tidak hanya memberi bantuan dalam segi modal saja tetapi membantu mengedukasi koperasi agar lebih berkembang dan mengangkat citra koperasi menjadi lebih dipercaya di mata masyarakat maupun bagi anggota koperasi itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Buku Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi: Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 2001. Bank Indonesia,  Generic  Model  Linkage  Program ,  Direktorat  Penelitian  dan Pengaturan Perbankan Tim Arsitektur Perbankan Indonesia, Jakarta, 2007. Etty  Mulyati, Kredit  Perbankan  Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha  Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2016.
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Kencana  Pernanda  Media Grup, Jakarta, 2011.
Otje Salman dan Eddy Damian,  Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung,  2002. Rachmadi Usma, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 2002. Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif,  Genta Publishing, Yogyakarta,2012. Sunaryati Hartono , Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1982. Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV. Alfabeta, Bandung, 2009. Tarsisius  Murwadji  (et.al), Panduan  Sosialisasi  Linkage  Program  untuk  Koperasi, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung, 2017.

## Dokumen Lain
Ceramah dari Dr. Franky Aryadi, S.H., M.M. (Kepala Cabang Bank BTN Universitas Padjadjaran  Bandung)  dalam Focus  Group  Discussion yang diselenggarakan dalam  kegiatan  Penelitian  PUPT  Universitas  Padjadjaran  2017,  Bandung- Indonesia, 28 September 2017.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 472
Ceramah dari Gusrina, S.H. (Pengawas Senior Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Bandung) dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan dalam kegiatan Penelitian  PUPT  Universitas  Padjadjaran  2017,  Bandung-Indonesia,  11 September 2017.
Tarsisius  Murwadji,  “Antisipasi  Pelarian  Dana  Asing  ke  Luar  Negeri  Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015.
_______________, “Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani  sebagai  Wujud  Pertanggungjawaban  Sosial  Perusahaan  Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area”, Dialogia Iuridica, Vol. 3, No. 2, 2012. _______________, “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan” , Litigasi, Vol. 5 No. 3, 2004.
_______________,  “Etika  Bisnis  sebagai  Dasar  Pertanggungjawaban  Sosial  dan Lingkungan Perbankan” , Jurnal Hukum Positum, Vol. 1, No. 1, 2016.
_______________, “Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 1, 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  03/ PER/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi.