## Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?

## Baiq L.S.W. Wardhani

## Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Menguatnya sentimen identitas di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) bersamaan  dengan  kecenderungan  melemahnya  kapabilitas  kemandirian untuk  melakukan  tata  kelola  domestik  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  berubahnya  dinamika  di  Pasifik  Selatan.  Salah  satunya ditandai  dengan  menguatnya  kekhawatiran  bahwa negara-negara  di  dalam kelompok  ini  semakin  sulit  melepaskan  diri  dari  ketergantungan  terhadap bantuan  luar  negeri.  Menguatnya  sentimen  identitas  secara  empiris  dapat diamati  dari  pergolakan  di  dalam  organisasi  tersebut,  yang  menunjukkan bahwa  para  anggotanya  semakin  tidak  khawatir  pada  perbedaan  pendapat di  antara  mereka.  Sementara  itu  lemahnya  kapabilitas  mengelola  secara mandiri  persoalan  domestik  ditunjukkan  dengan  meningkatnya  bantuan finansial  dari  negara  donor.  Padahal  pada  saat  yang  bersamaan  krisis  di negara  donor  dan  relatif  menurunnya  urgensi  Pasifik  Selatan  dalam geopolitik  negara-negara  donor  dapat  membawa  organisasi  regional  ini dalam  posisi  limbo.  Alternatif  jalan  keluar  telah  diambil,  namun menimbulkan pertanyaan, mau dibawa ke manakah MSG?
Kata-kata  kunci: Melanesian  Spearhead  Group,  Regionalisme,  Pasifik Selatan.
Strengthening  the  sentiment  of  identity  in  the  Melanesian  Spearhead  Group (MSG)  in  conjunction  with  a  weakening  of  self-reliance  capability  to undertake domestic governance is one of the factors that caused the change in dynamics in the South Pacific. One was marked by the strengthening fears that the  countries  in  this  group  is  increasingly  difficult  to  break  away  from dependence on foreign aid. Strengthening sentiment can be observed from the upheaval  of  identity  among  the  members  within  the  organization,  which showed  that  its  members  are  increasingly  worried  about  the  disagreements between  them.  While  the  weak  capability  to  independently  manage  domestic issues  indicated  by  the  increasing  financial  assistance  from  donor  countries. Yet at the same time a crisis in donor countries and the relative decline in the South  Pacific  in  geopolitical  urgency  from  the  perspective  of  the  donor countries can  bring  this regional  organization  in  limbo.  Alternative way out has been taken, but which way will be taken by the MSG?
Keywords: Melanesian Spearhead Group, Regionalism, South Pacific.
Sebagai  wilayah  yang  jauh  dari  pusat  keramaian  dunia,  Pasifik  Selatan tidak  terlalu  dikenal  oleh  kebanyakan  orang.  Letaknya  yang  terpencil, bentuknya yang tersebar, luas wilayahnya yang terbatas (kecuali Papua New  Guinea),  menjadikan  kawasan  ini  luput  dari  arus  utama  kajian hubungan  internasional,  politik  global  dan  regionalisme.  Sekali  pun demikian,  Pasifik  menyimpan  sejumlah  persoalan  menarik  yang  tidak kalah pentingya dengan kawasan-kawasan lain. Bahkan karena berbagai keterbatasan  yang  dimilikinya,  Pasifik  Selatan  memiliki  keunikan  yang menawarkan  „surga‟  bagi  para  peneliti.    Secara  khusus  tulisan  ini mengulas tentang Melanesian Spearhead Group (MSG) yang merupakan salah  satu  wujud  regionalisme  di  Pasifik  Selatan.  Argumen  yang dikemukanan  adalah,  MSG  menandai  berkembangnya  regionalisme  di Pasifik  Selatan  yang  menunjukkan  pergeseran  fokus  dan  kepentingan, dari  organisasi  yang  eksistensialitas  dengan  mengutamakan  faktor identitas  menjadi  organisasi  yang  lebih  esensialitas-pragmatis  dengan pertimbangan  survivalitas  yang  lebih  besar.  Pergeseran  tersebut menimbulkan  sejumlah  konflik  internal  dalam  organisasi-organisasi regional  di  Pasifik  Selatan.  Kemampuan  mengelola  konflik  di  antara mereka  akan  menentukan  bagaimana  hubungan  intraregional berlangsung.

## Evolusi Regionalisme di Pasifik Selatan
Terdapat delapan organisasi regional utama di Pasifik Selatan, yaitu The Pacific  Islands  Forum  (PIF),  the  Forum  Fisheries  Agency  (FFA),  the Secretariat  of  the Pacific  Community  (SPC),  the South  Pacific  Regional Environment  Programme  (SPREP),  the  South  Pacific  Applied Geoscience  Commission  (SOPAC),  The  University  of  the  Pacific  (USP), the  South  Pacific  Tourism  Organization  (SPTO),  and  the  Pacific  Island Development Programme (PIDP) (UNESCAP 2000). MSG tidak pernah disebut-sebut  sebagai  salah  satu  organisasi  regional  di  kawasan  itu karena pada awalnya MSG hanyalah oragnisasi informal dari  sejumlah negara  di  sub-kawasan  Melanesia  yang  berdiri  pada  tahun  1988.  Pada tahun  2008,  MSG  secara  resmi  diakui  keberadaanya  secara  hukum internasional.
Tidak  seperti  organisasi-organisasi  regionalisme  yang  berkembang  di kawasan-kawasan  lain,  sejarah regionalisme  di  Pasifik  Selatan  ditandai dengan  beberapa  hal.  Pertama,  regionalisme  di  kawasan  tersebut diwarnai  oleh  nuansa  identitas  dan  rivalitas  yang  kuat,  bahkan mendominasi  hubungan intra sub-kawasan,  yaitu  antara  Melanesia, Polynesia  dan  Micronesia.  Diplomasi  yang  berlangsung  di  antara negara-negara  kecil  di  kawasan  ini  mengambil  bentuk  yang  unik,  yaitu bercirikan  non-formal  dan  relatif  egalitarian.  Contohnya,  beberapa organisasi  regional  tidak  membedakan  status  kemerdekaan  untuk menjadi anggotanya.
Kedua,  kerjasama  regional  yang  dibangun  tidaklah  terlalu  berkaitan dengan  pendekatan market-sharing sebagaimana  yang  dialami  oleh kebanyakan  negara  (perdagangan  bebas,  kepabean,  pengembangan sektor  perbankan,  perencanaan  industri).  Pendekatan  yang  digunakan dalam  menginisiasi  kerjasama  lebih  didorong  oleh  faktor  ketersebaran geografis,  keterpencilan,  ketidakberdayaan  ekonomi,  dan  kurangnya sumber daya. Inilah yang menjadi isu keamanan fundamental di Pasifik Selatan,  bukan  musuh  eksternal  (baca:  serangan  dari  negara  lain)  dan persoalan  yang  berkaitan  dengan  batas  wilayah  teritorial.    Kondisi demikian  memaksa  negara-negara  di  kawasan  ini  memilih  mekanisme kerjasama  regional  yang  berorientasi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan khusus  yang  secara  langsung  berkontribusi  terhadap  tujuan-tujuan pembangunan  nasional  negara-negara  anggotanya.  Kerjasama  regional memberikan  mereka  kesempatan  untuk  berbagi  jasa  dan  fasilitas bersama  dengan  biaya  yang  sangat  efektif.  Negara-negara  Pasifik berbagi  dalam  hal  fasilitas  diplomatik  karena  hampir  tidak  mungkin mereka melakukannya secara individual. Misalnya, fasilitas kantor PBB di  New  York  (yang  dibiayai  oleh  Australia)  digunakan  secara  bersama oleh beberapa negara Pasifik Barat Daya (Fairbairn 1991).
Ketiga, kerjasama regional di Pasifik Selatan secara fungsional dibentuk untuk “amplifying their voices” .  Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah  disebutkan  di  atas  (ketersebaran  geografis,  keterpencilan, ketidakberdayaan  ekonomi,  dan  kurangnya  sumber  daya),  negara- negara  di  Pasifik  Selatan  hampir  tidak  pernah  diperhatikan  oleh  dunia internasional.  Organisasi  regional  di  wilayahnya  sangat  membantu dalam  mengartikulasikan  kepentingan  mereka  dan  secara  kolektif Negara-negara  tersebut  akan  lebih  diperhatikan  apabila  mereka bersuara bersama. Kekuatan mereka secara berkelompok akan memberi kekuatan  pada  posisi  tawar  mereka  atas  berbagai  isu.  Mereka  juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat lain yang lebih besar daripada mereka melakukannya secara sendiri-sendiri.
Keempat, masih berkaitan dengan faktor ketiga, bahwa regionalisme di Pasifik  Selatan,  di  tengah  perbedaan  yang  ada,  memberikan  rasa persatuan  ( sense  of  unity )  yang  berdasarkan  pada  keterkaitan  antara tradisi,  kepentingan  dan  sudut  pandang  bersama.  Faktor  ini  menandai pentingnya  difahami  ideologi  “ Pacific  Way ”  yang  merefleksikan  gaya konsensus  non-konfrontasi  dalam  melaksanakan  diskusi  dan  mencapai kesepakatan  (Fairbairn  1991).  Konsensus  ini  dapat  diinterpretasikan sebagai  wujud  dari  keinginan  non-intervensi  yang  ditujukan  kepada negara-negara  metropolitan  yang  selama  ini  menjadi  negara  donor utama bagi mereka. Selain itu sikap yang tercermin dalam Pacific Way yang  merupakan  aspirasi  untuk  mengurangi  ketergantungan  kepada negara-negara donor.
Perkembangan  regionalisme  di  Pasifik  Selatan  diwarnai  oleh  dua organisasi  utama.  Dua  organisasi  ini  merupakan  dua  mekanisme penting  dalam  menyuarakan  berbagai  kepentingan  negara-negara anggotanya.    Pertama,  South  Pacific  Commission  (SPC)  yang  bersifat non-politis,  yang  didirikan  tahun  1947,  jauh  sebelum  negara-negara Pasifik  merdeka,  yang  beranggotakan  Prancis,  AS,  dan  Inggris.  SPC dianggap  sebagai  organisasi  yang  mewakili  suara  negara-negara metropolitan  yang  pernah  menguasai  negara-negara  di  Pasifik  Selatan. Kedua, Pacific Island Forum/PIF (pada awalnya bernama South Pacific Forum/SPF), yang bersifat lebih „ indigenous ‟  yang berdiri  pada tahun 1971.  PIF  didirikan  sebagian  disebabkan  oleh  keputusasaan  akibat sulitnya  pembahasan  masalah  dekolonisasi  di  forum  SPC  (Frazer,  Ian and Bryant-Tokalau, nd).
Sekalipun  belum  diakui  secara  resmi  oleh  hukum  internasional,  pada tahun 1972, SPF membentuk sekretariat permanen, yang pada awalnya disebut  South  Pacific  Economic  Cooperation  (SPEC),  yang  sekarang disebut  Sekretariat  Forum.  Sesuai  dengan  maksud  didirikanya,  tujuan awal  SPEC  adalah  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan  perdagangan antara  negara-negara  anggota  dan  bertindak  sebagai clearing  house informasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya SPEC menjalankan tanggung  jawab  yang  lebih  besar  daripada  sekedar  koordinator perdagangan.  Merasa  bahwa  fungsi  SPF  tidak  maksimal  dan  masih tingginya  intervensi  negara-negara  metropolitan,    Papua  New  Guinea dan  beberapa  negara  Melanesia  lainnya  mengusulkan  gagasan  “Single Regional  Organization”  yang  menggabungkan  fungsi  SPC  ke  SPF  dan Sekretariat  Forum  dan  tidak  mengikutsertakan  kekuatan  metropolitan. Ide  Papua  New  Guinea  tersebut  sebenarnya  merupakan  penguatan kembali  pernyataan  ratu  Sir  Kamisese  Mara  pada  pertemuan  di  Lae, Papua  New  Guinea  pada  tahun  1965  yang  menghendaki  perubahan struktur  dalam  SPC  dengan  mengurangi  dominasi  negara-negara kolonial.  Ide  tersebut  belum  bisa  diwujudkan  sampai  tahun  1980-an karena  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  beberapa  anggota  karena beberapa negara anggotanya berkepentingan mempertahankan SPC dan SPF sebagai dua lembaga yang terpisah (Shibuya, nd). Sikap menolak ini dilakukan  oleh  beberapa  negara-negara  kepulauan  kecil  tidak  mau mengambil risiko bantuan atau hubungan ekonomi mereka bermasalah dengan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat.
Sementara  terdapat  ketidaksepakatan  tentang  organisasi  regional tunggal, pada tahun 1987 Forum Pasifik Selatan membentuk Committee on  Regional  Institutional  Arrangements.  Badan  ini  berfungsi  sebagai penengah  dalam  melakukan  dengan  fihak  eksternal,  seperti  menjadi pengatur  dialog  antara  kekuatan  tradisional  metropolitan  (Prancis, Inggris  dan  Amerika  Serikat),  dan  kekuatan  Pasifik  lainnya  seperti Jepang,  China  dan  Kanada.  Namun,  Forum  Pasifik  Selatan,  badan
regional  utama  yang  menyuarakan  isu-isu  politik,  terus  menjadi  badan ad  hoc. Sekalipun melakukan  pertemuan  tahunan  kepala  negara,  FPS berjalan  tanpa  status  hukum  internasional  yang proper karena  badan tersebut  tidak  pernah  dibentuk  melalui  perjanjian  atau charter formal (ANU 2011).
Peranan PIF mengalami penguatan dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya berbagai isu global, yang Pasifik Selatan tidak luput dari perkembangan  isu-isu  tersebut.  Sebagai  organisasi  regional,  PIF diharapkan mampu menjadi wadah aksi kolektif bagi anggotanya. Sekali pun  demikian  laju  perkembangan  isu-isu  global  melebihi  laju kemampuan  PIF  untuk  mengatasinya  sehingga  PIF  terkesan  lambat dalam merespon berbagai isu tersebut. Sebaliknya, PIF lebih disibukkan dengan berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di beberapa negara anggotanya.  Seiring  dengan  menurunnya  kondisi  dalam  negeri  Fiji, kegiatan  PIF  mengalami  penurunan  karena  Sekretariat  PIF  terletak  di Suva, ibukota Fiji. Kudeta di Fiji menyebabkan keanggotaan negara ini di PIF ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu pulihnya stabilitas domestik.
Kelahiran  MSG  dalam  sub-kawasan  Melanesia  menimbulkan  spekulasi tentang  “persaingan”  antara  PIF  dengan  MSG.  Seperti  yang  dituliskan oleh  Tarte  (2014,  313),  terdapat  perbedaan  opini  mengenai  hadirnya MSG,  yng  di  sati  fihak  dianggap  “ﬁll  a  gap  in  the  region‟s  architecture, but  do  not  challenge  the  dominant  position  and  authority  of  the  PIF‟, namun di fihak lain that „it seems unlikely that the MSG or some other MSG  Plus  grouping  poses  a  serious  challenge  to  the  Paciﬁc  Islands Forum‟. Berbagai opini tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa pada saat  ini  terdapat  organisasi  regional  yang  lebih  beragam  di  Pasifik Selatan,  yang  menandai  semakin  meningkatnya  dinamika  kawasan tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pasifik  Selatan  menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam menyelesaiakan persoalan-persoalan di  kawasan  sekaligus  merupakan  upaya  mengurangi  ketergantungan dari negara-negara metropolitan.

## MSG dan Sentimen Identitas
Kelahiran  MSG  yang  merupakan  organisasi  regional  terbaru  di  Pasifik Selatan  telah  mewarnai  arsitektur  baru  dalam  regionalisme  di  Pasifik Selatan.  Organisasi  ini  didirikan  di  Port  Vila  pada  14  Maret  1988  oleh kepala pemerintahan dari masing-masing negara merdeka  (Papua New Guinea,  Vanuatu,  Solomon  Island)  dan  perwailan  FLNKS  (Front  de Liberation  Nationale  Kanak  et  Socialiste  -  FLNKS,  gerakan  pro- kemerdekaan  di  Kaledonia  Baru.    Sementara  itu  Fiji  bergabung  pada tahun  1998.  Setelah  sembilan  tahun  sejak  didirikan,  pada  tahun  2007
MSG  ditetapkan  sebagai  lembaga  resmi  yang  diakui  dalam  hukum internasional.
Kehadiran  kelompok  politik  seperti  FLNKS  merupakan  hal  yang  tidak biasa dalam organisasi regional yang biasanya hanya menerima negara berdaulat  sebagai  anggotanya.  Bergabungnya  kelompok  etnis  ini mencerminkan  akar  sejarah  dan  politik  dari  MSG  yang  didasari  oleh semangat  solidaritas  etnis  dan  budaya  dengan  komitmen  untuk membantu  membebaskan  sesama  bangsa  Melanesia  yang  dianggap masih berada dalam kolonialisme. Solidaritas ini menandai pentingnya, bahkan menjadi motivasi utama penandatanganan 'Prinsip Persetujuan Kerjasama antara negara-negara Melanesia Merdeka' pada tahun 1988. Kehadiran  MSG  menimbulkan  pertanyaan  akan  tumpang  tindihnya organisasi ini dengan PIF karena tiga negara anggota MSG (Papua New Guinea,  Solomon  Islands,  dan  Vanuatu)  juga  merupakan  anggota  PIF. Bahkan  beberapa  staf  di  Sekretariat  MSG  juga  merupakan  staf  di Sekretariat PIF dan beberapa organisasi regional lainnya di kawasan itu (The Lowy Interpreter 2014)
Salah  satu  hal  yang  khas  adalah,  faktor  identitas  memberi  pengaruh yang  penting  dalam  perkembangan  regionalisme  di  Pasifik  Selatan. Sekali pun tidak menjadi bahasan penting dalam mainstream hubungan internasional,  identitas  memberi  pengaruh  signifikan  dalam menentukan  percaturannya  dalam  politik  global.  Elemen-elemen identitas seperti “ we feelings ”, persamaan sejarah dan kemiripan sistem nilai  dan  budaya,  dapat  menjadi  landasan  kuat  bagi  kemungkinan keberhasilan atau kegagalan organisasi regional.  Dalam beberapa kasus, “we  feelings” mampu  menjadi  perekat  di  antara  mereka,  misalnya tentang  isu  nuklir  (di  masa  Perang  Dingin),  atau  penolakan  Australia meratifikasi  Protokol  Kyoto  pada  awal  tahun  2000-an.  Penolakan  ini menyebabkan  negara-negara  Pasifik  Selatan  geram  karena  sikap Australia tersebut dianggap arogan dan tidak bertanggngjawab.
Pasifik  Selatan  memperlihatkan  keberagaman  kultural  yang  cukup besar.  Contohnya,  Polynesia  tidak  hanya  dipisahkan  oleh  masalah kultural  dan  perbedaan  linguistik  tetapi  juga  tingkat  perkembangan yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan dalam kesempatan proses „westernisasi‟.  Orang-orang  Polynesia  (yang  mewakili 'the  east' ), diidentifikasikan  sebagai 'the  advanced' ;  Sementara  orang-orang Melanesia (yang mewakili 'the west' ) acap kali didentifikasikan sebagai 'the  backward' .  Menariknya,  Fiji,  yang  diklasifikasikan  sebagai Melanesian,  dipandang  sebagi  bagian  dari the  east ,  berdasarkan  pada organisasi  sosial,  tingkat  pendidikan,  pembangunan  politik  dan keterkaitan sosialnya dengan Samoa and Tonga (Lawson 2012, 4-5).
Nilai-nilai  identitas  yang  tertanam  cukup  kuat  di  Melanesia  tidak terlepas  dari  peran  tokoh-tokoh  intelektual  di  wilayah  tersebut  seperti mendiang  Bernard  Narokobi,  Jean  Marie  Tjibaou  dan  Walter  Lini. Mereka  membangun  nilai-nilai  umum  dan  identitas  yang  membuat Melanesia  sebagai  kelompok  etnis  yang  khas  di  dunia.  Identitas Melanesia  yang  didukung  oleh  para  pemikir  besar  memiliki  tempat dalam  menciptakan  kesadaran  dari  berbagai  tantangan  yang  mereka hadapi.  Terkandung  dalam  aspirasi  para  pemimpin  tersebut  untuk membuat  Pasifik  Selatan  sebagai  wilayah  yang  dikenal  dalam perpolitikan dunia. Sebagai contoh, Walter Lini adalah Perdana Menteri pertama  Vanuatu  yang  dikenal  beraliran  radikal.  Sejak  awal kemerdekaan  Vanuatu,  PM  Lini  telah  menjalin  hubungan  dengan kelompok-kelompok  radikal  dan  negara-negara  yang  memiliki pemimpin radikal, seperti Presiden Khadafi. PM Lini juga mengizinkan negaranya  digunakan  sebagai  basis  bagi  gerakan-gerakan  pemisahan diri.  Sikap  radikal  yang  ditunjukkan  oleh  para  pemimpin  terdahuku Vanuatu hingga saat ini masih dilaksanakan.
Sikap  luar  negeri  Vanuatu,  dalam  banyak  hal  sering  menyebabkan konflik  dengan  Indonesia.  Vanuatu  sering  memiliki  pendirin  yang berbeda  dengan  Indonesia,  khususnya  dalam  menyikapi  gerakan pemisahan  diri  di  Papua/Irian  Jaya.  Secara  terang-terangan  Vanuatu menunjukkan  sikap  menolak  setiap  langkah  yang  diambil  Indonesia ketika  Indonesia  mendapatkan  simpati  dari  fihak  lain.  Sikap  diametral ini seolah-olah telah menjadi platform yang diambil oleh Vanuatu untuk setiap  persoalan  yang  berkaitan  dengan  gerakan  Organisasi  Papua Merdeka  (OPM).  Kecenderungan  untuk  selaku  memberikan  dukungan bagi  gerakan  pemisahan  diri  OPM  menunjukkan  sentiment  etnis  yang tinggi  pada  sesama  kelompok  etnis.  Sikap  Vanuatu  menunjukkan kecenderungan  nepotisme  etnik.  Nepotisme  etnik  terjadi  pada  situasi konflik  etnis,  yang  menggembarkan  pertentangan  yang  berkaitan dengan  ketidakstabilan  dan  saling  bertentangan  dalam  hubungan  yang terjadi  antara  berbagai  etnis  yang  diwarnai  dengan  ikatan  primordial, budaya,  suku,  ras,  bahasa,  kasta  dan  komunal  yang  digunakan (Vanhanen  1999,  55).  Situasi  ini  terjadi  dalam  hubungan  Indonesia dengan  Vanuatu  yang  secara  konsisten  mendukung  OPM.  Terdapat kecenderungan  bahwa  persamaan  etnis  yang  terdapat  di  dua  negara yang  berbeda  dapat  menyebabkan  hubungan  konfliktual  antara  dua negara  tersebut.  Terlebih  lagi  jika  salah  satu  etnis  dipersepsikan mengalami  opresi  di  negara  “seberang‟,  maka  dukungan  bagi  etis  yang teropresi  tersebut  semakin  besar.  Gejala  ini  dijelaskan  oleh  Saideman (2002,  1)  sebagai “discrimination  in  international  relations ”.  Hal  ini merupakan  gejala  umum  yang  tidak  hanya  terjadi  antara  Indonesia dengan  Vanuatu,  namun  dapat  ditemukan  di  beberapa  hubungan antarnegara lain juga. Menurutnya, “groups with ethnic ties to actors in
positions  of  power  elsewhere  are  more  likely  to  receive  external assistance.”
Nepotisme  etnik  dan  diskriminasi  dalam  hubungan  internasional setidaknya  bisa  menjelaskan  sikap  Vanuatu  yang  dalam  banyak  hal bertentangan  dengan  Indonesia  dalam  persoalan  kemerdekaan  Papua. Seperti telah diketahui bahwa, sekalipun terlambat, sejak tahun 1980-an Indonesia  berupaya  mendekatkan  diri  ke  Pasifik  Selatan.  Catatan sejarah  hubungan  Indonesia  dengan  negara-negara  di  wilayah  ini menunjukkan  rekam  jejak  yang  tidak  menggembirakan.  Persoalan utama yang muncul berpusat pada image negatif negara-negara Pasifik Selatan yang melihat Indonesia sebagai negara „agresif‟ karena peliknya persoalan nation  building yang  tidak  terlepas  dari  masalah  etnisitas  di Indonesia,  khususnya  yang  terjadi  di  Indonesia  timur.  Wilayah  paling timur  Indonesia  merupakan  rumah  yang  dihuni  sebagian  besar  oleh etnis Melanesia (Papua/Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Timor  Timur  di  masa  lalu).  Jumlah  mereka  bahkan  lebih  banyak  dari jumlah gabungan penduduk Melanesia di Pasifik Selatan.
Negara-negara  Pasifik  Selatan,  seperti  Vanuatu,  Tonga,  Samoa,  dan sesekali  Papua  New  Guinea,  kerap  kali  menunjukkan  sikap  yang  tidak bersahabat  di  berbagai  forum  internasional,  termasuk  PBB.  Setelah kepemimpinan  Presiden  Suharto,  para  pemimpin  nasional  mencoba melakukan  pendekatan  melalui  cara-cara  formal  kelembagaan,  seperti membentuk  Southwest  Pacific  Dialogue  pada  masa  Presiden Abdurrahman Wahid maupun informal dengan mengirimkan misi-misi budaya.  Langkah-langkah  untuk  menciptakan  rasa  percaya  terus ditingkatkan  sampai  akhirnya  Indonesia  berhasil  menjadi  pengamat  di dalam  PIF  dan  MSG.  Langkah  maju  yang  dicapai  Indonesia  dalam melembagakan  hubungannya  dengan  wilayah  tersebut  adalah  dengan diterimanya Indonesia menjadi anggota resmi dalam MSG pada 26 Juni 2015  yang  bertepatan  dengan  KTT  MSG  di  Honiara,  ibukota  negara Solomon Islands. Sementara itu, United Liberation Movement for West Papua  (ULMWP)  mendapat  status  sebagai  peninjau,  sekali  pun  yang sejak  2013  organisasi  yang  berafiliasi  dengan  OPM  ini  selalu  mencoba untuk diterima sebagai anggota resmi MSG.
Bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi anggota MSG dan belum terdapatnya  kesepakatan  tentang  keanggotaan  WPNCL  menandai perbedaan  pendapat  di  dalam  MSG.  Silang  pendapat  tentang keanggotaan  Indonesia  dan  WPNCL  sudah  muncul  pada  tahun  2013. Tidak  seperti  WPNCL,  penerimaan  resmi  keanggotaan  FLNKS  tidak mengalami  kendala.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  gesekan  di  dalam tubuh  MSG.  Seperti  yang  telah  dinyatakan  di  atas,  sementara  Vanuatu mengambil  sikap  asertif,  Papua  New  Guinea,  Fiji  memiliki  hubungan yang  lebih  signifikan  dengan  Indonesia,  dan  karenanya  mendukung
keanggotaan Indonesia dalam regionalisme baru tersebut. Sementara itu Solomon  Islands  tidak  secara  tegas  menyatakan  posisinya.  Dampak perpecahan di dalam MSG menimbulkan berbagai kekhawatiran, seperti dilemma  moral,  redifinisi  ke-Melanesia-an,  dan  dominasi  Indonesia, seperti dinyatakan oleh Kabutaulaka (2015) di Vanuatu Post Daily,
…if  the  MSG  leaders  deny  the  ULMWP  membership,  it  could widen  the  rift  between  MSG  countries.  It  could  also  redefine Melanesia,  blur  the  cultural  and  political  divisions  between
Oceania  and  Southeast  Asia,  and  see  a  Melanesian  sub-region dominated  by  Indonesia.  The  MSG  leaders  are  therefore  faced with  the  difficult  task  of  balancing,  on  one  hand,  their  moral obligation  to  support  Melanesians  in  West  Papua,  and  on  the other hand, respecting Indonesia‟s sovereignty…
Identitas  yang  bertumpangtindih  dengan  persoalan  kedaulatan  telah menjelma  menjadi  fokus  yang  produktif  dan  mudah  dieksploitasi  di Melanesia. Secara historis, tiga negara  ini relatif  konsisten mendukung posisi  Indonesia  dalam  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  pemisahan  diri Papua. Sikap ini tercermin dalam pernyataan resmi para pemimpinnya yang  disampaikan  dalam  berbagai  forum  internasional.  Memiliki persamaan  dalam  hal nation  building ,  Papua  New  Guinea,  misalnya, memilih  untuk  tidak  mendukung  Organisasi  Papua  Merdeka. Konsistensi  Papua  New  Guinea  untuk  menghormati  kedaulatan teritorial  Indonesia  merupakan  keputusan  yang  menghendaki  sikap yang  sama  dari  Indonesia  untuk  menjaga  kedaulatan  Papua  New Guinea.  Perbatasan  artifisial  antara  Indonesia  dan  Papua  New  Guinea berpotensi  rawan  konflik.  Beberapa  insiden  yang  terjadi  antara Indonesia  dan  Papua  New  Guinea  pada  tahun  1980-an  menunjukkan bahwa  terdapat  persoalan  territorial  antara  kedua  negara.  Rawannya masalah perbatasan dan keinginan kuat dari Indonesia dan Papua New Guinea  untuk  mengelola  konflik  perbatasan  dapat  menjadi  alasan  kuat dua negara untuk bekerjasama lebih erat.

## Pergeseran lansekap MSG?
Persoalan  mendasar  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  Pasifik  Selatan adalah  menyangkut  survivalitasnya  menghadapi  berbagai  perubahan penting  dalam  persoalan-persoalan  global.  Pacific  Island  Forum mencoba  untuk  mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan  politik dan ekonomi negara-negara anggotanya, namun berbagai kendala telah membuat  organisasi  regional  ini  tidak  berfungsi  maksimal.  Sementara itu  kejadian-kejadian  yang  melanda  beberapa  negara-negara  seperti pemberontakan  di  Bougainville,  kudeta  (1979,  1999,  2006)  dan ketidakharmosisan hubungan rasial di Fiji, ketegangan etnis di Solomon Islands  dan  konflik  elit  di  Vanuatu,  dan  buruknya  penegakan  hukum
dan  ketertiban  merupakan  masalah  yang  merepresentasikan kompleksitas  di  Pasifik  Selatan  seingga  kawasan  ini  sering  disebut sebagai  “ arc  of  instability ”  yang  dikhawatirkan  menuju  pada  kondisi negara  gagal.  Negara-negara  Melanesia  harus  menyelesaiakan persoalannya  sehingga  tidak  terjebak  dalam  stigma  negara  gagal tersebut.
Berlanjutnya  hubungan  konfliktual,  baik  di  dalam  negara  maupun antarnegara  bukanlah  pilihan  rasional  Pasifik  Selatan  untuk survive. Penggunaan  keluatan  militer  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  krisis tersebut  juga  bukan  pilihan  tepat  karena  pilihan  tersebut  tidak sustainable dan  bahkan  kemungkinan  justru  mengundang  fihak eksternal  untuk  mengambil  keuntungan.  Negara-negara  mampu mentransformasikan  hubungan  konfliktual  menjadi  lebih  bermanfaat dengan  pendekatan  yang  lebih  fungsional,  yaitu  dalam  bentuk kerjasama.  Mengikuti  logika  kaum  fungsionalis,  stabilitas  jangka panjang  dapat  dilakukan  dengan  bekerjasama  yang  saling menguntungkan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  regional.  Dalam kalimat  sederhana,  Kaiku  (2013)  mengatakan,  “bounded  by  parochial world-views,  Melanesians  will  not  find  any  common  ground  in addressing  challenges  in  their  neighborhood”.  Ada  saatnya  ketika identitas dibangun untuk memberi makna dan rasa persatuan di antara sesama negara Pasifik, khususnya Melanesia. Akan tetapi hal ini terbukti tidak dapat menjadi solusi atas masalah-masalah mendesak.
Salah  satu  persoalan  mendesak  yang  berkaitan  dengan  survivalitas adalah  adalah  mengatasi  ketergantungan  bantuan  kepada  fihak  asing, terutama  Amerika  Serikat.  Pasifik  Selatan  merupakan  kelompok regional  yang  paling  banyak  menerima  bantuan  pembangunan  asing, terutama  dari  negara-negara  metropolitan.  Sebagian  besar  negara  di kawasan menjadikan bantuan asing sebagai sumber utama pendapatan negara.  Strategi  ini  tentu  tidak  apat  diandalkan  keberlangsungannya karena berbagai alasan dari negara donor. Negara-negara metropolitan, misalnya  memberi  bantuan  yang  cukup  besar  pada  masa  baru diberikannya kemerdekaan kepada negara-negara Pasifik, namun sedikit demi sedikit mengurangi jumlahnya.
Sumber: Jonathan Pryke, 2013. http://devpolicy.org
Secara  umum,  kecenderungan  penurunan  dan  kenaikan  bantuan  ( aid ) yang  dikucurkan  ke  Pasifik  dapat  dijelaskan  dengan  melihat  dinamika yang  terjadi  di  kawasan  tersebut.  Tingginya  bantuan  luar  negeri disebabkan  karena  negara-negara  metropolitan  memiliki  kewajiban untuk  membantu  proses  dekolonisasi  di  Pasifik  Selatan,  yang berlangsung  pada  tahun  1960-an.  Bantuan  pembangunan  terus diterimakan  dalam  rangka  penguatan  kelembagaan  dan  membangun infrastuktur dan keberlangsungan proses nation-building. Bantuan jenis ini  adalah  bantuan  „normal  dan  rutin‟.  Namun  terdapat  hal  yang menarik di dalam grafik, yaitu meningkatnya bantuan sejak pertengahan tahun 2000.
Terdapat  setidaknya  dua  penjelasan  mengenai  kenaikan  bantuan. Pertama,  kenaikan  terjadi  pada  negara-negara  yang  menjadi  target tradisional  bantuan  luar  negeri  Australia,  namun  tidak  terjadi  pada negara-negara  target  tradisonal  AS  (Pryke  2013).  Besarnya  bantuan tersebut  difokuskan  untuk  mengatasi  persoalan  domestik  di  beberapa negara yang bermasalah, seperti Solomon Islands, Fiji, dan Papua New Guinea. 1 Kecuali bantuan rutin ke Papua New Guinea, bantuan-bantuan ke  Fiji  dan  Solomon  dapat  dikategorikan  sebagai  „non-rutin‟  sebagai respon Australia atas konflik-konflik internal di negara-negara tersebut. Bantua non-rutin juga diberikan ke negara-negara yang beberapa tahun belakangan  dilanda  bencana  alam,  seperti  banjir  di  Fiji  dan  Kiribati, badai  Evan  di  Samoa,  tsunami  di  Tonga,  dan  sebagainya.  Kenaikan jumlah  bantuan  juga  terjadi  pada  ke  negara-negara  yang  dekat  dengan New  Zealand  seperti  Cook  Islands,  Nauru,  Niue,  Samoa,  Tonga,  dan Tuvalu  (Pryke  2013).  Kedua,  terdapatnya  para  pendonor  baru  selain pendonor  tradisional,  yaitu  negara-negara  Teluk,  China  dan  Indonesia
1 Papua New Guinea merupakan perkecualian dalam bantuan luar negeri Australia. Selain menrima bantuan untuk mengatasi pemberontakan di Bougainvilla, Papua New Guinea adalah penerima bantuan terbesar sejak negara ini merdeka tahun 1975.
dan  organisasi  internasional.  Secara  keseluruhan,  bantuan  yang diterima oleh negara-negara Pasifik dan para pendonornya digambarkan sebagai berikut
Sumber: Jonathan Pryke, 2013. http://devpolicy.org
Tingkat ketergantungan yang tinggi, terutama bantuan rutin dan normal kepada  bantuan  luar  negeri  bukanlah  strategi  survival  yang berkelanjutan  ( sustainable ).  Skema  perekonomian  di  Pasifik  yang disebut  MIRAB  (Migration,  Remittances,  Aid  and  Bureaucracy),  sekali pun  masih  signifikan,  tidak  lagi  dapat  menggambarkan  sepenuhnya kecenderungan  yang  terjadi  di  Pasifik,  terutama  dari  aspek aid . Ketergantungan  pada  bantuan  luar  negeri  bahkan  menjadi  tumpuan utama  bagi  beberapa  negara  kecil  yang kesulitan  untuk  mandiri  secara ekonomi.
Sumber: Jonathan Pryke, 2013. http://devpolicy.org
Sekali pun demikian, terdapat kecenderungan perbaikan ekonomi sejak tahun 2010. Beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi di atas empat  persen.  Perkembangan  ini  menarik,  sekalipun  belum  bisa dijadikan  indikasi sustainability pertumbuhan  di  semua  negara  dan belum  pula  dapat  menjadi  indikasi  bagi  negara-negara  MSG  (tanpa Indonesia).
Sumber: Christopher Edmonds, 2013. Sumber: Pryke, Jonathan. 2013. http://devpolicy.org
Momentum  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  perlu dipertahankan  untuk  meningkatkan  kemandirian  dan  mengurangi ketergantangan pada bantuan asing. Untuk mencapai tahap ini  negara- negara Pasifik, khususnya sub kawasan Melanesia memerlukan langkah-
langkah  strategis.  Dalam  kaitan  ini  MSG  dapat  mengambil  peran penting melalui serangkaian tindakan transformasi dari organisasi yang mengedepankan  identitas  menjadi  organisasi  yang  memperkuat integrasi  ekonomi,  yang  pada  dasarnya  merupakan  tujuan  awal terbentuknya  MSG.  MSG  dapat  menjadi  regionalisme  yang  lebih fungsional dan dapat mengangkat martabat negara anggotanya menjadi sekelompok negara  yang tidak terlalu bergantung pada bantuan asing. Apabila  MSG  mampu  memperkuat  dimensi  ekonominya,  MSG  dapat menjadi  mekanisme  regional  yang  berfungsi  tidak  hanya  memfasilitasi terbentuknya we-feeling ,  tetapi  mendayagunakan we-feeling untuk menciptakan  area  perdagangan  yang  kondusif  untuk  kemajuan pembangunan di kawasan.
MSG  telah  menampakkan  pergeseran  dari  komunitas  politik  yang kental  dengan  dimensi  etnis  dan  identitas  menjadi  kawasan  yang mengutamakan  perdagangan  bebas  sejak  tahun  2000-an,  walaupun pada dasarnya MSG Free Trade Agreement (FTA) telah terbentuk pada tahun 1993. MSG FTA beranggotakan negara-negara yang berkomitmen untuk  saling  member  status  „ most  favoured  nations ‟  (MFN)  yang membari  kemudahan  bagi  negara  bukan  anggota  MSG,  terutama negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Penetapan Konstitusi MSG tahun 2007 dan Sekretariat pada tahun 2008 di Port Villa, Vanuatu menandai babak  baru  MSG  sebagai  wadah  kerjasama  yang lebih  menguntungkan di  antara  sesama  negara  anggotanya.  Langkah  MSG  semakin  jelas bergerak  dari  wadah  kerjasama  politik  menuju  integrasi  ekonomi  yang lebih  solid,  yang  memberi  kesempatan  anggotanya  memperkuat pertumbuhan  ekonomi  (PiPP  2008).  Dengan  makin  beragamnya kegiatan  MSG,  organisasi  ini  telah  mengukuhkan  diri  menuju  sebuah integrasi  ekonomi  regional  penting.  Selain  MSG  FTA,  ada  sejumlah proyek  dan  kegiatan  berlangsung  dalam  beberapa  kegiatan  ekonomi, termasuk  pengembangan  skema  pengembangan  keterampilan  untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja antar negara anggota. Pada KTT MSG tahun 2013, MSG mengambil langkah inovatif untuk mendirikan sebuah badan  yang  berfokus  pada  operasi  penjaga  perdamaian  ( peacekeeping force )  untuk  menyediakan  personil  keamanan  bagi  misi-misi  penjaga perdamaian PBB di berbagai tempat lain di dunia (The Lowy Interpreter 2014).

## Simpulan
Inisiatif  kelahiran  banyaknya  organisasi  regional  di  Pasifik  Selatan sebagian besar didorong oleh ketidakpuasan beberapa negara atas sikap negara-negara  metropolitan  (mantan  penguasa)  yang  terkesan  terlalu banyak  mengontrol  masa  depan  negara-negara  Pasifik.  Bersamaan dengan  semakin  berkembangnya  dinamika  geopolitik  dan  geoekonomi, negara-negara  Pasifik  menunjukkan  keinginan  besar  untuk  lebih
mandiri,  yang  salah  satu  caranya  adalah  dengan  mendirikan pengelompokan regional yang digerakkan oleh mereka sendiri. Inisiatif ini  merupakan  pendekatan  baru  yang  bertujuan  untuk  mencari penentuan  nasib  sendiri  melalui  mekanisme  regionalisme  yang  dapat diterjemahkan sebagai sikap anti-kolonisasi negara-negara Pasifik.
Di tengah situasi yang kondusif pulalah MSG muncul sebagai organisasi yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, politis dan sosio- kultural  yang  dihadapi  oleh  Pasifik  Selatan.  Tidak  lagi  didominasi  oleh isu-isu  yang  berorientasi  primordial,  MSG  menghadirkan  diri  sebagai organisasi  yang  relevan  untuk  mengatasi  kebuntuan  dan  membekunya aktivitas  PIF.  Perkembangan  kelembagaan  MSG  menunjukkan  evolusi regionalisme di Pasifik, manjadikan organisasi  ini tidak terjebak dalam problematika  yang  tidak  memberinya  nilai  lebih.  Kehadiran  MSG memberi  energi  baru  yang  menunjukkan  pentingnya  revitalisasi kerjasama  regional  di  kawasan  yang  jauh  dari  pusaran  politik  global, namun  secara  potensial  isu-isu  yang  berkembang  di  kawasan  itu merepresentasikan  berbagai  isu  global.  Perkembangan  paling  menarik dari  MSG  adalah  menguatnya  keinginan  negara-negara  anggotanya untuk  mewujudkan  kemandirian  regional.  Tidak  ada  pilihan  lain  bagi mereka:  sementara  negara-negara  metropolitan  mulai  meninggalkan kawasan ini, berbagai persoalan mendesak untuk diselesaikan. Sentimen etnisitas  yang  mewarnai  awal  berdirinya  MSG  tidak  lagi  produktif dijadikan sebagai basis kerjasama. MSG dapat mengambil manfaat dari meluasnya  interaksi crossborder di  dalam  kawasan  regional  dalam mengembangkan  berbagai  kerjasama  di  antara  mereka.  Mobilitas crossborder dalam  bidang  perdagangan/ekonomi,  sosial  dan  budaya dengan  mengutamakan people  to  people  contact ,  bisa  menjadi  agenda yang  dinamis  dan  berkelanjutan  ( sustain ).  Hal  ini  penting  untuk mengurangi stigma tentang kompleksitas persoalan yang
bertumpangtindih  di  Pasifik  Selatan.  Pergeseran  sifat  regionalisme, penguatan  dan  perluasan  bidang  kerjasama  di  dalam  MSG  merupakan signal positif dalam perkembangan regionalisme di Pasifik Selatan.
Dalam kaitan ini, bergabungnya Indonesia dalam MSG semestinya dapat dijadikan tonggak penting bagi MSG untuk move on menjadi organisasi yang lebih fungsional. Di sisi yang lain, Indonesia pun semestinya pula mampu  mendayagunakan  keanggotaannya  di  MSG  untuk  berbagai kepentingan  yang  tidak  saja  bersifat  politis,  namun  juga  ekonomi  dan kultural. Sudah saatnya pula bagi Indonesia untuk memanfaatkan posisi geokulturalnya sebagai bagian dari Pasifik untuk berperan asertif dslam mengembangkan  berbagai  kerjasama  dengan  negara-negara  Pasifik, yang selama beberapa dekade hanya menempati posisi marginal dalam politik luar negeri Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fairbairn,  Te’o  I.J.  at  al.  1991. The  Pacific  Islands:  Politics, Economics,  and  International  Relations .  Honolulu,  the University of Hawaii Press.

## Briefing Paper
Pacific  Institute  of  public  Policy  (PiPP),  2008. MSG: Trading  on Political  Capital  and  Melanesian  Solidarity .  Briefing  Paper  no.2. Port Villa, PiPP.

## Jurnal Ilmiah
Tarte, Sandra. “Regionalism and Changing Regional Order in the Paciﬁc Islands” ,  Asia and the Pacific Policy Studies , 1 ( 2 ): 312-324. Saideman, Stephen M. 2002. “Discrimination in International Relations: Analyzing  External  Support  for  Ethnic  Groups”. Journal  of  Peace Research, 39 , (1), 2002: 27–50. Vanhanen, Tatu. 1999. “Domestic Ethnic Conﬂict and Ethnic Nepotism: A  Comparative  Analysis”. Journal  of  Peace  Research , 36 ,  (1):  55– 73.

## Internet
ANU,  nd.  Pacific  Island  Forum  [online].  http://press.anu.edu.au/wp- content/uploads/2011/05/042.pdf) [diakses 23 Oktober 2015]. Edmonds,  Christopher,  2013.  PNG  slowdown  pushing  regional  growth lower in the Pacific in 2013 [online]. http://devpolicy.org. [diakses 12 Oktober 2014]. Frazer,  Ian  and  Bryant-Tokalau,  Jenny.  Introduction:  The  Uncertain Future of Pacific Regionalism [online]. https://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Redefining_the_Pacifi c_Intro.pdf. [diakses 23 Oktober 2015]. Kaiku, Patrick. 2013. How Relevant is the Melanesian Spearhead Group?
[online] http://pacificpolicy.org/blog/2013/03/27/how-relevant-in- the-melanesian-spearhead-group/ [diakses 2 Oktober 2014].
Pryke,  Jonathan.  2013.  The  Pacific‟s  Aid  Boom  [online]. http://devpolicy.org. [diakses 12 Oktober 2014].
Shibuya, Eric. nd. The Problems and Potential of Pacific Islands Forum [online].
http://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal% 20chapters/Chapter7Shibuya.pdf [diakses 13 Oktober 2015]. Tarcisius Kabutaulaka , 2015. West Papua: MSG‟s challenge, Indonesia‟s Melanesian  foray  [online].  http://dailypost.vu/news/west-papua- msg-s-challenge-indonesia-s-melanesian-foray/article_0acf8acb- bd32-54db-8d6c-9fafbf83373f.html. [diakses 30 September 2015]. The Lowy Interpreter. 2014. The Melanesian Spearhead Group: What is it, and what does it do? [online] http://www.lowyinterpreter.org/post/2014/03/14/The- Melanesian-Spearhead-Group-What-is-it-and-what-does-it- do.aspx?COLLCC=1148345892& [diakses 3 Oktober 2014]. UNESCAP.  2000.  Climate  Change  and  the  Pacific  Islands.  [online] http://www.unescap.org/meed2000/pacific/background/climate.ht m. [diakses 15 September 2009] Lawson,  Stephanie,  2012.  Ethnic  Identity  and  Regionalism  in  the Southwest Pacific: The Melanesia/Polynesia Divide in Contemporary Politics [online]. Paper prepared for presentation to
RC  14,  Politics  and  Ethnicity,  International  Political  Science Association  XXIInd  World  Congress,  Madrid,  8-12  July  2012. http://paperroom.ipsa.org/app/webroot/papers/paper_15421.pdf [diakses 12 Agustus 2015].