## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3 , Nomor 2, 2023

## Authors
1 Tommy Leonard 2 Benny
Affiliation 1,2 Universitas Prima Indonesia

## Email
Tommy-journal@unprimdn.ac.id

## Date Submission
30 April 2023
Date Accepted 15 May 2023
Date Published 30 May 2023

## DOI
10.52249

## KELALAIAN  PPAT  ATAS  PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANAK TIRI PEMBELI TERHADAP TUNA AKSARA

## Abstract
The  deed  made  by  PPAT  is  an  authentic  official document  so  that  PPAT  in  making  deeds  must  be  in accordance  with  the  procedures  of  the  Government Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  concerning Regulations  on  the  Position  of  Land  Deed  Making Officers.  However  in  making  PPAT  deeds,  it  is  often found  that  the  lack  of  professionalism  of  PPAT  in carrying out legal actions results in the deeds made by PPAT  experiencing  losses  to  the  parties  in  the  future. This research was conducted so that PPAT is able and able  to  carry  out  their  duties  well  in  serving  the unemployed  community  who  want  to  do  legal  actions. This  research  uses  normative  juridical  case  study research with the approach of laws and regulations and government  regulations.  It  is still  found in  case  study number  :  186/Pdt.G/2020/PN.Dpk.  that  PPAT  was negligent in carrying out its duties in making Deed of Sale  and  Purchase  No.168/2015  for  the  illiterate. therefore, PPAT does not carry out its proper obligations and is contrary to Article 22 of Government Regulation No.37 of 1998. Based on the results of the determination, the Deed of Sale and Purchase No.121./2016 is invalid and null and void .
Keywords: Deaf, Negligence, PPAT, Unlawful Acts, Stepson of Buyers.

## Abstrak
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  merupakan  suatu dokumen  resmi  yang  otentik  sehingga  PPAT dalam membuat akta harus sesuai dengan tata cara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah. Namun  dalam  pembuatan  akta  PPAT  sering ditemukan  kurangnya  profesionalisme  PPAT dalam
melakukan perbuatan hukum
mengakibatkan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT mengalami  kerugian  dikemudian  hari  bagi  para pihak.  Penelitian  ini  dilakukan  agar  mampu menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam melayani  masyarakat  pengangguran  yang  ingin melakukan  perbuatan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  pemerintah.
Hal ini masih ditemukan pada studi kasus Nomor: 186/Pdt.G/2020/PN.Dpk  bahwa  PPAT  lalai dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  pembuatan Akta  Jual  Beli  nomor  168  Tahun  2015  bagi masyarakat  buta  huruf,  sehingga  PPAT  tidak melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  mestinya dan  bertentangan  dengan  Pasal  22  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998.  Berdasarkan hasil  penetapan  Akta  Jual  Beli  Nomor  121/2016 tidak sah dan batal demi hukum.
Kata Kunci: Kelalaian, PPAT, Perbuatan Melawan Hukum, Anak Tiri Pembeli, Tunarungu.

## PENDAHULUAN
PPAT dan Akta Otentik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena seorang PPAT harus memiliki akhlak, moral, dan integritas dalam menjalankan profesinya. Akta yang dibuat pejabat umum merupakan dokumen resmi yang bersifat otentik sehingga memerlukan pengamanan baik terhadap  akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk  mencegah  penyalahgunaan  secara tidak bertanggung jawab. PPAT dalam membuat akta tersebut harus sesuai dengan bentuk dan tata cara yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  (Umar  Maruf,  2015),  seorang  Notaris/PPAT  dalam ruang  lingkup  tugas  pelaksanaan  jabatan  Notaris/PPAT  adalah  membuat  alat  bukti  yang diinginkan  oleh  para  pihak/klien  untuk  suatu  tindakan  hukum  tertentu.  Oleh  karena  itu Notaris/PPAT harus mampu dan bisa membaca kemauan dari kliennya. Tentunya berpijak pada aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  hukum  yang  bersangkutan  untuk  dituangkan dalam akta serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Leny Agustan, 2018).
Transaksi  jual  beli  tanah  tersebut  segala  urusan  hukum  dalam  masyarakat  modern  ini merupakan tugas PPAT yang melegalisasi jual beli tanah melalui produk hukumnya yang bernama Akta Jual Beli, selanjutnya disingkat (AJB) ( Mangku, D. G. S., Rai Yuliartini, N. P., & Lasmawan, I. W. (2022) . AJB yang dibuat oleh PPAT adalah akta autentik. Akan tetapi pada praktiknya tidak sedikit  proses  jual-beli  tanah  yang  sudah  mendapatkan  pengesahan  dari  PPAT  melalui  proses hukumnya  yang  bernama  Akta  Jual  Beli,  ternyata  penuh  dengan  persoalan  hukum  baik  karena faktor kesengajaan maupun karena faktor kelalaian (ketidakhati- hatian).
Contoh  kasus  Hukum  yang  terjadi  pada  seorang  Nenek  yang  Buta  Huruf  Usia  70  Warga Depok,  Jawa  Barat  yang  ditipu  oleh  tetangganya  yang  merupakan  pembeli  tanah  dari  Nenek, dimana pada  awal tanah Nenek tersebut seluas 299 meter persegi Nenek tersebut menjual kepada tetangganya  pembeli  hanya  196m2  (seratus  Sembilan  puluh  enam  meter  persegi),  sisa  103  m2 (seratus tiga meter persegi) milik nenek tersebut, lantas lantas karena nenek percaya kepada pembeli tetangganya nenek tersebut menyerahkan seluruh sertifikat tanahnya 103 m2 (seratus tiga meter persegi)  dimana  nenek  telah  percaya  kepada  tetangga  pembelinya,  ia  mengira  pembeli  akan memecahkan sertifikat 103 meter persegi tersebut oleg pembeli lantaran suatu hari pembeli tersebut mengajak  nenek  jalan-jalan  malah  pembeli  tersebut  membawa  nenek  ke  kantor  notaris/ppat. Sesudah di kantor notaris/ppat nenek yang buta huruf tersebut ia kira di hadapan notaris akan dibuatkan pemecahan sertifikat sisa 103 m2 (seratus tiga meter persegi) tersebut menjadi milik nenek tersebut malah disuruh bubuhkan cap jempol di atas surat yang merupakan menjadi milik pembeli seluruhnya.
Atas  peristiwa  tersebut  Pihak  Nenek  melaporkan  ke  Polres  Metro  Depok  hingga,  Majelis hakim  telah  menyepakati  bahwa  pembeli  telah  melanggar  Pasal  378  KUHP  tentang  penipuan terhadap  sebidang  tanah 103 m2 (seratus tiga meter persegi) yang tidak dijual oleh penjual serta nenek tersebut mengaku tidak diberitahu atas akta itu yang disuruh bubuhkan cap jempol. Oleh karena  kasus  tersebut  timbulah  permasalahan  hukum  ppat  mengapa  ppat  dapat  lalai  dalam menjalankan  profesi  yang  mengakibatkan  ppat  juga  harus  turut  dalam  memikul  ganti  kerugian sebab tanggung jawab professional ( professional liability ) atas pihak yang dirugikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  ketentuan  yuridis  atas  pelayanan  PPAT  dalam melayani masyarakat dengan keterbatasan tuna aksara. yang berkaitan dengan masalah-masalah jual-beli serta tanggung jawab PPAT.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari  bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer hukum yang  bersifat  autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas.  Berupa  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta  Tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  Putusan Pengadilan  Negeri  Depok  (Nomor  Perkara:  186/Pdt.G/2020/PN.Dpk).  Bahan  hukum  sekunder berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-  dokumen  resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum. Bahan- bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku- buku yang berkaitan dengan masalah-masalah jual-beli serta tanggung jawab.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tugas  PPAT  Dalam  Melakukan  Perbuatan  Hukum  Terhadap  Penghadap  Dengan Keterbatasan Tuna Aksara
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga merupakan Notaris yang diberi kekhususan dalam hal pembuatan akta-akta otentik mengenai ha katas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Denny  Saputra,  2017)  dalam  menjalankan  tugas  pembuatan  akta  merupakan  akta  autentik dikantornya  dengan  dihadiri  oleh  para  pihak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  yang bersangkutan  atau  kuasanya  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Tiga  unsur  esensial  agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu (H.M. Arba, 2020):
1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk iotu dan ditempat dimana akta itu dibuat.
Akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta partij (pihak), artinya dibuat dihadapan PPAT (Iraya, 2020).  Berdasarkan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  Akta  PPAT  harus dibacakan/dijelaskan  isinya  kepada  para  pihak  dengan  dihadiri  oleh  sekurang-  kurangnya  dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi, dan PPAT. Pada saat pembuatan  akta  berlangsung  untuk  pemenuhan  sifat  autentik  dari  akta  pembacaan  akta  harus
dilakukan  sendiri  oleh  PPAT.  Akta  merupakan  pembuktian  yang  kuat  dan  mutlak  sebagai perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia mengenai pembuktian Malaysia menganut sistem positif yang dianggap lebih absolut, Indonesia menganut sistem negatif hanya berisi bukti yang kuat (Tanjaya, 2010).
Terkait dengan tugas PPAT dalam melakukan perbuatan hukum terhadap penghadap dengan keterbatasan  tuna  aksara  penulis  meneliti  bahwa  PPAT  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta tertentu yang berkaitan dengan tanah, salah satunya adalah pembuatan akta autentik. Secara yuridis keberadaan  akta  PPAT  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 dijabarkan dan ditemukan rumusan bahwa akta PPAT haruslah:
1. Dibacakan atau dijelaskan isinya;
2. Dalam pembuatannya harus dihadiri oleh dua orang saksi;
3. Ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.
Di  Jepang  prosedur  mengenai  pemenuhan  sifat  keautentikannya  sama  seperti  di  Indonesia. (Suyanto, 2021).
Adanya kewajiban untuk membacakan serta menjelaskan isi akta tersebut maka penghadap dengan  keterbatasan  tuna  aksara  dapat  memastikan  serta  memahami  apa  isi  yang  tertuang  di dalam  akta  tersebut.  Tujuan  pembacaan  akta  tersebut  bukan  saja  berlaku  untuk  penghadap dengan keterbatasan tuna aksara dalam melakukan perbuatan hukum melainkan pembacaan akta tersebut  berlaku  bagi  semua  penghadap  yang  menghadap  kepada  PPAT  dalam  melakukan perbuatan hukum.
Mengenai  kewajiban  pembacaan  akta  PPAT  ini  penulis  meneliti  harus  dipahami  dan dilaksanakan dengan benar oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan Akta PPAT karena terdapat  perbedaan  ketentuan  pembacaan  akta  antara  akta  notaris  dengan  akta  PPAT.  Dalam penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 diatur bahwa Akta PPAT dibacakan sendiri oleh PPAT untuk pemenuhan sifat autentiknya sehingga hal ini harus dimaknai bahwa Akta PPAT wajib dibacakan oleh PPAT itu sendiri, bukan oleh stafnya atau para pihak. Berbeda halnya dengan akta notaris jika penulis bandingkan terdapat perbedaan sebagaimana akta notaris dalam  Undang-  Undang  No.2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.30  Tahun  2004 Tentang Jabatan  Notaris  Pasal  16  ayat  (7)  jo.  Pasal 16 ayat (8) mengatur bahwa pembacaan akta tidak diwajibkan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca  sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi,  dan  notaris.  Untuk  bagian  yang  tidak  wajib  dibacakan  adalah  isi  akta,  namun  terhadap pembacaan kepala akta, komparisi,  penjelasan  pokok  akta  serta karena tidak semua penghadap yang datang kepada PPAT bisa membaca dan memahami  isi akta apa yang ditulis di dalam akta yang akan ditandatangani terkhusus apalagi penghadap dengan keterbatasan tuna aksara yang menghadap  pejabat  umum  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Jika  penghadap  tidak  dapat membubuhkan cap sidik jari maka PPAT harus menyatakan dengan jelas dalam akta agar akta tersebut  tidak  kehilangan  nilai  keotentikannya  (Budi).  Dengan  adanya  pembacaan  akta  serta kewajiban PPAT membacakan dan menjelaskan maka isi akta akan membuat  para pihak lebih mudah untuk mengerti apa yang sedang dilakukannya dan diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak karena masing-masing hak dan kewajiban dari pihak dijelaskan oleh PPAT melalui pembacaan akta tersebut. Pembacaan akta oleh PPAT diharapkan membuat para penghadap  lebih  mengerti  apa  yang  tertuang  dalam  akta  yang  akan  ditandatanganinya  dan mampu  menghindari  adanya  gugatan  dari  salah  satu  pihak  di  kemudian  hari  akibat  adanya
perbedaan penafsiran terhadap hal-hal yang tertulis dalam akta serta dengan adanya pembacaan dari PPAT maka sifat akta telah memenuhi syarat sifat keautentikan dari akta PPAT tersebut.

## Akta Jual-Beli Perkara Nomor: 186/Pdt.G/2020/PN.Dpk
Kesalahan  yang  berupa  kelalaian  dapat  berupa  pelaku  tidak  melakukan  sesuatu  yang seharusnya  dilakukannya  atau  melalaikan  kewajibannya.  Menurut  penulis  dalam  mengamati kronologis  peristiwa  hukum  yang  ada  dalam  kasus  nomor:  186/Pdt.G/2020/PN.Dpk.  terdapat kelalaian dari PPAT atas tanggung jawabnya yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan  terhadap penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 168/2015 serta Akta Jual Beli Nomor 121/2016 sebagaimana dalam penandatanganan Akta Jual Beli  No.168/2015 untuk balik nama dari penggugat terhadap tergugat II dengan dihadiri oleh suami penggugat dan Tri Widiastuti pada saat itu tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II (Notaris/PPAT), dalam hal ini sudah terjadi kelalaian atas  tanggung  jawab  PPAT  dalam  menjalankan  kewajibannya.  Tindakan  atau  kelalaian  yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang ditegaskan undang-undang adalah semua peraturan yang sah, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar (Naldo, 2021).
Penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 168/2015 tanpa dibacakan/tidak dihadapan PPAT telah melanggar ketentuan merujuk pada peraturan jabatan PPAT penulis juga menelusuri bahwa dalam pembuatan produk Akta Jual Beli tersebut terdapat ketentuan yang memerintahkan  PPAT dalam  tanggung  jawab  serta  kewajibannya  memperhatikan  serta  menerapkan  prinsip  kehati- hatian dalam pelaksanaan  tugas jabatannya diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 menyatakan:“Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.”
Melihat  dari  segi  hukum  keperdataan  bahwa  KUH  Perdata  juga  memberi  penjelasan mengenai akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, “Akta autentik  adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dengan demikian akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat  umum  oleh/dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus  mempunyai  kewenangan  untuk membuat akta tersebut.
Melihat  kembali  atas  penandatanganan  Akta  Jual  Beli  Nomor  168/2015  yang  dibuat  dan ditandatangani di rumah turut tergugat I tanpa dihadiri Notaris/PPAT turut tergugat  II, maka Akta Jual Beli No.168/2015 mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan harus dilakukan AJB ulang di hadapan PPAT.
Dalam praktik PPAT saat ini masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian atau kurang cermat  dan  teliti  dalam  membuat  Akta  Jual  Beli  tersebut  dapat  dimintakan  pembatalannya  ke pengadilan  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  terbitnya  Akta  Jual  Beli  tersebut (Rizky, 2020). Penandatanganan Akta Jual Beli No.121/2016 tersebut adalah tanah untuk seluas 103 meter dalam hal ini menurut penulis, PPAT tersebut tidak menjalankan tanggung jawab yang sesuai  kewajibannya,  tidak  membacakan  isi  akta  kepada  penghadap.  Jika  ada  dilakukan pembacaan  akta  oleh  PPAT  dalam  Akta  Jual  Beli  maka  penghadap  lebih  mengerti  apa  yang tertuang dalam akta yang akan ditandatanganinya sehingga mampu menghindari adanya gugatan dari salah satu pihak akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap hal-hal yang tertulis dalam akta.
Penandatanganan  Akta  Jual  Beli  Nomor  121/2016  yang  merupakan  berkop  dari  Turut Tergugat  II  yang  tidak  dibacakan  dan  menurut  keterangan  Penggugat  tidak  mengetahui penandatanganan  dan  cap  jempol  yang  dilakukan  di  kantor  Turut  Tergugat  IV  yang  dimana adalah untuk menghilangkan jejak sertifikat atas nama Arpah Penggugat atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat maka Akta Jual Beli No.121/2016 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai  akta dibawah tangan atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
Sehingga  menurut  tinjauan  penulis  dalam  perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  Penggugat dengan Pembeli Habib Hasan Ahmad Al Gadry adalah perjanjian jual beli yang sah sebagaimana dilihat dari segi hukum keperdataan dinyatakan telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam kasus ini penulis mengkaji dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 ditemukan bahwa PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 sehingga menyebabkan Akta Otentik tersebut hanya mempunyai  kekuatan  sebagai  akta  dibawah  tangan.  Tugas  dan  tanggung  jawab  PPAT  dalam pembuatan  akta  menurut  penulis  PPAT  harus  bertindak  dengan  penuh  kehati-hatian  dalam melaksanakan  jabatannya, sehingga dapat meminimalisasikan celah perbuatan melawan hukum dari  seseorang  yang  ingin  sengaja  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dikarenakan  ada kesempatan. Namun hal perbuatan melawan hukum diatur tegas dalam hukum keperdataan Pasal 1366 serta Artikel 1383 Code Civil yang berbunyi:“setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian tidak hanya atas kesalahan yang disebabkan tindakannya sendiri tetapi juga karena kelalaian atau kecerobohannya”.
Kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam  perkara  nomor:  186/Pdt.G/2020/PN.Dpk. menurut  penulis  juga  sangat  berdampak  pada  kerugian  para  pihak.  Maka  PPAT  harus bertanggung jawab atas Akta Jual Beli atas dasar kesalahan yang telah dilakukan., walaupun PPAT dalam  hal  ini  termasuk  turut  tergugat  diharuskan  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ia timbulkan  kepada  penggugat  karena  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  tersebut  tidak  dibuat berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.37  Tahun  1998  serta  tidak  sesuai  dengan peraturan jabatan PPAT maka PPAT terbukti melanggar tugas dan  tanggung jawabnya sehingga PPAT dapat dikenakan sanksi administratif. Pertanggungjawaban PPAT secara administratif  ditentukan  di  dalam  Pasal  62  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997  dan dipertegas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016. Bahwa pertanggungjawaban PPAT akibat kesengajaan, kelalaian, dan kealpaan dalam pembuatan akta pertanahan khususnya akta  jual  beli  tanah  dalam  pembuatan  akta  pertanahan  dapat  dikenakan  sanksi  administratif. Sanksi yang ditunjukkan terhadap PPAT merupakan penyadaran bagi PPAT  dalam  melakukan tugas  jabatannya  yang  merugikan  masyarakat  terhadap  pelanggaran  ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT sebagaimana tercantum dalam peraturan jabatan PPAT.

## KESIMPULAN
Tugas PPAT dalam melakukan perbuatan hukum terhadap penghadap dengan keterbatasan tuna aksara secara yuridis diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 Pasal 22 PPAT harus melakukan pembacaan dan penjelasan atas keautentikan isi akta dengan adanya pembacaan dan penjelasan dari PPAT maka penghadap dengan keterbatasan tuna aksara dapat memastikan serta memahami isi yang tertuang di dalam akta. Pertanggungjawaban perbuatan hukum akibat kelalaian  PPAT  dalam  akta  jual  beli  perkara  nomor:  186/Pdt.G/2020/PN.Dpk.  PPAT  dalam melakukan  AJB  No.168/2015  secara  yuridis  tidak  memenuhi  Pasal  1868  KUH  Perdata  karena dibuat dengan tanpa dibacakan serta AJB No.121/2016 yang merupakan berkop dari No.168/2015 menjadi tidak sah dan batal demi hukum. maka pertanggungjawaban PPAT akibat kelalaian dapat
dikenakan sanksi administratif yang ditentukan di  dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan dipertegas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, A. (2021). Legal Protection of Persons with Disabilities in Signing and Affixing Fingerprints to The Notary Deed Minutes. International Conference on Law and Human rights , 1.
Denny  Saputra,  S.  E.  (2017).  Prinsip  Kehati-hatian  Bagi  Notaris/PPAT  Dalam  Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. Jurnal Hukum, 4 (3), 350. H.M. Arba, D. A. (2020). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
Iraya, R. (2020). Notaris dan PPAT Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama. Leny Agustan, K. (2018). Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT. Yogyakarta: UII Press.
Mangku, D. G. S., Rai Yuliartini, N. P., & Lasmawan, I. W. (2022). Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory. Unnes Law Journal , 8 (2), 245-262. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.52406 Naldo, R. A. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Medan: Enam Media.
Rizky, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT Yang Batal Demi Hukum Oleh Putusan Pengadilan. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9 (4), 897. Suyanto.  (2021).  The  Urgency  of  Legal  Preparation  For  Notaries  Under  The  New  Normal  in Indonesia's Deed Registration. International Conference on Law and Human Rights , 1.
Tanjaya,  W.  (2010).  Comparison  Analysis  of  Legal  Certain  of  Registration  of  Land  Ownership Between Indonesia and Malaysia Countries. Journal of Law, 27 (1), 56.
Umar Maruf, D. W. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2 (3), 303.