## PENEGAKAN HUKUM BAGI PEDAGANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PARA PELAKU USAHA MONOPOLI
Rina Shahriyani Shahrullah *
Henry Hadinata Cokro *
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
This research was conducted for the purpose of ascertaining law enforcements for Small and Medium Enterprises (SMEs) business actors in Indonesia based on Law No.  55  of  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair Business  Competition.  It  also  analyzes  the  role  of  government  in  providing enforcements  to  small  and  Medium  Enterprises.  In  this  study,  normative  legal research was used. It found that the legal protection of small businesses competition in Indonesia is a manifestation of the implementation of economic democracy that contains  the  principles  of  justice  and  togetherness  to  encourage  creating opportunities for every businessman in a healthy competition environment. It also found that healthy competition aims to avoid a monopoly of certain business actors only, but it could provide business opportunities for Small and Medium Enterprises business actors to enlarge their business.
Keywords:  law  enforcements,  business  competition,  monopolistic  practices, small-medium enterprises

## Abstrak
Tujuan  dibuatnya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidetifikasi  apakah  terdapat penegakan  hukum  untuk  para  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  pada persaingan  usaha  yang  ada  di  Negara  Indonesia  berdasarkan  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta andil pemerintah dalam menghadapi upaya penegakan terhadap Usaha  Mikro,  Kecil  &  Menengah.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukan bahwa wujud dari perlindungan hukum pada para pengusaha berskala mikro  dan  kecil  di  dalam  persaingan  bisnis  pada  Negara  Indonesia  merupakan wujud kerakyatan ekonomi yang memuat prinsip keadilan serta kebersamaan agar dapat  terjadinya  dorongan  selama  menciptakan  sebuah  peluang  untuk  membuat sebuah  usaha  bagi  warga-warga  Negara  Indonesia  di  dalam  lingkungan  bersaing yang  baik  dan  juga  agar  tidak  menciptakan  suatu  kekuatan  ekonomi  bagi  para pengusaha  yang  tertentu  saja,  akan  tapi  dapat  memberikan  sebuah  kesempatan untuk  berusaha  bagi  para  pedagang  berskala  mikro  hingga  menengah  demi memperoleh sebuah kemajuan dan berkembangnya suatu usaha.
Kata kunci : Penegakan hukum, persaingan usaha, praktek monopoli, usaha mikro, kecil dan menengah.
* Alamat Korespondensi : rshahriyani@yahoo.com
* Alamat Korespondensi : cokro_henry@hotmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Di era sekarang, tingkat kemajuan teknologi mampu merubah sistem yang ada di dalam dunia bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade terakhir,  negara  kita  telah  mencatat  sangat  banyak  kemajauan  yang  cukup  pesat dalam  pembangunan  ekonomi. 1 Terbukti  pada  tahun  2007  sampai  tahun  2017, perekonomian  Indonesia  mampu  tumbuh  5,6  persen  di  tengah  gejolak  ekonomi global.    Batam,  salah  satu  kota  di  Indonesia  merupakan  kota  industrial  dengan tingkat  perekonomian  yang  tinggi,  dimana  Batam  mendapatkan  julukan  sebagai kota  industri.  Tak  heran  banyak  warga  asing  yang  berinvestasi  di  Batam  karena tingkat  perekonomian  nya  yang  bagus.  Akan  tetapi,  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi saja tidak cukup, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi saat ini harus di adakan agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat.
Kini,  sudah  terdapat  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  mengenai persaingan usaha. Pada awalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan  campur  tangan  pemerintah  dalam  perindustrian  salah  satunya  untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan  dalam  bentuk  monopoli  yang  merugikan  masyarakat.  Selain  itu pengaturan mengenai persaingan usaha juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 382 bis yang bunyinya,
“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang  untuk  menyesatkan  khalayak  umum  atau  seorang  tertentu,  diancam,  jika perbuatan  itu  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konkuren-konkurennya  atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”
Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas  Pasal  104  ayat  (1)  mengatur  bahwa  perbuatan  hukum  penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
1. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan
2. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Melihat  dari  beberapa  pengaturan  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa
semangat  pemerintah  untuk  menciptakan  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli , Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 7.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Persaingan usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui  saat  ini,  yaitu  persaingan  sempurna  dan  persaingan  tidak  sempurna  atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun  pembeli  tidak  dapat  mempengaruhi  keadaan  di  pasar. 2 Sementara, persaingan  usaha  tidak  sehat  merupakan  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  atau  jasa  yang dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan  hukum  atau  menghambat persaingan usaha
Semangat dunia usaha yang sehat, jujur, dan fair dalam menuju mekanisme pasar dapat direfleksikan dalam perilaku pelaku usaha. Pelaku dalam dunia usaha tidak  hanya  terbatas  pada  pelaku  usaha  secara  individual  melalui  perusahaan mereka  tetapi  juga  dapat  difasilitasi  melalui  asosiasi  industri  atau  asosiasi  bisnis mereka.  Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  perangkat  hukum  yang  mengatur tindakan atau perilaku tersebut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  tentang    Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.
Banyak  perilaku  atau  tindakan  dahulu  tidak  dilarang,  saat  ini  melalui undang-undang dapat saja dianggap suatu pelanggaran. Apabila dapat dibuktikan mempunyai dampak anti persaingan, maka dianggap telah melanggar kriteria yang ditetapkan  dalam  undang-undang  tersebut.  Maka  dari  itu,  agar  implementasi  di Indonesia  dapat  berjalan  efektif  sesuai  asas  dan  tujuannya,  dibentuklah  suatu lembaga  independen  yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan  persaingan usaha yang kemudian diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang lebih dikenal dengan KPPU.
KPPU  memiliki  tugas  dalam  rangka  mengawasi  dan  menegakkan  hukum larangan praktik monopoli  dan/atau persaingan usaha tidak sehat.  Tugas tersebut pun  dilaporkan  secara  berkala  kepada  presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR). Laporan berkala, dilakukan dalam kurun waktu per empat bulan. Tak hanya itu, KPPU memiliki fungsi penilaian atas rencana penggabungan maupun peleburan badan  usaha,  pengambilalihan  saham,  pengambilan  aset,  ataupun  pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat.
2 Sadono Sulirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 231-232
Pengawasan yang dilakukan KPPU terhadap persaingan itu dilakukan pada seluruh sektor usaha, baik itu dalam kegiatan yang melibatkan satu pihak atau pun dalam perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik usaha yang bergerak di bidang barang maupun jasa.
Sejak  dahulu,  Jenis  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  menggambarkan bahwa  jenis  usaha  tersebut  memegang  peranan  yang  cukup  penting  bagi perekonomian nasional.  UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM  menjadi penopang  dan  penggerak  utama  ekonomi  di  Indonesia.  Dari  segi  realita  UMKM juga dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memberikan akses terhadap peluang kesempatan kerja  yang  lebih  luas  dari  berbagai  sector  usaha.  Sektor  -  sektor  usaha  UMKM sangat beragam, mulai dari sector kuliner atau rumah makan, perdagangan, industri, jasa hingga sektor usaha pertanian dan perkebunan.
Akan tetapi, para pelaku usaha UMKM kini mulai sulit dalam menjalankan usahanya  dikarenakan  era  globalisasi  yang  berdampak  buruk  bagi  mereka.  Efek negatif  ini  tampak  dari  beberapa  kasus-kasus  persaingan  usaha  yang  curang  dan kegiatan  monopoli  dalam  dunia  usaha  tanpa  mempedulikan  para  pelaku  usaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam level nasional maupun pada level transaksi bisnis internasional. 3
Para pelaku usaha UMKM juga sulit untuk mendapatkan kesempatan dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang dapat diperoleh di lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Sebaliknya para pelaku usaha besar dapat secara bebas menguasai  segala  sumber  perekonomian  publik  sehingga  mengakibatkan mengurangi kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah. 4
Para pelaku usaha UMKM sedang mengahadapai kendala yang cukup sulit mengenai  permodalan,  manajemen  keuangan  hingga  akses  dalam  kegiatan melakukan  pemasaran.  Kesempatan  untuk  berusaha  bagi  UMKM  kini  semakin sulit,  dikarenakan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  dilakukan  UMKM,  serta  merta diambil alih  oleh para pelaku usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha  yang  cukup  kuat  telah  berhasil  memperoleh  jaringan  usaha  yang  sangat bagus,  sehingga usaha mikro, kecil dan menengah semakin sulit untuk berkembang dan sering menghadapi  kendala  dalam menjalankan usahanya. Sementara Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam memelihara agar persaingan sehat tetap berjalan.
3 Romli  Atmasasmita, Teori    Hukum    Integratif,    Rekontruksi    terhadap    Teori    Hukum Pembangunan  dan  Teori Hukum Progresif ,  Yogyakarta: Penerbit Genta Publising, 2012.
4 Didik J. Rachbini, Ekonomi Pasar Sosial: Pilihan Ketiga (Pengalaman Ekonomi Jerman Barat)”, dalam Relevansi Pasar Sosial bagi Indonesia , Jakarta: Cides, 1995.
Seperti  contoh,  dalam  bidang  ritel,  saat  ini  minimarket  waralaba  sangat agresif  dalam  memperebutkan  lokasi  yang  dinilai  strategis.  Hampir  di  setiap komplek  perumahan/pemukiman  masyarakat  pasti  akan  berdiri  salah  satu minimarket  waralaba  tersebut.  Hampir  setiap  gerai  minimarket  buka  24  jam. Pedagang  eceran  tradisional  sedikit  demi  sedikit  akan  tergeser.  Posisi  pedagang eceran  tradisional  yang  bermodalkan  hanya  semangat  berdagang  dengan  sedikit uang  puluhan  juta,  kini  bersaing  dengan  minimarket  waralaba  yang  modalnya hampir  mencapai  ratusan  juta  plus  jaringan  distribusi  barang  yang  sangat  baik, didukung  sistem  operasional  prosedur  dan  kecanggihan  tekhnologi.  Pada  tahun 2017  saja,  total  minimarket  waralaba  saja  sudah  memiliki  38.323  gerai  yang tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  jumlah  tersebut  akan  terus  bertambah sekitar 1.000 di tahun 2018.
Dengan adanya peratutan-peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Pasal 3 (9) yang berisi :
“ Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang  terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan pasar  tradisional  dan  warung/toko  di  wilayah  sekitar  yang  lebih  kecil  daripada minimarket tersebut .”
Kemudian, Peraturan Presiden No. 112/2007 Pasal 4 (1) yang berbunyi :
Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
a. Memperhitungkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  keberadaan  Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
b. Memperhatikan  jarak  antara  Hypermarket  dengan  Pasar  Tradisional  yang telah ada sebelumnya.
Salah  satu  tanggung  jawab  pemerintah  dibidang  regulasi  adalah  dengan melahirkan  berbagai  peraturan  perundangan-undangan  menyangkut  dengan Undang-Undang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  menengah.  Adapun  peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah dan berbagai peraturan  pelaksananya  seperti Peraturan Presiden No 17 thn 2013 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah. Di samping aspek regulasi pemerintah  RI  juga  telah  membentuk  struktur  berupa  lembaga  yang  tugas  dan fungsinya  membina  dan  mengembangkan  UMKM,  yaitu  Kementerian  Koperasi dan UKM.

## B. Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:
1. Apakah  terdapat  penegakan  hukum  bagi  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia ?
2. Apakah peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. 5
Dalam   penelitian   ini, jenis   penelitian   yang   digunakan   adalah   jenis penelitian  yuridis  normatif  ( Normative  legal  research )  atau  dapat  disebut  juga sebagai penelitian hukum kepustakaan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum  normatif  dikarenakan  penelitian  ini  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum  yang  lain. 6 Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dikembangkan  berlandaskan keilmuan hukum dengan segala kekhasan melahirkan penelitian hukum yang khas. 7 Dikarenakan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif, maka sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data - data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh    peneliti  melalui  buku  –  buku,  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  sebagainya sebagai data yang digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 8
Data  sekunder  adalah  data  -  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh peneliti melalui buku – buku, hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya sebagai data yang digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh. 9 Ada pun jenis data yang digunakan dalam data sekunder adalah :
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm 126
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 13
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 15.
8 Soerjono Soekanto, Ibid. Hlm. 51
9 Marzuki, Metodologi Riset, Yogjakarta: PT. Hanindita Offset, 1982, hlm. 56
a. Bahan  hukum  primer,    merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  memiliki kekuatan  mengikat. 10 Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah
5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
6) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1995  tentang Perseroan Terbatas
7) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2007 tentang  Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
8) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008
9) Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  01  Tahun 2014  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha.
b. Bahan  hukum  sekunder,  merupakan  bahan  -  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer. 11 Bahan  hukum  sekunder dalam  penelitian  ini  berupa  buku-buku,  artikel  dan  hasil-hasil  penelitian terdahulu,  yang  meliputi  buku  -  buku  yang  membahas  mengenai  hukum persaingan usaha, buku yang membahas mengenai praktek monopoli, buku yang  membahas  mengenai  UMKM,  hasil  penelitian,  artikel,  media internet, makalah serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan  hukum  tersier,  merupakan  bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Lengkap Ekonomi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  Studi  Kepustakaan  ( Library  Research ).  Dalam  hal  ini,  penulis mengumpulkan informasi yang terdapat dalam buku-buku, artikel serta menelaah beberapa  bahan  pustaka  yang  berupa  karya  ilmiah  dari  para  ahli  yang  tersusun
10 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 31.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 12.
dalam literatur dan peraturan perundang - undangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan serta memperbanyak pengetahuan  mengenai  berbagai  konsep  yang  akan  digunakan  sebagai  pedoman dalam proses penelitian.
Metode  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan cara yuridis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  peraturan  perundang  -  undangan yang  relevan.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dianalisis  dengan menguraikan  data  dalam  bentuk  tulisan  yang  sistematis  sehingga  memudahkan untuk  memberikan  interpretasi  untuk  selanjutnya  diambil  kesimpulan  guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penegakan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia
Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  kecil  sesungguhnya  telah  diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Ketentuan Pasal 6 itu selengkapnya menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui kebijaksanaan melalui aspek :
a. Pendanaan
b. Persaingan
c. Prasarana
d. Informasi
e. Kemitraan
f. Perizinan usaha
g. Perlindungan
Pasal  6  ayat  (2)  menentukan  dunia  usaha  dan  masyarakat  berperan  serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dalam ayat (1).
Mengenai hal ini ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor  9  Tahun  1995  sebagai  berikut  :  Pemerintah  menumbuhkan  iklim  usaha dalam  aspek  persaingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :
a. Meningkatkan  kerja  sama  sesama  usaha  kecil  dalam  bentuk  koperasi, asosiasi,  dan  himpunan  kelompok  usaha  uptuk  memperkuat  posisi  tawar usaha kecil.
b. Mencegah pembentukan struktur pasar  yang dapat  melahirkan  persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
c. Mencegah  terjadinya  penguasaan  pasar  dan  pemusatan  usaha  oleh  orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.
Ketentuan Pasal 8 di atas mengandung arti bahwa iklim usaha yang hendak diciptakan  oleh  Undang-undang  Usaha  Kecil  adalah  iklim  usaha  yang memungkinkan perkembangan usaha kecil dengan menghindari terjadinya praktik usaha  yang  tidak  wajar  seperti  monopoli,  oligopoli,  monopsony  dan  penguasaan pasar  dan  lain-lain  yang  dapat  mengakibatkan  iklim  usaha  yang  tidak  sehat  dan tidak adil serta mematikan kegiatan usaha kecil. Ini berarti bahwa Undang-undang Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil  adalah  anti  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.
Terciptanya iklim usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil itu  tidaklah  terlepas  dari  peranan  pemerintah  sebagai  pengambil  keputusan  atau kebijakan.  Ini  sejalan  dengan  pengertian  iklim  usaha  yang  ditentukan  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha Kecil  yang  menyatakan  bahwa,  iklim  usaha  adalah  kondisi  yang  diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai  aspek  kehidupan  ekonomi  agar  usaha  kecil  memperoleh  kepastian, kesempatan  yang  sama,  dan  dukungan  berusaha  yang  seluas-luasnya,  sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Hakekat  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1995  yang  anti  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  rangka  memberikan  peluang  berusaha  bagi usaha kecil itu semakin kuat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Apalagi  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  itu  memang  tidak  anti  terhadap munculnya perusahaan besar, tetapi juga melindungi pelaku usaha usaha kecil agar mereka mampu bertahan dan berkembang.
Diakui  atau  tidak,  bahwa  kedua  undang-undang  tersebut  mempunyai keterkaitan  yang  erat  antara  yang  satu  dengan  lainnya.  Ini  dibuktikan  dengan berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai landasan dah sumber hukum persaingan di Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan  perlindungan  yang  sarha  bagi  setiap  pelaku  usaha  di  dalam  upaya untuk  menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat  semakin  memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. 12
Persaingan antara para pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari  kegiatan  usaha.  Dalam  dunia  ekonomi,  suasana  persaingan  yang  sehat  perlu
12 Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia , Jakarta:  Kencana Prenada, 2008, hlm. 70.
diadakan  dan  harus  tetap  terjaga,  sedangkan  iklim  persaingan  usaha  yang  tidak sehat harus ditiadakan. 13
Persaingan  yang  sehat  adalah  persaingan  yang  diarahkan  untuk meningkatkan  daya  saing  usaha  melalui  peningkatan  efisiensi  pcrusahaan  dan produktivitas  kerja,  peningkatan  mutu  hasil  produksi,  peningkatan  pelayanan kepada  pembeli,  pengembangan  produk  baru,  dan  perluasan  pasar  ekspor. Sedangkan  persaingan  yang  tidak  sehat  adalah  antara  lain,  persaingan  yang bertujuan  untuk  mematikan  pesamg  dengan  cara-cara  yang  tidak  wajar, memonopoli  suatu  bidang  usaha  untuk  memperolch  keuntungan  berlebih,  dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.
Ada hubungan  yang erat antara demokrasi  ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran  barang  dan/atau  jasa,  dalam  iklim  yang  sehat,  efektif,  dan  eieisien, sehingga  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  pasar  yang  wajar.  Lebih  dari  itu, demokrasi ekonomi menghendaki bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus  berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar,  sehingga  tidak menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu, dengan  tidak  terlepas  dari  kesepakatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  negara terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  di  antaranya  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa bertubrukan satu sama lam itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan- kepentingan  itu  dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi  kepentingan- kepentingan tersebut.
Dari pembahasan di atas, dapat diuraikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pengusaha itu merupakan hak dari orang yang bersangkutan. Ini berarti  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  kecil, mikro  maupun  menengah  juga  merupakan  hak  dari  pengusaha  tersebut,  agar  ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar. Dalam situasi iklim persaingan usaha  yang sehat dan kompetitif itu akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, karena itu pelaku usaha akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dengan  harga  yang  ditetapkan  berdasarkan biaya produksi. Konsekuensinya pelaku usaha yang tidak efisien akan tersingkir.
Perlindungan  hukum  dibuat  dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi  pelaku  usaha  kecil  adalah  juga  wujud  dari  pelaksanaan  demokrasi  ekonomi
13 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 hlm. 54.
yang  antara  lain  mengandung  prinsip  keadilan.  Keadaan  ini  tentu  saja  dapat memberi  peluang  bagi  pelaku  usaha  kecil  untuk  dapat  memajukan  dan mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya  dan  mendorong  kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku usaha tertentu saja. 14
UMKM  tidak  boleh  lagi  dipinggirkan  dan  diperlakukan diskriminatif dibanding pengusaha besar. Salah satu tujuan pemberlakuan Undang Uundang No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha   yang sehat,  sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil (Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999).
Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat perlakuan khusus bagi usaha kecil, perlakuan  khusus  berupa  pengecualian  dari  ketentuan  dalam  undang-undang tersebut   yaitu  terdapat   dalam  Pasal  50  huruf  h.  Alasan  mengapa  UMKM dikecualikan  dari  UU  No.  5  Tahun  1999  adalah  karena  UMKM  tidak  memiliki kemampuan  yang  kuat  untuk  bersaing  dengan  pelaku  usaha  besar.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  oleh  permodalan  UMKM  yang  lemah  dan  kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas.
Dengan dikecualikannya UMKM dari UU No. 5 Tahun 1999, maka UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 antara lain dapat melakukan diskriminasi  harga,  kartel  (harga  produksi  dan  wilayah),  perjanjian  tertutup  dan boikot dalam melakukan usahanya. Undang-Undang tersebut juga melarang pelaku usaha  besar  untuk  menggunakan  kekuatan  pasarnya  untuk  menghambat  pelaku usaha  lain  (termasuk  UMKM)  ataupun  melakukan  praktek  lain  yang  merugikan. Salah satu tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha.

## 2. Peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Strategi  usaha  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dalam  memenangkan persaingan  antara  pasar  ritel  umumnya  dilakukan  dengan  melakukan  ekspansi usaha  dan  menetapkan  persyaratan  perdagangan  yang  berpotensi  menghambat persaingan. 15 Perluasan  usaha  menjadi  pilihan  dan  relatif  mudah  bagi  pengusaha ritel  besar  dikarenakan  kekuatan  modal  yang  mapan  sedangkan  bagi  usaha  ritel
14 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 54.
15 Yakub,  AK.,  Mengkaji  Persaingan  Pasar  Ritel  Modern  di  Indonesia  melalui  putusan  KPPU, Hukum Persaingan Usaha, hlm. 67.
tradisional  modal menjadi  salah satu kendala dan kelemahan dalam menjalankan usaha.
UMKM  sendiri  ialah  usaha  ekonomi  produktif  milik  perseorangan  yang memberi akses  terhadap  kesempatan kerja dari beragam  sektor usaha. Maka dari fungsi  itulah  UMKM  disebut  memiliki  peran  penting  bagi  perekonomian nasional. 16
Untuk  memaksimalkan  peran  UMKM  dalam  perekonomian  nasional, pemerintah  pun  berupaya  agar  usaha  kecil,  mikro  dan  menegah  dapat  terus berkembang  di  era  pasar  bebas.
Salah  satu  rekomendasi  KPPU  kepada  pemerintah  adalah  untuk  segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi dan tidak terbatas pada perizinan, kebijakan lokasi dan tata ruang,  jam  buka,  dan  lingkungan  sosial;  dan  juga  merekomendasikan  agar pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM atau pengecer kecil agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar.
Rekomendasi  tersebut  menunjukkan bahwa keputusan praktek persaingan usaha  terutama  yang  terkait  dengan  perluasan  usaha  pasar  ritel  terkait  signifikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam hal ini, Pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu para pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Berbagai cara  dilakukan  seperti  dukungan  dari  segi  regulasi,  perpajakan,  mempermudah perizinan, jangkauan akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan.
Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 17
16 Yusri,  2014,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun XVI, hlm. 1.
17 Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%”, https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-  pph-final-umkm-jadi-05,  diakses  pada  17 Juni 2020

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penegakan hukum bagi pedagang usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan  usaha  di  Indonesia  adalah  wujud  dari  pelaksanaan  demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan untuk untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  sehingga  menjamin  adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha dan tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada para pelaku usaha tertentu saja, tetapi juga ikut memberi peluang kepada pelaku jenis usaha kecil untuk dapat  memajukan  dan  mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  dijalaninya. Pemerintah  selalu  mengawasi  dengan  baik  perkembangan  usaha  dan memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  kecil  dan menengah dari tindakan atau perbuatan pelaku usaha lain yang lebih kuat agar  tidak  terjadi  praktek  monopoli.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa para pengusaha UMKM kini telah mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pemerintah pun telah mengambil keputusan untuk membantu para pelaku UMKM agar usaha yang dijalani dapat berkembang dengan cepat dengan cara  memberikan  segala  macam  kemudahan  dari  segi  seperti  regulasi, perpajakan,  perizinan,  jangkauan  akses  pasar  yang  luas  dan  bantuan pendanaan dengan bunga ringan kepada pelaku UMKM.
Dalam  hal  ini,  Pemerintah  daerah  juga  turut  mengambil  peran  dalam mendukung UKM melalui pemberian izin usaha. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan  iklim  berusaha  yang  kondusif  bagi  pengusaha  dan memberikan dukungan terhadap berkembangnya jenis usaha mikro, kecil & menengah.  Dalam  kaitannya  dengan  undang-undang  persaingan  usaha terutama  menyangkut  penerapannya  di  daerah  perlu  adanya  koordinasi antara  berbagai  peraturan  perundang-undangan  daerah  terutama  terkait dengan perizinan usaha dan zonasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli , Jakarta:
Rajawali Pers, 2000.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1996.
Hermansyah, Pokok-pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  Jakarta: Kencana Prenada, 2008
Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1982.
Mustafa  Kemal  Rokan, Hukum  Persaingan  Usaha  (Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia), Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekontruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif, Yogyakarta:  Genta Publising, 2012.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli , Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## Jurnal Ilmiah
Sudiarta,  I,  G,  P.,  Budiartha,  I,  N,  P.,  Ujianti,  N,  M,  P.  “Perlindungan  Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.”  KERTHA  WICAKSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 2019; 13 (2): 85 - 89
Safrina,  Susiana.  “Perlindungan  Usaha  Kecil  Menengah  Dalam  Undang- Undang Persaingan Usaha”. 2016; 61: 437-453.
Hetharie,  Y.,  Hetharie,  Y.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Ambon”. Literasi Hukum. 2020; 4 (1): 31-40.
Yusri,  “Perlindungan    Hukum    Terhadap    Usaha    Mikro,    Kecil  dan  Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi”, Kamus Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 Tahun XVI. 2014.

## Internet
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (17 Juni  2020), Pemerintah  Turunkan  Tarif  PPh  Final UMKM  Jadi  0,5%,  https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif- pph-final-umkm-jadi-05

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern.
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.