## DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA
Nimerodi Gulö 1 , Ade Kurniawan Muharram 2
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 1 ; Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia 2 gulonime@rocketmail.com

## Abstract
The  formulation  of  norms  related  to  criminal  threats  is  basically  maximum.  This  creates  a disparity  in  the  judge's  decision.  This  disability  can  cause  a  sense  of  injustice  (substantive justice) for  the convicted person.  The formulation of  the problem is,  what is  the factor causing the occurrence of criminal disparity in the criminal imprisonment carried out by the judge and what  is  the  basis  of  the  judge's  judgment  in  deciding  criminal  penalties  in  the  trial  ?.  The research method used is normative and empirical methods in relation to substantive justice. The results of the research show that in  deciding the case the judge is subject  to  Article 197 of the Criminal  Procedure  Code,  namely  the  judge  must  have  his  own  judgment  in  determining  the weight or severity of the sentence to be imposed on the defendant, through material evidence in court to support the conclusion in the judge's judgment. At present the judiciary in Indonesia is still  using  the  method  of  sentencing  based  on  trial  hearings  only.  This  causes  a  court  decision issued  by  the  judge  to  have  a  difference  between  one  decision  and  another  decision  called criminal disparity.

## Abstrak
Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut  menimbulkan  ruang  disparitas  putusan  hakim.  Disapritas  tersebut  dapat  menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah,  apa  yang menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  disparitas  pidana  dalam  penjatuhan  pidana  yang  dilakukan oleh  hakim  dan  apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perakara pidana  didalam  persidangan?.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  normatif  dan empiris  dalam  kaitannya  dengan  keadilan  substantif.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam memutuskan  perkara  hakim  tunduk  pada  Pasal  197  KUHAP,  yaitu  hakim  harus  memiliki pertimbangannya  sendiri  didalam  menentukan  berat  atau  ringannya  hukuman  yang  akan dijatuhkan  kepada  terdakwa,  melalui  pembuktian  materil  dipersidangan  untuk  mendukung kesimpulan  dalam  pertimbangan  hakim.    Saat  ini  peradilan  di  Indonesia  masih  menggunakan metode  penjatuhan  hukuman  berdasarkan  pemeriksaan  persidangan  saja.  Hal  ini  menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.
Kata kunci : disparitas, penjatuhan pidana.

## A. Pendahuluan
Sistem  peradilan  pidana  ( criminal justice  system )  dari  hukum  pidana  memiliki posisi  sentral.  Hal  ini  disebabkan  karena keputusan  dalam  pemidanaan  mempunyai
konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut  langsung  kepada  pelaku  tindak pidana  maupun  masyarakat  secara  luas. Dalam  perannya  sebagai  penegakan  hukum pidana,  secara  fungsional  sistem  peradilan
pidana  akan  melibatkan  minimal  3  (tiga) faktor  yang  saling  terkait,  yaitu  faktor perundang-undangan,  faktor  aparat  atau penegak  hukum,  dan  faktor  kesadaran hukum(Komisi  Yudisial  RI,  2014).  Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum  pidana  materil  (hukum  pidana substantif)  maupun  hukum  pidana  formil (hukum  acara  pidana).  Ada  dua  aspek penting  dalam  keberhasilan  penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum  ( substantif  justice )  dan  tata  cara penegakkan hukum ( procedural justice .(Komisi Yudisial RI, 2014)
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang memberikan  kebebasan  pada  hakim  dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya  adalah  hakim    tidak  boleh mendapat  intervensi  dari  pihak  manapun. Hakim  sebagai  pejabat  peradilan  negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa,  dan  memutus  perkara  yang dihadapkan kepadanya.Pada hakikatnya tugas  hakim  untuk  mengadili  mengandung dua  pengertian,  yakni  menegakkan  keadilan dan menegakkan hukum(Mertokusumo, 2007).  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyebutkan  bahwa  hakim wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat.  Pasal  8  ayat  (2)
menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.
Peraturan  perundang-undangan  pidana yang  selama  ini  dibuat  tidak  memberikan pedoman  pemberian  pidana  secara  tegas yang  menjadi    dasar  bagi  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa. Undang-undang  yang  ada  hanya  dijadikan sebagai  pedoman  pemberian  hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu,  pedoman  pemberian  pidana  seharusnya secara  tegas  dicantumkan  dalam  Undang- undang,  untuk  menghindari  kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan  putusannya(Wijayanto,  2012). Hal  inilah  yang  sering  kali  menimbulkan disparitas  dalam  penjatuhan  pidana  yang dilakukan oleh hakim.
Disparitas pidana ( disparity of sentencing )  adalah  penerapan  pidana  yang tidak  sama  terhadap  tindak  pidana  yang sama  ( same  offence )  atau  terhadap  tindak- tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan  ( offences  of  comparable seriousnees )  tanpa  dasar  pembenaran  yang jelas.  Selanjutnya  tanpa  merujuk  “ legal category ”,  disparitas  pidana  dapat  terjadi pada  penghukuman  terhadap  mereka  yang melakukan suatu delik secara bersama(Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 1984).  Disparitas  pemidanaan  mempunyai dampak  yang  dalam,  karena  didalamnya
terkandung perimbangan konstitusional antara    kebebasan  individu  dan  hak  Negara untuk memidana.(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984)
Adanya  faktor-faktor    yang  menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan  terjadinya  suatu  disparitas pidana.  Masalah  disparitas  pidana  ini  akan terus  terjadi  karena  adanya  jarak  antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal.  Proses  formulasi  yang  dilakukan oleh  badan  legislatif  selaku  pembentuk Undang-undang  juga  sangat  berpengaruh pada  disparitas  pidana,  dikarenakan  tidak adanya  standard  untuk  merumuskan  sanksi pidana.
Dalam  Pasal  1  ayat  (11)    KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah  penryataan  hakim  yang  diucapkan dalam  sidang  terbuka,  yang  dapat  berupa pemidanaan  atau  bebas  dari  atau  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta  cara yang  diatur  didalam  Undang-Undang  ini. Namun  masih  banyak  sekali  putusan  yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarkat,  karena  masih  banyak  dijumpai ketidak  sesuaian  hakim  dalam  menjatuhkan pidana.
Harkristuti Harkrisnowo(Harkrisnowo, 2003) mengatakan bahwa :
Terjadinya  disparitas  pidana  dalam penegakkan  hukum  karena  adanya  realita disparitas  pidana  tersebut,  tidak  heran  jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan  keadilan?  Dilihat  dari  sisi  sosiologis, kondisi  disparitas  pidana  dipersepsi  publik sebagai  bukti  ketiadaan  keadilan (societal justice). Sayangnya secara yuridis formal,kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar  hukum.  Meskipun  demikian, seringkali  orang  melupakan  bahwa  elemen “keadilan”  pada  dasarnya  harus  melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.
Selanjutnya  Harkristuti  Harkrisnowo, menyatakan  bahwa  disparitas  pidana  dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu(Komisi Yudisial RI, 2014):
a. Disparitas  antara  tindak  pidana  yang sama;
b. Disparitas  antara  tindak  pidana  yang mempunyai  tingkat  keseriusan  yang sama;
c. Disparitas  pidana  yang  dijatuhkan  oleh satu majelis hakim;
d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat dipahami  bahwa  salah  satu  pembenaran disparitas  pidana  telah  membawa  hukum kita  kepada  keadaan  yang  tidak  lagi  sesuai
dengan  tujuan    penegakkan  hukum.  Hukum yang  semula  dimaksudkan  untuk  menjadi penjaga  keadilan,  kemanfaatan  sosial,  dan kepastian  hukum  tidak  lagi  dapat  dipenuhi secara  utuh,  karena  dalam  hal  ini  unsur keadilanlah  yang  oleh  masyarakat  dirasia tidak  lagi  dipenuhi  atau  diberikan  oleh hakim  dalam  menegakkan  hukum(Komisi Yudisial RI, 2014).
Sebagai contoh adanya disparitas dipaparkan putusan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang  menyebabkan  kematian  di  Pengadilan Negeri Metro:
Tabel 1. Nomor Putusan Pengadilan dan Pasal yang dijatuhkan, Serta Lamanya Hukuman yang Disparitasnya Diteliti Sumber:
https://www.mahkamahagung.go.id/id Kondisi  ini  sangat  memperihatinkan  dan menuntut  semua  pihak,  khususnya  para penegak hukum untuk meningkatkan pengertian,  pemahaman  dan  keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan adil dan sebaik- baiknya. Dalam penyelenggaraannya pengadilan harus menggunakan ukuran yang sudah  diterima  oleh  dunia  hukum,  yakni asas  legalitas.  Asas  legalitas menjamin masyarakat terutama terdakwa atau terpidana  guna  menghindari  kesewenang- wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan  yang dapat   dikatergorikan dalam suatu rumusan delik.
Adanya disparitas pidana dalam suatu  sitem peradilan pidana akan menyebakan kepercayaan masyarkat pada lembaga peradilan  semakin  melemah  dan  akan menimbulkan stigma
terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena  itu  diperlukan  penelitian  hukum untuk  membahas  lebih  lanjut  hal-hal  yang menjadi  faktor  penyebab  disparitas  pidana didalam penjatuhan pidana.
No  Nomor  Putusan Pengadilan Pasal yang dijatuh kan Lama Huku man 1. 116/PID.B/2013/ PN.M 310  ayat (4) 8 Bulan 2. 138/Pid.Sus/2013 /PN.M 310  ayat (4) 2 Bulan 3. 94/Pid.Sus/2014/ PN.Met 310  ayat (4) 3 Bulan 4. 110/Pid.B/2015/P N.Met 310  ayat (4) 4 Bulan 5. 32/Pid.B/2013/P N.M 310  ayat (4) 6 Bulan dengan masa percoba an selama 10
bulan

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  rumusan masalahnya  yaitu “Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan  pidana  yang  dilakukan  oleh hakim  dan  apakah  yang  menjadi  dasar pertimbangan hakim dalam memutus perakara pidana didalam persidangan?”

## B. Metode Penelitian
Sistem  penulisan  pada  jurnal  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dan  yuridis  empiris.  Adapun  jenis  dan sumber  data  yang  terdiri  dari  data  primer yang  bersumber  dari  lapangan  dan  data sekunder  bersumber  dari  kepustakaan.  Data yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis secara kulaitatif yang pokok bahsan akhirnya  menuju  pada  suatu  kesimpulan ditarik dengan metode induktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pemidanaan  diartikan  sebagai  tahap penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian sanksi  dalam  hukum  pidana.  Kata  “pidana” pada  umumnya  diartikan  sebagai  hukuman, sedangkan  “pemidanaan”  diartikan  sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana  materil  dan  hukum  pidana  formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
Hukum  pidana  materil  terdiri  atas tindak  pidana  yang  disebut  berturut-turut, peraturan  umum  yang  dapat  diterapkan terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang diancamkan terhadapan perbuatan itu. Hukum  pidana  formil  mengatur  bagaimana cara  pidana  seharusnya  dilakukan  dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
Mr.  Tirtamidjaja  menjelaskan  hukum pidana  materiil  dan  hukum  pidana  formil sebagai berikut :
a. Hukum  pidana  materiil  adalah  kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran  pidana,  menetapkan  syarat- syarat  bagi  pelanggaran  pidana  untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
b. Hukum  pidana  formil  adalah  kumpulan aturan hukum yang mengaturcara mempertahankan  hukum  pidana  materiil terhadap pelanggaranyang dilakukan oleh orang-orang  tertentu,  atau  dengan  kata lain,mengatur  cara  bagaimana  hukuman pidana materiil diwujudkansehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur  caramelaksanakan  keputusan hakim(Marpaung, 2005).
Berdasarkan    pendapat  diatas  , hukum pidana  materil  berisi  larangan  atau  perintah jika  tidak  terpenuhi  diancam sanksi, sedangkan  hukum  pidana  formil  adalah
aturan hukum yang mengatur cara menjalankan  dan  melaksanakan  hukum pidana materil.
Tujuan  pemidanaan  ini  merupakan bagian  yang  sangat  mendasar  dan  penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan  diseluruh  negara.  Menurut  Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pemidanaan  yaitu  menetapkan  suatu  pidana tidak  terlepas  dari  tujuan  politik  kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan  masayarakat  untuk  mencapai kesejahteraan.  Oelh  karena  itu  untuk menjawab  dan  mengetahui  tujuan  serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori  tentang  pemidanaan  yang  ada (Muladi, 1995).
a. Teori absolut atau teori pembalasan Menurut  teori  ini  pidana  diajtuhkan semata-mata  karena  orang  telah  melakukan kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pidana merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada sebagai  pembalsan  kepada  orang  yang  telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar  pembenar  dari  penjatuhan  pidana  itu terletak  pada  adanya  kejahatan  itu  sendiri, oleh  karena  itu  pidana  mempunyai  fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. b. Teori Relatif atau teori tujuan
Menurut  teori  ini  penjatuhan  pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan  atau  pengimbalan.  Pembalsan itu  sendiri  tidak  mempunyai  nilai  tetapi
hanya sebagai sarana melindungi kepentingan  masyarakat.  Teori  ini  berbeda dari  teori  absolut,  dasar  pemikiran  agar suatu  kejahatan  dapat  dijatuhi  hukuman artinya  penjatuhan  pidana  mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.
c. Teori gabungan
Selain  teroi  absolut  dan  teori  relatif juga  ada  teori  ketiga  yang  disebut  teori gabungan.  Teori  ini  muncul  sebagai  reaksi dari  teori  sebelumnya  yang  kurang  dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.
Tujuan  pemidanaan  dalam  RUKHP dalam  Pasal  54  yang  menyatakan  bahawa pemidanaan bertujuan :
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan megadakan  pembinaan  sehingga  menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarkat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Pada  hakikatnya  pengertian  hakim tercantum dalam KUHAP, yang
menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan  Negara  yang  diberi  wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili  adalah  serangkaian  tindakan hakim  untuk  menerima,  memeriksa  dan memutus  perkara  pidana  berdasarkan  asas bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  di  sidang pengadilan  dlaam  hal  menurut  cara  yang diatur  dalam  Undang-Undang  (Pasal  1  ayat (9) KUHAP).
Putusan  pengadilan  atau  putusan hakim  pada  dasarnya  memiliki  3    (tiga) macam  putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan, adapun jenis- jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut : a. Putusan bebas
Ini  terjadi  jika  pengadilan  berpendapat bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  disidang, keslaahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  (Pasal  191 ayat (1)).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan
Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa perbuatan  yang  didakwakan  kepada terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu tidak  merupakan  suatu  tindak  pidana (Pasal 191 ayat (2)).
c. Putusan pemidanaan
Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa terdakwa  bersalah  melakukan  tindak
pidana  yang  didakwakan  kepadanya, maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana (Pasal 193 ayat (1)).
Aspek  “pertimbangan-pertimbangan yuridis  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang didakwakan”  merupakan  konteks  penting dalam  putusan  hakim(Mulyadi,  n.d.).  Padaa hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian  unsur-unsur  ( bestendallen )  dari suatu  tindak  pidana  apakah  perbuatan terdakwa  tersebut  telah  memenuhi  dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan  oleh  jaksa/penuntut  umum. Dapat diaktan lebih jauh bawa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara  langsung  akan  berpengaruh  bersar terhadap amar/doktrin putusan hakim.
Lazimnya,  dalam  praktik  peradilan pada putusan hakim sebelum
“pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim  akan  menarik  kesimpulan  yang  di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi,  keterangan terdakwa, dan  barang  bukti  yang  diajukan  dan diperiksa dipersidangan(Mulyadi, n.d.).
Berikut akan dijelaskan pertimbangan- pertimbangan  hakim  yang  bersifat  yuridis dan Non yuridis :
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan  hakim  yang  didasarkan pada  faktor-faktor  yang  terungkap dipersidangan  dan  oleh  undang-undang telah  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus
dimuat  dalam  putusan,  pertimbangan yuiridis diantaranya :
a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
b. Keterangan saksi;
c. Keterangan terdakwa;
d. Pasal-pasal  dalam  undang-undang yang terkait.
2) Pertimbangan yang bersifat Non yuridis Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya :
a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
b. Kondisi diri dari terdakwa.
Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis  dan  non  yuridis  yang  telah disebutkan diatas, terdapat hal yang meberatkan  dan  meringakan  dalam  hal penjatuhan  pidana  yang  diberikan  oleh hakim  kepada  terdakwa  ,  hal-hal  tersebut adalah sebagai berikut :
1) Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu :
a. Meresahkan masyarkat;
b. Sifat  dari  perbuatan  terdakwa  itu sendiri;
c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
d. Terdakwa sudah pernah dihukum.
2) Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu :
a. Belum pernah dihukum;
b. Menyesali perbuatannya;
c. Mengakui perbuatannya;
d. Bersikap sopan dipersidangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa,  dikarenakan  perundang-undangan pidana  yang  ada  di  indonesia  baik  itu perundangan-undangan  yang  bersifat  umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana. Tidak  adanya  batas  minimum  inilah  yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan  pidana.  Sehinggan  hal  ini sering  menimbulkan  perbedaan  hukuman atau sering disebut disparitas pidana.
Menurut  Cheang  Molly  (Muladi  dan Barda  Nawawi  Arief,  1998), disparity  of sentencing atau  disparitas  pidana,  adalah penerpan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya  dapat  diperbandingkan  tanpa pembenaran yang jelas.
Sebagaimana telah disebutkan didalam bab  pendahuluan  terdahulu  bahwa  dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan  dalam  penjatuhan  pidana  yang lebih  dikenal  dengan  disparitas.  Lebih spesifik  dari  pengertian  itu,  menurut Harkristuti  Harkrisnowo  disparitas  pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
a. Disparitas  antara  tindak  pidana  yang sama;
b. Disparitas  antara  tindak  pidana  yang mempunyain  tinfkat  keseriusan  yang sama;
c. Disparitas  pidana  yang  dijatuhkan  oleh satu majelis hakim;
d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan  oelh  majelis  hakim  yang berbeda  untuk  tindak  pidana  yang sama(Harkrisnowo, 2003).
Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari(Loqman, 2002):
a. faktor intern;
b. faktor pada undang-undang itu sendiri;
c. faktor penafsiran;
d. faktor politik; dan
e. faktor sosial.
Disparitas putusan dalam hal penjatuhan  pidana  diperbolehkan  menurut pasal  12  huruf  (a)  KUHP  yang  menyatakan pidana  penjara  serendah-rendahnya  1  (satu) hari  dan  selama-lamanya  seumur  hidup. Disparitas  pidana  dapat  diartikan  sebagai penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap tindak pidana yang sama ( same offence ) atau terhadap  tindak-tindak  pidana  yang  sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan ( offence of comparable seriousness ) tanpa dasar pembenaran  yang  jelas(Muladi  dan  Barda Nawawi Arief, 2005).
Faktor  yang  dapat  menyebabkan timbulnya  disparitas  pidana  adalah  tidak adanya  pedoman  pemidanaan  bagi  hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto
mengatakan  bahwa  pedoman  pemberian pidana  akan  memudahkan  hakim  dalam menetapkan pemidanaannya, setekah terbukti  bahwa  terdakwa  telah  melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya(Sudarto, 1981).
Pedoman pemberian pidana itu memuat  hal-hal  yang  bersifat  objektif mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  si pelaku  tindak  pidana  sehingga  dengan memperhatikan  hal-hal  tersebut  penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami  mengapa  pidananya  seperti  hasil putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim. Pendapat  Sudarto  ini  dibenarkan  pula  oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan  disparitas  secara  mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional(Sudarto, 1981).
Faktor  penyebab  terjadinya  disparitas pidana  dapat  ditinjau  dari  segi  teoritis yuridis  dan  segi  empiris.  Dari  segi  teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya :
a. Eksistensi  kebebasan  dan  kemandirian hakim dalam UUD RI 1945
Pengertian  kekuasaan  kehakiman  yang bebas  dan  mandiri  berdasarkan  buku Pedeoman  Perilaku  Hakim  ( Code  of Conduct ) yang diterbitkan oleh Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai  moralitas  dan  wajib  dijunjung
tinggi  oleh  para  hakim  di  Indonesia  baik
di dalam maupun di luar kedinasannya(Mahkamah Agung RI,
2006).
b. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada
Asas  kebebasan  hakim  atau judicial discretionary  power dijamin  sepenuhnya dalam  Pasal  1  UU  No.48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
c. Teori Ratio Decidendi Ratio  Decidendi atau rationes  decidenci adalah  sebuah  istilah  latin  yang  sering diterjemahkan  secara  harfiah    sebagai alasan  untuk  keputusan  itu. Black’s  Law
Dictionary menyatakan ratio  decidendi sebagai  “ the  point  in  a  case  which determines  the  judgement ”  atau  menurut Barron’s  Law  Dictionary adalah  “ the
principle which the case
establishes .”(Huda, 2016)
d. Teori Dissenting Opinion
Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar  putusan  hukum  dalam  suatu  kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk  dan  multi  kultur,  perbedaan tentang  pemahaman  suatu  hukum    sudah menjadi  hal  yang  biasa(“Pengertian  Dan Konsep Dissenting Opinion,” 2016).
e. Doktrin Res  Judicate  Pro  Veritate Hebetur
Res Judicate Pro Veritate Hebetur, lazim disingkat Res  Judicate berasal  dari
bahasa Latin “ Res ludicata” yang berarti suatu yang telah diputuskan.
Black’s  Law  Dictionary,  sixth  edition, merumuskan res  judicata sebagai:  “ A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement renderd  by  a  court  of  competent jurisdiction on the merits is conclusive as to  the  rights  of  the  parties  and  their privies,  an  as  to  them,  constitutes  an absolute  bar  to  a  subsequent  action involving  the  same  claim,  demand  or cause of action”.
( Black’s  Law  Dictionary,  sixth  edition, merumuskan res  judicata sebagai:  “hal ini  diputuskan,  hal  yang  secara  hukum ditindaklanjuti  atau memutuskan. Sebuah hal  atau  masalah  diselesaikan  oleh penilaian.  Aturan  penilaian  akhir  yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi  yang  kompeten  pada  manfaat meyakinkan  mengenai  hak-hak  para pihak  dan  privat  mereka,  seperti  mereka, yang  merupakan  hak  yang  mutlak  untuk bertindak  berikutnya  melibatkan  klaim permintaan atau penyebab tindakan.)
Dari segi empiris, pertimbangan kedaan  terdakwa  meliputi  kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan  juga  dapat  mempengaruhi pertimbangan  hakim.  Hakim  sendiri  tidak
boleh  memutus  dalam  keragu-raguan  dan berprinsip  pada in  dubio  proreo, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik  kesimpulan,  bahwa  faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat  ditinjau  dari  segi  teoritis  yuridis  dan segi  empiris.  Dari  segi  teoritis  yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi  kebebasan  dan  kemandirian  yang dimiliki  oleh  hakim  dalam  UUD  RI  1945 serta  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  ada, teori  ratio  decidendi,  teori  dissenting opinion,  dan  doktrin  res  judicate  pro varitate  hebeteur. Selain  masalah  yuridis yang  disebutkan  diatas  faktor  KUHP  juga menjadi  masalah  dalam  teoritis  yuridis, dikarenakan  KUHP  tidak  mengatur  tentang minimal  khusus  penjatuhan  pidana  terhadap terdakwa.  Dari  segi  empiris  pertimbangan keadaan  terdakwa  meliputi  kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di perisdangan  juga  dapat  mempengaruhi pertimbangan  hakim.  Hakim  sendiri  tidak boleh  memutus  dalam  keragu-raguan  dan berprinsip  pada in  dubio  proreo ,  sehingga muncul suatu disparitas pidana.
Kebebasan  hakim  juga  merupakan faktor  terjadinya  disparitas  pemidanaan.  Di Indonesia  asas  kebebasan  hakim  ( judicial discretionary  power )  dijamin  sepenuhnya dalam  Pasal  1  UU  No.48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dasar pertimbangan  Hakim  dalam  penentuan pengambilan  putusan  hingga  menyebabkan adanya  disparitas  pemidanaan  pada  perkara pidana,  berdasarkan  asas Nulla  Poena  Sine Lege hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana  berdasarkan  jenis  dan  berat  sanksi sesuai  dengan  takaran  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang.  Hambatan  dan  kesulitan lain yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya  bukti  materil  yang  diperlukan sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan,  serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional  dimana  metode  penjatuhan hukuman  masih  bertitik  tolak  pada  keadaan pemeriksaan  persidangan  saja  dikarenakan penentuan  berat  dan  ringannya  hukuman terdakwa  masih  dilakukan  secara  subjektif oleh hakim.

## 2. Saran
Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat,  oleh  karena  itu  hakim  harus memperhatikan  aspek  disparitas  penjatuhan pidana  untuk  memenuhi  nilai  keadilan
substantif,  serta  dalam  memutuskan  suatu perkara  sebaiknya  hakim  tidak  hanya mendengarkan korban saja, tetapi juga harus tetap mendengarkan pembelaan dari terdakwa  dan  mempertimbangkannya  agar hakim  dapat  bersifat    seadil  mungkin, dengan cara meninggalkan metode penjatuhan  pidana  yang  bersifat  tradisional atau konvensional tersebut.
Hal  tersebut  dapat  dijadikan  upaya untuk meminimalisir disparitas pemidanaan. Upaya  untuk  meminimalisir  hal  tersebut, maka  penggunaan  logika  hukum  menjadi sebuah solusi, yaitu dengan metode :
a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
b. Memahami kesesatan hukum
( fallacies of law );
c. Pengunaan  penalaran  induksi  dan deduksi secara tepat;dan
d. Penemuan dan penerpaan hukum.
Bagaimanapun  disapritas  pidana  tidak dapat dihilangkan secara mutlak. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan  jenis  pemidanaan  yang  tepat untuk diajtuhkan kepada terdakwa, sehingga dengan  adanya  pedoman  tersebut  dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  sesuai dengan asas persumptive sentencing.

## DAFTAR PUSTAKA
Harkrisnowo, H. (2003). Rekonstruksi
Konsep  Pemidanaan :  Suatu  Gugatan
Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan  di  Indonesia .  Jakarta: Majalah KHN Newsletter.
Huda,  M.  (2016).  titles  Ratio  Decidenci accessed  in  20.  Retrieved  September 20, 2016, from http://miftakhulhuda.com/2011/03/rati odecidenci Komisi  Yudisial  RI.  (2014). Disparitas Putusan Hakim:Identifikasi dan Implikasi .  Jakarta:  Sekjen  Komisi
Yudisial RI.
Loqman,  L.  (2002). HAM  dalam  HAP . Jakarta: Datacom.
Mahkamah  Agung  RI.  (2006). Pedoman Perilaku  Hakim .  Jakarta:  Mahkamah Agung.
Marpaung,  L.  (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Mertokusumo,  S.  (2007). Hati  Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius  Sudirman .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Muladi.  (1995). KAPITA  Selekta  Sistem Peradilan Pidana . UNDIP.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  (1984). Teori-teori  Dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  (1998).
Teori-teori  Dan  Kebijakan  Pidana .
Bandung: Alumni.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  (2005).
Teori-teori  Dan  Kebijakan  Pidana .
Bandung: Alumni.
Mulyadi,  L.  (n.d.). Seraut  Wajah  Putusan
Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Pidana .
Citra Aditya Bhakti.
Pengertian Dan Konsep Dissenting Opinion.
(2016). Retrieved September 20, 2016, from  http://id.shvoong.com/law-and- politics/administrative-law/2172112
Sudarto.  (1981). Kapita  Selekta  Hukum
Pidana Indonesia . Bandung: Alumni.
Wijayanto,  I.  (2012).  Disparitas  Pidana Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang,
7 , 208.