## PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI
REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI
Mujiati & Nuraini Aisiyah *
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: Land Redistribution is  one  of the efforts  to reduce the inequality of land tenure and ownership, especially for tenants and small farmers. The regulations  stipulated in  the Government Regulation No. 224,  the year 1961 related to the objects of redistribution must be suited to the reality of development  in which the land  is no longer available. This needs the guidelines to implement.  In 2013. the Directorate of Land Reform of the BPN RI issued  guidelines of land redistribution which was in line with the similar government regulations. In Musuk subdistrict, Boyolali Regency, the implementation of land redistribution suited the technical operation of 2013. Those having the right to receive were   elligible  as required in Article 8 and 9 of the Government Regulation No. 224 of 1961. In order to optimize the production and income of the land beneficiaries, the land receivers need to form  an   as a breakthrough for land/access to  obtain the capital.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords : Land Redistribution, object and subject of redistribution.
Intisari Intisari Intisari Intisari Intisari: Redistribusi tanah sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah terutama bagi penggarap  dan petani gurem. Peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai obyek redistribusi harus disesuaikan dengan perkembangan yang kenyataannya tidak tersedia lagi. Petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi saat ini diperlukan untuk melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2013 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Landreform BPN RI  yang merupakan petunjuk pelaksanaan PP 224 tahun 1961. Subyek penerima tanah hasil redistribusi telah memenuhi syarat dan prioritas yang diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Dalam rangka mengoptimalkan produksi dan pendapatan, masyarakat penerima tanah perlu membentuk organisasi penerima tanah unuk melakukan terobosan/akses permodalan.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci : Redistribusi tanah, obyek dan subyek redistribusi.

## A. Pengantar
Pasal 33 ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu peraturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peaturan dasar Pokok- Pokok agra-
ria. Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini menyata- kan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh  rakyat dalam tingkatan tertinggi dibe- rikan hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkan- dung  didalamnya. Berdasarkan hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang untuk:
1. mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. menentukan dan mengatur hubungan–hu- bungan hukum antara orang-orang dengan
* Mujiati dan Nuraini Aisiah adalah Staf Pengajar
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar hak menguasai dari Negara terse- but, maka ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik diri sendiri maupun bersama- sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Tetapi dalam rangka pemberian hak atas tanah tersebut pada dasarnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan dan kemerde- kaan dalam masyarakat dan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (pasal 2 ayat 3 UUPA). Badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang diserahi tugas oleh Negara dalam pengaturan pertanahan yang menjalan- kan pasal 33 ayat 3 UUD 1945  dan UUPA pasal 2, maka ditetapkanya peraturan tentang pem- batasan pemilikan tanah pertanian oleh ma- sayarakat, pemilikan tanah absentee dan pro- gram redistribusi tanah yang masuk kedalam program landreform . Tanah merupakan asset terpenting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup dan menggantungkan hidupnya kepada tanah. Dengan diberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memiliki hak atas tanah, mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah tersebut untuk kesejahteraan hidupnya.
Pada kenyataanya, saat ini terjadi ketim- pangan penguasaan pemilikan tanah, khususnya bagi orang-orang yang menggantungkan hidup- nya dari tanah pertanian atau petani tersebut. Bahkan ada petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan bekerja sebagai petani gurem atau buruh tani. Jumlah rumah tangga usaha perta- nian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibandingkan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 2013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan
kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha pertanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. 1 Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah tidak hanya terjadi di Jawa saja, bahkan di luar Jawa. Desa Carawali Kabupaten Sidrap, dari 137 petani sebanyak 53,2% tidak memiliki tanah di tahun 2007. 2 Ada berbagai sebab adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian tersebut. Kekayaan dan kekuasaan yang menjadikan penyebab umum yang terjadi di masyarakat.  Seseorang yang memiliki uang yang lebih bisa mendapatkan tanah pertanian yang luas. Begitu pula seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat memiliki tanah pertanian yang luas pula. Redistribusi ta- nah sebagai salah satu bagian dari kegiatan land- reform yang bertujuan untuk mengatasi ketim- pangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian.
Pelaksanaan redistribusi tanah juga dilaksa- nakan di Kabupaten Boyolali. Ketepatan Sasaran Penerima Tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang merupakan bagian dari kegiatan landreform di Indonesia. Peraturan pelaksanaan tedistribusi tanah tersebut diatur dalam PP 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang didalamnya terdapat jenis-jenis  tanah obyek landreform/obyek redistribusi dan juga subyek redistribusi  yang menjadi prioritas untuk mendapatkan tanah hasil redistribusi.
Pelaksanaan program Landreform yang ber- tujuan secara umum untuk mempertinggi taraf
1 Novianto (2014) “Ledakan Petani Gurem di Jawa Tengah” Opini Publik Koran Muria, Yogyakarta, 3 Maret 2014
2 Valeriana Darwis (2007) ‘keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan petani, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanaian, Litbang Dep.Tan, hlm.167.
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca- sila. Pelaksanaan Landreform juga sejalan dengan salah satu prinsip yang akan diwujudkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik In- donesia, yaitu prinsip kedua yang berbunyi: Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan Landreform dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahte- raan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalam- nya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah obyek landreform. Rediatribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada petani peng- garap yang telah memenuhi persyaratan keten- tuan peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Fokus pembagian tanah pertanian kepada petani penggarap dan petani gurem yang hanya memiliki tanah pertanian yang  (sempit) atau petani tanpa tanah. Program redistribusi tanah digalakkan sejak tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Program redistribusi tanah obyek land- reform diwujudkan dalam Peraturan Pemerin- tah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi. Tanah-tanah yang dibagikan adalah tanah-tanah obyek landreform yang meliputi: a. Tanah kelebihan maksimum b. Tanah absentee c. Tanah swapraja dan bekas swapraja d. Tanah yang dikuasai oleh negara
Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Peme- rintah Nomor 224 tahun 1961 ditentukan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima ta- nah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong prioritas. Penerima yang tergolong prioritas tersebut antara lain: penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang menger- jakan tanah yang bersangkutan apabila tanah obyek landreform bekas tanah kelebihan maksi- mum maupun tanah absentee. Prioritas selan- jutnya adalah penggarap yang belum sampai 3 tahun menggarap anah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha, pemilik yang luasnya kurang dari 0,5 ha dan petani atau buruh tani lainnya.
Syarat–syarat yang harus dipenuhi bagi pene- rima tanah redistribusi meliputi:
a. WNI
b. Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan
c. Kuat kerja dalam pertanian
Perkembangannya muncul Petunjuk Pelak- sanaan   (Juklak) Redistribusi Tanah Tahun 2013. Juklak Redisrtibusi Tanah  tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Landreform BPN RI. Tanah obyek Landreform meliputi :
1. Tanah Negara
2. Tanah Negara IP4T
3. Tanah Obyek Landreform (TOL) Belum Diketahui Letak Pastinya
4. Tanah Obyek Landreform (TOL)
5. Tanah Obyek Landreform (TOL)  IP4T
Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Tanah Negara dapat berasal dari TN bebas, tanah bekas hak, tanah hak yang dilepas pemiliknya kepada Negara (termasuk di dalamnya tanah masyarakat adat/marga/ ulayat), tanah hasil penyelesaian konflik dan atau seng- keta pertanahan, serta tanah terlantar. Tanah ini mungkin pernah dilaksanakan kegiatan IP4T
dimana pengukurannya tidak kadastral. Tanah Negara IP4T adalah Tanah negara hasil kegiatan IP4T dimana pengukurannya kadastral. Tanah Obyek Landreform  Belum  Diketahui Letak Pas- tinya adalah tanah yang menurut ketentuan sudah menjadi TOL atau tanah yang sudah ditegaskan menjadi TOL, akan tetapi letak tepat- nya di lapangan belum diketahui secara pasti. Tanah Obyek Landreform adalah tanah yang menurut ketentuan sudah menjadi TOL atau tanah yang sudah ditegaskan menjadi TOL, yang letak tepatnya di lapangan sudah diketahui. Tanah Obyek Landreform IP4T adalah TOL yang diatasnya telah dilakukan kegiatan IP4T di- mana pengukuran bidang tanahnya sudah kadastral.
Mengenai subyek penerima tanah terdapat persyaratan umum dan juga persyaratan khusus seperti halnya yang tercantum dalam PP 224 tahun 1961. Selain itu dalam Juklak redistribusi tahun 2013 terdapat kegiatan yang dinamakan bina penerima tanah. Bina penerima tanah bertujuan agar penerima tanah dapat meman- faatkan tanah yang diterima seoptimal mungkin sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup subyek penerima redistribusi tanah. Kegiatan pada tahapan ini dilaksanakan  oleh Satgas Bina Penerima Tanah. Kegiatan ini dapat dipersiapkan setelah seleksi calon penerima redistribusi dan penyuluhan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.
Secara garis besar tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Persiapan dan Perencanaan
Kegiatan ini pada intinya bertujuan untuk mengetahui potensi, permasalahan dan ke- butuhan para penerima tanah melalui kegiatan pemetaan sosial tentang sumber- sumber ekonomi yang tersedia dan dapat di akses oleh penerima tanah.
2. Melakukan penyuluhan.
Materi penyuluhan mencakup pembentukan organisasi yang efektif, ketersediaan sumber- sumber ekonomi yang tersedia, mekanisme pendampingan dalam memperoleh akses dari pemilik sumber-sumber ekonomi.
3. Membentuk organisasi penerima tanah yang efektif
Pada prinsipnya organisasi penerima tanah yang efektif dibentuk dari, oleh dan untuk penerima tanah. Satgas Bina Penerima Tanah memberikan pendampingan dalam proses pembentukannya.
4. Melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Kagiatan fasilitasi dan koordinasi dilakukan dalam rangka menentukan dengan pihak- pihak yang memiliki sumber-sumber ekono- mi: modal, manajemen, teknologi, pasar, dan peningkatan kapasitas penerima TOL. Para penerima tanah difasilitasi dalam mempe- roleh akses dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kebutuhan.
5. Kerjasama kemitraan
Kegiatan bina penerima tanah bersifat multi- sektoral sehingga diperlukan koordinasi yang intensif, kontributif dan bersinergi baik secara internal maupun eksternal. Agar koordinasi berjalan dengan efektif perlu dilakukan ker- jasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).
Agenda Reforma Agraria muncul pada tahun 2007, saat kepala Badan pertanahan Nasional dijabat oleh Joyo Winoto. Reforma Agraria me- rupakan agenda nasional, terbukti Reforma Agraria telah melalui pembahasan khusus antara Badan Pertanahan Nasional. Menteri kehutanan dan Menteri Pertanian. Presiden SBY juga me- nyatakan ke publik  komitmen pemerintah untuk melaksanakan redistribusi tanah dalam pidato tahunan pada 31 Januari 2007. Komponen- komponen kebijakan Landreform berhasil dimasukkan dalam RPJP tahun 2005-2025 (Un-
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
dang-Undang Nomor 17/2007). 3 Redistribusi tanah sebagai salah  satu kegiatan landrefom . Tujuan pelaksanaan landreform secara umum adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembagunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria, hal yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi batas pengua- saan dan pemilikan tanah di daerah program redistribusi, Pengaturan penguasaan tanah dan program konsolidasi tanah obyek redistribusi yang menjadi tertata diharapkan terjadi efisiensi dan produktif itas penggunaan tanah. 4 Penda- patan/penghasilan petani penggarap tergantung pada penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian yang dimiliki guna mening- katkan taraf hidupnya. Hasil sementara dari sen- sus pertanian (SP) 2013, menunjukan data yang cukup memprihatinkan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Tengah pada SP 2013 mengalami penurunan 25,65 persen, dibanding- kan dengan SP 2003. Yaitu dari 5,771 juta di SP 2003, berkurang menjadi 4,291 juta di SP 2013. Dan dari 4,291 juta rumah tangga usaha tani tersebut, 77,7 persennya adalah petani gurem (lahan kurang dari 0,5 Hektar) atau sebanyak 3,31 juta. Artinya dari 4 rumah tangga usaha per- tanian, 3 diantaranya adalah petani gurem. Sung- guh sangat memprihatinkan. 5
Kesejahteraan dapat tercapai apabila pemili- kan dan penguasaan  tanah oleh kaum tani dapat dimanfaatkan dan dapat mencukupi kebutuhan hudupnya. Produksi tanah pertanian dapat men-
cukupi kebutuhan hidup satu keluarga apabila pemilikan dan penguasaan tanah yang  cukup luas. Pemanfaatan tanah pertanian yang luasan- nya kecil kurang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani, sedangkan  penguasaan tanah pertanian yang luasannya lebih besar akan dapat lebih memberikan pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup petani yang akhirnya akan membawa kesejah- teraan. 6 Pelaksanaan redistribusi telah tepat sasaran sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PP 224 tahun 1061. Pihak-pihak penerima redistri- busi adalah petani yang telah memenuhi syarat- syarat dalam pasal 8 dan pasal 9 peraturan terse- but. Tanah yang diterima oleh petani penggarap telah diberikan hak milik berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224  tahun 1961. 7
Berdasarkan skala prioritas bagi penerima redistribusi tanah tersebut harus menjadi pedo- man yang mengikat bagi penyelenggara program redistribusi untuk menentukan subyek penerima redistrubusi tanah tersebut. Kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam hal ini Subsi Konsolidasi tanah dan Landreform sebagai salah satu instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan redistribusi tanah.  Adanya pasal 8 PP 224 tahun 1961 tersebut merupakan aturan yang tetap dan harus dipenuhi dalam penentuan subyek pene- rima redistribusi tanah yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota. Kadangkala dalam penentuan subyek penerima tersebut tidak mempertimbangkan bahwa penerima tanah obyek landreform adalah orang-orang yang memang membutuhkan tanah tersebut
3 Noer Fauzi Rachman (2012), Land Reform Dari Masa Ke Masa, hlm.102.
4 Darsini (2011), Analisis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten pati, Ringkasan Eksekutif Thesis, Programpascasarjana Institut Pertanian Bogor.
5 Dalam Novianto.log.cit,hlm .2.
6 Indriayati (2005) “Kontribusi Penguasaan/Pemilikan Tanah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani” Studi di Desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Puslitbang BPN, Jakarta.
7 Yoga Tri Utomo (2011) “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kabupaten Klaten” Thesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
ataukah  kurang membutuhkan. Biasanya dalam pelaksanaan di lapangan penerima tanah adalah orang-orang yang masuk dalam skala prioritas yang telah ditentukan dalam peraturan perun- dang-undangan tersebut sebagai pedoman. Seyogyanya dalam pelaksanaan redistribusi dalam hal ini penentuan subyek penerima tanah harus mengingat kembali tujuan dari landreform yang telah dikemukakan di atas, sehingga redis- tribusi tanah menjadi tepat sasaran. Penerima redistribusi haruslah mereka-mereka yang me- mang memerlukan/membutuhkan tanah terse- but, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi petani penggarap atau petani gurem. Penerima tanah jangan sampai diberikan kepada orang-orang (petani) yang telah memiliki tanah garapan yang luas dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebu- tuhan hidupnya. Apabila hal itu terjadi dapat dikatakan pelaksanaan redistribusi tanah tidak tepat sasaran, yaitu petani yang memang mem- butuhkan yang dari pelasanaan redistribusi tanah tersebut.

## B. Penentuan Obyek Redistribusi Tanah di Kabupaten Boyolali
Kabupaten Boyolali selama lima tahun  ter- akhir tidak dilaksanakan  redistribusi tanah obyek landrefor m murni. Maksudnya pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dida- hului dengan identifikasi atas tanah-tanah obyek landreform seperti tanah Negara, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan sebagainya sebagaimana diatur PP 224 tahun 1961. Obyek tanah  yang diredistribusi di wilayah kabupaten Boyolali adalah tanah hasil redistribusi obyek landreform lama yang secara prosedural telah dilaksanakan sesuai PP 224 tahun 1961 namun belum ditindaklanjuti dengan pendaftaran haknya. Tegasnya pelaksanaan program redistri- busi tanah Kabupaten Boyolali  sebagai contoh penelitian di Kecamatan Musuk (Desa Kebongu-
lo dan Sukorejo) adalah diusulkan/ dialokasikan pada obyek redistribusi lama yang belum ditin- daklanjuti dengan pendaftaran haknya/sertipi- kasi. Jadi pada dasarnya lokasi sudah ditegaskan sebagai tanah obyek landreform pada pelaksa- naan redistribusi terdahulu, oleh karena itu pada pelaksanaan redistribusi ini tidak perlu lagi untuk proses penegasan tetapi dititikberatkan pada inventarisasi obyek- obyek baru, pengukuran, pemberian hak melalui redistribusi tanah dan pendaftaran hak dengan prosedur dan langkah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pemerintah desa mengajukan permohonan
kepada kantor pertanahan
Permohonan dari pihak pemerintah desa yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali yang menyatakan ke- inginannya agar tanah- tanah di wilayah desa yang bersangkuran menjadi lokasi redistri- busi tanah obyek landreform. Tentunya telah diinventaris terlebih dahulu secara jelas jumlah bidangnya, penngarapnya dan tanah tersebut masuk dalam tanah Negara yang menjadi obyek landreform (tanah dc).
2. Pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan kepada Desa.
Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali mem- berikan surat pemberitahuan kepada kepala desa bahwa desanya terpilih menadi lokasi redstribusi tanah obyek landreform. Hal ini dilakukan karena perlu adanya prioritas mengenai lokasi-lokasi yang akan dipilih menjadi lokasi redistribusi. Hal ini dikaitkan dengan  kemampuan kantor pertanahan dan anggaran yang tersedia untuk membiayai program tersebut.
3. Penyuluhan kepada masyarakat calon pene- rima
Langkah selajutnya adalah dilakukan penyu- luhan kepada masyarakat calon penerima redistribusi tanah obyek landreform dan berkaitan dengan persyaratan-persyaratan
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Materi penyuluhan juga disampaikan tujuan diadakannya redistribusi tanah tersebut dan manfaat yang dapat diterima setelah pene- rima redistribusi mendapatkan hak milik atas tanah redistribusi obyek landreform. Kegiatan penyuluhan juga diadakan tanya jawab antara pihak penyuluh dari kantor pertanahan dan pihak masyarakat calon penerima tanah redistribusi.
4. Penyiapan berkas- berkas persyaratan oleh calon penerima tanah
Berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon/calon penerima tanah tedistribusi an- tara lain:
- Surat pernyataan sebagai penggarap tanah/
yang megenai tanah tersebut dan data diri sesuai KTP. Data mengenai f isik tanah yang dikuasai  berupa letak tanah, luas tanah, jenis tanah dan pemanfaatannya.
- Daftar inventarisasi Penguasaan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah  yang melipu- ti: lokasi tanah, status tanah yaitu tanah obyek landreform, luas tanah, batas-batas, pekerjaan penerima tanah redis.
- Surat keterangan kepala desa mengenai penguasaan tanah obyek landreform yang disertai 2 orang saksi. Surat keterangan ini menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam surat keterangan ini memang benat- benar pemilik/penggarap/yang menguasai tanah obyek landreform.
- Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor desa yang berisi luas tanah , bats tanah, dan pernyatan bahwa penggarap tanah bertempat tinggal di lokasi letak tanah.
- Permohonan pengukuran yang ditujukan kepada kepala Kantor pertanahan.
- Kartu Tanda Penduduk
- Bukti penbayaran Pajak Bumi dan Bangunan - Pembuatan surat pernyataan pemasangan tanda batas
- Pembuatan sket lokasi tanah yang bersang- kutan.
5. Pengukuran Tanah
Berdasarkan hasil inventarisasi penguasaan tanah obyek landreform dan berkas- berkas yang diajukan oleh pihak pemohon,maka dilakukan pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Boyolali. Hasil ukuran dituangkan dalam peta bidang tanah yang sekaligus diberikan Nomor Induk Bidang. Peta bidang skala 1: 1000 untuk setiap bidang tanah sebagai lam- piran berkas untuk penerbitan SK pemberian hak milik tanah Negara obyek landreform kepada penerima tanah redistribusi.
Sebelum dikeluarkannya SK Pemberian Hak milik terlebih dahulu pihak kantor perta- nahan melakukan cross check apakah tanah yang dimohon dan akan didaftar dan diberi- kan hak milik memang benar-benar meru- pakan tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebelumnya. Menurut kasubsi landreform dan konsolidasi tanah telah melakukan koordinasi dengan BPN RI dan Kanwil BPN bahwa tanah-tanah obyek land- reform yang telah ditegaskan, walaupun SK penegasan lama langsung didaftarkan saja. Tidak memerlukan SK penegasan baru. Inilah yang kami sebut kegiatan redistribusi lama yang memang belum didaftarkan. Dasar Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali me- nerbitkan SK Pemberian Hak Milik terhadap tanah-tanah obyek landreform yanitu adanya SK penegasan Nomor : 65-VI-1992  tanggal 16 April 1992 yang berlokasi di Kecamatan Musuk.
6. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik
Pemberian SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Obyek Landreform merupakan taha- pan yang terakhir dalam pelaksanaan redis- tribusi tanah obyek landreform yang dibe-
rikan kepada penerima redistribusi yang telah terdaftar dan memenuhi syarat yang ditetap- kan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerin- tah Nomor 224 tahun 1961. Pentetapan pene- rima redistribusi tesebut dilakukan oleh Kan- tor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kabu- paten yang tidak tersedia lagi tanah-tanah obyek landreform yang baru. Penerima tanah adalah masyarakat yang kenyataannya telah mengerjakan tanah tersebut baik yang tercatat dalam lampiran SK Penegasan tahun 1992 maupun ahli warisnya (anak, cucu). Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilak- sanakan di Kabupaten Boyolali khususnya yang dilakukan di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukorejo) merupakan salah satu tanah obyek landreform yang telah ditentukan dalam Juklak redistribusi tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktorat Land- reform BPN RI. Tanah-tanah tersebut me- mang tanah obyek landreform yang telah diketahui letak pastinya. Tanah tersebut telah ditegaskan dengan Surat Keputusan pene- gasan tanah Negara sebagai obyek landreform tersebut pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan telah dilampiri dengan peta rincikan yang memuat nama penggarap tanahnya, luas dan batas-baasnya. Tetapi untuk lebih memantapkan dalam proses Pemberian Hak Milik/ pendaftaran dilakukan pengukuran kembali dan untuk melihat kondisi fisik saat ini berserta perubahannya apabila ada. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui subyek penggarap tanah tersebut apabila telah berubah mengingat SK penegasan telah berlangsung selama kurang lebih 19 tahun. Sedangkan penguasaan tanah Negara obyek landreform tersebut terjadi lebih lama lagi sekitar tahun 1960-an. Tentunya banyak sekali yang telah berpindah kepada anak, cucu dari subyek yang menguasai
tanah pada saat diterbitkannya SK penegasan. Kantor Pertanahan  kabupaten Boyolali dalam menerbitkan SK pemberian Hak Milik atas tanah Obyek landreform tersebut memang benar-benar terhadap tanah obyek land- reform. Tanah tersebut berasal dari tanah Negara murni yang dikuasai/digarap oleh masyarakat Kecamatan Musuk khususnya Desa Kebongulo dan Sukorejo. Berdasarkan peta desa tanah-tanah Negara obyek land- reform telah dibedakan dengan tanah lain yang memiliki alas hak misalnya letter C. D dan tanah Kas Desa. Status tanah tersebut dinamai tanah dc untuk tanah obyek land- reform.  Tanah- tanah yang memiliki alas hak selain  Khusus  tanah dc yang telah ada Sk penegasannya didaftarkan sebagai tanah Negara obyek landreform dan kegiatan redis- tribusi tanah obyek landreform. Lebih jelas- nya dapat di lihat dalam Foto Peta Desa Ke- bongulo sebagai berikut:

## Gambar 1  :  Foto Peta Desa Kebongulo
Foto Peta Desa Kebongulo di atas dapat dilihat bahwa tanah- tanah dc berwarna biru muda. Pada legenda disebutkan peta yang berwarna biru muda tersebut sebagai tegal cultuur. Ber-
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
dasarkan SK Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform  yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1992 tersebut, bahwa tanah obyek landreform hampir di semua wilayah kecamatan Musuk. Pertimbangan lain Kantor Pertanahan Kabaupaten Boyolali mela- kukan redistribusi tanah obyek landreform lama karena tanah-tanah obyek landreform yang baru tidak terdapat lagi di wilayah Kabupaten Boyolali. Tanah-tanah obyek landreform yang telah ditegaskan pada tahun 1992 tersebut berasal dari tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah-tanah bekas Hak Erfpah dan tanah negara bebas. Hal inilah yang menjadi per- timbangan Kantor pertanahan dalam melaksa- nakan program redistribusi tanah obyek landre- form hanya pemberian hak milik atas tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebe- lumnya. Obyek redistribusi yang menurut PP 224 tahun 1961 yang meliputi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan bekas swapraja dan tanah Negara lainnya  yang pada kenyataannya sudah tidak tersedia di beberapa daerah di Indonesia, Sehingga obyek redistribusi diarahkan kepada obyek-obyek redistribusi yang lain yang telah tertera dalam Juklak Redistribusi Tanah tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Landreform Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ter- sebut. Tanah obyek landreform menurut PP 224 Tahun 1961 secara murni tidak tersedia, sehingga tidak relevan lagi apabila tanah yang diredis- tribusi berasal dari tanah-tanah yang tersebut dalan PP dimaksud. Salah satu tanah obyek landreform yang diredistribusi di kabupaten Boyolali, khususnya di Desa Kebobgulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk adalah tanah obyek landreform yang letaknya telah diketahui, karena memang telah ditegaskan tahun 1992 yang belum dilanjutkan penerbitan SK Hak Milik dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

## C. Ketepatan Sasaran Subyek Penerima Tanah Redistribusi Kabupaten Boyolali
Ktribusi adalah tepat seperti yang telah ditentukan memenuhi prioritas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Dalam PP 224 tahun 1961 telah dijelaskan masyarakat yang diprioritaskan dapat menerima tanah tersebut.
Berdasarkan data sekunder Kantor Perta- nahan kabupaten Boyolali berkaitan dengan penerima tanah hasil  redistribusi  di Desa ke- bongulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk  Kabu- paten Boyolali dapat dilihat dari beberapa indi- kator yang merupakan persyaratan umum bagi calon penerima tanah obyek landreform,  antara lain:  Status kewaeganegaraan, alamat tempat tinggal, matapencaharian, pernyataan penguasa- an tanah obyek landreform, kemampuan mengusahakan tanah,  penggunaan tanah, kepemilikan tanah sebelum menerima tanah redistribusi. Beberapa indikator tersebut dapat dilihat dalam berkas- berkas permohonan untuk diberikan tanah redistribusi obyek landreform kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Selain berkas permohonan di atas juga dapat dilihat dari lampiran SK pemberian hak Milik atas tanah redistribusi obyek landreform yang telah dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali  No. 05/SK-33-10/IX/2011 tanggal 19 Sep- tember 2011. Berdasarkan berkas permohonan redistribusi tanh dari calon penerima tanah da- pat di lihat bahwa:
- Status kewarganegaraan calon penerima redistribusi tanah obyek landreform kese- luruhan adalah warga Negara Indonesia yang terdapat pada data- data diri pemohon.
- Mengenai alamat tempat tinggal dapat dilihat dari Kartu Tanda penduduk calon penerima dan keseluruhan kedudukan tempat tinggal berada di wilayah Desa kebon gulo dan Suko- rejo Kecamatan Musuk
- Matapencaharian calon penerima juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk calon penerima yang memang bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani atau belum bekerja. Asumsi belum bekerja tetap di keseharian mereka membatu mengerjakan tanah perta- nian milik orang tuanya atau orang lain (bu- ruh tani).
- Pernyataan penguasaan tanah obyek landre- form dibuat oleh yang bersangkutan (calon penerima tanah) yang diketahui dan disyah- kan oleh kepala desa Kebon gulo dan Suko- rejo.
- Indikator tentang kemanpuan dalam mengu- sahakan tanah dapat dilihat dari usia calon penerima adalah usia angkatan kerja, yaitu 23 – 81 tahun.
- Penggunaan tanah onyek landreform yang dikuasai oleh calon penerima redistribusi dapat di lihat dari lampiran SK pemberian Hak Milik memang keseluruhan tanah dipergu- nakan untuk tegalan/pertanian.
- Luas tanah yang dimiliki oleh calon penerima redistribusi yang dilihat dari arsip berkas permohonan redis, bahwa keseluruhan pemohon tidak memiliki tanah garapan sendiri selain tanah obyek landreform yang mereka kuasai/garap yaitu tanah dc tersebut. Berdasarkan data sekunder Kantor Perta- nahan Kabupaten Boyolali tersebut dapat dikatakan bahwa penerima tanah hasil redistribusi di Desa Kebongulo dan Sukorejo telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemrintah No. 224 tahun 1961 tentang Pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Agar lebih jelas tentang ketepatan penerima tanah redis- tribusi di kedua desa tersebut dapat di lihat dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Ketepatan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk

## Sumber:  Laporan Penelitian Strategis STPN,  2013
Berdasarkan penelitian  di atas dapat diketa- hui bahwa sasaran subyek penerima redistribusi tanah obyek landreform selain dari data sekun- der yang diambil dari Kantor pertanahan juga mengambil data dari lapangan (masyarakat penerima redistribusi tanah). Desa Kebongulo dan Sukorejo menjadi lokasi redistribusi tahun 2011 dan 2012. Tanah yang diredistribusi adalah tanah- tanah dc yang tidak terdaftar dalam buku C desa Kebongulo. Tanah dc terletak di beberapa dusun yaitu dusun Kebongulo, Gatak, Gatakrejo, Gumukrejo. 8
Data ketepatan subyek penerima redistribusi diambil langsung  melalui wawancara kepada penerima redistribusi. Terbatasnya waktu dan tenaga peneliti mengambil sampel responden dengan arahan kepala desa untuk bertemu dengan responden. Berikut ini data mengenai responden dan ranah yang telah diterima dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform wilayah Kecamatan Musuk. Data responden dalam hasil penelitian ini adalah berasal dari 2 desa di Keca- matan Musuk. Harapannya responden dapat mewakili dari seluruh penerima tanah redistri- busi. Berdasarkan 15 orang responden di bawah ini sebagaian kecil merupakan nama-nama yang
8 Hasil wawancara dengan kepala desa Kebongulo dan Sukorejo Kecamatan Musuk.
No. Indikator Penerima Tanah Pasal 8 dan 9 PP 224 Tahun 1961 Pelaksanaan di Lapangan 1. Prioritas penerima tanah penggarap tanah ybs penggarap tanah ybs 2. Kewarganegaraan WNI WNI 3. Domisili di lokasi letak tanah di lokasi letak tanah 4. Pekerjaan Petani Petani 5. Kemampuan bekerja dalam pertanian Mampu Mampu berdasarkan usia angkatan kerja 6. Penggunaan tanah Pertanian Pertanian dan pekarangan 7 Kepemilikan tanah Penggarap/kepemilik an kurang dari 0,5 ha
Tidak memiliki
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
tercantum dalam lampiran SK penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform tahun 1992 di Kecamatan Musuk. Sebagian besar merupakan ahli waris penerima yang tercantum dalam SK penegasan tahun 1992 tersebut. Pada kenyata- anya mereka adalah penggarap tanah obyek landreform dan juga bertempat tinggal di lokasi letak tanah. Hasil wawancara disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Data Responden Subyek Penerima Redistribusi
Sumber:  Laporan penelitian Strategis STPN, 2013

## Tabel 3 Data Responden  Penerima Redistribusi
Tanah Obyek Landreform di Desa Sukorejo

## Sumber: Laporan penelitian Strategis STPN, 2013
Berdasarkan tabel 2  dan  3 di atas berhasil mengambil data dengan wawancara dengan 15 responden. Data tersebut di atas terlihat bahwa penggunaan riil tanah yang diterima oleh subyek redistribusi ada yang tidak sesuai dengan
ketentuan PP 224 tahun 1961. Ketentuan pera- turan bahwa tanah yang diredistribusi adalah tanah pertanian yang dapat memberikan man- faat hasil bagi penggarap tanah atau petani gu- rem dan meningkatan pendapatannya. Tetapi kenyataannya ada beberapa bidang tanah yang diterima dimanfaatkan untuk pekarangan atau tumah tinggal.  Sebagai penjelasan yang daiapt diterima adalah bahwa Rata- rata responden menggarap tanah  lebih dari 1 bidang.  Kebanya- kan setiap responden mendapat 2 bidang tanah. Satu bidang tanah dimanfaatkan untuk peka- rangan dan bidang yang lain dipergunakan untuk tegalan. Rata- rata tanah yang dipergu- nakan untuk tegalan  luasnya 1000 – 2000 m2. Sedangkan yang dipergunakan untuk tempat tinggal luasnya yang kurang dari 1000 m2. Kelimabelas responden tinggal di lokasi letak tanah yaitu Desa kebongulo dan Sukorejo. Pekerjaan penerima redistribusi adalah petani. Kenyataan di lapangan mengenai penggunaan/ pemanfaatan tanah sebagai tegalan dan peka- rangan yang telah dibangun rumah untuk tem- pat tinggal. Kenyataan yang terjadi bahwa me- mang status penggunaan tanah masih tanah pertanian walaupun riil yang terjadi adalah untuk pekarangan/pemukiman. Secara hukum tanah belum dimohonkan ijin aperubahan pengguna- an tanah di kantor pertanahan. Sehingga jelas bahwa status penggunaan tanah masih sesuai dengan ketentuan PP 224 tahun 1961 adalah per- tanian. Penyuluhan dan sosialisasi kepada pene- rima tanah redistribusi untuk mengajukan ijin perubahan penggunaan tanah bagi bidang tanah yang pada kenyataan telah berubah menjadi pekarangan sehingga sesuai dengan riil penggu- naan tanah, Hal ini dapat dilakukan oleh satgas bina penerima tanah yang kenyataan di lapangan belum terbentuk organisasi penerima tanah. Organisasi ini terbentuk dengan pendampingan dari satgas bina penerima tanah yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Oleh
NO NAMA/ UMUR PEKERJAAN LUAS (M2) PENGGUNAAN MENURUT SK PENGGUNAAN
RIIL 1. Abdul Aris Muslimin 21 th, Dusun GUmukrejo Tani 604 Tegalan Pekarangan 2. Gotriyanto 48 th, Dusun Gumukrejo Tani/Dagang 2.242 Tegalan Tegalan 1.533 Tegalan Pekarangan 3. Reni Dwi Astuti 21 th, Dusun Gumukrejo Tani 1.191 Tegalan Tegalan 4. Warsono 49 th .Dusun Gatakrejo Tani/Kades 1.073 Tegalan Tegalan 5. Sehono 42 th, Dusun Gatakrejo Tani/Perang - kat 587 Tegalan Tegalan 577 Tegalan Pekarangan 6. Subechi Eko Pambudi 30 th, Dusun Gumukrejo Tani/Dagang 1.945 Tegalan Tegalan 7. Musirah 70 th, Dusun Gumukrejo Tani 1.432 Tegalan Tegalan 956 Tegalan Pekarangan 8. Darno Suwito al.W 79 th , Dusun Gumukrejo Tani/Buruh 862 Tegalan Pekarangan 1.335 Tegalan Tegalan NO
NAMA/ UMUR PEKERJAAN LUAS (M2) PENGGUNAAN MENURUT SK PENGGUNAAN RIIL 1. Darmono 72 th, Dusun Brongkol Tani 1.159 Tegalan Tegalan 2. Ngatemi 37 th, Dusun Brongkol Tani 602 Tegalan Pekarangan 3. Sulemi 44 th, Dusun Brongkol Tani/Sopir 979 Tegalan Tegalan 377 Tegalan Pekarangan 4. Darmo Wiyono 82 th, Dusun Brongkol Tani/Buruh 414 Tegalan Pekarangan 895 Tegalan Tegalan 5. Purnomo Wododo 24 th, Dusun Brongkol Tani 1.267 Tegalan Tegalan 6. Eko Purwono 21 th, Dusun Brongkol Tani 389 Tegalan Pekarangan 7. Harsono 57 th, Dusun Brongkol Tani/Buruh 1.659 Tegalan Tegalan
karena redistribusi tersebut dilakukan pada ta- hun 2011 dan 2012 maka satgas bina penerima tanah belum terbentuk sebagai bagian dari satgas-satgas dalam pelaksanaan redistribusi tanah sesuai dengan TCK Landreform dan Juklak Redistribusi Tanah tahun 2013. Hal ini merupa- kan kebijakan yang  dilakukan Badan Pertanahan Nasional untuk melengkapi tugas-tugas yang menjadi tupoksi khususnya seksi penataan dan pengaturan pertanahan dalam rangka pelak- sanaan agenda Reforma Agraria. Satgas bina penerima tanah tersebut melakukan pendam- pingan dalam pembentukan organisasi penerima tanah untuk selanjutnya menjadi fasilitator dengan pemilik sumber- sumber ekonomi agar penerima tanah mendapatkan akses permodalan. Harapannya dengan didapatkannya akses per- modalan penerima tanah hasil redistribusi terse- but dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil tanah yang diterimanya.

## D. Kesimpulan
Obyek redistribusi tanah yang tercantum dalam PP 224 tahun 1961 dijabarkan dan disesu- aikan dalam Tata Cara Kerja Landreform dan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Landre- form BPN RI. Hal ini disebabkan obyek redis- tribusi yang tercantum dalam  PP 224 tahun 1961 tidak tersedia lagi. Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Musuk Kabu- paten Boyolali dari hasil penelitian menghasilkan kesimpulan:
a. Penentuan penerima tanah redistribusi atau subyek penerima tanah di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukrejo) telah sesuai dan tepat sasaran berdasarkan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 mengenai: kewarganegaraan, mata pencaha- rian, domisili, kemampuan pengusahaan tanah oleh penerima tanah redistribusi. b. Satgas Bina penerima Tanah yang menjadi
bagian dari pelaksanaan redistribusi berda- sarkan Juklak redistribusi tahun 2013 yang harus ada belum terbentuk oleh karena redistribusi dilaksanakan tahu 2011 dan 2012. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan rekomendasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam pelaksa- naan redistribusi tanah khususnya di Kecamatan Musuk (Desa Kebongulo dan Sukorejo) untuk segera melakukan sosialisasi berkaitan dengan acess reform kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Pembentukan organisasi penerima tanah yang berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan tanah  sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani peneri- ma tanah redistribusi.

## Daftar Pustaka
Darsini, 2011, Analisis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Pati, Ringkasan Eksekutif The- sis, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Darwis, Valeriana, 2007, Keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pen- dapatan Petani , Pusat Analisis Sosial Eko- nomi dan kebijakan Pertanian, Litbang Departemen Pertanian, Jakarta.
Fauzi Rachman, Noer, 2012, Landreform Dari Masa Ke Masa , STPN Press, Yogyakarta. Indriayati, 2005, Kontribusi Peguasaan/Pemi- likan Tanah Terhadap Pemenuhan Kebu- tuhan Hidup Petani , Studi di Desa Turus Kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Puslitbang BPN,
Jakarta.
Moleong, Lexy J, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi Cetakan XXV, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung.
Mujiati, 2011, Pemberdayaan masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform , Jurnal Bhumi, Nomor 5 Tahun 3, September, STPN, Yogyakarta.
Mujiati dkk, 2013, Ketepatan Sasaran Penerima
Mujiati & Nuraini A.: Perekembangan Peraturan Mengenai .....: 457-469
Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali , Hasil Penenlitian Strategis, STPN, Yogyakarta.
Nawawi, Hadari, 2007, Metodologi Penelitian Bidang Sosial , Gadjah Mada Press, Yog- yakarta.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010,
Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Yogyakarta.
Tri Utomo, Yoga.2011, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung kabupaten Klaten , The-
sis, Fakultas Hukum Universitas negeri Semarang, Semarang.
Novianto, Arif, Ledakan Petani Gurem di Jawa Tengah , Opini Publik Koran Muria, Yogya- karta, 3 Maret 2014.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Peraturan  Pemerintah  Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian
Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2013, Direktorat Landreform Badan Perta- nahan Republik Indonesia.