## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS BUS RAPID TRANSIT (BRT) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Sunardi Manampiar Sinaga 1 , Muchlis Hamdi 2 , Sadu Wasistiono 3 , Sampara Lukman 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: sunardi.ms@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  pengembangan Angkutan  Umum  Massal  berbasis  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  dalam  mewujudkan  sistem transportasi  publik  perkotaan  yang  berkeadilan  dan  Berkelanjutan  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  triangulasi.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  implementasi kebijakan  pengembangan  angkutan  massal  berbasis  BRT  telah  memberikan  dampak  positif berupa  mengurangi  kemacetan  dan  tertatanya  sistem  transportasi  perkotaan.  Namun  harus implementasi  kebijakan  ini  masih  menyisahkan  masalah.  Implementasi  kebijakan  ini cenderung  berorientasi  predict  and  provide  dalam  kerangka  mengatasi  kemacetan  dan kesemrawutan lalu lintas di  perkotaan, dan cenderung mengabaikan rasa  keadilan pengguna sarana  transportasi  dan stakeholder pembangunan  lainnya  yang  ikut  berkontribusi  dalam kegiatan  transportasi  publik.  Implementasi  kebijakan  ini  belum  berjalan  optimal  dan  masih memiliki  keterbatasan-keterbatasan,  baik  dari  sisi  perencanaan,  penentuan  tarif  dan  sistem pembayaran, operasional, dan pengawasan kebijakan.
Kata kunci: implementasi kebijakan, angkutan umum massal, transportasi publik.

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of developing Bus Rapid  Transit  (BRT)-based  mass  public  transportation  in  realizing  a  just  and  sustainable urban public transportation system in DKI Jakarta Province. This research uses qualitative methods  with  data  collection  techniques  such  as  observation,  in-depth  interviews  and literature  study.  Research  data  analysis  was  performed  using  triangulation  techniques.  The results of the study found that the implementation of the BRT-based mass transit development policy  had  a  positive  impact  in  the  form  of  reducing  congestion  and  the  orderliness  of  the urban  transportation  system.  However,  the  implementation  of  this  policy  must  still  be  a problem. The implementation of this policy tends to be predictive and provide oriented in the framework  of  overcoming  traffic  congestion  and  traffic  chaos  in  urban  areas,  and  tends  to ignore  the  sense  of  fairness  of  transportation  facility  users  and  other  development stakeholders  who  contribute  to  public  transportation  activities.  The  implementation  of  this policy has not run optimally and still has limitations, both in terms of planning, determining rates and payment systems, operational, and policy supervision.
Keywords: policy implementation, mass public transportation, public transportation.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  publik  yang  mengemuka  seiring  dengan  perkembangan masyarakat  perkotaan  adalah  pengelolaan  transportasi  publik.  Hampir  semua  kota  besar  di Indonesia  mengalami  masalah  transportasi  yang  komplek  termasuk  Jakarta.  Bahkan  Kota Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia telah diprediksi akan mengalami stagnasi  yang  sangat  akut  akibat  kemacetan  lalu  lintas  yang  berlarut-larut.  Jakarta  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat pada transportasi yang cepat, dan sekaligus memunculkan masalah transportasi.
Transportasi  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  keberhasilan pembangunan suatu negara terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Tingginya  keberagaman  dan  karakteristik  masyarakat  menjadikan  masalah  transportasi menjadi  suatu  masalah  yang  krusial  bagi  para  pemangku  jabatan  di  pemerintahan. Perencanaan  yang  tepat  dan  cermat  dalam  membuat  suatu  kebijakan  menjadi  suatu  langkah awal  yang  dibutuhkan  dalam  mengatasi  masalah  transportasi  (Pambagio,  2013).  Peran strategis  transportasi  disebabkan  karena  transportasi  memiliki  dua  fungsi  penting  yakni, sebagai penggerak pembangunan dan melayani kegiatan nyata (Sani, 2010).
Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Jakarta masih menyisahkan masalah.  Permasalahan  transportasi  perkotaan  umumnya  meliputi  kemacetan  lalu  lintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalu lintas (Munawar, 2007). Menurut Parekesit (2014), potret  kemacetan di  Jakarta pada dasarnya diakibatkan  oleh: pertumbuhan kendaraan  yang tidak terkendali,  ketersediaan dan penggunaan angkutan  umum  yang belum memadai,  dan  rendahnya  disiplin  berlalu  lintas. Kemacetan  ini  pada  akhirnya  menimbulkan dampak  negatif  berupa;  kerugian  waktu  dan  nilai  ekonomis  akibat  kecepatan  perjalanan rendah  dan  waktu  tempuh  semakin  lama,  pemborosan  energi,  keausan  kendaraan  yang berujung  pada  tingginya  biaya  perawatan  kendaraan,  menimbulkan  polusi  udara,  dan peningkatan stress di kalangan pengguna jalan.
Penelitian  Yafiz  (2002),  menungkapkan  bahwa  penyebab  timbulnya  permasalahan transportasi di Kota Jakarta adalah pengaturan trayek yang belum didasarkan pada kebutuhan pasar,  dan  kesadaran  berlalu  lintas  pengemudi,  petugas,  penumpang  dan  masyarakat pengguna jalan yang relatif rendah. Sementara pada saat yang sama angkutan umum reguler masih juga menyisahkan persoalan berupa masih banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan, maraknya aksi pencopetan dan pengamen, tidak tertibnya sopir  yang menunggu penumpang di  luar  terminal  dan  di  persimpangan  jalan.  Demikian  pula  dengan  adanya  pedagang  kaki
lima yang berjualan di pinggir jalan serta rendahnya disiplin lalu lintas pengguna jalan telah ikut berkontribusi bagi terjadinya kemacetan.
Tingginya  mobilitas  penduduk  dan  barang  di  Jakarta  nyatanya  belum  diimbangi ketersediaan  transportasi  umum  yang  memadai,  aman  dan  nyaman.  Akibatnya  kendaraan bermotor  pribadi  baik  kendaraan  roda  empat  maupun  sepeda  motor  pertumbuhannya  dari tahun  ke  tahun  sangat  pesat  tidak  sebanding  dengan  pertumbuhan  panjang  jalan.  Data Statistik  Transportasi  DKI  Jakarta  menunjukkan  bahwa  tahun  2013  jumlah  kendaraan bermotor  sudah  mencapai  16.072.689  unit,  jika  seluruh  kendaraan  ini  disusun  tidak  akan mencukupi  panjang jalan di Jakarta  yang hanya 6.936.843,26 meter, artinya setiap satu  unit kendaraan bermotor 7 hanya mencapai 0,43 meter atau jika dibandingkan dengan luas jalan di Jakarta  48.402.763,16  m 2 ,  maka  satu  unit  kendaraan  bermotor  hanya  mencapai  3,02  m 2 . Sementara  upaya  untuk  membangun  jalan  terkendala  dengan  terbatasnya  lahan  yang  ada, sehingga pertumbuhan panjang jalan sangat kecil dibandingkan yang dibutuhkan. Dilihat dari sisi  kebutuhan  perjalanan,  jumlah  perjalanan  harian  ke  dan  dari  Kota  Jakarta  menurut  data yang  dilansir  Dinas  Perhubungan  DKI  Jakarta  tahun  2015  adalah  sebesar  25,7  juta perjalanan/hari,  terdiri  dari  18,8  juta  perjalanan/hari  di  DKI  Jakarta  dan  6,9  juta perjalanan/hari  Bodetabek  ke  Jakarta.  Dari  25,7  juta  perjalanan/hari  tersebut,  diperkirakan 25,2 juta atau setara 98% menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan proporsi  penggunaan angkutan umum hanya 2%.
Merujuk  pada  berbagai  fakta  tersebut,  dibutuhkan  adanya  kebijakan  pengelolaan sistem transportasi publik perkotaan yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi  yang  serasi  dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas  dan  pelayanan  angkutan  yang tertib, aman, nyaman, dan dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat. Dalam kerangka  inilah,  Pemerintah  DKI  Jakarta  telah  menetapkan  kebijakan  implementasi  Pola Transportasi  Makro  (PTM)  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun  2007  tentang  Pola  Transportasi  Makro.  Kebijakan  PTM  dalam  kerangka  Pola Transportasi  Makro  ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  dalam  rangka  mewujudkan  sistem transportasi  yang  tidak  hanya  handal,  namun  berkeadilan  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan kedudukan dan kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan PTM ini ditujukan bagi upaya penataan sistem transportasi yang efektif, efisien,  lancar,  dan  terintegrasi.  Kebijakan  PTM  itu  meliputi  kebijakan:  Pengembangan Angkutan Umum Massal, Pembatasan Lalu Lintas, dan Peningkatan Kapasitas Jaringan.
Terkait Kebijakan Pengembangan
Angkutan Umum Massal (Kebijakan Pengembangan AUM), kebijakan ini dilatabelakangi oleh adanya kenyataan bahwa tingginya mobilitas penduduk dan barang di  Jakarta belum  diimbangi  ketersediaan transportasi  umum yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, opsi kebijakan pengembangan 10  angkutan umum menjadi  pilihan  yang  rasional  dalam  upaya  penataan  sistem  transportasi  publik  perkotaan. Bagi  Wright  &  Fjellstrom  (2002),  pilihan  pada  opsi  angkutan  umum  yang  dirumuskan  ke dalam  suatu  kebijakan  merupakan  pilihan  tentang  masa  depan  sebuah  kota.  Pada  posisi demikian,  transportasi  publik  memang  seharusnya  berperan  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  warga  kota,  seperti  membuat  masyarakat  menjadi  tertib  dan  teratur,  punya  estimasi waktu yang jelas, mempermudah mobilisasi dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah kota.
Hingga  saat  ini  Kebijakan  Pengembangan  Angkutan  Umum  Massal  di  Jakarta  yang telah diimplementasikan adalah  KRL Jabodetabek,  kereta api  bandara dan BRT (Bus Rapid Transit)  yang  dikenal  dengan  nama  “Trans  Jakarta”,  sementara  yang  lainnya  dalam  proses pembangunan.  Dari  ketiga  jenis  angkutan  umum  tersebut,  pengembangan  BRT  (Bus  Rapid Transit)  atau  dikenal  dengan  “Trans  Jakarta”  telah  mendapatkan  perhatian  tersendiri  dari Pemerintah  DKI  Jakarta.  Bahkan  kerap  dijadikan  komoditas  politik  menjelang  suksesi kepemimpinan  di  DKI  Jakarta.  Pengembangan  Trans  Jakarta  diyakini  sebagai  salah  satu strategi  pengelolaan  transportasi  publik  perkotaan  yang  mampu  mengatasi  masalah kemacetan ibu kota dan ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman, cepat sampai serta berbiaya  murah,  yang  hingga  saat  ini  merupakan  masalah  yang  belum  terpecahkan sepenuhnya.  Membangun  sistem  angkutan  massal  yang  cepat  berbasis  bus  (BRT)  bisa dibilang  solusi  tercepat  dan  termurah.  Meskipun  diakui  bahwa  tujuan  menciptakan  jaringan transportasi  publik  bukanlah  untuk  memberantas  kemacetan,  tetapi  memberikan  alternatif kepada masyarakat, bukan memberantas kemacetan.
Berbagai penelitian terkait dengan kebijakan sistem transportasi di kota-kota besar di seluruh dunia telah banyak dilakukan (Wish, 1982; Wildon, 1939; Hafis, dkk., 2013), namun setelah  melihat  kajian  pustaka,  maka  Peneliti  melihat  bahwa  masih  tersisa gap yang membedakan  kajian  yang  sudah  ada,  terutama  pada  implementasi  kebijakan  pengembangan transportasi oleh keunikan setiap wilayah, yang dalam disertasi ini adalah Daerah Khusus Ibu Kota  Jakarta.  Oleh  karena  itu,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Angkutan Umum Massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT)  dalam  mewujudkan  sistem  transportasi  publik  perkotaan  yang  berkeadilan  dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.

## B. KERANGKA TEORI
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengembangan  Angkutan  Umum  Massal (AUM)  di Jakarta ini dapat ditinjau dari teori van Meter dan van Horn. Dalam konteks ini,  van  Meter  dan  van  Horn  menunjukkan  enam  faktor  yang  turut  menentukan keberhasilan  implementasi  kebijakan,  yaitu:  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan,  karakteristik  badan-badan  pelaksana,  kondisi- kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik,  sikap  para  pelaksana;  dan  komunikasi  antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatanpelaksanaan.
Merujuk  pada teori ini,  hal  yang perlu digali lebih  lanjut, pertama , ukuran dan tujuan  kebijakan  diperlukan  untuk  mengarahkandalam  melaksanakan  kebijakan,  hal tersebut  dilakukan  agar  sesuai  dengan  program  yang  sudah  direncanakan. Kedua , sumber  daya  kebijakan  merupakan  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (van Meter & van  Horn,  1975).  Sumber-sumber  kebijakan  tersebut  sangat  diperlukan  untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting  karena  sebagai  sumber  penggerak  dan  pelaksana  kebijakan,  modal  diperlukan untuk  kelancaran  pembiayaan  kebijakan  agar  tidak  menghambat  proses  kebijakan. Waktu  merupakan  bagian  yang  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan,    karena  waktu sebagai  pendukung  keberhasilan  kebijakan.  Sumber  daya  waktu  merupakan  penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.
Ketiga , keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana  kebijakan.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja  implementasi  kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan  atau  instansi  pelaksananya.  Subarsono  (2006),  mengungkapkan  kualitas  dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah  tingkat  pendidikan,  kompetensi  dalam  bidangnya,  pengalaman  kerja,  dan integritas moralnya. Komponen dari model ini terdiri dari stuktur- struktur formal dari organisasi-organisasi  dan  atribut-atribut  yang  tidak  formal  dari  personil  mereka, disamping  itu  perhatian  juga  perlu  ditujukan  kepada  ikatan-ikatan  badan  pelaksana dengan pameran-pameran serta dalam penyampaian kebijakan.
Keempat ,  dampak  kondisi-kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  pada  kebijakan publik  merupakan  pusat  perhatian  yang  besar  selama  dasawarsa  yang  lalu.  van  Meter dan  van  Horn  mengungkapkan  bahwa:  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  ikut
mendukung keberhasilan kebijakan  publik  yang telah  ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut  adalah  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Dukungan  sumber  daya  ekonomi  dapat mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dan  dalam  lingkungan  politik dukungan elite politik sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (van Meter & van Horn, 1975).
Perubahan  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  dapat  mempengaruhiinterpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi carapelaksanaan program, variasi-variasi  dalam situasi  politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan  dapat  mengakibatkan  perubahanperubahan  dalam  cara  pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.
Kelima ,  karakteristik  agen  pelaksana  adalah  mencakup  struktur  birokrasi, norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi.  Sikap  para pelaksana  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab  sebagai  pelaksana  kebijakan harus  dilandasi  dengan  sikap  disiplin.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  dapat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  setiap  badan/instansi  pelaksana kebijakan  harus  merasa  memiliki  terhadap  tugasnya  masing-masing  berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keenam ,  komunikasi  memegang  peranan  penting  bagi  berlangsungnya koordinasi  implementasi  kebijakan.  Standar  dan  tujuan  kebijakan  memiliki  efek  tidak langsung  pada  kinerja,  apa  pengaruh  ini  terhadap  variabel  dependen  ditengahi  oleh variabel  independen  lain.  Jelas  yang  memberikan  pelayanan  publik  akan  dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standar dan  tujuan  memfasilitasi  pengawasan  dan  penegakan  hukum  (van  Meter  &  van  Horn, 1975). Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi  pelaksana melalui kegiatan komunikasi interorganisasi.
Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal  dan  lainnya  dapat  menciptakan  permintaan  oleh  warga  negara  swasta  dan terorganisir kelompok-kelompok kepentingan-untuk partisipasi dalam dan implementasi berhasil dari program (van Meter & van Horn, 1975). Prospek manfaat dari program ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia, warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir  dapat  memilih  untuk  menentang  kebijakan  atas  dasar  bahwa  manfaat  dari
partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial.
Implementasi kebijakan itu sendiri merupakan hal  yang  sangat strategis  dalam proses pencapaian suatu tujuan organisasi pemerintah, karena implementasi merupakan perwujudan  dari  tindakan  pemerintah  dalam  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Implementasi kebijakan ditujukan untuk memberikan pelayanan atau merubah perilaku masyarakat  atau  kelompok  sasaran.  Hal  demikian  ditegaskan  Wahab  bahwa  fokus analisis  implementasi  kebijaksanaan  itu  akan  mencakup  usaha-  usaha  yang  dilakukan oleh  pejabat-pejabat  atau  lembaga-lembaga  di  tingkat  pusat  untuk  mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di tingkat yang lebih rendah atau daerah  dalam  upaya  mereka  untuk  memberikan  pelayanan  atau  merubah  perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dari program yang bersangkutan (Wahab, 2004).
Lebih dari itu Islamy (1984), melalui analisis implementasi kebijakan, pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi  juga  ingin  mengetahui  seberapa  jauh  kebijakan  tersebut  telah  memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat.

## C. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  paradigma post  positivisme , yang  berusaha  mengungkapkan  realitas  atau  fakta  sosial  yang  secara  ontologis  tidak  dapat dipahami  secara  utuh  oleh  keterbatasan  manusia  (Chadwick,  dkk.,  1991;  Moleong,  2002). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  melalui  tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1984).
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling . Informan dalam  penelitian ini berasal  dari unsur Pemerintahan Provinsi  DKI Jakarta seperti Deputi Gubernur bidang Transportasi dan Dinas Perhubungan, unsur pengelola TransJakarta, Organda  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Dirlantas  Polda  Metro  Jaya.  Selain  informan  dari beberapa  unsur  di  atas,  juga  dipilih  informan  dari  unsur  Koperasi  Angkutan  Umum  di  DKI Jakarta,  Pengusaha  Angkutan  Umum  di  DKI  Jakarta,  Masyarakat  Pemerhati  Transportasi Publik, dan Pengamat Kebijakan Transportasi Publik.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Trans  Jakarta  atau  yang  umum  disebut  sebagai  Busway  adalah  sebuah  sistem transportasi berbasis Bus Rapit Transit (BRT) yang dirancang sebagai moda transportasi bagi warga Jakarta,  yang sudah beroperasi  sejak tahun 2004. Kehadiran TransJakarta merupakan wujud  dari  komitmen  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  dalam  mengelola  transportasi  publik perkotaan  yang  dirasa  belum  tertata  dan  terkelola  dengan  baik.  Trans  Jakarta  merupakan program  andalan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  kebijakan  pengembangan angkutan umum berbasis BRT. Melalui  kebijakan  berbasis  “Trans Jakarta”  ini  diharapkan dapat  menjadi  alternatif  bagi masyarakat  agar beralih  dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum  guna  mengurangi  tingkat  kemacetan  lalu  lintas.  Melalui  kebijakan  ini,  publik pengguna  trasportasi  perkotaan  diberikan  pilihan  untuk  menggunakan  salah  satu  moda transportasi yang layak dan nyaman.
Sebagai  sebuah  kebijakan,  tentu  dalam  tataran  implementasinya  membutuhkan analisis  lebih  lanjut  apakah  telah  sesuai  dengan  yang  tujuan  dan  harapan  dari  kebijakan tersebut.  Untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  ini,  peneliti  menggunakan  model implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Kedua  pakar  kebijakan  publik  ini menawarkan  suatu  model  dasar  dengan  enam  variabel  yang  membentuk  kaitan  antara kebijakan  dan  kinerja.  Model  yang  ditawarkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  ini  tidak  hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan,  tetapi  juga  menjelaskan  hubungan-hubungan  antara  variabel- variabel bebas. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam model tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik.
Selain  itu,  indikator-indikator  yang  memuaskan  dapat  dibentuk  dan  data  yang  tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini diharapkan dapat menguraikan  proses-proses  dengan  cara  melihat  bagaimana  keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam  satu  cara  yang  semena-mena  (Winarno,  2016).  Dalam  konteks  studi  ini,  keenam variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Standar Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Setiap  kebijakan  tentu  mempunyai  ukuran  dan  tujuan  yang  menjadi  dasar  dalam menentukan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Dengan  perkataan  lain,  kinerja  implementasi kebijakan  dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  dari  ukuran  dan  tujuan  kebijakan.  Dalam
konteks  inilah  isi  kebijakan  menjadi  penting  untuk  menelaah  ke  mana  arah  implementasi kebijakan  pengembangan  “Trans  Jakarta”.  Hal  ini  sekaligus  mengisyaratkan  bahwa implementasi  kebijakan  pengembangan  angkutan  umum  massal  berbasis  “TransJakarta”  di DKI Jakarta pasti memiliki ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dan ukuran dan tujuan dimaksud tentu mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah DKI Jakarta.
Implementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal berbasis BRT di DKI Jakarta  merupakan  pengejewantahan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Kereta  Api,  Sungai,  dan  Danau  serta  Penyeberangan  di Provinsi  DKI  Jakarta,  di  mana  Pemerintah  DKI  Jakarta  dibebankan  untuk  menjamin ketersediaan angkutan umum massal bagi memenuhi kebutuhan angkutan orang. Target yang direncanakan  dengan  adanya  kebijakan  angkutan  umum  massal  adalah  60%  perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum, kecepatan rata-rata jaringan jalan 35 km/jam untuk transportasi jalan, dan terciptanya  kondisi  aman,  nyaman,  dan  terjangkau  untuk  transportasi kereta api, perairan, dan udara.
Penyusunan  Peraturan  Daerah  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk:  (a)  mewujudkan Transportasi  yang  dapat  meningkatkan  dan  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup;  (b) mewujudkan  Transportasi  yang  handal,  berkemampuan  tinggi,  dan  diselenggarakan  secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, dan  efisien sesuai dengan kedudukan Daerah sebagai ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  (c)  mewujudkan  Transportasi  yang  dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan  daya  saing  Daerah  dengan  kota  di  dunia;  (d)  menyediakan  prasarana  dan  sarana Transportasi  di  pusat  kegiatan  primer  dan  sekunder  dan/atau  antar  pusat  kegiatan  untuk kelancaran penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat; dan (e)  mengembangkan  Transportasi  yang  terintegrasi  dengan  sistem  regional,  nasional,  dan internasional.

## 2. Sumber-Sumber Daya Kebijakan
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Sumberdaya  dalam  implementasi  kebijakan  tidak hanya  mencakup  sumberdaya  manusia  ( human  resources ),  tetapi  juga  sumberdaya  non manusia  ( non-human  resources )  yang  dapat  berupa  sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya
waktu.  Sumber  daya  kebijakan  ini  harus  juga  tersedia  dalam  rangka  untuk  memperlancar administrasi  implementasi  suatu  kebijakan.  Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya finansial  dan  waktu  menjadi  perhitungan  penting  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
Sumber  daya  manusia  merupakan  sumber  daya  yang  paling  penting  dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya  yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Permasalahan  sistem  kebijakan  dari  implementasi  moda  transportasi  berbasis  BRT  seperti TransJakarta  juga  tak  luput  dari  permasalahan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  langsung dalam  sistem  tersebut,  dari  masing-masing  organisasi  yang  berperan  sebagai  pelaksana pendukung  sistem  BRT  TransJakarta  dari  hasil  beberapa  wawancara  informan  ditemukan permasalahan  dalam  menangani  sumber  daya  manusia,  termasuk  di  dalamnya  mengenai kesejahteraan  anggota  organisasi  yang  ikut  mendukung  sistem  BRT  TransJakarta,  terlebih lagi  mengenai  angkutan  massal  lain  yang  bersinggungan  trayek  dan  jalurnya  dengan  sistem BRT TransJakarta.
Hal ini juga akan menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan sistem BRT TransJakarta  yang  telah  dijalankan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan mengenai  sumber  daya  manusia  yang  mendukung  sistem  BRT  TransJakarta  didapatkan informasi  bahwa  untuk  menunjang  moda  trasnportasi  massal  BRT  Transjakarta,  Badan Layanan  Umum  Transjakarta  (BLUJT)  didukung  oleh  9000  karyawan  yang  terdiri  dari pramudi, petugas pengamanan, petugas tiket dan petugas kebersihan.
Dari hasil wawancara tergambar bahwa sumber daya manusia yang ada sekarang pada PT.  Trans  Jakarta  sangatlah  besar  dibandingkan  dengan  sistem  serupa  yang  diterapkan banyak  negara  dengan  sistem  BRT,  dan  itu  kemungkinan  akan  terus  bertambah  seiring dengan  rencana  penambahan  jalur  lainnya.  Akan  tetapi  masalah  sumber  daya  manusia  ini masih  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  oleh  Pemda  DKI  Jakarta.  Jumlah SDM  yang  ada  di  PT.  TranJakarta  masih  sangat  kurang  sehingga  dilakukan  upaya pengoptimalan  kinerja  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  yang  ada,  tetapi  upaya  ini  dinilai kurang  maksimal,  karena  membebani  pekerjaan  di  luar  kemampuan  dan  berdampak  pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.
Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya dengan hasil  kegiatan  pemerintah.  Ini  sesuai  dengan  pandangan  Van  Meter  dan  Van  Horn
bahwa  tugas  implementasi  adalah  membangun  jaringan  yang  memungkinkan  tujuan kebijakan  publik  direalisasikan  melalui  aktivitas  instansi  pemerintah  yang  melibatkan berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dan  sumber  daya  yang  digunakan.  Kecukupan sumberdaya  mulai  dari  sumberdaya  manusia,  dana  maupun  sarana  dan  prasarana  sehingga implementasi  bisa  sesuai  yang  diharapkan.  Muaranya  adalah  sikap  atau  disposisi implementor,  meskipun  semuanya  baik  tetapi  pelaksananya  kurang  baik  dalam  menyikapi program, maka implementasi bisa terhambat pelaksanaannya.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan  publik  perlu  adanya  komunikasi  antar pihak  pelaksana  implementasi,  sama  seperti  halnya  implementasi  kebijakan  dari  Trans Jakarta  yang  menggunakan  sistem  BRT.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  sistem BRT  di  Jakarta  dengan  konsep  TransJakarta  tidak  hanya  sistem  BRT  saja,  akan  tetapi  ada sistem  non  BRT  yang  melayani  rute  di  luar  12  koridor  Trans  Jakarta  yang  mencakup  200 lintasan. Hal ini aktifitas pelaksana bukan hanya sistem BRT tetapi juga non BRT yang telah dikemukakan.  Dari  200  lintasan  yang  sudah  ada,  ternyata  belum  secara  maksimal menjangkau  seluruh wilayah di  DKI Jakarta. Dari dua layanan  yang telah dilakukan seperti BRT  dan  non  BRT  dapat  diketahui  dua  layanan  tersebut  dalam  aktifitas  pelaksananya berbeda, bila dengan layanan BRT Trans Jakarta dengan adanya halte pemberhentian khusus yang  selama  ini  sudah dilakukan,  sedangkan  layanan  non  BRT  Trans  Jakarta  yaitu  dengan adanya Bus Stop yaitu pemberhentian dengan penanda tiang untuk berhentinya bus.
Pola  komunikasi  yang  dibangun  antara  PT.  Trans  Jakarta  sebagai  BUMD  yang memegang  kendali  akan  jalur  dan  trayek  TransJakarta  dikritisi  oleh  perwakilan  organda. Komunikasi  organisasi  dalam  menjalankan  program  BRT  TransJakarta  ini  pun  sebenarnya sudah  dibicarakan  oleh  organda  sebagai  organisasi  angkutan  umum  daerah  yang  telah lama beroperasi  di  wilayah  DKI  Jakarta,  hanya  saja  komunikasi  tersebut  baru  dijalin  antara organda  dengan  Dinas  Perhubungan  yang  menangain  masalah  perijinan  trayek  angkutan umum.  Dinas  Perhubungan  DKI  Jakarta,  Organda,  maupun  angkutan  umum  masih  belum menemukan  komunikasi  yang  pas  dalam  pelaksanaan  program  transportasi massal  berbasis BRT  di  Jakarta,  hanya  saja  untuk  komunikasi  yang  sudah  dibangun  di  awal  mengikuti program  pemerintah  daerah  melalui  instruksi  Gubernur,  tinggal  pelaksanaannya  saja  yang harus menyeluruh hingga tingkat bawah. Kesepakatan yang terjadi antar organisasi pelaksana ini  harus  terus  dibangun  sebagai  implementasi  kebijakan  untuk  mewujudkan  moda
transportasi  terpadu  di  DKI  Jakarta.  Dalam  organisasi  publik  pemimpin  organisasi  atau atasan (Gubernur) mestinya mampu mengkomunikasikan dan menciptakan kondisi kerja staf atau  implementor  untuk  memiliki  kapasitas  dan  motivasi  kerja  sebagaimana  yang dikehendaki  oleh  kebijakan  publik  itu  sendiri.  Kesepakatan  yang  terjadi  antar  organisasi pelaksana ini harus terus dibangun sebagai implementasi kebijakan untuk mewujudkan moda transportasi terpadu di DKI Jakarta.
Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) dalam memandang implementasi kebijakan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari  individu  maupun  kelompok  yang  kesemuanya  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Kebijakan  menuntut  ketersediaan sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana  yang  dibutuhkan  tidak  tersedia  secara  memadai.  Kejelasan  standar  dan  sasaran  tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor  kebijakan  dalam  organisasi.  Dalam  implementasi  kebijakan  harus  memahami apa  yang  ideal  bagi  kebijakan,  sebab  apa  yang  diimplementasikan  menjadi  tanggung  jawab para  implementor  tersebut.  Faktor  komunikasi  merupakan  hal  yang  sering  dipandang  rumit dan yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi.

## 4. Karakteristik Badan Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang  akan  terlibat  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena kinerja  implementasi  kebijakan  publik  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang tepat  serta  cocok  dengan  para  agen  pelaksananya.  Selain  itu,  cakupan  atau  luas  wilayah implementasi  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan  manakala  hendak  menentukan  agen pelaksana.  Semakin  luas  cakupan  implementasi  kebijakan,  maka  seharusnya  semakin  besar pula agen yang dilibatkan.
Dalam  menangani  sistem  BRT  TransJakarta,  Pemda  DKI  Jakarta  melalui  Dinas Perhubungan berkoordinasi  dengan PT.  TransJakarta sebagai  BUMD memberikan anggaran tiap tahunnya untuk pengelolaan sistem BRT Trans Jakarta agar tetap profesional, khususnya dalam penambahan armada bus, pemberdayaan SDM, dan kerjasama dengan mitra PT. Trans Jakarta  dalam  membangun  infrastruktur  sistem  BRT  TransJakarta  yang  berkesinambungan. Mengenai  alokasi  anggaran  yang  diberikan  Pemda  DKI,  Dishub  memberikan  informasinya bahwa  anggaran yang diberikan terkait khususnya untuk penambahan armada  untuk  eksiting
operator dari mitra.
Karakteristik  yang  dibangun  dengan  pola  mitra  dengan  beberapa  koperasi  angkutan umum  dan  organda  adalah  pola  mitra  bersinergi,  walaupun  berada  dalam  naungan  PT TransJakarta, para mitra ini tetap terhubung satu sama lain dengan sistem BRT TransJakarta. Hanya saja pola mitra ini belum seuluruhnya utuh,  dikarenakan kesesuaian tarif antar moda transportasi  yang  ada  dalam  sistem  BRT  TransJakarta,  angkutan  umum  lainnya  seperti mikrolet,  kwk,  dan  lainnya.  Ketidaksesuaian  tarif  tersebut  juga  menyebabkan  antar  moda transportasi  juga  saling  memperebutkan  pasar,  padahal  tarif  yang  sudah  ditetapkan  Dishub dalam  peraturan  yang  dikeluarkan  sudah  sayang  terjangkau  bagi  masyarakat  yang menggunakan angkutan umum berbasis sistem BRT TransJakarta.
Tantangan  yang  dihadapi  Jaklingko  ini  lagi-lagi  juga  berhadapan  dengan  pergeseran transportasi  yang  cepat  dan  murah,  apalagi  dengan  hadirnya  transportasi  online  seperti  ojek online  dan  taksi  online  membuat  masyarakat  pengguna  transportasi  umum  memilih  moda transportasinya yang lebih cepat dan mudah dalam mengaksesnya, apalagi di tambah dengan tarifnya  yang  murah.  Ini  menjadi  tantangan  dalam  sistem  BRT  TransJakarta  dalam menyediakan interkoneksi transportasi yang cepat dan murah tersebut,  tantang  yang dihadapi untuk menghadirkan transportasi yang murah dan cepat ini kendalanya adalah sterilisasi jalur dan konektifitas antar trayek yang ada dalam sistem BRT TransJakarta.
Dalam  rangka  mensterilkan  dan  mengkonektifitaskan  jalur  sistem  BRT  TransJakarta diperlukan  satuan  gabungan  khusus  yang  merupakan  perangkat  pelaksana  implementasi kebijakan  transportasi  publik Transjakarta. Satuan Gabungan Khusus atau Satgas merupakan gabungan  dari  Kepolisian,  Dishub  DKI  Jakarta,  Garnisun,  Propam  Jakarta,  Satpol  PP,  dan BLU  Transjakarta.  Karakteristik  badan-badan  pelaksana  ini  untuk  memperlancar implementasi kebijakan transportasi publik sistem BRT TransJakarta perlu adanya koordinasi diantara para anggota satgas. Komunikasi yang tidak baik didalam koordinasi diantara satgas menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Jalinan komunikasi harus dilaksanakan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami.
Didalam  menjalankan  komunikasi  antar  organisasi  badan-badan  pelaksana,  terdapat pembagian tugas. Untuk melakukan strerilisasi jalur busway, pengamanan halte busway, dan penertiban  parkir  liar,  dilakukan  oleh  Kepolisian,  Dishub  DKI  Jakarta,  Garnisun,  Propam Jakarta  dan  Satpol  PP.  Sementara  untuk  pengoperasian  busway  dilakukan  oleh  Badan Layanan  Umum  (BLU)  Transjakarta.  Permasalahan  yang  terjadi  antara  badan-badan pelaksana dalam  sistem  BRT  TransJakarta  adalah  komunikasi  yang  masih  kurang  lancar,
apalagi  mengenai  perawatan  armada  bus  yang  memang  masa  kontraknya  telah  habis. Implementasi kebijakan ini pun belum sejalan dengan PT TransJakarta mengenai penyediaan armada  bus,  diharapkan  penyediaan  armada  bus  ini  tidak  perlu  dengan  membeli  yang  baru, cukup  mengoperasikan  kembali  bus-bus  yang  tidak  terpakai  karena  habis  kontrak.  Badan pelaksana  seperti  Dinas  Perhubungan  menghadapi  permasalahan  mengenai  bus-bus  yang masa pakainya sudah habis tapi masih bisa dipakai hanya saja tidak dimanfaatkan secara baik oleh  PT.  TransJakarta,  yang  pada  akhirnya  bus-bus  tersebut  menjadi  besi  tua  yang  hanya terparkir di pool TransJakarta dan di beberapa Terminal Bus Besar seperti Pulo Gadung.
Pada dasarnya kinerja implementasi  kebijakan publik dalam sistem BRT TransJakarta sangat  dipengaruhi  oleh  para  agen  pelaksananya,  dalam  hal  ini  agen  pelaksana  kebijakan publik  meliputi  Dinas  Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta,  Organda,  koperasi  angkutan umum,  dan  juga  PT  TransJakarta  sebagai  operator.  Hal  ini  senada  dengan  teori  Van  Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu program, perlu dukungan dan  koordinasi  dengan  instansi  lain,  dalam  hal  ini  diperlukan  komunikasi  yang  baik  dan berkesinambungan.  Perlu  komunikasi  yang  baik  supaya  tujuan  kebijakan  bisa  disampaikan dan dimengerti dengan baik.

## 5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh  implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kondisi yang berlangsung didalam  suatu  negara  atau  daerah  seperti  secara  gejolak  ekonomi,  social,  dan  politik. Kondisi  tersebut  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Masalah  yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  transportasi  publik  bus  Transjakarta  adalah lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  sosial,  dan  politik implementasi  kebijakan  bus  Transjakarta busway  yang  dijalankan  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup bagus.
Dalam  perkembangan  sistem  BRT  TransJakarta  yang  telah  di  jalankan  beberapa tahun,  aspek  yang  menyentuh  bukan  hanya  dari  sisi  orientasi  bisnis  maupun  orientasi keuntungan,  selain  itu  sisi  sosial  juga  berperan  dalam  pengembangan  sistem  BRT TransJakarta. Dari bentuk perusahaan memang PT TransJakarta selain harus mencari untung akan  tetapi  juga  bisa  sebagai  perusahaan  yang  mengemban  misi  sosial  karena  PT TransJakarta  hadir  karena  kebijakan  Pemda  DKI  Jakarta  dalam  menyediakan  fasilitas transportasi  massal  yang  murah,  cepat,  aman,  dan  nyaman  yang  juga  bertujuan  untuk
mengurangi  kemacetan  serta  membuat  para  pemilik  kendaraan  pribadi  beralih  ke  moda transpotasi massal seperti sistem BRT TransJakarta.
Selain  aspek  sosial  dalam  pembentukkan  PT.  TransJakarta  dengan  sistem  BRT-nya, yang tak boleh luput adalah aspek ekonominya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, PT TransJakarta harus bisa membantu masyarakat dalam pelayanan transportasi yang murah. Bicara  mengenai  tarif,  TransJakarta  juga  harus  bisa  menyesuaikan tarif dengan kemampuan ekonomi masyarakat tapi juga tidak lepas dari kemampuan PT. TransJakarta dalam mengelola keuangannya.  Dinas  Perhubungan  Provinsi  DKI  Jakarta  menilai  penerapan  tarif  untuk masyarakat pengguna TransJakarta bukan bicara hanya murah atau tidaknya tarif, akan tetapi lebih  kepada  kebijakan  sterilasi  jalur  TransJakarta  agar  perjalanan  menggunakan TransJakarta jadi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum lainnya, apalagi  persaingan  dengan  angkutan  umum  berbasis  online,  tingkat  kecepatan  menjadi prioritas,  tentunya  selain  kecepatan  faktor  keselamatan  dan  kenyamanan  menjadi  prioritas masyarakat dalam memilih jenis angkutan umum.
Fakta  yang  terungkap  dari  wawancara  dengan  informan  Dishub,  aspek  sosial, ekonomi,  dan  politik  sangat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dalam  sistem  BRT TransJakarta.  Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal  ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan  Horn  bahwa  tugas  implementasi  adalah  membangun  jaringan  yang  memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai  pihak  yang  berkepentingan  ( policy  stakeholders ).  Model  proses  implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk  ke  dalam  elemen  model  proses  politik  dan  administrasi.  Kata  kunci yakni  perubahan,  kontrol  dan  kepatuhan  termasuk  dalam  dimensi  isi  kebijakan  dan  konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

## 6. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana
Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka faktor yang  sangat  penting  dan  tak  bisa  diabaikan  adalah  faktor  sikap  pelaksana.  Implementasi kebijakan  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  TransJakarta  di  kota  DKI  Jakarta  akan  berjalan  efektif
apabila sikap pelaksananya memiliki kesadaran yang tinggi dimana mereka tidak hanya harus dituntut  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki  kapabilitas  untuk  melaksanakannya  tetapi mereka  juga  harus  mempunyai  kebutuhan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Oleh sebab itu, kejelasan sumberdaya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber  dana  yang  sangat  signifikan,  tetapi  kalau  tidak  diimbangi  oleh  sikap  dan  komitmen yang  tinggi  dari  para  pelaksana,  maka  bisa  jadi  kebijakan  BRT  TransJakarta  di  kota  DKI Jakarta  tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Ini  berarti  bahwa  sikap pelaksana  dalam  hal  ini  para  pelaksana  kebijakan  BRT  TransJakarta merupakan  salah  satu factor yang perlu dipertimbangkan terhadap baik tidaknya impelemntasi kebijakan.
Pada umumnya atau hampir kebanyakan sikap pelaksana dalam menyikapi persoalan kebijakan  masih  menggunakan  cara-cara  klasik  dalam  mengimplementasikan  sebuah kebijakan. Dalam arti bahwa di dalam mengimplementasikan produk kebijakan masih bersifat menunggu atau tanpa ada inisiatif dari pelaksana itu sendiri. Hal ini sebagaimana terungkap dari pernyataan dari salah satu responden. Komitmen  dan  konsisten  sebagai  penjabaran  dari pada  sikap  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  produk kebijakan  merupakan  hal  yang harus  dimilki  dan  diterapkan  oleh  setiap  pelaksana  sebagai  amanah  yang  diembannya.  Hal inilah  yang  dapat  menumbuhkan  inisiatif  maupun  gagasan-gagasan  baru  dalam  rangka suksesnya  kebijakan  BRT  di  Propinsi  DKI  Jakarta.  Kondisi  realitas  menunjukkan berdasarkan  pernyataan  diatas  bahwa  selama  ini  ini  kebijakan  BRT  TransJakarta  masih berada  pada  level  manajerial,  sedangkan  pada  tingkat  pelaksana  masih  kurang  memiliki kesadaran.
Dari  sikap  pelaksana  yang  ditunjukkan  oleh  pihak  Transjakarta  ini,  terlihat  bahwa tujuan  diadakannya  sistem  BRT  TransJakarta  ini  jelas  yaitu  mengurangi  kemacetan  dengan merubah kebiasaan para pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum seperti TransJakarta.  Aparatur  pelaksana  program  kebijakan  transparansi  yang  dipercayakan menjalankan tugas  yang berhubungan dengan kebijakan  system  BRT  Transjakarta  ini  harus merespon  sikap  pelaksana  dalam  menjalankan  sistem  BRT  Transjakarta  yang  saling berkesinambungan antar pelaksananya.
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater  (1975)  apa  yang  menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami  oleh  para  individu ( implementors ).  Yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan, karena  itu  standar  dan  tujuan  harus  dikomunikasikan  kepada  para  pelaksana.  Komunikasi dalam  kerangka  penyampaian  informasi  kepada  para  pelaksana  kebijakan  tentang  apa
menjadi  standar  dan  tujuan  harus  konsisten  dan  seragam  ( consistency  and  uniformity ) dari berbagai  sumber  informasi.  Pandangan  tersebut  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975) bahwa arah disposisi pelaksana terhadap standar  dan  tujuan  juga  sangat  penting,  tampaknya sikap bersama akan membuat implementasi lebih mudah dilakukan.

## E. KESIMPULAN
Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Angkutan Umum  Massal  berbasis  Bus  Rapid  Transit  (BRT)  dalam  mewujudkan  sistem  transportasi publik perkotaan yang berkeadilan dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan optimal dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dari sisi perencanaan, penentuan tarif  dan  sistem  pembayaran,  operasional,  dan  pengawasan  kebijakan.  Implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif berupa mengurangi kemacetan dan tertatanya sistem transportasi  perkotaan. Namun  harus implementasi kebijakan ini  masih menyisahkan masalah.  Implementasi  kebijakan  ini  cenderung  berorientasi predict  and  provide dalam kerangka  mengatasi  kemacetan  dan  kesemrawutan  lalu  lintas  di  perkotaan,  dan  cenderung mengabaikan  rasa  keadilan  pengguna  sarana  transportasi  dan stakeholder pembangunan lainnya yang ikut berkontribusi dalam kegiatan transportasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Chadwick,  B.  A.,  Bahr,  H.  M.,  &  Albrecht,  S.  L.  (1991).  Metode  Penelitian  Ilmu Pengetahuan  Sosial. Sulistia  ML,  Mujianto  Y,  Sofwan  A,  Suharjito,  penerjemah. Semarang (ID): IKIP .
Hafis,  A.,  Imam,  R.,  Hakim,  A.,  &  Haryono,  B.  S.  (2014).  Aktor  Pelaksana  Pengelolaan Transportasi  Publik  Perkotaan  (Studi  Kasus  Bus  Trans  Metro  Di  Kota Pekanbaru). Jurnal WACANA , 16 (4), 171-178.
Islamy, I. M. (1984). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Miles, M. H., & Huberman, A. A. (1984). Qualitative Data Analysis . Beverly Hills.
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Munawar, A. (2007). Pengembangan Transportasi Yang Berkelanjutan ”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 7 Februari 2007.
Pambagio,  A.  (2013). Protes  Publik  Transportasi  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Parekesit,  D.  (2014).  Kebijakan  Pengembangan  Kota  Jakarta  Berwawasan  Transportasi Publik  (TOD)  dan  Berbasis  Kereta  Api  yang  Terintegrasi. Makalah , Universitas Indonesia, 16 Januari 2014 .
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Sani, Z. (2010). Transportasi (Suatu Pengantar) . Jakarta: UI-Press.
Subarsono.  (2010). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process  A Conceptual Framework. Administration & Society , 6(4), 445-488.
Wahab,  S.  A.  (2002). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Wildon,  G.  L.  (1939).  The  London  Passenger  Transport  Board—A  Public  Transportation Trust. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science , 201 (1), 118-123.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.
Wright,  L.,  &  Fjellstrom,  K.  (2002). Sustainable  Urban  Transport  Sourcebook  for  Policy- Makers in Developing Cities . Germany: GTZ.
Wish,  N.  B.  (1982).  Improving  Policy  Making  in  Public  Transportation. Public Administration Review , 42(6), 530-545.
Yafiz,  M.  (2002). Analisis  Kinerja  Jasa  Transportasi  Angkutan  Kota  di  Kota  Pekanbaru . Program Pasca Sarjana , Institut Pertanian Bogor .