Volume  9 No. 1, Juni 2023
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri
Adelia Purvita Sari 1 , Tukiman 2
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia. Email: 1 adeliapurvita3@gmail.com, 2 tukiman_upnjatim@yahoo.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Community Empowerment; Village; Village Owned Enterprises (BUMDes)
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Desa; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
How to cite: Sari, A. P., & Tukiman. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1),
1-21.
This article aims to find out the process of community empowerment through the Hapsari BUMDes in Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency in encouraging  the  development  of  village  communities  from  both  social  and economic aspects. In order to approach this problem, a theory is used which is based  on  four  (4)  main  efforts in  the scope of  empowerment,  namely  Human Development,  Business  Development,  Community  Development,  and Institutional  Development  from  Mardikanto  and  Soebianto.  Collecting  data using  qualitative  analysis  methods  through  interviews,  observation,  and documentation. This study concludes that community empowerment through BUMDes with four (4) main efforts of empowerment activities which include human  development,  business  development,  environmental  development  and institutional development shows that the empowerment process has been carried out through these 4 efforts for the people of Mejono Village. The effect of this empowerment has been able to empower the people of Mejono Village to be more advanced and independent, but there are still other obstacles in terms of limited knowledge, so that only through BUMDes "Hapsari" Mejono Village cannot be said to be empowered optimally.

## Abstrak
Artikel  penelitian  ini  memiliki  tujuan  supaya  mengetahui  proses pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUMDes  Hapsari  di  Desa  Desa Mejono,  Kecamatan  Plemahan,  Kabupaten  Kediri  dalam  mendorong pembangunan masyarakat desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Guna  mendekati  masalah  ini  dikunakan  teori  yang  berdasarkan  atas empat  (4)  upaya  pokok  dalam  lingkup  pemberdayaan  yaitu  Bina Manusia,  Bina  Usaha,  Bina  Lingkungan,  dan  Bina  Kelembagaan  dari Mardikanto  dan  Soebianto.  Pengumpulan  data-data  menggunakan metode  analisis  kualitatif  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  melalui  BUMDes  dengan  empat  (4)  upaya  pokok  dalam lingkup kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah bina manusia, bina usaha,  bina  lingkungan  dan  bina  kelembagaan  menunjukan  bahwa proses pemberdayaan telah dilakukan melalui 4 upaya tersebut kepada masyarakat Desa Mejono. Pengaruh dari adanya pemberdayaan tersebut telah  mampu  memberdayakan  masyarakat  Desa  Mejono  untuk  lebih maju  dan  mandiri  dengan  meningkatnya  produktivitas  masyarakat, namun  masih  ditemui  kendala  lain  dalam  hal  keterbatasan  ilmu pengetahuan,  sehingg a  jika  hanya  melalui  BUMDes  “Hapsari”  Desa Mejono saja belum dikatakan dapat berdaya secara optimal.

## Pendahuluan
Hal  yang  terpenting  dalam  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan desa,  karena  mayoritas  wilayah  Indonesia  adalah  pedesaan.  Menurut  Hardjanto (2013)  dikutip  oleh  (Julika  &  Irmawati,  2016)  pembangunan  desa  adalah  unsur integral  dari  pembangunan  nasional  sebagai  usaha  meningkatkan  mutu  sumber daya  pedesaan  maupun  masyarakatnya,  serta  dikerjakan  secara  berkelanjutan didasarkan adanya potensi desa dan kemampuan desa.
Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  di  Indonesia  pemerintah  memiliki peran  penting  untuk  mendorong  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah satunya  dengan  memberikan  kebijakan  maupun  program  yang  mendukung kesejahteraan  masyarakat.  Upaya  pemerintah  dalam  membangun  kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan di Indonesia adalah memberikan kewenangan bagi desa. Disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa  desa  berwenang  mengatur,  mengelola  urusan  pemerintahan,  dan  hajat hidup  masyarakatnya  berlandaskan  hak  asal-usul,  serta  nilai-nilai  sosial  budaya dalam kehidupan bermasyarakat mengikuti perkembangan desa yang berkembang
Salah satu bentuk dalam mengatur potensi desa adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan yang dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014  diantaranya  adalah  untuk  mengadakan  pemberdayaan terhadap  masyarakat  desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  peningkatan sektor  perekonomian  masyarakat.  Upaya  membangun  kapasitas  bidang perekonomian  masyarakat  desa  bisa  dilaksanakan  dengan  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  agar  menciptakan  iklim  baru  bagi  ekonomi  desa (Anugrah et al., 2021)
Salah satunya adalah Kabupaten Kediri yang berada di Pulau Jawa sebagian besar  wilayahnya  adalah  pedesaan  dan  masyarakatnya  tinggal  di  desa.  Hal  ini menjadikan  mayoritas  masyarakatnya  bekerja  pada  sektor  pertanian  karena kondisi  alamnya  yang  masih  baik.  Namun,  diketahui  bahwa  sekitar  dua  pertiga penduduk  di  negara-negara  berkembang  berkategori  miskin  dengan menggantungkan hidupnya pada pola pertanian, baik petani kecil maupun buruh tani  yang  berpenghasilan  rendah  (Hamid,  2018).  Hal  tersebut  juga  dapat  dilihat bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat 0,98 persen dan pada 2021 meningkat lagi sebanyak 0,06 persen. Fenomena tersebut menjadikan dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri  berusaha  mencari  pemecahan  dalam  menaikkan  kemampuan  untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya dengan terkelolanya potensi desa-desa melalui monitoring dan evaluasi.
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  memiliki  gagasan  dalam  pembentukan BUMDes  bagi  setiap  desa  di  wilayah  Kabupaten  Kediri.  Gagasan  tersebut dibuktikan  berdasarkan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  tahun  2016-2021  Kabupaten  Kediri  menargetkan  sasarannya  untuk memajukan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kelompok usaha ekonomi yang  ditingkatkan  serta  penambahan  persentase  terbentuknya  BUMDes.  Hasil terbentuknya BUMDes dapat dilihat melalui tabel 1.
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …

## Tabel 1. Daftar BUMDes Kabupaten Kediri
No. Kecamatan Jumlah Desa BUMDes 1. Mojo 20 20 2. Semen 12 12 3. Ngadiluwih 16 16 4, Kras 16 11 5. Ringinrejo 11 10 6. Kandat 12 11 7. Wates 18 13 8. Ngancar 10 10 9. Plosoklaten 15 9 10. Gurah 21 8 11. Puncu 8 8 12. Kepung 10 10 13. Kandangan 12 12 14. Pare 9 9 15. Badas 8 7 16. Kunjang 12 5 17. Plemahan 17 17 18. Purwoasri 23 12 19. Papar 17 17 20. Pagu 13 13 21. Kayen Kidul 12 11 22. Gampengrejo 11 9 23. Ngasem 12 7 24. Banyakan 9 8 25. Grogol 9 8 26. Tarokan 10 9 Jumlah 343 282

## Sumber: Dinas PMPD Kabupaten Kediri, 2022
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa  (DPMPD)  Kabupaten  Kediri  pada  tabel  1  terdapat  282  desa  yang  terdaftar memiliki BUMDes dari 343 desaDari ratusan yang terdaftar hanya 79 unit usaha yang  masuk  dalam  kategori  maju.  Desa  Mejono  adalah  salah  satu  desa  yang berlokasi  di  Kecamtan  Plemahan  Kabupaten  Kediri  yang  mempunyai  BUMDes dengan kategori maju. Adapun unit usaha wisata, unit usaha simpan pinjam atau Badan Kredit Desa, dan unit usaha persewaan merupakan unit usaha yang dikelola BUMDes.  Melalui  terkelolanya  unit  usaha,  yaitu  unit  usaha  wisata  mampu
mengantarkan  Desa  Mejono  mendapatkan  penghargaan  dalam  ajang  Anugerah Desa Inovatif Kabupaten Kediri tahun 2019.
“Sebanyak  10  de sa  mampu  menyabet  penghargaan  sebagai  desa  terbaik  dalam  11 kategori  yang  disediakan  dalam  penilaian  tahunan  itu.  Bupati  juga  menyinggung terkait penghargaan di bidang wisata. Kali ini, pemenangnya adalah Desa Mejono, Kecamatan Plemahan.” (Nugroho, 2019)
Capaian  yang  diperoleh  Desa  Mejono  adalah  suatu  keberhasilan  dan perkembangan  atas  pengelolaan  unit  usaha.  Wujud  keberhasilan  melalui terbentuknya  unit  usaha  sebagai  langkah  dalam  memberdayakan  masyarakat sesuai  maksud  dari  hadirnya  BUMDes  yaitu  menjadikannya  sumber  basis perekonomian baru. Menurut Anugrah et al.,(2021) bahwa BUMDes mempunyai peran  penting  demi  memberdayakan  masyarakat  selaku  perantara  dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memanfaatkan potensi desa.
Proses memberdayakan masyarakat desa yang dilalui bagi BUMDes Hapsari tentunya dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan bisa mengelola  unit  usaha.  Adanya  pengetahuan  dapat  mempengaruhi  kemampuan seseorang.  Diperlukan  tercukupinya  mutu  sumber  daya  manusia  dalam menjalankan aktivitas mempertahankan usaha dan mengembangkan potensi desa untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Nur  Arifah  &  Kusumastuti, 2019).
Sehubungan  dengan  pernyataan  tersebut,  menurut  Pradana  &  Fitriyanti (2019)  bahwa  dalam  upaya  pemberdayaan  dan  perkembangan  BUMDes  untuk memperbaiki  ekonomi  masyarakat  diperlukan  adanya  sumber  daya  manusia profesional dan terampil. Manusia menjadi aset terpenting akan keberhasilan suatu program-program kegiatan yang digerakkan oleh BUMDes untuk menumbuhkan desa  yang  inovatif  (Kirowati  &  Setia,  2018).  Namun  dalam  prosesnya  terdapat keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu tantangan bagi Desa Mejono. Hal  ini  juga  diungkapkan  berdasarkan  hasil  penelitian  Afrizal  &  Oktariyanda (2021)  bahwa  berdasarkan  hasil  analisis  manajemen  strategi  dalam  pengelolaan unit usaha wisata di Desa Mejono bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama dalam pemanfaatan lahan yang potensial.
Disamping peningkatan kualitas kemampuan dan skill masyarakat, perlunya suatu  upaya  penguatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pelestarian  lingkungan. Terutama bagi desa yang memiliki unit usaha wisata seperti Desa Mejono, menurut Ira  &  Muhamad  (2020)  bahwa  dalam  mengelola  wisata  berkaitan  erat  dengan dampak lingkungan yang cenderung negatif terhadap ekosistem desa yang perlu diperhatikan.  Dampak  dari  lingkungan  tentunya  dapat  mempengaruhi keberlangsungan  hidup  masyarakat.  Selain  itu,  lingkungan  tidak  hanya menyangkut secara fisik, tetapi lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap suatu keberlangsungan  usaha  dan  kehidupan  bermasyarakat.    Menurut  Mardikanto  & Soebianto  (2017)  pelestarian  lingkungan  bernilai  penting  dalam  mempengaruhi keberlanjutan  suatu  program  usaha.  Untuk  mendukung  perbaikan  lingkungan
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
diperlukan  adanya  proses  pemberdayaan  masyarakat  melaluiBUMDes  dengan menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat (Anindita & Tukiman, 2022).
Untuk  menjalankan  seluruh  program  pemberdayaan  dan  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat,  diperlukan  adanya  kelembagaan  yang  berkualitas. Dalam hal ini BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang memiliki peran dalam menumbuhkan  sentra  ekonomi  desa.  Menurut  Kirowati  &  Setia  (2018)  adanya BUMDes  dapat  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  desa  dengan  berkontribusi terhadap pembangunan, memperbaiki ekonomi pedesaan, dan budaya masyarakat. Dilihat dari hasil pemeringkatan BUMDes Hapsari berada di kategori maju sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 bahwa ukuran terseut diberikan atas dasar kesuksesan dalam tata kelola kelembagaannya hingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di bidang ekonominya.
Berangkat  dari  uraian  fenomena  diatas,  maka  kajian  ini  dapat  dirumuskan “ Bagaiamana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Kediri? ”. Kajian ini memiliki tujuan dalam menguraikan, mendeskripsikan, dan menggambarkan bagaimana proses yang ditempuh sebagai upaya  pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUMDes,  maka  dari  itu  dalam  dalam prosesnya dapat mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa.

## Kajian Literatur

## Pemberdayaan Masyarakat

## Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Yunus  et  al.,  (2017)  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  konsep  yang dipakai  sebagai  usaha  membangun  ekonomi  masyarakat  mencakup  nilai-nilai  sosial. Kemudian,  Zainal  et  al.,  (2021)  menambahkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat merupakan aktivitas pembangunan yang ditujukan pada manusia untuk melepaskan dari ketidakmampuan  dan  menumbuhkan  masyarakat  yang  lebih  mandiri.  Sementara  itu, Mardikanto & Soebianto (2017:100) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan sistem yang mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik secara positif untuk menguatkan keahlian  masyarakat  secara  partisipatif  melalui  pembelajaran.  Secara  universal,  definisi pemberdayaan  masyarakat  telah  dikemukakan dan  disimpulkan  sebagai  gambaran atas pembangunan  yang  dilakukan  menurut  kemampuan,  persoalan,  dan  kepentingan masyarakat.  Tindakan  pemberdayaan  masyarakat  diperuntukkan  supaya  masyarakat memiliki keberdayaan, berdaya saing, hingga menuju kemandirian. Dapat dikatakan pada era global ini, pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah proses pembangunan .

## Lingkup Pemberdayaan Masyarakat
Praktik  pemberdayaan  masyarakat,  umumnya  sebatas  pada  pemberdayaan ekonomi dalam menyelenggarakan pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  tindakan  pemberdayaan  masyarakat  ditujukan sebagai wujud pengembangan produktivitas agar bisa meningkatkan pendapatan. Lebih  lanjut  Mardikanto  &  Soebianto  (2017:114)  mengemukakan  4  upaya  pokok meliputi:
a. Bina manusia adalah upaya prima dan yang terpenting patut diperhatikan di berbagai  aktivitas  pemberdayaan,  karena  manusia  menjadi  pelaku  atau pengelola  manajemen.  Hal  tersebut  juga  didasari  atas  pandangan  bahwa maksud sebuah pembangunan adalah diupayakan sebagai perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia.
b. Bina  usaha  secara  pokok  berorientasi  terhadap  pemulihan  kesejahteraan (ekonomi), akibatnya merupakan elemen terpenting sebagai pendukung proses manusia.  Cakupan  bina  usaha  adalah  pemilihan  komoditas  usaha,  upaya peningkatan  kemampuan  teknis,  perbaikan  manajemen  SDM  untuk  efisiensi usaha,  optimalisasi  peluang  usaha  berdasarkan  keunggulan  lokal,  serta didukung aksesbilitas untuk mengembangkan usaha.
c. Bina lingkungan bukan hanya membahas lingkungan secara fisik saja, namun perlu disadari dalam praktiknya bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh penting. Bina lingkungan diharapkan bisa mengubah lingkungan menjadi lebih baik secara fisik dan maupun sosial.
d. Bina kelembagaan adalah dari tersedianya kelembagaan sosial atau organisasi sosial  yang  secara  efektif  telah  beroperasi,  sehingga  bisa  menopang terlaksananya  bina  manusia,  bina  usaha  dan  bina  lingkungan.  Aktivitas  ini dilakukan agar tercapainya keberdayaan masyarakat melalui berkembangnya jejaring kemitraan usahanya. Bina kelembagaan diperlukan untuk mengukur keefektifan kelembagaan dalam menjalankan fungsinya.

## Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Dilakukannya  pemberdayaan  masyarakat  mempunyai  tujuan  menambah kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  apalagi  dari  sisi  keterbatasan perekonomian,  keterbelakangan,  hingga  ketidakberdayaa  (Yunus  et  al.,  2017). Sedangkan  Mardikanto  &  Soebianto  (2017:111-112)  mengungkapkan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  terdapat  tujuan  dengan  terkandung  berbagai  upaya perbaikan, yang terbagai menjadi:
a. Perbaikan  Pendidikan  ( better  education )  bahwa  kegiatan  perlu  direncanakan secara  sistematis  untuk  terwujudnya  perbaikan  pendidikan.  Tidak  hanya sebatas perubahan materi, namun memerlukan metode baru, perbaikan waktu, tempat,  perbaikan  hubungan  fasilitator  dan  manfaat  bagi  penerima. Diharapkan  terwujudnya  pendidikan  non  formal  dapat  memperbaiki  serta meningkatkan semangat agar terus melatih diri.
b. Perbaikan  aksesibilitas  ( better  accessibility )  melalui  motivasi  belajar, dimaksudkan  aksesbilitas  dapat  diperbaiki.  Diperlukan  aksesbilitas  atas terpenuhinya  informasi,  inovasi,  sistem  keuangan,  fasilitator  produk,  serta instrumen dalam kegiatan pemasaran.
c. Perbaikan  tindakan  ( better  action )  dengan  modal  pembaruan  edukasi  dan aksesibilitas  terhadap  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  Sumber  Daya  Alam (SDA),  dan  sumber  daya  lainnya/buatan  dengan  tujuan  mampu  untuk menentukan langkah yang semakin membaik.
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
d. Perbaikan  kelembagaan  ( better  institution )  bertujuan  untuk  memperbarui kelembagaan  masyarakat,  lebih-lebih  mengembangkan  jaringan  kemitraan usaha,  akan  mampu  dalam  melahirkan  negosiasi  ( bargaining  position )  pada masyarakat secara baik.
e. Perbaikan usaha ( better business ), dalam perbaikan pendidikan yang bertujuan dapat mengubah usaha yang telah dijalankan menjadi lebih produktif.
f. Perbaikan pendapatan ( better income ), dengan adanya perubahan bidang usaha yang berdampak positif mampu mendorong untuk meningkatnya penghasilan yang diperoleh, terutama perolehan keluarga dan masyarakatnya.
g. Perbaikan  lingkungan  ( better  environment ),  bahwa  faktor  kemiskinan  atau terbatasnya pendapatan sering menjadi penyebab rusaknya suatu lingkungan. Diharapkan dengan pemberdayaan menjadikan lingkungan tercipta lebih baik.
h. Perbaikan  kehidupan  ( better  living ),  bahwa  lebih  baik  dengan  meningkatnya perolehan  yang  tercukupi  dapat  mempengaruhi  sehatnya  lingkungan, sehingga  status  kehidupan  masing-masing  keluarga  dan  masyarakat  dapat diperbaiki.
i. Perbaikan masyarakat ( better community ), dengan kehidupan yang lebih  baik tentunya disertai adanya lingkungan (fisik dan sosial) yang menguntungkan, sehingga perbaikan kehidupan masyarakat dapat terwujud.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## Pengertian BUMDes
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang dimiliki desa. Menurut Hasan & Gusnardi (2018) BUMDes merupakan forum usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh warga serta pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa, serta pembentukannya berdasarkan potensi dan kepentingan desa. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  didefinisikan  sebagai  badan  hukum  yang dibentuk desa untuk mengelola usaha desa, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa  layanan,  dan  menyediakan  jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

## Tujuan BUMDes
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan Usaha  Milik  Desa  di  dalamnya  termuat  5  tujuan  utama  pendirian  BUMDes, diantaranya adalah:
a. Melakukan  manajemen  usaha,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas perekonomian  serta  potensi  desa  sebagai  bentuk  pelaksanaan  kegiatan ekonomi;
b. Melaksanakan penyediaan barang dan jasa sebagai bentuk pelayanan umum, terpenuhinya  kebutuhan  umum  masyarakat  desa,  hingga  pengelolaan lumbung pangan desa;
c. Mendapatkan profit atau laba bersih terhadap meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) serta sumber daya ekonomi masyarakat desa yang mendapatkan manfaat;
d. Mengelola aset desa untuk memberikan poin tambahan atas aset desa tersebut;
e. Mengembangkan ekosistem ekonomi di bidang digital di desa.

## Prinsip BUMDes
Dalam  penyelenggaraan  BUMDes  terdapat  beberapa  prinsip  yang  dapat dijadikan sebagai patokan dalam meningkatkan perkembangan BUMDes. Berikut merupakan prinsip-prinsip BUMDes (Hasan & Gusnardi, 2018).
a. Kooperatif,  dibutuhkan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  komponen  dalam pengelolaan BUMDes, sehingga terwujudnya kerjasama yang baik;
b. Partisipatif,  adanya  dukungan  yang  diberikan  dari  setiap  komponen pengelolaan BUMDes, serta sukarela dalam berkontribusi untuk meningkatkan usaha;
c. Emansipatif,  seluruh  unsur  yang  berperan  serta  mengelola  BUMDes diperlakukan tanpa membedakan golongan, suku, ras, dan agama;
d. Transparan,  dalam  pengelolaan  BUMDes  dilakukan  secara  transparan  dan terbuka karena memiliki pengaruh pada kepentingan umum masyarakat;
e. Akuntabel,  semua  kegiatan  baik  sistem  maupun  administratif  dalam pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan;
f. Sustainabel, aktivitas usaha BUMDes mampu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

## Metode Penelitian
Digunakan  analisis  secara  deskriptif  dengan  metode  kualitatif  dalam penelitian ini. Metode penelitian bertujuan menggambarkan secara komprehensif dan  mendalam  tentang  proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUMDes Hapsari  di  Desa  Mejono  Kecamatan  Plemahan  Kabupaten  Kediri.  Menurut Creswell  (2018)  riset  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  dalam mengeksplorasi  dan  menguasai  makna  dari  sejumlah  individu  ataupun sekelompok orang yang berasal dari anggapan terkait permasalahan sosial. Fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan fokus pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes  Hapsari  yang  ada  di  Desa  Mejono  Kecamatan  Plemahan  Kabupaten Kediri  dengan  menggunakan  teori  upaya  pokok  dalam  lingkup  Pemberdayaan Masyarakat  menurut  (Mardikanto  &  Soebianto,  2017)  yakni  bina  manusia,  bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Terpilihnya lokasi penelitian atas pertimbangan bahwa desa ini 1) memiliki BUMDes yang telah berdiri dan berbadan
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
hukum, serta merupakan salah satu BUMDes yang berada dalam peringkat maju di  Kabupaten  Kediri.  2)  Selain  itu  unit  usaha  yang  dikelolanya  mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Inovatif Kabupaten Kediri tahun 2019 dan mendapat Penghargaan pada tahun 2021 dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3) Sedangkan  di  lapangan  ditemui  adanya  keterbatasan  pengetahuan  dari  sumber daya  masyarakat  serta  4)  masih  kurangnya  partisipasi  masyarakat  terhadap lingkungan sekitar.
Dalam memperoleh sumber data penelitian ini didapatkan dari data primer yakni  data  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  narasumber  BUMDes  Hapsari Desa  Mejono,  Pemerintah  Desa  Mejono  dan  Masyarakat  Desa  Mejono  dengan jumlah total ada 6 (enam) orang narasumber. Sedangkan saat melakukan penelitian data sekunder yang ditemukan dapat berupa berupa dokumen, laporan, dan arsip yang berguna secara langsung terhadap penelitian ini.
Terlaksananya  penelitian  ini  terhitung  dalam  kurun  waktu  bulan  Agustus 2022 sampai Februari 2023. Peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara  dengan  narasumber  yang  telah  ditentukan,  dokumentasi  pada  saat pelaksanaan dan pada saat melakukan penelitian. Digunakannya model interaktif dari  Miles  dan  Huberman  dalam  teknik  analisis  data  yang  Miles  et  al  (2014), diantaranya ada pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Dalam  metode  uji  validitas  data  di  dalam  penelitian  kualitatif  menurut (Hardani  et  al.,  2020),  meliputi credibility (tingkat  kepercayaan), transferability (keteralihan), depandibility (ketergantungan), dan confirmability (kepastian). Peneliti memilih  memakai  uji  credibility  (validasi  internal)  menggunakan  teknik  uji triangulasi.  Pemilihan  teknik  uji  ini  berdasarkan  atas  kecocokkan  dari  teknik pengambilan data yang dipakai peneliti, yakni wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan didukung dengan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  suatu  tindakan  untuk  membangun kemandirian  masyarakat  yang  dijelaskan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  bahwasannya  terciptanya  kesejahteraan masyarakat  dapat  dilakukan  berdasarkan  esensi  masalah  maupun  prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  terkelolanya  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. Usaha dalam terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  memperbaiki  sektor  ekonomi masyarakat desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes  Hapsari  dibentuk  dalam  rangka  untuk  mengelola  potensi  desa. Salah  satunya  yaitu  dalam  pengelolaan  potensi  Sumber  Daya  Manusia  dan menciptakan lingkungan produktif. BUMDes Hapsari dibentuk pada tahun 2018 dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Desa  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Tentang Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  Milik  Desa  Mejono  Kecamatan  Plemahan
Kabupaten  Kediri.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  BUMDes  Hapsari  mulai  dari kegiatan inisiasi, motivasi dan pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat Desa Mejono.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  fokus  dan  tujuan  dari  kajian  penelitian terkait  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  Hapsari  di Desa Mejono Kecamtan Plemahan Kabupaten Kediri. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto & Soebianto (2017) yang terdapat 4 (empat) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Empat upaya pokok  tersebut  terkait  beberapa  pembinaan  yang  harus  ditempuh  yakni  bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.
Konteks  pemberdayaan  masyarakat  dipakai  sebagai  upaya  pembangunan yang dilakukan menurut potensi, masalah, dan kepentingan masyarakat. Tindakan pemberdayaan  masyarakat  ditujukan  supaya  masyarakat  memiliki  keberdayaan, berdaya saing, hingga menuju kemandirian. Dapat dikatakan pada era global ini, pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah proses pembangunan.

## Upaya Pokok Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

## Bina Manusia
Bina  manusia  menjelaskan  bahwa  dalam  pemberdayaan  masyarakat diperlukan untuk mencapai pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui BUMDes. Mardikanto & Soebianto (2017:114-117) mengatakan bahwa bina manusia  sebagai  tindakan  utama  dan  terpenting  yang  perlu  disorot  di  berbagai aktivitas pemberdayaan, lantaran manusia sebagai aktor pengelola manajemen itu sendiri.  Aspek  pemberdayaan  manusia  diantaranya  adalah  menumbuhkan keterampilan,  membentuk  keprofesionalan  kerja,  serta  pelatihan  dan  pembinaan lainnya.  Kapasitas  sistem  jejaring  yang  dikembangkan  dalam  kegiatan pemberdayaan  dapat  diperankan  baik  antar  BUMDes  atau bersama  stakeholder yang  ada  di  Desa  Mejono .  Adapun  kutipan  hasil  wawancara  pada  tanggal  6 Februari 2023 yang dilakukan dengan Bapak Heru selaku Direktur BUMDes.
“iya  ada  upaya  untuk  mengajak  mengembangkan  minat  dan  kapasitas  masyarakat contohnya melalui musyawarah, diajak gotong royong, membangun, dan kerja bakti. Tentunya berbagai usaha dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat juga.  Untuk  pembinaan  sendiri  biasanya  kita  juga  di  dampingi  oleh  pihak  dari Pemerintah Kabupaten  salah satunya waktu itu pernah ada pembinaan dari  Dinas Koperasi terkait pengelolaan emping mlinjo yang lebih  modern nanti hasilnya bisa dijual di unit usaha wisata.” (Bapak Heru selaku Direktur BUMDes)
Dengan demikian dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapainya tujuan salah satunya adalah menghasilkan perbaikan pendidikan dengan cara perbaikan materi melalui metode baru, dan menjalin hubungan fasilitator untuk memperoleh manfaat (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2017).
Kegiatan  bina  mausia  melalui  BUMDes  Hapsari  untuk  memberdayakan masyarakat  Desa  Mejono  yang  dilakukan  melalui  pembinaan  secara  langsung.
Tindakan  yang  ditempuh  tersebut  dengan  mengajak  masyarakat  terjun  secara langsung dalam melakukan suatu program, jadi tidak hanya sosialisasi saja, namun juga dilakukan melalui praktik. Adapun kutipan hasil wawancara pada tanggal 6 Februari  2023  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Riadi  selaku  ketua  dari  unit  usaha wisata.
“P emberdayaan awalnya kita mulai dengan berunding bersama lalu kami ajak terjun secara langsung. Seperti waktu membangun wisata itu kita ajak seluruh warga untuk terlibat, membuat wahana wisata, dan membersihkan area sekitar. Selain itu di Desa Mejono terkenal dengan sentra emping melinjo, waktu itu juga ada pelatihan bersama pembatan aneka rasa emping mlinjo dan cara pengemasan ” (Bapak Riadi pada tanggal 6 Februari 2023)
Sehubungan dengan  hal tersebut menurut  Rahayu &  Febrina (2021) bahwa hadirnya  BUMDes  menghasilkan  keuntungan  positif  dalam  memberdayakan masyarakat dan sebagai solusi pembangunan desa. Dalam hal ini BUMDes Hapsari mampu membantu dalam pemanfaatan potensi seperti terbukanya obyek wisata, sehingga  memberikan  pengetahuan  bagi  masyarakat  dalam  mengelola  wisata. Berkembangnya  usaha  yang  dikelola  BUMDes  tidak  luput  akan  keterlibatan masyarakat sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD).
Tabel 2. Pemasukan PAD Dari BUMDes No Tahun Jumlah 1 Setoran PAD 2018 Rp. 692.000 2 Setoran PAD 2019 Rp. 10.005.100 3 Setoran PAD 2020 Rp. 12.398.000 4 Setoran PAD 2021 Rp. 14.750.000,-

## Sumber: Data Internal BUMDes Hapsari, 2023
Optimalisasi  pendapatan  yang  diperoleh  tidak  terlepas  adanya  partisipasi masyarakat.  Masyarakat  dilatih  dalam  dalam  profesional  kerja  melalui  kegiatan pelatihan. Adapun peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan membangun visi misi yang jelas bagi seluruh anggota dan masyarakat, memberikan pelatihan secara operasional dalam mengoperasikan suatu sistem  sebelum  dijalankan, dan memberikan  pelatihan  terhadap  pengembangan  usaha.  Bentuk  pelatihan  yang telah diberikan dapat dilihat melalui kutipan wawancara pada anggal 6 Februari 2023 dengan Bapak Heru selaku Direktur BUMDes
“… untuk peningkatan kompetensi sendiri kami sempat melakukan pelatihan budidaya ikan hias, pelatihan pengembangan usaha emping mlinjo, pelatihan budidaya tanaman hidroponik  dengan  didampingi  mahasiswa  dari  Universitas  Brawijaya,  pelatihan operasional  mesin  untuk  menjalankan  dan  merawat  wahana  di  area  wisata,  dan pelatihan terhadap pemanfaatan sampah menggunakan batu terawang mencadi pupuk kompos  dan  pupuk  cair  bersama  mahasiswa  KKN. ” (Bapak  Heru  selaku  Direktur BUMDes)
Berbagai  pelatihan  tersebut  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan kemampuan  dan  pengetahuan  masyarakat.  Upaya  tersebut  sesuai  dengan
Mardikanto  &  Soebianto  (2017:224)  bahwa  dalam  meningkatkan  kinerja masyarakat patut senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS), sehingga seiring berguna bagi produktivitas, mutu produk, dan daya saing yang dihasilkan.
Kegiatan  Bina  Manusia  ditujukan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan semangat  masyarakat  Desa  Mejono  dalam  memperbaiki  kualitas  individu  dan kedepannya mampu menciptakan peluang  usaha. Hal tersebut merupakan salah satu  bentuk  pembangunan  desa  yang  dilakukan  melalui  pemberdayaan  kepada masyarakat  desa  sebagai  usaha  meningkatkan  akses  terhadap  kelangsungan ekonomi  dan  pelayanan  publik  (Yabbar  &  Hamzah,  2015).  Pengaruh  yang diperoleh  dari  hadirnya  pengembangan  kapasitas  masyarakat  adalah  dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan bagi masyarakat Desa  Mejono  sebagai  ajang  pembelajaran  yang  dapat  membantu  dalam menyelesaikan  permasalahan  dan  ketidaktahuan  terhadap  suatu  hal.  Terutama bagi  pengembangan  usaha  dapat  membantu  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi  dalam  menjalankan  usaha.  Namun  dari  beberapa  pembinaan  yang diberikan  sesuai  dengan  keterangan  di  atas,  secara  keseluruhan  belum  dapat terlaksana  dengan  baik.  Berdasarkan  informan  melalui  wawancara  secara mendalam  dari  adanya  pembinaan  dan  pelatihan  terkadang  tidak  adanya kelanjutan, sehingga kegiatan pembinaan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Adapun kutipan wawancara pada tanggal 6 Februari 2023
“ Untuk pembinaan sendiri selalu ada, seperti waktu itu sempat ikan yang dibudidaya itu  mati  semua  akibat  kurang  tau  cara  merawatnya,  namun  sekarang  masyarakat sudah  dibekali  cara  merawat  dan  itu  merupakan  pengetahuan  baru  bagi  kita.  Tapi tidak  semuanya  berjalan  mbak,  rencananya  waktu  itu  mau  budidaya  tanaman hidroponik namun tidak berlanjut. Lalu ada pembinaan pengemasan emping mlinjo secara unik dan menarik supaya bisa dipasarkan di super market, tetapi ya tidak ada kelanjutan seperti alat maupun sistemnya kita belum tahu secara matang. Jadi ya tetap menggunakan  cara  lama  dan  tradisional.” (Bapak  Riadi  selaku  ketua  unit  usaha wisata)
Kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sampai pada penguatan kapabilitas masyarakat saja, tetapi dapat dilakukan dengat terbentuknya hubungan kemitraan sebagai  bahan  pembelajaran  dan  menguatkan  sistem  jejaring  usaha.  BUMDes memberikan akses bagi unit usahanya untuk mengikuti kegiatan pameran sebagai ajang  promosi  dan  mensosialisasikan  unit  usahanya,  yaitu  usaha  wisata  kepada masyarakat,  pemerintah,  serta  stekholder  lainnya.  Selain  itu,  unit  usaha  ini  juga sering diikut sertakan dalam program perlombaan yang diadakan oleh Kabupaten Kediri  maupun  pemerintah  lainnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan Dhamotharan  dikutip  oleh  Kartika  et  al.,  (2019)  yang  menyatakan bahwa  dalam membangun kapasitas kinerja masyarakat dilakukan melalui pembelajaran untuk mengetahui masalah dan mencari pemecahannya dengan mengenali sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan.

## Gambar 1. Kegiatan Promosi Unit Usaha Wisata Di Kabupaten Blitar

## Sumber: Official Instagram Desa Mejono, 2022
Dapat disimpulkan bahwa upaya bina manusia telah dilakukan oleh BUMDes Hapsari dengan melakukan pendampingan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas  masyarakat.  Namun  dari  semua  pelatihan  yang  diberikan  tidak semuanya dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat, alasannya karena tidak adanya  keseriusan  dari  pihak  penyelenggara,  terdapat  keterbatasan  biaya  dan minimnya  pengetahuan  terhadap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  di  kalangan masyarakat, sehingga membuat mereka kurang percaya diri akan hasil yang akan diperoleh kedepannya.

## Bina Usaha
Upaya  bina  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat,  salah satunya dalam bidang beriwarausaha atau menciptakan suatu peluang bisnis. Hal ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  perekonomian  masyarakat. Sejalan  dengan  pendapat  Mardikanto  &  Soebianto  (2017)  bahwa  pemberdayaan masyarakat  dengan  menerapkan  unsur  bina  usaha  menjadi  pokok  terpenting dalam  upaya  pemilihan  komoditi  usaha  dan  perencanaan  bisnis  dan  membuka jaringan kemitraan untuk memperbaiki perekonomian.
Dalam  proses  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat,  BUMDes  Hapsari memiliki semangat tinggi untuk terus berupaya bisa memberdayakan masyarakat atau  menstransformasikan  segenap  potensi  sumber  daya  dengan  melakukan program kegiatan yang berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat untuk lebih berdaya dan terus belajar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka terbentuklah usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes berdasarkan kutipan wawancara dengan Direktur BUMDes.
“ Dalam  setiap  pemilihan  komoditas  usaha,  kami  selalu  melibatkan  masyarakat melalui  musyawarah,  sehingga  untuk  saat  ini  unit  usaha  yang  dijalankan berjumlah 3 (tiga) unit, yakni unit usaha wisata, unit badan kredit desa/simpan pinjam, dan unit usaha persewaan. Untuk kedepannya saya berencana menambah unit usaha berupa budidaya ikan berdasarkan hasil pelatihan sebelumnya, namun
masih dalam proses pengembangan dan musyawarah dengan masyarakat.” (Bapak Heru Direktur BUMDes)
Bina  usaha  dapat  dilihat  dari  terbentuknya  usaha  yang  melibatkan masyarakat  dalam  peningkatan  pengetahuan  teknis,  manajemen  usaha,  serta aksesbilitas  usaha.  Sehingga  dengan  upaya  tersebut  dapat  meningkatkan  usaha ekonomi masyarakat maupun usaha yang dikelola oleh BUMDes (Pradani, 2020). Usaha  yang  telah  dilaksanakan  oleh  BUMDes  Hapsari  untuk  mengembangkan usaha  dan  masyarakatnya  adalah  dilakukan  secara  kekeluargaan  dalam  setiap pengelolaan  secara  terbuka  dan  keterlibatan  seluruh  masyarakat.  Melalui pengelolaan  secara  kekeluargaan  tersebut,  masyarakat  dapat  saling  membantu. Selain itu, masyarakat maupun pegawai BUMDes juga dibekali dengan program pelatihan maupun pembinaan dalam mengelola suatu usaha. Hal ini sesuai dengan wawancara pada dengan Direktur BUMDes.
“ ..untuk  manajemen  pengelolaan  usaha  sebelum  memulai  masyaraat  didampingi terlebih  halu.  Sedangkan  pengelolaan  terutama  manajemen  keuangan  itu  kami lakukan secara terbuka, dimana setiap hasil yang kami peroleh tersusun secara rapi melalui  pelaporan  yang  nantinya  juga  disetorkan  kepada  pihak  desa.  Selanjutnya setiap bulannya kami juga melakukan evaluasi serta bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh selama satu bulan ini” (Bapak Heru, 6 Februari 2023)
Saat  ini  usaha  yang  paling  menguntungkan  baik  bagi  BUMDes  maupun masyarakat  adalah  adanya  unit  usaha  wisata.  Dalam  unit  usaha  ini  telah memberikan  pendapatan  tambahan  bagi  masyarakat  Desa  Mejono  dengan membuka usaha di area wisata. Terbentuknya unit usaha tersebut selaras dengan tujuan pembentukan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu  melakukan  pengelolaan  usaha,  mengembangkan  investasi,  produktivitas perekonomian, serta pengolaan potensi desa sebagai bentuk pelaksanaan aktivitas ekonomi.  Melalui kutipan wawancara dapat dilihat
“ Bentuk  bina  usaha  kita  memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  seperti  menyediakan kios  untuk  membuka  usaha  dan  ada  Badan  Kredit  Desa  dengan  bunga  2,5-3%, sehingga  mempermudah  masyarakat  dalam  membuka  usaha.  Adanya  unit  usaha wisata  juga  menghasilkan  pemasukan  yang  besar  bagi  kami  dan  menambah pendapatan masyarakat mbak, karena ada 100 masyarakat terlibat baik yang membuka usaha maupun pegawai dari unit usaha wisata. Disini kami menyediakan berbagai sarana hiburan seperti wahana bermain dan edukasi seperti kolam ikan dan kaos lukis. Jadi masyarakat ya dibina dulu sebelum menjalankan usahanya untuk membangun profesional kerja. Selain itu juga ada produk oleh-oleh khas dari desa Mejono yaitu emping mlinjo produk dari masyarakat yang dipasarkan juga di unit wisata .” (Bapak Riadi selaku ketua unit usaha wisata)
Dalam  unit  usaha  wisata  pengelolaanya  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat. Pengembangan unit usaha wisata masyarakat juga diberdayakan dan diberikan pelatihan terhadap pengelolaan-pengelolaan secara teknis, diantaranya seperti  budidaya  ikan,  membuat  kerajinan  kaos  lukis  sebagai  produk  oleh-oleh khas dari wisata, dan mengoperasikan mesin pada wahana wisata. Selain itu untuk memfasilitasi  dan  melayani  kebutuhan  masyarakat  dalam  membuka  suatu  unit
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
usaha,  BUMDes  juga  menyediakan  unit  usaha  Badan  Kredit  Desa  yang memberikan  pinjaman  modal  serta  usaha  persewaan  disekitar  area  wisata  yang dapat  digunakan  masyarakat  untuk  membuka  suatu  usaha.  Masyarakat  juga diberikan akses dalam mengembangkan produk industri rumahan berupa emping melinjo yang diperjual belikan di area wisata sebagai oleh-oleh khas Desa Mejono.
Dalam manajemen pengelolaan dilakukan secara terbuka dengan memegang prinsip BUMDes yaitu transparan dan akuntabel. Transparan dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan secara terbuka karena memiliki pengaruh pada kepentingan umum  masyarakat  dan  akuntabel  secara  sistem  maupun  administratif  dapat dipertanggungjawabkan  (Hasan  &  Gusnardi,  2018).  Dalam  hal  ini  dana  yang dikelola  BUMDes  dioperasionalkan  untuk  kebutuhan  pengembangan  usaha  dan kepentingan  masyarakat.  Segala  kegiatan  dipertanggungjawabkan  melalui Musyawarah Pertanggungjawaban yang diikuti oleh seluruh stakeholder.
Disimpulkan bahwa BUMDes telah berupaya melakukan bina usaha dengan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dengan memberikan pelatihan dan menyediakan  aksesbilitas  usaha  melalui  terbukanya  lapangan  pekerjaan  di  area wisata,  serta  menyediakan  dana  modal  dan  kios  untuk  membuka  usaha  bagi masyarakat.

## Bina Lingkungan
Isu  lingkungan  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  diperhatian  dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun menurut Mardikanto & Soebianto (2017:111) bahwa salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan perbaikan pada  kehidupan  masyarakat  disertai  dengan  adanya  lingkungan  fisik  dan lingkungan  sosial  yang  lebih  baik.  Pelestarian  lingkungan  fisik  dilakukan  untuk meningkatkan kepekaan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan lingkungan  fisik  BUMDes  telah  berupaya  melakukaan  pembinaan  dengan melestarikan  lingkungan  dan  memanfaatkan  potensi  desa  menjadi  nilai  guna seperti  membuka  unit  usaha  wisata.  Di  dalam  unit  usaha  wisata  tersebut  untuk menjaga kelestarian lingkungan dibuatlah suatu alat yang  diformulasikan untuk mengolah  sampah  menjadi  pupuk.  Hal  tersebut  juga  membuktikan  bahwa pemberdayaan masyarakat serasi dengan yang diartikam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya terciptanya kesejahteraan warga dapat dilakukan  dan  disesuaikan  berdasarkan  esensi  masalah  maupun  prioritas kebutuhan  warga  desa  dengan  tercapainya  peningkatan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  terkelolanya  sumber  daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan.
Pengaruh adanya BUMDes yang mengelola kegitan usaha memiliki dampak perbaikan perekonomian di lingkungan desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang  usaha  yang  dibentuk  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  bagi masyarakat pengangguran, terutama bagi ibu rumah tangga dan masyarakat yang terkena  PHK  pada  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  sehubungan  dengan  wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pada tanggal 12 Februari 2023
“ adanya unit wisata di Desa Mejono membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan, karena saya dulunya kerja di Sidoarjo dan terkena PHK di tahun 2020. Pada saat itu saya  memutuskan  pulang  ke  desa  dan  ternyata  ada  unit  usaha  wisata  yang menyediakan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  bisa  bergabung  baik  mengelola  usaha maupun membuka usaha melalui kios-kios yang disediakan disini ” (Ibu Yuli)
Pernyataan tersebut sesuai dengan Hasan & Gusnardi (2018) bahwa BUMDes memiliki pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara umum, maka perlu dikelola secara transparan dan terbuka. Adanya BUMDes tidak hanya terhubung pada aktivitas ekonomi desa saja, akan tetapi berpengaruh pula terhadap kondisi lingkungan  sosial  masyarakat.  Dilakukanya  melalui  pemberdayaan  masyarakat dapat  memperbaiki  prinsip,  nilai,  anggapan,  keyakinan  masyarakat,  hingga hubungan antar masyarakat melalui kerja sama dalam adanya suatu kepentingan. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan musyawarah dalam mengelola suatu usaha dapat memperbaiki hubungan antar masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pendapat Yunus et al., (2017) mengungkapkan adanya Pemberdayaan masyarakat adalah  konsep  yang  dipakai  sebagai  usaha  membangun  ekonomi  masyarakat mencakup  nilai-nilai  sosial.  Melalui  adanya  bina  lingkungan  dalam  perspektif sosial dapat menjadikan masyarakat mengetahui berbagai hal yang dipandang baik dan benar serta perlu dipatuhi. Adapun kutipan wawancara dapat yang dilakukan pada 6 Februari.
“De ngan pemanfaatan lahan milik desa menjadi usaha wisata dapat membentuk kerja sama antar masyarakat mbak. Karena dalam pengembangannya kita menganut konsep masyarakat  sebagai  penggeraknya,  jadi  secara  tidak  langsung  saling  bekerja  sama. Contohnya  dalam  seluruh  lapisan  masyarakat  kita  bagi  sesuai  jobdescnya  dengan membentuk penanggungjawab keamanan, kebersihan, humas, hingga teknisi. Selain itu  setiap  minggunya  kita  mengadakan  kerja  bakti  dan  tentunya  untuk  menjaga kelestarian lingkungan kami juga punya alat yang bisa mengubah sampah sesaunan menjadi pupuk dari batu terawang.” (Bapak Heru selaku direktur BUMDes)
Disimpulkan  bahwa  pada  upaya  bina  lingkungan  telah  dilakukan  oleh BUMDes  Hapsari  dengan  melakukan  pembinaan  melalui  alat  khusus  serta  telah memanfaatkan  lahan  desa  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  nilai  guna  sekarang menjadi lahan yang produktif bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan terseut dapat berpengaruh  terhadap  kondisi  perekonomian  masyarakat  yaitu  dengan memberikan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan,  bina lingkungan secara sosial dapat membangun prinsip dan keyakinan masyarakat.

## Bina Kelembagaan
Hal  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  jalannya  seluruh  kegiatan  atau program  adalah  tersedianya  bina  kelembagaan.  Efektifitas  kelembagaan  akan menentukan keberhasilan tercapainya tujuan awal dari pembentukan lembaga itu sendiri. Organisasi sosial adalah  suatu kelembagaan yang  dapat  bergerak secara efektif, sehingga menjadi pendukung terlaksananya bina manusia, bina usaha dan bina  lingkungan  (Mardikanto  &  Soebianto,  2017).  Dalam  konteks  ini  sebuah lembaga  di  bidang  sosial  ekonomi  diantaranya  adalah  BUMDes  yang  dibentuk serta  dikembangkan  dari  masyarakat  dan  digunakan  demi  kepentingan
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
masyarakat untuk menyongsong pembangunan desa. Sebuah kelembagaan yang menjadi  organisasi  non  pemerintahan  dan  dimaknai  sebagai  organisasi  sosial masyarakat  adalah  BUMDes  itu  sendiri.  Dengan  demikian  menurut  Hasan  & Gusnardi  (2018)  bahwa  BUMDes  disebut  sebagai  forum  usaha  desa  yang pengelolaannya  dijalankan  oleh  warga  serta  pemerintah  desa  sebagai  usaha meningkatkan perekonomian desa, serta pembentukannya didasarkan atas potensi desa dan kepentingan desa.
BUMDes Hapsari dalam memperkuat kelembagaan melalui bentuk sosialisasi maupun  pelatihan  yang  diberikan  pihak  pemerintah  daerah,  seperti  adanya pelatihan dari DPMD Kabupaten Kediri. Adapun kutipan wawancara pada yang dilakukan dengan sekretaris BUMDes
“untuk  penguatan  kelembagaan  itu  ada  ya  contohnya  kita  dibeka li  pelatihan pengelolaan keuangan, pelaporan administratif, lalu bagaimana pengembangan dan pengelolaan unit usaha. Nah sekitar bulan September kemarin saya baru menghadiri acara  tersebut  di  wilayah  Kantor  Pemerintahan  Kabupaten”  (Ibu  Ayik  selaku sekretaris BUMDes)
Selain  itu,  juga  mengadakan  kegiatan  studi  banding  dengan  BUMDes  lain dengan  tujuan  memperoleh  wawasan  dan  pengetahuan  sebagai  bahan  evaluasi untuk diterapkan kepada organisasi.
“Kami kemarin baru saja mengadakan studi banding bersama dengan BUMDes di wilayah Kabupaten Kediri maupun di luar Kabupaten, kemarin sempat studi banding dengan salah satu desa di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Untuk di wilayah Kabupaten  sendiri  kita  sering  mengadakan  evaluasi  bersama  dengan  BUMDes sewilayah Kecamatan Plemahan ” (Bapak Heru selaku Direktur BUMDes)
Kegiatan  tersebut  tentunya  juga  sebagai  bentuk  penunjang  perkembangan kinerja  BUMDes  dan  mampu  berpengaruh  terhadap  lingkungan.  Pengaruh BUMDes  terhadap  lingkungan  dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  pemeringkatan Menteri Desa PDDT bahwa BUMDes Hapsari merupakan salah satu BUMDes di Kecamatan Plemahan yang berada dalam kategori maju.
Gambar 2. Klasifikasi Pemeringkatan BUMDes
Sumber: website DPMD Provinsi Jawa Timur, 2022
Selain  itu  usaha  yang  dikelolanya  juga  mendapatkan  penghargaan  pada tingkat tahun 2019 di tingkat Kabaten Kediri pada ajang Anugerah Desa Inovatif dan  Mendapatkan  Penghargaan  dari Kemterian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif pada tahun 2021.

## Gambar 3. Perolehan Piagam Penghargaan Terhadap Unit Usaha Wisata Sumber: Official Instagram Desa Mejono, 2021
Sebab menurut Mardikanto & Soebianto (2017) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  kelembagaan,  terutama melalui  jejaring  kemitraan,  sehingga  dapat  menghasilkan  output  yang  baik  bagi masyarakat.
Pendirian  BUMDes  ini  telah  memiliki  landasan  hukum,  yaitu  melalui Peraturan Desa Mejono Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Terbentuknya dasar hukum dapat menguatkan eksistensi BUMDes, sehingga dapat terlaksananya tugas dan fungsinya sesuai dengan berlakunya peraturan yang telah dibuat. Kepala Desa Mejono memberikan perlindungan hak dan kewajiban berorganisasi bagi BUMDes melalui peraturan tersebut sebagai wujud secara legal bahwa kelompok sosial ekonomi bertindak sesuai tugas dan fungsi dari BUMDes yang dilaksanakan oleh anggotanya dan telah disepakati berdasarkan pembagian dalam struktur kelembagaan. Adapun hasil wawancara dari Bapak Ayub Selaku Sekretaris Desa pada tanggal 13 Februari 2023
“ Kalau  dari  desa  kami  terlibat  sebagai  pengawas,  seperti  Bapak  Kades  sebagai pengawas  dalam  setiap  kegiatan  maupun  program.  Selain  itu  kan  sudah  dibuat peraturan secara tertulis tentang keorganisasi dan tugas maupun fungsi BUMDes dalam mengelola aset desa yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa ” (Bapak Ayub sekretaris desa)
Adapun  pembagian  tugas  tersebut  dibuktikan  dengan  disahkan  SK  Kepala Desa  Mejono  Nomor:  188.47/30/418.75/2020  Tentang  Perubahan  Susunan Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  "Hapsari",  sehingga  dalam  memajukan pembangunan desa dapat terwujud melalui adanya hak dan tanggung jawab yang dimiliki  dari  masing-masing  anggota  BUMDes.  Upaya  tersebut  menunjukkan adanya keterlibatan dari seluruh stakeholder dalam pembentukan dan pengelolaan
BUMDes.  Diungkapkan  oleh  Hasan  &  Gusnardi,  (2018)  bahwa  dalam  prinsip pegolaan BUMDes menganut prinsip kooperatif yang dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen, sehingga terwujudnya kerjasama yang baik
Disimpulkan bahwa pada  upaya bina kelembagaan pada BUMDes Hapsari telah  dilakukan  dalam  upaya  memperbaiki  kelembagaan  baik  secara  internal maupaun dengan aktivitas diluar organisasi untuk mengembangkan kelembagaan melalui kerjasama dengan kelembagaan lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui adanya BUMDes Hapsari di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasannya  proses  pemberdayaan  masyarakat  bisa dikatakan telah memenuhi 4 (empat) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan, serta masyarakat dapat dikatakan telah berdaya namun belum secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil kegiatan pembinaan yang diberikan masih ada beberapa yang belum diimplementasikan secara penuh. Namun, adanya pemberdayaan melalui BUMDes Hapsari telah memberikan dampak perubahan bagi masyarakat baik dari sudut  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Dari  bidang  ekonomi  upaya  proses pemberdayaan  tersebut  telah  mampu  mengurangi  pegangguran  di  desa, memberikan  PAD,  serta  memberikan  akses  pinjaman  modal  bagi  masyarakat dalam  mengembangkan  usaha.  Dari  aspek  sosial  budaya  mampu  meningkatkan semangat  dan  pengetahuan  baru  bagi  masyarakat  desa.  Dengan  mengadakan pelatihan keterampilan, memperkuat komunikasi dan sosialisasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat melalui adanya pengelolaan yang menganut prinsip BUMDes, yaitu kooperatif, akuntabel, dan transparan.
Perlunya  suatu  pendampingan  lebih  lanjut  dalam  setiap  pelatihan  dan pembinaan  agar  dilanjutkan  secara  konsisten  dan  dilandasi  dengan  komitmen. Selain  itu  perlunya  memperluas  relasi  dan  kemitraan  untuk  memperkenalkan produk unggulan Desa, dari aspek lingkungan alangkah baiknya masyarakat juga diberdayakan terkait proses pengelolaan sampah lainnya melalui daur ulang. Tidak hanya mengolah sampah dedaunan saja, tetapi juga sampah plastik dan lainnya. Selain  itu,  Kelembagaan  BUMDes  sudah  terbentuk  secara  baik  dan  memberikan manfaat  baik  bagi  masyarakat  maupun  desa  sehingga  mendapatkan  peringkat maju  berdasarkan  penilaian  Kementrian  Desa  PDTT.  Namun  masih  perlu dilakukan  dalam  meningkatkan  nilai  guna  kelembagaan  bukan  hanya  sebagai pengelola  usaha  saja,  namun  juga  sebagai  pelaksana  pembinaan  secara  rutin kepada masyarakat.

## Referensi
Afrizal, F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. Publika, 9(2), 171 – 184. https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p171-184
Anindita, M. U., & Tukiman. (2022). Community Empowerment Through Village- Owned Enterprises “Enggal Makmur” Mojowarno Village Mojowarno District
Jombang Regency. DiA, 20(1), 136 – 150. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf Anugrah, C. M. R., Suciati, F., & Safitri, N. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Di  Desa  Sukajaya, Kabupaten  Sukabumi.  Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP),  5(3),  1719 – 1728. http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/21
Creswell,  W.  John  &  Creswell,  J.  D.  (2018).  Research  Design:  Qualitative,
Quantitative  and  Mixed  Methods  Approaches.  In  Journal  of  Chemical Information and Modeling (5th ed., Vol. 53, Issue 9). Sage.
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan Perekonomian. Taman Karya.
Ira,  W.  S.,  &  Muhamad,  M.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  pada  Penerapan Pembangunan  Pariwisata  Berkelanjutan  (Studi  Kasus  Desa  Wisata  Pujon Kidul,  Kabupaten  Magelang).  Jurnal  Pariwisata  Terapan,  3(2),  124. https://doi.org/10.22146/jpt.43802
Julika, S. R., & P, I. I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. Public Corner, 11(2).
Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu  Kabupaten  Kuningan  Provinsi  Jawa  Barat.  Journal  of  Indonesian Tourism,
Hospitality and Recreation, 2(1), 11 – 24. https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16427
Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  (  Studi  Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(1), 15 – 24. https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213
Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi) (Keempat). Alfabeta.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis (3rd ed.). Sage.
Nugroho, A. (2019, November 13). Anugerah Desa 2019: Penyemangat agar Lebih Baik  Lagi.  Diakses  pada  Agustus  13,  2022  from  Radar  Kediri: https://radarkediri.jawapos.com/events/13/11/2019/anugerah-desa-2019- penyemangat-agar-lebih-baik-lagi/
Nur  Arifah,  M.,  &  Kusumastuti,  N.  (2019).  Strategi  Mempercepat  Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan  Dakwah  Pembangunan,  2(1),  169 – 188. https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pradana,  H.  A.,  &  Fitriyanti,  S.  (2019).  Pemberdayaan  dan  percepatan perkembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  peningkatan
9(1), 1-21: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa …
ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 14(2), 133 – 146. http://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/21
Pradani,  R.  F.  E.  (2020).  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Berbasis  Potensi  Lokal  Sebagai  Penggerak  Ekonomi  Desa.  JSEK:  Jurnal Ekonomi  Dam  Studi  Kebijakan,  01(01),  14 – 23.  http://ejournal.iain- tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429
Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di  Desa  Sugai  Nibung.  Jurnal  Trias  Politika,  5(1),  49 – 61. https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905
Saifuddin  Yunus,  Suadi,  &  Fadli.  (2017).  Model  Pemberdayaan  Masyarakat
Terpadu (Y. Jamali (ed.); 1st ed.). Bandar Publishing. https://repository.unimal.ac.id/5257/
Statistik,  B.  P.  (2021).  Angka  Kemiskinan  Kabupaten  Kediri  2019-2021. https://kedirikab.bps.go.id/indicator/23/98/1/angka-kemiskinan- kabupaten-kediri.html
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa : Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penrbit Pustaka.
Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program  Dana  Desa  di  Desa  Pa’batangang,  Kec.  Mappakasunggu,  Kab. Takalar. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP), 7(1), 30 – 50. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11688