PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA : SEBUAH PENCARIAN PRESIDENSIALISME YANG EFEKTIF
Ari Wuisang*, Yunani Abiyoso**.
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 ari.wuisang@unpak.ac.id, y.abiyoso@gmail.com Naskah diterima : 05/02/2022, revisi : 10/02/2022, disetujui 13/02/2022

## Abstrak
Pasca perubahan UUD Tahun 1945, Indonesia telah memilih untuk konsisten menerapkan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial.  Sistem  ini  memiliki kompleksitasnya  sendiri,  oleh  karena  itu  tidak  sedikit  sistem  presidensial  yang gagal melewati ujian stabilitas demokrasi di negara-negara yang menerapkannya. Dapat  dikatakan  hanya  Amerika  Serikat  (AS)  yang  menjadi best  practice dari penerapan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  sukses.  Oleh  karena  itu, apabila ingin membangun bentuk presidensialisme yang efektif untuk Indonesia, maka tidak bisa tidak harus melihat praktik di AS. Diantaranya, Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi recognized political party dan limited political party . Recognized political party ditentukan hanya dua partai yang diperkenankan menjadi peserta pemilu, dan  sisanya  menjadi limited  political  party yang  tidak  mengikuti  pemilu. Dampaknya,  kabinet  yang  terbentuk  pun  tidak  akan  menjadi  kabinet  koalisi “pelangi”,  sehingga  stabilitas  pemerintahan  dapat  lebih  terjamin.  Begitu  juga dengan  elemen  di  Parlemen,  lebih  terfokus  pada  dua  partai  tanpa  ada pembentukan aneka macam koalisi.
Kata kunci : presidensial, kabinet, partai politik, Amerika Serikat.

## Abstract
After  the  amendment  of  1945  Constitution,  Indonesia  has  chosen  to consistently implement the Presidential Government System. This sistem has its own complexity, therefore many presidential systems that fail to pass the test of democratic stability in the countries that apply it. It can be said that only the United State (US) is the best practice of implementing a successfull Presidential System. Therefore if we want to build an effective form of Presidentialism for Indonesia, we have to look at practices in the US. For instance, the Indonesian party system need to be considered to follow the US model which  divides parties into “recognized political  parties”  and  “limited  political  parties”.  Recognized  political  parties determined that only two partoes were allowe to participate in general election, and  rest  became  limited  political  parties  that  did  not  participate  in  the  general election.  As  a  result,  the  cabinet  formed  will  not  become  a  “rainbow”  coalition cabinet, so that stability of  government is guaranteed. Likewise with element in Parliament, more focused on two parties without the formation of various kinds of coalitions.
Keywords : presidential, cabinet, political party, United States.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## A. Pendahuluan
Sejak  zaman  awal  kemerdekaan  hingga  kini,  Indonesia  telah  “mencicipi”  dan bahkan  memiliki  pengalaman  pahit  dengan  berbagai  sistem  pemerintahan; presidensial, parlementer, dan campuran antara keduanya (semi presidensial). Pada masa awal kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945 umumnya diakui bahwa Indonesia  telah  memilih  sistem  presidensial  dengan  ciri  Presiden  berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para menteri. Namun, sebenarnya  yang berlangsung bukanlah sistem presidensial murni,  melainkan  semi  presidensial,  karena  Presiden  dipilih  oleh  dan bertanggungjawab kepada MPR (parlemen).
Pada masa awal kemerdekaan parlemen  memang belum terbentuk, dan untuk sementara fungsi Parlemen dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X (iks) tertanggal 16 Oktober 1945, KNIP diserahi  kekuasaan  legislatif  dan  ikut  menetapkan  GBHN.  Dalam  perjalanannya kemudian,  ternyata  KNIP  tidak  puas  dengan  sistem  presidensial  yang  ada  dan meminta  diberlakukannya  sistem  pertanggungjawaban  Menteri  sebagaimana dikenal  dalam  sistem  parlementer.  Akhirnya,  pemerintah  menyetujui  keinginan KNIP  dan  menerbitkan  Maklumat  Pemerintah  tanggal  14  Nopember  1945  yang memberlakukan  pertanggungjawaban  para  Menteri  (kepada  KNIP).  Dalam Sidangnya tanggal  25-27 Nopember 1945 KNIP “mengaminkan” Maklumat  No. 14 tersebut dengan kata-kata “membenarkan kebijakan presiden perihal mendudukkan perdana  menteri  dan  menteri-menteri  yang  bertanggung  jawab  kepada  Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang- Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang.” 1
Namun  demikian,  sistem  pemerintahan  yang  dianut  pasca  Maklumat  No.  14 Tahun  1945  malah  menjadi  sebuah  anomali,  semakin  “absurd”  dan  cenderung “synkretismus”,  karena  mencampur  aduk  antara  Sistem  Presidensial  dan  Sistem Parlementer.  Indikasinya,  menurut  UUD  Tahun  1945  Presiden  berkedudukan sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan,  Presiden  mengangkat  dan memberhentikan  para  menteri,  tetapi  anehnya  terdapat  jabatan  Perdana  Menteri dan para menteri yang bertanggungjawab kepada KNIP (parlemen sementara). Masa ini dapat dikatakan merupakan masa yang kelam dalam kaitan dengan inkonsistensi penerapan sistem pemerintahan.
Sistem  pemerintahan  gado-gado  tersebut  berakhir  pada  tahun  1949  yang ditandai dengan pergantian UUD Tahun 1945 dengan Konstitusi RIS 1949. Pada masa Konstitusi  RIS  1949  (27  Desember  1949-17  Agustus  1950),  Indonesia  cenderung menganut  sistem  parlementer  yang  konsisten.  Hal  ini  nampak  dari  kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara, dan adanya kabinet menteri yang dipimpin oleh  Perdana  Menteri  sebagai  kepala  pemerintahan.  Para  menteri  baik  seluruh maupun sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada DPR, yang berkonsekuensi DPR
1 Maklumat  Pemerintah  14  Nopember  1945,  Peralihan  Sistem  Pemerintahan”, https://referensianaa.blogspot.com/2015/12/maklumat-pemerintah-14-november-1945.html/ diakses tanggal 02 Februari 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dapat  mengeluarkan  mosi  tidak  percaya  apabila  sudah  tidak  percaya  lagi  dengan kinerja para menteri. Sistem Parlementer ini diteruskan pada masa berlakunya UUDS Tahun 1950 (17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959).
Dapat dikatakan, penerapan Sistem Pemerintahan Parlementer baik pada zaman Konstitusi  RIS  1949  dan  UUDS  Tahun  1950  tidak  berjalan  mulus,  karena  kabinet menteri  harus  jatuh  bangun  terkena  mosi  tidak  percaya  oleh  Parlemen.  Bahkan, beberapa  kabinet  tidak  sampai  setahun  usianya  karena  harus  jatuh  terkena  mosi tidak percaya seperti misalnya Kabinet Natsir, Kabinet Burhanuddin Harahap dan lain-lain. 2
Pada  Rezim  Orde  Lama,  Indonesia  kembali  ke  UUD  Tahun  1945  yang  berarti kembali  menganut  sistem  pemerintahan  Presidensial.  Namun  penerapan Presidensial  pada  masa  ini  juga  bias  karena  Presiden  Soekarno  terlalu  dominan memegang semua kekuasaan negara. Apalagi pada tahun 1963 Soekarno diangkat oleh  MPRS  menjadi  Presiden  seumur  hidup  yang  berarti  semakin  menjauh  dari karakter  sistem  Presidensial,  di  mana  sistem  ini  menghendaki  Presiden  memiliki masa  jabatan  yang  terbatas.  Peristiwa  pertanggungjawaban  Presiden  Soekarno  di hadapan  MPRS  pada  tahun  1966-1967  juga  menunjukkan  “rasa”  parlementer  di dalam Sistem Presidensial.
Sistem  Presidensial  rasa  parlementer  (dapat  disebut  juga  sistem  semi presidensial)  berlanjut  ke  zaman  Orde  Baru  dan  bahkan  sampai  ke  era  reformasi dengan peristiwa pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid kepada MPR yang berujung kepada dimakzulkannya Presiden RI ke-IV tersebut oleh MPR pada Juli 2001.
Selesainya  perubahan  keempat  UUD  Tahun  1945  menimbulkan  pandangan bahwa  Indonesia  telah  mengarah  kepada  purifikasi  Sistem  Presidensial.  Hal  ini ditandai dengan beberapa ciri, diantaranya :
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilu;
2. Pembatasan masa jabatan Presiden;
3. Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dapat  dijatuhkan  selama  masa  jabatannya karena  alasan-alasan  politik  atau  kebijakan,  dan  hanya  dapat  diberhentikan karena alasan tindak pidana ( fix term );
4. Presiden dan Wakil Presiden memiliki program kerja sendiri. Tidak seperti dulu Presiden hanya melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR.
Upaya menuju kepada purifikasi terhadap Sistem Presidensial ada benarnya, tapi seperti ditulis dalam penelitian Saldi Isra, ternyata anasir-anasir parlementer masih belum  hilang  dalam  Sistem  Presidensial  yang  berlangsung  di  Indonesia  saat  ini, khususnya dalam bidang legislasi. 3 Oleh karena itu, dapat dikatakan, sejak zaman kemerdekaan  sampai  kini  Indonesia  masih  terus  mencari-cari  bentuk  sistem pemerintahan yang tentu saja ini tidak baik bagi stabilitas negara.
2 Kabinet  Natsir  (1950-1951)  :  5  Program  Kerjanya  dan  Penyebab  Jatuhnya, https://www.faktakah.com/2018/02/kabinet-natsir.html/diakses tanggal 02 Februari 2022.
3 Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta : RajaGrafindo Persada.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Berbicara  tentang  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  efektif,  maka  tidak mungkin  terlepas  dari  negara  Amerika  Serikat  (AS),  sebagai  dari  induk  Sistem Presidensial  dan  menerapkannya  secara  konsisten  hingga  kini.      Terbukti,  sistem Presidensial yang dianut oleh AS telah menjadikan AS sebagai negara adidaya dengan pemerintahan  yang  stabil.  Apakah  kemudian  Indonesia  perlu  meniru  model Presidensial  AS    untuk  mengejar  Presidensialisme  yang  efektif  ?  Pertanyaan berikutnya lagi apakah Presidensial “ala” AS akan cocok diterapkan di Indonesia ? Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas,  maka  perlu  diperbandingkan  Sistem Presidensial Indonesia dengan Sistem Presidensial AS secara komprehensif, untuk menemukan  sisi-sisi  baik  dari  model  AS  yang  sekiranya  dapat  dipertimbangkan untuk  diterapkan  di  Indonesia  sebagai  upaya  menciptakan  Presidensialisme  yang efektif.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ( yuridis normatif ) atau disebut sebagai  penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  research )  atau  dapat  juga  disebut sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan,  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ) . Pendekatan  perundang-undangan dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  regulasi.  Pendekatan  konseptual  dengan  mengkaji  asas- asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  berkaitan  dengan  Sistem  sistem pemerintahan presidensial amerika serikat dan indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka  berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Pembahasan
1. Jenis dan Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan
a. Sistem Pemerintahan Presidensial
Inti dari sistem presidensial ialah bahwa Presiden dipilih langsung dan kekuasaan eksekutifnya diimbangi oleh dewan legislatif yang tidak tunduk kepada Presiden karena  ia  juga  dipilih  oleh  rakyat.  Presiden,  di  antara  semua  pejabat  negara, memiliki  tanggungjawab  umum  atas  perkara  publik.  Dia  dapat  mengangkat menteri atau anggota kabinet, namun para menteri itu hanya bertanggungjawab atas  urusan  departemen  mereka,  dan  mereka  bertanggungjawab  kepada Presiden,  bukan  kepada  legislatif.  Untuk  memastikan  pemisahan  kekuasaan, maka Presiden maupun anggota kabinet sama-sama tidak bisa menjadi  anggota dewan legislatif. Pemerintahan presidensial ditandai dengan 4 (empat) ciri utama :
1) Kepala  negara  dan  pemerintahan .  Presiden  menjalankan  tugas  seremonial kepala negara dan juga berwenang atas cabang eksekutif pemerintahan yang terdiri  dari  :  panglima  angkatan  bersenjata  dan  kepala  departemen kepegawaian nasional, dan bertanggungjawab atas kebijakan luar negeri dan atas legislasi dalam negeri;
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
2) Pelaksanaan kebijakan . Presiden mengangkat  kabinet selaku penasihat dan untuk menjalankan roda birokrasi pemerintah;
3) Ketergantungan  kepada  dewan  legislatif .  Presiden    mengusulkan  legislasi namun  pemberlakuannya  ke  dalam  ke  dalam  undang-undang  ditentukan dewan legislatif;
4) Masa jabatan tetap . Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan tetap dan biasanya  aman  dalam  masa  jabatannya  kecuali,  dalam  situasi  tertentu,  ia dimakzulkan oleh dewan legislatif.
Pemisahan eksekutif dan legislatif, yang masing-masing memiliki otoritas sendiri- sendiri  yang  diperoleh  dari  pemilu,  merupakan  bagian  terencana  dari  sistem checks  and  balances .  Secara  teori,  keduanya  memiliki  kekuasaan  dan  tidak bergantung  satu  sama  lain,  namun  dalam  praktiknya  Presiden  dan  legislatif biasanya  harus  berbagi  kekuasaan.  Mereka  harus  bekerjasama  dalam menyelesaikan masalah, dan hasilnya tidak mencerminkan pemisahan kekuasaan melainkan  perpaduan  kompleks  dari  keduanya,  yang  terdiri  dari  pemisahan institusi namun sekaligus perpaduan kekuasaan dalam interaksi hubungan politik keseharian mereka. 4
c. Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem parlementer, eksekutif tidak dipilih langsung namun biasanya diangkat dari anggota legislatif terpilih dan, tidak seperti Presiden yang dipilih langsung,  seringkali  merupakan  bagian  integral  darinya.  Bentuk  eksekutif parlementer  ini  biasanya  terdiri  dari  Perdana  Menteri  (kadang  juga  disebut Kanselir atau Premier) dan sebuah kabinet atau majelis menteri-menteri. Kabinet merupakan  lembaga  eksekutif  kolektif.  Biasanya  pemimpin  partai  terbesar  di parlemen,  atau  ketua  koalisi  partai-partai  didalamnya,  menempati  jabatan eksekutif.
Tidak seperti Presiden, yang merupakan satu-satunya pejabat yang memiliki tanggungjawab umum atas urusan pemerintah, eksekutif parlemen harus berbagi tanggungjawab di antara para anggotanya. Ini berarti bahwa kabinet, termasuk Perdana  Menteri,  sama-sama  bertanggungjawab  atas  seluruh  langkah pemerintah,  dan  dengan  begitu  Perdana  Menteri  adalah  yang  paling bertanggungjawab. Karena itu, ciri dari sistem parlementer :
1) Badan legislatif yang dipilih langsung;
2) Institusi eksekutif dan legislatif yang menyatu;
3) Eksekutif  kolektif  yang  muncul  dari  legislatif  dan  bertanggungjawab terhadapnya; dan;
4) Pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan. 5
d. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
Yaitu sistem pemerintahan yang terdiri dari  Presiden yang dipilih langsung, yang  bertanggungjawab  kepada  rakyat  pemilih,  dan  Perdana  Menteri,  yang
4 Kenneth  Newton  dan  Jan  W.  Van  Deth.  2016. Perbandingan  Sistem  Politik  Teori  dan  Fakta (Terjemahan). Bandung : Nusa Media, h. 114-115.
5 Ibid ., hal. 117.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
diangkat oleh Presiden dari legislatif terpilih dan bertanggungjawab kepadanya. Presiden dan Perdana Menteri sama-sama memiliki kekuasaan eksekutif. Sistem ini  diterapkan  oleh  Perancis  dengan  karakteristik  Presiden  dipilih  secara langsung dengan wewenang yang besar sebagai pusat pemerintahan yang stabil. Presiden diberikan kekuasaan untuk :
1) Mengangkat  Perdana  Menteri  dari  anggota  parlemen  terpilih,  dan  juga memberhentikannya;
2) Membubarkan parlemen dan mengadakan referendum;
3) Mengumumkan  keadaan  darurat  dan  wewenang  penuh  untuk mengatasinya. 6

## 2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Menurut  Saldi  Isra,  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  tidak  dapat  dipisahkan dari  AS.  Dalam  literatur  dinyatakan,  Amerika  Serikat  tidak  saja  merupakan  tanah kelahiran  Sistem  Presidensial,  tetapi  juga  contoh  ideal  karena  memenuhi  hampir semua kriteria yang ada dalam Sistem Presidensial. 7 Hal senada dikatakan juga oleh Jimly  Asshiddiqie,  bahwa  AS  merupakan  salah  satu  contoh  ideal  pemerintahan presidensial di dunia. 8
Dalam UUD Amerika Serikat tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa  AS  menganut  sistem  Presidensial.  Ciri  sistem  tersebut  didapati  dengan menyimpulkan isi pasal-pasalnya, antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) paragraf 1 yang menentukan :
“Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden AS. Presiden menjabat selama empat tahun bersama dengan Wakil Presiden yang terpilih pada jangka waktu yang sama, dipilih dengan cara berikut.”
Kemudian, Pasal 2 ayat (2) paragraf 1 menentukan :
“Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, dan milisi negara bagian apabila sedang dipanggil untuk tugas yang nyata bagi kepentingan AS, Presiden dapat meminta pendapat secara tertulis dari pejabat utama  dalam  masing-masing  departemen  pemerintah  mengenai  masalah  apapun yang  berkaitan  dengan  jabatan  mereka  masing-masing  dan  Presiden  memiliki wewenang  untuk  memberikan  penangguhan  dan  pengampunan  untuk  kejahatan terhadap  AS  kecuali  dalam  kasus  dakwaan  dan  tuntutan  terhadap  pejabat  negara (impeachment)”.
Paragraf 2 pasal dan ayat yang sama menentukan :
“Presiden mempunyai wewenang dengan nasihat dan persetujuan Senat untuk membuat  perjanjian  internasional  dengan  dukungan  dua-pertiga  anggota  Senat; Presiden dengan nasihat dan persetujuan Senat mencalonkan dan mengangkat duta besar, duta-duta lain dan konsul, hakim agung dan semua pejabat lain di Amerika Serikat yang belum diatur belum diatur dalam UUD ini, akan diatur dan ditetapkan dengan undang-undang”.
6 Ibid ., hal. 119. 7 Saldi Isra, op.cit., hal. 31.
8 Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, h. 316.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pemisahan (pembagian) kekuasaan yang tegas antara eksekutif dengan legislatif –walaupun tidak terpisah sama sekali–yang juga merupakan ciri sistem presidensial, tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD AS, yang menentukan :
“Semua kekuasaan legislatif di dalam UUD ini diletakkan pada sebuah Kongres AS yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Sistem  Presidensial  Amerika  Serikat  sangat  mendekati  teori  Trias  Politika Monstesquieu,  sehingga  dalam  beberapa  hal  nampak  jelas  pemisahan  kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden dan Menteri tidak ikut dalam pembicaraan di  Kongres  (misal  dalam  pembahasan  RUU).  Kongres  tidak  dapat  menjatuhkan pemerintah  (Presiden),  tetapi  sebaliknya  Presiden  tidak  dapat  membubarkan Kongres.  Namun  demikian,  ada  pula  sisi-sisi  kerjasama  antara  eksekutif  dan legislatif, misalnya dalam pengangkatan pejabat penting terutama para menteri dan dan hakim Mahkamah Agung, diperlukan advice dan consent Senat dan perjanjian- perjanjian  dengan  negara  lain  juga  memerlukan  persetujuan  Senat.  Melalui wewenangnya ini, Kongres ikut mencampuri urusan perdagangan internasional di mana AS berperan. 9
Sistem  checks  and  balances  nampak  dari  beberapa  praktik  ketatanegaraan antara  eksekutif  dan  legislatif.  Sistem  ini  diperlukan  sebagai  penyeimbang kekuasaan  Presiden  yang  relatif  besar. 10 Presiden  berkewajiban  melaksanakan undang-undang buatan Kongres, namun  sebagai penyeimbangnya, Presiden dapat mempengaruhi  Kongres  dalam  pembuatan  undang-undang  melalui  mekanisme sebagai berikut :
a. Annual Message atau dewasa ini disebut dengan The State of the Union Address yang  disampaikan  Presiden  kepada  Kongres. The  State  of  Union  Address  is  a speech delivered annually by the to a joint session of the United States Congress In the address, the president typically reports on the general condition of the nation in the areas of domestic and foreign policy issues and outlines his or her legislative platform  and  national  priorities ( pidato  yang  disampaikan  setiap  tahun  oleh Presiden  di  hadapan  Sidang  Kongres. Dalam  pidato  ini,  Presiden  melaporkan tentang  kondisi umum bangsa baik yang terkait dengan isu  domestik maupun kebijakan luar negeri, program legislasi dan prioritas nasional). 11 Oleh sebab itu, melalui  kesempatan  ini  Presiden  juga  diperkenankan  untuk  mempromosikan RUU  yang  dinilai  perlu  oleh  Presiden. 12 The  state  of  union  address merupakan
9 A.S.S. Tambunan. 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan . Jakarta : Puporis, h. 103. 10 Dalam buku “pemerintahan oleh rakyat” BAB III yang diterbitkan oleh Deparlu Amerika Serikat sebagaimana  dikutip  oleh  Solly  Lubis,    ketiga  cabang  pemerintahan  (yaitu  badan  legislatif  yang merancangkan serta menetapkan undang-undang, badan eksekutif yang menyelenggarakan pemerintahan dan  melaksanakan  undang-undang  dan  badan  kehakiman,  yang  menafsirkan  undang-undang  dan menyelesaikan perselisihan), masing-masing berdiri sendiri dan terpisah, dibentuk untuk mewakili rakyat dalam  badan-badan  yang  tersendiri.  Kekuasaan  yang  diberikan  kepada  masing-masing  cabang  dengan sengaja  dibatasi,  untuk  mencegah  janganlah  salah  satu  diantaranya  terlampau  besar  kekuasaannya. Persamaan derajat masing-masing badan itu adalah supaya yang satu dapat mengawasi yang lain. Lihat, M. Solly Lubis. 2014. Ilmu Negara . Bandung : Mandar Maju. h. 81. 11 Robert  Longley,  “The  State  of  the  Union  Address”, https://www.thoughtco.com/state-of-the- union-address-3322229 /Diakses tanggal 03 Februari 2022.
12 Nomensen Sinamo. 2010. Perbandingan Hukum Tata Negara. Jakarta : Jala Permata Aksara, h. 137.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
amanat UUD AS Pasal 2 ayat (3) yang menentukan “The President shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient.”
b. Presiden  berwenang  mengundang  Kongres  bersidang  untuk  menyampaikan pesan-pesan  terutama  terutama dalam keadaan genting.  Melalui kesempatan itu,  Presiden  dapat  mempengaruhi  para  anggota  Kongres  sehingga  mereka menerima  gagasan-gagasan  Presiden. 13 Apabila  Kongres  sedang  reses,  maka Presiden berhak meminta Kongres untuk mengadakan sidang istimewa. 14
Secara  formal,  hanya  melalui  dua  mekanisme  di  atas  Presiden  dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Kongres. Dalam sistem  Presidensial  AS,  pada  prinsipnya  hanya  kedua  kamar  Kongres    yang berwenang  membahas  dan  menyetujui  suatu  rancangan  undang-undang  (RUU). Berbeda  dengan  Indonesia,  di  mana  eksekutif  (Presiden)  ikut  membahas  dan menyetujui  suatu  RUU.  Tapi  sebagai  penyeimbang  dari  ketiadaan  Presiden  dalam pembahasan  dan  persetujuan  RUU,  Presiden  berhak  memveto  setiap  RUU  yang sudah diterima (disetujui) di Sidang Kongres. Sebelum Kongres dapat mengatasi dan meniadakan veto ini, yaitu dengan kekuatan 2/3 dari suara dalam masing-masing badan Kongres, maka RUU tersebut tidak menjadi undang-undang. 15
Berbicara tentang presidensialisme AS, maka titik berat sebenarnya mengarah kepada  hubungan  antara  legislatif  dan  eksekutif.    Kedudukan  Presiden  tidak tergantung  terhadap  cabang  legislatif. 16 Dalam  arti,  Presiden  tidak  dapat dimakzulkan  oleh  Parlemen  kecuali  karena  alasan  tindak  pidana  sebagaimana ditentukan  secara  limitatif  oleh  Konstitusi  AS,  yaitu  pengkhianatan  ( treason ), penyuapan  ( bribery ),  tidak  pidana  berat  ( high  crimes )  dan  tidak  pidana  ringan ( misdemeanors ). 17 Dengan  demikian,  Presiden  tidak  dapat  diberhentikan  karena alasan lain misalnya karena policy yang dikeluarkannya. Oleh sebab itu, masa jabatan Presiden  disebut fixed  term (tidak  dapat  diganggu  gugat).  Indonesia  juga  sudah mengarah ke model fixed term ini apabila kita melihat amandemen UUD Tahun 1945. Terdapat  satu  hal  yang  kurang  mendapat  perhatian  dalam  pembahasan- pembahasan  tentang Sistem Presidensial AS, yaitu figur seorang Presiden sebagai faktor integrasi. 18 Faktor ini sangat penting apalagi di negara yang masyarakatnya heterogen  seperti  di  AS  dan  Indonesia  tentunya.  Presiden  harus  dapat menyeimbangkan  elemen-elemen  yang  memiliki  kepentingan  berbeda-beda  di masyarakat.  Sebagaimana diketahui, dua partai dominan di Amerika yaitu republik dan  demokrat  memiliki political  philosophy yang  berbeda,  dan  Presiden  yang berkuasa  dari  salah  satu  partai  itu  senantiasa  berupaya  menyatukan  perbedaan antara kedua partai tersebut melalui macam-macam diplomasi di berbagai peristiwa. Oleh  karena  itu,  Presiden-Presiden  AS  yang  pernah  berkuasa,  Barack  Obama misalnya,  dalam  pidato  pada  acara  pemasangan  lukisan  resmi  Mantan  Presiden
13 A.S.S. Tambunan, op.cit., hal. 93. 14 Nomensen Sinamo, op.cit., hal. 103.
15 M. Solly Lubis, op.cit., hal. 84. 16 “Politik Amerika Serikat ”, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat /diakses tanggal 03 Februari 2022.
17 Hamdan Zoelfa. 2011. Pemakzulan Presiden Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, h. 50.
18 A.S.S. Tambunan, op.cit., hal. 103.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
George W. Bush di Gedung Putih, mengatakan bahwa masalah bangsa bukanlah isu republikan  atau  demokrat,  melainkan  prioritas  seluruh  Amerika  Serikat. 19 Pada kesempatan yang lain Obama “menggandeng” Nancy Reagan (isteri mantan Presiden Ronald Reagan, seorang republikan) saat menandatangani Ronald Reagan Centennial Commission  Act . 20 Diplomasi-diplomasi  seperti  ini  dapat  mencairkan  ketegangan akibat perbedaan prinsip antara demokrat dan republikan.
Presidensialisme  AS  juga  didukung  oleh  sistem  kepartaian  yang  mapan. Sebenarnya di AS banyak sekali partai yang politik yang didirikan dan menjalankan kegiatannya.  Tidak  ada  pembatasan  dan  pengekangan  kepada  siapapun  untuk mendirikan  partai politik.  Juga tidak ada undang-undang yang membatasi hak orang untuk  berpartai  dan  berorganisasi.  Semua  orang  berhak  untuk  mendirikan organisasi  partai  politik  dalam  rangka  mengekspresikan  ide  dan  pandangan  atau mengorganisasikan upaya mewujudkan aspirasi politiknya masing-masing melalui perjuangan  politik  kenegaraan.  Namun,  karena  mekanisme  dan  sistem  yang dikembangkan dalam praktik, secara alamiah telah menyebabkan  hanya ada 2 (dua) partai politik saja yang menonjol, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai politik ini biasa disebut sebagai recognized political party yang dibedakan dari limited political party . 21

## 3. Belajar dari Presidensialisme Amerika Serikat
Memang  tidak  mudah  mengaplikasikan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial secara efektif. Hal ini dengan sangat tepat digambarkan oleh Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, bahwa hubungan Presiden dengan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Presidensial dapat digambarkan seperti peserta “lomba bakiak tiga kaki”. Sulit berjalan bila ketiga-ketiganya tidak melangkahkan kaki berbarengan, dan  mudah  terjatuh  bila  ada  yang  tidak  kompak  gerakan  kakinya”. 22 Jika Presidennya  lemah  dan  partai-partainya  kurang  berkoordinasi  atau  terpecah belah,  maka  partai  pemegang  suara  mayoritas  tidak  akan  dapat  mengesahkan legislasinya.  Akibatnya,  Presiden  yang  kuat  pun  adakalanya  bisa  dilumpuhkan oleh  legislatif.  Oleh  sebab  itulah  maka  banyak  sistem  presidensial  yang  gagal melewati ujian stabilitas demokrasi, dan sebagian pakar yakin bahwa sistem ini tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif. 23
19 Pidato Obama ini secara lengkap dapat dilihat dalam “Unveiling the Official President Bush Potrait”, https://www.youtube.com/watch?v=GD3IodWyGME&t=612s , diakses tanggal 04 Februari 2022. 20 Video penandatanganan UU tersebut dapat dilihat pada “President Obama, with Nancy Reagan, Sign Law for Ronald Reagan”, https://www.youtube.com/watch?v=oT32qazhYC4 , diakses tanggal 04 Februari 2022.
21 Jimly  Asshiddiqie.  2006. Kemerdekaan  Berserikat  Pembubaran  Partai  Politik  dan  Mahkamah Konstitusi . Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, h. 41-42. Jimly Asshiddiqie mencatat, di negara bagian Alaska saja, misalnya, sampai bulan Nopember 2003, tercatat 18 partai politik yang terdaftar resmi, yaitu : (1) Alaska Taxpayers Party; (2) Alaskan Independence Party; (3) American First Party; (4) Constitution Party;  (5)  Democratic  Party;  (6)  Democrats  for  Economic  Recovery  Party;  (7)  Green  Party;  (8) Independents  for  Economic  Recovery  Party;  (9)  Liberatarian  Party;  (10)  Natural  Law  Party;  (11)  New Alliance  Party;  (12)  No-Party  Party;  (13)  Patriot  Party;  (14)  Populist  Party;  (15)  Reform  Party;  (16) Republican  Moderate Party; (17) Republican Party; (18) U.S. Taxpayer Party. Ibid.
22 Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, op.cit., hal. 117.
23 Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Menurut  Juan  Linz,  sistem  presidensial  mengandung  paradoks.  Di  satu  sisi, Presiden  memiliki  kedudukan  kuat,  karena  dipilih  langsung  dan  memiliki dukungan  rakyat.  Presiden  dapat  mengabaikan  urusan  remeh-temeh pertengkaran  partai  dan  faksi,  dan  berbicara  atas  nama  negara  dan  rakyat. Presiden  juga  merupakan  pribadi  tunggal  yang  memegang  kekuasaan  dalam jabatan  kepresidenan.  Di  sisi  lain,  Presiden  pada  umumnya  terikat  oleh  segala bentuk  ketentuan  konstitusi  yang  membatasi  kekuasaannya:  ia  harus  memiliki dukungan  legislatif  untuk  mengambil  tindakan,  keputusan  dan  melakukan pengangkatan; ia harus menghadapi pengadilan yang independen; dan kadang ia berhadapan dengan sistem kepartaian yang kacau, tidak disiplin dan tidak efektif yang  mempersulit  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  konsisten. Singkat kata, sistem presidensial itu rentan terhadap immobilisme , yaitu  keadaan tidak dapat bergerak atau tidak dapat mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan.
Selain itu,  tidak seperti para pemimpin parlemen, Presiden memiliki masa jabatan yang sudah ditetapkan, dan itu berarti tidak mudah untuk menurunkan Presiden  yang  tidak  populer,  namun  juga  berarti  berhentinya  suatu  kebijakan secara mendadak setelah terpilihnya Presiden baru. 24
Oleh  sebab  itu,  tidak  banyak  negara  yang  berhasil  menerapkan  sistem presidensial. Amerika Serikat merupakan satu-satunya contoh presidensialisme yang  sukses  bertahan  lama,  meski  Costa  Rica  juga  berhasil  mempertahankan sistem presidensialnya sejak 1949. 25 Diperkirakan bahwa dari 43 (empat puluh tiga) negara demokrasi yang stabil di dunia yang ada antara 1979 dan 1989, 36 (tiga puluh enam) diantaranya adalah parlementer, 5 (lima) presidensial dan 2 (dua) semi presidensial.
Bagaimana dengan Presidensialisme Indonesia ? Menurut penulis, Indonesia belum sampai kepada kategori gagal dalam sistem presidensialnya. Walaupun ada kelemahan-kelemahan  di  sana  sini,  tetapi  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, sebagian mekanisme presidensial telah dijalani sampai saat ini dengan beberapa indikasi sebagai berikut :
a. Telah  melewati  beberapa  kali  pemilihan  Presiden    secara  langsung  dengan cukup berhasil;
b. Menerapkan masa jabatan Presiden secara fixed term (tidak adalagi peristiwa penggulingan Presiden di tengah-tengah masa jabatan karena alasan politis seperti pernah terjadi pada Soekarno dan Abdurrahman Wahid);
c. Adanya program kerja yang dibuat sendiri oleh Presiden (tidak seperti dulu, dibuatkan  oleh  MPR  dalam  bentuk  GBHN  yang  harus  dilaksanakan  oleh Presiden);
Namun  hal  di  atas  saja  belumlah  cukup.    Sistem  presidensial  memiliki kompleksitasnya sendiri,   dan terbukti  tidak sedikit  negara-negara yang kesulitan menerapkan  sistem  ini.  Oleh  sebab  itu,  apabila  dikatakan  AS  adalah  negara  yang paling  sukses  dalam  menerapkan  sistem  presidensial,  dan  Indonesia  tetap  ingin konsisten  menerapkan  presidensialisme,  maka  Indonesia  perlu  “memoles”nya dengan melihat best practice presidensialisme ala AS. Ada beberapa hal yang dapat
24 Ibid ., hal. 123-125.
25 Ibid., hal. 117.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kita petik dalam praktik presidensialisme AS yang sebenarnya dapat dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia.
a. Hal  yang  vital  dalam  sistem  presidensial  adalah  hubungan  antara  eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu hubungan tersebut harus dibangun sedemikian rupa dengan berbagai diplomasi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, di AS ada  yang  disebut Annual  Message atau The State  of  the  Union  Address . Walaupun di Indonesia sudah ada pidato tahunan Presiden setiap tanggal 16 Agustus, itu belumlah cukup. Presiden harus lebih sering berpidato di hadapan parlemen (DPR dan DPD) untuk “menyegarkan” kembali visi, pemikiran, ide atau  gagasannya  dan  target-targetnya.    Dengan  demikian,  dapat  terjalin chemistry yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda  pemerintahan.  Bisa  saja  misalnya The State  of  the  Union  Address ini diberikan disetiap awal tahun, agar Presiden dapat mengungkapkan harapan- harapannya di hadapan parlemen untuk setahun ke depan. Sekaligus, Presiden dapat mempromosikan RUU-RUU yang menurutnya perlu diakselerasi.
b. Seperti  di  Amerika  Serikat,  Presiden  perlu  diberikan  kewenangan  untuk sewaktu-waktu  mengundang  parlemen  bersidang  untuk  menyampaikan pesan-pesannya  apabila  dipandang  urgen,  melalui  sidang  khusus/istimewa. Dengan demikian, parlemen merasa mendapat apresiasi dari Presiden untuk ikut urun rembug dalam menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Lagi-lagi hal ini merupakan “diplomasi” Presiden agar dapat menjalin “persahabatan” yang erat dengan parlemen, terutama juga untuk merangkul partai non pemerintah.
c. Seperti halnya Senat Amerika Serikat yang memiliki peranan seimbang dengan House of Representatives (terlepas  dari Amerika Serikat  adalah  negara  yang berbentuk  federal),  maka  peranan  DPD  juga  perlu  ditingkatkan.  Setidak- tidaknya  DPD  diberikan  wewenang  untuk  membahas  suatu  RUU  baik dikamarnya  sendiri  maupun  pembahasan  bersama  dengan  DPR.  Dengan demikian,  terjadi double  checks dalam  lingkup  parlemen,  sehingga  materi muatan RUU mendapatkan penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, DPR juga tidak  terlalu  mendominasi  jalannya  proses  pembentukan  suatu  undang- undang. Demikianlah praktik di AS, kedua kamar parlemen saling melakukan checks and balances dalam proses penyusunan undang-undang.
d. Presiden harus sebanyak mungkin menggunakan  “figur” integrasinya untuk mengatasi  semua  golongan-golongan  yang  ada.  Presiden  AS  seringkali menggunakan figur ini untuk mencairkan hubungan atau bahkan meredakan ketegangan  antara  kaum  republikan  dan  demokrat.  Kita  dapat  melihat misalnya bagaimana Presiden Barack Obama (kaum demokrat) mengundang mantan  Presiden  George  W.  Bush  (yang  notabene  adalah  kaum  republikan, lawan  politik  Obama)  beserta  keluarga  besarnya  dan  langsung  memimpin pemasangan  lukisan  resmi  mantan  Presiden  Bush  di  Gedung  Putih.  Dalam pidatonya Obama menegaskan bahwa masalah bangsa yang sedang dihadapi bukanlah isu republikan ataupun demokrat, tapi merupakan masalah bersama bangsa AS, di samping juga memuja-muji bekas lawan politiknya itu.  Dalam kasus yang lain, Obama juga pernah mengundang Nancy Reagan (istri mantan Presiden  Reagan,  kaum  republikan),  untuk  ikut  dalam  pengesahan  sebuah undang-undang  tentang  Komisi  100  tahun  Reagan.  Dalam  acara  ini,  Obama berpidato  tentang  perjuangan  Reagan  semasa  menjadi  Presiden  dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
pencapaian-pencapaiannya  hingga  akhirnya  disahkannya  UU  ini  sebagai penghargaan  terhadap  Reagan.  Dapat  kita  bayangkan,  bagaimana  Partai Republik dapat menyerang Obama sementara salah satu tokoh termashyurnya Ronald Reagan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Obama. Praktik AS ini  patut  dicontoh  oleh  Indonesia,  memberikan  apresiasi  terhadap  tokoh- tokoh yang berasal dari partai non pemerintah atas jasa-jasanya.
e. Masih berhubungan dengan  figur integrasi, Presiden AS memiliki kebiasaan untuk  memberdayakan  para  mantan  Presiden  AS  sebelumnya  untuk  suatu misi/tugas  kemanusiaan.  Sewaktu  AS  dipimpin  Presiden  George  W.  Bush (kaum republikan), dengan sangat cerdas, Bush menduetkan bapaknya yaitu George H.W. Bush senior (Presiden AS ke-41) dengan Bill Clinton (Presiden AS ke-42)  untuk  memimpin  misi  penanganan  bencana  alam  Tsunami  di  Asia (termasuk Aceh Indonesia) pada tahun 2004 lalu. Sebagaimana diketahui, Bill Clinton merupakan kaum demokrat yang notabene adalah lawan politik Bush senior.  Apalagi  Clinton  pernah  berhasil  mengalahkan  Bush  senior  dalam pemilihan Presiden tahun 1993. Tapi yang terjadi adalah karena duet mereka dalam misi kemanusiaan tersebut, dua tokoh yang berbeda preferensi politik ini menjadi berteman baik.  Hal ini tentu bermanfaat dalam “mendinginkan” kutub  republikan  dan  demokrat,  yang  pada  akhirnya  menciptakan pemerintahan yang stabil.  Diplomasi seperti ini perlu ditiru oleh Indonesia. Misalnya,  Presiden  Joko  Widodo  mengutus  Presiden  sebelumnya  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  untuk  menyelesaikan  suatu  misi  khusus  yang diberikan  oleh  Presiden,  atau  bahkan  menduetkan  SBY,  Megawati  dan Prabowo dalam suatu misi donasi untuk kegiatan amal misalnya. Strategi ini sedikit  banyak  akan  turut  memberikan  efek  dalam  stabilitas  hubungan terutama antara Presiden dengan partai-partai di luar pemerintah (oposisi).
f. Terakhir adalah sistem kepartaian. Faktor ini adalah salah satu penentu untuk mencapai sistem presidensial yang efektif. Presidensialisme AS sangat stabil dengan hanya dua partai yang berkompetisi dalam pemilu. Namun demikian, bukan  berarti  AS  menganut  sistem  dwi  partai.  Pada  kenyataannya,  AS  juga menganut sistem multi partai. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada peraturan  di  AS  yang  melarang  orang  untuk  mendirikan  partai.  Namun demikian,  mekanisme  yang  dikembangkan  telah  menyebabkan  hanya  dua partai  saja  yang  menjadi  peserta  pemilu,  yaitu  Partai  Demokrat  dan  Partai Republik. Kedua partai ini disebut recognized political party yang dibedakan dari limited political party .  Sementara itu, Indonesia masih menerapkan model multi partai yang masih  terlalu banyak partai-partai yang ikut Pemilu. Oleh karena  itu,  pembagian recognized  political  party dan limited  political  party patut dipertimbangkan. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mendirikan partai  dalam  rangka  perwujudan  kebebasan  berekspresi  dan  berorganisasi. Namun,  untuk  partai  yang  dikategorikan  sebagai recognized  political  party dibatasi  hanya  dua  partai  saja    dan  sisanya  menjadi limited political  party . Dengan demikian, hanya dua partai yang dapat ikut pemilu. Sedangkan partai- partai di luar itu dapat berjuang melalui saluran-saluran politik lainnya, atau berfusi  dengan recognized  political  party. Apabila  hanya  diakui  dua  partai, maka  proses  politik  akan  lebih  efektif,  karena  tidak  perlu  ada  aneka  lobby
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
untuk  pembentukan  aneka  koalisi.  Hanya  ada  dua  pihak,  yaitu  partai pemerintah yang berkuasa dan partai non pemerintah.

## D. Simpulan dan Saran
Sistem Presidensial memiliki kompleksitasnya sendiri. Dalam kenyataannya tidak mudah  menjalankan  sistem  ini,  sehingga  tidak  sedikit  negara-negara  yang  gagal mengimplementasikannya. Dapat dikatakan hanya AS sebagai negara yang berhasil menerapkan  presidensialisme  ( best  practices ).  Oleh  sebab  itu,  untuk  menciptakan sistem presidensial yang efektif, tidak bisa tidak harus berkiblat ke AS.
Indonesia  pasca  perubahan  UUD  Tahun  1945  telah  berkomitmen  untuk  menuju kepada purifikasi sistem presidensial. Namun demikian, presidensialisme Indonesia memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif, maka acuan utamanya adalah best practices presidensialisme di AS yang juga merupakan nenek moyang dari sistem presidensial ini. Ada beberapa praktik di AS  yang  dapat  bermanfaat  bagi  Indonesia,  diantaranya  (i)  perlu  dimulai  praktik disebut Annual Message atau The State of the Union Address oleh Presiden Indonesia, sebagaimana  hal  ini  rutin  dilakukan  oleh  Presiden  AS;  (ii)  perlu  ada  kewenangan Presiden  untuk  sewaktu-waktu  mengundang  parlemen  bersidang;  (iii)  seperti halnya  Senat  AS,  peranan  DPD  perlu  mendapat  peningkatan  kapasitas.  Setidak- tidaknya DPD diberikan  wewenang untuk membahas suatu RUU baik dikamarnya sendiri maupun pembahasan bersama dengan DPR. Dengan demikian, terjadi double checks dalam  pembentukan  suatu  undang-undang;  (iv)  Presiden  sebagai  figur pemersatu  harus  sebanyak  mungkin  menggunakan  “figurnya”  tersebut  untuk mengatasi semua golongan; (v) Sistem kepartaian Indonesia perlu dipertimbangkan untuk mengikuti model AS yang membagi partai menjadi recognized political party dan limited  political  party . Recognized  political ditentukan  hanya  dua  partai  yang diperkenankan menjadi peserta pemilu.

## E. Ucapan Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan  dan  pemikiran  yang  jernih  kepada  penulis,  karena  berkat  rahmat, hidayah, serta  pertolongan-Nya, sehingga penulis  dapat menyelesaikan penulisan jurnal  ini.  Dalam  penulisan  hukum  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih terdapat banyak  kekurangan baik  dari segi materi, susunan  bahasa maupun  cara penyajian  maupun  penulisannya.  Dalam  menyusun  jurnal  ini,  penulis  menyadari bahwa  penulisan  jurnal  hukum  ini  tidak  akan  terselesaikan  tanpa  bantuan  dari berbagai  pihak yang  telah memberi  banyak dukungan, dan penulis  mengucapkan terimaksih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## F. Biodata Singkat
Ari Wuisang . Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1980. Setelah menamatkan S1 hukum di Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2003, penulis mulai mengabdikan diri pada almamaternya sebagai tenaga pengajar. Kemudian, pada tahun 2009 penulis
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
berkesempatan  untuk  melanjutkan  studi  ke  Program  Magister  Hukum  Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Selain menjadi dosen, penulis juga pernah dilibatkan sebagai tenaga ahli pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam pembuatan bahan ajar untuk Diklat Calon Hakim (2010) dan pembuatan bahan ajar untuk hakim- hakim hubungan industrial (2011). Aktivitas sebagai tenaga ahli DPRD Kota Bogor juga pernah penulis jalani pada tahun 2012-2019. Di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Pakuan, selain berkarya sebagai dosen, penulis pernah menjadi Sekretaris Program  Konsentrasi  Hukum  Pemerintahan  (2007-2013),  Ketua  Program Konsentrasi  Hukum  Pemerintahan  (2013-2015),  Wakil  Dekan  I  Bidang  Akademik (2015-2020), dan sekarang mengabdi sebagai Kepala Bagian Hukum Ketatanegaraan (2020-2025). dan dan aktif sebagai Staf Ahli Komite I DPD-RI.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 294-308 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi . Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- _____________________. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Isra,  Saldi.  2010. Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Menguatnya  Legislasi  Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. 2016. Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta (Terjemahan). Bandung : Nusa Media.
- Sinamo,  Nomensen.  2010. Perbandingan  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta  :  Jala Permata Aksara.
- Solly Lubis. 2014. Ilmu Negara . Bandung : Mandar Maju.
- Tambunan, A.S.S. 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan . Jakarta : Puporis, 2001.
- Zoelfa, Hamdan. 2011. Pemakzulan Presiden Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
B. Internet/Media Online
- Kabinet Natsir (1950-1951) : 5 Program Kerjanya dan Penyebab Jatuhnya, https://www.faktakah.com/2018/02/kabinet-natsir.html/diakses tanggal 02 Februari 2022.
- Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945, Peralihan Sistem Pemerintahan, https://referensianaa.blogspot.com/2015/12/maklumat-pemerintah-14- november-1945.html/diakses tanggal  02 Februari  2022.
- Politik Amerika Serikat, https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat / diakses tanggal 03 Februari 2022.
- President Obama, with Nancy Reagan, Sign Law for Ronald Reagan”, https://www.youtube.com/watch?v=oT32qazhYC4 /diakses tanggal 04 Februari 2022.
- Robert Longley. The State of the Union Address, https://www.thoughtco.com/state-of-the-union-address-3322229/ diakses tanggal 04 Februari 2022.
- Unveiling the Official President Bush Potrait, https://www.youtube.com/watch?v=GD3IodWyGME&t=612s /diakses tanggal 7 Agustus 2019.