## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
Adhi Susano 1) , Meida Rachmawati 2)
1) Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.7/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530
2) Bisnis Manajemen Retail, Universitas Ngudi Waluyo Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Kec. Ungaran Tim., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512
e-mail: adhi.susano@gmail.com 1) , meida_r@unw.ac.id 2 )

## ABSTRAK
Peran  penting  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Melalui  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  dalam  meningkatkan  tata  kelola  keuangan  desa  di  Indonesia.  Siskeudes  adalah  inovasi teknologi  informasi  yang  diperkenalkan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memfasilitasi  pencatatan transaksi  keuangan  desa  secara  elektronik  dan  memungkinkan  pelaporan  real-time  kepada  instansi terkait. Melalui Siskeudes, masyarakat dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana desa dan lebih  aktif  terlibat  dalam  pengawasan  dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Implementasi  Siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta  membantu  mengurangi  risiko  penyalahgunaan  atau  pelanggaran  dalam  penggunaan  dana  desa. Meskipun  masih  ada  tantangan  dalam  implementasi  dan  penggunaan  Siskeudes  di  berbagai  daerah, upaya  pemerintah  dalam  mempromosikan  penggunaan  Siskeudes  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat tata kelola yang  baik  di  tingkat  lokal.  Dengan  dukungan  yang  tepat,  Siskeudes  memiliki  potensi  besar  untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa di Indonesia.
Kata kunci : Akuntabilitas, Keuangan Desa, Siskeudes, Transparansi.

## ABSTRACT
The  important  role  of  Transparency  and  Financial  Accountability  of  Villages  through  the  Village Financial System (Siskeudes) in enhancing village financial governance in Indonesia. Siskeudes is an information  technology  innovation  introduced  by  the  Indonesian  government  to  facilitate  electronic recording of village financial transactions and enable real-time reporting to relevant agencies. Through Siskeudes, communities can access information on village fund usage and be more actively involved in village financial oversight and management. The implementation of Siskeudes is expected to improve the efficiency, transparency, and accountability of village financial management, as well as help reduce the risk of misuse or violations in the use of village funds. Although there are still challenges in the implementation and use of Siskeudes in various regions, the government's efforts to promote the use of Siskeudes  as  an  instrument  to  enhance  village  financial  governance  are  a  positive  step  towards strengthening good governance at the local level. With proper support, Siskeudes has the potential to make a significant contribution to achieving sustainable and inclusive development goals at the village level in Indonesia.
Keywords: Accountability, Siskeudes, Transparency, Village finance.

## 1. Pendahuluan
Keberadaan  desa  secara  yuridis  dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  menjelaskan  bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan (Bustam., 2020).
Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran vital dalam memajukan perekonomian lokal  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Salah  satu  aspek  penting  dalam pengelolaan  keuangan  desa  adalah  transparansi  dan  akuntabilitas,  yang  merupakan  prinsip-prinsip penting  dalam  tata  kelola  yang  baik.  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  merupakan  inovasi  yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam latar belakang ini, akan dibahas mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta peran Siskeudes dalam mencapai tujuan tersebut.
Pada  prinsipnya  fungsi  pemerintah  dalam  ekonomi  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyedikan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal  disediakan  oleh  mekanis  pasar.  Fungsi  distribusi  adalah  fungsi  pemerintah  dalam  rangka mendistribusikan  pendapatan  dan  kesejahteraan  kepada  masyarakat  secara  berkeadilan.  Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggiatau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (Richard & Musgrave, 1993). Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2007). Adapun Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  praktik- praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu: a. Transparan.  Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapat  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Akuntabel. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  hasil  akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  c.  Partisipatif. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  termasuk  proses  perencanaan  dan  penganggaran  desa  wajib mengikutsertakan  kelembagaan  desa  dan  unsur  masyarakat  desa,  termasuk  kelompok  perempuan, penyandang  disabilitas,  pemuda,  pemerhati  atau  forum  anak  tingkat  desa,  masyarakat  adat,  dan kelompok  sectoral,  seperti  kelompok  tani,  nelayan,  dan  sebagainya;  d.  Efektif  dan  Efisien.  Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui Musyawarah Desa; e. Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Hadi, 2020).
Transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  kunci  dalam  memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  dengan  efisien,  efektif,  dan  adil.  Transparansi  memungkinkan  masyarakat  untuk mengakses  informasi  tentang  penggunaan  dana  desa,  sehingga  dapat  memonitor  dan  menilai  kinerja pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  publik(Mardiasmo,  2002).  Sementara  itu,  akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam
pengelolaan  dana  desa,  serta  menjelaskan  penggunaan  dana  tersebut  kepada  masyarakat.  Ketika transparansi  dan  akuntabilitas  diimplementasikan  dengan  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, beberapa  manfaat  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  (Ismiarti,  2013).  Pertama,  meningkatnya transparansi  dapat  membantu  masyarakat  untuk  memahami  alokasi  dana  desa  dan  mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa.
Siskeudes  adalah  sistem  informasi  berbasis  teknologi  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa secara lebih efisien dan  transparan  (bpkp,  2022).  Sistem  ini  memiliki  beberapa  fitur  yang  mendukung  transparansi  dan akuntabilitas keuangan desa, antara lain:
1. Pencatatan Transaksi Secara Elektronik.
Siskeudes  memungkinkan  pemerintah  desa  untuk  mencatat  semua  transaksi  keuangan  secara elektronik,  mulai  dari  penerimaan  hingga  pengeluaran  dana  desa.  Hal  ini  mempermudah monitoring dan audit terhadap penggunaan dana desa oleh pihak terkait.
2. Akses Informasi Publik.
Siskeudes  memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  tentang penggunaan  dana  desa  melalui  portal  atau  aplikasi  yang  telah  disediakan.  Dengan  demikian, masyarakat dapat memantau secara langsung bagaimana dana desa digunakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa.
3. Pelaporan Real-Time .
Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan pelaporan keuangan secara real- time kepada instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Hal ini memungkinkan  deteksi  dini  terhadap  potensi  penyimpangan  atau  pelanggaran  dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam latar belakang ini, telah dibahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta  peran  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  Transparansi  dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam tata kelola yang baik, yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Siskeudes sebagai inovasi teknologi dapat memfasilitasi implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui pencatatan transaksi elektronik, akses informasi publik, dan pelaporan real-time . Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat pedesaan.

## 2. Rumusan Masalah
Menurut  survei  BPKP  pada  tahun  2014,  pengetahuan  SDM  perangkat  desa  sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang harus dikelola di desa sangat banyak. Siskeudes adalah aplikasi  gratis  yang  dapat  menjadi  solusi.  Siskeudes  didistribusikan  secara  cuma-cuma  (gratis) melalui  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  desa  di  seluruh  Indonesia.  Pelatihan  Siskeudes  bagi perangkat  desa  maupun  pembina  di  tingkat  kabupaten/kota  biayanya  dianggarkan  dalam  APBD masing-masing. Selain gratis, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar  Siskeudes  dapat  diimplemetasikan  oleh  desa-desa  di  seluruh  Indonesia.  Saat  ini, 69.875  dari total  74.957  desa  telah  mengimplementasikan  Siskeudes (Kominfo,  2018) .  Dalam  penelitian  ini,
permasalahan yang akan diambil adalah bagaimanakah implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  tidak  membutuhkan  populasi maupun sampel penelitian (Abdussamad, 2021). Namun demikian, dibutuhkan informan dalam menjelaskan fenomena antara perkembangan Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) di Indonesia. Data  sekunder  dibutuhkan  dalam  menjelaskan implementasi Transparansi  dan  Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

## 3.2. Metode
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  karya  tulis  terapan  ini  adalah  metode  deskiptif analitis yaitu dengan menggunakan data-data yang secara jelas menggambarkan permasalahan langsung di lapangan, kemudian dilakukan analisis dan kemudian disimpulkan untuk mencapai pemecahan suatu masalah (A Muri Yusuf, 2017). Metode pengumpulan data melalui observasi dan  studi  kepustakaan  untuk  memperoleh pemecahan masalah  dalam  penyusunan  karya tulis ini.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Gambaran Perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Indonesia.
Berdasarkan data terakhir, menunjukkan bahwa perkembangan Siskeudes dimulai dari ditetapkannya Surat Edaran Nomor: 147/8350/BPD oleh Kemendagri.
Gambar 1. Kegunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk- transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr, 2024
Data perkembangan terakhir yang didapatkan oleh penulis, menunjukkan adanya tren positif  dari  penggunaan  aplikasi  Siskeudes,  yang  sangat  memudahkan  aparatur  desa  dalam
menjalankan tugas  dan  wewenangnya, terutama  terkait dengan  pengelolaan  keuangan  desa, seperti terlihat pada gambar berikut
Gambar 2. Data Tren Perkembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk- transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr, 2024
Mengacu pada Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan  bahwa  Transparansi  merupakan  asas  paling  mendasar  dalam  pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pada konteks  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa,  dokumen  yang  wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD1, antara lain: 1) Laporan realisasi  APB  Desa;  2)  Laporan  realisasi  program  dan  kegiatan,  termasuk  program  sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa; 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau  tidak  terlaksana;  4)  Sisa  anggaran  (SiLPA  APDESA);  5)  Alamat  pengaduan. Informasi  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  kepada  masyarakat  dan  BPD  dapat berupa infografis, buku saku, atau lembar pengumuman, yang disebar melalui website desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis desa.
Gambaran  umum  tentang  tren  penggunaan  aplikasi  keuangan  desa  berdasarkan  tren yang  umumnya  diamati  dalam  pengembangan  sistem  teknologi  informasi  di  sektor  publik. Pertama,  seiring  dengan  adopsi  teknologi  yang  semakin  luas  di  berbagai  sektor,  termasuk pemerintahan,  penggunaan  aplikasi  keuangan  desa  kemungkinan  besar  mengalami peningkatan. Banyak pemerintah daerah yang mengambil langkah-langkah untuk mendorong penerapan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  guna  meningkatkan efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Kedua,  faktor-faktor  seperti  dukungan  pemerintah pusat,  regulasi  yang  mendukung,  dan  peningkatan  kesadaran  akan  pentingnya  tata  kelola keuangan  yang  baik  mungkin  juga  telah  mempengaruhi  tren  penggunaan  Siskeudes. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah memberikan dorongan kuat untuk penerapan teknologi informasi di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Selain itu, adanya upaya penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan dari pemerintah daerah atau pihak terkait juga dapat meningkatkan  kesadaran  dan  keterampilan  masyarakat  desa  dalam  menggunakan  aplikasi
keuangan  desa  seperti  Siskeudes.  Ini  dapat  mendorong  adopsi  dan  penggunaan  aplikasi tersebut.
Kepala  Desa  mempunyai  kewajiban untuk  membuat  laporan  realisasi  APB  Desa  dan mempertanggungjawabkannya  kepada  pemerintah  supra  desa  (Bupati/Wali  Kota  melalui Camat), BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa,  yaitu:  1)  Akuntabilitas  vertikal,  yakni  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APB  Desa kepada  supra  desa  (Bupati/Wali  Kota  melalui  Camat);  2)  Akuntabilitas  horizontal,  yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan 3) Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban  pelaksanaan  APB  Desa  kepada  masyarakat  desa.  Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam Musyawarah  Desa  (Musdes)  Laporan  Pertanggungjawaban  APB  Desa  oleh  Kepala  Desa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa  merupakan  laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Proses pertanggungjawaban keuangan desa  adalah  sebagai  berikut:  1.  Kepala  Desa  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  paling lambat  3 (tiga)  bulan  setelah  akhir tahun anggaran  berkenaan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  3.  Peraturan  Desa  disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: − Laporan realisasi APB Desa; dan − Catatan atas laporan  keuangan.  b.  Laporan  realisasi  kegiatan;  dan  c.  Daftar  program  sektoral,  program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. 4. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian  dari  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akhir  tahun  anggaran.  5.  Laporan pertanggungjawaban  diinformasikan  kepada  masyarakat  melalui  media  informasi,  yang sedikitnya memuat: a. Laporan realisasi APB Desa; b. Laporan realisasi kegiatan; c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. Sisa anggaran; dan e. Alamat pengaduan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota.
Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa merupakan aspek penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  adalah  inovasi  yang  diperkenalkan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Berikut  adalah  beberapa  cara  bagaimana Siskeudes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Indonesia:
1. Pencatatan Transaksi Elektronik. Siskeudes memfasilitasi pencatatan semua transaksi keuangan desa secara elektronik.
Hal  ini  memungkinkan  semua  transaksi,  mulai  dari  penerimaan  hingga  pengeluaran dana  desa,  dicatat  secara  akurat  dan  terdokumentasi  dengan  baik.  Dengan  demikian, informasi mengenai penggunaan dana desa menjadi lebih terperinci dan mudah diakses.
2. Pelaporan Real-Time .
Melalui Siskeudes, pemerintah desa dapat melakukan pelaporan keuangan secara real- time  kepada  instansi  terkait,  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau Inspektorat. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan atau
pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil.
3. Akses Informasi Publik. Siskeudes memberikan  akses  kepada masyarakat  untuk  mengakses  informasi  tentang penggunaan  dana  desa  melalui  portal  atau  aplikasi  yang  telah  disediakan.  Dengan demikian,  masyarakat  dapat  memantau  secara  langsung  bagaimana  dana  desa digunakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa.
4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan desa, masyarakat dapat  lebih  aktif  terlibat dalam  pengawasan dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Mereka dapat memberikan masukan atau saran mengenai alokasi dana desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif.
5. Penggunaan Teknologi Informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes juga  memungkinkan  proses  yang  lebih  efisien  dan  akurat.  Automatisasi  proses administratif  dan  pencatatan  transaksi  membantu  mengurangi  risiko  kesalahan  atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.
Lebih  rinci,  akuntabilitas  Laporan  dan  Pertanggungjawaban  APB  Desa  dapat  dilihat sebagai berikut:
Gambar 3. Akuntabilitas Laporan dan Pertanggungjawaban APB Desa.
Sumber: Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Keuangan Desa, 2024.
Melalui  implementasi  Siskeudes,  pemerintah  Indonesia  berupaya  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  desa  sebagai  bagian  dari  upaya  lebih  luas  untuk mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah,  namun  langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  signifikan dalam  peningkatan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di Indonesia. Meskipun demikian, pada praktiknya dibutuhkan peran masyarakat dan BPD dalam
mengawal  penggunaan  dana  APB  Desa,  agar  dapat  digunakan  seoptimal  mungkin  bagi pembangunan desa yang akan berdampak positif bagi kemjuan desa.
Peran  dan  keterlibatan  masyarakat  dan  BPD  pada  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban  APB Desa,  antara  lain:  1)  Masyarakat dan  BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa;  2)  BPD  menyelenggarakan  Musyawarah  Desa  (Musdes)  Pertanggungjawaban  APB Desa,  dimana  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APB Desa; 3) BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa,  termasuk  kelompok  perempuan,  penyandang  disabilitas,  pemuda,  forum  anak  tingkat desa, perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya; 4) Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun  anggaran;  5)  Masyarakat  desa  dan  BPD  memberikan  tanggapan  dan  masukan  atas laporan  pertanggungjawaban  APB  Desa  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Desa;  6)  BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa.

## 5. Kesimpulan
Di era tata kelola yang baik dan transparan, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  menjadi  krusial  dalam  memastikan  pengelolaan keuangan  desa  yang  efektif  dan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Artikel  ini  telah  membahas  beberapa aspek penting dari Siskeudes yang mendukung upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pertama,  Siskeudes  memungkinkan  pencatatan  transaksi keuangan desa secara elektronik, yang membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data keuangan desa. Pelaporan real-time yang dilakukan melalui sistem ini juga memungkinkan  deteksi  dini  terhadap  potensi  penyimpangan  atau  pelanggaran,  sehingga  tindakan korektif  dapat  segera  diambil.  Kedua,  Siskeudes  memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk mengakses  informasi  tentang  penggunaan  dana  desa  melalui  portal  atau  aplikasi  yang  telah disediakan.  Hal  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk  lebih  aktif  terlibat  dalam  pengawasan  dan pengelolaan keuangan desa, serta memastikan akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana  desa.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  juga memungkinkan  proses  yang  lebih  efisien  dan  akurat.  Automatisasi  proses  administratif  dan pencatatan  transaksi  membantu  mengurangi  risiko  kesalahan  atau  penyalahgunaan  dalam pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, implementasi dan penggunaan Siskeudes di berbagai daerah  masih  menghadapi  beberapa  tantangan,  termasuk  keterbatasan  infrastruktur  teknologi informasi  dan  keterampilan  teknis.  Namun  demikian,  upaya  pemerintah  dalam  mempromosikan Siskeudes  sebagai  instrumen  untuk  meningkatkan  tata  kelola  keuangan  desa  merupakan  langkah yang  positif  dalam  memperkuat  transparansi  dan  akuntabilitas  di  tingkat  desa.  Dengan  demikian, Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, Siskeudes dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. Bustam., “ Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Larompong Selatan ,” Ekon. Univ. Muhammadiyah Palopo , 2020, [Online]. Available:
http://repository.umpalopo.ac.id/605/1/JURNAL MUALLIM BUSTAM.pdf.
[2] Richard, M., dan Musgrave, P., Keuangan negara dalam teori dan praktik . Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama., 1993.
[3] S. R. Soemarso, Perpajakan: pendekatan komprehensif . Jakarta: Salemba Empat., 2007.
[4] Badiul  Hadi, Buku  Saku  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Realisasi  APB  Desa .  Jakarta: Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan  untuk  Kesejahteraan  (KOMPAK)  Program  kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020.
[5] Mardiasmo., Akuntansi sektor publik /Mardiasmo . Yogyakarta: Andi, 2002.
[6] Ismiarti.,  “Analisis  implementasi  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,akuntabilitas  dan transparansi terhadap kinerja pemerintah,” Bengkulu, 2013.
[7] BPKP, “Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SisKeuDes,” bpkp.go.id , 2022. https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp (accessed May 10, 2024).
[8] Kominfo,  “Aplikasi  Siskeudes  untuk  Transparansi  Keuangan  Desa,” kominfo.go.id ,  2018. https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi- keuangan-desa/0/artikel_gpr (accessed May 10, 2024).
[9] Z. Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
[10] A  Muri  Yusuf, Metode  Penelitian :  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian  Gabungan .  Jakarta: kencana, 2017.
[11] SIRCLO, “Benua Asia Menjadi Terdepan Untuk Urusan Perkembangan E-commerce,” 2021 , 2021.  https://www.sirclo.com/blog/benua-asia-menjadi-terdepan-untuk-urusan-perkembangan- e-commerce/ (accessed Jul. 07, 2023).