## PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
Muhammad Aziz 1
Abstract ,  This  study  will  reveal  how  the  review  of  maqashid  al-syariah  in  the implementation  of  Halal  Product  Guarantee  after  the  enactment  of  Law  No.  33  of 2014 on Halal Product Guarantee in Indonesia? Before the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, the implementation and implementation of Halal Product Guarantee is managed by LPPOM MUI. There are many problems when the implementation  of  halal  product  guarantee  is  still  managed  by  private  institutions. Therefore,  the  government  finally  issued  Law  No.  33  of  2014  on  Halal  Product Guarantee. The two objectives contained in Law  No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products, are important components that must be realized in human life, so that human life will be regarded as an optimal life. The sense of comfort, safety, safety and certainty of halal products circulating around Indonesia is important (dharuri) in the life  of  Muslims  in  Indonesia,  so  it  must  be  realized,  one  of  them  only  through  the enactment  of  Law  No.  33  of  2014  on  the  guarantee  of  halal  products.  From  the analysis  that has  been conducted this study concludes that the implementation  of the guarantee of halal products after the issuance of Law No. 33 of 2014 on the guarantee of  halal  products  is  the  responsibility  of  the  institution  called  the  Halal  Product Security Management Agency (BPJPH), which is under the auspices of the Ministry of Religious  Affairs  .  In  the  perspective  of  maqashid  al-shariah,  first,  UU  JPH  can provide comfort, safety, safety, and certainty of  Halal Product availability for public purpose of guarantee implementation to improve halal product. Second, UU JPH can add value for business actors to produce and sell Halal Products.
Keywords,  Implementation  of  Halal  Product  Guarantee,  Law  No.  33  years  2014, Maqashid Al-Shariah, Halal and Thayyib Products.

## Pendahuluan
Halal dan haram merupakan hal yang penting dalam Islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur‟ân menjadi dasar  bagi  setiap  muslim  untuk  memperhatikan  dan  memilih  dalam  mengonsumsi  makanan halal saja. Sebagaiaman firman Allah SWT; “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah  musuh  yang  nyata  bagimu”  (QS.  al-Baqarah  [2]:  168). 2 Ayat  tersebut  memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan thayyib . Kehalalan  suatu  makanan  minimal  dapat  dilihat  dari  empat  aspek,  yaitu: pertama , halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua , halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali  beberapa  jenis  hewan  dan  tumbuhan  yang  diharamkan  dalam  al-Qur‟ân,  yaitu: bangkai,  darah,  daging  babi,  sembelihan  atas  nama  selain  Allah,  dan  hewan  yang  tercekik, yang  dipukul,  yang  jatuh,  yang  ditanduk,  yang  diterkam  binatang  buas  kecuali  yang  sempat disembelih. 3 Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr . 4 Ketiga , halal dalam proses
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: muhammad.aziz@staialhikmahtuban.ac.id
2 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.
3 Dalam  QS.  al-Baqarah  [2]:  173  disebutkan:  “Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu  bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam  keadaan  terpaksa  (memakannya)  sedang  ia  tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,
pengolahan.  Dalam  proses  pengolahannya  tidak  bercampur  dengan  benda  atau  hewan  yang diharamkan.  Bahan  baku,  bahan  tambahan,  dan  bahan  penolong  harus  halal  yang  diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses  produksi harus terjamin  halal secara shar„î . Keempat , halal  proses pengemasan. Makanan  harus  dikemas  dengan  bahan  halal  dan  higienis.  Proses  penyimpanan  harus mengikuti  standar shar„î .  Kriteria thayyib meliputi;  makanan  berkualitas  dan  bermutu,  tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh. 5 Dengan  empat  aspek  tersebut,  setiap  muslim  jadikan  panduan  untuk  memperoleh  dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan akan dia konsumsi.
Mengonsumsi  makanan  halal  merupakan  kewajiban  agama  yang  bernilai  ibadah, memberikan  kebaikan  bagi  kehidupan  di  dunia  dan  akhirat  dan  manifestasi  dari  rasa  syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan,  mendatangkan  keburukan,  dan  bentuk  ketundukan  kepada  setan. 6 Makanan memberikan  pengaruh  baik  secara  fisik  dan  psikis  manusia.  Hal  tersebut  karena  makanan yang  dikonsumsi  akan  dicerna  oleh  tubuh,  diserap  gizinya,  dan  diedarkan  ke  seluruh  tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia. 7
Kenyataan  yang  demikian  itu  dalam  implementasi  sehari-hari,  bagi  umat  Islam  di Indonesia,  butuh  jaminan  atas  makanan  yang  ia  konsumsi.  Jaminan  yang  dimaksud  adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik  dari  aspel  dzatnya,  proses  dan  tambahannya.  Dalam  rangka  mewujudkan  jaminan kehalalan  atas  makanan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat,  negara  menerbitkan  UU  No  33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  yang  akan  diungkap dalam kajian ini adalah; bagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal pasca berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam tinjauhan maqashid al-syariah?

## Metode Penelitian
Artkel ini merupakan hasil dari kajian yang  menggunakan  metode  yuridis  normative (pustaka), dengan  menekankan  pada  asas-asas  hokum syariah, kaidah-kaidah hukum serta mengaitkan  dengan  pelaksanaannya    di    masyarakat  Indonesia.  Teknik    pengumpulan    data dengan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang JPH dan sekunder terkait dengan maqashid syariah dan kajian-kajian  fiqh  yang    relevan    mengenai    maqashid  syariah,  selain    itu    juga membandingkan  praktik pelaksanaan maqashid syariah dalam beberapa produk hokum yang berlaku di Indonesia.
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. Lihat, Departemen Agama RI, Al-Qur‟ân al-Karim dan……… ., 26.
4 Pelarangan khamr termaktub  dalam  QS.  al-Mâidah  [5]:  3,  yang  artinya  “Wahai  orang-orang  yang  beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”.
5 Sugijanto, “ Kehalalan Produk Pangan ”, (Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014), 5-7.
6 Memakan makanan yang halal merupakan wujud syukur atas nikmat Allah sebagaimana disebut dalam QS. al- Nahl  [16]:  114  “Maka  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  rejeki  yang  telah  diberikan  Allah  kepadamu,  dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah”.
7 Sugijanto, Kehalalan Produk …………….., 11.

## Maqashid Syariah dalam Konsep
Secara etimologi ,  maqashid  al-syari‟ah merupakan  istilah  gabungan  dari  dua  kata, yaitu maqashid (دصاقم) dan syariah (ةعيرشلا). 8 Selanjutnya, maqashid adalah bentuk plural dari kata maqshad (دصقم), qashd 9 (دصق), maqshid (دصقم),  atau qushud (دوصق)  yang  merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshidu (دصق - دصقي) yang memiliki beragam makna seperti menuju  suatu  arah,  tujuan,  tengah-tengah,  adil  dan  tidak  melampaui  batas 10 ,  jalan  lurus, tengah-tengah  antara  berlebih-lebihan  dan  kekurangan 11 ,  makna-makna  tersebut  dapat dijumpai  dalam  penggunaan  kata qashada dan  derivasinya  dalam  alquran.  Sementara  itu syariah (ةعيرشلا)  secara  etimologis  bermakna  jalan  menuju  mata  air,  dalam  terminology  fiqh berarti  hukum-hukum  yang  disyari‟atkan  oleh  Allah  untuk  hamba-hamba-Nya,  baik  yang ditetapkan  melalui  al-Quran  maupun  sunnah  nabi  Muhammad  yang  berupa  perkataan, perbuatan  atau  ketetapan  Nabi,  dalam  definisi  yang  lebih  singkat  al-Raisuni  menyatakan bahwa syari‟at bermakna sejumlah hukum ‟amaliyyah yang  dibawa  oleh  agama  Islam,  baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.
Secara  terminologis  makna maqashid  al-syari‟ah ( دصاقم ةعيرشلا )  selalu  mengalami perkembangan  dari  makna  yang  paling  sederhana  sampai  pada  makna  yang  holistik.  Pada masa  ulama  klasik  sebelum  al-Syathibi,  belum  ditemukan  definisi  yang  konkret  dan komprehensif  tentang maqashid  al-syari‟ah ,  definisi  mereka  cenderung  mengikuti  makna bahasa  dengan  menyebutkan  padanan-padanan  maknanya,  al-Bannani  memaknainya  dengan hikmah  hukum,  al-Asnawi  mengartikannya  dengan  tujuan-tujuan  hukum,  al  samarqandi menyamakannya  dengan  makna-makna  hukum,  sementara  al-Ghazali,  al-Amidi,  dan  Ibn  al- Hajib  mendefinisikannya  dengan  menggapai  manfaat  dan  menolak  mafsadat,  dari  definisi yang  bervariasi  tersebut  mengindikasikan  kaitan  erat maqashid  al-syari‟ah dengan hikmah, „illat, tujuan  atau  niat,  dan  kemaslahatan.  Ibnu  Asyur  sebagai  seorang  pengusung maqashid al-syari‟ah sebagai  sebuah  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  independent  mendefinisikan maqashid al-syari‟ah ( دصاقم ةعيرشلا ) sebagai berikut:
Makna-makna  dan  hikmah-hikmah  yang  diperhatikan  dan  dipelihara  oleh  syari‟ dalam  setiap  bentuk  penentuan  hukum-Nya,  hal  ini  tidak  hanya  berlaku  pada  jenis- jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan  makna  syari‟ah  yang  terkandung  dalam  hukum  serta  masuk  pula  di  dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum-nya. 12
Sementara itu „Alal al-Fasi 13 mendefinisikan maqashid al-syari'ah dengan; tujuan dan rahasia  yang  ditetapkan  pada  setiap  hukum  syari'at.  Sedangkan  menurut  Ahmad  Raisuni adalah; Tujuan yang dijadikan target oleh al-Syari‟, untuk kemaslahatan umat manusia.
8 Syahrin Rusman, Analisis Maqashid Syari‟ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing) , Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2016. 13
9 Ahmad bin Muhammad  bin  Ali al Fayumi al-Muqri, Al  Mishbah al Munir Fi Gharib  al Syarh al Kabir li al Rafi‟I , (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987). 192
10 Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi al-Muqri, Al Mishbah al Munir,………. . 192
11 Fairuz  Abadi, Al-Qamus  al-Muhith ,  (Beirut;  Muassasah  al-Risalah,  1987),  hlm.  396.  Sebagai  tembahan  bisa juga dilihat di Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur, Lisan al „Arab , Vol. 3, (Beirut; Dar Shadir, 1300 H), 355.
12 Yusuf Ahmad Al-Badawiy, Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah , (Yordania: Dar al Nafais, 1999), hlm. 47. Keterangan lebih lanjut tentang ini dapat dilihat pada; Muhammad  Aziz, Metode Identifikasi Maqashid Al- Shariah  Muhammad  Tahir  bin  Ashur ,  dalam  Marji‟:  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume  1,  Nomor  1  Septmber 2014, 217 - 221
13 'Alal  Al-Fasi,  Maqashid al-Syari'ah  al-Islamiyah  wa  Makarimaha ,  (tk:  Dar  al-Gharb  al-Islami,  1993),  07. Untuk  penjelasan  lebih  detail  lagi  tentang  ini  dapat  dilihat  pada;  Muhammad  Aziz  dan  Sholikah, Metode Penetapan Maqoshid Al-Syari‟ah (Study Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi [W. 790 H.]), dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Volume 14, No. 2 Tahun 2013.
Dari  beberapa  pendapat  yang  telah  disampaikan  dimuka,  dapat  dirangkai  sebuah definisi  dan  pengertian  yang  utuh  tentang Maqashid  al-Syari'ah (al-Islamiyyah)  sehingga menjadi  konsep  yang  sempurna,  yaitu:  sebuah  ilmu  yang  di  dalamnya  memuat  makna  dan hikmah  yang  dikehendaki  oleh al-syari' dari  pentasyri'an  hukum  dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan makhluq, baik ketika di dunia maupun di akhirat.
Sebagian  ulama‟  menyebutkan,  bahwa  prinsip-prinsip  dalam  maqashid  al-syariah mulai  muncul sejak Al-Juwaini mengagas istilah-istilah  baru dalam ushul fiqh  semisal: al- kulliyyât (umum), al-mashâlih    al-„âmmah (kemaslahatan  umum), al-istishlâh (upaya menemukan kemaslahatan)  dan sebagainya.  Selain itu, Al-Juwaini  juga  sebagai ulama yang pertama  membagi  konsep    “kemaslahatan”    menjadi    tiga: al-dlarûriyyât (primer), al- hâjiyyât (sekunder) dan al-tahsîniyyât (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah: al-hâjah al-‟ammah  tanzilu  manzilah  al-dlarûrah  al-khamsah (kebutuhan    yang    bersifat    umum menempati  posisi  lima kemaslahatan primer). 14
Perkembangan  selanjutnya  teori maqâshid  al-syariah ini  tidak terlepas  dari  jasa tiga    tokoh    besar    yang    mencurahkan    segenap  perhatiannya    bagi    konstruksi    teori    ini. Mereka    adalah    al-Ghazali    (w.    505  H/1111M), 15 Al-Syatibi    (w.    790  H/1388  M), 16 dan Muhammad  al-Thahir  ibn  „Asyur  (w.  1394  H/1973  M).  secara  implisit  Al-Ghazali menyatakan;    bahwa  apabila    maslahat    ditafsirkan    sebagai    memelihara maqâshid    al- syariah ,    maka    tidak    ada    jalan    untuk    menolaknya,    dan    ia    wajib  diikuti,  bahkan  dapat dipastikan menjadi hujjah. 17 Dengan sikap seperti inilah, Al-Ghazali dianggap sangat support sekali terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan maqashid al-syariah . Kajian  tentang maqashid  al-syariah ini  dianggap  mencapai  puncaknya,  ketika  al- Syathibi  (abad  ke-8  H.)  melalui  kitab al-Muwâfaqât mengembangkan  pendekatan  analitis- induktif ( tahlîlî-istiqrâ‟î ).  Sebagian  kontribusi  beliau  di  antaranya;  (a) membangun ushul fikih    di    atas    dasar-dasar maqashid  al-syariah ;    (b)    tokoh    pertama    yang  menambahkan maqâshid    al-mukallaf (tujuan-tujuan    seorang  mukallaf)    ke    dalam    tema maqashid  al- syariah ;   (c)  tokoh   yang menawarkan metodologi    yang  dengannya  tujuan-tujuan  Tuhan akan    diketahui  secara    komprehensif,    secara    eksplisit    tidak    memperkenankan  ijtihad sebelum  menguasai maqashid  al-syariah ,  dan  masih  banyak  lainya.  Al    Syatibi,    dalam al- muwafaqat ,    kitab    yang    merupakan  magnum    opusnya    di    bidang maqâshid    al-syariah , membagi    kategori  maqâshid    menjadi    dua    hal    pokok; qashd    al-syari‟ (maksud    dari syari‟/Allah  dan  rasul-Nya)  dan qashd  al-mukallaf (maksud  dari manusia sebagai objek taklif).
Pertama , Qashdu  al-syari ‟,  dalam  hal  ini  dibagi  menjadi  empat  bagian, 18 yaitu;  (1). Qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al-syari‟ah 19 (maksud  pembuat  syariat  dalam  membuat  syariat);
14 Nurnazli,  Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  dalam  Produk  Perbankan  Syariah,  dalam Jurnal  Ijtimaiyya , (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung) Vol. 7, No. 1, Februari 2014, 45
15 Nama  lengkapnya  adalah  Abū Hāmid Muhammad  ibn Muhammad  ibn Muhammad  ibn  Ahmad  al-Tusī al-Ghazālī,  lahir  dari  suatu  keluarga  Persia tahun 450 H/1058 M di Thus. Al-Ghazālī meninggal dunia pada 14 Jumādā al-Thāniyyah 505 H, bertepatan dengan 18 Desember 1111 M.  Lihat;  „Abd  al-Salām, al-Imām  al- Ghazālī;  al-Mīzān  fī  al-Salafī ,  (Kairo: Dār  al-Futūh,  1994),  15.
16 Nama    lengkapnya    Abū    Ishāq    Ibrāhīm    ibn    Mūsā    ibn    Muhammad    al-Lakhmī    al-Syātibī,    lahir    di Granada,  tahunnya  tidak  diketahui, meninggal  pada bulan  Sya‟ban  tahun  790 H,  bertepatan  bulan  Agustus 1388  M.  Lihat „Abd al-Salām, al-Imām al-Syātibī , (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001), 7.
17 Lihat, Al-Ghazālī, al-Mustasyfā fī „Ilmi al-Usūl , (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2000), 179. Bandingkan dengan  penjelasan  yang  ada  pada;  Nurnazli,  Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  dalam  Produk  Perbankan ……., 46
18 Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari‟ah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, 2-3
19 Menurut al-Syathibi, syariat  yang diturunkan oleh syari‟ adalah untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier).
(2). Qashdu  al-syari‟  fi  wadh‟i  al-syari‟ah  li  al-ifham (maksud  pembuat  syariat  dalam membuat syariat supaya bisa dipahami); (3). Qashdu al-syari‟  fi  wadh‟i  al-syari‟ah  li  al- taklif  bi muqtadhoha (maksud  pembuat syariat  dalam membuat  syariat  untuk  dilaksanakan sesuai dengan permintaan pembuat syariat); (4). Qashdu al-syari‟ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari‟ah (Inti  dari  pembahasan  ini  adalah  tujuan  syari  agar  bagaimana menarik manusia  itu  masuk  kepada  syariat). 20
Kedua, untuk    kategori    kedua  adalah qasd    al-mukallaf (maksud  dari  manusia sebagai objek taklif), Ia menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus  sesuai dengan tuntutan    syari,  dalam    artian  apabila  manusia    itu  melakukan    perbuatan    di    luar  panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah. 21
Lebih  lanjut  dalam  penjelasannya,  al-Syathibi  mengungkapkan  bahwa  syariat  yang diturunkan  oleh  syari‟  adalah  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dan  menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier).  Untuk   yang  pertama  adalah  sesuatu yang  harus  ada demi  terwujudnya  kehidupan  manusia.  Seperti  beragama, makan,  minum, nikah,    belajar,    dan    lain-lainnya,    yang  terangkum  dalam  5  bagian; hifdzu  al-din (memelihara  agama), hifdzu  al-nafs (memelihara  jiwa), hifdzu  an-nasl (memelihara keturunan), hifdzu  al-mal (memelihara  harta)    dan hifdzu al-„aql (memelihara  akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; hifdzuha min  nahiyati  al- wujud (menjaga  hal-hal    yang  dapat  melanggengkan  keberadaannya)  dan hifdzuha  min nahiyati    al-„adam (mencegah    hal-hal    yang    dapat    menghilangkannya).  Sebagai    contoh; untuk  menjaga  agama,  kita  harus  beragama dan melaksanakan  ibadah  sholat,  zakat,  dan sebagainya. Selanjutnya untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang  murtad  dan  mencegah  hal-hal  bid‟ah.  Sementara    untuk  maslahat haajiyat adalah sesuatu  yang sebaiknya  ada  untuk  menghindari  kesulitan  dalam melaksanakannya. Seperti shalat  jama‟  (dikumpulkan)  dan  qashar  (diringkas)  bagi  musafir.  Sedangkan  maslahah tahsiniyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  demi  melestarikan  akhlak  yang  baik.    Kalau sesuatu  ini  tidak ada, maka  tidak  akan menimbulkan  kerusakan  atau  hilangnya sesuatu juga    tidak    akan    menimbulkan    masyaqah    dalam  melaksanakannya,    hanya    saja    dinilai tidak    pantas    dan    tidak  layak  menurut    ukuran    tata    krama    dan    kesopanan.    Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis. 22
Penelitian para ulama‟ klasik, al-maqāṣid al-dharuriyah/dharuriyat al-khamsah dalam membuat   syariah   Islam   terangkum  dalam penjagaan lima  hal   pokok   dalam  kehidupan,
Untuk    yang    pertama    adalah    sesuatu    yang    harus    ada  demi    terwujudnya    kehidupan    manusia. Seperti  beragama, makan,  minum,  nikah,  belajar,  dan  lain-lainnya,  yang terangkum dalam 5 bagian; hifdzu al-din  (agama), al-nafs  (jiwa), an-nasl  (keturunan),  al-mal  (harta)  dan  al-„aql  (akal).  Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara  yaitu; hifdzuha  min   nahiyah  al-wujud  (menjaga   hal-hal   yang  dapat melanggengkan    keberadaannya)    dan    hifdzuha    min    nahiyah    al-„adam    (mencegah    hal-hal    yang    dapat menghilangkannya). Sebagai  contoh;  untuk  menjaga  agama,  kita  harus  beragama dan melaksanakan  ibadah sholat,  zakat,  dan  sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad  dan  mencegah  hal-hal  bid‟ah.  Sementara  yang  kedua  untuk  maslahat haajiyat adalah    sesuatu    yang sebaiknya    ada    untuk    menghindari    kesulitan    dalam  melaksanakannya.  Seperti  shalat  jama‟  dan  qashar  bagi musafir.  Sedangkan  yang  ketiga  untuk  maslahah tahsiniyat adalah  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  demi melestarikan  akhlak  yang  baik.  Kalau  sesuatu  ini  tidak ada, maka  tidak  akan menimbulkan  kerusakan  atau hilangnya  sesuatu    juga    tidak    akan    menimbulkan    masyaqah    dalam  melaksanakannya,    hanya    saja    dinilai tidak  pantas  dan  tidak layak menurut  ukuran  tata  krama  dan  kesopanan.  contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis. Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan ……., 47
20 Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan ……., hlm. 47 – 48
21 Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan ……., 48
22 Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan ……., 47
yaitu: menjaga  agama  ( hifẓ  al-dīn ), menjaga  jiwa ( hifẓ  al-nafs ),  menjaga  akal  ( hifẓ   al- „aql ),    menjaga    keturunan    ( hifẓ    al-nasl )    dan  menjaga    harta    ( hifẓ    al-māl ).    Para  ulama‟ klasik,  semisal  al-Ghazali  dan  al-Syatibi  menyebutnya  dengan al-kulliyah  al-khamsah yang menurut  mereka  dianggap  sebagai usūl  al-syariah dan  merupakan  tujuan  umum  dari pembuatan  syariah  tersebut. 23 Para    ulama    klasik    menyusun maqāṣid   al-syarī‟ah dalam tingkatan   yang bersifat   piramida,   yang  dimulai  dari maqāṣid  „amah sebagai  pusatnya kemudian  bercabang-cabang  menjadi  maqāṣid  khasah  dan  terakhir  maqāṣid  juz‟iyah. Kemudian dari  sisi  yang  lain  dimulai  dari al-dharūriyah,  ḥājiyah kemudian tahsīniyah . Mereka menyusun  urutan  prioritas  jika  terjadi  pertentangan  antara  maqasid  satu  dengan lainnya,  maka  diprioritaskan  yang    lebih  kuat,  yaitu  mendahulukan  penjagaan  agama  atas jiwa,  akal  dan  seterusnya. Walaupun  kelihatannya  teori  ini  sederhana,  namun ternyata aplikasi   teori   ini   dalam   realitas  sangat   sulit  dan  rumit.  Karena  itu muncul pandangan lain  di  antara  ulama  kontemporer  semisal  Jamaludin  „Atiyah  dan  Jasser Auda   yang berbeda  dengan  susunan  klasik  di  atas.  Mereka  berpendapat  bahwa maqāṣid  al-syarī‟ah dengan    segala    tingkatannya    bukan    merupakan  susunan/bangunan  yang  bersifat  piramid, yang  mana  maqasid  terbagi  antara  yang  atas  dengan    yang    bawah,    namun    ia  merupakan lingkaran-lingkaran    yang    saling    bertemu  dan  bersinggungan  ( dawāir  mutadākhilah  wa mutaqāṭi‟ah ), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya. 24
Di    sisi  yang    lain,  kita    tidak  boleh  membatasi  konsep  maqāṣid  pada  apa  yang ditetapkan    oleh    ulama    klasik    sebagaimana    diuraikan    atas.    Hal  ini  disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang  pada masa  klasik  dianggap  tidak  berharga  bisa  jadi  saat  ini menjadi berharga  dan bernilai,  sebagaimana  terdapat  dalam  berbagai  komoditas,  jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan  lainnya.  Begitu  juga,  sesuatu  pada  kondisi  dan  tempat  tertentu    sangat    berharga    tetapi pada  kondisi  dan  tempat  yang  lain  menjadi  tidak berharga.
Adapun    perkembangan dlarûriyyât  khamsah sampai    era    modern  adalah  sebagai berikut:  1)  Dari hifdhu al-din muncul kafâlah al-hurriyyah al-dîniyyah (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada ayat “ lâ ikrâha fî al-dîn” (tidak ada paksaan dalam beragama);  2) Dari hifdhu  al-„aql muncul  perlindungan  terhadap  prinsip kebebasan berfikir ( hurriyyah al-fikr ); 3)  Dari hifdhu  al-nafs  wa  al-„ardl muncul hifdhu  al-huqûq  al-insân (melindungi hak-hak    manusia),    dan    hifdhu    al-karâmah    al-basyariyyah  (melindungi  kemuliaan kemanusiaan);    4)    Dari hifdhu    al-mâl    muncul    al-tanmiyyah    al-iqtishâdiyyah (pengembangan  ekonomi)  yang melahirkan   sistem  ekonomi Islam; 5) Dari hifdhu al-nasl muncul binâ al-usrah al-shâlihah (membangun keluarga salihah). 25
Dalam  konteks  penyelenggeraan  jaminan  produk  halal, maqashid  al-syariah yang terbangun  dari  lima  pilar  penting  dalam  kehidupan  manusia  yang  harus  terpenuhi  tersebut, adalah  upaya  pelaksanaan  dari  prinsip hifdzu  al-nafsi (melindungi  jiwa),  dalam  kehidupan manusia sehari-hari.
23 Al-Ghazali, al-Mustasfā min Ilmi Al-Ushul , (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 1993), 174.
24 Galuh  Nashrullah  Kartika  Mayangsari  R  dan  H.  Hasni  Noor,  Konsep  Maqashid  Al-Syariah  Dalam Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  dan  Jasser  Auda),  dalam IQTISHADIYAH:  Jurnal  Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah , Volume I, Issue I, tahun 2014, 58
25 Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan ……., 49. Bandingkan dengan Abdul Majid Al-Najjar yang sudah banyak mengembangkan kategori dhahruriyat khamsah dalam beberapa istilah dan issue  kemodernan,  diantaranya: Pertama ,  maqashid  al-syariah  fi  hifdzi  qimati  al-hayat  al-insaniyyah,  yang didalamnya  mencakup;  1).  Maqshadu  hifdzi  al-din,  dan  2).  Maqshadu  hifdzi  insaniyyatil  al-insan.  Kedua, maqashid al-syariah fi hifdzi al-dzat al-insaniyyah, yang di dalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-nafsi al- insaniyyah;  dan  2).  Maqshadu  hifdzi  al-„aqli. Ketiga ,  maqashid  al-syariah  fi  hifdzi  al-mujtama‟,  yang  di dalamnya  mencakup;  1).  Maqshadu  hifdzi  al-nasli;  dan  2).  Maqshadu  hifdzi  al-kiyan  al-ijtima‟I. Keempat , maqashid al-syariah fi hifdzi al-mahid al-maadiy, yang di dalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-maal; dan 2).  Maqshadu  hifdzi  al-biah.  Lihat,  Abdul  Majid  Al-Najjar, Maqashid  al-Syariah  bi  Ab‟adin  Jadidah ,  (Bairut: Dar Al-Ghurab Al-Islami, 2008), 59 – 230

## Produk Halal di Indonesia
Secara  bahasa,  istilah  Halal  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu halla (ّ لح) yang  berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan  minuman.  Lawan  dari  kata  halal  adalah  haram.  Haram  berasal  dari  bahasa  Arab  yang bermakna,  suatu  perkara  yang  dilarang  oleh syara‟ (agama).  Mengerjakan  perbuatan  yang haram  berarti  berdosa  dan  mendapat  pahala  bila  ditinggalkan.  Misalnya,  memakan  bangkai binatang, darah, minum khamr , memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri. 26 Menurut  Ali  Mustofa  Ya‟kubّ suatu  makanan  atau  minuman  dikatakan  halal  apabila masuk  kepada  5  kriteria,  yaitu:  1)  Makanan  dan  minuman  tersebut thayyib (baik)  yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan. Dalam surat  al-Maidah  ayat  4  yang  artinya:  ‛Mereka  bertanya  kepadamu,  ‚Apakah  yang  dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu  yang baik-baik‛. 2) Tidak mengandung dharar (bahaya);  3)  Tidak  mengandung  najis;  4)  Tidak  memabukkan  dan  5)  Tidak  mengandung organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara syar‟i namun  juga  telah  mendapatkan  sertifikasi  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Produk  ini  mudah  dikenali  dengan  adanya  label  halal  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat mencakup makanan dan minuman yang dikemas yang  dikelola  oleh  pabrik  makanan  dan  minuman  yang  dihidangkan  oleh  restoran/rumah makan. 27
Islam  mengajarkan  umat  muslim  untuk  mengkonsumsi  produk  yang  halal. Berdasarkan  pada  hukum  Islam  ada  tiga  kategori  produk  untuk  muslim  yakni  halal,  haram, dan subhat .  Halal  dalam  bahasa  arab  berarti  diizinkan,  bisa  digunakan,  dan  sah  menurut hukum. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya.  Hal  ini  sudah  dijelaskan  pada  Al-Quran  dan  juga  Hadits.  Dalam  Surat  al- Baqarah: 168 Allah berfirrrman:
Artinya: “ Wahai Manusia, makanlah  yang halal lagi baik dari apa yang terdapat  di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 28 Semenetara itu menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November  2001  pasal  1  menjelaskan  bahwa  pangan  halal  adalah  pangan  yang  tidak mengandung  unsur  atau  bahan  haram  atau  dilarang  untuk  dikonsumsi  umat  Islam  dan pengolahannya  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Pemeriksaan  pangan  halal  adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem menajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.
Makanan  halal  berarti  diperbolehkan  atau  sah  oleh  hukum  syariat  di  mana  harus memenuhi  beberapa  kondisi  yakni: 29 a)  Tidak  terdiri  dari  bahan-bahan  yang  mengandung hewan  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  hukum  Islam  yang  disembelih  tidak  dengan  aturan syariat.  b)  Tidak  mengandung  bahan-bahan  yang  najis  menurut  hukum  syariat.  c)  Aman dikonsumsi  dan  tidak  berbahaya.  d)  Tidak  diproduksi  menggunakan  alat-alat  yang  terkena
26 Muchith  A Karim (ed), Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal , (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 11
27 Muchith A Karim (ed), Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan, ……………….., 11
28 Pasal 01 Ayat 06 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
29 Danang  Waskito, Pengaruh  Sertifikasi  Halal,  Kesadaran  Halal,  dan  Bahan  Makanan  Terhadap  Minat  Beli Produk  Makanan  Halal  (Studi  Pada  Mahasiswa  Muslim  di  Yogyakarta), Skripsi  Program  Studi  Manajemen- Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015, 11-12
najis  menurut  hukum  syariat.  e)  Makanan  dan  bahan  yang  terkandung  didalamnya  tidak mengandung bagian dari mahluk hidup  yang tidak diperbolehkan menurut  hukum  syariat.  f) Pada  saat  persiapan,  proses,  pengemasan,  dan  juga  penyimpanan,  makanan  secara  fisik terpisah  dari  makanan  lainnya  seperti  dijelaskan  diatas,  atau  apapun  yang  menurut  hukum syariat didefinisikan sebagai najis.

## Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum UU No 33 tahun 2014
Sebelum  lahirnya  UU  No.  33  tahun  2014,  lembaga  yang  melakukan  sertifikasi  dan penyelenggaraan halal adalah LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989. Berdirinya  lembaga  ini  dilatari  keresahan  umat  Islam  sejak  dirilisnya  hasil  temuan  peneliti Universitas  Brawijaya  di  Buletin  Canopy.  Penelitian  dilakukan  terhadap  produk  makanan, seperti  susu,  mie, snack dan  lain  sebagainya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bahwa produk  tersebut  mengandung  gelatin, shortening ,  lecithin,  dan  lemak  yang  kemungkinan berasal  dari  babi. 30 Dampak  dari  isu  lemak  babi  ini  cukup  mengguncang  perekonomian nasional,  terutama  di  sektor  industri  pangan  dan  menuai  protes  dan  kritik  dari  kalangan Muslim yang menunutut adanya jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi.
Pola  kerja  penyelenggaran  dan  sertifikasi  halal  LPPOM  MUI  didasarkan  atas pengujian  sistimatik  di  tempat  produksi  dan  di  laboratorium  untuk  membuktikan  bahwa barang  yang  diproduksi  terbebas  dari  benda  najis  dan  unsur  yang  diharamkan,  sehingga kehalalannya secara konsisten dapat terjamin. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses klarifikasi  produk  yang  kehalalannya  masih  belum  jelas  dengan  cara  meneliti  tahapan produksi,  dari  proses  penyiapan  bahan  baku,  proses  produksi,  penyimpanan  dan  sistem pengendalian  bahan  agar  konsisten  halal. 31 Pola  pembuktian  terbalik  merupakan  konsep sertifikasi  halal  pada  produk  olahan  yang  didasarkan  asumsi  bahwa  produk  olahan  ada kemungkinan  terkontaminasi  dengan  benda  haram,  sehingga  harus  diklarifikasi  melalui sertifikasi  halal. Dengan demikian, sertifikasi  halal  tidak perlu diterapkan pada produk  yang jelas kehalalannya, seperti buah, sayur, ikan segar dan lainnya.
Produk  yang  telah  disertifikasi,  dijamin  dan  dinyatakan  halal  akan  mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  syariat  Islam.  Izin  pencantuman  label  “Halal”  pada  kemasan produk  dari  BPOM  dapat  dikeluarkan  dengan  syarat  produk  tersebut  sudah  mendapat sertifikat  halal  dari  komisi  fatwa  MUI. 32 Labelisasi  halal  menjadi  wewenang  pemerintah, yaitu  Badan Pengawasan Obat  dan Makanan.  LPPOM mendapat  legitimasi  sebagai  lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan atas SK MUI Pusat No. kep 164/MUI/IV/2003. Surat Keputusan MUI Pusat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan  RI  No.:924/Menkes/SK/VIII/1996  tentang  Pencantuman  Tulisan  “Halal” sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.
1. Pasal  8 menegaskan bahwa produsen dan importir  yang  akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI- Dirjen POM (BP-POM).
2. Pasal  10  menjelaskan  bahwa  hasil  pemeriksaan  dan  pengujian  labolatorium  dilakukan evaluasi  oleh  tim  ahli  dari  MUI.  Hasil  evaluasi  tersebut  disampaikan  kepada  komisi fatwa untuk  mendapatkan fatwa.  (c)  Fatwa MUI  berupa pemberian sertifikat  halal bagi produk yang telah memenuhi syarat atau penolakan.
30 Ainul  Yaqin, Halal  di  Era  Modern:  Kupas  Tuntas  Halal  Haram  Produk  Pangan , Obat  dan  Kosmetik  di Sekitar Kita (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014), 167.
31 Ainul Yaqin, Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal…………….., 164.
32 LPPOM MUI, “Sertifikasi Halal” dalam (http://halalmuijatim.org/sertifikasi /tentang-sertifikat-halal/), diakses pada 1 Agustus 2017.
3. Pasal 11 menjelaskan bahwa persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasar fatwa dari Komisi fatwa MUI.
4. Pasal  12  menyebutkan  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan  MUI,  menjadi  dasar  Direktur Jenderal  memberikan  persetujuan  bagi  yang  memperoleh  sertifikat  “Halal”  dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”. 33
Surat  Keputusan  tersebut  merupakan  peraturan  pertama  yang  mengatur  bahwa pemeriksaan,  pengujian,  penentuan  fatwa  halal  menjadi  wewenang  MUI.  Sedangkan pencantuman  label  halal  berdasarkan  sertifikat  halal  dari  MUI  menjadi  wewenang  BPOM. Kebijakan ini berlanjut sampai saat  ini. Regulasi  yang memperkuat  jaminan pangan halal di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:
1. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan disahkan tanggal 4 November 1996.
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan tanggal 20 April 1999.
3. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditetapkan tanggal 21 Juli 1999.
4. Keputusan menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Produk Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
5. Keputusan menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
6. UU  No.  18  tahun  2009  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  disahkan  tanggal  4 Juni 2009. Pada pasal 58 dinyatakan bahwa tahap pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 34
7. Izin  Edar Produk  Obat,  Obat  Tradisional,  Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang  Bersumber,  Mengandung,  dari  Bahan  Tertentu  dan  atau  Mengandung  Alkohol diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2009.
8. Pendaftaran Pangan Olahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.03.1.5.12.11.09955  Tahun  2011  yang ditetapkan pada 5 Desember 2011.
9. Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  pangan  Industri  Rumah  Tangga  tercantum dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 5 April 2012
10. UU Pangan No. 18 Tahun 2012 disahkan tanggal 16 November 2012. 35
Rangkaian  keputusan  dan  Undang-Undang  di  atas  menunjukkan  kepedulian pemerintah  untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dan  kehalalan  pangan  bagi  masyarakat umumnya  dan  umat  Islam  khususnya.  Amanat  UU  No.  18  Tahun  2012  secara  eksplisit membahas  tentang  pangan  halal  dan  pencantuman  label  halal  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  berikut. 36 Pasal  1  butir  5  mengamanatkan  jaminan  keamanan  pangan  bagi  konsumen. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya pencegahan pangan dari kontaminasi unsur biologis,  kimia  dan  benda  lain  yang  dapat  merugikan  dan  membahayakan  kesehatan  serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga dapat dikonsumsi secara  aman.  Pasal  37  membahas  bahwa  impor  pangan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumsi  dalam  negeri  harus  memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu,  gizi  dan tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan  dan  budaya  masyarakat.  Pasal  95  menegaskan
33 Menkes  RI,  “Permen  No.:924/Menkes/SK/VIII/1996  tentang  Pencantuman  Tulisan  “Halal”  dalam http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/ KEPMENKES_924_1996.pdf), diakses pada 28 Juli 2017.
34 Ramlan  dan  Nahrowi,  “Sertifikasi  Halal  sebagai  Penerapan  Etika  Bisnis  dalam  Upaya  Perlindungan Konsumen Muslim”, Jurnal Ahkam , Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), 147.
35 Yaqin, Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal…………….., 177-178.
36 Salinan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diakses dalam jdih.bpk.go.id/wp- content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf. Diakses pada 11 Agustus 2017.
sistem  pengawasan  jaminan  halal  pada  produk  yang  dipersyaratkan  sesuai  ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Labelisasi pangan diatur pada pasal 97 disebutkan bahwa: pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan berikut. a. nama produk; b bahan  yang  digunakan;  c  berat  bersih/isi  bersih;  d  nama  dan  alamat  pihak  yang emproduksi/mengimpor;  e  halal  bagi  yang  dipersyaratkan;  f  tanggal  dan  kode  produksi;  g tangal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; f nomor izin edar bagi pangan olahan; asal-usul bahan pangan tertentu.
UU  No.  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  secara  tegas  mengatur  bahwa  pangan  yang beredar  di  Indonesia  tidak  boleh  bertentangan  dengan  agama.  Hal  tersebut  secara  implisit mengharuskan  pencantuman  label  “Halal”  pada  kemasan  produk.  Ini  berarti  meniscayakan peran  aktif  dari  lembaga  sertifikasi  halal  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Namun  demikian, sejak tahun 1996 hingga saat ini terdapat dua dikotomi lembaga pelaksana sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia. Dua kegiatan yang saling berkaitan ini menjadi kewenangan dua lembaga,  yaitu  MUI  dan  BPOM.  Lembaga  yang  memiliki  wewenang  melakukan  penelitian, audit, pengkajian secara  saksama dan holistik terhadap produk olahan adalah  LPPOM MUI. Sedangkan BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan label halal.
Proses  sertifikasi  halal  diawali  dengan  permohonan  pengajuan  sertifikasi  halal  oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus perusahaan resmi yeng telah mendapat  izin  usaha  dari  pemerintah.  Data  administrasi  yang  harus  dilengkapi  perusahaan, meliputi: (1) formulir permintaan sertifikat halal, (2) daftar produk  yang  diajukan sertifikasi halal, (3) formulir data perusahaan, (4) surat pernyataan bahan, (5) surat pernyataan sertifikasi halal,  (6)  surat  pernyataan  pengangkatan  auditor  halal  internal,  dan  (7)  formulir  Sistem Jaminan  Halal.  Borang  isian  terdiri  atas  (1)  daftar  bahan  baku,  bahan  tambahan  dan  bahan penolong produk yang mencakup nama dan merk bahan, nama dan lokasi produsen, pemasok, dokumen  sertifikat  halal  bahan  dan  dokumen  lain  sebagai  pendukung,  seperti  bagan  alir proses produksi dan kemasan produk dan (2) Daftar aplikasi bahan. Kelengkapan berkas dan data  pendukung  disetorkan  ke  LPPOM  untuk  dikaji  dan  ditentukan  besaran  bea  sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal. Fatwa Halal dikeluarkan setelah produk diyakini tidak mengandung unsur benda haram atau najis. 37
Prosedur  penetapan  fatwa  MUI  dapat  dijelaskan  melalui  tahap  berikut. Pertama , rekrutmen  auditor  dari  kalangan  akademisi  bidang  teknologi  pangan,  kimia,  peternakan, agama  dan  bidang  yang  terkait.  Para  auditor  diberi  pembekalan  tentang  benda  yang diharamkan  syariat  Islam  dan  titik  kritis  produk  pangan  melalui  pelatihan  auditor  halal  dan sistem  jaminan  halal. Kedua ,  auditor  melakukan  penelitian  dan  audit  ke  perusahaan  yang mengajukan  permohonan  mendapat  sertifikat  halal.  Pemerikasaan  yang  dilakukan  meliputi: pemeriksaan  terhadap  bahan  baku,  bahan  tambahan,  dan  bahan  penolong  yang  digunakan dalam proses produksi dan pemeriksaan terhadap bukti pembelian bahan, kemasan bahan dan bukti  pendukung  lainnya.  Keseluruhan  bahan  harus  halal. Ketiga ,  pemeriksaan  bahan  di laboratorium,  terutama  bahan  yang  dicurigai  sebagai  benda  haram  atau  mengandung  benda haram/najis untuk mendapat kepastian. Keempat , jika auditor menjumpai atau mencurigai ada kandungan bahan haram/najis, perusahaan diharuskan menggantinya dengan bahan halal, jika masih menginginkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Kelima , hasil audit akan dirapatkan oleh tim audit untuk mengkaji titik rawan dan titik kritis kehalalan pangan. Rumusan tersebut dituangkan  dalam  Berita  Acara  untuk  diajukan  pada  sidang  komisi  fatwa. Keenam ,  dalam
37 Mutimmatul  Faidah, Sertfikasi  Halal  di  Indonesia;  Dari  Civil  Society  Menuju  Relasi  Kuasa  Antara  Negara dan Agama , dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017, 459
sidang  Komisi  fatwa  MUI,  LPPOM  menyampaikan  berita  acara  untuk  dibahas  secara  teliti dan mendalam oleh Komisi Fatwa  yang dititikberatkan pada titik kritis bahan. Suatu produk yang  masih  diragukan  kehalalannya  atau  terdapat  bukti  pembelian  bahan  yang  tidak transparan  dikembalikan  kepada  LPPOM  untuk  dilakukan  penelitian  atau  audit  ulang  ke perusahaan.  Adapun  produk  yang  telah  diyakini  kehalalannya  oleh  sidang  komisi  fatwa, diputuskan  fatwa  halalnya. Ketujuh ,  hasil  sidang  komisi  yang  berupa  fatwa  halal  dilaporkan kepada  Dewan  pimpinan  MUI  untuk  ditetapkan  dan  dikeluarkan  Surat  Fatwa  Halal  dalam bentuk  Sertifikat  Halal.  Tugas  MUI  hanya  sampai  pada  tahap  dikeluarkannya  sertifikasi halal. 38
Sertifikat  halal  yang  telah  dikeluarkan  Komisi  fatwa  MUI  tehadap  suatu  produk berdasar  hasil  audit  LPPOM  akan  dikirim  ke  BPOM  untuk  mendapatkan  label  Halal. Labelisasi  “Halal”  menjadi  wewenang  Badan  Pengawasan  Obat  Makanan  (BPOM). Labelisasi adalah izin pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk berstatus halal. Labelisasi ini merupakan bentuk perizinan yang menjadi  otoritas  pemerintah  melalui  BPOM.  Hubungan  dua  lembaga  ini  adalah  kemitraan. BPOM  lembaga  pemerintah  bertugas  melakukan  pengawasan  pangan  dari  sisi  kesehatan. Untuk  menentukan  kehalalan  pangan,  BPOM  bekerjasama  dengan  LPPOM  dalam menentukan halal/tidaknya suatu produk. 39
Ilustrasi  di  atas  menyebutkan  bahwa  proses  sertifikasi  berada  pada  wilayah  MUI melalui  lembaga  otonom  LPPOM  dan  Komisi  Fatwa  sampai  pada  tahap  keluarnya  sertifikat halal.  Proses  selanjutnya  melimpah  menjadi  wewenang  BPOM.  BPOM  mengeluarkan  label halal berdasar sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.
Pengawasan  terhadap  produk  yang  telah  mendapat  sertifikat  halal  dilakukan  dengan mengimplementasikan  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  di  setiap  perusahaan,  baik  skala  kecil, besar  dan  menengah.  Dalam  SJH  ditetapkan  pelaksana  audit  internal.  Auditor  internal bertanggungjawab  melakukan  kontrol  terhadap  kehalalan  produk  dan  melaksanakan pelaporan  setiap  enam  bulan  sekali  terhadap  jaminan  halal  proses  produksi  dan  informasi bahan  jika  ada  penambahan  atau  perubahan.  Jika  dibutuhkan,  sewaktu-waktu  LPPOM  MUI akan  melakukan  sidak  terhadap  proses  produksi.  Sertifikat  halal  yang  diperoleh  perusahaan berlaku  dua  tahun.  Dua  bulan  sebelum  masa  berlaku  habis,  perusahaan  harus  mengajukan permohonan perpanja-ngan sertifikat halal dengan mengisi formulir dan borang isian dengan melengkapi  data  sesuai  dengan  perkembangan  terakhir  perusahaan.  Perusahaan  wajib menyampaikan  penjelasan  jika  ada  penambahan  bahan  baku  dan  bahan  tambahan.  Proses pengawasan  terhadap  produk  yang  telah  tersertifikasi  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik dengan  dukungan  masyarakat  yang  member  informasi,  laporan  dan  aduan  jika  ditemukan adanya indikator pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
Keberadaan  dua  lembaga  yang  mengatur  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  ini menunjukkan  lemahnya  posisi  LPPOM  MUI.  Kelemahan  ini  dapat  ditilik  dari  tiga  aspek. Pertama ,  LPPOM  MUI  adalah  lembaga  non-pemerintah  yang  tidak  memiliki  otoritas  untuk mengeluarkan  aturan  yang  mengikat  di  masyarakat,  sehingga  sertifikasi  halal  lebih  bersifat anjuran. Kedua , LPPOM MUI tidak diberikan keluasan mandat untuk memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan tugas pelaksanaan sertifikasi. Lembaga ini tidak berhak melakukan labelisasi,  penindakan,  pemberian  sanksi  administratif  ataupun  sanksi  hukum. Ketiga , LPPOM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan gugatan apabila ada  produsen  yang  melakukan  pemalsuan  terhadap  label  halal. Keempat ,  LPPOM  sebagai lembaga  swadaya,  dalam  operasionalnya  harus  memungut  bea  pengurusan  sertifikasi  yang nominalnya  tidak  sama  antar-produsen.  Bea  pengurusan  sertifikasi  dikeluarkan  setelah
38 Mutimmatul Faidah, Mutimmatul Faidah, Sertfikasi Halal di Indonesia; ………………, 460
39 Mutimmatul Faidah, Sertfikasi Halal di Indonesia; ………………, 460
LPPOM  mengkaji  berkas  dan  borang  yang  telah  diisi  oleh  perusahaan.  Berdasarkan  berkas yang diterima diketahui tingkat kerumitan dan skala industri produk.
Pemisahan  kewenangan  antara  dua  lembaga,  LPPOM  dan  BPOM,  berdampak  pada lemahnya  sistem  pengawasan  pangan.  Di  antara  problem  yang  muncul,  yaitu: pertama , maraknya  peredaran  produk  berlabel  “halal”  berdasar  inisiatif  produsen  sendiri,  bukan stempel  “Halal”  resmi.  Konsekuensi  pencantuman  label  “Halal”  tidak  resmi,  selama  ada kesesuaian  antara  fakta  dengan  yang  tertera  di  label,  maka  perusahaan  tersebut  tidak  dapat dituntut.  Namun,  jika  terjadi  pembohongan  kepada  publik,  di  mana  dalam  proses  produksi produk tercemari dengan zat  yang haram, maka perusahaan dapat dituntut karena melanggar hak  konsumen.  Fakta  tersebut  mengindikasikan  lemahnya  payung  hukum  labelisasi  halal  di Indonesia. Kedua ,  beredarnya  stempel  “halal”  resmi  yang  dipalsukan.  Pada  kasus  ini, produsen  secara  hukum  dapat  digugat  dan  masuk  pada  delik  pidana.  Lembaga  yang berwenang untuk malakukan gugatan adalah BPOM karena stempel halal itu dikeluarkan oleh BPOM. Sementara LPPOM, sampai batas mengeluarkan sertifikat halal. Ketiga , tidak adanya regulasi  hukum  jika  produsen  tidak  mengurus  sertifikat  halal.  Selama  ini,  sertifikat  halal  di Indonesia  terbatas  pada  anjuran  bukan  kewajiban.  LPPOM  bersifat  pasif  dalam  melakukan sertifikasi,  tidak  aktif.  Produsen  yang  tidak  melakukan  sertifikasi  halal,  maka  produknya masih  boleh  beredar  dan  tidak  dijerat  hukum. Keempat ,  sertifikasi  halal  masih  menjangkau industri  besar,  belum  menjangkau  secara  luas  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Faktor penyebabnya  adalah  kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  UKM  tentang  pentingnya sertifikasi  halal  produk,  asumsi  bahwa  prosedur  pengurusan  sertifikasi  yang  rumit,  dan  bea sertifikasi yang relatif mahal bagi usaha kecil. 40 Kelima , sertifikasi halal hanya bisa diajukan ke LPPOM pusat bagi industri skala nasional dan di LPPOM provinsi bagi industi daerah. Hal ini  menyulitkan  industri  kecil  di  pelosok  desa  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal  terhadap produknya karena problem transportasi. LPPOM MUI provinsi tidak memiliki perwakilan di daerah  yang  dapat  diberdayakan  untuk  proses  pendaftaran  maupun  kelengkapan  berkas. Seluruh  proses  administrasi  berada  di  LPPOM  Provinsi  untuk  industri  lokal  dan  LPPOM Pusat untuk industri nasional.

## Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU No 33 tahun 2014
Dari  penjelasan  yang  telah  kami  sebutkan  diatas,  kewenangan  LPPOM  MUI  dalam melakukan  penyelenggaran  dan  sertifikasi  halal  terkesan  setengah  hati.  Hal  tersebut  dapat ditilik  dari  tidak  adanya  kewajiban  bagi  setiap  produsen  produk  olahan  untuk  melakukan sertifikasi  halal  dan  tidak  adanya  sanksi,  baik  perdata  maupun  pidanan  bagi  produsen  yang tidak  melakukan  sertifikasi  halal  atau  produsen  yang  melakukan  pelanggaran.  Merujuk berbagai  kegaduhan  tersebut,  pemerintah  menerbitkan  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut dirumuskan ketentuan sebagai berikut.
1. Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal  5  menjelaskan  penanggungjawab  penyelenggaraan  Jaminan  Produk  halal  (JPH) adalah  pemerintah.  Untuk  melaksanakan  peneyelenggaraan  JPH,  dibentuk  BPJPH (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal)  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggungjawab kepada Menteri.
40 Menilik pada fakta sertifikasi halal lebih banyak menyentuh industri menengah, sementara UKM dan industri rumahan masih banyak yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di lain sisi, isu haramnya sebuah produk mudah terhembus di masyarakat. MUI Malang melakukan inisiatif “sumpah halal” dengan cara mengumpulkan warga yang memiliki usaha mamin, namun tidak punya cukup waktu dan bea untuk melakukan sertifikasi halal. Solusi yang diberikan adalah dengan  melakukan  sumpah bahwa produk  yang dipasarkan berasal dari bahan halal dan diproses secara halal. Kasus ini sempat digugat oleh LPPOM pusat karena dianggap menyalahi wewenang dan melanggar prosedur.
3. Pasal  6  menegaskan  bahwa  wewenang  BPJPH  dalam  penyelengga-raan  JPH,  yaitu:  (a) Merumuskan  dan  mentapkan  kebijakan  JPH;  (b)  Mentapkan  norma,  standart,  prosedur dan  kriteria  JPH;  (c).  Penerbitan  dan  pencabutan  sertifikat  halal  dan  label  Halal  pada produk;  (d)  Melaksanakan  registrasi  sertifikat  halal  pada  produk  luar  negeri;  (e). Mengadakan  sosialisasi,  edukasi,  dan  publikasi  produk  halal;  (f).  Melaksanakan akreditasi  terhadap  LPH;  (g).  registrasi  Auditor  Halal;  (h).  Menyelenggarakan pengawasan  terhadap  JPH;  (i).  Melaksanakan  pembinaan  auditor  halal;  dan  (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Pasal  7:  Dalam  melaksanakan  wewenang  sebagaimana  dalam  pasal  6,  BPJH bekerjasama dengan: a. Kementerian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Pasal  8:  Kerjasama  BPJPH  dengan  MUI  dalam  bentuk:  sertifikasi  auditor  halal; penetapan  kehalalan  produk;  dan  akreditasi  LPH.  Penetapan  kehalalan  produk dikeluarkan MUI dalam bentul Keputusan Penetapan halal Produk. 41
Produk  halal  yang  dimaksud  dalam  UU  tersebut  adalah  makanan,  minuman,  obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai,  digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.  Produk  yang beredar tersebut  harus dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Produk  yang  beredar  di  Indonesia  harus memiliki  JPH.  JPH  merupakan  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang dibuktikan  dengan  sertifikat  halal. 42 Kementerian  yang  bertanggungjawab  dalam penyelenggaran  JPH  adalah  Kementerian  Agama  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (KEMENAG). 43 Dalam Perpres itu disebutkan, di antara susunan organisasi Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJH).  Dalam  melaksanakan  tugas  di  atas,  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  menyelenggarakan  fungsi  antara  lain:  penyusunan  kebijakan  bidang penyelenggaraan  jaminan  produk  halal;  penyelenggaran  jaminan  produk  halal;  pengawasan JPH,  pengorganisasian  administrasi  BPJH.  Dengan  demikian  peran  BPJH  meliputi perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.
Proses  sertifikasi  halal  berdasar  UU  Jaminan  Halal,  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut: Pertama ,  perusahaan  mengajukan  permohonan  pengajuan  sertifikasi  halal  ke  Badan Penyelenggara  Jaminan  Halal  (BPJH)  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Agama. Kedua , pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan  ke  BPJH. Ketiga ,  berkas  pengajuan  setelah  dikaji  oleh  BPJH  dilimpahkan  ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. Keempat , pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH  untuk  ditindaklanjuti.  Jika  dalam  pelaksanaan  audit,  LPH  menemukan  bahan  atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. Kelima , berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal  atau  haramnya. Keenam ,  sidang  Komisi  Fatwa,  jika  ditemukan  bahwa  produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara„(tathîr ),  Komisi  Fatwa  akan  menolak  pengajuan  sertifikasi  tersebut  dan merekomendasikan  perubahan  bahan  atau  proses  yang  diragukan  tadi.  Sebagai  upaya
41 UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dilihat: www.kumham-jogja.info/download/1- undang-undang RI-no-33-tahun-2014. Diakses pada 12 Agustus 2017
42 Proses produk halal merupakan rangkaian kegaiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribuan, penjualan, dan penyajian produk, Salinan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
43 Peraturan  presiden  Nomor  83  Tahun  2015  tentang  Susunan  Organisasi  Kementerian  Agama,  diakses  di: https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/ PP/esaf1452072379.pdf. Diakses pada 5 Agustus 2017.
melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).
Berdasar  kajian  terhadap  UU  Jaminan  Halal  diketahui  terjadi  beberapa  perubahan. Penghapusan  dualisme  lembaga  yang  mengelola  penyelenggaraan  sertifikasi  halal.  Sebelum terbitnya UU Jaminan Halal, LPPOM MUI bertugas melakukan proses sertifikasi, sedangkan BPOM  bertugas  mengeluarkan  label.  Saat  ini,  wewenang  berada  pada  Kementerian  Agama yang  membentuk  lembaga  penyelenggara  dan  pengelola  sertifikasi  halal,  yaitu  BPJH. Menyatunya  sistem  penyelenggaraan  sertifikasi  halal  ini  diharapkan  sistem  pemantauan  dan pengawasan  produk  yang  beredar  di  masyarakat  dapat  terkendali  dan  payung  hukum perlindungan terhadap konsumen dapat dipertegas. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sitem sertifikasi yang  efektif,  efisien,  kredibel  dan  akuntabel  sehingga  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat dapat  terjawab.  Terbitnya  UU  Jaminan  Produk  Halal  ini  memberikan  kepastian  bahwa sertifikasi  halal  tidak  lagi  menjadi  sebuah  pilihan,  tetapi  kewajiban  yang  mengikat  setiap perusahaan pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya kewajiban setiap produsen produk kemasan  untuk  melakukan  proses  sertifikasi  diharapkan  akan  menjamin  ketenteraman  dan kejelasan  status  hukum  produk  yang  beredar  di  masyarakat.  Di  sisi  lain,  perlu  dilakukan sistem pengajuan permohonan sertifikasi halal yang mudah dan murah. Mudah dimaksudkan agar  proses  tidak  berbelit-belit  dan  menempuh  waktu  yang  lama.  Murah  dimaksudkan  agar sertifikasi  halal  tidak  memberatkan  UKM.  Ini  berarti  kelahiran  lembaga  baru  ini  perlu dirancang secara matang dan dikelola secara profesional.
Merujuk dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya UU JPH ini memberikan dua  nilai  kemanfaatan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatakan  kenyamanan,  keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran dan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Publik akan menilai profesionalitas BPJH sebagai lembaga pemerintah dalam menangani penyelenggaran jaminan produk halal.

## Perspektif Maqashid Syariah dalam Penyelenggaraan JPH
Sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  Nomor  33  tahun  2014  bahwa  penyelenggaraan jaminan  produk  halal  bertujuan  antara  lain:  a).  memberikan    kenyamanan,  keamanan, keselamatan,  dan    kepastian    ketersediaan    Produk    Halal    bagi  masyarakat  dalam mengonsumsi  dan  menggunakan  Produk;  dan  b).  meningkatkan  nilai    tambah    bagi    pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
Tujuan  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  inilah  yang  dianggap  sebagai  basis dasar penelaahan penulis, untuk kemudian dapat dianggap sebagai menifestasi dan gambaran wujud  adanya  prinsip-prinsip  maqashid  syariah  dalam  regulasi  tersebut.  Oleh  karena  itu, penulis  mencoba  menjelaskan  dua  hal  pokok  yang  menjadi  tujuan  penyelenggaraan  jaminan produk halal tersebut dalam analisa berikut ini.
Pertama ,  bahwa  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  ini  bertujuan  memberikan kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan  Produk.  Rasa  nyaman  masyarakat (produsen/customer) menjadi hal yang diprioritaskan, karena dengan nyaman seseorang akan puas dalam mengkonsumsi suatu produk tertentu, khususnya produk tersebut halal.
Selain  nyaman,  adalah  keamanan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  term  keamanan tersebut  adalah  dalam  hal  terjamin  dan  amannya  produk  yang  dikonsumsi  masyarakat  dari perkara  non-halal.  Hal  ini  menjadi  penting  bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam,  dan  juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Selain dua hal tersebut, adalah aspek keselamatan dan kepastian tersediannya produk halal di Indonesia. Kepastian tersedianya produk halal di Indonesia, bagi masyarakat muslim, merupakan  hal  mutlak  yang  harus  ada  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sebab,  sudah  menjadi
kewajiban bagi tiap muslim untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal, utamanya yang berkaitan  dengan  makanan  dan  minuman.  Mengkonsumsi  produk  halal,  merupakan  anjuran bahkan  kewajiban  agama  bagi  masyarakat  Muslim,  karena  kalau  tidak  mengkonsumsi  hal yang halal, niscaya akan menejadi manusia yang durhaka di mata agama Islam.
Kedua ,  tujuan  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  yang  kedua  adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Ini  merupakan tujuan  yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, akan tetapi  juga bagian dari  syiar  terhadap  ajaran-ajaran  Islam  yang  baik,  sehingga  seandainya  dapat  dilaksanakan dalam  tatanan  sistem  dan  mekanisme  bisnis  modern,  tentunya  akan  meningkat  nilai  tambah bagi orang yang melakukannya.
Pelaku  usaha  manapun,  beraagama  apapun,  ketika  hendak  menjual  produknya  di negera  yang  mayoritas  beragama  Islam,  maka  harus  memperhatikan  aspek  kehalalan  suatu produk  yang  akan  dijualnya.  Produk  yang  tidak  jelas  kehalannya,  tentu  akan  dijauhi  oleh customer atau  konsumen  yang  nota  benenya  beragama  Islam.  Dengan  kata  lain,  aspek kesesuaian  suatu  produk  yang  akan  dijual  di  Negara  dengan  mayoritas  penduduknya beragama Islam, adalah memeprhatikan aspek ke syar‟ian jenis produk tersebut.
Dalam  perspektif maqashid  al-syariah ,  dua  tujuan  yang  ada  dalam  UU  No  33  tahun 2014  tentang  jaminan  produk  halal  tersebut,  adalah  komponen  penting  yang  harus  terwujud dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  kehidupan  manusia  akan  dianggap  sebagai  kehidupan yang  optimal.  Rasa  nyaman,  aman,  keselamatan  dan  kepastian  adanya  produk  halal  yang beredar  disekitar  wilayah  Indonesia  adalah  yang  penting  ( dharuri )  dalam  kehidupan  umat Islam  di  Indoenesia,  sehingga  itu  harus  diwujudkan,  salah  satunya  hanya  melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahkan keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.
Selain  itu  juga, maqashid  al-syari„ah tidak  saja  menjadi  faktor  yang  paling menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang dapat berperan ganda sebagai  alat  sosial  kontrol  dan  rekayasa  sosial  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia, tetapi  lebih  dari  itu, maqashid  al-syari„ah dapat  memberikan  dimensi  filosofis  dan  rasional terhadap  produk-produk  halal  yang  dilahirkan  dalam  aktivitas  ijtihad  produk  halal kontemporer. Maqashid  al-syari„ah akan  memberikan  pola  pemikiran  yang  rasional  dan substansial  dalam  memandang  akad-akad  dan  produk-produk  halal.  Sedangkan  pemikiran fikih  semata  akan  menimbulkan  pola  pemikiran  yang  formalistik  dan  tekstualis.  Hanya dengan pendekatan maqashid al-syari„ah lah produk halal dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

## Kesimpulan
Dari  analisa  yang  telah  dilakukan  kajian  ini  berkesimpulan,  bahwa  penyelenggaran jaminan  produk  halal  pasca  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  33  tahun  2014  tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.  Dalam perspektif maqashid  al-syariah , pertama ,  UU  JPH  dapat  memberikan  kenyamanan, keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat  tujuan penyelenggaraan  jaminan  meningkatkan  produk  halal. Kedua ,  UU  JPH  dapat  memberi  nilai tambah  bagi  pelaku  usaha  untuk  memproduksi  dan  menjual  Produk  Halal.  Dua  tujuan  yang ada  dalam  UU  No  33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  tersebut,  adalah  komponen penting  yang  harus  terwujud  dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  kehidupan  manusia  akan dianggap  sebagai  kehidupan  yang  optimal.  Rasa  nyaman,  aman,  keselamatan  dan  kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting ( dharuri )
dalam  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia,  sehingga  itu  harus  diwujudkan,  salah  satunya hanya melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## Daftar Rujukan
„Abd  al-Salām, al-Imām  al-Ghazālī;  al-Mīzān  fī  al-Salafī ,  (Kairo: Dār  al-Futūh,  1994). ________, al-Imām al-Syātibī , (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001). Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari‟ah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.). Abu  al-Fadhl  Muhammad  bin  Mukrim  bin  Mandzur, Lisan  al  „Arab ,  Vol.  3,  (Beirut;  Dar Shadir, 1300 H).
Ainul  Yaqin, Halal  di  Era  Modern:  Kupas  Tuntas  Halal  Haram  Produk  Pangan , Obat  dan Kosmetik di Sekitar Kita (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014).
'Alal  Al-Fasi,  Maqashid al-Syari'ah  al-Islamiyah  wa  Makarimaha ,  (tk:  Dar  al-Gharb  al- Islami, 1993).
Abdul Majid Al-Najjar, Maqashid al-Syariah bi Ab‟adin Jadidah , (Bairut: Dar Al-Ghurab Al- Islami, 2008).
Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi al-Muqri, Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi‟I , (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987).
Al-Ghazali, al-Mustasfā min Ilmi Al-Ushul , (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 1993).
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta, Sinar Grafika: 2008). Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  al-Karim  dan  Terjemahnya (Bandung:  Mikraj  Khazanah Ilmu, 2010).
Danang  Waskito, Pengaruh  Sertifikasi  Halal,  Kesadaran  Halal,  dan  Bahan  Makanan Terhadap  Minat  Beli  Produk  Makanan  Halal  (Studi  Pada  Mahasiswa  Muslim  di Yogyakarta), Skripsi  Program  Studi  Manajemen-Jurusan  Manajemen  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015.
Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhith , (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1987).
Galuh  Nashrullah  Kartika  Mayangsari  R  dan  H.  Hasni  Noor,  Konsep  Maqashid  Al-Syariah Dalam  Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  dan  Jasser  Auda),  dalam IQTISHADIYAH:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah ,  Volume I, Issue I, tahun 2014.
Jaih Mubarok, Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan , (Bandung, Benang Merah Press: 2006).
Mashudi, Konstruksi  Hukum  dan  Respons  Masyarakat  Terhadap  Sertifikasi  Halal:  Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2015). Muhammad  Aziz, Metode  Identifikasi  Maqashid  Al-Shariah  Muhammad  Tahir  bin  Ashur , dalam Marji‟: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1 Septmber 2014.
________, Metode  Penetapan  Maqoshid  Al-Syari‟ah  (Study  Pemikiran  Abu  Ishaq  al-Syatibi [W. 790 H.]), dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Volume 14, No. 2 Tahun 2013. Muchith A Karim (ed), Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal ,  (Jakarta,  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2013).
Mutimmatul  Faidah, Sertfikasi  Halal  di  Indonesia;  Dari  Civil  Society  Menuju  Relasi  Kuasa Antara  Negara  dan  Agama ,  dalam  ISLAMICA:  Jurnal  Studi  Keislaman,  Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.
Nurnazli,  Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  dalam  Produk  Perbankan  Syariah,  dalam Jurnal Ijtimaiyya , (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung) Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.
Panji  Adam,  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam”  dalam Jurnal  Amwaluna ,  Vol.  1 No. 1 Januari, 2017.
Ramlan  dan  Nahrowi,  “Sertifikasi  Halal  sebagai  Penerapan  Etika  Bisnis  dalam  Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, Jurnal Ahkam , Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014). Syahrin  Rusman, Analisis  Maqashid  Syari‟ah  Terhadap  Fatwa  MUI  Mengenai  Halal Haramnya  Bisnis  MLM  (Multi-Level  Marketing) ,  Skripsi  Fakultas  Syari‟ah  dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2016.
UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Yusuf  Ahmad  Al-Badawiy, Maqashid  al-Syari'ah  'Inda  Ibn  Taimiyyah ,  (Yordania:  Dar  al Nafais, 1999).
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2013).