## UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

## Oleh: Firman Freaddy Busroh
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang

## Abstrak
Persoalan korupsi mendera bangsa Indonesia seperti tidak pernah selesai menjadi topik pembica- raan. Korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat elit sampai tingkat pejabat paling rendah. Pemerintah bersama KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas ko- rupsi. Bahkan pemerintah juga telah membentuk satgas Saber Pungli, akan tetapi tetap tidak jera bahkan terus saja terjadi. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan dan renumerasi sepertinya tidak menghentikan wabah korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi diperlukan upaya preventif dan represif. Hal ini sangat penting mengi- ngat persoalan korupsi harus segera dituntaskan. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang didalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan adat yang perlu untuk dipertahankan. Melalui reaktualisasi nilai nilai Pancasila maka diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.
Kata kunci : pencegahan korupsi ; pemberantasan korupsi; Pancasila.

## Abstract
The problem of corruption whip Indonesia as never finished being a topic of conversation. Cor- ruption that occurred in Indonesia various layers from the elite government level to the lowest level. The government and Corruption Eradication Commission have made various efforts to eradicate corruption. Even the government has also formed illegal charges task force, but still not deterrent even continue to happen. Various government efforts to improve welfare through the provision of benefits and remuneration do not seem to stop the corruption outbreak in Indonesia. To combat corruption, p,reventive and repressive efforts are needed. This is very important considering the problem of corruption must be resolved immediately. One of the efforts to prevent corruption is through the re-actualization of Pancasila values. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation in which upholds the religious and customary values that need to be maintained. Through the re- actualization value of Pancasila is expected to prevent the occurrence of corruption.
Keywords : prevention of corruption ; combating corruption; Pancasila.

## A.  Pendahuluan
Kemerdekaan Indonesia sudah berlang- sung 72 tahun akan tetapi kemajuan pembangu- nan Indonesia seolah berjalan pelan. Pembangu- nan yang terjadi di Indonesia seolah tidak mera- ta. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dari segi pembangunan. Hal ini disebabkan ka- rena persoalan korupsi. Permasalahan korupsi terus terjadi di Indonesia. Korupsi yang terjadi
di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Hal ini sungguh merugikan bangsa Indonesia.
Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena memberantas korupsi se- perti layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit dalam hal ini penyakit masyara- kat. Diperlukan diagnosa dan treatment yang te- pat agar virus penyakit tersebut bukan hanya da-
pat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi. 1
Menghadapi korupsi  seperti menghadapi sosok manusia yang menderita penyakit psiko- pat tingkat akut. Banyak sekali kasus yang telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK) dan terekspos melalui media, akan tetapi hal tersebut tampak- nya belum menyurutkan niat para pelaku tindak pidana korupsi. Penyakit korupsi seakan telah mewabah dan sulit untuk disembuhkan. Berba- gai upaya baik preventif maupun represif seakan sulit membendung penyakit kronis ini. Padahal sudah berbagai peristiwa baik penangkapan mau pun penahanan yang dilakukan KPK.
Kita semua harus pahami bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi. Didalam Batang Tubuh UUD 1945 dikemukakan prinsip- prinsip pokok penyelenggaraan negara dan pe- merintahan yang memenuhi persyaratan sebagai negara hukum. Prinsip-prinsip pokok itu antara lain: 2
1. Pemerintah negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang disyahkan pada tanggal 10 Nopember 2001, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hu - kum”.
2. Unsur kedua negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah kesamaan dera- jat di depan hukum. Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerin- tahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Unsur ketiga negara hukum adalah kebe- basan dan kemandirian kedudukan keku- asaan kehakiman dari pengaruh peme- rintah dan jaminannya bagi kedudukan para hakim dalam Undang-undang. Ke- kuasaan kehakiman di Indonesia dijalan- kan oleh 2 (dua) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
1 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004).
2 Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum (jakarta: Penerbit Yayasan Annisa, 2002).
Konstitusi. Didalam Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen ketiga disebutkan Ko- misi Yudisial bersifat mandiri yang  ber- wenang mengusulkan pengangkatan Ha- kim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan mene- gakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
4. Unsur keempat adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara. Ini tersirat dalam pokok pikiran pertama Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3), Pasal 28, Pasal 28A-28D,29 dan 31 UUD 1945.
5. Unsur kelima adanya asas bahwa setiap peraturan pemerintahan itu berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
Kelima unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan identitas bangsa Indo- nesia yang keberadaan harus dipertahankan. Un- tuk itulah sekarang pemerintah berupaya mere- aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui sosialisasi 4 (empat) Pilar Ke- bangsaan.
Pancasila di dalamnnya mengandung ni- lai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manu- sia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia pada da- sarnya memiliki: 3
- Kedudukan : makhluk pribadi dan makh- luk sosial.
- Susunan : terdiri dari jiwa dan raga.
- Sifat : bebas dan terbatas.
Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai kedudu- kan/status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhusu- san ini merupakan identitas bagi bangsa (nega- ra) Indonesia. Hal ini senafas, sejiwa, merupa-
3 H.A.W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila& HAM Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000).
kan suatu totalitas saling hidup menghidupi, me- liputi dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sa- ma lain. Sebagai identitas bagi bangsa (negara) Indonesia dan membedakan dengan bangsa (ne- gara) lain yang disebut dengan kepribadian atau jati diri. Sebagai suatu sistem, ia adalah kebula- tan dari sejumlah unsur-unsur yang saling ber- hubungan menurut suatu tata tertib pengaturan guna mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu.
Bahwa disadari, nilai-nilai Pancasila me- rupakan nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia. Disinilah letak perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian perbedaannya bukan ter- letak pada sikap ramah tamah, gotong-royong dan lain-lain, tetapi terletak pada pengamalan/ penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Panca- sila merupakan pandangan hidup dan kepriba- dian bangsa Indonesia. Maka itu penerapannya ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa paksaan melainkan  atas  kesadaran  diri,  merupakan panggilan hati nurani (ditimbulkan dari dalam).
Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pri- badi terhadap kehidupan masyarakat dan seba- liknya, serta menimbulkan kesadaran dan kema- uan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyara- kat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, prilaku manusia, dan masyarakat harus- lah ditujukan atau terpusat pada perwujudan ni- lai-nilai luhur Pancsila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya.
Untuk itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan antara lain melalui re- aktualisasi nilai-nilai Pancasila kedalam sendi- sendi kehidupan yang berimplikasi langsung ke- pada masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupa- kan nilai-nilai universal yang sangat cocok de- ngan kehidupan berbangsa dan bernegara di In- donesia.

## B.  Permasalahan
Dalam tulisan ini muncul permasalahan yang akan dibahas yaitu :
Bagaimana upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila ?

## C.  Pembahasan
Pemerintah telah melakukan berbagai upa- ya untuk memberantas tindak pidana korupsi sa- lah satunya melalui Komisi Pemberantasan Ko- rupsi (KPK). Menurut data yang dirilis KPK melalui websitenya telah melakukan upaya pre- ventif dan represif. Dukungan pemerintah terha- dap KPK antara lain pada  tahun  2016  menggu- nakan  anggaran  yang  berasal  dari  APBN  yaitu sebesar 991,8 miliar rupiah. Penyerapan angga- ran  pada  tahun  ini  sebesar  843,9  miliar  rupiah atau sekitar 85,09 persen. Gedung KPK juga te- lah  berdiri  dan  diresmikan  oleh  Presiden  Joko Widodo bertepatan pada HUT KPK ke-12 pada 29  Desember  2015.  Sumber  daya  manusia  ber- jumlah  sebanyak  1.124  pegawai,  termasuk  di dalamnya  139  penyelidik,  96  penyidik  dan  80 penuntut umum. 4
KPK  terus  meningkatkan  peran  strategis- nya  dalam  perbaikan  sistem  pemerintahan.  Un- tuk  itu,  KPK  melakukan  pendampingan  kepada sejumlah  provinsi  melalui  program  Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencega- han Terintegrasi agar pemberantasan korupsi le- bih efektif dan efisien. Adapun 6 provinsi  yang didampingi,  yakni  tiga  daerah  dengan  tingkat kerawanan korupsi yang berulang, yakni Suma- tera  Utara,  Riau,  dan  Banten,  serta  tiga  daerah otonomi  khusus  yakni  Aceh,  Papua  dan  Papua Barat.  Dalam  perjalanannya,  ada  tiga  daerah yang kemudian meminta KPK untuk mendampi- ngi agar proses perbaikan di daerahnya juga ber- jalan  dengan  baik,  yakni  Bengkulu,  Jawa  Te- ngah dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga pada 2016  ini,  KPK  mendampingi  9  provinsi  dalam program tersebut.
KPK  mendorong  daerah  tersebut  untuk melakukan  perbaikan  sistem,  khususnya  pada tata kelola anggaran, perencanaan dan pendirian Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Selain itu,  KPK  juga  mendorong  daerah  agar  menga- dopsi  praktik  terbaik  tata  kelola  pemerintahan
4 https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capai- an-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016.
berbasis  elektronik  ( e-government )  pada  daerah tersebut.  Seperti  misalnya  program  milik  Pro- vinsi Jawa Barat pada bidang perencanaan ang- garan,  penyelenggaraan  PTSP,  pengelolaan  pa- jak  kendaraan  bermotor  (PKB),  dan  implemen- tasi  Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP); serta  aplikasi  perencanaan  dan  penganggaran keuangan Pemkot Surabaya  dan aplikasi perizi- nan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.
Pada  tahun  2016,  KPK  turut  mengawal implementasi  dana  desa  di  seluruh  Indonesia, dan  mendorong  daerah  untuk  merealisasikan Program  Poros  Sentra  Layanan  Pelatihan  dan Pemberdayaan  TKI  Terintegrasi  di  4  provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB dan NTT. Perbaikan  pada  sektor  swasta  dan  politik  juga tidak  luput  dari  perhatian  KPK.  Keduanya  me- rupakan  sektor  strategis,  dimana  pembenahan keduanya  akan  membawa  manfaat  yang  nyata bagi  masyarakat.Pada  sektor  swasta,  KPK  me- nginisiasi  gerakan  Profesional  Berintegritas (PROFIT) untuk mendorong dunia usaha terbe- bas dari praktik koruptif. Ini merupakan gerakan kolaboratif  bersama  para  pemangku  kepenti- ngan untuk mendorong peningkatan transparan- si  dan  akuntabilitas  perusahaan,  menghapus praktik  pemberian  uang  pelican  dan  suap,  serta melaporkan  indikasi  tindak  pidana  korupsi  se- perti  pemerasan  dan  pungutan  liar  yang  dilaku- kan  oleh  oknum  regulator  dan  penegak  hukum. Di  sisi  lain,  PROFIT  juga  mendorong  penegak hukum  untuk  mengatasi  pungli,  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik serta  meningkatkan  efektivitas  pengaduan  ma- syarakat.  Sedangkan  pada  sektor  politik,  KPK menerbitkan Naskah Kode Etik Politisi dan Par- tai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderi- sasi  Partai  Politik  Ideal  di  Indonesia.  KPK  ber- harap,  panduan  ini  dapat  diadopsi  oleh  partai politik  dalam  melakukan  perbaikan  pada  tata kelola partai politik.
KPK  juga  melakukan  pendidikan  politik bagi  para  pelajar  dan  mahasiswa  sebagai  aktor politik masa depan melalui Kelas Politik Cerdas dan Berintegritas (Kelas PCB) di 9 provinsi, an- tara lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Ke- pulauan  Riau,  Aceh,  Banten,  Jawa  Timur,  DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.
Selain  itu,  KPK  juga  melakukan  kajian mengenai  dana  parpol  sebagai  upaya  pembena-
han  sistem  politik  Indonesia.  KPK  berupaya memberikan solusi atas persoalan mendasar par- pol di samping rekrutmen dan  kaderisasi,  yakni persoalan  pendanaan.  Hasilnya,  KPK  mereko- mendasikan  agar  negara  meningkatkan  bantuan pendanaan bagi parpol, dengan tentu saja mem- perhatikan  keuangan  negara,  kondisi  geografis, dan kematangan demokrasi.
Dari  aspek  akuntabilitas,  anggaran  negara untuk  partai  politik  perlu  diatur  lebih  lanjut. Prioritas  penggunaan  anggaran  tersebut  adalah penyusunan  dan  pelaksanaan  program  rekrut- men dan kaderisasi yang baik; kode etik politisi; pendidikan politik kepada masyarakat; dan pem- benahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan dan akuntabel.
Upaya pencegahan lainnya, KPK juga me- lakukan  sejumlah  terobosan  dalam  bidang  tek- nologi,  utamanya  pada  pendidikan  dan  pening- katan  partisipasi  publik  dalam  pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi  platform  JAGA,  Gratifikasi  Informasi dan Sosialisasi versi kedua, yakni GRATis²GO, dan  pelaporan  harta  kekayaan  berbasis  elektro- nik melalui e-LHKPN. Inovasi tersebut didasar- kan  pada  keyakinan  bahwa  kemajuan  teknologi dapat  dioptimalkan  untuk  pencegahan  korupsi dengan  melibatkan  masyarakat  sebagai  aktor, karena  mustahil  bagi  KPK  dalam  menjalankan tugas pemberantasan korupsi ini sendirian.
Salah satu tujuan pemberantasan korupsi antara lain untuk menegakkan kewibawaan hu- kum. Terlepas dari adanya pencederaan pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan se- hingga secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada dibawah hukum ter- sebut. Wibawa hukum tidak terletak dalam ke- kuasaan pemerintah yang menciptakannya. Wi- bawa ada pada hukum, sebab hukum itu menga- tur dan membimbing kehidupan bersama manu- sia atas dasar prinsip-prinsip keadilan (yang se- bagian diambil dari normal kesusilaan dan seba- giannya lagi diambil dari norma agama). Sejak pertengahan abad XX muncul kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan suatu upaya dalam membangun masyarakat, khususnya me- nurut aspek sosio ekonominya ( social enginee- ring ). Perkembangan ini berjalan terus, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ter- hadap tendensi ini apa dikatakan bahwa me-
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 631 - 644
mang benar hukum mempunyai peran dalam so- cial engineering . Namun demikian hukum tidak menjadi bagian sosiologi atau politik hukum. Hukum menunjuk suatu aspek hidup  yang isti- mewa tidak terjangkau oleh ilmu sosial dan eko- nomi. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Karena pengertian tradisional menggabungkan hukum dengan etika (keadilan), tetap dapat dipertahankan. Dengan demikian hakikat hukum membawa aturan yang adil dalam masyarakat ( rapport du droit, in- breng van recht ). 5
Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan un- tuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, peri- laku hidup dan kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di ma- na sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa me- rupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-ma- sing saling menjiwai dan meliputi, yang akan memberikan landasan bagi: 6 a. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur (nilai kriteria),
b. Berlaku umum dan menyeluruh bagi ni- lai-nilai,
c. Menjadi landasan kepercayaan panda- ngan hidup dan sikap serta perilaku.
Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber sebagai kriteria dapat membe- rikan upaya dan usaha manusia dalam:
a. Investasi Nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  mengandung nilai-nilai  Ketuha- nan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan. Di samping itu terdapat pula nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai prag- matis dan nilai-nilai positif. Lebih lanjut kita jumpai pula nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial dan nilai religius.
b. Filter Tindakan Manusia Dalam  dunia  yang  semakin  maju   dan
5 Busroh, Firman Freaddy, Jauhariah, Rianda Riviyusnita, Filsafat Hukum (Suatu Pengantar) (Jakarta: cintya press, 2015).
6 H.A.W.Widjaja, Loc.Cit. hlm.3
berkembang, ditandai dengan ilmu pe- ngetahuan dan teknologi. Akibat kema- juan komunikasi, informasi dan trans- portasi hampir dapat dikatakan tidak ter- dapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Arus in- formasi ini, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, karena perubahan-perubahan tersebut. Oleh se- bab itu, perlu ada semacam jaringan ni- lai-nilai untuk menyaring nilai-nilai yang tidak disukai dengan pandangan hi- dup manusia. Keadaan seperti itu apa yang disebut dengan era globalisasi, ke- terbukaan atau transportasi, akan melan- da kehidupan masyarakat di mana pun.
c. Memberikan Kendali Kepada Manusia Mengendalikan diri untuk mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselara- san dalam hidup, perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat itu sementara berubah (dinamis), yang kita cari bukan dinamikanya, akan tetapi ke- seimbangan, keselarasan dan keserasian untuk mencapai kebahagiaan.
d. Sebagai Pengarah (Orientasi) pada Ma- nusia.
Ia memberikan kekuatan kehidupan dan membimbing ke arah yang lebih baik.
e. Sebagai Pendorong (Motivasi) bagi Ma- nusia.
Memberikan semangat dan dorongan yang lebih kreatif, positif sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasil guna, efisien dan efektif.
Atas pandangan tentang nilai-nilai dan ni- lai sumber tersebut di depan, maka akan diha- rapkan manusia yang bertakwa, memperlakukan manusia secara manusiawi atau insani, kekelu- argaan, keseimbangan, keselarasan dan kesera- sian. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan dalam ke- majemukan bangsa Indonesia.
Kemajemukan masyarakat Indonesia di- cerminkan baik kondisi geografis, etnis, budaya maupun agama, tetapi dari segi politis ia meru- pakan satu kesatuan yang saling melengkapi se- bagaimana yang disimbolkan dalam lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Adanya kema -
Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi … Firman F. Busroh
jemukan tersebut berimplikasi kepada hukum. 7
Pancasila sebagai pandangan hidup bang- sa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:
a. Nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, ni- lai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
b. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif.
c. Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilain religius.
Nilai yang terkandung tersebut pada ke- nyataannya dapat berlaku umum (universal), dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.
Nilai-nilai universal (umum) berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khu- sus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia (na- sional). Nilai-nilai universal (umum) tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam Ba- tang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya. Bahwa tidak kita pungkiri lagi setiap manusia dan bangsa (negara) di dunia ini memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam Pan- casila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Perbedaannya hanya terletak, bagi bangsa Indo- nesia nilai-nilai tersebut berlaku utuh, menyelu- ruh, senafas, sejiwa dan totalitas, sedangkan ba- gi bangsa (negara) lain tidak demikian halnya.
Bagi bangsa (negara) Indonesia nilai ketu- hanan, didasarkan kepada Ketuhanan Yang Ma- ha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan bera- dab, nilai persatuan didasarkan kepada persatu- an Indonesia, nilai kerakyatan didasarkan kepa- da musyawarah dan  mufakat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per- musyawarah/perwakilan, dan nilai keadilan di- dasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengamalan nilai-ni- lai Pancasila dapat disarikan sebagai berikut :
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Bangsa Indonesia menyatakan keperca- yaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7 Zainal Arifin Hoesein, “Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa,” Lex Publica Vol.III No (2017).
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sifat hormat menghor- mati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Ma- ha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara se- sama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang di- percayai dan diyakininya.
6. Mengembangkan sikap saling menghor- mati kebebasan menjalankan ibadah se- suai dengan agama dan kepercayaan ma- sing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan ke- percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang lain.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan deraajat, persama- an hak dan kewajiban asasi setiap manu- sia, tanpa membeda-bedakan suku, ketu- runan, agama, kepercayaan, jenis kela- min, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain.
6. Menjujung tinggi nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusia- an.
8. Berani membela kebenaran dan keadi- lan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan   sikap   hormat  meng-
hormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatu- an, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk ke- pentingan negara dan bangsa apabila di- perlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan ber- kebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang ber- dasarkan kemerdekaan, perdamaian aba- di dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
7. Memajukan  pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Per- musyawaratan/Perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga masya- rakat, setiap manusia Indonesia mempu- nyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak ke- pada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam me- ngambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi se- tiap keputusan yang dicapai sebagai ha- sil musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan ke- pentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal se- hat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat di- pertanggungjawabkan secara moral ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, menjun- jung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, me- ngutamakan persatuan dan kesatuan de- mi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil- wakil yang dipercayakan untuk melaksa- nakan permusyawaratan.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap se- sama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan pada orang lain agar dapat beridir sendiri.
6. Tidak  menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan ter- hadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan ke- sejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.
Bangsa Indonesia memiliki suatu konsep di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan Konsepsi empat Pilar. Pilar menurut Kamus Besar bahasa Insdonesia adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keem- pat pilar tersebut memiliki kedudukan yang se- derajat. Setiap pilar memiliki tingkat fungsi dan konteks yang berbeda. 8
Konsepsi Empat pilar kebangsan meliputi: Undang-Undang dasar negara republik Indone-
8 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005).
Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi … Firman F. Busroh
sia Tahun 1945, Negara Kesatuan republiik In- donesia, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasayarat minimal, di sam- ping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandas- kan karakter kepribadian bangsa Indonesia sen- diri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyaki- nan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindo- nesiaan yang memandu tercapainya perikehidu- pan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. 9
Pemahaman Empat pilar Kehidupan Ber- bangsa dan Bernegara merupakan suatu keharu- san bagi bangsa Indonesia, karena berbagai per- soalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini. Konflik horizontal terjadi karena kita lalai dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Empat Pilar kebangsaan. Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan ber- negara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan, agar bang- sa ini dapat lebih maju dan sejahtera.
Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang ha- rus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi pan- duan dalam kehidupan  berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasya- rakatan, dan berbagai dimensi kehidupan berne- gara dan berbangsa lainnya. Dengan pengama- lan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini oleh bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan berne- gara dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat kon- sisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
9 Fatria Khairo, “Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” Lex Publica Vol. III (2017).
didalamnya.
Kehidupan bangsa Indonesia akan sema- kin kukuh, apabila segenap komponen bangsa di samping memahami dan melaksanakan Panca- sila juga secara konsekuen  menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat  terus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan. Semua agama turut memperku- kuh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil kasih sayang, persa- tuan, persaudaraan, hormat, menghormati dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istia- dat juga berperan dalam mengikat hubungan ba- tin setiap warga negara. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat di- laksanakan dengan berbagai metode serta mela- lui praktek dilingkungan instansi-instansi di se- tiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan kelompok masyarakat lainnya se- hingga pemasyarakatan dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh dan untuk setiap warga nega- ra Indonesia. Tanpa gerakan nasional Empat pi- lar Kehidupan Bernbangsa dan Bernegara eksis- tensi dan peranannya dari waktu  ke waktu akan memudar dan pada gilirannya akan mempenga- ruhi penyelenggaraan negara. Dengan demikian sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak hanya dilakukan secara teo- ritik tetapi juga lebih penting secara praktik baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh ma- syarakat Indonesia.
Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah me- nyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika da- lam berbangsa dan bernegara oleh sebagian ma- syarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis ahlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pe- langgaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, diperlukan upaya
mewujudkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan de- ngan hukum dan hak asasi manusia. Nilai nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu ber- pihak kepada kebenaran dan menganjurkan un- tuk memberi maaf kepada orang yang telah ber- tobat dari kesalahannya. Konflik sosial budaya terjadi karena kemajemukan suku, budaya dan agama tidak teratasi dengan baik dan adil oleh penyelenggara negara maupun masysrakat. Da- lam kerangka itu diperlukan penyelenggaraaan negara  yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil se- hingga dapat terwujud toleransi kerukunan so- sial, kebersamaandan kesetaraan berbangsa.
Bila dikaitkan dengan penerapan nilai-ni- lai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara, sebagai konsekuensi lo- gis dari kesadaran kehendak, yang berawal dari dalam diri atau pengekangan diri dalam, maka akan menimbulkan:
a. Rasa Keimanan
b. Rasa Kemanusiaan
c. Rasa Berbangsa/Kebangsaan
d. Rasa Demokrasi
e. Rasa Keadilan
Bila kita simak lebih lanjut akan terlihat dalam uraian-uraian sebagai berikut di bawah ini:
a. Rasa Keimanan
Kesadaran kehendak tentang rasa keima- nan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bah- wa ada sesuatu di luar manusia, yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta dan sekaligus memelihara dan mengatur ciptaanNya.
Penerapannya adalah kehidupan beraga- ma bagi manusia dan masyarakat. Peng- aturannya dan pelaksanaannya sesuai de- ngan ketentuan-ketentuan dari ajaran dan kepercayaan agama masing-masing. Lebih lanjut rasa akan keagamaan/kei- manan ini membuahkan kerukunan umat beragama, toleransi keagamaan di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan ber- negara. Kerukunan umat beragama me- wujudkan keturunan intern umat beraga- ma, antar umat beragama dan antar umat
beragama, bukan mencampuri urusan kepercayaan sesuatu agama.
b. Rasa Kemanusiaan
Kesadaran akan kehendak tentang kema- nusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa manusia itu ingin selalu berhubu- ngan. Manusia yang satu memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya, maka manusia harus bermasyarakat (hidup bermasyarakat). Tanpa hidup bermasya- rakat, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan bilogis maupun kebutuhan ekonomis. Bahwa menyadari manusia adalah makhluk yang tertinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia memiliki identitas sendiri yang disebut kemanusiaan (cipta, karsa dan  rasa) dan kelebihan ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya (hanya memiliki insting, nafsu, syahwat). Manusia dilahirkan sama, se- bagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki keterbatasan. Sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, maka ia diperlukan ketentuan dan peraturan (di- batasi), agar tidak ada kesewenangan- wenangan. Ketentuan ini akan menim- bulkan hak-hak dan kewajiban-kewaji- ban asasi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat (war- ga negara).
c. Rasa Berbangsa/Kebangsaan Bahwa bangsa Indonesia adalah merupa- kan bagian dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. tetapi secara sadar bangsa In- donesia mempunyai keunikan dan ke- khasan sendiri yang membedakan de- ngan lainnya. Menyadari hal ini maka bangsa Indonesia perlu hidup sejajar dan sederajat, dan berdampingan secara da- mai dengan bangsa-bangsa lain tersebut. Indonesia memiliki ketentuan dan pera- turan sendiri yang perwujudannya ada- lah Persatuan Indonesia. Hal ini tercer- min atau terwujud dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara.
d. Rasa Demokrasi
Bahwa pada dasarnya manusia secara sa- dar ingin diperhatikan dan ingin berpe- ran dalam kelompok dan lingkungannya.
Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokra- si.
Perwujudan keinginan tersebut di atas terwujud dalam kelembagaan. Dalam ke- lembagaan ini di mana manusia dan ma- syarakat bersama-sama atau berkemauan untuk mewujudkan secara bersama-sama pula tujuan kelompok. Dalam hal inilah kelembagaan terjelma dalam musyawa- rah untuk mufakat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksana- an dan permusyawaratan/perwakilan.
Dalam musyawarah dan mufakat kepen- tingan manusia sebagai pribadi dan ma- syarakat dijamin. Kepentingan manausia pribadi akan dikalahkan, bila bertenta- ngan dengan kepentingan masyarakat (umum). Kebebasan dijamin sesuai de- ngan mufakat. Segala sesuatu diambil secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Segala keputusan diambil de- ngan hikmat kebijaksanaan mengguna- kan akal sehat. Tidak ada yang dikalah- kan dan tidak ada  yang  dimenangkan. Tidak ada yang mau menang sendiri atau memaksakan kehendak. Suasana kekelu- argaan dan gotong royong lebih menon- jol.
Diperlukan tenggang rasa, tepa selira dan pengendalian diri.
e. Rasa Keadilan Rasa keadilan adalah bila dirasakan bah- wa sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang me- milikinya, sebaliknya sesuatu yang men- jadi milik kita pribadi diberikan kepada dirinya sendiri. Keadilan ini dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan sendirinya da- lam masyarakat yang berkeadilan sosial tidak ada tempat bagi penindasan dan penghisapan.
Dalam masyarakat yang berkeadilan so- sial, pribadi dan masyarakat mengenyam cukup sandang, cukup pangan dan cukup papan, dan hasil budaya, pendidikan, pe- ngetahuan, seni serta sastra dapat dinik- mati oleh seluruh rakyat.
Barangkali inilah yang disebut dengan pe- nerapan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diu- raikan di depan menjadikan sosok manusia yang agamis, humanis, demokratis, dan sosialis, da- lam arti yang luas.
Adapun Penerapan nilai-nilai Pancasila antara lain : 10
a. Sila Pertama: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara Indone- sia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian Pancasila memuliakan  agama. Tidak ada pertenta- ngan antara Pancasila dengan agama dan memang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi, karena sila pertama dilatar-belakangi oleh suasana religius keagamaan.
Kita menyadari bahwa manusia Indone- sia dan masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala perbuatan tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak akan berhasil. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Sila Pertama merupakan sila inti yang membimbing dan menjiwai, serta menyi- nari sila-sila lain, sila kedua dan selan- jutnya. Sila pertama merupakan dasar yang memimpin cita-cita negara, cita-ci- ta masyarakat, manusia pribadi yang memberikan jiwa dan semangat pada pe- nyelenggaraan segala kegiatan yang be- nar, baik dan adil. Pernyataan ini tidak berarti bahwa negara kita adalah negara agama dan bukan pula negara tanpa aga- ma.
b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Di depan telah diuraikan bahwa setiap sila dari Pancasila sebagai unsur sendiri- sendiri mengandung nilai universal (umum). Sila kedua mengandung penga- kuan bahwa bangsa Indonesia adalah se- bagai bagian dari umat manusia di dunia ini dan menginginkan kesejahteraan bagi seluruh umat dan semua bangsa-bangsa lain. Sila kemanusiaan yang adil dan
10 H.A.W.Widjaja , Loc.cit , hlm.17
beradab menunjukkan pengakuan, yaitu menempatkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat ini yang berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia dan sekaligus dengan ke- wajiban-kewajiban asasi manusia. Kon- sekuensi dari sila kedua ini mewajibkan kita memperlakukan setiap manusia dan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bentuk sikap, perbuatan dan tingkah laku yang dilan- dasi sila pertama.
c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia Fungsi dan peranan Pancasila tampak je- las dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhinneka Tunggal Ika) yang perwujudannya adalah Bhineka da- lam gatra, Tunggal dalam karsa dan Ika dalam citra. Pernyataan nasionalisme di- nyatakan dengan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bukan chauvinisme atau jangoisme, tetapi persatuan atas da- sar Ketuhanan Yang Maha Esa dan ke- manusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak mengagungkan bangsa sendiri se- cara berlebih-lebihan, apalagi sebagai bangsa yang agresif. Kita cinta damai akan tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Menyadari sifat yang majemuk ini (pluralis), maka dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut diperlu- kan suasana yang mementingkan kesela- rasan, keserasian dan keseimbangan da- lam masyarakat. Ini akan terjelma dalam peradaban Pancasila sebagaimana dise- butkan di depan tadi, yaitu Bhineka da- lam gatra (bentuk dan wujud), Tunggal dalam karsa (kesadaran hukum dan ke- hendak) yang terjelma dalam hak-hak kewajiban-kewajiban asasi manusia, dan Ika dalam citra (cita-cita dan ide-ide) yang merupakan etos dan esprit bagi ma- syarakatnya.
d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Di- pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Demokrasi yang sesuai dengan panda- ngan hidup dan kepribadian bangsa In-
donesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekluargaan dan gotong-royong, kebersamaan dan kemit- raan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pen- dapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentang- kan. Perbedaan seyogianya dapat disele- saikan dengan musyawarah untuk men- dapatkan mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan pada di- ri sendiri, musyawarah, pemerintah, ne- gara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbe- daan pendapat diselsaikan dengan cara kekeluargaan dan menggunakan akal se- hat dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan dan atau dikalahkan kepentingan pribadi atau per- seorangan umum atau orang banyak. “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat” kata orang arif dan bijaksana. Itulah demokrasi Pancasila.
e. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Se- luruh Rakyat Indonesia
Hal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyara- kat adil dan makmur. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hu- bungan manusia dalam masyarakat. Adil apabila memberikan hak kepada orang lain yang memiliki hak itu, dan sebalik- nya memberikan hak kepada dirinya sen- diri yang memiliki haknya, utuh tanpa cela. Di dalam keadilan demikian tidak dibenarkan adanya penghisapan, penin- dasan dan sebaliknya saling membantu satu sama lainnya. Sesama anggota ma- syarakat, adil berarti apabila setiap war- ga negara menikmati hasil sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Dirasakan tidak adil kalau ada pembagi- an yang merata dalam hal “sama rata sa - ma rasa” tanpa dikaitkan dengan peranan dan dharma baktinya atau pengorbanan- nya dalam masyarakat, bangsa dan nega- ra atau pemerintah. Sebagai konsekuensi logis dari sila kelima ini bahwa untuk
mencapai cita-cita mengharuskan manu- sia Indonesia yang suka bekerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan berjiwa kekeluargaan. Tanpa kerja keras, hemat, berdisiplin, terampil dan bekerja sama, maka cita-cita tersebut tidak akan terwu- jud dalam kenyataannya.
Perwujudan sila-sila dalam Pancasila telah banyak dijabarkan dan masuk dalam konsepsi 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang luhur. Bangsa Indone- sia sebetulnya  patut berbangga memiliki Panca- sila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Konsepsi tersebut bisa diterapkan sejak dini guna mencegah mewabahnya penyakit korupsi. Untuk itu perlu dibangun kesadaran hukum se- jak dini.
Peranan hukum dalam  membangun bang- sa yang terdiri dari sekian banyak kelompok dan golongan etnis memang cukup strategis. Se- bab dapat menjadi sarana efektif untuk mencip- takan satu kesatuan kehidupan yang bersifat lin- tas etnis, golongan, suku dan lain-lain. Kehadi- ran hukum nasional sejak tahun 1945 menggan- tikan sistem hukum Hindia-Belanda, maka In- donesia pun dapat dipersatukan. Hukum Nasio- nal tersebut berlaku diseluruh wilayah Indone- sia, yang berarti lintas golongan, etnis dan aga- ma. 11
Kembali kepada upaya pencegahan tindak pidana korupsi maka dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah me- lalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan mela- lui Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi inde- penden yang diharapkan mampu menjadi “mar - til” bagi para pelaku tindak KKN.
Adapun agenda KPK yang perlu menda- pat dukungan dari masyarakat antara lain:
1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan re- formasi public sector dengan mewujud- kan good governance .
11 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidi- kan Manusia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk mem- berantas korupsi.
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indone- sia, antara lain sebagai berikut :
1. Upaya pencegahan (preventif).
2. Upaya penindakan (kuratif).
3. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
4. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Bila dijabarkan maka upaya Pencegahan (Preventif) dapat berupa :
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdi- an pada bangsa dan negara melalui pen- didikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berda- sarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang- gung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejah- teraan  yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para peja- bat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan ra- sionalisasi organisasi pemerintahan me- lalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepa- da mereka yang terbukti melanggar dengan di- berikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan penangka- pan sepatutnya sudah menjadi contoh pembe- rantasan korupsi bukan suatu hal yang main- main.
Upaya pencegahan korupsi bisa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kuri- kulum pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 631 - 644
sampai Perguruan Tinggi. Reaktualisasi Nilai- nilai Pancasila yang terkandung didalam sila-si- la patut dicermati dan digelorakan kembali. Sa- lah satu upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan.

## D. Penutup
Berbagai upaya pemerintah untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi. KPK seba- gai lembaga khusus yang diberi mandat untuk memberantas korupsi juga memiliki tugas pen- cegahan. Upaya pencegahan merupakan hal yang penting agar korupsi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu upaya yaitu melalui konsepsi empat pilar kebangsan melipu- ti: Undang-Undang dasar negara republik Indo- nesia Tahun 1945, Negara Kesatuan republiik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasayarat minimal, di sam- ping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandas- kan karakter kepribadian bangsa Indonesia sen- diri yang bertujuan untuk tercapainya perikehi- dupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Hukum di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan un- tuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, peri- laku hidup dan kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara.
Perwujudan sila-sila dalam Pancasila telah banyak dijabarkan dan masuk dalam konsepsi 4 (empat) Pilar Kebangsaan yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang luhur. Bangsa Indone- sia sebetulnya  patut berbangga memiliki Panca- sila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI. Konsepsi tersebut bisa diterapkan sejak dini gu- na mencegah mewabahnya penyakit korupsi. Untuk itu perlu dibangun kesadaran hukum se- jak dini.
Upaya pencegahan korupsi bisa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kuri- kulum pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Reaktualisasi nilai-ni- lai Pancasila yang terkandung didalam sila-sila patut dicermati dan digelorakan kembali. Salah satu upaya yang dapat ditempuh antara lain me- lalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yang didalamnya terkandung nilai nilai luhur bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka
Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional . Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004.
Busroh, Firman Freaddy, Jauhariah, Rianda Riviyusnita, Filsafat Hukum (Suatu Pengantar) . Ja- karta: Cintya Press, 2015.
Hoesein, Zainal Arifin. “Pancasila Sebagai Perekat Kemajemukan Bangsa.” Lex Publica Vol.III No (2017).
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005. Khairo, Fatria. “Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” Lex Publica Vol.III (2017).
Liba, Mastra. 14 Kendala Penegakan Hukum . jakarta: Penerbit Yayasan Annisa, 2002. Rahardjo, Satjipto. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia . Yogyakarta: Genta Publi- shing, 2009.
Santiago, Faisal. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Cintya Press, 2014 Widjaja, H.A.W. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000.
Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi … Firman F. Busroh
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 631 - 644