INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14599-15016 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Menilai Kinerja Pegawai (Studi Kasus Kelurahan Durian Medan)
Maya Dwi Kartika 1 ✉ , Wan Fachruddin 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Email: mayadwikartika8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  implementasi  sistem  pengendalian  internal  di  Kantor  Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem yang telah dilaksanakan dengan unsur-unsur pengendalian internal yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  serta  mengidentifikasi  potensi  hambatan  dalam  implementasinya.  Data sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  kajian  dokumen-dokumen  terkait  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian internal di Kantor Kelurahan Durian belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kata Kunci : Pengendalian internal, pemerintah, kinerja pegawai.

## Abstract
This study focuses on the analysis of the implementation of the internal control system at the Durian Village  Office,  East  Medan  District,  Medan  City.  The  main  objective  of  this  study  is  to  evaluate  the suitability  of  the  implementation  of  the  system  that  has  been  implemented  with  the  elements  of internal control set by the government, as well as to identify potential obstacles in its implementation. Secondary data collected through a review of related documents shows that the internal control system at the Durian Village Office has not been running well as expected when compared to the Government Internal Control System (SPIP) standards.
Keywords: Internal control, government, employee performance.

## PENDAHULUAN
Pada umumnya disetiap instansi pemerintahan menjunjung tinggi kedisplinan dan ketertiban dalam menjalankan tugas pokok dan disiplin masing masing pemangku jabatan dan  staff.  Untuk  itu  dalam  prosesnya  sangat  dibutuhkan  sarana  untuk  mencapai  tujuan tersebut, salah satunya adalah sistem. Sistem pemerintahan yang efektif merupakan faktor krusial  dalam  mendorong  kemajuan  suatu  negara.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Rismawati (2018),  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  pemerintahan  yang  baik memungkinkan potensi-potensi negara dikembangkan secara maksimal dan efisien.
Penilaian  kinerja,  terutama  dalam  konteks  instansi  pemerintah,  juga  berperan penting  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Rismawati  (2018)  menekankan pentingnya  penilaian  kinerja  periodik  untuk  mengevaluasi  efektivitas  operasional perusahaan, bagian perusahaan, dan karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam  upaya  meningkatkan  pengendalian  internal,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP).  Sari  dkk  (2016)  menyoroti  pentingnya  pemanfaatan  teknologi, seperti teknologi komputer, dalam implementasi SPIP untuk penyebaran, pemrosesan, dan penyimpanan informasi.
SPIP  didefinisikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  sebagai proses  yang  berkesinambungan  yang  melibatkan  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP yang tepat dapat mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Unit terkecil dari pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat adalah kelurahan yang memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan unsur-unsur SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kelurahan.  Sebagai  contoh,  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  harus memperhatikan  penerapan  pengendalian  lingkungan,  penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  pengendalian  intern  untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Kinerja  kelurahan  durian  masih  dalam  kondisi  yang  kurang memadai dikarenakan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal diwilayah kerja kelurahan yang  masih  belum  berjalan  baik.  Stuktur  Organisasi  pada  kelurahan  durian  Kecamatan Medan  Timur  hanya  diisi  oleh  Jabatan  Lurah,  Sekretaris  Lurah,  Kasi  Pembangunan,  Kasi Pemerintahan, Kasi Kententraman dan Ketertiban serta staff pengelola data dan informasi
dibawah  Sekretaris  Lurah  sehingga  pegawai  kantor  lurah  hanya  5  (Lima)  orang.  Apabila ada  pegawai  yang  sedang  melaksanakan  Diklat  atau  tugas  luar  kantor  maka  tugasnya dikerjakan  oleh  pegawai  lain.  Sehingga  kurangnya  SDM  yang  tersedia  dikelurahan menyebabkan  adanya  pegawai  yang  mengerjakan  bukan  sesuai  tupoksinya  untuk berjalannya  pelayanan  di  Kelurahan.  Standar  Operasional  yang  ditertapkan  pemerintah dalam  hal  kualitas  pelayanan  masih  belum  berjalan  dengan  baik  salah  satu  contohnya Surat  Keterangan  yang  dikeluarkan  masih  sering  terjadi  salah  penggetikan  data  serta ketersediaan  data  informasi  mengenai  data  kependudukan  tidak  sesuai  dengan  fakta diwilayah .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  unsur-unsur  sistem pengendalian  internal  pemerintah  sudah  diterapkan  di  Kantor  Kelurahan  Durian Kecamatan Medan Timur dan apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan sistem pengendalian internal tersebut di Kantor Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sistem
Sistem  dapat  didefinisikan  sebagai  kumpulan  komponen  yang  saling  terkait  dan berinteraksi  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Definisi  ini  sejalan  dengan  pandangan Sibarani dan Simamora (2015) serta Rina dan Faktur (2019), yang menekankan pentingnya hubungan  dan  interaksi  antar  komponen  dalam  mencapai  tujuan  sistem.  Secara keseluruhan,  sistem  merupakan  entitas  terorganisir  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang saling bergantung satu sama lain.

## Pengendalian Internal
Pengendalian  didefinisikan  sebagai  proses  mempengaruhi  aktivitas  suatu  entitas (Krismiaji, 2015). Dalam konteks organisasi, pengendalian internal adalah mekanisme yang diterapkan  oleh  berbagai  tingkatan  manajemen  untuk  memastikan  pencapaian  tujuan organisasi  (Wakhyudi,  2018).  Pengendalian  internal  berperan  krusial  dalam  mencegah penyimpangan operasional perusahaan (Deftrianto, dkk, 2018).

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Internal (SPI) didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan yang  dijalankan  oleh  seluruh  anggota  organisasi  untuk  memastikan  pencapaian  tujuan, efektivitas,  efisiensi,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  (PP  Nomor  60  Tahun  2008). Menurut  Mulyadi  (2017),  SPI  mencakup  struktur,  metode,  dan  langkah-langkah terkoordinasi  untuk  menjaga  aset,  menjamin  akurasi  data,  mendorong  efisiensi,  dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.
Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  mengidentifikasi  lima  unsur  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):
1. Lingkungan Pengendalian
Membangun atmosfer organisasi yang positif dan mendukung pengendalian internal serta manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko
Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko internal dan eksternal yang dihadapi unit organisasi.
3. Kegiatan Pengendalian
Menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Informasi dan Komunikasi
Mencatat, melaporkan, dan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan tanggung jawab.
5. Pemantauan
Mengevaluasi kinerja SPIP secara berkala dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit dan reviu.

## Kinerja
Kinerja adalah hasil yang diraih oleh seorang individu atau kelompok dalam suatu perusahaan  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tangungjawab  mereka  untuk  mencapai tujuan  organisasi  secara  legal  dan  etis  (Afandi,  2018).  Dalam  definisi  lain,  kinerja diidentikkan  sebagai  prestasi  diri  dari  seseorang  didalam  bidang  tertentu  yang  terkait dengan  efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  tugas  yang  didelegasikan  kepada bawahannya (Yamin, 2017).

## Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja didefinisikan sebagai pedoman untuk mengevaluasi prestasi kerja karyawan secara rutin dan teratur (Kasmir, 2018). Definisi lain menekankan penilaian kinerja sebagai proses sistematis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi prestasi kerja karyawan berdasarkan tugas yang diberikan (Mangkunegara, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  di  mana  peneliti berperan  sebagai  instrumen  kunci  dalam  mengamati  kondisi  objek  secara  alamiah
(Sugiyono, 2015). Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui  sumber  tidak  langsung  seperti  dokumen  dan  catatan  (Sugiyono,  2014).  Dalam penelitian  ini,  data  sekunder  diperoleh  dari  aplikasi,  struktur  organisasi,  laporan,  dan sumber lain yang disediakan oleh Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  yang  umumnya  digunakan  mengenai  pengendalian  intern  adalah  “ internal control” yang mana dapat diartikan sebagai suatu sistem kerja yang terdiri dari berbagai elemen  organisasi,  dipergunakan  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  bahwa  Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  dilaksanakan  untuk  tujuan-tujuan  organisasi  dicapai  dengan efektif dan efisien, kegiatan-kegiatan dilapor secara akurat dan handal, aset-aset negara dibawah pengawasan dan persyaratan perundang-undangan lainnya diperhatikan (PP No 60 Tahun 2008).

## A. Aplikasi Absensi Pegawai
Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan presensi online / absen online dengan foto  wajah  beserta  lokasi  valid,  di  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  seluruh pegawai  sudah  melakukan  absen  online  dengan  titik  kordinat  lokasi  yang  valid  yaitu Kantor  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur.  Adapun  jadwal  kerja  pegawai Kelurahan Durian adalah Senin-Kamis Jadwal Kerja Pukul 08:00  – 16:30 dengan presensi datang  Pukul  07:55  –  08.15  presensi  pulang  Pukul  16:30  –  17:15  dan  Jumat  Jadwal  Kerja Pukul  08.00  –  17.00  dengan  presensi  datang  Pukul  07:55  –  08.15  presensi  pulang  Pukul 17:00 – 17:45, ASN hanya dapat melakukan presensi absen pada batas waktu yang telah ditetapkan.  Apabila  pegawai  Kantor  Lurah  Durian  melaksanakan  tugas  luar  yang menyebabkan tidak validnya titik koordinat lokasi presensi online maka pegawai tersebut harus membuat keterangan catatan pekerjaan apa yang sedang dilakukan di luar wilayah kerja  kelurahan.  Permasalahan  pada  presensi  absensi  yaitu  aplikasi  absensi  yang mengalami gangguan sistem maka absensi akan dilakukan secara manual dengan tanda tangan. Serta masih seringnya pegawai kelurahan melakukan presensi dengan lokasi yang tidak  valid  tanpa  keterangan  dan  surat  tugas  yang  jelas  yang  menyebabkan  laporan rekapan  absen  online  bulanan  yang  direkap  oleh  kecamatan  menjadi  tidak  akurat  yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik.

## Gambar 1 Tampilan Aplikasi Absensi Pegawai
B. Aplikasi Kinerja ASN
Pemerintah  Kota  Medan  sudah  menerapkan  Aplikasi  Kinerja  ASN  adalah https://bkpsdm.pemkomedan.go.id/kinerja/?mod =.  Sesuai  Pasal  23  ayat  (2)  PERWAL  1 Tahun  2024  bahwa  laporan  kerja  disampaikan  kepada  atasan  langsung  selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kalender dan tidak melebihi batas hari terkahir pada bulan berjalan. Aplikasi  Kinerja  ASN  merupakan  aktivitas  pekerjaan  harian  yang  dilakukan  ASN  dimana setiap aktivitas pekerjaan mempunyai bobot nilai yang telah ditentukan. Apabila ASN telah mengisi  aktivityas  pekerjaan  hariannya  nantinya  atasan  akan  memverifikasi  dan memsupervisiperkerjaan  oleh  atasan  langsung  untuk  ditolak  atau  diterima  aktivitas hariannya.  Pemerintah  Kota  Medan  mempunyai  target  poin  yang  harus  dipenuhi  setiap ASN  dalam  penginputan  kinerja  ini  adalah  6.000  setiap  bulannya.  Terdapat  beberapa permasalahan  berupa  terbatasnya  kamus  aktivitas  kegiatan  pada  aplikasi  kinerja,  hanya berupa  catatan  keterangan  aktivitas  harian  saja  tanpa  adanya  bentuk  dokumentasi pendukung atas keterangan yang diinput serta pelaksanaan penginputan kinerja ini masih banyak  kecurangan  dikarenakan  kurangnya  pengawasan  dari  atasan  langsung  saat memverikasi  dan  mensupervisi  aktivitas  mengakibatkan  kerja/tidak  bekerjanya  pegawai Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  tidak  dapat  dibuktikan  sehingga  sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik.

## Gambar 2 Tampilan Aplikasi E-Kinerja

## C. SKP ASN
Pemerintah  Kota  Medan  telah  mengimplementasikan  aplikasi  e-kinerja  Badan Kepegawaian  Negara  (BKN)  yang  berbasis  Peraturan  Menteri  PAN  RB  Nomor  6  Tahun 2022  untuk  pengisian  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  melalui  platform https://myasn.bkn.go.id/ . SKP merupakan rencana kerja dan target tahunan seorang PNS yang  umumnya  mengacu  pada  perencanaan  strategis,  perjanjian  kinerja,  struktur organisasi, uraian jabatan, dan SKP atasan langsung, dengan penyesuaian sesuai jabatan masing-masing.
Pada  aplikasi  SKP  pegawai  menginput  target  kinerja  bersadarkan  tupoksi  masing- masing  pegawai  yang  nantikan  akan  disupervisi  oleh  atasan  untuk  dapat  dinilai
berdasarkan  target  realisasi  dan  bukti  dukung.  Permasalahan  didalam  Aplikasi  ini  sering terjadi  error  saat  melakukan  penginputan  data  karena  aplikasi  ini  digunakan  oleh  ASN Seluruh Indonesia.
Gambar 3 Tampilan Aplikasi SKP E-Kinerja

## D. Analisis Sistem Pengendalian Internal di Kelurahan Durian
Analisis Berdasarkan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintan)
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  adalah  kondisi  yang  mempengaruhi  efektivitas pengendalian  internal  dalam  suatu  instansi  pemerintah.  Membangun  lingkungan pengendalian  yang  kondusif  di  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  berarti menciptakan  atmosfer  yang  mendorong  implementasi  sistem  pengendalian  internal. Efektivitas  lingkungan  pengendalian  dicapai  ketika  individu  yang  kompeten memahami  tanggung  jawab  dan  batasan  kewenangannya,  memiliki  pengetahuan yang  memadai,  serta  berkomitmen  untuk  bertindak  sesuai  kebijakan,  prosedur, standar etika, dan perilaku organisasi.
Adapun sub unsur dari pengendalian internal adalah :
1) Integritas dan Nilai Etika
Integritas  dan  nilai  etika  merupakan  fondasi  penting  dalam  lingkungan pengendalian  untuk  memastikan  pemahaman  dan  kepatuhan  terhadap  aturan yang  ditetapkan.  Pemimpin  berperan  krusial  dalam  menciptakan  lingkungan pengendalian  yang  kondusif  melalui  "tone  at  the  top"  yang  positif.  Meskipun lingkungan  pengendalian  di  Kelurahan  Durian  telah  menunjukkan  kemajuan, terutama  dalam  pembagian  tugas  dan  fungsi,  penegakan  aturan  dan  kebijakan masih perlu ditingkatkan. Sanksi yang jelas dan konsisten perlu diterapkan untuk memastikan  pemahaman  dan  kepatuhan  terhadap  unsur-unsur  sistem pengendalian internal pemerintahan.

## 2) Kompetensi Pegawai
Kewajiban  yang  harus  dipenuhi  agar  tugas  dapat  dijalankan  dengan efektif  adalah  memiliki  pegawai  yang  kompeten  dalam  bidang  mereka.  Ada beberapa  hal  yang  harus  dipertimbangkan  untuk  melibatkan  komitmen  pada Kompetensi di antaranya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.
Berikut  ini  adalah  detail  tentang  pegawai  Kantor  Lurah  Durian  serta  pendidikan terakhir mereka.:
Tabel. 1 Daftar Pendidikan Terakhir Pegawai No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir 1  Harun Al Rasyid Siregar, SP  Lurah S1 Pertanian 2  Sri Rabiul Rezeki Saragih, SE  Sekretaris Lurah S1 Ekonomi 3  Lisdiu Sinaga, SE Kasi Pemerintahan S1 Ekonomi 4  Betti Kartika Tarigan, SE Kasi Kententraman dan Ketertiban S1 Ekonomi 5  Friska Sri Hartati Pane, SH Kasi Ekonomi dan Pembangunan S1 Hukum 6  Maya Dwi Kartika,A.md Pengolah Data dan Informasi D3 Akuntansi
Sumber : Kantor Lurah Durian
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pegawai  Kantor  Lurah  Durian  sudah dianggap  berkompeten  dibidangnya  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki oleh setiap pegawai.

## 1) Kepemimpinan yang kondusif
Kepemimpinan yang kondusif dala suatu instansi sangatlah penting dan sangat diperlukaan,  kepemimpinan  yang  kondusif  adalah  kepemimpinan  yang  mampu menggerakkan  seluruh  pegawai  untuk  melaksanakan  program  dan  tugas  untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal kepemimpinan yang kondusif ini Kantor Lurah Durian  masih  belum  memadai  dibuktikan  dari  masih  adanya  pegawai  yang  bekerja namun tidak mementingkan tujuan organisasi.
2) Struktur organisasi perlu dirancang sesuai kebutuhan
Struktur  organisasi  adalah  garis  hirarki  yang  menggambarkan  komponen- komponen  penyusun  suatu  pemerintahan,  di  mana  setiap  pegawai  memiliki  jabatan dan fungsi masing-masing.
Sumber : Kantor Lurah Durian
Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 83 Tahun 2018 tentang rincian tugas dan  fungsi  kecamatan  dan  kelurahan,  berikut  adalah  pelaksanaan  tugas  di  Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur :
1. Lurah
Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lurah menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3) Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5) Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
6) Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Camat  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
2. Sekretaris Lurah
Dalam  wilayah  Kelurahan,  seorang  Lurah  akan  dibantu  oleh  seorang sekretaris  (seklur)  dalam  mengemban  segala  tugas-tugasnya.  Sekretaris    Lurah merupakan pimpinan Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Lurah.
Seorang sekretaris Lurah memiliki tugas pokok antara lain adalah:
1) Melaksanakan  urusan  umum  seperti  administrasi,  tata  usaha,  membuat  laporan kepada  Lurah,  maupun  melakukan  tugas  kedinasan  lain  yang  diperintahkan  oleh Lurah
2) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Kelurahan
3) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan program kepada Lurah Sedangkan fungsi dari sekretaris Lurah itu sendiri adalah :
1) Sebagai penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian, serta keuangan di tingkat Kelurahan
2) Sebagai  penyelenggara  urusan  umum  dan  perlengkapan,  serta  hubungan masyarakat
3) Sebagai penyelenggara ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan
4) Sebagai  pelaksana  koordinasi,  pembinaan,  pengendalian,  evaluasi,  serta pelaporan kegiatan unit kerja
Sebagai pelaksana tugas lain yang dilimpahkan oleh Lurah
3. Kepala Seksi Pembangunan
Tugas  pokok  dari  seksi  ini  adalah  memimpin,  merencanakan, mengkoordinasikan  serta  mengawasi  jalannya  kegiatan  pendataan  serta  pembinaan kesejahteraan  sosial  dalam  rangka  menunjang  lancarnya  pelaksanaan  tugas  dinas  di Kelurahan.
Sedangkan fungsinya adalah :
1) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi
2) Pelaksana  persiapan  bahan  koordinasi  serta  konsultasi  di  bidang  sosial  dan pemberdayaan masyarakat
3) Pelaksana  pembinaan,  pengendalian,  serta  pengawasan  bidang  sosial  dan pemberdayaan masyarakat
4) Pengumpul,  pengolah,  serta  penganalisa  data  bidang  sosial  dan  pemberdayaan masyarakat
5) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dalam Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat
6) Fasilitator  pelaksanaan  kebijakan  daerah  bidang  sosial  dan  pemberdayaan masyarakat
7) Pembina  dan  koordinator  pelaksanaan  kegiatan  sosial  dan  pemberdayaan masyarakat di kelurahan
8) Pelaksana  dalam  memonitoring,  mengevaluasi,  serta  melaporkan  kegiatan  tugas seksi
9) Sebagai  pelaksana  tugas-tugas  lain  yang  dilimpahkan  atasan  sesuai  bidang kerjanya.

## 4. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
Tugas  utama  dari  seksi  ketentraman  dan  ketertiban  adalah  memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah  serta  melakukan  koordinasi  terkait  tugas  lapangan  polisi  pamong  praja  di tingkat Kelurahan.
Sedangkan fungsi dari seksi ini adalah
1) Penyusun RKA dan program kerja seksi
2) Pelaksana penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
3) Pelaksana dalam penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
4) Pelaksana pembinaan, pengawasan, serta pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
5) Pengumpul, pengolah, dan penganalisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
6) Fasilitator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan wilayah Kelurahan
7) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi
Sebagai  pelaksana  tugas-tugas  lain  yang  dilimpahkan  atasan  sesuai bidang kerjanya.
5. Kepala Seksi Pemerintahan
Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta  mengawasi  jalannya  kegiatan  pemerintah,  serta  administrasi  kependudukan  dan pertanahan di Kelurahan.
Sedangkan fungsinya adalah :
1) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi
2) Pelaksana persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayana administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
3) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
4) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
5) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
6) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
7) Pembina pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
8) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi
9) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya. Kemudian  di  Kantor  Lurah  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  dalam  pembentukan struktur  organisasi  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peta  jabatan  dengan  adanya pembagian  tugas  dalam  struktur  organisasi  hanya  saja  beberapa  jabatan  staff  yang kosong  yang  menyebabkan  kurangnya  ketersediaan  SDM  sehingga  pegawai  lain  dapat mengerjakan  pekerjaan  yang  bukan  sesuai  tupoksinya  untuk  berjalannya  pelayanan  di Kelurahan.
1. Pemberian Tugas yang Tepat
Pemberian tugas yang tepat ini juga tak kalah penting dikarenakan pemberian tugas yang tepat dan tanggung jawab kerja yang sesuai akan memudahkan setiap pegawai  untuk  menjalankan  setiap  tugas  pokok  dan  fungsinya,  namun  pada Kelurahan  Durian  masih  ada  beberapa  pegawai  yang  kurang  atau  bahkan  tidak mampu untuk mengerjakan beberapa tugas yang berhubungan dengan aplikasi atau sistem informasi yang terbaru yang   mengkibatkan menurunnya kinerja pegawai di Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  serta  apabila  pegawai  yang  diberikan tugas sedang menjalankan tugas luar maka tugasnya dapat dikerjakan oleh pegawai lain.
2. Penilaian Resiko
Penilaian  risiko  didefinisikan  sebagai  kegiatan  untuk  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  potensi  kejadian  yang  dapat  mengancam  pencapaian  tujuan  dan sasaran instansi pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Proses ini melibatkan dua langkah utama, yaitu menilai kesesuaian antara tujuan kegiatan dengan tujuan dan sasaran organisasi.
Di  Kelurahan  Durian,  implementasi  penilaian  risiko  telah  menunjukkan kemajuan,  namun  masih  terdapat  kekurangan  terkait  pemahaman  dan  kompetensi teknologi beberapa pegawai. Hal ini berdampak pada efektivitas penilaian risiko dan pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam bidang pelayanan.

## 3. Kegiatan Pengendalian
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  sistem pengendalian  internal  pemerintahan,  pimpinan  instansi  harus  melaksanakan pengendalian  internal  sesuai  dengan  tugas  serta  fungsi  instansi  pemerintahan  itu sendiri.
Dalam  kegiatan  pengendalian  ini  maka  harus  ditetapkan  gaya  pengendalian yang  efektif  dan  efisisen  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  salah  satunya  adalah melakukan  pengecekan  kembali  terhadap  hasil  pekerjaan  para  pegawai  Kelurahan Durian.
Akan  tetapi  hal  ini  masih  belum  dilaksanakan  dengan  baik  pada  Kelurahan Durian  dikarenakan  masih  banyaknya  ditemukan  kesalahan  pada  hasil  pekerjaan pegawai Kelurahan  Durian terutama  dalam hal pelayanan surat  – menyurat karena kurangnya  monitoring  pengengecakan  secara  mendetail  kembali  oleh  atasan  yaitu Lurah  langsung  dikarenakan  pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  Jabatan  Kasi  yang menyebabkan  menurunnya  kualitas  kinerja  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan Timur.
4. Informasi Komunikasi
Komunikasi dan informasi adalah elemen penting dalam pengendalian sistem internal.  Perusahaan  perlu  mengembangkan  berbagai  sarana  komunikasi  dan  juga mengelola,  meningkatkan  dan  memperbarui  sistem  informasi  mereka  secara berkesinambungan.
Kantor Kelurahan  Durian Kecamatan Medan Timur  sudah menerapkan sarana prasarana komunikasi  yang memadai dimana setiap informasi  disampaikan melalui berbagai  cara  komunikasi  baik  lisan  ataupun  tulisan  baik  dengan  media  buku pedoman  atau  grup  Whatsapp  sehingga  para  pegawai  dapat  memberikan  kualitas kinerja yang baik.
5. Pemantauan
Pemantauan  Pengendalian  Internal  (PP  60/2008)  adalah  proses  penilaian kualitas kinerja sistem pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,  evaluasi  terpisah,  serta  tindak  lanjut  atas  hasil  audit  dan  review lainnya.
Pemantauan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur  masih  tergolong  belum  cukup  memadai  dikarenakan  yang  melakukan pengecekan  pekerjaan  hanya  Lurah  yang  menyebabkan  masih  terdapat  beberapa kesalahan yang terjadi  seperti tingkat kesalahan dalam pembuatan  surat menyurat
masyarakat serta ketidakakuratan data yang dihasilkan oleh Kelurahan Durian hal ini terjadi  karena  kurangnya  pemantauan  terhadap  kinerja  masing  masing  pegawai Kantor Kelurahan Durian.
E. Hambatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal di Kantor Kelurahan Durian
1. Pimpinan  di  Kantor  Kelurahan  Durian    Kecamatan  Medan  Timur  kurang memperhatikan kinerja para pegawai.
2. Kurangnya ketersediaan pegawai di Kantor Lurah Durian Kecamatan Medan Timur
3. Banyaknya  aplikasi  terbaru  dan  tidak  berkesinambungan  yang  membuat  pegawai sulit memahaminya
4. Kantor  Kelurahan  Durian  masih  belum  mengerti  dan  memahami  seberapa pentingnya  pengendalian  internal  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerja  suatu instansi.
5. Tidak  adanya  aturan  yang  benar  benar  mengikat  para  pegawai  Kantor  Kelurahan Durian  Kecamatan  Medan  Timur  sehingga  mengakibatkan  menurunnya  kinerja Kelurahan dalam hal pelayanan

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu :
1. Kantor  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  sudah  memperhatikan  dan menerapkan  latar  belakang  pendidikan  pegawai  sehingga  seluruh  pegawai  dapat bekerja sesuai bidang tupoksinya masing-masing.
2. Aplikasi yang digunakan sering terjadi error yang mengakibatkan sistem pengendalian internal kurang berjalan secara baik dalam mencapai tujuan.
3. Kurang  maksimalnya  pelayanan  kepada  masyarakat  karena  adanya  kesalahan penulisan  dalam  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  yang  menyebabkan  menurunya kinerja instansi.
4. Kurangnya  SDM  dikantor  Lurah  yang  mengakibatkan  turunnya  kinerja  pelayanan instansi.
5. Setelah  dilaksanakannnya  penelitian  di  Kantor  Kelurahan  Durian  maka  kesimpulan adalah  Kantor  Kelurahan  Durian  Kecamatan  Medan  Timur  Kota  Medan  belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan efisien serta masih  banyaknya  ditemukan  hambatan  yang  menyebabkan  sistem  pengendalian internal belum berjalan dengan baik sehingga menurunkan kualitas kinerja Kelurahan Durian

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi Pandi. 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator), Riau: Zanafa Publishing.
Krismiaji. 2015, Sistem Informasi Akuntansi: Edisi Keempat, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
Kasmir. 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik), Depok : Raja Grafindo Persada.
Mangkunegara . 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung : Remaja Rosdakarya.
Mulyadi . 2017, Sistem Akuntansi. Edisi Tiga, Jakarta : Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah.
Rina dan Faktur. 2019. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Mahasiswa dan Dosen, Vol.2 Rismawati.  2018. Evaluasi  Kinerja  Penilaian  Kinerja  Atas  Dasar  Prestasi  Kerja  Berorientasi Kedepan. Jakarta : Celebes Media Perkasa.
Sibarani,  Pirma  dan  Sihar  Simamora.  2015. Sistem  Informasi  dan  Pengendalian  Internal. Edisi 2. Medan: Brama Ardian
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. Wakhyudi.  2018. Soft  Control  Aspek  Humanism  Dalam  Sistem  Pengendalian  Internal, Yogya
karta : Diandra Kreatif.
Yamin M. 2017. Manajemen Organisasi, Jakarta : Rajawali Pers