Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juli 2022, Hal. 1-24 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA
Sultoni Fikri, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, Miftaqul Janah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sultonifikri@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Presidential threshold terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, aturan yang dinilai merugikan masyarakat dan partai politik ini terus di uji konstitusionalitasnya di MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan MK terkait persoalan presidensial threshold sekaligus sedikit membandingkan dengan negara  lain  yang  menerapkan  sistem  presidensial  seperti  Indonesia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai presidensial threshold masih konstitusionalitas, namun presidensial threshold tidak dikenal dalam negara-negara lain yang menerapkan sistem presidensial.
Kata kunci : Presidensial Threshold, Pemilihan Umum, Presidensial.

## Abstract
The presidential threshold continues to be debated among the public, and the rules that are considered detrimental  to  the  community  and  political  parties  continue  to  be  tested  for  constitutionality  in  the Constitutional  Court.  This  study  aims  to  examine  the  Constitutional  Court's  decision  related  to  the presidential  threshold  issue  as  well  as  to  slightly  compare  it  with  other  countries  that  implement  a presidential system such as Indonesia. This research is legal research with a normative legal research type. where the approach used is an approach with laws and regulations and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that until now the rules regarding the presidential threshold are still constitutional, but the presidential threshold is not known in other countries that implement presidential systems.
Keywords: Presidential Threshold, General Election, Presidential.

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi, dan puncak dari demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedaulatan berada ditangan rakyat sendiri telah di atur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.  Salah  satu  cara  pengambilan  keputusan  dan  penyaluran  pendapat  secara langsung dapat dilakukan melalui pemilu umum ( general election ). 1
Sebagai  wujud  dari  sistem  demokrasi  disuatu  negara  salah  satunya  adalah dengan menerapkan pemilihan umum yang bersifat langsung. Pemilihan umum secara langsung  mulai  berlangsung  sejak  tahun  2004,  dan  itu  dilakukan  tiap  5  tahun  sekali sebagaimana amanat dari pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Dan saat itu pula Presiden dan  Wakil  Presiden  dapat  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  karena  sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berbicara mengenai presidential threshold sebenarnya ada 2 pembicaraan yaitu yang pertama adalah soal ambang batas pencalonan dan ambang batas keterpilihan. Di Indonesia sudah menganut dua-duanya baik ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu semua sudah dianut di dalam pasal 6A UUD 1945, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 itu adalah ambang batas pencalonan disitu dibahasakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik  peserta  pemilihan  umum,  jadi  sebenarnya  sepanjang  dia  partai  politik  atau gabungan partai poitik peserta pemilu maka itu adalah ambang batas pencalonan.
Sedangkan ambang batas keterpilihan itu adanya di 6A ayat 3 soal, pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu  dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  disetiap  provinsi  dari  setengah  jumlah provinsi  di  Indonesia  dilantik  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Jadi  baik
1 Presiden  Dan  et  al.,  “Benito  Asdhie  Kodiyat  MS  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara,” 2019, 109–26.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
dibahasakan ambang batas pencalonan maupun ambang batas keterpilihan itu semua sudah dianut di UUD mangkanya di pasal 6A ayat 5 itu harusnya soal tata cara saja.
Sejak  berlakunya  pemilihan  umum  secara  langsung,  sejak  itu  pula  persoalan presidential threshold atau ambang batas pencalonan sudah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada tahun 2004 penerapan ambang batas pencalonan Presiden sudah berjalan dan itu berlaku sebesar 10 persen, dengan tujuan diawal untuk melihat tingkat  kompetisi  partai  untuk  menduduki  kursi  di  daerah  pemilihan  dalam  sistem pemilu proposional.
Namun yang ada sekarang malah dengan diterapkannya presidential threshold atau  ambang  batas  pencalonan  yang  begitu  tinggi  justru  hal  itu  membuat  semakin sedikitnya  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  berkompetisi.  Hal  ini yang membuat banyak dari kalangan masyarakat menggugat pasal terkait presidential threshold tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Terhitung hingga sekarang hampir 22 gugatan telah di putus oleh MK terkait presidential threshold .
Bagi  mereka  yang  pro  akan  berlakunya presidential  threshold ,  mereka berpandangan bahwa hal itu sangat penting guna meciptakan sistem presidensial yang kuat, dan alasan itu pula yang sering digunakan oleh MK ketika menolak permohonan terkait presidential threshold . Dengan gambaran bahwa nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki kekuatan di parlemen.
Namun  bagi  mereka  yang  kontra  akan  berlakunya presidential  threshold , mereka  berpandangan  bahwa  hal  itu  malah  menghilangkan  hak  partai  politik  untuk mengajukan pasangan calon di ajang Pilpres nantinya. Kemudian alasan lainnya yaitu hilangnya hak rakyat  untuk memperoleh pemimpin yang dinginkan.  Hal  itu  terbukti belakangan ini yaitu pada pilpres 2014 dan 2019 yang mana pasangan calon Presiden yang tampil adalah orang-orang itu saja.
Pada  prinsipnya  demokrasi  dapat  diklasifikasi  menjadi  demokrasi  langsung ( direct democracy ) dan demokrasi tidak bersifat langsung/perwakilan ( representative
democracy ). 2 Pemilihan   Presiden   sebelum amandemen  UUD  1945,  menunjukan bahwa  pengisian    jabatan    Presiden    dilakukan    melalui  demokrasi  berdasarkan perwakilan ( representative democracy ). Sedangkan demokrasi secara langsung ( direct democracy )  dalam  sistem  pengisian  jabatan Presiden  di  Indonesia  dimulai  setelah adanya amandemen  UUD  1945  dimana  berdasarkan ketentuan  hasil  amandemen dalam  Pasal  6A Ayat  (1)  Presiden  dan  wakil  Presiden  dipilih dalam  satu  pasangan secara  langsung  oleh rakyat. 3

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal research ) dengan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 4 Bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang artinya  mempunyai  otoritas. 5 Dalam  hal  ini  bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 6 Bahan  hukum  primer  yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Bahan hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sSekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Adapun macam  dari  bahan  hukum  sekunder  adalah  berupa  buku-buku  teks,  kamus-kamus
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, 2008).
3 Fuqoha  Fuqoha,  “Pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Presidential  Threshold  dalam  Demokrasi Konstitusional  di  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 1.2 (2018), 27–38 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).
5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).
6 Ibid .
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 7 Bahan- bahan  hukum  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  teknik  analisis  normatif  atau preskriptif  sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. SEJARAH PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA
Setiap  Undang-Undang  (UU)  memiliki  suatu  aspek  historis  mengenai  proses dan  perjalanan  suatu  norma  yang  ada  didalamnya  yang  dibentuk  ataupun dipertahankan. 8 Pada saat itu usulan mengenai ambang batas tidak serta merta disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Misalnya pada saat itu F-PDU menilai tidak terdapat alasan bahwa hanya bagi partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum secara kumulatif  sekurang-kurangnya  20%  di  DPR  yang  ditetapkan  calonnya  untuk  dipilih dalam pemilihan umum. 9 Hal serupa juga disampaikan oleh F-PBB yang menyatakan bahwa persyaratan sekurang-kurangnya 20% dapat mengebiri jiwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 10
Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara ( ballot ) atau jumlah perolehan kursi ( seat )  yang  harus  diperoleh  partai  politik  peserta  pemilu  agar  dapat  mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. 11
Presidential  Threshold atau  ambang  batas  pencalonan  merupakan  ambang batas minimal  pencalonan berdasarkan kursi suara yang ada di  parlemen.  Ketentuan presidential threshold sebetulnya sudah berlaku sejak 2004 dan pada saat itu ditetapkan sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau sama dengan 20% suara nasional.
Tabel 1. Presentase Angka Presidential Threshold sejak 2004-2019.
No.  Tahun Undang-Undang
Presentase Presidensial Threshold
7 Ibid . 8 Aaron Gordon, “Nondelegation,” New York University Journal of Law and Liberty , 12.3 (2019).
9 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-3, 26 Maret 2003, hlm 7
10 Ibid ., hlm 13.
11 Lutfil  Ansori,  “TELAAH  TERHADAP  PRESIDENTIAL  THRESHOLD  DALAM  PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil,” 4.1 (2019), 15–27.
Suara DPR
Suara Sah Nasional 1. 2004 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4) 15% 20% 2. 2009 Undang-Undang Nomor  42  Tahun 2008 Tentang Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 20% 25% 3. 2014 Undang-Undang Nomor  42  Tahun 2008 Tentang Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 20% 25% 4. 2019 Undang-Undang Nomor  7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum Pasal 222 20% 25%
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
Melihat tabel diatas, bahwasanya ketika setelah Pilpres tahun 2004 yaitu Pilpres 2009  hingga  2019  terlihat  jumlah  angka presidensial  thresholdnya sama,  yaitu  20% suara  DPR  dan  25%  suara  sah  nasional.  Begitulah  sedikit  sejarah  mengenai presidensial threshold di Indonesia.

## 2. KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MK
Penerapan presidential threshold pertama kali dirumuskan di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
namun  UU  tersebut  sekarang  sudah  tidak  berlaku.  Setelah  itu,  rumusan  mengenai presidential  threshold kembali  di  rumuskan  di  dalam  Pasal  222  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Aturan  ini  lah  yang  menjadi  dasar untuk menerapkan presidential threshold pada pemilu tahun 2019.
Melihat kondisi di masyarakat yang menuai pro dan kontra terkait presidential threshold ,  maka  bagi  mereka  yang  kontra  memiliki  inisiasi  untuk  menguji konstitusionalitas pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Menurut mereka pasal 222 tersebut bertentangan  dengan  UUD  1945  yaitu  pasal  6A  ayat  2  yang  mana  syarat  untuk mencalonkan diri menjadi Presiden sudah sangat jelas diatur di dalam pasal a quo.
Tak hanya masyarakat sipil saja yang beriniasi untuk menguji konstitusionalitas pasal tersebut, namun hingga anggota Dewan Perwakilan Daerah pun turut serta dalam menguji konstitusinalitas pasal tersebut. Tercatat hingga saat ini ada sekitar 22 putusan MK  terkait  pengujian  pasal  tersebut.  Namun  dari  22  putusan  itu  tidak  ada  satupun putusan yang mengabulkan permohonan dari pemohon.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  21  putusan  MK  tersebut  sekitar  ada  3  alasan yang  melatar  belakangi  MK  menolak  dan  menyatakan  pasal  tersebut  konstitusional. Yaitu yang pertama pemohon dinilai tidak memiliki legal standing , kemudian MK juga menilai  itu  merupakan open  legal  policy para  pembentuk  undang-undang,  dan  yang terakhir MK menilai dengan diterapkannya presidensial threshold itu merupakan salah satu cara untuk menguatkan sistem presidensial.
Berbicara  mengenai legal  standing ,  MK  dalam  putusannya  Nomor  66/PUU- XIX-2021  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  yang  memiliki legal  standing untuk mengajukan  permohonan  terkait presidential  threshold adalah  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilu.  Artinya  bahwa  selama  pemohon  itu  sebatas perseorangan  warga  maka  MK  menilai  pemohon  tidak  memiliki  kedudukan  hukum utnuk mengajukan permohonan tersebut.
Namun jika melihat dinamika sosial dan politik sekarang rupanya partai yang yang berada pada oposisi hanyalah tinggal beberapa saja, dan itu pula belum tentu ingin menggugat  pasal  mengenai  hal  tersebut.  Namun  setelah  perjalanan  yang  panjang
ternyata  ada  partai  politik  yang  mengajukan  permohonan  mengenai  presidential threshold, yaitu partai Ummat.  Namun sayangnya hal tersebut mendapat respon yang sama  yaitu  permohonan  tidak  dapat  diterima  dikarenakan  partai  ummat  belum termasuk partai peserta pemilihan umum.
Pada beberapa PMK, MK menyatakan terdapat norma yang merupakan suatu ranah  kebijakan  hukum  terbuka  bagi  legislator  atau  pembuatan  UU,  yang  sering digaungkan dengan istilah open legal policy . 12 Salah satunya yaitu putusan mengenai presidential  threshold.  MK  selalu  menyebutkan  bahwa  presidential  threshold  itu merupakan open legal policy para pembentuk UU, itu adalah keliru, karena tata cara yang  di  makhsud  di  pasal  6  A  ayat  5  itu  adalah open  legal  policy soal  pelaksanaan bukan  soal  persyaratan,  karena  persyaratan  itu  sangat  substantif,  dikaitkan  dengan persyaratan  yang  sebenarnya  mau  diterjemahkan  ambang  batas  pencalonan  maupun ambang batas keterpilihan sebenarnya itu semua sudah selesai di UUD.
Mengenai open legal policy setidaknya ada 4 putusan yang pernah membatasi apa yang dimakhsud dengan open legal policy , jadi ketika MK pertama kali berbicara tentang  doktrin open  legal  policy sebenarnya  MK  sudah  memberikan  batas-batasan sendiri. Yang pertama misalkan putusan Nomor 6 Tahun 2005 ketika MK mengatakan bahwa open  legal  policy itu  bisa  diterapkan  sepanjang  tidak  dilakukan  secara sewenang-wenang  dan  tidak  melampaui  kewenangan  pembentuk  UU,  dari  sini  bisa dikatakan  bahwa  dengan  mengatur presidential  threshold ala  pasal  222  UU  Pemilu maka  sebenarnya  itu  sudah  melampaui  kewenangan  karena  sudah  dikunci  di  dalam pasal 6 A ayat 5.
Yang kedua putusan MK nomor 7 tahun 2013 yang mengatakan bahwa open legal  policy menjadi  permasalahan konstitusioanilitas jika  aturan  tersebut menimbulkan problematika kelembagaan dan menyebabkan kebuntuan hukum ( dead lock ) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang
12 Iwan  Satriawan  dan  Tanto  Lailam,  “Open  Legal  Policy  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Pembentukan Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi , 16.3 (2019), 559 <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  konstitusionalitas  warga  negara,  dari  sini  bisa dikatakan bahwa kalaupun itu dianggap open legal policy 2 pemilu terakhir itu sudah bisa  dimaknai  adanya  kebuntuan  hukum  ( dead  lock )  dan  itu  sudah  menimbulkan kerugian konstitusionalitas masyarakat  dan  kalaupun  itu  dianggap open  legal  policy MK  sendiri  sudah  membatasi  bahwa  itu  bukan open  legal  policy yang  harus  di pertahankan.
Kemudian  putusan  MK  Nomor  30-74  tahun  2014  yang  mengatakan  bahwa open legal policy itu tidak boleh bertentangan dengan UUD dengan melihat ini bahwa sebenarnya  ini  bertentangan  karena  baik  penerjemahan  ambang  batas  pencalonan maupun ambang batas keterpilihan sebenarnya sudah diatur di UUD pasal 6A ayat 2 dan 3.
Terakhir,  putusan  MK  nomor  26  tahun  2009  yang  mengatakan  bahwa open legal policy itu hanya bisa terapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan  ketidakadilan  yang  intolerable.  Jadi  sepanjang  itu  dimaknai  sebagai open  legal policy 4  putusan  MK  ketika  dia  membuat  pembatasan  terhadap  open  legal  policy sebenarnya  sudah  dilanggar  semua.  MK  sebagai  pengawal  konstitusi  tidak  akan membatalkan UU apabila didalamnya secara substantif materi muatan-nya merupakan kewenangan  penuh  yang  diberikan  secara  delegasi  kepada  legislative  untuk membentuk suatu legal policy ; terlepas dari penilaian baik buruknya suatu aturan yang ditentukan oleh legislator. 13
Di  dalam  putusan  MK  terbaru  yaitu  putusan  Nomor  13/PUU-XX/2022,  MK menilai  bahwa  Pasal  222  sama  sekali  tidak  membatasi  jumlah  pasangan  capres  dan cawapres  dan  mengenai  permasalahan  berapa  paslon  yang  memenuhi  syarat  untuk mengikuti  pilpres  tidaklah  ditentukan  oleh  norma  melainkan  permasalahan implementasi  atas  norma  tersebut  yang  sangat  tergantung  pada  dinamika  sosial  dan politik. Tentu ini menjadi PR bagi partai politik yang sedang melakukan judicial riview
13 Aprilian  Sumodiningrat,  “Meninjau  Ulang  Ketentuan  Presidential  Threshold  dalam  Pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia,” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum ,  1.1  (2021),  49 <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.
ke  MK,  artinya  bahwa  pemohon  harus  bisa  membuktikan  adanya  permasalahan implementasi atas norma tersebut jika tidak maka yang terjadi adalah hal yang sama dengan sebelumnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  kini  ada  hal  yang  menarik  perhatian  di  kalangan masyarakat yaitu ada partai politik yang melakukan judicial riview ke MK atas pasal 222 UU Pemilu. Partai ini bisa dibilang bukan dari partai oposisi dan ini yang membuat sebagian masyarakat terkejut, partai itu adalah PBB. Jika dilihat dari beberapa putusan MK  terkait legal  standing tentu  PBB  termasuk  subyek  yang  memiliki  kedudukan hukum untuk melakukan judicial riview pasal tersebut, tinggal saja menguraikan hak- hak apa saja yang di langgar atas pasal tersebut. Ketika MK dalam memutus perkara presidensial threshold pendapat hakim tidaklah bulat, sebab ada dua Hakim MK yang menyatakan  berbeda  pendapat  ( dissenting  opinion )  dan  tetap  mengatakan  para pemohon itu mempunyai legal standing yaitu Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra sebab hal demikian berkaitan erat dengan dua kepentingan yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih ( right to vote and right to be candidate ), bahkan jika kita masuk dalam substansi  dua  Hakim  MK  ini  menilai  pasal  222  UU  Pemilu  itu Inkonstitusional dan merusak prinsip kedaulatan rakyat.
Dengan  melihat  beberapa  putusan  MK  belakangan  ini  dapat  dilihat bahwasannya  MK  sendiri  masih  berpegang  kepada  putusan-putusan  sebelumnya artinya bahwa hingga saat ini MK masih menilai pasal a quo tetap konstitusionalitas dan tidak bertentangan dengan UUD. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan MK dapat berubah pertimbangan hukumnya di kemudia hari, tinggal bagaimana nantinya pemohon dapat membuktikan atau memutar balikkan argumentasi MK selama ini yang masih menilai pasal a quo tetap konstitusionalitas.
Sudah sekitar 22 gugatan di layangkan ke MK terkait presidensial threshold , namun  tak  satupun  permohonan  yang  dikabulkan,  atau  di  terima  sebagian.  Namun masyarakat dan sebagian partai politikpun tetap optimis dan tak putus asa untuk terus berjuang  agar  presidensial  threshold  dapat  dihapus.  Karena  pada  dasarnya  MK  juga dapat  merubah  pandangannya  terhadap  keberlakuan  muatan  ayat,  pasal,  dan  bagian
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
dalam undang-undang. Hal itu bukan suatu hal yang baru, itu juga pernah berlangsung di beberapa putusan.
Tabel 2 Contoh Perubahan Pandangan MK Dalam Putusannya
No.  Persoalan Konstitusionalitas Putusan Perubahan Pandangan Mahkamah/Putusan 1. Keserentakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  51- 52-  59/PUU-VI/2008, tanggal  18  Februari 2009,  pada  pokoknya menyatakan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai  sesuatu  yang konstitusional. Selanjutnya,  merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan  Nomor  51-52- 59/PUU-VI/2008 tersebut,  pemilu  2009 dan  pemilu  2014  tetap diselenggarakan seperti pemilu 2004, yaitu pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan  lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Mahkamah  dalam  putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial harus  dilaksanakan  pemilu serentak  pemilu  presiden  dan pemilu  legislatif  (DPR,  DPD dan  DPRD)”.  Selanjutnya dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan enam alternatif model pemilu serentak  yang  konstitusional, sebagai berikut:
1. Pemilu  serentak  untuk memilih anggota DPR,
DPD,  presiden  dan wakil  presiden,  dan pemilihan anggota DPRD.
2. Pemilu  serentak  untuk memilih anggota DPR,
DPD,  presiden  dan wakil presiden, gubernur,  bupati/wali kota.
3. Pemilu  serentak  untuk memilih anggota DPR,
DPD,  presiden  dan wakil
presiden,
anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. 4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,  presiden  dan wakil  presiden,  dan beberapa waktu setelahnya  dilakukan pemilihan umum serentak  lokal  untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. 5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,  presiden  dan wakil  presiden,  dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota  untuk memilih DPRD kab/kota  dan  memilih bupati/wali kota.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
6. Pilihan-pilihan  lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR,
DPD,  serta  presiden dan wakil presiden.
Sumber: Pokok Permohonan Perkara 70/PUU-XIX/2021.

## 3. PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
Salah satu alasan MK tidak dapat menerima permohonan para pemohon yang mengajukan judicial riview atas pasal 222 adalah itu merupakan salah satu cara untuk memperkuat  sistem  presidensial  di  suatu  negara.  Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang menganut sistem presidensial dan itu dibarengi juga dengan menerapkan sistem  multipartai.  Sistem  presidensial  yang  diterapkan  bersamaan  dengan  sistem multipartai dapat dianggap kurang cocok di Indonesia. 14
Dalam kerangka presidensialisme, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial. 15 Di dalam sistem  presidensial,  Presiden  merupakan  kepala  pemerintahan  dan  kepala  negara. Tentu Presiden tidak memiliki tanggung jawab terhadap DPR. Dalam presidensialisme juga,  Kedudukan  dan  otoritas  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  presiden  sebagai kepala  pemerintahan  dan  kepala  negara  tidak  bergantung  pada  anggota  parlemen  di DPR dan stabilitas partai politik di parlemen. 16
Dengan diterapkannya presidential threshold di Indonesia itu justru dianggap menghilangkan hak konstitusionalitas partai politik untuk mengajukan calon Presiden
14 Sumodiningrat.
15 Asrullah  Asrullah,  Syamsul  Bachri,  dan  Hamzah  Halim,  “Presidential  Threshold  dalam  Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi,” Al-Azhar Islamic Law Review , 3.2 (2021), 63–77 <doi: https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>.
16 Pemilu Serentak et al., “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia,” Jurnal Universitas Paramadina , 13.0 (2017).
dan  Wakil  Presiden.  Sebab  dengan  adanya  presidential  threshold,  maka  yang  dapat mengajukan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  partai  yang  memiliki  kursi mayoritas, sehingga calon yang tampil di Pilpres akan terbatas. Mari kita bandingkan Pilpres dari tahun 2004-2019.
Jika melihat fenomena Pilpres dari tahun ke tahun terlihat semakin sedikitnya pasangan calon yang tampil di ajang Pilpres, tidak lain tidak bukan ini adalah sebab dari presidential threshold yang terlalu tinggi. Hal inilah yang menjadi fakta empiris bahwa presidential  threshold tidak  menjadi  faktor  determinan  menguatnya  sistem presidensial  dan  stabilnya  dukungan  dipemerintahan.  Justru  ketentuan  ini  dapat menjadi bagian dari pranata norma yang inklinatif oligarkis dan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang membuka ruang daulat presidensialisme yang luas-luasnya. 17
Menurut  peniliti,  sudah seharusnya  ambang  batas  pencalonan  Presiden  ini  di hilangkan saja. Sebab dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan seperti ini, menyebabkan terminimalisirnya pilihan rakyat untuk menentukan pemimpan yang di inginkan. Dengan itu rakyat harus di berikan pilihan sebanyak mungkin agar mampu memilih sesuai dengan keinginannya, dan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berkapasitas.
Jika  melihat  negara-negara  lain  yang  menganut  sistem  presidensial  hampir mayoritas  mereka  tidak  mengenal  yang  namanya  ambang  batas  pencalonan ( presidential  threshold ).  Bahkan,  studi  komparasi  menunjukkan,  misalnya  Amerika Serikat,  negara  yang  selalu  menjadi  rujukan  utama  praktik  sistem  pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden  (dan  wakil  presiden). 18 Bahkan  studi  hasil  Djayadi  Hanan  (2017) menunjukkan,  negara-negara  di  Amerika  Latin,  yang  kebanyakan  menganut  model sistem presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, sama seperti Indonesia, sama
17 Asrullah, Bachri, dan Halim.
18 Saldi Isra, “Sistem Pemerintahan Indonesia,” 2019, 286.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
sekali  tidak  mengenal  presidential  threshold  dalam  pengusulan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden.
Dalam  negara  yang  menganut  sistem  presidensial  seperti  Indonesia,  tidak gampang  mencari  contoh  negara-negara  yang  menerapkan  ambang  batas  dalam persyaratan calon presiden-nya. Yang ada justru sebaliknya. 19 Bahkan tercatat ada 48 negara  penganut  sistem  presidensial  mereka  semua  tidak  mengenal  presidential threshold.  Mereka  itu  adalah  :  Amerika  Serikat,  Peru,  Brazil,  Meksiko,  Kyrgztan, Uruguay,  Perancis,  Finlandia,  Portugal,  Polandia,  Austria,  Rusia,  Bulgaria,  Ukraina, Kroasia,  Rumania,  Republik  Ceko,  Lithuania,  Serbia,  Slovakia,  Slovenia,  Siprus, Moldova,  Chile,  Ekuador,  Kolombia,  Kosta  Rika,  Republik  Dominika,  Guatemala, Haiti, Tunisia, Aljazair, Liberia, Nigeria, Ghana, Senegal, Komoro, Republik Kongo, Guinea,  Madagaskar,  Mali,  Tanzania,  Togo,  Mauritania,  Seiraa  Leone,  Zambia, Afghanistan, Turki.
Dari sekian banyak negara diatas ada juga negara yang mengatur secara jelas di dalam Konstitusinya, seperti halnya negara Brazil didalam Konstitusinya pada Bab V Pasal  17  tentang  Partai  Politik,  yang  mana  memberikan  kewenangan  secara  penuh kepada partai politik untuk mengatur nasibnya sendiri, dan diberikan ruang kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan. Seperti halnya di Indonesia, sebetulnya sudah sangat jelas di Konstitusi kita pasal 6 A ayat 2 terkait pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Namun  ini  menjadi  hal  yang  aneh  pasalnya  di  pasal  6A  ayat  2  UUD  sudah dinyatakan  dengan  sangat  jelas  dan  tegas  yang  mana  tidak  ada  ketentuan  yang menyebut  pasal  itu  diatur  lebih  lanjut  didalam  perundang-undangan.  Namun  dalam praktiknya  hari  ini  malah  pembentuk  undang-undang  justru  mengatur  hal  tersebut didalam UU Pemilu. Ini yang membuat di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra.
19 Abdul  Ghoffar,  “Problematika  Presidential  Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Pengalaman di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi , 15.3 (2018), 480 <https://doi.org/10.31078/jk1532>.
Apabila  merujuk  pada  putusan  MK  Nomor  14/PUU-XI/2013  yaitu  terkait dengan  dilaksanakannya  Pilpres  serentak  dengan  Pemilu  legislatif,  ambang  batas pencalonan atau presidensial threshold menggunakan hasil dari pemilu anggota DPR menjadi  kehilangan  relevansinya  dan  bertahan  pada  situasi  seperti  ini  sama  seperti memelihara  sesuatu  yang  inkonstitusional.  Tambah  lagi,  apabila  diletakkan  dalam sistem  pemerintahan,  mempergunakan  hasil  pemilu  legislatid  sebagai  persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi ( chief exceutive atau Presiden) jelas merusak sistem presidensial. 20
Jika  kita  lihat  fakta  belakangan  ini,  ada  salah  satu  negara  penganut  sistem presidensial  yang  baru  saja  mengadakan  Pilpres  yaitu  negara  Perancis.  Perancis merupakan negara penganut sistem presidensial dan di ajang Pilpres kemarin bisa kita lihat bahwa negara tersebut tidak menganut atau bahkan tidak mengenal yang namanya presidensial  threshold dengan  dibuktikannya  ada  12  kandidat  calon  dalam  ajang Pilpres tersebut. Alhasil mereka dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung hingga putaran kedua.
Melihat hal tersebut sebetulnya Indonesia juga menyediakan regulasi putaran kedua tersebut,  namun  regulasi tersebut  jarang di  gunakan terutama  dalam  2 Pilpres belakangan  ini.  Disebabkan  hanya  ada  dua  pasangan  calon  saja  yang  tampil  dalam ajang Pilpres, yang mana hal tersebut tentu tidak memungkinkan untuk menggunakan regulasi dua putaran. Itu semua adalah efek dari berlakunya presidential threshold yang terlalu tinggi.
Sehingga, menjadikan ambang batas ( Presidential Threshold ) sebagai prasyarat penguatan  sistem  presidensial  menjadi  kehilangan  relevansi  dan  urgensitasnya  baik secara  teoritik  maupun  secara  praksis. 21 Dalam  praktik  ketatanegaraan  telah membuktikan   keberadaan sistem Presidential Threshold berupa ambang batas angka
20 Saldi Isra.
21 Asrullah, Bachri, dan Halim.
20  persen,  tidak  bisa  menjamin  terwujudnya  stabilisasi  sistem  presidensial,  sebagai contoh pada 2009. 22

## 4. DAMPAK DARI PRESIDENTIAL THRESHOLD
Aturan  mengenai presidential  threshold memiliki  dampak  terhadap perpolitikan  di  Indonesia,  selain  yang  disebutkan  diatas  seperti  halnya  semakin berkurangnya  pasangan  calon  Presiden  yang  bertarung  di  ajang  Pilpres  namun  ada dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat dan partai politik. Dampak dari adanya presidential  threshold adalah  terhadap  partai  politik. 23 Selain  partai  politik  dan masyarakat hal ini tentu akan berdampak kepada ketatanegaraan di Indonesia.
Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat tidak bisa memilih pemimpinnya  dengan  pilihan  yang  beragam,  karena  terbatas  dengan  diterapkannya presidential threshold tersebut. Meskipun di atas kertas didalilkan bakal bisa muncul hingga  tiga  atau  empat  calon  itupun  belum  terbukti  hingga  saat  ini.  Karena  pada dasarnya  Indonesia  sebagai  penganut  sistem  demokrasi  sudah  seharusnya  tidak membatasi  untuk  menentukan  pemimpinnya.  Kalau  mengenai  hal  tersebut  dibatasi, calon yang maju itu bukan hasil dari yang ditentukan oleh rakyat melainkan ditentukan oleh partai politik.
Setelah  pasangan  calon  yang  ditampilkan  hanya  sedikit,  tentu  ini  membuat masalah beru yaitu akan terjadinya polarisasi. Sebab pasangan calon yang ditampilkan hanya sedikit atau bisa dibilang hanya dua pasangan saja. Hal itu terbukti ketika Pilpres tahun  2019  yang  mana  masyarakat  terbelah  menjadi  dua  dengan  istilah  cebong  dan kampret.  Atau  bahkan  ekstreamnya  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  jika  tidak memilih pasangan A misalkan akan masuk neraka. Permasalahan-permasalah seperti ini bisa timbulkan disebabkan sedikitnya pasangan yang berkompetisi di Pilpres.
22 Sinta  Devi  Ambarwati,  “Rekonstruksi  Sistem  Presidensial  Threshold  dalam  Sistem  Pemilu  di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis , 1.5 (2020), 77–91.
23 Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019,” 2019, 83–90.
Kemudian dampak lain dengan adanya ketentuan presidensial threshold yaitu berpotensi  menghilangkan  salah  satu  fungsi  partai  politik,  yaitu  menyediakan  dan menyeleksi calon pemimpin. Dengan adanya presidensial threshold , masyarakat tidak memiliki  kesempatan  secara  luas  untuk  mengetahui  dan  menimbang  calon-calon pemimpin  bangsa  yang  diusulkan  partai  politik  peserta  pemilu.  Dengan  dibukanya kesempatan kepada semua partai  politik peserta  pemilu  mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat tentu dapat melihat calon pemimpinnya di masa  depan.  Tentu  dengan  seperti  itu  maka  otomatis  masyarakat  disediakan  pula pilihan yang beragam untuk pemimpinnya di masa depan.
Bagi  partai  politik  baru  juga  dirugikan  atas  ketentuan presidensial  threshold ini. Yang pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua partai  politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil  Presiden  walaupun  berkoalisi  dan  memenuhi  syarat presidential  threshold . 24 Tentu dengan melihat hal ini bisa dibilang bahwasannya kerugian yang dialami oleh partai politik baru lebih parah dari kerugian yang dialami oleh partai yang lebih dahulu mempunyai suara di DPR.
Dengan  dihapuskannya presidensial  threshold maka  calon  Presiden  akan berpotensi tampil lebih banyak dan beragam, sehingga hal tersebut dapat mengurangi polarisasi dan ketegangan di masyarakat. Inilah yang terjadi di negara-negara lain yang menganut  sistem  presidensial  yang  mana  mereka  menampilkan  banyak  kandidat sehingga  masyarakat  dapat  memilih  dengan  beragam  pemimpin  yang  di  inginkan. Sebetulnya ini bisa saja terjadi di  Indonesia jika MK berani  merubah pandangannya selama ini, dengan menyatakan pasal 222 UU Pemilu tersebut inkonstitusional , namun hingga  saat  ini  pasal  tersebut  masih  konstitusional.  Kemudian  dampak  lain  dari diterapkannya presidensial  threshold adalah  merusak  makna  kedaulatan  rakyat,  dan menimbulkan  ketidakadilan.  Sebab  pasal  222  UU  Pemilu  secara  terang-terangan merugikan partai politik yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon Presiden
24 Diniyanto.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
karena tidak memiliki kursi dalam Pemilu. Karena yang dijadikan dasar adalah hasil Pemilu sebelumnya yang mana ini adalah tidak adil.
Dengan  melihat  dampak-dampak  seperti  diatas  sudah  seharusnya  DPR mempertimbangkan  ulang  mengenai  ketentuan  tersebut,  terlebih  lagi  MK  ketika memutus  perkara  terkait presidensial  threshold, harus  melihat  pada  fakta  di lapangannya  seperti  apa,  apakah  masyarakat  merasa  dirugikan  atau  bahkan  partai politik  itu  sendiri  yang  merasa  dirugikan.  Agar  Pilpres  nantinya  akan  bisa  berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya perpecahan antar kelompok pendukung.

## 5. PRESIDENSIAL  THRESHOLD  SEBAGAI  UPAYA  PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
Proses penyederhanaan partai di Indonesia berlangsung terlalu cepat dan drastis sehingga  penyederhanaan  partai  ini  tidak  diikuti  dengan  penyederhanaan  dukungan dari  masyarakat. 25 Jika  melihat  kepada  negara-negara  penganut  sistem  dua  partai seperti yang dianut di Amerika Serikat, kemungkinan yang terjadi adalah hanya akan ada  dua  calon  yang  akan  tampil  di  ajang  Pilpres,  sebab  hal  itu  tentu  tidak memungkinkan terjadinya calon Presiden yang beragam. Namun, pada sistem multi- partai,  paket  calon  Presiden  memungkinkan  lebih  banyak  daripada  dua  calon;  serta memungkinkan pula juga terjadinya Pemilu yang tidak mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen suara pemilih. 26
Di  Indonesia  mengenal  yang  namanya majoritarian  two  round  system atau disebut  dengan  mayoritarian  dengan  dua  putaran.  Hal  ini  diatur  dalam  Konstitusi Indonesia yaitu didalam pasal 6A ayat 4, hal ini dilakukan apabila pada tahap pertama tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara. Kemudian nantinya di tahap kedua
25 Diastama Anggita Ramadhan, “Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap  Persatuan  Bangsa,” Administrative  Law  and  Governance  Journal ,  2.4  (2019),  570–97 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597>.
26 Ahmad  Farhan  Subhi,  “Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Sebagai  Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres,” JURNAL CITA HUKUM , 3.2 (2016) <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2324>.
tetap  menampilkan  dua  pasangan  calon  yang  mendapatkan  suara  tertinggi  dalam pemilihan pertama.
Sama  halnya  dengan  di  Perancis,  dalam  rangka  Pilpres  secara  langsung, Konstitusi  Perancis  terdapat  pengaturan  mengenai second  round  election atau pemilihan putaran kedua yang dilakukan apabila pada tahap pertama tidak diperoleh dukungan lebih dari 50 persen suara. Kemudian, tahap kedua dengan mengikutkan dua pasangan calon yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan pertama. 27 Namun, mekanisme yang seperti itu dinilai akan sangat 'memakan' banyak biaya; apalagi bagi negara-negara berkembang seperti indonesia yang dapat dinilai tidak praktis dan tidak efisien. 28
Di  samping  itu,  Indonesia  telah  memasuki  era  demokratisasi,  sehingga banyaknya partai juga tidak dapat dan tidak mungkin lagi untuk dibatasi seperti pada masa  orde  baru. 29 Melihat  hal  itu  sudah  seharusnya  dibentuk  mengenai  mekanisme pengaturan  yang  dapat  membuat  partai  politik  dengan  sendirinya  dapat  berkurang, dengan  catatan  tanpa  adanya  larangan  ataupun  pembatasan  yang  sifatnya  imperatif. Kecenderungan  terjadinya  penyederhanaan  secara  alamiah  pada  dasarnya  terjadi melalui mekanisme koalisi kepartaian di Indonesia. 30
Ada    beberapa    cara    yang    dapat    dilakukan    untuk  mengurangi  atau menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia: 31
1) Menaikkan syarat electoral threshold
Cara  ini  dilakukan  melalui  pengaturan  persyaratan yang  lebih  berat  bagi partai  politik  untuk   menjadi peserta  pemilu.  Hal  ini  diperlukan  supaya
27 Dri Utari C.R., S.H., LL.M, “Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019,” Jurnal Jentera , 3.1 (2019).
28 Sumodiningrat.
29 Andrian Habibi, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020,” Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan , 4 (2020). 30 Anggita Ramadhan.
31 T Adkha, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” 2019, 175–88 <http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/>.
Sultoni Fikri: Problematika Konstitusionalitas...
partai politik  yang  menjadi  peserta  pemilu  benar-benar merupakan partai yang sudah siap dan mapan serta mendapat dukungan kuat dari masyarakat.
2) Menaikkan parliamentary threshold
Penerapan  parliamentary  threshold  memang  tidak otomatis mengurangi atau membatasi jumlah partai politik   yang   akan   ikut   pemilihan   umum   secara langsung  dan  instan.  Proses  pengurangan  partai politik  peserta  pemilihan umum    melalui    mekan-isme  ini  akan  berlangsung  lama  dan  alami.  Artinya, semakin      tinggi      angka      parliamentary      threshold,  maka    akan    semakin berkurang    kesempatan    bagi  partai  politik  untuk  mendapatkan  kursi  di parlemen (DPR).  Dengan  demikian,  setiap  partai  politik  akan berfikir    lebih matang    untuk    menjadi    peserta pemilihan    umum.    Sebab    kalau    partai politik tersebut tidak mampu memenuhi angka parliamen-tary  threshold,  maka akan  sangat  merugi-kan  bagi partai yang bersangkutan.
3) Memberlakukan sistem pemilu distrik
Pemberlakuan    sistem    pemilu    distrik    sangat    urgen.  Sistem  distrik  akan berpeluang  menciptakan  sistem  dua      partai      atau      setidaknya      sistem multipartai  sederhana      sedangkan      sistem      proporsional      akan  kondusif menciptakan     sistem     banyak     partai (multipartai) seperti yang terjadi saat ini.
Melakukan  upaya  penyederhanaan  partai  politik  memang  diperlukan  di Indonesia  dengan  tujuan  agar  bisa  menerapkan  sistem  presidensial  secara  murni, namun  bukan  berarti  dengan  dibuatkan presidensial  threshold yang  mana  justru merugikan  hak  konstitusionalitas  partai  politik.  Namun  hingga  sekarang  upaya penyederhanaan partai  politik yang betujuan agar masyarakat  menjadi  solid ternyata tidak terjadi. Masyarakat justru terbelah menjadi dua kelompok yang mana keduanya saling caci dll.
6. JALAN TENGAH DARI PROBLEMATIKA PRESIDENSIAL THRESHOLD DI INDONESIA
Setelah  melihat  pro  dan  kontra  di  kalangan  masyarakat  terkait  ketentuan presidensial  threshold ,  yang  mana  hingga  saat  ini  pula  penerapan  presidensial threshold itu masih  konstitusionaloitas. Maka jalan tengah yang bisa diambil  adalah dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari segala aspek. Mulai dari aspek prinsip demokrasi, sistem presidensial, hak konstitusional warga negara, dan hak konstitusional partai politik.
Jalan tengah dari persoalan ini adalah bisa dimulai dengan mempertimbangkan kembali mengenai angka presidensial threshold yang sekarang berlaku, karena dengan angka 20% suara di DPR atau 25% suara sah nasional banyak dari kalangan masyarakat dan  partai  politik  yang  merasa  hak  konstitusionalitasnya  dirugikan.  Jadi  jalan tengahnya  adalah  bisa  menurunkan  angka presidensial  threshold tersebut  dengan angka yang sangat minim yaitu kisaran 5% hingga 10% suara di DPR. Karena pada dasarnya  jika  presidensial  threshold  itu  dinilai  sebagai  upaya  penguatan  sistem presidensial  maka  jalan  tengahnya  seperti  itu,  tetap  menggunakan  namun  dengan presentase yang kecil. Atau lebih baik lagi dengan cara, dihapuskannya presidensial threshold tersebut, karena yang merasakan manfaatnya apabila presidensial threshold dihapus adalah semua kalangan. Mulai dari masyarakat hingga partai politik, sehingga hal  tersebut  akan  membuka  ruang  seluas-luasnya  kepada  partai  politik  untuk  bisa mengusulkan pasangan calon sebanyak mungkin tentunya itu otomatis masyarakat bisa memilih dan menimbang dari berbagi pasangan calon yang beragam tersebut.

## D. PENUTUP
Problematika presidential threshold bukan hanya muncul pada akhir-akhir ini saja  namun  jauh  sebelum  itu  ketika  usulan  itu  dirumuskan  pun  itu  sudah  menuai perdebatan di kalangan frkasi di DPR. Dampak dengan adanya presidensial threshold dengan angka yang tinggi yaitu membuat sedikitnya kandidat calon yang berjuang pada Pilpres kedepannya, dengan sedikitnya kandidat calon yang diusulkan maka dampak setelah itu adalah polarisasi, masyarakat dapat terpecah menjadi bagian-bagian tertentu dari kandidat calon tersebut. Penguatan sistem presidensial dengan cara menerapkan
presidensial threshold perlu dipertimbangkan ulang, sebab di negara-negara penganut sistem presidensial tidak  ada  yang  mengenal  dan  menerapakan  ketentuan  tersebut.
Jalan  tengah  dari  segala  problematika  ini  yaitu  dengan  mempertimbangkan  kembali angka  presentase presidential  threshold yang  sekarang  berlaku,  artinya  dapat diturunkan  menjadi  5-10%  suara  sah  di  DPR  atau  jauh  lebih  baik  lagi  jika  dihapus menjadi  0%  sebab  dengan  diberlakukannya  ambang  batas  pencalonan  seperti  ini, menyebabkan terminimalisirnya pilihan rakyat untuk menentukan pemimpan yang di inginkan. Dengan itu rakyat harus di berikan pilihan sebanyak mungkin agar mampu memilih sesuai dengan keinginannya, dan mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berkapasitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adkha, T, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” 2019, 175 – 88 <http://eprintslib.ummgl.ac.id/869/>
Ambarwati,  Sinta  Devi,  “Rekonstruksi  Sistem  Presidensial  Threshold  dalam  Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis , 1.5 (2020), 77–91 Anggita Ramadhan, Diastama, “Menuju Penyederhanaan Partai  Politik di  Indonesia serta  Dampaknya  Terhadap  Persatuan  Bangsa,” Administrative  Law  and Governance Journal , 2.4 (2019), 570–97 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570- 597>
Ansori,  Lutfil,  “TELAAH  TERHADAP  PRESIDENTIAL  THRESHOLD  DALAM PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil,” 4.1 (2019), 15–27
Asrullah,  Asrullah,  Syamsul  Bachri,  dan  Hamzah  Halim,  “Presidential  Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi,” Al-Azhar Islamic Law Review , 3.2 (2021), 63–77 <doi: https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84> Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,
2003)
Dan, Presiden, Wakil Presiden, Pada Pemilihan, dan Umum Tahun, “Benito Asdhie Kodiyat  MS  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara,” 2019, 109–26
Diniyanto,  Ayon,  “Mengukur  Dampak  Penerapan  Presidential  Threshold  di  Pemilu Serentak Tahun 2019,” 2019, 83–90
Fuqoha,  Fuqoha,  “Pengisian  Jabatan  Presiden  dan  Presidential  Threshold  dalam Demokrasi  Konstitusional  di  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  1.2
(2018), 27–38 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>
Ghoffar, Abdul, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan  Pengalaman  di  Negara  Lain,” Jurnal  Konstitusi ,  15.3  (2018),  480 <https://doi.org/10.31078/jk1532>
Gordon, Aaron, “Nondelegation,” New York University Journal of Law and Liberty , 12.3 (2019)
Habibi, Andrian, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020,” Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan , 4 (2020)
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, 2008)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
Saldi Isra, “Sistem Pemerintahan Indonesia,” 2019, 286
Saputro, Agus, “Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019,” Asketik , 2.2 (2018), 111–20 <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>
Satriawan,  Iwan, dan Tanto  Lailam,  “Open Legal  Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  dan  Pembentukan  Undang-Undang,” Jurnal  Konstitusi ,  16.3  (2019), 559 <https://doi.org/10.31078/jk1636>
Serentak,  Pemilu,  Sistem  Pemilu,  Sistem  Kepartaian,  dan  Djayadi  Hanan, “Memperkuat  Presidensialisme  Multipartai  di  Indonesia,” Jurnal  Universitas Paramadina , 13.0 (2017)
Subhi,  Ahmad  Farhan,  “Pengusulan  Pasangan  Calon  Presiden  Dan  Wakil  Presiden Sebagai  Peserta  Pemilu  Menurut  Undang-Undang  Pilpres,” JURNAL  CITA HUKUM , 3.2 (2016) <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2324>
Sumodiningrat,  Aprilian,  “Meninjau  Ulang  Ketentuan  Presidential  Threshold  dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia,” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum , 1.1 (2021), 49 <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
Utari C.R., S.H., LL.M, Dri, “Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019,” Jurnal Jentera , 3.1 (2019)