## Di Bawah Dualisme Hukum: Komunitas Kristen Pribumi Jawa di Era Kolonial

## Harto Juwono
Universitas Sebelas Maret Surakarta (Fakultas Ilmu Budaya) Email: hartojuwonomtl@gmail.com

## ABSTRACT
This article aims to elucidate the legal status and position  of indigenous Christian communities in Java during the colonial era. The reason for this is that their presence within the administrative and legal system of the Dutch East Indies necessitated clarity, given the frequent uncertainty in the implementation of Dutch government  actions.  As  a  historical  work,  this  research  employs  historical  sources  inherited  from  past administrative activities, namely documents. Priority is given to primary documents, whether in the form of  manuscripts  or  official  publications,  while  reference  sources  will  be  used  in  accordance  with  their respective eras of creation. The data is obtained from archival repositories, both in the Netherlands and Indonesia, such as the National Archives of  the Republic of  Indonesia. The method  used to process this data  is the historical research method, which consists of  four stages: heuristic, criticism, interpretation, and reconstruction. From the results of the reconstruction, it can be concluded that issues of interpretation are the main problem in addressing the aforementioned ambiguity. Differences in interpretation between indigenous Christian communities (and their missionary leaders) on one side and government authorities on  the  other  side  have  led  to  disparities  in  policy  implementation  and  even  conflicts  of  interest.  This situation is further exacerbated by the lack of clarity within the government apparatus itself in executing instructions, both at lower and higher levels, especially concerning indigenous Christian communities in Java.
Keywords: Indigenous Christians, Colonial Government, Legal Status

## ABSTRAK BAHASA INDOENSIA
Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan status dan posisi hukum masyarakat pribumi Kristen di Jawa pada era kolonial. Alasan untuk hal ini adalah karena keberadaan mereka dalam sistem politik administrasi dan  sistem  hukum  kolonial  memerlukan  kejelasan,  mengingat  seringkali  terjadi  ketidakpastian  dalam penerapan tindakan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai karya sejarah, penelitian ini menggunakan sumber sejarah yang merupakan warisan dari aktivitas administrasi masa lalu, yakni dokumen. Prioritas diberikan pada dokumen primer, baik berupa manuskrip maupun sumber resmi yang diterbitkan, sementara sumber referensi  akan  digunakan  sesuai  dengan  era  pembuatannya.  Data-data  tersebut  diperoleh  dari  pusat penyimpanan arsip, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti di Arsip Nasional Republik Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengolah data ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat tahap:  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  rekonstruksi.  Dari  hasil  rekonstruksi,  dapat  disimpulkan  bahwa persoalan interpretasi merupakan masalah utama dalam menjawab ketidakjelasan status di atas. Perbedaan interpretasi antara umat Kristen pribumi (dan para pendeta zendingnya) di satu sisi dan aparat pemerintah di sisi lain mengakibatkan perbedaan dalam aplikasi kebijakan dan bahkan dapat mengarah pada konflik kepentingan.  Hal  ini  semakin  memburuk  akibat  ketidakjelasan  pada  aparat  pemerintah  sendiri  dalam melaksanakan instruksi baik di tingkat bawah maupun atas, khususnya terhadap komunitas Kristen pribumi di Jawa.
Kata Kunci: Kristen Pribumi, Pemerintah Kolonial, Status Hukum

## Article history
Received: 12 Juni 2023 Revised: 28 Agustus 2023 Accepted: 27 September 2023 Published: 28 September 2023

## Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso
Vol. 8 No. 2 September 2023 No Halaman. 92-107 https://jurnal.sttii-surabaya.ac.id/index.php/Kerusso DOI: https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i2.308
Citation (APA Style ):  Juwono, H. (2023). Di Bawah Dualisme Hukum: Komunitas Kristen Pribumi Jawa di Era Kolonial. Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso , 8 (2), 92-107. https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i2.308

## PENDAHULUAN
Pada pertengahan September 1905, terjadi keresahan di tanah perkebunan Kenayan, yang berada di  Kabupaten  Kalasan,  Afdeeling  Yogyakarta.  Keresahan  ini  dipicu  oleh  pemogokan  kerja  oleh  ratusan petani  yang  sebelumnya  menghuni  tanah  itu  dan  dipekerjakan  sebagai  pekerja  upah  wajib  pada  tanah perkebunan. Pemogokan ini tidak hanya melibatkan penghentian pekerjaan mereka, tetapi juga protes keras dari kelompok petani ini, yang melakukan gerakan menuju Yogyakarta dan aksi pepe (berjemur) di alun- alun  depan  kraton  untuk  mendapatkan  perhatian  Sultan  Hamengku  Buwono  VII  terhadap  pengaduan mereka (Soerabajasch Handelsblad, 1905).
Persoalan  ini  menjadi  menarik  bagi  sejumlah  pengamat,  mengingat  sejumlah  kasus  perlawanan pasif serupa di beberapa perkebunan lain, yang diikuti oleh kasus Kenayan, menjadi pemicu bagi terjadinya Reorganisasi  Agraria  di  Vorstenlanden  (Yogyakarta  dan  Surakarta)  pada  tahun  1918.  Reorganisasi  ini mengakhiri sistem kepemilikan dan penguasaan tanah oleh struktur feodalisme dengan menghapus tanah apange, dan mengubah sistem pengelolaan dan kepemilikan tanah menjadi modern oleh institusi kerajaan Jawa (Faille, 1932). Penentangan ini berkisar pada sistem yang diberlakukan pada perkebunan Kenayan terkait  dengan  penggunaan  penduduk  setempat  sebagai  pekerja  upah  wajib  untuk  menggarap perkebunannya. Kerja wajib yang dituntut di perkebunan ini mencakup bukan hanya penggarapan tanaman (merawat, menanam, menyiangi, memanen, dan membersihkan kebun), tetapi juga kerja kerigan, kerja jaga keamanan, kerja ronda, dan berbagai pekerjaan lainnya, termasuk yang dibebankan kepada istri dan anak- anak petani tanpa upah yang layak (Soerabajasch Handelsblad, 1905).
Menurut  pandangan  Wilhelm,  jemaatnya,  yang  juga  termasuk  petani  setempat,  tidak  layak diperintahkan  atau  dibebani  kewajiban  kerja  seperti  itu.  Alasannya  adalah  bahwa  mereka  adalah  umat Kristen, agama yang sama seperti yang dianut oleh pengelola dan para pekerja Eropa di perkebunan itu. Meskipun  Wilhelm  meninggal,  perlawanan  ini  diteruskan  oleh  umatnya,  yakni  jemaat  Kristen  Jawa. Setidaknya  lima  kepala  keluarga  Kristen  Jawa  menjadi  motor  penolakan  terhadap  tekanan  kerja  yang dianggap tidak adil dari administrator Kenayan, sehingga pada bulan November 1904, ia menuduh bahwa umat Kristen menjadi penghasut pemogokan kerja dan kekacauan di perkebunan, sehingga administrator Nottebaert meminta agar polisi mengusir orang-orang Kristen ini dari Kenayan (De Locomotief, 1905).
Tulisan  ini  tidak  akan  membahas  lebih  lanjut  tentang  kejadian  yang  berlangsung  di  Kenayan, meskipun memiliki dua aspek menarik (konteks konflik anti-pemerasan dan konteks spasial di wilayah raja Jawa dengan sistem agraria khusus), namun akan lebih fokus melihat pada status dan posisi orang Kristen pribumi.  Dalam  kejadian  tersebut,  pihak  perkebunan  tidak  menuntut  kepada  pemerintah  Belanda  atau penguasa  kerajaan  Jawa  untuk  menangkap  lima  orang  Kristen  yang  dituduh  sebagai  provokator  utama, namun hanya mengusir mereka dari Kenayan; hal yang tentu saja sangat berbeda dibandingkan terhadap orang Jawa non-Kristen.
Bertolak  dari  situ,  tulisan  ini  mencoba  untuk  melihat  posisi  dan  status  orang  Kristen  pribumi khususnya  Jawa  dalam  sistem  hukum  kolonial.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  sistem  hukum  kolonial menempatkan golongan pribumi (dan Timur Asing sebelumnya) dalam kelompok yang berbeda dan lebih rendah  dibandingkan  Eropa.  Bahkan  dalam  Indisch  Staatsregeling  tahun  1927,  kelompok  pribumi ditempatkan  di  bawah  Timur  Asing  (Vreemde  Oosterlingen).  Namun  demikian  perbedaan  segera dibuat
ketika terdapat identifikasi sosial dengan elite penguasa, dalam hal ini orang Eropa. Identifikasi sosial ini muncul dari unsur budaya yang dalam hal ini adalah agama. Jauh sebelum kejadian di atas terjadi, pada akhir abad XVII di dekat Batavia, seorang pejabat tinggi VOC Cornelis Chastelijn yang memiliki banyak budak telah membeli sebuah tanah di kampong Depok. Di sana ia menempatkan para budaknya yang terdiri atas  orang  pribumi  dari  berbagai  tempat  di  kepulauan  Hindia.  Menjelang  wafatnya  pada  tahun  1714, Chastelein  membuat  wasiat  yang  isinya  adalah  membebaskan  para  budaknya  dari  status  budak  dan menghibahkan  tanah  Depok  dan  Srengseng  miliknya  kepada  mereka  asalkan  mereka  menerima  dan memeluk agama Kristen.
Ketika para budaknya bersedia untuk melakukannya, penguasa VOC mengukuhkan status mereka sebagai orang bebas dan pemilik tanah. Bahkan legalitas mereka terbukti setelah memenangkan sengketa hukum terhadap gugatan dari Anthony Chastelein dan keturunan Chasteleyn lainnya di depan pengadilan atas kepemilikan tanah Depok.
Peristiwa di atas menjadi bukti bahwa kelompok pribumi Kristen menempati posisi dan status yang berbeda dibandingkan masyarakat pribumi lain yang bukan Kristen. Terlepas dari sejumlah komunitas yang sudah mengenal agama Kristen sejak era VOC (seperti di Indonesia Timur) dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan  VOC,  keberadaan  pribumi  Kristen pada  abad  XIX  dan  XX  dalam  sistem  hukum  kolonial Hindia  Belanda  khususnya  sejak  terbitnya  Regeerings  Reglement  tahun  1855  menjadi  suatu  fenomena tersendiri yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di mana dan apa status dari komunitas pribumi Kristen ini dalam sistem hukum kolonial Hindia Belanda.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  dalam  bidang  sejarah,  yang  mengadopsi  metode  penelitian historis.  Penelitian  sejarah  berfokus  pada  peristiwa  masa  lalu  dan  menghubungkannya  dengan  relevansi masa kini (aspek keterhubungan). Oleh karena itu, penelitian sejarah harus mampu menggambarkan realitas kondisi masa lalu berdasarkan sumber-sumber dan analisisnya (data dan fakta).
Agar dapat menyajikan informasi seobjektif mungkin dan memiliki dasar ilmiah yang kuat, penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain:
1. Heuristik:  tahap  pengumpulan  data  dengan  penekanan  pada  data  sezaman  untuk  memperoleh kesaksian langsung seobjektif mungkin.
2. Kritik: tahap evaluasi terhadap data yang terkumpul, meliputi evaluasi eksternal terhadap otentisitas fisik data dan evaluasi internal terhadap konten data.
3. Eksepsi: untuk mengklarifikasi subjektivitas data, termasuk apakah data tersebut dibuat oleh pihak tertentu dengan motif tertentu.
4. Interpretasi: semua data yang telah melewati tahap kritik  dan eksepsi  kemudian diinterpretasikan untuk  mengungkap  makna  data  (fakta  sejarah)  dan  mengintegrasikannya  menjadi  kesatuan  yang lebih besar.
5. Rekonstruksi:  data  yang  telah  diintegrasikan  direpresentasikan  dalam  bentuk  laporan  akhir  yang terstruktur  secara  tekstual  sesuai  dengan  konteks  waktu,  sesuai  dengan  karakteristik  penelitian dalam ilmu sejarah.
Dalam  proses  rekonstruksi,  penelitian  ini  mengikuti  metodologi  yang  berlaku  dalam  ilmu  sejarah. Salah  satu  metodologi  yang  digunakan  adalah  pendekatan  struktural,  dengan  dasar  bahwa  penelitian  ini membahas struktur komunitas Kristen pribumi dan interaksi mereka dalam mempertahankan eksistensinya.
Karena penelitian ini melibatkan struktur hukum kolonial untuk memahami keberadaan komunitas Kristen pribumi, maka pendekatan struktural digunakan dalam merangkai rekonstruksi dan menyimpulkan temuan akhir.
Peristiwa yang dibahas dalam konteks ini memiliki keterkaitan dengan zaman sekarang dalam dua aspek, yakni dalam dimensi makro dan mikro. Dalam skala makro, keberadaan umat Kristen pribumi pada masa kolonial  menjadi  pendorong  bagi  kebijakan  politik  rezim  pemerintah  berikutnya  dan  menentukan perkembangan sejarah eksistensi umat Kristen di Indonesia. Ini terbukti dalam peran yang dimainkan oleh perwakilan Kristen Indonesia dalam sidang BPUPKI, di mana mereka menggunakan posisi dan status yang diperoleh  dari  warisan  hukum  kolonial  di  berbagai  wilayah  Indonesia  Timur  untuk  memperkuat  peran mereka dalam perundingan dengan para pemimpin republik lainnya.
Di sisi mikro, sejumlah komunitas Kristen pribumi telah menjadi pelopor perubahan besar yang masih terasa hingga saat ini. Komunitas Kristen pribumi di perkebunan Kenayan yang disebutkan di awal tulisan ini merupakan pelopor dalam terciptanya reorganisasi agraria di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta), yang hingga kini berdampak pada kebijakan pertanahan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa kontribusi komunitas Kristen di Kenayan, sulit untuk membayangkan terjadinya reorganisasi agraria dan perubahan  sistem  kepemilikan  tanah  di  Yogyakarta  yang  berlaku  sekarang  menurut  UU  Keistimewaan Daerah.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  menghasilkan  temuan  baru,  yaitu  bahwa  proses  perubahan  sistem pertanahan di  Yogyakarta, di antaranya, dipengaruhi  oleh status hukum  dan kebijakan kolonial terhadap komunitas  Kristen  pribumi  di  Vorstenlanden.  Hal  ini  merupakan  kontribusi  penting  dalam  historiografi Indonesia, khususnya dalam konteks sejarah Jawa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Komunitas Kristen Pribumi
Selain Depok, kelompok Kristen pribumi di Jawa muncul di beberapa tempat, terutama pada akhir abad ke-19 setelah pemberian izin kepada zending Protestan untuk melakukan misi di koloni Hindia Belanda pada tahun  1886.  Sejak  saat  itu,  terjadi  perkembangan  pesat  dalam  upaya  misi  zending,  yang  semula  hanya melayani  umat  Kristen  Eropa,  kemudian  juga  berfokus  pada  pengkristenan  mereka  yang  dianggap  belum mengenal  Tuhan.  Namun,  beberapa  daerah  masih  ditutup  bagi  kegiatan  zending  oleh  pemerintah  Hindia Belanda,  seperti  Bali.  Baru  pada  tahun  1924,  misi  Katolik  mengajukan  permohonan,  meskipun  untuk Buleleng yang dikuasai Belanda sejak 1891, lahan terbuka bagi zending. Pada tahun 1920, Bali Selatan juga dibuka bagi zending Protestan (Goris, 1933).
Prinsip yang dianut oleh Cornelis Chastelijn ternyata juga diikuti oleh sejumlah tokoh Kristen lainnya, terutama para pendeta zending, baik yang berasal dari Eropa maupun Jawa. Misalnya, kasus Kyai Sadrah di Bagelen  dan  Pendeta  H.C.  Kruyt  di  daerah  Mojokerto,  yang  memiliki  pandangan  serupa  mengenai  karya keselamatan dengan mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah Kristen pribumi lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, mereka dengan penuh  semangat  mengabdikan  diri  untuk  mengajak  orang  pribumi  yang  belum  mengenal  Tuhan  (Yesus) menjadi murid dan akhirnya jemaat mereka melalui pembaptisan. Seorang pendeta yang berkarya di daerah Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut:
"Een geestelijk centrum was Midden Java ten Zuiden en is het ook nu nog; het vormt het centrum van het  Javaansche volksleven: het  bewaart  de oud-Javaansche cultuur. Indien dit  gedeelte van Java, waarbij met  name  aan  de  Vorstenlanden  te  denken  is,  gechristianiseerd  mocht  worden,  zou  dat  ook  van  de allergrootste beteekenis zijn voor al den arbeid voor Gods Koninkrijk op geheel Java" (Ds. D. Pol, 1939).
Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "Pusat rohani terletak di Jawa Tengah bagian selatan dan masih menjadi pusat kehidupan rakyat Jawa hingga saat ini; tempat ini menjaga budaya Jawa kuno. Jika bagian Jawa  ini,  khususnya  Vorstenlanden,  dapat  dikristenkan,  itu  akan  menjadi  sangat  penting  bagi  seluruh pekerjaan Kerajaan Allah di seluruh Jawa." (Ds. D. Pol, 1939).
Pandangan tersebut menggambarkan bahwa agama memiliki hubungan erat dan sangat bergantung pada faktor  budaya  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  misi  zending,  dan  hasilnya  adalah  pengkristenan  di kalangan orang pribumi.
Akan  tetapi,  konsekuensi  dari  perwujudan  harapan  itu  sangat  besar.  Perubahan  orientasi  batin  yang terjadi dalam konteks pusat budaya politik Jawa akan berdampak pada penolakan terhadap akar budaya asli atau  ide-ide  tradisional  yang  membentuk  dan  membesarkan  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan keprihatinan yang juga disampaikan oleh Pol dalam karyanya : "De Inheemsche Christenen worden er dan ook meermalen van beticht, dat zij hun plaats in de nationalistische gelederen leeg laten, en daarom aan de zijde der overheerschers." (Ds. D. Pol, 1939).
Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia: "Umat Kristen pribumi sering kali dituduh bahwa mereka tidak mengisi  tempat  mereka dalam barisan nasionalis, dan karenanya berada di  pihak penjajah." (Ds. D. Pol, 1939). Umat Kristen pribumi sering kali dituduh bahwa mereka akan kehilangan posisi mereka dalam konteks nasionalis dan oleh karena itu dituduh berpihak kepada penguasa (Belanda). Interpretasi yang jelas bersifat politis ini tentu saja tidak berkaitan atau berlawanan dengan motivasi  iman dalam menerima suatu agama, dalam hal ini Kristen. Hanya saja, fenomena konversi tersebut menghasilkan munculnya proses identifikasi dalam struktur dualisme antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi yang dikuasainya. Dari situ, timbul pertanyaan tentang status hukum orang pribumi yang telah bersedia menerima agama Kristen sebagai iman mereka.
Namun, tuduhan tersebut  tidak hanya datang dari kalangan pribumi  yang melihat penerimaan agama Kristen sebagai pengkhianatan terhadap nasionalisme mereka dalam konteks penguasaan kolonial. Di dalam kolonial itu sendiri, bahkan di dalam komunitas zending Kristen, penerimaan terhadap kehadiran kelompok Kristen  pribumi  tidak  selalu  berlangsung  dengan  mudah.  Salah  satu  contoh  khas  adalah  ketika  seorang pribumi menjadi figur Kristen yang aktif dalam menyebarkan Injil di tengah masyarakatnya tanpa mengikuti atau bertentangan dengan panduan yang diimpikan oleh institusi atau pendeta zending, seperti yang dialami oleh Kyai Sadrach di wilayah Bagelen.
Di kalangan para pendeta Kristen Gereja yang Diperbaharui (Christelijke Gereformeerd Kerk) terdapat pandangan  negatif  terhadap  Sadrach  dan  karyanya  sebagai  berikut: Sadrach  kan  niet  anders  beschouwd worden dan als een dwaalleeraar;    met  gebrekkige kennis van het  Evangelie, dat  door hem verkeerdelijk, envooral  tot  eigen  verheffing  geleerd  wordt;  zijn  invloed  over  zijne  volgelingen  in  naam  Christenen,  in verband  met  onze  Zending,  is  hoogst    schadelijk voor  den  Zending-arbeid  en  gevaarlijk  voor  de  misleide zielen” .  Terjemahan  kedalam  bahasa  Indonesia:  "Sadrach  tidak  lain  dianggap  sebagai  seorang  penyesat; dengan  pengetahuan  yang  kurang  tentang  Injil,  yang  diajarkannya  dengan  keliru,  terutama  untuk keuntungannya  sendiri;  pengaruhnya  atas  pengikutnya  yang  mengaku  Kristen,  terkait  dengan  pekerjaan zending  kami, sangat  merugikan bagi  pekerjaan zending  dan berbahaya bagi  jiwa yang disesatkan." (Lion
Cachet  adalah seorang pendeta yang diberi mandat  oleh pengurus pusat Yayasan Zending Belanda NGZV pada tahun 1891 untuk melakukan perjalanan inspeksi pada karya zending di bagian selatan Jawa Tengah. Dalam  kunjungannya  itu,  Lion  Cachet  bertindak  ganda:  sebagai  wakil  Sinode  Sementara  Gereja Gereformeerd dan kuasa dari Yayasan Zending Gereformeerde Belanda (NGZV)). (Cachet, 1896, hal. 841).
Terlepas dari perbedaan pendeta zending Eropa dalam lembaga gereja mereka mengenai Sadrach, status umat yang dibimbing dan dibina oleh Sadrach dianggap sebagai orang Jawa Kristen (Christelijke Javanen) dan merupakan komunitas khusus yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Islam dan kejawen di sekitarnya daerah Bagelen.
Kelompok serupa, meskipun dibentuk melalui proses yang berbeda dengan model Kristenisasi Sadrach di Bagelen, muncul di Jawa Timur, khususnya di desa Ngoro daerah Mojowarno. Lokasi ini mulai digarap oleh  Pendeta  Jellesma  sejak  tahun  1850  dan  diteruskan  oleh  Pendeta  J.  Kruyt  dari  yayasan  Nederlandsch Zendings Genootschap. Strategi yang diambil oleh para pendeta ini adalah melalui sektor pendidikan, dengan membangun  sejumlah  sekolah  dan  dari  sekolah  tersebut  sejumlah  anak  dan  kemudian  orangtua  dibaptis menjadi  Kristen.  Dalam  waktu  dua  puluh  tahun, sampai  awal  1870-an,  di  tempat  itu terbentuk  komunitas Kristen pribumi Jawa (Javaansche Christengemeente) (Stibbe & de Graaf, 1918, hal. 760).
Namun,  khususnya  dalam  konteks  umat  Kristen  di  Mojowarno,  pandangan  pihak  zending  berbeda. Seperti yang diungkapkan: “Het is bevreesd dat de Javaan zich dan niet alleen met de Hollanders gelijk zou stellen,  maar  ook  door  het  aannemen  van  Hollandsche  gewoonten  het  eigen  Javaansche  karakter  zou verliezen. Bij hem stond  degedachte voorop dat de Javaan bij het aannemen van het Christendom Javaan moest blijven. Wanneer hij de levenskrachten van het Evangelie in zich zou hebben opgenomen, dan zou het Javaansche  karakter  zich  vollediger  kunnen  ontplooien  en  zou  hij  eerst  volkomen  aan  zijn  levensroeping kunnen beantwoorden” (Nortier, 1939, hal. 12).
Terjemahan bahasa Indonesia:  "Ada kekhawatiran bahwa orang Jawa tidak hanya akan menyamakan diri dengan orang Belanda, tetapi juga dengan mengadopsi kebiasaan Belanda, karakter Jawa asli akan hilang. Bagi  mereka,  gagasan  utama  adalah  bahwa  seorang  Jawa  harus  tetap  menjadi  Jawa  saat  menerima  agama Kristen. Ketika dia menyerap energi kehidupan Injil, karakter Jawa akan berkembang lebih baik, dan hanya pada saat itu dia akan sepenuhnya memenuhi panggilan hidupnya." (Nortier, 1939, hal. 12).
Dari  kutipan  di  atas,  terlihat  bahwa  proses  konversi  orang  Jawa  tidak  terbatas  pada  masalah  agama, melainkan juga melibatkan aspek budaya-politik yang lebih luas, khususnya dalam hal hubungan sosial dan kekuasaan  dengan  orang  Belanda.  Menetapkan  orang  Kristen  Jawa  sebagai  identik  dengan  orang  Belanda dalam identitasnya dapat membawa kepada kesetaraan hak dan fasilitas yang diterima oleh orang Belanda sebagai  kelas  Eropa  dalam  hierarki  kekuasaan  kolonial.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan  berbagai masalah bagi para pembuat kebijakan, baik di Eropa maupun di Batavia, dan bahkan di kalangan zending itu sendiri.
Sepertinya  pemerintah  Belanda  sendiri  juga  tidak  menginginkan  hal  tersebut.  Dalam  upayanya membangun  komunitas  Kristen  sebagai  bentuk  persekutuan  hukum  (rechtsgemeenschap)  atau  komunitas sosial (gemeente) yang baru, pemerintah juga ingin memastikan bahwa ikatan sosial tradisional orang pribumi tetap  utuh  meskipun  mereka  menerima  Kristen.  Van  Vollenhoven  menyatakan  bahwa  desa  Kristen  yang benar-benar dimulai dari pembukaan lahan (ontginning) dan bukan dari konversi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
"In  nieuwerwetsche  desa  (op  Midden  en  Oost-Java)  waarvan  het  door  ontginning  gestichte Christendorp het type is, bestaat aanstonds een desakas, is dorpsbemoeiing met familie- en vermogenszaken geringer, vervangt vrije samenwerking dikwijls het onderlinge hulpbetoon van weller, en is de dorpsgemeente dus dikwijls meer tot haar staatsrechtelijke taak teruggedrongen." (Van Vollenhoven, 1932, hal. 21).
Di  desa  dengan  model  baru  (di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur)  di  mana  desa  Kristen  yang  dibentuk melalui pembukaan lahan menjadi type, segera muncul suatu kas desa, campur tangan desa dengan urusan keluarga  dan  harta  semakin  berkurang,  sering  kerjasama  bebas  menggantikan  saling  membantu  dan komunitas desa juga sering ditekan menjadi tugas ketatanegaraan.
Dalam kesaksian Van Vollenhoven di atas, perubahan yang terjadi pada desa Kristen tidak melibatkan perubahan  orientasi  budaya,  melainkan  perubahan  dalam  manajemen  pengelolaan  desa  yang  berbeda  dari desa tradisional. Ini tidak berarti Kristen menjadi satu-satunya faktor perubahan, mengingat perubahan serupa terjadi  di  beberapa  desa  lain  pada  tahun  1920-an,  khususnya  di  Vorstenlanden  pasca  reorganisasi  agraria. Salah satu tokoh penginjil di Jawa Tengah, Pendeta D. Bakker, mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pada pertengahan abad ke-19. Ia menyatakan: "Belanda belakangan ini  telah  menyibukkan  diri  dengan  segala  cara  untuk  memperbaiki  kondisi  di  Jawa,  namun  sarana  paling terkenal untuk berbagi kekayaan tanah mereka dengannya adalah dengan mengajari orang Jawa bagaimana dia harus hidup menurut sabda Tuhan." (Bakker, 1912, hal. 25). Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat zij haar roeping niet naar behooren heeft kunnen vervullen en ten slotte overvleugeld werd door de beweging, die opkwam uit de Javanen zelf. " (Bakker, 1912, hal. 78).
Bakker  melihat  bahwa  aspek  kemakmuran  ekonomi  bagi  orang  Jawa  dapat  membuat  mereka  lebih menerima Injil. Dengan kata lain, asal masyarakat Jawa dapat mencapai kesejahteraan, mereka akan menjadi umat  Kristen,  tanpa  perlu  dipaksa  atau  diberikan  tekanan  untuk  menerima  agama  Kristen.  Ia  juga menggarisbawahi strategi ini sebagai kunci kesuksesan NGZV: "Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika misi  kita tidak bisa memenuhi panggilan mereka dengan baik  dan pada akhirnya kalah oleh gerakan yang muncul dari kalangan Jawa sendiri." (Bakker, 1912, hal. 78). Dalam laporan tersebut, Bakker sangat yakin bahwa orang Jawa akan tertarik menjadi pengikut Kristus ketika kualitas dan kondisi hidupnya  diperbaiki, khususnya  dengan  metode  pengentasan  kesejahteraan  Barat  dan  dibebaskan  dari  beban  kewajiban tradisionalnya (Bakker, 1912).
Pandangan  Bakker  tampaknya  diterima  oleh  sejumlah  kalangan  luas  di  antara  para  pelaku  zending Kristen  Protestan.  Hal  ini  terbukti  pada  awal  Oktober  1917,  sebuah  yayasan  yang  disebut  Christelijke Philantropie voor Inlanders tot hunne zedelijke opheffing yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan kemerosotan  moral  di  antara  orang  pribumi  dibentuk  di  Surabaya.  Mereka  mencapai  tujuannya  dengan memberikan bantuan ekonomi seperti pendidikan dan perawatan hari tua kepada orang Jawa yang miskin dan sakit-sakitan,  sehingga  dengan  demikian  orang  Jawa  ini  akan  tertarik  menjadi  anggota  organisasi  tersebut (Opheffing, 1917).
Dari  aspek  politik,  kemandirian  orang  Kristen  pribumi  juga  dipersoalkan.  Ada  pandangan  yang menyatakan  bahwa  dengan  menjadi  Kristen,  maka  orang  pribumi  yang  menerima  peradaban  Barat  akan menjadi  setia  kepada  penguasa  kolonial,  seperti  yang  dikenal  sebagai  politik  asimilasi  oleh  C.  Snouck Hurgronje  (ten  Kate,  1916).  Terutama  dalam  hal  ini,  penerimaan  sebagai  Kristen  setidaknya  mengurangi sikap anti-pemerintah kolonial seperti yang terjadi pada umat Islam pribumi, yang dipengaruhi oleh gerakan Pan Islamisme pada akhir abad XIX (Helsdingen & Hoogenberks, 1945).
Akan tetapi sebaliknya ada juga pandangan yang mengatakan bahwa keterikatan umat Kristen pribumi tidak  perlu  harus  mengidentifikasikan  mereka  dengan  peradaban  Eropa  sambil  mengorbankan  budayanya sendiri. Seperti yang telah disampaikan di atas, meskipun orang Jawa tertarik untuk menjadi Kristen namun tetap akan merasa sebagai orang Jawa, seperti opini publik di bawah ini:
"Ofschoon de Christen Inlanders hetzelfde geloof hebben als de Hollanders, beschouwen zij zich toch niet als te behooren tot hetzelfde ras. Zij verlangen met hun natie ook naar vrijheid. Zij zullen er niet voor terugdeinzen tegenover hun leeraren te staan, indien het noodig mocht blijken. Zij zijn Christenen geworden, doch wenschen niet Europeesch te zijn en zich steeds te verlaten op de zending; zij willen hun eigen leeraren en vrijheid hebben, want het Christendom streeft naar onafhankelijkheid." (De Nederlander, 22 November 1927, lembar ke-1)." Terjemahan Bahasa Indonesia: Meskipun orang pribumi Kristen memiliki iman yang sama seperti orang Belanda, mereka toh tidak menganggap dirinya sebagai termasuk ras yang sama. Bersama bangsanya,  mereka  menghendaki  kebebasan.  Mereka  tidak  segan  untuk  membungkuk  terhadap  gurunya apabila terbukti diperlukan. Mereka menjadi Kristen, tetapi tidak mau menjadi Eropa dan menyerahkannya kepada zending; mereka ingin memiliki guru dan kebebasannya sendiri, karena ajaran Kristen menghendaki kemerdekaan.  (Artikel  ini  merupakan  respon  terhadap  dimuatnya  artikel  dalam  majalah  bumiputera Sedijotomo  beberapa  hari  sebelumnya  tentang  orang  Kristen  Jawi  yang  tetap  memiliki  semangat nasionalisme, diduga sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah atas pergerakan nasional saat itu seperti Ir. Sukarno dan para tokoh PNI lainnya).
Dengan dimuatnya pandangan di atas dalam sebuah harian terkenal di Belanda, jelas bahwa pandangan umat Kristen pribumi dan khususnya Jawa tidak seperti yang digambarkan oleh Snouck Hurgronje dengan strategi asimilasinya. Dalam perkembangan sejarahnya tidak ada partai politik Kristen pribumi yang dibentuk dan  setia  atau  mendukung  kepada  rezim  kolonial  hingga  akhir  kekuasaannya.  Sebaliknya  sejumlah  tokoh Kristen pribumi justru berjuang menentang kolonialisme.

## Aturan Hukum Kolonial
Dengan  adanya  kondisi  di  atas,  yang  meluas  dari  aspek  agama  melalui  budaya  hingga  politik, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada suatu  fenomena politik legal  yang rumit sehubungan dengan komunitas Kristen pribumi khususnya Jawa. Persoalan ini muncul dalam dua lingkup bidang. Pertama-tama, dalam sistem sosial kemasyarakatan di Hindia Belanda pada saat itu terdapat dua bentuk: struktur swapraja dan  persekutuan  kelompok  (groepgemeenschap),  yang  terdiri  atas  ikatan  sosial  yang  tumbuh  dalam kehidupan  masyarakat.  Struktur  swapraja  terbentuk  atas  dasar  hubungan  kekuasaan  antara  penguasa  dan kawulanya menurut nilai-nilai tradisional, sementara struktur persekutuan dibentuk dari ikatan kekerabatan yang  berkembang  secara  horizontal  dan  berbeda  dengan  swapraja  yang  bersifat  vertikal  (Persekutuan kelompok sering disebut sebagai Inlandsch Gemeente atau rechtgemeenschap (persekutuan hukum). Menurut sifat-sifatnya mereka memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut aturan tradisional yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah)" (Haga, 1929, halaman 31).
Tentu saja komunitas Kristen pribumi sebagai suatu kelompok tidak termasuk dalam klasifikasi kedua tipologi di atas. Status mereka cenderung sebagai individu yang merupakan kawula, baik kawula pemerintah maupun kawula swapraja atau bagian dari persekutuan kelompok tradisional (Inlandsch groepgemeenschap). Di  daerah  pemerintah  mereka  bisa  menjadi  kawula  langsung,  seperti  halnya  di  daerah  swapraja  seperti Vorstenlanden, dan dalam kehidupannya ikatan-ikatan tradisional tetap berlaku juga bagi mereka seperti kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya.
Bertolak dari kenyataan di atas, pemerintah kolonial Hindia Belanda memutuskan untuk tidak mengatur komunitas  Kristen  pribumi  seperti  aturan  yang  berlaku  baik  bagi  swapraja  maupun  bagi  persekutuan kelompok.  Langkah  yang  paling  tepat  menurut  para  pembuat  aturan  kolonial  adalah  mengaturnya sebagaimana kawula individu yang lain dari pemerintah Belanda.
Aturan  kekawulaan  pertama  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  bagi  kawulanya  adalah Peraturan Pemerintah tahun 1854 (Regeerings Reglement) yang mulai diberlakukan di tanah koloni Hindia sejak  1855.  Dalam  aturan  ini,  sehubungan  dengan  status  kawula  tercatat  sebagai  berikut:  Artikel  106 Ingezetenen van Nederlandsch Indie zijn, behalve de inboorlingen des lands, allen die op den voet, bij het vorig artikel bepaald, hun verblijf binnen Nederlandsch Indie gevestigd hebben (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).
Penduduk Hindia Belanda, selain orang asli negeri itu, adalah mereka yang atas dasar ketentuan dalam pasal sebelumnya telah menegaskan tinggalnya di wilayah Hindia Belanda. Dengan pasal tersebut terdapat dua  kelompok  penduduk  yakni  penduduk  asli  dan  pendatang  yang  bermukim  di  wilayah  Hindia Belanda. Dalam ketentuan pasal 109, klasifikasi penduduk lebih dirinci lagi berdasarkan ras sebagai berikut:
De bepalingen van dit reglement en van alle andere algemeene verordeningen, waarin  sprake is van Europeanen en inlanders, zijn waar het tegendeel niet bepaald is, toepasselijk op de met hen gelijk gestelde personen.  Met  Europeanen  worden  gelijkgesteld  alle  Christenen,  alle  Japanners  en  alle  personen,  niet vallende  in  de  termen  der  volgende  zinsnede.  Met  Inlanders  worden  gelijkgesteld  Arabieren,  Mooren, Chineezen en  allen, niet genoemd in de vorige zinsnede, die Mohammedanen of Heidenen zijn (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).
Ketentuan dalam peraturan ini dan semua peraturan umum lainnya yang menyebutkan orang Eropa dan pribumi,  bila  tidak  diatur  sebaliknya,  dinyatakan  berlaku  pada  orang-orang  yang  dipersamakan  dengan mereka. Yang dipersamakan dengan orang Eropa adalah semua orang Kristen, semua orang Jepang dan semua orang yang tidak termasuk dalam batas-batas ketentuan berikut ini. Yang dipersamakan dengan orang pribumi adalah orang Arab, orang Moor, orang Cina dan semua yang tidak disebutkan dalam ketentuan sebelumnya, orang Islam dan orang kafir (animis) (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2).
Dari  pasal  tersebut  bisa  diketahui  bahwa  semua  orang  Kristen  tanpa  terkecuali  kebangsaan  dan etnisitasnya  dipersamakan  dengan  orang  Eropa  dalam  status,  hak  dan  kewajibannya.  Akan  tetapi  pada kenyataannya dalam ketentuan berikutnya dari pasal yang sama, terdapat klausul yang berbeda berikut ini: De  Inlandsche  Christenen  blijven  onderworpen  aan  het  gezag  der  inlandsche  hoofden,  en  met  opzicht  tot rechten, lasten en verplichtingen, aan dezelfde algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen,  als  de  inlanders  die  het  Christendom  niet  belijden.  De  Gouverneur  Generaal  kan,  in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indie, uitzonderingen maken op de toepassing der in dit artikel  gestelde  regels" (Staatsblad  van  Nederlandsch  Indie  Tahun  1855  Nomor  2).  Terjemahan  bahasa Indonesia:  Orang  Kristen  pribumi  tetap  tunduk  kepada  kekuasaan  para  kepala  pribumi  dan  sehubungan dengan hak, beban dan kewajiban kepada lembaga dan peraturan wilayah, umum dan social yang sama seperti orang  pribumi  yang  tidak  memeluk  agama  Kristen.  Gubernur  Jenderal  bisa  membuat  perkecualian  atas pemberlakuan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan Dewan Hindia Belanda.
Tampaknya  ketentuan  ini  ingin  menegaskan  politik  non-intervensi  (netralitas)  pemerintah  terhadap keagamaan di Hindia Belanda untuk mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat pribumi (Tidak akan mengambil tindakan yang mengganggu atau merugikan kebebasan beragama siapapun dan tidak mengambil
tindakan apapun yang mengutamakan agama Kristen atau agama lain) (Pasal 119 Regeringsreglement Tahun 1854, 23).
Namun demikian, ketentuan tersebut memuat dua fakta kabur yang bisa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Pertama, umat Kristen pribumi wajib tunduk pada aturan lokal yang tidak dijelaskan bentuk dan  aturannya,  khususnya  ketika  aturan  tersebut  bersumber  dari  keyakinan  non-Kristen  dan  bertentangan dengan  iman  Kristen.  Kedua,  gubernur  jenderal  bisa  membuat  perkecualian  atas  aturan  ini,  tetapi  tidak dijelaskan  perkecualian  apa  dan  atas  dasar  apa  perkecualian  itu  bisa  dibuat  (Staatsblad  van  Nederlandsch Indie Tahun 1870 Nomor 71, 24).
Sampai akhir abad XIX, kebijakan Gubernur Jenderal yang dimaksudkan di atas terbatas pada bidang kelembagaan  atau  administrasi  gereja.  Antara  lain,  Gubernur  Jenderal  berwenang  memberikan  fasilitas kepada  umat  Kristen  pribumi  di  sejumlah  tempat  yang  diakui  oleh  pemerintah  keberadaannya  untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal administrasi, Gubernur Jenderal juga berwenang mengangkat dan menunjuk tenaga  pelayanan  iman  seperti  pendeta  dan  pendeta  bantu  bagi  komunitas  Kristen  pribumi  yang  berbeda dengan komunitas Kristen non-pribumi (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1870 Nomor 71).
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jenderal memiliki kewenangan berikut ini : Ter voorziening in de godsdienstige behoeften van inlandsche Christen gemeenten in  Nederlandsch Indie, worden vooreerst  tien hulppredikkers  aangesteld,  wier  standplaatsen  door  den  Gouverneur  Generaal  worden  bepaald.  De hulppredikkers  worden  met  de  meeste  zorg  gekozen  uit  de  zendelingen,  van  wie  het  blijkt  dat  zij  tot  de uitoefening van het leeraarsambt door de kommissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost en West Indie of door het Bestuur derProtestansche kerk in Nederlandsch Indie, bekwaam en geregtigd zijn verklaard.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  keagamaan  jemaat  Kristen  pribumi  di  Hindia  Belanda,  pertama-tama sepuluh pendeta bantu diangkat yang tempat kedudukannya ditentukan oleh Gubernur Jenderal. Para pendeta bantu  ini  dipilih  dengan  sangat  cermat  dari  para  tenaga  zending,  yang  trebukti  bahwa  mereka  cakap  dan dinyatakan berhak untuk menduduki jabatan guru oleh komisi bagi urusan gereja Protestan di Hindia Timur dan Barat Belanda atau oleh pengurus gereja Protestan di Hindia Belanda. Melihat ketentuan yang diterbitkan secara resmi ini, bisa diketahui bahwa kewenangan Gubernur Jenderal dalam hal komunitas Kristen pribumi mencapai  tingkat  paling dasar, dibandingkan dengan agama lain dan dengan pejabat  lain. Jabatan pendeta bantu  yang  sebenarnya  merupakan  kewenangan  gereja  atau  pemerintah  wilayah  (residen)  diangkat  dan diberhentikan  atas  kewenangan  Gubernur  Jenderal.  Harapan  pemerintah  adalah  agar  jumlah  komunitas Kristen pribumi bisa bertambah dan memperoleh perlindungan dan fasilitas dari pemerintah.
Maraknya  aktivitas  zending  dan  missi  yang  berlangsung  sejak  pertengahan  kedua  abad  XIX  dan khususnya  setelah  tahun  1880-an,  serta  munculnya  kebutuhan  bagi  kebijakan  baru  terhadap  agama, mendorong pemerintah kolonial mengubah strateginya terhadap keberadaan komunitas Kristen. Hal ini juga diperparah dengan kegagalan penerapan konsep asosiasi yang dicetuskan oleh Prof. Snouck Hurgronje, yang ditujukan untuk memperkuat  ikatan budaya antara negara induk  dan tanah jajahannya pada awal abad XX (Bosma & Raben, 2008, hal. 339).
Situasi ini menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah di Batavia, melainkan juga di Den Haag. Dalam pandangan para pembuat kebijakan  kolonial, status lembaga dan jemaat  Protestan di  Hindia perlu  diperkuat  sebagai  mitra  pemerintah  yang  merupakan  negara  berbasis  Kristen  dalam  mengamankan kedudukannya  di  tanah  koloni.  Dengan  didorong  oleh  semangat  kebijakan  Etis  yang  dimotori  oleh  partai agama sebagai  pemenang pemilihan posisi  pada pergantian abad (van den Doel, 1996, hal. 157), dan juga
dimotivasi oleh semangat desentralisasi dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Hindia, pada tanggal 29 April  1901  Ratu  Wilhelmina  mengeluarkan  keputusan  yang  antara  lain  berisi  sebagai  berikut: 'De hulppredikers worden met de meeste zorg gekozen uit hen, van wie het blijkt, dat zij tot de uitoefening van het leeraarsambt door het commissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost en West Indie  of  door  het  Bestuur  der  Protestansche  Kerk  in  Nederlandsch  Indie  bekwaam  en  gerechtigd  zijn verklaard, met dien verstande, dat zendelingen de voorkeur zullen genieten' (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1901 Nomor 246).
Terjemahan bahasa Indonesia sebagai  berikut:  Para pendeta bantu dipilih dengan cermat dari mereka yang terbukti bahwa mereka layak dan dinyatakan berwenang menjalankan jabatan guru oleh komisi  bagi urusan gereja Protestan di  Hindia Timur dan Barat  Belanda  atau oleh pengurus gereja Protestan di Hindia belanda, dengan pengertian bahwa para pendeta zending akan diutamakan. Melihat isi dari ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa pemerintah menarik diri dari intervensinya terhadap birokrasi gereja Protestan seperti yang  dimuat  dalam  peraturan  tahun  1870.  Lembaga  gereja  diberikan  kewenangan  atau  melewati  proses delegasi  kekuasaan  sepenuhnya  dari  pemerintah  untuk  mengangkat  pendeta  bantu  yang  ditujukan  bagi komunitas jemaat pribumi.
Menindaklanjuti  kebijakan  dari  Den  Haag  ini,  aparat  daerah  juga  diperintahkan  untuk  membantu memenuhi kebutuhan rohani dari jemaat Kristen pribumi. Antara lain residen diberikan kewenangan untuk melakukan kunjungan pada jemaat Kristen pribumi dengan disertai oleh pendeta setempat dari Gereja Hindia. Hal ini menandai bahwa pemerintah daerah wajib memberikan perhatian khusus kepada umat Kristen pribumi yang  berada  di  wilayahnya,  khususnya  untuk  memperhatikan  kebutuhan  mereka.  Tindakan  politik  ini menyusul adalah surat edaran dari Sekretaris Pemerintah kepada semua residen dan residen di seluruh Jawa dan  Madura  agar  mereka  memberikan  perhatian  kepada  perkembangan  dan  kebutuhan  umat  Kristen  di wilayahnya dan tidak merintangi upaya proses penginjilan kecuali karena alasan keamanan (ANRI, 19 Juni 1902, No. 4).
Keseriusan  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  dan  menjaga  keutuhan  iman  jemaat  Kristen pribumi  semakin  jelas.  Di  kalangan  para  petinggi  politik  maupun  gereja  dan  zending,  keyakinan  tumbuh bahwa  keberadaan  umat  pribumi  ini  harus  terus  dijaga  dan  dikembangkan  jika  politik  pemerintah  untuk menjamin penyebaran agama Kristen di kalangan masyarakat pribumi tercapai dan diharapkan mereka tunduk kepada  instruksi  pemerintah  kolonial.  Untuk  itu  keberadaan  tenaga  pendeta  bantu  (hulppredikers)  sangat diperlukan  agar  bisa  menjangkau  mereka  dengan  kemampuan  yang  dimilikinya,  khususnya  pengetahuan iman,  bahasa,  dan  budaya  masyarakat  pribumi.  Bertolak  dari  pemikiran  tersebut,  pengangkatan  dan penempatan  tenaga  guru  dan  pendeta  bantu  zending  ini  semakin  dipermudah.  Jika  pada  tahun  1901 kewenangan  diberikan  kepada  pengurus  pusat  Gereja  Protestan  tanpa  campur  tangan  pemerintah,  kini lembaga,  yayasan,  dan  institusi  gereja  lokal  diberikan  izin  untuk  mengusulkan,  menyatakan  layak, mengangkat, dan menempatkan tenaga pendeta bantu, bahkan memperoleh subsidi dari pemerintah kolonial (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1904 Nomor 116).
Melalui kewenangan tersebut, lembaga dan yayasan gereja di tingkat daerah bisa melakukan pengusulan bagi  pengangkatan dan penempatan pendeta bantu  khusus untuk  umat Kristen pribumi kepada pemerintah daerah  yang  meneruskannya  kepada  pemerintah  pusat.  Keputusan  diterbitkan  oleh  pemerintah  pusat  bagi pengabulan  permohonan  tersebut.  Dengan  demikian,  status  pendeta  bantu  di  daerah,  bahkan  di  pelosok, menjadi  sangat  kuat  karena  memperoleh  pengangkatan  berdasarkan  surat  keputusan  dari  pimpinan pemerintahan koloni Hindia Belanda (Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 6073).
Dalam dua dekade perkembangannya, jumlah umat Kristen pribumi di Jawa menunjukkan peningkatan pesat. Di beberapa wilayah, kantong  komunitas  Kristen dibentuk dan menjadi  suatu  stasi  tersendiri  dalam pelayanan  gereja.  Sebagai  akibatnya,  tenaga  pendeta  bantu  (hulppredikers)  yang  pada  awal  abad  XX diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pelayanan rohani mereka tidak lagi mencukupi. Mereka harus dibantu oleh tenaga lain yang bisa memenuhi fungsinya. Tenaga ini kemudian dijumpai dalam bentuk seorang guru pribumi (Inlandsche leraar), yang merupakan guru agama (ANRI, 6 Januari 1927, No. 25).
Dibandingkan dengan pendeta bantu sebelumnya, guru Kristen pribumi ini memiliki posisi yang lebih strategis karena langsung berhubungan secara lebih rutin dengan umat dalam hal pelayanan rohani. Bahkan fungsinya bisa menggantikan para pendeta bantu seperti memimpin ibadah, mengesahkan perkawinan, dan jika dibutuhkan melakukan pembaptisan ( De taak van de Inlandsche leraars ten dienste van de Inlandsche Christengemeenten omvat de voorziening in de godsdienstige behoeften der Inlandsche Christengemeente) (ANRI, 27 April 1928, No. 32).
Dalam  perkembangannya,  para  guru  ini  tidak  hanya  memberikan  pelayanan  pada  jemaat  Kristen pribumi,  tetapi  juga  diminta  pemerintah  untuk  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka,  seperti memberikan pelajaran agama Kristen setiap kali dalam seminggu di lembaga pendidikan pemerintah (voor het geven van godsdiensonderwijs aan de Protestansche Inlandsche jeugd in het Landsopvoedingsgesticht) (ANRI, 21 Mei 1928, No. 35). Sebagai konsekuensinya, pemerintah menetapkan aturan bagi pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lain bagi para guru pribumi Kristen ini dalam melaksanakan tugas mereka.
Namun, keberadaan para guru ini juga tidak lama sebagai ujung interaksi, mengingat kompleksitas dan pertumbuhan  jumlah  umat  yang  luar  biasa  pada  dekade  1930-an  menuntut  juga  penambahan  jumlah "gembala" (voorganger) dari pihak gereja dan yayasan zending. Mengingat tidak mungkin lagi menambah jumlah  guru  ini,  sejumlah  petugas  gereja  baru  yang  difungsikan  untuk  melayani  kebutuhan  umat  Kristen pribumi diadakan seperti Guru Jemaat, Utusan Injil, dan Pembantu Agama. Ketiganya umumnya menerima pendidikan beberapa tahun sebelum kemudian ditempatkan untuk  membantu  para pendeta bantu  dan guru Kristen pribumi dalam melayani umatnya (Guru Jemaat menerima pendidikan selama tiga tahun dalam hal pelayanan  dan  penggembalaan  umat.  Dengan  dibukanya  Sekolah  Teologi  Tinggi  di  Batavia  dan  Sekolah untuk  mendidik  guru  pribumi  (Stokvil)  pada  awal  tahun  1930-an,  kebutuhan  pendidikan  tidak  perlu  lagi tergantung  pada  pendidikan  di  Oegstgeest,  dan  pengadaan  jumlah  penggembala  dengan  mudah  diperoleh) (Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie over Het Jaar 1939, Deel 1, halaman 259).
Hubungan dengan dan tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi ini masih tetap berlangsung, baik secara  administrasi  maupun  keuangan.  Pemerintah  dalam  peraturannya  yang  baru  dan  terakhir  selama kekuasaannya  tentang  gereja  Protestan  mengakui  bahwa  mereka  tidak  ikut  campur  dalam  urusan  rumah tangga gereja atau yayasan seperti yang tampak pada ketentuan berikut ini:
" De Gouverneur Generaal treedt te dier zake niet op het Kerkelijk gebied, maar beoordeelt alleen of de betrokken  predikant,  hulpprediker  of  godsdiensleeraar  op  de  hem  toegedachte  standplaats  al  of  niet gevaarlijk zal zijn voor de openbare orde en rust " (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1935, Nomor 315, pasal 5 ayat 2).
Gubernur Jenderal  dalam hal ini tidak memasuki ranah Gereja, tetapi hanya menilai apakah pendeta, pendeta  bantu,  atau  guru  agama  di  tempat  kedudukan  yang  diberikan  kepadanya  membahayakan  bagi ketertiban  dan  ketenangan  umum  atau tidak.  Dari  ketentuan  di  atas,  jelas  bahwa  peran  pemerintah adalah sebagai  pelindung  dan  penjaga  kestabilan  politik.  Ketika  keberadaan  unsur-unsur  zending  dianggap menimbulkan kerawanan sosial, maka pemerintah baru mengambil tindakan.
Kebijakan serupa yang menguntungkan zending juga diambil dalam peraturan yang sama terkait dengan bantuan dan urusan administrasi. Bunyi aturan tersebut adalah: "Artikel 15. Ten aanzien van de overage voor de Europeesche burgerlijke landsdienaren in  Nederlandsch Indie gelgende personeele regelingen worden, voor de toepassing van die regelingen mede als burgerlijke landsdienaren en derhalve als aan 's Lands dienst verbonden beschouwd de predikanten, hulppredikkers en godsdienstleeraren, die bezoldiging uit 's Lands kas genieten, wordende het hun verleend ontslag uit den Kerkelijken dienst daarbij aangemerkt al seen ontslag uit 's Lands dienst" (Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1935, Nomor 315, pasal 5 ayat 2).
Terjemahan Indonesia: Sehubungan dengan aturan kepegawaian lain yang berlaku bagi pegawai negeri sipil Eropa di Hindia Belanda, bagi pemberlakuan aturan ini juga dianggap berlaku seperti pegawai negeri sipil  dan  mereka  yang  berdinas  kepada  negara  untuk  para  pendeta,  pendeta  bantu  dan  guru  agama  yang menerima  gaji  dari  kas  negara,  pemberhentian  yang  diberikan  kepada  mereka  dari  dinas  gereja  juga dinyatakan sebagia berhenti dari dinas negara.
Ketentuan dalam UU tentang Gereja Protestan ini jelas menunjukkan bagaimana sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dan dukungan bagi aktivitas gereja dalam kehidupan sosial di Hindia. Penyamaan status pegawai gereja dengan status pegawai pemerintah dan pemberian subsidi kepada mereka dari anggaran pemerintah menjadi bukti yang jelas posisi pemerintah dalam hubungannya dengan Gereja Protestan.
Hal ini mengakibatkan interpretasi di kalangan gereja dan umat mengenai status hukum mereka terhadap pemerintah. Namun demikian, dalam hal status ini pemerintah memberikan ketegasan dalam peraturan baru yang  menggantikan  Regeerings  Reglement  sebagai  pedoman  kebijakan  pemerintah,  yaitu  Indische Staatsregeling.
Pada  pasal  163  ayat  3,  tercantum  ketentuan  (satu-satunya)  tentang  umat  Kristen  pribumi  dalam  bab peraturan  ini  yang  menyangkut  penduduk: 'Aan  de  bepalingen  voor  Inlanders  zijn,  behoudens  den  bij ordonnantie te regelen rechtstoestand  der Inlandsche Christenen, onderworpen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch Indie, en niet tot eene andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de inheemsche bevolking hebben opgelost. '
Selain kondisi hukum umat Kristen pribumi yang diatur dalam peraturan, semua orang yang termasuk penduduk pribumi Hindia Belanda dan tidak termasuk kelompok penduduk lain selain pribumi tunduk kepada ketentuan bagi orang pribumi, seperti juga mereka yang termasuk kelompok penduduk lain selain pribumi yang melebur dalam penduduk pribumi.
Dari ketentuan ini terlihat bahwa kondisi hukum umat Kristen pribumi tidak termasuk dalam kelompok mereka  yang  tunduk  kepada  aturan  bagi  orang  pribumi.  Namun  demikian  pada  bagian  lain  peraturan  ini, khususnya  yang  menyangkut  agama,  fasilitas  yang  melebihi  pelayanan  bagi  agama  lain  dicantumkan, termasuk menyangkut birokrasi gereja dan pelayan umat.
Meskipun  dalam  pasal  tersebut  tidak  ada  kejelasan  tentang  status  hukum  umat  Kristen  pribumi, kenyataan  selanjutnya  menunjukkan  bahwa  secara  hukum  status  mereka  semakin  kuat  dalam  kehidupan sosial. Misalnya, memasuki dekade 1930-an ada sejumlah berita yang menyebutkan bahwa akan ada institusi catatan  sipil  (Burgerlijke  Stand)  bagi  umat  Kristen  pribumi  yang  berwenang  untuk  menetapkan  atau mengesahkan hukum perkawinan (huwelijk recht) dan penetapan calon anggota Volksraad.
Dua  langkah  legal-politik  di  atas  memberikan  jaminan  bagi  kepastian  hukum  yang  jelas  bagi  umat Kristen pribumi dalam struktur masyarakat kolonial. Hal di atas mendorong sejumlah ahli untuk melontarkan pandangan yang menempatkan status komunitas Kristen pribumi ini pada konteks hukum tata negara secara
kelembagaan. Hezij  men  de  protestansche  zendigsgemeente  op  Midden  en  Oost  Java  als  Vereeniging beschouwd of niet, in elk geval vertoont zij een eigen ontwikkeling en eigen karakter. De vorming van zulk een  gemeente  geschiedt  door  wilovereenstemming  der  Inlandsche  geloovigen,  tot  wier  kring  dan  ook  de Europeesche zendeling-leraar wordt gerekend als lid; van een pandjer of ander uiterlijk teeken blijkt niet. De gemeente heeft een eigen, zuiver geographisch resort. Meestal omvat zij lieden uit meer dan een dorp of slechts  een  kampoeng  op  de  hoofdplaats  omvat,  is  zij  van  die  dorpsgemeente  wel  e  onderscheiden (Van Vollenhoven, C, 1934). Terjemahan Indonesia: Kecuali orang menganggap jemaat zending Protestan di Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  sebagai  organisasi,  mereka  sering  menunjukkan  perkembangan  dan  sifat  sendiri. Pembentukan suatu jemaat terjadi lewat kesepakatan niat dari umat pribumi, yang dalam lingkungannya juga mencakup  guru  zending  Eropa  sebagai  anggotanya;  tentang  panjer  atau  tanda  fisik  tidak  terbukti.  Jemaat memiliki resor  geografinya  sendiri.  Kebanyakan mereka  mencakup  warga lebih  dari  satu  desa  atau  hanya kampong di ibukota, yang berbeda dengan warga desa.
Dalam kesaksian di atas bisa diketahui bahwa kristalisasi kehidupan umat Kristen menjadi suatu bentuk organisasi  juga  melibatkan  guru  zendingnya  yang  orang  Eropa.  Hal  ini  mengakibatkan  pandangan  guru zending  tersebut  umumnya  sama  dengan  anggapan  jemaatnya  khususnya  mengenai  status  hukum. Keberadaan suatu lembaga demikian, yang berkaitan dengan hukum perkawinan khusus bagi umat Kristen pribumi di wilayah pemerintah (di luar wilayah swapraja yang diduga mungkin merupakan kawula swapraja), (Huwelijksrecht,  1933)  membawa  pengaruh  yang  luas  pada  komunitas  ini  dan  hubungan  mereka  dengan lingkungan  di  sekitarnya,  termasuk  juga  dengan  jajaran  pemerintahan  dan  birokrasi  kelembagaan. Hingga akhir rezim kolonial, rasa identifikasi yang berbeda dengan komunitas lainnya masih melekat pada komunitas ini, bahkan hal ini berlaku sebagai warisannya juga (Pada bulan-bulan terakhir penjajahan Belanda, muncul ide untuk membuat aturan tentang kuburan orang Kristen pribumi yang berbeda dengan kuburan Eropa dan juga  tidak  tunduk  kepada  aturan  Eropa  bisa  dikuburkan  di  kuburan Eropa  atau  memiliki  kuburan khusus) (Een Nieuwe, 1941).

## KESIMPULAN
Dengan mengikuti  perkembangan yang telah disampaikan, persoalan status umat Kristen pribumi dalam struktur hukum Hindia Belanda merupakan fenomena menarik untuk dicermati. Daya tariknya dalam hal ini adalah adanya korelasi antara struktur yang ditopang oleh seperangkat peraturan dan kenyataan yang ada.  Di  antara  keduanya,  terdapat  kemampuan  atau  daya  interpretasi  yang  sangat  menentukan,  baik interpretasi peneliti tema ini maupun pelaku peristiwa sejarah itu sendiri, seperti komunitas Kristen pribumi, para tokoh zending, termasuk juga para pendeta Eropa dan bawahannya.
Jika kita melihat kembali bagian awal dari tulisan ini yang menggambarkan peristiwa di perkebunan Kenayan pada tahun 1905, bisa diduga bahwa ada interpretasi  yang dilakukan oleh para pelaku sejarah, dalam hal ini beberapa orang Kristen pribumi yang tinggal di sana. Mereka menduga bahwa aturan-aturan yang  dibuat  oleh  pemerintah  kolonial  bertujuan  melindungi  mereka  dan  memberi  mereka  status  khusus yang  membuat  mereka  berbeda,  baik  dengan  orang  pribumi  yang  menjadi  kawula  pemerintah  maupun kawula swapraja Yogyakarta.
Kenyataannya  sebenarnya  tidak  seperti  yang  diinterpretasikan  oleh  orang-orang  Kristen  Jawa tersebut, karena dalam aturan resmi pemerintah tidak ada ketentuan yang jelas yang menjadikan mereka sebagai kelompok tertentu. Bahkan pada peraturan perundangan terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah
Hindia Belanda, tidak ada ketentuan jelas mengenai status mereka, selain disamakan dengan orang pribumi. Dari sejumlah fasilitas dan mungkin juga sikap aparat pemerintah Eropa, orang-orang Kristen pribumi, dan bahkan para pelaku zending Eropa yang bersama mereka, memiliki interpretasi bahwa mereka merupakan kelompok warga tersendiri yang diberi status istimewa.
Namun, meskipun ada perbedaan dalam interpretasi mengenai status, keberadaan komunitas Kristen pribumi ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan perubahan dan perkembangan Indonesia, terutama setelah rezim kolonial berakhir. Dinamika yang mereka alami menjadikan mereka berada dalam posisi strategis dan dominan di sejumlah daerah yang dapat menjadi posisi tawar dalam negosiasi mereka untuk  menunjukkan  peran  mereka  dalam  membentuk  Indonesia  merdeka,  terutama  dalam  menentukan dasar negara.
Dengan  demikian,  jika  kita  mencermati  perkembangan  singkat  di  atas,  persoalan  interpretasi menjadi  faktor yang sangat  menentukan dalam menganalisis status hukum  suatu  kelompok orang dalam struktur masyarakat kolonial. Ini hanya didasarkan pada aspek identifikasi sosial dan bukan politik.

## REFERENSI
Bakker, D. (1912). "Midden Java Ten Zuiden: Het Land." Dalam De Zending van de Gereformeerde Kerken in  Nederland  En  de  Gereformeerde Zendingsbond  in  Ned.  Oegstgeest:  Raad  voor  de  Zending  der Ned. Herv. Kerk.
Bakker, D. (1912). "Midden Java Ten Zuiden: Het Land." Dalam De Zending van de Gereformeerde Kerken in  Nederland  En  de  Gereformeerde Zendingsbond  in  Ned.  Oegstgeest:  Raad  voor  de  Zending  der Ned. Herv. Kerk.
Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 6073.
Bosma, U., & Raben, R. (2008). Being Dutch in the Indies: A History of Creolization and Empire 1500- 1920. Singapore: NUS Press.
Cachet, F. L. (1896). Een Jaar Op Reis in Dienst Der Zending. Amsterdam: J.A. Wormser.
De Locomotief. (1905). 'Kenajan', lembar ke-2.
De Nederlander. (1927, 22 November). "Christendom En Nationalism." Lembar ke-1.
Faille. (1932). 'Waarom de Agrarische Vorstenlandsche Toestand Op Java Dienden Te Worden Hervormd'. Tijdschrift Voor Economisch Geographie van Nederlandsch Indie.
Goris, R. (1933). De Strijd over Bali En de Zending. Minerva.
Haga, B.J. (1929). 'Inwerking van de Westersche Bestuursvoering  Op de Inlandsche Maatschappij in  de Buitengewesten'.  Mededeelingen  van  de  Afdeeling  Bestuurszaken  Der  Buitengewesten  van  Het Departement van Binnenlandsch Bestuur, halaman 31.
Helsdingen, W. H., & Hoogenberks, H. (1945). Mission Interrupted: The Dutch in the East Indies and Their Work in the XXth Century (Hal. 95). Amsterdam: Elsevier.
Herman ten Kate. (1916). Psychologie En Ethnologie in de Koloniale Politiek (Hal. 76). Amsterdam: J.H. de Bussy.
Huwelijksrecht Christen Inlanders." Bataviaasch Nieuwsblad, 7 Februari 1933, lembar ke-14.
Knaap, G. (1987). Kruidnagelen En Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie En de Bevolking van Ambon 1656-1696. Dordrecht: Foris Publication.
Maandbericht van Het Nederlandsch Zendingsgenootschap. (1891). 'Deli En Depok', nomor 3, halaman 38.
Nortier,  C.W.  (1939).  Onze  Zendingsvelden:  Van  Zendingsarbeid  Tot  Zelfstandige  Kerk  in  Oost  Java. Rijsoord: Stichting Hunderloo.
"Opheffing," De Locomotief, 19 September 1917, lembar ke-1.
Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie over Het Jaar 1939, Deel 1.
Soerabajasch Handelsblad. (1905, 1 September). 'Ersntige Klachten', lembar ke-7.
Soerabajasch Handelsblad. (1905, 21 November). 'De Kenajan Zaak', lembar ke-2.
Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1855 Nomor 2.
Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1904 Nomor 116.
Staatsblad van Nederlandsch Indie Tahun 1925 Nomor 447.
Stibbe,  D.  G.,  &  de  Graaf,  H.  J.  (1918).  "Modjowarno"  dalam  Encyclopaedie  van  Nederlandsch  Indie Tweede Deel. s’Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Van  Den  Doel,  H.  W.  (1996).  Het  Rijk  van  Insulinde:  Opkomst  En  Ondergang  van  Een  Nederlandse Kolonie. Amsterdam: Prometheus.
Van Vollenhoven, C. (1932). Adatrecht Der Christen Inlanders. Oegsgeest: Zendingsbureau.
Van Vollenhoven, C. (1934). Adat-Staatsrecht Der Christeninlanders van Nederlandsch Indie. Tijdschrift Voor Zendingswetenschap Mededeelingen, 1934(38), 91.
ANRI. (19 Juni 1902). Besluit van Gouverneur Generaal, No. 4.
ANRI. (6 Januari 1927). Besluit van Gouverneur Generaal, No. 25.
ANRI. (27 April 1928). Besluit van Gouverneur Generaal, No. 32.
ANRI. (21 Mei 1928). Besluit van Gouverneur Generaal, No. 35.
'Burgerlijke  Stand  Voor  Christen Inlanders',  Het Nieuws  van  Den  Dag  Voor  Nederlandsch  Indie, 1934, lembar ke-6.