## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 5 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENGADILAN YANG BERBEDA
Maria Fatima More, Jimmy Pello, Aksi Sinurat Universitas Nusa Cendana Email : mariafatimamore@gmail.com, jimmypello@gmail.com, aksi sinurat@gmail.com
Kata kunci: korupsi; pertimbangan hukum; putusan hakim; tingkat pengadilan berbeda

## ABSTRAK
Latar Belakang : Di permasalahan hukum dalam penelitian ini ditunjukkan dari aspek teoretis,  yuridis  dan  konkret.  Secara  teoretis  dan  yuridis  elemen  unsur  materi  muatan Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHPidana tidak dimengerti secara sempurna oleh  hakim  sebagai  penegak  hukum  sehingga  pada  interpertasi  dan  penerapanya sebagai  pasal  berlapis  berbeda  pada  tingkat  pengadilan negeri  dan  mahkamah  agung. Selanjutnya  permasalahan  konkrit  dalam  konteks  kasus  penelitian  ini  yakni  hakim dalam pertimbangan hukumnya melahirkan putusan yang membebaskan Jonas Salean, S.H.,  M.Si  selaku  Walikota  Kupang  dan  menghukum  Thomas  More,  S.H  selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang meskipun sesungguhnya ada kerjasama yang utuh  dalam  konteks  kerja  sama  penyertaan  antara  keduanya  dalam  kaitannya  dengan pengalihan kepemilikan tanah depan Hotel Sasando.
Tujuan :  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis:  1)  alasan terdakwa diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun dijatuhi pidana pada tingkat pengadilan MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:2451  K/Pid.Sus/2021., 2)penyertaan  Pasal  55
KUHPidana sebagai pasal berlapis dalam pertimbangan hukum majelis hakim terhadap terdakwa.
Metode : Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, aspek penelitian, pendekatan  penelitian,  sumber  bahan  hukum,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum, teknik  pengolahan  bahan  hukum  dan  teknik  analisis  bahan  hukum.  Penelitian  ini termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research )  yang  mengkaji permasalahan tindak pidana korupsi melalui Putusan Nomor:40/Pid.sus
TPK/2020/PN.KPG dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda.
Hasil :  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  terdakwa  dibebaskan  di  tingkat Pengadilan  Negeri  Kupang  melalui  putusan  Nomor:  40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun  divonis  di  tingkat  Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor: 2451 K/Pid .Sus/2021, karena: perbedaan penafsiran majelis hakim mengenai unsur  delik  dalam  UU  Tipikor.  Tafsir  majelis  hakim  pada  tingkat  PN  Kupang memandang bahwa unsur delik Pasal 2 dan 3 saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri, sedangkan tafsir Majelis Hakim pada tingkat MA memandang bahwa unsur delik pasal 2 dan 3 dapat berdiri sendiri. 2) Pasal 55 KUHP  tidak sempurna dimasukkan sebagai konstruksi  Pasal  berganda  terhadap  terdakwa  dalam  pertimbangan  hukum  majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung.
Kesimpulan: Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  Terdakwa  diputus  bebas  pada  tingkat Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  namun  dijatuhi pidana  pada  tingkat  pengadilan  MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451 K/Pid.Sus/2021,  karena:  perbedaan  penafsiran  majelis  hakim  tentang  unsur  delik  di dalam  UU  Tipikor.  Penafsiran  majelis  hakim  di  tingkat  Pengadilan  Negeri  Kupang
Keywords: corruption; legal considerations; judge's decision; different court levels
memandang unsur delik Pasal 2 dan 3 saling berkaitan tidak berdiri sendiri, sedangkan interpertasi Majelis Hakim di tingkat MA memandang unsur delik Pasal 2 dan 3 dapat berdiri sendiri.

## ABSTRACT
Background :  The legal  issues  in  this study  are  shown  from  theoretical,  juridical  and concrete aspects. Theoretically and juridically, the elements of the material content of Article  2,  Article  3  of  the  Corruption  Law  in  conjunction  with  Article  55  of  the Criminal  Code  are  not  perfectly  understood  by  judges  as  law  enforcers  so  that  the interpretation  and  application  of  them  as  multi-layered  articles  is  different  at  the district  court  and  supreme  court  levels.  Furthermore,  the  concrete  problem  in  the context  of  this  research  case  is  that  the  judge  in  his  legal  considerations  issued  a decision  that  acquitted  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Sc  as  the  Mayor  of  Kupang  and sentenced Thomas More, S.H as the Head of the Kupang City Land Office even though in  fact  there  was  complete  cooperation  in  the  context  of  cooperation  participation between  the  two  in  relation  to  the  transfer  of  ownership  of  the  land  in  front  of  the Sasando Hotel.
Purpose: The purpose of this study was to find out and analyze: 1) the reasons for the defendant  being  acquitted  at  the  Kupang  District  Court  level  Number: 40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  but  were  sentenced  to  a  criminal  sentence  at  the Supreme  Court  level  through  the  Supreme  Court  Decision  Number  :2451 K/Pid.Sus/2021.,  2)  the  inclusion  of  Article  55  of  the  Criminal  Code  as  a  layered article in the legal considerations of the panel of judges against the defendant.
Method: This  study  uses  normative  legal  research  methods.  This  research  method consists  of  the  type  and  nature  of  research,  research  aspects,  research  approaches, legal material sources, legal material collection techniques, legal material processing techniques and legal material analysis techniques. This research is included in the type of normative legal research (legal research) which examines the problem of criminal acts  of  corruption  through  Decision  Number:  40/Pid.sus  TPK/2020/PN.KPG  which rendered different decisions by a panel of judges at different court levels.
Results: The  results  of  the  study  show  that:  1)  the  defendant  was  acquitted  at  the Kupang District Court level through decision Number: 40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, but  was  sentenced  at  the  Supreme  Court  level  through  Supreme  Court  Decision Number: 2451 K/Pid .Sus/2021, because: differences in the interpretation of the panel of judges regarding the elements of offense in the Corruption Law. The interpretation of the panel of judges at the Kupang District Court level views that the elements of the offenses  Articles  2  and  3  are  interrelated  and  do  not  stand  alone,  while  the interpretation  of  the  Panel  of  Judges  at  the  Supreme  Court  level  views  that  the elements of the offenses Articles 2 and 3 can stand alone. 2) Article 55 of the Criminal Code is imperfectly included as a construction Multiple articles against the defendant in the legal considerations of the panel of judges both at the District Court level and at the Supreme Court level.
Conclusion: The  conclusion  of  this  study  is  that  the  defendant  was  acquitted  at  the Kupang  District  Court  level  Number:  40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  but  was sentenced at the Supreme Court level through the RI Supreme Court Decision Number: 2451 K/Pid.Sus/ 2021, because: differences in the interpretation of the panel of judges regarding  the  elements  of  offense  in  the  Corruption  Law.  The  interpretation  of  the panel  of  judges  at  the  Kupang  District  Court  level  views  that  the  elements  of  the offenses  in  Articles  2  and  3  are  interrelated  and  do  not  stand  alone,  while  the interpretation  of  the  Panel  of  Judges  at  the  Supreme  Court  level  views  that  the elements of the offenses in Articles 2 and 3 can stand alone.

## PENDAHULUAN
Korupsi dalam arti hukum didefinisikan sebagai tingkah laku yang menguntungkan kepentingan  diri  sendiri  dengan  merugikan  orang  lain  (Pasmatuti,  2019).  Berdasarkan Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mencantumkan bahwa suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  korupsi  jika  memenuhi  unsur-unsur sebagai  berikut:  1)  setiap orang  atau  korporasi  2)  melawan  hukum,  3)  memperkaya  diri sendiri,  orang  lain  atau  suatu  korporasi.  4)dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  Sementara  itu,  apabila  dilihat  dari  segi  si  pelaku  korupsi,  sebab- sebab  dilakukan  korupsi  dapat  berupa  dorongan  dari  dalam  dirinya,  yang  dapat  pula dikatakan  sebagai  keinginan,  niat,  atau  kesadarannya  untuk  melakukan  korupsi  (Rifai, 2010).
Salah  satu  permasalahan  hukum  yang  menarik  untuk  dikaji  kaitanya  dengan pertimbangan  hukum  hakim,  yakni  dilihat  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Kupang  Nomor:40/Pid.sus  Tpk/2020/PN.Kpg  tanggal  17  Maret  2021.  Putusan  ini  lahir dengan  suatu  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  terhadap  unsur  setiap  orang,  secara melawan  hukum,  sebagai orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan, serta unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Pekan, 2019).
Bertolak  dari  gambaran  proses  penegakan  hukum  di  atas,  ditemukan  adanya permasalahan  hukum  secara  yuridis  dan  teoretis.  Secara  yuridis  permasalahan  terletak pada  penerapan  Pasal  yang  tidak  terbukti  bagi  terdakwa  Tomas  More,  SH  ditingkat Pengadilan  Negeri  Kupang,  melalui  putusan    Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg tanggal  17  Maret  2021  yakni  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3,  Jo  Pasal  18  UU Tipikor  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Sementara  itu,  pada  tingkat  pengadilan  MA melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451  K/Pid.Sus/2021  tanggal  13  Januari  2022,  dengan mengingat  Pasal  3,  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyatakan  putusan  sebelumnya  dibatalkan, membebaskan  terdakwa  dari dakwaan  primair  dan  menyatakan  terdakwa terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah.
Permasalahan hukum yang konkrit dalam konteks kasus penelitian ini yakni hakim sebagai  aparatur  peradilan  dalam  pertimbangan  hukumnya  melahirkan  putusan  yang membebaskan Jonas Salean dan menghukum Thomas More, meskipun sesungguhnya ada kerjasama  yang  utuh  dalam  konteks  kerja  sama  penyertaan  antara  Terdakwa  (Tomas More, S.H) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bersama-sama dengan Saksi Jonas  Salean  selaku  Walikota  Kupang  dalam  kaitannya  dengan  pengalihan  kepemilikan tanah depan Hotel Sasando. Kerja sama dimulai dari adanya pertemuan pada tahun 2016 antara  Saksi  Jonas  Salean  dengan  Sumral  Buru  Manoe  (alm)  selaku  Kepala  kantor Pertanahan  Kota  Kupang  yang  menjabat  saat  itu,  yang  membahas  tanah  depan  Hotel Sasando sehingga dilakukannya pengukuran dan pembuatan peta bidang oleh bagian tata pemerintahan  Kota  Kupang  Bersama  dengan  pihak  kantor  Pertanahan  Kota  Kupang, selanjutnya dibuatkannya surat penunjukan tanah Kapling kepada 40 orang penerima oleh Saksi  Jonas  Salean.  Hal  ini  dapat  dimengerti  bahwa  ada  hubungan  hukum  antara  Jonas Salean yang merupakan urheber (yang melakukan inisiatif) dengan Sumral Buru Manoe (alm) serta Thomas More (sebagai peserta).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  tertarik melakukan  penelitian  hukum.  Salah  satu  metode  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pertimbangan  hukum  majelis  hakim  yaitu  melalui  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaaan.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  alasan  terdakwa  diputus  bebas  pada  tingkat  Pengadilan
Negeri  Kupang  Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  namun  dijatuhi  pidana  pada tingkat  pengadilan  MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451  K/Pid.Sus/2021.  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  penyertaan  Pasal  55  KUHPidana  sebagai  pasal  berlapis dalam  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  terhadap  terdakwa.  Adapun  manfaat  dari penelitian  ini  yaitu  memberikan  kontribusi  di  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan hukum  pidana  terkait  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  memberikan  putusan terhadap  tindak  pidana  korupsi  pada  tingkat  pengadilan  yang  berbeda.  Penelitian  ini diharapkan  menjadi  bahan  bacaan  dan  referensi  akademisi  untuk  penelitian  selanjutnya. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  berupa  rekomendasi dan wacana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( legal  research ) yang  mengkaji  permasalahan  tindak  pidana  korupsi  melalui  Putusan  Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG  dijatuhkan  putusan  yang  berbeda  oleh  majelis  hakim  pada  tingkat pengadilan  yang  berbeda.  Ilmu  hukum  mempunyai  karakter  yang  khas,  yaitu  sifatnya yang  normatif,  praktis  dan  preskriptif,  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma  hukum.  Sebagai  ilmu terapan,  ilmu  hukum  menetapkan  standar  prosedur,  ketentuan-ketentuan,  rambu-rambu dalam  melaksanakan  aktivitas  hukum”.  Oleh  karena  itu,  penelitian  yang  bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah  dilakukan.  Selain  itu,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  ( descriptive  research )  yaitu kajian  yang  berusaha  menggambarkan  dengan  sistematis  dan  cermat  terhadap permasalahan.
Aspek-aspek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  yakni  Alasan  terdakwa  diputus bebas  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun dijatuhi pidana pada tingkat pengadilan MA melalui Putusan MA RI Nomor: 2451 K/Pid.Sus/2021.  Indikatornya  Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  Putusan Nomor:40/Pid.sus  TPK/2020/PN.KPG  tanggal  17  Maret  2021,  Pertimbangan  hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Kasasi Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada Ketua MA RI  tanggal  29  Maret  2021,  dan  Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor:2451 K/Pid.Sus/2021 tanggal 13 Januari 2022. Konseptual ( Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus ( case Approach ).
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  berupa Peraturan  Perundang-undangan  yang  memiliki  kaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Sumber  Bahan  Hukum  Sekunder  berupa  pendapat  para  ahli  yang  didapat  dari  berbagai literatur baik dari buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan berbagai karya ilmiah lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber Bahan Hukum Tersier berupa kamus istilah, kamus istilah hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dll.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan ( Library Research ) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.  Studi  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  dengan melakukan  serangkaian  kegiatan  studi  dokumen  dengan  cara  membaca  dan  mengutip literatur-literatur,  mengkaji  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang dibahas dan Putusan hakim tentang permasalahan yang dibahas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kasus posisi dalam penelitian ini mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:40/Pid.sus Tpk/2020/PN.Kpg, sebagai berikut:
Terdakwa  Tomas  More,  SH  diajukan  ke  persidangan  dengan  dakwaan  Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHPidana.  Sementara  itu,    Subsidair:  Pasal  3  Jo. Pasal  18  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Terlihat  ada  kerjasama  yang  erat  atau  setidak-tidaknya  saling  pengertian  antara Terdakwa  (Tomas More, S.H) Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang bersama- sama  dengan  Saksi  Jonas  Salean  selaku  Walikota  Kupang  dalam  kaitannya  dengan pengalihan kepemilikan tanah depan Hotel Sasando, dimulai dari adanya pertemuan pada tahun  2016  antara  Saksi Jonas  Salean  dengan  Sumral  Buru  Manoe  (alm)  selaku  Kepala kantor  Pertanahan  Kota  Kupang  yang  menjabat  saat  itu,  yang  diantaranya  membahas tanah  depan  Hotel  Sasando  tersebut,  dilakukannya  pengukuran  dan  pembuatan  peta bidang  oleh  bagian  tata  pemerintahan  Kota  Kupang  bersama  dengan  pihak  kantor Pertanahan Kota Kupang, dibuatkannya surat penunjukan tanah Kapling kepada 40 orang penerima oleh Saksi Jonas Salean, termasuk Terdakwa Thomas More yang mendapatkan satu  bagian  Kapling  yang  namanya  direkomendasikan  sebagai  penerima  tanah  Kapling oleh  Sumral  Buru  Manoe  (alm),  diajukannya  permohonan  pensertifikatan  oleh  masing- masing penerima tanah Kapling kepada kantor pertanahan Kota Kupang dengan alas hak surat  penunjukan  tanah  Kapling  yang  dikeluarkan  Saksi  Jonas  Salean,  dilakukannya pemeriksaan  Panitia  A  atas  alas  hak  baik  data  yuridis  maupun  data  fisik,  pemeriksaan lapangan  serta  melakukan  sidang  Panitia  A;  dibuatkannya  Risalah  pengolahan  data sampai  kemudian  Risalah  pengolahan  data  tersebut  disetujui  Terdakwa  Thomas  More dengan  dikeluarkanya  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Milik  kepada  masing-masing pemohon  hingga  kemudian  telah  diterbitkan  34  Sertifikat  Hak  Milik  oleh  Kantor pertanahan  Kota  Kupang  yang  di  tandatangani  Terdakwa  Thomas  More  atas  nama masing-masing  penerima  Surat  penunjukan  tanah  Kapling,  sehingga  mengakibatkan terjadinya  kerugian  keuangan  negara  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembuktian unsur-unsur  sebelumnya,  dimana  Terdakwa  di  kualifikasi  sebagai  yang  turut  serta melakukan  tindak  pidana.  Sesuai  fakta  persidangan  dan  pembuktian  unsur-unsur sebelumnya,  dari  kerugian  keuangan  negara  sejumlah  Rp.  4.974.101.415,00  (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas rupiah) adalah telah memperkaya Sumral Buru Manoe, S.H., (alm) sebesar  Rp.1.658.033.805,00 (satu milyar enam  ratus  lima  puluh  delapan  juta  tiga  puluh  tiga  ribu  delapan  ratus  lima  rupiah), Johanis Jonathan  Lay  sebesar    Rp.1.658.033.805,00  (satu  milyar  enam  ratus  lima  puluh delapan  juta  tiga  puluh  tiga  ribu  delapan  ratus  lima  rupiah)    dan  Maria  Lay  sebesar Rp1.658.033.805,00 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan  ratus  lima  rupiah),  sehingga  mereka  tersebutlah  yang  telah  memperoleh  harta benda  dari  tindak  pidana  korupsi,  akibat  beralihnya  kepemilikan  tanah  depan  Hotel Sasando seluas 1.500 M 2 (seribu lima ratus) meter persegi dari Pemerintah Kota Kupang kepada Sumral Buru Manoe,S.H., Johanis Jonathan Lay dan Maria Lay, yang selanjutnya tanah tersebut dipindahtangankan kepada pihak ketiga melalui proses jual-beli, sementara Terdakwa  sendiri  tidak  mendapatkan  perolehan  kekayaan  dan  perolehan  harta  benda apapun  dari  tindak  pidana  korupsinya,  maka  berdasarakan  ketentuan  Pasal    18  ayat  (1) huruf  b  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  kepada  Terdakwa  tidak dibebani untuk membayar uang pengganti  kerugian keuangan Negara.
Berdasarkan  kasus  posisi  yang  ditampilkan  di  atas  maka  selanjutnya  penulis menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian, sebagai berikut:
Alasan  Terdakwa  Diputus  Bebas  Pada  Tingkat  Pengadilan  Negeri  Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  Namun  Dijatuhi  Pidana  Pada  Tingkat Pengadilan MA Melalui Putusan MA RI Nomor: 2451 K/Pid.Sus/2021
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alasan  terdakwa  diputus  bebas  pada  tingkat Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, namun dijatuhi pidana pada  tingkat  pengadilan  MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451  K/Pid.Sus/2021 karena adanya perbedaan pertimbangan hukum antara majelis hakim ditingkat Pengadilan Negeri  dengan  Pertimbangan  hukum  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Kasasi  Kejaksaan Negeri  Kota  Kupang  kepada  Ketua  MA  RI  tanggal  29  Maret  2021,  kemudian  kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung, yang secara langsung menjadi pertimbangan hukum  majelis  hakim  di  tingkat  Mahkamah  Agung.  Oleh  karena  itu,  lahirlah  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:2451  K/Pid.Sus/2021  tanggal  13  Januari  2022  yang  berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg.
Secara spesifik penulis menampilkan alasan terdakwa diputus bebas pada tingkat Pengadilan Negeri, namun dijatuhi pidana pada tingkat pengadilan MA karena perbedaan pertimbangan  hukum  majelis  hakim  mengenai  beberapa  aspek  yang  ditampilkan  pada tabel berikut:
Tabel 1 Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan
Berbeda No. Tingkat Pengadilan Berbeda Pertimbangan hukum majelis hakim Pendadilan  Negeri Kupang melalui Putusan Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG tanggal 17 Maret 2021 Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Kasasi Kejaksaan Negeri Kota Kupang kepada Ketua MA RI tanggal 29 Maret 2021 Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung melalui Putusan MA RI Nomor: 2451 K/Pid.Sus/2021 1. Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Argumentasi Terdakwa menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 2. Dakwaan Primair dan Sekunder tidak terbukti Alasan-Alasan: 1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam unsur melawan hukum 2. Judex Factie (Hakim Ketua Dan Hakim Anggota I) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam hukum pembuktian 3. Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan 4. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- Dakwaan Primair tidak terbukti Dakwaan Subsidair terbukti
undang 5. Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan status barang bukti
Uraian  mengenai  perbedaan  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  di  tingkat pengadilan  berbeda  terhadap  aspek-aspek  yang  ditampilkan  pada  tabel  di  atas,  adalah sebagai berikut:
Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam Putusan Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG didasari pada konstruksi Pasal-Pasal yang berbeda dalam tiap kategori dakwaan. Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana masuk dalam kategori dakwaan primair. Sementara itu, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana masuk dalam kategori dakwaan subsidair (Eddy, 2012).

## Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pasal Dakwaan Primair
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur-unsur  Pasal  dalam  dakwaan  primair adalah sebagai berikut:

## Unsur setiap orang
Interpertasi majelis hakim terhadap unsur setiap orang didasarkan pada ketentuan Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yaitu  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  termasuk  korporasi  yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.
Merujuk  pada  ketentuan  di  atas  interpertasi  hakim  terhadap  kasus  dalam penelitian  ini  yakni,  pengertian  setiap  orang  yang  termaktub  dalam  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sifatnya  umum  yaitu  apakah  pelaku  tindak pidana  korupsi  sebagai  pegawai  negeri  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  atau  bukan  pegawai  negeri.  unsur  setiap  orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek  hukum  dalam  tindak  pidana  adalah  orang  atau  person  yaitu  siapa  saja  baik perseorangan,  pegawai  negeri,  pejabat  publik,  pejabat  negara  maupun  swasta  sebagai subyek  hukum  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  selama  ia  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  arti  pada  dirinya  tidak  dijumpai  alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya (Suantra & Nurmawati, 2019).

## Unsur secara melawan hukum
Hasil penelitin ini ditemukan bahwa interpertasi majelis hakim terhadap unsur secara melawan hukum didasarkan pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun  1999  adalah  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun dalam  arti  materiil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dianggap  tercela,  karena  tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Interpertasi  hakim  juga  merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  dalam Putusannya  Nomor  003/PUU-IV/2006  tanggal  25  Juli  2006  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi  sepanjang  frasa  yang  berbunyi “Yang  dimaksud
dengan  secara  melawan  hukum”  dalam  pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan  hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana”  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
Unsur  sebagai  orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan.
Hasil penelitian ditemukan bahwa Terdakwa didakwa secara bersama-sama atau turut  serta  dengan  Saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si.  melakukan  tindak  pidana  yang didakwakan,  yaitu  perbuatan  mengalihkan  tanah  yang  terletakdi  depan  hotel  Sasando  di Kelurahan  Kelapa  Lima,  Kota  Kupang  dengan  luas  sekitar  20.068  M 2 (dua  puluh  ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan  cara  memberikan  surat  penunjukan  kapling  kepada  40  (empat  puluh)  orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menerbitkan sertifikat  hak  milik  atas  sebagian  atau  sejumlah  37  (tiga  puluh  tujuh)  penerima  tanah kapling tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan.

## Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pasal Dakwaan Subsidair
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  oleh  karena  dakwaan  primair  tidak  terbukti, selanjutnya  pertimbangkan  dakwaan  subsidair,  yaitu  Pasal  3,  Jo.  Pasal  18    Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jo.  Pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP,  yang  unsur- unsurnya  adalah  unsur  setiap  orang  dan  unsur  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Perbuatan  dan  ketentuan  hukum  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  sebagai perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum  adalah  sama  dengan perbuatan  yang  didakwakan  dalam  dakwan  primair,  yaitu  perbuatan  Terdakwa  didakwa secara bersama-sama atau turut serta dengan Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan,  yaitu  perbuatan  mengalihkan  tanah  yang  terletak  di depan hotel Sasando di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan luas sekitar 20.068 M 2 (dua puluh ribu enam puluh delapan meter persegi) yang dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dengan cara memberikan surat penunjukan kapling kepada 40 (empat puluh) orang penerimanya pada tahun 2016, termasuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menerbitkan  sertifikat  hak  milik  atas  sebagian  atau  sejumlah  37  (tiga  puluh  tujuh) penerima  tanah  kapling  tersebut  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  benar  atau melanggar ketentuan.
Setelah para penerima tanah Kapling, menerima Surat penunjukan tanah Kapling, Saksi  Max.  D.  Bunganawa  menawarkan  bantuan  untuk  membantu  proses  pengurusan Sertifikat  Hak Milik  ke  BPN  melalui  Bagian Tata  Pemerintahan, sementara  Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si. dan keluarganya, para pegawai BPN dan suami-istri Johanes Jonathan Lay  dan  Maria  Lay,  yang  menerima  Surat  penunjukan  tanah  Kapling  mengurus  sendiri pensertifikatannya ke BPN Kota Kupang.
Alas  hak  yang  diajukan  untuk  pengurusan  sertifikat  Hak  Milik  dari  masing- masing  pemohon  tersebut  adalah  Surat  penunjukan  tanah  Kapling  yang  ditandatangani Saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si.  bersama  masing-masing  penerima  tanah  Kapling. Kemudian  setelah  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Kupang  menerima  permohonan
pensertifikatan Hak Milik dari masing-masing penerima tanah Kapling selanjutnya Saksi Eksam  Sodak  selaku  Ketua  Tim  Ajudikasi  tanah,  Saksi  Melanton  Natti  selaku  Kepala Seksi  pengukuran  selaku  Anggota  dan  Saksi  CH.  Mudasih  selaku  Sekretaris  Tim Ajudikasi  melakukan  pemeriksaan  atas  alas  hak  baik  data  yuridis  maupun  data  fisik, pemeriksaan  lapangan  serta  melakukan  sidang  Panitia  A.  Terhadap  pemeriksaan lapangan,  Panitia  A  tidak  melakukan  pemeriksaan  di  lokasi  masing-masing  objek pemohon,  tetapi  mendasarkan  pada  peta  bidang  yang  telah  dibuat  sebelumnya  untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan.
Di  dalam  Risalah  Pemeriksaan  Tanah  A  pada  bagian  Data  Fisik  disebutkan  di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal  pada  kenyataanya  masing-masing  pemohon  belum  pernah  menguasai  tanah Kapling  yang  dinyatakan  sebagai  miliknya  tersebut,  sehinga  pada  masing-masing kesimpulan  Risalah  pemeriksaan  tanah  A  dinyatakan,    permohonan  Hak  Milik  dari masing-masing  pemohon  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  baik  persyaratan  teknis, yuridis  maupun  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sehingga  dalam  kesimpulan  Risalah  Pengelolaan  Data  disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan.
Setelah  menerima  Risalah  Pengelolaan  Data,  seharusnya  Terdakwa,  selaku kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  melakukan  koreksi  atau  penolakan  terhadap  Risalah Pengelolaan  Data  tersebut  karena  dalam  uraian  telaahan  atas  objek  hak  pada  bagian riwayat  hak  atas  tanah  disebutkan  belum  ada  penetapan  hak  sebelumnya,  padahal senyatanya  tanah  yang  dimohonkan  haknya  tersebut  termasuk  dalam  bidang  tanah Sertifikat  Hak  Pakai  No.  5  Tahun  1981  Desa  Kelapa  Lima  dan  pada  uraian  data  fisik disebutkan  di  atas  tanah  tersebut  sudah  ada  kegiatan  fisik  oleh  pemohon  berupa  pagar batu,  karena  disamping  sebagai  Kepala  BPN  Kota  Kupang  Terdakwa  adalah  juga  salah satu  penerima  surat  penunjukan  tanah  kapling  yang  menerima  1  (satu)  bidang  Kapling seluas  600  M 2 yang  tidak  pernah  menguasai  tanah  Kapling  dimaksud  serta  tidak  juga pernah membuat pagar batu pada bagian tanah Kapling miliknya tersebut.
Atas fakta tersebut Terdakwa mengabaikannya dan menyetujui Risalah Panitia A dan  Risalah  Pengelolaan  Data  yang  diajukan  dengan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan 34  Sertifikat  Hak  Milik  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Kupang  yang  di  tandatangani Terdakwa.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah yang dibagikan oleh Saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si.  dan  diterima  oleh  Terdakwa  statusnya  bukanlah  tanah milik  Pemerintah  Kota  Kupang,  maka  tidak  terbukti  Terdakwa  dan  Saksi  Jonas  Salean, S.H.,  M.Si.  mengalihkan  tanah  milik  daerah,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Kupang, sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si.  dan  Terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran terhadap ketentutan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik  negara  maupun  daerah,  dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  Jo.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor:  19  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  maupun  UU  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ataupun  melanggar  terhadap  aturan  yang menjadi  dasar  kewenangan  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  ataupun memiliki  maksud  menyimpang  dari  kewenangan  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  karena  Terdakwa  dan  Saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si  tidak  pernah mengalihkan  tanah  milik  Pemerintah  Kota  Kupang,  sehingga  dengan  demikian  dalam perbuatan Terdakwa yang menerima tanah yang dibagikan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si.  tersebut  dan  perbuatan  lanjutan  dari  peralihan  hak  ini,  yaitu  penerbitan  sertifikat atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan mengalihkan hak atas  tanah  yang  dilakukan  dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  didakwakan  kepada Terdakwa  dengan  dasar  peraturan  periundang-undangan  tersebut  di  atas  tidak  terpenuhi (Effendi, 2017).
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan  lagi  dan  dikesampingkan.  Adanya  salah  satu  unsur  dari  Pasal  3,  Jo. Pasal  18  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.
Akibat hukum dari tidak terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  Primair  dan Subsidair,  maka  sesuai  putusan  pengadilan  Nomor:40/Pid.sus  TPK/2020/PN.KPG Terdakwa  dibebaskan  dari  semua  dakwaan  penuntut  umum,  memerintahkan  Terdakwa segera  dibebaskan  dari  tahanan  dan  memulihkan  hak-hak  Terdakwa  dalam  kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
Pertimbangan  Hukum  Penuntut  Umum  dalam  Kasasi  Kejaksaan  Negeri  Kota Kupang kepada Ketua MA RI tanggal 29 Maret 2018
Pandangan  penuntut  umum  bahwa Judex  Factie tidak  secara  bulat  mengambil putusan, dimana Hakim Anggota II Ibnu Kholik, S.H., M.H berbeda pendapat (Dissenting Opinion/DO) terhadap  pertimbangan  Hakim  Ketua  dan  Hakim  Anggota  I  (Triyanto, 2017).  Penuntut  Umum  dalam  perkara  ini  sependapat  dengan  pertimbangan  Hakim Anggota  II  Ibnu  Kholik,  S.H.,  M.H  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan terbuktinya dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHPidana,  namun  Penuntut  Umum  tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H dan Hakim Anggota I, Ngguli  Liwar  Mbani  Awang,  S.H.,  M.H  dalam  putusannya  yang  menyatakan  bahwa perbuatan  terdakwa  baik  dalam  dakwaan  Primair  maupun  dakwaan  Subsidiair  tidak terbukti (Kupang, 2011).
Menurut  penuntut  umum, Judex  Factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Kupang  Klas  IA  yang  telah  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam  memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan  kekeliruan  dengan  alasan  kurang  mempertimbangkan  secara  sungguh- sungguh/tidak  cermat  dalam  putusannya  karena Judex  Factie Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Kupang  Klas  IA  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang dilakukan oleh terdakwa Tomas More, SH bersama saksi Jonas Salean, S.H., M.Si adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  RI  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  31  tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  bukan  sebagai  perbuatan  penyalahgunaan kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    adalah tidak  tepat  karena Judex  Factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Negeri  Kupang  Klas  IA  telah  menerapkan  hukum  akan  tetapi  tidak  menerapkan  hukum sebagaimana  mestinya  dan  telah  mengesampingkan  hukum  pembuktian  dengan  tidak mempertimbangkan  alat-alat  bukti  dan  kekuatan  pembuktian  yang  diperoleh  didalam
persidangan serta tidak secara lengkap memasukan fakta hukum tentang pelanggaran dan kesalahan terdakwa dalam pertimbangan putusan yang kemudian mengambil  kesimpulan hukum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum  dan  juga  tidak  terbukti  sebagai  perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi (Harefa et al., 2020).
Mencermati  putusan Judex  Factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Kupang  Klas  IA  Nomor  :  40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  tanggal  17 Maret  2021,  bukanlah  putusan  bebas  murni  ( vrijspraak ) karena  putusan  bebas  itu didasarkan  pada  penafsiran  yang  keliru  terhadap  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Rogahang, 2012).
Judex  Factie Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Kupang Klas IA yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut,  telah  melakukan  kekeliruan  dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Unsur Melawan Hukum
Merujuk  pada  pertimbangan Judex  Factie (Hakim  Ketua  dan  Hakim  Anggota  I) sebagaimana  dalam  pertimbangan  putusannya  bahwa  tanah  yang  dibagikan  oleh  saksi Jonas  Salean,  SH.,  M.Si  bukan  sebagai  aset  Pemerintah  Kota  Kupang  melainkan  sudah menjadi  tanah  negara,  pertimbangan Judex  factie tersebut  sangatlah  keliru  sebab  sejak keluarnya UU RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, dimana dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa wilayah kotamadya daerah tingkat  II  Kupang  meliputi  Kota  Administratif  Kupang  sehingga  tanah  diatas  SHP  5 Tahun  1981  yang  masih  melekat  pemegang  hak  atas  nama  Pemerintah  Derah/Kota Administratip  Kupang  serta  merta  masih  menjadi  milik  Pemerintah  Kota  Kupang, seharusnya pada saat menjabat sebagai Walikota Kupang seharusnya mengamankan/menyelamatkan  tanah  tersebut  menjadi  asset/kekayaan  Pemerintah Kotamadya Kupang, namun justeru  terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si secara tanpa hak dan melawan hukum membagikan tanah kepada dirinya sendiri (Jonas Salean, SH.,M.Si), keluarga, dan pihak lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dan juga kepada terdakwa Tomas More,  SH  Selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Kupang  karena  kewenangan  untuk memberikan  pemanfaatan  tanah  negara  adalah  Menteri  terkait  melalui  Kepala  Kantor Wilayah Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Indonesia, 2009).

## Judex  Factie  (Hakim  Ketua  Dan  Hakim  Anggota  I)  Tidak  Menerapkan  Hukum Sebagaimana Mestinya Khususnya Dalam Hukum Pembuktian
Terhadap dokumen yang dihadirkan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yanuar Dally, SH., M.Si selaku Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kupang, saksi Max D Bunganawa, SH selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum  dan juga diakui oleh saksi Jonas Salean, SH., M.Si pada saat ditanyakan oleh Penuntut Umum di persidangan  pada  pokoknya  mengakui  bahwa  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  yang  ada yaitu  Sertifikat  Hak  Pakai  Nomor  5/1981  Desa  Kelapa  Lima,  Kecamatan  Kelapa  Lima, sehingga  dengan  demikian  maka  menurut  kami  terhadap  semua  Surat  Penujukan  Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Jonas Salean, SH., M.Si selaku Walikota Kupang di tahun 2016  dan  tahun  2017  sebanyak  40  (empat  puluh)  kapling  yang  terletak  di  pinggir  jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan  Hotel  Sasando  Kupang  didasarkan  atas  alas  hak  yang  masih  melekat  yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/1981 Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima karena dalam  fakta  di  persidangan  terungkap  bahwa  Sertifikat  Hak  Pakai  Nomor  5/1981  Desa Kelapa  Lima,  Kecamatan  Kelapa  Lima  tersebut  sampai  dengan  saat  ini  belum  pernah dicabut atau dihapus.
Keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan  menjadi  alat  bukti  surat  dan  bersesuaian  pula  dengan  keterangan  saksi  Yohanes Jonathan  Lay  di  depan  persidangan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  saksi  ada mengajukan permohonan untuk  mendapatkan tanah kapling yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya  di depan kawasan Hotel Sasando Kupang kepada Jonas Salean, SH., M.Si selaku Walikota Kupang serta keterangan saksi Melanton  Natty,  saksi  Max  D  Bunganawa  di  persidangan  pada  pokoknya  menerangkan bahwa  Yohanes  Yonathan  Lay  dan  isterinya  juga  mendapatkan  tanah  kapling  yang terletak di pinggir jalan utama Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang tepatnya di depan kawasan Hotel Sasando Kupang masing–masing seluas 500 M 2 .
Judex  Factie  Telah  Salah  Dalam  Menerapkan  Hukum  Terkait  Dengan  Pembuktian Unsur Menyalahgunakan Kewenangan
Melihat  kualitas  subyek/pelaku  dan  cara  perbuatan  dilakukan  yang  dirumuskan dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  31  tahun  1999  Jo.  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya,  sehingga  menjerat  semua  orang  apapun  kualitasnya,  sepanjang  melakukan perbuatan  dengan  cara  yang  dirumuskan  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  secara  melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  lebih bersifat  khusus  karena  subyek/pelaku  yang  dapat  dijerat  hanyalah  orang–orang  dengan kualitas  tertentu  yang  dapat  melakukan  perbuatan  dengan  cara/keadaan  tertentu  yaitu dalam jabatan atau kedudukannya.
Berkaitan  dengan  pertimbangan Judex  Factie sebagaimana  tersebut  yang berpendapat  bahwa  karena  tanah  yang  dilepaskan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kupang pada  tahun  1994  dan  kemudian  tidak  ikut  diserahkan  pada  saat  otonomi  daerah  dalam dokumen  P3D  dan  tanah  tersebut  tidak  dicatat  sebagai  barang  inventaris  atau  aset  pada Pemerintah Kota Kupang.
Terhadap  pertimbangan  hukum Judex  Factie sebagaimana  tersebut,  Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :
a. Apabila Judex Factie menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 20.068 M 2 bukan sebagai  aset  Pemerintah  Kota  Kupang,  maka  tidak  ada  kewenangan  saksi  Jonas Salean,  SH.,  M.Si  selaku  Walikota  Kupang  untuk  membagikan  tanah  negara  kepada pihak  lain  yang  diantaranya  adalah  keluarga  kandung  dan  kerabat  dekat  dari  saksi Jonas Salean, SH., M.Si  sendiri.
b. Apabila tanah tersebut tidak dicatat dan tidak ikut diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang  pada  saat  otonomi  daerah,  saksi  Jonas  Salean,  SH.,  M.Si  selaku  Walikota Kupang  yang  membagikan  tanah  kapling  dengan  Surat  Penunjukan  Tanah  Kapling sebanyak  40  (empat  puluh)  bidang,  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membagikan tanah  kapling  untuk  dan  atas  nama  saksi  Jonas  Salean,  SH.,  M.Si  selaku  Walikota Kupang, keluarga dan penerima lainnya termasuk kepada terdakwa Tomas More, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang karena bukan kewenangan saksi Jonas Salean,  SH.,  M.Si  selaku  Walikota  Kupang,  melainkan  menjadi  wewenang  dari Menteri  terkait  dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Wilayah  Pertanahan  Propinsi  dann  atau Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang  dalam hal ini terdakwa Tomas More, SH.

## Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang
Putusan pengadilan yang adil dan bermanfaat, maka hakim perlu memperhatikan aspek  sosial  budaya  setempat,  sebagaimana  pendapat  Mahkamah  Agung  dalam  buku pedoman  perilaku  hakim  ( code  of  conduct ),  kode  etik  hakim  dan  makalah  berkaitan, Pusdiklat  Mahkamah  Agung  RI,  Jakarta,  halaman  2,  menyatakan  “bahwa  Mahkamah
Agung  Republik  Indonesia  sebagai  badan  peradilan  tertinggi  pelaksana  Kekuasaan Kehakiman  menentukan  bahwa  pertimbangan  hakim  harus  mempertimbangkan  segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan  dan  dipertanggung  jawabkan  dalam  putusan  hakim  adalah  keadilan  yang berorientasi  pada  Keadilan  Hukum  ( Legal  Justice )  Keadilan  Moral  ( Moral  Justice )  dan Keadilan Masyarakat ( Social Justice )”.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang memeriksa dan mengadili  perkara  aquo  dalam  melaksanakan  peradilannya  tidak  dilaksanakan  sesuai ketentuan  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dengan  cara  mengabaikan alat  bukti  yang  telah  diuji  didepan  persidangan,  dan  tidak  mempertimbangkan  rasa Keadilan  Hukum  ( Legal  Justice )  Keadilan  Moral  ( Moral  Justice )  dan  Keadilan Masyarakat ( Social Justice ) khususnya masyarakat di Kota Kupang.
Judex factie dalam pertimbangan fakta hukum dan pembuktian Unsur telah secara tegas  menguraikan  mengenai  adanya  niat  jahat/ Mens  Rea dan Actus  Reus yang  telah nyata  pada  perbuatan  terdakwa  Tomas  More,  SH  bersama  dengan  Jonas  Salean,  SH., M.Si Walikota Kupang yakni :
Menurut penuntut umum, walaupun tanpa adanya permohonan mendapatkan tanah kapling dari pemohon termasuk terdakwa, tidak adanya penguasaan fisik atas tanah oleh para  pemohon  termasuk  terdakwa  Tomas  More,  SH,  dan  setelah  terbitnya  Surat Penunjukkan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh Jonas Salean, SH., M.Si sehingga Surat Penunjukkan Tanah Kapling tersebut dijadikan sebagai alas hak oleh para penerima untuk  mengajukan  permohonan  penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  ke  Kantor  Pertanahan Kota  Kupang  sehingga  telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  yang  ditandatangani  oleh terdakwa Tomas More, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dimana data fisik dan data yuridis yang dijadikan syarat untuk penerbitan SHM tersebut tidak benar. Dengan  demikian  telah  nyata Judex  Factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam mengadili tidak dilaksanakan sesuai Ketentuan Undang–Undang.
Judex  Factie  Tidak  Menerapkan  Hukum  Sebagaimana  Mestinya  Terkait  Dengan Status Barang Bukti
Memperhatikan  amar  Putusan Judex  Factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada Pengadilann Negeri Kupang Klas IA  khusus terhadap barang bukti Nomor urut 187 tentang  1  (satu)  bidang  tanah  seluas  ±  600  m²  atas  nama  Tomas  More,  S.H.  dengan sertifikat  Hak  Milik  No.  2845;  Dikembalikan  kepada  Tomas  More,  S.H.  (Terdakwa). Terhadap  pertimbangan  dan  amar  putusan  sebagaimana  tersebut,  Penuntut  Umum  tidak sependapat dengan pertimbangan :
a. Berdasrarkan  alat  bukti  keterangan  saksi  Eksam  Sodak,  S.Sit,  saksi  Max  D Bunganawa,  Saksi  Yanuar  Dally,  SH  ,  keterangan  terdakwa  Thomas  More,  SH  dan didukung dengan  barang bukti berupa tanda terima pelepasn dan  penghapusan pada Sertitikat  Hak  Milik  atas  nama  Tomas  More,  SH  yang  telah  dilakukan  penghapusan oleh Kantor  Pertanahan Kota Kupang  terhadap  SHM  Nomor  2845  atas  nama  Tomas More, SH sejak Agustus 2018.
b. Terhadap  fakta  tersebut  telah  secara  nyata  dipertimbangkan  juga  oleh Judex  factie dalam pertimbangan hukumnya.
c. Berdasarkan  Pasal  27  huruf  a  angka  2  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang– Undang Pokok Agraria yang berbunyi : Hak Milik hapus apabila : karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
d. Mendasari  pada  ketentuan  di  atas,  maka  secara  yuridis  terdakwa  Tomas  More,  SH telah  melepaskan  tanahnya  secara  sukarela  dan  oleh  karenanya  tidak  ada  lagi hubungan  hukum  dengan  tanah  yang  dimiliki  oleh  terdakwa  karena  telah  dilepaskan dan  dihapus  dari  pencatatan  buku  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Kupang  dan status tanah tersebut menjadi tanah negara.
e. Mengacu pada fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata  bahwa Judex  factie telah  tidak  menerapkan  hukum  sebagaimana  mestinya
karena  tidak  seharusnya  barang  bukti  berupa tanah  dan  SHM  atas  nama  terdakwa  di kembalikan kepada terdakwa tetapi haruslah dinyatakan menjadi tanah negara.
f. Akibat Judex  factie telah  tidak  menerapkan  hukum  sebagaimana  mestinya  maka terhadap  Putusan Judex  factie Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  haruslah dinyatakan batal demi hukum karena Judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  Pengadilan  Negeri  Kupang  Klas  IA  telah  salah  dalam  menerapkan  hukum mengenai status barang bukti.
g. Akibat  putusan  tersebut  batal  demi  hukum  maka  putusan Judex  factie tidak  dapat dipertahankan  lagi  dan  oleh  karenanya  terhadap  barang  bukti  nomor  urut  161  s/d barang  bukti  nomor  urut  200  berupa  tanah  dan  surat-suratnya  haruslah  dinyatakan dirampas untuk negara.
Oleh  karena  itu,  telah  nyata  bahwa Judex  factie pada  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan status barang bukti.

## Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:2451 K/Pid.Sus/2021 tanggal 13 Januari 2022
Adanya pertimbangan majelis hakim terhadap Pasal 3  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menunjukkan terdakwa setidaknya terbukti dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Akibat hukum bagi terdakwa yakni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  dipidana  penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan.
Diskursus  Teoretis  Alasan  Terdakwa  Diputus  Bebas  Pada  Tingkat  Pengadilan Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg, Namun Dijatuhi Pidana Pada Tingkat Pengadilan MA Melalui Putusan MA RI Nomor: 2451 K/Pid.Sus/2021
Setelah  ditampilkan  uraian  mengenai  aspek-aspek  pertimbangan  majelis  hakim yang  menjadi  alasan  terdakwa  diputus  bebas  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri  Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  namun  dijatuhi  pidana  pada  tingkat  pengadilan MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451  K/Pid.Sus/2021,  maka  selanjutnya  penulis menganalisis  perbedaan  pertimbangan  majelis  hakim  tersebut  secara  konsep  teoretis menggunakan  konsep ratio  legis dan ratio  decindendi . Ratio  legis digunakan  untuk membedah  nalar  pertimbangan  hakim  sebagai  alasan hukum,  sedangkan ratio  decidendi digunakan karena didasarkan pada landasan filsafat yang  mendasar, mempertimbangkan segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  kasus  yang  disengketakan  kaitannya  dengan peraturan-peraturan  yang  relevan  dengan  pokok  kasus  sebagai  dasar  hukum  dalam penjatuhan putusan.

## Ratio Legis
Secara  lebih  mendalam,  adanya  putusan  yang  berbeda  terhadap  terdakwa  pada tingkat  pengadilan  berbeda  (PN  dan  MA)  dikarenakan  perbedaan  nalar  hukum  secara konseptual  teoretis  terhadap  inti  delik  dan  elemen  delik  dari  Pasal  2  dan  3  Undang- Undang  Tipikor,  yang  berkaitan  dengan  inti  Pasal  3  menyangkut  2  (dua)  aspek  yakni:
1)Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan., 2)dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

## Ratio decidendi
Seperti  penjelasan  sebelumbnya  bahwa  di  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Kupang Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg terdapat konstruksi hukum yang dibangun JPU dalam dua dakwaan yakni primair dan subsidair. Faktanya kedua dakwaan ini tidak terbukti  dalam  proses  persidangan  pada  tingkat  yang  berbeda  (PN  dan  MA),  yang seharusnya  berkonsekuensi  pada  tidak  dipidananya  terdakwa,  namun  nyatanya  putusan MA  adalah  mempidanakan  terdakwa.  Oleh  karena  itu  penulis  menganalisis  perbedan putusan  tersebut  sejalan  dengan  pandangan  Christopher  Enright  yang  membedah ratio decidendi dalam  3  (tiga)  aspek  yakni  aturan  hukum,  aturan  penentu  dan  aturan  yang disengaja,  yaitu  Aturan  Hukum  ( Legal  rule ),  Atura  Penentu  ( Deternative  Rule ),  dan Aturan yang disengaja ( Deliberated Rule ).
Analisis penulis dari pertimbangan moral yakni sesuai fakta persidangan, meskipun terdakwa  menerima  Surat  penunjukan  Tanah  Kapling  yang  menerima  1  (satu)  bidang Kapling  seluas  600  m 2 ,  namun  terdakwa  tidak  pernah  menguasai  tanah  tersebut. Kemudian  ada  kesadaran  moral  untuk  mengembalikan  tanah  tersebut.    Kesadaran  ini hadir  dikarenakan  sejak  awal  terdakwa  tidak  menghendaki  diperolehnya  tanah  tersebut sekaligus tidak mampu mencegah pemberian tanah berdasarkan penunjukkan.  Kesadaran tersebut berdimensi sosial karena terdakwa menyadari nama-nama penerima tanah adalah pihak  yang  dipilih  secara  subyektif  memiliki  hubungan  kedekatan  dengan  penunjuk, bukanlah secara objektif didasarkan pada perencanaan tata ruang, dimana penerima tanah adalah  subyek  yang  tepat  peruntukan  pemanfaatanya  sesuai  Peraturan  Daerah  Kota Kupang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011–2031Jo Peraturan Daerah Kota Kupang No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Kupang,  bahwa  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  Kota  Kupang berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesadaran  moral  terdakwa  mengembalikan  tanah  menunjukkan  kewajiban  batin menyangkut  aturan  kepantasan  di  dalam  sosial  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  sebagai  sosial  etis.  Moral  memandu  manusia untuk  memilih  jalan  tengah  antar  dua  ekstrim  yang  berlawanan.  Sesuai  kontek  kasus penelitian ini, moral telah memandu terdakwa bersikap moderat, bahwa keadilan hukum identik  dengan  keadilan  umum  yang  ditandai  dengan  pilihan  terdakwa  tidak menguntungkan  diri  sendiri,  tetapi  tidak  juga  mengutamakan  pihak  lain.  Kesadaran mengembalikan  tanah  dan  telah  dihapus  dari  register  didasarkan  pertimbagan  moral bahwa  terdapat  ketidakadilan  di  masyarakat  karena  pihak  penerima  tanah  ditunjuk  oleh penunjuk  berdasarkan  pertimbangan  subyektif  (kedekatan)  telah  mencederai  keadilan dimasyarakat.

## Penyertaan  Pasal  55  KUHPidana  Sebagai  Pasal  Berlapis  Dalam  Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Terdakwa

## Alasan Diterapkanya Pasal Berlapis Ditinjau Dari Aspek Keadilan Distributif
Terdakwa memiliki peran dalam konteks kasus karena menandatangani penerbitan sertifikat  hak  milik  atas  sebagian  atau  sejumlah  37  (tiga  puluh  tujuh)  penerima  tanah kapling,  namun  perlu  dibuktikan  apakah  adanya  kerjasama  dengan  pelaku  lain  yang merupakan inisiator dalam hal ini Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si sebagai pembuat surat penunjukan  kapling  tanah.  Fakta  sidang  menunjukkan  bahwa  ada  keterlibatan  pihak- pihak berikut ini:
Saksi  Jonas Salean, S.H., M.Si-------Panitia A----------Terdakwa Peran  Jonas Salean, S.H., M.Si adalah sebagai pembuat surat penunjukan kapling tanah.  Kemudian  Panitia  A  berperan  melakukan  pemeriksaan  lapangan  yang  tidak dilakukan di lokasi masing-masing objek pemohon, tetapi mendasarkan pada peta bidang
yang  telah  dibuat  sebelumnya  untuk  selanjutnya  dibuatkan  Berita  Acara  pemeriksaan lapangan.  Dalam  Risalah  Pemeriksaan  Tanah  A  pada  bagian  Data  Fisik  disebutkan  di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal  pada  kenyataanya  masing-masing  pemohon  belum  pernah  menguasai  tanah Kapling  yang  dinyatakan  sebagai  miliknya  tersebut,  sehinga  pada  masing-masing kesimpulan  Risalah  pemeriksaan  tanah  A  dinyatakan,    permohonan  Hak  Milik  dari masing-masing  pemohon  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  baik  persyaratan  teknis, yuridis  maupun  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sehingga  dalam  kesimpulan  Risalah  Pengelolaan  Data  disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan.
Setelah  menerima  Risalah  Pengelolaan  Data,  Terdakwa,  selaku  kepala  Kantor Pertanahan  dapat  melakukan  koreksi  atau  penolakan terhadap  Risalah  Pengelolaan  Data tersebut karena dalam uraian telaahan atas objek hak pada bagian riwayat hak atas tanah disebutkan  belum  ada  penetapan  hak  sebelumnya,  padahal  senyatanya  tanah  yang dimohonkan  haknya  tersebut  termasuk  dalam  bidang  tanah  Sertifikat  Hak  Pakai  No.  5 tahun 1981 Desa Kelapa Lima dan pada uraian data fisik disebutkan di atas tanah tersebut sudah  ada  kegiatan  fisik  oleh  pemohon  berupa  pagar  batu,  karena  disamping  sebagai Kepala  BPN  Kota Kupang  Terdakwa  adalah juga  salah  satu  penerima  surat  penunjukan tanah  kapling  yang  menerima  1  (satu)  bidang  Kapling  seluas  600  M 2 yang  tidak  pernah menguasai  tanah  Kapling  dimaksud  serta  tidak  juga  pernah  membuat  pagar  batu  pada bagian  tanah  Kapling  miliknya  tersebut.  Terdakwa  mengabaikannya  dan  menyetujui Risalah  Panitia  A  dan  Risalah  Pengelolaan  Data  yang  diajukan  dengan  mengeluarkan Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Milik  kepada  masing-masing  pemohon  hingga kemudian telah diterbitkan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang yang di tandatangani Terdakwa.
Berdasarkan peran terdakwa menunjukkan ada pengabaian dan menyetujui Risalah Panitia  A  dan  Risalah  Pengelolaan  Data  yang  diajukan  dengan  mengeluarkan  Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada masing-masing pemohon hingga kemudian telah diterbitkan  34  Sertifikat  Hak  Milik  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Kupang  yang  di tandatangani  Terdakwa.  Hal  ini  dinilai  sebagai  keikutsertaan  Terdakwa  dalam  proses sehingga  sesuai  argumentasi  keadilan  distributif,  terdakwa  dinilai  oleh  majelis hakim  di tingkat MA memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor dan dijatuhi pidana penjara dan denda. Argumentasi  penulis  sejalan  dengan  Moeljatno  mengatakan  bahwa  ajaran  penyertaan sebagai  ajaran  yang  memperluas  dapat  dipidananya  orang  yang  tersangkut  dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Alasan sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana,  orang  itu  harus  sudah  melakukan perbuatan  pidana.  Konsisten  dengan  pembahasan  sebelumnya  bahwa  Terdakwa  tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana,  karena  tidak  didasari  niat  yang  menghendaki diperolehnya  tanah,  namun  tanah  tersebut  diberikan  berdasarkan  penunjukkan,  bukan karena permintaan atau permohonan sebelumnya kepada penunjuk.
Analisis  penulis  bahwa,  berdasarkan  peran  masing-masing  pihak  seharusnya  para pihak  selain  terdakwa  harus  diterapkan  pidana  didasarkan  teori  keadilan  distributif. Terhadap  subyek  yang  ada  di  dalam  Panitia  A  telah  memenuhi  syarat  sebagai  aktor karena  berperan  sesuai  proporsinya.  Hendaknya  diterapkan  pasal  55  KUHPidana dikarenakan  nampak  adanya  sikap  batin  subyek  di  Panitia  A  untuk  niat  jahat.  Hal  ini ditunjukkan  melakukan  pemeriksaan  lapangan  yang  tidak  dilakukan  di  lokasi  masing- masing  objek  pemohon,  tetapi  mendasarkan  pada  peta  bidang  yang  telah  dibuat sebelumnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan lapangan. Ada upaya memperlancar  niat  yakni  dalam  Risalah  Pemeriksaan  Tanah  A  pada  bagian  Data  Fisik disebutkan di lokasi di atas tanah pemohon sudah ada kegiatan fisik oleh pemohon berupa pagar batu, padahal pada kenyataanya masing-masing pemohon belum pernah menguasai tanah Kapling yang dinyatakan sebagai miliknya tersebut, sehingga pada masing-masing
kesimpulan  Risalah  pemeriksaan  tanah  A  dinyatakan,    permohonan  Hak  Milik  dari masing-masing  pemohon  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  baik  persyaratan  teknis, yuridis  maupun  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  sehingga  dalam  kesimpulan  Risalah  Pengelolaan  Data  disebutkan Permohonan Hak Milik atas tanah dapat dikabulkan.
Sementara  itu,  Peran   Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si  adalah  sebagai  aktor  utama  yakni sebagai  inisiator  dan  pembuat  surat  penunjukan  kapling  tanah,  termasuk  penerima manfaat  yakni  sebagai  subyek  penerima  tanah.  Oleh  karena  itu,  diterapkan  pasal  55 KUHPidana dikarenakan nampak adanya sikap batin Jonas Salean, S.H., M.Si untuk niat jahat. Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif berperan dari awal hingga terwujud keinginan berhasil  memperoleh tanah  dari  hasil  privatisasi.  Selanjutnya  berdasarkan  teori  keadilan Aristoteles,  peran  tersebut  adalah  sebagai  aktor  utama  yang  juga  seharunya  dipidana sesuai proporsinya.

## Alasan Diterapkanya Pasal Berlapis Ditinjau Dari Aspek Keadilan Komutatif
Sesuai  hasil  penelitian  bahwa  meskipun  Tomas  More,  SH  berstatus  terdakwa bersama  saksi  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si  (berstatus  terdakwa  dalam  Putusan Nomor39/Pid.Sus-TPK/2020/PNKpg),  namun  nyatanya  terdapat  perbedaan  putusan  di tingkat MA, ditampilkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Perbandingan Putusan Bagi Para Terdakwa ditingkat Pengadilan Berbeda
Terdakwa Tomas More, SH Tedakwa Jonas Salean, S.H., M.Si Putusan Nomor:40/Pid .Sus.TPK/202 0/ PN.Kpg Putusan  Nomor:  2451 K/Pid.Sus/2021 Putusan Nomor:39/Pi d.Sus.TPK/2 020/PNKpg Putusan Nomor 2573K/Pid.Sus/2021 Bebas Mengigat Pasal Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, menyatakan: Mengabulkan permohonan  kasasi JPU dan mempidanakan terdakwa Bebas Mengigat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)UU Tipikor, menyatakan:Menolak permohonan kasasi JPU dna membebaskan terdakwa
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  meskipun  kedua  terdakwa memiliki  peran/  berperan  sesuai  proporsi  dalam  perkara,  namun  nyatanya  pertimbangan hakim  di  tingkat  MA  berbeda  terhadap  kedua  terdakwa  tersebut.    Terhadap  terdakwa Tomas More, SH dijatuhi pidana penjara dan denda, namun terdakwa Jonas Salean, S.H., M.Si dibebaskan.
Pengedepanan keadilan distributif sesuai konteks Pasal 55 KUHP, terlihat ketika terdakwa Tomas More, SH dipandang majelis hakim  di tingkat MA sebagai pleger atau dader atau  pelaku  delik  yang  memenuhi  semua  unsur  delik  sebagaimana  dirumuskan dalam  undang-undang  baik  unsur  subyektif  maupun  obyektif,  yang  berproses  sendiri menyelesaikan  terjadinya  delik.  Sedangkan  terdakwa  Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si  tidak dianggap  berperan  dalam  terjadinya  delik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidakadilan  berdasarkan  teori  keadilan  Aristoteles  baik  dari  aspek  keadilan  distributif maupun  komulatif.  Seharusnya  bertolak  dari  peran  secara  distributif,  terdakwa  Jonas Salean,  S.H.,  M.Si  terbukti  sebagai  inisiator  yang  melakukan  penunjukkan  pembagian tanah sebagai upaya privatisasi tanah milik negara/dikuasai negara hendaknya diposisikan sebagai pleger (yang  melakukan)/  berinisitif,  sedangkan  Thomas  More,  SH  diposisikan sebagai medepleger (orang  yang  turutserta)  atau  pembantuan  ( medeplichtige ).  Namun, pertimbangan  hukum  majelis  hakim  di  tingkat  MA  tidak  menyertakan  Pasal  55
KUHPidana dalam konsideran mengingat sebagai bentuk penerapan Pasal berlapis, telah berakibat hukum pada lepasnya ikatan hubungan hukum para pelaku dalam menyuseskan privatisasi tanah sesuai konteks kasus penelitian ini (Suantra & Nurmawati, 2019).
Selanjutnya adanya perbedaan putusan pada tingkat pengadilan yang berbeda (PN dan  MA)  untuk  kedua  terdakwa  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim  dalam pertimbangannya  keliru  dalam  memaknai  konstruksi  hukum  dakwan  primair  dan subsidair  (di  dalamnya  terdapat  esensi  Pasal  55  KUHP  sebagai  Pasal  berlapis). Kekeliruan ini menyangkut aspek pertimbangan subyektif dan objektif.  Secara subyektif sasaran  putusan  hanya  terhadap  Terdakwa  Tomas  More,  SH  didasarkan  suatu kepentingan  memberi  efek  jera  bagi  pejabat  publik  sehingga  ada  kemanfaatan  di masyarakat  dalam  penilaian  bahwa  peradilan  telah  mampu  menjerat  pelaku penyalahgunaan  kewenangan  yang  berdimensi  tindak  pidana  korupsi.  Secara  langsung mengabaikan posisi Jonas Salean, S.H., M.Si yang juga pejabat publik dalam perananya yang lebih sempurna dari Terdakwa Tomas More, SH, karena berniat mendapat manfaat dari  inisiatifnya  melakukan  penunjukkan  pembagian  tanah  (Nurhafifah  &  Rahmiati, 2015).
Putusan  yang  demikian  sangat  bertentangan  dengan  kriteria  objektif  yakni kepentingan bagi masyarakat dan segi hak asasi manusia. Sesuai penjelasan sebelumnya bahwa dengan dipidana atau tidak dipidannya terdakwa Thomas More, SH sejatinya tidak memberi  manfaat  bagi  masyarakat  dan  rasa  keadilan,  karena  tidak  merubah  status penguasaan/kepemilikan  tanah  yang  terlanjur  di  privatisasi,  melalui  proses  penunjukkan yang  subyektif.  Nuansa  keadilan  menurut  majelis  hakim  di  peradilan  dengan  memutus mempidanakan  terdakwa,  akan  berbeda  dirasakan  masyarakat.  Masyarakat  akan  tetap menilai bahwa hukum hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum hanya menjadi legitimasi  dan  berpihak  pada  penguasa  menguasai  tanah  atau  memprivatisasinya  bagi sebagian kalangan (Nim, n.d.).
Secara kritis, dari hasil penelitian penulis menemukan adanya ketidaksempurnaan penerapan Pasal 55 KUHPidana sebagai Pasal berlapis dalam kasus penelitian ini, karena konstruksi Pasal 55 KUHPidana ditingkat PN-MA hanya merujuk pada ayat (1) dan tidak memasukan ayat (2). Jika dicermati kasus secara runtut dan mendalam  maka ditemukan esensi  Pasal 55 ayat  (2)  KUHPidana  karena  ditemukan  adanya  peran  pengasut.  Analisis penulis  Pasal  55  ayat  (2)  KUHPidana  akan  memperkuat  konstruksi  hukum  dakwaan untuk  menjerat  pelaku.  Pasal  55  ayat  (2)  KUHPidana  mengatur  penanggungjawab penghasut  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana,  dengan  upaya-upaya  yang  sudah ditentukan  oleh  undang-undang  (limitatif)  (Rongiyati,  2016).  Upaya  limitatif  dimaksud adalah diantaranya penyalahgunaan wewenang, dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi sengaja menganjurkan atau membujuk (dilakukannya) suatu tindak pidana akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Menurut penulis hal ini sesuai dengan peran Jonas  Salean,  S.H.,  M.Si  yang  melakukan  perbuatan  penetapan  penunjukkan  tanah bermuatan  wewenang  sebagai  Waikota,  memberi  kesempatan,  sarana  atau  informasi sengaja  menganjurkan  penunjukkan  tanah  tersebut  yang  pada  akhirnya  sampai  kepada Thomas More, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan (Alfitra, 2011).
Analisis  penulis  didasarkan  pada  pandangan  Rummelink  yang  berpendapat bahwa  ihwal  dari uitlokker bukan  adanya  orang  yang  terbujuk  untuk  melakukan  tindak pidana,  melainkan  bahwa  tindak  pidana  tersebut  terjadi  karena  anjuran  atau  bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi), tetapi juga tindak  pidana  yang  diprovokasikan.  Ada  4  (empat)  syarat  yang  menurut  penulis  telah memenuhi kriteria pembunjukan yang dapat diancam pidana, yaitu :
a. kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang (UU) dengan bantuan sarana yang ditetapkan UU;
b. keputusan  untuk  berkehendak  pada  pihak  lainnya  harus  dibangkitkan.  Syarat  ini berkenan dengan kausalitas psikis;
c. orang  yang  tergerak  (terbujuk  atau  terprovokasi)  mewujudkan  rencana  yang ditanamkan  oleh  pembujuk  atau  penggerak  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau setidak-tidaknya  melakukan  percobaan  ke  arah  itu.  Itikad  buruk  penggerak  saja tidaklah cukup, upayannya itu haruslah terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;
d. orang  yang  terbujuk  niscaya  harus  dapat  dimintai  tanggungjawab  pidana,  bila  tidak maka tidak muncul pembujukan melainkan upaya menyuruh melakukan ( doenplegen ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah Terdakwa diputus bebas  pada  tingkat Pengadilan Negeri  Kupang  Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Kpg,  namun  dijatuhi  pidana  pada tingkat  pengadilan  MA  melalui  Putusan  MA  RI  Nomor:  2451  K/Pid.Sus/2021,  karena: perbedaan penafsiran majelis hakim tentang unsur delik di dalam UU Tipikor. Penafsiran majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Kupang memandang unsur delik Pasal 2 dan 3  saling  berkaitan tidak  berdiri sendiri,  sedangkan  interpertasi Majelis  Hakim  di  tingkat MA memandang unsur delik Pasal 2 dan 3 dapat berdiri sendiri.
Pasal 55 KUHPidana tidak sempurna disertakan sebagai konstruksi Pasal berlapis terhadap terdakwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri Kupang maupun di tingkat pengadilan MA.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitra, S. H. (2011). Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia . RAIH ASA SUKSES.
Eddy, O. S. (2012). Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga, Jakarta . Effendi, T. (2017). Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana .
Harefa,  N.  S.  K.,  Manik,  G.  K.,  Marpaung,  I.  K.  Y.,  &  Batubara,  S.  A.  (2020).  Dasar Pertimbangan  Hakim  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS):  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn. SIGn Jurnal Hukum , 2 (1), 30–42. Indonesia,  P.  R.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara . Kupang,  P.  K.  (2011).  Review  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kota  Kupang. Dinas Perumahan Rakyat Dan Tata Ruang Kota Kupang. Kupang . Nim,  N.  C.  P.  (n.d.).  Analisa  Hukum  Pertimbangan  Hakim  Menolak  Bukti  Elektronik Sebagai  Salah  Satu  Dasar  Memutus  Perkara  Perceraian  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan Agama Nomor 0074/Pdt. G/2016/Pa. Tnk). Jurnal Fatwa Hukum , 4 (2). Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait  Hal  Yang  Memberatkan  Dan  Meringankan  Putusan. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 17 (2), 341–362.
Pasmatuti,  D. (2019).  Perkembangan  Pengertian Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Hukum Positif Di Indonesia. Ensiklopedia Social Review , 1 (1).
Pekan, E. (2019). Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP. Lex Crimen , 7 (9).
Rifai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif . Sinar Grafika.
Rogahang, M. (2012). Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen , 1 (4).
Rongiyati, S. (2016). Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga (Land Use Rights Management By A Third Party). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 5 (1), 77–89. Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan  Perizinan  Toko  Swalayan  di  Wilayah  Provinsi  Bali. Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (2), 188–206.
Triyanto, G. (2017). Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JURNAL RECHTENS , 6 (1), 46–65.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License.