## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146
E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
Moh Anwar

## Affiliation
Fakultas Hukum,  Universitas Wiraraja Madura
Email mohanwar@wiraraja.ac.id

## Date Submission
26 November 2022
Date Accepted 12 Januari 2023
Date Published 31 January 2023
DOI 10.52249

## PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM
RUMAH

## TANGGA
TERHADAP

## PEREMPUAN

## Abstract
Problem  solving  must  be  done  in  a  good  way  and  not excessive,  there  is  no  physical  beating,  no  shouting  and or cursing that causes physical or mental pressure on the opponent. Domestic violence can be said if the behavior seems  to  attack,  coerce  and  threaten  even  physical violence.  Domestic  violence  must  be  avoided  and perpetrators  of  domestic  violence  are  included  in criminal  offenses.  Domestic  violence  is  any  action  or action  taken  against  an  opponent,  both  wife  and husband, that results in misery and even physical, sexual and  psychological  disabilities,  all  of  which  result  in  the deprivation  of  one's  independence  and  freedom  in  the household. Stages of the methodology in this study is the type of research using normative juridical. The results of the  study  said  that  the  factors  behind  the  existence  of domestic  violence  were  caused  by  misunderstandings, poor communication, loss of harmony in the household, mistakes  made  by  both  wife  and  husband,  economic problems, environment, alcohol and marriage. force.

## Keywords: Crime, Domestic Violence, Women

## Abstrak
Penyelesaian permasalahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak berlebihan, tidak ada hentakan pada fisik,  tidak  ada  teriakan  dan  atau  makian  yang mengakibatkan  tekanan  fisik  atau  mental  pada  lawan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan apabila adanya  perilaku  seakan  menyerang,  memaksan  dan mengancam  bahkan  sampai  terjadi  kekerasan  fisik. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  dihindari  dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran  tindak  pidana.  Kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  setiap  tindakan  ataupun  perbutan yang  dilakan  terhadap  lawan  baik  istri  maupun  suami yang  mengakibatkan  kesengsaraan  bahkan  terjadinya cacat  fisik,  seksual  dan  psikologis  yang  semuanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan dan kebebasan  seseorang  dalam  rumah  tangga.  Tahapan Metodologi  dalam  penelitian  ini  yaitu  tipe  penelitian mengugunakan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian
mengatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  menjadi  latar belakang  adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga disebabkan karena adanya kesalahpahaman, komunikasi yang  kurang  baik,  hilangnya  keharmonisan  dalam rumah  tangga,  adanya  kesalahan  yang  dilakukan  baik istri maupun suami, masalah ekonomi, perselingkungan,
minuman keras dan kawin paksa.
Kata Kunci : Kekerasan Rumah Tangga, Tindak Pidana, Perempuan

## Pendahuluan
Terjadinya  kasus  kekerasan  di  Indonesia  setiap  tahunnya  terus  mengalami peningkatan.  Hal  ini  ditengarai  kehadiran  Undang-Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  ditengarai  berkontribusi  pada  keberanian  dan  kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012  –  2021  (10  tahun)  menunjukkan  sekurangnya  ada  49.762  laporan  kasus kekerasan  seksual.  Komnas  Perempuan  pada  Januari  s.d  November  2022  telah menerima  3.014  kasus  kekerasan  berbasis  gender  terhadap  perempuan,  termasuk 860  kasus  kekerasan  seksual  di  ranah  publik/komunitas  dan  899  kasus  di  ranah personal.  Jumlah  pengaduan  masih  akan  terus  bertambah,  termasuk  ke  lembaga pengada layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) (Komnas Perempuan,2022).
Perbedaan dan konflik dalam rumah tangga itu merupakan hal yang biasa dan wajar  terjadi  baik  antara  suami  dan  istri,  ataupun  antara  orang  tua  dengan  anak ( Shinta,  Dewita  Hayu  dan  Oetari  Cintya  Bramanti ,2010).  Dalam  kehidupan  rumah tangga  tidak  akan  berjalan  dengan  baik-baik  dan  selalu  harmonis,  karena  dalam rumah  tangga  tidak  akan  pernah  terhindar  dari  konflik,  karena  konflik  bukanlah yang hang harus di hindari dan menakutkan tetapin harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.
Setiap  keluarga  akan  mengalami  perbedaan  dan  konflik  dalam  perjalanan kehiduapan rumah tangga. Tetapi setiap keluarga mempunyai cara dan jalan keluar untuk  menyelesaikan  perbedaan  dan  konflik  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga. Penyelesaian  perbedaan  dan  konflik  yang  dilakukan  dengan  cara  baik-baik  dan bijaksana  akan  menjadi  pelajaran  dan  pengalaman  yang  sangat  berharga  dalam kehidupan  rumah  tangga.  sehingga  tercipta  keharmonisan  dan  kebahagian  dalam rumah tangga yang dilandasi pada kesadaran, perasaan, dan kerpibadian yang baik serta pengendalian emosi yang stabil ( Barda Nawawi Arief, 2014) .
Penyelesaian  perbedaan  dan  konflik  yang  terjadi  jika  dilakukan  dengan mementingkan kepentingan bersama, mencari sumber permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dan konflik, sehingga dapat membuat solusi secara bersama-sama  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  anggota  keluarga.  Selain  itu, jika  penyelesaian  perbedaan  dan  konflik  yang  terjadi  dilakukan  dengan  amarah,
emosi dan mementingkan pribadi masing-masing pihak maka akan mengakibatkan perbedaan  dan  konflik  semakin  lebih  kuat  dalam  rumah  tangga (Hasanah,  M.  dkk. 2009) .
Penyelesaian permasalahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak berlebihan, tidak ada hentakan pada fisik, tidak ada teriakan dan atau makian yang mengakibatkan  tekanan  fisik  atau  mental  pada  lawan.  Kekerasan  dalam  rumah tangga dapat dikatakan apabila adanya perilaku seakan menyerang, memaksan dan mengancam bahkan sampai terjadi kekerasan fisik ( Peter Mahmud Marzuki ,2010). Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran tindak pidana (Manan,2009). Kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  setiap  tindakan  ataupun  perbutan  yang  dilakan terhadap lawan baik istri maupun suami yang mengakibatkan kesengsaraan bahkan terjadinya  cacat  fisik,  seksual  dan  psikologis  yang  semuanya  mengakibatkan perampasan kemerdekaan dan kebebasan seseorang dalam rumah tangga ( Luhulima, Achie S. 2009) .
Maka  dari  itu  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  untuk meminimalisir terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga negara Indonesia membentuk atau membuat aturan secara tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Adapun pengertian kekerasan di dalam rumah tangga yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, yaitu : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga” ( Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004) .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  timbul  keinginan  penulis  untuk membahasnya  dalam  suatu  Penelitian  dengan  judul:  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  :  Apa  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan    penanggulangan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Seiring  dengan  rumusan  permasalahan  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut  :  Untuk  mengkaji  dan  menganalisa  penyebab  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dan  Untuk  mengkaji  serta  menganalisa penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif ( Legal Research ), yaitu penelitian yang menfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma  dalam  hukum  positif  yang  berlaku.  Penelitian  yuridis  normatif dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan  menganalisis  berbagai  aturan  hukum  yang berifat  formil  seperti  Undang-Undang,  peraturan-peraturan  serta  literatur  yang berisi  konsep-konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ( Relawati , Rahayu, 2011) .

## Hasil Dan Pembahasan
Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tanngga Kekerasan  rumah  tangga  di  dalam  kehidupan  masyarakat  memang  marak terjadi,  baik  kekerasan  secara  psikis,  biologis  maupun  kekerasa  secara fisik.Kebanyakan  korban  yang  menjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah seorang  perempuan,  karena  secara  kodrat  perempuan  dianggap  lebih  lemah  dari pada lelaki. Indonesia merupakan negara Hukum sebagimana yang tertuang dalam pasal  1  ayat  (3)  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  dikatakan  negara  hukum  dalam  sebuah  negara  yaitu,  setiap tindagakan  pemerintah  dalam  menjalakan  ataua  menyelenggarakan  sistem pemerintahan harus berlandaskan atau berdasrkan hukum. Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  aturan  tertinggi didalam negara Indonesia atau bisa disebut konstitusi negara Indonesia.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan sebuah dasar negara indonesia untuk menjalakan sistem pemerintahan sebagaimana  bunyi  alinea  ke  empat  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Kesatua Republik  Indonesia,  yaitu  :  “kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  Seluruh  Tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdasarkan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasrkan  kemerdakaan,  perdaiaman  abadi  dan  keadilan sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaaan  Indonesia  itu  dalam  sebuah Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  berbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persaturan Indonesia  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan pemusyawaratan  /  perwakilan,  seerta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-Undang Dasar  NKRI 1945)”.
Maka  dari  itu  Idonesia  sebagai  negara  hukum  untuk  melindungi masyarakatnya  dan  memberikan  kepastian  hukum  dan  untuk  meminimalisir terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  maka  dibentuklah  atau  disusun  sebuah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (disebut UU PKDRT). adapun pengertian kekerasan rumah tangga dalam  pasal  1  ayat  (1)  UU  PKDRT,  yaitu  :  “setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,    yang    berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Adapun  ruang  lingkup  rumah  tangga  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU PKDRT,  yaitu  “(1)  Suami,  isteri,  dan  anak,  (2)  Orang-orang    yang    mempunyai hubungan    keluarga  dengan  orang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  karena hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga  dan  menetap    dalam  rumah  tangga  tersebut,  dan  (4)  Orang  yang  bekerja sebagaimana dimaksud huruf c  dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu  selama  berada  dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan”( Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2004) .
Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kebanyakan  ialah  perempuan  karena perempuan  secara  kodrat  lebih  lemah  daripada  seorang  laki-laki.  Kekerasaran rumah tangga terjadi tidak hanya dilakuka oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap  suami,  akan  tetapi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  dialami orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adanya “ 1. Kesalahpahaman
Terjadi kesalahpahaman antara pasangan yang diakibatkan hal-hal yang sepele sehingga menyebabkan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Komunikasi yang kurang baik
Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.Kesetaraan  dalam  komunikasi  tampaknya  dipengaruhi  pula  oleh penguasaan  sumber  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  melingkupi keluarga.Kebiasaan  suami  yang  suka  main  perintah  menimbulkan  kekesalan pada  istri,  sehingga  memunculkan  respons  dalam  percakapan  yang  seringkali mengakibatkan  pemukulan  terhadap  istri.Perbedaan  pendapat  terhadap  suatu pokok persoalan keluarga yang mengakibatkan pemukulan terhadap istri.
3. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga Antara  suami  istri  sering  terjadi  percekcokan  dan  perselisihan  yang  terus menerus  berlangsung,  sehingga  dalam  perselisihan  tersebut  seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri.
4. Adanya kesalahan yang dilakukan baik istri maupun suami Ketidak patuhan istri terhadap suami ataupun suami yang melakukan segalanya tanpa  persetujuan  istri,  tidak  percaya  karena  mudah  cemburu,  melalaikan pekerjaan  rumah  tangga  atau  tanggung  jawab  sebagai  suami,  hal  seperti  ini menimbulkan  terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  istri  ataupun  suami. Sehingga  pihak  suami  ataupun  istri  meyakini  melakukan  tindak  kekerasan terhadap pasangan adalah dibenarkan.

## 5. Masalah ekonomi.
Kurangnya  pemenuhan  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  yang  terkait  dengan kebutuhan pokok sehari-hari.
6. Perselingkuhan
Adanya perbuatan yang merugikan pada istri maupun suami yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan wanita lain maupun pria lain.
7. Pengaruh minuman keras
Perbuatan  ini  sering  terjadi,  dikarenakan  setelah  pulang  kerja  ataupun  acara kemudian menerima ajakan dari saudara, teman dan kolega ataupun akibat dari pengaruh lingkungan sekitar.
8. Akibat adanya kawin paksa
Adanya  budaya  masyarakat  yang  memaksakan  kehendak  anak  untuk melakukan  kawin  paksa  yang  dilakukan  orang  tua,  hal  ini  juga  sering menimbulkan kekerasan terhadap pasangan terutama perempuan. Adapun dampak dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :
1. Kekerasan  fisik  yang  dapat  dilihat  pada  anggota  tubuh  dengan  adanya  bekas dari  bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  akibat  dari  pemukulan,  cekikan, tamparan dan tendangan.
2. Kekerasan  psikis  adalah  bentuk  kekerasan  yang  mengakibatkan  terjadinya trauma pada korban antaranya :
a. Trauma fisik yang terus terjadi berulang-ulang menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga kematian.
b. Problem  kejiwaan  yaitu:  depresi,  gangguan  panik,  fobia,  insomnia, psikosomatis.
c. Gangguan perkembangan mental, kelambatan psikomotor & intelektual.
3. Stigma buruk yang ada pada korban:
a. Stigma  Internal  merupakakan  kecenderungan  menyalahkan  diri,  menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, dan hilangnya kepercayaan diri.
b. Stigma  Eksternal  merupakan  kecenderungan  masyarakat  menyalahkan korban  media  informasi  tanpa  empati  memberitakan  kasus  yang  dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban.
Dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara  perempuan  dan  laki-laki.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  adanya  perbedaan hak dan kemampuan pada laki-laki dan perempuan untuk melakukan pengedanlian pada  masing-masing,  sehingga  dapat    mengakibatkan  terjadinya  kekerasan  pada perempuan  baik  diluar  maupun  dalam  rumah  tangga  yang  seharusnya  terjadi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
Perlakukan seperti diatas seperti dianggap hal yang wajar dan biasa terhadap perlakukan  suami  selaku  kepala  rumah  tangga.  Apa  yang  dilakukan  dianggap
sebagai  bentuk  mendidik,  mengajari  atau  memberikan  ketegasan  dalam mendisiplinkan  pasangan  sesuai  dengan  harapan  yang  diinginkan.  Sebab  suami merasa  harus  mendapatkan  pelayanan,  pendampingan  dan  kepatuhan  dari  istri ( Septiawan, Hadi dan Sugihastuti,2011) .
Pelaku  kekeran  cenderung  melakukan  perbuatan  membesar-besarkan kekurangan yang ada pada pasangan, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan  dan  kekurangan  yang  dimilikinya  atau  bahkan  tidak  mengakuinya. Sebagian pelaku kekerasan tidak mampu dalam pengendalian emosi diri sehingga melampiaskan  kepada  pasangan,  bahkan  sebagian  lagi  secara  eksplisit memperlihatkan  perendahan  serta  penghinaan  pada  perempuan  pasangan hidupnya ( Mansur , Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom,2013) . Penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Asas-asas  yang  terdapat    UU  PKDRT,  yaitu  “(1)  Penghormatan  hak  asasi manusia, (2) Keadilan dan kesetaraan gender, (3) Nondiskriminasi, (4) Perlindungan korban”.
Sedangkan  tujuan  dibentuknya  UUD  PKDRT  yaitu  “(1)  Mencegah  segala bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  (2)  Melindungi    korban  kekerasan  dalam rumah  tangga,  (3)  Menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.
Untuk menaggulangi atau meminimalisis terajadinya kekerasan rumah tangga harus  ada  peran  pemerintah  dan  masyarakat,  di  dalam  pasal  11  UU  PKDRT mengatakan  bahwa  upaya  pencegahan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga menjadi  tanggung  jawab  dari  pemerintah.  Adapun  upaya  pemerintah  untuk melakukan  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu  “(1)  merumuskan kebijakan  tentang    penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  (2) menyelenggarakan  komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  tentang  kekerasan  dalam rumah  tangga,  (3)  menyelenggarakan  advokasi  dan  sosialisasi  tentang  kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender  dan  isu  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standar  dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender”.
Adapun  kewajiban  masyarakat  untuk  mencegah  kekerasan  dalam  rumah tangga  sesuai  dengan  batas  kemampuannya,  yaitu  “(1)  mencegah  berlangsungnya tindak  pidana,  (2)  memberikan  perlindungan  kepada  korban,  (3)  memberikan pertolongan darurat, dan (4) membantu  proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.
Pencegahan  adalah  kegiatan  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  yang melindungi,  menghormati,  dan  memajukan  hak  asasi  perempuan,  khususnya perempuan  di  dalam  rumah,  yaitu.  H.  Istri,  di  semua  lapisan  masyarakat. Membangun  sistem  preventif  ini  memerlukan  beberapa  langkah  hukum  yang strategis  dan  saling  berkaitan  yang  membutuhkan  kebijakan  pengelolaan  program
untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak asasi perempuan, khususnya perempuan di dalam rumah.
Upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  dalam  kerangka  masyarakat  hukum bertujuan untuk mengembangkan konsep yang optimal untuk mencegah kekerasan terhadap  perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Konsep  tersebut  dengan  cara membentuk kesadaran hukum dalam berkehidupan  masyarakat dan menyediakan rumah aspirasi dan perlindungan bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga,  yaitu  :  Kurangnya  komunikasi  antara  suami  dan  istri,  tidak  ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan Istri, Ketidan mampuan suami secara ekonomi, adanya perselingkuhan, pengaruh minuman keras dan akibat kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua ( Silawati, Hartian. 2011) .
Upaya  penanggulangan  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga, yaitu :
1. merumuskan kebijakan tentang  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyelenggarakan  advokasi  dan  sosialisasi  tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga;
4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standar  dan  akreditasi  pelayanan  yang sensitif gender.

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief.  (2014). Kebijakan  Legislative  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hasanah,  M.  dkk.  (2009).  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (Studi Kualitatif  Mengenai  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  LBH  APIK Semarang).  Jurnal  KDRT,  13,  1  –  13.  http://www.lbh-apik.or.id/. Semarang: LBH APIK
Komnas  Perempuan.  (2022).  Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  Tentang  Peringatan Kampanye  Internasional  Hari  16  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (25 November  –  10  Desember  2022).  Ciptakan  Ruang  Aman, Kenali  Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Luhulima,  Achie  S.  (2009). Pemahaman  Bentuk-Bentuk  Tindak  Kekerasan  Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya . Jakarta: PT. Alumni. Manan. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 – September 2008, 28, 1 – 28
Mansur , Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2013). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Peter  Mahmud  Marzuki.  (2010). Penelitian  Hukum.  Kencana  Prenada  Media  Grop , Jakarta.
Relawati  ,  Rahayu.  (2011). Konsep  dan  Aplikasi  Penelitian  Gender .  Bandung:  Muara Indah.
Shinta,  Dewita  Hayu  dan  Oetari  Cintya  Bramanti.  2010. Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  dalam  RUU  KUHP .  Jakarta:  LBH  APIK  dan  Aliansi  Nasional Reformasi KUHP.
Septiawan, Hadi dan Sugihastuti. (2011). Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Silawati,  Hartian.  (2011). Menggagas  Women’s  Crisis  Center  di  Indonesia .  Yogyakarta: Rifka Annisa WCC
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang    Nomor  23    Tahun    2004    tentang    Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga