Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(2), 2023, 301-307 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Penerapan Konsep Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum di Perbankan Syariah
Siti Kadariah 1* , Anriza Witi Nasution 2 , Saparuddin Siregar 3
1* Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
2 Politeknik Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  peringkat  risiko,  peringkat  risiko  merupakan  kesimpulan akhir  atas  risiko  Bank  setelah  mempertimbangaka  mitigasi  yang  dilakukan  melalui  penerapan  manajemen risiko, untuk menentukan peringkat risiko bank mengacu pada matriks peringkat. Matrik ini pada dasarnya memetakan  peringkat  Risiko  yang  dihasilkan  dari  kombinasi  antara  Risiko  inheren  dan  kualitas  penerapan manajemen  risiko  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  peneltian  kepustakan (libelary  research),  yaitu  penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  dan  karya  tulisan  ilmiah  dan  UU Serta SEOJK. Hasil Penelitian menetapkan peringkat risiko karena penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil Penerapan Peringkat risiko bagi bank dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu, Low to moderate, Moderate, Moderate to high High, Low.
Kata kunci: Peringkat Risiko; Risiko Hukum; Perbankan Syariah.
Abstract. This study aims to look at the risk rating, the risk rating is the final conclusion on the Bank's risk after considering the mitigation carried out through the implementation of risk management, to determine the bank's risk rating refers to the rating matrix. This matrix basically maps out risk ratings resulting from a combination of inherent risk and quality of risk management implementation. Research results determine the risk rating because the determination of the rating assessment is the basis for banks to categorize bank risk ratings. The results of applying risk ratings for banks are categorized into five ratings, namely, Low to moderate, Moderate, Moderate to high High, Low.
Keywords: Risk Rating; Legal Risk; Syariah Banking.
* Author. Email Corresponding: sitikadariah1920@gmail.com 1*
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.890 Received: 13 January 2023, Revision: 24 January 2023, Accepted: 17 February 2023, Available Online : 1 March 2023.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Perbankan Syariah   sebagaimana   diamanatkan pada   Pasal   2   Undang-Undang   Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah berkewajiban  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian antara  lain  dilakukan  dengan  pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang- undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku  secara konsisten.  Dasar  filosofis  eksistensi  prinsip kehati-hatian  pada  kegiatan  usaha  perbankan pada  hakikatnya  adalah  sebagai  jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
Perbankan  syariah  telah  mampu  bertahan dengan  baik  meskipun  ada  rintangan  dan skeptisme  para  kritikus  dan  terus  menghadapi tantangan  hingga  saat  ini.  Tantangan  tersebut termasuk  pula  bagi  manajemen  risiko,  antara lain kebutuhan membentuk Lembaga pendukung,  kebutuhan  mencapai  keseragaman dan  harmonisasi  standar-standar  syariah diseluruh  pasar,  biaya  pengembangan  system manajemen risiko, mengintegrasikan Lembaga- lembaga  keuangan  syariah  dengan  pasar keuangan  global,  dan  kelangkaan  sumber  daya manusia yang terampil.
Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting  dalam  menjalankan  kehati-hatian  pada perbankan  karena  semakin  berkembangnya dunia perbankan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan
mengakibatkan  meningkatnya  tingkat  risiko yang  dihadapi  perusahaan.  Sasaran  utama  dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul.
Risiko  dalam  konteks  perbankan  merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan  ( anticipated )  maupun  yang  tidak dapat diperkirakan ( unanticipated ) yang berdampak terhadap pendapatan dan permodalan bank. Situasi eksternal dan internal perbankan  mengalami  perkembangan  pesat yang  diikuti  dengan  semakin  kompleksnya risiko  kegiatan  usaha  perbankan  sehingga diperlukan  penerapan  manajemen  risiko  yang matang.  Penerapan  manajemen  risiko  akan memberikan  manfaat  baik  kepada  perbankan
maupun  otoritas  pengawasan  perbankan. Berdasarkan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  10/SEOJK.03/2014  tentang penilaian  kesehatan  bank  umum  syariah  dan unit usaha syariah ada 10 jenis risiko yang wajib dinilai  dalam  profil  risiko  perbankan  syariah, salah  satunya  adalah  risiko  hukum.  Risiko hukum itu sendiri merupakan risiko yang timbul sebagai  akibat  dari  tuntutan  hukum  dan/atau kelemahan  yuridis.  Maka  dari  itu,  makalah  ini akan  membahas  tentang  risiko  hukum  pada perbankan syariah.

## Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  peneltian  kepustakan (librrary  research), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan  data-data  dan  karya  tulisan ilmiah  dan  UU  Serta  SEOJK  yang  berkaitan dengan  obyek  pembahasan  penelitian  dan  atau mengmpulkan  data  dengan  sifat  kepustakaan, atau  melakukan  kajian  mendasar  yang dilaksanakan  untuk  memecahkan  permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan  secara  mendalam  terhadap  bahan-bahan pustaka  serta  revisi  karya  ilmiah  lainnya  yang relevan.  Jenis  penelitian  yang  saya  gunakan adalah  jenis  penelitian  kualitatif.  Metode  ini disebut  sebagai  metode  artistic,  karena  proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpola), dan  disebut  sebagai  metode interpretive karena data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan interpretasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan  bank  umum  syariah  dan  unit  usaha syariah menyatakan bahwa risiko hukum adalah risiko  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  tuntutan hukum  dan/atau  kelemahan  yuridis.  Risiko  ini juga  dapat  timbul  antara  lain  karena  ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau  kelemahan  perikatan,  seperti  tidak dipenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian  atau agunan  yang  tidak  memadai.  Risiko  hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan dalam aspek yuridis,
yang  bersumber  antara  lain  dari  kelemahan aspek  yuridis  yang  disebabkan  oleh  lemahnya perikatan  yang  dilakukan  oleh  Bank,  ketiadaan dan/atau  perubahan  peraturan  perundang undangan  yang  menyebabkan  suatu  transaksi yang  telah  dilakukan  oleh  Bank  menjadi tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  akan  ada,  serta proses  litigasi  baik  yang  timbul  dari laporan/gugatan  pihak  ketiga  terhadap  Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.
Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan  bank  dalam  mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal  yuridis,  serta  tidak  mampu  menghadapi tuntutan  yang  diberikan  dari  pihak  lain (Yanuardin,  2020).  Kegagalan  manajemen risiko  hukum  dapat  menimbulkan  penarikan besar-besaran  dana  pihak  ketiga  ( rush ), menimbulkan  masalah  likuiditas,  ditutupnya bank  oleh  otoritas,  maupun  kebangkrutan. Maka  dari  itu,  tujuan  utama  risiko  hukum adalah  memastikan  bahwa  proses  manajemen risiko  dapat  meminimalkan  kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan  dan/atau  perubahan  peraturan perundang-undangan,  dan  proses  litigasi (Rustam, 2018).
Penyebab  risiko  hukum  antara  lain,  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan  sehingga  perikatan  seperti  syarat keabsahan  kontrak  tidak  kuat,  pengikatan aguna kredit yang tidak sempurna. Sebagai contoh:
1) Bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit  macet  karena  agunan  tersebut  tidak diikat secara sempurna, dan pemilik agunan menolak  upaya  bank  menjual  agunan tersebut
2) Bank  kesulitan  menagih  kewajiban  kredit nasabah, karena perjanjian kredit ditandatangani  oleh  pejabat  yang  tidak berhak  sesuai  anggaran  dasar  perusahaan, dan  nasabah  menggunakan  kelemahan  ini untuk tidak membayar kewajiban pada bank 3) Nasabah  menuntut  bank  karena  nasabah merasa  membeli  produk  bank  yang  tidak transparan,  mengingat  bank  dinilai  tidak menjelaskan risiko dari produk tersebut.

## Peringkat Risiko pada Manajemen RRisiko Hukum
Peringakat  Risiko  merupakan  kesimpulan  akhir atas  risiko  Bank  setelah  mempertimbangakan mitigasi  yang  dilakukan  melalui  penerapan manajemen  risiko,untuk  menentukan  peringkat risiko  bank  mengacu  pada  matriks  peringkat. Matrik  ini  pada  dasarnya  memetakan  peringkat Risiko  yang  dihasilkan  dari  kombinasi  antara Risiko  inheren  dan  kualitas  penerapan manajemen risiko.
Tabel 1.Matrik Penetapan Peringkat Risiko
Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan  penilaian  terhadap  kecukupan sistem  pengendalian  Risiko  yang  mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas penerapan  Manajemen  Risiko  Bank  sesuai prinsipprinsip  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  mengenai  penerapan  Manajemen Risiko  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah.  Penerapan  Manajemen  Risiko Bank  sangat  bervariasi  menurut  skala, kompleksitas,  dan  tingkat  Risiko  yang  dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai  kualitas  penerapan  Manajemen  Risiko perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Penilaian  risiko inheren dalam  risiko  hukum dilakukan  perposisi  dan  tren  selama  12  bulan terakhir  untuk  parameter  yang  bersifat kuantitatif  dengan  memperhatikan  Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal  2  November  2011  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah. BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada pasal 10  ayat  (d)  bahwa  BUS  dan  UUS  harus menetapkan  peringkat  risiko  karena  penetapan penilaian peringkat merupakan dasar bagi bank untuk  mengkategorikan  peringkat  risiko  bank. Peringkat  risiko  bagi  bank  dikategorikan

## menjadi lima peringkat yaitu :
1) Low to moderate (Rendah)
2) Moderate (Cukup Tinggi)
3) Moderate to high (Tinggi)
4) High (Sangat Tinggi) 5) Low (Sangat rendah).
Tabel 2. Contoh Peringkat Resiko pada Manajemen Resiko Hukum

## Kesimpulan dan Saran
Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek  yuridis. Penyebab  risiko  hukum  antara  lain,  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  tidak tersedia,  kelalaian  bank  dalam  proses pengikatan  agunan  sehingga  perikatan  seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan aguna kredit yang tidak sempurna. Faktor pada risiko  inherent  yang  mencakup  dalam parameter  atau  indikator  penting  dalam risikohukum: Faktor litigasi, Faktor kelemahan perikatan  dan  Faktor  ketiadaan  perundangan. Penerapan Manajemen Risiko khususnya risiko hukum  dan  bank  syariah  diawasi  dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Dalam pengawasan  ketiga  dewan  tersebut,  harus  juga dapat  memahami  risiko  hukum  yang  dihadapi dan  memberikan  arahan  yang  jelas,  ialah melakukan  pengawasan,  dan  mitigasi  secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko  di  bank  Syariah.  Hal-hal  spesifik  yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan DPS.

## Daftar Pustaka
Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. (2011). Analisis  Risiko  Bank  Syariah  (Risk Analysis for Islamic Bank) diterjemahkan Yulianti Abbas. Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan  Bankir  Indonesia.  Manajemen  Risiko  1. (2015).  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) , 3 (1), 30-39.
Rustam,  B.  R.  (2013).  Manajemen  risiko perbankan  syariah  di  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat , 414 .
Rustam,  B.  R.  (2018).  Manajemen  Risiko Perbankan  Syariah  Di  Era  Digital (Konsep  Dan  Penerapan  Di  Indonesia) Edisi  2. Jakarta:  Salemba  Empat.  Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap ROA Perbankan di Indonesia , 6 (3), 188-212.
Suharto,  T.  (2022).  Konsep  Penerapan Manajemen  Risiko  Hukum  (Legal  Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal
Ilmiah Hospitality , 11 (1), 269-280.
Usanti,  T.  P.  (2014).  Penanganan  Risiko Hukum Pembiayaan di Bank
Syariah. Yuridika , 29 (1).
Veithzal,  R.,  &  Ismal,  R.  (2013).  Islamic  Risk Management  for  Islamic  Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Yanuardin,  Y.  (2021).  Studi  Literatur Manajemen  Risiko  Hukum. At-Tazakki: Jurnal  Kajian  Ilmu  Pendidikan  Islam  dan Humaniora , 4 (1), 1-13.