Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 386-392
Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Ariefin 1*) , Mudhofir 2) , Muhammad Fajar Shodiq 3) 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri Surakarta *Email korespondensi: _ariefin123@gmail.com

## Abstract
In  the  implementation  of  guidance  for  prisoners  in  an  effort  to  return  criminals  to  a  good  society,  it  is  very important to do this, not only material or spiritual in nature, but both must be balanced, these are the main points. by  the  Ministry  of  Justice  of  the  Republic  of  Indonesia  based  on  the  Decree  of  the  Minister  of  Justice  of  the Republic  of  Indonesia  No. M.022-PK.04. 10  of  1990. The  purpose  of this  research  is to  analyze  the  efforts  to develop  an  Islamic  entrepreneurial  spirit  towards  the  assisted  residents  in  the  Surakarta  penitentiary.  The research method in this study is a qualitative method through a descriptive approach that uses the literature study method as a method of completion. With the research object of the assisted residents in the Surakarta penitentiary. Where  the  research  variables  studied  are  about  building  an  Islamic  entrepreneurial  spirit.  The  results  of  the research show that the Penitentiary is always trying to develop and improve the skills that will be provided to its citizens.  However, it is constrained by the lack of manpower, facilities and infrastructure as well as financial support owned by the correctional institutions so that guidance has not been maximally carried out. In addition, there are rarely any coaching activities received by the prison assisted residents from external parties. So efforts to develop an Islamic entrepreneurial spirit are urgently needed by the assisted residents in addition to fostering spiritual cleansing.
Keywords : Islamic entrepreneurship, assisted residents, correctional institutions.
Saran sitasi : Ariefin., Mudhofir., & Shodiq, M. F. (2021). Membangun Jiwa Kewirausahaan Islami Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 386-392.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2257
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2257

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan  tempat untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana. Menurut  Pasal  1 UU Nomor 12  Tahun 1995  tentang pemasyarakatan,  yang  dimaksud  dengan  Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  LAPAS adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya  narapidana,  anak  didik  pemasyarakatan, dan  klien  pemasyarakatan  merupakan  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Proses  dalam  sumber  daya  manusia  (SDM) adalah  merupakan  suatu  proses  dan  usaha  dimana untuk  meningkatkan  kemampuan  seseorang  untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk memper- baiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan,  kesehatan  dan  perbaikan  gizi  (Moedjanto,
1993).
Pada pasal 12 dan 13 UU Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan  berfungsi menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat, sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai  anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan pada  narapidana dalam  upaya  mengembalikan  nara  pidana  menjadi masyarakat  yang  baik  sangatlah  penting  dilakukan,
tidak  hanya  bersifat  material  atau  sprititual  saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini  merupakan  hal-hal  pokok  Proses  pembinaan narapidana didasarkan pada pola pembinaan narapidana  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.022- PK.04.  10  Tahun  1990.  Namun  pembinaan  ini  tentu akan  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  yang  ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.
Berdasarkan  Undang-undang  yang  mengatur tentang  pembinaan  warga  binaan  dalam  lembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan  memiliki  tujuan  mengembalikan warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai  warga  yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan  yang  dapat  meningkatkan  nilai  tambah bagi  narapidana,  salah  satunya  dengan  memberikan program  kemandirian,  berupa  pelatihan  berbagai keterampilan  sebagai  bekal  bagi  narapidana  untuk kembali ke masyarakat. Selain itu sistem pemasyarakatan juga menghendaki pembinaan narapidana  dapat  memberikan  keterampilan  kepada narapidana, sehingga dapat aktif dan produktif dalam pembangunan.
Proses pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  modal dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehingga mereka  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi  setelah bebas, dan mereka siap untuk kembali  kemasyarakat dengan  penuh  percaya  diri.  Dalam Journal  of  Non Formal  Education  and  Community  Empowerment menyatakan bahwa program pendidikan keterampilan berpengaruh  terhadap  kesiapan  narapidana  kembali ke masyarakat sebesar 44,7% (Artyawan, 2013).
Diberikannya  pendidikan  keterampilan  terhadap kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, maka sudah sepatutnya pimpinan lembaga pemasyarakatan  mengadakan  program  pendidikan keterampilan dan perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan  keterampilan  bagi  narapidana  dengan penambahan  jenis  keterampilan  baru  lainnya.  Selain itu, program pendidikan keterampilan merupakan hak bagi  narapidana  saat  mereka  menjadi  terpidana  di lembaga pemasyarakatan.
Hal ini telah tercantum pada Pasal 14 UU No. 12 Tahun  1995  yaitu  narapidana  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran,  serta menerima  upah  atau  premi  atas  pekerjaan  yang dilakukannya. Pembinaan pemasyarakatan juga diatur menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 mengenai kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang salah satunya pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui pendidikan keterampilan. Sehingga pencapaian hak yang diperoleh oleh narapidana, maka pihak lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan serta tugas dari negara untuk  melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman kepada narapidana.
Pembinaan  yang  diberikan  harus  sesuai  dengan yang  telah  ditetapkan,  namun  terkadang  pembinaan ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal  oleh petugas  karena  keterbatasan  jumlah  petugas  dan banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga  pemasyarakatan,  sehingga  hasil  dari pembinaan  tidak  dapat  berjalan  secara  optimal  dan menjadikan benih dari suatu kejahatan yang dilakukan berulang  kali.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui  bagaimana  program  pembinaan  yang diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  kepada warga  binaan  khususnya  dalam  proses  membangun jiwa kerusahaan Islami.
Peneliti  menemui  data  di  lapangan  karena peneliti  rutin  memberikan  pembinaan  dan  kajian agama terhadap warga binaan, peneliti menilai bahwa masih  terdapat  kurangnya  jiwa  kewirausahaan khususnya  kewirausahaan  islami  yang  dimiliki  oleh warna  binaan  muslim.  Pelatihan  keterampilan  yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan masih sedikit  yang  mengarah  pada  membangun  jiwa kewirausahaan  ,  sehingga  materi  yang  diberikan belum menyentuh pada kewirausahaan, dan keterampilan  yang  diberikan  belum  maksimal dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk semua  warganya  khususnya  warga  binaaan  muslim dalam mengembangkan jiwa kewirausaahaan islami.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif, Menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek sesuai  dengan  apa  adanya  (Sukardi,  2005  ). Sedangkan  model  pendeketan  dalam  penelitian  ini adalah dengan pendekatan deskriptif yang
menggunakan metode studi pustaka sebagai metodologi penyelesaiannya. Dengan obyek penelitian  warga  binaan  di  lembaga  pemasyarakatan Surakarta.  Dimana  variabel  penelitian  yang  dikaji adalah  tentang  membangun  jiwa  kewirausahaan islami.
Pengumpulan data penting dalam suatu penelitian,  sebab  data  menjadi  dasar  dan  alat  untuk mencapai  tujuan  penelitian.  Untuk  memperoleh  data yang  diperlukan  digunakan  beberapa  metode  yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode  kualitatif  partisipatif  ( fieldwork  relation ).  Di sinilah  diperlukan  kehadiran  peneliti  untuk  tahu langsung  kondisi  dan  fenomena  di  lapangan,  tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh (Danim, 2002: 122). Pada tahap ini,  peneliti menggunakan  tiga macam metode atau  teknik  pengumpulan  data,  yaitu:  Observasi dimaksudkan  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Atau dengan kata lain cara-cara mengungkapkan  data  yang  dilakukan  dengan mengamati  dan  mencatat  gejala-gejala  yang  sedang diselidiki tentang observasi ini penulis menggunakan kerangka faktor-faktor yang diatur atau dikategorikan terlebih dahulu (Sutrisno Hadi, 1994 ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Pembinaan  Terpadu  Terhadap  Warga Binaan
Upaya  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas Sumber  Daya  Manusia  memang  harus  banyak digencarkan  guna  memper  baiki  kesejahteraan masyarakat  dalam  suatu  negara,  termasuk  untuk narapidana  yang  harus  diberikan  “ekstra”  dalam mening-  katkan  mutu  dan  kualitasnya  untuk  tidak mengulangi  kejahatan  dan  ikut  serta  dalam  proses pembangunan,  upaya  Lembaga  Pemasyarakatan dalam  membangun  manusia  seutuhnya  ditunjang dengan program pembinaan narapidana.
Pembinaan  narapidana  didasarkan  pada  sistem pemasyarakatan,  dan  telah  diatur  dalam  UU  No.  12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.  Menurut  Pasal 2  UU  No. 12  Tahun  1995,  tujuan  dari  pembinaan adalah:  “Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuh- nya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  Negara yang baik dan bertanggungjawab.Mengacu  pada point diatas, pemasya- rakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” narapidana yang nanti- nya akan  kembali  di  tengah-tengah  masya-  rakat.  Cara yang  ditempuh  adalah  melalui  program  pembinaan narapidana  dalam  membangun  jiwa  kewirausahaan islami.
Pembinaan adalah hal-hal yang meliputi; proses , pembaharuan,  penyempurnaan usaha,  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  berdaya  guna  dan berhasil  guna  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih baik. Pembinaan  diartikan  sebagai  suatu  tindakan, proses,hasil,  atau  pernyataan  menjadi  lebih  baik (Thoha,  2003). Dalam  hal  ini  menunjukan  adanya kemajuan,  peningkatan,  pertumbuhan,  evolusi,  atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu.
Terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari  suatu  tujuan  dan  yang  kedua  pembinaan  dapat menunjukkan  kepada  “perbaikan”  atas  sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh  pembina  untuk  merubah,  memperbaharui  serta meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi  dengan  berdasarkan  norma  yang  ke- seluruhannya  dilakukan  secara  berdaya  guna  dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.
Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan  melalui  beberapa  jalur,  yaitu: Pertama , pembinaan keyakinan/keagamaan. Kedua, pembinaan kepribadian, dam Ketiga adalah pembinaan keterampilan. Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana  mampu  untuk  berubah  menjadi  yang tadinya  tidak  baik  menjadi  baik,  menyadari  akan kesalahan  dan  tidak  mengulanginya  serta  berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.
Pembinaan narapidana merupakan program  yang dimiliki  Lembaga  Pemasyarakatan yang difungsikan untuk  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  dapat  berinteraksi  kembali  dengan  masyarakat secara  baik  setelah  selesai  masa  pidananya. Mekanisme  pembinaan  nara-pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  sama  halnya  dengan  tiap-tiap
Lembaga  Pemasyarakatan  lainnya.  Hal  ini  diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yang terdiri dari Tahap Admisi Orientasi, Tahap Pembinaan,  Tahap  Asimilasi,  dan  Tahap  Integrasi dengan masyarakat.

## Aktivitas dan Pembinaan Terhadap Warga Binaan
Aktivitas  dari  pembinaan  narapidana  harus berdasarkan  aturan  yang  berlaku,  yakni  Surat Keputusan  Menteri  Kehakiman  No.  M.02.PK.04.10
Tahun 1990
tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan,  yang  di-  dalamnya  terdapat  2 (dua)  pola  pembinaan,  yaitu  pembinaan  kepribadian dan  pembinaan  kemandirian. Pertama ,  Pembinaan kepribadian  Mengarah  pada  pembinaan  mental, spiritual  dan  jasmani.  Salah  satu  bentuk  program pembinaan yang tidak semua Lembaga Pemasyarakatan mampu me- miliki dan menjalankan adalah  pendidikan  formal,  yang  ini  ditujukan  untuk narapidana  yang  tidak  dapat  menjangkau  dan memenuhi pendidikan formal. Lembaga
Pemasyarakatan
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  narapidana pada  bidang  pendidikan,  pendidikan  di  Lembaga Pemasyarakatan juga dijalan- kan tidak jauh berbeda dengan  sekolah  pada  umumnya,  terdapat  ujian  dan murid akan mendapatkan ijazah. Ter- dapat 4 tingkat program  pendidikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan, yakni  Kursus  Pembelajaran  Sekolah  Dasar  (KPSD), Kejar Paket A, Kejar Paket B serta Kejar Paket C.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh (Hasibunan,  1994) terdapat  dua jenis  pengembangan sumber  daya  manusia  yaitu:  Pengembangan  sumber daya manusia secara informal yaitu suatu pengembangan  yang  dilakukan  sendiri  dengan  cara mempelajari  buku-buku  literatur  yang  ada  dengan pekerjaan  yang  dilakukan.  pengembangan  sumber daya  manu-  sia  secara  formal  Yaitu  pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerja- sama dengan lembaga pendidikan.
Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin  kerja-  sama  dengan  pihak-pihak  terkait. Dapat  disimpulkan  bahwa  Pendidikan  secara  formal dirasa  sangat  perlu  diadakan  hal  ini  dikarenakan pendidikan  merupakan  faktor  terpenting  dalam pelaksanaan  perubahan  menujuarah  lebih  baik, narapidana  dapat  menggunakan  ijazah  sebagai  bekal setelah  selesai  masa  pidananya  untuk  memperoleh pekerjaan.
Pembinaan  kemandirian,  mencakup  program pendidikan ke- terampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas  pembinaan  ini,  narapidana  dikembangkan akan  potensi,  bakat  dan  minat  yang  dimiliki. Pengembangan  ini  ditujukan  agar  narapidana  lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan  pengetahuan  dan  dapat  diketahui kehidupan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  cenderung “terisolasi”.  Definisi  pengem-  bangan  sumber  daya manusia  menurut  G.  (Moedjanto,  1993)  adalah: “Pengembangan  sumber  daya  manusia  adalah  suatu usaha  untuk  meningkatkan  kemam-  puan  seseorang untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  yang  dapat meng- hasilkan keuntungan untuk memperbaiki taraf hidupnya sendiri dan orang lain, melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan perbaikan gizi”.

## Pembinaan  Warga  Binaan  Muslim  Berdaya  dan Produktif
Proses  pembinaan  terhadap  warga  binaan diarahkan untuk meningkatkan dan menambah segala ibadah  wajib  secara  berjamaah  dan  juga  melakukan ibadah-ibadah  sunnah  lainnya  seperti  menghafal hafalan doa-doa dan mengaji. Selain daripada itu para warga  binaan  diarahkan  untuk  memiliki  suatu keahlian dan ketrampilan terentu sesuai dengan minat dan bidangnya, karena sebagai seorang muslim harus produktif, mandiri dan berguna bagi masyarakat. Arah tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar warga binaan kembali dapat menemukan jati dirinya, yaitu menjadi umat  muslim  yang  taat  dan  bermanfaat  terhadap sesama  sehingga  ketika  nanti  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan  menjadi  warga  masyarakat  yang lebih baik dan memiliki kemandirian usaha.
Para  warga  binaan  diarahkan  untuk  memiliki perilaku  kepribadian  muslim  yang  baik  dan berakhlakul karimah selama di lembaga pemasyarakatan,  sehingga  setelah  selesai  menjalani hukuman  dapat  berperilaku  sebagaimana  ketika berada  di  lembaga  pemasyarakatan.  Selain  itu  para warga  binaan  diberikan  bimbingan  karakter  serbagai seorang  muslim  yang  berkarakter  selalu  terikat terhadap  syariat  Allah  dalam  setiap  aktivitas perbuatan.
Program pembinaan kemandirian, sarana dan pra sarana yang disediakan  berupa alat pertukangan, alat perbengkelan,  tempat  bimbingan  kerja  dan  berbagai macam  alat  -alat  dibidang  bimbingan  kerja. Narapidana  tidak  dikenakan  biaya  dalam  proses pembinaan  ini,  semuanya  disediakan  oleh  pihak Lembaga  Pemasyarakatan,  mulai  dari  bahan  baku
sampai  pada  proses  pemasaran  hasil  karya.  Upaya pengembangan  sumber  daya  manusia secara formal yaitu  pengembangan  yang  diusahakan  dengan  cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan  sendiri  atau  bekerjasama  dengan lembaga  pendidikan.  Dalam  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  untuk  menjalin  kerjasama  dengan pihak-pihak terkait.
Maka  dapat  digaris  bawahi  bahwa  Pendidikan secara  formal  dan  non  formal  dirasa  sangat  perlu diadakan  hal  ini  dikarenakan  pendidikan  merupakan faktor  terpenting  dalam  pelaksanaan  perubahan menuju arah lebih baik, narapidana dapat menggunakan  ijazah  sebagai  bekal  setelah  selesai masa pidananya untuk memperoleh pekerjaan.
Mengembangkan  Jiwa  Kewirausahaan  Islami Warga Binaan
Salah  satu  kegiatan  kemandirian  di  Lembaga Pemasyarakatan  yang  dirasa  mampu  berkembang dengan  baik  yakni  kegiatan  bimbingan  kerja  pada kegitan wirausaha. Program pendidikan  keterampilan merupakan hak bagi narapidana saat mereka menjadi terpidana  di  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  ini tercantum  dalam  Pasal  14  UU  No.  12  Tahun  1995 yaitu narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta menerima upah atau premi  atas  pekerjaan  yang dilakukannya.  Pembinaan pemasyarakatan  juga  diatur  menurut  peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  24  tahun  2014 mengenai  kegiatan  pembinaan  terhadap  narapidana yang salah satunya pembinaan kemandirian. Pembinaan  kemandirian  dapat  dilakukan  melalui pendidikan keterampilan dan kewirausahaan.
Usaha  mewujudkan  pencapaian  hak  yang diperoleh  oleh  narapidana,  maka  pihak  lembaga pemasyarakatan  memiliki  kewenangan  serta  tugas dari  negara  untuk melakukan  pembinaan  dan memberikan pengayoman kepada narapidana. Pembinaan yang diberikan harus sesuai dengan yang telah  ditetapkan,  namun  terkadang  pembinaan  ini tidak  dapat  dilakukan  secara  maksimal  oleh  petugas karena  keterbatasan  jumlah  petugas  dan  banyaknya jumlah  penghuni  yang  melebihi  kapasitas  lembaga pemasyarakatan, sehingga hasil dari pembinaan tidak dapat  berjalan  secara  optimal  dan  menjadikan  benih dari suatu kejahatan yang dilakukan berulang kali.
Data  yang  diperoleh  dari  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan  keterampilan  yang  akan  diberikan
kepada  warganya.  Namun  terkendala  minimnya tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta  dukungan  dana yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sehingga pimbinaan  belum  maksimal  dilakukan.  Selain  itu jarangnya  kegiatan  pembinaan  yang  diterima  warga binaan  pemasyarakatan  dari  pihak  eksternal.  Maka upaya  pengembangan  jiwa  kewirausahaan  islami sangat  dibutuhkan  warga  binaan  selain  pembinaan siraman rohani.
Terdapat pihak-pihak yang mendukung program pembinaan  narapidana  dengan  tujuan  hasil  yang dicapai  akan  maksimal.  Pihak-pihak  yang  terlibat dalam pembinaan narapidana diantaranya: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja serta Pemerintah Daerah.  Keikutsertaan  pihak-pihak  terkait  ini  sangat membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan harus memi- liki solusi yang  tepat  agar  hasil  yang  diperoleh  menjadi bermanfaat  dan  membuahkan  hasil  yang diharapkan. Menurut  Siagian  (2000)  ada beberapa  langkah  yang dapat  diambil  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia, yaitu:
Pertama , Penentuan Kebutuhan.
Kedua , Penentuan Sasaran.
Ketiga , Penentuan Program.
Keempat , Identifikasi Prinsip-Prinip Belajar.
Kelima , Pelaksanaan Program. Keenam, Identifikasi Manfaat.
Ketujuh, Penilaian Program.
Pendapat  diatas  sekiranya  sejalan  dengan  apa yang  dilaksankan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  , namun  diluar  hal  tersebut  dalam  penelitian  yang penulis  laksanakan,  penulis  menemukan  suatu  hal baru  dan  mungkin  tidak  semua  masyarakat mengetahuinya, ini merupakan penunjang keberhasilan  program  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  .  Petugas  Pemasyarakatan mem-  berikan  banyak  peluang  kepada  masyarakat yang ingin bekerjasama dengan Lembaga Pemayarakatan,  dan ini  memberikan peluang  kepada narapidana untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, selain hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki area perkebunan diluar area  Lembaga  Pemasyarakatan  guna  menunjang pembinaan  pada  tahapan  asimilasi.  Pada  pembinaan narapidana di bidang kegiatan pendidikan tujuannya, para  nara-  pidana  mampu  menciptakan  lapangan pekerjaan  sendiri  setelah  tidak  meng-  huni  lembaga pemasyarakatan tersebut.
Lembaga  Pemasyarakatan  mampu  memberikan ilmu akan keterampilan yang dapat menjadi bekal saat narapidana selesai menjalani  masa pidananya. Selain itu ketika narapidana masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan  mereka  juga  mendapatkan  premi akan hasil karyanya yang laku terjual, yang kemudian ini dapat memacu semangat narapidana untuk bekerja.
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan narapidana  pada  program  pembinaan  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  sangat  diperlukan,  selain untuk  mengembangkan  potensi,  ini  juga  untuk mengasah  bakat  dan  minat  narapidana,  khususnya terkait kewirausahaan Islam.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Hasil penelitian diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan  bahwa  lembaga  pemasyarakatan selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan  keterampilan  yang  akan  diberikan kepada  warganya.  Namun  terkendala  minimnya tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta  dukungan  dana yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sehingga pimbinaan  belum  maksimal  dilakukan.  Selain  itu jarangnya  kegiatan  pembinaan  yang  diterima  warga binaan  pemasyarakatan  dari  pihak  eksternal.  Maka upaya  pengembangan  jiwa  kewirausahaan  islami sangat  dibutuhkan  warga  binaan  selain  pembinaan siraman rohani.
Pembinaan narapidana merupakan program  yang dimiliki  Lembaga  Pemasyarakatan yang difungsikan untuk  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar  dapat  berinteraksi  kembali  dengan  masyarakat secara  baik  setelah  selesai  masa  pidananya. Mekanisme  pembinaan  nara-pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  sama  halnya  dengan  tiap-tiap Lembaga  Pemasyarakatan  lainnya.  Hal  ini  diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yang terdiri dari Tahap Admisi Orientasi, Tahap Pembinaan,  Tahap  Asimilasi,  dan  Tahap  Integrasi dengan masyarakat.
Terdapat pihak-pihak yang mendukung program pembinaan  narapidana  dengan  tujuan  hasil  yang dicapai  akan  maksimal.  Pihak-pihak  yang  terlibat dalam pembinaan narapidana diantaranya:
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja serta Pemerintah Daerah.  Keikutsertaan  pihak-pihak  terkait  ini  sangat membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan.
b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah diperoleh melalui  kegiatan  ini,  berikut  dikemukakan  beberapa saran, diantaranya:
Pertama , diharapkan  kepada  pada  para  peserta warga  binaan  untuk  latihan  secara  kontiniu,  dan mengembangakan jiwa kewirausahaan Islami, dengan menghasilkan  berbagai produk  barang dan jasa  yang diminati  oleh  pasar,  sehingga  dapat  membantu pemasukan  keuangan  keluarga  selama  berada  di lembaga pemasyarakatan.
Kedua ,  Diharapkan  kepada  para  peserta  warga binaan  untuk  dapat  melanjutkan  jiwa  kewirausahaan dan  keterampilan  ini  setelah  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan, serta dapat menjadikan keterampilan dan jiwa kewirausahaan Islami sebagai peluang untuk berwirausaha  yang  dapat  bermanfaat  untuk  dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama .
Ketiga , diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan  Surakarta  untuk  dapat  bekerjasama dengan  pihak  usaha  atau  industry  dunia  kerja  dalam membantu  pemasaran  produk  barang  atau  jasa  yang dihasilkan warga binaan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih disampaikan kepada dewan redaksi pengurus  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  (  JIEI)  ITB AAS  Indonesia  yang  telah  memberikan  kesempatan, sehingga tulisan saya bisa diterbitkan.

## 6. REFERENSI
Artyawan,  Adetyo.  2013. Pengaruh  Program Pendidikan  Keterampilan  Terhadap  Kesiapan Narapidana  Kembali  Ke  Masyarakat  (Studi Kasus  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  Iia Pekalongan) . Journal of Non Formal Education And  Community  Empowerment.  Nfece  2  (1) (2013)
Direktorat  Jenderal  PLS  Dan  Pemuda.  (2004) Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan
Hidup (Life Skill ), Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional. Dirjen  PLSP  (2008). Life  Skills  Pendidikan Kecakapan Hidup PLS
di ambil
www.http://pkbmpls.wordpress.com .
Direktorat  Jenderal  LAPAS.  2008.  Cetak  biru pembaharuan  pelaksanaan  sistem  LAPAS. Jakarta:  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Direktorat  Jenderal  LAPAS.  Direktorat Jendral Pemasyarakatan,
Fakih,  Mansour.  2008. Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Hakim,  A.  (1995)  SDM,  Masalah,  Pendekatan  dan Pengembangannya  dalam  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Masalah  Tantangan  dan  Strategi Pengembangan.  Malang, IKIP Malang.
Kartono,Kartini,1998, Pemimpin
dan
Kepemimpinan ,Jakarta:Raja Grafindo Jakarta Lee, D. H. L., & Chiu, C. S. (2017). “School banding”:
Principals’  perspectives  of  teacher  professional development  in  the  school-based  management context. Journal of Educational Administration , 55 (6), 686–701. https://doi.org/10.1108/JEA-02-
2017-0018
Maimun,  A.,  &  Fitri,  A.  Z.  (2010). Madrasah unggulan: Lembaga pendidikan alternatif di era kompetitif . Malang: UIN Maliki Press.
Marwansyah  dan  Mukkaran.  (2000)  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Bandung,  Politeknik Bandung.
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  (2001)
Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber Tentang Metode-Metode Baru diterjemahkan oleh Tjejep Rohadi . Jakarta, UI Press.
Moedjanto,
G. (1993) Pendidikan dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  di
Indonesia. Dalam Kedaulatan Rakyat Edisi I Mei.
Moleong.J.Lexi.1999,
Metodolgi Penelitian
Kualitatif , Bandung:Remaja Rosda Karya Naution,S  1996, Methode  Research ,Jakarta:Bumi

## Aksara
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2014 tentang  Pedoman  Penilaian  Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Sumadi,  S.  (2017).  Peran  Manajemen  Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Rumah  Sakit  Islam  Di  Kota  Surakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3 (02), 112-124.
Sondang,  P  Siagian,  1980, Filsafat  Administrasi ,
Jakarta: Gunung Agung. Sistem Data Base Pemasyarakatan .
Smslap.ditjenpas.go.id.
Siagian, P. Sondang. (2000) Manajemen Sumber Daya
Manusia.  Jakarta,  Bumi  Aksara.  Thoha.  Miftah. (2003)  Pembinaan  Organisasi:  Proses  Diagnosa dan Intervensi . Jakarta, Raja Gradindo Persada Utama,  Yoko  Adhytia  Utama.  2016. Pembinaan Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA  Bukittinggi  Dalam  Perspektif  Perencanaan . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap) Vol. 2, No. 1, Pp 38-45, 2016