## Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Tsunami di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali
Spatial Planning Concept of Tsunami Disaster Prone Area in Karangasem Regency, Bali Island
Rizki Kirana Yuniartanti 1*
1 Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : rizki.kirana@esaunggul.ac.id (Diterima: 24 Mei 2020; 22 September 2020)

## ABSTRACT
The  island  of  Bali  and  its  surrounding  are  part  of  Indonesia's  seism  tectonic  system.  The condition  has  been  faced  including  by  Karangasem  Regency.  Karangasem  Regency  is  prone  by seismic  and  tsunami  disaster.  The  high  level  of  disaster  proneness  in  Karangasem  Regency requires disaster preparedness in pre-disaster phase. Rehabilitation and reconstruction responses are  not  been  effective  since  these  steps  require  expensive  funding  and  investment.  Preparedness efforts in pre-disaster phase are carried out through quality enhancement of spatial plans based on Disaster  Risk  Reduction  (DRR).  This  research  is  aimed  to  provide  recommendation  for  spatial plan, including spatial pattern (land use) plan and development of mitigation infrastructure.  This research  uses  qualitative  and  quantitative  research  methods.  Analysis  tools  are  Geographic Information  Systems  (GIS),  good  practices,  and  literatures,  as  well  as  policies  from  various sources. The output of this study resulted in a spatial assessment according to the level of tsunami disaster prone level.
Keywords: disaster mitigation, spatial plan, tsunami

## ABSTRAK
Pulau Bali dan kawasan sekitarnya termasuk bagian dari seismotektonik Indonesia. Kondisi tersebut  juga  terjadi  di  Kabupaten  Karangasem.  Kabupaten  Karangasem  memiliki  tingkat kerawanan  bencana  gempa  bumi  maupun  tsunami.  Tingkat  kerawanan  bencana  yang  tinggi  di Kabupaten  Karangasem  membutuhkan  kesiapsiagaan  di  tahapan  pra  bencana.  Respon  rehabilitasi dan rekonstruksi tidaklah efektif karena memerlukan pembiayaan dan investasi yang besar. Upaya kesiapsiagaan  pada  tahapan  pra  bencana  dilakukan  melalui  peningkatan  kualitas  tata  ruang berdasarkan  Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB).  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan rekomendasi  muatan  rencana  pola  ruang  dan  pengembangan  infrastruktur  mitigasi.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  kolaborasi  metode  penelitian  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  alat analisis  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG),  praktek  baik,  dan  literatur,  maupun  kebijakan  dari berbagai  sumber. Output dari  penelitian  ini  menghasilkan  arahan  rekomendasi  tata  ruang  sesuai dengan tingkat kerawanan bencana tsunami.
Kata kunci: mitigasi bencana, tata ruang, tsunami
Februari 2021, 5 (1): 1-14

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  daerah  rawan bencana  karena  letaknya  berada  di ring  of  fire (Soemabrata et  al. ,  2018),  sehingga  memiliki kerentanan  tinggi  dari  bahaya  bencana  geologi yang meliputi gempa bumi, letusan gunung api, gerakan tanah/longsor, dan tsunami.
Berdasarkan  data  dari  BMKG  (2018),  Pulau Bali  dan  kawasan  sekitarnya  termasuk  bagian dari  seismotektonik  Indonesia.  Daerah  ini dilalui  jalur  Pegunungan  Mediteranian  dan zona  subduksi  akibat  pertemuan  Lempeng Indo-Australia  dan  Lempeng  Eurasia.  Dengan kondisi  tersebut  mengakibatkan  Pulau  Bali memiliki  tingkat  kerawanan  bencana  cukup tinggi.  Berdasarkan  data  BPBD  Provinsi  Bali, kerawanan bencana di Provinsi Bali terdiri atas letusan  Gunungapi  Agung,  tanah  longsor  di wilayah  Bali  bagian  Tengah,  banjir  di  bagian utara  Kabupaten  Buleleng,  bagian  selatan Kabupaten  Jembrana,  Badung  dan  Kota Denpasar,  dan  gempabumi  di  sebagian  besar wilayah  Pulau  Bali.  Kerawanan  bencana  juga berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng di bawah Paparan Sunda dan juga kelanjutan garis Busur  Sunda  ke  arah  timur  yang  bertemu dengan  Busur  Banda.  Sebagai  akibat  dari pergerakan lempeng-lempeng ini adalah adanya tipe-tipe  tektonik  yang  merupakan  ciri  dari sistem subduksi.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan  penataan  ruang  yang  berbasis mitigasi  bencana  untuk  mewujudkan  wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (UUPPB) juga diatur bahwa  mitigasi  sebagai  serangkaian  upaya untuk  mengurangi  risiko  bencana.  Dengan meninjau amanat kedua UU tersebut, menunjukkan  bahwa  penataan  ruang  berbasis mitigasi  bencana  merupakan  salah  satu  upaya atau  Pengurangan  Risiko  Bencana  ( Disaster Risk  Reduction/  DRR ).  Respon  terhadap bencana  dalam  bentuk  mitigasi  bencana  yang
seiring dengan upaya mereka untuk menstabilkan dan meningkatkan standar kehidupan (Wisner et al. , 2005).
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bancana  terdiri  atas  tahapan  pra  bencana,  saat bencana,  dan  pasca  bencana.  Tata  ruang termasuk dalam tahapan pra bencana. Sehingga rencana tata ruang lebih efektif sebagai mitigasi bencana/PRB. Tujuan dari penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana/PRB adalah mewujudkan  ketahanan  wilayah  dari  bencana (Sutanta, 2012). Tata ruang dapat meminimalisir risiko bencana pada tahapan pra bencana  yang  akan  lebih  efektif  termasuk penghematan sari segi pembiayaan dibandingkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertimbangan  karakteristik  bencana  di Kabupaten Karangasem dan mengacu kebijakan penataan ruang serta
penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka diperlukan penataan ruang KRB berbasis mitigasi  bencana/PRB  Gunungapi  Agung  di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi  muatan  rencana  pola  ruang  dan pengembangan  infrastruktur  mitigasi  sebagai masukan  penataan  ruang  berbasis  mitigasi bencana/PRB  bagi  Pemerintah  Kabupaten Karangasem.  Output  dari  penelitian  ini  adalah arahan  rekomendasi  pemanfaatan  ruang  di KRB tsunami Kabupaten Karangasem.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kolaborasi  kualitatif  dan  kuantitatif. Metode kualitatif untuk mendapatkan informasi,  kebijakan,  rencana,  dan  program mitigasi  bencana  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem,  dan  masyarakat.  Sedangkan metode kuantitatif digunakan
untuk menganalisis risiko bencana. Alat analisis yang digunakan  adalah  Sistem  Informasi  Geografis (SIG)  dan  telaah  praktik  baik  dan  literatur maupun  kebijakan  dari  berbagai  sumber. Analisis  SIG  digunakan  untuk  menentukan
tingkat  risiko  bencana  dengan  sumber  data kerawanan  bencana  Gerakan  Tanah  (2016), Letusan  Gunungapi  (2015),  Alur  Bahan Rombakan  (2016),  dan  Tsunami  (2013)  yang berasal  dari  Badan  Geologi,  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  Arahan rekomendasi  tata  ruang  berdasarkan  kebijakan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No 1  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dan  juga  hasil  telaah literatur  dan  praktik  pemanfaatan  ruang  dan mitigasi  bencana  pada  kawasan  pesisir  di Jepang  dan  Yunani  serta  mitigasi  bencana  di Gunung Rainier di Washington.
Metode  perhitungan  risiko  bencana merupakan  modifikasi  dari  metode  yang terdapat dalam Perka BNPB No 2 Tahun 2012. Pada  formula  risiko  [Gambar  1],  tingkat ancaman  kawasan  direpresentasikan  secara spasial  sebagai  tingkat  bahaya  yang  diambil dari  klasifikasi  Peta  Kawasan  Rawan  Bencana (KRB) pada setiap jenis bencana.
Tingkat kerentanan diwakili oleh keterpaparan  fisik  terhadap  kondisi  bahaya dengan  menggunakan  komposit  keterpaparan dari  parameter  kepadatan  penduduk  dan kepadatan  bangunan  dengan  asumsi  bahwa apabila  tinggal  pada  wilayah  yang  terdapat bahaya  bencana,  maka  penduduk  tersebut menjadi rentan terhadap bencana tersebut serta
asumsi  jumlah  penduduk  berasosiasi  dengan keberadaan bangunan/properti (Cross, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerawanan Bencana Tsunami Kabupaten Karangasem
Seluruh  kawasan  pesisir  dan  sempadan pantai  di  Kabupaten  Karangasem  termasuk pada  KRB  Tsunami.  Kecamatan  Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan  Manggis  termasuk  dalam  KRB tsunami.  Kecamatan  Manggis  dan  Kecamatan Karangsem  merupakan  area  dengan  luasan terbesar  untuk  wilayah  yang  berada  di  KRB tsunami  tinggi,  dengan  luas  181.40  Ha  dan 117.58 Ha.
Luas  wilayah  total  yang  berada  pada KRB tsunami adalah 1,194.38 atau 1.42% dari luas  total  Kabupaten  Karangasem.  Luas wilayah  yang  termasuk  pada  KRB  tsunami tinggi  adalah  32.52  Ha  atau  0.40%  dari  luas wilayah Kabupaten Karangasem. Wilayah yang termasuk dalam KRB menengah luasnya adalah 34.25  Ha  atau  0.41%  dari  luas  wilayah Kabupaten  Karangasem.  Sedangkan  wilayah yang  termasuk  pada  KRB  tsunami  rendah luasnya  adalah  520.61  Ha  atau  0.62  dari  luas keseluruhan  Kabupaten  Karangasem  [Gambar 2].
Gambar 1. Diagram alir metode pengkajian risiko bencana
Sumber: Hasil pengolahan data tim penyusunan masterplan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, 2019

## Gambar 2. Diagram persentase luasan KRB tsunami di Kabupaten Karangasem
Delineasi  KRB  tsunami  hanya  pada kawasan  pesisir.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa memang KRB tsunami hanya mendominasi pada wilayah pesisir di
Kabupaten Karangasem [Gambar 3].

## Analisis Risiko Bencana Tsunami
Klasifikasi risiko bencana terbagi menjadi  3  (tiga),  yaitu  rendah,  sedang,  dan tinggi. Kabupaten Karangasem didominasi oleh risiko  sedang,  seperti  Kecamatan  Kubu  yang berada  pada  pantai  sisi  utara  Kabupaten
Karangasem,  seperti  terlihat  pada  Tabel  1  dan Gambar  4.  Pantai  sisi  selatan  Kabupaten Karangasem  memiliki  risiko  bencana  tsunami yang tinggi. Apabila dibandingkan pantai yang berada pada sisi utara dengan sisi selatan, maka risiko  tsunami  pada  pantai  yang  berada  di  sisi selatan  lebih  besar  karena  terdapat  potensi tsunami  dari  gempa  di  selatan  Pulau  Bali. Hanya  saja  perhatian  khusus  diperlukan  pada daerah  yang  mempunyai  risiko  tinggi  maupun sedang  karena  merupakan  daerah  padat penduduk dan pusat perekonomian.
Gambar 3. Peta KRB Tsunami di Kabupaten Karangasem Sumber: Badan Geologi, 2013
Tabel 1 Tingkat risiko bencana tsunami di Kabupaten Karangasem No. Kecamatan Tingkat Risiko (Jumlah Desa) Rendah Sedang Tinggi 1 Abang 3 3 3 2 Karangasem   4 3 5 3 Kubu 8 8 3 4 Manggis 6 6 6
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  tim  penyusunan masterplan  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, 2019

## Kebijakan dan Praktik Baik terkait Sistem Prasarana Mitigasi Bencana Tsunami
Kebijakan  dan  praktik  baik  penetapan sempadan  pantai  minimal  100  meter,  upaya pengembangan mitigasi struktural dan nonstruktural, dan penyediaan sistem prasarana mitigasi bencana tsunami yang dapat dijadikan acuan  untuk  kawasan  pesisir  di  Kabupaten Karangasem. Berikut ini penjelasannya.
Gambar 4. Peta risiko bencana tsunami di Kabupaten Karangasem Sumber: Hasil Pengolahan Data Tim Penyusunan Masterplan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, 2019
1. Peraturan  Presiden  No.  51  Tahun  2016 tentang Batas Sempadan Pantai Pada  peraturan  ini  memuat  perhitungan batas sempadan pantai berdasarkan tingkat risiko  bencana.  Tingkat  risiko  bencana tersebut  mempertimbangkan  komponen ancaman dan kerentanan.
Indeks  kerawanan  ditentukan  berdasarkan variabel  kerawanan  gempa  bumi,  tsunami, erosi,  atau  abrasi,  badai,  dan  banjir  dari
laut. Sedangkan variabel kerentanan bencana  yang  terdiri  atas  karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir,  kebutuhan  ekonomi  dan  budaya, dan  ketentuan  lain.  Perhitungan  batas sempadan  pantai  ditentukan  berdasarkan batas  akhir  keberadaan  ekosistem  pesisir ke arah darat dan juga aktivitas di wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  tersebut. Penetapan  batas  sempadan  pantai  untuk
Februari 2021, 5 (1): 1-14
daerah kawasan rawan bencana kepesisiran dapat  dilakukan  dari  hasil  perhitungan dengan ketentuan wajib menerapkan
pedoman  bangunan (building  code) yang mempertimbangkan mitigasi bencana.
2. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pengaturan sempadan pantai pada
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1
Tahun  2018  terdapat  pada  rencana  pola ruang  yaitu  kawasan  peruntukan  lindung. Dalam  muatan  RTRW  Provinsi,  kawasan perlindungan  setempat  mengamanatkan pengaturan  batas  sempadan  pantai  dan arahan  kawasan  sekitar  danau  atau  waduk sebagai acuan bagi pemerintah
kabupaten/kota.
Kawasan  perlindungan  setempat  terdiri atas  sempadan  sungai,  sempadan  pantai, kawasan  sekitar  danau  atau  waduk,  dan kawasan  lindung  spiritual  dan  kearifan lokal.
3. Perencanaan Pembangunan
Lahan Kawasan Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Kasus Negara Yunani). Praktik  baik  ini  didapat  dari  penelitian
Kotsoni et al., (2017). Dalam
penelitiannya, didapat pembelajaran negara Yunani  dalam  pengaturan  pemanfaatan ruang  kawasan  pesisir  terutama  sempadan pantai.  Sempadan  pantai  diklasifikasikan sebagai  zona  yang  tidak  boleh  di kembangkan,  yaitu  50  meter  dari  pantai. Zona ini tidak boleh dimanfaatkan sebagai kawasan  terbangun.  Zona  yang  diizinkan sebagai
pengembangan
kawasan
pariwisata/ekonomi  (di  luar  sempadan pantai  minimal  50  meter)  dan  intensitas bangunan sedang hingga rendah.
Zona  sempadan  pantai  minimal  50  meter yang yang diperuntukkan sebagai kawasan penyangga , tidak  diperuntukkan  sebagai kawasan pariwisata/ekonomi dengan membangun  akomodasi  pariwisata,  tetapi diperbolehkan  melakukan  aktivitas  wisata.
Kawasan pariwisata disertai dengan penyediaan  akses  jalan  menuju  pantai minimal  10  meter  dan  dapat  diakses  oleh publik.  Zona  yang  diperuntukkan  aktivitas wisata harus menyediakan akses jalan baik dalam  sempadan  pantai  maupun  di  luar sempadan  pantai.  Kawasan  penyangga dapat  berupa  (RTH) , sabuk  hijau,  dan mitigasi non struktural, seperti sand dunes. Pada  area  belakang  kawasan  penyangga dapat  didesain  sebagai  fungsi  jalur  sepeda dan  jalur  pejalan  kaki  dengan  ketentuan ketinggian 1 meter dari kawasan penyangga dan  konstruksi  material  kayu, kemudian baru dapat dikembangkan aktivitas  pariwisata/ekonomi  dengan  tetap memberikan  ruang  untuk  RTH . Gambar  5 adalah  akses  jalan  yang  mendukung kegiatan pariwisata.

## Gambar 5. Akses jalan yang mendukung kegiatan
pariwisata Sumber: Kotsoni et al. , 2017
4. Efektivitas  dan  Limitasi  Pengembangan Hutan  Pantai  untuk  Mereduksi  Bencana Tsunami  (Studi  Kasus  Pengembangan Hutan Pinus pada Pesisir Pantai di Jepang). Praktik  baik  ini  diambil  dari  penelitian Tanaka (2012) yang berjudul Effectiveness and Limitations of Coastal Forest in Large Tsunami:  Conditions  of  Japanese  Pine Trees  on  Coastal  Sand  Dunes  in  Tsunami Caused  by  Great  East  Japan  Earthquake. Coastal Forest berfungsi  untuk  meredam energi  gelombang  dan  tsunami  yang mencapai  pantai  yang  termasuk  mitigasi non struktural. Desain coastal forest terdiri atas  2  layer.  Layer  pertama  berada  pada pantai, sedangkan layer kedua berada pada
tanggul alami yang lokasinya dekat dengan daratan  [Gambar  6].  Fungsi  tanggul  alami dapat  juga  untuk  menangkap  debris  saat tsunami.  Antara  layer  pertama  dan  layer kedua  terdapat  jalur  air  (tanpa  penanaman vegetasi).
Gambar 6. Coastal Forest di Kawasan Pesisir Sumber: Tanaka, 2012
Konsep  proteksi  multi-layer  diterapkan dengan  pengembangan  daerah  penyangga dan  penanaman  vegetasi,  pembangunan akses  jalan,  dan  kawasan  terbangun.  Pada daerah penyangga dan penanaman vegetasi juga  digunakan  beberapa  layer  dengan tipologi  bentang  lahan  yang  berbeda. Gambar  7  menunjukkan  Konsep  Multi- Layer  pada  Kawasan  Pesisir  Rawan Bencana Tsunami.
Gambar 7. Konsep multi-layer pada kawasan pesisir rawan bencana tsunami Sumber: Tsimopoulou et al. , 2012
5. Perencanaan dan Desain Sabuk Hijau pada Kawasan Pesisir Rawan Bencana Tsunami
Elaborasi  mitigasi  struktural  dan  non struktural lebih efektif mengurangi dampak bencana  tsunami.  Pengembangan  RTH maupun  jalur  hijau  tidak  akan  efektif mengurangi dampak jika ketinggian tsunami di atas 5 (lima) meter. Pemanfaatan  kawasan  pesisir  sebagai pemukiman,  pariwisata,  industri,  dan  lain sebagainya sangat sulit untuk mengembangkan RTH dalam lingkup yang luas,  sehingga  perlu  upaya  mitigasi
struktural.  Gambar  8  adalah  elaborasi mitigasi struktural dan non struktural.
Gambar 8. Elaborasi mitigasi struktural dan non struktural Sumber: Tanaka, 2010
Penetapan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang berdasarkan

## Kebutuhan Mitigasi Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Tsunami
Penetapan  rencana  struktur  ruang  dan rencana  pola  ruang  juga  mempertimbangkan aspek  mitigasi  bencana/PRB.  Pada  bagian penetapan  rencana  struktur  ruang  dan  rencana pola ruang mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian  lahan  dan  pengaturan  sistem  pusat pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan juga prasarana  dan  sarana  yang  dikembangkan  pada KRB tsunami.
Pemanfaatan ruang yang dapat
dikembangkan  pada  KRB  tsunami  juga  dapat mempertimbangkan ancaman
bencana.
Penentuan  rencana  struktur  ruang  dan  rencana pola  ruang  berdasarkan  kebutuhan  mitigasi bencana/pengurangan  risiko  bencana  lebih menekankan  pengembangan  mitigasi  struktural dan non struktural dan juga pengaturan terhadap pemanfaatan  ruang  sebagai  antisipasi  terhadap ancaman bencana tsunami.
Penetapan  rencana  struktur  ruang  perlu menambahkan  infrastruktur  mitigasi  struktural dan  non  struktural  dan  juga  sistem  peringatan dini  untuk  mengurangi  risiko  bencana  tsunami. Mitigasi  struktural  berfungsi  untuk  meredam dan  mengurangi  energi  gelombang  tsunami yang  mencapai  ke  kawasan  pantai  hingga daratan.
Mitigasi  struktural  harus  menyesuaikan mekanisme  terjadinya  tsunami,  inventarisasi dan  identifikasi  kekuatan  bangunan  di  KRB tsunami.  Tanggul  pantai,  pemecah  gelombang, pantai setimbang, tetrapod, pintu air, dan sistem
Pengembangan tanggul dan jalur hijau Jalur Air Sabuk Hijau Peninggian jalan dapat berfungsi sebagai tanggul Zona Perlindungan Tsunami
Februari 2021, 5 (1): 1-14
peringatan  dini sebagai contoh mitigasi struktural  (Edyanto,  2015).  Mitigasi  non struktural  sebagai  sebagai  upaya  mitigasi  dari struktur  alami  untuk  melindungi  kawasan  dari bencana  tsunami,  seperti  RTH  dan  hutan mangrove.
Tanggul  pantai  berupa  tanah  tinggi buatan  yang  dibangun  dengan  konstruksi beton yang  memanjang  sejajar  dengan  garis  pantai. Pemecah gelombang sebagai mitigasi struktural lepas  pantai  yang  dapat  menghalangi  terjangan gelombang  tsunami  dan  badai  ke  pelabuhan. Tetrapod merupakan unit perlindungan terhadap tekanan  gelombang  pantai  yang  terbuat  dari beton  dengan  empat  kaki.  Teknik  menyusunan unit  ini  di  garis  pantai,  sehingga  akibat gelombang  tsunami  yang  besar  tidak  terjadi pergeseran yang terlalu besar terhadap tetrapod tersebut.  Pintu  air  pada  kawasan  pantai digunakan  untuk  melindungi  lokasi  tertentu terhadap gelombang tsunami. Pintu air ini akan bekerja  secara  otomatis  dalam  hitungan  detik akan tertutup, setelah sensor sismik mendeteksi gempa.  Sistem  pertahanan  struktural  juga dibangun  untuk  membatasi  ruang  antara  laut dan  pemukiman  dengan  ketinggian  tertentu. Pantai  setimbang  berfungsi  untuk  perlindungan dan  pengelolaan  garis  pantai.  Cara  kerja  pantai setimbang  adalah  garis  pantai  ini  berorientasi secara pararel terhadap garis puncak gelombang datang, sehingga dapat meminimalkan transport sedimen disepanjang pantai dan dapat menghasilkan  pola  pantai  seimbang.  Sistem peringatan
dini tsunami sebagai suatu sistem yang  dirancang  untuk  mendeteksi bencana tsunami yang terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu sistem  peringatan  dini  interasional  dan sistem peringatan dini tsunami regional.
Mitigasi non struktural yang dikembangkan  di  kawasan  pantai  adalah  RTH berupa  taman  pantai  dan  mangrove  sebagai kawasan  pembatas  yang  peruntukkan  sebagai kawasan  konservasi  dan  pariwisata  pantai terhadap  zona  terbangun  di  kawasan  pantai. Kawasan  ini  juga  dapat  dibangun  hutan  pantai yang  berfungsi  sebagai  penghadang  terjangan tsunami dan dapat diperkuat dengan pembangunan bukit buatan hasil dari
pengumpulan  material  debris  tsunami  sehingga terbentuk hutan pantai. Taman pantai dapat juga dimanfaatkan  sebagai  lapangan  olah  raga hingga  fasilitas  wisata  pantai  yang  lain  dengan tetap  memperhatikan  fungsi  ekologinya,  tetapi dapat diakses oleh masyarakat luas.

## Ketentuan Pemanfaatan Ruang KRB Tsunami
Ketentuan  pemanfaatan  ruang  akan menghasilkan  arahan  pengembangan  mitigasi struktural  dan  non  struktural  beserta  rencana pola  ruangnya.  Hasil  analisis  ini  juga  dapat menjadi  masukan  Perda  Nomor  17/2012 tentang  RTRW  Kabupaten  Karangasem  dan
Raperda Perubahan
RTRW Kabupaten
Karangasem.
Pengembangan  mitigasi  bencana  pada sempadan  pantai  dan  KRB  tsunami  dapat meminimalisir risiko bencana tsunami sekaligus sebagai  aset  pariwisata  yang  berkontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  dapat mendukung  perkembangan  perekonomian  dari aspek pariwisata.
Penetapan  sempadan  pantai  100  meter dengan  mempertimbangkan  landaan tsunami  di kawasan pesisir Kabupaten Karangasem.
Dengan  begitu  penetapan  Batas  Sempadan Pantai (BSP) mempertimbangkan KRB tsunami,  yaitu  100  meter  yang  dihitung  dari titik  pasang  tertinggi  ke  arah  daratan  dengan luasan kurang lebih 826 hektar yang terletak di 4  (empat)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Kubu, Kecamatan  Abang,  Kecamatan  Manggis,  dan Kecamatan Karangasem.
Penetapan  sempadan  pantai  dengan mempertimbangkan landaan tsunami di kawasan  pesisir  Kabupaten  Karangasem  yang mencapai  100  meter.  Sempadan  pantai  juga berfungsi sebagai zona penyangga ( buffer zone ) untuk  mengurangi  energi  gelombang  tsunami agar  daya  rusaknya  menurun  (Widiati,  2008). Dengan  begitu  ditetapkan  Batas  Sempadan Pantai  (BSP)  yang  mempertimbangkan  KRB tsunami,  yaitu  100  meter  yang  dihitung  dari titik  pasang  tertinggi  ke  arah  daratan  dengan luasan kurang lebih 826 hektar yang terletak di 4  (empat)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Kubu,
Kecamatan  Abang,  Kecamatan  Manggis,  dan Kecamatan Karangasem.
Penetapan sempadan pantai dapat ditindaklanjuti  dengan  rehabilitasi  pantai  untuk mengembalikan fungsi sempadan pantai.
Rehabilitasi
dapat dilakukan dengan
penambahan  pasir  pantai  ( beach  nourishment ).
Beach
nourishment
sebagai upaya
merehabilitasi  pantai  untuk  mengembalikan kawasan  pantai  dengan  pengisian  pasir  ( sand nourishment ).  Teknik  ini  tidak  akan  mengubah bentang  lahan  pantai  karena  bersifat  sebagai struktur  alami  (Kementerian  Pekerjaan  Umum dan perumahan Rakyat, 2018). Beach nourishment perlu  dilakukan  secara  kontinu untuk  mengurangi  dampak  dari  erosi  atau berkurangnya kawasan pantai. Pasokan material pasir  diambil  dari  lepas  pantai  atau  lahan  di sekitarnya.  Pengisian  material  pasir  sebagai suatu  keharusan  bagi  pemulihan  stabilitas pantai.  Tindakan  ini  dapat  bersifat  terus menerus  atau  periodik,  yang  dihentikan  setelah pasokan alami dapat terjadi lagi.
Keterlanjuran pemanfaatan ruang sempadan  pantai  perlu  diimbangi  dengan mitigasi  bencana  struktural  dan  non  struktural. Pengembangan  infrastruktur  mitigasi  struktural meliputi tanggul pantai dan pemecah gelombang. Infrastruktur mitigasi non struktural meliputi pengisian pasir pantai, sabuk hijau, dan kawasan  mangrove.  Kolaborasi  infrastruktur mitigasi  struktural  dan  non  struktural  dapat menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Sempadan sungai  merupakan  kawasan  publik  yang  dapat diakses  dan  dimanfaatkan  oleh  wisatawan  dan masyarakat,  sehingga  tidak  diperbolehkan menutup  akses  pariwisata  sebagai  milik  swasta ataupun privatisasi. Selain itu, untuk mendukung fungsi sempadan pantai maka wajib menyediakan  akses  publik,  melakukan  proteksi dan  adaptasi  bangunan  terhadap  bencana tsunami  dan/atau  konservasi  pantai  untuk mengembalikan  sempadan  pantai  minimal  100 meter  yang  diperuntukan  infrastruktur  mitigasi struktural  dan  non  struktural,  dan  penyediaan Tempat  Evakuasi  Sementara  (TES)  dan  juga Tempat  Evakuasi  Akhir  (TEA)  sebagaimana [Gambar 9].
Gambar 9. Pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kabupaten Karangasem Sumber: Draft pedoman pemanfaatan ruang
Kawasan Sempadan Pantai, 2019
Penyediaan sistem evakuasi dapat dikembangkan  bersama  oleh  pemerintah  dan pihak  swasta  karena  melibatkan  kedua  pihak tersebut.  Rambu  dan  papan  informasi  yang terdapat di KRB tsunami, terutama di hotel dan restoran memberikan informasi level KRB pada lokasi  tersebut  (ASEAN,  2016).  Bangunan hotel  di  KRB  tsunami  dapat  berfungsi  sebagai TES  dengan  begitu  persyaratan  dari  bangunan hotel  adalah  minimal  2  lantai,  sedangkan  TEA adalah lokasi yang aman dari bencana tsunami. Pengembangan sistem evakuasi perlu mempertimbangkan sistem peringatan dini baik pada  aset  pariwisata  dan  permukiman  di sepanjang pesisir Kabupaten Karangasem.
Tabel 1. Rencana sistem evakuasi bencana tsunami
No. Jalur Evakuasi 1 Angantelu ke Jalan Yeh Malet ke Pertigaan Pakel 2 Padangbai-Silayukti ke Angantelu-
Padangbai
3 Jalan Pantai-Ulakan ke Batas Kota
Amlapura-Angantelu
4 Jalan Tanah Ampo ke Jalan Pantai 5 Jalan Batas Kota Amlapura-Angantelu ke Jalan Sengkidu Ke Jalan Ngis 6 Jalan Raya Sengkidu 7 Jalan Pertigaan Samuh ke Jalan Samuh 8 Jalan Bugbug ke Batas Kota Amlapura-
Angantelu
9 Jalan Labuhan ke Jalan Labuhan Amuk ke Jalan Padang Bai ke Angantelu-Padangbai
10 Batas Kota Amlapura- Angantelu
Sumber:  Hasil  pengolahan  data  tim  penyusunan masterplan  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, 2019
mitigasi struktura l Peningg ian jalan
Februari 2021, 5 (1): 1-14
Jalur  evakuasi  tidak  hanya  terdapat  di kawasan  pariwisata,  tetapi  juga  pada  kawasan permukiman.  Jaringan  jalan  di  sekitar  pantai sebagai  akses  publik,  sehingga  pada  saat bencana  akses  terbuka  untuk  wisatawan  dan masyarakat.  Jalur  evakuasi  harus  terkoneksi dengan  jaringan  arteri  dan  moda  transportasi yang  digunakan  untuk  transportasi  menuju
TEA.  Pemasangan  sistem  peringatan  dini  di beberapa  titik  kawasan  pesisir  Kabupaten Karangasem.  Pengembangan  sistem  peringatan dini  berfungsi  untuk  memberikan  tanda  dan peringatan  jika  terjadi  gempa  bumi,  maka gempa  bumi  tersebut  memicu  terjadinya tsunami.
Gambar 6. Jalur evakuasi bencana tsunami Kabupaten Karangasem
Sumber: Hasil pengolahan data tim penyusunan masterplan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, 2019
Sistem  peringatan  dini  dilengkapi  oleh peralatan berupa seismometer, GPS, Buoy, tide Gauge ,  dan  juga  sistem  komunikasi  yang mengintegrasikan  semua  peralatan  menjadi suatu  sistem  pemantauan  yang  sesuai  dengan waktu sebenarnya dan kontinu. Sistem peringatan  dini  tsunami  terdiri  atas  bagian upstream dan downstream .  Data  peralatan observasi, misalnya seismometer akan mengalir dalam bagian sistem informasi bencana tsunami yang  dioperasikan  oleh  Badan  Meteorologi, Klimatologi,  dan  Geofisika  (BMKG).  Data tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  dasar untuk menentukan peringatan kejadian tsunami. Ketika
BMKG
memutuskan untuk mengeluarkan peringatan tsunami, maka proses downstream dimulai  dengan  menyebarkan informasi  tersebut  ke  institusi  di  daerah  dan media  elektronik.  Institusi  daerah  harus  segera merespon dengan meneruskan informasi
peringatan  dan  arahan  penyelamatan  diri kepada masyarakat.
Keterbatasan waktu dan kondisi ketidakpastian  terkait  dengan  bahaya  tsunami lokal  dan  peringatan  dini  merupakan  satu tantangan  besar  bagi  kawasan  pesisir  di Kabupaten Karangasem. Pengembangan sistem peringatan  dini  bencana  merupakan  bentuk kesiapsiagaan.  Pada  saat  alarm  atau  sirine berbunyi  dari  sistem  peringatan  dini  harus memberikan  waktu  kepada  masyarakat  dan wisatawan  untuk  mencapai  TES  sebelum terjangan tsunami mencapai daratan.
Pada KRB tsunami terdapat pemanfaatan ruang sebagai kawasan pariwisata dan kawasan permukiman  yang  juga  memerlukan  mitigasi bencana. Pada kawasan tersebut perlu dikembangan  infrastruktur  mitigasi  struktural dan  non  struktural  dan  juga  sistem  evakuasi. Kegiatan  transportasi  diperbolehkan  asalkan
mendukung  proses  evakuasi.  Dengan  begitu diperlukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur pergerakan  yang  tidak  menghambat  proses evakuasi pada saat terjadi bencana tsunami.
Pengembangan  sarana  dan  prasarana penunjang pariwisata dengan konstruksi bangunan  tahan  gempa  dan  dapat  berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami.  Akomodasi  dan  penunjang  pariwisata dengan desain struktur bertingkat  maksimal 15 meter  yang  sekaligus  difungsikan  sebagai  TES tsunami, bila berjarak lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat.
Pada  kawasan  permukiman  yang  berada pada  KRB  tsunami,  dapat  beradaptasi  dengan desain  huniannya  menggunakan  konstruksi bangunan  tahan  gempa  dan  dapat  berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami (Berkes et al. , 2003).
Pemanfaatan  fasilitas  umum  dan/atau sarana  prasarana  di  kawasan  permukiman dengan struktur bangunan bertingkat maksimal 15  meter  yang  sekaligus  difungsikan  sebagai TES tsunami, bila berjarak lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat. Tabel 1 menunjukkan arahan  rekomendasi  pengembangan  mitigasi struktural  dan  non  struktural.  Tabel  2 menunjukkan
arahan
rekomendasi pengembangan  mitigasi  struktural  dan  non struktural.
Tabel 2. Arahan Rekomendasi Pengembangan
Mitigasi Struktural dan Non Struktural No Program Mitigasi Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Tsunami A Infrastruktur Mitigasi Struktural 1 Pengembangan sistem evakuasi
2 Pengembangan sistem peringatan dini 3 Pengembangan infrastruktur penahan gelombang 4 Pengembangan  akomodasi  pariwisata  yang berbasis mitigasi bencana/Pengurangan Risiko Bencana
B Infrastruktur Mitigasi Non Struktural
1 Rehabilitasi pantai
2 Pengembangan sabuk hijau di kawasan pantai
3 Pengembangan RTH
Pengaturan  pemanfaatan  ruang  pada KRB tsunami terbatas dan bersyarat. Pengaturan  ini  juga  perlu  memperhatikan perspektif  ruang  relasional  (Yusup,  2014). Dalam  artian  pemanfaatan  ruang  kawasan budidaya  perlu  mempertimbangkan  kerawanan bencana  tsunami.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengendalikan  pemanfaatan  ruang  pada  KRB tsunami.  Kegiatan  budidaya  non  terbangun diperbolehkan pada sempadan pantai dan KRB tsunami, sedangkan kegiatan budidaya terbangun  diperbolehkan  hanya  pada  KRB  I dan KRB II. Pengembangan kawasan pelabuhan diperbolehkan pada sempadan pantai. Tabel 3 menunjukkan arahan rekomendasi pemanfaatan ruang pada sempadan pantai dan KRB tsunami.
Tabel 3. Arahan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Pantai dan KRB Tsunami
Peruntukan atau Fungsi Ruang Sempadan Pantai KRB I KRB II KRB III KAWASAN HUTAN PRODUKSI Hutan produksi terbatas Hutan produksi tetap
Hutan produksi yang dapat dikonversi
KAWASAN PERTANIAN Pertanian tanaman pangan Pertanian hortikultura Perkebunan Peternakan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI Pertambangan mineral radio aktif
Februari 2021, 5 (1): 1-14
Tabel 3. Lanjutan Peruntukan atau Fungsi Ruang Sempadan Pantai KRB I KRB II KRB III Pertambangan mineral logam Pertambangan mineral bukan logam
Pertambangan batuan
KAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA Pertambangan batubara
KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI Pertambangan minyak dan gas bumi Pertambangan  minyak  dan  gas  bumi (laut)
KAWASAN PANAS BUMI Panas bumi
KAWASAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Pembangkit tenaga listrik
KAWASAN PERIKANAN Perikanan tangkap Perikanan budidaya
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Industri Industri kecil dan menengah
KAWASAN PARIWISATA Pariwisata
KAWASAN PERMUKIMAN Perumahan Perdagangan dan Jasa Perkantoran Ruang Terbuka Hijau Tempat Evakuasi Bencana Sektor Informal Peribadatan Pendidikan Kesehatan Olahraga Transportasi Sumber Daya Air Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
JARINGAN PRASARANA Terminal Stasiun Pelabuhan Bandar Udara Persampahan Keterangan: Kegiatan yang Diperbolehkan Kegiatan yang Diperbolehkan dengan Syarat Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sempadan  pantai  dan  KRB  III  tsunami ditetapkan sebagai kawasan lindung. Keterlanjuran  pemanfaatan  ruang  sempadan pantai perlu diimbangi dengan mitigasi bencana struktural  dan  non  struktural.  Pengembangan infrastruktur mitigasi struktural meliputi tanggul  pantai  dan  pemecah  gelombang  di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Karangasem.
Akomodasi  dan  penunjang  pariwisata dengan desain struktur bertingkat  maksimal 15 (lima  belas)  meter  atau  minimal  3  (tiga)  lantai dengan  mempertimbangkan  sejarah  tsunami dan landaan tsunami yang sekaligus
difungsikan sebagai Tempat Evakuasi
Sementara  (TES)  tsunami,  bila  berjarak  lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat. Pada  kawasan  permukiman  yang  berada
pada KRB tsunami, desain huniannya menggunakan  konstruksi  bangunan  tahan gempa  dan  dapat  berfungsi  ganda  sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terimakasih  kepada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis  untuk  berkontribusi  pada  kegiatan Penyusunan  Masterplan  Kawasan  Rawan Bencana  (KRB)  Gunung  Agung  di  Kabupaten Karangasem.  Hasil  dari  kegiatan  tersebut menjadi  acuan  dalam  kajian  "Konsep  penataan ruang  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB) Gunungapi  Agung  di  Kabupaten  Karangasem, Pulau Bali”.

## DAFTAR PUSTAKA
Areti, K., Dimelli, D. & Ragia, L. (2017). Land
Use Planning for Sustainable Development of Coastal Regions . Proceedings  of  the  3rd  International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2017), ISBN:  978-989-758-252-3, 290- 294 .
Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN).  (2016). ASEAN  Community Based Tourism Standard . ASEAN.
Badan  Geologi.  (2013). Pemetaan  Kawasan Rawan Bencana Tsunami.
Berkes,  F.,  Colding,  J.  &  Folke,  C.  (2003).
Navigating  Social-Ecological  Systems . Cambridge University Press.
Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. & Wisner, B. At  Risk:  Natural  Hazards,  People’s Vulnerability and Disasters. Routledge. BMKG.  (2018). Catatan  Sejarah  Gempa  di Bali. BMKG.
Cross,  J.  A.  (2001).  Megacities  and  Small Towns: Different Perspectives on Hazard Vulnerability. Environmental Hazards , 3 (2), 63-80.
Edyanto,  H.  (2015).  Sistem  Pertahanan Kombinasi  untuk  Melindungi  Kota Pantai  dari  Bahaya  Tsunami. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia , 17 ,2.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan pertanahan  Nasional.  (2019). Draft Pedoman  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan Sempadan Pantai.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.  (2018).  Coastal  Protection  and Beach Nourishment in Indonesia. Dipresentasikan  dalam  International Symposium  Beach  Erosion  Management in East Asia pada 1 November 2018 .
Februari 2021, 5 (1): 1-14
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  No  1  Tahun  2018  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032.
Soemabrata,  J.,  Zubair,  A.,  Sondang,  I.,  &
Suyanti, E. (2018). Risk mapping studies of  Hydro-Meteorological  Hazard  in
Depok Middle City. International
Journal of GEOMATE , 14 (44), 128-133.
Sutanta,  H.  (2012).  Spatial  planning  support system  for  an  integrated  approach  to disaster  risk  reduction.  PhD  thesis,
Centre for Spatial Data Infrastructures & Land  Administration,  Department  of
Infrastructure
Engineering,
The University of Melbourne. Tanaka,  N.  (2012).  Effectiveness  AND
Limitations  of  Coastal  Forest  in  Large Tsunami:  Conditions  of  Japanese  Pine
Trees  On  Coastal  Sand  Dunes  in Tsunami  Caused  by  Great  East  Japan Earthquake. Journal  of  Japan  Society  of Civil Engineers. 68 , 7-15.
Tsimopoulou,  V.,  Jonkman,  S.  N.,  Kolen,  B., Maaskant,  B.,  Mori,  N.  &  Yasuda,  T. (2013). A Multi Layered Safety Perspective  on  The  Tsunami  Disaster  in Tohoku  Japan. Comprehensive  Flood
Risk  Management.  Taylor  &  Francis
Group. London.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007
tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007
tentang Penataan Ruang.
Widiati,  A.  2008.  Aplikasi  Manajemen  Risiko
Bencana  Alam  dalam  Penataan  Ruang Kabupaten  Nabire. Jurnal  Sains  dan Teknologi Indonesia , 10 (1), 7-15.
Yusup,  Y.  2014.  Hidup  Bersama  Risiko Bencana:  Konstruksi Ruang dalam Perspektif  Ruang  Reasional. Jurnal
Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  25 (1),
59-77.