HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
Ach. Fadlail
Prodi HKI, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Jawa Timur.
Email: ach.fadhail77@gmail.com

## Abstraks
Kesesuaian hukum, rancangan hukum, dan keabsahan hukum seringkali dikaitkan dengan  kesadaran  hukum.  Kesadaran  hukum  merupakan  persepsi  tentang  nilai manusia  dalam  hubungannya  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kesadaran  hukum masyarakat  kita  mengakui  bahwa  aturan  hukum  mengatur  kehidupan  bersama dan  memberikan  landasan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ditimbulkan  oleh risiko hidup bersama. Selanjutnya, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Kondisi  keamanan  yang  stabil akan  mendukung  upaya  penegakan  hukum  dalam  menciptakan  hukum  yang berkeadilan,  dan  tegaknya  hukum  akan  mendukung  terciptanya  ketertiban  dan keamanan  masyarakat.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum  akan pulih dari segi substansi, struktur,  dan budaya hukumnya jika  perwujudan  nilai- nilai keadilan dan kebenaran dicapai melalui penegakan hukum yang lugas, tegas, dan  tidak  pandang  bulu,  serta  tidak  berkarakter  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme).  Peran  mendasar  hukum  sebagai  titik  sentral  dalam  kehidupan ketatanegaraan  dan  bermasyarakat  menuju  kehidupan  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera  merupakan  salah  satu  landasan  Negara  hukum.  Namun,  membangun budaya  hukum  di  Negara  ini  sangat  menantang  dari  segi  materi.  Ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  keadaan  tersebut,  antara  lain  :  1)  aspek  hukum;  2) aspek penegakan hukum; 3) fasilitas dan kelembagaan; 4) aspek masyarakat; dan 5) aspek budaya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Masyarakat, Berkeadilan.

## Abstract
Legal  conformity,  legal  design,  and  legal  validity  are  often  associated  with  legal awareness. Legal awareness is a perception of human value in relation to applicable law.  Our  society's  legal  awareness  recognizes  that  the  rule  of  law  regulates  living together  and  provides  a  basis  for  resolving  problems  posed  by  the  risks  of  living together. Furthermore, law enforcement is the process of making efforts to uphold or function  legal  norms  in  a  real  way  as  a  guideline  for  behavior  in  traffic  or  legal relations in the life of society and the state. Stable security conditions will support law enforcement  efforts  in  creating  a  just  law,  and  law  enforcement  will  support  the
creation of public order and security. Public trust in the legal system will recover in terms  of  substance,  structure  and  legal  culture  if  the  embodiment  of  the  values  of justice  and  truth  is  achieved  through  law  enforcement  that  is  straightforward,  firm and indiscriminate, and does not have the character of KKN (Corruption, Collusion and Nepotism). The fundamental role of law as a central point in constitutional and social life towards a just, prosperous and prosperous life is one of the foundations of a rule of law.  However,  building  a  legal  culture  in  this  country  is  very  challenging  from  a material perspective. There are several factors that influence this situation, including: 1)  legal  aspects;  2)  law  enforcement  aspects;  3)  facilities  and  institutions;  4) community aspect; and 5) cultural aspects.
Keywords : Law Enforcement, Society, Justice.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia memiliki gagasan abstrak tentang keadilan sebagai keseimbangan yang diinginkan  atau  benar  antara  kedamaian  dan  ketertiban.  Keahlian  hukum,  kelayakan hukum,  dan  perencanaan  hukum  seringkali  dipadukan  dengan  kesadaran  hukum. Pengakuan  terhadap  nilai-nilai  HAM  yang  ada  adalah  kesadaran  hukum.  Kesadaran adalah  akar  dari  kata  kesadaran.  Ini  berarti  memahami,  mengalami,  dan  mengetahui. Hari-hari  ini,  ketidaktahuan  akan  hukum  adalah  topik  hangat.  anggapan  bahwa pelanggaran hukum harus disalahkan atas penurunan kesadaran hukum. Jika ilegalitas tidak  dilaporkan,  tidak  ada  infeksi,  menurut  surat  kabar  itu.  Mirisnya,  banyak  orang yang  dianggap  panutan  dan  paham  hukum,  baik  polisi  maupun  bukan,  merasa demikian. Tidak hanya tingkat kejahatan yang meningkat, yang meresahkan, tetapi juga semakin buruk dari segi kualitas, intensitas, dan jenis kelamin. ” 1
Dapat  dikatakan  bahwa  keadilan  pada  umumnya  semakin  terpuruk  dalam masyarakat  saat  ini  berdasarkan  uraian  di  atas.  Hukum  lebih  dari  sekedar  aturan. Kesadaran hukum, sebaliknya, muncul selama proses perlindungan hukum. 2 ” Apa yang benar dan apa yang tidak, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan semuanya ditentukan oleh keadilan dalam kehidupan jiwa kita. dapat diartikan sebagai keseluruhan  kesadaran  manusia.  Gagasan  manusia  tentang  keadilan  adalah
1 Syamsarina  Syamsarina  et  al.,  “Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” Jurnal Selat 10, No. 1 (2022): 81– 90. h, 88
2 Isra,  Saldi,  2010,  Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 90
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keseimbangan  yang  ideal  atau  benar  antara  kedamaian  dan  ketertiban.  Keahlian hukum,  kelayakan  hukum,  dan  perencanaan  hukum  seringkali  dipadukan  dengan kesadaran hukum. 3 ”
Pemahaman  tentang  nilai  seseorang  dalam  kaitannya  dengan  hukum  yang  ada adalah  kesadaran  hukum.  Kesadaran  adalah  akar  dari  kata  kesadaran.  Ini  berarti memahami,  mengalami,  dan  mengetahui.  Kesadaran  seseorang,  keadaan  pemahaman, atau  sesuatu  yang  mereka  rasakan  atau  alami  disebut  kesadaran.  Kesadaran  hukum dapat  juga  berarti  “kesadaran”,  keadaan  memiliki  pemahaman  yang  menyeluruh tentang  hukum  serta  fungsi  dan  peranannya  bagi  diri  sendiri  dan  masyarakat  di sekitarnya. Kesadaran hukum juga mengacu pada kesadaran bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat dan bahwa banyak orang mempunyai kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum. 4 ”
Perasaan  hukum  dan  kesadaran  hukum  harus  dibedakan.  Keadilan  adalah keputusan  yang  diterima  secara  tidak  langsung  melalui  pemikiran  rasional  dan beralasan jika keadilan adalah keputusan seketika (spontan). Keadilan sosial seringkali membentuk  konsep  hukum  ini.  Perspektif  manusia  tentang  apa  yang  benar  adalah semua yang ada dalam kesadaran hukum. Selain pemikiran rasional, pandangan hidup seseorang dibentuk oleh berbagai pengaruh, antara lain politik, agama, dan ekonomi.
Perbuatan penegakan norma  hukum sebagai pedoman tingkah  laku pada  masa lampau atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan  penegakan  hukum.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  subjek,  penegakan  hukum dapat dilakukan oleh subjek dengan ruang lingkup yang luas atau upaya terbatas atau sempit yang dilakukan oleh subjek. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dan semua hubungan hukum dalam arti luas. Siapapun yang mengikuti aturan normatif  atau  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  berdasarkan  aturan  hukum yang  berlaku  adalah  menegakkan  aturan  hukum.  Ketika  sampai  pada  topik  yang dibahas,  penegakan  hanya  dipandang  sebagai  sarana  yang  digunakan  oleh  aparat penegak  hukum  tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  aturan  hukum
3 Ibid, h. 91
4 Sulfinadia,  Hamda. Meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  studi  atas  pelanggaran  peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Deepublish, 2020, h. 240
berjalan  sebagaimana  mestinya.  Penegak  hukum  diizinkan  untuk  menggunakan kekuatan koersif bila diperlukan untuk memastikan hukum dipatuhi. 5
Hukum  dimaksudkan  untuk  diikuti  serta  ditaati.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan  bila  ada  orang  yang  berpendapat  bahwa  suatu  undang-undang  tidak dapat  lagi  disebut  sebagai  undang-undang  jika  tidak  dilaksanakan.  Cara  penerapan hukum  yang  ideal,  seperti  dikemukakan  Satjipto  Rahardjo,  masih  berlaku  hingga  saat ini.  Sebagai  proses  norma  hukum  aktual  yang  menjadi  pedoman  perilaku  atau hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bermasyarakat, penegakan hukum Akibatnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 6
Peran penegakan hukum sangat penting dalam perkembangan hukum positif di Indonesia  akhir-akhir  ini.  Penyidik,  Kejaksaan,  Lembaga  Peradilan,  Lembaga  Advokat, dan  Lembaga  Masyarakat  semuanya  memegang  peranan  penting  dalam  penegakan hukum, yang dapat dirangkum dalam istilah “penegakan hukum”. Lembaga-lembaga ini terhubung  satu  sama  lain  dan  menyatukan  orang,  yang  pada  akhirnya  dapat menghasilkan  pembentukan  komunitas  pribadi.  Seseorang  yang  melakukan  kejahatan menjadi  orang  yang  lebih  baik  setelah  menerima  sanksi  atau  hukuman  yang  sesuai. ” Karena  hukumlah  yang  mengatur  masyarakat  dan  pelaksanaan  supremasi  hukumlah yang  menimbulkan  fenomena  hukum  yang  nantinya  akan  berhubungan  dengan penegakan  hukum,  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  telah  mengambil  peran yang paling signifikan dalam penegakan hukum. 7 ”
Orang-orang  di  masyarakat  kita  tahu  bahwa  hukum  yang  dibuat  tidak  berlaku. Dalam  bukunya  “Sosiologi  dan  Sosiologi  Hukum”,  Syamsuddin  Pasamai  menjelaskan dalam  kuliah  literasi hukumnya bagaimana penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  implementasinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hukum diterapkan secara filosofis, legal, dan sosiologis dalam praktek. 8 ”
5 Verlia  Kristiani,  “Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  (Kajian  Dan Implementasi),” ADIL: Jurnal Hukum 11, No. 1 (2020). h, 56
6 Ellen Villa et al., “Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Konsep” 5, No. 2 (n.d.): 48–63.
7 Rosana,  Ellya.  "Kepatuhan  hukum  sebagai  wujud  kesadaran  hukum  masyarakat." Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Volume 10. No. 1 (2014): 61-84, h. 67
8 Hehanussa,  Deassy  JA,  and  Yonna  Beatrix  Salamor.  "Membangun  Kesadaran  Hukum  Perempuan  Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292-297, h. 295
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Hukum  digunakan  sebagai  alat  kontrol  sosial  dalam  sosiologi  hukum.  Dengan kata  lain,  mencoba  menemukan  hubungan  dalam  masyarakat  yang  bekerja  untuk stabilitas  dan  perubahan  sosial  adalah  tujuannya.  Hukum  juga  melayani  tujuan  lain, yaitu  memodernisasi  masyarakat  melalui  perencanaan  sosial.  Hukum  membantu mengubah  pola  pikir  masyarakat  dari  pola  pikir  tradisional  menjadi  rasional  atau modern. Proses membuat hukum bekerja disebut efektivitas. Beberapa tindakan efektif dapat dibandingkan dengan situasi ini. 9 ”
Menurut Edmund Leach, manusia lebih berbudaya daripada makhluk alam, yang artinya  mereka  merencanakan  hidupnya  dengan  lebih  baik.  Orang  yang  berbudaya merangkul  perubahan  dan  menjalani  kehidupan  yang  selalu  bergerak.  Perubahan terjadi karena masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan sistem hukum saat ini untuk menyelesaikan  masalah  secara  efektif. 10 Pembangunan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan  pergeseran  masyarakat  dan kebutuhan yang muncul. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain lagi kecuali membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan. 11

## B. Rumusan Masalah
Diantara  fokus  kajian  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana upaya  membangun  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  serta  penegakan  hukum  yang berkeadilan,  kemudian  pada  fokus  yang  kedua  terkait  dengan  perlu  adanya pembaharuan  hukum  guna  mencapai  keadilan  bagi  masyarakat  dan  yang  ketiga mengkaji berbagai faktor yang menjadi atau memberi pengaruh dan dampak yang jelas terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

## C. Metode Penelitian
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  di padukan  dengan  penelitian  hukum  emperis  diharapkan  mampu  mengurai  pokok persoalan dan ditemukan solusi yang tepat berakaitan dengan penegakan hukum yang
9 Ibid,
10 Ibid,
11 Sutrisno Sutrisno, “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan,” Pagaruyuang Law Journal 3, No. 2 (2020): 183–196. h, 185
selama  ini  dianggap  belum  mampu  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat. Menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep serta kasus merupakan metode yang tepat mengingat persoalan penegakan hukum dan keadilan  bukan  semata-mata  tentang  tentang  hukum  melainkan  menyangkut  juga dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. masyarakat seringkali menjadi  korban  utama  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  bila  proses  penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 12

## PEMBAHASAN

## Upaya Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Ketaatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
Dalam  upaya  membangun  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  dan  mendorong ketaatan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  ada  tiga  tindakan  utama  yang  dapat dilakukan : 13 ”
a. Tindakan  represif,  harus  tegas  dan  keras.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  aparat penegak  hukum  harus  lebih  tegas  dan  konsisten.  Pengawasan  aparat  penegak hukum  harus  lebih  diperkuat  atau  diperketat.  Kesadaran  hukum  akan  semakin berkurang  karena  praktik  penegakan  hukum  semakin  longgar.  Aparat  hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. 14
b. Tindakan  preventif,  adalah  upaya  untuk  menghindari  pelanggaran  hukum  atau penurunan  kesadaran  hukum.  Diantisipasi  bahwa  undang-undang  tertentu  akan dicegah agar tidak dilanggar dengan  mengintensifkan ancaman hukum  terhadap pelanggarannya. Demikian pula, ketaatan atau kepatuhan warga negara terhadap hukum harus diawasi secara ketat. 15
c. Tindakan persuasif, seperti mendorong atau memotivasi. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum adalah produk budaya, kesadaran hukum yang kuat terkait dengan hukum.  Nilai-nilai  hukum  merupakan  cerminan  dari  nilai-nilai  masyarakat,  dan
12 Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): h, 304.
13 Pahlevi,  Farida  Sekti.  "Revitalisasi  Pancasila  Dalam  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Di Indonesia." Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 13.2 (2016): h, 173-198.
14 Ibid,
15 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
budaya  memiliki  seperangkat  tujuan.  Budaya  nilai  harus  ditanamkan  ketika kesadaran hukum ditanamkan. 16
Pendidikan  kesadaran  hukum  formal  dan  informal  harus  diberikan  kepada masyarakat  umum  di  luar  sekolah  dan  di  sekolah. 17 Dalam  pendidikan  baik  formal maupun  informal,  siswa  harus  belajar  tentang  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga negara Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Hukum negara kita harus  dipahami  oleh  setiap  warga  negara.  Untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum, seseorang harus menyadari keberadaan dan isinya. Aturan yang berlaku adalah bahwa ini merupakan praduga hukum. 18
Kita dapat mengikuti hukum karena kita mengetahui manfaat dan kandungannya. Selain  itu,  semua  ini  memerlukan  penanaman  keyakinan  bahwa  kita  harus  bertindak hati-hati  dalam  masyarakat  terhadap  orang  lain  dan  tidak  melanggar  hukum  dan memenuhi  kewajiban  hukum  kita. 19 ” Pendidikan  nonformal  menyasar  masyarakat umum  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Penyuluhan  dapat  digunakan  untuk menanamkan  kesadaran  hukum  dengan  cara  menerbitkan  buku  saku,  memberikan ceramah, menulis artikel, atau menyediakan konten untuk pembinaan. Namun makna yang  lebih  besar  terletak  pada  sejauh  mana  seluruh  warga  negara  Indonesia mengamalkan  ilmu  hukum  yang  diperolehnya  melalui  pendidikan  formal  maupun informal. Apa yang dipelajari dalam studi hukum harus dipraktikkan. 20

## Pembaharuan  Hukum  Yang  Dinamis  Guna  Mewujudkan  Efektivitas  Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat
Pembaharuan  atau  pembangunan  hukum  selalu  dikaitkan  dengan  pembangunan berkelanjutan  masyarakat,  pembangunan  berkelanjutan  kegiatan  ilmiah,  dan pembangunan  berkelanjutan  pemikiran  hukum.  Untuk  memudahkan  memahami perubahan hukum, ada beberapa istilah seperti; pembaruan, pertumbuhan, konstruksi,
16 Ibid,
17 Ibid, h, 180
18 Suryaningsih Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan  Penegakan Hukum,” Jurnal Jendela Hukum 7, no. 2 (2020): 48–56.
19 Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 2.No. 2 (2021): h, 51-64.
20 Ibid,
dan  yang  terbaru,  modernisasi,  yang  semakin  populer.  Alhasil,  Sudargo  Gautama memilih  reformasi  hukum  karena  mempertanyakan  bagaimana  membangun  sistem hukum yang mampu mengakomodir perubahan masyarakat sejak kemerdekaan. 21 ”
Tujuan  dari  reformasi  hukum  terencana  adalah  untuk  membentuk  mentalitas yang memandu penyusunan seluruh sistem hukum, termasuk struktur, substansi, dan budayanya. Penggunaan istilah "pembentukan hukum" sebagai lawan dari "pembaruan hukum"  dipertahankan  karena  sebenarnya  memiliki  arti  yang  lebih  spesifik. Ternyata pembangunan  juga  menghasilkan  perubahan  atau  pembaharuan  pada  aspek  sosial lainnya,  seperti  lembaga  hukum,  dalam  prosesnya.  Secara  tidak  langsung,  reformasi hukum  mendorong  kita  untuk  mempertimbangkan  persoalan  dari  perspektif  makro dan  berpikir  secara  holistik.  Akibatnya,  kita  berada  dalam  posisi  untuk  menyaksikan pembaruan  hukum  desain  interdisipliner  yang  secara  metodologis  disebut  dalam kaitannya dengan proses yang terjadi di bidang lain. Pada dasarnya kita dapat melihat bahwa  reformasi  hukum  secara  sistematis  terkait  dengan  proses  pembangunan  yang berlangsung  di  luarnya.  Proses  pembangunan  bersifat  komprehensif  dan  kompleks. Konsekuensinya,  keseluruhan  perangkat  hukum  yang  dibuat  akan  terhubung  dengan proses perubahan sosial yang berkesinambungan. 22
Meskipun  undang-undang  tersebut  kadang-kadang  harus  dicabut  karena  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan  kehendak  masyarakat,  seharusnya  sudah menjadi  standar  untuk  bertindak  atas  nama  masyarakat.  Cirinya,  pada  titik  tertentu, hukum  mulai  dilanggar,  karena  hukum  dianggap  tidak  lagi  mampu  menjaga kepentingan  masyarakat. 23 Paling  tidak,  hukum  dipandang  sebagai  penghalang  untuk mencapai  tujuan,  khususnya  di  bidang  kesejahteraan.  Tradisi,  institusi  sosial  lainnya, sikap  kolektif,  dan  sudut  pandang  dominan  dalam  masyarakat  semuanya  berdampak pada  cara  kerja  hukum.  Hukum  dapat  dimungkinkan  oleh  faktor-faktor  ini.  sehingga budaya  masyarakat  memperkuat  keterbukaan  profesi  hukum  terhadap  nilai-nilai masyarakat.  Apalagi  jika  hukum  diterapkan  tidak  sesuai  dengan  persoalan  yang dihadapi masyarakat saat ini. Sebab, selain  tidak semua undang-undang yang berlaku
21 Priamsari,  RR  Putri  A.  "Hukum  yang  berkeadilan  bagi  penyandang  disabilitas." Masalah-Masalah Hukum 48.2 (2019): h, 215-223.
22 Heriyono Tardjono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 2, no. 2 (2021): h, 51.
23 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
saat  ini  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  aparat  penegak  hukum  sendiri tidak  mengetahui  situasi  dan  tidak  memberi  contoh  atau  mengikuti  hukum.  Norma hukum  tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  "merekayasa"  masyarakat  agar  patuh  dan menyesuaikan diri dengan hukum karena tidak lagi berfungsi seperti itu. 24
Pembaharuan  adalah  upaya  sadar  yang  dilakukan  untuk  mengubah  apa  yang terjadi  dari  tingkat  yang  dianggap  menyusahkan  ke  kondisi  lain  pada  tingkat  kualitas yang "dianggap" lebih baik. Tentunya pembangunan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas terarah dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan, diarahkan, dan  secara  proporsional  terbagi  atas  aspek  fisik  (pertumbuhan)  dan  aspek  non  fisik. Bila  diperhatikan,  setiap  masyarakat  yang  berkembang  selalu  ditandai  dengan perubahan.  Reformasi  hukum  menjadi  prioritas  utama  di  negara-negara  berkembang, terutama  ketika  negara  yang  bersangkutan  mendeklarasikan  kemerdekaannya  dari bangsa  atau  negara  lain  yang  menjajahnya.  Akibatnya,  reformasi  hukum  selalu menunjukkan peran ganda di negara-negara berkembang. 25
Pertama  dan  terpenting,  ini  bertujuan  untuk  membebaskan  diri  dari  lingkaran sistem  hukum  kolonial.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  nasional,  upaya tersebut meliputi penghapusan, penggantian, dan perubahan ketentuan hukum warisan kolonial.  Kedua,  reformasi  hukum  juga  memberikan  kontribusi  bagi  proses pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, yang sangat penting untuk mengejar ketertinggalan  dari  negara-negara  maju  dan  yang  lebih  penting  lagi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  meminta  reformasi  hukum.  Untuk  menciptakan hukum  baru  yang  sesuai  dengan  kondisi  perkembangan  dan  nilai-nilai  hukum masyarakat, perubahan hukum ini mempunyai arti positif. ” 26
Hukum  tidak  dapat  memenuhi  visi  Pound  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan perselisihan  sosial  jika  isu-isu  yang  ditimbulkan  oleh  kerangka  reformasi  tidak ditangani.  Sebaliknya,  Pound  mengklaim  bahwa  di  masa  depan,  undang-undang
24 Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." Perspektif 16.4 (2011): h, 214-226.
25 Romadan,  Syahrul.  "Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dan  Urgensi  Mahasiswa  Dalam  Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." CREPIDO 3.1 (2021): h, 33-44.
26 Kristiani,  “Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  (Kajian  Dan Implementasi).”
tersebut  akan  berfungsi  lebih  dari  sekadar  mekanisme  kontrol;  sebaliknya,  itu  akan digunakan  untuk  memperbaiki  masyarakat.  Hal  ini  jelas  dari  pernyataannya  bahwa “tugas  utama  pemikiran  modern  tentang  hukum  adalah  tugas  rekayasa  sosial”,  yaitu membangun  masyarakat  yang  seefisien  mungkin,  yang  menjamin  kepuasan  sebagian besar  kepentingan  dengan  kepentingan  terkecil.  jumlah  gesekan  dan  pemborosan sumber  daya.  efisien  dan  efektif,  di  mana  setiap  anggota  masyarakat  dijamin pemenuhan  terbesar  dari  setiap  kepentingannya  dengan  sedikit  gesekan  dan pemborosan sumber daya. 27 ”
Penafsiran  hukum  telah  berubah  seiring  dengan  kemajuan  ilmu  hukum,  dengan kekuatan  individualis,  liberal,  dan  kapitalis  muncul  sebagai  kekuatan  lain  yang  belum mendominasi  hukum  modern.  Penafsiran  ini  menjadi  semakin  umum  karena  peran sentral  masyarakat  (emansipasi)  dalam  hukum.  Perspektif  alternatif  tentang  hukum diberikan  oleh  berbagai  ide  baru  yang  perlahan  tapi  pasti  menantang  kebijaksanaan konvensional. 28 Kebenaran jamak diberi bobot lebih dalam masyarakat hukum saat ini. Salah  satu  ciri  pemikiran  hukum  postmodernis  adalah  pluralisme,  berbeda  dengan penafsiran  hukum  sebelumnya,  di  mana  penjelasan  teori  tunggal  adalah  satu-satunya yang benar. ”
Pembaharuan  hukum  harus  mengutamakan  kesejahteraan  masyarakat,  atau pembangunan harus mempunyai hubungan positif dengan pembangunan (budaya) dan kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhannya  bersifat  sistemik,  komprehensif,  dan  tidak sporadis. Hoebel menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi setidaknya empat fungsi mendasar agar dapat berfungsi secara efektif : ” 29
1. Dengan  menunjukkan  dengan  jelas  jenis  perilaku  yang  dapat  diterima  dan  yang tidak, Anda dapat membangun hubungan dengan anggota komunitas lainnya;
2. Mengidentifikasi siapa yang secara hukum diperbolehkan menggunakan paksaan dan  siapa  yang  harus  mematuhinya,  serta  pembagian  kekuasaan  dan  penerapan sanksi yang efektif;
3. Menyelesaikan perbedaan pendapat; dan
27 Romadan,  Syahrul.  "Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dan  Urgensi  Mahasiswa  Dalam  Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." CREPIDO 3.1 (2021): h, 33-44.
28 Ansori, Lutfil.  "Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif." Jurnal  yuridis 4.2  (2017):  h, 148-163.
29 Sutrisno,  “Kebijakan  Sistem  Penegakan  Hukum  Menuju  Hukum  Berkeadilan.”  Jurnal  Kebijakan  Umum, Volume 5 N0. 2. 2019, h, 27
4. Mendefinisikan kembali hubungan yang terjalin antar anggota masyarakat untuk menjaga  kemampuan  masyarakat  dalam  beradaptasi  dengan  kondisi  kehidupan yang terus berubah.
Bahan  dasar  yang  tidak  hanya  berwatak  keindonesiaan  dengan  positif  dan negatifnya tetapi juga bahan dasar yang harus mampu diolah diperlukan untuk upaya reformasi  hukum.  Materi  dasar  ini  akan  dikaitkan  dengan  peran  pendidikan  hukum dalam  upaya  reformasi  hukum.  Karena  berbagai  perspektif  tentu  akan  memiliki implikasi tersendiri bagi penegakan hukum, maka kerangka keyakinan dan  komitmen intelektual berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan hukum. 30
Proses  pengembangan  konsep  keadilan  progresif,  sebagai  lawan  dari  keadilan prosedural, adalah bagaimana mencapai keadilan substantif. 31 Hukum Indonesia harus memilih  antara  pengadilan  yang  menekankan  substansi  atau  prosedur  karena  hukum modern sangat menekankan aspek prosedural. Keadilan prosedural bukanlah keadilan progresif; sebaliknya, keadilan substantif. ”
Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keadilan substantif  menjadi  fondasi  pengadilan  Indonesia.  Ia  memiliki  kewenangan  untuk mendorong  pengadilan  dan  hakim  di  negeri  ini  untuk  menerapkan  keadilan  progresif ini karena merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan umum.
Aturan  hukum  hanya  menetapkan  kualifikasi  tertentu  dan  tidak  menyebutkan nama  orang  tertentu.  Kualifikasi  tertentu  adalah  sesuatu  yang  abstrak;  hakim  adalah orang  yang  akan  mempertimbangkan  secara  spesifik.  refleksi  filsafat  hukum  yang menitikberatkan  pada  cita-cita  hukum,  khususnya  cara-cara  yang  dapat  ditempuh untuk  mewujudkan  keadilan  substantif.  Kepastian  hukum  lebih  merupakan  asumsi yang dipaksakan daripada kenyataan dunia nyata. Ternyata tradisi dan perilaku, selain peraturan, menjadi faktor lain yang turut memberikan kepastian. Intinya adalah karena hukum  merupakan  ekspresi  dari  kehendak  sosial  masyarakat,  ia  akan  selalu  berubah berdasarkan  nilai,  norma,  dan  perilaku  sosial  masyarakat.  Gustav  Radbruch menyatakan,  “Keadilan  sosial  akan  menjadi  pintu  terakhir  cita-cita  hukum  setiap
30 Ibid,
bangsa,” atau rumusan yang lebih spesifik; Hakikatnya, hukum adalah keinginan untuk berlaku adil. ” 32

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kesadaran  Hukum  dan  Penegakan  Hukum  di Masyarakat
Dianatara  sekaian  banyak  faktor  yang  memberikan  pengaruh  serta  dampak terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan ketidakadilan adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek Hukum
Supremasi  hukum  menjamin  keamanan,  kepastian,  dan  keadilan.  Kepastian hukum  dan  keadilan  bisa  berbenturan  dalam  praktiknya.  Jika  hakim  memutus perkara  semata-mata  dengan  menerapkan  hukum,  tidak  mungkin  tercapai keadilan  nilai  karena  keadilan  bersifat  abstrak  dan  kepastian  hukum  bersifat nyata  dan  konkrit.  Keadilan,  setidaknya,  menang  di  pengadilan.  Masyarakat sebenarnya memiliki banyak pedoman yang dapat mengatur kehidupan individu, karena hukum tidak hanya dilihat dalam dokumen tertulis yang berwibawa. Jika keadilan  menjadi  tujuan  hukum,  masalahnya  adalah  keadilan  bersifat  subyektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai batin subyektif masing-masing orang. Kita dapat menggunakan contoh masalah hukum dalam pasal 363 KUHP dalam hal ini. KUHP hanya mengizinkan maksimal tujuh tahun dalam kasus ini, sehingga hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Pindahkan garis besar hukuman terbesar. Hakim masih bisa menilai penjahat terlalu ringan atau kasar meskipun demikian. Penegakan  hukum  terhambat  oleh  hal  ini.  Faktor  Penegakan  Hukum  Dalam penegakan  hukum,  mentalitas  dan  kepribadian  anggota  kepolisian  sangat berperan.  Meski  peraturannya  menguntungkan,  ada  masalah  dengan  rendahnya kualitas pejabat. Alhasil, spiritualitas yang juga dikenal dengan esensi penegakan hukum menjadi salah satu kunci sukses di lapangan. ” 33
32 Syamsarina  et  al.,  “Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Keadilan. Volume 4. No.1. 2020, h. 26
33 Syamsarina  et  al.,  “Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Keadilan, Volume 6. No. 1. 2017, h, 25

## 2. Aspek Penegak Hukum
Menggunakan  J.  Sahetapy  sebagai  contoh:  Pemolisian  tanpa  kebenaran  adalah melindungi  hukum  dalam  praktik  polisi  dan  pemolisian.  Adalah  kemunafikan untuk  melindungi  kebenaran  tanpa  jujur.  Dalam  kaitannya  dengan  penegakan hukum,  terdapat  kecenderungan  yang  kuat  untuk  menafsirkan  hukum  dalam istilah polisi atau pegawai negeri, atau hukum disamakan dengan perilaku pejabat yang sebenarnya. Keadilan dan kebenaran harus diucapkan, diketahui, dilihat, dan dipahami  oleh  semua  aparat  penegak  hukum  (partisipasi  manusia).  atau kepolisian. Sayangnya, aparat yang buruk mempersoalkan pelaksanaan kekuasaan karena  dipandang  sebagai  sikap  atau  perlakuan  di  luar  kewenangannya  atau tindakan  lain  yang  melemahkan  kewenangan  aparat  kepolisian.  Ada kecenderungan  yang  kuat  untuk  memaknai  hukum  sebagai  polisi  atau  aparatur sipil negara mengingat sifat dan jiwa penegakan hukum tersebut di atas. Dengan kata  lain,  cara  pejabat  atau  aparat  penegak  hukum  yang  sebenarnya  bertindak adalah sama dengan hukum. Mirisnya, ketika diyakini ada sikap atau perlakuan di luar  wewenang  atau  kegiatan  lain  yang  menodai  citra  dan  reputasi  kepolisian, buruknya  peralatan  yang  digunakan  polisi  untuk  menjalankan  kewenangannya menimbulkan persoalan. ”

## 3. Fasilitas dan Kelembagaan
Diakui bahwa institusi Indonesia saat ini tertinggal jauh dari negara-negara maju yang memiliki fasilitas lengkap dan teknologi mutakhir untuk penegakan hukum. Soerjono mengatakan, Soekanto dan Mustafa Abdullah  pernah berbicara tentang bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik jika mereka tidak memiliki mobil yang tepat  dan  cara  untuk  berbicara  satu  sama  lain.  Akibatnya,  lembaga  dan  badan sangat  penting  untuk  penegakan  hukum.  Lembaga  penegak  hukum  tidak  akan dapat  mencocokkan  peran  yang  dimaksud  dengan  peran  sebenarnya  tanpa sumber  daya  dan  fasilitas  tersebut.  Namun,  penulis  berpendapat  bahwa  jika diinginkan keabsahan hukum, faktor-faktor ini tidak perlu segera diubah. ”

## 4. Aspek Masyarakat
Dalam hal ini, masyarakat juga merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap cara kerja hukum. Itu tidak berhasil jika orang tidak tahu dan mengikuti
hukum.  Pemahaman  manusia  tentang  keselarasan  yang  diinginkan  atau  benar antara  kedamaian  dan  ketertiban  adalah  konsep  keadilan.  Keahlian  hukum, perencanaan  hukum,  dan  kelayakan  hukum  sering  dikaitkan  dengan  kesadaran hukum.  Gagasan  atau  nilai  orang  tentang  hukum  yang  mereka  harapkan  untuk diikuti  dikenal  sebagai  persepsi  hukum.  Misalnya,  sudah  menjadi  rahasia  umum bahwa pengemudi di Kabupaten L diwajibkan memakai helm saat berkendara di jalan  raya  untuk  alasan  keamanan.  Namun,  penduduk  setempat  tidak  mematuhi aturan  ini  dan  malah  memakai  helm.  Itu  tidak  digunakan  oleh  kami.  Selain  itu, peraturan harus merata di seluruh masyarakat. Dia sampai saat ini dibatasi oleh faktor-faktor seperti jarak dan komunikasi, yang tidak disadari oleh banyak orang yang terpinggirkan. ” 34

## 5. Aspek Budaya
Soerjono  Soekannto  menegaskan  bahwa  budaya  memainkan  peran  penting  baik bagi  individu  maupun  masyarakat.  Akibatnya,  budaya  adalah  seperangkat pedoman  tentang  apa  yang  bisa  dan  tidak  bisa  dilakukan.  Karena  merupakan aspek  yang  paling  krusial  untuk  pemolisian  dan  penilaian  terhadap  efektivitas hukum,  maka  aspek-aspek  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan.  Faktor-faktor  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekannto  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pengaruh  salah  satu  faktor;  melainkan,  agar  faktor-faktor  tersebut  memiliki kekuatan hukum, faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi. Akan lebih baik lagi jika kelima  faktor ini dimasukkan  ke dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa  hukum  tetap  berlaku.  Menurut  nomenklatur  ini,  undang-undang  harus dimulai  dengan  undang-undang  dan  lembaga  yang  mendukungnya  agar  efektif. apa  yang  dilakukan  fasilitas  dan  institusi,  bagaimana  masyarakat  bereaksi terhadapnya, dan budaya. ”

## KESIMPULAN
Hukum  dibuat  agar  tercipta  suasana  hidup  yang  nyaman,  aman  dan  tentram dalam  lingkungan  masyarakat,  sehingga  ungkapan  dimana  ada  masyarakat  disitu  ada hukum  adalah  sebuah  kenyataan  yang  harus  diwujudkan  sebagaimana  menjadi  cita
34 Syamsarina  et  al.,  “Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” Jurnal Keadilan, Volume 6. No. 1. 2017, h, 29
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
bersama  dalam  negara  hukum.  Dalam  mewujudkan  keadilan  dan  tercapainya  cita hukum  di  atas  baik  masyarakat  maupun  penegak  hukum  mempunyai  peran  sesuai tugas  dan  fungsinya  masing-masing  yaitu  masyarakat  dituntut  untuk  sadar  dan  taat hukum sedangkan penagak hukum dituntut untuk mampu menegakkan hukum dengan adil sesuai porsinya masing-masing. Kesadaran dan taat hukum bagi masyarakat dapat dicapai  dengan  adanya  edukasi  dan  pendidikan  sadar  hukum  bagi  masyarakat. Sedangkan bagi penegak hukum kesadaran akan tugas dan tanggungjawab menjadi hal mutlak  harus  diwujudkan  sehingga  keadilan  dapat  dicapai  dan  cita  hukum  yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat pula dirasakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agiyanto,  Ucuk.  "Penegakan  Hukum  Di  Indonesia:  Eksplorasi  Konsep  Keadilan Berdimensi  Ketuhanan."  Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Papers  Hukum Transendental, 2018.
Asshiddiqie,  Jimly,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006
Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
Syamsuddin,  Amir.  Integritas  penegak  hukum:  hakim,  jaksa,  polisi,  dan  pengacara. Penerbit Buku Kompas, 2008.

## Jurnal
Ansori,  Lutfil.  "Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif."  Jurnal yuridis 4.2 (2017): h, 148-163.
Hehanussa,  Deassy  JA,  and  Yonna  Beatrix  Salamor.  "Membangun  Kesadaran  Hukum Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292-297.
Kristiani,  Verlia.  “Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat (Kajian Dan Implementasi).” ADIL: Jurnal Hukum 11, No. 1 (2020).
Romadan,  Syahrul.  "Peran  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dan  Urgensi  Mahasiswa  Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." CREPIDO 3.1 (2021): 33-44.
Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Volume 10. No. 1 (2014): 61-84.
Suryaningsih,  Suryaningsih.  “Kesadaran  Hukum  Berlalu  Lintas  Kaitannya  Dengan Penegakan Hukum.” Jurnal Jendela Hukum 7, No. 2 (2020): 48–56.
Susilo,  Agus  Budi.  "Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." Perspektif 16.4 (2011): 214-226.
Sutrisno,  “Kebijakan  Sistem  Penegakan  Hukum  Menuju  Hukum  Berkeadilan.”  Jurnal Kebijakan Umum, Volume 5 No. 2. 2019
Sutrisno, Sutrisno. “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan.” Pagaruyuang Law Journal 3, No. 2 (2020): 183–196.
Syamsarina,  Syamsarina,  M.  Ibrahim  Aziz,  Arzam  Arzam,  Defril  Hidayat,  and  Ari  Bakti Windi  Aji.  “Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum:  Analisis  Faktor  Yang Mempengaruhi  Kesadaran  Hukum  Dan  Kepatuhan  Hukum  Masyarakat.”  Jurnal Selat 10, No. 1 (2022): 81–90.
Tardjono,  Heriyono.  "Urgensi  Etika  Profesi  Hukum  Sebagai  Upaya  Penegakan  Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 2. No. 2 (2021)
Villa,  Ellen,  Nirwana  Semesta,  Vicky  Yusrianto,  Pascasarjana  Fakultas  Hukum,  and Universitas Merdeka Pasuruan. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Konsep” 5, No. 2 (n.d.): 48–63.