Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 88-108 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44272 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Analisis  Aktor  Pembangunan  dalam Smart  Environment Kota
Kediri Tahun 2021
Ruth Agnesia Sembiring 1*
1 Universitas Brawijaya,, Indonesia

## A B S T R A K
Smart  environment adalah  suatu  lingkungan  yang  mampu  memperoleh  dan menerapkan  pengetahuan  tentang  lingkungan  dan  untuk  beradaptasi  dengan penghuninya  untuk  meningkatkan  pengalaman  mereka  di  lingkungan  itu.  Sampah, limbah  B3  dan  ketersedian  ruang  terbuka  hijau  menjadi  masalah  dalam  upaya perlindungan lingkungan di Kota Kediri. Ketiga masalah dalam upaya perlindungan lingkungan  Kota  Kediri  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  pemerintah  saja,  namun  juga harus  melibatkan  pihak  swasta  dan  masyarakat.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  digunakan  dalam  kajian  ini,  dimana  pengumpulan  data dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  dengan  teknik show ball dan  telaah dokumen. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aktor pembangunan dalam smart environment Kota Kediri Tahun 2021 dengan paradigma politik pembangunan yang terdiri dari 5 variabel yaitu: adanya aktor, adanya kekuasaan, adanya sistem, adanya ideologi dan intervensi asing. Berdasarkan hasil kajian ini, ada 4 aktor yang terlibat yaitu  Pemerintah  Kota  Kediri  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Kebersihan  dan Pertamanan  (DLHKP),  pihak  swasta  (perusahaan,  pabrik,  dan  perbengkelan), Yayasan Hijau Daun, dan individu-individu di Kelurahan Setono Gedong (salah satu kelurahan percontohan untuk mewujudkan smart environment ). Upaya mewujudkan smart  environment Kota  Kediri  tergantung  pada  kepentingan  para  aktor  yang terlibat;  tergantung  kekuasaan  para  aktor;  tergantung  kesuaian  sistem  yang  dijalankan  untuk  perlindungan lingkungan  dengan  masalah  yang  dihadapi;  tergantung  harapan  para  aktor  terhadap  lingkungannya;  dan  juga tergantung keberadaan intervensi asing.

## A B S T R A C T
Smart  environment  is  the  pillar  represents  an  environment  capable  of  gaining  and  applying  knowledge  about environment as well as adapting to its community in order to increase their experience in the environment. Issues concerning garbage, toxic waste, and urban green space availability are addressed for environmental protection in the city.  The  three  problems  cannot  be  overcome  only  by  the  government;  the  involvement  of  private  parties  and  the community is essential. Using descriptive approach, this qualitative research attempts to analyses the development actors  of  Kediri  city’s  smart  environment  in  2021  using development  political  paradigm,  which  consists  of  five variables:  actor,  power,  system,  ideology,  and  external  intervention.  The  data  was  gathered  from  observations, document research, and interviews with informants selected using snowball sampling. The analysis resulted in the identification of four actors involved in the city’s development; they are the government of Kediri city through the Office  of  Environment,  Cleanliness,  and  Landscaping  (DLHKP);  private  parties  (companies,  factories,  and  vehicle repair and service business); citizens through non-governmental organization (in this case Yayasan Hijau Daun); and individuals in Setono Gedong urban village (one of the model villages of smart environment). The city’s effort toward smart environment depends on the involved actors’ interest and power ; on the compliance of the system applied to protect the environment from the aforementioned problems; o n the actors’ expect ation of their environment; and on the presence of external intervention.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 02 Februari 2022 Accepted 23 April 2022 Available online 01 Juni 2022
Kata Kunci: Aktor Pembangunan; Kota Kediri; Pembangunan; Smart Environment
Keywords: Development Actor; Kediri City; Development; Smart Environment

## 1. Pendahuluan
Smart Enviroment merupakan salah satu dari 6 pilar Smart City Kota Kediri. Gibson, dkk (1992) menyatakan bahwa istilah "kota pintar" muncul  pada awal 1990-an. Istilah kota pintar atau smart city digunakan untuk menunjukkan bagaimana perkembangan kota yang mengarah pada  teknologi,  inovasi,  dan  globalisasi. Smart  city menggunakan  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberi informasi kepada publik, dan memberikan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga yang lebih baik. Tujuan utama smart  city adalah  untuk  mengoptimalkan  fungsi  kota  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  juga  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dengan  penggunaan  teknologi  pintar dan analisis data. Nilai smart city terletak pada bagaimana teknologi ini digunakan, bukan pada seberapa banyak teknologi yang tersedia.
Smart  city ditentukan  dengan  menggunakan  sekumpulan  karakteristik,  yaitu: infrastruktur  berbasis  teknologi;  inisiatif  lingkungan;  angkutan  umum  yang  efektif  dan  sangat fungsional;  rencana  kota  yang  percaya  diri  dan  progresif;  orang  bisa  tinggal  dan  bekerja  di dalam  kota  dengan  menggunakan  sumber  dayanya.  Keberhasilan smart  city bergantung  pada hubungan  antara  pemerintah  dan  swasta  dan  masyarakat.  Sebab  banyak  pekerjaan  untuk menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  berbasis  data  berada  di  luar  kewenangan  dan kepasitas  pemerintah  daerah.  Misalnya,  CSR  perusahaan  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan smart city .
Menurut  Komninos  (2009),  untuk  mencapai  tujuan smart  city ,  maka  dibutuhkan integrasi  yang  tepat  dari  tiga  lapisan:  1)  Lapisan  fisik,  yaitu  menggabungkan  kemampuan manusia  dan  aktivitas  padat  pengetahuan;  2)  Lapisan  kelembagaan,  yaitu  menggabungkan mekanisme  kelembagaan  yang  tepat  untuk  kerjasama  sosial  menuju  pengembangan pengetahuan  dan  inovasi  (lebih  khusus  lagi  melibatkan  lembaga  dan  mekanisme  untuk penyebaran informasi, transfer teknologi, pengembangan produk baru koperasi, dll); 3) Lapisan infrastruktur digital yang menggabungkan berbagai infrastruktur TIK, alat, aplikasi, dan konten untuk mendukung tindakan individu dan kolektif.
Menurut  Giffinger  dkk  (2007),  ada  6  (enam)  dimensi  berserta  indikator  dalam pembangunan smart  city :  1) Smart  economy ,  indikatornya:  semangat  inovatif,  kewirausahaan, kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri,  produktivitas,  dan  fleksibilitas  pasar  tenaga  kerja;  2) Smart governance , indikatornya: partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, layanan publik  dan  sosial,  strategi  dan  perspektif;  3) Smart  mobility ,  indikatornya:  aksesibilitas, infrastruktur Information  and  Communication  Technologies (ICTs),  sistem  transportasi  yang berkelanjutan  dan  inovatif;  4) Smart  way  of  living, indikatornya:  infrastruktur  budaya,  sistem kesehatan,  keamanan,  infrastruktur  penduduk,  infrastruktur  pendidikan  dan  kohesi  sosial;  5) Smart citizens , indikatornya: kreativitas, partisipasi, dan fleksibilitas; dan 6) Smart environment , indikatornya: perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penelian  ini  menemukan  enam  pilar Smart  City Kota  Kediri  yaitu: Smart  Government, Smart  Economy,  Smart  Living,  Smart  Society dan Smart  Enviroment . Smart  City merupakan program  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian  Dalam  Negeri, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Bappenas,  dan  Kantor  Staf Kepresidenan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberi penghargaan kepada  Pemerintah  Kota  Kediri  pada  6  November  2019  karena  dinilai  telah  berhasil merampungkan  masterpan  Smart  City  untuk  10  (sepuluh)  tahun  kedepan.  Pada  masterplan Smart  City  Rencana  Pembangunan  Kota  Kediri  2019-2029  disebutkan  bahwa  yang  menjadi sasaran pada program Smart Enviroment ada 2, yaitu: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 2) peningkatan kenyamanan hunian perkotaan.
Untuk smart  environment ,  Das  dan  Cook  mendefinisikannya  sebagai  lingkungan  yang mampu  memperoleh  dan  menerapkan  pengetahuan  tentang  sebuah  lingkungan  dan  untuk beradaptasi  dengan  penghuninya  untuk  meningkatkan  pengalaman  mereka  di  lingkungan  itu. Salah satu indikator smart environment adalah perlindungan lingkungan. Sampah menjadi salah satu  masalah  dalam  upaya  perlindungan  lingkungan.  Setelah  Perang  Dunia  II,  dampak lingkungan dari metode pembuangan limbah tradisional dan pengaruhnya terhadap kesehatan
masyarakat menjadi sorotan dan pengawasan yang lebih cermat.  Sampah mengandung karbon dioksida,  metana,  senyawa  organik  yang  mudah  menguap.  Sampah  menyebabkan  pencemar udara  berbahaya  dan  berbau  senyawa  yang  dapat  merugikan  masyarakat  kesehatan  dan lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah padat dapat mengambil bagian besar dari anggaran kota.
Sampah  merupakan  masalah  lingkungan  yang  utama  di  Kota  Kediri.  Menurut  Dinas Lingkungan  Hidup,  Kebersihan  dan  Pertamanan  (DLHKP)  Kota  Kediri,  kota  ini  menghasilkan 140  ton  sampah  per  hari.  Untuk  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Kota  Kediri  telah menyediakan Tempat Pengbuangan Akhir  (TPA) Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto Kota.  Namun permasalahan di TPA ini adalah mengalami overload yaitu sekitar 515 meter kubik per  hari.  Penyebabnya  adalah  penanganan  sampah  masih  kurang  maksimal  dan  minim kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.
Permasalahan  sampah  tentunya  tidak  hanya  dibebankan  kepada  pemerintah  saja, namun juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Maka dari itu, Kota Kediri merumuskan Smart Enviroment untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  dan  sampah.  Program  Smart  Environment Kota  Kediri  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2017,  namun  sosialisasi  program  tersebut  masih minim  pada  tahun  tersebut.  Pada  tahun  2018,  Kota  Kediri  menyusun  kebijakan  Rencana Strategis  Daerah  (Renstra),  dimana  ruang  lingkup  rencana  strategis  adalah  penanganan  dan pengurangan sampah (Sembiring, 2021c). Dari kebijakan Rencana Strategis Daerah Kota Kediri tersebut,  menargetkan  penanganan  dan  pengurangan  sampah  tahun  2018  adalah  18%,  tahun 2019  adalah  20  %  dan  tahun  berikutnya  hingga  tahun  2025  diharapkan  bisa  mencapai  target 26% sampai dengan 30%.
Pembangunan  dan  lingkungan  tidak  dapat  dipisahkan,  proses  pembangunan  tentunya membawa  dampak  terhadap  lingkungan  sekitarnya.  Pembangunan  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak mengorbankan lingkungan.  Pengelolaan lingkungan  Kota  Kediri  melalui smart  environment ini  sejalan  dengan  pembangunan berkelanjutan atau Suitanable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang memiliki 17 tujuan, yaitu: 1) Menghapus kemiskinan; 2) Mengakhiri kelaparan; 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4) Pendidikan bermutu; 5) Kesetaraan gender; 6) Akses air bersih dan sanitasi; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Infrastruktur, industri dan  ekonomi;  10)  Mengurangi  ketimpangan;  11)  Kota  dan  komunitas  yang  berkelanjutan;  12) Konsumsi  dan  produksi  yang  bertanggung  jawab;  13)  Penanganan  perubahan  iklim;  14) Menjaga  ekosistem  laut;  15)  Menjaga  ekosistem  darat;  16)  Perdamaian,  keadilan,  dan kelembagaan yang kuat; dan 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dua sasaran utama program Smart Enviroment Kota Kediri seperti disebutkan di atas, sejalan dengan point ke-6, ke-7, ke-11, ke-12 s/d ke-15 serta ke-17 tujuan dari SDGs.
Dalam  masterplan Smart  City Kota  Kediri  disebutkan  bahwa smart  environment harus didukung dengan pengembangan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  yang  berkelanjutan  antara  pemerintah,  swasta,  masyarakat  dan  kalangan  akademisi. Jaringan  antara  pemerintah  dengan  stakeholder  yang  disebut  diatas  dianggap  penting  untuk memberi  kekuatan  dan  mendorong  upaya  untuk  mengembangkan  pengelolaan  lingkungan udara  dan  air  perkotaan  berbasis  teknologi.  Dengan  demikian,  analisis  aktor  pembangunan menjadi penting sebagaimana menurut Winarno (2016) bahwa nilai dan keyakinan aktor-aktor pembangunan  akan  berimplikasi  pada  bagaimana  proses  pelaksanaan smart  environment . Menurut  Warjio,  pembangunan  perlu  mengkaji  faktor-faktor  politik  dalam  suatu  proses pembangunan. Konsep politik pembangunan menurut Warjio menyatakan bahwa pembangunan selalu  dihadapkan  pada  pertanyaan:  Siapa?  Apa?  Bagaimana,  dan  Mendapat  apa?  Dengan analisis aktor pembangunan smart environment , kajian ini berupaya menganalisis faktor-faktor politik  yang  mempengaruhi  tiap  aktor  dalam  upaya  pembangunan smart  environment di  Kota Kediri.  Faktor-faktor politik  yang  dimaksud  disini  adalah  kepentingan-kepentingan  para  aktor yang terlibat dalam program Smart City , dimana kepentingan tersebut berkaitan dengan nilai- nilai  dan  keyakinan  masing-masing  aktor.  Aktor  yang  dimaksud  disini  bukan  hanya  kepala
daerah  atau  politisi  partai  politik,  melainkan  semua  aktor  baik  dari  pihak  pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Ada  beberapa  penelitian  yang  telah  membahas  mengenai  analisis  aktor  dalam pembangunan. Penelitian Wibowo dan Rostyaningsih (2016) membahas mengenai analisis aktor implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut memaparkan  peran  setiap  aktor  dipengaruhi  oleh  kepentingan  dan  pengaruh/kekuasaan. Keberhasilan  seorang  aktor  implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  ditentukan  oleh partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesbilitas aktor dan penentuan tindakan. Namun penelitian tersebut  menggunakan  konsep  administrasi  publik  dan  konsep  peran  aktor  implementasi kebijakan,  sehingga  berbeda  dengan  konsep  yang  digunakan  penulis.  Selain  itu  juga  terdapat perbedaan pada fokus dan lokasi penelitian.
Penelitian  Ulum  (2013)  membahas  mengenai  analisis  peran  multiaktor  dalam implementasi  kebijakan  minapolitan  berbasis sustainable  development di  Kecamatan  Sidayu Gresik.  Dengan  menggunakan  konsep  implementasi  kebijakan;  hasil  penelitian  ini  adalah pemerintah  belum  optimal  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  minapolitan  berbasis sustainable , khususnya sosialisai kebijakan minapolitan kepada masyarakat petani. Pemerintah telah  menjalankan  perannya  pada  kebijakan  minapolitan  berdasarkan  prinsip sustainable development ,  namun  kemitraan  dengan pihak  swasta dan  masyarakat  belum  optimal.  Berbeda dengan  penelitian  penulis  yang  fokus  pada smart environment ;  hasil  penelitian  penulis  juga menunjukkan  adanya  kemitraan  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam mewujudkan smart environment .
Penelitian Sandy (2020) membahas mengenai analisis peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini adalah ada 13 aktor  yang  terlibat  dalam  pembangunan  sanitasi.  Pembangunan  sanitasi  tersebut  sangat dipengaruhi  oleh key playes yaitu  beberapa  instansi  pemerintah  tingkat  kabupaten,  USAID IUWASH  PLUS  (aktor swasta) dan  pemerintah  desa.  Namun  penelitian tersebut  menggunakan konsep  implementasi  kebijakan  dan  aktor  dalam  kebijakan  publik,  sehingga  berbeda  dengan konsep yang digunakan penulis pada penelitian ini. Penelitian penulis juga bukan hanya fokus pada sanitasi saja, tapi juga pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
Penelitian Ratnasari (2020) membahas mengenai politik pembangunan di Kota Palangka Raya menuju smart city . Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan  politik  pembangunan  dan  aktor  politik  pembangunan  menurut  Warjio.  Penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  aktor  politik  pembangunan smart  city sangat  banyak  dan  luas bidang-bidang  keahliannya.  Ada  4  aktor  yang  terlibat,  yaitu  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya, swasta, masyarakat sipil dan invidu-individi yang ada di Kota Palangka Raya. Namun penelitian Ratnasari  membahas smart  city secara  keseluruhan,  sedangkan  penelitian  penulis  lebih  fokus pada smart  environment yang  merupakan salah  satu  pilar dari smart  city .  Selain  itu penelitian Ratnasari  juga  tidak  detail  menjelaskan  siapa  saja  aktor  pembangunan  yang  terlibat  dalam Smart  City Kota  Palangka  Raya  dan  faktor-faktor  politik  yang  mempengaruhi  tiap  aktor  mau terlibat dalam program smart city . Penelitian Ratnasari hanya menjelaskan aktor pembangunan yaitu negara secara umum tanpa menjelaskan siapa saja pihak swasta, dan individu-individu di Kota Palangka Raya yang terlibat dalam smart city.
Penelitian  mengenai smart  city , smart  environment maupun  pengelolaan  sampah  juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Faidati dan Khozin (2018) membahas smart city di  Kota  Yogyakarta  dengan  konsep smart  city .  Hasil  penelitian  tersebut  memaparkan pengembangan smart  city dilakukan  dengan  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  penyediaan  layanan  publik  serta  menjalin  kemitraan  dengan stakeholder yaitu  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  Dengan  kata  lain,  penelitian tersebut  lebih  fokus  membahas  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan smart  city. Penelitian Utomo  dan  Hariadi  (2016)  membahas  mengenai  pembangunan smart  city dan  tantangannya dengan konsep smart city . Penelitian tersebut memaparkan tantangan bagi penerapan smart city secara umum tanpa membahas aktor maupun contoh spesifik penerapan smart city . Tantangan smart  city berdasarkan  penelitian  tersebut  yaitu  ketersediaan  data  dan  informasi;  keamanan
dan  privasi;  investasi  yang  sangat  besar;  infrastruktur  IT,  adaptasi  sosial  dan  pengembangan aplikasi. Selanjutnya, penelitian Hasibuan dan Sulaiman (2019) membahas mengenai smart city di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara dengan konsep smart city . Hasil penelitian tersebut memaparkan 4 pilar pembangunan smart city: 1) people (pengguna), 2) mekanisme dan standar pelayanan,  3)  infrastruktur Information  and  Communication  Technology (ICT),  dan  4)  struktur kelembagaan smart city . Penelitian tersebut hanya membahas konsep smart city , pilar smart city , dukungan pemerintah dan masyarakat dan pembiayaan secara umum, tanpa menjelaskan kasus spesifik  penerapan  smart  city  di  salah  satu  atau  beberapa  kota-kota  besar  Sumatera  Utara. Berdasarkan penjelasan ketiga penelitian di atas, penelitian ini menggunakan konsep dan fokus penelitian yang berbeda. Ketiga penelitian tersebut menggunakan konsep smart city , sedangkan penelitian  ini  menggunakan  politik  pembangunan  dan  fokus  pada smart  environment sebagai salah  satu  pilar  dari smart  city .  Penelitian  ini  juga  bukan  hanya  menyoroti  pemerintah  dalam smart city tetapi juga pihak swasta dan masyarakat secara spesifik. Penelitian Sa’diyah (2020)  membahas  mengenai  pengelolaan  sampah  dalam implementasi smart city di Kota Bogor dengan konsep smart city . Smart environment dilakukan melalui  upaya  pengelolaan  sampah  melalui  bank  sampah,  program  sampah  3R  ( reuse,  reduce, recycle ),  dan  pengelolaan  sampah  berbasis  IT.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa pengelolaan  sampah  masih  terkendala  oleh  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat.  Namun penelitian  tersebut  hanya  membahas  pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, tanpa  memaparkan  pihak  swasta  maupun  masyarakat  secara  spesifik  dalam  pengelolaan sampah.  Sama  halnya  dengan  penelitian  Sari  (2020)  membahas  mengenai  penerapan smart environment pada  pemukiman  kumuh  di  Bantaran  Kali  Code  Kota  Yogyakata  dengan  konsep smart city dan konsep smart environment . Penelitian Sari tersebut tidak membahas aktor dalam smart  environment  secara  spesifik,  baik  pemerintah,  pihak  swasta  maupun  masyarakat. Penelitian  Sari  (2020)  memaparkan  bahwa  penerapan smart  environment dapat  dikatakan berhasil  karena  mampu  mengubah  pemukiman  yang  awalnya  kumuh  dan  kotor  menjadi pemukiman  yang  bersih  dan  menarik.  Penelitian  Koy  dan  Rodrigues  (2019)  membahas pengembangan smart  environment di  Kampung  Wisata  Jetisharjo  Yogyakarta  dengan  konsep smart  city ,  konsep smart  environment dan  konsep smart  building .  Hasil  penelitian  tersebut memaparkan  indikator  pelaksanaan smart  environment dapat  dilihat  dari  beberapa  aktivitas seperti bangunan pintar, energi, kualitas udara, pengelolaan limbah, konsumsi air, perencanaan ketahanan  iklim,  dan  ruang  terbuka  hijau  per  kapita.  Penelitian  tersebut  membahas  singkat aktor  yang  terlibat  dalam smart  city yaitu  dari  pihak  pemerintah  (PLN,  PDAM,  pemerintah melalui  KOTAKU),  swasta  (bank  BUMN),  dan  masyarakat  Kampung  Jatisharjo  tetapi  tidak memaparkan  kepentingan  maupun  kekuasaan  para  aktor  pada smart  city secara  spesifik . Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitan di atas adalah penggunaan konsep, fokus dan lokasi penelitian.
Penelitian Susilo dan Asnamawati (2021) membahas mengenai peran serta masyarakat dalam  mewujudkan smart  environment dengan  konsep smart  environment ,  konsep  atribut inovasi  dan  konsep  peran  serta  masyarakat.  Hasil  penelitian  tersebut  memaparkan  tingkat peran serta masyarakat dalam smart environment mencakup: pengawasan aktif, pendelegasian wewenang,  kerjasama,  kenyamanan  warga,  konsultasi,  penyuluhan,  terapi  dan  manipulasi. Penelitian  tersebut  hanya  memaparkan  peran  masyarakat  saja;  tidak  membahas  pemerintah maupun  pihak  swasta  dalam smart  environment .  Sementara  penelitian  ini  bukan  hanya membahas masyarakat dalam smart environment saja, tetapi juga pemerintah dan pihak swasta. Penelitian  Sudirman  dan  Phradiasah  (2019)  membahas  mengenai  tinjauan  implementasi pembangunan berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan sampah Kota Kendari dengan konsep implementasi  kebijakan  dan  konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Hasil  penelitian  tersebut memaparkan  implementasi  dan  tantangan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Penelitian tersebut  hanya  membahas  pemerintah  dalam  pengelolaan  sampah  melalui  DLHKP  dan  bank sampah.  Berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  membahas  pihak  swasta  dan  masyarakat  secara
spesifik.  Dengan  demikian,  perbedaan  kedua  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  adalah penggunaan konsep, fokus kajian dan lokasi penelitian.
Gap  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  di  atas  menjadi  acuan  penulis  dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu “Bagaiman a  analisis  aktor  pembangunan  dalam  Smart Environment Kota Kediri Tahun 2021? ” Untuk menganalis penerapan smart environment tidak cukup dengan membahas satu aktor saja; juga kurang lengkap tanpa meneliti kepentingan dari masing-masing  aktor  yang  terlibat.  Analisis  aktor-aktor  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk mendapat jawaban  mengenai  kepentingan  tiap  aktor  yang  mempengaruhi  upaya  mewujudkan smart  environment .  Dari  sana  peneliti  juga  mendapat  jawaban  mengenai  komitmen  aktor pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil dan individu dalam masyarakat untuk mewujudkan smart environment dan mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

## 2. Metode
Kajian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  untuk menganalisis  aktor  pembangunan  dalam  smart  environment  Kota  Kediri  Tahun  2021.  Kajian yang  bersifat  deskriptif  menggunakan  penalaran  induktif  dan  sangat  percaya  bahwa  terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan. Lokasi kajian yang dipilih adalah Dinas Lingkungan Hidup  Kebersihan  dan  Pertamanan  (DLHKP)  Kota  Kediri  dan  Kelurahan  Setonogenong  yang merupakan salah satu kelurahan percontohan smart environment.
Pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  telaah dokumen.  Observasi  dilakukan  dengan  cara  melihat  atau  mengamati  individu-individu  atau kelompok  secara  langsung,  lalu  menganalisis  dan  mengadakan  pencatatan  secara  sistematis mengenai  tingkah  laku  dari  objek  yang  diamati.  Metode  ini  dilakukan  dengan  pengamatan langsung  aktivitas  masyarakat  di  Kelurahan  Setonogedong  yang  merupakan  wilayah percontohan untuk pengelolaan sampah.
Penentuan  informan  untuk  wawancara  dilakukan  dengan  teknik  sampel  bola  salju ( snowball sampling ). Beberapa informan yang dianggap potensial dihubungi oleh peneliti untuk menanyakan informasi mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam smart environment . Dalam hal ini,  informan  awal  akan  membantu  peneliti  untuk  mendapatkan  informan  lainnya  melalui rekomendasi. Adapun informan awal dalam penelitian ini adalah pihak DLHKP Kota Kediri, yaitu Kasie Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah B3. Dari pihak DLHKP Kota Kediri, penulis mendapatkan rekomendasi informan dari masyarakat sipil (lembaga masyarakat  sipil)  yaitu  pendiri  Yayasan  Hijau  Daun  sekaligus  pengelola  Bank  Sampah  Hijau Daun; Lurah Setonogedong, dan 4 (empat) masyarakat di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota,  Kota  Kediri.  Hasil  wawancara  pada  penelitian  ini  tidak  disajikan  dalam  bentuk  kutipan wawancara  langsung,  melainkan  dalam  bentuk  kutipan  tidak  langsung  berdasarkan  redaksi peneliti  tanpa  mengubah  ide,  gagasan  atau  inti  informasi  yang  dikemukakan  oleh  informan penelitian.  Selanjutnya,  dokumentasi  digunakan  penulis  untuk  memperkuat  data-data  yang kongkret dan kuat dengan didukung foto dokumentasi; buku dan beberapa artikel jurnal; artikel yang didapat peneliti melalui internet; website media massa mengenai kondisi lingkungan dan udara Kota Kediri; dan website pemerintah Kota Kediri untuk memdapat buku masterplan smart city Kota Kediri, dan dokumen-dokumen terkait Prodamas Plus Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan analisis data model alir ( flaw model ), yaitu: pertama , proses kondensasi  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  pemerintah,  masyarakat sipil,  dan  individu  dalam  masyarakat;  observasi  ke  Kelurahan  Setonogedong  dan  telaah dokumen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Peneliti  mencatat  data-data  tersebut  dalam catatan lapangan yang terdiri dari deskriptif (alami) dan reflektif (tafsiran). Kedua , reduksi data, yaitu  peneliti  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  dari dokumentasi.  Selanjutnya  proses penyederhanaan data dan abstraksi  data fieldnote .  Data-data yang  terkumpul  tersebut  kemudian  diklarifikasikan  lalu  disusun  secara  sistematis,  dimana peneliti membuat catatan ringkasan, mengkode dan membuang data yang tidak diperlukan agar
sesuai  dengan  fokus  penelitian. Ketiga ,  peneliti  menyajikan  data  berupa  penjelasan  deskriptif mengenai smart  environment Kota  Kediri  dengan  politik  pembangunan  dan  aktor  politik pembangunan  sebagai  pisau  analisis. Keempat ,  peneliti  menarik  kesimpulan  yang  merupakan jawaban  dari  seluruh  proses  penelitian  yang  berlangsung  terkait  analisis  aktor  pembangunan dalam smart environment .

## 3. Hasil dan pembahasan
Analisis  aktor  pembangunan  dalam smart  environment dalam  kajian  ini  menggunakan paradigma politik pembangunan menurut Warjio. Politik pembangunan menurut Warjio adalah suatu paradigma untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi-strategi/aliran tertentu  yang  digunakan  dalam  konteks  pembangunan  guna  menggapai  sasarannya. Pembangunan menurut Warjio adalah hasil dari proses politik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Politik pembangunan terdiri dari 5 (lima) variable, yaitu:
Pertama , adanya aktor-aktor pembangunan. Aktor-aktor pembangunan yaitu mereka yang memiliki peran sentral dan menentukan proses pembangunan yaitu dapat mencakup individu, kelompok  atau  negara  yang  memiliki  naluri  dan  kepentingan  politik  dalam  pembangunan. Kepentingan  berkaitan  dengan  nilai-nilai  dan  kepercayaan  dari  masing-masing  aktor  politik pembangunan. Naluri dan kepentingan aktor-aktor politik pembangunan terwujud melalui cara atau  strategi  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Aktor  politik  pembangunan menurut Warjio bersumber pada tesis bagaimana pengaruh, kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki individu, segelintir orang (elite) atau bahkan lembaga/institusi; serta bagaimana aktor- aktor  tersebut  mengendalikan  pembangunan  dalam  satu  hubungan  yang  saling  berkaitan dengan ideologi (semangat dan cita-cita) tertentu.
Menurut Warjio, aktor-aktor politik pembangunan sangat banyak dan luas bidang-bidang keahliannya.  Aktor-aktor  politik  pembangunan  tidak  hanya  mewakili  lapisan  atas  dan  tengah, melainkan  juga  lapisan  bawah  pada  struktur  sosial  masyarakat.  Aktor-aktor  politik pembangunan bergerak sesuai dengan kepentingan dan keahliannya, baik dalam kelembagaan maupun  secara  diri  sendiri.    Berdasarkan  lapisan  stratifikasi  sosial  dan  keahlian  para  aktor- aktor  politik  pembangunan,  Warjio  mengelompokkan  aktor  politik  pembangunan  menjadi  4 (empat), yaitu:  konstruksi negara; konstruksi swasta; konstruksi masyarakat sipil (LSM); dan konstruksi  individu.  Hasil  kajian  ini  menemukan  beberapa  aktor  pembangunan  yang  terlibat dalam smart  environment Kota  Kediri,  yaitu:  Pemerintah  Kota  Kediri,  Pihak  Swasta  yaitu Yayasan  Hijau  Daun,  dan  individu  dalam  masyarakat.  Untuk  konstruksi  individu  dalam masyarakat  pada  pembangunan smart  environmet ,  kajian  ini  fokus  di  satu  kelurahan  yang menjadi  daerah  percontohan  untuk  pengelolaan  sampah  Kota  Kediri,  yaitu  Kelurahan Setonogedong Kota Kediri.
Kedua, adanya  kekuasaan.  Tanpa  kekuasan,  maka  sulit  bagi  individu,  kelompok,  atau negara  dapat  mengintervensi  pembangunan  dan  melaksanakan  pembangunan.  Kekuasaan adalah  apa  yang  dimiliki  oleh  aktor-aktor  pembangunan  untuk  merealisasikan  tujuan  dari pembangunan  itu  baik  dalam hard  power maupun soft  power .    Individu  seperti  pemilik perusahaan  swasta  tentunya  juga  memiliki  kekuasaan,  baik  karena  perizinan  maupun  karena relasi dan kemitraan individu dengan pemerintah. Masyarakat juga memiliki kekuasaan, dengan keikutsertaan  dalam  pembangunan,  pengawasan  bahkan  memobiliasi  gerakan  untuk mendukung atau menolak program pembangunan.
Ketiga, adanya sistem yang diperlukan dalam pembangunan karena dapat menggerakkan sebuah  pola  yang  dikehendaki  untuk  mencapai  sasaran  pembangunan.  Sistem  yang  dimaksud Warjio  adalah  mekanisme  yang  dirancang  oleh  aktor-aktor  pembangunan  untuk  mewujudkan tujuan pembangunan. Mekanisme tercipta secara struktural dan memiliki relasi atau keterkaitan antara satu bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dengan demikian, sebuah sistem atau lebih akan mempengaruhi proses pembangunan untuk mencapai tujuan. Dalam pembangunan, sistem disesuaikan  dengan  masalah  yang  dihadapi,  sumber  daya  aparatur  dan  kondisi  sosial  politik masyarakat.
Keempat, adanya  ideologi  yaitu  semangat  dan  cita-cita  yang  menggerakkan  aktor-aktor pembangunan  untuk  meraih  tujuan  mereka.  Ideologi  menurut Warjio,  menjadi  roh  dari  setiap aktivitas  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aktor-aktor  pembangunan  guna  mencapai  tujuan mereka.
Kelima, intervensi  asing  yaitu  suatu  intervensi  yang  berasal  dari  satu  kelompok,  sistem atau pun negara tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan. Intervensi asing yang dimaksud disini  bukan  hanya  berkait  dengan  negara  tertentu/negara  asing,  melainkan  aktor pembangun an  yang  berasal  dari  “luar . ” Dengan  kata  lain  aktor  yang  tidak  terlibat  langsung dalam pembangunan, namun mendukung rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh aktor pembangunan  dari  “dalam.”  Intervensi  as ing  ini  didasari  tujuan-tujuan  tertentu,  memiliki hubungan  khusus,  memiliki  kepentingan  yang  saling  menguntungkan,  atau  satu  sisi  mungkin ada ketergantungan. Aktor asing dapat dikategorikan  individu, lembaga, atau negara.
Pemerintah  Kota  Kediri  dalam Smart  Environment melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan
Pemerintah Kota Kediri dalam sebagai Aktor Politik Pembangunan dalam Smart Environment Pemerintah  Kota  Kediri  merupakan  aktor  politik  pembangunan  yang  terlibat  dalam perancangan  dan  penyusunan  regulasi  dalam  smart  environment.  Sesuai  dengan  paradigma politik  pembangunan  yang  dikemukan  oleh  Warjio,  bahwa  naluri  dan  kepentingan  politik Pemerintah  Kota  Kediri  terkait  pembangunan  lingkungan  tertuang  dalam  cara  dan  strategi dalam  mewujudkan  program  smart  environment.  Sebagai  mana  penjelasan  pada  bab pendahuluan  bahwa  strategi  Pemerintah  Kota  Kediri  dalam  pembangunan smart  environment yaitu: 1) Penambahan dan optimalisasi fungsi RTH sebagai ruang terbuka publik dan digunakan sebagai  lokasi  kegiatan,  dan  2)  Peningkatan  kualitas  pengelolaan  sampah.  Untuk  pengelolaan sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis  rumah  tangga,  Pemerintah  Kota  Kediri  telah mengeluarkan  kebijakan  dan  strategi  melalui  Peraturan  Walikota  (Perwali)  Nomor  35  Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Kekuasaan Pemerintah Kota Kediri melalui DLHKP dalam Pembangunan Smart Environment Pemerintah  Kota  Kediri  sebagai  aktor  politik  pembangunan  memiliki  kekuasaan intervensi mulai dari administrasi, regulasi, hingga pengawasan keuangan dalam pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Warjio bahwa untuk memuluskan program pembangunan, negara  biasanya  bergerak  melalui  birokrasi.  Kontruksi  Pemerintah  Kota  Kediri  dalam pembangunan smart environment dapat dilihat melalui birokrasinya, salah satunya DLHKP Kota Kediri yang diberi mandat untuk melaksanakan program smart environment. Kontruksi DLHKP Kota Kediri dalam pembangunan smart environment sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
Sejalan  dengan  variabel  kekuasaan  pada  politik  pembangunan  menurut  Warjio, penggunaan hard  power oleh  Pemerintah  Kota  Kediri  dilaksanakan  sejak  tahun  2018  melalui Peraturan  Walikota  Kediri  Nomor  35  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Kota  Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perwali tersebut masuk dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Kediri. Perwali tersebut juga mengatur  tentang  denda  Rp.200.000,-  bagi  siapa  saja  yang  membuang  sampah  sembarangan dan juga sanksi berupa menyapu jalan sepanjang 200 meter. DLHKP Kota Kediri berperan untuk mengawasi  perilaku  membuang  sampah  sembarangan  yang  dilakukan  oleh  penduduk  Kota Kediri.  Kota  Kediri  juga  sedang  menggodok  peraturan  daerah  mengenai  pengurangan  sampah plastik;  tujuannya  agar  acara  hajatan  masyarakat  maupun  pada  rapat-rapat  instansi pemerintahan  tidak  menggunakan  wadah  minuman  plastik.  Wadah  minuman  plastik  dapat diganti dengan gelas maupun tumbler yang dibawa dari rumah masing-masing.  Penggunaan soft power dapat  dilihat  dari  sosialisasi,  pelatihan  dan  pendampingan  DLHKP  kepada  masyarakat
terkait pembangunan smart environment . DLHKP juga memberikan teladan untuk pengurangan sampah  plastik,  dimana  pada  tiap  rapat  dinas  ini  menggunakan  kertas  untuk  membungkus makanan.
Sistem dalam Pembangunan Smart Environment oleh DLHKP Sistem  merupakan  mekanisme  yang  dirancang  oleh  Pemerintah  Kota  Kediri  melalui DLHKP untuk mewujudkan tujuan pembangunan smart environment . Mekanisme pembangunan smart environment dirancang secara struktural dan memiliki keterkaitan antara masing-masing unit  pada  DLHKP;  dengan  dinas  atau  bagian  dalam  Pemerintahan  Kota  Kediri;  dengan  pihak swasta maupun dengan masyarakat. Sebagaimana variabel sistem dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016) bahwa sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, sumber daya aparatur  dan  kondisi  sosial  politik  masyarakat.  Beberapa  permasalahan  dalam  mewujudkan pembangunan  smart  environment  yaitu:  a)  masalah  sampah;  b)  masalah  indeks  kualitas lingkungan;  dan  c)  mekanisme  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terkait  pemeliharaan lingkungan dan peningkatan keaktifan bank sampah. Ketiga  masalah tersebut saling berkaitan satu sama lain.
1) Mekanisme Penanggulangan Masalah Sampah Kota Kediri
Strategi  Pemerintah  Kota  Kediri  untuk  penanggulangan  masalah  sampah  yaitu  dengan menyediakan  bank  sampah  dan  bio  pori  pada  masing-masing  kelurahan. Kota  Kediri  juga memperbaiki dan menambah armada untuk pengangkutan sampah agar sampah bisa cepat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kota Kediri memiliki 76 (tujuh puluh enam) TPS yang tersebar di 46 (empat puluh enam) kelurahan dan terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. Terkait  Perwali  Kediri  Nomor  35  Tahun  2018,  DLHKP  Kota  Kediri  memiliki  tugas  untuk mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh penduduk Kota Kediri.
Untuk bank sampah merupakan swadaya masyarakat dan DLHKP berperan dalam membina bank-bank  sampah  di Kota  Kediri.  Sejalan  dengan variabel sistem  pada  paradigma politik pembangunan  menurut  Wajio  (2016)  yaitu  mekanisme  tercipta  secara  struktural  dan memiliki keterkaitan antara satu bagian satu dengan bagian lainnya; demikian pula DLHKP punya  keterkaitan  dengan  bank-bank  sampah  di  Kota  Kediri.  Bank  sampah  punya kewajiban  untuk  memberikan  laporan  neraca  sampah  kepada  DLHKP  setiap  bulan. Pembinaan  yang  dilakukan  DLHKP  kepada  bank  sampah  merupakan  kegiatan  rutin  dan setiap  tahun  diakan event adipura,  sehingga  DLHKP  juga  mencari  data  mengenai  neraca sampah  dari  bank  sampah  yang  ada  di  Kota  Kediri.  DLHKP  juga  melakukan  pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada bank sampah per tiga bulan. Satu bank sampah bisa memiliki  5  s/d  7  pengurus  yang  diundang  oleh  pemerintah  untuk  rapat  koordinasi pengelolaan  sampah  sekaligus  untuk  menantangani  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  oleh masing-masing  pengurus  bank  sampah.  Dengan  demikian,  rapat  koordinasi  dengan  bank sampah dilaksanakan selama 2 s/d 3 hari.
Pembangunan  biopori  dimulai  sejak  tahun  2016  di  Kota  Kediri.  DLHKP  telah  melakukan sosialisasi biopori kepada masyarakat sejak tahun 2017 yaitu sosialisasi biopori komposter. Biopori  di  Kota  Kediri  bukan  seperti  biopori  pada  umumnya  yaitu  untuk  konservasi  air hujan,  melainkan  sebagai  komposter.    Penyediaan  biopori  adalah  untuk  mengimbangani bank  sampah  karena  bank  sampah  hanya  sampah  mengambil  sampah  anorganik  saja. Sementara sampah-sampah organik belum dimanfaatkan dengan baik karena pemanfaatan sampah organik hanya ada di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, and Recycle (TPS 3R).  Dengan  biopori,  sampah-sampah  organik  dari  rumah  tangga  dimanfaatkan  menjadi kompos. Sampah-sampah anorganik dari rumah tangga dikumpulkan ke bank sampah atau para pemulung sampah perumahan.
Untuk  pembinaan  dan  pelatihan  biopori  kepada  masyarakat,  DLHKP  melaksanakan pelatihan secara intensif kepada masyarakat. Mekanisme sosialisasi pembangunan biopori juga  memiliki  keterkaitan  dengan  UPT  lain  seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang Kota Kediri) dan juga Satuan Polisi Pamong
Praja  (Satpol  PP).  Sosialisasi  dibagi  menjadi  beberapa  cluster  berdasarkan  kelurahan. Sosialisasi pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan DLHKP biasaya dengan mengundang perwakilan RT, dan kader-kader bank sampah yang jumlahnya bisa mencapai 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) orang.  Dengan adanya pandemi covid-19, sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLHKP pada tahun 2021 dibatasi menjadi 20 (dua puluh) orang per 1 RT dan pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sosialisasi sama  sekali  tidak  dilaksanakan  oleh  DLHKP  karena  pembatasan  yang  begitu  ketat  dari pemerintah.  Setelah  sosialisasi  dan  pelaksanaan  pengelolaan  sampah,  dilakukan  evaluasi mengenai  apakah  masyarakat  sudah  memilah  sampah  organik  dan  anorganik  sebelum sampah dikirim ke TPA.
Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan biopori oleh  DLHKP  didukung  anggaran  yang  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan biopori yaitu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun  mekanisme  penggunaan  anggaran  untuk  kegiatan  peningkatan  peran  serta masyarakat  yaitu  dialokasikan  untuk  para  kader  bank  sampah;  tim  sosialisasi  terkait biopori, bank sampah, pembuatan pupuk cair dari biopori dari DLHKP; pengadaaan biopori; rapat  rutin  dengan  kelurahan  dan  kader  bank  sampah.  Sejalan  dengan  variabel  sistem dalam  politik  pembangunan  menurut  Warjio  (2016)  bahwa  sistem  disesuaikan  dengan masalah yang dihadapi dan sumber daya aparatur; demikian juga DLHKP Kota Kediri yang membentuk tim sosialisasi terkait biopori, bank sampah dan pembuatan pupuk cair dengan jumlah 12 (dua belas) orang dari Seksi Pemanfaatan Sampah DLHKP. Selain anggaran untuk melakukan sosialisasi, sebelum tahun 2021 tim sosialisasi dari Seksi Pemanfaatan Sampah DLHKP mendapat honor tambahan yaitu Rp. 150.000,- per orang tiap kegiatan. Pada tahun 2021,  honor  tambahan  dihapuskan  dan  diganti  dengan  Tunjangan  Penghasilan  Pegawai (TPP).
2) Mekanisme Pemeliharaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Permasalahan lingkungan di Kota Kediri juga berkaitan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup mencakup udara, air, dan tutupan lahan (termasuk Ruang Terbuka Hijau). Untuk mekanisme pemeliharaan Indeks Kualitas Udara (IKU), sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) bahwa  setiap  tahun  harus  ada  pemeriksaan  kualitas  udara.  Lokasi  pemantauan  ISPU minimal  di  4  (empat)  titik  Kota  Kediri  sejak  tahun  2016,  seperti  di  alun-alun  yang merupakan  pusat  kota,  terminal,  daerah  industri  maupun  di  perumahan.  Hasil  IKU  Kota Kediri  yaitu  90.76  pada  tahun  2020.    Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  data  bahwa Tingkat  Polusi  Udara  di  Kota  Kediri  ma suk  kategori  “Baik”  dengan  Indeks Kualitas Udar a atau Air Quality Indeks (AQI) sebesar 34 (tiga puluh empat) pada 29 Desember 2021.  AQI berkisar memiliki skala 0-500. Jika nilai AQI semakin tinggi, maka makin pekat pula polusi udara dan bahaya udara yang dihirup makluk hidup. Adapun skala AQI terdiri dari: 1) 0-50 (hijau/baik); 2) 51-100 (kuning/lumayan); 3) 101-500 (jingga/tidak sehat untuk kelompok sensitif); 4) 501-200 (merah/tidak sehat); 4) 201-300 (ungu/sangat tidak sehat); 5) 301 ke atas  (merah  marun/beracun).    Skala  AQI  sebesar  90  maupun  34  pada  Kota  Kediri menunjukkan bahwa IKU Kota Kediri masih kategori baik maupun lumayan.
Kualitas udara yang masih tergolong bersih tersebut, menurut DLHKP merupakan dampak dari pemeliharaan tanam-tamanan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun tanam-tanaman di pinggir jalan raya Kota Kediri, yaitu luas RTH Kota Kediri sebesar 524,32 Ha atau 8,52% dari  luas  wilayah.  Mekanisme  pembangunan  RTH  Kota  Kediri  juga  terkait  dengan  pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dana bantuan seperti dari BNI dan PT.Gudang Garam. Hal tersebut ditandai dengan logo bank maupun perusahan tersebut pada  RTH  di  Kota  Kediri.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  logo  bank  maupun  perusahan tersebut pada RTH di Kota Kediri. Adapun fasilitas yang disediakan di RTH seperti tempat duduk dan lampu-lampu hias penerangan dan mempercantik taman pada malam hari.
Untuk  mekanisme  pemeliharaan  kualitas  air,  DLHKP  mengambil  sampel  air  pada  sungai- sungai yang mengalir di Kota Kediri, misalnya Sungai Brantas. Sampel air dari sungai-sungai yang  mengalir  di  Kota  Kediri  kemudian  dikirim  ke  laboratorium  Mitra  Lab  Buana  di Surabaya.  Sejalan  dengan  variabel  sistem  dalam  politik  pembangunan  menurut  Warjio (2016)  bahwa  sistem  disesuaikan  dengan  masalah  yang  dihadapi  dan  sumber  daya aparatur; demikian juga DLHKP yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari 10  (sepuluh)  orang  personil  untuk  mengawasi  perilaku  masyarakat  yang  membuang sampah ke sungai.
Cakupan  udara,  air  dan  tutupan  lahan  dalam  indeks  kualitas  lingkungan  juga  tidak  dapat dipisahkan dari limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Menurut DLHKP Kota Kediri, tidak semua pelaku usaha kegiatan kota tersebut menghasilkan limbah B3. Mekanisme yang dilakukan DLHKP memantau limbah B3 yaitu dengan melakukan koordinasi kepada setiap pelaku  usaha;  alih  informasi  dengan  setiap  pelaku  usaha;  dan  pembinaan  kepada  pelaku- pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Ada 125 pelaku usaha kegiatan di Kota Kediri yang berpotensi menghasilkan limbah B3, yaitu terdiri dari pabrik gula, pabrik skincare,  rumah  sakit,  puskesmas,  bengkel.  Adapun  penetapan  kegiatan  usaha  yang berpotensi Bahan Beracun dan Berbahaya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 dengan pasal dan lampiran yang tercantum di dalamnya. Mekanisme pembinaan  dan  pengawasan  limbah  B3  dilakukan  oleh  DLHKP  Kota  Kediri  dan  dibantu dengan aparat penegak hukum.
3) Mekanisme  Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  terkait  Pemeliharaan  Lingkungan  dan Peningkatan Keaktifan Bank Sampah
Upaya  dalam  mengubah  perilaku  masyarakat  agar  dapat  memilah  sampah  organik  dan sampah anorganik merupakan masalah yang sulit di Kota Kediri. Contohnya di Kelurahan Setono  Genong  yang  merupakan  kelurahan  percontohan  untuk  biopori  sejak  tahun  2019. Partisipasi masyarakat sangat tinggi ketika sosialisasi pembangunan biopori yang dilakukan oleh DLHKP walau sosialisasi dilaksanakan pada malam hari. DLHKP memasangan kurang lebih  550  lubang  biopori  pada kelurahan tersebut.  Namun  ketika  pelaksanaan,  partisipasi masyarakat  kurang  maksimal  karena  sulit  mengubah  perilaku  masyarakat  agar  mau memilah  sampah  organik  dan  anorganik  terlebih  dahulu.  Pada  praktiknya,  kegiatan tersebut  hanya  berlangsung  beberapa  bulan  dan  tidak  berkelanjutan.  Pada  akhir  2019, DLHKP  Kota  Kediri  melakukan  evaluasi  dan  hasilnya  ada  perubahan  terkait  pengurangan sampah  dan  pemanfaatan  sampah  di  Kelurahan  Setono  Gedong,  namun  tidak  signifikan. Lalu DLHKP kembali menargetkan intensitas sosialisasi hingga ke RT/RW Kelurahan Setono Gedong.  Pada  2020  terjadi  pandemi  corona  virus  diseases-19,  intensitas  sosialisasi  yang dilakukan DLHKP pada tahun 2021 pun berkurang.
Demikian juga dengan bank sampah di Kota Kediri, kurang lebih ada 330 bank sampah tapi hanya beberapa bank sampah yang aktif yaitu hanya 10% (sepuluh persen). Padahal bank sampah  harus  memberi  laporan  neraca  bank  sampah  mengenai  jumlah  sampah  yang dikelola,  jumlah  sampah  yang  dibuat  kompos,  jumlah  sampah  kering  yang  dijual.  Namun demikian, masih ada bank sampah yang aktif mendukung program Smart Environment Kota Kediri,  dua  diantaranya  adalah  Bank  Sampah  Hijau  Daun  di  Kelurahan  Bujel  dan  Bank Sampah  Sriwilis  di  Kelurahan  Pojok.  Untuk  meningkatkan  keaktifan  bank  sampah, Pemerintah  Kota  Kediri  melalui  DLHKP  membuat  suatu  mekanisme  yaitu  pemberian insentif kepada bank sampah yang aktif dimana dana untuk insentif tersebut diambil dari APBD.
Untuk  mekanisme  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terkait  pemeliharaan  lingkungan, DLHKP melibatkan Komunitas Lingkungan Reuse, Reduce, Recycle (KoLing 3R) dan Forum Komunitas Hidup (FKH). KoLing 3R dilibatkan untuk kegiatan seperti pada World Clean-Up Day atau  Hari  Bebas  Sampah  tiap  bulan  September  di  Kota  Kediri,  dimana  komunitas  ini ikut membantu DLHKP dalam menyapu kota dan membersihkan kota secara sukarela. FKH berperan dalam membuat pembibitan untuk menanam tanaman pada sumber air.
Mekanisme  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurangi  sampah  dan memanfaatkan  sampah  juga  dilakukan  melalui  Program  Pemberdayaan    Masyarakat (Prodamas)  Plus  tahun  2019  s/d  2024  di  Kota  Kediri,  dimana  program  ini  masuk  dalam anggaran  belanja  daerah  Kota  Kediri.  Prodamas  Plus  untuk  perawatan  infrastruktur,  dan difokuskan  pada  pemberdayaan  masyarakat.  Penyelenggaraan  Prodamas  Plus  langsung terpusat  pada  Bidang  Pemerintahan,  Pembangunan  Manusia,  Perekonomian  dan Infrastruktur  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan  Pengembangan (Bappedalitbang)  Kota  Kediri.  Selanjutnya  Prodamas  Plus  diturunkan  kepada  masing- masing kelurahan sebagai koordinator untuk pelaksaan program. Masing-masing kelurahan menurunkan Prodamas Plus kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada masing-masing kelurahan  atau  RT  di  Kelurahan  Setonogedong.  Pengawasan  Prodamas  Plus  adalah inspektorat Pemerintah Kota Kediri.
Ideologi dalam Pembangunan Smart Environmet oleh DLHKP Kota Kediri Sebagaimana  ideologi  dalam  paradigma  politik  pembangunan  menurut  Warjio  (2016), semangat  dan  cita-cita  yang  menggerakkan  Pemerintah  Kota  Kediri  untuk  mencapai  tujuan pembangunan smart  environment dapat  dilihat  dari  harapan  aktor  ini  terkait  pengelolaan sampah  pada  sumbernya  yaitu  agar  sampah  yang  dikirim  ke  TPA  berkurang.  Hal  ini  sesuai dengan  kebijakan  Renstrada  Kota  Kediri,  yaitu  pengurangan  sampah  20%  dan  penanganan sampah.  Dengan  penyediaan  bank  sampah  dan  biopori  untuk  pengelolaan  sampah  pada sumbernya, DLHKP Kota Kediri berharap agar 140 ton sampah yang dihasilkan Kota Kediri bisa berkurang  20%.  Selain  pengelolaan  sampah  pada  sumbernya,  DLHKP  Kota  Kediri  juga menargetkan agar masing-masing kelurahan memiliki satu RTH untuk penambahan taman dan hal tersebut sesuai dengan visi misi Kota Kediri. Taman-taman besar yang sebelumnya telah ada juga diperbaiki agar Kota Kediri menjadi kota layak huni. Walikota menganggarkan setiap tahun Kota Kediri menambah RTH di Kota Kediri.

## Intervensi Asing dalam Pembangunan Smart Environment oleh DLHKP Kota Kediri
Pembangunan  smart  environment  Kota  Kediri  juga  menjadi  sorotan  pegiat  lingkungan maupun  lembaga  riset  yang  tidak  terlibat  langsung  dengan  Pemerintah  Kota  Kediri  dalam pembangunan.  Yayasan  Pengembangan  Biosains  dan  Bioteknologi  (YPBB)  Bandung  dan Ecological  Observation  and  Wetlands  Conservation  (ECOTON)  Surayabaya  juga  berkoordinasi dengan  DLHKP  Kota  Kediri  melalui  webinar,  dimana  Seksi  Pemanfaatan  Sampah  dan Pengelolaan Limbah B3 memberi informasi mengenai masalah dan kendala dalam pemanfaatan sampah  di  Kota  Kediri.  ECOTON  menaruh  kepedulian  terhadap  masalah  dan  kendala  dalam pemanfaatan sampah dengan datang langsung ke DLHKP Kota Kediri untuk menawarkan solusi- solusi.  ECOTON  diharapkan  dapat  mendampingi  DLHKP  Kota  Kediri  dalam  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sampah  secara  intens  dengan knowledge dan personil yang dimiliki oleh ECOTON. DLHKP kemudian berencana bekerja sama dengan  ECOTON  untuk  pelaksanaan  program  pemanfaatan  sampah  dan  menuju  Zero  Waste Kota  Kediri.  Selain  organisasi  dan  yayasan  konservasi  lingkungan,  DLHKP  juga  mengajak mahasiswa  Institut  Ilmu  Kesehatan  (IIK)  Bhakti  Wiyata  Kota  Kediri  yang  magang  di  dinas tersebut  untuk  melakukan  survey  perilaku  masyarakat.  Survey  perilaku  masyarakat  ini  juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah.
ECOTON, YPBB Bandung dan mahasiswa magang IKK Bhakti Wiyata bukan merupakan aktor  yang  terlibat  langsung  dalam  pembangunan smart  environment karena  keterlibatan mereka  tidak  diikat  dengan  perjanjian  dan  ketiga  aktor  tersebut  bukanlah  aktor  binaan Pemerintah Kota Kediri dan DLHKP Kota Kediri. Namun keterlibatan ketiga aktor tesebut dalam koordinasi  dan  membantu  kegiatan  DLHKP  Kota  Kediri  merupakan  bukti  kepedulian  dan dukungan mereka terhadap pembangunan smart environment. Hal ini sejalan  dengan variabel intervensi asing dalam paradigma politik pembangunan menurut Warjio (2016).

## Pihak Swasta dalam Pembangunan Smart Environment Kota Kediri
Kajian ini memetakan “ aktor politik pembangunan ” dari pihak swasta yaitu perusahaan Gudang  Garam,  BUMN  seperti  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  dan  pelaku-pelaku  usaha  (pabrik gula, pabrik skin care maupun bengkel) di Kota Kediri. Sejalan dengan pendapat Warjio (2016) bahwa  pihak  swasta  mampu  menjalin  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dengan  para birokrat terkait program pembangunan smart environment . Pihak  swasta  mendapatkan  perizinan  dari  pemerintah  untuk  membangun  perusahaan, pabrik maupun bengkel. Dengan perizinan dari pemerintah, pihak swasta memiliki “ kekuasaan ” dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  dapat  dilihat  dari  peran  pihak  swasta.  Ada  4  peran utama  swasta dlm  pembangunan  yg  membuat  mereka  memiliki  kedudukan  strategis  menurut Beik & Arsiyanti: 1) Development agent yatu pihak swasta diharapkan terlibat dalam berbagai sektor pembangunan, yg bergerak di sektor “halal” & tidak menyalahi aturan ; 2) Prime Mover of Development (penggerak  utama  pembangunan)  yaitu  pihak  swasta  mampu  menggerakkan pembangunan  melalui  penyediaan  lapangan  pekerjaan;  3) Innovator  and  technological development yaitu pihak swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis &  pengembangan  teknologi  melalui  kreativitas.  Kemudian  diharapkan  mampu  mendorong pembangunan dgn menciptakan output produk yg lebih efisien & efektif; dan 4) Partner sektor publik  dlm  menyediakan  jasa  dan  layanan  kpd  masyarakat,  di  samping  pelayanan  yg  sudah dilakukan oleh pemerintah.
Kontruksi pihak swasta dalam pembangunan smart environment di Kota Kediri misalnya koordinasi;  tukar  informasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku-pelaku  industri  yang  berpotensi menghasilkan limbah B3 kepada DLHKP Kota Kediri. Hal ini sejalan dengan konstruksi swasta menurut  Warjio  (2016)  yaitu  informasi  terlibatan  swasta  dalam  pembangunan;  pemberian informasi;  komitmen  swasta  dalam  pembangunan  dan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada pelaku-pelaku industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Kewajiban pelaku-pelaku  industri  dalam  berkoordinasi  dan  tukar  informasi  kepada  DLHKP  Kota  Kediri merupakan “ sistem ” dalam  paradigma  politik  pembangunan.  Pembangunan  RTH  Kota  Kediri yang mendapat bantuan dana dari Gudang Garam dan BNI merupakan bagian dari kredibilitas dalam  konstruksi  swasta  yaitu  komitmen  yang  dijalankan  Pemerintah  Kota  Kediri  terhadap swasta dalam pembangunan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.
Untuk “ ideologi ” yaitu  berupa  semangat  yang  mendorong  pihak  swasta  dalam melaksanakan  pembangunan  bersama  Pemerintah  Kota  Kediri  adalah  untuk  mendapat pengakuan dari pemerintah dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya keberadaan logo BNI  yang  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyakat  terhadap  bank  tersebut  dan  dapat meningkatkan jumlah nasalah bank tersebut. Demikian juga dengan keberdaan logo PT.Gudang Garam pada RTH Kota Kediri yang dapat meningkatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat terkait sumbangsi perusahaan terhadap pembangunan di kota tersebut.
Untuk  varibel “ intervensi  asing ” pada  pihak  swasta  dalam  pembangunan smart environment ,  penulis  belum  dapat  menjelaskan  secara  spesifik  mengenai  aktor  luar  yang mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan smart environment . Namun secara umum,  aktor  luar  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  pembangunan smart  environment dan mendukung  kegiatan  usaha  pihak  swasta  yaitu  pemilik  modal  atau  investor  yang  ada  pada masing-masing pihak swasta di Kota Kediri.
Masyarakat Sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam Pembangunan

## SmartvEnvironment Kota Kediri
Kajian ini memetakan Yayasan Hijau Daun sebagai “ aktor politik pembangunan ” dari lembaga swadaya  masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  pembangunan smart environment .  Yayasan Hijau  Daun  sering  dilibatkan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  masyarakat  dan  sekolah- sekolah di Kota Kediri terkait daur ulang sampah, dan bank sampah. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat tersebut bersinergi dengan DLHKP Kota Kediri. Sebagaimana variabel “ kekuasaan ” dalam  politik  pembangunan  menurut  Warjio  (2016)  bahwa  kekuasaan masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat dapat diperoleh melalui kerja sama dan
kemitraan  Yayasan  Hijau  Daun  dalam  program  DLHKP  Kota  Kediri.  Yayasan  Hijau  Daun  juga dilibatkan dalam program yang diselenggarakan Pemkot Kediri yaitu pada event-event bertema lingkungan seperti  Hari Bumi, kegiatan bimbingan teknik, kegiatan susur sungai, dan kegiatan konservasi hutan sekitar Gunung Klotok.
Yayasan Hijau daun terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu: unit kerja sekolah (Sekolah Alam),  unit  kerja  bank  sampah  (Bank  Sampah  Hijau  Daun),  unit  kerja  konservasi,  unit  kerja industri  kerja  industri  kreatif  dari  pengelolaan  bank  sampah  (melalui  daur  ulang)  dan  unit pemasaran  hasil  pengelolaan  sampah.  Pemilik  yayasan  Hijau  Daun,  yaitu  Endang  Pertiwi  juga memiliki Komunitas Kediri Ben Resik (KBR) Kota Kediri. Setiap personil yayasan Bank Sampah bisa bertugas pada unit kerja yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kapasitas personil. Pembagian  tugas  pada  masing-masing  unit  kerja  dan  komunitas  KBR  yang  didirikan  oleh Yayasan  Hijau  Daun  merupakan  variabel “ sistem ” atau  sesuai  politik  pembangunan  menurut Warjio (2016) dan sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Salah satu masalah yang dialami  Yayasan  Hijau  Daun  dalam  mewujudkan smart  environment adalah  kesadaran masyarakat yang masih minim dalam pengelolaan sampah, baik itu pemilahan sampah maupun kebiasaan membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Selain itu, ada beberapa kelurahan yang  lebih  memprioritaskan  kegiatan  lain  dibandingkan  pemeliharaan  lingkungan,  sehingga keinginan  Bank  Sampah  Hijau  Daun  untuk  bersinergi  dengan  kelurahan  dalam  pengelolaan sampah  tidak  mendapat  “gayung  bersambut.” Sistem  pada  Yayasan  Hijau  Daun  disesuaikan untuk mengatasi masalah tersebut diatas. Berikut ini merupakan mekanisme kerja pada masing- masing unit kerja dan Komunitas KBR dibawah naungan Yayasan Hijau Daun:
1) Unit Kerja Sekolah (Sekolah Alam)
Peserta  didik  di  Sekolah  Alam  Yayasan  Hijau  Daun  dapat  menggunakan  sampah  untuk pembiayaan sekolah. Sekolah Alam ini terdiri dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAU).    Peserta  didik  diberi  pemahaman  mengenai bagaimana  menyikapi  alam  dan  lingkungan,  misalnya  menjelaskan  mengapa  suhu  bumi semakin meningkat dan menyebabkan panas; memberi pemahaman agar anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan; memelihara tanaman dengan tidak mengambil ranting atau dedaunan untuk hal yang tidak penting; memberi pemahaman mengenai cara berperilaku dan  berdampingan  dengan  hewan;  dan  mengajarkan  pemilihan  sampah  organik  dan anorganik.
Yayasan Hijau Daun juga rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah- sekolah agar dapat ikut serta dalam program pengelolaan sampah melalui daur ulang, dan bank  sampah.  Pembinaan  dan  pendampingan  dilaksanakan  berdasarkan  permintaan  dari sekolah-sekolah  yang  disampaikan  melalui  surat  undangan  kepada  Yayasan  Hijau  Daun. Selain  untuk  transfer  ilmu  pengetahuan  mengenai  daur  ulang  sampah,  pendampingan kepada masyarakat dan sekolah juga menjadi cara untuk memasarkan produk-produk daur ulang  sampah.  Namun  pada  masa  pandemi  covid-19,  kegiatan  pembinaan  dan pendampingan  kepada  masyarakat  dan  sekolah-sekolah  terkait  pengelolaan  sampah menjadi  dibatasi.  Pembinaan  dan  pendampingan  kepada  masyarakat  terkait  pengelolaan sampah tidak dilaksanakan pada tahun 2021 sebab kegiatan ini terakhir dilaksanakan pada Maret 2020.
2) Unit Kerja Bank Sampah Hijau Daun
Bank sampah ini menjadi fokus kajian penulis karena berdasarkan penuturan DLHKP Kota Kediri bahwa bank sampah adalah salah satu bank sampah yang paling aktif. Bank Sampah ini berlokasi di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Bank Sampah Hijau Daun berdiri  sejak  tahun  2012,  pendirian  bank  sampah  ini  diawali  dengan  pendirian  Sekolah Alam pada tahun 2011. Jumlah personil pada Bank Sampah Hijau Dauh yaitu 7 (tujuh) orang pengurus.
Nasabah  Bank  Sampah  Hijau  Daun  mengelola  sampah  mulai  dari  memilah  sampah, menimbang  sampah,  mencacah  sampah,  pembukuan  sampah  dan  administrasi  bank sampah hingga menjual sampah. Bank sampah menawarkan keuntungan berupa dana yang didapatkan  masyarakat  ketika  menukarkan  sampahnya  ke  bank  sampah,  masyarakat
diharapkan  memilah  sampah  organik  dan  anorganik  sebelum  menukarkannya  ke  bank sampah. Bank sampah seperti Hijau Daun memberikan dana yang lebih tinggi untuk sampah yang telah dipisah (organik dan anorganik) oleh masyarakat. Jika sampah ditukarkan tanpa pemilihan, Bank Sampah Hijau Daun memberikan dana sebesar Rp.1000,- s/d Rp.1.500,- per kilogram.  Jika  sampah  dipilah  terlebih  dahulu,  misalnya  sampah  anorganik  seperti berbahan aluminium foil dihargai sebesar Rp.8000,- per kilogram.
Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  Bank  Sampah  Hijau  Daun  untuk  mewujudkan  smart environmet  yaitu:  alat  pengomposan  sederhana,  bank  sampah  dan  biopori.  Bank  Sampah Hijau  Daun  memiliki  6  (enam)  komposer;  memiliki  beberapa  biopori  yang  diberikan  oleh pemerintah  kota  dan  ada  beberapa  biopori  yang  disediakan  oleh  pemiliki  bank  sampah karena  mereka  memiliki  lahan  yang  luas;  mendapatkan  bantuan  mesin  pencacah  sampah dari  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2014  dan  dari  Pemerintah  Kota  Kediri pada  tahun  2016;  bak  sampah  sejumlah  15  (lima  belas)  dimana  6  (enam)  diantaranya merupakan  bantuan  dari  Pemerintah  Kota  Kediri.  Namun  mesin  pencacah  sampah  jarang digunakan  karena  besarnya  biaya  operasional  pada  pemakaian  mesin  pencacah  sampah, khususnya  listrik  dan  bahan  bakar  solar.  Besarnya  biaya  operasional  pemakaian  mesin pencacah  sampah  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  yang  didapat  oleh  bank  sampah. Bank Sampah Hijau Daun akhirnya menggunakan cara manual untuk mencacah sampah. Seluruh  bank  sampah  Kota  Kediri  mendapatkan  insentif  dari  Pemerintah  Kota  Kediri. Terdapat 120-an bank sampah di Kota Kediri. Namun sejak masa pandemi Covid-19, hanya beberapa  bank  sampah  yang  aktif  dalam  mengelola  sampah.  Sebelum  pandemi  Covid-19, setiap bank sampah mendapat insentif sebesar Rp. 8000,- per bulan.  Pada masa pandemi covid-19, Bank Sampah Hijau Daun belum mendapatkan insentif dari pemerintah kota. Hal tersebut juga diakui oleh DLHKP Kota Kediri, bahwa sebelum pandemi covid-19 pengurus bank  sampah  belum  diberikan  insentif  selama  pandemi  karena  ada  refokusing  anggaran. Namun  bank  sampah  memaklumi  hal  tersebut  pada  masa  pandemi  karena  adanya refokusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
Menurut Bank Sampah Hijau Daun ada banyak kelurahan dan RT/RW di Kota Kediri yang mau  terlibat  aktif  bersama  bank  sampah  untuk  pemeliharaan  lingkungan.  Bank  Sampah Hijau  Daun  juga  memiliki  mitra  yaitu  toko  kelontong  di  Kelurahan  Bujel  Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Toko kelongtong tersebut juga disebut dengan kios sampah. Di toko kelontong  tersebut,  masyarakat  dapat  menukarkan  sampahnya  dengan  barang-barang kebutuhan  pokok  seperti  beras,  gula,  dan  minyak  goreng.  Bank  Sampah  Hijau  Daun memberikan modal kepada toko kelontong tersebut untuk penukaran sampah-sampah dari masyarakat.
Bank  Sampah  Hijau  Daun  memiliki  300-an  nasabah  bank  sampah,  yang  terdiri  dari  dari dinas-dinas  pemerintahan  di  Kota  Kediri,  toko-toko,  wali  murid,  masyarakat  sekitar, beberapa sekolah dan bank sampah binaan. Bank Hijau Daun telah merintis 2 (dua) bank sampah binaan di Kota Kediri. Untuk nasabah dari sekolah-sekolah, sampah bisa ditukarkan untuk  membayar  Surat  Persetujuan  Pembayaran  (SPP)  sekolah  atau  membayar  kegiatan selama setahun.  Caranya  yaitu  setiap  murid  membawa  sampah  dari  rumah  untuk  dibawa dan  ditimbang  di  sekolah,  kemudian  dicatatan  dalam  tabungan  bank  sampah  dan  dapat ditukar dengan pembayaran SPP.
Pada  masa  pandemi  covid-19,  Bank  Sampah  Hijau  Daun  ini  membatasi  jumlah  anggota maupun masyarakat yang menabung sampah ke bank sampah ini, yaitu dalam sehari hanya 2 s/d 3 anggota bank sampah yang menabung sampah. Hal ini karena Kelurahan Bujel yang merupakan  lokasi  bank  sampah  ini  berada  merupakan  wilayah  zona  merah  penyebaran covid-19. Masyarakat juga membatasi diri untuk keluar sampah. Ketika Bank Sampah Hijau Daun  menerima  sampah  dari  masyarakat,  sampah  disemprot  desinfektan  terlebih  dahulu dan dijemur selama 3 hari sebelum dikelola. Pada masa pandemi covid-19, bank sampah ini juga masih menerima kertas bekas dari dinas-dinas pemerintahan di Kota Kediri.

## 3) Unit Kerja Industri Kerja Kreatif
Unit bertugas mengelola sampah dengan mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan tangan.  Untuk  pengelolaan  sampah  menjadi  barang  kerajinan  tangan,  misalnya  sampah kemasan minyak goreng, kemasan sabun cair, kemasaan sachet kopi yang tidak laku dijual. Sampah-sampah kemasan tersebut diolah menjadi tas, tikar, sandal dan taplak meja. Untuk pemasaran  produk  daur  ulang  sampah,  yayasan  Hijau  Daun  belum  menggunakan pemasaran secara online. Pemasaran produk daur ulang sampah hanya dilakukan di Kota Kediri,  misalnya  pegiat  sampah  yang  membagi-bagikan  tas  hasil  daur  ulang  sampah (sampah cup plastik) pada saat event seperti Hari Bumi setiap 22 April. Selain itu juga ada pesanan produk daur ulang sampah dari Kota Surabaya dan Kota Malang.
4) Unit Kerja Konservasi
Unit ini bertugas di hutan untuk penanaman pohon mahoni pada musim hujan. Pemilihan pohon mahomi untuk konservasi adalah karena daya tangkap airnya yang baik. Pemilihan pohon untuk konservasi ini melibatkan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI) yang memberikan informasi mengenai Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL) dan tanaman endemik  di  hutan  konservasi,  sehingga  Yayasan  Hijau  Daun  harus  mengikuti  arahan  dari PERHUTANI.
5) Komunitas Kediri Ben Resik (KBR)
Komunitas ini didirikan oleh Yayasan Hijau Daun untuk mengelola sampah ilegal di pinggir jalan  maupun  di  sekitar  aliran  sungai,  dimana  pada  musim  kemarau  komunitas  KBR melakukan kegiatan susur sungai. Kegiatan susur sungai ini masih rutin dilaksanakan oleh Yayasan  Hijau  Daun  walau  pada  masa  pandemi  covid-19.  Yayasan  Hijau  Daun  bersama Komunitas  KBR  menyusuri  sungai  dan  membersihkan  area  sekitar  aliran  sungai  dan melaksakan  edukasi  terkait  kebersihan  sungai  kepada  masyarakat.    Selain  itu,  Komunitas KBR  juga  fokus  pada  konservasi  air  yaitu  memberi  edukasi  ke  sekolah  dan  kepada masyarakat bagaimana cara konservasi air hujan melalui biopori, sumur resapan.
Menurut  Warjio  (2016),  lembaga  swadaya  masyarakat  sebagai  aktor  politik pembangunan  dengan  memiliki  banyak  program  serta  memiliki  relasi  dengan  masyarakat; demikian  pula  program  maupun  kegiatan  Yayasan  Hijau  Daun  yang  benyak  relasi  dengan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Yayasan Hijau Daun melibatkan masyarakat, misalnya  kegiatan  pembersihan  di  sekitar  aliran  sungai.  Sebelum  melaksanakan  kegiatan pembersihan di sekitar aliran sungai, Yayasan Hijau Daun melakukan mekanisme berupa survei area; mapping area; survei data dusun, RT, dan RW.  Jika data-data sudah lengkap, maka Hijau Daun  berkoordinasi  dengan  seluruh  anggota  Yayasan  Hijau  Daun  lalu  berkoordinasi  dengan kepala  dusun,  ketua  RT/RW  untuk  menyampaikan  kondisi  sekitar  aliran  sungai  di  wilayah tersebut.  Saat  berkoordinasi  dengan  kepala  dusun maupun  ketua  RT/RW, Bank  Sampah  Hijau Daun  menawarkan  keterlibatan  mereka  dalam  sosialisasi  tentang  sampah  kepada  masyarakat sekaligus menawarkan keterlibatan mereka sebagai relawan untuk membersihkan area sekitar aliran sungai dengan syarat bahwa seluruh masyarakat ikut terlibat. Selanjutnya Yayasan Hijau Daun  melaksanakan  aksi  dan  eksekusi  dengan  mengajak  masyarakat  turun  ke  sungai  untuk memungut sampah dan membersihkan area sekitar aliran sungai.  Setelah sampah dari sungai dikumpulkan,  Bank  Sampah  Hijau  Daun  juga  memberikan  solusi  terkait  sampah  kepada masyarakat  yaitu  ketersediaan  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Reuse,  Reduce,  dan  Recycle  (TPS 3R);  pemilahan  sampah;  pemberian  informasi  terkait  keberadaan  bank  sampah  dan  kios sampah; dan pelatihan daur ulang sampah menjadi bunga, vas bunga maupun tempat minuman. Untuk solusi terkait TPS 3R, bank sampah ini harus berkoordinasi dengan DLHKP Kota Kediri.
Untuk  sampah  seperti  popok  bayi  yang  tergolong  sampah  B3,  Yayasan  Hijau  Daun bersinergi dengan DLHKP dalam memungut sampah popok bayi di sekitar aliran sungai. Bank Sampah Hijau Daun memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak panjang  penggunaan  popok  pada  bayi,  seperti  biaya  pembelian  popok;  penggunaan  popok berbahan  kain  (bisa  dicuci  ulang)  dan  toilet  training  kepada  bayi  dan  anak;  juga  masalah kesehatan kulit seperti ruam-ruam.
Selanjutnya  variabel “ ideologi ” sebagaimana  politik  pembangunan  menurut  Warjio (2016).  Alasan  Yayasan  Hijau  Daun  terlibat  dalam  program smart  environment ,  yaitu  Endang sebagai  pendiri  yayasan  telah  lama  fokus  dan  terlibat  dalam  upaya  pemeliharaan  lingkungan bahkan  sebelum  program Smart  Environment ada.  Selain  itu,  ia  sebagai  warga  Kota  Kediri memang harus mampu bersinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan Yayasan  Hijau  Daun  dalam  program-program  pemeliharaan  lingkungan  yang  diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri, tidak diikat dengan perjanjian maupun Memorandum of Understanding (MoU). Yayasan Hijau Daun berharap agar program ini bisa mengatasi sampah-sampah yang ada di  sekitar  aliran  sungai  dari  hulu  ke  hilir  dengan  edukasi  kepada  masyarakat  dan  juga melibatkan  Kabupaten  Kediri;  dan  mengatasi  Tempat  Pembuangan  Sampah  (TPS)  ilegal/liar yang  ada  di  pinggir  jalan.  Bank  Sampah  Hijau  Daun  berharap  agar  sungai  yang  mengalir  di Kelurahan Bujel, Kec.Mojoroto, Kota Kediri bersih dari sampah. Jika sungai bersih, bank sampah ini  berencana  untuk  menabur  ikan  di  sungai  agar  memelihara  ekosistem.  Bank  Sampah  Hijau Daun juga berharap ada edukasi dan sosialisasi kepada pemilik cafe-cafe dan pedagang kaki lima untuk  pengelolaan  sampah  secara  mandiri  dan  minimalisir  penggunaan  plastik.  Berdasarkan pengamatan  Bank  Sampah  Hijau  Daun,  ada  beberapa  cafe  dan  pedagang  kaki  lima  yang menggunakan  cangkir/cup  plastik  dan  kopi  kemasan  sachet.  Kopi  kemasan  sachet  ini menimbulkan  masalah  volume  penumpukan  sampah  karena  sampah  sachet  kopi  tidak  laku dijual.
Sejauh  ini  belum  ada  pihak  lain  yang  membantu  pendanaan  kegiatan  Yayasan  Hijau Daun, misalnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan Yayasan Hijau Daun adalah dari dana pribadi pengurus dan anggota yayasan. Dengan demikian,  penulis  tidak  menemukan  adanya “ intervensi  asing ” dalam  kegiatan  pembangunan smart environment yang dilaksanakan oleh Yayasan Hijau Daun sebagaimana variabel intervensi asing  menurut  Warjio  (2016).  Memang  untuk  kegiatan  yang  bersinergi  dengan  pemerintah melalui  DLHKP  Kota Kediri,  yayasan  ini  mengajukan  proposal  kepada  Pemerintah  Kota  Kediri agar mendapat bantuan dana. Misalnya, Yayasan Hijau Daun melaksanakan penanaman pohon pada  saat  peringatan  Hari  Bumi,  maka  bank  sampah  ini  mengajukan  proposal  kepada pemerintah  kota  melalui  DLHKP.  Pemberian  bantuan  dana  dari  pemerintah  kota  disesuaikan dengan  jumlah  peserta  yang  dilibatkan  oleh  Yayasan  Hijau  Daun  untuk  penanaman  pohon. Adapun  bantuan  dana  yang  diberikan  adalah  untuk  acara  seremonial,  konsumsi,  penyewaan soundsystem,  dan  terop.  Namun  aktor  pemberi  bantuan  dana  yaitu  Pemerintah  Kota  Kediri bukanlah aktor luar yang tidak terlibat secara langsung, melainkan aktor “dalam” yang t erlibat secara langsung pada pembangunan smart environment.

## Individu  dalam  Masyarakat  (Kelurahan  Setono  Gedong)  dalam  Pembangunan  Smart Environment Kota Kediri
Individu  sebagai  aktor  politik  pembangunan  menurut  Warjio,  sama  seperti  negara, swasta  maupun  LSM  yang  memiliki  mekanisme,  ciri  khas,  serta  ideologi  dalam  implementasi program  pembangunan.  Individu  tetap  tidak  berdiri  sendiri  sebab  setiap  individu  menjalin komunikasi dan berusaha saling mempengaruhi. Dengan demikian, individu pada saat tertentu mampu  bekerja  sama  dengan  negara,  swasta  maupun  LSM  berdasarkan  kepentingan  politik yang  dimiliki  individu  tersebut.  Untuk  punya  pengaruh  yang  besar  dalam  pembangunan, individu harus memiliki kuasa atau hegemoni yang besar pula untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya. Penelitian ini memetakan individu-individu di Kelurahan Setono Gedong sebagai “ aktor individu ” berdasarkan politik pembangunan menurut Warjio (2016). Konstruksi individu yaitu  dalam  pembangunan Smart  Environment didorong  oleh  Program  Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagaimana yang telah penulis  jelaskan  pada  subjudul  sebelumnya  bahwa  Prodamas  Plus  menjadi  salah  satu mekanisme  dalam  peningkatan  kesadaran  masyarakat  terkait  pemeliharaan  lingkungan. Pelaksanaan  Prodamas  (Program  Pemberdayaan  Masyarakat)  Plus  menurut  Lurah Setonogedong telah dilaksanakan melalui keberadaan kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana  program  tersebut.  Pelaksanaan  Prodamas  Plus  oleh  Pokmas  menunjukkan  adanya
“ kekuasaan ” yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Kediri  untuk  melaksanakan  program pembangunan  dan  hal  ini  sejalan  dengan  variabel  kekuasaan  dalam  politik  pembangunan menurut Warjio (2016).
Kelurahan  Setono  Gedong  terdiri  dari  5  (lima)  Rukun  Tetangga  (RT),  dan  memiliki  1 (satu) Pokmas pelaksana Prodamas Plus. Pihak Kelurahan Setono Gedong sebagai koordinator yang memberi arahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Prodamas Plus. Adapun peran Lurah Setono Gedong adalah memantau dan membantu pelaksanaan Prodamas Plus. Jika ada masalah terkait pelaksanaan Prodamas Plus, masalah tersebut menjadi tanggung jawab lurah. Demikian pula jika Prodamas Plus tidak terlaksana, maka masyarakat dapat menuntut program tersebut kepada lurah bukan kepada Pokmas pelaksana. Pada Kelurahan Setono Gedong, fokus kegiatan Prodamas Plus adalah untuk kelestarian lingkungan yaitu pembuatan biopori dan resapan air. Mekasisme  kegiatan  Prodamas  Plus  melalui  pembuatan  biopori  dan  resapan  air  di  Kelurahan Setono Gedong merupakan variabel “ sistem. ” Kelurahan Setono Gedong memiliki 9 (sembilan) resapan air dengan pipa ukuran besar yaitu diameter 4 dim dan dengan kedalaman 12 meter. Kelurahan ini juga memiliki kurang lebih 800 (delapan ratus) biopori atau kurang lebih 3 (tiga) sampai  6  (enam)  biopori  per  rumah  warga.  Pembangunan  resapan  air  bertujuan  untuk mencegah  banjir.  Untuk  pembangunan  biopori,  sebagaimana  yang  telah  penulis  jelaskan  pada subbab sebelumnya adalah untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kelurahan Setono  Gedong  telah  difasilitasi  dengan  komposter  oleh  Pemerintah  Kota  Kediri.  Komposter tersebut  diserahkan  kepada  ketua  Rukun  Tetangga  (RT).    Sama  seperti  biopori,  tujuan  dari pemberian  alat  komposter  berbentuk  tong  dari  Pemerintah  Kota  Kediri  adalah  agar  sampah dapat diolah menjadi pupuk kompos oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk Tanaman Obat Keluarga  (Toga)  atau  bunga.  Air  yang  dihasilkan  komposter  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai pupuk cair.
Kelurahan  Setono  Gedong  tidak  memiliki  RTH,  penghijauan  di  kelurahan  ini  hanya dilakukan pada area pemakaman. Warga di Kelurahan Setono Gedong memanfaatkan alun-alun kota sebagai alternatif RTH dan hutan Joyoboyo sebagai tempat untuk bersantai. Ketiadaan RTH menurut individu di Kelurahan Setono Gedong adalah karena luas lahan di kelurahan tersebut yang kurang memenuhi, dimana wilayah Kelurahan Setonogedong tergolong sempit. Mekanisme untuk  mencari  alternatif  ketersediaan  RTH  yang  dilakukan  oleh  individu  tersebut  adalah menghijaukan  lingkungan  dengan  menanami  tanaman-tanaman  yang  besar  pada  pot  dan ditempatkan  di  pekarangan  rumahnya.  Upaya  menghijaukan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh individu  tersebut  menunjukkan  konstruksi  individu  dalam  pembangunan.  Sebagaimana  yang menurut  Warjio  bahwa  individu  pada  saat  tertentu  mampu  bekerja  sama  dengan  pemerintah dalam pembangunan smart environment berdasarkan kepentingan politik yang dimiliki individu tersebut,  yaitu  tersedianya  RTH.  Kesadaran  warga  bahwa  RTH  adalah  hal  penting  dalam lingkungan  menjadi  roh  atau  semangat  yang  mendorong  warga  mencari  alternatif  dalam menciptakan RTH di pekarangan rumah. Hal ini sejalan dengan varibel “ ideologi ” dalam politik pembangunan Warjio (2016).
Hasil ini menunjukkan bahwa “ sistem ” dalam mewujudkan smart  environment melalui Pokma sebagai pelaksana Prodamas Plus kurang disesuaikan dengan permasalahan pengelolaan lingkungan  di  Kelurahan  Setono  Gedong.  Hal  tersebut  dilihat  dari  mekanisme  pengelolaan biopori,  pengelolaan  bank  sampah,  dan  pengelolaan  resapan  air  di  Kelurahan  Setono  Gedong. Jumlah  biopori  yang  banyak  dan  lengkap  di  kelurahan  tersebut  tidak  menjamin  pemanfaatan biopori dengan baik oleh warga di Kelurahan Setono Gedong. Ada beberapa warga yang tidak menggunakan  biopori  yang  telah  dibangun  di  kelurahan  tersebut  untuk  memilah  sampah  dan mengolah  kompos  dan  pupuk  cair.  Keberadaan  tong  komposter  pada  kelurahan  tersebut  juga tidak  digunakan  oleh  beberapa  warga.  Tong  komposter  malah  dijadikan  tempat  pembuangan sampah  tanpa  memilah  terlebih  dahulu.  Padahal  Pemerintah  Kota  Kediri  telah  memberikan sosialisasi  dan  pembinaan  terkait  pengelolaan  komposter,  namun  kesadaran  dan  komitmen warga  masih  sulit  diwujudkan.  Kelurahan  Setono  Gedong  juga  memiliki  bank  sampah  tapi beberapa warga masih enggan memilah sampah organik dan anorganik. Keaktifan masyarakat yang  kurang  dalam  pengelola  sampah  melalui  bank  sampah  juga  diakui  oleh  individu  di
Keluruhan Setono Gedong, menurutnya hal tersebut karena kesibukan warga dan masyarakat di wilayah  perkotaan  memiliki  rasa  kebersamaan  yang  lebih  minim  dari  pada  masyarakat  di wilayah pedesaan.
Ketidaksesuaian “ sistem ” dengan masalah yang dihadapai di Kelurahan Setono Gedong juga  disebabkan  mekanisme  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Kediri  melalui DLHKP.  Sosialisasi  program smart  environment di  Kelurahan  Setonogedong  telah  sekali dilakukan.  Minimnya  sosialisasi  program smart  environment adalah  karena  terhalang  PPKM pada masa pandemi covid-19. Sosialisasi smart environment disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan DKLH Kota Kediri. Akibatnya, keterlibatan setiap individu di Kelurahan Setono Gedong  dalam  program smart  environment masih  minim.  Keterlibatan  setiap  individu  dalam smart environment hanya dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh invidu-individu dalam Pokmas.  Mekanisme  sosialisasi  program smart  environment yang  minim  juga  menyebabkan program  ini  belum  dikenal  oleh  seluruh  individu  pada  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini menemukan individu-individu dari dari 3 (tiga) wilayah RT yang berbeda (2 warga RT01/RW02 dan 1 warga dari RT02/RW02), ketiganya tidak mengetahui adanya program smart environment . Harapan Lurah Setono Gedong untuk program Smart Environment adalah pembangunan terus  meningkat  melalui  Prodamas  Plus.    Prodamas  Plus  diberikan  dana  tiap  tahun.  Lurah Setono  Gedong  juga  mengharapkan  keterlibatan  generasi  muda  dalam  pembangunan  yaitu dengan  membantu  memberikan  usulan  kegiatan  pembangunan  sesuai  kebutuhan  masyarakat serta ikut mengatasi masalah pengelolaan lingkungan di kelurahan tersebut. Harapan-harapan tersebut menjadi roh yang menggerakkan pihak Kelurahan Setono Gedong dalam melaksanakan smart environment . Hal ini sejalan dengan variabel “ ideologi ” dalam politik pembangunan Warjio (2016). Keterlibatan lurah dalam pelaksanaan smart environment juga didasari oleh tugas yang diembankan  kepada  dirinya  sebagai  abdi  negara.  Penulis  tidak  menemukan “ intervensi  asing ” dalam  pembangunan smart  environment oleh  individu-individu  di  Kelurahan  Setono  Gedong, baik  itu  aktor  luar  yang  mengintervensi  Pokja  pelaksana  Prodamas  Plus,  maupun  aktor  luar yang mengintervensi warga Kelurahan Setono Gedong untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun smart environment .

## 4. Simpulan dan saran
Dari  penjelasan-penjelasan  analisis  aktor  pembangunan  dalam smart  environment di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  keempat  aktor  yang  terlibat  dalam  pembangunan smart environment Kota  Kediri  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Kepentingan  para  aktor berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh para aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang  mereka  inginkan;  juga  menunjukkan  komitmen  mereka  untuk  mewujudkan  smart environment yang berkelanjutan dan pembangunan yang bertanggung yang bertanggung jawab terhadap  lingkungan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  memberi  sumbangsi  bagi penelitian  Ilmu  Pemerintah  mengenai  aktor-aktor  dalam  pembangunan  dengan  menganalisis kepentingan  masing-masing  aktor  sehingga  mau  terlibat  dalam  pembangunan.  Penulis memberikan  saran  untuk  Pemerintah  Kota  Kediri  terkait  pembangunan smart  environment , yaitu perlu meningkatkan pengawasan terkait keberlangsungan pengelolaan bank sampah dan biopori. Pemberian sanksi bagi bank sampah yang tidak aktif juga perlu dilakukan. Penegakan Perwali  Kediri  terkait  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sampah  perlu  didukung  oleh  jumlah personil yang mumpuni dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi masyarakat melanggar aturan  tersebut.  Adapun  saran  penulis  kepada  peneliti  yang  hendak  fokus  pada  analisis  aktor politik  pembangunan  dalam smart  environment ,  yaitu  mengkaji  lebih  mendalam  mengenai konstruksi  pihak  swasta  (terdiri  dari  banyak  aktor,  termasuk  pelaku  industri)  yang  terlibat dalam pembangunan smart environment .

## Ucapan terima kasih
Terima  kasih  kepada  Badan  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (BPPM)  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik Universitas Brawijaya yang telah  mendukung dan mendanai hasil kajian ini, hingga dapat menghasilkan artikel karya ilmiah.

## Daftar Rujukan
Bungin, M. B. (2015). Penelitian Kualitatif . Prenada Media Group.
Das, S. K., & Cook, D. (2006). Designing smart environments: A paradigm based on learning and prediction. Mobile,  Wireless,  and  Sensor  Networks:  Technology,  Applications,  and  Future Directions , 337 – 357. https://doi.org/10.1002/0471755591.ch13
Faidati, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik Daerah , 3 (2), 16 – 27. https://doi.org/10.24905/jip.v3i2.1037 Hasibuan, A., & Krianto Sulaiman, O. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian  Masalah  Perkotaan  Kabupaten/Kota,  Di  Kota-Kota  Besar  Provinsi  Sumatera Utara. In Cetak) Buletin Utama Teknik ,14(2).
Horrison, L. (2009). Metode Penelitian Politik . Kencana Prenada Media Group.
IDN  News.  (2021,  August  20). Gambaran  Kondisi  Nyata  Udara,  yuk  Pahami  Apa  Itu  Indeks Kualitas Udara . https://www.idntimes.com/health/fitness/alfonsus-adi-putra- 2/memahami-indeks-kualitas-udara-atau-air-quality-index/8 IQAir. (2021, December 29). Kualitas Udara Kota Kediri . https://www.iqair.com/id/indonesia/east-java/kediri.
Koy,  V.  B.  M.  F.,  &  Rodrigues,  O.  (2019).  Developing  smart  environment  at  Tourism  spots  in Jetisharjo  RW.  07,  Yogyakarta. ARTEKS :  Jurnal  Teknik  Arsitektur , 4 (1),  25 – 32. https://doi.org/10.30822/arteks.v4i1.75 Masyhari,  N.  (n.d.). Rampungkan  MasterPlan  Smart  City,  Kota  Kediri  Raih  Penghargaan Kemenkominfo  RI .  Retrieved  May  26,  2021,  from  https://www.beritajatim.com/politik- pemerintahan/rampungkan-masterplan-smart-city-kota-kediri-raih-penghargaan- kemenkominfo-ri/
Nurdiani,  N.  (2014).  Teknik  Sampling  Snowball  Dalam  Penelitian  Lapangan. Jurnal  COMTECH ,
5 (2), 1110 – 1118. Pemerintah Kota Kediri. (n.d.). Tinjau Lapang Secara Daring, Kota Kediri Siap Menuju 100 Smart City .  https://kedirikota.go.id/p/berita/1019850/tinjau-lapang-secara-daring-kota-kediri- siap-menuju-100-smart-city,
Pemerintah  Kota  Kediri  2019-2029.  (n.d.). Buku  2  Master  Plan  Smart  City  (Rencana Pembangunan Kota Kediri 2019-2029) . Retrieved May 26, 2021, from https://www.kedirikota.go.id/page/smartcity/643
Ratnasari,  P.  (2020).  Politik  Pembangunan  Di  Kota  Palangka  Raya. Jurnal  Administrasi  Publik (JAP) , 6 (1).
Rizky, F. W., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Gunungpati). Journal  Of Public Policy And Management Review , 5 (4). Sa ’ diyah,  A.  F.,  Purnomo,  E.  P.,  &  Kasiwi,  A.  N.  (2020).  WASTE  MANAGEMENT  IN  THE IMPLEMENTATION  OF  SMART  CITY  IN  BOGOR  CITY. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya Praja , 46 (1), 271 – 279. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.773 Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. In Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 6 (33). Sari,  D.  N.  (2020).  Penerapan  Smart  Environment  pada  Pemukiman  Kumuh  di  Bantaran  Kali Code Kota Yogyakarta. In Jurnal Ilmu Pemerintahan (Vol. 13, Issue 1). Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011). LNCS 6656 - Smart  Cities  and  the  Future  Internet:  Towards  Cooperation  Frameworks  for  Open Innovation. In LNCS (Vol. 6656). SDG  Indonesia.  (n.d.). Sustainable  Development  Goals .  Retrieved  January  31,  2022,  from https://www.sdg2030indonesia.org/
Sembiring, R.  A. (2021a). Wawancara dengan Endang Pratiwi, Pendiri  Yayasan Hijau Daun dan Pengelola Bank Sampah Hijau Daun . Sembiring,  R.  A.  (2021b). Wawancara  dengan  Haryono  Sundoko,  DLHKP  Kota  Kediri  (Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam) .
Sembiring,  R.  A.  (2021c). Wawancara  dengan  K  (warga  RT1/RW2),  dengan  MA  (warga RT1/RW2), dan dengan D (warga RT2/RW2) Keluruhan Setono Gedong, Kota Kediri . Sembiring, R. A. (2021d). Wawancara dengan Lurah Setono Gedong, Kota Kediri . Sembiring,  R.  A.  (2021e). Wawancara  dengan  MA,  Warga  RT1/RW2  Kelurahan  Setono  Gedong, Kota Kediri . Sembiring,  R.  A.  (2021f). Wawancara  dengan  Ridwan,  DLHKP  Kota  Kediri  (Seksi  Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah) . Smart  Cities  Council.  (2015). Smart  Cities  Readiness  Guide  The  planning  manual  for  building tomorrow ’ s  cities  today  Smart  Cities  Readiness  Guide®  The  planning  manual  for  building tomorrow ’ s  cities  today  Smart  Cities  Council .  http://www.estudislocals.cat/wp- content/uploads/2016/11/SmartCitiesReadinessGuide.pdf
Stratigea, A. (2012). The Concept of ‘ Smart Cities ’ . Towards Community Development. Netcom: Networks and Communication Studies Reseaux, Communication Et Territoires, Open Edition Journals , 26 – 3 (4), 375 – 388. https://journals.openedition.org/netcom/1105#article-1105 Sudirman,  F.  P.,  &  Phradiansah.  (2019).  Tinjauan  Implementasi  Pembangunan  Berkelanjutan Pengelolaan. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 5 (2).
Susilo,  A.,  &  Asnamawati,  L.  (2021).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Smart Environment. Seminar Nasional FMIPA-UT 2017 . http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8875 TWI.  (n.d.). What  is  A  Smart  City-Definition  and  Examples .  Retrieved  May  26,  2021,  from https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-smart-city
Ulum,  S.,  Haryono,  S.,  &  Rozikin,  M.  (2013).  Analisis  Peran  Multi  Aktor  dalam  Implementasi Kebijakan  Minapolitan  Berbasis  Sustainable  Development  (Studi  pada  Pilot  Project Minapolitan  Desa  Srowo  Kecamatan  Sidayu  Gresik).  In Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) , 1(1).
Utomo, E. C. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi Dan Bisnis , 4 (2). Warjio. (2016). Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi) . Kencana.