F A K U L T A S
EKONOMI DAN BISNIS Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF TEORI INSTITUSIONAL:

## SEBUAH PENDEKATAN PENELITIAN CAMPURAN
Zuraifa Nadila 1* , Muhammad Ahyaruddin 2 , Agustiawan 3
1,2,3 Faculty of Economic and Business, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia *Corresponding author: nadilazuraifa1@gmail.com

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A C T
Article History: Received: 01 June 2021 Revised: 16 July 2021 Accepted: 23 July 2021
Keywords : Teori Institusional;
Isomorfisma Institusional; Akuntabilitas Kinerja; Metode Campuran Penelitian  ini  bertujuan  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  mengeksplorasi  secara  lebih  mendalam  praktik pelaporan  akuntabilitas  kinerja  yang  terjadi  dalam  konteks  teori isomorfisma  institusional.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  survei  kepada  103  orang  responden  serta  wawancara  kepada  tiga orang pejabat senior yang bekerja pada instansi di  lingkungan pemerintah Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode campuran  ( mix  method )  dengan  desain  sekuensial  eksplanatori.  Teknik analisis data kuantitatif  menggunakan regresi linear berganda dan analisis data  kualitatif  menggunakan  metode  analisis  isi  tematik.  Hasil  penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  adalah  kejelasan  sasaran  anggaran,  regulasi  dan komitmen  manajemen.  Sedangkan  faktor  insentif  ditemukan  tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil  temuan  kualitatif  menunjukkan  bahwa  isomorfisma  institusional dalam  bentuk  koersif,  mimetik  dan  normatif  terjadi  dalam  praktik pelaporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kota  Pekanbaru. Temuan  ini  memberi  implikasi  bahwa  teori  institusional  khususnya isomorfisma  institusional  memang  hadir  dalam  tata  kelola  organisasi pemerintahan khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

## 1. Pendahuluan
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu perwujudan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik (good  governance) dalam  pengelolaan organisasi  sektor  publik.  Sebagai  wujud komitmen untuk mengimplementasikan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah, diperlukan  sebuah  sistem  yang  efektif  dan saling  terkoordinasi  serta  aturan  yang  jelas sebagai  acuan  bagi  instansi  pemerintah. Penerapan  sistem  pengukuran  kinerja  instansi pemerintah telah  diatur  dalam  Inpres  nomor  7 tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja
Instansi  Pemerintah  (AKIP)  dan  Keputusan Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  nomor 589/IX/6/Y/1999  tentang  Pedoman  Pelaporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  yang  akan dinilai  secara  transparan,  sistematis  dan  dapat dipertanggungjawabkan (LAN BPKP, 2004).
Fenomena  yang  masih  sering  terjadi  di pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu  terjadinya keterlambatan  atau  tidak  disiplinnya  kepala organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  dalam
penyampaian laporan kegiatan sehingga proses untuk merealisasikan inovasi program kegiatan menjadi  terhambat  yang  pada  akhirnya berperngaruh terhadap rendahnya akuntabilitas kinerja (Tribunnews, 2019). Instansi Pemerintah,  Badan  dan  Lembaga  Negara  di Pusat  dan  Daerah  sesuai  dengan  tugas  pokok masing-masing  harus  memahami  lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan  dan  juga  kegagalan  pelaksanaan misi instansi  yang bersangkutan (LAN  BPKP, 2004). Sihaloho (2005) mengemukakan bahwa sebagian  besar  instansi  pemerintah  secara konsisten mengikuti sistem pengukuran kinerja yang  dirumuskan  oleh  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Namun, dalam sistem pengukuran kinerja yang dianut  tersebut,  efisiensi  bukanlah  suatu ukuran kinerja yang harus dikembangkan. Hal tersebut  selanjutnya  menjadikan  instansi  lebih cenderung untuk mengabaikan aspek efisiensi.
Hal  itu  mengindikasikan  bahwa  niat penggunaan  sistem  pengukuran  kinerja  lebih didominasi  oleh  tekanan  luar  ( coercive isomorphism ),  yakni  kepatuhan  kepada  aturan baku  formal,  tanpa  melakukan  pengembangan sistem  pengukuran  kinerja  secara  normatif. Fenomena  ini  sejalan  dengan  pendapat Gudono  (2014)  yang  mengemukakan  bahwa paksaan atau tekanan dari suatu peraturan atas suatu  pelaksanaan  mekanisme  kerja  dapat menimbulkan  masalah  berupa  ketaatan  semu oleh instansi yang dituntut.
Di  Indonesia,  sistem  pengukuran  kinerja untuk  pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya
Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  7  Tahun 1999. Inpres tersebut mengamanatkan dilaksanakannnya Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di semua level  instansi  pemerintahan.  Akan  tetapi, hingga  2013,  implementasi  SAKIP  masih menemui berbagai permasalahan (Sofyani, dan Akbar,  2013).  Dari  segi  teoritisnya,  lahirnya Inpres  No.  7  Tahun  1999  adalah  bentuk adanya isomorpisma  mimetik atau  upaya meniru  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia terhadap  pemerintahan  di  negara  lain  yang dinilai lebih maju penyelenggaraan pemerintahannya.  Isomorfisme  yang  sifatnya
mimetik  atau  imitasi  dapat  memicu  masalah, yakni  kecenderungan  untuk  terjebak  pada pelaksanaan  suatu  mekanisme  kerja  yang sifatnya  sebatas  seremonial  formal,  bukan berorientasi  pada  substansi  (Gudono,  (2014). Isomorfisma  mimetik  atau  meniru-niru  terjadi ketika  teknologi  organisasi  kurang  dipahami (March  et  al.,  1976),  ketika  tujuan  yang ambigu,  atau  ketika  terdapat  ketidakpastian lingkungan yang simbolik (Wijaya dan Akbar, 2013),  maka  organisasi  akan  cenderung menjadikan  diri  mereka  sebagai  model  yang sama  seperti  organisasi  lain  dan  mendorong organisasi  untuk  melakukan  imitasi  (Sofyani dan Akbar, 2013)
Menurut  DiMaggio  dan  Powell  (1983) menjelaskan bahwa isomorfisme normatif yang terkait  dengan  profesionalisme.  Perubahan institusional  dapat  berdampak  pada  masalah karakter  dan  integritas  organisasi.  Strategi integritas  merupakan  sesuatu  yang  lebih  luas, lebih  mendalam,  dan  juga  lebih  menuntut daripada  inisiatif  kepatuhan  atas  hukum. Kepatuhan  atas  hukum  dan  peraturan  akan terwujud  dengan  baik  ketika  diikuti  oleh komitmen manajemen yang kuat.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  Kota  Pekanbaru.  Selain  itu, penelitian ini juga mengeksplorasi secara lebih mendalam  praktik  pelaporan  akuntabilitas kinerja  yang  terjadi  dalam  konteks  teori isomorfisma institusional. Ada dua pertanyaan khusus  yang  perlu  dieksplorasi  secara  lebih dalam yaitu: (1) Apakah isomorfisma institusional  terjadi  dalam  praktik  pelaporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  kota pekanbaru?;  dan  (2)  Apakah  pemerintah daerah  menggunakan  informasi  LAKIP  dalam pengambilan keputusan?
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan literature  khususnya  pada  konsep  teori isomorfisma  institusional.  Penelitian  ini  juga diharapkan  memberikan  implikasi  praktis kepada  pemerintah  khususnya  organisasi pemerintah  daerah  untuk  mengidentifikasi factor  pendorong  peningkatan  akuntabilitas kinerja  organisasi.  Sehingga  kebijakan  yang dilakukan  bisa  mengarah  pada  pancapaian kinerja  organisasi  yang  rill,  bukan  hanya
sekedar  kinerja  semu  untuk  mendapatkan legitimasi eksternal.

## 2.  Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan Hipotesis

## 2.1 Teori Institusional (Institutional Theory)
Teori  institusional  ( institutional  theory ) atau  teori  kelembagaan  dasar  pikirannya adalah  terbentuknya  organisasi  oleh  karena tekanan  lingkungan  institusional  yang  akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga  mekanisme  untuk  perubahan  dan  upaya dilakukan  organisasi  untuk  menyesuikan  diri dengan  lingkungan (institusional  isomorphic) . Pertama, isomorfisma koersif, merupakan hasil dari  tekanan  formal  maupun  informal  yang diberikan organisasi dengan organisasi lainnya mereka  saling  bergantung  dan  didalamnya terdapat fungsi organisasi. Kedua, isomorphisma mimetic atau  meniru-niru, terjadi  ketika  tujuan  yang  ambigu,  atau ketidakpastian lingkungan yang simbolik maka organisasi  akan  cenderung  menjadikan  diri mereka  sebagai  model  yang  sama  sepeti organisasi laindan mendorong organisasi untuk melakukan  imitasi.  Ketiga, isomorphism normatif yang berkaitan dengan profesionalisme  (Ahyaruddin  dan  Akbar, 2016).
2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan  Inpres  nomor  7  tahun  1999
menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  merupakan  perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan memalui pertanggungjwaban secara periodik. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan  luasnya  tujuan  anggaran  yang dinyatakan  secara  spesifik,  jelas,  dan  dapat dimengerti oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Kennis (1979) menemukan bahwa  manajer  memberi  reaksi  positif  dan secara  relatif  sangat  kuat  untuk  meningkatkan kejelasan  sasaran  anggaran.  Singkatnya  waktu pembahasan  anggaran  instansi  Pemerintah menyulitkan pembuat kebijakan untuk menjalankan fungsi anggaran secara
maksimal,  sehingga  rentan  terjadi  kesalahan, ketidaktepatan  sasaran,  dan  hanya  mengacu pada  program  tahun  sebelumnya  yang  tidak konstektual  dengan  kebutuhan  mendatang. kondisi  ini memicu timbulnya  fenomena yang disebut isomorpisme mimetic .
Hasil  Penelitian  Mulyadi  dan  Efendy (2018)  mengatakan  pada  hasil  penelitiannya bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  secara simultan  dan  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Hal  ini  sejalan  dengan  Cahyani dan  Utama  (2015)  dan  Zulfiandri  (2017). Berdasarkan  teori  dan  penelitian  sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai adalah: H1: Diduga Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kota Pekanbaru.

## 2.3 Insentif dan Akuntabilitas Kinerja
Insentif merupakan pemberian uang di luar gaji  yang dilakukan oleh pemimpin organisasi sebagai  pengakuan  terhadap  kinerja  pegawai kepada  organisasi.  Apabila  insentif  yang diberikan organisasi sudah tepat, maka insentif yang  diberikan  akan  meningkatkan  kinerja pegawai.  Kinerja merupakan  hasil dan prilaku kerja  yang  dihasilkan  oleh  seorang  pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi pada suatu  periode  tertentu.  Kinerja  yang  baik adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting dalam  upaya  untuk  meningkatan  kinerja  dan produktivitas.
Akan  tetapi  dalam  hal  ini  insentif mengadopsi  tuntutan  profesional  terhadap organisasi  yang  memiliki  perasaan  bertang- gungjawab  yang  kuat  terhadap  organisasi diduga  akan  menerapkan  dan  mengukuran kinerja secara baik dan melakukan pengembangan  sistem  pengukuran  kinerja secara  baik  pula.  Kondisi  ini  kemudian memicu  lahirnya  fenomena  yang  disebut isomorpisme normatif .
Hasil penelitian Almizan (2019)
menyatakan  bahwa  insentif  berpengaruh terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  dan  hal ini sejalan dengan penelitian (Primarisanti dan Akbar,  2015).  Sehinga  Jika  insentif  yang diterima  tidak  dikaitkan  dengan  prestasi  kerja tetapi  bersifat  pribadi,  maka  mereka  akan merasakan adanya ketidakadilan, dan
ketidakadilan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi  perilaku  kerja  dikarenakan hanya  sebagai  tuntutan  profesional  dalam bekerja.
H2: Diduga  Insentif  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

## 2.4 Regulasi dan Akuntabilitas Kinerja
Setiap  organisasi  Perangkat  Daerah  wajib mematuhi  peraturan  maupun undang-undang yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini peraturan  atau  regulasi  bersifat  memaksa  bagi suatu  organisasi  untuk  melaksanakannya. Kondisi  ini  menimbulkan  tekanan  atau memaksa  untuk  melakukannya  maka  timbul lah  fenomena isomorphsm  coerciv yang  mana organisasi  terpaksa  melakukan  adopsi  suatu struktur  atau  aturan.  Isomorfisme  koersif selalu  terkait  dengan  segala  hal  yang terhubung  dengan  lingkungan  di  sekitar organisasi.  Isomorfisme  koersif  ( coercive isomorphism )  merupakan  hasil  dari  tekanan formal  dan  informal  yang  diberikan  pada organisasi  oleh  organisasi  lain  dimana organisasi  tergantung  dengan  harapan  budaya masyarakat  di  mana  organisasi  menjalankan fungsinya  (DiMaggio  dan  Powell,  1983). Diperkuat  lagi  dengan  hasil  Penelitian Ahyaruddin  dan  Akbar  (2017)  dan  Budiarto dan  Damayanti  (2020)  menyatakan  bahwa Regulasi  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap  akuntabilitas.  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  hipotesis  yang  di  rumuskan adalah sebagai berikut:
H3: Regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## 2.5  Komitmen  Manajemen  dan  Akuntabilitas Kinerja
Komitmen  manajemen  merupakan  salah satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam mendorong  perwujudan  akuntabilitas  kinerja organisasi sektor publik. Komitmen manajemen  merupakan  hal  yang  paling penting dalam proses mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan sistem  pengukuran  kinerja.  Sejalan  dengan pandangan isomorpisma institusional, komitmen  manajemen  secara  normatif  adalah bentuk  dari  perjuangan  kolektif  anggota organisasi  untuk  menentukan  kondisi  dan
metode  kerja  mereka  untuk  tujuan  yang mengarah  kepada  profesionalisme  (DiMaggio dan Powell, 1983).
Manajemen yang memiliki perasaan bertanggungjawab yang kuat terhadap organisasi  diduga  akan  menerapkan  sistem pengukuran kinerja secara baik dan melakukan pengembangan  sistem  pengukuran  kinerja secara  baik  pula.  Kondisi  ini  kemudian memicu  lahirnya  fenomena  yang  disebut isomorfisma  normatif.  Hasil  penelitian  Putri dan  Kamilah  (2019)  dan  Budiarto  dan Damayanti (2020) mengatakan bahwa komitmen  manajemen  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal ini  sejalan  dengan  peneltian  Rangkuti  (2018). Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis yang di rumuskan adalah sebagai berikut:
H4: Komitmen manajemen berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah
Gambar 1. Model Penelitian

## 3.  Metode Penelitian
3.1 Desain Penelitian dan Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode  campuran  ( mixed  method ),  yaitu menerapkan  kombinasi  pendekatan  kuantitatif dan  kualitatif.  Desain  yang  digunakan  adalah desain  sekuensial  eksplanatoris  ( explanatory sequential  design ),  yaitu  dimulai  dengan membangun  tahap  kuantitatif  terlebih  dahulu, kemudian  menindaklanjuti  pada  hasil  yang lebih  spesifik  dengan  tahap  kualitatif  untuk menjelaskan  hasil  kuantitatif  tersebut  secara lebih mendalam (Creswell dan Clark, 2011).
Penelitian  ini  dilakukan  pada  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  Kota  Pekanbaru dengan  jumlah  sampel  103  responden  dari pejabat  eselon  II,  III  dan  IV.  Analisis  data dilakukan  menggunakan  dua  metode.  Untuk
Kejelasan Sasaran Anggaran Insentif Regulasi Komitmen Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
data  kuantitatif  dengan  menggunakan  regresi linier  berganda  dalam  pengujian  hipotesis. Sedangkan  data  kualitatif  berupa  wawancara dianalisis  menggunakan  analisis  isi  tematik (Ahyaruddin  dan  Akbar,  2016).  Wawancara dilakukan  kepada  tiga  orang  informan  kunci menggunakan  metode  semi  terstruktur  dan terbuka. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada hasil analisis scatter plot dari data  kuantitatif  yang  diperoleh  sebelumnya. tiga  responden  tersebut    terdiri  dari  pejabat senior yang memiliki jabatan eselon IV dengan posisi:  kepala  sub  bidang  keuangan,  kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kepala sub bagian program.

## 3.2 Pengukuran Variabel
Variabel  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  diukur  dengan  instrument  10 butir pernyataan  yang  digunakan  Agustin  (2018) dengan  beberapa  indikator,  yaitu:  pemahaman kejelasan  sasaran  anggaran  suatu  program, penetapan visi dan misi sesuai dengan rencana stratejik organisasi, penetapan indikator kinerja untuk setiap kegiatan, analisis keuangan,  pembuatan  laporan  keuangan, pengecekan  jalannya  program,  pengendalian pelaksanaan kegiatan, akomodir setiap perubahan  pada  kegiatan,  kegunaan  LAKIP dan  kaitan  antara  pencapaian  kinerja  dengan program dan kebijakan.
Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan  instrumen  8  butir  pernyataan  yang digunakan  oleh  Agustin  (2018)  dengan indikator,  yaitu:  kejelasan  rencana  kerja  dan anggaran,  kesesuaian  rencana  kerja  dan, sasaran  anggaran  yang  jelas  dan  spesifik, keahlian  dan  pengetahuan,  faktor  yang mendukung  tujuan-tujuan  instansi,  ketepatan anggaran  dengan  realisasi,  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  anggaran  secara efektif  dan  tahun  anggaran  sebagai  harapan dan evaluasi kinerja bagi instansi.
Variabel  insentif  diukur  menggunakan item-item  pertanyaan    dari    instrumen  dari Ahyaruddin dan Akbar (2017)  dengan indikator  terkait  dengan  tujuan  insentif. Variabel  regulasi  diukur  menggunakan  item- item  pertanyaan    dari    instrumen  Ahyaruddin dan  Akbar  (2017)  dengan  indikator  yang terkait  dengan  keterlibatan  staf  maupun pimpinan  dalam  aktifitas  yang  berhubungan
dengan  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (LAKIP).
Variabel  komitmen  manajemen  diukur dengan  instrumen  8  butir  pernyataan  yang digunakan  Ahyaruddin  dan  Akbar  (2017) dengan indikator yang mempengaruhi komitmen manajeman: keterlibatan staf maupun  pimpinan  dalam  aktifitas  yang berhubungan  dengan  laporan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1 Gambaran Umum Responden
Rincian profil responden berdasarkan hasil penyebaran  angket  kuesioner  dapat  dilihat pada tabel 1 . Tabel 1. Profil Demografi Responden Profil Responden Jumlah Persentase Gender - Laki-laki 52 50.49% - Perempuan 51 49.51% Jabatan - Eselon II 1 0.97% - Eselon III 17 16.50% - Eselon IV 85 85.52% Umur - <30 Tahun 6 5.83% - 31-40  Tahun 22 21.36% - 41-50  Tahun 57 55.34% - >50  Tahun 18 17.48% Pendidikan 0 0% - Diploma 0 0% - Sarjana 56 54.37 - Master 47 45.63% - Doktor 0 0% Pengalaman Kerja - 2-5  Tahun 8 7.77% - 6-10  Tahun 24 23.30% - 11-15 Tahun 26 25.24% - >15 Tahun 45 43.69%
Sumber: Data olahan (2021)

## 4.2 Hasil Analisis Kuantitatif
Pada  tabel  2  terlihat  statistik  deskriptif yang  mencerminkan  sebaran  data  pada masing-masing variabel penelitian yaitu kejelasan  sasaran  anggaran,  insentif,  regulasi, komitmen  manajemen,  dan  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari tabel tersebut dapat  terlihat  nilai  mean  lebih  besar  dari
standar  deviasi  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik.
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel N Min  Max  Mean  Std. Dev. - Akuntabilitas Kinerja 103 32 50 42.83 4.899 - Kejelasan Sasaran Anggaran 103 25 40 32.15 3.069 - Insentif 103 4 10 7.46 1.607 - Regulasi 103 2 10 7.71 1.588 - Komitmen Manajemen 103 18 40 32.50 4.293 Valid N (listwise)  103
Sumber: Data Olahan (2021)
Selanjutnya, peneliti melakukan uji kualitas  data  dan    uji  asumsi  klasik  sebelum dilakukan  pengujian  hipotesis  menggunakan regresi  linier  berganda.  Hasil  uji  kualitas  data menggunakan  uji  validitas  dan  reliabilitas telah  memenuhi  ketentuan  yang  disyaratkan dengan  melihat  nilai pearson  correlation dan cronbach’s alpha. Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas,  dan  multikolinieritas  dan semuanya menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Kemudian peneliti melanjutkan tahap pengujian hipotesis menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda yang terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda
Model
Unstandardized Coefficients
T Sig. B Std. Error (Constant) Kejelas. Sasaran Angg. Insentif Regulasi Komitmen Manajemen 3.916 3.889  1.007  .316 .420 .101  4.157  .000 .317 .185  1.718  .089 1.667 .205  8.131  .000 .314 .073  4.317  .000 Sumber: Data Olahan (2021)
Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru dengan signifikan 0.000<0,05.  Hal  ini  menyimpulkan  bahwa sasaran anggaran yang jelas memiliki pengaruh  yang  besar  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Semakin  jelas tujuan  dan  kejelasan  sasaran  anggaran  yang ditargetkan  dan  diterapkan,  maka  akan semakin  baik  akuntabilitas  kinerja  yang dihasilkan  pemerintah.  Temuan  ini  konsisten
dengan  literature  sebelumnya  (Mulyadi  dan Efendy,  2018;  Cahyani  dan  Utama,  2015; Zulfiandri,  2017)  yang  mengatakan  bahwa kejelasan sasaran anggaran berdampak terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Singkatnya waktu pembahasan anggaran instansi Pemerintah  menyulitkan  pembuat  kebijakan untuk  menjalankan  fungsi  anggaran  secara maksimal,    sehingga  menjadi  rentan  dan terjadi  kesalahan,  ketidaktepatan  sasaran,  dan hanya mengacu pada program tahun sebelumnya  yang  tidak  konstektual  dengan kebutuhan  mendatang.  Kondisi  ini  lah  yang kemudian  memicu  lahirnya  fenomena  yang disebut isomorfisma normatif.
Insentif tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kota Pekanbaru  dengan  signifikan  0,089>0,05. Hasil  ini  dikarenakan  dimana  sesuai  fakta dilapangan  tidak  semua  instansi  pemerintah daerah Kota Pekanbaru memberlakukan sistem reward atau insentif dalam pelaksanaan sistem pengukuran  kinerjanya  (SAKIP).  Kebijakan insentif  bertujuan  agar  implementasi  sistem pengukuran  kinerja  tidak  hanya  karena tuntutan, atau koersif, tetapi dapat meningkatkan  profesionalitas  dan  menyentuh level  isomorfisma  normatif . Hasil  ini  berbeda dengan  hasil  penelitian  (Almizan,  2019)  yang mengatakan  bahwa  insentif  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kota Pekanbaru  dengan  signifikan  0.000<0,05.  Hal ini  menyimpulkan  bahwa  regulasi  merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengukuran akuntabilitas  kinerja.  Pejabat  pemerintah dalam  melaksakan  tugasnya  baik  dalam  hal penilaian kinerja, pelaporan kinerja, peningkatan kinerja, evaluasi dan
implementasi  akuntabilitas  kinerja  didorong oleh  regulasi  dan  peraturan.  Isomorfisma koersif  ( coercive  isomorphism )  merupakan hasil  dari  tekanan  formal  dan  informal  yang diberikan  pada  organisasi  oleh  organisasi  lain dimana  organisasi  tergantung  dengan  harapan budaya  masyarakat  di  mana  organisasi menjalankan  fungsinya.  Penelitian  ini  sejalan dengan  (Ahyaruddin  dan  Akbar,  2017) mengatakan  bahwa  regulasi  berpengaruh terhadap akuntabilitas.
Komitmen manajemen berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru dengan signifikan 0.000<0,05.  Dalam  hal  ini  Akuntabilitas kinerja  akan  berjalan  dengan  baik  jika didukung oleh komitmen manajemen organisasi  yang  tinggi  karena  organisasi dengan  komitmen  manajemen  yang  kuat  akan lebih berpeluang mencapai hasil yang diinginkan  untuk  menghasilkan  kinerja  yang lebih  baik  daripada  organisasi  yang  tidak memiliki  komitmen  manajemen.  Komitmen manajemen ini sangat penting untuk mencapai akuntabilitas  kinerja  karena  semakin  baik komitmen  manajemen  suatu  organisasi  maka akan  semakin  baik  pula  kinerja  yang dihasilkan. Sejalan dengan pandangan isomorphism institusional, komitmen manajemen secara normatif adalah bentuk dari perjuangan  kolektif  anggota  organisasi  untuk menentukan  kondisi  dan  metode  kerja  mereka untuk tujuan yang mengarah kepada profesionalisme (DiMaggio dan Powell, 1983). Penelitian  ini  sejalan  dengan  Putri  dan Kamilah  (2019)  dan  Budiarto  dan  Damayanti (2020).

## 4.3 Analisis Data Kualitatif
Creswell  dan  Clark  (2011)  mengatakan bahwa  salah  satu  cara  untuk  memilih  sampel yang  akan  menjadi  responden  wawancara adalah  dengan  memilih  sebaran  data outlier dari hasil pengujian data kuantitatif. Berdasarkan  data  kuantitatif  yang  telah terkumpul,  peneliti  membuat  grafik scatter plot dari  nomor  responden  menggunakan software  microsoft  excel 2013  untuk  melihat sebaran  data  yang outlier yang  akan  menjadi reponden  daalm  wawancara  ini  (Ahyaruddin dan Akbar 2016). Gambar 2 menunjukkan tiga informan yang dipilih berdasarkan data outlier pada analisis kuantitatif.

## 4.3 Pembahasan
Hasil analisis isi tematik berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai isomorfisma  institusional  dan  keterkaitan akuntabilitas  kinerja  dijelaskan  secara  lebih mendalam berikut ini:

## Isomorfisma Koersif
Teori  institusional  dasar  pikirnya  adalah terbentuknya organisasi karena tekanan lingkungan  institusional  yang  menyebabkan terjadinya  institusionalisasi.  Hal  ini  hadir  di Indonesia  khususnya  daerah  Kota  Pekanbaru, yang  mana  pelaksanaan  pengukuran  kinerja, penyusunan  dan  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  dilakukan  karena  adanya rasa  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat sesuai  dengan  Inpres  Nomor  7  Tahun  1999. Setiap  organisasi  perangkat  daerah  wajib mematuhi  peraturan  maupun undang-undang yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dalam  hal  ini peraturan  atau  regulasi  bersifat  memaksa  bagi suatu  organisasi  untuk  melaksanakannya. Kondisi  ini  menimbulkan  tekanan  atau memaksa  untuk  melakukannya  yang  mana organisasi  terpaksa  melakukan  suatu  struktur atau  aturan.  Hal  ini  sesuai  dengan  fakta dilapangan  dan  dikonfirmasi  langsung  oleh pejabat  pemerintah  bahwa  apa  yang  mereka lakukan  harus  sesuai  dengan  aturan  dan regulasi yang berlaku.
“tidak ada regulasi pasti tidak bisa dilaksanakan. Iya karena untuk dasar penyusunan laporan akuntabilitas tentu merujuk pada  undang-undang  nah  sekarang  terakhir Permenpan-RB  nomor  12  tahun  2015  tentang pedoman  evaluasi  dan  implementasi  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seluruh opd pasti berpedoman pada Permenpan- RB itu untuk penyusunan kemudian nanti ada di buat dalam bentuk Perwako (peraturan walikota)  untuk  pedoman  penyusunan  LAKIP OPD”. (R1, Kasubag program BPKAD)

## Isomorfisma Mimetik
Isomorfisma mimetik adalah kecenderungan  organisasi  untuk  memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983) muncul sebagai tanggapan  untuk  suatu  ketidakpastian  akan suatu  standar  tertentu.  Isomorfisma  mimetik termasuk  di  dalamnya benchmarking dan mengidentifikasi pelaksanaan terbaik yang ada di lapangan. Ketidakpastian lingkungan sering terjadi  didalam  setiap  organisasi  perangkat
daerah  (lembaga  pemerintah).  Ketidakpastian lingkungan  bisa  jadi  disebabkan  berbagai  hal dari  luar  organisasi.  Seperti  perubahan kebijakan-kebijakan  dan  peraturan  yang  tidak menentu  dalam  setiap  waktu  dan  perbedaan peraturan  yang  ada  akibat  suatu  dugaan lainnya. Ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan seseorang atau organisasi    memperkirakan  sesuatu  secara akurat dari seluruh faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan  keputusan  orang-orang  dalam organisasi tersebut.
Hal  ini  dikonfirmasi  sendiri  oleh  pejabat pemerintah  bahwa  ketidakpastian  lingkungan sering  terjadi  dalam  setiap  organisasi  salah satunya dan dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah kota pekanbaru adalah format atau template  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Ketidakpastian  lingkungan  bisa disebabkan  oleh  berbagai  hal  dari  luar organisasi.  Sehingga,  yang  terjadi  adalah mereka akan mengikuti atau meniru organisasi lain.
“ada  bakunya,  yang  udah  dibuat  dari  badan keuangan daerah yang sifatnya baku. Tapi yang sifatnya  baku  itu  disesuaikan  dengan  kegiatan di opd masing-masing tak kan mungkin, ya saya contohkan  lah  kalau  saya  kepala  seksi pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat itu  tidak  mungkin  saya  sama  dengan  kasi hahaha. Umpamanya di dinas koperasi memiliki tugas dan pokok fungsi yang berbeda. Jadi disesuaikan aja”. (R81, Kasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kecamatan Sukajadi).

## Isomorfisma Normatif
DiMaggio  dan  Powell  (1983)  menyatakan bahwa  ismorfisma  normatif  terkait  dengan profesionalisme.  Tekanan  normatif  dalam organisasi sektor publik berasal dari kelompok profesional  seperti  konsultan  atau  perguruan tinggi melalui berbagai seminar, pelatihan, dan pendampingan.  Kelompok  profesional  ini menjadi  sangat  penting  untuk  mengurangi kesalahan  dan  untuk  meningkatkan  suksesnya pelaksanaan  pelaporan  akuntabilitas  kinerja (Ahyaruddin  dan  Akbar,  2016).  Organisasi perangkat  daerah  (OPD)  Kota  Pekanbaru menggunakan  tenaga  ahli  professional  yang berperan membantu instansi pemerintah:
“Tapi  itu  sebeneranya  bukan  untuk  di penyusunan  LAKIP  saja,  tapi  untuk  seluruh OPD  bagi  bidang  yang  membutuhkan.  Kami  itu
ada untuk pemanfaatan tenaga ahli. Tenaga ahli yang  di  SK  kan  oleh  Walikota”. (R1,  Kasubag Program BPKAD Kota Pekanbaru)
Penelitian  ini  menemukan  bahwasannya pemerintah daerah Kota Pekanbaru menggunakan  LAKIP  dalam  pengambilan keputusan  sebagai  mana  fakta  dilapangan  dari beberapa pejabat menyatakan bahwa informasi LAKIP sebagai bahan pertimbangan program- program  dan  satu  elemen  yang  penting  untuk meningkatkan  kinerja  dan  prestasi-prestasi suatu organisasi.
“LAKIP  ini  ya,  tujuannya  untuk  menghasilkan informasi  yang relevanlah  atas kinerja  program atau  organisasi  kita,  kalau  dibilang  informasi dalam  lakip  digunakan  untuk  apa?  ya,untuk mengambilkan  keputusan.  informasi  ini  yang akan  kita  gunakan  ya  kan,  untuk  mengambil keputusan,terus bahan pertimbangan- pertimbangan  untuk  program-program,target- target selanjutnya juga”. (R81, Kasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kecamatan Sukajadi)
“gini, gini dek LAKIP ini ya ya bisa dibilang dan dianggap  bisa  mempengaruhi  penggunaan informasi  kinerja,  karena  apa?,dia  itu  bisa dikatakan elemen yang penting untuk peningkatan  kinerja  organisasi”. (R6,  Kasubag
Keuangan  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  &
Menengah)

## 5.   Kesimpulan
Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan  beberapa  temuan.  Pertama, kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini menyimpulkan bahwa sasaran anggaran yang jelas  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Semakin  jelas  tujuan  dan  kejelasan  sasaran anggaran  yang  ditargetkan  dan  diterapkan, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja yang  dihasilkan  pemerintah.  Kedua,  insentif tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  Kota  Pekanbaru. Hasil  ini  dikarenakan  dimana  sesuai  fakta dilapangan  tidak  semua  instansi  pemerintah daerah  Kota  Pekanbaru  memberlakukan sistem reward atau insentif dalam pelaksanaan  sistem  pengukuran  kinerjanya (SAKIP).  Ketiga,  Regulasi  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini menyimpulkan  bahwa  regulasi  merupakan
salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pengukuran akuntabilitas  kinerja.  Keempat,  komitmen manajemen
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.  Dalam  hal  ini  Akuntabilitas kinerja  akan  berjalan  dengan  baik  jika didukung oleh komitmen manajemen organisasi  yang  tinggi  karena  organisasi dengan komitmen manajemen yang kuat akan lebih  berpeluang  mencapai  hasil  yang diinginkan  untuk  menghasilkan  kinerja  yang lebih  baik  daripada  organisasi  yang  tidak memiliki komitmen manajemen.
Selain  itu,  penelitian  ini  memberikan kesimpulan  bahwa  isomorfisma  institusional memang terjadi dalam pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.  Berdasarkan    jawaban  dari responden dan pembahasan yang disajikan di atas  terungkap  bahwa  isomorfisma  koersif, mimetic  dan  normatif  ini  memang  hadir dalam  tata  kelola  organisasi  pemerintahan Indonesia  khususnya  pemerintah  daerah kota pekanbaru. Informasi LAKIP yang disampaikan oleh organisasi pemerintah Kota Pekabaru
digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  Sebagai mana fakta dilapangan  bahwa  informasi  LAKIP  sebagai bahan  pertimbangan  penyusunan  program serta  salah  satu  elemen  yang  penting  untuk meningkatkan  kinerja  dan  prestasi  suatu organisasi.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan  antara  lain:  Pertama,  jumlah responden  yang  mengisi  angket  hanya  103 orang  dan  responden  yang  diwawancara hanya  berjumlah  tiga  orang  tentunya  masih kurang untuk menggambarkan dan mendeskripsikan  keadaan  yang  sesungguh- nya.  Kedua,  Penelitian  ini  dilaksanakan selama  Pandemi  Covid-19.  Keterbatasan waktu  dan  tenaga  dikarenakan  pejabat pemerintah  yang  sedang work  from  home (WFH)  yang  dapat  mempersempit  ruang gerak  peneliti  dan  sedikit  lebih  lama  dalam penyebaran angket penelitian dan menentukan waktu untuk wawancara.
Penelitian  ini  memberikan implikasi secara  teoritis  dalam  memperkuat  penjelasan teori  institusional  dalam  konteks  organisasi sektor  publik.  Berdasarkan  fakta  di  lapangan
yang  telah  dikonfirmasi  bahwa  isomorfisma institusional  (koersif,  mimetic  dan  normatif) memang  hadir  dalam  tata  kelola  organisasi pemerintahan Indonesia khususnya pemerintah  daerah  Kota  Pekanbaru.  Hasil penelitian  ini  juga  memberikan  kontribusi kepada pemerintah daerah untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk mempermudah  dalam  menentukan  program yang  bersifat  prioritas  dan  pendukung, mengubah  paradigma  kerja  menjadi  kinerja dengan menyederhanakan sasaran dan indikatornya.  Terakhir,  pemerintah  perlu meningkatkan  pemahaman  dan  komitmen setiap  pimpinan  instansi  dalam  menerapkan SAKIP dan menyusun LAKIP. Hal ini karena komitmen manajemen memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

## Daftar Pustaka
Agustin,  K.  (2018). Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemeritah (Studi  pada  SKPD  Di  Pemerintah  Kota Yogyakarta). Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
Ahyaruddin,  M.,  &  Akbar,  R.  (2016).  The relationship  between  the  use  of  a performance measurement system,
organizational  factors,  accountability,  and the performance of public sector organizations. Journal of Indonesia Economy and Business. Vol. 31, No.1. pp.
1-22.
Ahyaruddin,  M.,  &  Akbar,  R.  (2017).
Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah:  semu  atau  nyata? Jurnal Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 12 (2), 105–117.
https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art 3. Almizan. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah :  Peran  Komitmen Manajemen  dan  Insentif  sebagai  Variabel Pemoderasi .
Budiarto,  D.  S.,  &  Damayanti,  D.  (2020). Pengujian  Struktural  Pada  Komitmen Manajemen, Transparansi dan
Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 20, No.1.
Cahyani,  N.M.M,  &  Utama,  I.M.K.  (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian  Akuntansi  Dan Sistem  Pelaporan  Pada  Akuntabilitas
Kinerja. E-Jurnal  Akuntansi , 10 (3),  825–
840.
Creswell,  J.  W.  &  Clark,  V.  L.  P.  (2011).
Designing and Conducting Mixed Methods Research (Second Edi). Sage Publication. DiMaggio, P. J. & Powell, W. W. (1983). The
Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational
Fields. American
Sociological Review.
Gudono.  (2014). Teori  organisasi (3rd  ed.). BPFE. Yogyakarta.
Kennis.  (2011).  Effects  of  Budgetary  Goal Characteristics  on  Managerial  Attitudes  and Performance. The  Accounting  Review, Vol 54, No.4, pp. 707-721.
LAN  BPKP  -  Lembaga  Administrasi  Negara dan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  RI.  (2004). Akuntabilitas dan  Good  Governance ,  Modul  1,  Modul Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta
March,  J.  G.,  Olsen,  J.  P..  &  Christensen,  S.
(1976). Ambiguity and Choice in
Organizations . Universitetsforlaget. Mulyadi  A.R,S.,  &  Efendy,  D.  (2018). Pengaruh  Sistem  Pelaporan  dan  Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Pemerintah Aceh). Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen
Dan Kewirausahaan , 2 (2), 95–101. https://doi.org/10.35130/jrimk.v2i2.21
Primarisanti,  H.,  &  Akbar,  R.  (2015).  Factors Influencing  the  Success  of  Performance Measurement: Evidence From Local Government. Journal of Indonesian
Economy and Business , 30 (1), 56.
https://doi.org/10.22146/jieb.7334
Putri,  G.  E.,  &  Kamilah,  F.  (2019).  Pengaruh
Faktor  -  Faktor Teknis dan Organisasional Terhadap Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja. Jurnal Ilmiah
Ekonomi dan Bisnis, 16 (1), 10–18.
Rangkuti,  M.  H.  B.  (2018).  Akuntabilitas Kinerja  Di  Instansi  Pemerintah  (Studi Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  Deli Serdang. Jurnal  Akuntansi  Bisnis  dan Publik, 8 (2), 1–14.
Sihaloho,  F.  L.  dan  Halim,  A.  (2005). Pengaruh  Faktor-Faktor  Rasional,  Politik, dan Kultur Organisasi terhadap Pemanfaatan  Informasi  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah. In Simposium Nasional Akuntansi VIII .
Sofyani,  H.,  &  Akbar,  R.  (2013).  Hubungan Faktor  Internal Institusi Dan Implementasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 10 (2), 184–205. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10
Tribunnew.(2019).https://pekanbaru.tribunnew s.com/2019/02/04/wako-kesal-nilai-sakip- kota-pekanbaru-hanya-naik-118-persen, yang  di  akses  pada  tanggal  24  Desember 2019
Wijaya,  A.  H.  C.,    &  Akbar,  R.  (2013).  The influence  of  information,  organizational objectives  and  targets,  and  external pressure towards the adoption of performance  measurement  system  in public  sector. Journal  of  Indonesian Economy and Business , 28 (1) , 62–83.
Zulfiandri,  A.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Riset
Akuntansi Tirtayasa , 7 (1), 45–56.