## IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA

## Haryo Normala Meilano, Burhanudin Harahap
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta etzero_028@yahoo.com burhanudin60@gmail.com ;

## Abstract
The purpose of this article to know and analyze how application of wakalah applied, tomeet in unity trading in funding murabahah, is it in accordance with the provisions syariah and law for the sake of the side.Research methodology a law used to reach research objectives law, uses the   empiricist approach.Technique  analysis  the  data  used  in  this  research  through  the  deductive  method  and interpretation of law approach.The research and discussion can be concluded that do not ﬁnancing murabahah in a bank bni syariah branch of surakarta not in accordance with the provisions Fatwa DSNNo 04/DSN-MUI/IV/2000 as guidance in the implementation of the  funding products.
Keyword: murabahah, wakalah, syariah banking.

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  bagaimanakah  aplikasi  akad wakalahditerapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakan metode  pendekatan  empiris.Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode deduktif dan penafsiran hukum.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan  fatwa  DSN  no  04/DSN-MUI/IV/2000  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  produk pembiayaan tersebut.
Kata Kunci : murabahah, wakalah, perbankan syariah.

## A. Pendahuluan
Lembaga  keuangan  syariah  dalam menjalankan usahanya tidak hanya berfokus pada proﬁt oriented (Madjid, 2011). Agar tetap sesuai  dan  memenuhi  prinsip  syariah,  bank syariah harus berlandaskan pada aturan yang termuat di dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  10/16/PBI/2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana s e r t a   P e l a y a n a n   J a s a   b a n k   S y a r i a h . Pemenuhan  prinsip  syariah  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  di  atas  dilaksanakan dengan  memenuhi  ketentuan  pokok  Hukum Islam  antara  lain  prinsip  keadilan  dan
k e s e i m b a n g a n ( ' a d l   w a t a w a z u n ) , kemaslahatan ( maslahah ), dan universalisme ( alamiyah )  serta  tidak  mengandung ghara r (ketidakpastian), maysir (spekulasi), riba (unsur  bunga  dalam  segala  bentuk  dan j e n i s n y a ) , z a l i m ( t r a n s a k s i   y a n g menimbulkan  ketidakadilan  bagi  pihak lainnya) dan objek haram (baik dalam barang maupun  jasa  serta  aktivitas  operasional terkait)  (Haﬁdh,  2014).  Salah  satu  faktor pendorong  berdirinya  bank  syariah  adalah untuk  menghindari  sistem  bunga  yang merupakan riba dalam hukum Islam, dan hal tersebut melanggar prinsip ekonomi syariah. Esensi  dasar  larangan  riba  dalam  hukum Islam  adalah  untuk  menghindari  timbulnya segala  macam  praktek  ekonomi  yang  tidak
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
adil  dan  zalim.Riba  (bunga)  pada  dasarnya adalah  suatu  pemaksaan  tambahan  nilai kepada  debitur  yang  seharusnya  ditolong karena kekurangan, bukan dieksploitasi agar hasil  usaha  selalu  positif  atau  mendapatkan keuntungan (Kalsum, 2014).
Jenis  produk  keuangan  perbankan s y a r i a h   d a n   k o n v e n s i o n a l   m e m i l i k i kemiripan,misalnya:  produk  penyaluran dana,  produk  penghimpunan  dana,  dan produk  yang  berkaitan  dengan  jasa  yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.Hal yang  membedakan  dari  jenis  produk keduanya adalah prinsip dalam menjalankan usaha.  Secara  ﬁlosoﬁs,  orientasi  dasar ekonomi  syariah  dilandaskan  pada  Asas Ketuhanan  ( tauhid ),  yaitu  adanya  hubungan dalam  aktiﬁtas  ekonomi  yang  tidak  saja merupakan hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan Tuhan sebagai Pencipta.  Dari  Asas  Ketuhanan  ( tauhid )  ini muncul prinsip-prinsip dasar kerangka sosial, hukum,  dan  tingkah  laku,  yang  diantaranya adalah  prinsip khilafah ,  keadilan ('adalah ), k e n a b i a n   ( n u b u w w a h ) ,   p e r s a u d a r a a n ( ukhuwwah ),  serta  prinsip  kebebasan  yang b e r t a n g g u n g   j a w a b   ( A l   h u r i y a h   w a l mas'uliyyah ).  Disamping  itu,  ada  nilai-nilai instrumental  yang  juga  melekat  dalam aktivitas  ekonomi  yang  berbasis  syariah, yaitu  larangan riba,  zakat ,  kerjasama ekonomi,  jaminan  sosial  dan  peran  negara (Law Oﬃce of Remy & Darus, 2002).
Bank  syariah  merupakan  lembaga intermediasi  dan  penyedia  jasa  keuangan yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan  sistem Islam,  khususnya  yang  bebas  bunga  ( riba ), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian ( maysir) , bebas dari hal-hal yang tidak jelas ( gharar ),  berprinsip  keadilan  dan  hanya membiayai  kegiatan  usaha  yang  halal  yang kesemuanya  merupakan  prinsip-prinsip perbankan  syariah.  Bank  syariah  sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga.Bank tanpa  bunga  merupakan  konsep  yang  lebih sempit  dari  bank  syariah,  di  mana  sejumlah instrumen  atau  operasinya  bebas  dari bunga.Bank  syariah  selain  menghindari bunga,  juga  secara  aktif  ikut  berpartisipasi dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  dari ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada
kesejahteraan  sosial (M.  Fauzi,  2008).Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga melakukan kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk  kredit.  Bank  syariah  tidak  mengenal istilah  kredit,  yang  digunakan  adalah  istilah pembiayaan. Hal ini, meskipun serupa tetapi tidak sama. Istilah kredit yang  dipakai pada bank  konvensional  berbasis  pada  bunga ( i n t e re s t   b a s e d ) ,   s e d a n g k a n   i s t i l a h pembiayaan  ( ﬁnancing )  berbasis  pada keuntungan riil yang dikehendaki ( cost plus margin )  ataupun  bagi  hasil  ( proﬁt  sharing ) (Anshori, 2009).
Produk  penyaluran  dana,  khususnya pembiayaan  pada  bank  syariah,  ada  satu produk  yang  menjadi  unggulan  dari  bank syariah yaitupembiayaan murabahah . Produk ini  merupakan  unggulan  karena  dianggap sebagai  alternatif  dari  sistem  kredit  bank konvensional yang sarat dengan praktek riba yang  dilarang  dalam  ajaran  Islam.Kegiatan u s a h a   b a n k   u m u m   s y a r i a h   d a l a m menyalurkan  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah ,  akad salam ,  akad istisna ,  atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Al  Murabahah yang  berasal  dari  kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana  bank  akan  menyebutkan  jumlah keuntungannya, sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah adalah sebagai pembeli (Karim, 2006).Dalam penjelasan  yang  lain, murabahah dapat  pula dipahami  sebagai  akad  jual  beli  barang dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan  ( margin )  yang  disepakati  oleh p e n j u a l   d a n   p e m b e l i .   D a l a m   h a l ini, murabahah tidak  dapat  dilepaskan  dari proses  penjualan  barang  dengan margin keuntungan  yang  disepakati  dan  pihak penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang  yang  dijual  tersebut.  Karenanya, murabahah harus  saling  terbuka  antara p e n j u a l   d a n   p e m b e l i .   P e n j u a l   w a j i b memberitahukan harga perolehan barang dan tingkat  keuntungan  ( margin )  dari  hasil p e n j u a l a n   b a r a n g   k e p a d a   p e m b e l i (Maulidizen, 2016).
Prinsip-prinsip  yang  ada  dalam
perbankan syariah telah sesuai dengan ajaran Islam.Namun  permasalahannya  adalah Indonesia  bukan  negara  Islam.  Oleh  karena itu,  setiap  perjanjian  tidak  bisa  hanya dilaksanakan  dengan ijab dan qabul saja, walaupun secara hakiki dalam ajaran agama Islam  sudah  sah  secara  prinsip,  tetapi  juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian di mata  hukum.  Dalam  prakteknya,  produk p e m b i a y a a n m u r a b a h a h   m e n g a l a m i modiﬁkasi.Produk  pembiayaan  ini  tidak hanya  menggunakan  akad murabahah saja, tetapi juga menyertakan akad wakalah dalam prosesnya  (Jannah,  2015).  Bank  syariah  di Indonesia  sebagai  institusi  keuangan  telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sehingga tidak bisa berfungsi sebagai trading house atau  memiliki  stok  barang  yang  bisa diperjualbelikan  kepada  nasabah  (Haﬁdh, 2014).
Akad wakalah sebagai akad pelengkap mempunyai  fungsi  yang  signiﬁkan  sebagai jembatan antara aturan perundang-undangan, syarat sahnya perjanjian di mata hukum dan syarat  sahnya  akad  murabahah.Kombinasi akad wakalah dengan akad murabahah yang dilakukan  oleh  bank  syariah  tidak  dilarang d a l a m   a g a m a   I s l a m ,   a s a l k a n   t i d a k b e r t e n t a n g a n   d e n g a n   p r i n s i p syariah.Kombinasi  kedua  akad  ini  pada praktek  operasional  di  bank  syariah dikhawatirkan  rentan  terjadi  kesalahan karena  tidak  sesuai  dengan  literatur  klasik tentang murabahah , yang murni jual beli. Hal inilah yang akan dikaji lebih mendalam dan sistematis  dalam  artikel  ini.Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai implementasi akad wakalah dalam pembiayaan  murabahah  pada  Bank  Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  merupakan penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian dengan  pendekatan  yang  melihat  suatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat. Pendekatan  sosiologi  hukum  merupakan pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat aspek-aspek hukum di dalam masyarakat, dan b e r f u n g s i   s e b a g a i   p e n u n j a n g   u n t u k
mengidentiﬁkasi dan mengklariﬁkasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data p r i m e r   d i p e r o l e h   m e l a l u i wawancara.Wawancara  dilakukan  terhadap Financing  Administration  Head  Akad  dan Legalitas  Bank  BNI  Syariah  Cabang Surakarta.Data  sekunder  diperolehmelalui studi  kepustakaan.  Data  sekunder  dalam penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer berupa  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/46/2005  Tentang Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana Bagi  bank  Yang  melaksanakan  Kegiatan Usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dan P e r a t u r a n   B a n k   I n d o n e s i a   N o m o r 10/16/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas P e r a t u r a n   B a n k   I n d o n e s i a   N o m o r 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan  Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan  Jasa bank Syariah. Bahan hukum sekunder berupa artikel  di  jurnal,  buku  teks,  laporan  serta dokumen  lainnya.Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  metodededuktif  dan penafsiran hukum.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.  K o n s e p   A k a d   Wa k a l a h   d a l a m Perbankan Syariah
Secara  bahasa wakalah bermakna al- t a f w i d h y a n g   b e r a r t i   p e n y e r a h a n , p e n d e l e g a s i a n ,   p e m b e r i a n mandat.Sedangkan  secara  istilah,  wakalah berarti  suatu  perjanjian  dimana  seseorang mendelegasikan  atau  menyerahkan  suatu wewenang  (kekuasaan)  kepada  orang  lain untuk  menyelenggarakan  suatu  urusan,  dan o r a n g   l a i n   t e r s e b u t   m e n e r i m a   d a n melaksanakannya  untuk  dana  atas  nama pemberi  kuasa (Kusika,  2009).  Selanjutnya, sumber  hukum  wakalah  ada  tiga  yaitu:  Al Quran dalam surat Al Kahﬁ ayat 19, An Nisa' ayat 35; Hadits Nabi (Malik Nomor 678 Kitab Al  Muwathth  bab  Haji);  dan  juga  ijma' (pendapat para ulama) (Marla, 2010).
Untuk mencapai akad yang sah, maka akad  tersebut  harus  memenuhi  rukun  dan syarat  dari  akad  itu  sendiri.  Adapun  syarat
dari akad wakalah adalah (Kusika, 2009):
a) Orang  yang  mewakilkan,  syaratnya adalah  dia  merupakan  pemilik  barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika tidak maka wakalah tersebut batal.
b) Orang yang mewakili, syaratnya baligh dan berakal.
c) Sesuatu  yang  diwakilkan,  syaratnya adalah  sesuatu  tersebut  diketahui dengan jelas. Selain itu juga menerima penggantian.  Maksudnya  adalah  boleh diwakilkan  pada  orang  lain  untuk mengerjakannya.
d) Shighat, yaitu lafadz mewakilkan. Shighat diucapkan  dari  yang  berwakil sebagai  simbol  keridloannya  untuk mewakilkan, dan wakil menerima.

## 2. Konsep  Akad  Murabahah  dalam Perbankan Syariah
Secara bahasa, murabahah berasal dari k a t a r i b h y a n g   b e r a r t i   t u m b u h   d a n berkembang dalam perniagaan. Dengan kata lain ribh tersebut  dapat  dikatakan  sebagai keuntungan  (Huriah,  2014). Murabahah adalah suatu akad jual beli antara bank dengan n a s a b a h . B a n k   m e m b e l i   b a r a n g   y a n g diperlukan  nasabah  dan  menjual  kepada nasabah  yang  bersangkutan  sebesar  pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Ramdhanie,  2014). Murabahah memiliki dua  bentuk  yaitu:(1)  murabahah  sederhana, yaitu adalah bentuk akad murabahah ketika penjual  memasarkan  barangnya  kepada pembeli  dengan  harga  perolehan  ditambah margin  keuntungan  yang  diinginkan;  (2) murabahah  pada  pemesan,  yaitu  melibatkan tiga  pihak  yaitu  pemesan,  pembeli  dan penjual.  Bentuk murabahah ini  juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang  diterapkan  perbankan  syariah  dalam pembiayaan (MA. Fauzi, 2015). Selanjutnya sumber hukum murabahah ada empat yaitu: Al Quran Surat Al Baqarah ayat 198 dan 275; An  Nisa'  ayat  29,  dan  Al  Maidah  ayat  1; Assunah; ijma'; dan kaidah ﬁqih (MA. Fauzi, 2015).

## 3. Implementasi Akad Wakalah  dalam
Pembiayaan  Murabahah  di  Bank BNI Syariah Cabang Surakarta
Cikal bakal Bank BNI Syariah dimulai dengan didirikannya Unit Usaha Syariah oleh Bank  BNI  pada  tanggal  29 April  2000  di  5 kantor  cabang  di  Yogyakarta,  Malang, Pekalongan,  Jepara  dan  Banjarmasin. Selanjutnya  UUS  BNI  terus  berkembang menjadi  28  Kantor  Cabang  ,  dan  31  Kantor Cabang  Pembantu.  Layanan  syariah  juga dapat dilakukan di Bank BNI Konvensional di 1500  outlet  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.
Bank  BNI  Syariah  sebagai  salah  satu Institusi  keuangan  syariah  terbesar  di Indonesia  memilikibermacam-macam produk  perbankan  berbasis  syariah,  yang meliputi  beragam  produk  penghimpunan d a n a   d a n   p e m b i a y a a n .   P e l a k s a n a a n operasional Bank BNI Syariah tunduk kepada Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  dan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sebagai lembaga  pengawas  dilaksanakannya  prinsip syariah  dalam  produk  perbankannya.Salah satu jenis produk BNI Syariah adalah produk pembiayaan.Produk  pembiayaan  ini  terbagi dalam empat bagian besar yaitu pembiayaan personal, mikro, usaha kecil menengah, dan korporasi.Pembiayaan  murabahah  di  Bank BNI  Syariah  termasuk  dalam  pembiayaan personal.
Secara  umum,  tidak  ada  keseragaman dalam  praktek  pembiayaan  murabahah  di berbagai  bank  syariah  di  Indonesia.  Tipe penerapan murabahah dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu (Lathif, 2013):
1) Tipe  pertama,  penerapan murabahah adalah  tipe  yang  konsisten  terhadap ﬁkih  muamalah.  Dalam  tipe  ini,  bank membeli  dahulu  barang  yang  akan dibeli  oleh  nasabah  setelah  ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli  dan  secara  prinsip  dimiliki  oleh bank,  kemudian  dijual  ke  nasabah dengan  harga  perolehan  ditambah margin  keuntungan  yang  disepakati. Pembelian dapat dilakukan secara tunai ( cash )  atau  tangguh,  baik  berupa angsuran  atau  sekaligus  pada  waktu tertentu.
2) Tipe kedua mirip dengan tipe pertama,
akan  tetapi  perpindahan  kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah dan  pembayaran  dilakukan  oleh  bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima  barang  setelah  sebelumnya m e l a k u k a n   a k a d   p e m b i a y a a n murabahah  dengan  bank.  Pembelian dapat dilakukan secara tunai ( cash ) atau tangguh  baik  berupa  angsuran  atau sekaligus pada waktu tertentu.
3) Tipe  ketiga  adalah  tipe  yang  paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank  syariah  melakukan  perjanjian murabahah dengan  nasabah  dan  pada saat  yang  sama  mewakilkan  kepada n a s a b a h   d e n g a n   a k a d w a k a l a h . Kemudian,  nasabah  membeli  sendiri barang  yang  dibutuhkannya.  Dana kemudian dikredit ke rekening nasabah dan  nasabah  menandatangani  tanda terima  uang.  Tanda  terima  ini  yang menjadi dasar bagi bank bahwa nasabah telah  menerima  dana  dari  bank.  Tipe ketiga  ini  bisa  menyalahi  ketentuan syariah  jika  bank  mewakilkan  kepada n a s a b a h   d a n   a k a d   p e m b i a y a a n murabahah dibuat  sebelum  barang secara prinsip telah menjadi milik bank. Bank  BNI  Syariah  menggunakan  tipe tiga  dari  penerapan  murabahah  tersebut  di atas,yaitu  dengan  mewakilkan  proses pembelian  barang  kepada  nasabah,  atau dengan  kata  lain  menggunakan  akad m u r a b a h a h   b i l   w a k a l a h . M u r a b a h a h didasarkan  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Ketentuan  Umum  Akad Murabahah dalam B a n k   S y a r i a h . F a t w a   t e r s e b u t   t e l a h merumuskan  ketentuan-ketentuan  dalam pelaksanaan  akad  murabahah,  akan  tetapi dalam pelaksanaannya di Bank BNI Syariah terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan  fatwa  tersebut.  Terdapat  empat ketentuan  murabahahyang  tidak  terlaksana dalam  transaksi murabahah di  Bank  BNI Syariah  dan  menjadi  menjadi  fokus  dalam pembahasan ini, yaitu:
Ketentuan  pertama:  Bank  membeli barang  yang  diperlukan  nasabah  atas nama  bank  sendiri,  dan  pembelian  ini harus sah dan bebas riba .
Terhadap  ketentuan pertama ini,  Bank BNI  Syariah  dalam  proses  pembiayaan murabahah selalu  disertai  dengan  akad w a k a l a h ,   t i d a k   m e n n g g u n a k a n   a k a d murabahah murni.  Hal  ini  bertentangan dengan  Pasal  yang  tercantum  dalam  Fatwa DSN  di  atas.Pasal  tersebut  secara  jelas menyatakan  “bank  membeli”.Maksudnya, bank bertindak secara aktif atau pasif untuk membeli  barang  yang  dibutuhkan  oleh nasabah.  Jika  dirunut  lebih  jauh,  model pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah Cabang  Surakarta  terjadi  ketidaksesuaian. Pihak  bank  tidak  pernah  membelikan  atau menyediakan  barang  yang  dibutuhkan nasabah secara langsung.
Proses  penyediaan  barang  tersebut memang  tidak  harus  dilakukan  sendiri  oleh bank,  akan  tetapi  dalam  konsep  muamalah, proses  membeli  barang  ini  dapat  dilakukan oleh  seorang  wakil  dengan  menggunakan akad wakalah .  Implikasi  yang  terjadi  dari proses  membeli  ini  baik  secara  langsung maupun  diwakilkan,  adalah  barang  tersebut secara  prinsip  menjadi  milik  pihak  yang membeli.  Apabila  pembelian  dilakukan dengan  cara  mewakilkan  dengan  akad wakalah ,  maka  barang  menjadi  milik  pihak yang mewakilkan. Wakil bertindak untuk dan atas nama yang mewakilkan ( muwakil) . Hal inilah  yang  tidak  terjadi  dalam  proses pembiayaan murabahah dengan  akad wakalah tersebut.  Bank  tidak  pernah memiliki  barang  kebutuhan  nasabah. Seharusnya nasabah sebagai wakil dari bank membeli  barang  untuk  dan  atas  nama  Bank BNI  Syariah,  dengan  demikian  implikasi “bank membeli” terpenuhi.
K e t e n t u a n   p e r t a m a   i n i   j u g a mencantumkan  kata  “atas  nama  bank s e n d i r i ” . P e n c a n t u m a n   i n i l a h   y a n g kedepannya  sangat  berpengaruh  terhadap keabsahan dan kesyar'i-an akad murabahah . Apabila  dalam  pembelian,  bank  tidak mewakilkan  kepada  nasabah,  maka  secara otomatis  pembelian  barang  tersebut  atas nama bank. Hal inilah yang akan memenuhi substansi  dari  jual  beli murabaha h.  Praktek yang  terjadi  di  Bank  BNI  Syariah  Cabang Surakarta  adalah  bank  mewakilkan  kepada nasabah  untuk  membeli  barang,  dan  barang
tersebut langsung atas nama nasabah. Kondisi ini  tidak  sesuai  dengan  pedoman  yang  ada d a l a m   f a t w a   D S N   N o m o r   0 4 / D S N - MUI/IV/2000  tentang Murabahah .Sehingga ketentuan Sah dan bebas riba tidak terpenuhi, karena kepemilikan objek barang tidak jelas.
Ketentuan  kedua:  bank  harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
Ketentuan ini menunjukkan seharusnya bank bertindak aktif membelikan barang yang dibutuhkan nasabah.Penyampaian semua hal yang  berkaitan  dengan  pembelian  tersebut dapat  dilakukan  apabila  bank  melakukan pembelian  barang  langsung  ke  penjual  atau supplier.  Praktek  yang  terjadi  di  Bank  BNI Syariah Cabang Surakarta, bank mewakilkan pembelian  barang  kepada  nasabah  dengan menggunakan  akad  wakalah  sehingga  bank tidak  bisa  menjelaskan  semua  hal  yang berkaitan  dengan  barang  apabila  ternyata nasabah sendiri yang melakukan pembelian. Sehingga  ketentuantersebut  tidak  terlaksana di  dalam  proses  pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Surakarta.
Ketentuan  ketiga:  bank  menjual barang  tersebut  kepada  nasabah  dengan harga  jual  senilai  harga  beli  ditambah keuntungan.
S e b e l u m   d i l a k s a n a k a n n y a   a k a d murabahah dan  akad wakalah ,  bank  BNI Syariah Cabang Surakarta melakukan proses administrasi,  yaitu  suatu  proses  di  mana nasabah harus melengkapi suatu persyaratan tertentu. Setelah semuanya dipenuhi, nasabah mengajukan  permohonan  pembiayaan.  Jika disetujui maka bank akanmengeluarkan Surat Keputusan  Pembiayaan  (SKP)  yang  dibuat bersamaan  dengan  akad wakalah sebagai bentuk perwujudan bahwa bank mewakilkan kepada  nasabah  untuk  mencari  barang  yang sesuai  dengan  kriteria  nasabah.  Setelah mendapatkan  barang  yang  sesuai,  barulah dibuat  akad  pembiayaan murabahah dan ditandatangani atas persetujuan kedua belah pihak  (pada  tahap  ini  bank  sudah  dapat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pengadaan  barang  tersebut  secara  detail). Kemudian, bank akan mentransfer sejumlah dana yang ditujukan ke rekening nasabah dan akan  didebetkan  secara  langsung  kepada
penjual.  Dalam  hal  ini,  nota  pembelian langsung atas nama nasabah bukan atas nama bank  yang  diwakilkan.  Bank  tidak  bisa menjual barang kepada nasabah apabila tidak bisa  membuktikan  secara  prinsip  maupun efektif,  bahwa  barang  tersebut  adalah  milik bank  sebagai  penjual,  sehingga  ketentuan tersebut tidak terlaksana dan mengakibatkan tidak  sahnya  transaksi  murabahah  ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
Ketentuan  keempat:  jika  bank hendak  mewakilkan  kepada  nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah  barang  secara  prinsip  menjadi milik bank .
Praktek  yang  terjadi  di  Bank  BNI S y a r i a h   C a b a n g   S u r a k a r t a ,   p r o d u k pembiayaannya  menggunakan murabahah bil  wakalah dan  bukan murabahah murni karena disertai dengan akad wakalah.Hal ini m e n y e b a b k a n   k e r a g u a n   a t a s   s t a t u s kepemilikan  barang  karena  bank  tidak membeli  langsung  barang  yang  dibutuhkan nasabah.Akad wakalah dilakukan  sebagai prasyarat dilangsungkannya akad murabahah dalam  praktek  perbankan  syariah  di Indonesia.Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa apabila  bank  hendak  mewakilkan  proses pengadaan  barang  kepada  nasabah,  maka pembelian  barang  tersebut  seharusnya menggunakan  nama  bank  agar  barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.
Prosedur  pemberian  akad wakalah inilah yang menjadikan bank kurang bijak dan menjadi  tidak  hati-hati  dalam  menerapkan akad  wakalah  dalam  pengadaan  atau pembelian  barang  oleh  nasabah.Akibatnya terjadi  penyimpangan  yang  menyebabkan tidak  sahnya  akad  tersebut  secara  syariah. Ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan adalah  bank  langsung  mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah.
Secara  prinsip,  obyek  murabahah memiliki  spesiﬁkasi  yang  jelas,  mudah diidentiﬁkasi, memiliki nilai, memiliki bukti legal  kepemilikan  (akta  milik),  dapat diperjualbelikan,  serta  dapat  dipindahkan kepemilikiannya  (Otoritas  Jasa  Keuangan, 2006). Pada prakteknya di bank BNI syariah, obyek  tersebut  langsung  diatasnamakan
kepada nasabah, hal tersebut mengakibatkan akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.  Ketentuan  lain  tentang  prinsip pembiayaan murabahah yang  dibuat  oleh OJK adalah sebagai berikut
“  Kepemilikan  objek  pembiayaan sedapat mungkin dialihkan secara efektif dari bank sebagai penjual kepada nasabah sebagai pembeli  sesuai  kebiasaan  yang  berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2006) “
Bank  Indonesia  secara  tegas  melalui P e r a t u r a n   B a n k   I n d o n e s i a   ( P B I ) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 november 2005 tentang  standarisasi  akad  pengunaan  media wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada  nasabah. Wakalah untuk  membeli barang,  maka  akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi  milik  bank.Dalam  penjelasan  PBI tersebut  ditegaskan  bahwa  akad wakalah h a r u s   d i b u a t   t e r p i s a h   d e n g a n   a k a d murabahah . Lalu ditegaskan  yang dimaksud secara prinsip milik bank adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.
Konsep kepemilikan objek pembiayaan secara  efektif  yang  dimaksud  adalah  saat k e d u a   b e l a h   p i h a k   m e m a s u k i   d a n menyepakati  kontrak  sah  jual  beli,  tidak diharuskan  adanya  bukti  legal  administrasi k e p e m i l i k a n   o l e h   b a n k   ( p e n g u a s a a n ﬁsik).Kepemilikan  oleh  bank  dianggap  sah hanya  cukup  dengan  bukti  transaksi  antara bank dan pemasok (penguasaan konstruktif). Tujuan  pokok  suatu  akad  merupakan  suatu hal  yang  esensial  karena  akan  menentukan sah atau tidaknya suatu akad.
Dalam  kaitannya  dengan  jual  beli dengan  pembiayaan  murabahah  ini  maka tujuan  akad  adalah  pemindahan  hak  milik kebendaan  dari  pihak  bank  ( bai' )  kepada nasabah  ( musytari' ).  Berdasarkan  uraian  di atas,  menunjukkan  bahwa  bank  tidak memenuhi satu syarat objek dalam jual beli, yaitu  objek  akad  milik  sendiri.  Hal  tersebut dapat  terjadi  karena  pada  saat  bank mewakilkan  pembelian  barang  kepada nasabah, bank langsung memerintahkan agar p e m b e l i a n   t e r s e b u t   d i a t a s n a m a k a n
nasabah.Akibatnya  syarat  bahwa  barang harus secara prinsip menjadi milik bank tidak terpenuhi.  Kuitansi  pembelian  barang  juga diatasnamakan nasabah, sehingga bank tidak menguasai  barang  secara  ﬁsik  maupun konstruktif.  Sebelum  barang  diserahkan kepada pihak bank ( muwakil ), akad wakalah masih  berjalan.Berakhirnya  akad wakalah apabila  seorang  wakil  atau  yang  mewakili sudah  menyelesaikan  tugas  dari muwakil yang  mewakilkan,  amanat  yang  diberikan oleh muwaki l kepada wakil telah disampaikan kepada  penerima  amanat  (Fikri,  2014). S e h i n g g a   d a p a t   d i s i m p u l k a n   b a h w a berakhirnya  akad  wakalah  apabila  barang telah  diserahkan  kepada  pihak  bank ( muwakil ).Kemudian  bank  menjual  kembali barang  kepada  nasabah  sesuai  dengan ketentuan akad pembiayaan murabahah.
Ketentuan  tentang  murabahah  yang telah  diatur  di  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah N o m o r.   4 / D S N - M U I / 2 0 0 0   t e n t a n g Murabahah,  dalam  pelaksanaannya  terjadi beberapa  ketidaksesuaian  yang  berakibat tidak  terlaksananya  beberapa  ketentuan tentang  murabahah  seperti  tersebut  di atas.Meskipun  demikian  bank  memiliki a l a s a n   k u a t   u n t u k   l a n g s u n g mengatasnamakan  kepada  nasabah  barang yang dibeli tersebut. Untuk melihat dari segi keabsahan dari sisi administrasi dan mengapa harus ada akad wakalah , beberapa faktor yang mendasari  penggunaan  akad wakalah di d a l a m   p e m b i a y a a n m u r a b a h a h d a n p e n g a t s a n a m a a n   k u i t a n s i   p e m b e l i a n langsung  kepada  nasabah,  faktor-faktor tersebut adalah:
a. Bank  di  Indonesia  adalah  institusi keuangan bukan sebagai rumah dagang.
Bank  sebagai  institusi  keuangan dengan fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali kepada  masyarakat,  tidak  memiliki  stok barang  untuk  diperjualbelikan.  Sehingga apabila  ada  calon  nasabah  datang  kepada bank  untuk  mencari  rumah  misalnya,  bank tidak memiliki stok rumah yang akan dijual, walaupun  bank  bekerjasama  dengan  pihak pengembang, kesesuaian kriteria barang dan lain  sebagainya  adalah  hak  nasabah  untuk menentukan  pilihan  agar  barang  sesuai
dengan  keinginan  nasabah  dan  tercapai kesyar'i-an  proses  akad  tersebut  dan menimbulkan kemaslahatan b. Eﬁsiensi proses administrasi.
Maksudnya,  apabila  bank  membeli barang  yang  dibutuhkan  nasabah  tanpa mewakilkan  kepada  nasabah  dengan  akad wakalah,  dan  kemudian  barang  tersebut langsung  diatasnamakan  bank  untuk kemudian  dijual  lagi  kepada  nasabah.  Hal tersebut  dimungkinkan  apabila  yang diatasnamakan  adalah  suatu  barang  yang mudah  dan  peralihan  hak  kepemilikan  atau atas  namanya.  Hal  tersebut  akan  sulit d i l a k s a n a k a n   a p a b i l a   o b j e k   b a r a n g membutuhkan  proses  admisnistrasi  yang membutuhkan  waktu  dan  biaya,  sebagai contoh  rumah  beserta  tanah.  Apabila  bank mengatasnamakan pembelian  rumah beserta tanah tersebut kepada bank , setelah itu baru dijual ke nasabah. Akibatnya terjadi dua kali proses peralihan hak yang berakibat naiknya biaya  administrasi,  dan  akan  memberatkan salah  salah  satu  atau  bahkan  kedua  belah pihak.
Setiap  transaksi  jual  beli  akan  selalu didasarkan pada pembuatan akta jual beli, jika terjadi  dua  kali  transaksi,  hal  tersebut  akan menimbulkan  beban  biaya  untuk  setiap t r a n s a k s i n y a .   K o n d i s i   i n i   t i d a k menguntungkan  secara  ﬁnansial  bagi  bank syariah  sebagai  institusi  keuangan  yang menggunakan  prinsip  murabahah,  sebagai contoh dalam proses pembiayaan KPR biaya proses  akan  meningkat  dengan  adanya  dua kali transaksi jual beli, biaya tersebut meliputi biaya pembuatan akta jual beli, jasa notaris/ PPAT, beban pajak pendapatan dan BPHTB. Peningkatan biaya ini akan melemahkan daya saing bank syariah bila dibandingkan dengan bank  konvensional,  sehingga  untuk  itu  di dalam  pembiayaan  kepemilikan  rumah, pemahaman  jual  beli  adalah  penguasaan kepemilikan  secara  prinsip  atau  penguasaan secara  efektif  dan  bukan  diartikan  secara harﬁah.
Akad wakalah menjadi  jembatan  dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Akad wakalah dianggap  dapat  mengakomodir terpenuhinya  syarat  prinsip  jual  beli murabahah ,  namun  pada  saat  yang  sama
dapat  mereduksi  biaya  karena  secara  formil transaksi  jual  beli  terjadi  hanya  satu  kali. Argumentasi  reduksi  biaya  dapat  dipahami sebagai suatu strategi persaingan bisnis, agar bank syariah memiliki daya saing. Sekalipun penggunaan  akad  wakalah  sebagai  media perantara  dengan  tujuan  mereduksi  biaya  , t e t a p i   d a l a m   p e l a k s a n a a n n y a   w a j i b memperhatikan  maksud,  tujuan  dan  esensi dari akad wakalah itu sendiri. Artinya rukun dan  syarat wakalah harus  terpenuhi  dalam p e n g a p l i k a s i a n   a k a d w a k a l a h tersebut.Sehingga  dapat  dipastikan  bahwa pelaksanaan  akad wakalah dibuat  sebelum akad pembiayaan murabahah dan pembuatan akta jual beli.
c. M e m b e r i k a n   k e b e b a s a n   k e p a d a nasabah.
P e n y e r t a a n   a k a d w a k a l a h j u g a dimaksudkan  untuk  memberikan  kebebasan k e p a d a   n a s a b a h   d a l a m   m e m b e l i barang.Nasabah  mendapat  wewenang  dan kebebasan penuh untuk memilih barang yang mana yang nasabah kehendaki sesuai dengan kebutuhannya.Selama  barang  tersebut  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Oleh karena itu, bank mewakilkan kepada nasabah dalam proses pengadaan barang.
Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  NO:  10/DSN- MUI/IV/2000  mengenai Wakalah ,  telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad wakalah di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat dan dalam aplikasinya di Perbankan Syariah dan lembaga  keuangan  syariah.  Hal  ini  akan mendukung  perkembangan  produk-produk keuangan  Islam  yang  menggunakan  akad Wakalah yang  dapat  di  implementasikan dalam  beberapa  produk  perbankan  seperti, jual  beli  dan  investasi.  Hal  ini  akan memotivasi  perkembangan  perbankan s y ar iah   d i  I n d o n es ia.   A k ad wakalah merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, wakalah memiliki  peranan  yang s a n g a t   p e n t i n g   u n t u k   m e n e n t u k a n keberhasilan dan tercapainya prinsip syariah akad itu sendiri (Nuhyatia, 2013).
Secara  keseluruhan  dalam  praktek pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  BNI
Syariah  cabang  Surakarta  sudah  lebih mendekati  prinsip  syariah,  karena  dalam pelaksanaannya  akad wakalah dibuat sebelum  akad murabahah ,  akad wakalah dibuat  berbeda  hari  dengan  tanggal  akad murabahah ,  dengan  tujuan  nasabah  bisa mencari  barang  terlebih  dahulu.  Setelah barang  didapatkan  oleh  nasabah  barulah dibuat  akad murabahah .  Proses  penerapan tersebut  sudah  mendekati  bentuk  ideal pembiayaan murabahahbil  wakalah .  Dalam pelaksanaannya  terjadi  satu  proses  yang menimbulkan kerancuan yang berakibat tidak tercapainya  kemaslahatan  dan  pemenuhan prinsip syariah dalam transaksi tersebut, yaitu pengatasnamaan  barang  dan  kuitansi pembelian  langsung  kepada  nasabah.  Hal tersebut  mengakibatkan  keseluruhan  proses menjadi  tidak  sah  secara  syariah.  Bank sebagai  penyedia  pembiayaan    tidak  dapat membuktikan  bahwa  secara  prinsip  objek m u r a b a h a h a d a l a h   m i l i k   b a n k . Pengatasnamaan langsung terhadap nasabah dalam  pembelian  barang  menunjukkan bahwa  barang  tersebut  bukan  milik  bank tetapi  milik  nasabah.  Bank  hanya  bertindak sebagai penyedia pembiayaan yang notabene m e m p e r j u a l b e l i k a n   m o d a l   b e r i k u t keuntungan yang didapat dari hasil penjualan barang  yang  dibeli  oleh  nasabah.  Status kepemilikan  barang  yang  bukan  milik  bank menjadikan  akad murabahah  bil  wakalah yang  dibuat  menjadi  tidak  sah  secara  syar'a karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

## D. Simpulan
A k a d w a k a l a h d a l a m   p r o s e s pelaksanaannya di Bank BNI Syariah terjadi hal  yang  tidak  sesuai,  yang  mengakibatkan t i d a k   t e r c a p a i n y a   k e m a s l a h a t a n   d a n terpenuhinya  rukun  dan  syarat  akad murabahah sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut  adalah  barang  yang  dibeli  oleh nasabah  atas  kuasa  dari  bank  melalui  akad wakalah,  kuitansi  atau  nota  pembelian diatasnamakan  langsung  kepada  nasabah. Bank  BNI  Syariah  sebagai  penjual  tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan  bahwa  Bank  BNI  Syariah adalah  pemilik  barang  yang  menjadi  objek murabahah tersebut. Kenyataan yang terjadi
di lapangan, nasabah membeli langsung dari penjual atau supplier . Sehingga barang telah secara  prinsip  maupun  secara  efektif  telah menjadi  milik  bank  tidak  terpenuhi,  dan prinsip  syariah  perbankan  sebagaimana diharuskan  oleh  Undang-undang  nomor  21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN  nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah ,  Fatwa  DSN  nomor  10/DSN- MUI/IV/2000  tentang wakalah tidak terlaksana .

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  A.  (2009).  Perbankan  syariah  di Indonesia.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Fauzi,  M.  (2008).  Analisis  Faktor-Faktor y a n g   m e m p e n g a r u h i   K e i n g i n a n Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang. IAIN Walisongo.
Fauzi,  M.  (2015).  Akad  Murabahah  Ideal dalam  Pembiayaan  Kepemilikan Rumah  pada  Bank  Syariah  dalam Sistem  Hukum  Tanah  di  Indonesia (Studi  pada  Perjanjian  Murabahah p a d a   B a n k   S y a r i a h   M a n d i r i ) . Universitas Sebelas Maret.
Fikri,  Y.  (2014).  Wakalah.  Jurnal  Ekonomi Islam, 710.
Haﬁdh,  M.  (2014).  Rekonstruksi  Isi  Akta Notaris  Perbankan  Syariah  Untuk Murabahah  Berdasarkan  Nilai  Ajaran Islam Dan Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Huriah,  S.  (2014).  Pembiayaan  Akad  Jual Beli  dengan  Sistem  Murabahah  di B M T   A l - I k h l a s   Yo g y a k a r t a . Universitas Gadjah Mada.
Jannah,  N.  (2015).  The  Implementation  of Murabahah  bil  Wakalah  Financing  in B R I   S y a r i a h   U n i t   G e n t e n g Banyuwangi.  Jurisdictie:  Jurnal Hukum Dan Syariah, 6(1), 80.
Kalsum,  U.  (2014).  Riba  dan  Bunga  Bank dalam  Islam  (Analisis  Hukum  dan Dampaknya  terhadap  Perekonomian Umat). Jurnal Al-Adl, 7(2), 6869.
Karim, A. (2006). Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan. Jakarta: Raja Graﬁndo Persada.
Kusika,  S.  (2009).  Arti  Penting  Akad
Wakalah  (Kuasa  Membeli)  dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank S y a r i a h   M a n d i r i   C a b a n g   P a l u . Universitas Gadjah Mada.
Lathif, A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia.  AHKAM:  Jurnal  Ilmu
Syariah, 12, 7475.
Law  Oﬃce  of  Remy  &  Darus.  (2002). Naskah  Akademik  Rencana  Undang- Undang  tentang  Perbankan  Syariah. Jakarta: Law Oﬃce of Remy & Darus. Madjid,  N.  (2011).  Nuansa  Konvensional dalam Perbankan Syariah. Nalar Fiqh: J u r n a l   E k o n o m i   I s l a m   D a n Kemasyarakatan, 4(1), 10. Marla, Y.  (2010).  Penerapan Akad  Wakalah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah M u r a b a h a h   B a n k   B T N   S y a r i a h Cabang  Batam.  Universitas  Gadjah Mada. Maulidizen, A. (2016). Aplikasi Pembiayaan Modal  Kerja  Murabahah  Bi  Al- Wa k a l a h   p a d a   B a n k   M u a m a l a t I n d o n e s i a   C a b a n g   S u n g k o n o Surabaya.  Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura, 16(1), 93. Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah.  Economic:  Jurnal  Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 114115. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2006).  Standar P r o d u k   P e r b a n k a n   S y a r i a h Murabahah.  Jakarta:  Otoritas  Jasa
Keuangan.
Ramdhanie, M. (2014). Penerapan Asas salin M e n g u n t u n g k a n   d a l a m   A k a d Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah  Mandiri  Pangkalan  Bun. Universitas Gadjah Mada.