Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  dan  Upaya  Penguatan Sistem Parlementer Paska Covid 19

## Erfandi
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Yessi Fitriyanti
STAI Badrus Zaman

## ABSTRAK
Perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dianggap inkonstitusional. Karena memang bertentangan dengan original intent dan semangat dalam UUD 1945.  Namun demikian, upaya-upaya politik hukum dapat  dilakukan  secara  konstitusional  untuk  dapat  memperpanjang  masa jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  melalui  perubahan  yang  legal terhadap konstitusi. Selain itu juga diperlukan upaya penguatan parlemen agar tercipta keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya demokratisasi dalam ketatanegaraan mendatang.
Keywords :
Masa Jabatan Presiden, UUD 1945, Parlemen
Corresponding  Author: Erfandi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email : erfandi@unusia.ac.id
Yessi Fitriyanti STAI Badrus Zaman
© The Author(s) 2022

## D OI: 10.47776/alwasath.v3i1.329
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 59

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 2 April 2022 Accepted: 17 April 2022 Online: 25 April 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3, (22 April 2022): 59-68 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Dialektika  ketatanegaraan  kita  saat  ini  dihadapkan  pada  persoalan  yang  cukup  serius mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Isu ini menjadi serius karena bergulir paska merebaknya virus Covid 19 yang kemungkinan dapat dimaknai sebagai kejadian luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.
Selain  itu,  isu  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  ini  semakin  serius  karena diwacanakan oleh elit partai yang notabene menguasai parlemen secara riil, mulai Airlangga Hartanto Ketum Golkar, Muhaimin Iskandar Ketum PKB ataupun Zulkifli Hasan Ketum PAN paska pertemuannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data masyarakat Indonesia yang menginginkan dilakukannya penundaan pemilu.
Berbagai  perspektif  ketatanegaraan  mengenai  perpanjangan  periodesasi  Presiden dianggap sudah final berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Dengan kata lain perpanjangan presiden tidak mungkin terjadi selama MPR RI tidak melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. 1 Disisi lain penundaan pemilu dalam rezim UU Pemilu dimungkinkan dilakukan meskipun dengan syarat yang cukup ketat dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun tentunya secara hirarkhis tidaklah equal mensejajarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dengan UU Pemilu.
Namun demikian, upaya-upaya politik hukum untuk melegitimasi perpanjangan jabatan Presiden kian terasa mulai dari pertemuan elit dengan ketum partai politik, pertemuan dengan para tokoh, munculnya deklarasi dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan teranyar adalah lamaran terhadap adik Presiden Jokowi oleh Ketua MK Anwar Usman.
Sepintas pertemuan tokoh dan lamaran Ketua MK terhadap adik Presiden Jokowi tidak ada korelasinya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden, namun dari aspek politik hukum sangat  mempengaruhi  dinamika  ketatanegaraan  Indonesia  yang  pada  ujungnya  mengkristal pada satu titik perpanjangan masa jabatan Presiden.
Seiring  menguatnya  isu  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden,  justru  kondisi  Parlemen semakin  rapuh  paska  disahkannya  Perpu  Nomor  1  tahun  2020  menjadi  UU.  Dimana kewenangan  Parlemen  semakin  dikebiri  terutama  kewenangannya  yang  berkaitan  dengan kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  Covid  19.  Hal  ini  menandakan  realitas parlemen saat ini berada dibawah kekuasaan presidensial yang notabene fraksi-fraksi yang ada di DPR mayoritas menjadi koalisi pemerintahan. Ditengah tidak berimbangnya kekuasaan ini perlu  dilakukan  upaya  penguatan  parlemen  untuk  dapat  menciptakan check  and  balances system 2 antara eksekutif dan legislatif. Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan permaslahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden  Pada  Tahun  2024?  2)  Bagimanakah  Strategi  Penguatan  Parlemen  dalam  Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Paska Covid 19?
1 Nenden Herawaty S, Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945 , Jurnal As Syir’ah, Vol 1 No 1 Th 2012 hlm 3-6
2 Dalam konsep check and balances system tidak hanya diberlakukan dalam eksternal kekuasaan tapi juga perlu diterapkan di dalam kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa secara umum ada tiga prinsip perwakilan yang dikenal di dunia yaitu i) representasi politik (political representation), ii) representasi teritorial (territorial representation),  dan  iii)  representasi  fungsional  (functional  representation)  dimana  pilar  kekuasaan  politik dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan sistem “double check” sehingga aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar terjadi. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta: PT. BIP, 2007), hlm. 154

## METODOLOGI PENELITIAN
Penyusunan  penulisan  ini  dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  atau  doktrinal dengan statute approach dan historical approach. Statute approach peneliti lakukan melalui studi  perundang-undangan  mulai  dari  UUD  1945,  UU  Pemilu,  UU  MK  hingga  beberapa putusan  MK  yang  relefan  dengan  judul  penelitian  ini.  Kajian  kepustakaan/literatur  dengan menelaah berbagai data dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perubahan Konstitusi dan Sistem Pemerintahan baik presidensial atau parlementer. Mulai dari teori Hans Nawiaky, K.C. Whare, Ivor Jennings hingga pendapatnya Prof. Ismail Sunny mengenai perubahan Konstitusi yang dikorelasikan dengan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Perubahan Konstitusi
Konsistensi ketatanegraan Indonesia terus mengalami ujian seiring dengan bergulirnya isu 3 periodesasi jabatan presiden. Meski secara tegas telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUD 1945  yang  membatasi  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  selama  5  tahun,  namun berbagai upaya terus dilakukan untuk memperpanjang periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  Gagasan  perpanjangan  periodesasi  jabatan  Presiden  ini  akan  menemui  masalah hukum karena memang secara hirarkhi peraturan perundang-undangan legitimasi pembatasan jabatan  Presiden  disebutkan  secara  tegas  oleh  UUD  1945.  Jika  kita  merujuk  pada  teori Stufenufbau der Rechtsordnung dari Hans Nawiasky 3 UUD 1945 bisa dikategorikan sebagai aturan dasar (Grundgesetzes) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga  perubahan  masa  jabatan  Presiden  tidaklah  semudah  dengan  merivisi  perundang- undangan dibawah Grundgesetzes seperti UU MD3, UU KPK ataupun UU Cipatkerja.
Upaya  perpanjangan  periodesasi  jabatan  Presiden  tidak  bisa  hanya  dilakukan  melalui upaya  politik  semata,  akan  tetapi  hanya  dapat  diupayakan  paling  tidak  melalui  upaya amandemen UUD 1945 sebagai aturan dasar bernegara. Tidak bisa perpanjangan periodesasi jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden hanya menggunakan tafsir terhadap Pasal 432 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 432 yang dikenal dengan istilah pemilu susulan. Pemilu susulan tidak bisa disepadankan dengan perpanjangan jabatan Presiden, karena pemilu susulan sejatinya merupakan akibat dari penundaan Pemilu yang  disebabkan  oleh  gangguan  keamanan,  bencana  alam  atau  gangguan  lainnya  yang mengakibatkan  seluruh  tahapan  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  tidak  dapat  dilaksanakan. Periodesasi jabatan Presiden tentunya memiliki terminlogi yang berbeda dengan penundaan pemilu. Karena periodesasi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 sangatlah identik dengan masa  jabatan  lembaga  negara  sedangkan  penundaan  pemilu  hanya  sebatas  rentang  waktu penundaan pemilihan umum. Selain itu penundaan pemilu hanya dibatasi selama kurang lebih 10  hari  dari  pelaksanaan  pemilu  sebagaimana  mestinya.  Sedangkan  perpanjangan  Jabatan Presiden sangat erat kaitannya dengan masa periodesasi jabatan presiden selama satu periode. Artinya tidak bisa dijadikan dalil perpanjangan masa jabatan presiden selama 2 atau 3 tahun apalagi satu periode selama tidak merubah dasar konstitusi bernegara.
Jika  merujuk  pendapatnya  K.C.  Wheare  dalam  “ Modern  Constitutions” perpanjangan periode jabatan Presiden hanya dapat dilakukan dengan merubah UUD 1945 melalui tiga cara antara  lain; Pertama , formal  amandemen  seperti  halnya  yang  telah  dilakukan  dalam  proses amandemen  UUD  1945  baik  amandemen  pertama,  kedua,  ketiga  ataupun  yang  terkahir.
3 Stufenufbau theory adalah teori hirarkhi norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida, dimana norma yang berada di posisi paling atas menjadi dasar sekaligus memancarkan nilai kepada norma yang lebih rendah. Teori ini dikambangkan oleh Hans Kalsen yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Han Nawiasky
Langkah perpanjangan jabatan Presiden melalui formal amandemen ini senantiasa akan diiringi dengan perdebatan yang panjang dan sangat kompleks, baik dari segi politik, ekonomi maupun ilmiah.  Selain  itu,  amandemen  juga  seringkali  harus  melalui  tata  cara  yang  kompleks. Sehingga,  ada  kemungkinan,  ketika  amandemen  formal  disahkan,  sudah  ada  situasi  dan tuntutan yang baru lagi.
Kedua , Constitutional usage and convention, bentuk lain konvensi ketatanegaraan ini bisa  dikenal  dengan  express  agreement.  Menurut  Wade  bisa  saja  konvensi  ini  terjadi berdasarkan  atas  Kebiasaan  sebuah  negara,  Kepatutan (expediency) ataupun Express agreement melalui  revolusi.  Pertanyaannya,  dalam  konvensi  perpanjangan  masa  jabatan presiden  ini  apakah  sudah  menjadi  kebiasaan  dalam  kontek  ketatanegaraan  Indonesia  atau belum, mengingat dalam sejarahnya pernah satu kali terjadi proses penunjukan perdana menteri pada  awal  kemerdekaan  oleh  Presiden  selama  berlakunya  UUD  1945  dari  pemimpin  partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dari Komite Nasional Pusat. Atau contoh lain dalam kasus  Exprees  agreement  melalui  dikeluarkannya  maklumat  Wakil  Presiden  nomor  X  dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 Nopember 1945 4 atas dasar aturan peralihan dan aturan tambahan dari UUD 1945.
Sejalan dengan pendapatnya Whare, Ismaiel Sunny mengakui adanya Express Agrement ini,  Konvensi  ketatanegaraan  tidak  melulu  berdasarkan  atas  kebiasaan,  melainkan  juga  bisa berbentuk kesepakatan yang tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin negara seperti halnya persetujuan  Wakil  Presiden  bersama  Badan  Pekerja  pada  tanggal  16  Oktober  1945  atas momerandum.  .  Penunjukan  perdana  menteri  atau  maklumat  Wakil  Presiden  nomor  X  ini apakah  bisa  dikategorikan  kebiasaan  dan  Express  Agrement  dalam  kontek  ketatanegaraan Indonesia atau tidak, mengingat kasusnya yang berbeda dengan perpanjangan jabatan Presiden dan itupun hanya terjadi satu kali.
Ketiga , perubahan  terhadap  konstitusi  juga  bisa  dilakukan  dengan  cara Judicial Interpretation. perkembangan  ketatanegaraan  Indonesia  kedepan  dalam  kaitannya  dengan judicial interpretation ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini ketua  MK  sedang  melamar  adik  Presiden  Jokowi.  Memang  tidak  ada  hubungannya  antara lamaran  ketua  MK  dengan  adik  presiden  Jokowi,  namun  ketika  melihat  perjalanan  sejarah perubahan UUD dalam aspek judicial interpretation, beberapa kali MK membuat putusan yang tidak sekedar mengabulkan judicial review UU terhadap UUD melainkan juga mengandung kontroversi.  Diantara  putusan  tersebut  antara  lain Pertama, Putusan  MK  No.  138/PUU- VII/2009  yang  memberikan  kewenangan  kepada  MK  untuk  menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terhadap UUD 1945. Padahal sesuai original intent bunyi Pasal 24C UUD  1945,  disebutkan  MK  berwenang  menguji  UU  terhadap  UUD  1945  dan  tidak  pernah memberi kewenangan kepada MK untuk menguji Perppu. Kedua, Putusan MK No 50/PUU- XII/2014 yang menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden. 5 Dalam amar putusannya, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti
4 Taufiqurrahman  Syahuri, Perubahan  UUD  1945  dan  Perbandingannya  dengan  Negara  lain ,  Lex Jurnalica/Vol 1 No 2 edisi April 2004, hlm 5
5 Ini bisa dilihat di website MK dengan Judul MK Tegaskan Kembali Aturan Perolehan Suara Capres Terpilih yang
diterbitkan 30 September 2019 pada laman
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15885&menu=2
dimaksud  Pasal  6A  ayat  (4)  UUD  1945 tidak  perlu  dilakukan  pemilihan  langsung  putaran kedua. Dengan demikian, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan syarat pemenang pasangan calon Presiden terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia tidak berlaku. Dengan adanya putusan MK terkait pengujian UU Pilpres itu, MK melakukan interpretasi terhadap UUD 1945 bahwa pilpres putaran kedua tidak bisa dilakukan jika hanya diikuti dua pasangan calon. Itu artinya, sama saja MK mengubah UUD 1945 karena materi (Pasal 159) UU Pilpres sama dengan yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.
Perpanjangan masa jabatan presiden melalui judicial interpretation oleh MK ini bisa saja terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap pasal 432 UU Pemilu. Meskipun akan sangat sulit dan komplek persoalnanya, terutama berkaitan dengan pertaruhan integritas Hakim MK sebagai  the  guardian  of  constitution.  Hal  ini  terjadi,  karena  memang  terkait  jabatan  dan periodesasi  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  disebutkan  5  tahun  dan  dua  periode  secara lexcarta di dalam UUD 1945.

## Upaya Penguatan Parlementer Paska Covid 19
Wacana perpanjangan jabatan Presiden oleh elit partai politik seharusnya menjadi titik landas bagi penguatan parlemen dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Elit partai  seperti  Airlangga  Hartanto  Ketum  Golkar,  Muhaimin  Iskandar  Ketum  PKB  ataupun Zulkifli Hasan Ketum PAN yang mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden menjadi isyarat secara politik hukum bahwa kewenangan jabatan Presiden sebenarnya ada di tangan Parlemen bukan di tangan eksekutif.
Momentum  ini  sebenarnya  bisa  dijadikan  sebagai  upaya-upaya  penguatan  parlemen dalam konteks ketatanegaraan yang saat ini mulai tergerus oleh kekuasaan eksekutif.
Kewenangan eksekutif dalam sistem presidensial semakin terasa paska disahkannya UU Cipta Kerja dan disahkannya Perpu No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi UU. Parlemen  seakan-akan  tidak  memiliki  fungsi  kontrol  terhadap  kekuasaan  eksekutif  setelah pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tersebut. Bahkan kerugian negara tidak lagi dianggap sebagai  unsur  tindak  pidana  korupsi  jika  kerugian  negara  tersebut  bersinggungan  dengan penanganan  Covid  19.  Hal  ini  menunjukkan  posisi  parlemen  semakin  power  less  dalam ketatanegaraan kita.
Upaya-upaya untuk memperkuat peran dan fungsi Parlemen juga perlu dilakukan akan tercipta check and balances system yang ideal 6 . Sehingga tidak lagi terjadi eksekutif heavy ataupun  legislatif  heavy  dalam  mencapai  demokratisasi  yang  ideal  di  tubuh  pemerintahan. Sebenarnya upaya memperkuat peran parlemen sudah pernah dilakukan pada saat pengesahan UU tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD yang kemudian dikenal dengan UU MD3 dalam rapat Paripurna Senin 12 Februari 2018 tahun lalu. Pada UU MD3 ini, legislative memperkuat posisinya dengan pengaturan klausul panggil paksa terhadap eksekutif yang dianggap menodai kehormatan  Dewan.  Namun  keberadaan  UU  MD3  ini  seakan  mati  suri  paska  terjadinya pengesahan  Perpu  no  1  tahun  2020  terkait  penanganan  Covid  19  yang  meniadakan  peran
6 Checks and balances system ini sebenarnya berawal dari teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesque yang kemudian dikembangkan oleh Immanual Kant yang beranggapan negara dalam menjalankan kekuasaannya terbagi atas tga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, Baca Romi Librayanto, Tria Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makassar, Pukap, 2008, hlm 18
kontrol  DPR  terhadap  pemerintah  sekalipun  terjadi  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh penanganan Covid 19.
Sejatinya pasal-pasal dalam UU MD3 kembali memposisikan legislatif sebagai lembaga tinggi negara yang bisa memanggil paksa eksekutif, perusahaan bahkan setiap warga negara yang dianggap menodai kehormatan DPR melalui instrument kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya  pergeseran  presidensial  ke  parlementer  dengan  memperkuat  kekuasaan  legislatif melalui UU MD3. Dengan kata lain Presiden yang memiliki kekuasaan penuh dalam sistem presidensial  sedikit  demi  sedikit  di  geser  kekuasaanya  oleh  parlemen  melalui  kewenangan pemanggilan paksa oleh DPR dengan menggunakan instrument eksekutif berupa kepolisian.
Konsep Trias Politika ini penting diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum untuk menghindari  dominasi  antar  lembaga.  Pembagian  kekuasaan  negara  ke  dalam  tiga  organ penting, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang),  dan  kekuasaan  yudikatif  (mengadili  jika  terjadi  pelanggaran  atas  undang- undang) dimaksudkan untuk menciptakan check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga antara DPR, Presiden dan Kehakiman memiliki peran yang seimbang untuk saling mengontrol  dalam  menjalankan  tugas  kenagaraannya  sesuai  dengan  fungsi  dan  perannya masing-masing.  Tidak  halnya  dengan  disahkannya  UU  MD3  ini,  Selain  tugas  dan  fungsi utamanya membuat Undang-undang, Legislatif dengan otoritasnya juga bisa berperan sebagai eksekutif  melalui  pemanggilan  paksa  terhadap  warga  negara  yang  dianggap  merendahkan wibawa  DPR.  Bahkan  dalm  satu  waktu,  DPR  juga  bisa  berperan  sebagai  Yudikatif  yang diperankan oleh Majelis Kehormatan Dewan untuk memutus nasib anggota dewannya sendiri. Dalam hal ihwal seperti ini, Presiden tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga eksekutif untuk memimpin  pemerintahan,  akan  tetapi  disisi  lain  ada  DPR  yang  juga  bisa  menjalankan  dan menggunakan instrument eksekutif dalam pemerintahan.
Disisi  lain,  menguatnya  sistem  parlementer  diatas  presidensial  juga  bisa  ditengarai dengan pengaturan hak imunitas DPR yang tidak dapat dijerat oleh KPK dan Kejaksaan  yang merupakan instrument eksekutif. Sejumlah aturan kontroversial mencuat untuk disahkan DPR bersama pemerintah dalam revisi UU MD3 di sidang paripurna. Di antaranya soal hak imunitas anggota  DPR  hingga  aturan  mempidanakan  pihak  yang  merendahkan  martabat  DPR  yang dilakukan  oleh  setiap  warga  tanpa  terkecuali  oleh  eksekutif  sendiri.  Semula,  spirit  undang- undang MD3 ini menjadi payung hukum bagi parlemen untuk menambah kursi wakil ketua DPR  dan  Wakil  MPR.  Namun  dalam  perkembangannya,  pengesahan  UU  MD3  ini  juga mengarah pada persoalan bergesernya sistem ketatanegaraan dari Presidensial ke Parlementer.
Ironi menguatnya fungsi DPR yang tidak proporsional melalui UU MD3 ini, selain rentan menggeser sistem Presidensial ke sistem Parlementer, juga banyak menimbulkan kontrofersi dalam  penerapan  hukumnya.  DPR  sebagai  lembaga  legislatif  dalam  UU  MD3  ini  bisa dikatakan  menjadi  penentu  keberlangsungan  roda  pemerintahan  dalam  sistem  demokrasi. Betapa tidak, Sistem kelembagaan legislatif di Indonesia yang pada esensinya memiliki dua kamar utama, yaitu kamar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kamar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggeser peran DPD dalam penentuan wakil ketua MPR yang baru kemaren disahkan melalui UU MD3. Maka tidak heran jika kontroversi pengesahan UU MD3 tersebut membuat  fraksi  Nasdem  dan  FPPP  di  parlemen  walk  out  karena  tidak  setuju  dengan pengesahan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  penambahan  kursi  pimpinan  DPR, MPR dan DPD yang dinilai sangat pragmatis.

## Pro dan Kontra Penguatan Parlemen Melalui UU MD3
Kontroversi UU MD3 seperti yang peneliti sudah tulis di hukum online, tidak hanya pada penguatan lembaga DPR dibandingkan lembaga eksekutif dan yudikatif. Jauh dari hal itu, yang menarik  dalam  pembahasan  UU  MD3  ini  adalah  spirit  dilakukannya  perubahan  yang cenderung lebih kepada perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR. Perubahan yang dimaksud lebih kepada penambahan Pimpinan MPR yang semula berjumlah 4 (empat) orang menjadi 7 (tujuh) artinya ada penambahan 3 (tiga) kursi Pimpinan MPR, dan Pimpinan DPR yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 6 (enam) orang, yang berarti ada penambahan 1 (satu) unsur pimpinan DPR.
Dalam pandangan pembuatan peraturan perundang-undangan, tentunya UU MD3 harus disesuaikan  dengan  Pasal  10  ayat  (1)  UU  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  materi  muatan  undang-undang  seharusnya  didasarkan atas  perintah  Konstitusi,  perintah  perundang-undangan  lainnya,  ratifikasi  perjanjian Internasional  dan/atau  merupakan  tindak  lanjut  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Demi sebuah  konstitusionalitas  dibentuknya  UU  MD3  ini  seharusnya  merujuk  pada  putusan Mahkamah  konstitusi  untuk  menghindari  inkonsistensi  perundang-undangan  yang  ada. Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  117/PUU-VII/2009  komposisi  pimpinan  DPR  dan  MPR harus  dipilih  oleh  anggota  dewan  bukan  diberikan  oleh  anggota  dewan  untuk  kemudian ditetapkan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  MD3  saat  ini.  Apabila  dilihat  dari  perspektif ketatanegaraan,  keberadaan  Undang-undang  MD3  akan  menimbulkan  problem konstitusionalitas dan rentan akan dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada  pasal  247  A  huruf  C  yang  mengatur  Pimpinan  MPR  itu  bertentangan  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 247A huruf c, kedudukan penambahan jumlah pimpinan akan  diberikan  kepada  partai  berdasarkan  suara  terbanyak/partai  pemenang  pemilu  sesuai dengan urutan berikutnya. Hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang mensyaratkan pimpinan MPR untuk dipilih bukan diberikan untuk disahkan.
Dalam  perspektif  ketatanegaraan,  meskipun  terdapat  perbedaan  antara  DPR  dan  DPD dalam  segi  jumlah  anggota,  kewenangan,  dan  sifat  representasinya,  tetapi  dengan  merujuk Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, para anggota DPR dan para anggota DPD sama-sama merupakan sumber perekrutan keanggotaan MPR, sehingga ada kesetaraan kedudukan dan hak sebagai sesama anggota MPR untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang merupakan representasi dari DPR dan DPD seharusnya dalam penentuan komposisi pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR baik dari DPR dan/atau DPD. ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak perlu  dibedakan  lagi  asal  usulnya  dalam  menentukan  pimpinan  MPR.  Pada  hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara  atau  sederajat  (equal),  termasuk  haknya  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan pimpinan MPR.
Namun dalam pengaturannya, UU MD3 saat ini hanya melibatkan DPR dan itupun tanpa melalui  proses  pemilihan  dalam  paripurna.  Bilamana  ketentuan  semacam  ini  yang diberlakukan  dalam  proses  penentuan  pimpinan  MPR  maka  tidak  wajar  jika  kemungkinan besar pimpinan MPR semuanya akan diisi oleh anggota DPR. Oleh karena itu, agar MPR tetap aspiratif mencerminkan representasi rakyat dengan tidak menghilangkan representasi daerah, maka  MPR  melalui  UU  MD3  seharusnya  menampung  aspirasi  yang  merefleksikan
keterwakilan anggota MPR yang mencakup representasi politik (DPR) dan representasi daerah melalui DPD.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Upaya Penguatan Sistem Parlementer Paska Covid 19 dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:
a. Perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  bertentangan  dengan UUD 1945 selama tidak dilakukan perubahan terhadap konstitusi yang mengatur masa periodesasi  jabatan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden.  Perubahan  konstitusi  untuk memperpanjang  masa  jabatan  presiden  dapat  dilakukan  dengan  cara  Formal Amandemen, Constitutional Usage and Convention, dan Judicial Interpretation.
b. Penguatan  parlemen  penting  untuk  terus  diupayakan  seiring  menguatnya  isu perpanjangan masa jabatan Presiden, terutama paska disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membuat  keseimbangan  antara  eksekutif  dan  legislatif  demi  terciptanya  demokrasi yang ideal.

## Saran
Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
a. Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  perlu  dilakukan  dengan  cara-cara  yang konstitusional  agar  konsitensi  bernegara  tetap  kokoh  dan  menjadi  sejarah  yang  baik dalam ketatanegaraan Indonesia.
b. Penguatan kewenangan DPR Ri perlu terus dikuatkan dengan melaksnakan UU MD3 secara  Konsisten  terutama  dalam  hal  pemanggilan  paksa  terhadap  pemerintah  yang dianggap tidak taat terhadap norma dan aturan yang berlaku agar tecipta kesimbangan dalam pemerintahan yang demokratis.

## REFERENSI Perundang-Undangan
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi
Erfandi, Parliamenthary Threshold dan HAM Menurut Hukum Tata Negara Indonesia , Setara Press, Malang, 2014
Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , Jakarta, CV Calindra Cet. 2 1965
Jimly Asshiddiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2007
---------------------, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme ,  Sekjend  dan  Kepaniteraan  MK  RI, Jakarta, 2006
K.C.Wheare, Konstitusi Modern , Nusa Media, Bandung 1996
Nenden Herawaty S, Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945 , Jurnal As Syir’ah, Vol 1 No 1 Th 2012
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2003
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI, Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik  Indonesia  Tahun 1945(Jakarta, Setjen MPR RI,  2014), Cet.XII
Taufiqurrahman Syahuri, Perubahan UUD 1945 dan Perbandingannya dengan Negara lain , Lex Jurnalica/Vol 1 No 2 edisi April 2004
Valinasingka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi , Rajawali Press, Jakarta, 2008

## Competing interests
No conflict interest.
Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and STAI Badrus Zaman