## PENGARUH  KEBIJAKAN  PPKM  DARURAT  3-20  JULI  2021 TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK
Anisa Pratiwi 1 , Ari
Setiawan 2 ,  Yasindy Risma
Hani 3

## Abstrak
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) Darurat diberlakukan mulai pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk  menekan  penularan  virus  Covid-19  terutama dilingkungan  keluarga.  Meski  demikian  tidak  semua masyarakat  dapat  menerima  kebijakan  PPKM  Darurat  ini dikarenakan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  situasi masyarakat saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana  opini  masyarakat  terhadap  kebijakan  PPKM Darurat  dari  pemerintah  serta  mengetahui  harapan masyarakat  untuk  kebijakan  pemerintah  yang  lebih  sesuai kedepannya. Dalam penelitian ini akan menggunakan survey melalui  kuesioner.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dan metode verifikatif.
Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta email: anisaaaaa.pr@gmail.com
email : ars.setiawan99@yahoo.com email : yasindyrh@gmail.com
Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan PPKM Darurat, Opini Publik, Implementasi Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Pandemi  yang  terjadi  secara  global  ini  bukan  hanya  menyerang  sistem  imun  kekebalan tubuh, namun juga berefek pada sektor ekonomi, pembangungan, pendidikan bahkan  merambah hingga sector perpolitikan. Pada bulan Mei 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan New  Normal,  karena  kasus  penyembuhan  sudah  mulai  meningkat  secara  signifikan.  Selain daripada  itu  tujuan  dari  New  Normal  ini  supaya  masyarakat  bisa  berkompromi  dan  hidup berdampingan  dengan  Covid-19  sehingga  masyarakat  sudah  bisa  kembali  bekerja  supaya  tetap produktif  berpenghasilan  untuk  menopang  perekonomian  Indonesia,  namun  harus  tetap mengutamakan protocol kesehatan.
Bersamaan  dengan  berjalannya  kebijakan  New  Normal  ini  rupanya  virus  Covid-19 memunculkan virus Covid-19 varian baru hingga sampai pada Cluster baru. Dengan munculnya virus varian baru dan Cluster baru ini menyebabkan kenaikan kasus positive virus Covid-19 yang sangat signifikan terutama di Jawa dan Bali. Hingga pada akhirnya sampai pada puncak kasus yang terbesar  berada  pada  tanggal  19  juni  2021  yaitu  bertambah  12.906  kasus  positif  dan  semakin
meningkat  secara  drastis.  Pemerintah  dengan  cepat  mengambil  langkah  awal  untuk  membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) untuk mensiasati peningkatan kasus positive Covid-19 yang melampai kenaikan rata-rata. Bisa disebut bahwa lonjakan kasus ini ialah Covid-19 gelombang 2, dimana angka kenaikan postivie yang terbilang sangat tinggi hingga 18.872 kasus pada tanggal 25 Juni 2021 (Kompas.com).
Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)  menetapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali untuk menekan laju penularan virus corona (Covid-19). PPKM darurat ini berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Sebelumnya Jokowi menyebut PPKM Darurat ini akan berlaku di 6 provinsi dan 44 kabupaten di Jawa-Bali. Penerapan aturan baru ini tak  terlepas  dari  lonjakan  kasus  Covid-19  dalam  beberapa  pekan  terakhir.  Satgas  Covid-19 menyatakan  Indonesia  telah  memasuki  gelombang  kedua  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  ditandai dengan melonjaknya kasus positif harian hingga menyentuh rekor 21.342 kasus pada Minggu 27 Juni 2021 dan 21.807 kasus pada Rabu 30 Juni 2021.
Selain  itu,  kasus  positif  ini  telah  melampaui  lonjakan  yang  sempat  terjadi  pada Januari  lalu.  Saat  itu,  laju  penularan  Covid-19  dalam  sepekan  mencapai  89.902  kasus. Sementara, dalam sepekan ini, jumlah kasus mencapai angka 125.396. Hingga kemarin, total kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia  mencapai  2.178.272  orang.  Dari  jumlah  tersebut, sebanyak 1.880.413 orang dinyatakan sembuh, 58.491 orang meninggal dunia, dan  239.368 orang dalam perawatan maupun isolasi mandiri. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (KPCPEN)  Airlangga  Hartarto juga  telah  mengumumkan penerapan PPKM Darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perekonomian  Airlangga  Hartarto  di  akun  Instagram  resminya,  Kamis  1  Juli  2021.
Berikut aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat:
1) Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).
2) Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.
3) Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.
a. Cakupan  sektor  esensial  meliputi  keuangan  dan  perbankan,  pasar  modal,  sistem pembayaran,  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  perhotelan  non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
b. Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan  sehari-hari  dibatasi  jam  operasional  sampai  pukul  20.00  waktu  setempat,
dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.
4) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.
5) Pelaksanaan  kegiatan  makan/minum  di  tempat  umum  (warung  makan,  rumah  makan,  kafe, pedagang  kaki  lima,  lapak  jajanan)  baik  yang  berada  pada  lokasi  tersendiri  maupun  yang berlokasi  pada  pusat  perbelanjaan/mal  hanya  menerima  delivery  atau  take  away  dan  tidak menerima makan di tempat (dine in).
6) Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
7) Tempat  ibadah  seperti  masjid,  mushala,  gereja,  pura,  wihara,  dan  kelenteng,  serta  tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
8) Fasilitas  umum  (area  publik,  taman  umum,  tempat  wisata  umum,  dan  area  publik  lainnya) ditutup sementara.
9) Kegiatan  seni  budaya,  olahraga,  dan  sosial  kemasyarakatan  (lokasi  seni,  budaya,  sarana olahraga,  dan  kegiatan  sosial  yang  dapat  menimbulkan  keramaian  dan  kerumunan)  ditutup sementara.
10) Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan  sewa  (rental)  diberlakukan  dengan  pengaturan  kapasitas  maksimal  70  persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
12) Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
13) Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.
14) Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

## B. KERANGKA TEORI
Grindle  (1980:  6-10)  memperkenalkan  model  implementasi  sebagai  proses  politik  dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses  pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui  interaksi  para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat  melalui  proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor  kebijakan,hal  ini  dapat  dilihat  dari  kebijakan  PPKM  Darurat  yang  diambil  dengan menimbang bersama bebrapa aktor seperti Menteri Kesehatan, pihak Rumah Sakit di Indonesia, tenaga  medis  dan  Menteri  Koordinator  bidang  Maritim  dan  Investasi,  sedangkan  proses
administrasi  terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan  kebijakan  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu  yaitu  pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang telah diterapkan sejak 3 hingga 20 Juli 2021.
T.B.  Smith  mengakui,  ketika  kebijakan telah  dibuat,  kebijakan  tersebut  harus diimplementasikan  dan  hasilnya  sedapat  mungkin  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood,  1980:  2).
Implementation  as  a  Political  and  Administrative Process (Merilee  S.  Grindle.  1980.  Politics and  Policy Implementation in the Third World,
Princeton  University  Press,  New  Jersey,  p.  11)
Menurut  Grindle  (1980:  10)  dan  Quade  (1984:  310),  untuk  mengukur  kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel  kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian  itu  perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat  maka  masyarakat  dapat  berpartisipasi  memberikan  kontribusi  yang  optimal  untuk mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Selanjutnya,  ketika  sudah ditemukan  kebijakan  yang terpilih  diperlukan  organisasi pelaksana,  karena  di  dalam  organisasi  ada  kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan  lingkungan  kebijakan  tergantung  pada  sifatnya  yang  positif  atau  negatif.  Jika lingkungan  berpandangan  positif  terhadap  suatu  kebijakan  akan  menghasilkan  dukungan positif  sehingga  lingkungan  akan berpengaruh terhadap  kesuksesan  implementasi kebijakan.  Sebaliknya,  jika  lingkungan  berpandangan  negatif  maka  akan  terjadi  benturan sikap,  sehingga  proses  implementasi  terancam  akan  gagal.  Lebih  daripada  tiga  aspek tersebut,  kepatuhan  kelompok  sasaran  kebijakan  merupakan  hasil  langsung  dari implementasi  kebijakan  yang  menentukan  efeknya  terhadap  masyarakat.  Apakah  PPKM
Darurat ini mencapai ketiga aspek tersebut menjadi pertanyaan peneliti dalam jurnal ini.
Dalam  tahap  ini  peneliti  ingin  mengetahui  pandangan  publik  terhadap  kebijakan PPKM sebagai output dari kebijakan tersebut.  Opini Publik adalah : Gambaran sikap orang- orang terhadap sesuatu hal (isu) yang terjadi pada satu grup sosial yang sama (Leonard W. Doob). Akhirnya dalam mengartikan opini publik, diperlukan persetujuan bersama tentang apa  yang  harus  ada  dalam  opini  publik  tersebut.   Pertama,  harus  ada  isu  yaitu  kebijakan PPKM Darurat. Kedua, harus ada jumlah individu yang signifikan untuk  memberi respon terhadap isu tersebut, yaitu responden dalam survey tersebut. Ketiga, harus ada konsensus mengenai  isu  tersebut  dan  terakhir  harus  ada  pengaruh  yang  ditimbulkan  baik  secara langsung maupun tidak langsung, yaitu hasil survey yang di dapatkan sebagai pengukuran pengaruh  kebijakan  PPKM  Darurat  terhadap  masyarakat.  Salah  satu  teknik  yang  paling umum penelitian kuantitatif adalah survei di mana peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari kelompok besar orang.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  pertama  adalah  yang  dilakukan oleh Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P pada tahun 2020 dengan mengambil judul “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Penelitian ini menggunakan sumbersumber data yang berasal dari jurnal ilmiah,  literatur  buku,  situs  web  resmi  yang  kemudian  digambarkan  melalui  analisa deskriptif  yaitu  menggambarkan  penerapan  kebijakan  pembatasan  kegiatan  masyarakat (PKM) di kota Denpasar (Pujaningsih:2020).
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kedua adalah yang dilakukan oleh Fitasari Putri Purwandini pada tahun 2017 dengan mengambil judul “Analisis Isi Opini Publi Tentang Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten ( content analysis). Kegiatan Analisis Isi Opini Publik ini akan mengamati aspek pemberitaan Informasi Dasar (Basic Needs) serta aspek kebijakan pengelolaan Informasi Dasar. Kegiatan ini tidak bermaksud menguji kedua aspek tersebut. Kegiatan  ini  pada  satu  sisi  hanya  melakukan  analisis  isi  terhadap  pemberitaan  Informasi Dasar  yang  ada  di  surat  kabar.  Analisis  isi  opini  publik  ini  menggunakan  rujukan  Teori Agenda Setting pada First Level Agenda Setting (Purwandhini:2017).

## 1) Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu
Penelitian  pertama  dengan  penelitian  ini  yaitu  sama-sama  membahas  mengenai kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat, konsep kebijakan yang sama dan juga isi kebijakan tersebut.
Penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas opini publik yang terbentuk setelah diterapkannya kebijakan pemerintah tersebut.

## 2). Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu
Perbedaan  penelitian  pertama  dengan  penelitian  ini  adalah  perbedaan  dari  pokok pembahasan.  Penelitian  pertama  hanya  berfokus  pada  kebijakan  yang  diterapkan  namun tidak  membahas  mengenai  opini  publik  setelahnya.  Sedangkan  dengan  penelitian  kedua jurnal  ini  sama-sama  membahas  opini  publik  namun  berbeda  kebijakan  pemerintah  yang diambil  serta  metode  pengambilan  datanya,  Karena  jurnal  ini  menggunakan  metode kuantitatif melalui kuesioner untuk mengambil data.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode penelitian deskriptif digunakan  untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  keadaan  objek penelitian berdasarkan data yang  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan  selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode verifikatif digunakan untuk menguji teori  dan  penelitian  akan  mencoba  menghasilkan  untuk  mengetahui  pengaruh kebijakan  PPKM  Darurat  3-20  Juli  2021  terhadap  pembentukan  opini  publik  masyarakat khususnya  di  DKI  Jakarta.  Metode  verifikatif  akan  menghasilkan  kesimpulan  apakah hipotesis diterima atau ditolak.

## 1. Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi  variabel  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memudahkan atau mengarahkan dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan berdasarkan  kerangka  konseptual  penelitian  yang  telah dikemukakan batasan operasional  dari  masing-masing  variabel  penelitian.  Dalam  penelitian  ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:
(1) Variabel  independen  (variabel  bebas),  yaitu  variabel  yang  mempengaruhi atau yang sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam hal ini yang dijadikan variabel independennya adalah Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 (variabel X).
(2) Variabel  dependen  (variabel  terikat),  yaitu  variabel  yang  dipengaruhi  atau yang  menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel  bebas.  Dalam  hal  ini  yang menjadi variabel dependennya  adalah  Opini Publik Masyarakat (variabel Y).
Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala Kebijakan Pemerintah Variabel (X) Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi  sebagai kebijakan negara ketika  pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami  dari  saran
yang  akan  dicapai (diatur)  di  mana
sasarannya  adalah publik  tidak  saja dalam pengertian negara  akan  tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan  umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik PPKM Darurat 1. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat 2. Pemerintah terus meningkatkan fasilitas penunjang kesehatan selama PPKM Darurat berlangsung 3. Pemerintah menyatakan penilaian situasi
pandemi pada kabupaten/kota yang ada di Indonesia 4. Cakupan pengetatan
aktivitas masyarakat yang diatur melalui Kebijakan Pemerintah 5. Saran terkait pembentukan tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19 di
Jabodetabek
Opini
Publik
Variabel  (Y) Opini Publik adalah apa yang dipikirkan
sebagai pendangan dan perasaan yang sedang berkembang di
masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian  rakyat.
Pendapat
Masyarak- at terkait PPKM Darurat 1. Opini atas PPKM Darurat dapat mengurangi penyebaran Covid-19 2. Opini atas pemerintah perlukah membentuk tim
khusus untuk menangani penyebaran
Covid-19 di Jabodetabek 3. Opini atas
pelaksanaan PPKM Darurat terhadap penutupan di beberapa jalan 4. Opini atas kurang memihaknya PPKM Darurat terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh masyarakat 5. Opini atas fasilitas penunjang kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat 6. Opini atas perbandingan antara lockdown dan PPKM Darurat 7. Opini atas sanksi

## E – ISSN : 2716-4012
bagi pelanggar
PPKM Darurat
8. Opini atas bantuan
pemerintah saat PPKM Darurat 9. Opini atas efektivitas terhadap pengelolaan dan pengawasan kebijakan PPKM Darurat 10. Opini atas pemerataan PPKM Darurat telah
berjalan oleh semua lapisan masyarakat
Sumber : Operasionalisasi variabel penelitian
Berdasarkan  operasionalisasi  variabel  penelitian  di  atas,  kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  diajukan  dalam  bentuk  kuesioner,  di  mana pertanyaan ini berbentuk pertanyaan tertutup yang masing-masing jawabannya diukur  berdasarkan  pengukuran  skala Likert ,  dengan  kisaran  1-4.  Variabel- variabel penelitian diukur dalam skala dengan bobot perincian nilai berikut:

## Tabel 2

## Bobot Variabel
Variabel Bobot (Positif)  Bobot (Negatif) 1 4 2 3 Kebijakan PPKM (X) 3 2 4 1 1 4 2 3 Opini Publik (Y) 3 2 4 1
Sumber : Bobot variabel penelitian

## 2. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat  Indonesia. Adapun  sampel  yang  diambil    secara  khusus  yaitu  daerah  Provinsi  DKI Jakarta dan sekitarnya disampaikan dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 3

## Sampel
No Nama Kabupaten/Kota Laki-laki  Perempuan Total 1 Jakarta Barat 7 5 12 2 Jakarta Pusat 11 8 19 3 Jakarta Selatan 7 8 8 4 Jakarta Timur 3 5 8 5 Jakarta Utara 7 10 17 6 Kepulauan Seribu 6 1 7 7 Lainnya 16 19 33 Total 57 49 106
Pengklasifikasian  responden  selanjutnya  adalah  berdasarkan  domisili. Mayoritas responden berdomisili di luar DKI Jakarta namun tetap menerapkan PPKM Darurat  di  daerahnya. Responden dari luar DKI  Jakarta sebanyak 33 orang atau  31.1%,  Jakarta  Pusat  19  responden  atau  17.9%,  Jakarta  Utara  18  responden  atau sebanyak 17%, Jakarta Barat dengan 12 responden atau sebanyak 11.3%, Jakarta Selatan dengan responden atau sebanyak 8.5%, Jakarta Timur dengan 8 responden atau sebanyak 7.5%  dan  yangt  terakhir  adalah  Kepulauan  Seribu  dengan  7  responden  atau  sebanyak 6.6%.

## 1. Sampel
Keterangan:
n : Ukuran sampel minimum.
n = N
Ne²  +  1
N :  Jumlah populasi (populasi sampling).
e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketelitian karena pengambilan sampel populasi), di mana batas kesalahan ditentukan sebesar 10.
Sehingga  dengan  mempergunakan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel minimum, yaitu:
N = 598,198 = 99,983 ≈ 100
598,  198  (0,10)²  +  1
Dengan  demikian,  berdasarkan  kuesioner  yang  telah  peneliti  bagikan kepada masyarakat diperoleh hasil sebanyak 106 responden yang terbagi secara proporsional ke dalam 6 wilayah kota/kabupaten dan juga daerah lainnya.

## 2. Uji  Validitas  dan  Reliabilitas

## a. Uji  Validitas
Menurut  Sugiyono  (2004:109),“Uji  validitas  adalah  suatu  derajat ketepatan  antara  data  yang  sesungguhnya  terjadi  dengan  data  yang  dapat dikumpulkan oleh peneliti”. Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai salah satu derajat ketepatan pengukuran tentang isi dari pernyataan yang penulis buat. Teknik  uji  yang  digunakan  adalah  teknik  korelasi  melalui  koefisien korelasi product moment . Skor ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan  dengan  skor  ordinal  keseluruhan  item,  jika  koefisien  korelasi tersebut itu positif, maka item tersebut valid, sedangkan jika negatif maka item yang  tersebut  tidak  valid  dan  akan  dikeluarkan  dari  kuesioner  atau  digantikan dengan pernyataan perbaikan. Rumus uji validitas antara lain:
𝑏 = 𝑛 Σ 𝑥𝑦 −  Σ 𝑥 Σ 𝑦 √( 𝑛 Σ 𝑥 2) − (Σx)2  − ( 𝑛 Σ 𝑥 2) − (Σy)2
Keterangan:

## P – ISSN : 2338-4751 E – ISSN : 2716-4012
r :  Koefisien korelasi  pearson  product  moment
Xi : Skor responden i pada pertanyaan X Yi = Skor total pertanyaan responden i
n  :  Jumlah  responden

## b. Uji  Reliabilitas
Reliabilitas  diartikan  sebagai  tingkat  kepercayaan  dari  hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran  yang  mampu  memberikan  hasil  ukur  terpercaya ( reliabel). Reliabilitas  merupakan  salah  satu  ciri  atau  karakter  utama instrumen pengukuran yang baik. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh hasil pengukuran dapat dipercaya yang berarti skor hasil pengukuran  tersebut  dari  kekeliruan  pengukuran.  Tinggi  rendahnya reliabilitas  secara  empiris  ditunjukan  oleh  suatu  angka  yang  disebut koefisien reliabilitas ( Alpha Cronbach ). Apabila datanya benar sesuai dengan kenyataannya maka berapa kali pun diambil tetap akan sama.

## 3. Metode  Analisis  Data
Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana dalam analisis  data.  Hal  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh variabel survey kebijakan PPKM Darurat (X) dan pembentukan opini publik (Y).  Dampak  dari  penggunaan  regresi  ini  dapat  digunakan  untuk memutuskan  apakah  naik  dan  menurunnya  variabel  dependen  dapat dilakukan  dengan  cara  menaikan  atau  menurunkan  variabel  independen, atau  untuk  meningkatkan  keadaan  variabel  dependen  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  variabel  independen  atau  sebaliknya.  Model  regresi yang digunakan yaitu :

## Ŷ= a+ bx
Keterangan :
X : Variabel Survey Kebijakan PPKM Darurat (independen)
Ŷ  :  Variabel  Pembentukan Opini  Publik
(dependen) a : Intersep model
Dimana  untuk  mencari  nilai-nilai a dan b dalam  buku  Sugiyono (2004:272) digunakan rumus sebagai berikut:
(ΣYi)(ΣXi²)  –  (Xi)(ΣXiYi)
a =
nΣXi²  –  (ΣXi)²
nΣXiYi  –  (ΣXi)(ΣYi)
b =
nΣXi² - (ΣXi

## 4. Koefisien  Korelasi  Pearson
Untuk  mengetahui  korelasi  kedua  variabel  digunakan  rumus  Koefisien Korelasi Pearson , yang digunakanuntuk mengetahui kuatnya pengaruh antara survey kebijakan PPKM Darurat terhadap pembentukan opini publik dengan rumus sebagai:
Keterangan:

## nΣxy −  Σx −  Σy
√{(Σ 𝑥 2 ) −  {Σx} 2 } {(Σ 𝑥 2 ) −  {Σx} 2 }
r  :  Koefisien  Korelasi  Pearson
X : Variabel hasil survey Kebijakan PPKM Darurat (independen)
Y :  Variabel  Opini Publik (dependen)
n : jumlah responden yang diteliti
Untuk  sedikit  keterangan,  jika  r  =  1,  hubungan  X  dan  Y  sempurna  dan positif (mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif), jika r = -1, hubungan X  dan  Y  sempurna  dan  negatif  (mendekati  -1,  hubungan  sangat  kuat  dan negatif),  lalu  jika  r  =  0,  hubungan  X  dan  Y  lemah  sekali  atau  tidak  ada
hubungan. Agar lebih mempermudah disajikan tabel sebagai berikut:
Tabel 5 Kriteria Nilai Korelasi Interval Koefisien Tingkat Keeratan 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat kuat

## Sumber : diperoleh dari sumber Sugiyono (2004: 18)

## 5. Uji  Hipotesis
Peneliti menganalisa data yang diperoleh dari responden setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan  riset  yang  diajukan,  maka  digunakan  metode  analisis data  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Sebelum  dilakukan  analisis  data, perlu dilakukan rancangan pengujian hipotesis terhadap alat pengumpulan data.
Untuk  mengetahui  Pengaruh  Kebijakan PPKM Darurat terhadap Pembentukan Opini Publik yang dilaksanakan pada tanggal 3-20 Juli 2021, maka dilakukan suatu uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut:
Keputusan :
Jika 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 tabel , terdapat pengaruh signifikan antara X dan Y Sehingga hasil  dari  pengujian  tersebut  menghasilkan pembuktian hipotesis berkaitan  dengan  ada  tidaknya pengaruh  antara variabel X (kebijakan PPKM Darurat) terhadap variabel Y (pembentukan opini publik)
Ho : β = 0 ,  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan PPKM Darurat terhadap opini public.
H1 : β ≠ 0 , terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan PPKM Darurat terhadap opini publik.
Dengan  menguji  dua  arah  dalam  tingkat  signifikansi  =  α  (5%),  dan derajat kebebasan df = n-k-1, dimana n = jumlah observasi dan k = parameter termasuk  konstanta.  Uji t dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi pengaruh  variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen. Penggunaan  uji t untuk  mendapatkan  thitung  menggunakan  rumus (J.supranto (2009:116) :
Dengan ketentuan :
B : koefisien regresi
Sby : simpangan baku variabel y
N : jumlah sampel
Pengambilan kesimpulannya adalah sebagai berikut :
Terima Ho : thitung < ttabel (α = 0,05)(df = n-2)
Tolak Ho  : thitung > ttabel (α = 0,05)(df = n-2)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan PPKM Darurat
Pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan  relaksasi  aturan  pembatasan  kegiatan masyarakat  pada  masa  pandemi  Covid-19  perlu  dipersiapkan  dengan  matang.  Selain  itu, kebijakan  relaksasi  itu  juga  perlu  diiringi  komitmen  dan  kesepakatan  dari  semua  unsur pemerintah maupun masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah  selama  ini  menerapkan  pola  kebijakan  yang  bersifat  pengetatan  dan relaksasi atau langkah gas dan rem secara bergantian di penanganan pandemi Covid-19. Selama 1,5 tahun penanganan pandemi, kebijakan pengetatan dan relaksasi dilakukan sebanyak 3 kali. Penerapan  aturan  PPKM  Darurat  pada  3  -  20  Juli  2021  menjadi  pengetatan  yang  keempat. Langkah  pengetatan  aturan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  biasanya  diterapkan  selama periode 4-8 pekan, dengan tujuan agar laju penambahan kasus baru menurun. Lantas, kebijakan tersebut akan diikuti dengan relaksasi aturan pembatasan selama sekitar 13-20 pekan. Relaksasi
itu  untuk  meminimalisir  dampak  pelambatan  ekonomi  yang  terjadi  akibat  kebijakan pengetatan.
Dikutip dari Tirto.id menurut Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid- 19,  kebijakan  relaksasi  yang  tepat  penting  dipersiapkan  secara  matang  sebab  ia  dapat menentukan  keberhasilan  penanganan  pandemi  Covid-19.  Ia  mengatakan  pengambilan keputusan terkait relaksasi musti mempertimbangkan pelajaran dari pengalaman sebelumnya.
Pada  periode  sebelumnya,  kebijakan  relaksasi  belum  diikuti  oleh  penyediaan  sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan maupun protokol kesehatan yang ideal. Lain itu, kebijakan  relaksasi  juga  kerap  disalahartikan  sebagai  keadaan  aman.  Persepsi  macam  itu menyebabkan  pelaksanaan  protokol  dilupakan  sebagian  orang,  dan  ujungnya  adalah  jumlah kasus  baru melonjak lagi. akibat dari melemahnya kedisiplinan dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada masa relaksasi, jumlah kasus baru bisa meningkat hingga 14 kali lipat. Hal ini yang harus dijadikan refleksi bersama.
Sebab,  kebijakan  pengetatan  melalui  PPKM  Darurat  yang  telah  berjalan  dalam  dua minggu ini telah berdampak positif berupa penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed of  ratio  (BOR)  rumah  sakit  di  wilayah  Jawa  -  Bali.  Pada  periode  yang  sama,  mobilitas penduduk  pun  berangsur  menurun.  Namun,  penambahan  kasus  baru  masih  tinggi  sekalipun kebijakan pengetatan di masa PPKM Darurat sudah menunjukkan hasil. Dalam 24 jam hingga 20  Juli  2021,  penambahan  harian  masih  mencapai  38.325  kasus,  atau  lebih  dari  2  kali  lipat apabila  dibandingkan  dengan  periode  3  pekan  sebelumnya.  Sementara  kasus  aktif  masih sebanyak 542.938 (18,65 persen dari total kasus). Penanganan pandemi di tanah air pun perlu mempertimbangkan kenyataan bahwa kini sudah ada berbagai varian baru Covid-19 (varian of concern) yang masuk ke Indonesia, khususnya varian delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa-Bali (tirto.id, 2021).
Sejauh ini efektivitas kebijakan yang dipercaya dapat meminimalisir penularan kasus Covid-19 ini tak henti diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19  Hinky  Hindra  Irawan  Satari  menjelaskan,  efektivitas  PPKM  Darurat  dapat  dilihat melalui terjadi atau tidaknya penurunan kasus. Hasil tersebut dapat dipertimbangkan melalui intervensi yang telah dijalankan. Program ini dibuat berdasarkan data yang valid. Route cost analysis,  apa  akar  permasalahannya,  memutuskan  intervensinya  adalah  PPKM  Darurat,  dan menentukan hipe  performance indicator -nya.  Efektivitas  kebijakan  PPKM  Darurat  harus sejalan  dengan  pandangan  masyarakat.  Harapannya  seluruh  elemen  dapat  bekerja  sama melawan wabah penyakit menular ini guna memulihkan berbagai sektor kehidupan.
2. Hasil Survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat terhadap Opini Publik
Berdasarkan hal tersebut peneliti telah melakukan survey terkait PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 untuk melihat efektivitas dari adanya kebijakan pemerintah ini. Survey ini dilakukan melalui kuesioner yang telah di isi sebanyak 106 responden dari 6 wilayah DKI Jakarta dan berbagai  macam  daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Berikut  lampiran  hasil  survey  dari  para responden terkait kebijakan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat 3-20 Juli:

## Tabel 7

## Hasil Survey Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021
No Hasil Survey Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
1. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan kebijakan
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3-20 Juli untuk meredam lonjakan signifikan
kasus COVID-19.
56.6% 21.7% 17.9% 3.8%
2. Jajaran Kementerian Kesehatan terus meningkatkan  kapasitas  Rumah  Sakit, fasilitas
isolasi terpusat, maupun ketersediaan  obat-obatan,  alat  kesehatan hingga tangki oksigen. 42.5% 40.6% 11.3% 5.7%
3.  Dalam panduan implementasi PPKM Darurat ini, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Panjaitan menyatakan, cakupan PPKM Darurat terdiri dari 48 Kabupaten/kota, dengan penilaian (assessment) situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota dengan penilaian situasi pandemi level 3 di Jawa dan Bali. 58.5% 6.6% 30.2% 4.7% 4.   Adapun cakupan pengetatan aktivitas masyarakat diantaranya, peraturan bekerja dari rumah atau working from home (WFH)
100 persen untuk sektor non esensial, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kemudian, untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum kerja di kantor atau Working from Office (WFO),
dengan protokol kesehatan yang ketat.
56.6% 13.2% 24.5% 5.7%
5.  Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan memberikan pernyataan pers yaitu “Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu
perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat
60.4% 15.1% 23.6% 0.9%
Sumber : Data Kuesioner Survey Opini Publik Mengenai PPKM Darurat 3-20 Juli
Berdasarkan hasil survey mengenai kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  warga  Jakarta  dan  lainnya  setuju dengan  diadakannya  PPKM  Darurat  di  DKI  Jakarta,  dengan  terus meningkatkan  kapasitas  Rumah  Sakit,  fasilitas  isolasi  terpusat,  maupun ketersediaan  obat-obatan,  alat  kesehatan  hingga  tangki  oksigen  masyarakat percaya PPKM Darurat menjadi solusi untuk menekan laju lonjakan kasus Covid- 19.  Masyarakat  juga  setuju  dengan  diadakannya  WFH  bagi  perusahaan  non esesnsial  untukmengurangi  mobilitas  warga.  Disamping  PPKM  Darurat  yang telah dilaksanakan, masyarakat juga mendukung usulan  Anggota Komisi 1 DPR Muhammad  Farhan  yaitu  pembentukan  tim  khusus  (ad  hoc)  untuk  menangani penyebaran  khusus  di  daerah  Jakarta,  Bogor,  Tangerang/Tangsel,  Depok,  Bekasi (JABODETABEK)  untuk  menangani  penyebaran  Covid-19.  Ini  membuktikan bahwa  masyarakat  sejatinya  sangat  mendukung  peraturan  PPKM  Darurat  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  karena  dirasa  juga  dibutuhkan  untuk  menangani Covid-19.

## Tabel 8
Hasil Survey Opini Publik Mengenai Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021
pelaksanaan PPKM Darurat, untuk mengetahui sumber melonjaknya kasus positif ada di mana. Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang/Tangsel, Depok, Bekasi (JABODETABEK) jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran”
No Hasil Survey Setuju Sangat Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 1.  Menurut Anda PPKM Darurat dapat mengurangi penyebaran virus Covid- 19 ? 54.7% 15.1% 24.5% 5.7% 2.  Menurut Anda pemerintah perlu membentuk  tim  khusus  untuk  menangani penyebaran Covid-19 di Jabodetabek ? 54.7% 19.8% 24.5% 0.9%
Sumber : Data Kuesioner Survey Opini Publik Mengenai PPKM Darurat 3-20 Juli
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  mulai  3-20  Juli  untuk  meredam lonjakan signifikan kasus COVID-19. Polling dapat dikatakan sebagai barometer atas suara rakyat. Dengan membaca hasil polling yang telah di- release oleh beberapa lembaga  survei,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  warga  Jakarta merasa  tidak  setuju  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ada  di  dalam  peraturan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.
Sebanyak 54.7% warga Jakarta dan lainnya setuju dengan pernyataan bahwa PPKM  Darurat  dan  pembentukan  tim  khusus  penanganan  Covid-19  di Jabodetabek  sebagai  lengkah  menurunkan angka  positif Covid-19.  Namun  kita perlu  kita  lihat  lagi  mengenai  hasil  survey  terhadap  opini  publik  tentang pelaksanaan  kebijakan  PPKM  Darurat.  Sebanyak  64.2%  warga  Jakarta  dan lainnya  setuju  terhadap  kebijakan  PPKM  Darurat  yang  memengaruhi  UMKM.

## 3.  Menurut Anda dalam pelaksanaan PPKM
Darurat harus sampai menutup akses jalan
?
26.4% 1.9% 54.7% 17% 4.  Menurut Anda PPKM Darurat ini kurang memihak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dilakukan oleh masyarakat ? 25.5% 64.2% 9.4% 0.9% 5.  Menurut Anda kapasitas Rumah Sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat ? 17.9% 1.9% 44.3% 35.8% 6.  Menurut Anda PPKM Darurat darurat jauh lebih baik dari kebijakan lockdown sebelumnya ? 22.6% 5.7% 57.5% 14.2% 7.  Menurut Anda sanksi yang diterapkan bagi pelanggar PPKM Darurat cukup rasional ? 16% 5.7% 60.4% 17.9% 8.  Menurut Anda bantuan pemerintah saat PPKM Darurat telah berjalan dengan baik ? 13.2% 3.8% 62.3% 20.8% 9.  Menurut Anda pemerintah telah efektif dalam mengelola dan melakukan pengawasan kebijakan PPKM Darurat ? 15.1% 3.8% 66% 15.1% 10.  Menurut Anda PPKM Darurat telah berjalan secara merata pada semua lapisan masyarakat ? 18.9% 6.6% 59.4% 15.1%
Jika  di  telaah  lagi,  dikatakan  oleh  kata  Ketua  Umum  Akumindo  Ikhsan  Ingratubun kepada Katadata.co.id bahwa dengan kebijakan PPKM Darurat omzet UMKM akan turun 50- 60% dan akan banyak pekerja yang dirumahkan.

## Gambar 1 Sumber berita: BBC News
Dilansir  oleh  BBC  News  PPKM  Darurat  juga  mendapatkan  penolakan pembatasan  kegiatan  dikarenakan  omset  yang  sangat  anjlok  (BBCNews.com, 2021).    Hal  ini  menunjukkan  masih  adanya  kontra  dari  sejumlah  golongan masyarakat  DKI  Jakarta  mengenai  kebijakan  PPKM  Darurat  jika  dilihat  dari aspek perekonomian. Karena pembatasan besar-besaran mengurangi kunjungan yang  berdampak  pada  pendapatan  mereka,  artinya  kebijakan  PPKM  Darurat belum  memihak  kepada  UMKM.  Selanjutnya  sebanyak  44.3%  warga  DKI Jakarta  tidak  setuju  dengan  kapasitas  Rumah  Sakit,  fasilitas  isolasi  terpusat,  maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan sudah memadai saat PPKM Darurat. Hasil survey yang  menunjukkan  presentase  terbanyak  tidak  setuju  adalah  dari  pernyataan  mengenai keefektivan PPKM Darurat baik dalam isi kebijakan yang dibuat maupun pelaksanaannya.

## 3. Uji  Validitas
Masing-masing  indikator  pada  variabel  hasil survey Kebijakan  PPKM Darurat  (X)  dan  Opini  Publik  (Y)  memiliki  nilai  koefisien  validitas  >  0,1909, maka  disimpulkan  bahwa  masing-masing  indikator  pada  variabel  Kebijakan PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) adalah Valid.
Uji Validitas Variabel Item Koefisein Validitas Titik Kritis Kesimpulan Variabel x p1 0,303 0,1909 Valid p2 0,324 0,1909 Valid p3 0,384 0,1909 Valid p4 0,293 0,1909 Valid p5 0,406 0,1909 Valid
Variabel y
p6 0,444 0,1909 Valid p7 0,514 0,1909 Valid p8 0,413 0,1909 Valid p9 0,553 0,1909 Valid p10 0,594 0,1909 Valid p11 0,405 0,1909 Valid p12 0,274 0,1909 Valid p13 0,302 0,1909 Valid p14 0,389 0,1909 Valid p15 0,480 0,1909 Valid
Sumber : Data diperoleh dari uji validitas penelitian
4. Uji  Reliabilitas Tabel 10

## Uji  Reliabilitas
Sumber  :  D ata  diperoleh  dari  uji  realibilitas  penelitian
Dalam SPSS diberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Conbarch Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011:48). Berdasarkan tabel di atas, masing- masing  indikator  pada  variabel  hasil survey Kebijakan  PPKM  Darurat (X) dan  Opini  Publik  (Y)  memiliki  nilai  koefisien  reliablitas  >  0,6,  maka disimpulkan  bahwa  masing-masing  indikator  pada  variabel  Kebijakan
Variabel
Koefisien
Reliabilitas Titik Kritis Kesimpulan K e b i j a k a n  P P K M   D a r u r a t   (X) 0,608 0,60 Reliabel Opini  Publik (Y) 0,608 0,60 Reliabel
PPKM Darurat (X) dan Opini Publik (Y) adalah Reliabel.

## 5. Data  Responden
Objek  penelitian  atau  responden  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  umum  yang  melaksanakan  kebijakan  PPKM  Darurat  dengan rentang usia 15-50 tahun. Mayoritas kriteria responden adalah rentang usia 20-25 tahun dengan 76 responden atau sebanyak 71.7%, dilanjutkan rentang usia 26-30 tahun responden atau sebanyak 15.1%, 15-19 tahun 8 responden atau sebanyak 7.5%, 41-50 tahun 4 responden atau sebanyak 3.8%, 31-40 tahun  2  responden  atau  sebanyak  1.9%.  .  Adapun  selanjutnya  peneliti melakukan  klasifikasi  data  responden  berdasarkan  :  Jenis  Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan.

## Diagram 1 Responden Berdasarkan Usia
Sedangkan  data  responden  berdasarkan  jenis  kelamin,  lebih  banyak responden  pria  dibandingkan  dengan  responden  wanita.  Pria  sebanyak  58 reponden atau 55% dan wanita sebanyak 48 responden atau 45 % dari total 106 reponden yang menjadi sampel penelitian.

## Diagram 2
Responden  Berdasarkan  Jenis  Kelamin 7% 72% 15% 2% 4% Usia 15-19 th 20-25 th 26-30 th 31-40 th 41-50 th
Pengklasifikasian  selanjutnya  adalah  berdasarkan  pendidikan  para responden. Dikarenakan responden merupakan masyarakat umum, sebagian besar mengenyam pendidikan tingkat atas.  Responden  dengan  pendidikan SLTA  mendapatkan  persentase  tertinggi  yaitu  50%  atau  sebanyak  53 responden,  sedangkan  pendidikan  oleh  jenjang  Strata  1  (S1)  dengan  39 responden atau 36.8%,  dilanjutkan D1-D3  sebesar  8.5%  atau  9  responden. Pendidikan lainnya seperti: kursus, mengikuti  pembinaan/diklat  sebanyak  5 responden atau 4.7%.

## Diagram 3

## Responden Berdasarkan Pendidikan
Pengklasifikasian responden selanjutnya adalah berdasarkan pekerjaannya.  Mayoritas  responden  merupakan  pegawai  swasta/buruh. Responden  pegawai  swasta/buruh  dengan  50  responden  atau  sebanyak 47.2%%,  dilanjutkan  oleh  Mahasiswa  sebanyak  40  responden atau  37.7%,
55% 45% Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
50% 8% 37% 5% Pendidikan SMA/SMK D1-D3 S1 Lainnya
wirausaha  dengan  6  responden  atau  sebanyak  5.7%  dan  pekerjaan  lainnya seperti : SPG, Nelayan, Buruh, dll sebanyak 10 responden atau 9.4%.

## Diagram 4

## Responden Berdasarkan Pekerjaan

## 6. Regresi Linear Sederhana

## Gambar 2 H a s i l   Regresi  Linear  Sederhana dari SPSS
Dari output software SPSS 28 di atas diperoleh model regresi sebagai berikut:
⚫ Diketahui nilai Constant (a) sebesar 13.691, sedangkan nilai Kebijakan PPKM Darurat (b/koefisien regresi) sebesar 0.993 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis
38% 6% 47% 9% Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Wirausaha Pegawai Swasta/Buruh Lainnya
Y = a  + bX Y = 1 3 .6 9 1   + 0 .9 9 3 X
Rumusan tersebut dapat diterjemahkan:
⚫ Konstanta sebesar 13.691, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Opini Publik adalah sebesar 13.691
⚫ Koefisien regresi X, sebesar 0.993 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kebijakan  PPKM  Darurat,  maka  nilai  Opini  Publik  bertambah  sebesar  0.993. Koefisien  regresi  tersebut  bernilai  positif,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.
Pengambilan Keputusan dalam Uji Regresi Linear Sederhana:
⚫ Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berpengaruh terhadap variabel Opini Publik (Y).
⚫ Berdasarkan nilai t : diketahui nilai t hitung sebesar 5.856 > t tabel 1.985, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berpengaruh terhadap variabel Opini Publik (Y).

## 7. Uji  Hipotesis
Tabel 11
Uji Hipotesis UJI T
Sumber : Data diperoleh dari data hipotesis penelitian
UJI F t hitung
t tabel Sig. Penelitian Hipotesis Kesimpulan
5.856
> 0,1985 0,001 < 0,05
Ha diterima Ho  ditolak Signifikan f hitung f tabel Sig. Penelitian Hipotesis Kesimpulan

## Sumber : Data diperoleh dari data hipotesis penelitian
Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai siginifikan 0,001 < 0,05 maka  Ha  diterima  sedangkan  Ho  ditolak.  Dan  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  dari  hasil  survey  Pengaruh  Kebijakan  PPKM  Darurat terhadap Pembentukan Opini Publik.

## 8. Analisis  Korelasi
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  Hasil  Survey  Pengaruh  Kebijakan PPKM  Darurat  dengan  Pembentukan  Opini  Publik,  digunakan  analisis korelasi pearson. Berikut ini adalah hasil pengolahan software SPSS 28 untuk koefisien  korelasi  mengenai  hubungan  antara  Kebijakan  PPKM  Darurat dengan Opini Publik.

## Gambar 3 Hasil Korelasi Pearson dari SPSS
Pengambilan Keputusan dalam Uji Korelasi Pearson:
⚫ Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Correlations diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan PPKM Darurat (X) berkolerasi terhadap variabel Opini Publik (Y).
⚫ Berdasarkan  derajat  hubungan  :  dari  tabel  Correlations  diperoleh  nilai  Pearson Correlations  sebesar  0.502.  Dalam  skala  nilai    Pearson  Correlations  0,41  s/d  0,60  yaitu korelasi sedang (netral). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang (netral) antara hasil survey Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat dengan
34.288
> 3,93 0,001 < 0,05
Ha diterima
Ho  ditolak Signifikan
Pembentukan Opini Publik.
⚫ Jika  angka  signifikansi  tepat  di  angka  0.05  bisa  menggunakan  alternatif  lain dalam  menentukan  apakah  ada  hubungan  atau  tidak.  Dengan  cara membandingkan nilai Pearson Correlations  dengan nilai r tabel. Diketahui nilai Pearson  Correlations  penelitian  0,502  >  0.195  (nilai r tabel)  maka  terdapat  hubungan diantara keduanya.
E. Kesimpulan
1) Penelitian  yang  berdasarkan  kerangka  teori Policy  Implementation ini terfokus  kepada  pengaruh  kebijakan  PPKM  Darurat  3-20  Juli  terhadap pembentukan Opini Publik yang berefek kepada kebijakan, organisasi, dan lingkungan.
2) Pembentukan opini publik yang relevan dengan kebijakan, organisasi dan lingkungan  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  berpengaruh  terhadap kinerja  dan  kepemimpinan  pejabat,  namun  peneliti  tetap  membatasi pembahasanan tersebut yang terfokus kepada kebijakan PPKM Darurat 3- 20 Juli terhadap pembentukan Opini Publik.
3) Melalui  uji  hipotesis  dihasilkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  hasil survey mengenai Pengaruh Kebijakan PPKM Darurat 3-20 Juli terhadap Pembentukan Opini Publik.
4) Melalui  analisis  korelasi  pearson  menyatakan  bahwa  hasil  survey Pengaruh  Kebijakan  PPKM  Darurat dengan  Pembentukan  Opini  Publik sebesar 0,41 s/d 0,60 yaitu korelasi sedang (netral).
5) Berdasarkan  pembagian  wilayah  di  Jakarta,  dapat  disimpulkan  bahwa PPKM Darurat 3-20 Juli memiliki persentase yang dapat mempengaruhi pembentukan opini publik di setiap pembagian wilayah di Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Website Artikel:
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/26/07452641/update-25-juni-kasus-aktif-covid- 19-capai-angka-tertinggi-selama-pandemi
https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/19/update-kasus-covid-19-indonesia-19-juni- 2021-tambah-12906-positif-7016-sembuh-248-meninggal
https://tirto.id/penjelasan-satgas-soal-kenapa-relaksasi-ppkm-perlu-persiapan-matang-ghWg http://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175
Buku & Jurnal :
Alkatiri1 dkk. (2020). Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter, CoverAge, Vol 11, 20-26
Baedhowi.  2004.  Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Daerah  Bidang  Pendidikan:  Studi Kasus  di  Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin.  1986.  Policy  Implementation and Bureaucracy,  second  edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Pujaningsih  Ni  Nyoman,  Sucitawati  P  I.G.A.A.G  Dewi.  2020.  Penerapan  Kebijakan Pembatasan KegiataN Masyarakat (PKM) di Kota Denpasar. Jurnal Moderat, Vol 6, 458-470
Purwandini Putri Fitasari, 2017. Analisis Isi Opini Publik Tentang Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol 6, 65-74