A limit  to marnage age in lslamic Mariage Law of Indonesia need.s trt be re- cansidcred. Law  No. I year 1974 ahout Marriage  and Islamic  Law  Compilation (ILC) had  determined thc limitcittin  of maniage age, which is J6 years old for \,vomcn ond 19 ycors old fu msn.  Hou,cvcr, law No. 35 year 2AV about Children's Protectian  stated that a personb$ue I8 years old is srill coluidered as a child.
Thcre is no synchronilationJrombothoJthelawsJor rhe agelimitationThcreJore, this research  aims to know the limit of marriage age in lndonesia's  law  and it's pcrspective frun sadd al-dzari'ah concept. Ihe resrrhs of this research  are: ()) the limit of marriage agebased onlaw No. J year 1974 andILC is the same,which islg years  old for mca and 161,eurs  old t'or womm  Howner,law No. j5 year 2014 is tB years o@, Q) in thc  sadd al-dzart'ah prspectiw thil the limit of marriage age bosed an law  No. 1 y ear 197 4 and lLC is weah. In t'urther, in law N o. j5 y ear 2ar4 is stronger. legrslatron; the age limit ol morriase: S add al D<ari' ah. P cnmdang-  und angan, b at as wia yrmkah aa S  a d d al - D zanah

## Pendahuluan
Barasan usia pernikahanu di Indonesia masih menjadi perbincangaan  hangat baik  di kalangan  masyarakar awam maupun prakrisi hukum. Dengan ridak adanya barasan  usia menikah yang tegas daiam d-Quran.
menjadikan pdbagai pihak ridak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya talvar-menawar batasan  usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya  peraruran.
Pernikahan di barn'ah umur menjadi  hal yang dilemaris bahkan telah menjamur di masyarakar. Sebagai contoh  kasus Pujiono Cahyo Widianro (Syekh Puji) yang menikahi ga&s berusia 12 cahun  (Lutfiana UUah).
Pernikahan tersebut  mendapat  reaksi keras dari pelbagai pihak, salah  sarunya dad komunitas Pemkla Perempuan dan Anak
Jau,a  Tengah. Hal ini, dikarenakan  dalam UU No. 35 Tahun 2014 tenrang Perlindungan Anak, usia 12 tahun  masih  tergolong usia anak.
:i Terkait dengan  batasan usia pemikahan  (Pasal 7 ayat (l) Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan), pada tanggal 5 Marct 2014 Yayasan Ke.sehatan Perempuan dan Yayasan  Pemantauan Anak menpjukan judicial review ke Mahkamalt  Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XII/2014  dan perkara Nomor '74|P1JU-X1112014. Yayasan Kesehaun Pcrcrnpuan menilai batas usia minimal perempuln menikah dalam Undang-undang Perkawinan rentan tcrhadap  kesehann  reproduksi  karena  organ  reproduksi persmpuan patla  usia tersebut belum siap  dan tingkat kemiskinan. Atas  takta ini, angka kematian ibu melahirkan sahgat tinggr. Sedangkan Yayasan Pcmantauan Anak menilai  pemikahan perempuan
dengan umur l6 tahun adalah perkawinan anak, dikarenakan  sejumlah  undang-undang mencantumkan batas usia  anak  adalah l8 tahun  (Rosarians: 2015). Kedua lembaga tersebut mcnghcndaki batas usia minimal  untuk n'renikah bagi perempum  ditingkatkan dari l6 tahun mcnjadi l8 tahun (Altan: 2015). Namun pada tanggal l8 Juni  2015 Majclis Mahkamah Konsdrusi  rnenjatuhkan purusan dalam perkara Pengujian Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkar,l'inan terhadap  Undang-undang  Dasar Negara Republik Intlonesia Tahun  1945, dengan Purusan Nomor 3G74/ILru-XI1/2014 bahwa Mahkamah Konstitusi mcnolak penaikan batas usia minimal menikah bagi perempuan.  Dengan demikian Pasal terscbut masih  berlaku.
ISTI'DAI;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 4 No. lJanuari-.luni 2017. ISSN: ZfSO-btSO
HilddFcntiningrum, Batasan Usia  Pernikahan D'alam Perundang-Undangan  Oi Indonesia | 86
usia anak. Meskipun ada beberapa persyaratan unruk pernikahan misalnya individu di bawah usia 2l tahun  tetap harus mendapatkan ijin dari orang tllanya unruk menikah (PP. No. 9 Tahun 1975), perlunya ijin bagi pernikahan dini dari Penga&lan  Agama (KHI), serta perlunya  adanya kesepakatan
dari  kedua  belah  mempelai jika akan menikah.
Namun  dalam  perafuran perundang- undangan ini masih  memberikan cd.rh bagi seseorang unruk melakukan pernil<ahan & bawah  umur. Dengan cara mengajukan permohon'an &spensasi nikah ke Penga&lan
Agama sesuai dengan Pasal T Ayat 2 UU. No. I Tahun 1974. Dan praktiknya permohonan dispensasi nikah masih  saja terjadi karena beberapa faktor, di anmranya hamil fi luar nikah, pacaran melebihi batas, saling mencinrai dan tidak dapat dipisahkan,
penganrh reknologi,  khau'arir  terjerumus ke arah perzinahan  bahkan ada juga kehendak anak iru sendiri unruk melangsungkan pernikahan  (Saidah, 2015:59-60). Selain faktor-faktor  tersebut, faktor pendidikan,
psikologis,  ekonomi  dan  perintah  orang rua juga menjadi pendorong perkawinan di barvah umur (Yulianri, 2014 :29- l4). Dari hasil kajian BKKBN 2012 menyarakan bahwa pernikahan dini memberikan  berbagai akibat di antaranya lama  sekolah  rendah, subordinasi keluarga,
hak  lrespro rendah, droup out sekolah tingg,
KDRT dan  peluang  kematian ibu cinggi. OIeh karena iru, penenruan batas usia  perkawinan menjadi  sangat penting  dalam masyarakat yang sedang berkembang ini, karena rumitnya persoalan yang memengaruhi kehidupan manusia  (Koro, 2012:61).
Kemu&an, terkait.  dengan keberadaan hukum Islam  yang dari wakru ke rvakru dimungkinkan  adanya perubahan sebagai
bennrk pengembangan . hukum iru sendiri, tidak  lain adalah bernrjuan unruk menglrilang[<an nrudarat y1ng  akan atau bahk'an telah mengancam kehidupan umat Islam.
26 Kcmoshlahatan yunB dimaksud  adalah  bcrsifat dinamis dan tle ksibe l; artinya pertimbangan kemashlohatan iau seiring dengan perkembangan zarnan Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap nrunhlalrut  pada uaktu  yang lalu belum tenru  dianggap nrushluhat  pada  masa  sekarang.  Oleh  karena iru,  ijtihad tcrhadap tatbiq (pelaksanaan) hukum dengan pcrtimbangan kenrslrlolrotan ini dilakukan secara tsrus mcncnls, baik dalam nrasalah-masalah  yang mendahului ijrihad maupun  masalah-masalah  yang  secara prospektif diduga  pasti terjatli  (Mu'allim, 2001 ;37).
ISTI'DAL;Jurnal Srudi }{ukum Islam, Vol. 4 No. I Januari-Juni 2017. ISSN:  2356-0150
Bagaimana batasan usia pernikahan dalam perundang-undangan di Indonesia daiam
cinj auan sadd dl- dzan' dhl..

## Metode  Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelirian ini adalah kualitacif. Dan jenis dari pnelician ini adalah  berbasis literarur.
Sumber data yang digunakan &bagi menjadi dua, yairu: (a) sumber dara primer, yakni cerdiri dari al-Quran,  hadics, kirab-kicab fiqh,
Upul Fiqh dan perundang-undangan di lndonesia artara lain: UU No. I Tahun 1974 KHI dan UU No.35  Tahun 2014. (b) sumber data  sekunder, yakni mencakup  buku-buku yang memiliki relevansi  dengan topik, laporan
lxnclici an,  majalah, j urnal, koran dan w rb s i te.
Teknik penggalian data dalam pendirian  ini mencakup riga hal yaicu:  (a) Kepustakaan, (b) dokumentasi, (c) wawancara.  Data-data  yang muncul akan dianalisis  dengan metode deskriprif-kualitatif. Selanjutnya  dara rersebur dianalisis dengan metode sadd al-2art'ah.
Konsep Se aLhftf'a&dalam  Hukum Islam Kata sadd al-hai'ah ( '*-.,rirL)
merupakan benruk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yairu sadd (L) dn al-iart'alt (";i'). Secara bahasa, kata sadd (L)
merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari rL i* Ly:rng berarti menutup sesuaru yang
cacat atau rusak dan menimbun lubang
(Abt a diu ssholikhirq 2012:27) . Sedangkan al-Zart'ah menurut bahasa berarri  (Syruifuddin, 2014: 449): Jalan yang membawa kepada sesuaru,  secara  hissi atau
md' ndvti, baik atau buruk'
Dalam Usil Fiqh kata al-ian='ah diartikan sebagai sesuatu yang merupakan media dan jalan unruk sampai  kepada sesuaru yang berkaitan  dengan hukum syara', baik yang haram  araupun  yang  halal, dan yang menuju  ketaatan atau kemaksiatan. Dalam kuii^n Ugil  Fiqh, al-iafi'ah dib"S dua yairu sadd al-hari'ah d'an t'atb a|-Zad'aL  Meskipun al-iari'ab dapat berarri sadd al-zad'ah darr
ISTI'DALJurnal Srudi Hukum Isiam, Vol. 4 No. IJanuari-Juni 2017. ISSN:-ZfSO-O1SO
HildaFcnriningrtm, Batasan Usia  Pernikahan D'alam Penrndang-Uncl;rngan Di Indonesia | 88
"Dari Abdullah btn' Amru r.&,  kamnya  Rasulullah
ialyr bersabda, 'salah sam dasd besar ialah,
seseordng melaknat  ordng  tudrrya'. Sahabat ada
yong  bertanya, \tahai Rasulullah, bagaimana
seseordng melaknm orang  tuanya?'. Rasulullah
Srl*,bcrsabda,'ia memakt ayah seseorang maka
ordng tcrscbut membalas menahi ayah dan iburrya".
Adapun  Ulama Hanafiah,  Syafi'iah,  dan
Syr'ah dapat menerima  sadd al-iai'arl dalarn masalah-masalah tertenrLl saja dan menolaknya dalam masalah-masalah  lain (Uman, 2000:190).  Sedangk*n Imam Syafi'I menerimanya  apabila  daiam  keadaan  uzur
(Syafe'i, 2010:137). Menurut Husain Hamid (Syafe'i, 2010:137), salah saru guru besar Upil Fiqh
Fakultas Hukum Universitas Kairo, ulama
Hanafiah dan Syafi'iah menerimt  sadd al- ,ai'ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar altan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar
t6al eb ah al - dTann)  ak an terj adi.
Dari uraian tersebut di atas, jelaslah
bahwa  al-iar7'ah ini merupakan  dasar dalam
Fiqh Islam  yang dipegang  oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalun pembarasannya.
Adapun lbnu Haan. ia sama sekali menolak  al-hafr'ah sebagai dalil syarak.
Sebagaimana &ketahui, ia sangat kuat
berpegang kepada phimas, dan menolak penggunaan ijtihad dalam benruk qiyds dan perluasan hukum atas rrap yang  dinilainya bersilat zaan. la berpen&pac, menetapkan kehalalan dan keharaman suaru perbuatan ddak boleh berdasarkan dafiI Vanni, sedangkan berpegang pada al-iafi'ah termazuk dalam kelompok yang  menecapkan hukum dengan sesuatlr yang zanai.
Batasan Usia Pernikahan dalam UU No. I Tahun 1974 tentang  Perkawinan
Penenruan  bat'as minirnal  usia kawin, sebagai salah satu hukum normatif
21 Dalam praktiknya Majelis Hakim memherikan penetapan  disperrsasi nikah kepada pata pemohon atas penyiryiangan Pasal 7 ayat  (1).  Ketidakjelasan alasan dispensasi nikah pada Pasal 7 ayat (l) menimbulkan interpreasi (penafsi ran) haki m yang bermacam-macanq sebagaimana contoh penetapan  dispensasi nikah di PcngarliliLn Agama  dan Pengadilan  Negeri  di bawah ini: a. Penetapan Pcngadilan  Agama  Jcpara Nomor 083lPdt.P/2Ol  7/PA.Jcprr.
Pada perkara ini Pengadilan  Aganra  Jepara  memberikan dispensiui  kepada anak laki-laki berusia 17 tahun  I bulan unruk nrelalcukan perkawinan dengan  mempelai perempuan yang berusia 17 tlhun 3 bulan. Hakim membcrikan  persetujuan dispensasi dengan alasan mempelai lakiJaki bcnar-benar cinta  dan ingin menikah dengan mempelai percmpuan  karena  hubungan  merka sudah  sangat crat dan calon istri sudah hamil I bulan serra tidak terdapat  halangan menurut agama unfuk
"Daiam  hal penyimpangan cerhadap  ayac (l) pasal ini dapat  meminta dispensasi kepada  pengadilan atau pejabat lain yang diruniuk  oleh kedua orang rua pihak  pria  maupun  pihak wanita'
Selain iru, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh saru) tahun
penghasilan unNk  mcncukrpi kebutuhan  rumah  tangga nanti.  Dan hakirn berpendapat bahwa menccgah terjadinya  madlarat dari  hubungan yang  berlarutlarut harus diutarnakan daripada  kemaslahatan menunda perkawinan  sampai  batas umur l9 tahun. b. Penetapan  Pengadilan Agama Wonosari Nomor OO4/P dt.P/20O9rP A.Wno. Pada perkara ini Pengadilan Agama Wonosari memberikan  dispensasi nikah kepada anak lalu-laki yang berumur 15  tahun 4 bulan untuk melangsungkan pemikahan dengan  seorang  perempuan  berumur 20 tahun. t'lakim membErikan  pcrserujuan disprnsasi karena mercka sudah bertunangan dua  bulan, sudah saling mcncintai dan hubrmgm  mcrcka pun sudah  crat serta di antara mereka ridak ada halangan untuk melangsungkan pemikahan baik karena  pertalian nasab, pertalian  kcrabat  semenda maupun pcrtalian karena sesusuan. Bahrva anak laki-taki terscbut sudah memiliki pekerjaan bengkel.
c. Penetapan Pengadilan Aganra Blambangan
Umpu Nomor 0O81Pdt.Pi20  I 1 llA.Blu.
Pada perkara ini Pengadilan  Agama  Blambangan  Umpu membcrikan dispensasi nikah kcpada anak perempuan yang berumur  15 tahun ll butan yang akan menikah dengan laki-laki yang  berumur  20 tahun (petani)  dengan penghasilan  perbulannya  Rp.1.500.000. I{akim memberikan  persetujuan  dispensasi  karena  mereka telah berhubungan  selama dua tahun dan sudah  sangat erat. Dari keluarga pihak perempuan melihat hubungan mereka semakin akab, kemudian  keluarga  pihak perempuan telah  membicarakan  kelanjutan hubungan akratl terscbut  dcngan orang tua laki-laki terscbut bahkan merencanakan  hari pernikahan  karena  dari pihak keluarga masing-masing khawatir  akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di anura mereka tidak ada halangan untuk  menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan  lainnya.
d. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255lPdt.P/20 I 6l?N.Skt.
Pada perkara ini Pcngadilan Negeri Surakarta memberikan  dispensasi nikah keparla anak laki-laki yang  berumur 17  tahun 4 bulan untuk melangsuugkan pernikahan  dengan  seorang  perempuan yangLrerumur l8 tahun 5 bulan. Hakim memberikan persetujuan dispen,sasi nikah karena  mernpelai perempuan telah hamil  enam bulan dan mereka pun saling mcncintai. Unruk perlindungan hukum  dan kcpcntingan anak dalam kandungan, kedua belah  pihak  keluarga setuju untuk dilangsungkannya pcmikahan. Acara pemberkatan pemikahan  mereka  akan dilangsungkan pada  tanggal  26 Nopember  2016.
harus  mendapackan izin dari  kedua orang cua,
sebagaimana bunyi Pasal 6 ayar (2):'Unruk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 2l tahun harus mendapat izin kedua  orang Eua"
Batasan Usia Pernikahan dalam  Kompilasi
Hukum Islam (KHI)
Terkait penenruan bacas usia dalam melangsungkan perkawinan telah diarur dalam Buku I KHI. Seseorang &perbolehkan melangsungkar: perkawinan, apabila calon mempelai telah mencapai umur sebagaimana daiam undang-undang, unruk kemaslahatan keluarga dan rumdh targga  (Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014:71). Pembatasan usia melangsungkan perkawinan ini diatur dalam Pasal  15 Ayar (l) dan (:-) KHI, dengan bunp Pasal 15 Ayat (l):
'Unruk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon  mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan  dalam Pasal 7 Undang- undang No" I Tahufi 1974 yakni  calon suami sekmang-kurangnya benrmur  19 tahun dan calon iscri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun"
Pasrd 15 Ayat (2):
"Bagi calon mempelai yang bdum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebag*imana yang diarur  dalam Pasal 6 ayat (2),(3), (4) d"n (5) UU No.l rahun 1e74"
Adapun isi Pasal 6 Ayat (2) UU No. I Tahun 1974: 'Unruk melangsungkan perkawinan  seotang yang belum mencapai umur 2l tahun  harus  mendapat izin kedua orang rua"
Sedangkan lsi ayat  (5) adalah:
"Dalam hal perbedaan antara orang- orrng yang disebur dalam ayar (z), (3) dan (a) p'asai ini, atau ${ah seorang atau lebih di anrara mereka ddak menyahkan pendapatnya, maka pengadilan dalam  daerah hukum tempat tinggal  orang  yang  akan  melangsung!<an perkaurinan atas pefmintaan orang
, tersebut  dapat  memberikan izin setelah
Iebih dahulu mendengar orang-orang tersebut  dalam ayat (2), (3) dan (+)
Pasal ini"
Batasan Usia Pernikahan dalam Undang- undang No. 35 Tahun  2Ol4 tentang
Perlindungan  Anak UU No. 23 Tahun  2002 tenrang
Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober  2002 oleh Fresiden RI
Megawari  Soekarno Putri, menjelaskan  bahrva usia dewasa adalah  18 tahun. UU ini terdiri dari 14 bab 93 pasal.
Namun  pada tanggal 1Z Oktober 2014,
UU No. 22 Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak rnengalami  perubahan dibeberapa
ketenruan dan &ubah menjadi UU No. 35
Tahun 2014. Pasal I Ayat (t) UU No. 35 Tahun 2014 menjelask'an bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas)  tahun, termasuk anak  yang masih dalam  kandungan"
Tinjauan Sdd at-ifi'ai Tentang Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-
Undangan Di Indonesia Terkair penenrLlan bacas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal  7
Ayat  I UU No. t Tahun lg74,biadilihat dalam perspekrif hukum Islam, adalah bahwa sebenarnya tidak ada penjelasan secara spesifik tentang  batasan  usia tersebut baik di dalam  al-Qurlan  maupun  al.Hadis. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menpkapl persoalan batasan usia perkarvinan.
Dalam al-Qluran surat an'Nisa' ayat 6 menjelaskan ketenruan seseorang  unruk melangsungkan pemik'ihan dilihat dari
balighnya, dan dalam  hadis riwayat muu.at'aq
'a laih mengisyaratkan  perintah  menik ah kecika seseorang telah mampt  (al-ba' ah).
Apabila  ditinjau  dari segi maslahat  dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai  Pasal 7 Ayat (l) UU No. I Tahun
kekal. Oleh karena itu dengan adanya pembdcasan usia sebagaimana dalam UU tersebut, mempunyai dampak positif.
antara lain pcrmma, sebagai pengontrol
Iedakan penduduk,  karena perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Kedua, mencegah pernihahan di bawah  umur.
2. Sudut  pandang  mafsadat
a. Dalam kesehatan
Perkawinan yang  &langsungkan pada usia kurang dari 18 tahun berisiko pada kehamilan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkolerasi  dengan  angka kematian dan ltesakitan ibu.
b. Dalam pendidikan
Seorang perempuan yang menikah  pada usia 16 tahun ataupun di bawah 16 tahun,  maka ia akan kehilangan  haknya unruk memperoleh pendidikan yang mcmadai.  Pernikahan pada usia remaja atau belia ini akan menghancurkan masa depan perempuan, memberangus krearivitasnya, serta mencegah perempuan unruk mendapatkan pengetahuan dan wawasan  yang lebih luas. Hal ini ddak sesuai dengan maqashid  al- sy ariah  y airu hit'z at-'aql, karena dengan hilangya hak anak  memperoleh pendidikan maka akan berpengaruh pada kualitas SDM.  (Mansyur, 2012:95,
e7).
c.' Mafsadat terhadap suami istri
fidak bisa dipungkiri pasangan suami istri yang melangsungkan  perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. HaI tersebut dikarenakan belum matangnya tisik maupun mental  (Yulianri, 2010: 4- 1974 tentang Perkawinan,yairu: 5).
l. Sudutpandangrnaslahat
Apabila ditditi lebih I'anjut batas usia UU No.l Tahun 1974 bernrjuan unEuk nikah (16 tahun dan 19 tahun) dalam  Pasal 7 membenruk  keluarga yang  bahaga daq
ISTI'DAL;Jurnal  Srudi Hukum Islam, Vol.4 No. lJanuari-Juni 2017. ISSN: 2356.0150
ayat (l) UU Perkawinan  merupakan usia baligfi (menurut  jumhur ulama), namun pemikahan pada usia tersebut termasuk pernikahan usia bdia atau anak, lctrena batasan baligh ditenrukan dengan hirungan  tahun.  Menurur mayoritas *Llifqlr, perkawinan  di bawah umur atau belia  adalah perkawinan di bawah umur 15 cahun, sedangkan menurut Abu Hanifah perkawinan di bawah umur adalah
;rerkawinan di bawah umur 17 tahun  atau l8 tahun (NIuhammad,  2007:90)
Adapun kerenruan  balgh  krdasarkan umur yang  disepakari  oleh  madzhab empar adalah (Al"i, 2016:3-4; Muhammad, 2007:9Cr): l. Ab[ Hanifah berpendapar bahwa usia
balgh bagi  anak laki-laki adalah  18 tahun, sedangkan unruk anak perempuan  a.talah
17 rahun 2. lmam al-SyafiT, Abu Yusuf dan
l\4uhammad bin Hasan menyebur usia 15 cahun sebagai tanda baligh,baik unruk laki-
laki maupun perempuan
3. Menurut  [mam Malik, seorang anak dini]ai
balgh lika relah rnencapai umur lB tahun baik unruk laki-laki maupun perempuan.
4. Menurut Imam Hamb.ali, batasan usia baligh
bagr anak laki-laki dan perempuan  adalah
15 tahun.
Selain balryh,  Rasulullah Saw mengisyaratkan perincah menikah kerika seseorang telah mampu (aLbn'ah)l!.  Al-ba'ah
" Bt-y, h-adits perintah  menikah ketika scseorang tetah mnmpu:
/ :rl!r ;;;;r, :;L5 4t f"t .):,.i, i;:j if :iii '& r't -\ii )k; /.t li ;,*:v <u, i;;; f ti  g j.r;iii A A; ry iiij?6 iiat ;3u Ltt;:t ({' Ulr) lr-': I i31i
Artinya:  Hai pcmuda-pcrmrda, barang  siapa di autara kamu  yang mampu serta barkeinginan  hendak  mcnikah, hcndaklah  dia manikah.  Karcna  scsungguhnya pcrnikahan itu dapat menundukkan  pandangan  mata tcrhadap o.ang yang tidak  halal dilihauya, dan  akan mcmcliharanya  dari  godaan  syahwat. Dan barang  siapa yang ddak  mampu mcnikah,  hendaklah dia puasa, krrena  dengan  puasa hawa  naf*rnya,  terhadap perempuan akar berhrang (Jamhar, 20 I 2:46).
dari  pemikahan di bawah umur (kurang dari Anak tidak menyebuckan  secara  eksplisit I8 rahun) mengtraruskan  adanya pencegahan lentang, usia minimurn menikah, selain yanglebih lagi, agarpenikahan di bawah umur menegaskan bahwa anak adalah  mereka yang (kur*g dari I8 tahun) bisa ditekan seminimal berusia di bawah 18 tahun, sehingga UU No. mungkin,  dengan mengacu pada kardah: 35 Tahun  2014 tentang Perlindungan  Anak "Menolak segala bcntuk kemafsadatan lcbih juga melarang  terjadinya  pernikahan  pada usia dtdahulukandaripadamengambilkemalahamn" anak-irnak'
Dengan demikian, batasan usia nikah Dengan demikian; batasan usia nikah dalam UU No. I Tahun lgl4 renrang dalam tJU No. 35 Tahun 2AL4 tentang perkarvinan clirinjau dari suclut pandang Perlindungarn Anali. ditinjau dari sudut metode  sadd at-iai,ah adaJah masih lemah, pandangmetode sadd  al-2ari'ahad,aJ,ah sudah mengingar  barasan usia  nikah yang reiarif memenuhi kriceria  sadd al-hai'ab, mdalui rendah  pada UU Perkarn'inan menimbulkan pasal-pasalnya dan mafsadat yang muncul, hat-hal negarif yang masih berpeluang besar bisa ditekan  seminimal  mungkin.
unruk terjadi.
Simpulan
dalam .sctiap pasalnya yang bcnrpaya
unruk melindungi  anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abradiussholikhin, 2012,  "Analisis Karvin Hamil: Scudi Pasal 53 KHI d.rlam
Pcrspe ktif Sadd al-Dzan'ah", Skr.ipsi,
Semarang. IAIN Walisongo.
Aiiiah, Tin. 2011,  'Perkar,r'inan Dini dan D;rmpak Starus Gizi Padrr Anak (,\nalisis Dara fuskesdas 2010), Gr.il
Indon,31 (l), I15-116.
Al'l].did:, Ahsin W, 2010, Fikih Keschatan,
Jakarra.  Amzah. ,,U tial.rbi,  \lu.stafa  al-Babi, 1993, rq. Ahmad \.,[ushrhafa  al.\,laraghi , Terjmah  Tafsir al.
tr{arag}ri -1, Semilr.ug: Tohir  Purrir. AIi, Farhurrahman AIfa, 2016, "Agama dan Pskirrvinan  Lisi,a Anrrl<", \.{ckalah, Ilalaqah Bahrsui Mir.siri-l Pernikahan U.sia Anak, Rcmbang. PP. liauman La.srm-Rcmbang, l9 \ Iarct.
r\li, \,tuhammad  Daud, 2004, Pcngaruar llmu
Hukunr don Tirrcr Hulrum  Islrrm di Indoncsio.
Jakarra. PT Raja Gralindo Pcrsada.
Anrilia, Fatma, 2010, "Menyoror Kema.slaharm scbagal Salah Satu Dasar Penetapan
Hukum-, Sosio-Rcligia,  3 (q),788.
Asmarvi, ltlll, Perbandingan  Uslu>I Fiqh , J akarta:
Amzah
Bastomi, Hasan,  2016, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Bara.s Iimur Pcrkau'inan  lv{enunrt Hukum Lslam dan
Hukum Perkarrinan  lndonesi  a)", Yrrdi.s i a,
2 (7tT)e.sember), 37-378.
BKKBN, 2012,  Pcrnikahan Dini Pada Beberapa
Pr.ovi ns i di Irrdon cs i rr; D antp ah  c\,cr  pop u latiorr.
Akar Masalah dan Peran Kclembagaan di
Dacrah.
Budoyt-r, Saptt'r, 2014,  "Konsep Lrngkah Si.srcmik I-larmonisasi [{ukum da]am
Pemhenrukan Peraruran Perunctrng undansan",  Jurnalllmiah CIVIS, I (a/Juli),
612,613
ISTI'DAL:Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 4 No. lJanuari-Juni 20i7.ISSN: ij56-0l50
Hilla Frnriningrum, Batasan Usia Pernikahan  Dalam  Perundang-Undangan tli Indonesia | 94
Herdiansyah, Haris, 2010, Metodologi  Penelitian
Kualfiotit': Unn,Jx llmyilmt Sosial, Jakarta:
Salemba Humanika.
Huda, Ni'manrl, 2006, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraruran
Perundang-undangan'.  lurnal Huhum, I (13/lanuari), 32,
Imron, Ali, 2011, 'Dispensasi Perkawinan
Perspekrif Periindungan Anak", Jurnal
Ilmiah llmu HukumQISTI, 1 (5{anuari), 72.
_,
t.th., 'lv{enerapkan Hukum Islam
Yang Inovarif dengan Metode Sadd al- D<ari' ah", Ilmi ah llnu Hukum QISTI, 8I.
J"hju, Yudrik, 2013, Psikologi Perkcmbangan,
Jakarta:  Kencana Prenada Group.
Jamhar, Bazro, 2OL2, Ronsep Maslahat dan
Aplikasinya  dalam  Pcnetapan Hukum lslam,
Studi  Pcmikiran  M. Sa'id Ramadhan al-Buthi.
Semarang: Program Pascasarjana IAIN
Walisongo Semarang.
Koro, lv{. Abdi, 2010,'Tinjauan  Hukum aras
Perkawinan Dini Dkaitlcan dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bau'ah Umur  dalam Upaya
Pengembang'an Kaualicas  Sumber Daya
Manusia", Majalah  Huftum Vana Peradilan,
291 (Februari),41.
Kehamilan Ibu Usia h'luda, Perspekrif
Islam", M imb ar Hukum dan P cr adilan, 7 5, 61.
Malikhah,2015,  "Srudi Analisis  Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Undang-
undang  Perlindungan  Anak Pasal g Ayat (l) d^n Pasal ll Serta Implementasinya
& Kecamatan  Kalinyamatan", Sftripsi,
Jepara: UNISNU.
Manan, Abdul, 2008, Aneka  Masalah Hukum
Pcrdata Islom di Indonesio,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mansyur, Zaenud&n, 2012, "Pembaruan
Maslahah  dalam Maqasid al-Shari'ah;
Telaah Humanisris tentang al-Kulliyyat
al-Khamsah",  Ulumuns Jurnol Studi
Kaslaman,l  (16/]uni), 95; 97.
ISTI'DAL;Jurnal Srudi I-lukum Lslam, Vol. 1 No.  I Januari-Juni 2017. ISSN;  2l-56-0150
Syate'i, Rachmac, 2010, Ilmu U.rhu/ Fiqih,
Bandung.  C\,' Pustaka Seria.
S1'anlr"rcldrn, Amir, 2014. Ushrr Fiqh Jilid 2.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
U lracdill ah, A., 2013, P anc asila,  Dcrnokras i, HA M, dan \lasyarakat Nladani, Jakarca:  Kencana
Prenada Group.
Uman, Chaerul. 2000, Ushul Fiqih l, Bandung:
CV Pu.sraka Sctia.
Umar,  Ahmad Syaidzit, 2tll5, -Studi Kritik llaJis-hadis  tenrang Usia Pernikahan 'Aisyah R.A.",  S[ripsi, Semarang: UIN
W'alisongo.
\\trhi  d, lr 1 arzuki, 2014, Fiqh Indonesiu;Kompi  lrrsi
Huhurn Islam dan Counter Lcaal Drat't
Kompf lasi Hthrmlslam dalam Binghai Pc,litile
H ukwn I ntlo ntsi a, B andu ng: lvt arj a.
Wahyudi,  Ucli, 2015, -Tingkat Kedcrvasaan Antara Laki-lrrl<i dan Perempu;rn Rdevirnsinya dengirn Batas Ii.sia
Pcrka*'inan (Srudi Komparasi hr-rkum
Isl;rm drngan Pandangan \{edis", .Sftripsi,
J akana: U lN S1,n61 Hidayarul)ah. Yulilnti, l0ll, "Praktik Pembcrian Dispcnsa.si Nikah, Srucli Penerapan Pengiiddan
Agama Tigarakasir Kabuparen
Tangerang Tahun 2013", Skrip.si. Jakarra: t)IN Syarif lliCayarullah. Yulianti, Rina, 2010, -Dampak )'ang Dirimbulk;rn Akibat Perkawinan Usia
Dini", Panwnr,l  (3iApril), a-5.

## Perundang-undangan
Lnpres No. I Tahun 1999 tenrang Kompilasi
IIukum Islam Undang-Undang Nomor l, Tahun 1974,
tcnL.rng Pcrkuu,inan.
Undang.Undang Nomor 35, Tahun 2014, pcrubahan Undang-Undang Nomrrr 35,
Tahun 1002, cencang Pcrlindurwan Anak.
Penecapan  Pengadilan  dan Putusan MK Penerapan Pengadilan  Agamir Jepara Nomor
0 SliPdc. P/2017r PAJepr
Pcnctapan  Pcngadilan Agama :\Aronosari
Nomor  004lPdc.P/2009/PA.Wno.