## MADANI

## Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

## Balada RAF
Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

## baladaraf67@gmail.com
Received: 04 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 15 Juli 2024; Published: Agustus 2024; Available online: Agustus 2024

## Abstract
This study aims to determine the Performance Accountability of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) at the Public Housing, Residential Areas, Transportation and Land Agency of Boalemo Regency. The type of research that the author uses is a descriptive type with a qualitative approach, where descriptive research. This research method uses qualitative research conducted during data collection and after data collection is completed in a certain period. With interview techniques, researchers analyze the answers of the interviewees. Activities in data analysis, namely data reduction, data display and conclusion and drawing/verification. The results of the research on the Performance Accountability of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) at the Public Housing, Residential Areas, Transportation and Land Agency of Boalemo Regency can be said to be quite successful with several indicator approaches, namely Accountability of Agency Performance in BSPS Tasks, Equalization of Opportunities for BSPS Programs, Accountability Reports for Apparatus Performance in the BSPS program, Work Results in the BSPS program, however, there are still several weaknesses in the process and procedures for determining recipients so that they need to be refined to be more targeted and objective.

## Keywords: Accountability, Performance, BSPS Program

## Pendahuluan
Dalam konteks sosial kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan). Hal ini disebabkan oleh adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Salah satu ciri umum dan kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses yang memadai seperti dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu sehingga masih banyak masyarakat yang masih dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kebutuhan dasar bagi setiap individu adalah tempat tinggal/rumah/perumahan, rumah merupakan kebutuhan yang mendasar yang masih belum dapat terpenuhi oleh masyarakat.
Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan, pemerintah melakukan pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. UU No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan  Peraturan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 13/PRT/M/2016 Tentang rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, untuk meningkatkan prakarsa masyarakat dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan melalui Program BSPS. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah bantuan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya belum tepat sasaran dan belum merata. Dalam pelaksanaan program bantuan dengan berbasis keluarga ini tentunya perlunya adanya kerjasama stake holder (semua pihak yang berkompeten) yang baik dengan masyarakat sebagai objek dari kegiatan untuk turut mensukseskan pelaksanaan program bantuan secara maksimal. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas pelaksanaan kepemerintahan dalam memberikan pelayanan publik berkualitas.   Penelitian bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu accountability, yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan yang di pertanggung jawabkan atau keadaan yang diminta pertanggung jawabannya.
Menurut Nawawi (2013: 225) Akuntabilitas merupakan sikap bertanggung jawab, yang ditunjukan oleh kesediaan menerima masalah dan memastikan bahwa masalah tersebut terselesaikan. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002: 20), menerangkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent), untuk memberi pertanggung jabawan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tangggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Secara sederhana akuntabilitas publik dapat dianggap sebagai suatu proses atau mekanisme yang didalamnya pegawai atau organisasi public dapat diberikan sangsi apabila berperilaku dan atau kinerja mereka tidak sesuai denan apa
yang diharapkan (Mulgan;2000). Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas segala yang dilakukan pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perseorangan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Maka Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban yang dapat menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dalam kegiatan seseorang atau lembaga, terutama bidang kinerja administrasi kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggung jawaban yang merupakan salah satu prinsip dari adanya good Governance. Pemikiran ini bersumber dari administrasi publik merupakan isu menuju pemerintahan yang bersih dan merupakan tujuan daripada akuntabilitas yaitu untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dicapai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.
Terdapat 2 Akuntabilitas Publik yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dengan indikator menurut Dadang Solihin
(2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :
1. Adanya kecocokan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur
Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang (KBBI). Menurut Ryaas Rasyid pemerintahan dimaknai sebagai organ dalam negara yang mempunyai fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Kinerja sendiri pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkatan, pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Wibowo dalam Sinambela (2012:41) Sasaran Kinerja merupakan sesuatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat di ukur.
Menurut Mangkunegara, (2005) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pencapaian visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian, Akuntabilitas menyangkut proses penyampaian informasi sedemikian rupa dan dalam bentuk isi yang sudah disepakati bersama sehingga penerima informasi dapat melakukan analisis dan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, kemudian, memberikan imbalan positif atau negatif, tergantung hasil penilaian yang diberikannya.
Dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Akuntabilitas (accountability) adalah pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban; dan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat; Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Lembaga Administrasi Negeri RI menegaskan bahwa Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan salah satu unsur pokok di dalam manajemen strategis karena mengandung beberapa aspek. Pertama, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; Kedua, Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien; Ketiga, Akuntabilitas Program; Yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan secara menyeluruh dan terpadu, untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Dijelaskan bahwa; (1) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.  (2) Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara swadaya guna peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni atau pembangunan baru rumah layak huni dengan tujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, untuk menjamin kepastian bermukim serta untuk meningkatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Bentuk BSPS adalah berupa uang dan barang. Untuk BSPS yang berbentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja, sedangkan untuk BSPS yang berbentuk barang adalah berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebagai insentif bagi kelompok penerima BSPS yang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya. Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara berjenjang. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ialah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).  Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas uang dan atau barang, diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Pembangunan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka BSPS dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas menetapkan kebijakan kenyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menetapkan lokasi BSPS, menetapkan nilai kegiatan BSPS. Dalam hubungannya dengan kegiatan pelaksanaan Program BSPS di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka masing-masing daerah wajib melakukan akuntabilitas kinerja kepada Pemerintah Pusat. Adapun instansi di daerah yang
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
melaksanakan program BSPS adalah Satuan kerja Non Vertikal (SNVT) Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Direktorat Perumahan Swadaya pada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI dengan tugas sebagai berikut:
a) Menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota.
b) Menetapkan tatakelola pencairan dana BSPS
c) Mengesahkan surat keputusan penerima bantuan
d) Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan
e) Membuka rekening penampungan pada bank/pos penyaluran sesuai dengan peraturan perundang- undangan
f) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban BSPS kepada Menteri kepada Deputi
g) Melakukan seleksi TPM
h) Membentuk dan menetapkan tim teknis
i) Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS
j) Membuat petunjuk teknis
k) Melakukan seleksi bank/pos penyalur penyedia barang dan pihak ketiga lainnya.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut di atas kepala SATKER di bantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
Adapun pejabat pembuat komitmen PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal:
a. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS
b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS
c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga
d. Melakukan pembayaran
e. Mengajukan SPP BSPS kepada pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyaluran
g. Memastikan penyaluran dan barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran
h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh
bank/pos penyaluran, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan
i. Pengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB
j. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB Sedangkan pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dan bertanggung jawab melakukan pengujian atas SPP dan PPK dan menerbitkan SPM-LS.
Dalam program Bantuan BSPS terdapat Tenaga Pendamping Masyarakat:
1. Tenaga Pendamping Masyarakat TPM dapat berbentuk perorangan dan /atau badan hukum
2. Tenaga Pendamping Masyarakat TPM melakukan tugas dan bertanggung jawab:
a) Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan peaksanaan pembangunan
b) Membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% ( nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
c) Tenaga Pendamping Masyarakat TPM diangkat dan ditetapkan oleh PPK
d) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis deputi.

## METODE PENELITIAN
Obyek dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo menggunakan jenis/tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Memfokuskan untuk meneliti Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo. Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi data dalam suatu penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif, yaitu penentu informan dengan kriteria tertentu atau yang dapat dipercaya untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo seperti Kepala Dinas,Sekretaris Dinas, Kasubag Penyusunan Program, Kabid Perumahan Rakyat & Penataan Bangunan,  Pelaksana BSPS/TFL. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan dilokasi penelitian. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi
penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Mrnggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan pengamatan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dipandang belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion and drawing/verification.
Hasil dan Pembahasan
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan  Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai implementasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki. Kondisi Perumahan dan Permukiman
Kondisi permukiman di Kabupaten Boalemo masih ditandai dengan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Sampai dengan saat ini (2022) rumah yang layak huni di Kabupaten Boalemo sebesar 76% atau 17.226 rumah dari jumlah rumah sebanyak 22.661 unit. Sedangkan kondisi rumah yang tidak layak huni sebanyak 5.435 unit atau 24%. Tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan perumahan baik oleh
masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Boalemo secara umum masih bersifat permukiman yang tumbuh alami, bahkan di beberapa kawasan padat permukiman kumuh nelayan terdapat titik-titik genangan dan rawan banjir akibat sistem drainase yang masih buruk. Rencana program/kegiatan dan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi, merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).
Mengacu pada gambaran data pelayanan SKPD dan kajian isu strategis khususnya untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai beberapa Program kegiatan yang strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan. Hasil penelitian yang
dilakukan menyajikan hasil wawancara dengan nara sumber inti  sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai program BSPS di daerah dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada secara mendalam dalam beberapa tahapan.
Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data berbagai hal yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Boalemo, dengan indikator sebagai berikut:
1) Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Dalam Tugas BSPS
2) Pemerataan Kesempatan BSPS
3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparat dalam BSPS Kepada DIRJEN Penyediaan Perumahan.
4) Hasil Kerja Dalam Tugas BSPS
Kedua, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber tentang bagaimana pertanggung jawaban kinerja instansi (dinas) dalam program BSPS terkait tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam Program BSPS: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu kepala
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024
daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan. Dan Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Bidang Perumahan telah merencanakan Program BSPS untuk Masyarakat yang belum memiliki Rumah layak huni dengan menetapkan anggaran untuk program BSPS melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2.  Dimana Teknis pelaksanaan Program BSPS adalah sebagai berikut:
- Pengusulan lokasi BSPS
oleh Bupati ke kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Cq Direktur Jenderal PUPR tembusan Gubernur. Usulan berupa data nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah kebutuhan dan kekurangan rumah swadaya
- Penetepan lokasi
berdasarkan hasil usulan Bupati untuk kabupaten di tetapkan oleh menteri, selanjutnya untuk penetepan lokasi desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal  berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri.
- Penyiapan masyarakat dikalsanakan pada lokasi BSPS dilakukan melalui pendampingan oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL), selanjutnya TFL melakukan pendampingan pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
-
Tahap perencanaan meliputi kegiatan :
a. Sosialisasi atau penyuluhan
b. Verifikasi calon penerima
BSPS
c. Kesepakatan calon
penerima BSPS
d. Identifikasi kebutuhan dan
penyusunan proposal
- Penetapan calon penerima BSPS, PPK melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima BSPS selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap proposal calon penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai penerima BSPS.
- Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang, penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima BSP
Dengan mekanisme pertanggung jawaban dalam program BSPS sebagai berikut:.
- Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK
- Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK
- TFL menyampaikan
laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas
- Koordinator fasilitator
menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas
- PPK menyampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker
- KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perumahan Swadaya Program BSPS memberikan ruang pemerataan terhadap penerima sesuai kriteria pada tingkat Kecamatan yaitu yang punya presentasi kemiskinan yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih dibawah rata-rata terutama kemiskinan rumah tidak layak huni. Dan pada tingkatan Desa, penduduk dibuktikan dengan KTP, memiliki dan menguasai tanah dibuktikan dengan alas hak yang sah, memiliki rumah yang tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan BSPS, bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima
Bantuan dengan pernyataan tanggung renteng, yang terakhir harus masuk pada data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dilakukan terdapat seleksi calon penerima program BSPS yaitu terdapat proposal yang dari desa calon penerima diverifikasi kemudian apakah calon penerima masuk pada kriteria penerima BSPS. Selanjutnya di seleksi sesuai tingkat kemiskinan, dari tingkat kemiskinan disaring lagi sesuai alokasi yang ada, contohnya usulan desa 50 KK, alokasi hanya 30 KK maka yang kita seleksi sesuai peringkat tingkat kemiskinan dan kerusakan rumah. Dengan mekanisme antara lain :
a. Memperhatikan tingkat kemiskinan didaerah kabupaten/kota
b. Proporsi jumlah tidak
layak huni terhadap jumlah rimah di daerah Kabupten/Kota
c. Proporsi jumlah
kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah Kabupaten/Kota
d. Kepedulian pemerintah daerah Bidang Perumahan dan,
e. Program prioritas pemerintah pusat.
Dengan memperhatikan dalam sistem verifikasi pada di tingkat kabupaten.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024

## Laporan Akuntabilitas  Kinaerja
Aparat Dalam Program BSPS Kabupaten Boalemo ada 2 jenis yang dilakukan yaitu Program APBN yang berwenang memeriksa laporan kinerja aparat dalam program BSPS adalah PPK di tingkat Satker Provinsi. Penerima BSPS didampingi Fasilitator dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. Dan untuk Program APBD yang berwenang memeriksa laporan kinerja aparat dalam program BSPS DAK adalah PPK ditingkat Dinas sekaligus merangkap sebagai KPA.
Dengan menggunakan model perencanaan teknis pengembangan perumahan swadaya pihak Dinas melakukan permintaan proposal yang sasarannya calon lokasi di kecamatan ataupun desa sasaran calon penerima program perumahan swadaya, proposal yang diminta harus dilengkapi dengan data yang sesuai dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dilengkapi dengan kondisi rumah. Dan dilakukan model pembinaan pendataan rumah swadaya yaitu proposal yang di usulkan oleh pemerintah desa dan kecamatan. Pihak Dinas melakukan pembinaan dan pendataan serta sosialilsasi kriteria calon penerima sekaligus tata cara pelaksanaan prpgram BSPS yang
didampingi oleh fasilitator. Selesai sosialisasi didesa calon penerima program BSPS dilanjutkan dengan survei jumlah masyarakat miskin dan memverifikasi calon penerima berdasarkan kuota per desa dan yang memenuhi kriteria dan menggunakan sistem pemantauan dan evaluasi pengembangan rumah swadaya. Dimana hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS  secara umum hasil laporan baik, namun terdapat beberapa kendala.
Capaian program BSPS berdasarkan anggaran dan kegiatan belum mencapai target yang diharapkan. Contohnya : Data KK miskin yang harus mendapatkan program BSPS dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 1.446 KK, Tahun 2019 sebanyak 480 KK, Tahun 2020 925 KK, dan Tahun sebanyak 2021 41 KK dan usulan Data Rumah Tidak Layak Huni. Dari hasil diatas masih ada sekian ribu yang belum tersentuh program ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang diturunkan ke Dinas tiap tahunnya. Contah lain pada tahun 2019 direncanakan 500 KK yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK.
Model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya diberikan pembinaan oleh petugas Dinas atau Fasilitator agar mengembangkan diri mereka maka harus mampu berkreasi atau berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja dan model pembinaan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya, dalam pelaksanaan program BSPS diatur dalam ketentuan bahwa setiap penerima bantuan diharapakan untuk dapat memberikan swadaya dalam bentuk apa saja, misalkan swadaya tenaga, swadya uang dan swadaya bahan bangunan. Evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo melihat hasil akhir berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin terhadap keterpenuhan rumah layak huni.
Secara sederhana, akuntabilitas pemerintah dapat dianggap sebagai suatu proses atau mekanisme yang di dalamnya pegawai atau organisasi pemerintah dapat diberikan sanksi apabila perilaku dan atau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Bulgan:2000).
Pertanggungjawaban program BSPS dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan adanya perencanaan program untuk Masyarakat,  menetapkan alokasi
anggaran program BSPS melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2 dengan teknis pelaksanaan yaitu pengusulan lokasi. Penetapan berdasarkan hasil usulan. Penyiapan masyarakat di lokasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Penetapan calon penerima oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai penerima BSPS. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening penerima dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja Penerima didampingi TFL kepada PPK melalui koordinator fasilitator. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA/Kepala Satker. KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perumahan Swadaya.
Pemerataan Kesempatan Program BSPS telah dilaksanakan dengan baik yang ditandai kegiatan yang dilakukan secara berjenjang seperti pada tingkat kecamatan dan pada tingkat desa sebagaimana ketentuan melalui prosedur dan mekanisme  yang berlaku, dengan pelaksanaan program sudah cukup merata dengan memperhatikan sistem verifikasi di tingkat kabupaten sudah sesuai, karena kita memperhatikan jumlah kebutuhan dari kecamatan dan
desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni.
Laporan Akuntabilitas Kinaerja Aparat Dalam Program BSPS telah dilaksanakan sebagai pedoman ketentuan yang berlaku dalam program yaitu  program BSPS Kabupaten Boalemo ada 2 jenis yaitu Program APBN dan Program APBD dengan memperhatikan ketentuan yang ada dengan model perencanaan teknis pengembangan perumahan swadaya  melakukan permintaan proposal dengan data yang sesuai dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dilengkapi dengan kondisi rumah, dan proses pembinaan telah berjalan dengan baik dengan dilakukannya pembinaan oleh pihak Dinas serta sosialisasi kriteria calon penerima sekaligus tata cara pelaksanaan program didampingi oleh fasilitator dilanjutkan dengan survei jumlah masyarakat miskin dan memverifikasi calon penerima berdasarkan kuota per desa dan yang memenuhi kriteria. Pemantauan dan evaluasi pengembangan rumah swadaya juga telah dilaksanakan sebagaimana prosedur, yaitu Dinas melakukan pemantauan serta evaluasi program bagaimana pelaksanaan sosialisasi, verifikasi, penetapan calon penerima, pembentukan kelompok serta penetapan
ketua kelompok, pelaksanaan pekerjaan pembangunan program.
Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja aparat dalam program BSPS secara umum hasil laporan baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain :
- Tata cara penetapan calon penerima oleh pemerintah desa sering tidak sesuai ketentuan, kadang pilih kasih
- Ketidak mampuan calon
penerima untuk berswadaya
- Keterlambatan pekerjaan
disebabkan oleh kurangnya tukang
- Kurangnya toko penyedia bahan bangunan dilokasi program BSPS
Adapun solusi dari kendala diatas
:
- Untuk menghindari pilih kasih maka penentuan calon penerima harus diawasi dan didampingi oleh fasilitator dan pihak Dinas
- Disarankan kepada calon penerima untuk menyediakan swadaya dalam bentuk tenaga maupun bahan yang mudah di sediakan
-
Mencari tukan di luar desa penerima program
- Mencari toko penyedia
diluar desa penerima program
Dalam hal Hasil Kerja Dalam Program BSPS capaian program BSPS sesuai perencanaan baik anggaran
ataupun kegiatan, berdasarkan anggaran dan kegiatan belum mencapai target yang diharapkan. disebabkan oleh minimnya anggaran yang diturunkan ke Dinas tiap tahunnya,  perihal jumlah calon penerima sesuai dengan perencanaan, tidak sesua kerena  yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK.  Model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diberikan pembinaan oleh petugas, Dinas atau Fasilitator agar mengembangkan diri mereka maka harus mampu berkreasi atau berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja Dan Bagaimanakah model pembinaan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya telah diatur dalam ketentuan bahwa setiap penerima bantuan diharapkan untuk dapat memberikan swadaya dalam bentuk apa saja, misalkan swadaua tenaga, swadya uang dan swadaya bahan bangunan. dan bagaimanakah evaluasi program BSPS pelaksanaan evaluasi program BSPS di Kabupaten Boalemo kita melihat hasil akhir berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin terhadap keterpenuhan rumah layak huni.

## Kesimpulan
Pertanggungjawaban program BSPS berjalan dengan baik dengan ditandai adanya adanya perencanaan program, penetapan alokasi anggaran melalui APBN, DAK, APBD 1 dan APBD 2. Teknis pelaksanaan, penetapan, penyiapan masyarakat di lokasi, penetapan calon penerima yang disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja penerima, penyampaian laporan pelaksanaan.
Pemerataan Kesempatan Program BSPS telah dilaksanakan dengan baik yang ditandai adanya kegiatan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan program sudah cukup merata dengan memperhatikan sistem verifikasi dengan jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni.
Laporan Akuntabilitas Kinaerja Aparat Dalam Program BSPS telah dilaksanakan sebagaimana pedoman yang berlaku seperti adanya model perencanaan teknis, adanya proses pembinaan dengan survei dan memverifikasi, pemantauan dan evaluasi. Hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS secara umum hasil
laporan baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain tata cara penetapan calon penerima oleh pemerintah desa sering tidak sesuai ketentuan, kadang pilih kasih, ketidak mampuan calon penerima untuk berswadaya, keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh kurangnya tukang, Kurangnya toko penyedia bahan bangunan dilokasi program BSPS.
Hasil kerja dalam program BSPS dimana capaian belum sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan disebabkan oleh minimnya anggaran. Jumlah calon penerima tidak sesuai kerena  yang terealisasi hanya sebanyak 480 KK tahun 2020 1000 KK yang terealisasi hanya 925 KK Tahun 2021 100 KK yang terealisasi 41 KK. Terdapat Model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya.
Saran
Dari hasil kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Disarankan agar dalam hal pertangungjawaban program BSPS untuk lebih ditingkatkan dengan cara  sinkronisasi perencanaan program dan alokasi anggaran baik melalui APBN, DAK,
APBD 1 dan APBD 2. Dan teknis pelaksanaan, penetapan, penyiapan masyarakat di lokasi, penetapan calon penerima agar lebih selektif dan akurat baik dalam pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dan mekanisme pertanggung jawaban kinerja penerima, penyampaikan laporan pelaksanaan.
2. Disarankan agar proses dan prosedur pemerataan kesempatan program BSPS lebih ditingkatkan dengan cara identivikasi dan verifikasi yang teliti dalam setiap jenjang dengan memperhatikan sistem verifikasi jumlah kebutuhan dari kecamatan dan desa, presentasi kemiskinan atau kepemilikan rumah layak huni.
3. Disarankan adanya penyempurnaan pedoman laporan akuntabilitas kinerja aparat dalam program BSPS secara berkala baik  dalam model perencanaan teknis, proses pembinaan survei dan verifikasi serta pemantauan secara akurat (valid), hasil laporan akuntabilitas kinerja aparat program BSPS dapat mengurangi kendala dilapangan dengan pengawasan dan pendampingan oleh fasilitator
dan pihak Dinas. Sehingga calon penerima faham dan termotivasi untuk mau berswadaya.
4. Disarankan adanya peningkatan anggaran, mengingat capaian program BSPS belum sesuai perencanaan baik anggaran ataupun kegiatan disebabkan oleh minimnya anggaran sehingga yang berdampak pada jumlah penerima dan penyempurnaan model pembinaan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyediaan rumah swadaya.
Daftar Pustaka Buku
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Amir Imbaruddin. (2018) “ Birokrasi Akuntabilitas Kinerja” Deepublish CV. Budi Utama.
Yogyakarta C. Djemabut Blaang, (1986). “Perumahan dan Pemukiman”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Bandung, 6.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1.
Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas,
Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Sedarmayanti. 2003. Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan. Direktorat Rumah Swadaya

## Sumber lainnya (Internet/Jurnal)
Ferawati, Said Mohammad, Maryono Alqaf Harto. (2015). Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep. Vol 7, No 1. Supardi. (2016).
Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin Di Desa Selegi Besar Tahun 2012. Vol 5, No 2 Beby S D Banteng (2015) Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Studi Kasus Kota Gorontalo.
Syntia Bela. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.” 14(1): 55–64.
Zulkarnain. 2016. “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi.” Katalogis 4(10): 52–63