TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DAN APOTEKER DALAM PELAYANAN RESEP
LEGAL RESPONSIBILITIES OF DOCTORS AND PHARMACISTS IN THE SERVICES OF RECIPES
Wendi Muh. Fadhli, Siti Anisah
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia Email: wendimuty09@gmail.com

## ABSTRAK
Resep adalah permintaan tertulis  oleh dokter kepada apoteker untuk  menyiapkan dan  menyerahkan  obat  kepada  pasien.  Terdapat  problematika  yang  telah  lama terjadi dan secara terus menerus berlangsung, berupa penulisan resep dokter yang sulit  dibaca  dan  ketidaklengkapan  administrasi  resep  sebagai  informasi pengobatan  pasien  (legalitas).  Ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mengakibatkan medication error dari sebuah pelayanan kesehatan. Didasarkan hal itu, maka perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban dokter dan apoteker dalam pelayanan resep yang menyebabkan medication error . Penelitian bertujuan untuk memahami  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  dokter  dalam  penulisan  resep dokter  yang  sulit  dibaca  yang  menyebabkan medication error pada  pasien  dan untuk  memahami  tanggungjawab  Apoteker  Pengelola  Apotek  (APA)  dalam pelayanan  resep  dokter  yang  dapat  menyebabkan medication  error. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif-empiris, yakni dengan  melihat  fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan  dan  kemudian  dibandingkan dengan  aturan  yang  berlaku.  Data  lapangan  dibutuhkan  untuk  memahami permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan,  dan  upaya  mengatasi permasalahan  tersebut  ditinjau  dari  aspek  hukum  yakni  peraturan  perudang- undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, pertanggungjawaban hukum dokter terhadap  pelayanan  resep  meliputi  tahap Prescribing  error menyangkut  segala permintaan  dalam  resep,  sedangkan  APA  bertanggungjawab  terhadap  segala sesuatu menyangkut transcribing error ( error terjadi pada saat pembacaan resep), dispensing  error (kesalahan  penyebaran/distribusi), administrasion  error (kesalahan  pemberian  obat),  dan patient  compliance  error (kesalahan  kepatuhan penggunaan  obat  oleh  pasien).  Tanggung  jawab  dokter  selaku  profesi  dalam pelaksanaan  tugas  profesional  di  bidang  kesehatan,  didasarkan  tanggung  jawab norma  etik  dokter  serta  tanggung  jawab  hukum  yang  didasarkan  pada  ketentuan hukum  perdata,  pidana,  dan  administrasi.  Tanggung  jawab  APA  adalah memberikan obat pada pasien sesuai dengan yang tertulis di dalam resep sebagai suatu  kuasa,  tetapi  didasarkan  ilmu,  keterampilan  dan  wewenang  yang dimilikinya.
Kata kunci : dokter, apoteker, medication error , tanggungjawab huku
Tanggung Jawab Hukum

## ABSTRACT
Recipie is written request by the doctor to the pharmacist to prepare and deliver the  drug  to  the  patient.  There  are  the  problems  that  have  recently  occurred  and continue  to  take  place,  such  as  a  doctor's  prescription  writing  illegible  and incomplete  administration  of  prescription  as  patient  medication  information (legality).  This  is  one  of  the  factors  that  can  lead  to  medication  errors  from  a health  service.  Based  on  it,  it  is  necessary  to  study  how  the  accountability  of doctors  and  pharmacists  in  prescribing  services  that  lead  to  medication  errors. The  study  aims  are  to  understand  the  form  of  legal  liability  of  doctors  in prescribing doctor is hard to read that cause medication errors to patients and to understand  the  responsibilities  of  Pharmacy.  Pharmacist  business  in  the  service of  a  doctor's  prescription  which  can  lead  to  medication  errors.  The  research method used is normative-empirical research methods, by looking at the facts on the  ground  and  then  compared  with  the  applicable  rules.  The  field  data  are needed to understand the problems that occur in the field, and efforts to overcome these  problems  in  terms  of  the  legal  aspects  of  the  Regulatory  applicable.  From the research, legal accountability of doctor for prescription services includes the step  of  prescribing  errors  concerning  all  requests  in  the  recipe,  while  APA  is responsible  for  everything  concerning  transcribing  errors  (error  occurs  when reading  the  recipe),  dispensing  errors  (errors  deployment/distribution), administration error (drug administration errors), and patient compliance errors (error  adherence  drug  use  by  the  patient).  The  responsibility  of  a  doctor  as  a profession  in  the  discharge  of  health  professionals,  based  on  ethical  norms physician  responsibility  and  the  responsibility  of  law  based  on  the  provisions  of civil  law,  criminal,  and  administrative.  While  the  responsibility  of  the  APA  is  to provide  drugs  to  patients  in  accordance  with  what  is  written  in  the  recipe  as  a power, but based on knowledge, skills and its authority.
Keywords : doctor, pharmacist, medication error, liability law .

## PENDAHULUAN
Praktek  kefarmasian,  meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan  obat  atas  resep  dokter,  pelayanan  informasi  obat  serta  pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan-undangan. (Anonim 5 , 2009).
Salah  satu  tugas  apoteker  dalam  melakukan  praktek  kefarmasian,  yaitu pelayanan resep. Dalam pelayanan resep tersebut terdapat problematika yang telah lama terjadi dan secara terus menerus yaitu tulisan resep dokter yang sulit dibaca,
ketidaklengkapan  administrasi  resep  sebagai  informasi  pengobatan  pasien (legalitas). Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan medication error dari sebuah pelayanan kesehatan.
Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat  selama dalam penanganan tenaga kesehatan,  yang sebetulnya dapat  dicegah (Anonim 1 ,  2004).  Berdasarkan  tahap  kejadiannya, medication  error dapat  dibagi menjadi prescrbing error (kesalahan peresepan), transcribing error (error terjadi pada  saat  pembacaan  resep), dispensing  error (kesalahan  distribusi), administration  error (kesalahan  pemberian  obat),  dan patient  compliance  error (kesalahan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien) (Cahyono, 2012). Kesalahan dalam  tahap prescrebing menentukan  tahapan-tahapan  yang  lain,  sehingga pentingnya penulisan resep harus jelas dan lengkap (Anonim, 1981).
Dari data jurnal di negara-negara maju, permasalahan penulisan resep dokter yang  masih  manual  dan  sulit  dibaca  merupakan  masalah  yang  fatal  akibatnya. Sokol dan Hettige dalam Journal of the Royal Society of Medicine pada Desember 2006,  Sokok et  al (2014)  menyatakan  bahwa  tulisan  tak  terbaca  sampai  saat  itu masih merupakan masalah yang signifikan dalam bidang kesehatan. Diperkirakan setiap tahunnya, tulisan tidak dapat terbaca menyebabkan 7000 kematian pertahun ( http://www.emirates247.com ),  kemudian  dirilis  dalam Journal  of  the  American Medical  Informatics  Assocition (Radley et  al., 2014  ).  Hanya  dengan  tingkat adopsi  di  bawah  30  %  saja  (di  tahun  2007),  resep  dokter  terkomputerisasi  dapat mencegah  sekitar  17  juta  kasus  kesalahan-obat  ( drug-erors )  di  Amerika  Serikat.
Dalam  jurnal  tersebut  dikatakan  “Andai  tingkat  penggunaan  sistem  penulisan resep dokter secara terkomputerisasi bisa mencapai 60%, kami yakin 51 juta kasus kesalahan obat bisa dicegah setiap tahunnya”.
Kasus  kesalahan  membaca  resep  yang  lainnya  pernah  terjadi  di  Inggris (Vries et  al., 1998).  Kasusnya  berawal  dari  seorang  dokter  meresepkan  tablet Amoxil  (Amoksisilin).  Apotek  salah  membacanya  dan  memberikan  Daonil (Glibenklamid).  Pasien  yang  bukan  seorang  diabetik  kemudian  mengalami kerusakan  otak  menetap  akibat  meminum  obat  tersebut.  Pengadilan  Inggris menegaskan,  dokter  dalam  tugasnya  wajib  menulis  dengan  jelas,  artinya  dengan
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 64
keterbacaan  yang  cukup  sehingga  orang  lain  tidak  salah  baca.  Tanggungjawab dokter tidak berakhir dengan keluarnya resep dari kamar kerjanya sehingga dokter mempunyai  peran  penting  dalam  terjadinya  kesalahan  apoteker  dalam memberikan pelayanan kefarmasian pada tahap Prescribing error .
Kasus  serupa  pernah  juga  terjadi  di  Indonesia,  yaitu  kasus  Nyonya Susilowati.  (Anonim 2 ,  2004).  “Nyonya  Susilowati  yang  baru  saja  melahirkan, mengalami  koma  selama  2  (dua)  hari.  Setelah  diadakan  pemeriksaan  ternyata pasien  tersebut  salah  mengkonsumsi  obat.  Seharusnya  pasien  minum  obat  yang mengandung  methylergotamyne,  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  mengontrol pendarahan pasca melahirkan/persalinan dan mempercepat kembalinya kandungan  (uterus)  ke  arah  normal,  sedangkan  obat  yang  diberikan  oleh  pihak apotek  adalah  obat  yang  mengandung  glibenclamide,  yang  berfungsi  untuk menurunkan kadar gula darah (untuk penderita diabetes). Pasien koma disebabkan oleh  karena  tubuh  pasien  tidak  mampu  mengatasi  dengan  cara  mengeluarkan hormon yang menaikkan kadar gula darah, sebab pasien bukan penderita diabetes.
Penelitan  Katarina  dan  Widayati et  al. (2007)  di  Yogyakarta  menunjukan 62% pasien yang memperoleh resep yang sukar dibaca. Kesulitan membaca resep juga  dialami  oleh  para  apoteker  dan  asisten  apoteker.  Data  penelitian memperlihatkan  bahwa  25%  apoteker  dan  40%  asisten  apoteker  menyatakan bahwa terdapat resep yang tidak terbaca dalam 1 bulan terakhir.
Iwan Dwiprahasto dalam sebuah seminar di RSUD Saras Husada Purworejo ( http://purworejokab.go.id/news/seputar-kesehatan/528, )  dengan  tema  penulisan resep dokter yang rasional mengatakan selama ini banyak terjadi medication error akibat  kesalahan  membaca  resep.  Penulisan  resep  yang  terlalu  jelek, mengakibatkan  petugas  apotek  salah  membaca.  Banyak  terjadi  kasus  seperti  ini tetapi  dokter  tidak  menyadarinya  karena  mengira  petugas  apotek  pasti  bisa membaca.
Institute for safe Medication Practices (ISMP) (http://www.ismp.org/tools/confuseddrugnames.) menglansir daftar obat Comfused Drug Names April 2014, ada sebanyak 784 daftar obat yang look a like sound a like ( LASA). Penulisan titik yang kurang jelas, contoh vincristine 2,0 mg
terbaca  20  mg,  syntroid  0,1  mg  terbaca  1  mg.  Ada  lagi  tulisan  yang  ambigu, cyclophospamid dituliskan 4 g/m 2 seharusnya diberikan selama 4 hari tetapi salah memaknai  4  g/m 2 per  hari.  Jika  hal  tersebut  sampai  terjadi  maka  bukan kesembuhan  yang  didapatkan  pasien,  tetapi  dapat  menimbulkan  kecacatan  dan kematian.
Dalam  melakukan  praktek  kefarmasian,  apoteker  wajib  mendapatkan kepastian  hukum  (Anonim 1 ,  2009)  agar  praktek  kefarmasian  dapat  sepenuhnya memberikan  pelayanan  yang  profesional  kepada  pasien,  memenuhi  standar  dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Dalam pelayanan resep di apotek, resep  dokter  yang  sulit  dibaca  kemudian  apoteker  salah  memberikan  karena instruksinya salah, apakah sepenuhnya dilimpahkan kepada apoteker. Dalam pasal 1367 KHUP Perdata, “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya”. Bahwa tanggungjawab pelayanan resep  ini  bukan  saja  apoteker  yang  harus  bertanggungjawab,  tetapi  ada  peran dokter dalam memberikan intruksi yang benar dan mudah dipahami. Jika instruksi tersebut  benar,  kemudian  ada  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  apoteker,  maka tanggungjawab tersebut berada kepada apoteker. Tetapi jika sebaliknya, maka ada peran dokter dalam penyebab terjadinya kesalahan oleh apoteker.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  tanggungjawab  hukum  dokter dalam  penulisan  resep  dokter  yang  mengakibatkan medication  error dan tanggungjawab  Apoteker  Pengelola  Apotek  (APA)  dalam  melaksanakan pelayanan obat dengan resep dokter yang mengakibatkan medication error .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  normatif-empiris,  yakni dengan  melihat  fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan  dan  kemudian  dibandingkan dengan  aturan  yang  berlaku.  Data  lapangan  dibutuhkan  untuk  memahami permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan,  dan  upaya  mengatasi
Tanggung Jawab Hukum
permasalahan  tersebut  ditinjau  dari  aspek  hukum  yakni  peraturan  perudang- undangan yang berlaku.
Adapun  objek  penelitian  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  sebagai berikut:  Resep  dokter  yang  dilayani  di  apotek  yang  dapat  mengakibatkan medication  error dalam  hal  penulisan  dokter  yang  sulit  dibaca.  Melihat  potensi penulisan resep dokter yang sulit dibaca.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  yang  terdiri dari bahan hukum primer. Adapun sumber data sekunder yang dimaksudkan yakni berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kesehatan  secara umum  dan  bentuk  peraturan-peraturan  lain  terkait  resep,  dokter,  dan  apoteker, yaitu:  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga  Kesehatan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek,  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar  Pelayanan  di  Apotek,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  1332/Menkes/SK/X/202  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Kesehatan  Rebulik  Indonesia  Nomor  922/Menkes/Per/X/1993  tentang  Ketentuan dan  Tata  Cara  Pemberian  Apotek,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesi  Nomor  922/Menkes/Per/X/1993  tentang  Ketentuan dan  Tata  Cara  Pemberiaan  Izin  Apotek,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesi  Nomor  26/Menkes/Per/I/1981  tentang  Pengelolaaan  dan  Perizinan apotek, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 244/Menkes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya  dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  bahan-bahan  hukum primer berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu
bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan seterunya.
Penelitian  lapangan  dilakukan  untuk  memperloleh  data  primer  sebagai pendukung,  yang relevan dengan masalah  yang  diteliti berupa resep dokter  yang mengindikasikan medication error karena ketidaklengkapan dari sisi administrasi. Data  penelitian  yang  akan  dianalisis  dikumpulkan  oleh  penyusun  melalui  studi kepustakaan, observasi langsung dan wawancara.
Metode  analisis  data  dilakukan  secara  deskritif  kualitatif  yaitu  data  yang diperoleh, disajikan, dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Data yang  diperoleh  di  lapangan  dikualifikasikan  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian;  Hasil  dari  data  tersebut,  kemudian  disistematiskan,  dan  Data  yang disistematiskan  kemudian  dianalisis  dan  kemudian  dijadikan  dasar  dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Pelayanan Resep
1. Aspek Hukum Hubungan Apoteker dan Dokter dalam Pelayanan Resep
Secara  yuridis  hubungan  dokter  dan  apoteker  dikonstruksikan  sebagai pemberian  kuasa  dari  dokter  pada  apoteker  untuk  melakukan  tugas  dan keterampilannya.  (Ajusar,  2004).    Ketentuan  mengenai  pemberiaan  kuasa  ini secara umum sesuai dengan yang ditentukan dalam Buku III KUH Perdata.
Di dalam Pasal  1792 KHUPerdata disebutkan bahwa “Pemberian kuasa adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  memberikan  kekuasaan  kepada seorang  orang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya  menyelenggarakan suatu  urusan”.  Umumnya  setiap  perbuatan  hukum  dapat  dikuasakan  pada  pihak lain,  akan  tetapi  ada  perbuatan  hukum  yang  sangat  erat  dengan  kemampuan  dan
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 68
kewenangan  yang  tidak  dapat  dikuasakan  pada  pihak  lain.  Dihubungkan  dengan pemberian obat melalui resep oleh dokter, maka pihak yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk melaksanakannya ialah apoteker.
Selanjutnya di dalam Pasal 1793 KHUPerdata disebutkan bahwa “Kuasa dapat  diberikan  dan  diterima  dalam  suatu  akta  umum,  dalam  suatu  tulisan  di bawah  tangan,  bahkan  dalam  sepucuk  surat  ataupun  dengan  lisan.  Penerimaan suatu  kuasa  dapat  pula  terjadi  secara  diam-diam  dan  disimpulkan  dari  pelaksaan kuasa itu oleh si kuasa”. Didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka sesuai dengan  Pasal  1797  KHUPerdata  penerima  kuasa  tidak  dapat  atau  tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melebihi kuasa yang telah diberikan untuk dilaksanakan, jika dihubungkan dengan Pasal 23 UU tentang Kesehatan No. 36  Tahun  2009  (Anonim 2 ,  2009)  dan  UU  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  dokter  tidak  memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kefarmasian begitu pula sebaliknya bahwa apoteker tidak dapat melakukan tugas kedokteran. Tetapi dokter dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, tetapi terbatas pada daerah terpencil yang tidak ada apotek di daerah tersebut. (Anonim 1 , 2004).
Ketentuan hubungan hukum dokter dan apoteker dalam pelayanan resep diatur  juga  dalam  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  No.  4  Tahun  2011 tentang  Disiplin  Profesional  Dokter  dan  Dokter  Gigi.  Disebutkan  hubungan hukum  antara  dokter  dengan  tenaga  kesehatan  lainnya  berupa  pendelegasiaan pekerjaan.  Dokter  dapat  mendelegasikan  pekerjaan  kepada  tenaga  kesehatan tertentu yang memiliki kompetensi dan sesuai ruang lingkup keterampilan mereka untuk  melaksanakan  pekerjaan  tersebut.  Dokter  tetap  bertanggung  jawab  atas penatalaksanaan pasien yang bersangkutan.
Ketentuan  tersebut  memberikan  batas  tanggungjawab  baik  bagi  dokter maupun  apoteker,  apabila  di  dalam  pelayanannya  menimbulkan  kerugian  pada pasien.  Tanggungjawab  dokter  menyangkut  segala  sesuatu  yang  tertulis  dalam resep,  sehingga  apabila  dalam  resep  tersebut  terdapat  kekeliruan  atau  kesalahan dalam  hal  penulisan  resep,  maka  dokter  ikut  bertanggungjawab  terhadap
pelayanan  resep  yang  dilakukan  apoteker.  Apoteker  bertanggungjawab  untuk menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai permintaan tertulis oleh dokter.
2. Pertanggungjawaban Etik dan Yuridis Dokter
a. Pertanggungjawaban Etik
Dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan,  setiap  tenaga  kesehatan berlandaskan  kode  etik  masing-masing  profesi.  Kode  etik  adalah  pedoman perilaku. Kode etik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
( Endang, 2009).
1) Kode etik harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi,
2) Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku, dan
3) Kode etik harus bersifat universal.
Peraturan yang mengatur tanggungjawab etis seorang dokter adalah Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  dan  lafal  sumpah  dokter.  Kode  etik  kedokteran merupakan pedoman perilaku etik yang mengikat para dokter maupun dokter gigi baik  dalam  rangka  menjalankan  profesinya  yang  berhubungan  dengan  pasien, maupun  hubungan  sesama  rekan  sejawat  atau  rekan  sekerja,  dan  sekaligus terhadap  diri  sendiri.  Menurut  Safitri  (2012)  bahwa  pelanggaran  terhadap  butir- butir Kode etik ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata, dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran etikolegal .
Keterkaitan pelanggaran dokter dalam menuliskan resep dilihat dari segi etik dapat dilihat dari beberapa hal:
1) Penulisan resep dokter yang sulit dibaca (Hubungan Dokter-Apoteker)
Terhadap  penulisan  resep  oleh  dokter  yang  kurang  dipahami  dan  tidak dapat  terbaca  termasuk  pelanggaran  etik  murni  pada  sesama  sejawat  tenaga kesehatan, selama tidak menimbulkan efek berbahaya pada pasien. Dokter secara tidak  langsung  membahayakan  profesi  apoteker  yang  mendapatkan  intruksi permintaan  tertulis  (resep)  untuk  menyiapkan  dan  menyerahkan  kepada  pasien. Apoteker  merupakan  profesi  dalam  tenaga  kesehatan,  tetapi  secara  independen belum  diberikan  wewenang  yang  lebih,  sehingga  melaksanakan  sesuai  dari
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 70
permintaan resep tersebut. Pasal 7c Kode Etik Kedokteran menyatakan: “ Seorang dokter  harus  menghormati  hak-hak  pasien,  hak-hak  sejawatnya,  dan  hak  tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien ”.
Dokter  harus  menjalankan  sesuai  profesi  dengan  mengamalkan  dan menjalankan  kode  etik  yang  berlaku  dengan  menuliskan  resep  dengan  lengkap dan jelas. Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang meneruskan kuasa dokter atas pekerjaan  untuk  menyiapkan  dan  menyerahkan  obat  akan  terkendala  terhadap intruksi yang diberikan, bukan pada apoteker kurang berpengalaman atau kurang berpengetahuan tetapi lebih pada penulisan resep yang tidak dapat terbaca.
Dokter  menuliskan  resep  dengan  tidak  memperhatikan  kewajibannya dalam  menuliskan  resep  yang  lengkap,  jelas  dan  kurang  hati-hati  sehingga komunikasi yang terbangun antara dokter dan apoteker hanya sebatas menanyakan tulisan  yang  kurang  jelas.  Padahal  seharusnya  lebih  mengarah  sesuai  keilmuan medis  demi  terapi  obat  yang  didapatkan  pasien  yang  sesuai,  seperti  apoteker sebagai  pengkoreksi  dan  memberikan  masukan  dalam  komunikasi  medis  berupa dosis  yang  kurang  tepat,  berlebihnya  dosis,  pemilihan  obat,  aturan  pakai  obat, tidak  dapat  diracik  antara  obat  satu  dan  obat  yang  lain,  dan  lain-lain  tidak  dapat berjalan dengan baik.
Kaitannya dengan hubungan dokter-pasien, pasien mempunyai hak untuk menentukan  nasib  sendiri  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan  terhadapnya. Pemilihan  obat  yang  dituliskan  oleh  dokter,  seharusnya  pasien  diikut  sertakan dalam  penentuan  obat  yang  digunakan. Pertama ,  untuk  melindungi  hak  pasien dalam  hal  mendapat  informasi  dan  persetujuan  pasien. Kedua ,  mengedukasi pasien, sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien bukan status sosial pasien, dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi  penggunaan obat  sampai tuntas.
2) Pelanggaran etik independensi dokter dalam penulisan resep Pasal 3 KODEKI menyatakan:
"Dalam  melakukan  pekerjaan  kedokterannya,  seorang  dokter  tidak  boleh dipengaruhi  oleh  sesuatu  yang  mengakibatkan  hilangnya  kebebasan  dan kemandirian profesi."
Dokter  harus  selalu  menjaga  kebebasan  dan  kemandirian  profesinya, dalam  melakukan  praktek  kedokteran.  Salah  satu  yang  paling  penting  adalah penulisan resep dan pemilihan obat yang tepat. Penulisan resep yang kurang jelas ini  mengindikasikan  dokter  tidak  indepen,  ada  faktor  eksternal  yang  dapat mempengaruhi  peresepan.  Kasus  yang  sering  terjadi  dokter  telah  bekerja  sama dengan  Marketing  Representatif  (MR)  dari  distributor  Pedagang  Besar  Farmasi (PBF)  dan  apotek  yang  menyediakan  obat  merek  dagang  yang  diperjanjikan. Kerjasama dokter dan PBF yang begitu lama bukan saja pada tulisan resep dokter yang  sulit  dibaca,  tetapi  membuat  harga  obat  pun  menjadi  meningkat.  Efeknya harga obat di Indonesia untuk obat merek dagang sangat tinggi, karena perusahan Farmasi  membebankan  biaya  insentif  dokter  sebesar  20  %  dari  harga  obat. (Ichsan, 2007).
Sesuai  Surat  Keputusan  kepala  BPOM  No.  HK.00.05.3.02706  Tahun 2002  tentang  Promosi  Obat,  Pasal  9  memuat  sejumlah  larangan  bagi  Industri Farmasi dan/atau PBF. Melarang beberapa hal:(a) Melakukan kerja sama dengan apotek dan penulis resep; (b) Kerja sama dalam pengresepan obat dengan apotek dan/atau  penulis  resep  dalam  suatu  program  khusus  untuk  meningkatkan penjualan  obat  tertentu;  dan  (c)  Memberikan  bonus/hadiah  berupa  uang  (tunai, bank  draft,  pinjaman,  voucher,  tiket)  dan/atau  barang  kepada  penulis  resep  yang meresepkan  obat  produksinya  dan/atau  yang  didistribusikannya.  Pengawasan terhadap  kegiatan  promosi  obat  oleh  perusahan  farmasi  dilakukan  sepenuhnya BPOM dengan membentuk komisi independen. Pelanggaran tehadap hal tersebut dapat  dikenakan  sanksi  mulai  dari  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara kegiatan, hingga pencabutan izin edar obat bersangkutan.
Surat  Keputusan  BPOM  mengalami  kemunduran  dengan  ditandai keluarnya  Kesepakatan  Bersama  Etika  Promosi  Obat  yang  disepakati  Gabungan Perusahan  (GP)  Farmasi  bersama  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  sehingga promosi  obat  kepada  dokter  dapat  dilakukan  dengan  batasan-batasan  yang  telah disepakati.  Poin-poin  etika  promosi  obat  dan  kesepahaman  tersebut,  yaitu:  (a) Pertama , Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak boleh dipengaruhi  oleh  sesuatu  yang  mengakibatkan  hilangnya  kebebasan  dan
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 72
kemandirian  profesi.  Kaitannya  dengan  promosi  obat  adalah  dokter  dilarang menjerumuskan  pasien  untuk  membeli  obat  tertentu  karena  dokter  yang bersangkutan  telah  menerima  komisi  dari  perusahan  farmasi  tertentu;  (b) Kedua , Dukungan apapun yang diberikan perusahan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri  pertemuan  ilmiah  tidak  boleh  diisyaratkan/dikaitkan  dengan kewajiban  untuk  mempromosikan  atau  meresepkan  suatu  produk;  (c) Ketiga , Perusahan  farmasi  boleh  memberikan  sponsor  kepada  seorang  dokter  secara individual  dalam  rangka  pendidikan  berkelanjutan,  yaitu  hanya  untuk  biaya registrasi,  akomodasi  dan  transportasi  dari  dan  ke  tempat  acara  pendidikan kedokteran berkelanjutan.; (d) Keempat , Perusahan farmasi dilarang memberikan honorarium  dan  atau  uang  saku  kepada  seorang  dokter  untuk  menghadiri pendidikan  kedokteran  berkelanjutan,  kecuali  dokter  tersebut  berkedudukan sebagai  pembicara  atau  menjadi  moderator;  (e) Kelima ,  Dalam  hal  pemberian donasi  kepada  profesi  kedokteran,  perusahan  farmasi  tidak  boleh  menawarkan hadiah/penghargaan,  insentif,  donasi,  finansial  dalam  bentuk  lain  sejenis,  yang dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahan tertentu;  (f) Keenam ,  pemberian  donasi  dan  atau  hadiah  dari  perusahan  farmasi hanya  diperbolehkan  untuk  organisasi  profesi  kedokteran  dan  tidak  diberikan kepada  dokter  secara  individual;  (g) Ketujuh ,  Ikatan  Dokter  Indonesia  (termasuk organisasi  seminat/spesialis  dan  organisasi  lain  di  lingkungan  IDI)  harus menyusun dan memverifikasi berbagai kegiatan resmi organisasi, khususnya yang berkaitan dengan sponsorship atau pendanaan dari anggota GP Farmasi Indonesia serta melakukan koordinasi dengan GP Farmasi Indonesia untuk tindak lanjutnya.
Peraturan  Konsil  Kedokteran  No.  4  Tahun  2011  tentang  Disiplin Profesional  Dokter  dan  Dokter  Gigi  pada  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  w  menyatakan menerima  imbalan  sebagai  hasil  dari  memberikan  resep  obat/alat  kesehatan merupakan  pelanggaran  disiplin  profesional  dari  dokter.  Pembuatan  resep  yang dilakukan oleh dokter hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien. Tidak dibenarkan  meminta  atau  menerima  imbalan  jasa  atau  membuat  kesepakatan dengan pihak lain diluar ketentuan etika profesi ( kick back atau fee soliting ) yang dapat mempengaruhi independensi dokter.
b. Pertanggungjawaban Yuridis
1) Tanggungjawab Hukum Administrasi
Tanggungjawab hukum adminsitrasi dimaksudkan dokter atau dokter gigi harus  berpedoman  pada  hukum-hukum  adminstrasi  yang  berlaku  bagi  profesi kedokteran  dan  tenaga  kesehatan  yang  lainnya.  Kaitannya  pelanggaran  dalam bidang  adminstrasi  pada  penulisan  resep  dokter,  yaitu  dokter  dalam  menuliskan resep  tidak  selalu  menerapkan  atau  menuliskan  resep  dengan  lengkap  (Anonim, 1981)  sesuai  peraturan  yang  ada.  Resep  yang  lengkap  harus  memuat:  (Anonim, 1981)  (a)  Nama,  alamat,  nomor  telpon  atau  hp  dan  nomor  izin  praktik  dokter, dokter gigi atau dokter hewan; (b) Tanggal penulisan resep ( Inscriptio ); (c) Tanda R/  pada bagian kiri setiap penulisan  resep ( Invocatio ); (d) Nama setiap obat  dan komposisinya  ( praescriptio / ordonatio );  (e)  Aturan  pemakaian  obat  yang  tertulis ( signatura );  (f)  Tanda  tangan  atau  paraf  dokter  penulis  resep  sesuai  dengan peraturan  perudangan-undangan  yang  berlaku  ( subscriptio );  (g)  Jenis  hewan  dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan; (h) Tanda seru dan/ atau paraf dokter untuk resep yang melebihi dosis maksimalnya; dan (i) Nama pasien, umur, berat badan (balita) dan alamat  dan no hp bila perlu.
Resep  mempunyai  asas  legalitas  dalam  penulisannya,  dokter  harus menuliskannya  dengan  lengkap,  karena  dalam  resep  mengandung  makna  yang sangat  besar,  berupa  permintaan  tertulis  dari  dokter  kepada  apoteker  untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Ketidaklengkapan resep secara administrasi  menghilangkan  fungsi  apoteker  sebagai  tenaga  kesehatan  untuk memberikan  masukkan  dan  koreksi  kepada  dokter  untuk  mengkaji  secara administrasi,  farmasetik,  dan  klinis  dari  resep  tersebut.  Ketidaklengkapan  dokter menuliskan  resep,  dokter  dapat  dianggap  telah  melakukan administrative malpractice dan  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  teguran  sampai pembekuan izin praktek.
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 74

## 2) Tanggungjawab Hukum Perdata
Sebagaimana  substansi  perkara  secara  umum,  dalam  proses  perdata gugatan  pasien  terhadap  dokter  yang  menanganinya  dapat  dikatakan  hampir semua menyangkut tuntutan ganti rugi.
Dasar  gugatan  ganti  rugi,  termasuk  dalam  pertanggungjawaban  medis adalah:
(a) Wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.
Pengertian  wanprestasi  ialah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak memenuhi  kewajibannya  yang  didasarkan  pada  suatu  perjanjian  atau  kontrak. Menurut  hukum  perdata,  seseorang  dapat  dianggap  melakukan wanprestasi apabila:  tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  akan  dilakukan,  melakukan  apa yang  dijanjikan  tetapi  terlambat  dan  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi tidak  sebagaimana  dijanjikan  serta  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi yang dimaksud dalam tanggungjawab perdata seorang  dokter  adalah  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  tertera  dalam  suatu perjanjian yang telah dibuat dengan pasiennya.
(b) Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau onrechmatgedaad
PMH  didasarkan  pada  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  dokter atau dokter gigi karena didasarkan kewajiban hukum dokter. Hal yang terpenting untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi adalah kriteria  untuk  menjawab  sejauh  mana  dokter  atau  dokter  gigi  telah  melakukan upaya  atau  ikhtiar  secara  optimal  atau  yang  terbaik  dalam  upaya  melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien.
Tanggungjawab  karena  kesalahan,  yang  dalam  praktek  selama  ini didasarkan atas 3 (tiga) masalah mendasar, yaitu:
(1) Setiap  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  atas  diri  orang  lain menyebabkan  orang  yang  melakukan  harus  membayar  kompensasi  sebagai pertanggungjawab kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata).
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan Arrest Hoge  Raad  31  Januari  1919 mengenai Arrest  Lindeboum melawan Cohen (Endang K, 2009) adalah mencakup pengertian:
(a) Bertentangan hak orang lain,
(b) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri,
(c) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat), dan
(d) Tidak  sesuai  dengan  kepatuhan  dan  kecermatan  sebagai  persyaratan  tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.
Berdasarakan  pengertian  perbuatan  melawan  hukum  sesuai  rumusan Pasal 1365 BW maka ada empat syarat  yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian  adanya  perbuatan  melawan  hukum.  Syarat  tersebut  adalah  sebagai berikut:
(a) Adanya  perbuatan  ( daad )  yang  termasuk  kualifikasi  perbuatan  melawan hukum.
(b) Adanya kesalahan ( doleus maupun culpoos ) si pembuat.
(c) Adanya akibat kerugian ( schade ).
(d) Adanya  hubungan  perbuatan  dengan  akibat  kerugian  ( oorzakelijk  verband atau causal verband ) orang lain.
Sesuai  Permenkes  No.  26/Menkes/Per/1981  tentang  Pengelolaan  dan Perizinan Apotek Pasal 10 ayat (1), dokter mempunyai keharusan menuliskan resep  dengan  jelas  dan  lengkap.  Ketidakjelasan  dalam  menulis  resep menyebabkan  kerugian  terhadap  pasien  dan  apoteker,  tetapi  apoteker  ikut serta dalam suatu pelayanan resep dokter.
Dilihat dari segi kerugian pasien, harga obat yang ditebus menjadi mahal, pemilihan  obat  tidak  melibatkan  pasien  (hak  informasi  dan  persetujuan penggunaan  obat  tidak  dilaksanakan  dokter).  Sesama  tenaga  kesehatan, khususnya apoteker mengalami kesulitan dalam hal melayani resep.
Hubungan  hukum  antara  dokter  dan  apoteker  berupa  hubungan  kuasa dalam  pemberian  kuasa  untuk  apoteker  menyiapkan  dan  menyerahkan  pada pasien. Adanya kewajiban dokter menuliskan resep dengan jelas dan lengkap,
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 76
dan  apoteker  mempunyai  kewajiban  jika  resep  tersebut  tidak  jelas  dan lengkap untuk mengkonfirmasi kembali kepada dokter penulis resep.
Dari resep yang ada beberapa masalah yang didapatkan berupa:
(a) Meresepkan obat, dosis, atau rute bukan yang sebenarnya dimaksudkan.
(b) Menulis dengan tidak jelas/tidak terbaca.
(c) Menulis  nama  obat  menggunakan  singkatan  atau nomenclature yang  tidak terstandarisasi.
(d) Menuliskan instruksi obat yang ambigu.
(e) Meresepkan suatu tablet yang tersedia lebih dari satu kekuatan obat tersebut.
(f) Tidak  menuliskan  rute  pemberian  untuk  obat  yang  dapat  diberikan  dengan lebih dari satu rute.
(g) Tidak mencantumkan tanda tangan penulis resep.
(h) Tidak mencantumkan berat badan pasien pada anak-anak.
Dalam  bahasa  medis,  ini  dikatakan  berupa medication  error dalam penulisan  resep  pada  tahap prescribing  error .  Penelitian  ini  lebih menekankan pada prescribing error karena merupakan proses awal dari suatu tahap pengobatan untuk pasien. Ketidakjelasan menulis resep tersebut  dalam hukum  ini  merupakan  kelalaian  medis.  Artinya  perbuatan  tersebut  dapat merugikan  pihak  pasien  maupun  apoteker  sebagai  sejawat  tenaga  kesehatan yang diberikan kuasa untuk menyiapkan permintaan tertulis tersebut.
Jika  dikaitkan  dengan  tindakan  tersebut  dapat  juga  dikualifikasikan sebagai  kelalaian  berat  sampai  pada  kesengajaan.  Bahwa  dokter  telah menyadari dan mengetahui akibat dari menuliskan resep obat dengan tulisan yang  sulit  dibaca,  apakah  apoteker  sebagai  penerimaan  kuasa  tersebut  dapat membaca  dan  menyiapkan  obat  tersebut,  serta  berakibat  buruk  pada  pasien. Kaitannya  hubungan  hukum  antara  dokter-pasien,  pasien  yang  menderita kerugian  akibat  kesalahan  dokter  dalam  menjalankan  profesinya, mengakibatkan  pasien  dapat  menuntut  kerugian.  Dokter  selaku  profesional dalam  melakukan  praktek  kedokteran  harus  sesuai  dengan  standar  profesi, standar operasional prosedur dan kebutuhan medis pasien (Anonim 3 , 2009).
Didasarkan  dengan  Pasal  54  UU  No.  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan, maka apabila dokter dalam melaksanakan tugas profesinya melakukan kesalahan, dapat  dikenakan  sanksi  tindakan  disiplin.  Bagi  pasien  yang  menderita  kerugian dapat  menuntut  ganti  rugi  baik  berdasarkan  Pasal  1365,  1366,  dan  1367 KUHPerdata maupun Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa:
“ Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  sesesorang,  tenaga kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya ”.
(2) Seseorang  harus  bertanggungjawab  tidak  hanya  karena  kerugian  yang dilakukan  dengan  sengaja;  tetapi  juga  karena  kelalaian  atau  kurang  hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdata).
(3) Seseorang  harus  bertanggungjawab  tidak  hanya  atas  kerugian  yang dilakukannya  sendiri;  tetapi  juga  karena  tindakan  orang  lain  yang  berada  di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdata).
Hubungan  antara  dokter  dan  apoteker  adalah  hubungan  kuasa.
Diterimanya  atau  dilaksanakannya  permintaan  obat  melalui  resep  tersebut  oleh apoteker,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  tersebut  telah  memenuhi  unsur tentang pemberian dan penerimaan kuasa, sehingga menimbulkan kewajiban pada apoteker  untuk  menyelesaikan  pengurusan  tersebut,  yaitu  menyerahkan  obat sesuai  yang  tertulis  di  dalam  resep.  Tanggungjawab  pemberian  kuasa  tidak berakhir pada saat obat diserahkan pada pasien, ini dikaitkan dengan pertanggung jawaban  hukum  dokter  menurut  pasal  1367  jo  Pasal  1365  KHUPerdata,  yaitu dengan  adanya  resep.  Ini  sesuai  juga  pada  doktrin  hukum  medis Captain  of  the Ship . Menurut doktrin ini, apabila terjadi suatu peristiwa di kamar bedah, dokter spesialis bedahlah yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi selama pembedahan  berlangsung.  Kaitannya  dalam  pelayanan  resep,  dokter  sepenuhnya memegang  kendali  dalam  penulisan  resep  dan  apoteker  tidak  dapat  melakukan pelayanan resep melebihi kewenangannya sesuai tertera dalam permintaan dalam resep.
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 78
Dokter ikut bertanggungjawab ketika terjadi kesalahan  pada pemberiaan obat  oleh  apoteker.  Ini  sesuai  juga  dengan  asas vicarius  liability .  Kesalahan  ini dapat  dipertanggungjawaban  oleh  dokter  ketika  apoteker  telah  menjalankan profesinya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian khususnya pada standar pelayanan  resep  di  apotek.  Dengan  cara,  apoteker  harus  melakukan  kajian  resep setelah menerima  resep  dari pasien, jika ada kekeliruaan  atau tulisan tidak dapat terbaca,  maka  harus  mengkonfirmasi  pada  dokter.  Jika  dokter  tidak  dapat dihubungi  maka  pelayanan  resep  harus  ditunda,  dan  tidak  dapat  melakukan penafsiran sendiri.  Apabila apoteker telah mengkonfirmasi dan dokter tetap pada pendiriannya  maka  dokter  wajib  menandatangani  resep  obat  yang  dosisnya berlebih  tersebut,  artinya  tanggungjawab  jika  terjadi  kesalahan  berada  pada dokternya.
3) Tanggung Jawab Hukum Pidana
Hukum pidana adalah salah satu  bagian dari hukum  publik, oleh karena dalam publik ini titik sentralnya adalah kepentingan umum. Dalam doktrin hukum para  ahli  telah  sepakat  bahwa  untuk  dapat  dikatakan  adanya  suatu pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (Hatta M, 2013).
a) Harus  ada  perbuatan  yang  dapat  dipidana  yang  termasuk  di  dalam  rumusan delik undang-undang.
b) Perbuatan  itu  dapat  dipidana  dan  harus  bertentangan/  melawan  hukum ( wederehtelijk ).
c) Harus ada kesalahan si pelaku.
Adapun unsur kesalahan ( schuld ) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan  itu:  (Jonkers,  1946)  1)  Bertentangan  dengan  hukum  ( wederrechtelijk );
2)  Akibat  dapat  diperkirakan voorzienbaarheid );  3)  Akibat  itu  sebenarnya  dapat dihindarkan ( overmijdbaarheid ) dan 4) Dapat dipertanggungjawabkan ( verwjtbaarheid ).  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai criminal malpractice apabila  memenuhi  rumusan  delik  pidana,  yaitu  perbuatan  tersebut harus  merupakan  perbuatan  tercela  dan  dilakukan  sikap  batin  yang  salah  yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.
Menurut  Leenen,  suatu  tindakan  medis  secara  materiil  tidak  bertentangan dengan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) Tindakan itu mempunyai indikasi medis pada suatu perawatan yang konkrit.
b) Tindakan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan terapi pengobatan.
c) Tindakan itu dilakukan dengan izin/ persetujuan pasien.
Adanya  perbedaan  penting  antaran  tindak  pidana  biasa  dengan  tindak pidana medik adalah (Hatta M, 2013):
a) Pada  tindak  pidana  biasa  yang  terutama  diperhatikan  adalah  akibatnya ( gevolg )  sedang  pada  tindak  pidana  medik  yang  penting  bukan  akibatnya tetapi  penyebabnya/kausanya.  Walaupun  akibatnya  fatal,  tetapi  tidak  ada unsur kesalahan/kelalaian maka dokter tersebut tidak dapat disalahkan.
b) Tindak  pidana  biasanya  dapat  ditarik  garis  langsung  antara  sebab  dan akibatnya karena kasusnya jelas, orang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga perutnya terluka.
Pada  setiap  tindakan  medis,  seperti  pembedahan,  akan  selalu  ada  resiko timbulnya  sesuatu  yang  bersifat  negatif,  diperlukan  persetujuan  atau informed consent dari  pasien.  Kesalahan  atau  kelalaian  tenaga  kesehatan  dapat  terjadi  di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304,  322,  344,  347,  348,  349,  351,  359,  360,  361,  531  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam  tindak  pidana  kesehatan  lebih  menekankan  pada  proses  atau upaya  semaksimal  mungkin  pada  tindakan  medis  yang  dilakukan,  setelah  ada akibat  yang  dapat  dikategorikan  tindak  pidana.  Akibat  dari  tindak  pidana  pada kasus  yang  diuraikan  pada  bagian  pendahuluan  (alinea  5  dan  6)  telah  terpenuhi, bahwa  pasien  mengalami  koma  dan  kerusakan  otak  akibat  kesalahan  pemberian obat  oleh  apoteker,  karena  apoteker  salah  membaca  atas  intruksi  yang  diberikan dokter.  Tidak  ada  alasan  dokter  menuliskan  resep  dengan  tidak  jelas,  ada  hak pasien  untuk  mengetahui  obat  apa  yang  diberikan  dan  terapi  apa  yang  harus dilakukan untuk kesembuhannya.
Tanggung Jawab Hukum
Sesuai  ketentuan  UU  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan Ketentuan Pidana Pasal 84, sanksi yang diberikan:
a) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima  Pelayanan  Kesehatan  luka  berat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
b) Jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatn dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

## B. Pertanggungjawaban Hukum Apoteker dalam Pelayanan Resep
1. Melampaui  kewenangan  dokter  dalam  pelayanan  resep  (pada  tahap transcribing error )
a. Menafsirkan atau Menebak Tulisan Dokter Dalam Resep
Apoteker  tidak  dapat  melampaui  kewenangan  untuk  menafsirkan  apa yang  diinstruksikan  oleh  dokter.  Penafsiran  resep  dokter  oleh  Apoteker  dapat dilakukan  sesuai  dengan  kewenangannya,  yaitu  melakukan  pengkajian administrasi,  farmasetik,  dan  klinis  dari  resep  dokter  tersebut.  Konfirmasi  yang perlu dilakukan oleh apoteker terhadap pelayanan resep dokter, sesuai Permenkes No. 26 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek Pasal 12 ayat 1, 3, dan 4:
1) Apabila  apoteker  menganggap  bahwa  dalam  resep  terdapat  kekeliruan  atau penulisan  resep  yang  tidak  tepat,  Apoteker harus  memberitahukan kepada dokter penulis resep.
2) Apabila apoteker menganggap pada resep terdapat kekeliruan yang berbahaya dan  tidak  dapat  menghubungi  dokter  penulis  resep,  penyerahan  obat dapat ditunda .
3) Apabila  resep  tidak  dapat  dibaca  dengan  jelas  atau  tidak  lengkap,  apoteker wajib menanyakan kepada penulis resep.
Sesuai Permenkes  No. 244 Tahun 1990 tentang  Ketentuan dan  Tatacara Pemberian Izin Apotik dan Kepmenkes No. 1332 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Permenkes  No. 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek, konfirmasi yang dilakukan berupa:
1) Dalam  hal  pasien  tidak  mampu  menebus  obat  yang  tertulis  didalam  resep, Apoteker wajib  berkonsultasi dengan  dokter  untuk  pemilihan  obat  yang lebih tepat (Pasal 16 ayat 3) dan (Pasal 15 ayat 3).
2) Apabila  apoteker  menganggap  bahwa  dalam  resep  terdapat  kekeliruan  atau penulisan  resep  yang  tidak  tepat,  apoteker harus  memberitahukannya kepada dokter penulis resep (Pasal 17 ayat 1) dan (Pasal 16 ayat 1).
Jika  ada  keraguan  terhadap  resep  hendaknya  dikonsultasikan  kepada dokter penulis  resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila  perlu  menggunakan  persetujuan  setelah  pemberitahuan  (Anonim 1 ,  2004). Dengan  pertimbangan  klinis,  maka  jika  dokter  tetap  menginstruksikan  apa  yang dituliskan  maka  dokter  wajib  membubuhkan  tanda  tangan  di  atas  resep  tersebut, sehingga  pertanggungjawaban  ada  pada  dokter  penulis  resep  (Anonim,  1993). Semua  keputusan  terhadap  resep  tersebut  atas  persetujuan  dari  dokter  penulis resep. Permenkes No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek lebih tegas menyatakan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian  (administrasi,  farmasetik,  dan  klinis)  maka  apoteker  harus menghubungi dokter penulis resep.
b. Penggantian Obat Generik-Paten atau Paten-Generik
Dalam  pelayanan  resep  obat  oleh  apoteker  harus  terbatas  terhadap kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundangan-undangan.  Kepmenkes No.  1332  Tahun  2002  tentang  Perubahan  atas  Permenkes  No.  922  Tahun  1993 tentang  Ketentuan  dan  Tatacara  Pemberian  Izin  Apotek  Pasal  15  ayat  2 menyatakan “Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten”. Apoteker dilarang mengganti obat generik yang tertera,  karena  penggunaan  obat  generik  sangat  digalangkan  untuk  memberikan akses  penggunaan  obat  yang  dapat  dijangkau  oleh  pasien  dengan  khasiat  yang sama dengan nama dagang.
Sesuai  pedoman  penulisan  resep  oleh  WHO,  dianjurkan  dokter  untuk menuliskan nama generik (nama umum) pada resep. Hal tersebut lebih mendidik
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 82
dan  informatif,  juga  menunjuKkan  bahwa  dokter  tidak  berpihak  kepada  suatu nama dagang tertentu yang mungkin mahal bagi si pasien. Tetapi, bila ada alasan khusus  seperti  belum  ada  generiknya  untuk  menuliskan  nama  dagang  tertentu, dapat  ditambahkan  nama  dagang  tersebut  di  belakang  nama  generik.  Didalam format resep, ada keterangan “ Obat tidak boleh diganti ” atau “ Berikan obat yang tertulis di atas ” ini dimaksudkan agar apoteker tidak mengganti obat sesuai yang tertera di dalam resep, terutama obat generik.
Manfaat  dari  penulisan  resep  dengan  nama  generik,  harga  obat  generik murah dan terjangkau, apotek tidak perlu menstok obat dengan nama dagang yang banyak,  menghindari  apoteker  salah  membaca  resep  karena  obat  generik  sangat minim  obat-obat  yang  LASA,  menunjukan  independensi  atau  kebebasan  dan kemandirian dari dokter dalam menulis resep, kemudian apoteker tidak dianggap tidak  mengetahui  atau mengupdate nama-nama  obat  dengan  membuka  buku “sakti”  atau  buku  daftar  obat  untuk  mengetahui  kandungan  dan  menawarkan untuk mengganti obat dengan generik atau merek dagang lainnya yang kandungan aktifnya  sama,  karena  penggantian  tersebut  dapat  dilakukan  atas  persetujuan dokter dan/atau pasien.
Sesuai PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 huruf b memberikan ruang kepada apoteker untuk mengganti obat merek dagang dengan obat  generik  yang  sama  komponen  aktifnya  atau  obat  merek  dagang  lain  atas persetujuan  dokter  dan/atau  pasien.  Adanya  hak  pasien  yang  dilibatkan  untuk menentukan obat yang akan digunakan, sehingga khusus untuk penggantian obat, apoteker  wajib  menyampaikan  kepada  pasien  untuk  mendapatkan  persetujuan baik secara lisan maupun tulisan dengan memberikan informasi terlebih dahulu.
2. Pelayanan Resep oleh Tenaga Kefarmasian
a. Tanggungjawab Apoteker Pengelola Apotek dalam Pelayanan Resep
Pelayanan  resep  wajib  dilakukan  oleh  apoteker  untuk  menyerahkan  dan menyiapkan  intruksi  pada  resep,  disertai  dengan  informasi  pelayanan  obat  yang dibutuhkan  pasien.  PP  No.  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  Pasal 21 ayat (2) menyatakan Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan  oleh  apoteker.  Pada  Pasal  14  Kepmenkes  No.  1332/2002  tentang
Tata  Cara  dan  Pemberian  Izin  Apotek,  disebutkan  pelayanan  resep  sepenuhnya tanggungjawab  APA.  Adanya  kewajiban  apoteker  selalu  hadir  di  apotek  untuk melakukan  praktek  kefarmasian  diantaranya  pelayanan  resep  dokter  dan sepenuhnya  bertanggungjawab  atas  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukannya ataupun orang yang menjadi tanggungjawabnya
APA  jarang  berada  ditempat  untuk  memberikan  pelayanan  resep  di apotek.  Ada  kewajiban  apoteker  selalu  ada  di  apotek  untuk  memberikan pelayanan  resep.  Kepmenkes  No.  1332  Tahun  2002  tentang  Perubahan  atas Permenkes  No. 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian  Izin Apotik Pasal 19 menyatakan:
1) Apabila  Apoteker  Pengelola  Apotek  berhalangan  melakukan  tugasnya  pada jam buka apotek, APA harus menunjuk Apoteker Pendamping.
2) Apabila APA dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, APA menunjuk Apoteker Pengganti
Ayat  (5)  menyatakan  Apabila  APA  berhalangan  melakukan  tugasnya lebih  dari  2  (dua)  tahun  secara  terus  menerus,  Surat  Izin  Apotik  atas  nama Apoteker bersangkutan dicabut.
b. Tanggungjawab Apoteker Pendamping
Pasal  20  PP  No.  51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian, Apoteker  dapat  dibantu  oleh  Apoteker  Pendamping  dan/atau  Tenaga  Teknis Kefarmasian  (TTK).  Apoteker  Pendamping  adalah  apoteker  yang  bekerja  di apotek  di  samping  APA  dan/atau  menggantikannya  pada  jam-jam  tertentu  pada hari  buka  apotek  (Anonim,  1993).  Jadi  fungsi  dan  peran  Apoteker  Pendamping membantu  APA  dalam  pelayanan  kefarmasian  untuk  menggantikannya  jika berhalangan hadir pada jam buka apotek (Anonim 4 , 2009). Apoteker Pendamping yang  ditunjuk  harus  memiliki  Surat  Izin  Praktek  Apoteker  (SIPA).  Apoteker Pendamping  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  tugas  pelayanan  kefarmasian selama  yang  bersangkutan  bertugas  menggantikan  APA  ( Anonim,  1993).  Jika Apoteker Pendamping dalam melakukan pelayanan kefarmasian terjadi kesalahan atau kelalaian maka APA turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping.
Tanggung Jawab Hukum Wendi Muh. Fadhli dan Siti Anisah 84
c. Pertanggungjawaban hukum Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker juga dapat dibantu  atau  melimpahkan  pekerjaan  kefarmasian  kepada  TTK  yang  terdiri  dari Sarjana  farmasi,  ahli  madya  farmasi,  dan  analis  farmasi,  ini  sesuai  UU  No.36 Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  65  ayat  (2).  TTK  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  Pekerjaan  Kefarmasian  dibawah  bimbingan  dan pengawasan  Apoteker  (Anonim 4 ,  2009).  Fungsi  TTK  sendiri  terbatas  pada membantu  pekerjaan  kefarmasian  yang  menjadi  tugas  pokok  seorang  apoteker. Kesalahan yang dilakukan oleh TTK sepenuhnya tanggungjawab APA khususnya pada pelayanan resep di apotek.
d. Tanggungjawab Hukum Tenaga Non-Kefarmasian
Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, realita di lapangan bahwa masih ada apotek mempekerjakan tenaga non kefarmasian yang berdasarkan pengalaman yang  didapatkan.  Tidak  ada  standar  kompetensi  dan  kewenangan  yang  dimiliki. Pelayanan resep oleh non-kefarmasian membuat  pelayanan resep  yang dilakukan tidak  sesuai  standar  kefarmasian,  sebatas  pekerja  yang  didapatkan  dari  sebuah keterbiasaan  dan  pengalaman  yang  didapatkan,  bukan  dari  sebuah  pendidikan profesional  yang  wajib  dilakukan  untuk  mendapatkan  kompetensi  dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 menyatakan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan,  yaitu  tenaga  kefarmasian.  Tenaga  Kefarmasian  meliputi  Apoteker dan  TTK  (Anonim,  2014).  Realita  bahwa  di  apotek  masih  ada  tenaga  non- kefarmasian  yang  berlandaskan  pengalaman  masih  melakukan  pekerjaan kefarmasian.  Pasal  64  UU  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan menyebutkan  “ Setiap  orang  yang  bukan  Tenaga  Kesehatan  dilarang  melakukan praktik  seolah-olah  sebagai  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  memiliki  izin ”.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini sesuai Pasal 83 UU tentang Tenaga Kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pada  UU  No.  36  tentang  Kesehatan  Pasal  198  menyebutkan  “ Setiap orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik
kefarmasian  sebagaimana  dalam  Pasal  108  dipidana  dengan  pidana  denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ”.
e. Apoteker bekerja dengan Dokter dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)/distributor
Sesuai Kode Etik Apoteker Pasal 5 menyebutkan:
“ Di  dalam  menjalankan  tugasnya  Seorang  Apoteker  harus  menjauhkan  diri  dari usaha  mencari  keuntungan diri semata yang bertentangan  dengan martabat  dan tradisi luhur jabatan kefarmasian”
Apoteker  dalam  melakukan  praktek  tidak  dapat  mencari  keuntungan semata, upaya semaksimal mungkin harus dilakukan sesuai dengan keilmuan dan semata-mata  untuk  kebutuhan  pasien.  Apoteker  dilarang  melakukan  kerjasama dengan dokter penulis resep untuk mengadakan obat  yang dibutuhkan khususnya pada  obat-obat  paten,  sehingga  apotek  lain  yang  hanya  menyiapkan  obat-obat generik  atau  obat-obat  yang  pada  umumnya  digunakan,  tidak  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  memberikan  layanan  yang  serupa  dengan  apotek yang telah bekerjasama dengan dokter atau PBF.
Komunikasi  antara  apoteker  dan  MR,  PBF  harus  sesuai  dengan  kualitas produk,  bukan  semata-mata  ada  bonus  atau  bentuk  kerjasama  lainnya,  sehingga pasien  memperoleh  obat  yang  berkualitas.  Apoteker  harus  mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  hukum  dokter  terhadap  pelayanan  resep  meliputi tahap Prescribing  error menyangkut  segala  permintaan  dalam  resep,  sedangkan APA  bertanggungjawab  terhadap  segala  sesuatu  menyangkut transcribing  error , dispensing  error , administrasion  error dan patient  compliance  error .  Tanggung jawab  dokter  selaku  profesi  dalam  pelaksanaan  tugas  profesional  di  bidang kesehatan,  didasarkan  tanggungjawab  norma  etik  dokter  serta  tanggung  jawab hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata, pidana, dan administrasi. Tanggungjawab  APA  adalah  memberikan  obat  pada  pasien  sesuai  dengan  yang
Tanggung Jawab Hukum
tertulis  di  dalam  resep  sebagai  suatu  kuasa  yang  didasarkan  ilmu,  keterampilan dan wewenang yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajusar,  2004,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Pelayanan  Obat Melalui  Resep  Dokter  di  Apotek ,  Tesis ,    program  Studi  Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran bandung.
Anonim,  1981,  Peraturan  Menteri  Nomor  26/Menkes/Per/I/1981  tentang Pengelolaaan dan Perizinan apotek.
Anonim,  1993,  Permenkes  No.  922/1993  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pemberian Izin Apotik Pasal 16 ayat (2).
Anonim 1 ,  2004,  Kepmenkes  No.  1027/Menkes/SK/IX/2004  tentang  Standar Pelayanan di Apotek.
Anonim 2 ,  2004,  Salah  Obat  Akibatkan  Koma, Nova ,  17  Desember  1997  dalam Mira oktaria, Tanggungjawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan Resep  Dan  Peracikan  Obat  Di  Apotek  Dihubungkan  Dengan  UU  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen , Tesis, Unpad Bandung .
Anonim 1 , 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 14.
Anonim 2 , 2009 Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;  ayat  (2)  Kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan bidang keahlian yang dimiliki.
Anonim 3 , 2009, Undang-Undang No. 29/2009 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51 huruf (a). J.E Jonkers: Handbook van het Nederlandsch.
Anonim 4 , 2009. PP 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 huruf (a).
Anonim 5 , 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108.
Anonim, 2014, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal  11 ayat
6.
Cahyono,  2012, Membangun  Budaya  Keselamatan  Pasien  Dalam  Praktek Kedokteran , Cetakan ke lima, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,.381-382.
Endang  Kusuma  Astuti,  2009, Transaksi  Terapeutik  Dalam  Upaya  Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Hatta    M.,  2013. Hukum  Kesehatan  &  Sengketa  Medik .  Cetakan  pertama. Yogyakarta: Liberty.
Http://www.emirates247.com/news/emirates/death-by-prescription-doctors- handwriting-causes-7-000-deaths-a-year-2012-11-04-1.481418,  diakses  01 Juli 2014.
Http://purworejokab.go.id/news/seputar-kesehatan/528, diakses 29 Juni 2014.
Http://www.ismp.org/tools/confuseddrugnames.pdf, diakses tanggal 19 Juni 2014.
Ichsan M, 2007, Mengakhiri Kolusi Dokter dan Perusahan Farmasi, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18808/mengakhiri- kolusi-dokter-dan-perusahaan-farmasi-, Koran Tempo diakses 20 Desember 2014.
Katarina  R.,  Widayati  A.,  Sulasmono,  2007,  Persepsi  dokter,  apoteker,  asisten apoteker  dan  Konsumen  mengenai  Kelengkapan  resep  dan  kemudahan pembacaan  tulisan  dalam  resep  (legibility)  di  empat  rumah  sakit  umum  di Kota  Yogyakarta  periode  Maret-April 2007, Jurnal  Farmasi  Sains  & Komunitas , 2007; III (1): 304-311.
Radley, et.al, 2014, reduction ini medication  errors in  hospitals due to  adoption of comp provider order entry systems , http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC3628057/,  diaskes  01  Juli 2014.
Sokok,  Hettige,  2014, Poor  handrwriting  remanins  a  significant  problem  in medicine, i http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1676338/, diakses 01 Juli 2014.
Safitri  Hariyani.,  Syahrul  Macmud,  2012,  dalam, Penegakan  Hukum  dan Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  yang  Diduga  Melakukan  Medikal Malpraktek , Cetakan Pertama, Bandung:  CV. Karya Putra Darwati, 317.
Vries et al ., 1998. diterjemahkan Zunilda, Pedoman Penulisan Resep . World Health Organization. Penerbit: Institusi Teknologi Bandung (ITB).