Page 449
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)

## ANALISIS PAJAK RESTORAN PROVINSI DKI JAKARTA DI ERA DIGITAL DALAM METODE SWOT
Devi Siswati 1 , Inayati 2
Universitas Indonesia devi.siswati@ui.ac.id 1 , myclassroom.inayati@gmail.com 2 ,

## ABSTRAK
Kajian  ini  berupaya  menganalisis  pajak  restoran  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  mendeskripsikan  potensi  serta  hambatan ditengah peluang dan tantangan di era digital. Hasil analisis kajian ini bertujuan untuk menggali perluasan  basis  pajak  restoran  dengan  memanfaatkan  teknologi  terhadap  peningkatan  transaksi digital. Adapun  metode  dalam  kajian ini  menggunakan  metode analisis SWOT. Data diperoleh dari  laman  resmi  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun  2019 hingga 2020 melalui Teknik pengumpulan data pada penulisan ini ialah mengunakan data studi dokumentasi. Kesimpulan dari kajian  ini, bahwa potensi kebijakan pajak restoran di  era digital dapat  berjalan  efektif  dengan  memanfaatkan  teknologi  dan  bekerjasama  dengan  platform  e- commerce  terhadap  peningkatan  transaksi  digital  ditengah  pandemi  Covid-19.  Otoritas  pajak daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  perlu  memperhatikan  kualitas  dan  efektifitas  sumber  daya. Sehingga,  dibutuhkan  berkolaborasi  dengan  lembaga  lain  sebagai  pengawasan  terhadap transaksi  digital  sebagai  perluasan  basis  pajak  restoran  yang  diatur  oleh  undang-undang  dan peraturan  daerah.  Keberhasilan  modernisasi  sistem  administrasi  pajak  restoran  dapat  menjadi peluang perluasan basis pajak terhadap tantangan di era digital yang berdampak positif terhadap penerimaan  pajak  daerah  dan  kualitas  fiskal  daerah  yang  positif  pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerah.
Keywords: Kebijakan Publik, Modernisasi, Pajak Daerah, Pajak Restoran

## ABSTRACT
This study attempts to analyze the restaurant tax to increase Regional Original Income (PAD) in  DKI  Jakarta  Province  by describing  the  potential  and  obstacles amid  the  opportunities  and challenges  in  the  digital  era.  The  results  of  the  analysis  of  this  study  aim  to  explore  the expansion of the restaurant tax base by utilizing technology to increase digital transactions. The method in this study uses the SWOT analysis methods. The data was obtained from the official website of the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province from 2019 to 2020 by using documentation study data. This study concludes that the regional tax authority of DKI Jakarta Province  is  needed  to  oversee  digital  transactions  as  an  expansion  of  the  restaurant  tax  base regulated by local laws and regulations in the digital by utilizing technology to increase digital transactions amid the Covid-19 pandemic. Thus, collaboration with other institutions will give success  of  modernizing  the  restaurant  tax  administration  system  can  be  an  opportunity  to expand the tax base against challenges in the digital era that have a positive impact on local tax revenues  and  positive  regional  fiscal  quality  the  DKI  Jakarta  Provincial  Government  in implementing regional autonomy.
Keywords : Local Tax Modernization, Public Policy, Restaurant Tax

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pajak  di  Indonesia  merupakan  intrumen  pembangunan  bangsa  dalam memperoleh sumber daya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung  jawab  dalam  melayani  kebutuhan  publik.  Pada  tahun  2020,  pemerintah
Page 450
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Indonesia  dihadapkan  dengan  tantangan  besar  yaitu  pandemi  Covid-19  yang berimplikasi  terhadap  penurunan  perekonomian  di  Indonesia.  Hal  tersebut mengakibatkan  munculnya  kebijakan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  surat  utang kepada  luar  negeri  dan  dalam  negeri  sebagai  upaya  dalam  memenuhi  biaya  kebutuhan publik.  Sehingga,  dibutuhkan  upaya  kebijakan  dalam  memulihkan  perekonomian Indonesia. Saat ini, pajak merupakan instrumen penting sebagai penerimaan negara baik untuk  kebutuhan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Pada  proses implementasi  kebijakan  pajak  dibutuhkan  integritas  yang  baik  dari  sisi  otoritas  pajak serta wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Saat ini dunia berada di masa ketika sebagian besar warga dunia berbalik melawan korupsi. Organisasi Internasional, pemimpin  politik,  ekonomi  dan  budaya  menyusun  konsensus  saat  ini  untuk  melawan korupsi  (Antonakasa,  Seimenisa,  &  Konstantopoulos,  2014).  Hal  ini  tersebut berorientasi pada  integritas dan kualitas kinerja. Sehingga, dibutuhkan komitmen  yang terukur  pada  administrasi  pajak  secara  jujur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perpajakan di Indonesia.
Kualitas  penerimaan  perpajakan  berkaitan  dengan  kepercayaan  publik  terhadap otoritas  pajak  yang  berdampak  pada  kualitas  kepatuhan  perpajakan  Indonesia  (My  & Ouvrard, 2019). Apabila kepercayaan publik tinggi  maka publik atau  masyarakat akan dengan  sukarela  menjalankan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak  yang  berimplikasi  pada peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  peningkatan  kualitas administrasi  perpajakan  di  Indonesia  yang  selaras  dengan  kegiatan  bisnis  formal  dan investasi  sebagai  upaya  pertumbuhan  ekonomi  (Luo,  Song,  &  Chen,  2020). Penghitungan  dan  analisis  kesenjangan  kepatuhan  telah  menjadi  fokus  utama  upaya untuk  meningkatkan  rasio  pajak.  Kemampuan  perpajakan  dalam  meningkatkan  rasio pajak  berimplikasi  terhadap  kemampuan  fiskal  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Apabila penerimaan  pajak  oleh  otoritas  lemah  maka  dapat  berdampak  terhadap  pembiayaan layanan  publik.  Akibatnya,  perpajakan  memiliki  kecenderungan  pengaruh  negatif terhadap distribusi beban pajak yang berpengaruh terhadap ekonomi (Keen & Slemrod, 2017).  Di  sisi  lain,  reproduksi  penghindaran  pajak  dan  hutang  pajak  yang  sudah  jatuh tempo mengakibatkan adanya distorsi ekonomi riil (Varotsis & Katerelos, 2020).
Tantangan  pada  masa  pandemi  Covid-19  ialah  kebijakan  pembatasan  kegiatan masyarakat  skala  besar  oleh  pemerintah.  Kebijakan  tersebut  berimplikasi  terhadap perubahan  perilaku  masyarakat  baik  dari  sisi  interaksi  sosial  hingga  pola  konsumsi. Adapun,  upaya  masyarakat  untuk  tetap  memenuhi  kebutuhan  sosial  yaitu  dengan memanfaatkan  teknologi  secara  maksimal  melalui  interaksi  virtual  misalnya pelaksanaan  rapat  melalui platform  zoom  meeting atau google  meeting .  Selain  itu, masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi dari konvensional menjadi online . Hal tersebut merupakan tantangan baru bagi dunia bisnis yang melakukan transformasi dari
Page 451
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
bisnis konvensional menjadi bisnis digital untuk menjangkau pasar melalui platform e- commerce. Berdasarkan  fenomena  baru  di  bidang  digital  atau  online  menjadi  latar belakang  bahwa  administrasi  perpajakan  membutuhkan  modernisasi  sesuai  dengan perkembangan  bisnis  dan  dunia  digital.  Sehingga,  mengadopsi  teknologi  informasi dalam  mengelola  kebijakan  administrasi  pajak  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien dipandang  perlu  untuk  menjadi  perhatian  pihak  otorias  pajak  serta  wajib  pajak  (Li, Wang, & Wu, 2020).
Perubahan  pola  konsumsi  masyarakat  yang  berimplikasi  terhadap  dunia  bisnis online  dapat  menjadi  potensi  perluasan  basis  pajak  sebagai  sumber  penerimaan pemerintah  pusat  maupun  daerah  melalui  kebijakan  yang  diatur  oleh  undang-undang hingga peraturan menteri dan peraturan daerah. Intervensi pemerintah dalam mengelola dan  menegakkan  sistem  administrasi  perpajakan  terkait  tarif  pajak  serta  potensi pendapatan lain yang timbul dari peningkatan mobilitas mempengaruhi kebijakan fiskal dalam  berbagai  cara  (Agrawal  &  Wildasin,  2020).  Perubahan  teknologi  mendukung perubahan  distribusi  spasial  pajak  yang  dapat  dengan  mudah  dipantau  dalam  lingkup: (1)  Belanja  lintas  batas,  perdagangan  internet,  dan  perpajakan,  misalnya  adanya perubahan masyarakat dalam berbelanja yang sebelumnya pergi toko atau mall berubah menjadi  belanja  online  melalui  platform e-commerce seperti  Shopee,  Tokopedia  atau Bukalapak;  (2)  Model  perdagangan  lintas  batas  dan  jarak  jauh,  masyarakat  kini  dapat membeli  barang  yang  berasal  dari  luar  negeri  seperti  Cina,  Malaysia  atau  negara  lain selalui  pembelanjaan  online    tanpa  perlu  berkunjung  ke  negara  tersebut  untuk menghemat  biaya;  (3)  Ekuilibrium  dengan  pemerintah  yang  memaksimalkan pendapatan,  misalnya  pembelajaan  tiket  wisata  antar  kota  melalui  platform  traveloka atau  tiket.com  yang  dapat  mendukung  penerimaan  melalui  wisatawan;  (4)  Pengaruh teknologi  transaksi  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  lebih mudah  secara realtime ;  (5)  Aplikasi  untuk  perpajakan  laba  sebagai  bentuk  sikronisasi transaksi pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak untuk mempermudah penghitungan dan pembayaran pajak baik pajak pusat seperti PPN maupun pajak daerah seperti pajak restoran  sesuai  undang-undang  dan  ketentuan  yang  berlaku  (Agrawal  &  Wildasin, 2020).
Negara  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  menganut  sistem  otonomi daerah  sebagai  bentuk  pendelegasian  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah.  Otonomi  daerah  bertujuan  agar  pemerintah  daerah  dapat  menggali potensi  wilayah  yuridiksi  secara  optimal.  Pada  konteks  perpajakan  di  Indonesia, penerimaan  pajak  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pajak  pusat  yang  dikelola  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  di  bawah  koordinasi  Kementerian  Keuangan,  dan  pajak  daerah  yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah  yang  diatur oleh  undang-undang.  Terdapat  perubahan rezim  pemungutan  pajak  daerah  dari  daftar  terbuka  ( open  list )  menjadi  daftar  tertutup
Page 452
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
(close  list) yang  berimplikasi  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diatur  oleh undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peluang  jenis pajak daerah terhadap  potensi  daerah  agar  sejalan  dengan  kebijakan  lokal.  Adapun  implementasi kebijakan  pajak  daerah  diatur oleh  peraturan  daerah  masing-masing  sebagai  salah  satu implikasi otonomi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95 ayat (1) bahwa Pajak Restoran merupakan salah  satu  jenis  Pajak  Kabupaten  atau  Kota.  Salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi pajak  daerah  tinggi  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pusat  bisnis  Ibukota  yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tabel 1. Pajak Daerah DKI Jakarta 2019-2020 Data 2019 2020 Rencana 554.184.487.000 30.102.000.000 Realisasi 560.207.159.652 321.787.698.884 Sumber: www. bapenda.jakarta.go.id
Data  dari  laman  resmi  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  DKI  Jakarta menunjukan  bahwa  terdapat  penurunan  pajak  daerah  dari  tahun  2019  hingga  tahun 2020. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pandemi global virus Covid-19 berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.
Penurunan penerimaan pajak daerah terjadi sejak terbitnya kebijakan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  oleh  Pemerintah  akibat  pandemi  Covid-19.  Kebijakan tersebut  berdampak  terhadap  penurunan  pajak  daerah.  Namun,  di  sisi  lain  terdapat potensi  baru  akibat  pandemi  Covid-19  yaitu  peningkatan  transaksi  digital.  Perubahan perilaku  konsumsi  masyarakat  DKI  Jakarta  menghasilkan  model  bisnis  baru  pada restoran  dengan  memanfaatkan  teknologi  di  era  digital.  Peningkatan  transaksi  digital diharapkan  dapat  meningkatkan  perluasan  basis  pajak  restoran  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  agar  fiskal  daerah  Provinsi  DKI Jakarta dapat kembali pulih di tengah pandemi global Covid-19.
Dampak kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah membentuk kebiasaan baru bagi  masyarakat  Indonesia  dengan  memanfaatkan  teknologi  secara  optimal.  Pada konteks pola konsumsi masyarakat di restoran, perilaku transaksi jual dan beli makanan dan  minuman  oleh  masyarakat  berubah  mulai  dari  pembelian  konvensional  dengan mendatangi  langsung  restoran  baik  untuk  dimakan  ditempat  maupun  dibawa  pulang berubah  menjadi  transaksi  digital  atau  online  dengan  memanfaatkan  platform  digital maupun  e-commerce.  Aktivitas  perdagangan  dan  transaksi  digital  melalui  platform  e- commerce  berpotensi  sebagai  perluasan  basis  pajak  yaitu  pajak  restoran  oleh  otoritas
Page 453
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
perpajakan karena memiliki potensi penerimaan pajak oleh wajib pajak restoran.

## METODE PENELITIAN
Metode  kajian  yang  digunakan  pada  tulisan  ini  adalah  metode  analisis Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O) dan Threats (T) (Wang &  Wang, 2020, p. 2). Sumber  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  dari  laman  resmi  atau  sumber  lainnya  yang  kredibel  dan  terpercaya.  Data sekunder  yang  dipergunakan  antara  lain  data  rencana  dan  realisasi  Pajak  Restoran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 – 2020.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implikasi  pandemi  global  akibat  penyebaran  virus  Covid-19  ialah  kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat termasuk di Indonesia. Kebijakan  tersebut  berdampak  pada  melemahnya  perekonomian  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Salah  satunya,  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  merupakan  Ibukota  negara Indonesia. Sebagai daerah yang merupakan kota metropolitan dan pusat bisnis, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan penerimaan daerah secara drastis dan mempengaruhi keadaan fiskal daerah. Salah satu penerimaan daerah yang mengalami penurunan secara drastis  ialah  pajak  restoran  yaitu  sebesar  45,4%  berdasarkan  Data  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Bisnis  restoran  merupakan  tempat  untuk  berkumpul bersama teman, keluarga serta rekan bisnis. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala  besar  oleh  pemerintah  berkontribusi  terhadap  penurunan  jumlah  pelanggan restoran  sehingga  terjadi  penurunan  penerimaan  objek  pajak  daerah  yaitu  jenis  pajak restoran.
Bisnis  restoran  saat  ini  memanfaatkan  teknologi  melalui  platform e-commerce seperti gofood,  grabfood,  shopeefood dan  traveloka eats. Kemajuan  bisnis  restoran digital  dapat  menjadi  potensi  perluasan  basis  penerimaan  pajak  restoran  di  era  digital. Otonomi  daerah  merupakan  upaya  untuk  memperoleh  peningkatan  penerimaan  pajak daerah  oleh  pemerintah  daerah  melalui  optimalisasi  pemungutan  jenis  pajak  daerah. Pada  kenyataannya,  dari  berbagai  jenis  pajak  daerah  yang  diatur  oleh  undang-undang hanya  terdapat  beberapa  jenis  pajak  daerah  yang  berpotensi  sebagai  penerimaan  pajak daerah  yang  efektif  dan  efisien.  Salah  satunya  ialah  pajak  daerah  jenis  pajak  restoran. Berdasarkan  analisis  Tipologi  Klassen,  pajak  restoran  memiliki  potensi  peningkatan kualitas  pajak  daerah  yang  kontribusi  terhadap  penerimaan  daerah  sebagai  Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arintoko & Bawono, 2021, p. 180) & (Katili, 2021).
Analisis Strengths (S) atau potensi kebijakan pajak restoran di era digital berfokus terhadap efektivitas penerimaan pajak di tengah era digital dapat dioptimalilasi melalui perbaikan kualitas basis data terkait potensi perpajakan yang baik, lengkap dan terkini. Kualitas  basis  data  pajak  restoran  yang  akurat  berimplikasi  pada  peningkatan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  yang  efektif  dan  akurat,  sehingga  dapat  menjadi  salah  satu pertimbangan dalam strategi optimalisasi pajak daerah. Pajak restoran merupakan salah
Page 454
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
satu  jenis  pajak  daerah  yang  memiliki  perkembangan  bisnis  yang  baik  sehingga berpotensi  sebagai  basis  pajak  yang  baik.  Ditengah  pandemi  yang  mengubah  pola konsumsi  masyarakat  akibat  pembatasan  masyarakat  di  Indonesia,  bisnis  restoran berhasil  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  sehingga  bisnis  restoran  saat  ini mengadopsi  platform e-commerce dalam  proses  penjualan.  Proses  penjualan  digital berimplikasi pada proses transaksi digital oleh restoran.
Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan  pajak  restoran  serta  mekanisme  yang  sah  untuk  meningkatan  penerimaan pajak  restoran  dalam  transaksi  digital.  Dukungan  dan  peranan  dari  berbagai  dinas  dan lembaga  untuk  mendukung  modernisasi  sistem  administrasi  untuk  mempermudah pengawasan  transaksi  digital  terhadap  peningkatan  kegiatan  transaksi  digital  oleh restoran  sesuai  data  jumlah  peredaran  uang  elektronik  di  Indonesia  berdasarkan  data statistik dari laman resmi Bank Indonesia, berikut ini:

## Gambar 1. Jumlah Peredaran Uang Elektronik di Indonesia
Potensi  kebijakan  pajak  restoran  terhadap  peluang  bisnis  restoran  di  era  digital atau Strengths dan Opportunities (SO)  adalah  perlunya  peraturan  yang  tegas  dan  jelas terhadap pajak restoran yang menggunakan fasilitas digital kepada wajib pajak restoran; penyuluhan pemungutan pajak restoran pengguna fasilitas digital; promosi pemanfaatan teknologi  dan  informasi  oleh  otoritas  pajak  daerah;  pemanfaatan  kebijakan  Otonomi Daerah  yang  optimal  dan  efektif;  diperlukan  reformasi  kebijakan  yaitu  melakukan kerjasama dengan aplikasi dan platform sarana transaksi digital. Potensi kebijakan pajak restoran  terhadap  tantangan  bisnis  restoran  di  era  digital  atau Strengths dan Threats (ST) diperlukan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan  pajak  restoran  terhadap  wajib  pajak  restoran;  peningkatan  citra  pariwisata, penyelenggaraan kegiatan bursa produk kerajinan serta kesenian dengan proses evaluasi secara  berkala;  pembangunan  ekonomi  dan  insentif  fiskal  untuk  mendukung keberhasilan  strategi  kebijakan  pajak  restoran  di  era  digital;  pengembangan  sisitem perpajakan  berbasis  digital  dan  sistem  online;  menjalin  kerjasama  dengan  aplikasi  dan platform  e-commerce yang  menyediakan  jasa  transaksi  dan  penjualan  online  disertai dengan  adanya  pengawasan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangam  (OJK)  terhadap  platform
0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 2019 2020
Page 455
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
pelaksana layanan transaksi digital.
Analisis hambatan kebijakan pajak restoran di era digital Weaknesses ialah belum optimalnya  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  restoran  di  Provinsi  DKI  Jakarta. Hal  tersebut  menjadi  hambatan  dalam  sistem  administrasi  perpajakan  daerah  dalam mengelola pajak restoran di era digital.  Oleh karena itu, terdapat penurunan penerimaan pajak  restoran  oleh  otoritas  Pajak  Provinsi  DKI  Jakarta  berdasarkan  Data  Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut ini:

## Gambar 2. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2019- 2020
Sumber  daya  yang  terbatas  seperti  beban  kerja  yang  berat  dan  kegiatan operasional  yang  membutuhkan  waktu  yang  lama  mengakibatkan  tenaga  profesional otoritas  pajak  daerah  kekurangan  waktu  untuk  hal  yang  bersifat  strategis  sehingga berpotensi  menghambat  transformasi  penerimaan  pajak  restoran.  Oleh  karena  itu, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan perhatian untuk mendukung digitalisasi  sistem  pemajakan  restoran  dengan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  profesional  dan  peningkatan  sumber  daya  untuk  mengelola  transaksi digital dan infrastruktur digital pada sistem administrasi perpajakan.
Indikasi hambatan kebijakan pajak restoran terhadap peluang bisnis restoran di era digital atau Weaknesses dan Opportunities (WO) perlunya penertiban sistem & prosedur pemungutan  pajak  restoran;  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di lingkungan  otoritas  pajak  daerah;  pemutakhiran  data  Wajib  Pajak  Restoran  dan pemanfaatan teknologi informasi; penetapan strategi baru pemungutan & memanfaatkan otonomi daerah terhadap perancangan program pembangunan.
Indikasi  hambatan kebijakan pajak restoran terhadap tantangan  bisnis restoran di era  digital  atau Weaknesses dan Threats (WT)  kurangnya  kualitas  sumber  daya manusia,  koordinasi,  kesadaran  dan  penegakan  hukum  dapat  menjadi  hambatan optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  atas  restoran  terutama  di  era  digital;  waspada terhadap  potensi  gangguan  ketertiban,  keamanan  serta  ketentraman;  kurangnya perencanaan alokasi anggaran Pariwisata yang  baik; kurangnya peluang  investor untuk investasi  atas  pariwisata  termasuk  wisata  kuliner  Indonesia  yang  berpotensi  baik;
0 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 2019 2020 dalam rupiah
Page 456
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
kekurangan investasi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang profesional.
Analisis  peluang  dan  tantangan  kebijakan  pajak  restoran  di  era  digital ( opportunities dan threats )  yaitu  pelaksanaaan  otonomi  daerah  dalam  mendukung peningkatan  penerimaan  dan  kualitas  pendapatan  daerah  melalui  optimalisasi  pajak restoran.  Potensi  dan  daya  tarik  wisata  yang  dapat  dikembangkan  oleh  daerah  sebagai bentuk  keunikan  dan  ciri  khas  suatu  daerah  seperti  wisata  kuliner  daerah  yang  dapat dinikmati  oleh  wisatawan  lokal  dan  mancanegara  dengan  sistem  transaksi  digital. Peningkatan jumlah kunjungan wisata dengan menawarkan kemudahan dalam transaksi sehingga  restoran  dapat  meningkatkan  penjualan  yang  berimplikasi  pada  peningkatan pajak  restoran.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  ekonomi  digital  dengan memanfaatkan  sistem  pembayaran  digital  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  basis  data penjualan  restoran.  Basis  data  penjualan  dapat  menjadi  basis  data  penghitungan  pajak restoran yang tercatat dan terintegrasi melalui transaksi pada platform e-commerce.
Wajib  pajak  yang  tidak  melakukan  pelaporan  omset  yang  sebenarnya  karena pemerintah kekurangan sumber daya terhadap sistem pemajakan digital. Krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Isu  global  terkait  keamanan,  kesehatan  (termasuk  pandemi  Covid-19)  serta  gangguan sosial  lainnya.  Perubahan  pola  jual  beli  produk  restoran  secara  online  dan  transaksi digital dengan pemanfaat teknologi. Potensi, Peraturan Daerah (Perda) dapat menjamin dan mengatur aktivitas pemungutan pajak restoran dengan dukungan serta peranan dari berbagai  dinas  dan  lembaga  disertai  dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memadai  dalam  melakukan  pemungutan  pajak  restoran.  Pertumbuhan  ekonomi  yang mengalami  peningkatan  pasca  pandemi  yang  mulai  terkendali,  khususnya  dari  sektor pariwisata.  Indikasi  hambatan,  kurangnya  tenaga  profesional  dalam  bidang  perpajakan daerah  serta  belum  optimalnya  sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  restoran  di daerah  merupakan  tantangan  untuk  perbaikan  terhadap  pemerintah  daerah.  Kemudian, minimnya alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD serta kurangnya  sumber daya yang  disediakan  pemerintah  daerah  untuk  mendukung  digitalisasi  sistem  pemajakan restoran.
Peluang, kebijakan otonomi daerah dengan dukungan  UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang  kepariwisataan  berpotensi  menarik  wisatan  secara  optimali  dengan memanfaatkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  ekonomi  digital.  Di  sisi  lain, pemerintah  perlu  mengawasi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan secara jujur untuk menghindari krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi, isu-isu global tentangan  keamanan,  kesehatan  (termasuk  pandemi  Covid-19),  serta  gangguan  sosial lainnya.
Pada  hakikatnya,  negara  berkembang  memiliki  potensi  untuk  memulihkan
Page 457
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
keadaan ekonomi keuangan negara. Tantangan besar pada perekenomian negara akibat pandemic  Covid-19  dapat  teratasi  dengan  implementasi  kebijakan  pajak  yang demokratis dan efektif. Pemulihan perekonomian Indonesia membutuhkan sumber daya yang  berkualitas.  Salah  satu  instrumen  yang  tepat  untuk  memperbaiki  keadaan  adalah modernisasi  administrasi  pajak  melalui  kebijakan  pemerintah  untuk  memperkuat penerimaan  pajak.  Pada  strategi  tersebut  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  untuk mendukung  pemerintah  mencapai  tujuan  pemulihan  pembangunan  bangsa.  Adapun kepercayaan  publik  terhadap  sistem  administrasi  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan pajak dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang adil, akuntabel, transparan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  merupakan negara  kesatuan  yang  memiliki  peluang  perluasan  basis  pajak  daerah  melalui  otonomi daerah  dengan  membagi  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah Daerah  sesuai  undang-undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah bersifat close list untuk memperbaiki sistem otoritas pajak agar lebih baik yang berimplikasi  pada  desentralisasi  fiskal  daerah.  Strategi  peningkatan  Pajak  Daerah sebagaimana  direncanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  ialah:  1) Peningkatan  Basis  Data  Perpajakan  dengan  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  dalam proses integrasi data untuk mempermudah pengolahan data administrasi perpajakan; 2) Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  di  wilayah  otoritas  pajak  daerah;  3)  Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak yaitu berupa kebijakan pemerintah atas perluasan bisnis restoran berbasis  digital  sebagai  bentuk  perluasan  basis  pajak  daerah;  dan  4)  Modernisasi melalui  reformasi  pajak  daerah  atas  restoran  dengan  prosedur  dan  sistem  administrasi yang telah memanfaatkan teknologi agar proses penerimaan pajak dapat berjalan efektif dan efisien.
Potensi  kebijakan  pajak  restoran terhadap  peluang  bisnis  restoran  di  era  digital ialah  pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  oleh  otoritas  pajak  daerah  yang  diatur oleh undang-undang  dan  peraturan  daerah  untuk  memperkuatan  sistem  kebijakan  Otonomi Daerah  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  melakukan  kolaborasi  atau  kerjasama  dengan aplikasi  dan  platform  sarana  transaksi  digital  dengan  pihak  ketiga  dan  diawasi  oleh lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditambah lagi, perlunya penguatan pariwisata  yang  mendukung  usaha  bisnis  restoran  seperti  wisata  kuliner.  Peningkatan PAD selaras  dengan kualitas  fiskal daerah  yang positif sehingga dapat  berfungsi untuk membangun  kemajuan  daerah.  Pembangunan  dan  kemajuan  pemerintah  daerah  di Provinsi DKI Jakarta dapat  menjadi  bukti nyata keberhasilan pemerintah Provinsi  DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerah.
Disisi  lain,  hambatan  terhadap  pajak  restoran  di  era  digital  yaitu  kurangnya kualitas  sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya  restoran  di  era  digital.  Sehingga
Page 458
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
dbutuhkan  perencanaan  yang  efektif  dan  pemenuhan  sumber  daya  untuk  dapat membuka  peluang  investasi  atas  pariwisata  termasuk  wisata  kuliner  Indonesia  yang berpotensi sebagai perluasan basis pajak restoran oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta  dengan  memanfaatkan  teknologi  terhadap  modernisasi  penerimaan  pajak restoran di era digital.
Berdasarkan kesimpulan diatas rekomendasi saran terhadap penelitian selanjutnya yaitu  mengembangkan  topik  terkait  pajak  restoran  di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta merupakan  objek  pajak  daerah  yang  berpotensi  mengalami  peningkatan  secara signifikan  terhadap  peluang  penguatan  pariwisata  dan  modernisasi  transaksi  digital  di era  digital  dan  transformasi.  Sehingga,  diperlukan  penelitian  yang  membahas  terkait evaluasi  atas  strategi  peningkatan  Pajak  Daerah  sebagaimana  direncanakan  oleh Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  terkait:  (1)  Peningkatan  basis  data perpajakan  dengan  optimalisasi  pemanfaatan  teknologi  dalam  proses  integrasi  data untuk mempermudah pengolahan data administrasi perpajakan; (2) Peningkatan sumber daya manusia di wilayah otoritas pajak daerah; (3) Penyesuaian dasar pengenaan pajak yaitu berupa kebijakan pemerintah atas perluasan bisnis restoran berbasis digital sebagai bentuk  perluasan  basis  pajak  daerah;  serta  (4)  Modernisasi  melalui  reformasi  pajak daerah atas restoran dengan prosedur dan sistem administrasi yang telah memanfaatkan teknologi agar proses penerimaan pajak dapat berjalan efektif dan efisien.  Adapun hasil pengembangan  penelitian  selanjutnya  dapat  berkontribusi  terhadap  peningkatan  objek pajak  restoran  atas  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  berdampak  terhadap peningkatan PAD di tengah tantangan dan peluang era digital untuk memperluas basis pajak yang dapat mendukung peningkatan kualitas fiskal daerah Provinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, D. R., & Wildasin, D. E. (2020). Technology and tax systems. Journal of Public Economics , 185 , 1–15.
Antonakasa, N. P., Seimenisa, I., & Konstantopoulos, N. (2014). The organizational structure of the public service and its role on the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 148 , 494– 500.
Arintoko, & Bawono, I. R. (2021). The Optimization of Local Tax Revenues for Local Government within the Framework of Regional Autonomy. Universitas Jenderal Soedirman - Public Policy and Administration , 20 , 176–188.
Data Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2020 . Katili, A. Y. (2021). Perpajakan: Teori dan Praktik (1st ed.; A. Masruroh, ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345019-perpajakan-teori- praktik-10c5ff89.pdf#page=16
Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal tax administration. Journal of Public Economics , 152 , 133–142.
Page 459
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat                 ISSN: 2088-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                      ISSN: 2715-9671 (Online)
Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can Government Improve Tax Compliance by Adopting Advanced Information Technology. Evidence from The Golden Tax Project III in China. Economic Modelling , 93 , 384–397.
Luo, P., Song, D., & Chen, B. (2020). Investment and financing for smes with bank-tax interaction and public-private partnerships. International Review of Economics and Finance , 65 , 163–172.
My, K. B., & Ouvrard, B. (2019). Nudge and tax in an environmental public goods experiment; Does environmental sensitivity matter. Resource and Energy Economics , 55 , 24–48.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . UU Nomor 10 Tahun 2009. tentang Kepariwisataan .
Varotsis, N., & Katerelos, I. (2020). Tax behaviour relating to the review of a revised regional tax policy: a study in Greece. Journal of Economic Structures , 9 (7), 1–16. Wang, J., & Wang, Z. (2020). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis of China’s Prevention and Control Strategy for the COVID-19 Epidemic. International Journal of Environmental Research and Public Health , 1– 17.