## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 365-378 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.25850
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pandangan  Mazhab  al- Syafi’i  dan  Hanafi  Tentang  Wali  Mujbir  Dalam

## Pernikahan Anak di bawah Umur
Muhammad Taufiq Habib 1* , Abdul Halim Talli 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 muhtaufiqhabib@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 20 December 2021 Revised: 20 December 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Habib, Muhammad Taufiq, and Abdul Halim Talli. 2022. “Pandangan Mazhab Al - Syafi’i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum,  May. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850.

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang wali Mujbir dalam pernikahan anak dibawah umur pandangan mazhab Syafi’I dan Hanafi. Kajian ini bertujuan agar membuka mata kita seputar penjelasan wali mujbir yang untuk  saat  ini  mungkin  masih  tidak  terlalu  terekspos  atau  masih  agak  awam  dimata  masyarakat menge nai pengetahuan perwalian nikah dan menjadi problematika antar mazhab, khususnya Syafi’i dan  Hanafi  sebab  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  wali  Mujbir  serta  kencenderungan pengabaian  terhadap  sistem  maupun  syarat-syarat  dalam  perwalian  untuk  pelaksanaan  sebuah pernikahan,  dan  masih  banyak  pernikahan  seorang  anak  yang  dibawah  umur  tanpa  memahami kaidah-kaidah  dasarnya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Library  Research  atau  penelitian Pustaka. Dalam hal ini, penulis menganalisis hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ulama. Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  didalam  Islam  pernikahan  memiliki  kedudukan  yang signifkan  pada  konsep  kerukunan  ummat  dikarenakan  ajarannya  sangat  memperhatikan  perilaku umatnya  untuk  menjalani  setiap  kewajiban  maupun  sunnah.  Begitupun  juga  halnya  dengan  wali disebuah  pernikahan  harus  memperhatikan  sistem-sistem  yang  telah  ada  demi  keabsahan  suatu pernikahan. Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya  wali  mujbir  sangat  diperlukan.  Sebab  hal  tersebut  demi  memberikan  kemaslahatan  dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali  dari  jalur  ayah,  sedangkan  wali  mujbir  hanya  bisa  diberlakukan  untuk  anak  perempuan  yang belum baligh atau dewasa. Sedangkan persamaan diantara kedua Mazhab tersebut adalah tentang perwalian  mujbir  terhadap  orang  gila.  Untuk  Wali  mujbir,  sebaiknya  sebelum  menikahkan  anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya,  anak  perempuan  tersebut  wajib  dimintai  izin  terlebih  dahulu,  serta  diberi  waktu  untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.
Kata kunci: Wali Mujbir, Mazhab, Pernikahan
Abstract
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.
This  article  discusses  the  mujbir  wali  in  underage  child  marriage  from  the  views  of  the  Shafi'i  and Hanafi schools. This study aims to open our eyes about the explanation of wali mujbir which for now may still not be too exposed or still somewhat lay in the eyes of the public regarding the knowledge of wali mujbir and it becomes a problem between schools of thought, especially Shafi'i and Hanafi due to the lack of public understanding about wali mujbir and there is a tendency to ignore the system and conditions in guardianship for the implementation of a marriage, and there are still many marriages for children who are underage without understanding the basic principles. The type of research used is Library Research or Library research. In this case, the writer analyzes the law, legal norms and the opinion of the scholars. The results of this study found that  in  Islamic marriage it has a significant position in the concept of harmony in the community because its teachings pay close attention to the behavior of its people to carry out every obligation and sunnah. Likewise, the guardian in a marriage must pay attention to the existing systems for the validity of a marriage. The existence of a marriage guardian  is  one  of  the  pillars  of  marriage  in  Islam  because  this  is  a  condition  for  the  validity  of  a marriage. The Hanafi school is of the opinion that the presence of mujbir guardians is very necessary. Because  this  is  for  the  sake  of  benefiting  and  representing  people  who  are  in  their  guardianship. Likewise with the Shafi'i school that the wali mujbir is very important because the wali mujbir will help his daughter in matters of marriage. According to the Hanafi school of thought, all guardians from the father's path are entitled to become mujbir guardians, while mujbir guardians can only be applied to girls  who  are  not  yet  mature  or  mature.  Meanwhile,  the  similarity  between  the  two  schools  is regarding the mujbir's guardianship of the madman. For Wali Mujbir, it is best if before marrying off his daughter, especially if the child is married off, for whatever reason, to the future husband of her choice, the girl must first ask permission, and be given time to get to know the future husband. This is very  important  so  that  the  household  will  be  peaceful,  full  of  love,  and  sakinah,  mawaddah  wa rahmah .
Keywords: Guardian Mujbir, Mazhab, Marriage

## 1. Pendahuluan
Secara  konseptual  Islam  adalah  agama  yang  sempurna  dan  paripurna.  Eksistensi  yang diformulasi  dengan  komprehensif  Islam  menyangkut  segala  aspek  kehidupan  manusia  baik individual, berkeluarga, maupun bermasyarakat. 1 Hal tersebut menjadi kajian umum Islam dalam membuat pola yang lebih baik untuk umat Islam dalam berkehidupan. 2
Model ini merupakan regulasi yang dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam membangun sebuah keluarga sederhana yang mana di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang sesama  keluarga,  dan  juga  penuh  ketentraman  atau  kata  lainnya  keluarga  yang sakinah, mawaddah, warahmah . 3 Sebagaimana dalam firman Allah yang mengisyaratkan dalam Q.S. Ar- rum/30: 21 menggambarkan suatu contoh dari wujud pernikahan dan keluarga serta sitemnya yang dapat menjanjikan ketenangan, cinta kasih, dan keharmonisan berumah tangga.
1 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009).
2 Adriana  Mustafa  and  Arwini  Bahram ,  “Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di  Desa  Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
3 Siti  Lufatus  Sangadah,  “Pembentukan  Keluarga  Sakinah  Mellalui  Pembelajaran  Kitab  Al -Mar;Ah  As- Sholihah” (Institut Agama Islam Negeri, 2019).
Pada dasarnya pernikahan itu merupakan suatu konsep sebagai pemenuhan kebutuhan manusia  baik  secara  biologis,  sosial,  hingga  ibadah.  Secara  tidak  langsung  apabila  sesuatu terlaksana sesuai dengan peraturan maka akan tercipta hal yang baik juga. Sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan sesuai aturan maka terbentuklah suatu keluarga sejahtera baik dari sudut pandang sosial maupun sudut pandang rohani. Gambaran ini sudah ada pada firman Allah SWT pada Q.S an-Nisa/4:1.
Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Alasan ini juga tak lepas dari hukum yang sudah ada baik itu di dalam Islam maupun hukum di negara contohnya di Indonesia tidak  mengesah  kan  pernikahan  apabila  tidak  adanya  kehadiran seorang  wali.  Imam  al  Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh walinya. Secara detail wali nikah adalah seorang yang mengasuh calon pengantin wanita pada akad serta pengucapan  ijab  kabul.  Wali  yang  dimaksudkan  juga  adalah  seorang  laki-laki  yang  memiliki hubungan  darah  dengan  calon  pengantin  perempuan  namun  kebanyakan  wali  seorang  calon adalah  ayah  kandungnya.  Sedangkan  wanita  itu  pun  tidak  boleh  mengawinkan  dirinya  tanpa restu sang wali. 4
Dari semua struktur tersebut masih ada lagi satu jenis wali yang biasanya dipakai pada akad dan ijab kabul pernikahan yaitu wali hakim. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 5
Sebenarnya  hal  inilah  menjadi  perdebatan  antara  kalangan  para  ulama  seperti  pada kajian mazhab Hanafi yang membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, serta memperbolehkan  seorang  perempuan  menjadi  wali  nikah.  Sementara  itu  di  sisi  lain  mazhab Syafi’i  tidak  membolehkan  perempuan  menikahkan  dirinya  sendiri  dan  hanya  laki -laki diperbolehkan  menjadi  wali  nikah  seorang  calon  mempelai  nikah  perempuan.  Dari  pendapat- pedapat  tersebut  terjadinya  perbedaan  yang  bisa  menjadi  kajian  seperti  Hanafi  yang mengemukakan bahwa seorang calon mempelai perempuan jika ingin melaksanakan pernikahan maka tidak wajib seorang laki- laki sebagai wali nikahnya. Lalu sementara itu mazhab Syafi’i tidak berpegang  pada  hal  tersebut  disebabkan  mereka  mempunyai  pendirian  tetap  tentang  syarat- syarat yang mengatakan laki-laki sebagai seorang wali nikah dalam menjalankan tugas perwalian seperti bila tidak ada ayah maka kakek bisa menjalankan tugas tersebut namun perempuan tidak
4 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, n.d.).
5 Gi ta Putri Candra, Mardalena Hanifah, and Ulfia Hasanah, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 3, no. 2 (September 2017): 1 – 15.
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.
bisa menentukan siapa wali nikahnya saat melakukan akad dan ijab kabul lalu adanya hak ijbar atau yang biasa disebut hak memaksa seorang wali.
Berdasarkan  ketidakpastian  pemahaman  tentang  permasalahan  wali  mujbir  apabila menikahkan anak dibawah umur maka sangat penting untuk menelaah lagi dasar-dasar konsep wali  mujbir  dan  pernikahan  dibawah  umur  berdasarkan  relevansi-relevansi  yang  layak  untuk aplikasikan khususnya pada masyarakat sekarang di Indonesia

## 2. Literatur Review

## 2.1. Pengertian Wali Mujbir
Wali  mujbir  adalah  seorang  wali  yang  memiliki  hak  penuh  untuk  memaksa  anak perempuanya menikah dengan pilihannya 6 . Seseorang yang dapat menjadi Wali mujbir antara lain Ayah kandung, paman (saudara laki-laki Ayah), dan kakek. Menyesuaikan perkembangan dan definisi  dari  wali  mujbir  saat  ini  kurangnya  kesadaran  akan  ketidakadilan  jender,  berbagai ketentuan yang terdapat pada konsep perwalian dalam Islam maka timbul suatu kebutuhan agar mengkajinya  secara ulang. Sistem  perwalian  Islam  seperti  ini  membahas  pada  kitab-kitab fiqh yang ternyata memiliki kandungan bias tentang jender. Namun hal ini masih dapat dimaklumi karena  dalam  kitab  fiqih  disusun  pada episteme yang  dominan  mengikuti  norma-norma androsentris.
Dalam ketentuan sistem perwalian Islam, hak yang paling mesti diperhatikan adalah hak- hak perwalian serta aturan menikahkan seorang perempuan yang salah satunya berbunyi seperti, hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep ini ada dalam pada  perundang-undangan,  pendidikan  dan  sarana-sarana  untuk  memungkinkan  mereka menggunakan  hak-hak  ini. 7 Karena  wali  merupakan  salah  satu  rukun  dalam  melaksanakan pernikahan  dan  memberi  pandangan  perempuan  sebagai  orang  yang  belum  cakap  hukum sehingga  keberadaan  seorang  wali  bisa  membenahi  hal  tersebut  agar  pernikahan  dapat dikategorikan  sah  secara  hukum.  Ketentuan  demikian  jelas  sangat  mendiskriminasi  pada perempuan.
Sebagian  dari  beberapa  ulama  mengungkapkan  bahwa  seorang  wanita  tidak diperbolehkan  untuk  menikahkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain. 8 Apabila  dia  menikah  tanpa adanya  seorang  wali,  maka  pernikahan  disebut batal  atau tidak  sah bai dari  pandangan  Islam
6 Nuriyah  Agustina  Safitri,  “Wali  Nikah  Dalam  Perspektif  Empat  Mazhab”  (Universitas  Islam  Negeri  Anta sari Banjarmasin, 2019).
7 Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, Hak Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007).
8 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
maupun Hukum yang berlaku di negara kita saat ini. Berikut penjelasan dari riwayat Nabi SAW berupa hadits yang berbunyi:
Artinya:
“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “perempuan mana pun yang menikah tanpa seizin wali nya, maka pernikahan nya itu tidak sah dan batal”
Lebih lanjut dalam haditsnya menjelaskan peranan dan hak wali dalam pernikahan: Artinya:
“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh perempuan, dan seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh dirinya sendiri ”. 9
Dari penjelasan hadits tersebut mengemukakan dengan tegas bahwa betapa pentingnya menaati  peraturan-peraturan  yang  berlaku  jika  seorang  perempuan  hendak  melaksanakan pernikahan.  Beberapa  hadits  dari  Nabi  SAW  mengatakan  tentang  aturan-aturan  perwalian seorang  yang hendak  menikah  serta  syarat-syarat  seorang  wali.  Dalam permasalahan  ini  yang perlu  diketahui  hanyalah  bagaimana  taqwa  kita  kepada  aturan-aturan  Allah  SWT  dan  juga konsep-konsep  Islam  di  kehidupan  sehari-hari.  Sejalan  dengan  perkembangan  jaman, permasalahan  tentang  perwalian  pun  kadang  di  mata  kita  hanyalah  sebagai  hal  biasa  namun sebenarnya  tidak  demikian.  Banyak  unsur-unsur  dapat  dikaitkan  bila  persoalan  wali  nikah terabaikan salah satunya mengenai kedudukan wanita yang dalam pandangan Islam mempunyai derajat khusus serta harus di lindungi kesuciannya seperti dalam  al-Q ur’an maupun fiqih para ulama-ulama  terdahulu.  Keharusan  ini  diwajibkan  sebab  pernikahan  memiliki  tujuan  namun perempuan  belum  pandai  dalam  urusan  pernikahan  hingga  adanya  konsep-konsep  perwalian pendamping pernikahan.

## 2.2. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur
Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai baik  perempuan  maupun  laki-laki  dimana  salah  satu  dari  mereka  atau  bahkan  ke  dua-duanya masih dibawah umur. Definisi dibawah umur sebenarnya terdapat berbagai macam dikarenakan hal ini merupakan hal yang relatif serta mempunyai aturan berbeda di setiap wilayahnya masing- masing. Misalnya di negara Indonesia yang mengatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa batas usia calon mempelai laki-laki minimal berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 19 tahun. Jadi kesimpulannya adalah syarat umur untuk menikahkan seorang anak di negara Indonesia adalah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun minimal untuk  anak  perempuan.  Dibawah  dari  batas  usia  tersebut  sudah  dapat  dikatakan  pernikahan dibawah umur untuk wilayah Indonesia
9 A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.

## 3. Metode Penelitian
Pada  dasarnya  model  penelitian  ini  adalah  normatif-yuridis,  yaitu  pendekatan  yang melihat suatu hukum atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Pendekatan dilaksanakan  melalui  upaya  pengkajian  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Dalam  hal  ini, penulis  menganalisis  hukum,  norma-norma  hukum  dan  pendapat  para  ulama.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan  dan  menjelaskan  tema  yang  dibahas  sesuai  dengan  data  yang  ada,  seperti situasi,  pola  interaksi,  dan  sikap  tokoh  yang  akan  dikaji.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian pustaka  yang dimana  sumber-sumbernya diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan  pustaka. Dalam  penelitian  ini  ditempuh  dengan  hanya  menelusuri  pustaka  karena  sebagian  besar  data yang dibutuhkan berasal dari buku maupun hasil penelitian sebelumnya. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data, informasi baik itu dari sumber primer atau sekunder.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Kedudukan Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i
Kedudukan  wali  mujbir  dalam  artian  disini  yaitu  posisi  menentukan  siapa  yang  dapat menjadi wali  nikah dan memiliki hak  ijbar  (memaksa) sebab tidak  semua  orang  yang  memiliki hubungan darah dari calon mempelai perempuan dapat dijadikan seorang wali mujbir. Menurut mazhab Syafi’i yang mempunyai hak menjadi wali mujbir yaitu cuma bapak dan kakek apabila tidak  ada  bapak,  selain  dari  bapak  dan  kakek  tidak  dapat  menjadi  wali  mujbir.  Hal  sama disampaikan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  19  yang  berbunyi: “wali  nik ah  dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.” 10 Serta didasari pada hadits Nabi sebagai berikut:
Artinya:
“Umar Bin Khottob r.a. berkarta: Rasulullah saw bersabda: “jangan nikahkan anak y atim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya” . (HR. Abu Dawud).
Hadits tersebut menjadi tiang bagi Mazhab Syafi’i bahwa yang menjadi wali mujbir ialah bapak  dan  kakek  apabila  tidak  ada  bapak.  Hal  ini  didasarkan  pada  asbabul  wurud  dari  hadith tersebut. Yakni pada saat itu Utsman  Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, selanjutnya ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw untuk mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan
10 Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Bandung:  Citra Umbara, 2013).
bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya (Utsman Bin Mutghoun)  hingga pada akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.  Penjelasan terkait asbabul wurud dari hadith di atas bahwa da pat dipahami maksud dari Mazhab Syafi’i selain bapak dan  kakek  tidak  dapat  menjadi  wali  mujbir  karena  dari  asbabul  wurud  hadith  tersebut menerangkan  bahwa  posisi  Utsman  Bin  Mutghoun  adalah  paman  dari  gadis  yang  dinikahkan namun  kemudian  Nabi  menyuruh  ibunya  agar  memisahkan  keduanya.  Oleh  karenanya  bisa diambil  kesimpulan  bahwa  paman  tidak  termasuk  golongan  wali  mujbir  dan  oleh  karena  itu Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak dan kakek. Tak  hanya  hadith  di  atas  yang menjadi  sandaran  hukum  oleh  Mazhab  Syafi’i  mengenai  hanya bapak  dan  kakek  saja  yang  berhak  menjadi  wali  mujbir,  tetapi  ada  hadith  lain  yang  dijadikan sandaran hukum oleh mazhab Syafi’i yakni hadith dibawah ini:
Artinya:
“Dari Yahya bin Yahya, Abu Muawiya h mengabarkan dari Hisyam dari ibn, Urwah, Numair mengabarkan, Abdah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah Berkata “Saya dikawinkan dengan  Rasulullah  saw  dan  umur  saya  enam  tahun  dan  Rasulullah  saw  membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun”. (HR. Al - Nasai Bukhari dan Muslim). 11
Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa Siti Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah SAW saat  berumur  enam  tahun  serta  pernikahan  tersebut  tanpa  meminta  izin  sebelumnya  kepada Aisyah.  Dalam  artian  bahwa  perwaliannya  pada  saat  itu  adalah  wali  mujbir  dan  beliau  Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.

## 4.2. Kedudukan Wali Mujbir dalam Mazhab Hanafi
Dalam  pembagian  wali  menurut  mazhab  Hanafi  pada  pernikahan  sudah  diterangkan sebelumnya  tetapi  yang  memiliki  hak  wali  mujbir  menurut  mazhab  Hanafi  adalah  terbatas kepada perwalian dari jalur asabah. 12 Pengertian asabah disini sama seperti konteks asabah waris dan  tentunya  masih  memperhitungkan  mahjub  dan  mendahulukan  asabah  yang  paling  dekat seperti berikut ini:
1) Bapak sampai nasab ke atas 2) Saudara laki-laki kandung
3) Saudara laki-laki sebapak 4)Anak dari saudara laki-lak
5) Anak dari saudara laki-laki seayah
11 Al- Nasa’i, Sunanu Al- Nasa‟i Al -Sughro (Riyad: Dar al-Islam, 1991).
12 Nurul Aulia Dewi and Abdul Halim Talli,  “Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17818.
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.

## 6) Paman kandung
7) Paman sebapak
8) Anak dari paman kandung
9) Anak dari paman sebapak 10) Paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab kebawah. 13
Mazhab Hanafi menentukan bahwa wali mujbir merupakan wali semua dari jalur asabah dan  kemudian  jika  apabila  asabah  tidak  ada  maka  yang  dijadikan  wali  mujbir  adalah  Imam. Sementara itu pada konteks perwalian untuk orang gila (tidak sehat akal dan pikiran) mazhab Hanafi  mempunyai  pandangan  berbeda  dengan  perwalian  terhadap  orang  yang  memiliki  akal sehat bahwa  perwalian kepada  orang  tidak  waras  lebih umum  adalah  baik  pada  laki-laki  atau perempuan, sudah baligh atau belum baligh semua perwaliannya bersifat ijbar.

## 4.3. Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Konsep Wali Mujbir Dalam Perwalian Anak Dibawah Umur
Pandangan  mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Syafi’i  mengenai  konsep  wali  mujbir  dalam perwalian anak dibawah umur memiliki perbedaan pendapat dan beberapa uraian penjelasan sebagai berikut:
4.3.1. Batasan Usia
Mazhab  Hanafi  mempunyai  pendapat  bahwa  yang  menjadi  obyek  wali  mujbir  adalah setiap anak perempuan yang masih kecil. Batasan kecil menurut pandangan mazhab Hanafi  yaitu saat  seorang  anak  perempuan  tersebut  belum  baligh,  maka seorang wali mujbir memiliki hak menikahkan anak perempuan yang berada didalam perwalianya tanpa mesti menunggu izin dari anak  perempuan  tersebut. Alasan  Mazhab  Hanafi  memberikan  adalah  bahwa  anak  kecil  yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hokum. Sebab karenanya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi suatu wewenang yakni menikahkannya. Namun disisi lain seorang anak kecil juga belum memiliki sebuah pengalaman hingga  pengetahuan  yang  cukup  dibidang  pernikahan,  oleh  karena  itu  tidak  mungkin  untuk dilakukan rmusyawarah dengan anak tersebut mengenai  hal perkawinan.
Mazhab  Hanafi  jelas  bahwa  memberikan  pendapat  mengenai  obyek  wali  mujbir  lebih memfokuskan ke pendapat yang bersifat At-Taqdiri (pemikiran). 14 Hal ini dapat dilihat dari alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi bahwa seorang anak kecil yang belum mencapai baligh
13 Muhammad Ngizzul Muttaqin, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah, “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan  Antropologi  Hukum  Islam,” De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah 12,  no.  1  (June  2020):  102 – 19, https://doi.org/10.18860/J-FSH.V12I1.7923.
14 Abdul Sy atar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130 – 39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
tidak  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  sebuah  aqad.  Sebab  karenanya  bisa  dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut telah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak  ijbar  yang  dimiliki  oleh  wali  mujbir  akan  hilang.  Sedangkan  menurut  pandangan  mazhab Syafi’i  bahwa  yang  menjadi  obyek  wali  mujbir  adalah  anak  perempuan  gadis  (al -  bikr).  Oleh karena  hal  tersebut  pendapat  mazhab  Syafi’i  ini  memasukkan  seorang  perempuan  yang  telah dewasa  namun  masih  berstatus  gadis  (al-bikr)  sudah  jelas  bahwa  selama  seorang  perempuan masih memiliki status gadis (al- bikr) menurut mazhab Syafi’i perwalianya termasuk di dalam wali mujbir menurut argument dari  mazhab Syafi’i bahwa  selama  anak perempuan tersebut masih berstatus gadis  maka hak seorang wali masih ada dan batasan gadis (al- bikr) menurut mazhab Syafi’i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima’).
Meski bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dapat dihukumi gadis lagi  menurut  pernyataan  mazhab  Syafi’i    memasukan  s eorang  gadis  yang  diceraikan  oleh suaminya  tapi  tidak  pernah  disetubuhi  (qobla  dukhul)  karena  secara  hakikatnya  perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bikr) walaupun secara pandangan masyarakat perempuan itu sudah janda, namun dalam hal menentukan perwalianya mujbir atau ghoiru mujbir dapat dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang telah pernah disetubuhi atau belum dan bukan karena pandangan  Masyarakat  umum  yang  menganggap  bahwa  perempuan  tersebut  telah  berstatus janda.
Setiap mazhab mensyaratkan kepada wali mujbir seperti yang telah penulis cantumkan pada  bab  II  dan  bab  III  hal  tersebut  bisa  diartikan  bahwa  secara  tersirat  baik  mazhab  Hanafi maupun mazhab Syafi’i memperhatikan hak -hak perempuan dikarenakan menurut pandangan dari ulama mazhab tersebut jika persyaratan dari wali mujbir telah dipenuhi, maka secara umum hak-hak perempuan  yang  mencakup  seperti halnya  berhak  menentukan  pasangan  sendiri  dan secara  tidak  nampak  hal  ini  sudah  terwakili  oleh  syarat  yang  diberikan  pada  masing-masing mazhab tersebut. Selanjutnya jika konsep wali mujbir dari kedua mazhab tersebut diambil dalam konteks Indonesia maka pendapat penulis selaras dengan pemikiran dari mazhab Hanafi.
Hal ini disebabkan unsur maslahah (kebaikan umum) lebih besar seperti halnya pendapat Mazhab  Hanafi  yang  dipakai  sebagai  sandaran  hukum  oleh  KH.  MA.Sahal  Mahfudh  untuk menyikapi konsep wali mujbir ke-Indonesiaan. Beliau menyatakan pendapat bahwa wali mujbir dalam  konteks  Indonesia,  beliau  lebih  setuju  dengan  pendapat  mazhab  Hanafi  karena  dinilai unsur  maslahah  (kebaikan  umum)  lebih  banyak  serta  hal  ini  dikarenakan  pendapat  mazhab Hanafi jika dipraktikan didalam hukum Indonesia akan sesuai dengan perundang-undangan yang telah  ada  seperti  halnya  bahwa  usia  laki-laki  untuk  melaksanakan  pernikahan  dalam  hukum Indonesia adalah berumur 19 tahun dan untuk perempuan berusia 19 tahun.
Sedangkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun menurut konsep fiqh wanita itu sudah baligh lalu tentunya menurut mazhab Hanafi hak ijbar untuk wanita yang berusia 16 sudah
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.
tidak ada sehingga dalam konteks hukum di Indonesia wali mujbir sudah tidak ada lagi apabila pernikahan mengacu kepada Undang- Undang No 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1).
Demi  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  pernikahan  hanya  bisa  dilaksanakan calon mempelai yang sudah mencapai umur yang ditetapkan pada Undang-Undang No.16 tahun 2019  yakni  calon  suami  sekurang-kurangya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang- kurangnya  berumur  19  tahun.  Hal  ini  dinilai  lebih  baik  sebab  perempuan  bebas  memilih pasangannya karena pada akhirnya hal tersebutlah yang nantinya menentukan keberlangsungan serta kelanggengan dalam berumah tangga kedepannya. Jadi konsep mazhab Hanafi lebih selaras karena  apabila  pendapat  mazhab  Syafi’i  dipraktekkan  pada  hukum  Indonesia  maka  maslahah akan sedikit dan hal ini dikarenakan apabila wanita yang telah dewasa namun berstatus masih gadis  maka  wali  mujbir  memiliki  berhak  untuk  menikahkan  si  gadis  tersebut  meskipun  tanpa seizin  darinya  wali.  Tentunya  hal  ini  dalam  proses  berumah  tangga  akan  menjadi  salah  satu penyebab  terjadi  banyaknya  perceraian  dikarenakan  masih  kurang  adanya  proses  mengenal serta  beban  dalam  berumah  tangga  akan  besar  dikarenakan  si  gadis  berdampimgan  dengan suami yang bukan sesuai menurut hatinya.
4.3.2. Tidak Semua Wali Nikah Dapat Dijadikan Wali Mujbir
Menurut pandangan mazhab Hanafi karena yang berhak menjadi wali mujbir ialah wali nikah dari jalur asabah. Pengertian asabah yang dimaksud disini yaitu sama pengertianya dengan asabah  yang  berada  pada  konteks  waris  yakni  tetap  menggunakan  adanya  mahjub  serta mendahulukan jalur asabah yang lebih dekat. Urutanya adalah seperti bapak sampai nasab ke atas, saudara laki- laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman sebapak, anak dari paman kandung, anak dari paman sebapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah, paman dari kakek sebapak dan anak- anaknya sampai nasab kebawah. Sementara itu menurut mazhab Syafi’i yang berhak dijadikan sebagai wali mujbir adalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek. Hal  ini  sudah  jelas  dalam  hukum  yang  ditentukan  berkaitan  subyek  dari  wali  mujbir  mazhab Hanafi lebih menggunakan Qiyas yaitu menyamakan perwalian dengan pembagian waris yaitu mendahulukan kerabat terdekat dan kerabat dekat tersebut bisa menghalangi (mahjub) kerabat yang jauh. Sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat dengan teks pada hadits.

## 4.3.3. Wali Mujbir Memiliki Hak Ijbar (memaksa)
Seorang  wali  mujbir  mempunyai  hak  memaksa  kepada  seorang  gadis  yang  berada didalam  perwalianya  namun  tidak  semerta-merta  hak  ijbar  tersebut  dapat  bisa  digunakan melainkan menurut mazhab Hanafi bahwa hak ijbar bisa digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan calon mempelai laki-laki bagi anak perempuannya yang berada didalam
perwalianya serta sekufu denganya. Bisa diketahui bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan calon suami wajib sekufu dengan perempuan tersebut dikarenakan hal ini bertujuan agar memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak ijbar dari seorang wali mujbir mutlak harus dan wajib nikah sesuai  dari  pilihan  walinya  tapi  mazhab  Hanafi  mencoba  memberi  barometer  bahwa  seorang suami  yang  sekufu  terhadap  perempuan  tersebut  dapat  mewakili  pilihanya  karena  jika  tidak disyaratkan wajib sekufu maka dikhawatirkan seorang wali bisa memilihkan jodoh menyesuaikan keinginannya  sendiri  tanpa  memperhatikan  laki-laki  tersebut  cocok  atau  tidak  dengan  anak gadisnya hingga jelasnya lagi bahwa sekufu yang dimaksud oleh mazhab Hanafi mencakup lima hal  seperti  nasab,  merdeka,  agama,  harta,  pekerjaan.  Begitupun  dengan  maz hab  Syafi’i  juga menyenutkan kalau hak ijbar yang dipunyai oleh wali mujbir tidak semerta- merta bisa digunakan namun  ada  sayarat  yang  wajib  dipenuhi  oleh  wali  mujbir    yaitu  wali  mujbir  harus  bisa menghadirkan calon suami yang memiliki kriteria seperti antara wali dengan anak perempuan tidak ada perselisihan serta jelas syarat ini tujukan agar wali mujbir tidak memilihkan calon suami sesuai  keinginannya  sendiri  dan  dikhawatirkan  jika  ada  sebuah  permusuhan  maka  pemilihan suami bukan karena ingin menjadikan anak tersebut maslahah dalam memilih pasangan namun sebaliknya sebab didasari oleh rasa kebencian. Selanjutnya adalah antara si gadis dan calon suami tidak  memiliki  permusuhan  karena  hal  ini  demi  menghindari  adanya  keretakan  pada  rumah tangga kedepannya. Calon suami wajib sekufu kepada si gadis hal ini dimaksudkan untuk seorang perempuan  tersebut  bisa  rela  dari  pilihan  walinya  dikarenakan  sekufu  menurut  pandangan mazhab Syafi’i meliputi bebas dari aib (cacat) nikah seperti halnya tidak waras, penyakit kulit, merdeka, nasab, pekerjaan, dan tidak fasik. Selain itu calon mempelai laki-laki mampu membayar mahar sebab hal ini juga dimaksudkan supaya nantinya didalam rumah tangga suami bertangung jawab untuk menafkahi isterinya lalu terakhir adalah maharnya sesuai dengan kriteria kebiasaan didaerah tersebut. Mahar harus diberikan secara langsung (hallan) dan syarat lainnya ini memliki hubungan yaitu dimaksudkan walau jenis perwalianya adalah mujbir tapi tidak semua hal yang berada didalam pernikahan wajib sesuai dengan keinginan wali mujbir melainkan mahar harus mithil. Kemudian sesuai dengan adat kebiasaan daerah hal ini demi menghilangkan kekhawatiran karena  perwalianya  jenis  mujbir  maka  maharnya  juga  terserah  keinginan  wali  dan  harus diserahkan  secara  langsung  karena  hal  ini  untuk  si  gadis  merasa  dihormati  dan  memberikan haknya.
4.4. Perbedaan Pandangan Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang konsep Wali Mujbir
Apabila mengambil dari keseluruhan pandangannya mengenai wali mujbir, Imam mazhab Syafi’i dan Hanafi juga mempunyai perbedaan tentang konsep wali mujbir baik itu pengertian, syarat,  serta  kedudukannya.  Berikut  ini  merupakan  beberapa  uraian  penjelasan  tentang persamaan pemikiran mengenai konsep wali mujbir diantara lain:
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.
Ma zhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa  wali  mujbir  merupakan  perwalian  pada  anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), baik  itu sudah baligh atau belum baligh. Sementara itu Mazhab  Hanafi  juga  memberi  pendapat  berbeda  bahwa  wali  mujbir  adalah  perwalian  kepada wanita kecil baik perawan maupun janda. Maka dari itu kesimpulan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi terletak pada umur serta kondisi fisik juga status anak calon mempelai tersebut apakah masih gadis atau janda.
Berikut merupakan syarat wali mu jbir menurut pandangan mazhab imam Syafi’i antara lain  adalah  fokus  kepada  kemampuan  wali  Mujbir  untuk  menghadirkan  Suami  yang kafaa’ah dengan si gadis 15 sedangkan mazhab imam Hanafi Fokus kepada hubungan antara ketiga objek yakni wali mujbir, si gadis dan calon suami :
a. Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas.
b. Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
Terkait  mengenai  uraian  di  atas  maka  bisa  disimpulkan  perbedaan  syarat  dari  kedua pendapat antara imam Syafi’i dan Hanafi adalah terletak pada kemampuan wali mujbir dan hubungan antara wali mujbir dengan si calon mempelai wanita.

## 3. Kedudukan Wali Mujbir
Kedudukan pada  wali mujbir  juga terdapat  persamaan  pendapat  antara  mazhab  imam Syafi’i dan imam Hanafi. 16 Menurut imam Syafi’i kedudukan wali mujbir dimulai dari bapak lalu kakek dan apabila tidak ada bapak maupun kakek maka selain itu tidak dapat menjadi wali mujbir. Sementara itu pandangan imam Hanafi kedudukan wali mujbir adalah bapak sampai nasab keatas tapi jika mengambil secara keseluruhan, saudara kandung, paman, serta anak dari paman juga bisa  menjadi  wali  mujbir.  Kesimpulannya  adalah  pandangan  imam Syafi’i  dan  Hanafi  memiliki pemikiran  yang  sama  bahwa  selain  dari  bapak  atau  kakek  tidak  ada  yang  dapat  menjadi  wali mujbir namun terdapat sedikit perbedaan pada pemikiran mazhab imam Hanafi yaitu saudara kandung, paman, dan anak dari paman.
Seperti  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  16  Tahun  2019,  yakni; “Perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing -  masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Bab  IV  tentang  Rukun  dan  Syarat Perkawinan, Bagian kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal- hal mengenai : 17 a. Calon suami b. Calon istri
15 Muh ammad  Khoiruddin,  “Wali  Mujbir  Menurut  Imam  Syafi’i  (Tinjauan  MAqashid  Al - Syari’ah),” Al-Fikra:  Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 2 (2020): 257 – 84, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.
16 Mujahiddin Nur, “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta, 2019).
17 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2012).

## c. Wali nikah
d. Ijab dan Kabul
Lima  perkara  yang  ditetapkan  oleh  KHI  tersebut  adalah  sesuai  dengan  syariat  Islam disebabkan pada lima perkara tersebut ialah bagian dari r ukun nikah didalam mazhab Syafi’i.

## 5. Kesimpulan
Pernikahan  memiliki  kedudukan  yang  signifkan  pada  konsep  kerukunan  ummat dikarenakan  ajarannya  sangat  memperhatikan  perilaku  umatnya  untuk  menjalani  setiap kewajiban  maupun  sunnah.  Begitupun  juga  halnya  dengan  wali  disebuah  pernikahan  harus memperhatikan  sistem-sistem  yang  telah  ada  demi  keabsahan  suatu  pernikahan.  Adanya seorang wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan dalam agama Islam disebabkan hal ini adalah syarat agar sahnya sebuah pernikahan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, adanya wali mujbir sangat diperlukan. Sebab hal tersebut demi memberikan kemaslahatan dan mewakili orang yang berada di dalam perwaliannya. Begitu juga dengan mazhab Syafi’i bahwa wali mujbir merupakan hal yang sangat penting karena wali mujbir akan membantu anak gadisnya dalam hal pernikahan. Menurut pendapat mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum  baligh  atau  dewasa.  Sedangkan  persamaan  diantara  kedua  Mazhab  tersebut  adalah tentang  perwalian  mujbir  terhadap  orang  gila.  Untuk  Wali  mujbir,  sebaiknya  sebelum menikahkan anak gadisnya apalagi anak tersebut dinikahkan entah dalam bentuk alasan apapun dengan calon suami pilihanya, anak perempuan tersebut wajib dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon suaminya. Hal ini sangat penting agar rumah tangganya nanti tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.

## Daftar Pustaka
Al- Nasa’i. Sunanu Al- Nasa‟i Al -Sughro . Riyad: Dar al-Islam, 1991.
Candra,  Gita  Putri,  Mardalena  Hanifah,  and  Ulfia  Hasanah.  “Pelaksanaan  Perkawinan  Melalui Wali  Hakim  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamata n  Marpoyan  Damai  Kota  Pekanbaru.” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 3, no. 2 (September 2017): 1 – 15.
Dewi, Nurul Aulia, and Abdul Halim Talli. “Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17818.
Doi,  A.  Rahman  I. Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syariah) .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Jaih Mubarok. Modifikasi Hukum Islam . Jakarta: Rajagrafindo Persada, n.d.
Khoiruddin, Muhammad. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan MAqashid Al - Syari’ah).”
Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18, no. 2 (2020): 257 – 84. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v18i2.8760.
Mustafa,  Adriana,  and  Arwini  Bahram.  “Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di bawah Umur Muhammad Taufiq Habib, et. al.
Adat.” Mazahibuna; Jurnal
Perbandingan Mazhab
2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
Muttaqin, Muhammad Ngizzul,  Iain Tulungagung,  and Nur  Fadhilah.  “Hak  Ijbar  Wali    Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 12, no. 1 (June 2020): 102 – 19. https://doi.org/10.18860/J-FSH.V12I1.7923.
Nur, Mujahiddin. “Wali Mujbir  (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta, 2019.
RI, Kementrian Agama. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Fokus Media, 2012.
Roqib, Moh. Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2009.
Safitri, Nuriyah Agustina. “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab.” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.
Siti Lufatus Sangadah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mellalui Pembelajaran Kitab Al -Mar;Ah As- Sholihah.” Institut Agama Islam Negeri, 2019.
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130 – 39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
Syatar, Abdul,  and  Chaerul Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam . Bandung: Citra Umbara, 2013.
Universitas  Indonesia  &  Yayasan  Obor  Indonesia,  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Gender. Hak  Asazi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender . Jakarta: UI & Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007.