Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654

## Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua
Fenty Manuhutu , Marthen A. Nahumury, Semuel Batlajery Universitas Musamus email: manuhutu@unmus.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor  penentu  kemiskinan  di  propinsi  Papua.  Varibel bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  diantaranya  ;  belanja  modal  (x1),  pendidikan  (x2), kesehatan (x3) dan pertumbuhan ekonomi (x4), sedangkan varibel terikat adalah tingkat kemiskinan (Y). Metodologi penelitian menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan eviews 12 dengan pendekatan fixed effect. Hasil uji t-statistik dari varibel belanja modal, pendidikan, kesehatan dan  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  alpha  1  persen  terhadap  varibel  kemiskinan.  nilai  F- statistik  lebih  besar  dari  F-tabel  dengan  nilai  probabilitas  0,000  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa semua  variabel  bebas  bersama-sama  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Model empiris dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 96,9 persen Hasil matriks kolinieritas memperlihatkan nilai uji DW sebesar 1,9217, tidak terjadi autokorelasi. Hasil dan temuan analysis menunjukan bahwa varibel belanja modal (-0,017), Pendidikan (-0,020), Kesehatan (-0,023), dan pertumbuhan ekonomi (-0,154) berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan (6,077) di Papua. Korelasi negatif menunjukan bahwa, jika varibel belanja modal, pendidikan,  kesehatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  peningkatan,  maka  varibel  tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan dan sebaliknya.
Kata kunci : kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; pertumbuhan ekonomi.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the determinants of poverty in Papua province. The independent variables used  in  this  research  include;  capital  expenditure  (x1),  education  (x2),  health  (x3)  and  economic growth (x4), the dependent variable is the poverty level (Y). The research methodology uses a panel data regression analysis method using eviews 12 with a fixed effects approach. The t-statistical test results  of  the  variables  capital  expenditure,  education,  health  and  capital  expenditure  have  a significant alpha 1 percent effect on the poverty variable. The F-statistic value is greater than the F- table with a probability value of 0.000, so it can be concluded that all independent variables together have a significant effect on poverty. The empirical model in this research is able to explain variations in the dependent variable of 96.9 percent. The results of the collinearity matrix show a DW test value of 1.9217, there is no autocorrelation. The results and findings of the analysis show that the variables capital  expenditure  (-0.017),  education  (-0.020), health        (-0.023),  and  economic  growth  (-0.154) have  a  significant  effect  and  are  negatively  correlated  with  the  poverty  level  (6.077)  in  Papua. Negative  correlation  shows  that,  if  the  capital  expenditure,  education,  health  and  economic  growth variables increase, then the poverty level variable will decrease and vice versa.
Keyword : poverty; education; health; economic growth.

## PENDAHULUAN
Indikator  dominan  keberhasilan  pembangunan  ekonomi,  tidak  hanya  diukur  dari keberhasilan pencapaian Gross National Product (GNP) setiap tahunnya, namun mencakup pula  aspek  terpenuhinya  kebutuhan  pokok,  memiliki  martabat  sebagai  manusia  dan kebebasan  menentukan  pilihan  ekonomi  maupun  non  ekonomi,[1].   Tingkat  pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, akan berdampak pada tingkat  kemiskinan.  Tingginya  tingkat  kemiskinan,  merupakan  masalah  lazim  di kebanyakan  negara  berkembang  termasuk  di  Indonesia.  Multidimensional  masalah kemiskinan  dalam  proses  pembangunan  berkaitan  erat  dengan  aspek  sosial,  ekonomi, budaya,  politik  serta  factor  ruang  dan  waktu.  Kemiskinan  dari  sudut  pandang  hak pemenuhan kebutuhan dasar dan kebebasan pilihan ekonomi, merupakan ketidakmampuan secara  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  tempat  tinggal[2]. Kompleksitas  kemiskinan  tidak  hanya  meliputi  dimensi  ekonomi  namun  banyak  dimensi lain  seperti  kesehatan,  pendidikan,  sosial  dan  politik  yang  memiliki  keterkaitan  langsung serta tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan.
Kemiskinan  di  negara  berkembang,  kerap  menjadi  masalah  utama  dalam  proses ekspansi  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  yang  sesungguhnya  bertujuan  mencapai keadaan  Masyarakat  yang  lebih  sejahtera.  Diperlulkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dan  stabil  dalam  jangka  panjang  dan    distribusi  pendadapatan  yang  merata  [3].  Menurut World Bank  kemiskinan  merupakan  kondisi  kehilangan  kesejahteraan.  Sejalan dengan  itu, [4]mengemukakan  bahwa  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan  seseorang  atau  individu terkait  pemenuhan  standar  kebutuhan  dasar  (makanan  dan  non-makanan)  untuk  hidup layak. Kemudian menurut [5] Kemiskinan adalah ketidakmampuan kelompok masayarakat dalam menuhi standar hidup minimum.  Keadaan seseorang atau wilayah yang tidak dapat meningkatkan  kehidupan  yang  lebih  layak  atau  dapat  diketegorikan  tidak  mampu meningkatkan parameter kehidupan minimum yang lebih baik.
Perkembangan data statistik mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan dari 28,5 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 24,9  juta  jiwa  atau    tahun  2021[4].  Kondisi  perekonomian  yang  bertumbuh  cepat  pada sektor-sektor  produktif  didukung  sumberdaya  alam  dan  modal  manusia  cenderung berdampak negatif terhadap kemiskinan.
Provinsi  Papua  dengan  29  kabupaten/kota  tidak  terlepas  dari  permasalahan kemiskinan seperti daerah lainnya namun dalam penanganannya cenderung berbeda antara daerah  satu  dengan  lainnya.  Berdasarkan  kondisi  geografis  terdapat  2  kabupaten  yakni Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang berjarak 27 km dan 42 km dari ibukota, sementara  rata-rata  jarak  daerah  kabupaten  yang  lain  dengan  ibukota  berjarak  400  km. Kondisi  ini  bila  tidak  didukung  dengan  infrastruktur  sarana  dan  prasarana  transportasi yang  memadai  berdampak  memperparah  tingkat  kemiskinan.  Perkembangan  jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654
Sumber: BPS Papua, 2022.

## Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua
Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua tahun  2013 – 2021  yang  cenderung  mengalami  peningkatan  dengan  rata-rata  peningkatan sebesar  2  persen.  Fenomena  penduduk  miskin  di  Papua  berbanding  terbalik  dengan penduduk  miskin  di  Indonesia  yang  cendrung  mengalami  penurunan.  Jumlah  penduduk miskin di Papua pada tahun 2015 sebanyak 859,15 ribu jiwa atau sekitar 3,1 persen dari total kemiskinan Indonesia dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 920,44 ribu jiwa atau sebesar 3,7  persen.  Presentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Papua  untuk  daerah  perkotaan  tahun 2021  sebesar  4,5  persen  sementara  untuk daerah  pedesaan  sebesar  35,5  persen  merupakan nilai  tertinggi  di  Indonesia,  jumlah  total  kemiskinan  perkotaan  dan  pedesaan  sebesar  26,6 persen. Nilai indeks keparahan kemiskinan menurut BPS (2021) untuk Papua adalah sebesar 2,35  peringkat  kedua  setelah  Papua  Barat  mengindikasikan  bahwa  ketimpangan pengeluaran di atara penduduk miskin sangat tinggi.
Berbagai  perencanaan  kebijakan  dan  kegiatan  pembangunan  nasional  yang terstruktur  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang strategi nasional percepatan pembangunan[6]  daerah  tertinggal  dengan  fokus  sasaran  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  tertinggal,  menurunkan  presentase  penduduk  miskin  dan  mengurangi disparitas  antar  wilayah.  Dukungan  pemerintah  daerah  dengan  merangsang  sektor-sektor produktif,  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian  daerah  dan  menekan  kemiskinan.  [7]  mengungkapkan  bahwa  walapun pertumbuhan  ekonomi  tidak  secara  langsung  menggambarkan  solusi  terhadap  beragam permasalahan  kesejahteraan  namun  menjadi  syarat  keharusan  dan  kecukupan  dalam
960,56 864,11 859,15 911,33 897,69
917,63 926,36 911,37 920,44 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penduduk Miskin di Propinsi Papua ( dalam ribuan )
menekan  tingkat  kemiskinan.  Pengalaman  di  beberapa  negara,  capaian  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  ternyata  masih  menyisakan  sejumlah  persoalan,  diantaranya  jumlah penduduk miskin yang relatif besar.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju kemiskinan yakni melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran  pemerintah  merupakan  instrumen  kebijakan  fiskal  yang  memungkinkan pemerintah  untuk  mengatur  kegiatan  perekonomian  melalui  alokasi  anggaran[3]. Ketersediaan  anggaran  sangat  diperlukan  dalam  rangka  menambah  modal  fisik  misalnya, infrastruktur dasar dan fasilitas publik, serta untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan,  perlindungan  sosial, ketertiban  dan ketentraman,  serta  lingkungan hidup  yang  diharapkan  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat[8].
World  Bank  bahwa  tingkat  pendidikan  yang  tidak  memadai  berkorelasi  dengan kemiskinan.  Pendidikan  umumnya  terkonsetrasi  pada  perkotaan  atau  pusat-pusat pertumbuhan,  kondisi  ini  cenderung  memperparah  kemiskinan  pada  daerah-daerah pedesaan  terutama  daerah  dengan  kondisi  geografis  seperti  Papua.  Tingkat  pendidikan berkorelasi  negatif  dengan  kemiskinan  artinya  bila  tingkat  pendidikan  meningkat  pada suatu  negara  atau  daerah  maka  tingkat  produktivitas  akan  meningkat  yang  berdampak pada  peningkatan  tingkat  pendapatan  serta  kemampuan  dalam  pemenuhan  kebutuhan pokok.  Angka  buta  huruf  di  Papua  masih  cukup  tinggi  yang  umumnya  tersebar  pada daerah  kabupaten  yang  cendeung  jauh  dari  pusat  kota.  Terdapat  lebih  dari  sebelas kabupaten  yang  memiliki  nilai  Angka  buta  huruf  di  atas  10  persen  bakan  mencapai  26 persen  .  Tingginya  angka  buta  huruf  mengindikasikan  bahwa  proporsi  penduduk  yang tidak dapat  membaca dan  menulis  cenderung  tinggi,  hal  ini  dapat berdampak  pada  mutu dan kualitas sumberdaya manusia baik pengembangan kemampuan maupun keterampilan.
Data  pada  [4]  menunjukkan  bahwa  angka  harapan  hidup  di  Indonesia  rata-rata sebesar  71,47  sementara  angka  harapan  hidup  di  Provinsi  Papua  rata-rata  sebesar  65,79. Angka  harapan  hidup  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  penduduk  secara  umum,  terkhusus meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di Papua cenderung yang terendah di Indonesia artinya perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang rendah termasuk angka kematian bayi. Minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga berpengaruh terhadap angka  harapan  hidup.    Arsyad  menjelaskan,  penurunan  angka  kemiskinan  dari  dimensi kesehatan  menjadi  salah  satu  faktor  penting  kebijakan  pemerintah.  Perbaikan  taraf kesehatan dan kemudahan aksesibiltas fasilitas kesehatan, akan meningkatkan produktifitas
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654
kelompok  penduduk  miskin.    Peningkatan  taraf  kesehatan  akan  memicu kemampuan  dan intensitas  kerja.  Dapat  di  simpulkan,  meningkatnya  taraf  Kesehatan  berkorelasi  negative dengan tingkat kemiskinan[5].
Dalam menekan laju peningkatan angka kemiskinan maka memacu laju pertumbuhan ekonomi  merupakan  salah  satu  cara,  dengan  meningkatnya  kegiatan  perekonomian diharapkan  akan  menimbulkan  efek  multiplier  terhadap  pendapatan  masyarakat[9], menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  memiliki  korelasi negatif dan signifikan.  Pertumbuhan ekonomi sectoral di suatu wilayah atau daerah dapat memberikan efek meratas kebawa[10].
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  determinan  kemiskinan  di  Provinsi  Papua, variabel  yang  dimasukan  dalam  model  yakni  belanja  modal,  pendidikan,  kesehatan  dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
Badan Pusat Statistik menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach).  Kemiskinan  dilihat  dari  sisi  pengeluaran  sebagai  ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  sehingga  penduduk  yang memiliki  rata-rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis  kemiskinan  disebut penduduk miskin[4].
Teori  kemiskinan  menggambarkan,  terdapat  sisi  penawaran  dan  permintaan  yang memperkuat  lingkaran  kemiskinan  tiada  akhir  (The  vicious  circle  of  poverty).  Sisi penawaran, disebabkan oleh rendahnya pendapatan sehingga  konsumsi tidak dapat digeser kepada  pembentukan  modal,  keterbatasan  modal  menyebab  rendahnya  produktifitas berdampak  pada  rendahnya  tingkat  pendapatan,  bermuara  di  langgengnya  kemiskinan. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  kemiskinan  saat  ini,  disebabkan  tidak  terdapatya tabungan  dan  investasi  pada  periode  sebelumnya.  Sedangkan  dari  sisi  permintaan, disebabkan  oleh  rendahnya  pendapatan,  maka  skala  pasar  relative  kecil  untuk  menarik investor.    Terbatasnya  investasi  menunjukan  tingkat  produktifitas  rendah,  dan  berakibat pada rendahnya pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan,  suatu negara atau wilaya menjadi  miskin  karena  tidak  mampu  menyediakan  pasar  yang  lebih  luas  untuk  memacu investasi[11].
Kemiskinan  dalam  prespetkif  permasalahan  multidimensional  menurut[12], kemiskinan dibagi menjadi empat aspek :
1.  Kemiskinan  absolut,    kemiskinan  yang  terjadi  karena  pendapatan  individu  tersebut berada  dibawah  batas  garis  kemiskinan,  sehingga  tidak  terpenuhinya  kebutuhan
primer  seperti    makanan,  pakaian,  perumahan,  kesehatan  dan    pendidikan,  dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.
2.  Kemiskinan  relatif,      adalah  ketegori  kemiskinan  yang  terjadi  sebagai  dampak  dari proses  pembangunan  yang  tidak  merata  dan  menyeluruh  pada  semua  wilayah, sehingga  terdapat  daerah  terjadi  disparitas  pendapatan  dan  kesejahteraan.  Kawasan tersebut biasanya disebut sebagai daerah tertinggal.
3.  Kemiskinan  kultural,  kemiskinan  yang  timbul  karena  masih  dipertahankannya kebiasaan  atau adat istiadat masyarakat yang segan untuk menerima tata cara modern yang belum ada sebelumnya untik memperbaiki taraf hidup. Perilaku tersebut berupa sifat tidak perduli dengan keadaan sekitar,  lemah dalam tata kelola keuangan,  tidak inovatif, hidup tergantung pada orang lain.
4.  Kemiskinan  struktural,  bentuk  kemiskinan  yang  terjadi  karena  ketidak  mampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya karena telah dimiliki oleh pihak lain.
Belanja Modal
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004[8] merinci  belanja daerah  berdasarkan jenis belanja  salah  satunya  yakni  belanja  modal.  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006[13] mengklasifikasikan  belanja  menjadi  beberapa  bagian  dan  belanja  daerah  masuk  dalam klasifikasi belanja langsung menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan.  Standar  Akuntansi  Pemerintah  bahwa  anggaran  belanja  modal  dimanfaatkan untuk  pengeluaran  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan. Jenis belanja modal yakni, belanja  modal  tanah,  peralatan  dan  mesin,  jalan  irigasi  dan  jaringan  serta  modal  fisik lainnya.
Menurut  [14]  menjelaskan  bahwa,  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggran untuk  memperoleh  asset  tetap  dan  asset  lainnya  yang  bermanfaat lebih dari  satu  periode. Belanja  modal  pemerintah  semakin  tinggi  menggambarkan  banyak  pembangunan infrastruktur di daerah  tersebut,  dan  akan berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang selanjutnya akan memininalisir angka kemiskinan
Pendidikan
Terdapat  beberapa  teori  tentang  pengaruh  pendidikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  salah  satunya  teori  modal  manusia  umumnya  menjelaskan  bahwa  pendidikan berperan  penting  dan  positif  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Teori  ini dipelopori oleh Gary Becker, Edward Denison dan Theodore Schultz, bahwa argumen yang diusung  oleh  kelompok  ini  yakni  orang  dengan  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654
(diukur dengan pendekatan lamanya waktu sekolah) cenderung memiliki pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan orang dengan tingkat pendidikan rendah.
Kesehatan
Menurut [4]angka harapan hidup merupakan ukuran penting tingkat kesehatan dan perkembangan  ekonomi  suatu  negara.  Tingkat  kematina  penduduk  berkaitan  erat  dengan pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara. Negara  atau  daerah  dengan  dengan  angka  kematian tinggi  cenderung  memiliki  pendapatan  perkapita  yang  rendah.  Pendapatan  perkapita digunakan  sebagai  salah  satu  indikator  utama  tingkat  kesejahteraan  Masyarakat.  [15] mengungkapkan hubungan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang signifikan,  secara  keseluruhan  indikator  kesehatan  antara  lain,  angka  kelahiran dan  angka harapan hidup berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Prananda et.al (2018) mengungkapkan  bahwa  variabel  kesehatan  yang  diproksi  dengan  angka  harapan  hidup, tingkat kelahiran, angka kesakitan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  [16]  mengatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  gambaran perkembangan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sehingga kesejahteraan masyarakat  meningkat.  Salah  satu  indikator  ekonomi  untuk  mengetahui  kondisi perekonomian  suatu  negara  atau  daerah  dalam  satu  periode  tertentu  umumnya menggunakan  Produk  Domestik  Bruto  untuk  negara  dan  atau  Produk  Domestik  Regional Bruto  untuk  wilayah  provinsi  dan  kabupaten/kota.    (Robinson  Tarigan  2014)  menjelaskan bahwa, produk domestik regional bruto adalah nilai tambah bruto barang dan jasa, sebagai akibat dari aktifitas ekonomi pada wilayah domestik suatu negara, yang dimiliki oleh warga negara maupun pihak asing.
Data  Badan  Pusat  Statistik  [17]bahwa  produk  domestik  regional  bruto  merupakan jumlah  nilai  tambah  bruto  yang  timbul  dari  seluruh  sektor  perekonomian  dalam  satu wilayah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

## METODE
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik Provinsi  Papua  dan  Kementerian  Keuangan  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis data panel, merupakan jenis data yang menggabungkan data time series dan cross section dalam  analisisnya.  Menurut  [18]  terdapat  beberapa  keuntungan  dalam  menggunakan regresi  data  panel,  yaitu  mengatasi  heterogenitas  individu,  variabilitas  data  lebih  besar,
efisien  serta  memberikan  informasi  yang  lebih  lengkap  dalam  menangkap  dinamika  data. Metode regresi data panel dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan logaritma natural (ln) berikut ini.
lnYit = α0 + α1lnX1it + α2X2it + α3X3it + α4lnX4it + eit   …………… (1)
Keterangan variabel yang dalam model sebagai berikut: Y adalah tingkat kemiskinan; X1  adalah  belanja  modal;  X2  adalah  pendidikan;  X3  adalah  kesehatan;  X4  adalah pertumbuhan ekonomi; α0 = konstana; α1, α2, α3 α4 = koefisien persamaan regresi; e = error term, dan; it = subscript daerah (kabupaten/kota) dan waktu (tahun).
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  kemiskinan  merupakan  jumlah penduduk  miskin  di  Provinsi  Papua  per  kabupaten/kota  yang  memiliki  rata-rata pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis  kemiskinan.,  dalam  satuan  jiwa.  Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari; variabel belanja modal pemerintah kabupaten/kota di  Provinsi  Papua  merupakan  variabel  pengeluaran  pemerintah  dalam  rangka  menambah aset tetap berwujud, dalam satuan rupiah; variabel pendidikan dalam penelitian ini diproksi dengan  angka  partisipasi  sekolah  pada rentang  usia  16 – 18  tahun  per  kabupaten/kota  di Provinsi  Papua,  satuan  persen;  variabel  kesehatan  dalam  penelitian  ini  diproksi  dengan angka  harapan  hidup  per  kabupaten/kota  di  Provinsi  Papua,  satuan  persen,  dan;  variabel pertumbuhan ekonomi dimana menggambarkan kondisi perekonomian daerah Papua yang dalam penelitian ini diproksi dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB), satuan rupiah.
Dalam menerapkan metode regresi data panel, ada beberapa pendekatan yang harus diaplikasikan guna memperoleh hasil regresi panel yang terbaik, yaitu common effect, fixed effect dan random effect  [11]. Dalam memutuskan model pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian maka terlebih dahulu melalui beberapa pengujian yakni : uji Chow untuk menguji  hasil  common  effect  dengan  fixed  effect,  uji  Lagrange  Multiplier  untuk  menguji hasil  common  effect  dengan  random  effect  dan  uji  Hausman  untuk  menguji  hasil  regresi fixed  effect  dengan  random  effect.  Setelah  melalui  tahapan  uji  maka  akan  diperoleh  hasil regresi data panel terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Setelah memperoleh hasil regresi data panel dengan tiga pendekatan yakni common effect, fixed effect dan random effect maka langkah selanjutnya yakni melakukan uji untuk mendapatkan pendekatan terbaik. Uji Chow dilakukan untuk menguji manakah yang lebih baik antara common effect atau fixed effect, seperti terlihat pada tabel 1:
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section Chi-square 995.741612 28 0.0000

## Sumber: data diolah, eviews
Syarat uji Chow adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha 5 persen maka hasil common  effect lebih  baik  dari fixed  effect namun  bila  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  α  5 persen  maka  pendekatan fixed  effect lebih  baik[8].  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas  lebih  kecil dari  alpha  5  persen  sehingga  disimpulkan  bahwa  pendekatan fixed effect lebih baik. Berdasarkan hasil pada tabel 1 maka uji Lagrange Multiplier tidak mendesak untuk dilakukan sehingga dilakukan uji Hausman untuk menguji manakah yang lebih baik antara fixed effect atau random effect. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel berikut ini . Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 17.246339 4 0.0017

## Sumber: data diolah, eviews
Syarat  uji  Hausman  adalah  jika  nilai  probabilitas  uji  Hausman  lebih  kecil  dari  alpha  5 persen maka pendekatan fixed effect dan jika lebih besar dari alpha 5 persen maka random effect yang lebih baik[19]. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0017  lebih  kecil  dari  alpha  5  persen  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pendekatan terbaik  adalah fixed  effect .  Hasil  regresi  data  panel  dengan  menggunakan fixed  effect dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel Pendekatan Fixed Effect Variabel Koefisien t-Statistik X1 -0.017204*** -3.279858 X2 -0.020721*** -3.384567 X3 -0.023583*** -3.880120 X4 -0.154274*** -8.081435 C 6.077470*** 24.05684 R-squared = 0.969063 D-W stat = 1.921749 F-statistic  = 6627.215 Prob(F-statistic) = 0.000000
Sumber: data diolah, eviews
Ket: * signifikan 10%; ** signifikan 5%; *** signifikan 1%
Tabel  3  menyajikan  hasil  regresi  data  panel  fixed  effect,  memperlihatkan  bahwa variabel belanja modal (X 1 ), pendidikan (X 2 ), kesehatan (X 3 ) dan pertumbuhan ekonomi (X 4 ) memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  alpha  1  persen  terhadap  tingkat  kemiskinan dengan  korelasi  yang  negatif,  artinya  peningkatan  variabel  belanja  modal,  pendidikan, kesehatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  akan  berdampak  pada  menurunnya  tingkat kemiskinan  dan  sebaliknya  jika  variabel  independen  tersebut  menurun  maka  kemiskinan akan cenderung meningkat.
Uji  statistik  koefisien  regresi  menggunakan  uji  t  dan  uji  F.  Uji  t,  untuk  mengamati pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Syarat uji
yakni  membandingkan  nilai  t-statistik  dengan  t-tabel.  Pada  tingkat  alpha  5  persen  nilai  t- tabel sebesar 1,9704, hasil estimasi pada tabel 3 terlihat nilai t-statistik dari variabel belanja modal,  pendidikan,  kesehatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  lebih  besar  dan  berpengaruh signifikan  alpha  1  persen  terhadap  kemiskinan.  Uji  F  untuk  mengamati  pengaruh  semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah dengan  membandingkan  nilai  F-statistik  dengan  F-tabel.  Didapat  nilai  F-statistik  sebesar 6627,2 sedangkan nilai F-tabel adalah sebesar 2,254. Karena nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel  dengan  nilai  probabilitas  0,000  sehingga  dapat disimpulkan bahwa  semua  variabel bebas  bersama-sama  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Model  empiris dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 96,9 persen.
Asumsi  klasik  digunakan  untuk  mendapatkan  model  terbaik  dan  tidak  bias.  Untuk mendeteksi  adanya  heteroskedastisitas  dalam  model,  digunakan  uji  Glejser,  jika  nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih besar dari alpha 5 persen terhadap residual absolut  maka  disimpulkan  tidak  terdapat  gejala  heteroskedastisitas  dan  jika  terjadi sebaliknya  maka  terdapat  gejala  heteroskedastisitas[5].  Hasil  menunjukkan  tidak  terdapat heteroskedastisitas,  nilai  probabilitas  seluruh  variabel  lebih  besar  dari  alpha  5  persen.  Uji multikolinieritas  untuk  mendeteksi  hubungan  antar  variabel  independen,  menggunakan matriks  kolinieritas  memperlihatkan  hasil  tidak  melebihi  0,80  sehingga  tidak  terdapat multikolinieritas.  Uji  autokorelasi  terlihat  pada  tabel  3,  nilai  uji  D-W  pada  tabel  3  yakni sebesar 1,9217 dimana nilai ini berada di antara d L (1,730) dan d U (1,903) serta 4-d U (2,097) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi otokorelasi.

## B. Pembahasan
Belanja  modal  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  sebagai  investasi  berwujud  yang diharapkan  berdampak  dalam  jangka  panjang,  bermanfaat  bukan  saja  untuk  pemerintah dan  anggaran  daerah  tetapi  yang  terpenting  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  salah satunya  ketersediaan  fasilitas  publik.[9]  mengemukakan  belanja  pemerintah  untuk infrastruktur  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan,  mengindikasikan  bahwa  penyediaan  fasilitas  publik  yang  memadai  berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang diproksi dengan angka  partisipasi  sekolah  umur  16-18  tahun  dimana  semakin  tinggi  angka  partisipasi sekolah  maka  makin  banyak  usia  sekolah  yang  bersekolah.  Angka  partisipasi  sekolah  di Provinsi Papua pada tingkat SMA cenderung terkonsentrasi di daerah pusat pertumbuhan dan  daerah  yang  berbatasan  langsung,  sementara  daerah  yang  cenderung  jauh  angka partisipasi  sekolahnya rendah.  Pendidikan merupakan  aspek  penting dalam  pembentukan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Selanjutnya [9] bahwa terdapat keterkaitan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Musamus p-ISSN: 2085-8779 e-ISSN: 2354-7723 http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos DOI : 10.35724/jies.v14i2.5654
antara  kemiskinan  dengan  pendidikan  dikarenakan  pendidikan  memberikan  kemampuan dan keterampilan untuk berkembang.
Kesehatan yang diproksi dengan angka harapan hidup bahwa semakin tinggi angka harapan  hidup  semakin  baik  kinerja  pemerintah  dalam  mensejahterakan  masyarakat. Kondisi geografis dan minimnya infrastruktur mengakibatkan beberapa wilayah cukup sulit untuk mendapatkan maupun menjangkau fasilitas kesehatan. Selanjutnya [1]mengungkapkan bahwa Malaysia melakukan transformasi sosial dan penurunan tingkat kemiskinan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kemiskinan terus berevolusi dalam berbagai dimensi sehingga pertumbuhan ekonomi yang lambat, tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi akan kehilangan fokus pengentasan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan bahwa variabel bebas dalam model, yakni belanja  modal,  pendidikan,  kesehatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan pada alpha 1 persen dan memiliki korelasi yang negatif. Artinya bahwa jika belanja modal, pendidikan,  kesehatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  bergerak  dengan  kecenderungan meningkat  maka  kemiskinan  akan  menurun  dan  sebaliknya.  Model  yang  digunakan  baik karena  mampu  menerangkan  variasi  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  sebesar  96 persen.
Rekomendasi  yang  dapat  disampaikan  yaitu  bahwa  kemiskinan  akan  selalu berevolusi  mencakup  multidimensi  sehingga  diperlukan  penanganan  yang  fokus,  cepat, tepat  dan  terintegrasi  antar  sektor  dan  antar  lembaga  pemerintah  daerah.  Pengeluaran belanja modal pada infrastruktur yang terkait kesehatan dan pendidikan lebih ditingkatkan. Semakin  banyak  tenaga  pendidikan  dan  kesehatan  yang  melayani  sampai  tingkat  desa dengan memperhatikan presentase jumlah penduduk sehingga tidak terjadi ketimpangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapakan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  E.  Helwig,  S.  Hong,  and  E.  T.  Hsiao-wecksler, MACROECONOMICS .  United States of America: Worth Publishers.
[2] Y.  Mahzalena  and  H.  Juliansyah,  “Pengaruh  Inflasi,  Pengeluaran  Pemerintah  Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” J. Ekon. Reg. Unimal , vol. 2, no. 1, p. 37, 2019, doi: 10.29103/jeru.v2i1.1742.
[3] M. O. Olarinde and J. M. Jonathan, “The Imp act of Corruption on Economic Growth in Nigeria,” J. Asian Dev. , vol. 7, no. 2, pp. 27 – 50, 2021, doi: 10.52941/jad.v7i2.24.
[4] Kementerian Dalam Negeri, STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
PEMBANGUNAN  DAERAH  TERTINGGAL  TAHUN  2015-2019 ,  ISSN:  1907.  Jakarta, 2018.
[5] R.  A.  Mahumud,  G.  Hossain,  R.  Hossain,  N.  Islam,  and  L.  Rawal,  “Impact  of  Life Expectancy  on  Economics  Growth  and  Health  Care  Expenditures  in  Bangladesh,” Univers. J. Public Heal. , vol. 1, no. 4, pp. 180 – 186, 2013, doi: 10.13189/ujph.2013.010405.
[6] Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2018,  “Strategi  Nasional  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015- 2019,”.
[7] F. S. Burta, “DAMPAK KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA,” vol. 1, no. 1, pp. 430– 439, 2018.
[8] PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13  TAHUN  2006  TENTANG  PEDOMAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH,” 2016, pp. 1– 23.
[9] Y.  Liwiya,  M.  S.  Pangkey,  and  G.  B.  Tampi,  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua,” J. Chem. Inf. Model. , vol. 53, no. 9, pp. 1689 – 1699, 2018.
[10] A.  Luckyarviani  and  M.  I.  Hasmarini,  “Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Upah  Minimum,  Dan  Pendidikan  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  Di  Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 –2018,” 2022, [Online]. Available: http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/99659%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/99659/14/
NASKAH PUBLIKASI %286%29.pdf
[11] J. ZAKARIA, Pengantar Teori Ekonomi Makro . Makassar, 2016.
[12] A.  T.  Basuki  and  N.  Praw oto,  “Analisis  Regresi  dalam  Penelitian  Ekonomi  dan Bisnis,” PT Rajagrafindo Persada , pp. 1 – 239, 2017.
[13] PERIMBANGAN  KEUANGAN  ANTARA  PEMERINTAH  PUSAT  DAN PEMERINTAHAN  DAERAH,” UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA NOMOR  33  TAHUN  2004 ,  vol.  2004,  p.  9,  2004.  [Online].  Available: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf
[14] Wahyudi,  “Pengeluaran  Pemerintah  dan  Implikasinya  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Tingkat  Kemiskinan di  Indonesia,” Pros.  Semin.  Akad.  Tah.  Ilmu  Ekon. dan Stud. Pembang. , pp. 103 – 113, 2020.
[15] C. F. Jhuma, “Women Empowerment Sustainability in Informal Economic Activities : The Role of Microcredit in the Sub- urban Areas in Sylhet , Bangladesh,” vol. 47, no. 3, 2023.
[16] L.  Arsyad,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengeluaran  Pem erintah, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera,” pp.
1 – 4, 2013.
[17] I.  I.  Euspi,  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemiskinan  Kabupaten Lampung  Tengah  Tahun  2010- 2019  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,”  2020, [Online]. Available: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12099
[18] SARWENDA  BIDURI, AKUNTANSI  SEKTOR  PUBLIK .  Sidoarjo:  UMSIDA  PRESS, 2008.
[19] D. M. Diez, C. D. Barr, and M. Cetinkaya- Rundel, “State and Local Public Finance,”
p. 422, 2019, [Online]. Available:
openintro.org/os%0Ahttps://www.openintro.org/stat/textbook.php