## Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT
Mauludina Kanzul F.D.

## ABSTRAK
Dalam  proses  pembiayaan  di  perbankan  syariah  maupun  BMT  sering  dijumpai  pembiayan bermasalah  atau  macet.  Untuk  mensiasati  hal  tersebut  maka  prinsip  kehati-hatian    harus diterapkan, antara lain dari aspek Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dan prinsip 6C dan 1S di  KSU  BMT  Rahmat  Semen  Kediri.  KSU  BMT  Rahmat  Semen  Kediri  saat  ini  suah  beroprasi selama 16 tahun, sehingga sudah banyak berpengalaman dalam proses pembiayaan dari berbagai karakter  anggota  dan  permasalahan  yang  dihadapi.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:Baagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  pembiayaan  di  KSU BMT Rahmat  Semen  Kediri?  Dan  bagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  di  KSU  BMT  Rahmat Seemen Kediri menurut Undang-Undang Perbankan?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  analisis deskriptif.  Pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan  data-data  actual  yang  releven  atau  sumber data  (Primer  ataupun  Sekunder)  yang  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  di  KSU BMT  Rahmat  Semen  Kediri.  Untuk  nalisis  data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,pemaparan data dan penarikan kesimpulan dan untuk memenuhi keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  prinsip  kehati-hatian  pada  pembiaayaan  di  KSU BMT Rahmat  Semen  Kediri  meliputi  aspek  Batas  Maksimum  Pemberian  Pembiayaan  dan  prinsip 6C  dan  1S  menjadi  pedoman  pemberian  pembiayaan  di  KSU  BMT  Rahmat  Semen  Kediri.  Tetapi dalam  prakteknya  yang  digunakan  hanya  3C  (Character,  Capacity    dan  Collateral)  dan  1S (Syariah).  Menurut  Undang-Undang  Perbankan,  penerapan  prinsip  kehati-hatian  di  KSU  BMT Rahmat  Semen  Kediri  belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip  6C  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  ada.  Maka  KSU  BMT  Rahmat  Semen  Kediri  juga  belum  melaksanakan  Undang-Undang Perbankan  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 1998.
Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan KSU

## Juli 2020* Vol.4 * No.2

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  adalah  salah  satu kegiatan  muamalah  yang  telah  diatur  dalam syariah.  Jasa  lembaga  keuangan  syariah merupakan  salah  satu  dari  kegiatan  ekonomi. Kehadiran  lembaga keuangan  syariah  sebagai perantara  unit  yang  mempunyai  mempunyai kelebihan  dana  dengan  yang  membutuhkan dana. 1
Dalam  menunjang  pengembangan nasional,  kegiatan  ekonomi  menjadi  aspek yang  cukup  penting,  sebagaimana  tujuan  dari kegiatan  ekonomi  adalah  untuk  mencapai kemakmuran  masyarakat.  Ketentuan  dasar dalam  melaksanakan  kegiatan  ini  diatur  oleh Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:  “Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” 2
Dengan berdirinya lembaga- lembaga    keuangan  yang  secara  teknis menerapkan  prinsip  syariah  merupakan  salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi  yang  baik  dalam  skala  mikro maupun makro. Lembaga kauangan yang bisa dilihat  dari  segi  kedudukan  dan  perannya ialah,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah sejenis,  Baitul  Mal  wa  Tamwil,  Asuransi Syariah  Tafakul  di  Indonesia,  Bank  Syariah, Pasar  Modal  Syariah,  Pegadaian  Syariah  dan muamlat yang memiliki landasan hukum yang
1 Warkum  Sumitro. Asas-asas  Perbankan  Islam  dan Lembaga-lembagaTerkait (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1996) 49
2 Pasal  33  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kuat sehingga dapat
memberi  peran  yang  lebih  maksimal  dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
nasional. 3 Dengan begitu semakin berkembangnya  perekonomian,  maka  akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyedaan  dana  untuk  membiayai  segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.  BMT  adalah  salah  satu  penyedia pembiayaan  mikro  (usaha  kecil)  di  Indonesi yang  cukup  berkembang.  BMT  merupakan upaya  pemberdayaan  masyarakat  lapisan bawah  yang  didukung  oleh  dana-dana  dar para  anggota  komunitas  Islam.  Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroprasi berdasarkan prinsip pembagian hasi
(termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan  nilai-nilai  moral  islam  dan solidaritas  kelompok  sebagai  modal  sosial guna  mendoromh  pembayaran  pinjaman. Solidaritas  kelompok  dibanun  melalui  rapat- rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. Tidak jarang  BMT  sendiri  juga  menjalankan  bisnis eceran  untuk  mendukung  skema  pembiayaan usaha kecil. 4
Sebagai  industri  bisnis,  lembaga keungan  tidak  lepas  dari  motif  laba. Oprasional institusi ini senantiasa
3 Deni  K.Yusuf, Mekansme  Pemberian  Kredit  dan Pembiayaan  di BMT, BMT dan Bank Islam: Iatrunem lmbaga  keuangan  syariah (Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy, 2004) 135
4 Minako  Sakai,  Kacung  Marijan,  Community Development  through  Islamic,  (Australian  National: Crawford  School  of  Economics  and  Govemment,  t.th) 1
1
berusaha mencapa tingkat efisensi maksimum, sehingga pertumbuhan organisasii  dan  modalnya  dapat  mencapai tingkat  yang  lebih  baik.  Hal  ini  mutlak dilakukan karena lembaga keuangan harus memperhatkan  kepentingan  pemegang saham dan anggota di samping kepentingan para nasabah dan masyarakat. 5
Di Indonesia, sesungguhnya terdapat  jenis  lembaga  keuangan  lain  di luar  pebankan.  Lembaga  ini  sama-sama memiliki  misi  keutamaan  yang  jelas. Oprasionalnya lenggunakan sistem syariah,  hanya  produk  dan  manajemen sedikit berbeda dengan industri perbankan.lembaga keuangan syariah non- bank syariah beupa: 6
a. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
b. Asurnsi Syariah (Takaful)
c. Reksadana Syariah
d. Pasar Modal Syariah
e. Pegadaian Syariah
f. Lembaga  Zakat,  Infaq,  Sedekh,  dan
Wakaf
BMT juga merupakan sebuah lembaga  yang terlahir dar kesadaran umat untuk  menolong  kelompok  mayoritas, yakni  pengusaha  kecil/mikro.  Perbankan menerapkan  kriteria  yang  sulit  dipenuhi oleh  usaha  mikro  sehingga  usaha  mikro
5 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), 52
6 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonomi, 2003) 8-9
tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh perbankan (unbankable). Akses perbankan bisa menyaratkan kepemilikan  aset  yang  bertifikt  atau  bukti dministrasi penghasilan yang akan diperoleh di masa mendatang. 7
Lembaga  keungan  non-bank  yang berupa  BMT  tidak  saja  berorientasi  pada bisnis,  tetapi  juga  sosial.  BMT  juga merupakan lembaga yang tidak melakukan  pemuasan  kekayaan  pada bagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan dana mayoritas  orang,  tetapi  lembaga  yang kekayaannya  terdistribusi  secara  merata dan adil. 8
Sebagaimana diketahui, bahwa BMT  memiliki  dua  fungsii  utama  yakni funding atau  penghimpunn  dan financing atau  pembiayaan.  Prinsip  utama  dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemampuan masyarakat  menaruh  dananya  pada  BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  BMT itu  sendri.  Karena  BMT  pada  prinsipnya merupakan lembaga amanah ( trust ), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut. 9
7 Awali  Rizky, Fakta  dan  Prospek  Baitul  Maal waTamwil (Yogyakarta: UCY Press, 2007) 11
8 Muhammad, Manajemen  Dana  Bank  Syariah (yogyakarta: Ekonomisia,2005) 2
9 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa Tamwil (BMT) 149
Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan BMT harus memiliki kemampuan dalam  menyalurkan dananya, karena  hal  ini  sangat  mempengaruhi tingkat performance lembaga.  Untuk  itu pengelolaan dana BMT harus
memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 10
a. Aman,  artinya  dana  BMT  dapat dijamin pengembaliannya,
b. Lancar,artinya  perputaran  dana  dapat berjalan dengan cepat,
c. Menghasikan, artnya pengelolaan dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal,
d. Halal, artinya pengelolaan BMT harus pada  usaha  yang  halal,  baik  dari tinjauan hukum positif maupun agama,
e. Diutamakan  untuk  mengembangkan usaha ekonomi anggota.
BMT  sebagai  lembaga  keuangan syariah  non-bank  yang  memiliki  izin untuk melakukan banyak aktifitas, memiliki  peluang  yang  sangat  luas  dalam memperoleh  pendapatan  ( incomelretrun ).
Namun,  dalam  menjalankan  aktivitas, untuk  memperoleh  pendapatan,  BMT selalu dihadapkan padarsiko. Pada dasarnya  resiko  itu  melekat  ( inherent )
pada seluruh aktivitas lembaga keuangan.
10 Ibid 158-159
Resiko  dalam  konteks  lembaga keuangan  merupakan  suatu  kejadian potensal,  baik  yang  dapat  diperkirakan (anticipated) maupun  yang  tidak  dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampk  negatif  terhadap  pendapatan dan  permodalan.  Resiko-resiko  tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. 11
Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank. BMT juga memerlukan serangkaian  metodologi  dan  prosedur yang  dapat  digunakan  untuk  memantau, mengukur, mengidentifikasi dan mengendalikan  resiko  yang  timbul  dari kegiatan  usaha.  Salah  satu  jenis  resiko yang  dihadapi  oleh  BMT  pada  umumnya adalah  resiko  dalam  pembayaan/kredit. Resiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau  pihak  lain  dalam  memenuhi kegiatan pada BMT.
Untuk  menghindari  aspek  resiko tersebut,  maka  BMT  harus  menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah  sesuatu  asas  atau  prinsip  yang menyatukan  bahwa  dalam  menjalankan fungsi  dan  kegiatan  usahanya  wajib bersikap  hati-hati (prudent) dalam  rangka
11 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih dan  Keuangan (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006) 255
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. 12
Penerapan  prinsip  kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan  sistem  perbankan  yang sehat,  kokoh  dan  kuat.  Dukungan  kontrol terhadap  aktifitas  perbankan  dan  Bank Indonesia  dengan  kewajiban  melakukan prinsip  kehat-hatian  merupakan  solusi terbaik  dalam  rangka  menjaga  dan mempertahankan  eksistensi  perbankan yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan kepercayaan  masyarakaat  kepada  industri perbankan itu sendiri.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia  pasal  25 ayat 1 mengatur mengenai wewenang Bnk Indonesia untuk mengaturmengenai prinsip  kehati-hatian  bagi  usaha  bank dengan  menyatakan  bahwa  “Dalam rangka  melaksanakan  tugas  mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan
ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati- hatian. 13
Dalam  penjelasan  Pasal  25  ayat  1 Undang-Undaang  Nomor  23  Tahun  1999
tentang Bank Indonesia 14 tersebut dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan
12 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan di  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utam, 2001)18
13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia
14 Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23  Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
perbankan  yang  memuat  pinsip  kehati- hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi peyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujutkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat  pentingnya  tujuan  tersebut maka peraturan-peraturan penerapan prinsip  kehati-hatian  yang  menetapkan Bank  Indonesia  harus  disesuaikan  dengan standar  Internasional  dan  harus  didukung dengan aksi-aksi yang adil.
Meskipun undang-undang perbankan  tidak  menjelaskan  secara  pasti mengenai  pengetian  prinsip  kehati-hatian namun penaturan mengenai prinsip kehati-hatian  (prudential  banking)  secara eksplit tersirat paa Undang-Undang Nomor  10  tahun  1998  sebagai  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  yaitu  pasal  29 ayat 2,3,dan 4. 15
Bedasarkan  ketentuan  pasal  29 ayat 2, maka tidak ada alasan apapun juga bagi  pihak  bank  untuk  tidak  menerapkan prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan kegiatan  usahannya  dan  wajib  menjujung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini
mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan  kebijakan  yang  dibuat  dalam  rangka melakukan kegiatan usaha harus senantiasa  berdasarkan  kepada  peraturan
15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
perundang-undangan
yang berlaku sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan secara hukum. 16
Selanjutnya dalam ketentuang Pasal  29  ayat  ,  terkandung  arti  perlunya diterapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada anggota  debitur.  Sedangkan  ketentun pasal  29  ayat  4,  sangat  erat  kaitannya dengan  dua  pasal  sebelumya  menyangkut perlindungan  bagi  kepentingan  anggota penyimpan dan simpanannya.
Pengertian  prinsip  kehati-hatian dalam  Undang-Undang  Perbankan  baik dalam  ketentuan  maupun  pelaksanaan tidak  dijelaskan  secara  pasti,  melainkan hanya  menyebutkan  istilah  dan  ruang lingkupnya  saja  sebagaimana  dijelaskan bahwa  bank  wajib  menjalankan  usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti  wajib  senantiasa  memelihara  tingkat kesehatan bank. Kecukupan modal, kualitas aseet, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan  dengan  usaha  bank.  Apa yang dimaksud dengan aspek lain tersebut. Undang-Undang perbankan tidak menjelaskannya.
Ruang  lingkup  aturan  mengenai prinsip  kehati-hatian  pada  masa  sekarang telah banyak disinggung khususnya dalam
16 Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan
peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia.  Aturan-aturan  tersebut  antara lain:
1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal  31  Maret  1995  tentang Kewajiban Penyususnan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum. 2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007  tentng  perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
No.7/15/PBI/2015 tentang jumlah
Modal Inti Minimum Bank Umum. 17 3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentanag  perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum  pemberian  kredit  (BMPK) Bank Umum. 18
4. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  kepada Bank Umum No.9/12/DPNP tanggal30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. 5. Peraturan Bank Indonesia No.10/25/PBI/2008 tentang perubahan
17 Peraturan  Bank  Indonesia  No.9/16/PBI/2007  tentng perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2015 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
18 Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentanag  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia No.7/3/PBI/2005  tentang  batas  maksimum  pemberian kredit (BMPK) Bank Umum.

## Juli 2020* Vol.4 * No.2
atas Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 tentang Giroo
Wajib  Minimum  Bank  Umum  pada Bank  Indonesia  dalam  Rupiah  dan Valuta Asing.
Pada  pemberian  pembiayaan,  BMT harus mempunyai keyakinan atas kemampuan  dan  kemauan  calon  nasabah peneriama fasilitas untuk melunasi sebuah kewajiban pada umumnya. Untuk mendapatkankeyakinan  yang  dimaksud, BMT  wajib  melakukan  penilaian  yang seksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal,  agunan  dan  prospek  usaha  dari calon anggota penerima fasilitas. 19
Kemampuan  dalam  hal  ini  berkaitan dengan iktikad baik  dari  anggoota penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh  BMT.  Sementara  itu,  kemampuan berkaitan  dengan  keadaan  dan/atau  aset anggota  penerima  fasilitas,  sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan  dana  yang  disalurkan  oleh BMT.
Untuk  menyelmatkan  harta  benda, Islam menatur lewat hukum muamalat dan melarang  tindakan-tindakan  yang  dapat menimbulkan  kerugian.  Islam  sangat menghargai hak kepemilikn secara pribadi maupun  kepemilikan  bersama,  sejauh
19 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Bitul  Maal  Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Preess Yogyakarta (Anggota IKAPI) 2014) 129
tetap  mengikuti  tuntutan  syariat,  maka keberadaan dan keselamatan harus dilindungi  secara  serus  agar  tidak  terjadi di  kemudian  hari,  oleh  ndividual  maupun kolektif. 20
Di  dalam  Islam  terdapat  kewajiiban bagi  setiap  Muslim  untuk  menjaga  harta bersama. Yang mana salah satu cara untuk menjaga  harta  bersama  di  dalam  BMT yaitu  dengan  cara  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dalam  proses  pembiayaan. Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati- hatian sangat diperlukan di dalam pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah. Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan  keuangan  oleh  BMT  yang melakukan  kegiatan  berdasarkan  prinsip syariah  memberikan  dampak  kerugian yang  jauh  lebih  besar  daripada  dilakukan oleh suatu lembaga keuangan konvensional.
KSU  BMT  Rahmat  Kabupaten Kediri  merupakan  lembaga  keuangan yang  beroprasi  di  wilayah  kabupaten Kediri,  dalam  hal  ini  penulis  melakukan penelitian  di  lembaga  keluangan  tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengetahui penanganan  pembiayaan  bermasalah  di BMT  Rahmat  Kabupaten  Kediri  agar paradigma  yang  ada  selama  ini  terhindar
20 Muhammad Ridwan, Sistem danProsedur Pendirian Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT). Cet,  I  (Yogyakarta: Citra Media, 2016) 12
dari berbagai hal yang merugikan lembaga keuangan tersebut. 21
KSU  BMT  ”Rahmat”  Syari’ah merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak lembaga  keuangan  mikro  syari’ah  di Indonesia  yang  berdiri  pada  tanggal  01 Agustus  2003.  Dengan  tujuan  untuk membantu  dalam  peningkatan  taraf  hidup masyarakat  khususnya  dalam  bidang ekonomi.
Rasa  keprihatinan  kondisi  ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan  sistem  ekonomi  merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro syari’ah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  pendekatan  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini menekankan  pada quality atau  hal  yang terpenting  dari  sifat  suatu  barang/jasa. Penelitian  kualitatif  dapat  didesain  untuk memberikan sumbangannya terhadap teori,  praktis,  kebijakan,  masalah-masalah sosial  dan  tindakan.  Suatu  penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian,  tempat  dan  waktu.  Menjelaskan pengertian penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk  mengumpulkan,  mengolah  dan
21 Wawancara  dengan  Ibu  Eni  Nurhayati,  Manajer,  12 Februari 2019
menyimpulkan data dengan menggunakan metode  dan  teknik  tertentu  dalam  rangka mencari  jawaban  atas  permasalahan  yang dihadapi. 22
Metode penelitian kualitatif adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi . 23 Mendefinisikan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalamkawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya. 24
Sesuai  pendekatan  penelitian  ini yaitu  pendekatan  kualitatif,  kehadiran penelitian  di  lapangan  sangat  penting  dan diperlukan  secara  optimal. 25 Kehadiran seorang  peneliti  itu  harus  resmi  karena
22 Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 21
23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1
24 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3 25 Supandi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 78
mengingat  bahwa  objek  yang  dijadikan penelitian  adalah  suatu  Badan  Keuangan Syariah  KSU  BMT  Rahmad  maka wawancara dilakukan secara formal dalam arti pewawancara dan para pihak yang ada di dalam perusahaan.
Dalam  penelitian  kualitatif,  data yang  dikumpulkan  berupa  data  deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan,  tindakan  responden,  dan  lain- lain. 26 Dalam  penelitian  ini  diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak  dituangkan  dalam  bentuk  laporan dan uraian. Teknik
pengumpulan data
dilakukan dalam berbagai setting¸ berbagai  sumber , dan  berbagai  cara . Bila dilihat  dari setting -nya,  data  dapat dikumpulkan pada setting alamiah ( natural setting ), pada laboratorium dengan  metode  eksperimen,  seperti  pada seminar,  diskusi,  di  jalan  dan  lain-lain. Bila  dilihat  dari sumbernya, maka pengumpulan  data  menggunakan  sumber primer , dan  sumber  sekunder.  Bila  dilihat dari  segi  cara  maka  data  dapat  dilakukan dengan  observasi  (pengamatan)  interview (wawancara), kuosioner (angket), dokumentasi.
1. Metode Observasi
26 Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam Prespektif  Rancangan  Penelitian, (Yogyakarta:  Ar- Ruzz Media, 2012), 43
Observasi  adalah  dasar  semua ilmu pengetahuan. 27 Dengan
observasi  di  lapangan  peneliti  akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. 28 Dalam  teknik  ini  penyusun memfokuskan pengumpulan data dengan menyesuaikan tujuan penulisan, merencanakan secara sistematis,  dan  mengontrol  secara rehabilitas  dan  validitas  data  yang diperoleh  dari  KSU  BMT  Rahmat Semen Kediri terkait dengan pnerapan  prinsip  kehati-hatian.  Jadi observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk  memperoleh  data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. 29

## 2. Metode Wawancara atau Interview
Melakukan  teknik  wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi  atau  percakapan  antara pewawancara ( interviewer ) dan terwawancara  ( interviewee )  dengan maksud  menghimpun  informasi  dari interviewee . Interviewee pada penelitian  adalah  informan  yang  dari adanya  pengetahuan  dan  pemahaman
27 Ibid, 62
28 Ibid, 67
29 Djam’an  Satori, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,
diperoleh. 30 Wawancara adalah merupakan  pertemuan  dua  orang untuk  bertukar  informasi  dan  ide melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu topik tertentu.
3. Metode Dokumentasi Dokumen  merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan, gambar, atau karya-karya monumental  dari  seseorang.  Studi dokumen  merupakan  pelengkap  dari penggunaan  metode  observasi  dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  Hasil  penelitian  juga  akan semakin  kredibel  apabila  didukung oleh  foto-foto  karya  tulis  akademik dan  seni  yang  telah  ada.  Tetapi  perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen  memiliki  kredibilitas  yang tinggi.  Dokumentasi  yang  digunakan antara lain, arsip-arsip, berkas-berkas, dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan judul skripsi. 31
Analisis data adalah sebuah kegiatan  untuk  mengatur,  mengurutkan, mengelompokkan,  memberi  kode/tanda,
dan mengkategorikannya sehingga diperoleh  satu  temuan  berdasarkan  fokus
30 Ibid, 129
31 Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif ,(Jakarta: Prenada Media, 2004), 78
atau  masalah  yang  ingin  dijawab. 32
Analisis  data  merupakan  proses  mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga dapat  mudah  dipahami,  dan  temuannya dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  dan  membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang  lain.  Analisis  data  kualitatif  adalah bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 33
Tiga  tahapan  yang  dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif:
1. Reduksi data, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih  hal-hal  pokok  memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah  direduksi  akan  memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Pemaparan  data  sebagai  sekumpulan informasi  tersusun,  dan  memberi
32 Imam  Gunawan, Metode  Penelitian  Kualitatif , (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),209
33 Ibid, 87-89
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Penyajian  data  digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman  kasus  dan  sebagai  acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil  penelitian  yang  menjawab  fokus penelitian  berdasarkan  hasil  analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif  objek  penelitian  dengan berpedoman pada kajian penelitian. 34
Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap Pra Lapangan
Pada tahap ini penulis melakukan  berbagai  macam  persiapan sebelum terjun ke lapangan, diantaranya yaitu dengan melihat situasi dan kondisi lokasi  penelitian.  Pada  tahap  pra lapangan  ini  dilakukan  guna  mengenal unsur-unsur  dan  keadaan  alam  pada latar  penelitian.  Disini  penulis  akan mengumpulkan  buku-buku  penunjang, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Tahap ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data
yang
34 Ibid,210-212
berkaitan  dengan  fokus  penelitian  dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
3. Tahap Analisis Data
Pada tahap ini penulis menyusun semua  data  yang  terkumpul  secara sistematis dan terperinci. Sehingga data- data  tersebut  mudah  dipahami  dan diinformasikan kepada orang lain secara jelas.
4. Tahap Pelaporan
Tahap  Tahap  ini  merupakan tahap  akhir  dari  tahap  penelitian  yang penulis  lakukan.  Tahap  ini  dilakukan dengan  membuat  laporan  tertulis  dari hasil penelitian yang dilakukan. 35

## PEMBAHASAN
A. Penerapan
Prinsip Kehati-Hatian Dalam  Pemberian  Pembiayaan  di  KSU BMT Rahmat Semen Kediri
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang peneliti himpun dari manajer dan sebagian dari  staf  kariawan  yang  ada  di  BMT Rahmat  Semen,tentang  penerapan  prinsip kehati-hatian  (prudential  principle)  dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan oleh  BMT  Rahmat  Semen  Kediri  antara lain:
35 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya),hlm.127.
1. Aspek Character (penilaian  perilaku  / kepribadian) dan Aspek Capital
(penilaian modal).
Caracter adalah sifat atau perilaku seorang calon anggota.
Tujuannya  adalah  mengetahui  itikad baik  calon  anggota  dalam  memenuhi moral,  prilaku,  maupun  sifat-sifat pribadi.  Dalam  BMT  Rahmat  Semen Kediri,  aspek  karakter  sangat  penting untuk  mengetahui  prilaku  dan  sifat seseorang,  karena  lancar  atau  tidak nya  dalam  mengangsur  tergantung pada  karakter  seseorang.  Jika  calon anggota  memiliki  karakter  yang  baik dalam  kondisi  apapun  dia  akan  tetap berusaha  untuk  mengangsur  sesuai waktu  yang  di  tentukan,  sebaliknya jika  calon  anggota  memiliki  karakter yang  kurang  baik  walaupun  dalam kondisi usahanya lancar tetap menunda-nunda pembayaran angsuran yang harus di penuhi.
Untuk  menganalisis  karakter  dan modal  calon  anggota,  KSU  BMT
Rahmat Semen Kediri dapat melakukan beberapa cara:
a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar,  hl  ini  dilakukan  karena anggota  cenderung  kurang  jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BMT Rahmat Semen Kediri.
b. Sejarah  calon  anggota  dalam mengangsur  pembiayaan  di  BMT Rahmat  Semen  Kediri,  secara tidak langsung sejarah calon anggota bisa membuktikan karakter calon anggota, jika dalam mengangsur  calon  anggota  sering tidak  sesuai  dengan  waktu  dan jumlah  yang  di  tentukan,  maka bisa dinilai karakter calon anggota tersebut  kurang  baik,  sebaliknya jika  dalam  mengangsur  calon anggota  sesuai  dengan  waktu  dan jumlah  yang  di  tentukan,  maka calon  anggota  tersebut  di  nilai dengan  memiliki  karakter  yang baik.
c. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara  langsung  calon  anggota yang akan mengajukan pembiayaan.  Karakter  merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan  calon  anggota  dalam membayar pembiayaan.
Tetapi pada kenyataannya, karakter  ini  sulit  dinilai  karena  meski karakter  ini  memiliki  peran  penting dalam  analisis  pembiayaan  tetapi pihak  BMT  Rahmat  Semen  Kediri masih kesulitan untuk meneliti karakter/siifat  dari  calon  anggota. Dikarenakan  karakter  calon  anggota yang tidak bisa d tebak dan terkadang
60
berubah-ubah,  jad  sangat  kesulitan bagi  BMT  Rahmat  Semen  Kediri untuk menerapkannya.
2. Aspek
Capacity (penilaian kemampuan) Capacity adalah kemampuan
yang  dimiliki  calon  anggota  dalam menjalankan usahanya agar
memperoleh  laba  yang  diharapkan. Dalam prakteknya untuk menganalisis kemampuan membayar angsuran calon  anggota  secara otomatis  kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk
mengetahui  kemampuan  membayar calon anggota, AO dapat menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:
a. Melihat usaha yang sedang dijalankan  oleh  calon  anggota,  hal ini  dilakukan  untuk  menghitung seberapa besar kemampuan kemampuan bayar calon anggota.
b. Pendapatan  lain  selain  dari  usaha calon  anggota,  hal  ini  untuk mencegah kemungkinan terjadinya hambatan  atau  ketidak  lancaran dalam  usaha  calon  anggota,  yang nantinya  akan  berdampak  pada kemampuan bayar calon anggota.
c. Kartu Keluarga (KK), untuk
mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan
dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karen semakin banyak tanggungan dalam anggota akan semakin kecil kemampuan  bayar  calon  anggota karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya.
Untuk menyikapi dalam pengambilan  pembiayaan  agar  tidak terjadi  kesulitan  dalam  pengembalian, bahkan dapat mengakibatkan pengembalian macet pada BMT
Rahmat Semen Kediri.
3. Aspek Collateral (Penilaian Jaminan) Aspek collateral atau  jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian  dana  yang  dipinjam oleh  calon  anggota.  Oleh  karena  itu jaminan  menjadi  faktor penting dalam pemberian  pembiayaan.  Dikatakan sebagai  faktor penting karena  jaminan merupakanjalan  keluar  kedua  dalam pembayaran pembayaan setelah angsuran.  Jaminan  bertujuan  untuk menghilangkan  atau  peling  tidak menekan  resiko  yang  mingkin  terjadi apa  bila  anggota  tidak  dapat  lagi melunasi kewajibannya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  BMT  Rahmt Semen  menetapkan  nilai  barng  yang akan  menjadi  jaminan  yaitu  50%  - 50% dari nilai barang tersebut saat ini. Hal  ini dilakukan guna menkan resiko terjadinya  kemacetan  anggota  dalam membayar  kewajibannya.  Di  BMT Rahmmat  Semen  semua  pembiayaan menggunakan  jaminan.  Jaminan  yang ada  di  BMT  Rahmat  Semen  Kediri biasanya  adalah  BPKB  motor/mobil atau sertifikt tanah.
Jika  dianaliss  aspek  colleteral  ini sudah  sepenuhnya  dijalankan  oleh BMT  Rahmat  Semen  karena  dengan adanya  jaminan  maka  BMT  Rahmat Semen  memiliki  posisi    yang  kuat, aman dan terjamin dalam memperoleh kembali  dana  yang  salurkan  kepada anggota.
4. Analisis Condition of Economy
Menganalisa kondisi atau keadaan baik dalam lingkungan maupun kegiatan calon usaha anggota. Disini  pihak  BMT  Rahmat  Semen menilai apakah usaha tersebut memiliki  letak  yang  strategis  dan diminati  masyarakat,  mencari  tahu kondisi  dan  status  usaha  milik  pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan  adanya  penggusuran lahan  kepada  petugas  pasar  dan menganalis  faktor  pendukung  atau
faktor  penghambat  dari  usaha  dengan melihat kondisi terahir calon anggota.
Pada kenyataannya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang perhitungan oleh BMT Rahmat Semen dan  hanya  sebagai  aspek  tambahan saja,  karena  tertutup  dengan  adanya aspek  kemampuan  (capacity)  dalam mengembalikan  pembiayaan  dilihat dari  omset  yang  diperoleh  dari  usaha yang dijalankan.
5. Aspek Constraints
Aspek Constraints (keadaan yang menghambat  usaha),  BMT  Rahmat Semen sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor  hambatan  atau  rintangan  yang ada  pada  suatu  daerah  atau  wilayah tertentu  yang  menyebabkan  suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.
BMT  Rahmat  Semen  Kediri menerapkan  prinsip  constraint  ini dengan  tujuan  untuk  menekan  resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan.  Aspek  contraints  juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak  dapat  dibiayai  ketika  keadaan yang menghambat usaha tersebut.
Pada kenyataanya aspek constraints ini tidak dilakukan. Karena anggota  sudah  pasti  memiliki  rencana penggunaan  dana  pembiayaan  dengan baik pada bidangnya sendiri sendiri.

## Juli 2020* Vol.4 * No.2
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  penulis  BMT  Rahmat  Semen  hanya akan  memberikan  pembiayaan  untuk usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.
Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian  pada  pembiayaan  adalah untuk  menekan  kemungkinan  terjadinya pembiayaan  bermasalah.  Dan  setelah diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut  anggota  lebih  memiliki  rasa tanggung jawab dalam membayar kewajiban  sesuai  dengan  jatuh  tempo yang  telah  titerapkan  dan  pihk  BMT Rahmat Semen  lebih prcaya kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan.
Dalam pelaksanaan prinsip kehati- hatian  tersebut  BMT  Rahmat  Semen Kediri  lebih  mengutamakan  pada  aspek analisis character, capacity dan collateral sedangkan  analisis capitaal,  condition  of economy ,  dan contraints hanya  sebagai aspek  tambahan  saja.  Dalam  proses analisis  yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT Rahmat  Semen  Kediri,  jika  dari  tiga analisis  tersebut  dirasa  cukup  maka pembiayaan akan disetujui.
6. Analisis Prinsip Syariah Analisis ini diterapkan ntuk mengetahui  bahwa  usaha  yang  dijalankn anggota  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah, artinya  anggota  menjual  belikan  barang- barang  yang  halal  dan  tidak  melanggar prinsip syari’ah.
Dari hasil penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti  BMT  Rahmat Semen  Kediri  hanya  akan  memberikan pembiayaan  untuk  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah seperti:  menjual  belikan  minumn  keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya  hal  ini  bisa  dilakukan dengan  cara  melikat  langsung  ke  lokasi usaha anggota dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.
Bagi penulis aspek prinsip syariah yang  diterapkan  oleh  BMT  Rahmat Semen  Kediri  belum  sempurna  karena dalam melihat aspek syari’ah tidah kanya melihat dari usaha yag sedng dijalnkannya  sja  tetapi  dalam  penilaian bersyri’ah  ini  perlu  menilai  dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari anggota yang beragama islam.
Tujuan diterapkannya analisis prinsip  kehati-hatian  pada  pembiayaan adalah  untuk  menekan  kemungkinan terjadinyya pembiayaan bermasalah ataubahkan  pembiayaan  macet.  Dan setelah  diterapkannya  analisis  prinsip kehati-hatian  tersebut  anggota  telah memiliki  rasa  tanggungjawab  dalam membayar  kewajiban  sesuai  dengan jumlah tempo yang ditetapkan oleh pihak BMT  Rahmat  Semen  Kediri  lebih percaya  kepada  calon  anggota  yang mengajukan pembiayaan.
Dalam  pelaksanaan  dari  keenam prinsip  analisis  kelayakan  pembiayaan tersebut  BMT  Rahmat  Seemen  Kediri lebih mengutamakan kepada aspek caracter, capacity dan cillateral sedangkan  analisis  capital,  condition  of economy,  contraints  serta  bersyariah Islam hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam  proses  analisis  yang  dilakukan BMT  Rahmat  Semen  Kediri,  juka  dari tiga  aspek  tersebut  dirasa  cukup  maka pembiayaan akan disetujui.
Berdasarkan analisis penulis,
BMT  Rahmat  Semen Kediri juga melakukan  prinsip  kehati-hatian  dengan menerapkan adanya BMPP (Batas
Maksimum  Pmberian  Pmbiayaan)  hal  ini dilakukan  oleh  pihak  BMT  Rahmat Semen Kediri untuk meminimalisir resiko besarnya pembiayaan yang disalurkan.
B. Anaalisis  Penerapan  Prinsip  Kehati-
Hatian  di  KSU  BMT  Rahmat  Semen Kediri menurut Undang-Undang Perbankan Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di BMT Rahmat Semen Kediri  trntang  penerapan  prinsip  kehati- hatian  dalam  pemberian  pembiayaan, maka peneliti  meninjau penerapan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian
pembiayaan  di  BMT  Rahmat  Semen
Kediri menurut Undang-Undang
Perbankan::
1. Pasal 8 (1) dan (2) UU 10/1998
Pasal  8  (1)  UU  10/1998  adalah “Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah,
Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atau  iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan  Nasabah  atau  Anggota Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Pasal 8 (2) UU 10/1998 adalah “Bank  Umum  wajib  memiliki  dan menerapkan  pedoman  perkreditan  dan pembiayaan berdasrkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Yang  dimaksud  pada  Pasal  8 (1) UU 10/1998 adalah badan keuangan,  baik  itu  Bank  Umum  atau Badan  Keuangan  lainnya  harus  dan wajib memiliki keyakinan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebelum
memberikan pembiayaan keada anggotanya agar anggotanya sangguup untuk  melunasi  kewajiban  angsuran atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud  sesui  dengan  yang  di sepakati oleh kedua belah pihak.
Hal  ini  di  perkuat  dengan  pasal yang sama poin ke (2) yang

## Juli 2020* Vol.4 * No.2
menyebutkan bahwa Bank Umum atau Badan Keuangan lainnya wajib
memiliki  dan  menerapkan  pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
Pada  hasil  paparan  data  dari wawancara  yang  dilakukan  di  BMT Rahmat  Semen  Kediri,  dapat  di simpulkan bahwa BMT Rahmat sudah memiliki  prinsip  syariah  dan  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  di tetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5C dan  1S,  tetapi  BMT  Rahmat  belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah  dan  ketentuan-ketentuan  yang diteiapkan oleh Bank Inonesia.
BMT  Rahmat  hanya  menerapkan sebagian  dari  prinsip  kehati-hatian  5C dan  1S,  yaitu  Character,  Capacity Collateral dan Syari’ah. BMT Rahmat beranggapan  bahwa  dalam  proses analisis  yang  dilakukan,  jika  dari empat  analisis  tersebut  dirasa  cukup maka  pembiayaan  disetujui.  Dan analisis lainnya yaitu Capitaal,
Condition  of  Economy  dan  Contraints hanya  sebagai  aspek  tambahan  saja. Sehingga  masih  ada  pembiayaan bermasalah  atau  bahkan  pembiayaan macet.
2. Pasal 11 UU 10/1998
Pasal  11  (1)  UU  10/1998  adalah
“Bank Indonesia
menetapkan
ketentuan  mengenai  batas  maksimum pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan Prinsip Sayariah, pemberian jaminan, penepatan
investasi  surat  berharga  atau  hal  lain serupa,  yang  dapat  dilakukan  oleh bank kepada peminjam atau sekelompok  peminjam  yang  terkait masuk  kepada  perusahaan-perusahaan dalam  kelompok  yang  sama  dengan bank yang bersangkutan.”
Pasal  11  (2)  UU  10/1998 adalah “Baatas maksimum sebagaimana  yang  dimaksud  dalam ayat (1) tidakboleh melebihi 30% (tiga puluh  per  seratus)  dari  modl  bank sesuai dngan ketentuan yang ditetapkan ileh Bank Indonesia.
Yang  dimaksud  pada  pasal  11 UU  10/1998  yaitu  bank  atau  badan keuangan  harus  an  wajib  menerapkan ketentuan Bank Indosesia yang mengenai  batas  maksimum  pemberian kresit  atau  pemberian  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  pemberia jaminan,  penempatan  investasi  surat berhargaatau  hal  lain  yang  serupa. Dalam pemberian pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  bank dilarang  melampaui  batas  maksimum pemberian pembiayaan.
Jadi  selain  berfokus  dengan prinsip  kehati-hatian,  BMT  Rahmat harus  menerapkan  batas  maksimum pemberian  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  pasa BMT  Rahmat  belum    melaksanakan batas maksimum pemberian pembiayaan.  Karena  BMT  Rahmat kurang  hati-hati  dalam  mengatur pembiayaan yang akan di lakukan, dan kurang  melaksanakan  prinsip  kehati- hatian  yang  seharusnya  dilakukan keseluruhan hanya dilakukan sebagian saja.
3. Pasal 29 UU 10/1998
Pasal  29  (2)  UU  10/1998  adalah “Bank  wajib  memelihara  tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan  kecukupanmodal,  kualitas aset,  kualitas  manajemen,  likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”
Pasal 29 (3) UU 10/1998
adalah“Dalam  membberikan  kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara- cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan kepentingan  nasabah  atau  anggota yang  mempercayakan dananya kepada bank.”
Pasal  29  (4)  UU  10/1998  adalah “Uuntuk  kepentingan  nasabah  aatau anggota,  bank  wajib  menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah atau anggota yang dilakukan melalui bank.”
Yang dimaksud pada pasal 29 UU 10/1998 yaitu Bank Umum atau Badan Keuanga  lainnya  harus  dan  wajibb memelihara  tingkat  kesehatan  bank sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ada  dan  harus  melakukan  kegiatan usaha  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian.
Dalam  memberikan  pembiayaan berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  dan melakukan  kegiatan  usahanya  bank atau  badan  keuangan  lainnya  wajib menempuh  cara  agar  tidak  merugikan bank dan keentingan anggotanya pula.
Jadi  ditinjau  dari  pasal  29  (2),(3) dan  (4)  seharusnya  BMT  Rahmat  itu harus  menerapkan  prinsip  kehati-htian dengan  baik,  teliti  dan  hati  hati,  agar tidak  terjadi  pembiayaan  bermaslah apalagi  pembiayaan  macet  yang  akan merugikan  pihak  BMT  Rahmat  dan anggota yang mempercayakan dananya kpada BMT Rahmat.
Dengan  adanya  tinjauan  Undang- Undang  Perbankan  pada  penerapan  prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BMT Rahmat Semen Kediri. Dapat

## Juli 2020* Vol.4 * No.2
disimpulkan  bahwa  BMT  Rahmat  belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang telah ada  untuk  penerapan  prinsip  kehati-hatian dalam  pemberian  pembiayaan.  Maka  BMT Rahmat juga belum sepenuhnya melaksanakan  Undang-Undang  Perbankan sebagaimana  telah  diatur  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  tahun 1998.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  pada pemberian pembiayaan di BMT
Rahmat  Semen  Kediri  dalah  dengan menggunakan analisis 6’C ( Character, capacity, capital, condition, collateral, constrains ) dengan lebih
mengutamakan  pada  aspek  analisis
chracter (karakter), capacity
(kemampuan)  dan collateral (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang  diperoleh  setiap  bulannya  dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota, sementara aspek analisis capital (modal), condition
(kondisi)  dan constrains (keadaan yang menghambat  usaha)  belum dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pihak BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Dengan  adanya  tinjauan  Undang-
Undang  Perbankan  pada  penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian
pembiayaan  di  BMT  Rahmat  Semen Kediri.  Dapat  disimpulkan  bahwa BMT  Rahmat  belum  sepenuhnya menerapkan  ketentuan  yang  telah  ada untuk  penerapan  prinsip  kehati-hatian dalam  pemberian  pembiayaan.  Maka BMT Rahmat juga belum melaksanakan Undang-Undang Perbankan  sebagaimana  telah  diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998. BMT Rahmat  belum  melaksanakan  aspek
Condition  of  Economy  dan  aspek Constraints dalam prinsip kehati hatian  dan  belum  menerapkan  batas maksimum pemberian pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah  Rahmatka,  “Penerapan  Prinsip
Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat” (studi kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mlalui  Perjanjian  Kredit  antara  PT  A dan  Bank  B)  Skripsi  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia Depok 2012.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian
Kualitatif.  Jakarta:  Bumi  Aksara,
2003. Indra R, Andhi Rahmaan, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM),  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas  Gajah  Mada  Yogyakarta, 2010.
Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam:  Analisis Fiqih  dan  Keuangan ,    Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006.
Lady, Frenki, Evaluasi Kelayakan Pemberian
Kredit oleh PT. BPR Artha Panggung Perkasa Trenggalek , skripsi S1 Fakultas Ekonomi,
Malang,  Universitas  Muhammadyah
Malang.
Muhammad, D Jumana, Hukum Perbankan di Indonesia ,  Bandung:  Citra  Aditiya Bhakti, 2000.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian
Kualitatif. (Bandung : PT RemajaRosdakarya) 2002.
Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pasal  35  ayat  (1)  UU  Nomor  21 Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan Pasal  29  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  UU  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan
Ridwan,  Muhammad, Sistem  dan  Prosedur Pendirian  BMT ,  cet  I,  Yogyakarta:
Citra Media 2006.
Ridwan,  Muhammad,  Manajemen  Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UUI Press, 1998. Rivai, Veithzal , Islamic Fnancial Manajement:    Teori,  Konsep,  dan Aplikasi  Panduan  Praktis  untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi,  dan  Mahasiswa, Jakarta: CV. Khariisma Putra Utama, 2008.
Risky, Awali , Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil , Yogyakarta: UCY Press, 2007.

## Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: Alfabeta) 2011.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga
Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi , Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif . (Jakarta: Prenada Media) 2004.
Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait ,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 1996.
Supandi. Metodologi  Penelitian Ekonomi dan Bisnis. ( Yogyakarta: UIIPress) 2005.
Susanti  Wulandari,  Dwi,  “Prinsip  Kehati- hatian  Dalam  Perjajian  Kredit  Bank (Studi  Pada  Bank  Central  Asia
Cabang  Cilegon),  Tesis,  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Pasca Sarjana Universitas Dipenegoro Semarang, 2009. Tim  Pengembangan  Perbankan  Syarah  Istitut Bankr Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Oprasional Bank Syariah, Jakarta: Djembatan: 2001 Usman,  Rachmadi ,  Aspek-aspek  Hukum Perbankan di Indonesia ,
Jakarta:Gramedia  Pustaka  Utama, 2001.
Yusuf,  Muhammad,  Okrizal  Eka  Putra,  dan Fatma  Amalia, Fiqih  dan  Ushul Fiqih ,  Yogyakarta,  Pokja  Akademik UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,
2005.
UUD Pasal 1 ayat (25) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syriah.
74
UUD  pasal  1  aat  (12)  UU  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  atau  UU nomor  7  tahun  1992,  tentang Perbankan.