## KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

## Novi Eka Saputri*, Eny Kusdarini
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo No.1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 novieka.2019@student.uny.ac.id

## Abstract
The Continental European legal system has colored the history of the Indonesian legal system. The Continental European system puts forward the tradition of written law. This is the beginning for  the  forerunner  of  Continental  European  law  which  can  work  and  be  dedicated  in  the Indonesian  legal  system.  Based  on  this  study,  it  can  be  concluded  that:  First,  the  types  or characteristics of the Continental European legal system are found in terms of characteristics of law, in which continental Europe basically prioritizes a written law. Second, in the development of  the  legal  system  adopted  by  the  Indonesian  people,  initially  it  tends  to  have  a  Continental European  character.  However,  various  kinds  of  legal  systems  complement  and  color  the development of the Indonesian legal system overtime. Based on those explanations, it provides evidence  that  Indonesia  is  working  on  a  legal  system  which  has  national  characteristics  in  a legal system which applied in Indonesia.
Keywords : Contribution; Continental Europe; Indonesian Legal System.

## Abstrak
Sistem hukum Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem Eropa  Kontinental  mengedepankan  tradisi  hukum  tertulis.  Hal  tersebut  merupakan  awal  untuk cikal-bakal  hukum  Eropa  Kontinental  yang  turut  membangun  sistem  hukum  Indonesia. Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  ditemukan  jenis  atau karakteristik  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  dalam  karakteristik  hukumnya,  yakni  secara mendasar  mengutamakan  suatu  hukum  tertulis.  Kedua,  dalam  sejarah  perkembangan  sistem hukum  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia,  pada  awalnya  cenderung  berkarakter  Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai  pembangunan  sistem  hukum  Indonesia.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  memberikan bukti  mengenai  Indonesia  yang  sedang  mengusahakan  suatu  sistem  hukum  yang  memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci : Kontribusi; Eropa Kontinental; Sistem Hukum Indonesia.

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  berjalannya  waktu dalam  perkembangan  negara  modern, hukum merupakan suatu kumpulan sistematik  yang  utama  dalam  bernegara. Oleh  karena  itu,  hukum  dalam  sebuah negara  merupakan  suatu  komponen aturan sistem  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  masa
lalu  bangsa  itu  sendiri  (Martitah,  2013). Sistem  dipergunakan  sebagaimana  merujuk pada  suatu  bentuk  ilustratif  seluruh  aturan, implementasi  atau  juga  dalam  pengertian pada  proseduran  bernegara.  Sistem  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  bentuk  pola pandangan, prinsip, kaidah yang sistematis.
Biasanya,  para  pakar  mengilustrasikan sistem  dalam  dua  hal. Pertama ,  suatu
bentuk  atau  satu-kesatuan  yang  berwujud, yakni suatu kompilasi yang selalu berkaitan, untuk  membuat  satu  kelengkapan  yang kompleks  dalam  tataran  satu  kesatuan.
Kedua ,  mempunyai  makna  secara  general sebagai suatu ancangan sebuah sistem, yakni kaidah rasional  dalam upaya menyelesaikan suatu  permasalahan.  Secara  general  sistem memiliki ciri yang sangat beraneka-ragam.
William  A.  Shrode  &  Dan  Vouch, menjelaskan  bagaimana  karakteristik  suatu sistem,  yaitu:  1)  sistem  memiliki  maksud dan  arah  untuk  mencapai  tujuan  sehingga tingkah laku manusia menuju ke arah tujuan tersebut.    2)  sistem  adalah    keseluruhan kesatuan yang totalitas, 3) sistem mempunyai  karakteristik  dinamis  dan terbuka, 4) sistem melakukan sebuah proses modifikasi,  5)  sistem  saling  berhubungan satu sama lain, 6) sistem memiliki prosedur pengaturan. Berdasarkan penjelasan tersebut,  maka  sebuah  sistem  hukum  dapat diartikan  sebagai  sekumpulan  sikap  dan perilaku  yang  sudah  melekat pada kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  idelogi politik  dan  pelaksanaan  sistem  hukum (Shrode & Vouch, 1974).
Pada bagian lain, Aditya & Yulistyaputri  (2019)  menyatakan  bahwa sistem  hukum    adalah  sebuah  falsafah  dan suatu  cara  yang  ditempuh  oleh  beberapa negara dengan sistem hukum yang memiliki kemiripan.  Tradisi  dalam  sistem  hukum terbagi atas tiga kategori, diantaranya tradisi hukum  adat  ( Common  Law ),  tradisi  hukum kontinental  ( Civil  Law )  dan  tradisi  hukum sosialis  ( Socialist  Law )  (Marryman,  1985). Sebuah  sistem  hukum  Eropa  Kontinental dapat  dimaknai  sebagai  sistem  hukum  pada hakektanya berasal dari keyakinan- keyakinan  pada  bangsa  Romawi  klasik. Pusat  terhadap  sistem  hukum  Eropa Kontinental  terpusat  pada  pendayagunaan suatu  aturan  sebuah  hukum  yang  berlaku yang memiliki sifat  tertulis.
Sistem  hukum  Eropa  Kontinental dalam sejarahnya mengalami perkembangan di  sebuah  daratan  Eropa,  dengan  demikian maka  disebut  dengan  sistem  Eropa Kontinental.  Dalam  perkembanganya  di
berbagai negara modern di dunia, berkembang  secara  bersamaan  dan  saling bersinergi  satu  sama  lain,  salah  satunya adalah  negara  Indonesia.  Para  pendiri bangsa  Indonesia  telah  memiliki  angan- angan  untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  hukum  ( rechstaats/the  rule  of  law) sejak jaman penjajahan .
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Dengan adanya  pasal  tersebut  maka  Indonesia termasuk  kedalam  kelompok  negara  hukum yang ada di dunia. Artinya negara indonesia tidak  hanya  menganut  “ recstsstaat” saja, tetapi  juga  menggunakan  prinsip “rule  of law ”  Indonesia  sebagai  negara  hukum Pancasila  (Ringss,  1964).  Namun  secara empiris  serta  gagasan  dari  negara  hukum Pancasila,    belum  pernah  ditetapkan  secara global,  lengkap  dan  menyeluruh,  meskipun hal  tersebut  menyebutkan  bahwa  hukum yang  memiliki  secara  terkhusus.  Dengan demikian  maka,  hukum  seharusnya  dapat dimaknai  sebagai  satu  kesatuan  sistem, karena  dengan  melihat  pada  kenyataannya negara seolah akan dianggap sebagai negara hukum (Asshidiqie, 2006).
Reformasi  yang  terjadi  dalam  sistem hukum  nasional,  pada  hakekatnya  tidak dapat  dipisahkan  dari  strategi  dan  tujuan pembangunan  nasional  secara  utuh,  seperti yang  terdapat  dalam  Recana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2015,  merupakan  dasar  fondasi  bagi bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan pembangunan  nasional.  Terutama  dalam proses  pembangunan  bidang  hukum,  sudah dirumuskan  maksud  daru  pembangunan hukum,  agar  terwujud  suatu  sistem  hukum nasional  yang  bersifat  jujur,  bertanggung jawab,dan  tidak  berperilaku  membeda- bedakan  satu  sama  lain,  mengatasnamakan kredibilitas  konsistensi  keseluruhan  aturan undang-undang  pusat  maupun  daerah,  serta tidak  berbeda  pendapat  dengan  sebuah peraturan perundang-undangan yang berkedudukan  di  atasnya,  dan  perilaku  para penegak  hukum  yang  berupaya  untuk
mengembalikan kepercayaan
hukum masyarakat Indonesia.
Dalam mendukung berbagai upaya yang dilakukan agar menciptakan hukum yang di dambakan,  perencanaan  serta  pembangunan hukum  difokuskan  terhadap  tindakan  yang strategis  untuk  meningkatkan  prestasi formulasi  hukum  yang  meliputi  berbagai aturan  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis , suatu lembaga hukum yang terdiri dari para penegak  hukum  dan    menjadi    aspek-aspek suatu  sistem    hukum    nasional    yang    akan diupayakan secara bersama-sama.
Kebutuhan tersebut pada mulanya dinyatakan  yaitu  sebagai  hukum  pokok, ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar, yang  kemudian  disusun  dalam  Undang- Undang (Huijbers, 2010).
Keberadaan  suatu  sistem  hukum  di Indonesia  masih  belum  jelas,  sebab  masih ditemukan  hukum  Nasional  dan  Barat  yang saling  bertolak belakang. Pernyataan tersebut  sesuai  dengan  kenyataan  yang  saat ini  dialami  oleh  negara  Indonesia.  Dalam perjalanan  sejarah  Indoensia,  berbagai sistem hukum saling beradu kekuatan untuk mendapatakan  posisi  baik  pada  sistem hukum  Nasional  maupun  sistem  hukum Barat. Oleh  karena itu, konsep eklektisisme hukum    nasional  dijadikan  sebagai  solusi dalam  menjawab  karakteristik  dan ciri  khas hukum nasional.
Sejarah mengenai perkembangan sistem hukum  di  Indonesia  diwarnai  oleh  berbagai macam  sistem  hukum  yang  kemudian dikodifikasi dan diberikan suatu karateristik tersendiri.  Berdasarkan  pada  latar  belakang yang telah diraikan, maka penulis  bertujuan untuk  menganalisis  hal  hal  tersebut    dalam suatu  artikel  mengenai  "Kontribusi Sistem
Hukum Eropa Kontinental dalam Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  di
Indonesia”.
B. Pembahasan
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental
Sistem hukum Eropa Kontinental dalam sejarahnya  mengalami  perkembangan  di sebuah daratan Eropa, maka sebutan dengan
sistem  hukum  Eropa  Kontinental.  Dalam perkembanganya di berbagai negara modern, sistem hukum Eropa Kontinental bersamaan dan  saling  bersinergi  satu  sama  lain,  salah satunya  adalah  negara  Indonesia,  dan  telah banyak  diadopsi  oleh  banyak  negara (Gutmann, Hayo, & Voigt, 2011). Civil law adalah  bahasa  latin    dari jus  cevile ,  artinya hukum  yang  berlaku  atau  digunakan  pada kaum  Romawi.  Pada  awal  kemunculanya, kata  tersebut  berasal  dari  himpunan  dari berbagai macam  hukum yang digunakan di Kerajaan  Romawi  ketika  dikepalai  oleh Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.
Dalam  perbandingan  sistem  hukum yang  ada,  sistem  hukum  Eropa  Kontinental dianggap  sebagai  sistem  hukum  tertua  serta sangat  memberikan  pengaruh  di  dunia (Lukito, 2010). Terbaginya hukum ke dalam dua kelompok hukum merupakan ciri utama dari sebuah sistem hukum Eropa Kontinental. Dua kelompok tersebut diantaranya  hukum  yang  mengarahkan  hal- hal  mengenai  kesejahteraan  masyarakat serta, dan hukum yang berhubungan dengan hukum perdata atau hukum yang berwenang dalam  memberikan  aturan-aturan  terhadap interaksi  yang  terjalin  antar  seseorang dengan orang lain. Terbaginya dua kolmpok hukum  tersebut    berasal  dari  sebuah pemikiran  seorang  ahli  di  bidang  hukum yang  bernama  Gajus  Ulpanus  yang berpendapat  bahwa  hukum  publik  dapat dimaknai  sebagai  sebuah  hukum  yang memiliki aturan guna kesejahteraan masyarakat  bangsa  Romawi,  sedangkan hukum  perdata  merupakan  sebuah  aturan hukum  yang  memiliki  aturan  guna kehidupan seseorang; karena pada hakekatnya  terdapat  hal-hal  yang  termasuk kepentingan  umum  dan  juga  kepentingan perdata (Soeroso, 2005).
Para  ahli  hukum  berpendapat  bahwa sistem  hukum  Eropa  Kontinental  atau Civil Law tidak  secara  utuh  mengadopsi  hukum Romawi. Seorang ahli hukum bernama Alan Watson lebih setuju terhadap pendapat yang menyatakan  bahwa  sistem  hukum  Eropa Kontinental merupakan karya yang dihasilkan  oleh  Justisisan  yang  ketika  itu
sedang  memimpin  Byzantium  melalui sebuah  kode  Justisian  yakni  Corpus  Juris Civilis yang diterbitkan pada 529 M (Lukito, 2010).  Selanjutnya,  temuan  justisianus semakin memperoleh kedudukan pada masa pencerarahan  rasionalisme  abad  XV-XVII M.  Berdasarkan  sistem  hukum  tersebut, sebuah  hukum  harus  dilakukan  sebuah kodifikasi  sebagai  dasar  berlakunya  suatu hukum dalam sebuah negara.
Seiring  perkembangan  zaman,  segala macam  bentuk  prinsip  hukum  tersebut dijadikan  aturan  pokok  dalam  merumuskan dan mengumpulkan berbagai macam prinsip hukum  oleh  negara-negara  yang  berada  di Eropa  Daratan  yang  diantaranya:  Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin dan Asia,  tanpa  terkecuali  negara  Indonesia. Sebab  awal  mulanya  bangsa  Indonesia mengalami  penjajahan  yang  dilakukan  oleh Belanda  (Djamali,  1999).  Prinsip  pokok yang  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  sebuah sistem  hukum  yang  disebut  dengan  Eropa Kontinental  adalah  aturan  yang  memiliki daya  untuk  mengikat,  hal  tersebut  dapat terjadi karena adanya sebuah peraturan yang tersusun  dalam  Undang-Undang.  Prinsip pokok  yang  dimiliki  oleh  sistem  hukum Eropa Kontinental tersebut dianut berdasarkan  nilai  utama  yaitu  kepastian hukum.
Kepastian  hukum  dapat  diartikan sebagai  tujuan  pokok  dari  sebuah  tujuan hukum,  maka  kepastian  hukum  tersebut dapat  terwujud  hanya  apabila  berbagai bentuk  tindakan  hukum  yang  seringkali terjadi  di  masyarakat  yang  diatur  oleh sebuag  hukum  yang  bersifat  tertulis. Berdasarkan tujuan hukum dan berlandaskan pada  sebuah  sistem  hukum  yang  diadopsi oleh  suatu  negara,  maka  seorang  hakim tidak  diberikan  kesempatan  secara  bebas untuk dapat menciptakan suatu hukum yang memiliki  kekuatan  untuk  dapat  mengikat secara umum. Dalam hal ini, seorang hakim hanya memiliki dua fungsi yang diantaranya menetapkan  dan  juga    menjelaskan  segala macam  peraturan  yang  menjadi  batas wewenangnya  dan  hanya  mengikat  para
pihak  yang  berperkara  saja  (Doktrin  Res Ajudicata) (Djamali, 1999).
Berkembangnya  negara-negara  yang ada  di  Eropa,  mereka  memiliki  sebuah standar  berupa  kedaulatan  ( sovereignty ) seperti  sebuah  kedaulatan  yang  dapat digunakan untuk menetapkan sebuah hukum yang  berlaku.  Sehingga  yang  dijadikan sebagai  sumber  dari  sebuah  sistem  hukum Eropa Kontinental adalah sebuah perundangan  yang  disusun  oleh  pemegang kekuasaan  legislatif.  Berbeda  dengan  hal tersebut,  diakui  sebuah  peraturan  yang dibentuk  oleh  badan  eksekutif  dengan berpegang atas wewenang yang tercantum di dalam  undang-undang  serta  kebiasaan masyarakat  yang  diterima  sebagai  suatu hukum yang berlaku oleh masyarakat.
Berdasarkan  berbagai  sumber  hukum yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka sebuah  sistem  hukum  Eropa  Kontinental terbagi  menjadi  hukum  publik  dan  hukum privat.  Hukum  publik  merupakan  hukum yang  memuat  aturan-aturan  hukum  guna mengatur  wewenang  para  petinggi  negara dan  guna  mengatur  interaksi  yang  terjalin antara  masyarakat  dan  negara  begitupula sebaliknya.  Sedangkan  hukum  privat  dapat dimaknai  sebagai  hukum  yang  memuat aturan-aturan  hukum  guna  mengatur  segala macam  bentuk  interaksi  yang    peraturan yang  terjalin  antar  sesama  anggota masyarakat  dalam  aktivitasnya  (Djamali, 1999).
Pembagian  antar  hukum  publik  dan hukum  privat,  pada  praktinya  berhubungan dengan  budaya  hukum  yang  jalankan  oleh suatu  negara.  Dengan  melihat  sejarah  yang ada, sebuah tradisi atau budaya hukum yang ada terbagi menjadi dua yaitu Common Law System dan Continental  Civil  Law  System . Keduanya memiliki kesamaan, yakni lahir di Eropa,  selain  terdapat  persamaan  keduanya juga  memiliki  perbedaan.  Dalam  sistem hukum Eropa Kontinental, terdapat pemisahan  dalam  peradilan  antara  hukum publik dan hukum privat.
Konsep  mengenai  hukum  publik  di dalam  tradisi  hukum  Romawi  diawali dengan sebuah konsep yang  disebut dengan
Res  Republika.  Konsep  Res  Republika dengan  sengaja  dibentuk  oleh  bangsa Romawi  untuk  dijadikan  sebagai  solusi dalam  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi untuk  melawan  sebuah  kekuasaan  terhadap kawasan  Mediterania.  Di  dalam  konsep hukum  publik,  terdapat  urusan  publik  yang dibedakan  dari  urusan  yang  bersifat  privat. Sistem  hukum  ini  memiliki  kelebihan  dan juga  kekurangan.  Kelebihan  yang  dimiliki meliputi  tersedianya  undang-undang  yang mengenai  segala  aspek  kehdiupan  manusia sehingga  ketika  terjadi  suatu  permasalahan akan  mudah  dalam  menyelesaikannya  serta tersedianya  berbagai  hukum  tertulis  yang menjamin  kepastian  hukum  di  dalamnya. Sedangkan  kekurangan  yang  dimiliki  yaitu banyak  ditemui  permaslaahn  baru  akibat perkmebangan  zaman  dan  tidak  tersedia undang-undangnya
sehingga permasalahannya  tidak  dapat  di  selesaikan di pengadilan (Nurhardianto, 2015).
Dalam  berbagai  perbandingan  yang dilakukan  sistem  hukum  Eropa  Kontinental merupakan  sebuah  sistem  hukum  yang dianggap  paling  lama  serta  memiliki pengaruh kuat (S. Rahardjo, 2012). Berbagai aturan  yang  terrkandung  dalam  sistem hukum  Eropa  Kontinental  merupakan gabungan  aturan-aturan  hukum  yang  ada sebelum  masa  Justinianus,  ciri  khas  atau kekhasan  utama  dari  sistem  hukum  Eropa Kontinental yang paling substansial ditemukan pada aturan-aturan yang digunakan  dan  dituangkan  dalam  bentuk tulisan dalam bagan hukum. Yang mana hal tersebut dijadikan sebagai  rujukan terhadap banyak negara termasuk Indonesia.
Negara  Indonesia  menjadikan  sistem hukum  Eropa  Kontinental  sebagai  rujukan dengan diawali sejak  masa penjajahan yang dilakukan  bangsa  Belanda.    prinsip  pokok yang  dipegang  teguh  oleh  sistem  hukum Eropa  Kontinental  adalah  sebuah  hukum yang mendapatkan kemampuan untuk dapat mengikat, sebab hal tersebut terwujud dalam aturan  yang  berbentuk  perundangan  dan disusun  dengan  teratur  melalui  sebuah kodifikasi  hukum.  Dengan  demikian  maka dibutuhkan  konstitusi  bagi  setiap  negara
agar proses yang terjadi dalam pemerintahan dapat diberikan batasan dan dapat dikendalikan (Hamilton, 1973).
Pada  sistem  Eropa  Kontinental  putusan yang  ditetapkan  oleh  seorang  hakim  atau yurisprudensi  pada  suatu  perkara  tertentu, sehingga  memiliki  kekuatan  untuk  dapat mengikat para pihak yang berkaitan dengan suatu  perkara  ( Doktrins  Res  Ajudicata ) (Djamali,  1999).  Mengikatnya  hukum disebabkan oleh hukum yang tersusun dalam undang-undang terkodifikasi secara otomatis.  Sehingga  sistem  hukum  Eropa Kontinental  mengutamakn  hukum  tertulis berupa  perundang-undangan  sebagai  dasar utama yang digunakan dalam sistem hukum tersebut (Hadi, 2016). Selain itu, yurisprudensi  dijadikan  sebagai  pelengkap dari  aturan  hukum  yang  mengalami kodifikasi  (Pratama  &  Marliana,  2013). Hakim  hanya  memiliki  tugas  untuk memutuskan  atau  memberikan  ketetapan dan menjelaskan mengenai peraturan hukum yang menjadi wewenangnya.
2. Kontribusi Hukum Eropa

## Kontinental Terhadap  Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia
Pembangunan  sistem  hukum  yang  ada di  suatu  negara  merupakan  sebuah  upaya yang  dilakukan  untuk  membentuk  sebuah hukum  baru  guna  memperbaharui  hukum positif.  Memperbaharui  dapat  dimaknai sebagai  penggantian  hukum  yang  lama dengan  hukum  yang  baru.  Dalam  hal  ini, pembangunan  hukum  bermakna  sama dengan  pembaharuan  hukum.  Selanjutnya, hukum  nasional  merupakan  hukum  yang dibangun berdasarkan sebuah konstitusi dan juga  Pancasila  sebagai  dasar  negara  atau dapat  dapat  dimaknai  sebagai  hukum  yang dibangun  atas  dasar  cita  rasa  dan  rekayasa bangsa Indonesia (Sularno, 2006).
Pembangunan sistem hukum, seharusnya  dapat  mengubah  segala  bentuk Undang-Undang  produk  kolonial  Belanda dengan sebuah produk hukum milik sendiri. Namun  pada  kenyataannya  hal  tersebut bukanlah  hal  yang  mudah,  hingga  saat  ini negara  Indonesia  hanya  mampu  membuat
sebuah  Undang-Undang  yang  bersifat tambal  sulam  dengan  tetap  menghargai hukum  tidak  tertulis  dan  hukum  yang berlaku  di  masyarakat  (Raharjo,  2004). Proses pembangunan sistem hukum nasional masih  terus  mencari  jati  dirinya  sendiri. Sistem  hukum  nasional  memiliki  dimensi yang  luas.  Apabila  mengacu  pada  pendapat Friedman  (2011),  sistem  hukum  nasional didasarkan  atas  tiga  unsur  yaitu  isi  hukum ( substance ), struktur hukum ( structure ), dan budaya hukum ( culture ). Pembangunan sistem hukum merupakan perubahan  pada  substansi  hukum  yang  di dalamnya  berupa  segala  bentuk  perundang- undangan yang ada di Indonesia.
Pembangunan  serhadap  struktur  hukum termasuk  pada  perubahan  hukum  yang berhubungan  dengan  lembaga,  tatanegara dan  pengelolaan  terhadap  lebaga  penegak hukum,  dan  koordinasi  antara  penegak hukum  baik  daerah,  nasional  maupun internasional.  Sedangkan  pembangunan terhadap  budaya  hukum  dapat  diartikan sebagai  perubahan    budaya  hukum  yang berlaku di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menjalankan
atau menegakkan  hukum,  sebab  penegakan hukum  di  Indonesia  sangat  ditentukan  oleh budaya  hukum  masyarakat  (Barlian,  A.  E. A., & Herista, 2021).
Usaha yang dilakukan bangsa Indonesia dalam  membangun  sistem  hukum  nasional harus  sesuai  dengan  landasan  dan  tujuan nasional  yang  akan  dicapai  oleh  bangsa Indonesia  seseuai  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (Erfandi,  2016).  Pembangunan sistem hukum nasional harus diarahkan guna mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang mengacu  pada  kepentingan  nasional  yang bersumber dari cara pandang dan keyakinan yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Hal tersebut juga berlaku terhadap permasalahan baru  yang  harus  ditangani  oleh  kebutuhan hukum  guna  mendukung  tugas  umum pemerintahan dan demi memajukan kepentingan  nasional  (Hamzani,  A.  I. ; Mukhidin ; Rahayu, 2018).
Perkembangan  sistem  hukum  nasional memiliki tujuan agar terwujudnya
kesejahteraan  sosial  dan  perlindungan masyarakat sehingga
pemerintah memaknainya  sebagai  sistem  hukum  yang menganut  bahwa  konsep  kewarganegaraan tetap  mengakui  berbagai  hukum  yang  ada dan melaksanakan rumusan  berbagai simpul menjadi  sebuah  fungsi  tunggal  terhadap berbagai  macam  aturan  melalui  sebuah konsolidasi  terhadap  Undang-Undang  baik sebagian  maupun  dalam  bentuk  kodifikasi. Dengan  demikian  maka  pembangunan sistem hukum nasional harus
mempertimbangkan  dan  mementingkan nilai-nilai kebiasaan masyarakat (Barlian, A. E.  A.,  &  Herista,  2021).  Terdapat keterkaitan  antara  pembangunan  nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional  dalm  mencapai  tujuan  nasional yakni  demi  kesejahteraan  masyarakat  dan memberikan  perlindungan  bgai  masyarakat, serta dapat turut serta dalam
penyelenggaraan  ketertiban  dunia.  Hal tersebut berkaitan dengan cita-cita Proklamasi    Kemerdekaan  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Pelaksanaan sistem hukum di Indonesia tidak  terlepas  dari  unsur  sejarah.  Sistem hukum  Indonesia  merupakan  sebuah  sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagai sumber  hukum  dalam  pelaksaan  berbagai aspek  seperti  bagi  pengadilan,  hakim, memformulasikan  keputusan  dan  sebagai nilai-nilai  yang melandasi keputusan tersebut.  setiap  bangsa,  memiliki  sistem hukum  dan  sistem  nilai  yang  melandasinya (Putra,  2020).  Pengertian  yang  baik mengenai  sumber  atau  bahan  yang  berasal dari  berbagai  sumber  hukum  di  Indonesia yang meliputi peraturan perundang- undangan,  putusan  pengadilan,  kebiasaan- kebiasaan yang terbentuk, dan kaidah-kaidah hukum  lain  (Susanto,  2018).  Setiap permasalahan  hukum  yang  ada,  harus diselesaikan  dalam  lingkup  sistem  hukum yang  berlaku  atau  mengacu  pada  sumber hukum  yang  digunakan  pada  sistem  hukum tersebut.  Periodisasi  hukum  di  Indonesia
terbagi  menjadi  empat  tahap  kesejarahan, yakni meliputi periode kolonialisme, periode revolusi  fisik  hingga  liberal  periode demokrasi  terpimpin  hingga  orde  baru,  dan yang  terakhir  periode  pasca  orde  baru  (era reformasi).
Dalam  pembangunan  sistem  hukum  di Indonesia,  apabila  dilihat  secara  historis negara Indonesia lebih merujuk pada sistem hukum Civil  Law atau  Eropa  Kontinental. Sistem  hukum  Eropa  Kontinental  disebut demikian  sebab  sistem  hukum  Eropa Kontinental merupakan suatu sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang ada di  Eropa.  Selain  itu,  sistem  hukum  Eropa Kontinental  juga  dapat  diartikan  sebagai sistem  hukum  Romawi  dikarenakan  sistem hukum Eropa Kontinental berasal dari sebuh kumpulan  prinsip  hukum  yang  digunakan masyarakat  bangsa  Romawi  pada  masa Pemerintahan
Kaisar Yustinianus. Kodifikasi  hukum  atau  kumpulan  dari berbagai prinsip hukum terdiri atas berbagai macam  aturan  hukum  yang  disebut  dengan Corpus Juris Civilis (hukum yang terkodifikasi) sejak sebelum masa Yustinias.
Dengan  demikian,  maka  dijadikan  sebagai prinsip  pokok  dalam  pembentukan  hukum oleh negara-negara Eropa Daratan termasuk negara Indonesia karena Indonesia merupakan  sebuah  negara  yang  pernah mengalami  penjajahan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Belanda.
Hal tersebut dapat terjadi karena bangsa Belanda  ketika  datang  ke  Indonesia membawa  sebuah  hukum  sipil yang  berasal dari  Code  Napoleon.  Hukum  Eropa Kontinental  digunakan  sebagai  hukum nasional  di  Indoensia  dengan  berdasarkan atas  asas  konkordansi  melalui  Pasal  2 Aturan  Peralihan  yang  telah  dilakukan amandemen  menjadi  Pasal  1  Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam perkembangannya  dan  perubahan  situasi yang  terjadi  dan  juga  keperluan  yang diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam kehidupan  berbangsa    maupun  bernegara, maka penerapannya tidak secara menyeluruh lagi,  terutama  pada  era  reformasi  saat  ini
sehingga  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan bangsa Indonesia.
Perubahan  mengenai  konstitusi  negara Indonesia  pada  suatu  proses  yang  disebut dengan  transisi  politik  Indonesia  yang merupakan  suatu  agenda  dari  era  reformasi yang  ditandai  dengan  amandemen  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk amandemen yang  pertama  hingga  keempat.  Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebuah negara demokrasi yakni Indonesia akan dihadapkan pada  suatu  permasalahan  besar  mengenai arah  maupun  strategi  yang  akan  digunakan dalam  pembangunan  hukum  Indonesia. Sebuah  strategi  pembangunan  hukum  dapat dilaksanakan ketika permasalahan mengenai produk  hukum  dari  rezim  yang  lama  dan yang  baru  dapat  diselesaikan  secara  teknis. Dalam  hal  ini,  Indonesia  hanya  pelu membentuk,  mengganti  dan  melakukan perbaikan  aturan-aturan  yang  diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan  karena pada era reformasi, Pancasila masih berlaku sebagai  norma  tertinggi  yang  memberikan kedudukan  tetap  terhadap  hukum  era  orde baru. Pemerintah pada rezim reformasi yang perlu melakukan sedikit perubahan terhadap aturan-aturan  yang  dirasa  tidak  sejalan dengan  Pancasila  dan  tidak  masuk  kedalam rencana pembangunan Indonesia untuk masa yang akan datang.
Dengan  diberlakukannya  hukum  Islam, hukum adat dan tata hukum yang menganut Common  Law memberikan  pengaruh  yang sangat  besar  terhadap  sistem  hukum  yang dibangun di Indonesia. Meskipun
memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar, karakter yang dimiliki oleh Eropa Kontinental yang memiliki anggapan bahwa hukum merupakan Undang-Undang
mengalami pengkodifikasian melekat begitu kuat  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari    berlakunya sebuah kodifikasi hukum Eropa Kontinental sebagai  kitab  hukum  di  Indonesia  hingga saat  ini,  terutama  terdapat  dalam  kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata/ Burgerlijk  Wetboek ),  Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)  dan  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  (KUHPidana/  Wetboek  Van Strafrecht).
Selain itu juga dapat dilihat pada prinsip hukum  yang  lain  seperti  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Undang  Tenaga  Kerja, Undang-  Undang Perseroan  terbatas, Undang-Undnag  Merk,  Undang-Undang Rahasia  Dagang,  dan  lain  sebagainya.  Pada bidang  yang  berbeda,  karakteristik  yang dimiliki  oleh Civil  Law juga  menunjukkan eksistensinya  pada  peraturan  perundang- undangan  negara  Indonesia  yang  menganut berbagai  peraturan  perundangan  yang  telah dikodifikasi.  Dengan  adanya  penjelasan tersebut membuktikan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law merupakan  sistem  hukum  yang  dianut  oleh negara Indonesia (Santoso, 2016).
Pada  hakekatnya,  sejak  awal the founding fathers telah mencoba memberanikan  diri  untuk  membentuk hukum Indonesia dengan cara mereformulasikan  kembali  hukum  serta gagasan  yang  diwariskan  dari  hukum  yang dibawa  oleh  para  penjajah.  Namun  pada kenyataannya,  hal  tersebut  bukan  sebuah perkara yang mudah. Hal senada ditegaskan oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  sejatinya negara  yang  sudah  lepas  dari  penjajahan sudah semestinya memiliki
dan mengkontruksi  ide-ide  hukum  mandiri, yakni  teori  hukum  Indonesia  (S.  Rahardjo, 2012).  Pada  bagian  lain,  As-shiddiqie memberikan  pendapatnya  bahwa,  dalam konsepsi  negara  hukum  ketika  memasuki abad  21  yang  modern  seperti  saat  ini peradilan konstitusi sangatlah urgen keberadaannya  dalam  rangka  mewujudkan dan  mem-berdiritegakkan  negara  hukum demokratis (Asshidiqie, 2006).
Pada awal periode, para pendiri bangsa yakin bahwa isi atau makna daripada hukum yang berlaku pada masyarakat terjajah dapat dijadikan  sebagai  sistem  hukum  nasional. Berbeda  dengan  kenyataannya,  berbagai macam  cara  telah  dilakukan  namun  hanya sia-sia  dqan  berujung  pada  sebuah pengakuan yang menyebutkan bahwa proses
dalam  merealisasikan  ide  hukum  bukan  hal yang mudah dan tidak sederhana sebagaiman  startegi  yang  digunakan  dalam sebuah  doktin.    Selain  itu,  berbagai  macam kesulitan  sudah  muncul  sejak  awal.  Hal tersebut  bukan  hanya  disebabkan  oleh keragaman  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat. Namun, hal tersebut disebabkan oleh  pengelolaan  hukum  modern  yang mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sehingga  menjadikan  sistem  hukum  yang menjadi  peninggalan  kolonial  tidak  mudak untuk  dilakukan  sebuah  perubahan.  Hal tersebut terfokus untuk menunjukkan bahwa suatu  negara  dalam  meniru  atau  mengikuti aturan  sistem  hukum  negara  lainnya  bukan karena  semata-mata  mereka  yakin  dengan manfaat  intrinsik  dari  aturan-aturan  yang ada.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  juga  perlu dilakukan hanya untuk mendapatkan legitimasi  dan  penerimaan  di  kancah Internasional (Goodman & Jinks, 2004).
Membangun  hukum  nasional,  dimulai dari awal dan bertolak dari suatu konfigurasi baru.  Segala  proses  perkembangan  sistem hukum  di  Indonesia  dibangun  dan dikembangkan  secara  teratur  dan  sistematis dengan  mengacu  pada  perbaduan  dari  asas- asas  yang  telah  berlaku  hingga  kekuasaan kolonial  berakhir.  Peraturan  tersebut  dapat ditemukan  pada  Regering-Reglements  1854 yang berlaku hingga berakhirnya kedudukan para penjajah. Asas yang terdapat didalamnya  merupakan  asas  supremasi hukum  (yang  terkandung  dalam  doktrin Rechstaats )  yang  sebisa  mungkin  tidak ditetapkan ( eenheidsbeginsel ). Dengan menyelenggarakan sebuah peradilan dengan bertolak  pada  asas  ketidak  berpihakan, dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya ada sebuah pembagian kekuasaan dan sudah seharusnya dilakuakn upaya secara sungguh- sungguh  suatu  kelompok  hakim  yang  tidak ada kaitannya dengan kekuasaan eksekutif.

## C. Simpulan
Pandangan Dewey untuk men- demokrasikan sistem hukum Eropa
Kontinental sebenarnya sudah di konsepkan dan  diwujudkan  didalam  sistem  hukum
sejak  masa  penjajahan  yang  dialami  oleh negara  Indonesia  untuk  pertama  kalinya. Meskipun  di  dalam  implementasi  dan realitanya terlihat adanya kesenjangan antara gagasan  dan  perwujudan  mengenai  sistem hukum  tersebut.  Oleh  karena  itu,  masih dibutuhan  banyak  sekali  arahan-arahan  dan perwujudan-perwujudan serta gagasan- gagasan demokrasi pendidikan lainnya yang nyata  dalam  dunia  pendidikan.  Sistem hukum  yang  dijadikan  sebagai  pedoman bagi  yang  didasarkan  atas  hukum  Romawi dikenal sebagai sistem hukum Civil Law. Sistem  hukum  yang  dikenal  sebagai Civil  Law tersebut mimiliki  beberapa  ciri khas  yang  diantaranya  meliputi  adanya sebuah  penggabungan  berbagai  macam aturan hukum atau disebut dengan kodifikasi hukum,  hakim  tidak  memeliki  sangkut  paut oleh  kepala  negara  yaitu  presiden  yang kemudian undang-undang tersebut dijadikan sebagai  acuan.  Dengan  demikian  maka, dengan berkembangnya sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia sangat berpengaruh untuk  tumbuh  kembang  hukum  dan pembangunan  sistem  hukum  nasional Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada sejarah  bangsa  Indonesia  bahwa  sejak  awal the  founding  fathers telah  mencoba memberanikan  diri  untuk  membentuk hukum
Indonesia dengan cara
mereformulasikan  kembali  hukum  serta gagasan  yang  diwariskan  dari  hukum  yang dibawa oleh para penjajah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Z.  F.,  &  Yulistyaputri,  R.  (2019).
Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia:  Kajian  Atas  Konstribusi Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam
Terhadap  Pembangunan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:
Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 8 (1), 37–54. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v 8i1.305
Asshidiqie,  J.  (2006). Hukum  Acara
Pengujian  Undang-Undang .  Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteran
Mahkamah Konstitusi RI.
Barlian,  A.  E.  A.,  &  Herista,  A.  D.  P. (2021).  Pembangunan  Sistem  Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik Bangsa. Jurnal  Kajian  Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia , 9 (1), 546–558.
Djamali,  R.  A.  (1999). Pengantar  Hukum Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Erfandi.  (2016).  Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam  Pembangun  Sistem Hukum  Pidana  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Pancasila Dan Kewarganegaraan , 1 (1).
Goodman,  R.,  &  Jinks,  D.  (2004).  How  to influence  states:  Socialization  and international  human  rights  law. Duke Law Journal , 54 (3), 621–702.
Gutmann,  J., Hayo, B., & Voigt, S. (2011).
Determinants of Constitutionally Safeguarded  Judicial  Review–Insights Based on a New Indicator. Available at SSRN 1947244 , 9 , 216–254. https://doi.org/10.2139/ssrn.1947244 Hadi,  S.  (2016).  Mengkaji  Sistem  Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan
Dengan Sistem  Hukum  Lainnya). DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 12 (24), 164–172.
Hamilton, W.  H. (1973). Constitusionalism.
Encyclopedia of the Social Science , 2 .
Hamzani,  A.  I. ;  Mukhidin ;  Rahayu,  D.  P. (2018). Pembangunan Hukum  Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional. Prosiding SENDI_U .
Huijbers,  T.  (2010). Filsafat  Hukum . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Lukito,  R.  (2010). Hukum  Sakral  dan Hukum Sekuler . Jakarta: Alvaber.
Marryman,  J.  H.  (1985). The  Civil  Law Tradition:  An  Introduction  To  The Legal  System  Of  Western  Europe  And Latin  America .  California:  Standford
University Press.
Martitah,  M.  (2013).  Reforma  Paradigma Hukum  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Sejarah. Paramita:  Historical  Studies Journal , 23 (2).
Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi  Hukum  Indonesia. Jurnal  Tapis:
Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam ,
11 (1), 33–44.
Pratama,  Y.,  &  Marliana,  E.  (2013). Penggunaan  Data  Putusan  Pegadilan dalam  DiskuRsus  Ilmu  Hukum  di Fakultas Hukum. Fiat Justitia , 1 (4), 14– 27.
https://doi.org/10.4135/9781849200486.
Putra,  P.  A. ;  M.  I.  (2020). Implementasi Konsep  Keadilan  Dengan  Sistem Negatif  Wetterlijk  dan  Asas  Kebebasan Hakim  dalam  Memutus  Suatu  Perkara
Pidana Ditinjau Dari Pasal  1 Undang- Undang  No  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman: Analisa Putusan  No.  1054/Pid.  B/2018/PN.  Jkt.
Sel. Jakarta.
Ringss,  F.  W.  (1964). Administraction  in Developing  Countries,  The  Theory  0f
Prismatic  Society .  Boston:  Hangton Mifflin Company.
S. Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Santoso,  L.  (2016).  Perbandingan  Sistem Civil  law  dan  Hukum  Islam  Serta interaksinya  dalam  Sistem  Hukum indonesia. Istinbath:  Jurnal  Hukum , 13 (2), 189–222.
Shrode,  W.  A.,  &  Vouch,  D.  (1974). Organisazion  and  Management:  Basic System Concepts . Kuala Lumpur: Irwin Book Co.
Soeroso,  R.  (2005). Perbandingan  Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Sularno,  M.  (2006).  Syari’at  Islam  dan Upaya  Pembentukan  Hukum  Positif  di Indonesia. Jurnal  Al-Mawarid , 14 (10),
211–219.
Susanto.  (2018).  Kedudukan  Hasil  Audit
Investigasi  Pada  Kekayaan  Badan Usaha  Milik  Negara  Persero  Dalam Hukum Pembuktian Pidana di
Indonesia. Jurnal  Cita  Hukum , 6 (1), 139–162.