## AGAMA DAN MEDIA
DISKURSUS LGBT DALAM OPINI SKH REPUBLIKA
Suranto 1 , Dyna Herlina S 2 , Benni Setiawan 3
Universitas Negeri Yogyakarta Email : 1 suranto@uny.ac.id, 2 dynaherlina@uny.ac.id, 3 benisetiawan@uny.ac.id

## ABSTRAK
SKH Republika menurunkan banyak tulisan mengenai isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) selama kurun waktu 24 Januari – 31 Maret 2016. Pertanyaan penelitian yang diajukan : (1) bagaimana representasi ideologi dan (2) seksualitas dalam pemberitaan SKH Republika? Metode Penelitian yang dipilih adalah analisis wacana Van Dijk dengan pendekatan intensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SKH Republika menawarkan wacana anti LGBT melalui pemilihan narasumber dan pendapat mereka yang dikutip. Representasi ideologi yang ditampilkan bahwa LGBT bersandar pada ideologi liberalisme dan universalisme yang bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum nasional Indonesia. Sedangkan wacana seksualitas direpresentasikan melalui kuasa pengetahuan bersumber dari psikolog islam dan institusi otoritatif yaitu agama, negara dan pendidikan. Semua narasumber islam di tiga institusi tersebut menolak LGBT sedangkan narasumber negara non-islam bersifat moderat dengan membatasi penampilan mereka di ruang publik, selanjutnya peneliti sekuler menerima praktik LGBT sebagai salah satu jalan masuk membentuk pengetahuan dan kesetaraan hukum.
Kata kunci : Republika, wacana, LGBT, kuasa, seksualitas, pengetahuan

## ABSTRACT
The Republika Daily published abundant articles about lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) during the period January 24 to March 31, 2016. The research question: (1) how do the representation of ideology and (2) sexuality in the news SKH Republika? The Van Dijk’s discourse analysis with intentional approach was employed. In general The Republika Daily offers anti-LGBT discourse through the selection of speakers and their opinions are cited. According to The Republika Daily, ideology representation that is based on liberalism and universalism is against values, norms, and Indonesian national law. While the discourse of sexuality is represented by the power of knowledge comes from psychologists Islam and authoritative institution that is religion, state and education. All sources of Islam in the three institutions while the informant refused LGBT non-Islamic countries are moderate by limiting their appearance in the public space, the next secular researchers accept LGBT practices as one way in shaping the knowledge and legal equality.
Keywords: Republika, discourse, LGBT, power, sexuality, knowledge

## A.  PENDAHULUAN
Pro dan kontra lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT), akhir Januari hingga pertengahan Maret menjadi perbincangan menarik. Media, baik televisi (elektronik) dan Koran (cetak) memuat berita terkait
LGBT. Televisi pun seakan menemukan momentum untuk menaikan rating dengan menayangkan dan  menyajikan berita terkait LGBT. Sebuah stasiun televisi bahwa secara khusus mengangkat tema LGBT.Konon rating tayangan itu cukup tinggi.
106 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Seakan tidak mau kalah dengan televisi, media cetak, dalam hal ini koran juga menyajikan serangkaian berita terkait LGBT. Koran berskala nasional dan lokal pun berebut space (ruang) dalam menyajikan sejumlah berita Salah satunya adalah Surat Kabar Harian Republika.
Menarik untuk disimak, meski membicarakan isu yang sama yaitu LGBT namun tiap surat kabar memiliki sudut pandang yang berbeda. Satu berita yang diturunkan oleh SKH Republika berjudul “LGBT Ancaman Serius”, terbit pada Ahad, 24 Januari 2016 menegaskan diri sebagai media yang menolak LGBT di Indonesia. Sikap tegas ini berbeda dengan media nasional besar seperti Kompas. Menurut Ignatius Haryanto, pada acara Klinik Hukum Media di Universitas Atmajaya, Sabtu, 19 Maret 2015, media yang didirikan oleh PK Oejong dan Jacob Oetama ini tidak menyatakan sikap terhadap LGBT.
Pada hari-hari selanjutnya SKH Republika secara konsisten nampaknya menolak LGBT melalui artikel-artikel opini dan berita yang dipublikasikannya. Pertarungan wacana seakan membenarkan apa yang disebut oleh Fairclough. Fairclough (1989) dalam perspektif teori discourse dan ideologi, bahwa discourse media kental berbalut kepentingan dan ideologi. Hal tersebut paralel dengan pendapat Althusser (1984) yang mengatakan bahwa media adalah bagian dari ideological state apparatus .
Sebagai sebuah “pengemban” ideologi tertentu, media memainkan peran ganti. Yaitu, sebagai penyebar berita berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme dan juga sebagai media pengembang ideologi yang diyakini oleh pemilik media.
Kajian ini tentu menarik untuk diteliti. Pasalnya, media sebagai salah satu pilar demokrasi kini terfragmentasi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Masukkan pemilik media ke gelangan politik menjadikan “ideologi” media seakan terus menggempur alam bawah sadar masyarakat untuk menyatakan pendapat dan bersikap terhadap sebuah pokok masalah.
Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini hendak mengajukan dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana representasi ideologi yang ditampilkan oleh SKH Republika dalam publikasi mengenai LGBT? Kedua, bagaimana representasi seksualitas yang ditampilkan oleh SKH Republika dalam publikasi mengenai LGBT?

## B.  METODE
Studi ini menggunakan pendekatan analisis wacana krisis ( critical discourse analysis ) dengan metode analisis wacana Van Dijk. Menurut Van Dijk (2001: 352) analisis wacana kritis (CDA) adalah jenis penelitian wacana analitik yang terutama mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi, dan dilawan dengan teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan penelitian ini, analisis wacana kritis mengambil posisi eksplisit, dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan akhirnya melawan ketimpangan sosial.
Tahapan analisis wacana yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap sebagai berikut (Eriyanto, 2001: 225-227).
1.  Teks: dibagi menjadi tiga bagian yang saling mendukung. Pertama, struktur makro yaitu makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/ tema yang diangkat dari suatu teks. Kedua, superstruktur yaitu kerangka suatu teks seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Hal yang diamati adalah skematik yaitu bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh. Elemen yang diperhatikan adalah skema. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks dari kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase dan gambar. Hal yang diamati adalah sematik aspek yaitu makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Elemen yang diamati latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi.

## Agama dan Media: Diskursus LGBT
2.  Kognisi sosial: proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan.
3.  Analisis sosial: menganalisa kondisi sosial yang mendasari kemunculan suatu teks dan dampak pemberitaan tersebut terhadap masyarakat. Struktur  yang diamati adalah struktur makro. Hal yang diamati adalah tema/ topik/tematik yang dikedepankan dalam suatu berita. Elemen yang diamati adalah topik. Elemen tematik menunjuuk pada gambara umum dari suatu teks, ini dapat pula disebut gagasan inti, ringkasan atau hal tama dalam teks.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi pendahuluan telah dilakukan melalui pengumpulan berita dan opini yang termuat dalam SKH Republika yang terbit pada 24 Januari hingga 31 Maret 2016. Selama rentang waktu tersebut ditemukan 29 artikel terdiri dari 16 artikel opini dan 12 artikel reportase mengenai LGBT yang dipublikasikan oleh SKH Republika. Jumlah ini tentu cukup banyak dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan.Pemuatan yang banyak ini pun menjadi sebuah penanda, bahwa SKH Republikasangat memberi perhatian pada isu LGBT.
Berdasarkan jumlah publikasi tersebut ada 70 narasumber yang digunakan baik sebagai penulis artikel maupun narasumber reportase. Dari sejumlah itu 16 narasumber berafiliasi dengan organisasi islam non pemerintah, 32 narasumber dari organisasi pemerintah, 1 pakar hukum, 3 peneliti, 6 ahli medis, 1 tokoh agama selain islam, 6 aktivis organisasi kemasyarakatan, 1 orang pengamat sosial dan 1 artikel tanpa narasumber.
Dari 70 narasumber yang dapat diidentifikasi 5 menyatakan pro terhadap LGBT, 10 bernegosiasi dan sisanya yaitu 55 narasumber anti terhadap LGBT.Jumlah ini menunjukan bahwa secara SKH Republika mengarusutamakan penolakan terhadap LGBT.
Sedangkan perspektif yang digunakan dalam pembahasan LGBT sangat bervariasi sebagai berikut: agama, hukum, kesehatan, anak/remaja/perempuan, keluarga, pemerintah, sosial budaya, teknologi komunikasi, pendidikan/keilmua, moral dan HAM. Sehingga dapat dikatakan SKH Republika mengulas topik LGBT dari berbagai sudut pandang.
Berdasarkan hasil identifikasi tema, ada dua tema besar yang disampaikan yaitu soal ideologi dan seksualitas.SKH Republika dengan sengaja melakukan serangkaian pemilihan penulis dalam kolom opini dan narasumber dalam kolom pemberitaan yang secara konsisten menyampaikan suatu gagasan serupa yang serupa mengenai ideologi dan seksualitas.  Para aktor itu membahas ideologi dari berbagai sudut pandang yaitu islam dan nasionalisme. Sedangkan pembahasan mengenai seksualitas dimasukan dalam diskursus kesehatan, hukum, islam, dan sejarah. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu: representasi ideologi dan representasi seksualitas.

## Representasi Ideologi

## 1.  Ideologi Liberalisme vs Konservatif
Dalam tulisannya mengenai LGBT, SKH Republika serigkali mengguakan istilah “liberal” untuk menunjukkan kecenderungan ideologis para pelaku LGBT. Kaum liberal, menurut para ahli yang menulis opini menghormati hak individu oleh karena itu cenderung yang berbeda seperti homoseksualitas juga dihargai. Sebagaimana disampaikan berikut ini.
Bahrun Mubarok, Kandidat Doktor Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Dai Ambasador Dompet Dhuafa, Sedang Menulis Disertasi Tentang LGBT
“Bagi kaum liberal, perilaku homoseksual adalah bukan mental illness, melainkan bagian dari hak setiap individu yang harus dihormati. Justru yang dianggap patologi oleh mereka saat ini adalah pandangan bahwa manusia semestinya heteroseksual.”
108 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Hasian Sidabutar, Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Alumnus Universitas Negeri Medan
“Tidak dapat dimungkiri maraknya fenomena LGBT sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi penyandang LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian life style masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang.”
Bagi kedua di atas, kelompok liberal justru menganggap perilaku heteroseksual sebagai tindakan yang konservatif dan patologis. Pada titik ini, para penulis mempertentangkan ideologi liberal dengan konservatif; dan ideologi liberal dengan patologi (penyakit). Ketiga kata kunci tersebut menunjukkan definisi para penulis mengenai liberal yaitu bukan konservatif dan bukan penyakit.
Penulis yang lain juga menggunakan istilah liberal untuk menjelaskan perilaku seksualitas sebagaimana berikut.
Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait
“Saat ini remaja di Indonesia sudah sangat liberal. Mereka sudah berani berciuman saat pacaran. Bahkan saat saya tanya apakah ada yang tak pernah lihat film porno, mereka tidak ada yang berani tunjuk tangan.”
Merujuk pada fenomena tersebut, jelas Arist, kalau gerakan LGBT didukung dan dilegalkan, anak-anak muda akan semakin liberal lagi dalam hal pemahaman seksualitas. Makanya jangan sampai LGBT ini didukung dan dilegalkan, katanya.
Narasumber dalam berita itu, menyamakan kecenderungan seksual LGBT dengan gaya pacaran yang mengarah pada hubungan seksual, keduanya adalah kecenderungan liberal. Kata “liberal” mengacu pada perilaku yang bebas secara seksual. Liberal disamakan dengan kebebasan seks.
Istilah “liberal” juga dikaitkan dengan arah ilmu pengetahuan sebagaimana
disampaikan oleh dua penulis kolom opini berikut.
Bahrun Mubarok, Kandidat Doktor Psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah, Dai Ambasador Dompet Dhuafa, Sedang Menulis Disertasi Tentang LGBT
Sejujurnya, penulis banyak belajar dan sering mengutip hasil-hasil riset yang mereka lakukan. Penulis hanya ingin mengungkapkan bahwa literatur tentang LGBT masih lebih didominasi hasil-hasil penelitian para peneliti yang berideologi liberal, bahkan aktivis gerakan LGBT. Ada kesan penolakan terhadap LGBT tidak memiliki landasan ilmiah.
H. Fahmi Salim, Lc, M.A, Lulusan S-2 Ilmu Tafsir, Universitas al-Azhar Kairo
Tujuannya liberalisasi kisah Luth adalah satu, yaitu membiarkan dan melegalkan perkawinan sejenis atau perkawinan homoseksual.Dibuatlah analisis, seolah- olah, umat Nabi Luth bukan diazab sebab mereka homoseks, tapi karena mereka mengingkari kerasulan dan tidak sopan pada para tamunya.Karena itu, perilaku homoseksual boleh-boleh saja.Sejatinya, tafsir demikian pada kisah Luth bahkan sudah lama menjadi narasi yang digaungkan di penyuluhan yang mengampanyekan hak seksual kaum LGBT dengan topeng edukasi HIV/AIDS.
Pembahasan penelitian LGBT dan tafsir Al-Qur’an digunakan untuk mendudukan pengetahuan ideologi liberal. Menurut Bahrun Mubarok, para peneliti tentang LGBT mendasarkan penelitiannya dalam sudut pandang liberal, sedangkan H. Fahmi Salim menempatkan liberal sebagai salah satu metode tafsir umat Nabi Luth.
Representasi ideologi digunakan SKH Republika untuk menjelaskan LGBT adalah ideologi liberal. “Liberal” diartikan bukan konservatif, bukan patologi, perilaku seksual bebas dan sudut pandang pengetahuan.
Ideologi liberalisme seringkali digunakan sebagai wacana untuk memberi perhatian terhadap seks dan orientasi seksual ini berada di belakang keterusterangan dan sikap para LGBT
untuk menunjukkan dirinya ( coming out ) dan menurunkan minat untuk berubah dan mencari bantuan untuk memperbaiki abnormalitas ini. Melalui konsep liberalisme dan hak asasi manusia, masyarakat diminta untuk menerima abnormalitas sebagai bagian dari seksualitas manusia dan organisasi dan aktivis juga membantu mempromosikan ideologi ini atas nama kebebasan (Owoyemi dan Sabri, 2013:110).
Dalam hal ini wacana yang dikembangkan SKH Republika mengidentikkan LGBT dengan liberal sesuatu yang seringkali digunakan oleh media lain sebagaimana dijelaskan oleh Owoyemi dan Sabri (2013).
Jika ditelaah lebih lanjut, liberalisme sebenarnya tidak sesederhana kebebasan individu. Ideologi ini memiliki setidaknya tiga lapisan yaitu: emansipasi, kesetaraan dan agama.
Pada ranah emansipasi, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berpartisipasi politik dan hukum. Setiap individu setara di depan hukum dan politik. Pada soal kesetaraan, liberalisme mendorong setiap orang memiliki hubungan yang setara di depan hukum. Terakhir, dalam hal agama liberalisme memisahkan hubungan antara rumah ibadah dan negara dengan menempatkan agama sebagai urusan pribadi sedangkan urusan negara di ruang publik ( Alexander, 2014:6 ).
Jika kita menggunakan definisi liberalisme di atas maka ada beberapa pendapat para narasumber di SKH Repbulika yang kurang tepat. Liberalisme memang bisa diartikan sebagai kebebasan individu untuk menentukan hal-hal privat seperti agama dan seksualitas namun kebebasan itu dibatasi oleh hak politik dan hak hukum orang lain. Sehingga jika menempatkan LGBT sebagai kelompok yang bebas tanpa syarat dengan menyingkirkan kelompok lain seperti heteroseksual; bukanlah pemadanan diskursus yang tepat.

## 2.  Ideologi Nasionalisme
Selain liberalisme, ideologi lain yang digunakan sebagai retorika oleh penulis SKH Republika adalah nasionalisme
yang dipertentangkan dengan nilai universalisme. Menurut para penulis, aktivis LGBT bertopeng dibalik Hak Asasi Manusia yang merupakan nilai universal dunia, namun dalam beberapa hal nilai-nilai tersebut justru bertentangan dengan nilai nasionalisme Indonesia.
Pendapat tersebut dapat dipahami dari beberapa pernyataan berikut ini.
Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM, Perspektif HAM dalam Pernikahan Sesama Jenis
Pasal-pasal dalam DUHAM itu ada yang ketat, ada pula yang longgar. Contoh, Pasal 16 DUHAM tentang hak untuk menikah dan berkeluarga. Dalam pasal itu , tidak ada indikasi dibolehkannya pernikahan sejenis. Oleh karena beberapa sifatnya yang longgar, negara pihak menolak, seperti Indonesia, tidak secara otomatis seluruhnya mengikuti isi setiap setiap pasal dari DUHAM PBB, walaupun Indonesia telah meratifikasi DUHAM PBB. Semua isi pasal harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi Indonesia.
Perangkat hukum yang paling mengikat adalah hukum nasional. Untuk isu di wilayah abu-abu (belum ada kesepakatan universal tentangnya) yang digunakan adalah hukum nasional. Contoh, pasal 16 tentang hak untuk menikah dan berkeluarga yang berhubungan dengan isu pernikahan sesama jenis sampai saat ini masih termasuk wilayah abu-abu DUHAM PBB.
Jazuli Juwaini (PKS)
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
110 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Hepi Wahyuningsih. Ahli Psikologi Keluarga Universitas Islam Indonesia (UII)
Di samping itu, dukungan dari pihak luar dan beberapa perusahaan multinasional yang terusmengalir juga turut memperkuat perjuangan mereka. Tentu sebagai orang tua yang masih memegang nilai-nilai luhur bangsa, kita tidak bisa tinggal diam membiarkan anak-anak kita dipengaruhi oleh gerakan LGBT. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Intan Mahabah Nabila, Mahasiswa Fakultas Hukum UI, Relawan pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI
Indonesia pun sebagai negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri sudah jelas tertera di Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Para penulis tersebut mengakui bahwa Indonesia merupakan bagian dari warga dunia yang meratifikasi Hak Asasi Manusia melalui keikutsertaan dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Hukum universal itu mengakui hak setiap identitas seseorang termasuk di dalamnya adalah identitas seksual.
Meskipun demikian, ada dua argumen yang membuat para penulis menolak universalisme identitas seksual. Pertama, pengaturan detail mengenai hal itu belum diatur. Kedua, menurut para penulis hukum yang lebih mengikat adalah hukum nasional yang dengan jelas menyebutkan bahwa ada 2 orientasi seksual yaitu perempuan dan laki-laki mengikuti UU Perkawinan.
Diskursus mengenai hal itu juga dijelaskan oleh Altman D(2001): masalah utama berkaitan dengan globalisasi definisi homoseksual adalah generalisasi. Identitas adalah konstruksi sosial, sebuah mitos, yang dibentuk berkaitan dengan sejarah, budaya dan karakter yang dibagi. Budaya dan
sejarah kelompok homoseksual di seluruh dunia tidaklah sama. Ada banyak budaya dan sejarah yang membuat penerimaan homoseksual yang tidak berlaku universal.
Secara intensional, redaksi SKH Republika menyusun argumen, melalui para narasumber, bahwa dalam kasus Indonesia, ada hukum nasional, nilai nasionalisme, untuk menentang penerimaan universal terhadap praktik LGBT. Pemenuhan hak universal dibatasi oleh hukum nasional yang mengikat setiap warga negaranya.
Argumen nasionalisme sepenuhnya dapat diterima karena memang warga negara Indonesia terikat dengan aturan hukum nasional sebagaimana disampaikan oleh para penulis diatas. Namun, disisi lain berdasarkan Human Right Watch World Report 2013 ditemukan bahwa budaya/ lokalitas/nasionalisme seringkali justru menciptakan diskriminasi HAM terhadap pelaku LGBT. Kemungkinan hukum nasional membatasi atau bahkan meniadakan HAM pelaku LGBT absen dari pembahasan SKH Republika ( https://www.hrw.org/world- report/2013 ).

## Representasi Seksualitas
Selain diskursus ideologi, wacana lain yang muncul dalam publikasi SKH Republika mengenai LGBT adalah seksualitas. Isu ini tentu saja tidak dapat dihindarkan ketika membicarakan orientasi seksual. Mengikuti analisis Foucoult tentang seksualitas, bagian ini akan mengupas topik-topik yang digunakan para narasumber untuk membahas seksualitas.

## 1.  Pengetahuan LGBT
Perbincangan tentang LGBT membawa pengetahuan baru mengenai orientasi seksual non heteroseksual. Ada banyak pengetahuan mengenai hal ini yang telah ditelaah berdasarkan sudut pandang ilmu kesehatan jiwa dan fisik. Redaksi SKH Republika secara intensional memilihkan beberapa pengetahuan tersebut untuk pembacanya seperti dibawah ini.
Ihsan Gumilar, Peneliti Psikologi Saraf ( Neuropsycology), Struktur Otak LGBT
Agama dan Media: Diskursus LGBT
Adanya konsep neuroplasticity ini menyampaikan bahwa perbedaan struktur otak tidak serta merta menyebabkan seseorang mempunyai orientasi seksual LGBT. Akan tetapi, kebiasaan, pengalaman, dan gaya hidup yang dibangunlah yang bisa mengubah struktur dan fungsi otak, sehingga menghasilkan orientasi dan perasaan intim terhadap sesama jenis.
LGBT merupakan penyakit psikologi yang sangat berpotensi mendatangkan penyakit-penyakit lainnya.
Prof Subandi, Asosiasi Psikologi Islam, Himpunan Psikologi Indonesia (API-Himpsi), LGBT Berhak mendapat Layanan Kesehatan Jiwa
“Temuan ilmiah terkini menunjukkan bahwa perilaku LGBT dipengaruhi oleh lingkungan dan orientasi seksual bersifat cair yang memungkinkan perilaku ini dapat di ubah.”
Aliah BP Hasan, Bidang Kajian Ilmiah Asosiasi Psikologi Islam
Perilaku homoseksual bukan hasil pengaruh genetika karena mereka yang homoseksual tidak dapat meneruskan gennya kepada keturunannya. Faktor nongenetiklah yang menyebabkan gen organisme mengekspresikan dirinya secara berbeda.
Secara ringkas, berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kecairan identitas, perilaku, dan orientasi seksual. Pertama, heteroseksual hingga kini merupakan identitas orientasi seksual terbanyak dan paling tidak banyak berubah sepanjang waktu (Kinnish, Strassberg, & Turner, 2005).
Diskursus orientasi seksual tersebut dikaitkan dengan pembentukan identitas seksual yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial bukan bawaan genetik. Atas argumen itu, para penulis di atas menyatakan bahwa perubahan orientasi seksual yang natural yaitu dari heteroseksual menjadi homoseksual merupakan akibat interaksi lingkungan yang salah. Berdasarkan argumen yang sama,
maka mereka berpendapat bahwa perilaku LGBT dapat disembuhkan jika mendapatkan stimulus lingkungan yang baik.
Lebih jauh lagi, redaksi menyebutkan bahwa perilaku LGBT merupakan penderita kesehatan jiwa yang perlu mendapatkan pertolongan medis sebagai hak penderita gangguan jiwa. Pertolongan medis yang diperlukan adalah konsultasi dan pendampingan dari psikolog. Selanjutnya adalah bimbingan spiritual. Pendapat tersebut dalam kutipan berikut.
Dr Danardi Sosrosumihardjo SpKJ(K), Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia  (PP PDSKJI), LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa
“Orang dengan homo – seksual, yakni gay, dan lesbian, serta biseksual masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Sedangkan, transeksualisme dinyatakan masuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM),”
Subandi, Asosiasi Psikolog Islam LGBT merupakan suatu penyakit psikologis yang perlu ditangani.Dalam menangani kasus psikologis bagi para LGBT perlu adanya pendampingan, bukan hanya pendampingan psikologis semata namun perlu pendampingansecara spiritual dan rohaniah. Dalam perspektif psikologi Islam sebuah transformasi kehidupan menjadi lebih baik jika ada sebuah penyesalan yang nantinya akan membawa seseorang untuk taubat dan kembali ke jalan Allah SWT.
Michael Foucault (1977) menjelaskan bahwa pembentukan pengetahuan adalah praktik kekuasaan. Pihak yang berkuasa dalam hal ini adalah psikolog islam dan redaksi SKH Republika membentuk pengetahuan baru mengenai LGBT yang
112 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
seturut dengan ideologi mereka yaitu menolak praktik LGBT.

## 2.  Pihak Otoritatif
Dalam pembahasan mengenai seksualitas, menurut Foucoult, selalu saja melibatkan pihak-pihak yang dianggap berwenang membicarakannya. Dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi setidaknya 3 pihak yaitu: institusi agama, negara, dan pendidikan. Satu persatu akan dibahas berikut ini.
a.  Institusi Agama
Berdasarkan institusi agama yang memberikan argumennya di ruang pemberitaan SKH Republika, hanya ada satu orang yang mewakili institusi agama non Islam, sedangkan sisanya didominasi oleh pemimpin agama Islam. Hal ini tentu saja selaras dengan kecenderungan SKH Republika yang didirikan oleh kelompok Islam. Beberapa pernyataan narasumber yang mewakili institusi agama sebagai berikut.
Romo Paulus Christian Siswantoko, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Agama Tolak LGBT
“Aktivitas LGBT bertentangan dengan ajaran Katolik. Ia menolak keras apabila komunitas LGBT menuntut untuk dilegalkan”.
Ustadz Erick Yusuf, Tokoh Agama, LGBT Ancaman Serius
“Semestinya orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang salah tersebut diberi penyuluhan. Baik lewat agama maupun lewat kejiwaan dengan intensif,”
Nazamudin Ramli, MUI, Majelis Agama Tolak LGBT
“Aktivitas LGBT sudah sangat meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial bangsa Indonesia,”
“Waspadai pula gerakan atau intervensi dari pihak mana pun yang berdalih HAM dan demokrasi untuk mendukung perkembangan LGBT,”
Kokoh Hadapi Pengaruh Negatif, Fuad Nashori, Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam
“Homoseksual yang awalnya tabu menjadi semakin bisa diterima ketika banyak orang yang mempropagandakan dengan masif. Adanya gerakan dari negara lain yang mendukung gerakan tuntutan kesetaraan para LGBT membahayakan anak-anak. Kekuatan yang paling ampuh melawan LGBT yakni iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jelas di Alqur’an bahwa homoseksual dilarang. Selain itu, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar (pertemanan sosial) juga memiliki pengaruh yang penting untuk melindungi diri dari pengaruh LGBT.”
Semua pemimpin islam yang dikutip diatas memberikan satu pandangan yang sama mengenai praktik LGBT. Mereka semua menolak karena LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah diatur dalam kitab suci Al- Qur’an.  Meskipun ada kelompok yang memberikan tafsiran baru untuk kisah Kaum Nabi Luth yang mempraktikan homoseksual namun tafsir baru itu dengan tegas ditolak.
Soal lain yang muncul dalam wacana LGBT dalam pandangan pemimpin Islam adalah pendekatan agama dapat menjadi solusi bagi para pelaku LGBT untuk keluar dari lingkungan yang menyesatkan mereka. HAM dan demokrasi dianggap sebagai dalih kelompok LGBT untuk melupakan aturan agama.
Di semua artikel yang menempatkan para pemimpin agama sebagai narasumber utama, SKH Republika tidak pernah melibatkan narasumber umat sebagai pembanding. Sehingga, harian ini dengan sengaja, intentional, menempatkan institusi agama sebagai lmbaga sosial yang paling otoritatif membicarakan seksualitas.

## Agama dan Media: Diskursus LGBT
b.  Institusi Negara
Selain institusi agama, pihak yang mendapat otoritas membicarakan LGBT dalam publikasi SKH Republika adalah negara. Beberapa artikel menempatkan anggota DPR, polisi, menteri dan pemimpin daerah berikut ini.
Deding Ishak, Komisi VIII DPR, LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa
Dalam Pancasila dan UUD 1945 jelas bahwa pelaksanaan HAM tidak boleh bertentangan dengan norma, adar, dan nilai-nilai agama. Jika masalah LGBT ini telah bersinggungan dengan norma agama, harus dibahas mendalam.
Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye
LGBT juga menjadi ancaman potensial bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia yang tidak membenarkan perkawinan sesama jenis. Meski demikian, bukan berarti kita membenarkan dan membiarkan gerakan LGBT menggeser nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa.
Kedua narasumber di atas memberikan perhatian terhadap nilai moral bangsa. Keduanya mewakili negara karena jabatan publik yang diembannya. Keduanya menekankan bahwa penerapan HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma dan adat yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada bagian atas tulisan ini, nilai nasionalisme dianggap lebih penting daripada universalisme.
Irjen Tito Karnavian, Kapolri, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye
Kami mengimbau para LGBT tidak memprovokasi orang lain ikut kalangan mereka yang justru membuat orang tua resah.
Karena itu, perlindungan pada mereka (LGBT) kita berikan. Mereka tidak boleh jadi korban kekerasan.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye
Kamu kalau mau gerakan, jangan kampanye enggak-enggak. Kalau masuk ranah publik, ada aturannya.
Ada dua narasumber yang dikutip diatas yaitu Kapolri dan Pemimpin Daerah, keduanya merupakan representasi negara. Hal yang menarik, argumen mereka berkaitan dengan kehadiran LGBT di ruang publik. Keduanya tidak menampik kenyataan bahwa kelompok LGBT ada dan berkembang di Indonesia. Namun kehadiran kelompok tersebut sebaiknya dibatasi di ruang publik untuk menghindari keresahan di masyarakat.
Dapat dikatakan, kedua narasumber bersikap moderat dengan kelompok LGBT, mengakui keberadaannya tetapi membatasi penampilannya di ruan gpublik. Sikap ini cukup berbeda dengan para pemimpin agama dan politik yang dibahas sebelumnya. Kapolri dan Pemimpin Daerah memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas ruang publik.
Dalam artikel yang dimuat SKH Republika, penempatan narasumber negara tidak pernah dilengkapi dengan sudut pandang lain yaitu rakyat. Sehingga dapat disimpulkansurat kabar ini secara intensional menganggap bahwa negara lebih berhak membicarakan seksualitas dibandingkan rakyat terlebih pelaku LGBT.
c.  Institusi Pendidikan
Selain institusi agama dan negara, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, kampus dan keluarga dianggap menjadi pihak yang berwenang membicarakan seksualitas. Para narasumber yang terdiri dari menteri (Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga), pemimpin organisasi kemasyarakatan, dan peneliti di universitas.
114 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017 p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
Terdapat dua sudut pandang yang berbeda diantara mereka. Kelompok pertama: Menteri dan Cendikiawan Islam berpendapat bahwa pendidikan seksualitas ditujukan untuk menghindarkan diri anak dan remaja dari perilaku LGBT. Perilaku ini dianggap merupakan akibat pergaulan sosial bukan genetik. Sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Andi Yulia Fariz, ICMI, ICMI : Jangan Kucilkan LGBT
Insya Allah pada kepengurusan ini ICMI akan mempunyai program konseling dan pendidikan bagi calon pengantin. Sebab, keluarga itu ketahanan utama suatu bangsa.
Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Polisi Minta Pro-LGBT tak Berkampanye
Selama ini tidak ada temuan propaganda atau kampanye LGBT di lingkungan sekolah. Menurut dia, kampanye melalui buku yang isinya kurang patut atau mesum juga belum ditemukan. Biasanya kalau yang ada seperti itu langsung ditarik.
Imam Nahrawi, Menpora, Bentengi Anak dan Pemuda
Dari keluarga saya kira. Membentenginya adalah bagaimana peran orang tua itu harus aktif, ujar Imam di Jakarta, Jum’at (5/2) malam. Menurut Imam, orang tua perlu berperan untuk membina anak dalam menyeleksi pergaulan, baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.
Ada dua poin yang menarik. Pertama, institusi pendidikan merupakan ranah publik oleh karena itu ruang itu harus steril dari pembicaraan mengenai LGBT. Kedua, keluarga adalah institusi pendidikan dalam pengertian ini adalah pengasuhan yang penting. Keluarga dapat dijadikan benteng untuk menghindarkan anak-anak dan remaja dari perilaku LGBT.
Sudut pandang kedua mengenai otoritas lembaga pendidikan terhadap isu LGBT diwakili oleh organisasi hukum dan universitas. Ada dua poin utama yang disampaikan. Pertama, kedua institusi ini memandang bahwa fenomena LGBT adalah perubahan jaman yang natural dan tidak dapat dihindarkan karena perubahan orientasi seksual ini. Jika isu ini tidak diteliti justru kontra produktif, berikut kutipannya.

## Yasmin, YLBHI, Bentengi Anak dan Pemuda
Homoseksualitas adalah sebuah fenomena yang natural, senatural orang kidal dan tidak kidal. Untuk masyarakat dengan pendidikan yang lebih maju, kata dia, perbedaan orientasi seksual bukan lagi sesuatu yang membingungkan.
LGBT tak Boleh Masuk Kampus, Sari Damar Ratri, Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI
Dengan melarang isu seksualitas untuk dikaji dan diteliti, Menristek telah menutup peluang adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan hasil kajian bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.
Irwan Hidayana, Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, Program Lain Juga Didanai Asing
Pendidikan seksual penting bagi anak-anak agar mereka tahu –selain hanya perbedaan fisik laki-laki dan perempuan- juga peranan mereka berdasarkan gender sesuai norma sosial masyarakat. Dana asing yang masuk di Indonesia bukan hanya terkait LGBT, namun banyak program pemerintah yang juga didanai dari asing, tujuannya untuk kesejahteraan dan peningkatan pengetahuan.
Dari seluruh narasumber yang digunakan SKH Republika tentang isu LGBT hanya kelompok peneliti

## Agama dan Media: Diskursus LGBT
dari YLBHI dan Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI yang menyatakan diri pro terhadap kelompok LGBT. Sikap pro ini dalam pengertian bahwa institusi pendidikan perlu mempelajari fenomena baru ini lalu membangun pengetahuan yang ilmiah untuk memahaminya.
Oleh redaksi para peneliti ditempatkan sebagai perwakilan dari kelompok LGBT. Metode ini sebenarnya mengandung bias, karena para peneliti itu bukanlah pelaku LGBT. Mereka adalah para peneliti yang keberadaannya mewakili, memperantarai kelompok LGBT eksis artinya merupakan kenyataan. Kelompok peneliti  ini tidak dapat sepenuhnya mewakili kelompok LGBT karena memiliki kepentingan politik pengetahuan yang tidak dimiliki/ disadari oleh pelaku LGBT. Mereka punya sudut pandang yang bisa jadi berbeda dengan pelaku LGBT. Disamping itu, mereka juga memiliki kepentingan ekonomi politik yang berbeda dengan kelompok yang diteliti, LGBT.
Di Indonesia ketiga institusi diatas : agama, negara dan pendidikan, adalah institusi yang sangat berkuasa menentukan pendisiplinan tubuh dalam hal ini adalah seksualitas. Kecenderungan ini persis sebagaimana dijelaskan oleh Michael Foucault (1977) mengenai kuasa dan seksualitas. Institusi tersebut mengatur bagaimana seksualitas ditampilkan yaitu urusan privat yang harus diatur penampilannya di ranah publik. Seks adalah kenikmatan individu yang diatur oleh institusi publik.

## D.  SIMPULAN
SKH Republika mengunakan pendekatan representasi intentional. Redaksi telah memiliki intensi dalam pemberitaan LGBT yaitu menolak kecenderungan seksual non heteroseksual. Intensi ini ditunjukan oleh pemilihan narasumber yang diwawancarai dalam berita dan penulis kolom opini.
Mayoritas aktor dalam publikasi SKH Republika adalah subyek heteroseksual yang memiliki afiliasi dengan kelompok Islam konservatif dan moderat. Mereka memiliki intensi yang serupa dengan redaksi SKH Republika yaitu menganggap LGBT adalah penyimpangan agama, hukum, psikologis.
Konsep Marxist mengenai ideologi menyebutkan bahwa kelompok yag memiliki alat produksi akan melakukan kontrol terhadap produksi dan sirkulasi pemaknaan ide-ide di dalam masyarakat. Melalui kepemilikan media, para pemilik media sebagai kelas dominan akan menawarkan ideologinya yang membuat dominasi dan penindasan sosial terlihat natural dan menyembunyikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebut dominasi ideologi (Hall, 1997: 348).
SKH Republika melakukan dominasi ideologi dalam pemberitaannya. Mereka dengan sengaja memilih aktor yang berafiliasi dengan organisasi yang serupa dengan ideologi mereka untuk menguasai ruang publik yaitu kolom publikasi di SKH Republika. Sementara itu, kelompok marjinal yang mereka serang dalam hal ini adalah kelompok LGBT tidak mendapatkan ruang baik dalam bentuk narasumber berita maupun penulis opini.
Ada dua representasi ideologi yang dimuat SKH Republika berkaitan dengan isu LGBT. Pertama, praktik LGBT dianggap bersumber dari ideologi liberalisme. Ideologi ini harus ditolak di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan agama. Kedua, praktik LGBT menyandarkan dirinya pada ideologi universalisme yang tidak dapat sepenuhnya diterima dalam konteks Indonesia karena ada banyak norma dan peraturan nasional yang bertentangan dengan nilai universal tersebut.
Selanjutnya, representasi seksualitas yang sengaja (intentional) ditempatkan SKH Republika. Ada dua representasi seksualitas yaitu pengetahuan dan institusi otoritatif.
Pertama, pengetahuan mengenai LGBT dipilih oleh redaksi mengikuti pengetahuan bahwa LGBT terjadi karena pergaulan
116 Komuniti , Vol. 9, No. 2, September 2017
p-ISSN: 2087-085X, e-ISSN: 2549-5623
sosial bukan genetika. Kedua paham itu sebenarnya diperbincangkan di wilayah akademis dengan sangat mendalam tetapi pembaca dipilihkan salah satu sudut pandang pengetahuan.
Kedua, lembaga otoritatif yang boleh memperbincangkan LGBT adalah institusi agama, negara, dan pendidikan. Ketiga institusi ini merupakan institusi publik yang dianggap boleh memberikan penilaian terhadap praktik LGBT.
Institusi agama islam dipilihkan kelompok yang sepenuhnya menentang. Sikap ini sejalan dengan para aktor negara yang berafiliasi dengan Islam yaitu Menteri Agama dan anggota DPR dari Partai Islam.
Birokrat pendidikan (Menteri Pendidikan dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, keduanya berasal dari kelompok islam) dan peneliti dari kelompok islam juga memiliki sikap yang sama menolak LGBT.
Institusi Pendidikan yang dianggap mendorong pengetahuan tentang LGBT adalah peneliti dari kampus sekuler dan advokat hukum Kebijakan redaksi dengan jelas menunjukan bahwa institusi islam baik dari pemimpin, birokrat dan peneliti dengan tegas menolak praktik LGBT. Redaksi tidak memberikan celah penafsiran baru terhadap praktik LGBT dengan tidak menempatkan pelaku LGBT dalam diskusi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander, J. (2015). The major ideologies of liberalism, socialism and conservatism. Political Studies , 63(5), 980-994.
Altman, D. 2001.  “The Globalization of Sexual Identities.” Global Sex . Chicago and London
: University of Chicago Press.
David T. Hill. 2010. Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author . London: Routledge.
Dijk. Teun Van. 2001. Critical Discourse Analysis , dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi E. Hamilton (ed). The Handbook of Discourse Analysis. BlackwelPublisher Edkin, J. & William, N.V., (ed.). 2009. Critical Theories and International Relation, Oxon: Routledge, diterjemahkan Teguh Wahyu Utomo. 2013, Teori-teoriKritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Esack, Farid. 1997. Qur’an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligius Solidarity Against Oppression . Oxford: Oneworld.
Fahmi, Muhammad, Irwan Abdullah, Ratna Noviani, Wening Udasmoro. 2015. “Diskursus Islam Dalam Konstruksi Media (Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Charlie Hebdo Di Media Surakarta)” LiNGUA Vol. 10, No. 2, Desember . Hal. 55-64.
Fairlough, N. 1989. Language and Power . London: Longman.
Foucault, Michael. 1997. Seks dan Kuasa: Sejarah Seksualitas . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks . International Publishers.
Mills, Sara. 2003. Michel Foucault . London: Routledge.
Sipayung, Bambang A. 2009. “Teori Kritis Versus Hermeneutika: Debat Habermas dan Gadamer,” Majalah Filsafat Driyarkara , Tahun XXIII No 1.
Supena, Ilyas. 2012. “Mujahid Versus Teroris”. Walisongo , Volume 20,  Nomor 1, Mei 2012. hal.165-192.

## Agama dan Media: Diskursus LGBT
Owoyemi, M. Y., & Sabri, A.Z.S.A. (2013). LGBT:nature or ideology: The view of a former LGBT Practitioner in Malaysia. Research Journal of Biological Sciences , 8(4), 104-111.
Republika, Ahad, 24 Januari 2016.
Republika , Sabtu, 13 Februari 2016.
Republika , Kamis, 3 Maret 2016.
http://www.mahakamedia.com/about_us https://www.hrw.org/world-report/2013