https://jamsi.jurnal-id.com

## Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
Mohammad* 1 , Adriana Pakendek 2 , Zainurrafiqi 3
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura, Indonesia *e-mail: mohammadmohammad63263@gmail.com 1 , adriana.pakendek@unira.ac.id 2 , zainurrafiqi@unira.ac.id 3

## Abstrak
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakata  ini  adalah  untuk  mengedukasi  atau  memberi pengajaran  kepada  masyarakat  tentang  faktor-faktor  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Pengandian masyarakat ini bermanfaat untuk menambah wawasan cakrawala berpikir masyarakat tentang faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Desa  Tlanakan,  Kecamatan  Tlanakan,  Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 01 Desember 2022. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD  1945;  bahwa  setiap  kekerasan,  khususnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu bentuk  kekerasan  terhadap  hak  asasi  manusia,  dan  dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  dan  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan;  sebagian  besar  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat  kemanusiaan.  Dalam  mengatasi  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  lingkungan,  perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat salah satunya dengan adanya  sosialisasi  yang  diharapkan  mampu  mencegah  segala  bentuk  kekerasan,  melindungi  korban, menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
Kata kunci : Kekerasan, Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum, Perspektif HAM

## Abstract
The purpose of this community service activity is to educate or teach the public about the factors that  cause  domestic  violence.  This  community  service  is  useful  for  broadening  the  horizons  of  people's thinking about the factors of domestic violence, so that domestic violence can be minimized. This community service activity was carried out in Tlanakan Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. This activity was held  on  Thursday,  01  December  2022.  Every  Indonesian  citizen  has  the  right  to  feel  safe  and  free  from violence  in  accordance  with  the  philosophy  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution;  that  every  violence, especially domestic violence is a form of violence against human rights, and is categorized as a crime against human dignity and discrimination that must be abolished; Most victims of domestic violence are women, and they must receive more serious attention and protection from the government or society to avoid threats and violence,  torture  or  humiliation  of  human  dignity.  In  overcoming  the  problem  of  domestic  violence  in  the environment, there is a need for joint action between all parties, from the community to the apparatus, one of which is socialization which is expected to be able to prevent all forms of violence, protect victims, take action against perpetrators of violence in accordance with laws and regulations.
Keywords : Human Rights Perspective, Legal protection, Legal Perspective, Violence, Woman

## 1. PENDAHULUAN
Pada  era  zaman  modern  sekarang  ini  masih  ada  saja  kasus-kasus  kekerasan  yang sebagian  besar  perempuan  yang  menjadi  korbannya  bahkan  terjadi  hampir  setiap  hari  di berbagai  belahan  dunia,  baik  secara  individual  maupun  secara  terintegrasi  (Rizki,  2022).  Di Indonesia  sendiri  Kasus  kekerasan  menjadi  salah  satu  masalah  yang  krusial  dan  butuh  upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ayu dan Arifin 2019).  Dalam  UU  No.  23  tahun  2004  sendiri  terdapat  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
https://jamsi.jurnal-id.com
Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau  penelantaran  rumah tangga;  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga  (Badriyah,  2015,  Rofiah, 2017). Negara Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT , seperti (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; (2) Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang No. 7 tahun 1984  tentang  Pengesah-an  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap Wanita; (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan (7) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Dikdik dan Elisatris, 2007).
Membahas  mengenai  kekerasan  terutama  korbanya  terhadap  perempuan  merupakan permasalahan  yang  sangat  luas,  baik  karena  bentuknya  (kekerasan  fisik,  non  fisik  atau  verbal dan  kekerasan  seksual)  tempat  kejadiannya  (di  dalam  rumah  tangga  dan  di  tempat  umum), jenisnya  (perkosaan,  penganiayaan,  pembunuhan  atau  kombinasi  dari  ketiganya),  maupun pelakunya  (orang-orang  yang  memiliki  hubungan  dekat  atau  orang  asing)  (Saptosih,  2020). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih  didominasi  oleh  laki-laki  (Kuswardani,  2017).  Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun  terakhir  ini  (Setiawan,  2021).  Dari  data  yang  terkumpul  belum  diketahui  secara pasti  berapa  banyak  wanita  (istri)  yang  menjadi  tindak  kekerasan  mulai  dari  keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas (Sigit, 2010). Maka dari itu untuk  mengatasi  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  lingkungan  rumah  tangga,  perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan  yang  berfungsi  dengan  baik  sehingga  masalah  kekerasan  di  Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik (Umi, 2017).
Kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah  satu  isu  krusial  dalam  masyarakat  bukan  hanya  pada  tingkat  nasional,  tetapi  juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lebih progresif. Kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya (Wardhani, 2021). Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga masih berlangsung di segala ruang; domestik  (rumah  tangga)  maupun  publik,  di  segala  waktu  dan  dilakukan  oleh  banyak  orang dengan  identitas  sosio- kultural  yang  beragam,  dari  yang  dianggap  sebagai  “orang  terhormat”, terpelajar  dan  dianggap  “shaleh”  sampai  yang  dianggap  “orang  rendahan”  dan  “manusia pinggiran”.  Pada  sisi  lain  kekerasan  dalam  rumah  tangga  d alam  kenyataannya  tidak  hanya dilakukan  secara  individual  melainkan  juga  oleh  institusi  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya. Kita juga boleh jadi kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang  diharapkan  dapat  menjamin  keamanan  perempuan  dari  kemungkinan  menjadi  korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti  ayah,  kakak,  adik,  paman,  dalam  sejumlah  kasus  terbukti  juga  terlibat  dalam  aksi kekerasan (Moerti, 2010).
Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga,  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus;  bahwa  korban  kekerasan  dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,
https://jamsi.jurnal-id.com
penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  kemanusiaan  (Yusuf, 2019).  Dalam  kenyataannya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi,  sedangkan sistem  hukum  di  Indonesia  belum  menjamin  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga;  Kekerasan  pada  perempuan  di  Indonesia  sendiri  telah  di  antisipasi  dengan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) (Muhammad, 2021).
Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :
a. Karena  ketimpangan  historis  hubungan  kekuasaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang mengakibatkan dominasi dan kriminasi terhadap perempuan.
b. Peran  gender  yang  dikonstruksi  secara  sosial  dan  budaya  (laki-laki  sebagai  seorang superior).
Bentuk Kekerasan Pada Perempuan :
a. Kekerasan  Fisik.  Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit, atau luka berat.
b. Kekerasan  Psikologis.  Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
d. Kekerasan Seksual meliputi:
1) Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2) Pemaksaan hubungan seksual  terhadap salah  seorang dalam lingkup rumah  tangganya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian  dan  bukti-bukti  akademis,  karena  secara  empirik  hampir  setiap  hari  semua  orang dapat  menyaksikan  kasus-kasus  ini  dalam  berbagai  bentuknya  lewat  media  massa  baik  cetak maupun elektronik (Muladi, 2005).
Dari  pembahasan  mengenai  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini mempunyai  tujuan  yaitu  dapat  menghapus  sedikit  demi  sedikit  kekerasan  yang penghapusannya sendiri bertujuan untuk :
a. Mencegah segala bentuk kekerasan.
b. Melindungi korban kekerasan.
c. Menindak pelaku kekerasan.
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kasus kekerasan si korban dapat mendapat Perlindungan yang seharusnya dari pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan (Rahmat, 2020).
Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Perundang-undangan dapat  berfungsi  dengan  baik  sehingga  masalah  kekerasan  dapat  ditangani  dengan  baik  dan adanya  kerjasama  antara  pihak  masyarakat  dan  aparat  dalam  menanggulangi  masalah kekerasan.
Berikut faktor-faktor terjadinya permasalahan Kekerasan adalah sebagai berikut:
a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar.
b. Adanya himpitan ekonomi keluarga.
c. Adanya himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.
d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.
e. Adanya pengaruh sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan ketidak berdayaan.
https://jamsi.jurnal-id.com
Masalah Kekerasan akan memberikan dampak sebagai berikut:
a. Penderitaan fisik, seksual, ekonomi
b. Penderitaan psikologis
c. Pembedaan sosial kelompok maskulin dan feminine
Upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  menanggulangi  masalah  Kekerasan  adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  perlindungan  kepada  korban,  memberikan  pertolongan  darurat,  dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
b. Laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat.
c. Memberikan  tindak  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan  Memberikan  pelayanan  bimbingan kerohanian kepada masyarakat.
b. Menghilangkan budaya patriarki laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sebab wanita juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai Hak Asasi Manusia (Rizka, 2019).

## 2. METODE
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Desa  Tlanakan,  Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember 2022 yang dilaksanakan secara kolektif dari Fakultas Hukum Universitas Madura. Adapun kegitan ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari ketua koordinator: Irvan Wahyu, Sekretaris: Navilah Ulliyah dan Anggota Kelompok 7. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar, dan Perangkat Desa.
Adapun  metode  pelaksanaan  kegiatan  KDRT  Dalam  Perspektif  Hukum  dan  HAM dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan
Tahap  persiapan  dalam  kegiatan  KDRT  Dalam  Perspektif  Hukum  dan  HAM  dimulai  dari meminta izin  kepada  Kepala  Desa  yang  dilakukan  pada  tanggal  9  Desember  2022  di  Balai Desa  Tlanakan  dengan  mengadakannya  kegiatan  tersebut.  Dalam  kegiatan  tersebut  untuk mengurangi Kekerasan dalam rumah tangga yang bisa merusak pola pikir anak usia dini.
b. Tahap Pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan ini merupakan tahap inti yang merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan. Langkah awal dalam tahap pelaksanaan ini adalah  melaksanakan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  13  Desember  2022 terhadap  masyarakat  di  desa  tlanakan  dan  diadakannya  sesi  pertanyaan  untuk  lebih meningkatkan pola pikir masyarakat Desa Tlanakan.
c. Tahap Evaluasi Dalam  tahap  yang  terakhir  ini,  dimaksudkan  untuk  mengukur  dan  mengetahui  respon masyarakat.  Selain  itu  dalam  tahap  ini  juga  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana peningkatan pola pikir dan memberikan dampak yang positif dalam acara yang dilaksanakan di Balai Desa Tlanakan pada tanggal  13 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh  Kepala Desa  dan  perangkat  Desa,  Bhabinkamtibmas,  Masyarakat  Desa  Tlanakan,  dan  Dosen Pembimbing Lapangan. Acara ini dibuka oleh Ketua Koordinator Irvan Wahyu dan dilanjutka kata sambutan dari Wakil Koordinator kelompok 7 kegiatan penyuluhan, dan ditutup oleh Wakil  Koordinator  kelompok  7.  Berikut  adalah  dokumentasi  kegiatan  pengabdian masyarakat.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan dalam Program Pengabdian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  pada  masyarakat  modern  dewasa  ini berupa  kekerasan  yang  dikenal  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menurut  kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:
a. Pengaruh  perkembangan  budaya  yang  semakin  tidak  menghargai  etika  berumah  tangga yang harmonis, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat kekerasan dan jahat.
b. Gaya  hidup  di  antara  Rumah  Tangga  yang  semakin  bebas,  tidak  atau  kurang  bisa  lagi membedakan  antara  yang  seharusnya  boleh  dikerjakan  dengan  yang  dilarang  dalam berumah tangga.
c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah  masyarakat.  Nilai-nilai  keagamaan  yang  semakin  terkikis  di  masyarakat  atau  pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai  penyimpangan,  melanggar  hukum  dan  norma  keagamaan  kurang  mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada  pelaku.  Hal  ini  dimungkinkan  dapat  mendorong  anggota  masyarakat  lainnya  untuk berbuat keji dan jahat.  Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
f. Ketidakmampuan  pelaku  untuk  mengendalikan  emosimya.  Emosi  dibiarkan  mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan Anga Rape.
Di  samping  itu,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  masalah  universal  yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan. Pertama: ketimpangan ekonomi antara istri dan suami, selanjutnya adalah penggunaan kekerasan  sebagai  jalan  keluar  suatu  topik,  otoritas  dan  kontrol  suami  dalam  pengambilan keputusan, dan hambatan-hambatan bagi istri untuk meninggalkan setting keluarga.
Faktor-faktor  tersebut  sering  tertutupi  oleh  mitos-mitos,  misalnya  dominasi  suami terhadap  istri  memang  suatu  hal  yang  sudah  semestinya,  karena  itu  merupakan  bagian  dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress.  Sementara  itu,  istri  menghadapi  hal  tersebut  dengan  rasa  rendah  diri  dan  keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan rumah tangga.
https://jamsi.jurnal-id.com
Namun  para  pengadvokasi  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  mengamati  bahwa kekerasan  itu  merupakan  fungsi  dari  norma-norma  sosial  yang  telah  terkonstruksi  yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi.
Masalah  komunikasi  juga  sangatlah  sentral  dalam  turut  menyumbang  terjadinya kekerasan  di  dalam  rumah  tangga.  Kesulitan  dalam  hubungan  berkomunikasi  antara  suami dengan  istri,  atau  tidak  mengerti  apa  yang  diinginkan  suami  atau  isteri  berpuncak  pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.
Ditinjau  dari  psikologi  komunikasi,  bentuk-bentuk  komunikasi  dengan  kekerasan (terutama  kekerasan  fisik)  merupakan  suatu  cara  pemberian  sugesti  yang  ampuh  dan  efisien. Itulah  sebabnya  pemukulan  dan  bentuk-bentuk  kekerasan  fisik  yang  lainnya  sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh power secara sosial,  suami  adalah  pihak  yang  dapat  dengan  leluasa  menggunakan  cara  ini  dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru  kekerasan  ayah  dalam  memperlakukan  ibunya,  kelak  ia  berpotensi  menjadi  pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena se cara kultural hal ini “diperbolehkan” bagi laki -laki. Mitos-mitos  seputar  kekerasan  yang  selama  ini  berkembang  di  masyarakat  bahwa kekerasan  hanya  terjadi  pada  kelompok  tidak  berpendidikan  dan  berpenghasilan  rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap  juga  terjadi  di  kelompok  berpendidikan  ke  atas.  Bahkan  terdapat  laporan  bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.
Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara suami dan istri. Pembagian peran sosial terhadap istri dan suami menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.
Secara historis, akar terjadinya kekerasan rumah tangga yang sangat panjang, kekerasan itu  bermula  dari  munculnya  jender  yang  diyakini  masyarakat,  yaitu  adanya  pembagian  peran antara  suami  dan  istri  yang  dikonstruksi  secara  sosial  dan  kultural  oleh  masyarakat,  yang kemudian  melahirkan  keyakinan  adanya  sifat  feminitas  (perempuan  itu  lemah,  lembut, emosional).
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebab  terjadinya  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu  adat  istiadat  yang  lebih  mengunggulkan  kaum  laki-laki, sehingga  perempuan  harus  tunduk  kepada  laki-laki,  karena  ia  (suami)  dipandang  sebagai pemilik  kekuasaan.  Suami  adalah  pencari  nafkah  dan  pemenuh  kebutuhan,  sehingga  merasa lebih  berhak  atas  istri  dan  anaknya,  namun  pada  dasarnya  adalah  kurangnya  keimanan  dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.
Selanjutnya  dengan  adanya  permasalahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah permasalahan  gender.  Sejak  beberapa  tahun  terakhir  kata  gender  telah  memasuki perbendaharaan  di  setiap  diskusi  dan  tulisan  sekitar  perubahan  sosial  dan  pembangunan  di Dunia  Ketiga.  Demikian  juga  di  Indonesia,  hampir  semua  uraian  tentang  program pengembangan  masyarakat  maupun  pembangunan  di  kalangan  organisasi  non  pemerintah diperbincangkan  masalah  gender.  Apakah  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  gender  itu  ? Dari  pengamatan,  masih  terjadi  ketidakjelasan,  kesalahpahaman  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  konsep  gender  dan  kaitannya  dengan  usaha  emansipasi  kaum  perempuan.  Setidak- tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut.
Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak jelas dibedakan pengertian antara kata seks dan gender. Sementara itu belum ada uraian  yang  mampu  menjelaskan  secara  singkat  dan  jelas  mengenai  konsep  gender  dan mengapa  konsep  tersebut  penting  guna  memahami  ketidakadilan  sosial.  Dengan  kata  lain timbulnya  ketidakjelasan  itu  disebabkan  oleh  kurangnya  penjelasan  tentang  kaitan  antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lain yang ditimbulkannya.
Sejarah  perbedaan  gender  (gender  differences)  antara  manusia  jenis  laki-laki  dan perempuan  terjadi  melalui  proses  yang  sangat  panjang.  Oleh  karena  itu  terbentuknya perbedaan-perbedaan  gender  dikarenakan  oleh  banyak  hal,  diantaranya  dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran
https://jamsi.jurnal-id.com
keagamaan  maupun  negara.  Melalui  proses  panjang,  sosialisasi  tersebut  akhirnya dianggap  menjadi  ketentuan  Tuhan  seolah-olah  bersifat  biologis  dan  tidak  bisa  diubah  lagi, sehingga  perbedaanperbedaan  gender  dianggap  dan  dipahami  sebagai  kodrat  laki-laki  dan perempuan.
Sebaliknya,  melalui  dialetika,  konstruksi  sosial  gender  yang  tersosialisasikan  secara evolusionar dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki- laki kemudian terlatih  dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju  ke sifat gender  yang  ditentukan  oleh  suatu  masyarakat,  yakni  secara  fisik  lebih  kuat  dan  lebih  besar. Sebaliknya,  karena  kaum  perempuan  harus  lemah  lembut,  maka  sejak  bayi  proses  sosialisasi tersebut  tidak  saja  berpengaruh  terhadap  perkembangan  emosi  dan  visi  serta  ideologi  kaum perempuan,  tetapi  juga  mempengaruhi  perkembangan  fisik  dan  biologis  selanjutnya.  Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu dikonstruksi oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada  jenis  kelamin  tertentu  dan  sepanjang  sifat-sifat  tersebut  bisa  dipertukarkan,  maka  sifat- sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.

## 4. KESIMPULAN
Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakata  ini  adalah  untuk  mengedukasi  atau memberi  pengajaran  kepada  masyarakat  tentang  faktor-faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan.  Pengandian  masyarakat  ini  bermanfaat  untuk  menambah  wawasan  cakrawala berpikir masyarakat tentang faktor-faktor kekerasan terhadapa perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir.
Dari  Kasus-kasus  kekerasan  perempuan  yang  banyak  terjadi  terutama  di  Indonesia menjadi masalah yang krusial yang harus segera dibenahi sebab kekerasan sendiri merupakan tindakan  merupakan  tindak  penistaan  dan  pengebirian  harkat  manusia  dan  dapat  terjadi  di semua  tingkat  kehidupan,  baik  di  tingkat  pendidikan,  ekonomi,  budaya,  agama,  maupun  suku bangsa.  Hal  ini  terjadi  karena  faktor  faktor  seperti  adanya  budaya  patriarki  yang  masih  kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress serta kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.
Adapun dampak negatif yang terjadi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti dapat  mengakibatkan  kerugian  kompleks  yang  terus  berlangsung  di  Indonesia  bahkan  dunia. Mulai  penderitaan  fisik,  seksual,  ekonomi  dan  atau  psikologis  sampai  pada  pembedaan  sosial kelompok maskulin dan feminine. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah  tangga  di  lingkungan,  perlu  adanya  tindakan  bersama  antar  semua  pihak,  dari masyarakat  sampai  dengan  aparat  salah  satunya  dengan  adanya  sosialisasi  yang  diharapkan mampu  mencegah  segala  bentuk  kekerasan,  melindungi  korban,  menindak  pelaku  kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:
a. Kepada Bapak Zainurrafiqi, A.Md., S.AB., M.AB., M.BA, selaku Dosen Pembimbing Lapangan dosen Prodi Manajemen Universitas Madura
b. Kepada  Bapak  Dr,  Moh.  Zali,  S.Pt.,  M.Agr,  selaku  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat Universitas Madura
c. Kepada  Bapak  Mohammad,  S.H.,  M.H.,  selaku  Narasumber  dan  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Madura
d. Kepada Bapak H. Kali Munif, selaku Kepala Desa Tlanakan.
https://jamsi.jurnal-id.com

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu  Setyaningrum  dan  Ridwan  Arifin.  2019.  Analisis  Upaya  Perlindungan  dan  Pemulihan Terhadap  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya  Anak-Anak  dan Perempuan, Jurnal Muqoddimah , Volume 3, Nomor 1, Hal 9-19
Badriyah  Khaleed,  2015. Penyelesaian  Hukum  KDRT,  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya , Yogyakarta: Media Pressindo. Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Guhom,  2007. Urgensi  Perlindungan  Korban.  Kejahatan Antara Norma dan Realita , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Kuswardani.  2017.  Bentuk-Bentuk  Kekerasan  Domestik  dan  Permasalahannya  (Studi Perbandingan  Hukum  Indonesia  dan  Malaysia). Jurnal  Hukum  &  Pembangunan ,  47,  No.4, Hal 421-438.
Moerti  Hadiarti  Soeroso.  2010. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Ishar Helmi, 2021. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta: Deepublish. Muladi, 2005, Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Refika Aditama. Rahmat,  Diding.  2020.  Penyuluhan  Hukum  Di  Desa  Sampora  Tentang  Perlindungan  Hukum Korban  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Di  Indonesia. Empowerment  :  Jurnal Pengabdian Masyarakat , Vol 3, No. 01. Hal 36 – 44.
Rizka  Amelia  Azis.  2019.  Edukasi  Dan  Konsultasi  Terhadap  Aspek  Hukum  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Kekerasan  (KDRT)  Pada  Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  Jurnal Abdimas Volume 5 Nomor 4, Hal 277-281
Rizki  Mustika  Suhartono.  2022.  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekerasan  DalamRumah  Tangga (KDRT)  Di  Kelurahan  Palabusa  KecamatanLea-Lea  Kota  Baubau. Empowerment:  Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol 1. No 2, Hal 209-213.
Rofiah,  Nur.2017.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Islam. Wawasan:  Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya . Vol 2, No 1 Hal 31-44 Saptosih Ismiati, 2020, Kekerasan Dalam Rumah Tangg (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Yogyakarta: Deepublish.
Setiawan,  Eko.  2021.  Analisis  Pasal  5  Dan  8  Undang-Undang  Pkdrt  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Hukum  Kekerasan  Seksual  Dalam  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Islam. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Sigit  Sanyata,  2010,  Aplikasi  Terapi  Feminispada  Konseling  untuk  Perempuan  Korban  KDRT.
Jurnal Bimbingan dan Konseling , Vol. 8, No. 1, Hal 1-12.
Umi  Supraptiningsih.  2017.  Perlindungan  Hukum  Anak  dan  Istri  dalam  Perkawinan  Siri  di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam:  Jurnal Hukum & Pranata Sosial , Vol. 12, No 2, Hal 248-271. h
Wardhani,  Karenina  Aulery  Putri.2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Pada Tingkat  Penyidikan  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum . Vol 1, No. 1, Hal 21 – 31.
Yusuf, Muhammad. 2019. Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Of Law . Vol 5, No. 2, Hal 1 – 24.