## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Pra Kemerdekaan -Era Reformasi dalam Konteks Perubahan Sosial

## Muhaemin B
Jurusan Tarbiyah dan Adab STAIN Parepare Email: muhaeminb@stainparepare.ac.id

## ABSTRACT
The development of education in Indonesia is currently faced with the moral problems of the nation's children. This study aims to provide constructive results for the national education system in terms of character education of the nation. This research uses descriptive method to collect actual information in detail that describe the existing symptoms, identify problems, make comparisons or evaluations. This study shows that any morality-related issues of education can not be solved using only one approach but require another approach depending on the conditions prevailing at the time.Indonesia’s national education system developed from the struggle for independence and the renaissance of the nation. During its development, many influences, local or global, contributed to the changing nature of the curriculum, pedagogy, assessment, and teacher professionalism. The author argues that education reform should entail a dialog involving the government, educators, and society to attain the goal of constructing an independent society of democracy and social justice.

## Keywords: Development, Education and Society

## ABSTRAK
Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan masalah moral anak bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang konstruktif bagi sistem pendidikan nasional dalam hal pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi. Studi ini menunjukkan bahwa isu pendidikan terkait moral tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu pendekatan namun memerlukan pendekatan lain tergantung pada kondisi yang berlaku pada saat itu. Sistem pendidikan nasional Indonesia berkembang dari perjuangan kemerdekaan dan kebangkitan kembali bangsa. Selama perkembangannya, banyak pengaruh, lokal atau global, berkontribusi pada perubahan sifat kurikulum, pedagogi, penilaian, dan profesionalisme guru. Penulis berpendapat bahwa reformasi pendidikan harus melibatkan sebuah dialog yang melibatkan pemerintah, pendidik, dan masyarakat

## 2   |   Muhaemin B
untuk mencapai tujuan membangun sebuah masyarakat independen mengenai demokrasi dan keadilan sosial.
Kata Kunci: Pengembangan, Pendidikan dan Masyarakat

## PENDAHULUAN .
Kebijakan pengembangan pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Peranan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pendidikan melalui draf undang-undang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Prioritas dalam pendidikan semakin ditekankan pada era kemerdekaan sehingga memungkinkan tercapainya target wajib belajar 9 tahun. Upaya meningkatkan mutu dan partisipasi pendidikan terus berlanjut hingga kini. Memasuki era demokrasi, pendidikan dan pengajaran bertujuan membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
Pada periode ini, pendidikan di Indonesia telah tersusun atas beberapa jenjang yang merupakan pengembangan dari jenjang yang terdapat pada jaman pendudukan Belanda. Jenjang pendidikan di Indonesia di zaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. pendidikan di Indonesia memiliki misi untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan misi tersebut, departemen pendidikan dan kebudayaan menyusun kurikulum yang mencakup prinsip dasar Pancasila. Implementasi dari misi tersebut diawali dengan perubahan kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Melalui kurikulum SD, pendidikan dasar diharapkan dapat menyampaikan materi untuk mempertinggi mental budi pekerti, memperkuat keyakinan agama, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Sementara itu, kurikulum SMP ditambah dengan pembentukan kelompok pembinaan jiwa pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan  kecakapan khusus. Kurikulum SMA juga disempurnakan dengan tujuan membentuk manusia pancasila sejati, mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, serta mengajarkan keahlian sesuai minat dan bakat. Peningkatan pendapatan negara dari penjualan minyak membuat pemerintah mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pendidikan 1 . Pemerintah kemudian mendirikan SD Inpres (Instruksi Presiden), merekrut lebih banyak guru, mencetak buku pelajaran, dan mendirikan pusat pelatihan keterampilan.Pendidikan Indonesia berkembang pesat, jumlah angka buta huruf di golongan usia muda Indonesia. Pendirian SD Inpres, bersama dengan sekolah lainnya, membuat tingkat buta huruf di Indonesia menurun signifikan. Pemerintah
1 Arman,Yanto, “PerkembanganPendidikan di Indonesia” ( JurnalPendidikan.acses 27 April 2017).
AL-ISHLAH    |    Januari  – Juni 2017
terus berusaha agar pendidikan dapat menyebar dan dirasakan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. Terdapat empat prioritas utama pelaksanaan pendidikan yaitu: Penuntasan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Menghubungkan kebutuhan antara pendidikan dan industri. Peningkatan kemampuan penguasaan iptek. Pemerintah juga berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan jumlah dan mutu pengajar, peningkatan mutu proses belajar mengajar, dan peningkatan kualitas lulusan. Pemerintah juga berusaha menciptakan sekolah unggul dan mengembangkan kurikulum yang menekankan perbaikan metode mengajar dan perbaikan guru.
Seiring dengan meningkatnya mutu dan partisipasi pendidikan dasar di Indonesia, dan berkembangnya minat terhadap pendidikan menengah, isu pendidikan di Indonesia kini beralih pada jenjang pendidikan tinggi. Meskipun demikian, pendidikan tinggi juga mesti berbenah untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan tenaga pemikir yang handal sehingga dapat meningkatkan strata sosial masyarakat Indonesia yang lebih baik

## Pra Kemerdekaan
Jika diihat dari perjalanan sejarah, sejarah pendidikan di Indonesia tidaklah pendek. 2 Dari masa penjajajah Belanda dan Jepang sudah dapat terlihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan yang dijalankan ada garis pemisah antara sekolah Eropa dan sekolah Bumiputera.
Sekolah Eropa diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak orang Eropa di Indonesia sedangkan sekolah Bumiputera (yang tingkatan dan prestisenya lebih rendah) diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera yang terpilih. Di samping itu, ada pula sekolah Cina bagi anak-anak Cina. Jelas sekali pada masa itu sistem pendidikan sangat bersifat membedakan-bedakan kelas atau bersifat diskriminatif. Adapun tujuan pendidikan pada masa itu lebih kepada untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil yang dapat mengabdi untuk kepentingan kaum penjajah (Belanda). 3
Pada masa pendudukan Jepang, meskipun singkat (berlangsung pada tahun 1942-1945), masa pendudukan Jepang memberikan corak yang berarti pada pendidikan di Indonesia. Tidak lama setelah berkuasa, Jepang segera menghapus sistem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan atas penggolongan menurut
2 Agung Leo S. Sejarah Pendidikan , (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 35
3 S. Nasution, Sejarah Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 10.

## 4   |   Muhaemin B
bangsa dan status sosial. Tingkat sekolah terendah adalah Sekolah Rakyat (SR)— yang disebut dalam bahasa Jepang Kokumin Gakko— yang terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan asal-usulnya.
Kelanjutannya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tiga tahun, kemudian Sekolah Menengah Tinggi (SMT) selama tiga tahun. Sekolah kejuruan juga dikembangkan. Sekolah Hukum dan MOSVIA yang didirikan oleh Belanda dihapuskan. Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Sekolah Tinggi kedokteran ( Ika Dai Gakko ) di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.Perubahan lain yang sangat berarti di kemudian hari yakni bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan, dan bahasa pengantar kedua adalah bahasa Jepang.
Sementara itu, bahasa Belanda dilarang sama sekali untuk digunakan baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor. Sejak saat itu, bahasa Indonesia berkembang pesat sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah.Tujuan utama pendidikan pada masa pendudukan Jepang diarahkan untuk mendukung pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma-cuma yang dikenal dengan romusha . Di sekolah, para siswa mengikuti latihan fisik, baris berbaris meniru tentara Dai Nippon, latihan kemiliteran disertai indoktrinasi yang intinya kesetiaan penuh pada kaisar Jepang.

## Masa Kemerdekaan
Berakhirnya masa penjajahan dan masuknya bangsa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat menentukan sistem dan tujuan pendidikan nasionalnya sendiri. Dalam perjalanannya, ada perubahan mulai dari kurikulum hingga tujuan pendidikan. Pada masa awal-awal kemerdekaan, khususnya pada kurun waktu 1945-1969,  tujuan pendidikan nasional Indonesia telah mengalami lima kali perubahan. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP & K), Mr. Suwandi, tanggal 1 Maret 1946, tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotisme. Ini tentu dapat dipahami lantaran pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajah yang berlangsung ratusan tahun dan masih menghadapi gelagat Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Oleh sebab itu, penanaman jiwa patriotisme lewat pendidikan dianggap amat penting dan merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru diproklamirkan.Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan; tidak lagi semata menekan jiwa patriotisme, melainkan juga membentuk kualitas manusia yang
AL-ISHLAH    |    Januari  – Juni 2017
handal dan warga negara yang demokaratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah airsebagaimana yang terdapat  dalam Undang- Undang No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Adapun  kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan pada tahun 1950-an ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, menberikan perhatian terhadap kesenian, dan lain sebagainya. Menyusul meletusnya peristiwa Gestapu yang gagal, maka melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan diadakan perubahan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yaitu “membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”.
Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan nasional yang mantap, pendidikan nasional pun terus dikembangkan. Salah satunya dengan memberikan prioritas pada aspek-aspek yang dipandang strategis bagi masa depan bangsa. Prioritas tersebut salah satunya adalah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bersamaan dengan peningkatan mutu yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1994. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ini mempunyai dua tujuan utama. Pertama , meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua kelompok umur 7-15 tahun. Kedua , untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Di samping itu, juga disusun kurikulum 1994 yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994/1995. Kurikulum 1994 ini disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat selalu menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang sehingga mutu pendidikan akan semakin meningkat. 4

## Pendidikan pada Era Reformasi
Menyusul terjadinya reformasi, maka dilakukan pula revisi atas Kurikulum 1994 dengan menata kembali struktur program pendidikan. Dari sini lahir pulalah sejumlah kurikulum mulai dari kurikulum 2004 hingga kurikulum 2013— kurikulum 2013 ini pun kini mulai dievaluasi dan direvisi 5 . Dalam dunia pendidikan nasional dewasa ini, terutama dalam sepuluh tahun terakhir, ada satu istilah yang mencuat dalam pendidikan nasional. Istilah itu yakni pendidikan
4 Muhamad Rifai. Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern . Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2011.
5 Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004 dan 2006 dan 2013.

## 6   |   Muhaemin B
karakter 6 . Istilah ini mencuat ketika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhammad Nuh, dalam pidatonya pada Hari Pendidikan Nasional 2011, menekankan pentingnya pendidikan karakter 7 sebagai upaya pembangunan bangsa 8 . Bahkan, di tahun yang sama, Kementerian Pendidikan menerbitkan buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kemendiknas RI. 9
Dalam buku tersebut disusun delapan belas karakter pendidikan budaya karakter bangsa. Delapan belas karakter 10 pendidikan budaya karakter bangsa tersebut di antaranya adalah religius, jujur, toleransi, disipilin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
Jika kita bandingkan delapan belas karakter tersebut, ini sejalan dengan nilai- nilai yang terdapat di Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar bangsa
6 Pendidikan karakter di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Ratna Megawangi, alumnus IPB yang mempunyai concern terhadap dunia pendidikan, anak dan perempuan. Melalui konsep pendidikan holistik berbasis karakter, Megawangi mengedepankan sembilan pilar karakter yang ingin dibangun. Kesembilan karakter tersebut yakni cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggun jawab, kejujuran dan amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong- menolong dan gotong royong, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan  karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Quran , h.x. Namun, kendati demikian, para founding fathers sebetulnya sudah jauh-jauh hari mengungkapkan pentingnya pendidikan karakter. Bung Karno misalnya terkenal dengan slogannya yang berbunyi nation and character building. Ini menujukan bahwa founding fathers kita amat peduli atau punya perhatian yang besar dengan pembangunan atau pendidikan karakter tersebut.
7 Tak hanya Indonesia, beberapa negara Asia seperti Korea Selatan dan Cina juga melakukan pendidikan karakter. Korea sangat percaya bahwa penghargaan dan penghormatan atas kebajikan moral dan pengembangan disiplin diri adalah sesuatu yang mungkin dilakukan melalui pendidikan moral (karakter secara berkelanjutan. Demikian pula Cina. Pemerintah Cina memilik komitmen yang tinggi untuk memajukan pendidikan karakter. H ini dibuktikan dengan pernyataan pemimpin Cina sebagaimana tertuan dalam buku “Education for 1.3 Billion”  karangan Li Langqing bahwa Deng Xiaoping pada tahun 1985 secara eksplisit mengungkapkan pentingnya pendidikan karakter. Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Quran , h  xv.
8 Sebagian generasi muda sering kali terlibat dalam aktivitas dan perilaku negatif seperti tawuran, mengkonsumsi obat terlarang, pergaulan bebas, berbuat tindakan kriminal, hedonisme dan lain sebagainya. Jika kondisi ini terus menerus terjadi dan dibiarkan tentu ini tidak hanya mengancam masa depan anak bangsa tetapi juga mengancam keberlangsungan bangsa itu sendiri. Di sinilah kemudian pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk anak-anak bangsa yang memiliki kepribadian dan terhindar dari aktivitas dan perilaku negatif. Tak diragukan lagi, anak didik atau anak bangsa yang memiliki karakter tangguh akan menjadi bagian dari solusi di kemudian hari sementara sebaliknya mereka yang jauh dari karakter tangguh akan menjadi bagian dari problema atau masalah.
9 Ibid. , h. x.
10 Kata karakter menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Adapun Pusat Bahasa Depdiknas mengemukakan bahwa karakter mempunya makna: bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, watak.
Indonesia. Dengan semangat sila pertama Pancasila - ketuhanan Yang Maha Esa - ini berarti bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran tentang ketuhanan dan keagamaan dalam diri peserta didik. Lebih jelasnya lagi, pendidikan nasional bertujuan untuk menjadikan manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman, religus, dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa 11 . Oleh karena itu, dalam kurikulum pendidikan nasional pendidikan agama menjadi pendidikan yang wajib diselenggarakan. Sementara itu, dengan sila kedua Pancasila  -  kemanusiaan yang adil dan beradab  -  ini berarti bahwa pendidikan nasional diselenggarakan guna membangun peradaban yang berkeadilan serta mencetak warga negara yang humanis, toleran dan cinta damai. Dengan kata lain, pendidikan nasional ditujukan guna menumbuhkan kecintaan kepada kemanusiaan dalam diri peserta didik sehingga peserta didik tumbuh dengan kepribadian yang baik, mencintai keadilan dan berkeinginan untuk mengabdikan diri guna membangun peradaban yang lebih baik.
Adapun dengan sila ketiga Pancasila - persatuan Indonesia - ini berarti bahwa pendidikan nasional didorong utnuk menumbuhkan sikap kecintaan terhadap bangsa dan tanah air (nasionalisme), tidak tersekat-sekat berdasarkan agama atau ras, tidak terjebak ke dalam rasialisme ataupun chauvinisme dan lain sebagainya. Dalam bahasa yang lain, dengan semangat sila ketiga ini, pendidikan nasional berusaha mencetak manusia Indonesia menjadi warga negara yang peduli akan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sila keempat Pancasila  -  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan  - ini berarti bahwa pendidikan nasional juga bertujuan bagaimana menumbuhkan sikap bermusyawarah  kepada peserta didik. Lebih lanjutnya bahwa pendidikan nasional bertugas untuk mencetak warga negara yang memiliki “kesadaran dialogis” ketimbang “kesadaran koersif” serta membangun warga negara yang memiliki pengetahuan. Terakhir, sila kelima Pancasila  -  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  -  ini berarti bahwa pendidikan nasional diselenggarakan tanpa membeda-bedakan suku, agama, tingkat sosial dan sebagainya. Pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip keadilan sehingga seluruh warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, ini juga berarti bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan tak sekadar untuk membuat peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan melainkan juga kepekaan dan kepedulian sosial.
Jikia  melihat semangat-semangat yang diambil dari masing-masing sila pada Pancasila tersebut, ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Undang-
11 Jalaludin dan Abdulah Idi, Filsafat Pendidikan , Jakarta: RajaGrafindo, 2013, h. 177.

## 8   |   Muhaemin B
Undang 1945 (Versi Amandemen) pasal 31 ayat 3 dan 5 yang menyebutkan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia ” 12 . . Ringkasnya, kita dapat mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan berlandaskan Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan untuk menciptakan anak-anak bangsa yang bertakwa atau berketuhanan, memiliki kepribadian, mempunyai semangat nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air, mempunyai pengetahuan serta memiliki tanggung jawab, mandiri, punya kepekaan sosial dan berbudi pekerti luhur.

## Pendidikan dan Perubahan Sosial
Bagaimana melihat kaitan perubahan sosial dengan pendidikan? dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama , melihat posisi pendidikan sebagai subjek perubahan sosial; kedua melihat posisi pendidikan sebagai objek perubahan sosial.
Posisi pendidikan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial berkaitan era dengan fungsi pendidikan sebagai agent of change 13 . Dalam kaitannya sebagai agent of change , maka pendidikan berfungsi sebagai penanaman mulai dari pengetahuan, keterampilan hingga nilai sehingga pendidikan dapat mengubah pola pikir individu, memberikan pencerahan yang selama ini belum banyak diketahui oleh masaryakat, merombak berbagai mitos yang selama ini berkembang di tengah masyarakat, meluruskan berbagai hal yang selama ini melenceng di tengah masyarakat. Singkat kata, melalui pendidikan individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan perbaikan (perubahan/transformasi).
Peran pendidikan sebagai sebagai subjek dalam proses perubahan sosial dapat kita lihat pada masa pergerakan nasional saat menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa ini bertumbuh lembaga-lembaga pendidikan—terutama yang dalam bentuk informal—yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa guna memberikan
12 .Jabaran mengenai UUD 1945 (versi amandemen tersebut) juga dapat dilihat pada Undang- undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara . (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2008: 111.)
13 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial , h. 194-195.
pencerahan (emansipatoris) kepada anak bangsa sehingga mereka tersadar bahwa mereka tengah ditindas dan untuk itu mereka harus berjuang untuk meraih kemerdekaan.
Salah satu tokoh tersohor di bidang pendidikan yang punya semangat melihat pendidikan sebagai agent of change atau subjek perubahan adalah Paulo Freire 14 . Satu di antara pemikiran terpenting dari tokoh pendidikan kelahiran 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Brasil bagian Timur Laut ini adalah kritiknya atas “pendidikan gaya bank”. Pendidikan gaya bank adalah sebuah istilah atau konsep yang dimunculkan Freire untuk menjelaskan kondisi pendidikan yang menempatkan peserta didik  sebagai “objek” dari proses pendidikan dan bukan sebagai “subjek” 15 .
Tatkala peserta didik menjadi objek dalam proses pendidikan, ini berarti peserta didik dipersepsikan sebagai “wadah kosong”,  tidak tahu apa-apa, yang kemudian siap diisi dengan pemahaman-pemahaman serta pengetahuan- pengetahuan yang ditentukan oleh sistem pendidikan beserta kurikulumnya. Dalam sistem pendidikan semacam ini, di samping yang berkembang adalah model pendidikan satu arah, di mana guru mentranfrer pengetahuan dan murid cukup menerima saja 16 , kreatifitas peserta didik dalam mengembangkan minat dan potensi keilmuannya akhirnya juga tidak berkembang (tersumbat) akibat sistem pendidikan gaya bank tersebut 17 .
Sebagai tandingan atas pendidikan gaya bank ini, Freire memunculkan konsep pendidikan yang diistilahkan dengan “pendidikan hadap-masalah”. Berbeda dengan sistem atau model pendidikan gaya bank yang cenderung satu arah, model pendidikan hadap-masalah ini bersifat dua arah atau dialogis. Di sini peserta didik tidak lagi dimaknai sebagai “objek pendidikan” melainkan sebagai “subjek pendidikan”. Kala peserta didik dimaknai sebagai subjek pendidikan, maka peserta didik memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya; misalnya ihwal suatu teori keilmuan yang kemudian teori tersebut langsung
14 Pemikiran Freire memiliki pengaruh yang sangat luas dan besar pada dunia pendidikan dengan memunculkan tokoh-tokoh pedagogi kritis lainnya seperti Mc Laren, Hendry Girroux atau Carlos Torres. Untuk pemikiran lengkap Freire silahkan lihat buku-buku yang membahas pemikiran Freire.
15 Rakhmat Hidayat, Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 28.
16 Beberapa ciri dari “pendidikan gaya bank” atau “satu arah” ini di antaranya seperti (1) guru mengajar dan peserta didik belajar; (2) guru mengatur dan peserta didik diatur; (3) guru bertindak dan peserta didik membayangkan bagaimana bertindak sesuai tindakan gurunya; (4) guru adalah subjek proses mengajar dan peserta didik adalah objek proses mengajar; (5) guru memilih apa yang diajarkan dan peserta didik menyesuaikan dan beberapa ciri atau karakteristik lain. Ibid.,, h26-32;Akhyar Yusuf Lubis, op.cit. , h. 82).
17 Ibid , h. 82-84.

## 10   |   Muhaemin B
dibahas sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Jadi, dalam model pendidikan hadap- masalah ini, posisi pendidik (guru, pengajar) bukan lagi sebagai pribadi pemilik ilmu dan penentu ilmu mana yang perlu dan tidak perlu bagi peserta didik melainkan menjadi mitra bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki 18 .
Tujuan dari pendidikan atau pedagogi kritis Freire ini adalah untuk “membebaskan” (emansipatoris). Dengan kata lain, tujuan pendidikan dalam konteks ini adalah menumbuhkan kesadaran kritis. Untuk mengetahui maksud kesadaran kritis di sini, perlu di sini disampaikan dahulu macam-macam atau bentuk-bentuk kesadaran yang lain, yang juga dikemukan oleh Freire, penulis buku Pedagogy of the Oppressed (1972) ini. Freire membagi bentuk kesadaran manusia dalam empat jenis. Jenis pertama adalah kesadaran intransitif. Jenis kedua adalah kesadaran semi intransitif. Jenis ketiga adalah kesadaran naif. Jenis keempat adalah kesadaran kritis 19 .
Yang dimaksud dengan kesadaran intransitif adalah kesadaran yang diikat oleh kebutuhan jasmani semata dan tidak sadar akan sejarah dan kondisi yang sebenarnya tengah menindas mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan kesadaran semi intransitif (kesadaran magis) adalah kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya “bisu”, fatalistis, dan selalu hidup dalam ketergantungan terhadap orang lain maupun sistem (walaupun ia sebenarnya tahu bahwa dirinya dalam kondisi yang tertindas) 20 .
Sementara itu, yang dimaksud dengan kesadaran naif adalah kesadaran yang setingkat lebih maju dari dua kesadaran sebelumnya. Pada kesadaran ini sudah ada kemampuan dalam mengenali realitas yang terjadi, tetapi masih ditanggapi dengan sikap yang primitif dan naif. Bentuk ekspresi yang dilakukan selalu diselumuti emosional, banyak berpolemik dan berdebat tetapi tidak dengan berdialog. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran kritis adalah kesadaran yang ditandai dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai kondisi-kondisi kekinian, ada kemauan untuk mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi secara kritis, dan selalu berusaha dalam mendalami sebab dan akibat dari setiap permasalahan melalui dialog yang bersifat kritis dan mengakar. Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan jenis kesadaran keempat ini yakni kesadaran kritis 21 .
18 Ibid , h. 83.
19 Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode. Jakarta: PT RajaGrafindo.  2014, h. 124 20 Ibid . 21 Muhammad Rifai, op.cit ,  h. 71
Sementara itu, posisi pendidikan sebagai objek dalam proses perubahan sosial, ini dapat dipahami kurang lebih seperti ini. Pendidikan memang menjadi salah satu aktor penting yang mempercepat proses perubahan sosial. Namun, di sisi lain, pendidikan harus mengikuti arus perubahan sosial. Di sini dunia pendidikan juga harus mengikuti dinamika perubahan sosial. Dengan kata lain, tujuan, sistem, kurikulum hingga pelaksanaan pendidikan tak pelak  juga mesti disesuai dengan tuntutan perubahan sosial yang ada 22 .
Posisi pendidikan sebagai objek dalam proses perubahan sosial, ini dapat kita lihat misalnya saat Revolusi Industri di Inggris. Revolusi ini bisa disebut sebagai sebuah simbol perubahan yang  sangat besar yang membawa dampak sosial, tidak hanya di di negara asalnya namun juga hampir di belahan dunia lainnya. Lewat revolusi industri, ini mendorong adanya perubahan dari masyarakat bertipe agraris (yang seluruh hidupnya bertumpu kepada alam) ke masayrakat industri (yang mengandalkan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aktivitasnya). Dengan ada perubahan tipe masyarakat tersebut, tentu kebutuhan terhadap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakt industri mesti dipersiapkan.
Di sinilah pendidikan menjadi objek perubahan sosial di mana ia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan tipe masyarakat yang sudah berbeda dengan tipe sebelumnya. Dalam arti kata lain, pendidikan mesti menyesuaikan mulai dari materi yang diajarkan, cara belajar hingga cara mengajar (kurikulum) yang dapat menghasilkan peserta didik yang bisa memenuhi kebutuhan dunia industri (dunia kerja).
Salah satu tokoh yang melihat pendidikan dalam fungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dengan menyediakan keterampilan khusus adalah Emile Durkheim 23 . Durkheim melihat bahwa perubahan sosial dalam masyarakat lebih disebabkan oleh faktor demografi atau kependudukan. Faktor demografi ini secara lebih sempit dimaknai dengan faktor bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk ini komponen pertama yang mengubah struktur masyarakat yang kemudian mengakibatkan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh perkembangan kota dan meningkatnya alat-alat transportasi dan komunikasi. Tatkala jumlah penduduk meningkat, terjadi proses population society , yaitu ukuran statistik yang menunjukan tinggi- rendahnya frekuensi interaksi sosial dalam masyarakat. Banyak jumlah penduduk yang berinteraksi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pembagian kerja
22 Keller, Douglas. TeoriSosialRadikal. (Terj.Eko, RindangFarichah). Yogyakarta: Syarikat Indonesia. 2003, h. 79
23 Nanang Martono, op.cit., h. 198.

## 12   |   Muhaemin B
( division of labour ). Jumlah penduduk yang semakin padat, memaksa masyarakat melakukan pembagian kerja yang lebih spesifik, dan setiap individu akan menempati posisi atau peran-peran tertentu dalam masyarakat. Anggota masyarakat dapat disatukan oleh faktor saling ketergantungan musabab tiap-tiap anggota mempunyai fungsi atau peran yang tidak dapat digantikan. Misalnya seorang guru ketika sakit akan membutuhkan seorang dokter. Dokter juga akan membutuhkan seorang apoteker, perawat dan mungkin juga ia membutuhkan seorang sopir atau tukang masak di rumahnya. seorang insyiur juga membutuhkan seorang tukang batu pada saat membangun gedung bertingkat 24 . Jadi ada saling ketergantungan antara tiap-tiap anggota masyarakat walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Durkheim berpendapat bahwa dalam konteks ini, pendidikan berfungsi untuk memberikan keterampilan khusus bagi individu yaitu berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau dalam dunia kerja. Fungsi pendidikan seperti ini merupakan fungsi  penting dalam masyarakat industri yang bercirikan pada spesialisasi, diferensiasi dan pembagian kerja. Dalam pengertian ini, lembaga pendidikan lebih bersifat pasif; dalam arti kata, individulah yang menentukan peran apa yang ingin disandangnya lalu ia akan memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minatnya tersebut. Ketika seseorang ingin menjadi programer di suatu perusahan, maka ia akan memilih jurusan komputer dengan pengkhususan pemprograman; ketika seseorang ingin menjadi akuntan di sebuah perusahan, maka ia pun memilih jurusan akuntansi dan seterusnya 25 .
Mempelajari sejarah perkembangan pendidikan mestinya membuat masyarakat Indonesia dapat memahami apa saja yang telah dicapai lewat pendidikan dan mengevaluasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menciptakan mutu dan partisipasi pendidikan yang lebih baik dalam membentuk strata sosial yang bermartabat, handal dan lebih kompetitif.

## SIMPULAN
Tujuan utama pendidikan pada masa pendudukan Jepang diarahkan untuk mendukung pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma-cuma yang dikenal dengan romusha .Sejalan dengan perubahan suasana kehidupan kebangsaan, tujuan pendidikan nasional Indonesia pun mengalami perluasan; tidak lagi semata menekan jiwa patriotisme, melainkan juga membentuk kualitas manusia yang handal dan warga negara yang demokaratis dan bertanggung
24 Ibid., h. 197-199.
25 Ibid., h. 199.
jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.Upaya meningkatkan mutu dan partisipasi pendidikan terus berlanjut hingga kini. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sejak sedini mungkin ,dimulai dari play group/Paud sampai ke Perguruan tinggi . Namun juga harus meningkatkan kualitas pelatihan- pelatihan keterampilan diluar akademik.
Perubahan sosial dan pendidikan memiliki kaitan. Pada satu sisi, dapat dilihat pendidikan berposisi sebagai subjek perubahan sosial, namun di sisi lain  ia juga bisa berposisi sebagai objek perubahan sosial. Dari sudut pandang kedua ini, bisa simpulkan bahwa pendidikan di samping memiliki peran sebagai agent of change , ia juga tidak boleh menutup mata terhadap perubahan sosial yang ada sehingga ia juga harus mampu memberikan jawaban atas tantangan sosial-ekonomi-budaya yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Assegaf, Abd. Rahman.
2005,. PolitikPendidikanNasionalPergeseranKebijakanPendidikan Agama Islam dariPraproklamasikeReformasi . Yogyakarta: KurniaKalam. __________.2013,. AliranPemikiranPendidikan Islam:
HadharahKeilmuanTokohKlasikSampai Modern . Jakarta: RajaGrafindo.
Bullet, Richard W. 1999, The Patricians of Nishapur: A Study in Medieval Islamic Social History .Cambridge. Djojonegoro, W. 1996. Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia Jakarta: BadanPenelitiandanPengembangan Pendidikandan Kebudayaan.DepartemenPendidikandanKebudayaan.
Hardiman, F. Budi. 2009, KritikIdeologi: PertautanPengetahuandanKepentingan . Yogyakarta: Kanisisus.
__________.2012 MenujuMasyarakatKomunikatif: Ilmu, Masyarakat, PolitikdanPostmodernismemenurutJurgenHabermas . Yogyakarta: Kanisius.
Jalal, F., and Musthafa, B. 2001. Education Reform in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia . Jakarta: Ministry of National Education and  National Development Agency –  Republic of Indonesia, and the World Bank.
Jalal, F., Samani, M., Chang, M., Stevenson, R., Ragatz, A., and Negara, S. 2009. Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement. Jakarta: DepartemenPendidikanNasionalRepublik Indonesia.

## 14   |   Muhaemin B
Jalaluddindan Abdullah Idi.2013, FilsafatPendidikan: Manusia,
FilsafatdanPendidikan. EdisiRevisi. Jakarta: RajaGrafindo. Lubis, Akhyar Yusuf. 2014, PemikiranKritisKontemporer: dariTeoriKritis, Culture
Studie, Feminisme, PostkolonialhinggaMultikulturalisme. Jakarta:
RajaGrafindo. __________. 2014, Postmodernisme: TeoridanMetode. Jakarta: PT RajaGrafindo. Ma’arif, Syamsul. 2005. Pendidikan Pluralisme di Indonesia . Yogyakarta: LogungPustaka.
Machalli dan Musthofa.  2004, Imam. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Mahfud, Chairul. 2005, PendidikanMultikultural. Sidoarjo.PustakaPelajar. Nata, Abuddin, 2012, PemikiranPendidikan Islam dan Barat. Jakarta: RajaGrafindo.
Rostow, Walt Whitman. 2000, The  Stages of Economic Growth. New York:
Cambridge University Press.
Saefudin, Didin. 2003, Pemikiran Modern dan Postmodern Islam. Jakarta:
Grasindo.
Suratno, Tatang, acses 17 Juli 2017, The Education System in Indonesia at a Time ofSignificant Changes. JurnalPendidikan.
Syafri, UlilAmri. 2012, PendidikanKarakterBerbasis Al-Quran. Jakarta: Raja Grafindo.
Yanto, Arman, acses 27 Juli 2017, PerkembvanganPendidikan di Indonesia, Jurnal Pendidikan.