## ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, BELANJA MODAL & SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

## TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT
M. Reza Syahpura m.reza624422@gmail.com Rosyadi Yarlina Yacoub

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  education  as  reflected  by  the  mean  years  of scholing, government spending as reflected by capital expenditure, and the effectiveness of local  government  budgets  planning  as  reflected  by  SiLPA  on  economic  growth  in districts/cities  of  West  Kalimantan.  Using  a  panel  data  regression  approach  to  14 districts/cities during 2016-2021, it was found that: (1) education level had a negative and significant effect on economic growth; (2) capital expenditure has a positive and significant effect  on  economic  growth;  (3)  SiLPA  has  a  positive  and  insignificant  effect  on  economic growth.  Based  on  the  simultaneous  test,  all  of  the  dependent  variables  above  have  a significant effect on the economic growth of districts/cities in West Kalimantan.
Keywords: Education Level; Capital Expenditures; SiLPA; Economic growth

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan yang direfleksikan rata- rata  lama  sekolah,  pengeluaran  pemerintah  yang  direfleksikan  oleh  belanja  modal,  dan efektivitas  perencanaan  anggaran  pemerintah  daerah  yang  direfleksikan  oleh  SiLPA terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat. Menggunakan pendekatan regresi data panel terhadap 14 wilayah kabupaten/kota selama periode  2016-2021,  ditemukan  bahwa  :  (1)  tingkat  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan signfiikan  terhadap  pertumbuhan  ekonmi;  (2)  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi;  (3)  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  uji  simultan,  seluruh  variabel dependen diatas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Kata kunci: Tingkat Pendidikan; Belanja Modal; SilPA; Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan guna memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  tercermin  dari  penduduk yang  sejahtera  dalam  kualitas  kehidupan  sosial  dan  ekonominya.  Proses  pembangunan ekonomi bersifat multidimensional, di dalamnya terdapat berbagai transformasi mendasar dari
struktur  sosial,  sikap  masyarakat,  dan  kelembagaan  negara,  selain  mendorong  percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro  &  Smith,  2006).  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  permasalahan  yang  kompleks yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan konsep pertumbuhan ekonomi yang  terdapat  dalam  paradigma  lama  lebih  mengharapkan  masalah-masalah  sosial  seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan dapat terpecahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau yang sering dikenal dengan konsep “dampak merembes kebawah” atau Trickle Down Effect (Kuncoro. 2006). Sehingga dengan semakin berkembangnya  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara,  diharapkan  dapat  mempermudah dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta  dapat  menguranginya  kemiskinan  di negara tersebut.
Salah  satu  wilayah  yang  memiliki  letak  strategis  serta  sumberdaya  alam  yang melimpah  ialah  provinsi-provinsi  yang  ada  di  Pulau  Kalimantan.  Letak  wilayah  yang merupakan  daerah  sentral  Indonesia  menjadikan  provinsi-provinsi  di  Pulau  Kalimantan memiliki daya dukung geografis yang baik. Selain itu, sumberdaya alam yang melimpah juga mendukung potensi pembangunan di Pulau Kalimantan. Walaupun didukung dengan hal-hal tersebut, masih ditemukan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi ini.

## Sumber. BPS Pusat (2023)
Gambar 1.
Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan, Tahun 2017-2022 3.66 3.62 4.17 -8.26 3.44 3.73 1.33 4.47 3.43 6.53 -1.91 2.09 4.94 2.92 3.64 3.5 3.26 1.9
1.98 3.61 2.86 0.99 0.58 5.54 -6.43 1.15 3.09 0.37 2.98 1.63 10.09 -1.67 1.94 3.29 2.99 -10 -5 0 5 10 15 2017 2018 2019 2020
2021 2022 Rata-Rata Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kalut
Dari  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  masih mencatat nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah nasional dan berada pada peringkat 2 terbawah diantara provinsi lainnya di Kalimantan. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis dan ditelusuri faktor apa saja yang dapat mempengaruhi rendahnya pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan  Barat.  Karena,  pada  Provinsi  Kalimantan  Timur walaupun merupakan pertumbuhan paling rendah namun merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar di Indonesia, yakni berada pada peringkat ke 7 PDRB terbesar di Indonesia. Lain halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat yang maish berada pada peringkat ke 17 PDRB terbesar  di  Indonesia,  merupakan  wilayah  yang  diharapkan  masih  dapat  tumbuh  dengan cepat.
Angka  pertumbuhan  ekonomi  merefleksikan  besaran  perubahan    Produk  Domestik Bruto (PDB) secara relatif dalam persentase (%), dimana PDB juga dapat dinyatakan sebagai gambaran  permintaan  agregat  penduduk.    Tinggi  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  dapat menjadi  indikator  keberhasilan  pemerintah  dalam  mendorong  peningkatan  permintaan  dan penambahan  jumlah  output  yang  diproduksi  perekonomian.  Sehingga,  faktor-faktor  yang dapat  mendorong  pertumbuhan  penting  untuk  diketahui  dan  dianalisis,  karena  sangat berhubungan  dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  daerah  dalam  mengimplementasikan kebijakan-kebijakan bagi daerahnya.
Semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  yang  ditamatkan  seseorang,  maka  diharapakan semakin besar kontribusi yang dapat diberikan terhadap perekonomian melalui pengetahuan dan  keahlian  yang  dipelajarinya  di  jenajang  pendidikan  tinggi.  Tenaga  yang  menamatkan pendidikan  lebih  tinggi  terbukti  dapat  lebih  memberikan  kontribusi  terhadap  perekonomian melalui pendidikan tinggi yang telah ditamatkannya (Jones, (2001); Lemieux (2014); & Dutta (2006)).  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  atau  lama  sekolah  yang  ditamatkan  oleh masyarakat pada suatu daerah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Karna, diharapkan semakin tinggi tingkat  pendidikan yang ditamatkan akan sejalan dengan
peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, Laverde-Rojas et al (2019) dan Syamsuddin et  al (2021) menemukan bahwa RLS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  Raynaldhi (2016)  menemukan  bahwa  RLS  berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan.
Di  Provinsi  Kalimantan  Barat,  jumlah  tenaga  kerja  yang  terdidik  pada  tahun  2022 berjumlah  237.826  jiwa  atau  9,58%  dari  total  tenaga  kerja.  Hal  ini  disebabkan  mayoritas tenaga kerja di Kalimantan Barat merupatakan tamatan SMA (26,12%) dan SMP (25,92%). Tingkat  pendidikan  yang  diukur  melalui  indikator  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RRLS)  di Kalimantan  Barat  adalah  sebesar  7,59  atau  dapat  dinyatakan  rata-rata  pendidikan yangberhasil ditamatkan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Sekolah Dasar (SD). Hal  ini  membuktikan  masih  rendahnya  jumlah  tenaga  kerja  terdidik  di  Provinsi  Kalimantan Barat.  Makin  banyaknya  tenaga  kerja  terdidik  ini  diharapkan  dapat  berkontribusi  lebih  baik dalam  mendorong  percepatan  pembangunan  di  Kalimantan  Barat,  yang  dilihat  dari peningkatan output yang dihasilkan atau terciptanya pertumbuhan ekonomi.
Salah  satu  cara  bentuk  intervensi  dan  regulasi  pemerintah  dalam  menjalankan pembangunan  ekonomi  daerah  ialah  dengan  mengimplementasikan  kebijakan  berupa pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Salah  satu  instrumen kebijakan  APBD  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  ialah  melalui  belanja  yang diharapkan  dapat  melibatkan  langsung  masyarakat  sebagai  tenaga  kerja.  Belanja  modal adalah  satu  dari  sekian  banyak  belanja  yang  langsung  dapat  meyerap  tenaga  kerja  dari masyarakat, disamping itu belanja modal juga akan menciptakan aset pemerintah yang dapat mendukung  operasional  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Upaya  pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari besaran anggaran untuk belanja modal pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Ini menjadi  salah  satu  hal  yang  bisa  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.  Melalui  belanja  modal  tersebut  diharapakan  pendapatan  masyarakat  juga meningkat  melaui  penyerapan  tenaga  kerja  yang  tinggi.  Terbukti  bahwa  pengeluaran
pemerintah berupa belanja modal dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Kuntari et al, (2019);  Badrudin dan Kuncorojati (2017)).
Di  Provisi  Kalimantan  Barat,  belanja  modal  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1,25 trilyun. Belanja ini merupakan pos belanja terbesar ke tiga setelah belanja barang dan jasa (belanja langsung) dan belanja pegawai (belanja tidak langsung)  yang  dilakukan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  sepanjang  tahun  2022. Tingginya  belanja  modal  yang  digelontorkan  pemerintah  daerah  ini  diharapkan  juga  dapat mampu mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Sehingga, diduga belanja modal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan SiLPA merupakan selisih antara surplus atau desifist anggaran dengan pembiayaan netto suatu daerah. Dalam menyusun  APBD,  SiLPA  idealnya  bernilai  nol,  yang  berarti  penerimaan  pembiayaan  harus dapat menutup desifit anggaran yang terjadi. Positif/surplus atau negatif/defisit SiLPA dapat diguankan  untuk  mengukur  seberapa  baiknya  perencaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah (Ratna, 2015).
Di  Indonesia  sering  terjadinya  SiLPA  dalam  APBD  pemerintah  daerah  yang menyebabkan  anggaran  tidak terserap  dengan baik.  SiLPA  surplus  atau  positif  seharusnya dapat  dialokasikan  guna  menunjang  program-program  kebijakan  pembangunan  daerah (DJPK Kemenkeu, 2023). Sehingga dapat diprediksi bahwa semakin tinggi sisa pembiayaan anggaran  akan  menurunkan  pertumbuhan  karena  diduga  anggaran  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah tidak terserap dengan baik untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, Pinem et al (2020) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun  Sari  et  al  (2018)  dan  Novandy  (2015) menemukan SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan.
Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  paling  rendah  kedua diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, setelah Provinsi Kalimantan Timur yang telah
maju.  Hal  ini  menjadi  sebuah  fenomena  yang  yang  mengantar  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  Pertumbuhan Ekonomi  di  Kalimantan  Barat  dengan  faktor-faktor  yang  diduga  berpengaruh  terhadap pertumbuhan tersebut adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat sebagai faktor tenaga  kerja,  belanja  modal  yang  dikeluarkan  pemerintah  sebagai  kebijakan  percepatan pembangunan dan efektivitas perencanaan atau penyerapan anggaran berupa SiLPA.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sukirno  (2000)  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  berkembangnya aktivitas-aktivitas    perekonomian  yang  mengakibatkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi masyarakat meningkat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan dapat menjadi indikator yang sering dipergunakan dalam menenilai berhasil atau tidaknya  pembangunan,  hal  ini  cukup  beralasan  karena  pertumbuhan  ekonomi  sangat  erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Jhingan (2014) menjelaskan tiga komponen dasar  yang  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilihat dari  pasokan  barang  yang  terus  meningkat,  kemajuan  teknologi  dan  penyesuaian kelembagaan  untuk  menghasilkan  pengetahuan  melalui  inovasi  yang  berguna  pada  waktu yang tepat.
Bergeser  pada  teori  Harrod-Domar,  mereka  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  akan  terjadi  hanya  pada  saat  pengeluaran  agregat  melalui  investasi  mengalami pertambahan yang berkelanjutan pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Sehingga, Harrod-Domar menitikberatkan pada konsep investasi yang dapat meningkatkan pengeluaran agregat-permintaan  agregat,  yang  akhirnya  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi. Investasi  yang  dilakukan  dapat  melalui  investasi  swasta  dalam  bentuk  modal  dalam  negeri maupun  modal  asing,  serta  investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk pengeluaran pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam iklim investasi dengan kebijakan anggaran  belanja  nya  yang  dapat  berdampak  pada  pembangunan  ekonomi.  Sehingga
kebijakan  pemerintah  berupa  belanja  dapat  dinyatakan  memiliki  efek  terhadap  penciptaan pertumbuhan ekonomi.
Terakhir mengacu pada teori Keynes yang mengemukakan gagasan mengenai siklus arus  uang,  menitikberatkan  konsep  mengenai  peningkatan  konsumsi  dalam  perekonomian akan  meningkatkan  pendapatan  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong  lebih  meningkatnya belanja  dan  pendapatam  secara  berkelanjutan.  Keynes  mengembangkan  model  makro ekonomi, dimana ia menyatakan bahwa pertumbuhan akan tercipta oleh faktor-faktor seperti konsumsi,  investasi,  pengeluaran  pemerintah,  ekspor  dan  juga  impor  (Mankiw,  2006). Sehingga faktor pengeluaran pemerintah berupa belanja yang dilakukan sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Keynes mengenai konsep permintaan agregat.
Selain  kebijakan  fiskal  berupa  pengeluaran  belanja  modal  yang  dilakukan  oleh pemerintah, bentuk belanja tersebut harus memiliki perencanaan yang baik agar tepat sasaran dan tentunya mengindari anggaran yang tidak terserap. Keynesian menyatakan bahwa defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi pada periode yang  akan  datang  (Mankiw,  2006).  Defisit  anggaran  berarti  belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dibiayai  oleh  utang,  sehingga  beban  pajak  yang  berhasil  terserap  dapat dinyatakan  lebih  rendah  dan  akan  menyebabkan  belanja  lebih  tinggi  dari  pendapatan. Meningkatnya pendapatan yang siap dibelanjakan pemerintah dalam bentuk belanja-belanja langsung  maupun  tidak  langsung  diharapkan  dapat  meningkatkan  konsumsi  dan  sisi permintaan secara menyeluruh.
Tenaga kerja merupakan modal bagi roda dalam proses pembangunan. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus mengalami perubahan disertai dengan proses demografi yang terus berlangsung. Tenaga kerja merupakan kewajiban dengan batas usia minimal 10 tahun  tanpa  batas maksimal.  Pembangunan  ketenagakerjaan memiliki  banyak  dimensi  dan saling  terkait.  Keterkaitan  itu  mencakup  banyak pekerjaan  dengan  pengusaha,  pemerintah, dan masyarakat. Menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.
Ada dua teori penting dalam konsep ketenagakerjaan, yaitu teori Lewis (Mulyadi, 2003) yang  mengungkapkan  bahwa  kelebihan  pekerja  merupakan  peluang  dan  bukan  masalah. Kelebihan pekerja di satu sektor akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output dan  penyediaan tenaga kerja  di sektor  lain.  Teori  kedua  adalah  Fei-Ranis  dalam  (Mulyady, 2003)  yang  berkaitan  dengan  negara  berkembang  yang  memiliki  ciri-ciri  sebagai  berikut: kelebihan  tenaga  kerja,  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  dikelola,  sebagian  besar penduduk  bergerak  di  sektor  pertanian,  banyak  perlawanan,  dan  tingkat  pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Todaro  (2006)  menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  merupakan  tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencipatakan  kemampuan  dalam  menyerap  dan  menciptakan  tekonologi  guna mengembangkan  kapasitas  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Todaro juga menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang  ditamatkan  oleh  seseorang,  maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  penghasilan  yang diharapkannya. Rata-rata lama sekolah merupakan reflektor tingkat pendidikan formal yang berhasil  ditamatkan  masyarakat  suatu  daerah.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  berarti semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan  masyarakat  daerah  tersebut.  Investasi terhadap  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  faktor  tenaga  kerja  akan  memberikan manfaat  bagi  pembangunan  ekonomi  seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas.  Semakin  tinggi tingkat  pendidikan,  dapat  dinyatakan  kemampuan  tenaga  kerja  dalam  hal  produktivitas diharapkan lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Belanja  diklasifikasikan  menurut  klasifikasi  jenis  belanja,  organisasi  dan  fungsinya. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus disajikan oleh entitas pelapor.
Kemudian  jenis  belanja  disusutkan  lagi  menjadi  belanja  operasional,  belanja  modal  dan belanja  lain/tak  terduga.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  no.  71  Tahun  2010,  pengeluaran
adalah  semua  pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  atau Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  yang  akan  mengurangi  Saldo  Anggaran  dalam  periode tahun anggaran berjalan dan tidak mendapat pengembalian dari Pemerintah.
Halim (2008) mengemukakan bahwa bahwa Capital Expenditure adalah pengeluaran anggaran  untuk  memperoleh  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  bermanfaat  lebih  dari  satu periode akuntansi. Definisi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Undang-Undang  nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Menurut Peraturan  Pemerintah  nomor  58  tahun  2005,  belanja  modal  adalah  pengeluaran  anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah persediaan atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan  umum.  Undang-undang  nomor  71  tahun  2010  menyebutkan  bahwa  Belanja Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian,  pengadaan,  atau pembangunan  aktiva  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan  aset  lainnya  yang  bermanfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi  (Peraturan  Pemerintah No. 17 Tahun 2010). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi. Belanja  modal  antara  lain  meliputi  belanja  modal  untuk  membakar  tanah,  bangunan  dan struktur,  peralatan  dan  aset  tidak  berwujud.  Aset  tetap  yang  dimiliki  karena  Belanja  Modal merupakan  prasyarat  utama  bagi  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  publik. Untuk  menambah  aset  tetap,  pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  berupa  anggaran Belanja  Modal  dalam  APBD.  Alokasi  Belanja  Modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas umum maupun untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah
daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan pembiayaan jangka panjang.
Laverde-Rojas et al (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah  dalam  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Menggunakan  pendekatan struktural  equation  model  (SEM),  ditemukan  bahwa  lama  sekolah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Delgado  et  al  (2013)  melakukan  penelitian mengenai hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan pendekatan non- parametic  local-linier  regresi  dan  non-parametic  variabel  relevance  test,  ditemukan  bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Raynaldhi (2016) melakukan penelitian mengenai IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), ditemukan bahwa RLS memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Syamsuddin  et  al  (2021)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  TPAK  dan  pendidikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Aceh.  Menggunakan  pendekatan  regresi  linier, ditemukan  bahwa  RLS  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
Saepudin  (2011)  melakukan  penelitian  mengenai  pembangunan  sumber  daya manusia  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Menggunakan  regresi  data  panel, ditemukan  bahwa  rata-rata  lama  sekolah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiyawati  dan  Hamzah  (2007) menyimpulkan  bahwa  belanja  modal  dan  belanja  rutin  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut terjadi karena adanya kebocoran dan penyimpangan, penyelewengan, dan kalung dana anggaran.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Salih  (2012),  Haryanto  (2013)  dan  Maharani  & Isnowati  (2014)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  pengeluaran pemerintah  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Dimana  belanja  modal  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  penelitian  lain,  Pratini  (2014)  menemukan  bahwa
belanja modal daerah menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  (PDRB)  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi Kalimantan Barat. Artinya semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula nilai PDRB Pemerintah Daerah tersebut.
Pinem et al (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU dan SiLPA terhadap  Pertumbuhan  ekonomi  dengan  Belanja  Modal  sebagai  variabel  intervening  di Sumatera Barat. Menggunakan regresi data panel, penelitian menunjukan hasil bahwa SiLPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sari  et  al  (2018)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  dana  perimbangan,  SiLPA  dan PAD terhadap berlanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan metode regresi data panel,  ditemukan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Pertumbuhan ekonomi.  Novandy  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  belanja  langsung  dan SiLPA  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi  Tengah.  Menggunakan  regresi  linier berganda,  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah
Berdasarkan landasan teori serta kajian empiris yang telah dikaji dan ditelaah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 1 :  Tingkat  Pendidikan  (RRLS)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
H 2 :  Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
H 3 :  SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan asosiatif. Rumusan masalah asosiatif  akan  mempertanyakan  asosiasi  antara  dua  atau  lebih  variabel  yang  memiliki hubungan simetris, kausal dan interaktif (timbal balik). Dalam penelitian ini menggunakan data panel,  yaitu  berdasarkan  gabungan  data  runtut  waktu  (time  series)  dan  data  silang  (cross
section). Untuk runtut waktu digunakan periode tahun 2016 s.d 2021, sedangkan data silang menggunakan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang bersumber  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dan  Badan  Pusat  Statistik (BPS).
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel eksogen  dan  variabel  endogen.  Dimana  variabel  eksogen  merupakan  variabel  bebas  yang merupakan sebab-sebab yang dapat mempengaruhi variabel lain dalam model dan variabel tersebut  tidak  dipengaruhi  oleh  variabel  lain.  Sedangkan  variabel  endogen  adalah  variabel yang  dipengaruhi  oleh  variebel  lain  dalam  model.  Variabel  ini  tidak  mempengaruhi  variabel lain.  Variabel  eksogen  adalah  X1  (Rata-Rata  Lama  Sekolah),  X2  (Belanja  Modal)  dan  X3 (SiLPA). Adapun variabel endogen adalah Y (Pertumbuhan Ekonomi).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  data  panel.  Pertama  akan dilakukan  pengujian  menentukan  model  regresi  data  panel  terbaik  diantara  pendekatan Common Effect , Fixed Effect atau Random Effect . Selanjutnya setelah ditentukan pendekatan terbaik  akan  dilakukan  uji  asumsi  klasik  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji heterokedastisitas. Terakhir dilakukan uji hipotesis meliputi uji determinasi (R2), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (uji t).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil uji pemilihan data panel menggunakan uji chow dan uji hausman, ditemukan  bahwa  pendekatan  fixed  effect  merupakan  pendekatan  terbaik  dalam mengestimasi model persamaan pada penelitian ini.

## Tabel 1. Uji Normalitas
Normality Test
Uji Normalitas
Jarque-Bera 7,665 Probability 0,076 Keterangan Normal Sumber. Hasil Pengolahan Data
Dari tabel  1. diketahui nilai Probability uji normalitas model adalah = 0,076 , dimana nilai  ini  lebih  besar  dari  Alpha  0.05  (0,076  >  0.05),  artinya  dapat  dinyatakan  bahwa  data berdistribusi normal.
Tabel 2. Uji Multikolinieritas X 1 X 2 X 3 X 1 1 0,45 -0,009 X 2 0,45 1 0,083 X 3 -0,009 0,083 1 Sumber. Hasil Pengolahan Data.
Dari Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas karena nilai korelasi antar variabel bebas tidak ada yang menyentuh angka 0,8.
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas Model 1 Prob. Resabs Equation X 1 = 0,353* X 2 = 0,071* X
3 = 0,527* Keterangan Homoskedastisitas
* = signifikan, lebih besar dari α = 0.05 Sumber. Hasil Pengolahan Data
Dari  tabel  3.  dapat  diketahui  bahwa  seluruh  nilai  Probability  seluruh  variable independen pada model lebih besar dari α = 0.05. Sehingga, dapat diartikan bahwa estimasi model penelitian ini bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
Berdasarkan hasil estimasi regresi, maka ditemukan model persamaan regresi ialah sebagai berikut.
Tabel 4. Uji Estimasi Regresi Data Panel
Variabel Koefisien Prob. C -7,107 0,807 Tk Pendidikan (X 1 ) -5,934 0,001 Belanja Modal (X 2 ) 1,726 0,049 SiLPA (X 3 ) 0,306 0,475 R-squared 0,3222 Adjusted R-squared 0,1603 Uji F 0,026 𝑷𝑬 𝒊𝒕 = −𝟕, 𝟏𝟎 − 𝟓, 𝟗𝟑 𝑹𝑹𝑳𝑺 𝒊𝒕 + 𝟏, 𝟕𝟐𝟔 𝑩𝑴 𝒊𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟎𝟔 𝑺𝒊𝑳𝑷𝑨 𝒊𝒕 + 𝒆 𝒕
Sumber. Hasil Pengolahan Data
Nilai  Adjusted  R-square  model  adalah  sebesar  0,1603.  Nilai  tersebut  menunjukan bahwa seluruh variabel independent, yakni tingkat pendidikan, belanja modal dan silpa dapat menjelaskan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebesar  16,03%.  Adaupun  selebihnya,  yakni  83,97%, adalah  variabel  bebas  lainnya  yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian  ini,  yang  dapat berpengaruh pada kenaikan ataupun penurunan Pertumbuhan Ekonomi.
Tingkat pendidikan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi  (0,00  <  0.05).  Belanja  modal  secara  parsial  signifikan  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi/PDRB  (0,049  <  0,05).  SiLPA  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (0,475 > 0,05).
Berdasarkan uji F model yakni sebesar 0.026 atau lebih kecil dari α = 0.05 (0.00000< 0.05),  sehingga  H1  diterima.  Artinya  semua  variabel  independen  yakni  Tingkat  Pendidikan, Belanja Modal dan SiLPA secara simultan atau secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Pembahasan

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tingkat  Pendidikan  memiliki  pengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kalimantan  Barat.  Hubungan  negatif  ini menunjukan hubungan tidak searah atau pengaruh variabel Belanja Modal terhadap variabel
PDRB,  namun  signifikan  sehingga  belum  bisa  membuktikan  hipotesis  pertama.  Ini  berarti bahwa  secara  perhitungan  statistika,  tingkat  pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  cukup nyata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pertama belum dapat diterima. Nilai koefisien yang memiliki arah negatif sebesar -5,93 berarti jika tingkat pendidikan meningkat sebesar 1 tahun  dan  variabel  bebas  lainnya  kita  asumsikan  konstan,  maka  pertumbuhan  ekonomi diprediksi  turun  sebear  sebesar    5,93%,  ceteris  paribus.  Begitu  pula  sebaliknya,  setiap penurunan  tingkat  pendidikan  sebesar  1  tahun  akan  mengakibatkan  naiknya  pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93%, ceteris paribus.
Secara teoritis,  kaum  klasik menyatakan  bahwa  tenaga kerja  merupakan  salah  satu faktor  penting  menuju  terciptanya  pertumbuhan,  terutama  tenaga  kerja  yang  baik  dan berkalitas,  dalam  artian  memiliki  kualifikasi  dan  keahlian  sesuai  dengan  permintaan  pasa tenaga kerja. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan dapat berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  diduga  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat pendidikan  secara  umum,  dimana  terjadinya  ketidaksesuaian  antara  kualifikasi  lulusan dengan pekerjaan yang ada, sehingga ketidaksesuaian tersebut berpengaruh pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Jika dilihat perkembangannya, tingkat pendidikan terus bergerak naik dan mengarah pada trend positif sejalan dengan semakin baik dan berkembang sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengarah pada penurunan tiap tahun,  terutama  sebagai  akibat  dari  bangkitnya  perekonomian  pasca  pandemi  covid-19, sehingga arah kedua variabel saling bertolak belakang.
Selain itu, negatifnya tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan diduga terjadi sebagai akibat  dari  efisiensi  didalam  pembangunan  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  disebabkan  oleh kecenderungan dunia usaha dalam memanfaatkan produksi yang berorientasi padat modal, dibandingkan  padat  karya.  Dimana,  perkembangan  ekonomi  global  yang  mengarah  pada industrialisasi mendorong kepada arah padat modal yang diasumsikan memiliki modal lebih banyak daripada tenaga kerja yang relatif lebih mahal. Industri padat modal diharapkan oleh
pelaku  usaha  dapat  menekan  anggaran  dan  menghasilkan  lebih  banyak  produksi  dengan kualitas tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan pemborosan anggaran (Djunaidi &  Alfitri,  2022).  Sehingga  dengan  semakin  berkonsentrasinya  kegiatan  industri  pada  padat modal,  akan  menciptakan  gap  permintaan  tenaga  kerja  yang  menyebabkan  tenaga  kerja terdidik tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  BPS  (2023),  rata-rata  penduduk  Kalbar  pada terkonsentrasi  pada  tingkat  pendidikan  SD/MI  sebesar  35,96%,  diikuti  SLTP/MTs  dan SMU/SMK/MA  yang  masing-masing  sebesar  13,63%.  Jumlah  penduduk  dengan  status pendidikan Diploma sd Universitas hanya sebesar 6,47%.  Hal ini membuktikan bahwa salah satu pendorong bertolak belakangnya pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dikarenkana tingkat pendidikan yang relatif rendah dan umumnya berada pada tingkat sekolah dasar. Sehingga, tingkat pendidikan tersebut kurang mampu menopang proses pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
Hasil  penelitian  ini  tidak  searah  dengan  teori  klasik  Adam  Smith  tentang  tingkat pendidikan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  penelitian  ini  juga  searah  dengan  penelitian sebelumnya oleh Raynaldhi (2016) yang menemukan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat.  Hubungan yang  signifikan  ini  menunjukan  hubungan  searah  atau  pengaruh  variabel  belanja  modal terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi cukup bermakna, sehingga membuktikan hipotesis kedua  diterima.  Ini  berarti  bahwa  secara  perhitungan  statistika,  belanja  modal  memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.
Secara  teoritis,  positifnya  belanja  modal  mendukung  teori  Harrod  Domar  yang menyatakan  investasi  merupakan  kunci  dari  proses  pertumbuhan  ekonomi,  tak  terkecuali
investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  belanja  modal.  Investasi  yang  dilakukan dapat melalui investasi swasta dalam bentuk modal dalam negeri maupun modal asing, serta investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah.  Selain itu hasil penelitian juga mendukung teori Keynes yang mengembangkan model makro ekonomi, dimana  pengeluaran  pemerintah  (G)  memiliki  pengaruh  terhadap  permintaan  agregat  (Y). Sehingga, belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di kalimantan Barat diduga  telah  tepat  sasaran  dan  perlu  terus  dilakukan,  karena  terbukti  berpengaruh menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2016 hingga 2021 mengalami trend menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran terutama pada  tahun-tahun  pandemi  covid-19,  sehingga  menyebabkan  pemerintah  melakukan kebijakan  penghematan  anggaran  dan  mengalihkan  anggaran  tersebut  dalam  penanganan pandemi. Hal ini juga searah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa tersebut, yang menunjukan  trend  penurunan  dan  menyebabkan  resesi  ekonomi.  Sehingga  terbukti  arah hubungan antara pengeluaran belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  searah  dengan  teori  Keynes  yang  menyatakan  pengeluaran pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian sebelumnya oleh Salih (2012); Haryanto (2013); Maharani & Isnowati (2014); Pratini (2014); yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh posigtif terhadap  Pertumbuhan Ekonomi.

## Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SiLPA  memiliki  pengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat.  Hubungan yang  tidak  signifikan  ini  menunjukan  hubungan  pengaruh  variabel  SiLPA  terhadap  variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak nyata, sehingga membuktikan hipotesis ketiga ditolak. Ini berarti
bahwa secara perhitungan statistika, SiLPA memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
Secara  teoritis,  positifnya  koefisien  SiLPA  belum  mendukung  teori  Keynes,  yang menyatakan  bahwa  bentuk  pengelolaan  anggaran  pemerintah  harus  memiliki  perencanaan yang  baik  agar  tepat  sasaran  dan  menghindari  anggaran  yang  tidak  terserap.  Keyensian menyatakan bahwa defisit anggaran akan meningkatan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi  pada  periode  yang  akan  datang  (Mankiw,  2006).  Ternyata  hasil  penelitian menunjukan bahwa surplus anggaran yang direfleksikan dari SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan, namun tidak signifikan. Artinya, pengaruh ini hampir tidak nyata atau relatif kecil. Sehingga diduga surplus anggaran belum memiliki pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat yang menciptakan pertumbuhan ekonomi.
SiLPA Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2016 hingga 2021 menunjukan trend peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Terdapat  beberapa  belanja  daerah  yang  tidak  dapat dibelanjakan  oleh  pemerintah  daerah,  namun  bentuk  belanja  ini  masuk  kedalam  akumulasi SiLPA, seperti belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dsb. Dimana bentuk dana tersebut bukan merupakan wewenang pemerintah daerah untuk dibelanjakan, namun masuk kedalam komponen perhitungan SiLPA. Sehingga dapat  dinyatakan  bahwa  SiLPA  belum  memadai  sebagai  reflektor  daripada  pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Hasil penelitian ini belum searah dengan teori Keynesian mengenai hubungan defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian sebelumnya  oleh  Sari  et  al  (2018);  dan  Novandy  (2015);  yang  menemukan  bahwa  SiLPA berpengaruh positif terhadap  Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan  analisis  atas  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1)  Tingkat  Pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini berarti tingkat pendidikan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi,  namun  diduga  spesialisasi  pendidikan masyarakat belum sepenuhnya terserap lapangan pekerjaan; (2) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal  ini  berarti  belanja  pemerintah  berupa  belanja  modal  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, karena belanja yang dilakukan pemda bersifat tepat  sasaran;  (3)  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Kalimantan  Barat.  Hal  ini  berarti  surplus  anggaran  memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya relatif kecil atau hampir tidak nyata.
Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah guna terus meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang semakin  tinggi  tingkat  pendidikannya  dapat  terserap  sesuai  dengan  spesialisasi  masing- masing.  Sehingga,  dengan  terjadinya  spesialisasi  akan  semakin  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah;  (2)  Pemerintah  Daerah,  khususnya  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memposisikan belanja daerah, khususnya belanja modal yang terbukti memiliki pengaruh signifikan, dimana pemda perlu mengalokasikan belanja modal yang tepat sasaran  sehingga  dapat  berpengaruh  signifikan  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  kegunaan maupun  komposisinya;  (3)  Pemerintah  Daerah,  khususnya  Pemerintah  Kabupaten/Kota melakukan kebijakan perencanaan yang baik, sehingga dapat menghindari SiLPA yang tinggi dan anggaran yang direncanakan dapat terserap dengan sebaik-baiknya.  karena berdasarkan teori,  perencanaan  dan  penyerapan  anggaran  yang  baik  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi; (4) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan
dapat  mengembangkan  konsep  dan  perluasan  sampel  analisis  guna  mendapat  hasil  yang lebih komperhensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable  in  Special  District  of  Yogyakarta.  Jurnal  Manajemen  Dan  Kewirausahaan, 19(1), 54-59.
Delgado, M.S., Henderson, D.J., Parmeter, C.F. (2013). Does Education Matter for Economic Growth?.  Bulletin  of  Economics  and  Statistics.  76  (3).  334-359.  DOI  : https://doi.org/10.1111/obes.12025.
Djunaidi,  D.,  Alfitri,  A.  (2022).  Dilema  industri  padat  modal  dan  tuntutan  tenaga  kerja  lokal. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia). 8 (1). 29-40. DOI: https://doi.org/10.29210/020221222
Haryanto, T.P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Economics Development Analysis journal, 2(3), 2252-6889.
Jhingan,  M.  (2014).  Ekonomi  Pembangunan  Dan  Perencanaan.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Jones,  P.  (2001).  Are  educated  workers  really  more  productive?.  Journal  Of  Development Economics, 64(1), 57-79.
Kuncoro, M. (2006). Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(1), 1-13.
Laverde-Rojas,  H.,  Correa,  J.  C.,  Jaffe,  K.,  &  Caicedo,  M.  I.  (2019).  Are  average  years  of education  losing  predictive  power  for  economic  growth?  An  alternative  measure through  structural  equations  modeling.  PloS  ONE,  14(3).  e0213651.  DOI  : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213651
Lemieux, T. (2014). Occupations, fields of study and returns to education. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 47(4), 1047-1077.
Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, tenaga Kerja Dan  Keterbukaan  Ekonomi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 21(1).
Mankiw, N. G. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat Novandy,  A.  (2015).  Pengaruh  Belanja  Langsung  Dan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (Silpa)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Survei  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sulawesi Tengah). Katalogis, 3(9).
Pinem, I., Malau, Y. N., & Mardha, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,  Dan  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Di  Provinsi  Sumatera  Barat Periode 2013-2017. JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 3(2), 201-218.
Pratini. (2014). Analisis Pendapatan Asli Daerah , Belanja  Modal Dan Dana Alokasi Umum (Dau)   Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi   Di  Propinsi  Kalimantan  Barat  (Tesis  yang tidak dipublikasikan). Universitas Tanjung Pura, Indonesia.
Raynaldhi,  Y.  (2016).  Pengaruh  Faktor  Penentu  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(2).
Saepudin,  T.  (2013).  Analisis  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Indonesia. Jurnal Trikonomika, 10(2), 148-161.
Salih,  M.  A.  R.  (2012).  The  Relationship  between  Economic  Growth  and  Government Expenditure:  Evidence  from  Sudan.  International  Business  Research,  5(8),  1913- 9004.
Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 3(1), 91-100.
Setiyawati,  A.,  &  Hamzah,  A.  (2007).  Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  Belanja Pembangunan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan,  dan  Penganggura: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 211-228. Sukirno,  S.  (2000).  Makroekonomi  Modern:  Perkembangan  Pemikiran,  Dari  Klasik  Hingga Keynesian Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syamsuddin, N., Saputra, D. H., Mulyono, S., & Fuadi, Z. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK), 2(1), 29-49.
Todaro, M. P. & Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.