## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.399
Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah yang Akan Digunakan Untuk Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Pada BPN Lampung Selatan)

## Muhammad Alif Rizqi
Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagaralam No 26 Bandar Lampung Correspondence email: muhammadalifrizqi@gmail.com
Abstrak .  Tanah  merupakan  elemen  penting  yang  ada  dalam  kehidupan  sehingga  berguna  untuk  kehidupan  umat  manusia. Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  dalam  hal  peralihan  hak  atas  tanah  yaitu:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 tentang pendaftaran tanah diubah dengan peraturan nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dimuat pada pasal 37 ayat 1  yang berbunyi  “pemindahan  hak atas tanah dalam  hak  milik satuan  melaluli  jual  beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak lelang yang hanya didaftarkan jika dibuktikan adanya  akta  yang  sudah  dibuat  oleh  PPAT”.  Dalam  peralihan  hak  atas  tanah  ada  2  bentuk  yaitu:  beralih  dan  diahlikan.  dan Peraturan  Presiden  tersebut  kemudian  Presiden  ke  tujuh  Indonesia  yaitu  bapak  Joko  Widodo  memperbaiki  peraturan  tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang segera ditambah dengan menjadi  total 24 pembangunan ruas tol  Sumatra.  dalam  penulisan  jurnal  ini  penulis  membahas  dua  masalah  yaitu:  Bagaimana  implementasi  terhadap  peralihan  hak atas  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  jalan  tol  dan  Apa  dampak  terhadap  warga  yang  menolak  Tanah  nya  untuk  dijual  dan digunakan untuk kepentingan umum terkait pembangunan jalan tol?
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Peralihan Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah.
Abstract.  Soil  is  an  important  element  in  life  especially  for  humans.  In  the  transfer  of  land  rights,  the  government  issued regulations, namely: Government Regulation Number 10 of 1961 concerning land registration amended by regulation number 24 of 1997 concerning land registration contained in article 37 paragraph 1 which reads "transfer of rights to land in unit property rights  through  sale  and  purchase.  ,  exchanges,  grants,  income  in  the  company  and  other  acts  of  transfer  of  rights,  except  the transfer of auction rights which are only registered if it is proven that there are deeds that have been made by PPAT ”. There are two  forms  of  transfer  of  land  rights,  namely:  transfer  and  diahlikan.  and  the  Presidential  Regulation  was  then  revised  by  the seventh  President of Indonesia, Mr. Joko Widodo  with  the issuance of Presidential Regulation  Number 117 of  2015 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 100 of 2014 concerning the Acceleration of Toll Road Development in Sumatra which will soon be added to a total of 24 Sumatra toll road developments.  In writing this journal, the author discusses a problem, namely: How is the implementation of the transfer of land rights to be used for road telling?
Keywords: Juridical Overview, Transfer of Land Rights, Transfer of Land Rights.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan masalah kehidupan, berbagai man i faat yang menyertainya memb i erikan banyak manfaat bagi ma i nusia,  saat  ini  kebut i uhan  Untuk  lahan  sangat  penting  terutama  di  wilayah  metropolitan,  hal  ini  disebabkan  dan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang kuat, selain itu, faktor lain dapat memicu hal tersebut. tersebar luas di ko i ta-kota besar. Oleh karena itu, tidak jar i ang masyarakat saat ini membeli tanah un i tuk kawasan yang dekat dengan kota besar. Hal tersebut menjadikan pembangunan jalan tol sebagai salah satu solusi permasalahan di kota-kota besar.
Pengertian  pengalihan  hak  atas  tan i ah,  yaitu  pengalihan  hak  atas  ta i nah  dari  orang  tua  atau  peme i gang  hak kepada  peme i gang  hak  baru,  pengertian  ini  dicantumkan  dan  telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yaitu: Keputusan Pemerintah No. 10 tahun 1961 berkaitan dengan daftar tanah  yang diubah dengan  SK  No.  24  tahun  1997  tentang  pendaftaran  dalam  daftar  tanah  dalam  Pasal  37  ayat  1,  yang  berbunyi: “Pengalihan hak atas tanah atas kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, konsesi, merger menjadi perusahaan dan tindakan pengalihan hak lainnya, kecuali pengalihan hak pengalihan, yang hanya didaftarkan jika ada bukti bahwa dokumen PPAT tersedia. ” 1
Ada dua bentuk pengalihan hak atas tanah: pengalihan dan amandemen. artinya pengalihan hak atas tanah tanpa adanya  kebingungan  hukum  dengan  pemiliknya,  misal  prem.  Pemilik  hak  atas  tanah  telah  diwariskan  dan
1 Hukum  Perencanaan  Pembangunan  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum

## Muhammad  Alif  Rizqi,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Akan  Digunakan  Untuk  Jalan  Tol  Trans
Sumatera (Studi Pada BPN Lampung Selatan)
diperuntukkan  bagi  ahli  waris,  sedangkan  pengalihan  hak  atas  tanah  adalah  sah  dari  pemilik  hak  atas  tanah  dengan dukungan dari pemegang hak atas tanah, misalnya pembelian dan penjualan. 2
Belakangan  ini  kebutuhan  akan  tanah  di  Indonesia  sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  masyarakat Indonesia  yang  menginginkan  atau  membutuhkan  lahan  untuk  membangun  perumahan,  dan  bukan  hanya  karena kebijakan  pemerintah  untuk  membangun  infrastruktur  khusus  jalan  tol  membutuhkan  sebagian  lahan  milik masyarakat., Khususnya tol Trans Sumatera, Lampung Selatan Kabupaten. 3
Pada  tahap  awal  perencanaan  pembangunan  jalan  tol  yaitu  di  pulau  Sumatera  tidak  banyak  diminati  oleh berbagai  investor  asing  maupun  lokal,  sehingga  presiden  keenam  Indonesia  saat  itu  harus  mengeluarkan  Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2014 sehubungan dengan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera pada 17 September 2014.
Dalam  Peratutran,  Presiden  menyebutkan  bahwa  pemerintah  akan  melanjutkan  pembangunan  Jalan  Tol langsung dari Me i dan -Bin i jai Palemb i ang -Simpang Indra i laya, jalan Pekan i baru , dan jalan lain dari Dumai dan jalan lain  dari  jalan  tol  Bakauheni  dan  Terbanggi.  Peraturan  Presiden  ini  kemu i dian  dire i visi  oleh  Presiden  Ketujuh Indonesia,  Bapak  Joko  Wid i odo,  dengan  dikeluarkannya  Perat i uran  Presiden  No.  117  Tahu i n  2015  yang  mengubah Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 untuk perce i patan perluasan jalan tol di Sum i atera yang akan segera ditambah menjadi total 24 proyek tol. Sumatera.
Pada  30  April  2015,  konstruksi  dimulai  dengan  peletakan  batu  pondasi  untuk  pembangunan  tol  Baka i uheni- Terbanggi  Be i sar  oleh  Presi i den  Joko  Widodo.  Peresmian  jalan  tol  dila i kukan  sec i ara  bertahap,  peres i mian  tahap pertama dilak i ukan pada tanggal 21 Jan i uari  2018 yang meliputi Pelab i uhan Bakauheni-Simp i ang  Susun Bakauh i eni sejauh  8,9  km  dan  Lematang  di  Simp i ang  Susun  Kota i baru  sejauh  5,64  km.  Jal i an  tol  tersebut  dires i mikan  secara pen i uh pada 8 Maret 2019.
Perencanaan  Tol  Dalam  pembangunan  jalan  tersebut,  pemerintah  membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Selatan yang lahannya digunakan untuk warga sekitar. Jalan tol untuk memfasilitasi pengalihan hak atas tanah kepada negara.
Alasan  penulis  menyusun  jurnal  ini  adalah  untuk  menyelidiki  pengalihan  hak  atas  tanah  pada  jalan  tol  Trans Sumatera.  Penulis  berpendapat  bahwa  pengalihan  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  ketika  pemegang  hak  atas  tanah pertama  kali meminta bantuan hukum untuk  pengalihan  hak atas tanah. karena  jalan  tol sumatera sendiri merupakan program  pemerintah,  maka  dari  itu  program  pemerintah  tersebut  harus  didukung  oleh  pemerintah  kota  atau  badan yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan kegiatan dan membawahi program pemerintah yaitu pembangunan Sumatera. Jalan TRANS.

## METODE
Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris : Metode yuridis normatif merup i akan pendek i atan yang didasarkan pada materi hu i kum utama dengan meng i kaji teori,  konsep,  prinsip  huk i um  dan  peraturan  peru i ndang-undangan  yang  relevan  den i gan  penelitian  ini.  Berikut penjelasan kasus ini dalam konteks kasus yuridis normatif : Metode yuridis  empiris adalah aturan dasar  pertanian, yang mengatur- Hukum - hak atas tanah, air dan  udara , diperoleh secara langsung melalui wawancara atau langsung di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Akan Digunakan Untuk Jalan Tol
Berdasarkan informasi atau artikel yang dibaca penulis, proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) sedang dalam pengerjaan sepanjang 643 km. Ruas tersebut diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2022. “513 km saat ini sedang digunakan,  dan  643  km  sedang  dalam  pembangunan.  Sebanyak  1.156  km  telah  selesai  dan  sedang  dibangun. Rencananya JTTS ini akan menjadi peta pertama yang menjadi jalan tol pada akhir tahun 2022.
Bersamaan dengan itu, juga ada rencana tahap kedua yang saat ini sedang memasuki proses pembebasan lahan. Bagian yang memasuki fase ini meliputi dari Bet i ung, Palem i bang, Jambi, hingga Pekan i baru. Panjang totalnya adalah 570  km.  Ini  harus  sele i sai  pada  akhir  2023.  "Kemudian  tahap  ketiga  dari  Dumai  ke  Medan.  Lalu  Medan  ke  Aceh. Tahap ke i tiga akan selesai pada 2024."
Konon  Hutama  (HK)  sa i at  ini  sedang  fokus  untuk  percepatan  Perkembangan  tulang  punggung  atau  jalannya Menurut  dia,  langkah  ini  sejalan  dengan  arahan  Menteri  UPPR  Bas i uki  Hadim i uljono  dan  Menteri  BUMN  Eri i ck Thohir: “Ke depan  kita akan fokus  pada  tulang  punggung .  Artinya  jalur  utama  dari  Bak i auheni  ke  Palembang  sudah
2 No. Pemerintah 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
3 PeraturanHandayani,  Mei  Fatul  dkk.,  “Pengaruh  Pembebasan  Lahan  Jalan  Tol  Surabaya  Mojokerto  (Sumo)  terhadap Kualitas Hidup Mantan Pemilik Tanah à Sumberwaru, Wringinom-Gresik”, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional, Volume 5 No.2, Desember 2016
Muhammad  Alif  Rizqi,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Akan  Digunakan  Untuk  Jalan  Tol  Trans Sumatera (Studi Pada BPN Lampung Selatan)
terkoneksi. Tugas kita selanju i tnya adalah menyambung. dari Palembang, Jambi, Peka i nbaru. Kemudian Peka i nbaru - Dum i ai mulai bero i perasi. ” Lalu  lanjutkan  ke  Du i mai  -  Kisaran.  Kemu i dian  Kisaran-Indra i pura  sedang  diban i gun  dan  kemudian dihubungkan den i gan Indrapura-Med i an yang merupakan jalan tol lama. Kem i udian dia pergi dari Me i dan ke Binjai. Binjai ke Lan i gsa. Untuk Aceh ...
Berdasarkan  bukti-bukti  yang  dipaparkan  diatas,  penulis  meyakini  bahwa  pelaksanaan  jalan  raya  Trans Sumatera tiga undak, tahap pertama di area seluas 643 Km pada area seluas 513 Km dengan target selesai tahun 2022. Tahap kedua adalah proses saluran pembuangan, Palembang, Jambi dan Kemiri. Baru di wilayah 570 km akan selesai pada  2023,  sedangkan  Tahapan  penyelesaian  ketiga  dijadwalkan  2024  Masih  belum  ada  kepastian  ketahanan  ketiga bisa tercapai ketika tol Trans-Sumatera selesai.
Dampak  Terhadap  Warga  Yang  Menolak  Tanah  Nya  Untuk  Dijual  Dan  Digunakan  Untuk  Kepentingan Umum Terkait Pembangunan Jalan Tol
Pembangunan  Tra i ns  Sumatera  Divisi  jala i n  tol  Medan-Binjai  tol  Palem i bang-Simpang  Indr i alaya,  tol  Pekan Baru-Du i mai dan  salah satunya tol Baka i uheni dan  Terba i nggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan berdampak pada tata guna lahan perubahan komunitas yang mempengaruhi jalan tol yang mempengaruhi komunitas sosial.
Dalam proyek pembangunan ini, tanah bersama, yang berfungsi seba i gai lokasi pemba i ngunan jal i an tol, berarti pemerintah  kota  harus  men i cari  lokasi  baru  di  atas  tanah  ini  sebagai  tempat  tinggal  dan  permintaan  tanah  kota meningkat  karena  pembangunan  jalan  tol.  jalan  tol.  Produksi  lahan  pertanian  kini  digunakan  sebagai  cara  untuk memenuhi kebutuhan lahan. Hal ini mendorong orang untuk mencari tempat tinggal baru, yang secara tidak langsung menyebabkan hasil yang lebih rendah daripada pertanian komunal.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Pokok  Pertanian,  namun mengatur hak atas tanah, air, dan udara pada saat kepentingan umum menghendaki dan dapat dipertanggungjawabkan dalam  keadaan  tertentu;  Studi  kelayakan  strategis  selesai,  properti  dilepaskan.  Oleh  karena  itu,  pengalihan  hak  atas tanah  memang  diperbolehkan  selama  itu  untuk  kepentingan  umum  bagi  pembangunan  dan  memb i erikan  man i faat makroeko i nomi.  Tidak  hanya  secara  ma i kro  ekonomi,  tetapi  juga  man i faat  langs i ung  dari  pengalihan  hak  atas  tanah dan juga penciptaan kawasan perumahan baru dalam rangka mendukung masyarakat sehingga berpotensi untuk maju dan melahirkan titik-titik massa baru.
Akibat-akibat  berikut  ini  terjadi  ketika  tanah  warga  digunakan  untuk  kepentingan  umum:,  Penelitian menunjukkan bahwa warga

## Dampak positif
1. Pengurangan kemacetan Jika warga tidak menolak jalan tol yang akan dibangun akan menerima apartemen sebagai imbalan  atas  pengalihan  tanah  milik  Sumtera  -  Warga  dan  di  hadapan  jalan  raya.  Tol  bisa  mengurangi  masalah kemacetan.  Terlihat  juga  dari  pantauan  jalur  Trans  Sumatera  yang  juga  merupakan  daerah  asal  para  penjelajah melihat  hal  tersebut.  Kenda i raan  yang  mele i wati  Jalan  Tol  Sum i atera  mengalami  penurunan  dan  ban i yak  yang mele i wati jalan tol tersebut sehi i ngga mengaki i batkan beberapa pembeli terlantar. . 2. Jalan alternatif menjadi jal i an  tol Jalan  alter i natif yang dapat digun i akan mendapatkan respon yang positif. Jal i an tol merupakan jal i an yang masih dapat digu i nakan kendaraan pribadi maupun umum untuk mengefisienkan waktu tempuh.  Namun  dalam  studi  ini,  beberapa  pihak  menanggapi  secara  negatif  bahwa  jalan  tol  tersebut  bukan merupakan  jalan  alternatif  yang  masih  dapat  digunakan,  karena  hanya  masyarakat  menengah  ke  atas  dan masyarakat  yang  melakukan  perjalanan  antar  daerah  yang  dapat  menggunakan  fasilitas  ini,  begitu  pula  dengan operator pelayaran  yang mendapatkan keuntungan. dan  untuk masyarakat. Kecil dan  tentunya tidak mendapatkan keuntungan dari zona tol.
3. Memper i mudah  pendistri i busian  barang  Den i gan  dibangunnya  jalan  tol  maka  pendistr i ibusian  barang  menjadi lebih menguntungkan dalam waktu dan uang, yang berdampak positif pada tingkat makroekonomi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemban i gunan jala i n tol akan mendorong pertum i buhan ekonomi di berba i gai daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keper i cayaan  masy i arakat  terhadap  pemban i gunan  akan  berdampak  posit i if pada skala tol skala makro, termasuk dalam program pemerintah yang mempromosikan kawasan tersebut.

## Dampak negatif
1. Tidak  menciptakan  kesetaraan  ekonomi  Pembangunan  jalan  tol  yang  tentunya  memberikan  manfaat  yang  luas, terutama pemerataan ekonomi, kurang diterima secara positif oleh masyarakat karena persepsi masyarakat tentang kesetaraan  ekonomi  kurang  positif  dan  pihak  yang  setuju  dengannya  serta  berpendapat  bahwa  hal  tersebut dipengaruhi  oleh  Pemba i ngunan  jalan  tol  yang  hanya  mend i apat  UGR,  sisa  keunt i ungan  sebagian  besar  didapat oleh operator pelayaran dan masyarakat menengah ke atas.
Muhammad  Alif  Rizqi,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Akan  Digunakan  Untuk  Jalan  Tol  Trans Sumatera (Studi Pada BPN Lampung Selatan)
2. Kebutuhan  pokok  belum  berkurang  Dari  segi  kegiatan  ekonomi,  dimana  pembangunan  jalan  tol  memastikan kelancaran  proses,  memperc i epat  waktu  tem i puh  memang  menghe i mat  waktu  dan  biaya,  namun  harga  sembako tidak  turun,  begitu  pula  tanggapan  responden  yang  berbuat  lebih.  orang  tid i ak  setuju  dengan  perny i ataan kebut i uhan dasar untuk terjangkau.
3. Pengurangan  tanah  ulayat  Pemb i angunan  jalan  tol  Trans  Suma i tera  di  atas  selu i as  ±  14.335,91  hektar  (ha) digunakan sebagai pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umu i m. Dari hasil obse i rvasi dan kuisioner dapat dijelaskan bah i wa proses pembebasan lahan di wilayah Bakauheni hingga yang paling signifikan berdampak pada  perubahan  penggunaan  lahan  untuk  permukiman  produktif  yang  digunakan  dalam  pemb i angunan  jalan  tol. Nam i un  hal  ini  tidak  dap i at  dihindari  karena  perkembangan  mikroekonomi  dari  pengurangan  lahan  akan menguntungkan  dan  beberapa  akan  merugikan.  Namun  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana diuraikan  dalam  proposal  penelitian  sebelumnya  harus  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  tanah  tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan sifat fisik tanah tersebut, sehingga dapat tercapai kelebihan dan manfaat. sambil menghormati kelestarian lingk i ungan dan, ked i ua, di bidang keanekaragaman, ya i itu memastikan peng i uasaan dan kepemilikan tanah dan pengalihan hak atas tanah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa manfaat penggunaan lahan Lampung Selatan sebagai jalan  tol  akan  mengurangi  kemacetan,  menjadi  jalan  alternatif,  memperlancar  distribusi,  dan  menjadi  penggerak perekonomian  yang  efektif  dan  efisien.  Dampak  negatif  tidak  akan  menimbulkan  perekonomian.  pemerataan, pengurangan  kebutuhan  ekonomi  dasar  penduduk  dan  pengurangan  luas  tanah  bersama  karena  pemerintah  lebih memperhatikan kerugian penduduk Lampung Selatan.

## SIMPULAN
Pada tahap ini, kebutuhan lahan sangat tinggi, terutama di wilayah perkotaan besar. dan dalam hal pengalihan hak  atas tanah, yang melibatkan pengalihan  hak  atas tanah dari orang tua atau pemegang hak  kepada pemegang  hak baru,  definisi  ini  sendiri  didukung  oleh  Keputusan  Presiden,  yang  kemudian  diubah  dengan  Presiden  Ketujuh Indonesia.  Bapak  Joko  Widodo  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  117  Tahun  2015  yang  mengubah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang akan segera ditambah  menjadi  total  24  pemba i ngunan  jala i n  tol.  di  Suma i tera.  Pada  artikel  kali  ini  penulis  menarik  kesimpulan berdasarkan  permasalahan  yang  ada  yaitu  bagaimana  peman i faatan  lahan  rakyat  yang  akan  digun i akan  untuk pembangunan jal i an tol  Sumatera di Lampung  Selatan dan  apa dampak yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat jika  hak  milik  mereka  dimilikinya.  dilakukan.  .  yang  mengikuti  uraian  pada  bab  pembahasan  yang  dijelaskan  oleh penulis.

## Saran
Dalam  membangun  jalan  tol  di  Sumatera,  pemerintah  harus  lebih  berhati-hati  jika  ada  masyarakat  yang  tidak mampu meredistribusi perekonomian atau jika ada yang merugi jika tanahnya diambil untuk kepentingan umum atau disita.  dan  pemerintah  juga  harus  mempertimbangkan  prospek  mempertimbangkan  relokasi  asrama.  Jika  selama relokasi  atau  dalam  proses  pemukiman  kembali  tidak  ada  kesulitan  dengan  warga,  pemerintah  berhasil  menjalankan program  kerja  pemerintahnya,  namun  jika  tidak  berhasil,  beberapa  warga  memprotes.  Program  kerja  pemerintah, pemerintah  perlu  mempertimbangkan  kembali  bagaimana  menangani  masalah  tersebut.  Untuk  menghindari permasalahan penduduk sekitar Lampung Süd yang lebih umum dan dibahas oleh penulis.
Saat  mengalihkan  hak  atas  tanah,  orang  pertama  akan  meminta  bantuan  hukum  untuk  mengalihkan  hak  atas tanah karena Jalan Tol Sumatera sendiri merupakan program pemerintah. Oleh karena itu, program pemerintah harus didukung  oleh  masyarakat,  atau  instansi  yang  berwenang  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang  secara bersamaan melakukan kegiatan dan mengawasi program pemerintah yaitu pembangunan Jalan TOl TRANS Sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, H. Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Kota, Yogyakarta: Graha Ilmu 2005 Adisasmita, Rahardjo, Ekonomi Antariksa Daerah, Yogyakarta: Arsip Sejarah Graha Ilmu 2014 HM Burhan, Sosiologi Komunikasi, Jakarta: Kencana 2006 Ermando, Muhammad Nurman Sasono dan Cahyono Susetyo, “Analisis Kemungkinan Perubahan Penggunaan Lahan Berdasarkan Model Spasial Harga Tanah di Jombang”, Jurnal Teknik ITS, Vol. 3, tidak. 6, tidak. 2, 2017 Handayani, Mei Fatul dkk., “Pengaruh Pembebasan Lahan Pertanian Jalan Tol Surabaya  Mojokerto (Sumo) terhadap Kualitas Hidup Mantan Pemilik Tanah à Sumberwaru, Wringinom  - Gresik”, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional, Vol 5 No.2, Desember 2016
Hariyati, Sinta, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii di Kota Samarinda”, Jurnal Sains Pemerintah, Volume 3 No.2, 2015

## Muhammad  Alif  Rizqi,  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Akan  Digunakan  Untuk  Jalan  Tol  Trans
Sumatera (Studi Pada BPN Lampung Selatan)
Hartanto, Abdul Aziz Hartanto dan Wisnu Pradoto, Pengaruh Jalan Tol perkembangan perubahan pola tata ruang dan struktur di kawasan Sidomulyo Timur, Ungaran, Jurnal PWK Teknik, Volume 3 No 4, 2014
Hartati,  Dwi  Rini  dan  Wirawan  Widiyanto,  Persepsi  umum  perubahan  tata  guna  lahan  dalam  pembangunan  Selat Sunda, Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pekerjaan Umum, Volume 7 No. 2, Juli 2015
Harum, Muhammad dan Sutriani, “Pengaruh Pembangunan Jalan  Tol Sutami  Terhadap Nilai  Tanah Sekitar”, Jurnal Teknik, Vol. Me 4, No. 1, 2017
TOL  UU  Jalan  No.  15  tahun  2005  No.  2  tahun  2012  tentang  Akuisisi  Ta  nah  Untuk  Tujuan  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 UU Jalan-Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Sistem