## PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PULAU SAMOSIR
Feronica Simanjorang 1 , Luchman Hakim 2 , Sunarti 3
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 13
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 2 Email: feronica.simanjorang@yahoo.com 1 , lufehakim@yahoo.com 2 , Sunarti@ub.ac.id 3

## ABSTRACT
Samosir Island is known as the tourism center of Lake Toba Region that is managed based on DMO concept in 2010-2015. This study aims to identify the profile and tourism attractiveness  of Samosir Island,  and  toidentify  and  analyze  the  role  of  stakeholders  through  DMO.  The  researcher  used descriptive methods, and used primary and secondary data collected by observation, interview and documentation techniques. The results showed that most of the tourism activities on Samosir Island are  related  to  Batak  culture  so  that  local  community  has  an  important  role  in  maintaining  the sustainability of attractions. There has not been found any good cooperation relations between the government, local communities, and the private sector in the development of Samosir Island tourism. Local  communities  choose  to  manage  resources  especially  cultural  sites  independently.  Similar conditions are also found in the private sector where business activities have not been running wuth an appropriate management strategy. Lack of continous control by the local government causes a decrease in the quality of service providers related attractions, amenities, and accessibility.
Keywords: stakeholders, Lake Toba, DMO, destination development

## ABSTRAK
Pulau Samosir dikenal sebagai sentra pariwisata Kawasan Danau Toba  yang dikelola  berdasarkan konsep  DMO  2010-2015.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  profil  daya  tarik  pariwisata Pulau Samosir, serta melakukan identifikasi dan analisis peran stakeholder melalui kehadiran DMO. Peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  serta  menggunakan  data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pariwisata di Pulau Samosir berhubungan dengan  budaya  suku  Batak  sehingga  masyarakat  lokal  memiliki  peran  penting  dalam mempertahankan  keberlanjutan  atraksi.  Peneliti  belum  menemukan  adanya  hubungan  kerja  sama yang kuat diantara pemerintah, masyarakat lokal, dan swasta dalam  membangun pariwisata Pulau Samosir. Masyarakat lokal memilih untuk mengelola sumber daya pariwisata khususnya situs budaya secara  mandiri.  Kondisi  yang  sama  juga  ditemui  dalam  sektor  pariwisata  dimana  aktivitas  bisnis masih  belum  berjalan  dengan  strategi  pengelolaan  yang  tepat.  Kurangnya  pengawasan  yang berkelanjutan dari pemerintah daerah menyebabkan adanya penurunan kualitas dari para penyedia jasa baik yang berhubungan dengan atraksi, amenitas, maupun aksesibilitas.
Keywords: stakeholders, Lake Toba, DMO, destination development

## PENDAHULUAN 
Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor ekspor yang disukai oleh banyak negara- negara  berkembang.  Brohman  (1996)  dan Khan et al. (1990) menyatakan jika pariwisata adalah  sektor  yang  tidak  perlu  mengirim produk keluar negeri (invisible export) namun mampu  menghasilkan  multiplier  effect  bagi suatu  negara.  Oleh  sebab  itu,  mengetahui motivasi wisatawan (push and pull motivations) dapat membantu pihak pengelola dalam membangun destinasi pariwisata. Yoeti
(1996), Baloglu & Uysal (1996), dan Haywood (2005) menyebutkan jika komponen- komponen seperti keragaman atraksi, amenitas, dan aksesibilitas disebut sebagai pull motivations  yang  bersifat  tangible  sedangkan push motivations cenderung bersifat intangible seperti  keinginan  untuk  bepergian,  kesehatan, budaya, sejarah, dan agama.
Sebagai  suatu  industry,  pariwisata terhubung dengan banyak sektor dan stakeholder  dari  beragam  latar  belakang kepentingan. Pitana & Gayatri (2005) menyatakan  jika  ada  tiga  stakeholder  utama yang  dianggap  berperan  penting  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata,  yaitu pemerintah, pelaku usaha/swasta, dan masyarakat.  Dalam  penelitian  Smaranda  &
Daniela  (2012)  serta  Beritelli  et  al.  (2007) dinyatakan bahwa kolaborasi ketiga stakeholder  diyakini  mampu  menciptakan sistem pengelolaan yang efektif serta mewujudkan  pariwisata  yang  berkelanjutan. Hal  tersebut  kemudian  melatarbelakangi terciptanya kelembagaan pariwisata.
Destination
Management Organization  (DMO)  adalah  kelembagaan pariwisata  yang  dipercaya  mengelola  dan mengembangkan  destinasi  wisata  prioritas  di
Indonesia. Varghese dan Paul (2014)
menyatakan  jika  DMO  bersentuhan  langsung dengan  beberapa  faktor  seperti  tata  kelola, manajemen  stakeholder,  dan  pengembangan infrastruktur  yang  akan  mengarah  pada peningkatan  standar  kualitas  layanan  dan produk.  Dalam  pelaksanannya  di  Indonesia, Abdurahman  (2014)  dan  Adriani  (2015) menyatakan jika
DMO menerapkan pendekatan bottom-up dengan prinsip partisipatif, yaitu pelibatan stakeholder seluas-
luasnya dalam satu kelompok kerja lokal atau Local  Working  Group  (LWG)  sebagai  pintu masuk dalam membangun kesadaran stakeholder.
Salah satu destinasi yang menjadi pilot project kelembagaan DMO di Indonesia adalah Danau  Toba  yang  memiliki  Pulau  Samosir sebagai destinasi pariwisata unggulan. Lokasinya yang berada di tengah Danau Toba dengan  dengan  latar  Pegunungan  Bukit Barisan menciptakan kesan visual yang indah.
Potensi  wisata  terbesar  yang  dimiliki  Pulau Samosir adalah wisata alam dan budaya. Wardani & Nasution (2016) mengungkapkan  jika  banyak  desa  di  Pulau Samosir yang mengandalkan pariwisata sebagai  tulang  punggung  pendapatan  daerah. Beberapa  di  antaranya  adalah  Desa  Tuktuk yang  menampilkan  proses  pemahatan  patung khas  Batak,  Desa  Ambarita  dengan  Rumah Gorga  dan  kursi  parsidangan  Raja  Siallagan, dan  Desa  Tomok  yang  menampilkan  tarian Sigale-gale. Beragamnya pilihan atraksi wisata yang  ada  di  Pulau  Samosir  sejalan  dengan peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan yang pada tahun 2017 mencapai 278.059 orang atau meningkat sekitar 45,79% Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir (2018).
Secara umum, atraksi wisata yang ada di  Pulau  Samosir  masih  dikelola  secara tradisional  atau  kekeluargaan  khususnya wisata budaya. Hal tersebut dikarenakan situs- situs  budaya  yang  ada  merupakan  milik keluarga/warisan.  Andriani  et  al.  (2019) menyatakan  jika  pihak  pengelola  destinasi  di Pulau  Samosir  cenderung  kurang  terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kondisi  tersebut  menyebabkan  penurunan dalam  berinovasi  karena  pengelolaannya bersifat statis.
Kehadiran DMO menjadi peluang bagi stakeholder pariwisata di Pulau Samosir untuk saling  terkoordinasi  dalam  satu  kelembagaan pariwisata.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  tertarik untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis pembangunan  pariwisata  Pulau  Samosir melalui kelembagaan DMO Danau Toba 2010- 2015, serta mengidentifikasi peran stakeholder yang  meliputi  masyarakat,  pemerintah,  dan swasta.

## KAJIAN PUSTAKA Pembangunan Pariwisata
Spillane (1991) mengartikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain  yang  bersifat  sementara,  baik  yang dilakukan  perorangan  maupun  kelompok. Mereka  yang  melakukan  aktivitas  perjalanan disebut  wisatawan  sedangkan  tempat  yang dituju  disebut  destinasi  pariwisata.  Ketika aktivitas  tersebut  didukung  oleh  fasilitas layanan  yang  disediakan  oleh  pihak  lain (industri pariwisata, masyarakat dan pemerintah)  maka  disebut  dengan  pariwisata (Ardika, 2014).
Pariwisata  disebut  sebagai  bagian  dari pembangunan  daerah.  Banyak  sektor  yang terlibat dalam pembangunan pariwisata seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri  kecil,  dan  lain  sebagainya.  Semakin banyak  sektor  yang  terlibat  maka  semakin banyak  pula  stakeholder  dari  beragam  profesi dan  kepentingan  yang  terlibat.  Hal  tersebut menjadi salah satu alasan rumitnya pembangunan  dan  pengelolaan  pariwisata. Disisi lain, Suwantoro (2004) menyatakan jika banyak  negara  yang  memilih  pariwisata sebagai  sector  andalan  dalam  pembangunan ekonomi  karena  keberadaannya  yang  tidak begitu terpengaruh oleh gejolak ekonomi dunia
Selama wisatawan melakukan aktivitas wisata, kebutuhan seperti akomodasi, makanan,  minuman,  dan  pelayanan  informasi disebut  sebagai  produk  wisata  (Yoeti,  2013). Produk  wisata  menjadi  dasar  pengembangan komponen pariwisata, antara lain:
1. Atraksi
Cooper et al. (1993) mendefenisikan atraksi sebagai  daya  tarik  yang  berhubungan dengan  lingkungan  alam,  budaya,  seni pertunjukkan, dan keunikan daerah lainnya. Daya tarik tersebut kemudian diungkapkan Gunn (1988) dan Camilleri (2018) sebagai alasan  bagi  wisatawan  untuk  melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, atraksi memerlukan pengelolaan dan pengambangan untuk tujuan jangka panjang.  Hu  &  Wall  (2005)  dalam penelitiannya  menyampaikan  jika  tujuan utama pengembangan atraksi adalah
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Amenitas Yoeti  (1996)  mendefenisikan  amenitas sebagai  kelengkapan  dasar  fisik  yang berhubungan dengan ketersediaan akomodasi hotel, restoran, air bersih, akses komunikasi, dan sebagainya 3. Aksesibilitas Segala jenis sarana dan prasarana transportasi  yang  mendukung  pergerakan wisatawan dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

## Stakeholder Pariwisata
Freeman  (1984)  dan  Murphy  &  Murphy (2004)  menyatakan  jika  stakeholder  adalah mereka yang memiliki kekuasan dan hak untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan, serta  mereka  yang  memberi  dan/atau  terkena dampak atas hasil keputusan tersebut. Mereka bisa  laki-laki  atau  perempuan,  komunitas, kelompok  sosial,  atau  lembaga.  Pitana  & Gayatri  (2005)  mengelompokkan  stakeholder sebagai  pemerintah,  pelaku  usaha/swasta,  dan masyarakat karena mereka memiliki peran dan fungsi  yang  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  penting untuk  memahami  peran  dan  tanggung  jawab stakeholder  agar  pembangunan  pariwisata dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
Pemerintah  memiliki  kewenangan  dalam membuat  regulasi  yang  bersifat  mengikat. Kondisi  tersebut  ditujukan  untuk  menjamin para  stakeholder  berperilaku  dalam  koridor kebijakan  yang  telah  ditetapkan  (Pitana  & Diarta,  2009).  Disisi  lain,  Hertifah  (2003) mengungkapkan  jika  swasta  berperan  sebagai pelaku  bisnis  yang  memiliki  peluang  dalam menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Masyarakat dengan  berbagai  sumber  daya  yang  mereka miliki berperan sebagai host serta menciptakan lingkungan  yang  kondusif  bagi  wisatawan (Rahim, 2012).
Destination Management Organization
(DMO)
DMO adalah sebuah konsep tata kelola pariwisata  yang  diwujudkan  dalam  satu kelembagaan pariwisata. Dalam penerapannya di  Indonesia.  Rahim  (2010)  mendefenisikan DMO  sebagai  sistem  tata  kelola  yang terstruktur  dan  sinergis  yang  diyakini  mampu mengkoordinasikan  semua  elemen  destinasi,
yaitu  atraksi,  amenitas,  aksesibilitas  dan sumber  daya  manusia.  Peran  DMO  erat hubungannya dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen.  Varghese  &  Paul  (2014)  dalam penelitiannya menegaskan  bahwa  DMO bersentuhan  langsung  dengan  tata  kelola, kontrol  kualitas,  manajemen  stakeholder, pengembangan infrastruktur hingga mengarah pada standar kualitas layanan dan produk.
DMO memerlukan dukungan stakeholder  untuk  mewujudkan  pembangunan pariwisata  suatu  destinasi  pariwisata.  Suharto (2011)  menyatakan  jika  dalam  memperkuat identitas  kedaerahan,  DMO  memerlukan dukungan  masyarakat  lokal  untuk  menggali nilai kearifan lokal. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterampilan  manajemen  yang  kompleks untuk mendorong keterlibatan stakeholder.
Leakota  (2015)  dalam  penelitiannya menegaskan pentingnya
keterlibatan stakeholder  dalam  manajemen  pariwisata. Tidak menyertakan salah satu dari perwakilan stakeholder
dapat merusak upaya pengembangan  pariwisata.  Ketika  kondisi tersebut  dapat  diwujudkan,  Bornhorst  et  al. (2009)  menyatakan  jika  DMO  harus  menjaga komunikasi yang positif antar stakeholder. Hal tersebut  mencerminkan  keberhasilan  DMO dalam pembangunan pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Peneliti  melakukan wawancara  terhadap  tujuh  orang  narasumber yang  ditentukan  dengan  teknik  snowball sampling.  Untuk  melengkapi  data  penelitian, data  sekunder  berupa  dokumen,  surat  kabar, dan  data  statistic  peneliti  gunakan.  Penelitian ini  dianalisis  menggunakan  metode  interaktif model  Milles  dan  Huberman  dengan  empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Keabsahan  data  dilakukan  dengan  triangulasi sumber.
Adapun  fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Mendeskripsikan pariwisata Pulau Samosir dari segi objek wisata.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pembangunan  pariwisata  yang  dilakukan DMO di Pulau Samosir. 3. Mengidentifikasi  peran  stakeholder  yang meliputi  masyarakat,  pemerintah,  dan swasta

## HASIL DAN PEMBAHASAN Destinasi Pariwisata di Pulau Samosir
Dari  berbagai  sumber  literatur,  dapat dideskripsikan  bahwa  Pulau  Samosir  adalah pulau  danau  terbesar  kelima  di  dunia  yang keberadaannya menjadi bukti tinggalan letusan vulkanik Gunung Toba dimasa lampau (BPIW, 2018). Pulau Samosir berada di tengah Danau Toba  dengan  batas-batas  wilayah,  yaitu  Kab. Karo  dan  Kab.  Simalungun  disebelah  Utara; Kab.  Toba  Samosir  di  sebelah  Timur;  Kab.
Tapanuli Utara dan Kab. Humbang Hasundutan  di sebelah Selatan; dan Kab. Dairi di sebelah Barat.
Pulau  Samosir  dikenal  sebagai  sentra pariwisata  Kawasan  Danau  Toba.  Beragam objek  wisata  tersebar  di  Pulau  Samosir  yang mencakup  atraksi  alam  dan  budaya,  beberapa diantaranya adalah:
1. Desa  Tomok  adalah  pintu  masuk  Pulau Samosir  yang  dikenal  dengan  atraksi budaya berupa tari Sigale-gale. Pertunjukan Sigale-gale  dimaknai  sebagai  pertunjukan wisata  yang unik dan kaya akan nilai-nilai budaya suku Batak. Masyarakat mengemasnya dalam satu pertunjukan seni untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Berdasarkan hasil pengamatan, pertunjukan tari  Sigale-gale  berjalan  kurang  kondusif. Pihak pengelola belum menerapkan sistem ticketing dan menentukan jadwal pertujukan tetap. Oleh sebab itu, wisatawan sering  melewatkan  pertunjukan  pembuka atau  baru  bergabung  dipertengahan  acara. Pihak  pengelola  juga  sudah  menggunakan rekaman  kaset  dalam  pertunjukkan  tari Sigale-gale yang dulunya diiringi langsung oleh  sekelompok  orang  yang  memainkan alat musik tradisional. Hal tersebut tentunya mengurangi  esensi  dari  pertunjukan  seni yang  seharusnya  menampilkan  kekayaan budaya lokal.
2. Desa Ambarita dikenal dengan objek wisata Batu  Kursi  Parsidangan  Raja  Siallagan yang  menampilkan  sejarah  pemerintahan Raja Laga Siallagan di masa lampau. Batu kursi adalah tempat pertemuan raja dan para penasehat serta tokoh adat untuk menyelenggarakan  persidangan  (Siallagan,
2011). Desa Ambarita awalnya dihuni oleh beberapa  keluarga  yang  terikat  dalam  satu kerabat (marga). Oleh sebab itu, situs-situs budaya menjadi warisan keluarga. Di Desa Ambarita  juga  terdapat  rumah  adat  Gorga yang  sebagian  besar  sudah  jarang  dihuni oleh  masyarakat  lokal.  Gorga  dibangun dengan bergotong royong yang mencerminkan  filosofi  pedoman  hidup dalam  pergaulan  antar  individu.  Ciri  khas rumah  Gorga  adalah  tidak  memiliki  sekat atau  dinding  pembatas  yang  memisahkan setiap bagian ruangan.
3. Desa  Tuktuk  Siadong  menjadi  tempat dimana  wisatawan  dapat  belajar  tentang seni  pahat  atau  sekedar  melihat  desain ukiran  khas  Batak  yang  ada  pada  rumah- rumah  masyarakat  lokal.  Pengrajin  lokal juga  menjual  hasil  ukiran  dalam  bentuk pernak-pernik. Para wanita di desa ini juga dikenal  dengan  hasil  kerajinan  tenun  Ulos dimana  wisatawan  juga  dapat  belajar  atau membeli langsung dari para pengrajin.
4. Danau  Sidihoni,  dikenal  dengan  sebutan danau  di  atas  danau  karena  Pulau  Samosir berada  di  tengah-tengah  Danau  Toba. Akses  masuk  menuju  Danau  Sidihoni cukup baik meskipun jalan-jalan rusak dan berlubang masih sering ditemui.
5. Kawasan  Kebun  Raya  Samosir,  diisi  oleh 260  jenis  tanaman  endemik  seperti  Pohon Pinus  endemik,  tumbuhan  obat,  tanaman hias,  dan  sebagainya.  Saat  ini  pemerintah daerah tengah membangun akses jalan dari berbagai  pintu  masuk  terdekat  seperti  dari Dermaga Feri Tomok.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  diketahui bahwa  sebagian  besar  objek  wisata  yang tersebar di Pulau Samosir bertema budaya. Hal tersebut  erat  kaitannya  dengan  sejarah  orang Batak  pertama  yang  diyakini  menetap  di Gunung  Pusuk  Buhit,  Kab.  Samosir  (Malau, 1994).  Oleh  sebab  itu,  budaya  suku  Batak sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Pulau Samosir. Mereka memiliki peran penting dalam  melestarikan  situs-situs  budaya  dan menjaga keberlanjutan budaya.

## Pembangunan  Pariwisata  yang  dilakukan DMO di Pulau Samosir
Sebelum  melaksanakan  pembangunan pariwisata  di  Pulau  Samosir,  DMO  terlebih dahulu memastikan stakeholder terlibat dalam
setiap  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengelolaan. Stakeholder yang terlibat mencakup:
1. Masyarakat  lokal  dan  para  pengelola destinasi
2. Pihak  swasta  seperti  pemilik  penginapan, pemilik  kapal,  pengusaha  ikan  dengan sistem keramba jarring apung (KJA)
3. Pemerintah daerah, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas  Perhubungan,  dan  Dinas  Pekerjaan Umum.
Rahim  (2010)  menyatakan  jika  para stakeholder dipertemukan  dalam satu platform komunikasi  untuk  mengidentifikasi  isu  dan permasalahan  berdasarkan  kondisi  aktual. Sebagai  destinasi  pariwisata  dengan  latar belakang  budaya  yang  kuat,  maka  pola musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan bukanlah  hal  asing.  Oleh  sebab  itu,  aktivitas DMO di Pulau Samosir selalu didasarkan pada hasil kesepakatan stakeholder.
DMO  juga  menerapkan  pendekatan bottom-up untuk memahami nilai-nilai budaya agar  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah daerah.  Hal  tersebut  ditujukan  agar  tercipta hubungan  yang  harmonis  antara  masyarakat lokal,  wisatawan,  dan  industry  pariwisata. Dalam  penelitian  Zhang  et  al.  (2006)  dan Bornhorst  et  al.  (2009)  dinyatakan  jika keberhasilan  pembangunan  pariwisata  dapat terlihat  dari  hubungan  antar  stakeholder  yang tercermin melalui komunikasi positif.
Di  Desa  Ambarita,  DMO  melihat peluang  untuk  memanfaatkan  rumah  adat Gorga  sebagai  homestay.  Peluang  tersebut dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan akomodasi sekaligus meminimalisir pembangunan fisik. Diketahui bahwa ketersediaan  akomodasi  seperti  homestay, hostel,  dan  cottage,  berpusat  di  Desa  Tuktuk. Dinas  Pariwisata  Kab.  Samosir  (2018) mencatat  ada  sekitar  1.453  penginapan  kelas melati  yang  tersebar  di  Pulau  Samosir  yang sebagian besar berpusat di Tuktuk Siadong.
Perencanaan  tersebut  menjadi  bentuk inovasi  yang  diharapkan  dapat  mendorong aktivitas  wisata  di  Desa  Ambarita  sekaligus merangsang  pertumbuhan  ekonomi.  Ketika disampaikan  kepada  masyarakat  lokal,  DMO
mendapatkan  penolakan.  Disisi  lain,  aktivitas seperti pelatihan hospitality dan kepemanduan disambut  baik  oleh  masyarakat  lokal.  Mereka secara  aktif  berpartisipasi  dalam  setiap kegiatan  dan  bersedia  menjadi  pemandu wisata.  Batu  Parsidangan  yang  menjadi  objek wisata di Desa Ambarita wisatawan membutuhkan  kehadiran  pemandu  wisata untuk  menginterpretasikan  makna  dan  latar belakang  situs-situs  warisan.  Hal  yang  sama diungkapkan  Huang  &  Chan  (2010)  serta Barrow (2013) yang menyatakan jika kehadiran seorang pemandu wisata profesional dapat membantu pengembangan dan pengelolaan  pariwisata.  Mereka  memiliki kapabilitas dalam berkomunikasi dan menginterpretasikan objek wisata dengan baik.
Kondisi yang  bertolak  belakang tersebut, diketahui sebagai hasil dari rendahnya tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat menyakini  bahwa  mereka  mampu  mengelola situs  budaya  yang  ada  secara  mandiri. Masyarakat juga meyakini jika situs budaya di lingkungan  tempat  mereka  tinggal  adalah warisan  keluarga  sehingga  menyebabkan kecenderungan  untuk  menolak  intervensi pihak luar.
Penolakan  atas  pengelolaan  atraksi budaya  juga  terjadi  di  Desa  Tomok  yang dikenal  dengan  pertunjukkan  tari  Sigale-gale. Pihak  pengelola  diketahui  belum  terbuka dengan  DMO  yang  ingin  mengelola  dan melakukan  perbaikan  khususnya  dalam  hal pelayanan. Mereka menyadari jika pertunjukan Sigale-gale  memberikan  dampak  ekonomi langsung  bagi  masyarakat  lokal  sehingga cenderung menolak kerjasama yang ditawarkan  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  yang serupa  juga  diungkapkan  Andriani    et  al. (2019)  yang  menyatakan  bahwa  terjadi penurunan  kualitas  tampilan  dari  pertunjukan tari  Sigale-gale  namun  pihak  pengelola  justru belum  ingin  bekerjasama  dengan  Dinas Pariwisata meskipun mereka menyadari perlunya  bantuan  khususnya  dalam  hal anggaran.
Berdasarkan penjabaran di atas diketahui  bahwa  masyarakat  lokal  belum sepenuhnya  memahami  bahwa  keberadaan DMO  bukan  untuk  menggantikan  konsep
pengelolaan  yang  sudah  ada  melainkan memperkuat pola manajemen yang ada. Dalam studi  Alexsandrov  (2014)  disebutkan  bahwa DMO  harus  memiliki  tujuan  untuk  memberi manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  lokal  dan meminimalisir  dampak  negative  dari  segi sosial.  Oleh  sebab  itu,  Leakota  (2015) menyarankan  agar  masyarakat  lokal  masuk dalam struktur manajemen pariwisata.
Disamping  isu  dan  permasalahan terkait  pengelolaan  situs-situs  budaya,  DMO juga dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan.  Ekawati  (2016)  menyatakan bahwa  ada  262  ton  sampah  per  hari  yang masuk ke Danau Toba dimana budidaya KJA, limbah  perusahaan  dan  rumah  tangga  turut menyumbang pencemaran air di Danau Toba. Dalam  hal  tersebut,  pihak  swasta  selaku pemilik  KJA  terbesar  berkontribusi  besar dalam  penurunan  kualitas  air  danau.  Ada sekitar  11.781  unit  KJA  milik  PT.  Aquafarm, PT.  Sari  Tani  Pemika,  dan  masyarakat  yang menjadi  penyumbang  limbah  terbesar  yang mendorong  penurunan  kualitas  air  Danau Toba.
Budidaya  KJA  yang  telah  lama dilakukan  di  perairan  danau  diperkirakan sudah melampaui daya dukung lingkungannya. Danau  Toba  yang  seakan  berubah  fungsi menjadi  tempat  pembuangan  limbah  oleh masyarakat, swasta, bahkan pemerintah setempat.  Kondisi tersebut juga diungkapkan Pardede  (2016)  yang  menyatakan  jika rendahnya  apresiasi  stakeholder  terhadap kebersihan lingkungan menjadi bukti lemahnya kualitas SDM. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah  dengan  kewenangannya  sebagai regulator mengeluarkan regulasi yang mengatur  tentang  pemanfaatan  Kawasan Danau  Toba  dan  sekitarnya  pada  tahun  2014. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melarang keberadaan KJA dan kemudian mendorong peralihan mata pencarian dengan memberikan pelatihan, yakni mengelola  tanaman  eceng  gondok  sebagai souvenir  yang  menarik  bagi  wisatawan. Implementasi  perencanaan  tersebut  tentunya memerlukan penyesuaian agar paradigma yang telah  terbentuk  mampu  bergeser  menuju
pariwisata yang berkelanjutan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.
- Perbaikan Aksesibilitas di Pulau

## Samosir
Untuk tiba di Pulau Samosir hanya ada dua sarana  yang  mendukung  wisatawan  yaitu transportasi  danau  dan  darat.  Satu-satunya akses darat mengharuskan wisatawan menempuh  perjalanan  sepanjang  121  km melalui  Kab.  Toba  Samosir.  Kondisi  jalan menuju  Pulau  Samosir  diketahui  berstatus ‘sedang’ yakni jalan aspal dalam kondisi rusak ringan (8 ≤ IRI ≤ 12). Dalam upaya perbaikan, diperlukan  kerjasama  dari  pemerintah  daerah sekitar,  namun  perbedaan  kebijakan  antar daerah menyebabkan prosesnya belum berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  juga disampaikan Currie dan Falconer (2014) dalam penelitiannya yang menyatakan jika sarana dan prasarana  transportasi  adalah  elemen  yang saling  bergantung  sehingga  diperlukan  kerja sama antar pihak dilingkungan pemerintah.
Menyadari  kebutuhan  akan  dukungan lintas sektor dan daerah maka kewenangan atas pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur jalan  sekawasan  Danau  Toba  kembali diintegrasikan  kepada  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR). Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pekerjaan  Umum  (PU)  Kab.  Samosir  tahun 2017 terdapat jalan sepanjang 959,21 km yang menghubungkan wisatawan ke Pulau Samosir, dimana 265,06 km diantaranya dengan kondisi baik dan sisanya dalam kondisi sedang (82,29 km),  rusak  (153,92  km)  dan  rusak  berat (259,94 km).
Selain menggunakan jalur darat,
wisatawan juga dapat memilih transportasi air seperti  kapal  ferry  atau  kapal  bermotor  yang akan  mengantarkan  wisatawan  langsung  ke
Pulau Samosir melalui lima dermaga penyeberangan  yang  ada  di  tiga  kabupaten utama.  Umumnya  kondisi  dermaga  masih sangat tradisional
sehingga kurang memperhatikan kenyamanan serta keselamatan penumpang.  Seringkali  penumpang  harus menaiki  tangga  kayu  tanpa  pegangan,  disisi lain  fasilitas  penunjang  yang  ada  di  dalam kapal  khususnya  kapal  bermotor  seperti  life jacket,  pelampung,  sekoci,  perlengkapan komunikasi  dan  aturan  mengenai  batasan
jumlah  penumpang  belum  diterapkan  dengan benar.  Kecelakaan  kapal  motor  Sinar  Bangun pada  tahun  2018  menjadi  bukti  kurangnya pengawasan dalam menjalankan dan menyediakan  fasilitas  keselamatan  pada transportasi  air  di  Kawasan  Danau  Toba. Setelah  kejadian  tersebut,  pemerintah  pusat baru  memulai  pengarahan  tentang  perbaikan sistem manajemen transportasi dengan melimpahkan  kekuasaan  pada  PT.  Angkutan Sungai,  Danau,  dan  Penyeberangan  Indonesia Ferry (ASDP).

## Peran  Stakeholder  dalam  Pembangunan Pariwisata di Pulau Samosir
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka  dapat diuraikan peran stakeholder dalam pembangunan  pariwisata  di  Pulau  Samosir, antara lain: 1.  Pemerintah daerah: - Pembinaan  sumber  daya  manusia melalui  berbagai  pelatihan  seperti hospitality, kepemanduan, dan pelatihan  keterampilan  pembuatan souvenir.
- Perbaikan  aksesibilitas,  melimpahkan kewenangan terkait sistem manajemen transportasi  danau  air  kepada  BUMN yaitu PT. ASDP, dan kepada Kementerian  PUPR  terkait  perbaikan dan pembangunan jalan. 2.  Swasta - Pengusaha  transportasi,  menyediakan transportasi  air  seperti  kapal  motor untuk mendukung aksesibilitas wisatawan menuju Pulau Samosir. - Penyedia akomodasi penginapan.
3.  Masyarakat
- Mengelola  sebagian  besar  atraksi budaya yang ada di Pulau Samosir.
- Menjadi  pemandu  wisata  khususnya pada situs-situs budaya yang memiliki latar belakang sejarah.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dalam pembangunan pariwisata, stakeholder  memiliki  peran  dan  tanggung jawab  yang  berbeda.  Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Masyarakat  lokal  berperan  penting  dalam mempertahankan  warisan  budaya  melalui
pertunjukan seri. Mereka meyakini mampu mengelola  warisan  dan  situs-situs  budaya secara  mandiri.  Masyarakat  menempatkan dirinya  sebagai  subjek  yang  berhak  untuk mengelola sumber daya pariwisata.
Hasilnya,  masyarakat  secara  langsung menerima  manfaat  ekonomi  dari  aktivitas wisata  yang  terjadi  dilingkungan  mereka. Disisi  lain,  kondisi  tersebut  menghambat pemerintah  untuk  membangun  hubungan kerja  sama  sehingga  sulit  melakukan inovasi.
2. Pemerintah daerah diketahui aktif
memberikan  pelatihan  keterampilan  untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa-desa wisata  unggulan.  Hal  tersebut  disambut baik  oleh  masyarakat  lokal  dengan  cara berpartisipasi,  namun  disisi  lain  peneliti belum  melihat  adanya  pengawasan  yang berkelanjutan  sehingga  kegiatannya  masih dalam  bentuk  program.  Dalam  upaya perbaikan sarana dan prasarana aksesibilitas, Kementerian PUPR diketahui terus  memberikan  dukungan  sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.
3. Pihak  swasta  diketahui  belum  menjalin kerja  sama  dengan  pemerintah.  Mereka berperan dalam menyediakan sarana
transportasi danau dan akomodasi penginapan,  namun  hal  tersebut  belum terhubungan dengan aktivitas wisata lainnya.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

## Dinas Pariwisata
1. Memaksimalkan koordinasi antar stakeholder baik dilingkungan pemerintahan  maupun  masyarakat  dan swasta (vertikal dan horizontal).
2. Melakukan  pengawasan  dan  evaluasi terhadap  sektor  perikanan  yang  diketahui membahayakan  wilayah  perairan  danau dengan aktivitas budidaya ikan sistem KJA.
Swasta
1. Menerapkan standarisasi pelayanan
khususnya  dalam  transportasi  air  terkait kenyamanan dan keamanan wisatawan.
2. Menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah bersama-sama  dengan  masyarakat  terkait
usaha  budidaya  ikan  dengan  sistem  KJA untuk  meminimalisir  dampak  negatif  yang mempengaruhi keberlanjutan SDA.

## Masyarakat
1. Perlunya  kesadaran  untuk  bekerja  sama dengan  pemerintah  dalam  mengelola  situs budaya demi mempertahankan kualitas dan keberlanjutan destinasi pariwisata.
2. Meningkatkan  kepedulian  akan  peran  dan tanggung  jawab  sebagai  host  sekaligus pelaku wisata dalam menciptakan lingkungan  yang  layak  bagi  aktivitas wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, B. (2014). Destination Management  Organization  in  Flores. Jurnal Kepariwisataan Indonesia , 9 .
Aleksandrov, K. (2012). The Role of DMO for Sustainable  Development  of  a  Tourist Destination  -  Bulgaria  Case.  In  L. Dimitris  (Ed.), Journal  of  Tourism Research (Vol. 9, pp. 198–209). Tourism Research Institute.
Andriani,  R.,  Brahmanto,  E.,  Purba,  C.  C.  S., Tari, V., Tari, V., & Meningkatkan, S. D.
(2013). Value  Tari  Sigale-Gale  Dalam
Meningkatkan  Wisata  Budaya  Desa Tomok Kabupaten Samosir . (1), 25–35. Adriani, Y. (2015). Pengembangan Kelembagaan DMO . Tanjungpandan.
Ardika,  I.  G.  (2014). Peran  Strategik  DMO Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Indonesia . Jakarta. Baloglu,  S.,  &  Uysal,  M.  (1996).  Market segments of push and pull motivations: a canonical correlation
approach.
International  Journal  of  Contemporary Hospitality Management , 8 (3), 32–38.
Barrow,  G.  C.  (2013).  Interpretation  planning and  its  role  in  sustainable  tourism  and visitor  management  at  geoheritage  sites. International  Journal  of  Geoheritage , 1 (1), 30–38.
Beritelli,  P.,  Buffa,  F.,  &  Martini,  U.  (2015).
The coordinating DMO or coordinators in the  DMO?  –  an  alternative  perspective with  the  help  of  network  analysis.
Tourism Review , 70 (1), 24–42.
https://doi.org/10.1108/TR-04-2014-
0018
Bornhorst, T., Brent Ritchie, J. R., & Sheehan, L.  (2010).  Determinants  of  tourism success  for  DMOs  &  destinations:  An empirical  examination  of  stakeholders’ perspectives. Tourism Management , 31 (5), 572–589. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.0 6.008 BPIW. (2018). Dokumen Profil Pengembangan  Kawasan  Strategis  - Resume Kawasan Danau Toba . Retrieved from http://bpiw.pu.go.id/product/get_index/
Brohman, J. (1996). New directions in tourism for Third World development. Annals of Tourism Research , 23 (1), 48–70.
https://doi.org/10.1016/0160-
7383(95)00043-7
Camilleri,  M.  (2018). Travel  Marketing, Tourism  Economics  and  The  Airline Product  an  Introduction  to  Theory  and Practice. Switzerland. Springer Nature.
Currie, C., & Falconer, P. (2014). Maintaining sustainable island destinations in Scotland:  The  role  of  the  transport- tourism relationship. Journal of Destination Marketing and Management ,
3 (3), 162–172. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.10. 005
Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill,
S.  (1993).  An  Introduction  to  Tourism. Tourism Principles and Practice , 7–12.
Ekawati, S., Supriyanto, B., Panjaitan, J. H., &
Mulyadi, Y. (2016). Mendorong
Pengembangan  Danau  Toba  Sebagai
Destinasi  Pariwisata  Prioritas. Policy Brief , 10 (8), 1–4.
Freeman, E. (1984). Strategic Management: a Stakeholder Approach . Boston: Pitman.
Gunn,  C.  (1998). Vacationscape:  The  Design of Travel Environments. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
Haywood,  M.  (2005).  Economic  Business
Cycles  and  the  Tourism  Life-Cycle Concept.  In  K.  Loannides,  Dimitri; Debbage (Ed.), The Economic Geography  of  the  Tourist  Industry:  a Supply-side  Analysis (pp.  275–286).
London: Routledge.
Huang, S., Hsu, C. H. C., & Chan, A. (2010). Tour  guide  performance  and  tourist satisfaction: A study of the package tours in  Shanghai. Journal  of  Hospitality  and Tourism Research , 34 (1), 3–33. https://doi.org/10.1177/10963480093498
15
Hu,  W.,  &  Wall,  G.  (2005).  Environmental management,  environmental  image  and the competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism , 13 (6), 617–635. https://doi.org/10.1080/09669580508668 584
Khan,  H.,  Seng,  C.  F.,  &  Cheong,  W.  K.
(1990).  Tourism  multiplier  effects  on Singapore. Annals of Tourism Research ,
17 (3), 408–418. https://doi.org/10.1016/0160- 7383(90)90006-D
Leakota,  L.  (2015).  The  Importance  of  Rural Communities’  Participation  in  the Management of Tourism Management: a Case  Study  from  Lesotho. Worldwide Hospitality  and  Tourism  Themes ,  (Unit 07), 453–462. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/WHATT-06- 2015-0029
Malau, G. (1994). Dolok Pusuk Buhit . Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
Murphy,  P.,  &  Murphy,  A.  (2004). Strategic Management  for  Tourism  Communities:
Brigding  the  Gaps .  Canada:  Cormwell Press.
Pardede, F. R. E. P., & Suryawan, I. B. (2016).
Strategi Pengelolaan Kabupaten Samosir Sebagai  Daya  Tarik  Wisata  Alam  Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Destinasi Pariwisata , 4 (1), 14. https://doi.org/10.24843/jdepar.2016.v04
.i01.p03
Pitana,  I  G;  Gayatri,  P.  G.  (2005). Sosiologi Pariwisata . Yogyakarta: Andi.
Pitana, I. G., & Diarta, I. K. (2009). Pengantar
Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
Rahim, F. (2010). Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Destination Management Organization (DMO). Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Rahim,  F.  (2012). Buku  Pedoman  Kelompok Sadar  Wisata .  Jakarta:  Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Siallagan,  A.  (2011). Analisis  Permintaan
Wisatawan Nusantara Objek Wisata Batu
Kursi  Siallagan,  Kecamatan  Simanindo,
Kabupaten Samosir . Universitas Diponegoro.
Smaranda,  Simoni;  Daniela,  M.  (2012). Tourism  Organization  and  Coordination in Australia and the Managerial Strategy for  Tourism  Development. Journal  of Knowledge Management, Economics and Information Technology , 2 (5) , 1–10.
Spillane,  J.  (1991). Ekonomi  Pariwisata, Sejarah  dan  Prospeknya .  Yogyakarta: Kanisius.
Suharto,  B.  (2011).  Tata  Kelola  Organisasi
Destinasi  Candi  Borobudur. Jurnal Ekonomi  Manajemen  Sumber  Daya ,
12 (1), 35–49.
Suwantoro, G. (2004). Dasar-dasar
Pariwisata . Yogyakarta: Andi.
Varghese,  B.,  Paul,  J.,  &  Itty,  N.  (2014).  a Literature Review on Destination Management Organization (DMO). Strategic  Interventions  of  DMO  in tourism  View  project  Medical  Tourism View project. Zenitt, International
Journal  of  Multidisciplinary  Research , 4 (12), 82 88. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication /269114247 Wardani,  Mentari;  Nasution,  N.  (2016). Kontribusi  Pengembangan    Pariwisata Danau  Toba  Melalui  Skema  BOP  ( Badan Otorita Pariwisata) Bagi Masyarakat  di  Sekitar  Danau    Melalui Skema BOP.
Yoeti, O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung: Angkasa.
Yoeti, O. (2013). Pengantar Ilmu Pariwisata . Bandung: Angkasa. Zhang,  J.,  Inbakaran,  R.  J.,  &  Jackson,  M.  S.
(2006). Understanding community attitudes  towards  tourism  and  host-guest interaction  in  the  urban  -  Rural  border region. Tourism  Geographies , 8 (2),  182–
204.
https://doi.org/10.1080/146166806005854
55