## Musamus Journal of Public Administration
(eISSN/pISSN: 2622917X/26226499)
Vol. 6, No. 2, April, 2024
Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara
Nursamsir 1 , Indar Ismail Jamaluddin 2 , Anis Ribcalia Septiana 3*
123 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Tahoa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561, Indonesia

## Abstract
Law  Number  6  of  2014  concerning  villages  requires  the central  government  to  allocate  village funds in efforts to improve public services, community empowerment, and village development. Supervision  carried  out  by  the  regional  government  and  the  Regional  People's  Representative Council (DPRD) is one of the efforts to prevent misuse of village funds. This qualitative research was  conducted  in  Kolaka  Utara  Regency,  Sulawesi  Tenggara.  There  are  three  categories  of informants determined purposefully, namely informants from the Kolaka Utara Community and Village  Empowerment  Service  (DPMD),  informants  from  the  Regional  Inspectorate,  and informants from DPRD. Secondary data was obtained from online mass media, scientific articles, government  regulations,  and  reports  from  related  agencies.  Data  analysis starts  with  reduction, presenting data (tables), and drawing conclusions. There are three findings in this research. First, the  Community  and Village  Empowerment  Service  (DPMD) monitors  village  finances  through the  village  financial  system  application,  responds  to  community  complaints,  and  partners  with inspectorates  and  legal  officials.  Second,  the  Kolaka  Utara  Inspectorate carries  out audits  upon request, monitors village funds through applications made by  the inspectorate, and periodically checks village reports. Third, the DPRD carries out supervision by processing public complaints. The  research  conclusion  is  that  the  multi-layered  supervision  carried  out  by  the  Kolaka  Utara Regency  Government  and  the  Kolaka  Utara  DPRD  regarding the  management  of  village  funds requires coordination so that there is no overlap.
Keywords: village funds; Kolaka Utara; Supervision

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  mewajibkan  pemerintah  pusat mengalokasikan  Dana  Desa  sebagai  upaya  meningkatkan  pelayanan  publik,  pemberdayaan masyarakat,  dan  pembangunan  di  desa.  Pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu cara mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.    Ada  tiga  kategori  informan  yang  ditentukan  secara  purposive,  yaitu  informan  dari Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kolaka  Utara,  informan  dari  Inspektorat  Daerah Kolaka Utara dan informan dari  DPRD Kolaka Utara. Data sekunder diperoleh dari media massa online, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta laporan instansi terkait. Analisis data dimulai dari  reduksi  data,  penyajian  data  (tabel),  serta  penarikan  kesimpulan.  Ada  tiga  temuan  dalam penelitian  ini.  Pertama,   Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  mengawasi  keuangan  desa melalui aplikasi sistem keuangan desa, merespons pengaduan masyarakat, serta bermitra dengan inspektorat dan aparat hukum. Kedua, Inspektorat Kolaka Utara melakukan audit atas permintaan, juga mengawasi dana desa melalui aplikasi yang dibuat inspektorat dan memeriksa secara berkala laporan desa. Ketiga, DPRD melakukan pengawasan dengan memproses pengaduan masyarakat. Kesimpulan penelitian, pengawasan berlapis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara terhadap pengelolaan Dana Desa membutuhkan koordinasi agar tidak tumpang tindih.
Kata Kunci: Ketik kata kunci Anda di sini, dipisahkan dengan titik koma ; Dana desa;
Kolaka utara
Pengawasan
* CONTACT : niest86@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584 © 2024 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Latar belakang
Reformasi tahun 1998 di Indonesia mendorong semangat otonomi daerah.  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Republik  Indonesia  kemudian  membidani  lahirnya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang mengatur  kewajiban  pemerintah  pusat  mengalokasikan  anggaran  nasional  untuk  dana  desa  dalam  upaya  peningkatan pelayanan  publik,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pembangunan  desa.  Besarnya  alokasi  anggaran  yang  dikucurkan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  di  tingkat  kabupaten/kota  hingga  desa  memberikan  dampak  terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  mencatat  sampai  tahun  2016  telah  terbangun  lebih  dari  120.000  kilometer  jalan,  1.960  kilometer jembatan,  5.220  pasar  desa,  5.116  tambatan  perahu,  2.047  embung,  dan  pembangunan  irigasi  sebanyak  97.176  unit. Selain  itu  juga  pembangunan  penahan  tanah  sebanyak  291.393  unit,  pembangunan  sarana  air  bersih  32.711  unit, pembangunan 82.356 unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK), pembangunan poliklinik desa 6.041 unit, dan pembangunan sumur 45.865 unit (Dewi, 2018).
Ironisnya, massifnya pembangunan tersebut ternyata mendukung kasus penyalahgunaan anggaran di desa (Aprilia & Shauki, 2020). Hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), pada 2015 terjadi 17 kasus korupsi di desa, dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika dikalkulasi, tiga tahun setelah lahirnya UU Desa, telah terjadi 154 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 miliar (Dewi, 2018). Dari 154 kasus korupsi di desa, sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana desa yaitu 127 kasus. Sebanyak 112 orang  tersangka  adalah  kepala  desa.  Modus  yang  digunakan  pun  bervariasi,  mulai  dari  penyalahgunaan  anggaran, penggelapan dana, penyusunan laporan, kegiatan atau proyek fiktif hingga penggelembungan biaya (Sahrir, 2017). Data ini memperlihatkan masih buruknya tata kelola pemanfaatan Dana Desa. Bahkan kepala desa dan perangkat desa yang seharusnya mengelola Dana Desa untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bagian dari praktek penyimpangan.
Kabupaten  Kolaka  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  terdiri  dari  15  kecamatan,  6  kelurahan  dan  127  desa  (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun  2015  masing-masing  desa  di  Kabupaten  Kolaka  Utara  memperoleh  bantuan  dana  yang  bersumber  dari  APBN berupa  Dana  Desa.  Pada  tahun  2022,  Pemerintah  Pusat  mengalokasikan  dana  desa  untuk  Kabupaten  Kolaka  Utara sebesar Rp 111,3 miliar. Jumlah anggaran yang diberikan mengacu  proposal  kebutuhan masing-masing  desa setelah memeroleh surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pembina desa dan review dari inspektorat kabupaten. Besar dana desa tergantung jumlah penduduk setiap desa. Rata-rata mencapai Rp 600 juta sampai Rp 700 juta untuk masing-masing desa (Kominfo, 2021). Jika ditambahkan dengan dukungan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Block Grant dan dari APBD kabupaten berupa Alokasi Dana Desa,  setiap desa di Kolaka Utara bisa memeroleh hingga Rp  1 miliar per tahun.
Dengan anggaran yang tergolong cukup besar tentu saja potensi penyalahgunaan dana di tingkat desa semakin tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, tercatat sejak Dana Desa bergulir di Kolaka Utara pada tahun  2015  sampai  2019,      Penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi  Polres  Kolaka  Utara  telah  menerima  8  pengaduan  dari masyarakat  terkait  dengan  dugaan  penyalahgunaan  anggaran  desa  oleh  kepala  desa.  Tiga  desa  diantaranya  telah melakukan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Terjadinya  kasus  penyalahgunaan  Dana  Desa  mengispirasi Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Utara  melakukan  sistem  pengawasan  Dana  Desa.  Namun,  kepala  desa  yang dianggap  bebal  dan  tidak  mengindahkan  rekomendasi  dari  Inspektorat  akan  dilepas  untuk  berproses  dan mempertanggungjawabkan perbuatannya (Kominfo, 2022). Para pelaku terancam melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHPidana.
Dari  penelusuran data awal, modus untuk memodifikasi dana desa dilakukan sejak  penyusunan, pembahasan  dan pengesahan APBDesa  tanpa melibatkan masyarakat dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap proses pengelolaan keuangan APBDesa, oknum kepala desa rentan melakukan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta bersama-sama dengan oknum Bendahara Desa membuat bukti pertanggungjawaban tidak sah. Selanjutnya kepala desa tidak membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa serta belanja desa dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya sebenarnya.
Asumsi  awal  penelitian  ini,  terjadinya  penyalahgunaan  dalam  pemanfaatan  dana  desa  disebabkan  oleh  lemahnya pengawasan,  baik  pengawasan  oleh  masyarakat  dan  perwakilannya  di  lembaga-lembaga  organisasi  non  pemerintah, maupun pengawasan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena kontrol yang tidak maksimal, pengelola dana desa rawan memanipulasi data kebutuhan anggaran. Akibatnya, tidak diperoleh akurasi data dana desa dan penggunaannya.
Secara  teoritis,  efektivitas  pengawasan  pemerintah  dapat  dibaca  dari  beberapa  tipe  pengawasan. Pertama , pengawasan  represif  melalui  pemaksaan  dan  pengancaman  dengan  sanksi. Kedua ,    pengawasan  normatif  melalui
sinkronisasi pemahaman nilai-nilai dan tujuan.  Sementara itu, terdapat pula teori otoritas pengawasan, yang mencakup keabsahan, pengawasan oleh badan berwenang; pengawasan dengan menggunakan suatu keahlian, pengawasan melalui kepercayaan, dan kesadaran hukum (Adnan, 2016).
Kepala daerah merupakan badan berwenang dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  menyebutkan bahwa bupati dan wali kota turut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk atas dana desa (Sugito et al., 2023). Guna memastikan pelaksanaan dana desa dapat menunjang pembangunan di desa,  pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan ini,  pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berjenjang  dilakukan oleh menteri melalui aparat pengawas internal pemerintah  (APIP)  kementerian,  gubernur  melalui  APIP  provinsi,  bupati  melalui  APIP  kabupaten,  camat,    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa (Bauang et al., 2021).  Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam bentuk review bukti kegiatan,   monitoring,  evaluasi, pemeriksaan,  dan pengawasan lainnya seperti sosialisasi,  pendidikan  dan  pelatihan,  pembimbingan  dan  konsultasi,  manajemen  hasil  pengawasan  dan  penguatan berbasis  masyarakat  (Sugito  et  al.,  2023).  Pengawasan  juga  dilakukan  aparat  hukum  kepolisian  dan  kejaksaan  serta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Inspektorat  daerah  merupakan  representatif  kepala  daerah  yang  berwenang  mengawasi  pemanfaatan  dana  desa. Pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah Kabupten Lampung Selatan, Provinsi Lampung belum berjalan optimal. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemeriksan  fisik    dan  tindaklanjut  laporan  kasus  (Priyatun,  2018)      Adapun  Inspektorat Kabupaten  Tulungagung,  Jawa  Timur  mengalami  kendala  dalam  pengawasan  dana  desa  selama  pandemi  Covid-19 karena  keterbatasan  auditor,  kurang  proaktifnya  perangkat  desa  dalam  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan,  serta keterbatasan sumberdaya perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan (Prastyo, 2022).   Keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi kendala Inspektorat  Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selain diperlukan  upaya maksimal  melalui penguatan APIP, diperlukan  upaya menumbuhkan kesadaran diri  bagi  penyelenggara  pemerintah daerah (Polidu et al., 2020).  Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pengawasan inspektorat dilakukan di akhir tahun dengan melakukan pembinaan dan sanksi untuk menyelesaikan kekurangan administrasi (Herlinda et al., 2021).
Pengawasan dana desa juga dapat dilakukan DPRD. Sebagaimana fungsi pengawasannya, DPRD  memastikan agar pemerintah  daerah  tidak  sewenang-wenang  sehingga  terhindar  dari  korupsi.  Pengawasan  dapat  dilakukan  secara preventif atau sebelum pelaksanaan kebijakan  dan  setelah implementasi  kebijakan   (Afrijal  &  Purwaningsih, 2020; Ahlan  et  al.,  2022;  Sommaliagustina,  2019).  Walaupun  mendapat  pengawasan  berlapis  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  kepala  desa  disarankan  tetap  berhati-hati  dan  memahami  peraturan  perundang-undangan  terkait  Pemerintahan Desa.  Kepala  desa  juga  dapat  menghindari  penyalahgunaan  wewenang  melalui  pelatihan  (Adnan,  2019).    Melalui pengawasan yang maksimal, diharapkan dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa dan dapat berkontribusi bagi kemajuan nasional (Adnan, 2016).
Efektivitas penggunaan Dana Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.  Pemanfaatan  Dana  Desa  diharapkan  mengurangi  ketimpangan  antara  desa  dan  kota,  sekaligus  mendorong pembangunan fisik dan sumber daya manusia di desa.  Sejauh studi pendahuluan peneliti, belum ada data menyeluruh tentang pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Padahal sejatinya, sebagai daerah yang berdiri berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2003,  daerah  ini  membutuhkan  lebih  banyak  dukungan  dana  untuk membiayai  infrastruktur  dan  pembangunan  sumber  daya  manusia.  Penulis  meyakini,  pengawasan  sebagai  salah  satu aspek manajerial atau tata kelola pemerintahan desa, berkontribusi terhadap tepat sasarannya pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. Artikel ini akan menganalisis pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten terhadap pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi atau penggambaran menjadi kata kunci hasil  penelitian,  dimana  peneliti  berinteraksi  dan  terlibat  langsung  di  lokasi  penelitian.  Pemilihan  terhadap  jenis penelitian ini didasari ketertarikan peneliti untuk memahami situasi sosial yang mencakup sumber informasi, tempat, dan aktivitas pada objek atau  subjek penelitian (Fadli, 2021). Adapun lokasi  penelitian berada di  Kabupaten Kolaka Utara,  Sulawesi  Tenggara.  Pra  penelitian,  penelitian,  sampai  tahap  penyusunan  laporan  dilaksanakan  selama  empat bulan, sejak Juli sampai Oktober 2023.
Dalam penelitian kualitatif, konteks dan situasi sosial dikategorikan setara dengan populasi, yaitu kelompok individu dengan karakteristik sama atau relatif serupa (Herdiansyah, 2010).  Informan penelitian ditentukan secara purpossive atau dianggap mewakili karakteristik dan tujuan penelitian. Ada tiga jenis informan yang dianggap representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, yaitu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Utara, Inspektorat Daerah Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara.
Tabel 1. Daftar Informan Peneliti.
No Inisial Jabatan Alamat 1 TH Sekretaris DPRD Kolaka Utara Lasusua, Kolaka Utara 2 MA Sekretaris Inspektorat Daerah Kolaka Utara Lasusua, Kolaka Utara 3 Pt Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kolaka Utara Lasusua, Kolaka Utara 4 Sp Kepala  Seksi  Keuangan  dan  Aset  Desa  DPMD Kolaka Utara Lasusua, Kolaka Utara 5 SS Inspektur  Pembantu  Wilayah  1  Inspektorat Daerah Kolaka Utara Lasusua, Kolaka Utara
Data primer diambil dari hasil wawancara, berisi penjelasan informan mengenai pengawasan pada penggunaan Dana Desa  di  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Data tersebut  dilengkapi  dengan  observasi  awal  di  lokasi  penelitian.  Adapun  data sekunder  adalah  data  yang  sebelumnya  diolah  dan  dipublikasikaan  oleh  orang  atau  lembaga.  Data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dari artikel hasil penelitian terkait fokus penelitian, buku, pemberitaan media massa, peraturan pemerintah,  serta  laporan  instansi  terkait.  Pemberitaan  media  massa online cukup  membantu  peneliti  melengkapi observasi dikarenakan keterbatasan peneliti selama data awal penelitian.
Tabel 2. Pemberitaan Media Massa Online Terkait Dana Desa di Kolaka Utara 2018-2023
No Hari/ Tanggal Judul Berita Media Narasumber 1 Sabtu, 23 Juni 2018 1. Empat  Desa  di  Kolut, Terindikasi  Korupsi  Dana Desa Satu Miliar Rupiah kolakaposnews.fajar .co.id Kasat  Reskrim  Polres  Kolaka Utara, Iptu Ahmad Fatoni 2 Senin, 28 Januari 2019 Polres  Kolut  Sisir  Pelaku  Korupsi Dana Desa dan ADD sulawesiekspress.co m Kapolres  Kolaka  Utara,  AKBP Susilo Setiawan S.Ik 3 Sabtu, 3 Oktober 2020 Korupsi Dana Desa, Dua Kepala Desa Di Kolaka Utara Ditangkap Polisi nasionalinfo.com Kasat  Reskrim  Polres  Kolaka Utara, Iptu Ahmad Fatoni 4 Jumat, 10 September 2021 Kejari Kolut Terbitkan Sprindik Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kades Woitombo sultra.kabardaerah.c om Kasi  Pidsus  Kejari  Kolaka Utara, Heri Okta 5 Rabu, 11 Mei 2022 Banyak  Kepala  Desa  Bermasalah, Inspektorat  Kolaka  Utara  Gencar Sosialisasi berita.kolutkab.go.id Inspektur  Inspektorat  Daerah Kabupaten Kolaka Utara A.Syamsuriani 6 Jumat,  13  Mei 2022 Kepala Desa di Kolaka Utara Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa Rp 365 Juta kumparan.com 1. Kajari Kolaka Utara, Teguh Imanto 2. Kasi  Pidsus  Kejari Kolaka Utara, Komang Adi Wijaya 7 Senin,  13  Juni 2022 Diduga  Korupsi  DD,  Puluhan  Warga Kolaka Utara Adukan Kades ke DPRD telisik.id 1. Ketua  BPD  Mosiku, Walinono 2. Wakil  Ketua  Komisi I DPRD Kolaka
Utara, Mustamrin Saleh
3. Tokoh  Masyarakat, Asmir 8 Rabu,  12  Oktober 2022 Cegah Penyelewengan DD, Kajari dan Pemda  Kolaka  Utara  Rakor  Bersama 127 Kades telisik.id 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Hendrina Malo 2. Pj  Bupati  Kolaka
Utara, Parinringi
9 Senin,  6  Maret 2023 JAPKSI  Tuntut  Agar  Kejati  Sultra Usut  Dugaan  Penyalahgunaan  ADD Kades Tetebawo Kolaka Utara hariankendari.com Koordinator Lapangan, Aji
Darmawan 10 Selasa,  13  Juni 2023 67 Kades di Kolaka Utara Dilantik, Pj Bupati  Ingatkan  Dana  Desa  Jangan Dikorupsi inews.id Pj Bupati Kolaka Utara
Parinringi
Analisis data dimulai sejak perumusan masalah (melalui studi pustaka dan dokumentasi) dan berlangsung hingga penelitian rampung. Analisis data terdiri dari reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data (tabel dan sebagainya), serta  penarikan  kesimpulan  (Miles  &  Huberman,  1992)  Agar  data  terkumpul  sesuai  luaran,  maka  dilakukan  uji reliabilitas dan uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji realibilitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara data yang dikemukakan subjek penelitian dan kondisi sebenarnya. Sedangkan validitas atau autentifikasi data disesuaikan dengan member checking dan triangulasi data (Fadli, 2021).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kolaka Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ibu kota Lasusua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan pada 18 Desember 2003 berdasarkan Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bombana,  Kabupaten  Wakatobi,  dan  Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tanggal 7 Januari 2004 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kolaka Utara.   Luas  daratan  mencapai  2.924  km2    atau sekitar  8,91  persen  dari  luas  daratan  Sulawesi  Tenggara. Perkiraan perairan laut mencapai 12.376 km2 dengan posisi di sepanjang pantai timur Teluk Bone.  Daratan secara umum terdiri dari  gunung  dan  bukit  dengan  ketinggian  rata-rata  di  bawah  1.000  meter  dari  permukaan  laut  dan  berada  di  sekitar khatulistiwa.  Di antara gunung dan bukit terbentang dataran yang potensial untuk pengembangan pertanian. Terdapat sungai  yang memiliki potensi  sebagai  sumber tenaga listrik, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan irigasi  serta  pariwisata.  Sementara  wilayah  laut  yang  luas  potensial  untuk  usaha  perikanan.  Letak  astronomisnya memanjang  dari  utara  ke  selatan  di  antara  02°46’45”  dan  03°50’50”  Lintang Selatan  dan  membentang  dari  barat  ke timur antara 120°41’16” dan 121°26’31” Bujur Timur (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Adapun batas-batas daerah ini adalah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Utara), Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Timur), Teluk Bone (Barat) dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Selatan).
Gambar 1. Peta Kabupaten Kolaka Utara.
Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa. Kecamatan tersebut adalah Batu Putih, Katoi,  Kodeoha,  Lambai,  Lasusua,  Ngapa,  Pakue,  Pakue  Tengah,  Pakue  Utara, Porehu,  Rante  Angin,  Tiwu, Tolala, Watunohu  dan Wawo.  Penduduk   Kolaka Utara tahun 2022 sebanyak  141.151 jiwa dengan jumlah laki-laki 51,07% dan perempuan 48,93%. Tingkat kepadatan penduduk 48/ km 2. . Tolaki merupakan suku penduduk asli dengan Bahasa Tolaki dialek  Mekongga  digunakan  dalam  kesehariannya.  Mayoritas  penduduk  beragama  Islam  (98,7%).    Indeks Pembangunan  Manusia  pada  2022  tercatat  70,39  (tinggi)  atau  pada  posisi  ke-7  dari  17  kabupaten/kota  se-Sulawesi Tenggara. Namun, jumlah penduduk miskin juga masih tinggi, yaitu 20,63 ribu jiwa (13,1 % dari jumlah penduduk). Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  perkapita  tahun 2021  mencapai  Rp71,63  juta,  diatas  PDRB  Perkapita
Sulawesi  Tenggara  yaitu  Rp58,76  juta.  Struktur  ekonomi  didominasi  oleh  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan (39,44%), disusul  pertambangan (17,81 %), konstruksi (16,34 %) dan perdagangan 13,49 % (BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023). Pemerintah Kabupaten Kolaka dipimpin oleh Drs. H. Nur Rahman Umar M.H dan wakilnya H. Abbas, SE. Keduanya menjabat sejak 2017-2022 dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2022-2027

## 3.2. Pengawasan Pemerintah Daerah dan DPRD Kolaka Utara terhadap Penggunaan Dana Desa
Dalam  upaya  pengawasan  penggunaan  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah berperan untuk memastikan tepat sasarannya dana tersebut.  Sebagai gambaran, sepanjang 2018-2023, penulis mencatat pemberitaan  terkait  15  desa  yang  ditengarai  memiliki  masalah  dalam  penggunaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Kolaka Utara,  baik  yang  diadukan  masyarakat,  maupun  diproses  polisi.        Desa  Pumbolo,  Kecamatan  Wawo,  beberapa  kali sepanjang tahun 2018-2020, diberitakan oleh media massa online karena terkait penyalahgunaan Dana Desa. Pada 2018, Polres  Kolaka  Utara  melakukan  penyelidikan  dan  pemeriksaan  saksi  atas  dugaan  penyalahgunaan  Dana  Desa.  Pada 2019, Kapolres Kolaka Utara mengatakan pemeriksaan tersebut  berdasarkan laporan masyarakat.  Pada 2020, Polres Kolaka Utara menetapkan kepala desa sebagai  tersangka dugaan penyalahgunaan  Dana  Desa tahun 2018.  Pekerjaan fiktif dan tidak sesuai laporan pertanggungjawaban itu merugikan negara sebesar Rp782.000.000 (Jumawi & Momang, 2019; Ovianto & Musriadi, 2020; redaksi kolakaposnews, 2018).
Tabel 3. Pemberitaan Media Massa Online Terkait Dana Desa di Kolaka Utara 2018-2023
No Tahun Desa Kasus Informan/ Narasumber Media Online 1 2018 Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih Dugaan  Penyalahgunaan  Dana  Desa  dan Block  Grant  Pemprov  Sultra  TA  2015, 2016,2017  Kerugian  Negara  sementara Rp250 juta Kasat Reskrim Polres  Kolut,  Iptu Ahmad Fatoni kolakaposnew s.fajar.co.id 2 2018 Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa Kepala desa diduga menggelapkan dana desa sebanyak Rp800 juta, tahun anggaran 2017 3 2018 Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua Dugaan  penyalahgunaan  dana  desa  dengan dugaan kerugian negara Rp100 juta 4 2018 Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo Dugaan  penyalahgunaan  dana  desa.  Tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi 5 2019 Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa Kapolres Kolut, AKBP Susilo Setiawan S.Ik sulawesiekspr ess.com 6 2019 Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa 7 2019 Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa 8 2019 Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa 9 2019 Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa 10 2019 Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua Laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana desa 11 2020 Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo Kepala desa ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan  dana  desa  tahun  2018. Pekerjaan  fiktif  dan  tidak  sesuai  LPj. Kerugian negara Rp782 juta Kasat Reskrim Polres  Kolut,  Iptu Ahmad Fatoni nasionalinfo.c om 12 2020 Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih Mantan Kepala desa ditetapkan tersangka dugaan  penyalahgunaan  dana  desa  2018.  7 Pekerjaan  diduga  markup.  Kerugian  negara Rp700,6 juta 13 2022 Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih Laporan  dugaan  penyalahgunaan  Dana Desa oleh kepala desa tahun 2022 Ketua BPD Mosiku telisik.id 14 2022 Desa Woitombo, Kecamatan Lambai Kepala Desa ditetapkan tersangka penyahgunaan  dana  desa  2016  dan  2018, kerugian negara Rp365 juta Kajari Kolaka Utara, Teguh Imanto kumparan.co m 15 2023 Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih Kepala  Desa  dilaporkan  Dugaan  korupsi penyalahgunaan  Dana  Desa  tahun  2018 sampai 2021 Jaringan Advokasi Pendamping Kesejahteraan Sosial Indonesia (JAPKSI) harian.kendar i.com
Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam penggunaan Dana Desa dapat dilihat pada dua organisasi perangkat daerah sebagai perpanjangan tangan bupati, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) dan Inspektorat Daerah.  Kedua instansi ini diisi oleh birokrat yang memiliki posisi strategis  dalam suksesi kebijakan publik disebabkan keahlian, pengetahuan mengenai institusi (sesuai masa kerja), serta peran  penting dalam pelaksanaan kebijakan (Kusumanegara, 2010).

## 3.2.1. Pengawasan DPMD Kolaka Utara
Kucuran  Dana  Desa  dari  Kementerian  Keuangan  RI  kepada  127  desa  di  Kabupaten  Kolaka  Utara  mengalami penurunan  dalam  tiga  tahun  terakhir. Pada  tahun 2021,  Dana  Desa  yang  diberikan,  sudah  termasuk  penanggulangan Covid-19  adalah Rp127.189.139.000. Dari jumlah tersebut serapan anggaran mencapai 99,87%. Kemudian pada 2022 dana  diberikan  sebesar  Rp111.308.971.000  dengan  anggaran  yang  terserap  sebesar  99,98%.  Selanjutnya  pada  tahun 2023,  Kementerian  Keuangan  mengalokasikan  Rp  103.520.520.000.  Sampai  1  September      2023,  sebanyak Rp69.687.973.650 telah disalurkan dengan serapan anggaran mencapai 45,31%.  Selanjutnya bisa dilihat pada tabel.
Tabel 4. Pagu Dana Desa di Kolaka Utara 2021-2023
No Tahun Desa Penerima Jumlah Dana Desa (Rp) Jumlah    Dana    Diserap (Rp) Persentase Serapan 1 2021 127 127.189.139.000 127.022.885.874 99,87% 2 2022 127 111.308.971.000 111.296.035.690 99,98% 3 2023 127 103.520.520.000
Disalurkan
69.687.973.650* 31.577.458.276* 45,31%

## Sumber: DPMD Kolaka Utara
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten  Kolaka  Utara  memiliki  kewenangan  dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kepala DPMD Kabupaten Kolaka  Utara,  Pt  mengatakan  pihaknya  membuka  layanan  pengaduan  bagi  masyarakat  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan  ADD  atau  DD.    Berdasarkan  pengaduan  tersebut,  DPMD  melakukan  pembinaan  ke  desa  yang bersangkutan.  Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan, DPMD bermitra dengan inspektorat daerah, pihak  kepolisian  dan  kejaksaan.    Jika  dinas  mengalami  kendala  dalam  pembinaan  kepada  desa  yang  terindikasi penyalahgunaan  ADD/DD,  maka    pembinaan  selanjutnya  diserahkan  kepada  Inspektorat  Kabupaten  Kolaka  Utara. Demikian sebaliknya, jika dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ditemukan pelanggaran akan dilaporkan kepada DPMD atau dibawah ke ranah pidana, yaitu Kepolisian Resort Kolaka Utara.
Sementara itu, untuk memantau serapan DD, DPMD  Kabupaten Kolaka Utara memiliki aplikasi bernama Sistem Pengelolaan  Aset  Desa  (Sipades).  Sipades  merupakan  aplikasi  pencatatan  administrasi  aset  desa  berbasis  sistem informasi,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pengadaan,  penatausahaan,  sampai  dengan  penyajian  laporan.  Aplikasi  ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Demikian halnya untuk  memantau  pelaporan  keuangan  pemerintah  desa,    desa-desa  di  Kolaka  Utara  menggunakan  aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  atau  Siskeudes.  Kepala  Seksi  Keuangan  dan  Aset  Desa  DPMD  Kolaka  Utara,  Sp  mengatakan  dari Sipades  ini  akan  terpantau  seluruh  Siskeudes  (wawancara  27  Agustus  2023).  Sebagai  bentuk  pencegahan  sekaligus pengawasan  penyalahgunaan  Dana  Desa,  Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  Utara  turut  pula  menggandeng  Kejaksaan Negeri Kolaka Utara untuk melaksanakan sosialisasi kepada 127 kepala desa se-Kabupaten Kolaka Utara. Sosialisasi pendamping penggunaan Dana Desa itu juga dihadiri  15 camat di  Kolaka pada 12 Oktober 2022.  Kepala Kejaksaan Negeri    Kolaka  Utara,  Hendrina  Malo  berharap  pengawasan  dan  pendampingan  oleh  Kejaksaan  dan  Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bisa berpengaruh lebih baik pada pengelolaan keuangan di desa. Kejaksaaan Negeri Kolaka Utara berupaya memberikan pemahaman terkait regulasi dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa sebagai langkah antisipasi  penyelewengan.  Adapun  Pejabat  Bupati  Kolaka  Utara,  Parinringi  mengatakan  pendampingan  oleh  Kejari Kolaka Utara tersebut merupakan terobosan luar biasa (H, 2022a).

## 3.2.2. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Utara  telah  melaksanakan  fungsinya  melakukan  pengawasan  terhadap penggunaan  Dana  Desa  di  daerah  tersebut.  Informasi  diperoleh  peneliti  menyebutkan  bahwa  Inspektorat  Kabupaten Kolaka  Utara  telah  menerima  beragam  pengaduan  mengenai    Dana  Desa,  baik  dari  Badan  Pemeriksaan  Keuangan (BPK),  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten  Kolaka  Utara,  aparat  kepolisian,  aparat kejaksaan negeri, asosiasi perangkat desa, maupun lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
Dari pengaduan tersebut, sebagian sudah dilaksanakan tindaklajut dan sebagian lagi sedang berproses. Sampai Juli 2023, Inspektorat menerima 8 pengaduan, 5 diantaranya sudah selesai. Adapun tahun 2022, terdapat 4 pengaduan yang telah  direspons.  Pengaduan  tersebut  bersifat  permintaan  audit,  pemeriksaan  khusus,  perhitungan  kerugian  keuangan negara,  atau  surat  keberatan  pemberhentian  sepihak  aparat  desa.  Dari  permintaan  tersebut,  Inspektorat  Kolaka  Utara telah  melakukan  audit  terhadap  dua  desa  yang  berlanjut  sampai  tingkat  pengadilan.  Pelaksanaan  audit  tahun  2023 dilaksanakan Inspektorat pada salah satu desa terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana permintaan tertulis Polres Kolaka Utara tertanggal 8 Mei 2023. Pelaksanaan audit tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan surat resmi Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 14 Desember 2021 perihal permohonan Tindakan Permintaan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d 2018 pada salah satu desa di Kolaka Utara.
Pihak  Inspektorat  Daerah  Kolaka  Utara  yang  ditemui  peneliti  di  kantornya  tidak  banyak  berkomentar  mengenai temuan  penyalahgunaan  dana  desa  di  Kolaka  Utara.  Baik  Sekretaris  Inspektorat  Daerah,  MA,  maupun  auditor  SS menolak  merinci  jawaban  atas  wawancara    peneliti.  Namun,  dalam  keterangann  yang  dimuat  media  massa online , Inspektur  Inspektorat  Daerah  Kolaka  Utara,  AS,  mengatakan  untuk  meminimalisir  Kepala  Desa  bermasalah dalam pemanfaatan Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara akan menggenjot sosialisasi, evaluasi serta pengawasan atas laporan kepala desa per triwulan atau untuk setiap semester. Inspektorat akan fokus melakukan sistem pengawasan Dana Desa melalui aplikasi evaluasi keuangan dana desa yang dibuat oleh Inspektorat Kolaka Utara. Kepala desa yang dinilai  tidak  mengikuti  rekomendasi  dari  Inspektorat  akan  dilepas  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara hukum. Kutipan penjelasannya sebagai berikut:  “ Setelah kita review dari perencanaan kepala desa, dan dilanjutkan audit, setelah itu melahirkan rekomendasi dan jika rekomendasi tidak diindahkan kita akan melakukan sidang majelis di lingkup Inspektorat, untuk menganalisis apakah masalah bisa diselesaikan atau tidak, jika tidak maka kita akan lepas untuk ditindaklanjut ,” kata AS (Kominfo, 2022).

## 4. Pembahasan
Manajemen  dapat  dimaknai  sebagai  proses  ‘POAC’  atau  perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ), penggerakan  ( actuating ),  dan  pengawasan  atau  pengendalian  ( controlling )  untuk  mencapai  tujuan  dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya  lainnya  (Hanafi, 2015). Sebagai  bagian dari aspek manajerial tersebut,  fungsi  pengawasan  atau  pengendalian  adalah  suatu  aktivitas  mengukur  dan  mengoreksi  semua  tindakan pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan. Pengawasan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam memperbaiki  yang  kurang  dalam  pelayanan  (Jusmayanti  et  al.,  2022).  Pengawasan  terhadap  pengelolaan  Dana  Desa adalah kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa berlangsung transparan, akuntabel, disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai peraturan perundang-undangan (Sugito et al., 2023).
Penelitian  menunjukkan  kualitas  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan desa.  Semakin meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Umaira & Adnan, 2019). Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam mengawasi pemanfaatan Dana Desa dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran (Fachrun et al., 2020).  Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 revisi  kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah yang dibantu jajarannya di tingkat organisasi perangkat daerah. Kepala daerah, meliputi gubernur  (untuk  tingkat  provinsi),  bupati  (kabupaten),  dan  wali  kota  (kota),  mempunyai  wewenang  yang  besar dikarenakan  ketersediaan  sumber  dana,  aparat,  serta  kemampuan  mengendalikan  posisi-posisi  politik.  Adapun organisasi  perangkat  daerah  diduduki  birokrat  selaku  perpanjangan  tangan  kepala  daerah  (Anggara,  2012).  Dalam melakukan  pengawasan  terhadap  Dana  Desa,  bupati  memiliki  perpanjangan  tangan  yaitu  inspektorat  dan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kedua organisasi ini menjadi tolok ukur sejauhmana pengawasan program terkait dana desa dijalankan tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran.

## 4.1 D inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pengawas Program
Salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban keuangan desa. Pada posisi ini, Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  di  tingkat  kabupaten  memiliki  peran  memastikan  pelaporan keuangan desa tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran. Di berbagai daerah di Indonesia, DPMD  masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, DPMD masih perlu memperkuat anggaran dan program, merekrut tenaga ahli, serta menyediakan fasilitas pendukung  (Zein et al., 2023). Sementara itu, DPMD di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  bentuk pemantauan dan evaluasi juga belum maksimal bekerja. Dinas ini baru efektif melakukan pembinaan dan pengawasan Dana Desa pada 2019 (Kobu, 2019).
Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pula bagi DPMD Kabupaten Kolaka Utara turut memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa untuk memantau pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengawasan  yang  diharapkan  oleh  instansi  tersebut.  Sementara  itu,  dalam  memaksimalkan  respons  atas  pengaduan publik yang terkait Dana Desa, DPMD Kolaka Utara juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).  SOP yang  ditandatangani  kepala  dinas  tersebut  berlaku  dalam  mersepons  pengaduan  secara  umum.  Surat  aduan  akan langsung disampaikan kepada kepala dinas. Selanjutnya surat tersebut ditelaah dan didisposisikan kepada kepala bidang sesuai  jenis  aduan.  Kemudian,  setelah  mempelajari  aduan,  kepala  bidang  memerintahkan  kepada  kepala  seksi  untuk melakukan  pengecekan  di  dalapan,  meminta  keterangan  pihak  terkait,  menfasilitasi  pertemuan  dengan  pihak  terkait, serta  menyusun  laporan.  Dinas  menjanjikan  waktu  sepekan  untuk  memproses  segala  jenis  aduan  tersebut,  termasuk aduan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa.  Kunci pengawasan berikutnya adalah menggalang kerjasama dengan inspektorat untuk pemeriksaan khusus anggaran Dana Desa serta aparat kepolisian dan kejaksaan dalam rangka mencegah penyelewenangan. Dengan demikian dapat dipahami jika DPMD Kabupaten Kolaka Utara telah berkomitmen untuk mengawal penggunaan Dana Desa yang tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran tersebut.

## 4.2 Inspektorat Sebagai Pengawas Intern Pemerintah
Inspektorat di tingkat kementerian, provinsi dan kabupaten/kota diposisikan sebagai salah satu unsur dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), selain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan Inspektorat  sebagai  APIP  ini  sebagaimana  diatur  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2018  tentang Kebijakan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Tahun  2019.  APIP  memiliki  fungsi  dan  peran melakukan  pembinaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan  mendorong  peningkatan  efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola organisasi pemerintahan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Pegawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  kabupaten  diawali  dengan  penyusunan  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) dilanjutkan dengan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, serta penyampaian hasil temuan sampai dengan pelaksanaan Tindak Lanjut.  Melalui upaya pengawasan berjenjang, Inspektorat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi berhasil menurunkan temuan penyalahgunaan Dana Desa rentang tahun 2013-2017 (Jasasila, 2020).  Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, belum dapat maksimal dalam melakukan pengawasan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Inspektorat juga tidak transparan dalam merespons pengaduan kasus (Priyatun, 2018).  Padahal transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi dari pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki dua ukuran yaitu invormativeness (informatif) dan disclosure atau (pengungkapan (Sugito et al., 2023).
Untuk  mengurangi  kesalahan  dalam  penggunaan  Dana  Desa,  inspektorat  daerah  di  tingkat  kabupaten  juga memaksimalkan sosialisasi dan melakukan evaluasi dan review laporan kepala desa secara berkala, misalnya setiap tiga bulan (Kominfo, 2022). Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina sebagaimana peraturan bupati. Pembinaan tersebut dengan memberikan sanksi untuk menyelesaikan kekurangan  administrasi  dan  merekomendasikan  agar  camat  memberikan  teguran  kepada  kepala  desa  atau  kepala kampung (Herlinda et al., 2021).   Di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, peran inspektorat dalam sistem pengawasan  dan  sistem  pengendalian  pengelolaan  Dana  Desa  telah  dilaksanakan  berdasarkan  standar  operasional prosedur  dan  perundang-undangan,  namun  belum  optimal.  Faktor  penghambat  efektivitas  peran  inspektorat  tersebut adalah  minimnya sumber daya manusia dan terbatasanya sarana dan prasarana  (Polidu et al., 2020).   Sementara itu, untuk menunjang maksimalnya fungsi pengawasan   Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara,  Inspektorat  Kolaka Utara telah mengatur sistem pengawasan Dana Desa melalui aplikasi evaluasi keuangan Dana Desa. Aplikasi ini dibuat oleh Inspektorat  Kolaka  Utara  untuk  memantau  penggunaan  Dana  Desa  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan kesalahan  dalam  pelaksanaaan  pengelolaan  Dana Desa.   Inspektorat  juga  akan  menggenjot  sosialisasi,  evaluasi  serta pengawasan atas laporan kepala desa per triwulan atau untuk setiap semester. Upaya yang digenjot inspektorat dalam mencegah penyelewenangan Dana Desa melalui aplikasi keuangan Dana Desa ini patut menjadi perhatian mengingat sudah adanya aplikasi  yang disediakan pemerintah pusat  melalui sistem keuangan desa (Siskeudes), sehingga jangan sampai  keberadaan  aplikasi  tersebut  membuat  pemerintah  desa  bingung  atau  salah  dalam  mengisi  fitur-fitur  yang disediakan.

## 4.3 DPRD Sebagai Pengawas Pemerintah Daerah
Secara  umum,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  memiliki  tiga fungsi,  yaitu  fungsi  legislasi  atau  membahas  dan  menetapkan  peraturan  daerah  bersama  pemerintah  daerah/kepala daerah,  fungsi budgeting atau  membahas  dan  menetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  serta  fungsi pengawasan  terhadap  kepala  daerah.  Bahkan  dimungkinkan  untuk  melakukan  pergantian  terhadap  kepala  daerah. Hubungan DPRD dan kepala daerah dan DPRD ditegaskan dalam kemitraan sejajar (Partamayasa, 2020).  Salah satu tugas  dan  fungsi  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  adalah  membuat  kebijakan  atau  peraturan  daerah  (Perda)  sesuai kebutuhan publik.  Di Kabupaten  Halmahera Selatan, Provinsi  Maluku,  penyelewengan Dana Desa  yang meningkat sejak  tahun 2015 disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antara DPRD dan pemerintah  kabupaten dalam menyusun Perda terkait pengawasan dalam penggunaan Dana Desa (Kobu, 2019).
Guna memastikan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara sesuai peruntukan,  DPRD Kolaka Utara telah menaruh perhatiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan respons terhadap pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan Dana Desa dalam bentuk rapat dengar pendapat. Dalam hal ini, DPRD Kolaka Utara telah menjalankan fungsi  pengawasannya,  dengan  menfasilitasi  para  pihak  yang  terkait  pengaduan  masyarakat  tersebut,  baik  pelapor, pemerintah desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun DPMD sebagai  representatif pemerintah daerah yang mengurusi Dana Desa. Hanya saja penting bagi anggota DPRD untuk tidak membatasi fungsinya secara parsial  yaitu  ketika  menerima  pengaduan  masyarakat  dari  desa  tertentu,  melainkan  bisa  meningkatkan  fungsi pengawasan melalui agenda khusus yang terkoordinasi  dengan bupati atau pemerintah daerah.  DPRD Kolaka Utara penting memprioritaskan pengawasan Dana Desa mengingat alokasi yang diberikan pemerintah pusat cukup besar, yaitu di  atas  Rp100  miliar  setiap  tahun  atau  lebih  dari  total  10  persen  APBD  Kolaka  Utara.  Sejatinya,  pengawasan  yang dilakukan  pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  upaya  penyelamatan  Dana  Desa  dari  tindak  korupsi.  Oleh  karena masyarakat  juga  memiliki  peran  dalam  mengawasi  program-program  strategis  pemerintah,  maka  tidak  menutup kemungkinan dapat dibentuk tim pengawas independen untuk mengawasi jalannya penggunaan Dana Desa (Bunga et al., 2018).

## 5. Kesimpulan
Sebagai  daerah  otonomi  baru,  Kabupaten  Kolaka  Utara  yang  lahir  dari  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2003 membutuhkan  lebih  banyak  dukungan  dana  untuk  membiayai  infrastruktur  dan  pembangunan  sumberdaya  manusia, salah satunya melalui dana desa. Walaupun  demikian, pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD tetap diperlukan  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  dalam  pemanfaatan  dana  desa.    Hasil  penelitian  menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara telah berupaya mengawasi pengelolaan dana desa.  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  melakukan  pengawasan  melalui  aplikasi  sistem  keuangan  desa  serta  bermitra dengan  inspektorat,  dan  penegak  hukum.  Inspektorat  Kolaka  Utara  melakukan  pengawasan  melalui  audit  atas permintaan, juga membuat aplikasi pengawasan, serta memeriksa laporan desa secara berkala. Adapun DPRD Kolaka Utara  mengawasi  pemanfaatan  dana  desa  dengan  merespons  pengaduan  masyarakat.  Dibutuhkan  koordinasi  yang maksimal  antar  para  pihak  tersebut  agar  pengawasan  tidak  sampai  tumpang  tindih.  Sementara  itu,  dikarenakan keterbatasan  tenggat  penelitian,  penulis  belum  mengeksplorasi  pengawasan  dana  desa  oleh  pemerintah  kecamatan, aparat pemerintah desa dan masyarakat, sehingga merekomendasikan penelitian lanjutan terkait hal ini.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Rektor  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  atas  dukungan  yang  diberikan  selama penelitian.

## Pendanaan
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  atas  pembiayaan  dari  DIPA  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  2023 dengan  kontrak  berdasarkan  Keputusan  Rektor  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  Nomor: 170/UN56/HK.03.00/2023

## 6. Referensi
Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. Al’Adl , VIII (2), 1–19.
Adnan,  H.  (2019).  Implikasi  Penyalahgunaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  Kepala  Desa  Terhadap  Pemerintahan  Desa. Al’Adl , XI (2), 151–171.
Afrijal, & Purwaningsih, T. (2020). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis. Journal of Govenance and Social Policy , 1 (1), 1–16. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17325 Ahlan,  A.  M.  Z.,  Hipan,  N.,  Fality,  F.,  &  Sucipto,  D.  (2022).  Mekanisme  Hak  Angket  Dalam  Rangka  Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Yustisiabel , 6 (2), 169–181. Anggara,  S.  (2012). Ilmu  Administrasi  Negara,  Kajian  Konsep,  Teori,  dan  Fakta  dalam  Upaya  Menciptakan  Good Governance . Pustaka Setia.
Aprilia,  R.,  &  Shauki, E.  R. (2020).  Peran  Masyarakat  dalam  Pengawasan  Dana  Desa. Indonesian  Treasury  Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (1),
61–75. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172 Bauang, Z. F., Marzuki, A. U., & Labatjo, R. (2021). Pelaksanaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Jurnal Yustisiabel , 5 (2), 128–143. BPS Kabupaten Kolaka Utara. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2023 . https://doi.org/1101002.7408 Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi  Penyelamatan Dana Desa Dari  Perbuatan Korupsi. Holrev Halu Oleo Law Review , 2 (2), 448–459. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318 Dewi. (2018). Dana Desa Rentan Disalahgunakan. Indonesia Corruption Watch .
Fachrun, M., Muhiddin, A., Hardi, R., & Akbar, M. R. (2020). Community participation in the management of village in Kalahunde Village, Pakue Tengah District, North Kolaka Regency. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , 1 , 92–111. https://doi.org/10.32669/village
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075 H, M. R. (2022a). Cegah Penyelewengan DD, Kajari dan Pemda Kolaka Utara Rakor Bersama 127 Kades . Telisik.Id. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3029773/cegah-penyelewengan-dd-kajari-dan-pemda-kolaka- utara-rakor-bersama-127-kades
H,  M.  R.  (2022b). Diduga  Korupsi  DD,  Puluhan  Warga  Kolaka  Utara  Adukan  Kades  ke  DPRD .  Telisik.Id. https://telisik.id/news/diduga-korupsi-dd-puluhan-warga-kolaka-utara-adukan-kades-ke-dprd
Hanafi,  M.  (2015).  Konsep  Dasar  dan  Perkembangan  Teori  Manajemen.  In Managemen (Vol.  1,  Issue  1). http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Salemba Humanika. Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Api Kabupaten Siak. Jurnal JAPS , 2 (3), 135–143. https://doi.org/10.46730/japs.v
Jasasila, J. (2020). Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah  Kabupaten  Batang  Hari. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (1),  172–177. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.134 Jumawi, A., & Momang, A. (2019). Polres Kolut Sisir Pelaku Korupsi Dana Desa dan ADD . Sulawesiekspres.Com. ttps://sulawesiekspress.com/2019/01/28/polres-kolut-sisir-pelaku-korupsi-dana-desa-dan-add/
Jusmayanti,  Muhammadiah,  &  Fatmawati.  (2022).  PENGARUH  PENGAWASAN  TERHADAP  KUALITAS PELAYANAN  PUBLIK  DI  KANTOR  DINAS  KEPENDUDUKAN  CATATAN  SIPIL  KOLAKA  UTARA. KIMAP (Kajian Il Miah Mahasiswa Administrasi Publik) , 3 (6).
Kobu,  D.  K.  (2019).  Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Selatan  Dalam  Pengawasan  Dana  Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lex Adriministratum , 7 (4), 40–50. Kominfo. (2021, December 21). Tahun 2022 Rp 111,3 Miliar Dana Desa Untuk Kolaka Utara Dari Pemerintah Pusat. Kolutkab.Go.Id . https://berita.kolutkab.go.id/tahun-2022-rp-1113-miliar-dana-desa-untuk-kolaka-utara-dari- pemerintah-pusat/
Kominfo.  (2022,  May  11). Banyak  Kepala  Desa  Bermasalah,  Inspektorat  Kolaka  Utara  Gencar  Sosialisasi . Kolutkab.Go.Id.  https://berita.kolutkab.go.id/banyak-kepala-desa-bermasalah-inspektorat-kolaka-utara-gencar- sosialisasi/
Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik (Pertama). Gava Media. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif (R. Tjetjep (ed.)). UI Press. Ovianto,  A.,  &  Musriadi.  (2020). Korupsi  Dana  Desa,  Dua  Kepala  Desa  Di  Kolaka  Utara  Ditangkap  Polisi . Nasionalinfo.Com. https://nasionalinfo.com/korupsi-dana-desa-dua-kepala-desa-di-kolaka-utara-di-tangkap- polisi/
Partamayasa,  Y.  (2020).  Kewenangan  Impeachment  Oleh  DPRD  Terhadap  Kepala  Daerah. Jurnal  Yustika:  Media Hukum Dan Keadilan , 23 (01), 49–66. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297 Polidu,  I.,  Tumuhulawa,  A.,  Ramadhan,  K.,  Kadir,  Y.,  &  Moonti,  R.  M.  (2020).  Peran  Inspektorat  Dalam  Sistem Pengawasan  Dan  Pengendalian  Pengelolaan  Dana  Desa:  Studi  Inspektorat  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Jurnal Law Review , 20 (2), 226–245. www.journal.uta45jakarta.ac.id Prastyo,  D.  (2022).  Pengawasan  Dana  Desa  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. In Ipdn . Priyatun,  I.  (2018). Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Lampung Selatan . Universitas Lampung. redaksi  kolakaposnews.  (2018). Empat  Desa  di  Kolut  Terindikasi  Korupsi  Dana  Desa  Satu  Miliar  Rupiah . Kolakaposnews.Fajar.Co.Id. https://kolakaposnews.fajar.co.id/2018/06/23/terindikasi-korupsi-dana-desa-satu- miliar-rupiah/
Sahrir.  (2017). Tinjauan  Yuridis  Penyalahgunaan  Dana  Desa  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Putusan  Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks) . Universitas Hasanudin Makassar. Sommaliagustina,  D.  (2019).  Implementasi  Otonomi  Daerah  dan  Korupsi  Kepala  Daerah. Journal  of  Governance Innovation , 1 (1), 43–57.
Sugito, W., Ardiansah, & Fahmi, S. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang , 9 (2), 111–122.
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat  Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580 Zein, M. H. M., Korompis, E. B. S., & Septiani, S. (2023). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Melaksanakan  Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Journal  Geoekonomi , 14 (2),  166–176. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014