* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , wulanchris an @gmail.com S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M. (Geneva Academy of Interna onal Humanitarian Law and Human Rights) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrants Protocol Di njau dari Perspek f Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya
Diajeng Wulan Chris an *

## Abstrak
Eksodus  besar-besaran  etnis  muslim  Rohingya  keluar  Myanmar  kembali  terjadi  sebagai akibat  dilakukannya  pembakaran  desa,  eksekusi,  hingga  pemerkosaan  oleh  militer Myanmar di Rakhine. Meskipun mereka harus rela membayar mahal, cara penyelundupan manusia kerap mereka gunakan karena cara formal untuk bisa masuk ke negara lain  dak dimungkinkan. Tindakan penyelundupan manusia adalah  ndak pidana dalam Smuggling Protocol di  mana  negara-negara  yang  disinggahi  pengungsi  Rohingya  seper   Thailand, Bangladesh, bahkan Indonesia telah menjadi negara pihak. Akibatnya, Pemerintah Thailand dan Bangladesh kerap menangkap pengungsi Rohingya yang masuk ke negaranya bahkan mengusir  mereka  untuk  kembali  ke  Myanmar.  Padahal  sebagai  pencari  suaka  yang terancam persekusi, etnis Rohingya dilindungi oleh hukum Hak Asasi Manusia khususnya prinsip non-refoulement . Ar kel ini menganalisa dilema antara aturan Smuggling Protokol yang  bertujuan  mencegah  dan  menegakan  hukum  atas  terjadinya  kejahatan  penye- lundupan manusia dengan kewajiban memberikan pengaman untuk melindungi hak-hak para  pengungsi  yang  terancam  persekusi.  Ar kel  ini  berkesimpulan  bahwa  meskipun Smuggling Protocol mampu untuk memberikan keseimbangan antara penegakan hukum kejahatan  perlindungan  manusia  dan  perlindungan  pencari  suaka,  akan  tetapi  pada akhirnya semua tergantung dari keinginan negara untuk menerapkan Smuggling Protocol tersebut melalui aturan implementasi yang jelas namun proporsional.
Kata Kunci : non-refoulement , pencari suaka, penyelundupan manusia, Smuggling protocol , Rohingya.

## An Analysis of Smuggling of Migrants under Smuggling Protocol from Asylum Seeker Protec on Perspec ve: Case Study of Rohingya

## Abstract
Again, thousands of Rohingya ﬂee Myanmar to escape persecu on a er they saw their homes  burned  down,  their  family  executed,  and  also  suﬀered  rape  and  torture  by  the Myanmar's Military. In order to ﬂee to Thailand or Bangladesh, Rohingyas o en resort to using people smugglers and have to pay large amount of money. It is the only op on le  for desperate  Rohingyas  to  save  their  lives.  Smuggling  of  Migrants  is  criminal  act  under Smuggling Protocol. Thai and Bangladesh authori es (which are state par es to Protocol) o en  detained  the  Rohingyas  for  illegal  entrance  or  expelled  them  back  to  Burmese government. The state par es of the Smuggling Protocol are obliged to inves gate and prosecute  the  smugglers  as  well  as  to  prevent  and  suppress  the  crimes.  Nevertheless,
asylum seekers fearing of persecu on are protected under interna onal human rights law including  the  principle  of  non-refoulement.  This  paper  thus  examines  whether  the Smuggling Protocol can solve the aforemen oned dilemma by providing adequate refugee rights safeguards. This paper concludes that whilst the Smuggling Protocol has poten al to do  such,  its  applica on  ul mately  depends  on  the  will of  the  State  par es  to  apply  the Protocol through propor onate yet clear implemen ng regula ons.
Keywords : asylum seekers, non-refoulement, Rohingya, smuggling of migrants, Smuggling Protocol.

## A.  Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  dunia  kembali  dikejutkan  dengan  pemberitaan  para  pengungsi Rohingya  yang  kembali  melakukan  eksodus  besar-besaran  keluar  wilayah Myanmar. Penembakan 9 (sembilan) orang polisi Myanmar oleh orang tak dikenal (diduga kelompok Islam Radikal) diduga menjadi pemicu memanasnya situasi di wilayah  Rakhine  Myanmar.¹  Pemerintah  Myanmar  diduga  mendiamkan  tragedi kemanusiaan ini dan  dak melakukan apa-apa meskipun hal tersebut disangkal oleh  Aung  San  Su  Kyi,  pemimpin  partai  terbesar  di  Myanmar.²  Para  pengungsi Rohingya membayar mahal kepada jasa penyelundup manusia, yakni sekitar 1.1 juta Kyats (sekitar 850US$) untuk dapat keluar dari wilayah Myanmar dan pergi ke Thailand.³ Meskipun setelah mereka  ba, aparat polisi Thailand kerap menangkap mereka atas tuduhan memasuki wilayah negara secara ilegal.⁴ Ada beberapa hal yang layak disoro  dalam permasalahan pengungsi Rohingya di atas, yakni status mereka sebagai pencari suaka yang terancam persekusi,⁵ pemilihan cara mereka untuk meninggalkan wilayah Myanmar dengan menggunakan jasa penyelundup manusia, serta penangkapan dan pemulangan orang-orang tersebut oleh negara transit atau negara tujuan.
¹ Time,  “Violence  in  Burma  Has  Sent  Hundreds  of  Rohingya  Muslims  Fleeing  to  Bangladesh”, h p:// me.com/4574298/burma-myanmar-rohingya-bangladesh-refugees-islamic-militants/ ,  diakses  20 November 2016.
²   UNHCR, “Burma : Study : Rohingya Among World's Most Prosecuted”,
,  diakses  26  November h p://Www.Unhcr.Org/Cgi-Bin/Texis/Vtx/Refdaily?Pass=52fc6 d5&Id=5445f0238 2016.
³   Ameera,  “Menjadi  Korban  Perdagangan  Manusia,  5  Muslim  Rohingya  kini  Malah  Dipenjara  di  Myanmar”, h ps://www.arrahmah.com/news/2016/10/29/Menjadi-Korban-Perdagangan-Manusia-5-Muslim- Rohingya-Kini-Malah-Dipenjara-Di-Myanmar.html , diakses 26 November 2016.
⁴ Ibid.
⁵   “ As  well  as  being  stateless,  Myanmar's  Rohingyas  are  confronted  with  other  forms  of  persecu on, discrimina on and exploita on. These include (but are not limited to) forced labour, extor on, restric on on freedom of movement, the absence of residence rights, inequitable marriage regula ons and land conﬁsca on. The Rohingya also have limited access to secondary and ter ary educa on as well as other public services” . Diku p dari United Na ons High Commissioner for Refugees (UNHCR), “States of denial A review of UNHCR's response to the protracted situa on of stateless Rohingya refugees in Bangladesh”, h p://www.unhcr.org/en- us/research/evalreports/4ee754c19/states-denial-review-unhcrs-response-protracted-situa on-stateless- rohingya.html , hlm. 7, diakses 26 November 2016.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 492
Rohingya  bukan  satu-satunya  kelompok  pencari  suaka  yang  terancam persekusi. Badan Pengungsi PBB (United Na ons High Commissioner for Refugee / UNHCR) dalam laporan Global Trend 2015 menunjukkan 65,3 juta orang di dunia telah dipaksa meninggalkan negaranya, yang mana 21.3 juta diantaranya adalah pengungsi yang setengah dari jumlah tersebut adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.⁶ Se ap harinya di dunia ini, nyaris 34 ribu orang per hari dipaksa pindah dan bermigrasi dari negaranya akibat konﬂik bersenjata atau ancaman persekusi.⁷
Berbagai  situasi  di  dunia  seper   konﬂik  atau  perbedaan  pandangan  antara rakyat dan pemerintah berdampak pada situasi keamanan di suatu negara yang juga  berdampak  pada  individu-individu  yang  nggal  di  wilayah  tersebut.  Guna memperoleh penghidupan yang lebih layak dan aman serta keamanan diri, mereka bermigrasi  ke  negara  lain  sebagai  pengungsi  maupun  pencari  suaka.  Sebagai contohnya, perang sipil yang terjadi di Suriah,⁸ Pales na,⁹ termasuk pengusiran kaum  Rohingya  di  Myanmar  yang  dinyatakan  oleh  UNHCR  sebagai  kelompok minoritas  yang  paling  dipersekusi  di  dunia.¹⁰  Wilayah Associa on  of  South  East Asian Na ons (ASEAN) misalnya Indonesia, Thailand, dan Malaysia sering dijadikan tempat transit¹¹ atau tempat tujuan para pengungsi dan pencari suaka.
Permasalahan  pencari  suaka  seringkali  dikaitkan  dengan  permasalahan kejahatan  penyelundupan  manusia  karena  mereka  kerap  menggunakan  jasa penyelundup  untuk  dapat  keluar  dari  negaranya  dan  masuk  ke  negara  lain. Berdasarkan hukum internasional, penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir dan diatur dalam Pasal 3 (a) Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplemen ng the United Na ons  Conven on  Against  Transna onal  Organized  Crime 2000  ( Smuggling Protocol ).
Protokol ini menjelaskan bahwa penyelundupan manusia adalah pengadaan pengangkutan  manusia  untuk  mendapatkan  keuntungan  masuk  secara  ilegal  ke dalam  suatu  negara.  Penyelundupan  manusia  merupakan  permasalahan  serius yang harus ditangani dan perlu mendapat perha an khusus semua negara. Hal ini dikarenakan  penyelundupan  manusia  merupakan  'perdagangan'  berbahaya,
⁶   UNHCR, “Figures at Glance”, , diakses 10 November 2016. h p://www.unhcr.org/ﬁgures-at-a-glance.html
⁷ Ibid .
⁸   Sarah Bidinger (et.al.), “Protec ng Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing”, Boston University Report , 2014, hlm. 1.
⁹   Andrew Kent, “Evalua ng The Pales nians Claimed Right of Return”, University of Pennsylvania Journal of Interna onal Law, Vol. 34, 2012, hlm. 151.
¹⁰   UNHCR, “Burma: Study: Rohingya among World's Most Persecuted,” UNHCR Refugee Daily , October 20, 2014, h p://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6 d5&id=5445f0238 ,  diakses  10  November 2016.
¹¹   Mathew Penelope dan Harley Tristan, ”Refugees Protec on and Regional Coopera on in Southeast Asia, A Fieldwork  Research”, Australian  Na onal  University ,  March  2014, h p://www.mcrg.ac.in/WC_2015/ Reading/D_RefugeeProtec on.pdf , diakses 20 November 2016.
¹²   Claire Brolan, “An Analysis of the Human Smuggling Trade and the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea (2000) from a Refugee Protec on Perspec ve”, Interna onal Journal of Refugee Law, Vol. 14 No. 4, October 2002, diakses 10 November 2016, hlm. h p://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/Brolan.pdf 578.
¹³ Migrant  Smuggling  and  Traﬃcking  in  Persons',  Canadian  Refugee  Council,  20  Feb.  2000, h p://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/ﬁles/sta c-ﬁles/traﬃck.html , diakses 10 November 2016.
¹⁴   Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa:
1.  Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecu on.
2.  This right may not be invoked in the case of prosecu ons genuinely arising from non-poli cal crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Na ons .
¹⁵  Pasal 25 (1) DUHAM: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood”
bukan  hanya  karena  uang  yang  dikumpulkan  hasil  penyelundupan  ini  biasa digunakan  untuk  ndak  pidana  misalnya  perdagangan  narko ka  atau  senjata, namun penyelundupan merupakan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia itu sendiri.
Selain kasus Rohingya, kasus yang paling mencengangkan ha  nurani manusia akibat  penyelundupan  manusia  misalnya  58  warga  negara  Tiongkok  yang meninggal  karena  bersembunyi  di  truk  pengangkut  tomat  di  Pelabuhan  Dover Inggris  tahun  2000  lalu.¹²  Selain  itu,  orang-orang  yang  diselundupkan  kerap menderita  baik  karena  mendapatkan  penyiksaan  atau  perkosaan  oleh  penye- lundupnya,  atau  bahkan  mereka  mendapatkan  perjalanan  yang  sangat  buruk dengan dipenjara di negara tujuan sampai dideportasi kembali ke negara asal.¹³ Para pencari suaka yang menggunakan jasa penyelundup manusia secara serius menuntut  hak  suaka  mereka  di  suatu  negara  agar  terlepas  dari  pertanggung- jawaban pidana. Terkadang pencari suaka juga menjadi penjahat sebagai dampak pergaulan  mereka  dengan  penyelundup  misalnya  menjadi  pengemis,  pedagang obat bius, karena utang mereka kepada penyelundup belum lunas.
Terdapat  2  (dua)  aspek  yang  diperha kan  dalam  kaitan  kejahatan  penye- lundupan manusia dengan perlindungan terhadap pencari suaka. Pertama , adalah hak  se ap  orang  yang  dijamin  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM) untuk mencari suaka ke negara lain karena ancaman/ ndakan persekusi dari negaranya¹⁴ serta hak atas penghidupan yang layak.¹⁵ Ar nya, para pencari suaka  memiliki  hak  yang  dilindungi  dalam  hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Terlebih bila negara penerima merupakan negara pihak berbagai instrumen terkait seper International  Covenant  on  Civil  and  Poli cal  Rights (ICCPR), Conven on Rela ng  to  the  Status  of  Refugees  1951  (Refugee  Conven on  1951) ,  atau Conven on  against  Torture  and  other  Cruel  Inhuman  Treatment  or  Punishment 1984 (CAT).
Kemudian  aspek kedua ,  masyarakat  internasional  menyepaka   bahwa penyelundupan  manusia  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  transnasional
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 494
¹⁶  Pasal 6 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplemen ng the United Na ons Conven on against Transna onal Organized Crime 2000 ( Smuggling Protocol ).
¹⁷   Pasal 33(1) Refugee Conven on 1951 menyatakan bahwa:
“No Contrac ng State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the fron ers of territories  where  his  life  or  freedom  would  be  threatened  on  account  of  his  race,  religion,  na onality, membership of a par cular social group or poli cal opinion.”
yang  harus  dicegah  dan  diberantas  di  mana  penegakan  hukum  terhadap  para pelaku merupakan hal yang krusial.¹⁶
Deﬁnisi penyelundupan manusia dalam Pasal 3 Protokol di atas  dak secara jelas mengecualikan pencari suaka sebagai bentuk penyelundupan manusia. Pasal tersebut  secara  luas  menggunakan  is lah  ' person' dalam  menjabarkan  ' illegal entry ' sementara semua pencari suaka rata-rata akibat dari konﬂik bersenjata yang berlarut-larut  dinegaranya  dak  memiliki  dokumen  memadai  untuk  masuk  ke suatu  negara.  Orang  yang  diselundupkan  dalam  konteks  kejahatan  ini  berbeda- beda  baik  dari  latar  belakang  ekonomi,  pendidikan,  termasuk  golongan  lemah ( vulnerable  groups )  yang  mencakup  wanita,  anak,  dan  pencari  suaka  serta pengungsi. Apabila melihat pengaturan pada Pasal 5 Smuggling Protocol di atas, orang yang diselundupkan  dak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan  fakta  bahwa  mereka  diselundupkan  berdasarkan  Pasal  6.  Namun dalam praktiknya, seringkali mereka yang diselundupkan berubah menjadi penye- lundup dalam perjalanan menuju negara tujuan. Dengan demikian, perlu dianalisa lebih lanjut mengenai perlindungan para pencari suaka yang menggunakan jasa penyelundup  agar  pengkriminalisasian  dari  kejahatan  ini  dak  bertentangan dengan  perlindungan  internasional  yang  dijaminkan  kepada  para  pencari  suaka berdasarkan hukum internasional.
Kasus  Rohingya  memperlihatkan  pengaturan  kejahatan  penyelundupan manusia  baik  di  ngkat  internasional  hingga  ngkat  nasional  berpotensi memberikan dampak (atau kerugian) terhadap perlindungan internasional yang seharusnya dijaminkan kepada para pencari suaka tersebut. Di satu sisi, penye- lundupan dapat memberikan jalan bagi para pencari suaka terbebas dari ancaman persekusi dari negaranya sendiri dan mendapatkan suaka dari negara lain. Namun di sisi lain, penyelundupan manusia dapat membuat pencari suaka semakin lemah dan berpotensi terjadinya pelanggaran prinsip non-refoulement ¹⁷ jika orang yang diselundupkan  diintersepsi  dan  dipulangkan  segera  ke  negara  asal  dimana  ia berpotensi dipersekusi.

## B.  Pembahasan

## 1.  Perlindungan Pencari Suaka yang Terancam Persekusi

## a.  Sumber Hukum Internasional tentang Perlindungan Pencari Suaka
DUHAM, sebagai deklarasi umum hak asasi manusia memberikan hak kebebasan se ap orang untuk meninggalkan se ap negara, termasuk negaranya sendiri dan
¹⁸    Pasal 14 DUHAM menyatakan bahwa :
“(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecu on.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecu ons genuinely arising from non-poli cal crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Na ons.”
¹⁹   Pasal 12 Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR) menyatakan bahwa: “(2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.
(3) The above-men oned rights shall not be subject to any restric ons except those which are provided by law, are necessary to protect na onal security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”
²⁰   Pengungsi yang dimaksud dalam Pasal 1A(2) Refugee Conven on 1951 adalah pengungsi yang seseorang yang oleh  karena  rasa  takut  yang  wajar  akan  kemungkinan  dianiaya  berdasarkan  ras,  agama,  kebangsaan, keanggotaan  pada  suatu  kelompok  sosial  tertentu,  atau  pandangan  poli k,  berada  di  luar  negeri kebangsaannya, dan  dak bisa atau, karena rasa takut itu,  dak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.
²¹   Pasal 31 (1) Refugee Conven on 1951 menyatakan: “The Contrac ng States shall not impose penal es, on account of their illegal entry or presence, on refugee who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of ar cle I, enter or are present in their territory without authoriza on, provided they present themselves without delay to the authori es and show good cause for their illegal entry or presence.”
untuk kembali ke negaranya. Sebagaimana dinyatakan Pasal 13 ayat (2) DUHAM: “Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”. Selain itu, DUHAM juga memberikan hak untuk mencari suaka ke negara manapun.  Pencarian  suaka  tersebut  harus  dilandasi  dengan  alasan  pencarian suaka dari ancaman hukuman, kecuali ancaman hukuman yang muncul dari  ndak pidana  non-poli k  ( non-poli cal  crimes )  atau  ndak  pidana  yang  bertentangan dengan  tujuan  dan  prinsip-prinsip  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (Piagam PBB).¹⁸ Hak yang diatur oleh DUHAM kemudian ditegaskan kembali dalam salah satu Kovenan utama HAM yakni ICCPR. Pasal 12 ayat (2) ICCPR menegaskan kebebasan untuk meninggalkan se ap negara. Namun hak di atas dapat dibatasi dengan berdasarkan hukum, perlindungan keamanan nasional, keter ban umum, ke-sehatan  publik,  moral,  ataupun  hak  dan  kebebasan  individu  lainnya  dan konsisten dengan hak-hak yang diatur dalam ICCPR. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) ICCPR.¹⁹
Selain  itu,  hukum  internasional  juga  mengatur  status  dan  perlindungan pengungsi dalam Refugee Conven on 1951 dan Protokolnya tahun 1967 di mana perbedaan  antara  pencari  suaka  dan  pengungsi  akan  dijelaskan  pada  paragraf selajutnya.  Pasal  31 Refugee  Conven on  1951 mengatur  apabila  ada  pengungsi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1A(2)²⁰ Konvensi ini, maka Negara Pihak dari Konvensi  dak boleh menjatuhkan hukuman dan wajib menerima pengungsi yang datang  walaupun  dengan  cara  ilegal  atau  bertentangan  dengan  hukum.²¹  Pasal tersebut juga mencerminkan hukum kebiasaan internasional yang diatur Refugee Conven on 1951 dan Protokolnya.
Selain  itu,  hukum  HAM  mengakui  adanya  prinsip non-refoulement .  Is lah refoulement berasal  dari  bahasa  Perancis  yang  berar refouler yakni  untuk
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 496
mengembalikan  atau  mengusir.²²  Namun refoulement harus  dibedakan  dengan pengusiran atau deportasi di mana kedua cara tersebut merupakan cara formal yang  kerap  dilakukan  negara  terhadap  warga  asing  yang  secara  legal  berada dinegaranya,  namun  karena  satu  dan  lain  hal  diharuskan  keluar  wiayah  negara tersebut.²³  Prinsip non-refoulement harus  dihorma   karena  berkaitan  dengan larangan  penyiksaan  yang  diatur  dalam  pasal  7  ICCPR  serta  Pasal  3  CAT  yang menyatakan “No State Party shall expel, return ('refouler') or extradite a person to another State where there are substan al grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture”. Selain itu, prinsip ini mencerminkan sumber hukum kebiasaan internasional yang menjadi fondasi utama Refugee Conven on 1951 dan diatur dalam Pasal 33 (1) yang menyatakan bahwa:
“Prohibi on of Expulsion or Return 'states: `No Contrac ng State shall expel or return ('refouler'') a refugee in any manner whatsoever to the fron ers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, na onality, membership of a par cular social group or poli cal opinion.”
Prinsip ini juga diakui telah mendapat status ius cogens dalam Komite Ekseku f UNHCR.²⁴
b. Pencari Suaka, Pengungsi, dan Imigran Gelap
Keseluruhan konsep pencari suaka dan pengungsi serta imigran adalah berkaitan dengan konsep migrasi. Migrasi merupakan suatu bentuk perpindahan seseorang ataupun sekelompok orang dari satu wilayah geograﬁs ke luar perbatasan wilayah negaranya dengan tujuan untuk  nggal di tempat yang bukan wilayah asalnya.²⁵ Unsur perpindahan tempat  nggal sangat pen ng dalam deﬁnisi migrasi. Apabila seseorang  telah  secara  resmi  pindah  tempat,  namun  terdapat  niat  sebelumnya untuk kembali ke tempat semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkuler, bukan sebagai migrasi.²⁶ Orang atau sekelompok orang yang melakukan imigrasi dikenal dengan sebutan 'imigran'. David Coleman menyatakan bahwa “ The most commonly used deﬁni on of 'immigrant' is a person born outside a given country who has moved to live in that country”. ²⁷
²²    Guy S Goodwin-Gill dan Jane McAdam, The Refugee in Interna onal Law , New York: Oxford University Press, 2007, hlm. 201.
²³ Ibid.
²⁴   UNHCR Execu ve Commi ee Conclusion No. 25 (XXXIII-1982), para.b, diku p dari Alexander Orahkelashvili, Peremptory Norm in Interna onal Law , New York: Oxford Monograph in Interna onal Law, 2006, hlm. 55 ²⁵   Interna onal Organiza on for Migra on (IOM), Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia , Jakarta, 2010, hlm. 3. Diakses  dari h ps://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report- Bahasa-Indonesia.pdf tanggal 20 November 2016.
²⁶ Ibid .
²⁷   David  Coleman,  “Immigra on,  Popula on  and  Ethnicity:  The  UK  in  Interna onal  Perspec ve”, Migrant Observatory Brieﬁng: University of Oxford , 2013, hlm. 3.
Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
Imigran dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu imigran resmi dan imigran ilegal.  Imigran  resmi  melakukan  migrasi  dengan  cara  yang  sah  menurut  aturan suatu  negara.  Berbeda  dengan  imigran  resmi,  imigran  ilegal  melakukan  migrasi tanpa mengiku  aturan keimigrasian suatu negara. Terdapat beberapa situasi di mana seseorang dapat disebut sebagai imigran gelap, diantaranya imigran yang masuk secara sembunyi-sembunyi ( clandenstein ) dengan dokumen palsu, imigran yang  menetap  lebih  dari  waktu  yang  diizinkan (over-stay), dan  korban  penye- lundupan manusia ( people smuggling ).²⁸
Ar kel ini  dak hanya fokus pada status pengungsi yang diatur dalam Refugee Conven on 1951 . Hal ini bertujuan untuk mengan sipasi para pencari suaka yang dak dapat dikategorikan sebagai pengungsi serta negara-negara yang  dak terikat dengan Refugee Conven on 1951 . Dengan demikian ar kel ini lebih memfokuskan perlindungan  pada  mereka  yang  merupakan  pencari  suaka  dikarenakan  konﬂik bersenjata dinegaranya dan terancam persekusi. Namun pen ng kiranya jika uraian mengenai perbedaan pengungsi dan pencari suaka dijelaskan agar dapat mem- berikan pemahaman mengenai perbedaan kedua is lah tersebut.
Siapakah  pengungsi  itu?  Pasal  IA(2) Refugee  Conven on  1951 secara  tegas menyatakan  bahwa  pengungsi  adalah  orang  yang  memiliki  ketakutan  akan dipersekusi atas alasan ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat poli k, berada di luar wilayah negaranya dan  dak dapat dan  dak  mampu  mendapat  perlindungan  dari  negaranya  karena  ancaman persekusi  tersebut.  Namun,  50  tahun  kemudian  setelah  deﬁnisi  itu  berlaku, semakin sedikit orang-orang di luar wilayah negaranya (migran) yang masuk dalam kategori tersebut dan mendapat perlindungan internasional. Terlepas dari berat- nya alasan para pencari suaka untuk pergi dari negara mereka, para pencari suaka tersebut  dak  diakui  sebagai  pengungsi  berdasarkan Refugee  Conven on  1951 kecuali situasi yang memo vasi alasan mereka mencari suaka dapat memenuhi deﬁnisi dalam Refugee Conven on 1951 tersebut.
Misalnya, Pasal IA(2) Refugee Conven on 1951 mengkategorikan 'persekusi' sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan, didukung atau ditoleransi oleh negara atau 'state like authori es '. Akibatnya, mereka yang dipersekusi oleh en tas bukan negara terkesan  dak masuk dalam deﬁnisi ini. Namun, UNHCR telah mendukung berbagai  ndakan negara-negara yang perlahan memperluas pengakuan deﬁnisi persekusi agar mencakup persekusi yang dilakukan oleh en tas bukan negara.²⁹
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 498
²⁸   IOM, Op.cit . ²⁹   UNHCR  Bureau  for  Europe, An  Overview  of  Protec on  Issues  in  Western  Europe:  Legisla ve  Trends  and Posi ons Taken by the UNHCR, Geneva: UNHCR, 1995. Beberapa negara termasuk Austria, Belgia, Denmark, Finland,  Yunani,  Irlandia,  Belanda,  Spanyol,  Protugis,  Swedia  dan  Inggris  mendukung  pendekatan  ini.  S. Edminister,  ”Recklessly  Risking  Lives:  Restric ve  Intepreta on  of  “agents  of  persecu on”  in  Germany  and France”, US  Commi ee  for  Refugees ,  para.  32, h p://www.refugees.org/world/ar cles/wrs99_ agentspersecu on , diakses 16 November 2016.
Pendekatan tersebut dilakukan oleh negara-negara berdasarkan pendekatan kemanusiaan yang diatur dalam CAT. Konvensi an  Penyiksaan tersebut merupakan semacam  jaring  yang  mampu  menjangkau  individu  yang  dak  mungkin  dapat kembali ke negaranya karena risiko akan disiksa seper  yang diatur dalam Pasal 3 CAT yang sudah dijelaskan sebelumnya . Namun permasalahan penggunaan alasan kemanusiaan agar dapat melindungi individu lebih banyak berdasarkan Pasal 3 CAT adalah  permasalahan  ketergantungan  pada  kewenangan  dan  diskresi  negara dalam  hal  penerapannya.  Mekanisme  perlindungan  individu  melalui  pasal  ini menjadi  dak terlalu aman dalam  ngkat nasional karena  dak memiliki standar perlakuan yang internasional.³⁰
Masalah  problema k  lain  dalam  hal  pengungsi  dalam  garis  batas  yang  pis antara  pengungsi  dengan  migran  karena  alasan  ekonomi  (selanjutnya  disebut economic migrant ). Para migran secara sukarela keluar dari wilayah mereka dengan alasan ekonomi yang lebih baik yang  dak mereka dapatkan dinegaranya. Negara- negara  terkadang  sulit  untuk  membedakan  mereka  yang  benar-benar  keluar negaranya  karena  ancaman  persekusi  atau  karena  kemiskinan  dinegaranya. Layaknya sebagian besar pencari suaka, economic migrant keluar dari negaranya karena alasan kegagalan ekonomi, kondisi poli k yang  dak stabil, persekusi, dan kemiskinan. Dengan demikian, baik pengungsi 'asli' maupun ' economic migrant' memiliki mo f yang beragam yang membuat mereka keluar dari negaranya yang memicu persekusi.
Dengan  demikian,  pengkategorian  mengenai  siapakah  yang  dapat  di- kategorikan sebagai 'pengungsi' pada situasi modern saat ini sangatlah sulit. Tentu saja, para posi vis akan berpedoman pada pasal 1A(2) Refugee Conven on 1951 sebagai dasar hukum penentuan status tersebut. Namun perkembangan situasi migrasi di dunia saat ini mengakibatkan banyaknya migran yang semakin sulit untuk masuk  dalam  deﬁnisi  pengungsi  dalam  Pasal  1A(2) Refugee  Conven on  1951. Akibatnya,  mereka  yang  dak  masuk  kategori  tersebut  maka  dak  akan  masuk dalam  kategori  'orang  yang  dilindungi  secara  internasional'.  Padahal  menurut Harding, imigran dengan alasan ekonomi pun ( economic migrants ) juga memiliki alasan persekusi didalamnya.³¹
Kirchner  dan  Schiano  di  Pepe  mendukung  per-nyataan  tersebut  dengan mengatakan bahwa dewasa ini semakin banyak migran yang masuk dalam kategori 'grey  area',  'un-deﬁned',  'unprotected' ,  sehingga  menjadi  subjek  pelanggaran terhadap hak-hak mereka.³² Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum HAM dan
³⁰   Claire Brolan, Op.cit , hlm. 566. ³¹   J. Harding, The Uninvited: The Refugee at the Richman's Gate , London Review Books, Volume 22, Nomor 3, 3 Januari 2000  diakses dari 20 November 2016 h p://www.lrb.co.uk/v22/n03/jeremy-harding/the-uninvited ³²   A.Kirchnerand  L,  Schiano  Di  Pepe,  ”Interna onal  A empts  to  Conclude  a  Conven on  to  Combat  Illegal Migra on”, 10 IJRL 673 , 1998 diku p dari Claire Brolan, O p.cit. , hlm. 571.
Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
hukum humaniter internasional  dak selalu mampu untuk menjamin perlindungan terhadap mereka. Dengan demikian, ar kel ini tetap menggunakan is lah 'pencari suaka'  agar  dapat  mencakup  mereka  yang  masuk  dalam  kategori  ' grey  area ' tersebut.

## 2. Kejahatan Penyelundupan Manusia

## a.    Sumber Hukum
United Na ons Conven on against Transna onal Organized Crime 2000 yang juga dikenal dengan sebutan Palermo Conven on merupakan sebuah instrumen yuridis yang mengatur mengenai kejahatan lintas negara yang terorganisir ( transna onal organized crime ). Di antara kejahatan transnasional terorganisir yang diatur oleh Palermo  Conven on ,  diatur  pula  mengenai  kejahatan  penyelundupan  orang melalui jalur darat, laut, atau udara yang diatur lebih lanjut dalam the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air ( Smuggling Protocol ) di tahun 2000. Smuggling Protocol diadopsi tanggal 15 Desember 2000 dan berlaku setelah dira ﬁkasi 45 negara,³³ yakni pada 28 Januari 2004.
Sebagai tambahan Palermo Conven on, ³⁴ Smuggling Protocol mengatur lebih lengkap  mengenai  pencegahan  dan  pemberantasan  penyelundupan  manusia.³⁵ Penerapan atas Protokol ini hanya bagi para negara peserta Protokol,³⁶ dan imigran ilegal  yang  diselundupkan  dak  dapat  dipidana³⁷  oleh  negara  peserta  (negara transit/tujuan) imigran. Se ap negara peserta juga diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi  atas  kejahatan  penyelundupan  manusia  dinegaranya.³⁸ Mengingat banyaknya penyelundupan manusia yang menggunakan jalur laut, maka Protokol juga mengatur secara khusus penyelundupan migran melalui laut ( smuggling of migrants  by  sea ).  Hal  tersebut  menyangkut  kerja  sama  internasional  dengan negara-negara dekat dengan laut perbatasan,³⁹ sehingga dibutuhkan pengamanan tambahan di sekitar laut perbatasan.⁴⁰
b.  Apakah  Penyelundupan  Manusia  dan  Mengapa  dikategorikan  sebagai Kejahatan?
Pasal 3(a) (1) Smuggling Protocol menyatakan bahwa:⁴¹
“’Smuggling  of  migrants’  shall  mean  the  procurement,  in  order  to
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 500
³³   Bersamaan  dengan Smuggling  protocol ,  turut  diadopsi  pula Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish Traﬃcking in Persons, Especially Women and Children , Protocol against the Illicit Manufacturing and Traﬃcking in Firearms , Their Parts and Components and Ammuni on Tahun 2000.
³⁴   Pasal 1 Smuggling protocol. ³⁵    Pasal 2 Smuggling protocol. ³⁶   Pasal 4 Smuggling protocol .
³⁷    Pasal 5 Smuggling protocol. ³⁸    Pasal 6 Smuggling protocol.
³⁹    Pasal 7 Smuggling protocol.
⁴⁰ Ibid. ⁴¹   Pasal 3(a) Smuggling Protocol.
obtain, directly or indirectly, a ﬁnancial or other material beneﬁt, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a na onal or a permanent resident”.
Deﬁnisi ilegal dalam  ndak kejahatan ini adalah memasuki negara tanpa mematuhi aturan yang disyaratkan negara tersebut. Orang-orang tersebut biasanya  ba ke suatu negara tanpa dokumen sama sekali atau memberikan dokumen palsu yakni dokumen  yang  dikeluarkan  bukan  oleh  aparat  yang  berwenang,  dikeluarkan dengan cara korupsi, atau digunakan bukan oleh pemegang aslinya.⁴²
Penyelundupan manusia dikategorikan sebagai kejahatan jika memenuhi unsur psikis ( mens rea) dan unsur  ndakan kesalahan ( actus reus ). Pasal 6 (1) Smuggling Protocol menyatakan bahwa kejahatan penyelundupan manusia harus dilakukan dengan 'niat' untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau materi lain, baik langsung maupun  dak langsung. Sementara itu,  ndakan kesalahan yang harus terjadi  dalam  kejahatan  ini  diatur  dalam  Pasal  6  (1)  (a)  dan  (b)  dan  Pasal  4 Smuggling  Protocol .  Pasal  6  menyatakan  bahwa  individu  harus  terlibat  dalam perbuatan ﬁsik nyata dengan menyelundupkan manusia atau membuat dokumen iden tas  atau  dokumen  perjalanan  yang  palsu  atau  mengadakan,  menyediakan atau  memiliki  dokumen  tersebut  dengan  tujuan  memungkinkan  terjadinya penyelundupan. Hal lain yang juga pen ng harus dipenuhi adalah Pasal 4 dan 6 Smuggling  Protocol tersebut  harus  memiliki  sifat  lintas  negara  dan  melibatkan kelompok kriminal yang teorganisir.

## c.  Perbedaan  Kejahatan  Penyelundupan  Manusia  dengan  Perdagangan Manusia
Kejahatan  penyelundupan  manusia  secara  sekilas  hampir  sama  dengan perdagangan  manusia (traﬃcking  in  persons), padahal  kedua  is lah  tersebut sangat  berbeda.  Pada  ndak  penyeludupan  manusia,  para  imigran  merupakan objek dari  ndak pidana itu sendiri.⁴³ Sedangkan perdagangan orang adalah segala ndakan dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk -bentuk  pemaksaan  lain,  penculikan,  penipuan,  kecurangan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  memberi  atau  menerima  bayaran  atau  manfaat memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁴⁴
Dalam  hal  perdagangan  orang,  persetujuan  diperoleh  karena  kekerasan, paksaan, penipuan, penculikan, penyekapan, dan lainnya.⁴⁵ Sedangkan dalam hal
⁴²   Pasal 3(b) dan 3(c) (i)-(iii) Smuggling protocol.
⁴³   Pasal 5 Smuggling Protocol.
⁴⁴   Lihat Pasal 3 huruf (a) Protocol to Prevent Surpress and Punish Traﬃciking in Persons, Especially Women and Chrildren .
⁴⁵   Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
penyelundupan  manusia,  persetujuan  diperoleh  karena  para  pihak  memang bermaksud melakukan pemindahan. Dari segi tujuan, perdagangan orang selalu bertujuan untuk melakukan eksploitasi baik seksual maupun pros tusi. Sebaliknya, penyelundupan manusia tujuannya adalah keuntungan dalam pemindahan orang secara ilegal dan  dak secara nyata memberikan implikasi kesewenang-wenangan dan eksploitasi seper  halnya perdagangan manusia. Meskipun pencari suaka lebih condong  diselundupkan  dari  pada  diperdagangkan,  dak  berar   para  pencari suaka  jauh  dari  risiko  perdagangan  orang  karena  dalam  perjalanan,  seringkali pencari suaka tersebut jatuh ke tangan perdagang manusia.
Dengan  demikian,  Ui enbogaard  menyatakan  bahwa  penyelundupan  dan perdagangan  dapat  saling  berhubungan⁴⁶  karena  penyelundupan  bisa  menjadi perdagangan ilegal. Komponen kunci yang membedakan antara penyelundupan dan perdagangan manusia adalah unsur kecurangan, penipuan, atau pemaksaan. Tidak seper  penyelundupan manusia, perdagangan manusia dapat terjadi baik korban  dipindahkan  di  dalam  atau  di  luar  negeri  sedangkan  penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas negara.

## 3.  Perlindungan Pencari Suaka yang Terlibat dalam Kejahatan Penyelundupan Manusia berdasarkan Hukum Internasional
Tujuan Smuggling Protocol ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2, yakni: (1) untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia; (2) untuk memajukan kerjasama  negara-negara;  dan  (3)  untuk  melindungi  hak-hak  orang-orang  yang diselundupkan. Dengan demikian, menghukum atau mengkriminalisasi orang yang diselundupkan bukan merupakan tujuan  dari Protokol, bahkan mereka menjadi objek  perlindungan  dari  Protokol.  Caranya  adalah  dengan  mendorong  negara- negara untuk membuat undang-undang dan langkah hukum lain untuk melindungi orang yang diselundupkan dalam situasi di mana  ndak pidana penyelundupan akan atau telah membahayakan jiwa dan keamanan orang-orang tersebut. Hal ini termasuk jika  ndakan penyelundupan tersebut telah di luar batas kemanusiaan, misalnya terjadi pemerkosaan, perbudakan, hingga eksploitasi orang-orang yang diselundupkan  tersebut.⁴⁷  Pasal  16  dari  Protokol  telah  secara  rinci  mengatur mengenai  langkah-langkah  perlindungan  dan  bantuan  terhadap  mereka  yang menjadi objek penyelundupan manusia tersebut.⁴⁸
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 502
⁴⁶ Interview  with  Alet  Ui enbogaard,  representa ve  of  the  Dutch  na onal  police,  and  a  detec ve  on  the renowned `Dover Case', The Hague, the Netherlands, 4 July 2001 diku p dari Claire Brolan , Op.cit., hlm. 571. ⁴⁷   Pasal 6(3) (a) dan (b) Smuggling protocol.
⁴⁸   Pasal 16 Smuggling protocol :
Protec on and assistance measures
1. In implemen ng this Protocol, each State Party shall take, consistent with its obliga ons under interna onal law, all appropriate measures, including legisla on if necessary, to preserve and protect the rights of persons who have been the object of conduct set forth in ar cle 6 of this Protocol as accorded under applicable
Namun,  permasalahan  dari  penulisan  ini  adalah  ke ka  orang-orang  yang diselundupkan adalah pencari suaka dan mereka menggunakan jasa penyelundup untuk pindah ke negara lain karena ancaman persekusi. Alasan mereka untuk  dak menggunakan  jalur  yang  formal  untuk  mencari  suaka  adalah  karena  pada kenyataannya  dak  ada  lagi  langkah  hukum  yang  prak s  bagi  seseorang  untuk meninggalkan negara mereka dan masuk ke negara lain. In nya, penyelundupan manusia  adalah  kerap  menjadi  satu-satunya  cara  bagi  orang-orang  yang  sudah frustasi untuk menyelamatkan jiwa mereka.
Sayangnya,  ndakan penyelundupan manusia yang kerap dipilih pencari suaka tersebut, sejak Palermo Conven on dan Smuggling Protocol berlaku, telah menjadi ndak pidana yang dilarang. Palermo Conven on dan Smuggling Protocol bukan instrumen  HAM  internasional per  se namun  hanya  sebuah  peraturan  dalam perjanjian  internasional  yang  membantu  menggalang  kerja  sama  negara  dalam membasmi kejahatan transnasional yang terorganisir. Namun, jika salah satu fungsi dari Protokol adalah untuk melindungi hak-hak orang yang diselundupkan maka Protokol juga harus secara tegas menyetujui perlindungan hak-hak pencari suaka.
Sebagai contoh adalah kasus pengungsi Rohingya, mereka memilih untuk pergi ke  Thailand,  sebagai  pintu  masuk  ke  negara-negara  lain  seper   Malaysia  dan Indonesia, dikarenakan konﬂik antara kelompok Budha dan Muslim di sana.⁴⁹ Cara formal  dak mungkin mereka tempuh karena mereka bahkan  dak diakui sebagai warga  negara  Myanmar.  Pengungsi  Rohingya  memilih  membayar  penyelundup karena terancam persekusi diwilayahnya dan cara ini merupakan cara alterna f yang  paling  masuk  akal  dibanding  cara  formal  yang  penuh  birokrasi,  lama,  dan membahayakan hidup mereka. Bagi para pencari suaka, kemungkinan untuk bisa hidup tanpa rasa takut dan ancaman persekusi adalah tujuan yang akan mereka dapatkan bagaimanapun caranya termasuk dengan penyelundupan manusia.
interna onal law, in par cular the right to life and the right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. Each State Party shall take appropriate measures to aﬀord migrants appropriate protec on against violence that may be inﬂicted upon them, whether by individuals or groups, by reason of being the object of conduct set forth in ar cle 6 of this Protocol.
3. Each State Party shall aﬀord appropriate assistance to migrants whose lives or safety are endangered by reason of being the object of conduct set forth in ar cle 6 of this Protocol.
4. In applying the provisions of this ar cle, States Par es shall take into account the special needs of women and children.
5. In the case of the deten on of a person who has been the object of conduct set forth in ar cle 6 of this Protocol,  each  State  Party  shall  comply  with  its  obliga ons  under  the  Vienna  Conven on  on  Consular Rela ons,  where  applicable,  including  that  of  informing  the  person  concerned  without  delay  about  the provisions concerning no ﬁca on to and communica on with consular oﬃcers.
⁴⁹   Ameera,  “Menjadi  korban  perdagangan  manusia,  5  muslim  Rohingya  kini  malah  dipenjara  di  Myanmar”, h ps://www.arrahmah.com/news/2016/10/29/menjadi-korban-perdagangan-manusia-5-muslim-rohingya- kini-malah-dipenjara-di-myanmar.html , diakses 26 November 2016.

## Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
Dengan  demikian,  perlu  dianalisa  aturan-aturan  dalam Smuggling  Protocol apakah sudah mampu memberikan perlindungan kepada para pencari suaka yang menggunakan cara penyelundupan manusia untuk bisa masuk ke negara lain. Pasal 19 Smuggling Protocol menyatakan bahwa:
“Nothing in this Protocol shall aﬀect the other rights, obliga ons and responsibili es  of  States  and  individuals  under  interna onal  law, including  interna onal  humanitarian  law  and  interna onal  human rights law and, in par cular, where applicable, the 1951 Conven on and  the  1967  Protocol  rela ng  to  the  Status  of  Refugees  and  the principle of non-refoulement as contained therein.”
Pasal  di  atas  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Protokol  ini  tetap  menghorma kewajiban  negara  yang  tertuang  baik  dalam  hukum  HAM  maupun  hukum Humaniter  Internasional  termasuk  prinsip non-refoulement sekalipun  negara tersebut  bukan  merupakan  negara  pihak  dari Refugee  Conven on  1951 dan Protokol 1967.
Seper   telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  dak  semua  pencari  suaka adalah pengungsi dan mendapat keis mewaan berdasarkan Refugee Conven on 1951 . Namun, pencari suaka tetap dilindungi oleh hukum HAM yang lebih umum yakni prinsip non-refoulment , yang juga merupakan fondasi utama dari Refugee Conven on 1951 . Prinsip ini sudah diakui sebagai norma ius cogens yakni norma ter nggi dalam hukum internasional di mana  dak boleh disimpangi oleh norma lain dibawahnya.⁵⁰ Dengan kata lain, meskipun para pencari suaka tersebut masuk ke dalam suatu negara secara ilegal, proses penegakan hukum terhadap mereka atas  masuk  tanpa  izin  ke  dalam  suatu  negara  dak  boleh  membahayakan  hak mereka meminta suaka karena persekusi dengan cara mengembalikan mereka ke negaranya.  Dengan  demikian,  terlepas  apakah  negara  tersebut  negara  pihak Refugee Conven on 1951 atau bukan, negara tersebut dilarang untuk mengem- balikan orang tersebut ke negara di mana hidup dan kebebasan mereka terancam.
Namun apakah penyelundupan manusia yang merupakan pencari suaka  dak dapat  dikatakan  melanggar  hukum?  Dapatkah  penyelundupan  manusia  yang merupakan  ndak pidana ke ka digunakan oleh orang untuk mencari suaka karena persekusi  menjadi  bukan  sebuah  ' ndak  pidana'?  Pasal  4  dan  6  dari Smuggling protocol secara jelas menyatakan bahwa penyelundupan manusia adalah  ndak pidana  dan  mengharuskan  ndakan  inves gasi,  penahanan,  dan  penututan terhadap  para  penyelundup.  Namun,  apakah  fakta  bahwa  penyelundupan
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 504
⁵⁰   Pasal 53 Vienna Conven on on the Law of Trea es 1969 (VCLT) menyatakan bahwa: “ A treaty is void if, at the me of its conclusion, it conﬂicts with a peremptory norm of general interna onal law. For the purposes of the present Conven on, a peremptory norm of general interna onal law is a norm accepted and recognized by the interna onal community of States as a whole as a norm from which no deroga on is permi ed and which can be modiﬁed only by a subsequent norm of general interna onal law having the same character .”
mengetahui bahwa orang-orang yang mereka selundupkan adalah pencari suaka yang  terancam  persekusi  dinegaranya  dapat  meringankan  hukuman  mereka? Protokol belum sejauh itu membahasnya.
Hal  lain  yang  harus  diperha kan  adalah  Pasal  7 Smuggling  Protocol yangmenyatakan  bahwa: “States  Par es  shall  cooperate  to  the  fullest  extent possible to prevent and suppress the smuggling of migrants by sea, in accordance with the interna onal law of the sea.”
Pasal  di  atas  memperlihatkan  bahwa  negara  harus  bekerja  sama  untuk mencegah  dan  menghen kan  penyelundupan  manusia  lewat  laut.  Meskipun ndakan  tersebut  tetap  harus  mematuhi  hukum  internasional  yang  berlaku, namun  bagaimana  jika  dalam  prak knya  ternyata  kapal  tersebut  berisi  pencari suaka di mana pengungsi tersebut membayar sejumlah uang kepada seseorang dengan harapan mereka dapat dibawa ke negara yang akan memberikan suaka, apakah  ndakan seper  itu harus dicegah dan dihen kan?⁵¹ Jika hal ini dilakukan, maka negara tersebut dapat berpotensi melanggar prinsip non-refoulement yang sudah  dijelaskan  di  atas.  Dengan  demikian,  implementasi  Pasal  ini  juga  harus memperha kan Pasal 9(1) (a ) Smuggling Protocol menyatakan:
“1. Where a State Party takes measures against a vessel in accordance with ar cle 8 of this Protocol, it shall:
(a) Ensure the safety and humane treatment of the persons on board…”
Pasal di atas merupakan pasal pengaman bagi  ndakan negara yang akan menindak kapal  yang  menyelundupkan  manusia.  Pasal  ini  juga  kembali  secara  implisit menjamin prinsip non-reofulement . Ar nya, mengembalikan para pencari suaka kenegaranya  bukanlah  ndakan  yang  menjamin  keamanan  dan  perlakuan manusiawi dari orang-orang yang di dalam kapal.
Selanjutnya, Pasal 15 (1) Smuggling Protocol mengajak semua negara untuk menerapkan  program  pemberian  informasi  untuk  meningkatkan  kesadaran mengenai fakta bahwa “penyelundupan manusia adalah  ndakan kriminal…..dan bisa  menimbulkan  resiko  berbahaya  kepada  migran  yang  diselundupkan”.  Para pencari  suaka,  meskipun  bukan  penyelundup,  namun  kerap  menggunakan  jasa penyelundup  untuk  membantu  tujuan  mereka.  Pasal  ini  menjadi  pen ng  bagi negara  khususnya  petugas  imigrasi  untuk  juga  menyadarkan  mereka  bahwa  di antara  para  migran  yang  diselundupkan  juga  terdapat  mereka  yang  terancam persekusi dinegaranya dan  dak punya pilihan lain selain menggunakan kegiatan penyelundupan  manusia  untuk  menyelamatkan  jiwanya.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal 14 (1) (e) yang menyatakan bahwa:
⁵¹   Canadian Refugee Council, “Migrant Smuggling and Traﬃcking in Persons”, h p://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/ ﬁles/sta c-ﬁles/traﬃck.html , diakses 20 November 2016.
Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
“States Par es shall cooperate with each other and with competent interna onal  organiza ons,  non-governmental  organiza ons,  other relevant  organiza ons  and  other  elements  of  civil  society  as appropriate  to  ensure  that  there  is  adequate  personnel  training  in their territories to prevent, combat and eradicate the conduct set forth in ar cle 6 of this Protocol and to protect the rights of migrants who have been the object of such conduct. Such training shall include: …The humane treatment of migrants and the protec on of their rights as set forth in this Protocol.”
Dengan demikian, negara pihak Smuggling Protocol harus dapat melakukan harmonisasi peraturan nasionalnya agar di satu sisi dapat mendukung kerjasama internasional untuk menghapuskan kejahatan penyelundupan manusia, namun di sisi lain dapat terus memberikan perlindungan kepada para pencari suaka yang terancam persekusi. Peraturan yang lengkap dan proporsional menjadikan negara terhindar dari pelanggaran kewajiban internasionalnya berdasarkan HAM namun di sisi lain tetap memperlihatkan taringnya agar  dak dijadikan negara yang paling disukai oleh para penyelundup manusia.

## C.  Penutup
Berdasarkan  analisa  tentang  permasalahan  kejahatan  penyelundupan  manusia dalam hubungannya dengan perlindungan etnis Rohingya sebagai pencari suaka dalam  hukum  internasional,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan  penye- lundupan manusia sudah menjadi kepriha nan masyarakat internasional, selain merupakan kejahatan transnasional, namun juga merugikan negara-negara serta membahayakan jiwa manusia. Itulah yang menjadi alasan lahirnya Protokol khusus tentang Penyelundupan Manusia yang dikenal dengan Smuggling Protocol . Namun demikian,  masyarakat  internasional  juga  dak  boleh  mengenyampingkan  feno- mena para pencari suaka yang pergi dari negaranya karena ancaman persekusi dan terpaksa masuk ke negara lain secara ilegal seper  pengungsi Rohingya.
Para  pencari  suaka  tersebut  juga  dilindungi  dalam  hukum  internasional khususnya hukum HAM. Baik pengungsi ataupun economic migrant adalah tetap pencari suaka, meskipun memiliki mo f yang berbeda untuk bermigrasi ke negara lain,  namun  mo f  tersebut  seringkali  sama-sama  berujung  pada  persekusi. Meskipun  penyelundupan  manusia  adalah  ndak  pidana,  ndakan  tersebut seringkali dipilih para pencari suaka karena  dak ada jalan lain untuk menyelamat- kan hidup mereka. Dengan demikian, guna memberikan perlindungan kepada para pencari suaka, hal yang harus dicamkan adalah tujuan Smuggling Protocol bukan untuk memidana pencari suaka sehingga pasal-pasal pengaman dalam Protokol ini lahir guna melindungi mereka.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 506
Di  samping  itu, Smuggling  Protocol juga  mendorong  negara  pihak  untuk memberikan  pendidikan  kepada  para  pejabatnya  khususnya  imigrasi  untuk melindungi  dan  menghorma   hak  para  pencari  suaka  khususnya  prinsip non- refoulement .

## Da ar Pustaka Buku
Goodwin-Gill, Guy S. dan Jane McAdam, The Refugee in Interna onal Law , Oxford University Press, New York, 2007.
Harding,  J., the  Uninvited:  The  Refugee  at  the  Richman's  Gate ,  Proﬁle  Books, London, 2000.
Orakhelashvili,  Alexander, Peremptory  Norm  in  Interna onal  Law ,  Oxford Monograph in Interna onal Law, New York, 2006.

## Dokumen Lain
Ameera, “Menjadi Korban Perdagangan Manusia, 5 Muslim Rohingya kini Malah Dipenjara  di  Myanmar”, h ps://www.arrahmah.com/news/2016/10/29/ Menjadi-Korban-Perdagangan-Manusia-5-Muslim-Rohingya-Kini-Malah- Dipenjara-Di-Myanmar.html , diakses 26 November 2016.
Bidinger  (et.al),  Sarah,  “Protec ng  Syrian  Refugees:  Laws,  Policies,  and  Global Responsibility Sharing”, Boston University Report , 2014.
Brolan, Claire, “An Analysis of the Human Smuggling Trade and the Protocol against the  Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Air  and  Sea  (2000)  from  a  Refugee Protec on Perspec ve”, Interna onal Journal of Refugee Law , Vol. 1, No. 4, October 2002.
Canadian  Refugee  Council,  “Migrant  Smuggling  and  Traﬃcking  in  Persons”, h p://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/ﬁles/sta c-ﬁles/traﬃck.html ,  diakses  tanggal  10 November 2016.
Coleman, David, “Immigra on, Popula on and Ethnicity: The UK in Interna onal Perspec ve”, Migrant Observatory Brieﬁng: University of Oxford , 2013. DW,  UNHCR  in  Bangladesh  accuses  Myanmar  troops  of  Killing,  Eape,  Arson  in Rohingnya  Communi es, h p://www.dw.com/en/unhcr-in-bangladesh- accuses-myanmar-troops-of-killings-rape-arson-in-rohingya-communi es/a- 36515500 , diakses 26 November 2016.
Edminister, S., “Recklessly Risking Lives: Restric ve Interpreta on of “against of persecu on” in Germany and France', Commi ee for Refugees, para.32, h p://www.refugees.org/world/ar cles/wrs99_agentspersecu on
Kent, Andrew, “Evalua ng The Pales nians Claimed Right of Return”, University of
Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia: Studi Kasus Rohingya
Pennsylvania Journal of Interna onal Law, Vol. 34, 2012.
Kirchnerand  L,  A.  dan  Schiano  DiPepe,  'Interna onal  A empts  to  Conclude  a Conven on to Combat Illegal Migra on' 10 IJRL 673.
Penelope,  Ma hew,  dan  Harley  Tristan,  ”Refugees  Protec on  and  Regional Coopera on  in  South  East  Asia,  A  Fieldwork  Research”,  Australian  Na onal University, 2014.
UNHCR, “Burma: Study: Rohingya among World's Most Persecuted,” UNHCR Refugee Daily , October 20, 2014, h p://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/ refdaily?pass=52fc6 d5&id=5445f0238 , diakses 10 November 2016. ______ , “Figures at Glance”, ,
h p://www.unhcr.org/ﬁgures-at-a-glance.html diakses 10 November 2016.
______, “States of denial A review of UNHCR's response to the protracted situa on of  stateless  Rohingya  refugees  in  Bangladesh”, h p://www.unhcr.org/en- us/research/evalreports/4ee754c19/states-denial-review-unhcrs-response- protracted-situa on-stateless-rohingya.html , diakses 26 November 2016.

## Dokumen Hukum
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
United Na ons Conven on Against Transna onal Organized Crime 2000 (Palermo Conven on).
Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplemen ng The United Na ons Conven on Against Transna onal Organized Crime 2000. Internasional Covenant on Civil and Pol cal Rights (ICCPR).
Conven on against Torture and Other Cruel Inhuman and Degrading Treatment or
Punishment (CAT).
Conven on Rela ng to the Status of Refugees 1951.