Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## ANALISIS WACANA KRITIS: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA
Suci Prafitri Sukatma 1 , Si Ngurah Ardhya, 2 Muhamad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {suciprafitri17@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , Jodi.setianto@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Pemahaman konsep mengenai sighat taklik talak masih terbatas pada orang-orang tertentu, dalam artian tidak semua  orang  memahami  konsep  ini.  Sosialisasi  untuk  itu  harus  diadakan  dan  terus  dilakukan  untuk mengedukasi  masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normative  atau  kepustakaan (Librarty  Research). Penelitian  ini  memiliki  sifat  pendekatan  penelitian  dengan  berpegang  pada  segi-segi kepustakaan,  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  di  masyrakat  serta  kaidah  hukum  yang berhubungan  dengan  perkawinan.  Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  normative.  Berdasarkan penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  ketentuan  sighat  taklik  talak  menimbulkan  konsekuensi  hukum  bagi pihak  dalam  suatu  perkawinannya.  Dapat  diketahui  bahwa urgensi sighat  taklik  talak  dalam  perkawinan islam  di  Indonesia  tidak  diperlukan  lagi,  hal  ini  merujuk  pada  ketentuan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) yang  telah  menetapkan  keputusan fatwa -nya  yang  menyatakan  bahwa  “Mengucapkan  sighat  taklik  talak tidak diperlukan lagi”. Unsur-unsur perjanjian dalam suatu perkawinan sebaiknya tidaklah bersifat permanen sehingga  kedua  belah  pihak  dapat  mengadakan  perjanjian  perkawinan  tersebut  tanpa  menimbulkan konsekuensi hukum yang akan merugikan para pihak.
Kata Kunci : Sighat Taklik Talak, Pemahaman Konsep, dan Konsekuensi Hukum.

## ABSTRACTS
The understanding of the concept of sighat taklik talak is still limited to certain people, in the sense that not everyone  understands  this  concept.  Socialization  for  that  must  be  held  and  carried  out  continuously  to educate  the  public.  The  type  of  research  used  is  normative  or  library  research  (Librarty  Research).  This research  has  the  nature  of  a  research  approach  by  adhering  to  the  aspects  of  literature,  examining  legal principles that apply in society as well as legal principles related to marriage. Processing and data analysis were carried out normatively. Based on this research, it can be seen that the provisions of sighat taklik talak have legal consequences for a hismarriage. It can be seen that the urgency of sighat taklik talak in Islamic marriages in Indonesia is no longer needed, this refers to the provisions of the Indonesian Ulema Council (MUI)  which  has  stipulated  its  fatwa  decision  which  states  that  "Saying  sighat  taklik  talak  is  no  longer necessary". The elements of the agreement in a marriage should not be permanent so that both parties can enter into the marriage agreement without causing legal consequences that will harm the parties.
Key Words : Sighat Taklik Talak, Concept Understanding, and Legal Consequences.

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  seorang  manusia tidak  dapat  hidup  sendiri,  kodrat  manusia untuk  hidup  berdampingan  dengan  sesama manusia  atau  dengan  lawan  jenis  dan
berusaha  untuk  meneruskan  keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.
Ikatan  perkawinan  ialah  ikatan  lahir dan  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita yang  akan  menjalankan  kehidupan  bersama
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sebagai  sepasang  suami  dan  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia didunia maupun di akhirat, ikatan perkawinan  pula  sangat  berkaitan  erat hubungannya dengan agama atau kerohanian yang  mempunyai  peran  tak  kalah  penting dari lahir atau jasmani. Hal ini berkaitan erat dengan  pengertian  perkawinan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  1  tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Suatu  perkawinan  dinyatakan  sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya. Sedangkan  dalam  hukum  islam  sendiri  telah diatur  tentang  perjanjian  suci  seorang  pria kepada  seorang  wanita  yakni  harus memenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya. Dalam  perkawinan  islam  terdapat  perjanjian perkawinan  yang  sifatnya  tidak  wajib,  yang dilakukan  setelah  akad  nikah.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan pasal  46  telah  diatur  mengenai  perjanjian perkawinan  yakni  sighat  taklik  talak  dan perjanjian  perkawinan  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  islam  atau  bisa terkait  tentang  harta.  Sighat  taklik  talak tersebut  dibacakan  oleh  pihak  laki-laki didepan  semua  orang  dan  mempelai  wanita. Jika  dilihat  dari  sisi  kekuatan  hukum,  pihak isteri  dilindungi  oleh  alat-alat  bukti  berupa catatan  pegawai  atau  petugas  kantor  urusan agama,  saksi  dan  masyarakat  yang  hadir dalam prosesi pengikraran sighat taklik talak.
Sebenarnya sighat taklik talak sendiri dalam kenyatannya mengandung kontroversi, baik  itu  dikalangan  fuqaha  atau  ulama mazhab  maupun  para  pengamat  hukum islam.
Sighat  taklik  talak  merupakan  suatu hal  yang  telah  di  terapkan  secara  turun temurun.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa peran  dari  hukum  adat  dan  hukum  islam dalam  proses  legislasi  masih  tetap  tidak mampu  untuk  dihapuskan,  terutama  dalam area hukum keluarga keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.
Sighat  taklik  talak  pada  dasarnya merupakan  tradisi  yang  menimbulkan konsekuensi  hukum  bagi  suatu  perkawinan islam.  Meskipun  sighat  taklik  talak  tidak diatur  dalam  Undang-undang  No  16  Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang  perkawinan  pasal  29  tentang perjanjian  perkawinan,  sighat  taklik  talak tidak  termasuk  didalam  pasal  yang  telah disebutkan  dalam  pasal  tersebut  yang menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah  pihak  dalam  perjanjian  tersebut, sedangkan  sighat  taklik  talak  bisa  disebut hanya  sebagai  kehendak  sepihak  yang diucapkan oleh suami setelah ijab kabul.
Pemahaman  konsep  sighat  taklik talak  ini  termasuk  dalam  perspektif  gender masih  sangat  terbatas,  pendampingan  akan pemahaman  tersebut  harus  terus  dilakukan. Sighat  taklik  talak  yang  dimaksud  untuk melindungi  isteri  dari  tindakan  diskriminatif dan  kesewenang-wenangan  dari  suami,  yang pada  hakikatnya  sepasang  suami  isteri memiliki  peran  yang  sama  untuk  menjaga terhadap  keutuhan  rumah  tangga  yang dijalani  dan  terhadap  resiko  pelanggaran sighat  taklik  talak.  Dari  pernyataan  tersebut kembali  kepada  perumusan  hak  dan kewajiban pasangan suami isteri berdasarkan pada prinsip kesetaraan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normative atau kepustakaan, merupakan  jenis  penelitian  yang  mengacu kepada  pengumpulan  data  atau  karya  tulis yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu  masalah  yang  pada  dasarnya  tertumpu pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan. Sifat  penelitian  ini  adalah  pendekatan normative  yakni  suatu  pendekatan  penelitian dengan berpegangan pada segi-segi kepustakaan,  disamping  itu  juga  menelaah kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam kehidupan  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini dilakukan dengan mengkaji data-data sekunder  berupa  hukum  positif,  asas-asas hukum,  serta  kaidah-kaidah  hukum  yang berhubungan  dengan  perkawinan.  Bahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang memiliki  sifat  mengikat  masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan yakni meliputi: Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  perubahan  atas  undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, Kitab  undang-undang  hukum  perdata, Instruksi  [residen  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kopilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Bahan-bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri dari  bahan-bahan  hukum  penunjang  yang menjelaskan  lebih  lanjut  lagi  terkait  bahan jukum primer berupa buku-buku yang ditulis oleh  para  ahli  serta  berbagai  hasil  penelitian yang meliputi: kepustakaan yang berhubungan  dengan  perkawinan  dalam hukum perdata dan hukum adat, kepustakaan yang  berhubungan  dengan  hukum  islam Indonesia. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum  yang  diperoleh  dari  internet, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan  data  yakni  merupakan  cara yang  digunakan  peneliti  dalam  mendapatkan data  untuk  sebuah  penelitian.  Dalam penelitian  ini  teknik  pengumpulan  sata melalui  studi  literature  (kepustakaan),  yakni cara untuk memperoleh sebuah data langsung yang  bersifat  teoritis  dengan  membaca, mempelajari  buku-buku,  memahami  buku- buku, literature, dan peraturan tertulis. Dalam penelitian  ini  data  diolah  dan  dianalisis secara  normative  yakni  data  yang  disajikan bukan  dalam  bentuk  angka,  melainkan  data- data  dalam  bentuk  kata-kata  yang  akan disusun secara sistematis. Analisis normative karena penelitian ini bertolak dari perundang- undangan yang erlaku sebagai norma hukum positif. (Soerjono Sekanto)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
TINGKAT  URGENSI  SIGHAT  TAKLIK TALAK DALAM

## PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA.
Perjanjian  perkawinan  dalam  bahasa Arab  diartikan  sebagai  etimologi  dengan sebutan ittifa’ atau  akad,  sedangkan  dalam bahasa  Indonesia  sering  disebut  sebagai perjanjian  atau  kontrak.  (Abdul  Ghofur: 2010).  Perjanjian  disebut  juga  sebagai perhubungan  hukum.  Apabila  perhubungan tersebut  berkaitan  dengan  perkawinan  maka
akan  mencakup  pembahasan  mengenai  janji kawin,  sebagai  perjanjian  sakral  atau  luhur antara  mempelai  laki-laki  dengan  mempelai perempuan.  Perjanjian  perkawinan  dalam Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan  atas  undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Dalam pasal ini dijelaskan bahwa selama perkawinan  suami  dan  isteri  dapat  membuat perjanjian  apapun  sepanjang  perjanjian  yang dibuat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum.  Tetapi  perjanjian  yang  dimaksudkan disini  bukanlah  perjanjian  sighat  taklik  talak sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Perjanjian yang  dimaksud  dalam  Bab  V  Pasal  29 Undang-undang  perkawinan  ini  dapat dirubah  atau  dicabut  atas  persetujuan  suami atau isteri dan tidak merugikan pihak ketiga, sedangkan  dalam  sighat  taklik  talak  yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni  suatu  perjanjian  yang  tidak  dapat dirubah  ataupun  dicabut  selama-lamanya apabila  telah  diikrarkan,  hal  ini  telah  jelas diatur  dalam  Pasal  46  ayat  3  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Isi  dari  sighat  taklik talakpun telah diatur oleh Menteri Agama. Penulis  mengkaji  pengaturan  sighat taklik talak berdasarkan tiga kategori, yakni: sighat  taklik  talak  dikaji  secara  filosofis, sighat  taklik  talak  dikaji  secara  sosiologis, sighat  taklik  talak  dikaji  secara  yuridis. Sighat  taklik  talak  dikaji  secara  filosofis. Secara  filosifis  dapat  diketahui  asal  muasal sejarah sighat taklik talak muncul yakni pada masa perintah
Sultan Agung
Hanyakrakusuma,  merupakan  seorang  Raja Mataram  Jawa  pada  tahun  1554-1630  M. pada  masa  pemerintahan  kerajaan  di Nusantara  inilah  pelembagaan  taklik  talak dilahirkan.  Hal  ini  bermula  dalam  upaya member  kemudahan  bagi  wanita  untuk melepaskan  ikatan  perkawinan  dari  suami yang  meninggalkan  pergi  dalam  jangka waktu  tertentu  untuk  melaksanakan  tugas. Pada  jaman  dahulu  sang  suami  pergi meninggalkan sang isteri untuk melaksanakan  tugas  mengabdi  kepada kerajaan,  berperang  melawan  penjajah  dan berjaga  didaerah  atau  perbatasan  daerah kekuasaan,  ini  sebabnya  dirumuskanlah ketentuan  sighat  taklik  talak  agar  sang  isteri memiliki  kepastian  jika  suatu  saat  nanti
suaminya  tidak  kembali  dalam  waktu  yang lama  atau  dikhawatirkan  suami  gugur  dalam medan  perang  ketika  menjalankan  tugas. Pada  jaman  dahulu  taklik  talak  dikenal sebagai  takluk  janji  dalem,  atau  taklek janjining  ratu  yang  memiliki  arti  taklik  janji kepada  ratu  atau  perempuan  dalam  kaitan dengan  tugas  Negara.  Selama  masa berkembangnya  sighat  taklik  talak  terdapat unsure-unsur  yang  mengalami  perubahan, adalah  pada  rumusan  ayat  (3),  pada  tahun 1950  disebutkan  “ atau  saya  menyakiti  isteri saya itu dengan memukul ”, pada tahun 1956 pengertian  memukul  diperluas  sampai kepada  segala  perbuatan  suami  yang  dapat dikategorikan  menyakiti  seluruh  badan jasmani.  Perubahan  tidak  terjadi  pada  ayat (3)  saja  melainkan  oada  tahun  1950.  1956, dan  1969  terjadi  perubahan  pada  ayat  (1) mengenai lamanya tidak mempedulikan isteri atau  membiarkan,  ditetapkan  tiga  bulan,  dan berdasarkan  rumusan  pada  tahun  1956 menjadi  enam  bulan.  Perubahan  jangka waktu  ini  dimaksudkan  untuk  mempersulit terpenuhinya  syarat  sighat  taklik  talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian. Setelah  Indonesia  merdeka  hukum  islam mengalami  perkembangan  terkait  sighat taklik  talak  yakni  dengan  berlakunya Undang-undang  No  2  Tahun  1946  Jo. Undang-undang  No  32  Tahun  1952,  yang mana memberlakukan ketentuan sighat taklik talak secara seragam diseluruh Indonesia.
Sighat  taklik  talak  dikaji  secara sosiologis,  pada  zaman  dahulu  dengan adanya  ketentuan  sighat  taklik  talak  ini membawa  pengaturan  baru  untuk  tatanan hidup  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat pada  zaman  dahulu  sebelum  terlahirnya pengaturan  sighat  taklik  talak  atau  janji kawin  suami  untuk  isteri,  kehidupan  sang isteri  masih  memerlukan  sorotan  penting untuk diperhatikan, bagaimana tidak kehidupan  sang  isteri  yang  apabila  telah ditinggal  suaminya  berperang,  sang  isteri hanya  bersuamikan  harapan  dalam  artian sang isteri hanya bisa menunggu sampai sang suami  itu  kembali  kepadanya  lagi,  jika  sang suami  diketahui  telah  gugur  dalam  medan perang,  maka  tidak  ada  status  pasti  yang disandang  oleh  sang  isteri,sang  isteri  masih beranggapan  bahwa  dirinya  masih  terikat sebagai  isteri  sah  dari  suaminya  meskipun
telah  ditinggal  mati  oleh  sang  suami, sehingga  apabila  sang  isteri  ditinggal  mati oleh  suami  maka  isteri  seoranglah  yang menjadi  pemimpin  dalam  rumah  tangga tersebut  tanpa  adanya  suami,  isterilah  yang mencari  nafkah  sendiri  untuk  menghidupi keluarga yang telah ditinggal mati oleh suami tanpa  berfikir  untuk  menikah  lagi  mencari pengganti  kepala  rumah  tangga  yang  telah mati.  Ketidakjelasan  status  isteri  tersebut setelah ditinggal mati suami ini mengakibatkan  raja  resah  dan  berfikir  demi memperjuangkan  dan  tetap  melindungi  para wanita  yang  telah  berstatus  janda  akibat ditinggal mati suaminya, maka lahirlah sighat taklik  talak  atau  janji  suami  kepada  isteri yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  tetap memperhatikan  kesejahteraan  wanita  dan seluruh rakyatnya.
Sighat  taklik  talak  dikaji  secara yuridis,  pengaturan  hukum  islam  terhadap sighat taklik talak dalam perkawinan islam di Indonesia  telah  diatur  dalam  Instruksi Presiden  No  1  Tahun  1991  tentang penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pada  pasal  45  dan  46.  Dalam pengucapan sighat taklik talak ini hukumnya kurang baik karena sighat taklik talak sendiri hukumnya makruh. (Sulaiman Rasjid: 2015). Begitu  juga  menurut  Majelis  Ulama Indonesia,  pengucapan  sighat  taklik  talak, yang menurut sejarah untuk melindungi isteri yang  pada  waktu  itu  belum  terdapat peraturan  perundang-undngan  tentang  hal tersebut,  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  telah mengeluarkan  fatwanya,  yang  menyatakan bahwa  sighat  taklik  talak  tidak  diperlukan lagi. Adapun alasan dari keputusan ini yakni antara lain:
1. Bahwa  materi  sighat  taklik  talak  pada dasarnya  telah  dipenuhi  dan  tercantum dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang  perubahan  atas  Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  sebagaimana  telah diganti  dengan  Undang-undang  No  48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Menurut  Instruksi  Presiden  No  1  Tahun 1991  tentang  penyebarluasan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  pasal  46  ayat  (3), dijelaskan  bahwa  perjanjian  sighat  taklik
talak  bukan  merupakan  suatu  keharusan dalam setiap perkawinan;
3. Bahwa  konteks  mengucapkan  sighat taklik  talak  menurut  sejarahnya  adalah untuk  melindungi  wanita,  diamana  pada saat  itu  pemerintahan  raja  Sultan Hanyakrakusuma  pada  Tahun  1554-1630 M  belum  terdapat  peraturan  perundang- undangan perkawinan.
Dengan  demikian  maka  lahirlah  surat edaran  dirjen  bimnas  islam  No:  DJ 11/HK.00/074/2008 yang menyatakan bahwa tidak  mewajibkan  pembacaan  sighat  taklik talak  oleh  pengantin  pria  pada  saat  akad nikah, karena dianggap menganggu kekhidmatan  pelaksanaan  prosesi  akad. Sebenarnya  jika  berbicara  mengenai  relevan atau  tidak  relevannya  aturan  sighat  taklik talak  ini  tergantung  dari  masing-masing orang  atau  personalnya.  Dalam  artian ketentuan  ini  bisa  dikatakan  kondisional. Kemudian  mengenai  konsep  dari  perjanjian perkawinan  dan  taklik  talak  itu  terdapat beberapa perbedaan seperti jika yang disebut dengan perjanjian itu orang yang mengucapkan  maka  ia  langsung  terikat dengan  apa  yang  telah  ia  janjikan  tersebut dan sifatnya langsung. Sedangkan jika sighat taklik  talak  itu  hanya  menggantungkan  talak dan  bukan  perjanjian.  Hal  ini  diperjelas dengan  kalimat  yang  terdapat  pada  sighat taklik talak, yakni “sewaktu-waktu.” Mengenai  empat  poin  yang  terdapat  pada klausul sighat taklik talak dengan pasal 19 PP Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang- undang  No  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-undang  No  1 tahun1974  tentang  perkawinan,  bahwa keempat  poin  dalam  sighat  taklik  talak  yang sudah  ada  saat  ini  sudah  diakomodir  oleh Undang-undang  No  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-undang  No  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  mengenai  alasan- alasan perceraian.

## PEMBERLAKUAN  SIGHAT  TAKLIK
TALAK  TERHADAP  ISTERI  DALAM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA.
Adanya perjanjian sighat taklik talak yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan yang telah diharapkan dan
ditetapkan  oleh  syari’at  islam,  akibatnya sering  menimbulkan  mudharat  yang  besar. (Mardani:  2018).  Pelanggaran  sighat  taklik talak  akan  membawa  konsekuensi  bagi hubungan  suatu  pernikahan  yang  telah dibinanya,  termasuk  konsekuensi  yuridis yang  akan  diterima  kedua  belah  pihak  baik pihak  suami  maupun  pihak  isteri  yang  akan berganti  status  setelah  gugatan  taklik  talak dikabulkan  oleh  hakim.  Sighat  taklik  talak telah  dirumuskan  sedemikian  rupa  dengan maksud  dan  tujuan  melindungi  pihak  isteri dari  kesewenang-wenangan  pihak  suami. Seiring  dengan  perkembangan  yang  ada ketentuan  sighat  taklik  talakpun  banyak mengalami  perubahan-perubahan  sehingga merubah  dasar  dilahirkannya  sighat  taklik talak tersebut. Pada rumusan terdahulu sighat taklik  talak  diperuntukkan  untuk  melindungi dan  member  kepastian  kepada  isteri  yang ditinggal bertugas suami, itu mengapa sighat taklik  talak  hanya  diperuntukkan  bagi  isteri saja. Namun seiring berkembangnya keadaan,  rumusan  sighat  taklik  talak berubah-ubah dan jelas telah berbeda dengan yang  sekarang.  Sighat  taklik  talak  yang  ada di  Indonesia  memang  hanya  berlaku  untuk sang  isteri  saja,  hal  ini  menimbulkan berbagai pertanyaan dalam kalangan masyarakat  khususnya  pada  pihak  laki-laki, mengapa? Karena pihak suami merasa bahwa dirinya  tidak  dilindungi,  karena  tidak menutup  kemungkinan  jika  sang  isteri  yang melanggar hal-hal yang terdapat dalam poin- poin  sighat  taklik  talak  tersebut.  Dari  hal tersebut timbullah pemikiran tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan  bahwa  semua  orang  harus menerima  perlakuan  yang  sama  dan  tidak dibesa-bedakan
atau
diskriminatif berdasarkan identitas gender mereka. (Mutohirin:  2012)  Diskriminasi  gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan  atau  terdapat  ketidakadilan akibat dari struktur social dimana baik wanita ataupun  pria  menjadi  korban  dari  system tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya  keyakinan  dan  pembenaran  yang ditanamkan  semenjak  dulu  dalam  berbagai bentuk  yang  bukan  hanya  menimpa perempuan  saja  namun  juga  dialami  oleh pria.
Dari  pembahasan  tersebut,  lalu bagaimanakah  dengan  analisis  taklik  talak dalam perspektif gender? Bukankah pria juga memiliki  hak  untuk  dilindungi,  dan  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  sang  isterilah yang akan meninggalkan sang suami apabila sighat  taklik  talak  hanya  diberlakukan  untuk wanita saja. Islam tidak pernah membebankan suatu syariat yang berat tanpa adanya  segudang  maslahat.  Dalam  islam diajarkan bahwa hak talak hanya diperuntukkan bagi suami saja (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mengapa sighat taklik talak itu juga tidak berlaku bagi sang suami, hal ini dikarenakan  dalam  islam  hak  talak  hanya dimiliki  oleh  sang  suami  saja  dan  tidak dimiliki  oleh  sang  isteri.  (Dapartemen Agama  RI:  2010)  Dalam  islam  dijelaskan mengapa hak talak hanya berlaku bagi suami saja,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  pria dipandang lebih mampu dalam mengendalikan  emosinya,  dalam  menyikapi segala  sesuatu  permaslahan  kerap  kali seorang  pria  menyandarkan  pada  prinsip- prinsip  yang  cenderung  rasional.  Dan  rasio pria lebih kuat daripada rasio seorang wanita. Sedangkan wanita dipandang sebagai makhluk yang lembut sehingga wanita sangat mudah  sekali  tersinggung  dan  pikirannya kerap  kali  ditundukkan  dalam  emosi.  Dilain pihak,  wanita  tidak  memiliki  tanggungjawab untuk  membiayai  keluarga.  Oleh  sebab  itu, jika  seandainya  hak  talak  itu  juga diperuntukkan  oleh  sang  wanita  maka,  talak akan  sangat  dengan  mudah  dijatuhkan  oleh sang isteri kepada suami.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut maka didapatkan simpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan Sighat taklik talak dirasa tidak memiliki urgensi, alasan penulis menarik simpulan  demikian  yakni,  telah  jelas diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan (KHI)  pasal  46  dijelaskan  bahwa  sighat taklik  talak  bukanlah  suatu  kewajiban yang  harus  dilaksankan  oleh  suami demikian  juga  pada  tanggal  23  Rabiul Akhir  1417  H  bertepatan  pada  tanggal  7 september  1996,  MUI  menetapkan keputusan fatwa -nya  yang  menyatakan
bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.
2. Pada ketentuan sighat taklik talak apabila suami  tidak  bisa  menepati  ketentuan tersebut,  maka  memiliki  arti  bahwa konsekuensi  yuridis  yang  disebabkan oleh  sighat  taklik  talak  bagi  para  pihak adalah  perceraian.  Dijelaskan  bahwa ketentuan  sighat  taklik  talak  hanya berlaku  untuk  isteri  saja  tidak  untuk suami,  hal  ini  dikarenakan  bahwa  hak talak  hanya  dimiliki  oleh  suami.  Dalam tafsir fiqih bahwa lelaki dipandang lebih mampu mengendalikan emosinya, dalam menyikapi  suatu  permasalahan  lelaki kerap  dipandang  lebih  menyandarkan pada  prinsip-prinsip  yang  cenderung rasional, sehingga lelaki dipandang lebih kuat,  sedangkan  wanita,  lebih  dipandang sebagai  makhluk  Tuhan  yang  lembut sehingga  wanita  sangat  mudah  sekali tersinggung  dan  tak  jarang  pikirannya ditundukkan  dalam  emosionalnya.  Disisi lain  bahwa  wanita  tidak  memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

## SARAN
1. Akan jauh lebih baiknya apabila sebelum perkawinan  dilaksanakan  tepatnya  pada saat  calon  pengantin  mendaftarkan  diri untuk menikah pihak pencatat perkawinan  atau  penghulu  melakukan edukasi  secara  mendalam  mengenai sighat  taklik  talak  tersebut,  yang menjelaskan  kekurangan  dan  kelebihan yang  terdapat  dalam  sighat  taklik  talak tersebut,  sehingga  kedua  belah  pihak calon  mempelai  memahami  mengenai sighat  taklik  talak  dan  tidak  hanya sekadar  mengucapkan  tanpa  mengetahui konsekuensi  hukum  yang  akan  diterima dikemudian hari.
2. Memohon  kepada  kementerian  agama agar poin-poin yang terdapat pada sighat taklik  talak  tidak  lagi  dicantumkan didalam  buku  pencatatan  perkawinan atau buku nikah, yang akan menyebabkan  kedua  belah  pihak  calon mempelai pengantin tidak dapat membuat  perjanjian  perkawinan  sesuai dengan  apa  yang  kedua  belah  pihak inginkan, seperti yang tertuang pada UU No  16  Tahun  2019  tentang  perubahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
atas  UU  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidaklah bersifat mengikat.
3. Unsure-unsur yang terdapat dalam sighat taklik  talak  sebaiknya  tidak  bersifat mutlak,  sehingga  kedua  calon  mempelai dapat  mengadakan  perjanjian  lain  yang lebih  mengikat  ketentraman  dalam berumah tangga kelak, tanpa menmimbulkan sebuah konsekuensi hukum.
4. Jika  memang  perjanjian  perkawinan dalam  islam  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  maka  akan  lebih  baiknya jika  memperhatikan  kembali  poin-poin yang  semestinya  sudah  harus  dirubah agar  sesuai  dengan  tatanan  kehidupan sekarang.

## DAFTAR RUJUKAN
Az-Zuhaili,  Wahbah.  (2011). Fiqih  Islam  wa Adillatuhu .Jakarta: Gema Insani.
Daulay,  Haidar  Putra.(2014). Pendidikan Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan Nasional Di Indonesia Edisi Revisi .Jakarta: Kencana.
Mardani.(2018). Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia .Jakarta: Rajawali. Rasjid,Sulaiman.(2015). FiqhIslam. Bintan: Sinar Baru Algensindo. Mahfudh,  Sahal.(2011). Ahkamul  Fuqaha
Solusi  Problematika  Aktual  Hukum Islam:  Keputusan  Muktamar,  Munas dan Konbes Nahdatul Ulama Penyelaras,  Tim  Lajnah  Ta’lif  Wan Nasyr (LTN) PBNU. Surabaya:
Khalista.
Nata, Abuddin.(2016). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media Group. Rohidin.(2016). Pengantar Hukum Islam .Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books .

## ARTIKEL DAN JURNAL
Fatha  Aulia  Riska.(2008). Pelanggaran Sighat  Taklik  Talak  Sebagai  Alasan Perceraian  (Studi  di  Pengadilan Agama
Tulungagung). Twinning Program. Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2010). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia .Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press. Muthoin.(2012). Taklik Talak Dalam
Perspektif Gender. Muwazah. Khoiruddin  Nasution.(2008). Menjamin  Hak Perempuan  dengan  Taklik  Talak  dan Perjanjian Perkawinan .Yogyakarta:
UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.
PERATURAN
PERUNDANG-

## UNDANGAN
Instruksi  Presiden  No  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan atas  Undang.
Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan .