## PEMBAGIAN  WARIS SESUAI HUKUM ADAT JAWA DI LINGKUNGAN III KECAMATAN MEDAN JOHOR
Dewi Robiyanti 1
1 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, UPMI Medan Email : dewirobiyanti071188@gmail.com
Abstrak: Masalah utama dalam penelitian ini adalah sistem pembagian harta waris terhadap anak namun berdasarkan hukum yg berlaku dalam Adat Jawa. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  sistem  pembagian  harta  waris  kepada  anak  namun  dengan  menggunakan  hukum  atau  sistem dalam  Adat  Jawa.  Adapun  jenis  penelitian  yg  digunakan  ialah  jenis  penelitian  empiris,  dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa kepala keluarga yg ada di Lingkungan 3 Kecamatan Medan Johor. Teknik pengumpulan data yg digunakan dalam penelitian  ini  wawancara,  dokumentasi,  analisa  data.  Hasil  penelitian  adalah  pembagian  harta  waris terhadap anak dalam sistem hukum waris adat jawa ialah 2:1 yaitu anak laki-laki mendapatkan harta lebih besar  daripada  anak  perempuan  hal  tersebut  memiliki  kesamaan  dalam  pembagian  harta  waris  menurut islam  dimana  dalam  Hukum  Islam  biasanya  anak  laki-laki  mendapatkan  hak  waris  lebih  besar  daripada anak perempuan, namun apabila dalam pembagian harta waris terjadi perselisihan maka tokoh adat dapat berperan untuk menjadi salah satu mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Kata Kunci: Tokoh Adat, Hukum Adat Jawa, Pembagian Harta Waris, Harta Waris, Adat Jawa.

## PENDAHULUAN
Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu, lahir,  menikah  dan  meninggal  dunia  yang  kemudian  akan  menimbulkan  akibat  hukum tertentu.  Manusia  sebagi  subjek  hukum  berlaku  sejak  lahir  sampai  meninggal,  namun terdapat pengecualinnya yaitu anak yang masih di dalam kandungan dianggap telah lahir apabila  kepentingan  si  anak  menghendakinya.  Ukuran  kedewasan  seseorang  sebagai subjek hukum  yang cakap dan telah dikatakan dewasa apabila ia telah mampu  bekerja sendiri  atau  mandiri,  cakap  mengurus  harta  benda  keperluannya  sendiri,  serta  cakap melakukan  segala  tata  cara  pergaulan  hidup  kemasyarakatan  termasuk  pertanggung jawaban segala tindakan-tindakannya. Seseorang akan melaksanakan perkawinan setelah beranjak dewasa dengan pasangan hidupnya yang bertujuan membentuk suatu keluarga yang  bahagia  baik  lahiria  maupun  batiniah  serta  mendapat  keturunan  sebagai  penerus generasi  dalam  keluarganya.  Budaya  perkawinan  atau  aturan  yang  berlaku  bagi  suatu masyarakat, atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana  masyarakat  itu  berada  serta  pergaulan  masyarakatnya.  Salah  satu  peristiwa penting  dalam  perjalanan  manusia  adalah  meninggal  dunia  yang  kemudian  akan menimbulkan akibat hukum  tertentu, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya persoalan dan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si almarhum. Peraturan yang  menampung  segala  akibat  dari  meninggalnya  seseorang  ini  adalah  sangat diperlukan.  Peraturan-peraturan  yang  mengatur  perpindahan  kekayaan  seseorang  yang meninggal  dunia  kepada  para  ahli  warisnya,  hal  ini  disebut  dengan  hukum  waris. peraturan  ini  umumnya  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  bersifat  pribadi,  contohnya seperti adanya anggota keluarga yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan ahli waris itu sendiri. dalam hal ini membahas lebih dalam mengenai hukum waris menurut adat jawa. sebagai  sistem  hukum,  maka  ketiga  sistem  hukum  tersebut  di  dalam  wujudnya  seperti sekarang  ini  tidak  lepas  dari  asas-asas  yang  mendukungnya.  Sistem  hukum  meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu  dengan  yang  lainnya,  tersusun  menurut  rencana  atau  pola  sebagai  hasil  suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang
menjadi  pedoman  dalam  pembentukannya,  maka  demikian  juga  adanya  sistem  hukum kewarisan nasional,  diharapkan  asas-asasnya berasal  dari sub sistem hukum  kewarisan yang  turut  andil  di  dalam  proses  pembentukannya,  dan  tentunya  adalah  ketiga  sistem hukum dimaksud di atas.
Perkembangan zaman yang pesat dan pola pikir manusia yang semakin luas dan modern, terutama bagi masyarakat jawa yang banyak marantau keluar daerah, memiliki paradigma baru yang lebih bebas  yang terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan  masyarakat  luar  serta  pengaruh  pendidikan  sehingga  mereka  terkadang meninggalkan  sistem  pewarisan  parental  yang  mengakibatkan  proses  pembagian  harta warisan  kepada  para  ahli  warisnya  tidak  terlalu  terpaku  pada  ketentuan  lama,  dimana sebagian orang tidak membedakan pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan. Begitu  pula  dengan  masyarakat  adat  jawa  yang  berada  di  Lingkungan  III  Kecamatan Medan Johor karena sebagian mayarakat setempat bermigrasi dari pulau jawa ke pulau sumatra, hal tersebut membuat masyarakat di daerah sekitar tersebut beradaptasi dengan lingkungannya hal tersebut dan akibat dari adaptasi tersebut juga mempengaruhi proses pembagian warisan.  Hal  tersebut  menjadikan masyarakat di  lingkungan  III  Kecamatan Medan Johor tidak semua menerapkan pembagian warisan dengan adat jawa. Maka dari itu ada banyak masyarakat adat jawa yang berada di luar jawa sudah tidak melestarikan budaya pembagian harta waris menurut sistem adat jawa dikarenakan oleh faktor adaptasi dan sosiologi di daerah lain. Namun di kota medan tepatnya di lingkungan III  Kecamatan Medan  Johor  masih  banyak  terdapat  masyarakat  yang  membagikan  harta  warisannya kepada  penerusnya  menggunakan  sistem  adat  jawa  yang  mana  penduduk  di  daerah tersebut  70  persen  merupakan  masyarakat  suku  jawa.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut, maka menarik untuk mengangkat persoalan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat khususnya adat jawa untuk dijadikan penelitian pada skripsi dengan judul “pembagian harta waris terhadap anak menurut hukum adat jawa,( studi kasus di lingkungan III Kecamatan Medan Johor).

## METODE PENELITAN
Penelitian  hukum  ini  merupakan  jenis  penelitian  empiris  dengan  kata  lain  adalah jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder. Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum  yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum di masyarakat.  Metode pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Gambaran  Umum  Lingkungan  III  Kelurahan  Kwala  Bekala  Kecamatan  Medan Johor .
Kwala Bekala adalah nama kelurahan yang ada di kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatra Utara, Indonesia. Pada tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 35.665  jiwa,  dengan  luas  wilayah  5,50  km²  dan  kepadatan  penduduknya  adalah  6.485 jiwa/km². Kota Medan termasuk sebagai kota yang memiliki beragam Suku, Agama, Ras dan  Adat  istiadat  (SARA),  demikian  juga  halnya  di  kecamatan  ini.  Suku Jawa,  batak, minang  dll.  Khususnya  di  Lingkungan  III  ini  penduduk  masyarakat  jawa  sekitar  55% batak 30% dan sisanya suku yang lain-lain.
Di lingkungan 3 ini masyarakatnya beragama islam  dan kristen. Namun  mereka hidup berdampingan  dengan  damai  di  lingkungan  ini.  Adapun  di  lingkungan  ini  mayoritas masyarakatnya bersuku jawa, disini juga ada beberapa tokoh pemuka adat jawa yang juga mengikuti salah satu organisasi orang jawa yang ada di Sumatra Utara.
Walaupun di lingkungan ini terdapat banyak masyarakat yang bersuku jawa tidak semua dari  mereka  yang  masih  kental  dan  mempergunakan  hukum  adatnya.  itu  semua  di karenakan  masyarakat  di  lingkungan  III  ini  sudah  bercampur  dengan  masyarakat  yg memiliki suku yg berbeda pula, di tambah lagi lingkungan tempat penelitian ini termasuk di  dalam  pinggiran  perkotaan  dan  bukan  di  desa.  Yang  menjadi  salah  satu  faktor masyarakat  sudah  tidak  banyak  dalam  mempergunakan    aturan-aturan  adat.  Ditambah lagi  dengan  adanya  hukum-hukum  tertulis  yang  berlaku  dan  lebih  modern  sehingga masyarakat di lingkungan ini sudah lebih beradaptasi dengan semua peraturan yang ada di  perkotaan.  Walaupun  begitu  masih  ada  juga  beberapa  masyarakat  di  lingkungan penelitian  ini  yang  masih  kental  terhadap  adat  jawanya.  Beberapa  masyarakat  pun mengikuti  organisasi  orang  jawa,  sehingga  walaupun  hidup  di  perkotaan  adat  tersebut tidak akan hilang atau dilupakan.
4.2. Pengaturan Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor .
Masyarakat  lingkungan  III  kecamatan  medan  johor  memiliki  beragam  macam suku. Namun mayoritas penduduk di lingkungan ini berkisar sekitar 60 persen bersuku jawa dan sisa nya penduduk yang memiliki suku selain jawa. Adapun hukum waris adat adalah  keseluruhan  peraturan  hukum  dan  petunjuk-petunjuk  adat.  Menurut  adat tradisional  Jawa,  semua  anak  laki-laki  baik  perempuan,  lahir  lebih  dahulu  atau belakangan,  memiliki  hak  yang  sama  atas  harta  peninggalan  orang  tuanya.  Namun  di beberapa daerah terutama di Jawa Tengah berlaku sistem sepikul segendong, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli  waris  dalam  masyarakat  bilateral  adalah  anak  kandung  (anak  laki-laki  dan  anak perempuan).  Di  masyarakat  bilateral  (Jawa),  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan mempunyai  hak  yang sama akan tetapi  sebagian  masyarakat  adat  jawa  yang tinggal  di lingkungan III kecamatan medan johor ini memberikan hak atas harta warisnya dengan anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar daripada anak perempuan hal tersebut juga biasa di sebut masyarakat jawa dengan sebutan sepikul segendong hal tersebut tidak jauh dengan  peraturan  pembagian  harta  waris  dalam  islam  yang  mana  anak  laki-laki mendapatkan hak  yang lebih  besar daripada anak perempuan  namun dalam  islam  juga
dituntut  tentang  keadilan.  Hal  ini  tidak  berarti  tiap-tiap  anak  mempunyai  hak  sama menurut  jumlah  angka,  akan  tetapi  pembagian  itu  didasarkan  pada  kebutuhan  dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.
Pelaksanaan  pembagian  warisan  pada  masyarakat  jawa  di  Lingkungan  III, pewarisan  adalah  suatu  proses  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua(pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi  pada  waktu  orang  tua  (pewaris)  sudah  meninggal  dunia.  Proses  pewarisan  itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri  dan  harta  bersama  merupakan  dasar  materiil  bagi  kehidupan  keluarga.  Harta  itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu.  Oleh  karena  itu  keturunan  (anak)  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kehidupan keluarga  dan  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  dalam  perkawinan,  yaitu  untuk meneruskan  angkatan  atau  keturunan.  Sehingga  kematian  pewaris  tidak  begitu berpengaruh  dalam  proses  pewarisan  hal  inilah  yang  menyebabkan  pemahaman masyarakat Jawa mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut. Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya  proses  pewarisan  adalah  tahap  regenerasi  harta  warisan  setelah  orang  tua (pewaris)  sudah  meninggal.  Namun  pada  kenyataannya  yang  terjadi  pada  masyarakat Jawa menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup.  Peraturan  pembagian  harta  waris  adat  jawa  pada  masyarakat  di  lingkungan  III kecamatan  medan  johor  mayoritas  masyarakatnya  membagikan  hak  waris  antara  anak laki-laki dan anak perempuan dengan bagian dari anak laki-laki mendapatkan hak lebih besar dari pada anak perempuan hal tersebut berdasarkan sepikul segendong yang mana hal  tersebut  masih  banyak  digunakan  masyarakat  ada  jawa  di  lingkungan  ini. Pembagiannya  pun  beragam  ada  yang  dibagikan  ketika  pewaris  masih  hidup  ada  juga yang  memberikan  harta  waris  nya  ketika  (pewaris)  meninggal  dunia.  Aturan-aturan tersebut  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dalam  hukum  kewarisan  adat  jawa.  Namun begitu tidak semua dari masyarakat lingkungan III ini yang masih menggunakan sistem kewarisan adat, ada juga yang menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum islam.
4.3. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat  Jawa Di
Lingkungan III Kecamatan Medan Johor.
Masyarakat lingkungan III mayoritas penduduknya menganut agama muslim akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa mengenai harta waris masih menggunakan hukum waris adat. Islam yang mereka anut juga tidak berbeda dengan penganut Islam lainnya, hanya saja sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur) sistem kewarisan yang digunakan di Lingkungan III adalah sistem kewarisan Individu, karena  masyarakat  Lingkungan  III  menganut  sistem  keturunan  parental.  Penyelesaian sengketa  hukum  waris  adat  pada  sistem  kekerabatan  parental  atau  bilateral,  juga  sama dengan  penyelesaian  sengketa  yang  ada  pada  masyarakat  patrilineal  dan  matrilineal,
dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya.
Di  lingkungan  III  untuk  menyelesaikan  sengketa  dilihat  dulu  ranah  permasalahannya apakah itu ranah adat atau ranah hukum.
a)  Ranah  hukum  misalnya  membunuh,  mencuri,  dan  sebagainya  baru  itu  diserahkan kepada pihak berwajib, tetapi hingga saat ini belum pernah ada yang diselesaikan ke ranah hukum.
b)  Ranah  adat  misalnya  merusak  adat,  menghina  adat,  dan  merusak  kegiatan  adat.  Di Lingkungan  III  permasalahan  yang  sering  terjadi  warga  yang  berselisih  pendapat, diselesaikan  oleh  tokoh  adat  atau  petuah  adat  termasuk  permasalahan  waris.  Proses penyelesaian sengketa ini  di  lingkungan  III  harus  selalu  mengedepankan  prinsip kekeluargaan  dan  keadilan.  Tahapan  penyelesaian  sengketa  waris  di  Lingkungan  III yaitu:
1)  Diawali  dengan  diadakannya  musyawarah  keluarga  yang  dihadiri  oleh  anggota keluarga pewaris untuk menentukan besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris dengan konsep 2:1 lebih besar bagian anak laki-laki daripada anak perempuan. Pembagian waris dilakukan dengan cara hibah dangan hibah wasiat yang tergantung kesepakatan keluarga masing-masing
2) Saat proses pembagian waris, jika ada salah satu ahli waris yang merasa pembagian waris kepadanya tidak adil, maka akan diselesaikan dahulu dengan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat.
3) Ketika dalam musyawarah keluarga para ahli waris belum mencapai mufakat dalam pembagian waris, akan menghadirkan Petuah adat yang bertugas sebagai penasehat agar sengketa pembagian waris dapat diselesaikan.
4)  Apabila  sengketa  pembagian  waris  masih  berlanjut,  akan  ditindaklanjuti  dengan mediasi  menghadirkan  RT  dan  Kepala  Dusun  dan  persengketaan  tersebut  harus terselesaikan
Dan apabila proses diatas tersebut juga tidak menghasilkan keadilan maka hal tersebut dapat di tindak lanjuti di rana pengadilan, namun di lingkungan III ini jarang ditemukan masalah mengenai pembagian harta waris sampai ke rana pengadilan.

## 4.4.  Pembagian Waris Adat Jawa Di Lingkungan III
Kewarisan  merupakan  masalah  yang  sangat  berkaitan  dengan  kehidupan manusia,  sebab  di  dalamnya  berisi  aturan  mengenai  hak  kepemilikan  harta  bagi  setiap manusia.  Oleh  karena  itu,  aturan  tentang  kewarisan  harus  jelas  karena  aturan  tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembagian harta waris. Saat seseorang meninggal dunia, harta  yang  ia  miliki  dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  atas  harta  si  orang  yang meninggal  tersebut.  Hak  mewarisi  harta  waris  diperoleh  atas  dasar  tiga  sebab,  yakni karena  hubungan  kekerabatan,  hubungan  perkawinan,  dan  hubungan  sebab  al-wala. Menilik pada kenyataannya, hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia masih  bersifat  Pluralisme  yaitu  penggunaan  hukum  kewarisannya  sesuai  dengan  suku- suku  atau  kelompok-kelompok  etnik  yang  ada.  Sebagian  masyarakat  ada  yang menggunakan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-Undang Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat.
Berdasarkan wawancara dengan bapak nurdin selaku salah satu toko masyarakat yang  masih  erat  dengan  adat  jawanya  mengatakan  jika  masyarakat  di  Lingkungan  III dalam pelaksanaa pembagian harta waris ada yang menggunakan kewarisan adat ada juga
yang  menggunakan  hukum  waris  islam.  Sebuah  Harta,  dalam  masalah  kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting. Mengingat harta merupakan objek dari waris itu sendiri. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal (35-36), dikatakan bahwa” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Terhadap harta bersama,  suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Namun, mengenai harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmasing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  .  Di dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan,  jika  harta  waris  adalah  harta  bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran  hutang,  dan  pemberian untuk  kerabat.  Hukum  kewarisan  adat  juga  menyebutkan  jika  yang  termasuk  kedalam harta  waris  merupakan  harta  peninggalan,  harta  bawaan,  harta  pemberian,  harta pencarian,  dan  harta  kebendaan.    Kenyataan  yang  terjadi  di  Lingkungan  3  Kecamatan Medan  Johor  adalah  masyarakat  yang  menggunakan  kewarisan  adat  dalam  pembagian harta warisnya tidak membedakan harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan (gawan). Sehingga harta yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai harta waris adalah seluruh harta yang ada dalam perkawinan, tanpa adanya pemisahan harta bersama dalam sebuah perkawinan. Harta tersebut berupa rumah beserta isinya, pekarangan, dan sawah yang  dimiliki  dalam  keluarga  tersebut.  masyarakat  Lingkungan  III  ini  tidak  semuanya memiliki suku jawa  akan tetapi masih banyak terdapat masyarakat yang masih menganut sistem adat jawa dalam pelaksanaan pembagian warisan.Sistem kekeluargaan yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat adat sangat mempengaruhi terhadap penetapan ahli waris,  dan  banyaknya  bagian  harta  yang  akan  diwariskan.  Selain  itu,  masyarakat lingkungan ini menggunakan kewarisan adat dalam pembagian harta waris bukan karena tidak menjalankan ajaran agama Islam, melainkan menganggap jika kewarisan adat sudah digunakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu,  sehingga  adat  tersebut  tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suradi selaku salah satu Tokoh masyarakat, bahwa Pembagian harta waris dengan menggunakan kewarisan Islam cukup  baik,  sebab  proses  pembagiannya  hampir  sama  dengan  proses  pembagian  waris secara  adat.  Namun  masyarakat  Lingkungan  III  berangggapan  jika  pembagian  waris secara adat Jawa lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mereka pakai  sejak  zaman  dahulu.  Mengingat  masyarakat  Lingkungan  III  mayoritas  memiliki suku Jawa, sehingga dalam proses pembagian harta waris tetap menggunakan kewarisan adat.  Pembagian  waris  secara  adat  dinilai  sudah  sangat  mendarah  daging  di  kalangan masyarakat.  dalam  pelaksanaan  pembagian  harta  waris,  sistem  kekerabatan  yang sebagian  masyarakat  Lingkungan  III  gunakan  adalah  sistem  kekerabatan  patrilineal, dimana  kedudukan  anak  laki-laki  lebih  menonjol  daripada  kedudukan  wanita  dalam pewarisan.    Meskipun  demikian,  dalam  proses  pembagiannya  tetap  dilakukan  dengan musyawarah dan arahan dari orang tua yang masih hidup. Hal tersebut dilakukan karena menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris. Namun apabila orangtua meninggal dunia dalam waktu bersamaan, atau jarak meninggal antara ayah dengan ibu dalam kurun waktu  yang  dekat,  maka  pelaksanaan  pembagaian  harta  waris  dalam  keluarga  dibantu oleh tokoh  masyarakat.  Pendapat  lain juga dikemukakan bahwa di  Lingkungan  III  ada dua  pandangan  terkait  kedudukan  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  saat  menerima bagian harta waris. Pandangan pertama mengatakan, dalam kewarisan adat Jawa Timur, kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam menerima harta waris. Tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam hal ini, masyarakat Adat Jawa Timur menggunakan
sistem  kekerabatan  parental,  dimana  kedudukan  anak  laki-laki  dan  kedudukan  anak perempuan  sama  dalam  pewarisan.  Namun,  pandangan  yang  kedua  menyebutkan  jika dalam  kewarisan  adat  Jawa  Tengah,  Masyarakat  Lingkungan  III  dalam  sistem kekerabatannya  menggunakan  sistem  kekerabatan  patrilineal,  dimana  kedudukan  pria lebih menonjol daripada kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat ini mengenal istilah “Sepikul Segendongan”, yang artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian ank perempuan.
Masyarakat adat Jawa tengah di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor dengan sistem kekerabatan Patrilenal dimana Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak  daripada  bagian  anak  perempuan . berpendapat  jika  pandangan tersebut didasarkan adanya anggapan jika anak laki-laki lebih memiliki tanggungjawab yang besar ketimbang perempuan. Apalagi jika anak laki-laki tersebut sudah menikah. Mereka akan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, berbeda halnya dengan anak perempuan,  mereka  akan  dinikahi  dan  di  nafkahi  oleh  suaminya  tanpa  harus  terlalu memikul  tanggungjawab  yan g besar  dalam  rumah  tangganya.  Menurut  pandangan masyarakat adat Jawa di Lingkungan III, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat, maka sebagian harta dari keluarga tersebut dibagikan kepada saudara kandung dari orang  yang meninggalkan harta  waris. Terkait hal ini, masyarakat adat Jawa Tengah maupun Jawa Timur memiliki pendapat yang sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang pembagian waris adat Jawa, masyarakat di lingkungan  III  kecamatan  medan  johor  membagi  seluruh  harta  yang  ada  dalam perkawinan  dan  menganggap  jika  semua  harta  yang  ada  dalam  perkawinan  tersebut merupakan  harta waris dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan agar harta waris yang diterima  oleh  ahli  waris  menjadi  lebih  besar.  Adapun  sebagian  besar  masyarakat  di lingkungan  tersebut  membagikan  harta  waris  terhadap  anaknya  yaitu  dengan perbandingan 2:1 menurut adat jawa atau biasa di sebut (sepikul segendong) yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada bagian anak perempuan, karena kebanyakan  masyarakat  menganggap  anak  laki-laki  memiliki  peranan  dan  tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Selain itu beberapa tokoh  masyarakat di  lingkungan    III  menganggap  apabila  terjadi  ketidak  adilan  atau  ada  keluarga  yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan melakukan musyawarah mufakat, lalu apabila dalam musyawarah tersebut  tidak  menemukan  kesepakatan  lalu  hal  tersebut  dapat  di  tempuh  di  rana pengadilan.

## 5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan adanya sosialisasi oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pihak lain yang benar-benar memahami tentang masalah kewarisan misalnya pihak  petuah adat masyarakat desa setempat tentang ruang lingkup waris adat jawa kususnya. Agar dalam proses pembagian warisan masyarakat dapat memperoleh keadilan dan dapat menyelesaikan persengketaan pembagian warisan. masyarakat juga dihimbau agar dalam membagikan warisan kepada anaknya agar di pikirkan secara matang- matang dan benar-benar adil agar tidak ada perselesihan yg dapat timbul di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2009. Maqashid Syariah. Jakarta. Amzah G.N. Sugangga. 1995. Hukum Waris Adat. Semarang. UNDIP Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara
Adatnya, bandung. PT. Citra Aditya Bakti
Hilman  Hadikusuma.  2003.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia.  Bandung.  PT. Mandar Maju
Hilman  Hadikusuma.2003.  Hukum  Waris  Adat.  Bandung.  Penerbit  PT.Citra  Aditnya Bakti
Laksanto Utomo. 2016. Hukum Adat. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Mohammad  Idris  Ramulyo.  1996.  Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan
Perdata Barat. Jakarta. PT. Sinar Grafika
Otje Salman Dkk. 2008. Teori Hukum. Jakarta. PT. Refika Aditama Otje Salman. 2007. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris Adat. Bandung. PT.
Alumni
Soedharyo Soimin. 2002. Hukum Orang Dan Keluarga. Jakarta. Sinar Grafika Soepomo. 2007.  Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. PT.Pradnya Paramita Soepomo. 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. PT. Pradnya Paramita Soerjono Soekanto. 2012. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Suhairi. 2013. Fikih Mawaris. Yogyakarta. PT. Idea Sejahtera Wirjono Prodjodikoro. 1983. Hukum Warisan Indonesia. Bandung. PT. Sumur Bandung Yulies Tiena Masriani. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. PT. Sinar Grafika ZainudinAli. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta. PT. Sinar Grafika. Agus Wantaka. 2019. Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01 No. 1. Januari 2019. E- Issn: 2654-378x & P-Issn: 2654-582x
Ni  Luh  Gede  Suwarni.  2020.  Pembagian  Harta  Warisan  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No 2.  Hal. 148-152.
Wery Gusmansyah. 2013. Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masarakat. Vol. 1 No 2.. Hal 153
Evi  Risna  Yanti,  Pembagian  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Jawa,  Dapat  Di  Akses  Di
Https://Www.Hukumonline.Com, Di Akses Tanggal 20 Mei 2022. krisnawati, Suku Bangsa, Https//Indonesia.Go.Id, Diakses Tanggal 28 November 2021 Merdeka.com, Kuesioner adalah Instrumen untuk Mengumpulkan Data, Ketahui Jenisdan
Kelebihannya,https://www.merdeka.com/jabar/kuesioner-adalah-instrumen- untuk-mengumpulkan-data-ketahui-jenis-dan-kelebihannya-kln,  diakses  tanggal 6 Agustus 2022
Siswapedia,Pengertian,FormatdanTujuanMembuatSuratIzin, https://www.siswapedia.com/pengertian  format  dan  tujuan  membuat  surat  izin, diakses pada tanggal 6 agustus 2022 Wikipedia,KwalaBekala,MedanJohor,Medan,https://id.wikipedia.org/wiki/Kwala_Beka la,_Medan_Johor,_Medan, diakses pada 11 agustus 2022.
Zulheni,  Masalah  Pembagian  Warisan  Berdasarkan  Musyawarah  Para  Ahli  Waris,
Tersedia Di SitusWww.Hukumonline.Com/Klinik/A/Masalah-Pembagian-
Warisan-Berdasarkan, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022, Pukul 08.55 Wib