## EVALUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## Desheriyanto
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Evaluation of the Operational Policy Civil Service Police Unit. This study aims to determine the operational policy evaluation Civil Service Police Unit in the city of Pekanbaru. This research is a qualitative descriptive study. The informants are Kabid Trantib, members of municipal police, traders and the public. Data collection techniques used in this study was the observation of interviews and documentation. The results showed that the implementation of the operational police civil service in the policing of street vendors in the city of Pekanbaru masihbelum optimal, it can be seen from the effectiveness achieved, efficient use of resour - ces, adequate to the solutions provided to traders and problems resposivitas field officers and accuracy against the benefits gained. Factors that constrain the implementation of operational policy of the civil service police unit in the city of Pekanbaru is the dissemination to the public of the rules in force, availability of resources, the attitude of enforcement agents in the field and support from the community.
Keywords: policy evaluation, a police unit of the civil service, effectiveness and efficiency
Abstrak: Evaluasi Kebijakan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini ber- tujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kabid Trantib, anggota Satpol PP, pedagang dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara dan dokumentasi yang. Hasil penel- itian menunjukkan, bahwa pelaksanaan operasional polisi pamong praja dalam penertiban peda- gang kaki lima di Kota Pekanbaru masihbelum optimal, hal ini dapat dilihat dari efektifitas yang dicapai, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada pedagang dan masalah resposivitas petugas lapangan serta ketepatan terhadap manfaat yang diperoleh. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru adalah sosialisasi kepada masyarakat akan aturan yang berlaku, ketersediaan sumberdaya, sikap petugas pelaksana di lapangan dan dukungan dari masyarakat.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, satuan polisi pamong praja, efektivitas, efesiensi
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No- mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peny- elenggaraan Ketertiban Umum dan Ke- tentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Polisi Pamong Praja diperlukan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah agar berjalan dengan baik dan lancar apabila terjaga ke- tentraman dan ketertiban dimana kondisi
masyarakat dan pemerintah yang dina- mis dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah mempun- yai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ket- ertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputu- san Kepala Daerah.
Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan pembekalan
terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman sebagai suatu kondisi mut- lak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakata dalam pelaksanaan pembangunan.
Kota Pekanbaru merupakan kota yang sedang membangun dan juga sedang berkembang dengan pesatnya, penduduk dan kebutuhan penduduk terus meningkat, pembangunan dan kegiatan pembangunan terlihat diseluruh penjuru kota ini, pem- bangunan perumahan, pusat perdagangan dan pertokoan serta sarana umum seperti pasar modern dan pasar tradisional terus menjadi ciri khusus yang menonjol di kota Pekanbaru.
Persoalan yang terjadi bahwa perkembangan hasil kerja yang dicapai satpol PP cenderung mengalami fluktuasi. Berangkat dari persoalan dan juga tugas pokok dan fungsi satpol PP Kota Pekanba- ru dalam melaksanakan operasi penertiban terkesan belum berjalan dengan baik. Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “ eval- uation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improve- ment of policy development and implemen- tation ” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu peny- empurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu pro- gram sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu ke- bijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.
Menurut PP No. 39 Tahun 2006 ten- tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evalu- asi adalah rangkaian kegiatan memband- ingkan realisasi masukan ( input ), keluaran ( outpu t), dan hasil ( outcom e) terhadap ren- cana dan standar.
Menurut Dunn (2003) bahwa kriteria- kriteria evaluasi kebijakan publik adalah:
a.  Efektifitas, apakah hasil yang diingink - an sudah tercapai?
b.  Efisiensi, seberapa banyak usaha diper - lukan untuk mencapai hasil yang di- inginkan?
c.  Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan ma- salah?
d.  Perataan, apakah biaya manfaat didis- tribusikan dengan merata kepada ke- lompok-kelompok tertentu?
e.  Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok tertentu?
f.  Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

## METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. yang menjadi infor- man dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pasar pagi arengka yang terimbas kegiatan penertiban oleh Sapol PP dan juga dari satpol PP itu sendiri. Analisis data menggunakan teknik kualitatif.

## HASIL
Efektifitas Aturan mengenai ketertiban umum yang dilakukan oleh petugas pemerintah, apakah pelaksanaan dilapangan sudah ber- jalan efektif, jawaban mereka  penjelasan- nya Peraturan mengenai ketertiban umum mengetahui dan sudah pernah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kenyataan dilapangan yang terlihat penertiban efek- tif pada waktu kegiatan masih berlangsung saja. Kalau anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak ada atau tidak berada di lokasi, maka pelanggar berangsur kembali lagi.
Efisiensi Pelanggaran ketertiban masih kem-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 :415-418
bali  beraktifitas  setelah  dilakukan  penert - iban bahwa Disaat penertiban selesai dilak- sanakan  dapat  dilihat  kalau  aktifitas  yang ditertibkan tidak ada. Namun sebulan atau lebih setelah itu kembali lagi satu-persa- tu kelokasi, masih sering kembali terjadi pelanggaran. Ini menandakan bahwa tin- dakan melakukan penertiban masih belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh peda- gang kaki lima dalam mendapatkan tempat berjualan dan masalah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Perataan Mengenai apakah penertiban diber- lakukan disemua tempat di kota pekanbaru bahwa ternyata masih banyak tempat yang masih belum menjadi fokus ditertibkan. Lokasi yang sudah ditertibkan baru sampai pada tempat-tempat yang menjadi pusat per- hatian dari masyarakat saja, padahal banyak lokasi baru yang harus diperhatikan sebe- lum semakin parah dan sulit ditertibkan.
Responsivitas Mengenai apakah petugas satpol PP di lapangan mendengarkan keluhan dari ma- syarakat dalam melaksanakan penertiban ternyata petugas sebelum melaksanakan penertiban sudah mendapat laporan dari ma- syarakat. Petugas pun disaat penertiban di- laksanakan bisa memberi toleransi bila ma- syarakat mau patuh dan mau berkerjasama. Dan keluhan warga memang di dengarkan oleh Satuan Polisi pamong Praja akan tetapi tidak semua keluhan dapat diterima dan di- laksanakan, tetapi yang dilaksanakan pun belum maksimal hasilnya.
Ketepatan Mengenai apakah manfaat yang dapat saudara ambil dari kegiatan penertiban di la- pangan ini oleh satpol PP ternyata masyara- kat merasakan dampak dan manfaat yang positif dari penertiban, seperti penertiban PKL dipasar-pasar, trotoar dan jalan umum lain. Penertiban tentu membuat jalan jadi lancar dan berkurang kemacetannya. Man- faatnya terasa bila lokasi yang ditertibkan
sudah dapat membuat fasilitas umum yang dipergunakan warga menjadi nyaman dan tertib serta berfungsi sebagaimana mestinya.

## PEMBAHASAN
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pe- kanbaru, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Organisasi dan tata ker- ja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 85 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Wa- likota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 ten- tang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Hasil evaluasi kebijakan operasional satuan polisi pamong praja dilihat dari efek- tivitas penertiban umum hanya berlangsung pada waktu kegiatan dilakukan, tetapi apa- bila petugas Satuan Pamong Praja tidak ada dilokasi pelanggaran terjadi lagi. Sikap petugas membiarkan pelanggaran oleh ped- agang kaki lima (PKL) terhadap penertiban umum setelah petugas tidak ada dilokasi, seakan-akan merupakan suatu kebijakan publik yang dikemukakan R. Dye dalam Irfan Islami (1997), “is whatever govern- ments choose to do or to do” (apapun yang dipilih untuk melakukan atau tidak melaku- kan). Keluhan-keluhan masyarakat memang dapat tanggapan dari petugas, namun belum semua keluhan itu dapat direalisasikan. Wa- laupun penertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif, tetapi ma- syarakat sudah merasakan manfaatnya teru- tama penertiban pedagang kaki lima (PKL) dipasar pasar, ditrotoar dan dijalan umum sehingga membuat jalan jadi lancar dan ke- macetan berkurang.
Faktor faktor yang menyebabkan be- lum efektifnya penertiban umum oleh Satu- an Polisi Pamong Praja adalah:
a. Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat amat terasa kurang dilakukan oleh Dinas terkait maupun Satuan Polisi
Desheriyanto, Evaluasi Kebijakan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Pamong Praja. Pada saat ditemukan pelang- garan oleh Satuan Polisi Pamong Praja se- bagian besar masyarakat (pelanggar) belum paham akan peraturan yang telah mereka langgar.
b. Ketersediaan Sumberdaya Ketersediaan SDM masih dirasa kurang, sebab perkembangan pelanggaran tidak ditopang oleh jumlah personel. Ket- ersediaan personel yang cukup dibutuhkan dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat pesat. Ketersediaan anggaran masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas penegakan Peraturan Daerah yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Fasilitas atau pun alat kelengkapan penun- jang tugas masih dirasa sangat kurang.
c.  Sikap Petugas Dalam pelaksaan tugas, para petugas masih memiliki sikap yang kurang simpa- tik walaupun sudah banyak perubahan si- kap disbanding dimasa lalu dan kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan ang- garan Satuan Polisi Pamong Praja yang juga terbatas.
d. Dukungan dari masyarakat Dukungan masyarakat kami rasakan semakin meningkat. Sebab pelaksanaan penertiban sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan dapat terlihat den- gan adanya sikap koorperatif masyarakat dalam setiap penertiban. Pengaduan tentang pelanggaran Peraturan Daerah dilapangan juga jadi bentuk dukungan yang diberikan masyarakat.
Menurut tanggapan masyarakat men- genai sikap pelanggar dalam hal ini adalah pedagang kaki lima.
Sikap para pelanggar yang tidak koor- peratif ditambah ada beberapa pihak me- manfaatkan situasi untuk kepentingan prib- adinya membuat penertiban tidak maksimal serta cenderung tidak efektif.

## SIMPULAN
Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di kota Pekanbaru diketahui bahwa pelaksanaan operasional polisi pamong pra- ja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas yang dicapai, efisiensi  penggunaan  sumberdaya,  kecuku - pan terhadap solusi masalah yang diberikan kepada pedagang dan masalah resposivitas petugas lapangan serta ketepatan terhadap manfaat yang diperoleh.
Faktor yang menjadi kendala pelak- sanaan kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru adalah:
a)  Sosialisasi kepada masyarakat. menge- nai aturan yang berlaku belum dipaha- mi dengan baik.
b)  Ketersediaan sumber daya masih terba- tas.
c)  Sikap petugas pelaksana di lapangan kurang simpatik.
d)  Dukungan dari masyarakat semakin meningkat.

## DAFTAR RUJUKAN
Aprilia, Hera. Evaluasi Pelaksanaan Pro- gram Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Ge- sing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis tidak dipublikasi). (Yo- gyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. 2009. Dunn William, 2003, Public Policy Analvsis : An Introduction. Englewood Cliffs.
N.J. : Prectice - Hall. Inc. Islamy, M. Irfan. 1992, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negera, Cet.6. Jakarta. Bumi Aksara.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 :415-418