## SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009

## Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang trimulyani@usm.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  dasar  pertimbangan hukum  hakim  MK  dalam  Putusan  MK  No.  47-81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan  bahwa  sistem  pemilu  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda  dengan  daerah  lainnya,  maka  akan  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat,  yaitu  di  Provinsi  Papua,  dengan  menggunakan  sistem  noken,  hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis  normatif,  dengan  analisis  data  kualitatif.  Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A- VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai  tata cara  pelaksanaan  pemilu  dengan  sistem  Noken  sebagai  pengganti  kotak  suara  dan pengambilan  suara  secara  transparan  dengan  prosedur  musyawarah  dan  kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu  Pemilu  dilaksanakan  secara  Luber-Jurdil.  Unsur  sosiologis  dapat  terlihat  pada kenyataan  bahwa  pemerintah  memberikan  perlindungan  dan  penghormatan  sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada  saat  Mahkamah  Konstitusi  mengesampingkan  peraturan  tertulis  demi menegakkan  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  hidup  di  wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes , sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Kata Kunci : analisis; sistem noken; putusan; mahkamah konstitusi
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## NOKEN SYSTEM IN PAPUA PROVINCE: STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 47-
81/PHPU.A-VII/2009

## Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
Fakulty of Law, Semarang University, Semarang trimulyani@usm.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of the discussion of this article is to review the legal considerations of the Constitutional Court justices in the Constitutional Court Decision No. 47-81 / PHPU.A-VII  /  2009  related  to  the  noken  legitimacy  system  in  Papua  Province, along with their implications. This goal is based on the fact that electoral system in Indonesia is carried out through Pancasila Democracy, with the principle of Luber- Jurdil, but if there is one region that implements differently from other regions, it will  cause  pros  and  cons  in  the  community,  in  Papua  Province,  using  the  noken system, until the election dispute ends in Constitutional Court. The method used is normative juridical, with qualitative data analysis. The results of the analysis that prove  the  rationale  of  the  Constitutional  Justice  in  the  Constitutional  Court Decision NO 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 related to the Noken legitimacy system in Papua Province examines Bagir Manan in each decision, must contain juridical, sociological and philosophical requirements, one of which is fulfilled non-juridical, namely about the procedures for organizing elections with the Noken system as a ballot  box  and  taking  transparent  votes  with  deliberation  procedures  and  then containing all the decisions for the tribal chief, not in accordance with the electoral system  22E  Paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  of the Republic  of  Indonesia that is, the elections are held in a round-up. No sociological can be seen when it comes to giving government and respect as a privileged area and providing a system of noken legitimacy. Philosophically, it was issued when the Constitutional Court ruled out the legal regulations that apply to indigenous and tribal peoples who still live in the mountains. While the implication is that the Constitutional Court's ruling, it is valid and applies erga omnes, so that nationally, it will remain alive and thrive among indigenous Papuans.
Keywords: analysis; noken system; decision; constitutional court
Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berbicara tentang pemilu, maka tidak terlepas dari pembahasan demokrasi, karena keduanya  menurut  Arbi  Sanit  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pengkajiannya,  “Pemilu merupakan institusi yang mengejawentahkan demokrasi”. 1 Bahkan lebih lanjut menurut Valentino Larcinese menyatakan bahwa “Tingkatan partisipasi dalam pemilu merupakan ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri”. 2 Demokrasi berkembang pada abad XX. 3 Demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “ demos ”  dan  “ kratos ”.  Demos  artinya rakyat, dan kratos adalah pemerintahan ( rule ) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan ( strength ). 4 Sehingga  dapat  dimaknai  secara  sederhana  bahwa  demokrasi  dapat  diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. 5
Upaya membentuk sebuah negara demokrasi, di dalam sebuah negara yang plural, merupakan pekerjaan sulit. Secara ideal dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara harus  melibatkan  peran  rakyat.  Menurut  Lijpart,  peran  rakyat  ini  tidak  bisa  seutuhnya, sehingga  pembatasan  peran  rakyat  dalam  derajat  tertentu  harus  dilakukan  untuk mewujudkan asas demokrasi. 6 Pembatasan ini melahirkan konsep pengisian pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme tertentu. Menurut Harris G Waren, Harry D,  Leineweber dan Ruth O. M.  Anderson, dinyatakan bahwa memang pembatasan itu, perlu dilakukan karena didasari kebutuhan dari rakyat itu sendiri.
Menurut  Waren,  Kebutuhan  akan  pemerintahan  itu  karena  “ we  must  have  an organization that will do for us those things each of us cannot do alone or that can be done  better  by  a  group ”. 7 Sehingga  keberadaan  sebuah  pemerintahan  memudahkan
1 Arbi  Sanit,  2009, Sistem  Pemilihan  Umum  dan  Perwakilan  Politik  ,  dalam Andy  Ramses  M,  Politik  dan  Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, hal 213.
2 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  2010, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi ,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 213.
3 Affan  Sulaeman,  “ Demokrasi,  Partai  Politik,  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah”. Cosmogo v Jurnal  Ilmu  Pemerintahan. Volume.  1  Nomor  1,  April  2015,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Padjadjaran,  Bandung,  hal  13.  DOI  : https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857
4 Op. Cit., Mahkamah Konstitusi, hal 213.
5 Ibid. 6 Ibid., hal 214. 7 Ibid, hal 214-215.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
kinerja  rakyat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  hidup  mereka  dalam  arti  yang menyeluruh. Negara yang direpresentasikan kepada pemerintah dibentuk dengan harapan mampu  menciptakan  kondisi  terbaik  bagi  rakyat.  Pemerintah  yang  mengupayakan kebaikan bagi rakyatnya itulah yang menjadi impian rakyat. Sehingga adagium Abraham Lincoln bahwa “Pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat”, itu benar-benar wujud. 8 Rakyat  memang  membutuhkan  pemerintahan  yang  memiliki  kehendak  untuk menyejahterakan  rakyatnya.  Kebutuhan  akan  pemerintahan  tersebut  memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari  pilihannya.  Dalam  perkembangan  teori  demokrasi  dan  mekanisme  pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah Pemilihan Umum. 9
Pemilihan umum berasal dari kata “ general election ”, dalam Kamus Hukum Black bermakna  sebuah  pemilihan  yang  dilaksanakan  dalam  periode  waktu  tertentu  dan dilakukan  untuk  mengisi  seluruh  kursi  (legislatif  dan  eksekutif). 10 Kata election dalam Kamus Hukum Black bermakna sebuah proses memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi  tertentu. 11 Di  Indonesia,  terkait  dengan  pemilu  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Pemilu, dijelaskan bahwa sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara  Luber-Jurdil  dalam  NKRI.  Pelaksanaan  pemilu  berpedoman  asas  pemilu  yang diatur pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemilu, yaitu:
1. Langsung,  artinya  rakyat  pemilih  mempunyai  hak  secara  langsung  memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid, hal 216.
11 Ibid.
Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
2. Umum,  artinya  semua  warga  negara  yang  telah  berusia  17  tahun  /  telah  menikah berhak  memilih  dan  telah  berusia  21  tahun  berhak  dipilih  dengan  tanpa  ada diskriminasi..
3. Bebas,  artinya  rakyat  pemilih  berhak  memilih  menurut  hati  nuraninya  tanpa  ada pengaruh, tekanan/paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia,  artinya  rakyat  pemilih  dijamin  oleh  peraturan  tidak  akan  diketahui  oleh pihak  siapapun  dan  dengan  jalan  apapun  siapa  yang  dipilihnya  atau  kepada  siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan Parpol peserta pemilu, pengawas dan pemantau termasuk pemilih serta semua pihak  yang  terlibat  secara  tidak  langsung  gharus  bersikap  jujur  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil,  artinya  dalam  penyelenggaraan  pemilu  setiap  pemilihan  dan  partai  politik peserta  pemilu  mendapat  perlakuan  yang  sama  serta  bebas  dari  kecurangan  pihak manapun. 12
Namun  terjadi  fenomena  pelaksanaan  pemilu  yang  menggunakan  metode pemungutan  suara  dengan  jalan  “Kesepakatan  Warga”  atau  “Aklamasi”  yang  dikenal dengan  istilah  “Noken”. 13 Noken  adalah  tas  (kantung)  tradisional  masyarakat  Papua. Dalam  konteks  demokrasi  pemilu,  noken  dipakai  sebagai  tempat  menampung  suara pengganti  kotak  suara. 14 Mekanisme  dan  proses  pemilu  dengan  menggunakan  Noken dapat dikatakan sangat unik, sangat jauh berbeda dengan prosedural pemilihan nasional, yang  laksanakan  serentak  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Dalam  Pemilu,  Noken  model masyarakat adat Papua, proses pengambilan suara dilakukan oleh kepala suku. 15 Di sini kepala suku berperan sangat penting, yaitu sebagai eksekutif pemegang kedaulatan suara
12 Frenki, “ Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah”. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah.  Volume  8,  Nomor  1  Tahun  2016,  Universitas  Muhamadiyah  Purwokerto,  2016,  Puwokerto,  hal.  57-58. (DOI:https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223).
13 Hasyim Asy’ari, Pemilu 2019, KPU Ingin Penggunaan Sistem Noken Berkurang (Jakarta: Tempo Co, 24 April 2018), 2018. 14 Ibid.
15 Oly  Viana  Agustine,  “ Implementasi  Noken  Sebagai  Hukum  Tidak  Tertulis  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional”. Jurnal Rechtsvinding. Vol 8, Nomor 1 April 2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, Jakarta, hal 70.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
rakyat  yang  kemudian  dimusyawarahkan  dan  disepakati  atau  disetujui  bersama masyarakat adat (aklamasi).
Metode  pemungutan  suara  dengan  sistem  noken  ini  terlegitimasi  berdasarkan pendapat  yudisial  MK  dalam  Putusan  No.  47-81/PHPU.A-VII/2009  dalam  perkara perselisihan Pemilu di Kabupaten Yahukimo, dinyatakan:
“Menimbang  bahwa  Mahkamah  berpandangan,  Pemilu  di  Kab  Yahukimo  tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku (UU No 10 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD) karena tidak dengan cara  pencontrengan  surat  suara,  melainkan  dengan  “kesepakatan  warga”  atau “aklamasi”  dan  hasilnya  tetap  ke  dalam rekapitulasi  hasil  pemungutan  suara  yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. 16
Sehubungan  dengan  putusan  MK  No.  47-81/PHPU.A-VII/2009,  sistem  noken mempunyai legitimasi. Implikasi dari legitimasi MK tersebut, praktek noken ini menuai kriktik tajam, karena sistem ini tidak menerapkan secara prosedural praktek demokrasi yang sesungguhnya. Sistem noken ini berpotensi menimbulkan distorsi, penyelewengan atau  pembelokan  suara  oleh  perwakilan  warga.  Artinya  bahwa  sistem  noken  ini membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani, siapa yang harus dipilih, karena sistem noken ini terdiri atas 2 pola,  yaitu: pertama, Pola Big Man yaitu pilihan suara  seluruh  anggota  suku  diwakilkan  kepada  kepala  suku  masing-masing; 17 kedua , sistem  noken  gantung  atau  ikat  di  mana  masyarakat  dapat  melihat  suara  yang  telah disepakati  masuk  kedalam  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan. 18 Kedua  sistem  noken tersebut dapat mengklaim suara salah satu kampung dan diberikan ke salah satu calon dari beberapa calon. Sistem noken ini setiap pasangan calon sejak awal sudah dapat diketahui
16 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, hal 46.
17 Waluyo, “ Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Volume  13  Nomor  2  Juli-Desember  2018,  Fakultas  Hukum  Universitas  Samudra,  2018,  Langsa.    hal  296. DO I: https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1065
18 Ibid.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menang atau kalah tanpa menunggu hari pemungutan suara, karena dukungan setiap suku bisa diketahui dari awal, sehingga sistem noken ini harus dihilangkan.
Namun justifikasi untuk legitimasi penerapan noken ini, oleh  MK dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009:
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup  di  kalangan  masyarakat  Papua  yang  khas  dan  menyelenggarakan  Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat  Kabupaten  Yahukimo  tersebut,  karena  jika  dipaksakan  Pemilu  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikhawatirkan  akan  timbul konflik diantra kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem  persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni  yang telah mereka hayati. 19
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dicermati  bahwa  sistem  noken  ini  jelas bertentangan  dengan  asas  “Luber-Jurdil”  sebagai  asas  konstitusi, 20 namun  pendapat yudisial MK dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009,  justru memberikan legitimasi dalam pelaksanaannya. 21
Terkait dengan penelitian tentang sistem noken banyak sekali yang mencoba untuk mengkajinya,  karena  sistem  noken  ini  memang  unik  dan  sangat  menarik  untuk diperbincangkan,  seperti  halnya  dalam  artikel  Methodius  Kossay,  yang  membahas tentang bagaimana sistem noken diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dan apakah sesuai dengan asas-asas pemilu. 22 Peneltian dari Nelwan Ronsumbre yang mengkaji tentang sistem nokem yang dianggap sebagai keaifan
19 Op. Cit., Putusan MK, hal 46.
20 Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak dan Muhammad Ali Azhar, Peran Kepala Suku Dalam Sistem Noken Pada Pemilukada Di  Distrik  Kamu  Kabupaten  Dogiyai  Provinsi  Papua  Tahun  2013 (Nusa Tenggara Timur,  E  Journal  Politika Volume  I  Nomor  1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2016, Denpasar,  hal 1.
21 Ibid 22 Methodius  Kossay,  “ Pemilu  Sistem  Noken  Dalam  Demokrasi  Indonesia  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi Papua)”. Jurnal Serviens in Lumine Verietas , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, Yogyakarta, hal 5.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
lokal  dengan  menitikberatkan  peneltian  pada  sistem  pemilu,  demokrasi  deliberatif  dan hak  asasi  politik  warga  negara. 23 Namun  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  lebih  dalam secara yuridis normatif terkait Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi  sistem  noken  di  Provinsi  Papua,  dan  implikasi  pasca  Putusan  MK  NO  47- 81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua.

## B. Permasalahan
Fokus permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimanakah  analisis  mengenai  dasar  pertimbangan  hukum  Hakim  Konstitusi dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  47-81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua ?
2. Bagaimanakah implikasi  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  47-81/PHPU.A- VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua?

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian yuridis  normatif ,  yakni penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum  positif. 24 Jenis  ini  dipergunakan,  mengingat  bahwa  obyek  dalam  penelitian  ini adalah  Putusan  MK  No  47-81/PHPU.A-VII/2009.  Data  yang  dibutuhkan  adalah  data sekunder,  diambil  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ). 25 Metode analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  metode  analisis  yang  pada  dasarnya mempergunakan  pemikiran  logis,  analitis,  dengan  logika  induksi  atau  deduksi  dengan analogi/intepretasi,  komparasi  dan  sejenis  itu. 26 Sehingga  bahan  hukum  yang  telah diperoleh  diuraikan  dan  dihubungkan  sedemikian  rupa  kemudian  ditarik  kesimpulan secara induktif.
II. PEMBAHASAN
23 Nelwan Ronsumbre, “ Sistem Noken Papua : Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal”. Jurnal Sosial Politik Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, Universitas Padjajaran, 2019, Bandung, hal 261. DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388
24 Johnny Ibrahim, 2005, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi , Bayumedia Publishing, Malang, hal 295
25 Peter Mahmud Marzuki. 2006, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, hal 141.
26 Tatang A. Amirin, 1986. Menyusun Rencana Penelitian , C.V. Rajawali, Jakarta,  hal 95.
Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
A. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Konstitusi  Dalam  Putusan  MK  NO  47- 81/PHPU.A-VII/2009  Terkait  Dengan  Legitimasi  Sistem  Noken  Di  Provinsi Papua

## 1. Pertimbangan Hukum
Sebelum  menjatuhkan  putusan,  Mahkamah  Konstitusi,  menyampaikan pendapatnya, yaitu:
1. Tentang Eksepsi
MK menyampaikan pendapatnya bahwa:
“MK keberatan terhadap jawaban Termohon dan turut Termohon terdapat eksepsi yang pada  pokoknya  berkaitan  dengan  jawaban  yang  menyatakan  bahwa  permohonan Pemohon telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak termasuk objek  perselisihan  hasil  pemilu,  dan  permohonan  Pemohon  kabur  ( obscuur  libel ) dan/atau  prematur,  karena  dengan  bukti  (3.6)  dan  (3.7),  oleh  karenanya  Eksepsi Termohon dan Turut Termohon dikesampingkan”
2. Tentang Pokok Permohonan
Setelah  mencermati  permohonan  dan  keterangan  para  Pemohon,  Jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi dari para pihak  yang  telah  di  dengar  di  persidangan,  MK  berpendapat  bahwa  terdapat  fakta hukum sebagai berikut:
a. Pemungutan suara di Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, karena terjadi keterlambatan distribusi logistik. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua  terdapat  150  TPS  termasuk  90  TPS  di  Kab.  Yahukimo  yang  tidak melaksanakan  Pemilu  tanggal  9  April  2009,  dan  Pemilu  baru  dapat  dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009. Untuk di Kab. Yahukimo terdapat 51 Panitia Pemilihan Distrik yang terdiri atas 670 TPS.
b. Rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  di  Provinsi  Papua  mulai  dari  tingkat  TPS, PPD, Kabupaten, dan Provinsi berlangsung selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 23
April 2009 sampai tanggal 6 Mei 2009, untuk di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.
c. Pemilu di Kab. Yahukimo, umumnya tidak dilakukan dengan cara pencontrengan pada  surat  suara,  melainkan  dilakukan  dengan  cara  “Aklamasi”,  oleh  setiap perwakilan  kelompok,  dan  ternyata  hasilnya  tetap  dimasukkan  ke  dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009, di KPU Provinsi Papua.
d. Terjadi perbedaan penghitungan suara hasil Pemilu untuk Calon Anggota DPD di Kab.  Yahukimo  di  Distrik  Kurima,  Tangma,  Uka,  Mugi,  Yogosem,  Werima, Pasema,  Samenage,  Silimo,  Hogio,  Amuna,  Musaik,  Suru-Suru  dan  Distrik Wusama.
e. Pada  Distrik  Ninia,  Holuwon,  Soba,  Kayo,  Hilipuk,  Sobaham,  Kwikma, Kabianggema,  Lolat,  Soloikma,  Duram,  Korupun,  Sela,  Kwelamdua,  Langda, Bomela,  S”mtamon,  Dekai,  Sumo,  Obio,  Seradala,  Anggruk,  Walma,  Pronggoli, Panggema, Ubahak, Yahuliambut, Kosarek, Nipsam, Talambo, Endomen, Fuldama, Kona,  Dirwemmna,  Nalca,  Ubaihi  dan  Distrik  Hereapin  tidak  diselenggarkan Pemilu untuk Calon Anggota DPD.  Hal tersebut yang menyebabkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009  di  KPU  Provinsi  Papua,  khusus  untuk  Kabupaten  Yahukimo  mengalami deadlock, sehingga harus discors hingga 2 kali, karena terdapat keberatan dari saksi partai politik dan Calon Anggota DPD.  Untuk penyelesainnya, maka dibentuklah Tim  kecil  yang  terdiri  dari  13  orang  yang  masing-masing  5  dari  KPU  Kab. Yahukimo, 1 dari KPU Provinsi Papua, Ketua Panwaslu Provinsi Papua, dan 5 dari saksi Parpol, yang dalam rapat tersebut, Bupati dan Ketua DPRD Kab. Yahukimo ikut hadir, yang notabene mereka tidk punya hak ikut rapat tersebut. Rapat tersebut tidak  mencapai  kesepakatan,  mengingat  waktu  terbatas,  sehingga  Ketua  KPU Provinsi  Papua  tetap  menetapkan  rekapitulasi  penghitungan  suara  dengan  tetap
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
mempersilahkan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan sebagai sengketa pemilihan umum di MK.
f. MK  berpendapat  bahwa  Pemilu  di  Kabupaten  Yahukimo  tidak  diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,  yang telah diubah terakhir dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2009  tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,  karena  tidak  dengan  pencontrengan  surat  suara,  melainkan  dengan “Kesepakatan  Warga”  atau  “Aklamasi”  dan  hasilnya  tetap  dimasukan  ke  dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Dalam hal ini MK dapat memahami dan menghargai nilai budaya  yang  hidup  dikalangan  Masyarakat  Papua  yang  khas  dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem dengan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”. Mahkamah Konstitusi menerima cara pemilihan kolektif (“Kesepakatan  Warga”  atau  “Aklamasi”)  yang  telah  diterima  masyarakat  Kab. Yahukimo  tersebut,  karena  jika  dipaksakan  Pemilu  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikhawatirkan  akan  timbul  konflik  diantara kelompok  –  kelompok  masyarakat  setempat.  MK  berpendapat  bahwa,  agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan  di dalam  dan  antar  kelompok  yang  dapat  mengganggu  harmoni  yang  telah  mereka hayati.
g. Penerimaan  Pemilu  dengan  cara  atau  sistem  dengan  “Kesepakatan  Warga”  / “Aklamasi”  ini  tentunya  harus  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  penyelenggara, panitia  Pemilu,  dalam  hal  ini  KPU  Kabupaten,  akan  tetapi  dalam  kasus    aquo ternyata  KPU  Yahukimo  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  secara  terstruktur dan  masif,  oleh  sebab  itu,  meskipun  menerima  caranya  yang  khas,  tetapi  karena untuk  distrik-distrik  tertentu,  penyelenggaraannya  telah  melakukan  pelanggaran
hukum  secara  terstruktur  dan  masif,  maka  demi  keadilan,  MK  menafikan  hasil rekapitulasi tersebut, agar KPU Kab. tetap melaksanakan kewajiban hukumnya.
h. MK menilai bahwa pada Distrik Ninia, Holuwon, Soba, Kayo, Hilipuk, Sobaham, Kwikma,  Kabianggema,  Lolat,  Soloikma,  Duram,  Korupun,  Sela,  Kwelamdua, Langda,  Bomela,  S”mtamon,  Dekai,  Sumo,  Obio,  Seradala,  Anggruk,  Walma, Pronggoli,  Panggema,  Ubahak,  Yahuliambut,  Kosarek,  Nipsam,  Talambo, Endomen,  Fuldama,  Kona,  Dirwemmna,  Nalca,  Ubaihi  dan  Distrik  Hereapin, ternyata  tidak  diselenggarakan  Pemilu  dan  telah  terjadi  perbedaan  rekapitulasi penghitungan hasil Pemilu  pada Distrik Kurima, Tangma, Uka, Mugi, Yogosem, Werima,  Pasema,  Samenage,  Silimo,  Hogio,  Amuna,  Musaik,  Suru-Suru  dan Distrik  Wusama,  maka  MK  berpendapat  bahwa  sesungguhnya  bahwa  Pemilu merupakan  wujud  pelaksanaan  hak  politik  warga  negra  yang  paling  nyata  dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi itu sendiri merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut  UUD NRI Tahun 1945,  yaitu  Luber- Jurdil,  serta  merupakan  hak  negara  untuk  membangun  dirinya.  Oleh  sebab  itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat berdiam diri jika secara nyata terjadi pelanggaran yang  masif  dan  terstruktur,  sebab  apabila  dibiarkan,  artinya  MK  tidak  mampu menjaga tegaknya demokrasi, dan pelangaran serupa akan terjadi lagi. Oleh sebab itu  MK  tidak  hanya  memeriksa  dan  memutus  dari  segi  kuantitatifnya  saja,  yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi  oleh  KPU,  melainkan  juga  dapat  memerintahkan  pemungutan  dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu, dengan memerintahkan 2  hakim  konstitusi  untuk  menghadiri  proses,  guna  memastikan  terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara ulang.
2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009
Dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum.  Ketentuan  tersebut,  merupakan  sebuah  landasan
konstitusional  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum, hukum  dijunjung  tinggi  dan  ditempakan  sebagai  satu-satunya  aturan  main  dalam kehidupan  bermasyarkat,  berbangsa  dan  bernegara  di  segala  tatanan  bidang kehidupan nasional, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan  keamanan.  Selain  itu,  hukum  juga  dijadikan  sebagai  alat  konrol  agar  selalu tercipta tatanan kehidupan yang aman, tertib, adil, memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap HAM setiap warganya, dan juga hukum memiliki  peran  yang  sangat  penting  sekali  terhadap  penyelesaian  setiap  konflik yang terjadi diantara subjek hukum.
Beranjak  dari  landasan  konstitusional  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum, perlu diketahui juga bahwa negara Indonesia adalah negara pluralis, Artinya suatu negara yang memiliki suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman yang dimiliki Negara Indonesia meliputi berbaga macam corak, mulai corak ragam budaya, ras, 1.340 suku, 6 agama, dan golongan yang selama ini  menjadi  ciri  sebagai  jati  diri,  sebagai  identitas  Nasional  Indonesia  di  mata  dunia internasional.  Keanekaragaman  tersebut  oleh Founding  Fathers Bangsa  Indonesia disatukan dengan semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah hidup bermasyarakat,  berbngsa  dan  bernegara  yang  dituangkan  dalam  Pasal  36A    UUD  NRI Tahun 1945.
Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan mencermati upaya Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan maknur, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa ditengah- tengah pluralisme negara Indonesia, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ditengah perjalanannya  sering  mengalami  problematika  yang  beragam  pula.  Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  kadangkala  dalam  penerapannya  bersinggungan,  karena terdapat  tradisi  budaya  yang  berbeda-beda  dari  masing-masing  daerah,  salah  satunya
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
perselisihan pemilu dengan menggunakan sistem  “kesepakatan warga” atau “aklamasi” atau “sistem noken” yang terjadi di Provinsi Papua.
Noken (kantung) adalah tas asli khas masyarakat adat Papua yang terbuat dari serat kayu asli. Noken yang memiliki nilai sejarah ini, merupakan lambang tradisi budaya yang memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi masyarakat adat di Papua. Tradisi budaya noken ini,  menjadi  pro  dan  kontra  ketika  dipergunakan  dalam  sebuah  Pemilu.  Pemilu  noken adalah  pemilu  tradisional  adat  Papua  yang  telah  menjadi  tradisi  turun  temurun  yang dilakukan  oleh  masyarakat  daerah  khusus  pegunungan  sejak  tahun  1971.  Pemilihan sistem  noken  yang  telah  berlangsung  lama  ini,  pada  awalnya,  tidak  pernah dipermasalahkan  oleh  pihak  manapun.  Warga  masyarakat  yang  berada  di  wilayah- wilayah pegunungan tengah Papua melaksanakan dengan baik dan lancar tanpa konflik sama sekali, namun pemilihan sistem noken ini awalnya pada tahun 2009 dan puncaknya pada tahun 2014 menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar dan berujung di meja pengadilan Mahkamah Konstitusi.
Tahun 2009 ini terjadi sebuah Pemilu di Kabupaten Yahukimo Papua, dan terjadilah sengketa Pemilu yang berlanjut ke MK dengan perkara Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam  sengketa  ini  pemohonnya  adalah Pdt.  Elion  Numberi  dan  Hasbi  Suaib.  Pendeta Elion  Numberi  dan  Hasbi  Suaib  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  atas perhitungan nilai hasil suara yang dihitung, dan dilakukan pemungutan suara ulang. Eliton Numberi memperoleh 3.030 suara hasil dari pemungutan suara secara aklamasi, namun suara  Eliton  Numberi  nihil  ketika  sampai  ke  KPU  Provinsi  Papua.  Data  KPU  Provinsi Papua  yang  memperoleh  suara  terbanyak  adalah  calon  DPD  Paulus  Yohanes  yaitu 256.047.  Setengah  jumlah  suaranya,  148.000  suara  berasal  dari  Yahukimo,  padahal  2 dapil  tidak  pernah  ada  pemungutan  suara,  dan  pemungutan  suara  secara  aklamasi dimenangkan oleh Eliton Numberi. Permohonan Pendeta Elion Numberi dan Hasbi Suaib ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan diputuskan  untuk melaksanakan pemungutan suara  ulang  di  37  distrik,  dengan  perhitungan  suara  ulang  di  14  distrik  di  Kabupaten Yahukimo Propnsi Papua.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Selanjutnya pada Pemilu presiden dan wakil presiden periode tahun 2014, semakin memanas ketika calon presiden Prabowo – Hatta mengalami kekalahan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang dipermasalahkan dalam hal ini bukan  perselisihan  hasil  pemilunya,  namun  sistem  noken  di  Papua  yang  dinilai  suatu sistem pemungutan suara yang syarat kecurangan, sehingga perkara Nomor 47-81/PHPU- A-VII/2009 di Yakuhimo tahun 2009 yang lalu dibuka kembali. 27 Namun secara yuridis MK  telah  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  47- 81/PHPU-A/VII/2009  telah  memiliki  kekuatan  tetap,  dengan  serta  merta  memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan.
Berikut  ini  dapat  dikemukakan  analisis  dari  Peneliti,  terkait  dengan    Dasar Pertimbangan  Hukum  Hakim  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  No.  47-81/PHPU.A- VII/2009 Tentang Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua.  Seorang hakim apabila hendak memutuskan sebuah perkara wajib membuat sebuah pertimbangan. Putusan yang baik  hendaknya  mengandung  pertimbangan  yang  memunculkan  3  nilai  yaitu  yuridis, sosiologis dan filosofis. 28 Hal senada dikemukakan oleh Bagir Manan, yaitu bahwa:
“Yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengambil  suatu  putusan  dalam memutuskan  perkara  meliputi  3  hal  yaitu  putusan  hakim  dalam  perspektif  tuntutan kepastian  hukum  (yuridis),  putusan  hakim  dalam  perspektif  tuntutan  sosiologis (kemanfaatan) dan putusan hakim dalam perspektif filosofis (keadilan). 29
Berikut analisisnya:
1. Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)
Kepastian  hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya “ Fiat  Justitia  et pereat mundus ” yang artinya bahwa meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan.
27 Muhammad Fauzan Azim, “ Pemilu dan Konstitusionalitas Sistem Noken”. Turast Jurnal Penelitian dan Pengapdian Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2013, Padang, hal 30-31.
28 Firman  Floranta Adonara,  “ Prinsip  Kebebasan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Sebagai  Amanat  Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Mahkamah Konstitusi, 2015, Jakarta, hal 220. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222 29 Bagir Manan. Menjadi Hakim Yang Baik , Makalah Pertama Kali Disampaikan Sebagai Ceramah Untuk Calon-Calon Hakim, Di Malang, 7 September 2006 dan telah  dipublikasikan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI: Jakarta, 2008, hal 3-8.
Dalam  konsep  ini  hakim  adalah  corong  undang-undang,  artinya  hukum  harus dijalankan sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  apabila  dilihat  dari  perspektif  yuridis (kepastian  hukum)  dalam  konteks  sengketa  pemilu  Noken  di  Yahukimo,  tata  cara pelaksanaan  dengan  menggunakan  Noken  sebagai  pengganti  kotak  suara  dan pengambilan  suara  secara  transparan  dengan  prosedur  musyawarah  dan  kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, sungguh bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya begitu juga dengan tata cara pemilu yang diatur oleh  Undang  Undang  Pemilu,  beserta  Peraturan  KPU  terkait  pemilihan  langsung. Ketidakserasian  prosedural  ini  diimbangi  dengan  ketiadaan  asas one  man  one  vote kebebasan hak-hak individual atas satu orang, satu suara dalam pencontrengan yang dinilai melanggar HAM. Namun dalam putusan pertimbangan hakim dalam putusan MK  Nomor  47-81/PHPU-A/VII/2009  hakim  konstitusi  membolehkan  penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara dengan pertimbangan:
“Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua, terdapat 150 termasuk 90 TPS di Kab. Yahukimo yang  tidak  melaksanakan  pemilu  tanggal  9  April  2009  dan  pemilu  baru  dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009 karena keterlambatan logistik”. Point pertimbangan selanjutnya:
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum  dengan  cara  atau  sistem  “kesepakatan  warga”  atau  “aklamasi”.  Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”  yang telah diterima  masyarakat  Kabupaten  Yahukimo  tersebut,  karena  jika  dipaksakan  Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realitis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten, tetapi dalam kasus aquo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi
karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara  terstruktur  dan  masif,  maka  demi  keadilan  mahkamah  menafikan  hasil rekapitulasi tersebut. 30
Pengakuan  MK  terhadap  konstitusionalitas  sistem  noken  ini  telah  melahirkan suatu  keadaan  yang  ambigu  di  mana  terdapat  dualisme  sistem  pemilu  dalam  sistem pemilu  nasional  yang  dipraktikan.  Pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  seharusnya terlaksana  berdasarkan  asas  luber  jurdil  yang  termaktub  dalam  Pasal  22E  Ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945,  dengan  hak  pilih  yang  sama  ( one  man  one  vote )  ketika menunaikan  hak  pilihnya  di  bilik  suara,  namun  universalitas  pemilu  ini  tidak  bisa diterapkan  di  Provinsi  Papua  (Yahukimo),  karena  masyarakat  adat  di  Yahukimo melaksanakan  pemilu  dengan  cara  mereka  sendiri  yang  sesuai  dengan  adat  yang berlaku yaitu aklamasi atau istilah lain yang terkenal adalah Noken.
2. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan)
Bagi  penganut  teori  atau  konsep  yang  dipengaruhi  oleh  pandangan  sosial mengenai hukum akan berkata “hakim yang baik adalah hakim yang memutus sesuai dngan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat”.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa pemerintah  telah  secara  tegas  menyatakan  perlindungan  dan  penghormatan  kepada masyarakat dan daerah-daerah hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang diatur dalam undang-undang”. 31
Bentuk  pengakuan  ini  dan  perlindungan  ini  secara  langsung  memberikan kekuasaan  dan  hak  masyarakat  adat  untuk  hidup,  mencari  dan  mengatur  kehidupan sesuai  dengan  tuntutan  peraturan  atau  pranata  di  wilayah  adatnya.  Propinsi  Papua
30 Op. Cit., Putusan MK, hal 46.
31 Pasal 18B Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
adalah daerah istimewa yang mendapat legitimasi pengakuan dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”.
Khususnya masyarakat Yahukimo merupakan salah satu wilayah istemewa yang memperoleh legitimasi langsung dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemilu noken. Menurut Arif Hidayat (Ketua Majelis MK) menegaskan bahwa:
“Pemungutan  suara  dengan  sistem  noken  masih  dapat  dibenarkan,  namun ditegaskan  kembali  dalam  pertimbangan  hukum,  mahkamah  konstitusi  menilai penggunaan sistem noken dalam pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di pegunungan Papua”. 32
Oleh karenanya  Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa  sistem noken tidak perlu dinormakan hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu. Pandangan dari Hamdan Zoelva  (Ketua  MK),  yaitu:  “Sistem  perwakilan  pemilihan  atau  noken  tidak  bisa digunakan  untuk  pemilu  maupun  pemilukada  daerah  lainnya.  MK  mengakui  sistem noken secara konstitusional akan tetapi sistem ini tidak bisa digeneralisasi berlaku di seluruh  kabupaten/kota atau  provinsi  seluruh  Indonesia.  Putusan  MK  hanya  berlaku untuk  berperkara  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan  atau  kasuistis  bukan  melahirkan norma yang bersifat umum”.
Putusan  MK  terhadap  kasus  sistem  noken  telah  menghidupkan  ekspektasi masyarakat  hukum  adat  yang  menghendaki  adanya  penghormatan  negara  terhadap identitas  budaya  mereka  yang  dijamin  oleh  konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  telah menunjukkan  bagaimana  negara  seharusnya  menghormati,  melindungi  dan memajukan hak-hak tersebut selaras dengan perkembangan zaman. Sebagai salah satu pelaku  kekuasaan  kehakiman,  Mahkamah  Konstitusi  proaktif  dalam  mengawasi  dan mengontrol kekuasaan negara. karena peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penjaga  demokrasi,  namun  sekaligus  sebagai  pelindung  hak  konstitusional  warga
32 Op.Cit, Bagir Manan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
negara,  serta  HAM,  sehingga  di  saat  bersamaan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan pengawal konstitusi.
3. Pertimbangan Filosofis (Keadilan)
Pertimbangan filosofis, lahir dari seringkali dijumpai suatu keadaan aturan hukum mengalami  kekosongan  hukum,  konflik  antar  norma  hukum  dan  norma  yang  kabur atau norma tidak jelas. Ketika menghadapi situasi tersebut, majelis hakim berpegang pada asas ius curia novit , di mana hakim dianggap tahu akan hukum. Berpatokan pada UU kekuasaan kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya.  Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas”.  Ketika menghadapi suatu hukum dalam keadaan kaku dan kabur, maka hakim memiliki kebebasan hukum. Menurut Yahya Harahap “kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrognce of power dengan  memperalat  kebebasan  yang  menghalalkan  segala  cara,  namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:
a. Pertama,  menerapkan  hukum  yang  bersmber  dari  peraturan  perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara  yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
b. Kedua,  menafsirkan  hukum  yang  tepat  melalui  cara-cara  pendekatan  penafsiran yang  dibenarkan  atau  mengutamakan  keadilan  daripada  peraturan  perundang- undangan,  apabila  ketentuan  undang-undang  tidak  potensial  melindungi kepentingan  umum.  Penerapan  yang  demikian  sesuai  dengan  doktrin equity  must prevail (keadilan harus diunggulkan).
c. Ketiga,  kebebasan  untuk  mencari  dan  menemukan  hukum  ( recht vinding ),  dasar- dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum  adat),  yurisprudensi  maupun  melalui  pendekatan  realisme  yakni  mencari
dan  menemukan  hukum  yang  terdapat  pada  nilai  ekonomi,  kemanfaatan,  moral, agama, kepatutan dan kelaziman. 33
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  seorang  hakim  dalam  putusannya  agar terwujud  rasa  keadilan  dari  hukum,  maka  hakim  wajib  terjun  ke  lapangan  untuk menghayati, menggali nilai-nilai serta melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Seperti  halnya  ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Menelusuri kenyataan yang ada di lapangan atau kondisi serta nilai-nilai yang ada di Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa:
1. Pertama,  fakta  yang  ada  adalah  setiap  diadakan  Pemilu  nasional,  akomodasi  dan fasilitas  pendukung  dalam  pelaksanaan  pemilihan  selalu  datang  terlambat  dari pemerintah, yang disebabkan oleh jauhnya letak atau lokasi pemilihan berlangsung, belum  lagi  keterlambatan  yang  disebabkan  kondisi  cuaca  yang  buruk  sehingga pesawat  sering  mengalami  pembatalan  penerbangan,  bahkan  menunggu  berhari- hari.
2. Kedua, mahalnya akomodasi dan kecilnya pesawat memuat fasilitas dan akomodasi sehingga tahap pengiriman dilakukan berkala.
3. Ketiga,  jauhnya  medan  yang  ditempuh  ke  tempat  lokasi  pemilihan  dengan menempuh perjalanan dengan jalan kaki.
Penggatian noken sebagai kotak suara merupakan bentuk adanya keinginan yang kuat  dari  masyarakat  adat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  menjadi  bagian  demokrasi NKRI.  Sejarah  mencatat  bahwa  jauh  sebelum  pemilihan  umum  nasional,  di pegunungan  Papua  telah  melaksanakan  pemilihan  dengan  cara  adat  dalam  proses pengankatan dan pemilihan kepala suku atau tetua adat (aklamasi). Ciri khas demokrasi noken  adalah  pesta  bakar  batu  yang  merupakan  bagian  dari  pesta  demokrasi  pada proses  pemilihan  baik  umum  maupun  nasional.  Aklamasi  dilakukan  dengan  cara
33 Ibid, Bagir Manan
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
musyawarah  bersama.  Musyawarah  adalah  model  pemilihan  bagian  dari  demokrasi Indonesia.  Sekarang  ini  musyawarah  mufakat  mulai  bergeser  dengan  menggunakan metode  pemilihan  nasional one  man  one  vote oleh  karena  sangat  tidak  mungkin menyelenggarakan  suatu  pemilihan  umum  dengan  cara  musyawarah  bersama dilakukan secara langsung serempak sedangkan wilayah nusantara sangat luas sekali dan jamak dengan berjuta-juta penduduk.
Meskipun pemerintah dalam upaya mengunifikasi peraturan perundang-undangan yang beragam ke dalam suatu ketetapan hukum positif yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali.  Namun  realitas  yang  ada  adalah  masih  adanya  beberapa  wilayah  di Indonesia yang masih memegang peranan tradisional sesuai budayanya. Menurut Hans Kelsen:
“Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus  yang  menurut  isinya  peraturan  harus  diterapkan.  Semua  peraturan  umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lin yang serupa”.
Artinya bahwa  Hans  Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Pemerintah tidak dapat memaksakan suatu peraturan hukum  ke  dalam  suatu  wilayah,  sedangkan  dalam  wilayah  tersebut  masih  ada  atau masih  hidup  aturan  hukum  adat  didalamnya.  Jika  dipaksakanpun  akan  timbul  suatu ketidakadilan bagi masyarakat adat serta penolakan.
Mencermati amar putusan hakim konstitusi dalam perkara Nomor 47-81/PHPU- A/VII/2009,  merupakan  pertimbangan  yang  benar  dan  tepat.  Mahkamah  Konstitusi mengesampingkan  peraturan  tertulis  demi  menegakkan  keadilan.  Keadilan  bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (1) yaitu “setiap orng berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Semua mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ketahui  bahwa  dasar pertimbangan  hukum  hakim  konstitusi  dalam  Putusan  MK  NO  47-81/PHPU.A- VII/2009 terkait dengan  legitimasi sistem noken di  Provinsi Papua, merujuk kepada pendapat Bagir Manan tidak terpenuhi, salah satunya yuridis yaitu terkait dengan tata cara pelaksanaan dengan menggunakan sistem pemilu noken sebagai pengganti kotak suara  dan  pengambilan  suara  secara  transparan  dengan  prosedur  musyawarah  dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal           22E Ayat (1) UUD NRI  Tahun  1945  yaitu  Pemilu  dilaksanakan  secara  Luber-Jurdil;  pertimbangan sosiologis  tercermin  pada  kenyataan  bahwa  sesungguhnya  pemerintah  secara  tegas menyatakan  perlindungan  dan  penghormatan  kepada  masyarakat  Propinsi  Papua sebagai  daerah  istimewa  dan  memberikan  legitimasi  untuk  melaksanakan  pemilu dengan  sistem  noken.  Unsur  filosofis  tercermin  pada  saat  MK  mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan. Keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan.
B. Implikasi  Pasca  Putusan  MK  NO  47-81/PHPU.A-VII/2009  Terkait  Dengan Keberadaan Sistem Noken Di Provinsi Papua.
Sebelum  membahas  implikasi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  NO  47- 81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan berlakunya sistem noken di Provinsi Papua, berikut disampaikan amar putusan:

## 1. Amar Putusan
Mengingat pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang  telah  dirubah  dengan Perpu  UU  No  1  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  UU  No  10  Tahun  2008  tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengadili:
1. Dalam Eksepsi
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk calon Anggota DPD tidak dapat diterima
2. Dalam Pokok Perkara
Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini:
a. Memerintahkan  kepada  KPU  Kabupaten  Yahukimo  untuk  melaksanakan pemungutan suara ulang pemulihan umum Calon Anggota DPD pada distrik-distrik yang  ada:  Distrik  Ninia,  Holuwon,  Soba,  Kayo,  Hilipuk,  Sobaham,  Kwikna, Kabianggema,  Lolat,  Soloikma,  Duram,  Korupun,  Sela,  Kwelamdua,  Langda, Bomela,  S”mtamon,  Dekai,  Sumo,  Obio,  Seradala,  Angruk,  Walma,  Pronggoli, Panggema, Ubahak, Yahuliambut, Kosarek, Nipsan, Talambo, Endomen, Fuldama, Kona, Dirwemna, Nalca, Ubalihi dan Distrik Hereapini dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan ini diucapkan;
b. Memerintahkan  kepada  KPU  Kabupaten  Yahukimo  untuk  melaksanakan pemungutan  suara  ulang  Pemilu  Calon  Anggota  DPD  pada  Distrik  Kurima, Tangma,  Ukha,  Mugi,  Yogosem,  Werima,  Pasema,  Samenage,  Silimo,  Hogio, Amuma,  Amuma,  Musaik,  Suru-Suru  dan  Distrik  Wusama  dalam  wktu  paling lambat 60 hari sejak putusn ini diucapkan;
c. Memerintahkan  KPU    Kab.  Yahukimo  untuk  melaporkan  penetapan  hasil pemungutan  dan  penghitungan  suara  ulang  tersebut  kepada  MK  paling  lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
d. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 sepanjang  menyangkut  hasil  penghitungan  suara  calon  Anggota  DPD  di  Kab. Yahukimo, Provinsi  Papua.
2. Implikasi  Pasca  Putusan  MK  NO  47-81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan Keberadaan Sistem Noken di Provinsi Papua.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara  No  47-81/PHPU.A-VII/2009  telah menjatuhkan putusannya untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Sesungguhnya  dalam  perkara  NO.  47-81/PHPU.A-VII/2009  adalah  merupakan sengketa Pemilu Calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, namun  kajian  ini  memfokuskan  permasalahan  pada  sistem  Pemilu  dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” atau yang terkenal dengan istilah noken, di mana dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  menghargai  dan  menghormati kekhasan adat masyarakat Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua:
“Menimbang  bahwa  Mahkamah  berpandangan,  Pemilu  di  Kab.  Yahukimo  tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 10 Tahun 2008  yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti  UU No  1  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  UU  No  10  Tahun  2008  tentang  Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap ke dalam rekapitulasi  hasil  pemungutan  suara  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  6  Mei  2009  di KPU Provinsi Papua. 34
Namun justifikasi untuk legitimasi penerapan metode “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”  yang  dikenal  dengan  istilah  noken  ini,  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009:
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup  di  kalangan  masyarakat  Papua  yang  khas  dan  menyelenggarakan  pemilihan umum  dengan  cara  atau  sistem  “kesepakatan  warga”  atau  “aklamasi”.  Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul  konflik  diantra  kelompok-kelompok  masyarakat  setempat.  Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. 35
34 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, hal 46
35 Op. Cit., Putusan MK, hal 46.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
Setiap  putusan  hakim  merupakan  yurisprudensi  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber hukum. Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin “ Jurisprudentia ” yang berarti pengetahuan  hukum  ( rechtsgeleerdheid ).  Dalam  pengertian  teknis  yurisprudensi  itu dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan (hakim) yang diikuti  secara berulang- ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga dapat disebut sebagai “ Rechtersrecht ”  atau  “hukum  ciptaan  hakim/peradilan”. 36 Selanjutnya  menurut Hadjon,  secara  umum  yang  dimaksud  dengan  yurisprudensi  adalah  peradilan.  Akan tetapi,  dalam  arti  sempit  yang  dimaksud  dengan  yurisprudensi  adalah ajaran  hukum yang tersusun dari dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. 37 Oleh sebab itu dalam perkara No 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilu di Kab. Yahukimo, Provinsi Papua tersebut dalam pertimbangan yudisialnya berpandangan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  menghargai  nilai  budaya  yang  hidup  di kalangan masyarakat Papua yang khas.
Implikasi pasca putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka perlu dilihat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum”. 38
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  putusan  MK adalah bersifat final, artinya putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan  dalam  persidangan  MK,  dan  tidak  ada  upaya  hukum  lainnya. 39 Putusan
36 Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 64-65.
37 Ibid. 38 Pasal 24C Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
39 Fajar  Laksana  Soeroso,  “ Pembangkangan  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian  Putusan  Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT”. Jurnal  Yudisial,  Volume  6  Nomor  3  Desember  2013,  Komisi  Yudisial,  2013,  Jakarta,  hal  235. DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.100
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
pengadilan  yang  telah  memiliki  kekutan  hukum  tetap  memiliki  kekuatan  mengikat untuk  dilaksanakan.  Kekuatan  mengikat  putusan  MK  tidak  hanya  mengikat  pihak- pihak yang berperkara, namun mengikat semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim dikatakan  sebagai negative  legislator yang  putusannya  bersifat erga  omnes ,  yang ditujukan  kepada  semua  orang. 40 Sehingga  implikasi  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No  47-81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan  keberadaan  sistem  noken  di Provinsi  Papua,  maka  menjadi  sah  secara  nasional,  dan  akan  tetap  hidup  dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  implikasi  pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi  Papua, merujuk kepada Pasal 24C  Ayat (1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan MK, adalah  sah  dan  bersifat erga  omnes ,  sehingga  secara  nasional, akan tetap  hidup  dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.

## III. PENUTUP
Dasar  pertimbangan  hukum  Hakim  Konstitusi  dalam  Putusan  MK  NO  47- 81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan  Legitimasi  Sistem  Noken  Di  Provinsi  Papua, merujuk kepada pendapat Bagir Manan tidak terpenuhi, salah satunya yuridis yaitu terkait dengan  tata  cara  pelaksanaan  dengan  menggunakan  sistem  pemilu  noken  sebagai pengganti  kotak  suara  dan  pengambilan  suara  secara  transparan  dengan  prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan  sistem  pemilu  nasional  yang  tata  caranya  didasarkan  pada  Pasal  22E  Ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu  Pemilu  dilaksanakan  secara  Luber-Jurdil;  pertimbangan sosiologis  tercermin  pada  kenyataan  bahwa  sesungguhnya  pemerintah  secara  tegas
40 Abdul Latif. 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Total Media, Yogyakarta, hal 219.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842
menyatakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat Provinsi Papua sebagai daerah istimewa dan memberikan legitimasi untuk melaksanakan pemilu dengan sistem noken.  Unsur  filosofis  tercermin  pada  saat  Mahkamah  Konstitusi  mengesampingkan peraturan tertulis  demi  menegakkan  keadilan  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  masih hidup di wilayah pegunungan.
Implikasi  pasca  Putusan  MK  NO  47-81/PHPU.A-VII/2009  terkait  dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua, merujuk kepada Pasal 24C Ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal  29  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, adalah sah dan bersifat erga omnes , sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Admosudirdjo, Prajudi. 1997. Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
A Garner, Bryan. 1999. Black’s Law Dictionary Seven Edition. West Group: ST. PAUL, MINN.
Asyhadie, H. Zaeni, dkk. 2015. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Aaron, Thomas J. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Cetakan Pertama . Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Ibrahim, Johnny. 2015. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi . Malang: Bayumedia Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Ridwan.  2014. Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sunggono,  Bambang.  2002. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sukanto, Soerjono . 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842

## Jurnal
Affan Sulaeman, “ Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah ”. Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume. 1 Nomor 1, April 2015, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. DOI :
https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857
Fajar  Laksana  Soeroso,  “ Pembangkangan  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:
Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT”. Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3 Desember 2013, Komisi Yudisial, 2013, Jakarta, DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.100
Firman Floranta Adonara, “ Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Mahkamah Konstitusi, 2015, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222
Frenki,  “ Asas-Asas  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Menurut  Fiqh Siyasah”. Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syari’ah.  Volume  8,  Nomor  1  Tahun  2016, Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2016, Puwokerto. (DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223 ) Methodius Kossay, “ Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi  Papua)”. Jurnal  Serviens  in  Lumine  Verietas, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, Yogyakarta . Muhammad Fauzan Azim, “Pemilu dan Konstitusionalitas Sistem Noken”. Turast Jurnal Penelitian  dan  Pengapdian  Volume  1  Nomor  1  Tahun  2013,  Universitas  Islam Negeri Imam Bonjol, 2013, Padang.
Nelwan Ronsumbre, “ Sistem Noken Papua : Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal”. Jurnal  Sosial  Politik  Volume  5  Nomor  2  Tahun  2019,  Universitas Padjajaran, 2019, Bandung. DOI: https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388 Oly Viana Agustine, “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum  Nasional”.  Jurnal  Rechtsvinding.  Vol  8,  Nomor  1  April  2019,  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, Jakarta.
Ronsumbre, Nelwan, “ Sistem Noken Papua : Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal” . Jurnal Sosial Politik, Universitas Padjajaran Bandung Volume 5 Nomor 2 Tahun  2019.Yerianto,  dkk. Peran  Kepala  Suku  Dalam  Sistem  Noken  Pada Pemilukada Di  Distrik  Kamu  Kabupaten  Dogiyai  Provinsi  Papua  Tahun  2013 (Nusa Tenggara Timur,E Journal Politika Volume I Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2016, Denpasar.
Waluyo, “ Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”. Jurnal  Hukum  Samudera  Keadilan.  Volume  13  Nomor  2  Juli-Desember  2018, Fakultas  Hukum  Universitas  Samudra,  2018,  Langsa.    hal  296. DOI : https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1065 .