Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 - 2019
Betanika Nila Nirbita 1 , Sri Hardianti Sartika 2
1,2 Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H27, H30
Keywords :
local taxes, regional retributions,  original  local government revenue

## ABSTRACT
Original Local Government Revenue is the income used by regional  autonomy  to  fund  the  implementation  of  regional autonomy  in  accordance  with  each  region's  potential.  Local taxes and retribution are part of local revenue. This study aims to determine the effectiveness and contribution of local taxes and retribution to the Local Government Revenue of Tasikmalaya. This  research  is  a  descriptive  study  using  Time  Series-type secondary data source. Secondary data comes from the 2016- 2019  Budget  Realization  and  Target  report  of  OLGR  of Tasikmalaya Region. The results of this study indicate that the highest  level  of  regional  tax  effectiveness  in  Tasikmalaya  by 2019 was 106.18% and the lowest value is in 2016 at 101.6%, while the highest level of effec-tiveness of regional retribution was in 2016, at 105.33%, and the lowest was 2019 at 90.92%. The  contribution  of  local  taxes  to  Tasikmalaya  local  revenue reached the high-est in 2016 with 88.59% while the lowest was in 2019, at 49.37%. In the other hand, the highest contribution to regional retribution was in 2016 at 11.4% and the lowest in 2019, at 3, 83%..

## ABSTRAK
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan yang  digunakan  oleh  otonomi  daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah masing-masing.  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan bagian  dari  Pendapatan  Asli  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tasikmalaya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder tipe Time Series. Data  sekunder  berasal  dari  laporan  Anggaran  Realisasi  dan Target  PAD  Kota  Tasikmalaya  tahun  2016-2019.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi pajak daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 yaitu 106,18% dan  yang  paling  rendah  tahun  2016  yaitu  101,6%,  sedangkan tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  tertinggi  pada  tahun  2016 yaitu  105,33%  dan  paling  rendah  tahun  2019  yaitu  90,92%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya tertinggi pada tahun 2016 yaitu 88,59 dan paling rendah  pada  tahun  2019  yaitu  49,37%,  sedangkan  kontribusi retribusi  daerah  tertinggi  pada  tahun  2016  yaitu  11,4%  dan paling rendah tahun 2019 yaitu 3,83%.

## 1.   Pendahuluan
Pemerintah  pusat  saat  ini  menuntut pemerintah  daerah  untuk  dapat  lebih  mandiri tanpa  bergantung  dengan  pemerintah  daerah. Ber-dasarkan  hal  tersebut  maka  pemerintah daerah  mu-lai  berpikir  mengenai  pendapatan yang dapat di-peroleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dapat bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, dan pendapatan lain-lain. Besarnya pendapatan asli  daerah  menunjukkan  seberapa  besar kesejahteraan  masyarakatnya  dan  menjadi cerminan kemandirian suatu daerah itu sendiri. Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  berpikir untuk  meningkatkan  penerimaan  pendapatan asli  daerah  dengan  membangun  sarana  dan prasarana yang mampu menunjang pendapatan asli  daerah  tersebut  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku (Nugrahadi, Eko, Syamsi, 2011). Penerapan  otonomi  daerah  berlandaskan  pada kondisi  dan  perkembangan  masing-masing pemerintah daerah yang mengacu pada Undang- Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 32  tahun  2004  tentang  Pemerintah  daerah  dan UU  No  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  an-tara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah.  Kedua  undang-undang tersebut  membuat  peru-bahan  otonomi  daerah dan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Adanya desentralisasi  ini  membawa  konsekuensi terhadap  pengalokasian,  pemanfaatan  dan dukungan  sumber  penerimaan  dana  yang  ber- beda.  Menurut  Kago  (2005)  mengungkapkan bahwa  setidaknya  terdapat  4  faktor  penting pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat  berubah yaitu  keuangan,  manusia,  organisasi  dan manajemen,  dan  peralatan.  Hal  yang  utama mempengaruhi dalam  pelaksanaan  otonomi  ini adalah kondisi keuangan. Kelancaran keuangan akan memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.
Pemerintah daerah yang saat ini dituntut untuk dapat  lebih  mandiri  harus  memiliki  strategi tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Sumber pendapatan daerah terbesar yang  dapat  dihimpun  adalah  melalui  pajak daerah  dan  retri-busi  daerah.  Kemampuan pemerintah  daerah  da-lam  menghimpun  dana melalui pajak daerah dan retribusi daerah harus dituangkan  dalam  bentuk  target  dan  realisasi yang  nyata  agar  terlihat  sebera-pa  tingkat efektivitas  dan  kontribusi  pajak  daerah  dan
retribusi daerah terhapat pendapatan Asli Dae- rah (PAD). Adanya system yang jelas mengenai target dan realisasi akan membantu pemerintah untuk  melihat  kondisi  penerimaan  dana  yang dapat  dihimpun  dan  hal-hal  terkait  dengan perbaikan.
Efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  digunakan  untuk  mengetahui  berhasil atau  tid-aknya  tujuan  organisasi  tersebut. Sebuah  organisasi  dapat  dikatakan  efektif  jika tujuan  tersebut  dapat  dicapai.  Tinggi  atau rendahnya  tingkat  efektivitas  dan  kontribusi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  bergantung  pada seberapa  besar  kinerja  seluruh  aparat  yang bertugas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik  un-tuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah ter-hadap Pendapatan Asli Daerah di  Kota  Tasikma-laya  dari  tahun  2016-2019. Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan  masukan  untuk  pengambilan kebijakan  terkait  dengan  pajak  daerah  dan retribusi daerah.

## 2.  Telaah  Teori  Dan  Pengembangan
Hipotesis
a . Efektifitas Berhasil  atau  tidaknya  sebuah  tujuan organisasi dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Kata efektif dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  dapat membawa  hasil  atau  berhasil  guna.  Hal  ini berarti sesuatu dapat dikatakan efektif apa-bila sesuatu  tersebut  menghasilkan  manfaat  dan dinilai  berhasil  oleh  suatu  ukuran.  Efektivitas pajak  berarti  mengukur  antara  hasil  dengan target  pajak  itu  sendiri.  Mahmudi  (2010) mengatakan  bahwa  efek-tivitas  merupakan sejauh mana unit terse-but mampu dikelaurkan untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan. Sedangkan menurut Arifin (2003)) mengatakan bahwa  efektivitas  merupakan  sebuah  ukuran yang mengatakan seberapa target tercapai baik dalam  segi  kualitas,  kuantitas  ataupun  waktu. Hal  ini  sama  dengan  yang  dikatakan  oleh Gibson  (2002)  yang  menga-takan  bahwa efektivitas merupakan ke-mampuan sebuah unit untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

## b.  Pajak
Pajak  dalam  Undang-undang  Ke-tentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) pasal 1
yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, SH  dalam  buku  Mardiasmo  (2011)  “Pajak adalah  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan un-tuk  membayar  penge luaran  umum.”  Ber - dasarkan hal tersebut maka dapat dikon-sepkan bahwa pajak ini merupakan iuran rakyat kepada rakyat, berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan,  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  negara,  dan  dapat  dipaksakan secara yuridis.

## c.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah masing- masing  dan  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  tersebut  yang  disesuaikan  dengan peraturan  perun-dang-undangan.  Halim  (2004) mengatakan  bahwa  pendapatan  asli  daerah (PAD)  merupakan  semua  semua  penerimaan dae-rah  yang  bersumber  dari  pendapatan ekonomi  asli  daerah  tersebut.  Sumber  Pen- dapatan  Asli  Daerah  meliputi  beberapa  aspek diantaranya  adalah  Pajak  Daerah,  Retribusi daerah, Pendapatan hasil pengel-olaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah. kontribusi sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  berbeda-beda tergantung  dari  seberapa  besar  potensi  sumber pendapatan yang dimiliki. Hasil dari pendapatan asli daerah ini digunakan oleh pemerintah dae- rah  untuk  mengelola  rumah  tangga  daerah tersebut.  Pendapatan  asli  daerah  Kota Tasikmalaya  dikelola  oleh  Badan  Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikma-laya (BPPRD).
d.   Pajak Daerah
Pajak  Daerah  menurut  Mardiasmo  (2004) mengatakan  bahwa  pajak  daerah  yang selanjutnya disebut pajak meruakan iuran wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepala  Daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang  digunakan  untuk  membiayai  penyeleng-
garaan  pemerintah  daerah  dan  pem-bangunan daerah. Jenis dari pajak daerah dibagi menjadi dua  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota. Perbedaan anta-ra pajak daerah dengan pajak pusat dian-taranya yaitu:
1.  Pajak  daerah  berasal  dari  pajak  asli  daerah atau  pajak  pusat  yang  dis-erahkan  kepada daerah.
2.  Pajak dipungut di wilayah tersebut saja.
3.  Digunakan  untuk  membiayai  penge-luaran pembangunan pemerintah dae-rah.
4.  Dipungut berdasar peraturan daerah masing- masing.

## e.  Retribusi Daerah
Menurut  UU  No  28  tahun  2008  da-lam Mardiasmo, (2004) mengatakan bahwa retribusi dasrah  merupakan  pengutan  dae-rah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  dise-diakan  dan/  atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah meskipun kedua  hal  ini  merupakan  penghasilan  pen- dapatan asli daerah.  Perbedaab antara  retribusi dengan  pajak  daerah  diantaranya  yaitu  paying hukum yang berbeda yaitu dengan menggunakan  peraturan  pemerinrah,  peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah, objek pajaknya yaitu orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum, balas jasa didapatkan  secara  langsung,  dan  Lem-baga pemungut  dipungut  hanya  oleh  pemerintah daerah  yang  dalam  hal  ini  yai-tu  dinas pendapatan  daerah.  Retribusi  dae-rah  terbagi atas 3 jenis retribusi yaitu:
1.  Retribusi jasa umum
2.  Retribusi jasa usaha
3.  Retribusi perijinan tertentu

## 3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  deskriptif  dengan  mencari sumber teori dan referensi yang relevan dengan permasalahan  yang  ditemukan.  Nasir  (2011) mengatakan  bahwa  penelitian  deskriptif merupakan  penelitian  yang  meneliti  status manusia,  sebuah  objek,  kondisi  atau  system pemikiran  atau  kelas  peristiwa  masa  sekarang. Penelitian  dilakukan  pada  Kantor  Pengelola Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Kota
Tasikmalaya. Data sekunder berasal dari laporan Anggaran  Realisasi  dan  Target  PAD  Kota Tasikmalaya selama tahun 2016-2019.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Efektivitas  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019
Efektivitas  pajak  merupakan  analisis  yang menggambarkan  antara  realisasi  pendapatan pajak  dibanding  dengan  target  yang  telah dicapai  oleh  pemerintah  tersebut.  Rumus  yang digunakan  dalam  menghitung  efektivitas  ini yaitu sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
(Halim, 2004)
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  mengenai penentuan  penerimaan  daerah  Pedoman Penilaian  Kinerja  Keuangan  Daerah  terdapat prosentasi  kinerja  keuangan  yang  mengukur tingkat efektivitas keuangan atau tujuan sebuah organisasi sebagai berikut:
Prosentase Kinerja Kriteria ≥ 100 Sangat efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif < 60 % Tidak efektif
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan data  tingkat  efektivitas  Pajak  Daerah  selama kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota
Tasikmalaya

## Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  data  diatas  maka  dapat dikatakan  bahwa  selama  4  tahun  terakhir pendapatan  asli  daerah  sektor  pajak  daerah
cenderung  stabil  dan  bahkan  selalu  melebihi target  pada  tiap  tahunnya  dengan  kenaikan antara  1-7%  di  setiap  tahun.  Akan  tetapi, menurut BPPRD Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa  hasil  ini  belum  optimal  dikarenakan masih  terdapatt  potensi-potensi  pajak  daerah yang belum tergali secara optimal. Hasil Analisa diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah diantara tahun yang lainnya meskipun termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan pada tahun  2019  memiliki  tingkat  prosentasi  efektif yang paling tinggi yaitu 106,18%.
Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  selain dari pajak daerah juga bersumber dari retribusi pajak pada daerah tersebut. Berikut merupakan data tingkat efektifitas retribusi daerah di Kota Tasikmalaya.

## Tabel 2. Efektivitas Retribusi Daerah Kota
Tasikmalaya Th Target Realisasi Efek- tivitas Ket. 2016 11.641.884.70 0 12.262.891.30 2 105,33 % Sangat Efektif 2017 10.271.357.11 1 10.745.548.94 8 96,3% Efektif 2018 11.375.470.12 5 11.469.063.08 3 100,82 % Sangat Efektif 2019 12.267.124.33 4 11.153.194.80 1 90,92% Efektif

## Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  data  diatas  maka  dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sector retribusi  daerah  dalam  kurun  waktu  4  tahun selalu memenuhi target dengan rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2016 yaitu 105,33%. Akan tetapi  jika  dilihat  dari  tabel  diatas  pada  tahun 2019  memiliki  nilai  efektivitas  paling  rendah yaitu 90,92%. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang kurang optimal seperti:
1) Penggalian gorong-gorong yang menyebabkan berkurangnya retribusi parkir. 2) Berkurangnya pengunjung pada perbelanjaan  yang  ada  di  sekitar  Masjid Agung  yang  dikarenakan  ruas  jalan  yang dialihfungsikan menjadi ruas jalan. 3) Tunggakan retribusi sampah.
4) Kurangnya  kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi sampah.
b. Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019
Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu analisis untuk mengetahui seberapa  besar  tingkat  kontribusi  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  terhadap  penerimaan pendapatan  asli  daerah (PAD).  Rumus analisis Kontribusi  Pajak  terhadap  Pendapatan  asli daerah yaitu:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ/𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (Handoko, 2013: 3)
Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan data Kontribusi Pajak Daerah seperti yang terlihat pada table 3 berikut ini:
Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Th Realisasi Pajak Realisasi PAD Kontribusi 2016 95.298.857.784 107.561.749.086  88,59% 2017 107.804.309.162 127.443.069.118  84,59% 2018 120.013.770.765 143.993.539.914  83,35% 2019 143.552.632.283 290.966.425.997  49,37%
Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  data  analisis  diatas  dapat dikatakan  bahwa  dari  tahun  2016-2018 kontribusi  pendapatan  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  sangat  baik  dan cenderung stabil. Akan tetapi terjadi penurunan kontribusi yang sangat terlihat pada tahun 2019 menjadi  49,37%  tetapi  masih  dikategorikan dalam kategori baik. Hal ini bukan dikarenakan rendahnya  pendapatan  pajak  daerah,  namun terdapat  potensi  pendapatan  lain  yang bertambah seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Jenis pendapatan  ini  tidak  ada  di  tahun-tahun  yang lalu  dan  baru  muncul  pada  tahun  2019. Kemudian untuk pendapatan lain-lain yang pada tahun-tahun  sebelumnya  berada  di  angka  di bawah  Rp  15.000.000.000,  pada  tahun  2019 pendapatan  lain  lain  mencapai  angka  130an miliar yang menjadikan kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 ini menurun.
Selain  menganalisa  kontribusi  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah,  berikut  ini adalah  Analisa  kontribusi  retribusi  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Th Realisasi Retribusi Realisasi PAD Kontribusi 2016  12.262.891.302  107.561.749.086  11,4% 2017  10.745.548.948  127.443.069.118  8,43%
2018  11.469.063.083  143.993.539.914  7,97% 2019  11.153.194.801  290.966.425.997  3,83%

## Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan  data  diatas  pada  tahun  2016 kontribusi  retribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah dapat dikatakan kurang yaitu berkontribusi  11,4%.  Pada  tahun  2017-2019 kontribusi  retribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah cenderung sangat kurang  yaitu berkisar antara 3%-8%.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan

## Implikasi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota Tasikmalaya  tergolong  sangat  efektif dengan  tingkat  efektivitas  tertinggi  pada tahun  2019  yaitu  106,18%  dan  tingkat efektivitas  terendah pada  tahun  2018  yaitu 101,42%.  Sedangkan  tingkat  efektifivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya tertinggi pada  tahun  2016  yaitu  105,33%  dengan kategori  sangat  efektif  dan  tingkat efektivitas  paling  rendah  pada  tahun  2019 yaitu 90,92% dengan kategori efektif.
b. Tingkat  kontribusi  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kota  Tasikmalaya tergolong  sangat  berkontribusi.  Tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu 88,59% dan paling rendah tahun 2019  yaitu  49,37%.  Sedangkan  tingkat kontribusi  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya tertinggi juga pada tahun 2016 yaitu 11,4% dan  paling  rendah  pada  tahun  2019  yaitu 3,83%

## Daftar Pustaka
Agusta,  R.  (2020).  Peranan  Penerimaan  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Journal  Of  Applied Managerial Accounting , 4 (1), 33-41.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat . Handoko, T. H. (2002). Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE . Indonesia, K. D. N. R. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan  Kedua  Atas  peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara . Indonesia,  R.  (2007).  Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun ,
(85).
Kaho.  (2005).  Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Andi.
Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Kinerja  Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN. Mardiasmo, A. (2002).  Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah:  Good  Governance, Democratization, Local Government Financial Management.. Yogyakarta. Andi. Mardiasmo,  M.  B.  A.  (2011).  Perpajakan  (Edisi Revisi) . Yogyakarta: Andi. Nasir,  Abdul.  (2011).  Buku  Ajar  Metodelogi Penelitian  Kesehatan. Yogyakarta:  Nuha
Medika.
Nugradi,  E.  W.,  &  Syamsi,  A.  (2011).  Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Realisasi Pajak  Daerah  Kota  Medan. Jurnal  Visi Ekonomi , 10 (01).
Octovido,  I.  (2014).  Analisis  Efektivitas  Dan Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Batu  Tahun 2009-2013). Jurnal Administrasi Bisnis , 15 (1). Undang-Undang,  R.  I.  (2010).  Nomor  28  Tahun 2009. Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah .
Undang-Undang, R. I. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang,  R.  I.  No.  33  Tahun  2004 tentang. Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ecodomica , 3 (2).