Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang- Undang Darurat

## Muhammad Erwin
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Email: muhammaderwinipsc75@gmail.com

## Abstract:
The research aimed to determine and examine the views of law enforcers (Police, Prosecutors, and  Judges)  about  the  need  or  not  for  criminalization  of  the  act  of  storing  and  carrying  and owned Air soft Gun without permission. The results of research indicate that in the last 3 years there has never been a single or pure case of Airsoft Gun misuse and then subject to Emergency Acts,  unless  followed  by  other  crimes  such  as  beatings,  threats  or  murders  but  using  sharp objects, such as badik or machetes. Law enforcers agree with the criminalization on the record that the legal instruments should be clear and precise, not gray or vague. It is not appropriate if the  Airsoft  Gun  is  subjected  to  with  Emergency  Acts.  It  is  very  different  from  firearms  in general. If any want to criminalized, Airsoft Gun must be made separate rules or regulations, or the Emergency Acts was revised by entering Airsoft Gun as one of the class of firearms. Because those included in the Emergency Acts are only firearms, ammunition, explosives, and piercer.
Keywords: Airsoft Gun; Criminal Law; Emergency Act

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan-pandangan para penegak hukum  (Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim)  tentang  perlu  tidaknya  kriminalisasi  terhadap  perbuatan menyimpan  dan  membawa  serta  memiliki  Airsoft  Gun  tanpa  izin.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak pernah ada kasus tunggal atau murni  tentang  penyalahgunaan  Airsoft  Gun  lalu  dikenakan  UU  Darurat,  kecuali  diikuti dengan  tindak  pidana  lain  berupa  misalnya  pengeroyokan,  pengancaman,  atau  pembunuhan namun  menggunakan  benda  tajam,  seperti  badik  atau  parang.  Para  penegak  hukum  setuju dengan  kriminalisasi  tersebut  dengan  catatan  bahwa  perangkat  hukumnya  harus  jelas  dan tepat, tidak abu-abu atau sumir. Karena tidak tepat apabila Airsoft Gun dikenakan dengan UU Darurat. Secara mekanisme sungguh jauh berbeda dengan senjata api pada umumnya. Kalau pun  mau  dikriminalisasi  Airsoft  Gun  tersebut  maka  harus  dibuatkan  aturan  atau  regulasi tersendiri, atau UU Darurat tersebut direvisi dengan memasukkan Airsoft Gun sebagai salah satu  golongan  senjata  api.  Karena  yang  termasuk  dalam  UU  Darurat  hanyalah  senjata  api, amunisi, bahan peledak, dan alat penusuk.
Kata Kunci: Airsoft Gun; Hukum Pindana; UU Darurat

## 1.  Pendahuluan
Perkembangan tindak pidana pada era globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  semakin  tinggi  pula  intensitas  tindak  pidana  di lingkungan masyarakat. 1 Contoh kasus berkembang saat ini adalah pencurian dengan kekerasan  menggunakan Airsoft  Gun 2 yang  terjadi  di  tempat-tempat  tertentu,  seperti toko emas, mini market, bank-bank dan lain sebagainya. Modus operandinya adalah korban  ditodong  dengan  senjata  mainan  atau  sekarang  yang  dinamakan  dengan Airsoft  Gun . Airsoft  Gun begitu  mirip  dengan  senjata  aslinya  yang  sering  digunakan oleh Militer atau Kepolisian.
Tak  bisa  dipungkiri,  perkembangan  media  komunikasi  turut  andil  dalam  me- mengaruhi  penyebaran Airsoft  Gun ini,  sehingga  masyarakat  dengan  mudah mendapatkannya. Jika sebelumnya, orang hanya dapat menjual barang dagangannya hanya sebatas wilayah tertentu, saat ini, dengan adanya internet, perdagangan secara elektronik  telah  menembus  lintas  wilayah  dan  bahkan  negara.  Awalnya, Airsoft  Gun hanya  digunakan  untuk  mainan  anak-anak  dan  berkembang  menjadi  senjata  untuk olah raga. Hal tersebut pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, tetapi  apabila senjata tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, maka  berpotensi  menimbulkan  tindakan  atau  perbuatan  melawan  hukum  atau tindakan kriminal.
Airsoft  Gun dijual  di  Indonesia  telah  ada  sejak  akhir  tahun  1990-an,  tetapi  dahulu penjualannya  belum  dapat  menjangkau  ke  pelosok  daerah,  karena  keterbatasan internet dan informasi di dalam masyarakat. 3 Penjualan Airsoft Gun ini hanya berada di kota-kota besar tertentu saja seperti, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Saat ini, Airsoft Gun telah  banyak  beredar  dalam  lingkungan  masyarakat,  dari  anak  muda  hingga orang dewasa dapat memiliki senjata ini.  Orang tersebut dapat memiliki Airsoft Gun , bukan hanya dari komunitas dan penggemar Airsoft Gun saja, keberadan internet juga sangatlah mendukung bagi peminat senjata ini untuk membeli. Penjualan Airsoft Gun lebih  banyak  dilakukan  melalui  media  internet,  baik  itu  dari  luar  negeri  maupun dalam negeri.
Penjualan Airsoft  Gun melal ui  media  internet  ini  masih  dianggap  “abu - abu”  atau bahkan biasa oleh pemerintah. Padahal, dampaknya sangat besar bagi masyarakat di sekeliling, walaupun hanya sebatas senjata replika saja. Oleh sebab itu, para produsen dari negara yang menciptakan Airsoft Gun semakin leluasa untuk menjual lebih banyak lagi, walaupun dalam paket penjualannya, Airsoft Gun ini  sudah  jelas  harus ada izin dan  dipergunakan  oleh  orang  dengan  umur  18  (delapan  belas)  tahun  ke  atas  dan sudah  terdapat  larangan  untuk  menggunakannya  secara  tidak  benar,  misal  untuk menembak binatang dengan cara iseng apalagi manusia. Pada hakikatnya, Airsoft Gun adalah  senjata  mainan  atau  replika,  namun  karena  rawan  disalahgunakan  maka
1 Bachrie,  S.  (2009). “ Merekonstruksi  Paradigma  Membangun  Supremasi  Hukum  yang  Berke- adilan ” . Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , 17 (4).
2 Senjata mainan atau senjata replika yang memiliki ukuran sama dengan senjata aslinya, baik itu jenis pistol, revolver, submachine gun, assault rifle, sniper rifle, dan shotgun. Seluruh senjata mainan atau replika  ini  menggunakan  dan  melontarkan  peluru  yang  terbuat  dari  plastik  padat  berbentuk  bulat kecil berukuran 6 milimeter yang disebut Bullet Ball disingkat BB.
3 Marpaung,  T.G.  (2011). “ Penegakan  Hukum  oleh  Polda  DIY  Terhadap  Penggunaan Airsoft  Gun ”, e- Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
peredarannya  tak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  memperhatikan  perlindungan kepentingan  masyarakat,  karena  itu  pemerintah  mengatur  perizinan  yang  ketat tentang kepemilikan Airsoft Gun tersebut.
Akibat yang ditimbulkan dengan lemahnya pengendalian peredaran duplikat senjata api  ini  menyebabkan  perdagangan Airsoft  Gun semakin  marak,  baik  itu  di  ibukota Jakarta  maupun  di  daerah  lainnya  di  Indonesia.  Dengan  demikian,    aparat  penegak hukum harus pro-aktif melakukan upaya penanggulangan terhadap penjualan Airsoft Gun secara bebas ini, demi untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi dalam hal  ini  yang  berwenang  mengawasi  peredaran  senjata  jenis  ini  di  Indonesia nampaknya  kurang  maksimal  melakukan  tugasnya,  sehingga  peredaran Airsoft  Gun semakin luas dan tidak terkontrol, dan masyarakat yang tidak berhak memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah.
Dampak penyalahgunaan Airsoft Gun jelas menimbulkan kerugian bagi korbannya dan terancam  sanksi  pidana  bagi  para  pelakunya,  karena  itu  perbuatan  tersebut  sudah barang  tentu  meresahkan  masyarakat.  Selain  itu,  dampak  sosial  perbuatan  tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.
Penyalahgunaan Airsoft Gun , dilakukan dalam wujud tindak pidana atau Delik, karena itu  pelakunya  akan  dituntut  pertanggungjawaban  pidana  di  depan  otoritas  (aparat yang  berwenang)  berdasarkan  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system ). 4 Namun saat ini yang menjadi kendala atau pertanyaan adalah dapatkah pelaku yang menggunakan Airsoft Gun dijerat dengan UU Darurat  No. 12 Tahun 1951, dan apakah dapat dipersamakan Airsoft Gun dengan senjata api atau digolongkan sebagai senjata api. Karena mengingat saat ini aparat penegak hukum masih menganalogikan Airsoft Gun sebagai atau tergolong senjata api. Padahal dari segi mekanisme saja kedua benda tersebut sungguh jauh berbeda.

## 2.  Relasi Asas Legalitas dan Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana
Secara  umum,  asas  legalitas  mengandung  tiga  pengertian,  yakni:  (1)  Tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu  terlebih  dahulu belum  dinyatakan  dalam  suatu  aturan  undang-undang;  (2)  Dalam  menentukan  ada tidaknya  perbuatan  pidana  tidak  boleh  menggunakan  analogi  (qiyas/menyamakan); dan (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 5
Pengertian  pertama  menjelaskan,  harus  ada  aturan  Undang-Undang  yang  menjadi aturan  hukum  tertulis  lebih  dahulu.  Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  perbuatan pidana  menurut  hukum  adat  sebelumnya  tidak  dapat  dipidana,  sebab  tidak ditentukan  dengan  aturan  yang  tertulis.  Asas  legalitas  berarti  tidak  ada  kejahatan tanpa  undang-undang,  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang,  hanya  undang- undang  yang  dapat  menentukan  apa  yang  dapat  dipidana,  hanya  undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa ketentuan pidana dapat diterapkan.  Asas  legalitas  pada  dasarnya  untuk  melindungi  hak-hak  warga  negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan pemerintah untuk menjatuhkan pidana.
4 Hagan,  F.  E.  (2013). Pengantar  Kriminologi  (Teori,  Metode,  Dan  Perilaku  Kriminal) , 7 th Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm, 21.
5 Marpaung, L. (2012). Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39-40.
Pengertian  kedua  menafsirkan,  dalam  menentukan  ada  tidaknya  perbuatan  pidana, tidak boleh digunakan analogi. Di Indonesia, demikian pula Belanda, umumnya masih diakui  prinsip  tersebut,  meskipun  beberapa  ahli  atau  beberapa  negara  tidak menyetujuinya. Penggunaan analogi  telah ramai  dibicarakan, baik yang pro maupun yang  kontra.  Apakah  hakim  dalam  peristiwa  pidana  dapat  menggunakan  Analogi. Umumnya  orang  berpangkal  pada  perbedaan  pendapat  mengenai  batas  antara  tafsir ekstensif dan analogi. Meskipun tafsiran ekstensif dan analogi sifatnya sama; tidak ada perbedaan  yang  prinsipil,  namun  ada  batas  yang  jelas  antara  keduanya.  Penafsiran secara luas dapat dibenarkan, sedangkan penggunaan analogi tidak dibenarkan. Tafsir ekstensif  berpegang  pada  aturan  hukum  yang  sudah  ada.  Pernyataan  yang  tertera dalam  aturan  hukum  dapat  ditafsirkan  berdasarkan  nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat dan tidak berdasarkan makna pada saat aturan tersebut dibentuk.
Penggunaan  analogi  berpijak  pada  ketentuan,  bahwa  perbuatan  yang  dipersoalkan tidak bisa ditafsir jika ketentuan hukum yang ada sudah jelas maknanya. Interpretasi hakim  yang  menghendaki  agar  perbuatan  tersebut  digolongkan  sebagai  perbuatan pidana. Hal  tersebut  dikarenakan inti  dari  aturan  tersebut  telah  termaktub,  sehingga perbuatan tersebut dapat dikenal oleh ketentuan yang telah ada dengan menggunakan analogi.  Dalam  konsep  penganologian,  dasar  dalam  menentukan  suatu  perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana bukan dari suatu aturan pidana yang telah ada,  melainkan  melalui  inti  aturan  tersebut.  Dapat  dikatakan  bahwa  penafsiran ekstensif berpegang pada aturan yang ada, sedangkan dalam analogi, tidak berpegang pada  ketentuan  yang  ada,  sehingga  dianggap  bertentangan  dengan  asas  legalitas. Berbeda halnya penggunaan analogi tersebut untuk mengecualikan tindak pidana. Hal tersebut  bukan  hal  yang  dilarang.  Tidak  pula  dilarang  penggunaan  analogi  dalam menentukan  alasan-alasan  yang  menghapuskan  pidana,  baik  dalam  hal  alasan  yang membenarkan maupun sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan.
Pengertian ketiga menjelaskan bahwa aturan hukum tidak berlaku mundur atau surut. Dahulu orang mengira bahwa Asas Legalitas itu adalah sedemikian pentingnya bagi hukum pidana, sehingga tidak mungkin ada undang-undang yang akan menyimpang darinya. Ketentuan tersebut dikenal sebagai Asas Non-Retroaktif.
Penerapan aturan hukum dengan menggunakan logika umumnya mengambil inti dari suatu  aturan  untuk  diterapkan  terhadap  suatu  perbuatan  yang  sebenarnya  belum diatur,  padahal  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  KUHP  menjelaskan  bahwa  harus  ada  aturan yang mendasari suatu tindak pidana. Selain itu, asas analogi  menyimpang dari Asas Legalitas  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  1  KUHP.  Larangan  menggunakan  Analogi selama  ini  dianut  oleh  KUHP  yang  sekarang  berlaku.  Demikianpun  halnya  dalam rancangan KUHP Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 menyebutkan:
(1)  Tidak seorang pun dapat dipidana, atau dapat dikenakan tindak pidana, kecuali perbuatan yang  dilakukan  telah  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
(2)  Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan Analogi.
(3)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa  seseorang  patut  dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di  beberapa  negara,  seperti  Indonesia  dan  Belanda  masih  berlaku  larangan penggunakan analogi. Akan tetapi, larangan ini justru menimbulkan pendapat pro dan
kontra. 6 Meskipun demikian, ada beberapa alasan mengapa analogi menimbulkan pro- kontra, di antaranya: Pertama , adanya kekhawatiran, akan tetapi kekhawatiran tersebut tidak  beralasan; Kedua ,  dalam  praktiknya,  hakim  seringkali  menggunakan  Analogi, hanya saja tidak mengungkapkan terang-terangan.

## 3. Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana
Kemajuan  peradaban  manusia  menyebabkan  perkembangan  pola  pikir  manusia. Dengan  perkembangan  pola  pikir  manusia  menyebabkan  pola  tindak  pidana  atau kejahatan  ikut  berkembang.  Dahulu,  pelaku  kriminalitas  menggunakan  senjata konvensional  dalam melakukan tindak kejahatan, seperti  senjata  tajam (pisau, golok, clurit dan lain-lain). Saat ini, metode dan penggunaan senjata juga berkembang. Pelaku kejahatan  atau  penjahat  lebih  pintar  untuk  mengelabui  korban,  yakni  dengan menggunakan  senjata  replika,  karena  lebih  efisien  dari  penggunaan  senjata  tajam. Penjualan Airsoft  Gun secara  bebas  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  angka penyalahgunaannya yang merupakan sebab-akibat yang ditimbulkan. 7
Dalam  penggunaannya,  hampir  semua  pelaku  tindak  kejahatan  yang  menggunakan senjata  replika  merupakan  pelaku  di  bawah  umur.  Pelaku  menggunakan  senjata replika  untuk  berbagai  tindakan  kejahatan,  seperti:  perampokan,  pemerasan,  peng- ancaman,  dan  untuk  menakut-nakuti  korban.  Akibat  penyalahgunaan  tersebut merupakan dampak dari lemahnya administrasi dan pengawasan terhadap peredaran senjata replika ini menyebabkan perdagangan Airsoft Gun semakin marak, baik di Ibu Kota Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia, maka aparat penegak hukum harus pro-aktif  dan  menindak  tegas  pelaku  penjualan Airsoft  Gun secara  bebas  untuk kemajuan hukum di Indonesia.
Polisi  sebagai  apparat  hukum  yang  berwenang  mengawasi  peredaran  senjata  di Indonesia  kurang  maksimal  dalam  melakukan  tugasnya,  sehingga  peredaran Airsoft Gun semakin luas dan tidak terkendali, sehingga masyarakat yang tidak berhak untuk memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah. Pada awalnya Airsoft Gun merupakan  senjata  yang  diperuntukkan  untuk  keperluan  prasarana  dalam kegiatan olahraga. Di sisi lain, dengan pesatnya perkembangan zaman dan banyaknya peminat, maka Airsoft Gun banyak disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan.
Seiring  majunya  dunia  teknologi,  khususnya  media  internet,  akses  untuk  men- dapatkan Airsoft  Gun semakin  mudah.  Seseorang  yang  belum  cukup  umur  dapat menggunakan medium internet untuk mendapatkan senjata. Munculnya gejala sosial berupa tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, di mana senjata Airsoft Gun dibeli orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui peruntukannya. Penyalahgunaan senjata Airsoft Gun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata, erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai.
Penyalahgunaan Airsoft  Gun merupakan  suatu  perbuatan  yang  didasari  karena kesadaran oleh para pelaku sendiri. Penyalahgunaan Airsoft Gun dengan universal bisa
6 Harahap, Y. (2002). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan) , Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26-27
7 Kamil,  A.  (2009). Analisa  Kasus  Penembakan  (Ditinjau  Dari  Ilmu  Pembuktian  Dan  Forensik) .  Jakarta:  PT Margi Wahyu, hlm. 52
memberikan  kerugian  bagi  korbannya  dan  sanksi  pidana  bagi  para  pelakunya,  juga sangat  meresahkan  masyarakat  di  sekelilingnya.  Dari  aspek  sosiologis,  pengguna senjata Airsoft  Gun mengganggu  ketentraman  masyarakat,  seperti  tindak  kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya. 8 Akibat hukum dari penyalahgunaan Airsoft  Gun ,  dapat  dipastikan  bahwa  perbuatan  tersebut  melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.
Peraturan  KAPOLRI  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga menyebutkan dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata  api  yang  terbuat  dari  bahan  plastik  dan/atau  campuran  yang  dapat melontarkan ball bullet (BB). Namun, jika merujuk pada UU Darurat, Pasal 1 ayat (2) dan (3), seseorang yang memiliki Airsoft Gun tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana senjata api. Hal ini dikarenakan Airsoft Gun bukan merupakan senjata api dan tidak tergolong sebagai alat pemukul, penikam atau penusuk.
Peraturan Kapolri tersebut memiliki  ketentuan-ketentuan hukum terkait kepemilikan Airsoft Gun, yaitu:
1. Airsoft Gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga/ sport menembak reaksi (Pasal 4 ayat (4));
2. Airsoft Gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan  (Pasal 5 ayat (3));
3. Persyaratan  untuk  dapat  memiliki  dan/atau  menggunakan Airsoft  Gun untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: (Pasal 13 ayat (1))
a. Memiliki  kartu  tanda  anggota  klub  menembak  yang  bernaung  di  bawah Perbakin;
b. Berusia  paling  rendah  15  (lima  belas)  tahun  dan  paling  tinggi  65  (enam  puluh lima) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
d. Memiliki  keterampilan  menembak  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
4. Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari Kapolda u.p. Dir Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan 9 .
Pada  wilayah  hukum  Sulawesi  Barat,  tepatnya  pada  Polres  Mamuju  dan  wilayah hukum Kota Makassar, peneliti menemukan bahwa pada Polres Mamuju pada tahun 2015 terdapat 1 kasus penyalahgunaan penggunaan senjata Airsoft Gun , dimana pasal yang diterapkan adalah pelanggaran UU Darurat. Namun hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri  Mamuju  telah  memutus  bebas  perkara  tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa senjata Airsoft  Gun tidak  termasuk  dalam  golongan  senjata  api.  Kejaksaan  Negeri setempat telah melakukan banding terhadap keputusan PN Mamuju dan sampai saat ini masih menunggu hasil banding tersebut.
Penanganan  perkara  yang  ditangani  oleh  Polrestabes  Makassar  terhadap  penyalah- gunaan  penggunaan  senjata Airsoft  Gun di  Kota  Makassar,  tidak  dittindaklanjuti dengan  pertimbangan  bahwa  belum  ada  aturan  yang  melarang  penggunaan Airsoft Gun dan  tidak  tepat  jika  diterapkan  UU  Darurat.  Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun,
8 Runturambi,  A.J.S.,  &  Pujiastuti,  A.S.  (2015). Senjata  Api  Dan  Penanganan  Tindak  Kriminal .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16-17
9 Persyaratan dimaksud dijelaskan dalam Pasal 20 Perkap No.8/2012
Polrestabes Makassar hanya menangani satu kasus penyalahgunaan Airsoft Gun, yaitu di tahun 2014. Namun dalam kasus tersebut, Hakim tidak menggunakan UU Darurat dalam  putusannya. Airsoft  Gun yang  digunakan  pelaku  hanya  dijadikan  sebatas barang bukti dan kemudian dimusnahkan.
Dalam  wawancara  dengan  Kasat  Reskrim  Polrestabes  Makassar,  Kompol  Musbagh N i’am  Sag,  S.H ., 10 menyatakan, “ Sebenarnya  cukup  banyak  laporan  yang  masuk  tentang penyalahgunaan  Airsoft  Gun  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar,  namun  hampir semuanya  tidak  diproses  hukum  karena  setelah  dilakukan  gelar  perkara  baik  secara  eksternal Kepolisian  seperti  bersama  Kejaksaan  maupun  dari  laboratorium  forensic  Polri  tidak  dapat digolongkan sebagai senjata api sehingga secara otomatis  penerapan UU Darurat tidak dapat dikenakan terhadap senjata jenis Airsoft Gun .”
Lebih lanjut, Ni’am , juga menambahkan bahwa penanganan penyalahgunaan Airsoft Gun  tidak  diproses  lanjut  karena  diketahui  bahwa  perkara  tersebut  hanya  akan diputus  bebas  oleh  pengadilan,  maka  kasus-kasus  tersebut  rata-rata  kami  hentikan pada proses di Kepolisian. Kecuali misalnya terdapat kasus lain yang mengikuti usai melakukan  pengancaman  atau  melukai  korban  dengan  senjata  jenis  tersebut  lalu dibarengi  dengan  dengan  tindak  pidana  pembunuhan  menggunakan  benda  tajam seperti badik atau parang. Kasus yang murni atau tunggal penggunaan senjata Airsoft Gun belum pernah diproses hukum berlanjut.
Dari  pihak  Kejaksaan,  wawancara  peneliti  bersama  Aspidum  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi  Selatan,  Muhammad  Yusuf,  S.H.,  M.H., 11 menyatakan, “ Sebenarnya  UU Darurat  tersebut  sudah  harus  dirombak  atau  diganti  mengingat  adanya  jenis  senjata  baru tersebut berupa senjata Airsoft Gun, dimana tata cara bekerjanya sangat jauh berbeda dengan senjata api sungguhan. ”
Dari  sudut  pandang  Hakim,  Adhar 12 ,  S.H.,  M.H  menyatakan “ UU  Darurat  tersebut selayaknya  dilakukan  revisi,  perubahan,  atau  penggantian  dengan  regalusi  yang  baru  terkait kehadiran jenis senjata yang dianggap baru dan tidak dijangkau oleh UU Darurat, seperti jenis Airsoft Gun. Itulah mungkin, sehingga penyidik-penyidik di Kepolisian atau bahkan Kejaksaan sangat  enggan  atau  bahkan  ragu  untuk  menyeret  para  pelaku  pengguna  Airsoft  Gun  ini  ke persidagan  mengingat  regulasinya  yang  meragukan  untuk  dijerat  atau  dikenakan.  Dan memang sampai saat ini, dalam kurung waktu 3 tahun terakhir belum pernah ada kasus yang diputuskan secara tunggal bagi para pengguna Airsoft Gun dengan UU Darurat ” .
Sedangkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  wilayah  hukum  Sulawesi  Barat, Lukman Bachmid, S.H., M.H., Hakim Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, menyatakan telah  memutus  bebas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  pelaku/terdakwa Sulaeman, S.Pd yang dianggap oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai subjek hukum yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba, memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  mengusai,  membawa, mempunyai  persedian  padanya  atau  mempunyai  dalam  milikya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. 13
10 Wawancara pada tanggal 10 Mei 2017.
11 Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017.
12 Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017.
13 Wawancara pada tanggal 6 Juni 2016.
Pada  umumnya,  para  penegak  hukum  seperti  Polisi,  Jaksa,  Hakim  setuju  dengan kriminalisasi  tersebut  dengan  catatan  bahwa  perangkat  hukumnya  harus  lebih  jelas, tidak abu-abu/sumir seperti yang ada pada saat ini. Karena tidak tepat apabila sebuah senjata  macam Airsoft  Gun dikenakan  dengan  UU  Darurat  sementara Airsoft  Gun itu mekanisme sangat jauh berbeda dengan senjata api dimana Airsoft Gun menggunakan mekanisme gas dan tidak mematikan. Kalaupun misalnya mau dikriminalisasi Airsoft Gun tersebut  harus  dibuatkan  aturan/regulasi  tersendiri  atau  UU  Darurat  tersebut direvisi dengan memasukkan Airsoft Gun sebagai golongan senjata api. Karena dalam UU  Darurat  sama  sekali  tidak  disebutkan/digolongkan,  tetapi  yang  digolongkan adalah senjata api, bahan peledak, alat penusuk. Dalam wawancara peneliti terhadap ahli dan pakar yaitu sebagai berikut :
1. AKBP I Gede Suarthawan 14 , Kabag biokimia, biofisika dan metalurgi pada kantor Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menyatakan bahwa senjata Airsoft Gun tidak dapat  disamakan  atau  digolongkan  sebagai  senjata  api  karena  bahan,  tata  kerja atau  mekanisme  sungguh  jauh  berbeda.  Dari  segi  bahan Airsoft  Gun itu  hanya terbuat  dari  bahan  aluminium  yang  dicampur  bahan  karbon  sehingga  disebut sebagai alloy agar supaya ringan ketika dibawa penggunanya, sedangkan bahan senjata api itu benar-benar murni dari bahan baja patent yang sangat kokoh, kuat, tidak  mudah  patah  atau  pecah,  kebalikan  dari  senjata Airsoft  Gun yang  sangat mudah patah atau retak. Dari sisi tata kerja/mekanisme: Senjata Airsoft Gun murni menggunakan  gas  sebagai  bahan  kerja  atau  pemantiknya  untuk  melesatkan peluru,  sementara  senjata  api  itu  menggunakan  bahan  bubuk  mesiu  yang  bisa menimbulkan  ledakan/pembakaran/percikan  api  guna  melesatkan  proyektil peluru.
2. Zaenal  Arif 15 ,  Staf  ahli  pembuatan  senjata  di  PT.  Pindad,  beliau  seorang  wasit international  tembak  reaksi  dunia  (sebagai Master  Range  Officer  of  International Practical Shooting Confederation ), menyatakan bahwa sebuah senjata Airsoft Gun itu tidak  masuk  dan  disamakan  dengan  senjata  api  pada  umumnya  karna  akibat adanya beberapa perbedaan kriteria keduanya (antara senjata Airsoft Gun dengan senjata  api  pada  umumnya).  Itulah  sehingga  regulasi  keduanya  ketika  di pertandingkan  itu  di  buat  berbeda.  Seluruh  senjata  api  kita  masukkan  dalam regulasi  IPSC  ( International  Practical  Shooting  Confederation ),  sedangkan  senjata Airsoft  Gun kita  masukkan  dalam  regulasi  AA-IPSC  ( Action  Air – International Practical  Shooting  Confederation ).  Jenis  dan  model  caliber  keduanya  juga  berbeda. Senjata api itu pada umumnya memiliki kaliber-kaliber yang cukup besar (mulai dari  kaliber  22mm,  32mm,  38mm,  9mm,  40mm,  45mm,  dan  seterusnya), sedangkan  kaliber-kaliber  yang  digunakan  oleh  senjata Airsoft  Gun hanya  dua yaitu  kaliber  4,5mm  dan  6mm.  Dari  jenis  kecepatan/lesatan  peluru  ketika  di tembakkan  itu  juga  sungguh  jauh  berbeda  (setelah  menggunakan  alat  yang dinamakan Chronograph/Chronometri ),  senjata Airsoft  Gun itu  paling  tertinggi lesatan  pelurunya  adalah  hanya  sampai  pada  angka  700  FPS  ( Feet  Per  Second ), sementara  kalau  senjata  api  itu  sudah  di  atas  30.000  FPS  ( Feet  Per  Second ).  Jadi dapat  di  bayangkan jika  senjata Airsoft  Gun paling  tinggi  hanyalah  melukai  dan tidak membunuh, sedangkan senjata api sudah jelas dengan kecepatan demikian sudah pasti membunuh.
14 Wawancara pada tanggal 19 Juni 2017.
15 Wawancara pada tanggal 11 Maret 2017.
Atas  dasar  tersebut,  segala  regulasi  atau  aturan  tentang  tentang  dunia  senjata  api maupun Airsoft Gun itu seyogyanya massive di sosialisasikan secara edukatif di tengah masyarakat.  Misalnya,  dimana  letak  perbedaan  kedua  jenis  senjata  tersebut.  Sudah saatnya UU Darurat tersebut direvisi atau di tinjau ulang kembali karena sudah tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman  jika  memang  hendak  menjerat Airsoft  Gun tersebut,  atau  bahkan  dibuatkan  regulasi  atau  perundang-undangan  pidana  yang mengatur secara tegas tentang perbuatan yang dilarang serta sanksi  pidananya yang dapat di kenakan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sebaliknya, Airsoft Gun tidak perlu  menjadi  sebuah  “momok” di  tengah  masyarakat  dengan  langsung memberikan  sebuah  justifikasi  bahwa  senjata  jenis  tersebut  dapat  membunuh  atau mematikan.  Masyarakat  harus  diberikan  pengetahuan  atau  edukasi  tentang  apa  itu Airsoft Gun agar tidak menjadi s ebuah “fitnah” . Jika memang regulasi yang ada saat ini masih bersifat sumir, abu-abu, dan penuh keraguan untuk menerapkan UU Darurat, maka belum pantas dicap sebagai tindakan kriminalisasi.

## 5.  Penutup
Para penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) setuju dengan penyalahgunaan Airsoft Gun sebagai tindak pidana. Namun menjadi catatan, perangkat hukumnya harus lebih jelas  dan  tegas  dalam  mengatur  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dan sanksi  pidananya.  Pada  tataran  normatif,  UU  Darurat  tidak  dapat  dijadikan  sebagai landasan  hukum.  Dengan  demikian,  dihimbau  pada  para stakeholders ,  untuk  segera membuat  regulasi  yang  jelas  dan  komprehensif  yang  di  barengi  dengan  ketentuan pidana yang ketat untuk dapat melakukan langkah tegas terhadap para penyalahguna Airsoft Gun . Harus segera dibuatkan aturan yang baru guna melengkapi  kekurangan dari eksistensi UU Darurat tersebut atau minimal melakukan revisi terhadap substansi atau  klausul  yang  sangat  berkaitan  erat  dengan Airsoft  Gun .  Keberadaan  payung hukum  terkait  persoalan  ini  haruslah  jelas,  sehingga  tidak  sumir  dan  dapat mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

## Referensi
Bachrie,  S. (2009). “ Merekonstruksi Paradigma Membangun  Supremasi Hukum  yang Berkeadilan ” . Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa , 17 (4).
Hagan,  F.  E.  (2013). Pengantar  Kriminologi  (Teori,  Metode,  Dan  Perilaku  Kriminal) , 7 th Edition. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Harahap,  Y.  (2002). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  Dan Penuntutan) , Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Kamil, A. (2009). Analisa Kasus Penembakan (Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik) . Jakarta: PT Margi Wahyu.
Marpaung, L. (2012). Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung,  T.G.  (2011). “ Penegakan  Hukum  oleh  Polda  DIY  Terhadap  Penggunaan Airsoft Gun ”, e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Runturambi,  A.J.S.,  &  Pujiastuti,  A.S.  (2015). Senjata  Api  Dan  Penanganan  Tindak Kriminal . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.