INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6936-6953 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Implementasi Program Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua
Elman Murib 1 , Novita Medyati 2 ✉ , Sarce Makaba 3 , Arius Togodly 4 , Septevanus Rantetoding 5 , Agus Zainuri 6 , Yacob Ruru 7
Universitas Cenderawasih, Jayapura Email: novitamedyati22@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Stunting atau balita kerdil merupakan masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Prevelasi stunting di Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022 masih di atas 20%. Penanganan stunting di Provinsi Papua belum mencapai hasil yang memuaskan dan terjadi peningkatan kasus stunting tahun 2021 sebesar 29,5% dan tahun 2022 meningkat 34,6%. Upaya ini telah dilakukan oleh Dinkes Provinsi Papua, namun pencapaiannya belum maksimal sesuai dengan target yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program penanganan stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melibatkan empat informan dari Dinkes  Provinsi  Papua  dan  Bappeda  Provinsi  Papua.  Instrumen  penelitian  menggunakan  pedoman wawancara dan dokumentasi, serta hasil dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian dapat dimasukkan ke  dalam  tiga  komponen  utama,  yakni  input,  proses,  dan  output.  Pertama,  pada  komponen  input, sumber daya manusia di Dinkes Provinsi Papua, khususnya dari Bidang Kesehatan Masyarakat dengan fokus pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, dinilai sudah memadai. Namun kekurangannya terutama terdapat pada jumlah petugas gizi di tingkat kabupaten/kota, terutama di puskesmas. Selain itu, sumber dana BOK masih belum teralokasi secara spesifik untuk intervensi spesifik dan sensitif, serta metode/prosedur yang terbatas karena kurangnya sosialisasi buku pedoman di puskesmas. Perluasan sarana dan prasarana juga memerlukan perencanaan yang lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan stunting. Kedua, pada komponen proses, perencanaan dilakukan dengan mencapai penurunan stunting dan alokasi dana BOK dari puskesmas. Namun perencanaan intervensi yang spesifik dan  sensitif  masih  memiliki  kekurangan.  Pengorganisasian  melalui  Tim  TPPS  dinilai  belum  optimal karena minimnya agenda kerja. Meskipun pelaksanaan program stunting diarahkan sesuai SOP melalui pedoman buku, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Ketiga, pada komponen output, pencapaian target  penurunan  stunting  belum  optimal,  terutama  dalam  hal  intervensi  spesifik.  Penelitian  ini
merefleksikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program penanganan stunting di Provinsi Papua,  terutama  dalam  hal  sumber  daya,  perencanaan,  dan  pencapaian  target  yang  memerlukan perhatian lebih lanjut.
Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Penanganan Stunting

## Abstract
Stunting or stunted toddlers is a public health problem if the prevalence is 20% or more. The prevalence of stunting in Indonesia in 2021 and 2022 is still above 20%. Handling of stunting in Papua Province has not achieved satisfactory results and there has been an increase in stunting cases in 2021 by 29.5% and in 2022 an increase of 34.6%. This effort has been carried out by the Papua Province Health Office, but the  achievements  have  not  been  optimal  according  to  the  expected  targets.  This  research  aims  to analyze  the  implementation  of  the  stunting  management  program  at  the  Papua  Provincial  Health Service. The research method used was qualitative involving four informants from the Papua Province Health Office and the Papua Province Bappeda. The research instrument used interview guidelines and documentation, and the results were analyzed qualitatively. Research findings can be put into three main components, namely input, process and output. First, in the input component, human resources at the Papua Province Health Office, especially from the Public Health Sector with a focus on family health  and  community  nutrition,  are  considered  adequate.  However,  the  shortage  is  mainly  in  the number of nutrition officers at the district/city level, especially at community health centers. In addition, BOK funding resources have not been specifically allocated for specific and sensitive interventions, and methods/procedures are limited due to the lack of socialization of guidebooks in community health centers. Expanding facilities and infrastructure also requires more optimal planning to meet the needs for handling stunting. Second, in the process component, planning is carried out to achieve a reduction in stunting and allocation of BOK funds from community health centers. However, specific and sensitive intervention planning still has shortcomings. Organizing through the TPPS Team was considered not optimal due to the lack of a work agenda. Even though the implementation of the stunting program is directed according to SOPs through book guidelines, there is still room for improvement. Third, in the output component, achieving the stunting reduction target has not been optimal, especially in terms of specific  interventions.  This  research  reflects  the  challenges  faced  in  implementing  the  stunting management  program  in  Papua  Province,  especially  in  terms  of  resources,  planning  and  achieving targets that require further attention.
Keywords: Evaluation, Handling of Stunting, Implementation

## PENDAHULUAN
Stunting  atau  masalah  gizi  buruk  merupakan  masalah  yang  tersebar  di  berbagai negara, baik negara miskin, berkembang, maupun negara maju (Azizah, et al., 2022). Gizi mempunyai  peranan  penting  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan,  memberikan kontribusi  terhadap  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Pemberian  nutrisi  yang tepat dapat membantu individu mencapai potensinya (Usada, et al. 2021; Probohasturi, et al.,  2019).  Beberapa  faktor  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  stunting  antara  lain  adalah penentuan kualitas sumber daya manusia (Saputri, 2019).
Indikator  keberhasilan  pencapaian  kesehatan  berkelanjutan  atau  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  mencakup  berbagai  aspek  kesehatan,  salah  satunya  adalah status gizi anak balita, yang merupakan salah satu indikator yang dijelaskan oleh Beal et al., (2018).    Masalah  gizi  yang  sering  dialami  balita  adalah  stunting,  yang  ditandai  dengan kondisi  gagal  tumbuh  akibat  kekurangan  gizi  kronis.  Faktor  penyebab  utama  stunting adalah pola asuh ibu yang tidak baik, terutama pada 1.000 hari pertama kelahiran hingga anak usia 2 tahun. Anak diklasifikasikan sebagai stunting jika panjang atau tinggi badannya memiliki skor TB/U z <- 2 SD dari median standar WHO ANTHRO 2005, menunjukkan bahwa anak  terlalu  pendek  untuk  usianya  (Ramayulis,  2018).  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya memahami dan mengatasi masalah gizi pada tahap awal kehidupan anak untuk mencegah masalah kesehatan berkelanjutan yang lebih serius di masa depan.
Laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2021 mencatat bahwa secara global terdapat 149,2 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting, 45,4 juta anak kurus, dan 38,9 juta anak mengalami kelebihan berat badan. Penurunan stunting terjadi di seluruh wilayah kecuali Afrika. Lebih dari separuh anak-anak yang terkena wasting tinggal di Asia Selatan dan Asia, dengan lebih dari tiga perempat anak-anak yang menderita gizi kurang yang parah (UNICEF/WHO/WB, 2021).
Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  prevalensi  balita  pendek  menjadi masalah kesehatan masyarakat  jika 20% atau lebih. Indonesia memiliki persentase  balita pendek  yang  tinggi,  menempatkan  negara  ini  pada  urutan  ke-5  masalah  stunting  pada balita (WHO, 2022).
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% dalam RPJMN 2020-2024, dan upaya untuk mencapai target tersebut melibatkan peran multisektor serta sinkronisasi  program  dari  tingkat  nasional  hingga  desa  (Halim,  2022).  Untuk  mencapai pencapaian  target,  langkah  yang  diambil  adalah  menetapkan  beberapa  kabupaten/kota atau desa sebagai fokus, dengan rencana secara bertahap yang melibatkan seluruh wilayah di Indonesia (Sulistiyono, et al., 2021).
Sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Papua telah aktif menangani masalah stunting melalui  program  1000  HPK,  yang  bertujuan  menurunkan  angka  stunting.  Program  ini kemudian didukung oleh Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Namun, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan peningkatan angka stunting di Provinsi Papua dari 29,5% pada  tahun  2021  menjadi  34,6%  pada  tahun  2022.  Angka  ini  melebihi  standar  nasional sebesar 21,6% dan tersebar di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Target prevalensi stunting sebesar 23% diharapkan dapat tercapai pada tahun 2023 (Dinkes Provinsi Papua, 2023).
Pada bulan November 2022, Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua (TPPS) terbentuk sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 untuk menangani masalah stunting. Dinas Kesehatan, sebagai pelaksana pemerintah di bidang kesehatan,  memainkan  peran  kunci  dalam  upaya  penurunan  stunting.  Capaian  inti mencapai  90%,  melibatkan  sejumlah  intervensi  termasuk  pemeriksaan  anemia  dan konsumsi tablet darah pada remaja putri, tambah pemantauan pertumbuhan balita, praktik ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP- ASI) pada anak usia 6 – 23 bulan, dan imunisasi dasar lengkap bagi bayi. Selain itu, desa diharapkan  mencapai  status  bebas  dari  Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABS).  Dinas Kesehatan,  di  bawah  kepemimpinan  kepala  dinas,  memainkan  peran  utama  dalam mengimplementasikan program ini (Dinkes Provinsi Papua, 2023).
Pencapaian 11 intervensi spesifik berdasarkan pedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun  2021  dalam  penurunan  stunting  di  Provinsi  Papua  belum  memenuhi  target  90%. Cakupan yang dicapai adalah: skrining anemia pada remaja putri (17,8%), konsumsi tablet tambah darah oleh remaja (25,28%), pemeriksaan kehamilan (K4) (32,97%), ibu hamil yang mengonsumsi  tablet  tambah  darah  (  20,36%),  pemberian  makanan  tambahan  bagi  ibu hamil dengan KEK (7,92%), pemantauan tumbuh kembang balita (32,78%), bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (56,42%), tata laksana balita dengan masalah gizi (75,19%), peningkatan cakupan dan luasnya imunisasi (55%), dan edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita (30%). Sementara itu, pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 151%  (Dinkes Provinsi Papua, 2023).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan gizi buruk. Beberapa masalah meliputi ketiadaan pusat perawatan/pemulihan gizi buruk di seluruh  kabupaten,  kurangnya  pelatihan  puskesmas  tentang  pengasuhan  gizi  terstandar dengan petugas gizi, pelaksanaan entri pemantauan pelaksanaan gizi buruk elektronik (e-
PPG-BM) yang belum optimal, dan kesulitan dalam melacak kasus gizi buruk karena alamat yang tercatat sulit diakses, sering berpindah-pindah, atau berada di kebun/hutan.
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  peneliti  tertarik melakukan peneltian dengan judul “Analisis Implementasi Penanganan Program Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  mendalam  tentang  strategi  penanggulangan  prevalensi  stunting pada anak balita di Provinsi Papua. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua  pada  bulan  Oktober  2023.  Informan  terdiri  dari  empat  orang  yang  dipilih  secara purposive sampling, melibatkan Kabid Kesmas, Kasi Kesga dan Gizi, Staf Gizi dari Dinkes Provinsi Papua, serta Kasubid Kesejahtraan Sosial dari Bappeda Provinsi Papua. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Informan
Tabel 1: Karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin,
tingkat pendidikan, umur, dan jabatan Informan Inisial Jenis Kelamin Pendidikan Umur (Tahun) Jabatan Informan 1 IY Laki-Laki S2.Magister Manajemen Kesehatan 50 Ka.Bid KesMas Informan 2 CS Perempuan S1 Kedokteran, S2 Magister Kesehatan 56 Kasie Kesga dan Gizi Informan 3 AL Perempuan D-III Gizi 34 Staf Kesga Gizi Informan 4 PP Laki-Laki S1 Ilmu Pemerintahan, Magister Teknik Managemen Aset 46 Staf Subid Kesehatan,Sosial, Kependudukan Bidang Sosial Budaya
Bappeda Provinsi Papua
Tabel 1 menunjukkan bahwa ke 4 informan adalah merupakan bagian dari SDM yang turut menangnai program stunting di Provinsi Papua, dengan kualifikasi dan pengalaman yang baik.
Input dalam Program Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam penanganan stunting merupakan faktor yang sangat penting terutama tenaga gizi serta tenaga medis lainnya seprti biddan dan perawat.
Mengenai  SDM  dalam  penanganan  stunting  yang  ada  di  Dinkes  Provinsi  Papua khususnya untuk masing-masing puskesmas sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh bahwa ketenagaan dalam pengananan stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua cukup mampu  dalam  hal  penangan  stunting  di  bagian  kesehatan  masyarakat  khususnya  seksi kesehatan  keluarga  dan  gizi  masyarakat  dalam  melakukan  koordinasi  dengan  tim penanganan  stunting,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  pelaporan.  Selanjutnya diperoleh juga bahwa ketengaan di wilayah kerja Dinkes Provinsi Papua dalam penanganan stunting masih terkendala dengan kekurangan SDM khususnya tenaga ahli gizi. Kekurangan tenaga  ahli  gizi  dapat  berdampak  pada  perencanan  gizi  di  masing-masing  puskesmas. Kekurangan  tenaga  gizi  hanya  disi  oleh  tenaga  medis  lainya  yang  tidak  sesuai  dengan bidangnya seperti tenaga bidan atau perawat.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Arumsari  (2020)  di Puskesmas  yang  berada  di  Kabupaten  Demak  menyebutkan  bahwa  masih  mengalami kekurangan  petugas  pelaksana  program  stunting  (Arumsari,  2022).  Selain  itu,  penelitian Muthia (2022) juga menyebutkan hal yang sama bahwa masih kekurangan petugas yang ahli  di  bidangnya  khususnya  petugas  gizi  (Muthia,  2019).  Hasil  ini  juga  sejalan  dengan penelitian di  puskesmas  di daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan masih kurangnya pengalaman pada petugas yang ada (Priharwanti, 2022).
Walaupun  kegiatan  dalam  program  intervensi  gizi  spesifik  sudah  melibatkan  lintas program seperti KIA ibu, KIA anak, promkes, imunisasi, kesling, bidan desa dan kader, tetapi diperlukan adanya penambahan tenaga gizi untuk lebih memaksimalkan kegiatan dalam program intervensi gizi spesifik yang kegiatannya lebih mengarah kepada perbaikan gizi ibu mulai dari ibu hamil sampai bayinya berusia 2 tahun. Tenaga kesehatan gizi juga berperan dalam kegiatan posyandu untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan balita sehingga
apabila bayi berusia 4-6 bulan mengalami gagal tumbuh (growth faltering) dapat segera ditindaklanjuti.
Strategi  penanggulangan  stunting  pada  balita  yang  dilakukan  Dinkes  hanya  masih sebatas  pada  pelatihan  tenaga  kesehatan  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dalam  membantu  penanggulangan  stunting  di  Provinsi  Papua.  Kemudian  bagi tenaga  gizi puskesmas yang telah mengikuti  pelatihan wajib bekerja sama  dengan  desa masing-masing  dalam  memberikan  pendidikan,  pelatihan,  berbagi  wawasan  kepada masyarakat terkait penanggulangan stunting. Upaya yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi Papua mencukupi kebutuhan tenaga gizi seusai pendidikan untuk puskesmas yang belum memiliki tenaga pelaksana gizi (Dinkes Provinsi Papua, 2023).

## 2. Dana
Pembiayaan  kesehatan  adalah  alokasi  dana  untuk  upaya  kesehatan  yang  sesuai dengan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, pembiayaan diatur untuk mengelola, mengalokasikan, dan membelanjakan dana kesehatan dengan  prinsip  efisiensi,  efektivitas,  ekonomis,  adil,  transparan,  akuntabel,  dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan, dengan kuantitas yang mencukupi, dan dapat dimanfaatkan secara efisien untuk mencegah pembengkakan biaya yang berlebihan (Wulandari, 2020).
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Papua  menghadapi  keterbatasan  alokasi  dana  untuk program  pencegahan  dan  penurunan  stunting  pada  tahun  2022.  Hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  alokasi  dana  ini  belum  mencukupi,  hanya  sebesar  5,01%  dari  total APBD Provinsi Papua tahun 2022 yang bersumber dari APBD, BOK, DAK Fisik, dan Non Fisik. Alokasi dana tersebut belum mencapai target minimal 10%.
Permenkes RI No. 3 Tahun 2017 memberikan dukungan dari Kementerian Kesehatan berupa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Non  Fisik  untuk  mendukung  Kabupaten/Kota  dalam melaksanakan  Konvergensi  Aksi  1-8  dalam  rangka  penyelamatan  pencegahan  stunting. Dana  DAK  Non  Fisik  Stunting  digunakan  untuk  memfasilitasi  Kabupaten/Kota  Prioritas melalui aktivitas seperti penyusunan peraturan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), pertemuan koordinasi lintas sektor, koordinasi dengan pusat, kegiatan di masyarakat, dan pemantauan serta evaluasi.
Anggaran  untuk  penanganan  stunting  di  setiap  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota, khususnya untuk puskesmas, ditentukan oleh puskesmas dan disusun dalam perencanaan masing-masing  Dinkes  Kabupaten/Kota.  Perencanaan  ini  kemudian  dibahas  bersama  di
Dinkes Provinsi Papua. Dana yang diberikan oleh Dinkes Provinsi Papua berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.
Meskipun demikian, alokasi dana untuk program pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih belum mencukupi, hanya sebesar 5,01% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2022. Angka ini belum  mencapai  target  minimal  10%.,  sebagaimana  amanat  Peraturan  Kepala  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).
Penelitian  Muthia  dkk.  (2019),  Khoeroh  &  Indriyanti  (2017),  dan  Priharwanti  (2022), menunjukkan bahwa puskesmas  memperoleh dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan. Informasi tambahan dari penelitian Arumsari (2022) di puskesmas Kabupaten Demak menyebutkan bahwa puskesmas juga menerima pembiayaan dari dana desa.
Dana  yang  tersedia  untuk  intervensi  spesifik  dan  sensitif  di  Provinsi  Papua menunjukkan  proporsi  yang  tidak  seimbang.  Anggaran  untuk  intervensi  spesifik  sebesar Rp.3.287.299.170,- (4,75%) jauh lebih rendah dibandingkan dengan intervensi sensitif yang mencapai  Rp.63.956.418.015,-  (92,39%).  Sementara  itu,  alokasi  untuk  koordinasi, pendampingan, dan bimbingan teknis adalah Rp.1.983.640.000,- (2,87%).
Anggaran  operasional  untuk  petugas  di  Provinsi  Papua  sudah  tersedia  dan  cukup untuk  melaksanakan  8  aksi  konvergensi  stunting,  serta  mendukung  OPD  terkait  untuk koordinasi  petugas.  Dalam  dokumen  DPA  Dinas  Kesehatan,  alokasi  dana  operasional petugas  untuk  8  aksi  konvergensi  stunting  di  Provinsi  Papua  mencapai  total Rp.489.883.000,-.  Sementara  itu,  DPA  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana memiliki alokasi Rp.151.638.600,- untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi petugas.  Dana  operasional  kader  dalam  kegiatan  pergerakan  kader  Institusi  Masyarakat Pedesaan juga telah disiapkan sebesar Rp.1.032.000.000,- untuk 860 kader KB yang akan turun ke lapangan sebanyak 8 kali.
Pada  DPA  Puskesmas  yang  berhasil,  anggaran  masyarakat  untuk  kegiatan  upaya perbaikan gizi mencapai Rp.107.620.000,-, dengan lebih dari 48 kali turun ke desa dalam setahun.  Di  sisi  lain,  DPA  Puskesmas  yang  kurang  berhasil  memiliki  anggaran  sebesar Rp.93.540.000,-  untuk  kegiatan  serupa,  dengan  jumlah  turun  ke  desa  yang  sama. Operasional  petugas  turun  ke  lapangan  dilaksanakan  bersamaan  dengan  pelaksanaan posyandu.
3. Metode/Prosedur
Metode  atau  prosedur  dalam  pelaksanaan  penurunan  percepatan  stunting,  seperti yang terungkap dalam hasil wawancara, menunjukkan bahwa di Provinsi Papua, metode ini telah dirumuskan bersama oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting dan OPD terkait. Dinas Kesehatan  Provinsi  Papua  menyusun  prosedur  dalam  buku  pedoman,  yang  selanjutnya diterapkan  oleh  setiap  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  puskesmas.  Pedoman  ini berperan  sebagai  panduan  untuk  mengarahkan  intervensi  spesifik  dan  sensitif  sesuai dengan target serta pencapaian yang telah ditetapkan.
Buku pedoman untuk pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi dan surveilan gizi telah diberikan kepada petugas gizi di Puskesmas pada tahun 2021, dengan alokasi satu buku  per  Puskesmas.  Sosialisasi  mengenai  pedoman  buku  ini  telah  dilakukan  di  Dinas Kesehatan  Provinsi  Papua  sebanyak  tiga  kali  setahun,  termasuk  pada  saat  pertemuan program gizi di dinas kesehatan, evaluasi program stunting, dan rembuk stunting. Namun sosialisasi khusus tidak sering dilakukan karena kendala dana dan waktu.
Puskesmas yang berhasil dan kurang berhasil telah menerima sosialisasi di berbagai kesempatan, seperti pertemuan program gizi, evaluasi program stunting, rembuk stunting, dan  lokmin  lintas  sektor  di  puskesmas.  Meskipun  demikian,  Dinkes  Provinsi  Papua menghadapi  kendala  dalam  sosialisasi,  terutama  pada  puskesmas  yang  kurang  berhasil, karena  buku  pedoman  yang  diberikan  tidak  tersedia.  Hal  ini  mengakibatkan  kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting terintegrasi, baik intervensi spesifik maupun sensitif, karena petugas tidak memiliki referensi yang dapat dibaca atau dilihat dalam pelaksanaan program.
Diperlukan  peningkatan  jumlah  buku  pedoman  dan  sosialisasi  untuk  mendukung pemahaman semua pihak yang terlibat dalam penurunan stunting, termasuk bidan desa, kader posyandu, kader, dan tim pendamping keluarga. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat memahami dengan baik prosedur pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi.

## 4. Sarana dan Prasarana
Sarana kesehatan, seperti Puskesmas, adalah tempat pelaksanaan upaya kesehatan. Prasarana  sebagai  penunjangnya  meliputi  alat  transportasi  dan  alat-alat  kesehatan (Muninjaya, 2015).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tentang  sarana  dan  prasarana  dalam  penanganan stunting, ditemukan bahwa metode atau prosedur penurunan stunting di Provinsi Papua telah  dibentuk  bersama  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  dan  OPD  terkait.  Maisng- maisng OPD juga serta dalam pembuatan metode tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Papua
memastikan  puskesmas  memiliki  kebutuhan  seperti  suplemen  pendukung  program stunting, peralatan antropometri, PMT bagi ibu hamil dan balita, serta media promosi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Arumsari  (2022)  di Puskesmas  yang  berada  di  Kabupaten  Demak  menyebutkan  bahwa  sebagian  besar ketersediaan obat dan vitamin untuk menunjang program stunting mampu dipenuhi oleh Dinas  Kesehatan,  yaitu  vitamin  A  dan  obat  cacing  (Arumsari,  2022).  Hal  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  (Priharwanti,  2022)  di  puskesmas  lain  yang  menyebutkan  bahwa kebutuhan obat-obatan dan vitamin telah terpenuhi dengan baik.
Ketersediaan  alat  antropometri  di  Puskesmas  Provinsi  Papua  sudah  mencukupi, namun  beberapa  posyandu  masih  kekurangan  alat  tersebut.  Puskesmas  yang  berhasil memiliki  36  alat  antropometri  yang  mencukupi  untuk  seluruh  posyandu,  sementara puskesmas yang kurang berhasil hanya memiliki 6 alat antropometri untuk 12 posyandu, sehingga  masih  terdapat  6  posyandu  yang  belum  dilengkapi  dengan  alat  antropometri. Oleh  karena  itu,  perlu  segera  mendapatkan  alat  antropometri  tambahan,  mengingat pentingnya alat ini dalam penilaian status gizi anak dan pemantauan pertumbuhan anak sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  2  tahun  2020  tentang  standar antropometri anak.
Ketersediaan Paket Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita di Provinsi Papua telah disediakan melalui bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa Biskuit PMT untuk  ibu  hamil  dan  balita.  Namun  di  puskesmas,  alokasi  anggaran  PMT  tidak  mungkin dilakukan  karena  tidak  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK). Puskesmas yang berhasil dan kurang berhasil menyediakan PMT berbahan pangan lokal selama posyandu dan juga untuk intervensi kehamilan dengan masalah gizi dan balita gizi kurang/buruk yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes mencakup formula F100 dan F75 yang disediakan oleh petugas gizi puskesmas.
Media promosi dalam program pencegahan dan penurunan stunting, seperti leaflet, brosur, spanduk, dan poster di Provinsi Papua, telah disediakan melalui Seksi Promkes Dinas Kesehatan  Provinsi  Papua.  Namun  di  kecamatan  dan  puskesmas  yang  kurang  berhasil, ketersediaan media promosi belum mampu karena terbatasnya jumlah leaflet yang dicetak, menyebabkan kekurangan dana. Oleh karena itu, pengarahan hanya dilakukan secara lisan. Sebaliknya, di kecamatan dan puskesmas yang berhasil, ketersediaan media promosi seperti leaflet,  brosur,  lembar  balik,  buku  saku,  banner,  poster,  billboard,  dan  spot  TV  sudah memadai. Media ini digunakan saat melakukan penyuluhan. Penelitian Sewa et al., (2019) menunjukkan  bahwa  promosi  kesehatan  memiliki  pengaruh  terhadap  pengetahuan  dan sikap kader posyandu  dalam tindakan pencegahan stunting  di  Wilayah Kerja Puskesmas
Bailang  Kota  Manado.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Muthia  dkk,  2020,  yang menyatakan  bahwa  pedoman  buku  tidak  digunakan  secara  optimal,  sesuai  dengan pedoman yang ada.
Proses dalam Program Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua
1. Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan anggaran dalam penanganan stunting di Provinsi  Papua  didasarkan  pada  evaluasi  capaian  penurunan  stunting  yang  telah dilaksanakan.  Hasil  evaluasi  dibahas  bersama  tim  penanganan  stunting  dan  digunakan untuk membuat pedoman, seperti tim pendamping keluarga yang dievaluasi secara internal oleh Dinkes Provinsi Papua dengan panduan yang dibuat oleh tenaga gizi dari Puskesmas. Selain itu,  disusun anggaran sebesar 10%  dari dana APBD untuk setiap Kabupaten/Kota, sementara besaran anggaran puskesmas ditentukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Dana di Dinkes Provinsi Papua biasanya digunakan untuk perencanaan anggaran teknis, khususnya dalam pengawasan dan pelaporan.
Proses perencanaan dalam konvergensi stunting melibatkan penentuan lokasi desa stunting  berdasarkan  data  stunting  dan  indikator  cakupan  layanan  intervensi.  Namun terdapat kekurangan dalam koordinasi antar OPD dan Desa, disebabkan oleh pemahaman yang bervariasi dari setiap OPD terkait pelaksanaan program 8 aksi konvergensi stunting di Kabupaten  dan  desa.  Pada  puskesmas  yang  berhasil,  proses  perencanaan  melibatkan analisis situasi oleh koordinator gizi puskesmas, kader KPM, dan TPK dengan melakukan pendataan rumah tangga 1000 HPK di setiap wilayah kerja puskesmas. Di puskesmas yang kurang berhasil, analisis situasi dilakukan oleh petugas koordinator puskesmas gizi dibantu oleh  bidan  desa.  Hasil  analisis  situasi  menjadi  dasar  usulan  rekomendasi  kegiatan  untuk meningkatkan intervensi intervensi gizi bagi kelompok sasaran. Temuan ini sejalan dengan Ditjen  Bangda  Kemendagri  RI  (2020),  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  penurunan stunting tergantung pada sejauh mana intervensi gizi terpadu yang ditujukan pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas.
Dalam proses perencanaan di Provinsi Papua, puskesmas yang berhasil dan kurang berhasil dalam pencegahan dan penurunan stunting mengalami kendala seperti kurangnya keterlibatan  semua  sektor  terkait  dalam  membuat  perencanaan  yang  fokus  pada pencegahan dan penurunan stunting. Kendala ini muncul akibat rendahnya perencanaan dan pemahaman yang bervariasi dalam implementasi konvergensi stunting, memerlukan SDM teknis yang terlatih di bidang perencanaan. Identifikasi masalah yang belum teroptimal dan belum terintegrasi juga menyebabkan perencanaan yang kurang tepat untuk mengatasi
permasalahan  yang  ada.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Picauly  (2021)  di  21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menemukan bahwa banyak OPD yang belum  paham  tentang  proses  pengumpulan  data  hingga  pelaporan,  meskipun  program konvergensi  telah  dijalankan  dengan  baik.  Beberapa  OPD  juga  masih  terikat  pada mekanisme pelaporan langsung ke pusat. Rasio ganjil menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi  6  dapat  berpengaruh  sebesar  1,917  kali  terhadap  peningkatan  cakupan program intervensi gizi sensitive.

## 2. Pengorganisasian
Dalam hasil wawancara mengenai organisasi penanganan stunting di Dinkes Provinsi Papua,  diperoleh  informasi  bahwa  pengorganisasian  telah  terbentuk  sejak  tahun  2020 melalui tim panelis kinerja konvergensi konvergensi stunting provinsi Papua, berdasarkan keputusan gubernur nomor 188 tahun 2020. Pada tahun 2022, tim percepatan penanganan stunting provinsi dibentuk berdasarkan keputusan gubernur nomor 188 tahun 2022. Dinkes Provinsi Papua juga membentuk waktu penanganan stunting, dengan Dinkes Provinsi Papua sebagai  ketua  yang  membawahi  masing-masing  Dinkes  Kab/Kota.  Setiap  tim  di  tingkat puskesmas dibentuk sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
Sistem  pengorganisasian  dalam  program  pencegahan  dan  penurunan  stunting  di Provinsi  Papua  dilakukan  melalui  tim  percepatan  penurunan  stunting  tingkat Kabupaten/Kota. Namun pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS masih belum optimal karena kurangnya agenda kerja, mengakibatkan kurangnya koordinasi antar OPD, kecamatan, dan desa,  serta  banyaknya  tugas  yang  diemban  oleh  teknis  OPD  seperti  Dinkes  dan  PPKB. Puskesmas yang berhasil telah membentuk TPPS tingkat kecamatan dan secara bulanan mengadakan lokakarya mini untuk penurunan stunting. Di desa berhasil, pengorganisasian dilakukan melalui sekretariat rumah desa sehat yang dipimpin oleh Kader KPM, melibatkan TP-PKK desa, kader posyandu, dan TPK dengan rapat lintas sektor setiap 3 bulan sekali. Di puskesmas yang kurang berhasil, baik di kecamatan maupun desa, TPPS dan RDS belum terbentuk, pelaksanaannya hanya melibatkan petugas puskesmas, Bidan Desa, dan Kader KPM. Koordinasi dan informasi antara TPPS Kabupaten dengan OPD, Kecamatan, dan desa masih  kurang,  dan  pelatihan  dari  TPPS  hanya  memuat  data  dari  web  aksi  bangda Kemendagri.  Puskesmas  yang  berhasil  mengoordinasikan  TPPS  melalui  mini  lokakarya setiap bulan dan rapat lintas sektor. Puskesmas yang kurang berhasil masih kurang dalam koordinasi  dan  informasi,  karena  intervensi  stunting  masih  banyak  diambil  alih  oleh puskesmas. Hal ini sejalan dengan teori dalam panduan Konvergensi program percepatan penanganan stunting yang menyatakan bahwa pelaksanaan integrasi penurunan stunting
di  tingkat  Kabupaten,  Kecamatan,  dan  Desa/Kelurahan  melibatkan  Kader  Pembangunan Manusia  (KPM),  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK),  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting (TPPS) Kabupaten/Kecamatan/Desa, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan [19].

## 3. Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  disimpulkan  bahwa  Dinkes  Provinsi  Papua  telah membuat SOP penurunan stunting yang didistribusikan ke Dinkes Kab/Kota dan puskesmas. Proses penemuan dan penanganan balita stunting mengacu pada buku pedoman tersebut. Dinkes Provinsi Papua juga melibatkan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi melalui TPPS.
Pelaksanaan  rembuk  stunting  di  Provinsi  Papua,  dilakukan  setiap  tahun  dengan melibatkan  OPD,  Kecamatan,  dan  lokus  desa  stunting.  Kegiatan  ini  menghasilkan  berita acara  kesepakatan  rencana  program  stunting  serta  kesepakatan  untuk  melaksanakan koordinasi lintas sektor secara berkala. Tujuan kegiatan ini adalah untuk intervensi spesifik dan  sensitif  sesuai  dengan  kewenangan,  penurunan  stunting  terintegrasi,  komunikasi sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data. Meskipun masih ada kecamatan dan desa yang tidak melaksanakan rembuk stunting, kecamatan dan puskesmas berhasil secara rutin menyelenggarakan mini lokakarya setiap bulan. Mereka fokus pada koordinasi lintas sektor, merencanakan  kegiatan intervensi,  dan memberdayakan kader KPM  serta TPK di desa. Sebaliknya, puskesmas yang kurang berhasil tidak melaksanakan rembuk stunting di tingkat  kecamatan  dan  desa.  Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

## 4. Pengawasan dan Pelaporan
Berdasarkan hasil wawancara, Dinkes Provinsi Papua melakukan pengawasan terhadap pencapaian  stunting  di  Puskesmas  dengan  melakukan  peninjauan  di  Dinkes Kabupaten/Kota. Pelaporan dilakukan setiap bulan melalui formulir yang disediakan untuk puskesmas. Dinkes Provinsi Papua menggunakan berbagai aplikasi, seperti EPPBGM, L-simil, EMONEv  STBM,  New  SIGA,  E-PKH,  Siks-NG,  HDW,  dan  aplikasi  web  aksi  bangda Kemendagri untuk melaporkan dan mengintegrasikan aksi-aksi lainnya.
Pemantauan dalam pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui pelaporan rutin  dari  Dinkes  ke  puskesmas,  pertemuan  pemantauan  data  manajemen  stunting,  dan kunjungan  lapangan  dengan  daftar  checklist,  namun  tidak  dilakukan  secara  rutin. Puskesmas  yang  berhasil  melakukan  pemantauan  dengan  pemeriksaan  rutin  dari  TPK, petugas puskesmas, dan kader KPM, serta membahasnya bersama saat minilok lintas sektor
stunting.  Jika  target  tidak  tercapai,  Kader  KPM,  TPK,  dan  koordinator  gizi  melakukan penyusiran di desa dan menyampaikan hasilnya di minilok lintas sektor. Pada puskesmas yang  kurang  berhasil,  pemantauan  dilakukan  saat  kunjungan  lapangan  ke  desa  saat pelayanan posyandu dan mengisi blangko pemantauan.
Evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting dilakukan melalui review  kinerja  tahunan  stunting,  dengan  liputan  determinan  layanan  stunting,  sebaran jumlah  kasus  stunting,  dan  realisasi  anggaran  terkait  stunting.  Namun  masih  banyak intervensi dari Dinkes. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Picauly (2021), yang menyatakan  bahwa  Reviu  Kinerja  Tahunan  (Aksi  8)  adalah  penilaian  oleh  pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
Puskesmas yang berhasil melakukan evaluasi yang melibatkan laporan rutin dari bidan desa,  TPK,  dan  Kader  KPM,  memberikan  feedback  ke  desa,  dan  mencari  solusi  bersama dalam  minilok  lintas  sektor  atau  minilok  PKM.  Pada  puskesmas  yang  kurang  berhasil, evaluasi lintas sektor di kecamatan tidak dilakukan, hanya pada puskesmas minilok.
Output dalam Program Penanganan Stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Prevalensi dalam penanganan program stunting di Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2: Prevalensi dalam penanganan program stunting
di Provinsi Papua tahun 2018-2022 No Tahun Persentase 1. 2018 33,1 2. 2019 29,4 3. 2020 0,0 4. 2021 29,5 5. 2022 34,6
Sumber: Dinkes Provinsi Papua, 2023
Tabel  2  mencerminkan  prevalensi  stunting  di  Provinsi  Papua.  Pada  tahun  2018, angkanya sebesar 33,1%, turun menjadi 29,4% pada tahun 2019, dan tanpa surveilans pada tahun  2020  karena  dampak  pandemi  Covid-19.  Namun,  pada  tahun  2021,  prevalensinya meningkat menjadi 29,5%, dan pada tahun 2022 lebih tinggi lagi mencapai 34,6%. Hal ini menunjukkan  bahwa  upaya  penurunan  stunting  belum  berhasil  dengan  baik.  Target penurunan stunting pada tahun 2023 diharapkan mencapai 23%.
Untuk Cakupan Intervensi Spesifik di Provinsi Papua tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3: Intervensi Spesifik Penanganan Stunting di Provinsi Papua tahun 2022 No Intervensi Spesifik Cakupan 1. Skrining anemia pada remaja putri 17,8% 2. Remaja konsumsi tablet tambah darah 25,28% 3. Pemeriksaan kehamilan (K4) 32,97% 4. Ibu hamil konsumsi tablet tambah darah 20,36% 5. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK 7,92% 6. Pemantauan tumbuh kembang balita 32,78% 7. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat asi eksklusif 56,42% 8. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang 151,0% 9. Tata laksana balita dengan masalah gizi 75,19% 10. Peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi 55,0% 11. Edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita 30,0%

## Sumber: Dinkes Provinsi Papua, 2023
Tabel 3 menunjukkan capaian pelaksanaan 11 intervensi spesifik berdasarkan Pedoman Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  dalam  upaya  penurunan  stunting.  Namun, beberapa cakupannya tidak memenuhi target 90%, seperti skrining anemia pada remaja putri  (17,8%),  konsumsi  tablet  darah  oleh  remaja  (25,28%),  pemeriksaan  kehamilan  (K4) (32,97%),  konsumsi  tablet  tambah  darah  oleh  ibu  hamil  (20,36%),  pemberian  makanan tambahan  bagi  ibu  hamil  kek  (7,92%),  pemantauan  tumbuh  kembang  balita  (32,78%), pemberian ASI eksklusif pada bayi di bawah 6 bulan (56,42 %), tata laksana balita dengan masalah gizi (75,19%), peningkatan cakupan dan luasnya imunisasi (55,0%), dan pendidikan remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita (30,0%). Namun pemberian makanan tambahan bagi  balita  gizi  kurang  telah  mencapai  target  yang  ditetapkan  sebesar  151,0%  (Dinkes Provinsi Papua, 2023).
Program  pencegahan  dan  penurunan  stunting  di  Provinsi  Papua  mencakup  29 indikator, terdiri dari 14 intervensi spesifik yang dijalankan oleh Dinas  Kesehatan, dan 15 intervensi sensitif yang dilakukan oleh PPKB yang bekerja sama dengan Bappeda, Dinsos, PU,  perikanan,  Disnakbun,  dan  Kemenag.  Prevalensi  stunting  menurun  dari  33,1%  pada tahun 2018 menjadi 29,4% pada tahun 2019, tanpa survei pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 meningkat menjadi 29,5%, dan pada tahun 2022 lebih tinggi lagi mencapai 34,6%, menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting belum berhasil dengan baik.
Dalam rangka menurunkan angka stunting di Provinsi Papua, penerapan konvergensi stunting  dilakukan  sesuai  panduan  8  aksi  dari  Kemendagri.  Aksi-aksi  tersebut  meliputi analisis situasi, perencanaan kegiatan, rembuk stunting, pembuatan peraturan stunting di tingkat Kabupaten dan Desa, pelatihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review analisis kinerja.
Puskesmas  yang  berhasil  menerapkan  konvergensi  stunting  mengikuti  pedoman Pergub 21. Tahapan implementasinya meliputi analisis situasi dengan pemetaan sosial untuk 1000 HPK, analisis anggaran sosial, penyusunan rencana yang disampaikan pada rembuk stunting  tingkat  desa,  rembuk  stunting,  pengawalan  Kader  KPM  melalui  APBDes,  dan pemantauan pelaksanaan konvergensi stunting tingkat desa melalui sekretariat RDS.
Di sisi lain, puskesmas yang kurang berhasil dalam pelaksanaan konvergensi stunting belum mematuhi pedoman Pergub 21, terutama terkait peran desa dalam pencegahan dan penurunan  stunting.  Kegiatannya  masih  diintervensi  oleh  petugas  puskesmas  dan  bidan desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Pada komponen Input, sumber daya manusia di Dinkes Provinsi Papua, khususnya Bidang  Kesehatan  Masyarakat,  seksi  kesehatan  keluarga  dan  gizi  masyarakat, dianggap   memadai. Namun terdapat kekurangan terutama pada aspek petugas gizi di wilayah Dinkes Kabupaten/Kota, terutama di Puskesmas. Sumber dana BOK tidak teralokasikan secara spesifik untuk intervensi spesifik dan sensitif. Metode dan prosedur terbatas karena kurangnya sosialisasi buku pedoman dalam penanganan stunting  di  puskesmas.  Perlu  perencanaan  yang  lebih  optimal  terkait  sarana  dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan stunting.
2. Pada  komponen  Proses,  evaluasi  perencanaan  penurunan  stunting  dan penganggaran  melibatkan  dana  BOK  dari  perencanaan  puskesmas.  Namun, perencanaan intervensi   yang spesifik dan sensitif masih kurang. Pengorganisasian dilakukan  bersama  dalam  Tim  TPPS,  namun  belum  optimal  karena  kurangnya agenda kerja. Pelaksanaan program stunting sudah sesuai dengan SOP melalui buku pedoman.
3. Pada  komponen  Output,  capaian  program  stunting  belum  optimal  dan  belum mencapai target, terutama dalam intervensi spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arumsari,  Wahyuni.  2022.  ”Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pencegahan  Stunting  di  Era
Pandemi Covid- 19.” Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia. Volume 10 Nomor 2
Agustus 2022.
Azizah, N., Nastia, N., & Sadat, A. 2022. ”Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita  Stunting  di  Kabupaten  Buton  Selatan.”  Jurnal  Inovasi  Penelitian,  2(12),
4145 – 4152.
Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. 2018. ”A Review Of Child Stunting Determinants In Indonesia.” In Maternal And Child Nutrition (Vol. 14, Issue 4). Https://Doi.Org/10.1111/Mcn.12617
Dinkes  Provinsi  Papua.  2023.  ”Profil  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Papua  Tahun  2022.” Jayapura.
Halim,  A.Y.  2022.  ”Efektivitas  Program  Percepatan  Penurunan  Stunting  Melalui  Aksi Konvergensi di Kabupaten Gowa.” Universitas Hasanuddin. Makassar.
Kemendagri. 2022. ”Petunjuk Teknis Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Stunting di daerah.” Dirjen Bina Bangda Kemdagri: Jakarta.
Khoeroh & Indriyanti. 2017. ”Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita Stunting.” Unnes Journal of Public Health 6(3). http://journal.unnes.ac.id /sju/index.php/ujph
Muninjaya, A. Gde. 2015. ”Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan.” Edisi 2. Jakarta: EGC. Muthia, G; Yantri, E. 2019. ”Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman.” J Kesehat Andalas; 8: 100– 108.
Picauly  I.  2021.  ”Pengaruh  Pelaksanaan  Aksi  Konvergensi  Stunting  Terhadap  Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur.” J Pangan Gizi Dan Kesehat; 10(2):71-85
Priharwanti, A. 2022. ”Evaluasi CIPP (Context -InputProcess-Product) Program ASI Eksklusif sebagai Upaya Penurunan Stunting di Bantarbolang Kabupaten Pemalang.” Pena J Ilmu Pengetah dan Teknol; 36(2):89-97.
Probohastuti, N. F., & Rengga, A. 2019. ”Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora.” Jurnal Administrasi Publik Fisip Undip, 1– 16.
Ramayulis, Rita. 2018. ”Stop Stunting Dengan Konseling.” Jakarta Timur: Penebar Swadaya

## Grup.
Saputri, R.A. 2019. ”Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Jurnal Dinamika Pemerintahan. Vol. 4 No. 3.
Sewa  R,  Tumurang  M,  Boky  H.  2019.  ”Pengaruh  Promosi  Kesehatan  Terhadap Pengetahuan  Dan  Sikap  Dengan  Tindakan  Pencegahan  Stunting  Oleh  Kader Posyandu Diwilayah Kerja Puskesmas Bailang Kota Manado.” J Kesmas; 8(4):80 -88. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23968/23615
Sulistiyono, P., & Jaenudin, J. 2021. ”Kajian Kesiapan Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Cirebon.” Jurnal Dinamika Pembangunan, 1(1), 1– 10.
Usada, N. K., Wanodya, K. S., & Trisna, N. 2021. ”Analisis Spasial Gizi Kurang Balita di Kota Tangerang  Tahun  2019.”  Jurnal  Biostatistik,  Kependudukan,  Dan  Informatika Kesehatan, 2 (1). Https://Doi.Org/10.51181/Bikfokes.V2i1.4740 .
UNICEF/WHO/WB.  2021.  Levels  and  Trend  in  Child  Malnutrition:  UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates (Key findings of the 2022 edition).
WHO. 2022. ”Factsheet Nutrition.” http://www.who.int.com .
Wulandari, A. 2020. ”Pembiayaan dan Pengganggaran Kesehatan.” Yogyakarta: Mine.