DAMPAK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
Nikke Yusnita Mahardini nikkeyusnita.m@gmail.com Ade Miranti ademiranti0@gmail.com Universitas Serang Raya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    menguji  secara  empiris  dampak  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  pada  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak  82 responden.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner,  sedangkan  teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  dan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  bantuan SPSS 23.  Hasil  penelitian menunjukkan:  (1)penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015.  Hal  ini membuktikan  bahwa  semakin  baik  tingkat  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang dilakukan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  maka  akan  berdampak  positif  pada peningkatan  kualitas  laporan  keuangan;  (2)kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran 2015.  Semakin  tinggi  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki,  seperti  tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung semakin baik.
Kata kunci  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  adalah  produk  yang  dihasilkan  oleh  disiplin  ilmu  akuntansi, sehingga  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  penyajian  laporan  keuangan  harus  memenuhi prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  disajikan  secara  wajar.  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  ditujukan  untuk  memenuhi  tujuan  umum  pelaporan  keuangan, serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus  pemakainya.  Kualitas  LKPD  setiap  tahunnya  akan mendapat  penilaian  berupa  opini  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Opini  merupakan pernyataan  profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  atas  laporan  keuangan,  dimana  opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2007  tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  dengan  tujuan  untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan  pemerintah  daerah  dengan  mendasarkan  pada  empat  kriteria  yaitu:  (1)efektivitas sistem  pengendalian  intern  (SPI),  (2)ketaatan  terhadap  perundang-undangan,  (3)kecukupan pengungkapan  ( disclosure ),  dan  (4)kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan. Terdapat  empat  opini  yang  diberikan  pemeriksa  yaitu  :  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak  Memberi  Opini  atau  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP).  Ketika  BPK  meberikan Opini  WTP  terhadap  LKPD,  artinya  dapat  dikatakan  bahwa  laporan  keuangan  suatu  entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Dadang
Suwanda, 2015). Fenomena dan kenyataan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Banten, sejak awal  berdiri  tahun  2000,  LKPD  Provinsi  Banten  selalu  mendapat  opini  Wajar  Dengan Pengecualian (WDP) hingga tahun 2012. Bahkan pada tahun anggaran 2013 dan 2014, LKPD Provinsi  Banten  secara  berturut-turut  mendapat  opini  disclaimer  dari  BPK.  Opini  BPK  atas hasil  pemeriksaan  LKPD  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015  menunjukkan  peningkatan dari  opini  atas  LKPD  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2014  Tidak  Memberikan  Pendapat (TMP),  BPK  memberikan opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  untuk  LKPD  Tahun Anggaran  2015  (BPK  RI,  2016).  Dalam press  release BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Banten (2016),  saat  penyerahan  laporan  hasil  pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, BPK menilai LKPD Provinsi Banten telah memenuhi kriteria  kesesuaian  dengan  SAP,  efektifitas  pengendalian  intern,  kepatuhan  terhadap perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Opini laporan keuangan  yang  diberikan  oleh  BPK  juga  mempertimbangkan  materialitas  penyajian  akun antar  komponen  laporan  keuangan  dan  keseluruhan  informasi  laporan  keuangan.  Hal  yang dikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 yaitu :  (1)belanja  barang  dan  jasa  tahun  2015,  diantaranya  anggaran  belanja  uang  saku  non  PNS yang  digunakan  untuk  belanja  pegawai  honorarium  non  PNS.  Realisasi  belanja  barang  dan jasa  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  yang  pembayarannya  dengan  uang persediaan  dipertanggungjawabkan  tidak  sesuai  dengan  pengeluaran  uang  yang sesungguhnya. Realisasi  belanja promosi  dan publikasi  terdapat  kelebihan pembayaran  yang telah  diungkapkan  dalam  Laporan  BPK  atas  pemeriksaan  belanja  daerah  Tahun  Anggaran 2015  pada  Pemerintah  Provinsi  Banten;  (2)Aset  Peralatan  dan  Mesin,  diantaranya  terdapat kendaraan  bermotor  dinas  yang  dikuasai  pihak  ketiga  dan  yang  tidak  dapat  ditelusuri.  BPK tidak  memungkinkan  menerapkan  prosedur  pemeriksaan  karena  ketidakcukupan  catatan akuntansi; (3) Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 diantaranya terdapat nilai  penyusutan  untuk  aset  Gedung  dan  Bangunan  serta  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  belum diyakini kewajarannya. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai.
Dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan  yang menjadi  masalah penelitian skripsi  ini,  berdasarkan  penilaian  BPK  diketahui  bahwa  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi Banten walaupun mengalami peningkatan kualitas dari tahun sebelumnya tapi masih kurang  baik,  indikasinya  masih  terdapat  pengecualian  terkait  penganggaran  belanja  barang jasa  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  pengeluaran  uang  yang  sesungguhnya, ketidakcukupan catatan akuntansi pada aset peralatan dan mesin serta akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015 masih terdapat terdapat nilai penyusutan untuk aset Gedung dan  Bangunan  serta  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  belum  diyakini  kewajarannya,  ini  berarti laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  2015  kurang  memenuhi  karakteristik andal,  dimana  seharusnya  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara,  jujur,  serta  dapat diverifikasi.  Informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau  penyajiannya  tidak  dapat diandalkan  maka  penggunaan  informasi  tersebut  secara  potensial  dapat  menyesatkan. Lemahnya  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dan  kurangnya  kompetensi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  belum  optimal  diduga  sebagai  faktor  penyebab  tidak tercapainya opini WTP seperti yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, topik  penelitian  mengenai  kualitas  laporan  keuangan  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih  jauh pada  Pemerintah  Provinsi  Banten.  Hal  ini  karena  pada  tahun  anggaran  2015  Pemerintah Provinsi  Banten  mulai  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual. Perubahan kebijakan ini secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan penerapan standar akuntansi  pemerintahan  yang  selama  ini  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan. Selain  itu,  faktor  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  langsung  dalam  penerapan
standar  akuntansi  pemerintahan  tersebut  juga  menarik  untuk  diteliti  pengaruhnya  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten.  Perubahan  basis  akuntansi  dari akuntansi  berbasis  kas  menjadi  akuntansi  berbasis  akrual  memerlukan  proses  penyesuaian yang  perlu  dipahami  oleh  seluruh  unsur  sumber  daya  manusia  pelaksana  akuntansi  di pemerintah daerah dimana hal ini bukan sekedar masalah pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan, tetapi membutuhkan pemahaman kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi  yang  menjabarkan  secara  jelas  perlakuan  akuntansi  untuk  suatu  transaksi, pengukuran akuntansi serta menganalisis transaksi dan sistem akuntansi dimana hal ini secara umum telah dijelaskan dalam PSAP.

## TINJAUAN PUSTAKA Standar Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi  adalah  proses  identifikasi,  pencatatan,  pengukuran,  pengklasifikasian, pengikhtisaran  transaksi  dan  kejadian  keuangan,  penyajian  laporan,  serta  penginterpretasian atas  hasilnya.  Standar  akuntansi  sangat  penting  sebagai  pedoman  untuk  pembuat  laporan keuangan  dan  sebagai  salah  satu  mekanisme  pengendalian.  Tidak  adanya  standar  akuntansi yang  memadai  akan  menimbulkan  implikasi  negatif  berupa  rendahnya  reliabilitas  informasi keuangan  serta  menyulitkan  dalam  pengendalian  (Mardiasmo,  2009).  Standar  Akuntansi Pemerintahan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang  selanjutnya  disingkat  SAP  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dalam  Ketentuan  Penutup Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan disebutkan  bahwa  pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku  maka  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Penerapan  SAP Berbasis  Akrual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  pasal  4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan  yang dihasilkan dari penerapan SAP  berbasis  akrual  dimaksudkan  untuk  memberi  manfaat  lebih  baik  bagi  para  pemangku kepentingan,  baik  para  pengguna  maupun  pemeriksa  laporan  keuangan  pemerintah, dibandingkan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dalam  Pasal  32 mengamanatkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Standar  akuntansi pemerintahan  tersebut  disusun  oleh  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang independen  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat pertimbangan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Keuangan  Negara  tersebut,    Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Standar  Akuntansi  Pemerintahan tersebut  menggunakan  basis  kas  untuk  pengakuan  transaksi  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  masih  bersifat  sementara  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  yang  menyatakan  bahwa  selama  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan dan  belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan,  digunakan  pengakuan  dan  pengukuran berbasis  kas.  Pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2015. SAP Basis kas adalah SAP yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP Berbasis Kas Menuju  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

## Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif, sebagai berikut :
1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan  keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode,  maupun  antar  entitas.  Entitas pelaporan  menyelenggarakan  akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan  dengan menggunakan  basis  akrual  baik  dalam  pengakuan  pendapatan  dan  beban,  maupun pengakuan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Entitas  pelaporan  yang  menyelenggarakan akuntansi  berbasis  akrual,  menyajikan  Laporan  Realisasi  Anggaran  berdasarkan  basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Tujuan  standar  Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah  menetapkan  dasar-dasar  penyajian Laporan  Realisasi  Anggaran  untuk  pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  tujuan akuntabilitas  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pernyataan standar  ini  diterapkan  dalam  penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  disusun  dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan  dengan  mengklasifikasikan  arus  kas  berdasarkan  aktivitas  operasi,  investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan  Pernyataan  Standar  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  adalah  mengatur  penyajian dan  pengungkapan  yang  diperlukan  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Tujuan penyajian  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  adalah  untuk  meningkatkan  transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.
5. PSAP 05 Akuntansi Persedian
Tujuan  Pernyataan  Standar  ini  adalah  untuk  mengatur  perlakuan  akuntansi  persediaan yang  dianggap  perlu  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Persediaan  diakui  (a)  pada  saat potensi  manfaat  ekonomi  masa  depan  diperoleh  pemerintah  dan  mempunyai  nilai  atau biaya  yang  dapat  diukur  dengan  andal,  (b)  pada  saat  diterima  atau  hak  kepemilikannya dan/  atau  kepenguasaannya  berpindah.  Pada  akhir  periode  akuntansi  catatan  persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan  pengungkapan  informasi  penting  lainnya  yang  harus  disajikan  dalam  laporan keuangan.
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
Tujuan  Pernyataan  Standar  ini  adalah  mengatur  perlakuan  akuntansi  untuk  aset  tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat ( carrying value ) aset tetap.
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tujuan  Pernyataan  Standar  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan  adalah  mengatur  perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
Tujuan  Pernyataan  Standar  ini  adalah  mengatur  perlakuan  akuntansi  kewajiban  meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
10. PSAP  10  Koreksi  Kesalahan,  Perubahan  Estimasi  Akuntansi,  dan  Operasi  Yang  Tidak Dilanjutkan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
Tujuan  Pernyataan  Standar  ini  adalah  untuk  mengatur  penyusunan  laporan  keuangan konsolidasian  pada  unit-unit  pemerintahan  dalam  rangka  menyajikan  laporan  keuangan untuk  tujuan  umum  ( general  purpose  financial  statements )  demi  meningkatkan  kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
12. PSAP 12 Laporan Operasional
Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan  Operasional  untuk  pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  tujuan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Tujuan  pelaporan  operasi  adalah  memberikan  informasi  tentang  kegiatan operasional  keuangan  yang  tercerminkan  dalam  pendapatan-LO,  beban,  dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
13. PSAP  ini berlaku efektif untuk  laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran  mulai  Tahun  Anggaran  2010.  Dalam  hal  entitas  pelaporan  belum  dapat menerapkan  PSAP  ini,  entitas  pelaporan  dapat  menerapkan  PSAP  berbasis  kas  menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

## Basis Akuntansi
Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  basis akrual,  untuk  pengakuan  pendapatan-LO,  beban,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Basis  akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi  walaupun  kas  belum  diterima  di  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau  oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan  bersih  telah  terpenuhi  walaupun  kas  belum  dikeluarkan  dari  Rekening  Kas UmumNegara/Daerah  atau  entitas  pelaporan.  Pendapatan  seperti  bantuan  pihak  luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Moeheriono  (2009) mendefinisikan kompetensi  adalah sebagai  berikut :  “kompetensi merupakan  sebuah  karakteristik  dasar  seseorang  yang  mengindikasikan  cara  berpikir, bersikap,  dan  bertindak  serta  menarik  kesimpulan  yang  dapat  dilakukan  dan  dipertahankan oleh  seseorang  pada  waktu  periode  tertentu”.  Seseorang  yang  memiliki  kompetensi  akan bekerja  dengan  pengetahuan  dan  keterampilannya  sehingga  dapat  bekerja  dengan  mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  elemen  organisasi  yang  sangat  penting, oleh  karena  itu  harus  dipastikan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dilakukan  sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui “Standar Akuntansi Keuangan” (2012)  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan.  Laporan  keuangan  yang  lengkap,  biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakanbagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang  berkaitan  dengan  laporan  tersebut,  misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

## Kualitas Laporan Keuangan
Kriteria  dan  unsur-unsur  pembentuk  kualitas  laporan  keuangan  yang  menjadikan informasi  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau  manfaat  terdiri  dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat  normatif  yang  mutlak  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
dimengerti.

## Pengembagan Hipotesis
H1 :   Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
H2 :   Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
H3 :   Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten Tahun Anggaran 2015.

## METODE PENELITIAN Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Objek  penelitian  adalah penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  disebut  sebagai  variabel  X1,  kompetensi sumber  daya  manusia  yang  disebut  sebagai  variabel  X2,  dan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015  sebagai  variabel  Y.  Model  desain  yang digunakan adalah penelitian eksplanatori yaitu penelitian  yang dilakukan  untuk  memperoleh deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari instrumen penelitian berupa kuesioner. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dari kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai identitas responden yang menanyakan mengenai nama, usia, jenis kelamin,  pekerjaan/jabatan,  pendidikan  dan  unit  kerja.  Bagian  kedua  dari  kuesioner  berisi pernyataan  mengenai  persepsi  responden  mengenai  penerapan  SAP,  kompetensi  SDM pengelola  keuangan  dan  pernyataan  tentang  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan. Populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan penerapan SAP dan  kompetensi  SDM  dalam  kaitan  pengaruhnya  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah meliputi 41 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
(Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah  Provinsi  Banten).  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Validitas
Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) > r tabel. Dalam hal ini r tabel dapat dilihat pada tabel r statistik dengan menghitung terlebih dahulu : df = n – 2 ( n = jumlah responden). df = n – 2 = 82 – 2 = 80 dengan taraf signifikan 5%  Jadi, dengan jumlah responden 82 dan taraf signifikansi 5 %, maka didapat nilai r tabel sebesar 0,1829 (sumber : tabel r) Dari hasil olah data dengan SPSS 23 diperoleh data valid sebanyak 82 item.

## Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  pengujian  reliabilitas  diperoleh  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat besaran alpha dari  masing-masing  variabel  lebih  besar  dari  nilai  koefisien  alat  uji  yang digunakan maka semua variabel pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah andal (reliabel). Dari hasil olah data dengan SPSS 23, penelitian menunjukkan bahwasanya variabel X1, X2,dan Y memiliki nilai koefisien alpha cronbach’s diatas 0,6 sehingga terbukti reliable.

## Pengujian Hipotesis Hasil Analisis Regresi Berganda
Konsep  dasar  analisis  regresi  berganda  adalah  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas ( X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y).
Berdasarkan pada hasil perhitungan dari model regresi linier berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat sebagai berikut ini :
Tabel Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

## Sumber: Data Primer Diolah
Dari tabel  dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: Rumus regresi yang digunakan adalah:
Y = -3,112 + 0,620X1 + 0,810X2 + e
Hasil Uji t (Parsial) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) -3.112 5.633 -.552 .582 X1 .620 .136 .406 4.570 .000 X2 .810 .168 .430 4.830 .000 a. Dependent Variable: Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta
Berdasarkan  hasil  uji  di  atas  menunjukkan  hasil  bahwa  secara  parsial  variabel  penerapan standar akuntansi  pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi  Banten.  Dan  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

## Hasil Uji F (Simultan)

## Tabel  Perhitungan Uji F
Berdasarkan  output  SPSS  23  diatas  diketahui  nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  X1  dan  X2 secara  simultan  terhadap  Y  adalah  0,000  <  0,05  dan  nilai  F  hitung  41,892  >  F  tabel  3,15 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa    H3  diterima  yang  berarti  terdapat  pengaruh  X1  dan  X2 secara bersama-sama terhadap Y.

## Hasil Analisa Koefisien Determinasi
Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R 2 ) berdasarkan output olah data SPSS 23 dibawah  ini  diketahui  Adjusted  R  Square  sebesar  0,502,  hal  ini  mengandung  arti  bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 50,2%.
Dari tabel  diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R), yaitu korelasi antara dua  atau  lebih  variabel  independen  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (X1)  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  (X2)    terhadap  variabel  dependen  (kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  (Y))  sebesar  0,717.  Hal  ini  berarti  terdapat  hubungan yang  kuat.  Nilai  koefisien  determinasi  berganda  adalah  0,502  (Kd  =  0.502  x  100%)  atau 50,2%  nilai  ini  menunjukkan  bahwa  hanya  sebesar  50,2%  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Y) dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (X2)  sedangkan  sisanya  sisanya  49,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
1 (Constant) -3.112 5.633 -.552 .582 X1 .620 .136 .406 4.570 .000 X2 .810 .168 .430 4.830 .000
a. Dependent Variable: Y
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 700.492 2 350.246 41.892 .000 a Residual 660.496 79 8.361 Total 1360.988 81 a. Predictors: (Constant), X2,X1
b. Dependent Variable: Y
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .717 a .515 .502 2.89149 1.846
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  secara  statistik  yang  telah  dilaksanakan,  diperoleh pembahasan  deskriptif  yang  menjelaskan  hasil  uji  empiris  dibandingkan  dengan  teori  yang dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  dan  perbandingan  terhadap  hasil-hasil  penelitian sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Y). Adapun arah  pengaruh  dari  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015  adalah  positif  yang menunjukkan semakin tinggi  penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Penerapan standar akuntansi pemerintahan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  data  hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  kesesuaian  dengan  standar akuntansi  pemerintahan.  Fenomena  peningkatan  opini  BPK  atas  pemeriksaan  laporan keuangan Pemerintahan  Provinsi  Banten dari opini  LKPD Provinsi  Banten Tahun Anggaran 2014  memperoleh  opini  Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  menjadi  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  pada  LKPD  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015  terjawab  dengan semakin membaiknya penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan penerapan standar akuntansi  yang  baik  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  di  lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini  mendukung  hasil  penelitian  Rukmi  Juwita  (2013)  yang  menyatakan  pengujian  regresi secara parsial dengan uji t maupun secara simultan dengan uji F, bahwa implementasi standar akuntansi  pemerintahan  dan  implementasi  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  secara signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan.
Hasil  analisis  hipotesis  kompetensi  sumber  daya  manusia  mempunyai  nilai signifikansi  0,000  <  0,05  maka  H0  ditolak  dan  H2  diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (Y).  Kualitas  pelaporan keuangan  akan  semakin  baik  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten, seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  kajian  pustaka  bahwa  seseorang  yang  memiliki kompetensi  akan  bekerja  dengan  pengetahuan  dan  keterampilannya  sehingga  dapat  bekerja dengan  mudah,  cepat,  intuitif  dan  dengan  pengalamannya  untuk  meminimalisir  kesalahan. Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Devi  Roviyantie  (2012)  yang  menyatakan bahwa bahwa  pengujian  regresi secara parsial  dengan    uji t  maupun secara simultan dengan uji  F,  memperlihatkan  kompetensi  SDM  dan  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Hasil analisis Uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H3 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  (X1)  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  (X2)  secara  serentak  atau  bersama-sama  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015 (Y). Ini berarti semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintahan dan  kompetensi sumber daya  manusia  maka  akan  semakin  baik  pula  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi Banten.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Kadek  Desiana  Wati,  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas
laporan keuangan daerah, penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  daerah,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  bukti-bukti  empiris  mengenai  pengaruh penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik    kesimpulan:  Secara  parsial  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran 2015.  Ketika  standar  akuntansi  pemerintahan  diterapkan  dengan  baik,  maka  akan  semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun  Anggaran  2015,  artinya  bahwa  semakin  kompeten  sumber  daya  manusia  pembuat laporan  keuangan,  maka  semakin  baik  pula  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  peningkatan  kualitas laporan  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015  dipengaruhi  oleh kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  keuangan/akuntansi  dan  penerapan  standar akuntansi pemerintahan yang baik.
Dengan  pertimbangan  pada  keterbatasan  yang  ada  dalam  penelitian  ini,  maka disarankan  hal-hal  sebagai  berikut  :  Bagi  Pemerintah  Daerah,  setiap  perangkat  daerah terutama  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan  laporan  keuangan dapat  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku  guna  menghasilkan  laporan keuangan  yang  berkualitas,  disamping  itu  masih  perlu  ditingkatkan  sumber  daya  manusia yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  serta mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi peraturan tentang akuntansi  pemerintahan.  Bagi  pihak  lain,  sebagai  bahan  referensi  bagi  calon  peneliti berikutnya  khususnya  yang  berminat  melakukan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar hasilnya bisa lebih baik dan akurat  disarankan  untuk  menambah  variabel-variabel  penelitian  seperti  sistem  pengendalian intern  pemerintah,  komitmen,  pemanfaatan  teknologi  dan  sistem  informasi  manajemen keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul  dan  Syam  Kusufi,  Muhammad.  (2014). Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi Keuangan Daerah – SAP Berbasis Akrual . Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Humairoh,  Iftitah  Dian.  (2013). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada SKPD  Kabupaten  Jember), Artikel  Ilmiah  Mahasiswa,  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ), Jember
Ihsanti, Emilda. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah  (Studi Empiris  pada  SKPD  Kab.Lima  Puluh  Kota) ,  Artikel,  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Dipublikasikan.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Gramedia.
Juwita, Rukmi. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan ,  Jurnal  Trikonomika, Volume 12 No.2, Politeknik Pos Indonesia, Bandung
Kadek  Desiana  Wati,  Nyoman  Trisna  Herawati,  Ni  Kadek  Sinarwati.  (2014). Pengaruh Kompetensi  SDM,  Penerapan  SAP,  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah ,                e-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No.1, Singaraja, Indonesia
Mahmudin,  Eka.  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Akuntan  Internal,  Sistem  Pengendalian Internal  dan  Manajemen  Aset  Terhadap  Kualitas  Pelaporan  Keuangan  dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Keuangan, The Student of Accounting Magister Program Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang, Indonesia
Moehirono. (2009). Pengaruh Kinerja Berbasis Kompetensi . Surabaya : Ghalia Indonesia. Ni  Made  Sudiarianti,  dkk  (2015), Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Pada Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Dan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Serta  Implikasinya  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan Pemerintah  Provinsi  Banten.  2016. Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 . Rianse,  Usman  dan  Abdi  (2009), Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  –  Teori  dan Aplikasi . Jakarta : Penerbit CV Alfabeta Roviyantie,  Devi.  (2012). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Accounting. Vol.1 No.1
Subadriyah,  Anita  Rahayuningsih.  (2015). Analisis  Hubungan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  dan  Kualitas  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dengan  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah ,  Jurnal  Ilmiah  ISSN  2407-9189,  FEB Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung : Alfabeta Suwanda,  Dadang.  (2015). Sistem  Akuntansi  Akrual  Pemerintah  Daerah  Berpedoman  SAP Berbasis Akrual . Jakarta : Penerbit PPM Manajemen. Suwardjono.  (2012).  Teori  Akuntansi Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan .  Yogyakarta  : BPFE Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Keputusan  Kepala  BKN  Nomor  46  A  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Jakarta : Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2011
Peraturan    Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Press Release BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran  2015 , melalui http://banten.bpk.go.id (10 Juni 2016)