Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEKERJA DAN PERUSAHAAN TENTANG HAK ATAS INFORMASI *

## Izza Hasna Fuada
Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Jl. Pancasila No. 10 Padang, Sumatera Barat izzahasnafuada@yahoo.com

## Abstract
The  Disputes  between  employees  of  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  and  PT.  Pos  Indonesia (Persero) Regional II Padang were happened by the failure of workers in the selection to be Head of Subdivision  Post  Office,  in  particular  with  the  medical  test.  The  dispute  unfortunately  was  also escalated by the request for information disclosure which is not granted by the committee. The study aims  to    is  address  on  the  question  on  how  to  resolve  disputes  between  workers  and  companies about the right to information on the final recruitment’s selection of employees in particular with PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) for head of subdivision in the post office.  Aside  of  that,  the  author  also  would  like  to  know  whether  the  legal  consequences  of  the central  information  commission’s  decision  number:  1356/KIP-PS-A-M/2014  in  resolving  disputes between  workers  and  companies  on  the  right  to  information.  By  using  the  empirical  juridical methods,  the  result  shows  that  the  dispute  between  workers  and  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) companies Regional II Padang can be settled by the Central Information Commission on Mediation and  public  information  is  a  right  for  public  as  also  regulated  in  Law  No.  14  of  2008  concerning Public Information Openness
Keywords : Dispute Resolution; Workers; Companies; Right to Information.

## Abstrak
Sengketa  antara  pekerja  yang  merupakan  karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  dengan Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang  disebabkan  oleh  ketidaklulusan pekerja dalam Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor: SK.2966/DIR.SDM/1014. Sengketa terjadi karena tidak ditanggapinya permintaan informasi atas ketidaklulusan pekerja pada Tes Penerimaan Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake  Program  Diploma  III  (D-III)  untuk  Calon  Kepala Kantor Pos Cabang. Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan tentang hak atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk  Calon  Kepala  Kantor  Pos  Cabang  Nomor:  SK.2966/DIR.SDM/1014,  untuk  mengetahui apakah  akibat  hukum  putusan  Mediasi  Komisi  Informasi  Pusat  Nomor:  1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam  penyelesaian  sengketa  antara  pekerja  dan  perusahaan  tentang  hak  atas  informasi  hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk  calon  Kepala  Kantor  Pos  Cabang  Nomor:  SK.2966/DIR.SDM/1014,  dan  untuk  mengetahui apa kendala pekerja untuk menindak lanjuti hak yang diperoleh setelah putusan Komisi Informasi Pusat Nomor :1356/KIP-PS-A-M/2014 di dalam KD 37/DIRUT/0614 tentang Penerimaan karyawan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake  Program  Diploma  III  (D-III)  untuk  calon  Kepala  Kantor  Pos Cabang.  Mencari  jawaban  atas  permasalahan  tersebut  penulis  melakukan  penelitian  dengan metode  Yuridis  Empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sengketa  antara  pekerja  dan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang diselesaikan dengan Komisi Informasi Pusat  secara  mediasi  karena  informasi  tentang  ketidak  lulusan  pekerja  dalam  Tes  Penerimaan Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake  Program  Diploma  III  (D-III)  untuk  calon  Kepala
* Naskah diterima: 4 Januari 2020, direvisi: 3 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.213
Kantor  Pos  Cabang  merupakan  bagian  dari  suatu  informasi  publik  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keywords: Penyelesaian Sengketa; Pekerja; Perusahaan; Hak Atas Informasi.

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  ini,  informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan  sosialnya  baik  di  bidang Politik,  Hukum,  dan  Budaya.  Melalui globalisasi  serta  keterbukaan  teknologi informasi maka kegiatan di segala bidang menjadi bersifat terbuka sehingga mengakibatkan komunikasi dan informasi dapat  diakses  dan  dilakukan  dimana  saja dan  kapan  saja.(Penjelasan  UU  RI  No.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Khususnya  di  Indonesia  sebagai negara yang sedang berkembang, menuntut  adanya  kebebasan  informasi bagi  setiap  warga  negaranya  baik  di bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi maupun  di  dalam  sistem  pemerintahan. Kebebasan  informasi  merupakan  suatu sarana  penting  yang  menjadi  kebutuhan untuk  konsumsi  publik,  masyarakat  yang butuh  akan  informasi  dapat  mengakses berbagai  informasi  yang  dibutuhkannya melalui  berbagai  macam  media  baik media  elektronik  maupun  media  lainnya. (Penjelasan  UU  RI  No.14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Sejalan dengan perkembangan tersebut,  maka  bentuk-bentuk  informasi terus berkembang cepat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Perubahan  dan  perkembangan  tersebut terjadi  karena  kebutuhan  informasi  yang
dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, yang dapat membantu memberikan  informasi  yang  jelas,  tepat dan  akurat.  (Penjelasan  UU  RI  No.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Kebebasan  memperoleh  informasi adalah  hak  setiap  orang  yang  wajib dihormati.  Oleh  karena  itu  kebebasan memperoleh  informasi  merupakan  bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan dalam memperoleh  informasi  bagi  setiap  orang sebagai  warga  negara  Indonesia  terdapat dalam UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik sebagaimana ditegaskan pula dalam UUD RI  Tahun  1945  Pasal  28  F  disebutkan
bahwa:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan
menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia.”
Dalam  perjalanannya,  seiring  dengan era kebebasan informasi, anggota masyarakat  yang  sedang  membangun tidak  akan  dapat  mencegah  akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan  satu  dengan  yang  lainnya.  Di dalam  pergesekan  tersebut,  tidak  dapat terelakkan terjadinya pertentangan- pertentangan yang akhirnya akan menjelma  sebagai  suatu  sengketa  yang
dapat terjadi setiap saat. Keadaan
pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti  dan  kecil,  sehingga  mungkin  saja terabaikan,  tetapi  tiba-tiba  muncul  tanpa diperhitungkan sebelumnya (Frans Hendra, 2012: 1).
Sengketa atau perselisihan atau dalam bahasa  inggris  disebut  dengan  conflict atau dispute merupakan suatu akibat yang terjadi  dari  hubungan  antar  manusia sebagai  makhluk  sosial  yang  selalu berinteraksi dengan manusia lain.
Sengketa  dalam  hukum  ketenagakerjaan biasa disebut dengan perselisihan hubungan  industrial.  Sebagaimana  diatur di  dalam  UU  RI  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  1  angka 22 menyebutkan bahwa:
“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan  pertentangan  antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat  buruh  karena  adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan  pemutusan  hubungan kerja  serta  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam satu perusahaan.”
Sesuai  dengan  judul  diatas  yaitu Penyelesaian  Sengketa  Antara  Pekerja dengan Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan di sini adalah PT. Pos Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang yang  dalam  Peraturan  Komisi  Informasi Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar Layanan  Informasi  Publik  termasuk Badan  Publik  sebagaimana  diatur  dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan:
“Badan  Publik  adalah  lembaga
eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  atau organisasi  non  pemerintah  sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.”
PT. Pos Indonesia (Persero)
merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  yang  mana  karyawan  BUMN berdasarkan Pasal 87 angka 1 UU RI No.
19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan: “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatannya, pemberhentian,
kedudukan,  hak  dan  kewajibannya ditetapkan  berdasarkan  perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan”
Salah  satu  pekerja  yang  merupakan karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) mengikuti Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos  Indonesia  (Persero)  Intake  Program Diploma  III  (D-III)  untuk  Calon  Kepala Kantor
Pos Cabang Nomor: KD.37/DIRUT/0614.  Berdasarkan  Surat Keputusan  Direksi  PT.  Pos  Indonesia (Persero)
Nomor:
SK.2996/DIR.SDM/1014  tentang  Hasil Seleksi  Akhir  Penerimaan  Karyawan  PT. Pos  Indonesia  (Persero)  Intake  Program Diploma  III  (D-III)  untuk  Calon  Kepala
Kantor  Pos  Cabang,  Pekerja  dinyatakan “Tidak Lulus”.
Sehubungan  dengan  perihal  hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos
Indonesia (Persero) Intake Program
Diploma  III  (D-III)  untuk  Calon  Kepala Kantor  Pos Cabang,  pekerja yang bersangkutan  meminta  kejelasan  secara transparan  dari  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  Regional  II  Padang    tentang tidak  lulusnya  pekerja.  Dalam  hal  ini pekerja  yang  bersangkutan  merasakan adanya  ketidak  transparan  dalam  proses penetapan keputusan tersebut.
Kejelasan  atas  tidak  lulusnya  pekerja pada  seleksi  Tes  Penerimaan  karyawan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program  Diploma  III (D-III) untuk  Calon Kepala  Kantor  Pos  Cabang  bukan merupakan  hak  sebagaimana  yang  diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi kejelasan tersebut berbentuk  keterangan,  pernyataan  yang mengandung nilai dan makna.
Keterangan, pernyataan yang
mengandung  nilai  dan  makna  disebut dengan Informasi. Menurut Pasal 1 angka 1  UU  RI  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Informasi adalah
keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang  mengandung  nilai,  makna,  dan pesan,  baik  data,  fakta  maupun penjelasannya  yang  dapat  dilihat, didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan dalam  berbagai  kemasan  dan  format sesuai dengan perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi secara elektronik
ataupun
nonelektronik.”
Informasi  yang  dimohonkan  oleh pekerja  kepada  perusahaan  merupakan Informasi Publik, yang diatur dalam pasal 1  angka  2  UU  RI  No.  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik yang menyebutkan:
“Informasi  publik  adalah  informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola, dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan badan publik lainnya  yang  sesuai  dengan  undang- undang  ini  serta  informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
Pekerja merupakan orang yang bekerja  di  perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero),  yang  mana  dalam  UU  RI  No. 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik setiap orang mempunyai hak  atas  informasi  yang  secara  tegas diatur Pasal 4 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, yang menyebutkan:
(1) Setiap orang berhak memperoleh  informasi  publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (2) Setiap orang berhak:
a. Melihat dan mengetahui informasi publik
b. Menghadiri pertemuan publik yang  terbuka  untuk  umum untuk  memperoleh  informasi publik
c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan  sesuai  dengan undang-undang ini dan/atau
d. Menyebarluaskan  informasi publik sesuai dengan
peraturan perudang-undangan
(3) Setiap pemohon informasi publik  mengajukan  permintaan informasi  publik  disertai  alasan permintaan tersebut
(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan  ke  pengadilan  apabila dalam  memperoleh  informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sehingga kejelasan atas tidak lulusnya pekerja pada seleksi Tes Penerimaan  karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D- III)  untuk  Calon  Kepala  Kantor  Pos Cabang  merupakan  bagian  dari  suatu Informasi  Publik,  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan Informasi  Publik  Bab  III  yaitu  Informasi yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  11 ayat  (1)  huruf  b  ringkasan  informasi tentang  program  dan/atau  kegiatan  yang sedang  dijalankan  dalam  lingkup  Badan Publik, angka 8 yaitu:
“Informasi tentang penerimaan calon pegawai  dan/atau  pejabat  badan publik negara”.
Oleh  karena  itu  terjadilah  yang namanya  sengketa,  sengketa  adalah  suatu situasi  dimana  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  dalam  hal  ini  pekerja  yang merupakan  karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero),  oleh  Perusahaan  PT.  Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang.
Sengketa  yang  terjadi  adalah  pekerja yang  bersangkutan  tidak  mendapatkan haknya  berupa  informasi  sebagaimana
yang  dimaksud  pasal  1  angka  1  UU  RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik  yaitu  kejelasan  secara transparan tentang ketidak lulusnya pekerja  dalam  tes  penerimaan  karyawan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program  Diploma  III (D-III) untuk  Calon Kepala Kantor Pos Cabang.
Untuk  mendapatkan  hak  atas informasi tersebut pekerja yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Komisi  Informasi  Pusat.  Keberadaan Komisi  Informasi  Pusat  diatur  dalam  UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Komisi Informasi  Pusat  yang  selanjutnya  disebut dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri  yang  berfungsi  menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis  standar  layanan  informasi  publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. (Dyah Aryani, 2015: 3)
Secara  komprehensif  UU  RI  No.  14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  mengatur  mengenai kewajiban  badan  publik  negara  untuk memberikan pelayanan informasi terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada  masyarakat  khususnya  pekerja yang  bersangkutan  yang  merupakan bagian dari masyarakat dan juga merupakan bagian dari pengguna informasi publik. (Dyah Aryani, 2015)
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi  Publik  memberikan  jaminan kepada  setiap  warga  negara  untuk memperoleh informasi  yang dimiliki oleh badan  publik.  (Dyah  Aryani,  2015:  1).
Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik berisi acuan yang jelas tentang tata cara  memperoleh  informasi  dari  badan publik,  hak  dan  kewajiban  badan  publik, serta  tata  cara  penyelesaian  sengketa ketika  hak  pekerja  sebagai  pemohon informasi  publik  untuk  memperoleh informasi  terhambat  atau  dihambat  oleh pejabat  di  dalam  badan  publik  khususnya Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)
Regional II Padang. Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi,  pekerja  yang  bersangkutan mendapat kesulitan dan hambatan- hambatan, badan publik  yaitu  Perusahaan PT.  Pos  Indonesia  Regional  II  Padang tidak memberikan informasi yang diminta,  serta  pekerja  merasa  tidak  puas atas  perlakuan  tersebut,  maka  dapat dikatakan  bahwa  telah  terjadi  Sengketa Informasi  Publik.  (Trie  Ayu  Sudarti,
2014: 2)
Menurut  UU  RI  No.  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa:
“Sengketa  Informasi  Publik  adalah sengketa  yang  terjadi  antara  badan publik  dan  pengguna  informasi publik  yang  berkaitan  dengan  hak memperoleh dan menggunakan informasi  berdasarkan  perundang- undangan”
Jika terjadi sengketa informasi publik,  maka  pemohon  informasi  publik yaitu pekerja dapat menempuh mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang diatur  dalam  UU  RI  No.  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penulis tertarik untuk mengangkat
fenomena  hukum  mengenai  hak  atas informasi dalam upaya penegakan hukum terhadap  penyelesaian  sengketa  antara pekerja dan perusahaan yang semakin hari semakin  banyak  dan  untuk  memberikan solusi  terbaik  bagi  para  pihak  yang bersengketa.
Dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian sengketa  antara  pekerja  dan  perusahaan tentang  hak  atas  informasi  hasil  seleksi reksrutmen  karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Pesero)  Intake  Program  D-III  untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang Nomor: SK.2966/DIR/1014  ?  Apa  akibat  hukum putusan Komisi Informasi Pusat: 1356/KIP-PS-A-M/2014
dalam penyelesaian  sengketa  antara  pekerja  dan perusahaan  tentang  hak  atas  informasi hasil  seleksi  akhir  rekrutmen  karyawan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program  D-III  untuk  calon  kepala  kantor pos cabang Nomor: SK.2966/DIR.SDM.1014  ?  Apa  kendala pekerja  menindak  lanjuti  hak  yang diperoleh setelah putusan Komisi Informasi  Pusat  Nomor:  1356/KIP-PS-A- M/2014  dalam  KD.  37/DIRUT/0614 tentang  penerimaan  karyawan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  Intake  Program  D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang ?

## METODE PENELITIAN
Metode  Pendekatan  masalah  yang akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  Yuridis  Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan masyarakat,  (Suharsimi  Arikunto,  2002:
126)  atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang  terjadi  di  masyarakat  dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang dibutuhkan, setelah data  yang dibutuhkan terkumpul  kemudian  menuju  kepada identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya menuju  pada  penyelesaian  masalah. (Bambang Waluyo: 17)
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian Sengketa antara Pekerja  dan  Perusahaan  tentang
Hak  Atas  Informasi  Hasil  Seleksi
Akhir  Rekrutmen  Karyawan  PT.
Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program Diploma III (D-III) untuk Kepala Kantor Pos Cabang Nomor: SK.2966/DIR.SDM/1014 Sengketa antara pekerja yang merupakan  karyawan  PT.  Pos  Indonesia (persero)  dengan  Perusahaan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang pada  Seleksi  Tes  Penerimaan  Karyawan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program  Diploma  III (D-III) untuk  Calon Kepala  Kantor  Pos  Cabang  merupakan bagian dari suatu Informasi Publik.
Informasi  Publik  yang  dimohonkan oleh  Pemohon  Informasi  Publik  adalah informasi  yang  dihasilkan,  disimpan, dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang  keterbukaan  informasi publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan  kepentingan  publik.  (Komisi Informasi Pusat: 1)
Informasi  terdiri  dari  informasi  yang wajib  disediakan  dan  diumumkan  secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara  serta  merta,  informasi  yang  wajib tersedia  setiap  saat  dan  informasi  yang dikecualikan. (UU KIP)
Informasi  Publik  dalam  sengketa pekerja  dengan  perusahaan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab  III  yaitu  Informasi  yang  wajib disediakan  dan  diumumkan  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  huruf b  ringkasan  informasi  tentang  program dan/atau kegiatan  yang sedang dijalankan dalam  lingkup  Badan  Publik,  angka  8 yaitu:
“Informasi tentang penerimaan calon pegawai  dan/atau  pejabat  badan publik negara”.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sengketa  antara  pekerja  dan  perusahaan PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Regional  II Padang  merupakan  Sengketa  Informasi Publik. Sengketa  Informasi  Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan  Pengguna  Informasi  Publik  yang berkaitan  dengan  hak  memperoleh  dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.  (Komisi  Informasi Pusat: 4)
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam UU  RI  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  Pasal  1 angka 3, Badan Publik adalah:
“Badan  Publik  adalah  lembaga eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  atau organisasi  non  pemerintah  sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
Sedangkan
Pemohon
Informasi Publik  menurut  pasal  1  angka  12  UU  RI No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik yaitu:
“Pemohon  informasi  publik  adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini”.
Para pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik disebut sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Termohon
Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik. Dalam  sengketa  antara  pekerja  dan perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) yang  menjadi  Pemohon  Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik  yang  biasanya disebut Pemohon yaitu Pekerja merupakan  Karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero), Pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan  permohonan  kepada  Komisi Informasi. Sedangkan Termohon Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik yang  selanjutnya  disebut Termohon
adalah  Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  Regional  II  Padang,  Termohon adalah  Badan  Publik  yang  diwakili  oleh Pimpinan  Badan  Publik  yang  diberi kewenangan  untuk  mengambil  keputusan dalam  penyelesaian  sengketa  di  Komisi Informasi. (Komisi Informasi Pusat : 6)
Sebelum  para  pihak  bertemu  dalam proses  penyelesaian  sengketa  informasi publik  di  Komisi  Informasi,  Pemohon yaitu  pekerja  terlebih  dahulu  melalui suatu  tahapan  mekanisme  memperoleh informasi  melalui  permohonan  informasi kepada  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi,
Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  yaitu  Kepala
Kantor  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)
Regional II Padang. Setelahnya, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian  sengketa  informasi  publik kepada  Komisi  Informasi  yang  sesuai dengan  kewenangan  realtifnya.  (Komisi Informasi Pusat: 6)
Kewenangan Komisi Informasi dalam
menyelesaikan permohonan penyelesaian  sengketa  informasi  publik terdiri  atas  kewenangan  absolut  dan kewenangan  relatif.  Kewenangan  absolut merupakan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa informasi publik, kewenangan relatif merupakan
kewenangan penyelesaian sengketa
informasi publik yang menyangkut Badan
Publik  Pusat  dan  Badan  Publik  tingkat provinsi  dan/atau  Badan  Publik  tingkat Kabupaten/Kota. (Komisi Informasi
Pusat: 6)
Dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Informasi,  Pemohon  wajib  memenuhi syarat  formal  dan  syarat  materil.  Syarat formal antara lain identitas pemohon yang sah,  pemohon  informasi  kepada  badan publik,  dan  keberatan  kepada  badan publik.(Komisi Informasi Pusat: 9)
Berdasarkan  UU  RI  No.  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap  Pemohon  Informasi  Publik  berhak mengajukan  permintaan  informasi  publik disertai alasan permintaan tersebut. (Dyah Aryani, 2015: 8)
Pekerja mengajukan permohonan kepada  Komisi  Informasi  Pusat  dengan alasan bahwa pekerja merupakan karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero)
yang mengikuti Tes Penerimaan
Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) Untuk Calon  Kepala  Kantor  Pos  Cabang berdasarkan KD.37/DIRUT/0614.
Pada  seleksi  Tahap  Tes  Kesehatan pekerja  dinyatakan  tidak  lulus  dan  sudah 3  kali  mengirimkan  surat  kepada  Kepala PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Regional  II Padang untuk meminta informasi kejelasan  ketidak  lulusan  pekerja,  Pihak PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Regional  II Padang  tidak  merespons  atas  permintaan informasi  tersebut  kemudian  Pekerja mohon  kepada  Komisi  Informasi  Pusat untuk memeriksa bahwa:
1. Informasi  yang  dimohonkan  adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga  wajib  di  buka  dan  diberikan kepada pekerja.
2. Perusahaan PT. Pos Indonesia
(Persero)  Regional  II  Padang  telah salah karena tidak menanggapi permohonan  informasi  sebagaimana yang di mohonkan, sehingga perusahaan yang terkait wajib menanggapi  permohonan  informasi sesuai permohonan.
Dan  atas  alasan  pekerja  tersebut mengajukan  permohonan  penyelesaian sengketa  informasi  publik  di  komisi informasi pusat. Pekerja yang bersangkutan  mengajukan  permohonan penyelesaian  sengketa  informasi  publik kepada  komisi  informasi  pusat  sebagai perwujudan  hak  warga  negara  indonesia untuk  memperoleh  informasi  dari  badan publik dan pekerja mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi  pusat  karena  berdasarkan  pasal 4  angka  1  UU  RI  No.  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik menyebutkan:
“Setiap  orang  berhak  memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ini”
Berdasarkan  alasan  pekerja  tersebut Komisi Informasi Pusat menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dengan dasar yaitu tidak dipenuhinya  permohonan  informasi  yang dimohonkan  oleh  pekerja  (perusahaan tidak  memberikan  tanggapan/jawaban Pekerja melalui surat sebanyak 3 kali.
Adapun  suatu  permohonan  informasi menjadi sengketa informasi antara pemohon  informasi  publik  dengan  badan publik  yang  kemudian  akan  menjadi
termohon, dapat disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:
a. Penolakan  atas  permintaan  informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 17 UU KIP.
b. Tidak disediakannya informasi berkala  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 9 UU KIP.
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
e. Pengenaan  biaya  yang  tidak  wajar dan/atau.
f. Penyampaian informasi yang melebihi waktu  yang  diatur  dalam  UU  KIP. (Komisi Informasi Pusat : 8)
Setiap  informasi  publik  harus  dapat diperoleh  setiap  pemohon  informasi publik  dengan  cepat  dan  tepat  waktu, biaya  ringan,  dan  cara  sederhana.  Proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang terjadi pada pekerja  Karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  dengan  Perusahaan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang dalam Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos
Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D-III) untuk Kepala Kantorpos  Cabang  berdasarkan  Perki  1
Tahun  2013  yaitu  dimulai  tahapan penerimaan  permohonan  sengketa  dari pemohon  pada  kepaniteraan  Komisi Informasi dan pencatatannya dalam register  sengketa  informasi  yang  ditandai dengan  penomoran  terhadap  pemohon penyelesaian  sengketa  informasi  publik. Pencatatan dan pemberian nomor
registrasi  sengketa  juga  menandai  bahwa sengketa  tersebut  siap  untuk  diperiksa sesuai  jadwal  yang  telah  ditentukan. (Perki PPSIP 1, 2013)
Permohonan  penyelesaian  sengketa informasi yang diperiksa dan diputus oleh Majelis  Komisioner  adalah  permohonan yang telah tercatat dalam register sengketa  informasi.  Dalam  sengketa informasi publik yang terjadi pada pekerja Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) dengan  Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  Regional  II  Padang  dalam  Tes Penerimaan  Karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D- III) untuk Kepala Kantorpos Cabang pada hari  Jum’at  27  Maret  2015  Komisi Informasi  Pusat  memanggil  Pekerja  yang bersangkutan  untuk  datang  menghadiri sidang  sengketa  informasi  publik  di kepaniteraan  komisi  informasi  pusat  dan hari  rabu  8  April  2015  dengan  agenda pemeriksaan. (Wawancara dengan Pekerja yang bernama Aqtia Susepti)
Setelah pemeriksaan terhadap sengketa  informasi publik  dianggap cukup,  putusan  atas  sengketa  tersebut akan  ditetapkan.  Proses  penyelesaian sengketa  informasi  publik  selesai  dan berakhir  dengan  dijatuhkannya  putusan. Putusan  Komisi  Informasi  Pusat  terhadap sengketa informasi publik pekerja Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) dengan  Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  Regional  II  Padang  yaitu pekerja  dan  perusahaan  bersedia  untuk menempuh  proses  penyelesaian  sengketa informasi publik melalui
mediasi.(wawancara  dengan  pekerja  yang bernama Aqtia Susepti).
a. Pengertian Mediasi
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa  informasi  publik  antara  para pihak  melalui  bantuan  mediator  komisi informasi.  Mediator  adalah  komisioner pada  Komisi  Informasi  yang  bertugas membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.(Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik: 2)

## b. Pelaksanaan Mediasi
Mediasi  dilakukan  jika  informasi yang disengketakan bukan informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Pasal 40 ayat 2 UU  RI  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  bahwa Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi hanya  dapat  dilakukan  terhadap  pokok perkara  yang  terdapat  Pasal  35  ayat  (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan  huruf  g.  (Buku  Saku  Mediasi Sengketa Informasi Publik: 2)

## c. Mediasi Dilakukan
Mediasi  dilakukan  pada  hari  yang sama  pada  pemeriksaan  awal.  Apabila para  pihak  menghendaki  lain,  mediasi dapat dilakukan pada hari yang disepakati oleh  para  pihak,  selambat-lambatnya  3 (tiga)  hari  kerja  setelah  proses  ajudikasi dengan materi pemeriksaan awal
dilaksanakan  dan  sidang  selanjutnya ditunda.  (Buku  Saku  Mediasi  Sengketa Informasi Publik : 6)

## d. Sifat Proses Mediasi
Proses  mediasi  sengketa  pekerja dengan  perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero)  Regional  II  Padang  bersifat tertutup,  kecuali  para  pihak  menghendaki lain, yang dimaksud tertutup adalah hanya dihadiri  oleh  Mediator  dan  Para  Pihak yaitu  Pemohon  dan  Termohon,  pihak selain pemohon dan termohon dapat hadir dalam mediasi jika kehadirannya disetujui oleh  Pemohon  dan  Termohon.  (Buku Saku Mediasi Sengketa  Informasi Publik: 6)
Dalam  praktik  mediasi  sengketa informasi publik, selain pemohon, termohon  dan  mediator,  kehadiran  staf komisi  informasi  dalam  proses  mediasi dimaksudkan  untuk  memberi  dukungan teknis administrasi selama mediasi berlangsung seperti pencatatan dan penulisan seluruh jalannya proses mediasi dan  hasilnya.  (Buku  Saku  Mediasi Sengketa Informasi Publik: 6)
e. Lama  Jangka  Waktu  Mediasi,
Tempat  Mediasi  Dilakukan,  Biaya Mediator
Mediasi antara pekerja dan perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Regional  II  Padang  dilaksanakan  dalam sekali  pertemuan,  di  Kantor  Komisi Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat  serta Para  pihak  tidak  menanggung  segala biaya yang dikeluarkan mediator, pelaksanaan  mediasi  sengketa  informasi publik tidak berbiaya dan para pihak tidak dapat  secara  bebas  memilih  mediator, mediator  ditetapkan  oleh  Ketua  Komisi
Informasi.  (Buku  Saku  Mediasi  Sengketa Informasi Publik: 6)
f. Hasil Mediasi
Hasil mediasi pekerja dengan
Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Regional  II  Padang  berupa  Kesepakatan Mediasi dalam hal mediasi berhasil. Hasil mediasi  pada  sengketa  informasi  publik pekerja  yang  merupakan  Karyawan  PT.
Pos Indonesia (Persero) dengan Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Regional II Padang dalam Tes
Penerimaan  Karyawan  PT.  Pos  Indonesia (Persero) Intake Program Diploma III (D- III)  untuk  Kepala  Kantorpos  Cabang berupa kesepakatan yaitu pemohon (pekerja yang bersangkutan)
menerangkan  bahwa  informasi  yang diminta  yaitu  (Putusan  Mediasi  KIP No.1356/XI/KIP-PS-A-M/2014):
1. Hasil  pemeriksaan  kesehatan  atas nama  pemohon  dalm  proses  seleksi calon kepala kantor pos cabang intake program  diploma  III  (D-III)  tahun 2014
2. Penjelasan tertulis dari dokter mengenai hasil pemeriksaan
kesehatan atas nama pemohon
3. Rekap  hasil  pemeriksaan  kesehatan atas  nama  pemohon  Sebagaimana informasi  yang  diminta  oleh  pekerja yang  bersangkutan,  termohon  yang
merupakan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II
Padang  berdasarkan  Putusan  Komisi Infroamsi  Pusat  Putusan  Mediasi
Nomor 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014
sepakat memberikan :
a. Hasil  pemeriksaan  kesehatan  atas nama  pemohon  (pekerja  yang bersangkutan)  dalam  seleksi  calon kantor  pos  cabang  intake  program diploma III (D-III) tahun 2014.
b. Penjelasan  tertulis  dari  dokter mengenai hasil pemeriksaan kesehatan yang menyebabkan ketidaklulusan dalam seleksi.
c. Salinan  rekap  hasil  pemeriksaan kesehatan  dengan  menutup  data- data  yang  menyangkut  pribadi orang lain.
Pekerja selaku pemohon dan perusahaan  selaku  termohon  bersedia mengakhiri  sengketa  informasi  yang dibuat  secara  tertulis  pada  tanggal  8  april 2015 dan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.  Putusan  komisi  informasi  yang berasal  dari  kesepakatan  melalui  mediasi bersifat  final  dan  mengikat.  (Dyah Aryani: 9)
2. Akibat  Hukum  putusan  Mediasi Komisi  Informasi  Pusat  Nomor: 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam Penyelesaian Sengketa antara
Pekerja  dan  Perusahaan  tentang Hak  atas  Informasi  Hasil  Seleksi Akhir  Rekrutmen  Karyawan  PT. Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program D-III untuk Calon Kepala Kantor  Pos  Cabang  Nomor:  SK .2966/DIR.SDM/1014
Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 8
April  2015  dan  dalam  persidangan  para pihak bersedia menempuh proses penyelesaian  sengketa  informasi  publik melalui mediasi. Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak
menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:
Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:
1. Hasil  pemeriksaan  kesehatan  atas nama  pemohon  dalam  proses  seleksi calon  Kepala  Kantor  Pos  Cabang Intake  Program  Diploma  III  (D-III) tahun 2014.
2. Penjelasan tertulis dari dokter
mengenai hasil pemeriksaan
kesehatan atas nama pemohon.
3. Rekap  hasil  pemeriksaan  kesehatan atas nama pemohon.
Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa  termohon  menguasai  dan
bersedia memberikan hasil pemeriksaan  kesehatan  atas  nama pemohon  dalam  proses  seleksi  calon kepala  kantor  pos  cabang  intake program  Diploma  III  (D-III)  tahun 2014.
2. Bahwa termohon bersedia memberikan  penjelasan  tertulis  dari dokter  mengenai  hasil  pemeriksaan kesehatan  atas  nama  pemohon  yang
menyebabkan ketidaklulusan pemohon dalam seleksi.
3. Bahwa  termohon  menguasai  dan bersedia  untuk  memberikan  salinan rekap  hasil  pemeriksaan  kesehatan atas  nama  pemohon  dengan  menutup data-data  yang  menyangkut  pribadi orang lain.
Para pihak menyepakati untuk melakukan  serah  terima  dokumen  dalam bentuk  hardcopy  paling  lama  14  (empat
belas)  hari  kerja  setelah  kesepakatan mediasi  ditandatangani,  biaya  pengadaan dokumen  hard  copy  dibebankan  kepada pihak  pekerja.  Kesepakatan  mediasi,  para pihak  bersedia  mengakhiri  sengketa informasi yang dibuat secara tertulis pada tanggal  8  April  2015  dan  para  pihak menyetujui  seluruh  kesepakatan  tersebut. (Putusan  Mediasi  KIP  No.1356/XI/KIP- PS-A-M/2014)
Berdasarkan  kesepakatan  tersebut Majelis Komisioner menjatuhkan putusan yaitu  memerintahkan  pemohon  (Pekerja) dan termohon (PT. Pos Indonesia
(Persero)  Regional  II  Padang)  untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.(Putusan
Mediasi KIP No.1356/XI/KIP-PS-A- M/2014)
Permintaan  Informasi  telah  dipenuhi oleh  perusahaan  PT.  Pos  Indonesia (Persero) Regional II Padang, berdasarkan Pasal  39  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan bahwa:
“Putusan  Komisi  Informasi  yang berasal  dari  kesepakatan  melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.
Apabila  para  pihak  atau  salah  satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut maka berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  diatur  ketentuan  pidana pada pasal 52, Pasal 56, dan pasal 57 yang menyatakan bahwa:
Pasal 52 :
“Badan  Publik  yang  dengan  sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak
menerbitkan  informasi  Publik  berupa informasi  Publik  secara  berkala,
informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi  yang  wajib  tersedia  setiap saat,  dan/atau  informasi  publik  yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai  dengan  Undang-Undang  ini, dan  mengakibatkan  kerugian  bagi orang lain dikenakan pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah)”.
Pasal 56 : “Setiap  pelanggaran  yang  dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini  dan  juga  diancam  dengan  sanksi pidana  dalam  Undang-Undang  lain yang  bersifat  khusus,  yang  berlaku adalah  sanksi  pidana  dari  Undang- Undang yang lebih khusus tersebut.”
Pasal 57 :
“Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang  ini  merupakan  delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum”.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Nomor:  1 Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Tindak Pidana Dalam Undang-Undang
Keterbukaan  Informasi  Publik  angka  13 menyatakan bahwa:
a. Tuntutan  pidana  dalam  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam  pasal  52  UU  Keterbukaan Informasi  Publik  dapat  dilakukan pada saat putusan Komisi Informasi  yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.
b. Bahwa proses permohonan informasi  mengalami  penolakan dan/atau  tidak  ditanggapi  maka
harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui Komisi Informasi. Dengan demikian  proses  tuntutan  pidana tanpa adanya putusan penyelesaian
sengketa  informasi  publik  oleh komisi  informasi  tidak  dapat dilanjutkan.
c. Upaya  hukum  keberatan  terhadap putusan  komisi  informasi  (baik dalam hal prosedur atau substansi) hanya  dapat  dilakukan  melalui keberatan  kepada  PTUN  atau
Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Komisioner dalam memutus  sengketa  informasi  tidak dapat  dipanggil  atau  diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam dugaan tindak pidana UU Keterbukaan Informasi Publik. d. Sehubungan  dengan  tidak  adanya regulasi yang mengatur mekanisme keberatan atas
penetapan    Majelis  Pemeriksa Pendahuluan,  maka  upaya  hukum atas  keberatan  penetapan  majelis pemeriksa  pendahuluan  adalah keberatan  melalui  PTUN  atau Pengadilan Negeri.
Di dalam KD. 37/DIRUT/0614 tentang  Penerimaan  Karyawan  PT.  Pos Indonesia Intake Program Diploma III (D- III)  untuk  Kepala  Kantor  Pos  Cabang menimbulkan Hak bagi Pemohon (Pekerja)  dan  Kewajiban  bagi  Termohon (Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Regional  II  Padang).  Hak  bagi  Pemohon (Pekerja) adalah berhak atas:
a. Pemohon  (Pekerja)  dinyatakan  lulus seleksi,  dan  menjadi  peserta  program pembelajaran.
b. Pemohon  sebagai  peserta  program pembelajaran diangkat menjadi karyawan  Perusahaan  dengan  Grade 13.
c. Pemohon ditempatkan sebagai
Kepala  Kantor  Pos  Cabang  diberikan kelompok jabatan Penyelia II.
d. Pemohon  sebagai  peserta  program pembelajaran diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan  yang berlaku di Perusahaan dan pelayanan kesehatan di Poliklinik Perusahaan.
e. Pemohon  akan  ditempatkan  di  kantor pos cabang wilayah kerja area.
Sedangkan kewajiban Termohon
(Perusahaan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Regional  II  Padang  untuk  memberikan hasil  pemeriksaan  kesehatan  atas  nama pemohon,  memberikan  penjelasan  tertulis dari  dokter  serta  salinan  rekap  hasil pemeriksaan kesehatan atas nama pemohon dalam Tes Penerimaan Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  Intake Program  Diploma  III  (D-III)  untuk Kepala Kantor Pos Cabang. Dan Termohon  berkewajiban  melaksanakan
Tes  Penerimaan  Karyawan  PT.  Pos
Indonesia Intake Program Diploma III (D- III)  untuk  Kepala  Kantor  Pos  Cabang sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.
37/DIRUT/0614  dan  Perjanjian  Kerja
Bersama  (PKB)  dengan  Serikat  Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Tahun 2014 Bab III Tentang Hubungan Kerja.
3. Kendala  Pekerja  untuk  menindak lanjuti  hak  yang  diperoleh  setelah Putusan  Mediasi  Komisi  Informasi Pusat Nomor: 1356/KIP-PS-A- M/2014  dalam  KD.37/DIRUT/0614
Tentang  Penerimaan  Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Intake Program D-III untuk calon Kepala Kantor Pos Cabang
Setelah dipenuhinya permintaan informasi  oleh  perusahaan  PT.  Pos Indonesia  (Persero)  Regional  II  Padang
berdasarkan  Kesepakatan  Mediasi,  maka terdapat Kendala Pekerja untuk menindak lanjuti  hak  yang  terdapat  di  dalam KD.37/DIRUT/0614  tentang  Penerimaan Karyawan  PT.  Pos  Indonesia  (Persero) Intake  Program  D-III  untuk  calon  Kepala Kantor  Pos  Cabang,  berdasarkan  hasil penelitian  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  terdapat  berbagai  kendala yang dihadapi oleh pekerja yaitu (wawancara dengan Pekerja yang bernama Aqtia Susepti).
a. Karena  tidak  adanya  pengawasan  dan tindak  lanjut  oleh  Komisi  Informasi Pusat terhadap putusan mediasi khusus  nomor  1356/XI/KIP-PS-A- M/2014  terhadap  pihak-pihak  yang bersengketa,  karena  belum  adanya peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  putusan  mediasi yang  bersifat  final  dan  mengikat khusus  penyelesaian  sengketa  antara pekerja  dengan  perusahaan  pada Komisi Informasi Pusat.
b. Pekerja  berasumsi  apabila  perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) meluluskan  pihak  pekerja,  maka  akan ditempatkan  kemungkinan  di  daerah yang sangat jauh dari domisili pekerja dan  keluarga  pekerja,  karena  telah terjadi sengketa.
c. Setelah  dikeluarkan  putusan  mediasi oleh  Komisi  Informasi  Pusat  Nomor 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014,  tentunya
pekerja dan perusahaan bermusyawarah kembali untuk
melanjutkan  keputusan  direksi  nomor 37/DIRUT/0614  tentang  Penerimaan Karyawan PT.
Pos Indonesia
(Persero)  intake  program  diploma  III
(D-III)  untuk  Kepala  Kantor  Pos
Cabang  karena  adanya  perselisihan Hak sebagaimana diatur di dalam UU RI  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  UU  RI  No.  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang  akan  membutuhkan  waktu  yang lama  sehingga  menimbulkan  biaya yang besar karena posisi pekerja yang berada  jauh  antara  Kantor  Cabang dengan Kantor Pusat.
Sedangkan kendala hukumnya adalah bahwa  dalam  bidang  ketenagakerjaan apabila  terjadi  Perselisihan  Hubungan Industrial hanya ada aturan yaitu Undang- Undang  RI  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  RI No.  2  Tahun  2004  Tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang hanya mengatur 4 (Empat) jenis perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan perselisihan antar serikat pekerja.
Di dalam perkembangan hukum yang dinamis ini perselisihan hubungan industrial tidak tentang 4 jenis perselisihan  saja  tetapi  sudah  adanya perselisihan  hubungan  industrial  terkait dengan  hak  memperoleh  suatu  informasi, dan  sampai  saat  ini  belum  adanya  aturan ketenagakerjaan  yang  berkaitan  dengan informasi.

## SIMPULAN
1. Sengketa antara pekerja yang merupakan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Regional II Padang disebabkan oleh ketidaklulusan
pekerja dalam Tes Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero)  Intake  Program  Diploma  III (D-III)  untuk  Kepala  Kantor  Pos Cabang. Sengketa terjadi karena tidak dipenuhinya  hak  berupa  informasi sebagaimana  diatur  di  dalam  UU  RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sengketa  pekerja  dan  perusahaan dapat  diselesaikan  melalui  Komisi Informasi  Pusat  karena  hak  tersebut merupakan bagian dari suatu informasi  publik  sebagaimana  diatur di  dalam  UU  RI  No.  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan secara Mediasi.
2. Akibat hukum putusan Mediasi Komisi Informasi  Pusat  Nomor: 1356/KIP-PS-A-M/2014 dalam
penyelesaian  sengketa  antara  pekerja dan  perusahaan  tentang  hak  atas informasi hasil seleksi akhir rekrutmen karyawan PT. Pos Indonesia  (Persero)  Intake  Program D-III  untuk  calon  Kepala  Kantor  Pos Cabang Nomor: SK .2966/DIR.SDM/1014  yaitu  pekerja mendapatkan haknya berupa informasi  sebagaimana  yang  terdapat di  dalam  putusan  mediasi  komisi
informasi pusat Nomor :1356/KIP-PS-
A-M-2014.
3. Kendala  pekerja  untuk  menindak lanjuti  hak  yang  diperoleh  setelah putusan  Mediasi  Komisi  Informasi
Pusat Nomor: 1356/KIP-PS-A-
M/2014  dalam  penerimaan  karyawan
PT.  Pos  Indonesia  (Persero)  Intake Program  D-III  untuk  calon  Kepala Kantor  Pos  Cabang  yaitu  Setelah dikeluarkan  putusan  mediasi  oleh
Komisi Informasi Pusat Nomor 1356/XI/KIP-PS-A-M/2014,  tentunya pekerja dan perusahaan bermusyawarah kembali untuk melanjutkan  keputusan  direksi  nomor 37/DIRUT/0614  tentang  Penerimaan Karyawan PT. Pos Indonesia
(Persero)  intake  program  diploma  III (D-III)  untuk  Kepala  Kantor  Pos
Cabang  karena  adanya  perselisihan hak  sebagaimana  diatur  dalam  UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan
membutuhkan  waktu yang  lama sehingga  menimbulkan  biaya  yang besar  karena  posisi  pekerja  yang berada  jauh  antara  Kantor  Cabang dengan Kantor Pusat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  saya  ucapkan  kepada Bapak  Dr.  Sukanda  Husin,  SH,  LLM (Dosen  Universitas  Andalas  sebagai Pembimbing  Utama),  Kantor  Hukum Aqtia  dan  Rekan  (sebagai  narasumber), Komisi  Informasi  Provinsi  Sumatera Barat  yang  telah  membantu  dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus  Widjayanto  et.al, Buku  Saku Mediasi  Sengketa  Informasi  Publik , Komisi  Informasi  Pusat,  Jakarta, 2015
Dyah  aryani  et.al, Putusan  Komisi Informasi  Dalam  Bingkai  Hukum Progresif (Putusan Komisi Informasi  dari  Proses  Adjudikasi Nonlitigasi, Memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan) ,
Komisi  Informasi  Pusat  RI,  Jakarta Pusat, 2014
Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan, Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi  Publik ,  Komisi  Informasi Pusat, Jakarta, 2015
Evy  Trislo  D, Kajian  Kelembagaan Komisi Informasi, Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat , Jakarta, 2015
Soemarno  Partodihardjo,  T anya  Jawab sekitar  Undang-Undang  Nomor Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik ,  PT.  Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008

## Jurnal
Afrizal dan Sudarman, 2017, Peningkatan Kepatuhan  Badan  Publik  Dalam Pelaksanaan UU Keterbukaan
Informasi  Publik  Di  Kabupaten
Aceh  Barat,  Volume  3  Nomor  1,

## Jurnal Community
Ahmad Subhan, 2016, Penguatan Kelembagaan  Komisi  Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintah, Vol.21/No.3, Jurnal Kajian:
Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan. Angretta  Lolita  dan  Muhammad  Abudan, Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi  Publik  (Studi  Kasus  : Forum  Diskusi  Suporter    Indonesia
Melawan  Persatuan  Sepak  Bola Seluruh  Indonesia), Jurnal  Hukum

## Adigama
Ari  Cahyo  Nugroho,  2017,  Komunikasi Kelompok,  Diskursif,  dan  Public Space  (Studi  Kasus  Fenomena Eksistensi  Diskursif  di  lingkungan KIP daerah Provinsi Bengkulu), Vol 21  No.  2, Jurnal  Studi  Komunikasi dan Media
AS  DW,  P  Harsasto,  N  Marlina,  “Peran Komisi  Informasi  Provinsi  Jawa Tengah dalam Mendorong
Tercapainya  Keterbukaan  Informasi Publik  di  Jawa  Tengah,”  (2016), Jurnal  Of  Politic  and  Goverment Studies 6
Fauzi  Syam,  2015,  Hak  Atas  Informasi dan  Legal  Standing  Para  Pihak Dalam  Sengketa  Informasi  Di Komisi  Informasi,  Volume  VIII
Nomor I, Jurnal Inovatif
Krisdawati  Sadhana, Etika  Birokrasi Dalam  Pelayanan  Publik, CV. Citrab  Malang,  Malang,  2010,  hal. 132
Muhammad  Usman  Noor,  2019,  Inisiasi Masyarakat  Informasi  di  Indonesia Melalui  Implementasi  Keterbukaan Informasi  Publik:  Satu  Dekade  UU
Keterbukaan  Informasi  Publik,  Vol.
7  No.  1, Khizanah  a-Hikmah, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan Suhendar Ade, “Bentuk  Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governace  (Implementasi  UU  No. 14 Tahun 2008), Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Renowati, Endang, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance  antara  Das  Solen  dan Das Sein” (2012), Jurnal Perspektif ”

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar 1945
Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang  Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas Tentang Ketenagakerjaan
Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peraturan  Komisi  Inforamsi  Nomor  1 Tahun  2013  Tentang  Prosedur Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  2010  Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1 Tahun  2010  Tentang  Standar Layanan Informasi Publik.