## Manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD
Trias Aprilyani 1,* Qosim Khoiri Anwar 2
1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia 2 Hukum Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57168, Indonesia
* Corresponding Author. Email: 19204030029@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  informasi  tentang:  1)  manajemen  berbasis masyarakat  dalam  pengelolaan  PAUD  di  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  Yogyakarta;  2)  keterlibatan masyarakat  dalam  pengelolaannya;  serta  3)  strategi  pengelola  lembaga  dalam  mengatasi  hambatan pengelolaannya.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Adapun  teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara uji keabsahan data dilakukan  dengan  model  analisis  Miles  &  Huberman  melalui  proses  reduksi  data,  display  data,  dan pembuatan  konklusi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  manajemen  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma Yogyakarta  berada  di  tangan  masyarakat  melalui  Pokja  II  (Kelompok  Kerja)  PKK  RW  6  Tegalrejo Yogyakarta;  2)  pos PAUD Wijaya Kusuma termasuk lembaga PAUD HI (Holistik Integratif) yang dalam pelaksanaan  program  pendidikannya  menjalin  kemitraan  dengan  Posyandu,  Bina  Keluarga  Balita  (BKB), dan  Puskesmas;  3)  upaya  yang  dilakukan  pengelola  dalam  mengatasi  berbagai  hambatan  pengelolaan  Pos PAUD  diantaranya:  1)  terkait  manajemen  sumber  daya  manusia,  pengelola  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma mengikutsertakan  para  pendidiknya  secara  berkala  dalam  diklat-diklat  PAUD;  2)  terkait  manajemen keuangan, pengelola Pos PAUD Wijaya Kusuma menghimpun dana operasional lembaga melalui penarikan SPP, serta dengan mengakses berbagai bantuan dana dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa; 3) terkait manajemen sarana prasarana, perawatan dan pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan pembelajaran dilakukan secara terprogram untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran; 4) evaluasi lembaga dan program PAUD maupun pembinaan lembaga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Kata Kunci : manajemen lembaga PAUD, pengelolaan pos PAUD, manajemen berbasis masyarakat

## Society-based management in the PAUD management

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  obtain  information  about:  1)  community-based  management  in  PAUD management at the Wijaya Kusuma PAUD Post Yogyakarta; 2) community involvement in its management; and  3)  strategies  of  institutional  managers  in  overcoming  obstacles  to  their  management.  The  research methodology  used  is  qualitative  research.  The  data  collection  techniques  were  carried  out  through observation,  interviews  and  documentation.  Meanwhile,  the  data  validity  test  was  carried  out  using  the Miles  &  Huberman  analysis  model  through  the  process  of  data  reduction,  data  display,  and  making conclusions. The results showed that: 1) the management of the Wijaya Kusuma PAUD Yogyakarta Post was in the hands of the community through the Pokja II (Working Group) PKK RW 6 Tegalrejo Yogyakarta; 2) Wijaya  Kusuma  PAUD  Post  is  an  HI  (Holistic  Integrative)  PAUD  institution  which  in  implementing  its educational  program  establishes  partnerships  with  Posyandu,  Toddler  Family  Development  (BKB),  and Puskesmas;  3)  efforts  made  by  the  manager  in  overcoming  various  barriers  to  the  management  of  PAUD Posts include: 1) regarding human resource management, the manager of the PAUD Wijaya Kusuma Post regularly  includes  educators  in  PAUD  trainings;  2)  regarding  financial  management,  the  manager  of  the

## Journal of Nusantara Education
Volume 1 – Number 1, August 2021, (9-18)
Available online at: http://journal.unu-jogja.ac.id/fip/index.php/JONED
Wijaya Kusuma PAUD Post collects operational funds for the institution through the withdrawal of SPP, as well  as  by  accessing  various  funding  assistance  from  the  central,  regional,  and  village  governments;  3) regarding  the  management  of  infrastructure  facilities,  maintenance  and  procurement  of  infrastructure facilities  to  support  learning  activities  are  carried  out  programmatically  to  support  the  implementation  of learning; 4)  evaluation of PAUD institutions and programs as well as institutional development is carried out through intensive coordination with PAUD inspectors from the Yogyakarta City Education Office. Keywords: PAUD institution management, PAUD post management, community-based management.
How  to  cite: Aprilyani.  T.  &  Anwar.  Q.  A.  (2021).  Manajemen  berbasis  masyarakat  dalam  pengelolaan  PAUD. Journal of Nusantara Education , 1 (1), 9-18.

## Pendahuluan
Pada  usia  0-4  tahun,  perkembangan intelektual  anak  dapat  berkembang  hingga mencapai  50%,  dan  pada  4  tahun  berikutnya akan  bertambah  30%.  Penemuan  ini  merupakan hasil  penelitian  Osbon,  White,  dan  Bloom  di bidang  neurosains  yang  membuktikan  bahwa untuk  memaksimalkan  potensi  kecerdasan,  IQ anak  dapat  dirangsang  sedini  mungkin  melalui proses  yang  tepat  (Suyadi,  2014).  Oleh  karena itu,  usia  dini  di  rentang  usia  0-6  tahun merupakan  masa  emas  tumbuh  kembang  anak yang  sangat  menentukan  kualitas  intelektualnya di  masa  yang  akan  datang.  Berangkat  dari  hasil penelitian  para  ahli  tentang  neurosains  serta memperhatikan  dinamika  globalisasi  maupun inovasi teknologi yang tiada henti, maka penting bagi  pemerintah  untuk  dapat  menyiapkan generasi  yang  mampu  bersaing  sepadan  dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global. Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  pembangunan manusia  yang  berkualitas,  rencana  strategis (Renstra)  Kemendikbud  Tahun  2020-2024 berorientasi  untuk  meningkatkan  perluasan akses  pendidikan  bagi  semua  warga  negara, memeratakan mutu pendidikan, serta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat  marginal  dari  segi  lingkungan geografis dan kondisi ekonomi dimulai dari jalur pendidikan usia dini. (Kemdikbud, 2020). Sebenarnya perhatian pemerintah terhadap  pentingya  pemerataan  layanan  PAUD berkualitas  telah  dimulai  sejak  beberapa  tahun yang  lalu.  Keseriusan  ini  dibuktikan  dengan dimulainya  pendirian  Direktorat  PAUD  di bawah naungan Dirjen PLS (Ditjen PNFI) di tahun  2001  yang  bertanggung  jawab  untuk melakukan  pembinaan  terhadap  pendidikan nonformal (KB, TPA, POS PAUD) dan informal untuk  anak  usia  0–4  tahun.  Adapun  salah  satu
wujud keseriusan pemerintah dalam mengupayakan  pemerataan  mutu  pendidikan tersebut  diwujudkan  dengan  dicanangkannya program satu desa satu PAUD oleh Kemendikbud di tahun 2011.
Sejak  dicanangkannya  program  satu  desa satu  PAUD  tersebut,  penyelenggaraan  PAUD menjadi  sebuah  pergerakan  nasional  yang  luar biasa.  Program  ini  mewajibkan  pendirian minimal 1 lembaga PAUD setiap desa/kelurahan untuk  memberikan  layanan  pendidikan  bagi anak  usia  dini.  Harapannya  layanan  PAUD tersebut mampu menjadi wadah untuk menumbuhkembangkankan  bakat,  minat  dan potensi  anak  usia  dini  secara  merata  di  seluruh penjuru tanah air. Program satu desa satu PAUD secara  signifikan  mendorong  meningkatnya pertumbuhan PAUD–PAUD di berbagai wilayah.  Bahkan  dalam  kurun  waktu  3  tahun sejak  diprogramkan,  sebanyak  71%  desa  telah memiliki PAUD. Dan berdasarkan hasil penelusuran  sumber  data  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Kemendikbud,  Angka  Partisipasi  Kasar (APK) PAUD Kemendikbud mengalami peningkatan  secara  signifikan  sejak  saat  itu (Aprianti, 2020). Salah satu factor pendorong meningkatnya APK PAUD Kemendikbud adalah lahirnya Pos PAUD-Pos PAUD di tingkat RW  yang  diselenggarakan  hampir  di  seluruh provinsi  di  Indonesia.    Pos  PAUD  merupakan salah  satu  perwujudan  Satuan  PAUD  Sejenis (POS  PAUD)  yang  pengelolaannya  dilakukan secara  integratif  bersama  Posyandu  dan  Bina keluarga  Balita  (BKB).  Integrasi  layanan tersebut dikenal dengan sebutan PAUD Holistik Integratif.  Secara  manajerial,  Pos  PAUD dikelola  secara  swadaya  oleh  masyarakat melalui  peran  kelompok  kerja  II  PKK  serta berada di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.  Keberadaan  Pos  PAUD  ini

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan  bagi  anak  usia  dini  yang  belum terlayani  pendidikannya  di  lembaga  PAUD lainnya  seperti  di  TK,  KB  dan  TPA  (Dirjen PAUDNI, 2011).
Namun demikian sebagai perwujudan dari manajemen PAUD berbasis masyarakat, penyelengaraan  Pos  PAUD  terlaksana  bukan tanpa  kendala.  Banyak  kendala  dihadapi pengelola  yang  diantaranya  terkait  masalah pendanaan,  kuantitas  dan  kualitas  SDM,  hingga kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap pentingnya  PAUD.  Oleh  karena  itu,  meskipun hanya  dalam  wadah  manajemen  pendidikan berbasis  masyarakat,  layanan  pos  PAUD mestinya tetap harus memiliki strategi manajemen  yang  baik,  agar  Pos  PAUD  dapat bertahan dan terselenggara dengan baik.
Melalui  penelitian  ini  akan  dikaji  lebih jauh  tentang  manajemen  berbasis  masyarakat dalam  pengelolaan  PAUD  dengan  mengambil studi  kasus  di  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma Yogyakarta.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memberikan  informasi  tentang strategi manajemen   yang baik dalam mengelola Pos PAUD sebagaimana yang diterapkan di Pos PAUD  Wijaya  Kusuma.  Dengan  berkiblat  pada strategi  manajemen  di  lembaga  tersebut, diharapkan Pos PAUD lainnya dapat mengaplikasikan  model  manajemen  serupa untuk dapat mempertahankan eksistensi lembaganya,  serta  dapat  menjadi  lembaga PAUD yang baik dan berkualitas.

## Kebijakan PAUD Non-Formal di Indonesia
Pada  tahun  1990,  dalam  konferensi UNESCO di Thailand, Indonesia turut menandatangani sebuah Deklarasi Dunia.
Deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama semua negara anggota UNESCO untuk menyediakan  pendidikan  dasar  yang  tidak diskriminatif  serta  bermutu  di  masing-masing negara.  Hal  ini  sekaligus  sebagai  upaya  untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana dinyatakan bahwa  “Setiap  orang  berhak memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  harus cuma-cuma,  setidak-tidaknya  untuk  tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan  dasar  diperlukan  untuk  menjaga
perdamaian”  dalam  pasal  26  Deklarasi  Umum Hak Asasi Manusia (Kemdikbud, 2020).
Di Indonesia sendiri, dalam pasal 31 UUD 1945  telah  diamanatkan  bahwa  pendidikan merupakan  hak  anak  bangsa  sekaligus  menjadi kewajiban bagi Negara untuk
menyelenggarakannya. Oleh sebab itu, pemerataan  pendidikan  harus  dirasakan  hingga di  setiap  daerah  di  Indonesia.  Tujuan  dari pemerataan pendidikan ini adalah demi memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diselengarakan.
Program  PAUD  merupakan  salah  satu program  yang  dicanangkan  Pemerintah  melalui Kemendikbud  untuk  mendukung  terciptanya SDM  bermutu  dan  berkualitas  sebagai  agen perubahan peradaban. Komitmen Pemerintah ini diwujudkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang  menjamin  hak  atas  “Pendidikan  dasar” bagi  warga  negara.  Secara  eksplisit  UU Sisdiknas turut mencantumkan tentang Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (pasal  28),  hal  ini membuktikan  bahwa  PAUD  menjadi  bagian penting  dalam  penyiapan  SDM  di  masa  yang akan datang. Demi mendukung terwujudnya dan terselenggaranya  PAUD  yang  bermutu  dan berkualitas,  Kemdikbud  menghimbau  agar pemerintah  daerah  turut  berkontribusi  dalam pelayanan  PAUD  terutama  terkait  masalah pendanaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  amanat Undang-undang  nomor 20 tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 yang mengatur tentang
dana pendidikan yang  dialokasikan sebesar  20% dari APBD dan APBN.
Terkait  masalah  pendanaan  pendidikan, Pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan  antara  pemerintah  pusat,  daerah  dan masyarakat  telah  diatur  dalam  PP  Nomor  48 Tahun 2008. Untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis  masyarakat,  ketentuan  pendanaan ditetapkan  untuk  ditanggung  sendiri  secara swadaya,  namun  didukung  dana  bantuan pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  daerah. Kebijakan  bantuan  dana  dari  pemerintah  daerah ini  diatur  dalam  Kebijakan  otonomi  daerah. Melalui  kebijakan  otonomi  terjadi  pelimpahan

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
sebagian  urusan  pemerintah  pusat  ke  daerah  di berbagai  sektor.  Diantaranya  adalah  sektor pendidikan.  Melalui  pelimpahan  kewenangan tersebut penentuan kebijakan-kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan  pendidikan  kini  menjadi  hak dan kewajiban pemerintah  masing-masing daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah harus  mampu  mengatur  ketersediaan  sumber daya di daerahnya masing-masing untuk mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di semua jalur pendidikan. (Tedjawati, 2020).

## Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini
Manajemen  merupakan  suatu  proses  atau kerangka  kerja  yang  melibatkan  pengarahan suatu  kelompok  orang  ke  arah  tujuan-tujuan organisasional. (George R. Terry, 2010). Inti dari sebuah manajemen adalah pengelolaan.
Sementara  itu,  manajemen  pendidikan  secara umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  penataan bidang garapan pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian,  penyusunan  staf,  pembinaan, pengkoordinasian, pengomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan,  penilaian  dan  pelaporan  secara sistematis dan berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan  (Tim  Dosen  UPI,  2011).    Apabila dikaitkan  dengan  PAUD,  maka  manajemen PAUD dapat diartikan sebagai upaya mengelola, mengatur,  dan  mengarahkan  proses  interaksi edukatif  antara  anak  didik  dan  guru,  serta lingkungan  secara  teratur,  terencana  dan tersistematisasi  untuk  mencapai  tujuan  lembaga PAUD (Suyadi, 2013).
Dalam  dunia  pendidikan,  manajemen memegang  peranan  penting  sebagai  penunjang pengelolaan lembaga pendidikan. Terdapat tujuh komponen  penting  manajemen  pendidikan  yang harus diketahui, yaitu manajemen: (1) Kurikulum; (2) Keuangan; (3) Sarana Prasarana; (4)  Pendidik;  (5)  Tenaga  Kependidikan;  (6) Peserta  Didik;  (7)  Evaluasi  (Ulfah,  2015). Manajemen  PAUD  ini  memiliki  fungsi  dan tujuan. Adapun tujuan utama manajemen PAUD adalah  untuk  mencapai  tujuan  organisatoris lembaga  secara  efektif  dan  efisien.  Efektif  dan efisien berarti terlaksanakannya seluruh program
pendidikan  secara  tepat  melalui  keterlibatan seluruh  komponen  lembaga  PAUD.  Sementara fungsi manajemen PAUD adalah untuk perencanaan  (memikirkan  apa  yang  akan dikerjakan  dengan  sumber  yang  dimiliki); pengoranisasian (membagi kegiatan besar menjadi kegiatan kecil untuk dbebankan kepada penanggung jawab pelaksana agar memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan); pengarahan (tindakan untuk mengusahakan agar semua  anggota  kelompok  berusaha  mencapai sasaran    sesuai  perencanaan  manajerial);  dan pengendalian melalui evaluasi (proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi  lembaga  untuk  memastikan  jalannya lembaga  telah  sesuai  rencana  yang  ditetapkan) (Suyadi, 2013).

## Manajemen  Berbasis  Masyarakat  Dalam Pengelolaan PAUD
Dalam  sebuah  jurnal  penelitian  dikatakan bahwa  PAUD  berbasis  masyarakat  merupakan layanan  pendidikan  untuk  anak  usia  dini  yang diselenggarakan masyarakat dan untuk masyarakat  (Ulfah,  2015).  Keterlibatan  aktif masyarakat  memang  dibutuhkan  dalam  upaya pembaharuan  paradigma  pendidikan.  Hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  memiliki  peran strategis dan  sentral  dalam  peningkatan  kualitas dan  mutu  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  tawaran paradigma  pengelolaan  pendidikan  berbasis masyarakat  menjadi  sebuah  pilihan  yang  solutif untuk menggantikan model pengelolaan pendidikan berbasis pemerintah.
Arus  globalisasi  dan  demokrasi  dalam segala  bidang  turut  serta  menjadi  pendorong kemunculan model pendidikan berbasis masyarakat  tersebut.  Dalam  situasi  dan  kondisi seperti  saat  ini,  desentralisasi  pengelolaan pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif seluas-luasnya dalam pengelolaan  pendidikan.  Atau  dengan  kata  lain, pendidikan  berbasis  masyarakat  merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan yang berprinsip  “dari,  oleh  dan  kembali  untuk masyarakat” (Machali, 2020).
Dalam  UU  Sisdiknas  No. 20  Tahun  2003 pasal  26  disebutkan  bahwa  pendidikan  berbasis
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
masyarakat pada jalur
nonformal diselenggarakan bagi  masyarakat.  Adapun  salah satu  jenis  layanannya  adalah  berupa  PAUD. Sementara itu, berkenaan dengan peran masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan sebenarnya telah diatur oleh UU Sisdikan No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 54, 55 dan 56. Pasal 54 menyebutkan  bahwa  masyarakat  dapat  berperan serta  dalam  pendidikan  secara  perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha,  dan  organisasi  kemasyarakatan sebagai  penyelenggara  dan  pengendali  mutu pendidikan.  Masyarakat  juga  dapat  berperan serta  sebagai  sumber,  pelaksana,  dan  pengguna hasil pendidikan.
Adapun  pelaksanaan  pendidikan  berbasis masyarakat  diatur  pada  pasal  55  dimana masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal  dan  nonformal.  Adapun  pengembangan dan  melaksanakan  kurikulum  dan  evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya dilakukan  sesuai  dengan  SNP.  Dalam  kaitannya dengan dana penyelenggaraan pendidikan, dapat diperoleh  melalui  swadaya  penyelenggara, bantuan  masyarakat,  bantuan  pemerintah  pusat, bantuan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Sementara terkait bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya  lain  dapat  diperoleh  dari  pemerintah dan/atau  Pemerintah  Daerah  secara  adil  dan merata (Kemendikbud, 2013).
Berdasarkan  ketentuan  pasal  26  UU Sisdiknas  No.    20  Tahun  2003,  Pendidikan Berbasis  Masyarakat  dalam  jalur  pendidikan Nonformal  bagi  anak  usia  dini,  pelaksanaannya dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  Satuan  PAUD Sejenis  (POS  PAUD)  berupa  Pos  PAUD.  Pos PAUD  ini  utamanya  ditujukan  bagi  anak  usia lahir-6 tahun yang tidak terlayani pada lembaga pendidikan  anak  usia  dini  lainnya  (Seperti  TK, KB, TPA).
Perwujudan
Pendidikan

## Berbasis Masyarakat dalam Pos PAUD
Pos  PAUD  merupakan  salah  satu  wujud pendidikan  berbasis  masyarakat  ditinjau  dari pola  manajemen.  Pos  PAUD  memiliki  hak
otonomi untuk melakukan model self management . Pos PAUD dibentuk atas kerjasama  masyarakat  dan  dikelola  secara gotong royong, suka rela, dan rasa kebersamaan. Keberadaan Pos PAUD ini mendapat pembinaan langsung oleh Tim Pembina Tingkat
Desa/Kelurahan  (TPD/K)  yang  beranggotakan unsur-unsur  perangkat  desa/kelurahan,  Dewan Perwakilan
Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan Tim Penggerak PKK.
Dalam Pos PAUD terdapat prinsip-prinsip yang  melandasi  penyelenggaraannya,  yaitu;  (1) Program  pembelajaran  Pos  PAUD  dilakukan dalam  bentuk  pengasuhan  bersama  untuk  anak usia  3-30  bulan  dengan  minimal  pertemuan  1 kali/minggu,  kemudian  bermain  bersama  untuk anak  usia  31-48  bulan  dengan  minimal pertemuan  2  kali/minggu,  usia  49-60  bulan dengan  minimal  pertemuan  3  kali/minggu,  dan usia 61-72 ++ bulan dengan minimal pertemuan 4 kali/minggu;  (2)  Ketersediaan  Alat  Permainan Edukatif  (APE);  (3)  Terdapat  pengelola  PAUD yang  ditetapkan  dengan  surat  keputusan  kepala desa  /lurah  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang diwujudkan  dalam  bentuk  struktur  organisasi pengelola Pos PAUD; (4) Ketersediaan Tempat, meskipun  menggunakan  fasilitas  umum  di  desa (seperti  balai  desa)  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat.; (5) Kesederhanaan Pakaian, maksudnya  adalah  tidak  diwajibkan  berseragam agar  tidak  memberatkan  wali  murid.    Jadi  pada dasarnya,  prinsip  penyelenggaraan  Pos  PAUD adalah mudah, murah, dan bermutu (Kemendikbud, 2011).
Prinsip  mudah  artinya  artinya  sederhana penyelenggaraannya, baik syarat, proses, maupun  dalam  sistem  evaluasi.  Murah  artinya dengan  semangat  gotong  royong,  dimana masalah  pendanaan  operasional  Pos  PAUD dipikul  bersama  oleh  masyarakat.  Sementara bermutu  dapat  dicapai  melalui  keterpaduan dengan  layanan  pembinaan  orang  tuannya  dan layanan kesehatan, serta keterpaduan antara Pos PAUD dan rumah dalam  pemberian rangsangan pendidikan (Kemdikbud, 2011).
Secara  praktis  di  lapangan,  peranan masyarakat dan
pemerintah dalam
penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat ini sangatlah penting. Peran tersebut harus terwujud secara  harmonis  dalam  semangat  kebersamaan

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
untuk saling mengisi secara bertanggung jawab. Sebagai pemegang peranan sentral dan setrategis dalam penyelenggaraan
Pos PAUD,
pengelompokkan peran masyarakat dapat dijabarkan  sbb:  (1)  Tokoh  masyarakat  sebagai pemrakarsa, mediator, motovator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana maupun  penyedia  fasilitas  pendidikan;  (2) Organisasi  masyarakat  sebagai  pemrakarsa, perencana,  penyelenggara,  organisator,  pemberi motivasi,  penyedia  fasilitas,  pengatur  kegiatan, pengayom  kegiatan,  penyedia  dana,  pembina kegiatan  dan  pemecah  masalah;  (3)  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi  motivasi,  pendamping  masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia  teknologi,  penyedia  informasi  pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan pengelola program (Machali, 2018).
Adapun unsur-unsur penyelenggaraan Pos PAUD  ini  terdiri  dari  peserta  didik,  orang  tua, pendidik, pengelola, tim pemantau, tim Pembina tingkat desa/kelurahan, dan lembaga penyelenggara.  Dalam  hal  teknis  pembentukan Pos  PAUD  harus    memperhatikan  kriteria berikut  ini:  (1)  Pemilihan  Posyandu    untuk diintegrasikan  dengan  PAUD;  (2)  Identifikasi dukungan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan Pos PAUD seperti adanya anak usia  dini  sebagai  calon  peserta  didik,  adanya calon pengelola, dukungan masyarakat, tersedianya tempat, memiliki sumber pembiayaan;  (3)  Keterediaan  fasilitas  sarana prasarana  dan  administrasi  yang  mendukung pelaksanaannya;  serta  (4)  Supervisi  Pendidikan pada  lembaga    agar  terdapat  pembinaan, bimbingan dan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pos PAUD (Ulfah, 2015).
Untuk  mengukur  keberhasilan  dalam sebuah  penyelenggaraan  Pos  PAUD  dapat dinilai  berdasarkan  keadaan  tempat  belajar, kesiapan pendidik, jumlah peserta didik, jumlah waktu  pelasanaan  program  pembelajaran  dalam seminggu, pendanaan, keterlibatan orang tua/wali  siswa,  pengelompokkan,  dan  integrasi layanan.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  sebuah penelitian tentang profesionalitas layanan lembaga PAUD, dikatakan bahwa penyelenggaraan  PAUD  Holistik  integratif
mampu meningkatan kualitas Pos PAUD karena mampu membantu memecahkan masalah keterbatasan pengetahuan tentang AUD, gizi dan parenting (Handayani, 2011).

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  praktik  manajemen  berbasis masyarakat  dalam  pengelolaan  PAUD  di  Pos PAUD Wijaya Kusuma Yogyakarta, keterlibatan dan  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  Pos PAUD  tersebut,  serta  bagaimana  strategi  yang dilakukan  pengelola  untuk  mengatasi  hambatan pengelolaan  lembaganya.  Subjek  penelitian adalah  pengelola  lembaganya.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang dikumpulkan  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  bersumber  dari  hasil wawancara  untuk  memperoleh  informasi  terkait pokok  permasalahan  yang  diteliti.  Sementara, data  sekunder  bersumber  dari  penelusuran kepustakaan  terkait  substansi  dan  permasalahan penelitian.
Alur penelitian terdiri dari beberapa tahap. Pertama,  penentuan  subjek  penelitian.  Adapun alasan  pemilihan  Pos  PAUD  WIjaya  Kusuma sebagai  subjek  penelitian  dikarenakan  lembaga tersebut  dipandang  telah  memiliki  manajemen yang  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  kurun waktu  5  tahun  terakhir,  Pos  PAUD  ini mengalami  perkembangan  pesat  dari  segi prestasi, sarana prasarana, kualitas dan kuantitas kegiatan  pembelajarannya.    Kedua,  tahap pengumpulan data prapenelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data prapenelitian dengan mencari informasi maupun data  dari  hasil  penelitian  terdahulu  seperti  data dari  Dinas  Pendidikan,  Dapodik,  dlsb.  Data tersebut  menjadi  dasar  untuk  menentukan fokus penelitian.  Ketiga, tahap penyusunan data untuk penelitian. Keempat adalah tahap untuk pengumpulan  data.  Tahap  ini  dilakukan  melalui proses  wawancara  mendalam,  observasi  di lapangan, dan penelusuran dokumentasi lembaga.  Kelima, melakukan uji keabsahan data dengan  triangulasi,  baik  triangulasi  sumber

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
maupun  teknik.  Terakhir  adalah  melakukan analisis  data  dengan  model  analisis  Miles  & Huberman  melalui  proses  reduksi  data,  display data, dan pembuatan konklusi (Sugiono, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan, ditemukan  bahwa  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma Yogyakarta memiliki otonomi dalam pengelolaan  lembaga  atau  tergolong  dalam model manajemen pendidikan berbasis masyarakat.  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma diselenggarakan  untuk  melayani  kebutuhan pendidikan  anak  usia  2-4  tahun.  Manajemen lembaga  ini  dikelola  oleh  tim  Penggerak  PKK RW  6  Tegalrejo  Yogyakarta  melalui  Pokja  II PKK  di  bawah  pembinaan  kepala  desa/lurah Tegalrejo  Yogyakarta.  Susunan  organisasi pengelola  lembaga  ini  terdiri  dari  pembina, penasihat,  ketua,  sekretaris,  bendahara,  dan pendidik.  Adapun  susunan  organisasi  ini  dapat disajikan dalam bagan sbb:
Bagan 1.1 Susunan Organisasi Pos PAUD WIjaya Kusuma
Berdasarkan susunan organisasi tersebut,  tampak  jelas  bahwa  secara  manajerial, manajemen Pos PAUD Wijaya Kusuma tergolong  ke  dalam  manajemen  berbasis masyarakat. Pos PAUD ini didirikan sejak tahun 2007  dengan  nama  Pos  PAUD  Amalia  dan berganti  nama  menjadi  Pos  PAUD  Wijaya Kusuma  sejak  tahun  2010.  Pos  PAUD  ini berlokasi  strategis  di  tepi  jalan  desa  dan menggunakan fasilitas balai desa sebagai tempat penyelenggaraan  pendidikan.  Sejak  awal  2018, Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  telah  resmi memiliki  gedung  sendiri  di  belakang  balai  desa dengan  menempati  gudang  balai  desa  yang
dirubah  menjadi  kelas  untuk  belajar.  Hingga tahun  2020  ruangan  belajar  terus  mengalami renovasi hingga penambahan, sehingga kini total ruang  belajar  mencapai  3  kelas  ditambah  aula dan ruang bermain outdoor yang luas.
Dalam pelaksanaan manajemen lembaga ini tentunya bukan tanpa kendala. Menurut hasil interview  dengan  ketua  lembaga,  beberapa kendala  yang  dialami  dahulunya  sempat menghambat  proses  penyelenggaraan  layanan PAUD  ini.  Adapun  kendala  yang  dirasa  cukup berarti adalah terkait gedung sekolah yang harus dipakai  bergantian  dengan  aktivitas  lainnya sehingga  pelaksanaan  KBM  tidak  bisa  berjalan dan  terjadwal  dengan  baik.  Kemudian  kondisi sarana  prasarana  yang  tidak  mendukung (terutama  APE  sebagai  media  belajar)  turut menghambat kelancaran proses belajar mengajar.  Ditambah  lagi  Kualitas  SDM  yang rendah  karena  belum  memahami  ilmu  PAUD, dirasa  cukup  mempersulit  proses  pelaksanaan KBM.  Dan  terahir  dan  paling  utama  adalah terkait masalah biaya operasional lembaga.
Menyadari bahwa kendala-kendala tersebut  dapat  menghambat  penyelenggaraan Pos  PAUD  ini,  maka  perombakan  manajemen pengelolaan  lembaga  tersebut  dilakukan  di bawah  binaan  pemerintah  desa  maupun  penilik PAUD.  Sebuah  strategi  manajemen  diperlukan demi  mempertahankan  eksistensi  lembaga  ini. Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa manajemen PAUD meliputi pengelolaan, pengaturan,  dan  pengarahan  proses  interaksi edukatif  antara  anak  didik  dan  guru,  serta lingkungan  secara  teratur,  terencana  dan tersistematisasi  agar  tercapai  tujuan  lembaga PAUD  (Suyadi,  2013). Dalam  manajemen pendidikan  terdapat  tujuh  komponen  penting yang harus diketahui, yaitu manajemen, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, pendidik,  tenaga  kependidikan,  peserta  didik, dan hubungan masyarakat (Ulfah, 2015).
Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi di lapangan, kendala yang dihadapi Pos PAUD  Wijaya  kusuma  sangat  dirasakan  terkait dengan manajemen sarana prasarana, manajemen  pendidik,  manajemen  keuangan, serta  manajemen  hubungan  masyarakat.  Hal  ini kemudian  dijadikan  bahan  evaluasi  oleh  para stakeholder untuk dirumuskan pemecahan

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
masalah  tersebut.  Seringkali  keuangan  menjadi sumber  utama  masalah  dalam  penyelenggaraan PAUD berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk  memenuhi  kebutuhan  proses  pendidikan ternyata  memerlukan  banyak  biaya.    Seringkali masalah  ini  menjadi  salah  satu  penyebab  utama tutupnya  layanan  pendidikan  semacam  Pos PAUD. Tentu saja tutupnya banyak layanan Pos PAUD  turut  berimbas  pada  turunnya  APK PAUD  tingkat  nasional.    Maka  untuk  dapat mempertahankan  eksistensinya,  layanan  PAUD berbasis  masyarakat  harus  mampu  melakukan manajemen  yang  baik  yang  dapat  mendukung keberlangsungan lembaga PAUD dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
Berikut  ini  akan  disajikan  bagaimana manajemen Pos PAUD Wijaya Kusuma diselenggarakan  sehingga  ia  mampu  bertahan sebagai  lembaga  pendidikan  sosial,  bahkan mampu  berkembang  dengan  pesat  hingga  saat ini:
1. Terkait Manajemen Keuangan Sumber  utama  pendanaan  Pos  PAUD adalah  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  butuh kerjasama yang solid antara lembaga Pos PAUD dengan  masyarakat  untuk  bergotong  royong menanggung dalam hal penyelenggaraan. Berdasarkan  hasil  interview  dengan  ketua  Pos PAUD  Wijaya  Kusuma,  biaya  operasional lembaga  diperoleh  dari:  (a)  Iuran  SPP  yang terjangkau  masyarakat;  (b)  Bantuan  dana  dari RT  melalui  PKK;  (c);  Bantuan  dana  dari  RW; (d)  Donatur  tetap;  (e)  BOP;  (f)  Dana  Desa. Dengan  terkumpulnya  dana  dari  berbagai sumber  tersebut,  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma dapat  mengembangkan  lembaga,  baik  terkait pengadaan  gedung,  sarana  dan  prasarana, pengadaan APE, media belajar, insentif pendidik, dlsb.
2. Terkait Manajemen Sarana Prasarana Demi  menunjang  pelaksanaan  kegiatan belajar  mengajar,  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma, keberadaan  gedung  sebagai  sarana  belajar  akan mendukung kenyamanan dan konsentrasi belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi dan interview ketua  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma,  saat  ini  Pos PAUD  Wijaya  Kusuma  memiliki  3  ruang belajar,  1  aula,  1  ruang  bermain outdoor ,  serta sanitasi  yang  baik.  Berdasarkan  pengamatan peneliti, keberadaan bangunan-bangunan
tersebut  telah  memenuhi standard sarana prasarana  penyelenggaraan  lembaga  PAUD. Kemampuan  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  untuk memenuhi  kebutuhan  sarana  prasarana  tersebut didapat dari kerjasama antara pengelola lembaga dengan  pemerintah  desa  setempat.  Dukungan dana  dari  pemerintah  desa  mampu  mendorong pengembangan  sarana  prasarana  yang  sesuai standard penyelenggaraan PAUD. 3. Terkait Manajemen Pendidik Dalam  pemberian  rangsangan  pendidikan bagi  anak  usia  dini,  tentunya  sangat  dibutuhkan peran  pendidik  sebagai  fasilitator  proses pembelajaran.  Untuk  itu,  kualitas  keilmuan pendidik  sangat  dibutuhkan,  meskipun  dalam penyelenggaraan  PAUD  berbasis  masyarakat (seperti  Pos  PAUD)  pendidiknya  hanya  berasal dari  masyarakat  sekitar  yang  latar  belakang keilmuannya  bukan  dari  keilmuan  PAUD.    Di Pos  Wijaya  Kusuma,  demi  mempertahankan mutu dan kualitas pembelajaran, maka rekrutmen  pendidik  dilakukan  dengan  diawali membuat  kesepakatan  untuk  bersedia  diikutkan diklat  pendidik  PAUD.  Dengan  melakukan  dan mengikuti  berbagai  diklat, workshop ,  dlsb diharapkan  kualitas  masikan  pendidik  PAUD  di Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  dapat  memenuhi standard  kompetensi  pendidik  PAUD.  Dan dengan  terpenuhinya standard kompetensi pendidik  PAUD,  maka  mutu  dan  kualitas pembelajaran dapat terjamin.
4. Terkait Manajemen Hubungan Masyarakat
Manajemen  PAUD  berbasis  masyarakat merupakan  manajemen  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hubungan  yang baik  dengan  masyarakat  menjadi the  main support  system dalam  penyelenggaraan  Pos PAUD.    Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  yang memang  terbentuk  dari  program  kerja  pokja  II PKK  RW  setempat,  dalam  pelaksanaaannya selalu  berkoordinasi  baik  dengan  berbagai organisasi  masyarakat  maupun  pemerintah  desa setempat. Adapun bentuk kerjasamanya diantaranya terkait penghimpunan dana, pengintegrasian  layanan  pendidikan  dengan program  Posyandu  dan  Bina  Keluarga  Balita, hingga  bekerjasama  dengan  pusat  kesehatan masyarakat  untuk  mendukung  layanan  PAUD Holistik  Integratif.  Tujuan  kerjasama  tersebut

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar
Copyright © 2021, Journal of Nusantara Education
adalah  untuk  memberikan  layanan  berkualitas secara menyeluruh terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan.
Selain  itu,  POS  PAUD  Wijaya  Kusuma juga  menjadi  bagian  dari  organisasi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan mulai dari Himpaudi, Gugus PAUD, dlsb. Dengan menjalin kerjasama dan menjadi bagian darinya, semakin menambah kuat  eksistensi  POS  PAUD  Wijaya  Kusuma sebagi lembaga PAUD yang non profit oriented . Keuntungan  lain  yang  didapat  dari  manajemen hubungan  masyarakat  yang  baik  adalah  akses informasi  yang  mudah  dan  cepat  dalam mengembangkan  lembaga  PAUD.  Diantaranya adalah  peningkatan  kualitas  pendidik,  tenaga kependidikan, maupun kualitas peserta didik.
Hingga  saat  ini  berbagai  prestasi  telah ditorehkan  oleh  pengelola  Pos  PAUD    Wijaya Kusuma  hingga  peserta  didiknya,  diantaranya sbb: Juara 1 Lomba Menari  Tingkat Kecamatan Tahun  2010;  Juara  2  Senam  PAUD  Tingkat Kecamatan  Tahun  2011;    Juara  1  dan  2 Baby Dance Tingkat Kecamatan Tahun 2011; Juara 3 Modeling  Tingkat  Kecamatan  Tahun  2011; Juara 1 dan 2 Lomba Menari Tingkat Kecamatan Tahun 2014; Juara 2 Lomba Bayi Sehat Tingkat Kelurahan  Tahun  2014;  Juara  3  Lomba  PAUD Berprestasi  Tingkat  Kota  Yogyakarta  Tahun 2017,  dll.  Keseluruhan  prestasi  dan  progres  ini semua semakin menunjukkan bahwa Pos PAUD Wijaya Kusuma mengalami perkembangan pesat dalam  pengelolaan  lembaga  melalui  strategi manajemen berbasis masyarakat yang baik.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Pos  PAUD Wijaya  Kusuma  merupakan  salah  satu  bentuk pendidikan  berbasis  masyarakat  yang  didirikan oleh masyarakat dan beranggotakan unsur-unsur perangkat  desa,  tokoh,  dan  anggota  Tim Penggerak  PKK  RW  6  tegalrejo.  Dalam operasional  lembaga,  Pos  PAUD  Wijaya Kusuma  telah  berjalan  sesuai  prinsip-prinsip penyelenggaraan Pos PAUD, yaitu: (1) Melaksanakan  program  pembelajaran  untuk anak usia 2-4 tahun dengan frekuensi pertemuan 3  kali  perminggu;  (2)  Ketersediaan  Alat Permainan  Edukatif  out  door  dan  indoor  yang lengkap;  (3)  Memiliki  pengelola  yang  terdiri
dari  masyarakat  sekitar  dan  ditetapkan  dengan SK  kepala  desa/lurah  Tegalrejo,  serta   memiliki struktur  organisasi  yang  jelas;  (4)  Memiliki beberapa  fasilitas  tempat  bermain  dan  belajar yang luas dan representatif untuk penyelenggaraan    PAUD;  serta  (5)  Memiliki seragam  sekolah  melalui  bantuan  dana  dari donatur.
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  pos PAUD  Wijaya  Kusuma  berkoordinasi  dengan Posyadu  sebagai  layanan  kesehatan  dan  deteksi tumbuh  kembang  anak  usia  dini,  serta bekerjasama  dengan  program  Bina  Keluarga Balita  (BKB)  sebagai  layanan parenting  class bagi  oran  tua  siswa.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  Pos  PAUD  Wijaya  Kusuma  merupakan salah  satu  wujud  PAUD  Holistik  integratif karena  keterpaduan  layanan  pendidikan  dengan layanan  pembinaan  orang  tua  dan  layanan kesehatan. Terkait dengan manajemen penyelenggaraan  PAUD,  Pos  PAUD  Wijaya Kusuma:  (1)  Menggunakan  KTSP  Sesuai Peraturan  kurikulum  K13;  (2)  Jumlah  peserta didik  Pos  PAUD  Wijaya  kusuma  sebanyak  20 anak dengan rentang usia 2-4 tahun; (3) Tenaga pendidik  dan  kependidikan  merupakan  warga masyarakat  sekitar  yang  umumnya  sebagai anggota  PKK  RW  setempat  yang  telah diikutsertakan  dalam  berbagai  diklat  dan workshop PAUD; (4) Pengadaan dan perawatan sarana  prasarana  bersumber  dari  dana  yang dihimpun  dari  berbagai  bantuan  pemerintah maupun  desa;  (5)  Pembiayaan  operasional lembaga diperoleh dari iuran SPP siswa, donatur tetap, iuran RT, dana RW, dana desa, dan BOP; (6)  Evaluasi  Lembaga  dilakukan  oleh  penilik PAUD dari Dinas Pendidikan Kota Yoyakarta.
Keberhasilan penyelenggaraan Pos PAUD Wijaya  Kusuma  didapat  dari  koordinasi  yang solid  antara  masyarakat  dan  pemerintah, sehingga berbagai hambatan yang dialami dapat diatasi dengan baik. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pos Wijaya Kusuma mengalami  progres  perkembangan  yang  pesat, ditandai dengan berbagai prestasi yang ditorehkan PTK, siswa, hingga lembaga tersebut.  Juga  ditandai  dengan  penambahan sarana  prasarana  pendukung,  seperti  kebutuhan APE  yang  lengkap  hingga  perluasan  gedung sekolah.

## Trias Aprilyani, Qosim Khoiril Anwar

## Daftar Pustaka
Aprianti, Marliani, Belajar pada Anak Usia Dini Di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir , dalam https://repository.unsri.ac.id. Diakses tanggal 21 Desember 2020. Direktorat  Pembinaan  PAUD.  (2006).  Bahan Kebijakan Pembinaan PAUD, Kemendikbud:  Dirjen  PAUDNI,  UU Sisdiknas No, 20 Tahun 2003. Dirjen PAUDNI. (2011). Juknis
Penyelenggaraan  Pos  PAUD .  Jakarta:
Kemendiknas. Handayani,  Ari,  dkk.  (2011). Peningkatan Kualitas Pos PAUD Melalui Pengembangan Program Holistik Integratif  (Penelitian  Tindakan  Pada  Pos PAUD  Se-Kalurahan  Penggaron  Kidul) , Jurnal Penelitian PAUDIA , Fakultas Ilmu
Pendidikan, Vol. 1 Nomor 1.
Kemendikbud, Pendidikan  Anak  Usia  Dini , dalam www.paud.kemdikbud.go.id.
Diakses tanggal 20 Desember 2020.
Machali,  Imam  &  Ara  Hidayat.  (2020). Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan  Aplikasi  dalam  Mengelola  Sekolah dan Madrasah . Dalam www.digilib.uinsgd.ac.id. Diakses tanggal
21 Desember 2020.
Machali,  Imam,  dkk.  (2018). The  Handbook  of Education Management: Teori dan Praktik  Pengelolaan  Sekolah. Jakarta: Kencana. Mentri  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Rencana Strategis Kemdikbud , dalam
www.kemdikbud.go.id.  Diakses  tanggal 21 Desember 2020.
Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta. Suyadi.  (2014). Teori  Pembelajaran  AUD Dalam  Kajian  Neurosains .  Bandung:
Rosdakarya. Suyadi. (2013). Strategi Pembelajaran
Pendidikan  Karakter .  Bandung:  Remaja Rosda Karya. Tedjawati.  (2020). Penyelenggaraan  Program Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD) Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah:  Studi Kasus  di  Kabupaten  Kulon  Progo dalam https://adoc.pub/penyelenggaraan- program-pendidikan-anak-usia-dini-paud- dalam.html. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
Terry  R.  George  &  Leslie  W,  Rue.  (2010). Dasar-Dasar  Manajemen .  Jakarta:  Bumi
Aksara.
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  UPI.
(2011). Manajemen Pendidikan .
Bandung: Alfabeta. Ulfa,  Maria.  (2015). “SYAHADAT“  Sebuah
Pendekatan Dalam Mengoptimalkan Manajemen  PAUD  Berbasis  Masyarakat . Jurnal Al-Ijtimaiyyah . Vol. 1, Nomor 1. Ulfah, Fari. (2015). Manajemen PAUD , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.