## PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
IMPLEMENTATION OF A COOPERATIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPOINTMENT (APIP) AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES (APH) IN THE CALCULATION OF

## STATE/REGIONAL FINANCIAL LOSSES

## Abdul Wahab
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan awoabdul070690@gmail.com

## Roziqin
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan roziqin@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Hubungan  kerjasama  penanganan  tertuang  dalam  Perjanjian  kerjasama  antara    Pemerintah    Daerah Kabupaten    Penajam    Paser    Utara  dengan    Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  dan  Kepolisian  Resor Penajam  Paser  Utara  tentang  Tentang  Koordinasi  Aparat  pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak  Pidana  Korupsi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis    dan    mendeskripsikan    pelaksanaan hubungan    kerjasama    antara  Aparat  pengawas  Internal  Pemerintah  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam perhitungan  kerugian  keuangan  negara/daerah  dan  menganalisis  dan  mendeskripsikan  faktor  yang  menjadi penghambat  dalam  perhitungan  kerugian  keuangan  negara/daerah  pada  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Penelitian    ini    merupakan    penelitian    yuridis    Empiris    dengan  menggunakan  analisis  secara  deskriptif. Hubungan  koordinasi  antara  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH) tertuang  dalam  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  dan  Kepolisian  Resor  Penajam  Paser  Utara.  Untuk  melaksanakan hubungan  tersebut  dan  mengisisi  kekosongan  standar  pelayanan/Standar  Operasional  Prosedur  maka Inspektorat Daerah  kabupaten Penajam  Paser  Utara  mengacu  pada    Peraturan  Bupati  Penajam  Paser Utara  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Mekanisme  Pengawasan  Di  Lingkungan  Inspektorat  Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kata Kunci : Hubungan Kerjasama; Pengawas Intern Pemerintah; Aparat Penegak Hukum

## Abstract
The  cooperation  relationship  in  handling  is  contained  in  the  cooperation  agreement  between  the  Regional Government of North Penajam Paser Regency with the North Penajam Paser District Attorney and the North Penajam  Paser  Resort  Police  regarding  the  Coordination  of  Government  Internal  Supervisory  Apparatus (APIP)  with  Law  Enforcement  Apparatus  (APH)  in  Handling  Public  Reports  or  Complaints.  Indicates  a Corruption  Crime.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  describe  the  implementation  of  the cooperative  relationship  between  the  Government's  Internal  Supervisory  Apparatus  and  Law  Enforcement Officials in calculating state/regional financial losses and to analyze and describe the factors that hinder the calculation of state/regional financial losses in North Penajam Paser Regency.
This research is an empirical research or sociological approach using descriptive analysis.
The  coordinating  relationship  between  the    Government's    Internal  Supervisory  Apparatus  and  the  Law Enforcement  Apparatus  (APH)  is  contained  in  the  Cooperation  Agreement  between  the  North  Penajam Paser  Regency  Government  and  the    North    Penajam    Paser    District    Attorney  and  the    North  Penajam Paser Resort Police. To carry out this relationship and fill the void of service standards/Standard Operating Procedures,  the  Regional  Inspectorate  of  North  Penajam  Paser  Regency  refers  to  the  Regulation  of  the North Penajam Paser Regent Number 18 of 2013 concerning Supervision Mechanisms in the Inspectorate of North Penajam Paser Regency Keywords: Cooperation Relationship; Government Internal Supervisors; Law Enforcement Officers

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara hukum, yang mengartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara  yang  memegang  teguh  dan  menjunjung  tinggi  hukum.  Pernyataan  tersebut tercantumdidalam  Pasal  1  ayat  (3)Undang-  Undang  NegaraRepublik  Indonesia  tahun  1945. Menurut F.R Bothlink adalah De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdrages is beoerkt door gernzen  van  recht  (Negara,  dimana  kebebasan  kehendak  pemegang  kekuasaan  dibatasi  oleh ketentuan hukum). 1
Sebagai  Negara  hukum  tentunya  segala  perbuatan  maupun  tindakan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  Negara hukum  berarti  suatu  Negara yang didalam wilayahnya adalah : 2
1. Semua  alat-alat  perlengkapan  dari  negara,  khususnya  alat-alat  perlengkapan  dari Pemerintah    dalam    tindakannya    baik    terhadap    para    warga    negara  maupun  dalam saling  berhubungan  masing-masing,  tidak  boleh  sewenang-  wenang,  melainkan  harus memperhatikan peraturan peraturan yang berlaku;
2. Semua  orang  (penduduk)  dalam  hubungan  kemasyarakatan  harus  tunduk  pada peraturan peraturan yang berlaku.
Hukum  memiliki  peranan  penting  dalam  masyarakat  untuk  menciptakan  ketentraman, keadilan,  keamanan  dan  juga  mengatur  segala  tindakan    yang    diperintah.    Negara    hukum secara    sederhana    adalah    negara  yang  menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahannya berdasarkan hukum. 3 Keberadaan hukum tidak hanya hadir ditengah kehidupan masyarakat.Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  Hukum  adalah  keseluruhan  asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga  meliputi  lembaga  (institusi) dan  proses  yang  mewujudkan  kaidah tersebut dalam masyarakat4. Hadirnya hukum didalam instusi  atau  kelembagaan  Negaradalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  dengan tujuan menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good Governance).
Pada    lingkungan    Pemerintahan,    ataupun    di    lingkungan    penegak  hukum  terdengar tidak asing dengan istilah kerugian Negara. Kerugian Negaratimbul  disebabkan  oleh  oknum di  Pemerintahan  yang menyalahgunakan kekuasaanya serta menyimpang terhadap peraturan yang  telah  dibuat  dalam  mengelola  keuangan  negara/daerah.  Pengawasan  terhadap  keuangan negara/daerah telah dibuat secara berlapis dan bertingkat baik mulai dari tingkat pusat sampai
1 Ridwan HR, 2016 , hukum administrasi negara , Jakarta rajagrafindo persada, hlm. 21
2 Ni’ Matul huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Rajawali pers, Hlm 83
3 Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan ”  De Legalata , Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, halaman 68.
dengan  tingkat  bawah.Pengawasan  pada  tingkat  daerah    Kabupaten/Kotayang    disebut Inspektorat    yang    sekarang    bernama  Inspektorat  Daerah.  Pengawasan  internPemerintah Daerah  secara  keseluruhan  merupakan  tanggungjawab  Kepala  Daerah. 4 Uang  yang disalahgunakan berindikasi   akan   membuat   negara   atau   daerah   mengalami   kerugian. Tingginya  angka  kerugian  negara  akan  dapat  membawa  dampak  buruk  terhadap  stabilitas keuangan  daerah  dan  perekonomian  serta  pembangunan  nasional,  dengan  demikian  upaya pemulihan  atas  kerugian  Negara/Daerah  sangat  diperlukan  dalam  menyelamatkan perekonomian negara.
Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh opini yang diberikan oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terhadap  Laporan  Keuangan  Daerah  dalam  3 (tiga)  tahun terakhir  diperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  Tahun  2019  dan  tahun  2020  dan berubah  menjadi  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  Tahun  Anggaran  2021.  Adanya pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  maupun  Inspektorat  Daerah  bukan  menjadi  sebuah jaminan tidak akan ada lagi perbuatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah. Pengananan dalam  rangka  meyelamatkan  keuangan  negara/daerah  juga  dilakukan  dengan  hubungan kerjasama  yaitu  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  dalam  hal  ini  adalah Inspektorat  Daerah,    Kejaksaan    Negeri    Penajam    Paser    Utara    dan    Kepolisian    Resor Penajam Paser Utara.
Kerjasama  antara  Inspektorat  Daerah/Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) termuat dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor    12  Tahun    2017    Tentang  Pembinaan  Dan  Pengawasan    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 25 yaitu  :
1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2) Dalam  melakukan  pemeriksaan  atas  dugaan  penyimpangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  APIP  melakukan  koordinasi  dengan  aparat penegak hukum.
3) (3)   Aparat   penegak   hukum   melakukan   pemcriksaan   atas   laporan   atau pengaduan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  22  scsuai  tata  cara  penanganan  laporan  atau  pengaduan  berdasarkan kcterituan  pcraturan  perundang-undangan  setelah  terlcbih  dahulu  berkoordinasi dengan APIP.
4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (3)  dilakukan  setelah  terpenuhi  semua  unsur  laporan  atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21.
5) APIP  dan  aparat  penegak  hukum  melakukan  koordinasi  dalam  pcnanganan laporan  atau  pengaduan  setelah  tcrlcbih  dahulu  melakukan  pengumpulan  dan verifrkasi data awal.
Adanya  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara antara Kementerian Dalam  Negeri  dengan  Kejaksaan  Republik    Indonesia    dan    Kepolisian    Negara    Republik
4 Sirajuddin,  (et.ai.)  2002, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah ,  Malang Setara Press, 2016, hlm.288
Indonesia  Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30  November  2017  Tentang  Koordinasi  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP) dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  terkait  Penanganan  Laporan  atau  Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Nota    kesepahaman    ditingkat    Pusat    terkait    Perjanjian    Kerjasama  Koordinasi ditindaklanjuti  dengan  Perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser  Utara  dengan  Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser      Utara      dan      Kepolisian      Resor Penajam      Paser      Utara      Nomor      :  197/1026/TU-Pimp/18/Pem,  Nomor  :  B- 2680/Q.4.22/fd.1/10/2018,  Nomor  :  B/II/X/HUK.8.1.1/2018  Tentang  Koordinasi  Aparat Pengawasan  InternalPemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Pelaksanaan kerjasama antara pihak menunjuk wakil wakilnya sebagai pejabat pelaksana teknis  yaitu pada Pemerintah  menunjuk  Inspektur  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Kejaksaan  Negeri Menunjuk  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  dan Kepolisian  Resor  Menunjuk  Kepala  Satuan  Reserse  Dan  Kriminal  Kepolisian  Resor  Penajam Paser Utara. Ruang Lingkup kerjasama terdapat dalam Pasal 3 yaitu
a. Tukar menukar data dan/atau Informasi;
b. Mekanisme penanganan laporan atau Pengaduan; dan
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Adanya laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, hal itu tertuang  dalam  pasal  7  ayat  (3)  yang  menyatakan  :  “Pihak  pertama  dalam  melaksanakan pemeriksaan Investigatif menemukan adanya dugaan  tindak  pidana  Korupsi,  pihak  pertama wajib    menyerahkan    kepda  pihak  kedua  atau  pihak  ketiga  untuk  dilakukan  penyelidikan’. Sehubungan dengan Peran tugas APIP Kabupaten Penajam Paser Utara, Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam melaksanakan tugas tersebut.
Hubungan      kerjasama      yang      telah      dilakukan      dalam      perhitungan  kerugian Negara/Daerah  dilakukan  terhadap  Sekolah,  Desa,  Maupun  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  yang  ada  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.    Perhitungan    kerugian    keuangan Negara/Daerah    meliputi  mulai    dari  pengelolaan  keuangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pelaksananaan  Belanja  Daerah  (APBD),  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah/Daerah (BOS/BOSDa),  Dana  Desa/Alokasi  Dana  Desa  (DD/ADD),  dan  Pengelolaan  keuangan  yang bersumber    dari    dana    lainnya    dalam    lingkup    wilayah    Kabupaten    Penajam  Paser  Utara danaduan  dari  masyarakat  terhadap  penyelenggaran  negara  serta  permintaan  dari  pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara ataupun Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  pada tahap    penyelidikan    maupun  tahap  penyidikan.      Sesuai  dalam  Pasal  8  Perjanjian  kerjasama yaitu “para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam    Pasal    5    dan    7    sesuai    dengan    Standar    Pelayanan/Standart  Operasional    Prosedur masing  masing  pihak  namun  sampai  pada  saat  ini belum ada Standar Pelayanan/ Standar Operasional  Prosedur  yang  dibuat  sebagai  pedoman  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP).
Penjabaran  diatas  memberikan  gambaran  bahwa  kerjasama  antara  Aparat  Pengawasan InternPemerintah  dengan  Kejaksaan  Negeri  dan  Kepolisian  Resor  di  wilayah  Kabupaten
Penajam  Paser  Utara    sangatpenting  dalam  rangkamengungkapkan  perbuatan  korupsi  yang merugikan  keuangan  negara/daerah.  Berbagai  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  Peneliti berkeinginan untuk melakukan  penelitian bagaimana Pelaksanaan Hubungan kerjasama antara Aparat  Pengawasan  InternPemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara/  Daerah  pada  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  serta faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  perhitungan  kerugian  keuangan  negara/daerahpada Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan  judul  tesis  Pelaksanaan  Hubungan  kerjasama  antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana Pelaksanaan Hubungan kerjasama  antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam  Perhitungan  Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

## C. Metode Penelitian
Penelitian  dalam  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  Empirik  atau  pendekatan  sosiologis, pendekatan  ini  menunjukkan  bahwa  apa  yang  disebut  terdahulu  sebagai  yuridis  normatif diasumsikan berpengaruh terhadap kenyataan dilapangan.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Definisi Kerugian Keuangan Negara/Daerah
Perundang-undangan  di Indonesia mengatur  tentang  kerugian  keuangan negara/daerah  dan  kerugian  negara.Definisi  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidak mendefinisikan  kerugian  keuangan  Negara.Pemahaman  kerugian  negara  berbeda  dengan kerugian keuangannegara. Kerugian negara memiliki substansi yang luas daripada kerugian keuangan Negara sebagai bagian tak  terpisahkan  dari kerugian negara.   Dalam   hal   ini kerugian      keuangan      negara      pada      hakikatnya  merupakan  substansi  kerugian  Negara, Oleh  karena  itu  kerugian  negara  meliputi  kerugian  keuangan  Negara  dan  kerugian perekonomian negara. Dengan demikian kerugian keuangan negara merupakan bagian tak terpisahkan  dari  kerugian  negara  sehingga  tidak  boleh  disamakan  antara  kerugian  negara dengan kerugian keuangan negara.Definisi kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang  atau  barang  milik  Negara  yang  nyata      dan      pasti      jumlahnya      sebagai      akibat perbuatan      yang      tidak  berkesesuaian  dengan  hukum  karena  dilakukan  dengan kesengajaan atau kelalaian yang terdiri atas unsur –unsur sebagai berikut : 5
a) Berkurangnya    uang    atau    barang    milik    Negara    yang    nyata    dan    pasti jumlahnya;
b) Akibat dari perbuatan yang tidak berkesusaian dengan hukum; dan
c) Dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian.
Ada  beberapa  macam  faktor  faktor  yang  dapat  menyebabkan adanya kerugian keuangan  Negara.  Timbulnya  kerugian  keuangan  negara  menurut  yunus  husein  sangat
5 Muhammad  Djafar  Saidi  dan  Eka  Merdekawati  Djafa,2018,  hukum  keuangan Negara teori dan praktik,Depok, PT Raja Grafindo,  hlm.122.
terkait  dengan  berbagai  transaksi  barang  dan  Jasa,  transaksi  yang  terkait  dengan  utang piutang dan transaksi yang terkait dengan   biaya   dan   pendapatan.   Terkait   hal   ini, Djoko      Sumaryanto  mengemukakan    beberapa    kemungkinan    terjadinya    Kerugian Keuangan Negara sebagai Berikut :
a. Terdapat pengadaan barang barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga  pasar,  sehingga  merugikan  keuangan  negara  sebesar  selisih  harga  pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
b. Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang  dan  jasa  yang  dipersyaratkan.  Kalau  harga  barang  dan  jasa        murah,  tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
c. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan  merugikan  keuangan  negara  karena  kewajiban  negara  untuk  membayar utang semakin besar.
d. Piutang    negara    berkurang    secara    tidak    wajar    dapat    juga    dikatakan  merugikan keuangan negara.
e. Kerugian  negara  dapat  terjadi  karena  aset  negara  karena  berkurang karena dijual dengan  harga  yang  murah  atau  dihibahkan  dengan  pihak  lain  atau  ditukar  dengan pihak swasta atau perorangan (ruilslag).
f. Untuk    merugikan    negara    adalah    dengan    memperbesar    biaya    instansi  ataun perusahaan.  Hal  ini  dapat  terjadi  baik  karena  pemborosan maupun  dengan  cara lain, sperti  membuat  biaya  fiktif  dengan  biaya  yang  diperbesar  keuntungan  perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.
g. Hasil  penjualan  suatu  perusahaan  dilaporkan  lebih  kecil  dari  penjualan  yang sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.
2. Keuangan Negara
Keuangan negara tercantum didalam penjelasan Undang –undang nomor 31 tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang mendefinisikan seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
a. berada   dalam   penguasaan,   pengurusan,   dan   pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b. berada   dalam   penguasaan,   pengurusan,   dan   bertanggungjawaban Badan  Usaha Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,   yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang  menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Definisi  mengenai  keuangan  Negaratercantum  pada  batang  tubuh  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yaitu  Pasal  1 angka  1  yang  menyatakan  bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanakaan pemerintahan negara. Pengelolaan  keuangan  negara  adalah  keseluruhan  kegiatan  pejabat  pegelola  keuanga Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi : 6
a)   Perencanaan keuangan negara b)   Pelaksanaan keuangan negara c)   Pengawasan keuangan negara
d)   Pertanggungjawaban keuangan negara

## 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan  yang  diharapkan perlu    adanya    Pengawasan.Pengawasan  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang. Pengawasan  Internal  Pemerintah  Daerah  merupakan  tanggungjawab  Kepala  Daerah, Pengawasan  itu  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  yang bernama Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai Pengawasan Internal, hal itu tercermin pada      Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  Adalah Instansi Pemerintah yang melakukan Pengawasan internyang terdiri atas:
a. Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  yang bertanggung jawab kepada Presiden;
b. Inspektorat  Jenderal (Itjen)/Inspektorat  Utama  (Ittama)/Inspektorat yang  bertanggung jawab  kepada  Menteri/Kepala  Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
c. Inspektorat  Pemerintah  Provinsi  yang  bertanggung  jawab  kepada Gubernur, dan;
d. Inspektorat    PemerintahKabupaten/Kota    yang    bertanggung    jawab  kepada Bupati/Walikota.
Tugas  yang  dilakukan  oleh  APIP  yaitu  melakukan  Pengawasan  Intern,  APIP pemerintahmelakukan Pengawasan intern melalui:
1) Audit  adalah  adalah  proses  identifikasi  masalah,  analisis,  dan evaluasi bukti yang dilakukan  secara  independen,  obyektif  dan  profesional  berdasarkan  standar  audit, untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  efektivitas,  efisiensi,  dan keandalan informasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah.Audit  terbagi atas dua jenis yaitu :
a) Audit      Kinerjamerupakan      audit      atas      pengelolaan      keuangan  negara  dan pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah  yang  terdiri  atas  aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja terdiri atas :
b) Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara antara lain audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit atas penerimaan,  penyaluran,  dan  penggunaan dana  dan  audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
c) Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara  lain  audit  atas kegiatan  pencapaian  sasaran  dan tujuan.
2) Audit dengan tujuan tertentuantara lain
a) Audit investigatif,
b) Audit atas penyelenggaraan SPIP, dan
6 Ibid hlm 17
c) Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
3) Reviu adalah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk  memastikan bahwa    kegiatan    tersebut    telah    dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan,  standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4) Evaluasi    adalah    rangkaian    kegiatan    membandingkan    hasil    atau  prestasi  suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan atau  kegagalan  suatu  kegiatan  dalam mencapai tujuan.
5) Pemantauan  adalah  proses  penilaian  kemajuan  suatu  program  atau  kegiatan  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6) Kegiatan      Pengawasan      lainnya      antara      lain      berupa      sosialisasi  mengenai Pengawasan, pendidikan dan pelatihan Pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil Pengawasan, dan pemaparan hasil Pengawasan.

## II. PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Struktur  Organisasi, Tata    Kerja,    Tugas    Pokok,    Fungsi    dan    Rincian  Tugas  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara. Inspektorat memiliki susunan struktur organisasi yang telah berubah dari  sebelumnya  dengan  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  Pada  Instansi  Pemerintah  Untuk  Penyederhanaan Birokrasi. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  dengan rincian sebagai berikut :
1. Inspektur
2. Sekretaris, membawahi :
a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
b. Jabatan Fungsional :
1) Perencana
2) Pranata Komputer
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan pembangunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Jabatan Fungsional Auditor
b. Jabatan      Fungsional     PengawasanPenyelenggaraan      Urusan
Pemerintahan  di  Daerah  Berikut      merupakan      bagan      Struktur      Organisasi Inspektorat   Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu
B. Tugas,  Fungsi,  Wewenang  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara Dalam PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah
Inspektorat   Daerah   Kabupaten   Penajam   Paser   Utara   adalah lembaga yang berada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki tugas membantu  Kepala  Daerah.  Sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  216  ayat  (2)  menyatakan  “Inspektorat  Daerah  mempunyai tugas  membantu  Kepala    Daerah    membina    dan    mengawasi    pelaksanaan    Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  oleh  Perangkat Daerah”. Bentuk tanggungjawab tercantum dalam ayat (3)  yang menyatakan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung  jawab  kepada  kepala  daerah  melalui Sekretaris  Daerah”Sejalan  dengan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  bentuk  tanggungjawab  Inspektorat  Daerah  kepada  Kepala  Daerah atau  Bupati  juga  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  Tentang Sistem  Pengandalian  Intern  Pemerintah  didalam  Pasal  1  angka  7  yang  menyatakan Inspektorat  Kabupaten/Kota  adalah    “aparat    Pengawasan  intern    pemerintah    yang bertanggung  jawab langsung kepada Bupati/Walikota”.
Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan sesuai   yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern. Pengawasan  yang dilakukan meliputi : audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan Pengawasan lainnya.  Audit  terdiri  atas  audit  kinerja  dan  audit  dengan  tujuan  tertentu.  Audit  dengan tujuan  tertentu  antara  lain  audit  investigatif,  audit  atas  penyelenggaraan  SPIP,  dan  audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
Inspektorat  Daerah  juga  dapat  melakukan  Pengawasan  yang  didalamnya  tedapat adanya kerugian keuangan Negara  yang    berindikasi korupsiSesuai Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Pembinaan  DanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :
Pasal 16
a. Pengawasan        Penyelenggaraan        Pemerintahan        Daerah        yang dilaksanakan  oleh  APIP  harus  berdasarkan  kompetensi  yang  dimiliki terkait dengan  pelaksanaan  Pengawasan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  sesuai  fungsi  dan  kewenangannya  serta  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pengawasan        Penyelenggaraan        Pemerintahan        Daerah        yang dilaksanakan  oleh  APIP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1) Profesional;
2) Independen;
3) Objektif;
4) Tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
5) Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
Pasal 18
a. Pembinaan  dan  Pengawasan  kepala  daerah  terhadap  Perangkat  Daerah meliputi:
1) pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2) pelaksanaan      tugas      pembantuan      yang    bcrsumber      dari      anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3) ketaatan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundangundangan  termasuk ketaatan  pelaksanaan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  tahap  perencanaan,
penganggaran,  pengorganisasian,  pclaksanaan,  pclaporan,  evaluasi,  dan pertanggungjawaban    atas    pelaksanaan    urusan    pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah; dan
4) akuntabilitas    pengelolaan    keuangan    daerah    yang    bersumber    dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
b. Pembinaan    dan    Pengawasan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) dilaksanakan bcrdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:
1) Pemeriksaan  dan  penilaian  atas  manfaat  dan  keberhasilan  kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
2) Pemeriksaan    secara    berkala    atau    sewaktu-waktu    maupun pemeriksaan terpadu;
3) Reviu  terhadap  dokumen  atau  laporan  secara  bcrkala  atau  sewaktu- waktu dari Perangkat Daerah;
4) Pengusutan    atas    kebenaran    laporan    mengenai    adanya    indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
5) Monitoring  dan  evaluasi  terhadap  program  dan  kegiatan  Perangkat Daerah.
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Penajam Paser  Utara  memiliki  tugas  melaksanakan tugas  pemerintahan  di  bidang  Pengawasankeuangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undanganyang  berlaku.  Kewenangan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Penajam Paser Utarajuga dapatmelakukan pemeriksaan khusus yang disebut dengan audit investigasi untuk  memeriksa  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  wewenangdan kecuranganterhadap  pertanggungjawaban  keuangan  yang  berpotensi  dan  mengakibatkan kerugiannegara.  Adanya  penanganan  terkait  adanya  indikasi  Korupsi  melalui  audit investigasi  dalam  hal  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  tidak  terlepas  dari  Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  uang  dalam  penjelasan  pasal  32  ayat  (1)  Yang  dimaksuddengan "secara nyata telah ada  kerugian  keuangan  negara"  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang  ditunjuk.  Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  peran    Inspektorat  Daerah  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dalam  upaya  pemberantasankorupsi  dapat  dijadikan  dasar  dalam melawan  tindakan  korupsi  diKabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Koordinasi  antara  APIP dengan   Aparat   penegak   Hukum   timbul   saat   adanya   aduan   dari masyarakat kepada Aparat  Penegak  Hukum  tentang  dugaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  atau penyelenggara  negara  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Pihak  Aparat  penegak  Hukum akan  berkoordinasi  terlebih  dahulu  dengan  APIP  yang  dalam  hal  ini  adalah  Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk kemudian dilakukan investigasi.
C. Bentuk  Koordinasi  antara  Aparat  Pengawasan  InternPemerintah  (APIP)  dengan Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara/ Daerah
Hubungan koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH)tertuang dalamPerjanjian   Kerjasama   antara   Pemerintah   Daerah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan  Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  dan Kepolisian    Resor    Penajam    Paser    Utara    tentang    Tentang    Koordinasi  Aparat Pengawasan  InternPemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam Penanganan  laporan  atau  Pengaduan  Masyarakat  yang  berindikasi  tindak  pidana  Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan       Daerah       Kabupaten       Penajam       Paser Utara Nomor :197/1026/TU-Pimp/18/Pem, No B-2680/Q.4.22/fd.1/10/2018,
Nomor:B/II/X/HUK.8.1.1/2018.  Kerjasama  yang  dilakukan  yaitu  berupa  permintaan bantuan  untuk  menghitung  jumlah      kerugian      keuangan      negara/      daerah      oleh Kepolisian      Resor  Penajam  Paser  Utara  atau  Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara dengan  bersurat  kepada  Inspektorat  Daerah.  Proses  kerjasama  kasus  korupsi  tersebut setelah    menerima    laporan  dan  atau  mendalami  tentang  adanya  suatu    perbuatan    yang diduga  korupsi,  maka  pihak  Aparat  Penegak Hukum  meminta  bantuan  kepada  Aparat Pengawasan    Internal  Pemerintah  dalam  hal  ini  kepada  Auditor  untuk  melakukan perhitungan  kerugian  negara/daerah  yaitu  audit  investigasi  untuk  mengetahui  apakah terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa permintan bantuan dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser  Utara  yang  diminta  bantuan dianggap    memiliki    kompetensi  terhadap  perhitungan  kerugian  tersebut.  Selain  bersurat
meminta  perhitungan,  Pihak  Kepolisian  Resor  Penajam  Paser  Utara  juga  berkoordinasi dalam  bentuk  permintaaan  dokumen  berupa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah  Penajam  Paser  Utara  sebelumnya untuk    kepentingan  penyelidikan  sebagai  wujud  koordinasi  dalam  bentuk  tukar  menukar data atau  informasi  sesuai  BAB  IV  Pasal  4  Perjanjian  kerjasama  yang berbunyi :
1) Para  Pihak  Sepakat  saling  tukar  menukar  data  dan/atau  informasi  atas  laporan  atau pengaduan  masyarakat  berindikasi  tindak  pidana  korupsi  pada  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. Laporan atau pengaduan masyarakat
b. Bukti pendukung laporan atau pengaduan masyarakat;
c. Pemberitahuan    secara    tertulis    hasil    penanganan    laporan    atau  pengaduan masyarakat oleh masing-masing Pihak
d. Datadan/atau  informasi  sebagaimana  dimaksud  huruf  a  huruf  b,  dan  huruf  c kecuali identitas pelapor
3) Tukar  menukar  menukar  data  dan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan pada :
a. Tahap  setelah  terbitnya  laporan  hasil  pemeriksaan  oleh  Pihak
b. Pertama kepada Pihak Kedua dan /atau Pihak Ketiga;
c. Tahap  penyelidikan  oleh  Pihak  Kedua  dan/atau  Pihak  Ketiga kepada Pihak Pertama.
Sesuai Pasal   8 dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Penajam Dan Kepolisian  Resor  Penajam  Paser  Utara  yang  berbunyi    “para    pihak    menindaklanjuti laporan    atau    pengaduan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dan  7  sesuai dengan  Standar  Pelayanan/Standar  Operasional  Prosedur  masing  masing  pihak.  Standar diatas  belum  terbentuk  sehingga  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara bersandar  dengan  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang mekanismenya tertuang dalam BAB I Pendahuluan huruf f yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan
a. Perintah Penugasan;
Perintah Penugasan dengan susunan sebagai berikut :
1) Penanggungjawab;
2) Wakil Penanggungjawab;
3) Pengendali Teknis;
4) Ketua Tim;
5) Anggota.
b. Survey Pendahuluan (Pengumpulan Data);
c. Analisis    Data    (Evaluasi    SPM,    Evaluasi    peraturan-peraturan    dan  data lainnya);
d. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Audit berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan;
b. Penyelesaian Pekerjaan Lapangan;
c. Pengembangan Temuan Pemeriksaan. d.   Pelaporan - Pelaporan hasil Audit. Perintah  Penugasan  terbentuk  dari  adanya  pembentukan  tim  terlebih      dahulu dengan   mempertimbangkan   beberapa   pertimbangan seperti hubungan personil dengan Auditi  yang  akan  diperiksa,  kualifikasi  pendidikan  atau  kompetensi.  Setalah  itu  baru diterbitkan Surat Perintah Tuigas dari Inspektur daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Berdasarkan  surat  permintaan  Perintah  penugasan  oleh Inspektorat  Daerah, tim yang  telah    dibentuk    mendapatkan    keterangan  ekspose/pemaparan  kasus  yang  akan diperiksa  dari  Aparat  Penegak  Hukum  kemudian  melakukan  pelaksanaan  tugas  yang meliputi :
a) Meneliti semua surat pertanggungjawaban  yang terkait, data pada aplikasi, dokumen, laporan keuangan.
b) Memeriksa  kantor  atau  ruangan-ruangan,  gudang,  bangunan,  tempat-  tempat  yang terkait atau yang berhubungan dengan pemeriksaan, dan sebagainya.
c) Melakukan survey ke berbagai tempat dalam transaksi belanja dan kemudian membuat berita acara keterangan hasil survey yang diperlukan.
d) Meminta    keterangan    kepada    pihak    pihak    terkait    dan    menuangkan  dalam  berita acara keterangan yang terkait dalam pemeriksaan.
Setelah  mengkaji  pertanggungjawaban  oleh  Auditi  dan  membuat  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP)  Audit  Investigasi  kemudian  Laporan  hasil  Pemeriksaan  diserahkan kepada penyidik.   Setelah penyidik menerima   laporan   hasil   audit   dari   Inspektorat Daerah   Kabupaten Penajam   Paser   Utara,kemudian   penyidik   meminta   keterangan dari  Auditor  yangbersangkutan  untuk  memperkuat  dan  menjelaskan  temuannya  atau hasilauditnya,  kemudian  Auditor  memaparkan  hasil  temuannya    atau    laporan    hasil auditnya    dan    lalu    menyerahkan    kepada  pihak  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  rangka tahap Penyelidikan/Penyidikan.
Dari hasil atau fakta dilapangan menunjukkan audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Penajam Paser  Utara  dengan  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepolisian Resor Penajam  Paser  Utara  sejak  3  (tiga)  tahun terakhir    baik    dalam    tahap  penyelidikan  maupun  penyidikan.  Permintaan  audit  dalam rangka  meminta  bantuan  perhitungan  kerugian  keuangan  negara/daerah  Pada  tahun  2019 sebanyak  1  permintan  bantuan,  tahun  2020  sebanyak    3  (tiga)  permintaan  bantuan,  tahun 2021  sebanyak  1  (satu  )  permintaan  bantuan.  Hal    tersebut    menunjukkan    hubungan kerjasama  telah  terjalin  dalam rangka penganagan kasus yang berindikasi korupsi.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pelaksanaan    Hubungan    kerjasama    antara    Aparat    Pengawasan    Internal Pemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dalam  Perhitungan  Kerugian Keuangan  Negara/  Daerah  pada  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yaitu  dalam  bentuk kerjasama  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam  Paser  Utara  tentang  Tentang  Koordinasi  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah
(APIP) dengan  Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat  yang  berindikasi  tindak  pidana  Korupsi  pada  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Nomor  :  197/1026/TU-Pimp/18/Pem,  Nomor  : B2680/Q.4.22/fd.1/10/2018, Nomor : B/II/X/HUK.8.1.1/2018. Pasal   8 yang berbunyi “para pihak  menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  dan  7  sesuai  dengan  masing      masing      pihak,      namun      belum      dibuat.      Untuk melaksanakan hubungan tersebut maka Inspektorat Daerah mengacu pada  Peraturan Bupati Penajam  Paser  Utara  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Mekanisme  Pengawasan  Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

## B. Saran
Diharapkan  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser   Utara membuat petunjuk      teknis      terkait      standar      pelayanan      dalam      rangka  perhitungan  kerugian Negara/Daerah  Sebagai  tindak  lanjut  Pasal    8  yang  berbunyi  “para  pihak  menindaklanjuti laporan  atau  pengaduan  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dan  7  sesuai dengan  masing  masing  pihak  didalam  Perjanjian  kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dengan  Kejaksaan  Negeri  Penajam  Paser  Utara  dan Kepolisian  Resor  Penajam  Paser  Utara  tentang  Tentang  Koordinasi  Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah  (APIP)  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)    dalam    Penanganan laporan    atau    Pengaduan    Masyarakat    yang  berindikasi    tindak    pidana    Korupsi    pada penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah               Kabupaten               Penajam               Paser Utara Nomor:197/1026/TU-Pimp/18/Pem,Nomor:B2680/Q.4.22/fd.1/10/2018,N omor:B/II/X/HUK.8.1.1/2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Ridwan HR, 2016 , hukum administrasi negara , Jakarta rajagrafindo persada Ni’ Matul huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Rajawali pers Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan ”  De Legalata , Vol. 3 No. 1 Tahun 2018 Sirajuddin,  (et.ai.)  2002, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah ,  Malang Setara Press, 2016,
Muhammad    Djafar    Saidi    dan    Eka    Merdekawati    Djafa,2018,    hukum    keuangan  Negara  teori  dan praktik,Depok, PT Raja Grafindo

## Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
Undang   -Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan   Negara   (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan   Penyelenggaraan Pemerintahan   Daerah   (Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   Dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 18).
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 24)