## KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API

## A. Rahmani Samsul, Hasta Sukidi, Supardin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: arahmanisamsul4@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh  Prajurit  TNI  dan  untuk  mengetahui  perbuatan  Melanggar  hukum  Pidana  dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah normatif dan yuridis. Adapun  sumber  data  di penelitian  ini  ialah  Hakim  Militer  dan  Oditur  Militer  disertai  Undang-Undang  dan informasi media serta dari Al-Qur’an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar  norma  atau  aturan  yang  mendasar  dari  seorang  Prajurit  TNI.  Maka penyelesaian  perkara  akan  ditangani  langsung  oleh  Atasan  yang  Berhak  Menghukum (Ankum)  yang  akan  menyelidiki  terlebih  dahulu  dan  menggolongkan  pelanggaran tersebut  sebagai  disiplin  Militer  atau  Tindak  Pidana  Militer  dan  selanjutnya  akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan  membuat  masyarakat  menjadi  takut  kepada  seorang  Prajurit  TNI  dan  membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.
Kata Kunci: Aturan, Senjata Api, Yuridis

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  is  to  determine  the  criminal  settlement  process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law  in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes  field  research  or  descriptive  qualitative  field  research  with  the  research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study  are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from  the  Qur'an.  By  using  the  data  collection  method  used  is  reading  and  browsing books  related  to  observation,  interviews  and  documentation,  the  results  of  this  study explain  the  views  of  Islamic  law  on  the  case  of  the  misuse  of  firearms  by  TNI  soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be  handled  directly  by  the  Superior  with  the  Right  to  Punish  (Ankum)  who  will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied
to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.
Keywords: Rules, Firearms, Juridical.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  kejahatan  merupakan  masalah  yang  kompleks,  bukan  hanya  masalah  satu atau  beberapa  Negara,  tetapi  juga  masalah  semua  Negara  di  dunia.  terlepas  dari  sistem politik  yang  mereka  ikuti. 1 Angka  kriminalitas  di  Indonesia  belakangan  ini  terus mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kejahatan ini melingkupi jenis dan jumlah kejahatan yang dilakukan. Hal ini tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi publik baik dalam bentuk ekonomi maupun psikologis.
Secara  konsepsional  penegakan  hukum  merupakan  suatu  konteks  dimana pemerintah  mampu  menylelaraskan  relevansi  nilai  dan  normal  yang  dijelaskan  dalam aturan  yang  kuat  dan  juga  tindakan  yang  merupakan  representasi  dari  hukum  untuk mengimplementasikan, membentuk, mempertahankan, dan menjaga kedamaian didalam masyarakat.  Sebagai  Proses  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  wujud  dari penerapan  diskresi  terkait  pengambilan  keputusan  yang  tidak  diatur  secara  tegas  oleh asas  hukum,  tetapi  memiliki  unsur  persepsi  individual.  Perkembangan  dan  modernisasi ilmu  pengetahuan  tidak  semata  berada  pada  lingkup  bisnis  namun  juga  pada  lingkup hukum.
Tanggung  jawab  ini  juga  berkaitan  Membangun  kehidupan  prasyarat  yang  baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, sejahtera, dan makmur. sebagai seorang muslim yang menjadi panutan dalam kehidupan sosial budaya adalah Nabi Muhammad SAW.  (Supardin, 2014). 2
Para  Ulama  pun  sepakat  bahwasanya  sumber  utama  ajaran  islam  adalah  Al-Qur’an dan  hadis 3 .  dan  hakikatnya  Al-Qur’an  menjadi  pengontrol  dan  pengoreksi  terhadap perjalanan hidup manusia dimasa lalu. 4
Namun demikian, aspek hukum yang mengalami perkembangan tidak terhindar dari perkembangan  aspek  kejahatan  yang  salah  satunya  sebagai  konsekwensi  dari penggunaan  Senjata  Api  tanpa  ijin.  Berbagai  kasus  kejahatan  yang  terjadi  seperti pembunuhan,  pencurian,  perampokan  dan  lainnya  yang  menggunakan  senjata api ilegal tidak  jarang  menimbulkan  dampak  trauma  yang  serius  pada  orang  yang  mengalaminya atau orang yang menjadi korban tindakan kejahatan seperti disebutkan.
Kejahatan penyalahgunaan Senjata api ilegal dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi terjadinya kepemilikan Senjata Api tanpa Izin. 5
Berdasarkan  Inpres  RI  No.  9  tahun  1976  menjelaskan  pengertian  dari  senjata  api yaitu  “Senjata  Api  adalah  salah  satu  alat  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  Angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.
1 T. Effendi, Kriminologi, Pustaka Refleksi , Jakarta,2009 H.3.
2 Supardin,  Supardin.  " Faktor  Sosial  Budaya  Dan  Aturan  Perundang-Undangan  Pada  Produk Pemikiran Hukum Islam ." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014)
3 Zulfahmi  Alwi, Otoritas  Nabi  Muhammad  SAW  Kajian  dan  Peran  dan  Fungsi  Hadis  dalam Hukum Islam, JurnalTahdis Kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, h. 110
4 Zulfahmi  Alwi, Otoritas  Nabi  Muhammad  SAW  Kajian  dan  Peran  dan  Fungsi  Hadis  dalam Hukum Islam, JurnalTahdis Kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, h.111
5 Marpaung,  Leden,  Asas-Teori-Praktik  Hukum  militer,  Jakarta;  Penerbit  Sinar  Grafika,  2005. h.12
Salah  satu  upaya  untuk  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian hukum guna menciptakan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera adalah melalui peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  telah  diganti  oleh Undangundang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Lalu  pada ketentuan tesebut telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga untuk oknum yang membawa  senjata  memiliki lemabaga  yang  telah  ditunjuk  oleh  UU  untuk  menyerahkan perkara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termaasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif,  yang  bersifat  deskriptif, yaitu  menggambarkan  permasalahan  dengan  cara  mengumpulkan  data,  document,  dan informasi  yang  lebih akurat.  data,  dokumen  dan informasi  yang lebih  akurat.  Data-data yang  diperoleh  di  interprestasikan  dalam  bentuk  pemaparan  kemudian  dianalisis  lebih kemudian di tarik kesimpulannya.
Dalam  penyusunan  tulisan  ini,  peneliti  telah  memilih  lokasi  penelitian  yaitu  di Pengadilan  Militer  III-16  Makassar.  Lokasi  ini  dipilih  sebab  dari  hasil  pengamatan peneliti telah menemukan adanya perkara poligami dengan cara nikah siri dipengadilan militer  III-16  Makassar.  Selain  itu,  dipengadilan  militer  III-16  ini  dapat  memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data.
Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  diamati,  dan  dicatat  untuk  pertama  kalinya.. Jika  penulis  secara  langsung  mempelajari  gejala  subjek,  kedua  observasi  dilakukan dalam  keadaan  buatan  khusus.  Format  data  utama  yang  diterapkan  adalah  wawancara terperinci yang diperoleh langsung di Pengadilan Militer III-16 Makassar. dan juga data sekunder,  yaitu  data  hukum  yang  berkaitan  erat  dengan  data  primer  dokumen  yang terkait  dengan  tindak  pidana  Anggota  Militer  yang  menyalahgunakan  Senjata  Api  dan beberapa  sumber  dari  situs  Internet,  Buku-Buku,  Referensi,  Hasil-Hasil  Penelitian, terdahulu,  makalah,  jurnal  dan  tulisan-tulisan  ilmiah  hukum  yang  terkait  objek penelitian. 6

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Penyalahgunaan  Senjata  Api  Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer
Dalam  proses  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  diperlukan  adanya  tata  cara  oleh Lembaga Hukum tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ketika seseorang melakukan  tindak  pidana  maka  ia  akan  di  proses  dan  di  selidiki  serta  di  tindak  lanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya tersebut. 7
Dalam  dunia  hukum  di  Indonesia,  diketahui  bahwa  “Peradilan  adalah  banteng terakhir Penegakan Hukum dan keadilan”. Hakim adalah Posisi terpenting dalam dunia Peradilan.  Dari  perspektif  penegakan  hukum,  hakim  dipandang  sebagai  manusia  yang sempurna, mengetahui segala hal yang menjadi kewenangannya, dan tidak boleh secara terbuka mengakui ketidaktahuannya terhadap perkara yang sedang mereka tangani. 8
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet.III; Jakarta: UI Press, 1996) h 37.
7 Brigjen TNI H.A. Afandi, Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer , 2004, hal. 6
8 Halim  Talli, Integritas  dan  Sikap  Aktif-Argumentatif  Hakim  Dalam  Pemeriksaan  Perkara , Jurnal al-daulah Vol. 3 No. 1 Juni 2014 h.6
Dengan  adanya  Aspek  keadilan  dalam  system  peradilan  militer  saat  ini  menjadi sorotan  utama,  terutama  adanya  rencana  perubahan  terhadap  UU  No.31  Tahun  1997 tentang  Peradilan  Militer,  dengan  berbagai  kasus  yang  terjadi  mendapatkan  perhatian yang  cukup  menyentuh  di  kalangan  Masyarakat,  bagi  para  Anggota  Militer  yang melakukan tindakan kriminal, Peradilan Militer telah menjadi safe beaven. Yang dimana hukum  militer  tersebut merupakan  landasan  –  landasan  hukum  khusus,  tertulis  maupun tidak  tertulis  yang  berlaku  di  lingkungan  Angkatan  Bersenjata,  yang  dimana  hukum tersebut berpengaruh terhadap kepentingan Pertahanan Negara.
Dalam  dunia  hukum  di  Indonesia,  diketahui  bahwa  “Peradilan  adalah  banteng terakhir Penegakan Hukum dan keadilan”. Hakim adalah Posisi terpenting dalam dunia Peradilan.  Dari  perspektif  penegakan  hukum,  hakim  dipandang  sebagai  manusia  yang sempurna, mengetahui segala hal yang menjadi kewenangannya, dan tidak boleh secara terbuka mengakui ketidaktahuannya terhadap perkara yang sedang mereka tangani.
Diawal  Pemerintahan  tepatnya  di  kota  Madinah,  hanya  Rasulullah  SAW  sendiri yang bertindak sebagai hakim. Ketika Islam sudah menyebar keluar kota Madinah, pada saat itulah beliau mendelegasikan tugas-tugas Peradilan kepada beberapa sahabat beliau. 9 Dalam  Peradilan  Islam  dikenal  dengan  adabul  qadhi  yaitu  tingkah  laku  yang  baik dan  terpuji  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  hakim  setiap  berinteraksi  dengan  sesame manusia,  itulah  sebuah  Profesi  Hakim  yang  tak  bisa  dilepaskan  dari  seperangkat  nilai yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  seorang  Hakim. 10 Diketahui  bahwa  Perkembangan Hukum  Islam  di  Indonesia  tak  lepas  dari  kontribusi  para  Mujtahid  Indonesia,  baik sebagai pribadi maupun dalam bentuk kelembagaan. 11
Adapun  beberapa  istilah-istilah  dalam  proses  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan Militer di Indonesia diantaranya sebagai berikut: 12
1. Pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan sebagai  Pelaksana  putusan  atau  penetapan  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Militer yakni Oditurat.
2. Instansi / Badan yang melakukan kekuasaan kehakiman di lingkungan Militer di sebut dengan Pengadilan Militer.
3. Dalam sebuah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dijelaskan bahwa penyidik yang  diberi  kewenangan  khusus  untuk  melakukan  penyidikan  dalam  hal melengkapi  dan  mengembalikkan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai petunjuk yang harus dilakukan, disebut dengan istilah Ankum. 13
4. Dalam  tugas  penyerahan  perkara  pidana,  Angkatan  Darat  (AD),  Angkatan  Laut (AL)  dan  Angkatan  Udara  (AU).  Tiap-tiap  Perwira  TNI  ditunjuk  untuk  diberi wewenang  dalam  hal  menyerahkan  Perkara  Pidana  Anggotanya  kepada Pengadilan  Militer  yang  berwenang  yang  dimana  Papera tersebut  dipegang  oleh Panglima  TNI,  dalam  hal  ini  disebut  dengan  Panitia  Penyerah  Perkara (PAPERA).
9 Hj.  Asni, Etika  Hakim  Dalam  Dinamika  Masyarakat  Kontemporer ,  jurnal  Al-Adi  Vol.8  No.2 Juli 2015, h.20
10 Hj. Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer , Jurnal Al-Adi Vol. 8 No.2 Juli 2015, h.26
11 Asni, Pemikiran  Ijtihad  Kontemporer  Yusuf  Qardhawi  dan  Relevansinya  dengan  Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 Januari 2013, h. 8
12 Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 7
13 Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, Oditur Militer dikutip dari Rahayu (2019)
5. Penyidik  TNI  dalam  hal  atasan  yang  berhak  menghukum  yakni  Pejabat  Polisi Militer (POM).
6. Adanya  sebuah  Pemberitahuan  dari  seseorang  kepada  Pejabat  yang  berwenang karena hak atau kewajibannya berdasarkan aturan Undang-Undang dalam hal ini disebut dengan Laporan.
7. Dengan  adanya  sebuah  pemberitahuan  yang  disertai  permintaan  oleh  pihak berkepentingan  kepada  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  menindaklanjuti hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana yang merugikan disebut dengan Pengaduan.
8. Dalam  sebuah  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  Pengadilan  dilakukan serangkaian  tindakan  penyidik  polisi  militer  untuk  mengambil  alih danmenyimpan atas kehendak kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak pada  perihal  ini  untuk  membuktikan  pada  proses  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan sidang pengadilan, di sebut dengan Penyitaan.
9. Atas  perintah  atasan  yang  berhak  menhukum,  penempatan  tersangka  atau terdakwa  di  tempat  tertentu  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  ini  disebut dengan proses Penahanan.
10. Seseorang  yang  dimaksud  dalam  Yustisiabel  di  lingkungan  Peradilan  Militer yang karena perbuatannya melanggar hukum disebut dengan Tersangka.
11. Seorang  Tersangka  yang  di  tuntut,  di  periksa,  dan  di  adili  serta  di  sidangkan dalam  lingkungan  Peradilan  Militer  ataupun  Peradilan  Umum,  disebut  dengan Terdakwa.
12. Orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  terhadap  proses  persidangan  disebut dengan Saksi.
13. Keterangan  yang  diberikan  seseorang  berdasarkan  keahlian  yang  di  miliki  oleh orang tersebut disebut dengan Keterangan Ahli.
14. Seseorang  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  memberikan  bantuan  hukum menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  yang  berlaku  disebut  dengan Penasehat Hukum.
15. Polisi  Militer  (POM)  dalam  hal  ini  bertugas  dan  wewenang  dalam  hak menyelidiki  semua  anggota  TNI  menurt  keputusan  panglima  Abri  No. Kep/04/P/II/1983  Tanggal  4  Februari  1983  tentang  penyelenggaraan  fungsi Kepolisian  Militer  di  lingkungan  ABRI  (Militer)  dilaksanakan  oleh  POM  Pada satu divisi yang telah dibina.
2. Kewenangan  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  dalam  Mengadili  Oknum Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api
Undang-Undang 1945 ialah Dasar Negara yakni sumber dari segala sumber hukum yang  bersifat  Universal  sehingga  perlu  dibentuk  Undang-Undang  setiap  kekhususannya masing-masing.
Dengan terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera tidak terlepas dari upaya maksimal  yang  dilakukan  oleh  Pertahanan  Negara,  dalam  hal  ini  pertahanan  Negara berfungsi  dalam  menjamin  kelangsungan  hidup  Negara  Indonesia,  sebab  tanpa kemampuan  mempertahankan  diri  dari  gangguan  dan  ancaman  yang  dating  baik  dalam negeri  maupun  luar  negeri,  sangat  mustahil  Negara  Indonesia  dapat  mempertahankan
eksistensinya,  sebab  kekuatan  Negara  berada  pada  pertahananya.  Semakin  kuat pertahanan Negara maka semakin terjaga dan sejahtera Negara tersebut. 14
Sebagaimana  yang  dinyatakan  pada  UUD  1945  bahwa  tujuan  negara  adalah  untuk melindungi  seluruh  tumpah  darah  bangsa  Indonesia,  dengan  ini  sarana  yang  digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Institusi angkatan bersenjata tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Semua  anggota  Militer  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  pidana  baik pelanggaran  hukum  pidana  militer  ataupun  pelanggaran  hukum  pidana  umum  akan disidangkan  di  pengadilan  militer.  Setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota militer  akan  diproses  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana  militer  yang  berlaku. Dan  sistem  ini  dimaksud  dengan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang  terdiri  dari  bagian- bagian  yang  satu  sama  lain  berhubungan  erat  dan  saling  kait  mengait  secara  erat. 15 Sistem  peradilan  pidana  militer  bekerja  dalam  komponen  dan  berdasarkan  sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira penyerah perkara (PAPERA), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (OTMIL) , Hakim Militer dan Petugas  Pemasyarakatan  Militer  (Masmil).  Namun  dengan  adanya  amandemen berdasarkan  dengan  ketetapan  MPR  Nomor  VII/MPR/2000  jo  UU  TNI.  Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana dalam memeriksa dan mengadili semua anggota militer  dalam  pelanggaran  pidana  militer  tidak  termasuk  pelanggaran  pidana  umum. Berdasarkan  masalah  tindak  pidana  dalam  hukum  pidana  militer  dengan  adanya amandemen  paradigm  mengenai  yuridiksi  peradilan  militer  yaitu  dengan  adanya  UU Peradilan Militer.
Hal  tersebut  berdasarkan  ketetapan  MPR  Nomor  VII/MPR/2000,  dan  UU  TNI Dengan adanya Peradilan Militer di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sistem hukum pidana  Indonesia  yang  menjadi  sebuah  sarana  untuk  mencapai  tujuan  negara.  Hal  ini mengandung  arti  harus  mampu  menjadi  sarana  dalam  pengendalian  dan  pengawasan terhadap anggota militer dalam menjalankan peran dan tugasnya. Terdapat pada pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Maka yang menjadi sebuah prinsip dalam bernegara ialah menegakkan kebenaran dan keadilan, baik  dalam  penyelenggaraan  negara  maupun  kehidupan  berbangsa  dan  bermasyarakat, dalam hal ini peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi:  “  Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan,  ayat  (2)  berbunyi  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada  dibawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer,  Lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pada  pasal  3  ayat  (4a)  ketetapan  MPR  Nomor  VII/MPR/2000  jo  UURI  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia,  pasal  65  menyatakan  bahwa  “Prajurit Tentara  Nasional  Indonesia  tunduk  kepada  kekuasaan  Peradilan  Militer  dalam  hal pelanggaran  hukum  militer  dan  tunduk  pada  peradilan  umum  dalam  hal  pelanggaran hukum pidana umum.
14 Amiroedin Sjarif, Hukum disipin militer di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
15 S.R. Sianutri, Hukum Pidana Militer Indonesia, Jakarta, 201, hlm. 10

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Berdasarkan  penelitian  pada  tanggal  29  Maret  2021,  telah  menyusun  pembahasan hasil  penelitian  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Penyalahgunaan  Senjata  Api  di Lingkungan  Peradilan  Militer,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Tindak  Pidana Militer  adalah  tindak  pidana  yang  subjek  hukumnya  berasal  dari  kalangan  Militer, dan  sifatnya  khusus  untuk  Militer.  Dengan  maksud  apabila  seorang  militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Militer yang berlaku maka diadili pada ruang lingkup Pengadilan Militer.
2. Sesuai  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  Tentang  Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzodere Strafbepalingen” (Stbl.1948 No. 17) dan Undang – Undang  RI  Dahulu  Nomor  8  Tahun  1948.  Pasal  1  ayat  1  berbunyi  Barang  siapa tanpa  hak  memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan,  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu Senjata  Api,  Munisi  atau  sesuatu  bahan  peledak,  dihukum  dengan  hukuman  mati atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara  sementara  setinggi- tingginya  dua  puluh  tahun.  Berdasarkan  Pertimbangan  Hakim  Militer  dalam menjatuhkan  hukuman  atas  kasus  Tindak  pidana  penyalahgunaan  senjata  api  yang dilakukan  oleh  prajurit  TNI  adalah  Hukuman  Berat . Dalam  peradilan  militer, mekanisme  penyelesaian  perkara  psidana  diatur  KUHPM  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer)  yang  meliputi  Tahap  Penyidikan,  Penuntutan,  Persidangan dan  diakhiri  tahap  Eksekusi.  Pertimbangan  Hakim  Militer  dalam  menjatuhkan hukuman atas kasus Tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh prajurit  TNI  adalah  Hukuman  Berat  berdasarkan  dari  putusan  kasasi  yang  di Persalahkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulsyani. Sosiologi Krimina-litas , Bandung:CV Remadja Karya 1987. Amiruddin  dkk. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2004.
Aziz Syamsuddin Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika. 2014 Audah,  Abdul  Qadir, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam terj.  Ahsin  Sakho  Muhammad, Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007)
Marpaung,  Leden, Asas-Teori-Praktik  Hukum  militer ,  Jakarta;  Penerbit  Sinar  Grafika, 2005.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Aty,  Nur  Sani,  and  Supardin  Supardin.  "Penyelesaian  Perkara  Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota   Militer." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1: 129-135. 2020

## Jurnal
Asni, Pemikiran  Ijtihad  Kontemporer  Yusuf  Qardhawi  dan  Relevansinya  Dengan Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal  Al-Adl  Vol.6  No.  1  Januari 2013, h. 8
Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer , Jurnal Al-Adi  Vol. 8 No. 2 Juli 2015
Halim  Talli, Integritas  dan  sikap  Aktif-Argumentatif  Hakim  Dalam  Pemeriksaan Perkara , jurnal Al-Daulah, Vol.3 No.1 Juni 2014 Supardin,  Supardin. "Faktor  Sosial  Budaya  Dan  Aturan  Perundang-Undangan  Pada Produk  Pemikiran  Hukum  Islam." Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam 1.2, 2014.
Mayor CHK Hasta Sukidi SH., MH, Oditur Militer dikutip dari Rahayu (2019)

## Wawancara
Zulfahmi Alwi, Otoritas Nabi Muhammad SAW Kajian atas peran dan fungsi hadis dala Hukum Islam , Jurnal Tahdis Kajian Ilmu Al-Hadis, Vol 6. No. 1 Tahun 2015.

## Website
Pengaturan  Senjata  Api  dalam  UU  No.  12  Tahun  1951.  Nofryhardi.  Diakses  dari https://nofryhardi.wordpress.com/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu-no-12- Pada 1 September 2020

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia, “Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  7  Tahun  2010  tentang Pedoman  Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api  Standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI.”
Republik  Indonesia,  Undang-undang  RI.  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara Nasional Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-undang RI. Nomor 26 Tahun 1997 Pasal 1 tentang Hukum Disiplin Prajurit
Republik  Indonesia,  Undang-undang  RI.  Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan Militer.