## FENOMENA WAKAF ASURANSI DALAM PERSPEKTIF INSURABLE INTEREST

## INSURANCE WAQF PHENOMENCES IN THE INSURABLE INTEREST PERSPECTIVE
DIANA MUTIA HABIBATY 1 DAN AH. AZHARUDDIN LATHIF 2

## Abstract
Waqf  insurance  is  a  new  breakthrough  in  the  field  of  waqf  and  sharia  insurance. This product collaborates between waqf and insurance products. The insurance waqf product is considered contrary to one of the insurance principles, namely the principle of insurable interest (Insurable interest Principle). This principle states that the insured party (the insured/insurance participant) must have an interest in the object of insurance (life/object). This principle was born because everyone insures himself/his property because the person/property has the risk of being damaged/ lost, whereas if someone chooses to have waqf or not, it does not actually pose any risk.This study uses an empirical approach in which an analysis of the Islamic waqf insurance contract is carried out and compares it with the basic principles of insurance. In addition, interviews were conducted with experts to deepen the study under study.The results of the study state that waqf insurance products in Sharia insurance can be used as part of insurance products by following the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 concerning Waqf Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Insurance. By referring to this fatwa, the waqf insurance product has fulfilled the principle of insurable interest by stating that the maximum waqf that can be made on the insurance waqf product is 45%, while the other 55% is returned to the insurance participant or the beneficiary (if the insurance participant dies before the insurance contract is completed.) as a form of risk mitigation and implementing the principle of insurable interest.
Keywords :  Waqf, Insurance, Product, Principle, dan Insurable interest

## Abstrak
Wakaf asuransi merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf dan perasuransian syariah. Produk ini mengolaborasikan antara produk wakaf dan asuransi.Produk wakaf asuransi dianggap bertentangan dengan salah satu prinsip  asuransi, yaitu prinsip kepentingan dalam beransuransi ( Insurable interest Principle ). Prinsip ini menyatakan bahwa  pihak yang mengasuransikan dirinya (tertanggung/peserta asuransi) harus memiliki kepentingan terhadap objek asuransi (jiwa/benda). Prinsip ini lahir karena setiap orang mengasuransikan diri/hartanya disebabkan diri/harta tersebut memiliki risiko untuk rusak/hilang, sedangkan bila seseorang memilih berwakaf ataupun tidak berwakaf, sesungguhnya tidak menimbulkan risiko apapun. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dimana dilakukan analisis terhadap kontrak asuransi Syariah produk wakaf asuransi dan membandingkannya dengan prinsip dasar asuransi. Selain itu dilakukan wawancara kepada para ahli untuk memperdalam kajian yang diteliti.Hasil penelitian menyatakan bahwa Produk Asuransi wakaf pada asuransi Syariah dapat dijadikan bagian dari produk asuransi degan mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah. Dengan merujuk pada fatwa ini produk asuransi wakaf telah memenuhi prinsip insurable interest dengan menyatakan maksimal wakaf yang dapat dilakukan pada produk wakaf asuransi adalah sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya dikembalikan kepada peserta asuransi atau ahli waris (bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum kontrak asuransi selesai) sebagai bentuk memitigasi risiko dan menjalankan prinsip insurable interest .
Kata Kunci :  Wakaf, Asuransi, Produk, Prinsip dan Insurable interest
Diana Mutia Habibaty 1 dan Ah. Azharuddin
Lathif 2
1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan,  Indonesia Email: diana.mutia@uinjkt. ac.id
2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan,  Indonesia Email: azharuddinlathif@ uinjkt.ac.id
Naskah diterima:
20 Juni  2020 Revisi: 8 Juli - 12  Desember  2020 Disetujui: 23 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Peningkatan peran industri asuransi dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri asuransi dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Munculnya suatu  risiko dan kemungkinan seseorang mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. (Vaughan, 2013) Dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, risiko memiliki berbagai macam pengertian. Secara umum istilah risiko dipergunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul (Scott E. Harrington, 2003).
Emy Pangaribuan yang mengutip pendapat David L. Bichlehaupt, mengemukakan cara mengatasi risiko, yaitu seperti (Wardana, 2009): (1) Menghindari, menyingkir, atau menjauhi ( avoidance ); (2) Mencegah ( prevention ); (3) Menerima ( assumption or retention ); dan (4) Mengalihkan ( transfer ).
Asuransi merupakan cara mengatasi risiko dengan cara mengalihkannya. Prinsip yang diterapkan merupakan prinsip pengalihan dan penyebaran risiko. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikatakan bahwa Usaha Perasuransian merupakan usaha menyangkut jasa pertanggungan dan pengelolaan risiko dan pertanggungan ulang risiko.
Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian
terhadap kerugian khusus untuk kerugian- kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu persitiwa. (Hartono, 1995).
Begitu pula risiko dalam Islam, persiapan dalam menghadapi risiko merupakan bagian dari kesiapan dalam menyongsong masa depan. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Perbedaan mendasar penanggulangan risiko pada asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah bila pada asuransi konvensional risiko tertanggung (peserta asuransi) dialihkan kepada penanggung perusahaan asuransi dan dibayarkan sesuai dengan perhitungan premi yang diberikan oleh tertanggung (peserta asuransi) selama mengikuti kontrak asuransi. Sementara pada asuransi syariah, risiko tertanggung (peserta asuransi) merupakan risiko yang harus ditanggung bersama oleh seluruh peserta asuransi. Penanggung (perusahaan asuransi) hanya berperan untuk mengelola premi asuransi yang dititipkan oleh seluruh tertanggung (peserta asuransi) saja.
Ketika mendesain sebuah kontrak perjanjian asuransi, yaitu dalam bentuk polis asuransi perlu diperhatikan bahwa pihak tertanggung (peserta asuransi) haruslah memiliki kepentingan terhadap

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
objek pertanggungan, yaitu objek yang diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan (selanjutnya disebut: insurable interest ) mengandung pengertian bahwa pihak tertanggung (peserta asuransi) mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan dirugikan atau menderita. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga penanggung (perusahaan asuransi) harus memberikan ganti rugi. Hal ini dapat diartikan sebagai keterlibatan kerugian ekonomi karena suatu peristiwa yang belum pasti (Wulansari, 2017). Prinsip ini merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan kontrak asuransi. Ketiadaan prinsip insurable interest dalam sebuah produk asuransi menyebabkan kontrak asuransi ilegal, atau batal demi hukum (Wardana, 2009).
Prinsip insurable interest sendiridiatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyebutkan bahwa, “apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”.
Dengan adanya Pasal 250 KUHD tersebut, maka jelaslah bahwa orang atau badan yang mempertanggungkan harus mempunyai kepentingan atas barang yang diasuransikan (Suhawan, 1988). Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung (perusahaan asuransi) akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi (Khairandy, 2014). Pada dasarnya sesuai
dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang- Undang.
Sementara itu, dewasa ini dua lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga asuransi syariah dan lembaga wakaf  yang berkolaborasi dan menghasilkan produk baru yang dikenal dengan produk wakaf asuransi. Asuransi wakaf pada asuransi syariah merupakan inovasi produk yang menjadikan wakaf sebagai alasan dilakukannya perjanjian kontrak asuransi. Produk ini hadir dengan bentuk polis asuransi yang menyatakan bahwa nilai investasinya dan/atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama (peserta asuransi) dengan sepengetahuan ahli waris ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia.
Produk asuransi wakaf sendiri telah diatur pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Pada fatwa ini dikatakan bahwa ketentuan wakaf manfaat asuransi seperti: (1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima  manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa’d mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi; (2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi; (3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan (4) lkrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)
Pada ketentuan wakaf manfaat investasi dikatakan pula: (1) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi; dan (2) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
Tidak adanya keterkaitan antara produk wakaf polis yang menjadikan wakaf sebagai tujuan dasar berasuransi dan pertentangannya dengan kewajiban sebuah produk asuransi dalam mentaati prinsip insurable interest menjadi sebuah pertanyaan : mengapa produk wakaf ini dapat menjadi bagian dari produk asuransi? Kemudian, bagaimana produk wakaf polis menerapkan prinsip insurable interest sehingga tidak kehilangan keasuransiannya?
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah agar diketahui bagaimana wakaf dapat menjadi produk asuransi tanpa menghilangkan prinsipnya, yaitu insurable interest berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris di mana dilakukan analisis terhadap kontrak asuransi Syariah produk wakaf asuransi dan membandingkannya dengan prinsip dasar asuransi. Selain itu dilakukan wawancara kepada para ahli untuk memperdalam kajian yang ditelitidengan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa wawancara langsung dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap memiliki keahlian dalam memberikan informasi penelitian.
Sedangkan sumber hukum sekunder bersal dari perundang-undangan dan buku-buku, jurnal, dan berita terkait penerlitian sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Insurable interest sebagai Prinsip Dasar yang Harus Dimiliki Setiap Produk Asuransi
Setiap perusahaan asuransi diwajibkan taat kepada enam prinsip dasar dalam mendesain produknya. Keenam prinsip dasar tersebut adalah:  (1) Prinsip kepentingan dalam berasuransi ( Insurable interest Principle ) (Wulansari, 2017);(2) Prinsip itikad baik ( Utmost goodfaith ) (Santri, 2017); (3) prinsip keseimbangan ( indemnity principle ) (Djuwityastuti, 2016); (4) Prinsip subrogasi ( Subrogation principle ) (Yuwita, 2014); Prinsip penyebab utama ( proximate cause principle ) (Puspita, 2018); dan (6) prinsip kontribusi ( Contribution principle ) (Yikwa, 2015).
Unsur kepentingan dalam perjanjian asuransi dapat diteliti dengan beberapa cara. Hartono (1992) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan dalam berasuransi atau tidak, dapat diketahui dengan dua hal berikut, yaitu : (1) Seberapa jauh keterikatan tertanggung (peserta asuransi) terhadap obyek perjanjian asuransi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan; dan (2) Peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung (peserta asuransi).
Selain pokok-pokok pengaturan asuransi terdapat dalam KUHD, dasar hukum asuransi itu sendiri terdapat Pasal

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
1774 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah Perjanjian asuransi; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”
Perjanjian untung-untungan dilarang oleh undang-undang apabila hal itu merupakan permainan dan perjudian serta tidak memberikan perlindungan kepadanya (Pasal 1788 KUHPerdata). Perjanjian untung-untungan yang diperbolehkan hanyalah perjanjian asuransi dan bunga cagak hidup. Begitu pula dengan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hal yang sama mengenai dimasukkannya asuransi ke dalam perjanjian, Istilah untung-untungan, permainan, dan perjudian kurang  tepat jika disandarkan pada asuransi (Prodjodikoro, 1971).
Selanjutnya, pendapat Dorhout Mees seperti yang disampaikan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak lebih tegas lagi yang mengemukakan bahwa, “Pasal 1771 KUHPerdata yang memasukkan perjanjian pertanggungan itu ke dalam suatu perjanjian untung-untungan ( Kans Overeenkomst ) hanyalah di dalam arti bahwa besarnya kewajiban penanggung (perusahaan asuransi) dalam pertanggungan itu akan ditentukan oleh kejadian-kejadian yang kemudian akan terjadi.”
Dari ketiga pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi kurang tepat dimasukkan ke dalam perjanjian untung-untungan serta segolongan dengan permainan dan
perjudian. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban yang bertimbal balik, serta bukan untung ataupun ruginya yang digantungkan pada peristiwa belum pasti. Akan tetapi yang secara langsung tergantung pada terjadinya peristiwa yang belum pasti adalah mengenai pelaksanaan kewajiban dari penanggung (perusahaan asuransi).
Radik Purba dalam bukunya Memahami Asuransi di Indonesia menjelaskan bahwa inti dari insurable interest adalah sebagai berikut: (1) Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain; (2) Harta benda tersebut harus dapat diasuransikan;  dan (3) Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yaitu bila benda tersebut rusak atau hilang, tertanggung mengalami kerugian serta bila hak atas harta itu hilang (lepas) tertanggung mengalami kerugian (Bloink,2011).
Dalam perspektif hukum, insurable interest berarti bahwa seseorang terhadap kontrak asuransi, di mana peserta maupun pemegang polis harus memiliki hubungan khusus terhadap subject-matter asuransi, apakah itu berkaitan dengan kehidupan, kekayaan, atau kemampuan di mana hal itu akan ditunjuk. Ketiadaan persyaratan hubungan ini akan menyebabkan tidak sahnya kontrak ( illegal contract ) (Bird, 1993). Perjanjian yang telah dibuat menjadikan kontrak yang batal.
Hakikatnya insurable interest timbul karena kepemilikan, namun dapat timbul karena bukan kepemilikan. Adapun sebab yang bukan karena kepemilikan tersebut antara lain yaitu: (1) Pengurus atau pelaksana yang memiliki tanggung jawab terhadap barang yang diurusnya; (2) Wali ( trustee ) atau penyimpan ( bailee ) atas
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)
barang orang lain; (3) Agen atau broker; (4) Pengangkut; (5) Pemilik sebagian ( part ownership ) atau pemilikan bersama ( joint ownership ), dengan persetujuan partnernya dia bertindak sebagai wali ( trutee ) dari hak patnernya atas benda itu; dan (6) Pemegang hipotik (Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , 1995).
Dalam Islam, suatu polis asuransi syariah tidak memperbolehkan seseorang memperkaya diri sendiri melalui cara-cara curang. Ini merupakan kesepakatan bersama, bahwa tujuan utama dari berasuransi adalah memberikan  keamanan  finansial  terhadap risiko yang tak terduga. Untuk mencapai hal tersebut, maka syarat utamanya adalah dengan menentukan kepentingan yang dapat diasuransikan pada setiap perjanjian polis asuransi (Billah, 2014).
Prinsip kepentingan yang dapat berarti seseorang yang ingin mengambil asuransi-- misalnya asuransi kerugian, harus memiliki nilai kemanfaatan atas barang yang dijadikan obyek asuransi. Ia juga harus memiliki keterlibatan sedemikian rupa, sehingga apabila barang itu musnah ia tidak lagi bisa memiliki manfaat atas barang tersebut. Dengan kata lain, ia memiliki kemanfaatan atas keberlangsungan barang tersebut. Misalnya rumah yang diasuransikan, apabila terbakar maka ia tidak lagi dapat mengambil manfaat rumah sebagai tempat tinggal karena terbakar. Oleh karenanya, ia dianggap memiliki kemanfatan yang sepadan dengan kepentingan dalam berasuransi. Apabila ia mengikuti asuransi tanpa memperhatikan manfaatnya berarti telah melakukan hal yang sia-sia saja, dan kesiaan ( mulghah ) dilarang dalam Islam (Ismanto).
Perjanjian polis yang dibuat tanpa melibatkan unsur kepentingan dalam
berasuransi menyebabkan perjanjian asuransi berfungsi sama seperti perjudian atau kontrak taruhan, di mana pemegang polis berharap mendapatkan keuntungan dari risiko yang terjadi. Hal ini dikarenakan pemegang polis menjadikan risiko yang terjadi padanya sebagai cara  memperoleh keuntungan. Sebagai contoh, pemegang polis membeli sebuah polis dimana ia tidak memiliki hak legal atau tidak menjadi penerima manfaat dari pemegang polis yang seharusnya memiliki kepentingan hukum atas manfaat asuransi. Bentuk transaksi di mana ada unsur perjudian atau taruhan (berharap mendapatkan keuntungan) pun sangat dilarang dalam hukum Islam (Ismanto).

## Wakaf Polis Asuransi Syariah Menurut Fatwa MUI
Prinsip syariah pada asuransi syariah mengikuti ketentuan hukum Islam. Dalam kegiatan perasuransian, produk dibuat berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) memiliki kewenangan dalam pembuatan fatwa ekonomi syariah. Fatwa yang diproduksi oleh DSN-MUI merupakan dasar dari dibentuknya peraturan-peraturan ekonomi syariah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan aturan-aturan terkait ekonomi syariah.
Pada tahun 2016, lahir Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah. Fatwa wakaf polis ini hadir dikarenakan adanya tuntutan

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
kebutuhan masyarakat terhadap produk wakaf polis. Sudah ada lembaga asuransi syariah yang menawarkan produk wakaf polis yang terdiri dari dua manfaat, yaitu wakaf investasi dan manfaat asuransi. Pada saat itu, wakaf Al-Azhar sebagai salah satu lembaga wakaf terbesar di Indonesia dan Perusahaan Sun Life Finansial Syariah sebagai salah satu perusahaan asuransi Indonesia mengajukan surat audiensi ke lembaga DSN-MUI di antaranya adalah mendiskusikan tentang status hukum wakaf asuransi.
Islam menyatakan bahwa wakaf bukan suatu kewajiban, ia merupakan sarana ibadah kemanusiaan yang ditujukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Bagi para wakif, wakaf bersifat transenden, pemberian harta dalam bentuk wakaf merupakan cara wakif agar dapat semakin dekat dengan Tuhannya. Walau manifestasi dari wakaf sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun konsep ini berbanding terbalik dengan prinsip insurable interest yang lebih menekankan kepentingan individualistik. Kepentingan individualistik ini merupakan tanggung jawab nyata yang muncul dikarenakan adanya perjanjian asuransi antara peserta maupun perusahaan asuransi yang melingkupi harta benda, hak, kepentingan, jiwa, anggota tubuh, atau tanggung gugat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Wakaf bukanlah merupakan suatu kewajiban, praktik wakaf dalam hukum islam dikategorikan sunnah. Dalam sunnah dinyatakan bahwa perlakuan terhadap suatu kegiatan menjadi sesuatu hal yang boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Bila dilaksanakan dianggap akan mendapatkan penghargaan berupa pahala bila tidak dilaksanakan tidak ada konsekuensi apapun
terhadap  pribadi  seseorang  (Al-Qorofi, Tanpa Tahun). Pahala sendiri merupakan sesuatu hal yang tidak terlihat dan juga hak preogratif Tuhan untuk memberikan atau tidak. Pada konsep  pahala tidak ada konsekuensi hukum secara kasat mata karena pahala adalah pemberian Tuhan kepada hamba-Nya secara pribadi, tidak menimbulkan tanggungjawab pada pihak lain (orang lain).
Sementara itu prinsip insurable interest merupakan tanggung jawab antara sesama peserta asuransi dan peserta dengan perusahaan asuransi. Ada keterlibatan pihak lain dalam kontrak perjanjiannya sehingga ada tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Maka bila ada risiko muncul pada orang yang di bawah tanggung jawab peserta asuransi dan tanggungjawab tersebut termasuk ke dalam kategori insurable interest (sesuatu hal yang dapat diasuransikan), maka  peserta asuransi memiliki hak klaim sesuai dengan perjanjian kontraknya. Melihat adanya pertentangan antara prinsip wakaf dan asuransi, maka agar adanya titik tengah dan standar penyeragaman terhadap produk wakaf polis, maka dibuatlah fatwa DSN- MUI No. l06/DSN-MUI/IX/2016 tentang Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Hidayatullah, 2018). Dalam fatwa disampaikan bahwa pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan adalah untuk melakukan mitigasi risiko terhadap peserta asuransi. Sedangkan mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengiktui ketentuan yang terdapat pada fatwa ini.
Pengalihan risiko dengan cara memitigasi risiko tersebut dari peserta asuransi kepada peserta asuransi lainnya (pada asuransi
syariah) atau kepada perusahaan asuransi (pada asuransi konvensional) merupakan fungsi dasar dari produk asuransi. Dengan adanya rasa ingin melindungi diri terhadap risiko, maka muncullah rasa kepentingan terhadap asuransi. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi.
Prinsip insurable interest diatur didalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa, “apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”.
Pasal ini menjelaskan bahwa bila seseorang yang tidak memiliki kepentingan terhadap barang atau  jiwa yang diasuransikan tersebut, maka perusahaan asuransi tidak wajib mengganti kerugian akibat rusak (sakit bila pada asuransi jiwa) atau lenyapnya barang atau jiwa tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 268 KUHD dikatakan juga bahwa, “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang- undang.”
Maka pemberian ganti rugi oleh perusahaan asuransi atau biasa dikenal dengan klaim asuransi dikeluarkan dalam bentuk  finansial,  dapat  berupa  klaim uang maupun ganti rugi berupa benda yang sesuai dengan mafaat asuransi yang diperjanjikan pada kontrak polis. Sesuai
dengan ketentuan yang terdapat pada KUHD Pasal 250 dan Pasal 268 yang menjelaskan prinsip dasar insurable interest , maka DSN-MUI menyatakan pada fatwa DSN- MUI No. 106/DSN-MUI/IX/2016 tentang Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah bahwa tidak dibolehkan seluruh manfaat asuransi dan investasi itu diwakafkan, perjanjian asuransi harus tetap menyediakan manfaat  untuk ahli waris berupa manfaat investasi maupun manfaat jiwa karena memang tujuan utama asuransi adalah untuk memitigasi risiko sehingga dengan memperhatikan hal tersebut prinsip insurable interest sebagai prinsip dasar asuransi dapat dipertahankan. Untuk itu, pada fatwa dinyatakan bahwa pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi harus menyatakan janji yang mengikat ( wa’d mulzim ) untuk mewakafkan sebagian hartanya yaitu berupa manfaat asuransi kepada lembaga wakaf yang telah bekerjasama (ditunjuk) dengan perusahaan asuransi.
Ketentuan fatwa ini juga menyatakan bahwa ikrar wakaf pada polis dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Bukan dilakukan diawal perjanjian polis asuransi ataupun disatukan dengan perjanjian polis asuransi. Hal ini dikarenakan investasi yang terkumpul pada polis asuransi bertumbuh selama peserta asuransi membayar premi. Hasil dari investasi yang terkumpul tersebut yang kemudian diwakafkan. Pada wakaf dinyatakan bahwa unsur dan syarat wakaf menyertakan harta yang diwakafkan dan harta tersebut harus tunai dan tidak ada khiyar (al-Zuhaili, 2008), karena wakaf berarti memindahkan milik pada saat itu juga (Usman, 1999). Untuk itu, harta wakaf
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
tidak boleh diserahkan di kemudian hari ataupun diserahkan dalam bentuk hutang.
Selanjutnya, karena melihat bahwa produk wakaf polis ini adalah produk asuransi yang ditambahkan dengan produk wakaf, maka produk ini haruslah mengikuti prinsip-prinsip perasuransian, yaitu prinsip insurable interest . Untuk itu, maksimal wakaf yang dapat diberikan kepada lembaga wakaf adalah maksimal sebesar 45% dari seluruh manfaat investasi dan/atau manfaat asuransi jiwa syariah atau sepertiga (1/3) dari total kekayaan dari wakif atau disebut juga sebagai peserta asuransi. Sisa harta dari manfaat asuransi tetap menjadi milik peserta asuransi bila sampai akhir kontrak asuransi peserta masih dalam keadaan hidup atau menjadi hak ahli waris bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum kontrak asuransi berakhir.
Ketentuan ini yang menjadikan prinsip insurable interest tetap dapat dipertahankan pada produk wakaf polis karena peserta asuransi (bila tetap hidup hingga berakhirnya kontrak asuransi) atau ahli waris (bila peserta asuransi meninggal dunia di tengah kontrak asuransi) masih memiliki sisa harta sebagai hak pemilik polis (Hidayatulloh, 2018).
Selain itu, semua calon penerima manfaat asuransi (pemegang polis atau ahli waris) yang ditunjuk atau penggantinya (pemegang polis asuransi) harus juga menyatakan persetujuan dan kesepakatannya terhadap perjanjian kontrak asuransi ini. Hal ini diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara penerima manfaat asuransi dengan perusahaan asuransi maupun lembaga wakaf yang ditunjuk. Karena tugas dari perusahaan asuransi dan
lembaga wakaf adalah menjalankan amanah dari peserta asuransi.
Lantas bagaimana bila peserta asuransi tetap hidup hingga akhir masa kontrak wakaf polis? Sama seperti pada ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan ini disampaikan bahwa kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sebesar sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Untuk itu peserta asuransi sebaiknya memiliki rincian catatan terkait hartanya, sehingga mengetahui maksimal harta yang dapat diberikan bila ingin berwakaf secara masif. Selanjutnya, peserta asuransi juga harustetap memperhitungkan harta yang tersisa untuk dirinya dan calon ahli warisnya sebagai upaya menjalankan haknya sebagai manusia dengan tetap menjalankan penghidupannya secara layak.
Setelah melihat ketentuan pada pasal 250 dan 265 KUHD mengenai prinsip insurable interest kemudian membandingkannya dengan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN- MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan prinsip insurable interest meskipun tidak 100%. Adapun yang menjadi dasar fatwa  tersebut  adalah  kaidah  fiqih  yang berbunyi:

## Artinya: Mayoritas memiliki kedudukan hukum keseluruhan
Apabila merujuk pada kaidah ini, maka fatwa di atas yang menyatakan bahwa maksimal manfaat asuransi yang dapat diwakafkan adalah sebesar 45%, sedangkan
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)
55% yang tergolong mayoritas dianggap telah mengikuti prinsip insurable interest . Angka 55% tersebut dianggap mewakili keseluruhan.
Artinya: Pada dasarnya, hukum sesuatu diikutkan pada hukum sesuatu yang umum dan dominan, bukan pada sesuatu yang umum terjadi
Dengan melihat kaidah ini, 55% harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris merupakan angka yang lebih dominan daripada 45% yang merupakan maksimal harta yang dapat diwakafkan. Maka prinsip insurable interest dianggap lebih dominan dijalankan daripada tidak dijalankan.
Artinya: Apabila sesuatu berkisar di antara sesuatu yang umum terjadi dengan yang jarang terjadi, maka diikutkan pada sesuatu yang umum terjadi
Kaidah ini menyatakan bahwa sesuatu yang umum terjadi, dalam hal ini kegiatan asuransi yang selalu mematuhi prinsip insurable interest dibandingkan dengan kegiatan asuransi yang tidak mematuhi prinsip insurable interest maka kegiatan asuransi yang tidak mengikuti prinsip ini dianggap mengikuti prinsip.
Fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan wakaf  investasi dan manfaat polis, maka dalam praktiknya (perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang menjual produk ini) harus mengikuti fatwa yang ada. Selanjutnya, apakah perusahaan asuransi syariah yang telah mengeluarkan produk wakaf polis ini sudah semuanya mengikuti DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi
Pada Asuransi Syariah? (Hidayatulloh, 2018).
Wakaf Polis sebagai Fully Product dan Fitur Product
Hingga 2017 potensi wakaf di Indonesia cukup besar, data yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia potensi tersebut setiap tahunnya mencapai Rp330 miliar, tetapi terealisasikan hanya sebesar Rp3 miliar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi perihal penting dan dampak wakaf di masyarakat. Sebagian besar masyarakat selama ini hanya tahu bahwa wakaf dapat dilakukan pada benda (benda bergerak atau tidak bergerak) saja. Wakaf tersebut berupa tanah, mesjid, gedung sekolah, maupun gedung rumah sakit. Maka dari itu, masyarakat menilai bahwa hanya orang-orang yang kaya-raya lah yang dapat berwakaf.
Dewasa ini, wakaf tidak hanya terbatas pada benda, namun juga kepada hal- hal yang dapat diproduktifkan. Salah satu bentuk dari wakaf produktif adalah wakaf uang. Pengelolaan terhadap wakaf uang harus dikelola oleh orang atau lembaga yang memiliki keahlian dalam mengembangkannya. Pengembangan terhadap wakaf uang telah memberikan ide pada lembaga wakaf dan perusahaan asuransidengan meluncurkan produk asuransi wakaf.
Peluncuran produk manfaat wakaf pada polis asuransi syariah merupakan penegasan komitmen lembaga keuangan asuransi syariah dan lembaga wakaf dalam memberikan layanan pada produk asuransi syariah secara lengkap. Manfaat wakaf melalui produk asuransi syariah dianggap sebagai solusi inovatif dan tertanggung (peserta asuransi) tidak hanya memperoleh
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
proteksi jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah, namun juga dapat memenuhi kebutuhan peserta asuransi dalam beribadah wakaf.
Lembaga wakaf menggandeng perusahaan asuransi dalam mengembangkan produknya karena mekanisme asuransi yang dianggap memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan pilihan terhadap peserta asuransi berupa pembayaran uang kecil (seperti pembayaran premi di tiap bulannya) untuk mendapatkan uang besar. Misalnya,bila  seseorang yang membayar premi sebesar  Rp 500ribu/bulan, kemudian bila selama perjanjian, peserta asuransi terkena penyakit kritis dan membutuhkan dana sebesar Rp 200 juta pada bulan kedua setelah ia melakukan perjanjian asuransi dan jumlah maksimal klaim yang didapatkan perusahaan asuransi adalah sebesar Rp 200juta, maka peserta asuransi berhak mendapatkan klaim sebesar manfaat tersebut. Contoh lainnya, bila seorang peserta asuransi membayar premi selama 10 tahun, kemudian diakhir masa kontraknya mendapatkan uang dari hasil inevestasinya, misalnya sebesar Rp 150 juta, uang tersebut menjadi hak peserta asuransi. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah ide produk wakaf asuransi.
Untuk itulah, pada tanggal 26 Maret 2014 lembaga Wakaf Al-Azhar mengirimkan perihal Permohonan Ketetapan Aspek Syariah atas Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi dan pada 27 Februari 2015 salah satu perusahaan asuransi Syariah di Indonesia, Sun Life Financial Syariah mengirimkan  surat  konfirmasi  program manfaat Investasi Jiwa Syariah untuk Wakaf. Selanjutnya, beberapa perusahaan asuransi
sudah mulai menawarkan berdasarkan kepada opini Dewan Pengawas Syariah maupun tanpa opini Dewan Pengawas Syariah. Maka dari itu pada Oktober 2016 setelah melalui diskusi yang panjang oleh para ulama yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya wakaf dan asuransi syariah, kemudian lahirlah Fatwa DSN-MUI tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi.
Secara sederhana produk wakaf  asuransi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Skenario Kemitraan antara Lembaga Asuransi dengan calon Peserta Asuransi
(Yudha, 2017)
Dari Gambar 1 dapat dilihat, implementasi asuransi syariah yang terintegrasi dengan lembaga wakaf tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut: Calon peserta mendatangi perusahaan asuransi syariah untuk melakukan penutupan polis asuransi. Perusahaan asuransi menjelaskan tentang produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan calon peserta asuransi. Jika calon peserta setuju, maka proses dilanjutkan pada akad, dimana dalam kesepakatan, nantinya terdapat dua akad, yaitu: Akad tabarru’, yaitu peserta memberikan sejumlah dana tabarru’ sesuai dengan ketentuan premi polis yang disetujuinya. Di antara nominal polis tersebut, terdapat sejumlah dana yang
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)
nantinya akan diserahkan kepada lembaga wakaf. Model akad yang dilakukan dalam kepesertaan ini adalah akad wakalah, yaitu peserta asuransi mewakilkan kepada Lembaga asuransi untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Lembaga Wakaf sebagai wakaf tunai atas nama dirinya (Yudha, 2017).
Dalam praktiknya terdapat dua motif mengapa seseorang mengambil produk wakaf asuransi. Yang pertama, seseorang mengambil produk ini secara fully product , yaitu menjadikan wakaf sebagai tujuan utama terjadinya akad asuransi. Selain produk pokok, seperti manfaat meninggal dunia, produk ini tidak memberikan pilihan produk asuransi tambahan dalam polis asuransi wakaf selain produk wakaf itu sendiri. Bila semua tertanggung (Peserta asuransi) dalam fully product dan mengambil produk ini maka semua tertanggung (peserta asuransi) sebenarnya merasa tidak perlu untuk memitigasi risikonya, tujuan mereka berasuransi adalah untuk berwakaf dengan cara mencicil sehingga prinsip insurableinterest tidak tercermin dalam produk ini.
Permasalahan muncul ketika premi wakaf yang dikumpulkan oleh para peserta asuransi wakaf digabungkan dengan peserta asuransi yang tidak mengambil produk wakaf dan dimasukkan dalam kantong tabarru’  yang sama. Tentu dana tabarru’ yang terkumpul pada asuransi tambahan ini menjadi tercampur padahal tujuan dari berasuransi tersebut telah berbeda. Peserta asuransi yang mengambil produk inisebagai manfaat meninggal dan diserahkan untuk ahli waris maka ia telah menjalankan sesuai dengan prinsip insurable interest berupa pemberian manfaat pada ahli waris. Sementara itu, sebagian peserta lainnya yang
mengambil produk ini dan bertujuan untuk wakaf maka sudah bertentangan dengan prinsip insurable interest karena wakaf merupakan hibah. Tidak ada tanggung jawab dan melibatkan kepentingan apapun dalam berasuransi.
Kedua , seseorang mengambil produk ini secara  fitur product , yaitu wakaf dijadikan sebagai produk tambahan yang diambil selain produk tambahan lainnya. Misalnya selain  manfaat  meninggal  dunia,  fitur product juga memberikan pilihan untuk mengambil produk tambahan lainnya selain produk wakaf, seperti diberikan pilihan untuk mengambil produk perlindungan risiko terhadap kecelakaan, rawat inap, sakit kritis, dan lain-lain. Dengan demikian, fitur product tetap berfungsi sebagai memitigasi risiko sehingga tetap menjalankan prinsip insurable interest . Produk ini juga bersesuaian dengan fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/IX/2016 tentang Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah karena menyatakan maksimal asuransi yang dapat diwakafkan adalah sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya dikembalikan kepada peserta asuransi atau ahli waris (bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum kontrak asuransi selesai). Hal  ini  menjadikan  fitur product tetap menjalankan prinsip insurable interest dengan menjalankan fungsinya sebagai mitgasi risiko.

## PENUTUP
Dari fenomena yang terjadi pada asuransi wakaf ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya wakaf bukanlah merupakan suatu kewajiban, praktik wakaf dalam hukum islam dikategorikan sunnah. Tidak ada risiko yang terjadi bila seseorang tidak

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
berwakaf. Sedangkan asuransi merupakan suatu upaya untuk menanggulangi risiko terhadap kerugian yang belum pasti terjadi. Produk Asuransi wakaf dapat dijadikan bagian dari produk asuransi syariah degan mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Syariah telah memenuhi prinsip insurable interest dengan menyatakan maksimal wakaf yang dapat dilakukan pada produk wakaf asuransi adalah sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya dikembalikan kepada peserta asuransi atau ahli waris (bila peserta asuransi meninggal dunia sebelum kontrak asuransi selesai) sebagai bentuk memitigasi risiko dan menjalankan prinsip insurable interest. Dengan mengikuti fatwa ini idealnya ikrar wakaf dilakukan setelah manfaat polis asuransi diterima, bukan dilakukan bersamaan dengan terbitnya polis asuransi.
Namun pada praktiknya, terdapat dua jenis produk wakaf asuransi, yaitu: (1)  motif fully product , yaitu menjadikan wakaf sebagai tujuan utama terjadinya akad  asuransi;  dan  (2)  fitur product ,  yaitu wakaf dijadikan sebagai produk tambahan asuransi. Fully product tidak mencerminkan prinsip insurable interest karena seseorang mengambil produk ini karena berniat untuk berwakaf dengan cara mencicil. Sedangkan fitur product dapat mencerminkan prinsip insurable interest karena selain mengambil
produk ini bukan untuk tujuan wakaf saja, namun juga untuk menutupi diri dari risiko lainnya sebagaimana fungsi asuransi yaitu memitigasi risiko.
Sebagai saran rekomendasi yang dapat penulisa sajikan, maka pada asuransi wakaf,  fitur product lebih memungkinkan tetap dapat menjalankan prinsip insurable interest dibandingkan dengan fully product . Idealnya produk ini dapat dijalankan secara maksimal bila seluruh peserta dalam satu perusahaan asuransi mengambil produk wakaf asuransi sehingga premi wakaf yang diinvestasikan dapat dikelola dan disalurkan kepada pihak yang tepat dan jelas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah , puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. sebab telah terselesaikannya karya tulis ini. Untuk itu, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada nasabah yang bersedia dibedah kontrak polis asuransinya (nama dirahasiakan). Kemudian kepada narasumber yang bersedia diwawancara, yakni: Hidayatullah, M.H., selaku Sekretaris DSN-MUI Institut. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Bloink, Robert S., (2010-2011). “ Catalysts for Clarification: Modern Twists on the Insurable Interest Requirement for Life Insurance ”, 17-55.
Habibi,  Mohammad  Luthfillah  &  Ana  Toni  Roby  Candra  Yudha,  (2017),  “Membangun Integrated Takaful dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis”, al-Uqud,   Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2, 139-155.
Hartono, Bronto, (2005)Prinsip Utmost Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang), Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
Mubarok, Jaih & Hasanuddin (2016), “ Hukum Mewakafkan Polis Asuransi”, At-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi , Vol.7, No.1, 75-84
Novitasari, Meryana Dwi & Djuwityastuti, (2016), “ Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan Recovery dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond”, Privat Law , Vol. IV, No.2, 123-131.
Puspita, Dewi, Harto. A  Satyo, & Rakhmat, (2018), “ Peran Asuransi Terhadap Risiko Pembiayaan”, Mahkamah , Vol.3, No.2,263-282.
Santri, Selvi Harvia, (2017), “ Prinsip Utmost Good Faith dalam Perjanjian Asuransi Kerugian ”, Vol. 01, No.1, 77-82.
Wulansari, Retno, (Juni 2017), “Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia”, Jurnal Panorama Hukum , Vol.2, No.1, 103-116.
Yikwa,Irius,(2015), “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, Lex Privatum , Vol.3,
No.1, 134-141.
Yuwita, Amiruddin Abdul Wahab, & Mahfud, (Agustus,2014) “ Pelaksanaan Prinsip Subrogasi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , Vol.2, No.
2,.1-10.

## Buku
Al-Qorofi, Shihabuddin Ahmad Ibnu Idris. (Tanpa Tahun). Adzkhirah , Jilid 6, Cetakan Darul Kharbil.
al-Zuhaili, Wahbah. (2008). Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Jilid IV. Damaskus: Dar al Fikr.
Billah, Mohd. Ma’sum. (2014). Principles & Practices of Takaful and Insurance Compared .
International Islamic University of Malaya, Selangor.
Khairandy, Ridwan. (2014). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia , Yogyakarta: FH UII Perss.
Harrington, Scott E., Gregory R. Niehaus. (2003). Risk Mangement and Insurance , McGrawHill, @nd Edition.
Hartono, Sri Rejeki.( 1995). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Cetakan ke 2. Jakarta : Sinar Grafika.
Hartono, Sri Rejeki.(1992). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Tira Pustaka.
Mubarok, Jaih & Hasanudin. (2017). Fiqih Mu’amalah Maliyyah: Tabarru ’. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

## Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240
Fenomena Wakaf Asuransi ... (Diana Mutia Habibaty dan Ah. Azharuddin Lathif)
Pangaribuan, Emmy. (1983). Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya . Yogyakarata: Liberty.
Prodjodikoro, Wirjono, (1971). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Bandung: PT. Eresco.
Purba, Radiks. (1995). Memahami Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
Soemitra, Andri. (2017). Bank dan Keuangan Lembaga Lain . Jakarta.
Suhawan, Djatnika. (1988). Pola Dasar Asuransi  Kerugian . Bandung: Prenada Media.
Usman, Suparman. (1999). Hukum Perwakafan di Indonesia . Jakarta: Darul Ulum Press.
Vaughan,Emmet J. dan Therese Vaughan. (2013). Fundamentals of Risk and Insurance . John Wiley & Sons, Inc, 9th Edition.
Wardana, Kun Wahyu. (2009). Hukum Proteksi Kecelakaan Transportasi . Bandung: Mandar Maju.

## Wawancara
Wawancara dengan Hidayatullah, Sekretaris DSN-MUI Institute, Dilaksanakan pada 1 Juli 2018.

## Website
Hasil wawancara dengan Wakil Ketua BWI HM Nadratuzzaman Hosen BWI Wacanakan Dana Wakaf Untuk Danai Infrastruktur. Sumber: https://ekbis.sindonews.com/ read/1231512/34/bwi-wacanakan-dana-wakaf-untuk-danai-infrastruktur-1503028746. Diaksespada 12 Juli 2018.
Kedudukan DSN, DPS, dan Fatwa DSN MUI di Indonesia, Sumber: https://www.youtube. com/watch?v=prKaw4AsiNE&feature=youtu.be Diakses pada 12 Juli 2018 pkl. 03.16 WIB.
Kuat Ismanto, Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi dalam Kajian Hukum Islam, Sumber : www. kuatismanto.com  hlm.3. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018.
Wakaf Wasiat Polis Asuransi, Sumberhttp://www.wakafalazhar.or.id/ produk/9Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/ , Diakses pada 12 Juli 2018.

## Jurnal
PENAMAS Volume 33, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Halaman 225 - 240