## PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Jacky Robbinson Dyda Fakultas Hukum Universitas Trisakti samuelhudida@gmail.com
Elfrida Ratnawati Fakultas Hukum Universitas Trisakti elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Teknologi  terus  berkembang  dari  masa  ke  masa  tentunya  mempunyai  manfaat, disamping manfaat yang diberikan oleh teknologi terdapat pula dampak yang bersifat negatif.  Dampak  negatif  tindak  pidana  teknologi  dapat  dirasakan  siapa  saja  yang menggunakannya  tanpa  memandang  bulu,  dari  masyarakat  umum  hingga  kepada aparatur pemerintah. Tindak pidana teknologi memiliki berbagai macam modus oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memberikan informasi terhadap klasifikasi-klasifikasi  terhadap  tindak  pidana  yang  digunakan  oleh  teknologi informasi  atau  kejahatan  cyber  crime  pada  hukum  pidana  dan  pengaturan  dalam usaha  terhadap  pencegahan  tindak  pidana  kejahatan  teknologi  informasi.  Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni bersifat studi kepustaan dengan  mengumpulkan data-data, fakta, dan bahan bacaan primer Dengan tujuan mengetahui  bagaimana  hukum  pidana  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  teknologi yang berkembang di Indonesia dan mengetahui jenis kejahatan apa saja yang ada pada  bidang  informasi  berkaitan  dengan  teknologi  yang    mengadopsi  ketentuan hukum pidana di Indonesia.

## Kata Kunci : Hukum; Pidana; Teknologi; Informasi

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
Technology continues to develop from time to time, of course, has benefits, besides the benefits provided by technology, there are also negative impacts. The negative impact of technology crime can be felt by anyone who uses it regardless of feathers, from the general  public  to  government  officials.  Technology  crimes  have  various  modes, therefore this study aims to provide information on the classifications of criminal acts used  by  information  technology  or  Cyber  Crime  in  criminal  law  and  regulations  in efforts  to  deal  with  information  technology  crime  crimes.  In  this  study,  a  normative juridical method was used, which is a literature study by collecting data, facts, and primary reading materials with the aim of knowing how criminal law can adapt to the technology that is developing in Indonesia and knowing what types of crimes exist in the field of related information. with technology that adopts the provisions of criminal law in Indonesia.

## Keywords: Law, Criminal, Technology, Information

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  secara  masif  bidang  dalam  kehidupan  yang  dipengaruhi  oleh kehadiran  teknologi.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  teknologi  dan  informasi juga  mengalami  kemajuan.  Teknologi  dan  informasi  dapat  dikatakan  memiliki tujuan  untuk  memberikan  kemudahan  serta  mempercepat  pekerjaan.  Piranti- piranti  serta  alat-alat  yang  dihasilkan  dari  perkembangan  pengetahuan  serta teknologi menawarkan kemudahan kepada umat manusia. Saat ini jarak dan waktu pada  saat  ini  bukan  lagi  menjadi  penghalang  dalam  melakukan  sesuatu  karena kehadiran  teknologi  dan  informasi  yang  memberi  kemudahan.  Kebiasaan  hidup masyarakan  serta  adanya  perkembangan  manusia  secara  menyeluruh  juga  ikut mengalami  perubahan  seiring  dengan  kehadiran  teknologi  informasi  di  tengah- tengah umat manusia. Perubahan sosial yang berubah dengan cepat yang seolah- olah dunia menjadi tanpa batas ( borderless ).(Akub, 2020)
Adanya kemajuan teknologi ini merupakan bagian dari budaya manusia itu sendiri yang memiliki dampak postif tapi juga tentu saja memiliki dampak negatif . menurut J.E Sahetapy, kejahatan memiliki kaitan yang erat serta telah ikut andil menjadi  bagian  dari  budaya.  Tingkat  budaya  yang  tentunya  semakin  tinggi  serta bangsa yang semakin modern berbanding lurus dengan semakin modern kejahatan dalam  macam,  sifat  serta  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  selain  daripada kemudahan yang dirasakan dalam kehadiran teknologi dan informasi, terdapat sisi negatif yang ikut bersamaan muncul ini menimbulkan kerugian dan korban dapat terjadi apabila teknologi disalahgunakan oleh seseorang. Penyalahgunaan teknologi ini biasanya memiliki tujuan serta maksud tertentu yang tentunya untuk mencapai tujuan  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri  maupun  kelompok.  (Darmadi  et  al., 2019)
Hal ini tentunya bersifat melawan hukum, apabila teknologi disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mendapatkan korbannya. Salah satu modus dalam penyalahgunaan teknologi dan informasi yaitu modus penipuan undian berhadiah. Hal ini sudah umum diketahui oleh sebagian besar masyarakat yang menggunakan teknologi informasi, modus penipuan undian berhadiah melalui SMS ( Short Massage Service )  atau  pesan  singkat  dengan  media  whatsapp.  Modus  operandi  yang dilakukan  oleh  pelaku  adalah  jika  korban  ingin  mendapatkan  hadiah  yang  telah dijanjikan oleh pelaku tindak pidana, maka korban akan diarahkan pelaku untuk membayarkan  sejumlah  uang  dengan  beralasan  uang  yang  harus  dibayarkan
tersebut  untuk  kepentingan  membayar  pajak  ataupun  administrasi  dari  hadiah yang  telah  dijanjikan  kepada  korban.  Selanjutnya  jika  korban  telah  memenuhi arahan  dari  pelaku,  maka  pelaku  akan  menghilang  dan  korban  tidak  akan mendapatkan apa yang telah dijanjikam oleh pelaku sebelumnya. (Nahak, 2017)
Cyber Crime dikategorikan sebagai tindakan serta perbuatan hukum secara nyata walau sifatnya virtual. Terlalu banyak yang akan lolos dari jerat hukum jika dilihat  secara  yuridis  hukum  konvensional  sudah  tidak  ada  tempat  lagi  dalam memasukkan kategori berdasarkan ukuran untuk dapat dijadikannya suatu objek serta  dianggap  sebagai  perbuatan.  Perbedaan  terhadap cyber  crime ini  antara kejahatan  konvensional  yaitu  terdapat  peran  teknologi  yang  dalam  hal  ini memberikan  kemudahan  untuk  melakukan  tindak  kejahatan.  Kegiatan  virtual dalam dunia cyber tentu telah nyata dirasakan dampaknya, meskipun dalam hal alat bukti ini termasuk bersifat elektronik. Maka dari itu dalam memasukkan subjek pelaku tentu harus dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum secara nyata yang dilakukan oleh seseorang.(Singgi et al., 2020)
Terdapat 2 (dua) faktor yang membuat cyber crime ini muncul sebagai tindak pidana yangmana disebabkan oleh teknis serta sosio ekonomi dalam masyarakat. Dalam segi teknis terdapat ketidakmerataannya penyebaran teknologi ini membuat ada pihak yang lebih canggih daripada pihak lain yang kurang memadai sehingga kelemahan  tersebut  dijadikan  menjadi  sarana  untuk  melakukan  perbuatan  tidak bertanggungjawab  sehingga  terjadinya  kejahatan.  Hal  ini  juga  dipermudah  lagi dengan  jaringan  yang  saling  terhubung  antara  jaringan  lainnya  sehingga  pelaku bisa  melancarkan  aksinya.  Lalu  yang  kedua  terhadap  faktor  sosio  ekonomi  ini sendiri karena cyber crimei diartikan sebagai produk ekonomi. Banyak negara pada bidang  komoditi  ekonominya  tentunya  membutuhkan  manfaat  dari  adanya penyebaran teknologi informasi ini, untuk itu keamanan jaringan ( security network ) menjadi  isu  yang  sangat  hangat.  Komoditi  ekonomi  tentunya  sangatlah membutuhkan keamanan jaringan. Dalam kegiatan besar perekonomian dunia ini tentunya cyber crime terus mengintai untuk ikut bagian. (Bellini & Sutabri, 2023) Pada  dasarnya  tidak  ada  kekosongan  hukum  jika  membahas  persoalan mengenai cyber crime , namun ketika menyinggung tentang persoalan yang terjadi terdapat perbedaan pendapat. Contohnya ketika dalam penafsiran oleh Hakim dari suatu unsur pidana yang memenuhi dalam suatu aturan ditafsirkan sebagai  masuk kedalam  kategori  penipuan  tapi  ternyata  ada  pula  yang  memasukan  kedalam klasifikasi  sebagai  pencurian.  Berkaca  atas  persoalan  ini  perlu    sekali dikembangkannya  pemahaman  para  Hakim  dalam  menafsirkan  dalam  dunia teknologi  informasi,  agar  tidak  menjadi  persoalan  ambigu  yang  membingungkan. Karena kembali lagi kepada cyber crime yang merupakan dimensi baru dalam bidang hukum.(Ali, 2014)
Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang  membahas  seputar  artikel  ini, Penelitian  Pertama  di  kemukakan  oleh  Musa  Darwin  Pane  yang  berjudul  “ Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana Teknologi  Informasi  ”  melalui  Jurnal  Loyalias  Sosis al  Tahun (Pane  &  Situmeang, 2021) dalam penelitian ini hanya membahas mengenai kerugian yang di alami korban dan  memaparkan  seputar  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  untuk dapat  mencegah  tindak  pidana  cyber  crime.  Penelitian  kedua  yakni  Muhammad Anthony  Aldriano (Aldriano  &  Priyambodo,  2022) dengan  penelitian  berjudul  “Cyber Crime  dalam  Sudut  Pandang  Pidana”  melalui  Jurnal  Kewarganegaraan  Tahun , adapun  perbedaan  pada  penelitian  ini  yakni  penelitian  ini  membahas  seputar penanggulangan cyber crime oleh ketentuan pidana yang dimuat di dalam KUHP. Yang  ketiga  penelitian  yang  di  garap  oleh  Indriani  Berlian  Mewengkang
(Mewengkang et al., 2021) mengenai “Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan dan Penegakan Hukumnya” pada kali ini dibahas mengenai penegakan pelaku yang melakukan  perbuatan  cyber  crime,  adanya  hukum  hadir  sebagai  upaya penanggulangan kejahatan di bidang teknologi informasi saja.
Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas sebelumnya yaitui membahas terkait keefektifan dalam penegakan hukum pidana terdahap cyber crime ini  dipandang  dari  semua  unsur,  serta  penelitian  ini  merujuk  kepada  KUHP  dan membahas  berkenaan  dengan  sanksi  yang  diancamkan  terbilang  ringan  untuk kejahatan cyber yang bisa menimbulkan kerugian yang besar. Tentu ini sangat tidak sepadan  apabila  kerugian  itu  terjadi.  Sehingga  dengan  demikian  hukum  positif harus dapat menjamin perlindungan terhadap korban cyber crime ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  diadopsi  oleh  penulis  untuk  melakukan  kegiatan penelitian  ini  ialah  berpegang  kepada  metode  normatif  yuridis.  Maka  adanya penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  ini  merujuk  kepada  arah  fokus  artikel untuk  memberikan  fokusnya  kepada  reverensi  berupa  data  kepustakaan  yang merupakan bagian dari proses penelitian meliputi bahan sekunder. Bahan sekunder ini  berisi  data  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  dan  juga  bahan  hukum tersier. Data sekunder ini meliputi peraturan, terhubung pada regulasi yang ada di Indonesia  serta  mengacui  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  studi kepustakaan  lainnya.  Penelitian  ini  mencakup  kepada  sudut  pandang  pidana melihat  kejahatan  teknologi  dan  informasi  berdasarkan  ketentuan  hukum  positif sesuai dengan peraturan di Indonesia. (Efendi & Ibrahim, 2018)

## 3. PEMBAHASAN

## a. Cyber Crime dalam Hukum Positif di Indonesia
Salah satu bentuk kejahatan dalam dunia globalisasi saat ini yang menjadi sorotan di dunia internasional ialah cyber crime atau yang dikenal dengan kejahatan teknologi  dan  informasi.  Vodymyr  Golubev  memberikan  julukan New  form  of behavior  anti  sosial .  Serta  adapun  terdapat  banyak  istilah  lainnya  agar  dapat dilekatkan kepada hal ini yakni kejahatan dunia maya cyber space dan virtual space offence yang merupakan dimensi baru bersumber dari high tech crime , bentuk baru terhadap transnasional crime , serta bentuk baru dalam lingkup white collar crime . Kejahatan di dalam lingkup dunia maya atau yang kita ketahui sama-sama sebagai cyber  crime ini  sebuah  bidang  kejahatan  yang  dalam  melakukan kegiatannya melalui media komputer dan jaringan. Alat  utama dalam melakukan kejahatan cyber  crime ini  adalah  komputer,  namun  adapun  komputer  yang dijadikan  target  dalam  aksi  kejahatan  ini.  Dapat  dikatakan  juga cyber  crime merupakan kejahatan yang lahir akibat teknologi internet yang disalahgunakan. Inti dari  pengertian  tersebut  yakni  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau terhubung pada kategori tindak pidana yang dengan kegiatannya beralaskan media internet  yang  didasari  oleh  kemampuan  dari  teknologi  komputer  serta  jaringan telekomunikasi.(Febriansyah, 2022)
Beberapa  ahli memiliki  pandangan yang  tidak sama  di  dalam  mengartikan cyber  crime .  Dalam  buku  “Bunga  Rampai  Hukum  Pidana”,  Muladi  memberikan pendapatnya  yaitu  dari  kacamata cyber  crime ialah  dapat  dilakukan  dengan pendakatan computer crime . Disamping itu ada pendapat bahwa apa yang dimaksud dengan cyber  crime dan computer  crime itu  bukan  lah  suatu  hal  yang  sama melainkan  suatu  hal  yang  berbeda.  Pada  kenyataannya  terdapat  usaha  dalam memberikan  arti  yang  luas  terhadap  pengertian  komputer  agar  dapat  mencakup
berbagai macam alat yang digunakan sebagai media  untuk melakukan kejahatan dalam dunia cyber. (Widayanti, 2022) Dalam  hukum  positif  Indonesia,  cyber  crime  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini membahas tentang landasan hukum yang diatur penggunaan teknologi informasi dan  transaksi  elektronik  di  Indonesia.  Adapun  ketentuan  yang  diatur  mengenai Akses ilegal (Pasal 30): Melarang akses yang tidak sah terhadap sistem komputer, baik dengan cara meretas, mengubah, atau menghapus data tanpa izin dari pemilik atau  pengelola  sistem.  Pengintersepsi  dan/atau  perekaman  data  (Pasal  31): Melarang  pengintersepsi  atau  perekaman  data  elektronik  tanpa  izin  dari  pemilik atau pengguna data tersebut. Penyebaran konten yang melanggar (Pasal 27 ayat (3)): Melarang  penyebaran  konten  yang  mengandung  penghinaan,  fitnah,  pornografi anak,  atau  kekerasan  melalui  media  elektronik.  Penipuan  online  (Pasal  48): Melarang tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya.Serangan  terhadap  keamanan  sistem  elektronik  (Pasal  32):  Melarang melakukan  tindakan  yang  mengganggu  atau  merusak  sistem  komputer  atau jaringan  komunikasi  elektronik,  seperti  serangan  DDoS  (Distributed  Denial  of Service)  atau  serangan  malware.  Pencemaran  nama  baik  (Pasal  27  ayat  (1)): Melarang penyebaran informasi yang mencemarkan nama  baik seseorang melalui media elektronik.
Dalam  UU  ITE,  sanksi  pidana  yang  diancamkan  untuk  pelanggaran- pelanggaran  tersebut  meliputi  denda  dan/atau  pidana  penjara.  Besar  denda  dan lamanya  pidana  penjara  tergantung  pada  jenis  pelanggaran  dan  tingkat keparahannya.  Selain  UU  ITE,  terdapat  juga  undang-undang  lain  yang  dapat diterapkan  dalam  kasus-kasus  cyber  crime,  seperti  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan penegasan mengenai tindakan  pembajakan  software  dan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  dunia  maya .Pemerintah Indonesia terus mengkaji dan mengkonsolidasikan hukum terkait cyber crime untuk menanggapi perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul dalam dunia maya.
Namun  berkenaan  sanksi  cyber  crime  pada  KUHP  ini  dinilai  tidak  efektif. Meskipun  ada  perdebatan  mengenai  sanksi  pidana  yang  diberlakukan  dalam  UU ITE  ini,  penting  untuk  diingat  bahwa  hukum  dan  peraturan  berkembang  seiring waktu.  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  dapat  memperbarui  dan  memperkuat peraturan  tersebut  sama  dengan  jumlah  kebutuhan  maupun  rintangan  yang dialami  di  dalam  dunia  maya.  Sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  UU  ITE  saat  ini termasuk denda dan/atau pidana penjara. Denda yang diatur bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan dapat mencapai jumlah yang signifikan. Sementara itu, hukuman penjara yang diatur dalam UU ITE berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa  tahun,  tergantung  pada  tingkat  pelanggaran.  Namun,  setiap  peraturan dan  hukuman  memiliki  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Sanksi  pidana  yang dijatuhkan  dalam  kasus  cyber  crime  harus  seimbang  dan  mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran, potensi kerugian yang ditimbulkan, dan  niat  pelaku.  Pemerintah  Indonesia  terus  memantau  perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  serta  tantangan  yang  muncul  di  dunia  maya.  Jika terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sanksi pidana dalam kasus cyber crime, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peraturan yang ada  atau  mengeluarkan  peraturan  baru  yang  sesuai  dengan  keadaan  saat ini.(Ratulangi et al., 2021)

## b. Kejahatan Cyber Melalui Sudut Pandang Pidana
Jika terdapat suatu tindakan kejahatan yang dirumuskan dalam suatu delik atau tindak pidana, maka dalam hukum pidana pelanggarnya akan dijatuhi pidana. Strafbaarfeit yang merupakan istilah tindak pidana yangmana dalam basa Belanda terdiri atas kata Strafbaar yang memiliki arti dapat dihukum serta Feit yang memiliki arti sebagian dari sebuah kenyataan. Para ahli hukum memberikan kesimpulannya sebagai berikut Hazewinkel Berpendapat bahwa strafbaarfeit ialah telah ditolaknya suatu perilaku manusia didalam pergaulan hidup pada masa tertentu serta hukum pidana  harus  memaksa  perilaku  tersebut  ditiadakan  karena  sifat  hukum  pidana yang  memaksa.  Sedangkan  menurut  Pompe  Suatu  tindakan  jika  melihat  kepada rumusan  Undang-Undang  didalamnya  dan  telah  menyatakan  hal  tersebut merupakan  suatu  tindakan  yang  patut  dihukum  adalah  pemahaman  dari strafbaarfeit. Sedangkan  menurut  Simons Strafbaarfeit adalah  keadaan  ketika seseorang telah melakukan dengan sengaja suatu tindakan yang dimana didalam tindakan tersebut telah melanggar hukum maka atas dasar tindakan tersebut bisa untuk dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang disangkakan berlandaskan pada  undang-undang  yang  telah  mencantumkan  bahwa  tindakan  tersebut  dapat dihukum  karena  telah  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan  hukum.  (Diniyah, 2022)
Sedangkan menurut Simons Strafbaarfeit ialah ketika suatu tindakan yang patut  dihukum  apabila  jika  terdapat  suatu  hal  yang  di  dalam  undang-undang yangmana merupakan suatu larangan ataupun merupakan sebuah kewajiban yang telah dilalaikan. Jika semua unsur delik dalam apa yang dirumuskan oleh undang- undang telah terpenuhi semuanya maka tindakan tersebut dapat dihukum. inti dari apa  yang  di  maksud  dengan Onrechtmatige  handeling ialah  merupakan  suatu tindakan  melawan  hukum  pada  saat strafbaarfeit menjadi  pelanggaran  kepada larangan atau kewajiban di dalam undang-undang.
Dapat  disimpulkan  ketika  adanya  kegiatan  yang  dengan  melawan  hukum dilakukan oleh seseorang maka atas dasar tindakan dari apa yang ia lakukan itu dapat  dijatuhkan  kepadanya  suatu  sanksi  pidana  berdasarkan  hukum  yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut terhadap perbuatan melawan hukum atau yang disebut  dengan tindak pidana  dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat yang menjadi media untuk melakukan perbuatan yang merupakan kualifikasi dari cyber crime dapat menjadi dimensi baru dalam dunia pidana. Melihat kepada perspektif dalam hukum, kejahatan cyber ini tidak juga dikatakan kejahatan baru. Pelaku hanya  melakukan pengembangan pada media kejahatannya. Konsep yang dilakukan  dari  tindak  pidana  ini  hanya  memiliki  cara  yang  kurang  lebih  sedikit berbeda.
Dalam dunia kriminal sendiri, cyber crime dapat dikatakan sebagai kategori yang  baru.  Seperti  halnya  dalam  KUHP  sendiri  telah  mempunyai  yurisdiksi  yang secara  jelas  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  KUHP  yakni  terdapat  kententuan  yang menyebut  terhadap  setiap  orang  di  Indonesia  yang  telah  melakukan  suatu  delik dapat diberikan kepadanya pidana yang dilekatkan ancaman sanksi pidana seusai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis adanya kata “setiap orang di Indonesia” merupakan hambatan untuk melakukan penegakan terhadap hukum cyber crime ini, karena dapat sekali dimungkinkan bahwa pelaku tidak berada  di dalam wilayah negara  Indonesia sedangkan yang menjadi korban berada di wilayah Indonesia. Perjanjian mutual legal assistant pada bidang hukum pidana  atau  biasa  dikenal  dengan ekstradisi  ini  seperti  belum  mampu  dilakukan oleh negara kita akibat adanya Pasal 2 KUHP ini.(Djanggih, 2013)
Terdapat  berbagai  macam  kategori  dari cyber  crime yakni  sebagai  berikut seperti Joy Computing  y akni merupakan penggunaan komputer yangmana  bukan
miliknya  sendiri  namun  merupakan  milik  orang  lain  secara  tanpa  izin,  masuk kedalam  pencurian  waktu  pengoperasian  komputer. Hacking Ialah  kegiatan membuka  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau    bisa  dikatakan  tanpa  adanya  izin menggunakan alat yang melekat kepada  terminal. Atau dapat dikatakan kegiatan menerobos dari program komputer yang dimiliki bukan olehnya sendiri yaitu milik orang lain. The Trojan Horse Perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain dengan cara memanipulasi data ataupun perintah dalam suatu program,  menghapus,  atau  bahkan  menambah,  serta  menjadikannya  tidak  bisa dipergunakan. Data Leakage m elakukan pembocoran data yang semestinya harus dirahasiakan  namun  dibocorkan.  Data  tersebut  bisa  merupakan  rahasia  negara, perusahaan  ataupun  seseorang  yang  dipercayakan  untuk  memegang  data  dalam suatu kondisi atau situasi. Data Diddling  p erbuatan yang didalamnya melakukan pengubahan  data  yang  valid  atau  sah  melalui  cara  yang  tidak,  ataupun  bahkan melakukan  penginputan  data  serta  melakakukan  output  data. To  Frustate  data communication ( Verijdeling  Data  Communicatie )  melakukan  penyia-penyiaan  data terhadap komputer atau menggagalkan. Software Piracy Pembajakan hak cipta yang ada pada perangkat lunak, yang mana hak cipta ini telah dilindungi oleh HAKI. Cyber Espionage Memiliki definisi perbuatan secara diam-diam atau memata-matai pihak lain  yang  menjadi  sasarannya  melalui  cara  meretas  jaringan  dan  sistem  yang dimilikinya  ( computer  network  system )  dengan  memanfaatkan  jaringan  internet. Spyware atau  program  mata-mata  yang  kita  kenal  biasanya  akan  disipipkan  ke dalam  suatu  perangkat.  Data-data  penting  yang  telah computerized biasanya merupakan sesuatu yang diincar dalam kejahatan ini. (Astuti, 2013)
Infringements of Privacy Informasi seseorang yang sangatlah rahasia biasanya adalah  sasaran  dari  kejahatan  siber  ini.  Kejahatan  ini  memiliki  maksud  untuk mengetahui bahkan mengambil keterangan pribadi seseorang dalam formulir yang telah terarsip secara dalam sistem computerized , yangmana tentunya hal ini sangat merugikan korban baik kerugian secara materil maupun kerugian immateril karena bisa  saja  nomor  kartu  kredit  bahkan  PIN  dari  ATM  korban  diketahui  ataupun riwayat  penyakit  yang  tersembunyi  dan  lain  sebagainnya. Data  Forgery  t indakan kejahatan  dimana  dalam  melakukan  kegiatannya  dilalui  melalui  pemalsuan  dari data  dokumen-dokumen  penting  korban  dimana  dokumen  itu  telah  ada  yang memiliki bentuk scriptless dokumen pada internet. Contoh dari tindak pidana dalam kategori  ini  biasanya  terjadi  pada  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan platform  online  dimaksudkan  apabila  terjadinya  salah  ketik  yang  dilakukan  oleh korban maka akan memberikan keuntungan bagi pelaku.

## c. Pengaturan Cyber dalam Hukum Pidana
PBB juga pernah memberikan himbauan melaui Kogres PBB VIII untuk para anggotanya  melakukan  penanggulangan  kepada  tindak  pidana  kejahatan cyber crime dengan melalui saran penal ( penal policy ). Hal ini tentu dalam penerapannya tidak mudah, dikarenakan pada zaman globalisasi seperti saat ini kejahatan tindak pidana  siber  ( cyber  crime )  sangat  menjadi  keresahan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  khususnya  yang  menggunakan  teknologi  dan  infromasi  dalam perangkat-perangkat  sistem  informasi  jaringan.  Menjadi  suatu  kebutuhan  yang sangat dirasa penting demi melindungi pengguna serta memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang telah dirugikan.(Sartika et al., 2020)
Upaya terhadap pembuatan cyberlaw untuk Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1999. Payung hukum yang menjadi fokus utamanya saat itu ialah seputar perlindungan  hukum  yang  generik  dan  menyinggung  sedikit  tentang  transaksi elektronik.  Lahirnya  Undang-Undang  nomor  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi memiliki ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda  maksimal  senilai  Rp.  600.000.000  (enam  ratus  juta  rupiah).  Pada  saat
disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  mengatur  Informasi  dan Transaksai  Elektronik,  berdampak  ketidak  berlakuannya  lagi  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 karena dianggap sudah  tidak lagi dapat menghukum para pelaku tindak pidana.(Darmadi et al., 2019)
Dalam  apa  yang  dituangkan  di  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik memiliki tujuan dapat mengharmonisasikan  terhadap  instrumen  peraturan  hukum  nasional  dengan hukum  internsional  tentunya  berkaitan  dengan  teknologi  informasi.  Terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki capaian agar terjaminnya pengakuan atas penghormatan terhadap hak serte kebebasan orang lain dalam memberikan pemenuhan tuntuan kepastian hukum.(Malunsenge et al., 2022)
Definisi dari pengertian yang memiliki arti luas tentang kejahatan cyber yakni perbuatan  pidana  yang  dalam  perbuatannya  melalui  sarana  ataupun  dibantu dengan sesuatu yang berasal dari Sistem Elektronik berdasarkan melihat  kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka artinya ketika perbuatannya melalui media atau bantuan dari Sistem Elektronik, perbuatan seperti dalam halnya pembunuhan, bahkan perdangan orang dapat ikut  kedalam kualifikasi kejahatan cyber dalam  makna  yang  luas  menurut  hukum  pidana  (KUHP).  Adanya  yang berpandangan bahwa hukum pidana  dalam KUHP ini tidak dimungkinkan untuk menjangkau  kejahatan  ini,  namun  adapun  sebagaian  lainnya  yang  beranggapan bahwa  hukum  yang  berlaku  dapat  untuk  menyentuh  kejahatan  ini.  Membahasa daripada perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan siber ( cyber crime ) ini maka penulis akan menghubungkannya dengan bentuk yang telah dimuat pada KUHP.(Putra, 2019)
Dalam kejadian deface atau bahkan hacking yang mengakibatkan kerusakan atau bukan segaimana fungsinya terhadap tatanan kepemilikan pihak lain, yakni pada  program  yang  menjadi  tidak  dapat  berfungsi  atau  tidak  dapat  digunakan sebagai mana fungsinya dapat digunakan maka memenuhi unsur pidana didalam Pasal 406 KUHP.
Beberapa  contoh  kasus  berdasarkan  jenis-jenis  tindak  pidana  siber  ( cyber crime)  yang  diberikan  oleh  penulis,  terlihat  bahwa  masih  ada  yang  sebenarnya kekurangan dalam hal upaya penegakan hukumnya, sanksi yang diancaman KUHP apabila dijatuhkan masih dirasa terlalu ringan. Karena beberapa dari kasus yang berkaitan  denga cyber  crime menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar  sehingga apabila  ancaman  hukuman  itu  dikenakan  akan  dirasa  tidak  sepadan  terhadap kerugian  yang  telah  ditimbulkan.  Selain  itu,  penafsiran  yang  luas  sangat dibutuhkan dalam delik dalam cyber crime yang termuat pada KUHP.
Menurut Seodjono Dirjosisworo jiika dilihat dari kacamata pidananya yakni : “Perubahan serta penyusuaian dalam lingkup sosial dan perkembangan terhadap teknologi yang sudah berjalan dalam kurun waktu setengah abad sejak tahun 1985 (Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958),  yang  terjadi  dalam  waktu  yang  cepat dengan  mengalami  perkembangan  yang  pesat  serta  zaman  globalisasi  telah menghadirkan teknologi informasi yang selalu mengalami perubahan. Untuk tentu dirasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang eksistensinya sudah cukup lama tidak  mampu  lagi  untuk  mengakomodir  serta  memberikan  antipasi  terhadap terjadinya  tindak  pidana  yang  mengalami  peningkatan  secara  kualitatif  dan kuantittatif berdasarkan dengan jenisnya, pola serta modus operandi yang tentunya tidak  ada  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana”. hal  tersebut  tentu sejalan  dengan  KUHP  agar  tidak  banyak  mengakomodir  lagi  tindak  pidana cyber crime. (Prasetiyo & Zuhdy, 2020)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengkualifikasikan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kejahatan di dunia  maya, yaitu  antara lain sebagai berikut Pada  Pasal  16  yaitu,  kejahatan  terhadap  nama  domain;  Pada  Pasal  19  yaitu, kejahatan terhadap HAKI (hak kekayaan intelektual) dan hak atas informasi yang bersifat rahasia pada kehiatan teknologi informasi; Pada Pasal 22 yaitu, kejahatan terkait  hak-hak  pribadi;  Pada  Pasal  41  yaitu,  kejahatan  pornografiAdapun  pada kenyataannya  terdapat  kejahatan  dalam  dunia  siber  yang  belum  masuk kedalam kategori suatu tindak pidana di peraturan perundang-undangan, namun perbuatan ini  dapat  dikriminalisasikan  apabila  telah  merugikan  masyarakat  demi  kepastian hukum.

## 4. PENUTUP
Perbuatan  melawan  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  tindak  pidana  ini memiliki  perkembangan  yang  lebih  lanjut  dengan  memanfaatkan  teknologi komputer  menjadi  sarana-prasarana  untuk  melancarkan  aksi  tindak  pidana  ini merupakan  dimensi  baru  dalam  dunia  tindak  pidana  yang  dikenal  sebagai cyber crime. Sudut pandang dari dalam hukum sendiri tidak juga dikatakan memandang cyber  crime sebagai  kejahatan  yang  baru  melainkan  pelaku  memberikan pengembangan dalam sarana kejahatannya, namun konsep yang dilakukan dalam tindak pidana ini tetaplah sama mengalami sedikit perkembangan yangmana dapat dilihat dari aktifitas dan motif pelaku kejahatan ini. Secara yuridis sendiri belum dapat  memiliki  defiinisi  yang  rigit  terhadap cyber  crime .  Ada  yang  berpendapat bahwa cyber  crime berkaitan  erat  degan  computer  crime  dan  adapun  sebagaian lainnya  memiliki  pendapat  yang  berbeda  dalam  mengartikan  antara cyber  crime dengan  computer  crime.  Hal  ini  dipandang  karena  tidak  semua cyber  crime menggunakan computer sebagai medianya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akub, M. S. (2020). PENGATURAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM  SISTEM  HUKUM  INDONESIA. Al-Ishlah :  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 21 (2). https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.19 Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut  Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (1).
Ali,  D.  (2014).  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Cyber  Crime  Dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 9 (1).
Astuti, D. P. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan  Konsumen  (Studi  di  Polda  Jawa  Timur). Universitas  Brawijaya Malang .
Bellini,  Y.,  &  Sutabri,  T.  (2023).  Sistem  Pakar  Mendeteksi  Tindak  Pidana  Cyber Crime  untuk  Penanganan  Komputer  Forensik  Menggunakan  Backward Chaining. Jurnal Digital Teknologi Informasi , 6 (1). https://doi.org/10.32502/digital.v6i1.5619 Darmadi,  Yusa,  A.,  &  Purwani,  S.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime). Jurnal Kertha Wicara , 8 (10).
Diniyah, K. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Crime Phishing. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 28 (5).
Djanggih,  H.  (2013).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan. Jurnal Media Hukum , I (2). Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In Kencana (Vol. 2, Issue Hukum).
Febriansyah,  R.  Y.  (2022).  DELIK-DELIK  DILUAR  KUHP  (TINDAK  PIDANA  CYBER CRIME DAN CARA PENANGGULANGAN). JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) , 6 (2).
https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6216
Malunsenge,  L.  M.,  Dj  Massie,  C.,  &  Rorie,  R.  E.  (2022).  PENEGAKAN  HUKUM
TERHADAP PELAKU DAN KORBAN

## TINDAK
PIDANA CYBER
CRIME  BERBENTUK PHISING DI INDONESIA. LEX CRIMEN , 11 (3). Mewengkang, I. B., Warong, R. N., & Kuntag, M. (2021). Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya. Lex Crimen , 10 (5). Nahak, S. (2017). Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) dalam Perspektif Akademik. Jurnal Prasada , 4 (1).
Pane, M. D., & Situmeang, S. M. tua. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi. Jurnal  Loyalitas Sosial:  Journal  of  Community  Service  in  Humanities  and  Social  Sciences , 3 (2). https://doi.org/10.32493/jls.v3i2.p93-105 Prasetiyo, P., & Zuhdy, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM  POLDA  DIY. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology (IJCLC) , 1 (2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611
Putra,  B.  K.  B.  (2019).  KEBIJAKAN  APLIKASI  TINDAK  PIDANA  SIBER  (CYBER
CRIME) DI INDONESIA. Pamulang Law Review , 1 (1). https://doi.org/10.32493/palrev.v1i1.2842
Ratulangi, C. H., Wahongan, Dr. A. S., & Mewengkang, F. R. (2021). Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan. Lex Privatum , IX (5).
Sartika, R., Siregar, S. A. I., & Kartika Sari, N. P. R. (2020). KEKHUSUSAN PROSES PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  CYBER  CRIME. Jurnal  Aktual  Justice , 5 (1). https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.519 Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Peretasan  sebagai  Bentuk  Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339
Widayanti,  P.  W.  (2022).  TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  DATA  NASABAH  DALAM BIDANG   PERBANKAN  SEBAGAI  CYBER  CRIME. Legacy:  Jurnal  Hukum  Dan Perundang-Undangan , 2 (2).