https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
Received: February 2022 Accepted: July 2022 Published: July 2022
Dampak Insentif Perpajakan Dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang
Popi Fauziati 1* , Nailal Husna 2 , Yetty Morelent 3
1,2,3 Universitas Bung Hatta
* popifauziati@bunghatta.ac.id

## Abstract
The COVID-19 pandemic that hit Indonesia in early March 2021 brought significant changes to the national economy, including micro, small and medium enterprises. One of the policies carried out by the government to reduce the impact of  the  pandemic  is  by  providing  economic  stimulus  in  the  form  of  tax  incentives  for  business  actors.  The  social environment in the concept of taxation is that humans will see the surrounding environment which should understand taxation. Tax incentives and the social environment given to business actors will affect their tax compliance. This study aims to empirically examine the effect of tax incentives and the social environment on tax compliance. The population studied by SME in Padang City and the sampling method  used in  this study was purposive sampling. The samples obtained were 146 companies and the data collected were tested using multiple regression. The test results show that tax incentives and social environment have an effect on tax compliance.
. Keywords:  Tax Compliance, Tax Incentives, Social Environment, SME

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  Indonesia  pada  awal  Maret  2021  membawa  perubahan  signifikan  pada perekonomian nasional termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk  mengurangi  dampak  pandemi  adalah  dengan  cara  memberikan  stimulus  ekonomi  berupa  insentif  pajak  bagi pelaku usaha. Lingkungan sosial dalam konsep perpajakan adalah manusia akan melihat lingkungan sekitarnya yang seharusnya  memahami  perpajakan.  Insentif  perpajakan  dan  lingkungan  sosial  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha akan  mempengaruhi  kepatuhan  pajaknya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  insentif perpajakan dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak.  Populasi yang diteliti UMKM di Kota Padang dan metode sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling.  Sampel  yang  diperoleh  sebanyak  146 perusahaan dan data yang dikumpulkan diuji mengggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif perpajakan dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci :  Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Lingkungan Sosial, UMKM.

## 1. Pendahuluan
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2021 membawa perubahan signifikan pada perekonomian nasional khususnya sektor-sektor usaha. Hal ini diakibatkan dari respon pemerintah Indonesia yang mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), dan physical distancing (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak awal Maret 2020 (Hadiwardoyo,  2020).  Kebijakan  tersebut  menimbulkan  gangguan  pada  rantai  nilai dunia usaha sehingga banyak usaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi  sementara  atau  permanen  (Budastra,  2020).      Akibat  dari  situasi  ini  juga berpengaruh  terhadap  realisasi  pajak  yang  hanya  mencapai  Rp1.069,  68  triliun  dari target sebesar Rp 1.198, 82 triliun. Realisasi pajak yang lebih rendah juga tercermin dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 78%. Propinsi Sumatera Barat
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
khususnya Kota Padang yang memiliki UMKM sebanyak 76.236 unit juga merasakan dampak negatif dari pandemi Covid 19 dan mayoritas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  mengalami  gulung  tikar  (BPS,  2021).    Akibat  dari  situasi  tersebut  terjadi penurunan jumlah realisasi pajak pendapatan di Propinsi Sumatera Barat.    Pada tabel 1 dibawah ini dijelaskan pertumbuhan realisasi pajak penghasilan selama tahun 2016- 2020.
Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Penghasilan tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Selisih Pertumbuhan 2016 1.070.506.495.944 -51.955.720.013 -0,046 2017 1.038.901.759.249 -31.604.736.695 -0,030 2018 1.135.483.024.438 96.581.265.189 0,093 2019 1.204.565.301.724 69.082.277.286 0,061 2020 1.138.222.079.976 -66.343.221.748 -0,055
Sumber:  Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi (2021)
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  mempengaruhi  penurunan tingkat  realisasi  pajak  juga  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pembayaran  pajak (Akbar, 2020; Wardana dan   Astuti, 2020; Andriani dan Indawati, 2021). Salah satu metode intensifikasi untuk meningkat pembayaran pajak yaitu  meningkatkan tingkat kepatuhan  wajib  pajak.    Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kewajiban  pajak  dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang telah disyahkan oleh pemerintah. Apabila wajib pajak taat (memenuhi) kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan penerimaan perpajakan  ataupun  sebaliknya.  Dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan, pemerintah  akan  berperan  sebagai  regulator  dan  wajib  pajak  akan  berperan  sebagai pelaksana  perpajakan.  Peran  wajib  pajak sangat  signifikan terhadap  mencapai target pajak  sehingga  wajib  pajak  perlu  ditumbuhkan  rasa  kepatuhannya.  Tidak  memiliki tunggakan dan menyetorkan pajak tepat waktu adalah salah bentuk kepatuhan wajib pajak    (Herlina,  2020).  Kepatuhan  pajak  sudah  menjadi  topik  yang  hangat  di perbincangkan  dan  diteliti  baik  ditingkat  nasional  maupun  internasional.  Kepatuhan pajak  yang  menjadi  refleksi  dari  penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan  negara. Semakin  patuh  wajib  pajak  maka  penerimaan  negara  akan  semakin  meningkat  dan begitu juga sebaliknya (Yusuf & Ardiyanto, 2017).
Kebijakan  pemberian  insentif  pajak  merupakan  salah  satu  opsi  yang  diambil pemerintah  dalam  bidang  perpajakan.  Secara  sederhana,  insentif  pajak  didefinisikan sebagai  suatu  fasilitas  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  untuk  individu  atau organisasi  tertentu  demi  memberikan  kemudahan  di  bidang  perpajakan  sehingga mendorong  wajib  pajak  patuh  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Dewi,  et  al 2020). Menurut Wardana, dkk (2020) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong  individu  dan  bisnis  (pengusaha)  membelanjakan  uang  atau  menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar ( Collinsdictionary ). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan.  Selain itu, pemerintah berharap insentif pajak dapat mendorong daya beli masyarakat  yang  terganggu  dan  cenderung  menurun,  membantu  arus  kas  untuk aktivitas  perusahaan,  dan  membantu  pemenuhan  kebutuhan  impor  atas  bahan  baku produksi  (Akbar,  2020).  Dalam  peraturan  yang  ditetapkan  Maret  2020,  pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak  Wabah  Virus  Corona.  PMK  ini  mengalami  perubahan  menjadi  PMK
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
Nomor  44/PMK.03/2020,  selanjutnya  diubah  kembali  menjadi  PMK  Nomor 86/PMK.03/2020,  dan  terakhir  pada  Agustus  2020  pemerintah  menerbitkan  PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk  memberikan  keringanan  berupa  pengurangan  beban  pajak,  penurunan  tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan.  Berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  sehingga  berdampak  pada  penerimaan  pajak  tahun 2020.  Berdasarkan    penelitian-penelitian  terdahulu,    kebijakan  insentif  pajak mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak  (Khairiyah  &  Akhmadi  (2019);    Yohana  & Wibowo,  2019;  Dewi  et  al,  2020;  Saputro  &  Meivira,  2020;    Indahsari  &  Fitriandi, 2021; Kartiko, 2020; Nabila & Isroah, 2019; Alfina & Diana, 2021).
Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri wajib dan  dapat  mempengaruhi  prilaku  seseorang  atau  kelompok  dalam  melakukan  suatu tindakan. Lingkungan ini dapat berupa orang atau kelompok yang mempengaruhi orang lain  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengaruh  lingkungan  sosial  dapat memicu masyarakat untuk saling meniru,  seseorang yang berada di lingkungan yang baik  (taat  aturan)  akan  mempengaruhi    orang  lain  untuk  berprilaku  baik  pula  dan sebaliknya (Nabila & Isroah, 2019). Lingkungan sosial dalam konsep perpajakan adalah manusia akan melihat lingkungan sekitarnya yang seharusnya memahami perpajakan. Jika kondisi lingkungan baik (taat aturan), individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika kondisi lingkungan sekitar tidak baik (melanggar aturan), masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak mereka telah merasa rugi telah membayarnya sementara banyak penyelewengan pajak dan banyak wajib pajak yang masih belum membayar pajak  (Nabila & Isroah, 2019). Andriani  &  Indawati  (2021)  menemukan  bahwa  lingkungan  sosial  mempengaruhi kepatuhan pajak pada 363 orang wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Temuan ini ini sejalan  dengan  Widiasti  &  Retnani  (2021)  dimana  pengaruh  sosial  yang  baik  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo.
Kepatuhan  pajak  adalah  keadaan  dimana  wajib  pajak  yang  melaksanakan  hak dan  khususnya  kewajibannya  secara  disiplin,  sesuai  peraturan  perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran  untuk  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengisi  formulir  pajak  dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Menurut Muhamad dkk. (2019)  kepatuhan  pajak  ada  dua  macam  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan material, kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  subtantif  atau hakikat  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan,  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang perpajakan.  Penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak dilakukan sebelum  pemberian  insentif  selama  Covid  19  perpajakan  dengan  lingkungan  sosial yang masih normal.   Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian insentif perpajakan dan lingkungan sosial selama masa Pandemi Covid 19.

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif menggunakan  data  skunder  dengan  populasi  atau  sampel  tertentu  yang  bertujuan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  (Ghozali,  2018).    Populasi  dalam
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
penelitian  ini  adalah  WP-OP  pengusaha  berjumlah  19.692  orang  yang  terdaftar  di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Padang  (KPP Pratama Padang). Penentuan jumlah sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  rumus  Slovin  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  10%  dan  diperoleh  sampel  sebanyak  100  orang.  Variabel  independen  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  insentif  perpajakan  dan  lingkungan  sosial sedangkan  variabel  dependennya  adalah  kepatuhan  pajak.  Variabel  insentif perpajakan diukur dengan 6 pernyataan yang meliputi informasi, pemahaman, jadwal dan  kesesuaian  standar  pemberian  insentif.  Lingkungan  sosial  diukur  dengan  6 pernyataan yang meliputi kedisiplinan dalam menghitung, membayar dan melaporkan yang didorong oleh keluarga dan teman.  Variabel kepatuhan pajak diukur dengan 6 pernyataan  yang  meliputi  kebenaran  pengisian  formulir  pajak,  penghitungan  pajak yang terutang, ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Skala pengukuran yang  digunakan  adalah  skala  likert  5  poin  dengan  pilihan  jawaban  1  (sangat  tidak setuju),  2  (  tidak  setuju),  3  (  netral),  4  (setuju)  dan  5  (sangat  setuju)  dan  kuesioner yang digunakan merujuk pada penelitian Yohana & Wibowo (2019) dan  Indahsari & Fitriandi (2021)
Untuk  analisa  data  dilakukan  dengan  uji  reabilitas  dan  validitas,  uji  asumsi klasik dan uji hipotesis. Pembuktian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis model yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (Ghozali, 2018). Hipotesis penelitian ada 2 hipotesis yaitu:
H 1 : Insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak H 2 : Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Demografi Responden
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  Google  Form  dan  berhasil mengumpulkan data sebanyak 146 responden.  Dari data yang terkumpul diperoleh gambaran demografi responden sebagai berikut:
Tabel 2. Demografi Responden
Sumber: data primer yang diolah, 2021
Kriteria Jumlah
Persentase Umur Usaha Kurang dari 2 tahun 2 sampai 5 tahun Lebih dari 5 tahun 29 35 82 20% 24% 56% Jenis Usaha Jasa Dagang Manufaktur 30 40 76 20,5% 27,5% 52% Jumlah  Tempat Usaha 1-2 buah 3-4 buah Lebih 4 buah 140 3 3 96% 2% 2% Total 146 100%
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
Analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variable tergambar pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Insentif Perpajakan 146 6.00 30.00 20.1164 6.54165 Lingkungan Sosial 146 6.00 30.00 25.0205 4.87989 Kepatuhan Pajak 146 6.00 30.00 23.6507 5.65148 Valid N (listwise) 146 Sumber: data primer yang diolah, 2021
Untuk  hasil  pengujian  instrumen  pernyataan  yang  dilakukan  dengan  uji validitas  dan  reliabilitas,  diperoleh  hasil  pengujian  validitas  yang  telah  dilakukan diperoleh ringkasan hasil yang terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel KMO Loading factors Kesimpulan Insentif perpajakan 0,902 0,898 – 0,949 Valid Lingkungan sosial 0,903 0,842 – 0,926 Valid Kepatuhan Pajak 0,897 0,881 – 0, 908 Valid Sumber: data primer yang diolah, 2021
Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variable terlihat pada ta berikut.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kode Item Cronbach’s Alpha Standard Kesimpulan Insentif perpajakan 0.962 ≥ 0,70 Reliable Lingkungan sosial 0.945 ≥ 0,70 Reliable Kepatuhan Pajak 0.950 ≥ 0,70 Reliable
Sumber: data primer yang diolah, 2021
Selanjutnya  untuk  pengujian  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas, multikolenieritas, heteroskedasitas dan autokorelasi menunjukkan hasil sebagai berikut. Pengujian normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa pola distribusi variance yang mendukung masing-masing variabel penelitian telah mengikuti pola garis lurus (linear). Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  ringkasan  hasil terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  terlihat  bahwa  data  menyebar disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  maka  model  regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya  multikolinearitas  model  regresi  adalah  dengan  melihat  nilai  tolerance  dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas nilai VIF berkisar  pada  angka  1  hingga  10  dan  mempunyai  angka  tolerance  mendekati  1. Berdasarkan  tabel 5  dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai Tolerance tidak  kurang  dari  0.10  dan  nilai Variance  Inflation  Factor ( VIF )  tidak  lebih  dari  10. Analisis  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala  multikolinearitas  terhadap variabel penelitian, sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Tolerance VIF 0,931 1.074 0,931 1.074
Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  atas  suatu  pengamatan  ke pengamatan  lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Apabila Sig. > 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar 2 diperoleh masing-masing dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas.
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416

## Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021 Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk  melihat  hubungan  antara  residual  satu  observasi dengan  residual  observasi  lainnya.  Biasanya  timbul  pada  data  time  series,  karena berdasarkan  sifatnya,  data  masa  sekarang  dipengaruhi  oleh  data  masa  sebelumnya. Autokorelasi  dapat  diidentifikasi  dengan  uji  Durbin-Watson,  sehingga  dapat mengetahui apakah terdapat Autokorelasi atau tidak. Mengkaji ada atau tidaknya kasus autokorelasi,  maka  nilai  d  yang  dihitung  dibandingkan  dengan  nilai  d  (D-W)  tabel/ klasifikasi nilai d. Pada tabel 6 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,462. Nilai DW berada diantara nilai du dan 4-du masing-masing 1.810 dan 2,190. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi
.
Tabel 7.  Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Kesimpulan 1,462 Tidak terjadi autokorelasi Sumber : Hasil Penelitian Yang Diolah, 2021
Tahapan pengujian hipotesis yang digunakan dalam peneitian ini adalah sebagai berikut: terdiri dari analisis koefisien determinasi, pengujian F statistik dan pengujian t.
Analisis  koefisien  determinasi  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kemampuan  dari  seluruh  vaiabel  independen  mampu  memberikan  variasi  kontribusi mempengaruhi perubahan variabel dependen yang diukur dengan persentase (Ghozali, 2018).  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  ringkasan terlihat pada tabel 7 di bawah ini:
Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Variabel Independen R 2 Insentif perpajakan dan Lingkungan sosial 0,400
Sumber: Lampiran Hasil Pengolahan Data, 2021
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,400.  Nilai  koefisien  tersebut  menunjukan  bahwa  variabel  insentif  perpajakan  dan lingkungan  sosial  mampu  memberikan  variasi  kontribusi  dalam  mempengaruhi perubahan kepatuhan pajak sebesar 40% sedangkan sisanya sebesar 60% lagi dijelaskan oleh variabel penelitian lainnya yang masih berada diluar model penelitian saat ini.

## 5.5.2  Hasil Pengujian F-statistik
Pengujian  F-statistik  bertujuan  untuk  membuktikan  ketepatan  pemilihan variabel independen yang membentuk model analisis data atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana seluruh variabel independen mampu memprediksi perubahan variabel dependen Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil terlihat pada tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9. Hasil Pengujian F-Statistik Variabel Independen F-stat Sig Cut Off Kesimpulan Insentif perpajakan dan Lingkungan sosial 49,291 0,000 0,05 Diterima
Sumber: Lampiran Hasil Pengolahan Data, 2021
Sesuai dengan hasil pengujian F-statistik diperoleh nilai F-hitung 49,291 yang diperkuat  dengan  sig  sebesar  0.000.  Proses  pengolahan  data  dilakukan  dengan menggunakan  tingkat  kepercayaan  0,05  diperoleh  nilai  F-tabel  sebesar  1.960.  Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan insentif perpajakan dan lingkungan sosial secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan pajak.
Pengujian  t-statistik  bertujuan  untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara  individual.  Berdasarkan  hasil pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  ringkasan  hasil  seperti  terlihat  pada tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10. Hasil Pengujian t-statistik Keterangan Koefisien Regresi Sig Standar Kesimpulan Constanta 7,588 Insentif perpajakan 0,464 0,000 0,05 Diterima Lingkungan sosial 0,269 0,001 0,05 Diterima Sumber: Hasil Pengolahan Data. 2021
Pada tabel  10 terlihat nilai konstanta sebesar 7,588, koefisien b1 =  0,464,  b2 =0,269  dan  nilai  konstanta  serta  koefisien  regresi  dimasukkan  dalam  persamaan  regresi linear berganda menjadi:
Y = 7,588 + 0.464X 1 + 0,269X 2
Nilai  konstanta  sebesar  7,588  artinya  bila  tidak  ada  variabel  insentif  perpajakan  dan lingkungan sosial atau nilai x1 dan x2 = 0 , maka nilai kepatuhan pajak adalah sebesar 7,588. Nilai b1 = 0,464 artinya terjadi kenaikan nilai kepatuhan pajak sebesar 46,4% yang  disebabkan  oleh  kenaikan  insentif  perpajakan  sebesar  100%.  Nilai  b2  =  0,269 artinya terjadi kenaikan nilai kepatuhan pajak sebesar 26,9%% yang disebabkan oleh kenaikan lingkungan sosial sebesar 100%.
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
e-ISSN : 2597 -7342
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  terlihat  bahwa  variabel  insentif perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,464 dengan demikian insentif  perpajakan  akan  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  sukarela.  Hasil  tersebut dibuktikan  nilai  sig  sebesar  0.000.  Proses  pengolahan  data  dilakukan  dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0.05. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai sig 0.001< alpha 0,05 maka keputusannya adalah Ho ditolak dan H 1 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Khairiyah & Akhmadi (2019), Kartiko (2020), Latief et, al (2020) dan Alfina & Diana (2021).
Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel lingkungan sosial diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.269. Nilai koefisien regresi yang diperoleh menunjukan bahwa lingkungan sosial  dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dan diperkuat dengan nilai sig sebesar 0.001. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai sig 0.013> alpha 0.05 maka keputusannya adalah Ho ditolak  dan  H 2 diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  lingkungan  sosial berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Temuan  ini  konsisten  dengan hasil penelitian Nabila & Isroah, 2019; Andriani & Indawati (2021).

## Pembahasan
Kebijakan intensif perpajakan yang diberikan kepada UMKM pada masa Pandemi ini meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya.  Seperti lesunya keadaan perekonomian dimasa Covid 19 yang mengakibatkan rendahnya kemampuan UMKM untuk membayar pajak  dan  pemerintah  dengan  arif  mengeluarkan  kebijakan  insentif  perpajakan  untuk UMKM  sampai  bulan  Desember  2021.  Pemberian  insentif  pajak  yang  diperpanjang masa  pemberlakukannya  menunjukkan  keperdulian  pemerintah  kepada  pelaku  usaha. Bentuk insentif yang diberikan kepada UMKM adalah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Dengan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah, maka dengan adanya insentif ini sendiri manfaat pajak dapat dirasakan langsung karena dinilai dapat mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19. Insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.
Lingkungan  sosial  yang  berada  di  sekitar  wajib  pajak  dapat  mendorong  wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya.    Lingkungan  yang  mempengaruhi  wajib  pajak adalah  keluarga  dan  teman.   Wajib  pajak  yang  berada  pada  lingkungan  keluarga  dan teman  yang  menerapkan  kedisiplinan  akan  mempengaruhi  perilaku  pajaknya.  Wajib pajak akan menjadi disiplin dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Walaupun  pelaku  UMKM  mengalami  penurunan  pendapatan  tapi  dikarena  merka berada pada lingkungan sosial yang  disiplin dan mematuhi aturan  maka mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 4. Kesimpulan
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  pengaruh  variabel  insentif  perpajakan  dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 40% sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam riset ini. Selanjutnya variabel  intensif  perpajakan  dan  lingkungan  sosial  secara  simultan  maupun  parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416

## 5.   Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  sosialisasi  kebijakan  atau informasi tentang perpajakan karena rendahnya pengaruh pemberian insentif perpajakan terhadap  kepatuhan  pajak  mungkin  disebabkan  oleh  kurang  sosialisasi  kebijakan tersebut kepada wajib pajak. Selain itu pengetahuan penggunaan teknologi wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

## 6. Ucapan Terimakasih
Penelitian ini didanai oleh LPPM Universitas Bung Hatta Tahun Anggaran 2021 dengan  nomor  kontrak:  046/  LPPM-Penelitian/  Hatta/IV-2021.    Terima  kasih  kami sampaikan  kepada  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Universitas Bung Hatta atas dukungan dana yang diberikan sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

## Daftar Pustaka
Akbar,  L.R.  (2020).  Analisis  Kinerja  Direktorat  Jendral  Pajak  Dalam  Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Di  Era-Pandemi  Covid-19. Journal  of  Applied  Business  and Economics (JABE) 7 (1), 98-110.
Alfina,  Z.,  &  Diana,  N.  (2021).  Pengaruh  Insentif  Perpajakan  Akibat  Covid-19,
Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (Studi  Pada  Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). E-Jra, 10 (4), 47-57.
Andriani,  F,  D.    &  Indawati.  2021.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sakuntala , 1(1), 212-219.
Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid 19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Agrimansion , 21(1), 48-57.
Dewi, S., Widyasari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Selama  Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9 (2), 108-124. Ghozali, I (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19.
BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship , 2(2), 83-92.
Herlina,  V.  2020.  Pengaruh  Sanksi,  Kesadaran  Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Di  Kabupaten  Kerinci.
Jurnal Benefita 5 (2), 252-263.
Indahsari,  D.N.,  &  Fitriandi,  P.  (2021).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak  Di  Masa
Pandemi  Covid-19  Terhadap  Penerimaan  PPN. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan Negara, 3 (1), 24-36.
Kartiko, N, D. 2020. Insentif Pajak Dalam merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, II (1),124-137.
https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1416
Khairiyah,  Y.  R.,  &    Akhmadi,  M.H.  (2019).    Studi  Kualitatif  :  Dampak  Kebijakan Insentif  Pajak  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Dan Penerimaan Negara. Jurnal Manajemen Keuangan Publik . 3 (2), 36-45.
Latief,  S.,  Junaidin  Z.,  &  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada Pemerintah,  Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal, 3 (3), 270-289.
Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 14 (1), 69–86.
Nabila,  Z. D., &  Isroah. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. Jurnal Nominal, VII (I). 47-58.
Saputro , R & Meivira , F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal Emba , 8 (4), 1059-1068.
Wardana, D.F., &  Astuti, W. (2020) . Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Usaha  Mikro  Kelas  Menengah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2018 Di Kota Surakarta. Jurnal Discretie , 1 (3), 202-209.
Widiasti,  E  &  Retnani,  E.D.  (2021).    Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  Sikap  Rasional, Lingkungan,  Dan  Tingkat  Kepercayaan    Terhadap    Kepatuhan  Pelaporan  SPT Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ,  10 (10), 1-19.
Yohana, I  &  Wibowo, S.  (2019). Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Desa Tegalangus). Akuntoteknologi, 11 (2), 55-66.
Yusuf, K, O, J., & Ardiyanto, M.D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal of Accounting 6, 3, 669-679.