## MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI 1
Madaskolay Viktoris Dahoklory Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus Undip Pleburan madaskolayviktoris@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine how the political dynamics of changes to the constitutional court Law and whether the amendments to the Constitutional Court Law are appropriate or not with a constitutional  spirit.  This  research  is  normative  in  nature  using  a  statutory  approach  and  a conceptual  approach.  The  results  of  the  study  concluded  that  the  political  dynamics  of amendments  to the constitutional court law did not touch substantial aspects such as adding / reducing the duties and powers of constitutional judges, but changes to the constitutional court law were still circling in relation  to the age limit requirements to be appointed / dismissed as constitutional  judges.  Although  changing  the  age  limit  to  become  a  constitutional  judge  is  an open legal policy area owned by the legislators, it should not conflict with morality, rationality or common sense as mandated by the constitutional court in decision number 51-52-59 / PUU- VI / 2008.
Keyword: Politics; Amendments to Law; Constitutional Court.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dinamika  politik  perubahan  Undang- Undang  Mahkamah  Konstitusi  (UU  MK)  dan  apakah  perubahan  itu  sesuai  atau  tidak  dengan semangat  berkonstitusi.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa dinamika  politik  perubahan  UU  Mahkamah  Konstitusi  sama  sekali  tidak  menyentuh  aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan  UU  mahkamah  konstitusi  masih  berputar-putar  terkait  dengan  persyaratan  batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk  UU  tetapi  semestinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  moralitas,  rasionalitas  atau akal  sehat  seperti  yang  diamanatkan  oleh  mahkamah  konstitusi  dalam  putusan  nomor  51-52- 59/PUU-VI/2008.
Kata Kunci: Politik; Perubahan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi.
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2020.

## A.   Pendahuluan
Fenomena  Pembentukan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  pada  Abad  ke-20,  tidak terlepas  dari  konteks  sejarah  ( historis ) semasa  John  Marsall  (1803)  Hakim  Agung Amerika  Serikat.  Dibawah  kepemimpinan Marsall,  ada  sebuah  terobosan  baru  yang dilayangkan  olehnya.  Melalui  penyelesaian Kasus  terkenal  yakni  Marbury  VS  Madison (1803).  Marsall  mulai  memperkenalkan gagasan judicial  review (Kurnia  2019), Selanjutnya  gagasan judicial  review mulai mendapat  perhatian  dikalangan  ahli-ahli. Seperti misalnya George Jellinek pada akhir abad  ke-19  mengembangkan  gagasan jucidial  review agar  diterapkan  pada Mahkamah Agung Austria. Namun, berbeda halnya  dengan  Hans  Kelsen,  justru menghendaki  supaya  kewenangan judicial review diberikan kepada suatu badan khusus yang  disebut “Verffassungsgerichtshoft” atau  “Mahkamah  Kosntitusi”  yang  berdiri diluar  atau  disamping  Mahkamah  Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga model ini  sering  disebut  sebagai “The  Kelsenian Model”.
Pada  waktu  Kelsen  diangkat  menjadi anggota lembaga pembaharu atau amandemen  konstitusi  Austria  pada  tahun 1919-1920, maka disitulah Kelsen mengajukan gagasannya tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Semenjak  saat  itu,  Austria  tercatat  sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah  Konstitusi  (Asshiddiqie  2015), Fenomena  Pembentukan  MK  kemudian mendapat  perhatian  luas  oleh  beberapa negara  didunia  termasuk  Indonesia.  Jika, diperhatikan  sedari  awal  kemerdekaan Indonesia founding  father’s dalam  hal  ini, Yamin  sudah  mengusulkan  agar  sebaiknya mengadopsi gagasan judicial review , namun pendapatnya  ditentang  oleh  Soepomo dengan  alasan  (i)  belum  terlalu  banyak Sarjana  Hukum  dan  (ii)  Indonesia  tidak menganut  konsepsi trias  politica ala Montesqiueu secara murni. (Safi 2015)
Dalam perkembangan selanjutnya, melalui  perubahan  konstitusi  ( constitutional reform )  1999-2002,  gagasan  pembentukan
Mahkamah  Konstitusi  secara  resmi  dimuat dalam  konstitusi  pada  perubahan  ketiga tahun  2001.  Dan  selanjutnya,  pada  Tahun 2003  dengan  adanya  pengesahan  dan pengundangan  UU  No  24  Tahun  2003, tepatnya  pada  tanggal  16  Agustus  2003 Mahkamah  Konstitusi  RI,  secara  resmi dibentuk yang ditandai dengan pelantikan 9 (sembilan)  orang  Hakim  Konstitusi  untuk periodesasi 2003-2008. (Sutiyoso 2010)
Sejak  kehadiran  MK  dalam  struktur ketatanegaraan  RI,  dinamika  perpolitikan negara mulai berubah secara perlahan-lahan. Perubahan-perubahan itu tidak lain, disebabkan  oleh  sejumlah  Putusan-Putusan MK  yang  terbilang  monumental  atau memberi  kesan  perubahan  signifikan  dalam bernegara.  Misalnya,  Putusan  MK  tentang Pembatalan Keberlakuan UU Ketenagalistrikan, UU Pemerintahan
Daerah,  dan  UU  lainnya.  Dikarenakan  MK mempunyai kewenangan yang begitu ‘sakti’ sampai-sampai  membuat  para  politisi mencoba  mendekati  hakim-hakim  MK dengan  cara-cara  negatif,  seperti lobby , suap, dan lain-lain.
Pendekatan  lainnya  dilakukan  dengan cara  mengubah  struktur  dan  kinerja Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditandai dengan  adanya  perubahan  UU  MK  itu sendiri.  Perubahan  UU  MK  tercatat  dalam sejarah ketatanegaraan sudah diubah sebanyak  3  (tiga)  kali. Pertama, diubah menjadi  UU  No  8  Tahun  2011. Kedua diubah  menjadi  UU  No  4  Tahun  2014  dan terakhir kalinya  diubah  menjadi  UU  No  7 Tahun  2020.  Namun,  apabila  menilik  arah politik  hukum  perubahan  UU  MK,  rata-rata hanya  menyangkut  persyaratan-persyaratan menjadi  hakim  MK,  seperti  misalnya batasan  ‘usia’  minimum/maksimum  untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai Hakim MK.  Bahkan  dalam  perubahan terakhir  saat ini,  belum  diketahui  alasan-alasan  apa  saja dibalik  perubahan  UU  MK  yang  terbilang mendadak dan terburu-buru. Oleh karena itu, dalam  penelitian  ini,  penulis  akan mengkaji (i)  bagaimana  dinamika  politik  perubahan UU MK, dan (ii) apakah perubahan UU MK
terdapat  norma  baru  yang  tidak  sesuai  atau bertentangan dengan semangat berkonstitusi.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian  terbaru  karena  diangkat  dari  isu terkini  terkait  dengan  politik  legislasi  UU MK,  dan  tentu  saja  memiliki  berbeda karakteristik  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya  antara  lain:  (i) Keterlibatan Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Politik Legislasi  Nasional (Bisariyadi  2015),
Penelitian ini menyimpulkan bahwa
keterlibatan  mahkamah  konstitusi  dalam legislasi nasional dapat dilihat dari sejumlah putusan MK yang bertindak sebagai positive legislator. (ii) Politik Legislasi Menentukan Demokrasi Analisis Putusan No.  15/PUU-IX/2011 (Wahid  2012), Penelitian ini menyimpulkan produk undang-undang  tidak  selalu  mendukung demokrasi  dan  bahkan  sebaliknya  dapat menjadi  instrument  untuk  menihilkan demokrasi.  (iii) Politik  Hukum Judicial Review Di  Indonesia (Kartono  2011) Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  politik hukum  dalam  pembentukan  UU  terhadap kewenangan  MK  harus  mampu  diletakkan pada  kepentingan  hak  asasi  warga  negara. Selain  itu  terdapat  pula  perbedaan  dengan peneliti  Internasional  (iv) Can  NGOs Change  the  Constitution?  Civil  Society and  the  Indonesian  Constitutional  Court (Nardi  2018)  Penelitian  ini  memfokuskan pada  peran  masyarakat  dan  mahkamah konstitusi  dalam  mengubah  konstitusi.  Dan (v) Judicialization  of  Politics  and  the Korean  Constitutional  Court:  the  "Party Chapter  Abolition  Case" (Mosler  2014)
Penelitian ini memfokuskan pada Yudisialisasi Politik dan Mahkamah Konstitusi  Korea  terkhususnya  Kasus Penghapusan Bab tentang Partai. Berdasarkan perbandingan-perbandingan dengan  penelitian  sebelumnya,  jelas  sekali bahwa  arah  substansi  yang  hendak  ingin dikaji memiliki perbedaan
yang fundamental.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  yang  bersifat  normatif,  yakni
penelitian yang memfokuskan terhadap studi kepustakaan.
Dengan
menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  yaitu  menelaah  perundang- undangan  terkait  untuk  dijadikan  pisau analisis,  serta  pendekatakan  konseptual ( conceptual )  yaitu  dengan  bertolak  dari pendapat-pendapat  pakar/ahli  atau  doktrin- doktrin  serta  asas  hukum  yang  diperlukan untuk  menganalisis  permasalahan  yang hendak difokuskan.

## C.  Hasil dan Pembahasan
1.  Dinamika Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Membicarakan  dinamika politik hukum atau  politik  undang-undang  (UU),  tentunya hal-hal  substantif  yang  dicari  dan  ingin diketahui  adalah  rumusan  pokok  atau  ide dasar  perubahan  itu  sendiri.  Perubahan  UU atau  politik  hukum  nasional  sejatinya merupakan  sebuah  pilihan  politik  ( political choice ) dalam bernegara. Itu sebabnya, hasil perubahan  suatu  UU  memiliki  karakteristik seperti perjanjian umum ( general agreement )  atau  kontrak  sosial.  Artinya bahwa memang pada dasarnya pembentukan atau  perubahan  UU  merupakan  kehendak rakyat pada umumnya yang di representasikan  kepada  wakil-wakil  mereka (Parlemen) (Riskiyono 2015)
Pada  esensinya  perubahan  suatu  UU diperlukan  karena  adanya  kebutuhan- kebutuhan  dalam  kehidupan  bermasyarakat atau  terdapat  kompleksitas  permasalahan ketatanegaraan  yang  tidak  bisa  dijawab dengan  UU  lama,  sehinga  dibutuhkan agenda perubahan untuk menampung hal-hal baru  ( new  things ).  Namun  perubahan- perubahan  itu,  tidak  bisa  terlepas  dari konteks  politik,  ekonomi,  sosial  dan  lain- lain  yang  mewarnai  jalannya  perubahan suatu  UU.  Sehingga  tidak  sedikit  orang diluar  sana  masih  beranggapan  bahwa hukum dalam arti UU adalah produk politik. Maka  proses  legislasinya  pun  sangat  kental dengan nuansa kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.
Apalagi  ini menyangkut perubahan UU MK, tentu saja sangat sensitif terhadap DPR dan  Pemerintah,  karena  fakta  menunjukan bahwa  sudah  berkali-kali  atau  bahkan hampir  mencapai  ribuan  produk  legislasi yang  dihasilkan  dalam  bentuk  UU  selalu saja dibatalkan dan
dinyatakan inkonstitusional atau  bertentangan  dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat.  Dengan  perkataan  lain, ketika sebuah UU telah dibatalkan oleh MK, bisa  jadi  secara  implisit  MK  juga  telah membatalkan kepentingan-kepentingan kelompok  tertentu.  Mahfud  MD,  pernah mengingatkan bahwa proses legislasi dimasa Orde  Baru  hanya  sebagai  seremoni  untuk memperlancar kepentingan kelompok tertentu  (Munif  2015).  Selain  itu,  proses legislasi  dimasa  itu  sangat  diwarnai  dengan politik  transaksional.  Seperti  misalnya  ada lobby-lobby dari  pihak  pengusaha  tertentu yang  meminta  agar  Pasal-Pasal  tertentu dimuat  atau  diubah  sesuai  kepentingan mereka  supaya  melanggengkan  kekuasaan mereka pula.
Fenomena  itu,  membuat  kita  jadi berpikir  kembali  apakah  praktik  semacam itu  sudah  tidak  ada  lagi  di  era  Reformasi? Ataukah  justru  praktik  seperti  itu  masih terpelihara  dengan  subur.  Ada  pihak-pihak tertentu menyebutkan bahwa politik legislasi RUU  Cipta  Kerja  atau  lebih  dikenal  RUU Omnibus  Law,  (Sudarwanto  and  Kharisma 2020)  sangat  bernuasana  politik  seperti  era Orde  Baru.  Walaupun  anggapan  tersebut cenderung  bermakna  negatif,  tetapi  dalam konteks  negara  hukum  yang  demokratis semua  produk  politik  harus  diuji  apakah mengandung  kecacatan  di  dalamnya  atau tidak.  Untuk  menguji  hal  tersebut,  Mafhud MD  dalam  Disertasinya,  menawarkan Hipotesis  tentang Konfigurasi  Politik  yang Otoriter dan Konfigurasi  Politik  yang Demokratis .  (Mahfud  2010)  Menurutnya,
Pertama, jika  konfigurasi  politik  yang dibangun  cenderung  bersifat  otoriter,  maka UU  yang  dihasilkan  akan  berkarakter konservatif.  Artinya,  UU  tersebut  tidak dapat menjawab permasalahan- permasalahan  atau  kebutuhan  bernegara
dimasa  yang  akan  datang,  sehingga  akan cenderung  diubah-ubah  sesuai  kepentingan pihak-pihak  yang  ada  di  Parlemen. Contohnya,  UU  Pemilu  dan  UU  Pemda, dalam  catatan  Mahfud  MD,  kedua  UU  ini selalu  diubah-ubah  seiring  perubahan dinamika politik bernegara.
Kedua, sebaliknya  apabila  konfigurasi politik yang dikembangkan bersifat demokratis, maka sesungguhnya produk UU yang  dihasilkan  akan  berkarakter  responsif. Artinya,  UU  tersebut  tidak  mudah  diubah- ubah sesuai kepentingan politik yang ada di parlemen,  karena  UU  itu  mampu  berjawab kebutuhan-kebutuhan dinamika bermasyakarat  dikemudian  hari.  Contohnya seperti  UU  Pokok  Agraria  (UUPA),  dalam catatan  Mahfud  MD,  UU  ini  mampu bertahan  dari  masa  Orde  Lama  (Presiden Soekarno) hingga era reformasi sekarang.
Sampai  pada  titik  ini,  ada  pertanyaan sederhana  yang  harus  dipecahkan  yaitu apakah  politik  perubahan  UU  MK merupakan konfigurasi yang otoriter ataukah konfigurasi yang demokratis? Untuk
menjawab pertanyaan itu, penulis menawarkan  dua  parameter  yang  dapat dijadikan  ukuran  yaitu:  (i)  Prosedur Legislasi,  dan  (ii)  Substansi  UU  yang dihasilkan.  (Dahoklory  and  Ali  2020) Pertama, prosedur  legislasi,  dalam  konteks legislasi nasional ada 5 (lima) tahapan yang harus  dipenuhi  yaitu:  (1)  perencanaan,  (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan  atau  penetapan,  dan  (5) pengundangan. Manakala terdapat salah satu prosedur  yang  sengaja  tidak  ditempuh selama proses legislasi UU MK, maka dapat dipastikan  bahwa  konfigurasi  politik  UU MK  saat  ini  cenderung  bersifat  otoriter. Misalnya dalam tahapan perencanaan, yang mengharuskan  agar  setiap  UU  dimuat terlebih  dahulu  dalam  Prolegnas,  namun ternyata  UU  MK  tiba-tiba  langsung  di paripurnakan  oleh  DPR.  Atau  contoh lainnya seperti dalam tahapan pembahasan , DPR  tidak  melibatkan  partisipasi  lembaga terkait (MK) atau publik untuk memberikan pertimbangan atau saran-saran yang konstruktif.  Fajar  Laksono  mengatakan
bahwa  perlu  dikhawatirkan  revisi  UU  MK, karena  pembahasan  RUU  dimasa  pandemi Covid-19  sangat  sulit  untuk  menyerap aspirasi  publik,  (Laksono  and  Fajar  2020). Dengan  bahasa  yang  sederhana,  tindakan yang  diambil  oleh  pembentuk  UU  dalam situasi  darurat  kesehatan  masyarakat, berpotensi  untuk  mengabaikan  aspirasi masyarakat  itu  sendiri.  Namun  disisi  lain, UU  MK  sudah  sangat  sering  diubah-ubah, terhitung  sudah  sebanyak  3  kali  perubahan. Apabila  bersandar  pada  ciri-ciri  pokok konfigurasi  politik  yang  otoriter  yakni adanya kecenderungan untuk
“terus mengubah-ubah  sebuah  UU”  sesuai  dengan kepentingan politik para pemangku kekuasaan.  Maka  tidak  ada  salahnya,  untuk menggolongkan  UU  MK  sebagai  hasil produksi  dari  konfigurasi  politik  yang bersifat otoriter.
Kedua, subsantsi  UU  MK  yang dihasilkan,  dalam  posisi  ini  bilamana terdapat  materi  muatan  baru  ( new  norm ) yang dihasilkan cenderung memangkas atau menghalangi  hak-hak  konstitusional  warga negara  dalam  rangka  mengakses  keadilan konstitusi  ( constitution  justice ),  ataupun terdapat  ketentuan  baru  yang  sengaja dimuat, dan tanpa disadari berpontensi untuk mengintervensi  independensi  hakim-hakim konstitusi,  maka  dapat  dipastikan  bahwa karakter UU MK saat ini merupakan produk hukum  yang  berkarakterk  konservatif. Walaupun  dikatakan  begitu,  tetapi  pasal- pasal  atau  norma  baru  yang  dimaksud  akan diulas dalam sub-bab berikutnya.
2.  Perubahan UU MK Sebagai Kebijakan  Hukum  Terbuka  ( Opened
Legal Policy )
Prinsip  pembentukan  atau  perubahan UU  yang  baik  selalu  menjadikan  teori stuffenbau  des  rechts ala  Kelsen  sebagai parameter utama. Artinya bahwa kemunculan  suatu  norma  hukum  baru  ( new law  norm )  tidak  terlepas  dari  hasil pemberian  norma  hukum  yang  lebih  tinggi. Dalam  posisi  ini,  UU  MK  merupakan turunan  atau  perintah  langsung  dari ketentuan UUD 1945 kepada pembentuk UU
supaya  menindaklanjutinya  dengan  sebuah UU. Sebagaimana tergambar dalam ketentuan Pasal 24C Ayat 6 UUD 1945 yang berbunyi:
“Pengangkatan  dan  pemberhentian hakim  konstitusi,  hukum  acara  serta ketentuan  lainnya  tentang  Mahkamah Konstitusi diatur  dengan  undang- undang ”
Bunyi  frasa  seperti “diatur  dengan UU” atau “diatur  dalam  UU” atau “ditetapkan  dengan  UU” ,  dalam  teori perundang-undangan sering diartikan sebagai  kebijakan  hukum  terbuka  ( opened legal  policy ).  Maksudnya,  materi  muatan yang  menyangkut  dengan  pengangkatan, pemberhentian,  maupun  hukum  acara  MK, tidak  bisa  diatur  oleh  UUD  karena  bersifat umum.  Oleh  sebab  itu, dilimpahkan  kepada pembentuk  UU  untuk  mengatur  lebih operasional  dengan  sebuah  UU.  Mukhtie Fajar  sebagaimana  dikutip  oleh  Mardian Wibowo menyatakan bahwa,
“kebijakan  hukum  terbuka  (opened legal  policy)  muncul  manakala  UUD 1945 memerintahkan pengaturan norma tertentu  dalam  bentuk  UU,  namun hanya memberikan arahan secara garis besar  saja.  Sementara  UU  yang  akan dibentuk  harus  mengatur  dengan  lebih detail.  Pilihan  detail  inilah  yang merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi  pembentuk  UU  untuk  menentukan selama  masih  dalam  bingkai  (garis besar)  yang  diatur  oleh UUD 1945.” (Wibowo 2019) Memang sedari awal desain
konstitusional  lebih  memberikan  otoritas yang begitu besar kepada DPR dan Presiden untuk  membuat  ataupun  mengubah  sebuah UU,  sesuai  dengan  pilihan  politik  ( political choice )  yang  dikehendaki.  Itu  sebabnya Mahfud  MD,  mengemukakan  bahwa  apa yang  telah  diserahkan  secara  terbuka  oleh UUD  untuk  diatur  dalam  UU  berdasar pilihan  politik  ( political  choice )  lembaga legislatif,  tidak  bisa  dibatalkan  oleh  MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Di dalam  UUD  1945  sendiri  banyak  masalah
yang  diserahkan  untuk  diatur  berdasar kebutuhan  dan  pilihan  politik  lembaga legislatif yang tentunya tidak bisa dicampuri oleh  lembaga  lain,  termasuk  MK  (Wibowo 2015) Meskipun lembaga legislatif mendapat  delegasi  langsung  dari  konstitusi (UUD  1945)  untuk  mengatur  hal-hal  yang diperintahkan  berdasarkan  inisiatif  sendiri, atau  singkatnya  “asal  DPR  suka”.  Namun, sangat  diperlukan  adanya  batasan-batasan tertentu  yang  dijadikan  pagar  supaya  tidak bisa  dilewati  atau  dilompati  secara sembarangan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
Batasan-batasan  atau  koridor-koridor itulah  yang  kemudian  diberikan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  salah  satu Putusannya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Dimana,  MK  memberikan  tiga  koridor supaya  pembentuk  UU  tidak kebablasan , antara  lain:  (i)  tidak  boleh  melanggar rasionalitas,  moralitas,  dan  keadilan,  (ii) tidak  boleh  ada  indikasi  penyalahgunaan wewenang,  dan  (iii)  secara  nyata-nyata bertentangan  dengan  UUD  1945,  (Wibowo 2015). Pertama, pembentukan atau perubahan  UU  tidak  boleh  bertentangan dengan  rasionalitas,  dimaksudkan  agar pembentuk  UU  tidak  menciptakan  suatu norma  baru  ( new  norm ) yang  irasional  atau tidak  bisa  diterima  dengan  akal  sehat. Misalnya,  UU  MK  menentukan  bahwa syarat  untuk  menjadi  Hakim  MK  harus berusia  minimal  60  Tahun  pada  saat diangkat,  tentu  saja  norma  semacam  ini adalah  wilayah opened  legal  policy karena tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  UUD, namun  secara  logika jelas  tidak masuk  akal karena  mana  mungkin  seseorang  hanya dapat diangkat menjadi hakim MK pada usia begitu, padahal ada generasi muda yang jauh lebih  produktif.  Apalagi  diusia  seperti  itu, secara  fisik  manusiawi  mulai  melemah sehingga tidak mungkin dibebani menangani perkara-perkara  konstitusi  yang  makin bertambah jumlahnya dari hari ke hari.
Kedua, pembentuk  UU  diberikan kebebasan  untuk  membentuk  UU  tetapi tidak  boleh  disalahgunakan  ( detournament de  pouvoir )  artinya  kewenangan  itu  harus
dipergunakan sesuai dengan tujuan diberikan  kewenangan  tersebut.  Misalnya, UUD  1945  mendelegasikan  kepada  UU mengatur tentang pengangkatan dan pembehentian hakim MK, tetapi pembentuk UU justru mengatur hal-hal tidak diperintahkan  seperti  mengubah  komposisi hakim  MK.  Atau  juga  kewenangan  yang diperoleh  dari  UUD  1945  dipergunakan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan  konflik  kepentingan  ( conflict of  interest )  antara  pembentuk  UU  dengan pihak-pihak  tertentu. Ketiga, kebebasan dalam membentuk UU tidak boleh dilakukan secara  tanpa  sadar.  Maksudnya,  perlu diperhatikan  secara  cermat  terkait  dengan rumusan  norma  dalam  UUD  1945,  baik norma yang terkandung di dalam pembukaan  maupun  Pasal-Pasalnya,  jangan sampai  tanpa  disadari  oleh  Pembentuk  UU, terdapat  beberapa  ketentuan  baru  yang secara  nyata-nyata  bertentangan  dengan konstitusi. Misalnya, UUD 1945
menentukan  bahwa  komposisi  Hakim  MK berjumlah  9  (sembilan)  orang.  Namun karena DPR merasa memiliki otoritas bebas maka dimuat dalam UU MK, bahwa Hakim MK berjumlah 15 orang.
Wilayah  legislasi  yang  bersifat  terbuka ( opened )  harus  dipersempit  dengan  tiga parameter  diatas.  Dengan  perkataan  lain, lembaga legislatif semestinya harus memperhatikan  batasan-batasn  itu  secara sungguh-sungguh.
Supaya mencegah
dikemudian  hari  tidak  terdapat  ketentuan- ketentuan yang inkonstitusional atau irasional.
3.  Konstitusionalitas Norma Baru dalam UU MK
Konstitusionalitas  norma  baru  ( new norm )  dalam  UU  MK,  dimaksudkan  untuk mempertanyakan  apakah  arah  politik perubahan UU MK sudah sejalan atau belum dengan  semangat  berkonstitusi.  Jamak diketahui,  saat  ini  UU  MK  telah  diubah menjadi  UU  No.  7  Tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  atas  UU  No.  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah menilik  norma-norma  baru  dalam  UU  MK
(7/2020)  tersebut,  tampaknya  tidak  ada perubahan  yang  begitu  fundamental,  karena perubahan  UU  MK  sama  sekali  tidak menyentuh  substansi  pokok  fungsi,  tugas, dan  wewenang  Mahkamah  Konstitusi  saat ini.  Hanya  saja,  lagi-lagi  arah  politik perubahan  UU  MK  berputar-putar  terkait dengan  persyaratan  untuk  dapat  diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi.
Sebagaimana tergambar dalam rumusan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  d,  mensyaratkan kepada  seseorang  untuk  bisa  diangkat menjadi  hakim  MK,  sekurang-kurangnya telah  berusia  55  tahun.  Rumusan  semacam ini, tentu saja dibuat dengan penuh semangat oleh  Pembentuk  UU,  namun  tanpa  disadari klausul  tersebut  telah  mengamputasi  salah seorang  Hakim  Konstitusi  yang  sedang menjabat  saat  ini,  yakni  Yang  Mulia  Prof. Dr.  Saldi  Isra,  S.H.  Akan  tetapi,  perumus UU MK memang punya banyak akal-akalan, itu  sebabnya  mereka  menyediakan  klausul pengaman  yang  diletakkan  dalam  aturan peralihan  tepatnya  Pasal  87  huruf  b,  yang berbunyi:
“…Hakim  Konstitusi  yang  sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70  (tujuh  puluh)  tahun  selama keseluruhan  masa  tugasnya  tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”
Dengan  adanya  klausul  ini,  tentu  saja posisi  Hakim  Konstitusi  Saldi  Isra  menjadi aman  terkendali.  Meskipun  begitu,  masih terdapat  perdebatan  terkait  substansi  Pasal 87  huruf  b  tersebut,  mengingat  asas non- retroaktif maka sesungguhnya UU MK tidak bisa  diberlakukan  ke  belakang.  Walaupun demikian,  dari  segi  teori  perundang- undangan klausul itu mendapat pembenaran secara  hukum,  karena  ketika  suatu  norma diletakkan  dalam  “aturan  peralihan”  berarti fungsinya  tidak  lain,  dimaksudkan  untuk mengisi  kekosongan  hukum  sekaligus memindahkan/mengalihkan peristiwa hukum  yang  semulanya  dimuat  dalam  UU lama  ke  dalam  materi  UU  baru.  Jadi, sebetulnya  tidak  ada  persoalan  terkait
substansi  Pasal  87  huruf  b  dengan  posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra.
Namun, dilain pihak dengan dihapusnya ketentuan  Pasal  22  UU  MK  tentang  masa jabatan  seorang  hakim  MK.  Tanpa  disadari oleh  pembentuk  UU,  penghapusan  klausul itu  telah  membuka  perdebatan  baru, pasalnya  mana  mungkin  seorang  diangkat menjadi Hakim Konstitusi tidak mempunyai masa  jabatan  tertentu.  Itu  sama  saja,  telah menghiraukan  apa  yang  dikemukakan  oleh Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” artinya sewaktu-waktu  para  hakim  yang  sedang menjabat  saat  ini,  bisa  saja  menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka. Karena politik legislasi yang dimainkan oleh pembentuk UU, dapat membuat para hakim merasa  nyaman  dan  pada  akhirnya  terbawa ke arah yang keliru.
Arah  perubahan  UU  MK  semakin terlihat nyata, entah disadari atau tidak oleh pembentuk  UU,  tetapi  ketika  menaikkan syarat usia minimal 55 tahun untuk diangkat menjadi  hakim  MK  telah  mengabaikan generasi  produktif.  Artinya,  pembentuk  UU masih  meragukan  kapasitas  generasi  muda sekarang  (terkhususnya  yang  berusia  40an), padahal  ilmu  seseorang  tidak  selamanya ditentukan  oleh  umur  siapa  yang  lebih  tua atau  siapa  yang  lebih  senior.  Coba banyangkan,  dengan  menaikkan  syarat  usia minimal  55  tahun,  ditambah  dengan sejumlah  persyaratan  berat  lainnya  seperti, berijazah  minimal  doktor  (S.3),  dan berpengalaman  dibidang  hukum  selama  15 tahun atau lebih. Jika dipikir-pikir ketentuan usia  minimal  55  tahun  menjadi  kehilangan relevansinya.
Seharusnya,  pembentuk  UU  dapat berkaca  dari  sejumlah  persyaratan  menjadi Hakim  Konstitusi  yang  dipraktikkan  di negara-negara  lain,  misalnya  di  Korea Selatan,  dalam  Pasal  5  UU  Mahkamah Konstitusi KorSel hanya menentukan bahwa calon hakim harus berlatar belakang hukum, jaksa  atau  pengacara,  dan  berusia  minimal 40  (empat  puluh)  tahun  pada  saat  diangkat menjadi  Hakim  MK,  (Harijanti  2014). Rasanya  persyaratan  usia  yang  ditetapkan
oleh  Korea  Selatan  terbilang  lebih  masuk akal,  jika  dibandingkan  dengan  persyaratan usia  minimal  menjadi  hakim  MK  di Indonesia saat ini. Pasalnya, pembentuk UU tidak  menyadari  bahwa  antara  usai  55-70 tahun,  secara  fisik  manusiawi  kesehatan mulai  menurun  secara  perlahan-lahan, apalagi  mengingat  perkara judicial  review yang  diajukan  ke  meja  persidangan  Hakim MK  dari  hari  ke  hari  terus  meningkat. Belum  lagi  ditambah  dengan  perkara perselisihan hasil pemilihan umum terkhususnya dalam konteks pilkada serentak  pada  tanggal  9  Desember  2020. Tentu  saja,  dalam  batas  penalaran  yang wajar,  kondisi  kesehatan  para  hakim Konstitusi harus mendapat perhatian serius.
Selain  itu,  implikasi  menarik  dari persyaratan  menjadi  Hakim  MK,  yang ditetapkan 55 tahun dan diberhentikan pada usia  70  tahun.  Inilah  yang  menjadi kekhawatiran  bersama,  pasalnya  coba bayangkan  suatu  ketika  semua  hakim konstitusi diangkat pada usia yang sama (50 th)  dan  diberhentikan  pula  pada  usia  yang bersamaan  (70  th).  Dalam  kondisi  yang demikian, dapat saja menimbulkan ketidakpastian  terhadap  kinerja  peradilan Mahkamah  Konstitusi.  Misalnya,  dalam ketentuan  Pasal  46  UU  MK  ditegaskan bahwa “Putusan  Mahkamah  Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili,  dan  memutus,  dan  panitera” . Artinya,  rumusan  norma  Pasal  46  telah memberi rambu-rambu bahwa setiap perkara konstitusi  hanya  boleh  diputuskan  oleh hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara a  quo sejak  awal,  bukan  diperiksa oleh  Hakim  sekarang  (lama)  lalu  kemudian diputuskan oleh Hakim yang akan datang. Namun,  mungkin  saja  terjadi  suatu peristiwa  di  mana  para  hakim  yang  sedang menjabat,  telah  menerima,  memeriksa,  dan mengadili sebuah perkara konstitusi, sayangnya  karena  perkara-perkara  tersebut justru  menumpuk  sehingga  tidak  sempat  di putuskan oleh Hakim yang sedang menjabat pada  waktu  itu.  Pada  saat  yang  bersamaan hakim-hakim yang bersangkutan telah habis masa  jabatan.  Artinya,  secara  otomatis
hakim-hakim  tersebut  tidak  mungkin  dapat memutus  dan  menandatangi  perkara  yang menumpuk  itu  lagi,  dan  pastinya  akan dieksekusi  oleh  hakim-hakim  yang  baru. Dalam  kondisi  itu,  tanpa  disadari  ketentuan Pasal  46  UU  MK  telah  terciderai.  Oleh sebab  itulah,  sebagai  peradilan  Konstitusi yang  bersifat  Independen  atau  bebas  dari campur tangan kekuasaan manapun, seharusnya pola rekruitment hakim Konstitusi  tidak  di  samaratakan,  melainkan semestinya  dilakukan  secara  berjenjang. Misalnya,  5  orang  Hakim  dipilih  terlebih dahulu,  setelah  itu  4  orang  Hakim  lagi. Maksudnya  supaya  para  hakim  Konstitusi dapat  menjaga  konsistensi  atau  kesesuaian antara  kinerja  hakim  sebelumnya  dengan hakim yang sedang menjabat (hakim baru).
Dengan demikian, secara konstitusional rumusan  norma  terkait  persyaratan  untuk diangkat  dan  diberhentikan  sebagai  Hakim Konstitusi  walaupun  terdengar  kurang masuk  akal.  Namun,  mengingat  asas presumption  of  legality artinya  rumusan norma  tersebut  harus  dianggap  benar  dan sah  menurut  hukum  sampai  dikatakan sebaliknya,  atau  sederhananya  norma tersebut  tetap  berlaku  sampai  dinyatakan bertentangan  dengan  konstitusi  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat  oleh Mahkamah  Konstitusi.  Jika  kemudian,  UU MK  dibawah  kehadapan  meja  MK  untuk diuji  konstitusionalitasnya  maka  pertanyaan yang  muncul  adalah  apakah  MK  akan menolak  dengan  alasan  menyalahi  asas nemo  judex  idoneus  in  proparia  causa ?
(Maladi 2010). Atau jika sebaliknya apabila MK  memandang  rumusan  norma  UU  MK perlu  diuji  konstitusionalitasnya,  maka secara  otomatis  para  hakim  konstitusi  akan diuji pula kenegarawannya.

## D.   Simpulan dan Saran
Dinamika  politik  perubahan  UU  MK ternyata tidak menyentuh aspek yang begitu substansial  seperti  menambahkan  atau mengurangi  tugas  dan/atau  wewenang Hakim  MK,  melainkan  perubahan  UU  MK lagi-lagi  masih  berputar-putar  terkait persyaratan  untuk  dapat  diangkat  menjadi
hakim  konstitusi.  Oleh  karena  rumusan norma terkait syarat usia
minimal/maksimum  untuk  diangkat  dan diberhentikan sebagai hakim konstitusi tidak diatur  secara  eksplisit  dalam  Konstitusi, sehingga  hal  tersebut  menjadi  ranah open legal  policy. Akan  tetapi  kebijakan  hukum terbuka  tidak  boleh  bertentangan  dengan rasionalitas  atau  akal  sehat  (sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  MK  dalam  Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008). tanpa disadari oleh  pembentuk  UU,  perubahan  batas  usia Hakim  MK  menjadi  min/mak  antara  55-70 terdengar kurang masuk akal atau irasional . Misalnya,  para  hakim  yang  telah  berusia antara  55-70  tahun  akan  dihadapkan  pada perkara  konstitusi  yang  begitu  menumpuk, dan pada saat yang bersamaan tentunya akan mengganggu  kondisi  kesehatan  para  hakim konstitusi  itu  sendiri  yang  mana  semakin hari semakin tua. Oleh sebab itu, perubahan UU  MK  terkait  batas  usia  seperti  yang dijabarkan  diatas  dapat  dikatakan  tidak sesuai dengan semangat berkonstitusi seperti yang  tercermin  dalam  Putusan  MK  No  51- 52-59/PUU-VI/2008.  Dengan  demikian, semestinya  pembentuk  UU  berkaca  dari praktik  rekruitmen  hakim  konstitusi  di negara-negara  lain,  seperti  Korea  Selatan. Selain  itu,  pola  pengisian  jabatan  hakim konstitusi  tidak  boleh  disamaratakan  tetapi harus  dilakukan  secara  berjenjang  demi menjaga  konsistensi  dan  sinkronisasi  tugas dan kinerja peradilan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi Bernegara Praksis  Kenegaraan  Bermartabat  Dan Demokratis . Malang: Setara Press.
Bisariyadi.  (2015).  Keterlibatan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Politik  Legislasi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4 (3), 361.
Dahoklory,  V.  M;    Muh  I.  B.  A.  (2020).
Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan  Revisi  Undang-Undang Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jurnal
Perspektif, 25 (2), 125–126.
Harijanti,  S.  D.  (2014).  Pengisian  Jabatan Hakim:  Kebutuhan  Reformasi  Dan Pengekangan  Diri. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum, 21 (4), 524.
Kartono.  (2011).  Politik  Hukum  Judicial Review  Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (Edsus), 23.
Kurnia, T. S. (2019). Peradilan
Konstitusional  Oleh  Mahkamah  Agung Melalui Mekanisme Pengujian Konkret. Jurnal Konstitusi, 16 (1), 68-69.
Laksono,  F.  2020. Revisi  UU  MK:  Hadiah, Pesanan, Atau Kebutuhan? .
hukumonline.com,  Senin,  13  April 2020. https://m.hukumonline.com/berita/baca/ lt5e93c5f303ad5/revisi-uu-mk-hadiah- pesanan-atau-kebutuhan-oleh-fajar- laksono/  Diakses  Pada  tanggal  27 Oktober 2020
MD,  Mahfud.  (2010). Politik  Hukum  Di Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Maladi,  Y.  (2010).  Benturan  Asas  Nemo Judex  Idoneus  In  Propria  Causa  Dan Asas Ius Curia Novit. Jurnal Konstitusi, 7 (2), 7.
Mosler, H. (2014). Judicialization of Politics and  the  Korean  Constitutional  Court : The  "  Party  Chapter  Abolition  Case ". Nomos  Verlagsgesellsch, 47 (3).  293– 318.
Munif,  N.  A.  (2015).  KHI  dan  Konfigurasi Politik  Hukum  Orde  Baru. AHKAM, 3 (2), 277.
Nardi, D. J.  (2018). Can NGOs Change the Constitution?  Civil  Society  and  the Indonesian Constitutional Court. Contemporary  Southeast  Asia, 40 (2),
247–278.
Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi, 6 (2), 161.
Safi.  (2015).  Judicial  Review  Sebagai Sarana  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi Warga  Negara. DIH  Jurnal  Ilmu Hukum, 11 (22), 174–175.
Sudarwanto;  Sentot,  A;  Kharisma,  D.  B. (2020).  Omnibus  Law  Dan  Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan  Berkelanjutan.” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional, 9 (1), 121.
Sutiyoso, B. (2010).
Pembentukan Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7 (6), 28.
Wahid,  A.  (2012).  Politik  Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan  No.  15/PUU-IX/2011). Jurnal Konstitusi, 9 (1), 186.
Wibowo,  M.  (2019). Kebijakan  Hukum Terbuka  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi,  Konsep  Dan  Kajian  Dalam Pembatasan  Kebebasan  Pembentuk Undang-Undang .  Depok:  Rajawali Pers.
Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas  Sebuah  Kebijakan Hukum  Terbuka  Dalam  Pengujian Undang-Undang. Jurnal  Konstitusi
12(2), 207.