## Tax Management Implementation At PT "XYZ"

## Implementasi Manajemen Pajak Pada PT “XYZ”
Diah Ramadhani Fadillah 1 , Arni Karina 2 , Kumba Digdowiseiso 3*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the optimal implementation of tax management at PT "XYZ". This research is analyzed using descriptive quantitative method, namely by describing the state of the financial statements which are carried out with fiscal corrections and tax calculations as well as tax sanctions in accordance with Law Number 36 of 2008. The results of this study indicate that PT "XYZ" has not implemented tax management optimally. It can be seen from the existing of fiscal correction on expense account from the company’s income statement. It also because the company never paid and reporting the income tax. In this study, also obtained the assumption and calculation of sanctions because of late tax payments and reporting. Furthermore, companies must pay more attention to proper planning and management activities in order to carry out proper tax obligations in accordance with the Income Tax Law Number 36 of 2008.
Keywords: Tax Management, Income Tax, Fiscal Correction, Law Number 36 of 2008.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keoptimalan  implementasi  manajemen  pajak  pada  PT  “XYZ”. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif  kuantitatif,  yaitu  dengan  menggambarkan  keadaan laporan keuangan yang selanjutnya dilakukan koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan serta sanksi pajak sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT  “XYZ”  belum menerapkan implementasi manajemen pajak secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat koreksi fiskal atas akun-akun beban pada laporan laba rugi perusahaan serta tidak dilakukannya pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini juga didapatkan asumsi perhitungan sanksi pajak  PT “XYZ” atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Selanjutnya, perusahaan harus lebih memperhatikan kegiatan perencanaan dan manajemen pajak yang tepat guna melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Kata Kunci: Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk melaksanakan pembangunan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara dan anggota masyarakat dalam membiayai berbagai keperluan Negara yang penerapannya diatur dalam undang undang demi kesejahteraan bangsa dan Negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan sebagai tanggung jawab atas berbagai fasilitas yang dinikmati selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang  dapat  mengurangi  laba,  sehingga  banyak  perusahaan  yang  cederung  menghindari kewajiban  perpajakan.  Tidak  terlaksananya  pengelolaan  kewajiban  perpajakan  pada  suatu perusahaan  dengan  baik  memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi  perusahaan  itu  sendiri karena  akan  menimbulkan  sanksi  perpajakan.  Sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa  sanksi administrasi (sanksi bunga, denda, dan kenaikan) dan sanksi pidana, yaitu sanksi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pendapatan negara lebih dari satu kali.
Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau  kurang  dibayar.  Strategi  yang  harus  di  lakukan  perusahaan  yaitu  dengan  menganalisis kembali  pengelolaan  pajaknya  agar  dapat  melaksanakan  kewajiban  pajak  sesuai  dengan
peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Undang-undang  perpajakan  di  Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sesuai dengan UU No. 36 Th. 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa badan dan bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak.
Penerapan Sistem self assessment dalam bahasa pajaknya dikatakan bahwa wajib pajak tidak  perlu  menunggu  adanya  suatu  surat  ketetapan  atau  surat  tagihan  untuk  melakukan pembayaran pajak. Sistem self assessment dalam penerapannya semakin diperbaiki, terutama pada  sistem  pelaporan  dan  tata  cara  pembayaran  pajak  dalam  tahun  berjalan  agar  tidak mengganggu  likuiditas  Wajib  Pajak  dan  sesuai  dengan  perkiraan  pajak  yang  akan  terutang. Sistem  ini  diharapkan  dapat  sejalan  dengan  realitas  dunia  usaha  yang  makin  berkembang sehingga  wajib  pajak  dapat  melaksanakan  pembukuan  dengan  tertib  dan  taat  asas.  Dengan menerapkan  manajemen  pajak  wajib  pajak  akan  mampu  melakukan  estimasi  pajak  yang ditanggung.
Manajemen  pajak  dibutuhkan  untuk  mengontrol  transaksi  rutin  perpajakan  sehingga menghindari  koreksi  fiskal  yang  terlalu  banyak  saat  pelaporan  SPT.  Jika  wajib  pajak  sudah melakukan tugas-tugas atau kewajibannya sebagai pemotong, pembayar pajak, dan pelapor, maka tidak semuanya akan menjadi beres atau final. Perlu menunggu waktu 10 tahun untuk terbebas  dari  urusan  pemeriksaan,  dengan  syarat  tidak  terdapat  indikasi  tindakan  pidana  di bidang  perpajakan.  Pengelolaan  kewajiban  perpajakan  dilakukan  melalui  suatu  manajemen pajak  (tax  management),  Manajemen  perpajakan  adalah  strategi  manajemen  dalam mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat  menguntungkan  nilai  bisnis  perusahaan  dengan  tetap  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sesuai  peraturan  dan  perundang-undangan.  Tujuan  dari  manajemen  pajak  harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.
Tujuan Manajemen Perpajakan yang utama adalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan  benar  dan  meminimalisasi  beban  pajak  untuk  maksimalisasi  Net  Profit  After  Tax. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak dapat digunakan untuk penghematan pajak (tax saving) dan efisiensi  pembayaran  pajak.  Manajemen  pajak  mencangkup  pengelolaan  pembayaran  pajak mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian.  Tahapan  manajemen  pajak  ini dilakukan agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan seperti kesalahan mengisi SPT, tidak lengkapnya dokumen yang diperlukan, adanya kurang bayar, lebih bayar, dan telat bayar.
Di  Indonesia,  laporan  keuangan  sebuah  perusahaan  menjadi  pedoman  yang  sangat penting dalam perhitungan pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan kepada Wajib Pajak pribadi atau badan. Pada badan usaha, yang  menjadi  pedoman  perhitungan  besarnya  PPh  adalah  laporan  keuangan  berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PSAK yang mengatur mengenai pajak tangguhan ialah PSAK Nomor 46. PSAK 46 diterbitkan guna membuat kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan menjadi lebih baik. Ketentuan dalam UU tentang Pajak penghasilan dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu beda tetap  dan beda waktu, sehingga setiap akhir pelaporan manajemen melakukan rekonsiliasi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang sesuai undang - undang. Penerapan PSAK 46 diharapakan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi.
Hal  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  berbeda antara  akuntansi  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Maka,  proses  menyesuaikan
laporan  keuangan  yang  didasari  PSAK  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  disebut sebagai  koreksi  fiskal  atau  rekonsiliasi  fiskal.  Penyusunan  laporan  keuangan  fiskal  akan menghasilkan jumlah laba yang berbeda. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan  pendapatan  dan  beban.  Perusahaan  atau  wajib  pajak  menganggap  pajak  sebagai biaya atau beban karena mengurangi laba. Sementara pemerintah, menginginkan pajak yang tinggi dari perusahaan atau wajib pajak untuk membiayai pembangunan Negara.
Perbedaan  kepentingan  tersebut  yang  menyebabkan  wajib  pajak  cenderung  ingin mengurangi beban pajak. PT.”XYZ” adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider) yang telah berusaha menerapkan manajemen pajak. Peneliti  melihat  PT.”XYZ”  telah  berusaha  menerapkan  manajemen  pajak  dalam  kegiatan operasionalnya. Namun, berdasarkan keterangan direktur perusahaan tersebut, PT “XYZ” kerap kali mengalami masalah keterlambatan dalam pelaporan pajak dan SPT tahunan, serta kesulitan dalam melakukan pembayaran PPh masa karena banyaknya perhitungan yang belum sesuai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi manajemen pajak pada PT “XYZ”  apakah  sudah  optimal  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Pajak Penghasilan..

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk mengungkap berbagai hal yang tidak tampak secara lebih spesifik agar metode pembelajaran dapat diterangkan sejelas-jelasnya dan dapat memperoleh berbagai ide atau gagasan berharga yang dapat ditarik untuk penelitian selanjutnya atau digunakan untuk pengaplikasian terbaiknya. Oleh karena itu, maka metode deskriptif sangat tepat untuk dapat menganalisis implementasi manajemen pajak pada PT “XYZ”.
Ruang lingkup penelitian ini mencangkup analisis terhadap laporan keuangan laba rugi PT “XYZ” Tahun 2019 dengan melakukan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui alokasi pendapatan dan biaya yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maupun peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini dan memperhitungkan pajak- pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT “XYZ” serta menganalisis implementasi manajemen pajak PT “XYZ” yang kurang sesuai penerapannya untuk diperbaiki di masa mendatang.
Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Data tersebut mencakup laporan keuangan laba rugi PT "XYZ" tahun 2019 dan dokumen resmi lainnya dari instansi terkait. Penulis menganalisis literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, dan  jurnal  penelitian  terdahulu  untuk  memahami  serta  menggali  informasi  terkait  pokok pembahasan.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  ini memungkinkan  penulis  menyederhanakan  penjelasan  masalah  sesuai  data  yang  dihimpun, terutama dari laporan keuangan. Langkah-langkah analisis data melibatkan:
1. Pengumpulan data dari perusahaan, termasuk laporan keuangan Laba Rugi, General Ledger, dan SPT Tahunan Badan.
2. Pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  untuk  mengidentifikasi  celah  dalam perencanaan pajak.
3. Evaluasi akun-akun pada Laporan Laba Rugi perusahaan sesuai dengan data yang diperoleh.
4. Analisis kesesuaian akun pada laporan keuangan laba rugi dengan peraturan perpajakan dan penentuan apakah perlu koreksi fiskal.
5. Pelaksanaan koreksi fiskal terhadap akun yang perlakuannya tidak sesuai dengan Undang- Undang PPh No. 36 tahun 2008.
6. Penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
7. Perbandingan  antara  perencanaan  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  dengan  alternatif perencanaan sesuai peraturan perpajakan untuk mencapai efisiensi pembayaran pajak.
8. Penyusunan perencanaan pajak sebagai alternatif untuk mencapai manajemen pajak yang baik.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
PT.  “XYZ”  sebagai  salah  satu  penyedia  jasa  layanan  internet  ISP  (  Internet  Service Provide ) yang berpusat di Jakarta telah berdiri sejak tahun 1997. Dari pengembangan pasar dan penggunaan  teknologi  yang  beraneka  ragam  PT.  “XYZ”  semakin  matang  dan  berpengalaman telah mempersiapkan diversifikasi bisnis ke layanan internet data center sebagai solusi terpadu untuk kebutuhan internet dan pusat data elektronik dengan berbagai produknya. Pada akhir Februari  2006  diresmikan  layanan  berupa  Internet  Data  Center  sebagai  upaya  peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Dengan dua layanan sebagai penyedia jasa internet dan internet data center ini, diharapkan mampu memberikan kepuasaan dan kenyamanan mitra kerjasama PT “XYZ”.

## Laporan Keuangan PT “XYZ”
PT “XYZ” sebagai wajib pajak membuat laporan keuangan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bisnis kedepan serta penilaian manajemen mengenai kinerja perusahaan. Pembukuan dan laporan keuangan yang dibuat PT “XYZ” mengacu pada standar akuntansi keuangan.

## Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT “XYZ”
Rekonsiliasi fiskal merupakan proses untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial (berdasarkan SAK) dan laporan keuangan menurut aturan pajak dalam undang-undang dimana diantara keduanya terdapat beda waktu dan beda tetap.
Penjabaran  analisis  koreksi  fiskal  pada  laporan  Laba  Rugi  PT  “XYZ”  tahun  2019  ialah sebagai berikut :
Koreksi positif sebesar RP. 429.189.536 terhadap Biaya Proyek NIX disebabkan karena pada transaksi proyek NIX yang dibayarkan dengan bukti yang akurat dan jelas hanya sebesar Rp. 100.000.000, yaitu untuk pembelian material proyek terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) . Sedangkan sisanya, sebesar RP. 429.189.536 merupakan Marketing Fee tanpa melampirkan daftar nominatif. Dimana biaya promosi yang tidak mencantumkan daftar nominatif  akan  dikoreksi  positif  seluruhnya  dasar  hukumnya  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 dan Undang Undang PPh. No 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Nomor 7. Selain itu, Biaya Marketing ini juga tidak dapat dibuktikan eksistensinya karena tidak terdapat bukti pendukung yang jelas apakah jasa tersebut benar benar diberikan dan berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
Koreksi  Positif  atas  Biaya  Telekomunikasi  ini  dikarenakan  terdapat  biaya  pembelian pulsa telepon seluler pegawai tertentu atas jabatan atau pekerjaannya sebesar 415.835 yang dimana pada aturan pajak hanya dapat dibebankan 50% dari total keseluruhan, maka dikoreksi positif sebesar 207.917. Hal ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 Pasal 1 Ayat (2) yang menimbang ketentuan pasal 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah mengalami perubahan keempat menjadi Undang-Undang pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.
Koreksi positif atas biaya Bahan Bakar & Transport dikarenakan sebesar Rp.1.216.000 merupakan  biaya  transport  pegawai  tertentu  tanpa  disertai  dokumen  pendukung  (bukti transaksi) yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Pada Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan  dijelaskan  bahwa  beban  yang  berkaitan  dengan  kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara dapat dibebankan, tetapi dalam hal ini transaksi yang terjadi tanpa disertakan bukti pendukung tidak dapat dibuktikan bahwa pengeluaran tersebut
telah  terjadi  dengan  kata  lain  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pengeluaran  untuk  kepentingan perusahaan.
Biaya perjalanan dinas sebesar 1.200.000 dikoreksi positif seluruhnya karena biaya dinas ini dikeluarkan  secara lumpsum tanpa dimasukkan ke dalam gaji pegawai, selain itu pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas ini juga tidak disertai bukti autentik (yang dapat dipercaya). Koreksi ini mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf A UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-260/PJ/1998.
Koreksi  Positif  atas  Biaya  Asuransi  Kesehatan  /  Pengobatan  /  Kesejahteraan  sebesar 1.951.134  dikarenakan  asuransi  kesehatan/pengobatan  yang  tidak  termasuk  kedalam perhitungan  penghasilan  karyawan  merupakan  non  deductible  expense  (tidak  dapat  diakui fiskal) mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf D. Selain itu transaksi ini juga tidak disertasi bukti pendukung.

## Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT “XYZ”
Pajak  penghasilan  badan  terutang  dihitung  berdasarkan  penghasilan  netto  fiskal. Penghasilan ini diperoleh dari perhitungan laba yang telah dikoreksi pendapatan dan bebannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, sebelum menghitung PPh Terutang, wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu besar penghasilan netto fiskalnya.
Pajak  Penghasilan  Terutang  badan  PT  “XYZ”  Tahun  2019  Dapat  dilihat  dari  laporan keuangan sesuai pembahasan di atas, pada tahun 2019 PT “XYZ” Mengalami kerugian sehingga pajak  terutangnya  nihil  (tidak  dikenakan  pajak).  Karena  kerugian  yang  dialaminya,    PT  “XYZ” dapat  mengkompensasikan  nilai  kerugian  tersebut  pada  tahun  berikutnya.  Dasar  hukum kompensasi kerugian fiskal ini terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (2). Dalam UU tersebut  disebutkan  bahwa  apabila  pada  penghasilan  didapatkan  kerugian,  maka    kerugian tersebut  dikompensasikan  dengan  penghasilan  mulai  tahun  pajak  berikutnya  berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
Tujuan dari adanya perhitugan kompensasi kerugian fiskal ini yaitu untuk mengurangi pajak terutang di tahun berikutnya. Pada BAB II telah dijelaskan, wajib pajak dapat menghitung akumulasi kedit pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung oleh wajib pajak di awal periode pajak (setiap masa/bulan). Kredit pajak dapat menyebabkan PPh terutang menjadi lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Pajak Penghasian yang dapat di kreditkan bagi wajib pajak dalam negeri adalah PPh Pasal  22,  23,  24,  dan  25  PT  “XYZ”  pada  kegiatan  operasionalnya  tidak  pernah  melakukan pemotongan terhadap penghasilan atau biaya yang seharusnya dipotong PPh Masa seperti PPh 21, 23, dan Final 4 Ayat (2), sehingga tidak memiliki pajak yang dapat di kreditkan karena tidak pernah melakukan pembayaran pajak.
Hal  ini  tentu  membuat  PT  “XYZ”  dapat  dikenakan  sanksi  atas  keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.  Permasalahan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak manajemen PT “XYZ” kedepannya  agar lebih teliti dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Jika dilihat dari buku besar transaksi yang terjadi pada PT “XYZ” tahun 2019, terdapat biaya-biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh Final 4 Ayat (2).

## Sanksi Pajak Bagi PT “XYZ”
Sesuai  dengan  perhitungan  PPh  masa  di  atas,  PT  “XYZ”  tentunya  akan  dikenakan denda/sanksi  akibat  pajak  yang  belum  dibayarkan  sehingga  menyebabkan  keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Mengacu pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat 9 (2a) , Pasal 9 Ayat  (2a)  dan  Pasal  19  Ayat  U1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  akibat  keterlambatan  pelaporan  Pajak Penghasilan dalam satu masa pajak dikenakan sanksi denda yaitu sebesar Rp.100.000 (untuk
setiap SPT) dan akibat  keterlambatan pembayaran PPh dikenakan sanksi bunga yaitu sebesar 2% dari jumlah pajak terutang terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan paling lama 24 bulan (maksimal) serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pada kasus PT “XYZ”, tahun 2019 terdapat beberapa transaksi yang dikenakan PPh Final Pasal 4(2) dan PPh Pasal 23 yang telah dijabarkan perhitunganya di atas.
Namun dalam menghitung sanksi pajak, tidak dapat hanya dengan mengandalkan hasil akumulasi  perhitungan  pajak  penghasilan  tahunan  yang  harus  dibayarkan,  melainkan  harus dilakukan  pengecekan  kapan  transaksi  itu  dimulai  dan  kapan  seharusnya  pajak  dibayarkan. Seperti pada PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Biaya Sewa Rack, Biaya Internet dan Biaya Local Link tentunya  memerlukan  pengecekan  terhadap  buku  besar  perusahaan  atas  transaksi  tersebut karena  biaya  yang  dikeluarkan  memiliki  masa  waktu  yang  berbeda-beda  sebagai  dasar perhitungan pajaknya. Begitupun dengan PPh Final Pasal 4(2) sebesar 10% atas transaksi Biaya Sewa Lain-Lain dan Biaya Sewa Ruang DC juga harus dilakukan pengecekan mendalam terhadap buku besar  mengenai kapan waktu dimulainya sewa dan kapan seharusnya pajak dibayar untuk mulai diperhitungkan sanksi pajaknya.
Dari perhitungan sanksi pajak yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa manajemen pajak PT “XYZ” belum diterapkan secara optimal, terbukti dari besarnya denda pajak yang harus dibayarkan  karena  keterlambatan  pelaporan  SPT  dan  pembayaran  pajaknya.  Hal  ini  tentu merugikan  bagi  PT  “XYZ”  karena  dengan  adanya  keharusan  membayar  pajak  terhutang ditambah denda, akan menyebabkan pemborosan dan pengurangan profitabilitas perusahaan. Manajemen pajak yang baik tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemimpin maupun manajemen perusahaan  saja,  melainkan  harus  dilakukan  oleh  seluruh  pihak  –pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan operasional perusahaan.
Pada dasarnya, dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan Laba Rugi PT “XYZ”, perlakuan  terhadap  pendapatan  dan  beban  yang  dijadikan  pengurang  dalam  menghitung pendapatan  kena  pajak  sudah  hampir  sesuai  dengan  ketetapan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya koreksi fiskal yang terjadi terhadap pos pos akun dilaporan Laba Rugi walaupun memang belum sepenuhnya sesuai. Hanya saja tidak dapat dipungkiri, bahwa PT “XYZ” belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sesuai keterangan Direktur Perusahaan PT “XYZ”, pada kegiatan operasionalnya PT  “XYZ”  berusaha  mematuhi  kewajiban  perpajakan,  tetapi  karena  kurangnya  pengetahuan pajak dan koordinasi antar divisi yang kurang baik, menyebabkan kewajiban perpajakan pada PT “XYZ” belum terlaksana dengan baik.

## 4. Penutup
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas implementasi manajemen pajak pada PT “XYZ”, kesimpulan penelitian ini adalah :
1. PT “XYZ” tidak pernah menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh nya sehingga menimbulkan sanksi pajak yang cukup tinggi. Seperti PPh Pasal 23 dan 4 Ayat (2) yang seharusnya sudah dibayarkan  setiap  bulan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  kredit  pajak  PPh  Terutang  Tahunan Badan, menjadi tidak bisa dikreditkan karena belum dilakukan pembayaran dan pelaporan. Selain itu, PT “XYZ” juga belum melakukan pembukuan terhadap PPh Pasal 21 Atas Biaya Pegawai yang seharusnya sudah dibuat pembukuannya sesuai dengan pendapatan masing masing pegawai kena pajak.
2. Laporan Laba Rugi yang dijadikan dasar perhitungan penghasilan kena pajak PT “XYZ” masih terdapat kesalahan yang harus dikoreksi Fiskal pada pos pos biaya berikut, yaitu : Asuransi Kesehatan/Pengobatan/Kesejahteraan , Biaya Proyek NIX, Telekomunikasi, Bahan Bakar & Transport,  serta  Perjalanan  Dinas.  Artinya  perlakuan  terhadap  biaya  masih  belum  sesuai dengan ketetapan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3. PT  “XYZ”  belum  mengimplementasikan  manajemen  pajaknya  secara  optimal,  Belum optimalnya  pelaksanaan  manajemen  pajak  pada  PT  “XYZ”  disebabkan  karena  kurangnya kontrol manajemen terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani pajak, kurangnya pengetahuan pajak dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, serta koordinasi antar divisi yang kurang baik.
PT “XYZ” harus memaksimalkan implementasi manajemen pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak, seperti membuat aturan yang jelas terhadap perlakuan pajak bagi setiap pengeluaran, aturan ini harus di sosialisasikan kepada manajemen dan antar divisi agar terdapat aturan yang jelas dalam upaya menaati kewajiban pembayaran pajak, mengingat pembaruan peraturan perpajakan yang sering berubah – ubah. Dengan hal ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan  kualitas  manajemennya.  Rekonsiliasi  fiskal  sangat  diperlukan  bagi  perusahaan dalam rangka kegiatan perhitungan dan pembayaran pajak terutang, oleh karena PT “XYZ” tidak pernah  membuat  rekonsiliasi  fiskal  pada  laporan  keuangannya,  disarankan  kedepannya  PT “XYZ” dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang.  PT  “XYZ”  kedepannya  harus  melakukan  pembukuan  terhadap  pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dan dipungut, serta melakukan pembayaran PPh Masa sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan agar terhindar dari sanksi pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, perlu diperhatikan kembali ketersediaan data yang dibutuhkan, karena data yang disajikan dalam penelitian ini sifatnya confidential atau tidak ditujukan  untuk  umum.  Dengan  memperhatikan  ketersediaan  data  yang  dibutuhkan diharapkan hasil penelitian menjadi lebih maksimal.

## Daftar Pustaka
Darmadi, I.N.H. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Skripsi. Program Sarjana , Universitas Diponegoro, semarang. Dwianika,  A.  (2017). Manajemen  Perpajakan .  Modul  ACC-11 . lembaga  penelitian  Universitas Pembangunan Jaya. Frans, S. 2017. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak . ISBN: 978-602-14119-2-6. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers. 2017.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Manajemen Perpajakan . Modul Chartered Accountant. Jakarta: DSAK-IAI.
Langsa, H.R. (2017). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT Toarco Jaya Makassar . Jurnal Riset Edisi XIII, Universitas Bosowa Makassar, Vol 3, No. 002. Languju, C.C.R., Tinangon, J.J. & Elim, I. (2014). Analisis terhadap koreksi Fiskal Pajak penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung. Jurnal EMBA, 2(3), 1101-1111. Notohatmodjo, B.S. (2015). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT Citra tumbuh Lestari Tahun Pajak 2013. Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika, Vol. 4, 1-17 Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA, 1(3) , 410-418 .
Sari, A.W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap  Ketepatan  Pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kepanjen. Jurnal Riset Mahasiswa Accounting, Juni Vol.4 No. 1.
Sodik,  R.P.  (2013).  Implementasi  Manajemen  Perpajakan  Terhadap  Kewajiban  Perpajakan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT X). Skripsi. Program Sarjana , Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Banking School, Jakarta.
Suarningrat,  L.F.  &  Setiawan,  P.E.  2013. Manajemen  Pajak  Sebagai  Upaya  Untuk  Efisiensi  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan . ISSN: 2302-8556. . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2. 2013.
Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Supriyanto,  A.  (2022)  ‘Komitmen  Organisasi:  Ditinjau  dari  Kepemimpinan  Transformasional  dan Kepemimpinan  Transaksional  Yang  Dimoderasi  Leader-Member  Exchange’,  Jurnal  Ilmiah Bisnis dan Keuangan, 11(1).
Supriyanto,  A.  (2022)  ‘Peran  Nilai-Nilai  Islami  Dalam  Kewirausahaan  Untuk  Menunjang  Sebuah Kinerja Bisnis’, El-Hekam, 7(1), pp. 69–82.
Wibisono, B.T. & Budiarso, N.S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat , 5(1) , 29-34.
Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax & Accounting Review, Vol.4 No. 1.