INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2666-2680 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Wajib Pajak Selaku Pelaku Tindak Pidana Pajak Menurut Hukum Positif Indonesia
Muhammad Romy 1 🖂 , Devira Andriani 3 , Rasji 3
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Email: muhammad.205200204@stu.untar.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Tindak pidana perpajakan bisa dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Namun, masih terdapat ketidakjelasan aturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan.  Penelitian  ini  fokus  pada  analisis  pertanggungjawaban  pidana  dalam  tindak  pidana perpajakan  berdasarkan  hukum  positif  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku untuk wajib pajak  orang  pribadi  sebagai  pelaku  materiil,  sementara  korporasi  dan  pemegang  saham  tidak  dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pelanggar atau pelaku kejahatan di bidang perpajakan di Indonesia  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  baik  karena  kelalaiannya  maupun  kesalahannya.  Tindakan pidana perpajakan dapat merugikan tidak hanya masyarakat luas, tetapi juga negara. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum agar terhindar dari melakukan tindakan pidana pajak yang merugikan kepentingan negara.
Kata  Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana; Kejahatan Pajak; Wajib Pajak

## Abstract
Tax crimes can be committed by taxpayers, both individuals and companies. However, there is still a lack of clarity in the rules regarding corporate criminal liability in tax crimes. This research focuses on analyzing criminal liability in tax crimes based on positive Indonesian law using the normative legal research method. The results show that criminal liability only applies to individual taxpayers as material perpetrators, while corporations and shareholders cannot be held criminally liable. Violators or perpetrators of tax crimes in Indonesia can be subject to criminal sanctions, both due to negligence and intentional wrongdoing. Tax crimes can harm not only the general public, but also the state. Therefore, it is important for taxpayers to increase their legal awareness in order to avoid committing tax crimes that harm the interests of the state. Keyword: criminal liability; tax crimes; Taxpayer.

## PENDAHULUAN
Sektor  perpajakan  merupakan  sektor  terpenting  bagi  perekonomian  dan  penerimaan negara [1] .  Karena  Indonesia  tidak  dapat  lagi  mengandalkan  penerimaan  negara  dari  bahan bakar  minyak,  maka  pemerintah  memutuskan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari pajak untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan reformasi pajak [2] . Pajak  memiliki  beberapa  fungsi  negara  dan  rakyat. [3] Fungsi  utamanya  adalah  menyediakan anggaran  atau  dana  untuk  pengelolaan  negara  atau  fungsi  anggaran.  Yang  kedua  adalah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi umum negara yang disebut fungsi akhir reguler.
Dalam fungsi anggaran, pajak menyediakan dana untuk melaksanakan tugas rutin negara dan  melaksanakan  pembangunan.  Penelitian  tersebut  bahkan  menemukan  bahwa  pajak perusahaan secara signifikan terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan [4] . Jika ada surplus  (surplus/public  saving),  dana  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  investasi pemerintah.  Jika  surplus  atau  tabungan  masyarakat  tidak  mencukupi  untuk  membiayai pembangunan, maka ada alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang. 5
Pajak  memiliki  arti  penting  dalam  kepentingan  negara,  sehingga  perlu  dilindungi  dan dijamin kepastian hukumnya. Hukum perpajakan biasanya dilengkapi dengan administrasi dan sanksi  pidana  sebagai  penegakan  hukum.  Fungsi  utama  hukum  perpajakan  adalah  untuk memperoleh penghasilan bagi kepentingan umum melalui penyelesaian hukum administrasi negara,  namun  terkadang  penyelesaian  pidana  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak. Upaya penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan secara preventif dan represif, namun terdapat permasalahan normatif terkait penegakan hukum terhadap wajib pajak badan yang melakukan kejahatan perpajakan. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Kehadiran norma hukum di Indonesia bertujuan untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera.
Dilihat  dari pembagiannya,  hukum pidana digolongkan  menjadi hukum pidana umum dan  hukum  pidana  khusus.  Hukum  pidana  umum  adalah  hukum  pidana  yang  berlaku  bagi semua golongan tanpa kecuali, yang di dalamnya memuat aturan-aturan hukum yang bersifat larangan  dan  keharusan,  yang  apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  berupa  pidana. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang khusus berlaku untuk kalangan khusus, seperti militer dan/atau hukum pidana yang mengatur norma-norma tertentu karena tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pengaturan  mengenai  hukum  pidana  di  luar  KUHP  memang  dimungkinkan,  karena menurut  Pasal  103  KUHP  bahwa  “ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  dengan  Bab  VIII  buku  ini berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan undang-undang lain yang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain”. Penegasan tersebut wajar, karena masyarakat akan terus berkembang dan diikuti dengan perkembangan kejahatan, yang belum tentu dapat menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga diperlukan pengaturan di luar KUHP yang sekarang, baik pengaturannya melalui hukum pidana khusus atau hukum pidana administrasi, sepanjang pengaturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Kesatu KUHP, yang antara lain memuat asas-asas hukum  pidana,  doktrin  atau  ajaran  hukum  pidana,  sanksi  yang  dinyatakan  tetap  berlaku terhadap ketentuan hukum pidana yang diatur di luar KUHP [9]
Tindak  pidana  perpajakan  hanya  mencakup  perbuatan-perbuatan  yang  ada hubungannya  dengan  perpajakan.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak,  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 angka 8). Sedangkan pengertian pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal  menyatakan  sebagai  berikut:  “Dalam  hal  penanam  modal yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  perjanjian  atau  kontrak  kerjasama  dengan Pemerintah telah melakukan tindak pidana korporasi berupa tindak pidana perpajakan, markup biaya  pemulihan,  dan  markup  biaya  lainnya  yang  mengurangi  keuntungan  yang mengakibatkan kerugian negara atas temuan atau pemeriksaan pejabat yang berwenang, dan yang  telah  memperoleh  keputusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  Pemerintah akan  mengakhiri  perjanjian  atau  kontrak  kerjasama  dengan  penanam  modal  yang bersangkutan”.
Keberadaan wajib pajak di dalam negeri sangat penting bagi kehidupan dan kebhinekaan. Mengingat gereja memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan cita-cita banyak orang. Kantor pajak  memiliki  sejumlah  fungsi  (budgeters)  yang  memungkinkan  uang  masuk  ke  negara sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan negara. Pajak sebagai salah satu penerimaan/penerimaan  negara  merupakan  pendapatan  yang  digunakan  sebagai  sumber pendanaan  kegiatan  dan  kebutuhan  negara  dalam  rangka  pembangunan  nasional.  Yang dimaksud dengan penerimaan negara atau penerimaan uang negara atau pemerintah yang meliputi pajak, retribusi, laba  perusahaan negara, denda,  iuran masyarakat dan lain-lainnya. Dalam hal ini, penerimaan negara berasal dari pajak dan bukan pajak. Dalam penelitian ini akan
dibahas  terkait  dengan  Keadaan  Pemerintah  Daerah  Deklarasi  Bencana  Pajak  Pemerintah Daerah.
Maka  berdasarkan  penjabaran  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  terkait pertanggungjawaban hokum pada pelaku tindak pidana berdasarkan hokum positif Indonesia dari sudut pandang asas keadilan  Pada penelitian inipenulis akan focus untuk menganalisa terkait bagaimana pertanggungjawaban hokum pada pelaku tindak pidana berdasarkan hokum positif Indonesia dari sudut pandang asas keadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berfokus  pada  analisis norma peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dikaitkan dengan doktrin maupun data  hukum  secara  filosofis,  yuridis,  sosiologis  dalam  usaha  menyimpulkan  permasalahan hukum. Sedangkan terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian  konseptual  (conceptual  approach),  pendekatan  Perundang-Undangan  (Statute Approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Sedangkan sumber hukum yang digunakan meliputi  sumber  hukum  primer  berupa:  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Teknik  analisa  yang  digunakan  penulis  dalam menyusun  karya  tulis  ilmiah  ini  adalah  menggunakan  teknik  deduktif  pada  sumber  hukum primer  yang  di  kompilasikan  dengan  teori  dan  literatur  berupa  buku  sebagai  pendukung, kemudian disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari berbagai definisi pajak yang dikemukakan, konsep pajak dilihat dari aspek ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi, pajak dipahami sebagai pengalihan sumber daya dari sektor swasta  ke  sektor  publik,  atau  dari  individu  warga  negara  kepada  pemerintah  sebagai representasi negara. Dari segi hukum, pajak merupakan suatu persetujuan yang timbul karena adanya  undang-undang  yang  menyebabkan  kewajiban  warga  negara  untuk  menyetorkan sejumlah penghasilan kepada negara. [17] Oleh karena itu, pemungutan pajak bagi warga negara harus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  melahirkan  kewenangan  negara kepada warga negara untuk membayar kewajiban perpajakannya.
Pajak yang timbul dari kekuasaan negara tidak lain dipungut untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, pajak memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama  pajak  adalah  bahwa  fungsi  penerimaan  pajak  merupakan  alat  dari  negara  untuk
mendatangkan  pemasukan  sebanyak-banyaknya  ke  kas  negara  yang  tujuannya  untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi lain dari pajak adalah fungsi sosial dimana pemerintah  mendistribusikan  kekayaan  dari  si  kaya  kepada  si  miskin  melalui  program pemerintah. [18] Pajak juga memiliki fungsi lain seperti fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi demokrasi.
Ketentuan  perpajakan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  seperti  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta  segala  perubahannya,  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah, memerlukan kepatuhan dari berbagai pihak terkait, terutama bagi warga negara yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib  pajak  dengan  memperkenalkan  sistem  self  assessment  dengan  mengukur  beban pajaknya.  Namun,  sistem  ini  membuka  kemungkinan  ketidaktaatan  wajib  pajak.  Untuk mewujudkan  kepatuhan  warga  negara,  setiap  peraturan  perundang-undangan  memberikan sanksi  atas  pelanggaran.  Tanpa  adanya  sanksi,  tentu  akan  mengurangi  keberlakuan  suatu aturan.
Karena hukum perpajakan merupakan bagian dari kewenangan negara dan pemerintah, maka  merupakan  aturan  administrasi  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  negara  dalam penerapan  hukum  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  pelanggaran  undang-undang  perpajakan merupakan  pelanggaran  administrasi  yang  diancam  dengan  sanksi  administrasi.  Sanksi administrasi pajak dapat dibagi menjadi denda dan bunga. Denda adalah sanksi yang ditetapkan oleh  petugas  pajak  melalui  penetapan  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu  akibat pelanggaran administrasi yang dilakukan. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan atau pelanggaran yang diberikan kepada Wajib Pajak, baik karena kelalaian yang disengaja.  Keduanya,  bagaimanapun,  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  hukum [19] .  Untuk mendukung  sanksi  administratif  diperlukan  sanksi  pidana,  selama  sanksi  administratif  tidak efektif. Sanksi pidana merupakan bagian penting untuk mendorong warga negara membayar pajak  satu  tangan  dan  meminimalkan  mereka  yang  enggan  membayar  pajak  (pencegahan umum). [20] Sanksi pidana juga merupakan cerminan dari asas “ ultimum remedium ” yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak ditujukan kepada setiap orang atau  warga  negara,  tetapi  kepada  orang-orang  tertentu  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan undang-undang. Ada dua konsep yang digunakan untuk menunjukkan kepada siapa kewajiban pajak diberikan. Konsepnya adalah wajib pajak dan subjek pajak.Dalam UU GPTP tidak ada istilah subjek pajak. Dalam UU hanya ada istilah wajib pajak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  termasuk  pembayar  pajak,  pemotong
pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan  entitas  dalam  hukum perpajakan. Undang-undang perpajakan mengatakan bahwa entitas adalah semua jenis entitas atau organisasi baik yang menjalankan bisnis atau tidak. Dengan demikian, pengertian badan adalah  badan  hukum  dalam  arti  luas,  tidak  hanya  mencakup  badan  hukum  yang  berbadan hukum, tetapi juga mencakup semua bentuk organisasi, baik badan usaha, organisasi sosial, organisasi massa, maupun organisasi lainnya. Pengertian ini lebih luas dari pengertian badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan segala perubahannya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan entitas dalam GPTP sama artinya dengan korporasi. [21]
Sutan  Remy  Syahdani  juga  menyimpulkan  bahwa  undang-undang  perpajakan  telah mengadopsi konsep corporate crime meskipun tidak ada terminologi corporate in law. Hukum hanya menggunakan konsep entitas. [22] Pertanyaan selanjutnya adalah apakah korporasi itu wajib pajak.  Karena  pengertian  badan  hukum  sama  dengan  korporasi,  maka  dengan  sendirinya pengertian korporasi sama dengan pengertian badan yang juga wajib pajak. Karena korporasi adalah pembayar pajak, maka korporasi memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dengan sendirinya korporasi juga mempunyai tanggung jawab dalam hukum perpajakan, baik secara administratif maupun pidana.
1. Tindak Pidana Pajak dalam UU Perpajakan
Menurut T. Mangaranap Sirait sejarah pemungutan pajak dan wajib pajak yang dicakup serta  penegakan  pemidanaan  mengalami  perubahan  evolusioner,  berkembang  secara dinamis  dari  waktu  ke  waktu  seiring  dengan  perkembangan  sosial  masyarakat  dan meningkatnya peran dan fungsi pajak dalam negara. Di Mesir kuno, tatanan hukum alam masih mendominasi bidang hukum dan hukum tertulis mengalami stagnasi. Pada zaman tersebut, subjek hukum pajak semata-mata adalah orang perseorangan, sedangkan orang hukum tidak diakui sebagai subjek hukum pajak. Pada zaman Raja Fir'aun, pajak yang wajib dipungut dalam bentuk pemberian sukarela atau pajak dijadikan oleh raja sebagai unsur penting untuk menunjang dan membiayai operasional kerajaan dan biaya pembangunan piramid, dan hal ini membuktikan bahwa pajak mendukung kerajaan Mesir kuno tetap eksis dan bahkan lebih terkenal dengan negara adidayanya meskipun negara tersebut mengalami kelaparan berkepanjangan.
Kemudian pada zaman Yunani, pada kelahiran para filosof seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, ditemukan kebijakan pemungutan pajak yang lebih manusiawi dan demokratis, namun  kebijakan  tersebut  tidak  langsung  berkembang  dan  diterima  sebagai  model penegakan pajak di Romawi. zaman. Setelah Romawi menaklukkan Yunani, budaya Yunani
berasimilasi dengan budaya Romawi terlepas dari posisinya sebagai negara terjajah, seni, sastra, dan filsafat Yunani mulai menyusup ke masyarakat Romawi dengan pengaruh yang semakin  dominan.  Namun  kemudian  pada  era  kerajaan  Romawi,  kebijakan  penegakan hukum  perpajakan  lebih  represif.  Bahkan  kerajaan-kerajaan  kecil  ditaklukkan,  bersumpah setia kepada Roma dan diwajibkan membayar pajak lintas batas kepada Raja Roma sebagai lambang persekutuan dan ketundukan serta untuk menempatkan rasa aman kerajaan oleh penguasa Romawi.
Meskipun hukum pidana pajak tertulis ( lex scripta ) belum sepenuhnya lengkap pada zaman Romawi, pemungut pajak ( Pemungut cukai ) memiliki kewenangan untuk penegakan hukum  perpajakan  di  bawah  aturan  “ criminal  extra  ordinaria ”  memperluas  cakupan kejahatan yang tidak ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan aturan “ criminal extra ordinaria ” pemungut pajak berwenang untuk memberikan hukuman atau hukuman fisik seperti kerja paksa atau cambuk terhadap para pelanggar pajak.
Secara  historis,  sejak  dahulu  kala,  penghindaran  pajak  dianggap  sebagai  kejahatan pajak “ Criminal Extra Ordinaria ” yang dapat dikenakan hukuman berat. Asal usul Wajib Pajak baru dimulai pada masa Paus Innosensius IV (1243) yang juga seorang ahli hukum. “Menurut  Dwid ja  Priyatno  istilah  korporasi  pertama  kali  diperkenalkan  di  kawasan  Eropa ditandai dengan terbentuknya Dewan Gereja pada tahun 1243 oleh Paus Innosensius IV dan Gereja sebagai badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari milik anggota” [Gunakaya 2014].  Selanjutnya  menurut  Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  pada  pertengahan  abad  yang ditandai dengan merosotnya kekuasaan Romawi, dan lemahnya perdagangan, maka tidak mungkin  orang  melakukan  usaha/perdagangan  tanpa  dukungan  militer  dan  sosial. memesan. Pada masa itu  di Eropa, tumbuhnya korporasi ditandai dengan Dewan Gereja yang  dipengaruhi  oleh  Hukum  Romawi.  Gereja  memiliki  aset  yang  terpisah  dari  milik anggota dan dibedakan dari subjek hukum manusia. Gereja, sebagai korporasi awal pertama kali  diperkenalkan  oleh  Paus  Innosensius  IV.  Sejalan  dengan  perkembangan  kondisi masyarakat  pada  tahun  1243,  Paus  Innosensius  IV  (1243)  mengeluarkan  pengumuman bahwa badan hukum tidak dikenakan tuntutan pidana dengan pepatah yang dikenal dengan sebutan “Universitas Delinguere Non Po test. Pepatah inilah yang membuat badan hukum lebih elastis dalam berbisnis dibandingkan dengan orang perseorangan, yang sampai saat ini berpengaruh terhadap penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, dimana walaupun pidana pajak adalah badan hukum, namun hukumannya cenderung lebih berat. dikenakan kepada Perorangan, pengurus atau agen. Menurut konstituennya, badan hukum adalah suatu badan yang tidak berbadan dan tidak kelihatan, sehingga perbuatan jahat yang dibebani tanggung jawab terletak pada Pribadi yang menguasai korporasi.
2. Sanksi Pidana Perpajakan dalam Hukum Pidana
Sejarah juga mencatat, di Indonesia sendiri penerapan sistem Pajak sudah ada sejak zaman  “Raja - Raja  Jawa”,  kemudian  berkembang  pada  abad  ke -7  pada  masa  kejayaan
kekuasaan  kerajaan  Sriwijaya,  kerajaan  tersebut  memberlakukan  pajak.  atas  setiap  kapal yang  melewati  Selat  Malaka,  bea  masuk  kapal  yang  singgah  di  pelabuhan,  termasuk mengenakan pajak atas barang dagangan yang dibawa oleh Pedagang Swasta (pada waktu itu  kegiatan  usahanya  tidak  berbentuk  korporasi)  yang  berdagang  secara  perseorangan. Kemudian  berlanjut  pada  kerajaan  Majapahit  di  bawah  pimpinan  Patih  Agung  (Menteri Besar) Gajahmada bisa mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke -14 , salah satunya didukung oleh sistem perpajakan yang baik sehingga berhasil dikuasai dan dikuasai. dihormati di semenanjung Asia.
Dalam catatan sejarah Indonesia (Hindia Belanda) juga ditemukan, korporasi berskala dunia telah ada dan dikenal sejak tahun 1602, dengan masuknya Vereenigde Oostindische Compagnie ( VOC ), korporasi multinasional pertama yang datang untuk berdagang dan memonopoli  komoditas  rempah-rempah,  namun  karena  pengaruh  proklamasi  Pope Innocent IV yang berbunyi “Delinguere Non Potest University” yang mempengaruhi huku m pidana  Belanda,  membuat  korporasi  VOC  tidak  dipenjara  meskipun  banyak  melakukan kejahatan  dalam  upayanya  untuk  menaikkan  upeti  atau  pajak  dari  rakyat  sementara berkuasa di Indonesia. Maka sejak Verenigde Oost Indiche Compagnie (VOC) ada sistem upeti. Kemudian VOC bangkrut dan digantikan oleh Daendels (1808-1881) yang menyatakan upaya  menghentikan  semua  simpanan  hasil  pertanian  dan  menggantinya  dengan  Pajak, Upeti,  Cukai  dan  biaya  pengakuan.  Simpanan  hasil  bumi  seperti  beras,  gula,  kacang- kacangan,  kapas,  lilin,  minyak,  nila,  lada,  buah-buahan  dihapuskan,  dan  ditetapkan  Pajak berupa Uang sebagai alat pembayaran Pajak yang sah pada waktu itu.
Setelah sekian lama korporasi tidak tersentuh hukum pidana karena hanya dianggap sebagai  subjek  hukum  perdata,  namun  mengingat  perilaku  korporasi  yang  semakin meresahkan  di  masyarakat,  para  pembuat  undang-undang  Indonesia  mulai menganggapnya sebagai subjek hukum pidana. , sehingga sejak tahun 1951 dijadikan norma korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia Undang-Undang tentang Penimbunan Barang, dan selanjutnya diperluas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan sampai saat ini berlanjut ke berbagai undang- undang  dan  Hukum  Acara  lainnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.
Dengan  menjadikan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  sejak  tahun  1951  di Indonesia,  konteks  pidana  korporasi  pajak  juga  telah  diatur  sebagai  pelaku  kejahatan perpajakan,  sebagaimana  diatur  secara  berimbang  termasuk  Pasal  39A  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  pembayaran  pajak  yang  tidak berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  atau  menerbitkan  faktur  pajak  tetapi  belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dan didenda ”. Definisi korporasi dalam
Peraturan Perpajakan Indonesia sangat luas, namun ketika kejahatan pajak terjadi dengan subjek hukum korporasi, penegakan hukumnya tetap paradoks karena sebagian besar yang dimintai  pertanggungjawaban  atas  kejahatan  pajak  korporasi  adalah  subjek  hukum  dari negara  tersebut.  Perorangan,  baik  sebagai  Direktur,  Manajer  Eksekutif,  Konsultan  Pajak, Manajer Keuangan atau karyawan perusahaan yang terkait dengan kejahatan korporasi.
Kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  badan  di  Indonesia  masih  berlaku  sanksi administrasi. Hal itu berdasarkan rumusan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang mengatur  bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak  menetapkan  besarnya  pajak  yang  terutang dengan  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (  SKPKB  )  dalam  suatu  jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau akhir Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila ditemukan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan  yang  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  tidak  benar.  Adapun  yang  dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP. Rumusan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) UU KUP menunjukkan kewajiban  perpajakan  melekat pada wajib  pajak, baik wajib pajak  orang  pribadi maupun wajib pajak badan, sehingga sampai pada tahap pemeriksaan pajak atau tahap permohonan sanksi administrasi, pertanggungjawaban dapat melekat pada Wajib Pajak badan.
Selain pemeriksaan pajak, terdapat penegakan hukum di bidang perpajakan lainnya yang dapat berupa pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.  Pasal  43A  ayat  (1)  UU  KUP  menegaskan  bahwa  Direktur  Jenderal  Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan  bukti  permulaan  mengenai  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 UU KUP. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perpajakan  mengatur  bahwa Direktorat  Jenderal  Pajak  berwenang  melakukan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban perpajakan adalah orang pribadi atau badan jika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
Kemudian  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  ditindaklanjuti  dengan  penyidikan  apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana permulaan di bidang perpajakan. Wajib Pajak tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU  KUP  atau  mengungkapkan  ketidakbenaran  perbuatannya  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya , sebagaimana
diatur dalam Pasal 59 ayat (8) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan  Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan.  Adapun  kewajiban perpajakan, apabila dilakukan penyid ikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah “setiap orang” sebagaimana telah dirumuskan dalam tindak pidana dalam UU KUP , seperti Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 39A UU KUP. UU KUP . Dalam Ketentuan Umum UU KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, tidak ada pengertian atau pengertian “setiap orang”  dalam  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Berbeda  dengan  beberapa  undang - undang ( UU ) lainnya yang merupakan hukum pidana administrasi yang mengatur badan hukum sebagai subjek hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 1 angka (32) UU No. 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pidana Perpajakan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dengan  diaturnya  masalah  pidana  dalam  Undang-Undang  Perpajakan,  undang- undang  tersebut  telah  melahirkan  tindak  pidana  perpajakan  yang  sering  juga  disebut dengan penggelapan pajak. [23] Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP yaitu dalam Hukum Pidana Khusus yaitu peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam Undang- Undang Perpajakan dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:
Secara lebih rinci, kejahatan perpajakan diatur dalam Bab VIII Pasal 38-43 UU GPTP. Kejahatan pajak adalah:
a. Kejahatan yang berkaitan dengan pemberitahuan pajak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 38 yang merupakan delik kelalaian, yaitu tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan perpajakan dengan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap tentang bea perpajakan yang dapat merugikan penerimaan negara.
b. Tindak pidana berkaitan dengan berbagai kewajiban di bidang perpajakan tetapi harus dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk bertindak sebagaimana diatur dalam Tindak Pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39.
c. Kejahatan  terhadap  Perlindungan  Rahasia  Pajak.  Kejahatan  ini  diatur  dalam  Pasal  41. Informasi  mengenai  perpajakan  seorang  wajib  pajak  dilindungi  undang-undang  dan pejabat yang mengetahui informasi itu wajib merahasiakan kecuali hal-hal yang menurut undang-undang harus dibuka.
d. Tindak pidana berupa tidak memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan perpajakan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 41A UU GPTP. Tindak pidana menghalangi atau  mempersulit  penyidikan  tindak  pidana  perpajakan  (obstruction  of  justice)  dalam tindak pidana perpajakan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 41B UU GPTP. [24]
e. Tindak pidana berupa tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi yang
berkaitan  dengan  perpajakan.  Subyek  kejahatan  yang  diatur  dalam  Pasal  41C  adalah setiap  orang,  sedangkan  unsur  subyektifnya  adalah  kesengajaan.  Ada  dua  bentuk perbuatan yang dilarang. Pertama , apa yang terkandung dalam ayat (1) perbuatan yang dilarang adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) UU GPTP.
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam penyusunan KUHP terjadi perdebatan antara para ahli hukum pada waktu itu tentang  apakah  suatu  badan  hukum  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Namun  dalam penyusunan  KUHP  tahun  1918  disepakati  bahwa  hanya  manusia  yang  dapat  melakukan tindak pidana dan menjadi subjek hukum pidana. [25] Namun pada saat itu ada anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi pada badan hukum dan perkumpulan orang (kolektif). Hal ini dibuktikan dengan rumusan Pasal 59 KUHP yang mengatur tentang cara penyelesaian tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  lingkup  kegiatan  perseroan.  Menurut  Muladi,  dasar pemikirannya  adalah  prinsip  yang  berlaku  sejak  zaman  Romawi,  yaitu  prinsip societas delinquere  non  potest  . [26] Namun  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  khususnya dalam kegiatan ekonomi terlihat bahwa banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum, bahkan dalam kewajiban kepada negara seperti pajak perusahaan.
Dalam jangka panjang disadari bahwa perbuatan dan pertanggungjawaban hukum pidana  tidak  dapat  lagi  bertahan  dalam  pengertian  klasik,  di  mana  hanya  manusia  yang dapat  melakukan  kejahatan  dan  dimintai  pertanggungjawabannya.  Pemikiran  ini  harus diperluas untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus  dimintai  pertanggungjawaban.  Hal  ini  dilandasi  pemikiran  bahwa  korporasi merupakan perwujudan dari keinginan pemilik (alter ego) untuk mencapai tujuan, terutama keuntungan finansial. Padahal, dalam perkembangan masyarakat, khususnya dalam kegiatan bisnis, korporasi melakukan tindak pidana melalui pimpinan, pengurus, atau karyawannya.
Melihat  keadaan  tersebut,  timbul  pemikiran  bahwa  berbagai  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  badan  hukum  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Oleh  karena  itu,  dalam perkembangannya,  badan  hukum  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  korporasi  dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  tanggung  jawab  korporasi  dapat  berupa  pengurus korporasi sebagai pembuat, dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pelaku, dan  pengurus  bertanggung  jawab.  Korporasi  sebagai  produsen  dan  korporasi  yang bertanggung jawab [27] .
Di  Indonesia,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  pertama  kali  diatur  dalam undang-undang  pidana  khusus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1951  tentang Penimbunan  Barang,  kemudian  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1955  tentang Pencegahan Kejahatan Ekonomi yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan. oleh perorangan dan badan hukum [28] .
Tindak  pidana  korporasi  kemudian  diadopsi  dalam  KUHP  Indonesia  Baru  dengan cukup  komprehensif,  yakni  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45  sampai  dengan  Pasal  50 KUHP. Dalam Pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.
[29] Pasal 45 ayat (2) mendefinisikan korporasi juga dalam arti luas yang meliputi badan hukum baik badan usaha maupun badan sosial. [30]
Sedangkan menurut Sutan Remy, korporasi dapat diartikan secara sempit maupun luas.  Dalam  arti  sempit,  korporasi  diartikan  sebagai  badan  hukum  yang  keberadaan  dan kewenangannya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  diakui  oleh  hukum  perdata [31] . Pengertian  tersebut  memberikan  suatu  anggapan  bahwa  adanya  suatu  korporasi  untuk melakukan  perbuatan  hukum  pada  saat  perseroan  tersebut  masih  hidup  atau  tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum pada saat perseroan tersebut meninggal ditentukan oleh hukum perdata. Karena jika keberadaan suatu korporasi tidak diakui  oleh  hukum  perdata,  maka  tidak  dapat  disebut  korporasi  yang  dapat  melakukan perbuatan hukum. Definisi sempit ini menggambarkan korporasi yang diakui dalam lingkup hukum perdata.
Dalam  hukum  Indonesia,  istilah  korporasi  pertama  kali  dimuat  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 1 angka 13 menyatakan korporasi adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak. Selanjutnya  dalam  Pasal  70  disebutkan  bahwa  apabila  tindak  pidana  Psikotropika sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  61,  63,  dan  64  dilakukan  oleh  korporasi,  selain dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana,  korporasi  tersebut  diancam  dengan  pidana denda sebesar 2 (dua kali) denda yang berlaku terhadap pasal tersebut. dan dapat dikenakan pencabutan izin usaha.
Mengingat hukum pidana telah membebani korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai subjek hukum manusia. Oleh karena itu  salah  satu  kewajiban  dan  tanggung  jawab  manusia  sebagai  subjek  hukum  adalah melaksanakan  kewajiban  di  bidang  perpajakan  yaitu  dengan  menetapkan  sebagai  wajib pajak.  Dengan  sendirinya,  karena  korporasi  juga  merupakan  subjek  hukum,  dengan sendirinya  korporasi  juga  merupakan  wajib  pajak.  Manusia  dan  badan  hukum  yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak melahirkan Kewajiban Wajib Pajak. [32]
Seperti  telah  dibahas  sebelumnya,  hukum  di  bidang  perpajakan  tidak  menganut konsep  korporasi  tetapi  menggunakan  konsep  badan  atau  badan.  Konsep  badan  dalam undang-undang  perpajakan  hanya  diartikan  sebagai  wajib  pajak  atau  subjek  pajak  dari undang-undang perpajakan. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang menyebutkan bahwa entitas tersebut merupakan subjek dari tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu ada beberapa pendapat yang menolak korporasi sebagai subjek tindak pidana perpajakan. [33] Namun, dalam hukum perdata dan dalam beberapa hukum pidana khusus, seperti dalam UU Anti Korupsi dan UU anti Money Landering, konsep entitas sama dengan
konsep korporasi . [34]
Padahal  UU  GPTP  mengatur  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  namun  yang menjadi  subyek  dalam  tindak  pidana  tersebut  hanyalah  subyek  hukum  manusia,  bukan badan  atau  korporasi.  Pasal  38  dan  39,  misalnya,  mengatur  bahwa  subjek  kejahatan perpajakan adalah setiap orang. [35] Sedangkan dalam Pasal 41 yang menjadi subjek tindak pidana adalah pejabat, sehingga tetap merupakan subjek atau orang perseorangan. Dengan tidak diaturnya badan  atau korporasi sebagai subjek tindak pidana  perpajakan, tentunya korporasi  dipandang  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  dan  tidak  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak diaturnya suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana  perpajakan  menimbulkan  pertanyaan  karena  pajak  tidak  terlepas  dari  kegiatan perusahaan atau korporasi yang mendominasi kegiatan perekonomian di suatu negara. Hal tersebut  kemudian  akan  memunculkan  faktor  kriminogenik  bahwa  suatu  kebijakan  suatu korporasi  yang  melanggar  hukum  tidak  akan  membawa  pertanggungjawaban  pidana terhadap korporasi itu sendiri.

## SIMPULAN
Secara  umum,  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dapat  dikenakan  sanksi  pidana berupa pidana penjara dan denda yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan dapat merugikan tidak hanya orang lain atau masyarakat, tetapi juga negara. Oleh karena itu, wajib pajak dan pejabat perpajakan harus lebih berhati- hati  dalam  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  atau kejahatan di bidang perpajakan.
Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, termasuk  di  kalangan  wajib  pajak  dan  pejabat  perpajakan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  adanya  pajak,  yaitu  untuk  pembiayaan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat,  tercapai  dengan  baik  dan  tidak  menjadi  ladang  kriminal  di dalamnya. Oleh karena itu, tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban harus ditanamkan pada diri wajib pajak dan pejabat perpajakan. Dengan demikian, dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan kejahatan dalam peraturan perpajakan dan mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauziah  Aqmarina  a nd  Imahda  Khoiri  Furqon,  “Peranan  Pajak  Sebagai  Instrumen  Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covic- 19,” FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2020): 256 – 74, DOI:
https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.
https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.
php/FINANSIA
Heru Iswahyudi, “Do Tax Structure Affect Indonesia’s Economic Growth?,” Journal of Indonesian
Economy and
Business 33, no. 3 (2018): 2016 – 2242,
https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/29033/23667 .
Enny Agustina, “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial,” Solusi 18, no. 3 (2020): 407 – 18, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3 .
Abdul  Halim  and  Mominur  Rahman,  “Heliyon  The  Effect  of  Taxation  on  Sustainable Development Goals : Evidence from Emerging Countries,” Heliyon 8, no. May (2022): e10512, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10512.
Danil E. Kurniawan I. Yoserwan, “Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal  Code  Of  Indonesia,” Simbur  Cahaya  27,  no.  1  (2020):  82, https://doi.org/10.28946/sc.v27i.8091 .
Tunggul Аnshаri Setiа Negаrа,Ilmu Hukum Pаjаk,Setаrа Press,Mаlаng,2017,hlm 114 Dewi Sulistyawati, “Ukum Pajak Dan Implementasinya Bagu Kesejahteraan Rakyat,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1, no. 14 (2014): 121 – 28, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530 . Mohd  Rizal  Palil,  Marlin  Marissa  Malek,  and  Abdul  Rahim Jaguli,  “Issues,  Challenges  and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach,” Gadjah Mada International Journal of Business, 18 (2), (2016).
Etsuji  O  Kamoto,  “AN  ANALYSIS  OF  ADMINISTRATIVE  SANCTIONS  AND  CRIMINAL PROSECUTIONS OF DOCTORS I N JAPAN” 52, no. 11 (2005): 994– 98.
OECD, Fighting  Tax  Crime,  The  Ten  Global  Principle  (Paris:  OECD  Publishing,  2017). https://www.oecd.org/tax/ crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second- edition-006a6512-en.htm
I Made Walesa Putra et al., “Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No .: 334 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Brt ),” Medua Iuris 5, no. 2 (2022): 231 – 58, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369 .
Sutan Remy Syahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-BeluknyaNo Title Jakarta: Kencana, 2017.hlm 56
[23]  Yenni Mangoting, et all, “Tax Fraud Intentions with an Integrative Model Approach,” Jurnal Aset (Akuntansi Riset) 13 (2), (2021): 331,
https://doi.org/: https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2.38880 .
Nurchalis.,  “ Efektivitas  Sanksi  Pidana  Dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umun  Dalam Pengindaran  Pajak  Korporsi,” Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan    7  (1),  (2018).  DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44 , https://jurnalhukumdanperadilan.org K ukuh Dwi Kurniawan  dan Dwi Ratna Indri  Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vica rious Liability Theory,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 29, no. 2 (2022): 324 – 346, https://doi.org/10.20885/iustum. vol29.iss2.art5 .
Muchammad  Chasani,  “Cor porate  Criminal  Liability  in  Indonesia  on  the  Perspective  of Comparison,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  Studies  2,  no.  2  (2017).  144-154,  DOI: https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2 ,  https://journal. unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls Albert  Sanchez  Sebayang,  Zulkarnein  Koto,  and  Marsudin  Nainggolan,  “Corporate  Criminal
Liability In Law Enforcement Against Premanisme,” HERMENEUTIKA 6, no. 2 (2022): 274 – 82, https://doi.org/DOI : 10.33603/ hermeneutika.v6i2.7462.
Fitriani  Rahmadia,  “Theoretical  and  Conceptual  Reflection  Regarding  Corporate  Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws,” Lentera Hukum 7, no. 1 (2020): 17 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejlh. v7i1.14297.
Hari  Sutra  Disemadi  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  Asiyah  Jamilah,  “Pertanggungjawaban Korporasi  Terhadap  Kandungan  Non-Halal  Pada  Produk  Makanan  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen,” Nagari  Law  Review  3,  no.  2  (2020):  20,  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020 .
Eko  Soponyono  Abdurrakhman  Alhakim,  “Kebijakan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 329, https://doi.org/10.14710/jphi. v1i3.322-336
M. Shidqon Praboro and Yurida Zakyy Umami, “The Existance of A Company in the Society and Its Legality in Indonesian Law,” Journal of Private and Commercial Law 2, no. 1 (2018): 33 – 46, https://doi.org/DOI: https://doi. org/10.15294/jpcl.v2i1.
Nani  Mulyati,  “Pentingnya  Membentuk  Budaya  Antikorupsi  Dilihat  Dari  Perspektif Per tanggungjawaban  Pidana  Korporasi,” Nagari  Law  Review  2,  no.  2  (2019):  185, http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/ view/132/32.
Glenn  Merciano  Eben  Rohi,  I  Nyoman  Sugiartha,  and  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti,
“Penerapan  Hukum  Pidana  Pada Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Perpajakan,” Jurnal
Analogi Hukum 4, no. 3 (2022): 226 – 31,
https:// doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226- 231.  “Penerapan  Hukum  Pidana  Pada Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan,” Jurnal Analogi Hukum 4, no. 3 (2022): 226 – 31, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ ah.4.3.2022.226-231.
Dahliana Hasan I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, “Penentuan Kesalahan Korporasi Pada  Tindak  Pidana  Perpajakan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.: 334/Pid.  Sus/2020/PN  Jkt.Brt),” Media  Iuris  5,  no.  2  (2022):  231 – 58,  https://doi.org/DOI:
10.20473/mi.v5i2.33369 DOI: 10.20473/mi.v5i2.33369 10.20473/ mi.v5i2.33369
10.20473/mi.v5i2.33369.
Dahliana Hasan I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto , “Penentuan Kesalahan Korporasi Pada  Tindak  Pidana  Perpajakan  (Studi  Putusan  9Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.: 334/Pid.  Sus/2020/PN  Jkt.Brt),” Media  Iuris  Vol.  5  No.  2,  J  5,  no.  2  (2022):  239, https://doi.org/DOI: 10.20473/mi.v5i2.33