Volume 10                                         Nomor 2, September 2020                         Halaman   137 – 149
METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149  | 137

## SEJARAH DI ANTARA KELAMPAUAN, KEKINIAN, DAN KEAKANAN
Fadly Rahman Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran fadly.rahman@unpad.ac.id

## Abstrak
Sejak lama sejarah kerap diadaptasi untuk berbagai kepentingan. Tujuannya tidak lain, dengan merekonstruksi masa lalu melalui beragam media (seperti film, novel, dan komik) diharapkan dapat  menumbuhkan  pemahaman,  bahwa:  masa  lalu  selalu  aktual.  Dalam  proses mengadaptasikan  sejarah,  kepakaran  seorang  sejarawan  sejatinya  amat  diperlukan.  Namun demikian,  berbagai  pengakuan  terhadap  sejarawan  sebagai  sebuah  profesi  nyatanya  telah mengalami  pergeseran.  Perkembangan  pengetahuan  yang  berjalan-iring  dengan  pesatnya perkembangan  teknologi  informasi  disadari  atau tidak  justru berpeluang  mereduksi  makna asasi dari peran sejarawan itu sendiri. Artikel ini mencoba merumuskan kembali strategi dan metode  akademik  melalui  pewacanaan  sejarah  publik  dan  sejarah  interdisipliner  sebagai upaya  menyiapkan  para  sejarawan  bukan  hanya  profesionalitasnya,  melainkan vokasionalitasnya agar mereka memiliki keahlian terapan yang dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan praktis saat ini.
Kata kunci: sejarawan; profesi; vokasi; sejarah publik; sejarah interdisipliner

## Abstract
For a long time, history has often been adapted for various purposes and reconstructed through various media (such as films, novels, and comics). The adaptation of history aims to foster the understanding that the past is always actual. The process of adapting history necessitates the expertise of a true historian. However, various acknowledgment of historians as a profession has experienced a shift. The development of knowledge that goes hand in hand with the rapid development of information technology is likely to reduce  historians'  roles  fundamentally.  This  article  attempts  to  reformulate  academic  strategies  and methods through public history and interdisciplinary history discourse to prepare historians in terms of their professionalism and vocationality to have the applied expertise required in various practical needs today.
Keywords : historian; profession; vocational; public history; interdisciplinary history

## I. PENDAHULUAN
Pada 10 Oktober 2018 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengadakan audiensi dengan  para  pejabat  eselon,  para  pimpinan  perguruan  tinggi  nasional  (PTN),  dan para  pejabat  di  lingkungan  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi. Presiden  menyatakan:  “ Sekali  lagi,  saya  juga  tidak  mau  mendengar  PT  tidak  mau menghapus fakultas atau prodi yang sudah usang. Ganti yang baru. Sudah 40 tahun, 50 tahun, fakultas, prodi, itu-itu saja .” (Ihsanudin, 2018). Pernyataan  itu  terkait  dengan  maksud  presiden  yang  menghendaki  supaya perguruan  tinggi  (PT)  seharusnya  mengikuti  perkembangan  zaman.  Salah  satu caranya adalah dengan membuka fakultas-fakultas baru yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
138 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
Pernya taan  “fakultas  dan  program  studi  yang  sudah  usang”  tentu memunculkan tanda tanya: fakultas dan program studi apa yang dimaksudkan oleh presiden? Jika konteks “usang” itu terkait dengan fakultas dan program studi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan ke butuhan  masyarakat, maka “kebutuhan” macam apa yang harus dipenuhi PT? Tentu jika konteks fakultas dan prodi “baru” untuk  menggantikan  yang  “usang”  dikaitkan  dengan  tren  Revolusi  4.0,  maka tampaknya  fakultas  dan  prodi  sebagaimana  dimaksudkan  presiden  adalah  yang dapat mencetak tenaga kerja dengan keterampilan khusus sesuai kebutuhan industri.
Apa  yang  dimaksudkan  presiden  tentu  mencemaskan  bagi  keberlanjutan program- program  studi  yang  ia  kategorikan  “usang”.  Jika  dikaitkan  dengan kebutuhan industri yang menghendaki keterampilan khusus, maka ini tentu menjadi peringatan  serius  bagi  disiplin  ilmu  humaniora.  Orientasi  dari  sistem  pendidikan yang berorientasi pasar sangat rawan mengancam eksistensi ilmu-ilmu humaniora. Salah satu buktinya terjadi di Jepang pada 2015 ketika Kementerian Pendidikan di bawah  Pemerintahan  Perdana  Menteri  Shinzo  Abe  sempat  memerintahkan universitas-universitas di sana menutup fakultas-fakultas ilmu sosial dan humaniora. Dari 60 universitas nasional, 26 di antaranya sempat mengkonfirmasi akan menutup atau menimbang kembali perintah pemerintah (Grove, 2015). Perintah ini mulanya dimaksudkan untuk mempromosikan lebih banyak pendidikan kejuruan ( vocational ) “yang  lebih  baik”  dalam  mengantisipasi  “kebutuhan - kebutuhan  masyarakat”. Setelah mendapat kritik dari para pakar ilmu humaniora di dalam dan luar negeri, pemerintah  Jepang  akhirnya  mempertimbangkan  kembali  niatnya.  Salah  satu komentar datang dari Kepala Divisi Program Studi Humaniora Universitas Oxford, Karen O’Brien yang menyatakan seca ra filosofis urgensi ilmu humaniora:
“Humanities is fundamental to understanding in a profound way who we are, how we  have  come  to  be  who  we  are,  and  to  think  deeply  about  how  we  address  the practical, ethical, and historical problems in the modern age... Without a scholarly humanities perspective on all of those issues, we run the risk of going into accelerating future  and  technologies  …  without  that  deeper  understanding  and  awareness” (Aoki, 2017).
Dari pern yataan O’Brien dapat dikatakan bahwa salah satu manfaat humaniora adalah menumbuhkan kesadaran historis sebagai langkah untuk menghadapi masa depan.  Adapun  ilmu  sejarah  sebagai  salah  satu  dari  rumpun  humaniora  secara khusus  bertujuan  mengaktualisasikan  masa  lalu  bukan  hanya  untuk  kepentingan ideologis dan politik – sebagaimana selama ini kerap dipandang dan dimanfaatkan demikian, melainkan untuk kebutuhan praktis berbagai aspek.
Di  Indonesia,  perbincangan  perihal  sejarah  untuk  kebutuhan  praktis  ini mencetuskan wacana dari pemerintah untuk melakukan sertifikasi profesi sejarawan. Wacana  ini  digulirkan  pada  2016  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Kebudayaan (Hartik, 2016). Sertifikasi ini ditujukan agar sejarawan  memiliki  lisensi  dan  legalitas  profesi  sehingga  pemikiran  dan  karyanya dapat diakui berbagai kalangan di dalam dan luar negeri.
Jika  menelaah  permasalahan  di  atas,  sudah  sejauh  manakah  ilmu  sejarah digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  praktis  berbagai  aspek  di  Indonesia?
Seberapa pentingkah kedudukan, peran, dan perspektif keilmuan sejarawan dalam kehidupan publik? Bagaimana relevansi eksistensi program studi sejarah sekarang ini  dalam  menghasilkan  sejarawan?    Dan  jika  dikaitkan  dengan  tujuan  memenuhi kebutuhan praktis, apakah konteks dari upaya sertifikasi sejarawan hanya sekadar cukup sebagai profesi atau memerlukan keterampilan vokasional?
Berpijak  pada  pertanyaan-pertanyaan  itu,  artikel  ini  berupaya  mengevaluasi makna  dari  sejarawan  pada  masa  sekarang,  baik  dalam  konteks  profesi  maupun vokasi,  melalui  pewacanaan  sejarah  interdisipliner  ( interdisciplinary  history )  dan sejarah publik ( public history ). Dengan mewacanakan kedua tren studi sejarah itu akan dilihat  bagaimana  sejatinya  lulusan  sejarah  diakui  keterampilan-keterampilannya untuk menjawab berbagai kebutuhan praktis.

## II. METODE PENELITIAN
Selama  ini  persoalan  mengenai  keluaran/lulusan  Program  Studi/Jurusan  Sejarah lebih  kerap  bertumpu  ke  konteks  jenis  pekerjaan  yang  ditempuh  oleh  para lul usannya. Namun, jika dikaitkan dengan “bekal” ilmu sejarah yang diperoleh oleh para lulusan selama menjalani masa perkuliahan, lantas apa saja jenis pekerjaan dan berapa persen lulusan yang menggunakan “bekal” keilmuannya untuk dipraktikkan dalam bidang pekerjaannya? Pertanyaan ini tentu sulit dijawab secara komprehensif jika tidak didukung dengan database semisal tracer study . Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah (1999: 2 – 7) menyinggung beberapa profesi di Indonesia yang menggunakan kata “sejarah”, d i antaranya: guru sejarah, pegawai  sejarah,  pencatat  sejarah,  pelaku  sejarah  dan  saksi  sejarah  (yang  menulis sejarah), serta peneliti dan penulis sejarah. Untuk yang disebut terakhir, Kuntowijoyo menilai  peneliti  dan  penulis  sejarah  adalah  mereka  yang  dihasilkan  melalui pelatihan/pendidikan  di  jurusan  sejarah  di  lembaga  perguruan  tinggi.  Meski ditujukan  untuk  mencetak  peneliti  dan  penulis  sejarah,  namun  ia  menyinggung perihal  ketidak- merataan  “bakat”  masing -masing  mahasiswa  untuk  menempuh studi di jurusan s ejarah. Persoalan “bakat” itu kemudian dikaitkan oleh Kuntowijoyo dengan kualitas tugas akhir mahasiswa yang diutarakannya sebagai berikut:
“Sangat  disayangkan  bahwa  hasil  latihan  yang  berupa  skripsi  S1,  S2,  dan  S3 kebanyakan  tidak  laik  terbit,  pada  umumnya  dari  segi  pemasaran,  sehingga masyarakat luas tidak ikut menikmati hasil yang mungkin secara tidak terasa mereka turut  menanggung  biayanya.  Memang,  skripsi-skripsi  itu  tidak  ditulis  untuk memenuhi  selera  pasar,  tetapi  semata-mata  dari  pertimbangan  akademis" (Kuntowijoyo, 1999: 7).
Pernyataan Kuntowijoyo itu menyiratkan bahwa antara “bekal” (ilmu sejarah) dengan  “bakat“ para  lulusan  sejarah  dengan  kata  lain  tidak  selalu  linier  dalam menentukan kualitas lulusan. Namun dari hal itu setidaknya dapat dipahami bahwa ilmu sejarah sebagai modal profesi sebenarnya menunjukkan konsep lama warisan dari pemikiran Leopold von Ranke (1795 – 1886). Sejarawan Jerman inilah yang mula- mula menggagas sejarah sebagai sebuah disiplin yang memiliki sistem nilai tersendiri (Arnold, 2000: 55; Paul, 2016: 5). Pada abad ke-19, Ranke mengembangkan  sejarah sebagai sebuah profesi dengan membangun tradisi seminar di mana para muridnya
140 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
ditempa belajar untuk mempraktikkan keilmuannya dengan menggunakan sumber- sumber primer. Hingga pertengahan abad ke-19, ilmu sejarah yang diidealkan Ranke merupakan standar keilmuan yang mulai banyak dianut oleh komunitas sejarawan di  Eropa.  Ranke  mengidealkan  penulisan  sejarah  harus  didasarkan  pada penyelidikan kritis terhadap penggunaan sumber-sumber primer dalam menemukan fakta.  Masalahnya,  sumber-sumber  primer  yang  diidealkan  oleh  Ranke  lebih mewakili kepentingan penguasa, negara, bangsa, dan militer. Maka dari itu, prinsip metode sejarah kritis yang dikonsepsikan Ranke sangat politis.
Apa yang dikonsepsikan Ranke nyatanya menjadikan sejarah semakin  intim dengan  kepentingan  politik  dan  kekuasaan.  Hal  inilah  yang  memunculkan  reaksi dari kalangan sejarawan yang mengkritisi relevansi sejarah sebagai sebuah profesi. Di  kalangan  sejarawan  Barat  pada  dasawarsa  2000-an  mengemuka  diskursus pembelajaran  sejarah  yang  menekankan  pada  aspek  vokasi.  Sejarawan  Graeme Davison (2006: 4) dalam History as a Vocation, lebih mengarahkan ilmu sejarah sebagai “vokasi” dan juga “panggilan”. Kedua istilah ini menurut  Davison  mencerminkan kesadaran sejarah yang berlandaskan pada komitmen total dari para cendekiawan, seniman,  dan  warga  negara.  Sejarah  sebagai  sebuah  vokasi  di  mata  Davison hendaknya dapat dijadikan semacam “perhatian bersama” ( kindred preoccupations ). Wacana yang diusung Davison sangat berkait dengan spirit sejarawan pada era milenial  yang  menginginkan  sejarah  dapat  diakses  oleh  publik.  Untuk mewujudkannya, Public  History menjadi  konsep  yang  dipraktikkan  dalam pendidikan ilmu sejarah baik di lingkungan akademik maupun publik. Faye Sayer (2015) selaku pengusung konsepnya menilai bahwa melalui praktik sejarah publik, keterampilan para sejarawan diperlukan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak,  seperti  pekerja  museum,  arsiparis,  aparatur  pemerintah,  komunitas sejarah, serta  media.  Dengan  begini,  sejarah  dapat  diakses  oleh  khalayak  luas  melalui beragam cara.
Apa  yang  dituju  dari  studi  sejarah  publik  merupakan  pengembangan  dari konsep  interdisipliner  ( interdisciplinary )  yang  berkembang  sepanjang  abad  ke-20. Menurut Julie Thompson Klein dalam Creating Interdisciplinary Campus Culture (2010), interdisipliner adalah konsep studi yang melibatkan dua atau lebih disiplin akademik dalam  satu  aktivitas  penelitian.  Meskipun  interdisipliner  adalah  istilah  yang mengemuka  pada  abad  ke-20,  namun  secara  anteseden,  konsepnya  telah  berakar sejak masa Yunani Kuno. Klein membuktikan bahwa akar dari konsep interdisipliner pada masa kuno terletak pada sejumlah gagasan yang beresonansi dengan wacana modern, meliputi gagasan-gagasan ilmu yang bersatu, pengetahuan umum, sintesis, dan integrasi pengetahuan. Suatu disiplin ilmu seperti sejarah dapat dengan mudah didefinisikan sebagai bidang yang relatif mandiri serta memiliki komunitas ahlinya sendiri.
Moti Nissani (1995 & 1997), salah seorang pengusung wacana interdisipliner, menilai  bahwa  interdisipliner  sebagai  sebuah  konsep  keilmuan  paling  baik  jika dilihat sebagai upaya untuk menyatukan komponen-komponen khas dari dua atau lebih  disiplin  ilmu.  Dalam  wacana  akademik,  interdisipliner  berlaku dalam  empat bidang, yaitu: pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan teori. Konsep interdisipliner dalam penelitian dan pendidikan setidaknya dapat diperingkat dengan menimbang
empat  variabel,  yaitu:  jumlah  disiplin  ilmu  yang  terlibat,  jarak  antardisiplin, kebaruan dari kombinasi tertentu, dan tingkat integrasi mereka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Memaknai Ulang Profesi Sejarawan
Ketika mendengar kata “sejarawan”, biasanya publik akan mengidentifikasi - nya  sebagai  sebuah  profesi  yang  mengurus,  menulis,  atau  berbicara  tentang  masa lalu. Di mata publik, sejarawan sendiri bukanlah profesi yang populer. Tidak banyak dari publik – bahkan di lingkungan pendidikan sekalipun – yang mengetahui bahwa untuk menjadi sejarawan ada proses akademik yang selama bertahun-tahun dijalani seseorang  di  jurusan  sejarah  di  lembaga  perguruan  tinggi.  Ketika  mengetahuinya, reaksinya  pun  beragam,  mulai  dari  antusias  ingin  mengetahui  lebih  jauh  hingga meremehkan dan membandingkannya dengan jurusan yang dinilai lebih populer.
Kondisi  itu  seakan  menjadi  hal  yang  dianggap  lumrah.  Akan  tetapi  ketika dilumrahi  terus-menerus,  ada  bahaya  yang  rawan  mengancam  publik  itu  sendiri. Bahaya  itu  datang  dari  siapa  saja  yang  bicara  dan  menulis  tentang  sejarah  tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Lebih celaka lagi ketika publik menelan begitu saja tanpa mengkonfirmasi fakta-fakta sejarahnya. Contoh kasus yang masih cukup aktual adalah pernyataan Ridwan Saidi ketika mencetuskan ke media massa bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif. Bukan hanya meresahkan, Saidi juga dinilai melecehkan  hasil  penelitian  sejarah  dan  arkeologi  seperti  dilakukan  George Cœdès dan Slamet Muljana yang telah bersusah-payah meneliti jejak-jejak Sriwijaya. Namun, ketika menanggapi kritik dan hujatan para sejarawan profesional, pernyataan Saidi sungguh mengejutkan: "... Ini kan masalah keilmuan . Saya tidak bicara di luar itu. Ini kan masalah ilmiah , kalau masalah ilmiah dipidanakan itu saya enggak ngerti nganut sistem hukum apa" (CNN Indonesia, 2019) .
Dari teks “keilmuan” dan “ilmiah” yang saya cetak tebal menandakan bahwa siapa  saja  dapat  mengklaim  dirinya  punya  landasan  keilmuan  dan  ilmiah  ketika membahas persoalan sejarah. Pada situasi seperti ini, figur publik yang kerap tampil di  layar  televisi  dan  diliput  media  seperti  Saidi,  berpeluang  berceloteh  apapun tentang sejarah. Lebih pahit lagi jika publik menganggap celotehannya sebagai fakta. Tanggapan  dan  kritik  dari  para  sejarawan  profesional – yang  tentu  saja  tidak sepopulis Saidi – ibarat debu yang lekas hilang diterbangkan angin.
Pada  era  ketika  teknologi  informasi  berkembang  pesat,  kebutuhan  publik terhadap informasi cenderung ingin selalu serba cepat dan instan. Di tengah kondisi seperti ini, arti sebuah kepakaran seperti halnya sejarawan pun menjadi tidak ada artinya. Tom Nichols (2019: 64) mengatakan bahwa kepakaran berpotensi mati ketika sebagian besar awam tidak pernah diajarkan, atau mereka telah lupa, “dasar metode ilmiah”.  Sebelum  kasus  Saidi,  kasus pseudo  history seperti  buku Borobudur  dan Peninggalan  Nabi  Sulaiman karya  Fahmi  Basya  (2012)  menunjukkan  bahwa  publik semakin terbiasa menggunakan kata “bukti”. Kata ini digunakan begitu bebas. Dan dalam  kasus  penyemuan  sejarah  sebagaimana  disinggung  di  atas,  “bukti”,  ujar Nichols (2019: 64), kadang diartikan sebagai “hal yang saya anggap benar”, bukan seharusnya sebagai “hal yang telah teruji sebagai fakta ber dasarkan peraturan yang sudah disepakati”.
142 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
Sejarah  semu  berpotensi  berkembang  biak,  dan  ketika  publik  dibuatnya percaya, maka di mana dan ke mana saja selama ini sejarawan profesional berperan hadir dalam menerangi publik dengan pengetahuan-pengetahuan sejarah yang dapat dipertanggung-jawabkan  keilmiahannya?  Sejarawan  profesional  sendiri  umumnya dibentuk/dihasilkan melalui proses akademik yang ditempuh di lembaga-lembaga perguruan  tinggi.  Akan  tetapi  masalahnya,  kebanyakan  dari  kerja  sejarawan akademik  selama  ini  adalah  merasa  terlalu  nyaman  dengan  lingkungannya – yang oleh pakar sejarah publik, Faye Sayer (2015), disindir sebagai “ natural habitat ” -nya. Hal  ini  menjadikan  aktivitas  mereka  dalam  mengajar,  meneliti,  dan mempublikasikan  karya-karyanya  hanya  bertengger  di  menara  gading 1 alias bersirkulasi di lingkungannya saja sehingga tidak teruji kualitasnya di mata publik. Sejarawan akademisi pada akhirnya absen berinteraksi dengan publik.
Absennya  peran  sejarawan  akademik  dari  publik,  praktis  menghasilkan banyak lulusannya yang tidak menerapkan keilmuannya untuk publik. Sayer (2015) menilai kondisi ini seharusnya mendorong program-program studi ilmu sejarah lebih ditekankan  pada  konteks  kejuruan  ( vocational )  demi  menyiapkan  para  siswanya memiliki  keahlian  untuk  masa  depan  terkait  dengan  profesi  pekerjaan  mereka. Langkah  ini  dimulai  dari  sistem  akademik  yang  mengarahkan  keahlian  para pengajarnya dengan memberikan pengaruh terhadap praktik-praktik pedagogisnya. Metode  pengajaran  sejarah  di  program-program  studi  sejarah  yang  selama  ini terkesan monoton serta tidak mengikuti perkembangan mutakhir pemikiran sejarah semestinya  perlu  diubah  paradigma  keilmuannya  untuk  mengubah  kesan  usang yang melekat terhadap ilmu sejarah.
Secara pedagogik, kelemahan strategi pengajaran sejarah Indonesia mengakar sejak di tingkat sekolah. Menurut Haryono (1995: 12) pendidikan sejarah di sekolah lebih  berkutat  pada  pendekatan chronicle dan  siswa  cenderung  dituntut  untuk menghafal  peristiwa.  Dalam  belajar  sejarah,  siswa  tidak  dibiasakan  untuk mengartikan peristiwa dalam memahami dinamika dari suatu perubahan. Dengan kata  lain,  ini  menandakan  bahwa  dengan  belajar  sejarah  bukan  serta  merta  siswa mampu  untuk  berpikir  historis.  Jika  Sam  Wineburg  (2006)  menyatakan  bahwa mengajarkan  masa  lalu  adalah  untuk  memetakan  masa  depan,  maka  di  Indonesia kebanyakan siswa masih berpikir bahwa sejarah adalah pelajaran tentang masa lalu. Kuntowijoyo  (1995:  73)  menilai  kenyataan  dari  kondisi  pembelajaran  sejarah  di Indonesia yang jauh dari harapan untuk memungkinkan siswa melihat relevansi dari masa lalu dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Ini semakin menandakan bahwa pendidikan sejarah di Indonesia masih begitu ahistoris dalam mengajarkan bahwa  masa  lalu akan  selalu relevan  untuk  saat  ini  dan  nanti.    Padahal E.H.  Carr (2001: 62) sudah mengingatkan, bahwa: “ To learn about the present in the light of the past means also to learn about the past in the light of the present. The function of history is to promote  a  profounder  understanding  of  both  past  and  present  through  the  interrelation between them ”
1 Perihal ini saya mendapat pencerahan dari artikel Benedict Anderson “Public Intellectual or a Tribute to Books” (2017) mengenai absennya peran lembaga -lembaga perguruan tinggi di beberapa  negara  Asia  Tenggara  yang  pernah  dikuasai  rezim  oligarki  (meliputi  Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia) dalam menghasilkan intelektual publik.
Permasalahan  di  atas  salah  satunya  terletak  pada  soal  kurikulum.  Setelah Indonesia  merdeka,  kurikulum  dan  mata  pelajaran  sejarah  telah  beberapa  kali mengalami  perubahan.  Meskipun  demikian,  sekalipun  materi-materi  pelajaran sejarah  dalam  kurikulum  kerap  menuai  kritik  dari  kalangan  masyarakat  dan  juga pemerhati  sejarah,  namun  pengembangan  dan  implimentasinya  kerap  digunakan untuk mendukung kepentingan kekuasaan (Abdullah,  2001). Hal ini pada akhirnya memengaruhi masalah profesionalisme para guru di sekolah yang mengajar sejarah itu  sendiri.  Ada  kesan  yang  berlaku  di  kalangan  pemangku  kebijakan  di  sekolah, bahwa  dalam  pengajaran  sejarah  di  sekolah  cenderung  tidak  begitu  penting mengedepankan  dan  memperhatikan  masalah  keprofesian.  Tidak  jarang  tugas mengajarkan sejarah diberikan kepada guru yang bukan profesinya. Akibatnya, guru hanya  mengajarkan  sejarah  dengan  melakukan  pengulangan  materi  yang terkandung di dalam buku (Kartodirdjo, 2000: 36).
Sejarah sejatinya tidak pernah usang. Adapun yang usang adalah pemikiran sejarah yang tidak berkembang – bandingkan dengan pemikiran Annales di Prancis 2 . Sejak Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama diselenggarakan pada 1957, 3 Indonesia sedianya sudah memiliki pijakan pemikiran historiografi yang ideal untuk dikembangkan pada masa-masa setelahnya. Akan tetapi selama tiga puluh tahun di bawah  kekuasaan  rezim  Orde  Baru,  tren  pemikiran  historiografi  cenderung berkembang klandestin di bawah opresi rezim politik sebagaimana dibuktikan dalam penelitian  McRegor (2008).  Sejarah  menjadi  begitu  politis  ketika  dijadikan  sebagai alat  kekuasaan  rezim  politik.  Ini  masalah  klise  yang  dihadapi  dunia  kesejarahan, betapa  hubungan  sejarah  dengan  politik  mencirikan  keduanya  ibarat  saudara kandung yang sulit dipisahkan.  Maka dari itu, disadari atau tidak, belajar  sejarah adalah  sebentuk  kegiatan  politis.  Rekonstruksi  masa  lalu adalah  bagian  dari  masa kini. Hal ini sudah bisa menyiratkan bahwa rekonstruksi sejarah bertendensi politis (Fulbrook, 2002: 72 ); atau dalam pernyataan Bambang Purwanto (2006: xiv): “sejarah adalah sejarah politik.” Itulah mengapa sejarah kerap disukai untuk dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan  politik.  Kondisi  ini  menjadikan  sejarah  semakin  berjarak dari publik 4 dan pandangan seperti inilah yang seharusnya didekonstruksi.
2 Sejak awal abad ke-20 pemikiran Annales berkembang dalam tiga tahap. Pertama, generasi sejarah  ekonomi  dan  sosial  sejak  masa  Bloch  dan  Febvre  (pra  1945)  hingga  Braudel  dan Labrouse (hingga akhir 1960-an); Kedua, generasi sejarah mentalitas, sejak akhir 1960-an hingga awal  1980-an;  dan Ketiga ,  generasi  sejarawan  yang  sejak  1980-an  mengkritik  dan mempertanyakan  eksplanasi  sejarah  ekonomi  dan  sosial  serta  metodologi  kuantitatif  yang digunakan oleh sejarawan generasi sebelumnya (Delacroix, Dosse & Garcia, 2007: 27 – 29; lihat juga Munslow, 2000: 29 – 31). 3 Mengenai  pemikiran  sejarah dalam  Seminar  Sejarah  Nasional  Indonesia  yang  pertama ini lihat Soedjatmoko (2007).
4 Sejak 1970-an Sartono Kartodirdjo memang telah menancapkan tonggak pemikiran sejarah yang  revolusioner  dengan  menerapkan  pemakaian  ilmu  sosial  dan  pendekatan multidimensional  dalam  metodologi  sejarah.  Namun  dikarenakan  akar  intelektualitas sejarawan telah terputus akibat berbagai kepentingan politik, maka kiranya benar apa yang dikatakan Abdullah (2001: 230), pada akhirnya yang menggejala dari pengaruh pemikiran Sartono adalah “orthodoksi sejarah”. Sejarawan justru tergelincir pada sikap “anti sejarah” keti ka menganggap bahwa suatu pemikiran adalah ideal dan sudah begitu saja diterima sebagaimana mestinya.
144 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
Langkah  dekonstruksi  sejarah  untuk  melepaskan  beban  dari  kepentingan politik dan diarahkan untuk lebih intim menyentuh sendi-sendi kehidupan, sudah digulirkan  para  sejarawan Annales di  Prancis  sejak  generasi  pertama  melalui  tren sejarah sosial dan ekonomi. Sejarawan Inggris, John Tosh (2002: 122 – 125), menilik tren pemikiran sejarah Annales memiliki kecenderungan memberikan ruang personal dan motif dalam kajian  sejarah ekonomi. Salah satu contoh  yang disinggung Tosh adalah business  history sebagai  “sejarah  ekonomi  dari  bawah.”  Jika  sejarawan  sudi masuk ke dalam area semacam ini, maka akan didapati banyak pengetahuan yang akan memengaruhi eksplanasi sejarah daripada yang dilakukan biasa-biasa. Hal ini pun akan  lebih mumpuni  menguji  teori-teori ekonomi  melalui pengukuran akurat indeks-indeks  pertumbuhan.  Di  sini  Tosh  mengatakan  sejarawan  dapat  menjadi semacam “ pengukur ” ( quantifiers ).
Kedudukan sejarawan sebagai pengukur dengan kata lain ini memungkinkan sejarawan  untuk  mampu  mengetengahkan  sejarah  sebagai  eksplanasi  terhadap aspek-aspek  yang  ditekuni  oleh  disiplin  ilmu  lainnya.  Sebaliknya,  mereka  dari disiplin  ilmu  lain  pun  memungkinkan  mengadaptasikan  sejarah  sebagai  sebuah eksplanasi  untuk  memahami  pola  yang  terjadi  saat  ini  dan  memproyeksikan  tren masa  akan  datang.  Dalam  hubungannya  dengan  disiplin  ilmu  lain,  berfungsinya sejarah sebagai sebuah eksplanasi dapat meretas rintangan-rintangan interdisipliner yang telah dipraktikkan dalam pemikiran para sejarawan Annales (Tosh, 2002: 125).

## 2. Sejarah Publik dan Sejarah Interdisipliner
Sejatinya  sejarah  ditulis  bukan  menarasikan  masa  lalu  untuk  masa  lalu  itu sendiri; melainkan menarasikan masa lalu untuk menyadarkan masyarakat terhadap keadaan  kekinian  dan  keakanan. Maksud  dari  sejarah  yang  “menyadarkan”  itu menurut  sejarawan  Alun  Munslow  dalam Deconstructing  History (2001)  adalah sejarah  yang  dapat  menanamkan  sikap  kritis  masyarakat  untuk  terus mempertanyakan kebenaran atas masa lalu. Masyarakat yang kritis, sudah barang tentu akan turut mengontrol kerja dan karya sejarawan. Sebab, kata Stuurman dan Grever (2007): “historians do not own history. In democratic societies, history is a public concern. ”
Sejak  pertama  kali  digulirkan  oleh  Robert  Kelley  di  Universitas  California, Amerika Serikat, pada 1970- an, istilah “public history” berkembang menjadi disiplin studi sejarah yang diminati praktisi sejarah di berbagai dunia. Di Amerika Serikat dan di beberapa negara di dunia, sejarah publik bahkan telah diakui sebagai profesi di garis terdepan (Cauvin, 2018: 4). Pada 2 Mei 1980 di distrik Columbia didirikan National  Council  on  Public  History  (NCPH)  yang  hingga  kini  masih  menjadi organisasi terdepan dalam menjalankan visi misi sejarah publik. Dalam website-nya https://ncph.org/about/who-we-are/ ,  dikatakan  bahwa: “ NCPH  inspires  public engagement with the past and serves the needs of practitioners in putting history to work in the world by building community among historians, expanding professional skills and tools, fostering  critical  reflection  on  historical  practice,  and  publicly  advocating  for  history  and historians.”
Ketika  publik  menaruh  perhatiannya  terhadap  sejarah,  ini  menunjukkan hidupnya  pengakuan  terhadap  kerja  dan  karya  sejarawan.  Dalam  bekerja  dan berkarya, sejarawan pun senantiasa melihat terhadap kebutuhan-kebutuhan publik
dalam  memahami  permasalahan  yang  ada  di  sekelilingnya.  Relasi  keduanya  tepat sebagaimana  dikatakan  Sayer  (2015)  bahwa  peran  dari  sejarawan  publik  adalah untuk mencapai dukungan publik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan ide-ide baru, membentuk kemitraan publik, serta mendapatkan dukungan  yang  relevan  dengan  kebijakan-kebijakan  publik.  Pada  satu  sisi  dari langkah-langkah itu memungkinkan publik memengaruhi praktik kesejarahan dan pada sisi lain praktik kesejarahan juga dapat memengaruhi kebutuhan dan kebijakan publik (Franklin, 1978).
Dengan demikian, penting bagi praktik masa depan dari sejarah publik yang secara  jelas  perlu  didefinisikan  peran  dari  sejarawan  publik  agar  sedianya ditempatkan  dalam  kerangka  profesional.  Ini  membutuhkan  peran  serta  dan keterlibatan sejarawan akademis, profesional, dan amatir untuk menjauh dari tradisi yang  menganggap  sejarah  publik  sebagai  anti  kemapanan  dengan  memfasilitasi penempatan subjek dalam kerangka teori dan metodologis secara menyeluruh. Jika sejarah  publik  ingin  memberikan  bukti  keberhasilannya  dalam  mempromosikan dampak  sejarah  yang  lebih  luas  di  luar  universitas,  maka  departemen  sejarah  di universitas harus membantu proses ini. Metode yang dikembangkan oleh sejarawan publik telah meruntuhkan penghalang antara sejarawan profesional dan publik serta membuat sejarah lebih mudah diakses dan relevan bagi masyarakat luas. Akibatnya, sejarawan publik telah menjadi agen perubahan sosial dan telah memainkan peran dalam  bentuk-bentuk  baru  penciptaan  pengetahuan  sejarah.  Sejarah  publik  aktif, reaktif,  dan  relevan  pada  masa  sekarang;  dan  dengan  demikian,  masyarakat  luas memungkinkan untuk terhubung ke masa lalu, masa kini, dan masa depan (Sayer, 2015).
Sejarah  publik  membuka  peluang  besar  sejarah  hasil  penelitian  untuk diadaptasikan  dalam  berbagai  keperluan  dan  kepentingan,  termasuk  di  dalamnya sastra,  komik,  hingga  industri  sinema.  Raw  dan  Tutan  (2013)  memandang  sejarah sebagai  adaptasi  ( history-as-adaptation )  merupakan  salah  satu  agenda  dari  kajian adaptasi  ( adaptation  studies )  yang  berkembang  di  Inggris  sejak  dasawarsa  1980-an. Masa itu disebut dengan kembalinya sejarah dalam pendekatan ilmu humaniora dan sosial setelah sebelumnya pada 1970-an terjadi pemisahan disiplin cultural history dari social history – mencakup antropologi dan kajian susastra (McDonald, 1996). Kajian  adaptasi  telah  menjadi  disiplin  akademik  tersendiri  yang  bertujuan menata  kembali  kontrol  akademik  dalam  menciptakan  pemaknaan  sejarah. Permasalahan  sejarah  menjadi  suatu  hal  yang  sentral  untuk  diadaptasikan  dalam berbagai  aspek.  Tujuan  dari  adaptasi  ini  adalah  tiada  lain  untuk  menumbuhkan kesadaran sejarah melalui berbagai sarana dan teknologi. Film sejarah adalah contoh genre  sejarah  sebagai  adaptasi  yang  menunjukkan  keterlibatan  peran  sejarawan sebagai periset atau konsultan agar secara konten film tidak melenceng dari fakta- fakta  sejarah.  Dalam  hal  ini  kebanyakan  dari  kalangan  awam  menganggap  bahwa yang  dilakukan  sejarawan  adalah  menyampaikan  kebenaran  dari  peristiwa  yang terjadi pada masa lalu. Namun, sejarawan yang bekerja secara profesional memahami apa yang sejatinya mereka lakukan yaitu mencari bukti-bukti dari masa lalu, lantas menginterpretasikan bukti-bukti yang ada (Leitch, 2015: 10).
146 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
Pengakuan terhadap peran sejarawan dalam proses mengembangkan sejarah sebagai adaptasi untuk memenuhi kebutuhan publik tentunya melalui serangkaian upaya  strategis.  Upaya  yang  dilakukan  dari  pengembangkan  studi  sejarah  publik adalah  dengan  menerapkan  studi  yang  bersifat  interdisiplin  dalam  pendidikan sejarah.  Hal  sentral  dari  wacana  sejarah  publik  adalah  bagaimana  menyediakan praktik aktivitas belajar sejarah yang terhubung dengan hasil spesifik pembelajaran seperti  berpikir  kritis  dan  studi  interdisipliner.  Tujuannya  adalah  memberikan pemahaman mengenai bukti sejarah secara nyata untuk menunjang buku-buku teks dan  pembelajaran  di  kelas  (Sayer,  2015).  Maka  dari  itu,  di  samping  sejarawan profesional, para profesional dari bidang seperti museum, arsip, dan media secara interdisiplin dapat memberi pengaruhnya terhadap konten sejarah publik dan dalam beberapa kasus diundang untuk mengajarkan berbagai modul bidang keilmuannya secara spesifik terhadap pembelajar sejarah. Tantangan ke depan dari sejarah publik adalah mencari mekanisme sejarah publik yang dapat memberikan pengaruh politik dan juga berbagai kebutuhan praktis (Sayer, 2015).
Dalam perkembangan keilmuan sejak dasawarsa 1970-an, kerjasama keilmuan yang  bersifat  lintas-disiplin  ( interdiciplinarity )  antarfakultas  dan  antarprodi  sangat diperlukan  dalam  menghasilkan  berbagai  inovasi  untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan  seiring  dengan  perkembangan  zaman. Salah  satu  perkembangan penting dari studi interdisipliner terjadi pada September 1970 ketika lembaga Center for  Educational  Research  and  Innovation  of  the  Organization  for  Economic Cooperation  and  Development  (CERI – OECD)  mengadakan  sebuah  konferensi  di Nice,  Prancis,  mengenai  tema interdiciplinarity. Sebagaimana  ditelaah  Edward  W. Weidner dalam artikelnya Interdiciplinarity and Higher Education (1972), konferensi itu diadakan mengingat " interdisciplinary teaching and research are the key innovation points in  universities ".  Dari  konferensi  itu  ditarik  kesimpulan  bahwa  studi  interdisipliner dapat  mengarahkan  sejarah  dan  disiplin  ilmu  lainnya  ke  arah  kesatuan  serta memungkinkan  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara  kegiatan  profesional  dan pendidikan yang diberikan untuk mahasiswa.
Weidner memandang praktik interdisipliner hendaknya dilihat dari perspektif sistem pendidikan secara utuh. Jika disiplin-disiplin ilmu di perguruan tinggi masih mengedepankan  ego  disiplinernya  dengan  menutup  diri  untuk  membangun jembatan  lintas-disiplin  antarfakultas  dan  antarprodi,  maka  inovasi  seperti dimaksudkan Weidner menjadi sulit terwujud. Keengganan untuk berubah menuju kebaruan  akhirnya  memunculkan  kesan  bahwa  suatu  ilmu  pengetahuan  seperti sejarah sudah “usang”. Terlebih ketika kesan ini dihadapkan pada kebutuhan praktis yang  berorientasikan  pada  nilai-nilai  ekonomi,  maka  anggapan  usang  itu  seolah nyata. Padahal sejarah seharusnya terus berkembang seiring perkembangan zaman. Adapun  yang  membuatnya  menjadi  terkesan  “usang”  bukanlah  karena  ilmunya, melainkan bagaimana ilmu itu sendiri dikelola secara progresif agar memiliki fungsi aktual dan memberikan manfaat bagi khalayak.
Sejarah  tidak  akan  pernah  usang  dan  akan  selalu  dibutuhkan  oleh  berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Dibutuhkan, karena tujuan dari sejarah  adalah  untuk  menumbuhkan  kesadaran  berbagai  pihak  bahwa  masa  lalu akan  selalu  relevan  dan  aktual  sebagai  sarana  berefleksi,  menguatkan  identitas kebangsaan, hingga pijakan mengambil keputusan. Seiring perkembangan zaman, di
berbagai negara (khususnya di Eropa dan Amerika Serikat), berbagai disiplin ilmu seperti  pangan,  lingkungan,  pariwisata,  bencana,  dan  kesehatan  melakukan kolaborasi dengan disiplin sejarah. Dari kolaborasi itu berkembang pula studi-studi sejarah baru, sebutlah food history, environmental history, tourism history, disaster history, dan medicine  history .  Para  pemutus  kebijakan  menyadari  bahwa  untuk  memahami permasalahan  seperti  pangan,  lingkungan,  kesehatan,  bencana,  dan  pariwisata dibutuhkan  terlebih  dahulu  pemahaman  historis  sebagai  rujukan  dan  pemikiran untuk mengambil keputusan strategis.
Sejarah  interdisipliner  urgen  dikembangkan  dalam  studi  sejarah  publik  di Indonesia untuk memahami dinamika permasalahan saat ini. Dengan belajar sejarah secara interdisiplin, para calon sejarawan dapat ditempa legalitas pengetahuan dan pengalamannya  untuk  memiliki  keahlian  vokasional  yang  dibutuhkannya  untuk merespons kebutuhan dan tantangan zaman.

## IV. PENUTUP
Selama  ini  lulusan  dari  program  studi  sejarah  selalu  surplus.  Namun  dari  status sebagai lulusan tidak banyak dari mereka yang menekuni profesi sejarawan. Kiranya hal  ini  berkait  erat  dengan  sistem  akademik  yang  tidak  mengarahkan  dan mengerahkan  pembelajaran  sejarah  pada  aspek  vokasi  untuk  berinteraksi  dengan publik. Hal itu tampak dari produksi karya-karya akademik meliputi skripsi, tesis, dan disertasi sejarah yang sebagian orientasinya masih menulis sejarah untuk masa lalu.  Tidak  perlu  heran  jika  publik  menganggap  sejarah  adalah  sekadar  pelajaran tentang  masa  lalu.  Anggapan  ini  tentu  perlu  didekonstruksi  untuk  meluruskan makna  baik  sejarah  itu  sendiri  maupun  juga  sejarawan  sebagai  profesi  yang dibutuhkan  berbagai  kalangan  di  tengah  kehidupan  publik.  Sejarah  publik  yang menekankan  pada  studi  interdisipliner  akan  mewujudkan  keterhubungan  sejarah dengan  berbagai  bidang  ilmu.  Dengan  begini,  akan  terbentuk  berbagai  komunitas yang  mengakui  keahlian  sejarawan  dalam  menyadarkan  publik  bahwa  masa  lalu akan selalu relevan sebagai sarana belajar memetakan permasalahan masa kini dan masa akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,Taufik. (2001). “Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi”, dalam Taufik Abdullah. Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika. Anderson,  Benedict.  (2010).  “Public  Intellectual  or  a  Tribute  to  Books”,  dalam https://gatholotjo.com/2017/05/08/public-intellectual-or-a-tribute-to-books- by-benedict-anderson/ (diakses 7 April 2020).
Aoki, Mizuho. (2017). “ Japan shouldn't neglect humanities studies in favor of other disciplines:  Oxford  professor ”,  dalam https://www.japantimes.co.jp/news/ 2017/09/25/national/japan-shouldnt-neglect-humanities-studies-favor- disciplines-oxford-professor/#.XdhdpdUxXIU (diakses 1 April 2020).
148 | METAHUMANIORA, Volume 10 Nomor 2, September 2020, 137 – 149
Arnold,  John  H.  (2000). History:  A  Very  Short  Introduction. New  York:  Oxford University  Press. Aoki,  Mizuho.  (2017).  “ Japan  shouldn't  neglect  humanities studies  in  favor  of  other  disciplines:  Oxford  professor ”,  dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/25/national/japan-shouldnt- neglect-humanities-studies-favor-disciplines-oxford- professor/#.XdhdpdUxXIU (diakses 1 April 2020). Basya, Fahmi. (2012). Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Jakarta: Ufuk Press. Carr. E.H. (2001). What Is History? London: Palgrave. Cauvin, Thomas. (2018). “ Th e Rise of Public History: An International Perspective”, Historia Crítica no. 68, hlm. 3-26. doi: https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01. CNN  Indonesia.  (2018).  “Ridwan  Saidi:  Mana  Buktinya  jika  Benar  ada  Kerajaan Sriwijaya”,  dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828111452- 20-425309/ridwan-saidi-mana-buktinya-jika-benar-ada-kerajaan-sriwijaya (diakses 6 April 2020).
Delacroix, Christian, François Dosse, dan Patrick Garcia. (2003). Histoire et historiens en France depuis 1945. Paris : Association pour la diffusion de la pensée française. Fulbrook, Mary. (2002). Historical Theory . London and New York: Routledge. Franklin, John Hope. (1978). “The Historian and Public Policy”, The History Teacher , vol. 11, No. 3, hlm. 377-391. doi: 10.2307/491628 Grove, Jack. (2015). “ Social sciences and humanities faculties 'to close' in Japan after ministerial  intervention ”,  dalam https://www.timeshighereducation.com/ news/social-sciences-and-humanities-faculties-close-japan-after-ministerial- intervention (diakses 1 April 2020).
Hartik,  Andi.  (2016).  “Pemerintah  akan  Sertifikasi  Profesi  Sejarawan”,  dalam https://regional.kompas.com/read/2016/09/01/18470061/Pemerintah.Akan. Sertifikasi.Profesi.Sejarawan (diakses 1 April 2020). Haryono. (1995). Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: Pustaka Jaya. Ihsanudin.  (2018).  “ Jokowi  Minta  Perguruan  Tinggi  Hapus  Fakultas  yang  Sudah Usang ” dalam  https://nasional.kompas.com/read/2018/10/10/21343041/ jokowi-minta-perguruan-tinggi-hapus-fakultas-yang-sudah-usang  (diakses  1 April 2020). Kartodirjo,  Sartono.  (1992). Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam  Metodologi  Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kuntowijoyo. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bintang  Budaya. Leitch, Thomas. (2015). “History as Adaptation,” dalam Dan Hassler-Forest & Pascal Nicklas. The  Politics  of  Adaptation:  Media  Convergence  and  Ideology .  New  York: Palgrave Macmillan. McDonald,  Terrence.  (1996). The  Historic  Turn  in  the  Human  Sciences. Ann  Harbor: University of Michigan Press. McRegor, Katharine E. (2008). Ketika Sejarah Bersegaram: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Syarikat.
Munslow, Alun. (1997). Deconstructing History. London: Routledge. ______. (2000). The Routledge Companion to Historical Studies. London: Routledge. Nichols, Tom. (2019). Matinya Kepakaran (The Death of Expertise): Perlawanan terhadap Pengetahuan yang telah Mapan dan Mudaratnya. Jakarta: KPG.
Nissani,  Moti.  (1995).  "Fruits,  Salads,  and  Smoothies:  A  Working  definition  of Interdisciplinarity",  The  Journal  of  Educational  Thought  (JET)/Revue  de  la  Pensée Éducative. 29 (2), hlm. 121 – 128. doi: https://doi.org/10.11575/jet.v29i2.52385 ______, (1997). "Ten cheers for interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and  Research",  Social  Science  Journal,  34  (2),  hlm.  201 – 216. doi:  10.1016/s0362-
3319(97)90051-3
Paul, Herman, “What Defines  A  Professional  Historian?  A  Historicizing  Model”, dalam Journal of Philosophy of History (2016). doi: 10.1163/18722636-12341322 Purwanto,  Bambang.  (2006). Gagalnya  Historiografi  Indonesiasentris?! Yogyakarta: Ombak. Raw, Laurence & Defne Ersin Tutan (eds.). (2013). The Adaptation of History: Essays on Ways of Telling the Past . McFarland: Je ﬀ erson. Sayer, Faye. (2015). Public History: a Practical Guide. London: Bloomsbury. Savelieva,  Irina “ ‘Public  History’  As  A  Vocation”, Basic  Research  Program, Working  Papers  Series:  Humanities,  National  Research  University  Higher School of Economics (2012-2013). doi:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2279444 Soedjatmoko  (ed).  (2007). An  Introduction  to  Indonesian  Historiography. Jakarta: Equinox.
Stuurman,  Siep  &  Maria  Grever.  (2007).  “Old  Canons  and  New  Histories”, Maria Grever  &  Siep  Stuurman (ed.). Beyond  the  Canon.  History  for  the  Twenty-First Century . London: Palgrave Macmillan. Weidner, Edward W. 1973. “Interdiciplinarity and Higher Education”, International Journal  of  Environmental  Studies ,  vol.  5.  doi: https://doi.org/10.1080/ 00207237308709610 Wineburg,  Sam.  (2006). Berpikir  Historis:  Memetakan  Masa  Depan,  Mengajarkan  Masa Lalu. Jakarta: Obor.