## ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI UPTD PUSKESMAS KARO KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021
Analysis of the Implementation of the Maternity Guarantee Program (Jampersal) at the Karo Health Center UPTD Pematangsiantar City in 2021
Theodora R.Sianturi*1, Rahmat A.Dachi 2, Mido Ester J.Sitorus 3 ,Donal Nababan 4 , Karnirius Harefa 5
1,2,3,4 Universitas Sari Mutiara Indonesia, Jl. Kapten Muslim No.79 Medan 20123 ,
*Koresponding Penulis: 1theodora.sianturi04@gmail.com, 2rahmat.alyakin@gmail.com ,
3midoester2211@yahoo.co.id,4nababan_donal@yahoo.com, 5 karniharefa74@gmail.com

## ABSTRAK
Analasis  Impelementasi  Program  Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  di  UPTD  Puskesmas Karo  Kota  Pematangsiantar  tahun  2021.  Yang  menjadi  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah “bagaimana  Implementasi  Program  Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  Puskesmas  Karo  Kota Pematangsiantar”.  Berdasarkan  survei  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  di  kantor  Dinas  Kota Pematangsiantar  dan  Puskesmas  Karo  diperoleh  data  4.111  angka  kelahiran  bayi,  dan  28  bayi berat badan rendah (BBLR), dan bayi dengan gizi buruk 7 bayi, Angka kematian Neonatal (AKN ) adalah 7  yang disebabkan oleh kelainan bawaan,  disusul  oleh penyebab lain-lain. Keadaan ini menunjukkan  bahwa  masih  di  atas  tingginya  angka  kematian  Ibu  dan  Angka  kematian  Bayi  di Dinas Kesehatan kota Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar.  Secara  khusus  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  Sumber  Daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini  meliputi  :  Metode  Wawancara,  Metode  Observasi,  Metode  Dokumentasi.  Hasil penelitian Sumber Daya dalam pelaksanaan program jampersal 2 orang, 1 di puskesmas induk, 1 orang  di  pustu.  Dalam  pelaksanaan  program  ini  belum  ada  SK  dari  Dinas  Kesehatan,  Alokasi dana  dapat  diusulkan  10%-20%  dari  APBD  tahun  berikutnya,  sedangkan  fasilitas  sarana  dan prasarana  masih  kurang  memadai.  Disposisi  atau  sikap  para  tenaga  medis  yang  menjalankan program  jampersal  ini  memiliki  konsistensi  dan  tanggungjawab  tinggi.  Struktur  Birokrasi  atau SOP (standard operasional) dan alur belum ada.  Kesimpulan , Komunikasi dalam  Implementasi program  jampersal  sudah  baik,  Sumber  Daya  sudah  berjalan  dengan  baik,  Disposisi  pada umumnya sudah baik dari segi komitmen dan SOP belum ada.
Kata Kunci  : Jampersal, Kematian, Persalinan.

## Abstract
Analysis  of  the  Implementation  of  the  Maternity  Guarantee  Program  (Jampersal)  at  the Karo  Health  Center  UPTD  Pematangsiantar  City  in  2021.  The  formulation  of  the  research problem  is  "how  to  implement  the  Maternity  Guarantee  Program  (Jampersal)  Karo  Health Center Pematangsiantar City" "Based on a preliminary survey conducted at the Pematangsiantar City  Office.  and Karo  Health  Center  data  obtained  4,111  infant  birth  rates,  and  28  low  weight babies (LBW), and 7 babies with poor nutrition, Neonatal mortality rate (AKN) was 7 caused by congenital abnormalities, followed by other causes. This situation shows that it is still above the high maternal mortality rate and infant mortality rate at the Karo Health Center. This study aims to identify and analyze the implementation of the Maternity Guarantee Program (Jampersal) at
the Karo Health Center, Pematangsiantar City. , Communication, Disposition and Bureaucratic Structure.  Data  collection  methods  used  in  this  study  include:  Interview  Method,  Observation Method,  Documentation  Method.  Research  results  Resources  in  the  implementation  of  the Jampersal  program  2  people,  1  at  the  main  health  center,  1  person  at  the  Pustu.  In  the implementation  This  program does  not  have a decree from the Health Office. The allocation of funds  can  be  proposed  for  10%  -20%  of  the  following  year's  APBD,  while  the  facilities  and infrastructure are still inadequate. The disposition or attitude of the medical personnel who run the  Jampersal  program  has  high  consistency  and  responsibility.  Bureaucracy  or SOP(operational standard) and flow not yet. In conclusion, communication in the implementation of  the  Jampersal  program  is  good,  resources  have  gone  well,  disposition  in  general  is  good  in terms of commitment and SOPs do not exist.

## Key Words : Jampersal, Mortality, Birth.

## PENDAHULUAN
Kelahiran peristiwa bahagia yang dirayakan,namun setiap 11 detik, terjadi kelahiran yang berubah menjadi tragedy bagi suatu keluarga, ”kata Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore”. Kelahiran  yang  dibantu  oleh  tenaga  kesehatan  persalinan  terampil  beserta  air  bersih,  gizi  yang cukup, obat-obatan dan vaksin dasar, bisa menjadi penentu antara kehidupan dan kematian. Kita harus  lakukan  segala  yang  kita  mampu  untuk  berinvestasi  pada  jaminan    kesehatan  universal untuk menyelamatkan kehidupan yang berharga. (UNICEF ,2018).
Menurut  data  Survei  Demografi  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2017  AKI  di Indonesia  359  per  100.000  kelahiran  hidup  dan  AKB  32  per  1.000  kelahiran  hidup.  Dari  data profil kementerian kesehatan 2018, disebutkan Angka Kematian Ibu sebanyak 179 dari 302.555 kelahiran  hidup  sedangkan  Angka  Kematian  Bayi  730  kematian.  Hal  ini  menimbulkan  masalah dalam pencapaian kesepakan global (Suistanable Development Goal/SDG’s) dimana pada tahun 2030  diharapkan  AKI  menurun  menjadi  70  per  100.000  kelahiran  hidup  dan  AKB  menurun sebesar  25  per  1000  kelahiran  hidup.  Untuk  mempercepat  pencapaian  target  SDGs,  tahun  2021 tentang  Jaminan  persalinan  (Jampersal)  sebagai  bentuk  intervensi  dalam  penurunan  Angka Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB),  Tujuan  program  Jampersal  ini  untuk meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  persalinan  yang  sehat  dengan  cara  memberikan kemudahan pembiayaan kepada ibu seluruh ibu hamil  yang belum memiliki Jaminan persalinan dan diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan (Antenatal care/ANC), pertolongan  persalinan,pemeriksaan  nifas dan pelayanan KB.  Pada awal  peluncuran jampersal ini di tahun 2016, ibu hamil yang memiliki jampersal sebanyak 66 orang. Kemudian di tahun  2017  naik  menjadi  127  orang.  Pada  tahun  2018  menjadi  181  orang.  Pada  tahun  2019 menjadi  101  orang.  Selanjutnya  pada  tahun  2020  menjadi  82  orang.  Pada  2021  perhitungan sampai bulan Agustus yang tercatat masih 66 orang. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dari pihak puskesmas tentang Covid-19 di masa pandemi ini. Yang mana ibu hamil yang datang
ke puskesmas dengan keluhan demam dan batuk, mereka takut dikatakan pasien covid-19 karena salah  satu  gejala  covid-19  itu  adalah  batuk  dan  demam.    Program  Jampersal  memberikan pertanggungan  biaya  kepada  ibu  hamil  yang  ingin  bersalin  di  Rumah  Sakit  pemerintah  kls III,sarana  pelayanan  kesehatan  dan  bidan  praktik.  Jadi,  biaya  persalinan  ditanggung  oleh pemerintah (Kemenkes,2021).
Berdasarkan  survei  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  di  kantor  Dinas  Kota Pematangsiantar  dan  Puskesmas  Karo  diperoleh  data  4.111  angka  kelahiran  bayi,dan  28  bayi berat badan rendah (BBLR), dan bayi dengan gizi buruk 7 bayi, Angka kematian Neonatal (AKN )adalah  7  yang  disebabkan  oleh  kelainan  bawaan,  disusul  oleh  penyebab  lain-lain.  Kematian neonatal  adalah  kematian  yang  terjadi  pada  bayi  usia  0-28  hari,  Angka  Kematian  Bayi  (AKB) yang terjadi pada usia 0-11 bulan dalam 2 tahun berturut-berturut 1,7 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2018 ,3,4 per 1000 kelahiran hidup,tahun 2017 , 4 per per 1000 kelahiran hidup.
Disposisi  menyangkut  komitmen  petugas  kesehatan  dalam  pelaksanaan  program Jampersal.  Hasil  survei  awal  menunjukkan  bahwa  komitmen  petugas  masih  terkendala  seperti jam kerja dan jam pelaksanaan kegiatan.
Dalam hal  struktur birokrasi,  Puskesmas karo  merupakan bagian dari pelayanan publik. Puskesmas  karo  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kesehatan  Kota  Pematang  Siantar  tentu memiliki  standar  operasional  prosedur  dalam  memberikan  pelayanan,  hirarkhi  pelayanan,  alur administrasi dan manajemen serta hal-hal yang bersifat struktur birokrasi lainnya. Demikian juga mengenai  batasan  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  bagi  petugas  pelaksana  program Japmersal.
Keadaan ini menunjukkan bahwa masih di atas tingginya angka kematian Ibu dan Angka kematian Bayi di Puskesmas Karo sangat erat kaitannya dengan implementasi program Jampersal (Jampersal)  di  Puskesmas  Karo.  Kajian  terhadap  unsur-unsur  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi  dalam    implementasi  Program  Jampersal  di  Puskesmas  karo inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  “mengetahui  dan  melakukan  analisis terhadap  implementasi  Program  Jaminan  Persalinan  (Jampersal)  di  Puskesmas  Karo  Kota Pematangsiantar  ”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  memperoleh  informasi  mengenai  implementasi  Program  Jampersal  di  Puskesmas  Karo Kota  Pematangsiantar  secara  mendalam  dan  komprehensif.  Selain  itu,  dengan  pendekatan kualitatif  diharapkan  dapat  diungkapkan  situasi  dan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam implementasi  Program  Jampersal  di  Puskesmas  Karo  Kota  Pematangsiantar.  Adapun  populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang respondent.
Untuk  mendapat  informasi  dan  data  yang  tepat  maka  perlu  ditentukan  informan  yang memiliki  kompetensi  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  data  ( purposive ).  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis implementasi Program  Jampersal  di Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  informan  yang  memenuhi  kriteria  yang  dapat mengungkap hal tersebut sehingga memungkinkan data dapat diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 Sarana Pendidikan yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Karo No DATA JUMLAH 1 PAUD 3 2 TK 2 3 SD Negeri 0 4 SD Swasta 3 5 SLTP Negeri 1 6 SLTP Swasta 5 7 SLTP/MTS 0 8 SLTA Negeri 0 9 SLTA Swasta/SMK 4
Sumber : Data Puskesmas Karo 2021
Berdasarkan Tabel 1 Untuk melihat perkembangan ibu hamil yang menggunakan jampersal yang ada  di  Puskesmas  Karo  Kota  Pematangsiantar,  harus  dilihat  data  dari  awal  diberlakukannya jampersal  yaitu tahun 2016 sampai tahun 2021 di Kota Pematangsiantar. Berikut data ibu hamil yang menggunakan jampersal di wilayah kerja Puskesmas Karo.

## Tabel 2

## Data ibu hamil yang menggunakan Jampersal
Bulan / Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 JAN 6 12 25 5 9 10 FEB 6 14 13 8 10 8 MARET 4 13 19 9 6 6 APRIL 5 10 17 7 4 7 MEI 9 14 19 5 4 6 JUNI 4 8 19 10 3 8 JULI 3 9 10 10 5 9 AGUS 11 7 12 12 4 8 SEPT 3 8 12 7 9 OKT 2 12 12 8 4 NOV 7 14 13 9 12 DES 6 6 10 11 12 JUMLAH 66 127 181 101 82 Sumber :data puskesmas karo 2021
Sebelum  dilakukan  wawancara,  terlebih  dahulu  peneliti  menjelaskan  maksud  dan  tujuan dilakukan  wawancara  kepada  informan  agar  informan  dapat  memberikan  informasi  yang sebenarnya  yang  berkaitan  dengan  program  jaminan  persalinan.  Wawancara  dilakukan  kepada dua  kategori  informan  yang  pertama  dari  pihak  Puskesmas  Karo  yang  terdiri  dari penanggungjawab  kegiatan  jampersal,  KTU  Puskesmas  Karo  dan  anggota  jampersal  serta informan serta dari  yang kedua dari pihak Dinas  Kesehatan Kota Pematangsiantar  yaitu Kepala Dinas  Kesehatan,  Kepala  Bidang  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat,  Kepala  Bidang  Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
Penyampaian  informasi  dilakukan  melalui  komunikasi.  Mengingat  pentingnya  penyampaian informasi,  maka  kepada  informan  diajukan  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman mereka  mengenai  pentingnya  komunikasi.  Ada  tiga  hal  yang  ditanyakan,  yaitu  transmisi, kejelasan dan konsistensi

## 1. UPAYA IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

## 1. Transmisi
Wawancara  dimulai  dengan  pertanyaan,”  Mohon  Bapak/Ibu  jelaskan  mengenai  sosialisasi program Jampersal ini? (kapan,dimana,siapa yang menyampaikan,siapa pesertanya).
a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar:
“ sosialisasi mengenai program jampersal ini ya kita dapat dia dari pertama sebenarnya dari  kementerian  kesehatan  kemudian  kita  juga  dapat  dari  provinsi  dinas  kesehatan provinsi  selanjutnya  ya  kita  melakukan  sosialisasi  lah  ke  tengah-tengah  masyarakat dengan  ke  bidan  praktek  ya  dan  juga  pada  masyarakat  yang  selama  ini  kan  bisa  kita laksanakan  juga  di  Puskesmas.  Pihak  Puskesmas  berkoordinasi  nanti  dengan kelurahan,mereka  itu  kan  mitra  kerjanya  Puskesmas  jadi  mereka  selalu  berjalan  nanti bersamasama mengenai kesehatan di wilayah kerja puskesmas”.
b. Kabid Pelayanan Kesehatan :
“ sosialisasi  dilakukan  secara  bertahap.  Jadi  kita  tunggu  dulu  arahan  dari  menteri kesehatan  dan  selanjutnya  kita  sosialisasikan  kepada  ibu-ibu  melalui  puskesmas terdekat,kami  dari  Dinas  akan  mengumpulkan  ibu-ibu  bidan  ini,untuk  diberikan pengarahan  mengenai  Jampersal,karena  tiap-tiap  tahun  selalu  ada  juknis  yang  terbaru untuk  jampersal  ini.”  Dalam  sosialisasi  jampersal  ini  kami  juga  mengundang  ibu-ibu
bidan praktek swasta karena mereka juga melayani jampersal di praktek mereka dan juga yang  telah  membuat  MOU  dengan  Dinas  Kesehatan,jadi  mereka  juga  harus  tahu mengenai juknis yang terbaru mengenai Jampersal ini”.
c. Kabid Kesehatan Masyarakat :
“ Yang  terjadi  terkait  jampersal  ini  sosialisasinya  kita  laksanakan  setiap  tahun  sebelum anggaran  berikutnya  misalnya  di  Januari  itu  kita  kerjakan  sosialisasikan  karena jampersal ini sudah ada sejak mulai 2016. Itu kami sosialisasikan terutama untuk bidan- bidan pengelola pelayanan kesehatan ibu dan anak itu ada bidan dari setiap Puskesmas penanggungjawab  kemudian  bidan  dari  rumah  sakit  yang  ikut  dalam  jampersal  itu  kita laksanakan di  dinas kesehatan  dengan peserta  yaitu biasanya dari setiap Puskesmas itu kita  libatkan  1  orang  dengan  juga  dengan  Pustu  kemudian  ada  juga  dari  bidan  praktek mandiri  yang  ikutin  untuk  jampersal  demikian  juga  rumah  sakit  yang  angker  jampersal karena  kita  rumah  sakit  sampai  saat  ini  kita  ada  5  rumah  sakit  yang  ikut  pelayanan jampersal  itu  ada  rumah  sakit  Vita  insani,  rumah  sakit  harapan,  rumah  sakit  tentara, rumah  sakit  horas  insani,  dan  rumah  sakit  umum  Dr  djasamen  Saragih  itu  lima  rumah sakit  itu  yang  ada  kerjasama  terhadap  hal  ini”jadi  pihak  Rumah  sakit  juga  kita datangkan dalam sosialisasi jampersal setiap awal tahunnya
d. Bidan Pengelola Jampersal Puskesmas Karo :
“ Ini  sudah  disosialisasikan  oleh  dinas  kesehatan  melalui  seluruh  wilayah  dan  kami menyampaikan langsung kepada dan kepada staf dan kemudian kami akan mengadakan kegiatan kelas ibu hamil,melalui ibu-ibu kader untuk menginformasikan kepada ibu hamil yang  ada  di  lingkungan  ibu-ibu  kader  ibu  hamil  itu  kami  ingin  menggunakan  program jampersal ini dan tahun 2018-2019 itu saya berperan langsung 2017, saya langsung yang menyampaikan  itu  dan  pada  kegiatan  itu  juga  transformasi  ibu  hamilnya  bagus  dan mereka sangat berterima kasih adanya program-program tersebut dan setelah dilakukan sosialisasi  itu  banyak  ibu-ibu  yang  langsung  menggunakan  jampersal  dan  apa  syarat- syaratnya, salah satunya kami langsung yang menang antara ke misalnya kebijakan BPJS yang  mana  yang  ingin  melahirkan  satunya  bidan  bidan  praktek  dan  untuk  operasi  saya langsung  turun  mengantarkan  langsung  ke  rumah  sakit  rumah  sakit  dan  mereka  yang mempunyai resiko akan kami antar ke rumah sakit Vita insani, rumah sakit tentara, dan dibantu oleh dinas kesehatan saya langsung turun tangan untuk pasien-pasiennya”.
e. Bidan Praktek Swasta:
“ Ini  saya  sampaikan  bila  ada  kunjungan  pertama  mereka  di  tempat  praktek  saya.  Saya sampaikan  pertama  di  klinik  saya  bu  jadi  pada  saat  misalnya  pasien  tidak  punya
jampersal  kunjungan  pertamanya  itu  ya  Bu  ya  caranya  mensosialisasikan  nyarinya  itu siapa saja yang disampaikan”.
f. Kepala Tata Usaha Puskesmas Karo:
“Iya  kalau  sosialisasi  program  jampersal  ini  kami  sosialisasikan  di  kelurahan  kami bekerja  sama  dengan  pihak  kelurahan  dan  juga  kader  melalui  kader  dan  bidan  kami menyampaikan  kepada  mereka  pertemuannya  dibuatlah  di  kelurahan  kader  ini mengundang  ibu-ibu  hamil  karena  kan  kader-kader  inilah  ujung  tombaknya  Puskesmas jadi mereka yang tahu di lingkungan mereka masing-masing kan ada berapa ibu hamil di wilayah mereka lebih tahu”
g. Ibu hamil yang memiliki Jampersal :
“ Oh itu dari teman-teman yang hamil juga gitu kan Bu ceritanya dapat dikedai sayuran ,mereka cerita jadi saya tahunya dari ibu-ibu itu,ya pakai aja jampersal karena gini juga kan  Bu  ini  aduh  anak  saya  4  ,terus  Ini  kan  suami  juga  mocok  mocok  jadi  saya  lansung kepuskesmas Tanya ke ibu bidan. tadi saya tanya sama bidannya itu gimana gitu seperti BPJS itulah Bu.”
h. Ibu hamil yang tidak memiliki Jampersal :
“ Kurang tau saya bu. Dengar dengar kabar dari petugas petugas Puskesmas bidan bidan swasta ada tentang jampersal saya kurang paham gimana cara kerja jampersal kegunaan nya untuk ibu hamil.”
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  para  narasumber  diatas  bahwa  dapat  diketahui  bahwa sosialisasi  antara  Dinas  Kesehatan  Kota  Pematangsiantar,  Puskesmas  Karo  dan  dengan masyarakat  khususnya  ibu  hamil  sudah  berjalan  dengan  lancar.  Ibu-ibu  hamil  yang  berada disekitar  wilayah  kerja  Puskesmas  Karo  yang  tidak  memiliki  jaminan  kesehatan  seperti  BPJS menggunakan  jampersal  sebagai  jaminan  mereka  ketika  akan  melahirkan.  Tetap  ditemukan  ibu hamil  yang  tidak  menggunakan  jampersal.  Hal  ini  dikarenakan  dia  sudah  memiliki  tempat langganan bidan untuk melahirkan dan memang sudah terbiasa melahirkan di bidan tersebut.
Dalam  Pedoman  Umum  Program  Jampersal  sosialisasi  dan  komunikasi  Program  Jampersal dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi dan pembelajaran pada berbagai pelaksana  di  pusat  dan  daerah.  Tersosialisasikannya  Program  Jampersal  kepada  semua  pihak, baik  yang  terkait  langsung  maupun  tidak  langsung,  merupakan  kunci  kesusksesan  Program Jampersal.  Untuk  itu  disusun  strategi  komunikasi  dan  sosialisasi  program  jampersal  yang komprehensif.  Strategi  komunikasi  dan  sosialisasi  ini  tidak  hanya  memfokuskan  pada  aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program jampersal, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan program
jampersal dalam bentuk sistem jaminan sosial.
Berdasarkan uraian di atas mengenai pengetahuan dan sosialisasi program jaminan persalinan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar hanya dilakukan kepada masyarakat  khususnya  ibu  hamil  yang  ingin  menggunakan  program  jaminan  persalinan.  Dan untuk  pemerintah  setempat  seperti  lurah,  itu  hanya  meminta  izin  membuat  kegiatan  saja. Kegiatan  kelas  ibu  hamil  secara  terperinci  tentang  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak puskesmas  kepada  ibu-ibu  hamil.  Dan  untuk  sosialisasinya  sejauh  ini  sudah  cukup  memenuhi. Sehingga  para  ibu  hamil  mendapatkan  informasi  yang  memadai  tentang  program  jaminan persalinan ini. Sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik dan mereka tahu cara menggunakannya dengan baik.
Transmisi informasi dari pemegang kebijakan sudah berjalan baik, hal ini terbukti dalam wawancara  dengan  beberapa  informan.  Sosialisasi  mengenai  program  Jampersal  ini  dilakukan secara  berjenjang  dari  Tim  pengelola  Jampersal  di  tingkat  Dinas  Kesehatan  Propinsi,  Dinas Kesehatan Kota sampai ke tingkat Bidan.
Menurut Nawawi (2009) ada banyak cara untuk mensosialisasikan kebijakan yaitu dengan mempublikasikan  seremoni  penandatanganan  naskah  kebijakaan  publik,  berita  di  media  massa, seminar dan sarana lainnya seperti buklet, leaflet dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  transmisi  komunikasi  sudah  berjalan dengan  baik  karena  semua  informan/pelaksanan  kegiatan  sudah  mendapat  sosialisasi  yang diadakan  Dinas  Kesehatan  Kota  Pematangsiantar,  Tingkat  puskesmas  sampai  ke  tokoh masyarakat.  Hanya  saja  pada  awal  program  ini  diluncurkan,  sosialisasi  ke  masyarakat  dirasa sedikit kurang, khususnya mengenai pemilihan pelayanan persalinan. Karena masih banyak dari masyarakat  memilih  persalinan  di  rumah  sakit  dikarenakan  lengkapnya  fasilitas  dan  dekatnya jarak antara tempat tinggal pasien dengan rumah sakit tersebut, padahal persalinan di rumah sakit dilakukan apabila persalinan tidak dapat ditangani di pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Hal  –  hal  konkret  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaksana  program  Jampersal  di  Kota Pematangsiantar  adalah  seperti  adanya  himbauan  dari  tim  pengelola  Dinas  Kesehatan  Kota memasang  spanduk  di  depan  puskesmas  sebagai  bagian  dari  sosialisasi  program  ini.  Selain  itu sosialisasi juga dilakukan oleh BPS pada setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan.
Penyampaian  informasi  dilakukan  melalui  komunikasi.  Mengingat  pentingnya penyampaian  informasi,  maka  kepada  informan  diajukan  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan pemahaman  mereka  mengenai  pentingnya  komunikasi.  Ada  tiga  hal  yang  ditanyakan,  yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

## 2. Konsistensi
Selanjutnya peneliti bertanya tentang komitmen tim pengelola jampersal.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :
“ Kalau  komitmen  dari  tim  pengelola  jampersal  ini  mereka  sangat  komitmen  mereka  bisa saling membantu walaupun misalnya pemegang jampersal tidak ada”.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :
“Kalau mereka sangat berkomitmen atas tanggungjawab mereka. Dan mereka selalu siap sedia jika suatu saat dibutuhkan.”

## Kepala Tata Usaha Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar
“Kalau komitmen dari tim pengelola jampersal ini mereka sangat komitmen mereka bisa saling  membantu  walaupun  misalnya  pemegang  jampersal  tidak  ada  kadang  sih  karena sudah capeknya dari lapangan mereka juga ada yang bilang ,Ibu tunggu aja petugasnya atau  kalau  memang mereka ada beberapa orang juga  sih  yang care terhadap ibu  hamil yang sudah datang mereka juga langsung bisa melayani mereka komitmen juga memang ada yang beberapa komit ada yang tidak gitu nah itupun saya juga harus apa namanya ya mengingat kan petugas-petugas untuk bidan bidan kita ini agar mereka care terhadap ibu hamil”.
Pengelola Program Jaminan Persalinan Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar :
“ Maksudnya komitmennya dari hubungan antara pengelola dinas kota dengan Puskesmas harus  dilaksanakan  bagi  yang  tidak  punya  itu  sudah  BPJS  tidak  boleh  menggunakan pasien  yang  tidak  mempunyai  dia  walaupun  dia  wilayah  luar  tapi  dia  untuk  sementara singgah ke tempat kita kita harus layanin”.

## Bidan Praktek Swasta :
“Kalau komitmen dari tim pengelola jampersal ini mereka sangat komitmen”.
Dari hasil wawancara peneliti dengan  informan diatas dapat diketahui bahwa para tenaga media  yang  menjalankan  program  jampersal  ini  memiliki  konsistensi  dan  tanggung  jawab  yang tinggi.  Jadi  walaupun mereka kadang merasa lelah, mereka tetap mengerjakan tugasnya dengan baik dan senang hati.
Selanjutnya  peneliti  bertanya  mengenai  respon  pegawai  terhadap  pelaksanan  program jaminan persalinan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :
“Respon pegawai  terhadap kebijakan ini ada  beberapa yang peduli da nada juga  yang tidak peduli. Bagi  mereka yang peduli karena mereka memang merasa  terpanggil  atas pekerjaan mereka sebagai bidan”.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :
“Respon  mereka  sangat  positif  ya.  Mereka  juga  peduli  terhadap  masyarakat  yang membutuhkan”.
Kepala Tata Usaha Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar :
“Respon  pegawai  terhadap  kebijakan  dalam  pelaksanaan  jampersal  ini  ada  juga  yang mendukung  ada  yang  tidak  itu  kadang  kembali  kepada  orang  yang  masing-masing  tapi kebanyakan  sih  yang  di  Puskesmas  ini  juga  tanpa  juga  diperintahkan  tahu  panggilan tugas  mereka  sebagai  seorang  bidan  itu  hanya  beberapa  aja  orang  yang  tidak  care selainnya ada yang lebih banyak yang care sih mereka juga respon dan tanggap terhadap ibu ibu hamil yang datang ke faskes ini”.
Pengelola Program Jaminan Persalinan Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar :
“Saya  sebagai  pegawai  di  puskesmas  ini  sangat  mendukung  terlaksananya  program jaminan persalinan ini. Karena banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya program ini”.

## Bidan Praktek Swasta :
“saya  sangat  mendukung  terlaksananya  program  ini  dan  saya  bersedia  membantu  jika diperlukan bantuan saya”.
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan    informan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  respon tenaga  medis  sangat  positif.  Mereka  bersedia  membantu  proses  bersalin  jika  tenaga  mereka dibutuhkan.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  informasi  bahwa  Kota  Pematangsiantar  mengembangkan kebijakaan  lain  dalam  bentuk  Peraturan  Walikota  dan  Peraturan  Daerah.  Dalam  peraturan Walikota  No.  22  tahun  2018  tentang  Pedoman  pengelolaan  dana  jaminan  persalinan  di  Kota Pematangsiantar  menyatakan  bahwa  dalam  proses  persalinan  bagi  ibu  yang  menggunakan program jampersal tidak dipungut biaya apapun. Mulai dari transportasi untuk rujukan persalinan, pertolongan  persalinan,  KB  pasca  persalinan,  perawatan  bayi  baru  lahir  sampai  perawatan kehamilan.  Hal  ini  diperoleh  mereka  yang  memiliki  jaminan  kelas  III  dan  sesuai  dengan pelayanan bagi PBI dan tidak diperbolehkan naik kelas. Semua biaya kelahiran dibayarkan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar terhitung sejak bulan Januari 2016.
Konsistensi  informasi  artinya  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu komunikasi  harus  konsisten  dan  jelas,  tidak  berubah-ubah.  Perintah  yang  berubah-ubah  atau mendua akan menyebabkan kebingungan saat pelaksanaanya (Subarsono, 2005)
Menurut  teori  Edward  III  dalam  Agustino  (2008),  menyatakan  bahwa  perintah  yang
diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  harus  konsisten  dan  jelas.  Perintah  yang  sering berubah-ubah  akan  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di  lapangan.  Namun,  konsisten dalam komunikasi akan menjadi sulit jika kebijakan itu sendiri masih belum jelas perwujudannya dalam kegiatan/program atau jika kebijakan tersebut terus mengalami revisi.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi antara juknis dan dan kebijakan lain sudah sesuai hanya saja konsistensi komunikasi dengan pelaksanaan di lapangan dianggap belum sesuai  dengan  materi  saat  sosialisasi,  hal  ini  terkait  dengan  kondisi  geografis  di  Kota Pematangsiantar.  Hal  ini  terungkap  dari  informasi  yang  digali  secara  mendalam  kepada  semua informan  bahwa  terdapat  penyesuaian-penyesuaian  dalam  pelaksanaan  Jampersal  di  lapangan. Dalam  Juknis  dijelaskan  bahwa  persalinan  harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di  sarana kesehatan,  akan  tetapi  karena  kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  puskesmas  kurang memadai  seperti  ruangan  persalinan  dan  ruangan  pasca  persalinan.  Dan  juga  tidak  ada  rumah dinas puskesmas.

## 3. Kejelasan
Sedangkan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi sebagian besar informan merasa sudah jelas karena tujuan, cakupan dan sasaran dalam program ini melengkapi program kegiatan yang lain.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  informan  memahami  maksud, tujuan dan sasaran dari  Kebijakan Program  Jampersal.  Para Pelaksana kegiatan merasa terbantu karena  Program  jampersal  ini  melengkapi  program-program  kegiatan  yang  lain,  seperti  P4K, penurunan AKI/AKB, pengendalian penduduk lewat program KB.
Menurut  Barkel  dalam  Indiahono  (2009),  menyatakan  bahwa  kegagalan  dalam implementasi  kebijakan  dapat  terjadi  karena  kurangnya  edukasi  atau  pengarahan  kepada pelaksana  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  tiap  pelaksanaan  edukasi  maupun  pengarahan tentang  kebijakan  perlu  diyakini  bahwa  pelaksana  kebijakan  memahami  dengan  benar  maksud dan  tujuan  dari  kebijakan.  Oleh  karena  itu  komunikasi  yang  diterima  oleh  para  pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau mendua.
Di beberapa poin komunikasi sudah berjalan dengan baik  yaitu dalam  hal transmisi dan kejelasan.  Dalam  hal  konsistensi  pihak  puskesmas  masih  kurang  untuk  tetap  giat menginformasikan  program  jampersal  ini  dengan  ibu  hamil.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  hasil wawancara  dengan  informan  7  tercantum  dalam  lampiran  3.  Informan  7  yaitu  ibu  hamil  yang tidak  mendapatkan  informasi  tentang  program  jampersal.  Maka  dari  itu,  informan  7  pergi langsung ke bidan praktek swasta.
Menurut  Edward  III  dalam  (Winarno,  2002)  persyaratan  pertama  bagi  implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus mengetahui apa yang  harus  mereka  lakukan.  Keputusan-keputusan  kebijakan  dan  perintah-perintah  harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Untuk itu diperlukan  transmisi  (penyaluran)  yang  baik,  kejelasan  yang  diterima  oleh  pelaksana  kebijakan dan  kelompok  sasaran  sehingga  tidak  membingungkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  serta adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.
Komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  program  serta masyarakat  sebagai  sasaran program  harus dijaga dengan baik.  Hal ini  penting  dilakukan  untuk  meminimalisir  kesalahan  yang  mungkin  terjadi,  selain  itu  supaya implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  secara  efektif  untuk  kebaikan  semua  pihak.  Selain komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak  lain,  komunikasi  dengan  masyarakat  sebagai  sasaran program juga penting untuk diperhatikan.
Sejauh  ini  komunikasi  dengan  masyarakat  sudah  berjalan  baik,  hanya  saja  perlu ditingkatkan  dan  di  intensifkan  lagi  agar  masyarakat  lebih  paham  karena  sebagian  besar masyarakat  berpendidikan  rendah.  Sumber  daya  yang  digunakan  tersebut  antara  lain  adalah sumber  daya  manusia  yang  kualitasnya  sudah  baik  hanya  terbatas  jumlahnya,  sumber  daya anggaran  yang  sudah  mencukupi  karena  didukung  oleh  pemerintah  yang  menyediakan  anggran khusus  untuk  pelaksanaan  program  dan  yang  terakhir  adalah  sumber  daya  fasilitas  yang  berupa sarana dan prasarana yang sudah baik, nemun perlu ditingkatkan kualitasnya.

## 4. Sumber Daya Dalam Implementasi Program Jaminan Persalinan
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, sarana dan prasarana dan peraturan atau pedoman, sasaran tujuan dan isi kebijakan  walaupun  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten  tetapi  apabila implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan berjalan dengan baik.
Sumber daya petugas disini meliputi kompetensi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas.  Fasilitas  dalam  penelitian  ini  meliputi  ketersediaan  dana,  peralatan,  obat-obatan  dan ruangan  penunjang  pelayanan  program  jampersal.  Salah  satu  strategi  penerapan  program pelayanan  kesehatan  ibu  dan  bayi  ini  ialah  menangani  penyebab  utama  kematian  ibu  dan kematian  neonatal.  Dalam  menunjang  strategi  tersebut  seluruh  tenaga  kesehatan  perlu  memiliki kompetensi  khusus  terutama  keterampilan  dalam  penanganan  kegawat  daruratan  dalam mendukung kinerja untuk dapat menangani penyebab utama kematian ibu dan bayi.
Pelaksanaan kebijakan program pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi membutuhkan
fasilitas seperti ketersediaan ruangan, peralatan yang mendukung dan obat-obatan sesuai dengan standar  kelengkapan  yang  sudah  tertera  dalam  alat  pantau  kinerja  poli.  Pada  dasarnya pelaksanaan program kebijakan program pelayanan kesehatan ibu dan bayi ini memerlukan dana atau  biaya  yang  sangat  besar,  peralatan  dan  obat  yang  diperlukan  harus  sesuai  dengan  standar kelengkapan alat dan obat. Kelengkapan alat dan obat-obatan sangat diperlukan terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan.
Kelengkapan  alat  dan  obat  sangat  mendukung  kinerja  tenaga  kesehatan  dalam  upaya menurunkan  AKI  dan  AKB.  Beberapa  tindakan  kebidanan  khususnya  tidak  hanya  memerlukan keterampilan  yang  profesional  saja  dari  bidannya,  tetapi  butuh  adanya  dukungan  sarana  dan prasarana pelengkap agar tindakan stabilisasi  yang perlu dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama  sebelum  pasien  dilakukan  rujukan  dapat  teratasi.  Selama  perjalanan  pun  diharapkan kelengkapan alat-alat  yang  khusus  tersedia di dalam ambulan tersedia dalam bentuk  siap pakai, sehingga,  bidan  dapat  tetap  melaksanakan  tindakan  sewaktu-waktu  terjadi  kondisi  yang  tidak terdeteksi sebelumnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  Agustino  (2017)  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  perlu dukungan  sumber  daya,  baik  sumberdaya  manusia  (human  resources)  maupun  sumber  daya materi  (matrial  resources)  dan  sumberdaya  metoda  (method  resources),  dari  ketiga  sumberdaya tersebut,  yang  paling  penting  adalah  sumberdaya  manusia,  karena  disamping  sebagai  subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Hal ini didukung oleh Muslimah (2018)  bahwa  fasilitas  yang  tersedia  hendaknya  dalam  jumlah  serta  jenis  yang  memadai  dan selalu  dalam  keadaan  siap  pakai  sehingga  dapat  terlaksananya  suatu  perilaku.  Keberhasilan proses  implementasi  kebijakan  perlu  adanya  dukungan  sumberdaya,  baik  sumberdaya  manusia maupun sumberdaya materi dan sumberdaya metode.
Menurut  Edward  III  yang  dikutip  oleh  Subarsono  (2017)  walaupun  isi  kebijakan  telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
Dalam  rangka  meningkatkan  keterampilan  tenaga  kesehatan  dalam  menangani  penyebab utama  kematian  ibu  dan  bayi,  puskesmas  dapat  berlatih  dan  berinovasi  yang  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  dalam  menangani  kasus  kegawatan,  dimana  dilakukan  dengan  bantuan  alat peraga  dan  dilakukan  oleh  seluruh  bidan,  diharapkan  dapat  membantu  bidan  terutama  dalam melatih  keterampilan  kliniknya  serta  memberikan  ilmu  baru  jika  ada  pembaruan  materi.  Tidak hanya  sekedar  simulasi  tindakan  saja,  tetapi  bidan  pun  dinilai  dengan  menggunakan  cheklist
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
tindakan, dimana tim penilai bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, mentor, ataupun teman sendiri.
Berikut data tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas Karo dan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Toba.
Tabel 3

## DATA KOMPOSISI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KARO DAN PUSTU TOBA
TAHUN 2021 NO JENIS KETENAGAAN JUMLAH 1 Dokter Umum 2 2 Dokter gigi 1 3 Sarjana Kemasyarakatan 2 4 Sarjana Kefarmasian 2 5 Sarjana Keperawatan 1 6 D3 Keperawatan 10 7 Perawat 1 8 Perawat Gigi 1 9 Bidan 9 10 D1 Gizi 1 11 Sanitarian 1 12 Analis 1 13 Pengelola BOK 1 Total 33

## Sumber : data Puskesmas Karo 2021
Adapun  dana  alokasi  yang  dibuat  untuk  program  jaminan  persalinan  sangat  besar  di pembiayaan alokasi anggaran kesehatan yaitu promotif dan preventif terutama posyandu, deteksi dini  faktor  resiko  meskipun  lebih  banyak  untuk  biaya  transportasi  petugas.  Di  Kota Pematangsiantar  Pemanfaatan  dana  jampersal  mengikuti  juknis  yang  dikirimkan  oleh kementerian kesehatan.
Alokasi  dana  pusat  kedaerah  dalam  membantu  operasional  puskesmas  antara  lain diberikan  dalam  bentuk  bantuan  operasional  kesehatan  (BOK)  yang  digunakan  sesuai  dengan ketentuan  dari  pusat.  Umumnya  dana  BOK  digunakan  untuk  program  SDG’s  khususnya  KIA, gizi dan kesehatan lingkungan. Kegiatan kegiatan terkait program KIA mendapat porsi anggaran BOK  paling  besar,  seperti  untuk  kegiatan  K1,  K4,  kunjungan  rumah  untuk  deteksi  dini  faktor resiko, dan penjaringan ibu hamil resiko tinggi, neonatus, bayi dan Balita.
Tidak  adanya  rumah  dinas,  tenaga  kesehatan  Puskesmas  Karo  juga  menjadi  salah  satu masalah  pelayanan  para  bidan.  Karena  jika  ada  rumah  dinas  dilingkungan  puskesmas  pasti pelayanan  para  bidan  lebih  fleksibel  dan  mereka  lebih  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat/ibu hamil yang sedang dalam keadaan darurat.
Hal  ini  juga  masih  jauh  dari  apa  yang  diamanatkan  dalam  PMK  No.  75  tahun  2014 Tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  pasal  12  ayat  (1)  “Selain  bangunan  Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan.”. Tapi yang dialami Puskesmas Karo sampai sekarang tidak ada rumah dinas bagi tenaga kesehatan dengan alasan lahan Puskesmas Karo yang tidak memadai.
Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  di  tuntut  untuk  memenuhi  persyaratan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  seluruh  masyarakat,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat harus  bersinergi  dalam  melaksanakan  program  pemerintah  bidang  kesehatan  khusunya  program KIA, jika sarana dan sumber daya kesehatan lainnya tidak ada, rusak atau masih kurang harusnya perlu  adanya  kebijakan  pembangunan,  peningkatan  ataupun  perbaikan  agar  pencapain  program KIA dapat meningkat.
Berbagai  persoalan  ketenagaan  di  atas  terjadi  karena  penempatan  tenaga  kesehatan  di puskesmas  belum  diatur  secara  baik  oleh  dinas  kesehatan  Kota  Pematangsiantar  dan  belum mengacu  kepada  PMK  43  tahun  2019    tentang  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  SDM Kesehatan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti Perencanaan Ketenagaan yang belum memadai,  Sistem  informasi  Kesehatan  yang  belum  maksimal  dan  Pertimbangan  kemanusiaan dalam Penempatan Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
Keadaan  ini  mengakibatkan  Fasilitas  Kesehatan  dengan  tenaga  kesehatan  yang  kurang, beban  kerja  tinggi  sebaliknya  fasilitas  kesehatan  yang  memiliki  tenaga  kesehatan  lebih,  beban kerja  pun  rendah.  Sarana  kesehatan  yang  cukup  dan  memadai  mempunyai  peranan  besar  dalam menunjang pelaksanaan program KIA. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan  1,  2,  3,  dan  7  dalam  lampiran  3.  Mereka  juga  merasakan  sekali  kekurangan  fasilitas dalam  puskesmas  ini  dan  sangat  menyayangkan  akan  keterbatasan  fasilitas  ruangan  disini. Karena bisa dikatakan lokasi puskesmas yang berada di tengah kota tapi tidak memadai.
Menurut  agustino  (2006)  menyatakan  keberhasilan  proses  implementasi  tergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumber  daya terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam proses implementasi, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas. Kompetensi  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat.  menjelaskan  bahwa
pengembangan  sumber  daya  manusia  tersebut  diarahkan  pada  pengembangan  kualitas  fisik (kemampuan fisik) dan kualitas non fisik (kemampuan non fisik) yang dapat berupa kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, dan keterampilanketerampilan lain-lain.
Menurut Indihano (2009), Kegagalan dalam implementasi sering terjadi karena staf tidak mencukupi,  tidak  memadai  ataupun  tidak  kompeten  dibidangnya,  penambahan  jumlah  staf  dan implementor  saja  tidak  mencukupi  tetapi  diperlukan  pula  kecukupan  staf  dengan  keahlian  dan kemampuan  yang  diperlukan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  atau  melaksanakan  tugas yang diinginkan oleh kebijakan atau program itu sendiri.
Selain  itu,  ada  beberapa  kegiatan/program  dinas  kesehatan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak antara lain :
1. Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk Gizi buruk terjadi akibat dari kekurangan gizi tingkat berat, yang bila tidak ditangani secara cepat, tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian.  Pelatihan  tata  laksana  gizi  buruk  meliputi  penjaringan  balita  Kurang  Energi Protein  (KEP)  bertujuan  untuk  melihat  status  gizinya.  Setelah  itu  dilanjutkan  dengan penanganan  balita  KEP  meliputi  program  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  untuk mencukupi kebutuhan zat gizi balita sehingga meningkat status gizinya sampai mencapai gizi baik, pemeriksaan dan pengobatan untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit penyerta  guna  diobati  seperlunya  sehingga  balita  KEP  tidak  semakin  berat  kondisinya (Depkes RI, 2006). Sasaran kegiatan ini adalah petugas gizi dan bidan desa.
2. Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja  Petugas  Program  Gizi  Sasaran  kegiatan  ini  adalah petugas  gizi  puskesmas.  Kegiatan  ini  dapat  mengetahui  pelaksanaan  dan  pencapaian tujuan  program  gizi  di  puskesmas  sehingga  didapatkan  informasi  secara  sistematis  dan kontiniu  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan  koreksi  dan  umpan  balik  bagi  peningkatan kualitas kinerja petugas.
3. Pelatihan  Asuhan  Persalinan  Normal  (APN)  APN  merupakan  kegiatan  yang  diharapkan dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  bidan  dalam  menangani  persalinan normal, BBLR dan asfiksia.
4. Kualifikasi  Pasca  Pelatihan  APN  Kualifikasi  pasca  pelatihan  APN  merupakan  kegiatan lanjutan pelatihan APN. Sasaran kegiatan kualifikasi pasca APN  yaitu bidan yang sudah melakukan APN.
5. Pelatihan  Stimulasi  Deteksi  Intervensi  Dini  Tumbuh  Kembang  Balita  (SDIDTKB) SDDTKB  merupakan  tindakan  skrining  atau  deteksi  secara  dini  (terutama  sebelum berumur  3  tahun)  atas  adanya  penyimpangan  termasuk  tindak  lanjut  terhadap  keluhan orang  tua  terkait  masalah  pertumbuhan  dan  perkembangan  balita,  kemudian  penemuan
dini  serta  intervensi  dini  terhadap  penyimpangan  kasus  tumbuh  kembang  sehingga memberikan  hasil  yang  lebih  baik.  Pelatihan  SDIDTKB  dengan  sasaran  bidan  desa, diharapkan  meningkatkan  kemampuan  bidan  desa  dalam  melakukan  stimulasi  deteksi intervensi dini tumbuh kembang balita.
6. Pelacakan  Kasus  Gizi  Buruk  Pelacakan  kasus  gizi  buruk  merupakan  kegiatan  dengan sasaran  balita.  Kegiatan  ini  bertujuan  agar  terlacaknya  bailta  gizi  buruk  sehingga  segera dapat dilakukan upaya penanggulangannya.
7. Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  bagi  Balita  Gizi  Kurang  Balita  merupakan kelompok  entan  terhadap  gangguan  tumbuh  kembang  yang  menyebabkan  balita  gizi kurang dan gizi buruk. Salah satu upaya penanggulangan balita gizi kurang adalah PMT (Kemenkes RI, 2011).
8. Pemberian PMT ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Menurut Depkes RI (1996), ibu KEK  merupakan  keadaan  dimana  ibu  penderita  kekurangan  makanan  yang  berlangsung menahun  (kronis)  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  gangguan  kesehatan  pada  ibu. Seseorang dikatakan menderita risiko KEK bila Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm. Ibu  hamil  KEK  cenderung  untuk  melahirkan  BBLR,  mempunyai  resiko  kesakitan  dan gangguan proses persalinan.
9. Pelatihan  Pertolongan  Pertama  Gawat  Darurat  Obstetrik  dan  Neonatus  (PPGDON) Kegawatdaruratan  obstetrik  dan  neonatus  adalah  kasus  obstetrik  dan  neonatus  yang apabila  tidak  segera  ditangani  akan  berakibat  kematian  ibu  dan  janinnya.  Kasus  ini menjadi  penyebab  utama  kematian  ibu  dan  bayi  baru  lahir.  Bidan  yang  mendapatkan pelatihan  PPGDON  diharapkan  mampu  menangani  kegawatdaruratan  obstetrik  dan neonatal dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Monitoring  dan  evaluasi  kinerja  bidan  koordinator  puskesmas  Monitoring  dan  evaluasi kinerja bidan koordinator puskesmas dapat dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan pencapaian  tujuan  program  gizi  di  puskesmas.  Sasaran  kegiatan  ini  adalah  bidan koordinator seluruh puskesmas.
11. Pembinaan  desa  siaga  dalam  Program  Perencanaan  Persalinan  dan  Pencegahan Komplikasi  (P4K)  P4K adalah  suatu  kegiatan  yang  difasilitasi  oleh  bidan  di  desa  dalam rangka  peningkatan  peran  aktif  suami,  keluarga  dan  masyarakat  dalam  merencanakan persalinan  yang  aman  dan  persiapan  menghadapi  komplikasi  bagi  ibu  hamil  termasuk perencanaan  dan  penggunaan  alat  kontrasepsi  pasca  persalinan  dengan  menggunakan stiker  sebagai  media  notifikasi  sasaran  dalam  rangka  meningkatkan  cakupan  dan  mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir (Kemenkes RI, 2010).
12. Supervisi  fasilitatif pasca pelatihan APN Sasaran kegiatan  yaitu bidan  yang telah dilatih APN, untuk melihat sejauhmana kelengkapan fasilitatif pasca dilatih APN.
13. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) MTBS merupakan suatu manajemen melalui pendekatan terintegrasi  dalam tata laksana balita sakit  yang datang di  pelayanan kesehatan  baik  mengenai  beberapa  klasifikasi  penyakit,  status  gizi,  status  imunisasi, maupun penanganan balita sakit dan konseling yang diberikan Pelatihan MTBS bertujuan untuk  meningkatkan  kemampuan  petugas  kesehatan  dalam  menerapkan  MTBS. Pelayanan  Stimulasi  Deteksi  Intervensi  Dini  Tumbuh  Kembang  Balita  (SDIDTKB) Sasaran kegiatan ini yaitu anak balita dan anak prasekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak balita dan anak prasekolah.
14. Monitoring  dan  evaluasi  kinerja  program  anak  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  cakupan  pelayanan  kesehatan  anak  dengan  diperolehnya  data/informasi program anak yang telah dilaksanakan, dengan sasaran petugas program anak puskesmas.
15. Pelatihan  supervisi  fasilitatif  bagi  dokter,  bidan  dan  petugas  anak  Sasaran  kegiatan  ini adalah  dokter,  bidan  dan  petugas  anak.  Pelatihan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja peserta dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah kematian ibu dan anak.
16. Pelayanan  kesehatan  akibat  gizi  buruk  pada  balita  keluarga  miskin  (gakin)  Petugas kesehatan  diharapkan  mampu  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  tepat  pada  balita gizi buruk sehingga dapat menurunkan angka gizi buruk/kurang pada balita gakin.
17. Pelatihan  Penanganan  Obstetri  Neonatal  Emergency  Dasar  (PONED)  Pelatihan  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  untuk  menangani  dan  merujuk  hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsi), tindakan pertolongan distosia bahu dan ekstraksi vakum  pada  pertolongan  persalinan;  perdarahan  post  partum;  infeksi  nifas;  BBLR  dan hipotermi, hipoglikemi, ikterus, hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi; asfiksia  pada  bayi;  gangguan  nafas  pada  bayi,  kejang  pada  bayi  baru  lahir;  infeksi neonatal. (Depkes RI, 2008).
18. Pelatihan kelas ibu hamil bagi petugas kesehatan Sasaran pelatihan kelas ibu hamil yaitu petugas  kesehatan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan petugas kesehatan dalam kelas ibu hamil.
19. Pengadaan  format  MTBS  Pengadaan  format  MTBS  bertujuan  untuk  meningkatkan pencatatan dan pelaporan MTBS.
20. Pemantapan  pencatatan  dan  pelaporan  pemantauan  wilayah  setempat  (PWS)  bayi  dan balita Kegiatan pemantapan pencatatan dan pelaporan PWS balita bertujuan agar data dan
informasi  tersedia  dengan  akurat  dan  valid  tentang  PWS  anak,  dengan  sasaran  kegiatan petugas anak puskesmas.
21. Pelatihan  Manajemen  Bayi  Berat  Lahir  Rendah  (BBLR)  dan  asfiksia  Bayi  dengan  berat lahir  rendah  dan  asfiksia  mempunyai  resiko  kematian  yang  tinggi  sehingga  dibutuhkan upaya penanganan dengan baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidan dalam menerapkan manajemen BBLR.
22. Pertemuan  peningkatan  pelaksanaan  kelas  ibu  hamil  Kelas  ibu  hamil  bertujuan  untuk meningkatkan  kesehatan  ibu  selama  hamil.  Petugas  yang  dilatih  dalam  pertemuan  ini yaitu  bidan  penanggung  jawab  ibu  hamil  diharapkan  mampu  melaksanakan  kelas  ibu hamil sehingga kematian ibu dan bayi baru lahir dapat direduksi.
23. Pelatihan  konseling  menyusui  Pelatihan  konseling  menyusui  dengan  sasaran  petugas puskesmas  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  petugas  puskesmas  dalam konseling menyusui sehingga program pemerintah untuk ASI eksklusif dapat tercapai.
24. Pembinaan gizi bagi WUS dan ibu hamil Kegiatan dengan sasaran WUS dan ibu hamil ini bertujuan  untuk  meningkatkan  status  gizi  WUS  dan  ibu  hamil.  Kekurangan  gizi  akan menyebabkan  kegagalan  pertumbuhan  fisik,  perkembangan  kecerdasan,  menurunkan produktivitas  kerja  dan  daya  tahan  tubuh  sehingga  berakibat  meningkatnya  angka kesakitan dan kematian.
25. Pemantauan  pemberian  PMT  Pemantauan  pemberian  PMT  dilakukan  tidak  hanya  ketika memberikan  PMT  kepada  ibu  hamil  KEK  dan  balita  gizi  kurang  tetapi  juga  setelah pemberian PMT untuk melihat perkembangan status gizi baik balita maupun ibu hamil.

## 5. Disposisi Dalam Implementasi Program Jaminan Persalinan
Menurut  Agustino  (2006)  suatu  disposisi  dalam  suatu  implementasi  dan  karakteristik,  sikap yang  dimiliki  implementor  kebijakan,  seperti  komitmen,  kejujuran,  kominikatif,  cerdik  dan bersifat  demokratis.  Sedangkan  menurut  Van  meter  dan  Vanhorn  dalam  (Agustino,  2006) disposisi  implementor  dibagi  menjadi  3  hal  :  (a)  respon  implementor  terhadap  kebijakan,  (b) kondisi, (c) intensitas disposisi implementor.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Pematangsiantar,  khususnya  Puskesmas  Karo pelaksanaan  Program  KIA  sudah  cukup  baik,  keberhasilan  indikator  cakupan  program  KIA, walaupun  masih  terkendala  dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  Dinas  Kesehatan  tidak memberikan  penghargaan  ataupun  sanksi  apabila  ada  pelanggaran  misalnya  telat  memberikan laporan  bulanan  capaian  program  KIA.  Komitmen  menurut  Winarno  (2012)  adalah  salah  satu faktor yang menyebabkan konsekuensi pada implementasi suatu kebijakan.
Komitmen  yang  baik  dari  implementor  merupakan  dukungan  terhadap  implementasi. Sebaliknya  implementasi  kebijakan  tidak  akan  efektif  apabila  implementor  memiliki  sikap  dan perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan.  Pada  penelitian  ini  yang  dinilai  adalah mengenai komitmen implementor.
Efektifitas  pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  ibu  dan  anak  dengan  indikator angka kematian ibu dan anak selain adanya pembiayaan sangat didukung sikap, komitmen, lintas sektoral  dan  kebijakan  kesehatan  dan  peranan  institusi  lainnya,  seperti  dalam  pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI dan AKB sesuai target SDGs.
Senada dengan hasil penelitian (Trihono, 2015), Desentralisasi dapat meningkatkan informasi pada pengambil keputusan lokal mengenai kondisi setempat, menstimulasi respon yang cepat dan efektif  terhadap  kebutuhan  lokal,  dan  merupakan  saluran  yang  efektif  bagi  masyarakat  untuk mengekspresikan  pilihannya  sehingga  pengambil  keputusan  lokal  lebih  akuntabel  terhadap kebutuhan penduduk.
Pengambil  keputusan  lokal  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk  merajut  tenaga  dan prosedur dalam konteks lokal dan memiliki kebebasan  yang lebih untuk  mengambil pilihan dan mengimplementasikannya.  Karena  desentralisasi  jika  dirancang  dan  diimplementsikan  dengan baik dapat meningkatkan keadilan, efisiensi, mutu, akses pada pelayanan kesehatan.
Salah  satu  cara  memotivasi  pelaksana  untuk  melaksanakan  kebijakan  adalah  dengan memberikan  mekanisme  insentif,  baik  berupa  keuntungan  maupun  biaya  tertentu  sedangkan sanksi dapat dilakukan berupa teguran, pernyataan tertulis untuk tidak melakukan kesalahan lagi sampai dengan sanksi gaji tidak diberikan. Kualitas pemimpin sebagai pemegang kebijakan dan komitmen petugas pelaksana mempengaruhi implementasi suatu program (Subarsono, 2009).

## 6. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Jaminan Persalinan
Selanjutnya  peneliti  bertanya  tentang  koordinasi  tim  pengelola  dan  pelaksanaan  program jampersal.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangnsiantar :
“ Kan pasti ada seperti tadi adanya pertemuan rutin itu sekali sebulan tapi mungkin gara-gara ini bisa aja sekali 3 bulan apa gunanya melalui wa grup kalau tidak ada koordinasi juga ya gimana orang itu nanti untuk mengajukan klaim antara pengelola bidan praktek swasta ataupun Puskesmas ataupun rumah sakit dengan tim pengelola jampersal di dinas kesehatan kota kita ini pasti ada ya”.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :
“ Jika  tidak  ada  halangan  hanya  kita  lakukan  melalui  WhatsApp  group  di  dan  pengelola
jampersal itu apabila ada terkait informasi informasi terkait pelayanan persalinan ibu hamil yang  mengalami  masalah  dan  bayi  baru  lahir  ataupun  ibu  hamil  itu  banyak  kita  share melalui grup WA bidan pengelola jampersal”.

## Kepala Tata Usaha Puskesmas Karo Kota Pematangsiantar :
“Kalau mengenai koordinasi antara tim pengelola kota dan pelaksanaan program jampersal di Puskesmas dan bidan praktik mereka ada semacam ikatan antara pelaksana jampersal di Puskesmas  dan  juga  bidan  praktik  mereka  membuat  MOU  dengan  puskesmas  karena Puskesmas  wilayah  kerjakan  lebih  tahu  jadi  mereka  membuat  suatu  kesepakatan  seperti halnya kalaupun ada pasien kami ini kan puskesmas ini tidak dapat 24 jam buka, apabila di luar  jam  kerja  kami  hanya  menelpon  aja  dengan  bidan  praktik  mereka  pasti  melayani jampersal nanti bidan praktek ini mengklaimnya ke dinas sudah ada timnya dari kota dinas kesehatan  kota  mereka  bisa  langsung  berhubungan  atau  ada  membuat  satu  grup  WA  untuk bisa berkoordinasi antara tim pengelola dinas kota dan juga di Puskesmas dan bidan praktik itu mereka bisa juga mau monitoring tentang pelayanan jaminan persalinan ini itu jadi setiap sekali  sebulan  ada  pembinaan  dari  Puskesmas  untuk  bidan  praktek  mereka  itu  dievaluasi sekali  sebulan  mereka  juga  mendapatkan  data  dari  bidan  praktek  kadang  mereka  tidak melaporkan  jemput  bola  bidan  jampersal  ini  ke  bidan  praktek  itu  setiap  bulannya  jadi tercover  semua  berapa  yang  untuk  pelayanan  jaminan  persalinan  yang  dilakukan  di puskesmas karena kan pelaporannya puskesmas yang melaporkan ke dinas kesehatan”.
Pengelola Program Jampersal Puskesmas Karo :
“ Kalau  sekarang  ini  ya  bu  kita  lakukan  melalui  WhatsApp  group  dan  disitu  kita  sering sharing satu sama lain. Dan disitu juga sudah lengkap tentang hal-hal mengenai jampersal ini.”
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan    informan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  adanya koordinasi  yang  baik  dengan  pengelola  jampersal.  Mereka  melakukan  pertemuan  setiap  3 bulan  sekali  untuk  sekedar sharing satu  sama  lain.  Namun  hal  ini  dilakukan  sebelum  masa pandemi. Saat pandemi seperti ini, koordinasi dilakukan dari Whatssapp group .
Kemudian  peneliti  bertanya  mengenai  SOP  dan  alur  pelaksanaan  pelayanan  jaminan persalinan. Dan tanggap
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :
“Belum ada SOP nya. Nanti akan kami buatkan untuk kedepannya. Alurnya juga belum ada. Tapi walaupun begitu program jampersal selama ini sudah berjalan dengan baik.”.
Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :
“Belum ada kita tuangkan SOP nya, namun kita pada saat ini kita merujuk ke rumah sakit yang  pertama  administrasinya  harus  dilengkapi  namun  apabila  tidak  dilengkapi  langsung dihubungi  pengelola  kak  ya.  Dan  alurnya  seperti  apa  kita  belum  ada  karena  mungkin  itu salah satu kelemahan kami, nanti akan kami buat dan menjadi masukan untuk kami. Karena memang ada namun memang pelaksanaannya sudah kami laksanakan.”
Dari hasil wawancara peneliti dengan  informan diatas dapat diketahui bahwa SOP dan alur pelaksanaan  program  jampersal  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Pematangsiantar  belum  ada.  Dan nanti mereka akan membuat SOP dan alurnya.
Selanjutnya  peneliti  bertanya  tentang  siapa  saja  yang  terlibat  dalam  implementasi  program jampersal ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :
“Yang terlibat dalam implementasi kebijakan jampersal adalah bidan yang ada di puskesmas dan mereka yang bisa membantu program ini. Dan juga ibu-ibu hamil”.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat :
“Yang terlibat dalam implementasi kebijakan jampersal adalah bidan yang ada di puskesmas dan mereka yang bisa membantu program ini. Dan juga ibu-ibu hamil.”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan yang terlibat dalam implementasi dalam program jampersal ini adalah bidan yang ada di puskesmas.
Dari  semua  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti  dengan  tujuh  informan,  hanya  ada  2 informan yang memiliki jawaban  yang cukup jelas yaitu kepala bidang pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dan Kepala Tata Usaha Puskesmas Karo Kota  Pematangsiantar.  Hal  ini  disebabkan  karena  memang  mereka  langsung  yang  turun melakukan pelayanan program jaminan persalinan.
Dalam  suatu  program  kegiatan  koordinasi,  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  penting dilakukan  sebagai  bahan  evaluasi  apakah  program  tersebut  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  target  yang  ditentukan.  Salah  satu  hambatan  untuk  menjalankan  program-program pemerintah  antara  lain  kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan pemerinta kabupaten/kota.
Pelaksanaan  program  kesehatan  ibu  dan  anak  di  Puskesmas  Karo  koordinasi  berjenjang dilakukan dalam proses  koordinasi lintas sektoral  yang ada kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak, dalam hal pelaksanaan program KIA sudah terjalin.
Pelayanan  kesehatan  dasar  yang  diberikan  melalui  puskesmas  hendaknya  diimbangi  dengan ketersediaan  RS  Rujukan  Regional  dan  RS  Rujukan  Provinsi  yang  terjangkau  dan  berkualitas. Dukungan  pemerintah  provinsi  diharapkan  juga  diimbangi  dengan  dukungan  pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan  SDM,  ketersediaan  obat-obatan  dan  alat  kesehatan,  anggaran,  dan  penerapan  tata kelola yang baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota (Pratiwi, 2016).
Menurut  Pratiwi  (2016),  perlu  kebijakan  daerah  secara  konkrit  dan  sistematis  melibatkan organisasi profesi IBI, IDI, bidan praktek swasta sehingga dapat mempercepat penurunan angka kematian ibu menjadi70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 sesuai target SDGs. Upaya peningkatan  kesehatan  ibu  dan  penurunan  angka  kematian  ibu  mustahil dapat  dilakukan  sendiri oleh  Pemerintah,  terlebih  dengan  berbagai  keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki,  sarana prasarana,dan anggaran.
Birokrasi  merupakan  satu  badan  yang  paling  sering  bahkan  keseluruhan  menjadi  pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif  dalam  rangka  memecah  masalah-masalah  sosial  dalam  kehidupan  modern  (Winarno, 2009).
Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan penting. aspek-aspek dalam organisasi adalah prosedur laksana yang standar atau tata laksana kebijakan yang jelas dan koordinasi  antara  instansi  yang  baik  sehingga  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  benar. Struktur  birokrasi  yang  panjang  akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks (Nawawi, 2009).
Pelaksanaan  kebijakan  perlu  dilakukan  pembagian  tanggung  jawab  kegiatan  masing-masing pihak.  Tata  laksana  pemerintahan  yang  baik  merupakan  proses  yang  diberlakukan  dalam organisasi  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Tata  laksana  pemerintahan  yang  baik  ini walaupun  tidak  dapat  menjamin  pelaksanaan  program  kebijakan  berjalan  dengan  menjadi  tepat,
namun  apabila  dipatuhi  dengan  jelas  dapat  mengurangi  penyalahgunaan  kekuasaan  (Agustino,

## 2006)
Dari  beberapa  pendapat  para  ahli  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  diperlukan  prosedur laksana yang standar atau dengan kata lain SOP ( Standar Operational Procedur ). Permasalahan ditemukan di  Dinas  Kesehatan Kota Pematangsiantar  yang belum memiliki SOP  dan SK dalam pelaksanaan program jampersal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan informan 1, 2, 3 dan 4 dalam lampiran 3. Sebagai orang yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan yaitu informan 1 dan 2 mereka mengakui bahwa SOP dan SK pelaksanaan program jampersal ini memang  belum  ada.  Tapi  walaupun  begitu  mereka  tetap  memilih  pelaksana  program  sesuai dengan bidang yang selama ini mereka laksanakan. Dan dengan adanya penelitian dan pertanyaan ini  menjadi  masukan  mereka  kedepannya  untuk  melengkapi  SOP  dan  SK.  Sebagai  pelaksana program  jampersal  di  Puskesmas  Karo  yaitu  informan  3  dan  4  mereka  mengatakan  SK penunjukan  pelaksana  program  jampersal  tidak  ada.  Jadi  selama  ini  mereka  melaksanakan program jampersal tanpa SOP dan SK dan hanya dihunjuk saja sebagai pemegang program.

## KESIMPULAN
1. Kesimpulan  penelitian  ini  Komunikasi  dalam  implementasi  Program  Jaminan  Persalinan sudah  dikatakan  cukup  baik  walaupun  masih  diperlukan  pembenahan  dalam  intesitas komunikasi sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan cepat  yang pada akhirnya  kegiatan  Program  Jampersal  mencapai  target  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini koordinasi memiliki peranan penting dari keberhasilan implementasi Program Jampersal dan perlu memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sumber daya dalam implementasi Program  Jampersal  di  Puskesmas  Karo  sudah  terlaksana  dengan  baik  dari  sumber  daya manusia, anggaran, informasi dan kewenangan.

## SARAN
1. Untuk  Dinas  Kesehatan  Kota  Pematangsiantar  perlu  mempertimbangkan  kembali  lokasi Puskesmas Karo. Melihat lokasi Puskesmas Karo yang sekarang ini sangat sempit sehingga mengakibatkan  Puskesmas  Karo  kekurangan  ruangan  guna  menunjang  program  jaminan persalinan.  Selain  itu  perlu  juga  diperhatikan  rumah  dinas  agar  menunjang  kinerja  tenaga kesehatan khususnya bagi mereka yang melaksanakan program jaminan persalinan. Karena lokasi  puskesmas  dengan  Kantor  Kelurahan  Karo,  dimana  posisi  puskesmas  berada  di belakang  kantor  kelurahan.  Kalau  bisa  ada  pertukaran  posisi  lokasi  puskesmas  dengan kantor  kelurahan.  Karena  di  depan  kantor  kelurahan  masih  ada  lahan  kosong  yang  bisa dimanfaatkan oleh puskesmas menjadi ruangan fasilitas puskesmas tersebut. Selain itu agar melengkapi administrasi jampersal seperti SK, SOP dan alur jampersal.
2. Untuk  Puskesmas  Karo  agar  lebih  giat  dalam  mensosialisasikan  kembali  program  jaminan persalinan.  Karena  tiap  tahun  pasti  bertambah  ibu  yang  melahirkan  yang  masih  kurang pengetahuannya  tentang  program  jaminan  persalinan.  Agar  mereka  tidak  buta  dengan informasi  dan  mereka  dapat  mempersiapkan  segala  syarat  dalam  proses  pendaftaran program jaminan persalinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, L. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ayuningtyas, D. 2014. Analasis Kebijakan Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers. Bafadal, I. 2004. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Algesindo. Buse, K. 2005. Membuat Kebijakan Kesehatan.
Creswell, J.W.,2010. Research Desing Pendekatan Kualitatif ,Kuantitatif, dan
Mixed (terjemahan Ahmad Fawaid), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Dachi,  R.A.,  2017. Proses  dan  Analisis  Kebijakan  Kesehatan:  Suatu  pendekatan  Konseptual . Yogyakarta: Deepublish
Dinas    Kesehatan    Kota  Pematangsiantar.  2018. Profil    Kesehatan    Dinas  Kesehatan  Kota Pematangsiantar .
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara. 2018. Profil  Kesehatan  Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara , Medan. Dunn, W. (2003). Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press. Firdaus  dan  Fakhry  Zamzam.  2018. Aplikasi  Metodologi  Penelitian .  Yogyakarta: Deepublish
Ibrahim, A., 2004. Pokok Pokok Analisis Kebijakan Publik , Bandung ; Bandar Maju Kemenkes. 2021. Juknis Jaminan Persalinan
Kemenkes. 2021. Lampiran Juknis Jaminan Persalinan Kementerian Kesehatan. (2018). profil . Diakses dari
www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/PROFIL-KESEHATAN-2018-1.pdf
Puskesmas Karo. 2020. Tentang Profil Kesehatan Puskesmas Karo Puskesmas Karo. 2021. Tentang Pemegang Jampersal Riskesdas.  (2018). Laporan  riset  kesehatan  dasar  tahun  2018. Diakses  dari https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/
Suaib,  MR.  2016. Pengantar  Kebijakan  Publik;  Dari  Administrasi  Negara,  Kebijakan  Publik, Administrasi  Publik,  Pelayanan  Publik,  Good  Governance,  Hingga  Implementasi Kebijakan . Yogyakarta: Calpulis. Subarsono,  A.G.,  2016, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Sugiyono., 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Dan kualitatif , Bandung : Alfabeta United Nations International Children’s Fund diakses 19 September 2019 http://www.unicef.org>press-realeses/laporan -pbb-untuk-pertama-kalinya-angka- perempuan-dan-anak-yang-bertahan-hidup-capai
Wahab,   SA.   2016. Analisis   Kebijakan:   Dari   Formulasi   ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Caps Publishing. Wawan, dan Dewi. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta. Nuha Medika