## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah¹, Muh. Jamal Jamil², Musyfikah Ilyas³ 123 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email . yulhidayah13@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Analisis  Putusan  Hakim  tentang  Wali Adhal di  Pengadilan Agama  Watansoppeng  (Studi  terhadap  Putusan  No.  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).  Adapun  sub masalah  yang  penulis  angkat  yakni,  bagaimana  gambaran  kasus  permohonan  wali adhal dalam  putusan  nomor  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp,  kemudian  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. Jenis penelitian ini adalah field research yang  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan syar’i,  selanjutnya  penelitian  ini  bersumber  dari  hasil  wawancara  langsung  olehh  pihak Penggadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan menerima permohonan pemohon  karna  alasan  yang  dibuat  oleh  wali  tidak  mau  menikahkan  itu  tidak  menjadi penghalang  untuk  menjadi  wali.  Adapun  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  tentang  wali Adhal tersebut  karena  tidak  ada  dasar-dasar  atau  unsur  yang menghalangi kedua pihak untuk menikah, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa alasan-alasan yang dijadikan oleh  wali  untuk  tidak  setuju  menjadi  wali  terbukti  tidak  tepat  serta  bertentangan  dengan syara’ ,  selain  itu  pemohon  dengan  calon  suaminya  telah  terbukti kafa’ah menurut  hukum perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah wali nikah diharapkan lebih  mempertimbangkan  kembali  untuk  menolak  niat  baik  dari  seseorang  untuk  menikahi saudaranya,  sebelum  melangsungkkan  perkawinan  sebaiknya  calon  suami  melakukan pengenalan  keluarga  yaitu  keluarga  dari  pihak  wanita  dan  bagi  para  pihak  praktisi  hukum Islam  agar  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait  wali adhal agar  masyarakat  paham mengenai hal tersebut dan tidak terjadi perkawinan yang tidak diinginkan Kata Kunci: Perkawinan, Putusan Hakim, Wali Adhal,

## Abstract
This  study  discusses  the  analysis  of  the  Judge's  Decision  on  guardian  Adhal  at  the Watansoppeng  Religious  Court  (Study  of  Decision  No.  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp).  The  sub- problem that the author raises is, how is the description of the case of the adhal guardian's application  in  the  decision  number  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp,  then  the  basis  for  the  judge's consideration  in  determining  the  decision  number  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp.  This  type  of research  is  field  research  which  is  then  analyzed  qualitatively  using  a  juridical  and  syar'i approach, then this research is sourced from the results of direct interviews by the Religious Courts.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  determination  to  accept  the  applicant's application  because  the  reason  made  by  the  guardian  does  not  want  to  marry  does  not
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
become  a  barrier  to  become  a  guardian.  As  for  the  judge's  consideration  in  granting  the petition  regarding  the  guardian  of  Adhal  because  there  are  no  grounds  or  elements  that prevent  the  two  parties  from  getting  married,  based  on  the  evidence  and  testimony  of  the witnesses  presented  in the trial  process,  it  was  found that the  reasons  used  by  the  guardian for not agreeing to become a guardian is proven to be inappropriate and contrary to syara', besides  that  the  applicant  and  his  prospective  husband  have  been  proven  to  be  kafa'ah according  to  the  applicable  laws  and  regulations.  The  implication  of  this  research  is  that marriage  guardians  are  expected  to  reconsider  more  about  rejecting  the  good  intentions  of someone  to  marry  his  brother,  before  carrying  out  the  marriage,  the  prospective  husband should  introduce  the  family,  namely  the  family  of  the  woman  and  for  the  practitioners  of Islamic  law  to  socialize  to  the  public  regarding  guardian  adhal  so  that  the  community understands about this and there are no unwanted marriages.
Keywords: Marriage, Judge’s Decision, Guardian Adhal

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  sunnatullah. 1 Bahkan  Nabi  Muhammad  saw, mengancam  orang  yang  membenci  atau  tidak  ingin  menikah  akan  dikeluarkan  dari hitungannya. 2 Oleh karna manusia merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna dengan  takdir  yang  hidup  berpasangan  dan  berjodoh-jodohan  satu  sama  lain. 3 Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah swt. 4 Ada  dua  perspektif  tentang  pernikahan,  salah  satunya  adalah  perintah  agama. Namun, di sisi lain yaitu satu-satunya jalan penyaluran suxs yang disah kan oleh agama. 5 Dimana  terdapat  ikatan  baru  yang  menghalalkan  adanya  hubungan  suami  isteri  yang nantinya  akan  mendapatkan  sebuah  keturunan  sebagai  bagian  dari  proses  regenerasi yang dilandasi kasih sayang serta peraturan dari Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ar-Rum/30:21
ْنِ م ْمُكَل َقَلَخ  ْنَا ٖٓ  هِتٰيٰا  ْنِمَو ًةَّدَوَّم ْمُكَنْيَب َلَعَجَو اَهْيَلِا ا ْٖٓوُنُكْسَتِ ل اًجاَو ْزَا ْمُكِسُفْنَا ْيِف َّنِاۗ ًةَمْحَرَّو
1 Muh. Ilham Azis, dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021), h. 63.
2 Hasbi,  dkk.  “Pertimbangan  Hakim  terhadap  Pemberian  Izin  Perkawinan  Poligami  Menurut  Undang- Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1947  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Sunguminasa)”, Jurnal Al-Qadau 8, no. 1 (Juni 2021), h. 102
3 Nur  Fitri  Hariani,  dkk.  “Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  Dengan  Ayah  Biologis Perspektif  Hukum  Islam  (Telaah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2020)”, Jurnal  Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021), h. 118
4 Suhaebatul Khaerah,”Peran Penghulu dalam Menetukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Diluar Nikah”, Jurnal Qadauna 3, no 1 (Desember 2021), h. 121.
5 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional”, Jurnal Al-Qadau 1 no. 1 (2014), h. 37
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas

## َن ْوُرَّكَفَتَّي ٍم ْوَقِ ل ٍتٰي ٰ َلَ َكِل ٰذ
Terjemahannya:
“Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan pasangan-pasangan  untukmu  dari  (jenis)  dirimu  sendiri  agar  kamu  merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” 6
Islam  mengatur  cara  orang  mencari  pasangan  dalam  tahapan  perkawinan  dan  diatur dalam  bentuk  hukum  Islam  yang  dikenal  denganhukum    perkawinan. 7 Dalam  hal  ini mengetahui sebuah pernikahan itu sah atau tidak harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam  atau  sesuai  dengan  keyakinan  agama  setiap  manusia  berdasarkan  pada  Pasal  2 ayat  1  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. 8 Seperti  halnya  semua jenis  perjanjian  di  negara-negara  hukum  seperti  Indonesia,  pernikahan  tentu  memiliki aturan yang harus diikuti oleh mereka yang ingin menikah. Adapun aturan yang harus di pahami  dan  dipatuhi      oleh  masyarakat  yaitu  syarat  atas  sahnya  perkawinan  meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. 9
Keberadaan  dan  pentingnya  wali  nikah  sangat  penting  dalam  hukum  Islam,  hal  ini karena  sah  tidaknya  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh  keberadaan  wali. 10 dalam  hal perkawinan,  sejak  akad  nikah  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  laki-laki  dan perempuan  maka  wali  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  akad nikah.  Jika  keluarga  mempelai  wanita  dari  pihak  ayah  berhubungan  dengan  orang  tua laki-laki  maka  orang  tersebut  dapat  menjadi  wali  berdasarkan  hukum  Islam.  Sekarang ini  yang  terjadi  dimasyarakat  seringkali  ditemukan  seorang  wali  nasab  yang  menolak
6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , 2019.
7 Muh. Ilham Azis, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”, Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021), h. 63.
8 Mediya  Refaldy  (dihimpun) Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf  dan Penyyelesaian Haji (Jakarta: Alika, 2016), h. 2.
9 Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di  Bawah Tangan”, Jurnal  Al-Qadau 5 no. 2 (Desember 2018), h. 260.
10 Irfan, “Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947”, Jurnal Al-Risalah 15 no. 2 (November 2015), h. 207
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
menikahkan mempelai pengantin dengan alasan tertentu. 11
Seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Soppeng  seorang  calon  mempelai  pengantin  hendak melangsungkan  pernikahan  dengan  calon  suaminya  tetapi  kakak  dari  calon  mempelai perempuan selaku wali (nasab)nya tidak bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.  Karena  wali  tidak  dilibatkan  dalam  proses  lamaran  dan  merasa  calon  suami adiknya  itu  tidak  bertanggung  jawab.  Sehingga  kehendak  dua  calon  mempelai  untuk menikah  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  ditolak  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Liliriaja.  Orang  tua  yang  menolak  atau  menghalangi  calon  pengantin perempuan  untuk  menikah  baik  itu  dibenarkan  syara’  ataupun  tidak  dengan  berbagai alasan, biasanya disebut sebagai wali adhal .
Wali (adhal) ini  digunakan  oleh  Pengadilan  Agama  untuk  menunjukkan  perkara  yang diajukan  oleh  pengantin  wanita  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  dengan menggunakan  wali  hakim  karna  keengganan  atau  penolakan  wali  nasabnya. 12 Dengan ini  dimintakan  kepada  hakim  sebagai  salah  satu  aparatur  penegak  hukum  yang diharapkan  dapat  memberikan  sebuah  solusi  dalam  menangani  perkara  tersebut  dan yang  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  kepada  semua  pihak.  Di  Pengadilan  Agama Watansoppeng  terdapat  beberapa  perkara  terkait  wali  adhal.  Pada  perkara  tersebut hakim  dalam  menetapkan  perkara  ada  yang  dikabulkan  dan  ada  pula  yang  tidak dikabulkan.  Dalam  hal  ini  pertimbangan hakim  dalam mengabulkan  permohonan pada putusan  nomor  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp  terkait  perkara  wali adhal tersebut  sehinggga penulis    merasa  tertarik    untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Putusan Hakim  Tentang  Wali Adhal Di  Pengadilan  Agama  Watansoppeng  (Studi  Terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/Pa.Wsp)”.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalahh field research (penelitian lapangan) bersifat deskriptif yang
11 Taufik  Yahya,  “Analisis  Tentangg  Wali  Adhal  dalam  Pelaksanaan  Perkawinan  (Studi  Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)”, Zaaken:Journal of Civil and Bussiness  Law 2 no. 2 (2021), h. 317.
12 Muammar Mahdi dan Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif”, Jurnal Shautuna 2 no. 3 (September 2021), h. 826
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan syar’i.  adapun  sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  data sekunder. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang bersumber dari data primer berupa  hasil  wawancara  langsung  oleh  pihak  Pengadillan  Agama.  Sedangkan  metode penelitian  data  yang  bersumber  dari  data  sekunder  berupa  hasil  pengamatan  yang  lalu dengann bahan-bahan yang telah ada sebelumnya dalam bentuk jurnal, buku, skripsi dan lain-lain.  Apapun  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu observasi, wawancara  dan dokumentasi.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran  Kasus  Permohonan  Wali  Adhal  dalam  Putusan  Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp
Penyelesaian  perselisihan  dan  persengketaan  yang  dilakukan  melalui  kekuasaan negara  dilakksanakan  oleh  badan  peradilan. 13 Pengadilan  adalah  salah  satu  pranata (instrumen)  negara  yang  menegakkan  dan  mempertahankan  hukum  antara  lain pengadilan  agama  atau  peradilan  agama. 14 Peradilan  Agama  menetapkan  dan menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor  48  Tahun  2009.  Hal  tersebut  ditegasakan  pula  dalam  konsideran  huruf  a Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  menyatakan  kekuasaan  kehakiman menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  merupakan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan Badan  Peradilan  utamanya  Peradilan  Agama  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 15
Ketika seorang wanita mengajukan permohonan ke Pengadian Agama perihal wali
13 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau 6 no. 1 (Juni 2019), h. 120.
14 Muhammad  Jamal  Jamil,  “Substansi  Hukum  Materil Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan  Agama”, Jurnal Al-Qadau 2 no. 1 (2015), h. 125
15 Abdul  Halim  Talli, Asas-Asas  Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  terhadap  beberapa  Asas Peradilan di Indonesia (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 117-118
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
adhal harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum terutama jika walinya tidak mau menikahkannya.    Salah  satu  putuusan  Pengadilan  Agama  Watansoppeng  dengan penetapan  perkara  nomor  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp.  menunjukkan  bagaimana  hakim dan  pengadilan  menjalankan  perannya  dalam  memutuskan  untuk  menerima permohonan wali adhal.
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Watansoppeng,  bahwa pada  awal  bulan  januari  tahun  2021  terdapat  pengajuan  permohonan  untuk dinikahkan,  dimana  pemohon  berumur  46  tahun  sebagai  calon  mempelai  wanita dengan seorang laki-laki yang berumur 54 tahun sebagai calon mempelai laki-laki dan kakak pemohon selaku wali pengganti ayahnya yang berusia 52 tahun. Bahwa pemohon  pada  tanggal  28  desember  2020  telah  mendaftarkan  rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan telah meminang pemohon sebagaimana mestinya.
Sesuai  dengan  hasil  musyawarah  yang  telah  disepakati  dengan  keluarga  calon suami  pemohon  bahwa  pernikahan  sudah  akan  dilangsungkan  pada  akhir  bulan januari  2021.  Namun,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Liliriaja  menolak permintaan  pemohon  dan  tidak  mengabulkan  pernikahan  tersebut  karna  wali pemohon menolak menjadi wali dalam pernikahannya.Penolakan atau keengganan wali  tersebutlah  yang  membuat  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan Agama setempat mengeluarkan surat penolak perkawinan sehingga calon mempelai tidak  dapat  melangsungkan  perkawinan.    Namun,  apabila  masing-masing  pihak masih  menginginkan  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  maka  pihak  perempuan dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama  yang  merupakan  tempat untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  terdapat  perbedaan  faham  atau kepentingan yang dimilikinya.
Pengadilan  agama  berkedudukan  di  ibu  Kota  Kabupaten,  Kota  dan  Daerah hukumnya  meliputi  Wilayah  Provinsi,  Peradilan  Agama  berwenang  memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
Menurut Syamsul Bahri selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengemukakan  bahwa:  “ permohonan  perkara  terkait  wali  adhal  ini  sah-sah  saja karna  memang  ada  dijelaskan  dalam  agama  maupun  dalam  undang-undang selama memenuhi unsur menurut hakim yang memeriksa kalau memang tidak ada hal yang menjadi dasar hukum atau syar’i enggan menikahkan anaknya bisa saja diterima” 16
Dijelaskan  pula  oleh  Ibu  Musdhalipah,  SH  selaku  panitera  penggganti  Pengadilan Agama  Watansoppeng  terkait  perkara  pengajuan  permohonan  wali adhal tersebut mengatakan  bahwa:  “ pengajuan  permohonan  tersebut  karna  Ayah  pemohon  yang seharusnya menjadi wali pemohon telah meninggal dunia kemudian yang menjadi pengganti wali pemohon adalah kakaknya yang seharusnya menjadi walinya tidak setuju untuk menikahkan pemohon dengan alasan calon adiknya duda dan mungkin kakaknya ini tau sifat dari calon suami adiknya itu tetapi pemohon tetap bersikeras tetap  ingin  menikah  dengan  calon  suaminya  ini  dan  juga  ibu  dari  pemohon  serta keluarganya  yang  lain  setuju  dengan  pernikahan  tersebut  jadi  akhirnya  adiknya mengajukan permohonan ke pengadilan .” 17
Pengajuan  permohonan  pemohon  dikarenakan  sebelumnya  pemohon  telah menghubungi  kakaknya  tersebut,  namun  tidak  bersedia  menjadi  wali  atas  rencana pernikahan  pemohon  dengan  lelaki  bernama  R  dengan  alasan  yang  tidak  jelas sedangkan  pemohon  bermaksud  menikah  dengan  calon  suami  pemohon  karena sudah  saling  cinta  dan  sangat  mendalam  sementara  antara  pemohon  dengan calonnya  tidak  terdapat  halangan  apapun  untuk  melangsungkan  perkawinan. Pemohon  telah  berusaha  mendaftarkan  rencana  pernikahan  tersebut  ke  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Liliriaja,  Kabupaten  Soppeng,  namun  ditolak  karena keengganan kakak pemohon tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  tahun  2005
16 Syamsul  Bahri  (39  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Watansoppeng, wawancara, Soppeng,  30 Maret 2022
17 Musdhalipah  (46  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadiillan  Agama  Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
tentang  wali  hakim  sudah  susuai  dengan  permohonan  pemohon  yang  ingin melangsungkan perkawinan dengan wali hakim karna wali pemohon tidak bersedia. Namun  demikian  permasalahan  tersebut  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu  tentang adhalnya wali  pemohon.  Dihadapan  persidangan  majelis  hakim  telah  berusaha menasehati  dan  membujuk  kakak  pemohon  agar  bersedia  menjadi  wali  dalam pernikahan  pemohon  denggan  calon  suaminya,  namun tidak  berhasil.  Oleh  karena itu pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan  di  bawah  sumpahnya.  Berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  diberikan oleh  pemohon  di  persidangan  serta  pertimbangan-pertimbangan,  hakim  kemudian mengabulkan  permohonan  pemohon  dan  menyatakan  wali  nikah  pemohon adhal (enggan)  selanjutnya  menunjuk  wali  hakim  untuk  menikahkan  pemohon  dengan calon suaminya.
2. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memberikan  Penetapan  pada  Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp
Hakim merupakan profesi hukum di Indonesia memiliki tanggunjawab besar dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  dan  keadilan  dan  merupakan  benteng  akhir  dari penegakan  hukum  dalam  Negara. 18 Tugas  hakim  adalah  mempertahankan  tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. 19 Pada pengambilan  keputusan  hakim  bebas  memberi  pertimbangan  berdasarkan pendapatnya sendiri, hal ini biasa juga disebut diskresi atau kebijaksanaan hakim. 20 Selain  pertimbangannya  sendiri,  hakim  juga  dalam  memutus  perkara  harus berdasarkan pertimbangan hukum yang dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  48 Tahun  2009  yang  berbunyi:  “ Putusan  pengadilan  selain  harus memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan
18 Hisbullah, “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau 7 no. 2 (2020), h. 105.
19 Nur  Aisyah,  “Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  Penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia”, Jurnal Al-Qadau 5 no. 1 (Juni 2018), h. 76.
20 Darmoko  Yuti  Witanto  dan  Arya  Putra  Negara  Kutawaringin, Diskresi  Hakim, (Bandung:  Alfabeta, 2013), h. 17
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk  mengadili” 21 Pertimbangan  hakim  mencakup  2  (dua) macam.  Adapun  yang  pertama,  pertimbangann  hakim  yang  didapatkan  ketika proses  persidangan  berlangsung  berdasarkan  fakta. 22 Selain  itu,  dihubungkan dengan  konstitusi  yang  telah  disahkan  ditambah  adanya  pertimbangan  yang  logis dan rasional. 23 Kemudian yang kedua, pertimbangan subjektif terkait dengan semua pihak yang disebut juga pertimbangan non hukum. 24
Pertimbangan  hakim  tergantung  dari  jenis  perkara  yang  diterima  oleh  pengadilan. Untuk  perkara  wali adhal pemohon  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Seperti tempat tinggal harus berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama  Watansoppeng,  adanya  penolakan  dari  wali,  dan  yang  paling  penting adanya surat penolakan dari KUA setempat. Penolakan yang dilakukan oleh pihak KUA harus sesuai dengan Peraturan  Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat  (1) tentang  Pencatatan  Nikah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  didapatkan di Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai perkara wali adhal yang ditangani menurut  ibu  musdhalipah  selaku  panitera  pengganti  Pengadilan  Agama Watansoppeng  mengatakan  bahwa:  “ perkara  wali  adhal  yang  ditangani  itu  tidak banyak, artinya setiap tahunnya ada perkaranya cuman menghitung satu atau dua perkara  saja  adapun  maksimal  tiga  perkara  hanya  diterima  di  tahun  2021  tidak seperti kasus perceraian ” 25
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dan didukung berkas penetapan wali adhal dijelaskan beberapa dasar pertimbangan hukum serta landasan hakim dalam perkara  tersebut.  Bapak  Syamsul  Bahri  selaku  hakim  Pengadilan  Agama
21 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Pasal 50 ayat 1
22 V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 223
23 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h.  86
24 Usman Pakaya, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”, Jurnal Negara Hukum 8 no. 1 (2017), h. 162
25 Musdhalipah  (46  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadiillan  Agama  Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
Watansoppeng  menjelaskan  bahwa:  “ Mengenai  pertimbangan  hakim  karna memang tidak ada dasar-dasar syar’i yang mengahalangi si pemohon untuk tidak dinikahkan.  Karna  hakim  dalam  menetapkan  perkara  ini  lebih cenderung  melihat dasar  syar’i  nya  dan  dasar  hukum  selama  tidak  ada  yang  melanggar  maka  bisa diberikan  kecuali  kalau  memang  unsurnya  si  A  dan  si  B  memang  haram  untuk menikah  maka  kami  pasti  menolak  tapi  karna  ini  tidak  ada  maka  kami  pasti berikan ” 26
Adapun  alasan  wali  menolak  untuk  menjadi  wali  dalam  perkara  Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp yaitu:
1. Bahwa  wali  tidak  mau  menjadi  wali  nikah  karena  tidak  pernah  dilibatkan dalam   proses pelamaran.
2. Bahwa  pemohon  tidakk  pernah  mendatanginya  dan  meminta  untuk  menjadi wali nikahnya.
3. Bahwa calonnya kurang bertanggungjawab karena sebelumnya sudah dua kali bercerai dengan istrinya.
4. Bahwa  wali  merasa  malu  dan  tidak  mau  pemohon  dicap  sebagai  pelakor (pengganggu  rumah  tangga  orang)  karna  telah  berpacaran  dengan  calonnya sebelum calonnya tersebut berrcerai dengan istri keduanya.
5. Bahwa  anak  dari  pemohon  juga  tidak  menyetujui  jika  pemohon  menikah dengan calonnya yang sekarang .
Berdasarkan  alasan-alasan  wali,  hakim  dalam  memeriksa  perkara  dalam persidangan  menemukan  fakta  bahwa  alasan-alasan  yang  diberikan  wali  itu bertentangan  dengan  syara’.    Selain  itu  pertimbangan  hakim  juga  melihat  bahwa calon  suami  pemohon  tersebut  telah  melakukan  lamaran  dann  diterima  oleh keluarga besar pemohon terutama ibu kandung pemohon.
Kedua, Berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan yang dijadikan
26 Syamsul  Bahri  (39  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Watansoppeng, wawancara, Soppeng,  30 Maret 2022
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
oleh  wali  untuk  tidak  setuju  menjadi  wali  nikah  pemohon  tidak terbukti  dan  tidak tepat  serta  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  saksi merupakan  alat  bukti  bersifat  personal,  oleh  karenanya  benar  atau  salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. 27 Pada  hakikatnya  tujuan  pembuktian  adalah  untuk  menghasilkan  suatu putusan  yang  menyatakan  salah  satu  pihak  mennag  dan  pihak  lain  kalah  atau uuntukk  mengasilakan  suatu  penetapan. 28 Berdasarkan  hasil  wawancara  salah  satu panitera  pengganti  yang  menangani  kasus  ini  yaitu  ibu  Musdhalipah  mengatakan bahwa:  “ dalam  persidangan  wali  serta  pihak-pihak  yang  bersangkutan  pasti diihadirkan  melalui  relaks  panggilan  yang  kemudian  akan  ditanyakan  apakah benar  walinya  tidak  setuju  dengan  pernikahan  adiknya.  Setelah  dimintai keterangan semua itu dicatat dalam berita acara dan kemudian nanti hakim yang memutuskan ” 29
Dalam memeriksa suatu perkara hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta- fakta  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak  benar-benar  terjadi,  hal  ini  dapat dilakukann  melalui  pembuktian.  Alat  bukti  yang  digunakan  dalam  menetapkan perrmohonan  wali  adhal  diantaranya  yaitu  keterangan  saksi  serta  pembuktian dengan  surat  berupa:  Fotokopi  kartu  penduduk  pemohon  atas  nama  AM,  Nomor: 7312025303740001  tanggal  27  April  2018,  telah  dimaterai  cukup  dan  dinazzegel telah  dikeluarkan  setelah  dibandingkan  dengan  aslinya  dan  dianggap  sesuai,  lalu diberi kode P.1 dan Foto kartu keluarga atas nama hj.  AM nomor: 7312021170001 tanggal  25  November  2018  yanng  dikeluarkan  oleh  kepala  kantor  dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kabupaten  soppeng,  fotokopi  tersebut  setelah dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  dan  bermaterai  cukup  dan  dinazzegel
27 Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 4 no. 1 (2017), h. 34
28 Andi  Tenriajeng  Papada,  dkk,  “Kedudukan  Alat Bukti  yang  diperoleh  Melalui  Teknologi  Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal All-Qadau 7 no. 1 (Juni 2020), h. 109
29 Musdhalipah  (46  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadiillan  Agama  Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
lalu diberi kode P.2. 30
Bahwa di samping bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi  pertama  yang  merupakan  saudara  kandung  dari  ayah  pemohon  yang  telah meninggal  dengan  ini memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  bahwa  Bahwa ia kenal  dengan  pemohon  dan  kakak  pemohon  yang  bernama  M,  saksi  memberikan keterangan  bahwa  pemohon  bermaksud  untuk  menikah  dengan  laki-laki tunangannya  bernama  R,  akan  tetapi  kakak  pemohon  tidak  merestui  perkawinan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali karena menurut  wali calon mempelai laki- laki  orangnya  tidak  mempunyai  tangggungjawab  karena  sudah  dua  kali  bercerai dengan istrinya terdahulu, juga  karena wali pemohon merasa malu  dan tidak mau dicap  adiknya  sebagai  perusak  dan  penyebab  perceraian  calonnya  dengan  istri keduanya.
Bahwa  saksi  juga  pernah  mendatangi  wali  dengan  tujuan  membicarakan  perihal adik wali dengan calonnya, tetapi wali menyatakan ke saksi: ” waddisaliwengi yatu jama-jamangnge (saya  tidak  mau  tahu  urusan  tersebut)”.  Saksi  juga  mengatakan bahwa pemohon pacaran dengan calonnya nanti setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya. calon pemohon juga telah datang melamar dan lamarannya didukung    oleh  ibu  kandung  pemohon  serta  oleh  paman  dan  sepupu  pemohon. Keluarga  besar  pemohon  menyetujui  dan  menerima  lamaran  tersebut  termasuk kedua kakak perempuannya kecuali wali pemohon.
Adapun  saksi  kedua  yang  merupakan  istri  dari  saksi  pertama,  dibawah  sumpah memberikan  keterangan  bahwa  ia  juga  mengenal  pemohon  dan  kakak  pemohon yang bernama M, karena saksi adalah ipar pemohon. Saksi kedua juga memberikan keterangan sama persis dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama bahwa saksi  kedua  juga  pertama  pernah  mendatangi  wali  dengan  maksud  untuk membicarakan tentang keinginan pemohon untuk menikah dengan calonnya, tetapi wali mengatakan: saya tidak mau tahu tentang urusan perniikahan pemohon. Saksi
30 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, h. 4
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
kedua  juga  mengetahui  bahwa  pemohon  berpacaran  dengan  calonnya  setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
Keterangan juga diberikan oleh anak pemohon yang bernama AA yang mengatakan bahwa  memang  sebelumnya  tidak  setuju  jika  ibunya  menikah  dengan  calonnya tersebut  karena  pada  waktu  itu  ada  kabar  jika  calonnya  tersebut  penjudi,  tetapi sekarang  ia  sudah  setuju  karena  sekarang  ia  sudah  tahu  jika  calonnya  tersebut ternyata orang baik dan bukan penjudi.
Ketiga, Bahwa  antara  pemohon  dengan  calon  suami  pemohon  tidak  mempunyai halangan  untuk  menikah.  Setiap  laki-laki  bisa  saja  menikah  dengan  wanita pilihannya.  Namun,  prinsip  tersebut  tidak  berlaku  mutlak,  karna  ada  beberapa bentuk  larangan-larangan  perkawinan  menurut  hukum  Islam.  Seperti  adanya hubungan nasab, persusuan dan lain-lain sebagainya.
Keempat, bahwa dalam perkara ini antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terbukti kafa’ah (sederajat,  seimbang)  dalam  hal agama,  ekonomi  dan  status sosial  secara  agama  maupun  menurut  hukum  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain itu pemohon dengan calon suami pemohon memang sudah saling mengenal dan  sudah  saling  cinta  yang  sehingga  perkawinan  antara  pemohon  dengan  calon suami pemohon dapat dilaksanakan.
Hakim  dalam  pertimbanganya  berusaha  memastikan  bahwa  dalam  penetapannya terdapat kandungan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itulah kenapa dalam perkara di pengadilan Agama terutama perkara wali adhal ada yang dikabulkan  dan  ada  yang  tidak  dikabulkan.  Seperti  yang  dikemukakan  bapak Syamsul  Bahri  bahwa:  “ tidak  semua  perkara  wali  adhal  di  Pengadilan  ini dikabulkan.  Selama  perkara  tersebut  tidak  ada  dasar  syar’i  yang  menghalangi kedua  pihak  untuk  menikah  dan  kalau  memang  memenuhi  unsur  pasti  dikabulkan tetapi  kalau  terbukti  alasan  wali  bertentangan  dengan  hukum  maka  pasti
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
perkaranya tidak dikabulkan .” 31
Jadi, dikabulkannya perkara wali adhal maka pemohon akan dinikahkan oleh wali hakim  sebagai  pengganti  wali adhal sesuai  dengan  ketentuann  yang  berlaku  yaitu berdasarkan:
1. Peraturan  Menteri  Agama  No  2  Tahun  1987  tentang  wali  hakim.  Bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah,  karna  apabila  wali  tidak  ada  atau mafqud (tidak  diketahui  dimana berada),  berhalangan,  atau  tidak  memenuhi  syarat  ataupun adhal (enggan) maka  wali  nikahnya  adalah  wali  hakim.  Dari  dasar  dan  pertimbangan Pengadilan  Agama  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  terlihat  bahwa ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. KHI  sebagai  landasan  pertimbangan  berdasarkan  pasal  23  ayat  (2)  KHI  yang menjelaskan  bahwa  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah apabila  wali  nasab tidak  ada  atau  tidak mungkin  menghadirkannya atau tidak diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  ataupun adhal (enggan)  dalam  hal  ini karena  wali  pemohon  terbukti  enggan/ adhal menikahkan  pemohon  dengan calon suami pemohon, maka pernikahan keduanya dilangsungkan dengan wali hakim setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama
3. Pertimbangan  hakim  juga  memandang  salah  satu  HR.  Tirmizi  yang  artinya:
“apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni kepala KUA  sebagai    wali  hakim,  bertindak  sebagai  wali  bagi  orang  yang  tidak  ada wali  baginya”  dalam  hal  ini  kakaknya  selaku  wali  dari  pemohon  yang menggantikan  ayahnya  yang  telah  meninggal  sebagai  wali  yang  menolak menikahkan  saudaranya  yang  kemudian  akan  digantikan  dengan  wali  yang
31 Syamsul  Bahri  (39  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Watansoppeng, wawancara, Soppeng,  30 Maret 2022
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
ditetapkan oleh hakim yaitu kepala KUA untuk menjai wali dalam pernikahan pemohon.
Sehingga  dalam  hal  ini  perkawinan  akan  sesuai  dengan  hukum  agama  ataupun dimata  hukum  lainnya  dan  yang  terpenting  pelaksanaan  perkawinannya  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  sang  pencipta hukum yaitu Allah swt.

## D. Penutup
Sebagai  hasil  dari  penelitian,  penulis  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  saudara  laki- lakinya  yang  merupakan  wali  nasabnya  enggan  menikahkan  pemohon  sehingga pemohon  mengajukan  permohonan  perihal  wali adhal di  Pengadilan  Agama Watansoppeng.  Pada  proses  persidangan  ditemukan  fakta-fakta  bahwa  alasan keengganan  wali  tersebut  terbukti  tidak  tepat  serta  tidak  beralasan  menurut  hukum sehingga dinyatakan adhal (enggan). Penolakan wali untuk menikahkan calon pengantin perempuan  sehingga  harus  di  ganti  dengan  wali  hakim  untuk  dinikahkan  adalah  status perkawinannya sah selama memenuhi unsur karna memang ada diatur dalam agama.
Berdasarkan  putusan  nomor  12/Pdt.P/2021/PA.Wsp  yang  menjadi  dasar  pertimbangan hakim  dalam  menetapkan  masalah  perwalian  dalam  perkara  ini  yaitu:  bahwa  yang menjadi  alasan  kakak  pemohon  untuk  menolak  menjadi  wali  nikah  pemohon bertentangan dengan syara’ , menurut keterangan saksi mengenai alasan yang dijadikan wali  untuk  menolak  menjadi  wali  nikah pemohon  tidak  terbukti, tidak  tepat  serta tidak memiliki  dasar  hukum,  tidak  ada  halangan  antara  pemohon  dengan  calon  suuaminya untuk  menikah  dan  bahwa  antara  pemohon  dengan  calon  suaminya  telah  terbukti kafa’ah.
(Studi terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
Implikasi  penulis  yang  berkaitan  dengan  masalah  wali  adhal  tersebut  yaitu:  Wali sebaiknya  lebih  memperhatikan  serta  mempertimbangkan  kembali  menolak  menjadi wali  nikah  bagi  perkawinan  adiknya  atau  wanita  yang  berada  dibawah  perwaliannya karna adiknya mempunyai niat baik untuk menikah karna pernikahan merupakan ibadah bagi  umat  muslim,  sebelum  melangsungkan  pernikahan  untuk  menghindari kesalahpahaman  disarankan  agar  kedua  keluarga  lebih  mengenal  satu  sama  lain, terutama  keluarga  dari  pihak  perempuan  tentang  pribadi  dan  asal-usul  masing-masing keluarga,  bagi  para  pihak  khususnya  praktisi  hukum  Islam,  untuk  mensosialisasikan penegtahuan  tentang  wali adhal kepada  masyarakat  melalui  kajian,  seminar,  ceramah, dan  lain-lain  dan  serta  agar  calon  ppengantin  yang  bermasalah  dengan  walinya  dapat menyikapinya secara agama dan hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014. Refaldy,  Mediya.  ( dihimpun) Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Wakaf dan Penyyelesaian Haji, Jakarta: Alika, 2016. Sinaga, V. Harlen. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015. Talli,  Abdul  Halim. Asas-Asas  Peradilan  dalam  Risalah  Al-Qada  Kritik  terhadap  beberapa Asas Peradilan di Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014. Witanto,  Darmoko  Yuti  dan  Arya  Putra  Negara  Kutawaringin, Diskresi  Hakim, Bandung: Alfabeta, 2013.

## Jurnal
Jamil, Muh. Jamal. “Pembuktian di Pengadilan Agama”. Jurnal Al-Qadau 4 no. 1 (2017). h.
34.
Pakaya, Usman. “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”. Jurnal Negara Hukum 8 no. 1 (2017). h. 162
Aisyah,  Nur.  “Peranan  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  Penerapan  Hukum  Islam  di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau 5 no. 1 (Juni 2018). h. 76. Hisbullah. “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau 7 no. 2 (2020). h. 105.
Jamil,  Muhammad  Jamal.  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan Agama”. Jurnal Al-Qadau 2 no. 1 (2015). h. 125
Cahyani,  Andi  Intan.  “Peradilan  Agama  sebagai  Hukum  Islam  di  Indonesia”. Jurnal  Al- Qadau 6 no. 1 (Juni 2019). h. 120.
Yul Hidayah, Muh. Jamal Jamil, Musyfikah Ilyas
Yahya,  Taufik.  “Analisis  Tentangg  Wali  Adhal  dalam  Pelaksanaan  Perkawinan  (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)”. Zaaken:Journal of Civil and Bussiness  Law 2 no. 2 (2021). h. 317.
Irfan. “Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947”. Jurnal Al-Risalah 15 no. 2 (November 2015). h. 207
Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan”. Jurnal Al- Qadau 5 no. 2 (Desember 2018). h. 260.
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional”. Jurnal Al-Qadau 1 no. 1 (2014). h. 37
Mahdi,  Muammar  dan  Irfan  Lewa.  “Pandangan  Imam  Mazhab  terhadap  Wali  Bagi  Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif”. Jurnal Shautuna 2 no. 3 (September 2021). h. 826.
Azis,  Muh.  Ilham,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Nilai-Nilai  Kafaah  dalam  Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021). h. 63.
Hariani,  Nur  Fitri,  dkk.  “Hubungan  Hukum  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  Dengan  Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2020)”. Jurnal Al-Qadau 8 no. 2 (Desember 2021). h. 118.
Hasbi,  dkk.  “Pertimbangan  Hakim  terhadap  Pemberian  Izin  Perkawinan  Poligami  Menurut Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1947  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  di Pengadilan Agama Sunguminasa)”. Jurnal Al-Qadau 8, no. 1 (Juni 2021). h. 102. Papada,  Andi  Tenriajeng,  dkk.  “Kedudukan  Alat  Bukti  yang  diperoleh  Melalui  Teknologi Informasi  dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”. Jurnal All-Qadau 7 no. 1 (Juni 2020). h. 109
Khaerah,  Suhaebatul.  ”Peran  Penghulu  dalam  Menetukan  Hak  Perwalian  Atas  Anak Perempuan  yang  Lahir  Akibat  Hamil  Diluar  Nikah”. Jurnal  Qadauna 3  no.  1 (Desember 2021), h. 121.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Narasumber
Syamsul Bahri (39 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022.
Musdhalipah  (46  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadiillan  Agama  Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022