BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5  No 2,  2024, pp. 1634-1639 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8912

## Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Di Desa Sanur Kauh
Rosi Ina Ragawino 1* , Gusi Putu Lestara Permana 2
1 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia *e-mail korespondensi: lestarapermana@undiknas.ac.id

## Abstract
General  Elections  (Pemilu)  are  the  foundation  for  exercising  popular  sovereignty  and  the  initial  order  in  a country that adheres to a democratic system. "You can have election without democracy, but you can not have democracy without election" (Surbakti, 2016). This sentence shows how important elections are for a country that adheres to a democratic system. In order to successfully hold elections, election logistics are needed. Election logistics are very necessary so that the process of holding elections during voting can run well. The general problems that often occur related to election logistics are damage, delays, shortages, fraud in  election  logistics,  which  means  that  strict  supervision  is  needed  to  avoid  problems.  Based  on  these problems,  the  formulation  of  the  problem  raised  is:  How  is  the  supervision  of  election  logistics  and  the distribution of election logistics in Sanur Kauh village, is it on time, on target, in the right amount? One of the efforts that can be made is by collaborating with the police and supervision carried out by Banwaslu. as well as a community service team that collaborates with the KPU which is stationed in Sanur Kauh Village in assisting the election implementation process to increase protection and supervision of election logistics, on time and without fraud. So as to realize democratic elections with integrity.
Keywords: Election, General Elections, Logistics

## Abstrak
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan  pondasi  dalam  menjalankan  kedaulatan  rakyat  dan  tatanan  awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. “You can have election without demoracy, but you can not have democray without election” (Surbakti, 2016). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilu bagi  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Dalam  meyukseskan  penyelenggaraan  pemilu  dibutuhkan logistik  pemilu.  Logistik  pemilu  sangat  diperlukan  agar  proses  penyelenggaraan  pemilu  pada  saat pemungutan  suara  bisa  berjalan  dengan  baik.  Adapun  permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  terkait dengan logistik pemilu yaitu kerusakan, keterlambatan, kekurangan, kecurangan  pada logistik pemilu yang artinya  diperlukan  pengawasan  yang  ketat  agar  tidak  terjadi  permasalahan.  Berdasarkan  permasalahan tersebut  adapun  rumusan  maslah  yang  diangkat  adalah  Bagaimana  pengawasan  logistik  pemilu  dan pendristibusi logistik pemilu di desa sanur kauh apakah sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlahnya ?Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  bekerjasama  dengan  pihak  aparat  kepolisian  dan pengawasan  yang  dilakukan  banwaslu  serta  tim  pengabdian  masyarakat  yang  bekerjasama  dengan  KPU yang  ditempatkan  di  Desa  Sanur  Kauh  dalam  membantu  proses  penyelenggaraan  pemilu  untuk meningkatkan  perlindungan  dan  pengawasan  terhadap  logistik  pemilu,  tepat  waktu  dan  juga  tidak  terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan Pemilu demokratis dan berintegritas. Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Logistik
Accepted: 2024-03-04
Published: 2024-04-19

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum ( recht staat) dan bukan negara kekuasaan (macht staat) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945.  Di  Indonesia,  istilah  negara  hukum  secara konstistusional telah disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari tatanan Hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas  dan  kaidah  atau  norma  yang  terkandung  tercermin  dari  nilai  yang  ada  dalam Pancasila  sebagai  dasar  kehidupan  kehidupan  bermasyarakat  (Mahadewi,  2022).  Hal  ini  berarti bahwa  demokrasi  tidak  didasarkan  semata  kepada  kehendak  mayoritas,  namun  juga  harus
dilaksanakan  berdasarkan  serta  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum. Komitmen  ini  semakin dipertegas  dalam  amandemen  konstitusi.  Dalam  konstruksi  demikian,  pemilu  sebagai  instrumen demokrasi di Indonesia, harus ditopang oleh sistem hukum dan diatur secara tegas, jelas, dan kuat dalam peraturan perundang-undangan (Ramadhanti, 2022).
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  indikator  dan  tolak  ukur  dalam  sistem  negara demokrasi.  “ You  can  have  election  without  demoracy,  but  you  can  not  have  democray  without election  (Simanjuntak,  2017).  Kalimat  tersebut  menunjukkan  betapa  pentingnya  pemilu  bagi negara  yang  menganut  sistem  demokrasi. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang menyelenggarakan  Pemilu,  dimana  masyarakat  memilih  secara  langsung  berbagai  jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif (Yukrisna et al.,  2020). Terkait  penyelenggaraan  Pemilu  tertuang  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2003  yang kemudian  direvisi  pada  UU  Nomor  22  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum, menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bima Pratama et al., 2022).
Menurut undang-undang pemilu Nomor 7 Tahuun 2017 “ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.(Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, 2017).
Prinsip  dasarnya  pemilu  ini  dilakukan  lima  tahun  sekali,  kemudian harus  dilakukan  Luber dan  Jurdil,  sesuai  amanat  konstitusi.  Asas  Pemilihan  Umum  menjadi  dasar  dari  pelaksanaan Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di  Indonesia.  Luber-Jurdil  merupakan  akronim  dari  Langsung,  Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dimana Pemilihan Umum yang akan dilakukan Pada 14 Februari 2024  ini  dilakukan secara  serentak.  Sehingga,  dalam  penyelenggaraannya  harus  dilakukan  Luber dan  Jurdil  agar  pemilu  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  pemilu  berkualitas,  pemilu berintegritas.
Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pemilu dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu, salah satunya adalah menyediakan logistik Pemilu. Perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran tepat waktu, dan efisien. Adapun  jenis  perlengkapan  pemungutan  suara  yang  dimaksudkan  meliputi  kotak  suara,  surat suara,  tinta,  bilik  pemungutan  suara,  segel,  dan  alat  untuk  mencoblos  pilihan,   serta  dukungan perlengkapan  lainnya  berupa  sampul  kertas,  tanda  pengenal  KPPS/KPPSLN,  tanda  pengenal petugas  keamanan  TPS/TPSLN,  tanda  pengenal  saksi,  karet  pengikat  surat  suara,  lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak  suara,  tali  pengikat  alat  pemberi  tanda  pilihan,  dan  alat  bantu  tunanetra  harus  sudah diterima  KPPS  paling  lambat  1  (satu)  hari  sebelum  hari  pemungutan  suara  (Rika  Mariska  &  Heri Kusmanto, 2020).
Adapun  permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  terkait  dengan  Pemilu  melibatkan  aspek- aspek  seperti  transparansi,  keamanan,  partisipasi,  dan  integritas  demokrasi.  Salah  satunya kerusakan logistik, keterlambatan pendistribusi logistik, kekurangan logistik, kecurangan pada saat pemilu. Menurut Indonesian Legal Roundtable (ILR) yang telah melakukan sebuah penelitian untuk mendalami penerapan ketentuan pidana pemilu selama rangkaian momentum pemilu berlangsung. Menurut hasil penelitian tersebut, ditemukan kasus tindak pidana pemilu serentak 2019 terjadi di seluruh  daerah  di  Indonesia.  Jumlahnya  tercatat  348  kasus  pidana  pemilu,  yang  telah  divonis  di 150  pengadilan  negeri  dan  28  pengadilan  tinggi,”  ujar  Direktur  Eksekutif  ILR,  Firmansyah  Arifin. Menurut  data  yang  dipaparkan  Firmansyah  ini,  jika  dibandingkan  dengan  pemilu  2014,  jumlah
pidana  pemilu  tahun  2019  meningkat  58,3  persen.  Ia  menyebutkan,  jumlah  ini  berarti  sebuah angka yang signifikan. Sebagian besar kasus pidana pemilu 2019 terkait dengan pemilu legislatif. Hanya  13  kasus  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pemilu  pilpres.  Firmansyah  juga menyebutkan, tahapan di mana paling banyak terjadi tindak pidana pemilu adalah pada tahapan kampanye.  Pada  tahap  ini  saja,  terjadi  168  kasus  tindak  pidana  pemilu  kemudian  pada  saat pemungutan  dan  penghitungan  suara  sebanyak  74  kasus,  rekapitulasi  penghitungan  suara  69 kasus,  masa  tenang  22  kasus,  dan  pada  tahap  pencalonan  sebanyak  15  kasus.  Secara keseluruhan, 320 kasus dinyatakan terbukti dan divonis bersalah. Baik di tingkat pengadilan negeri maupun  banding.  Sementara  itu,  terdapat  28  kasus  yang  divonis  bebas  atau  lepas,  170  kasus divonis dengan pidana bersyarat atau percobaan, 131 kasus divonis dengan penjara/ditahan, dan 14 kasus divonis dengan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Melalui penelitian ini juga diketahui bahwa jenis pelanggaran pidana pemilu dengan jumlah terbanyak yakni politik uang sebanyak 72 kasus, kemudian mengubah hasil perolehan suara (manipulasi) sebanyak 56 kasus, mencoblos lebih dari satu surat suara sebanyak 46 kasus, kepala desa yang tidak netral 30 kasus, kampanye di tempat ibadah/pendidikan sebanyak 19 kasus.
Dalam  hal  ini  semua  jenis  pelanggaran  pemilu  diproses  melalui  badan  pengawas  pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran pemilu diharapkan  secara  sukarela  melaporkan  ke  Bawaslu  secara  tertulis  dengan  jelas  menyampaikan nama  pelapornya,  nama  pihak  yang  dilaporkan,  waktu  dan  tempat  terjadinya  pelanggaran,  dan disampaikan  pula  kronologi  terjadinya  pelanggaran.  Oleh  karena  tugas  pengawasan  pemilu  oleh Bawaslu  sangat  komplek,  maka  untuk  lebih  menjamin  efektifitas  pengawasan  pemilu,  dipandang sangat perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  karena  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam proses pemilihan Umum (Winarto et al., 2022).
Sebagai  lembaga  negara  yang  berfungsi  khusus  dalam  mengawasi  pelaksanaan  Pemilu, peran  Bawaslu  baik  di  tingkat  daerah  maupun  tingkat  pusat,  menjadi  sangat  penting  di  era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu dan Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilu.  Bawaslu  sebagai  satu-satunya  lembaga  negara  di  dunia  yang  memiliki  peran  dan  fungsi pengawasan Pemilu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia dan penguatan kinerja bawaslu.(Josviranto, 2021)
“Pelibatan  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengawasan  Pemilu.”  Pelibatan  masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.  namun,  pelembagaan  pengawasan  itu  tidak  serta-merta  mengambil  hak  warga  negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara  atau kedaulatan rakyat  (Solihah et al., 2018).
Peran  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  membantu  mengawasi  proses  penyelenggara pemilu  agar  berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  adapun  rumusan  maslah yang diangkat  adalah  Bagaimana pengawasan logistik pemilu dan pendristibusi logistik pemilu di desa  sanur  kauh  apakah  sudah  tepat  waktu,  tepat  sasaran,  tepat  jumlahnya  ?Salah  satu  upaya yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  bekerjasama  dengan  pihak  aparat  kepolisian  dan pengawasan yang dilakukan banwaslu serta tim Pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan KPU  di  Desa  Sanur  Kauh  dalam  membantu  proses  penyelenggaraan  pemilu  untuk  meningkatkan perlindungan  dan  pengawasan  terhadap  logistik  pemilu,  tepat  waktu  dan  juga  tidak  terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

## METODE
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan,  Denpasar,  Bali.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Secara  langsung dalam  Program  Kerja  Dimensi  Hukum  Dalam  Pengawasan  Pengadaan  Logistik  Pemilu  di  Desa Sanur  Kauh.  Ada  beberapa  tahapan  yang  di  persiapkan  sebelum  melaksanakan  kegiatan pengabdian masyarakat :
1. Tahap  Perencanaan  yaitu  pada  akhir  semester  ganjil  2023/2024  Tim  Pengabdian melaksanakan  diskusi  perundingan  penyusunan  rencana  kegiatan  dengan  Judul  Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur kauh
2. Tahapan Persiapan yaitu anggota PPS dan tim pengabdian masyarakat berdiskusi akan hal apa saja yang menjadi kebutuhan dan fokus pengerjaan pada saat datangnya logistik dan pendistribusian logistik tepatnya pada hari senin, 12 Februari 2024.
3. Tahap  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yaitu  Tim  pengabdian  masyarakat, anggota PPS, Banwaslu, serta aparat kepolisian dalam membantu proses perimaan logistik dan pendistribusian berjalan dengan baik dan tepat waktu, tepat sasaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim  pelaksana  pengabdian  masyarakat  telah  melaksanakan  kegiatan  Dimensi Hukum  Dalam Pengawasan  Pengadaan  Logistik  Pemilu  di  Desa  Sanur  Kauh.  Pengabdian  ini  dilaksanakan  pada hari Senin, 12 Februari – Selasa, 13 Februari 2024. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui dan membantu mengawasi apakah proses pendistribusian Logistik, Pengamanan Logistik  tidak  terjadi  Keterlambatan  Logistik,  Kekurangan  Logistik,  Tertukarnya  logistik  dan kerusakan logistik serta Kecurangan.

## 1. Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Logistik dan Pendistribusian Logistik di Desa Sanur Kauh
Pengawasan pada penerimaan logistik pemilu dari PPK ke PPS Sanur Kauh di laksanakan pada Senin,  12  Februari  2024  bertempat  di  Desa  Sanur  Kauh,  Kecamatan  Denpasar  Selatan,  Kota Denpasar.  Pengawasan  ini  dilakukan  agar  proses  penerimaan  logistik  dan  penyimpanan  logistik Pemilu 2024  di  Desa  Sanur  Kauh  sesuai  dengan  SOP  tanpa  adanya  kekurangan  jumlah  atapun keterlamabatan serta kerusakan logistik sehingga, proses penyelenggaraan pemilu beralan dengan baik. Dalam hal ini  Logistik  yang  diterima  Desa  Sanur  Kauh  berjumlah  170  kotak  surat,  136  bilik suara, 34 logistik luar kotak yang nantinya akan di distribusikan ke 34 TPS. Logistik yang diterima PPS Sanur Kauh tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
Pendistribusian  Logistik  Pemilu  Ke  TPS  di  Desa  Sanur  Kauh  dilaksankan  pada  Selasa,  13 Februari  2024  di  34  TPS  yang  berada  di  Desa  Sanur  Kauh,  Denpasar  Selatan,  Denpasar. Pendistribusian logistik ini diawasi langsung oleh PPS Sanur Kauh dan dibantu oleh tim pengabdian masyarakat  serta  Aparat  kepolisian,  Anggota  KPPS  serta  seluruh  masyarakat  yang  telah berkontribusi.  Pendistribusian  logistik  pemilu  2024  di  Desa  Sanur  Kauh  bertujuan  untuk menyukseskan  penyelenggaraan  pemilu  karena  tanpa  adanya  logistik  maka  pemungutan  suara tidak akan terlaksana. Oleh karena itu perlu pendistribusian logistik tepat waktu dan tepat jumlah agar  Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik . Dalam hal ini pendistribusian logistik setiap TPS akan mendapatkan 5 kotak surat, 4 bilik suara,   logistik luar kotak, dan  logistik tambahan yaitu daftar logistik  laminating,  tanda  coblos  sah/tidak  sah  laminating,  pamflet,  daftar  hadir  DPT,      salinan pemilih  tetap,  daftar  hadir  DPTB,  DPTB  saksi,  DPTB  KPPS,  Daftar  DPK.  Dalam      pendistribusian logistik  pemilu  di  34  TPS  berjalan  dengan  baik  namun  ada  beberapa  kendala  yang  dialami  yaitu kekurangan sumber daya  manusia dalam hal membantu saat pendistribusian logistik sehingga PPS
dan tim pengabdian masyarakat mengalami kewalahan dan tentunya ini menjadi  evaluasi untuk pemilu  selanjutnya    agar  menambah  sumber  daya  manusia  dalam  membantu  proses pendistribusian logistik karena akan  menyebabkan keterlambatan pendistribusiaan  logistik yang berakibat  tidak efektifnya saat pemilihan umum.

## 2. Hasil  Yang  Dicapai  Dari  Kegiatan  Dimensi  Hukum  Dalam  Pengawasan  Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh
Hasil  yang  didapat  dari  pelaksanaan  program  kerja  “  Dimensi  Hukum  Dalam  Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kauh” sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  yang  didapat  dari  program  kerja,  diperoleh  informasi  bahwa  dalam pendistribusian logistik pemilu ke 34 TPS di Desa Sanur Kauh kekurangan sumber daya manusia yang  mengakibatkan  PPS  dan  Mahasiswa  Undiknas  yang  melakukan  pengabdian  masyarakat  di Desa  Sanur  Kauh  kewalahan  dalam  proses  pendistribusian  ke  TPS  dan  dalam  pendistribusiaan logistik ini kurang efisien dikarenakan datangnya logistik tambahan disaat proses pendistribusian sudah berjalan ke beberapa TPS yang meyebabkan PPS kewalahan untuk mengantar kembali ke setiap TPS yang sudah menerima logistik dan proses ini sangat memakan waktu. Banyak faktor yang  menyebabkan  tidak  efisien  saat  proses  pendistribusian  logistik  yaitu  Kurangnya  Sumber Daya  Manusia,  Keterlambatan  datangnya  Logistik  Tambahan,  dan  pemilihan  serentak  yang dimana  logistik  yang  dibutuhkan  cukup  banyak.  Namun  proses  pendistribusian  tetap  berjalan dengan  baik  akan  tetapi  dampaknya  pada  petugas  PPS  dan  Tim  pengabdian  masyarakat kewalahan yang dapat mengakibatkan petugas jatuh sakit.

## Tabel 1. Sebelum dan Sesudah Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
No. SEBELUM SESUDAH 1. Belum membuat jadwal rute pengiriman logistik pemilu ke seluruh TPS di Desa Sanur Kauh. Telah membuat jadwal rute pengiriman logistik pemilu ke seluruh TPS di Desa Sanur Kauh 2. Sebelumnnya anggota KPPS belum memahami prosedur pengisiam berkas logistik tambahan. Anggota KPPS telah memahami tata cara pengisian berkas logistik tambahan. 3. Sebelumnya Kurang sumber daya manusia dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu di Desa Sanur Kauh. Sudah cukup sumber daya manusia setelah ada bantuan dari Tim Pengabdian Masyarakat dari Undiknas 4. Kurang telitinya KPPS dalam memeriksa setiap logistik yang diterima sehingga menyebabkan keterlambatan dalam perhitungan suara. Tim pengabdian masyarakat membantu melakukan pemeriksaan ulang dan tidak ada kekurangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa:Tim pengabdian  masyarakat  telah  melakukan  pengawasan  logistik  pemilu  2024  di  Desa  Sanur  Kauh. Dari  hasil  pengawasan  tim  pengabdian  masyarakat  menemukan  bahwa  dalam  Proses
pendistribusian logistik pemilu kurang efisien dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dalam membantu  pendistribusian  di  34  TPS  Desa  Sanur  Kauh  dan  tim  pengabdian  masyarakat menemukan  kurang  telitinya  anggota  KPPS  dalam  memeriksa  setiap  logistik  yang  diterima  serta terdapat  bebarapa  anggota  KPPS  yang  kurang  memahami  tugas  anggota  KPPS  dan  Tahapan pemunguatan  suara  sampai  perhitungan  sehingga  dapat  menyebabkan  terlambatnya  proses pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karena itu, menjadi evaluasi bersama untuk pemilu ke depan agar persiapan sumber daya manusia lebih disiapkan dengan baik. Sehingga, pada pemilu mendatang menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Bima Pratama, Danang Wijaya Saputra, Elvika Permata Sari, Fitta Verolina Sinaga, Indra Syahputra Siahaan,  Jumriani,  J.,  Linda  Safitri,  M.  Supra  Setyo,  Putri  Geovani  Mayori,  &  Sri  Andini. (2022).  Sosialisasi  Efektivitas  Pemilu  Dalam  Memberikan  Pemahaman  Politik  Guna Meningkatkan  Kesadaran  Berpolitik  Masyarakat. J-ABDI:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 2(5), 4821–4826. https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3553
Winarto,  R.,  Huda,  A.  E.,  &  Ningtyas,  H.  M.  D.  (2022).  Peran  Bawaslu  dalam  Meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  pada  Pengawasan  Pemilu. Reformasi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik, 12(2), 331–343. https://10.0.130.86/rfr.v%25vi%25i.3742
Josviranto, M. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(1), 168–175.
Kolang,  Fabilio  Emiliano.,  Pondaag,  Audi  H.,  Londa,  J.  E.  (2017).  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Administratum, 1–18.
Mahadewi, K. J. (2022). Implikasi Penyebaran Berita Hoaks Kaitannya Dalam Penegakan Hukum Di
Indonesia. Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat, 4(01), 7–17.
https://doi.org/10.30873/jppm.v4i01.3035
Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan SRamadhanti, D. N. (2022).  Demokrasi  dan  Pemilu  Indonesia  dalam  Tinjauan  Sosiologi  Politik.  De  Cive :  Jurnal Penelitian
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(9), 361–366.
https://doi.org/10.56393/decive. De  Cive :  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Pancasila  Dan
Kewarganegaraan, 2(9), 361–366. https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677
Rika Mariska, & Heri Kusmanto. (2020). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu. Talenta  Conference  Series:  Local  Wisdom,  Social,  and  Arts  (LWSA),  3(2),  36–43. https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927
Simanjuntak,  N.  Y.  (2017).  Pemantauan  dalam  Proses  Penyelenggaraan  Pemilu. Jurnal  Bawaslu, 3(3), 2443–2539.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan  Umum  Yang  Berintegritas  Dan  Demokratis. Jurnal  Wacana  Politik,  3(1),  14–28. https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082
Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan  Umum  Serentak  Presiden/Wakil  Presiden  Dan  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. Pencerah Publik, 7(1), 1–10.
https://doi.org/10.33084/pencerah.v7i1.1377