Kinerja  Aparatur Pada Era Pelaksanaan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Camat Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumeri Dahri 1 , Paranoan 2 , Adam Idris 3 Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis  Kinerja  Aparatur  pada  Era  Pelaksanaan  Pelayanan Administrasi    Terpadu    Kecamatan    (Paten)  Kabupaten  Kutai Kartenagara.  Fokus  penelitian  yang  ditetapkan  meliputi  :    Kemampuan Pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan,    Kemampuan aparatur dalam memenfaatkan  jam  kerja,  Kemampuan  aparatur  dalam  menghasilkan kualitas pekerjaan, Keterampilan dan keahlian pegawai dalam pelayanan, Kreativitas aparatur  dalam memberikan Layanan,  Efektivitas pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah  model interaktif sebagaimana yang dikembangkan  Miles  dan  Huberman.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Kinerja  aparatur  pada  era  pelaksanaan  pelayanan  administrasi terpadu  di  Kantor  Camat  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menunjukan indikasi cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari fokus penelitian  yang  ditetapkan,  secara  akumulatif  mengindikasikan  cukup baik.  Meskipun  secara  akumulatif  tingkat  capaian  kurang  optimal  tetapi dari hasil kerja yang dicapai mampu menyelesaikan kepentingan publik, baik  yang  berkenaan  dengan  perizinana  maupun  non  perizinan.  Seiring dengan  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  terpadu,  menunut  kinerja aparatur lebih ditingkatkan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani secara efektif dan efisien. Kurang optimalnya kinerja aparatur disebabkan kurangnya  kesadaran  aparatur  untuk  meningkatkan  kompetensi  dalam rangka  menunjang  kelancaran  tugas,  ketidakselarasan  antara  pekerjaan dengan    keterampialn  dan  keahlian  aparatur,  kurangnya  responsibilitas aparatur  untuk  meningkat  kan  keterampilan  dan  keahlian,  dan  kuranya kesadaran  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  memanfaatkan  jam kerja secara efektif.
Kata Kunci: Kinerja Aparatur,PATEN, Kutai Kartanegara
Pendahuluan
Pada  era  reformasi,  tuntutan  masayarakat  terhadap  pelayanan  yang berkualitas  semakin  gencar  diperjuangkan,  bahkan  sudah  diabtraksikan sebagaii  mode  kehidupan  sehari-hari  bagi  masyarakat.  Karena  itu  tidak mengherankan  jika  masyarakat  berjuang  untuk  mendapatkan  pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Sebab hingga kini harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan belum dapat terpenuhi..
Padahal  sudah  dua  dasa  warsa  reformasi  dilaksanakan,  tetapi  esensi pelayanan bulum juga membawa perubahan yang signifikan. bahkan isu yang
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
berkembang,  masyarakat  masih  dihadapkan  pada  pengorbanan  yang  tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya..
Berbicara  mengenai  pelayanan,  tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai factor  yang  mendukung,  selain  faktor  sarana  /  fasilitas  kerja,  juga  sumber daya aparatur yang professional sehingga mampu menunukkan kinerja yang lebih  baik.  Ironisnya  isu  yang  berkebang  mengenai  kinerja  aparatur diberbagai  lembaga  public,  kurang  optimal.  Dengan  demikian  harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik kurang terpenuhi.
Fenomena  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  terjadi  di Kecamatan  Sangasanga,  bahwa  kinerja  aparatur  secara  akumulatif  kurang optimal  Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan  bahwa  :  1)  kemampuan  aparatur  dalam  menyelesaikan pekerjaan,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  kurang  optimal  2) kemampuan  aparatur  dalam  memanfaatkan  jam  kerja  kurang  efektif,  3) masih  adanya  keluhan  masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan.  Dalam rangka  optimalisasi  kinerja  aparatur  maka  pemerintah  telah  mengelurakan kebijakan melalui Kemenpan nomor 42 tahun 2008 tentang Kinerja Aparatur Negeri  Sipil.  Atas  dasar  kebijakan  tersebut  dapat  mengiringi  penye- lenggaraan pelayanan administrasi  terpadu agar harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dapat terpenuhi
Berdasarkan  pemikiran  diatas  mendorong  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  mendalam  mengenai  kinerja  aparatur  pada  era  pelaksanaan pelayanan  administrasi  terpadu  di  lembaga  tersebut.  Disamping  itu  untuk mengetahui  lebih  jelas  mengenai  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat  kinerja  aparatur  pada  era  penyelenggaraan  pelayanan administrasi terpadu di lembaga tersebut
Konsep Kinerja
Menurut  Simamora  (2004  :  172)  kinerja  merupakan  suatu  pencapaian persyaratan-persyaratan  pekerjaan  tertentu,  yang  akhirnya  secara  langsung dapat tercermin dari keluaran ( output) yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya.  Sedangkan  menurut  Sedarmayanti  (2001  :  123)    kinerja  atau performance  adalah  hasil  kerja  yang    dicapai  oleh  seseorang  atau sekelompok    orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung-jawab  masing-masing  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.
Pendapat  lain  dapat  dikemukakan  Mangkunegara  (2007  :  93)  kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang  dalam  melaksanakan  fungsinya  sesuai  dengan  tanggung-jawab yang  diberikan  kepadanya.  Kinerja  pegawai  merupakan  gabungan  dari kemampuan,  usaha  dan  kesempatan  yang  dapat  diukur  dari  akibat  yang dihasilkan,  oleh  karena  itu  kinerja  bukan  hanya  menyangkut  karakteristik pribadi yang ditujukan oleh seseorang melainkan karakteristik pribadi yang ditujukan oleh seseorang yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang.
Menurut Bernardin dan Russel (dalam Keban, 2004 : 73) bahwa  kinerja sebagai  “ The  record  of  outcomes  produced  on  a  specified  job  function  or activity  during  a  specified  time  period“.(hasil  akhir  yang  diperoleh  setelah suatu  pekerjaan  atau  aktivitas  dijalankan  selama  kurun  waktu  tertentu). Dengan  demikian  kinerja  hanya  mengacu  pada  serangkaian  hasil  yang diperoleh  seorang  pegawai  selama  periode  tertentu  dan  tidak  termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.
Meskipun  kedua  pengarang  tersebut  menekankan outcome  yang dihasilkan  dalam  suatu  fungsi  atau  aktivitas  dalam  waktu  tertentu,  namun secara umum suatu kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau degree  of  accomplishment.  Kinerja  mempunyai  hubungan  erat  dengan masalah  produktivitas  karena  merupakan  salah  satu  indikator  dalam menentukan  bagaimana  usaha  untuk  mencapai  tingkat  produktifitas  yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk  mengadakan  penilaian  terhadap  kinerja  suatu  organisasi  merupakan hal  penting.  Kinerja  pegawai  yang  baik  akan  menunjukkan  kualitas  dan kuantitas  suatu  kantor  tersebut  karena  pelayanan  yang  diberikan  ke masyarakat  lebih  optimal  serta  tercapainya  kepuasan  masyarakat.  Kinerja yang tinggi akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan  sebaliknya  kinerja  yang  rendah  akan  menghasilkan  pelayanan  yang merugikan masyarakat dan organisasi.
Menurut  Veithzal  Rivai  (dalam  Pasolong,  2007  :  127)  kinerja merupakan  perilaku  nyata  yang  ditampilkan  setiap  orang  sebagai  prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam perusahaan.
Dari   beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat  disimpulkan bahwa  kinerja  merupakan  hasil  yang  dapat  dicapai  oleh  anggota    maupun perusahaan,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung-jawab  masing-masing dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  maupun  perusahaan,  hasil  kerja tersebut  dicapai  melalui  usaha  dan  kemampuan,  keterampilan  serta pengalaman yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu.
Dengan demikian dapat disipulkan bahwa kinerja memiliki makna yang sama dengan prestasi kerja, dan atau Kinerja aparatur merupakan akumulasi hasil  kerja yang dilakukan oleh masing-maing individu yang bermuara pada efektivitas organisasi. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab masing-masing aparatur sesuai kewengannya
Menurut  Rue  dan  Byars  ( dalam  Keban,  2004  :  170),  bahwa  kinerja pegawai  sebagai  tingkat  pencapaian  hasil  ( the  degree  of  accom-plisinent), karena  itu  kinerja  pegawai  dapat  dipandang  sebagai  tingkat  pencapaian tujuan  yang  diinginkan.  Dengan  demikian  arti  pentingnya  kinerja  adalah sebagai feedback sebagai berikut :
1. Penyesuaian  gaji  dapat  dipakai  sebagai  informasi  untuk  mengkom- pensasi pegawai secara layak sehingga memotivasi mereka.
2. Perbaikan unjuk kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil  tindakan-tindakan  perbaikan  meningkatkan  kinerja  melalui yang diberikan oleh organisasi.
3. Keputusan  untuk  penempatan,  yaitu  dapat  dilakukannya  penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya.
4. Pelatihan  dan  pengembangan,  yaitu  melalui  penilaian  akan  diketahui kelemahan-kelemahan  dari  pegawai  sehingga  dapat  dilakukan  program pelatihan dan pengembangan yang efektif.
5. Perencanaan  karir,  yaitu  organisasi  dapat  memberikan  bantuan  dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi.
6. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu unjuk  kerja  yang  tidak  baik  menunjukkan  adanya  kelemahan  dalam penempatan sehingga dapat dilakukan perbaikan.
7. Dapat mengindentifikasikan adanya kekurangan dalam desain pekerjaan yaitu  kekurangan  kinerja  akan  menunjukkan  adanya  kekurangan  dalam perancangan jabatan.
8. Meningkatkan  adanya  perlakuan  kesempatan  yang  sama  pada  pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan perlakuan yang adil bagi pegawai.
9. Dapat  membantu  pegawai  mengatasi  masalah  yang  bersifat  eksternal, yaitu  penilaian  unjuk  kerja  atasan  akan  mengetahui  apa  yang menyebabkan  terjadinya  unjuk  kerja  yang  jelek,  sehingga  atasan  dapat membantu menyelesaikannya.
10. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu  dengan  diketahuinya  unjuk  kerja  pegawai  secara  keseluruhan,  ini akan  menjadi  informasi  sejauhmana  fungsi  sumber  daya  manusia berjalan baik.

## Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  merupakan  alat  yang  penting  untuk  mengevaluasi value for Money disektor publik. Value for money merupakan elemen utama, yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas. Sendarmayanti (2003:68), mengatakan bahwa  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  terus  menerus  dan berkesinambungan  dapat  memberi  umpan  balik  yang  penting,  artinya  bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.
Untuk  menilai  hasil  pekerjaan  seseorang,  kelompok,  maupun  institusi lebih popular apabila dengan menggunakan istilah kinerja. Kinerja itu sendiri mengandung  makna  identik  dengan  istilah  prestasi.  Keduanya    mempunyai kesamaan  dalam  menetapkan    tolok  ukur,  seperti  penghe-matan  dan kesalahan  dan  sebagainya,  tetapi  hampir  seluruh  cara  pengukurannya mempertimbangkan  kualitas,  kuantitas,  dan  ketepatan  waktu  (Davis  & Newstron, 2002 : 261).
Flippo  (  2001  :  241)  menegaskan  bahwa  pengukuran  kinerja  dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dari kualitas dan kuantitas. Dari aspek kualitas dapat  diukur  berdasarkan  ketepatan,  keterampilan,  ketelitian,  dan
keterampilan  hasil  kerja,  sedangkan  dari  kuantitas  kerja  dapat  diukur melalui  jumlah  keluaran  yang  dihasilkan  karyawan  dalam  menyelesaikan pekerjaan.
Pendapat  senada  dikemukakan  oleh  Simamora  (2002  :  241) pengukuran  kinerja  dapat  dilihat  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  item  atau produk  yang  dihasilkan,  serta  banyaknya  kesalahan  atau tingkat  kesukaran. Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  Dessier  (dalam  Zauhar,    2004  :  171) menyatakan  evaluasi  tersebut  dapat  diukur  dengan  melihat  kualitas  atau mutu kerja yang dijalan kan.
Meskipun  terdapat  banyak  cara  dalam  melakukan  pengukuran  kinerja akan  tetapi  beberapa  hal  yang  selalu  menjadi  pertimbangan,  menurut  Agus Dharma (2002 : 123) perimbangan tersebut meliputi :
1. Kuantitas yang berhubungan dengan jumlah yang harus diselesaikan.
2. Kualitas yang berhubungan dengan mutu yang dihasilkan
3. Ketepatan waktu berhubungan dengan waktu penyelesaian.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Zauhar  (2004  :  15)  bahwa  kinerja dapat diukur memalui 3 (tiga) bagian, yaitu derajat kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi. Derajat kinerja individu dapat dilihat dari beberapa  aspek  antara  lain  :  1)  Keterampilan,    2)  Kecakapan  praktis,    3) Kompetensinya, 4) Pengetahuan dan informasi, 5) Keluasan pengalaman. 6) Sikap  dan  perilakunya,  7)  Kebajikannya,          8)  Kreativitasnya.  9) Moralitasnya.

## Pelayanan Publik
Menurut  Moenir  2004  :  182)  pelayanan  umum,  adalah  segala  bentuk kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan  apapun Kotler  (2001  :348).  Kemudian  dalam  Kepmenpan  Nomor  63  tahun  2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum bahwa  pelayanan umum adalah kegiatan yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  kelompok  dan  atau  badan  hukum kepada  masyarakat  dalam  rangka  perwujudan  dari  fungsi  aparatur  negara sebagai  abdi  masyarakat  disamping  sebagai  abdii  negara,  dan penyelenggaraannya  perlu  terus  ditingkatkan  sesuai  dengan  sasaran pembangunan.
Manajemen Pelayanan Publik Manajemen  pelayanan  publik  adalah  Pengaturan  penyelenggaraan segala  bentuk    layanan  yg  dilakukan  oleh  oleh  aparatur  pemerintah    antas nama lembaga  untuk memenuhi kebutuhan  masy.  dengan memperhatikan esensi  pelayanan.  Manajemen  pelayanan  publik  dalam  lingkup  manajemen
mencakup  4    hal  :  (a)  keseluruhan  proses  manajemen  mulai  dari perencanaan,  (b)  keseluruhan  fungsi  manajemen  termasuk  koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan, (c) proses dan perumusan kebijaksanaan, dan (d) menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya (Soerjono, 1995 : 31-32)
Dalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan penerapan
pendekatan  manajemen  karena  manajemen  yang  efisien  merupakan  salah satu  kunci  bagi  kelangsungan  hidup  organisasi,  baik  organisasi  pemerintah maupun swasta.
Sehubungan  hal  tersebut  maka  secara  implementatif  perlu  adabya prinsip  prinsip  yang  jelas  sehingga  dapat  terukur  Oleh  karena  itu  telah ditetapkan  tolok  ukur,  sehingga  kualitas  pelayanan  dapat  terukur.  Dalam manajemen  pelayanan  publik,  maka  standar  pelayanan  yang  ditetapkan sebagai berikut :
1. Kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa  prosedur/  tata  cara  pelayanan diseleng-garakan  secara  mudah,  lancar,  cepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan  kepastian,  dalam  arti  adanya  kejelasan  dan  kepastian mengenai :
a)   Prosedur/ tata cara pelayanan umum;
b)   Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
c)    Unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab dalam memberikan pelayanan umum;
d)   Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
e)   Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
f) Hak  dan  kewajiban,  baik  dari  pemberi  maupun  penerima  pelayanan umum,  berdasarkan  bukti-bukti  penerimaan  permohonan  /  keleng- kapannya,  sebagai  alat  untuk  memastikan  pemrosesan  pelayanan umum;
g) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat..
3. Keamanan,  dalam  arti  bahwa  proses  pelayanan  dapat  memberikan keamanan, kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum;
4. Keterbukaan,  dalam  arti  prosedur/  tata  cara,  persyaratan,  satuan kerja  /  pejabat  penanggung  jawab  pemberi  pelayanan  publik,  waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat,  baik  diminta  maupun  tidak diminta;
5. Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang  berkaitan  langsung  dengan  maksud  dan  tujuan  pelayanan  yang diberikan,  mencegah  adanya  pengulangan  pemenuhan  kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan  sebagai  persyaratan  dari  satuan  kerja/instansi  pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis,  dalam  arti  pengenaan  biaya  pelayanan  publik  harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran,
7. Keadilan  yang  merata,  dalam  arti  cakupan  /  jangkauan  pelayanan publik  harus  diusahakan  seluas  mungkin  dengan  distribusi  yang  merata dan diperlakukan secara adil;
8. Ketepatan  waktu,  dalam  arti  pelaksanaan  pelayanan  publik  dapat diselesai  kan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan.  (Menpan  No.  63 Tahun 2003).
Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Dalam  rangka  merespon  dinamika  perkembangan  penyelenggaraan peme-rintahan  daerah  menuju  tata  pemerintahan  yang  baik,  maka  perlu memperhatikan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat.  Seiring  dengan tununtan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan memuaskan  tentunya  perlu  memperhatikan  beberapa  hal  yang  dinilai memiliki  urgensi  dalam  pelayanan,  yaitu  selain  dari  aspek    kelembagaan, letak  geografi,  situasi  dan  kondisi  dan  juga  aspek  lingkungan  kerja.  Sebagai satuan  perangkat  daerah  pemerintahan  kabupaten,  diharapkan  dapat berperan  lebih  aktif,  inovatif  dan  antisipatif  dalam  menghadapi  tunututan masyarakat yang terus berkembang.
Seiring  dengan  maksud  dan  tujuan  tersebut  maka  pemerintah  telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mentseri Dalam Negeri nomor 4 tahun  2010,  tentang  pedoman  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  diharapkan  penyelenggaraan  pelayanan administrasi kematanan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.,Dengan demikian  harapan  masyarakat  dapat  terlayani  lebih  baik  dan  memuaskan. Sehubungan  kebijakan  tersebut  maka  Camat  diberikan  kewenangan  untuk membentuk dan melaksanakan pelayanan terpadu, sebagaimana yang diatur dalam pada pasal 1 ayat, 6 disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyeleng-garaan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  memperoleh  pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan  otonomi  daerah  dan  menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pelayanan administrasi terpadu (Paten) adalah pelayanan bidang perijian dan pelayanan non perijinan
Dengan  dikeluarkan  kebijakan  pelayanan  administrasi  perijinan terpadu kecamatan (Paten), dengan harapan untuk mewujudkan kecamatan sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat  dan  menjadi  simpul  pelayanan  bagi lembaga  public  di  kabupaten  kota.  Sehubungan  dengan  kebijakan  pimpinan organisasi  vertical,  maka,  pemerintahan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah menindaklanjuti  kebijakan  tersebut  Bupati  Kutai  Kartanegara  telah mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Bupati  nomor  7  tahun  2012, tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu
Kecamatan  (Paten).  Untuk  mengiringi  pejalanan  kebijakan  tersbut  maka perlu ditunjang dengan kinerjaaparatur yang baik dan konsisten
Analisis  Data
Sesuai  tujuan  penelitian  maka  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Analisis  data  model  interaktif (interactive  model  of analsis)  yang  dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman  (2004  :16)  melalui tahapan-tahapan  yaitu  mulai  dari  pengumpulan  data  reduksi  data  dan penyajian dData atau menarik kesimpulan (concluting drawing),

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kineja aparatur di Kantor Camat Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  diperoleh  beberapa  temuan bahw  secara  aplikatif  kinerja  aparatur    pada  era  pelaksanaan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  masih  dihadapkan  berbagai  persoalan  sehingga kinerja  aparatur  secara  akumulatif  kurang  optimal.  Hal  tersebut  dapat diketahui dari fakta-fakta di objek penelitian, antara lain :

## Kemampuan Pegawai dalam Menyelesaikan Pekerjaan
Kemanpuan  pegawai  dimaksud  kesanggupan  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  rutin  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan  yang didasarkan  atas  kompetensi  dan  wewenang.  Sebagai  aparatur  harus  dapat mengapresiasikan  tugas  dan  fungsinya  secara  proporsional  maupun profesional dalam memberikan layanan pada publik
Sehubungan dengan tugasnya sebagai pelayan publik harus mempunyai kesanggupan  untuk  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  apalagi  pada  era pelaksanaan  pelayanan  administrasi  terpadu,  seduah  semestinya  dapat menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik,  dan  harapan  masyarakat  untuk medapatkan  pelayanan  yang  baik  dan  memuaskan  dapat  terpenuhi.  Fakta menunjukkan  bahwa  l  kinerja  pegawai  ditinjau  dari  segi  kemampuan terindikai  cukup  efektif,  dan  terindikasi  dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kinerja  aparatur  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari kemampuan aparatur dalam menyelesaikan perijinan maupun non perijinan Dalam  kurun  waktu  1  tahun  dapat  menyelesaikan  kepentingan  warga masyarakat sebanyak 11.441 perijinan  dan non perijinan
Kemampuan Pegawai Dalam Memanfaatkan Jam Kerja
Kemampuan  aparatur  dalam  memanfaatkan  jam  kerja  merupakan perihal  penting,  apalagi  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  aparatur  sebagai pelayan  publik,  maka  tugas  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  penuh ketaatan  dan  kepatuhan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.    Dengan  ketaatan aparatur  dalam  memanfaatkan  jam  kerja,  artinya  mempunyai  kemampuan atau kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban.
Fakta  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  jam  kerja,  bagi  pegawai  di kantor  Camat  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  nampaknya kurang
efektif  karena  dari  jumlah  pegawai  yang  ada  terdapat  sebagaian  kecil pegawai kurang disiplin Meski demikian secara repersentatif kinerja pegawai ditinjau  dari  aspek  kemampuan  pegawai  dalam  memanfaatkan  jam  kerja terindikasi cukup
Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian  mengindikasikan  adanya pegawai  yang  kurang  mentaati  jam  kerja  sebagaimana  yang  ditentukan, misalnya  terlambat  masuk  kerja,  meninggalkan  tempat  tanpa  alasan  yang jelas,  dan  pulang  sebelum  waktunya.  Bahkan  adanya  pegawai  disaat  jam kerja  justru  digunakan  untuk  kepentingan  keluarga.  Pada  hal  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai negeri  sipil,  dikatakan  bahwa  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipatuhi adalah  setiap  pegawai  negeri  berkewajiban  mengutamakan  kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Justru yang terjadi sebaliknya.
Kurang  efektifnya  pegawai  dalam  memenfaatkan  jam  kerja  terindikasi oleh  sejumlah  kasus  pelanggaran.  Dalam  kurun  waktu  1  tahun  terdapat  45 kasus  pelanggaran  disiplin  kerja.  Diantaranya    terdapat  pegawai  yang terlambat  masuk  kerja  sebanyak  15  kasus,  Kemudian  meninggalkan  tempat kerja tanpa alasana yang jelas sebanyak 12 kasus, dan pegawai yang pulang sebelum waktunya sebanyak 18 kasus.
Kualitas Pekerjaan yang Dihasilkan Dalam Pelayanan
Kualitas  pekerjaan  dimaksud  hasil  kerja  yang  dicapai  pegawai  dalam kurun  waktu  tertentu  sesuai  standar  yang  telah  ditentukan.  Dalam hubungannya  dengan  tugasnya  sebagai  pelayana  publik  maka  kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan  menyangkuat  ketepatan  waktu  dalam menyelesaikan  perijinan dan non perijinan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pelayanan perijinan terpadu. Jika aparatur mampu menyelesaikan tugasnya  sesuai  standar  yang  ditetapkan,  artinya  kualitas  pekerjaan  yang dihasilkan  sesuai  kualifikasi  yang  diharapakan.  Untuk  mencapai  harapan tersebut  tentunya  harus  didukung  dengan  kompetensi  profesional, sedangkan kompetensi profesional aparatur masih keragaman maka kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan  kurang  optimal,  meski  demikian  secaar  faktual mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan aparatur dalam menyelesaikan kepentingan  masyarakat,  baik  yang  berhubungan  dengan  pelayanan perijinan  maupun  non  perijinan  termasuk  cukup  baik.  Terindikasi  dari  segi waktu,  ternyata  sebagian  besar  kepentingan  masyarakat  dapat  diselesaikan sesuai  standar  yang  ditentukan.  Soal  kelambatan  dalam  pelayanan  bukan semata-mata disesbabkan oleg faktor kompetensi aparatur tetapi oleh faktor teknis, dan pemadaman listrik.
Keterampilan dan Keahlian Pegawai dalam Pelayanan Keterampilan  dan  keahlian  pegawai  merupakan  determinan  penting untuk  menunjang  kelancaran  tugas,  karena  itu  perlu  dipersiapkan  secara proporsional  dan  profesional,  sehingga  mampu  menunjukkan  kinerja  yang lebih baik. Disisi lain bahwa keterampilan dan keahlian pegawai merupakan
modal  kerja  untuk  menunjang  kelancaran  tugas  .  Oleh  karena  itu  sudah selayaknya  setiap  pegawai  mempunyai  legalitas  pelatihan  sesuai  bidang kerjanya sehingga mampu melaksanakan dengan baik.
Fakta  menunjukkan  bahwa  soal  keterampilan  dan  keahlian pegawai di kantor  Camat  Sangasanga  masih  bervariasi,  meski  demikian  ditinjau  secara kuantitas termasuk cukup memadai. Karena masih adanya beberapa pegawai yang tidak memiliki legalitas pelatihan sesuai bidang kerjanya, maka kinerja aparatur  dalam  memberikan  layanan,  baik  untuk    perijinan  maupun  non perijinan kurang optimal. Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan, sementara masih banyaknya pegawai yang tidak memiliki  legalkitas  pelatihan  maka  Camat  Sangasanga  Kabupaten  Kutai Kartanegara  telah  memberikan  kesempatan  pada  stafnya  untuk  mengikuti berbagai  pelatihan  Dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir  telah  menugaskan sebannyak  15  orang    untuk  mengikuti  berbagai  jenis  pelatihan,  dan semuanya telah  berhasil dengan baik
Kreativitas Aparatur  Dalam Memberikan Layanan Sikap kreatif sebagai modal dasar untuk meningkatkan kinerja, karena perlu dikembangkan sehingga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pembinaan  dan  peningkatan kompetensi  sebab  melalui  cara  tersebut  dapat  melahirkan  aparatur  yang kritis  dan  inovatif  sehingga  mendukung  kreativitas  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya.
Fakta  menunjukkan  bahwa  kinerja  pegawai  ditinjau  dari  aspek kreativitas, masih beragam, dan hal tersebut dapat dilihat responsibilitas dan responsivitas  aparatur  dalam  menghadapi  perkajaan.  Karena  kragaman kompetensi diantara pegawai maka soal kreativitas aparatur di Kantor Camat Sanagasanga  masih beragam.

## Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan
Ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  merupakan  dambaan  setiap  orang atau pemaakai jasa. Isu yang berkembang justru masih terjadinya pelayanan yang  lebih  lama  dari  waktu  yang  ditentukan.  Konsekuensinya masyarakat/pemakai  jasa  akan  dihadapkan  pada  pengorbanan  yang  tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya.
Fakta menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan pegawai pada era pelaksanaan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kecamatan  Sangasanga belum semuanya dapat diselesaikan tepat waktu atau sesuai kualifikasi yang diharapkan  masyarakat.  Meski  demikian  secara  aplikatif  menunjukkan indikasi  cukup  baik,  karena  sebagian  layanan  pada  masyarakat  dapat diselesaikan  sesuai  standar  operasional  prosedur  yang  ditetapkan.  Kurang efektifnya  pelayanan  perijinan  dan  non  perijinan  terkendala  oleh  masalah teknis dan seringnya pemadaman listrik
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  akan  menarik beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut,  pertama  kinerja  aparatur  pada  era pelaksanaan  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kantor  Camat  Sangasanga Kabupaten  Kutai  Kartanegara  kurang  optimal  atau  sesuai  kualifikasi  yang diharapkan.  Terindikasi  oleh  fakta-fakta  yang  dijadikan  sebagai  parameter untuk  mengukur  kinerja,  bahwa  dari  6  (enam)  parameter  (sub  fokus penelitian)  yang  ditetapkan  diantranya  kurang  mencapai  hasil  sesuai kualifikasi  yang  diharapkan  Diantaranya  berkanaan  dengan  disiplin  kerja pegawai kurang efektif, dan pelayanan, baik perijinan maupun non perijinan belum  sepenuhnya  dapat  diselesaikan  tepat  waktu  atau  sesuai  standar operasional  prosedur.  Meskipun  secara  akumulatif  tingkat  capaian  kinerja aparatur  di  Kantor  Camat  Sangasanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  kurang optimal,  meski  demikian  ditinjau  dari  kemampuan  Pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan,  kualitas pekerjaan yang dihasilkan,  keterampilan dan  keahlian  pegawai  dalam  pelayanan,  dan  kreativitas  aparatur    dalam memberikan Layanan justru menunjukkan indikasi baik.
Yang  kedua,  seiring  dengan  penerapan  kebijakan  Bupati  tentang pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (Paten)  meskipun  telah mengalami  perbaikan  dan  peningkatan  terhadap  mutu  pelayanan,  tetapi perbaikan  dan penngkatan tersebut kurang signifikan, karena secara  imple- mentatif  tidak  diimbangi  dengan  faktor  pendukung  yang  memadai.  Seperti sumberdaya aparatur yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Disamping  itu  kurang  ditunjang  dengan  fasilitas  kerja  yang  memadai,  baik fasilitas  alat  kerja  maupun  fasilitas  perlengkapan  kerja,  sehingga  upaya peningkatan  kinerja  aparatur    di  lembaga  tersebut  kurang  optimal  atau kurang sesuai kualifikasi yang diharapkan.
Selanjutnya  kurang  optimalnya  kinerja  aparatur  pada  era  pelaksanaan pelayanan  administrasi  terpadi  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran aparatur untuk memanfaatkan jam kerja produktif secara efektif, keragaman kompetensi aparatur dan ketidakselarasan antara penempatan kerja dengan keterampialn dan keahlian aparatur, dan kurangnya responsibilitas aparatur untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi  aparatur  untuk  menunjang rutinitas pekerjaan.
Saran-saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut, yang pertama meningkatkan  alokasi  sumber  dana  untuk  memperbaiki  kompetensi aparatur  untuk  mendukung  kinerja,  melalui  rencana  kerja  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Kedua melakukan  pembinaan  aparatur  untuk  menselaraskan  antara  kompetensi dengan bidang tugasnya  dan memberikan  kesempatan untuk meningkatkan keterampilan  dan  keahlian  melalui  lembaga  pelatihan,  baik  yang  dilakukan secara  internal  maupun  ekternal.  Ketiga  menegakkan  disiplin  kerja  guna
mengefektifkan  kinerja  aparatur  agar  lebih  terfokus  pada  hasil  yang  lebih baik  melalui  pengawasan  dan  tindakan-tindakan  secara  adil  dan  objektif tanpa  pandang  bulu  serta  memberikan  penghargaan  bagi  aparatur  yang berprestasi. Terakhir meningkatkan / menambah fasilitas kerja pegawai agar pegawai  lebih  terpacu  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  hal  tersebut  dapat dilakukan melalui pengajuan anggaran belanja.
Daftar Pustaka Keban,      T  Yarimias.  2004.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik.
Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta. Kotler, Philip.1998. Marketing Manajemen, Analysis, Planning, Implementation  and  Control,  alih  bahasa  Hendra  Tegus  dan  Ronny A.Rusli,1997  New  Jersey:  A  Paramount  Communications  Company Englewood Cliffs.(hlm.159-177).
Mangkunegara.  Anwar  Prabu.  2007. Perencanaan  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia.  Jakarta:.Refika Aditama.
Miles,  Matthew  B.  dan  A  Michel  Huberman.  2002 Analisis  Data  Kualitatif. Cetakan I. UI – Press. Jakarta.
Moenir,  H.A.S.  2001. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia,  Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik, Alfabeta Bandung
Plifo.  B.  Edwin.  1994. Menajemen  Personalia.  Diterjemahkan  Moh.  Masud. Edisi keenam. Erlangga. Jakarta.
.Simamora, Henry. 2004.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke Ketiga.
STIE YKPN. Yogyakarta.
Zauhar,  Soesilo.  2002. Reformasi  Administrasi  Negara.  Konsep  Dimensi  Dan Strategi. Bumi Aksara. Jbakarta.