Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## Representasi Kelompok Anarko di Media: Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko dan Paham Anarkisme
Mohammed Aden Suryana 1
1 Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## ABSTRACT
This study aims to analyze the representation of anarchos in the mainstream media for their presence in various social actions, starting from the commemoration of Labor Day (MayDay) to the action against the Job Creation Bill through various symbols with media discourse in describing and reporting on anarcho circles. The method of critical discourse analysis is used in this study as an effort to understand the power relations between media discourse  in  describing  anarcho  people  and  the  symbolization  carried  out  by  anarcho  people  to  mark  their presence in social action. The results of this study found discourse from the mainstream media in describing and reporting on anarcho circles in the form of framing through various processes in such a way, resulting in a news content  that  embeds  the  judgment  that  anarcho  circles  are  the  party  most  responsible  for  creating  riots, destruction, vandalism, and disrupting public order and convenience during social action. Several other studies on the discussion of anarcho and media from cross-disciplinary researchers are included as an effort to strengthen the findings in this study, as well as being able to provide perspectives through another dimension, namely studies related to media and culture. Because anarcho circles have a long review of the background and historical context as a cultural form of social interaction in society, and on the other hand, the media is an important subject whose role is to describe and report on all forms of social phenomena and problems in society. The conclusion of this research is that negative depiction and reporting of the presence of anarcho circles has created stigma and bad attachment  from  many  circles  of  society  and  the  government  not  to  accept  the  presence  of  anarcho  circles  in social life, and even tends to be repressed by the state apparatus as an extension of from the government.
Keywords: Representation, Anarcho Group, Mainstream Media.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kalangan anarko di media arus utama atas kehadiran  mereka pada berbagai aksi sosial mulai dari peringatan Hari Buruh (MayDay) hingga aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja  melalui  berbagai  simbol,  tanda  yang  mereka  munculkan  selama  melakukan  aksi sosial dan hubungan dengan wacana media dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko. Metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis) digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya memahami relasi kuasa  antara  wacana  media  dalam  menggambarkan  kalangan  anarko  dengan  simbolisasi  yang  dilakukan  oleh kalangan anarko untuk menandai kehadiran mereka pada aksi sosial. Hasil penelitian ini mendapati wacana dari media arus utama dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko di bentuk atas framing melalui berbagai proses sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu konten berita yang menyematkan penilaian bahwa kalangan  anarko  adalah  pihak  paling  bertanggungjawab  dalam  menciptakan  kerusuhan,  pengerusakan, vandalisme, hingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum selama berlangsungnya aksi sosial. Beberapa penelitian  lain  tentang  pembahasan  anarko  dan  media  dari  lintas  disiplin  ilmu  peneliti  sertakan  sebagai  upaya memperkuat  temuan  dalam  penelitian  ini,  sekaligus  mampu  memberikan  sudut  pandang  melalui  dimensi  lain, yakni studi terkait media dan budaya. Dikarenakan kalangan anarko memiliki tinjauan panjang pada konteks latar belakang  dan  sejarahnya  sebagai  bentuk  budaya  interaksi  sosial  di  masyarakat,  dan  pada  sisi  lain,  media merupakan  subyek  penting  yang  berperan menggambarkan serta  memberitakan  segenap bentuk fenomena  dan permasalahan  sosial  di  tengah  masyarakat.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini,  bahwa  penggambaran  serta pemberitaan negatif terhadap kehadiran kalangan anarko telah menciptakan stigma dan penyematan buruk dari banyak kalangan masyarakat maupun pemerintah untuk tidak menerima kehadiran kalangan anarko.
Kata Kunci: Representasi, Kalangan Anarko, Media Arus Utama.
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi

## A. PENDAHULUAN
Beberapa  waktu  lalu,  masyarakat  Indonesia  dibuat  terkejut  dengan  pemberitaan berbagai  media  mengenai  kalangan  anarko  (Anjani,  2020).  Kalangan  anarko  menjadi  pusat pemberitaan  media  pasca  ditenggarai  menjadi  dalang  akibat  kerusuhan  aksi  demonstrasi menolak  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  berlangsung  sepanjang  tahun  2020  (Wahyono, 2020).  Pemberitaan  media  terhadap  kalangan  anarko  tertuju  pada  pengerusakan  terhadap fasilitas  umum  (fasum)  salah  satunya  adalah  Halte  Busway  Transjakarta  dalam  demonstrasi penolakan  UU  Cipta  Kerja  di  Jakarta  (Suyanto,  2020).  Berbagai  pihak  mulai  dari  politisi, pengamat politik, pakar media, hingga aparat negara menyebutkan kehadiran kalangan anarko sebagai kelompok yang mengenakan atribut pakaian serba hitam beserta simbol logo dengan coretan huruf A di bagian tengah (Ricardo, 2020). Hal ini lantas diangkat oleh media sebagai pemberitaan  dalam  menggambarkan  identitas  kalangan  anarko.  Sejak  identitas  kalangan anarko mencuat di publik, sorotan media senantiasa tertuju pada kehadiran kalangan ini ketika melakukan aksi memperingati Hari Buruh (MayDay) dan juga aksi menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu, pihak pemerintah melalui aparat  negara semakin gencar  melakukan tindakan pengontrolan dan pencegahan terhadap kalangan anarko agar kasus kerusuhan tidak lagi terjadi saat massa melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Bernie, 2020).
Kalangan anarko menjadi salah satu pihak yang kerap terlibat aktif dalam berbagai aksi terutama  peringatan  Hari  Buruh (MayDay) dan  penolakan  UU  Cipta  Kerja  di  Indonesia. Kalangan anarko memiliki sejarah panjang sebagai salah satu idelogi kiri yang dicetuskan oleh para tokoh kritis seperti; Karl Marx, Michael Bakunin, Leon Trotsky hingga Rudolf Rocker. Ideologi politik anarko ini berhubungan dengan situasi politik di beberapa negara Eropa Timur selama abad ke-20, dan kemudian berkembang luas ke banyak negara di dunia, termasuk salah satunya  adalah  Indonesia.  Masuknya  ideologi  anarko  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  jaman kolonial  Belanda  (Art,  2020;  Wahyono,  2020).  Edward  Douwes  Dekker  melalui  bukunya berjudul Multatuli menggugat  praktek  kolonialisme  merupakan  tokoh  awal  yang  kemudian membangkitkan gerakan anarkisme dengan kemunculan berbagai macam sindikat dan serikat pekerja di Indonesia sejak tahun 1914 (Wahyono, 2020). Bentuk awal dari gerakan anarkisme di Indonesia adalah pemogokan dari berbagai buruh dalam menuntut pembayaran upah mereka ,  juga  melakukan  sabotase  pada  jalur  kereta  api  yang  dikelola  oleh  pihak  Belanda  kala  itu. Namun,  ideologi  ini  secara  perlahan  meredup  setelah  masuknya  ideologi  baru  berupa komunisme  dan  munculnya  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  sejak  tahun  1926  (Wahyono, 2020).  Kebangkitan  ideologi  anarkisme  mulai  tumbuh  kembali  pada  era-90  an  menjelang runtuhnya rezim orde baru. Ideologi ini masuk melalui perkembangan fashion dan subkultur anak-anak muda penggemar musik saat itu. Mereka mengilhami ideologi anarkisme sebagai upaya dalam menggulingkan pemerintahan Soerharto (Art, 2020). Menjelang runtuhnya orde baru,  berbagai  gerakan  kolektif  dari  para  penganut  ideologi  anarkisme  tidak  berhasil mengaktualisasikan  cita-cita  serta  keinginan  mereka  karena  terlebih  dahulu  mendapatkan tekanan  dan  represi  dari  beberapa  organisasi  masyarakat  (ormas)  Islam  kala  itu  sebagai kelompok  dominan  mengingat  kuatnya  Populisme  Islam  selama  orde  baru  (Art,  2020). Sementara itu, rekam jejak tindak kerusuhan dari kalangan anarko di Indonesia sudah ada pasca
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
orde baru, tepatnya pada peringatan Hari Buruh (MayDay) tahun 2008 di Jakarta. Tindakan ini terus  berulang  pada  peringatan  Hari  Buruh  dan  berbagai  aksi  sosial  lain  di  tahun-tahun berikutnya (Art, 2020).
Beberapa  penelitian  mengenai  kalangan  anarko  di  Indonesia  telah  dilakukan  melalui sudut pandang ragam studi berbeda. Penelitian pertama berjudul “making the news: anarchist counter-public relations on the world wide web” . Penelitian yang dilakukan oleh Owens dan Palmer  (2003)  berfokus  pada  keadaan  dilema  kelompok  anarkis  ketika  dihadapkan  pada pemberitaan  kelompok  mereka  di  media.  Banyak  pihak  tertuju  pada  pemberitaan  di  media massa mengenai kelompok anarko, namun di sisi lain, media luput dalam merepresentasikan kelompok  anarko.  Media  dalam  penelitian  Owens  dan  Palmer  (2003)  selalu  berofkus  pada wacana  negatif  terhadap  kelompok  anarko.  Sementara  itu,  kelompok  anarko  akibat  wacana yang dimunculkan oleh pemberitaan media pada akhirnya melupakan substansi terkait konteks perjuangan mereka untuk dikomunikasikan kepada publik. Untuk mengurangi wacana negatif pada  pemberitaan  media  arus  utama,  kelompok  anarko  membuat  media  alternatif  berbasis world wide web . Kehadiran world wide web bagi kelompok anarko pada penelitian ini memiliki dua fungsi; (1)memisahkan wacana yang berasal dari dalam dan luar kelompok anarko, serta (2)menarik  atensi  khalayak untuk  mengunjungi website yang dibuat secara independen oleh kelompok anarko berkaitan dengan kampanye serta isu-isu yang sedang deiperjuangkan.
Penelitian kedua berjudul “fenomenologi anarkisme,” membahas sejarah, konsep dan perkembangan paham anarkisme di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2015), menghasilkan kesimpulan bahwa pemaknaan anarkisme tidak sebatas dipahami pada konteks dekstruktif  saja,  melainkan  penekanan  utama  paham  anarkisme  adalah  kebebasan  terhadap individu,  penolakan  terhadap  penindasan  maupun  kapitalisme.  Kesimpulan  ini  didapatkan Cahya (2015) setelah meninjau beragam aspek mengenai anarkisme, seperti; keyakinan yang diilahmi oleh penganut paham anarkisme, dan beragam hal yang ditentang untuk diperjuangkan oleh  kalangan  anarko.  Cahya  (2015)  juga  menjelaskan  dalam  penelitiannya  terkait perkembangan masuknya paham anarkisme di Indonesia yang ternyata sudah ada sejak masa kolonial dan kemudian merambah ke berbagai jaringan, kelompok kolektif maupun subkultur anak-anak  muda  Indonesia  selama  masa  orde  baru.  Sehingga  ia  memaknai  anarkisme  tidak hanya sebatas suatu pemahaman secara ideologis semata.
Penelitian  ketiga  berjudul “makna anarkisme di  media  pemberitaan online: analisis wacana  pada  pemberitaan  pengunjuk  rasa  bulan  Maret  Tahun  2015  di  harian  online antaranews.com.” Penelitian  yang  dilakukan  Pahalmas  (2016)  menjelaskan  konteks meunculnya kekerasan atau tindak anarkisme pada serangkaian unjuk rasa dari beragam pihak. Media  massa  memainkan  peran  memberitakan  aksi  unjuk  rasa  yang  kemudian  menciptakan keresahan ditengah masyarakat ketika membaca wacana anarkis. Wacana anarkisme di media massa  dimaknai  secara  dangkal  oleh  masyarakat  dikarenakan  kurang  mendalamnya pemahaman  mengenai  konsep  anarkisme.  Pada  penelitian  ini,  Pahalmas  memfokuskan pembahasan pada analisis wacana dari pemberitaan media terhadap konteks anarkisme dalam unjuk  rasa.  Ia  memperkuat  konsep  anarkisme  yang  dikaitkan  dengan  hegemoni  media.
Hegemoni  media  dalam  penelitian  ini  merupakan  konteks  penting  untuk  dapat  membangun pemaknaan bagi masyarakat sebagai pembaca melalui ideologi dominan dari media mass aitu sendiri.  Tercipta  dominasi  dari  kelompok  dominan  terhadap  kelompok  terpinggirkan  atas wacana teks di media massa dalam membangun suatu pemahaman melihat realitas yang terjadi.
Penelitian keempat dengan judul “resepsi khalayak mengenai pemberitaan anarkis di media  online.” Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama  dan  Gani  (2021)  membahas pemberitaan media online mengangkat isu tentang anarkis, anarko, dan anarkisme. Isu tersebut didalam  pemberitaan  media  online  seringkali  dikaitkan  dengan  makna  negatif.  Sehingga menimbulkan  rasa  takut  bagi  masyarakat  Indonesia  ketika  mendengar  kata-kata  tersebut. Ketakutan masyarakat berujung kepada tindakan penolakan kepada kelompok anarko secara terang-terangan  tanpa  mengetahui  secara  mendalam  mengenai  isu  tersebut.  Peranan  media online  sebagai  institusi  penyebar  informasi  di  era  perkembangan  teknologi  semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses isu mengenai anarkisme bahkan menjadi sumber utama masyarakat. Media online didalam penelitian Pratama dan Gani (2021) ditinjau melalui kedudukannya  dalam  proses  pembuatan  wacana,  mulai  dari  hegemoni  dominan,  proses negosiasi dan juga pihak oposisi. Kedudukan media online dalam membuat wacana mengenai isu anarkisme dihubungkan dengan persepsi mahasiswa FIKOM UNISBA sebagai bagian dari tatanan masyarakat menyikapi isu tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Analisis wacana kritis berusaha mengkaji suatu makna secara lebih dalam dari seseorang atau kelompok  masyarakat  yang  telah  ditulis  ataupun  disampaikan.  Analisis  wacana  kritis  tidak sebatas  menganalisis  bahasa  sebagai  komponen  produksi  makna,  namun  juga  mengaitkan konteks  dalam  suatu  peristiwa  sebagai  sumber  pengalaman  (Masitoh,  2020).  Hal  ini  telah dijelaskan  oleh  Darma  (2009)  bahwa  analisis  wacana  kritis  tidak  sebatas  membahas  suatu wacana dari unsur kebahasaan saja, namun dikaitkan dengan konteks, dimana konteks merujuk pada penggunaan bahasa pada situasi ataupun kondisi tertentu. Dasar teoretis analisis wacana dilatarbelakangi oleh studi filsafat ilmu pengetahuan serta berbagai macam teori sosial. Faktor- faktor  seperti;  sejarah  atau  historis,  sosial  hingga  ideologi  merupakan  sumber  utama  bagi kerangka kerja metode analisis wacana kritis (Masitoh, 2020).
Pada meteode analisis wacana kritis, kehadiran teks wacana tidak menjadi bagian dari makna  secara  nyata.  Kebiasaan  pribadi  seorang  manusia  dan  status  sosialnya  sebagai pemroduksi suatu teks wacana-lah yang menggambarkan pribadinya dalam teks wacana. Teks wacana dipengaruhi oleh konteks sosial, sesuai dengan argumentasi Fairclough (1989), dimana wacana merupakan bentuk dari praktik sosial yang memiliki implikasi terhadap dialektika dan konteks  sosial.  Fenomena  sosial  sebagai  bagian  dari  pengalaman  seorang  manusia  bersifat linguistik karena tidak sebatas berwujud ekspresi ataupun refleksi dari praktik sosial, namun telah  menjadi  bagian  dalam  praktik  sosial  itu  sendiri.  Analisis  wacana  kritis  seringkali
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
digunakan  dalam  proses  menganalisis  kekuasaan  dan  relasi  sosial  di  masyarakat  (Masitoh, 2020).
Analisis wacana kritis memiliki beberapa karakteristik penting yang diuraikan oleh Van Dijk.  Karakteristik  pertama  yakni  berupa  tindakan.  Dalam  mempraktikkan  suatu  wacana, seseorang mengungkapkan maksud yang ingin ia tujukan, bertujuan agar bisa mempengaruhi orang lain sebagai subyek sesuai dengan apa yang ia inginkan. Pada karakteristik ini, analisis wacana  kritis  memiliki  dampak  konsekuensi  karena  pewacanaan  oleh  seorang  manusia dilakukan dengan kesadaran akan suatu hal yang sedang ia lakukan.
Karakteristik  kedua  adalah  konteks.  Unsur  ataupun  komponen  yang  terdapat  di  luar bahasa  juga  harus  dianalisis.  Menurut  Sobur,  konteks  adalah  segala  hal  yang  berada  d  luar bahasa, seperti; partisipan, situasi dan kondisi, serta fungsi dari maksud suatu wacana. Konteks dalam pandangan Eriyanto (2001) dapat diidentifikasi kedalam dua bentuk, yakni; (1)gender, status  sosial,  tingkat  pendidikan  serta  agama  yang  diyakini  dan  (2)latar  sosial,  diantaranya adalah  tempat  dan  waktu.  Analisis  wacana  kritis  memasukkan  konteks  kedalam  lingkup historis, kekuasaan serta ideologi (Fauzan, 2014). Konteks mengenai latar memiliki persamaan dengan konteks situasi, dan latar belakang pengetahuan (Masitoh, 2020). Analisis wacana kritis berupaya untuk merepresentasikan teks wacana dan konteks secara bersama.
Karakteristik  ketiga  adalah  aspek  historis,  dimana  aspek  historis  memainkan  perang penting atas produksi suatu teks wacana. Sehingga analisis wacana kritis selalu memasukkan aspek  historis  agar  pewacanaan  dari  seorang  manusia  mampu  di  mengerti  oleh  orang  lain (Masitoh, 2020).
Karakteristik  keempat  berhubungan  dengan  unsur  kekuasaan.  Sebagaimana  Eriyanto (2001)  mengungkapkan  bahwa  suatu  wacana  diproduksi  tidak  berlangsung  secara  alami, melainkan hasil dari pertarungan kekuasaan yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat. Kekuasaan  dipandang  sebagai  sebuah  kontrol  dalam  wacana  yang  memiliki  hubungan  erat dengan  kelompok  dominan.  Kelompok  dominan  dalam  tatanan  masyarakat  selalu  memiliki kekuasaan terhadap kelompok minoritas atau termarjinalkan. Kondisi demikian terjadi karena adanya relasi sosial diantara masyarakat (Eriyanto, 2001).
Karakteristik kelima adalah ideologi. Wacana menjadi bentuk dari idelogi tertentu yang diyakini oleh seorang manusia (Masitoh, 2020). Ideologi kemudian dibentuk oleh kelompok dominan  dengan  tujuan  melegitimasi  kedudukan  dari  kelompok  tersebut  di  tatanan  sosial masyarakat  (Eriyanto,  2001).  Kelompok  dominan  berusaha  mempengaruhi  tatanan  sosial masyarakat dengan memproduksi wacana dan membagikannya kepada kelompok lain untuk menegaskan  kedudukan  mereka.  Adanya  ideologi  menegaskan  jatidiri  atau  identitas  suatu kelompok  masyarakat,  hal  ini  menimbulkan  ketidaksamaan  antara  satu  kelompok  dengan kelompok  lainnya.  Maka,  wacana  menjadi  suatu  konteks  yang  dimunculkan  oleh  seorang manusia dalam upaya perebutan pengaruh, kedudukan, dan kekuasaan. (Masitoh, 2020).
Analisis wacana kritis (critical discourse analysis) memiliki beberapa pendekatan yang dimunculkan oleh para tokoh-tokoh kritis sebagai upaya memahami wacana melalui berbagai
sudut pandang. Pendekatan pertama, yakni dialectical-relational approach diperkenalkan oleh Norman  Fairclough.  Fairclough  (1989)  menjelaskan  terdapat  hubungan  antara  terbentuknya suatu wacana dengan praktik sosial. Ia menjabarkan keduanya saling berpengaruh satu sama lain.  Wacana  mempengaruhi  tatanan  sosial,  sebaliknya  tatanan  sosial  berpengaruh  kepada wacana.  Fairclough  (1989)  juga  menjelaskan  bahwa  wacana  dapat  dibentuk  ataupun membentuk masyarakat, mengubah hubungan sosial serta identitas sosial. Argumentasi akhir dari Fairclough adalah hubungan antara kekuasaan dan ideologi yang membentuk terjadinya suatu wacana (Fairclough, 1989).
Pendekatan kedua oleh Theo Van Leeuwen mengenai analisis wacana kritis berfokus pada kemunculkan aktor sosial dalam sebuah wacana. Kelompok dominan sebagai pemegang kekuasaan  memiliki  kendali  lebih  terhadap  kelompok  minoritas  dan  marjinal,  sehingga kelompok  yang  lebih  rendah  ini  diwacanakan  sebagai  kelompok  bersifat  negatif  (Masitoh, 2020).  Pendekatan  dari  Theo  Van  Leeuwen  ini  dikenal  sebagai  social  actors  approach  atau pendekatan  aktor sosial.  Pendekatan keempat dijabarkan oleh Teun Van  Dijk,  berokus pada aspek  kognisi  sosial  (socio  cognitive).  Terdapat  tiga  dimensi  dalam  pemaparan  Van  Dijk mengenai  analisis  wacana  kritis,  yakni  (1)teks,  (2),  kognisi  sosial,  dan  (3)konteks  sosial. Dimensi teks menganalisis struktur dari suatu teks wacana beserta strategi pewacanaan untuk memperjelas maksud yang ingin disampaikan oleh seorang manusia. Dimensi kognisi sosial menganalisis  proses  kognisi  dari  masing-masing  individu  manusia  dalam  memperoleh pemaknaan  untuk  kemudian  memproduksi  suatu  wacana.  Sementara  dimensi  konteks  sosial menganalisis kerangka wacana yang sedang berkembang di masyarakat. Van Dijk kemudian membagi  kerangka  wacana  kedalam  tiga  struktur  guna  membentuk  suatu  kesatuan  terhadap suatu  wacana.  Struktur  makro  merujuk  pada  keseluruhan  makna  pada  suatu  wacana,  super sturktur  merujuk  pada  skema  penggunaan  suatu  wacana,  dan  struktur  mikro  merujuk  pada makna hasil dari proses kompleks terkait retorika. Kesimpulan dari pendekatan analisis wacana kritis  Van  Dijk  adalah  pertimbangan  makna  dalam  suatu  wacana  melalui  analsisi  ketiga struktur tersebut untuk dapat menjelaskan kognisi sosial dari pembuat wacana (Masitoh, 2020).
Pendekatakan  keempat  berkaitan  dengan  aspek  sejarah  oleh  Ruth  Wodak.  Wodak berfokus kepada faktor sejarah dalam melakukan analisis suatu wacana. Konteks sejarah atau histori  sangat  berguna  untuk  menjelaskan  kelompok-kelompok  dalam  sebuah  tatanan masyarakat.  Pendekatan  terakhir  terkait  dengan  analisis  wacana  kritis  (critical  discourse analysis)  dijelaskan  oleh  Sara  Mills  dengan  menggunakan  perspektif  feminisme.  Sara  Mills melakukan  analisis  mengenai  perempuan  yang  dimunculkan  dalam  suatu  wacana  termasuk penggambaran  perempuan  baik  sebagai  pelaku  maupun  subjek  dan/atau  objek  dari  sebuah wacana. Mills (dalam Masitoh, 2020) membagi proses analisis kedalam tiga tingkatan, yakni kata, frasa atau kalimat, serta wacana yang meliputi; karakter maupun peran dari perempuan.
Banyak  pemahaman  yang  kerap  digunakan  untuk  memaknai  konsep  mengenai representasi. Menurut Piliang (dalam Surahman, 2014), representasi merupakan tindakan yang merepresentasi  suatu  hal  melalui  tanda  ataupun  simbol  tertentu.  Representasi  merujuk  pada proses  penyampaian  realitas  berupa  komunikasi  berbentuk  kata,  suara,  maupun  citra  atau
tampilan  (Surahman,  2014).  Stuart  Hall  (2003)  secara  lebih  jauh  mengungkapkan  bahwa representasi  menunjukkan  suatu  proses  pemaknaan  melalui  penggunaan  bahasa  yang  saling ditukar  oleh  beragam  kelompok  didalam  tatanan  kebudayaan  masyarakat.  Representasi berhubungan  antara  konsep  didalam  pemikiran  seorang  manusia,  memungkinkan  manusia mampu memaknai benda, orang, kejadian nyata hingga suatu imajinasi. Melalui representasi, makna  diproduksi  dan  kemudian  dipertukarkan  diantara  anggota  masyarakat  (Surahman, 2014).
Representasi terdiri atas komponen yang saling berkorelasi, yakni konsep dan bahasa. Konsep merupakan segala hal yang terdapat didalam pemikiran manusia, membuat manusia mampu memahami makna atas suatu hal tertentu. Sementara bahasa menjadi komponen dalam mengkomunikasikan makna yang dipahami seseorang kepada orang lain. Hal utama mengenai representasi adalah kehadiran kelompok masyarakat yang mampu memproduksi serta bertukar makna dengan baik untuk menciptkana pemahaman selaras. Pemaknaan akan suatu hal dapat berbeda  bergantung  kepada  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  perbedaan  latar  belakang berdasarkan cara suatu kelompok masyarakat memahami suatu hal (Surahman, 2014).
Representasi  tidak  berhenti  ketika  suatu  hal  telah  direprsentasikan,  melainkan representasi memiliki sifat konstitutif atas sebuah peristiwa tertentu, sehingga menjadi bagian dari  obyek  itu  sendiri.  Representasi  sebagai  bentuk  hubungan  antara  konsep  dan  bahasa memungkinkan seorang manusia melihat realitas atau bahkan beriorientas imajiner. Seorang manusia  sebagai  bagian  dari  kelompok  masyarakat  mempergunakan  bahasa  dalam memproduksi  suatu  makna.  Bahasa  pada  konteks  ini  memiliki  jangkauan  lebih  luas,  berupa sistem  berisikan  tanda-tanda (signs) bersifat  verbal  ataupun  non-verbal.  Representasi mengandung unsur makna yang melekat dan bersifat tetap didalamnya (Surahman, 2014).
Berkaitan dengan teori representasi seperti yang telah dijelaskan melalui pemahaman beberapa tokoh, perkembangan teori ini secara lebih jauh menyangkut pula pada permasalahan representasi politik. Konsep representasi politik secara historis banyak menyangkutkan kajian pada  konteks  pemilihan  umum  dan  kaitannya  dengan  para  wakil  dengan  yang  terwakili (representative  and  represented) .  Sedangkan  saat  ini,  permasalahan  mengenai  representasi politik lebih banyak berasal dari pihak yang terwakili (represented) . Hal ini kemudian dibahas secara mendalam oleh  Michael  Saward (dalam  Suseno, 2013) terkait kehadiran representasi berdasarkan klaim. Menurut Saward (dalam Suseno, 2013), rakyat tidak lagi berfungsi sebagai pemilih dalam pemilihan umum, melainkan pula sebagai pihak utama yang harus mendapatkan perhatian  secara  khusus  karena  berperan  aktif  menciptakan  representasi.  Peran  aktif  rakyat dapat ditemui melalui kemunculan berbagai gerakan sosial sebagai bentuk peningkatan peran masyarakat  dalam  mengangkat  isu-isu  sosial  yang  sedang  berkembang.  Mereka  melakukan klaim  dengan  mewakili  kelompok  tertentu  serta  berdasarkan  kepentingan  umum.  Saward menyebut bentuk representasi ini sebagai representasi informal atau non-elektoral. Organisasi Amnesti Internasional, dan Greenpeace menjadi contoh kelompok dalam representasi informal yang mengangkat berbagai isu-isu tertentu (Ekawati, 2014).
Manusia  dalam  keterkaitan  antara  representasi  dengan  media  kini  senantiasa dihadapkan dalam memaknai suatu bentuk atas sistem dan praktik yang digunakan oleh media. Sehingga,  masyarakat  membangun  pemaknaan  atas  segala  bentuk  konten  yang  dilihat  pada suatu  media.  pemaknaan  yang  terbangun  di  benak  masyarakat  adalah  proses  memaknai kembali makna yang telah dikonstruksi oleh suatu media. Dalam merepresentasikan suatu hal, media menjadikan hal ini sebagai bentuk dari hubungan sosial dan kaitannya antara dominasi maupun  eksploitasi  yang  terjadi  pada  tatanan  sosial  masyarakat  (Surahman,  2014). Representasi pada media berangkat pada hubungan antara media dan proses integrasi sosial. Komunikasi massa memiliki keleluasaan untuk menyatukan setiap individu kedalam tatanan masyarakat  melalui  penyediaan  unsur-unsur,  seperti;  nilai,  ide  dan  informasi  dalam  upaya pembentukan  identitas  (Surahman,  2014).  Sebagai  komponen  representasi,  bahasa  menjadi perantara seorang manusia guna memaknai suatu hal, termasuk pada pengubahan suatu makna. Jika  ditarik  kepada  konteks  media,  representasi  sangat  bergantu  pada  bagaimana  media merepresentasikan  suatu  hal.  Representasi  realitas  oleh  media  didapat  berdasarkan  suatu pengalaman.  Pengalaman  ini  membentuk  penilaian  yang  kemudian  kerap  digunakan  oleh media  dalam  merepresentasikan  suatu  hal.  Setidaknya  terdapat  tiga  pengalaman  untuk membentuk  penilaian  bagi  media.  Pertama,  dengan  membaca  ungkapan  serta  perilaku  non- verbal  seorang manusia  didalam  media sebagai  kehidupan nyata  ataupun  pengalaman sosial seorang  manusia.  Kedua,  penilaian  yang  dibuat  berdasarkan  pengalaman  di  media  melalui pembacaan terhadap karakter seorang manusia. Ketiga, terdapat proses encoding dari media melalui produsen berdasarkan pengalaman secara tidak langsung (Surahman, 2014). Berkaitan dengan proses  mediasi  pesan dalam upaya merepresentasikan suatu  hal  tertentu  oleh media, pemaknaan  yang  dibuat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ideologi  media  (Sobur,  2006).  Ideologi media  diwujudkan  melalui  teks  wacana  untuk  dapat  memanipulasi  para  pembaca,  sekaligus menjadi dasar media membentuk pemaknaan melalui teks wacana yang ditampilkan (Sobur, 2006).
Konsep  mengenai  anarkisme  sering  diidentifikasi  lekat  dengan  perilaku  kekerasan. Anarkisme diartikan sebagai sebuah ajaran yang menentang beragam bentuk dari kekuasaan negara  (Pahalmas,  2016).  Kekuasaan  negara  melalui  kontrol  secara  hierarki  di  pandang merugikan  bagi  setiap  individu,  sehingga  perlu  untuk  dilakukan  sebuah  perlawanan  secara kolektif (Cahya, 2015). Negara melalui pemerintahan sebagai institusi yang memiliki fungsi dalam  menjamin  kehidupan  setiap  warga  negara  dalam  anarkisme  di  alih  fungsikan  pada perkumpulan yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat tanpa haru berbentuk struktural seperti  keberadaan  aparat  negara,  maupun  sistem  hukum  dan  peradilan  yang  mengatur kehidupan  setiap  warga  (Samidjo,  1986).  Pola  anarkisme  menekankan  kehidupan  secara kolektif dengan orietansi terhadap kepemilikan bermacam alat produksi yang dikuasai serta di kelola  oleh  warga  secara  bersama.  Anarkisme  meyakini  bahwa  kebebasan  hanya  dapat terwujudkan ketika individu mampu melakukannya dengan kemandirian tanpa adanya bantuan institusi dan otoritas yang mengatur seperti negara. Anarkisme dan komunisme hampir selalu disamakan  oleh  banyak  kalangan,  namun  sebenarnya  kedua  paham  ini  memiliki  perbedaan yang  sangat  kentara.  Jika  komunisme  menekankan  kehadiran  partai  politik  dengan  segenap
sistem  struktural  yang  mengatur,  maka  anarkisme  menolak  gagasan  ini  (Anjani,  2020). Bakunin  (1972)  sebagai  salah  satu  tokoh  anarkisme  menekankan  kolektivisme  dan  revolusi sosial  secara  langsung  melalu  beragam  bentuk  dari  para  serikat-serikat  pekerja.  Tujuan anarkisme  adalah  terciptanya  kebebasan  individu  dan  persamaan  hak  di  tengah  tatanan masyarakat. Tujuan yang dimaksud menekankan ketiadaan seorang pemimpin (without leader) yang di nilai memiliki kekuasaan atau otoritas dalam melakukan kontrol serta beragam bentuk penindasan terhadap individu (Cahya, 2015).
Media telah mendistorsi makna anarkisme hingga saat ini. Konteks perilaku massa aksi dalam  sebuah  demonstrasi  yang  berujung  pada  pengerusakan  fasilitas  umum  kerap  disebut sebagai  suatu  aksi  anarkis  (Cahya,  2015).  Kehadiran  media  turut  serta  menciptakan  opini masyarakat dalam memaknai anarkisme dengan memberikan stimulus melalui muatan konten, maupun  pesan  dalam  pemberitaan  mengenai  anarkisme.  Dalam  sudut  pandang  media, kelompok anarko sebagai pihak yang mengilhami ideologi anarkisme senantiasa berada pada pihak  yang  disalahkan.  Kelompok  anarko  kerap  direpresentasikan  sebagai  pihak  penghasut, perusuh, maupun perusak. Representasi ini didasarkan atas konstruksi media lebih dari sekedar konteks bahasa untuk membangun pemaknaan khalayak terhadap anarkisme (Yaumil, 2021).
Media  berada  di  tengah  realitas  sosial  dengan  kompleksitas  kepentingan  maupun konflik  yang  terjadi  di  masyarakat.  Louise  Althusser  memandang  media  lekat  dengan kekuasaan,  terutama  sebagai  sarana  legitimasi  telah  menjadi  alata  kekuasaan  negara  untuk menciptakan  rasa  patuh  terhadap  kelompok  penguasa  melalui  doktrinasi  ideologi  (Sobur, 2006). Sementara Antonio Gramsci memandang media telah mengabaikan resistensi ideologi kelas-kelas  tersubordinasi  dalam  masyarakat.  Media  menjadi  ‘arena’  pertarungan  berbagai ideologi.  Lebih  jauh,  Gramsci  melihat  kehadiran  media  sebagai  ruang  suatu  ideologi  di representasikan. Pada satu sisi, media merupakan alat bagi kelompok penguasa untuk semakin meligitimasi  kekuasaan  mereka  melalui  kontrol  terhadap  wacana  publik.  Di  sisi  lain,  media juga dapat menjadi ruang resistensi terhadap ideologi kelompok penguasa, membangun suatu kultur  ideologi  suatu  kelas,  serta  perjuangan  kelompok  tersubordinasi  membangun  wacana tandingan (Sobur, 2006).
Media  juga  disebut  sebagai  kekuasaan  keempat (the  fourth  estate) pada  kehidupan masyarakat. Konteks ini berkaitan dengan peranan media untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dari beragam aspek, mulai sosial, politik, dan ekonomi. Media merupakan suatu institusi pembentuk opini publik, melalui penekanan terhadap gagasan, dan juga sebagai alat kepentingan  guna  merepresentasikan  suatu  hal  dalam  kehidupan  masyarakat  (Sobur,  2006). Berkaitan  dengan  gerakan  sosial,  Kielbowicz  dan  Scherer  (1986)  mengungkapkan  bahwa media di era modern telah berkembang sebagai pusat sirkulasi suatu gerakan sosial. Namun, bagi  pihak  pemrotes,  mereka  selalu  berposisi  sebagai  pihak  yang  kurang  berkuasa  ketika dihadapkan dengan pemberitaan media karena sistem kontrol yang diterapkan oleh suatu media (McChesney, 1999).
Peranan media tidak terbatas pada memberitakan suatu peristiwa tertentu,  melainkan pula membuat suatu berita menjadi hal yang sangat menarik. Sistem dari media terkait hal yang
layak untuk diberitakan berbanding terbalik ketika dihubungkan dengan para pemrotes terkait gerakan  sosial  yang  sedang  dilakukan  (Gans,  1979).  Terdapat  konteks  ‘bias  media’  untuk mengetahui  hubungan  suatu  gerakan  sosial  dan  pemberitaan  media.  Bias  media  sangat menentukan  seleksi  terhadap  hal-hal  yang  akan  diberitakan  oleh  suatu  media.  menurut McCarthy et al. (1996), terdapat beberapa faktor yang berpengaruh antara pemberitaan media dan  gerakan  sosial.  Faktor  pertama  berkaitan  dengan  fokus  permasalahan  yang  akan diberitakan. Dalam hal ini media berfokus pada siklus suatu gerakan sosial dan pengaruhnya bagi produksi berita. Penilaian terkait gerakan sosial yang baik ataupun buruk untuk kehidupan masyarakat dihubungkan dengan muatan yang diangkat oleh suatu media. Faktor kedua adalah seberapa besar suatu gerakan sosial berlangsung. Bagi media, semakin besar gelombang protes yang  dilakukan  melalui  gerakan  sosial,  maka  media  akan  berpeluang  untuk  memberitakan gerakan  sosial  tersebut  tiada  henti.  Faktor  ketiga  berkaitan  dengan  segala  bentuk  hambatan yang terjadi pada suatu gerakan sosial, seperti pihak yang kontra dengan suatu gerakan sosial, bentuk tindak kekerasan terhadap para pemrotes, maupun represi dari pihak aparat kepada para pemrotes (McCarthy et al., 1996).
Selain  faktor  yang  telah  diungkapkan  oleh  McCarthy  et  al.,  bias  deskripsi  terhadap suatu pemberitaaan media juga menjadi pilihan media untuk menggambarkan gerakan sosial yang  sedang  diliput  (Smith  et  al.,  2001).  Penggambaran  gerakan  sosial  dalam  pemberitaan media  dapat  ditinjau  melalui  penyebaran  isu  yang  dilakukan  oleh  pemrotes  melalui  media, ataupun  sebaliknya  hanya  menjelaskan  runtutan  peristiwa  aksi  gerakan  sosial  dan mengesampingkan  peran  dari  para  pemrotes  dalam  gerakan  sosial  tersebut  (Iyenger,  1991). Bias  deksripsi  negative  muncul  terutama  berkaian  dengan  tindakan  kekerasan,  hingga penangkapan pihak aparat kepada para pemrotes. Pada konteks ini, kelompok marjinal berskala kecil  selalu  dirugikan  dengan  pemberitaan  yang  dibuat  oleh  media.  Media  memberitakan gerakan  sosial  dari  kelompok  marjinal  sebatas  untuk  pemenuhan  liputan  tanpa mengidentifikasi  secara  lebih  jauh  kaitan  antara  kelompok  marjinal,  protes  yang  dilakukan serta muatan dari isu yang di protes (Smith et al., 2001). Maka jalan akhir bagi para pemrotes adalah dengan menciptakan gangguan selama berlangsungnya aksi gerakan sosial dan dampak dari  gangguan  yang  dilakukan  menciptakan  pemberitaan  negatif  dari  media.  Smith  et  al. (2001), mengasumsikan hal ini atas pemberitaan media yang tetap memuat deskripsi negatif atas gerakan sosial radikal walaupun mereka tidak sama sekali menciptakan bentuk gangguan. Penggambaran  media  terhadap  gerakan  sosial  radikal  selalu  menghasilkan  deskripsi  yang sama,  yakni  kurang  dirasa  lengkap  jika  tidak  diikuti  dengan  gangguan  yang  diciptakan kelompok-kelompok marjinal (Smith et al., 2001).

## C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Untuk menganalisis representasi kalangan anarko di media, metode analisis wacana kritis (critical  discourse  analysis) dari  Norman  Fairclough  dipilih  oleh  peneliti  untuk  mengkaji keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Fairclough (1989),  bahwa  terdapat  hubungan  antara  terbentuknya  suatu  wacana  dengan  praktik  sosial.
Sebelum mengkaji secara lebih jauh pembahasan ini, dapat dianalisis bahwa wacana terhadap isu kalangan anarko berangkat dari praktik sosial berupa aksi-aksi yang telah dilakukan oleh kalangan  anarko  pada  gerakan  sosial.  terdapat  kesinambungan  antara  wacana  dan  praktik sosial.  Suatu  wacana  dari  media  mampu  berpengaruh  terhadap  tatanan  sosial  masyarakat, begitupun sebaliknya. Pada konteks ini, wacana negatif media terhadap kalangan anarko tidak dapat  dipungkiri  telah  mempengaruhi  kehidupan  sosial  masyarakat  sebagai  pihak  yang membaca  setiap  wacana  dari  media  atas  isu  kalangan  anarko.  Pengaruh  ini  tampak  melalui terbangunnya stigma negatif masyarakat terhadap kalangan anarko, perasaan takut dan waswas atas  kehadiran  kalangan  anarko,  juga  dengan  kata-kata  anarkisme  yang  melekat  dengan kalangan  anarko  sebagai  ideologi  radikal  di  Indonesia.  Masyarakat  umum  sebagai  pihak dominan  dalam  tatanan  sosial  masyarakat  kemudian  menentang  segala  bentuk  tindak anarkisme dan kehadiran dari kalangan anarko di Indonesia. Kondisi ini kemudian dikonstruksi oleh  media  dengan  membuat  wacana  negatif  terhadap  kalangan  anarko  sebagai  rangkaian proses penggambaran identitas kalangan anarko.
Peneliti  secara  lebih  lanjut  melakukan  analisis  berdasarkan  tinjauan  konsep representasi.  Peneliti  mengkaitkan  konteks  ini  antara  kalangan  anarko  dengan  penjelasan representasi  dari  Michael  Saward.  Argumentasi  Saward  terkait  kedudukan  rakyat  yang  kini tidak  lagi  terbatas  pada  pihak  pemberi  hak  pilih  pada  pemilu,  melainkan  pihak  utama  dan memiliki  peran  aktif  dalam  menciptakan  representasi  memiliki  relevansi  ketika mengkaitkannya dengan kalangan anarko. Sebagai kelompok dalam tatanan sosial masyarakat, kalangan  anarko  cenderung  untuk  tidak  sama  sekali  menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu sebagai bagian dari hak politik. Hak politik dari kalangan anarko di representasikan melalui kehadiran  identitas  kelompok  mereka  sebagai  kelompok  sosial  masyarakat.  Tercipta  klaim sebagaimana penjelasan dari Saward, dimana kelompok anarko memiliki klaim atas penolakan pada  tindak  diskirimasi,  penindasan,  maupun  eksploitasi  dari  seiap  kebijakan  pemerintah. Penolakan ini diwujudkan melalui aksi-aksi pada gerakan sosial. Beberapa contoh yang ada di Indonesia diantaranya adalah, penolakan terhadap UU Cipta Kerja, serta aksi  turun ke jalan saat  peringatan  Hari  Buruh (MayDay) .  Klaim  dari  kalangan  anarko,  didasarkan  atas kepentingan dalam upaya memperjuangkan serta menuntut hak-hak sosial masyarakat.
Kaitan antara representasi dan media condong untuk mengarah pada praktik pihak media sebagai upaya melegitimasi sistem yang media terapkan. Dalam merepresentasikan suatu hal melalui wacana, media didasarkan pada dominasi dan eksploitasi yang ada di dalam tatanan sosial masyarakat. Representasi oleh media ini diperkuat pula dengan proses pengintegrasian kedua unsur tersebut. Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan analisis bahwa dominasi merujuk pada kedudukan antara media, masyarakat dominan, serta kelompok marjinal. Media membuat suatu representasi melalui wacana berdasarkan pada perspektif dan sudut pandang yang dianut oleh masyarakat umum. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, masyarakat di  Indonesia  cenderung  memiliki  perspektif  yang  berlawanan  dengan  perspektif  kalangan anarko  terutama  pada  urusan  sosial,  politik,  maupun  ekonomi.  Atas  hal  ini,  media mengintegrasikan  dominasi  masyarakat  untuk  memperkuat  legitimasi  mereka  berdasarkan paham  masyarakat  umum  dalam  memandang  kalangan  anarko  guna  membentuk  wacana.
Selain  dominasi,  eksploitasi  media  secara  tidak  langsung  telah  diwujudkan  melalui  doktrin berbagai  wacana  agar  masyarakat  mempercayai  wacana  tersebut  guna  membangun pemahaman  terhadap  isu  kalangan  anarko.  Lebih  jauh,  ketika  meninjau  representasi  pada penjelasan  Saward,  peneliti  memposisikan  kalangan  anarko  sebagai  kelompok  representasi informal  dikarenakan  ketiadaan  struktur  yang  mengatur  di  dalam  internal  kelompok  anarko pada setiap aksi dan gerakan perjuangan yang mereka lakukan. Kalangan anarko juga berada diluar lingkaran konteks kekuasaan, menjadikan kelompok mereka tidak memiliki relasi kuasa dengan pihak pemerintah maupun masyarakat umum.
Analisis  berikutnya  berfokus  pada  bias  media  dalam  wacana  mengenai  isu  anarkisme. Pendistorsian wacana anarkisme oleh media ditengah realitas sosial yang terjadi oleh peneliti dikaitkan  dengan  penjelasan  Louis  Althusser  (Sobur,  2006).  Media  saat  ini  dipandang  oleh Althusser  sebagai  alat  kuasa  negara  untuk  melegitimasi  ideologi  pihak  penguasa  dalam menciptakan  kepatuhan  bagi  masyarakat.  Sebagai  sarana  kekuasaan,  penting  bagi  institusi media  untuk  senantiasa  merepresentasikan  suatu  hal  melalui  sudut  pandang  ideologi  dari media.  Hal  ini  berkebalikan  dengan  para  pengunjuk  rasa  sebagai  kelompok  dalam  tatanan sosial  masyarakat  menjadi  pihak  yang  non-berkuasa  akibat  wacana  pihak  media.  Melalui tinjauan  ini,  peneliti  menganalisis  bahwa  media  dalam  mewacanakan  kalangan  anarko mengutungkan  pihak  pemerintah  karena  wacana  media  memuat  pendeskripsian  negatif terhadap kalangan anarko. Sementara itu, adanya wacana negatif media semakin menyudutkan kalangan  anarko  untuk  melakukan  setiap  aksi  dan  gerakan  perjuangan.  Pada  akhirnya, ketiadaan kekuasaan, terciptanya stigma negatif, serta pihak yang selalu disalahkan membuat kalangan  anarko  hanya  bisa  melakukan  aksi  tindak  kekerasan  untuk  berupaya  mengganggu terciptanya proses kebijakan dari pemerintah. Kalangan anarko pada akhirnya harus menerima segenap  pemaknaan  dari  berbagai  pihak  atas  gangguan  yang  dilakukan  secara  dangkal  dan sesuai dengan wacana di media.
Pemberitaan terhadap kalangan anarko oleh berbagai media di Indonesia dipenuhi dengan kepentingan dari pihak media terutama proses menciptakan wacana terhadap kalangan anarko dan  kaitannya  pada  beragam  aksi  gerakan  sosial,  salah  satunya  penolakan  UU  Cipta  Kerja. Media mendeskripsikan kalangan anarko melalui wacana yang negatif. Wacana ini dibentuk dengan  deskripsi  negatif  kalangan  anarko  pada  pemberitaan  media,  seperti;  mengganggu ketertiban  proses  aksi,  melakukan  tindakan  anarkis  selama  berlangsungnya  aksi,  maupun pengerusakan  fasilitas  umum.  Wacana  media  terhadap  kalangan  anarko  menggambarkan mereka  sebagai  kelompok  penganut  paham  radikal  yang  mengancam  kenyamanan  hidup masyarakat,  mengancam  pihak  pemerintah,  menganggu  stabilitas  politik negara,  serta  pihak paling bersalah atau bertanggungjawab atas segala bentuk tindakan anarkisme. Isu kalangan anarko oleh media diwacanakan sedemikian rupa hingga kemudian menimbulkan stigma buruk di masyarakat, pemerintah, serta pihak aparat negara. Secara lebih jauh, posisi kalangan anarko selalu  ‘di  buru’  pihak  aparat  guna  mengikis  paham  atau  ideologi  yang  dianggap  radikal tersebut. Fokus dan perhatian media terhadap kalangan anarko di Indonesia sejauh ini masih terletak pada konteks mendekripsikan siapa kelompok mereka, apa paham yang mereka anut, bagaimana mereka merepresentasikan kelompoknya pada suatu aksi, bagaimana paham atau
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
ideologi  yang  dan  mereka  anut  bisa  masuk  dan  berkembang  di  Indonesia.  Pendeskripsian wacana ini muncul di banyak media sejak kalangan anarko muncul pada berbagai aksi gerakan sosial.
Pada sisi lain, media menjadi bias dalam mendeskripsikan kalangan anarko pada konteks wacana.  Wacana  yang  dimunculkan  terhadap  kalangan  anarko  melalui  deskripsi  negatif bersumber  pada  pihak  dominan,  seperti  pemerintah  dan  aparat  negara.  Dimana  pihak-pihak tersebut memiliki kontrol dan kuasa atas sistem dan tatanan sosial masyarakat. Sementara itu, media tidak sama sekali mendeskripsikan wacana kalangan anarko dari pihak anarko. Sehingga wacana media terhadap kalangan anarko menjadi kurang obyektif serta cenderung bias. Bias pemberitaan media terhadap kalangan  anarko membentuk stigma  negatif di  masyarakat  atas pendeskripsian wacana anarko oleh media. Terbentuknya stigma negatif masyarakat terhadap kalangan  anarko  semakin  menegaskan  kalangan  anarko  berposisi  sebagai  kelompok tersubordinasi dalam tatanan masyarakat. Sebagai kelompok tersubordinasi, kalangan anarko tidak bisa menghilangkan penggambaran yang telah melekat kepada mereka sekaligus stigma negatif dari banyak pihak. Kalangan anarko juga kesulitan melakukan beragam aksi pada suatu gerakan  sosial  karena  keterbatasan  ruang  untuk  melakukan  gerakan  perjuangan.  Melalui pendeskripsian wacana negatif dari media, pihak pemerintah beserta aparat negara senantiasa berusaha  merepresi  kehadiran  kalangan  anarko  melalui  berbagai  cara,  seperti;  membuat wacana  bahwa  kalangan  anarko  adalah  kelompok  berpaham  radikal,  mengganggu  bahkan merusak fasilitas umum, maupun penangkapan terhadap setiap anggota anarko pada aksi-aksi gerakan sosial. Represi pihak pemerintah dan aparat negara tidak hanya berhenti pada tataran tersebut,  melainkan  meluas  secara  lebih  jauh  ke  berbagai  konteks  lain  seperti  pengontrolan terhadap  simbol  dan  tanda  berkaitan  dengan  kehadiran  kalangan  anarko.  Simbol  dan  tanda berkaitan dengan kalangan anarko merupakan hasil pendeskripsian wacana negatif media. Pada beberapa kasus pemberitaan di media, kalangan anarko diidentifikasi melalui cara berpakaian, penggunaan  logo  tertentu,  serta  keberadaan  bahan  bacaan  atau  literasi  mengenai  paham anarkisme.  Media  secara  gamblang  mengidentifikasi  kalangan  anarko  selalu  mengenakan pakaian  serba  hitam,  mengunggah  logo  A  bulat,  dan  merujuk  pada  beragam  buku  ataupun literasi yang dianggap radikal dan dilarang beredar oleh pihak pemerintah. Alhasil, beberapa media juga membuat wacana pemberitaan terkait penyitaan terhadap buku bacaan di beberapa toko buku karena memuat paham radikal yang dilarang di Indonesia.
Temuan lain terkait dengan representasi kalangan anarko pada media berhubungan pada konteks  relasi-kuasa  dan  ekonomi-politik.  Pada  konteks  relasi-kuasa,  media  memiliki kedudukan  strategis  atas  peran  mereka  dalam  memberi  segenap  informasi  melalui  wacana tentang anarkisme beserta kalangan anarko. Media berhasil membangun relasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat negara, serta masyarakat sebagai pihak-pihak yang merasa resah dengan  hadirnya  kalangan  anarko  dan  pemahaman  anarkismenya.  Melalui  pendeskripsian wacana kalangan anarko serta paham anarkisme, media telah memberi stimulus kepada banyak pihak untuk peduli mengenai isu anarkisme dan kehadiran kalangan anarko. Media memiliki kuasa lebih dalam membuat wacana terkait kalangan anarko berdasarkan kedudukan strategis mereka,  dimana  dalam  hal  ini  media  secara  tidak  langsung  telah  menjadi  agen  dari  pihak
pemerintah beserta aparat negara untuk memuluskan upaya pencegahan beredarnya paham dan kelompok  radikal  di  Indonesia.  Media  menggunakan  paham  atau  ideologi  dominan  sebagai sudut  pandang  dalam  mewacanakan  kehadiran  kalangan  anarko,  sehingga  pendeskripsian wacana tersebut selalu menghasilkan pemberitaan buruk terhadap kalangan anarko pada setiap aksi  gerakan  sosial  yang  mereka  lakukan.  Pewacanaan  media  terhadap  kalangan  anarko memiliki  legitimasi  kuat  untuk  membangun  pemaknaan,  pemahaman  serta  sudut  pandang beragam  pihak,  terutama  kalangan  masyarakat  untuk  menilai  kalangan  anarko  sebagai kelompok yang radikal, dan meresahkan.
Sementara untuk konteks ekonomi-politik, wacana mengenai kalangan anarko oleh media menarik  perhatian  berbagai  media  untuk  menghasilkan  keuntungan  ekonomi.  Intensitas wacana kalangan  anarko oleh media seperti;  penggambaran kelompok mereka, beragam  hal yang  dilakukan  saat  melakukan  aksi,  pengidentifikasian  kalangan  anarko  pada  suatu  aksi mampu mendatangkan pembaca pada setiap pemberitaan dari suatu media. Jumlah pembaca yang mengunjungi laman media untuk mengetahui dan mengikuti isu kalangan anarko tentunya dimanfaatkan  oleh  setiap  media  dengan  mengakumulasi  jumlah  tersebut  guna  dikirimkan kepada para pengiklan agar tertarik memasarkan atau mempromosikan produk barang atau jasa mereka pada tampilan laman berita media. Terdapat sistem dan perjanjian antara kedua pihak (media dan pengiklan) agar keduanya saling diuntungkan. Pihak media menarik tarif kepada setiap  pengiklan  yang  ingin  mengiklankan  produk  barang  atau  jasanya  dalam  laman  berita untuk mendapat pemasukan ekonomi, sementara pihak pengiklan yang telah membayar tarif pemasangan  iklan  di  laman  berita  akan  mendapat  keuntungan  atas  ditampilkannya  produk merak oleh media pada  dalam laman berita. Selain  akumulasi  ekonomi, kepentingan politik media  atas  wacana  kalangan  anarko  tidak  lain  adalah  institusi  paling  aktual  yang  mampu menginformasikan  isu  anarkisme  kalangan  anarko  kepada  masyarakat.  Melalui  setiap pemberitaan  yang  dipublikasi  berkala  dan  intens,  membuat  masyarakat  tentu  akan  merasa penasaran dengan isu yang sedang berkembang. Disinilah kepentingan media masuk, dimana masyarakat hanya bisa mengakses informasi terbaru mengenai isu kalangan anarko pada setiap pemberitaan  yang  dibuat,  terlepas  dari  pendeskripsian  wacana  negatif  terhadap  kalangan anarko. Semakin panasnya suatu isu yang sedang berkembang dan ramai diperbincangkan oleh banyak pihak akan membuat media memainkan kepentingan politiknya dalam meraih atensi publik melaui pemberitaan terhadap isu-isu tersebut.

## D. KESIMPULAN
Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini kehadiran kalangan anarko oleh media  diwacanakan  secara  negatif.  Wacana  negatif  dari  media  telah  membentuk  dan mempengaruhi  perspektif  masyarakat  dalam  memandang  kalangan  anarko.  Representasi kalangan  anarko  didapati  oleh  beragam  pihak  berdasarkan  hasil  konstruksi  realitas  yang diciptakan oleh media. Penggambaran ini sesuai dengan konteks paham ideologi dominan baik dari  media  itu  sendiri  maupun  pihak-pihak  lain  seperti  masyarakat  maupun  pemerintah. Menempatkan kalangan anarko sebagai kelompok sosial yang tidak memiliki kuasa lebih atas
segala  bentuk  wacana  yang  melekat  kepada  mereka.  Maka  dari  itu,  kalangan  anarko  pada akhirnya memilih untuk menggunakan cara-cara konvensional seperti menciptakan gangguan sebagai  bentuk  representasi  kelompok  mereka  guna  mempengaruhi  proses  pembuatan kebijakan dari pihak pemerintah. Gangguan yang diciptakan oleh kalangan anarko sayangnya dikonstruksi  oleh  media,  dengan  mengubah  pemaknaan  sesungguhnya  untuk  menciptakan pemaknaan baru kepada masyarakat mengikuti sistem dan praktik hingga ideologi dari media tersebut.  Pemaknaan  ini  yang  kemudian  menyebar  di  masyarakat,  dan  digunakan  dalam memandang kehadiran kalangan anarko beserta ideologi anarkisme yang mereka anut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, K. (2020). Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatitasi dan Pelanggaran Hak Kelompok Anarko-Sindikalis . Lokataru Foundation.
Art, M. (2020, April 15). Menggali Akar Anarkisme di Indonesia . Historia.id. https://historia.id/politik/articles/menggali-akar-anarkisme-di-indonesia-vgXG7
Bakunin, M. A. (1972). Bakunin on Anarchy . Vintage Books.
Bernie,  M.  (2020,  April  17). Sepekan  Penangkapan  'Anarko',  Hantu  yang  Dibuat  untuk  Meneror Warga . Tirto.id. https://tirto.id/sepekan-penangkapan-anarko-hantu-yang-dibuat-untuk-meneror- warga-eNVk
Cahya, M.F.N. (2015). Fenomenologi Anarkisme. Jurnal Unair . 4(1) . pp. 1-10. http://journal.unair.ac.id/Kmnts@fenomenologi-anarkisme-article-9567-media-135-category-8.html
Darma, Y.A. (2009). Analisis Wacana Kritis . Yrama Widya.
Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Formal ke Representasi Non-Elektoral. Jurnal Penelitian Politik. 11(2). pp. 129-136. https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.205
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana,Pengantar Analisis Teks Media . LKiS.
Fairclough, N. (1989). Language and Power . Addison Wesley Longman.
Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. Jurnal Pendidik , 19(1) . pp.27-40. http://dx.doi.org/10.1177/1742766510373715
Gans, H. (1979). Deciding what’s news: A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time . Vintage.
Hall, S. (2003). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices . Sage Publication.
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Iyengar,  S.  (1991). Is  anyone  responsible?:  How  television  frames  political  issues .  University  of Chicago Press.
Kielbowicz, R. B., & Scherer, C. (1986). The role of the press in the dynamics of social movements. Research in Social Movements, Conflict and Change , 9 , pp. 71–96.
Masitoh. (2020). Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis. Jurnal Elsa, 18(1). http://dx.doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221
McCarthy, J. D., McPhail, C., & Smith, J. (1996). Images of protest: Selection bias in media coverage of  Washington,  D.C.  demonstrations. American  Sociological  Review , 61(3) ,  pp.  478–499. http://dx.doi.org/10.2307/2096360
McChesney,  R.  (1999). Rich  media,  poor  democracy:  Communication  politics  in  dubious  times . University of Illinois Press.
Owens, L., & Palmer, K. (2003). Making the News: Anarchist Counter-Public Relations on the World Wide Web, Critical Studies in Media Communication , 20(4), pp. 335-361. http://dx.doi.org/10.1080/0739318032000142007
Pahalmas,  J.  Z.  (2016).  Makna  Anarkisme  di  Media  Pemberitaan  Online  (Analisis  Wacana  Pada Pemberitaan  Pengunjuk  Rasa  Bulan  Maret  Tahun  2015  di  Harian  Online  antaranews.com). Jurnal Inovasi , 10(2) . pp. 103-116.
Pratama,  R.  A.  P.,  &  Gani,  R.  (2021).  Resepsi  Khalayak  Mengenai  Pemberitaan  Anarkis  di  Media Online. Prosiding Jurnalistik, 7(1) . pp. 10-13. http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25169
Ricardo.  (2020,  Oktober  27). Irjen  Nana  Ungkap  Ciri  Khas  Kelompok  Anarko,  Punya  Simbol  dan Seragam .  Jpnn.com.  https://m.jpnn.com/news/irjen-nana-ungkap-ciri-khas-kelompok-anarko-punya- simbol-dan-seragam?page=2
Samidjo. (1986). Ilmu Negara . Armico
Smith,  J.,  McCarthy,  J.  D.,  McPhail,  C.,  &  Augustyn,  B.  (2001).  From  protest  to  agenda  building: Description bias  in  media coverage  of  protest  events in  Washington,  D.C. Social  Forces , 79(4) ,  pp. 1397–1423. http://dx.doi.org/10.1353/sof.2001.0053
Sobur, A. (2006). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semitotik, dan Analisis Framing . PT. Remaja Rosdakarya.
Surahman, S. (2014). Representasi Perempuan Metropolitan Dalam Film Hati, Cinta, Wanita. Jurnal Komunikasi, 3(1) . pp.
Suseno, Nuri. (2013). Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori . Puskapol FISIP UI.
Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi
Suyanto. (2020, Oktober 8). Ini Kelompok yang Diduga Bikin Rusuh. Namanya Anarko. Polisi : 1.000 Orang  Diamankan .  Surya.co.id.  https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/08/ini-kelompok-yang- diduga-bikin-rusuh-namanya-anarko-polisi-1000-orang-diamankan.
Wahyono,  E.  (2020,  Oktober  13). Anarko  Sindikalis  dan  Jejak  Anarkisme  di  Indonesia .  Detik.com. https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20201013/Anarko-Sindikalis-dan-Jejak-Anarkisme-di- Indonesia/
Yaumil, M. (2021). Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan “Anarko Rancang Penjarahan Se- Pulau  Jawa”  Di  Portal  Media  (Media  Indonesia.Com,  Sindonews.Com,  Dan  Cnn  Indonesia.Com) . Thesis. Universitas Mercu Buana.