Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 47

## DINAMIKA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA; Telaah Sosio-Historis Teologis Terhadap Bank Muamalat Indonesia

## Mochamad Parmudi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: parmudimochamad@yahoo.com

## Abstract
Bank Muamalat Indonesia (BMI with) is the symbol of the birth of the new banking system (GLBT) which gives the alternative regarding financial management in accordance with the Islamic Sharia. The establishment of the theological orientation in addition to BMI, also can not be separated from the calculation (rationality) behavioral economics. In terms of BMI is as an expression of the orientation of worldliness that is powerful enough to provide a secure banking system options.
Analysis using qualitative methods of descriptive-i.e. not limited to at the level of the collection and compiling of data only. But includes also interpretations as to the meaning of the data obtained in an effort to elucidate the socio historical theological against BMI. Thus, BMI as a  manifestation  of  a  very  important  theological  orientation,  just  as  important  as  when  the Muslims  consider  the  manifestation  of  religious  orientation  embodied  in  the  form  of  ritual piety (eg: build the mosque, went on Hajj, and so forth). So, in this context the presence of BMI in sociological proves the existence of close relationships (positive correlation) between the doctrines of religion with the actions/behavior of the economic life of the Muslims.
Keywords: the dynamics of, economi, islam, bank, muamalah.

## Abstrak
Bank  Muamalat  Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  BMI)  adalah merupakan  symbol  lahirnya  sistem  perbankan  baru  (islami)  yang  memberikan alternative  mengenai  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  syariah  Islam. Berdirinya  BMI  selain  orientasi  teologis,  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari perhitungan  (rasionalitas)  perilaku  ekonomi.  Dalam  arti  BMI  adalah  sebagai ekspresi dari orientasi keduniawian yang cukup kuat dalam memberikan pilihan sistem perbankan yang aman.
Analisis  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  yaitu  tidak  terbatas sampai  pada  tingkat  pengumpulan  dan  menyusun  data  saja.  Tetapi  meliputi juga  interpretasi  mengenai  makna  data  yang  diperoleh  sebagai  upaya  untuk
menelaah sosio historis teologis terhadap BMI. Dengan demikian, BMI sebagai manifestasi orientasi teologis yang sangat penting, sama pentingnya ketika umat Islam  menganggap  manifestasi  orientasi  keagamaan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  kesalehan  ritual  (misalnya:    membangun  masjid,  pergi  haji,  dan sebagainya).  Jadi,  dalam  konteks  ini  kehadiran  BMI  secara  sosiologis membuktikan  adanya  hubungan  yang  erat  (korelasi  positif)  antara  doktrin agama dengan tindakan/perilaku ekonomi kehidupan umat Islam.
Kata kunci: Dinamika, Ekonomi, Islam, Bank, Muamalah.
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 49

## A. Pendahuluan
Program  pembangunan  nasional  ( national  development) yang  dilaksanakan pada tahapan pembangunan jangka panjang putaran pertama dalam 25 tahun di pertengahan  pemerintahan  Orde  Baru  berkuasa  diakui  atau  tidak  nyatanya telah  memberikan  banyak  kemajuan  dalam  meningkatkan  taraf  hidup  bangsa Indonesia.  Sekalipun  pada  akhirnya  pemerintahan  Orde  Baru  mengalami kebangkrutan  dengan  berbagai  krisis  yang  menimpanya;  mulai  dan  krisis finansial,  ekonomi  dan  merembet  ke  krisis  politik  yang  kemudian melengserkannya.
Kendatipun  begitu,  sedikit  banyak  rezim  ini  juga  membawa  perbaikan bagi  bangsa,  terutama  kemampuannya  untuk  mengurangi  jumlah  angka kemiskinan rakyat Indonesia.  Padahal dibandingkan zaman sebelumnya, yakni di  masa  pemerintahan  Orde  Lama  justru  angka  kemiskinan  penduduk mengalami  peningkatan  drastis.  Pemerintahan  Orde  Lama  memang  terlalu menekankan  orientasi  pembangunan  politik  sehingga  bidang  ekonomi  yang semestinya  menjadi  kebutuhan  dasar  ( basic  need )  rakyat  yang  harus  segera dipenuhi  malah  terabaikan.  Oleh  karena  itu  kemiskinan  penduduk  di  masa Orde  Lama  tidak  berkurang  sebagaimana  yang  terjadi  di  masa  pemerintahan Orde  Baru.  Di  masa  ini  justru  angka  kemiskinan  penduduk  dapat  ditekan seminimal mungkin.
Merujuk  angka-angka  statistik  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Pusat, jumlah  penduduk  Indonesia  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  pun  telah berhasil ditekan menjadi (tinggal) sekitar 27 juta orang. Jika saja, hitungan kasar 85  %  dan  jumlah  penduduk  Indonesia  tersebut  adalah  umat  Islam  berarti paling tidak ada sejumlah 23 juta umat Islam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 1 Data  ini  menunjukkan  jumlah  umat  Islam  yang  hidup  dalam kemiskinan  adalah  yang  terbesar  (lima  kali  lipat)  dibanding  umat-umat  dan agama  lain  yang  secara  kasar  jumlahnya  dihitung  cuma  4  juta  berbanding  23 juta.
Selain  mereka  yang  masih  di  bawah  garis  kemiskinan  itu,  terdapat  pula lebih  dan  2,5  juta  penduduk  (per-rumah  tangga)  yang  bermata  pencaharian sebagai  pedagang  kecil.  Keberadaan  mereka  tersebar  di  seluruh  nusantara dengan  konsentrasi  di  pulau  Jawa.  Mereka  itu  kebanyakan  berdagang  tanpa disertai surat ijin berbadan hukum sebagaimana aturan usaha yang dikeluarkan
1 Zainul  Bahar  Noor, Keunggulan  BMI  terhadap  Bank  Konvensional ,  Seminar  Sehari  Bank Muamalat  Sebagai  Alternatif  Sistem  Perbankan  Masa  Depan    Ummat  Islam  Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi,  Yogyakarta., 27 Februari 1993.
oleh  pemerintah  kita,  bahkan  mereka  tidak  mempunyai  tempat  usaha  yang tetap alias berada dalam kategori sebagai pedagang kaki lima.
Ironis  memang,  sudah  tidak  memiliki  tempat  usaha  permanen,  seperti warung  atau  toko  untuk  menjual  barang  dagangannya,  ditambah  masalah dengan  tidak  dimilikinya  surat  ijin  usaha.  Padahal  dna  masalah  inilah  yang seringkali  dijadikan  alasan  pokok  kenapa  pemerintah  seringkali  melakukan kebijakan tanpa belas kasihan dengan menggusur dan melarang para pedagang kaki lima berjualan di berbagai kota di Tanah Air ini.
Memang, dalam berusaha biasanya para pedagang kaki lima ini menggelar dagangannya  di  tempat-tempat  umum  yang  dipandang  ramai  dan  strategis, seperti trotoar jalan, taman kota atau di pinggir alun-alun yang kadang-kadang mengganggu  masyarakat  yang  sedang  lalu  lalang.  Namun  tidak  sedikit  juga  di antara  mereka  yang  berdagang  tanpa  mengusik  kesibukan  orang  sesuai  yang diijinkan  oleh  pemerintah,  dengan  cara  berpindah  tempat  dari  satu  lokasi  ke lokasi  lain;  dari  daerah  satu  ke  daerah  lain  tergantung  ada  tidaknya  momen- momen  atau  perhelatan  acara  keramaian  yang  digelar  oleh  daerah-daerah setempat di lokasi-lokasi tertentu, seperti dalam momentum perayaan syawalan, sekatenan atau pameran pembangunan.
Masalahnya  kemudian  kalau  dihitung,  misalnya  85%  dan  populasi pedagang  kaki  lima  ini  beragama  Islam,  berarti  paling  tidak  ada  sekitar  2  juta dan jumlah pedagang kaki lima yang termasuk golongan umat Islam. 2 Data ini memperlihatkan lagi-lagi umat Islam menjadi golongan terbesar yang berada di sektor usaha kecil dan informal dalam mencari mata pencaharian.
Dari angka-angka ekonomi tersebut menunjukkan mayoritas umat Islam masih  berada  dalam  himpitan  sosial  dan  kemiskinan  ekonomi  yang  cukup mengusik  perhatian  kita.  Tentu  angka-angka  yang  signifikan  tersebut  bukan berarti  kondisi  kemiskinan  lebih-lebih  di  era  reformasi  ini  yang  masih menghimpit  umat  Islam  khususnya,  dan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya untuk  dibiarkan  saja,  tanpa  ada  kehendak  untuk  mengubah  atau  menolong mereka memperbaiki nasib.
Justru  dari  sini,  persoalan  krusial  tersebut  menjadi  tanggung  jawab bersama  umat  Islam  sendiri  sebagai  satu  tubuh  yang  bagian-bagiannya seharusnya  saling  melengkapi;  ibarat  suatu  bangunan  rumah  yang  masing- masing  komponennya;  atap,  dinding  dan  pondasi  berfungsi  saling mengokohkan.
2 Ibid .
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
Oleh  karena  keyakinan  akan  keberadaan  umat  sebagai  satu  tubuh  atau satu  bangunan  rumah,  maka  sudah  sewajibnyalah  tidak  berpangku  tangan berdiam  diri;  duduk  manis  tinggal  di  rumah  dan  hidup  mementingkan  diri sendiri  dan  kerabatnya,  melainkan  untuk  selalu  bertolong  menolong (bekerjasama)  sesama  umat  tanpa  memandang  asal  usul  dan  kekerabatannya dalam  kerangka  memperbaiki  keadaan  buruk  tersebut.  Bukankah  Allah  SWT telah berfirman dalam surat A1-Maidah àyat 2 yang  artinya kurang lebih; “… bekerjasamalah kalian semua dalam segenap kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali bekerjasama dalam dosa dan bermusuhan ”
Sikap  tolong  menolong  tersebut  nyatanya  tidak  hanya  berhenti  di  teks suci  al-Qur‟an  saja  melainkan  ia  menjadi  spirit  bagi  usaha  untuk mengkonkretkannya,  misalnya  dalam  tindakan  ekonomi.  Usaha  konkret  yang berhubungan  dengan  perjuangan  mengangkat  kehidupan  ekonomi  umat  dari lembah  kemiskinan  dan  penderitaan  sosial  tersebut,  antara  lain  telah diwujudkan melalui pembentukan lembaga keuangan umat yang dikenal dengan nama Bank Muamalat Indonesia; Bank Islam yang pertama di Indonesia. Pada awalnya bank ini didirikan sebagai badan perekonomian yang bertujuan untuk menyediakan  dana  kepada  para  pedagang  kecil  dan  anggota  majelis  pengajian (jemaah masjid), khususnya yang tinggal di ibukota Jakarta.
Lebih  dari  itu  berdirinya  Bank  Islam  ini  yang  diprakarsai  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  dan  ICMI  merupakan  langkah  keterlibatan  kongkret kaum  ulama  dan  cendekiawan  Indonesia  dalam  pembangunan  perekonomian itu  tidak  semata-mata  untuk  kepentingan  umat  Islam,  melainkan  juga  bagi segenap  bangsa  dan  negara  Indonesia,  sehingga  usaha  ini  secara  nasional menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  usaha  yang  sebenarnya  dijalankan oleh BMI sendiri. 3
Dalam  pada  itu,  agaknya  perekonomian  nasional  kita  cenderung bertumpu pada sektor industri pengolahan dan keuangan yang berbasis wilayah perkotaan.  Di  sektor  dan  di  wilayah  inilah  umat  Islam  yang  secara  ekonomi kelihatannya justru belum siap. Sekarang yang diharapkan adalah kemampuan untuk  berperan  lebih  besar  lagi  di  masa-masa  mendatang  dengan operasionalisasi  Bank  Islam  yang  lebih  luas  dalam  anti  berskala  nasional. Berdirinya  Bank  Islam  ini,  bagimanapun  akan  memberikan  harapan  baru  dan
3 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru . (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), 289.
dinamika  perekonomian  nasional  sekaligus  menjadi  sejarah  baru  bagi  umat Islam yang dimulai sejak zaman Orde Baru sampai masa-masa sesudahnya. 4
Dalam  konteks  seperti  ini,  Bank  Islam  paling  tidak  dapat  memberikan alternatif  lembaga  keuangan  yang  baru  dan  menarik,  terutama  dalam menawarkan  tingkat  keuntungan  (sistem  bagi  hasil)  dibandingkan  dengan keuntungan yang diperoleh berdasarkan suku bunga tabungan (misalnya) yang diberikan oleh bank konvensional (umum) dalam menarik dana di masyarakat.
Dengan  demikian  bank  Islam  selayaknya  mempersiapkan  diri  siap dengan  tenaga  profesional  yang  mampu  menilai  kelayakan  perusahaan (nasabah) yang akan menjadi mitra usahanya. Selain itu, keprofesionalan tenaga juga  diharapkan  mampu  menganalisis  prospek  bisnis  yang  akan  dimasukinya. Karena  itu,  kehadiran  Bank  islam  yang  beroperasi  secara  syari‟ah  diharapkan menjadi  alternatif  cara  menabung  bagi  umat  Islam  tanpa  harus  khawatir  atau ragu-ragu  akan  status  hukum  bunga  bank,  dan  dalam  mendapatkan  kredit (pinjaman dana).
Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, tulisan ini 5 disusun dengan alasan  guna  mengetahui  bagaimana  sejarah  dan  doktrin  ekonomi  syari‟ah  di Indonesia berkembang dalam konteks perbankan Islam dan implikasinya yang ditimbulkannya  bagi  perkembangan  ekonomi  nasional.  Sedangkan  titik  fokus analisis  akan  ditekankan  pada: Pertama, di  seputar    dinamika  perekonomian syari‟ah dan manifestasinya dalam konteks realitas sosial-ekonomi di Indonesia. Kedua ,  melihat  sejauh  mana  relevansi  situasi  historis  tersebut  dalam  konteks teologis lembaga perekonomian syari‟ah, khususnya lembaga perbankan Islam bagi kepentingan umat Islam.
Riset ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif; analisis ini mencoba menggambarkan  dan  menguraikan  keadaan  suatu  obyek  berdasarkan  fakta- fakta  yang  tampak  atau  sebagaimana  adanya. 6 Usaha  mendeskripsikan  fakta- fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara  lengkap  di  dalam  aspek  yang  di  analisis,  agar  jelas  keadaannya. 7 Oleh karena  itu  pada  tahap  ini  fungsinya  tidak  lebih  daripada  penggambaran  yang
4 Prospek , 14 Maret 1992, 66.
5 Tulisan  ini  adalah  merupakan  ringkasan  dari  hasil  penelitian  (tesis)  saya  di  BMI  dalam rangka untuk memperoleh gelar S2 Magister Sains, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2000.
6 Hadari  Nawawi, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press), 1998), 63-64.
7 lbid , lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 18-19.
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 53
bersifat  penemuan  fakta-fakta  seadanya  ( fact  finding )  dan  mengemukakan hubungan  satu  (variabel)  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek-aspek  yang dideskripsikan tentang bank Islam tersebut.
Pada  tahap  berikutnya  analisis  akan  diberi  bobot  yang  lebih  tinggi; dengan  memberikan  penafsiran  yang adequat terhadap  fakta-fakta  yang ditemukan  di  lapangan.  Dengan  kata  lain,  metode  ini  tidak  terbatas  sampai pada tingkat pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh. 8 Oleh karena itu analisis ini dipandang  sebagai  upaya  untuk  memecahkan  persoalan  dengan  mengadakan klasifikasi  gejala,  menilai  gejala,  menetapkan  hubungan  antar  gejala  yang ditemukan dan seterusnya. 9
Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  metode  deskriptif  kualitatif merupakan  langkah-langkah  metodologis  dalam  melakukan  “representasi” obyektif tentang gejala-gejala yang tampak di dalam masalah yang diteliti yang bersumber  pada  referensi  literatur  (buku,  makalah,  surat  kabar,  majalah  dan atau  yang  sejenis),  dari  informan  utama  ( key  informan )  yang  menyangkut  bank Islam.
Dalam  pengumpulan  bahan  literatur,  cara  kerjanya  dilakukan  dengan seleksi  studi  kepustakaan.  Sementara  terhadap  informan  utama,  dilakukan dengan  cara  interview  secara  langsung  disertai  pemakaian  daftar  ( draft ) pertanyaan yang telah disiapkan dan diberikan kepada informan terlebih dulu. Dari  situ,  kemudian  informan  menjawab  dalam  bentuk  tertulis  ataupun  lisan. Ternyata cara seperti ini dilakukan dapat memudahkan informan utama dalam mencermati  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  diajukan  serta  menjawab  atau merespon pertanyaan dengan baik dan tepat.
Para  informan  utama  yang  diwawancarai  tersebut  terdiri  dari;  tokoh organisasi Islam yang berkompeten (MUI), ahli perbankan Islam/cendekiawan muslim.  Data  yang  diperoleh  dari  informan  utama  dipakai  untuk  mengetahui secara langsung persepsi mereka dalam kaitannya dengan pokok persoalan yang diajukan.  Sekalipun  demikian,  fakta-fakta  empirik  yang  ditemukan  dari  data yang berhasil dikumpulkan tidak hanya digunakan sekadar membeberkan fakta atau data (secara apa adanya), tetapi ditafsirkan secara kritis untuk menemukan signifikansi maknanya.
Sehubungan  dengan  pokok  pembahasan  yang  diuraikan  di  atas,  maka pendekatan  fenomenologi  digunakan  dalam  menafsirkan  “makna”  data. Pendekatan  fenomenologi  itu  sendiri  secara  mudah  dimengerti  sebagai  usaha
8 Bandingkan dengan Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosda, 1999), 6. 9 Bandingkan  dengan  Anton  Bakker,  Achmad  Charis  Zubair, Metodologi  Penelitian  Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius 1992), 54.
memahami  secara  esensial  sesuatu  gejala  di  balik  bentuk-bentuk  yang penampakannya.
Fenomenologi  menunjukkan  proses  “menjadi”  dan  kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang tampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan  (makna)  yang  benar  dari  obyek  yang  diamati.  Singkatnya, pendekatan  ini  sebenarnya  merupakan  analisis  deskriptif  tentang  esensi  atau struktur  ideal 10 dari  gejala-gejala  yang  menampakkan  diri  dalam  suatu  fakta sosial.
B. Historisitas dan Doktrin Bank Islam

## 1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam
Ilmu ekonomi Islam termasuk bagian dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang karakteristiknya didasarkan pada upaya mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  ajaran  agama  Islam.  Dengan  ini  tidaklah hendak dikatakan bahwa kaum muslimin dicegah untuk mempelajari masalah- masalah ekonomi non muslim.
Sebaliknya, umat Islam yang hidup diilhami oleh nilai-nilai ajaran agama Islam  diperintahkan  pula  oleh  syariat  untuk  mempelajari  masalah-masalah minoritas  non  muslim  dalam  sebuah  negara  Islam  khususnya,  dan  mengenai kemanusiaan  pada  umumnya.  Demikianlah  definisi  yang  kelihatannya  sempit ini akan tetapi mempunyai implikasi yang luas. 11
Ilmu  ekonomi  Islam  dalam  konteks  ini  adalah  terutama  mengenai permasalahan  yang  menyangkut  kegunaan  dan  keberadaan  uang.  Sebenarnya ahli  ekonomi  yang  menyokong  pandangan  bahwa  ilmu  ekonomi  adalah mengenai  perilaku  manusia  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  mendapatkan uang dan membelanjakan  uang semakin bertambah. Tetapi penulis klasik dan pengikutnya  cenderung  menyelidiki  yang  tersirat  di  belakang  selubung keuangan itu dan menggambarkan masalah ekonomi dari segi bukan moneter. Permasalahan  ekonomi  umat  manusia  yang  fundamental  bersumber  dari kenyataan  bahwa  manusia  mempunyai  kebutuhan  dan  kebutuhan  itu  pada umumnya  tidak  dapat  dipenuhi  tanpa  mengeluarkan  daya  energi  manusia  dan sarana yang terbatas. 12
10 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), 12-13.
11 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
1995), 19-22.
12 Lihat  Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1995),27
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
Pendek  kata,  dalam  ilmu  ekonomi  Islam  tidak  hanya  mempelajari individu  sosial  melainkan  juga  manusia  dengan  bakat  religius.  Hal  ini disebabkan  karena  banyaknya  kebutuhan  dan  terbatasnya  sarana,  maka timbullah  masalah  ekonomi. 13 Ekonomi  Islam  dikendalikan  oleh  nilai-nilai dasar  ajaran  agama  Islam.  Dalam  ilmu  ekonomi  Islam,  individu  biasanya memperhitungkan  perintah  yang  tercantum  dalam  teks-teks  al-Qur‟an  dan- Sunnah dalam menjalankan aktivitasnya.
Oleh  karena  itu,  dalam  agama  Islam  kesejahteraan  sosial  dapat dimaksimalkan  jika  sumber  daya  ekonomi  juga  dialokasikan  sedemikian  rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan  menjadikan  orang  lain  lebih  buruk  di  dalam  kerangka  al-Qur‟an  dan Sunnah. Karena itu pula, segala sesuatu yang tidak secara nyata terlarang oleh al-Qur‟an  atau  Sunnah  tetapi  taat  asas  dengan  semangat  yang  sama  boleh dinyatakan Islami.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  melakukan  kegiatan-kegiatan  demikian, tidak dianggap salah. Ilmu ekonomi Islam, tidak hanya aspek perilaku manusia yang  berhubungan  dengan  cara  mendapatkan  uang  dan  membelanjakannya, namun sebagian besar ia merupakan bagian dari aktivitas kaum muslimin. 14
Benar-benar  menakjubkan,  bahkan  lebih  dari  seribu  empat  ratus  tahun yang  lalu,  Islam  telah  mengusahakan  keseimbangan  yang  langgeng  antara pendapatan dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan sosial yang maksimum. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini, pada akhirnya, dapat membinasakan suatu bangsa (al-Qur‟an, an Nisa : 29). 15
Oleh  karena  itu,  telah  ditetapkan  aturan-aturan  tertentu  yang  mengatur dan  menentukan  bentuk  dari  intensitas  kegiatan-kegiatan  manusia  dalam memperoleh  kekayaan.  Hal  ini  begitu  dibatasi  sehingga  serasi  dengan kedamaian  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Pada  tahap manapun  tak  ada  kegiatan  ekonomi  yang  bebas  dari  beban  pertimbangan moral. Untuk tujuan ini dalam al-Qur‟an dikatakan:
13 Bandingkan  dengan  Syed  Nawab  Haidar  Naqvi, Etika  dan  Ilmu  Ekonomi:  Suatu  Sintesis Islami, (Bandung: Mizan, 1993), 64-77.
14 M. Abdul Mannan, Ibid ., 21-22
15 Ali Audah, Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 188-189. Lihat Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran Text Translation and Commentary (Brentwood
Maryland: Amana Corporation, 1989), 193-194
“ Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu mengikuti  langkah-langkah  setan  karena  sesungguhnya  setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ” (al-Baqarah: 168). 16
Jadi karena itulah Islam sangat tidak menyetujui monopoli sumber daya oleh segelintir manusia kapitalis (al-Quran, al Hasyr: 7) dan tekanannya selalu terletak pada pemanfaatan sosial yang berguna saja, al-Qur‟an mengatakan:
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab suci Allah dan mendirikan sholat  dan  menafkahkan  sebagian  dari  rizqi  yang  Kami  anugerahkan  kepada  mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi” (al-Fathir: 9).
Sesungguhnya  keserakahan  dianggap  sebagai  sifat  negatif  dan  merusak.  Kekayaan orang-orang  yang  kikir,  selain  hanya  memberikan  keuntungan  bagi  mereka  juga menjadikan  rintangan  dan  menghalangi  pertumbuhan  moral  serta  spiritual  mereka  (al- Qur‟an, Ali-Imron :180), sebaliknya, hidup bermewah-mewahan pun, dikecam. Dalam al- Qur‟an dikatakan:
“Dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”(al-An am:141)
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya‟(al-Isra, 27)
Sesungguhnya  Tuhan  itu  tunggal  dan  serba  kecukupan.  Manusialah  yang  serba kekurangan,  dan  kemakmuran  itu  dapat  dicapai  bukan  dengan  jalan  keserakahan  atau karena tidak pernah memberi, melainkan dengan memanfaatkan harta demi kepentingan Allah  yaitu  untuk  pengabdian  kepada  makhluk-makhluknya  (al-Qur‟an,  Muhammad: 38). Dengan  cara  inilah,  Islam  mengatur  kegiatan-kegiatan  memperoleh  uang dan  mengeluarkan  uang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Demikianlah dalam satu arti, ilmu ekonomi Islam amat terbatas. Terbatas karena hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-esaan Allah dan ajaran-ajaran moral-Nya, sebagaimana tercermin dalam kitab suci al- Qur‟an  dan  Sunnah.  Juga  terbatas,  karena  suatu  negara  Islam  tidak  bisa
16 Ayat-ayat al-Qur'an ditulis terjemahannya saja dengan maksud untuk memudahkan teknis penulisan (mempersingkat halaman). Semua terjemahan mengacu kepada Ali Audah, al-Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
mendorong  setiap  hal  termasuk  ekonomi  dalam  hal  ini  kegiatan-kegiatan ekonomi  yang  tidak  meningkatkan  kesejahteraan  manusia  sudah  pasti  tidak dapat didorong.
Namun  konsep  kesejahteraan  manusia  itu  tidak  mungkin  statis  dan mandeg,  melainkan  ia  selalu  relatif  pada  keadaan  yang  sebenarnya  senantiasa berubah. Pokok persoalannya adalah bahwa konsep kesejahteraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam itu sendiri sebagai ajaran agama.
Sekali  lagi  hal  ini  berarti  memiliki  arti  yang  luas  karena  ilmu  ekonomi Islam  mengambil  pengetahuan  dan  faktor-faktor  non  ekonomi  seperti  faktor politik, sosial, etika, dan moral. Demikianlah ruang lingkup ilmu ekonomi Islam yang tampaknya  menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya dalam masyarakat  manusia  dipandang  dari  segi  konsepsi  etik  kesejahteraan  dalam Islam.
Oleh  karena  itu,  ekonomi  Islam  tidak  hanya  mengenai  sebab-sebab material kesejahteraan, tetapi juga mengenai hal-hal non material yang tunduk kepada  larangan  Islam  tentang  konsumsi  dan  produksi. 17 Dalam  Islam  baik konsumen  maupun  produsen  bukanlah  “raja”.  Perilaku  keduanya  harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syariat.

## 2. Asal Usul Ekonomi Islam
Maksud  utama  sub  bagian  ini  adalah  untuk  menyusun  hipotesis  bahwa prinsip  fundamental  ilmu  ekonomi  Islam  bersumber  pada  al-Qur‟an  dan Sunnah. Tafsiran dan penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur berbagai pokok persoalan) seperti nilai, sistem harga, konsumsi dan produksi, kekuatan permintaan dan penawaran, dan sebagainya, oleh sejumlah ahli ekonomi Islam telah diberi dasar operasional ilmu ekonomi Islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak awal mula Islam.
Cendekiawan  muslim  seperti  Abu  Yusuf  (731-798),  Yahya  Ibnu  Adam (meninggal 818), El Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibnu Taimiya (1262- 1328),  Ibnu  Khaldun  (1332-1406),  Shah  Waliullah  (1702-1763),  Al  Ghazali (1059-1111),  Al  Farabi  (meninggal  950)  dan  banyak  lainnya  yang  telah menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi (Islam).
17 Lihat  Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Gema  Insani  Press 1995), 97-170.
Di sini penulis hanya menyebutkan secara singkat sumbangan pemikiran dari masing-masing di antara cendekiawan itu. Sumbangan Abu Yusuf terhadap keuangan umum yang paling berharga ialah tekanannya pada peranan keuangan bagi  eksistensi  negara,  pekerjaan  umum  dan  perkembangan  pertanian. Sementara  gagasan  Ibnu  Taimiyah 18 tentang  “harga  ekuivalen”,  pengertiannya terhadap  ketidaksempurnaan  pasar  dan  pengendalian  harga,  tekanannya  pada peranan  negara  untuk  menjamin  dipenuhinya  kebutuhan  pokok  rakyat,  dan idenya tentang hak milik, memberikan sejumlah petunjuk penting tentang teori kebijakan ekonomi Islam pada zamannya.
Definisi Tusi, misalnya dalam karya beliau yang berbahasa Persia Akhlaq- I-  Nasiri ,  menulis:  „ Bila  setiap  orang    harus  tekun  untuk  menghasilkan  makanan, pakaian,  rumah  dan  alat-alatnya  sendiri  ..  tentu  dia  tidak  akan  tahan  akan  punya makanan dalam  jangka waktu lama yang diperlukan (untuk menyediakan barang-barang tersebut di atas).... Tetapi, karena orang bekerja sama satu dengan yang lainnya dan setiap orang melakukan profesinya yang khusus dengan menghasilkan konsumsi yang lebih  dari cukup  untuk  dirinya  sendiri,  dan  karena  hukum  keadilan  mengawasi  hal-hal  mengenai pertukaran  produksi  kelebihan  seorang  dengan  orang  lainnya  maka  sarana  ekonomi  dan barang-barang    menjadi  tersedia  bagi  semua  orang  …..  Dengan  demikian  Tuhan  dalam kebijaksanaan-Nya membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa; sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda (untuk saling membantu). Pembagian kerja  inilah  yang  menimbulkan  adanya  struktur  internasional  dan  sistem  ekonomi  umat manusia. Karena dengan adanya manusia tidak akan terdapat suatu bentuk  tanpa adanya kerja  sama  timbal  balik,  hal  itu  tidak  akan  terjadi  tanpa  kontak  sosial.  Maka  kodrat manusia adalah tergantung pada masyarakat ”.
Sedangkan  Ibnu  Khaldun,  cendekiawan  Arab  dan  Tunisia,  yang  diakui sebagai  Bapak  ilmu-ilmu  sosial,  memberikan  definisi bagi  ilmu  ekonomi  yang lebih  luas  ruang  lingkupnya  daripada  definisi  Tusi  di  atas.  Referensi  Ibnu Khaldun  tentang  “ketentuan  akal  dan  etika”  memperhatikan  bahwa  dia menganggap  ilmu  ekonomi  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  positif  dan normatif.  Selanjutnya  digunakan  kata  “massa”  ( aljumhur )  menunjukkan kenyataan  bahwa  maksudnya  mempelajari  ilmu  ekonomi  tidak  lain  adalah
18 Shaykh al Islam Ibnu Taimiyah, seorang ahli teologi Hambali adalah seorang sarjana yang terkenal tentang sejarah Islam. Pandangan-pandangan ekonominya sebagian besar dinyatakan dalam  karya-karyanya yang  termasyhur al Siyasah al Syariah Fi Ishlah  al Raiwal  Rai‟ah (Hukum publik dan privat) dalam Islam terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Faruk Omar, terjemahan dalam bahasa Perancis oleh Henri Laoust) Demikian juga Al Hisbab wa Mas‟ulzyah al Hukumah al  Islamiyah (pengawasan  umum  terhadap  kegiatan-kegiatan  ekonomi  dan  sosial  serta  peran negara Islam).
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
untuk  meningkatkan  kebutuhan  kesejahteraan  massa,  bukan  demi kesejahteraan individu. Hal ini karena hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  individu.  Ibnu  Khaldunlah  yang  telah melihat  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  faktor-faktor  ekonomi,  politik, sosial, etika dan pendidikan dalam sebuah peradaban suatu bangsa. Walaupun karyanya  yang  terkenal  Al-Muqaddimah  membahas  faktor-faktor  ini  secara terpisah-pisah namun dia menganggap semuanya ini sebagai “aspek peradaban yang  mempengaruhi  manusia  dalam  organisasi  sosial  mereka”  yang  saling berkaitan.  Dia  memperkenalkan  sejumlah  gagasan  ekonomi  yang  mendasar seperti  pentingnya  diferensiasi  kerja,  sistem  harga,  pembentukan  modal  dan sebagainya. 19
Secara keseluruhan, para cendekiawan muslim pada umumnya dan Ibnu Khaldun  pada  khususnya  dapatlah  dianggap  sebagai  pelopor  perdagangan, fisiokrat  dan  penulis  klasik  (seperti  misalnya,  Adam  Smith,  David  Ricardo, Malthus) dan penulis neo klasik (misalnya Keynes) 20

## 3. Doktrin Riba dalam Al-Qur’an
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  bank  ada  baiknya  terlebih dahulu  untuk  menjelaskan  riba  dan  sejarah  pelarangan  riba.  Kata  riba  berasal dan  bahasa  Arab,  yang  secara  etimologis  berarti  “tambahan”  ( ziyadah )  atau “kelebihan”. Pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadai. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai anti tambahan. Misalnya surah Al-Hajj (22:5):
… Dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya,  hiduplah  bumi  itu  dan  suburlah  dan  Menumbuhkan  Berbagai  macam  tumbuh- tumbuhan yang indah.
Arti kata riba dalam surah ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini, bisa juga dilihat surah An-NahI (16:92):
“…  disebabkan  adanya  satu  golongan  yang  lebih  banyak  jumlahnya  (arba)  dari golongan yang lain ”
Ada juga yang mencatat surah Al-Haqqah (69:10):
“… Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras (al-rabiyah)“
19 Rosenthal, The Muqaddimah, An Introduction to History , oleh Ibnu Khaldun (Routledge and Kegan  Paul,  London,  1967),  lihat  Mukti  Ali, Filsafat  Islam  tentang  Sejarah (Jakarta:  Tintamas, 1976), 97-125.
20 M. Abdul Mannan, Ibid ., 23-25
Pengertian di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum menentukan jenis riba apa yang diharamkan. Larangan riba, dalam al-Qur‟an terdapat dalam beberapa surah yaitu antara lain:

## 1. A1-Baqarah (2:275) ditambah 278-279.
A1-baqarah :275 :
orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

## Dan arti ayat Al-Baqarah 278-279 adalah:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak  mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  Maka  ketahuilah,  bahwa  Allah  dan Rasul-Nya  akan  memerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

## 2. Surah ‘All ‘Imran (3:130-131):
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda  dan  bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  Swt  supaya  kamu  mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dan api neraka yang disediakan untuk orang- orang yang kafir.”
3. Surah An-Nisa (4:160-161
“ Maka  disebabkan  kelaliman  orang-orang  Yahudi,  Kami  haramkan  atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Swt. Dan disebabkan mereka  memakan  riba  padahal  sesungguhnya  mereka  telah    dilarang,  dan  karena mereka  memakan  harta  orang  dengan  jalan  batil,  Kami  telah  menyediakan  untuk orang-orang kafir di antara mereka itu sisa yang pedih “
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 61

## 4. Surah Ar-Rum (30:39):
„Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia;  maka  riba  itu  tidak  menambah  pada  sisi  Allah.  Dan  apa  yang  kamu berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah, maka  (yang  berbuat  demikian)  itulah  orang-orang  yang  melipat  gandakan (pahalanya )”.
Dengan  memperhatikan  ayat-ayat  tersebut  di  atas,  ada  ayat  yang secara tegas mengharamkan riba. Ada juga yang memang tegas melarangnya, tetapi  masih  berupa  gambaran  umum  dan  belum  mencakup  secara menyeluruh.  Dilihat  dan  periodisasi  turunnya  wahyu,  ayat-ayat  itu mempunyai masa yang berbeda. Ada ayat yang diturunkan di Makkah, masa awal  perjuangan  Islam,  ketika  ajaran-ajarannya  lebih  banyak  menekankan pada masalah tauhid (teologi). Ada juga ayat-yang diturunkan di Madinah.
Dari  perspektif  ini  terlihat  ada  tahapan-tahapan  pelarangan,  seperti tahapan  pelarangan  minuman  keras  ( khamr ).  Dengan  kata  lain,  dalam mengobati patologi  sosial ,  Al-Qur‟an  menggunakan  cara  yang  bertahap; berangsur-angsur.  Seperti  pelarangan  dalam  riba,  Al-Qur‟an  tidak  secara langsung menilai hukumnya haram, tetapi menggunakan teori bertahap dan berangsur sedikit demi sedikit.
Konsep  riba  tidak  terbatas  pada  bunga.  Dikenal  dua  bentuk  riba dalam  hukum  Islam.  Yaitu al-Qarud yang  berhubungan  dengan  tambahan atas  pinjaman,  dan  riba al-Buyu yang  berhubungan  dengan  tambahan  atas jual-beli.  Riba al  Buyu ada  dua  bentuk  yakni  riba al-fadl yang  meliputi penukaran  secara  bersamaan  dan  komoditas  yang  sama  yang  memiliki kualitas  atau  kuantitas  yang  tidak  sama,  dan  riba  an- nasiah yang  meliputi pertukaran secara tidak bersamaan dan komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Pelarangan berlaku bagi objek-objek yang dapat  diukur  atau  ditimbang  dan  dari  jenis  yang  sama.  Kelebihan  dalam kuantitas maupun penundaan dalam pelaksanaan, dua-duanya dilarang.
Riba al-qauid bunga  pinjaman,  meliputi  beban  atas  pinjaman  yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kata lain merupakan pinjaman  berbunga,  dan  kadang-kadang  disebut  sebagai  riba an-nasiah ,
tambahan karena menunggu. Riba ini muncul apabila peminjam harta orang lain, apapun bentuknya dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu  tambahan  tertentu  di  samping  pokok  pinjaman  pada  saat  pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah  tertentu,  dengan  cara  bagaimanapun  pertambahan  ini  terjadi,  maka pinjaman  itu  menjadi  pinjaman  ribawi.  Pelarangan  diperluas  ke  semua bentuk  pinjaman  dan  atau  utang  yang  memberikan  tambahan  kepada  si kreditur.

## 4. Islam dan Perbankan
„Orang-orang yang makan (mengambil), riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Karena mereka yang  demikian  itu  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya  lalu  terus  berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah  diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  mengulangi  (mengambil riba)  maka  orang  itu  adalah  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di  dalamnya (Q.S.  al- Baqarah :275)
Ayat  tersebut  di  ataslah  yang  menjadi  landasan  teologis  untuk  pijakan penafsiran perbankan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang mengerti apa yang disebut bank. Tetapi apa yang dimaksud bank dan apa yang  menjadi  tanda  bahwa  sesuatu  itu  adalah  bank?  Berbagai  penulis  buku perbankan  tidak  selalu  sama  dalam  memberikan  arti  atau  definisi  bank.  ini, karena  perbedaan  situasi  dan  kondisi  dan  suatu  negara,  juga  karena  bank merupakan  perusahaan  yang  dinamis  sehingga  gambaran  tentang  bank mengalami  perubahan.  Pada  taraf  ini  barangkali  perlu  untuk  menjelaskan konsep mengenai perbankan secara etimologi maupun fungsi-fungsi perbankan dalam Islam.
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 63
Kata  bank  diambil  dan  kata  “ banko ”  dalam  bahasa  Italia. 21 Pada  masa yang lalu, para penukar uang (money changer) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan  di  tempat  para  kelasi-kelasi  kapal  datang  dan  pergi. Mereka meletakkan uang penukaran itu di atas sebuah meja di hadapan mereka dan meja ini dinamakan “ bangko ” yaitu “bangku” dalam bahasa Indonesia. 22
Istilah  ini  berpindah  ke  negeri-negeri  lain  dengan  arti  yang  sama  dan mempunyai  fungsi  yang  sama  pula.  Bangsa  Arab  pun  memakai  kata-kata tersebut  dalam  arti  yang  serupa  dengan  pengertian  bahwa  bank 23 itu  adalah suatu perusahaan hidup yang melaksanakan fungsi keuangan.
Munculnya  bank  bermula  dari  perkembangan  cara  penyimpanan  harta benda.  Para  pedagang  yang  sering  berpindah  tempat  merasa  khawatir membawa perhiasan emas, uang dan lain sebagainya. Bank adalah suatu tempat yang  dipercaya  aman  dan  terjaga.  Oleh  karena  itu,  kepercayaan  publik  pun semakin meningkat/tertarik dengan adanya bank.
Pertama kali bank berdiri di kota Venesia dan Genoa (Italia) sekitar abad ke-14.  Kota-kota  tersebut  sangat  terkenal  dengan  sebutan  kota  dagang.  Para pedagang  menuju  kota-kota  itu  untuk  mengadakan barter (transaksi  tukar menukar  barang  dagangan).  Dari  kedua  kota  itulah,  sistem  perbankan  pindah ke Eropa Barat (Inggris) yaitu berdirinya Bank  of  England pada tahun 1696.
Seiring  dengan  dinamika  kehidupan  manusia,  bank  sangat  diperlukan teutama  dalam    usaha  memajukan  kepentingan  nasional  dan  internasional. Bank telah mengikat „jurusan‟ hidup manusia sebagai urat nadi dari perusahaan- perusahaan, pedagang, petani, pegawai, dan  sebagainya. Jadi, bank merupakan lapangan muamalat 24
21 Fuad Muhammad Fachruddin, Riba  dalam Bank, Koperasi dan Asuransi (Bandung; PT Al Ma‟arif, 1985), 109
22 Bank dalam arti Exchange of Currencies ; merupakan satu fungsi dari Baitul Mal Islam yang dilakukan oleh bagian Dewan al Amal. Sistem ini dijalankan oleh Muawiyah I (41-404) dan juga Daulah  Abbasiyah  (Aa.  Duri,  Studies  on  the  Economic  life  of  Mesopotamia  in  the  10 th Century, Baghdad 1367 H dengan mengeluarkan paper money (wesel).
23 Dalam bahasa Arab kata Bank disebut dengan Masharaf . 24 Muamalat berasal dari bahasa Arab yang digunakan dalam istilah Islam untuk hubungan yang  diadakan  oleh  manusia  di  bidang  tukar-menukar  manfaat  demi  kepentingan  hidup manusia  (kemaslahatan  umat).  Bahkan  Nabi  Muhammad  Saw.  menjelaskan  dan  menegaskan bahwa  agama  Islam  itu  adalah muamalat yakni  cara  berbuatnya  manusia  terhadap  manusia lainnya.

## 5. Universalitas Bank Islam
Ada  sebagian  orang  Islam  berpendapat  bahwa  perbankan  Islam  tidak dapat  dipraktekkan,  karena  hal  ini  akan  mengucilkan  suatu  negara  Islam  dari dunia  lainnya  (teralienasi),  sehingga  mengakibatkan  kerugian  besar  dalam perdagangan  internasionalnya.  Tapi  bila  memungkinkan  bagi  bangsa  yang berlainan  di  dunia  baik  dalam  prinsip  politik  dan  ekonominya  untuk  hidup berdampingan, dan jika Amerika Serikat dan Palestina atau Rusia dan negara- negara  Arab  bisa  membuat  perjanjian  perdagangan,  maka  penulis  tidak menemukan  alasan  mengapa  negara  Islam  harus  terpisah  dan  bagian  dunia lainnya.  Misalnya,  Indonesia  menerapkan  prinsip  sistem  perbankan  Islam karena  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Jadi  bisa  saja  dalam  satu negara ada dua sistem (perekonomian), seperti di RRC
Jauh  dari  penyebab  kerugian  dalam  perdagangan  internasional, perbankan  Islam  akan  meningkatkan  volumenya.  Ini,  disebabkan  bank moderen  membiayai  perdagangan  luar  negeri  dengan  menerima  dan mengumpulkan surat wesel yang ditarik oleh para pelanggan, mentransaksikan usaha  devisa  lainnya,  dan  menerima  suatu  komisi  sebagai  balas  jasa  untuk pelayanan mereka. Tetapi dalam sistem Islami, bank akan memberikan semua pelayanan ini tanpa balas jasa apa pun karena persekutuan mereka dengan para pengusaha.  Lagi  pula,  bank  sebagai  mitra  usaha  akan  membantu  pengusaha untuk menghindari spekulasi yang tidak ekonomis sehingga permintaan suplai komoditi  dapat  disesuaikan  untuk  membawa  kemakmuran  ekonomi  suatu negara dan dunia secara keseluruhan. 25
Akhirnya,  prinsip  perbankan  Islam  itu  universal  karena  sangat  sejalan dengan  prinsip-prinsip  perbankan  internasional  semata-mata  karena  dunia modern  sadar  atau  tidak  sadar,  sebenarnya  sedang  mengarah  pada  filsafat ekonomi  perbankan  Islam.  Kecenderungan  ini,  dalam  bantuan-bantuan keuangan  dunia  diakui  dengan  terbentuknya  “International  Development Association  (IDA)”  pada  tanggal  24  September  1960,  sebagai  afiliasi “International  Bank  of  Reconstruction  and  Development  (IBRD)”  atau  bank dunia.
25 Ibid ., 178
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
IDA  akan  memulai  sebagai  suatu  dana  yang  menyebar  karena  ia  akan memberikan  pinjaman  sekaligus  dengan  suku  bunga  nol  persen  dalam  kasus perkecualian, tergantung pada faktor politik dan ekonomi dalam setiap negara penerima. 26

## C. Bank Islam di Indonesia

## 1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia
Ide  konkrit  pendirian  Bank  Islam  berawal  dari  lokakarya  “Bunga  Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan MUI pada  tanggal 18-20 Agustus 1990 di  Cisarua.  Ide  ini  kemudian  lebih  dipertegas  lagi.  dalam  Munas  IV  MUI  di Hotel  Sahid  Jaya  Jakarta  tanggal  22-2  5  Agustus  1990.  Atas  dasar  amanat Munas  IV  MUI  inilah  langkah  untuk  mendirikan  Bank  Islam  di  Indonesia dimulai. 27
Tidak  lama  setelah  Munas  IV,  MUI  membentuk  Kelompok  Kerja (Pokja)  untuk  mempersiapkan  segala  sesuatunya,  yang  diketuai  oleh  Prodjo Kusumo,  Sekretaris  Jenderal  MUI.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tersebut, Tim  Pokja  membentuk  Tim  Kecil  “Penyiapan  Buku  Panduan  Bank  Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Azis, dengan anggota Syahrul Ralie Siregar, A. Malik, SE, dan Zainulbahar Noor, SE, Tim Kecil ini kemudian di perkuat  dengan  masuknya  Jr.  Abdul  Aziz Kuntoadji,  Drs.  Amin R.  Batubara, Drs. Karnaen Perwataatmaja, MPA, Drs. Fuadi Mourad, Chalid Hsb, BA, Jimly Asshiddiqie, MA dan Abdul Mughni, MBA. 28
Hal paling utama yang dilakukan oleh Tim Perbankan MUI  di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak terkait adalah menyelenggarakan  pelatihan  calon  staf  melalui  “Management  Development Program”  di  LPPI,  Jakarta  yang  dibuka  pada  tanggal  29  Maret  1991  oleh Menteri Muda Keuangan Drs. Nasrudin Sumintapura, MA.
Dukungan  politik  Presiden  Soeharto  waktu  itu  sebagai  pemrakarsa pendirian bank bagi hasil syari‟ah pertama di Indonesia ini, serta peran pribadi beberapa  mantan  Menteri  dan  Menteri  Kabinet  Pembangunan  V  seperti misalnya  Ir.  Hartarto,  Dr.  Arifin  M.  Siregar,  Ir.  Azwar  Anas  dalam  proses
26 Ibid., 179 lihat juga Sudin Haron, 100-125.
27 Anonim, Laporan Tahunan BMI 1995 (Jakarta: tp), 1995
28 Prospek, 2 Nopember 1991,73-74
pendiriannya  telah  semakin  memantapkan  pelaksanaan  rencana  tersebut. Demikian  pula  keberhasilan  sisi  pengumpulan  dana  yang  tidak  akan  tercapai sedemikian  rupa  tanpa  peran  aktif  para  pengusaha  muslim,  antara  lain:  Dr. Sukamdani  Sahid  Gitosardjono,  Probosutedjo,  Muhammad  (Bob)  Hasan, Abdul  Latief  Agus,  Sudwikatmono,  E.  Kowara,  Hutomo  Mandala  Putra,  Ir. Abu Rizal Bakrie dan banyak lagi yang tercantum dalam daftar 227 pemegang saham  pendiri  Bank  Islam  (hampir  sebagian  daripadanya  adalah  keseluruhan Menteri Muslim Kabinet Pembangunan V). 29
Momentum  sejarah  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa pertama ,  kesediaan “Yayasan  Amal  Bhakti  Muslim  Pancasila”  meminjamkan  dananya  tanpa imbalan apapun sebagai modal yang dibutuhkan untuk setoran pertama dalam pengajuan  izin  Prinsip  Pendirian  Bank  Islam  di  Indonesia. Kedua ,  keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) khususnya peran pribadi Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang mendorong secara lebih jauh demi realisasinya Bank Muamalat  Indonesia  (BMI).  Beberapa  tim  telah  dibentuk  yaitu:  Tim Pendanaan,  Tim  Hukum  dan  Tim  Anggaran  Dasar,  yang  masing-masing diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz dengan dukungan Nasrudin Sumintapura, M.A., Drs. Karnaen Perwataatmaja, MPA dan Drs Rachmat Saleh. Dalam tim terakhir  diikutsertakan  Drs.  Omar  Abdalla,  Widarsa  Dipradja,  Somala  Wiria, Drs.  Amir  F.  Batubara  dan  Drs.  Robby  Djohan.  Sebagian  besar  dari  mereka yang terlibat dalam proses awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, yaitu 23 diantaranya,  merupakan  pemrakarsa  di  mana  Presiden  Soeharto  sebagai pemrakarsa pertama, begitu pula Sudharmono, SH. 30
Setelah  lebih  kurang  setahun  tercetusnya  ide  mendirikan  bank  syariah tersebut, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., pada tanggal 1  November  1991  terlaksana  penandatanganan  Akte  Pendirian  PT.  Bank Muamalat  Indonesia  sebagai  Bank  Islam  pertama  di  Sahid  Jaya  Hotel  di hadapan  Notaris  Yudo  Paripurno,  SH  dengan  Akte  Notaris  No.  1  Tanggal  1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.O1.O1 tanggal 21 Maret 1992/ Berita Negara RI Tanggal 28 April 1992 No. 34). 31
29 Hal  iadalah  ni  sebagai  indikasi manuver  politik menjelang  Pemilu  Juni  1992  untuk memperoleh dukungan umat Islam; lihat Editor No. 22/ Th.VI/20 Februari 1993, 19.
30 Prospek, Ibid . 31 Ibid .
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ... | 67
Pada  saat  penandatanganan  Akte  Pendirian  ini  terkumpul  komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 Milyar. Dua hari berselang, Minggu tanggal 3 November  1991,  masyarakat  Jawa  Barat  diundang  oleh  Presiden  Soeharto  di Istana  Bogor  dalam  acara  Silaturahmi  Bapak  Soeharto  dan  Masyarakat  Jawa Barat  Dalam  Rangka  Penjualan  Saham  Pendirian  Bank  Islam”. 32 Dari  hasil acara Istana Bogor, modal dasar Rp 500 Milyar pada tahap awal dapat dipenuhi dengan  total  komitmen  modal  disetor  sebesar  Rp.106.126.382.00,00.  Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, per SK Menteri Keuangan. RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, diikuti  oleh  Izin  Usaha  Keputusan  Menteri  Kenangan  RI  No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992.
Pada Jum‟at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri  Keuangan  dan  dengan  dihadiri  oleh  Gubernur  Bank  Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya BMI sebagai Bank Islam dalam upacara “Soft Opening” yang diadakan di kantornya di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta.
Acara  resmi  “Grand  Opening”  diadakan  pada  dua  minggu  setelah  itu, Jumat  12  Dzulkaidah  1412  H  bertepatan  dengan  15  Mei  1992  di  Pun Agung Sahid Jaya Hotel. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan tertulis Presiden Soeharto  dan  sambutan  Wakil  Presiden  Sudharmono,  S.H,  yang  sekaligus menandatangani  prasasti  berdirinya  bank  Islam  pertama  di  Indonesia  yang dioperasikan sesuai dengan syariah. 33
Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  yang  pertama  dilaksanakan pada hari Senin, 3 Rabiul Awal 1412H, bertepatan dengan tanggal 31. Agustus 1992 dengan acara pokok, “Pengukuhan Susunan Pengurus Bank Muamalat”. Rapat  Umum  Pemegang  Saham  berikutnya  telah  dilangsungkan  pada  hari Kamis,  26  Dzulhijjah  1413  H,  bertepatan  dengan  17  Juni  1993,  bertempat  di Pun  Agung  Sahid  Jaya  Hotel  Jakarta,  sedangkan  Rapat  Umum  Pemegang Saham  berikutnya  telah  dilaksanakan  di  tempat  yang  sama  pada  tanggal  19 Dzulhijjah  1414  H  bertepatan  dengan  30  Mei  1994,  masing-masing  dengan acara pokok antara lain “Laporan Tentang Jalannya Perseroan dan Hasil yang Telah  Dicapai  Dalam  Tahun  Buku  yang  Bersangkutan  dan  Penambahan Anggota Direksi” memenuhi ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Akte Pendirian
32 Ibid .
33 Anonim, Ibid .
Bank  Muamalat  RUPS  pada  tanggal  22  Maret  1995  masing-masing  dengan acara  pokok  “Laporan  Tentang  Jalannya  Perseroan  dan  Hasil  yang  Telah Dicapai  dalam  Tahun  Buku  yang  Bersangkutan  dan  Pergantian  Manajemen BMI” yang masa kepengurusannya berakhir bulan Nopember 1996.

## 2. Bentuk Bank Islam
BMI  sebagai  Bank  Islam  pertama  di  Indonesia  didirikan  dalam  bentuk sebuah. Perseroan Terbatas yang didirikan di bawah KUHD, berdasarkan akta pendirian  tanggal  1  November  1991  dan  Notaris  Yudo  Paripurno,  SH  di Jakarta.  Pada  tanggal  21  Maret  1992  mendapat  pengesahan  sebagai  Badan Hukum  PT  berdasarkan  SK  Menteri  Kehakiman  RI  (Ismail  Saleh)  No. C2.2413.HT.O1.O1 tahun 1992, untuk menjalankan perniagaan Bank bagi basil di  bawah  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Undang-undang  Pokok  Perbankan,
berdasarkan SK Menteri keuangan RI (J.B. Sumarlin) No. 430/KJvIK.013/1992. 34
Bank  mempunyai  komitmen  modal  sebanyak  lebih  kurang  196  Milyar. Para  pemegang  sahamnya  adalah  227  pemegang  saham  pendiri  ditambah sekitar 800 ribu pemegang saham biasa. Bank Muamalat Indonesia terdaftar di Bapepam sebagai perusahaan publik yang non listed pada tanggal 28 Oktober 1993 dan efektif perusahaan publik berdasarkan Surat Ketua Bapepam (Bacelis Ruru) No. S-1860/PMI/1993.
Para  pemegang  saham  memilih  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi dalam  “Rapat  Umum  Pemegang  Saham”  tahunan  untuk  melaksanakan  dan menjalankan operasi Bank. 35 BMI juga mempunyai Dewan Pengawas Syari‟ah yang  bertugas  untuk  menentukan  apakah  Bank  itu  beroperasi  dalam  semua bidang menurut hukum-hukum syariah atau tidak.
Kantor pusat BMI terletak di Jalan Thamrin di kawasan “segi tiga emas” Jakarta  Pusat,  dan  telah  membuka  cabang-cabangnya  secara  berangsur-angsur dan hampir merata di seluruh tempat di negara kesatuan Republik Indonesia .
34 M.  Ruslim  Karim  (Editor), Berbagai  Aspek  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1992), 157-164
35 Lihat lampiran, Prinsip Management Bank Tanpa Bunga
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
Dalam operasionalmya BMI juga menyediakan berbagai jasa lainnya yang biasa  disediakan  oleh  Bank-  Bank  perniagaan  dan  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. Berikut ini cukup disebutkan beberapa contoh saja dari jasa-jasa tersebut : 36
(i) Pengiriman dan pemindahan uang.
(ii) Jual beli mata uang asing.
(iii) Pengurusan investasi.
(iv) Jasa pemegang amanah ( trustee ) dan jasa nominee ( nominee company )

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pada tahap-tahap pembahasan tentang Dinamika Ekonomi Islam  di  Indonesia  (Sebuah  Telaah  Sosio  Historis  Teologis  Terhadap  Bank Muamalat  Indonesia)  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Bank  Muamalat Indonesia  adalah  merupakan  symbol  lahirnya  sistem  perbankan  baru  (islami) yang  memberikan  alternative  mengenai  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan syariah Islam.
Berdirinya  BMI  selain  orientasi  teologis,  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari perhitungan  (rasionalitas  perilaku  ekonomi).  Dalam  arti  BMI  adalah  sebagai ekspresi dari orientasi keduniawian yang cukup kuat dalam memberikan pilihan sistem perbankan yang aman.
Dengan demikian, BMI sebagai manifestasi orientasi teologis yang sangat penting, sama pentingnya ketika umat Islam menganggap manifestasi orientasi keagamaan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kesalehan  ritual  (misalnya: membangun  masjid,  pergi  haji,  dan  sebagainya).  Jadi,  dalam  konteks  ini kehadiran  BMI  secara  sosiologis  membuktikan  adanya  hubungan  yang  erat (korelasi  positif)  antara  doktrin  agama  dengan  tindakan/perilaku  ekonomi kehidupan umat Islam.
36 M. Rusli Karim, Ibid , 165-170

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdullah, Taufiq, ed., Agama, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi, LP3ES,
Jakarta, 1988.
__________________, Islam  dan  Masyarakat:  Pantulan  Sejarah  Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1987.
Adeney,  Frances  S.,  and  John  Titaley, Social  Theory:  A  Course  Reader ,  PPs- AM, UKSW, Salatiga, 1992.
Aghnides,  N.P., Mohammeden  Theories  of  Finance  with  an  Introduction Mohammeden Law , the Premier Boox House, Lahore, 1980.
Ahmad, Muhdlor, Etika dalam Islam, Al-Ikhlas, Surabaya (tt).
Andreski,  Stanislav, Max  Weber:    Kapitalisme,  Birokrasi  dan  Agama ,  alih bahasa: Hartono, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.
Anonim, Laporan Tahunan BMI , Jakarta, 1995.
Azhar,  Basyir  Ahmad, Garis  Besar  Sistem  Ekonomi  Islam ,  BPFE.,  UGM,
Yogyakarta, 1987
Aziz, Thaba Abdul, Islam dan Negara  dalam Politik Orde Baru , Gema Insani Press, Jakarta 1996.
Berger, Peter, Langit Suci, LP3ES, Jakarta, 1994.
Black,  James  A.  and  Champion  Dean  J., Methode  dan  Masalah  Penelitian Sosial , terjemahan: E, Koesworo, Eresco, Bandung, 1992.
Bucaille,  Maurice, Bibel,  Qur‟an  dan  Sains  Modern, Bulan  Bintang,  Jakarta,
1978.
Budiman,  Arief, Sistem  Perekonomian  Pancasila  dan  Ideologi  Ilmu  Sosial  di Indonesia , Gramedia, Jakarta, 1989.
Dahril, Tengku, dkk., Al-Qur‟an, IPTEK dan Kesejahteraan Umat , Universitas Islam Riau Press, 1994.
Edi, Swasono Sri, Terobosan Kultural dalam  Ekonomi Kita, Dekopin, Jakarta, 1990.
Fuad,  Mohamad  Fachruddin ,  Riba  dalam  Bank,  Koperasi ,  Perseroan  dan Asuransi, Alma‟arif, Bandung, 1985.
Gauhar, Altaf, Tantangan Islam , Pustaka, Bandung, 1983.
Mochamad Prmudi , Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; ...
| 71
Guntur,  Waseso  Mulyadi, Kekuasaan,  Birokrasi,  Harta,  dan  Agama  di  Mata Max Weber dan Emile Durheim , Hanindita, Yogyakarta, 1987.
Haron,  Sudin, Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam ,  Berita  Publishing,  Sdn., Bhd., Malaysia, 1996.
Hendropuspito, D., Sosiologi Agama , Kanisius, Yogyakarta, 1983.
Holland,  Joe  and  Henriot,  Peter,  Analisis  Sosial  dan  Refleksi  Teologis,
Kanisius, Yogyakarta, 1994.
Haidar,  Naqvi,  Syed  Nawab, Etika  dan  Ilmu  Ekonomi:  Suatu  Sintesis  Islami , Mizan, Bandung, 1993.
Husain,  Haikal  Muhammad, Sejarah  Hidup  Muhammad ,  Litera  Antar  Nusa, Jakarta, 1996.
Iqbal,  M., The  Reconstruction  of  Religious  Thought  in  Islam, Lahore,  Pakistan, 1996.
JOI, Ihalauw John , Bangunan Teori , UKSW, Salatiga, 1985.
Kahf, Monzer, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam , Jakarta, 1994.
Mursyid, Prihantono dan Basyaib, Hamid, Bank Tanpa Bunga , Mitra Gema Widya, Yogyakarta, 1993.
Perwataatmadja,  Karnen,  dan  Syafi‟i  Antonio,  Muhammad, Apa  dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
Qardhawi,  Yusuf, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam, Gema  Insani  Press, Jakarta, 1996.
Rahardjo,  Dawam, Etika  Ekonomi  dan  Manajemen ,  Tiara  Wacana, Yogyakarta, 1990.
Raharja, Prathama, Uang dan Perbankan, Rineka Cipta, Bandung, 1990.
Rahman,  F.  Islamic  Methodology  in  History,  Islamic  Research  Institute,
Islamabad, Pakistan, 1966.
Rosenthal,  F.,  The  Muqaddimah,  an  Introduction  History  by  Ibnu Kahaldun, Routledge and Kegan Paul, London 1997.
Rusli, Karim, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Fak. Ekonomi UII, Yogyakarta,
1992.
Quraish, Shihab, M., Membumikan Al-Qur‟an , Mizan, Bandung, 1992.
________________, Wawasan Al-Qur‟an, Mizan, Bandung, 1996.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016
Sobary, Mohammad, Kesalehan dan Tingkah Laku Ekonomi , Benteng Budaya, Yogyakarta, 1995.
Stoddard, Loothrop, Dunia Baru Islam , Jakarta, 1966.
Undang-Undang Perbankan Nomor.7 Tahun 1992 , Rasindo, Jakarta, 1995.
Umar, Nuruddin, Klasfikasi Ayat Al-Qur‟an: Pedoman Mencari Ayat Al-Qur‟an, Al-Ikhlas, Surabaya, 1982.
Weber,  Max,  The  Protestant  Ethic  and  The  Spirit  of  Capitaliusm,  Unwin Hyman, London, 1989.
Wahid,  Abdurrahman,  Muslim  di  Tengah  Pergumulan,  Lappenas,  Jakarta, 1981.
Yusuf,  Ali  „Abdullah,  The  Holy  Qur‟an,  Text,  Translation,  and Commentary,  Amana  Corporation,  Brentwood,  Maryland,  USA., 1989.

## B. Majalah dan Surat Kabar
Editor , Nomor.22/Thn.VI/20 Februari 1993 Prospek , 14 Maret 1992 Republika , 2 Juli 1993 Suara Merdeka , Minggu 12 Mei 1996
TEMPO , 6 April 1991 Ummat, Nomor. 20/Thn.1/1 April 1996 ______, Nomor. 22/Thn.1/29 April 1996 ______, Nomor. 20/Thn.1/22 Juli 1996