## PERJANJIAN BAKU MENURUT PRINSIP SYARIAH (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)

## Dwi Fidhayanti
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fidha.shi@gmail.com

## Abstract
Nowadays  many economic transactions conducted through the bank. In Indonesia,  the banks  can  be  divided  into  two,  namely  conventional  banks  and  Islamic  banks.  The development of financing in Islamic banks illustrates that this product enjoyed by many people. To that end, the Islamic banking is necessary to a healthy financial services and in  accordance  with  Islamic  principles.  This  paper  aims  to  assess  How  raw  agreement according to Islamic principles and what the legal consequences of raw agreement on financing  in  Islamic  banking  for  the  parties.  This  paper  uses  the  type  of  normative research  to  conduct  legal  interpretation  of  the  material  to  obtain  a  solution  to  the problem. Results and discussion shows that raw raw agreement has been made legally, but  do  not  pay  attention  to  one  of  the  Islamic  principles  set  out  in  the  acceptance  of products  and  product  distribution  of  funds  in  Islamic  banking,  the  balance  (tawâzun). Standard  contract  after  an  analysis  according  to  Islamic  principles,  including  the damaged  or  imperfect  agreement  because  the  agreement  has  been  made  legally,  but there  is  one  principle  which  is  not  fulfilled  then  make  the  agreement  unenforceable. imperfect agreement did not result in legal consequences for the parties.
Transaksi  ekonomi  dewasa  ini  banyak  dilakukan  melalui  bank.  Di  Indonesia,  bank dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Berkembangnya pembiayaan di bank syariah menggambarkan bahwa produk ini dinikmati oleh banyak kalangan. Untuk itu, dalam perbankan syariah diperlukan adanya jasa keuangan yang sehat  dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji Bagaimana  perjanjian  baku  menurut  prinsip  syariah  dan  Apa  akibat  hukum  dari perjanjian  baku  pada  pembiayaan  di  perbankan  syariah  bagi  para  pihak.  Tulisan  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  melakukan  intepretasi  terhadap  bahan hukum  sehingga  didapatkan  solusi  atas  permasalahan.  Hasil  dan  pembahasan menunjukkan  bahwa  perjanjian  baku  baku  telah  dibuat  secara  sah,  namun  tidak memperhatikan  salah  satu  prinsip  syariah  yang  ditetapkan  pada  produk  penerimaan dan produk penyaluran  dana pada perbankan syariah, yaitu keseimbangan (tawâzun). Perjanjian  baku  setelah  dilakukan  analisis  menurut  prinsip  syariah  termasuk  pada perjanjian  yang  rusak  atau  fasid  karena  perjanjian  tersebut  telah  dibuat  secara  sah, namun  terdapat  satu  prinsip  yang  tidak  dipenuhi  yang  kemudian  membuat  perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. perjanjian yang fasid tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
Kata kunci: Perjanjian baku, prinsip syariah
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  selalu berinteraksi  dengan  sesamanya.  Manusia  tidak dapat  memenuhi  kebutuhannya  hidup  dengan dirinya  sendiri.  Manusia  yang  satu  dengan yang  lainnya  saling  ketergantungan  dan
membutuhkan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Interaksi  yang  dilakukan  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan rohani. Tidak hanya itu, sekarang ini interakasi
yang  seringkali  dilakukan  dan  secara  terus menerus adalah transaksi ekonomi.
Transaksi  ekonomi  dewasa  ini  biasanya dilakukan  melalui  Bank.  Bank  memiliki peranan  yang  cukup  penting  bagi  kehidupan masyarakat  dewasa  ini.  Bank  menjadi  sarana dalam  bertransaksi  terutama  transaksi  yang mempunyai  nilai  tinggi.  Oleh  karena  itu, kehadiran bank dirasakan penting keberadaanya bagi pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya. Pembayaran dalam transaksi bisnis  dengan  menggunakan lembaga perbankan  dianggap  cukup  aman  dibandingan dengan  pembayaran  yang  dilakukan  secara langsung. 1
Dalam perkembangan perbankan di Indonesia,  bank  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.  Menurut  pasal  1  ayat  (1)  undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,  Perbankan  Syariah  adalah  segala sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena perbankan syariah termasuk baru dalam pengoperasiannya, maka diperlukan pemahaman mengenai perbankan syariah perlu ditingkatkan  untuk  lebih  memahami  dan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai  produk  pembiayaan  berdasarkan akad-akad  syariah  sehingga  masyarakat  dapat menyadari  manfaat  dan  keunggulannya  dari perbankan syariah dibandingkan dengan sistem perbankan  konvensional  yang  telah  ada  dan biasa  digunakan  sebelum  adanya  perbankan syariah. 2
Perbankan syariah pada dasarnya melakukan kegiatan yang sama dengan perbankan konvensional,  yaitu  menghimpun  dana  dan menyalurkan dana masyarakat  selain dari pada juga  menyediakan  jasa  keuangan  lainnya. Dalam  hal  menghimpun  dana  dari  masyarakat perbankan  syariah  melakukan  mobilisasi  dan investasi  tabungan  dengan  cara  yang  adil. Mobilisasi  dana  dalam  Islam  sangat  diajurkan karena  menumpuk  dan  menimbun  harta  tidak
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 68.
2 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbanakan  di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 148- 149.
diperkenankan.  Untuk  itu  dana  tersebut dirasakan  perlu  digunakan  secara  produktif. 3 Karakteristik unik yang terdapat pada perbankan  syariah  adalah  dalam  menghimpun dana dari masyarakat tidak menggunakan unsur bunga  atau  dalam  islam  disebut  riba.  Menurut Hukum  Islam,  Riba  termasuk  pada  hal  yang diharamkan.  Sementara,  dalam  hal  penyaluran dana,  perbankan  syariah  menyalurkan  dana- dananya melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikategorikan menjadi enam kategori berdasarkan  tujuan  penggunaannya,  yaitu: pembiayaan  berdasarkan  pola  jual-beli  dengan akad murâbahah , salam dan istishna’ ; pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  akad mudhârabah atau musyârakah ,  pembiayaan dengan  akad qard ,  pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada nasabah berdasarkan akad ijârah atau sewa beli dalam  bentuk ijârah  muntahiya  bittamlik ; pengembalian utang berdasarkan akad hawâlah ; dan pembiayaan multijasa. 4
Pembiayaan-pembiayaan  tersebut  sangat dinikmati oleh nasabah perbankan syariah serta juga diminati oleh masyarakat Indonesia karena system  keuangan  syariah  menjadi  salah  satu keuangan  yang  mampu  bertahan  dalam  krisis ekonomi  dan  keuangan  global  yang  terjadi. Dengan  demikian  perbankan  syariah  semakin berkembang  pesat.  Perkembangan  perbankan syariah merupakan perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu perbankan  yang  mampu  menyediakan  jasa keuangan  yang  sehat,  juga  memenuhi  prinsip syariah. 5
Dengan  perkembangan  perbankan  syariah, untuk  itu  dilakukan  inovasi  baru  dalam mengembangkan  usaha.  Berbagai  inovasi dengan  tujuan  pengembangan  usaha  telah melahirkan  berbagai  bentuk  produk.  Ini membawa  dampak  pada  pranata  hukum sehingga  diperlukan  pranata  hukum  yang memadai untuk mengaturnya, demi terciptanya kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak.
3 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah, cet, ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 73.
4 Andri Soemitra, Bank. ., h. 78-79.
5 Burhanuddin  Susamto, Aspek  Hukum  Lembaga Keuangan  Syariah, (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2010),  h. 30.
130 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 128-137
Untuk menjamin kepastian dan perlindungan  hukum  pada  pembiayaan  di perbankan  syariah,  maka  diperlukan  adanya suatu  perjanjian.  Menurut  pasal  1313  KUH perdata,  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Dalam  menunjang  efektivitas operasional  dan  melindungi  kepentingan  pihak bank,  yang  dalam  hal  ini  menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana bagi masyarakat, bank syariah menggunakan perjanjian baku dalam menjalankan kegiatannya dalam menyalurkan dana tersebut.
Dalam  perjanjian  baku  dianggap  tidak  ada keadilan karena perjanjian baku hanya memihak salah satu pihak saja. Draft perjanjian telah  disiapkan  terlebih  dahulu  oleh  salah  satu pihak  karena  ingin  melindungi  kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Sementara, pihak  lainnya  hanya  dihadapkan  pada  pilihan untuk  menerima  atau  menolak  perjanjian tersebut  atau  “ take  it  or  leave  it  contract ”. 6 Perjanjian ini tidak mengandung unsur kesepakatan  karena  pihak  lainnya,  yaitu nasabah mau tidak mau harus menerima setiap klausul  yang  terdapat  pada  draft  perjanjian. Disini  lah  letak  ketidak  adilan  dari  perjanjian baku.
Karena  perjanjian  ini  digunakan  pada pembiayaan  syariah,  maka  dirasakan  perlu untuk  mengetahui  Bagaimana  perjanjian  baku menurut prinsip syariah dan Apa akibat hukum dari  perjanjian  baku  pada  pembiayaan  di perbankan  syariah  bagi  para  pihak.  Dengan adanya  pemahaman  mengenai  perjanjian  baku ini,  dimaksudkan  sebagai  tambahan  wawasan dan  pengetahuan  atas  perjanjian  baku  yang sesuai prinsip syariah.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  yaitu  penelitian  normatif. Penelitian  normatif  juga  dikenal  dengan penelitian  doctrinal,  yaitu  penelitian  terhadap hukum  yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan
6 R.  Subekti, Hukum  Perjanjian, (Bandung: Intermasa, 1987), h. 19-20.
dikembangkan. 7 Dalam  penelitian  ini,  penulis ingin  memecahkan  permasalahan  berkaitan dengan perjanjian baku apabila dilihat dari segi prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  dipilih  karena masalah  ini  berfokus  pada  pembiayaan  pada perbankan syariah. Berdasarkan objek penelitannya,  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Jenis  dan  sumber  bahan  hukum  dalam penelitian  normatif  meliputi  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier. 8
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  dengan cara  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum dengan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Untuk memecahkan permasalahan penelitian  tersebut,  peneliti  menggunakan intepretasi  hukum.  Mengintepretasi  aturan hukum adalah upaya untuk menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik  keluar  dan  menampilkannya  ke permukaan  kaidah  hukum  atau  makna  hukum. Dalam penelitian ini difokuskan pada intepretasi gramatikal dan intepretasi ekstensif.

## Hasil dan Pembahasan

## Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah
Perjanjian  secara  lebih  rinci  didefinisikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  berjanji  kepada  seseorang  yang  lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan  suatu  hal. 9 Perjanjian  seringkali digunakan dalam transaksi ekonomi di perbankan, termasuk juga perbankan syariah.
Pengaturan  perbankan  syariah  di  Indonesia, yaitu  pada  undang-undang  No.  7  tahun  1992 Jo. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan  undang-undang  No.  10  tahun  1992
7 Soetandyo  Wignyosubroto, Hukum,  Paradigma, Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, (Jakarta:  ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 148.
8 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12-13.
9 R. Subekti, , Hukum,. h. 1.
tentang  perbankan  yang  didalamnya  mengatur secara  khusus  mengenai  bank  syariah.  Dalam perkembangan terbarunya kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai  perbankan  syariah  yang  dituangkan dalam  undang-undang  No.21  tahun  2008 tentang perbankan syariah. 10
Peraturan  perbankan  syariah  mengatur secara  spesifik  serta  lebih  memperjelas operasional bank syariah, termasuk didalamnya pengaturan mengenai pembiayaan pada perbankan  syariah  yang  terdapat  pada  pasal  1 ayat  (12)  dalam  undang-undang  No.  21  tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi  hasil  dalam  bentuk mudh â rabah dan musy â rokah ;  (b)  Transaksi  sewa  menyewa dalam  bentuk ijarah atau  sewa  beli  dalam bentuk ij â rah muntahiya bittamlik ; (c) Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang mur â bahah , salam dan istishna ;  (d)  Transaksi pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang qard , dan  (e)  Transaksi  sewa  menyewa  jasa  dalam bentuk ij â rah untuk transaksi multijasa.
Kesepakatan  para  pihak  dalam  pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad. Pengertian akad dituangkan pada pasal 1 angka (13) undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan  syariah  yang  menyatakan  bahwa akad  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah.  Dengan adanya  pengaturan  mengenai  penggunaan prinsip  syariah  sebagai  dasar  dalam  membuat perjanjian,  diharapkan  undang-undang  No.  21 tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  dapat memberikan payung hukum  sehingga perjajian tersebut  tidak  bertentangan  dengan  aturan syariah.  Prinsip  syariah  yang  dimaksud kemudian  dituangkan  pada  pasal  1  ayat  (12) undang-undang  No.  21  tahun  2008  tentang perbankan  syariah  bahwa  prinsip  syariah
10 Dyah  Ochtorina  Susanti, Mekanisme  Pengaturan Hukum  Perjanjian  Dalam  Regulasi  perbankan  Syariah di  Indonesia  (Ditunjau  dari  Sudut  Pandang  Hukum Islam  dan  Hukum  Perdata  (KUHPerdata  yang  berlaku di Indonesia) , Risalah Hukum (Online) Volume 4 No. 2 ( http://risalah.fhunmul.ac.id diakses  tanggal  12  Februari 2015 ) h. 93-104.
adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Fatwa  yang  berkaitan  dengan  perbankan syariah  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  melalui  lembaganya  yang  bernama Dewan Syariah Nasional. Peran Majelis Ulama Indonesia secara teoritis dengan cara melakukan kajian-kajian atas ekonomi kontemporer  dengan  menggunakan  metode- metode  penetapan  yang  kemudian  hasilnya dinyatakan  dalam  bentuk  fatwa. 11 Tugas  dan wewenang Dewan Syariah Nasional diatur dan diakui  dalam  pasal  26  ayat  (1),  (2),  dan  (3) Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  bahwa  produk  dan  jasa perbankan  syariah  harus  sesuai  dengan  prinsip syariah  sebagaimana  yang  difatwakan  oleh Majelis Ulama Indonesia kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.
Prinsip  syariah  yang  digunakan  bekaitan dengan  perjanjian  yang  terdapat  pada  fatwa diatur  secara  tersendiri  pada  tiap  produk  dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini,  kebanyakan  perjanjian  yang  terdapat  pada perbankan  syariah  dibuat  secara  baku  dimana beberapa klausula yang terdapat pada perjanjianperjanjian
tersebut dapat
memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan  salah  satu  pihak  maksudnya adalah  bahwa  dalam  perjanjian  tersebut  hanya menyebutkan  hak-hak  dari  satu  pihak  saja (yaitu  pihak  yang  mempersiapkan  perjanjian baku  tersebut)  tanpa  mencantumkan  apa  yang menjadi  kewajiban  pihaknya  dan  sebaliknya hanya  atau  terutama  menyebutkan  kewajiban- kewajiban  pihak  lainnya  sedangkan  apa  yang menjadi hak-hak lainnya itu tidak disebutkan. 12 Bahkan  Pitlo  menyebutkan  perjanjian  baku sebagai  perjanjian  paksaan  karena  sudah  tidak ada lagi kebebasan sehingga pihak yang lemah terpaksa  menerimanya  sebab  tidak  mampu berbuat  lain.  Pendapat  dari  Stein  juga  hampir sama  dengan  Pitlo,  menurut  Stein  dasar
11 Yeni  Salma  Barlinti, Kedudukan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 142.
12 Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit di Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 71.
132 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 128-137 berlakunya perjanjian baku adalah de fictie van will of vetrouwen sehingga kebebasan berkehendak  yang  sungguh-sungguh  tidak  ada pada para pihak, khususnya debitur. 13
Berdasarkan  uraian  mengenai  perjanjian baku diatas, apabila melihat kembali pada asas- asas  dari  perjanjian  menurut  Hukum  Islam, maka  dapat  diketahui  bahwa  tidak  adanya kebebasan  dalam  akad  termasuk  melanggar asas  kebebasan  berakad  atau  dalam  istilah bahasa  arab  disebut  dengan mabda’  hurriyyah at-ta’aqud. Pada  asas  kebebasan  berakad,  para pihak  yang  melakukan  akad  harus  memiliki dasar  suka  sama  suka  atau  kerelaan  antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement.
Pernyataan  ini  didasarkan  pada  firman  Allah pada QS. An-Nisa’: 29 yang berisi bahwa:
ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ اَي اوُلُ تْقَ ت  َلََو ْمُكْنِم ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنوُكَت ْنَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب اًميِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا َّنِإ ْمُكَسُفْ نَأ Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  cara  yang  batil,  kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ”.
Ayat  tersebut  secara  jelas  menjelaskan bahwa  dalam  hal  perdagangan  termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada  suka  sama  suka  atau  kerelaan  diantara para  pihak.  Sementara,  dalam  perjanjian  baku cenderung  ada  unsur  keterpaksaan  dari  pihak debitur  untuk  menerima  setiap  klausula perjanjian  baku  pembiayaan  yang  mereka ajukan  karena  posisi  debitur  pada  pihak  yang lemah  sehingga  mau  tidak  mau  debitur  akan menerima  dan  menyetujui  setiap  syarat  yang disebutkan  dalam  klausul  perjanjian.  Merujuk pada  pada  pasal  31  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi
13 Alamsyah, Klausula  Eksemsi  Dalam  Kontrak Baku Syariah, (Online),
( http://www.pa- palembang.go.id/index.php?option=com_content& view=article&id=161:klausula-eksemsi-dalam- kontrak-baku-syariah-oleh--alamsyah-303- &catid=135:artikel&Itemid=182 . Diakses tanggal 12 Februari 2015), h. 3.
Syariah 14 , paksaan adalah mendorong seseorang  melakukan  sesuatu  yang  tidak diridhainya  dan  tidak  merupakan  pilihan bebasnya.
Berikut  ini  merupakan  contoh  klausul pada perjanjian baku pembiayaan mur â bahah :

## PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PIHAK KEDUA
Selama  jangka  waktu  perjanjian,  pihak kedua  tidak  akan  melakukan  sebagian  atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pertama:
1. Melakukan  akuisisi,  merger  rekonstruksi dan/  atau  konsolidasi  kegiatan  usaha pihak kedua dengan pihak lain.
2. Menjual  baik  sebagian  atau  seluruhnya asset  pihak  kedua  yang  nyata-nyata mempengaruhi  kemampuan  atau  cara membayar  atau  melunasi  kewajiban pihak  keduaatau  sisa  kewajiban  pihak kedua  kecuali  menjual  barang  dagangan yang  menjadi  kegiatan  usaha  pihak kedua.
3. Membuat utang lain kepada pihak ketiga.
4. Melakukan  investasi  baru,  baik  yang berkaitan  langsung  atau  tidak  langsung dengan  tujuan  kegiatan  usaha  pihak kedua.
5. Memindahkan  kedudukan/  lokasi  barang maupun barang jaminan dari kedudukan/ lokasi  bang  barang  itu  semula  atau sepatutnya berada, dan/ atau mengalihkan  hak  atas  barang  atau jaminan  yang  bersangkutan  kepada pihak lain.
6. Mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk menunjukkan
eksekutor, curator, likuidator atau pengawas  atas  sebagian  atau  seluruh harta kekayaannya.
14 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu pedoman yang diperuntukkan  bagi  hakim  dalam  memutus  perkara dalam ekonomi syariah.

## RISIKO-RISIKO
Pihak  kedua  bertanggung  jawab  untuk memeriksa  dan  meneliti  kondisi  barang yang dibeli dari pemasok, termasuk terhadap  sahnya  dokumen-dokumen  atau surat-surat  bukti  kepemilikan  barang  pihak pertama  tidak  bertanggung  jawab  atas cacat-cacat  tersembunyi  atas  barang  serta tidak bertanggung jawab atas ketidakabsahan dokumen kepemilikan barang. 15
Klausula-klausula  yang  telah  ditetapkan oleh pihak pertama seperti halnya contoh diatas secara  jelas  memberikan  batasan  kepada debitur  untuk  melakukan  tindakan  bisnis. Selain itu, pada klausula risiko juga menggambarkan bahwa semua tanggung jawab harus dipikul oleh debitur sebagai pihak kedua. Sementara,  pihak  bank  sebagai  pihak  pertama tidak  bersedia  menerima  risiko  apapun. Klausula-klausula  tersebut  secara  sengaja dicantumkan  oleh  pihak  bank  selaku  kreditur yang  menurut  pandangan  bank  merupakan suatu  tindakan  proteksi  bagi  bank  apabila debitur  melakukan  tindakan  wanprestasi  yang dapat  merugikan  bank.  Nasabah  sebagai debitur  terkadang  tidak  memperhatikan  isi klausula  yang  tidak  baik  atau  bahkan merugikan  bagi  debitur  dan  hanya  memihak pada kepentingan bank. Debitur yang memerlukan  dana  terpaksa  harus  menerima setiap  klausul  perjanjian  yang  telah  dibuat secara baku oleh bank.
Dari  segi  hukum  Islam,  perjanjian  baku tersebut melihat daripada rukun dalam perjanjian  hukum  islam,  yang  berupa  pihak- pihak  yang  berakad  ( al-‘aqidain );  obyek  akad ( mahallul ‘aqd ); tujuan pokok akad ( maudhu’ul  ‘aqd );  dan  kesepakatan  ( s î ghat al’aqd )  telah  sah  karena  rukun-rukun  tersebut telah  dipenuhi  dalam  perjanjian.  Rukun tersebut  telah  dipenuhi  dalam  perjanjian  baku pembiayaan  pada  perbankan  syariah  dapat diketahui  dari  perjanjian  dimana  terdapat  dua pihak,  yaitu  nasabah  dan  bank,  obyeknya dalam  pembiayaan  jual  beli  misalnya  berupa barang  yang  diperjual  belikan  dan  harga, tujuannya membiayai sejumlah pembelian, dan kesepakatan kedua belah pihak yang
15 Alamsyah, Klausula.. , h. 8-9.
digambarkan dengan ditandatanganinya
perjanjian oleh kedua belah pihak. Selain memperhatikan rukun dalam perjanjian, perjanjian pembiayaan dalam perbankan  syariah  juga  harus  memperhatikan pasal Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan  pada  pasal  1  ayat  (12)  undang- undang  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah  bahwa  prinsip  syariah  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Agar fatwa dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  yang mengikat,  fatwa  tersebut  harus  terlebih  dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang- undang.  Sebagian  besar  isi  pasal  sama  dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional. 16
Memenuhi  prinsip  syariah  dalam  akad  atau perjanjian  adalah  wajib  sebagaimana  tertuang dalam  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor:  10/16/Pbi/2008  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  9/19/Pbi/2007  Tentang  Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan
Penghimpunan  Dana  Dan  Penyaluran  Dana Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah  bahwa Dalam  melaksanakan  jasa  perbankan  melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan  pelayanan  jasa  bank,  Bank  wajib memenuhi  Prinsip  Syariah.  Lebih  lanjut dijelaskan  dalam  pasal  2  ayat  (3)  Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan  Dana  Dan  Penyaluran  Dana Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah  bahwa Pemenuhan  Prinsip  Syariah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  dengan memenuhi  ketentuan  pokok  hukum  Islam antara  lain  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan ( ‘adl  wa  taw â zun ),  kemaslahatan  ( maslahah ), dan  universalisme  ( alamiyah )  serta  tidak mengandung ghar â r,  maysir,  riba,  zalim dan objek haram.
Ciri  perjanjian  baku  sebagai  berikut:  (1) Isinya  ditetapkan  sepihak  yang  posisinya  lebih kuat; (2) Masyarakat dalam hal ini debitor tidak
16 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan... ., h. 447.
134 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 128-137 ikut  bersama-sama  menentukan  isi  perjanjian; (3) Terdorong oleh kebutuhan, debitor terpaksa menerima perjanjian itu; (4) Dipersiapkan lebih dahulu secara massal dan kolektif. 17
Perjanjian  baku  yang  demikian  tidak mencerminkan  adanya  prinsip  keseimbangan ( taw â zun ). Dalam penjelasan pasal pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007  Tentang  Pelaksanaan  Prinsip
Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana Dan  Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa Bank  Syariah  bahwa  Pemenuhan  Prinsip Syariah, “ Tawâzun ” adalah keseimbangan yang meliputi  aspek  material  dan  spiritual,  aspek privat  dan  publik,  sektor  keuangan  dan  sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan  dan  kelestarian.  Menurut  penulis, dalam  hal  perjanjian  prinsip  keseimbangan dalam  perjanjian  pembiayaan  dalam  perbakan syariah harus dapat merepresentasikan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.  Hak dan kewajiban menjadi seimbang apabila kedua belah  pihak  saling  berkomunikasi  dalam menentukan klausul perjanjian.
Namun,  perjanjian  baku  yang  merupakan upaya  proteksi  bank,  menjadikan  perjanjian pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  luput dari  adanya  adanya  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  bagi  para  pihak.  Bank  tidak ingin  mendapatkan  adanya  kerugian  dalam perjanjian  pembiayaan  yang  dibuatnya  dengan nasabah  sehingga  dengan  segala  cara  bank mencantumkan  klausul  yang  berpihak  dan menguntungkan  baginya.  Nasabah  sebagai pihak yang membutuhkan dana, dalam perjanjian baku hanya diberi kesempatan untuk membaca  dan  menandatangani  atau  tidak menandatangani  perjanjian  tersebut.  Ini  lah yang  kemudian  membuat  perjanjian  baku dikenal  dengan  istilah take  it  or  leave  it contract.
Akibat  Hukum  Dari  Perjanjian  Baku  Pada Pembiayaan  Di  Perbankan  Syariah  Bagi Para Pihak
Akibat  hukum  adalah  akibat  suatu  tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang  dikehendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur
17 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum Perikatan ,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2001),  h. 69.
oleh  hukum.  Tindakan  yang  dilakukannya merupakan  tindakan  hukum  yakni  tindakan yang  dilakukan  guna  memperoleh  sesuatu akibat  yang  dikehendaki  hukum. 18 Tindakan hukum  dalam  pembahasan  ini,  yaitu  adanya pembiayaan  antara  bank  dan  nasabah  yang dituangkan  dalam  suatu  perjanjian.  Akibat yang dikehendaki dalam perjanjian pembiayaan bertujuan  agar  perjanjian  tersebut  berlaku mengikat  bagi  para  pihak  dan  terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.
Perjanjian  baku  yang  dapat  memenuhi prinsip syariah, maka perjanjian tersebut  dapat berlaku  mengikat  bagi  para  pihak  dan perjanjian  tersebut  dapat  dijadikan  bukti  untuk para  pihak  memenuhi prestasi. Artinya perjanjian  tersebut  sah  di  mata  hukum  karena di  dalamnya  tidak  mengandung  sesuatu  yang dilarang. Sebagaimana kaidah ushul fiqh dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa:
رِ حْ  رِ حْ تَّلا  ىَلَع  لُ حْ رِاتَّلاحْ   تَّ   لُلَ  ىتَّلَح ةَح اَب  رِ حْ   رِااَ حْ َ حْ  ىرِف  لُ حْ َ َ
Artinya:  “ pada  asasnya  segala  sesuatu  itu boleh  dilakukan  sampai  ada  dalil  yang melarangnya ”.
Bahwa  segala  sesuatu  itu  sah  dilakukan apabila  tidak  ada  larangan  yang  secara  tegas tidak  memperbolehkan  tindakan  tersebut. Dalam  perjanjian  baku  pada  pembiayaan  di perbankan  syariah,  mengharuskan  perjanjian dalam hal produk penyaluran dana untuk wajib menerapkan  prinsip  syariah.  Akan  tetapi,  pada proses pelaksanaannya, perjanjian baku melupakan  akan  esensi  dari  prinsip  syariah yang  berupa  keseimbangan  ( tawâzun ).  Pada praktiknya, bank tidak memberikan kesempatan  bagi  nasabah  untuk  memberikan pendapat dan saran ketika menyusun perjanjian.  Bank  membuat  perjanjian  tersebut secara  sepihak  sehingga  besar  kemungkinan Bank  membuat  klausul  yang  hanya  dapat memproteksi  dirinya  dan  menguntungkan  bagi pihak bank.
Terdapat  tiga  kategori  akibat  hukum  dari perjanjian  atau  akad  dari  segi  hukum  Islam, yaitu akad yang sah, akad yang fasad dan akad yang  batal.  Akad  yang  dibentuk  secara  sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Sedangkan pada akad fasad
18 Soeroso,  R., Pengantar  Ilmu  Hukum , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 295.
dan  akad  batal  keduanya  sama-sama  tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum  apapun  bagi  para  pihak  yang  membuat akad.
Perjanjian baku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya  yang merujuk pada pendapat  Pitlo dan Stein, bahwa perjanjian baku temasuk pada perjanjian  yang  mengandung  unsur  paksaan. Maksud  paksaan  dalam  pendapat  tersebut adalah  bahwa  nasabah  tidak  mempunyai kesempatan  untuk  menolak  atau  merefisi klausula  perjanjian  dan  sebagai  pihak  yang membutuhkan  dana,  nasabah  hanya  bisa menerima segala klausul dengan cara terpaksa. Namun,  sulit  sekali  untuk  membutuhkan  hal ini,  karena  secara  hukum  perjanjian  tersebut dibuat  dengan  sah  dimana  dibuktikan  dengan adanya tanda tangan dari nasabah dan bank.
Perjanjian  baku  termasuk  pada  perjanjian yang  sah,  akan  tetapi  perjanjian  baku  tersebut tidak  mengandung  salah  satu  prinsip,  yaitu prinsip keseimbangan ( tawâzun ). Secara hukum  Islam,  perjanjian  tersebut  menjadi fasad.  Akad  yang  fasad  (dapat  dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syara- syaratnya,  tetapi  ada  segi  atau  hal  lain  yang merusak  akad  tersebut  karena  pertimbangan maslahat.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak.
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah menentukan dalam pasal 56 bahwa  apabila  Bank  Syariah  atau  UUS, anggota  dewan  komisaris,  anggota  Dewan Pengawas  Syariah,  direksi,  dan/atau  pegawai Bank  Syariah  atau  Bank  Umum  Konvensional yang  memiliki  UUS,  yang  menghalangi dan/atau  tidak  melaksanakan  Prinsip  Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya, maka Bank Indonesia menetapkan sanksi administrative.  Lebih  lanjut  mengenai  sanksi administratif  ditentukan  dalam  pasal  Pasal  58 ayat (1) bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  ini  adalah:  denda  uang;  teguran tertulis;  penurunan  tingkat  kesehatan  Bank Syariah dan UUS; pelarangan untuk turut serta dalam  kegiatan  kliring;  pembekuan  kegiatan usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara  keseluruhan;  pemberhentian  pengurus Bank  Syariah  dan  Bank  Umum  Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk
dan  mengangkat  pengganti  sementara  sampai Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengangkat pengganti  yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;  pencantuman  anggota  pengurus, pegawai,  dan  pemegang  saham  Bank  Syariah dan Bank Umum  Konvensional  yang memiliki UUS  dalam  daftar  orang  tercela  di  bidang perbankan; dan/atau pencabutan izin usaha.
Secara  peraturan  memang  sudah  ditulis sedemikian  komplit  dan  jelas,  namun  pada pelaksanaanya  baik  dari  pihak  bank  maupun nasabah  masih  kurang  memahami  akan pentingnya  membuat  perjanjian  yang  sesuai dengan  hukum  Islam.  Sedangkan  dari  segi budaya  hukum,  pegawai  bank  dan  nasabah tidak pernah membaca dengan seksama klausul perjanjian  yang  berdampak  pada  sah  dan tidaknya  perjanjian  sehingga  dapat  berlaku mengikat,  dan  juga  nasabah  kurang  tanggap akan  hal  yang  seperti  ini  dengan  hanya menganggap  perjanjian  baku  setelah  ditanda tangani  dianggap  sah,  namun  ketika  terjadi wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  bank,  baru  lah  dalam gugatannya  menyinggung  tentang  keabsahan dari perjanjian baku itu sendiri.
Suatu  peraturan  tidak  dapat  berjalan  tanpa berdampingan  dengan  peraturan  lain.  Seperti halnya  perjanjian  yang  terdapat  pada  hukum Islam,  menyakut  juga  aturan-aturan  lain  yang berkaitan,  misalnya  peraturan  yang  terdapat pada pasal 18 undang-undang No. 8 tahun 1998 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pasal  18 undang-undang  No.  8  tahun  1998  tentang Perlindungan Konsumen diperlukan agar perjanjian  tersebut  tetap  dalam  koridornya sebagai  perjanjian  baku.  Pasal  18  undang- undang No. 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen  mensyaratkan  beberapa  larangan untuk  perjanjian  baku  yang  isinya  adalah sebagai berikut:
Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/atau  perjanjian  apabila:  (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  (b)  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang yang  dibeli  konsumen;  (c)  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan kembali  uang  yang  dibayarkan  atas  barang
136 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 128-137 dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen;  (d) menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran; (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya  kegunaan  barang  atau  pemanfaatan jasa  yang  dibeli  oleh  konsumen;  (f)  memberi hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi  obyek  jual  beli  jasa; (g)  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya; (h)  menyatakan  bahwa  konsumen  memberi kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk  pembebanan hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan terhadap  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen secara angsuran.
Dengan demikian, diharapkan agar perjanjian  yang  dibuat  oleh  perbankan  syariah memperhatikan  dengan  cermat  atas  peraturan- peraturan  yang  terkait  dengan  perjanjian  yang dituangkan  dalam  setiap  produknya,  baik  dari segi  prinsip  syariah  dan  juga  peraturan  hukum penunjangnya. Tujuannya adalah agar perjanjian  tersebut  tidak  akan  menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

## Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai Perjanjian Baku Menurut  Prinsip  Syariah  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Praktek  Pembiayaan  di  Perbankan Syariah  di  Indonesia),  maka  dapat  diambil kesimpulannya  sebagai  berikut:  (1)  Perjanjian baku  telah  dibuat  secara  sah,  namun  tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah  yang ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitu keseimbangan  ( tawâzun ).  Hak  dan  kewajiban antara bank dan nasabah tidak seimbang karena klausula  perjanjian  telah  dibuat  secara  baku oleh  bank  yang  bertujuan  untuk  memproteksi dirinya  dari  segala  kerugian  yang  mungkin dilakukan  oleh  nasabah,  sedangkan  nasabah tidak  diberi  kesempatan  untuk  memberikan pendapat,  saran  ataupun  kesempatan  untuk merefisi  klausul  perjanjian  baku  pembiayaan tersebut.  (2)  Perjanjian  baku  setelah  dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian  yang  rusak  atau  fasid  k  arena perjanjian  tersebut  telah  dibuat  secara  sah, namun  terdapat  satu  prinsip  yang  tidak dipenuhi  yang  kemudian  membuat  perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. perjanjian yang fasid tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi  para  pihak  yang  melaksanakan  perjanjian sehingga  perjanjian  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, Klausula  Eksemsi  Dalam  Kontrak Baku  Syariah ,  (Online),  ( http://www.pa- palembang.go.id/index.php?option=com_ content&view=article&id=161:klausula- eksemsi-dalam-kontrak-baku-syariah- oleh--alamsyah-303- &catid=135:artikel&Itemid=182 . Diakses tanggal 12 Februari 2015)
Badrulzaman, Mariam Darus, Kompilasi
Hukum  Perikatan ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2001.
Barlinti,  Yeni  Salma, Kedudukan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Sistem Hukum  Nasional  di  Indonesia ,  Jakarta: Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama RI, 2010.
Djumhana, Muhammad, Hukum Perbanakan di Indonesia ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005.
R.  Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Bandung: Intermasa, 1987.
Sjahdeini,  Sutan  Remi, Kebebasan  Berkontrak dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kredit  di Bank  di  Indonesia ,  Jakarta:  Institut Bankir Indonesia, 1993.
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ,  cet,  ke-2,  Jakarta:  Kencana,
2010. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat , Jakarta:  Raja Grafindo
Persada, 2011.
Soeroso,  R., Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Susamto, Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Susanti, Dhyah Ochtorina. Mekanisme
Pengaturan  Hukum  Perjanjian  Dalam Regulasi perbankan Syariah di Indonesia (Ditunjau  dari  Sudut  Pandang  Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata yang  berlaku  di  Indonesia) ,  Risalah Hukum  (Online)  Volume  4  No.  2 ( http://risalah.fhunmul.ac.id diakses
tanggal 12 Februari 2015 ) Wignyosubroto, Soetandyo, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya . Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.