## IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERTULIS TINDAKAN MEDIS ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN
1 Hartani Himawan, 2 Arief Suryono, 3 Ahmad Jaeni 1,2,3 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia Email: harty_chen@yahoo.com, arsur15@yahoo.co.id, ahmad.jaeni@sthm.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Kajian Yuridis, Perjanjian Tertulis, Dokter Gigi dengan Pasien, Tindakan Medis Penelitian  ini  berjudul  "Implikasi  Hukum  Perjanjian  Tertulis  Tindakan  Medis antara Dokter Gigi dengan Pasien" bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam tindakan  medis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  mencakup  analisis  peraturan  perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Latar belakang penelitian  ini  menekankan  pentingnya  perjanjian  tertulis  dalam  memberikan kepastian  hukum  bagi  dokter  gigi  dengan  pasien  serta  melindungi  hak  dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  kesehatan  dan  hak  asasi  manusia,  serta  kemajuan  teknologi  medis, kebutuhan  akan  perjanjian  tertulis  yang  jelas  dan  transparan  menjadi  semakin signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan  pasien  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa  tindakan medis dilakukan dengan persetujuan yang terinformasi. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata,  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sah  yaitu  kesepakatan, kecakapan,  hal  tertentu,  dan  causa  yang  halal.  Hak  pasien  untuk  mendapatkan informasi  yang  lengkap  dan  benar,  serta  hak  untuk  menyetujui  atau  menolak tindakan medis, dijamin melalui perjanjian tertulis dan prinsip informed consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
290/Menkes/Per/III/2008.  Dokter  gigi  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika, termasuk kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan. Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  perjanjian,  dapat  timbul  konsekuensi  hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi pidana jika terbukti adanya  malpraktik.  Saran  yang  diberikan  dalam  penelitian  ini  meliputi peningkatan  edukasi  dan  pelatihan  bagi  dokter  gigi  mengenai  pentingnya perjanjian  tertulis  dan  informed  consent,  pengembangan  pedoman  standar, sosialisasi  hak-hak  pasien,  peningkatan  mekanisme  penyelesaian  sengketa, pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  perjanjian,  pengembangan  teknologi informasi,  dan  penguatan  regulasi.  Dengan  implementasi  saran-saran  ini, diharapkan  hubungan  hukum  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  dapat  berjalan lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
ABSTRACT Keywords: Juridical Review, Written Agreement,  Dentist  with Patient, Medical Procedure This study, titled "A Juridical Review of Written Agreement between Dentist with Patient  in  Medical  Procedure,"  aims  to  analyze  the  legal  aspects  of  written agreement made between dentist with patient in the context of medical procedure. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, encompassing the analysis of legislation, legal documents, legal literature, and relevant cases.  The background  of  this  research  emphasizes  the importance  of written  agreement  in  providing  legal certainty for  both dentist  with  patient,  as well as protecting the rights and obligations of both parties. With the increasing
public  awareness  of  the  importance  of  health  and  human  rights,  along  with advances  in  medical  technology,  the  need  for  clear  and  transparent  written agreements  has  become  increasingly  significant.  This  study  finds  that  written agreements  between  dentist  with  patient  play  a  crucial  role  in  ensuring  that medical procedure are carried out with informed consent. According to Article 1320 of the Indonesian Civil Code, a valid agreement must meet four essential conditions: mutual consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. The patient's right to receive complete and accurate information, as well as the right to consent to or refuse medical procedures, is guaranteed through written agreements and the principle of informed consent as regulated by the Minister of Health Regulation No. 290/Menkes/Per/III/2008. Dentist have a responsibility to provide medical services in accordance with professional standards and ethics, including the obligation to clearly explain medical procedures to patients. If there is a breach of the agreement, legal consequences may arise, such as claims for damages, cancellation of the agreement, or criminal penalties if malpractice is proven.  The  recommendations  provided  in  this  research  include  increasing education and training for dentists on the importance of written agreements and informed consent, developing standard guidelines, raising patient awareness of their  rights,  improving  dispute  resolution  mechanisms,  monitoring  and evaluating the implementation of agreements, advancing information technology, and  strengthening  regulations.  By  implementing  these  recommendations,  it  is hoped that the legal relationship between dentists and patients can be improved, the  quality  of  health  services  can  be  enhanced,  and  the  rights  of  all  parties involved can be protected .

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu  membutuhkan  interaksi  dengan  orang  lain dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  interaksi  ini,  mereka  menjalin  berbagai  macam  hubungan sosial, baik secara individu maupun kelompok. Salah satu bentuk hubungan yang penting adalah hubungan  dalam  konteks  pelayanan  kesehatan,  di  mana  hubungan  antara  dokter  dengan  pasien menjadi salah  satu yang paling fundamental. Hubungan ini tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek sosial dan hukum yang komplek, terutama melalui persetujuan atau perjanjian yang mereka buat (Theresia et al., 2021).
Dalam  konteks  hukum  perdata  Indonesia,  perjanjian  atau  persetujuan  ini  memegang peranan penting karena sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.  Perjanjian dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan persetujuan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak-pihak tersebut saling mengikatkan diri untuk memenuhi suatu kewajiban atau menerima hak.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan semakin  meningkat.  Faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap  peningkatan  ini  antara  lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kemajuan teknologi medis, dan meningkatnya  angka  harapan  hidup.  Dengan  meningkatnya  kebutuhan  ini,  peran  hukum  dalam pelayanan  kesehatan  juga  menjadi  semakin  signifikan.  Hukum  berfungsi  sebagai  alat  untuk
melindungi  hak-hak  pasien  serta  memastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan  diberikan  secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain  itu, perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam  memperoleh pelayanan kesehatan  juga  semakin  meningkat.  HAM  merupakan  salah  satu  prinsip  dasar  yang  harus dihormati  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  pelayanan  kesehatan.  Kesehatan diartikan  sebagai  keadaan  sehat  secara  fisik,  mental,  spiritual  dan  sosial  yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Dalam hukum kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang juga mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau. Oleh  karena  itu,  pentingnya  hak  atas  kesehatan  dicantumkan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  1945),  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
Dokter  sebagai  penyedia  layanan  kesehatan,  mempunyai  kewajiban  untuk  menghormati dan melindungi hak-hak pasien, termasuk hak untuk menerima informasi yang lengkap dan benar tentang status kesehatannya dan hak untuk menyetujui atau menolak prosedur medis. Kemajuan ilmu  kedokteran  yang  pesat  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  pelayanan  kesehatan. Teknologi medis yang lebih canggih memungkinkan dilakukannya berbagai prosedur diagnostik dan  terapeutik  yang  lebih  efektif.  Ini  membuka  peluang  bagi  dokter  untuk  memberikan penanganan  yang  lebih  baik.  Namun,  kemajuan  ini  juga  menuntut  adanya  spesialisasi  dan pembagian kerja yang lebih rinci di antara tenaga medis. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus bekerja sama secara sinergis untuk memberikan pelayanan  optimal kepada pasien, yang juga menuntut tanggung jawab bersama dalam setiap tindakan medis.
Lahirnya  hukum  kesehatan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  kesehatan  itu sendiri.  Setiap  usaha  penanggulangan  penyakit  selalu  didasarkan  pada  pola  pikir  masyarakat tentang proses terjadinya penyakit.  Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai pihak seperti rumah sakit,  tenaga  medis,  dan  pasien,  yang  menciptakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. Fenomena  ini  mendorong perlunya dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan, mengingat tindakan para  pelaksana  pelayanan  kesehatan  juga  merupakan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan hubungan hukum.
Manusia dalam kehidupan sehari-harinya pasti pernah pergi ke dokter, baik karena faktor medis  maupun  estetika.  Umumnya,  seseorang  berkunjung  ke  dokter  dalam  keadaan  sakit  atau merasa  sakit.  Namun  kunjungan  juga  biasa  dilakukan  secara  berkala  untuk  pemeriksaan  rutin (check up)  atau karena faktor estetika seperti bedah plastik atau  pemasangan kawat gigi.
Hubungan  hukum  perjanjian  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  ini  dimulai  sejak  pasien menyatakan  kesanggupan  untuk  menerima  pelayanan  dalam  bidang  pengobatan,  yang  dapat dilakukan melalui pernyataan lisan (oral  statement), pernyataan tertulis (written statement), atau pernyataan tersirat (implied statement).  Hal ini merupakan perjanjian yang tunduk pada hukum
perikatan  yang  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata,  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:
”Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Dengan  demikian,  agar  perjanjian  tersebut  sah,  syarat-syarat  yang  tercantum  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  harus  dipenuhi,  yaitu  pasal  yang  mengatur  tentang  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

## 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
Para  pihak  yang  membuat  perjanjian  harus  sepakat  atau  setuju  atas  hal-hal  yang  diatur dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan ini harus diperoleh tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
Para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah orang-orang yang cakap hukum, yaitu orang-orang  yang  dianggap  mampu  untuk  melakukan  tindakan  hukum.  Secara  umum,  mereka harus sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

## 3) Suatu hal tertentu:
Objek dari perjanjian harus jelas dan tertentu. Hal in berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus dapat ditentukan atau dikenali dengan jelas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

## 4) Suatu sebab yang halal:
Tujuan  dari  perjanjian  tersebut  haruslah  legal  dan  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan,  atau  ketertiban  umum.  Artinya,  perjanjian  tidak  boleh  dibuat  untuk  hal-hal yang dilarang oleh hukum. Jika keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah secara hukum.
Perjanjian  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  menjadi  subjek  yang  menarik  untuk  diteliti karena  melibatkan  kompleksitas  hukum  dalam  konteks  pelayanan  kesehatan  yang  merupakan landasan  penting  dalam  praktik  medis  yang  berkelanjutan.  Hubungan  ini  tidak  hanya mempertimbangkan aspek  medis, tetapi  juga aspek hukum  yang  melibatkan  hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks hukum medis di Indonesia, perjanjian antara dokter gigi dengan pasien menjadi fokus perhatian karena implikasinya terhadap perlindungan hukum, etika medis, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari diagnosis, rencana perawatan, prosedur yang akan dilakukan, hingga aspek finansial seperti biaya perawatan. Di dalam perjanjian ini, kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajiban masing- masing, serta berbagai kondisi yang harus dipenuhi selama proses perawatan berlangsung. Dokter gigi  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  lengkap  kepada  pasien mengenai kondisi kesehatan mereka, pilihan perawatan yang tersedia, risiko yang mungkin timbul, dan biaya yang akan dikenakan. Hal ini sejalan dengan prinsip informed consent, yang menuntut
adanya persetujuan dari pasien setelah mereka mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
Selain  itu,  perjanjian  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  berfungsi  sebagai  alat  untuk melindungi hak-hak pasien. Dalam situasi di mana terjadi perselisihan atau ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, perjanjian yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa. Ini sangat penting mengingat bahwa layanan kesehatan, termasuk kedokteran gigi, rentan terhadap klaim malpraktik.
Disisi  lain,  bagi  dokter  gigi,  perjanjian  ini  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap tuduhan yang tidak berdasar. Dengan adanya perjanjian yang jelas, dokter gigi dapat menunjukkan bahwa  mereka  telah  menjalankan  tugas  mereka  sesuai  dengan  standar  profesional  dan  telah memberikan informasi yang cukup kepada pasien. Ini membantu mengurangi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh praktisi kesehatan.
Dalam kasus terjadinya perselisihan atau ketidakpuasan, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat berupa mediasi, arbitrase, atau  proses  peradilan.  Dengan  adanya  mekanisme  ini,  baik  pasien  maupun  dokter  gigi  dapat mencari keadilan tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut dan merugikan.
Saat ini, perjanjian antara dokter gigi  dan pasien di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2023  (UU  Kesehatan  17/2023).  Undang-undang  ini  menggantikan beberapa  undang-undang  sebelumnya  dan  mengatur  berbagai  aspek  praktik  kedokteran  dan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk kewajiban untuk mendapatkan informed consent dari pasien serta menjaga kerahasiaan medis. UU Kesehatan 17/2023 juga menekankan perlindungan terhadap  hak-hak  pasien  dan  penanganan  kasus  malpraktik  secara  lebih  terstruktur  dan komprehensif.
Perjanjian antara dokter gigi dan pasien juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  di  mana  ada  dua  konsep  penting  yang  perlu  dipahami  yaitu inspanningverbintenis dan resultaatverbintenis. Inspanningverbintenis adalah kewajiban berusaha. Dalam  konteks  medis,  ini  berarti  bahwa  dokter  gigi  berkewajiban  untuk  berusaha  semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesi untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien, namun  tidak  menjamin  hasil  akhir  yang  spesifik.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  perawatan  gigi, dokter gigi akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah gigi pasien sesuai dengan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimilikinya,  namun  tidak  dapat  menjamin  bahwa  hasilnya akan selalu sempurna.
Resultaatverbintenis  adalah  kewajiban  untuk  mencapai  hasil  tertentu.  Dalam  beberapa kasus  medis,  dokter  mungkin  diharapkan  untuk mencapai  hasil  tertentu  yang  dijanjikan  kepada pasien. Misalnya, dalam prosedur estetika atau ortodonti tertentu, pasien mungkin mengharapkan hasil yang spesifik, seperti perbaikan estetika yang jelas. Jika hasil yang dijanjikan tidak tercapai, dokter dapat dianggap melanggar perjanjian.
Selain  itu  terdapat  pula  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau dikenal juga sebagai Informed Consent. Peraturan ini  mengatur  tentang  kewajiban  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  pasien  atau  keluarganya  sebelum  melakukan  tindakan  medis.  Persetujuan  ini harus  didasarkan  pada  informasi  yang  cukup  dan  jelas  mengenai  tindakan  medis  yang  akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang sadar dan bebas.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  adalah  tentang  Rekam  Medis. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk standar dan prosedur pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi medis pasien dicatat dengan baik, akurat, dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhan  layanan kesehatan, serta untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi pasien.
Regulasi  Organisasi  Profesi  seperti  Persatuan  Dokter  Gigi  Indonesia  (PDGI)  memiliki kode  etik  yang  mengatur  perilaku  profesional  anggotanya.  Kode  etik  ini  mencakup  kewajiban untuk  memberikan  pelayanan  yang  kompeten  dan  bertanggung  jawab,  menjaga  kerahasiaan pasien, serta mendapatkan informed consent sebelum melakukan tindakan medis. Pedoman etika dari  PDGI  juga  menekankan  pentingnya  menjaga  hubungan  baik  dengan  pasien,  memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien.
Regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Kesehatan 17/2023, KUHPerdata, dan Permenkes,  menekankan pentingnya  informed consent, kerahasiaan  medis, dan tanggung  jawab profesional dokter. Regulasi ini berusaha untuk melindungi hak-hak pasien sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi dokter dalam menjalankan praktik mereka.
Penelitian  ini  memiliki  fokus  yang  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya,  seperti  yang dilakukan oleh Mohammad Tariq Islamie G.P. dalam  skripsinya  yang berjudul  “Aspek Hukum Perjanjian antara Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dan Pasien dalam Hal Tindakan Perapihan Gigi (Studi  Kasus:  Rumah  Sakit  Gigi  dan  Mulut  Pendidikan  FKG  UI  Jakarta)”.  Perbedaan  utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian, di mana penelitian saya menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian antara dokter gigi dengan pasien dalam  konteks  hukum  perdata  di  Indonesia,  serta  implikasi  hukum  jika  terjadi  pelanggaran perjanjian tersebut.
Selain itu, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai informed consent dan tanggung jawab hukum dokter gigi dalam konteks medis yang spesifik, yang belum dibahas secara komprehensif  dalam  penelitian  sebelumnya.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami aspek yuridis dari hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang  relevan  dengan  perjanjian  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam  tindakan  medis. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  metode  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research)  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  dari  buku-buku,  jurnal ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  hukum,  dan  sumber-sumber  tertulis  lainnya yang relevan dengan perjanjian antara dokter gigi dengan pasien dan wawancara (Interviews).
Data  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yang  menekankan  kualitas penyelesaian  dari  pokok  permasalahan.  Metode  analisis  data  dalam  penelitian  yuridis  normatif sering  kali  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  untuk  mengkaji  masalah hukum  yang  dihadapi.  Berikut  adalah  penjelasan  tentang  penggunaan  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier dalam analisis data:
Bahan Hukum Primer berupa:
1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023,
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
3) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian atau pendapat para pakar dan  ahli  hukum.  Contoh:  Skripsi  oleh  Mohammad  Tariq  Islamie  G.P.  yang  berjudul  “Aspek Hukum  Perjanjian  Antara  Dokter  Gigi  Spesialis  Ortodonti  dan  Pasien  dalam  Hal  Tindakan Perapihan Gigi (Studi Kasus: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan FKG UI Jakarta). Bahan Hukum  Tersier  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus  hukum, bibliografi, ensiklopedi, buku petunjuk dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Perjanjian
Sebuah perjanjian (overeenkomst) merupakan suatu  peristiwa di  mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji  untuk melaksanakan suatu hal.  Menurut  Pasal 1340  KUHPerdata,  perjanjian  hanya  dapat  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya,  kecuali ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, maka timbullah hubungan hukum antara entitas yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Salah satu pihak dapat membentuk kemitraan dengan pihak  lain  sebagai  hasil dari kesepakatan tersebut. Menurut Pasal  1233  KUHPerdata,  setiap  perikatan  didasarkan  pada  persetujuan  bersama  atau  undang- undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak berdasarkan mana satu pihak berhak menuntut hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Dalam Kitab III KUHPerdata juga diatur tentang hubungan hukum yang timbul bersumber dari persetujuan atau perjanjian, maka kata ”perikatan” (verbintenis) mempunyai arti  yang  lebih luas  dari  kata  ”perjanjian”,  misalnya  mengatur  keterlibatan  yang  timbul  dari  tindakan  melawan hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang berdasarkan persetujuan (zaakwarneming).  Perikatan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:
1) Perikatan untuk memberikan, melakukan, menghindari sesuatu.
2) Perikatan yang bergantung pada kondisi tertentu.
3) Perikatan dengan batas waktu tertentu.
4) Perikatan yang menawarkan beberapa pilihan.
5) Perikatan dengan tanggungan bersama (hoofdelijk).
6) Perikatan yang dapat ataupun tidak dapat dibagi.
7) Perikatan dengan yang disertai ancaman sanksi.
8) Unsur-unsur perikatan antara lain, yaitu:
9) Adanya hubungan hukum.
10) Biasanya mengenai harta kekayaan atau harta benda.
11) Antara dua orang atau lebih.
12) Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur.
13) Adanya prestasi.
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Sedangkan  dalam  KUHPerdata dijelaskan  bagaimana  persetujuan  atau  undang-undang  dapat  menimbulkan  suatu  perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi ke dalam perikatan yang lahir dari undang- undang itu sendiri dan perikatan yang lahir sebagai akibat dari suatu perbuatan. Perikatan yang lahir dari  undang-undang  itu  sendiri  adalah  perikatan  yang  dengan  terjadinya  peristiwa-peristiwa tertentu,  ditetapkan  melahirkan  suatu  hubungan  hukum  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.  Sedangkan perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yaitu dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian akan membentuk perikatan.  Oleh karena itu, hukum perikatan terdiri dari dua golongan besar, yaitu hukum perikatan yang bersumber dari undang-undang dan hukum perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian.  Perikatan  bisa  dipandang  sebagai  konsekuensi  yang abstrak, sementara perjanjian adalah kejadian konkret dari suatu kesepakatan.  Perikatan tidak dapat kita lihat dengan mata fisik dan hanya bisa dibayangkan dalam pikiran kita, tetapi perjanjian bisa kita amati dan baca secara nyata.

## Subjek dan Objek Perjanjian
Dalam sebuah perjanjian yang kemudian menjadi perikatan, selalu terdapat dua pihak yang menjadi  subjeknya.  Subjek  dalam  perjanjian  ini  adalah  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu perikatan, yaitu:
1) Kreditur, yaitu pihak yang menuntut prestasi.
2) Debitur, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi janji yang telah disepakati.
Pasal  1329  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat perjanjian,  kecuali  jika  ia  ditentukan  tidak  cakap  oleh  undang-undang.  Kemudian  di  pasal selanjutnya,  yaitu  Pasal  1330  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  yang  tidak  cakap  untuk  membuat perjanjian adalah:
1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3) Wanita yang sudah bersuami.
Terkait ayat 3 Pasal 1330 di atas, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 menyarankan pencabutan ayat 3 Pasal 1330 KUHPerdata karena tidak sesuai  lagi  dengan  era  kemerdekaan  Indonesia  dan  UUD  1945.    Umumnya,  perjanjian  bersifat bilateral, artinya setiap pihak  yang diuntungkan  juga memiliki tanggung  jawab untuk memenuhi persyaratannya, dan sebaliknya.
Jika tidak demikian, maka pihak yang mendapatkan hak dari perjanjian tersebut seharusnya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lain. Perjanjian dianggap sepihak (unilateral) jika pihak yang berkewajiban tidak mendapatkan hak yang setara. Objek perjanjian adalah semua hal yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian, yang disebut prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian bertujuan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.
Penekanan pada memberikan sesuatu adalah pada pemindahan hak, seperti dalam jual beli, perdagangan,  penyewaan,  pinjaman,  dan  sejenisnya,  karena  memberikan  sesuatu  berarti menyerahkan hak untuk memiliki atau menggunakannya. Dalam konteks melakukan sesuatu, para pihak  sepakat  untuk  menjalankan  tugas  atau  pekerjaan  tertentu,  seperti  membangun  rumah, membuat rak  buku,  merakit  mobil,  dan  sejenisnya.  Contoh  dari  tidak  melakukan  sesuatu  adalah berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan tertentu, seperti perjanjian untuk tidak mendirikan pagar, tidak memulai bisnis yang bersaing dengan yang lain, dan sejenisnya.

## Unsur-Unsur dan Isi Perjanjian
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai  hukum  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Dengan  demikian,  apapun  yang  disepakati  oleh para  pihak,  selain  perjanjian  yang  sudah  ditentukan  dalam  KUHPerdata,  asalkan  dibuat  sesuai dengan  prinsip  kebebasan  berkontrak  dan  secara  sah,  maka  akan  mengikat  kedua  belah  pihak
sebagai hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian tersebut.
Isi  perjanjian  dapat  dibedakan  menjadi  3,  yaitu:  Essensialia,  yaitu  unsur  yang  harus  ada dalam  perjanjian  yang  menyangkut  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  (Pasal  1320  KUHPerdata). Syarat tersebut adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Jika syarat- syarat  ini tidak terpenuhi  maka dapat diminta pembatalannya atau diangggap batal demi  hukum. Contoh:  unsur  pokok  dalam  perjanjian  sewa  menyewa  adalah  barang  dan  harga  (yaitu  objek perjanjian).
Accidentalia, yaitu isi yang tidak wajib ada dalam perjanjian, namun bisa dimasukkan jika diinginkan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  membuat  perjanjian  (pasal  1339 KUHPerdata).  Accidentalia  adalah  unsur  tambahan  dalam  suatu  perjanjian  yang  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  dapat  diatur  secara  berbeda  oleh  para  pihak,  sesuai  dengan  keinginan mereka. Jadi, unsur ini bersifat opsional dan tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat.
Naturalia, yaitu elemen perjanjian yang umumnya sudah termasuk dalam perjanjian kecuali secara  khusus dikecualikan  oleh  pihak-pihak  yang terlibat.  Misalnya,  dalam  perjanjian  jual  beli, terdapat kewajiban penjual untuk menjamin barang yang dijual dari kerusakan dan cacat. Hal ini akan berlaku kecuali ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa penjual tidak perlu memberikan jaminan tersebut (Pasal 1491 KUHPerdata). Elemen ini adalah bagian dari perjanjian yang secara otomatis dianggap ada karena sifat alaminya. Contoh, dalam jual beli, penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual jika terdapat kerusakan atau cacat.

## Asas-Asas Perjanjian
Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya segala pengaturan dalam  hukum perjanjian  diberikan  kebebasan  penuh  kepada  masyarakat  selama  tidak  bertentangan  dengan undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Pasal-pasal  mengenai  hukum  perjanjian  yang diatur  di  dalam  KUHPerdata  dianggap  sebagai  hukum  pelengkap  yang  dapat  dikesampingkan apabila  diinginkan  oleh  para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Jika  peraturan  tersebut  tidak disingkirkan oleh para pihak, maka akan tunduk pada pasal-pasal di KUHPerdata.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam perjanjian. Berikut adalah asas-asas tersebut:
1) Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata):
Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian tertulis antara dokter gigi dan pasien, asas kebebasan berkontrak memungkinkan kedua belah pihak untuk merumuskan isi perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Misalnya, pasien bebas memilih dokter gigi dan jenis layanan  yang diinginkan, sementara dokter gigi  bebas  menentukan syarat  dan ketentuan layanan

## Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien
mereka. Namun, kebebasan ini harus tetap mematuhi hukum yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 2) Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata):
Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kata sepakat  antara  para  pihak  yang  terlibat.  Dalam  kasus  perjanjian  tertulis  antara  dokter  gigi  dan pasien,  penting  untuk  memastikan  bahwa  kedua  belah  pihak  benar-benar  memahami  dan menyetujui  isi  perjanjian.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  pasien  terhadap  prosedur  medis,  risiko yang mungkin timbul, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini harus dicapai tanpa paksaan, kesalahan, atau penipuan.

## 3) Asas Kepastian Hukum (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata):
Asas  ini  menegaskan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian antara dokter gigi dan pasien, asas  kepastian  hukum  memberikan  jaminan  bahwa  perjanjian  tersebut  akan  dihormati  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati.  Ini  memberikan  rasa  aman  bagi  pasien bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan memberikan kepastian bagi dokter gigi bahwa mereka dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
4) Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata):
Asas itikad baik menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan niat baik dan jujur.  Dalam  hubungan  antara  dokter  gigi  dan  pasien,  asas  ini  sangat  penting  untuk  menjaga kepercayaan  dan transparansi.  Dokter  gigi  harus memberikan  informasi  yang  benar  dan  lengkap mengenai  kondisi  pasien  dan  prosedur  yang  akan  dilakukan.  Sebaliknya,  pasien  juga  harus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatannya dan mengikuti petunjuk medis yang diberikan.
5) Asas Kepribadian (Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata):
Asas  kepribadian  menyatakan  bahwa  perjanjian  hanya  mengikat  para  pihak  yang membuatnya,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Dalam  konteks perjanjian tertulis antara dokter gigi dan pasien, perjanjian ini hanya berlaku untuk dokter gigi yang bersangkutan  dan  pasien  yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan bahwa tanggung jawab dan kewajiban tidak meluas kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian.
6) Asas Kekuatan Mengikat (Pasal 1339 KUHPerdata):
Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk semua hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau  undang-undang.  Dalam  kasus  perjanjian  antara  dokter  gigi  dan pasien,  hal  ini  mencakup  kewajiban  untuk  memberikan  perawatan  yang  sesuai  dengan  standar medis yang berlaku, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

## Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.
Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Toestemming van degene die zich verbinden).
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Bekwaamheid).
3) Mengenai suatu hal tertentu (Bepaald Onderwerp).
4) Suatu sebab yang halal (Geoorloofde oorzaak).
Contoh dari kekeliruan (dwaling) adalah: Seorang pembeli membayar untuk sebuah karya seni lukisan Affandi, namun yang diterimanya dari penjual adalah lukisan tiruan.
Dua  syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subjektif,  karena  terkait  dengan  pihak-pihak yang membuat perjanjian;  jika salah satu dari syarat  ini tidak dipenuhi,  maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan otomatis batal demi hukum (null and void).
Jika  salah  satu  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi,  perjanjian  tetap  berlaku  sampai  ada keputusan pengadilan yang membatalkannya. Jadi, jika tidak ada pembatalan, perjanjian itu tetap sah.   Sebagai contoh:  seorang anak di  bawah umur mengalami patah tangan akibat kecelakaan. Ketika  anak  tersebut  meminta  bantuan  medis,  dokter  tidak  boleh  menolak  memberikan  bantuan hanya karena anak tersebut dianggap belum dewasa. Namun, dokter harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Selama tidak  ada  tuntutan  terhadap  dokter  dan  pengadilan  belum  membatalkan  perjanjian  itu,  maka perjanjian tersebut tetap berlaku.

## Jenis Perjanjian
Umumnya,  perjanjian  tidak  dibatasi  oleh  aturan tertentu  dan  bisa  dilakukan  secara  lisan. Namun, jika dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut menjadi bukti jika terjadi perselisihan.  Dalam beberapa kasus, undang-undang mensyaratkan aturan tertentu untuk perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak sah. Karena itu, perjanjian tertulis tidak hanya berfungsi sebagai alat  bukti,  tetapi  juga  sebagai  syarat  sahnya  perjanjian.  Perjanjian  bisa  diklasifikasikan  menjadi beberapa jenis, yaitu:
1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban utama bagi kedua belah  pihak,  juga  dikenal  sebagai  perjanjian  bilateral.  Dalam  perjanjian  ini,  setiap  pihak memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  kreditur  dan  debitur  secara timbal  balik,  satu pihak berperan sebagai kreditur sementara pihak  lain sebagai debitur, dan sebaliknya. Misalnya adalah perjanjian sewa-menyewa.
2) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di  mana satu pihak memberikan  manfaat kepada pihak  lain  tanpa  menerima  kompensasi  apa  pun,  misalnya  hibah.  Perjanjian  ini  diatur  di dalam Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata.
3) Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan prestasi dan pihak lain memberikan kontraprestasi, yang keduanya saling berkaitan secara hukum. Contohnya: A  setuju  memberikan  barang  kepada  B  asalkan  B  setuju  memindahkan  barang  dari  satu lokasi ke lokasi lainnya.
4) Perjanjian  bernama  (benoemd)  adalah  perjanjian  yang  diakui  dalam  KUHPerdata  dan tercantum  dalam  Bab  V-XVIII  KUHPerdata.   Jenis  perjanjian  ini  diatur  dan diberi  nama oleh pembuat undang-undang berdasarkan tipe yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 15 kategori dalam jenis ini, yaitu perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa- menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, penghibahan, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, bunga abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan hutang, dan perjanjian damai.
5) Perjanjian tidak  bernama  (onbenoemde overeenkomst)  adalah  jenis  perjanjian  yang tidak diatur dalam KUHPerdata namun ada dalam praktik masyarakat. Jenis perjanjian ini tidak terbatas dan diberi nama sesuai kebutuhan para pihak yang membuatnya, seperti perjanjian kerja sama, pemasaran, pengelolaan, guna usaha, dan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini muncul  dalam  praktik  berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak  (partij  otonomie). Contohnya:  dalam  transaksi  jual  beli,  hak  kepemilikian  atas  barang  yang  dijual  tetap memerlukan proses penyerahan.
6) Perjanjian  obligatoir  adalah  kesepakatan di  mana  pihak-pihak  setuju  untuk  mengikat  diri guna menyerahkan suatu barang kepada pihak lain. Contohnya:  dalam transaksi jual beli, disebut  perjanjian  obligatoir  karena  mengharuskan  pihak-pihak  untuk  melakukan penyerahan, sementara penyerahan itu sendiri adalah bagian dari perjanjian.
7) Perjanjian  kebendaan  adalah  kesepakatan  di  mana  seseorang  memberikan  hak  atas  suatu benda  kepada  pihak  lain,  yang  mengharuskan  pihak  tersebut  untuk  menyerahkan  benda tersebut  kepada  pihak  lain  (levering).    Tujuan  perjanjian  ini  adalah  untuk  mengalihkan, menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak atas benda.
8) Perjanjian  riil  adalah  kesepakatan  yang  hanya  berlaku ketika  barang  yang  menjadi  objek perjanjian sudah diserahkan.  KUHPerdata juga mencakup perjanjian-perjanjian yang hanya sah  setelah  penyerahan  barang,  seperti  perjanjian  penitipan  barang  (Pasal  1694 KUHPerdata) dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdata).
9) Perjanjian  liberatoir  adalah  kesepakatan  di  mana  pihak-pihak  membebaskan  diri  dari kewajiban yang ada, contohnya perjanjian penghapusan hutang (Pasal 1438 KUHPerdata).
10) Perjanjian pembuktian adalah kesepakatan di mana pihak-pihak menentukan alat bukti yang dapat  atau  tidak  dapat  digunakan  jika  terjadi  perselisihan.  Perjanjian  ini  juga  dapat mencakup penentuan kekuatan bukti  yang diberikan oleh pihak-pihak terhadap suatu alat bukti.
11) Perjanjian untung-untungan adalah kesepakatan di mana objeknya ditentukan di kemudian hari,  seperti  perjanjian  asuransi  (Pasal  1774  KUHPerdata).    Perjanjian  asuransi  adalah kontrak yang bergantung pada kejadian yang belum tentu terjadi di masa depan.
12) Perjanjian publik adalah kontrak yang sebagian atau sepenuhya diatur oleh hukum publik, di mana satu pihak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Hubungan diantara kedua pihak adalah hubungan hierarkis (subordinated), bukan setara (coordinated). Contoh perjanjian publik adalah kontrak kerja dinas.
13) Perjanjian campuran adalah kontrak yang mencakup berbagai elemen perjanjian, misalnya seorang  pemilik  hotel  yang  tidak  hanya  menyewa  kamar  (sewa-menyewa),  tetapi  juga menjual makanan (jual beli) dan menyediakan layanan.

## Perihal Wanprestasi, Overmacht, dan Risiko
Istilah  “wanprestasi”  berasal  dari  bahasa  Belanda  dan  mengacu  pada  pelaksanaan  atau kinerja  yang  buruk.    Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang  debitur  dapat  terjadi  dalam empat bentuk:
1) Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati;
2) Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
3) Melaksanakan janji tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.
Dalam  setiap  kasus,  pihak  lain  bisa  mengalami  kerugian  akibat  kelalaian  pihak  pertama. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan dapat meminta pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau membatalkannya serta meminta bunga, biaya, dan ganti rugi. Kreditur memiliki beberapa pilihan tuntutan berikut:
1) Pemenuhan perjanjian.
2) Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
3) Ganti rugi saja.
4) Pembatalan perjanjian.
5) Pembatalan dengan ganti rugi.
Dalam kasus kelalaian atau kealpaan si berutang, terdapat beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:
1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3) Peralihan resiko
4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
Keadaan  memaksa  (overmacht/force  majeur)  adalah  suatu  peristiwa  diluar  dugaan  dan kekuasaan  debitur  yang  menghalangi  debitur  untuk  memenuhi  prestasi  yang  diperjanjikan. Overmacht  menjadi  dasar  hukum  yang  “memaafkan”  kesalahan  seorang  debitur.  Peristiwa
overmacht  “mencegah”  debitur  menanggung  akibat  dan  risiko  perjanjian.  Oleh  karena  itu, overmacht merupakan penyimpangan dari asas umum.
Peristiwa ini harus terjadi sebelum debiturnya lalai. Misalnya, debitur harus menyerahkan barang tanggal 1 Juli 2001, tetapi sebelum 1 Juli 2001 barang itu musnah. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.  Dalam bagian  umum  buku  III,  hanya  ada  satu  pasal  yang  mengatur  soal  risiko,  yaitu  Pasal  1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu sejak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berutang. Namun, Pasal 1237 KUHPerdata ini hanyalah berlaku pada perjanjian sepihak, misalnya hibah.
Dalam bagian khusus ditemukan beberapa pasal yang mengatur soal risiko, yaitu Pasal 1460 KUHPerdata tentang risiko dalam jual beli dan Pasal 1545 KUHPerdata tentang risiko dalam tukar menukar. Kedua pasal ini berbeda satu sama lain, bahkan saling berlawanan. Menurut Pasal 1460 KUHPerdata,  sejak  perjanjian  dibuat,  risiko  ditanggung  oleh  kreditur  (pembeli)  yang  wajib membayar meskipun barang belum diserahkan. Sedangkan Pasal 1460 KUHPerdata mengutip code civil  Perancis  yang  menganggap  hak  milik  berpindah  pada  saat  perjanjian  ditutup.  Pasal  1460 KUHPerdata  ini  dianggap  kurang/tidak  mencerminkan  keadilan.  Sedangkan  Pasal  1545 KUHPerdata mengatur jika barang musnah, perjanjian gugur, tetapi pihak yang sudah menyerahkan berhak meminta kembali barangnya.

## Berakhirnya Perjanjian
Menurut  Pasal  1381  KUHPerdata,  terdapat  10  faktor  yang  dapat  mengakhiri  suatu perikatan, yaitu:
1) Pembayaran.
Pembayaran  merujuk  pada  pelaksanaan  atau  pemenuhan  prestasi  secara  sukarela,  tanpa paksaan atau eksekusi oleh pengadilan.  Istilah pembayaran disini mencakup pengertian luas, tidak haya berupa pembayaran uang tetapi juga pelaksanaan prestasi yang berupa penyerahan barang atau pelaksanaan suatu pekerjaan.
2) Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
Ini merupakan  metode pembayaran yang perlu dilakukan jika kreditur lalai atau menolak pembayaran.  Debitur dapat mengajukan penawaran pembayaran yang kemudian disertai dengan penyimpanan atau penitipan. Penawaran ini harus dilakukan secara resmi oleh seorang Notaris atau Juru  Sita  dan  penitipan  dapat  dilakukan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  dan  diberitahukan kepada  kreditur.  Jika  Hakim  menyatakan  bahwa  penawaran  pembayaran  yang  diikuti  dengan penitipan  tersebut  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  pasti,  maka  hutang  debitur  dianggap lunas, dan debitur tidak dapat menarik kembali uang dan barang yang telah diserahkan.  Penawaran dan peringatan ini harus dilakukan dengan resmi. Misalnya, A harus menyerahkan sejumlah barang yang  dibeli  oleh  B,  tetapi  karena  harga  barang  tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan,  B  menolak
penerimaann.  Maka,  A  bisa  melakukan  penawaran  pembayaran  tunai  dan  menyimpan  barang tersebut dengan cara resmi.

## 3) Pembaharuan utang atau novasi.
Novasi  muncul berdasarkan perjanjian  yang dibuat oleh para pihak untuk menghapuskan perjanjian  yang  lama  dan  menggantikannya  dengan  yang  baru,  dengan  isi  yang  sama  seperti perjanjian  yang  lama.  Misalnya,  jika  A  berhutang  kepada  B  sebesar  Rp.  5.000.000,-    dan  B berhutang kepada C dengan  jumlah  yang sama. Melalui Novasi,  A akan berutang kepada C dan hutang B kepada A serta hutang B kepada C dihapuskan.

## 4) Perjumpaan utang atau kompensasi.
Ketika seseorang yang berhutang juga  memiliki piutang terhadap pihak  yang  berpiutang, kedua  utang  dan  piutang  tersebut  bisa  saling  diperhitungkan  jika  memiliki  jumlah  yang  sama. Berdasarkan Pasal 1426 KUHPerdata, perhitungan ini terjadi secara otomatis tanpa perlu tuntutan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

## 5) Pencampuran utang.
Pencampuran  utang  terjadi  ketika  posisi  sebagai  kreditor  dan  debitor  bersatu  pada  satu orang. Ini terjadi jika, misalnya, seorang debitor ditunjuk sebagai ahli waris oleh kreditor atau jika debitor menikah dengan kreditor dalam sistem harta bersama. Dalam kasus ini, utang piutang akan dianggap  hapus  karena  keduanya  bergabung.  Pencampuran  utang  juga  berlaku  untuk  penggung utang utama dan dapat menyebabkan penghapusan utang pokok.

## 6) Pembayaran utang.
Pembebasan utang terjadi ketika kreditor secara sukarela membebaskan debitor dari seluruh kewajibannya.
7) Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian.
Menurut Pasal 1444 KUHPerdata, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah tanpa kesalahan dari debitor dan sebelum ada penyerahan terjadi keadaan memaksa (overmacht), maka perikatan  tersebut  berakhir.  Debitor  tidak  berkewajiban  menyerahkan  barang  tersebut  dan  tidak dapat dituntut ganti rugi.
8) Pembatalan perjanjian.
Pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar ketentuan  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati,  sehingga  pihak  yang  merasa  dirugukan  dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut.
9) Berlakunya suatu syarat batal.
Syarat batal adalah kondisi yang jika terpenuhi, akan menyebabkan perjanjian berakhir. Saat perjanjian berakhir, kondisi hukum akan kembali ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi, sesuai dengan Pasal 1265 KUHPerdata. Jika perjanjian batal, maka setiap prestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali ke keadaan awal. Sebagai contoh, dalam perjanjian bersyarat, validitasnya bergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Peristiwa tersebut bisa menunda berlakunya perjanjian atau membatalkan

## Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien
perjanjian tergantung pada apakah perisiwa tersebut terjadi atau tidak. Misalnya, A membeli mobil dari B, tetapi ternyata mobil yang diterima berbeda dari yang dijanjikan oleh B, sehingga A merasa ditipu. Perjanjian  jual-beli tersebut dapat diminta  untuk dibatalkan  jika syarat-syarat pembatalan terpenuhi.

## 10) Lewat waktu atau daluwarsa
Hal  ini diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata yang menyatakan bahwa daluwarsa adalah upaya  untuk  memperoleh  sesuatu  atau  untuk  dibebaskan  dari  suatu  perikatan  dengan  melewati waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Secara umum, daluwarsa dibagi menjadi dua, yaitu  daluwarsa  untuk  memperoleh  hak  milik  atas  suatu  barang  (daluwarsa  acquisitif)  dan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau tuntutan (daluwarsa extinctif).

## Tinjauan Umum Mengenai Hukum Kesehatan dan Kedokteran

## A. Pengertian Hukum Kesehatan dan Kedokteran
Bidang  ilmu pengetahuan telah  lama  mengembangkan cabang  baru yang dikenal  sebagai "Hukum  Kedokteran"  atau  "Hukum  Medik,"  yang  merupakan  terjemahan  dari  "Medical  Law." Kadang-kadang  juga  disebut  "Hukum  Kesehatan"  atau  "Health  Law"  atau  "Gezondheidsrecht." Istilah  Hukum  Kesehatan  dan  Hukum  Kedokteran  telah  berkembang  pesat  di  berbagai  negara seperti Belanda, Perancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, meskipun perkembangan ini tidak selalu seragam di setiap negara.
Beragam istilah digunakan untuk menggambarkan spesialisasi ini, dengan ada konsensus di kalangan para ahli dalam bidang ini. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, istilah Hukum Kedokteran sering diterjemahkan sebagai Medical Law (Inggris, Amerika Serikat, Australia), Droit Medical  (Perancis,  Belgia),  dan  Arztrecht  (Jerman).  Selain  itu,  ada  yang  menyebutnya  sebagai Hukum Kesehatan, yang diterjemahkan dari istilah Health Law yang digunakan oleh World Health Organization (WHO), Gesundheitsrecht (Jerman), dan Gezondheidsrecht (Belanda).
Di  negara-negara  Eropa  seperti  Belanda,  Perancis,  Belgia,  Jerman,  dan  lainnya,  istilah Medical  Law  atau  Medical  Recht  sering  digunakan,  sementara  di  Amerika  Serikat, Inggris,  dan Australia, lebih suka menggunakan istilah Health Law atau Hukum Kesehatan.  Hukum Kedokteran sebagai bagian dari Hukum Kesehatan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:
1) Hukum  Kedokteran  dalam  arti  luas,  yakni  medical  law,  yang  mencakup  ketentuan- ketentuan hukum terkait bidang medis, baik profesi medis dokter maupun tenaga medis dan paramedis lainnya.
2) Hukum Kedokteran dalam arti sempit, yaitu arztrecht, yang mencakup ketentuan-ketentuan hukum  terkait  profesi  dokter  saja,  dan  dikenal  juga  sebagai  "hukum  praktik  kedokteran" yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien.
Di Indonesia, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI  awalnya  mengusulkan  istilah  Hukum  Kedokteran,  namun  kemudian  diubah  menjadi  Hukum Kesehatan  dengan  maksud  dan  cakupan  yang  lebih  luas.  Perbedaan  dan  persamaan  dalam
pengertian dan definisi Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran masih terus berkembang. Jadi sebenarnya pengertian serta ruang lingkup dari Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran adalah tidak sama.
Hukum  Kesehatan  meliputi  Hukum  Kedokteran,  Hukum  Perawatan,  Hukum  Kesehatan Lingkungan  dan  sebagainya.  Obyek  dari  Hukum  Kedokteran  adalah  pelayanan  medis  (Medical Service),  sedangkan  obyek  Hukum  Kesehatan  adalah  pemeliharaan  kesehatan  (Health  Care). Selanjutnya,  dari  rumusan  tersebut  kita  menemukan  istilah  ”pelayanan  medis”  adalah  pelayanan kesehatan  dikaitkan  dengan  profesi  dokter.  Istilah  ”pelayanan  medis”  digunakan  untuk membedakan antara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan pelayanan kesehatan yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  lainnya.  Sebab  pelayanan  kesehatan tidak  hanya  meliputi segi penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), tetapi juga meliputi segi pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif).
Sebagaimana halnya dengan bidang hukum yang lain, maka dalam hukum kesehatan yang menjadi objek adalah pasien. Hukum yang melindungi pasien inilah yang merupakan objek inti dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan dengan demikian tidak sekedar mencakup segi represif-kuratif dari pelaksanaan profesi medik, tetapi juga segi preventif dan rehabilitatif. Sejak awal peradaban manusia, telah  ada  hubungan  kepercayaan  antara dua  individu,  yaitu  antara tabib  dan  penderita, yang kini dikenal sebagai transaksi terapeutik antar dokter dan pasien. Hubungan ini pertama kali muncul ketika pasien datang untuk mencari bantuan.

## B. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien (Transaksi Terapeutik)
Hubungan  kepercayaan  antara  dokter  dan  pasien  ini  disebut  sebagai  kontrak  terapeutik dalam hukum kesehatan. Menurut hukum, hubungan antara dokter dan pasien adalah suatu bentuk perikatan. Transaksi merujuk pada perjanjian atau persetujuan. Istilah terapeutik berasal dari kata therapeutic, yang berarti terkait dengan bidang pengobatan. Persetujuan antara dokter dan pasien mencakup  lebih dari sekedar pengobatan, termasuk bidang diagnotif, preventif, rehabilitatif, dan promotif, sehingga disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.
Apabila  kontrak  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  dihubungkan  dengan  pengertian perjanjian  untuk  melakukan  pekerjaan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1601  KUHPerdata,  maka kontrak  terapeutik  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  perjanjian  untuk  memberikan  layanan tertentu. Hubungan antara dokter dan pasien tidak bersifat subordinatif dan tidak terikat oleh waktu tertentu seperti halnya dalam kontrak kerja atau perjanjian pemborongan pekerjaan.
Dalam hukum perdata dikenal ada dua macam perikatan, yaitu:
Inspanningsverbintenis,  yaitu  perikatan  berdasarkan  daya  dan  upaya  atau  usaha  yang maksimal. Misal: perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien, disini dokter tidak menjanjikan kesembuhan, tetapi berjanji berdaya upaya maksimal untuk menyembuhkan. Dalam hal ini dokter berdaya upaya maksimal agar pasien sembuh. Karena prestasinya hanya berupa suatu upaya yang dilakukan dengan hati-hati dan usaha yang keras yang hasilnya belum pasti.
Resultaatsverbintenis, yaitu suatu perikatan berdasarkan hasil kerja.
Misal: perikatan antara dokter dan pasien, yaitu dokter gigi yang membuat gigi palsu dan dokter ahli orthopedi yang membuat kaki palsu, dimana dokter harus menghasilkan sesuatu seperti yang telah diperjanjikannya kepada pasien.
Perikatan  yang  muncul  dari  interaksi  antara  dokter  dan  pasien  umumnya  adalah inspanningsverbintenis, yaitu perikatan yang prestasinya adalah usaha keras dan sungguh-sungguh. Karena  yang  diupayakan  adalah  usaha,  maka  hasilnya  belum  tentu  pasti.  Secara  hukum, terpenuhinya  prestasi  dokter  tidak  diukur  dari  hasilnya,  melainkan  dari  cara  kerja  yang dilakukannya.  Dalam  dunia  medis,  dokter  dan  masyarakat  sadar  bahwa  tidak  mungkin  dokter menjamin kesuksesan pengobatan sesuai keinginan pasien atau keluarganya. Dokter hanya dapat memberikan  upaya  terbaik.  Ketika  melaksanakan  upaya  ini,  dokter  harus  melakukannya  dengan kesungguhan  dan  menggunakan  seluruh  keterampilan  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  standar profesi.
Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  di  bidang  kedokteran  umumnya  terjadi  sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Pada awalnya, hubungan antara dokter dan pasien bersifat vertikal dan  paternalistik,  yang  mengakibatkan  ketidakseimbangan  kedudukan  antara  dokter  dan  pasien. Dokter dianggap berada pada posisi  yang  lebih tinggi dan  lebih dominan. Hubungan  ini bersifat tidak seimbang karena melibatkan pelaksanaan wewenang oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.
Dengan  perkembangan  masyarakat,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi  kesehatan,  serta meningkatnya  permintaan  pelayanan  kesehatan  dan  perubahan  pola  penyakit,  hubungan  antara dokter  dan  pasien  secara  bertahap  berubah  menjadi  hubungan  horizontal-kontraktual.  Jadi, hubungan yang awalnya bersifat paternalistik berubah menjadi hubungan yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain, ditandai dengan interaksi aktif yang saling mempengaruhi.
Dalam  hubungan  horizontal,  pasien  datang  ke  dokter  karena  merasa  sakit,  dan  dokter berperan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit tersebut. Pasien merasa posisinya setara dengan dokter, meskipun peran dokter lebih penting. Hubungan ini dikenal dalam literatur sebagai “guidance-cooperation relationship”.
Hubungan  horizontal  semacam  ini  juga  mungkin  terjadi  dalam  situasi  di  mana  pasien mengunjungi  dokter  untuk  menjalani  pemeriksaan  intensif  dan  mendapatkan  pengobatan  untuk penyakit  yang  ditemukan.  Dalam  konteks  ini,  pemeriksaan  preventif  mungkin  dilakukan,  yang bertujuan  tidak  hanya  untuk  mengobati  tetapi  juga  untuk  mencegah  penyakit  berkembang. Hubungan  ini  mencerminkan  suatu  "mutual  participation  relationship"  yang  menunjukkan kesetaraan  antara  pihak-pihak  dalam  perjanjian,  di  mana  semua  hal  dikomunikasikan  di  antara mereka.  Melalui  proses  komunikasi  yang  terdiri  dari  beberapa  tahap,  sebuah  keputusan  dibuat berdasarkan  hasil  komunikasi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  jika  pasien  telah  memutuskan  untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif terapi, dokter tidak dapat disalahkan sepihak oleh pasien. Keputusan ini adalah keputusan pasien yang dibuat secara bebas, dan dituangkan dalam pernyataan persetujuan tindakan medis atau "informed consent."
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dapat dimasukkan ke dalam kategori kontrak secara hukum. Kontrak adalah pertemuan pikiran dari dua individu mengenai suatu hal. Pihak pertama berkomitmen untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak  kedua  menerima  pelayanan  tersebut.  Pasien  datang  meminta  dokter  untuk  memberikan pelayanan pengobatan dan dokter setuju untuk memberikannya.
Terlihat  di  dalam  kontrak  terapeutik  itu  adanya  suatu  hubungan  hukum  berupa  kontrak antara dua orang atau dua pihak yaitu dokter dan pasien, dimana pasien berhak menuntut suatu hal yaitu menuntut penyembuhan yang disertai kepercayaan bahwa dokter akan melakukannya dengan ilmu, keterampilan dan standar profesi yang dimilikinya, sedangkan pihak yang lain yaitu dokter berkewajiban  untuk  bertindak  hati-hati  dan  teliti  dalam  melayani  kepercayaan  pasien  yang telah diberikan kepadanya.
Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah perjanjian di mana pihak pertama meminta pihak  kedua  untuk  melakukan  pekerjaan  dengan  tujuan  tertentu  dan  bersedia  membayar  upah, sementara cara mencapai tujuan tersebut sepenuhnya tergantung pada pihak kedua. Biasanya pihak kedua adalah seorang ahli dalam pekerjaan tersebut dan memiliki tarif untuk jasanya, yang disebut honorarium.
Dalam hubungan horizontal kontraktual, posisi pasien dan dokter adalah setara. Hubungan yang  setara  ini  menjadi  dasar  dari  hubungan  kontraktual,  yaitu  hubungan  di  mana  para  pihak sepakat  untuk memberikan  jasa atau prestasi. Oleh karena itu, prinsip  yang  mendasari hubungan horizontal kontraktual ini pada dasarnya adalah transaksi jual beli jasa antara penyedia jasa (dokter) dan penerima jasa (pasien).
Namun,  jika upaya tersebut tidak berhasil karena  dokter tidak hati-hati atau tidak cermat dalam menjalankan prosedur yang disepakati melalui proses komunikasi sebelum tindakan medis dilakukan, atau jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka pihak lain yang merasa  dirugikan  berhak  untuk  mengajukan  gugatan  atau  menuntut  ganti  rugi  sesuai  dengan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan.
C. Asas- asas Transaksi Terapeutik
Transaksi  terapeutik  menciptakan  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien,  sehingga beberapa prinsip hukum mendasari hubungan ini.

## 1) Asas legalitas.
Prinsip  ini  tercantum  dalam  Pasal  23  UU  Kesehatan  17/2023,  yang  menyatakan  bahwa tenaga  kesehatan  bertugas  melaksanakan  kegiatan  kesehatan  sesuai  dengan  keahliannya  dan memenuhi persyaratan serta perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini  memberikan kepastian dan perlindungan bagi  otonomi profesional dokter dalam  memberikan pelayanan medis.

## 2) Asas keseimbangan.
Selain  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  bagi  kepentingan  manusia,  hukum  juga bertujuan  memulihkan  keseimbangan  masyarakat  yang  terganggu  kembali  ke  keadaan  semula

## Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien
(restitution in integrum). Prinsip ini menuntut pelayanan kesehatan dilaksanakan secara seimbang antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat,  antara  fisik  dan  mental,  serta  antara  material  dan spiritual. Dalam pelayanan medis, prinsip ini mengacu pada keseimbangan antara tujuan dan sarana, sarana dan hasil, serta manfaat dan risiko dari tindakan medis yang dilakukan. Prinsip ini sangat berkaitan dengan keadilan. Menurut Mertokusumo, keadilan umumnya dinilai dari perspektif pihak yang  menerima  perlakuan.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  pelayanan  medis,  keadilan  yang dimaksud  bersifat  kasuistis  karena  juga  menyangkut  alokasi  sumber  daya  dalam  pelayanan kesehatan.

## 3) Asas tepat waktu.
Prinsip ini sangat penting karena kelalaian dalam memberikan  bantuan tepat waktu dapat merugikan  pasien.  Berdasarkan  prinsip  ini,  tindakan  medis  yang  harus  segera  dilakukan  demi kepentingan pasien tidak boleh ditunda demi kepentingan dokter.

## 4) Asas itikad baik.
Dalam  pelayanan  medis,  karena  dokter  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khusus  di bidang kedokteran yang tidak dimiliki pasien, pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolongnya. Berdasarkan itikad baik, dokter berkewajiban memberikan pertolongan profesional yang bermutu dan bermartabat dengan niat dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Prinsip ini diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

## 5) Asas kejujuran.
Kejujuran  sangat  penting  dalam  hubungan  dokter-pasien.  Berdasarkan  prinsip  ini,  dokter harus memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien dan sesuai dengan standar profesi. Sarana yang tersedia di lembaga pelayanan medis hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan.
Prinsip  ini  juga  menjadi  dasar  bagi  penyampaian  informasi  yang  benar,  baik oleh  pasien maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran informasi sangat penting karena berkaitan dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.

## 6) Asas kehati-hatian.
Sebelum melakukan sesuatu yang melibatkan orang lain, setiap orang harus bersikap hati- hati.  Terlebih  lagi  dokter  sebagai  seorang  profesional  di  bidang  medis,  tindakannya  harus didasarkan  pada  ketelitian  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya.  Dengan  demikian, dokter  tidak  hanya  dituntut  memiliki  keahlian  dan  keterampilan,  tetapi  juga  ketelitian  dalam bertindak.
Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, prinsip ini diterapkan untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Hak pasien yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi dan  memberikan  persetujuan,  yang  secara  khusus  disebutkan  dalam  Pasal  276  UU  Kesehatan 17/2023.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  pasien  berhak  memperoleh  informasi  tentang  kondisi kesehatannya,  penjelasan  mengenai  pelayanan  kesehatan  yang  diterimanya,  dan  hak  untuk
memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Kedua hak tersebut terkait erat  dengan  informed  consent  dalam  transaksi  terapeutik.  Oleh  karena  itu,  jika  seorang  dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugasnya tanpa mematuhi standar dan informed consent sehingga merugikan pasien, pasien berhak atas ganti rugi.
Prinsip ini terkait dengan prinsip etis tidak merugikan (non-maleficence), yang merupakan kewajiban untuk tidak mencelakakan orang lain. Prinsip tidak merugikan adalah salah satu prinsip tradisional dalam etika kedokteran, yang dikenal dengan istilah primum non nocere (yang penting tidak merugikan).

## 7) Asas keterbukaan
Pelayanan medis merupakan upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien,  dan  hanya  dapat  tercapai  dengan  kerja  sama  antara  dokter dan  pasien  berdasarkan  sikap saling percaya. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan diperlukan karena sikap saling percaya hanya dapat tumbuh jika ada komunikasi terbuka antara dokter dan pasien. Dalam komunikasi terbuka ini, pasien dapat memperoleh penjelasan atau informasi dari dokter.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip-prinsip  hukum  tersebut  bersumber pada  prinsip  etis  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. Prinsip-prinsip  hukum  ini  berperan  penting sebagai  landasan  pokok  dalam  merumuskan  peraturan  hukum  yang  berlaku  dalam  hubungan pelayanan medis. Prinsip-prinsip tersebut terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, baik yang mengatur tentang tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medis, maupun individu sebagai penerima pelayanan kesehatan.

## KESIMPULAN
Dalam  jurnal  ini  mengkaji  berbagai  aspek  perjanjian  tertulis  antara  dokter  gigi  dengan pasien  dalam  tindakan  medis,  dengan  fokus  pada  implikasi  hukum  dan  perlindungan  hak-hak pasien.  Perjanjian  tertulis  antara  dokter  gigi  dengan  pasien  merupakan  elemen  penting  dalam praktik  medis.  Perjanjian  ini  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  untuk  memberikan  kepastian hukum  bagi kedua  belah pihak, tetapi  juga untuk memastikan bahwa tindakan  medis dilakukan dengan  persetujuan  yang  terinformasi.  Dalam  hal  terjadi  perselisihan,  perjanjian  tertulis  dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum.
Sesuai dengan Pasal 1320  KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus  memenuhi empat  unsur  utama  yaitu  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu,  dan  causa  yang  halal.  Dalam konteks hubungan antara dokter gigi dengan pasien, pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting untuk menjamin bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.
Hak-hak pasien dalam  mendapatkan  informasi  yang  lengkap dan benar tentang tindakan medis yang akan dilakukan, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan tersebut, dijamin dalam  perjanjian  tertulis.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  informed  consent  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008.
Dokter gigi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika. Ini  mencakup kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, serta memastikan bahwa persetujuan pasien diperoleh secara sukarela dan tanpa adanya paksaan atau penipuan.
Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  perjanjian  yang telah  disepakati,  baik  oleh  dokter  gigi maupun  pasien,  maka  dapat  timbul  konsekuensi  hukum  yang  meliputi  tuntutan  ganti  rugi, pembatalan  perjanjian,  atau  bahkan  sanksi  pidana  jika  terbukti  adanya  malpraktik.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  efisien  sangat  penting  untuk  menjaga  kepercayaan  antara dokter gigi dan pasien.
Informed  consent  merupakan  pilar  utama  dalam  setiap  tindakan  medis.  Pasien  berhak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan  manfaatnya,  sehingga  mereka  dapat  membuat  keputusan  yang  terinformasi  dan  sukarela. Hukum kesehatan berfungsi untuk mengatur dan melindungi semua aspek dalam pelayanan medis. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak pasien serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan dengan standar yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameln, Fred. Hukum Kesehatan: Suatu Pengantar. Jakarta: BPHN - Depkes - IDI, 1983. Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan (dengan Penjelasan). Bandung: Alumni, 1993. Dahlan,  Sofwan.  Hukum  Kesehatan  Rambu-Rambu  Bagi  Profesi  Dokter.  Semarang:  Badan Penerbit UNDIP, 2000.
Darmabrata,  Wahyono.  Hukum  Perdata:  Pembahasan  Mengenai  Asas-asas  Hukum  Perdata. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.
Guwandi,  J.  Dokter,  Pasien,  dan  Hukum.  Jakarta:  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia, 1996.
Hanafiah,  Yunus  dan  Amri  Amir.  Hukum  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan.  Jakarta:  Buku Kedokteran EGC, 1999.
Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. 2. Bandung : Alumni, 1986.
Hernoko,  Agus  Yudha.  Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2001.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati.  Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Medik.  Bandung:  PT  Citra AdityaBakti, 1992.
Komalawati,  Veronica.  Hukum  dan  Etika  dalam  Praktek  Kedokteran.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1989.
Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Suatu Tinjauan Yuridis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
Mahdi,  Sri  Soesilo,  Surini  Ahlan  Syarif  dan  Akhmad  Budi  Cahyono.  Hukum  Perdata  (Suatu Pengantar). Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
Muhammad Kahfli. Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Transaksi Terapeutik.
Medan: FH UMSU, 2008.
Ns. Ta’adi. Hukum Kesehatan (Sanksi dan Motivasi bagi Perawat), Edisi   kedua.  Jakarta:  EGC,
2002.
Satrio, J. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1999. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Soekanto,  Soeijono  dan  Herkuntanto.  Pengantar  Hukum  Kesehatan.  Bandung:  Remaja  Karya,
1987.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3. Jakarta : UI-Press, 1986. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PL tntermasa, 1996. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001. Suryodiningrat, R.M. Asas-asas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito, 1985. Wijaya, I.G Rai. Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002. Wiradharma, Danny. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996. Peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN. No. 14 Tahun 2006. -------------. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek].  Diterjemahkan  oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
Departemen Kesehatan. Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan   Tindakan Kedokteran.
-------------. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Artikel koran dan media
Ameln,  Fred.  Hukum  Kesehatan/Kedokteran  dalam  Sistem  Pelayanan  Kesehatan  Nasional. Makalah pada Bimbingan/Pembinaan Hakim Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta 23-31 Januari 1987.
Islamie, M. T.G. Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter Gigi Spesialis   Ortodonti dan Pasien dalam Hal Tindakan Perapihan Gigi (Studi Kasus: Rumah Sakit Gigi  dan Mulut Pendidikan FKG UI Jakarta). Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
Kahfli, Muhammad. Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Transaksi Terapeutik. Medan: FH UMSU, 2008.
Theresia, N., Rahmawaty, F., Sylvia, E. I., & Yusup, A. (2021). Kesehatan Gigi Sangat Penting untuk  Anak  Usia  sekolah. Jurnal  Forum  Kesehatan:  Media  Publikasi  Kesehatan  Ilmiah , 11 (1), 31–37.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License