Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG
Martinha Dos Santos 1 , Made Sugi Hartono 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {martinhads666@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id ,  raiyuliartini@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tin- dak  pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Buleleng,  serta  (2)  mengetahui  hubungan  faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penggela- pan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum em- piris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Data-data  yang  diperoleh  dalam  penulisan  ini  adalah  hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng dan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta masyarakat yang bersangkutan di Kecamatan Buleleng, Banjar dan Seririt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Buleleng  yaitu  disebabkan  faktor  ekonomi,  pendidikan  dan  faktor  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  baik.  (2) Faktor  ekonomi  yang  mempengaruhi  perilaku  menyimpang  yang  mengakibatkan  terjadinya  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  diantaranya  disebabkan  karena  kemiskinan,  ketimpangan  sosial,  penganggu- ran, dan pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Kendaraan Bermotor

## ABSTRACT
This study aims to (1) know and understand the factor that lead to the crime of motor vehicle embezzlement in Buleleng Regency, and (2) determine the relationship of economic factors that influence deviant behavior. Thus causing a criminal act of embezzlement of motor vehicles in Buleleng Regency this type of research is empirical legal research. The source of the legal material used is the criminal code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP). The data obtained in this paper are the result of interviews with the Buleleng Police and the perpetrators  of  embezzlement  of  motor  vehicles  and  the  people  involved  in  Buleleng,  Banjar  and  Seririt  Dis- tricts.  The  result  showed  that  (1)  the  factors  that  led  to  the  crime  of  motor  vehicle  embezzlement in Buleleng Regency  were  economic,  educational  and  social  environmental  factors.  (2)  Economic  factors  that  influenced deviant  behavior  that  resulted  in  the  crime  of  embezzling  motor  vehicles  including  caused  by  poverty,  social food shortages, une mployment, and economic growth.
Keywords: Crime, Embezzlement, Motor Vehicles
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman yang  semakin  maju  maka  perkembangan  tin- dak  kejahatan  dalam  masyarakat  juga  mulai beragam.  Dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdamp- ingan dengan kehidupan masyarakat yang tid- ak  dapat  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu. Perkembangan  kejahatan  dalam  masyarakat dipengaruhi  oleh  lingkungan  masyarakat, keadaan  politik,  perkembangan  kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan “Kejahatan  adalah  perbuatan  yang  dilarang undang-undang  dan  barang  siapa  yang melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar undang-undang  maka  ia  akan  dihukum” (Dirjosiswoyo,  2002:9).  Berbicara  mengenai kejahatan, pengertian kejahatan dapat diartikan secara  kriminologi  dan  secara  yuridis.  Keja- hatan  dalam    arti  kriminologi  yaitu  perbuatan manusia  yang  telah  melanggar  dari  aturan- aturan  atau  norma  dan  kaidah  yang  berlaku dalam  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan  ke- jahatan  dalam  arti  Yuridis  yaitu  perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan- ketentuan  hukum  pidana.  Salah  satu  contoh kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana  adalah  tindak  kejahatan  penggelapan yang  telah  diatur  dalam  Pasal  372  sampai dengan Pasal 377 KUHP.
Mengenai  tindak  pidana  penggelapan secara  tegas  diatur  dalam  BAB  XXIV  Pasal 372  KUHP.  yang  pada  intinya  menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan  dengan  melawan  hukum  memiliki  barang yang  sama  sekali  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain  dan  berada  dalam  kekuasaannya bukan  karena  kejahatan,  dipidana  karena penggelapan  dengan  pidana  selama-lamanya empat  tahun  atau  denda  sebesar-besarnya Sembilan  ratus  rupiah”.  Dari  rumusan  pasal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  unsur Subyektif  yaitu  “Barang  siapa”  dan  unsur Obyektif  yaitu  “Dengan  sengaja  dan  dengan melawan  hukum  memiliki  barang  yang  sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  ke- jahatan”.  Meskipun  sudah  diancam  dengan hukuman  penjara  yang  cukup  lama,  masih banyak  masyarakat  khususnya  di  Kabupaten Buleleng  yang  melakukan  tindak  pidana
penggelapan hal ini dikarenakan tidak lain ka- rena  keadaan  ekonomi  masyarakat  yang  me- maksa  seseorang  melakukan  tindak  kejahatan tersebut.  Kendaraan  bermotor  pada  saat  ini merupakan  suata  barang  vital  yang  semakin banyak  orang  memilikinya  dan  juga  ingin memilikinya.
Kendaraan  bermotor  merupakan  suatu barang  berharga  yang  dimiliki  oleh  seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor ju- ga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  dalam pemenuhan  kebutuhan  lain  dengan  cara menjualnya  dan  atau  menggadaikannya  se- bagai  jaminan.  Kendaraan  bermotor  juga merupakan  suatu  jenis  barang  yang  kompleks sehingga untuk menjaminnya pemerintah juga melekatkan  hukum  atas  peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor  merupakan  salah  satu  harta  kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehing- ga  sasaran  kejahatan  terhadap  sepeda  motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang  sering  dilakukan  terhadap  sepeda  motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggela- pan.
Kabupaten  Buleleng  merupakan  salah salah  satu  kabupaten  terbesar  di  Provinsi  Bali setelah Kabupaten Badung. Sebagai kabupaten yang  besar  tentunya  memiliki  kepadatan penduduk  yang  relatif  tinggi.  Kepadatan penduduk  di  Kabupaten  Buleleng  tentunya akan  menimbulkan  berbagai  macam  kepent- ingan  di  dalam  masyarakat.  Berbagai  macam kepentingan  dalam  masyarakat  tidak  jarang menimbulkan  permasalahan  dalam  kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi kepadatan terse- but  maka,  penggunaan  sepeda  motor  dalam masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  juga  men- galami  peningkatan  yang  signifikan  hal  ini dapat dilihat dari data Badan Statistika Provin- si  Bali  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Kabu- paten  Buleleng  pada  tahun  2017  sebanyak 403590  sedangkan  pada  tahun  2018  sebanyak 426958 selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 453790.  (Data  diperoleh  dari  Badan  Statistika Provinsi  Bali).  Dengan  banyaknya  jumlah kendaraan  yang  tinggi  ini  maka  akan  menjadi pemicu  untuk  terjadinya  berbagai  macam  tin- dak pidana salah satunya yaitu penggelapan.
Tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
salah  satu  diantaranya  yaitu  faktor  ekonomi. Perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi, untuk  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  sendiri belum  memadai  dan  merata  untuk  seluruh wilayah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi wilayah-wilayah  yang  kualitas  sumber  daya manusianya  masih  tergolong  rendah  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  degan  tidak  me- nutup  kemungkinan  angka  kemiskinan  masih relatif  tinggi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng. Tingkat  kemiskinan  dan  kualitas  sumber  daya manusia  di  Kabupaten  buleleng  tidak  jarang disebabkan  karena  latar  belakang  pendidkan yang  rendah,  masih  banyak  masyarakat  yang memiliki pengetahuan yang rendah akan pem- ahaman  mengenai  suatu  norma-norma  hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tingkat kem- iskinan dalam masyarakat tentunya akan mem- icu  timbulnya  masalah-masalah  sosial  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Kejahatan  yang  paling sering  muncul  dalam  keadaan  yang  demikian yaitu  tindak  kejahatan  terhadap  harta kekayaan.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  dalam masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  mengaki- batkan  seseorang  dengan  mudahnya  bertindak melakukan kejahatan tanpa mengetahui resiko atau  akibat  hukum  dari  perbuatannya,  penge- tahuan  terhadap  penggelapan  sepeda  motor yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng ser- ing  kali  terjadi  karena  pengetahuan  mengenai penggelapan  itu  sendiri  sangat  minim  dalam masyarakat  awam.  Selain  karena  faktor ekonomi  dan  rendahnya  pendidikan  dan pengetahuan  hukum  dalam  masyarakat  ter- dapat  faktor  lain  yang  mempengaruhi  ter- jadinya  tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Buleleng yaitu faktor lingkungan.
Faktor  lingkungan  yang  tidak  baik secara tidak langsung membentuk pola tingkah laku  manusia  menjadi  semakin  menyimpang dan  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat,  yang  pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran  bahkan  kejahatan.  Pola  perilaku menyimpang dalam masyarakat pada dasarnya terjadi  karena  kesalahan  dalam  sosialisasi  da- lam  masyarakat  itu  sendiri,  dalam  kehidupan masyarakat  yang  minim  pengetahuan  hukum khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng, perilaku  menyimpang  itu  sering  kali  terjadi
karena adanya ketidak sesuaian pesan, norma, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh masing- masing  agen  sosial  atau  individu  lain.  Sejalan dengan  hal  itu,  terjadinya  suatu  pelanggaran ataupun  kejahatan  dalam  masyarakat  khu- susnya  di  Kabupaten  Buleleng  dipengaruh oleh  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  sehat yang  menjerumuskan  untuk  mempelajari bagaimana teknik melakukan tindak kejahatan penggelapan  kendaraan  bermotor  untuk menopang gaya hidup nyaman tanpa bersusah payah untuk bekerja. Proses pergaulan itu ber- langsung  secara  intim  artinya  bergaul  akrab dengan  orang-orang  yang  berperilaku  krimi- nal,  dan  melalui  proses  komunikasi  yang  in- tens. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak  Aipda  I  Dewa  Gede  Agung  Sidiartha S.H.  di  Polres  Buleleng,  dari  kasus-kasus  tin- dak  pidana  penggelapan  yang  terjadi  bahwa pihak  yang  paling  dirugikan  dalam  dugaan tindak  pidana  penggelapan  kendaraan  bermo- tor adalah masyarakat umum, sedangkan untuk pihak pegadaian/perkreditan jarang melaporkan  kasus  tindak  pidana  penggelapan kendaraan bermotor.
Disisi lain, Beliau juga menerangkan ji- ka dilihat dari wilayah kecamatan yang paling rawan  melakukan  tindak  pidana  penggelapan kendaraan bermotor adalah yang pertama yaitu Kecamatan  Buleleng,  Kecamatan  Seririt  dan Kecamatan Banjar, sedangkan modus operandi yang  dilakukan  oleh  Pelaku  Tindak  pidana adalah  berpura-pura  meminjam  sepeda  motor namun dipindah tangankan tanpa ijin. Dengan sering  terjadinya  kasus  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  maka  perlu untuk  dilakukan  peninjauan  lebih  lanjut mengenai perkembangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor  yang  terjadi  dalam  masyarakat  di Kabupaten  Buleleng.  Peran  Polres  Buleleng sangat  berpengaruh  baik  dalam  penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap pemasyarakat bagi  pelaku  berdasarkan  ketentuan-ketentuan hukum  pidana.  Melihat  banyaknya  kasus penggelapan  kendaraan  bermotor  yang  di- tangani  oleh  Polres  Buleleng  maka  penulis tertarik  untuk  mengkaji  permasalahn  tersebut dalam  sebuah  tulisan  berjudul:  ” Kajian Kriminologi  Terhadapat  Tindak  Pidana Penggelapan  Kendaraan  Bermotor  Di  Ka- bupaten Buleleng”.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penilitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum empiris yang dengan kata lain merupa- kan jenis penelitian sosiologis dan dapat dise- but  pula  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibu- tuhkan,  setelah  data  yang  diperlukan  terkum- pul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi  ma- salah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2020). Penelitian  hukum  ini  merupakan  jenis penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Menurut Nazir “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu ob- jek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk  membuat  deskripi,  gambaran atau lukisan secara sistemasis, faktual dan aku- rat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hub- ungan antara fenomena yang diselidiki” (Naz- ir,  2018:40).    Dalam  mendukung  penulisan penelitian  ini  dapat  digunakan  sumber  data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data pri- mer  dan  data  sekunder.  Data  ini  bersumber dari  penelitian  lapangan    yang  dilakukan  di Kabupaten  Buleleng.  Data  sekunder  merupa- kan  data  yang  bersumber  dan  diperoleh  dari penelahaan  studi  pustaka  berupa  karya  ilmiah (hasil  penelitian,  literature-literature,  buku- buku,  peraturan-perundangan  dan  yang lainnya.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Tehnik yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik non  probability  sampling  yaitu  tehnik pengembilan  sampel  yang  tidak  memberi peluang/kesempatan  sama  bagi  setiap  unsur atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi sampel  (Sugiyono,  2014).  Pengolahan  data merupakan  kegiatan  menyusun  data  hasil  dari pengumpulan  data  di  lapangan  sehingga  siap untuk  dianalisis.  Data  penelitian  ini  selanjut-
nya diolah dan dianalisis oleh penulisis secara kualitatif  tentunya  dengan  pikiran  yang  logis dan  tersistematis  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  beberapa  informan  yang disingkronkan dengan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR  PENYEBAB  TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN  BERMOTOR  DI  KABU- PATEN BULELENG
Berdasarkan  data-data  yang  sudah  di- peroleh  di  lapangan  Adapun  yang  menjadi faktor  utama  seseorang  melakukan  tindak  pi- dana  penggelapan  kendaraan  bermotor  dalam lingkup  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng yang  pertama  alasan  yang  paling  mendasar adalah masalah perekonomian, pendidikan dan juga  faktor  lingkungan.  Masalah  Perekonomi- an  selalu  rentan  dengan  masalah  kemiskinan dalam masyarakat. Teori sosiolis mengemuka- kan  bahwa  kejahatan  timbul  karena  adanya tekanan  ekonomi  yang  tidak  seimbang  dalam masyarakat.  Teori  ini  menggambarkan  bahwa untuk  melawan  kejahatan  itu  haruslah  diada- kan  peningkatan  di  Bidang  ekonomi.  Dengan kata  lain  kemakmuran,  keseimbangan  dan keadilan  sosial  akan  mengurangi  terjadinya kejahatan  (Anwar,  2010).  Sejalan  dengan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang mana para pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  beberapa diantaranya  digolongkan  dalam  masyarakat miskin  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  ling- kungan  tempat  tinggal  para  pelaku  seperti lingkungan kaliuntu yang mana tempat tinggal pelaku  sangat  sederhana  kemudian  pekerjaan pelaku  yang  apa  adanya  yaitu  sebagi  supir angkut barang dengan jumlah pendapatan yang minim.  selain  itu  juga  pelaku  lainnya  hanya bekerja  sebagai  jasa  pembenah  barang-barang elektronik  yang  mana  kekurangan  juga  dalam hal  keuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup pelaku. Pelaku yang bermata pencahari- an  demikian  pastinya  dipicu  oleh  faktor  pen- didikan  yang  rendah  sehingga  peluang  untuk meningkatkan  tarah  hidup  yang  lebih  tinggi sangat minim.
Hal  ini  juga  dialami  oleh  pelaku  lainnya lingkungan tempat tinggalnya dalam masyara- kat  yang  sederhana.  Pelaku  yang  merupakan seorang  remaja  tentunya  memiliki  keinginan untuk  memiliki  sesuatu  atau  menghabiskan uang untuk kepuasannya. Tuntutan remaja tid- ak  selalu  bisa  dipenuhi  oleh  orang  tua.  Mes- kipun  pelaku  memiliki  pekerjaan  namun penghasilan  tersebut  dirasa  kurang  untuk  me- menuhi  kebutuhannya.  Orang  dewasa  terka- dang gegabah dalam melakukan tindakan, tid- ak jarang tindakan tersebut dapat merugikann- ya. Seperti yang dilakukan pelaku yang mem- injam uang dan tidak dapat melunasinya kare- na  untuk  memenuhi  apa  yang  menjadi  kepua- sannya sehingga mengakibatkan untuk melakukan  hal-hal  yang  berujung  pada  tindak pidana.  Kelalaian  dalam  memegang  tanggung jawab  juga  dapat  mengakibatkan  orang  ter- jerumus dalam permasalahan.
Jika dilihat salah satu pelaku di Kecama- tan  Buleleng  sebenarnya  hidup  dalam  ling- kungan yang cukup baik. Pelaku bukan dikat- egorikan sebagai orang yang miskin atau ting- gal  dilingkungan  yang  kumuh.  Pelaku  bahkan memiliki  usaha  dan  orang  berwawasan.  Na- mun  penyalah  gunaan  kepercayaan  dan tanggung  jawab  terhadap  barang  dimana terkadang seseorang hanya tergiur dengan apa yang dapat mendatangkan keuntungan semen- tara tanpa memikirkan konsekuensi dikemudi- an hari tanpa disadari akan mendatangkan ma- salah-masalah  bahkan  sampai  berujung  pada masalah pidana. Seperti yang dilakukan pelaku yaitu  menggdaikan  sepeda  motor  yang  diga- daikan kepadanya.
Sementara  untuk  di  Kecamatan  Banjar memfokuskan  penelitian  pada  wilayah  Desa Adat Tegehe dan Desa Adat Melanting adapun sasaran wawancara dilakukan kepada prebekel Desa  Adat  Tegehe  dan  Bendesa  Adat  Desa Adat Melanting serta salah satu warga di Desa Adat  Melanting  sebagai  pemilik  kos-kosan yang  dimintai  keterangan  terkait  dengan  per- masalahan  yang  dikaji  yaitu  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  di  wilayah Desa Adat Melanting. Adapun Responden dari Kecamatan khususnya di desa adat Tegehe dan Melanting  masyarakatnya  masih  sangat  tradi- sional. Dilihat dari lingkungan masyarakatnya masih  sangat  sederhana  jika  dibandingkan
dengan  masyarakat  di  Kecamatan  Buleleng. Masih  banyak  masyarakat  yang  hidup  dalam lingkungan yang kumuh. Selain itu juga pem- bangunan  infrastruktur  dilingkungan  tersebut belum tertata dengan baik. Dalam kasus tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di Kecamatan  Banjar  yang  masih  tradisional  bi- asanya  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaku adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat di  desa  adat  Tegehe  dan  Melanting.  Masyara- kat  di  desa  adat  tersebut  biasanya  mengusir para  warga  yang  dianggap  menyimpang  dari norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  dan  yang  sudah  tidak  dapat ditoleransi lagi.
Seperti  pelaku  tindak  pidana  penggela- pan  kendaraan  bermotor  di  desa  adat  Tegehe yang  dinilai  sebagai  warga  yang  berperilaku menyimpang  yang  kerap  kali  merugikan masyarakat.  Pelaku  yang  sering  kali  mencuri dan  menggadaikan  motor  milik  orang  lain kemudian  tidak  memiliki  pekerjaan  tentunya memiliki  masalah  ekonomi  dan  moral  yang serius.  Keadaan  ekonomi  yang  susah  men- gontrol  seseorang  untuk  melakukan  berbagai cara  untuk  mendapatkannya.  Reaksi  masyara- kat  terhadap  tindakan  tersebut  akan  memicu seseorang dinilai sebagai orang yang bermoral buruk  dalam  masyarakat  setempat.  Sehingga interaksi  dengan  masyarakat  tidak  berjalan dengan  baik  kemudian  membuat  seseorang akan  dikucilkan  atas  perbuatannya  karena  tid- ak  ada  lagi  kepercayaan  dari  masyarakat  ter- hadap  individu  tersebut.      Sementara  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  yang terjadi  di  sebuah  kos-kosan  yang  berlokasi  di Desa adat Melanting dipicu juga karena faktor ekonomi  yang  mana  pelaku  merupakan seorang  tukang  yang  memiliki  pendapatan yang  rendah.  Pendapatan  tersebut  tidak  dapat mencukupi biaya hidup pelaku dan keluargan- ya.  Korban  yang  merupakan  pemilik  kos- kosan  merasa  dirugikan  akibat  kejadian  terse- but  beliau  merasa  tindakan  pelaku  sebagai bentuk  penyalahgunaan  kepercayaan  yang mana  sebelumnya  tujuan  korban  memin- jamkan  sepeda  motor  karena  ingin  membantu pelaku namun pelaku malah melakukan tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  ter- hadap motor korban.
Kemudian  untuk  penelitian  yang  dil- akukan  di  wilayah  Kecamatan  Seririt  mem- fokuskan  penelitian  di  Desa  Lokapaksa  yaitu pada  wilayah  Banjar  Dinas  Tengah,  Banjar Dinas  Gunung  Gina  dan  Banjar  Dinas  Pame- san.  Adapun  yang  menjadi  sasaran  dalam penelitian  di  Kecamatan  Seririt  adalah  Klian Adat  Desa  Lokapaksa,  Pelaku  Tindak  Pidana Peggelapan  Kendaraan  Bermotor  di  Banjar Dinas  Tengah,  Klian  Adat  Banjar  Dinas Gunung  Gina,  dan  Klian  Adat  Banjar  Dinas Pamesan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  jika  di- amati  lingkungan  masyarakat  di  Kecamatan Seririt  khususnya  di  lokapaksa  lebih  menun- jukkan  keadaan  lingkungan  yang  ekstrem  da- lam  artian  masyarakat  dilingkungan  tersebut lebih berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.   Jika dilihat dari masyarakat yang  keras  baik  dalam  komunikasi,  kemudian lingkungan yang selalu ramai kumpul-kumpul dengan  suatu  tujuan  yang  tidak  jelas,  sedikit remaja yang berkompeten dalam artian banyak remaja yang menghabiskan waktu untuk kum- pul-kumpul  kemudian  minum-minum  miras dan gaya hidup yang tidak baik. Masyarakat di desa ini sebagian besar menggantungkan hidup pada  hasil  alam.  Banyak  masyarakat  yang mengolah  hasil  sawah  dan  cengkeh.  Tidak  ja- rang  juga  masyarakat  hanya  bekerja  sebagai pembantu  dalam  pekerjaan  tersebut.  Seperti keadaan  responden  salah  satu  pelaku  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di Banjar  Dinas  Tengah  Lokapaksa  mengaku bekerja  sebagai  petani  baik  menggarap  lahan sendiri maupun bekerja di lahan orang.
Pada  pelaku  tindak  pidana  penggelapan kendaraan  bermotor  di  Banjar  Dinas  Pamesan Desa  Lokapaksa  Kecamatan  Seririt  bahwa pelaku  merupakan  orang  yang  berasal  dari keluarga  yang  mampu.  Pelaku  adalah  anak remaja yang sering berinteraksi dengan remaja pada umumnya. Namun lingkungan pergaulan remaja  di  lingkungan  tersebut  masuk  dalam kategori yang tidak baik yang mana sering kali kumpul  bersama  hanya  untuk  sekedar  mi- numminum  miras  dan  membuat  kegaduhan. Remaja adalah idikator yang paling rentan da- lam  melakukan  tindak  pidana.  Lingkungan pergaulan  merupakan  salah  satu  faktor seseorang  melakukan  tindakan  menyimpang
apalagi  jika  melakukan  interaksi  komunikasi yang intens.
Adapun  menurut  keterangan  pihak kepolisian  dalam  menghadapi  kasus  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  yang menjadi  fenomena  dalam  masyarakat  khu- susnya  masyarakat  di  Kabupaten  Bueleleng senantiasa  mengalami  kenaikan  di  setiap  ta- hunnya. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  ada- lah  masalah  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ekonomi  merupakan  masalah  yang serius  dalam  masyarakat.  Karena  apabila keadaan ekonomi dalam masyarakat tidak sta- bil  akan  menimbulkan  keguncangan  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Kejahatan  akan  se- makin  berkembang  dengan  melemahnya keadaan  perekonomian  dalam  masyarakat. Seperti  yang  sudah  dijeaskan  sebelumnya bahwa keadaan perekonomian Pemerintah Ka- bupaten  Buleleng  kian  mengalami  penurunan pasca  wabah  covid-19  yang  mengakibatkan anggaran-anggaran  pendapatan  daerah  juga berkurang. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada  kehidupan  masyarakat  karena  akan mempengaruhi penghasilan masyarakat.
Selain faktor ekonomi dan pendidikan lingkungan  hidup  yang  tidak  baik  terutama lingkungan  pergaulan  yang  tidak  baik  dapat menjerumuskan  seseorang  untuk  melakukan tindak  kejahatan.  Remaja  adalah  agen  sosial yang  sangat  rentan  melakukan  tindak  keja- hatan dan perilaku meyimpang apabila berada dalam  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  baik. Dari semua responden beberapa pelaku tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di tiga  wilayah  yaitu  Kecamatan  Buleleng,  Ban- jar  dan  Seririt  beberapa  diantaranya  merupa- kan  remaja  Sejalan  dengan  hal  tersebut  jika dikaitkan  dengan  teori  yang  digunakan  dalam menunjang  penelitian  ini  yaitu  teori  Asosiasi Diferensial  yang  dikemukakan  oleh  Edwin  H. Sutherland  yang  menyimpulkan  bahwa seseorang  menjadi  pelaku  kriminal  sebab mempelajari  perilaku  kriminal  itu  dari  ling- kungan  sosial  dengan  berbagai  cara  melalui proses  komunikasi  yang  intim  dan  intens (Anwar, 2010). Pada masa remaja anak mulai aktif dan energinya serba lengkap. Energi yang berlebih-lebihan  menyebabkan  remaja  bisa melakukan  hal-hal  yang  negatif,  serta  sering
melakukan perbuatan-perbuatan yang melang- gar  hukum,  norma  dan  sulit  diatur.  Hal  inilah yang  menyebabkan  remaja  potensial  bisa melakukan berbagai perilaku yang bisa dikata- gorikan  sebagai  kenakalan  remaja.  Pada  masa ini,  gejolak  darah  mudanya  sedang  bangkit. Keinginan  untuk  mencari  jati  diri  dan mendapatkan  pengakuan  dari  keluarga  serta lingkungan  sedang  tinggi-tingginya.  Kadang untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  ling- kungannya,  remaja  melakukan  hal-hal  yang diluar etika dan aturan (Purwoko, 2010).

## FAKTOR  EKONOMI  YANG  MENGAKI- BATKAN  TERJADINYA  TINDAK  PI-
DANA  PENGGELAPAN  KENDARAAN BERMOTOR
DI

## KABUPATEN BULELENG
a. Ketimpangan sosial dan Kemiskinan
Ketimpangan adalah keadaan yang tidak seim- bang  di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang kemudian  mengakibatkan  perbedaan  yang mencolok  terutama  berkaitan  dengan  perbe- daan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan  masyarakat  kelas  bawah.  Dari  pemaparan hasil  penelitian  sebelumnya  dijelaskan  bahwa rata-rata  orang  yang  melakukan  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  memiliki penghasilan yang tidak tetap yang tidak dapat menjamin  kehidupannya  sebulan  penuh. Ekonomi  setiap  orang  beragam  karena  setiap orang  memiliki  penghasilan  yang  berbeda menurut  kemampuannya  mengelola  sumber daya alam sesuai bidang usaha yang beraneka ragam.  Kemampuan  seseorang  mengelola sumber  daya  alam  sesuai  bidang  usaha  atau pekerjaannya,  pada  umumnya  disebabkan  ka- rena  faktor  pendidikan  dan  keterampilan.  Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan bahwa rata-rata pekerjan pelaku tindak pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  di  Kabupat- en  Buleleng  tergolong  dalam  pekerjaan  para masyarakat  kelas  bawah  yang  bekerja  dengan pekerjaan  yang  seadaanya  yang  mana  upah yang  didapatkannya  juga  sangat  minim dibandingkan  dengan  biaya  yang  diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak jarang para  pelaku  memiliki  latar  belakang  pendidi- kan  yang  rendah  sehingga  tidak  dapat  untuk melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi.
Dengan rendahnya pendidikan maka pekerjaan yang  diperoleh  juga  akan  dalam  kelas  yang rendah  sehingga  pergerakan  kehidupan  orang yang  berada  dalam  ekonomi  menengah  ke- bawah  akan  selalu  berputas  dalam  keadaan ketidakberdayaan. Orang-Orang yang demikian akan menduduki klaster kelas bawah dalam  status  sosial  masyarakat  sehingga  hal inilah  yang  akan  menimbulkan  adanya  ketim- pangan  sosialyang  akan  memicu  terjadinya tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat kelas bawah.

## b. Kemiskinan dan Kriminalitas
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dalam penelitaian  terkait  dengan  terjadinya  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  di Kabupaten  Bueleleng  sebagian  besar  yang menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana tersebut  karena  sebagain  orang  terpaksa melakukan tindak kejahatan yang semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan kata  lain  karena  terlalu  banyak  tuntutan  akan kebutuhan  hidup  keluarga  dan  penghasilan yang  diperolehnya  tidak  dapat  mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk mengatasi permasalah  keluarga  tersebut  dilakukan dengan  jalan  pintas  yaitu  melakukan  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  yang mana  dalam  wilayah  di  Kabupaten  Buleleng sendiri  modus  kejahatan  tersebut  cenderung dilakukan  dengan  cara  menggadaikan  atau menjual motor milik orang lain tanpa sepenge- tahuan  pemiliknya  yang  digunakan  untuk  me- menuhi  kebutuhan  dari  pelaku.      Suatu keadaan  yang  miskin  akan  membawa seseorang  berkeinginan  untuk  menuju  pada kehidupan  yang  lebih  layak  dari  kehidupan yang sebelumnya. Sehingga bagi mereka yang terdesak  akan  suatu  keadaan  ekomomi  dan ingin  cepat  meraihnya  akan  cenderung melakukan tindak kejahatan (Sugiari, 2014:12). Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan  bahwa  pelaku  tindak  pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  yang  dil- akukan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng cenderung  dilakukan  oleh  sebagain  golongan masyarakat  miskin.  Namun  peneliti  tidak berani  berkesimpulan  bahwa  bahwa  mayorio- tas  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  khu- susnya  dalam  masyarakat  di  Kecamatan Buleleng,  Banjar  dan  Seririt  berada  di  bawah
garis  kemiskinan,  maksudnya  adalah  mereka yang memiliki tingkat ekonomi kurang mampu bila dilihat dari pendapatan mereka yang tidak memenentu yang kurang atau tidak cukup da- lam  memenihi  kebutuhan  hidup  sehari-hari dan  biasanya  mereka  yang  tidak  mempunyai pekerjaan  tetap  yang  dapat  dijadikan  sumber penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebu- tuhan  hidup  tersebut  tak  jarang  mereka  yang hidup  dalam  golongan  masyarakat  kelas bawah  mengandalkan  berbagai  cara  untuk dapat  bertahan  hidup  salah  satunya  yaitu melakukan  tindak  pidana  penggelapan  ken- daraan bermotor.

## c. Pengangguran dan Kriminalitas
Dari  hasi  penelitian  yang  dilakukan dilapangan bahwa dari beberapa pelaku tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor  ter- sebut  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  pengang- guran.  Logikanya  orang  yang  tidak  memiliki pekerjaan maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Sebab-sebab  seseorang menjadi  pengangguran  juga  beragam.  Namun dari  hasil  wawancara  orang  yang  tidak  mem- iliki  pekerjaan  cenderung  melakukan  tindak kejahatan.  Tak  jarang  tindak  kejahatan  yang dilakukannya  secara  berulang  kali.  Pengang- guran  bisa  terjadi  karena  faktor  dari  dalam  si pelaku  tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor.  Orang  yang  sudah  terbiasa melakukan  tindak  kejahatan  akanmerasa  nya- man  untuk  melakukannya  karena  ia  merasa mudah  dalam  menghasilkan  uang  dan  praktis.

## d. Pertumbuhan Ekonomi dan Kriminali- tas
Dikutip  dalam  radar  bali  bahwa  kondisi deflasi masih terus terjadi pada perekonomian di  Kabupaten  Bueleleng.  Menurunnya  daya beli  masyarakat  selama  masa  pandemi  covid- 19,  turut  memukul  kondisi  perekonomian. Bahkan,  target  ekonomi  di  Kabupaten Buleleng,  terancam  tak  tercapai.  badan  Pusat Statistika  (BPS)  Buleleng  merilis  data  bahwa
pada  bulan  Mei,  Buleleng  mengalami  deflasi sebesar  0,22  persen.  Dengan  berkurangnya sumber pendapatan daerah tersebut maka kon- disi perekonomian di Kabupaten Buleleng juga semakin menurun. Penurunan ekonomi ini ten- tunya  akan  berpengaruh  pada  kesejahteraan penduduk  di  wilayah  kabupaten  buleleng. Melemahnya  perekonomian  tentunya  akan menjadi  masalah  sosial  dalam  masyarakat  ka- rena  dengan  berkurangnya  pendapatan  dan biaya  hidup  yang  tinggi  akan  menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

## SIMPULAN
Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut
1. Faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor  yang  paling  mendasar  disebab- kan  karena  faktor  perekonomian.  Alasan melakukan  tindak  pidana  penggelapan kendaraan  bermotor  dari  segi  ekenomi tersebut disebabkan karena ketid- akberdayaan  pelaku  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup.  Hal  ini  disebabkan  ka- rena pelaku merupakan golongan masyarakat  kelas  bawah  yang  memiliki pekerjaan yang apa adanya sehingga tidak dapat  memenuhi  tuntutan  biaya  hidup. Hal ini juga disebabkan karena upah min- imum  yang  diperoleh  pelaku  dari  peker- jaannya  sangat  minim  Beberapa  dari pelaku  juga  merupakan  pengangguran yang mana dengan tidak adanya biaya un- tuk  menopang  biaya  hidup  menjadi  pem- icu  dalam  melakukan  tindak  pidana penggelapan kendaraan bermotor. Kondi- si  lingkungan  yang  tidak  baik  khususnya dalam  lingkungan  tempat  tinggal  pelaku tindak  pidana  penggelapan  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Buleleng  akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan  sesuatau  yang  jahat  apalagi hal itu dipicu oleh keadaan perekonomian yang  buruk  maka  akan  menjadi  alasan yang sangat kuat untuk melakukan tindak kejahatan  khususnya  tindak  pidana penggelapan kendaraan bermotor.
2. Faktor Ekonomi yang mempengaruhi ter- jadinya  tindak  pidana  penggelapan  ken-
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
daraan  bermotor  di  Kabupaten  Buleleng disebabkan  karena  beberapa  alasan  dian- taranya karena tuntutan biaya hidup yang tinggi  dengan  tidak  diimbangi  pendapan yang memadai dari para pelaku, pendapa- tan  minim  dari  pelaku  yang  mengakibat- kan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup pelaku, rata-rata masalah perekonomian  yang  pelaku  hadapi  dalam kasus  tindak  pidana  penggelapan  ken- daraan  bermotor  karena  keterdesakan pelaku untuk membayar utang pelaku hal ini mengakibatkan keadaan terdesak dapat mengakibatkan  pelaku  melakukan  tindak pidana  penggelapan  kendaraan  bermotor, beberapa dari pelaku merupakan pengangguran yang mana tidak memeliki pemasukan  dana  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Kondisi-kondisi yang  demikian  akan  menyebabkan  ter- jadinya ketimpangan sosial dalam masyarkat karena masyarakat yang selalu berada  dalam  golongan  kelas  menengah kebawah  akan  berorientasi  pada  ke- hidupan  yang  serba  kekurang.  Pertum- buhan  ekonomi  yang  tidak  merata  di wilayah  Kabupaten  Bueleleng  serta  ku- rangnya  pendapatan  daerah  mengakibat- kan  kesejahteraan  masyarakat  juga  tidak merata. Karena pemerintah tentunya tidak akan  dapat  menyalurkan  bantuan  secara merata  yang  akan  berpengaruh  pada  ke- hidupan  ekonomi  masyarakat  di  suatu daerah.

## SARAN
Adapun saran yang dapat berikan adalah: 1. Bahwa Pemerintah
perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan  kendaraan  bermotor  serta mempertegas  aturan  terkait  dengan penggelapan  dan  juga  mengimplementa- sikan  aturan  tersebut  dalam  masyarakat dengan  cara  menjatuhkan  hukuman maksimal  bagi  setiap  pelaku  sesuai dengan KUHP paling lama 4 Tahun Pen- jara.  Selain  itu  juga  menjatuhkan  pidana denda yang jumlahnya melebihi dari yang tercantum dalam pasal 372 .
2. Membuka  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat  dengan  membuka  usaha- usaha  dagang  yang  didanai  oleh pemerintah  daerah  melalui  LPD  di  mas- ing-masing  daerah  sehingga  masyarakat mendapatkan  modal  untuk  mendirikan usaha.  Dengan  dibentuknya  usaha-usaha mikro  dapat  membuka  akses  pekerjaan bagi masyarakat setempat.
3. Peran  orang  tua  dilingkungan  keluarga sangan  penting  dibutukan  dalam  mem- bentuk  karakter  anak.  Mengingat  bahwa banyak  tindak  pidana  penggelapan  ken- daraan  bermotor  yang  terjadi  dalam masyarakat  di  Kabupeten  Buleleng  dil- akukan oleh para remaja maka para orang tua  harus  lebih  tegas  dalam  memberikan pendidikan  molah  kepada  anak-anak. Orang  tua  harus  lebih  mengusahakan pendidikan anak agar tidak putus sekolah sehingga  perilakunya  tidak  terjererumus oleh  pergaulan  yang  bersifat  negatif  di lingkungan  luar  terutama  dalam  hal  ini adalah  tindak  pidana  penggelapan  ken- daraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adang,  Anwar.  2010. Kriminologi .  Bandung: PT Refika Aditama. Dirjosiswoyo, Soedjono. 2002. Ruang Lingkup Kriminologi  Revisi  ke  3. Bandung: Remaja Karya. Nazir.  2018. Metode  Penelitian .  Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono.  2014. Metodologi  Penelitian  Pen- didikan  Kuantitaf,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta. Waluyo,  Bambang.  2020. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta:  Sinar  Grafi- ka.

## Jurnal Dan Artikel
Hartawan,  I  Gusti  Made  Dharma,  I  Made Suyana  Utama.  2018. Ketahanan Ekonomi  Masyarakat  Bali  Aga  Keca- matan  Banjar  Kabupaten  Buleleng . Jurnal  Buletin  Studi  ekonomi  Univer- sitas Udayana. Vol. 23 No.2. Halaman 278.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Mahmuja,  Rizky.  dkk.  2015. Penyidikan  Tin- dak  Pidana  Penggelapan  Kendaraan Bermotor Roda Dua . Fakultas Hukum Universitas  Bung  Hatta.  Vol.  6.  hala- man 14.
Ramadhan, Ahadian. 2014. Upaya Penanggu- langan  Tindak  Pidana  Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Milik Rental  (Studi  Kasus  Kepolisian  Resor Malang  Kota ).  Jurnal  Hukum.  Vol.1 No.5. Halaman 59-63.
Sapa’at,  Muhari.  2018. Proses  Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pi- dana  Penggelapan  Mobil  Di  Polres
Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim) . Jurnal
Hukum Khaira Ummah. Vol.  13. Hal- aman 1-3.
Subiyanto,  Edwin.  2013. Penggelapan  Ken- daraan  Bermotor  Roda  Dua  Di  Kota
Pontianak Yang Ditangani Sat Reskrim  Polresta  Pontianak  Kota  Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi . Jurnal Hukum  Mahasiswa  S1  Prodi  Ilmu Hukum  UNTAN.  Vol.  1  No.  3.  Hala- man 68.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekera- san  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabu- paten  Karangasem. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH, M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Dalam Undang-Undang No.
35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika
(Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota
Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky  Uta- ma). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati  (Eu- thanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliar- tini,  N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Gedung  Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom  Bunuh  Diri  Di  Kabul  Afghani- stan  Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika Serikat). Jurnal  Pendidikan  Kewarga- negaraan Undiksha , 8 (3), 29-41.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R. (2020).  Diseminasi  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan Dalam Peningkatan
Kesadaran Hukum Masyarakat Di De- sa  Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencata- tan  Perkawinan  Untuk  Memperoleh Akta  Perkawinan. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R. (2020).  Penggunaan  Media  Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Ma- hasiswa  Jurusan  Hukum  Dan  Kewar- ganegaaan  Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu Sosial  Universitas  Pendidikan  Gane- sha. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2010).  Anak  Tidak  Sah Dalam  Perkawinan  Yang  Sah  (Studi Kasus  Perkawinan  Menurut  Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Da- lam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  In- donesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja  Dalam  Kajian  Kriminolo- gi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Legal  Protection For  Victims  Of  Criminal  Violations (Case  Study  Of  Violence  Against
Children In Buleleng Dis-
trict). Veteran  Law  Review , 2 (2),  30- 41.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Ten- tang  Kepolisian  Republik  Indonesia (Lembaran  Negara  Tahun  1999  No- mor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890)
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Ten- tang  Jaminan  Fidusia  (Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3889)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Ten- tang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3209).