KEWENANGAN  BANK INDONESIA DAN OTORITAS  JASA KEUANGAN  PASCA  BERLAKUNYA  POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014  TERHADAP  PENYELESAIAN SENGKETA  NASABAH DI INDONESIA Nun Harrieti,  S.H., M.H Fakultas  Hukum,  Universitas  Padjajaran Jl.  Dipati  Ukur  Nomor 35, Coblong,  Bandung,  Jawa Barat  40132 nun_harrieti@yahoo.com
Naskah diterima:  20 Juli;  direvisi:  22 Agustus;  disetujui:  29 Agustus

## ABSTRAK
Sejak  31  Desember  2013  fungsi,  tugas  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengawasi  perbankan  telah  beralih  secara  efektif  dari  Bank  Indonesia  (yang selanjutnya  disebut  dengan  BI)  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya disebut  dengan  OJK),  sehingga  saat  ini  kewenangan  BI  mencakup  kebijakan moneter  dan  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Tahun  2014  BI  telah  menetapkan  PBI tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  dan  sebelumnya  PBI tentang  Mediasi  Perbankan  serta  OJK  menetapkan  POJK  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Keuangan  yang  berlaku  secara  efektif  sejak  Juli  2014  dan  POJK tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Aturan-aturan  tersebut diantaranya  mencakup  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui fasilitasi  BI  dan  OJK,  mengingat  Nasabah  sebagai  konsumen  perbankan  tercakup dalam  lingkup  aturan-aturan  tersebut.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimanakah  kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  di Indonesia  serta  bagaimanakah  sinkronisasi  kewenangan  BI  dan  OJK  dalam penyelesaian  sengketa  nasabah  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif analitis.  Kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  di Indonesia  adalah  berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Pasal  7  Undang-undang  OJK yaitu  sengketa  yang  mencakup  ranah microprudential menjadi  kewenangan  OJK dan  yang  mencakup  ranah macroprudential menjadi  kewenangan  BI  termasuk dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  dalam  sistem  pembayaran.  Sinkronisasi kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  di  Indonesia dilakukan  dengan  cara  berkoordinasi  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  39 Undang-undang  OJK,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  pengaturan  penyelesaian sengketa  nasabah.
Kata kunci : Sengketa Nasabah, Perbankan, Mekanisme Penyelesaian  Sengketa .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
AUTHORITY  OF BANK INDONESIA AND AUTHORITY  FINANCIAL SERVICES  POST  ENTRY  POJK  NUMBER 1/POJK.07/2013  AND POJK NUMBER 1/POJK.07/2014  OF DISPUTE  SETTLEMENT  CUSTOMER IN INDONESIA Nun Harrieti,  S.H., M.H
Faculty  of Law, University  of Padjajaran Dipati  Ukur  Street Number  35,  Coblong,  Bandung,  Jawa Barat 40132
nun_harrieti@yahoo.com

## ABSTRACT
Since  December  31,  2013  the  functions,  duties  and  authority  to  regulate  and supervise  the  banking  system  has been switched effectively from Bank Indonesia ( hereinafter  referred  to  as  BI ) to  the  Authority  Financial  Services ( hereinafter referred  to  as  the  OJK ), so  this time the authority of BI include monetary policy and in payment traffic . In 2014 the central bank has set a regulation on Consumer Protection  Service Payment System and previous PBI on Banking Mediation and OJK  set  POJK  on  Consumer  Protection  Financial  Services  which  took effect in July 2014 and POJK on Institute Alternative Dispute Resolution . Among them are rules  include  the  mechanisms  of  dispute  resolution  through  the facilitation of  BI and the OJK, given the customer as a consumer banking within the scope of those rules.  The  problem  in  this  research  is  how  authority  BI  and  OJK  in  the  dispute resolution  of  customers  in  Indonesia  as  well  as  how  the  synchronization  BI  and OJK  authority  in  the  customer  dispute  resolution . This  study  uses  normative juridical  approach  with  specifications  descriptive  analytical  research.  BI  and OJK  authority  in  of  customers  dispute  resolution  in  Indonesia  is  based  on  the provision  in  Article  7  of  Law  OJK  that  disputes  include  microprudential  sphere under  the  authority  of  OJK  and  that  includes  the  realm  of  authority  BI macroprudential  be  included  in a of customers dispute resolution in the payment system . Synchronization  authority  of  BI  and  OJK  in  of  customers  dispute resolution  in  Indonesia  is  done by way of coordination as provided for in Article 39  of  the  Law  of  OJK,  in  order  to  avoid  overlapping  of  customers  dispute resolution arrangements .
Keywords: Customer Dispute, Banking, Dispute Resolution  Mechanism.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
A. Latar  belakang Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam  sistem perekonomian  nasional.  Fungsi  utama  perbankan  adalah  sebagai  lembaga intermediasi.  Hal  tersebut  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (yang  selanjutnya  disebut  Undang- undang  Perbankan).  Perbankan  berfungsi  sebagai  lembaga  perantara  antara masyarakat  yang  mengalami surplus  of  fund dengan  masyarakat  yang  mengalami lack  of  fund dengan  cara  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit.
Simpanan  berdasarkan  Pasal  1  angka  (5)  Undang-undang  Perbankan  adalah dana  yang  dipercayakan  oleh  masyarakat  kepada  bank  berdasarkan  perjanjian penyimpanan  dana  dalam  bentuk  giro,  deposito,  sertifikat  deposito,  tabungan dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Masyarakat  menyimpan dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan  yang  dimiliki  oleh  bank  baik  melalui mekanisme  tabungan,  giro,  deposito  dan  lain  sebagainya.  Dana-dana  yang ditempatkan  oleh  masyarakat  di  dalam  simpanan  disalurkan  kembali  oleh  bank dalam  bentuk  Kredit.  Kredit  berdasarkan  Pasal  1  angka  (11)  Undang-undang Perbankan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Unsur-unsur  kredit berdasarkan  definisi  tersebut  adalah  meliputi  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  persetujuan  atau  kesepakan  pinjam-meminjam antara  bank  dan  pihak  lain,  jangka  waktu  tertentu  dan  bunga.  Kredit  adalah produk  utama  perbankan.  Berdasarkan  definisi  dan  unsur-unsur  kredit  tersebut hanya  bank  satu-satunya  lembaga  keuangan  yang  memiliki  kegiatan  usaha  berupa kredit.
Perbankan  dengan  kegiatan  usahanya  berupa  kredit  tersebut  mampu membantu  menggerakkan  roda  perekonomian.  Aliran  dana  dari  masyarakat  yang menabungkan  uangnya  di  bank  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  terutama para  pengusaha  yang  membutuhkan  modal  melalui  perantara  bank,  mampu meningkatkan gairah berusaha yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang semakin  baik  mampu  meningkatkan  jumlah  simpanan  di  bank,  dengan  begitu bank  akan  dapat  menyalurkan  kredit  lebih  banyak  lagi.  Hal  ini  selaras  dengan tujuan  perbankan  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Pasal  4  Undang-undang Perbankan  yaitu  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak.
Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  sangat  bergantung  pada  kepercayaan masyarakat,  mengingat  dana  yang  dialirkan  oleh  bank  melalui  kredit  dan  kegiatan usaha  bank  lainnya  sebagian  besar  bersumber  dari  simpanan  masyarakat.  Yang dimaksud  dengan  sumber-sumber  dana  bank  adalah  usaha  bank  dalam menghimpun  dana  untuk  membiayai  operasinya. 1 Dana  yang  berasal  dari
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 58.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
masyarakat  luas  merupakan  sumber  dana  terpenting  bagi  kegiatan  operasional bank.  Semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan  masyarakat,  maka  semakin  tinggi  pula tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menempatkan  dananya  di  bank,  selain faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  seperti  tingkat  pengetahuan  masyarakat, dan  lain  sebagainya.  Oleh  karenanya  bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya dihadapkan  dalam  berbagai  risiko,  salah  satunya  adalah  risiko  reputasi.  Bank harus  mampu  menjaga  reputasinya  dalam  rangka  menjaga  bahkan  meningkatkan tingkat  kepercayaan  ( trusted ) masyarakat.
Masyarakat/pihak  yang  menggunakan  jasa  bank  disebut  dengan  nasabah.
Tak  jarang  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  bank  mengalami  sengketa dengan  nasabahnya.  Hal  tersebut  adalah  sesuatu  yang  lumrah  mengingat hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  bank  dengan  nasabahnya  hampir  seluruhnya menyangkut  nilai  uang.  Nasabah  pada  bank  terbagi  menjadi  dua  yaitu  nasabah penyimpan  dan  nasabah  kreditur.  Nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang menempatkan  dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  sebagaimana  tercantum  di dalam  Pasal  1  angka  (17)  Undang-undang  Perbankan.  Nasabah  debitur berdasarkan  Pasal  1  angka  (18)  Undang-undang  Perbankan  adalah  nasabah  yang memperoleh  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  atau yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang bersangkutan.
Sejak  31  Desember  2013  kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengawasi perbankan  telah  beralih  secara  efektif  dari  Bank  Indonesia  (BI)  kepada  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK).  Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Undang- undang  OJK).  Seluruh  lembaga  keuangan  diawasi  dan  diatur  oleh  otoritasnya masing-masing.  Perbankan  diatur  dan  diawasi  oleh  BI,  pasar  modal  dan  lembaga pembiayaan  diatur  dan  diawasi  oleh  BAPEPAM-LK.  Sejak  berlakunya  Undang- undang  OJK,  maka  seluruh  lembaga  keuangan  tersebut  diatur  dan  diawasi  di dalam  satu  atap  yaitu  oleh  OJK.  Pertimbangan  dibentuknya  pengaturan  dan pengawasan  satu  atap  terhadap  seluruh  lembaga  keuangan  adalah  sebagaimana tercantum  di  dalam  pertimbangan  dibentuknya  Undang-undang  OJK  yaitu  bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang  mampu  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  diperlukan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  serta  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta mampu melindungi kepentingan konsumen  dan  masyarakat  serta  bahwa berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  diperlukan  otoritas  jasa  keuangan  yang memiliki  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  di  dalam  sektor jasa keuangan  secara terpadu,  independen  dan akuntabel. Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang  OJK  memberikan  definisi  mengenai  OJK yaitu  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  yang mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan, dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  undang-undang  tersebut. Kehadiran  OJK  dalam  sektor  perbankan,  sebetulnya  sudah  diamanatkan  di  dalam Pasal  34  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia Sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
dan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang    Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang    Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia Menjadi  Undang-Undang  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang  Bank Indonesia).  Pasal  tersebut  berisi  bahwa  tugas  mengawasi  bank  akan  dilakukan oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang  independen  dan  dibentuk dengan  undang-undang.  Pasal  34  ayat  (2)  Undang-undang  Bank  Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya  31  Desember  2010,  namun  hal  tersebut  baru  dapat direalisasikan  setahun  kemudian  dengan  disahkannya  Undang-undang  OJK  pada tanggal  22 November  2011.
Hadirnya  Undang-undang  OJK  telah  mengurangi  tugas  dan  kewenangan  BI. Pasal  8  Undang-undang  Bank  Indonesia  menentukan  bahwa  untuk  mencapai tujuan  BI  dalam  mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,  maka  BI mempunyai  tugas  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran  serta  mengatur  dan  mengawasi  bank. Sejak  disahkannya  Undang-undang  OJK,  maka  tugas  mengatur  dan  mengawasi Bank  telah  beralih  kepada  OJK  termasuk  segala  kewenangan  yang  melekat  di dalam  tugas  tersebut.
Hal  pertama  yang  menjadi  salah  satu  fokus  OJK  pada  awal  pembentukannya adalah  mengenai  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  disahkannya  POJK  yang  pertama  kali  pada  tahun  2013  yaitu Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  POJK  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan).  Disahkannya  POJK  ini  sebagai pelaksanaan  dari  Pasal  31  Undang-undang  OJK  yang  menentukan  bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  diatur dengan  Peraturan  OJK  (atau  sering  disingkat  POJK).  Konsumen  adalah  pihak- pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang tersedia  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  antara  lain  nasabah  pada  perbankan,  pemodal di  pasar  modal,  pemegang  polis  pada  perasuransian  dan  peserta  pada  dana pensiun,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Hal tersebut  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  1  angka  (2)  POJK  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Merujuk  pada  definisi  tersebut, maka  perlindungan  nasabah  tercakup  juga  di  dalam  ketentuan  ini.
Selain  POJK  mengenai  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, OJK  juga  telah  mengesahkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  POJK  tentang  LAPS).  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  LAPS) berdasarakan  Pasal  1  angka  (2)  POJK  tentang  LAPS  adalah  lembaga  yang melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  LAPS  dibentuk  oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi-asosiasinya, sehingga  akan  dibentuk  LAPS  sesuai  dengan  lembaga  keuangan  yang  ada,  seperti contohnya  di  bidang  perbankan  akan  di  bentuk  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Indonesia  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  LAPSPI)  yang melakukan  penyelesaian  sengketa  di  bidang  perbankan  termasuk  sengketa nasabah  di luar  pengadilan.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
Tahun 2014 BI mengesahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran.
(selanjutnya ditulis PBI tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran).  Pasal  1  angka  (1)  PBI  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem Pembayaran memberikan definisi mengenai Sistem Pembayaran yaitu pembayaran sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  yang  mengatur mengenai  BI.  Pasal  1  angka  (6)  Undang-undang  BI  memberikan  definisi  Sistem Pembayaran  adalah  suatu  sistem  yang  mencakup  seperangkat  aturan,  lembaga, dan  mekanisme  yang  digunakan  untuk  melaksankan  pemindahan  dana  guna memenuhi  suatu  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  kegiatan  ekonomi.
Salah  satu  pertimbangan  disahkannya  peraturan  ini  adalah  bahwa  dalam rangka melaksanakaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,  selain  melakukan  pengaturan  mengenai  aspek  kelembagaan  dan mekanisme,  perlu  pula  memperhatikan  aspek  perlindungan  konsumen  jasa  sistem pembayaran.  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  adalah  setiap  individu  yang memanfaatkan  jasa  Sistem  Pembayaran  dari  Penyelenggara  untuk  kepentingan diri  sendiri  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Definisi  tersebut  sebagaimana tercantum  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  PBI  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem Pembayaran. Definisi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pasal  1  Angka  (4)  PBI  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  adalah  Bank  atau  Lembaga  Selain  Bank  yang menyelenggarakan  kegiatan  Jasa  Sistem  Pembayaran  yang  telah  memperoleh  izin dari  BI.
Bank sebagai lembaga keuangan yang menyelenggarakan sistem pembayaran,  selain  tunduk  ke  dalam  ketentuan-ketentuan  POJK  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  POJK  tentang  LAPS,  juga harus  tunduk  kepada  ketentuan  PBI  TENTANG  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem  Pembayaran  ini,  begitu  pula  dengan  nasabah  sebagai  pihak  yang menggunakan jasa perbankan, sehingga terdapat dualisme pengaturan perlindungan terhadap  nasabah.  Hal  tersebut  berdampak  kepada  sistem penyelesaian  sengketa  nasabah,  karena  baik  POJK  Tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  POJK  tentang  LAPS  maupun  PBI  tentang Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  sama-sama  mengatur  mengenai mekanisme  penyelesaian  sengketa  terutama  dalam  hal  fasilitasi  penyelesaian sengketa.  Terlebih  dalam  prakteknya  sistem  pembayaran  didominasi  oleh  sektor perbankan.

## B. Perumusan  Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  yang  telah  peneliti  uraikan  terlebih  dahulu, maka  pokok permasalahan  yang  akan diteliti  adalah:
1. Bagaimanakah  Kewenangan  BI  dan  OJK  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Nasabah di  Indonesia?
2. Bagaimanakah Sinkronisasi Kewenangan BI dan OJK Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Nasabah Tersebut?

## C. Tujuan  Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
1. Untuk  meneliti  dan  menganalisis  Kewenangan  BI  dan  OJK  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Nasabah di  Indonesia.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
2. Untuk  mengkaji  dan  mengetahui  Sinkronisasi  Kewenangan  BI  dan  OJK Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Nasabah Tersebut.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normative  yang meliputi  penelitian  inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas hukum  dan  penelitian  hukum  in  concreto,  penelitian  sistematik  hukum,  penelitian sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum. 2 Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti  data  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  perpustakaan maupun  instansi  terkait  yang  berkompeten  dengan  penelitian  ini.  Spesifikasi penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  membuat  pencandraan  secara sistematis  mengenai  fakta-fakta  termasuk  di  dalamnya  menggambarkan  peraturan- peraturan  yang  berlaku. 3 Dengan  demikian  penelitian  ini  akan  menggambarkan berbagai  masalah  hukum  yang  diperoleh  melalui  inventarisasi  hukum  positif, penemuan  asas  hukum  dan  penemuan  hukum  in  concerto  tentang  mekanisme penyelesaian  sengketa  nasabah  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  yang menyeluruh  dan  sistematis  melalui  suatu  proses  analisis  dengan  menggunakan peraturan  hukum,  asas  hukum  dan  pengertian  hukum  mengenai  penyelesaian sengketa  nasabah.
E.  Kajian  Teoretis  dan  Yuridis:  Kewenangan  BI  dan  OJK  dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia
Sebelum  disahkannya  Undang-undang  OJK,  tugas  mengatur  dan  mengawasi perbankan  diemban  oleh  BI.  Sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  4  ayat  (1), (2)  dan  (3)  Undang-undang  BI  bahwa  BI  adalah  Bank  Sentral  Republik  Indonesia, BI  adalah  lembaga  negara  yang  independen  dalam  melaksankaan  tugas  dan wewenangnya,  bebas  dari  campur  tangan  pemerintah  dan/atau  pihak  lain,  kecuali untuk  hal-hal  yang  secara  tegas  diatur  dalam  undang-undang  dan  BI  adalah  badan hukum  berdasarkan  undang-undang  tersebut.  Bank  sentral  adalah  lembaga  negara yang  mempunyai  wewenang  untuk  mengeluarkan  alat  pembayaran  yang  sah  dari suatu  negara,  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan mengawasi  perbankan  serta  menjalankan  fungsi  sebagai lender  of  last  resort . 4 Bank  sentral  di  Indonesia  hanya  satu  yaitu  BI.  Secara  makro,  peranan  bank  sentral sangat  penting  berhubung  dunia  perbankan  adalah  urat  nadi  perekonomian  di suatu  negara  sehingga  peranan  sektor  perbankan  dapat  mempengaruhi  maju mundurnya  perekonomian  di  Negara  yang  bersangkutan. 5 Selain  secara  makro, maka  secara  mikro  peranan  bank  sentral  sangat  menentukan  untuk  dapat meminimalkan  risiko-risiko  dari  dunia  perbankan  yang  pada  gilirannya  dapat melindungi  masyarakat  berhubung  adanya  dana  masyarakat  dalam  bank-bank tersebut. 6
Tugas-tugas  BI  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  Tujuan  BI  itu  sendiri yang  dikenal  sebagai single  objectives BI  yaitu  untuk  mencapai  dan  memelihara kestabilan  nilai  rupiah,  sehingga  tugas-tugas  yang  diemban  BI  dalam  menetapkan dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga  system  pembayaran,
2 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9-10.
3 Sumadi, Metode Penelitian ,  (Jakarta: CV. Rajawali,  1998), hlm. 19.
4 M uhamad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 93.
5 M unir Fuady , Hukum Perbankan Modern , (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 117.
6 Ibid.,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
serta  mengatur  dan  mengawasi  bank  merupakan  tugas-tugas  yang  saling  berkaitan dan  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Kestabilan  nilai  rupiah  dan  nilai  tukar  yang wajar  merupakan  sebagian  dari  prasyarat  bagi  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi yang  berkesinambungan  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat. 7 Sebaliknya  kegagalan  untuk  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah  seperti tercermin  pada  kenaikan  harga-harga  dapat  merugikan  karena  berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian  nasional  dalam  kancah  perekonomian  dunia. 8
BI  dalam  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  memiliki wewenang  untuk  menetapkan  sasaran-sasaran  moneter  dengan  memperhatikan sasaran  laju  inflasi,  melakukan  pengendalian  moneter  dengan  menggunakan  cara- cara  yang  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  operasi  pasar  terbuka  di  pasar  uang baik  rupiah  maupun  valuta  asing,  penetapan  tingkat  diskonto,  penetapan  cadangan wajib  minimum,  pengaturan  kredit  atau  pembiayaan.  Hal  tersebut  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  BI.  Pasal  15  Undang-undang BI  menentukan  bahwa  BI  dalam  tugas  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem pembayaran  berwenang  untuk  melaksanakan  dan  memberikan  persetujuan  dan izin  atas  penyelenggaraan  system  pembayaran,  mewajibkan  penyelenggara  jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan  penggunaan  alat  pembayaran.
Kewenangan  bank  sentral  dalam  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan bank  adalah  sebagai  alat  atau  sarana  untuk  mewujudkan  sistem  pembayaran  yang sehat yang  menjamin  dan  memastikan  dilaksanakannya  segala  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dalam  penyelenggaraan  usaha  bank  oleh  bank yang  bersangkutan. 9 Selama  bertugas  sebagai  pengatur  dan  pengawas  perbankan, BI  telah  mengeluarkan  banyak  sekali  aturan  di  bidang  perbankan  melalui Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Pasal  1  angka  (8) Undang-undang  BI  menyebutkan  bahwa  Peraturan  Bank  Indonesia  adalah ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  BI  dan  mengikat  setiap  orang  atau  badan dan dimuat  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia.
Kewenangan  BI  dalam  tugas  mengatur  dan  mengawasi  perbankan  diatur  di dalam  Pasal  25  dan  Pasal  26  Undang-undang  BI  yaitu  meliputi  kewenangan menetapkan  ketentuan-ketentuan  perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian, memberikan  dan  mencabut  izin  usaha  bank,  memberikan  persetujuan  atas kepemilikan  dan  kepengurusan  bank,  memberikan  izin  kepada  bank  untuk menjalankan  kegiatan-kegiatan  usaha  tertentu.  Sedangkan  pengawasan  oleh  BI dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  lansung.  Penjelasan  Pasal  27 Undang-undang  BI  menyebutkan  bahwa  pengawasan  langsung  adalah  dalam bentuk  pemeriksaan  yang  disertai  dengan  tindakan-tindakan  perbaikan,  sedangkan pengwasan  tidak  langsung  terutama  dalam  bentuk  pengawasan  dini  melalui penelitian,  analisis,  evaluasi  laporan  bank.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-undang  BI,  maka pengawasan  perbankan  akan  dilakukan  oleh  pengawasan  sektor  jasa  keuangan yang  independen  dan  dibentuk  dengan  undang-undang.  Penjelasan  pasal  tersebut
7 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi , (Bandung: CV. M andar M aju, 2012), hlm. 266.
8 Ibid.,
9 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  M edia  Group, 2013), hlm. 174.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
menjelaskan  bahwa  lembaga  jasa  keuangan  yang  akan  dibentuk  melakukan pengawasan  terhadap  bank  dan  perusahaan-perusahaan  sektor  jasa  keuangan lainnya  yang  meliputi  asuransi,  dana  pensiun,  sekuritas,  modal  ventura  dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan  dana  masyarakat.  Terkait  dengan  tugas  mengatur  dan  mengawasi bank,  tampaknya  pembuat  undang-undang  ingin  memisahkan  antara  tugas mengatur  dan  mengawasi. 10
Kenyataannya  saat  ini  setelah  disahkannya  Undang-undang  OJK  pada  tahun 2011  yang  lalu  di  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-undang  OJK  menyebutkan bahwa  OJK  adalah  lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang tersebut.  Sehingga  dalam  perkembangannya  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  yang  independen  tersebut  dibentuk  dengan  memiliki  fungsi,  tugas  dan wewenang  tidak  hanya  dalam  bidang  pengawasan,  tetapi  juga  meliputi pengaturan,  pemeriksaan  dan penyidikan.
Tujuan,  Fungsi  dan  Tugas  dibentuknya  OJK  sebagaimana  tertuang  di  dalam ketentuan  Pasal  4,  5  dan  6  Undang-undang  OJK  adalah  bertujuan  agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara  secara  teratur, adil,  transparan  dan  akuntabel,  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta  mampu  melindungi  kepentingan konsumen  dan  masyarakat.  OJK  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor jasa  keuangan.  OJK  melaksanakn  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan,  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor pasar  modal,  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan  dan lembaga  jasa keuangan  lainnya.
Disahkannya  Undang-undang  OJK,  menyebabkan  tugas  mengatur  dan mengawasi  perbankan  yang  sebelumnya  diemban  oleh  BI  beralih  kepada  OJK. Bila  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  7  Undang-undang  OJK,  maka  untuk melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor  perbankan  OJK mempunyai  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan  bank, kesehatan  bank,  aspek  kehati-hatian  bank  dan  pemeriksaan  bank.  penjelasan  Pasal 7  Undang-undang  OJK  menjelaskan  bahwa  pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati-hatian  dan  pemeriksaan  bank  merupakan lingkup  pengaturan  dan  pengawasan microprudential yang  menjadi  tugas  dan wewenang  OJK.  Adapun  lingkup  pengaturan macroprudential yakni  pengaturan dan  pengawasan  selain  mengenai  kelembagaan,  kessehatan,  aspek  kehati-hatian dan  pemeriksaan  bank,  merupakan  tugas  dan  wewenang  Bank  Indonesia.  Dalam rangka  pengaturan  dan  pengawasan macroprudential, OJK  membantu  BI  untuk melakukan  himbauan  moral  ( moral  suasion )  kepada  perbankan.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  maka  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  yang bersifat microprudential menjadi  kewenangan  OJK  serta  pengaturan  dan pengawasan  perbankan  yang  bersifat macroprudential menjadi  kewenangan  BI. Namun  tidak  dijelaskan  lebih  rinci  pengaturan  dan  pengawasan  dalam  aspek  apa saja yang  masuk  ke dalam  kategori macroprudential .
10 Sentosa Sembiring ,  o.p cit., hlm. 273.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
Perlindungan  konsumen  jasa  keuangan  dan  masyarakat  menjadi  fokus pertama  OJK  pada  awal  pendiriannya.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan disahkannya  POJK  pertama  kalinya  mengenai  perlindungan  konsumen  sektor  jasa keuangan.  Hal  tersebut  merupakan  pelaksanaan  dari  amanat  Pasal  31  Undang- undang  OJK  yang  mengamanatkan  dibuat  dan  disahkannya  POJK  sebagai ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat.  Selain itu  sebagaimana  tertuang  di  dalam  penjelasan  Undang-undang  OJK  bahwa  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan  di  dalam  sektor jasa  keuangan  terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan  dan  akuntabel  serta mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil  dan mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.
Prakteknya,  seringkali  terjadi  sengketa  antara  bank  dengan  nasabahnya  yang tentunya  berkaitan  dengan  pelayanan  kegiatan  usaha  bank.  Definisi  sengketa sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  1  angka  (13)  POJK  tentang  LAPS  adalah perselisihan  antara  konsumen  dengan  lembaga  jasa  keuangan  dalam  kegiatan penempatan  dana  oleh  konsumen  pada  lembaga  jasa  keuangan  dan/atau pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui proses  penyelesaian  pengaduan  oleh  lembaga  jasa  keuangan.  Berdasarkan  definisi tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  dalam kegiatan  penempatan  dana dan/atau  produk lembaga  jasa keuangan.
Begitu  pula  halnya  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  2  PBI  tentang Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran.  Perlindungan  Konsumen  yang diatur  dalam  PBI  ini  mencakup  Perlindungan  Konsumen  dalam  kegiatan  jasa sistem  pembayaran  yang  meliputi  penerbitan  instrumen  pemindahan  dana dan/atau  penarikan  dana,  kegiatan  transfer  dana,  kegiatan  alat  pembayaran  dengan menggunakan  kartu,  kegiatan  uang  elektronik,  kegiatan  penyediaan  dan/atau penyetoran  uang  rupiah  dan  penyelenggaraan  sistem  pembayaran  lainnya  yang akan  ditetapkan  dalam  ketentuan  BI.  Pasal  3  huruf  (d)  PBI  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  ini  menentukan  bahwa  prinsip  perlindungan konsumen  meliputi  penanganan  dan  penyelesaian  pengaduan  yang  efektif. Sehingga  sengketa  yang  timbul  dalam  ruang  lingkup  sistem  pembayaran  ini menjadi  kewenangan  BI  pula  untuk  mengaturnya,  begitu  pula  dari  sisi pengawasan.  Bank  Indonesia  melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan ketentuan  perlindungan  konsumen  ini  oleh  penyelenggara  sebagaimana  ditentukan di dalam  Pasal 27 PBI tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem  Pembayaran.
F.  Hasil  Pembahasan:  Sinkronisasi  Kewenangan  BI  dan  OJK  dalam Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia
Disahkannya  Undang-undang  OJK  tidak  serta  merta  menghapus  ketentuan- ketentuan  di  dalam  Undang-undang  Perbankan,  Undang-undang  BI  maupun ketentuan-ketentuan  yang  sudah  dibuat  oleh  BI  baik  melalui  Peraturan  Bank Indonesia  maupun  dalam  bentuk  Surat  Edaran  Bank  Indonesia.  Ketentuan- ketentuan  tersebut  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dan belum  diganti  berdasarkan  Undang-undang  OJK.  Hal  tersebut  sebagaimana ditentukan  di dalam  ketentuan  Pasal  70 Undang-undang  OJK.
Sebelum  beralihnya  tugas  mengatur  dan  mengawasi  bank  kepada  OJK,  BI sudah  mengeluarkan  banyak  aturan  di  bidang  perbankan.  salah  satunya  yaitu mengenai  pengaduan  nasabah  dan  mediasi  perbankan  melalui  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
sebagaimana  diubah  dengan  PBI  Nomor  10/10/PBI/2008  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  PBI  tentang  Pengaduan  Nasabah)  dan PBI  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan PBI  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan  (yang  selanjutnya  disebut dengan  PBI  tentang  Mediasi  Perbankan).  Ketentuan-ketentuan  di  dalam  PBI tentang  Pengaduan  Nasabah  dan  PBI  tentang  Mediasi  Perbankan  masih  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dan  belum  diganti  berdasarkan  Undang-Undang OJK.
OJK  telah  mengesahkan  POJK  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  pada  tahun  2013  dan  POJK  tentang  LAPS  pada  tahun  2014. Sebagaimana  tertuang  di  dalam  penjelasan  POJK  tentang  LAPS  disebutkan  bahwa perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  bertujuan  untuk  menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen  dan  menumbuhkan  kesadaran  Lembaaga  Jasa  Keuangan  sehingga mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan. Sehingga  POJK  ini  tidak  hanya  berlaku  bagi  sektor  perbankan,  namun  juga berlaku  bagi  seluruh  sektor jasa keuangan.
Salah  satu  pertimbangan  dibentuknya  POJK  tentang  LAPS  ini  adalah  bahwa dalam  penyelesaian  pengaduan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  seringkali  tidak tercapai  kesepakatan  antara  konsumen  dengan  lembaga  jasa  keuangan.  Sengketa timbul  ketika  penyelesaian  pengaduan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  tidak mencapai  kata  kesepakatan,  hal  tersebut  sesuai  dengan  definisi  sengketa sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  1  angka  (13)  POJK  tentang  LAPS. Mekanisme  penyelesaian  pengaduan  di  sektor  jasa  keuangan  ditempuh  melalui dua  tahapan  yaitu  penyelesaian  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  jasa keuangan  ( internal  dispute  resolution )  dan  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga  peradilan  atau  lembaga  di  luar  peradilan  ( external  dispute  resolution ).
Penyelesaian  pengaduan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  dilakukan  berdasarkan  asas musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Pasal  2  POJK  tentang  LAPS  menentukan bahwa  pengaduan  wajib  diselesaikan  terlebih  dahulu  oleh  lembaga  jasa  keuangan, dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan  penyelesaian  pengaduan  sebagaimana dimaksud,  maka  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  di luar  pengadilan  dilakukan  melalui  LAPS.
LAPS  dibentuk  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  dikoordinasikan  oleh asosiasi  masing-masing  sektor  jasa  keuangan.  Sesuai  dengan  amanat  Pasal  11  ayat (2)  POJK  tentang  LAPS  maka  LAPS  bagi  sektor  perbankan  wajib  dibentuk  paling lambat  tanggal  31  Desember  2015.  Dalam  ketentuan  selanjutnya  yaitu  Pasal  11 ayat  (1)  ditentukan  bahwa  dalam  hal  LAPS  belum  terbentuk,  maka  konsumen dapat  mengajukan  permohonan  fasilitasi  penyelesaian  sengketa  kepada  OJK. Fasilitasi  sengketa  oleh  OJK  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  POJK tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Sehingga  pelaksanaan fasilitasi  sengketa  oleh  OJK  ini  bersifat  sementara  sampai  terbentuknya  LAPS sesuai  dengan  sektor  jasa  keuangan  masing-masing.  LAPS  dibidang  perbankan bernama LAPSPI (Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Indonesia).
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  (2)  PBI  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  menegaskan  bahwa  konsumen  adalah  pihak- pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang tersedia  di  lembaga  jasa  keuangan  antara  lain  nasabah  pada  perbankan,  pemodal di  pasar  modal,  pemegang  polis  pada  perasuransian  dan  peserta  pada  dana pensiun,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  ketentuan  yang  sama menegaskan  juga  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  perlindungan  terhadap konsumen  dengan  cakupan  perilaku  pelaku  usaha  jasa  keuangan.  Pemberian fasilitasi  pengaduan  oleh  OJK  disampaikan  kepada  anggota  dewan  komisioner yang  membidangi  edukasi  dan perlindungan  konsumen.
Sesuai  dengan  Pasal  8  huruf  (b)  Undang-Undang  BI,  maka  salah  satu  tugas BI  adalah  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Kewenangan- kewenangan  BI  terkait  sistem  pembayaran  ini  telah  ditentukan  di  dalam  Pasal  15 Undang-undang  BI  dan  pelaksanaan  kewenangan  tersebut  ditetapkan  dengan Peraturan  Bank  Indonesia.  Sebagaimana  tertuang  di  dalam  Penjelasan  Pasal  15 ayat  (2)  Undang-Undang  BI  bahwa  pokok-pokok  ketentuan  yang  akan  ditetapkan dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  memuat  antara  lain  jenis  penyelenggaraan  jasa sistem  pembayaran  yang  memerlukan  persetujuan  BI  dan  prosedur  pemberian persetujuan  oleh  BI,  cakupan  wewenang  dan  tanggung  jawab  penyelenggara  jasa sistem  pembayaran,  termasuk  tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengn  manajemen risiko,  persyaratan  keamanan  dan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  jasa  sistem pembayaran,  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  yang  wajib  menyampaikan laporan  kegiatan,  jenis  laporan  kegiatan  yang  perlu  disampaikan  kepada  BI  dan tata  cara  pelaporannya,  jenis  alat  pembayaran  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat  termasuk  alat  pembayaran  yang  bersifat  elektronis  seperti  kartu  ATM, kartu  debet,  kartu  kredit,  kartu  prabayar  dan  uang  elektronik,  persyaratan  kemanan alat  pembayaran  dan  sanksi  administratif  berupa  denda  bagi  pelanggarannya. Sehingga  berdasarkan  penjelasn  pasal  tersebut,  perlindungan  konsumen  jasa sistem  pembayaran  adalah  perluasan  kewenangan  BI  dalam  tugas  mengatur  dan menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran  dan  tidak  tercantum  di  dalam  ketentuan Pasal  15 Undang-undang  BI.
PBI  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  juga mengatur  mengenai  fasilitasi  pengaduan  oleh  BI.  Sebagaimana  ditentukan  di dalam  Pasal  20  PBI  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran, konsumen  dapat  menyampaikan  pengaduan  kepada  BI  dengan  persyaratan  salah satunya  adalah  konsumen  telah  menyampaikan  pengaduan  kepada  penyelenggara dan  telah  ditindaklanjuti  oleh  penyelenggara  namun  tidak  terdapat  kesepakatan antara  konsumen  dengan  penyelenggara.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai fasilitasi  pengaduan  ini  diatur  secara  lebih  lanjut  dalam  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  16/16/DKSP  Tahun  2014  Perihal  Tata  Cara  Pelaksanaan Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  (yang  Selanjutnya  disebut dengan  SEBI  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran). Tumpang  tindihnya  ruang  lingkup  perlindungan  konsumen  di  dalam  POJK  dan PBI  terutama  dalam  hal  kegiatan  penempatan  dana.  Menurut  POJK  tentang  LAPS kegiatan  penempatan  dana  termasuk  kedalam  kategori  sengketa  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  (13)  dan  berdasarkan  PBI  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  salah  satu  ruang  lingkupnya  adalah  kegiatan transfer  dana,  penyediaan  dan/atau  penyetoran  uang  rupiah,  penerbitan  instrumen
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
pemindahan  dana  dan/atau  penarikan  dana.  kegiatan-kegiatan  tersebut  juga tergolong  pada kegiataan  penempatan  dana.
Nasabah  sebagai  konsumen  perbankan  termasuk  ke  dalam  kategori konsumen  sektor  jasa  keuangan  maupun  konsumen  jasa  sistem  pembayaran mengingat dalam  prakteknya  sistem  pembayaran  didominasi  oleh  sektor perbankan.  Ketika  hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah  mulai  tercipta,  maka sejak  itu  terbuka  kemungkinan  sengketa  antar  para  pihak. 11 Sehingga  seringkali terjadi  dalam  satu  transaksi  terdapat  dua  ranah  pengaturan  yaitu  oleh  BI  dan  OJK. Contohnya  sengketa  yang  terjadi  dalam  penyaluran  kredit,  dalam  penyaluran kredit  melibatkan  dua  aspek  kewenangan  yaitu  OJK  dari  sisi  perbankan  dan  BI dari  sisi  Jasa  sistem  pembayaran,  sehingga  ketika  terjadi  sengketa  dalam penyaluran kredit akan menimbulkan ketidakpastian hukum siapa yang berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  terutama  dalam  hal  fasilitasi penyelesaian  pengaduan,  apakah  oleh  OJK  atau  oleh  BI.  Sehingga  sinkronisasi kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  Penyelesaian  sengketa  nasabah  yang  tercakup  di dalam  ketentuan  perlindungan  konsumen  menjadi  hal  yang  sangat  penting.
Hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  masyarakat  terhadap sektor  perbankan,  terlebih  perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  sangat bergantung  kepada  kepercayaan  masyarakat.  Banyaknya  sengketa  antara  nasabah dengan  bank  akan  sangat  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada jasa  perbankan. 12 Penyelesaian  sengketa  nasabah  harus  dilaksanakan  secara  cepat, sehingga  tidak  menimbulkan  risiko  reputasi  bagi  bank.  Kepastian  hukum  bagi nasabah  dalam  penyelesaian  sengketa  merupakan  salah  satu  faktor  yang  pada akhirnya  juga  mampu  mempengaruhi  tingkat  kesehatan  bank.
Koordinasi  antara  BI  dan  OJK  harus  dilaksanakan  dalam  berbagai  bidang dimulai  dari  segi  pembuatan  peraturan  sampai  dengan  pelaksanaannya,  agar ketentuan-ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  BI  dan  OJK  dapat  bersinergi memperkuat  stabilitas  sistem  keuangan.  Sebagaimana  tercantum  dalam  penjelasan Undang-undang  OJK,  untuk  mewujudkan  koordinasi,  kerja  sama  dan  harmonisasi kebijakan  yang  baik,  OJK  harus  merupakan  bagian  dari  sistem  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  yang  berinteraksi  secara  baik  dengan  lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya  dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita kemerdekaan  Indonesia  yang  tercantum  dalam  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Sebagimana  ditentukan  di  dalam  Penjelasan  Pasal  39 Undang-undang  OJK  bahwa  tata  cara  koordinasi  OJK  dengan  BI  diatur  bersama antara  OJK dan  BI.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  penyelesaian  sengketa  nasabah  di Indonesia  adalah  berdasarkan  ketentuan  di  dalam  Pasal  7  Undang- undang  OJK  yaitu  sengketa  yang  mencakup  ranah microprudentia l menjadi  kewenangan  OJK  dan  yang  mencakup  ranah macroprudential
11 Fatmawati, et. al ., Eksistensi Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Privat Law , Edisi 2 Juli-Oktober2013, hlm. 48.
12 Adimas  Kusumo, Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Nasabah  Dengan  Bank  Melalui Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah ( Studi Pada Kantor Bank Indonesia Surakarta ), Privat Law , Edisi 02 Juli-Oktober 2013, hlm. 41.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
menjadi  kewenangan  BI  termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa nasabah  dalam  sistem  pembayaran.
b. Sinkronisasi  kewenangan  BI  dan  OJK  dalam  penyelesaian  sengketa nasabah di Indonesia dilakukan dengan cara berkoordinasi sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  39  Undang-undang  OJK,  agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  pengaturan  penyelesaian  sengketa nasabah.
2. Saran
a. Sebaiknya  dibuat guidelines yang  berisi  pembagian  kewenangan penyelesaian  sengketa  nasabah  antara  BI  dan  OJK,  sehingga  dapat dijadikan  panduan  baik  bagi  nasabah,  bank,  maupun  OJK  dan  BI dalam  menentukan  ranah  kewenangan  penyelesaian  sengketa  nasabah.
b. Sebaiknya  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  OJK  dan  BI  dilakukan mulai  dari  tahap  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sampai kepada  tahap  pelaksanaan  dan  pengawasannya,  sehingga  ketentuan- ketentuan  yang  dibuat  oleh  BI  maupun  OJK  dapat  bersinergi  dalam stabilitas  sistem  perekonomian  pada umumnya.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
Djumhana,  Muhamad. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra Aditya  Bakti.  2003.
Fatmawati. Et.  Al . Eksistensi Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Privat Law. Edisi  2 Juli-Oktober  2013. Fuady,  Munir. Hukum  Perbankan  Modern .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2003.
Hermansyah. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media  Group,  2013.
Kasmir . Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2012.
Kusumo,  Adimas. Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Nasabah  Dengan Bank  Melalui  Mediasi  Perbankan  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Hukum Bagi  Nasabah ( Studi  Pada Kantor Bank Indonesia Surakarta ). Edisi Privat Law . 02 Juli-Oktober  2013.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta: Ghalia  Indonesia.  1990.
Sembiring,  Sentosa, Hukum  Perbankan  Edisi  Revisi .  Bandung:  Mandar  Maju. 2012.
Sumadi. Metode Penelitian . Jakarta:  CV. Rajawali.  1998.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD  NRI Tahun  1945 Hasil  Amandemen.
________________.Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  Sebagaimana  Telah  Diubah  Beberapa  Kali  dengan  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Kewenangan  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca  Berlakunya  POJK  Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia ∽ Nur Harrieti ∽
Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  dan  Undang-undang  Nomor 6  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang    Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang    Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  Menjadi  Undang- Undang.
________________.Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan Sebagaimana  Diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
________________.Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/1/PBI/2014  tentang Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem  Pembayaran.
________________.Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014 tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa Keuangan.
________________.Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan.
________________.PBI  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan Sebagaimana  Diubah  dengan  PBI  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi Perbankan.
________________.Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  Sebagaimana  Diubah  dengan  PBI  Nomor 10/10/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.
________________.Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  16/16/DKSP  Tahun 2014  Perihal  Tata  Cara  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem Pembayaran.