## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Fungsi notaris Dalam Penyelenggaraan unDian BerhaDiah

## THE ROLE OF NOTARIES IN ORGANIZING LOTTERIES WITH PRIZES

## Zilvia ningsih
Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : zilvianingsihh12@gmail.com

## amiruddin
Universitas Mataram Email : amiruddin@unram.ac.id
lalu Wira Pria suhartana Universitas Mataram Email : wirapriasuhartana@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah serta fungsi notaris dalam penyelenggaraan tersebut dan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam hal undian berhadiah dinyatakan batal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tertib, transparant, dan akuntabel.diperlukannya kehadiran notaris untuk pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Tanggungjawab hukum notaris atas kelalaian dan tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya maka notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh notaris.
Kata Kunci : Fungsi Notaris, Tanggungjawab Notaris, Undian Berhadiah.

## abstract
This study aims to analyze the regulation of prize lottery events and the role of notaries in their organizations, as well as the notary’s responsibility when the prize lottery is declared void. This research is normative legal research, employing statutory and conceptual approaches. The study uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the organization of prize lotteries is regulated by the Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2021 concerning free prize lotteries. Article 2 of this regulation states that it serves as a guideline for the organization of free prize lotteries, aiming to ensure orderly, transparent, and accountable lottery events. The presence of a notary is necessary for drafting the minutes of the lottery event, providing legal certainty and protection to the prize winners, and serving as authentic evidence. The legal responsibility of a notary for negligence and lack of care in performing their duties can result in civil, criminal, and administrative sanctions, depending on the nature of the notary’s misconduct.
Keywords: Notary’s Role, Notary’s Responsibility, Prize Lottery.

## 1012~1021

## a. PenDahuluan
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Tugas umum dari pada pejabat Notaris adalah membuat akta autentik yang berisikan sebuah perjanjian atau perbuatan hukum antar para pihak yang memiliki kepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. 1
Peran pejabat notaris sangatlah penting dalam lingkup hukum maupun masyarakat. Sebab bagi hukum notaris hadir untuk menciptakan kepastian hukum, mejamin keselarasan hukum, dan ketertiban hukum antara Negara dengan masyarakat, antar individu yang satu dengan individu lainnya. Kehadiran Notaris dalam aktifitas masyarakat membawa banyak dampak positif. Dengan adanya pejabat notaris dapat membantu mempermudah masyarakat melakukan pebuatan hukum sesuai dengan aturan.
Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka dari itu Jabatan Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tugas negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta autentik, baik akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (partij akta). 2
Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh seorang notaris yang mana di dalamnya memuat mengenai keterangan apa yang notaris lihat sendiri, didengar serta dialami langsung oleh notaris sendiri. Dalam pembuatan akta ini notaris bertanggungjawab terhadap isi akta, contoh dari akta relaas adalah RUPS. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dikatakan sempurna yaitu jika keseluruhan ketentuan prosedur dan pembuatan akta telah dipenuhi. Apabila pada pembuatan akta autentik tidak terpenuhi prosedur maupun tata cara pembuatan suatu akta maka terhadap akta tersebut sesuai dengan putusan pengadilan maka dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan serta pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim. 3
Akhir-akhir ini sering kita saksikan penyelenggaraan undian gratis berhadiah, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui media elektronik yang sering kita saksikan, seperti mengikuti kuis tanya jawab untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara mengirim pesan singkat atau sms, undian berhadiah yang diselenggarakan bank-bank sengan cara mengajak nasabah untuk meningkatkan saldo sehingga berpeluang untuk mendapatkan hadiah milyaran rupiah, serta ada juga penyelenggaraan undian berhadiah melalui media cetak seperti pengiriman bungkusan produk atau kupon berhadiah melalui jasa Pos Indonesia. 4
Ada dua jenis undian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu undian murni atau dengan nilai nominal dan
1 Habib Ajie, Sekilas Info Dunia Notaris Dan PPAT (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 38 2 Leny Helena Freddy Harris, Notaris Indonesia ,PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm 30 3 Meitinah, Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris , ‖
Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2006, hlm 192
4 Http;//www.Hukumonline.com (Diakses Rabu 6 September 2023)
undian gratis. Sedangkan mekanisme atau tata cara pelaksanaan undian gratis yang dikenal oleh masyarakat yaitu sistem sistem undian gratis berhadiah langsung dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain yang hadiahnya dapat langsung diketahui dan sistem undian tidak langsung (SUTL) yaitu sistem undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara tidak langsung atau dengan diundi. 5
Pelaksanaan undian berhadiah dibuktikan kebenarannya melalui berita acara yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menegaskan bahwa setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris. Berita acara yang dibuat oleh Notaris merupakan penggambaran kegiatan yang terstruktur mulai dari awal hingga akhir acara, di dalam berita acara tersebut memuat jalannya kegiatan penyelenggaraan yang di saksikan langsung oleh notaris yang kemudian menuangkan segala apa yang terjadi di hadapannya dalam suatu bentuk berita acara.
Ketika pelaksanaan undian berhadiah, biasanya pihak penyelenggara mengikut sertakan seorang Notaris, pelaksanaan undian berhadiah tidak hanya membuat Notaris semata-mata hanya menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang sangat penting dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Notaris dalam pelaksanaan pembuatan berita acara undian berhadiah memiliki tugas dan kewenangan untuk memperhatikan segala tindakan dan perbuatan yang terjadi, Notaris tersebut sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah uraian pada akta autentik yang dibuatnya dengan uraian rangkaian tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi sepanjang pelaksanaan undian berhadiah dilangsungkan.
Atas ketentuan tersebut diperlukannya kajian dan analisa lebih lanjut tentang fungsi notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah. Karena sejatinya dalam Undang- Undang nomor 22 tahun 1954 tentang undian memang tidak menyebutkan secara eksplisit terkait keterlibatan notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan undian berhadiah. Maka dari itu terjadinya kekaburan norma dalam Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah serta fungsi notaris dalam penyelenggaraan tersebut dan bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam hal undian dinyatakan batal.

## B. metoDe Penelitian
Jenis penelitian digunakan penelitian hukum normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018), yang berhubungan dengan materi yang diteliti.
Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach ) yaitu kegiatan yang meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum dalam masyarakat, berasal dari undang- undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber- sumber lainnya. Pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. 6
5 Peraturan PerUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian
6 Peter Mahmud Marzuki, dan Yulianto Schmad , Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 135.

## 1014~1021
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu cara memperoleh bahan hukum melalui dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. 7 Dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, dalam hal ini berkaitan dengan fungsi notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah. Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. 8 yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

## C. analisis Dan PemBahasan

## 1. Pengaturan Penyelenggaraan undian Berhadiah serta Fungsi notaris Dalam Pe- nyelenggaraan tersebut
Pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tertib, transparant, dan akuntabel. Sebelum munculnya undang-undang terbaru ditahun 2021 diatur juga terkait undian berhadiah didalam peraturan menteri sosial nomor 14A/HUK/2006 tentang izin undian. Di dalam peraturan menteri tersebut menjelaskan terkait mekanisme penyelenggaraan undian, penyegelan hadiah, dan penarikan undian berhadiah, sebelum penyelenggaraan undian berhadiah berlangsung pihak penyelenggara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri dan dibuatkan berita acara oleh notaris.
Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan undian dapat berjalan secara adil dan terbuka serta untuk mencegah tanggapan undian yang negatif dalam masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menerbitkan pelaksanaan undian gratis tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan melibatkan notaris selaku pejabat umum dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah, agar pelaksanaan undian gratis dapat berjalan secara objektif.
Pengaturan penyelenggaraan mengenai undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah pasal 12 menegaskan bahwa setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dibuatkan berita acara yang dibuat oleh notaris. 9 Pelaksanaan pembuatan acara undian berhadiah tidak serta merta dapat dilaksanakan, berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri sosial No 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan undian harus dapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
7 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Indobis Media Centre,Makasar, 2003, , hlm.106.
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm118
9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah
Izin merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dan wajib memuat uraian mengenai maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan undian, tata cara penyelenggaraannya, siapa yang menyelenggarakannya, jumlah, macam dan harga hadiahnya, dan batas waktu penyelenggaraan undian. Pelaksanaan penyelenggaraan undian juga wajib dihadiri saksi-saksi yang wajib hadir untuk menyaksikan jalannya prosesi pelaksanaan undian berlangsung.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Grtis Berhadiah, menegaskan bahwa Pengundian yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan oleh penyelenggara di hadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat. 10
Ketika pelaksanaan undian berhadiah, biasanya pihak penyelenggara mengikut sertakan seorang Notaris, pelaksanaan undian berhadiah tidak hanya membuat Notaris semata-mata hanya menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang sangat penting dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Notaris dalam pelaksanaan pembuatan berita acara undian berhadiah memiliki tugas dan kewenangan untuk memperhatikan segala tindakan dan perbuatan yang terjadi, Notaris tersebut sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah uraian pada akta autentik yang dibuatnya dengan uraian rangkaian tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi sepanjang pelaksanaan undian berhadiah dilangsungkan.
Fungsi notaris dalam menyaksikan pengundian hadiah adalah menjamin kepastian waktu dalam penyelenggaraan undian, serta menjamin penyelenggaraan undian undian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian Notaris bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan dan perbuatan yang terjadi dan kemudian di buat menjadi berita acara, karena dalam pembuatan berita acara tersebut notaris bertindak dengan menjalankan kewenangannya dalam membuat akta sehingga Notaris menjamin muatan mengenai uraian otentik pada setiap tindakan yang dilakukan, juga seluruh tindakan hukum yang terjadi berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.
Sehubungan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah, maka keberadaan notaris didalammnya merupakan suatu keharusan sebagaimana fungsi Notaris dalam pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah adalah menyaksikan pelaksanaan penarikan undian berhadiah dan menyatakan sah atau tidak hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah, sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang memenangkan undian atau kuis berhadiah tersebut. Notaris akan menyatakan sah suatu pelaksanaan penarikan undian atau kuis berhadiah, apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa ada suatu rekayasa dalam menentukan pemenang dari undian atau kuis berhadiah tersebut.
Keberadaan notaris terkait dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah adalah tentunya dalam kapasitas selaku pejabat umum dengan kewenangan penuh untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan, merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian.
Oleh karena bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris berupa berita acara atau akta relaas, maka dalam pelaksanaannya sebelum menjalankan kewenangan tersebut notaris terlebih dahulu diminta untuk hadir dan menyaksikan untuk membuat catatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 1016~1021
tentang apa yang dibicarakan dan apa yang diputuskan dalam acara penyelenggaraan undian gratis berhadiah tersebut. Setelah itu notaris kemudian membuat berita acara dengan teliti mengenai apa yang disaksikannya, apa yang telah didengar dan apa yang telah diputuskan dalam acara penyelenggaraan undian berhadiah tersebut.
Sebelum menjalankan fungsinya membuat berita acara tersebut, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dan dicermati dengan baik oleh notaris. Yang paling pertama adalah notaris terlebih dahulu harus mengecek surat keputusan dari Menteri Sosial mengenai pemberian izin pelaksanaan undian gratis berhadiah yang dimiliki oleh pihak penyelenggara. Tanpa adanya surat keputusan tersebut, notaris tidak boleh membuat berita acara terkait penyelenggaraan undian berhadiah tersebut.
Berita acara pelaksanaan penarikan undian yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan suatu akta otentik maka akta tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara tersebut merupakan suatu minuta yang akan disimpan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menyaksikan dan membuat berita acara pelaksanaan penarikan undian berhadiah.
Dengan demikian dari paparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tertib, transparant, dan akuntabel serta fungsi notaris dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah adalah sangat penting dan menjadi suatu keharusan terkait kehadiran notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah tersebut. Dimana dalam proses penyegelan maupun penarikan undian berhadiah harus dilaksanakan dihadapan notaris dengan tujuan untuk melegalkan atau mengesahkan proses tersebut.

## 2. tanggungjawab notaris Dalam hal undian Berhadiah Dinyatakan Batal
Keberadaan Notaris sangatlah di perlukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu untuk membuat suatu akta autentik guna memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Keberadaan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjamin segala perjanjian maupun peristiwa hukum dalam masyarakat dapat dilindungi dengan adanya seorang notaris yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik.
Notaris bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibuatnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dilakukan notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan- ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. 11
Pertanggungjawaban mengenai akta yang dibuatnya, menjamin kebenaran baik kebenaran formil maupun kebenaran materil. Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya
11   Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 32.
bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. 12
Salah satu akta yang dibuat dihadapan notaris adalah berita acara. Berita acara merupakan akta relass. Akta relass adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh para penghadap dimana di dalam akta tersebut diuraiakan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akibat yang dibuat oleh notaris. Akta relaas tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya. 13
Keberadaan seorang notaris sesuai dengan undang-undang yakni memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat berupa alat bukti tertulis yakni berupa akta autentik sebagai produk hukum yang dibuat oleh notaris. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas pekerjannya dalam membuat akta otentik sebagai berikut : 14
1.  Tanggungjawab Notaris secara perdata atas fakta yang dibuatnya. Dalam hal ini ialah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam kontruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif yaitu Ketika melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, Sedagkan Pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan yang mengharuskan. Sehungga pihak yang menderita kerugian, jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimblkan.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Pasal 91 A Undang-undang No.2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seseorang Notaris melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
Kelima jenis sanksi administrasi tersebut yaitu :
a) Peringatan lisan b) Peringatan tertulis c) Pemberhentian sementara d) Pemberhentian dengan hormat e) Pemberhentian dengan tidak hormat 15
Pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana di kutip oleh Habib Adjie Apabila tidak menjalankan kewajibannya notaris juga bisa mendapatkan sanksi administratif yaitu diantaranya: 16
a. Sanksi reparatif, yaitu sanki yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi
12   Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Un- dang Nomor 30 Tahun 2004 13   Op cit, hlm 8 14    Kunni Afifah , “Tanggung jawab dan perlindungan Hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya ”, Jakarta:Lex renaissance,2018 , hlm.151 15   Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 208 16   Habib Ajie, S anksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Refika Aditama, Bandung,2009, hlm 106.

## 1018~1021
administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukanya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.
b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.
c. Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatanya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat akta yang dibuatnya) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Apabila akta yang telah dibuat oleh notaris melanggar peraturan perundang-undangan dan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta batal demi hukum, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita untuk menuntut kepada notaris. Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan. 17
Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalaha tersebut terpenuhi. Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:
a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap b. Waktu (pukul) menghadap, dan
17   Vina Akfa Dyani, ― Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Mem- buat Party Acte, ‖ Lex Renainssance Vol. 2 No. (2017): 165.
c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta 18
Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban Pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban Pidana apabila melanggar yang menurut hukum mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehinga terdapat hubungan antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yaang disengaja atau kealpaan (culpa) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.
Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada Tindak Pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi Tindak Pidana.
Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara Pidana bertanggungjawab:
a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam Tindak Pidana. Munculnya Akta Notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu Tindak Pidana. Seorang Notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum Pidana ia telah melakukan Tindak Pidana
b.  Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum Pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman Pidana.
c.  Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan Pidana Notaris dalam membuat Akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang Notaris setidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara Pidana.
d.   Notaris yang berbuat Tindak Pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh Pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum Pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris. 19
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsurunsur sebagai berikut: a. memiliki integritas moral yang mantap
b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) c. sadar akan batas-batas kewenangannya, dan
d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
Notaris agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan Akta Otentik maka dalam proses pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan
18   I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik , , Bali:Acta Comi- tas, 2018 , hlm.72
19   Teresia Din, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No 2019, hlm. 172.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 1020~1021
memiliki itikad baik dalam pembuatan Akta Otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.
Cara tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Jika yang menghadap bukan merupakan penghadap yang sesuai, maka akan terlihat secara fisik dan perilaku yang dapat dilihat langsung ada kejanggalan dan perbedaan. Berilmu, Integritas dan Profesionalitas merupakan hal yang harus dimiliki Notaris, Notaris harus paham semua perbuatan hukum yang diinginkan oleh para penghadap. Memiliki kemampuan dan ilmu dalam bidang hukum, ketika Notaris tidak memahami perbuatan hukum yang akan diinginkan para penghadap, maka Notaris tersebut tidak paham akan keilmuan yang harus dimilikinya.

## D. KesimPulan
Pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Terkait pengaturan penyelenggaraan undian berhadiah dalam pembuatan berita acara itu sebagai bukti untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah. Serta fungsi notaris di dalam penyelenggaraan undian berhadiah adalah sebagai pejabat umum yang membuatkan suatu akta autentik berisikan semua perbuatan yang telah berlangsung.
Tanggungjawab hukum notaris jika undian tersebut dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat yaitu maka notaris yang bersangkutan dapat dituntut karena dalam sebagaimana menjalankan profesinya tidak dengan prinsip kehati-hatian dan tidak cermat sehingga terkait akta yang dibuatnya masih terdapat kesalahan prosedur dan cacat hukum. Notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh notaris.

## DaFtar PustaKa
Amiruddin dan Zainal Asikin,2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo, Depok.
Darianne Vertical Aliwarga, 2010, Peranan notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah serta pengaturan pungutan pajaknya pada event xyz .Universitas Indonesia.
E. Saefullah Wiradipraja, 2015, Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Keni Media, Bandung.
Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , PT. Refika Aditama, Bandung.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2008, Tafsiran Tematik Tehadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Relika Aditama, Bandung.
Kunni Afifah, 2018, Tanggung jawab dan perlindungan Hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya , Lex renaissance, Jakarta.
Leny Helena Freddy Harris, 2017, Notaris Indonesia ,PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
Meitinah, Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris , ‖ Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2006,
Nining Srimuliati, Kedudukan notaris sebagai saksi dalam pengundian berhadiah sesuai
dengan undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris . Universitas Diponegoro. 2019.
Peter Mahmud Marzuki, dan Yulianto Schmad , 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rangga Adhitya Yogiswara, Peran notaris dalam penarikan undian berhadiah yang dituangkan dalam berita acara undian berhadiah oleh pihak perbankan . Universitas Indonesia. 2023
Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, 2019, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Teresia Din, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No 2019.
Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, Lex Renainssance Vol. 2 No. 2017: 165.
Http;//www.Hukumonline.com (Diakses Rabu 6 September 2023, Pukul 12.00). http;//www.mudabicara.com (Diakses Jumat 8 September 2023, Pukul 19.00).