## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## UPAYA PENERTIBAN  LALU LINTAS MELALUI SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DENGAN PENGAWASAN CCTV DI KOTA SURABAYA PUSAT
Harlu Aza Ayoma Sakti Universitas Sunan Giri Surabaya harluazaayomasakti@gmail.com

## Abstrack
Many road users are disorderly, resulting in many traffic violations until due to road accidents, the government has tried to develop technology in traffic safety and road transportation by implementing the E-TLE system through CCTV traffic surveillance cameras, which are installed at certain points of the road, the purpose of this study is to determine the constraints of the electronic ticketing system (E-TLE)  using  CCTV  surveillance  cameras  Traffic  in  trying  to  control  motorists,  including  the obstacles faced by officers in implementing an electronic ticketing system (E-TLE), this study is an empirical research with a socio-legal approach on the implementation of the E-TLE system through CCTV Traffic Surveillance in an effort to regulate road users in Central Surabaya City and discusses the problem of how obstacles faced by the police in implementing the e-TLE system through CCTV traffic monitoring in an effort regulate road users in the city of Surabaya The results of research on the obstacles  felt  by  the  police  in  implementing  E-TLE,  including  smooth  supervision  from  minimal officers and minor abuse.
Keywords: Control. Traffic. CCTV. E-TLE.

## ABSTRAK
Banyak penguna  jalan  raya  yang tidak  tertib,  sehingga  mengakibatkan  banyaknya pelanggaran  lalu lintas sampai akibat terjadinya kecelakaan di jalan raya, pemerintah telah berupaya mengembangkan teknologi dalam keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan dengan mengimplementasikan sistem E-TLE melalui kamera pengawasan lalu-lintas CCTV, yang dipasang di titik-titik tertentu jalan, tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  kendala  sistem  tilang  elektronik  (E-TLE)  menggunakan  kamera pengawas  CCTV  Lalu  Lintas  dalam  mengupayakan  penertiban  pengendara,  termasuk  hambatan petugas yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan sistem tilang elektronik (E-TLE), penelitian ini merupakan  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosio  legal  tentang  implementasi  sistem  E-TLE melalui CCTV Traffic Surveillance dalam upaya mengatur pengguna jalan di Kota Surabaya Pusat dan membahas  masalah  bagaimana  hambatan  yang  dihadapi  oleh  polisi  dalam  penerapan  sistem  e-Tle melalui pemantauan lalu lintas CCTV dalam upaya mengatur penggunanya jalan di kota Surabaya hasil penelitian  adanya hambatan – hambatan yang dirasakan oleh polisi dalam penerapan E-TLE, antara lain pengawasan yang lancar dari petugas minimal dan penganiayaan kecil.
Kata kunci: Penertiban. Lalu lintas. CCTV. E-TLE.

## PENDAHULUAN
Kenaikan pertumbuhan penduduk di negara Indonesia, semakin lama meningkat tinggi dan dipastikan pengguna kendaraan juga semakin banyak. Indonesia sendiri termasuk negara
Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023
ketiga paling banyak pengguna kendaraan bermotor di dunia, sekitar 85% rumah tangga di Indonesia memiliki satu buah sepeda motor yang menjadikan sebagai alat transportasi utama. 1 Dengan adanya mobilitas yang meningkat tinggi, jadi masyarakat pasti membutuhkan sarana transportasi  untuk  kegiatannya,  transportasi  umum  maupun  transportasi  pribadi.  Karena transportasi yang digunakan oleh masyarakat sangat tinggi, maka dari itu adanya pelanggaran dan  kecelakaan  di  jalan  raya  juga  sangat  tinggi.  Peristiwa  kecelakaan  yang  sering  terjadi disebabkan  banyaknya  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  peristiwa  ini,  seperti  faktor human, faktor kendaraan, faktor lingkungan, dan faktor jalan.
Salah satu hal yang sering menjadikan alasan terjadinya kecelakaan, salah satunya faktor human atau manusia yaitu keadaan pengendara baik pengendara dalam keadaan sakit, Lelah, memakai  narkoba,  ugal – ugalan,  minum  alkohol,  pengalaman  mengemudi  yang  kurang, kondisi  penglihatan  mata  yang  tidak  jelas,  dan  sebagainya,  selanjutnya  faktor  kendaraan seperti masalah rem, ban, kecepatan, kondisi kendaraan yang tidak stabil, faktor lingkungan karena cuaca, penegakan hukum dan pengawasan yang belum efektif, dan lain-lain serta  yang terakhir adalah faktor jalan misalnya marka jalan yang kurang, jalan yang bergelombang, jalan yang berlubang, dan lain -lain .
Kota  Surabaya  atau  biasa  disebut  kota  Pahlawan  adalah  salah  satu  kota  terbesar  di negara  Indonesia. 2 karena  Kota  Surabaya  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  Jawa  Timur,  maka membuat  kegiatan  masyarakat  di  Kota  Surabaya  sangat  tinggi.  Dengan  tingkat  mobilitas Masyarakat  yang  tinggi  di  kota  Surabaya,  salah  satunya  adalah  mobilitas  di  jalan  raya, Tingginya  tingkat  kepadatan  lalu  lintas  akan  memicu  adanya  msalah  lalu  lintas  yaitu kecelakaan dan kemacetan di banyak ruas jalan di Kota Surabaya. Tetapi saat bulan Agustus sampai bulan Oktober 2022 dalam kurun waktu tersebut tingkat kecelakaan turun sekitar 10% (sepuluh persen).
CCTV adalah alat bantu di jalan yang akan merekam kegiatan lalu lintas dan sebagai pengawas yang menggantikan  polisi  penugasan  jalan sedangkan  E-TLE  adalah sistem yang memotret  pelanggaran  lalu  lintas.  Dengan  adanya  CCTV  dan  E-TLE  ini  membantu  polisi dalam  menciptakan  masyarakat  yang  tertib  dalam  berlalu  lintas  dan  agar  ada  penurunan angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggar rambu lalu lintas.
Polisi  memasang  CCTV  sebagai  terobosan  baru,  dalam  pengawasan  secara  langsung tempat kejadian lalu lintas. Contohnya saat musim hujan, terjadi adanya genangan air di ruas jalan yang menjadi tolak ukur kecepatan pengendara agar lebih hati – hati, atau ada kecelakaan lalu  lintas  yang  mengakibatkan  jalanan  macet,  dan  penyebab  masalah  lalu  lintas  lainnya. Maka, tujuan penggunaan CCTV ini untuk bisa melihat atau memantau kondisi di jalan raya secara langsung.
CCTV  ini  lebih  sering  berguna  untuk  penilangan,  karena  setiap  pelanggaran  yang dilakukan dapat terlihat pada CCTV. Pada saat pengendara melakukan pelanggaran, CCTV
1 Septi Kurnia. (n.d.). https://news.okezone.com/read/2022/07/07/18/2625344/5-negara-dengan-pengguna- sepeda-motor-terbanyak-di-dunia-salah-satunya-indonesia .
2 Fadjar Hari Madiansjah, & Paramita Rahayu. (2019). URBANISASI DAN PERTUMBUHAN KOTA-KOTA  DI INDONESIA: SUATU PERBANDINGAN ANTAR- KAWASAN MAKRO INDONESIA. Jurnal Pengembangan Kota, 7(1), 91 – 110.
akan  merekam  kejadian  tersebut  dan  langsung  ditindak  lanjuti  oleh  operator  bagian pengawasan  agar  langsung  mencetak  plat  nomor  kendaraan  dan  bisa  juga  identitas pengendara yang telah terkoneksi dengan sistem data. Setelah itu bagian berwenang langsung memproses  untuk  mengirim  foto  rekaman  tilang  elektronik  kepada  si  pengendara  yang melanggar dan si pelanggar akan  diarahkan langsung ke proses pembayaran  denda melalui bank atau bisa juga mengikuti sidang yang sesuai dengan surat tilang tersebut.
Setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  bisa  terlihat  pada  kamera  CCTV.  Pada  saat pengemudi melakukan pelanggaran, CCTV langsung merekam kejadian tersebut, setelah itu langsung  ditindak  lanjuti  oleh  operator  bagian  pengawasan  agar  langsung  mencetak  plat nomor kendaraan dan bisa juga identitas pengendara yang sudah terkoneksi dengan sistem data. Setelah itu bagian terkait langsung menindaklanjuti untuk mengirim foto rekaman tilang elektronik  kepada  si  pengendara  yang  melanggar  dan  pengendara  tersebut  akan  diarahkan langsung ke proses pembayaran denda lewat bank atau bisa juga menjalani sidang yang sesuai dengan surat tilang tersebut. Dalam surat tilang, surat tersebut berisikan tempat pelanggaran dan pasal yang dilanggar. Jika si pelangggar tidak melakukan pembayaran ataupun mengikuti sidang, maka polisi akan memblokir STNK. Berdasarkan latar uraian latar belakang di atas, apa  yang  menjadi  kendala  penerapan  sistem  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (E-TLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas hambatan pihak kepolisian dalam dalam menerapkan sistem tilang elektronik (E-TLE) menggunakan kamera pengawas CCTV Lalu Lintas, di kota Surabaya pusat agar pengguna jalan raya menjadi tertib berlalul lintas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  merupakan  penelitian  empiris  dan  pendekaatn  yang  di gunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal, dengan bahan hukum primer yaitu wawancara dengan  beberapa  informan  penguna  jalan  raya  lalu  lintas  dan  pengamatan  lansung  baik  di lapangan maupun melalui alat CCTV yang terpasang di beberapa titik di pusat kota Surabaya, dari data pengamatan yang di dapat akan di telaah kendala penerapan sistem Electronic Traffic Law  Enforcement  (E-TLE)  Melalui  Pengawasan  CCTV,  hambatan  pihak  kepolisian  dalam dalam menerapkan sistem tilang elektronik (E-TLE) menggunakan kamera pengawas CCTV Lalu Lintas, di kota Surabaya pusat agar pengguna jalan raya menjadi tertib berlalul lintas dan penerapan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  hasil  penelitian  akan  di  narasikan  secara  deskriptif  sebagai  hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kendala Penerapkan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Menggunakan Kamera Pengawas CCTV  Lalu  Lintas  Dalam  Mengupayakan  Penertiban  Pengendara  Di  Kota  Surabaya Pusat.
Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya merupakan kota yang relative aman dan kondusif. Lalu lintas di kota Surabaya lumayan lancar di banding dengan Jakarta.  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  memiliki  arti  penting  dalam  membantu  membangun  dan mengintegerasi nasional. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar RI 1945 yaitu : bahwa lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus ditingkatkan
potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam  mengupayakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  umum,  Dalam  rangka mendukung  meningkatkan  ekonomi  dan  pengembangan  wilayah;  bahwa  perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
Permasalahan Lalin atau Lalu Lintas di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan di setiap daerah, karena grafik kecelakaan lalu lintas yang tinggi dan terus memperlihatkan angka tinggi setiap harinya. Pengaruh adanya Lalu Lintas sendiri ada yang positif dan negative bagi masyarakat. Kurangnya edukasi ke masyarakat tentang perilaku saat berlalu lintas membuat masyarakat kurang memahami bagaimana cara berkendara yang baik dan benar, karena itu pemerintah dan pihak kepolisian yang terkait harus memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat tentang cara berkendara yang baik dan benar di jalan raya maupun saat melakukan aktifitas berlalu lintas agar bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Pengunaan  alat  bantu  CCTV  dalam  upaya  merekam  kegiatan  lalu  lintas  dan  sebagai pengawas  yang  menggantikan  polisi  penugasan  jalan  sedangkan  ETLE  adalah  sistem  yang memfoto  pelanggaran  yang  terjadi  di  lalu  lintas.  Dengan  adanya  CCTV  dan  ETLE  ini membantu  polisi  dalam  membuat  masyarakat  yang  tertib  saat  berlalu  lintas  dan  dapat menurunkan  angka  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  pelanggar  rambu  lalu  lintas.  Polisi memasang  CCTV  sebagai  terobosan  baru,  dalam  pengawasan  secara  langsung  di  tempat peristiwa lalu lintas. Contohnya saat musim hujan, terjadi adanya genangan air di ruas jalan yang menjadi tolak ukur kecepatan pengendara agar lebih hati – hati, atau ada kecelakaan lalu lintas  yang  membuat  jalanan  macet,  dan  pemicu  masalah  lalu  lintas  lainnya.  Maka,  tujuan penggunaan  CCTV  ini  untuk  bisa  melihat  atau  memantau  kondisi  di  jalan  raya  secara langsung.
Kota  Surabaya  memiliki  55  titik  CCTV  yang  terkoneksi  langsung  oleh  E-TLE  dan Dishub  Surabaya.  Titik – titik  tersebut  diantaranya  adalah  Jalan  Gresik  Gadukan,  Jalan Semampir,  Jalan  HR.  Muhammad,  dan  masih  banyak  lagi.  Upaya  penurunan  laka  lantas tersebut disertai dengan adanya teknologi CCTV ( Closed Circuit Television ) dan penerapan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement yang sudah diatur di dalam Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272, berbunyi:  (1) Untuk mendukung  penindakan  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dapat digunakan  peralatan  elektronik.  (2)  Hasil  penggunaan  peralatan  elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan alat bukti dipengadilan. Pasal ini menjelaskan tentang pengawasan penguna jalan lalulintas dengan bantuan tehnologi alat CCTV.
Didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 penjelasan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya sebatas pengertiannya saja melainkan banyak komponen yang ada pada penjelasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencangkup area lalu lintas, terminal, dan
perlengkapan jalan ( marka, rambu, alat jalan pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengguna  jalan,  alat  pengawas  dan  pengaman  jalan,  serta  fasilitas  pendukung  lainnya  ). Pemerintah membuat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memiliki tujuan yaitu: (a) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian  nasional, memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, (b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, (c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi Masyarakat.
Dilihat dari tujuannya, pemerintah ingin mengurangi adanya kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Selain adanya tujuan, ada juga asas – asas tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut (1) Asas Transparan, Keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan  jujur  sehingga  masyarakat  mempunyai  kesempatan  berpartisipasi  bagi  pengembangan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  (2)  Asas  Akuntabel,  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  (3)  Asas  Berkelanjutan,  Penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (4) Asas Partisipatif  =  Pengaturan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  1 pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan,  penanganan  kecelakaan,  dan  pelaporan  atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (5) Asas Bermanfaat = Semua kegiatan  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dapat  memberikan  nilai tambah  sebesar-besarnya  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  Masyarakat,  (6)  Asas Efisien dan Efektif, Pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna,  (7)  Asas  Seimbang  =  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara, (8) Asas Terpadu = Penyelenggaraan pelayanan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dilakukan  dengan  mengutamakan  keserasian  dan kesalingbergantungan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  antarinstansi  Pembina,  (9)Asas Mandiri, Upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.
Dari asas – asas tersebut, Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik yang harus dikembangkan  dan  dimanfaatkan,  untuk  dapat  menjangkau  seluruh  wilayah  dan  pelosok daratan  dengan  mobilitas  yang  tinggi  dan  bisa  memadukan  sarana  transportasi  lainnya. Sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  transportasi  yang  aman,  tertib, nyaman,  cepat,  teratur,  lancar,  dan  biaya  yang  terjangkau,  peran  transportasi  harus  diatur secara terpadu. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan dengan teliti dan  terus ditingkatkan  daya  jangkaunya  agar  bisa  memenuhi  kepentingan  umum  dan  kebutuhan masyarakat seperti kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah, dan  juga  keterlibatan  instansi  terkait  untuk  bisa  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.

## CCTV Lalu Lintas
Dengan berkembangnya zaman, peningkatan pengawasan Lalu Lintas dengan teknologi harus sesuai dan memadai. Salah satu perangkat teknologi yang digunakan untuk mengawasi Lalu Lintas adalah CCTV ( Circuit Closed Television ). CCTV yaitu sebuah peralatan yang bisa mengirimkan informasi video transmisi kabel coaxial atau UTP (Unshielded Twisted Pair )  bahkan  tidak  menggunakan  kabel  ke  wilayah  tertentu  dengan  menunjukan  gambar  dari kamera  yang  dipasang  di  temapat  yang  ingin  untuk  dipantau,  direkam,  atau  dianalisa. Teknologi CCTV sebetulnya sudah ada sejak 1940-an sejalan dengan berkembangnya kamera pada umumnya, akan tetapi pada tahun 1970-an kamera digunakan untuk aplikasi keamanan.3 Untuk di Kota Surabaya Pusat titik – titik yang dipasang kamera CCTV Online adalah sebagai berikut:  (1)  Basuki  Rahmat  Tegalsari;  (2)  Bubutan  Kebonrojo;  (3)  Bubutan-Temabaan;  (4) Kapasari  Ngaglik;  (5)  Kapas  Krampung  Dome;  (6)  Keputran  Pandegling;  (7)  Simokerto Kapasan PTZ4
Kamera CCTV Lalu Lintas di Kota Surabaya Pusat membantu untuk menertibkan para pengguna jalan agar mematuhi rambu – rambu lalu lintas, mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengurangi  kemacetan,  dan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  sering  terjadi  di  setiap  harinya. Diharapkan dengan adanya kamera CCTV fasilitas jalan raya, dapat di nikmati setiap penguna jalan dengan tertib, sehinnga akan meminimalis pelanngaran dan kecelakaan lalu linta yang banyak terjadi di jalan raya khususnya di kota surabahya.

## Kendala Penerapan Sistem E-TLE Melalui Kamera Pengawas CCTV
Dalam  penerapan  sistem  E-TLE  dengan  memanfaatkan  kamera  pengawas  CCTV tentunya ada kendala -kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian, berikut adalah kendala- kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian yaitu keterbatasan kapastitas dan ketersediaan kamera CCTV ETLE dari Korlantas. Di wilayah Surabaya, hanya ada 39 titik yang terpasang CCTV ETLE. Karena Korlantas belum bisa menjangkau semua area di Wilayah Surabaya Pusat sebab kamera CCTV dan jaringan transmisi data bersifat stationary, ditempatkan pada titik – titik lokasi tertentu.
Disintegrasi data perekaman kamera CCTV ETLE dari: Korlantas, Polda, dan instansi lain,  kurangnya  ketidak  bersatuan  aplikasi  karena  belum  optimalnya  integrasi  data, inkoneksitas  data  ERI,  RTMC,  BPKB,  SIM,  STNK,  e-Tilang,  TAR,  dinas  perhubungan, kejaksaan,  pengadilan,  dan  bank.  Kamera  ETLE  lebih  terfokus  pada  plat  nomer kendaraan bukan pada identitas pengendara, jadi masih ada pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran namun karena kendaraan bermotornya dipinjam atau saat jual beli belum pindah nama, akhirnya nama pemilik kendaraanlah yang terkena tilang elektronik.
Perbedaan  penganggaran  setiap  Polda  untuk  memperbanyak  kamera  CCTV  yang digunakan saat  operasionalisasi ETLE. Banyaknya dana yang harus dikeluarkan oleh Polda adalah  salah  satu  penyebab  kurangnya  CCTV  ETLE  di  titik – titik  jalan  tertentu.  Ukuran ketercapaian  program  Presisi  bidang  lalu  lintas  cenderung  dititik  beratkan  pada  ETLE, sehingga  secara  implisit  terdapat  kesulitan  dalam  penegakan  hukum  konvensional.
3 Hadiwijaya, B., & Zahra, A. A. (n.d.). PERANCANGAN APLIKASI CCTV SEBAGAI PEMANTAU RUANGAN MENGGUNAKAN IP CAMERA.
4 Dina Rahmawati. (2022, October 4). 95 Titik CCTV Online di Surabaya. DetikJatim .
Sedangkan  teknologi  dan  pembangunan  sistem  ETLE  belum  mencukupi.  Hal  ini  membuat beberapa pelanggaran sulit dilakukan penegakan hukum, misalnya: plat nomor palsu, knalpot berisik,  dan  kebut-kebutan.  ETLE  tetaplah  kamera  dengan  teknologi  yang  diciptakan manusia,  jadi  masih  adanya  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  tetapi  tidak  terbaca  oleh kamera CCTV ETLE, Pemahaman parsial bahwa e-tilang bukan ETLE.
Masih banyak masyarakat yang mengira kalau e-tilang adalah ETLE, padahal e-tilang adalah pengganti surat bukti pelanggaran yang biasa dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara online sedangkan ETLE adalah alat dan sistem untuk kegiatan penilangan. Tidak selarasnya ketetapan regulasi mengenai tilang manual, dan tilang elektronik, jika dilihat dari aspek mekanisme maupun besarnya putusan denda tilang. Perbedaan yang terjadi adalah aturan yang diberlakukan untuk tilang manual dan tilang elektronik.
Perbedaan  penerapan  ETLE  antar  Polda  dan  Polres  ,adanya  perbedaan  hubungan penerapan  ETLE  yang  dilakukan  oleh  Polda  dan  Polres  adalah  salah  satu  kendala,  yang membuat  kurangnya  efektivitas  ETLE.  Program  dan  pemahaman  ETLE  dibangun  secara parsial,  sehingga  integrasi  data  cenderung  kurang  digunakan  sebagai  dasar  dalam operasionalisasi  ETLE.  Kurangnya  proses  penyatuan  antar  pihak  terkait  yang  merupakan kendala pemberlakuan ETLE.
Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menerapkan Sistem Tilang Elektronik (E- TLE)  Menggunakan  Kamera  Pengawas  CCTV  Lalu  Lintas  Dalam  Mengupayakan
Penertiban Pengendara Di Kota Surabaya Pusat.
E-TLE  atau  biasa  disebut  oleh  masyarakat  adalah  e-tilang.  E-TLE.  Pertama  kali dilakukan di Indonesia tepatnya di Kota Jakarata pada tanggal 25 November 2018 oleh Bapak Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs.  Idham  Azis,  M.Si  dan  Dirlantas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Pol Yusuf, SIK, M.Hum. Latar belakang penerapan E-TLE salah satunya adalah karena banyaknya angka  kecelakaan  lalu  lintas  dan  pelanggaran  lalu  lintas  di  Indonesia.  Terbukti  angka kecelakaan turun sebesar 44,2% setelah pengimplementasian E-TLE, karena adanya kamera pemantau yang terkoneksi oleh E-TLE ketertiban lalu lintas lebih meningkat. Selain itu, E- TLE juga mempunyai kegunaan lainnya yaitu memberikan kepastian hukum, mengkontribusi Smart City, dan membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).
Pemerintah  Indonesia  melaksanakan  study  banding  ke  negara-negara  yang  sudah menerapkan E-TLE yaitu China, Republik Georgia, dan Belanda. E-TLE atau ELECTRONIC TRAFFIC  LAW  ENFORCEMENT    adalah  Strategi  penegakan  hukum  berlalu  lintas  yang berbasis pada teknologi informasi. Kamera CCTV yang tersambung dengan E-TLE dilengkapi dengan fitur ANPR atau Automatic Number Plat Recognition. Fungsi dari ANPR ini untuk merekam  jenis  pelanggaran  marka  dan  lampu  lalu  lintas,  fitur  check  point  yang  mampu merekam  jenis  pelanggaran  ganjil  genap,  tidak  menggunakan  sabuk  pengaman,  pengemudi yang memakai ponsel saat berkendara, dan memiliki fitur speed radar yang bisa mendeteksi kecepatan pengendara dengan radius 20 – 30 meter dari titik penempatan kamera.
Pelaksanaan E-TLE memakai kamera CCTV untuk melihat keadaan jalan yang menjadi titik  diberlakukannya  tilang  elektronik  dengan  jarak  jauh.  Hukum  tilang  elektronik  sudah diatur didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.  Dalam  pasal  272  Undang – Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dijelaskan:  untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dapat  digunakan  peralatan  elektronik,  sedangkan    yang dimaksud peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa: Penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkatan Jalan didasarkan atas hasil : a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, b. Laporan, dan c. Rekaman peralatan elektronik.

## Pihak – Pihak Yang Bertanggung jawab untuk sistem E-TLE
Dalam  menjalankan  program  tilang  elektronik  ini,  pasti  ada  pihak – pihak  yang bertanggung jawab dalam menjalankannya agar sesuai dengan tujuan program E-TLE, pihak – pihak terkait adalah sebagai berikut : (1)
1. Polri,  dibawah  Presiden  ada  Polisi  yang  bertanggung  jawab  langsung  atas  semua Tindakan.  Kegiatan  apapun  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  harus  didasari  untuk kenyamanan, keamanan, pengayoman kepada masyarakat dan juga menjunjung tinggi hak  asasi  manusia.  Masyarakat  akan  merasa  aman  jika  polisi  melakukan  tugasnya dengan  tanggung  jawab  dan  sungguh  -  sungguh.  Kode  etik  profesi  kepolisian  sudah diatur  di  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  Pol  7  Tahun  2006  tanggal  1  Juli  2006.  Untuk penerapan E-TLE, kepolisian bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem E-TLE dan mengidentifikasi terhadap pelanggaran.
2. Pengadilan, Pengadilan adalah  segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto  dalam  mempertahankan  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  materil,  dengan menggunakan  cara  procedural  yang  ditetapkan  oleh  jukum  formal,    Tugas  Utama Pengadilan adalah menerima, menilai, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, sebagaimana ditetapkan  dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum  beserta  Penjelasannya.  Dalam  penerapan  sistem  E-TLE,  pengadilan  bertugas untuk melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.
3. Kejaksaan,  Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  1991  yang  diganti  dengan  Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kejaksaan adalah salah satu Lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia,  serta  pemberantasan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).5  Kejaksaan dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  dan  enam  Jaksa  Agung  Muda,  satu  Kepala  Badan  Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Dalam penerapan sistem E-TLE, kejaksaan bertugas untuk mengoptimalkan pelayanan  publik dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak – hak publik.

## Hambatan  Yang  Dihadapi  Kepolisian  Dalam  Penerapan  Sistem  E-TLE  Melalui Pengawasan CCTV
Setiap  harinya  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  angka  kecelakaan tinggi dan masih banyak yang suka sembarangan dalam berkendara. Dalam penerapan sistem E-TLE melalui Pengawasan CCTV masih adanya faktor penghambat yang membuat belum tercapainya  tujuan  dari  Penerapan  ini.  Beberapa  faktor  yang  dihadapi  dalam  penerapan  ini adalah sebagai berikut :
1. Pemantauan langsung dari petugas kepolisian yang minim: Setelah pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya Pusat, membuat minimnya pantauan petugas kepolisian  secara  langsung  yang  membuat  masyarakat  masih  menyepelekan  tentang penilangan  elektronik,  masyarakat  lebih  menjaga  etika  berkendara  saat  ada  polisi daripada pantauan CCTV yang bisa juga menilang pengendara tersebut secara online.
2. Ada perbaikan jalan di beberapa titik area Kota Surabaya Pusat : disetiap tahunnya pasti ada saja perbaikan jalan karena ruas jalan yang  sudah berlubang maupun yang rusak akibat  terkikis  oleh  air,  atau  bisa  juga  perbaikan  gorong – gorong  agar  tidak  terjadi banjir.  Dengan  adanya  perbaikan  jalan  seperti  ini  maka  masyarakat  banyak  yang menyepelekan marka jalan, kamera pengawas CCTV, kurangnya etika berkendara, dan lain sebagainya.
3. Edukasi tentang Penerapan CCTV E-TLE kurang merata:  masih ada masyarakat yang belum  mengetahui  tentang  penerapan  E-TLE  dengan  memakai  kamera  pengawas CCTV, bisa menilang mereka tanpa ada petugas polisi yang bertugas ditempat kejadian. Dan  juga  ada  masyarakat  yang  mengira  E-TLE  hanya  peringatan  biasa  yang  tidak berakibat apa – apa dan hanya wacana dari pemerintah maupun pihak kepolisian.
4. Penindakan  Pelanggaran  yang  kurang  tegas:  karena  kurang  tegasnya  penindakan terhadap  pelanggar,  maka  masyarakat  belum  terlalu  memiliki  rasa  takut  terhadap adanya kamera pengawas CCTV yang bisa membuat mereka terkena tilang elektronik. Masih banyak masyarakat yang menutup mata terhadap tilang elektronik ini.

## KESIMPULAN
Kendala yang dihadapi saat penerapan sistem E-TLE melalui pengawasan CCTV adalah keterbatasan,  kapasitas dan ketersediaan kamera CCTV E-TLE dari Korlantas. Disintegrasi data perekaman kamera CCTV E-TLE dari: Korlantas, Polda, dan instansi lain. Inkoneksitas data  ERI,  RTMC,  BPKB,  SIM,  STNK,  e-Tilang,  TAR,  dinas  perhubungan,  kejaksaan, pengadilan, dan bank. Perbedaan penganggaran setiap Polda untuk pengadaan kamera CCTV yang digunakan dalam operasionalisasi ETLE. Ukuran ketercapaian program Presisi bidang lalu lintas cenderung dititik beratkan pada E-TLE, sehingga secara implisit terdapat kesulitan dalam penegakan hukum konvensional, sedangkan teknologi, dan infrastruktur E-TLE belum memadai. Ketidaksinkronan ketetapan regulasi tentang tilang manual, dan tilang elektronik, baik dari aspek mekanisme maupun besarnya putusan denda tilang. Perbedaan penerapan E- TLE, sehingga terdapat variasi E-TLE antar Polda, dan Polres. Program dan pemahaman E-TLE
dibangun secara parsial, sehingga integrasi data cenderung kurang digunakan sebagai dasar dalam operasionalisasi E-TLE.
Hambatan  yang  membuat  belum  tercapainya  tujuan  dari  Penerapan  E-TLE  adalah pemantauan langsung dari petugas yang minim. Ada perbaikan jalan di beberapa titik area Kota Surabaya Pusat. Edukasi tentang Penerapan CCTV E-TLE kurang merata. Penindakan Pelanggaran yang kurang tegas. Harus ada edukasi lebih mendalam kepada masyarakat agar mereka paham tentang  E-TLE. Meskipun  dalam hal edukasi ini pasti ada masyarakat yang memandang  negative  tentang  E-TLE  namun  dia  sudah  ada  edukasi  tentang  E-TLE.  Untuk kepolisian harus lebih dipertegas lagi tentang E-TLE, lebih memperbanyak lagi titik kamera pengawas di area Kota Surabaya Pusat agar masyarakat bisa lebih tertib lalu lintas. Meskipun akan memakan biaya cukup tinggi namun akan lebih efektif dan juga petugas kepolisian juga harus berada di dekat titik kamera pengawas agar masyarakat juga merasa was – was saat tidak beretika di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin  Nusadaily.  (2020,  January  26).  Mengenal  Sejarah  Singkat  ETLE  di  Indonesia. Https://Singkatsingkatsaja.Blogspot.Com/2020/01/Mengenal-Sejarah-Singkat-Etle- Di.Html.
Dina Rahmawati. (2022, October 4). 95 Titik CCTV Online di Surabaya. DetikJatim.
Fadjar Hari Madiansjah, & Paramita Rahayu. (2019). URBANISASI DAN PERTUMBUHAN KOTA-KOTA   DI  INDONESIA:  SUATU  PERBANDINGAN  ANTAR-  KAWASAN MAKRO INDONESIA. Jurnal Pengembangan Kota, 7(1), 91 – 110.
Hadiwijaya,  B.,  &  Zahra,  A.  A.  (n.d.).  PERANCANGAN  APLIKASI  CCTV  SEBAGAI PEMANTAU RUANGAN MENGGUNAKAN IP CAMERA.
Septi Kurnia. https://news.okezone.com/read/2022/07/07/18/2625344/5-negara-dengan- pengguna-sepeda-motor-terbanyak-di-dunia-salah-satunya-indonesia.
Tentang, A.  T., &  Khusus,  P. (n.d.).  BAB  II  TINJAUAN  PUSTAKA. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan- dengan-
UU Nomor 22 Tahun 2009.