## Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun
Driver

## Nuraini Fillaili
fillailinuraini@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Application-based transportation means are one of public transportations alternative nowadays. This journal will discuss about application provider company responsibilities towards its passengers who are harmed as the results of driver account transfer practices. The aims of this journal are analyzing the responsibilities of application provider company as well as the legal protection for the passengers being harmed by driver account transfer practices. Furthermore, this journal concludes that application provider company responsibilities towards passengers’ loss are so little since it is not transportation provider company like taxi provider company or bus provider company. The responsibilities of application provider company follow the limitation of liability principle. Application provider company shows its responsibilities upon the driver account transfer practices through  firing  the  involved  drivers  and  deactivating  their  accounts  as  well  as  giving  insurance coverage for the passengers. Application company obligations to prioritize passenger safety and convenience, and protect passengers are in accordance with Minister of transportation Regulation Number 118 in 2018 about The Management of Special Transportation Rental. Keywords: Responsibilit; Online-Transportation Application Company; Driver; Account Transfer Practice.

## Abstrak
Sarana transportasi berbasis aplikasi pada saat ini hadir sebagai  pilihan alternatif angkutan umum di masyarakat. Pembahasan yang akan dikaji dalam jurnal ini berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi online terhadap penumpang yang dirugikan akibat adanya praktik peralihan akun driver. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisa bentuk tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dan bentuk perlindungan hukum bagi penumpang yang dirugikan akibat adanya praktik peralihan akun driver. Hasil yang di dapat dari penulisan jurnal ini, diketahui bahwa tanggung jawab dari perusahaan penyedia transportasi terhadap kerugian yang dialami penumpang yang diangkutnya sangat terbatas karena pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi online bukan merupakan perusahaan transportasi seperti perusahaan penyedia taksi atau bus umum. Tanggung jawab dari perusahaan penyedia transportasi terhadap kerugian yang dialami penumpang yang diangkutnya menganut prinsip tanggung jawab terbatas (limitation of liability principle). Tanggung jawab pihak perusahaan penyedia aplikasi online atas adanya praktik peralihan akun driver diberikan dengan cara pemberian sanksi pemberhentian dan  penonaktifan  akun  pada  driver  yang  terlibat  dalam  praktik  peralihan  akun,  serta  pemberian jaminan  asuransi  oleh  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi  online  kepada  penumpang. Kewajiban perusahaan aplikasi untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi pada konsumennya serta memberikan perlindungan pada konsumennya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perusahaan Aplikasi Transportasi Online; Driver; Praktik Peralihan Akun.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1376 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan

## Pendahuluan
Pengangkutan  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  masyarakat.  Kegiatan  pengangkutan  didasari  oleh  berbagai faktor,  baik  faktor  geografis,  faktor  pemenuhan  kebutuhan  untuk  menunjang pembangunan berbagai sektor berupa penyebaran, pemerataan dan pendistribusian hasil pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, serta faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1 Pengembangan ilmu teknologi dan pembangunan di sektor  pengangkutan  mendorong  perkembangan  pendidikan  di  bidang  ilmu  dan teknologi terkait dengan pengangkutan modern, prasarana dan sarana, infrastruktur pengangkutan modern, serta hukum pengangkutan modern. Belakangan ini sejak berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi sarana transportasi umum di Indonesia mulai diminati. Saat ini dalam sarana pengangkutan melalui lalu lintas jalan, alat transportasi berbasis aplikasi hadir sebagai  pilihan alternatif angkutan umum. Alat transportasi berbasis platform perangkat lunak (aplikasi) memberikan berbagai manfaat, “ Software platforms deliver a variety of efficiencies, including reducing transaction costs, improving allocation of resources, and information and pricing efficiences ”. 2 Platform perangkat lunak memberikan berbagai efisiensi, termasuk  mengurangi  biaya  transaksi,  meningkatkan  alokasi  sumber  daya  dan informasi serta menciptakan efisiensi dalam penetapan tarif atau harga.
Tujuan dari proses pengangkutan itu sendiri adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut untuk memenuhi kebutuhan perseorangan atau pribadi, yaitu agar tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang atau orang yang  diangkut. 3 Sama  halnya  dengan  alat  transportasi  berbasis  aplikasi,  tujuan utama dari pengangkutan berbasis aplikasi ini adalah untuk memberi kemudahan
1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara (Citra Aditya Bakti 1991) .[33].
2 Benjamin G. Edelman & Damien Geradin, ‘Efficiencies And Regulatory Shortcuts: How Should  We  Regulate  Companies  Like Airbnb And  Uber?’  (2016)  19  Stanford  Technology  Law Review.[296].
3 Wuri  Adriyani  dan  Samzari  Boentoro, Buku ajar Hukum Pengangkutan (Universitas Airlangga 2007). [1].
pada masyarakat dalam melakukan kegiatan transportasi orang ataupun pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan agar tiba ditempat tujuan dengan selamat serta untuk meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang atau orang yang diangkut,  dengan  cara  yang  lebih  praktis  yaitu  dengan  melakukan  pemesanan sarana  angkutan  dengan  menggunakan  sebuah  apikasi.  Dibandingkan  dengan alat transportasi umum yang lain, alat transportasi berbasis aplikasi online dinilai memiliki beberapa kelebihan dalam memberikan pelayanan berupa pengangkutan orang  atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  karena  sistem  pemesanannya yang mudah dan praktis.
Alat transportasi berbasis aplikasi yang sedang berkembang pada saat ini berupa angkutan  taksi online dan  ojek online .  Dibalik  adanya  alat  transportasi  berbasis aplikasi terdapat perusahaan penyedia aplikasi yang memfasilitasi jasa transportasi tersebut.  Perusahaan  penyedia  aplikasi  yang  bisa  ditemui  di  indonesia  pada  saat ini  adalah  PT.  GO-JEK  dan  PT.  GRAB  Indonesia.  Pemesanan  angkutan  berbasis aplikasi online dapat dilakukan oleh calon penumpang dengan memesan angkutan yang diinginkan melalui sebuah apikasi yang dapat kita unduh pada smartphone yang kita miliki. Aplikasi yang digunakan untuk memesan alat transportasi online telah terintegrasi  dengan  perusahaan  aplikasi online .    Saat  melakukan  proses  pemesan alat transportasi online , calon penumpang harus mengisi lokasi penjemputan, tempat tujuan serta moda transportasi yang diinginkan, setelah diterimanya informasi dari calon penumpang terkait lokasi penjemputan, tempat tujuan dan moda transportasi yang akan digunakan, maka perusahaan aplikasi online tersebut akan menghubungkan informasi yang telah di input pada aplikasi kepada para driver yang tergabung dalam perusahaan  transportasi online tersebut.  Pada  aplikasi  tersebut  termuat  informasi- informasi seperti identitas pengemudi, nomor polisi kendaraan pengemudi, nomor telepon driver yang dapat dihubungi, jumlah tarif perjalanan yang harus kita bayar, selain itu kita juga dapat mengetahui perkembangan posisi driver yang akan menuju titik penjemputan secara langsung/ real time melalui fitur pelacak posisi.
Belakangan  ini  pada  saat  pemesanan  alat  transportasi online ,  tidak  jarang terdapat  ketidaksesuaian  informasi  dalam  aplikasi  yang  ditampilkan  pada
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## 1378 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
penumpang.  Terdapat  kasus  dimana driver transportasi online menggunakan kendaraan  yang  berbeda  dengan  yang  telah  tercantum  di  aplikasi.  Mobil  atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang memiliki plat nomor yang berbeda dengan plat nomor yang telah tercantum di aplikasi. Selain itu ada pula driver transportasi online yang identitasnya berbeda dengan di aplikasi, dalam hal  ini driver tersebut  menggantikan  orang  lain  untuk  mengambil  penumpang.
Alasan yang digunakan driver saat diketahui tidak menggunakan kendaran yang sama pada aplikasi atau identitasnya berbeda dengan aplikasi, bermacam-macam.
Driver terkadang beralasan mobilnya sedang di service atau sedang melalui proses perawatan, selain itu untuk identitas driver yang tidak sama mereka beralasan bahwa menggantikan ayah, teman atau kerabatnya untuk mengambil penumpang karena yang bersangkutan sedang sakit, atau sedang dalam posisi tidak dapat mengambil penumpang.  Selain  alasan-alasan  tersebut  ternyata  pada  saat  ini  terdapat  fakta bahwa banyak akun driver transportasi online yang dialihkan dengan cara diperjual belikan, oleh karena itu terkadang saat kita memesan alat transportasi online kita menemukan  plat  nomor  kendaraan  dan  identitas  dari driver transportasi online tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di aplikasi.
Kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, karena dalam hal ini akun pada  dasarnya  bukan  merupakan  suatu  benda  yang  dapat  dialihkan  sesuka  hati pada  orang  lain  dengan  cara  diperjual-belikan  atau  dipinjamkan.  Akun driver merupakan  milik  pribadi  dan  khusus  sehingga  untuk  penggunaannya  juga  tidak boleh digunakan oleh orang yang sembarangan yang bukan pemiliknya. Munculnya praktik peralihan akun driver alat transportasi online ini dikibatkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi alat transportasi online karena adanya penerimaan jumlah driver yang dibatasi. Karena adanya pembatasan untuk penerimaan jumlah driver , pada saat ini banyak driver yang mengambil jalan pintas dengan membeli akun orang lain untuk digunakan dalam mencari penumpang. Akun driver tersebut  dijual  dengan  kisaran  harga  yang  bermacam-macam.  Di  jejaring media sosial Facebook contohnya, terdapat beberapa grup yang dijadikan sebagai
media  untuk  melakukan  transaksi  peralihan  akun  ojek online .  Bahkan  dalam satu grup terdapat lebih dari 14.500 anggota yang sebagian di antaranya menjual akun dan perlengkapan lainnya seperti helm, jaket, ATM serta telepon genggam. 4
Informasi  yang  diperoleh  dari  grup  tersebut,  untuk  mendapatkan  sebuah  akun Grabbike  dan  Grabcar  calon  pembeli  harus  membayar  uang  sebesar  Rp500.000 sampai Rp750.000, sedangkan untuk mendapatkan sebuah akun Go-Jek atau Gocar, pembeli harus membayar uang sebesar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. 5
Berkaitan dengan adanya praktik peralihan akun driver tersebut, terdapat sebuah kasus yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang transportasi online yang melibatkan seorang driver pengguna akun hasil jual beli. Seorang driver transportasi online Go-Car bernama Angrizal Noviandi, tega merampok dan  mencabuli  penumpangnya,  pencabulan  itu  dilakukan  Angrizal  di  dalam mobilnya  dalam  perjalanan  dari  Bekasi  menuju  ke  arah  Bandara  Soekarno Hatta, selain mencabuli korban, Angrizal juga menggasak harta benda korban, salah  satunya  telepon  genggam  merek  IPhone  6S. 6 Meski  berprofesi  sebagai mitra dan menjadi sopir taksi online Go-Car, namun Angrizal tidak secara resmi terdaftar, akun yang digunakan Angrizal untuk menjadi sopir taksi online itu, bukan atas nama dia, pelacakan terhadap tersangka dibantu oleh korban yang mengingat ciri-ciri dan nama pengemudi, setelah ditelusuri, polisi menemukan seorang  yang  bernama  Dimas  yang  mengakui  bahwa  akunnya  telah  dijual kepada Angrizal. 7 Angrizal membeli akun tersebut dari dimas, sehingga akun yang terdaftar, merupakan akun atas nama Dimas, setelah dilacak oleh polisi ditemukan fakta bahwa mobil yang dikendarai Angrizal juga bukan atas nama
4 Fajar Anjungroso,’Marak Jual Beli Akun Ojek Online , Satu Akun Go-Jek Ditawar Rp 1,5 Juta’,  (Tribunnews,  2018)  <www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun- ojek-online-satu-akun-go-jek-ditawar-rp-15-juta?page=all>  accessed 29 September 2018.
5 ibid.
6 Bayu Adi Wicaksono dan Foe Peace Simbolon, ‘Sopir Go-Car Tega Cabuli Penumpang Meski Sedang Hamil’, (Viva, 2018) <www.viva.co.id/berita/metro/1006813-sopir-go-car-tega-cab- uli penumpang-meski-sedang-hamil> accessed 29 september 2018.
7 Felix Nathaniel, ‘Sopir Taksi Pelaku Pencabulan Pakai Identitas Orang Lain’, (Tirto, 2018) <https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai-identitas-orang-lain-cEKC>    accessed 29 september 2018.

## 1380 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
dia, mobil tersebut diketahui atas nama orang lain dan status mobil itu sendiri masih belum diketahui. 8
Adanya praktik peralihan akun driver transportasi online dapat mengakibatkan kerugian  pada  penumpang.  Tujuan  transportasi  yang  sebenarnya  yaitu  untuk mengantarkan  penumpang  ke  tempat  tujuan  dengan  selamat  tidak  tercapai. Berkaitan  dengan  hal  ini,  hendaknya  pemerintah  dapat  memberikan  kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai alat transportasi online berbasis aplikasi ini sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum dan terlindunginya hak para pihak.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Doctrinal Research yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  eksposisi    yang bersifat  sistematis  mengenai  aturan  hukum  yang  mengatur  bidang  hukum tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  aturan  hukum  yang  satu  dengan  yang lain,  menjelaskan  bagian-bagian  yang  sulit  untuk  dipahami  dari  suatu  aturan hukum,  bahkan  mungkin  juga  mencakup  prediksi  perkembangan  suatu  aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penulis dalam penulisan skripsi ini akan menjelaskan  secara  sistematis  mengenai  tanggung  jawab  perusahaan  penyedia aplikasi  transportasi online terhadap  penumpang  yang  dirugikan  akibat  adanya praktik peralihan akun driver . Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini terdapat tiga macam. Pendekatan masalah pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ), penulis dalam hal ini  menelaah materi muatan perundang-undangan, yang ditelaah dalam penelitian ini adalah ratio legis dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan  hukum  pengangkutan  terutama  mengenai  peraturan  terkait  angkutan jalan  dan  pengangkutan  berbasis  transportasi  online.  Pendekatan  masalah  kedua adalah pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) penulis dalam hal ini perlu
8 ibid.
menelaah pandangan-pandangan dari sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum mengenai konsep tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang. Pendekatan masalah ketiga adalah Pendekatan studi kasus ( Case Study ), penulis pada penelitian ini  menelaah  kasus  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengangkutan  melalui transportasi online yaitu mengenai kasus praktik peralihan akun driver transportasi online yang mengakibatkan kerugian pada penumpang.

## Pembentukan Perjanjian Pengangkutan Berbasis Transportasi Online
Pembentukan perjanjian pengangkutan berbasis transportasi online dimulai pada saat pengguna jasa men-download aplikasi jasa layanan transportasi online tertentu.  Pada  proses  instalasi,  calon  konsumen  diminta  untuk  memberi  pilihan setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum, jika calon pengguna jasa memencat tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik lahir, dan pada saat itulah telah terjadi sebuah kesepakatan bahwa penumpang  setuju  untuk  melaksanakan  perjanjian  pengangkutan.  Pilihan  ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, serta pilihan pengemudi (driver) sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan.
Ketika  tahapan  ini  sudah  terlewati,  saat  itu  pula  hak  dan  kewajiban  perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa mulai berlaku secara sah.
Hubungan  hukum  antara  perusahaan  penyedia  transportasi online dengan driver, pada  proses  penyelenggaraan  aplikasi  transportasi online merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan  suatu  perjanjian  tertulis  bentuk  perwujudan  pembentukan  perjanjian berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda .  Prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract dimaksudkan bahwa setiap orang dapat  mengadakan  perjanjian  apa  saja  dan  dengan  siapa  saja,  para  pihak  diberi kebebasan  membuat  bentuk  kontrak  apa  saja,  dengan  formal  apa  saja  (tertulis, tidak tertulis, akta, elektronik, adhesi, sepihak, dst), dan dengan para pihak siapa

## Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
saja. 9 Perjanjian kemitraan merupakan hal yang berbeda dengan perjanjian kerja. Berdasarkan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jadi perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang menyatakan kesanggupan seseorang untuk bekerja dengan orang lain dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Sedangkan pengertian Perjanjian kemitraan yaitu merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak tersebut. Hubungan antara perusahaan penyedia transportasi online dengan driver bukan  merupakan  suatu  hubungan  layaknya  buruh  dan  majikan.
Posisi  dari  kedua  pihak  tersebut  adalah  seimbang.  Apabila  perjanjian  antara perusahaan dan seseorang merupakan perjanjian kemitraan maka antara seorang dan  perusahaan  tersebut  tidak  terdapat  hubungan  kerja.  Diantara  orang  tersebut terikat  hubungan  perjanjian  biasa  dengan  perusahaan  dan  tunduk  pada  aturan- aturan hukum dalam BW.
Bentuk    dari  perjanjian  atas  dasar  kemitraan  ini  dapat  berupa    perjanjian bagi  hasil,  perjanjian  keagenan  (baik  secara  pribadi  atau  korporasi),  perjanjian sub-kontrak,  perjanjian  pembayaran  (setoran),  sejumlah  nilai  uang  tertentu  dan bentuk  perjanjian  lainnya. 10 Perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan  oleh driver dan  perusahaan  penyedia  transportasi online berbentuk  perjanjian  bagi  hasil.
Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan penyedia transportasi online dengan  mitranya  yaitu driver menggunakan  perbandingan  presentase  tertentu untuk  pembagian  pendapatannya.  Pendapatan  langsung  dipotong  setelah driver menyelesaikan tugasnya melalui sistem yang digunakan oleh perusahaan penyedia
9 Hilda Yunita Sabrie, ‘Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terha- dap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum’ (2015) 30 Yuridika.[399].
10 Letezia  Tobing,  ‘Sopir  Taksi,  Karyawan  atau  Mitra  Usaha?’,    (Hukum  Online,  2018) <https://m.hukumonline.com /klinik/ detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi--karyawan-atau-mitra-us- aha> accessed 27 Oktober 2018.
transportasi online . 11 Jumlah  pembagian  keuntungan  antara  satu  perusahaan penyedia  aplikasi  transportasi online dengan  perusahaan  lainnya  berbeda-beda presentasenya,  PT  Go-Jek  menggunakan  presentase  keuntungan  20%  untuk perusahaan dan 80% untuk driver nya. 12 Perusahaan Grab Indonesia menetapkan pembagian sistem bagi hasil yang lebih besar untuk driver- nya yaitu 90% untuk driver dan  10%    untuk  perusahaaan  untuk  jarak  dekat  serta  85%  untuk driver dan  15%  untuk  perusahaan  untuk  jarak  jauh. 13 Selain  itu  perusahaan  penyedia transportasi online juga  menerapkan  sistem  bonus  kepada driver nya  apabila dalam  satu  hari driver tersebut  telah  mengangkut  penumpang  sejumlah  target tertentu. Jadi dalam hal ini pendapatan driver bergantung pada seberapa banyak penumpang  yang  melakukan  pemesanan  melalui  aplikasi  dan  kesediaan driver untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang.
Hubungan hukum antara driver dengan penumpang atau pengguna aplikasi dalam proses penyelenggaraan pengangkutan melalui aplikasi transportasi online merupakan hubungan perjanjian pengangkutan. Secara umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Menurut H.M.N Purwosutjipto Perjanjian Pengangkutan merupakan suatu  perjanjian  timbal  balik  dengan  mana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau  penumpang  dari  suatu  tempat ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedang  penumpang  mengikatkan  diri untuk biaya pengangkutan. 14 Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia,  jika  yang  diangkut  merupakan  barang,  selamat  artinya  barang  yang
11 Galih Sumantri, ‘Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola dengan Sopir Go-jek di Bandung: Perspektif  Hukum Positif dan Hukum Islam’ (2016)  1 Jurnal Inklusif .[70].
12 Wawancara dengan Driver Go-Jek, tanggal 30 Oktober 2018.
13 Wawancara dengan Drive r Grab, tanggal 11 Oktober 2018.
14 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia volume 6 (Djambata 1992).[2].

## 1384 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan, sedangkan meningkatkan nilai guna artinya, nilai sumberdaya manusia dan barang ditempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. 15 Pada  perjanjian  pengangkutan driver sebagai  pengangkut  atau penyedia  jasa  transportasi  memiliki  kewajiban  untuk  mengantarkan  konsumen sampai pada tujuan yang dituju dengan selamat, sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan sejumlah uang atau melakukan pembayaran jasa transportasi yang telah dilakukan oleh driver .
Hubungan hukum antara penumpang dengan perusahaan penyedia aplikasi merupakan hubungan hukum atas dasar perjanjian dari kontrak elektronik dimana dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi merupakan pihak pelaku usaha yang memberikan  jasa  aplikasi  untuk  jasa  layanan  transportasi  yang  digunakan  oleh penumpang  selaku  konsumen,  jadi  hubungan  hukum  antara  penumpang  dengan perusahaan  penyedia  aplikasi  merupakan  hubungan  hukum  antara  konsumen dengan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen),  disebutkan  bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 16
Penumpang alat transportasi online dalam hal ini merupakan pihak konsumen yang menggunakan  produk  dari  perusahaan  penyedia  layanan  aplikasi,  yaitu  sebuah aplikasi  untuk  melakukan  pemesanan  jasa  transportasi.  Sedangkan  pada  Pasal  1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun  bukan  bahan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang
15 Abdul Kadir Muhammad, Op Cit .[16].
16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (yang selanjutnya disebut dengan PM 118 tahun 2018), menyebutkan bahwa perusahaan penyedia aplikasi wajib berbentuk badan  hukum  Indonesia.  Perusahaan  penyedia  aplikasi  yang  ada  di  Indonesia pada  saat  ini  yaitu  PT  Go-Jek  Indonesia  dan  PT  Grab  Indonesia  merupakan perusahaan  berbentuk  Perseroan  terbatas  yang  tunduk  pada  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Menurut pasal 1 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perseroan terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  UU  Perlindungan  Konsumen perusahaaan penyedia aplikasi dalam hal ini termasuk dalam klasifikasi pelaku usaha sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, karena merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diwilayah NKRI yaitu di bidang penyediaan aplikasi transportasi online. Driver transportasi online dalam hal ini juga dapat di kategorikan dalam klasifikasi  pelaku  usaha  karena  merupakan  seseorang  yang  melakukan  kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diwilayah NKRI dibidang pelayanan jasa. Dengan demikian, baik pengusaha penyedia aplikasi dan driver ojek sebagai pelaku usaha mememiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi pada konsumen.
Perusahaan penyedia transportasi online dalam proses pengangkutan berperan sebagai penyalur kepentingan, hal ini dapat dibuktikan setelah melihat kebijakan Umum yang berlaku di perusahaan penyedia transportasi online , saya mengambil contoh pada perusahaan penyedia transportasi online GO-JEK, mengutip Term and Condition dari  Go-Jek  Indonesia  (PT Aplikasi  Karya Anak  Bangsa)  disebutkan bahwa:  Untuk  menghindari  keragu-raguan,  kami  adalah  perusahaan  teknologi, bukan  perusahaan  transportasi  atau  kurir  dan  kami  tidak  memberikan  layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan.

## 1386 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
Adalah  tergantung  pada  Penyedia  Layanan  untuk  menawarkan  Layanan  kepada Anda dan tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan. 17
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan  teknologi.  Jadi  dalam  proses  pengangkutan  melalui  transportasi online Go-Jek sebagai perusahaan penyedia transportasi online merupakan pihak penghubung antara driver dan penumpang. Jadi perusahaan penyedia transportasi online dalam  proses  pengangkutan  bertindak  sebagai  penyedia  aplikasi  dan penyalur informasi yang telah diinput penumpang kepada driver pada saat terdapat proses permintaan penggunaan jasa pengangkutan. Apabila terjadi kecelakaan atau keadaan tak terduga yang dapat merugikan konsumen, pihak perusahaan penyedia transportasi online dalam  hal  ini  juga  tidak  dapat  lepas  tangan.  Sesuai  dengan yang diatur dalam Pasal 28 huruf b dan c PM 118 tahun 2018, disebutkan bahwa perusahaan  aplikasi  memiliki  kewajiban  untuk  mengutamakan  keselamatan  dan keamanan  transportasi  pada  konsumennya  dan  wajib  memberikan  perlindungan pada  konsumennya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini perusahaan harus ikut memenuhi dan melindungi hak-hak konsumen, apabila terdapat kejadian yang tidak diinginkan dalam proses pengangkutan, perusahaan harus tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap konsumen yang dirugikan.
Mengenai  berakhirnya  hubungan  hukum  atau  hapusnya  perikatan  antara perusahaan penyedia transportasi online dengan driver dapat terjadi karena lewatnya waktu  perjanjian  (daluarsa).  Selain  karena  lewatnya  waktu,  hapusnya  perjanjian kemitraan dapat juga dilakukan dengan adanya pembatalan perjanjian apabila mitra terbukti melakukan tindakan kecurangan seperti melakukan order fiktif, menjadi kurir  obat-obatan  terlarang  seperti  narkoba,  melakukan  praktik  peralihan  akun driver atau melanggar ketentuan mengenai larangan yang harus dipatuhi oleh mitra
driver dan juga ketentuan mengenai kode etik para driver .
17 PT. Go-Jek Indonesia, ‘Syarat & Ketentuan PT Go-Jek Indonesia (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)’ (Gojek, 2019) < www.go-jek.com/terms-and-condition/ > accessed 17 November 2018.
Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Terhadap Penumpang yang Dirugikan Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver .
Tanggung jawab pada pelaksanaan suatu perjanjian, timbul apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Pihak pengangkut pada perjanjian pengangkutan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengangkutan  barang  atau  orang  dari  tempat  asal  hingga  tempat  tujuan  dengan selamat, aman, dan utuh. Apabila dalam proses pengangkutan terjadi suatu hal yang menyebabkan  penumpang  atau  barang  yang  diangkut  tidak  selamat  maka  pihak pengangkut  wajib  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  peristiwa  tersebut  dengan membayar segala kerugian yang timbul akibat adanya peristiwa yang terjadi.
Tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan mulai berlaku sejak  penumpang  atau  barang  telah  dimuat  kedalam  alat  pengangkut  sampai dengan  penumpang  atau  barang  diturunkan  dari  alat  pengangkut  atau  telah diserahkannya barang kepada penerima barang. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan atau undang- undang pengangkutan. Kewajiban bagi para pihak mengikat sejak penumpang atau pengirim barang melunasi biaya pengangkutan. Terdapat dua jenis sifat tanggung jawab  pengangkut  dalam  penyelenggaraan  pengangkutan,  yaitu  tanggung  jawab yang  bersifat  preventif  (pencegahan)  dan  tanggung  jawab  yang  bersifat  represif (cure  atau  pengobatan). 18 Tanggung  jawab  pengangkut  dibatasi  oleh  Undang- Undang pengangkutan, dalam Undang-Undang Pengangkutan ditentukan bahwa:
“pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut, namun mengenai kerugian yang timbul karena  adanya  keadaan  memaksa  (overmacht  atau force majeur ),  cacat pada  penumpang  atau  barang  itu  sendiri,  adanya  kesalahan  atau  kelalaian penumpang  atau  pengirim,  dan  adanya  keterlambatan  datangnya  barang di tempat tujuan yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam hal ini barang tidak musnah atau cacat maka dalam hal ini pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian”. 19
18 Wuri Adriyani dan Samzari Boentoro, Op. Cit .[41].
19 Abdul Kadir Muhammad, Op Cit .[47].

## 1388 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  hukum  pengangkut untuk membayar ganti rugi atas kerugian pada barang atau orang yang diangkutnya, terdapat  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  hukum  pengangkut  antara  lain  yaitu, prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( absolute liability atau strict liability ),  prinsip tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  ( fault liability/ liability based on fault ),  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption of liability principle ), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ( presumption of non liability principle) , dan prinsip tanggung jawab terbatas ( limitation of liability principle) .
1. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( absolute liability atau strict liability ) ,
merupakan prinsip dimana pengangkut pada dasarnya harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. 20
Pengangkut atau pelaku usaha harus bertanggung jawab secara langsung tanpa mensyaratkan  unsur  kesalahan  namun  berdasarkan  kerugian  yang  timbul, walaupun tidak disyaratkan namun pada dasarnya unsur kesalahan harus ada, namun karena pembuktiannya yang sulit maka pelaku usaha atau pengangkut langsung mengganti kerugian ( strict liability pada civil law system ). 21
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability/ liability based on fault ), merupakan prinsip dimana setiap pengangkut yang melakukan kesalahan  dalam  proses  penyelenggaraan  pengangkutan  harus  bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut. 22
Pada prinsip ini beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.
3. Prisip tanggung jawab praduga untuk selalu bertanggung jawab ( presumption of liability principle ), merupakan prinsip dimana pengangkut selalu dianggap
20 ibid. [56].
21 Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang (Mitra Wacana Media 2014). [125].
22 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit. [49].
bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya,  namun  jika  pengangkut  terbukti  tidak  bersalah  maka ia  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  membayar  ganti  kerugian  itu. 23 Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan.
4. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggung  jawab  ( presumption of non liability principle), merupakan  prinsip  dimana  pengangkut  selalu  dianggap tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  terjadi  selama  pengangkutan.
Prinsip ini hanya berlaku untuk barang bawaan penumpang pada alat angkutan penumpang  umum. 24 Dengan  berlakunya  prinsip  tersebut  undang  undang memberikan  adanya  pengecualian  terhadap  pemberlakuan  prinsip  ini,  jadi pengangkut harus tetap bertanggung jawab atas kerugian pada barang bawaan penumpang jika dalam hal ini penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengangkut ataupun oleh kesalahan orang- orang yang bekerja untuk pengangkut tersebut.
5. Prinsip tanggung jawab terbatas ( limitation of liability principle), merupakan prinsip dimana adanya limit tertentu sebagai batas maksimal tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti rugi. 25
Berkaitan dengan prinsip tersebut tanggung jawab pengangkut atau driver dalam transportasi online menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability/ liability based on fault )  dan  prisip  tanggung  jawab  praduga  untuk selalu bertanggung jawab ( presumption of liability principle ). Hal ini dikarenakan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab.
Adanya praktik peralihan akun driver transportasi online mengakibatkan orang yang  tidak  bertanggung  jawab  dapat  menyalahgunakan  akun driver transportasi
23 ibid. [54].
24 Wuri Adriyani dan Samzari Boentoro, Op.Cit. [44].

## 1390 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
online untuk  digunakan  sebagai  sarana  dalam  melakukan  aksi  kejahatan.  Pada keadaan  tersebut  penumpang  sebagai  konsumen  merupakan  pihak  yang  lemah yang menjadi korban atas adanya penyalahgunaan akun tersebut. Kejahatan yang terjadi  dapat  berupa  aksi  perampokan,  pencabulan,  hingga  pembunuhan.  Pada pengangkutan melalui transportasi online apabila kewajiban dari pengangkut atau driver tidak terlaksana, maka yang harus bertanggung jawab atas adanya kerugian yang  diderita  oleh  penumpang  atau  konsumen  adalah driver transportasi online itu sendiri. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan  oleh  perusahaan  aplikasi  transportasi online .  Salah  satu  contoh  pada perusahaan penyedia aplikasi PT Go-Jek, dalam syarat dan ketentuan layanan yang terdapat pada website PT Go-Jek, di poin 5 mengenai “Tanggung Jawab Kami” disebutkan bahwa:
“Kami  tidak  bertanggung  jawab  atas  setiap  cidera,  kematian,  kerusakan atau  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perilaku  dari  para  peyedia  layanan. Kami  juga tidak bertanggung jawab  atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu  lintas,  atau  tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  penyedia  layanan selama pelaksanaan layanan. Penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja kami,bukan pegawai, agen atau perwakilan kami”. 26
Mengutip Term and Condition dari PT Go-Jek Indonesia disebutkan bahwa:
Untuk  menghindari  keragu-raguan,  kami  adalah  perusahaan  teknologi,  bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Adalah tergantung pada Penyedia Layanan untuk menawarkan Layanan kepada Anda dan tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan. 27
Dari ketentuan layanan tersebut dapat kita ketahui bahwa PT Go-Jek Indonesia menyatakan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan teknologi, dalam proses pengangkutan melalui transportasi online PT Go-Jek sebagai perusahaan penyedia
26 Syarat & Ketentuan dari  Go-Jek Indonesia (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa), Loc.Cit .
27 ibid .
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
transportasi online hanya bertindak sebagai pihak penghubung antara driver dan penumpang. PT  Go-Jek  dalam proses  pengangkutan  bertindak sebagai penyedia aplikasi dan penyalur informasi yang telah diinput penumpang kepada driver pada saat terdapat proses permintaan penggunaan jasa pengangkutan.
Tanggung  jawab  hukum  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi,  dapat kita  ketahui  dengan  memahami  bahwa  usaha  melalui  teknologi  aplikasi  bukan merupakan klasifikasi dari bidang usaha, dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan merupakan bidang usaha yang ada secara khusus. 28 Karena pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi bukan merupakan perusahaan transportasi seperti perusahaan penyedia taksi atau bus umum maka tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi trasportasi  tidak  sama  seperti  tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  transportasi umum.  Tanggung  jawab  dari  perusahaan  transportasi  terhadap  kerugian  yang dialami penumpang atau terhadap barang yang diangkutnya sangat terbatas. Hal tersebut  dikarenakan  tanggung  jawab  perusahaan  aplikasi  dalam  transportasi online menganut prinsip tanggung jawab terbatas ( limitation of liability principle), karena dalam hal ini pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terdapat limit tertentu  sebagai  batas  maksimal  tanggung  jawab  perusahaan  untuk  membayar ganti  rugi.  Dari  sisi  penyedia  aplikasi  transportasi  meskipun  tanggung  jawab mereka terbatas terhadap jasa transportasi yang di jalankan, namun pada dasarnya citra perusahaan sangat dipengaruhi dengan pelaksanaan dari jasa transportasi itu sendiri. Apabila pelaksananaan transportasi buruk maka citra perusahaan juga akan terkena imbasnya, jadi bukan hanya mitra yang terkena dampak dari pelaksanaan transportasi yang buruk.
Walaupun  bentuk  dari  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi online merupakan perusahaan teknologi namun perusahaan penyedia aplikasi transportasi
28 Bimo  Prasetio  dan  Sekar Ayu  Primadani,  ‘Menyibak Tanggung  Jawab  Hukum  Penye- dia  Aplikasi  Transportasi’  (Hukum  Online,  2015)  <https://m.hukumonline.com/berita/baca/ lt56795249c 6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh-bi- mo-prasetio-dan-sekar-ayu-primadani-> accessed  21 November 2018.

## 1392 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
online tetap memiliki tanggung jawab terhadap konsumen jika konsumen dirugikan akibat  menggunakan  aplikasi  perusahaan  penyedia  transportasi  tersebut.  Hal  ini dikarenakan kesepakatan konsumen dan pemberi jasa atau driver terjadi didalam aplikasi buatan perusahaan tersebut, sehingga sebagai penghubung antara konsumen dan driver perusahaan penyedia aplikasi juga bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang dilakukan pihak penyedia jasa transportasinya yaitu driver . Jadi walaupun driver merupakan pemberi layanan yang seharusnya bertanggung jawab atas  keselamatan  dan  keamanan  konsumen,  namun  pada  dasarnya  perusahaan penyedia  aplikasi  transportasi online juga  harus  ikut  bertanggung  jawab  karena dalam hal ini sistem yang dijalankan oleh driver merupakan produk dari perusahaan penyedia aplikasi tersebut, karena adanya hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia  aplikasi  transportasi online dengan driver maka  jika  terjadi  kerugian terhadap  konsumen  kedua  belah  pihak  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama terhadap konsumen yang dirugikan itu.
Pasal 28 PM 118 tahun 2018 huruf c menyebutkan bahwa perusahaan penyedia aplikasi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada konsumennya sesuai  dengan  perundang-undangan.  Jadi  walaupun  PT  Go-Jek  merupakan perusahaan teknologi, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan tak terduga yang dapat merugikan konsumen seperti adanya praktik peralihan akun driver , Go-Jek sebagai pihak perusahaan penyedia transportasi online dalam hal ini tidak dapat lepas tangan dari tanggung jawabnya, apalagi dengan adanya praktik peralihan akun yang mengakibatkan munculnya kegiatan penyalahgunaan akun, sehingga praktik tersebut mengakibatkan kerugian pada konsumen. Hal penting yang harus diperhatikan  oleh  penyedia  layanan  aplikasi  dalam  menjalankan  aplikasinya adalah fitur pengamanan. 29 Kegiatan pengamanan ini merupakan kegiatan yang berkaitan  erat  dengan  fungsi  pengawasan  untuk  menjamin  kepentingan  umum
29 Ragil Prastyawan, ‘Tinjauan Yuridis Bentuk Usaha Tetap Penyedia Layanan Aplikasi Dan Konten Berbasis Internet di Indonesia’ (2017) 32 Yuridika.[501].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
dalam hal ini menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data. 30 Jadi pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi transportasi online seharusnya memiliki cara untuk mengontrol akun driver dengan mengetahui gerak gerik perpindahan akun  serta  harus  memiliki  sistem  keamanan  akun driver yang  ketat  sehingga akun tersebut tetap terjaga dan tidak dapat digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik akun. Suatu perusahaan harus ikut memenuhi hak-hak konsumen, untuk itu apabila terdapat kejadian yang tidak diinginkan dalam proses pengangkutan, perusahaan harus tetap memberikan sejumah ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan.
Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat terjadinya peristiwa kejahatan yang dilakukan pengemudi transportasi online lantaran  secara  manajerial  transportansi online tidak  mempunyai  standar keamanan dan keselamatan yang kuat bagi konsumen, misalnya tidak mempunyai standar yang jelas dalam melakukan rekrutmen pada pengemudinya. 31 Menyikapi hal tersebut, maka seharusnya perusahaan penyedia aplikasi perlu menyeleggarakan training, memperketat syarat dan ketentuan pada perekrutan para driver baik motor atau mobil agar citra perusahaan tidak memburuk sebab citra perusahaan bergantung pada kinerja para driver saat menjalankan pemberian jasa pada penumpang.
Sebagai pelaku usaha, pengusaha penyedia aplikasi sebagai penyedia layanan jasa dalam menjalankan kewajibannya wajib melaksanakan hak-hak penumpang sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen  disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta memiliki hak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/ atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana
30 Masitoh Indriani, Adhy Riadhy Arafah dan Nuril Islamy, ‘Implementasi Peraturan Pemer- intah Nomor 82 Tahun 2012 Sebagai Upaya Negara Mencegah Cybercrime Dalam Sistem Transaksi Elektronik’ (2014) 299 Yuridika.[337-338].
31 Hamalatul  Qur’ani,  ‘Driver  Lakukan  Pelecehan  Seksual,  Penyedia Aplikasi  Ikut  Ber- tanggung  Jawab?’  (Hukum  Online,  2018)  <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc052720c 33a/i-driver-i-lakukan-pelecehan-seksual-penyedia-aplikasi-ikut-bertanggung-jawab>  accessed  27 November 2018.

## 1394 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
mestinya, jadi dalam hal ini pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen tersebut dengan  memberikan  pelayanan  produk  atau  jasa  dengan  baik  dan  benar,  jika kewajiban  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab atas  tidak  terpenuhinya  kewajibannya  tersebut  dengan  memberikan  kompensasi atau  ganti  rugi  terhadap  konsumen.  Pada  Pasal  19  UU  Perlindungan  konsumen diatur  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  bertanggung  jawab  atas  adanya kerusakan,  pencemaran  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengonsumsi  atau menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha,  pemberian  kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  dapat  diberikan  oleh  pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau  setara  nilainya,  perawatan  kesehatan  dan  pemberian  santunan  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan pemenuhan hak untuk konsumen, bentuk tanggung jawab perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi online terhadap  penumpang  yang dirugikan  akibat  adanya  praktik  peralihan  akun driver dapat  diberikan  dengan bentuk pemberian kompensasi atau ganti rugi sejumlah uang atau pemberian biaya perawatan  kesehatan  dan  pemberian  santunan  pada  penumpang  yang  dirugikan akibat adanya praktik peralihan akun tersebut.
Tanggung  jawab  pihak  perusahaan  penyedia  aplikasi online atas  adanya praktik  peralihan  akun driver diberikan  dengan  cara  pemberian  sanksi pemberhentian ( suspend ) atau penonaktifan akun pada driver yang terlibat dalam praktik peralihan akun. pihak penyedia aplikasi online yaitu Go-Jek memberikan tanggapannya  yang  disampaikan  oleh Chief  of  Corporate  Affairs Go-Jek,  Nila Marita, Nila memberikan tanggapan bahwa pihak Go-Jek akan memberikan sanksi tegas kepada driver taksi online atau Go-Car jika diketahui melakukan jual-beli akun.  Sanksinya  berupa  pemutusan  hubungan  kemitraan. 32 Go-Jek  mengaku peduli akan keselamatan pengguna sehingga pihak perusahaan mau memberikan bantuan  keuangan  jika  pengguna  mengalami  kecelakaan,  menderita  cidera  atau
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan. 33 Untuk itu perusahaan PT Go- Jek  mau  memberikan  santunan  musibah  kecelakaan  kepada  seluruh  pelanggan Go-Jek  yang  menggunakan  layanan  aplikasi  Go-Jek,  konsumen  akan  menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 34 Pada pemberian santunan tersebut, PT. Gojek Indonesia bekerjasama dengan pihak Allianz untuk memberikan asuransi kepada konsumen. 35
Selain  PT.  Go-jek,  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi online Grab Indonesia juga menempuh berbagai cara untuk mengatasi adanya praktik  peralihan akun driver nya. Grab meluncurkan fitur anti tuyul dan fitur “ Selfie Authentication” yang  dapat  memberantas  praktik  peralihan  akun  dengan  cara  peminjaman  dan jual-beli akun mitra pengemudi, serta mencegah penggunaan akun-akun itu secara tidak bertanggung jawab, selain fitur tersebut grab juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat dalam pendaftaran mitra pengemudi Grab Car demi meningkatkan aspek keselamatan penumpang yang menjadi prioritas utama perusahaan. 36 Grab melakukan pengecekan dokumen-dokumen KTP, SIM, STNK, dan SKCK secara fisik dan menemui calon mitra pengemudi secara langsung, grab juga memeriksa kondisi kendaraan calon mitra pengemudi. Segala upaya tersebut dilakukan perusahaan untuk menjamin kemanan dan keselamatn penumpang. 37
Pada penyelenggaraan perjanjian pengangkutan transportasi online jika terdapat konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  adanya  praktik  peralihan  akun driver seperti telah dirampok, diperas, dilecehkan, dianiaya atau yang lain sebagainya maka dalam hal ini konsumen dapat menggugat ganti kerugian atau menuntut pada pelaku usaha  transportasi online ,  pada  pemilik  akun driver transportasi online dan  pada
33 Syarat & Ketentuan dari  Go-Jek Indonesia (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa), Loc.Cit .
34 ibid.
35 Canggih Chandriana, Rinitami Njatrijani dan Suradi, ‘Pertanggung Jawaban PT Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang’ (2017) 6 Diponegoro Law Jurnal .[19].
36 Sri  Mas  Sari,  ‘Ini  Cara  Grab  Perangi  Jual-Beli Akun  Driver’,  (Industri  Bisnis,  2018) <http://industri.bisnis.com/read/20180915/98/838546?ini-cara-grab-perangi-jual-beli-akun-driver> accessed  27 November 2018.

## 1396 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
driver palsu yang telah secara langsung mengakibatkan kerugian pada konsumen.
Konsumen  dapat    mengajukan  pengaduan  terlebih  dahulu  pada  pihak  perusahaan penyedia  aplikasi  transportasi online yang  berkaitan,  pengaduan  konsumen  dapat diadukan  pada  bagian customer service yang  telah  disediakan  oleh  perusahaan penyedia  aplikasi  transportasi online .  Bagian customer service merupakan  bagian dari  suatu  perusahaan  yang  menangani  keluhan  dan  pengaduan  dari  masyarakat mengenai layanan yang diberikan oleh perusahaan. Pada customer service konsumen dapat melaporkan pengaduan berupa kritik atau saran dan juga dapat melaporkan kejadian yang tidak mengenakkan atau merugikan pada saat konsumen menggunakan jasa  transportasi online .  Konsumen  dapat  melakukan  pengaduan  dengan  cara menyampaikan  keluhannya  pada  akun  resmi  milik  perusahaan  penyedia  aplikasi transportasi online seperti pada email perusahaan, akun media sosial atau melalui layanan telepon resmi perusahaan.  Apabila setelah melakukan pengaduan tidak ada tanggapan dari perusahaan maka konsumen dapat menggugat perusahaan atau driver sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak memberi tanggapan atas tuntutan konsumen untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi dapat menggugat pelaku usaha  melalui  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  atau  mengajukan  kebadan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Berkaitan dengan adanya praktik peralihan akun driver transportasi online yang  menyebabkan  kerugian  pada  penumpang  tersebut  jelas  disini  tampak bahwa  konsumen  tidak  mendapatkan  haknya  untuk  mendapatkan  keamananan dan keselamatan dalam proses pengangkutan. Jika terjadi sengketa diantara para pihak  berdasarkan  Pasal  45  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  diatur  bahwa penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  diselesaikan  melalui  dua  pilihan  yaitu yang  pertama konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha dan  yang  kedua  yaitu  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha pada peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.  Pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
dapat ditempuh melalui pengadilan (jalur litigasi) atau diluar pengadilan (jalur non litigasi) sesuai dengan pilihan dari pihak yang bersengketa.
Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  keluhan atas barang atau jasa yang dikonsumsinya, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 4  UU  Perlindungan  Konsumen.  Walaupun  telah  disebutkan  secara  jelas  dalam undang-undang namun belum banyak konsumen yang sadar akan haknya sehingga belum banyak konsumen yang menggunakan haknya tersebut. Banyak konsumen yang  masih  belum  mengetahui  bagaimana  cara  menyampaikan  keluhannya  atas penggunaan barang atau jasa dengan benar. Pada Pasal 4 tersebut juga disebutkan bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk untuk menegakkan pelaksanaan perlindungan konsumen yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memiliki peran masing-masing. Karena dalam kasus pengangkutan transportasi melalui transaksi elektronik atau secara online melibatkan konsumen dan pelaku usaha dan pelaksanaannya melalui media elektronik namun transaksi elektronik atau secara online harus tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Despute Resolution (ADR)  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi  kembali  atau  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen. Dipilihnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian segketa oleh para pihak berperkara karena penyelesaian sengketa pada jalur ini tidak memakan biaya dan waktu yang banyak sehingga waktu yang ditempuh relatif lebih cepat dan biaya yang harus dikeluarkan lebih ringan, melalui jalur ini diharapkan

## 1398 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
tidak terjadi prinsip lose-win solution tetapi yang terjadi adalah win-win solution . 38
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa terdapat 3 macam cara penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yaitu  melalui  arbitrase,  konsiliasi  dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 39
Akibat  adanya  praktik  peralihan  akun driver transportasi online pada  saat ini  membuat  para  penumpang  transportasi online menjadi  resah  dan  merasa tidak aman dalam menggunakan jasa transportasi online . Para driver yang telah menyalahgunakan  akun  transportasi online untuk  digunakan  sebagai  alat  dalam melakukan kejahatan haruslah diberikan hukuman yang pantas agar membuatnya jera.  Salah  satu  contoh  perusahaan  transportasi  yang  menyikapi  adanya  praktik peralihan akun yang dilakukan driver nya adalah PT. Go-Jek Indonesia.  PT. Go-Jek Indonesia mengambil tindakan dengan memberi sanksi berupa memecat pengemudi taksi online yang menjual akunnya pada orang yang lain yang tidak bertanggung jawab dan telah membuat kerugian pada penumpang. Pada tanggal 12 februari 2018 terdapat kasus driver Go-Jek palsu yang membeli akun orang lain lalu mencabuli penumpangnya dalam perjalanan menuju badara Soekarno Hatta. Menyikapi hal tersebut  perwakilan  management  Go-Jek  Rindu  Ragilia  dalam  keterangannya pada hari selasa tanggal 13 februari 2018 menyatakan bahwa “Kami (yaitu pihak PT.  Gojek  Indonesia)  tidak  dapat  mentolerir  insiden  ini  dan  telah  memutuskan hubungan kemiraan dengan pemilik akun yang digunakan pelaku. Kami juga telah menyampaikan rasa keprihatinan kepada korban dan keluarganya”. 40 Pihak PT. Gojek Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk membantu proses penyelidkan terhadap kasus pencabulan yang melibatkan orang yang menggunakan akun driver PT. Go-Jek. 41 Menurut Rindu Ragilia tindakan yang dilakukan driver
38 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika, 2008).[184].
39 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Raja Grafindo Persada 2009).[233].
40 Sherly Puspita, ‘Go-Jek pecat Sopir Taksi “Online” yang Telantarkan dan Cabuli Pen- umpang’ (Kompas, 2018) <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/13/18513121/go-jek-pe- cat-sopir-taksi-online-yang-telantarkan-dan-cabuli-penumpang>, accessed 22 November 2018.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
Go-Jek gadungan tersebut merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip  utama  Go-Jek  dan  telah  melukai  dedikasi  ratusan  ribu  mitra  pengemudi lainnya  yang  telah  terus  berupaya  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi penumpang.  Penyalahgunaan  akun  mitra  bisa  mendapatkan  sanksi  tegas  hingga pemutusan hubungan kemitraan dan atau pelaporan ke pihak berwajib. 42
Pada penyedia aplikasi transportasi lain yaitu Grab, Kiki Rizki selaku Head of Marketing GrabTaxi Indonesia yang menaungi aplikasi Grab tidak memungkiri bahwa  ada  pengemudi  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  menyalahgunakan aplikasi  yang  telah  disediakan  oleh  perusahaan. 43 Pada  kode  etik  pengemudi GrabCar  yang  khususnya  pada  poin  38  dan  poin  49  disebutkan  bahwa  apabila driver diketahui  sengaja  memanipulasi smartphone GrabCar  atau  milik  sendiri untuk mencurangi sistem GrabCar seperti mendownload aplikasi penumpang dan membuat bookingan fiktif serta menggunakan smartphone atau akun penumpang dari pengemudi Grab lainnya akan dikenai sanksi berupa pemberhentian pengemudi tersebut dari Grab dan untuk yang melakukan kecurangan untuk orderan fiktif akan dikenai pemberhentian dan saldo yang ada akan dianggap hangus.  Agar pengguna grab merasa lebih nyaman dan aman, Kiki Rizki menyatakan bahwa pihak Grab tengah mempersiapkan fitur keamanan yang baru dan lebih ketat, Tim Research and Development Grab di kantor pusat GrabTaxi di Singapura tengah merancang fitur khusus, yang mana pengemudi hanya bisa menghubungi si penumpang tanpa bisa melihat nomor ponsel penumpang. 44
Sanksi bagi driver yang mengalihkan akunnya dengan cara menjual akunnya dan  mengakibatkan kerugian  pada  konsumen  tidak  terbatas  pada  pemberhentian mitra saja. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat berupa sanksi perdata, pidana ataupun administrasi. Jika terjadi kerugian atau cidera terhadap badan dan kesehatan korban akibat adanya praktik tersebut,
42 ibid .
43 Iskandar,  ‘Ini  Sanksi  Berat  Bagi  Pengemudi  Ojek  Online  Nakal’  (Liputan  6,  2015) <https://m.liputan6.com/amp/23175 00/ini-sanksi-berat-buat-pengemudi-ojek-online-nakal > ac- cessed 22 November 2018.
44 ibid.

## 1400 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan
driver wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

## Kesimpulan
Pembentukan  perjanjian  pengangkutan  berbasis  transportasi online dimulai pada saat pengguna jasa mengunduh aplikasi jasa layanan transportasi online , pada proses  instalasi,  calon  konsumen  diminta  untuk  memilih  pilihan  setuju  atau  tidak setuju  pada  syarat  dan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan  transportasi online , jika calon pengguna jasa memenekan tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik  lahir,  dan  pada  saat  itulah  telah  terjadi  sebuah  kesepakatan  bahwa penumpang setuju untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia transportasi online dengan driver merupakan hubungan hukum  berdasarkan  perjanjian  kemitraan,  hubungan  hukum  antara driver dengan penumpang atau pengguna aplikasi merupakan hubungan perjanjian pengangkutan. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dengan penumpang merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang lahir atas perjanjian elektronik pada saat proses instalasi aplikasi.
Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  transportasi online yang  dirugikan akibat adanya praktik peralihan akun driver , berupa pemberian jaminan asuransi oleh perusahaan penyedia aplikasi transportasi online kepada penumpang selama dalam  perjalanan  menggunakan  transportasi online .  Perlindungan  hukum  bagi penumpang juga diberikan melaui UU Perlindungan Konsumen, untuk melindungi dan  memenuhi  hak  konsumen.  Tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  aplikasi transportasi online terhadap  penumpang  yang  dirugikan  akibat  adanya  praktik peralihan akun driver diberikan dengan adanya pemberian sanksi pemberhentian ( suspend ) atau penonaktifan akun pada driver yang terlibat dalam praktik peralihan akun driver . Upaya hukum penyelesaian sengketa bagi pengguna jasa transportasi online yang dirugikan, dapat dilakukan dengan cara menggugat ganti kerugian atau menuntut secara pidana pada pemilik akun driver transportasi online dan/atau pada driver palsu yang telah secara langsung mengakibatkan kerugian pada konsumen.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara (Citra Aditya Bakti, 1991).
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Raja Grafindo Persada, 2009).
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika, 2008).
H.M.N  Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia volume 6 (Djambata 1992).
Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang (Mitra Wacana Media 2014).
Wuri Adriyani dan Samzari Boentoro, Buku ajar Hukum Pengangkutan (Universitas Airlangga 2007).

## Jurnal
Benjamin G. Edelman & Damien Geradin, ‘Efficiencies And Regulatory Shortcuts: How  Should We  Regulate  Companies  Like Airbnb And  Uber?’  (2016)  19 Stanford Technology Law Review.
Galih  Sumantri,  ‘Sistem  Bagi  Hasil  Antara  Pengelola  dengan  Sopir  Go-jek  di Bandung:  Perspektif    Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam’  (2016)    1  Jurnal Inklusif.
Ragil  Prastyawan,  ‘Tinjauan  Yuridis  Bentuk  Usaha  Tetap  Penyedia  Layanan Aplikasi Dan Konten Berbasis Internet di Indonesia’ (2017) 32 Yuridika.
Masitoh Indriani, Adhy Riadhy Arafah dan Nuril Islamy, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Sebagai  Upaya  Negara  Mencegah Cybercrime Dalam Sistem Transaksi Elektronik’ (2014) 299 Yuridika.
Canggih  Chandriana,  Rinitami  Njatrijani  dan  Suradi,  ‘Pertanggung  Jawaban  PT Go-Jek Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang’ (2017)
6 Diponegoro Law Jurnal .
Hilda Yunita Sabrie, ‘Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum’ (2015) 30 Yuridika.

## 1402 Nuraini Fillaili: Tanggung Jawab Perusahaan

## Laman
Fajar  Anjungroso,’Marak  Jual  Beli  Akun  Ojek Online ,  Satu  Akun  Go-Jek Ditawar  Rp  1,5  Juta’,  (Tribunnews,  2018)  <www.tribunnews.com/ metropolitan/2018/03/13/marak-jual-beli-akun-ojek-online-satu-akun-go- jek-ditawar-rp-15-juta?page=all>.
Bayu  Adi  Wicaksono  dan  Foe  Peace  Simbolon,  ‘Sopir  Go-Car  Tega  Cabuli Penumpang  Meski  Sedang  Hamil’,  (Viva,  2018)  <www.viva.co.id/berita/ metro/1006813-sopir-go-car-tega-cabuli penumpang-meski-sedang-hamil>.
Felix  Nathaniel,  ‘Sopir  Taksi  Pelaku  Pencabulan  Pakai  Identitas  Orang  Lain’, (Tirto,  2018)  <https://tirto.id/sopir-taksi-online-pelaku-pencabulan-pakai- identitas-orang-lain-cEKC>.
Letezia  Tobing,  ‘Sopir  Taksi,  Karyawan  atau  Mitra  Usaha?’,    (Hukum  Online, 2018)  <https://m.hukumonline.com  /klinik/  detail/lt51d2eb82cc175/sopir- taksi--karyawan-atau-mitra-usaha>.
PT. Go-Jek Indonesia, ‘Syarat & Ketentuan PT Go-Jek Indonesia (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)’ (Gojek, 2019) < www.go-jek.com/terms-and-condition/ > .
Bimo  Prasetio  dan  Sekar  Ayu  Primadani,  ‘Menyibak  Tanggung  Jawab  Hukum Penyedia  Aplikasi  Transportasi’  (Hukum  Online,  2015)  <https://m. hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c 6e94/menyibak-tanggung-jawab- hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh-bimo-prasetio-dan-sekar-ayu- primadani->.
Hamalatul Qur’ani, ‘Driver Lakukan Pelecehan Seksual, Penyedia Aplikasi Ikut Bertanggung  Jawab?’  (Hukum  Online,  2018)  <https://m.hukumonline. com/berita/baca/lt5bc052720c 33a/i-driver-i-lakukan-pelecehan-seksual- penyedia-aplikasi-ikut-bertanggung-jawab>.
Sri Mas Sari, ‘Ini Cara Grab Perangi Jual-Beli Akun Driver’, (Industri Bisnis, 2018) <http://industri.bisnis.com/read/20180915/98/838546?ini-cara-grab-perangi- jual-beli-akun-driver>.
Sherly  Puspita,  ‘Go-Jek  pecat  Sopir  Taksi  “Online”  yang  Telantarkan  dan Cabuli  Penumpang’  (Kompas,  2018)  <https://megapolitan.kompas. com/read/2018/02/13/18513121/go-jek-pecat-sopir-taksi-online-yang- telantarkan-dan-cabuli-penumpang>.
Iskandar, ‘Ini Sanksi Berat Bagi Pengemudi Ojek Online Nakal’ (Liputan 6, 2015) <https://m.liputan6.com/amp/23175 00/ini-sanksi-berat-buat-pengemudi- ojek-online-nakal > .
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 ( Burgerlijk Weetbooek selanjutnya disebut BW).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1999  Nomor  42  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  tahun  2013  Nomor  23  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2009  Nomor  98  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan  Sewa  Khusus,  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 1675).
HOW TO CITE : Nuraini Fillaili, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver ’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--