*Email Korespondensi: 1 celumoet@ymail.com, 2 adiwiratno08@yahoo.com

## Pemahaman Sumber Daya Manusia, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Informasi Keuangan pada Satuan Kerja Kementerian Sosial
Putri Zaenab Syafitri Siregar 1 , Adi Wiratno 2
1 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
2 Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin 708, Grendeng, Purwokerto Utara, Jawa Tengah 53122

## ABSTRACT
Government agencies today must follow accounting developments to create accountability and transparency. This study aims to obtain evidence of the influence of understanding of human resources and the implementation of government accounting standards on the quality of financial information. This research uses survey method. Sampling method used by writer is simple random sampling. Respondents are all planners, financial managers, financial statements compilers within the Ministry of Social RI as many as 779 people, with a sample of 88 people. Hypothesis test using multiple linear regression. The results showed that the understanding of Human Resources and Implementation of Government Accounting Standards have a significant positive impact on the Quality of Financial Information. It also shows that there is a synergy between the understanding of human resources and the implementation of government accounting standards in achieving the quality of financial information within the Ministry of Social RI in line with expectations.

## ABSTRAK
Lembaga pemerintah saat ini, harus mengikuti perkembangan akuntansi agar  tercipta  akuntabilitas  dan  transparansi.  Salah  satu  upayanya  yaitu penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang pengaruh pemahaman  sumber  daya  manusia  dan  implementasi  standar  akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode survey. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah simple random sampling .  Responden  adalah  seluruh  perencana,  pengelola keuangan,  penyusun  laporan  keuangan  dilingkungan  Kementerian  Sosial RI  sebanyak  779  orang,  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  88  orang.  Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman  Sumber  Daya  Manusia  dan  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintah  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  Kualitas  Informasi Keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat sinergi antara pemahaman sumber daya manusia dan implementasi standar akuntansi pemerintah dalam mencapai  kualitas  informasi  keuangan  dilingkungan  Kementerian  Sosial  RI yang sesuai dengan harapan.

## INFO ARTIKEL
JEL Classsification:
M41
M42
Keywords: accounting standards, quality of financial information, competencies.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 97-107 ISSN 2339 - 1545

## 1.  Pendahuluan
Reformasi  dibidang  keuangan  yang dilakukan  pemerintah,  ditandai  dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaa  Negara,  yang mengamatkan  Menteri/Pimpinan  Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan  keuangan  Kementerian/Lembaga  yang dipimpinnya.  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) yang semakin besar merupakan salah  satu  faktor  pentingnya  akuntansi pemerintahan. Perkembangan berikutnya semakin besar dana yang dikelola menyebabkan adanya  tuntutan  transparansi  sebagai  hasil reformasi,  maka  pemerintah  harus  mampu menyediakan  pertanggungjawaban  keuangan Negara  yang  semakin  memadai.  Pemberian opini Tidak  Memberikan  Pendapat  (TMP)  atas laporan  keuangan  Negara  seharusnya  tidak terjadi.
Dalam  rangka  memenuhi  kualitas  laporan keuangan,  pemerintah  pusat  mengembangkan sebuah  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat
(SAPP).    Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat (SAPP) akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP)  yang  akan  diperiksa terlebih  dahulu  oleh  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebelum diserahkan ke DPR. Berdasarkan  audit  BPK  atas  LKPP  tahun 2015  yang  hasilnya  digunakan  sebagai  dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2015.
Hasil  pemeriksaan  atas  86  LKPP  , menunjukan  terdapat  56Laporan  Keuangan Kementerian Lembaga  (LKKL) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 4 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan salah satunya adalah Kementerian Sosial RI. Pengamatan pada Kementerian Sosial RI pada tahun 2015 laporan keuangan  Kementerian  Sosial  RI  mendapatkan opini TMP dari BPK, sedangkan pada tahun 2014 Kementerian  telah  mendapatkan  opini  Wajar Dengan Pengecualian. Berdasarkan temuan BPK tersebut, menunjukan bahwa kualitas informasi laporan keuangan Kementerian Sosial RI tidak dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya dan masih kurang bagus.
Tabel 1. Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI tahun 2011-2015 Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Jumlah Satker 284 287 284 287 287 Pagu Anggaran 56,45 T 62,37 T 57,53 T 64,23 T 67,28 T Opini BPK WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP TMP Sumber: Biro Keuangan Kementerian Sosial RI
Pemberian  opini  tersebut  berdasarkan hasil  penilaian  BPK  RI  atas  Kualitas  Laporan Keuangan  Kementerian  Sosial  RI  yang  masih terdapat bebberapa kelemahan atau kekurangan pada Tahun 2011 Kementerian Sosial mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan  (WTP-DPP)  dikarenakan  laporan keuangan  yang  telah  disusun  sudah  sesuai
dengan prinsip akuntansi dengan baik dan semua bukti-bukti  diakui  kewajarannya  walaupun masih  terdapat  kesalahan  yang  tidak  dianggap material dan tidak berpengaruh signifikan dalam pengelolaan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) karena diluar mekanisme APBN. Tahun 2012,  Kementerian  Sosial  mendapatkan  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dengan  Paragraf
Penjelasan  (WTP-DPP)  sama  seperti  tahun sebelumnya dan permasalahan yang sama masih ditemukan  ditahun  ini  karena  belum  tuntas ditindaklanjutin.  Sedangkan  pada  Tahun  2013, Kementerian Sosial masih mendapat opini yang sama  seperti  tahun  sebelumnya  Wajar  Tanpa Pengecualian  Dengan  Paragraf  Penjelasan (WTP-DPP)  dan  masih  terdapat  masalah  yang dianggap  tidal  material  dan  tidak  berpengaruh signifikan.  Hal  ini  terjadi  dalam  pengelolaan Barang Milik Negara yang belum tepat.
PadaTahun  2014,  Kementerian  Sosial mendapat  opini    Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP)    dibandingkan  tahun  sebelumnya mengalami  penurunan  opini,  ini  dikarenakan masih  terdapat  kekurangan  pada  perbedaan antara  saldo  yang  tercatat  pada  Sisten Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  SIMAK- BMN  (penerbitan  Barang  Milik  Negara  belum sepenuhnya  terlaksana),  serta  masih  adanya akun neraca yang tidak diyakini  kewajarannya dalam  pengelolaan  persediaan  belum  memadai dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Dan Tahun 2015, Kementerian Sosial mendapat opini Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP)  dibandingkan tahun  sebelum  pemberian  opini  semakin menurun,  ini  disebabkan  adanya  perbedaan signifikan  antara  saldo  yang  terdapat  pada Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK- BMN), hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini  kewajarannya  khususnya  pada  akun bantuan sosial, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  belum  mengungkapkan  informasi penting  yang  terkait  dengan  laporan  keuangan serta  kurangnya  pengetahuan  SDM  tentang perubahan  dari  basis  kas  menjadi  basis  kas menuju akrual.
Penelitian  sebelumnya yang tidak berpengaruh  dengan  penelitian  sekarang adalah  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Winidyaningrum (2010) dengan judul Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Keterandalan dan  Ketepatan  Waktuan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian  Intern  Akuntansi  (Studi  Empiris diPemda Subosukawono Sraten). Penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh terhadap  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan Pemda melalui Pengendalian Internal Akuntansi sedangkan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan  pemda  dan  Sumber  Daya  Manusia tidak  berpengaruh  terhadap  Ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dan Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Amar (2013)  dengan  judul  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Penyajian  Laporan  Keuangan  menunjukan bahwa  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia dan  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  tetapi  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.
Sedangkan  penelitian  yang  terdahulu yang berpengaruh adalah Yudianta dan Erawati (2009)  dengan  judul  Pengaruh  Sumber  Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan menunjukan  bahwa  Vaiabel  Sumber  Daya Manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  tetapi  Teknologi  Informasi dan  Pengendalian  Inern  berpengaruh  positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dan Irvan Permana (2011) mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan Implikasinya  pada  Akuntabilitas  pada  Dinas Kota  Bandung  menunjukkan  bahwa  Penerapan StandarAkuntansi  Pemerintah  berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  laporan  Keuangan Pada Dinas Kota Bandung dan Standar Akuntansi Pemerintah  dan  Kualitas  Laporan  Keuangan tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  pada Dinas Kota bandung.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 97-107 ISSN 2339 - 1545
Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan  Erawati  (2016)  dengan  judul  Pengaruh Sumber  Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian Intern,  Pemahaman  Basis  Akrual  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah,  hanya meneliti  pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Pengendalian  Intern,  dan  Pemahaman Basis  Akrual  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah.  Sedangkan  pada  penelitian ini  menambah  variabel  Implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintah.  Penelitian  oleh  Irvan Permana  (2011)  dengan  judul  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  dan  Implikasinya  pada Akuntabilitas,  hanya  meneliti  dengan  satu variabel  pada  penelitian  ini.  Objek  penelitian yang  dilakukan  oleh  Kiranayanti  dan  Erawati (2016),  Maksyur  (2015),  Sukmaningrum (2012), Putra dan Amar (2013), Permana (2011), Irwana (2010), Winidyaningrum (2010), Zainul Rachman  Lili  (2009)  Pemerintahan  Daerah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada seluruh satuan  kerja  dilingkungan  Kementerian  Sosial RI. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  terdahulu hanya  melihat  data  pada  periode  setahun sedangkan  pada  penelitian  ini  melihat  tahun- tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini secara spesifik  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (X1) dan Standar Akuntansi  Pemerintah  (X2)  terhadap  Kualitas Informasi Keuangan, Yaitu Untuk menganalisis dan  menginpestigasi  pengaruh  Pemahaman Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Kualitas Informasi  Keuangan.  Untuk  menganalisis dan  menginpestigasi  pengaruh  Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

## 2.  Telaah teori dan pengembangan hipotesis

## Pengaruh Pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi   Keuangan
Setiap bagian  dalam sebuah organisasi, tentu dibuat  untuk  mempermudah  pembagian  kerja, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan efektif dan efisien. Pembagian tersebut tentu didasarkan pada  berbagai  pertimbangan  yang  dianggap akan  mempermudah  pekerjaan  tersebut.  Salah satunya  adalah  pertimbangan  SDM  (Sumber Daya  Manusia)  yang  akan  menduduki  bagian tersebut. SDM yang ditempatkan harus memiliki kemampuan  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsi yang telah ditetapkan diawal.
Dengan  adanya  prinsip  orang  yang tepat ditempat yang tepat (the right man in the right place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan,  kelancaran  dan  efisiensi  kerja”, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk bagian keuangan pada  setiap  kementerian/lembaga,  tujuan bagian  ini  adalah  untuk  dapat  menghasilkan laporan  keuangan  yang  merupakan  salah  satu media penyampaian informasi, dengan kualitas yang  baik  agar  dapat  bermanfaat  bagi  para penggunanya. Dengan demikian bagian tersebut harus  diisi  orang  yang  tepat,  yaitu  SDM  yang memiliki  kompetensi  dalam  bidang  keuangan, sehingga dapat tercapainya tujuan yaitu laporan keuangan  yang  berkualitas  baik,  yang  dapat bermanfaat bagi para penggunanya.
Penelitian  yang pernah membukti bahwa  pemahaman  sumberdaya  manusia mempengaruhi  kualitas  informasi  keuangan antara  lain  Kiranayanti  dan  Erawati  (2016), Maksyur  (2015),  Winidyaningrum  (2010), Lestari  (2013),  Yudianta  dan  Erawati  (2009), Berdasarkan  pada  uraian  mengenai  pengaruh pemahaman  sumber  daya  manusia  terhadap kualitas  penyajian  informasi  keuangan,  maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Pemahaman  Sumber  Daya  Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

## Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Tujuan  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  adalah  dalam  rangka  penyusunan dan  penyajian  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Pemerintah  Indonesia  menetapkan standar akuntansi yang disebut dengan Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  dituangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahub 2010  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  bagi pemerintah.
Penetapan  Standar  Akuntansi  Pemrintah merupakan  bentuk  keseriusan  pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan melalui  penyajian  informasi  keuangan  yang berkualitas.  Dengan  demikian  secara  teoritis penerapan  standar  akuntansi  pemerntah  dapat mencapai  tujuan  atau  hasil  yan  ingin  dicapai, yaitu  dapat  mewujudkan  dan  meningkatkan kualitas  dari  laporan  keuangan  dengan menerapkan pernyataan yang terkandung dalam Standar  Akuntansi  Pmerintahan.  Penelitian yang  pernah  membukti  bahwa  penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap  kualitas informasi  keuangan  antara  lain  Suwita  (2015); Nugraheni  dan  Subaweh(2011).  Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2:  Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

## 3.  Metode Penelitian
Desain  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kausalitas karena penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana hubungan  dan  pengaruh  suatu  variabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Sehubungan  dengan jenis  penelitian  ini,  maka  metode  penelitian
yang digunakan adalah metode survey. Adapun ciri  dari  metode  survey  adalah  tujuanya dapat  bersifat  deskriptif  dab  juga  verifikasi, data  dikumpulkan  dari  sampel  yang  telah ditentukan,  data  variabel  penelitian  dijaring dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data tertentu  yaitu  kuesioner  (Singarimbun,  2004). Tempat dan Waktu Penelitian ini akan dilakukan pada  seluruh  Satuan  Kerja  Kementerian  Sosial RI.  Waktu  pelaksanaan  penelitian  dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun  2015.  Jenis  dan  Sumber  Data  yang digunakan  adalah  Data  Primer  Jenis  data  yang diperoleh langsung dari responden dalam bentuk penyebaran angket/kuesioner.
Populasi  dan  Sampel  dalam  penelitian  ini terdiri dari para perencana keuangan, pengelola keuangan, dan penyusun laporan keuangan yang bekerja pada seluruh satuan kerja Kementerian Sosial  RI  .  Sampel  penelitian  adalah  sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan  dapat  mewakili  seluruh  populasi.  Teknik sampling  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  Purposive  Random  Sampling, yaitu  sampling  yang  digunakan  jika  peneliti mempunyai  pertimbangan  tertentu  dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk  tujuan  tertentu.  Kriteria  pengambilan sampel  penelitian  ini  adalah  Perencana, Pengelola  Keuangan  dan  Penyusun  Laporan Keuangan  yaitu  tim  perencana,  bendahara, bendahara  pengeluaran  pembantu,  petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi  Manajemen  Akuntansi  Keuangan Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN)  pada setiap Satuan Kerja Kementerian Sosial RI baik dipusat maupun didaerah.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 97-107 ISSN 2339 - 1545
Tabel 2. Populasi dan Sampel No Keterangan Populasi Sampel 1. Tenaga Perencana 203 23 2. Pengelola Keuangan 291 33 3. Penyusun Laporan Keuangan 285 32 Jumlah 779 88 Sumber: Biro Keuangan Kementerian Sosial RI
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  terjadi  dari  kuesioner,  yaitu  sejumlah pertanyaan  tertulis  yang  digunakan  untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan  tentang  pribadinya,  atau  hal-hal  yang diketahui  (Arikunto,  2005).  Kuesioner  untuk penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yakni  sudah  disediakan  jawabannya  sehingga responden  tinggal  memilih  jawabannya. Kepustakaan,  yaitu  berupa  dokumen,  laporan, Undang-undang, buku, jurnal yang berhubungan dengan  penelitian.  Instrumen  penelitian  yaitu alat  pengambilan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer ( data langsung/ original)  yang  diperoleh  secara  langsung  dari para responden, yaitu para pengelola keuangan, dan penyusun laporan keuangan di Kementerian Sosial  RI  dengan  cara  membagikan  kuesioner dan para responden akan menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner (Ridwan, 2006). Kuesioner  diantar  langsung  kepada responden  dan  diberikan  tenggang  waktu 10  hari  untuk  mengisi  kuesioner  tersebut. Kuesioner yang telah diisi diambil sendiri oleh penulis  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan, seperti hilang atau tidak kembalinya kuesioner  tersebut.  Setelah  itu  barulah  hasil kuesioner  yang  telah  terkumpul  tersebut nantinya  diklasifikasikan  menurut  pembagian populasinya,  didata  ulang  hasil  jawaban  dari tiap-tiap  pertanyaan  tersebut  diolah  dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenis penelitiannya dan kemudian dirangkumkan.
Skala  pengukuran  meruakan  kesepakata yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan
panjang pendenya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam  pengukuran  akan  menghasilkan  data kuantitatif (Sugiyono, 2008). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang  atau kelompok  orang  tentang  fenomena  sosial. Dengan  skala  likert,  maka  variabel  yang  akan diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagian titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang  dapat  berupa  pertanyaan  atau  pernyataan (Sugiyono,2008). Skala interval yang digunakan  mengambil  bentuk  dari  skala  likert, menggunakan  5  angka  penilaian  1  samapai dengan 5. Dimana 1 bernilai sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju.
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan uji  regresi  berganda.  Pengujian  regresi berganda  dilakukan  setelah  uji  asumsi  klasik yang  terdiri  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji multikolinearitas  dan  uji  heteroskedastitas.  Uji normalitas  dilakukan  dengan  uji  kolmogorov -  smirnov.  Uji  multikolinearitas  dilakukan dengan  melihat  angka  VIP  ( variance  Inflation Factor ).  Uji  Heteroskedastisitas  menggunakan uji    scatterplot.  Analisis  deskriptif  digunakan untuk mendeskriftifkan variabel.  Uji koefisien determinasi  (Adjusted  R  Square)  digunakan untuk  mengukur  seberapa  baik  garis  regresi sesuai dengan data aktualnya ( goodness of fit ).
Koefisien  determinasi  ini  mengukur  presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen didalam garis regresi. Pengujian  hipotesis  1  dan  2  dilakukan  dengan
melihat hasil uji t. Jika hasil uji t menunjukkan nilai  signifikasi  <0,05  (pada  α=0.05)  maka hipotesis penelitian terbukti (H0 ditolak dan H1 diterima).

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  pemahaman  sumber  daya  manusia dan implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap  kualitas  informasi  keuangan.  Sampel dianalisis sejumlah 88 sampel. Hasil uji asumsi klasik  menunjukkan  distribusi  nilai  residual
variabel  adalah  normal  (0,457>0,05).  Hasil uji  multikolinearitas  menunjukkan  semua nilai  variabel  memiliki  nilai  variance  inflation faktor  <  10.  Hasil  uji  scatterplot  menunjukkan bahwa  gambar  tersebar  dan  tidak  berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.    Uji  validitas  menunjukan hasil  bahwa  semua  indikator  pada  semua variabel  terbukti  valid  dan  reliabel,  karena nilai  korelasinya  signifikan  dan  nilai  cronbach alpha  >  0,6.  Deskripsi  variabel  digambarkan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3. Deskripsi Variabel No Variabel Nilai Rata-Rata Standar Deviasi Minimum Maksimum 1 Pemahaman Sumber Daya Manusia (X1) 88 4,463 48,00 67,00 2 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) 88 5,477 65,00 89,00 3 Kualitas Informasi Keuangan (Y) 88 3,44 36,00 50,00
Hasil pengujian model penelitian dan hipotesis terangkum pada tabel berikut :
Tabel 4. Rangkuman Hasil Pengujian Keterangan B Std. Error t-hitung Sig. Pemahaman Sumber Daya Manusia (X1) 0,259 0,088 2,950 0,004 Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (X2) 0,299 0,071 4,187 0,000 Constant 3,400 R-Square 0,592 Adjusted R-Square 0,583 F-hitung 61,774 Sig. F 0.000
Persamaan  regresi  hasil  pengujian  adalah sebagai berikut :
Y = 3,40 + 0,259 X 1 + 0,299 X 2 + e
Koefiensi  regresi  variabel  Pemahaman Sumber  Daya  Manusia  (X 1 )  adalah  sebesar 0.259,  artinya  jika  variabel  independen  lain nilainya tetap dan nilai dari pemahaman sumber
daya  manusia  mengalami  kenaikan  1  poin, maka  nilai  dari  kualitas  informasi  keuangan akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0.259  poin. Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain  nilainya  tetap  dan  nilai  dari  pemahaman sumber  daya  manusia  mengalami  penurunan  1 poin, maka nilai dari variabel kualitas informasi keuangan  akan  mengalami  penurunan  sebesar
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 97-107 ISSN 2339 - 1545
0.259 poin. Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen  pemahaman  sumber  daya  manusia adalah  berbanding  lurus  dengan  kualitas informasi keuangan, artinya semakin meningkat pemahaman  sumber  daya  manusia,  maka  nilai kualitas informasi keuangan juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Koefiensi  regresi  variabel  implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  (x 2 )  adalah sebesar 0.299, artinya jika variabel independen lain  nilainya  tetap  dan  nilai  dari  implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  mengalami kenaikan  1  poin,  maka  nilai  dari  kualitas informasi  keuangan  akan  mengalami  kenaikan sebesar  0.299  poin.  Begitupula  sebaliknya, jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap dan  nilai  dari  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  mengalami  penurunan  1  poin, maka  nilai  dari  variabel  kualitas  informasi keuangan  akan  mengalami  penurunan  sebesar
0.299 poin. Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan  adalah  berbanding  lurus  dengan kualitas  informasi  keuangan,  artinya  semakin meningkat  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan,  maka  nilai  kualitas  informasi keuangan juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

## P engaruh Pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  pada bagian  sebelumnya  peneliti  menentukan  hasil temuan,  dimana  pemahaman  sumber  daya manusia (x 1 ) memiliki pengaruh yang signifikan positif  terhadap  kualitas  informasi  keuangan (y).  Untuk  menghasilkan  informasi  keuangan yang  bermanfaat,  maka  dibutuhkan  kapasitas sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu elemen  yang  sangat  penting. Adanya  kapasitas sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  maka akan  mempermudah  dalam  pelaksanaan fungsi  akuntansi.  Kegagalan  sumber  daya manusia  dalam  memahami  dan  menerapkan logika  akuntansi  akan  berdampak  pada
kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan ketidaksesuaian  informasi  keuangan  dengan standar  yang  ditetapkan.  Sehingga  semakin tinggi tingkat intelektual pemahaman akuntansi, maka semakin cerdas dalam penyusunan laporan keuangan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  antara  pemahaman  sumber daya  manusia  (x 1 )  terhadap  kualitas  informasi keuangan (y).
Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  tantriani sukmaningrum  (2012)  yang  menyatakan bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  informasi  laporan keuangan.  Sesuai  juga  dengan  penelitian  yang dilakukan  Kiranayanti  dan  Erawati    (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Implementasi  standar  akuntansi  pemerin- tahan  (x 2 ) memiliki  pengaruh  yang  signifikan positif  terhadap  kualitas  informasi  keuangan (y). Implementasi standar akuntansi pemerintah disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan melalui  informasi  keuangan  yang  berkualitas. Implementasi perencanaan, pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan menggunakan standar  akuntansi  pemerintah  yang  baik  akan meningkatkan  kualitas  informasi  keuangan. Implementasi standar akuntansi pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas informasi keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan, sehingga  standar  akuntansi  pemerintah merupakan  persyaratan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen
keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan  keuangan  yang  dihasilkan  mempunyai informasi  yang  lebih  baik.    Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan (x 2 ) terhadap kualitasninformasi keuangan (y). Hasil penelitian ini sejalan dengan pnelitian yang  dilakukan  Putra  dan  amar  (2013)  yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Sesuai juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lestari (2013) yang menyatakan bahwa standar akuntansi  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap kualitas laporan keuangan.

## 5.  Simpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian
Hasil pengujian hipotesis dengan
menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda dengan 2 variabel independen yaitu pemahaman sumber  daya  manusia  dan  implementasi standar akuntansi pemerintah dan satu variabel dependen  yaitu  kualitas  informasi  keuangan menunjukkan  bahwa  pemahaman  sumber  daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas  informasi  keuangan.  Kesimpulan  ini mengindikasikan  bahwa  pemahaman  sumber daya  manusia  dan  upaya  peningkatannya berperan  dalam  menghasilkan  informasi keuangan  yang  relevan,  andal,  dan  dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kualitas  informasi  keuangan.  Kesimpulan  ini menunjukkan semakin baik implementasi standar akuntansi  pemerintah  di  kementerian  sosial ri,  maka  semakin  baik  juga  kualitas  informasi keuangan  yang  dihasilkan.  Keterbatasan penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  kementerian sosial  ri,  tidak  membandingkan  dengan kementerian lain sehingga hasil penelitian belum bisa  digeneralisasi  untuk  seluruh  kementerian/ lembaga.  Penelitian  ini  juga  menggunakan
metode  kuesioner  sehingga  kesimpulan  yang dikemukakan  berdasarkan  pada  data  yang terkumpul  melalui  penggunaan  instrumen tertulis. Pada penelitian yang akan datang terdapat hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  kementerian sosial ri melakukan pelatihan kepada perencana keuangan,  pengelola  keuangan,  dan  penyusun laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pemahaman  sumber  daya  manusia  dalam kualitas penyajian informasi keuangan dan untuk penelitian    selanjutnya  sebaiknya  tidak  hanya terbatas disatu kementerian saja, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada kementerian/ lembaga lain.

## Daftar Referensi
Arikunto,  Suharsimi  (2005), Manajemen Penelitian , PT Rineka Cipta, Jakarta Irwana,  Toni  (2010),  Pengaruh  Efektivitas Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Terhaap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Magister Auntansi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Kiranayanti,  I.  A.  E.,  &  Erawati,  N.  M.  A. (2016).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Sistem  Pengendalian  Intern,  Pemahaman Basis  Akrual  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah. E-Jurnal Akuntansi , 1290-1318.
Lestari, Anita  Mega  (2013),  Pengaruh  Sumber Daya  Manusia,  Sistem  Pengendalian Intern  dan  Standar  Pemerintah  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris pada  Kementerian  Pendidikan  Nasiona. Jurnal Magister Akuntansi Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang
Maksyur,  Valenra,Noprial  (2015),  Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi,  Sistem  Pengendalian  Intern, dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal 97-107 ISSN 2339 - 1545
Nugraheni,  P.,    Subaweh,  I.  (2011).  Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 13 (1). Putra,  Bayu  Dharma,  Syamsul  Amar  (2013), Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Penerapan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Padang. Jurnal Magister Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Bandung Ridwan  (2006), Metode dan Teknik Menyusun Tesis , Alfabeta, Bandung Sugiyono (2008), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D , Alfabeta, Bandung
Sukmaningrum,  Tantriani,    (2012),  Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Stusdi  Empiris  pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Jurnal Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang
Suwita,  Monica    Khairunissa.  (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)
(Doctoral
dissertation,
Universitas Widyatama).
Yudianta,  Erawati,  Gede  Agus,  and  Ni  Made Adi  Erawati.  (2012).  Pengaruh  Sumber Daya  Manusia  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .