## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
Ismawati Ismawati Universitas Muhammadiyah Makassar Ismawatiii3815@gmail.com
Muchriana Muchran Universitas Muhammadiyah Makassar Muchranmuchriana@gmail.com
Abdul Khaliq Universitas Muhammadiyah Makassar Abd.khaliqr@unismuh.ac.id
Wahyuni Wahyuni Universitas Muhammadiyah Makassar wahyuniu65@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the application of zakat as a deduction from individual taxable income in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bulukumba Regency. The research method used is field research, with a descriptive approach. That is describing zakat as a tax deduction. Sources are taken from various references related to the topic of the problem, namely from agency records, journals, laws and so on. The results of the study conclude that Zakat can be used as a Taxable Income Deduction if the muzakki pays zakat to BAZNAS, then BAZNAS issues the Zakat Deposit proof which later the Zakat Deposit (BZS) proof can be used as a taxable income deduction (PKP) on  income  tax  by  attaching  it  on  the  annual  tax  return.  The  inhibiting  factors  in  the  application  of  zakat  as  a deduction from taxable income are the low awareness of paying zakat, the public is not yet interested in zakat institutions, the limited number of BAZNAS or Laz authorized by the government, the reluctance of the community to include Evidence of Zakat Deposit (BZS) in the Annual SPT and the lack of socialization of zakat. as a deduction for Income Tax for Individual Taxpayers.
Keywords: Zakat, Tax, Baznas

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  No  16  Tahun  2019 Pasal 1 Ayat 1  dimana Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.

## Volume 18 Nomor 2, Desember 2022

## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
Menurut  Prof.  Dr.  Mardiasmo.,  Ak  dalam  buku  Perpajakan  Edisi  Revisi  2011  (2011:25)  menjelaskan Ciri-ciri  perpajakan  diantaranya  adalah  iuran  dari  rakyat  kepada  negara,  berdasarkan  undang-undang, tanpa  jasa  timbal  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk,  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermakna bagi masyarakat.
Di Indonesia pajak dikenal sebagai sumber pendapatan negara terbesar hal tersebut dilihat sejak berdirinya negara ini. Berdasarkan pada data APBN dari tahun ketahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen Keuangan, diperoleh Informasi bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan telah memberikan sokongan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2018 1,52%, tahun 2019 sebesar 1,62%, dan sampai tahun 2022 naik menjadi 58,1% (sumber BPS 2019-2022).  Dari data tersebut cukup jelas bahwa  kontribusi  pajak  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  terhadap  penerimaan  negara. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang  –Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  21  Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis  yang berasal baik dari  Indonesia  maupun  dari  luar  negeri  yang  dapat  digunakan  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapapun. Dengan adanya peraturan tersebut negara menuntut setiap  warganya  untuk  menyerahkan  sebagian  kekayaan  untuk  negara  yang  akan  digunakan  untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan negara.
Sumber  pajak  di  Indonesia  sebagian  besar  berada  ditangan  penduduk  muslim.  Dengan  jumlah penduduk mencapai 87,2% dari total penduduk yang mencapai 272,3 juta jiwa (hasil sensus penduduk 2021) dan pada tahun 2022 jumlah penduduk bertambah menjadi 3,26 juta jiwa (BPS 2022). Berdasarkan data dari sumber penerimaan keuangan Indonesia potensi pajak di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,628,9  T  dan  pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan  terbesar  1,733,1  T  dan  sampai  tahun  2022 mencapai 1,845,5 T. Ditengah menguatnya peranan pajak dalam dalam penerimaan negara ini, secara bersamaan muncul kesadaran umat islam akan peranan zakat dan ini yang menjadi masalah dimasyarakat karna  adanya  kewajiban  ganda  yang  harus  dijalankan  secara  bersamaan  sehingga  membuat  banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak maupun zakat.
Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain,  menstabilkan  ekonomi  masyarakat  dari  kalangan  bawah  hingga  kalangan  atas,  sehingga  dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk

## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
membangkitkan  bangsa  dari  keterpurukan.  Adapun  orang  beberapa  golongan  yang  berhak  menerima zakat  yang  pertama  orang  fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  riqab  atau  memerdekakan  budak,  orang  yang memiliki hutang, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan tetapi ada beberapa harta-harta penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat profesi, dokter, pengacara, pegawai negeri dan sebagainya.
Di Indonesia, seorang wajib zakat ketika memenuhi ketentuan kewajiban pajak yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana dengan adanya ketentuan yang telah dijelaskan pada UU No.23 Tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  pada  pasal  22  bahwasanya  zakat  atau  sumbangan  keagamaan  yang dibayarkan  kepada  Badan atau  lembaga  amil  zakat  yang  disahkan  oleh  pemerintah  dapat  mengurangi penghasilan  kena  pajak.  Kemudian  ditegaskan  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor- 6/PJ/2011  yang  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  pembayaran  dan  pembuatan  bukti  pembayaran  atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Dengan adanya fakta mengenai subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin pemerintah  berupaya untuk  meminimalkan  kewajiban  ganda  tersebut. Upaya  untuk  mengatasinya  dilakukan  titik  temu antara  pajak  dan  zakat sehingga  kedua  kewajiban  tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  umat  Islam. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Di  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, zakat atas penghasilan yang telah  dibayarkan oleh  wajib  pajak  beragama  Islam  kepada  badan  atau lembaga   yang   disahkan   oleh   pemerintah, dapat      dikurangkan      dari  penghasilan        bruto        Wajib        Pajak.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut diharapkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dapat memperoleh keringanan dan kemudahan dalam memenuhi dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak sekaligus, tanpa harus memilih salah satu darinya.
BAZNAS  adalah  lembaga  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri dan  bertanggungjawab  kepada Presiden    melalui    Menteri.  Di  Kabupaten  Bulukumba  terdapat  Badan  pengelola  Zakat  Yang  dikenal dengan Baznas. Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Bulukumba mulai terbentuk pada tahun 1993 awalnya bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) dengan berpedoman kepada keputusan bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pedoman dan Pembinaan Terkini Bazis, kemudian merubah nama menjadi nama Badan Amil Zakat (BAZ) setelah disahkannya Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat.  Badan  Amil  Zakat  (BAZ) Kabupaten Bulukumba sengaja dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sehingga dengan adanya BAZ dapat menanggulangi kemiskinan,  kebodohan  dan  keterlatarbelakangan  yang  masih  menghinggapi  masyarakat.  Dana  zakat
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Berdasarkan  hal tersebut  penyusun  tertarik  untuk  mengetahui  dan  meneliti    tentang    bagaimana penerapan zakat  sebagai  pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi di  BAZNAS   Kabupaten Bulukumba, oleh  karena itu penyusun melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan informan tiga orang Yaitu Ketua Baznas, Wakil Ketua IV Bidang administrasi, SDM, dan Umum dan Kepala Plh KPP Pratama Bulukumba.
Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Thamrin Logawali (2018). Hasil  penelitianya  menemukan  bahwa  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  di Kantor Kementrian Gowa memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga  meningkatkan  kesadaran  dan  kejujuran  dalam  diri  masyarakat  untuk  membayar  zakat,  hal  ini berdampak  baik  pada  pendapatan  negara.  Penelitian  ini  merekomendasikan  perlu  adanya  sinergitas antara dua instansi dalam hal ini, KPP Pratama dan Bazans untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang zakat dan pajak terutama mengenai aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Dalam penelitian   terdahulu   yang   meneliti tentang zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena pajak menunjukan   hasil   yang beragam.  Diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ridho Alhafis Bangun  (2020)  meneliti  tentang  penerapan  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  orang pribadi  (pada  kasus  pegawai  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhan  Batu).  Hasil penelitiannya menemukan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak  yang  membayarkan  zakat  melalui  lembaga  zakat  yang  diresmikan  oleh  pemerintah.  Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang pribadi mengakibatkan pengeluaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak lebih kecil dibandingkan dengan zakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi (2021) meneliti tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan  Kena  Pajak.  Hasil  Penelitian  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak  bagi  pembayar  zakat  masih  minim  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi,  salah  satu penyebabnya  yaitu  bagi  wajib  pajak  yang  tahu  akan  aturan  tentang  perlakuan  zakat  atas  penghasilan dalam  perhitungan  penghasilan  kena  pajak  tetapi    mereka  cenderung  belum    bisa  melaksanakannya karena hal  tersebut dianggap merepotkan. Sementara bagi wajib pajak yang belum tahu karena belum adanya sosialisasi secara umum akan adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
disahkan  oleh  pemerintah.  Disarankan  bagi  pemerintah  untuk  gencar melakukan  sosialisasi  mengenai penerapan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak.
Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih beragam   serta   pentingnya pemahaman   mengenai kebijakan   zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka mendorong peneliti  untuk  melakukan penelitian lebih  lanjut  mengenai  tema  tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Pada BAZNAS Kab.Bulukumba.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif    kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  berusaha  mendeskripsian  suatu  gejala,  peristiwa  dan  kejadian  yang  terjadi  pada  saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk digambarkan sebagaimana adanya.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    pendekatan  lapangan  ( field  research), yaitu penyusun mencari data secara langsung ke tempat objek penelitian yakni di BAZNAS dan  KPP Pratama Kab.Bulukumba. Dengan pendekatan ini juga lebih tepat digunakan pada fokus yang ingin saya teliti karena memberikan hasil yang deskriptif yang membuat hasil penelitian lebih lengkap, mendalam dan bermakna berdasarkan pengamatan langsung dari narasumber  yang diteliti. Adapun sumber  data yang digunakan   berupa   data   primer   yaitu   melakukan   wawancara   dengan pegawai BAZNAS dan Ketua KPP Ptatama Kabupaten Bulukumba dan  data  sekunder yaitu berupa dokumen BAZNAS, buku, jurnal,  artikel dan Catatan Instansi serta penelitian lain   yang   terkait   dengan   penelitian   ini.
Sementara itu, analisis data menurut Sugiyono (2010: 335) adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak- pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak pada orang pribadi.

## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
Dalam  penelitian  ini  berfokus  pada  fenomena  yang  disebut  situasi  sosial  yang  terdiri  dari  tiga unsur  yaitu  tempat,  pelaku,  aktivitas.  Dalam  penelitian  ini  beberapa      informan      akan  diwawancarai secara  mendalam  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  dibahas dalam penelitian ini. Informan yang digunakan ada tiga yaitu Ketua BAZNAS Kab.Bulukumba, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum dan Ketua Plh KPP Pratama Bulukumba. Menurut Miles & Huberman (1992:16) Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis penelitian deskriptif adalah menyajikan konsep-konsep teoritis dan gambaran umum tentang objek penelitian. Analisis data dilakukan secara manual. Peneliti memaparkan bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak  orang pribadi dan faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  zakat  sebagai  pengurang  pajak.  Untuk menyikapi  hal  tersebut  berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  saat  wawncara  dan  dipilih  pada  saat observasi tanpa menambah atau menguranginya. Hasil penelitian dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi pada BAZNAS Kab.Bulukumba

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Data
Praturan  perpajakan  mengenai  zakat  dilakukan  oleh  Pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak dan Muzaki agar dapat menunaikan kedua kewajiban tersebut dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat   peraturan   yang   dapat   menjadi   solusi   antara   kewajiban membayar  pajak dan  zakat  yaitu  adanya  Undang-Undang    Nomor  23 Tahun  2011  Pasal  22  yang  berbunyi  zakat yang  dibayarkan  oleh  muzaki kepada  BAZNAS  dan  LAZ  dapat  diperhitungkan  sebagai  pengurang Penghasilan  Kena  Pajak  pada  Pajak  Penghasilan,  kemudian  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008  tentang  Pajak  Penghasilan  yang  diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi “yang dikecualikan dari  objek  pajak  adalah  bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat  yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan  disahkan  oleh  Pemerintah  dan yang  diterima  oleh  penerima  zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib bagi
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
pemeluk agama  yang  diakui  di  Indonesia,  yang  diterima  oleh  lembaga  keagamaan yang  dibentuk dan    disahkan    oleh    pemerintah    dan    yang    diterima    oleh  penerima  sumbangan  yang  berhak,  yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
zakat  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  berpengaruh  terhadap  pendapatan nasional, sekalipun  hal  itu  dapat mengurangi  pendapatan  negara  disektor pajak,  tetapi  kondisi  perekonomian secara  makro  tetap  membaik.  Bila zakat  dapat  dijadikan  sebagi  pengurang  penghasilan  kena  pajak, maka zakat   dapat   menjadi   instrumen   pendukung   dari   program-program pemerintah.  Jadi,  jika zakat  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah untuk  kepentingan  sosial,  maka  permasalahan kemiskinan  yang  ada  di Indonesia  dapat  diatasi.  Selain  itu  apabila  zakat  yang  terkumpul  semakin besar hal tersebut menguntungkan masyarakat, karena Badan Amil Zakat atau   Lembaga   Amil   Zakat tersebut   menyalurkan   zakat    yang   telah terkumpul  kepada  yang  berhak  menerimanya   sesuai dengan  ketentuan hukum Islam. Penyaluran kepada mustahik harus bersifat hibah (bantuan) dan  harus diperhatikan  skala  prioritas  kebutuhan  mustahik  diwilayah masing-masing tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Setidaknya  ada  beberapa  dampak  positif  dari  adanya  perlakuan tersebut, diantaranya, Dengan adanya  pelakuan  zakat  sebagai  pengurang  pajak,  maka  akan semakin  banyak  umat  islam  yang membayarkan  zakat  dan  juga pajaknya.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  terjadi  lagi  beban  ganda yang  harus  ditanggung.  Dengan  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  membayarkan  zakatnya  di lembaga  yang  sudah  dibentuk  atau  disahkan  pemerintah  tersebut bisa  menjadi  alternatife  sumber penerimaan  negara  yang  potensinya lumayan   besar.   Bagi   wajib   pajak,   semakin   besar   zakat yang dibayarkan  maka  akan  semakin  memperingan  jumlah  pajak  yang harus  dibayarkan.  Sementara bagi    masyarakat    yang    belum    memiliki  kewajiban    pajak    justru  bisa    dijaring    untuk    menambah pemasukan negara dari kesadarannya dalam membayarkan zakat, karena bisa jadi ada wajib zakat yang juga wajib pajak dan ada pula yang wajib zakat yang   belum   menjadi   wajib   pajak.   Dengan   demikian potensi penerimaan negara bisa dioptimalkan
Ketika  kebijakan    tersebut    diterapkan    oleh    seluruh    masyarakat  muslim        yang        ada        di Kabupaten Bulukumba,    dimana    masyarakat membayarkan  zakatnya  di  Badan  atau  Lembaga  yang disahkan    oleh  Pemerintah  maka  jumlah  pendapatan  negara  dari  pembayaran  zakat  akan  meningkat sekalipun dari penerimaan pajak berkurang. Maka peran zakat dalam   membangun   ekonomi   bangsa yaitu      dalam     hal      mengurangi  kemiskinan    dan    mensejahterakan   masyarakat    dapat    dilihat    dan dirasakan  oleh    masyarakat.  Kenyataannya    dilingkup    Kabupaten    Semarang    penerapan    zakat

## Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)
penghasilan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  masih  minim dilaksanakan dan diterapkan karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang tahu dan menerapkan perlakuan tersebut masih rendah sehingga belum  begitu  terlihat  pengaruhnya.Hal  ini  disebabkan  adanya  beberapa  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  nya  yaitu  kesadaran  masyarakat  muslim  dalam  membayar  zakat  terhitung  masih  rendah. Terlihat  masih  minimnya  zakat  yang  dihimpun  di  BAZNAS  Kabupaten  Bulukumba,  Kurangnya informasi  tentang  lembaga  yang  dibentuk  dan  disahkan  pemerintah  sebagai  badan  zakat.  Selain  itu, masyarakat juga masih memiliki keinginan untuk membayarkan zakatnya pada lembaga-lembaga yang disahkan  pemerintah  yang  diyakininya  dapat  menyalurkan  zakatmereka  secara  tepat.  Kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada PPh masih minim. Keenganan Masyarakat menyerahkan Bukti Setor Zakat Banyak masyarakat yang menganggap jika sudah membayar zakat tidak perlu diketahui orang lain, karena perbuatan tersebut hanya urusan kepada Allah sehingga jika melaporkan takut dianggap melakukan perbuatan Riya

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Zakat dapat dijadikan sebagai Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  apabila  muzakki  membayarkan  zakatnya  kepada  BAZNAS, kemudian  BAZNAS  mengeluarkan  bukti  Setoran  Zakat  tersebut  yang  nantinya  bukti  Setoran  Zakat (BZS) tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) pada pajak penghasilan dengan  melampirkannya  pada  SPT  Tahunan.  BAZNAS  Kabupaten  Bulukumba  merupakan  Lembaga Amil  Zakat  yang  diresmikan  oleh  pemerintah.  Maka  BAZNAS  Kabupaten  membentuk  UPZ  (Unit Pengumpulan  Zakat  yang  berada  di  wilayah  pemerintahan  Kabupaten  Bulukumba  dan  berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah muzakki dan jumlah penghimpunan dana zakat.akan tetapi ada Faktor- faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar  zakat  masih  rendah,  masyarakat  belum  tertarik  akan  lembaga  zakat,  terbatasnya  jumlah BAZNAS  atau  Laz  yang  disahkan  oleh  pemerintah,  keenganan  masyarakat  menyertakan  Bukti  Setor Zakat (BZS) pada SPT Tahunan dan kurangnya  sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)

## E. DAFTAR PUSTAKA
Alfiansyah, Muhammad Al Musasadieq dan Yuniadi Mayoam. 2015,”Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak  Penghasilan  orang  Pribadi  dan  Zakat  Profesi  sebagai  Alternatif  Solusi  Meningkatkan Efektivitas Pemungutan”, Jurnal Administrasi Bisnis, 5(1): 1-6
Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. JRAK: Jurnal Riset dan Komputerisasi Akuntansi, 4(1),13-32
Apriliana,  (2010).  Analisis  Komparatif  Antara  Perlakuan  Zakat  Sebaai  Pengurang  Penghasilan  Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan, Skripsi Jakarta: Universitas IslamNegeri Jakarta.
Bangun, R. A. (2020). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Pada Kasus Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Bayinah, A. N. (2015). Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3(1), 83-98.
Bulukumba, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba
Hafsah,  A.  N.  (2018). Regulasi  Zakat  sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  pada  WP;  Sebuah Pendekatan Kritis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483
Kamila, I. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan Penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Logawali, T., Aisyah, S., Kamaruddin, K. and Anwar, N., Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. LAA MAYSIR, Vil, 5
Mariah.  Zakat  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  (Studi  Terhadap  Pelaksanaan  Undang- Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2015)
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku
Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. (2011). Perpajakan Edisi revisi. Yogyakarta :  ANDI Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara. 1(1):15-29
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pajak Pengelolaan Zakat. Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  7  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan Zakat
Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 16 Tahun 2019 Pasal 1 Definisi Perpajakan
Sugiyono.(2010). MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta