## Dinamika Spasial Tanah Terdaftar dan Implikasinya terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal di Kabupaten Takalar
Spatial Dynamic of Registered Land and Its Implications to the Livelihood System of Local Communities in Takalar Regency
Rini Ariani Amir 1* , Baba Barus 2 & Endriatmo Soetarto 3
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Indonesia; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Indonesia, Indonesia;
3 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga 16680, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : riniariani.amir@gmail.com (Diterima: 15 Januari 2020; Disetujui: 9 April 2020)

## ABSTRACT
Takalar  Regency  is  part  of  the  Mamminasata  Urban  Region  in  South  Sulawesi  Province, which  is  designed  to  accelerate  regional  economic  growth  .  Therefore,  the  government  needs  to make  efforts  to  create  a  conducive  investment  climate  in  Takalar  Regency.  One  of  effort  was  by accelerating  land  registration  through  the  Systematic  and  Complete  Land  Registration  Program (PTSL).  PTSL has  been  implemented  in  Takalar  Regency  since  2017.  This  research  aims  to identify the spatial dynamic of land registered in Takalar Regency and analyze its implications to the livelihood system of local communities. Data of land registered  were analyzed by descriptive analysis,  overlaid,  and  Moran  Index  spatial  autocorrelation  analysis  was  conducted  to  identify spatial  dynamics.  Data  of  livelihoods  system,  i.e.  the  human  capital,  natural  capital,  social capital, physical capital, and financial capital,  were analyzed by Score Index method. Purposive sampling  was  applied  to  three  village  typologies,  namely  the  developing  coastal  village,  the independent coastal village, and the developing non-coastal village. The result shows that unp to 2019, 55% of the number of land parcels in Takalar Regency had been registered. Registered land had  increased  by  11%  from  2017  and  PTSL  had  contributed  54%  of  the  increase.  The  ratio  of land registered to the number of land parcels in 29 villages had changed and showed a random spatial distribution pattern dominated in northwest areas of the regency. The spatial dynamics of land  registered  were  also  followed  by  the  dynamics  of  land  transactions,  land  values,  and  land conversion.  The  result  of  the  Scoring  Index  method  showed  that  the  livelihood  capital  of  local communities  after  implementation  of  PTSL  was  categorized  as  sufficient  for  all  typologies  of sample  villages.  Land  registration  had  direct  implications  for  natural  capital  and  financial capital.
Keywords: land registered, livelihood capital, PTSL, spatial autocorrelation.

## ABSTRAK
Kabupaten  Takalar  merupakan  bagian  dari  kawasan  perkotaan  Mamminasata  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  dirancang  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  regional.  Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah  Takalar.  Salah  satunya  dilakukan  dengan  percepatan  pendaftaran  tanah  melalui  Program
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  PTSL  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2017  di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika sebaran spasial tanah terdaftar  di  Kabupaten  Takalar  dan  menganalisis  implikasinya  terhadap  sistem  penghidupan masyarakat  lokal.  Data  tanah  terdaftar  dianalisis  dengan  analisis  deskriptif, overlay ,  dan  analisis autokorelasi  spasial  Indeks  Moran  untuk  mengidentifikasi  dinamika  spasial.  Data  sistem penghidupan,  yakni  modal  manusia,  modal  alam,  modal  sosial,  modal  fisik,  dan  modal  finansial, dianalisis dengan metode Indeks Skor. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling pada tiga tipologi desa, yaitu desa tepi laut berkembang, desa tepi laut mandiri, dan desa non-tepi laut  berkembang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hingga  tahun  2019,  55%  bidang  tanah  di Kabupaten  Takalar  telah  terdaftar.  Tanah  terdaftar  meningkat  sebesar  11%  dari  tahun  2017  dan PTSL berkontribusi sebesar 54% dari peningkatan tersebut. Rasio tanah terdaftar  terhadap jumlah bidang tanah di 29 desa berubah dan menunjukkan pola distribusi spasial acak yang mendominasi wilayah  barat  laut  kabupaten.  Dinamika  spasial  tanah  terdaftar  diikuti  pula  dengan  dinamika transaksi tanah, nilai tanah, dan konversi lahan. Hasil dari metode Indeks Skor menunjukkan modal penghidupan  masyarakat  lokal  setelah  program  PTSL  termasuk  dalam  kategori  cukup  di  semua tipologi desa sampel. Pendaftaran tanah berdampak langsung pada modal alam dan modal finansial.
Kata kunci: autokorelasi spasial, modal penghidupan, PTSL, tanah terdaftar

## PENDAHULUAN
Tanah  memiliki  keterkaitan  dengan berbagai  perspektif  antara  lain  perspektif ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Sugiyanto et  al .,  2008).  Hampir  semua  kegiatan  usaha memerlukan tanah. Seiring dengan pertumbuhan  penduduk,  migrasi  penduduk, juga  pesatnya  pembangunan,  menjadikan  tanah yang  luasnya  tetap  dan  terbatas  akan  memicu konflik  penguasaan  hak  atas  tanah.  Oleh karenanya,  diperlukan  aturan-aturan  hukum yang akan menjamin kepastian hukum bagi para pemegang  hak  atas  tanah  yaitu  melalui pendaftaran  tanah  dengan  sertifikat  tanah sebagai tanda bukti haknya (Istiqamah, 2018).
Pendaftaran tanah memberi dampak pada berbagai hal. Menurut Marzuki (2018) perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  rasio tanah  terdaftar  terhadap  jumlah  bidang  tanah. Property  right (hak  kepemilikan)  yang  lebih aman  berkorelasi  positif  dengan  tingkat investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara.    Sertifikasi  tanah  adalah  suatu mekanisme untuk mencapai keamanan property right (Williamson, 2010). Menurut World Bank (2019)  peringkat  kemudahan  berusaha  ( ease  of doing  business )  di  suatu  negara  salah  satu
indikator penyusunnya yaitu registering
property . Registering property menilai prosedur,  waktu  dan  biaya  untuk  pemindahan property dan  kualitas  sistem  administrasi pertanahan di suatu negara.
Hal  ini  sejalan  dengan  Deininger et  al . (2011) yang menyatakan sertifikasi tanah dapat meningkatkan  keamanan  tenurial,  investasi terkait  tanah  dan  partisipasi  di  pasar  tanah. Selain  itu  pendaftaran  tanah  melalui  sertifikasi tanah  secara  potensial  meningkatkan  nilai tanah,  meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi dan  kesejahteraan  masyarakat  pemilik  tanah (Mardiana et  al .,  2016)  serta  dapat  mengurangi konflik batas tanah (Holden et al ., 2010).
Kondisi  tanah  terdaftar  di  Indonesia masih  rendah.  Pada  tahun  2017  tanah  terdaftar baru  mencapai  50.4  juta  bidang  atau  40.07% dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak  126  juta  bidang  (Marryanti  & Purbawa,  2018).  Pendaftaran  tanah  yang dilakukan  secara  rutintas  biasa  dalam  setahun hanya  menghasilkan  kurang  lebih  500  ribu bidang  sehingga  membutuhkan  waktu  160 tahun  untuk  tanah  terdaftar  seluruh  Indonesia. Oleh  karenanya,  pemerintah  melakukan  upaya percepatan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia. Program  yang  terbaru  yaitu  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  PTSL  merupakan
Juni 2020, 4 (2): 134-153
salah  satu  Program  Strategis  Nasional  (PSN) yang  dilaksanakan  sejak  tahun  2017  dan menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar  dan  tersertifikasi  keseluruhan  pada tahun 2025.
Menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  6  Tahun  2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (PTSL)  merupakan  kegiatan  pendaftaran  tanah untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat  dengan  itu.  Tujuan  dari  PTSL  adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah  sengketa  dan  konflik  pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2018).
PTSL dilaksanakan dalam satuan wilayah desa  sehingga  kehadiran  program  PTSL  lebih spesifik diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dan perkembangan  wilayah  di  desa.  Perluasan  hak kepemilikan  aset  (tanah)  individu  (seperti melalui  program  sertifikasi)  dapat  mendorong peningkatan nilai aset karena semakin terbukanya  proses  transaksi  atas  aset  tersebut (De soto, 2002). Namun demikian, pada kondisi tertentu  sertifikasi  membawa  dampak  ikutan, yaitu  semakin  mudahnya  penjualan  lahan (Syahyuti,  2011).  Permasalahan  selanjutnya adalah  proses  alih  fungsi  lahan,  utamanya  alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  non pertanian.  Proses  alih  fungsi  lahan  pada umumnya  didahului  oleh  proses  alih  pemilikan dan penguasaan lahan.
Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  di Kabupaten  Takalar  yang  menjadi  bagian  dari Kawasan  Perkotaan  Mamminasata  di  Provinsi Sulawesi Selatan. Mamminasata adalah Kawasan  Strategis  Nasional  (KSN)  yang didesain  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi regional.
Oleh  karenanya,  kepastian  status  kepemilikan lahan  ( land  right )  di  Kabupaten  Takalar  perlu mendapat  perhatian  untuk  menjaga  iklim investasi  di  Kabupaten  Takalar.  PTSL  telah dilaksanakan  di  Kabupaten  Takalar  sejak  tahun 2017  hingga  2019  dengan  realiasasi  mencapai 9,976 bidang.
Program  PTSL  menyebabkan  dinamika spasial  berupa  adanya  indikasi  transaksi  tanah pada  desa  lokasi  PTSL  di  Kabupaten  Takalar. Transaksi  tanah  dilakukan  melalui  peralihan kepemilikan  di  masyarakat  pada  tanah-tanah yang  telah  terdaftar  maupun  transaksi  dengan lembaga keuangan dengan menjadikan sertifikat tanahnya  menjadi  agunan  pinjaman.  Dinamika tersebut  merupakan  hal  yang  legal  dilakukan namun  perlu  dikaji  implikasinya  terhadap masyarakat  tersebut,  salah  satunya  dapat dilakukan dengan sistem penghidupan ( livelihood ).
Strategi  penghidupan  adalah  keseluruhan cara,  taktik,  mekanisme  serta  manipulasi  yang dibangun  oleh  individu  atau  kelompok  (rumah tangga)  dalam  mempertahankan  kehidupan (Dharmawan,  2007).  Kekuatan  pendekatan livelihood terletak  pada  kemampuan  untuk mendapatkan  profil  holistik  dan  multidimensi pada  konteks  mikro  dengan  kontekstualisasi lokal  dan  regional  yang  kuat  (Basuki,  2008). Berdasarkan  uraian  tersebut,  ditetapkan  tujuan penelitian  yaitu  (1)  mengidentifikasi  dinamika spasial  tanah  terdaftar  di  Kabupaten  Takalar dan  (2)  menganalisis  sistem  penghidupan masyarakat  lokal  pasca  program  PTSL  di Kabupaten Takalar.

## METODOLOGI
Penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten Takalar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Secara geografis,  Kabupaten  Takalar  terletak  di  antara 5°30’  sampai  5°38’  Lintang  Selatan  dan 119°22’  sampai  119°39’  Bujur  Timur.  Luas wilayahnya mencapai 566.51 km 2 .
Kabupaten Takalar terdiri atas 9 kecamatan  dan  100  desa/kelurahan  dengan
Kecamatan Pattallassang sebagai pusat pemerintahan dan ibukota kabupaten. Penelitian
dilaksanakan  sejak  April  sampai  dengan November  2019.  Lokasi  penelitian  tersaji  pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Takalar
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer  berupa  transaksi  tanah  dan  modal penghidupan  masyarakat  pasca  PTSL  yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner pada 5 desa  lokasi  PTSL.  Desa  sampel  dipilih  dengan teknik purposive  sampling dengan  kriteria  desa tersebut  telah  menjadi  lokasi  PTSL  sejak  tahun 2017  dan  dapat  mewakili  beberapa  tipologi desa. Lima desa tersebut yaitu Desa Palalakkang, Kalukuang, dan Parasangang Beru yang berada di Kecamatan Galesong serta Desa Bontosunggu  dan  Tamasaju  yang  berada  di
Kecamatan Galesong Utara. Teknik pengambilan  sampel  adalah cluster  random samplin g dengan mengklasterkan jumlah transaksi  tanah  berdasarkan  wilayah  desa. Populasi  tersebar  pada  5  desa  dengan  total  471 transaksi  tanah.  Sampel  dipilih  sebanyak  150 responden  dengan  dasar  jumlah  tersebut  telah memenuhi jumlah minimum responden menurut  perhitungan  Slovin  dengan  tingkat kesalahan 10%.
Data  sekunder  didapatkan  dari  instansi- instansi  penyaji  data.  Peta  administrasi,  data bidang  tanah  terdaftar,  data  bidang  tanah terdaftar  melalui  PTSL,  peta  Zona  Nilai  Tanah (ZNT),  data  transaksi  tanah,  data  perubahan penggunaan  tanah,  dan  data  Daftar  Himpunan Ketetapan  Pajak  (DHKP)  didapat  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Takalar.  Data  berupa gambaran  umum  wilayah  penelitian  didapat dari  BPS  Kabupaten  Takalar.  Data  penduduk miskin  berasal  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten Takalar. Data berupa dokumen RTRW Kabupaten  Takalar  didapat  dari  Bapelitbang Kabupaten Takalar.
Identifikasi dinamika spasial tanah terdaftar  dilakukan  dengan  analisis  deskriptif, analisis  spasial  tumpang  susun  ( overlay ),  dan analisis autokorelasi spasial Indeks Moran. Peta sebaran  tanah  terdaftar  dibangun  dari  data bidang  tanah  terdaftar  berdasarkan  data  pada aplikasi  Komputerisasi  Kantor  Pertanahan (KKP) Kabupaten Takalar tahun 2016 (sebelum PTSL) dan 2019 (setelah PTSL).
Juni 2020, 4 (2): 134-153
Dari  data  tersebut  dianalisis  rasio  tanah terdaftar  tiap  wilayah  desa  yaitu  dengan membandingkan  dengan  jumlah  bidang  tanah terdaftar  terhadap  jumlah  bidang  tanah  di  desa tersebut berdasarkan data DHKP desa. Dinamika spasial tanah terdaftar juga dilakukan dengan  memetakan  secara  spasial  bidang  tanah terdaftar  terhadap  beberapa  variabel  yaitu  data transaksi  tanah,  data  penduduk  miskin,  zona nilai tanah, dan kepadatan penduduk.
Identifikasi  pola  sebaran  spasial  tanah terdaftar dilakukan dengan analisis autokorelasi spasial.  Pola  spasial  sesuai  indeks  Moran mengidentifikasikan  adanya  ketergantungan suatu  variabel  dengan  dirinya  sendiri  secara spasial.  Dengan  instrumen software  Arcgis Indeks  Moran  dapat  dihitung  secara  otomatis pada  data  spasial  yang  telah  dihasilkan  pada analisis  sebelumnya.  Lee  &  Wong  (2001) dalam Syafitri et  al. (2008)  menyatakan koefisien  Moran’s  I  digunakan  untuk  uji dependensi  spasial  atau  autokorelasi  antar amatan  atau  lokasi.  Formula  Moran’s  I dirumuskan:
Dimana: I = Indeks Moran (Moran Index);
N = Banyaknya lokasi amatan (100 desa);
x i = Nilai rasio tanah terdaftar pada desa ke i x j = Nilai rasio tanah terdaftar pada desa ke j x = Nilai rata-rata dari N lokasi
W ij = Elemen matriks pembobot spasial
Data  yang  digunakan  dalam  analisis sistem  penghidupan  adalah  data  primer  berupa data transaksi tanah dan data modal penghidupan rumah tangga. Populasi responden adalah masyarakat lokal peserta kegiatan PTSL pada  tahun  2017  dan  2018  yang  melakukan transaksi  tanah  pasca  PTSL.  Desa  sampel diklasifikasi menjadi 3 tipologi desa berdasarkan  letak  dan  indeks  pembangunan wilayahnya  (BPS  Provinsi  Sulawesi  Selatan, 2019).  Pembagian  3  tipologi  desa  pada  desa sampel  yaitu  Desa  Palalakkang  dan  Tamasaju merupakan  desa  tipologi  tepi  laut  berkembang
(TLB),  Desa  Bontosunggu  merupakan  desa tipologi  tepi  laut  mandiri  (TLM)  serta  Desa Parasangang  Beru  dan  Kalukuang  adalah  desa tipologi non-tepi laut berkembang (NTLB).
Pendekatan sistem penghidupan ( livelihood ) dilakukan berbasis modal. Menurut Ellis  (2000) dalam Azzahra  &  Dharmawan (2015)  modal  penghidupan  terdiri  atas  5  (lima) modal  yaitu  modal  manusia,  modal  sosial, modal  alam,  modal  fisik,  dan  modal  finansial . Identifikasi modal penghidupan pada masyarakat  pasca  PTSL  dilakukan  dengan analisis  deskriptif  dan  metode  indeks  skoring. Setiap  modal  disusun  berdasarkan  atribut  yang berkaitan  dengan  modal  penghidupan  tersebut sebagaimana Tabel 1.

## Tabel 1. Aset penghidupan dan atribut penyusunnya
Aset Penghidupan Atribut Aset manusia a. Pendidikan b. Tingkat dependency ratio (DR) c. Kesehatan
d. Pengalaman
e. Keterampilan/keahlian f. Tenaga Kerja Aset sosial a. Konflik b. Gotong royang c. Jaringan sosial d. Kepatuhan pada norma e. Tingkat kepercayaan Aset finansial a. Penghasilan b. Pengeluaran
c. Tabungan/investasi
d. Akses kredit/pinjaman Aset alam a. Pemilikan lahan b. Penguasaan lahan c. Sumber Air Aset fisik a. Status tempat tinggal b. Kondisi tempat tinggal c. Kepemilikan aset (kendaraan,  alat  produksi, barang elektronik
Setiap atribut pada masing-masing modal tersebut diberi  skor. Penentuan skor didasarkan pada jawaban masing-masing pernyataan setiap atribut  modal  penghidupan  yang  kemudian dinormalisasi  dalam  bentuk  indeks  sebagai berikut (Muta’ali, 2015):
Dimana: I = nilai indeks
R = skor asli dari pengamatan
Rt = skor maksimum dari pengamatan pada setiap atibut
Rr = skor minimum dari pengamatan pada setiap atribut
Selanjutnya,  nilai  indeks  pada  setiap modal  penghidupan  dijumlahkan  dan  dibagi dengan  jumlah  atribut  yang  menyusunnya sehingga  didapat  nilai  masing-masing  modal penghidupan. Status modal penghidupan kemudian diklasifikasikan. Klasifikasi
dilakukan  dengan  rumus  interval  kelas  yang dirumuskan sebagai berikut (Muta’ali, 2015):
Dimana: ki = interval kelas
Xt = skala maksimum, yaitu 1
Xr = skala minimum, yaitu 0 k = jumlah kelas yang diinginkan
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  status modal  penghidupan  pasca  transaksi  tanah  pada penellitian  ini  diklasifikasikan  menjadi  empat kategori  yaitu  kategori  buruk  (nilai  indeks 0.00–0.25),  kategori  kurang  (nilai  indeks  0.26– 0.50),  kategori  cukup  (nilai  indeks  0.51–0.75), dan kategori baik (nilai indeks 0.76–1.00).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Spasial Tanah Terdaftar di Kabupaten Takalar
Program  PTSL  merupakan  program percepatan  pendaftaran  tanah  yang  mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dan direncanakan  tetap  berlanjut  hingga  bidang tanah  di  Kabupaten  Takalar  telah  terdaftar seluruhnya  pada  tahun  2025.  Realisasi  tanah terdaftar  melalui  program  PTSL  di  Kabupaten Takalar  tahun  2017–2019  sebanyak  9,976 bidang.  Tahun  2017  PTSL  dilaksanakan  di  6 desa  pada  2  kecamatan  yaitu  Kecamatan Galesong  dan  Galesong  Utara  dengan  realisasi 2,976  bidang.  Tahun  2018,  dilaksanakan  di  8
desa  pada  2  kecamatan  yaitu  Kecamatan Galesong  dan  Galesong  Utara  dengan  realisasi 3,000 bidang. Sementara tahun 2019 dilaksanakan di 11 desa pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Galesong, Galesong Utara, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng
Selatan  dan  Mangarabombang  dengan  realisasi 4,000 bidang.
Berdasarkan  data  tanah  terdaftar  tahun 2016  dan  2019  diidentifikasi  sebaran  tanah terdaftar  di  Kabupaten  Takalar.  Tabel  2 menyajikan  jumlah  bidang  tanah  terdaftar  dan persentase tanah terdaftar berdasarkan kecamatan  tahun  2016  (sebelum  PTSL)  dan 2019 (sesudah PTSL).
Hingga  tahun  2019  persentase  tanah terdaftar  di  Kabupaten  Takalar  telah  mencapai 55%  dari  total  keseluruhan  jumlah  bidang tanah.  Apabila  dibandingkan  dengan  tahun 2016 sebelum adanya program PTSL, persentase tanah terdaftar mengalami peningkatan  11%  atau  sebanyak  18,411.  Dari jumlah  tersebut,  12,026  bidang  merupakan output  dari  program  percepatan  pendaftaran tanah dengan pembiayaan berasal dari anggaran APBN.  Secara  rinci  program  tersebut  terdiri atas    (1)  9,976  bidang  program  PTSL  tahun 2017–2019, (2) 1,600 bidang program redistribusi  tanah  tahun  2018–2019,  (3) sebanyak  450  bidang  program  sertifikasi  lintas sektor  tahun  2018.  Sisanya  sebanyak    582 bidang  merupakan  pendaftaran  tanah  pertama kali secara sporadik oleh masyarakat dan 5,803 bidang  hasil  dari  proses  pemisahan/pemecahan bidang.
Sebaran tanah terdaftar menurut kecamatan  menempatkan  Kecamatan  Galesong dan  Galesong  Utara  sebagai  kecamatan  dengan persentase  tanah  terdaftar  tertinggi.  Kecamatan Galesong  mengalami  peningkatan  persentase tanah  terdaftar  sebanyak  41%  dan  Kecamatan Galesong  Utara  mengalami  peningkatan  30%. Dua  kecamatan  ini  merupakan  lokasi  program PTSL  selama  3  tahun  berturut-turut  (2017– 2019).  Kecamatan-kecamatan  lokasi  PTSL  lain juga  mengalami  peningkatan  namun  tidak terlalu  signifikan  seperti  pada  Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng
Juni 2020, 4 (2): 134-153
Selatan  dan  Mangarabombang.  Peta  sebaran tanah terdaftar tahun 2016 (sebelum PTSL) dan tahun 2019 (setelah PTSL) tersaji pada Gambar 2.
Tabel 2. Sebaran tanah terdaftar tahun 2016 dan 2019 menurut kecamatan
Kecamatan Perkiraan Bidang Tanah (bidang) Tanah Terdaftar 2016 2019 bidang % bidang % Mangarabombang 31,165 11,027 35 11,823 38 Mappakasunggu 6,876 3,981 58 4,021 58 Sanrobone 8,009 3,176 40 3,547 44 Polongbangkeng Selatan 28,278 12,076 43 13,085 46 Pattallassang 16,223 9,419 58 11,642 72 Polongbangkeng Utara 34,319 12,893 37 15,822 46 Galesong Selatan 12,805 8,908 70 9,236 72 Galesong 17,024 6,005 35 13,018 76 Galesong Utara 12,442 5,733 46 9,435 76 Jumlah 167,141 73,218 44 91,629 55
(a) (b)
Gambar 2. Peta sebaran tanah terdaftar (a) tahun 2016 (sebelum PTSL) dan (b) tahun 2019 (setelah PTSL)
Rasio  tanah  terdaftar  terhadap  jumlah bidang  tanah  di  suatu  desa  diklasifikasikan menjadi  5  kelas  dengan  kriteria  sebagaimana Tabel  3.  Tabel  tersebut  menunjukkan  terjadi perubahan jumlah desa pada setiap kategori dari tahun 2016 ke 2019.
Tabel  3.    Sebaran  rasio  tanah  terdaftar  terhadap jumlah bidang tanah menurut jumlah desa/kelurahan Rasio tanah terdaftar Kategori Banyak desa 2016 2019 0 – 0.20 Sangat rendah 24 13 > 0.20 – 0.40 Rendah 25 23 > 0.40 – 0.60 Sedang 20 14 > 0.60 – 0.80 Tinggi 19 25 > 0.80 Sangat tinggi 12 25 Jumlah 100 100
Rasio  tanah  terdaftar  sangat  tinggi  pada tahun  2016  tersebar  di  12  desa,  dengan  rincian 4  desa  pada  Kecamatan  Galesong  Selatan,  3 desa  pada  Kecamatan  Mappakasunggu,  3  desa pada  Kecamatan  Pattallassang,  1  desa  pada Kecamatan  Polongbangkeng  Utara,  dan  1  desa pada  Kecamatan  Galesong.  Dua  desa  dengan rasio tanah tertinggi berada Kecamatan Galesong  Selatan  yaitu  Desa  Bentang  (2.07), dan  Bontokassi  (1.61).  Nilai  rasio  tanah terdaftar  lebih  tinggi  dari  1.00  menunjukkan adanya  fenomena  fragmentasi  tanah  sehingga bidang  tanah  terdaftar  melebihi  perkiraan jumlah  bidang  tanah  di  desa  tersebut  menurut data  DHKP  desa.  Sementara  itu,  fragmentasi bidang tanah tidak diikuti dengan updating pada data DHKP desa.  Desa lain dengan rasio tanah
terdaftar  melebihi  1.00  yaitu  Patani  (1.48), Bontomarannu (1.2), dan Bajeng (1.09).
Pada  tahun  2019,  rasio  tanah  terdaftar sangat  tinggi  tersebar  di  25  desa.  Hal  ini menunjukkan  adanya  peningkatan  yang  cukup signifikan  pada  jumlah  tanah  terdaftar  di Kabupaten  Takalar.  Desa  dengan  rasio  tanah terdaftar tinggi tersebar di 8 desa di Kecamatan Galesong,  4  desa  di  Kecamatan  Galesong Selatan, 3 desa di Kecamatan Galesong Utara, 3 desa  di  Kecamatan  Mappakasunggu,  3  desa  di Kecamatan  Pattallassang  dan  4  desa  di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
Rasio  tanah  terdaftar  tertinggi  masih berada di desa yang sama yaitu Bentang (2.09), Bontokassi (1.63), Patani (1.51), Bontomarannu
(1.26)  dan  Bajeng  (1.34).  Peta  sebaran  rasio tanah  terdaftar  tahun  2016  dan  2019  dapat dilihat pada Gambar 3.
Apabila dibandingkan tahun 2016, terdapat  13  desa  yang  mengalami  perubahan menjadi  desa  dengan  rasio  tanah  terdaftar sangat  tinggi.  Desa-desa  tersebut  yaitu  3  desa berubah  dari  rasio  tinggi  ke  sangat  tinggi,  4 desa  dari  rasio  sedang  ke  sangat  tinggi,  1  desa dari  rasio  rendah  ke  sangat  tinggi,  dan  5  desa dari  rasio  sangat  rendah  ke  sangat  tinggi.  Peta perubahan  rasio  tanah  terdaftar  sebelum  dan setelah program PTSL sebagaimana Gambar 4.
Gambar 3. Peta Rasio tanah terdaftar tahun 2016 (sebelum PTSL) dan 2019 (setelah PTSL)
Gambar 4. Peta perubahan rasio tanah terdaftar
Juni 2020, 4 (2): 134-153
Gambar 4 menunjukkan terjadi perubahan kategori rasio tanah terdaftar pada 29 desa  dan  sisanya  sebanyak  71  desa  tidak mengalami  perubahan  rasio  tanah  terdaftar. Dari  29  desa  yang  mengalami  perubahan  rasio tanah  terdaftar,  18  desa  merupakan  desa  lokasi program  pendaftaran  tanah  dengan  inisiatif pemerintah dengan rincian 14 desa lokasi PTSL (tahun  2017–2019),  4  desa  lokasi  redistribusi tanah  (tahun  2018–2019),  dan  1  desa  lokasi sertifikasi  tanah  nelayan  (tahun  2018).  Hanya 10  desa  bukan  merupakan  lokasi  program percepatan pendaftaran tanah. Hal ini memperlihatkan pendaftaran tanah yang bersifat
sporadik  (inisiatif  individu/masyarakat)  masih rendah. Masyarakat enggan melakukan pendaftaran  tanah  sporadik  dan  menunggu adanya  program  dari  pemerintah.  Salah  satu penyebabnya  dikarenakan  masyarakat  menilai biaya pendaftaran tanah mahal (Audina, 2018).
Persebaran tanah terdaftar juga dilakukan dengan  melakukan overlay peta  rasio  tanah terdaftar  dengan  data  transaksi  tanah,  rataan nilai  tanah,  kepadatan  penduduk  dan  penduduk miskin.  Peta  sebaran  transaksi  tanah,  rataan nilai  tanah,  kepadatan  penduduk  dan  penduduk miskin tersaji pada Gambar 5.

## Gambar 5. Peta sebaran transaksi tanah, rataan nilai tanah, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin
menurut rasio tanah terdaftar tahun 2019
Transaksi  tanah  dengan  frekuensi  tinggi menyebar secara spasial pada desa dengan rasio tanah  terdaftar  tinggi  dan  sangat  tinggi.  Hal  ini
sejalan  dengan  Tolo  (2016)  dan  Syahyuti (2011)  yang  menyatakan  bahwa  pada  kondisi tertentu  sertifikasi  membawa  dampak  ikutan
yaitu  semakin  mudahnya  penjualan  tanah. Transaksi  tanah  tinggi  tersebar  di  6  desa  yaitu Desa Bontolanra, Aeng Batu-Batu dan Pakkabba  di  Kecamatan  Galesong  Utara, Kelurahan Bajeng dan Kalabbirang di Kecamatan  Pattallassang,  serta  Galesong  Kota di  Kecamatan  Galesong.  Desa  yang  berada  di Kecamatan  Galesong  Utara  merupakan  desa yang  berbatasan  dengan  Kota  Makassar  dan Kabupaten  Gowa.  Sementara  itu,  kelurahan  di Kecamatan  Pattallassang  merupakan  lokasi pusat  pemerintahan  Kabupaten  Takalar  berada. Hal  tersebut  menyebabkan  desa-desa  dengan transaksi  tanah  tinggi  memiliki  perkembangan wilayah  relatif  cepat  dibanding  desa  lain. Marzuki  (2018)  menyebutkan  transaksi  tanah akan  berkumpul  di  daerah  yang  sangat  maju dan berkembang.
Hal  sama  juga  ditunjukan  pada  sebaran rasio  tanah  terdaftar  terhadap  data  rataan  zona nilai tanah. Zona nilai tanah dengan nilai tinggi umumnya  berada  pada  desa  dengan  rasio  tanah terdaftar tinggi dan sangat tinggi. Legalitas aset tanah  melalui  sertifikat  tanah  secara  potensial meningkatkan  nilai  tanah  (Mardiana et  al ., 2016).  Namun  yang  perlu  juga  diwaspadai  dan mendapat perhatian yaitu fenomena peningkatan  nilai  atas  tanah  ternyata  dapat memicu  konversi  tanah  pertanian  (Peerzada et al .,  2018;  Harini et  al.,  2012 ;  Rondhi et  al., 2018).
Hal ini terlihat pada Kecamatan Galesong Utara yang merupakan kecamatan dengan rasio tanah  terdaftar  tertinggi.  Kecamatan  Galesong Utara  juga  merupakan  kecamatan  dengan transaksi  tanah  dan  konversi  tanah  pertanian tertinggi.  Berdasarkan  data  pada  aplikasi  KKP Kabupaten  Takalar,  dari  1,409  transaksi  tanah selama  3  tahun  terakhir  (tahun  2017–2019), 41%  di  antaranya  terjadi  di  Kecamatan Galesong  Utara.  Selain  itu,  berdasarkan  data Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Penggunaan  Tanah  (Pertek  IPPT)  Kecamatan Galesong  Utara  juga  menempati  urutan  teratas. Dari  180  permohonan  pertek  IPPT,  35%  di antaranya berada di Kecamatan Galesong Utara dengan  total  perubahan  penggunaan  tanah seluas  17.38  hektar.  Hal  ini  diperkuat  dengan
fakta  bahwa  lokasi  Kecamatan  Galesong  Utara sebagai  kecamatan  yang  berbatasan  langsung dengan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.
Setelah meningkatnya status metropolitan Mamminasata  menjadi  KSN  Mamminasata pada tahun 2008 menyebabkan proses pembangunan  fisik  berjalan  lebih  akseleratif. Dalam  hal  ini,  penggunaan  lahan    sawah  dan ladang/tegalan  yang  dekat  dengan  Kota Makassar  memiliki  peluang  konversi    yang lebih  besar  karena  lokasinya  yang  lebih strategis  dan  relatif  mudah  diakses,  terutama untuk  penggunaan  yang  bersifat  komersil (Munawir et al ., 2019).
Desa  dengan  kepadatan  penduduk  tinggi memperlihatkan  rasio  tanah  terdaftar  tinggi. Permintaan  tanah  cenderung  meningkat  akibat pertumbuhan  pembangunan  dan  meningkatnya jumlah  penduduk  sehingga  permasalahan  tanah semakin kompleks. Hal ini mendorong masyarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya  agar dapat  menjamin  kepastian  hukum  kepemilikan tanah.
Hal  yang  berbeda  ditunjukkan  pada sebaran spasial tanah terdaftar terhadap sebaran tingkat  kemiskinan.  Desa  dengan  persentase penduduk  miskin  tinggi  menyebar  pada  desa dengan  rasio  tanah  terdaftar  tinggi  dan  rendah. Sebaran  penduduk  miskin  tersebar  secara  acak. Harmes et  al. (2017)  menyatakan  konsentrasi tertinggi  sebaran  penduduk  miskin  di  Kota Bengkulu  berlokasi  di  wilayah  pinggiran, menurun  di  wilayah  antara  dan  meningkat kembali  di  pusat  kota.  Hal  ini  berbeda  dengan yang  terjadi  di  Kabupaten  Takalar,  daerah pinggiran  yang  berbatasan  dengan  Kota Makassar  dan  pusat  kota  Kabupaten  Takalar termasuk lokasi dengan penduduk miskin relatif rendah  serta  memiliki  rasio  tanah  terdaftar tinggi dan sangat tinggi.
Indeks Moran digunakan untuk menganalisis  autokorelasi  spasial  data  rasio tanah terdaftar tahun 2016 (sebelum PTSL) dan 2019  (setelah  PTSL).  Autokorelasi  spasial menunjukkan  bahwa  nilai  atribut  amatan  pada suatu tempat tertentu terkait dengan nilai atribut amatan  pada  wilayah  lain  yang  letaknya
Juni 2020, 4 (2): 134-153
bertetangga  atau  berdekatan.  Hasil spatial autocorellation (Indeks Moran)
memperlihatkan  hasil  yang  sama  pada  2  data amatan.  Pada  data  amatan  rasio  tanah  terdaftar tahun  2016  memiliki  nilai  Indeks  Moran sebesar  -0.00.  Sementara  pada  data  amatan rasio  tanah  terdaftar  tahun  2019  memiliki  nilai Indeks  Moran  sebesar  -0.01.  Nilai  Indeks
Moran  yang  mendekati  nol  memperlihatkan tidak adanya  autokorelasi spasial sehingga pola sebaran bersifat acak ( random ) pada kedua data tersebut (Gambar 6). Hal tersebut menunjukkan tidak  ada  keterkaitan  nilai  rasio  tanah  terdaftar suatu  desa  dengan  desa  lain  yang  letaknya berdekatan.
Gambar 6.  Hasil autokorelasi spasial Indeks Moran dengan ArcGis 10.5
Hasil  dari  analisis  autokorelasi  spasial dengan  Indeks  Moran  perlu  menjadi  perhatian karena  idealnya  lokasi  PTSL  sebaiknya  berada di  desa  yang  lokasinya  berdekatan  sehingga pola sebaran spasial diharapkan akan mengelompok serta pendaftaran tanah sistematis dapat tercapai (Kementerian ATR/BPN,  2018).  Pola  sebaran  tanah  terdaftar tahun  2019  (setelah  PTSL)  masih  acak mengingat  lokasi  program  PTSL  dan  program reforma  agraria  lainnya  (redistribusi  tanah) lokasinya tersebar secara acak.

## Analisis Sistem Penghidupan Pasca Program PTSL
Perubahan  kondisi  lingkungan  dan  sosial ekonomi  menuntut  masyarakat  melakukan penyesuaian dalam menerapkan strategi penghidupan.  Strategi  penghidupan  rumah tangga  perlu  dikaji  sebagai  akibat  dari perubahan  sosial  ekonomi  yang  merupakan dampak  dari  program  PTSL.  Hal  ini  menjadi yang  penting  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menyusun  strategi  pengembangan  desa  di
Kabupaten  Takalar  pada  tingkat  mikro.  Mata pencahariaan berperan penting pada pengembangan  wilayah  dan  pedesaan.  Sebagai contoh,  peran  penting  nelayan  di  antaranya mendukung  ketahanan  pangan,  berkontribusi pada  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  dan pendapatan  daerah,  serta  mendorong  kegiatan ekonomi  lokal  (Asirin  &  Argo,  2016).  Hal tersebut  juga  berlaku  pada  mata  pencaharian lain.  Analisis  strategi  penghidupan  rumah tangga  dilakukan  dengan  identifikasi  modal penghidupan.  Modal  tersebut  dapat  berupa modal  manusia,  modal  sosial,  modal  finansial, modal, alam dan modal fisik.
Perubahan  sosial  ekonomi  yang  terjadi pasca  program  PTSL  berupa  transaksi  tanah pada  masyarakat  peserta  program  PTSL. Transaksi tanah yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  peralihan  kepemilikan tanah melalui  jual beli,  gadai maupun transaksi dengan  lembaga  keuangan  dengan  menjadikan sertifikat  tanahnya  menjadi  jaminan  kredit  atau pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat,  pemerintah  desa  dan  pencatatan  di
kantor  desa,  terjadi  transaksi  tanah  sebanyak 471      transaksi  tanah  dari  3,610  bidang  tanah hasil  dari  program  PTSL  2017–2018.  Desa Bontosunggu  (tipologi  TLM)  merupakan  desa dengan  transaksi  tanah  paling  tinggi  yaitu mencapai  30.2%.  Hal  ini  disebabkan  pada  desa tipologi  TLM  mata  pencaharian  mayoritas masyarakatnya adalah wirausaha/pedagang. Transaksi  tanah  pasca  PTSL  masing-masing desa  sampel  tersaji  pada  Tabel  4  dan  peta sebaran transaksi tanah pada Gambar 7.
Tabel 4. Transaksi tanah pada setiap tipologi desa
Desa (tipologi) Bidang tanah PTSL Transaksi tanah Persentase Palalakkang (TLB) 694 125 18.01 Tamasaju (TLB) 574 68 11.85 Kalukuang (NTLB) 870 62 7.12 Parasangang Beru (NTLB) 972 65 6.68 Bontosunggu (TLM) 500 151 30.2 Jumlah 3 610 471 13.05
Gambar 7. Sebaran spasial transaksi tanah pasca PTSL menurut tipologi desa
Strategi
penghidupan mengalami perubahan  setelah  melakukan  transaksi  tanah. Scoones (1998)  dalam Kasmiati (2016) mengungkapkan  strategi  yang  biasa  digunakan untuk  menciptakan  keberlanjutan  penghidupan yaitu intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, diversifikasi  mata  pencaharian,  dan  migrasi. Berdasarkan data hasil kuesioner dan wawancara  terhadap  responden  didapat  strategi penghidupan  yang  dilakukan  pasca  transaksi tanah  pada  desa  tipologi  NTLB  dominan melakukan strategi penghidupan berupa intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, desa tipologi  TLM  melakukan  strategi  diversifikasi mata  pencaharian,  dan  desa  tipologi  TLB melakukan strategi migrasi.
Hasil  analisis  dengan  metode  indeks skoring  memperlihatkan  tiga  tipologi  desa memperoleh  total  nilai  modal  penghidupan yang  hampir  sama  dengan  status  cukup. Tipologi  TLB  mendapat  nilai  indeks  modal penghidupan  sebesar  0.62,  tipologi  NTLB dengan  nilai  0.62  dan  tipologi  TLM  dengan nilai  0.64.  Masing-masing  tipologi  desa memiliki  keunggulan  modal  penghidupan  yang berbeda.  Pada  tipologi  TLB  dan  TLM  modal tertinggi  adalah  modal  fisik  sedangkan  pada tipologi  NTLB  modal  tertinggi  adalah  modal sosial. Modal alam menjadi modal dengan nilai terendah  pada  ketiga  tipologi  desa.  Modal manusia  relatif  memiliki  nilai  yang  sama  pada ketiga  tipologi  desa  sampel.  Nilai  modal penghidupan  pada  setiap  tipologi  desa  dapat dilihat pada Tabel 5.
Modal  penghidupan  di  setiap  tipologi desa  bervariasi  tergantung  dari  nilai  tiap  modal yang  dimiliki  masyarakat.  Kemampuan  rumah tangga  mempadupadankan  secara  dinamis kelima modal yang dimiliki merupakan penentu keberlangsungan hidup anggota keluarga (Kasmiati,  2016).    Beragam  hubungan  dan keterkaitan  satu  sama  lain  yang  dimiliki  antar komponen sumber daya penghidupan digambarkan dalam pentagon modal. Gambar 8 menunjukkan  pentagon  modal  di  3  tipologi desa.
Desa Tamasaju (TLB) Desa Bontosunggu (TLM) Desa Palalakkang (TLB) Desa Kalukuan g (NTLB) Desa Parasangang Beru (NTLB)
Juni 2020, 4 (2): 134-153

## Tabel 5. Nilai modal penghidupan pada setiap tipologi desa
Modal Penghidupan Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) Modal Manusia 0.64 (cukup) 0.62 (cukup) 0.65 (cukup) Modal Sosial 0.70 (cukup) 0.82 (baik) 0.67 (cukup) Modal Finansial 0.64 (cukup) 0.49 (kurang) 0.76 (baik) Modal Alam 0.35 (kurang) 0.48 (kurang) 0.33 (kurang) Modal Fisik 0.74 (cukup) 0.68 (cukup) 0.80 (baik) Total 0.62 (cukup) 0.62 (cukup) 0.64 (cukup)
Gambar 8. Pentagon modal penghidupan pada setiap topologi desa

## Modal Manusia
Manusia menjadi posisi terpenting dalam pembangunan. Manusia menjadi subyek sekaligus  obyek  dari  proses  pembangunan. Sejalan  dengan  hal  tersebut  DFID dalam Wijayanti et  al. (2016)  menyatakan  bahwa modal manusia sebagai modal terpenting dalam penghidupan  yang  memungkinkan  seseorang melaksanakan strategi penghidupan serta mencapai  tujuan  mereka.  Modal  manusia  juga diperlukan  untuk  mengolah  empat  modal penghidupan lainnya. Hasil analisis menunjukkan  modal  manusia  tertinggi  terdapat pada  rumah  tangga  di  desa  tipologi  TKM, diikuti  oleh  tipologi  TLB  dan  terendah  tipologi NTLB (Tabel 6).
Pada  atribut  pendidikan  nilai  paling tinggi berada di rumah tangga desa NTLB. Jika dilihat  dari  tingkat  pendidikan  secara  umum masih  rendah.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  tingkat pendidikan  kepala  RT  dan  pendidikan  tertinggi anggota  RT.  Kepala  RT  di  desa  tipologi  ini 45%  berpendidikan  SD  atau  lebih  rendah. Pendidikan  tertinggi  anggota  rumah  tangga responden  yaitu  16%  menempuh  pendidikan
diploma  dan  sarjana,  70%  sampai  tingkat  SMP dan  SMA,  sisanya  15%  yang  tamat  SD.  Dua tipologi  desa  lain  yaitu  desa  TLB  dan  TLM pada atribut pendidikan relatif menunjukkan hal yang hampir sama.
Tingkat dependency  ratio (DR)  pada ketiga  tipologi  desa  mendapat  nilai  cukup. Tingkatan  DR dibedakan  menjadi  rendah, sedang dan  tinggi. Semakin tinggi  DR semakin tinggi  beban  keuangan  untuk  rumah  tangga (Kasmiati,  2016).  Desa  TLB  memiliki  rumah tangga  dengan  DR  tinggi  sebanyak  15%,  desa NTLB 23% dan desa TLM 25%. Rumah tangga sisanya  memiliki  DR  sedang  hingga  rendah. Kondisi  kesehatan  rumah  tangga  responden pada  tiga  tipologi  desa  sangat  baik.  Sebanyak 89.31 % dari seluruh rumah tangga menyatakan anggota  rumah  tangga  tidak  sering  sakit  dan dalam kondisi sehat.
Pengalaman  kepala  rumah  tangga dalam  menjalankan  usahanya  tergolong  baik pada  ketiga  tipologi  desa.  Dari  seluruh  kepala RT  responden,  76%  memiliki  pengalaman  di atas 10 tahun dalam menjalankan usaha/pekerjaan utamanya, 15% lainnya
mengaku memiliki pengalaman 5–10 tahun dan sisanya memiliki pengalaman di bawah 5 tahun. Dengan  pengalaman  tersebut  rumah  tangga akan  memiliki  modal  yang  kuat  untuk mengatasi  kesulitan  atau  permasalahan  dalam menjalankan usaha/pekerjaan utamanya baik itu bertani, melaut, berdagang atau usaha lainnya.
Namun demikian 56% dari rumah tangga responden  tidak  memiliki  keterampilan  yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penghidupan  rumah  tangga.  Sisanya  sebanyak 44%  mengaku  memiliki  keterampilan  dan keahlian yang dapat menjadi sumber penghidupan  bagi  rumah  tangga.  Keterampilan tersebut  di  antaranya  menjahit,  membuat kerajinan,  membuat  pangan  olahan,  mekanik, atau keterampilan lainnya. Atribut keterampilan menjadi  atribut  yang  memiliki  nilai  paling rendah  di  antara  unsur  penyusun  modal
manusia. Hal ini menjadikan perlunya pelatihan suatu keterampilan bagi masyarakat yang dapat menjadi  sumber  nafkah  baru  bagi  rumah tangga.
Atribut  tenaga  kerja  pada  desa  TLB  dan TLM  cukup  baik.  Setiap  rumah  tangga umumnya  tidak  mempekerjakan  orang  lain  dan hanya menggunakan anggota RT untuk menjalankan  usaha/pekerjaannya.  Hal  berbeda terjadi  pada  desa  NTLB,  55%  dari  rumah tangga  pada  desa  tipologi  ini  mempekerjakan orang  lain  dalam  usahanya.  Apabila  melihat pekerjaan  mayoritas  rumah  tangga  di  desa tipologi  NTLB  yaitu  petani,  menunjukkan adanya kekurangan tenaga kerja keluarga dalam menjalankan  usaha  taninya.  Saat  ini  ada kecenderungan  generasi  muda  setelah  lulus sekolah  memilih  bekerja  di  luar  sektor pertanian.
Tabel 6. Nilai modal manusia pada setiap tipologi desa
No. Atribut modal manusia Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) 1. Pendidikan Kepala RT 0.40 0.48 0.41 2. Pendidikan tertinggi anggota RT 0.54 0.63 0.54 3. Tingkat Dependency Ratio 0.66 0.59 0.56 4. Kesehatan 0.95 0.90 0.95 5. Pengalaman 0.90 0.93 0.93 6. Keterampilan/ keahlian 0.19 0.25 0.33 7. Tenaga Kerja 0.86 0.56 0.85 Jumlah 4.51 4.33 4.57 Rata-Rata 0.64 0.62 0.65

## Modal Sosial
Modal  sosial  adalah  sumber  daya  sosial yang  bermanfaat  dan  digunakan  masyarakat untuk  mencapai  tujuan  penghidupan  mereka. Fukuyama dalam Abdurrahim (2015) mendefinisikan  modal  sosial  sebagai  suatu institusi  sosial  yang  mampu  meningkatkan hubungan  kerjasama  antar  individu  atau  antar rumah  tangga.  Tabel  7  menunjukkan  tipologi NTLB  memiliki  modal  sosial  yang  tertinggi, menyusul tipologi TLB, dan tipologi TLM.
Atribut  pembentuk  modal  sosial  dengan nilai  tertinggi  pada  tiga  tipologi  desa  yaitu kepatuhan  pada  norma,  tidak  adanya  konflik, serta  kebiasaan  gotong  royong.  Hubungan kekerabatan masih terjalin relatif kuat pada desa
NTLB.  Jaringan  sosial  dilihat  dari  organisasi masyarakat  yang  diikuti  oleh  rumah  tangga responden. Desa NTLB dan desa TLB memiliki jaringan sosial lebih baik dibanding desa TLM. Tingkat  kepercayaan  pada  dua  tipologi  desa yaitu  desa  TLM  dan  TLB  termasuk  dalam kategori  kurang.  Rumah  tangga  responden merasa  tidak  memiliki  kepercayaan  bahwa pihak  lain  (kerabat,  tetangga,  pemerintah  desa, organisasi masyarakat) akan memberikan bantuan saat rumah tangga mengalami krisis. Di lain  pihak,  desa  tipologi  NTLB  mendapatkan nilai tinggi pada atribut kepercayaan. Responden  percaya  bahwa  pihak-pihak  lain dapat  membantu  rumah  tangga  saat  mengalami krisis.
Juni 2020, 4 (2): 134-153
Tabel 7. Nilai modal sosial pada setiap tipologi desa No. Atribut Modal Sosial Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) 1. Konflik 0.94 0.95 0.92 2. Gotong Royong 0.88 0.94 0.89 3. Hubungan Kekerabatan 0.50 0.68 0.51 4. Jaringan Sosial 0.47 0.49 0.27 5. Kepatuhan pada norma 1.00 1.00 0.94 6. Kepercayaan 0.44 0.86 0.50 Jumlah 4.23 4.91 4.02 Rata-rata 0.70 0.82 0.67 Modal Finansial Modal  finansial  adalah  sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan  masyarakat  dalam  mencapai tujuan  penghidupan  mereka  meliputi  cadangan atau  persediaan  baik  milik  sendiri  ataupun lembaga  keuangan,  serta  berupa  aliran  dana teratur.  Modal  finansial  meliputi  pendapatan, pengeluaran,  tabungan/investasi,  dan  akses kredit/pinjaman.  Tabel  8  menunjukkan  nilai modal  finansial  tertinggi  berada  di  desa  TLM, kemudian  TLB,  dan  NTLB.  Atribut  dengan nilai terkecil ditemukan pada atribut tabungan/investasi.  Tabungan  yang  dimaksud dapat  berupa  tabungan  uang  tunai  di  rumah,  di bank, emas, maupun ternak.
Pendapatan  rumah  tangga  pada  ketiga tipologi  desa  termasuk  kategori  cukup.  89.33% rumah  tangga  responden  memiliki  pendapatan per  kapita  di  atas  Rp.  425,250/bulan,  dan sisanya  sebanyak  10.67%  rumah  tangga memiliki  pendapatan  per  kapita  di  bawah  Rp. 425,250.  Nilai  Rp.  425,250  merupakan  batas garis kemiskinan menurut BPS (2019). Sementara  itu  22%  rumah  tangga  responden memiliki  pengeluaran  per  bulan  melebihi  dari pendapatan  per  bulan.    Rumah  tangga  pada tipologi  NTLB  mendapat  nilai  terkecil  pada penilaian  pengeluaran  karena  rumah  tangga
responden  merasa  pengeluaran  tidak  sebanding dengan pendapatan setelah melakukan pinjaman pada lembaga keuangan menggunakan sertifikat sebagai  agunan.  Hal  ini  terutama  terjadi  pada rumah tangga dengan mata pencaharian sebagai petani  dimana  pendapatan  dari  pertanian  tidak rutin  per  bulan  sementara  angsuran  pinjaman dilakukan  per  bulan.  Akibatnya  diperlukan strategi  penghidupan  dengan  memanfaatkan modal  penghidupan  lain  yang  dimiliki  rumah tangga.  Tanah  terdaftar  memberikan  implikasi positif  pada  rumah  tangga  yang  memang  dari awal memiliki aset finansial yang kuat.
Rumah  tangga  pada  tipologi  TLM memiliki tabungan/investasi tertinggi dibandingkan  rumah  tangga  pada  dua  tipologi desa lainnya. Tabungan/investasi paling dominan  yang  dimiliki  oleh  rumah  tangga adalah  dalam  bentuk  emas.  Akses  terhadap kredit  tergolong  mudah  pada  dua  tipologi  desa yaitu pada desa TLB dan TLM. Akses terhadap kredit  pada  desa  NTLB  mendapat  nilai terendah.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  proses kredit pada lembaga keuangan yaitu SPPT PBB tanah  harus  sama  dengan  nama  pada  sertfikat yang  akan  dijadikan  agunan.  Sementara  rumah tangga  belum  melakukan  proses  balik  nama SPPT  PBB  setelah  mendapat  sertifikat  dari program PTSL.
Tabel 8. Nilai modal finansial pada setiap tipologi desa
No. Atribut Modal Finansial Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) 1. Pendapatan 0.73 0.63 0.70 2. Pengeluaran 0.60 0.44 0.74 3. Tabungan/Investasi 0.27 0.24 0.60 4. Akses kredit/pinjaman 0.97 0.68 0.98 Jumlah 2.56 1.98 3.02 Rata-rata 0.64 0.49 0.76

## Modal Alam
Modal  alam  merupakan  persediaan  alam yang  menghasilkan  daya  dukung  dan  nilai manfaat  bagi  penghidupan  manusia.  Modal alam  meliputi  sumber  daya  lahan  yaitu pemilikan dan penguasaan lahan dan sumber air rumah  tangga.  Tabel  9  menunjukkan  rumah tangga  pada  tipologi  NTLB  memiliki  nilai  aset alam  yang  paling  tinggi,  disusul  desa  tipologi TLB  dan  TLM.  Pada  desa  tipologi  TLM seluruh  rumah  tangga  memiliki  dan  menguasai lahan  di  bawah  0.25  hektar.  Rumah  tangga  di tipologi  ini  mayoritas  mata  pencahariannya adalah  wirausaha  dan  nelayan  sehingga  tidak memiliki  dan  menguasai  lahan  yang  luas. Kepemilikan  dan  penguasaan  lahan  hanya sebatas  untuk  penggunaan  tempat  tinggal.  Hal yang  hampir  sama  juga  terjadi  pada  rumah
tangga  pada  desa  tipologi  TLB.  Desa  NTLB memiliki  aset  alam  tertinggi  dibanding  dua tipologi  lain  disebabkan  mayoritas  pekerjaan utama  rumah  tangga  adalah  petani  dengan pemilikan  dan  penguasaan  lahan  relatif  lebih luas. Aprildahani et al . (2017) menyatakan luas kepemilikan  lahan  terkait  dengan  memiliki pekerjaan lain dan sumber pangan. Lahan  yang sempit memang tidak menghasilkan keuntungan  yang  besar,  namun  tetap  dapat menjadi  sumber  pangan  bagi  keluarga  dan menjadi  sumber  pendapatan  tambahan  bagi petani yang memiliki pekerjaan lain. Sumber air pada  ketiga  tipologi  termasuk  kategori  baik. Walaupun  demikian,  aset  alam  di  tiga  tipologi desa  berada  pada  kategori  kurang.  Legalisasi aset melalui pendaftaran tanah tidak memberikan peningkatan aset pada aset alam. Tabel 9. Nilai modal alam pada setiap tipologi desa No. Modal Alam Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) 1. Pemilikan Lahan 0.03 0.22 0.00 2. Penguasaan Lahan 0.03 0.22 0.00 3. Sumber air RT 1.00 1.00 0.99 Jumlah 1.05 1.43 0.99 Rata-rata 0.35 0.48 0.33

## Modal Fisik
Modal  fisik  adalah  prasarana  dasar  dan fasilitas  lain  yang  dibangun  untuk  mendukung proses  penghidupan  masyarakat.  Modal  fisik dalam  penelitian  ini  yaitu  status  dan  keadaan tempat  tinggal  serta  kepemilikan  aset  berupa kendaraan,  barang  elektronik  dan  alat-alat produksi lainnya. Tabel 10 menunjukkan modal fisik  tertinggi  berada  di  tipologi  TLM  (0.80), kemudian  TLB  (0.74)  dan  paling  kecil  adalah NTLB  (0.68).  Hal  ini  sejalan  dengan  modal finansial.  Seluruh  rumah  tangga  pada  tiga
tipologi  desa  memiliki  tempat  tinggal  dengan status  milik  sendiri.  Kondisi  tempat  tinggal mayoritas  sudah  baik  walaupun  ada  beberapa rumah  tangga  memiliki  tempat  tinggal  dengan kondisi  rusak  ringan  pada  salah  satu  bagian rumah. Namun terdapat 1.5% rumah tangga dari ketiga  tipologi  desa  memiliki  tempat  tinggal dengan kondisi tidak layak sehingga memerlukan perhatian pemerintah desa. Kepemilikan  aset  (kendaraan,  sarana  produksi, dan  barang  elektronik)  tertinggi  berada  pada desa tipologi TLM.
Tabel 10. Nilai modal fisik pada setiap tipologi desa No. Modal Fisik Tipologi I (TLB) Tipologi II (NTLB) Tipologi III (TLM) 1. Status Tempat tinggal 1.00 1.00 1.00 2. Keadaan tempat tinggal 0.77 0.71 0.83 3. Kepemilikan  aset  (kendaraan,  sarana produksi, barang elektronik) 0.44 0.31 0.57 Jumlah 2.21 2.03 2.41 Rata-rata 0.74 0.68 0.80
Juni 2020, 4 (2): 134-153

## Implikasi Dinamika Tanah Terdaftar terhadap Sistem Penghidupan
Pendaftaran  tanah  melalui  sertifikasi tanah  yang  diikuti  dengan  dinamika  transaksi tanah  akan  berdampak  langsung  pada  modal alam  dan  finansial.  Namun  kenyataannya, pendaftaran  tanah  pada  masyarakat  lokal  di desa sampel tidak memberikan implikasi berarti pada peningkatan modal alam. Atribut kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang dimiliki oleh mayoritas rumah tangga responden  berkontribusi  kecil  pada  modal penghidupan  karena  mayoritas  rumah  tangga memiliki  dan  menguasai  tanah  di  bawah  0.25 hektar.  Fenomena  yang  menarik  terlihat  pada luasan rata-rata tanah yang dimiliki masyarakat yang berdomisili di luar desa (pendatang) relatif memiliki  tanah  yang  lebih  luas  daripada  tanah yang  dimiliki  masyarakat  yang  berdomisili  di dalam desa. Hidayat (2002) menyebutkan perlu diwaspadai sejak dini dan perlunya pengendalian  karena  adanya  kecenderungan penggunaan tanah yang dibiarkan/ditelantarkan. Selain itu bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk dengan dominasi pemilik di luar desa (pendatang)  cenderung  terfragmentasi  dan adanya  fenomena  menginvestasikan  kapitalnya terhadap tanah oleh pendatang.
Pada  modal finansial,  dinamika  transaksi tanah  berimplikasi  pada  atribut  pendapatan  dan pengeluaran  akibat  adanya  akses  terhadap lembaga keuangan pasca PTSL. Tanah terdaftar memberikan  implikasi  positif  pada  rumah tangga  yang  dari  awal  telah  memiliki  modal finansial  atau  modal  manusia  yang  kuat. Sementara  rumah  tangga  dengan  modal finansial  yang  lemah  serta  tidak  didukung modal  manusia  yang  memadai  menyebabkan rumah  tangga  berisiko  kehilangan  tanahnya  di masa  yang  akan  datang.  Rumah  tangga  pada desa  tipologi  NTLB  mendapat  nilai  terkecil dalam  modal  finansial.  Akibatnya  diperlukan strategi  penghidupan  dengan  memanfaatkan modal  penghidupan  lain  yang  dimiliki  rumah tangga  agar  mampu  bertahan  hidup  dan mempertahankan  eksistensi  penghidupannya pasca transaksi tanah.
Fakta  di  lapangan,  terdapat  penguasaan tanah yang sangat luas pada sekelompok rumah tangga  tertentu  menjadikan  proses  pendaftaran tanah  berimplikasi  positif  terhadap  kelompok tersebut.  Hidayat  (2002)  menyebutkan  terjadi ketimpangan kepemilikan tanah pasca ajudikasi.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Tolo (2016)  menegaskan  koefisien  gini  kepemilikan tanah  terus  meningkat  dengan  adanya  program sertifikasi  tanah  individual  dan  akan  terus meningkat  dengan  maraknya  penjualan  tanah pasca pendaftaran tanah.
Menyikapi  fenomena  ini,  PTSL  sebagai salah  satu  bagian  reforma  agraria  diharapkan dapat  memberikan  perubahan  struktural  yang mendasar  atas  hubungan-hubungan  intra  dan antar subyek-subyek agraria dalam kaitan akses (penguasaan  dan  pemanfaatan)  atas  obyek- obyek  agraria.  Perubahan  yang  dimaksud menurut  Soetarto  &  Shohibuddin  (2005) dilakukan melalui perombakan struktur penguasaan  tanah  dan  perbaikan  jaminan kepastian  penguasaan  tanah  bagi  rakyat  yang memanfaatkan  tanah  dan  kekayaan  alam  yang menyertainya.  Namun  langkah  ini  lebih  lanjut meski  diikuti  pula  dengan  penataan  sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit  pertanian,  perbaikan  metode  bertani, hingga  infrastruktur  sosial  yang  dibutuhkan. Reforma  agraria  bukan  hanya  sebatas asset reform namun  diikuti  dengan access  reform agar  tanah  dapat  menjadi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kehadiran program PTSL terbukti meningkatkan  jumlah  tanah  terdaftar  di Kabupaten  Takalar.  Pada  rentang  waktu  2016 sampai 2019, kategori rasio tanah terdaftar pada 29  desa  mengalami  perubahan  dan  71  desa tidak  mengalami  perubahan.  Sebaran  spasial tanah  terdaftar  membentuk  pola  acak  dengan konsentrasi jumlah dominan berada pada bagian barat laut wilayah Kabupaten Takalar. Dinamika  spasial  tanah  terdaftar  diikuti  pula dengan  dinamika  transaksi  tanah,  nilai  tanah,
dan  perlu  mewaspadai  adanya  fenomena konversi lahan.
Modal  penghidupan  masyarakat  pasca program  PTSL  termasuk  dalam  kategori  cukup pada semua tipologi desa sampel. Desa tipologi tepi  laut  berkembang  dan  tepi  laut  mandiri mendapat  nilai  tertinggi  pada  modal  fisik sementara desa tipologi nontepi laut berkembang  mendapat  nilai  tertinggi  pada modal  sosial.  Modal  alam  menjadi  modal dengan  nilai  terendah  pada  ketiga  tipologi. Dinamika  tanah  terdaftar  tidak  memberikan implikasi  berarti  pada  peningkatan  modal  alam berupa  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah karena luasan tanah yang dimiliki rumah tangga pada  semua  tipologi  desa  tergolong  kecil.  Pada modal finansial, tanah terdaftar akan berimplikasi  pada  rumah  tangga  yang  memiliki akses terhadap lembaga keuangan.
Reforma  Agraria  yang  terdiri  atas asset reform dan access  reform perlu  diterapkan secara  nyata  agar  dapat  mendukung  sistem penghidupan pasca pendaftaran tanah. Monitoring dan pengendalian terhadap konversi lahan perlu ditingkatkan pada desa dengan rasio tanah  terdaftar  tinggi.  Penelitian  lanjutan  dapat dilakukan dengan mengkaji transformasi spasial pada desa PTSL yang berada di pinggiran Kota Makassar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat  Pembinaan,  Pendidikan  dan  Pelatihan Perencanaan  (Pusbindiklatren)-Bappenas  RI selaku pemberi dana penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahim,  A.Y.  (2015). Kerentanan  Ekologi dan Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani di Pantai Utara
Indramayu .  Tesis.  Institut  Pertanian
Bogor.
Aprildahani,  B.  R.,  Hasyim,  A.W.,  & Rachmawati,  T.A.  (2017).  Motivasi Petani Mempertahankan  Lahan Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Malang (Studi Kasus  Kawasan  Perkotaan  Karangploso Kabupaten  Malang. Journal  of  Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) , 1 (3), 258–269.
Asirin  &  Argo,  T.A.  (2016).  Penggunaan
Teknologi Informasi dan komunikasi dan Implikasinya terhadap Ketangguhan
Mata  Pencaharian  Nelayan. Journal  of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan) , 1 (1), 1–15.
Audina,  B.  (2018).  Pelaksanaan  Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Pertama  Kali  Secara Sporadik Menurut Undang-Undang
Pokok  Agraria  yang  Tidak  Dilakukan oleh  Masyarakat  di  Desa  Punggur  Kecil Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten Kubu  Raya. Journal  Fatwa  Hukum
Faculty Of Law Universitas Tanjungpura , 1 (1).
Azzahra,  F.,  &  Dharmawan,  A.  H.  (2015).
Pengaruh  Livelihood  Assets  Terhadap Risiliensi  Nafkah  Rumahtangga  Petani pada  Saat  Banjir  di  Desa  Sukabakti Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan , 3 (1), 1–9.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
(2019). Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi  Sulawesi  Selatan  2018 .  Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Berita  Resmi Statistik:  Profil  Kemiskinan  di  Indonesia
Maret 2019 . Badan Pusat Statistik.
Basuki,  T.  H.  E.  (2008). Social  Capital, Livelihood  Approach  and  Community Food  Security .  Makalah  disampaikan
pada Workshop Kajian Bersama Ketahanan  Pangan  dan  Gizi  Propinsi Nusa  Tenggara  Timur.  26-27  Mei  2008. Kupang, Indonesia.
Juni 2020, 4 (2): 134-153
Deininger, K., Ali, A. D., & Alemu, T. (2011). Impacts  of  Land  Certification  on  Tenure Security,  Investment,  and  Land  Market Participation:  Evidence  from  Ethiopia. Land Economics , 87 (2), 312-334.
De  Soto,  H.  (2002).  Listening  in  The  Barking
Dogs:  Property  Law  Against  Poverty  in The  Non-West. Focaal  -  European Journal of Anthropology, 41, . https://www.cato.org/publications/comm entary/listening-barking-dogs-property- law-against-poverty-nonwest1  [10  April 2019].
Dharmawan, A. H. (2007). Sistem Penghidupan
dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab  Barat  dan  Mazhab  Bogor.
Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi, Komunikasi,  dan  Ekologi  Manusia ,  1(2), 169-192.
Harini,  R.,  Yunus,  H.  S.,  Kasto,  Hartono,  S. (2012).  Agricultural  Land  Conversion: Determinants  and  Impact  for  Food
Sufficiency in Sleman Regency.
Indonesian Journal of Geography , 44 (2),
120–133.
Harmes,  Juanda,  B.,  Rustiadi,  E.,  &  Barus,  B. (2017). Pemetaan Efek Spasial Kemiskinan  Kota  Bengkulu. Journal  of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan  Wilayah  dan  Perdesaan) , 1 (2), 192–201. Hidayat,  A.  T.  (2002). Kajian  Struktur Kepemilikan  Tanah  Serta  Keterkaitan antara Karakteristik Tanah dan Kepemilikan  Tanah  dengan  Penggunaan
Tanah  di  Wilayah  Suburban .  Tesis. Institut Pertanian Bogor.
Holden,  S.  T.,  Deininger,  K.,  &  Ghebru,  H. (2010).  Impact  of  land  registration  and certification  on  land  border  conflicts  in Ethiopia.
https://www.researchgate.net/publication/ 228433462_Impact_of_land_registration _and_certification_on_land_border_confl icts_in_Ethiopia. [5 November 2019]
Istiqamah.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Legalisasi
Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  terhadap Kepemilikan Tanah. Jurisprudentie, 5 (1),
226–235.
Kasmiati. (2016). Ekowisata dan Pembangunan Wilayah:  Analisis  Keberlanjutan  Nafkah di  Wakatobi  Sulawesi  Tenggara .  Tesis. Institut Pertanian Bogor.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN.
(2018). Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Mardiana,  Y.  S.,  Siregar,  H.,  &  Juanda,  B.
(2016). Pengaruh  Sertifikasi  Tanah Terhadap  Nilai  Tanah  dan  Kondisi Ekonomi  Masyarakat  di  Kabupaten Sukoharjo.  Jurnal  Aplikasi  Bisnis  dan
Manajemen, 2 (3), 304–311.
Marryanti,  S.,  &  Purbawa,  Y.  (2018).
Optimalisasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Bhumi ,
4 (2), 190–206.
Marzuki, A. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah, Konversi Tanah dan Rasio Tanah Terdaftar serta Arahan Pengembangan  Wilayah  di  Kabupaten
Cirebon . Tesis. Institut Pertanian Bogor. Munawir,  M.,  Barus  B.,  &  Sutadi,  U.  (2019).
Analisis  Spasial  Dinamika  Konversi Lahan  di  Kabupaten  Gowa,  Sulawesi Selatan. Tataloka , 21 (2), 237–252. Muta’ali,  L.  (2015). Teknik  Analisis  Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan . Badan Penerbit
Fakultas Geografi (BPGF) UGM. Peerzada,  M.  B.,  Magsi,  H.,  &  Sheikh,  M.  J. (2018).  Urbanization  and  Causes  of Agricultural Land Conversion in Hyderabad,  Sind,  Pakistan. International Journal of Development and Sustainability , 7 (2), 755–763.
Rondhi,  M.,  Pratiwi,  P.  A.,  Handini,  V.  T., Sumartono,  A.  F.,  &  Budiman,  S.  A. (2018).  Agricultural  Land  Conversion,
Land  Economic  Value,  and  Sustainable
Agriculture:  A  Case  Study  in  East  Java Indonesia. Land , 7 (148), 1–19.
Soetarto,  E.,  &  Shohibuddin,  M.  (2005). Reforma  Agraria  Prasyarat  Utama  Bagi Revitalisasi  Pertanian  dan  Pedesaan . Konsorsium Pembaruan Agraria. Sugiyanto,  S.,  Siregar,  H.,  &  Soetarto,  E.
(2008).  Analisis  Dampak  Pendaftaran
Tanah  Sistematik  Terhadap  Kondisi Sosial  Ekonomi  Masyarakat  di  Kota Depok. Jurnal Manajemen
dan
Agribisnis , 5 (2), 64–72.
Syafitri,  U.  D.,  Sartono,  B.,  &  Salamatuttanzil.
(2008). Pengujian Autokorelasi Terhadap  Sisaan  Model  Spatial  Logistik . Makalah  Seminar  Nasional  Matematika dan Pendidikan Matematika. 28 November  2008.  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Syahyuti.  (2011).  Delandreformisasi  sebagai Gejala  Anti  Landreform  di  Indonesia: Karakter,  Penyebab  dan  Upaya  untuk Pengendaliannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 29 (2), 67–81.
Tolo,  E.  Y.  S.  (2016).  Collective  Land
Certification  Policy  as  an  Alternative  to
Land  Conflict  Resolution  and  Rural Development in Flores, Indonesia.
International  Journal  of  Science  and
Organization , 23 (2), 77–85.
Wijayanti,  R.,  Baiquni,  M.,  &  Harini,  R.
(2016). Strategi Penghidupan Berkelnjutan  Masyarakat  Berbasis  Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bangawan Solo.
Jurnal  Wilayah  dan  Lingkungan ,  4  (2),
133–152.
Williamson, C. R. (2010). The Two Sides of De
Soto:  Property  Rights,  Land  Titling,  and Development. The  Annual  Proceedings of the Wealth and Well Being of Nations ,
2, 95–108.
World  Bank.  (2019).  Doing  Business  2019: Training  for  Reform.  Washington  DC (US): World Bank. https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/30438  [27
November 2019].