## PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP
KINERJA KEPALA DESA
(Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan )

## THE INFLUENCE OF THE VILLAGE FINANCIAL INFORMATION SYSTEM
(SISKEUDES) ON THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE HEAD
( Case Study of Tokaka Village, Gane Barat District, South Halmahera Regency )
Muksin Hi. Abdullah 1 , Abjan Samad 2
Program Studi Teknik Komputer Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate muksinabdullah@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) terhadap  Kinerja  Kepala  Desa  sebagai  penyelenggaran  Pemerintahan  di  Desa  Tokaka, Kecamatan  Gane  Barat,  Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  data primer  berupa  hasil  observasi,  wawancara,  dan  data  sekunder.  Sedangkan  Informan  yang digunakan  adalah  Kepala  Desa,  Operator  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes),  Sekretaris Desa,  Bendahara  Desa,  Kaur  Keuangan  serta  Kasi  pada  pemerintah  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan,  penginputan  data  pada  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  harus  sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia  (SDM) yang tidak  mendukung  sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan  kapasitas  melalui  pendampingan atau  pelatihan  yang  mengakibatkan    Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  belum memberikan dampak positif terhadap kinerja Kepala Desa. Dari hal tersebut maka pengaruh Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  belum  memilliki  pengaruh  signifikan    terhadap  kinerja kepala  desa  sebagai  penyelenggaaran  pemerintahan  di  tahun  anggaran  pertama  (TA.  2015) khususnya  dalam  pengelolaan  administrasi  Dana  Desa  (DD)  dan  Anggaran  Dana  Desa (ADD)  yang  dirasakan  langsung  oleh  para  pemerintah  desa  di  Desa  Tokaka.  Hal  ini berbanding  terbalik  dengan  tujuan    diimplentasikannya  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) untuk membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.
Kata Kunci: Pengaruh, Siskeudes, Kinerja, Kepala Desa

## Abstract
The purpose of this research is to know the influence of the financial system of the village (Siskeudes)  against  the  performance  of  the  Chief  of  the  village,  as  the  organizer  of  the Government  in Tokaka Village Gane Barat  District,  South Halmahera Regency,  This  study uses  primary  data  in  the  form  of  observations,  interviews,  and  secondary  data,  While  the Informant used was the village head, Village financial system Operators (Siskeudes), village secretary, Village Treasurer, Finance Chief, and Kasi to the village government, The results of the study show that inputting data in the Village Financial System (Siskeudes) must be in accordance with the system, while the willingness of Human Resources (HR) is not supported
so that capacity building needs to be done through mentoring or training, which resulted in the Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) not having a positive impact on  the  performance  of  the  Village  Head,  From  this,  the  influence  of  the  Village  Financial System (Siskeudes) has no significant influence on the performance of the village head as the administration  of  the  government  in  the  first  fiscal  year  (TA.  2015),  especially  in  the administration of Village Funds (DD) and Village Funds (ADD) funds which are felt directly by village governments in Tokaka Village, This is inversely proportional to the purpose of the implementation  of  the  Village  Financial  System  (Siskeudes)  to  assist  the  administration  of village administration in an administrative.

## Keywords: Influence, Siskeudes, The Performance, Village head

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  diiplementasikannya Undang-undang  No.  6  Tahun  2014,  desa merupakan
suatu pengakuan
(subsiedaritas) negara terahadap keberadaan  desa.  Desa  sebagai  subjek utama  dalam  menentukan  masa  depannya sendiri  bukan  merupakan  objek  bagi pemerintah,  maupun  pemerintah  daerah. Pada  sistem  pemerintahan  yang  ada  dan berlaku  saat  ini,  desa  mempunyai  peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan, termasuk pembangunan. Pelaksanaan APBDesa  memiliki  peran  penting  dalam mensukseskan pembangunan daerah.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja  dan  kemampuan  pemerintah  desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksaan  pembangunan  di  desa.  Pada kenyataannya  banyak  ditemukan  keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  skala  prioritas,  serta kurang  mencerminkan  aspek  ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Anggaran  desa  yang  didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman    aparat    desa    dalam
mengelola  anggaran.  Sehingga  anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.    Hal    demikian    tentunya    sudah lazim  di  negeri  ini,  sehingga  tindakan- tindakan  yang  menyimpang  tersebut  perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan  ini  akan  merugikan  dan  juga menghambat  kemajuan  dan  juga  berefek pada desa itu sendiri.
Sistem  informasi  akuntansi  sangat dibutuhkan  untuk  mengatasi  hal  tersebut. Sebuah  sistem  terdiri  dari  bagian-bagian yang  bergabung  untuk  suatu  tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan,  mencatat,  menyimpan, dan  mengolah  data  untuk  mengahasilkan informasi  bagi  pengambil  keputusan. Sistem  ini  meliputi  orang,  prosedur  dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur  teknologi  informasi,  serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.  Adapun  fungsi  dari  sistem informasi akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem  informasi  akuntansi  yang  tepat waktu,  (2)  memberikan  sistem  informasi akuntansi  yang  relevan;  (3)  memberikan sistem  informasi  akuntansi  yang  dapat dipercaya,  (Romney  (2014).  Hingga  saat ini,  berdasarkan  data  yang  disampaikan Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa  (DPMD)  Kabupaten  Halmahera Selatan,  dalam menyampaikan  pelaporan penggunaan  Dana  Desa  (DD)  rata-rata masih secara manual, tingkat implementasi Siskeudes di Kabupaten Halmahera
Selatan belum signifikansi terhadap jumlah  desa.  Dari  249  Desa  di  Kabupaten Halmahera Selatan hanya 8 %  yang dalam pelaporannya menggunakan SISKEUDES, desa-desa  inipun  yang  lokasinya  dengan dengan  ibukota  kabupaten  yang  telah memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) terutama  bendahara  dan  operatornya  yang sudah mampu
menjalan
atau
mengoperasikan  SISKEUDES. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  (BPKP)  dalam  rangka meningkatkan    kualitas    tata    kelola keuangan  desa.  Tujuan  dari  diterapkannya
Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan.  Selain itu juga untuk menata  kelola  keuangan  desa  secara optimal  serta  sebagai  alat  kendali/tolak ukur  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang- undang.
Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan  dari  sistem  keuangan  desa (Siskeudes) ini yaitu (1)  sesuai  peraturan, (2)  memudahkan  tata  kelola  keuangan desa,  (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern  (Built-in  Internal  Control),  (5) didukung  dengan  petunjuk  pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Disamping  kelebihan  tersebut,  kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini
karena    aplikasi    yang  masih  baru diterapkan    sehingga    para    pegawai  sulit untuk  mengaplikasikannya.  Selain  itu kuranganya  pelatihan  penggunaan  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  yang diberikan bagi para pegawai.
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  “Pengaruh  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  terhadap Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  di Desa  Tokaka,  Kecamatan  Gane  Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan)”.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  mengetahui  Pengaruh  dan Dampak dari Penggunaan Sistem Informasi  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) di  Desa  Tokaka  Kabupaten  Halmahera Selatan.

## LANDASAN TEORI Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Aplikasi  tata  kelola  keuangan  desa  ini pada  awalnya  dikembangkan  Perwakilan BPKP  Sulawesi  Barat  sebagai  proyek percontohan  di  lingkungan  BPKP  pada bulan  Mei  2015.  Aplikasi  ini  telah diimplementasikan  secara  perdana  di Pemerintah  Kabupaten  Mamasa  pada bulan  Juni  2015.  Keberhasilan  atas pengembangan  aplikasi  ini  selanjutkan diserahkan  kepada  Deputi  Kepala  BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran
Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance ( QA ) oleh Tim yang  telah  ditunjuk.  Terhitung  mulai tanggal  13  Juli  2015  aplikasi  keuangan desa  ini  telah  diambil  alih  penanganannya oleh  Deputi  Bidang  Penyelenggaraan Keuangan  Daerah  di  Jakarta.  Dan  pada akhir  Tahun  2015  melalui  pengembangan BPKP  bersama  Kementerian  Keuangan dan Kementerian Desa menyepakati
bersama  aplikasi  ini dignakan sebagai  alat dalam pelaporan tatakelo realisasi keuangan  desa  yang  juga  bersumber  dari
Angaran  Pendapat  dan  Belanja  Negara (APBN) Aplikasi keuangan desa ini
menggunakan  database  Microsoft  Acces sehingga  lebih  portable  dan  mudah diterapkan  oleh  pengguna  aplikasi  yang awam  sekalipun.  Secara  teknis  transaksi keuangan  desa  termasuk  dalam  kelompok skala  kecil,  sehingga  lebih  tepat  ditangani secara  mudah  dengan  database  acces  ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL  Server hanya  dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah  masuk  dalam  kategori  skala menengah.
Penggunaan  aplikasi  keuangan  desa  harus mendapatkan  persetujuan  dari  BPKP selaku  pengembang  aplikasi.  Pemerintah Daerah  dapat  mengajukan  permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat.Pengajuan penggunaan  aplikasi  agar  dikoordinasikan oleh  Pemerintah  Daerah  sehingga  dapat diterapkan  pada  seluruh  desa  yang  ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.  Persetujuan  penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi  dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  merupakan  simbol formal  dari  keseluruhan  masyarakat  desa yang  mengatur  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  dan  urusan  pemerintahan  oleh  di desa  dan  badan  permusyawaratan  yang  di pilih oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan  desa  yang  terdiri  dari  4  tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan  dan  pelaporan  keuangan desa

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  penelitian  deskriptif kualitatif  yang    di  dalamnya  memberikan penjelasan atau gambaran mengenai analisa  peranan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintah    desa.  Penelitian  kualitatif menurut  Gunawan    (2013)  merupakan sebuah  metode  penelitian  yang  digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan,  perempuan,  olah  raga,  seni dan  budaya,  sehingga  dapat  dijadikan suatu  kebijakan  untuk  dilaksanakan  demi kesejahteraan bersama.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kantor Desa  Tokaka,  Kecamatan  Gane  Barat Utara,    Kabupaten    Halmahera  Selatan. Alasan  memilih  lokasi  ini  karena  di  Desa Tokaka  Kecamatan  Gane  Barat  Utara, merupakan  salah  satu  desa  yang  telah menggunakan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) sebagaimana yang diinstruksikan  oleh  BPKS  melalui  Dinas Pembaerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun Anggaran  2015.  Selain  itu  dengan  adanya penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  apakah  di  Desa  Tokaka telah memberikan korelasi positif terhadap kinerja  Kades  sebagai  penyelenggaran pemerintahan  ?  Sementara  di  sisi  lain SDM pendukung terutama dalam mengoperasikan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  memiliki  pendidikan  yang
tergolong  rendah.  Hipotesis  ini  akan dibuktikan pada penelitian ini.
Informan  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling   merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan  tertentu    (Sugiyono,    2012. Informan yang  ditunjuk  kriterianya, yaitu berhubungan  langsung  denganb  Siskeudes yang dianggap memahami Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  serta merasakan  manfaat  diterapkannya  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  Adapun informan  yang  ditunjuk  yaitu:  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa  sebagai  koordinator Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa  (PTPKD),  Kaur  Keuangan  atau operator Siskeudes,  dan Bendahara Desa.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan    wawancara    terhadap    pihak  - pihak  terkait  disebutkan  di  atas.  Informan yang  telah  ditunjuk  diwawancarai  dengan memakai  teknik  wawancara  mendalam. Agar wawancara mendalam bisa berlangsung  secara  terarah,  berdasarkan pedoman  wawancara  yang  telah  disipakan dengan memuat pokok-pokok pikiran yang terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Data hasil  wawancara  direkam  memakai  alat perekam  serta  ditulis  menggunakan  alat tulis.
Menurut  Herdiansyah  (2015),  bahwa observasi  didefinisikan  sebagai  suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati  serta    merekam  perilaku secara  sistematis  untuk  suatu  tujuan tertentu. Pada jenis observasi ini, penelitian  melakukan  pengamatan  yang dilakukan  tanpa  menggunakan  pedoman observasi,
sehingga peneliti mengembangakan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

## IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Desa  Tokaka  secara  administratif termasuk  dalam  wilayah  kecamatan  Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Terletak  di  arah  barat  Kabupaten  Halsel, dengan jarak 9 KM dari kantor kecamatan (Dolik).  Jarak  Desa  Tokaka  dari  kantor Bupati  Kabupaten  Halmahera  Selatan sekitar        150  Mil.  Waktu  tempuh  menuju pusat  kota  kecamatan  sekitar  1  Jam, sedangkan  waktu  tempuh  menuju  ibukota Kabupaten  kurang  lebih  6  jam  dengan menggunakan transportasi laut.
Desa Tokaka terdiri dari dua dusun dan 6 RT  Nama nama dusun  itu adalah Dusun Talaga,  Dusun  Salira,  dengan  Luas Wilayah  desa  Tokaka    adalah  57,4  KM2  . Desa  Tokaka  dari  Indeks  Pembangunan Desa  (IPD)  termasuk  dalam  kategori  desa Tertinggal  (dengan  nilai  39,75)  sehinggap perlu  ditingkatkan  dalam  melakukan pelayanan  masyarakat  di  desa    terutama pada bidang  : (1) Indeks Pelayanan Dasar dengan  nilai    26,2,  (2).  Indeks  Kondisi Infrastruktur  yakni  21,71  masih  jauh  dari harapan, dan  (3). Indeks Pelayanan Publik sebesar  49,65.  Hal  inilah  menjadi  dasar dari  kepala  desa  sebagai  penyelengaraan pemerintah desa dalam Rencana
Pembangunan  Desa  Menengah  Desa (RPJMDes) mencanangkan dalam Visi dan Visis  permintahanya  yang  seiring  dengan implementasi  UU  No.  6  Tahun  2015 tentang  Desa,  yang  didukung  dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang dialokasikan  melalui  Dana  Desa  (DD) dapat  memperioritaskan  visi  dan  misinya dalam  membangun  desa,  dengan  harapat dapat  meningkatkan  IPD  desa  5-  6    tahun ke  depan  agar    Desa  Tokaka  menju  desa mandiri  sebagaimana  yang  diamanatkan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.

## Prosedur Penggunaan Sistem Keuangan
Desa (Siskeudesa) di Desa Tokaka Prosedur penggunaan Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) tetap
berdasarkan  mekanisme  dalam  sistem yakni  dilakukan  berdasarkan  tahapan penarikan anggaran dan realisasi anggaran atau sesuai dengan transaksi yang dilakukan  oleh  desa,  karena  tahapan penarikan  sebanyak  tiga  (3)  kali  yakni persentasi  40%  :  40%  :  20  %.  Penarikan tahap kedua memerlukan Lapaoran Pertanggung Jawaban (LPJ) tahap pertama 40%, demikian penarikan tahap ketiga atau tahap  terakhir  LPJ  tahap  kedua  menajdi syarat  pencairan,  kecuali  pencairan  tahap pertama  40  %  tidak  membutuhkan  LPJ karena belum ada realisasi anggaran.
Hasil penginputan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-  laporan  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan.  Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi Siskeudes,  desa  harus  menetapkan  RAB (Rancangan Anggaran Biaya) manual yang telah  dibuat  sebelumnya  dan    telah diseseuaikan  dengan  yang  tertera  dalam system  .  RAB  (Rancangan  Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan  untuk  tahun  anggaran  berjalan, karena
penginputan
Siskeudes
berdasarkan  RAB  yakni  RAB  rinci  yang diuraikan  berupa  bidang,  sub  bidang  dan nama kegiatan.
Seperti
pendapat dari Sukri Abdurahman    selaku  Kaur  Keuangan merangkap Bendahara Desa yang mengatakan bahwa:“Siskeudes sebenarnya merupakan salah satu alat  yang digunakan oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah BPKP  yang  dipercayakan  untuk  membuat sisten  ini  dengan  tujuan  mempermudah
pemerintah desa dalam melakukan penataan  pembukuan  keuangan  di  desa, namun ini adalah tahun pertama, bendahara  desa  atau  operator  Siskeudes belum  maksimal  diberikan  pelatihan  atau peningkatan kapasitas tentang penginputan ke Siskeudes.
Lanjut  benahara  desa,  memang  benar apa yang dilakukan pemerintah atau BPKP ini  kalau  dilihat  dari  hasilnya  sangat  baik, namun  siskeudes  ini  harus  didukung  oleh buku  manual  yakni  buku  kas  umum (BKU),  buku  bank  dan  buku  bantu  pajak, tanpa  ketiga  buku  ini  sulit  dalam melakukan penginputan, walaupun penginputannya  berdasarkan  RAB  rinci, namun  kesulitan  dalam  menyamakan angka  dalam  realisasi  kegiatan  atau penggunakan dana. Olehnya itu pada tahun pertama  ini  dipaksakan  untuk  digunakan siskeudes  sebagai  salah  satu  alat  kontrol penatausahaan, sepertinya belum maksimal,  mungkin  lebih  abik  ditahun- tahun  yang  akan  datang  dimulai  Tahun Anggaran  2016,  yang  Sumber  Daya Manusianya  (SDM)  telah  dilatih  atau didampingi  oleh  Pendamping  Desa  (PD) maupun  Pendamping  Lokal  Desa  (PLD), karena  hampir  semua  pendamping  juga belum mengetahui Siskeudes karena belum dilatih atau diberikab pelatihan.
Sementara  di  sisi  lain  Siskeudes digunakan  apabila  harus  diawali  dengan perencanaan  desa  yang  sesuai  dengan tahapannya, yakni dimulai dari penyusunan  RPJMDes,  RKP  sampai  pada APBDes  yang  didukung  oleh  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  rincinya  baik infrasturktur maupun non infrastruktur dari bidang  pertama  sampai  dengan  bidang empat.  Informen  ini  merupakan  salah  satu pelaku program lama yakni Tim Pengelola Kegiatan  (TPK)  Program  pemberdayaan
sebelumnya  di  desa  sehingga  sangat paham dengan proses perencanaan di desa.
Pendapat  tersebut  juga  diperkuat dengan  pendapat  dari  Bapak  Jufri  Ajid selaku  Kasi  Pembangunan  yang  juga sebagai  pelaksana  PTPKD  yang  secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang sering mengeluhkan  lambatnya  proses  pencairan keuangan  melalui  prosedur  Siskeudes secara  administrasi  apabila  dilakukan pencairan  kegiatan  membutuhkan  waktu lama  yang  menghambat  pekerjaan  di lapangan, mengemukakan bahwa:
“Kalau  di  siskeudes  kan  sudah  diatur, sudah  ada  ketentuannya  masing-masing, namun  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan kegiatan, di satu sisi. Sementara di sisi lain ketika saat kita buat RAB dan mengajukannya  ke  bendahara,  kemudian bendahara  atau  operator  memasukkannya ke  Siskeudes  membutuhkan  waktu  yang cukup  lama,  karena  operator  juga  belum memahami dengan benar sehingga membutuhkan  waktu,  belum  lagi  terjadi perbedaan nama kegiatan di Siskeudes dan nama kegiatan yang ada di  RAB kita yang berbeda,    yaa  tidak  sesui,  sehingga dibutuhkan  konsultasi  lagi  ke  kabupaten untuk menyesuaikan  lagi, setelah itu  kita buat  yang  sesuai,  misalnya  RAB  kegiatan harus lebih rinci lagi ”.
Kesimpulan  dari  kedua  pendapat informan  tersebut  bahwa  dalam  proses pelaksanaan    dari    aplikasi    sistem keuangan      desa      (Siskeudes)      ini      haru disesuaikan  dulu  dengan  apa  yang  ada pada    sistem.    Jika    RAB    tersebut    tidak sesuai   dengan   apa   yang   ada   dalam sistem,    maka    sistem    tidak    dapat menginput  data.  Tentunya  hal  ini  juga dapat  menghambat  dalam  bekerja,  dimana operator atau staf pemerintah akan dituntut untuk    bekerja  dengan  aturan  yang  telah
ditentukan  sehingga  hasil  kerjanya  juga akan  semakin  baik.  Selain  RAB  terdapat beberapa  dokumen  yang  diinput  dalam Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP),  Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  laporan penganggaran (Perdes APBDesa,
APBDesa  per  sumber  dana),  serta  laporan penatausahaan  (Buku  kas  umum,  Buku bank,  Buku  pajak,  Buku  Pembantu,    dan Register).    Laporan-  laporan  yang  akan diinput  ke  sistem,  sebelumnya    akan dibuat    oleh    pegawai  yang  bertugas  yang telah  dibagi  ke  bidang  masing-masing. Setelah  pegawai  desa  membuat  rancangan laporan  yang  sesuai  dan  telah  mendapat persetujuan  selanjutnya    akan    diberikan kepada  operator  untuk  diinput  ke  sistem. Pernyataan    diatas    dapat    diperkuat    juga dari    hasil    observasi    yang    diperoleh    di lokasi penelitian.
Adapun    prosedur    penggunaan    dari aplikasi System Keuangan Desa
(Siskeudes) yang diawali dengan melakukan  koneksi  data,    setelah  data dikoneksi  dengan  menyesuaikan  sistem pada  kompuetr  atau  laptop,  maka  langka selanjutnya  membuka  Log  in  dengan menggunakan user Id Desa dengan langka- langka sebagai berikut:
1. Koneksi database harus dilakukan pada saat  pertama  kali  aplikasi  digunakan.
Koneksi  database  disimpan  dalam  file config.ini pada folder aplikasi keuangan  desa.  Koneksi  database secara default menggunakan tab koneksi  Microsoft  Acces.  Database seperti tampak pada gambar berikut.
Gambar 1. Setting Koneksi Database
Pada  inteface  koneksi  data  tersedia  2 pilihan  opsi  koneksi,  via ODBC ( Open Database Connectivity ) atau Direct Acces . Dengan  koneksi  via ODBC ,  aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak  secara  langsung  ke Driver  MsAcces akan  tetapi  menggunakan  mesin ODBC pada  sistem  operasi  windows.  Sedangkan Direct  Acces pembacaan  file  langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.  Penggunaan  opsi  koneksi ODBC  mengharuskan  sistem  komputer terinstall Microsoft  Jet  OleDB 4.0  pada Microsoft  Office 2000-2003.  Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall office 2003  tidak  dapat  menggunakan  fitur  ini.
Apabila  ingin  tetap  menggunakan  fitur  ini adalah  dengan  cara  menambahkan  install aplikasi Office Acces 2003. Untuk
memastikan apakah fitur ini dapat digunakan  dapat  dilihat  pada Control
Panel Windows pada  tab System  & Security =>  Adminstratif    Tools  => Datasource (ODBC seperti  tampak  pada gambar berikut.
Gambar 2. ODBC Data Administrator
Secara  teknis  penggunaan  opsi  via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin  keamanan  data  dari  kerusakan ( corrupt )  dan  dapat  digunakan  pada  mode multiuser  dengan  cara  melakukan  sharing folder database “ DataAPBDe s.mde”.
Untuk  pemeliharaan  data  keuangan desa  pada  database  microsoft  acces, pengguna aplikasi agar melakukan compact  and  repair database  secara berkala  untuk  memampatkan  database. Proses  ini  dapat  dilakukan  minimal  1 bulan sekali. Cara melakukan compact and repair  database adalah  dengan  membuka database aplikasi keuangan desa “ DataAPBDes .mde”  pada  folder  aplikasi dan  memilih  menu  yang  tersedia  seperti tampak pada gambar dibawah ini
Gambar 3. compact and repair database
Log  in  ke  sistem  menggunakan user ID dan password yang dimiliki Desa Tokaka.

## Gambar 4. Login SISKEUDES
Setelah membuka Siskeudes menampilkan menubar  yang terdiri dari (file, Parameter, data Entry, Laporan, tools dan Help)  yang akan  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan
penginputan data pada Siskeudes. Sebagaimana  ditampilkan  pada  gambar  di bawah ini :
Gambar 5. Menu Sistem SISKEUDES
Setelah  berhasil  masuk  ke  sistem,  lalu untuk  memasukan  data  pilih  Data  Entri, kemudian  pilih  menu  yang  tertera.  Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan,penganggaran,penatausahaan, serta pembukuan. Berikut tampilan program Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES):
Gambar 4. Menu Data Entry
Isian  Data  Anggaran  terdiri  dari  menu data  umum  desa,  menu  kegiatan,  menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 2. Posting   APBDesa.   Apabila proses input data  anggaran  telah  selesai  dan  APBDes telah  selesai  dievaluasi  maka  posting APBDes  dapat  dilakukan.  Posting    ini dilakukan    oleh  admin  Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.
Cara  Mengintegrasikan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  rendah  terhadap
Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)  menjadi  problem  di  Desa
Tokaka, karena harus membutuhkan peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan  problem  untuk  membantu meningkatkan  kinerja  kepala  desa  sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal  secara  administrasi  dalam  penataan keuangan  desa.  Hal  ini  secara  teori dikemukana  oleh  Hasibuan  (2007),  bahwa Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah suatu  proses  menangani  berbagai  masalah pada  ruang  lingkup  karyawan,  pegawai, buruh,  manajer  dan  tenaga  kerja  lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan  demi mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pengadaan tenaga  kerja  merupakan  langkah  pertama dan  yang mencerminkan berhasil tidaknya suatu  perusahaan  mencapai  tujuannya. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien  untuk  membantu  tercapainya tujuan perusahaan.

## Kendala  Penerapan  Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tokaka
kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  tersebut.  Kelemahan  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  yaitu sulitnya  memahami    penggunaan    aplikasi ini  karena  aplikasi    yang    masih    baru diterapkan  sehingga  para  pegawai  sulit untuk  mengaplikasikannya.  Selain  itu kuranganya  pelatihan  penggunaan  sistem keuangan desa (Siskeudes)  yang diberikan bagi  para  pegawai.  Pelatihan  aplikasi sistem  keuangan    desa  (Siskeudes)  hanya diberikan  bagi  operator  yang  bertugas sehingga  para  pegawai  lainnya  tidak memahami aplikasi tersebut dengan baik.
Disamping  kelebihan  dan  kelemahan tersebut, adanya sistem yang baru
diterapkan  dalam  suatu  organisasi  tentu menimbulkan  kendala  yang  akan  dihadapi oleh aparatur desa. Kendala tersebut antara lain:  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) masih  terbilang  rumit  bagi  sebagian pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya  eror pada sistem. Kendala yang dialami  tersebut  sesuai  dengan  pendapat yang  disampaikan  oleh  informan  yaitu Bapak  Muhidin  Hi.  Husen    selaku  Kepala Desa  di  Desa  Tokaka  yang  menyatakan bahwa:
“Untuk      hambatannya        belum sinkronnya di pemerintah daerah, pendamping  desa  sehingga  bahasa  yang satu  bisa  yang  lain  belum  tentu  bisa. Karena aplikasinya juga masih  baru,  jadi operator atau bendahara desa  juga  masih agak  bingung  dalam penggunaannya. Nah apalagi tuntutan untuk dapat menggunakan aplikasi dengan benar”.
Dari  kendala-kendala  tersebut  tentu akan menghambat kerja dari para operator atau bendahara desa. Agar dapat mengatasi masalah  tersebut,  para  operator  dan bendahara    berusaha  untuk  melakukan koordinasi berbagai pihak baik
Pendamping  Desa  (PD/PLD)  maupun operator dinas untuk dapat memaksimalkan    pekerjaan  sehingga mampu   mengatasi   masalah yang terjadi
Dampak  Kegunaan  Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Tokaka
Dampak  dari  kegunaan  Siskeudes  di Desa Tokaka yaitu :
1. Memberikan  motivasi  bagi  para  staf desa  untuk  bekerja  dengan  baik  dan benar.
2. Kegiatan operasional yang lebih tertata  secara administratif.
3. Mengurangi  adanya  kecurangan  baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Meningkatkan  kinerja  para  Operator, bendahara desa atau kaur keuangan.
5. Dapat  menggunakan  Dana  Desa  atau Alokasi  Dana  Desa  yang  diberikan sesuai  dengan  kebutuhan  pos  atau bidang kegiatan yang ditetapkan dalam sistem.
6. Dapat  menciptakan  laporan keuangan sesuai  dengan  penatusahaan  yang resmi. Namun  disi lain,
7. SDM  belum  siap  secara  maksimal dalam mengoperasikan atau menjalankan  sistem  keuangan  desa (Siskeudes)  sehingga  implementasi Siskeudes  belum  berjalan  dengan  baik di desa Tokaka.
Dengan  demikian    penerapan  Sistem Keuangan      Desa      (Siskeudes)      di  Desa Tokaka belum berpengaruh secara signifikan  terhadap    kinerja  kepala  desa atau  pemerintah  desa,  karena  desa  masih menggunakan penatausahaan secara manual dalam transaksi realisasi keuangan di  desa,  berupa  Buku  Kas  (BKU),  Buku Bank,  Buku  Bantu  Pajak,  Buku  Bantu Kegiatan,  dan  bukti  transaksi  berupa  nota dan  kwitansi  yang  telah  disusun  secara manual.  Sementara  Laporan  kegiatan Tahun Anggaran 2015 tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap terakhir 20% , yang pelaporannya dalam bentuk
Siskeudes hanya digunakan dalam penyampaian  pelaporan  keuangan  ke pemerintah kabupaten, Meskipun pendidikan dari staf aparatur  Desa Tokaka masih  dibawah  standar,  karena  yang tertinggi pendidikannya hanya pada Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  itupun hanya  beberapa  orang  saja,  yang  lainnya dibawah itu, sehingga dapat mempengaruhi  kinerja,  apalagi  rata-rata belum menggunakan laptop atau komputer,  sehingga    sistem      keuangan
desa   (Siskeudes)   di Desa Tokaka belum berjalan dengan baik
Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas  terutama  dalam  keterbatasan  SDM dalam  menjalankan  Siskeudes,  maka  cara yang  dilakukan  untuk  mengintegrasikan sumber daya manusia (SDM) yang rendah terhadap  penerapan  Sistem  Keuangan Desa  (SISKEUDES)  yaitu  memberikan pendidikan  dan  pelatihan  secara  teratur, melakukan koordinasi dengan para pendamping desa (PD) maupun Pendamping  Lokal  Desa  (PLD)  atau
Tenaga  Ahli  (TA)  Kabupaten  dan  pelatih dari  operator  Kabupaten  dalam  hal  ini adalah DPMD kabupaten, atau mengundang  staf  dari  BPKP  untuk memberikan  dukungan  dan  motivasi  bagi para  staf/pegawai  dalam  memberikan materi  proses  pembelajaran  siskeudes, menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang akan digunakan guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai  berikut : 1).  Penerapan  sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Tokaka belum memberikan kontribusi yang signifikansi  terhadap  kinerja  kepala  desa selaku  penyelenggaraan  pemerintahan  di desa, karena masih menggunakan penatusahaan  secara  manual  berupa  BKU, Buku  Bantu  kegiatan,  Buku  bantu  Pajak, Buku  Bank  dalam  realisasi  pengelolaan kegiatan dalam pelaporan, namun demikian  sudah  ada  keinginan  untuk memanfaatkan Siskeudes sebagai alat yang digunakan  desa  dalam  penatausahaan keuangan desa khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran  2015  sebagai  tahun  pertama dalam implementasi undang-undang No. 6
Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  hanya digunakan dalam pelaporan ke pemerintah daerah  sebagai  pemenuhan  kebutuhan pelaporan pemerintah pusat . 2). Sudah ada potensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yakni operator Siskeudes yang juga selaku Kaur
Keuangan sudah dapat mengoperasikannya, namun belum 100 %, karena terkendala dalam beberapa tahapan akhir  seperti  melakukan  postingan  data yang  saat  ini  dilakukan  oleh  operator kabupaten  sebagai  pengendali  Siskeudes kabupaten.  Akan  tetapi  secara  umum Sistem  Keuangan    Desa    (Siskeudes) sebagian  telah  diketahui.  3).  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  sebelum diterapkan  ke  desa  dapat  dilakukan peningkatan  kapasitas  pemerintah  desa terutama  bendahara  desa  atau  operator desa  sehingga  siap  dapat  menjalankan Siskeudes  sesuai  dengan  yang  diharapkan oleh penmangku kepentingan dalam hal ini adalah  pemerintah,  karena  anggaran  yang bersumber  dari  APBN  harus  dikelola sesuai dengan makanisme dan aturan yang berlaku,  sehingga  desa  telah  siap  dalam SDM.
Berdasarkan  hasil  yang  disimpulkan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai  berikut:  1).  Sebagai  tindak  lanjut dari hasil penelitian dapat disarankan yaitu yang pertama bagi Desa Tokaka yaitu agar Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES) dapat  dipelajari  sampai  benar-benar  dapat diketahui khususnya operator dan bandahara desa atau Kaur keuangan untuk dapat melakukan penginputan ke Siskeudes.  2).  Pemerintah  daerah  dalam hal  ini  DPMD  atau  operator  Siskeudes Kabupaten agar dapat memberikan pendapingan  kepada  operator  desa  sampai pada  tahapan  postingan  data    sehingga desa dapat mengentrol kesalahan- kesalahannya  apabila  terdapat  kekeliruan
dalam  penginputan  data.  Walau  demikian hasil  penginputan  tetap  dapat  divalidasi oleh operator kabupaten sebagai
pengendali Siskeudes, dengan tujuan dapat menghindari  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan oleh
desa dengan menyandingkan  laporan  keuangan  yang telah  dibuat  di  desa.  3).  Bagi  peneliti sebagai  referensi  substansional  dalam penelitian  selanjutnya,  karena  penelitian ini mendapatkan banyak informasi tentang penting  penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES)  sebenarnya  merupakan salah  satu  sistem  yang  baik  dan  dapat digunakan  untuk  membantu  operator  desa dan  benhara  desa  dalam  membuat  laporan keuangan desa, tanpa mengurangi
kekurangan-kekurangan
pada SISKEUDES, karena siskeudes juga masih terdapat kekurangan- kekurangan terutama isi  menu-menu  yang  berhubungan  dengan item-item kegiatan antara bidang 1 sampai dengan  bidang  4  (Bidang  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat)  belum  bersinergi  dengan aturan kementerian dalam negeri, kementerian desa dan kementerian keuangan sehingga dapat  membingungkan operator

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Norfan.  2015. BPKP  Kawal Keuangan  Desa  Lewat  SISKEUDES dan SIA BUM Desa . [Online Tersedia di https : // jpp. go. id/ nasional/pembangunan-desa/306394- bpkp-kawal- keuangan-desa-lewat- siskeudes-dan-sia-bum-desa  [Diakses pada 12 Desemberr 2015].
BPKP,  2015. Petunjuk  Pengeoperasian
Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa
Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Pratilik. Jakarta: Bumi Aksara.
Hasibuan,  Malayu.  S.P.  2007. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Herdiansyah,  Haris.  2015. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups:
Sebagai    Instrumen    Penggalian
Data  Kualitatif .  Jakarta:  Rajawali
Pers. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor
Publik .  Edisi    IV.    Yogyakarta:
BPFE.
Moleong,  Lexy  J.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:
Remaja Rosdakarya. Republik Indonesia. 2014. Undang- undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa . Sugiyono. 2012. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung : CV Alfabeta.
Susanto,  Azhar.  2013 .  Sistem  Informasi Akuntansi . Bandung: Lingga Jaya.
Wuryaningrum,  Ambar.  2007. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem Sebagai Moderating Variabel . Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
Jehan  M.Malajika,  Herman  Karamoy,
Rudy  J.  Pusung, Penerapan  Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi  Pemerintah  Desa  (Studi Kasus  Didesa  Suwaan  Kecamatan
Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara) , Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4) 2018, Hal 578-
583