## UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PERPSEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Yolanda Islamy *) yolandaislamyjs@gmail.com
Herman Katimin *)
harrysabath43@gmail.com
(Diterima 25 September 2020, disetujui 16 Januari 2021)

## ABSTRACT
Technological  developments  have  brought  new  changes  in  people's  lives,  not  only  having positive sides but also negative impacts including in the field of decency which has recently been  rampant,  such  as  prostitution,  which  was  originally  conventional  to  become  online based. These actions can be said to be incompatible with the social values of society. The Indonesian  government  is  not  firm  in  prohibiting  the  practice  of  prostitution  or  in  terms  of criminal liability against users of prostitution services, this can be seen from the absence of regulations  that  can  ensnare  prostitution  service  users.  The  purpose  of  this  study  is  to determine the regulation of criminal liability for prostitution service users in positive law. and efforts  to  criminalize  prostitution  service  users  in  positive  law  in  Indonesia.  This  research uses a descriptive normative juridical method. The result of the research is that the absence of  criminal  liability  arrangements  for  prostitution  service  users  makes  these  acts  more prevalent. For that we need an effort to criminalize prostitution service users  in positive law so that acts that are not in accordance with the values  of the community can be processed legally.
Keywords: Criminalization, Prostitution Service Users

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  membawa  perubahan  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  tidak hanya memiliki sisi positif akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang  akhir-akhir  ini  marak  terjadi  seperti  prostitusi  yang  mulanya  konvensional  merambat menjadi  berbasi  online.  Perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai sosial  masyarakat.  Pemerintah  Indonesia  tidak  tegas  dalam  melarang  adanya  praktek- praktek  prostitusi  maupun  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  terhadap pengguna  jasa prostitusi,  hal  ini  terlihat  dari  ketiadaan  aturan  yang  dapat  menjerat  pengguna  jasa prostitusi..  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  pengaturan  pertanggungjawaban pidana  pengguna  jasa  prostitusi  dalam    hukum  positif  dan  upaya  kriminalisasi  terhaap pengguna  jasa  prostitusi  dalam  hukum  positif  di  indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  yaitu  ketiadaan pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  membuat perbuatan  tersebut  semakin  marak  terjadi.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  upaya  kriminalisasi terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  dalam  hukum  positif  agar  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut dapat diproses secara hukum.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi
*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh

## I. Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, seluruh tata kehidupan masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  harus  berpedoman  pada norma-norma hukum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut. Pelaksanaan dan penegakan norma-norma  hukum  saat  ini  dihadapkan  pada  perkembangan  zaman,  yang akan  semakin  berpengaruh  dan  mengalami  perubahan.  Salah  satu  teori  bidang kriminologi  menyebutkan  bahwa  kejahatan  itu  merupakan  deskripsi  dari perkembangan masyarakat. Begitu masyarakat berhasil memproduksi kemajuan teknologi, maka seiring dengan itu akan timbul dampak negatif berupa kemajuan di  bidang  kejahatan.  Bahkan  dalam  beberapa  hal  kejahatan  sering  lebih  maju dibanding  kenyataan  yang  dicapai  masyarakat,  dan  terlebih  pada  penegak hukumnya baik dalam peraturan hukum formil maupun materiilnya.
Seiring  dengan  majunya  kejahatan  seperti  kejahatan  yang  bersifat transnational dan extraordinarycrime, dampak  yang  timbul  diakibatkan  oleh kejahatan  akan  semakin  besar.  Guna  menegakan  hukum  atas  kejahatan- kejahatan  yang  sangat  maju,  peraturan  hukum  dalam  perundang-undangan Indonesia  yaitu  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  merupakan terjemahan  dari Wetboek  van  Strafrecht dan  berlaku  di  Indonesia  berdasarkan asas  konkordasi,  tentunya  sudah  sangat  tidak  memadai,  sehinga  mendorong dirumuskannya  undang-undang  khusus,  seperti  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  komunikasi  membawa perubahan  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  tidak  hanya  memiliki  sisi  positif sebagai  penunjang  untuk  memudahkan  dalam  melakukan  aktifitas  sehari-hari, akan  tetapi  juga  berdampak  negatif  termasuk  dibidang  kesusilaan  yang  akhir- akhir  ini  marak  terjadi  seperti  Prostitusi  Online,  dimana  penggunaan  internet untuk  tujuan  seksual  atau  menggunakan  teknologi  canggih lainnya  untuk  setiap bentuk  ekspresi  atau  kepuasan  seksual  ( Cybersex )  (Barda  Nawawi,  2011:  78). Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Satjipto  Raharjo,  bahwa  di  kehidupan manusia  banyak  faktor  yang  dapat  dikemukakan  sebagai  pemicu  timbulnya
suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil  teknologi  modern  dewasa  ini  menjadi  salah  satu  alasan  terjadinya perubahan sosial (Bunga, 2012: 16). Dapat disimpulkan bahwa teknologi modern berimplikasi  dalam  perubahan  sosial  ( social  change) yang  menuju  atas penciptaan masyarakat modern.
Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma  hukum,  khususnya  norma  agama,  norma  kesopanan  dan  norma kesusilaan. Keberadaan tempat-tempat pekerja seks komersial di Indonesia kian hari  bertambah  pesat.  Tidak  hanya  di  tempat-tempat  pekerja  seks  komersial saling bertemu namun  juga pada  media internet salah satunya seperti transaksi pekerja seks komersial. Seiring dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet  para  pelaku  dan  penikmat  prostitusi  semakin  mudah  untuk  melakukan transaksi  tersebut.  Bermula  dari  perkenalan  yang  terhubung  melalui  aplikasi sosial  media  hingga  ketahap  kesepakatan  harga.  Seiring  dengan  banyaknya permintaan  jasa  pemuasan  seksual  bagi  pengguna  jasa  pekerja  seks  komersial (PSK),  pengguna  jasa  pekerja  seks  komersial  menjadi  titik  terjadinya  praktek prositusi.
Salah  satu  motif  kejahatan  yang  akhir-akhir  ini  sedang  ramai  dan mengkhawatirkan  orang  banyak  yaitu  prostitusi  online.  Dimana  pada  prostitusi online  yang  mana  melibatkan  beberapa  pihak  antara  lain  penyedia  jasa, pengguna  jasa  dan  pekerja  seks  komersial  (PSK).  Meskipun  pada  dasarnya bentuk kejahatan ini sudah pernah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  tetapi  hal  itu  kurang  maksimal  disebabkan karena  mudahnya  akses  internet  serta  penegakan  hukum  yang  kurang  efektif karena  dengan  gampangnya  akses  menuju  dunia  teknologi  informatika  maka kejahatan cybercrime jelas  demi  mudahnya  dilakukan,  salah  satunya  yaitu prostitusi online .
Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek prostitusi  maupun  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengguna jasa  prostitusi  tersebut.  Perbuatan  tidak  ketegasan  oleh  pemerintah  ini  bisa dilihat  tidak  hanya  dalam  Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  Tentang  ITE  dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, akan tetapi juga terlihat dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Pasal  yang  tertera  pada  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  hanya  mengatur  tentang  mereka  yang membantu  serta  penyediaan  pelayanan  seks  secara  illegal.  Dimana  KUHP mengatur  tersebut  dalam  dua  pasal,  yaitu  Pasal  296  KUHP  dan  Pasal  506 KUHP.
Berdasarkan  peraturan  dalam  KUHP  hanya  mengatur  larangan  bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa prostitusi karena tidak ada satu pasal  pun  dalam  KUHP  yang  mengatur  tentang  pengguna  jasa  prostitusi, sehingga  sangat  diperlukan  sebuah  penelitian  untuk  mengkaji  urgensi pengaturan  tentang  pengguna  jasa  prostitusi.  Diperlukan  adanya  ketegasan hukum  dalam  hal  prostitusi,  disebabkan  karena  banyaknya  korban  yang dirugikan dari kasus prostitusi-prostitusi online tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi  tersebut  akan  semakin  berkembang  apabila  pengguna  jasa  nya  tidak diberikan hukuman atas perbuatannya, karena mereka akan selalu merasa tidak bersalah  dan  selalu  aman  dari  hukum,  sehingga  keinginan  untuk  menggunakan jasa prostitusi tersebut tidak akan berkurang.
Contoh  kasus  prostitusi  online  dilakukan  oleh  Robby  Abbas  (RA)  yang tertangkap  pada  bulan  Mei  tahun  2019.  Tersangka  RA  mengaku  memiliki  200 pekerja  seks  komersial  (PSK)  yang  siap  ditawarkan  kepada  pengguna  jasa prostitusi  online.  Sebagian  dari  PSK  tersebut  merupakan  selebritis  yang  belum bersuami.  Tarif  pengguna  jasa  prostitusi  online  milik  RA  bervariasi,  mulai  dari puluhan  hingga  ratusan  juta  rupiah.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  pekerja seks  komersial  yang  dipesan.  Tersangka  RA  sebagai  pemilik  bisnis  prostitusi online memperoleh 20 persen dari setiap transaksi. RA telah menjalankan bisnis prostitusi  online  selama  tiga  tahun,  menggunakan  blackberry  messenger (BBM) sebagai  media  untuk  menawarkan  PSK.  Sementara  polisi  telah  menyerahkan berkas  kasus  mucikari  RA  ke  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan,  mucikari  RA dikenakan  Pasal  296-506  KUHP  tentang  perbuatan  pelacuran  wanita  dengan ancaman  kurungan  1  tahun  4  bulan  lamanya.  Sedangkan  para  pengguna  jasa prostitusi  mucikari  RA  tidak  akan  tersentuh  hukum.  Pasalnya  Porles  Metro Jakarta  Selatan  yang  menangani  kasus  ini  hanya  pada  kasus  yang  dilakukan mucikari  RA.  Sebelumnya  pengguna  jasa  prostitusi  tersebut  diduga  melibatkan kalangan  pengusaha  dan  pejabat  ( Bali  Tribunnews,  “Pengguna  Jasa  Prostitusi Online Mucikari RA Tak Tersentuh Hukum”,  diakses pada 01/07/ 2020).
Berdasarkan  kasus  tersebut  terlihat  bagaimana  pola  kehidupan  dan dinamika  masyarakat  saat  ini  yang  dirasa  perlu  untuk  diatur  terkait  konteks hukum.  Salah  satu  perwujudan  itu  dapat  dilakukan  dengan  melihat  dan menganalisa  mengenai  aturan  hukum,  khususnya  hukum  pidana  dalam  hal kriminaliasi  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  di  masa  yang  akan  datang. Didasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  artikel  ini  adalah  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengguna Jasa  Prostitusi  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia  dan  Upaya Kriminalisasi  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  yaitu  dengan  menitikberatkan  penggunaan  data  sekunder  baik yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  lapangan. Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  guna diperoleh  gambaran  menyeluruh  dan  sistematis  tentang  masalah  yang  diteliti. Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  dengan  melihat  pada  permasalahan  yang ada  dihubungkan  dengan  peraturan-peraturan  sebagai  hukum  postif,  untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

## II.  Pembahasan
2.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Di  Indonesia,  bisnis  prostitusi    merupakan  bisnis  ilegal  karena  tidak sesuai  dengan  norma  hukum.  Bahkan  prostitusi  dianggap  sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Prostitusi berasal dari bahasa Belanda “prostitutie ” dan bahasa Inggris “ prostitution” yang  artinya  pelacuran.  Kartini  Kartono  mendefinisikan  prostitusi  sebagai perbuatan  perempuan  atau  laki-laki  yang  menyerahkan  badannya  untuk berbuat  cabul  secara  seksual  dengan  mendapatkan  upah  (Irwandi,  2012: 62-63).  Soerjono  Soekanto  mendefinisikan  prostitusi  sebagai  suatu pekerjaan  yang  bersifat  menyerahkan  diri  untuk  melakukan  perbuatan seksual  dengan  mendapatkan  upah  (Subaidah,  2016:150).  Sementara
prostitusi  secara  umum  adalah  praktik  hubungan  seksual  sesaat  yang kurang  lebih  dilakukan  dengan  siapa  saja,  untuk  imbalan  berupa  uang. Tiga  unsur  utama  dalam  praktik  pelacuran  adalah  pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional (Bagong, 2010: 159-160).
Seiring  berkembangnya  teknologi  dan  informasi,  dunia  prostitusi semakin meluas, tidak hanya secara konvensional namun juga merambah secara  online.  Prostitusi  online  merupakan  sebuah  modus  baru  dengan menawarkan  wanita  melalui  sebuah  alamat  situs.  Prostitusi  online berkembang dengan pesat karena mudahnya akses jejaring sosial seperti facebook, twitter, wechat dan sebagainya yang dapat difungsikan sebagai wadah  bagi  pelaku  prostitusi  online  untuk  menawarkan  jasanya. Fenomena  prostitusi  online  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  inovasi  baru bagi  penyedia  jasa  tersebut.  Penggunaan  media  online  sebagai penghubung  jelas  memudahkan  baik  bagi  muncikari,  PSK,  maupun pemakai  jasa  prostitusi.  Indonesia  sebenarnya  memiliki  aturan  untuk melarang  kegiatan  prostitusi,  hanya  saja  aturan-aturan  tersebut  dinilai belum  memberikan  ketegasan,  khususnya  penindakan  bagi  PSK  dan pengguna  jasa  prostitusi  itu  sendiri.  KUHP  misalnya,  dalam  pengaturan mengenai  delik-delik  kesusilaan,  belum  ada  pasal  untuk  menjerat  PSK maupun  pengguna.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  296,  Pasal  284  dan  Pasal 506 KUHP .
Beberapa  kalangan  ahli  ada  yang  berpendapat,  bahwa  salah  satu pasal  dalam  Bab  XIV  yang  dekat  dan  terkait  dengan  prostitusi  adalah ketentuan  Pasal  296  KUHP,  yang  menyatakan  :  ”Barang  siapa  dengan sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh  orang lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebisaaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”.
Ketentuan  Pasal  296  KUHP  sejatinya  sama  sekali  tidak  mengatur tentang prostitusi. Ketentuan Pasal 296 KUHP hanya melarang siapa saja yang  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  yang dilakukan  oleh  orang  lain.  Pasal  ini  merupakan  pengaturan  tentang larangan  bisnis  prostitusi  yang  menentukan  bahwa  pemidanaan  hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan prostitusi
sebagai  pencarian  atau  kebiasaan.  Pasal  ini  tidak  bisa  digunakan  untuk menjerat  pelacuran  atau  prostitusinya  itu  sendiri.  Bahkan  si  pelacur  dan pemakainya tidak bisa dijerat menggunakan Pasal 296 KUHP ini.
Ketentuan  KUHP  yang  sering  diasumsikan  banyak  orang  dapat digunakan  untuk  menjerat  prostitusi  adalah  ketentuan  Pasal  284  KUHP. Pasal  ini  lazim  disebut  sebagai  pasal  tentang  zina,  digunakan  sebagai larangan  terhadap  perbuatan  zina.  Sejauhmana  ketentuan  Pasal  284 KUHP  dapat  digunakan  untuk  menjerat  prostitusi,  berikut  diuraikan rumusan  pasal  284  tersebut  secara  lengkap.  Ketentuan  Pasal  284  KUHP menyatakan:
(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 1.  a.  seorang  pria  telah  kawin  yang  melakukan  zina,  padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (Pasal 27 menyatakan:  ”Pada  waktu  yang  sama,  seorang  laki-laki hanya  boleh  terikat  oleh  Perkawinan  dengan  Satu  orang perempuan  saja,  seorang  perempuan  hanya dengan  satu orang lelak i saja”).
b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.
2.  a.  seorang  pria  yang  turut  dalam  perbuatan  itu,  padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b.  seorang  wanita  tidak  kawin  yang  turut  serta  melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
(2)  Tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan  atas  pengaduan suami/istri  yang  tercemar,  dan  bilamana  bagi  mereka  berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai  atau  pisah  meja  dan  tempat  tidur,  karena  alasan  itu juga;
(3)  Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
(4)  Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  dalam sidang pengadilan belum dimulai.
(5)  Jika  bagi  suami  istri  berlaku  pasal  27  BW,  pengaduan  tidak diindahkan  selama  perkawinan  belum  diputuskan  karena perceraian  atau  sebelum  keputusan  yang  menyatakan  pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Berlandaskan  pada  ketentuan  Pasal  284  KUHP  di  atas,  dapat disimpulkan,  bahwa  secara  umum  ada  tiga  kategori  orang  yang  dilarang melakukan zina, yaitu :
a.   laki-laki  telah  kawin,  di  mana  pasal  27  BW  berlaku  baginya,  atau wanita/perempuan telah kawin;
b.  seorang  pria  yang  turut  serta  dalam  perzinaan  itu,  baik  telah  kawin atau  belum  kawin  dengan  syarat  ia  mengetahui,  bahwa  yang  turut bersalah  dalam  perzinaan itu,  baik itu laki-lakinya  maupun  wanitanya harus telah kawin;
c.  seorang  wanita  belum  kawin  yang  turut  serta  dalam  perzinaan  itu, dengan  syarat  ia  mengetahui,  bahwa  yang  turut  bersalah  dalam perzinaan itu, baik itu laki-laki maupun wanitanya harus telah kawin.
Konstruksi  Pasal  284  KUHP  jelas  mengisyaratkan  adanya  kendala dalam penerapannya. Beberapa kendala yuridis atas penerapan Pasal 284 KUHP,  termasuk  untuk  tindak  pidana  prostitusi  antara  lain  dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Ketentuan Pasal 284 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap laki-laki dan  perempuan  yang  masing-masing  masih  lajang.  Inilah  kelemahan terbesar yang selama ini menjadi kendala dalam penerapan Pasal 284 KUHP.
b.  Melalui  rumusan  ketentuan  Pasal  284  KUHP,  tindak  pidana  zina dikonstruksi sebagai jenis tindak pidana aduan (klacht-delicten), bahkan pengaduan atas zina tidak akan ditindaklanjuti, manakala dalam tempo tiga bulan tidak diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
Ketentuan  lain  yang  juga  sering  diasumsikan  dapat  digunakan menjerat  pelaku  prostitusi  adalah  ketentuan  Pasal  506  KUHP,  yang menyatakan  : “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul seorang  wanita  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian,  diancam  dengan kurungan  paling  lama  satu  tahun”.  Ketentuan  Pasal  506  KUHP  lagi-lagi bukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi.  Ketentuan  Pasal  506  KUHP  justru  merupakan  aturan  hukum yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  menjerat  mucikari  (makelar  cabul), yaitu  orang-orang  yang  menolong  mencarikan  langganan  (konsumen) dalam pelacuran untuk mendapatkan upah.
Selanjutnya  dalam  UU  ITE,  pengaturan  mengenai  prostitusi  hanya sebatas pada muatan atau konten yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan  bahwa:  “setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat
diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang m emiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan.”  Pasal  tersebut  pada dasarnya  melarang  aktivitas  prostitusi  yang  dilakukan  dengan  media elektronik.  Akan  tetapi  sayangnya  Pasal  27  ayat  (1)  hanya  mengatur perbuatan  berisi  informasi  dan  dokumen  elektronik  yang  melanggar kesusilaan, sementara UU ITE tidak mengenal prostitusi atau motif dibalik terjadinya pelanggaran.
Pada  UU  Pornografi  juga  tidak  dapat  menindak  PSK  dan  pengguna jasa  prostitusi.  UU  Pornografi  hanya  dapat  menindak  mucikari.  Hal  ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi”.  Pasal  4 ayat  (2)  h uruf  d  menyatakan  “setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa pornografi  yang  menawarkan  atau  mengiklankan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.
Aturan  pidana  terkait  si  pengguna  jasa  prostitusi  hanya  terdapat pada  beberapa  peraturan  daerah  di  Indonesia  yaitu  terdapat  pada  Perda DKI  Jakarta  No.  8  Tahun  2007  tentang  Ketertiban  Umum  pada  Pasal  42 ayat (2). Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun  2005  tentang  Pelarangan  Pelacuran.  Pemikiran  yang  timbul  ialah bahwa  prositusi  tumbuh  dan  berkembang  karena  ada  pengguna  atau pembeli jasa prostitusi.
Berdasarkan  penelusuran  terhadap  hukum  pidana  positif  di Indonesia sebagaimana terpapar di atas, tergambar secara terang, bahwa hingga  sampai  saat  ini  belum  ditemukan  aturan  yang  secara  khusus mengatur tentang prostitusi, yang setidaknya memuat tentang :
a.  Konstruksi  hukum  perbuatan  prostitusi,  dalam  arti  belum  ada kejelasan  tentang  bagaimana  konstruksi  hukum  perbuatan prostitusi itu. Apa unsur-unsurnya, sehingga suatu perbuatan bisa dikualifikasi sebagai  prostitusi.  Dengan  kata  lain,  hukum  pidana  positif  di Indonesia  belum  melakukan  kriminalisasi  terhadap  perbuatan prostitusi  sepenuhnya.  Karena  itu,  wajar  apabila  hingga  sekarang
tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengkualifikasikan  prostitusi  sebagai perbuatan yang dilarang, sebagai tindak pidana.
b.  Larangan terhadap perbuatan prostitusi, dalam arti hingga sekarang tidak  ada  satu  aturan  pun  dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia yang  telah  melarang  perbuatan  prostitusi.  Sementara  dasar  untuk menentukan  patut  tidaknya  suatu  perbuatan  dilarang  atau  tidak, dianggap  bersifat  melawan  hukum  atau  tidak,  hakikatnya  telah terang benderang.
Jelaslah  sekarang,  bahwa  persoalan  penegakan  hukum  masalah prostitusi di Indonesia letaknya tidak pada ranah penerapan hukum, bukan pada tahap aplikasi hukum. Persoalan prostitusi di Indonesia terletak pada tahap  legislasi  (formulasi),  yaitu  belum  adanya  kriminalisasi  terhadap prostitusi  itu  sendiri.  Artinya,  untuk  mengurai  benang  kusut  persoalan prostitusi  di  Indonesia  harus  ada  politik  hukum  yang  jelas  tentang prostitusi.  Apakah  akan  dijadikan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  atau tidak.
Persoalan  prostitusi  di  Indonesia  telah  terlalu  lama  dibiarkan mengambang  pada  ranah  perdebatan  tidak  berkesudahan.    Artinya, penegakan hukum terhadap persoalan prostitusi membutuhkan keputusan pada  tahap legislasi  (formulasi).  Penegakan hukum,  termasuk  penegakan hukum  dalam  masalah  prostitusi  hakikatnya  merupakan  proses  melalui berbagai  tahap  yaitu  tahap  formulasi  /  legislasi,  tahap  aplikasi  dan  tahap eksekusi.    Menurut  Barda  Nawawi  Arief  (2011:  4)  proses  legislasi merupakan  proses  penegakan  hukum  in  abstracto.  Proses  legislasi merupakan  tahap  awal  yang  sangat  strategis  dari  penegakan  hukum  in concreto,  sehingga  kesalahan  pada  tahap  ini  merupakan  kesalahan strategis  yang dapat  menjadi  penghambat  penegakan  hukum  in  concreto. Kekosongan hukum pada tahap legislasi (formulasi) dengan demikian akan berdampak langsung pada penegakan hukum in concreto . (Barda Nawawi, 2011: 5).
2.2. U paya  Kriminalisasi  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  dalam Hukum Positif di Indonesia
Seseorang  disebut  telah  melakukan  perbuatan  pidana,  apabila perbuatannya  terbukti  sebagai  perbuatan  pidana  seperti  yang  telah  diatur
dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Akan  tetapi seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  tidak selalu  dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pertanggung jawaban  pidana,  tidak  hanya  dilihat  dari  perbuatannya  saja,  melainkan dilihat  juga  dari  unsur  kesalahannya.  Dalam  pertanggungjawaban  pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan ( Geen straf  zonder  schuld:  Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea )  (Moeljatno, 2017: 153). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang  tersebut  tidak  hanya  telah  melakukan  perbuatan  pidana, melainkan  juga  terdapat  unsur  kesalahan  dalam  perbuatannya  dan  juga seorang  pelaku  perbuatan  pidana  tersebut  telah  memenuhi  unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.
Secara  konseptual,  pertanggung  jawaban  pidana  hakikatnya  adalah mengenakan  celaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  karena  perbuatannya yang  melanggar  larangan  atau  karena  perbuatannya  yang  menimbulkan akibat  yang  dilarang  (Chairul  Huda,  2011:  69).  Oleh  karena  itu,  untuk mengatakan  seseorang  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana,  maka  ia haruslah  orang  yang  dapat  dicela  atas  perbuatannya.  Dengan  konsepsi yang  demikian,  maka  untuk  adanya  pertanggunggungjawaban  pidana setidaknya  dibutuhkan  dua  hal  pokok,  yaitu  pengenaan  celaan  terhadap pelaku  tindak  pidana,  dan  telah  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  atau telah  terjadinya  akibat  yang  dilarang.  Mengikuti  pemahaman  tersebut, maka perlu juga ditegaskan, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam  hukum  pidana  tidak  lain  adalah  meneruskan  celaan  yang  secara objektif  ada  pada  perbuatan/tindak  pidana  kepada  seseorang  yang memenuhi  syarat  untuk  dapat  dijatuhi  pidana  karena  perbuatannya  itu (secara subjektif).
Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang,  termasuk  kepada  pelaku  prostitusi,  maka  haruslah  terlebih dahulu  ada  proses  kriminalisasi  terhadap  prostitusi  itu  sendiri,  yaitu mengkonstruksikannya  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  (tindak  pidana). Konsepsi ini sesungguhnya mengisyaratkan, bahwa pertanggung jawaban pidana  juga  bersumber  dari  adanya  celaan  objektif  yang  ada  pada  tindak pidana.  Melalui  bangunan  konsep  ini  ingin  ditegaskan,  meskipun  tindak
pidana  tidak  menjadi  dasar  penjatuhan  pidana,  tetapi  kepastian  akan terjadinya tindak pidana menjadi pintu masuk adanya pertanggungjawaban pidana.
Dilihat  dari  perspektif  politik  hukum  (pidana),  kriminalisasi  terhadap prostitusi  hakikatnya  merupakan  kebutuhan  mendesak.  Sifat  mendesak kriminalisasi  terhadap  prostitusi  setidaknya  atas  tiga  alasan  mendasar, yaitu  alasan  filosofis,  alasan  sosiologis,  dan  alasan  yuridis.  Secara filosofis,  pancasila  sebagai  paradigma  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Kaelan, 2013: 297). Artinya, dalam setiap aspek penyelenggaraan  negara  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Dengan  kata  lain,  tidak  boleh  terjadi  dalam  negara  Indonesia  praktik penyelenggaraan  negara  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyai dua pengertian yang keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  (Noor  MS, 2001: 166-167).
Pancasila  merupakan  satu-satunya  ideologi  negara  yang  menjadi dasar  utama  pelaksanaan  cita-cita  pokok  negara.  Titik  sentral  cita-cita pokok  tersebut  adalah  masyarakat  adil  dan  makmur  materiil  dan  spirituil dalam  kerangka  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  yang  dilandasi  nilai Ke-Tuhanan,  kemanusiaan,  persatuan  dan  kerakyatan.  Cita  pokok  inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD  1945,  khususnya  dalam  alinea  ke  IV  yang  menjadi  dasar,  jiwa, sumber semangat penyelenggaraan negara (Noor MS, 2001: 166-167).
Pancasila  juga  merupakan  dasar  moral  negara.  Titik  sentral  moral negara  adalah  nilai  Ke-Tuhanan,  yang  di  dalamnya  tercantum  ajaran Tuhan  dan  nilai  Kemanusiaan  yang  melahirkan  hukum  kodrat  dan  hukum etik  yang  menjadi  dasar  pemikiran  untuk  mengatur  tata  masyarakat  dan sekaligus merupakan dasar filsafat hukum Indonesia. Dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau  cita  hukum  tertinggi  yang  akan  menjadi  sumber  dari  segala  sumber hukum di Indonesia (Noor MS, 2001: 166-167). Sekiranya nilai KeTuhanan yang dijadikan titik sentral untuk menilai perbuatan prostitusi, maka terlihat secara  jelas,  bahwa  prostitusi  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan nilai-nilai Ke-Tuhanan, sebagai perbuatan yang dilarang.
Dalam perspektif nilai Ke-Tuhanan, khususnya berdasarkan nilai-nilai Islam  bahwa  prostitusi  hakikatnya  adalah  zina.  Dalam  perspektif  nilai-nilai Islam  setiap  hubungan  seksual  di  luar  pernikahan  termasuk  hubungan seksual  yang  disebabkan  karena  adanya  hubungan  pertukaran  uang, barang,  jasa,  hadiah  dan  atau  sejenisnya  sebagai  suatu  transaksi perdagangan dapat dikualifikasi sebagai zina. Menurut Abdul Halim (2011: 531)  zina  artinya  seorang  laki-laki  memasukkan  kemaluannya  ke  dalam kemaluan  perempuan,  dengan  tidak  ada  nikah  dan  terjadinya  tidak  pula dengan subhat. Dengan  demikian,  maka  prostitusi  dapat  dikatakan perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang menurut nilai-nilai Islam.
Secara  sosiologis,  prostitusi  juga  dianggap  sebagai  penyakit masyarakat.  Bahkan  di  beberapa  daerah  perilaku  prostitutif  dianggap “mengotori”  kesucian  masyarakat  yang  bersangkutan,  sehingga  kepada pelakunya harus dihukum berat. Perspektif sosiologis ini tentu memberikan penguatan, betapa zina, termasuk di dalamnya adalah prostitusimerupakan  perbuatan  yang  dilarang  menurut  nilai-nilai  yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu dalam perspektif yuridis persoalan prostitusi juga masih menunjukan gambaran yang belum jelas.  Sebagaimana  pada  bagian  sebelumnya  telah  disampaikan,  belum ada satu ketentuanpun dari hukum  pidana yang sekarang berlaku (hukum positif) yang secara tegas mengatur tentang prostitusi.
Dalam pemikiran hukum yang akan datang atau ius constituendum : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup serta negara, tetapi belum sebagai  kaidah  berbentuk  undang-undang  atau  peraturan  lain,  yaitu RKUHP tahun 2019 belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tahun 2019 tersebut belum mengaturnya.  RKUHP  tahun  2019  sebagai  konsep  rancangan  KUHP dimasa  yang  akan  datang  seakan  menegaskan  bahwa  prostitusi  terjadi bukan  karena  tidak  adanya  pengaturan  mengenai  pengguna  jasa  PSK namun karena tidak adanya yang melarang seseorang untuk menjadi PSK. Hal  itu  dapat  dikemukaan  karena  di  dalam  Rancangan  KUHP  2019 menambahkan  aturan  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  orang  yang melacurkan  dirinya  di  jalan  atau  tempat  umum  yaitu  terdapat  di  dalam rumusan  Pasal  489  Rancangan  KUHP  2019,  namun  apabila  para
pengguna  jasa  PSK  tidak  juga  di  awasi,  maka  para  PSK  akan  tetap melakukan  pekerjaannya.  Hal  itu  dikarenakan  masih  adanya  permintaan terhadap jasa dari PSK tersebut.
Pemikiran  tentang  perlunya  aturan  yang  mengatur  gejala  sosial terhadap  prostitusi  khususnya  bagi  para  pengguna  jasanya  ialah  dasar yang  kuat  karena  tindakan  tersebut  telah  lumrah  terjadi  dan  merupakan suatu  fenomena  keterpurukan  bagi  masyarakat  banyak  dan  hukum khususnya  pidana,  sehingga  hal  tersebut  diharapkan  segera  diatur  dalam ketentuan  hukum  pidana.  Bagaimana  transaksi  prostitusi  bisa  terjadi karena  adanya  pihak  pengguna  jasa  yang  menikmati  hal  tersebut. Meskipun  pihak  lain  dari  tindak  pidana  prostitusi  tentu  juga  memberikan dorongan  maka  praktek  prostitusi  terjadi.  Tetapi  yang  menjadi  target  ini pihak  pengguna  jasa  bagi  forum  prostitusi  baik  konvensional  maupun online termasuk pemilik website untuk digunakan jasa PSK darinya.
Ada semacam keraguan dari politik hukum pidana untuk mengambil sikap  tegas  terhadap  prostitusi.  Ambiguitas  pembuat  undang-undang  di dalam  merespon  perilaku  prostitutif  di  masyarakat  sangat  jelas.  Pembuat undang- undang  seperti  kehilangan  “nyali”  ketika  harus  mengkonstruksi prostitusi  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  (tindak  pidana).  Pada  titik  ini, sesungguhnya  sikap  tegas  negara  di  dalam  menentukan  pilihan  hukum sangat  diperlukan.  Sampai  sejauh  ini,  sikap  politik  negara  terhadap persoalan  prostitusi  juga  bersifat  ambigu.  Di  satu  sisi,  ada  larangan terhadap  siapapun  untuk  tidak  terlibat  dalam  prostitusi  seperti  mucikari, penyedia jasa layanan seks, memperlancar dan mempermudah perbuatan cabul  tetapi  di  sisi  yang lain  negara  belum  jelas  sikap  politiknya  terhadap pengguna  jasa  prostitusi  tersebut.  Negara  cenderung  mengambil  sikap “diam”  dalam  menyikapi  persoalan  prostitusi  yang  sesungguhnya  sudah demikian akut (Anindia dan Sularto, RB, 2019: 22).
Mencuatnya  berbagai  kasus  prostitusi  yang  menghebohkan masyarakat  baik  yang  menggunakan  sarana  elektronik  maupun  yang konvensional menunjukkan, betapa kebutuhan pengaturan hukum tentang pengguna  jasa  prostitusi  bersifat  mendesak.  Pro  dan  kontra  tentang prostitusi, merespon merebaknya berbagai prostitusi online mengisyaratkan,  bahwa  penegak  hukum  membutuhkan  perangkat  hukum
untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  prostitusi.  Melandaskan  pada berbagai  kajian  sebagaimana  terpapar  di  atas —baik  atas alasan filosofis, sosiologis,  dan  yuridis —sudah  saatnya  politik  hukum  pidana—melalui kekuasaan  negara —mengambil  sikap  tegas  tentang  konstruksi  hukum prostitusi.

## III.  Kesimpulan
Politik  hukum  pidana  Indonesia  belum  mengambil  sikap  tegas  tentang perbuatan  prostitusi  khususnya  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  tersebut. Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  prostitusi  akan  sangat  tergantung  pada formulasi  tentang  tindak  pidana  prostitusi.  Selama  prostitusi  belum  dikonstruksi sebagai  perbuatan  yang  dilarang,  maka  selama  itu  pula  pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya akan sulit dikonstruksi. Mengingat, pertanggungjawaban  pidana  hakikatnya  bersumber  dari  adanya  celaan  objektif yang  ada  pada  tindak  pidana  (sebagai  “rembesan”  dari  tindak  pidana). Rancangan  KUHP  2019  sebagai  konsep  rancangan  KUHP  di  masa  depan  juga belum  memuat  pengaturan  mengenai  pengguna  jasa  prositusi  sehingga  belum bisa  memberikan  kepastian  hukum  terkait  pemidanaan  terhadap  pengguna  jasa PSK di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka  perlu dilakukan pengkajian  mendalam  terkait  kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi  sehingga hukum  pidana  dapat  menjangkau  kejahatan  prostitusi  online  yang  dilaksanakan di  dunia  maya.  Diperlukan  perluasan  penafsiran  sekaligus  pembahasan mengenai  perbandingan  pertanggungjawaban  pidana  pada  pengguna  jasa prostitusi  yang  dapat  menjangkau  kegiatan  di  cyberspace  baik  dalam  RKUHP tahun  2019  baik  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya    yang  akan menjadi ketentuan hukum positif.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  2011. Pornografi,  Pornoaksi,  Cybersex-Cyberporn, Semarang: Pustaka Magister.
______________________, 2011. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  (Integrated  Criminal  Justice  System), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Bakry, Noor MS. 2001. Orientasi Filsafat Pancasila . Yogyakarta: Liberty.
Dewi,  Bunga.  2012. Cyber  Prostitusi .  Denpasar:University  Udayana  Press (UUP).
Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP , Jakarta: Rineka Cipta.
Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir Al-Ahkam , Jakarta: Kencana.
Huda, Chairul. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta:Penerbit Kencana.
Kaelan.  2013. Negara  Kebangsaan  Pancasila:  Kultural,  Historis,  Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya . Yogyakarta: Paradigma Mahfud  MD,  Moh.  2011. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Moeljatno. 2017. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Suryanto,  Bagong.  2010. Masalah  Sosial  Anak .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group

## B.  Jurnal & Sumber Lainnya
Anindia,  Islamu  Ayu  dan  Sularto,  R.B.  2019.  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia . Volume 1 Nomor 1 Koentjoro. 1996. Prostitusi di Indonesia : Sebuah Analisis Kasus di Jawa, Buletin Psikologi Tahun IV, Nomor 2
Ratna,  Subaidah.  2016.  Reformulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Pada  Pelaku Prostitusi  Online:  Suatu  Kajian  Normatif. Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya . Vol. 18, No. 1
Samad,  Irwandi.  2012.  Pelacuran  Dalam  Orientasi  Kriminalistik. Jurnal  Lex Crimen. Vol. I No. 4

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019

## D.  Sumber Lain
Bali  Tribunnews,  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Online  Mucikari  RA  Tak  Tersentuh Hukum, Diakses pada 01/07/2020. http://bali.tribunnews.com/2015/06/06/pengguna-jasa-prostitusi-online- mucikari-ra-tak-tersentuh-hukum.