## PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Dimas Rangga Kusuma Aji 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dimasrangga52@gmail.com , mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## Abstract
In the midst of Indonesia's economic crisis and the increasing number of poverties, which is triggered by corruption. Corruption can endanger the stability and security of society, economy, politics and can damage the democratic values and morality of a country. From a legal point of view, corruption is an extraordinary crime (extraoredinary crimes) and there are also opinions that say that corruption is also a  crime  against  humanity  (crimes  against  humanity)  which  until  now  has  only  become  the  Ius Constituendum.  The  practice  of  criminal  acts  of  corruption  has  been  increasing  in  recent  years. Suspects or defendants from the perpetrators of this crime are no longer limited to the executive and also the legislature and the judiciary. There is one case which is an act of misuse of funds in one of these types of social assistance, one of which is in Malang City, where there is a case of embezzlement of  social  assistance  funds  (bansos)  for  the  Family  Hope  Program  (PKH)  carried  out  by  Penny  Tri Herdhiani (28) who is a PKH assistant in Kanigoro Village, Pagelaran District. Embezzlement is carried out by not providing a Prosperous Family Card (KKS) to KPM (Beneficiary Families) who have died and have moved places/addresses as well as withdrawing some of the PKH funds belonging to KPM. So that this action can be said as an abuse of authority. The abuse of authority is not only carried out by state  officials  who  have  high  positions  or  strategic  positions  but  also  spreads  to  remote  areas  by regional  officials.  Abuse  of  authority  is  stated  in  Article  3  of  Law  no.  31  of  1999  concerning  the Eradication of Corruption Crimes Jo. UU no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. So that this research will be able to answer the formulation of the problem regarding the concept of abuse of authority and the concept of violating the law in cases of criminal acts of corruption, as well as the application of material criminal law to criminal acts of corruption in the Family Hope Program (PKH) funds in Malang City in Decision Number 119/Pid-Sus- TPK/2021/PN Sby.
Keywords : Abuse of Authority, Corruption, Social Assistance

## Abstrak
Di  tengah  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  sedang  krisis  dan  jumlah  kemiskinan  yang  semakin meningkat, yang dipicu akibat dari korupsi. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,  ekonomi,  politik  serta  dapat  merusak  nilai-nilai  demokrasi  dan  moralitas  dari  suatu negara. Dalam pandangan hukum, korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extraoredinary crimes ) dan  juga  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  korupsi  juga  merupakan  kejahatan  kemanusiaan ( crimes  againts  humanity )  yang  sampai  sekarang  pendapat  tersebut  hanya  menjadi Ius Constituendum . Praktik tindak pidana korupsi semakin banyak beberapa tahun kebelakang. Tersangka ataupun terdakwa dari pelaku tindak pidana ini tidak lagi sebatas kalangan eksekutif dan juga kalangan legislatif  maupun  kalangan  yudikatif.  Terdapat  salah  satu  kasus  yang  merupakan  tindakan penyalahgunaan dana di salah satu jenis bantuan sosial tersebut yang salah satunya terdapat di Kota Malang, dimana terdapat kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH)  yang  dilakukan  oleh  Penny  Tri  Herdhiani  (28)  yang  merupakan  pendamping  PKH  di  Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran. Penggelapan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM yang sudah meninggal dunia dan pindah tempat/alamat serta melakukan penarikan terhadap sebagian dana PKH milik KPM. Sehingga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan bukan  hanya  dilakukan  oleh  pejabat  negara  yang  mempunyai  kedudukan  tinggi  atau  jabatan  yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke plosok-plosok  daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menjawab  rumusan  masalah  mengenai  konsep  penyalahgunaan  wewenang  dan  konsep  melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang pada putusan Nomor 119/Pid- Sus-TPK/2021/PN Sby.
Kata Kunci : Penyalaghunaan Wewenang, Korupsi, Bansos

## PENDAHULUAN
Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis dan jumlah kemiskinan yang semakin  meningkat,  yang  dipicu  akibat  dari  korupsi.  Korupsi  seperti  wabah  penyakit  yang telah  melibatkan  pejabat  tinggi  hingga  birokrasi  bawah.  Korupsi  dapat  membahayakan stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  ekonomi,  politik  serta  dapat  merusak  nilai – nilai demokrasi  dan  moralitas  dari  suatu  negara.  Dalam  negara – negara  berkembang  korupsi merupakan masalah besar termasuk di Indonesia karena akibat yang ditimbulakan oleh para koruptor.  Dalam  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum ( Rechtstaat ), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( Machstaat ). Ini berarti bahwa Repiblik Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  semua  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu  tidak  ada  kecualinya(Hartanti  2009).  Dalam  pandangan  hukum,  korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extraoredinary  crimes )  dan  juga  ada  pendapat  yang mengatakan  bahwa  korupsi  juga  merupakan  kejahatan  kemanusiaan  ( crimes  againts humanity )  yang  sampai  sekarang  pendapat  tersebut  hanya  menjadi Ius  Constituendum . Korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia, hal ini berkaitan dengan hak – hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  akibat  korupsi(Satria  2014). Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari segala elemen pemerintah dan masyarakat dikarenakan korupsi nampak makin terpola dan sistematis(Keadilan et al. 2017). Korupsi  juga  dapat  di  kategorikan  sebagai  kejahatan  yang  lebih  tinggi dibandingan  dengan terorisme. Korupsi bahkan merupakan suatu budaya yang berkembang pada pejabat negara
yang  sulit  untuk  dihilangkan  atau  dimusnahkan,  hal  ini  menunjukkan  menurunnya  atau lemahnya nilai moral suatu individu yang mudah terpengaruh akan kenikmatan duniawi yang hanya  sementara.  Tidak  adanya  etika  dan  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  diri  seorang individu  yang  membuat  semakin  meningkatnya  korupsi(Al  Andang  Binawan  2006).  Tanpa disadari perilaku korupsi muncul dari kebiasaan lumrah dan wajar oleh masyarakat, sehingga kebiasaan – kebiasaan ini dapat menjadi bibit – bibit nyata korupsi di masa depan. Banyak upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, namun korupsi  di  Indonesia  tetap  saja  meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan  masyarakat.  Peningkatan  tindak  pidana  korupsi  terjadi  karena  telah  merambah berbagai institusi negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Salah satu tipe tindak pidana korupsi  yang  banyak  dilakukan  oleh  pejabat  negara  adalah  penyalahgunaan  kewenangan, yang  dimana  pejabat  negara  seharusnya  melayani  masyarakat  dengan  baik  karena merupakan  tanggungjawab  mereka  sebagai  pejabat  yang  membantu  segala  urusan  yang dibutuhkan masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga  ke  plosok – plosok  daerah  yang dilakukan  oleh pejabat daerah.  Orang  yang  karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik – baiknya untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu berdasarkan  jabatan  atau  kedudukannya  itu  (Adami  Chazawi  2016).  Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari korupsi, salah satunya seperti dampak pelayanan publik dalam  bantuan  sosial,  yang  sangat  merugikan  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin. Bahkan terdapat beberapa kasus pejabat negara/ pegawai negeri yang seharusnya malayani masyarakat dengan baik, tetapi menyalahgunakan kewenangannya seperti penyalahgunaan kewenangan  dalam  menyalurkan  bantuan  dana  bedah  rumah  kepada  masyarakat  miskin. Pada dasarnya setiap negara pasti memiliki tanggung jawab, tugas dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan masing-masing negara akan berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh tata nilai sosial, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
tersebut.  Untuk  mengatasi  permasalahan  kesejahteraan  ini  maka  Pemerintah  pada  tahun 2007  mencanangkan  satu  program  bernama  Program  Keluarga  Harapan,  program  ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada katagori Keluarga Sangat Miskin  yang  memiliki  beberapa  persyaratan  berkaitan  dengan  pendidikan  dan  kesehatan. Program  ini diimplementasikan oleh daerah-daerah  yang  dianggap  membutuhkan bantuan program  dan  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  sudah  ditentukan  oleh  pembuat kebijakan.  Adapun  jenis-jenis bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam hal  ini Kementrian Sosial Republik Indonesia adalah antara lain berupa bantuan untuk penyandang cacat, rehabilitasi rumah tidak layak huni; kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM), beras sejahtera (RANSTRA), program keluarga harapan (PKH) dan lain sebagainya. Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tentu  menyambut  baik  dan menjalankan program  ini dengan  sebaik-baiknya. Demi berjalannya program ini dengan baik Kementerian sosial Republik Indonesia mengeluarkan surat  kepeutusan  Direktur  Jaminan  Sosial  Keluarga  Nomor  022/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang  Pengangkatan  Pendamping  Sosial  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  tahun  2018 dengan  tujuan  mengangkat  seorang  pendamping  sosial  untuk  dipekerjakan  dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  di  daerah  termasuk  Dinas  Sosial  kabupaten  Sukabumi.  Pendamping  sosial  Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat  PKH.  Selain  itu  pula  melakukan  kegiatan  fasilitasi,  mediasi,  dan  advokasi  bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kasus penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri terjadi dalam kegiatan tersebut, yang mana dilakukan oleh Penny Tri Herdhiani  (28)  yang  merupakan  pendamping  PKH  di  Desa  Kanigoro,  Kecamatan  Pagelaran sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021. Pada tahun anggaran 2017-2020, Penny diduga menggelapkan  dana  bantuan  PKH  untuk  37  Kelompok  Penerima  Manfaat  (KPM)  di  Desa Kanigoro senilai Rp450 juta. Penggelapan dana bantuan PKH yang dilakukan dengan cara tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada (Keluarga Penerima Manfaat) KPM yang sudah  meninggal  dunia  dan  pindah  tempat/alamat  serta  melakukan  penarikan  terhadap sebagian dana PKH milik KPM. Pada perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 saksi yaitu 20
KPM (keluarga penerima manfaat), satu Koordinator PKH Kabupaten Malang, 4 pendamping, Dinas Sosial Kabupaten Malang, dan satu saksi dari Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan penelusuran kepolisian, Penny tidak memberikan KKS kepada 37 keluarga, yang merupakan rincian dari16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan sama sekali, 17 KKS untuk KPM yang tidak ada di tempat atau meninggal dunia dan 4 KKS KPM untuk KPM yang hanya diberikan sebagian. Penny menyalahgunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Polisi menyita barang berupa 33 KKS dari 33 KPM dan 33 buku rekening BNI atas nama penerima manfaat, 6 buku rekening dan 6 kartu ATM atas  nama Penny, 3 rekening koran atas nama Penny,  27  rekening  koran  BNI  Pandai  Bansos,  uang  tunai  Rp7.292.000  serta  Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga periode 2016-2021(Briantika 2021).
S elaku  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  pada  Kecamatan  Pagelaran Kabupaten  Malang  berdasarkan  kesepakatan  sesama Pendamping  Sosial  Program  Keluarga Harapan  yang  ditempatkan  pada  Kecamatan  Pagelaran  kemudian  menetapkan  terdakwa Selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah menyalahgunakan dana dalam Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa  Kanigoro  dengan  cara  tidak  menyerahkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dan  Buku Tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian terdakwa mencairkan  dana tersebut  melalui  Bank  BNI  yang  seharusnya  dana  ituditerima  oleh  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  namun  dana  tersebut  tidak  diberikan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM)  dan  dikuasai  secara  pribadi  oleh  terdakwa.  Lalu  tidak  memperbarui  data  Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) yang berhak ( eligible) untuk menerima bantuan dan terdakwa juga tidak memperbarui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang statusnya berhak ( eligible) menjadi tidak  berhak  ( Non-Eligible) serta  terdakwa  menguasai dan  tidak  mendistribusikan  KKS kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Serta  pelaku  mencairkan  Dana  Bantuan  ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran karena sudah tidak lagi  memiliki komponen yang menjadi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sehingga serangkaian perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tersebut di atas  merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Pasal  3
ayat 1 yang menyebutkan:
“ Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ”.
2. Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  Program  Keluarga Harapan:
- Pasal 6 huruf (a) dan (b) :
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
a. Bantuan sosial PKH.
b. Pendampingan sosial PKH.
- Pasal 25 ayat (5) :
Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
a. Bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  informasi  dan  sosialisasi  PKH  di kelurahan/desa/nama lain;
b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH  di kelurahan/desa/nama lain;
c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota
Masyarakat  merupakan  pihak  yang  paling  merasakan  dampak  dari  korupsi,  salah satunya  seperti  dampak  pelayanan  publik  dalam  bantuan  sosial,  yang  sangat  merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin. Bahkan terdapat beberapa kasus pejabat negara/ pegawai negeri yang seharusnya malayani masyarakat dengan baik, tetapi menyalahgunakan kewenangannya  seperti  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  menyalurkan  bantuan  dana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  kepada  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Malang,  yang melibatkan  Pendamping  Sosial  PKH  Penny  Tri  Herdhiani  yang  mengkorupsi  dana  Program Keluarga  Harapan.  Akibat  serangkaian  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima
ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Sehingga membuat penulis tertarik  melakukan  penelitian  mengenai  konsep  penyalahgunaan  wewenang  dan  konsep melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang pada putusan Nomor 119/Pid-Sus-TPK/2021/PN Sby.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif,  yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini  adalah  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  mengenai  rumusan masalah  yang  diajukan.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah statute  approach, conceptual approach , dan case approach .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang  Dan  Konsep  Melawan  Hukum  Dalam  Kasus  Tindak Pidana Korupsi
Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan(YANTI, Nashriana, and Isma 2021). Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor -faktor yang terjadi di dalam masyarakat. Salah  satu  pasal  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  yang  mengatur  mengenai penyalahgunaan  wewenang  yaitu  Pasal  3  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  No.  20  Tahun 2001  yang  berbunyi:  “Seti ap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” U nsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3 ini berbeda dengan unsur Pasal 2, perbedaannya keduanya dalam dalam Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum
secara  berdiri  sendiri  atau  bukan  merupakan  bestanddeel.  Di  atas  telah  diketahui  bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku Pegawai Negeri berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dalam  undang-undang  korupsi.  Konsep penyalahgunaan  kewenangan  berdasarkan  Pasal  3  undang-  undang  korupsi,  terdapat jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003 yang berkaitan dengan hal tersebut.
Setiap  tindak  pidana  yang  dibentuk  dengan  dirumuskan  dalam  Undang  -Undang mengandung  sifat  melawan  hukum  ( wederrechtelijkheid )(-  2018).  Meskipun  sifat  melawan hukum  merupakan  unsur  mutlak  tindak  pidana.  Hanya  perlu  dibuktikan  jika  sifat  tercela tersebut dicantumkan dalam rumusan. Prinsip pembuktian untuk menjatuhkan pidana adalah hanya  terhadap  unsur  yang  dicantumkan  saja.  Kecuali  pembuktian  untuk  membuktikan sebaliknya, ialah tidak adanya sifat melawan hukum perbuatan atau tidak ada kesalahan pada diri  terdakwa.  Melawan  hukum  melekat  secara  inheren  dalam  keseluruhan  perumusan, dengan menyalahgunakan kewenangan berarti melawan hukum. Konsekuensi dari keyakinan bahwa  “melawan  hukum”  selalu  menjadi  unsur  mutlak  setiap  tindak  pidana,  seperti  pada umummnya  selalu  dianut  para  ahli  hukum  pidana.  Dalam  konteks  hukum  pidana  formil, “melawan  hukum”  baru  harus  dibuktikan  apabila  menjadi  “bagian  inti”  dari  tindak  pidana yang didakwakan. Dengan kata lain, baru dibuktikan melawan hukum jika perkataan tersebut disebutkan  dalam  rumusan  tindak  pidana.  Apabila  tidak  disebutkan  maka,  dipandang melawan  hukum  sepanjang  dapat  dibuktikan  unsur  -unsur  lain  dari  suatu  tindak  pidana, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam tindak pidana korupsi melawan hukum hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang  -Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sifat  melawan  hukum  perbuatan  itu direpresentasikan  dengan  kata  secara  melawan  hukum  itu  sendiri,  sedangkan  dalam  pasal yang lain digunakan istilah yang lain lagi. Misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang  -Undang Nomor  31  Tahun  1999,  sifat  melawan  hukumnya  termaksud  dari  istilah  menyalahgunakan kewenangan,sarana  atau  kesempatan  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan. Pada  Pasal 5  ayat  (1)  huruf  a  Undang  -Undang Nomor  31  Tahun 1999  jo  Undang  -Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sifat  melawan  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
direpresentasikan  dengan  perkataan  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya. Melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka  tidak  terpenuhinya  unsure  melawan  hukum  dalam  suatu  perbuatan  menunjukkan perbuatan  itu  bukan  tindak  pidana.  Apabila  suatu  perbuatan  bukan  tindak  pidana,  maka dengan kriteria apapun perbuatan tidak akan menjadi suatu tindak pidana.
Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Malang Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby .
Terdakwa  bernama  PENNY  TRI  HERDHIANI,S.E.  yang  merupakan  Pendamping  Sosial Program  Keluarga  Harapan  Tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2020  pada  Kecamatan Pagelaran  Kabupaten  Malang  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jaminan  Sosial  Keluarga Nomor  :  07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017,  tanggal  09  Januari  2017  tentang  Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan  Sosial  Keluarga  Nomor  :  007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2017,  tanggal  02  Januari  2018 tentang  Pengangkatan  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  Tahun  2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019,  tanggal  02  Januari  2019  tentang  Pengangkatan  Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial  Keluarga  Nomor  :  13/SK/3.4/KP.03/1/2020,  tanggal  02  Januari  2020  tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020, pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020,  bertempat  di  Desa  Kanigoro  dan  Desa  Sidorejo  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kementrian sosial republik indonesia melaksanakan  program  keluarga  harapan  (pkh)  yakni  pemberian  bantuan  sosial  bersyarat kepada  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  penanganan  fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga  harapan.  Bahwa  sasaran  program  keluarga harapan  (pkh)  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  dalam  data  terpadu  program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan
sosial.  Dana  program  keluarga  harapan  (PKH)  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  (apbn)  kementrian  sosial  republik  indonesia  yang  secara  teknis  pencairan dananya  diajukan  kepada  kementrian  keuangan  republik  indonesia  untuk  dilakukan penyaluran  melalui  bank  himpunan  bank  negara  (himbara).  Berdasarkan  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Jaminan  Sosial  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor: 22/LJS/02/2013,  tanggal  04  Pebruari  2013  tentang  Penetapan  Kabupaten/Kota  lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH Tahun 2013, bahwa Kabupaten Malang adalah salah satu lokasi penerima PKH mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa ditetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yakni  awalnya  ada  pengusulan  calon  KPM  yang  di-entry  melalui  aplikasi  Sistem  Informasi Kesejahteraan  Sosial-  Next  Generation  (SIKS-NG)  di  update  ke  DTKS  (Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pengusulan dari Desa di serahkan kepada operator Desa, lalu akan di- entry ke aplikasi SIKS-NG lalu di-export secara offline dan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten  Malang  selaku  Supervisor  aplikasi  SIKS-NG  untuk  kemudian  data  hasil  export tersebut akan di upload ke aplikasi SIKS-NG untuk Keluarga Penerima. berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI dengan  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Nomor  169/LJS.JSK/01/2017  dan  Perjanjian  Kerjasama Nomor  DIR/065/PKS,  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Non  Tunai  Program  Keluarga Harapan (PKH) dengan ruang lingkup perjanjian meliputi kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan jangka waktu yang menyebutkan jika penyaluran bantuan untuk program keluarga harapan dilakukan dengan non tunai melalui mitra dari Kementerian Sosial RI yakni Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dalam hal adalah Bank BNI.
Terdakwa  selaku  Pendamping  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  pada  Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang berdasarkan kesepakatan sesama Pendamping Sosial Program Keluarga  Harapan  yang  ditempatkan  pada  Kecamatan  Pagelaran  kemudian  menetapkan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro  dalam  kurun  waktu  antara  bulan  Januari  tahun  2017  sampai  dengan  bulan Desember tahun 2020 telah menyalahgunakan dana dalam Program Keluarga Harapan pada Desa Sidorejo dan Desa Kanigoro dengan cara :
• Terdakwa  tidak  menyerahkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dan  Buku  Tabungan kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  kemudian  terdakwa  mencairkan  dana
tersebut  melalui  Bank  BNI  yang  seharusnya  dana  itu  diterima  oleh  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  namun  dana  tersebut  tidak  diberikan  kepada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dikuasai secara pribadi oleh terdakwa.
• Terdakwa tidak memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) yang berhak ( eligible) untuk  menerima  bantuan  dan  terdakwa  juga  tidak  memperbarui  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang statusnya berhak ( eligible) menjadi  tidak  berhak  ( Non- Eligible) serta  terdakwa  menguasai dan tidak mendistribusikan KKS kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
• Terdakwa mencairkan Dana Bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran karena sudah tidak lagi  memiliki komponen yang menjadi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sehingga serangkaian perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tersebut di atas  merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Pasal  3 ayat 1 yang menyebutkan:
“ Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ”.
2. Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  Program  Keluarga Harapan:
- Pasal 6 huruf (a) dan (b) :
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:
a. Bantuan sosial PKH.
b. Pendampingan sosial PKH.
- Pasal 25 ayat (5) :
Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
a. Bertanggung  jawab  dalam  penyediaan  informasi  dan  sosialisasi  PKH  di kelurahan/desa/nama lain;
b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota
3. Keputusan  Direktur  Jenderal  Perlindungan dan  Jaminan  Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan 2018.
4. Peraturan  Direktur  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Nomor  01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan:
- Pasal 9 ayat (3) huruf (b):
Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:
(b) Proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b) :
a. Melaksanakan  tugas  dan  fungsi  berdasarkan  pengetahuan  dan  keterampilan  sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas dan tepat waktu;
- Pasal 10 huruf (c), (e), (g)
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
(c)  Memberikan  keterangan  palsu  atau  memanipulasi  data  dan/atau  informasi  untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;
(e)  Melakukan  penggelapan  dan  penyalahgunaan  uang  serta  mengutip,  mengurangi, membawa, menyimpan, dan/atau menarik uang bantuan program;
(g)  Memanfaatkan  jabatan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau  manfaat  bagi  diri  sendiri dan/atau orang lain.
Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
di  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten  Malang  tahun 2017  sampai dengan  tahun  2020  sesuai dengan  Surat  Nomor  :  SR-  602/PW13/5/2021,  tanggal  22  September  2021  diperoleh kesimpulan kerugian Negara sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus  tiga  puluh  lima  ribu  tujuh  ratus  rupiah).  Bahwa  akibat  serangkaian  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  telah  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesar Rp.516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah itu. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Untuk  membuktikan tuntutan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum terhadap Terdakwa dalam Putusan  Nomor  : Nomor  119/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Sby dengan  Dakwaan  Subsidair  bahwa Terdakwa  terbukti  secara  sah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Secara  Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  Perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.  Hakim berpendapat bahwa dengan tebuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. jabatannya  melakukan  penyalahgunaan  wewenang,  bukan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, akan tetapi perbuatan penyalahgunaan wewenang Pasal 3 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur -unsur terkait tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur -unsurnya yaitu:
1. Unsur setiap orang Bahwa unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  adalah  perseorangan,  pegawai  negeri  dan  korporasi.  Dalam  putusan pengadilan  No:  119/Pid.Sus-TPK/2021/PN  Sby  yang  dalam  putusan  tersebut  Penuntut Umum telah menghadapkan  seorang  yang bernama  PENNY  TRI  HERDHIANI  yang telah dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa berdasarkan keterangan saksi  -saksi, alat bukti dan serta keterangan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan menurut penulis berdasarkan  unsur  tersebut  maka  terdakwa  telah  memenuhi  unsur  tersebut  karena jabatan terdakwa yang merupakan pendamping sosial sebagaimana yang tertera dalam identitas  terdakwa  dalam  surat  dakwaan,  dengan  demikian  unsur  setiap  orang  telah terpenuhi.
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Bahwa kata “Dengan Tujuan” dalam perumusan unsur Pasal tersebut diatas mengandung pengertian  adanya  niat,  kesengajaan,  atau  kehendak  agar  tercapai  sesuatu  yang diinginkan  atau  dengan  kata  lain  perbuatan  tersebut  dilakukan  untuk  suatu  tujuan tertentu, dalam hal ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam  hukum  pidana  “niat”  atau  “kehendak”  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana belumlah merupakan straafbaarfeit atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan straafbaarfeit jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah  pelaksanaan  itu  selesai  atau  tidak.  Pengertian  unsur  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yaitu  suatu  sikap  batin  seseorang  yang sempurna  yang  diproyeksikan  keluar  menjadi  rangkaian  tingkah  laku  dan  perbuatan  - perbuatan  tertentu,  meskipun  disini  tidak  secara  tegas  (eksplisit)  dirumuskan  unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam  -diam karena setiap perbuatan delik  selalu  ada  unsur  melawan  hukum,  yang  berarti  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  tanpa  hak.  Pada  kasus  ini  Terdakwa  Penny  Tri  Herdhiani  yang  menjadi persoalan pada kasus ini apakah terdakwa mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dilakukan  dengan  cara  menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan keterangan saksi ahli melakukan audit mengenai perhitungan Kerugian  Negara  atas  dugaan  tindak  pidana  korupsi  pada  Program  Keluarga  Harapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada Kecamatan Pagelaran  Kabupaten Malang ditemukan kerugian sejumlah Rp 516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga  puluh  lima  ribu  tujuh  ratus  rupiah)  dengan  demikian  perbuatan  Terdakwa  telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
menguntungkan diri. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sah unsur menguntungkan diri sendiri atau telah terpenuhi unsur tersebut.
3. Unsur  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan Bahwa kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak  yang  melekat  dan  dimiliki  seseorang  dalam  hubungannya  dengan  jabatan  atau kedudukan,  sedangkan  dengan  kata “kesempatan”  berarti  peluang  yang  ada  karena kewenangan tersebut dan kata “sarana” sebagai suatu alat, cara atau media. Terda kwa jabatannya  selaku  Pendamping  Sosial  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  Harapan  yang dimana dalam rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU  No.  20  Tahun  2001  tersebut  di  atas  maka  dapat  ditegaskan  pelaku  tindak  pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:
a. Peg awai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatannya” .
b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dengan  cara  “menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  karena  kedudukannya  saja”. Terdakwa  telah  menyalahgunakan  kewenangan  karena  tidak  melaksanakan  tugas yang  tidak  sesuai  fungsinya  yaitu  tidak  mendapatkan  Surat  Keputusan  (SK)  dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang selaku serta tidak tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kabupaten Malang selaku Pimpinan Terdakwa, sehingga tidak  jelas  kedudukan  Terdakwa  dalam  program  ini.  Sehingga  dengan  demikian perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi  unsur  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Unsur  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  Arti  kata  dari “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbutan tertentu. Berdasarkan fakta -fakta yang terungkap  dalam  persidangan  dari  keterangan  saksi  -saksi,  surat,  keterangan  Ahli  dan keterangan  Terdakwa  sehingga  telah  terjadi  kerugian  negara  sejumlah  Rp
516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)  yang  dikuasai  oleh  Terdakwa  Penny  Tri  Herdhiani  mendapatkan  sejumlah  Rp 516.635.700,00 (Lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)  berdasarkan  perhitungan  hasil  audit  yang  dilakukan  oleh  Tim  Auditor  BPKP Provinsi  Jawa  Timur.  Dengan  fakta  hukum  tersebut  maka  unsur  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpehuni.
5. Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2011, mengenai pidana  tambahan  berupa  “pembayaran  uang  pengganti”  Tujuan  dijatuhkannya  pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya karena pelaku tindak pidana korupsi  tidak  layak  mendapatkan  kekayaan  atau  keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan, sehingga untuk itu negara dapat merampas kekayaan atau keuntungan yang merupakan  hasil  dari  kejahatan  tersebut.  Namun  dalam  kasus  ini  Majelis  Hakim  tidak memberikan  pidana  tambahan  berupa  uang  pengganti,  dikarenakan  terdakwa  tidak menikmati  keuntungan  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan  Sosial  Di  Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 sampai 2020 yang menimbulkan kerugian negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  penulis  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 adalah  suatu  perbuatan yang  berdiri  sendiri, maka  tidak terpenuhinya  unsur melawan hukum  menunjukkan  perbuatan  itu  bukan  tindak  pidana.  Sementara  konsep  melawan hukum yang terdapat pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa memiliki pemahaman yang  sama  dengan  konsep  penyalahgunaan  wewenang,  yang  dimana  unsur  melawan hukum pada Pasal 3 yang terbenih ( inheren ) disebut elemen atau dengan kata lain apabila pada  Pasal  3  unsur  penyalahgunaan  wewenang  telah  terpenuhi  maka  secara  tiak langsung unsur perbuatan melawan hukum juga telah terpenuhi.
2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada perkara putusan nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby telah sesuai karena
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang  perubahan  atas  UU.  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Saran
1. Sebagai  penegak  hukum  harus  memiliki  wawasan  dan  ilmu  yang  luas  terutama  dalam kasus  korupsi  agar  dalam  menangani  kasus  korupsi  dapat  menerapkan  hukum  pidana yang baik dan tepat, sehingga sesuai dengan yang telah di amanatkan pada peraturan perundang – undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Undang – Undang  Nomor  20  Tahun  2001  2.  Sebagai  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  seharusnya melakukan  segala  hal  sesuai  dengan  Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara dan melakukan segala hal sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan tanggungjawab yang diberikan sehingga tidak melanggar peraturan hukum yang ada.
2. Sebagai  Pendamping  Sosial  pada  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  seharusnya melakukan  segala  hal  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara dan melakukan segala hal sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan tanggungjawab yang diberikan sehingga tidak melanggar peraturan hukum yang ada.

## DAFTAR BACAAN
- ,  Sunarto.  2018.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.” Spektrum Hukum 15(1): 44.
Adami Chazawi. 2016. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Al Andang Binawan. 2006. Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (Dalam) Masyarakat . jakarta.
Briantika,  Adi.  2021.  “Penggelap  Dana  Bansos  PKH  Di  Malang  Terancam  Penjara  Seumur Hidup.” 9 agustus 2021 . https://tirto.id/gitw, (March 17, 2022).
Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua) . Semarang.
IRIANY, A. M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial
Di Kabupaten Pinrang (Vol. 1) [Universitas
Hasanuddin]. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTE4MjQxZTNlM jZjNTdkMGM0OWI4ODI3ZjAwMmYzMmZlYTBmYzNjYQ==.pdf
Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal Administrasi Publik , 2 (4), 709 – 714.
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M. H., & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M. H. (2016). Hukum Pidana (Hukum Pidana) .
Keadilan,  Mimbar,  Jurn al  Ilmu,  Rio  Bravestha,  and  Syofyan  Hadi.  2017.  “Mimbar  Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2017 Rio Bravestha Syofyan Hadi.” : 1– 19.
Satria,  Hariman.  2014.  Yogyakarta:  UII  Press  Yogyakarta Anatomi  Hukum  Pidana  Khusus . Yogyakarta.
Suhenda,  D.  P.  (2020). Analisis  yuridis  status  hukum  tenaga  pendamping  sosial  Program Keluarga Harapan (PKH)
di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/36540
YANTI, SDWI, N Nashriana, and N Isma. 2021. Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa
Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban
Pidana . https://repository.unsri.ac.id/61597/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/61597/3/RAMA _74201_02011381823377_0018096509_0015049401_01_front_ref.pdf.