XIV

## PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANNGAN AKUNTANSI (STUDI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI AMBON)
Ali Amin Kalau dan Stevanus Z Leksair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
This  study  aims  to  test  and  analyze  empirically  the  effect  of  the  effectiveness  of  internal  control, obedience  to accounting  rules,  and  unethical  behavior  on  the  tendency  of  accounting  fraud  in  State-Owned  Enterprises (BUMN) in Ambon City. The population of this research is employees of State-Owned Public Company in Ambon  city.  Data  collection  using  a  questionnaire  technique  (questionnaire)  which  was  distributed  to  32 respondents in this study. The analytical tool used to test the hypothesis using multiple  regression models. The results of this study indicate that the effectiveness of internal control variables has an effect on the tendency of accounting fraud, adherence to accounting rules has an effect on the tendency of accounting fraud and unethical behavior also affects the tendency of accounting fraud.
Keywords  : Effectiveness  of  Internal  Control,  Compliance  with  Accounting  Rules,  Unethical  Behavior, Tendency of Accounting Fraud
JEL Classification : K40, M40, M49, D73

## PENDAHULUAN
Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  (KKA) atau fraud di  Indonesia  marak  terjadi  akhir-akhir  ini,  di mana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di  Indonesia  maupun  di  dunia.  Pada  sektor  publik Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dilakukan dalam bentuk  kebocoran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN),  sedangkan  di  sektor  swasta  bentuk Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  terjadi  dalam bentuk  yang  sama  yaitu  ketidaktepatan  dalam membelanjakan  sumber  dana  (Thoyibatun,  2009:2). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tak luput dari permasalahan praktik kecurangan akuntansi. Yuli (2013) dalam  (irwansyah  &  Supriadi,  2018)  menyatakan Kecurangan  merupakan  suatu  istilah  umum,  dan mencakup  segala  macam  cara  yang  dapat  digunakan dengan kelihaian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.
Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa
dikeluarkan  sebagai  proposisi  umum  dalam mendefinisikan  kecurangan,  termasuk  kejahatan,  tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang  digunakan  untuk  melakukan  penipuan.  Batasan satu-satunya  dalam  mendefinisikan  kecurangan  adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.
Kecurangan  akuntansi  telah  mendapat  banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian  para  pelaku  bisnis  di  dunia.  Bahkan  di Indonesia,  kecurangan  akuntansi  sudah  menjadi kebiasan dari tahun ke tahun. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Menurut Wilopo (2006), pada umumnya  kecurangan  akuntansi  berkaitan  dengan korupsi.  Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah  memanipulasi,  pencatatan,  penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian  negara.  Kecenderungan  menunjukan adanya  indikasi  untuk  melakukan  tindakan  yang mengarah  adanya  kecurangan  atau  penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta- fakta  menyesatkan,  pelanggaran  aturan  atau
penyalahgunaan  kepercayaan,  dan  omisi  fakta  kritis (Soepardi, 2007).
Selain  itu  menurut  Wilopo,  (2006)  dalam Darmawan  (2019)  Kasus  kecenderungan  kecurangan akuntansi  di  Indonesia  terjadi  secara  berulang-ulang. Media  massa  banyak  memberitakan  hal  tersebut sehingga  bagi  masyarakat  kasus  kecenderungan kecurangan akuntansi sepertinya bukan rahasia lagi. Pada sektor  publik  kecenderungan  kecurangan  akuntansi dilakukan  dalam  bentuk  kebocoran  anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sector swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi juga terjadi dalam bentuk  yang  sama  yaitu  ketidaktepatan  dalam membelanjakan sumber dana.
Indonesia  termasuk  negara  yang  memiliki  tingkat korupsi  tertinggi  di  dunia  yaitu  peringkat  80  dari  180 negara  menurut hasil Corruption Perception Index 2019 (transparency international Indonesia dalam www.kpk.go.id, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi  di  Indonesia  belum  banyak  berubah.  Di Indonesia,  kecurangan  akuntansi  dibuktikan  dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen perusahaan  BUMN  dan  swasta  ke  pengadilan,  kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggaraan pemilu, dan DPRD.
Teori Atribusi (Green and Mitchel, 1979) dalam Gifandi  (2011),  menjelaskan  bahwa  tindakan  yang dilakukan seseorang disebabkan oleh  atribut  penyebab. Dengan  demikian  maka  setiap  tindakan  seorang pemimpin  atau  orang  yang  diberi  kewenangan  atau kekuasaan  selalu  dipengaruhi  oleh  atribut  penyebab diantaranya  ketika  melakukan  tindakan  kecurangan. Tindakan  kecurangan  dapat  terjadi  dipengaruhi bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan monitoring  oleh  atasan.  Teori  Fraud  Triangle  yang dijbarkan  Cressey  (1953)  dalam  Tuannakotta  (2007), menyatakan  bahwa  korupsi  juga  disebabkan  karena adanya  3  faktor  yaitu  tekanan  (pressure),  peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).
Menurut Darmawan (2019), tingginya kecenderungan  kecurangan  akuntansi  yang  dilakukan oleh karyawan disebabkan oleh informasi yang diterima manajemen tidak akurat, tidak relevan, tidak lengkap dan tidak tepat waktu sehingga menjadi penghambat bagi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan yang  tepat  bagi  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Oleh karena itu,diperlukan adanya pengendalian internal untuk mengarahkan,  mengawasi,  pelaporan  akuntansi. Pengendalian  internal  ini  berperan  penting  untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud maupun
tidak.  Pengendalian  internal  yang  efektif  dalam  suatu instansi merupakan hal yang penting.
Pengendalian  internal  yang  efektif  dapat mengurangi peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh karyawan  untuk  melakukan  kecurangan  akuntansi. Semakin buruk pengendalian internal yang dimiliki oleh instansi, maka semakin besar pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan akuntansi (irwansyah & Supriadi, 2018). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian  internalnya  kuat,  maka  kemungkinan terjadinya  kecurangan  dapat  diperkecil.  Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam  upaya  pencegahan  kecenderungan  kecurangan akuntansi, dengan  adanya pengendalian  internal  maka pengecekan  akan  terjadi  secara  otomatis  terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.
Merujuk pada Agency Theory maka potensi konflik kepentingan selalu ada antara agent dan principle. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya manajemen perusahaan melaksanakan  aturan  akuntansi  dengan  benar  (Wilopo, 2006). Aturan akuntansi sendiri memberikan pedoman bagi  manajemen  bagaimana  melakukan  kegiatan akuntansi dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2002),  menyatakan  bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas  informasi, untuk mendapatkan kredibilitas informasi tersebut manajemen harus  melaksanakan  aturan  akuntansi  yang  berlaku umum. Hal ini juga dinyatakan oleh Darmawan (2019) bahwa aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dalam  standar  akuntansi  terdapat  aturan-aturan yang harus ditaati dalam pegukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan  oleh  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI). Informasi  yang  tersedia  dilaporan  keuangan  sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan.  Dengan  demikian  ketaatan  pada  aturan akuntansi diperlukan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.
Kecurangan  Akuntansi  juga  dipengaruhi  oleh perilaku  tidak  etis  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh seseeorang. Kecurangan akuntansi akibat perilaku tidak etis  telah  banyak  menyebabkan  terjadinya penyimpangan-penyimpangan  di  Indonesia.  Contoh Perilaku  Tidak  Etis  karyawan  yaitu  seperti  yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari
hasil audit anggaran 2010 pada Kementerian Pendidikan Nasional  (Kemendiknas),  menemukan  adanya  biaya perjalanan dinas yang tidak wajar senilai Rp 18,5 miliar. Perilaku  tidak  etis  ditunjukkan  oleh  pegawai  dengan memanipulasi  biaya perjalanan  dinas, dimana  pegawai yang  sejatinya  berpergian  menggunakan  pesawat  PT Garuda  Indonesia,  tetapi  pada  kenyataannya menggunakan  maskapai  swasta  lain,  namun  dalam laporan  Perjalannya  yang  bersangkutan  telah melaporkan  melakukan  perjalanan  menggunakan pesawat  PT  Garuda  Indonesia.  Meski  nilainya  tidak besar  tetapi  karena  jumlah  orangnya  banyak  maka jumlah biayanya menjadi besar (Wan, 2011).
Beu dan Buckley (2001:57-73) dalam Thoyibatun (2009:4) menjelaskan perilaku tidak etis adalah satu sikap atau  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh seseorang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  mana tujuan  tersebut  berbeda  dari  tujuan  utama  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Perilaku  tidak  etis  seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Menurut Tang et al.,  (2003)  dalam  Wilopo  (2006:4),  Perilaku  tidak  etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (abuse position),  penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  power), penyalahgunaan  sumber  daya  organisasi  (abuse resources) serta perilaku yangtidak berbuat apa-apa (no action).
Penyebab  terjadinya  perilaku  tidak  etis  adalah kurangnya pengawasan manajemen di mana hal tersebut dapat  memberikan  kesempatan  karyawan  untuk melakukan  tindakan  tidak  etis  yang  dapat  merugikan instansi  atau  lembaga  itu  sendiri,  ketidakpuasaan  dan kekecewaan  karyawan  dengan  hasil  atau  kompensasi yang diperoleh di dalam suatu perusahaan atas apa yang telah  mereka  kerjakan,  dan  ketidaktaatan  pada  aturan akuntansi juga dapat memicu terjadinya perilaku tidak etis. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya perilaku  tidak  etis  tersebut  sebaiknya  perusahaan mendorong  karyawannya  untuk  menanamkan  sikap dan perilaku etis baik di dalam maupun di luar instansi.
Wilopo  (2009;1-49)  meneliti  mengenai  Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  :  Studi  Pada Perusahaan  Publik  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Perilaku Tidak Etis memberikan pengaruh yang signifikan dan  positif  terhadap  Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  pada  perusahaan.  Semakin  rendah  Perilaku Tidak Etis dari manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN  di  Indonesia,  maka  semakin  rendah Kecenderungan Kecurangan Akuntansinya.
Di dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta tindak kecurangan masih banyak terjadi. Antara lain dikarenakan pengendalian internal yang rendah. Faktanya dalam Laporan BPK RI IHPS I Tahun 2013, BPK RI telah memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519  objek  pemeriksaan  keuangan,  objek  pemeriksaan kinerja  dan  69  objek  Pemeriksaan  Dengan  Tujuan Tertentu (PDTT). Dari pemeriksaan tersebut, BPK RI menemukan  sebanyak  13.969  kasus  kelemahan  sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari 13.969 kasus tersebut sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan temuan
ketidakpatuhan  yang mengakibatkan  kerugian,  potensi  kerugian,  dan kekurangan penerimaan (BPK, 2013).
Menurut  Abdul  Halim  (2003:197)  struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai  kebijakan  dan  prosedur  sistematis,  bervariasi dan memiliki tujuan utama untuk menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan, dan menjaga kepatuhan hukum dan  peraturan  yang  berlaku.  Pengendalian  internal meliputi  lima  elemen  yaitu  lingkungan  pengendalian, penilaian  resiko,  aktivitas  pengendalian  informasi  dan komunikasi, dan pengawasan. Kelima elemen tersebut membantu  suatu  instansi  untuk  mencapai  tujuannya (Arens, 2008:376). Pengendalian internal harus didukung dengan  monitoring  untuk  memastikan  apakah pengendalian  internal  tersebut  berjalan  dengan  efektif atau tidak.
Temuan BPK RI lainnya adalah maraknya tindak kecurangan akuntansi di Indonesia karena ketidak taatan akan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga dapat dikatakan  melakukan  tindakan  kecurangan  karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku.  Fenomena  ini  terlihat  pada  kasus  yang ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan terdapat sebanyak 3.452 kasus senilai  Rp  9,24  triliun  yang  berdampak  finansial merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan  yang  mengakibatkan  kerugian Negara,  potensi  kerugian  Negara  dan  kekurangan penerimaan (BPK, 2014).
PP RI Nomor 24/2005 dalam Thoyibatun (2009:6) menyebutkan  bahwa  aturan  yang  digunakan  dalam kegiatan  akuntansi  adalah  standar  akuntansi  keuangan, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat  kesesuaian prosedur  pengelolaan  aset organisasi, pelaksanaan  prosedur  akuntansi  dan  penyajian  laporan
keuangan  beserta  semua  bukti  pendukungnya,  dengan aturan  yang  ditentukan  oleh  BPK  dan/atau  SAP. Penggunaan  aturan  akuntansi  oleh  pimpinan  dapat memenuhi  kebutuhan  untuk  mempertahankan  kualitas dirinya selaku penerima amanah. Sebab melalui prosedur kerja  dan  pelaporan  keuangan  yang  sesuai  aturan akuntansi, pimpinan dapat menunjukkan  bukti kepada pihak penilai kinerja tentang mutu dan efisiensi aktivitas mereka,  dan  dapat  memberikan  jaminan  dan  mutu kontrol  dari  masyarakat  (BAN  PT,  2001  dalam Thoyibatun, 2009:6).
Ketaatan  terhadap  aturan  akuntansi  merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan  akuntansi  yang  berlaku  maka  keadaan  tersebut dapat  menumbuhkan  perilaku  tidak  etis  dan  memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.
Hasil  penelitian  Wilopo  (2009:1-49) menunjukkan bahwa  Ketaatan  Aturan  Akuntansi  berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Perilaku Tidak Etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin       tinggi      ketaatan perusahaan pada aturan akuntansi maka akan semakin rendah Perilaku Tidak Etis dan  Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi  yang dilakukan manajemen pada perusahaan.
Banyaknya  kasus  kecurangan  akuntansi  yang terjadi  menunjukkan  bahwa  kecurangan  akuntansi masih tinggi baik di pemerintah maupun di perusahaan swasta termasuk BUMN. Padahal perusahaan BUMN didirikan  untuk  mengembangkan  misi  dalam memberikan  kontribusi  kepada  negara,  pelayanan masyarakat serta mensejahterkan masyarakat.Hal ini juga membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak- pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  negara  dan masyrakat. Faktanya fenomena yang terjadi yaitu BPK melaporkan pada laporan semester 1 tahun 2012 telah terjadi  berbagai  penyimpangan  mulai  dari  kelemahan sistem  pengendalian  internal,  penyimpangan  efesiensi, administrative,  dll  pada  BUMN,  BUMD,  entitas pemerintah  daerah  dan  pusat  serta  entitas  lembaga keuangan  lainnya  yang  mengelolan  keuangan  negara sekitar Rp. 12,48 triliun (www.bpk.ri.co.id) diakses tanggal 26 januari 2013.
Pada  tingkat  daerah,  Contoh  Perilaku  tidak  etis dilakukan  karyawan/pegawai  perusahaan  BUMN, ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), diantaranya  adalah  kasus  mark-up  (penggelembungan dana) pembelian tanah oleh PT. PLN Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapap) di kawasan Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon  yang  bermasalah.  Tanah  seluas  dua  hektar dengan senilai Rp 3,3 Miliar untuk pembangunan gardu induk PLN tersebut, di-mark up dengan cara harganya dibayar jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam pemeriksaan kasus tersebut ditemukan ada perbedaan harga tanah yang dibeli dengan harga yang seharusnya (www.siwaliamanews.com).  Untuk  Daerah  Kota Ambon sendiri tingkat korupsi menduduki peringkat 4 dari  33  Provinsi  di  Indonesia.  Komisi  Pemberantas Korupsi (KPK) menilai penanganan kasus korupsi di Daerah Kota Ambon masih kurang menonjol dengan banyaknya kasus yang berlarut-larut atau dihentikan di Indonesia (Olivia, 2010).
Melihat adanya informasi tersebut bisa dikatakan pula bahwa tindakan kecurangan akuntansi di Daerah Kota  Ambon  juga  tinggi  dan  tak  menutup kemungkinan  tindakan  kecurangan  akuntansi  terjadi pada  beberapa  perusahaan  BUMN  seperti  PT  PLN (Persero), PT. Pos Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero),  PT.  Pelabuahan  Indonesia  (Pelindo),  PT. Bank  Rakyat  Indonesia,  PT.  Telkom  (Infokom)  dan perusahaan BUMN  lainya  yang  ada  di  Daerah  Kota Ambon. Adanya kasus tersebut dan melihat pentingnya Keefektifan  Pengendalian  Internal,  Ketaatan  Aturan Akuntansi  dalam  kegiatan  akuntansi  pada perusahaan BUMN di Daerah Kota Ambon.

## LANDASAN TEORITIS

## Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI,  2001)  dalam Wilopo  (2006:3)  menjelaskan  kecurangan  akuntansi sebagai  Salah  saji  yang  timbul  dari  kecurangan  dalam pelaporan  keuangan  yaitu  salah  saji  atau  penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya, hal  ini  sering  kali  disebut  dengan  penyalahgunaan  atau penggelapan  berkaitan  dengan  pencurian  aktiva  entitas yang  berakibat  laporan  keuangan  tidak  disajikan  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia.
Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  termasuk penggelapan tanda terima barang uang, pencurian aktiva, atau  tindakan  yang  menyebabkan  entitas  membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak  semestinya  terhadap  aktiva  dapat  disertai  dengan catatan atas dokumen palsu atau yang menyesatkan dan
menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.
Menurut The Association of Certified Fraud Examines (ACFE)  dalam  Abdul  Halim  (2003)  kecurangan merupakan  segala  sesuatu  yang  secara  lihai  dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi  kebenaran,  tipu  daya,  kelicikan  atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain.
Dari  perspektif  kriminal,  kecurangan  akuntansi dikategorikan  sebagai  kejahatan  kerah  putih (white-collar crime ).  Sutherland,  sebagaimana  dikutip oleh  Geis  dan Meier (1977) dalam Wilopo (2006:4) menjelaskan bahwa kejahatan  kerah  putih  dalam  dunia  usaha  diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar  modal,  penyuapan  komersial,  penyuapan  dan penerimaan  suap oleh pejabat  publik  secara  langsung atau  tidak  langsung,  kecurangan  atas  pajak,  serta kebangkrutan.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan  bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara  yang  tidak  jujur  seperti  menutupi  kebenaran, penipuan,  manipulasi,  kelicikan  atau  mengelabui  yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

## Keefektifan Pengendalian Internal
Menurut  Komaruddin  (1994:269)  efektivitas adalah  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  tingkat keberhasilan  dari  suatu  kegiatan  manajemen  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  lebih  dahulu, sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa keefektifan adalah keberhasilan dari  suatu  usaha  atau  tindakan.  Dengan  demikian keefektifan  lebih  menitik  beratkan  pada  tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan.
Menurut  PP  No.  8  Tahun  2006  dalam  Adelin (2013:6) pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  keandalan penyajian laporan keuangan, sedangkan menurut Abdul Halim  (2003:197)  struktur  pengendalian  internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama :
1) Menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas

## 2)
Menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan
3) Menjaga kepatuhan hokum dan peraturan yang berlaku Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa Keefektifan  pengendalian  internal  adalah  keberhasilan manajemen  dalam  mencapai  tujuan  instansi  yang berkaitan  dengan  menjaga  keandalan penyajian  laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keefektifan pengendalian  internal  dapat  berperan  dalam  mencegah dan mendeteksi suatu kecurangan akuntansi (fraud) dalam suatu instansi.

## Ketaatan Aturan Akuntansi
Ketaatan  adalah  suatu  sikap  patuh  kepada  aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan  atau dituruti. Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan  manajemen  dalam  menentukan  dan melaksanakan  jalannya  berbagai  kegiatan  di  dalam perusahaan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi.
Menurut  Rahmawati  (2012:9)  aturan  akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan  keuangan.  Dalam  standar  akuntansi  terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan  penyajian  laporan  keuangan  yang  berpedoman terhadap  aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian Ketaatan Aturan  Akuntansi  merupakan  suatu  kewajiban  dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan dan  pembuatan  laporan  keuangan  agar  tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif , handal serta akurat informasinya.
Adanya  aturan  akuntansi  tersebut  menghindari tindakan  yang  menyimpang  yang  dapat  merugikan organisasi. Laporan keuangan berkaitan dengan pihak- pihak  yang  berkepentingan  seperti  manajemen  dan investor. Apabila  laporan  keuangan yang  dibuat tidak sesuai  atau  tanpa  mengikuti  aturan  akuntansi  yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku  tidak  etis  dan  memicu  terjadinya  kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.
Dalam  PP  RI  Nomor  24/2005  dalam Thoyibatun (2009:6) menjelaskan mengenai aturan yang digunakan  dalam  kegiatan  akuntansi  adalah  standar akuntansi  keuangan.  Ketaatan  aturan  akuntansi
dipandang  sebagai  tingkat  kesesuaian  prosedur pengelolaan  aset  organisasi,  pelaksanaan  prosedur akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan  beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan  oleh  BPK  dan/atau  SAP.  Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika perusahaan BUMN telah menerapkan  persyaratan  pengungkapan,  menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  publik, objektif,  memenuhi  syarat  kehati-hatian  dandan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK no.1, IAI, 2004).

## Perilaku Tidak Etis
Dijk  (2000:297-305)  dalam  Thoyibatun  (2009:4) menjelaskan  Perilaku  Tidak  Etis  adalah  perilaku  yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan (Beu dan Buckley, 2001: 57-73).
Buckley  et  al.,  (1998)  dalam  Thoyibatun  (2009:4) menyatakan bahwa dalam praktiknya perilaku tidak etis memiliki pola yang rumit. Sebagai gejala kompleks perilaku tidak  etis  sangat  bergantung  pada  interaksi  antara karakteristik  personal  dengan  fenomena  asosial  yang muncul,  sebagai  lingkungan  dan  faktor  psikologi  yang kompleks.  Berdasarkan  definisi-definisi  yang  telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa Perilaku Tidak Etis adalah perilaku atau sikap menyimpang yang dilakukan seseorang  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  tetapi tujuan tersebut berbeda dari tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
Tang et al ., (2003) dalam Adelin (2013:7) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam instansi yaitu :
1) Abuse  position :  perilaku  yang  menyalahgunakan kedudukan  atau  posisi. Tidak  jarang  manajemen memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, hal yang bertentangan tersebut seperti kecurangan dalam pelaporan keuangan  seperti  salah  saji  jumlah  yang  sengaja  baik melebihsajikan laba atau merendahsajikan laba, pengaturan laba  dan  perataan  laba  di  mana  kecurangan  tersebut dilakukan untuk menipu para pemakai laporan keuangan.
2) Abuse  power :  perilaku  yang  menyalahgunakan kekuasaan. Seorang  pimpinan  perusahaan  atau manajemen puncak memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Namun tidak jarang seorang pimpinan menyalahgunakan kekuasaannya untuk bertindak tidak etis seperti melakukan pencurian aktiva di mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan hal tersebut sangat merugikan perusahaan.
3) Abuse  resource :  perilaku  yang  menyalahgunakan sumberdaya organisasi. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan  dalam  suatu  perusahaan  mungkin  saja  bisa memanfaatkan  sumberdaya  yang  dimiliki  perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Pemanfaatan tersebut bisa berupa  tindakan  yang  menyimpang  seperti  melakukan kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan  maupun penyalahgunaan aktiva. Apabila kejadian ini terus berlanjut perusahaan akan mengalami kerugian di mana perusahaan tidak bisa bertahan lama dalam persaingan bisnis sekarang dan mendatang.
4) No Action : perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Perilaku ini menjelasan bagaimana seorang pimpinana yang memiliki kewenangan  penuh  dalam  suatu  perusahaan  tidak  dapat berbuat  apa-apa  ketika  mengetahui  karyawan  dalam perusahaanya  melakukan  suatu  tindakan  kecurangan maupun perilaku yang tidak wajar.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan metode Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah  perusahaan BUMN  di    Kota  Ambon. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahan BUMN di Kota Ambon, mengingat terbatasnya Jumlah perusahaan BUMN  di  Kota  Ambon  menyebabkan  peneliti menjadikan semua perusahaan BUMN tersebut menjadi sample. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample jenuh (sensus). Responden penelitian  ini  adalah  pimpinan  atau  kepala  cabang,  staf akuntansi karyawan yang berwewenang sebagai pengguna anggaran,  dan  pembuat  laporan  akuntabilitas  pada perusahaan BUMN.
Jenis data data penelitian ini adalah Data primer yang merupakan hasil isian kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data dalam Penelitian ini telah diuji melalui pengujian kualitas data dan Berbagai Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis Data.
Pengujian hipotesis data dilakukan dengan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Tujuan pengujian signifikansi parameter  individual  adalah  untuk  mengetahui  variabel bebas  dapat  menjelaskan  perubahan  yang  terjadi  pada variable terikat secara nyata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan  uji-t  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% (α=0,05). Metode analisi data menggunakan Metode Analisis  Regresi  Berganda  yang  digunakan  untuk mengetahui pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal (X 1 ), Ketaatan Aturan Akuntansi (X 2 ), dan Perilaku Tidak Etis (X 3 ) terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi
(Y). Rumus regresi berganda yang digunakan adalah:
Y=α + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Dalam hal ini : Y = Kecendrungan Kecurangan Akuntansi α = Konstanta b = Koefisen Regresi X1 = Pengendalian Internal X2 = Ketaatan Aturan Akuntansi X3 = Perilaku Tidak Etis E = Eror term

## HASIL DAN PAEMBAHASAN

## Hasil Uji Penelitian
Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan  32  kuesioner  yang  dipilih  menjadi responden pada  BUMN yang  ada  di  Kota  Ambon. Jumlah kuesioner yang dibagikan sama dengan jumlah kuesioner  yang  kembali  dan  semua  kuesioner  dapat digunakan untuk diolah, sehingga jumlah responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 responden.
Tabel (1) Hasil Uji Ketepatan Model (Uji t)
Uji–f dilakukan untuk menguji apakah secara bersama variabel independen mampu menjelaskan variable dependen secara baik, hasilnya dapat dilihat pada tabel hasil uji-t hipotesis dibawah ini :
Tabel (2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji – F) Model F Sig Regresi 10.20  00 Sumber : Hasil olah data (2020) Berdasarkan  hasil  uji-f  pada  tabel  diatas menunjukan bahwa nilai f sebesar    10.20    dengan signifikansi
0.00  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen  secara  simultan  dapat  mempengaruhi variabel dependen   dan   model   regresi  dapatdigunakan untuk  memprediksi  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  yang  digunakan  dalam penelitian ini Uji  Signifikansi  Parameter  Individual  (  Uji  –  t Statistik)
Uji statistik t pada dasarya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual pada tabel dibawah ini.
 Uji Hipotesis 1 Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients t
Sig.
B
Std. Error  Beta 1   (Constant) 6.422 3.485 1.843 .076 Efektivitas pengendalian intern -1.253 .407 -.934 -3.079 .005 Kataatan aturan akuntansi .906 .326 .991 2.780 .010 Perilaku tidak etis .677 .311 .440  2.179 .038 Sumber : Hasil Olah Data, (2020)
Dari  hasil  pengujian  terlihat  bahwa  variabel efektivitas  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap Kecenderungankecurangan  Akuntansi  dengan  nilai signifikansi  sebesar  (0.005)  atau  <  (0,05),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  efektifitas  pengendalian  intern berpengaruh  terhadap  kecurangan  akuntansi.  Namun memiliki  beta  koefisen  negative  yang  berarti  bahwa jika Efektifitas Pengendalian interen menurun (- 1.253),  maka  akan  berpotensi  menambah  pengaruh negative  terhadap  semakin  terjadinya  Kecenderungan
kecurangan akuntansi sebesar (-3.079).
 Uji Hipotesis 2 Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan  Akuntansi  dengan  nilai  signifikansi  sebesar (0.010)  atau  <  (0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Ketaatan  Terhadap  Aturan  Akuntansi  berpengaruh terhadap  kecurangan  akuntansi.  Hubungan  keduanya memiliki  beta  koefisen  positif  yang  berarti  bahwa  jika semakin  ditingkatkannya  Ketaatan  Terhadap  Aturan Akuntansi sebesar (0.906), maka akan berpotensi positif
terhadap  semakin  bernilai  positifnya  kecenderungan kecurangan  akuntansi  sebesar  (2.780)  atau  semakin berkurang  terjadinya  kecenderungan  kecurangan Akuntansi.
 Uji Hipotesis 3 Dari hasil pengujian terlihat bahwa variabel perilaku tidak  etis  berpengaruh  terhadap  kecenderungan kecurangan  akuntansi  dengan  nilai  signifikansi  sebesar (0.038) atau < (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa perilaku  tidak  etis  berpengaruh  terhadap  kecurangan akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisen positif  yang  berarti  bahwa  jika  semakin  dikuranginya (dipositifkannya) perilaku  tidak etis sebesar (0.677), maka akan  berpotensi  positif  terhadap  semakin  bernilai positifnya/berkurangnya  Kecenderungan  kecurangan akuntansi  sebesar  (2.179)  atau  semakin  berkurang terjadinya Kecenderungan kecurangan akuntansi.
Uji Kooefien Determinasi ( Adjusted R 2 )
Hasil pengujian koofisien determinasi menunjukkan  bahwa,  besarnya  nilai adjusted  R  square adalah    sebesar  0,466  atau  sekitar  46.6%.  Hal  ini memberi arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat  dijelaskan  oleh  variabelitas  variabel  independen sebesar 46.6 %, sedangkan sisanya 53.4 % dijelaskan oleh variabel  lainnya  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model regresi. Hasil uji koefisien Determinasi dapat terlihat pada table berikut.
Tabel (3) Uji Kooefien Determinasi ( Adjusted R 2 ).
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .720 a .518 .466 2.153
Sumber : output SPSS, hasil olah data, (2020).
Pembahasan
Pengaruh efektivitas pengendalian intern terhadap kecendrungan  kecurangan akuntansi
Dari  hasil  pengujian  terlihat  Hipotesis  pertama terlihat  bahwa  variabel  efektivitas  pengendalian  intern berpengaruh  terhadap  Kecenderungan  kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.005) atau < (0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  kecurangan akuntansi. Namun memiliki beta koefisen negative yang berarti bahwa  jika  Efektifitas  Pengendalian  menurun  (- 1.253), maka akan berpotensi negative terhadap semakin terjadinya Kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar (-3.079).
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang di usulkan dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  semakin  rendah  efektivitas  pengendalian  intern maka semakin tinggi kecendrungan kecurangan akuntansi atau dengan kata lain efektivitas pengendalian interen yang tinggi maka semakin rendah kecendrungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.
Pengendalian  interen  adalah  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  keandalan penyajian laporan keuangan. Kecendrungan kecurangan akuntansi sering terjadi diakibatkan karena ada kesempatan dan peluang yang besar dari individu untuk melakukan kecurangan tersebut.  Penerapan pengendalian intern yang efektif dan didukung dengan regulasi  yang memadai akan mencegah adanya berbagai tindakan ketidakwajaran atau kecendrungan kecurangan yang akan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.
Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, maka ada fungsi kontrol terhadap pekerjaan seseorang, apakah  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  aturan-aturan yang diberlakukan, selain itu ada pengecekan saling silang antara seseorang oleh orang lain, sehingga kecendrungan terjadinya  kecurangan  akan  semakin  kecil.  Peluang terjadinya kecurangan maupun pencurian bisa juga di akibatkan  karena  lemahnya  pengendalian  intern  yang dimilki  oleh  perusahaan tersebut,  dengan  pengendalin yang efektif dapat mengurangi kesempatan atau peluang dari  seseorang  untuk  melakukan  pencurian  atau kecendrungan  kecurangan.  Dari  hasil  penelitian  yang dilakukan terhadap berbagai Perusahaan BUMN yang ada  di  Kota  ambon  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh Perusahaan  BUMN  tersebut  telah  mampu mengendalikan potensi terjadinya kecurangan akuntansi.
Hal ini diketahui dari Evaluasi atas implementasi Pengendalian Internal di Perusahaan yang dilakukan oleh Auditor  Eksternal  dan  Auditor  Internal  di  berbagai perusahaan  BUMN  tersebut.  Hasil  evaluasi  yang dilakukan oleh Auditor Eksternal menunjukan bahwa secara  umum  rancangan  dan  pelaksanaan  struktur Pengendalian  Internal  Perusahaan  sudah  baik. Perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang bertugas mengevaluasi  kecukupan  dan  efektivitas  Pengendalian Internal.  Fungsi  Audit  Internal  telah  memiliki  dan melaksanakan  program  kerja  yang  mendukung terciptanya  suatu  struktur  Pengendalian  Internal  yang
baik di Perusahaan BUMN tersebut. Manajemen telah menindaklanjuti  temuan  dan  rekomendasi  Auditor Eksternal  sebagai  bagian  dari  penyempurnaan penerapan  Pengendalian  Internal  dalam  mengurangi berbagai resiko diantaranya seperti terjadinya kecurangan akuntansi. Auditor Internal pada Perusahaan BUMN di Kota  Ambon,  senantiasa  melakukan  evaluasi  atas pelaksanaan  Pengendalian Internal  di  Perusahaan dan memberikan  rekomendasi  perbaikan  yang  diperlukan untuk  penyempurnaan  berkelanjutan  atas  penerapan Pengendalian Internal.
Langkah-langkah tindak lanjut telah dilaksanakan untuk meminimalkan atau menghilangkan sebab-sebab risiko.  Sebagai  bentuk  hasil  evaluasi  Pengendalian Internal  di  Perusahaan,  Auditor  Internal  pada perusahaan  BUMN  ini  telah  merencanakan  untuk melaksanakan  beberapa  program  kerja  tambahan selama tahun 2019 ini, diantaranya melaksanakan reviuw dan  menyempurnakan  sistem  dan  prosedur  audit internal.  Selain  itu perusahaan  BUMN tersebut mulai melakukan  transformasi  fungsi  Audit  Internal  dalam pelaksanaan audit internal, dari konsep paradigma bahwa Auditor  Internal  hanya  berperan  sebagai  pengendali kebijakan Perusahaan (compliance watchdog) menjadi sebagai  pemberi  jaminan  (assurance)  dan  konsultan (business partner) dalam proses bisnis yang dilakukan seluruh  unit  kerja  lain.  Pelaksanaan  audit  yang sebelumnya  memfokuskan  pada  kepatuhan  terhadap peraturan,  kebijakan  yang  akan  dilakukan  dengan berbasis risiko (risk based audit).
Secara umum pelaksanaan pengendalian internal menggunakan  metode  COSO  yang  unsur-unsur Pengendalian  Internalnya  meliputi  komponen- komponen  lingkungan  pengendalian,  Penilaian  risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan.  Kelima  unsur  Pengendalian  Internal menurut COSO tersebut telah terimplementasi dengan baik di Perusahaan BUMN yang berada di wilayah Kota Ambon.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Adelin  (2009),  Irwansyah  dan Syufriadi (2018) serta Darmawan (2019) dimana hasil penelitinnya  menyatakan  bahwa  pengendalian  intern berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.
Pengaruh  ketaatan  aturan  akuntansi  terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi
Dari  hasil  pengujian  Hipetesis  kedua,  terlihat bahwa variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.010) atau < (0,05), maka dapat
disimpulkan  bahwa  ketaatan  aturan  akuntansi berpengaruh  terhadap  kecurangan  akuntansi. Hubungan keduanya memiliki beta koefisen positif yang berarti  bahwa  jika  semakin  ditingkatkannya  Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi sebesar (0.906), maka akan berpotensi positif terhadap  semakin  menurunya Kecenderungan  kecurangan  akuntansi  sebesar  (2.780) atau  semakin  berkurang  terjadinya  Kecenderungan kecurangan Akuntansi.
Aturan akuntansi merupakan sesuatu yang dibuat sedemikian  rupa  sebagai  dasar  dalam  penyusunan laporan  keuangan.  Dalam  standar  akuntansi  terdapat aturan-aturan  yang  harus  digunakan  sebagai  dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan oleh semua pihak pengguna informasi laporan keuangan tersebut, sehingga dibutuhkan aturan untuk  menjaga  keandalan  informasi  tersebut  dan menghindari tindakan yang merugikan perusahaan.
Indikasi  kecurangan  yang  terjadi  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  perusaahaan  juga disebabkan karena pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya penyajian laporan keuangan yang seseui dengan atauran-aturan atau standar  yang  berlaku  maka  dapat  mengurangi kecendrungan  terjadinya  kecurangan  dalam  sebuah perusahaan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada prinsipnya perusahaan BUMN di Kota Ambon yang merupakan bagian dari perusahaan BUMN secara terpusat, mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- International  Financial  Report  Standard (PSAK) yang seperti halnya SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi  Indonesia  (IAI).  Standar  ini  memang  selain perusahaan BUMN, digunakan juga untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, dan lain-lain.
PSAK yang diterapkan oleh perusahaan BUMN di Kota Ambon, sama- sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan serta  berbagai  kebijakan  akuntansi  lainnya  bagi  pihak internal/stackholder  perusahaan  BUMN  untuk  tetap patuh dan tunduk menjalannya dan juga diperkuat dengan Instruksi  Berupa  Peraturan-peraturan  tentang  kebijakan akuntansi  lainya  dari  Kementerian  BUMN  sehingga secara umum seluruh perusahaan BUMN harus dapat menjalankannya.  penggunaan  IFRS  sendiri  ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC ( Internatinal
Federation  of  Accountants )  yang  menjadikan  IFRS  sebagai standar akuntansi mereka.
Selain  itu  melalui  Kementerian  BUMN,  ada kebijakan  akuntansi  tertentu  yang  juga  menggunakan Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa Akuntansi  Publik  (SAK-  ETAP).  Dimana  perusahaan BUMN menggunakan  untuk  entitas  yang  akuntabilitas publiknya yang tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP  merupakan  hasil  penyederhanaan  standar akuntansi  IFRS  yang  meliputi  tidak  adanya  laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak  berwujud,  dan  properti  investasi  setelah  tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
Dan setiap penerapannya akan selalu diawasi baik oleh Kementerian BUMN sendiri maupun pihak-pihak ekternal maupun internal yang memiliki kewenangan agar tidak  terjadi  kecurangan  dengan  berbagai  sanksi  yang diterapkan jika melakukan pelanggaran terhadapnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2009),dimana penelitiannya  menunjukkan bahwa  ketaatan  terhadap  aturan  akuntansi  dapat mengurangi kecendrungan kecurangan  akuntansi dalam sebuah perusahaan.
Pengaruh  Perilaku  Tidak  Etis  terhadap kecendrungan Kecurangan Akuntansi
Dari  hasil  pengujian  Hipotesis  ketiga  penelitian, terlihat  bahwa  variabel  perilaku  tidak  etis  berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi dengan nilai signifikansi sebesar (0.038) atau < (0,05), maka dapat disimpulkan  bahwa  perilaku  tidak  etis  berpengaruh terhadap  kecurangan  akuntansi.  Hubungan  keduanya memiliki  beta  koefisen  positif  yang  berarti  bahwa  jika semakin dikuranginya (dipositifkannya) perilaku tidak etis sebesar  (0.677),  maka  akan  berpotensi  positif  terhadap semakin bernilai positifnya/berkurangnya Kecenderungan  kecurangan  akuntansi  sebesar  (2.179) atau  semakin  berkurang  terjadinya  Kecenderungan kecurangan Akuntansi.
Etika  merupakan  keyakinan  mengenai  tindakan yang benar dan tindakan yang salah atau tindakan yang baik  dan  yang  buruk.  Nilai-  nilai  moral  seseorang menentukan apakah orang tersebut dapat berprilaku etis atau tidak etis. perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menyimpang  dari  tugas  pokok  atau  tujuan  yang  telah
disepakati.  Dalam  konteks  lingkungan  kerja, lingkungandapat  mempengaruhi  seseorang  untuk berprilaku tidak etis atau tidak etis. perilaku tidak etis dapat dipicu oleh banyak hal, dan salah satunya adalah seseorang yang berprilaku  tidak  etis untuk kepentingan diri sendiri yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri dengan cara melakukan kecurangan atau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. sehingga semakin tinggi perilaku tidak etis maka  akan  manambah  kemungkinan  terjadinya kecurangan    dalam  sebuah  perusahaan  atau  suatu organisasi.
Perusahaan BUMN di  Kota Ambon sendiri Untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi, Perseroan  menyebarkan  Pernyataan  Kepatuhan  untuk semua  Pegawai  agar  mematuhi  dan  melaksanakan Pedoman  Peraturan  tanpa  kecuali.  Penandatanganan pernyataan ini secara umum dan disaksikan oleh pihak Kementerian  BUMN  telah  dilaksanakan  pada pertengahan  tahun  2012,  sebagai    salah  satu  bentuk komitmen seluruh perusahaan BUMN dari Manajemen Puncak  hingga  pelaksana  lapangan  untuk  menjunjung tinggi  dan  meningkatkan  kualitas  penerapan  tata  kelola perusahaan  yang  baik.  Penerapan  dan  penegakan Pedoman Perilaku ini adalah bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate  Governance-  GCG).  Perseroan  BUMN mewajibkan  seluruh  jajaran  Organisasi  Perusahaan  dan Pegawai,  Anak  Usaha  serta  Pemangku  Kepentingan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman  Etika  merupakan  wujud  dan  tekad  seluruh jajaran  dalam  menerapkan  tindakan  etis  dan  praktek terbaik  tata  kelola  perusahaan  yang  bersih  bebas  dari penyimpangan.
Dengan  memahami  dan  mematuhi  Pedoman Perilaku,  Pedoman  GCG  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dalam berhubungan dan berbisnis dengan  Perseroan  dan  bersama-sama  menegakkan lingkungan kerja yang bersih, bebas dari tindakan yang merugikan  negara.  Sanksi  diberikan  bagi  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  sesuai  dengan  peraturan  dan keputusan  Perusahaan.  Karyawan  perusahaan  BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat dikenai tindakan- tindakan disipliner secara berjenjang,  mulai  dari  teguran  lisan  maupun  tulisan, peringatan  keras  dengan  skorsing  sampai  pemutusan hubungan kerja.
Untuk  jenis  pelanggaran  atau fraud dalam  hal transaksi akuntansi/keuangan lainnya yang mengandung unsur pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pengenaan sanksi-sanksi oleh perusahaan BUMN di Kota Ambon ini terbukti sangat
efektif menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam  pengelolaan  Keuangan  perusahaan  BUMN  di Kota Ambon dan semakin baik kinerjanya sesuai laporan Hasil  kunjungan    Kerja reses Komisi  VI DPR  RI  ke beberapa  BUMN  di  Kota  Ambon  dan  diwilayah Propinsi  Maluku  Masa  Persidangan  V  Tahun  Sidang 2018-2019  Tanggal  29  Juli–2  Agustus  2019. (http://www.dpr.go.id).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang dilakukan  oleh  Adelin  (2009),  Irwansyah  dan  Syufriadi (2018) serta Darmawan (2019) dimana hasil penelitinnya menyatakan bahwa bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis  akan  berdampak  pada  kemungkinan  terjadinya kecurangan akuntansi dalam suatu perusahaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Efektifitas  Pengendalian  internal, Ketaatan aturan akuntansi dan minimnya Perilaku tidak etis  telah  berpengaruh  terhadap  menurunnya kecendrungan  kecurangan  akuntansi  pada  perusahaan BUMN  di  Kota  Ambon.  Hasil  ini  terindikasi  dengan semakin membaiknya Kinerja beberapa BUMN di Kota Ambon.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Halim (2003). “The Association of Certified Fraud Examines  (ACFE)  Report  to  Nation  on Occupational  Fraud  &  Abuse.” The  Association  of Certified Fraud Examiners, Inc.
Arens  A.  Alvin.  Ellder  j.  Ronald  &  Beasley  Mark  s.
(2008). “Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi.” Jakarta: Erlangga.
Aisah,  Siti.  (2010).  “Pengaruh  Pengendalian  Internal,
Kepatuhan,  dan  Integritas  Manajemen  terhadap Perilaku Etis Karyawan dalam Sistem Penggajian.”
Skripsi: Universitas  Pembangunan  Nasional Veteran.
Arifyani, Hesti Arlich. (2012). “Pengaruh Pengendalian
Internal, Kepatuhan, dan Kompensasi Manajemen  terhadap    Perilaku  Etis  Karyawan Pada  PT  ADI  SATRIA  ABADI.” Jurnal Nominal /Volume 1/Nomor 1. BPK. (2013). BPK Sampaikan 42 Temuan Kepada APH.  Diambil  dari www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-42- temuan-kepada- aph pada tanggal 11 Januari 2017.
BPK. (2013). BPK RI Serahkan IHPS II Tahun 2013 Ke DPR RI. Diambil dari www.bpk.go.id/news/bpk- ri- serahkan-ihps-ii-tahun-2013-ke- dpr-ri pada tanggal 11 Januari 2017. Eko Darmawan, (2019). “Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan  Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel Pemoderasi  (Studi  Perusahaan  Swasta  di  Kota Ambon)” , Jurnal Ilmiah Akuntansi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.08, No.02, STIE Putra Bangsa Kebumen.
Fauzi,  M.  Glifandi  Hari.  (2001).  “Analisis  Pengaruh
Keefektifan  Pengendalian  Internal,  Persepsi kesesuaian  Kompensasi,  Moralitas  Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi.” Jurnal akuntansi dan ekonomi.
Ghozali. (2009). “Analisis Multivariate Dengan Program SP SS .” Semarang: Undip. Hermiyetti. (2008).  “Pengaruh  Penerapan  Pengendalian Internal  terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang.” Jakarta: STEKPI. Harian Ambon Expres. (2010). Korupsi Di Daerah kota Ambon peringkat 4 dari 33 provinsi . Diambil dari http://  google.com  /www.  siwaliamanews.com /read/511694/korupsi  pada  tanggal  11  Januari 2017.
Health Kompas. (2011). BPK : Keuangan PTN Bermaslah. Diunduh dari www.health.kompas.com/read/20 11/07/14/0430211/BPK.Keuangan.PTN Bermasalah pada 11 Januari 2017. Http://www.dpr.go.id
Irianto,  Gugus.  (2009).  “Intgerity,  Unethical  Behavior,
And  Tendency  of  Fraud. ”  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan.
Irwansyah  dan  Bambang  Syufriadi,  (2019);  “Pengaruh Efektifitas  Pengendalian  Internal,  Kesesuaian Kompensasi,  Moralitas  Manajemen,  Ketaatan Aturan  Akuntansi,  dan  Asimetri  Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , Vol. 08, No. 2, Universitas Bengkulu.
Kusumastuti,  Nur  Ratri.  “Analisis  FaktorFaktor  yang Berpengaruh terhadap
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai  Variabel  Intervening.” Skripsi: Unversitas Diponegoro.
Mulyadi.  (2002).  “Auditing.”  Yogyakarta:  Salemba Empat.
Rahmawati,  Ardiana  Peni.  (2012).  “Analisis  Faktor Internal  dan  Moralitas  Manajemen  terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.” Skripsi: Universitas Diponegoro. Randa,  Fransisku.  (2009).  “Pengaruh  Keefektifan Pengendalian  Internal,  Kesesuain  Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi,
dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi. ”  Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol 7 no 2 Oktober 53-85 Fakultas Ekonomi UAJ Makassar.
Ricky w griffin dan Ronald j Ebert. (2006). “Binis”. Edisi
Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Sawyer. B Lawrence, Mortimer A ditenhofer & James H.  Scheiner.  (2005).  “Sawyer,s  Internel  Audit,
Audit Internal Sawyer.” Buku 1: Salemba.
Sugiyono.  (2009).  “Metode  Penelitian  Kualitatif  dan
R&D.” Bandung: Alfabeta.
Suwardi, Eko. (2012). “Pengaruh Moralitas Individu dan
Pengendalian  Internal  terhadap  Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi.” Skripsi: Universitas Diponegoro.
Thoyibatun,  Siti.  (2009).  “Faktor  –  Faktor  yang
Berpengaruh  terhadap  Perilaku  Tidak  Etis  dan Kecenderungan  Kecurangan  Akuntansi.” Jurnal
Ekonomi dan Keuangan.
Tuanakotta, T. M. (2007). “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif”.  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
Transparency  International.  WWW. Transparency .  Org. diakses pada Januari 2017.
Wilopo.  (2009).  “Analisis  Faktor-Faktor  yang
Berpengaruh
terhadap
Kecenderungan Kecurangan  Akuntansi.  Padang.”  Simposium
Nasional Akuntansi 9 Padang. www.kpk.go.id.