Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 251-258
Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan
Aminah Nur Habibah 1) , Ruslan Abdul Ghofur 2) Erike Anggraeni 3) Anas Malik 4) 1 Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3,4 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *Email korespondensi: aminahnurhabibah11@gmail.com

## Abstract
This research was conducted to find the impact caused by one of the fiscal policy in alleviating poverty. This research was conducted with a qualitative approach to the method of collecting observation, documentation and interview  data  to  the recipient  community  of the  Hope  Family  Program assistance.  The  analysis used  in  this research is descriptive qualitative. The results of the study found that the implementation of the family of hope program in Ketapang District was running in accordance with the goals and objectives of the ministry of social policy in PKH. When viewed from the standpoint of Islamic economics the family hope program in Ketapang District  is  a  positive  activity  in  the  welfare  of  people's  lives  by  meeting  the  needs  of  which  include  Ad- daruriyyah  needs,  Al-hajjiyyah  needs,  and  At-tahsiniyyah  needs  and  Al-Kamiliyyah  needs  by  not  violating Islamic rules and law. Theoretical implications based on the results of the study show that the Family of Hope Program  is  related  to  the  theory  of  community  needs,  which  are  related  to  primary  needs,  secondary  needs, tertiary needs and complementary needs. Practical implications, the results of the study have implications for the  Ministry  of  Social  Affairs  to  be  able  to  be  careful  in  selecting  PKH  recipient  communities,  so  that  the assistance falls into the right hands. In the community, with the help of PKH, hopefully it can provide relief for the underprivileged people in meeting their needs in making a living so they can obtain prosperity.
Keywords: Fiscal Policy, Poverty, Family Hope Program
Saran  sitasi :  Habibah,  A.  N.,  Ghofur,  R.  A.,  Anggraeni,  E.,  &  Malik,  A.  (2020). Peran  Kebijakan  Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
6 (02), 251-258. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1014
1. PENDAHULUAN
Kemiskinan telah lama menjadi topik perbincangan  pemerintah  dalam  kancah  dunia. Kemiskinan mencakup dari kemiskinan regional dan kemiskinan  individu  yang  saling  berinteraksi. Kemiskininan regional dipengaruhi oleh sumber daya alam, layanan publik serta pembangunan infrastruktur yang  tertinggal  dan  lingkungan  sering  mengalami bencana  alam.  Sedangkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kemiskinan  individu  adalah  kondisi kehidupan  yang  buruk,  ketidak  mampuan  dalam mengembangkan diri, tingkat pendidikan rendah serta pengangguran  dan  populasi  pedesaan  yang  tinggi. (Zhou,  Guo,  &  Liu,  2019)  Kemajuan  dari  berbagai kebijakan  sosial  pemerintah  yang  memiliki  inovasi dalam  melakukan  pengembangan  negara  telah menarik  perhatian  mata  dunia  dengan  memahami
keterkaitan antara kebijakan sosial dan pembangunan dengan  rezim  kesejahteraan.(Plagerson,  Patel, Hochfeld, & Ulriksen, 2019)
Kebijakan  fiskal  memiliki  efek  terhadap aktivitas ekonomi sebuah pemerintahan. (Bretscher & Hsu,  2016)  Seperti  hal  nya  negara  Indonesia  yang memiliki  kebijakan  fiskal  dengan  berbagai  jenis kebijakan  didalamnya  sebagai  upaya  pemerintah untuk  menanggulangi  kemiskinan  yang  ada  di  bumi pertiwi.  Jumlah  angka  kemiskinan  yang  ada  di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  ini  dinilai  masih cukup  tinggi,  berikut  ini  adalah  angka  kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia No Tahun Jumlah penduduk Miskin di Indonesia 1 2013 28. 553, 93 2 2014 27. 727, 78 3 2015 28. 513, 57 4 2016 27. 764, 32 5 2017 26. 582, 99
Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2018
Merujuk  pada  tabel  1.1  menggambarkan  bahwa angka  kemiskinan  penduduk  Indonesia  tidak mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun,  bahkan  berdasarkan  data  tabel  tabel  di  atas jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  saat  ini menunjukkan kondisi yang pasang surut. Pemerintah dalam  usahanya  menurunkan  tingginya  angka kemiskinan  yaitu  dengan  peningkatan  efektivitas penanggulangan  kemiskinan,  melalui  program pengentasan  kemiskinan  seperti  diberlakukananya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS,  RASKIN,  BSM,  PKH),  program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini  berdasarkan  pasal  1  ayat  (9)  UU  No.11  Tahun 2009  tentang  kesejahteraan  sosial  menentukan bahwa:  “perlindungan  sosial  adalah  semua    upaya yang   diarahkan   untuk   mencegah   dan   menangani resiko    dari  guncangan  dan  kerentanan  sosial (Kementrian   Sosial, Undang-undang    Nomor    11 Tahun   2009)
Implementasi  PKH  di  Provinsi  Lampung dilaksanakan  sejak  November  2010  pada  propinsi Lampung.  Untuk  kali  pertama  pada  tahun  2011 Kabupaten  Lampung  Selatan  menjadi  daerah  pilihan dalam mengimplementasikan PKH dari Kementerian Sosial RI. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Ketapang  merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang memperoleh  bantuan  Program  Keluarga  Harapan terbesar di Propinsi Lampung. Berikut ini adalah data yang menunjukkan mengapa pemerintah melayangkan bantuannya kepada masyarakat Kecamatan  Ketapang  Kabupaten  Lampung  Selatan, yaitu :
Tabel 2. Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan   Kecamatan
Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan No Jumlah Penghasilan (Rp/bln) Jumlah (orang) Sebelum Sesudah 1 < 500.000 1.711 806 2 500.000-750.000 850 1.569 3 >750.000 249 435 Jumlah 2.810 2.810
Sumber : Data Primer UPPKH Kec. Ketapang diolah pada Tahun 2018
Mengacu  pada  data  di  atas,  jumlah  pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung  Selatan  sebelum  mendapat  bantuan Program  Keluarga  Harapan  dapat  dikatan  rendah. Dengan  pendapatan  yang  rendah  maka  akan mempengaruhi  aspek-aspek  lainnya  seperti  halnya tingkat pendidikan dan kesehatan.
Berbeda  dengan  India,  kemiskinan  yang  terjadi di  propinsi  Kanada  berupaya  diatasi  dengan  strategi pengentasan  kemiskinan  (PRS).  Tujuan  dari pemerintah  Kanada  adalah  mengurangi  kemiskinan dengan  stategi  pengentasan  kemiskinan  dengan pengajuan  kredit,  keputusan  ini  mungkin  tidak  akan berdampak secara langsung namun dengan demikian diharapkan    dapat  membangun  pola  yang  lebih  baik dan  memiliki  dampak  positif  dalam  jangka  waktu yang  panjang.  (Plante,  2019)  Lain  dari  penelitian sebelumnya  tersebut  di  atas,  temuan  penelitian  ini menjadikan  sistem  pajak  Islam  sebagai  alasan  untuk mengurangi  ketimpangan  serta  kemiskinan  yang terjadi  pada  masing-masing  daerah.  (Tulus,  et.  al., 2018)  Pengentasan  kemiskinan  yang  terjadi  saat  ini dapat  dilakukan  dengan  adanya  berbagai  kebijakan- kebijakan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  demi tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan.
Program keluarga harapan merupakan salah satu dari  berbagai  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdapat  dibelahan  negara  republik  Indonesia.  Oleh sebab  itu  dalam  kesempatan  kali  ini,  penelitian  ini akan  membahas  Program  Keluarga  Harapan  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam Pandangan Ekonomi Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  masyarakat  yang  menjadi  anggota penerima  manfaat  PKH  serta  dara  perpustakaan  dan literatur  yang  dapat  mendukung  pengumpulan  data dalam penelitian. (Sugiono, 2016) Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Populasi  dapat  dimaknai  sebagai  keseluruhan objek/subjek  yang  dijadikan  sebagai  sumber  data dalam  suatu  penelitian.  (Arikunto,  n.d.)  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  penerima manfaat  PKH  Kecamatan  Ketapang.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  ketua  kelompok  dari  anggota penerima manfaat PKH.
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  anggota  penerima  manfaat  PKH,  teknik sampel yang diugunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. (Sugiono, 2016) Kriteria sampel dalam  penelitian  ini  adalah  :  Anggota  penerima manfaat  Kecamatan  Ketapang  yang  aktif  dan merupakan  ketua  kelompok  dalam  kegiatan  usaha bersama.
Sebagai kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan  data  yang  telah  didapat  tersebut kemudian  dianalisa  dengan  menggunakan  metode Deduktif.  Deduktif  yaitu  yaitu  dengan  cara  menarik suatu  kesimpulan  di  mulai  dari  pernyataan  umum menuju  pernyataan-pernyataan  khusus  dengan menggunakan  penalaran  atau  rasional.  (Sudjana, 2001)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi  implemintasi  program  keluarga harapan  dalam  mensejahterakan  masyarakat  miskin yang  ada  di  Kecamatan  Ketapang  Kabupaten Lampung Selatan yang berada di Propinsi Lampung. Berdasarkan  data  dari  responden  dengan  adanya bantuan program keluarga harapan terjadi peningkatan  taraf  hidup  pada  masyarakat  sehingga masyarakat  dapat  merasakan  kesejahteraan  dalam hidupnya. Peningkatan yang terjadi dalam kehidupan masyakat penerima manfaat PKH.
1) Kondisi Pendapatan Warga Kecamatan Ketapang Sebagai Penerima Manfaat Bantuan PKH Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan anak warga penerima manfaat PKH, yaitu :
Tabel 3. Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Berdasarkan Tingkat Pendapatan
No Jumlah Penghasilan (Rp/bln) Jumlah (orang) Sebelum Sesudah 1 < 500.000 1.711 806 2 500.000-750.000 850 1.569 3 >750.000 249 435 Jumlah 2.810 2.810
Sumber  :  Data  Primer  Diolah  UPPKH  Kec. Ketapang Tahun 2018
Data dari n tabel di n atas merupakan n data pendapatan  masyarakat  Kecamatan  Ketapang  dari sebelum  dan  sesudahnya  menjadi  anggota  penerima bantuan  Program  Keluarga  Harapan.  Data  di  atas merupakan  data  tahun  2018  yang  ada  pada  UPPKH Kecamatan  Ketapang.  Data  di  atas  menunjukan peningkatan  pendapatan  yang  terjadi  pada  kondisi perekonomian  warga  Kecamatan  Ketapang  yang menjadi lebih baik.
2) Kondisi  Lapangan  Pekerjaan  Warga  Penerima Manfaat PKH
Untuk  melanjutkan  kehidupan  masyarakat membutuhkan  lapangan  pekerjaan  agar  memperoleh pendapatan yang akan digunakan n untuk memenuhi n kebutuhan sehari-harinya. n Baik untuk n kebutuhan sandang, pangan, papan, pendiikan serta  kesehatan.  Berikut  ini  adalah  kondisi  lapangan pekerjaan masyarakat warga penerima  manfaat PKH yaitu :
Tabel  4.  Data  Lapangan  Pekerjaan  Warga  Sebelum dan Sesudah Menerima Manfaat PKH
No Kondisi Lapangan Pekerjaan Sebelum Sesudah Jenis Pekerjaan  Jumlah Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Pedagang 248 Pedagang 400 2 Petani 357 Petani 770 3 Buruh 692 Buruh 750 4 Nelayan 411 Nelayan 496 5 Peternak 122 Peternak 250 6 Pengangguran 980 Pengangguran  144 Jumlah 2.810 Jumlah 2.810 Sumber: : Data Primer n Diolah UPPKH n Kec. Ketapang n Tahun 2019
Data n di atas n merupakan data n lapangan pekerjaan  masyarakat  Kecamatan  Ketapang  sebelum dan  sesudah  menerima  bantuan  Program  Keluarga
Harapan dari Kementrian Sosial. Berdasarkan data di atas  sebelum  adanya  bantuan  Program  Keluarga Harapan  jumlah  tingkat  pengangguran  berada  di angka  980  Orang  dengan  jumlah  penduduk Kecamatan  Ketapang  Sebanyak  2.810.  Namun setelah  adanya  bantuan  Program  Keluarga  Harapan tingkat pengangguran menurun pada angka144 orang.
3) Kondisi  Pendidikan  Masyarakat  Penerima Bnatuan Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang
Tabel 5. Data pendidikan Anak Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan
Ketapang No Kondisi Pendidikan Jumlah Sebelum Sesudah 1 Sekolah 6.313 8.912 2 Belum Sekolah 8.021 7.121 3 Putus Sekolah 883 635 4 Tidak Sekolah 1.002          765 Jumlah 16.219 17.433
Sumber  :  Data  Primer  Diolah  UPPKH  Kec. Ketapang Tahun 2018
Tabel n di  atas n merupakan  tabel  yang n berisikan data  pendidikan  dari  anak-anak  dengan  status  orang tua  sebagai  penerima bantuan Program  Keluarga Harapan  yang n ada  pada n Kecamatan  Ketapang Kabupaten  Lampung  Selatan.  Kondisi  pendidikan yang  tertera  di  atas  merupakan  kondisi  pendidikan yang ada pada masyarakat dari sebelum dan sesudah menjadi  Angota  penerima  bantuan  PKH.  Kodisi pendidikan dengan status bersekolah sesuah menjadi anggota  PKH  menjadi  meningkat.  Dan  kondisi pendidikan  dengan  status  belum  sekolah,  putus sekolah  dan  tidak  sekolah  menjadi  menurun  setelah menerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  dari Kementrian sosial.

## b. Pembahasan
1) Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan
Kondisi  perekonomian  yang  dikategorikan
miskin merupakan masalah yang bersifat multidimensi. Wrihatnolo berpendapat multi dimensional  merupakan  sifat  kemiskinan  dari berbagai  aspek,  yaitu:  Ekonomi,  Sosiologis, Antropologis,  Kebijakan,  Teknologi  dan  perubahan global.  Kondisi  yang  miskin  mempengaruhi pendidikan,  kesehatan  serta  politik  dalam  suatu negara.
Kemiskinan n telah  membuat t Jutaan  rakyat t tidak bisa a mengenyam  pendidikan,  keterbatasan  sandang, pangan dan papan, tidak ada kesempatan menabung, sulitnya jaminan kesehatan. Miskin telah h membatasi hak i rakyat  untuk k mendapatkan  pendidikan n yang layak, kesehatan  yang terjamin,  mendapatkan pekerjaan  yang g layak  dan n kemiskinan  menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI) (Samoedra, 2009) Setiap p Negara  pasti i memiliki  masalah h masing- masing, tidak i terkecuali Negara a Indonesia. Indonesia a memiliki  beberapa a masalah,  salah h satudi antaranya adalah bidang social ekonomi sepertimasalah kemiskinan. Masyarakat miskin tidak cukup  mampu u dalam  menghadapi p perkembangan dizaman globalisasi  saat t ini.  Dengan adanya kemiskinan n maka i akan menghambat t tujuan dan n cita- cita Negara. (Dyah h Ayu Virgoreta dkk. Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentasakan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat  1 serta  Pasal l 34  ayat 2  menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat t dan pasal l 34 ayat 3  menjelaskan pemerintah wajib  menyediakan fasilitas  pelayanan kesehatan  dan fasilitas  umum. Pada  pasal-pasal tersebut  di  atas menjelaskanakan hak-hak  setiap warga  negara dan  bagaimana kewajiban negara a terhadap i masyarakatnya.
Pemerintah Indonesia  telah melaksanakan berbagai kebijakan i dan  program m penanggulangan kemiskinan. m Melalui  Tim m Nasional  Percepatan Penangulangan Kemiskinan  (TNP2K) di  bawah koordinasi  Wakil  Presiden  Republik k Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan  kebijakan dan program  penanggulangan n kemiskinan  dalam m tiga kelompok ( ( klaster ) kebijakan n yaitu sebagai i berikut : a. Pertama, adalah kelompok kebijakan
berbasis s bantuan dan perlindungan n sosial. Kebijakan ini  berupa  program yang  meliputi pendidikan,  pelayanan kesehatan,  pangan, sanitasi, dan  air bersih.  Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat t (JAMKESMAS), Beras untuk  Keluarga Miskin  (RASKIN), Bantuan  Siswa Miskin  (BSM) dan  Program Keluarga Harapan n (PKH).
b. Kedua,  adalah  kebijakan  berjenis  pemberdayaan dengan  pendekatan  yang  partisipatif,  kegiatan dilakukan berkelompok dengan rencana
pembangunan  berkelanjutan.  Penerima  manfaat merupakan  warga  miskin.  Contohnya  PNPM Mandiri.
c. Ketiga,  adalah  kelompok  kebijakan  berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini  bertujuan untuk  memberikan akses  dan penguatan ekonomi  bagi pelaku  usaha berskala mikro dan  kecil.  Yang  termasuk  dalam  katagori ini  sadalah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR). (Purwanto, 2016)
2) Peran  Kebijakan  Fiskal  Dalam  Islam  Mengentas Kemiskinan
Kebijakan  yang  dapat  dikembangkan  dalam rangka  mengentas  kemiskinan  adalah  pemberian manfaat  bantuan  PKH  kepada  warga  (Panduan Umum  Program  Keluarga  Harapan,  2013).  Bantuan manfaat  PKH  merupakan  program  bantuan  bagi masyarakat  miskin  dalam  bentuk  bantuan  tunai, namun  tidak  serta  merta  pemerintah  memberikan bantuan  tanpa  adanya  syarat  dan  ketentuan  yang diberlakukan.  Tujuan  bantuan  manfaat  PKH  yaitu
mengurangi  kemiskinan  terutama  pada  warga pelosok.  Kesinambungan  dari  bantuan  ini  adalah kontribusi dalam mempercepat pembangunan milenium.
Umumnya  bantuan  manfaat  Keluarga  Harapan bertujuan  menaikan  taraf  hidup  keluarga  miskin dengan  syarat  pemenuhan  kebutuhan  dipergunakan untuk  kesehatan  dan  pendidikan.  Dengan  bantuan yang  diberikan  besar  harapan  pemerintah  adalah mensejahterakan  warga  khususnya  warga  kalangan bawah.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kebijakan  fiskal  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  suatu  ekonomi  untuk  keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang khususnya itu  kembali  ditentukan  oleh  tujua sosial  ekonominya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena  itu  hubungan  antara  kebijakan  fiskal  dalam pengentasan  kemiskinan  pada  Progam  Keluarga Sejahtera (PKH) sangat tepat sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Daniel  Menyatakan  kebijakan  fiskal  adalah kebijakan  sosial,  dan  memahami  sebuah  kebijakan tersebut merupakan program negara dalam mensejahterakan  masyarakat  kecil.  Mensejahterakan kehidupan  masyarakat  adalah  sumber  perlindungan sosial  yang  sangat  potensial.  (Daniel,  2018) Adiwarman Mengungkapkan pembangunan ekonomi Islam  didasarkan  atas  lima  nilai  universal,  yakni: Tauhid,    Adl (keadilan), Nubuwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan),  dan Ma'ad (hasil),  kelima nilai  ini  menjadi  dasar  inspirasi  untuk  menyusun proposisi-proposisi  dan  teori-teori  ekonomi  Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal. (Karim, 2001)
Berbeda  dengan  M.  Raihan  Sharif  dalam Islamic Social  Framework struktur  sistem  ekonomi  Islam didasarkan  pada  empat  kaidah  struktural,  yaitu: Trusteeship  ofman ; Co-operation ; Limite  private property ; dan State enterprise . (Muslimin, 2005) Implementasi kebijakan fiskal dengan pemerataan n distribusi  pendapatan n dan  peningkatan kesejahteraan  dapat n ditempuh  dengan buildin program adalah n kegiatan untuk n mendistribusikan keluaran n kebijakan (to deliverpolicy n output) yang dilakukan  oleh n para  implementer n kepada  kelompok sasaran (target n group) sebagai n upaya untuk mewujudkan  tujuan n kebijakan.  Berdasarkan n paran

## KEBIAJAKAN FISKAL
1. Kemiskinan
2. Program Keluarga Harapan
3. Implementas Temuan dan Hasil Penelitian Peningkatan Kesejahteraan KPM
PKH yang selaras denagan Ekonomi Islam
1. Implementasi n Program Keluarga n Harapan dalam n meningkatkan Kesejahteraan n ekonomi n keluarga 2. Program n Keluarga Harapan n dalam meningkatkan n kesejahteraan n ekonomi masyarakat n Ditinjau dalam n Perspektif Ekonomi n Islam
tersebut, n dapat  disimpulkan n bahwa  implementasi kebijakan  fiskal n yang  dimaksud n adalah  suatu proses n yang  melibatkan sejumlah  sumber-sumber yang  di  dalamnya termasuk  manusia, dana,  dan kemampuan  organisasional, baik  oleh n pemerintah maupun n swasta  (individu atau  kelompok), untuk mencapai tujuan yang  telah ditetapkan  sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Purwanto, 2016) Berikut ini adalah implementasi Program PKH:
Gambar 1. Alur Proses Implementasi Kebijakan Fiskal Pada Progam Keluarga Harapan
Dalam  memahami  alur  proses  implementasi kebijakan  fiskal  pada  Progam  Keluarga  Harapan berikut ini adalah penjabarannya:
No Proses kebijakan Fiskal Output 1  Tujuan dan sasasran Penerima Program Keluarga Harapan  Adalah  Rumah  Tangga Miskin  yang  sesuai  dengan
Kriteria BPS dan memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan oleh program antara lain :
a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita,
b. Anak usia 5-7 tahun yangbelum masuk pendidikan dasar
(prasekolah)
c. SD/MI (usia7-12tahun),
d. Anak SLTP/MTs (usia12- 15tahun),
e. Anak  usia15-18  tahun  yang belum menyelesaikan
pendidikan SMA
f. Lanjut usia diatas 70 tahun
g. Disabilitas Berat
h. Sebagai bukti kepesertaan Program  Keluarga  Harapan diberikan Kartu Pesserta Program Keluarga Harapan atas nama  ibu  atau  wanita  dewasa. Kartu tersebut. 2  Keluaran Kebijakan Progam Keluarga Harapan 3  Implement er a. Penetapan n Sasaran n ( Targetting )
b. Pertemuan n awaldan n validasi c. Pembentukan n Kelompok Kelompok n Penerima Manfaat
d. Penyaluran Bantuan
e. Verifikasi Komitmen
f. Pemutakhiran  Data  Kelompok
Penerima manfaat. 4  Dampak Kebijakan 1) Meningkatkat  kondisi  sosial Rumah Tangga Sangat Miskin 2) Meningkatkan taraf pendidikan  Rumah  Tangga Sangat Miskin 3) Meningkatkan status kesehatan  dan  gizi  ibu  hamil, ibu nifas, berat, 4) Meningkatkan akses dan kualitas  pelayanan  pendidikan dan kesehatan khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Implement asi Kinerja Meningkatnya kualitas kesejahteraan,  Pendidikan  dan Kesehatan Pada Masyarakat
3) Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam
Kesejahteraan  mejadi  masalah  terus-menerus. (Pryce,  2018)  Ekonomi  Islam  berbeda  dengan ekonomi konvesional dalam berbagai sudut pandang. Islam  memiliki  ajaran  yang  sangat  kompleks, termasuk hubungan manusia dan manusia itu sendiri. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Komitemen  Islam  yang  begitu  intens  terhadap persaudaraan  dan  keadilan  menurut  semua  sumber daya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus dimanfaatan untuk mengaktualisasikan “ maqashidsyari‟ah” diantaranya  adalah:  Pemenuhan kebutuhan  pokok,  Sumber  daya  pendapatan  yang terhormat  dan  Distribusi  pendapatan  dan  kekayaan yang merata. (Zaman, 2019)
Islam  tidak  melarang  seseorang  berkonsumsi dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  sehingga memperoleh  maslahat  dan  kemanfaatan  yang setinggi-tingginya bagi kebidupan. Hal ini merupakan
Kebijakan:
Tujuan dan sasasran Keluaran Kebijakan
Dampak Kebijakan
Implementer
Kelompok Sasaran Implementasi Kinerja
dasar  dan  tujuan  dari  syari’ah  Islam  sendiri  yaitu maslahatal-„ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan  sekaligus  cara  untuk  mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimum kebutuhan- kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya  berkenaan  dengan  bidang  materi  tetapi  juga rohani.
D alam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, manusia  tidak  akan  mampu  menyelesaikannya  atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan  makhluk  yang  bernyawa  sebagaimana  yang tersebu  tdalam  Al-Qur’an  Surat  Hud  ayat  6  yang berbunyi:
َُﲅۡعَيَو  اَهُق ۡزِر  ِ   َﲆَ   ﻻا  ِضۡر ۡ   ِﰲ  ٖةبٓاَد  نِم  اَمَو۞ ٖﲔِ م  ٖب َتِك  ِﰲ ّٞ ُﰻ ۚاَهَعَدۡوَت ۡسُمَو اَهرَقَت ۡسُم ٦
Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di  bumi  melainkan  Allah-lah  yang  memberirezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat  penyimpanannya.  semuanya  tertulis  dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”.
Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam  Al-Qur’an  Surat  Ar  Ra’dayat  11  yang berbunyi:
ِرۡم   ۡنِم ۥُهَنو ُظَفۡ َﳛ ۦِهِفۡلَ   ۡنِمَو  ِهۡيَدَي  ِ ۡﲔَب  ۢنِّم  ٞت َ ِّقَعُم ۥُ َ ٓاَذاَو ۗۡمِه ِسُفن ِب اَم ْاوُ ِّﲑَغُي  ٰﱴَح ٍمۡوَقِب اَم  ُ ِّﲑَغُي  َﻻ  َ  نا ِۗ ُد نِّم مُهَل اَمَو ۚۥُ َ  دَرَم  َﻼَف اٗءٓو ُس  ٖمۡوَقِب  ُ  َداَر نِم ۦِهِنو

## ٍلاَو ١١
Artinya :“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu  mengikutinya  bergiliran,  di  muka  dan  di belakangnya,  mereka  menjaganya  atas  perintah Allah  Sesungguhnya  Allah  tidak  merobah  Keadaan sesuatu  kaum  sehingga  mereka  merobah  keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki  keburukan  terhadap  sesuatu  kaum, Maka  tak  ada  yang  dapat  menolaknya;  dan  sekali- kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.
Berdasarkan  ayat  Al-Qur’an  di  atas,  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan  usaha  serta  campur  tangan  pihak  lain untuk  memfasilitasinya.  Masyarakat  membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi
dan mengaturberbagainorma-norma dan aturan-aturan yang  memudahkan  bagi  mereka  untuk  memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”.
Pemerintah  memegang  peran  penting  dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan  yang  dapat  dipenuhi  oleh pemerintah bagi masyarakat adalah:
a. Kebutuhan Primer ( Ad-daruriyyah)
Suatu  skala  kebutuhan  yang  berkaitan  erat dengan  kebaikan  dan  kepentingan  dalam  menjalani hidup di dunia dan akhirat.
b. Kebutuhan Sekunder ( Al-hajjiyyah )
Suatu  skala  kebutuhan  yang  berkaitan  erat dengan  kemudahan  dan  penghindaran  kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.
c. Kebutuhan Tersier ( At-tahsiniyyah)
Suatu  skala  kebutuhan  yang  berkaitan  erat Kebutuhan  yang  dapat  menciptakan  kebaikan  dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier.
d. Kebutuhan Komplementer ( Al-Kamiliyyah ) Suatus kalakebutuhan yang berkaitan erat dengan barang  pelengkap  adalah  kebutuhan  terhadap  suatu barang  atau  jasa  yang  digunakan  secara  bersama- sama  untuk  melengkapi,  sehingga  barang  tersebut merupakan barang pelengkap. (Ghafur, 2013)

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  Program  Kelarga  Harapan  yang ada  di  Kecamatan  Ketapang  berjalan  dengan  baik. Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  berjalan  sesuai dengan  tujuan  dan  sasaran,  keluaran  kebijakan, implementer,  kelompok  sasaran,  dampak  kebijakan dan  implementasi  kinerja  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Keberhasilan implementasi  program  keluarga  harapan  terwujud dalam  peningkatan  yang  terjadi  dari  segi  aspek tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan  anak penerima  manfaat  PKH  Kecamatan Ketapang,  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Lampung, Indonesia.Kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan positif dalam mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  dengan memenuhi  kebutuhan Ad-daruriyyah, kebutuhan Al- hajjiyyah , At-tahsiniyyah serta  kebutuhan Al- Kamiliyyah dengan  tidak  melanggar  aturan  dan syariat Islam.
Implikasi  teoritis  berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Program  Keluarga  Harapan berkaitan dengan teori kebutuhan-kebutuhan masyarakat,  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan primer,  kebutuhan  sekunder,  kebutuhan  tersier  dan kebutuhan  komplementer . Implikasi  secara  praktis, hasil  penelitian  memberikan  implikasi  pada Kementerian  Sosial  untuk  dapat  cermat  dalam memilih  masyarakat  penerima  bantuan  PKH,  agar banruan  tersebut jatuh pada  tangan yang  tepat. Pada masyarakat,  dengan  adanya  bantuan  PKH  semoga dapat  memberikan  keringan  bagi  masyarakat  kurang mampu  dalam  memenuhi  kebutuhan  dalam melangsungkan  hidup  sehingga  dapat  memperoleh kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (n.d.). Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Bretscher,  L.,  &  Hsu,  A.  C.  (2016).  Level  and Volatility  Shocks  to  Government  Spending: Term  Structure  Implications. SSRN  Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2838667 Daniel, B. (2018). Varieties of Social Policy by Other Means:  Lessons  for  Comparative  Welfare  State Research . 1–5.
Ghafur,  R.  A.  (2013). Konsep  Distribusi  Dalam Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Karim, A. (2001). Ekonomi Mikro Islam . Jakarta: III
T Indonesia.
Muslimin,  H.  K.  (2005). Bank  Syariah  di  Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah IndonesiaTerhadap Perbankan Syariah .
Yogyakarta: UII Press.
Panduan  Umum  Program  Keluarga  Harapan . (2013). Jakarta.
Plagerson, S., Patel, L., Hochfeld, T., & Ulriksen, M.
S.  (2019).  Social  policy  in  South  Africa: Navigating  the  route  to  social  development.
World Development , 113 , 1–9.
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.019 Plante,  C.  (2019).  Policy  or  window  dressing?
Exploring  the  impact  of  poverty  reduction strategies  on  poverty  among  the  Canadian provinces. Journal  of  International  and Comparative  Social  Policy , 35 (1),  112–136. https://doi.org/10.1080/21699763.2018.1549090 Pryce, J. (2018). A case study in public child welfare: county-level  practices  that  address  racial disparity in foster care placement . Purwanto,  E.  A.  (2016). Implementasi  Kebijakan,
Konsep dan Aplikasinya di Indonesia .
Yogyakarta: Gava Media.
Samoedra,  W.  (2009). Administrasi  Negara  Isu-Isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudjana,  N.  (2001). Tuntunan  Penyusunan  karya Ilmiah . Bandung: Sinar Baru. Sugiono.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif Kuantitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Zaman,  A.  (2019). Transformation  of  Human Behavior  as  a  Central  Strategy  for  Islamic Economics . 1–22.
Zhou,  Y.,  Guo,  L.,  &  Liu,  Y.  (2019).  Land consolidation  boosting  poverty  alleviation  in China:  Theory  and  practice. Land  Use  Policy . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024