## PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM 1

## Erlyn Indarti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang erlyn@ymail.com

## Abstract
The study is intended to conduct a scientific exploration of the understanding of law enforcement instigated  by  the  National  Police  in  the  context  of  implementing  Community  Policing  as Democratic Policing (Polmas) as part of efforts to create security. Following the principles of philosophical  research  methodology,  while  being  guided  by  Paradigmatic  Studies,  the  present research is carried out in the form of literature studies combined with field research. This study was  carried  out  by  first  exploring  the  public's  understanding  of  the  implementation  of  law enforcement by the National Police in the context of implementing Polmas. This research then explores the contribution of the implementation of law enforcement by the Police to the realization of  security . In  turn,  this  paradigmatic  understanding  of  Law  Enforcement  in  the  context  of implementing  Polmas  is  expected  to  contribute  to  the  growth  and  development  of  Legal Philosophy .
Keywords: Law Encorcement ; Community Policing as Democratic Policing ; Security ; Philosophy of Law

## Abstrak
Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan  eksplorasi  ilmiah  terhadap  pemahaman  penegakan hukum yang digagas Polri dalam rangka pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai pemolisian yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan. Mengikuti prinsip- prinsip metodologi penelitian filosofis, dengan berpedoman pada Studi Paradigma, penelitian ini dilakukan  dalam  bentuk  studi  literatur  yang  dipadukan  dengan  penelitian  lapangan.  Kajian  ini dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menggali  pemahaman  masyarakat  terhadap  pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Polmas. Penelitian ini kemudian menggali kontribusi  penerapan  penegakan  hukum  oleh  Polri  terhadap  terwujudnya  rasa  aman.  Pada gilirannya,  pemahaman  paradigmatik  penegakan  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  Polmas  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Filsafat Hukum.
Kata  Kunci: Penegakan  Hukum;  Pemolisian  Masyarakat  sebagai  Pemolisian  Demokratis; Keamanan; Filsafat Hukum.
1 Penelitian yang dilakukan Penulis dengan dana Non PNBP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2021.

## A.  Pendahuluan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (yang  selanjutnya  disingkat  Polri)  sejatinya  terus berupaya  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat.  Upaya  ini diwujudkan  melalui  perubahan  gagasan  perpolisian,  dari  awalnya  yang  menitikberatkan  pada pendekatan reaktif dan konvensional menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik.  Pendekatan  ini  mengedepankan  kemitraan  dalam  rangka  memecahkan  permasalahan masyarakat. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian seperti ini dikenal di manca negara dengan berbagai  nama,  seperti  misalnya Neighbourhood  Policing , Community  Oriented  Policing dan Community  Based  Policing ,  yang  secara  umum  lebih  populer  dengan  sebutan Community Policing .
Hubungan  antara  polisi  dengan  masyarakat  semestinya  merupakan  hubungan  yang  saling mempengaruhi,  artinya  bahwa  penyelesaian  permasalahan  di  masyarakat  dapat  diselesaikan dengan  baik  ketika  ada  keterikatan/kerjasama yang  baik  antara  masyarakat  dengan  Polri. Polri tidak  akan  mampu  mengatasi  dan  menata  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif jika masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif dan mau bekerjasama dengan polisi (Rifai, 2019).
Berpijak  pada  uraian  tersebut,  Polri  menyadari  perlunya  mengadopsi  konsep Community Policing sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan cara dan  nama  Indonesia. Melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 telah dicanangkan Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam  rangka penyelenggaraan tugas [pokok] Polri. Sebagai motor atau ujung  tombak  implementasi  Polmas  adalah  pembentukan  Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM) pada tingkat satuan operasional kewilayahan Polri sebagai wadah komunikasi, konsultasi, transparansi,  dan  akuntabilitas  Polri  dengan  masyarakat  yang  dilayaninya  (Surat  Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005, 2005).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pertimbangan Huruf a, dalam pada itu menyatakan bahwa, “Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945”. Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I, Pasal 1, Angka 6, menyebutkan bahwa, “Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang  ditandai  dengan  terjaminnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Kedua  ketentuan  tersebut  membawa  kepada  makna  luas  dari  hakikat  keamanan,  yang  dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dipahami sebagai Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Hakikat Keamanan Negara, yakni suatu keadaan yang ditandai dengan: terjaminnya keamanan dan ketertiban  masyarakat  (kamtibmas);  tertib  dan  tegaknya  hukum;  dan  terselenggaranya perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mendukung terwujudnya  masyarakat  madani  yang  adil,  makmur,  dan  beradab  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
Membaca uraian tersebut, ketika seorang polisi menegakkan hukum, sesungguhnya pada saat bersamaan, secara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ia juga tengah berupaya mewujudkan keamanan. Dengan kata lain, polisi adalah aparat penegak hukum sekaligus bagian dari komponen bangsa  dan  negara  pewujud  keamanan.  Dalam  sistem  penegakan  hukum  yang  terintegrasi ( integrated law enforcement ), polisi berperan sebagai garda paling depan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, dalam rangka pewujudan keamanan, polisi dituntut untuk mampu mengungkap dan menindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari jenis kejahatan tingkat jalanan ( street crime/conventional crime ) sampai dengan tipe kejahatan yang dilakukan secara  profesional  ( nonconventional  crime/professional  crime/organized  crime/white-collar crime ) (Nurjaya, 2013). Seiring dengan tanggung-jawabnya dalam pewujudan Kamtibmas, Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta
atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan kamtibmas, inilah konsep mengenai Pemolisian Masyarakat yang dimaksud (Setiawan, 2020).
Karenanya diperlukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman tentang pelaksanaan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pewujudan keamanan oleh Polri dalam rangka penyelenggaraan Polmas. Salah satu kajian mengenai hal ini yang belum banyak dilakukan adalah di bidang Filsafat, utamanya  Filsafat  Hukum.  Untuk  keperluan  tersebutlah penelitian ini  dilaksanakan.  Mengikuti kaidah metodologi penelitian filsafat, seraya dipandu oleh telaah paradigmatik, penelitian tentang penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan model Pepolisian Masyarakat (Polmas) sebagai bagian  dari  upaya  pewujudan  keamanan  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  kajian  literatur  yang dipadukan dengan penelitian lapangan (Sudarto, 1997). Pada gilirannya, pemahaman paradigmatik tentang  ‘Penegakan  Hukum  dalam  rangka  penyelenggaraan  Polmas  sebagai  bagian  dari  upaya pewujudan  keamanan‘  diharapkan  dapat  berkontribusi  bagi  perkembangan  dan  pengembangan Filsafat Hukum.
Dengan  panduan  Paradigma  Konstruktivisme,  penelitian  ini  berpangkal,  berjalan  dan berujung pada proposisi berikut ini:
”Melalui  kajian  Filsafat  Hukum,  utamanya  Telaah  Paaradigmatik,  dapat  dipahami  bahwa, pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri, dalam rangka penyelenggaraan model Perpolisian Masyarakat (Polmas), pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pewujudan keamanan.”
Berlandaskan pada proposisi dimaksud, tujuan penelitian ini dengan demikian adalah: pertama , menelusuri  pemahaman  masyarakat  tentang  pelaksanaan  penegakan  hukum  oleh  Polri  dalam rangka  penyelenggaraan  Polmas; kedua ,  memahami  kontribusi  pelaksanaan  penegakan  hukum oleh Polri bagi pewujudan keamanan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian bertajuk ‘Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu  Kajian  Filsafat  Hukum’  ini  merupakan  perpaduan  antara  penelitian  doktrinal  dan  non- doktrinal serta dilaksanakan sebagai sebuah kajian lapangan yang didukung oleh studi literatur (Sudarto,  1997).  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  ranah  Filsafat  Hukum,  utamanya  Telaah Paradigmatik,  dengan  model  komparatif.  Kaidah  metodologi  penelitian  filsafat  diikuti  karena filsafat hukum sejatinya lebih merupakan bagian dari filsafat (Darmodiharjo & Shidarta, 1999).

## C.  Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan Hukum oleh Polri dalam Rangka Penyelenggaraan Polmas
Pemolisian masyarakat (Community Policing) mempunyai peran vital dalam meningkatkan sinergitas  masyarakat  dan  Polri.  Program  Pemolisan  Masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  Polri.  Program  ini  bertujuan  mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya (Setyabudi, 2017).
Perlu digaris-bawahi, sebelum gagasan Community Policing berkembang di Indonesia, secara ‘tradisional’ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya sudah mengembangkan apa  yang  disebut  sebagai  Program  Bimbingan  Masyarakat  (Bimmas)  serta  berbagai  bentuk pengamanan  swakarsa  yang  antara  lain  diwujudkan  melalui  Sistem  Keamanan  Lingkungan (Siskamling).  Dalam  hal  ini,  Bintara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Babinkamtibmas)  berperan  sebagai  ujung  tombak  penyelenggaraan  Siskamswakarsa  / Siskamling. Harus diakui, betapapun, sistem ini ada membawa manfaat bagi masyarakat. Kendati demikian,  pola  penyelenggaraan  tugas  kepolisian  yang  bersifat  ‘pre-emptif’  ini  cenderung
mencerminkan  hubungan  struktural  antara  negara  dan  masyarakat  yang  arahnya top  –  down (Setyabudi, 2017)
Yang  menarik,  berdasarkan  hasil  penelitian  ketika  di  Indonesia  berbagai  pihak  seolah berlomba menerapkan Community Policing , pada saat bersamaan, yakni sejak awal tahun 90-an, kritik terhadap Community Policing di manca negara justru mulai menggema. Tidak sedikit pihak yang  semakin  sadar  bahwa Community  Policing ternyata  masih  mengandung  berbagai kekurangan.  Pertama-tama  adalah  adanya  kesimpang-siuran  makna,  pemahaman,  atau  definisi. Literatur  tentang  Community  Policing  -pun  baru  bermain  pada  aras  filosofis  dan  moral,  serta belum jauh beranjak dari hal-hal seperti tipologi dan pernyataan-pernyataan normatif. Lain daripada itu, evaluasi empiris secara sistematis mengenai implementasi, manfaat, dan dampak Community Policing juga belum banyak dilakukan. Kesepakatan mengenai indikator atau parameter  keberhasilan  ―seperti  tujuan  dan  sasaran―  dari Community  Policing -pun  belum dicapai. Artinya, gagasan tentang Community Policing masih bersifat umum, kurang membumi, belum  lekat  dengan  kearifan  lokal,  dan  belum  menjamin  adanya  partisipasi,  transparansi,  dan akuntabilitas  publik.  Sayangnya,  di  tengah  euphoria  berbagai  pihak  tentang  janji  mujarab Community Policing di Indonesia, kritik tersebut rupa-rupanya cenderung terabaikan (Setyabudi, 2017).
Berbagai  permasalahan  yang  menggayuti Community  Policing sebagaimana  dipaparkan sebelumnya menyadarkan banyak pihak bahwa perpolisian berikut perubahannya sejatinya adalah sebuah  proses.  Selain  itu,  semakin  disadari  pula  perlunya  modifikasi  lebih  lanjut  terhadap Community Policing itu sendiri. Dan proses tersebut kini menuju kepada apa yang sejak paruh akhir tahun 1990-an disebut secara lebih spesifik sebagai Democratic Policing . Kalau sebelumnya baik Problem Oriented Policing , Community Oriented Policing , maupun Community  Based  Policing dilihat  sebagai  bagian  dari,  dan/atau  tahapan  menuju, Community Policing ;  maka  sekarang Community  Policing itu  sendiri  pada  gilirannya  dipandang  sebagai bagian  dari,  dan/atau  tahapan  menuju, Democratic  Policing .  Hal  ini  perlu  ditekankan,  karena banyak pihak ―termasuk jajaran kepolisian itu sendiri― yang kurang menyadari bahwa sejatinya polisi  mempunyai  peran  sentral  dalam  proses  demokratisasi  serta  dalam  berbagai  upaya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Di dalam Democratic Policing , fokus tidak lagi terletak pada masyarakat (community) berikut upaya bersama mereka dalam menegakkan hukum dan ketertiban (law and order) , melainkan pada ‘proses’ berlangsungnya hal tersebut, utamanya pada proses yang demokratis.
Menurut Beetham (Beetham, 1999), kesemua ciri-ciri demokrasi, sebagaimana tercermin pada kriteria  tersebut,  sebenarnya  termaktub  di  dalam  pemahaman  apa  yang  dikenal  sebagai ‘masyarakat sipil’ atau civil society ; yang di Indonesia lebih populer sebagai ‘masyarakat madani’. Dalam hal ini, di Indonesia, proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan tidak lagi  menitik-beratkan  pada  pendekatan  yang  reaktif  dan  konvensional  (kekuasaan),  melainkan pada pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial.
Tantangan  tugas  Polri  ke  depan  semakin  berat  dan  kompleks.  Di  samping  harus  mampu mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), juga harus mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayani serta memecahkan masalah publik, yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang di masyarakat (Alim, 2019).
Berpijak pada uraian tentang di atas, dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing khas  Indonesia,  yakni Community  Policing yang  telah  disempurnakan  kemudian dipadukan dengan bentuk-bentuk perpolisian asli Indonesia yang membumi, demokratis, dan sarat
dengan  nilai-nilai  budaya  bangsa,  sehingga  ―baik  sebutan  maupun  pemahamannya―  sesuai dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  masyarakat.  Untuk  itu  digagaslah Community  Policing  as Democratic  Policing yang  kemudian,  melalui  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol.: Skep/737/X/2005,  tanggal  13  Oktober  2005,  secara  konseptual  maupun  operasional  disebut sebagai ‘Perpolisian Masyarakat’, disingkat ‘Polmas’. Polmas adalah (Indarti, 2007):
“Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (community), yakni polisi, sebagai fasilitator-producer, dan publik, sebagai aktor- coproducer,  di  dalam  suatu  relasi  kemitraan  sejajar,  untuk  kemudian  melalui  proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia;  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan dan/atau  kesepakatan  yang  berlaku;  serta  secara  kontekstual  dan  sinergis  memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kepolisian.”
Perlu ditekankan di sini, Polmas pada intinya merupakan produk atau hasil keluaran reformasi Polri itu sendiri. Dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah paradigma menjadi organisasi  kepolisian  yang demokratis sejalan  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang  pada  suatu negara  yang  masyarakatnya  semakin  demokratis.  Keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat merupakan kebutuhan bagi setiap individu, kelompok bahkan negara untuk menjaga kelangsungan hidup  dan  terselenggaranya  pemerintahan.  Menyadari  akan  pentingnya  rasa  aman  dan  adanya berbagai keterbatasan sumberdaya kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Untuk selanjutnya, gagasan Polmas ini diharapkan dapat menjadi semacam  pemandu,  penuntun,  atau  katakanlah corridor yang  akan  menjamin  kejelasan, keterarahan, dan keterpaduan penyelenggaraan Community Policing as Democratic Policing di Indonesia.
Dalam hal ini posisi  polisi dengan warga community dalam membangun kemitraan adalah setara,  yakni  polisi  bersama  sama  dengan  warga  dalam  upaya  untuk  mencari  solusi  dalam menangani  berbagai  masalah  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Kedua,  Polisi  senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. Polisi memposisikan  diri  di  bawah  masyarakat,  yaitu  polisi  dapat  memahami  kebutuhan  rasa  aman masyarakat  yang  dilayaninya.  Ketiga,  Penegakan  hukum  oleh  polisi  lebih  mengutamakan pencegahan kriminalitas ( crime prevention ). ini mengindikasikan bahwa posisi polisi di atas, yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya. Polisi sebagai petugas dalam Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  mengidentifikasikan  warga  yang  taat  dan  patuh  hukum  dan diajak  tidak  hanya  untuk  mengamankan  dirinya  tetapi  juga  warga  komunitasnya  dan  polisi berupaya membentuk jaringan ( network ).
Oleh sebab itu Polmas dijadikan dasar pada usaha bersama antara polisi dan masyarakat dalam menyelesaikan  masalah  yang  ada  dalam  masyarakat,  termasuk  persoalan  penegakan  hukum. Sehingga  pemolisian  tidak  dilakukan  untuk  melawan  kejahatan,  tetapi  untuk  mencari  dan melenyapkan  sumber  kejahatan.  Kesuksesan  Polmas  bukan  hanya  dalam  menekan  angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah tidak terjadinya lagi kejahatan.
Demikianlah,  model  Perpolisian  Masyarakat  (Polmas)  adalah  sebuah  filosofi,  strategi operasional,  dan  organisasional  yang  mendorong  terciptanya  suatu  kemitraan  baru  antara masyarakat  dengan  polisi  yang  didasari  oleh  upaya  pemecahan  masalah,  termasuk  persoalan penegakan  hukum.  Untuk  itu,  baik masyarakat  maupun  polisi  diharapkan  dapat lebih  proaktif. Polmas  merupakan  pengejawantahan  dari  penyelenggaraan  tugas  pokok  kepolisian  yang mendasari kepada pemahaman bahwa pelaksanaan penegakan hukum tidak mungkin dilakukan oleh  Polri  sepihak  sebagai  subjek  dan  masyarakat  sebagai  objek.  Sebaliknya,  upaya  ini  harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan  Polisi  dan  warga  masyarakat.  Melalui  kemitraan  seperti  ini,  Polri  dan  masyarakat
diharapkan  dapat  secara  bersama-sama  mendeteksi  gejala  yang  berpotensi  untuk  menimbulkan permasalahan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, Polri dan masyarakat secara sinergis juga  diharapkan  mampu  mencari  solusi  untuk  mengantisipasi  permasalahan  keamanan  serta ketertiban di lingkungannya.
Strategi  Polmas  sebagai  implementasi  perpolisian  proaktif  yang  menekankan  kemitraan sejajar  antara  polisi  dan  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan  penangkalan  kejahatan, pemecahan  masalah  sosial  yang  berpotensi  menimbulkan  gangguan  Kamtibmas  dalam  rangka meningkatkan  kepatuhan  hukum dan  kualitas  hidup  masyarakat.  Adapun  falsafah  Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai- nilai  sosial  dan  kemanusiaan  dalam  kesetaraan.  Model  seperti  ini  menuntut  penampilan  sikap perilaku yang santun, serta saling menghargai antara polisi dan warga masyarakat. Kesemuanya akan bermuara pada timbulnya rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perwujudan  konsep  Polmas  pada  tataran  lokal  memungkinkan  masyarakat  setempat  untuk memelihara  dan  mengembangkan  sendiri  pemeliharaan  kamtibmas,  penegakan  hukum,  serta perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  masyarakat.  Tentu  saja  hal  ini  tetap  didasari  oleh norma-norma  sosial  dan/atau  kesepakatan-kesepakatan  lokal  dengan  tetap  mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional, serta  menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Di dalam  konteks  seperti  inilah  pada  dasarnya  penegakan  hukum  oleh  Polri  dipahami  dan dilaksanakan. Dan di dalam konteks ini pula penelitian ini pada dasarnya diselenggarakan. Perlu ditekankan di sini, di dalam Peraturan Kapolri No. 7. 2008. Pasal 12 c dan d Polmas sesungguhnya tidak dapat dikatakan bersifat ‘lunak’ terhadap kejahatan. Upaya penegakan hukum oleh polri di dalam konteks Polmas lebih diarahkan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum masyarakat  daripada  penindakan  hukum  itu  sendiri.  Artinya,  upaya  penindakan  hukum  dapat dikatakan merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bilamana cara-cara pemecahan atau penyelesaian masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

## 2. Telaah  Paradigmatik  tentang  Penegakan  Hukum  dalam  Rangka  Penyelenggaraan Polmas sebagai Bagian dari Upaya Pewujudan Keamanan
Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) diejawantahkan melalui penyelenggaraan kemitraan antara  Polri  dengan  warga  masyarakat  yang  didasari  prinsip  kesetaraan  guna  membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri. Dari sini kemudian diharapkan dapat terwujudnya rasa kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas, masalah penegakan hukum, serta beragam  masalah  sosial.  Selanjutnya  polisi  bersama  masyarakat  dapat  menganalisis  masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan  ketertiban  —tidak  hanya  berdasarkan  pada  hukum  pidana  dan  penangkapan,  melakukan evaluasi  serta  evaluasi  ulang  terhadap  keefektifan  solusi  yang  dipilih.  Polmas  berupaya mengendalikan kejahatan melalui pencegahan secara proaktif melalui hubungan kemitraan yang terjalin dengan masyarakat. Polmas berpandangan bahwa jaringan kerjasama dengan masyarakat merupakan sumber kekuatan utama untuk mengendalikan tindak kejahatan dan bukan semata-mata bergantung  pada  pemahaman  dan  penerapan  hukum  secara  kaku  maupun  pada  penggunaan teknologi.
Pada  masa  sebelum  diselenggarakannya  Polmas,  perpolisian  tradisional  memiliki  latar belakang  dan  sejarah  panjang  yang  sarat  dengan  kebijakan,  keputusan  dan  tindakan kepolisian yang cenderung bersifat militeristik. Dengan hadirnya Polmas, keterlibatan dan kemitraan penuh masyarakat kini sudah menjadi bagian dari keseharian kiprah polisi. Mengingat adanya kegiatan dan fokus yang berlawanan, antara perpolisian tradisional dan Polmas, maka perlu ada perubahan budaya dan strategi yang serta merta harus dilakukan apabila Polmas diterapkan sebagai strategi
baru dalam organisasi kepolisian. Perubahan budaya kepolisian ini mencakup perubahan sikap, nilai-nilai,  dan  norma-norma.  Perubahan  dalam  konteks  strategi  berarti  merumuskan  kembali hubungan  antara  polisi  dan  masyarakat  yang  dilayaninya.  Bentuk  pelayanan  yang  diterima masyarakat dan cara polisi menyampaikan pelayanan adalah fokus utama perubahan.
Penyelenggaraan Polmas pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Sebelumnya, Pelaksanaan Tugas Kepolisian cenderung mempunyai fokus yang sempit, yakni hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama polisi. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas polisi mempunyai fokus yang lebih luas. Ini artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai (bagian dari) pemeliharaan keamanan, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas; penanggulangan kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat.
Sementara  itu,  term  ‘keamanan’,  yang  dapat  dipadankan  dengan  kata  Bahasa  Inggris
‘ security’ ,  seringkali  dipertukarkan  makna  dan  penggunaan-nya  dengan  kata  ‘keselamatan’ (‘ safety’ ).  Padahal  di  antara  keduanya  terdapat  perbedaan  yang  nyata,  terutama  dalam penggunaannya ( Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus , n.d.). Kata ‘keselamatan’ mengandung pengertian ‘bebas dari bahaya yang dapat membawa kepada cedera fisik, cacat tetap, atau bahkan kematian’. ‘Keselamatan’ juga dapat dimengerti sebagai ‘bebas dari segala bentuk resiko;  apakah  itu  resiko  bahaya,  gagal  dalam  sesuatu  hal,  kontroversi,  termasuk konflik’( Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus , n.d.).
Sedangkan kata ‘keamanan’  mempunyai  cakupan  makna yang  lebih  luas.  Selain  dipahami sebagai  ‘bebas  dari  segala  bentuk  bahaya  maupun  resiko’,  kata  ‘keamanan’  masih  mempunyai sederet  makna  yang  lain.  ‘Keamanan’  dapat  dimengerti  sebagai  ‘bebas  dari  segala  bentuk kejahatan  ataupun  tindak  kriminal’.  ‘Keamanan’  diartikan  pula  sebagai  ‘bebas  dari  segala kesulitan ataupun penderitaan hidup, seperti keterbelakangan dan kemiskinan’. ‘Dapat dipercaya, kokoh,  teguh,  tegar,  dan  mantap’  seringkali  juga  dikaitkan  dengan  makna  ‘keamanan’.  Lain daripada itu, ‘keamanan’ juga tidak jarang mengusung muatan makna ‘tercapainya suatu maksud, tujuan, sasaran, ataupun cita-cita pada umumnya’. Sebagai tambahan, ‘keamanan’ juga dipandang fleksibel  untuk  diterapkan  dalam  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun  hukum  dari kehidupan masyarakat. Kiranya secara umum dapat dimaklumi bahwa kata ‘keamanan’ memang mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif daripada kata ‘keselamatan’( Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus , n.d.).
Dapat  dikatakan,  keamanan  pada  dasarnya  berkenaan  dengan  kondisi  yang  dapat menimbulkan  perasaan  tenang  dan  damai  serta  berkecukupan  secara  lahiriah  maupun  batiniah sehingga mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja dalam rangka mencapai suatu maksud dan tujuan, yang antara lain ditandai dengan tiadanya bahaya, resiko, gangguan, ketidak-pastian, kegalauan, kekacauan, ketidak-teraturan, ataupun kekhawatiran. Di dalam praktek perpolisian di Indonesia, kata keamanan ( security ) seringkali dimaknakan secara lebih luas dalam kaitannya baik dengan  kata  keselamatan  ( safety ),  kepastian  ( surety ),  maupun  ke/per-damaian  ( peace ). Pemahaman  atas  kata  keamanan  kemudian  memang  dikembangkan  di  seputar  kaitan  maknawi dengan ketiga kata lainnya tersebut.
Dalam kaitannya dengan konteks internal kehidupan berbangsa dan negara, kata ‘keamanan’ dikaitkan dengan terma ‘dalam negeri’ dan terbentuk sebagai rangkaian kata Keamanan Dalam Negeri.  Oleh  karena  Polri  adalah  alat  negara, maka  rangkaian  kata  dimaksud  kemudian  secara lebih luas dimaknakan pula sebagai Keamanan Negara. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Pertimbangan Huruf a, menyatakan bahwa:
“Keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya  masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.”
Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 6, menyebutkan bahwa:
“Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Makna selanjutnya dari kata ‘keamanan’ tersebut tertuang pula dalam konteks Pelaksanaan Tugas Kepolisian,  yakni  dalam  paduannya  dengan  rangkaian  kata  ‘ketertiban  masyarakat’,  sehingga lazim dikenal sebagai ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’, disingkat ‘kamtibmas’. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 5, bahwa:
“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu  prasyarat  terselenggara-nya  proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta  terbinanya  ketenteraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta mengembangkan  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”
Paparan tersebut menunjukkan bahwa, sekalipun terdapat relasi antara kata ‘keamanan’ dan terma ‘keamanan  dan  ketertiban  masyarakat’,  keduanya  tidak  bisa  dikatakan  sama  betul.  Sekali  lagi dapat  dilihat  bahwa  kata  ‘keamanan’  mempunyai  kedalaman  maupun  keluasan  makna  yang berlebih daripada terma ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’.
Kedua  ketentuan  di  atas  serta  uraian tentang  pemahaman etimologis  dari  kata  ‘keamanan’ yang  telah  disinggung  sebelumnya  akhirnya  akan  membawa  kepada  Hakikat  Keamanan,  yang dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dipahami  sebagai  makna  inti  dari  Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Hakikat Keamanan Negara, yakni:
“Suatu keadaan yang ditandai dengan: a) terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);  b)  tertib  dan  tegaknya  hukum,  dan;  3)  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Keadaan  tersebut  pada  gilirannya  akan  menyumbang  kepada  upaya  perwujudan  masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
Dalam pada itu, berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, polisi ditempatkan  sebagai  penyidik  dalam  menangani  tindak  pidana  yang  sekaligus  juga  sebagai lembaga  penegak  hukum  yang  langsung  berhadapan  dengan  penanggulangan  kejahatan  dalam masyarakat (Trisno, 2011). Salah satu kiprah polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana adalah perannya di dalam sistem peradilan pidana yang disalurkan melalui keterlibatannya sebagai salah satu komponen penegak hukum diantara penegak hukum lainnya. Kalau misalnya sistem peradilan pidana digambarkan sebagai lingkaran yang berlapis-lapis, maka sebagai salah satu komponen penegak hukum, polisi menempati posisi lapisan terluar (Indarti, 2003).
Di Indonesia, dalam melaksanakan perannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  pada  dasarnya  polisi  tidak  hanya berperan  sebagai  penegak  hukum,  yang  adalah  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  sistem peradilan pidana, tetapi juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Cakupan peran yang dimainkan polisi dalam melaksanakan kontrol sosial dengan demikian bukan saja bersifat represif tetapi juga preemtif dan preventif. Sebagaimana diuraikan oleh Paul Whisenand  dan  James  L.  Cline  dalam  Erlyn  Indarti,  polisi  bekerja  dalam  3  (tiga)  kategori fungsional  peran,  yang  meliputi:  1)  Penegakan  hukum  (pemberantasan  kejahatan);  2)
Pemeliharaan  ketertiban  (penjaga  ketenangan),  dan;  3)  Pelayanan  masyarakat  (bantuan masyarakat).
Uraian  di  atas  menunjukkan  betapa  polisi,  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  termasuk  dalam penegakan  hukum,  pada  galibnya  juga  menjadi  bagian  dari  upaya  pewujudan  keamanan.  Ini dikarenakan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri sejatinya bisa dianggap semacam ‘penanda’ dari Hakikat Keamanan Dalam Negeri atau Keamanan Negara.
Menurut  Muladi,  luasnya  cakupan  peran  polisi  tersebut  sebenarnya  merupakan  perpaduan antara konsep authoritative intervention , yang adalah merupakan usaha yang setiap saat dan secara rutin dilakukan oleh polisi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta konsep symbolic justice , yang menekankan pada peran polisi dalam menunjukkan adanya tata  hukum  yang  harus  dihormati.  Secara  demonstratif,  peran  ini  akan  telihat  bila  diterapkan kepada pelaku tindak pidana (Muladi, 2002). Ini artinya peran-peran yang diambil polisi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk peran sebagai penegak hukum, sesungguhnya akan berkontribusi bagi Pewujudan Keamanan.
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan  kejahatan  (Kartono,  2005).  Penegakan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi perilaku  yang  menyimpang  harus  terus  dilakukan.  Hal  ini  sangat  beralasan  karena  perilaku menyimpang  merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap  norma-norma  sosial  yang  dapat menimbulkan  ketegangan  individual  maupun  ketegangan-ketegangan  sosial.  Hal  ini  juga merupakan  ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban social (Muladi & Arief, 1998).  Secara  umum,  dapat  dikatakan  semua  hal  yang  berkenaan  dengan  norma-ketegangan- ketertiban sosial ini pada akhirnya akan menyumbang kepada Pewujudan Keamanan.
Penggunaan hukum pidana di sini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan,  mengajak,  menyuruh  atau  bahkan  memaksa  anggota-anggota  masyarakat  agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku (Soemitro, 1984).  Di samping  itu  hukum  pidana  juga  dapat  dipakai  sebagai  sarana  untuk  merubah  atau  membentuk masyarakat  sesuai  dengan  bentuk  masyarakat  yang  dicita-citakan.  Fungsi  demikian  itu  oleh Roscoe  Pound  dinamakan  sebagai  fungsi social  engineering atau  ‘rekayasa  sosial’(Soemitro, 1985). Uraian tentang fungsi social engineering atau ‘rekayasa sosial’ ini juga mengungkap bahwa penegakan  hukum  oleh  Polri  dalam  konteks  Polmas  pada  gilirannya  akan  bermuara  pada Pewujudan Keamanan.
Penggunaan  upaya  hukum  termasuk  hukum  pidana,  sebagai  salah  satu  upaya  mengatasi masalah  sosial  termasuk  dalam  bidang  kebijakan  penegakan  hukum.  Disamping  itu  karena tujuannya  adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,  maka  kebijakan penegakan  hukum  itupun  termasuk  dalam  bidang  kebijakan  sosial,  yaitu  segala  usaha  yang rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai  suatu  masalah  yang  termasuk kebijakan,  maka  penggunaan  (hukum)  pidana  sebenaranya  tidak  merupakan  suatu  keharusan (Muladi  &  Arief,  1998).  Dalam  uraian  ini  juga  dikemukakan  bahwa,  sejalan  dengan penyelenggaraan Polmas, penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat sebenarnya mempunyai andil yang nyata dalam upaya bersama Pewujudan Keamanan.
Hukum  yang  telah  dibuat  itu  akan  terasa  manfaatnya jika  dioperasikan dalam masyarakat. Pengoperasian hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide  masyarakat  yang  dituangkan  dalam  hukum  itu  terwujud.  Proses  perwujudannya  atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap  pelaksaanan  inilah  sebenarnya  hukum  itu  teruji,  apakah  akan  mengalami  hambatan  atau tidak;  apakah  akan  mengalami  kegagalan  atau  tidak.  Karena  itu  dalam  hukum  seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.  Dalam  hal  ini,  kiranya  dapat  dibayangkan  betapa  manfaat,  pengoperasian  dan  penegakan hukum  yang  senafas  dengan  nilai-nilai,  keinginan-keinginan,  ide-ide  masyarakat  –  utamanya
dalam  rangka  penyelenggaraan  Polmas–  pada  waktunya  akan  menjadi  bagian  dari  tulang- punggung Pewujudan Keamanan di Bhumi Nusantara tercinta ini.
Merangkum  rangkaian  paparan  sebelumnya,  seraya  berpegang  pada  panduan  paradigma Konstruktivisme, hukum yang hendak ditegakkan serta keamanan yang hendak diwujudkan oleh Polri sebenarnya adalah sesuatu yang relatif yang terbentuk lalu terbangun dan dipahami melalui olah pikir manusia. Pemahaman ini dilandasai keyakinan konstruktivisme bahwa manusia pada dasarnya  aktif  meng-konstruksi  dan  memodifikasi  konsep,  realitas,  termasuk  pengetahuan  dan kebenaran,  hukum;  dan  bukan  sekedar  ‘menemukannya’.  Realitas  hukum  tersebut  merupakan keluaran dari perspektif manusia itu sendiri.  Di sini konstruktivisme memahami hukum sebagai plural dan kontekstual. Hukum dikatakan plural karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan  beragam simbol,  bahasa dan wacana.   Sedangkan kontekstualnya hukum  diartikan sebagai sifat dan ciri hukum  yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia dan konteksnya  (Indarti,  2001).  Berbekal  pemahaman  inilah  pelaksanaan  penegaakan  dapat berkontribusi bagi pewujudan keamanan.
Bagi  konstruktivisme,  pengetahuan  hukum  bukanlah  sesuatu  yang  bertutur  kepada  kita tentang  hukum  yang  ada begitu  saja,  melainkan  berkisah  tentang  pengalaman hukum  dan  cara terbaik untuk mengorganisasi pengalaman tersebut.  Dalam kaitan ini, belajar dan mengajar hukum lebih  diartikan  sebagai  upaya  ‘mengetahui’  sekaligus  menguasai  dan  memiliki  pengetahuan hukum  tersebut.    Belajar  hukum  itu  sendiri  di  redefinisi  sebagai  suatu  proses  mengalami  dan mengembangkan  konstruksi  pengetahuan  hukum.    Dan  sebagaimana  proses  adaptasi  dan equilibrasi yang terus berkelanjutan seperti telah disebutkan di atas, proses mengalami [kembali] dalam belajar tersebut juga tiada berkesudahan. Demikian pula halnya dengan proses konstruksi pengetahuan  hukum  yang  sesungguhnya  adalah  untaian  proses  konstruksi  dan  rekonstruksi pengetahuan  hukum  yang  tak  berakhir  sejalan  dengan  arus  informasi  baru  yang  senantiasa mengalir tiada henti. Di sinilah pentingnya kita untuk mensikapi globalisasi informasi secara lebih bijaksana (Indarti, 2001).
Demikianlah,  seorang legal  constructivist akan  melihat  dirinya  serta  pengemuka,  pelaku, akademisi  dan  penegak  hukum  sebagai  seorang  ‘fasilitator’,  karena  ia  berkeyakinan  bahwa konstruksi  pengetahuan  hukum  itu  berpulang  pada  aktivitas  individu  pelajar  hukum  masing- masing. Dengan kata lain porsi pendidikan hukum kini lebih banyak di ambil oleh si terdidik atau si pelajar hukum sebagai pihak yang aktif –termasuk dalam hal ini masyarakat kebanyakan yang awam dan para pencari keadilan (Indarti, 2001).

## D.  Simpulan dan Saran
Polmas pada intinya merupakan produk atau hasil keluaran reformasi Polri itu sendiri. Dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah paradigma menjadi organisasi kepolisian yang demokratis sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara yang masyarakatnya semakin  demokratis.  Keamanan  merupakan  kebutuhan  bagi  setiap  individu,  kelompok, masyarakat,  bangsa,  bahkan  negara  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  dan  terselenggaranya pemerintahan.  Menyadari  akan  pentingnya  rasa  aman  dan  adanya  berbagai  keterbatasan sumberdaya kepolisian maka peran serta masyarakat membantu tugas tugas keamanan tidak dapat dielakkan. Untuk selanjutnya, gagasan Polmas ini diharapkan dapat menjadi semacam pemandu, penuntun, atau katakanlah corridor yang akan menjamin kejelasan, keterarahan, dan keterpaduan penyelenggaraan Community Policing as Democratic Policing di Indonesia.
Penyelenggaraan Polmas memerlukan adanya perubahan budaya dan strategi yang serta merta harus  dilakukan  apabila  Polmas  diterapkan  sebagai  model  perpolisian  baru  dalam  organisasi kepolisian. Perubahan budaya kepolisian ini mencakup perubahan sikap, nilai-nilai, dan norma- norma. Adapun perubahan dalam konteks strategi berarti merumuskan kembali hubungan antara polisi  dan  masyarakat  yang  dilayaninya.  Dalam  hal  ini,  bentuk  pelayanan  yang  diterima masyarakat dan cara polisi menyampaikan pelayanan adalah fokus utama perubahan.
Penyelenggaraan Polmas pada dasarnya juga menuntut adanya perubahan dalam pelaksanaan tugas  kepolisian.  sebelumnya,  pelaksanaan  tugas  kepolisian  cenderung  mempunyai  fokus  yang sempit, yakni hanya pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum, yang dianggap sebagai tanggung jawab utama polisi. Dengan adanya Polmas, pelaksanaan tugas polisi mempunyai fokus yang lebih luas. Ini artinya, dalam konteks Polmas, penegakan hukum harus dibaca sebagai [bagian dari]  pewujudan  keamanan,  yang  meliputi  pemeliharaan  kamtibmas;  penanggulangan  kejahatan (penegakan hukum) itu sendiri; perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; pencegahan kejahatan; serta penyelesaian berbagai masalah keamanan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasikan dalam masyarakat. Pengoperasian hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan- keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses pewujudan atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum inilah yang kemudian disebut sebagai  Penegakan  Hukum.  Dalam  hal  ini,  kiranya  dapat  dibayangkan  betapa  manfaat, pengoperasian dan Penegakan Hukum yang senafas dengan nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide- ide masyarakat – utamanya dalam rangka penyelenggaraan Polmas – pada waktunya akan menjadi bagian dari tulang-punggung Pewujudan Keamanan.
Berpegang pada panduan Paradigma Konstruktivisme, kiranya dapat dipahami bahwa hukum yang hendak ditegakkan serta keamanan yang hendak diwujudkan oleh Polri sebenarnya adalah keluaran  dari  olah  pikir  manusia  yang  pada  dasarnya  aktif  meng-konstruksi  dan  memodifikasi konsep,  realitas,  termasuk  pengetahuan  dan  kebenaran,  hukum.  Konstruktivisme  karenanya memahami Penegakan Hukum dan Pewujudan Keamanan sebagai plural dan kontekstual. Hukum dikatakan plural karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana.    Sedangkan  kontekstualnya  hukum  diartikan  sebagai  sifat  dan  ciri  hukum  yang  dapat direntangkan  dan  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia.  Berbekal  pemahaman  inilah pelaksanaan Penegakan Hukum dapat berkontribusi bagi Pewujudan Keamanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim, F. Y. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie , 13 (1), 32–51.
Beetham, D. (1999). Democracy and Human Rights . Polity Press.
Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1999). Pokok-Pokok Filsafat Hukum . Gramedia Pustaka Utama.
Indarti, E. (2001). Menjadi Manusia Merdeka : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani . Badan Penerbit Undip.
Indarti, E. (2003). Diskresi Polisi (Edisi Revi). Badan Penerbit Undip.
Indarti,  E.  (2007). Menabur  Profesionalisme  dan  Kemandirian,  Menuai  Legitimasi :  Sebuah Transformasi Menuju Community Policing as Democratic Policing . Kompolnas.
Kartono, K. (2005). Patologi Sosia Jilid I . Raja Grafindo Persada.
Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/737/X/2005, (2005).
Merriam-Webster On-Line Dictionary & Thesaurus . (n.d.). https://www.merriam-webster.com/ Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi  Manusia,  dan Reformasi Hukum Di Indonesia . The Habibi Centre.
Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni.
Nurjaya,  I. N. (2013). Kewenangan  Diskresi  dan  Diversi Kepolisian  dalam Pelaksanaan Tugas
Penegakan  Hukum  Pidana. Seminar  Kepolisian  Penegakan  Hukum  Selektif  Oleh  Polri : Keniscayaan Yang Tidak Diakui, Legalitas Dan Relevansinya Dengan Kepastian Hukum .
Rifai,  E.  (2019).  Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat  (POLMAS)  oleh  FKPM  dalam Menciptakan  Kamtibmas  di  Kota  Bandar  Lampung. Cepalo , 2 (1),  43–54. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761
Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES
Metro Bekasi. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 7 (1), 1–19.
https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672
Setyabudi, C. M. (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan
Maksimalisasi Peran Polmas. Jurnal Ilmu Kepolisian , 11 (2), 135–144. http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/90
Soemitro, R. H. (1984). Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat . Alumni.
Soemitro, R. H. (1985). Studi Hukum Dalam Masyarakat . Alumni.
Sudarto. (1997). Metodologi Penelitian Filsafat . Raja Grafindo Persada.
Trisno, R. (2011). Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia . Buku Litera.