## KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Nota Morra Banu Ghalidza 1 Email: notambg@gmail.com
1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya
Abstract: Indonesia  is  one  of  the  countries  with  the  longest  coastline  in  the  world,  where  its  use  only around  59%,  therefore  the  potential  of  sea  is  very  feasible  to  be  developed  and  studied  in  depth.  Blue economic itself is closely related to Minapolitan, an inter firm linkage concept. The concept will be able to  become  a  new  supporting  sector  in  the  economy  and  can  increase  the  productivity  of  marine  and fisheries in Indonesia.
Keywords : blue economy, minapolitan, productivity

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Maritim.  Luas wilayah  laut  Indonesia  diperkirakan  mencapai  5,8 juta  km 2 ,  namun  baru  dimanfaatkan  sekitar  59% dari total potensi sumber daya perikanan  atau laut Indonesia  (Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, 2011.  Dari  data  BPS  juga  mnyebutkan  bahwa Indonesia  merupakan  negara  ke  -3  dengan  garis pantai terpanjang di dunia.  Potensi yang tesimpan sangatlah  besar  didalam  keberlimpahan  tersebut. Baik sumber daya hayati maupun non hayati.
Menyikapi  hal  tersebut  diperlukan  gagasan yang cemerlang untuk mengelola dan memanfaatkan  segala  sumber  daya  yang  ada  di laut Indonesia agar kedepanya tercipta pembangunan  yang  tepat  sasaran  dan  tentunya berkelanjutan.  Pembangunan  ini  mengedepankan laut sebagai sumber daya utamanya. Dimana pada saat  ini  kelautan  Indonesia  termasuk  didalamnya penduduk  pesisir  kurang  diperhatikan  dalam pembangunan  ekonomi.  Tercermin  dari  masih rendahnya  tingkat  harapan  hidup  masyarakat pesisir.  Selain  itu  dari  sisi  sosial  ekonomi, masyarakat  pesisir  yang  memiliki  lingkungan dengan  sejuta  potensi  yang  terkandung  masih harus  berada  di  garis  kemiskinan  dengan keterbatasan  akses-akses  negara  termasuk  akses pendidikan.
Laut  Indonesia  merupakan  yang  terkaya  di dunia.  Dengan  diversifikasi  biota  dan  potensi sumber  daya  alam  yang  terkandung  sudah sepantasnya  paradigma  pembangunan  ekonomi  di arahkan  ke  laut  dan  pesisir.  Lautan  yang  sangat luas  ini,  menyediakan  komoditas  ekspor  yang besar  berupa  komoditas  perikanan.  Dimana perikanan  merupakan  komoditas  yang  unggul
karena banyak negara-negara maju sangat meminati komoditas ikan ini.
Merujuk pada permasalahan tersebut, nyatanya sejak  era  pemerintahan  Abdurahman  Wahid  (Gus Dur)    ekonomi  kelautan  ( blue  economy )  belum mendapat  tempat  dalam  kebijakan  pembangunan nasional di Indonesia karena :
1. Meminjam  pemikiran  Gus  Dur, mindset pembangunan ekonomi Indonesia lebih didominasi cara berpikir continental ketimbang kelautan  dan  maritim.  Hegemoni  cara  berpikir continental  ini telah  mengingkari  fakta  empiris dan  alamiah  bahwa  Indoneisa  sebagai  negara kepulauan yang ¾ wilayahnya berupa laut.
2. Berbagai kalangan berpendapat bahwa memposisikan  ekonmi  kelautan  sebagai  basis pembangunan  ekonomi  nasional  berimplikasi luas  karena  akan  mengubah  secara  radikal berbagai nomeklatur, kebijakan politik anggaran,  dan  peraturan  perundang-undangan di Indonesia.
3. Kalangan  intelektual  ekonom  di  Indonesia, parlemen,  birokrat  relative  kurang  melek terhadap  soal  kelautan  dan  perikanan  hingga kerap  berfikir  mengikuti  aliran  pemikiran ekonomi  arus  utama  dengan  ideology  neo- liberalismenya  ketimbang  menyempal  dan membangun gagasan-gagasan baru yang bersifak kontruksional.
Dari  sejumlah  temuan  tersebut  sudah  pasti sulit membangun paradigm baru didalam ekonomi kelautan sebagai alternative pembangunan ekonomi  yang  lebih  potensial,  mengingat  sumber daya  kelautan  di  Indonesia  masih  kurang dimaksimalkan. Sedangkan pemabangunan ekonomi  yang  mengarah  di  daratan  teelah mengalami  berbagai  hambatan  sperti  semakin
berkurangnya  lahan  karean  reklamasi  lahan menjadi pemukiman atau pun tempat industry.
Sangat  disayangkan  asset  yang  berharga  ini jika  tidak  dimaksimalkan.  Dengan  kekayaan  yang ada  jika  dimanfaatkan  dengan  baik  maka  akan melahirkan  potensi  baru  dalam  pertumbuhan ekonomi  negara.  Karena  kelautan  masih  sangat diminati oleh negara-negara di dunia.
Hal  itulah  yang  melatarbelakangi  penulis untuk mencari cara agar potensi yang sangat besar dari  sektor  kelautan  ini  dapat  termanfaatkan  dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan  kemajuan  dalam  pembanguan  ekonomi  yang yang berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Blue Economy Blue  economy atau  ekonomi  biru  merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi  pada  sektor  kelautan  sebgai  focus utama.  Dalam  pengembangannya  diperlukan inovasi  yang  tinggi  agar  mendapatkan  hasil  yang sangat  maksimal.  Dalam  ekonomi  biru  juga termasuk didalamnya konsep minapolitan.

## Konsep Minapolitan
Minapolitan  berasal  dari  kata  mina  berarti  ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas  dapat  diartikan  sebagai  kota  perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi kelautan  dan  perikanan  dengan  pendekatan  dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. ((Greenberg, 2015)
Konsep  pembangunan  ini  sejalan  dengan  arah umum  pembangunan  nasional  dan  arah  kebijakan pembangunan  kewilayahan  dan  pengembangan kawasan  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Buku  I RPJM  Tahun  2010-2014.  Sejalan  dengan  arah kebijakan  nasional  tersebut,  pembangunan  sektor kelautan  dan  perikanan  perlu  dilakukan  dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan  menjadi  lebih  produktif  dengan  konsep Minapolitan. Sebagai langkah nyata, telah diterbitkan Peraturan Menteri nomer
KEP.18/MEN/2011  tentang  pedoman  umum minapolitan (KEP.18/MEN/2011)
Konsep  minapolitan  didasarkan  pada  3  asas, yaitu  1)  demokratisasi  ekonomi  kelautan  dan perikanan  pro  rakyat,  2)  keberpihakan  pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan
masyarakat,  dan  3)  penguatan  peran  ekonomi daerah  dengan  prinsip-prinsip  daerah  kuat-bangsa dan  negara  kuat.  Ketiga  prinsip  tersebut  menjadi landasan  perumusan  kebijakan  dan  kegiatan pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan  agar pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan benar-benar  untuk  kesehjateraan  rakyat  dan menempatkan  daerah  pada  posisi  sentral  dalam pembangunan.
Tujuan  pembangunan  sektor  kelautan  dan perikanan  dengan  konsep  minapolitan  mencakup berbagai  hal.  Pertama,  meningkatkan  produksi, produktivitas,  dan  kualitas.  Kedua,  meningkatkan pendapatan  nelayan,  pembudidaya,  dan  pengolah ikan yang adil dan merata. Ketiga, mengembangkan  kawasan  minapolitan  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra- sentra  produksi  perikanan  sebagai  penggerak ekonomi rakyat.
Konseptual  Minapolitan  mempunyai  dua  unsur utama.  Pertama,  Minapolitan  sebagai konsep pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan berbasis  wilayah.  Kedua,  Minapolitan  sebagai kawasan  ekonomi  unggulan  dengan  komoditas utama  produk  kelautan  dan  perikanan.  Secara ringkas  Minapolitan  dapat  didefinisikan  sebagai Konsep  Pembangunan  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan  berbasis  wilayah  dengan  pendekatan dan  sistem  manajemen  kawasan  berdasarkan prinsip  integrasi,  efisiensi  dan  kualitas  serta akselerasi tinggi. Sementara itu, kawasan Minapolitan  adalah  kawasan  ekonomi  berbasis kelautan  dan  perikanan  yang  terdiri  dari  sentra- sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman,  dan  kegiatan  lainnya  yang  saling terkait (Sunoto, 2010).
Sumber : Kolopaking dkk, 2010 Gambar 1. Gambar Konsep Wilayah Minapolitan
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
Pada intinya, Minapolitan menggunakan konsep inter  firm  linkage untuk  mendorong pertumbuhan  sektor  perikanan  dan  kelautan nasional  agar  kompetitif  di  pasar  global. Kemampuan  melakukan  kerjasama  terbukti  dapat meningkatkan  daya  saing  usaha  kecil  karena mereka  mampu  mengakses  sumber  daya  dalam jumlah  besar  tanpa  harus  melakukan  merger. Usaha  kecil  hanya  perlu  menjaga  fleksibilitas mereka,  yang  memungkinkan  mereka  beradaptasi terhadap  perubahan  lingkungan  ((Ronitua  & Pakpahan, 2012)).

## Pembangunan Ekonomi
Pembangunan  ekonomi  memiliki  pengertian yang  sangat  luas.  Menurut  akademisi  ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang  sebagai  suatu  fenomena  ekonomi  yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan  kemudian  berkembang  menjadi lebih  luas  lagi.  Pada  hakekatnya  pembangunan harus  mencerminkan  perubahan  total  suatu masyarakat  atau  penyesuaian  sistem  sosial  secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok  sosial  yang  ada  di  dalamnya  untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih  baik  secara  material  maupun  spiritual.  Oleh karena  itu,  indikator  pembangunan  ekonomi  tidak hanya  diukur  dari  pertumbuhan  PDRB  maupun PDRB  perkapita  tetapi  juga  indikator  lainnya seperti:  ketenagakerjaan,  pendidikan,  distribusi pendapatan,  jumlah  penduduk  miskin.  Hal  ini sesuai  dengan  paradigma  pembangunan  modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan,  penurunan  ketimpangan  distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Kelautan, 2014).
Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan  suatu  proses  multidimensional  yang menyebabkan  perubahan  karakteristik  penting suatu  masyarakat,  misalnya  perubahan  keadaan sistem  politik,  struktur  sosial,  sistem  nilai  dalam masyarakat  dan  struktur  ekonominya.  Rostow membedakan  proses  pembangunan  menjadi  lima tahap  yaitu:  masyarakat  tradisional,  prasyarat untuk  tinggal  landas,  tinggal  landas,  menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Cahyasari, 2017).
(Sukarniati  &  Khoirudin,  2017)  mengajukan beberapa  persyaratan  pembangunan  ekonomi yaitu:
1. Atas  dasar  kekuatan  sendiri,  pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian  dalam  negeri/daerah.  Hasrat untuk  memperbaiki  nasib  dan  prakarsa  untuk menciptakan  kemajuan  materil  harus  muncul dari masyarakatnya.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar.
Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas  faktor  dan  menghambat  ekspansi sektoral dan pembangunan.
3. Perubahan  struktural,  artinya  peralihan  dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan  stategis  dalam  pembangunan  ekonomi, bahkan  disebut  sebagai  kunci  utama  menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria  investasi  yang  tepat,  memiliki  tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
6. Persyaratan  sosio-budaya.  Wawasan  sosio budaya  serta  organisasinya  harus  dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi.  Dibutuhkan  alat  perlengkapan administratif  untuk  perencanaan  ekonomi  dan pembangunan.

## METODE PENULISAN
Penulisan ini menggunakan pendekatan diskriptif dan kualitatif dengan metode kepustakaan. Pembahasan yang dihasilkan bersifat uraian  atau  penjelasan  berdasarkan  analisis  dari data yang diperoleh.

## PENGUMPULAN DATA
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini adalah  data.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui metode  kepustakaan (Library  Research) untuk mengumpulkan  informasi  dalam  bentuk  buku, laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai  pihak,  makalah  serta  jurnal  yang  terkait. Sumber  pencarian  data  adalah  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  jurnal  ekonomi, serta  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

## TEKNIK ANALISIS
Penulisan  makalah  ini  menggunakan  teknik analisis  kualitatif.  Analisis  tersebut  dilakukan dengan cara membaca data-data, membandingkan, dan  menganalisis  sesuai  dengan  teori  ekonomi sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  sesuai. Hasil  analisisnya  berupa  diskripsi  yang  bersifat rekomendatif.

## PEMBAHASAN
Konsep Blue  Economy dan  efeknya  terhadap perekonomian
Blue  economy  merupakan  konsep  paradigm baru dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan  laut  sebagai  input  utama  dalam pembangunannya. Dari definisi tersebut mengarah pada  kekayaan  apa  saja  yang  ada  di  dalam  laut yang dapat dieksplorasi sehingga akan mendatangkan  keuntungan  bagi  negara.  Namun dalam  eksplorasi  tersebut  tetap  mengedepankan keberlanjutan dari input produksinya.
Blue  economy  erat  kaitannnya  dengan  konsep minapolitan  yaitu  konsep inter  firm  linkage untuk mendorong  pertumbuhan  sektor  perikanan  dan kelautan  nasional  agar  kompetitif  di  pasar  global. Fakta  bahwa  Indonesia  memilki  laut  yang  luas membuat Indonesia juag kaya akan potensi sumber daya  perikanan.  Sumber  daya  perikanan  tersebut tidak  hanya  yang  terdapat  di  lautan  tetapi  juga perikanan budidaya laut dan budidaya darat.
Data  FAO  tahun  2009  menjelaskan  bahwa kondisi  jumlah  produksi  perikanan  Indonesia mencapai  angka  kisara  5  juta  ton  pertahun,  yang mengalami  peningatan  dari  tahun  sebelumnya yaitu  sebesar  4,8  juta  ton  per  tahunnya.  Produksi perikanan  tersebut  sudah  termasuk  perikan budidaya  yang  dikembangkan  menggunakan inovasi  dan  teknologi  untuk  meningkatkan kapasitas produksi perikanan.
Minapolitan sebagai konsepsi yang mengedepankan akselerasi tinggi dalam pembangunan  ekonomi  kelautan  dan  pesisir nantinya  akan  menghasilkan  output  yang  sangar potensial  bagi  negara.  Dalam  konsep  ini  nantinya pesisir akan akan di arahkkan sehingga akan setara dengan derah pusat baik dari segi infrakstuktur dan keterjangkauanya  terhadap  pasar.  Ketika  banyak infrastruktur telah tersedia maka akan mengurangi biaya  baik  biaya  produksi  maupun  biaya transportasi menuju ke market.
Dari  fakta  fao  yang  menunjukan  jumlah  yang cukup besar dalam komoditas perikanan maka jika terealisasi  dengan  menggunakan  inovasi  dan teknologi  yang  tepat  guna,  sehingga  produksi perikanan  nasional  akan  terus  bertambah  pada setiap  waktunya,  akhirnya terpenuhilah  kebutuhan pangan  yang  berasal  dari  sektor  kelautan  dan perikana Indonesia.
Surplus  dari  komoditas  akan  dapat  diarahkan dan  dipasarkan  ke  pasar  luar  negeri  dimana permintaan  untuk  komoditas  ini  sangatlah  tinggi. Melalui jalan ekspor komoditas maka negara akan mendapatkan  kentungan  yang  besar  dalam  bentuk devisa. Devisa yang terkumpul dapat dialokasikan pada  sektor  lain  yang  membutuhkan  untuk diperluas ( ekpansi). Sehingga nantinya sektor laut dan perikanan melalui konsep Blue Economy akan menjadi sektor penopang baru dalam pertumbuhan ekonomi  serta  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan  karena  dalam  realisasi  konsep  ini telah  dibangun  sentra  sentra  baik  berupa infrastruktur  pengembang  dan  fasilitas  lain  yang menunjang aktifitas ekonomi pesisir dan kelautan.
Sehingga  dapat  di  tarik  beberapa  point  terkait dampak konsep blue Economy terhadap pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  di Indonesia :
1. Konsep ini mngedepankan peningkatan produksi kelautan
2. Dalam  penerapannya  produktifitas  kelautan akan  menjadi  sektor  utama  dalam  sumbangan pendapatanan nasional.
3. Jumlah  produksi  perikanan  yang  sangat berlimbah  dapat  digunakan  sebagai  komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa.
4. Dengan  berkembangnya  sektor  kelautan  dalam konsep blue  Economy tidak  saja  sektor perikanan,  namun  sektor  lain  akan  juga  ikut terdorong  karena  potensi  kelautan  Indonesia meliputi  sumber  daya  hayati  dan  non  hayati seperti minyak bumi dan bahan-bahan tambang yang lain yang dapat berkontribusi tinggi dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
5. Blue  Economi dapat  menjadi  andalan  dalam pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan, karena bersifat ramah lingkungan dan mengedepankan keberlangsunagan ekosistem.

## KESIMPULAN
Dari  penjelsan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan menjadi  beberapa  poin,  pertama  kebijakan  blue economy  merupakan  trobosan  baru  yang  dinilai lebih  efisien  dalam  memanfaatkan  sumber  daya laut  yang  ada  di  Indonesia  karena  mengingat Indonesia kaya akan potensi hayati dan non hayati yang  terkandung  di  lautan  indonesia.  Kedua konsep  minapolitan  dapat  meningkatkan  kinerja dari kebijakan blue Economy karena akan terdapat interlinkage yang sangat bagus untuk meningkatkan  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi  regional  dan  Negara.  Ketiga  konsep minapolitan  akan  menghasilkan  produktifitas perikanan  dan  kelautan  Indonesia  menjadi  lebih optimum sehingga akan dimungkinkan melakukan ekspor  komoditi  yang  nantinya  akan  menajdi sumber  pundi-pundi  devisa  negara  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  pembangunan  ekonomi  di sektor lainnya yang membutuhkan untuk dikembangkan. Sehingga akhirnya sektor kelautan dalam  kebijakan blue  Economy nantinya  akan dapat menjadi pilar atau tumpuan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyasari,  W.  (2017). Model  Blue  Economy  Di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan  Model  Blue  Economy  Pada Industri  Perikanan  Indonesia). 感染症誌 ,
91 (1), 399–404.
Greenberg,  J.  R.  (2015).  The  era  of  shinplasters: Making  sense  of  unregulated  paper  money. Capitalism  by  Gaslight:  Illuminating  the Economy  of  Nineteenth-Century  America , (801), 53–75. Kelautan, P. P. (2014). blue economy, (16). Ronitua,  A.,  &  Pakpahan,  S.  (2012).  Economics
Development  Analysis  Journal. Edaj , 1 (1),
1–14. https://doi.org/10.1016/S0301- 7036(14)70862-4 Sukarniati,  L.,  &  Khoirudin,  R.  (2017).  Jurnal Ekonomi Pembangunan Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy pada Tambak Udang ( Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari
Kecamatan  Srandakan  Kabupaten  Bantul  ),
3 (2), 52–65.