2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022

## URGENSI  CINTA  MENCINTAI  DALAM  PASAL  33  UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM KASUS PERCERAIAN
Ajeng Aodina, Zelfi Ghaffar Aufiya, Nadya Rachmah Sari Universitas Airlanggga Surabaya, Indonesia Email: Ajengaodina@gmail.com, elghaffary22@gmail.com nadyarachmah6@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini  untuk menganalisis  salah  satu  faktor  penyebab  perceraian  di Indonesia.  Akibat  dari  hubungan  perkawinan  tidak  didasari  perasaan  cinta mencintai,  dimungkinkan  terjadinya  permasalahan  sebagaimana  adanya  pihak ketiga  maupun  konflik  rumah  tangga  yang  sulit  diselesaikan  yang  akan menimbulkan  masalah  putusnya  perkawinan  dengan  cerai.  Jika  terdapat  hal-hal tertentu dalam hubungan perkawinan yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak  dan  menimbulkan  suatu  kemudharatan,  maka  perceraian  merupakan  solusi untuk  menghindari  hal  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif yuridis,  data  diperoleh  dari  studi  pustaka  terdiri  dari  bahan  primer  dan  sekunder sebagai  bahan  hukum  utama.  Hasil  penelitian  bahwa  kewajiban  cinta  mencintai yang  diatur  didalam  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  merupakan  aspek  yang penting  dalam  perkawinan,  cinta  merupakan  pondasi  utama  untuk  membentuk rumah  tangga  yang  abadi  dan  kekal  sebagaimana  tujuan  dari  UUP.  Namun,  cinta mencintai  tidak  dapat  dijadikan  salah  satu  syarat  alasan  utama  pengajukan perceraian.  Beberapa  putusan  pengadilan  juga  tidak  menjadikan  Pasal    33  sebagai dasar  pertimbangan  putusan  hakim  dalam  suatu  gugatan  perceraian,  karena  Pasal 33  merupakan  dasar  tujuan  perkawinan  yang  harus  dijalankan  suami  isteri. Sedangkan, apabila suami isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan, harus terdapat alasan  kuat  sebagai  dasar  dari  akibat  tidak  saling  mencintai  yang  mengakibatkan perselisihan dan tidak akan hidup rukun Kembali sebagaimana dijelaskan syaratnya dalam UUP.
Kata kunci : urgensi; cinta-mencintai; perceraian

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  one  of  the  factors  that  cause  divorce  in Indonesia.  As  a  result  of  a  marital  relationship  not  based  on  feelings  of  love  and affection,  it  is  possible  for  problems  to  occur  as  there  are  third  parties  and household  conflicts  that  are  difficult  to  resolve  which  will  lead  to  problems breaking  up  marriages  with  divorce.  If  there  are  certain  things  in  a  marital relationship that cannot be reconciled by both parties and cause harm, then divorce is  a  solution  to  avoid  this.  This  research  is  a  juridical  normative  research,  data obtained from literature study consists of primary and  secondary materials as the main legal material. The results of the study show that the obligation of loving love as regulated in the Marriage Law (UUP) is an important aspect of marriage, love
is the main foundation for forming an eternal and eternal household as the purpose of the UUP. However, love cannot be used as one of the main reasons for filing a divorce.  Some  court  decisions  also  do  not  use  Article  33  as  the  basis  for consideration  of  the  judge's  decision  in  a  divorce  suit,  because  Article  33  is  the basis  for  the  purpose  of  marriage  that  must  be  carried  out  by  husband  and  wife. Meanwhile, if husband and wife file a lawsuit to the Court, there must be a strong reason as the basis for the result of not loving each other which results in a dispute and will not live in harmony again as described in the terms in the UUP..

## Keywords: urgency; love-loving; divorce

## Pendahuluan
Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat  disimpulkan  bahwa  ada  beberapa  unsur  yang  terkandung  didalamnya, diantaranya: (Mufti Maulana Harahap, 2011)
1. Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  wanita  yang kemudian menjadi suami dan isteri.
2. Ikatan lahir bathin ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
3. Ikatan  lahir  bathin  dan  tujuan  nyang  bahagia  dan  kekal  ini  berdasarkan  pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ikatan lahir bathin yang dimaksud adalah ikatan perkawinan yang antara lahir dan bathin  ini  bersatu  dan  tidak  dipisahkan.  Ikatan  lahirnya  ini  ikatan  yang  dapat  dilihat, sedangkan  ikatan  bathin  adalah  ikatan  yang  tidak  dapat  dilihat.  Arti  penjelasan  ini adalah yakni ikatan lahir yang memunculkan bahwa adaya hubungan hukum antara laki laki  dan  perempuan  sebagai  suami  dan  isteri  untuk  hidup  bersama  yang  dapat  disebut hubungan formil. Sedangkan ikatan bathin yakni tak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan, ikatan  bathin  ini  harus  ada,  karena  ketika  hanya  ikatan  lahir  saja  tanpa  adanya  ikatan bathin,  makan  ikatan  lahir  ini  akan  rapuh (Saleh,  1976) .  Untuk  mewujudkan  keluarga yang  bahagia  dan  kekal  dalam  perkawinan,  maka  terdapat  hak-hak  dan  kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh keduanya. Urgensi dari hak dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  suami  dan  isteri  merupakan  prinsip  utama untuk  mencegah  terjadinya  perceraian  demi  mencapai  tujuan  perkawinan  yakni membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagaimana terdapat dalam Pasal  1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974.
Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan Hak dan Kewajiban suami isteri yang tertuang salah satunya  terdapat didalam Pasal  33 yang merupakan abstraksi dari tujuan perkawinan, bahwa antara suami dan isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir bathin. Pada hakikatnya cinta merupakan  perasaan  yang  hanya  bisa  dikendalikan  oleh  masing-masing  individu.  Dan
wujud dari perasaan cinta yang timbul tanpa adanya paksaan akan menimbulkan suatu kebahagiaan tersendiri.
Teori Kebahagiaan Menurut pemikiran John Stuart Mill, bahwa: (Mill, 2005)
• Kebahagiaan  merupakan  kekuasaan  batiniah  kesadaran  yang  menuntut  kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berfikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan citarasa untuk segala hal yang praktis atau spekluatif, yang ilmiah, moral ataupun logis;
• Kebahagiaan merupakan Kebebasan untuk melakukan apa yang kita sukai, menerima akibat-akibat  yang  akan  terjadi  tanpa  halangan  dari  sesama,  selama  apa  yang  kita lakukan tidak merugikan mereka.
• Dari  kebebasan  setiap  individu  ini  dalam  batas-batas  yang  sama,  muncullah kebebasan  untuk  bersekutu  diantara  individu;  kebebasan  untuk  bersatu  demi  suatu tujuan yang tidak merugikan orang lain; orang-orang yang bersekutu itu diandaikan sudah melewati masa akil balig dan tidak dipaksa atau ditipu.
Menurut  teori  kebahagiaan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  cinta  mencintai dapat menjadi  dasar  sumber  kebahagiaan  antara  suami  dan  isteri,  kebahagiaan  sebagai bentuk  kebebasan  untuk  bersatu  demi  satu  tujuan  yang  sama,  mendapatkan  cinta  dan memberikan cinta merupakan satu hal yang memberikan energi positif kepada keduanya untuk mempertahankan hubungan perkawinan.
Dalam  penelitian  yang  serupa  terkait  cinta  mencintai  terdapat  integrasi  yuridis normatif  didalam  Undang-Undang  Perkawinan  dengan  Psikologis  yang  menjelaskan dalam perspektif psikologis kebahagiaan perkawinan dapat diraih oleh suami isteri jika terpenuhi  lima  kebutuhan  dasar  manusia  ( hierarchy  of  needs )  dalam  psikologi humanistic  yaitu:  kebutuhan  fisiologis,  keamanan,  sosial,  penghargaan  dan  aktualisasi diri.  Sedangkan  cinta  suami  isteri  termanifestasikan  pada  tiga  aspek  yaitu  keterikatan (attachment) , kepedulian (caring) dan keintiman (intimacy) (Nafisah, 2019) .
Konsekwensi  jika  dalam  hubungan  perkawinan  tidak  didasari  perasaan  cinta mencintai,  dapat  dimungkinkan  terjadinya  permasalahan  sebagaimana  adanya  pihak ketiga  maupun  konflik  rumah  tangga  yang  sulit  diselesaikan  yang  akan  menimbulkan masalah  putusnya  perkawinan  dengan  cerai.  Tidak  sedikit  perkawinan  yang  sudah dipertahankan  beberapa  tahun  dapat  putus  dengan  perceraian.  Jika  terdapat  hal-hal tertentu  dalam  hubungan  perkawinan  yang  tidak  bisa  didamaikan  oleh  kedua  belah pihak dan menimbulkan suatu kemudharatan, maka perceraian merupakan solusi untuk menghindari hal tersebut (Efendi, 2007) .
Walaupun  perceraian  diperbolehkan  dalam  suatu  keadaan  tertentu,  akan  tetapi sebab alasan untuk melakukan perceraian harus tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perceraian dan Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  UU  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  khusus  untuk  yang  beragama  Islam.  Tujuan  dari  terbentuknya  UU  Perkawinan yakni  sebagai  dasar  untuk  membentuk  kekalnya  perkawinan  dan  membatasi  adanya perceraian.
Jika suami isteri tidak menjalankan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke  Pengadilan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  “jika  suami  isteri melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan”.  Secara  yuridis  kewajiban  yang  dimaksud  berlaku  pula  pada  Pasal    33 bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, apabila suami isteri tidak saling cinta mencintai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
Oleh karena itu permasalahan yang kemudian timbul dari pemaparan diatas, yaitu urgensi  cinta  mencintai  dalam  Pasal    33  Undang-Undang  Perkawinan  dalam  kasus perceraian apakah hakim dapat mengabulkan gugatan dan menjadikan Pasal  34 ayat (3) sebagai  alasan  untuk  mengabulkan  gugatan  perceraian  bahwa  suami  isteri  lalai  dalam menjalankan kewajibannya untuk saling cinta mencintai.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yuridis,  artinya  penelitian  yang menggunakan  peraturan  perundang-undangan dan sumber bacaan lainnya yang didapatkan dari studi kepustakaa. Penelitian ini dibantu menggunakan  metode  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( statue) dimana  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2005) .
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  didapatkan  dari  studi pustaka,  berupa  jurnal  pilihan,  putusan  pegadilan,  teori  hukum  normatif  dan  pendapat para sarjana di bidang ilmu hukum. Kemudian  semua data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan  analisis  kualitatif  yang  dihubungkan  dengan  teori  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  dibahas  yang  kemudian  disimpulkan  sebagai  hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Urgensi  Cinta  Mencintai  Sebagai  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Dalam Perkawinan
Hak  dan  kewajiban  merupakan  hubungan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan,  yang  memiliki  konsekwensi  logis  dan  realistis.  Jika  seseorang  dipikuli suatu  kewajiban  maka  haruslah melaksanakan  kewajibannya  dan  berhak  pula  untuk mendapatkan  hak-haknya.  Tidak  terdapatnya  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup bermasyarakat menyebabkan  rusaknya tatanan kehidupan sosial.
Begitu pula dalam membangun kehiduan rumah tangga dalam suatu perkawinan, antara  suami  dan  isteri  diberikan  hak  dan  kewajiban  yang  masing-masing  harus dipatuhi demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam UU Perkawinan membahas  asas  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  bagi  suami  dan  isteri,  yang tercantum dalam Pasal  30-34 UU Perkawinan, dimana jika dijabarkan per Pasal nya, akan ada fokus tersendiri dalam lingkupnya sebagai berikut: (Syarifuddin, 2020)
1) Pasal  30  menjelaskan  tentang  kewajiban  suami  dan  isteri,  dimana  antara  suami isteri  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  demi  terwujudnya  tujuan perkawinan;
2) Pasal    31  menjelaskan  tentang  hak  dan  kedudukan  suami  dan  isteri,  dalam  Pasal ini  menjelaskan  kedudukan  suami  isteri  untuk  dapat  seimbang  dalam  hidup bermasyarakat dan dalam keluarga inti, kemudian antara suami dan isteri ini sama sama  mempunyai  hak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  dan  yang  terakhir adalah  untuk  suami  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  kekeluargaan  mejadi pimpinan keluarga dan isteri mendadi ibu rumah tangga, namun tetap saja semua keputusan harus diputuskan dengan bermusyawarah antara suami dan isteri supaya mendapatkan  hasil  dan  keputusan  yang  sesuai  dan  keharmonisan  dalam  berumah tangga.  Kemudian  juga  supaya  seorang  isteri  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan suami supaya seorang isteri ini tidak dimarjinalkan oleh seorang suami dan tidak diinjak-injak haknya oleh suami.
3) Pasal    32  menjelaskan  tentang  tempat  kediaman  suami  dan  isteri,  artinya  rumah sebagai  tempat  kediaman  yang  layak  untuk  dihuni  oleh  anggota  keluarga  dan  di tentukan oleh suami dan isteri;
4) Pasal    33  menjelaskan  tentang  kewajiban  saling  mencintai,  Pasal    ini  merupakan dasar  dari  terbentuknya  keharmonisan  dari  sebuah  hubungan,  dimana  harus  ada rasa  saling  mencintai,  saling-menghormati,  saling  setia,  dan  saling  membantu dalam  hal  apapun.  Apabila  aspek-aspek  diatas  itu  ada  yang  terlewatkan,  maka tidak  jarang  terjadi  konflik  yang  akan  menyabbkan  pertengkaran  bahkan  sampai adanya perceraian; dan.
5) Pasal  34  menjelaskan  tentang  kewajiban  suami  untuk  melindungi  isteri  dan keluarganya,  artinya  seorang  suami  wajib  melindungi  dan  memberikan  seluruh keperluan  hidup  dalam  berkeluarga  dengan  kemampuan  yang  dimiliknya,  jangan terlalu  memaksakan  jika  itu  dirasa  terlalu  berat.  Seorang  isteri  juga  wajib  bisa mengatur  segala  urusan  rumah  tangga  dengan  sangat  baik,  supaya  berjalan  lebih lancar lagi. Dan yang terakhir adalah ketika suami dan siteri ini tidak menjalankan kewajibannya,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapan  mengajukan  gugatan  kepada pengadilan setempat.
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  terdapat  beberapa  asas  atau  prinsip  yang didalamnya  telah  diformulasikan  mengikuti  perkembangan  zaman,  diantaranya  asas atau prinsipnya sebagai berikut:
1) Asas persetujuan kedua belah pihak, sudah jelas bahwa pernikahan ini merupakan persetujuan  antara  calon  suami  dan  calon  isteri  yang  harus  sudah  sepakat  akan melaksanakan perkawinan, dan tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun (Hasibuan, 2019) .
2) Asas  perkawinan  sukarela  atau  kebebasan  berkontrak,  asas  ini  terdapat  dalam Pasal  6  ayat  (1)  dimana  untuk  melangsungkan  perkawinan  harus  adanya persetujuan  diantara  2  pihak calon  suami  dan  calon  isteri.  Dalam  perkawinan  ini terdapat Hak Asasi Manusia, artinya antara 2 pihak ini harus saling sukarela untuk
menjadi  suami  dan  isteri  dan  saling  menerima  baik  kelebihan  maupun kekurangannya, saling melengkapi.
3) Asas  perkawinan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  suami  dan  isteri,  antara  hak suami  dan  hak  isteri  ini  harus  setara  atau  seimbang  baik  dalam  urusan  rumah tangga maupun dalam bermasyarakat.
4) Asas  mempersulit  perceraian,  tujuan  perkawinan  ini  untuk  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  oleh  sebab  itu  antara  suami  dan  isteri  ini  saling melengkapi  dan  membantu  supaya  dapat  berkembang  secara  kepribadian  dan dapat  membantu  mencapai  kesejahteraan  secara  spiritual  maupun  material (M. Yahya Harahap, 1975) .
Segala  kewajiban  suami  dan  isteri  yang  diatur  didalam  undang-undang perkawinan sebagaimana disebutkan diatas akan dapat dipenuhi oleh suami dan isteri tanpa  paksaan  apabila  didasari  rasa  saling  cinta  mencintai.  Cinta  mencintai merupakan  kunci  utama  untuk  membentuk  suatu  perkawinan  yang  Bahagia  dan kekal.
Inilah  Urgensi  suatu  kewajiban  dalam  perkawinan  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan  didalam  undang-undang  Perkawinan  yakni perkawinan  yang  Bahagia  dan  kekal,  dan  cinta-mencintai  sebagai  suatu  kewajiban merupakan  suatu    aspek  yang  penting  dalam  suatu  perkawinan,  karena  rasa  cinta yang menggerakkan suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan kekal  sebagaimana  tujuan  undang-undang  perkawinan  dan  demi  mempertahankan perkawinan dalam menghadapi berbagai konflik dalam rumah tangga. Hal ini dapat dianalogikan dengan mencintai suatu pekerjaan, apabila kita menjalankannya dengan penuh rasa cinta pasti dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan apabila dihadapi dengan  berbagai  macam  ujian  maupun  kesulitan  maka  akan  dihadapai  dengan segenap jiwa dan raga.
B. Eksistensi Pasal  33 Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Putusan Dalam Kasus Perceraian
Dalam  Pasal  34  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  apabila  suami  isteri  melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Mengajukan gugatan merupakan  tahap  menuju  proses  putusnya  perkawinan  karena  perceraian.  Putusnya perkawinan  diatur  di  dalam  Pasal    38  UU  Perkawinan  salah  satunya  yakni disebabkan  atas  perceraian.  Tidak  semua  orang  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  kekal.  Karena adakalanya  rumah  tangga  terdapat  perselisihan  yang  tidak  bisa  didamaikan  oleh kedua  belah  pihak  dan  apabila  perkawinan  tetap  dipertahankan  menimbulkan  suatu kemudharatan maka  perceraian  merupakan  hal  yang  lebih  dilakukan  untuk menghindari hal-hal tersebut.
Perceraian  antara  suami  isteri  diatur  didalam  Pasal  39  UU  Perkawinan,  yang menjelaskan sebagai berikut:
1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  alasan,  bahwa  antar  suami  isteri  tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3) Tata  cara  perceraian  di  depan  siding  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri.
Alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan didalam Pasal  39 ayat (2) diatur didalam Bagian Penjelasan Pasal  39 ayat (2) UU perkawinan, Pasal 19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal    116  Kompilasi  Hukum Islam, yang menjelaskan sebagai berikut:
a) Salah  satu  pihak  berbuat  zina atau menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainyayang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
c) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain;
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f) Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
Sebagaimana  bunyi  Pasal  tersebut,  cinta  mencintai  tidak  disebutkan  sabagai salah satu syarat alasan untuk mengajukan perceraian. Beberapa putusan pengadilan pun  juga  tidak  menjadikan  Pasal    33  sebagai  dasar  pertimbangan  putusan  hakim salah  satunya  yakni  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Baturaja  Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BTA.  Di  dalam  putusan  pengadilan  Agama  Baturaja  Nomor 30/PDT.G/2019/PA.BT mengenai duduk perkara bahwa antara rumah tangga antara penggugat  dan  tergugat  menjadi  tidak  harmonis  dan  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang  disebabkan  faktor  ekonomi  yang  tidak  mencukupi,  tergugat berselingkuh  dengan  perempuan  lain,  tergugat  sering  mabuk-mabukan  dengan minuman  keras  selain  itu  tergugat  sering  bermain  judi.  Berdasarkan  duduk  perkara yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  telah  dibenarkan  oleh  para  saksi,  maka pertimbangan  hukum  hakim  hanya  berdasarkan  pada  Pasal    39  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal    19  huruf  f  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal  116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Didalam  putusan  tersebut,  hakim  tidak  mempertimbangkan  Pasal    33  Undang- Undang  Perkawinan  sebagai  tujuan  perkawinan  bahwa  suami  dan  isteri  memiliki kewajiban  untuk  cinta  mencintai,  hormat-menghormati,  setia  dan  memberikan bantuan  lahir  bathin.  Yang  apabila  melalaikan  kewajibannya  dapat  mengajukan gugatan di pengadilan sebagaimana bunyi Pasal  34 ayat (3).
Jika  ditelaah  dalam  putusan  lain  yakni  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  kota Banjarbaru  No.0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb  mengenai  duduk  perkara  yang  bahwa rumah  tangga  antara  penggugat  dan  tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dalam  bentuk  saling  diam  dan  acuh.  Antara  keduanya  sudah  tidak saling  peduli  antar  satu  sama  lain  dan  telah  berpisah  tempat  tinggal.  Hakim  telah mendengarkan  kesaksian  dari  para  saksi  yang  telah  menerangkan  dan  melihat langsung  sebagian  peristiwa  hukum  dan  akibat  hukum  yang  terjadi  dari  keadaan rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  bahkan  keluarga  besar  dan  kedua  orang  tua penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil. Demikian  dari  keterangan  saksi  tersebut  telah  cukup  menunjukkan  kepada  Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis dan tidak diharapkan untuk rukun kembali.
Salah  satu  pertimbangan  hukum  hakim  yang  dijadikan  dasar/alasan  dalam mengabulkan  gugatan  perceraian  yang  sesuai  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  116 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  mengajukan  perceraian  yakni berdasarkan  alasan  yang  diatur  didalam  Pasal    19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 tahun  1975  dan  Pasal    116  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  kemudian  digabungkan dengan  alasan  penggugat  yang  terdapat  dalam  gugatannya  menggunakan  Pasal    19 huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  dan  Pasal    116  huruf  (f) Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  “Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga”.
Dapat dicermati dalam putusan tersebut, tidak mencantumkan Pasal  33 sebagai ratio decidendi (Pertimbangan Hakim) untuk  mengabulkan perceraian, karena Pasal 33 merupakan dasar dari tujuan suatu perkawinan yang harus dijalankan antara suami dan  isteri.  Sedangkan,  apabila  suami  dan  isteri  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Harus  terdapat  alasan  yang  kuat  dasar  dari  akibat  tidak  saling cinta  mencintai  yang mengakibatkan perselisihan dan tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami dan isteri  yang  apabila  perkawinan  tersebut  tetap  dijalankan  akan  menimbulkan  suatu kemudharatan .

## Kesimpulan
1. Pasal 33 UU Perkawinan merupakan dasar dari tujuan suatu perkawinan yang harus dijalankan  antara  suami  dan  isteri.  Sedangkan  Pasal  30-34  UU  Perkawinan menjelaskan bahwa, kewajiban cinta mencintai merupakan aspek yang penting dalam suatu  perkawinan  untuk  membentuk  suatu  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal sebagaimana tujuan undang-undang perkawinan. Disamping itu, perlu
memperhatikan  asas-asas  dalam  suatu  perkawinan  untuk  memperkuat  hubungan rumah tangga dalam menghadapi konflik serta dapat mempersulit atau meminimalisir perselisihan yang berujung pada perceraian.
2. Pasal  33  UU  Perkwinan  tidak  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  untuk  membenarkan atau mengabulkan suatu kasus perceraian dalam pertimbangan hakim. Karena tujuan dasar  suatu  perkawinan  adalah  saling  mencintai  yang  harus  dijalankan  oleh  suami isteri.  Melalaikan  kewajiban  suami  isteri  dalam  Pasal  34  ayat  (2)  menjadi  dasar hukum  yang  kuat  untuk  perceraian . Tetapi apabila  ingin  mengajukan  gugatan  di pengadilan harus menyatakan alasan yang kuat jika sudah tidak saling mencintai, hal tersebut  tercantum  dalam  Pasal  39  UU  Perkawinan, pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan diperbolehkan perceraian.

## BIBLIOGRAFI
Efendi, Satria. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Prenada Media, Jakarta. Google Scholar
Harahap, M. Yahya. (1975). Hukum perkawinan nasional berdasarkan undang-undang no.  1  tahun  1974  peraturan  pemerintah  no.  9  tahun  1975 .  CV  Zahir  Trading, Medan. Google Scholar
Harahap,  Mufti  Maulana.  (2011). Pengaruh  Perjanjian  Perkawinan  Terhadap  Harta Bawaan Jika Terjadi Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan) . Google Scholar
Hasibuan, Zulfan Ependi. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam:  Menelaah  Penyebab  Terjadinya  Kawin  Paksa. Jurnal  El-Qanuniy:  Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial , 5 (2), 198–211. Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian hukum . Google Scholar
Mill,  John  Stuart.  (2005). On  Liberty:  Perihal  Kebebasan .  Yayasan  Obor  Indonesia. Google Scholar
Nafisah,  Durotun.  (2019).  Integrasi  Yuridis  Normatif  Dan  Psikologis  Untuk  Meraih Cinta  Dan  Bahagia  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia. Adhki: Journal of Islamic Family Law , 1 (1), 149–160. Google Scholar
Saleh,  K.  Wantjik.  (1976). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Ghalia  Indonesia. Google Scholar
Syarifuddin, Amir. (2020). hukum perkawinan islam di Indonesia . Google Scholar

## Copyright holder:
Ajeng Aodina, Zelfi Ghaffar Aufiya, Nadya Rachmah Sari (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: