## REKONSTRUKSI DAN REPOSISI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA BERBASIS PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

## Achmad Asrori
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung E-mail: ariefppslampung@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan ini berusaha menjelaskan keadaan nyata pendidikan Islam di Indonesia baik di Madrasah maupun di sekolah pada umumnya. Pendidikan Islam masih jauh dari harapan ideal kita. Pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia masih belum  sepenuhnya  menerapkan  ajaran  Islam  tentang  menghargai  perbedaan dalam bingkai pluralisme multikulturalisme. Masih banyak dijumpai sekolah- sekolah  atau  madrasah-madrasah  yang  masih  mengjarkan truth  claim atau klaim  kebenaran  yang  sejatinya  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dalam  ajaran agama manapun. Kiranya peneliti merasa gelisah terhadap pendidikan Islam di  Indonesia  yang  seperti  itu  apalagi  sekarang  sedang  menghadapi  berbagai tantangan globalisasi baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan hukum.  Peneliti menggunakan studi pustaka dalam  penelitiannya sehingga diperoleh wawasan tentang model pendidikan Islam yang cocok diterapkan di Indonesia dengan basis pendekatan pendidikan multikultural. Teori-teori yang digunakan  adalah  teori  tentang  pendidikan,  pendidikan  Islam,  pluralisme, dan  teori  tentang  multikulturalisme.  Teori-teori  tersebut  digunakan  untuk memberikan gambaran rekontruksi dan reposisi pendidikan Islam di Indonesia berbasis pendekatan pendidikan Multikultural
Kata kunci: globalisasi, rekonstruksi, pendidikan, dan multikultural

## Abstract
This writing investigates the real condition of Islamic education in Indonesia both in Islamic school, madrasah, and in general school. Islamic education is still far from what
it should be. Current practices of Islamic education in Indonesia has not yet reflected tolerance toward pluralism, and multiculturalism. Many schools and madrasa have been introducing ‘truth claim’ which it is against the spirit of any religion. This study was a literature study which focused on the multicultural-based Islamic education model appropriate for Indonesian context. Relevant theories on education, Islamic education, pluralism, and multiculturalism were used as the basis to reconstruct and reframe the position of the multicultural-based Islamic education in Indonesia.
Keywords: globalization, reconstruction, education, and multiculturalism

## Pendahuluan A.
Era  globalisasi  telah  menjadi  sebuah  realitas  yang  hampir dihadapi oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang  berlangsung  begitu  cepat  dan  munculnya  berbagai  tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi. Pendidikan Islam mau tidak mau  terlibat  di  dalamnya  dan  dituntut  untuk  mampu  memberikan kontribusi yang signifikan.
Strategi  yang  digunakan  tentunya  berbasis  pada  pendidikan multikultural  karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  Indonesia merupakan  negeri  yang  plural  dan  multikultural.  Keniscayaan itu  diperoleh    mulai  dari  bahasa,  agama,  budaya,  etnis,  suku,  dan tradisi.  Pluralitas  merupakan  realitas  bagi  masyarakat  Indonesia. 1
Mempersoalkan  dan  menuding  pluralitas  sebagai  masalah  Adalah sikap yang kurang tepat. Pluralitas tidak bisa dihilangkan bahkan tidak bisa dituding sebagai pembuat masalah 2 . Pluralitas atau keragaman tersebut pada satu pihak menjadi keuntungan dan kekayaan bagi negeri ini  manakala  dikelola  dengan  baik  akan  menghasilkan  sinergistitas yang kokoh, tetapi di lain pihak akan menjadi ancaman  besar yang menimbulkan malapetaka nasional yang muncul dalam wujud konflik sosial, politik, agama, dan budaya tatkala keragaman tidak terkelola
1 Hamami Zada, “Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia” dalam  sururin  dan  Maria  Ulfa  (ed), Nilai-nilai  Pluralisme  dalam  Islam (Jakarta: Nuansa-Fatayat NU Ford Foundation, 2006), h.184
2 Benyamin  Molan,  “Mengelola  Konflik  dan  Resolusi  Konflik”,  dalam Andre  Ata  Ujan,  dkk  , Multikulturalisme:  Belajar  Hidup  Bersama, (Jakarta:  PT Indeks, 2009), h. 97
dengan baik. 3 Untuk mengelola keragaman negeri ini sebagai modal sosial (Social Capital) maka perlu upaya serius, misalnya melalui jalur pendidikan. Maka perlu adanya rekonstruksi dan reposisi pendidikan Islam  di  Indonesia  berbasis  pendekatan  pendidikan  multikultural atau pendidikan mengenai keragaman budaya
Rekonstruksi  Pendidikan  Islam  dalam  Menatap  Tantangan B.

## Global Berwawasan Multikultural

## Rekonstruksi Madrasah
1.
Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang oleh dan untuk masyarakat, sebingga mereka sebenarnya sudah jauh lebih  dahulu  menerapkan  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat (community based education) . Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi,  membangun  madrasah  untuk  memenuhi  kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan.
Hingga  saat  ini  91,4%  jumlah  madrasah  (MI,  MTs,  dan  MA) yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus  negeri.  Data  ini  mengandung  makna  betapa  tingginya semangat  kemandirian  masyarakat  Islam  dalam  menyelenggarakan pendidikan madrasah, yang lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, sehingga mampu menampung sejumlah besar peserta didik  dan  sekaligus  ikut  mensukseskan  wajib  belajar  9  (sembilan) tahun. Hanya saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya  belum  banyak  didukung  dengan  profesionalitas  dalam manajemen madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumberdaya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem  pembelajaran,  sumberdaya  manusia,  sumber  dana  maupun prasarana dan sarana yang memadai, sehingga sebagian besar proses dan hasil pendidikannya masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
3 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), h. ix
Bahkan semangat keagamaan dan dakwah tersebut akhir-akhir ini  harus  berhadapan  dengan  tuntutan  baru  terutama  menyangkut Standar  Nasional  Pendidikan,  yang  diikuti  dengan  beberapa Permendiknas sebagai penjabaran dan PP tersebut. Standar nasional pendidikan  adalah  kritenia  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh wilayah hukum NKRI, yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana, standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian pendidikan. 4 Dengan  demikian,  setiap  madrasah  dituntut  untuk memenuhi standar tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi.
Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah pada Dirjen Pendidikan Islam menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik yang bersifat internal maupun eksternal . 5
Dari segi internal , tantangan yang dihadapi adalah menyangkut: (1)  Mutu;  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  madrasah  umumnya belum  dapat  melahirkan  lulusan  yang  berkualitas:  (2)  Pendidik; sebagian  besar  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  di  madrasah belum  berkualifikasi  sesuai  dengan  tuntutan  perundang- undangan;  (3)  Kurikulum;  sebagian  besar  madrasah  belum  dapat mengimplementasikan  standar  isi  dan  belum  sepenuhnya  dapat mencapai standar kompetensi lulusan  minimal.
Persentase  lulus  Ujian  Nasional  cukup  menggembirakan, kurang lebih 92%, tetapi perolehan nilai rata-rata masih rendah; (4) Manajemen;  penyelenggaraan  dan  pengelolaan  madrasah,  yang 91,4  %  swasta,  umumnya  belum  dikelola  dengan  manajemen  yang profesional;  (5)  sarana  prasarana;  belum  memadainya  sarana  dan
4 Baca : Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1)
5 Dirjen  Pendidik  an  Islam,  “Kebijakan  Departemen  Agama  RI  dalam Pembinaan  dan  Peningkatan  Mutu  Madrasah”.  Makalah  disampaikan  pada rapat  koordinasi  pengembangan  kurilum  madrasah,  tanggal  14-16  November 2007, di Cisarua Bogor.
prasarana pada sebagian besar madrasah; (6) status; belum sepenuhnya percaya diri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan terbatasnya peluang  penegerian  sehingga  madrasah  negeri,  yang  umumnya telah  memenuhi  standan  minimal,  hanya  benjumlah  8,6%.  Secara Eksternal ,  tantangan  yang  dihadapi  madrasah  adalah  menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapatkan perhatian, termasuk dalam penyediaan anggaran, bahkan ada yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah. 6
Rekonstruksi,  perubahan  dan  inovasi  itu  sendiri  hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh rekonstruksi itu adalah peningkatan  mutu  pendidikan,  sehingga  masing-masing  madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius  dan  tidak  sekedarnya,  ia  harus  mampu  memberikan quality assurance (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, ataupun stakeholders lainnya.
Selain  merekontruksi  madrasah  melalui  cara-cara  di  atas, kiranya perlu merekontruksi madrasah dari kerangka kurikulumnya. Hendaknya  kurikulum  madarasah  didesain  untuk  dapat  lebih menanamkan  rasa  toleransi  terhadap  keragaman  bahasa,  budaya, agama  di  Indonesia.  Kurikulum  Madrasah  harus  penuh  dengan muatan pendidikan saling menghormati antara pemeluk agama satu dengan  yang  lain  atau  toleransi  agama. 7 Keragaman  sosial  budaya, ekonomi,  dan  aspirasi  politik,  dan  kemampuan  ekonomi  adalah suatu  realita  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  seharusnya menjadi  faktor  yang  diperhitungkan  dalam  penentuan  filsafat, teori,  visi,  pengembangan  dokumen,  sosialisasi  kurikulum,  dan pelaksanaan  kurikulum. 8
6 Ibid 7 M.  Zainudin, Pluralisme  Agama:  Pergulatan  Dialogis  Islam-Kristen  di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 15
8 S.  Hamid  Hasan,  “Pendekatan  Multikultural  Untuk  Penyempurnaan Kurikulum Nasional”, dalam Muhammad Tang, dkk, Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan Implementasinya dalam pembelajaran PAI, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), h. 128
Madrasah  harus  mampu  menghasilkan  lulusan  yang  mampu melerai  konflik  atas  nama  agama.  Memang  hal  tersbut  tidak mudah, tindakan preventif yang perlu dilakukan yaitu memberikan pemahaman  agama  kepada  civitas  akademika  madrasah  secara integral  dan  tidak  setengah-setengah  agar  tidak  menimbulkan misunderstanding terhadap agama orang lain. 9
Madrasah  yang  mengajarkan  pemahaman  agama  secara menyeluruh  atau  tidak  setengah-setengah    akan  mengantarkan lulusannya  memiliki  wawasan  yang  luas,  sikap  toleran  dan  lapang dada sehingga tidak mudah tersinggung. 10

## Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 2.
Hingga saat ini pelaksanaan PAl yang berlangsung di sekolah masih  dianggap  kurang  berhasil    dalam  menggarap  sikap  dan perilaku  keberagamaan  peserta  didik  serta  membangun  moral  dan etika bangsa. Bermacam-macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan  yang  melekat  pada  pelaksanaan  pendidikan  agama  di sekolah,  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  berikut:  (1)  PAI  kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan  “nilai”  atau  kurang  mendorong  penjiwaan  terhadap  nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalissasikan dalam diri peserta didik. Dengan  kata  lain,  pendidikan  agama  selama  ini  lebih  menekankan pada aspek knowing dan doing dan belum banyak mengarah ke aspek being , yakni bagaimana peserta didik menjalam hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui, padahal inti pendidikan agama  berada  di  aspek  ini;  (2)  PAI  kurang  dapat  berjalan  bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama; (3) PAl kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi  di  masyarakat  atau  kurang  ilustrasi  konteks  sosial  budaya, dan atau bersifat statis a-kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga
9 M.  Zainudin, Pluralisme  Agama:  Pergulatan  Dialogis  Islam-Kristen  di Indonesia,… h,35 10 Faisal  Ismail,  “Pendidikan  Agama  dalam  Era  Pluralisme”  dalam Mundzirin  Yusuf,  dkk  (Yogyakarta:  POKJA  Akademik  UIN  Sunan  Kalijaga, 2016), h.45
peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. 11
Memperhatikan  tantangan  PAl  tersebut,  agaknya  hijrah  yang diperlukan  adalah  lebih  banyak  menyangkut  rekonstruksi  aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan  kontekstual.  Mungkin  di  benak  kita  muncul  pertanyaan  yang menggoda: apakah pembelajaran PAl dengan pendekatan kontekstual tidak  akan  mengakibatkan  perubahan  ajaran  dan  nilai-nilai  dasar agama itu sendiri karena dihadapkan dengan tantangan zaman yang selalu  berubah?  Jika  demikian,  di  mana  letak  prinsip-prinsip  dasar keyakinan  beragama?  Menurut  hemat  penulis,  prinsip  dasar  dan pokok ajaran agama secara ontologis dan aksiologis akan tetap seperti itu adanya, tetapi secara epistemologis akan bergerak sesuai dengan bentuk  tantangan  yang  dihadapi.  Pendekatan  kontekstual  dalam pembelajaran PAI termasuk dalam wilayah epistemologis, yang titik tekannya terletak pada bagaimana proses, prosedur, dan metodologi yang  digunakan  untuk  memperoleh  pengetahuan  agama  Islam, menghayati, dan mengamalkannya.
Menurut Dirkx, Amey, and Haston bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bersumber dan pendekatan konstruktivis 12 . Menurut  teori  belajar constructivist ,  bahwa  individu  belajar dengan  cara  mengkonstruksi  makna  melalui  interaksi  dengan  dan menginterpretasi  terhadap  lingkungannya 13 .  Selanjutnya  mereka menyatakan bahwa: “ The meaning of what individuals learn is coupled with tehir life experience and contet; it is constructed by the learners, not
11 Muhaimin, Nuansa, h . 13-124. 12 Dirkx, J. M.; and Haston, L., “ Context in the Xontextualized Curriculum: Adult  life  world  as  unitary  or  Multoplistic ?  “In  Proceeding  of  the  18th  Annual Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community Education, edited by A. Austin, G.E. Nynes, and R.T. Miller, (St. Louis : university of Missoury at St. Louis, 1999), h.79-84.
13 Brown, B, L., Applying Constructivism in Covational and Career Education . Information Series No. 378. Colombus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Covational Education, Center on Education and Training for Employement, College of Education, The Ohio State University, 1998.
by the teacher; and larning is achored in the context of real-life situations and problems” . 14 Adapun karakteristik dan pembelajaran kontekstual, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Clifford  &  Wilson  adalah  sebagai berikut : (1) emphasizes problem solving; (2) recognizes that teaching and learning need to occur in multi jile contexts; (3) assists students in learning how to monitor their learning so that thejy can become self-regulated learners, (4) anchors teaching in the diverse life context of student?, (5) encourages students to learn from each other; (6) emplqys authentic assessment. 15
Untuk  mengimplementasikan  pendekatan  kontekstual  dalam pembelajaran pendidikan agama diperlukan beberapa modal dasar, antara  lain:  pertama,  perlunya  pendekatan  filsafat.  Fazlur  Rahman menyatakan:
Philosophy is, however, a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other discplines, since it inculcates a much needed analytical-critical spirit and generates new ideas that  become  important  intellectual  tools  for  others  sciences  not  least  for religion and theology. Therefore, people that deprives it self of philosophy necessarily  expose  it  self  to  starvation  in  term  of  fresh  ideas-in  fact  it commits intellectual suicide” 16
Satu  hal  yang  patut  digaris  bawabi  dan  pernyataan  Fazlur Rahman  tersebut  adalah  bahwa  orang  yang  meninggalkan  dan mengabaikan  filsafat  dalam  memahami  teks-teks  agama,  maka  ia akan kehilangan ide-ide segar yang aktual dan kontekstual. Karena itu,  pendekatan  filsafat  sangat  diperlukan  bagi  orang  yang  ingin mengembangkan  pemahaman  teks-teks  agama  secara  kontekstual. Kedua, perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan. Setidak-tidaknya pola pikir keagamaan dalam hal hubungan antara makna dengan lafaz atau bentuk teks ada 3 aliran: (1)  monisme,  bahwa  antara  isi  (makna)  dengan  lafaz  atau  bentuk
14 Ibid.
15 Clifford,  M.,  and  Wilson,  M.,  “  Contextual  Teaching,  Professional Learning,  and  Student  Experiences  :  Lessons  Learned  From  Implementation.” Educational Brief No. 2 (Madison : Center on Education and Work, University of Wisconsin-Madison, december 2000), h.17.
16 Fazlur  Rahman, Islam  and  Modernity  :  Transformation  of  an  Intellectual Tradition. (Chihago  &  London:  The  University  of  Chicago  Press,  1982), h.157- 158.
teks merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, tidak ada kemungkinan  perbedaan  pendapat  dalam  memahami  teks,  karena merupakan sesuatu yang manunggal; (2) dualisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks dapat dipisahkan, dalam arti masing-masing punya eksistensi tersendiri, meskipun ada hubungan tetapi  hubungan  tersebut  tidaklah  begitu  kompleks;  (3)  pluralisme, bahwa hubungan antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Sebuah teks merupakan konstruk metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal dan tekstual yang kompleks. Jadi, bukan hanya masing-masing makna dan bentuk teks mempunyai eksistensi tersendiri, tetapi hubungan antara keduanya bersifat amat kompleks. 17 Pluralisme atau kemajemukan merupakan tantangan bagi semua agama karena pendekatan ekslusifnya agama- agama tersebut selama ratusan tahun terakhir. 18

## Rekontruksi  dan  Reposisi  Pendidikan  Islam  dalam C. Menghadapi  Tantangan  Global  Berbasis  Pendekatan Pendidikan Multikultural
Formulasi  kebijakan  pendidikan  agama  dalam  suatu  negara akan mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam skala luas.  Hal  ini  disebabkan  karena  kebijakan  tersebut  akan  memiliki kaitan  dengan  bidang-bidang  lain  dengan  cakupan  yang  beragam. Implikasi  dari  kebijakan  pendidikan  agama  tidak  hanya  berkaitan dengan  bidang  agama  semata  tetapi  juga  mempengaruhi  bidang sosial, politik, budaya, bahkan juga bidang ekonomi. 19
Adanya Undang-undang dan peraturan yang menggarisbawahi perlunya  kita  berhijrah,  dalam  arti  mengubah  pemahaman  dan kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam yang semula seolah-
17 Burhan  Nurgiantoro, Teori  Pengkajian  Fiksi, Yogyakarta  :  Gajah  Mada University  Press,  1995),  p.282.  Dalam  kaitannya  dengan  Islamic  Studies,  baca Muhammad Arkoun, Al-Fikr Al-Islami Naqd wa Ijitihad. Terjemahan dan Komentas Hashim Salih. (London : Al-Saqi, 1990), h..201 – 206.
18 John Hick, “A Philosophy of Religious Pluralism”, dalam Paul Badham (ed), A John Bick Reader, (London: Macmillan, 1990), h.161-177
19 Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), h.161
olah  terpojokkan,  bersifat  eksklusif  dan  hanya  menjadi  tugas  guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai core pendidikan.  Dengan  demikian,  pendidikan  Islam  bukan  hanya menjadi  tugas  guru  agama  saja,  tetapi  merupakan  tugas  bersama antara  kepala  sekolah,  guru  agama,  guru  umum,  seluruh  aparat sekolah, dan orang tua murid. Bahkan pendidikan Islam ini perlu dan harus dikembangkan menjadi budaya sekolah sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut di atas.
Hanya  saja  jika  kita  berbicara  tentang  pendidikan  Islam  tidak bisa dilepaskan dari umat Islam sebagai actor dan pengembangnya. Selama ini memang ada bermacam-macam persepsi negatif terhadap pendidikan Islam bahkan sementara pihak berusaha memojokkannya. Ia  dipersepsi  sebagai eksklusif dan  berusaha  memperjuangkan berdirinya negara Islam serta menegakkan syari’at Islam di Indonesia, dan  sebagainya.  Persepsi  semacam  ini  didukung  oleh  kenyataan bahwa  akhir-akhir  ini  konflik-konflik  dalam  hubungan  manusia sebagai  individu  ataupun  kelompok  bahkan  bangsa  berlangsung dalam eskalasi yang tinggi hingga ke tingkat violence , dan kasus-kasus kekerasan tersebut sering memakai legitimasi agama (Islam).
Apabila konflik-konflik tersebut yang menggunakan legitimasi agama  serta  pemaksaan  keyakinan  semakin  membesar  dan  terus menerus  maka  akan  menimulkan  banyak  korban  jiwa  dan  diiringi keinginan berbagai daerah seperti Aceh, Maluku, Papua, dan daerah lain  yang  ingin  merdeka,  maka  yang  kita  takutkan  ke  depannya Indonesia hampir menjadi negara bagian yang kecil-kecil disebabkan keinginan  pada  sebuah  kelompok-kelompok  tertentu  untuk memaksakan sebuah kehendak. 20
Kenyataan tersebut mengandung makna bahwa masih banyak hal yang perlu dipikirkan kembali dalam soal keberagamaan umat. Apakah  beragama  ini  harus  melihat  orang  lain  yang  tidak  sealiran sebagai musuh, sebagai the others? Apakah semua titik perbedaan itu harus dlsikapi secara tak ramah, harus diperangi, dan harus dilawan? Jika  sikap-sikap  dan  perilaku  semacam  ini  yang  menonjol  dalam
20 Y.  Sari  Jatmiko  dan  A.  Feri  T.  Indarto, Pendidikan  Multikultural  yang Berkeadilan Sosial, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar, 2006), h.14
pengembangan pendidikan Islam di sekolah ataupun di masyarakat, maka  wajarlah  jika  pendidikan  Islam  terpojokkan  dan  didudukkan dalam posisi marginal. Kenapa seseorang tidak berusaha membangun sikap  positif  yang  mengakui  bahwa  orang  lain  yang  tidak  sealiran, tidak  sesekte,  tidak  seagama,  adalah  umat  Tuhan  yang  sama-sama berhak hidup di bumi Tuhan ini meski berbeda.
Rasulullah  mengajarkan  prinsip  integrasi  sosial  untuk membangun sebuah masyarakat madani. Islam menjadikan rujukan nilai,  pengetahuan  dan  tindakan  bagi  para  penganutnya  untuk berta’aruf, saling mengenal, memahami atau tukar-menukar ‘urf dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat yang berbeda latar belakang agama, sosial dan budaya. Prinsip ini perlu ditransformasikan kembali ke  dalam  kerangka  pengembangan  pendidikan  untuk  menghadapi masyarakat yang sedang dilanda konflik. Pendidikan agama memang berpotensi  untuk  mengarah  pada  sikap  toleran  ataupun  intoleran, serta  berpotensi  untuk  mewujudkan  integrasi  ataupun  disintegrasi dalam kebidupan masyarakat. Fenomena ini akan banyak ditentukan setidak-tidaknya  oleh:  (1)  pandangan  teologi  agama  dan  doktrin ajarannya;  (2)  sikap  dan  perilaku  pemeluknya  dalam  memahami dan menghayati agama tersebut; (3) lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya;  dan  (4)  peranan  dan  pengaruh  pemuka  agama, termasuk guru agama, dalam mengarahkan pengikutnya. 21
Jika pandangan teologi agama dan ajaran yang dipegangi bersifat ekstrim,  dibarengi  dengan  model  pemahaman  dan  penghayatan agama  yang  simbolik,  tekstual  dan  skriptural,  karena  penjelasan- penjelasan dan arahan dan para guru agama yang bersifat doktriner, rigid (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta, serta didukung oleh  lingkungan  sosio-kultural  yang  eksklusif,  maka  bisa  jadi  akan melahirkan sikap intoleran dan agama dapat berperan sebagai faktor disintegratif  (pemecah).  Seperti  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia, kelompok  Islam  radikal  walaupun  minoritas,  justru  mendominasi pemberitaan media massa. Apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dengan tindakan kekerasan dan anrkisnya, atau aksi-aksi kelompok jihadis dengan bom-bomnya yang menakutkan masyarakat,
21 Muhaimin, Nuansa, h.141
jelas,  telah  mencoreng  wajah  Islam  yang  damai  dan rahmatan lil’alamin 22 .
Dalam  menghadapi  tantangan  global,  maka  pengembangan pendidikan  Islam  di  Indonesia  harus  mempertimbangkan  kondisi bangsa  yang  ber-Bhineka  Tunggal  Ika.  Proses  pengembangan pendidikan  agama  Islam  juga  hendaknya  berbasis  kearifan  lokal yang  berwawasan  pluralisme  dan  multikulturalisme. 23 Karena  itu, pengembangan  pendidikan  Islam  diharapkan  agar  tidak  sampai: (1)  menumbuhkan  semangat  fanatisme  buta;  (2)  menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan  (3)  memperlemah  kerukunan  hidup  beragama  serta  persatuan dan  kesatuan  nasional 24 .  Pengembangan  pendidikan  Islam-dengan demikian-diharapkan  agar  mampu  menciptakan ukhuwah  Islamyyah dalam  arti  luas,  yakni  persaudaraan  yang  bersifat  Islami,  bukan sekadar  persaudaraan  antar  umat  Islam  sebagaimana  yang  selama ini  dipahami,  tetapi  juga  mampu  membangun  persaudaraan  antar sesama.  Menurut  Islam,  semua  agama  harus  dilindungi,  dan  para pemeluknya harus diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Hanya  saja  konsep  kebebasan  beragama  ini  lebih  mencerminkan pandangan hidup, perilaku dan mentalitas “having a religion”. Karena itu,  perlu  dikembangkan  dialog  antarumat  beragama  yang  lebih mencerminkan sikap, perilaku dan mentalitas “being religious”.
Posisi  pendidikan  Islam  yang  sudah  jelas  tersebut  perlu dikembangkan  ke  arah:  (1)  pendidikan  Islam  multikulturalis, yakni  pendidikan  Islam  perlu  dikemas  dalam  watak  multikultural, ramah  menyapa  perbedaan  budaya,  sosial  dan  agama;  Pendidikan multikultural  merupakan  keniscayaan  yang  harus  dihadapi  oleh pendidikan  Islam  karena  apabila  kita  teliti  di  sekolah  maka  akan kita dapati keragaman yang sangat banyak dan berfariasi  baik pada anak  didik,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  stakeholders,  maupun lingkungan  sekolah    sekitar.  Kondisi  demikian  perlu  mendapat
22 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. (Malang: Aditya Media Publishing, 2011),  h.7
23 Ibid 24 Ibid., h.142.
pelayanan  dan  pengakuan  yang  tentunya  disesuaikan  dengan karakteristik  masing-masing.  Akibatnya  pelayanan  secara  adil, humanis, demokratis, dan toleransi perlu dikembangkan di lingkungan sekolah.  Kelompok  mayoritas  tidak  selayaknya  memandang  lebih superior  dari  yang  lain  yang  berujung  tidak  adanya  dialog. 25 (2) mempertegas misi liutammima makarimal akhlaq ; dan (3) spiritualisasi watak  kebangsaan,  termasuk  spiritualisasi  berbagai  aturan  hidup untuk membangun bangsa yang beradab 26 .
Untuk  mewujudkan  upaya  semacam  itu  diperlukan  beberapa modal  dasar,  yaitu:  pertama,  berusaha  meningkatkan,  memperkuat serta memperluas pengetahuan dan wawasan keislamannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi pengetahuan dan wawasan keislaman seseorang akan diikuti dengan semakin tingginya sikap toleransinya. Sebaliknya,  semakin  rendah  pengetahuan  dan  wawasan  keislaman seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif terutama kalau ada yang mengembus-embus dan luar. Kedua, keluasan pengetahuan dan wawasan tersebut akan berimplikasi pada timbulnya sikap husnuzhan (berprasangka baik) terhadap sesama. Jika sejak semula seseorang memiliki prasangka buruk, maka segala apa yang dilakukan oleh pihak lain akan ditafsirkan jelek, sehingga menimbulkan keretakan dan konflik. Dan ketiga, yang paling penting lagi adalah tidak ada satu kelompok pun yang boleh mengklaim atau memonopoli  kebenaran,  sebagaimana  tidak  ada  sekelompok  pun yang memonopoli kesalahan. Hal tersebut untuk menghindari sikap ekslusivisme  dalam  agama,  dimana  seorang  eksklusivis  akan  terus berusaha agar orang lain mengikuti agamanya dengan menganggap bahwa orang lain keliru atau tidak selamat. 27 Bagi kristen, keselamatan hanya ada dalam gereja atau tidak ada nabi di luar gereja sementara
25 Zakiyudin Baidhawi, (ed), Reinvensi Islam Multikultural (Surakarta: PSB PS UMS, 2005), h.178
26 A. Malik Fadjar, “Strategi Pengembangan Pendidikan Islam dalam Era Globalisai”. Makalah disampaikan sebagai Keynote Adress dalam seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The HUM Alumni Chaptes of Indonesia di Pekan baru, tanggal 26 Januari 2003.
27 Multi Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), h.67-68.
bagi Islam, sikap tersebut tercantum dalam QS Al Maidah ayat 3 serta QS Ali Imran ayat 85 dan 19. 28 Padahal kita tahu bahwa setiap klaim pemutlakan  yang  dikumandangkan  oleh  masing-masing  kelompok agama dapat menjerumuskan hubungan antar umat beragama dalam kemelut perseteruan yang tidak ada ujung pangkalnya. 29
Proses  rekontruksi  pendidikan  Islam  kadang  juga  menemui masalah  ketika  sekolah  pada  saat  ini  juga  ditengarai  hanya merefleksikan  dan  menggemakan  stereotip  dan  prasangka  antar kelompok  yang  sudah  terbentuk  dan  beredar  di  masyarakat, tidak  berusaha  menetralisasi  dan  menghilangkannya.  Bahkan, ada  indikasi  bahwa  sekolah  ikut  mengembangkan  prasangka  dan mengeskalasi  ketegangan  antar  kelompok  melalui  perundang- undangan, pendidikan agama, kurikulum, dan lainnya sehingga ikut memperuncing  prasangka. 30
Pendidikan  agama  di  sekolah  kurang  mampu  menumbuhkan kesadaran  positif  realitas  plural  kehidupan    kehidupan  agama masyarakat kita, baik secara internal yang kaitannya dengan agama itu sendiri  maupun secara eksternal kaitannya dengan agama lain. Maka pendidikan agama itu tak jarang masih diajarkan sebagai bagian dari upaya seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran. Padahal Tuhan  dan  kebenaran  tidak  dapat  dimonopoli  oleh  seseorang  atau kelompok  orang. 31 Seharusnya  pendidikan  agama  itu  merupakan pendidikan  yang  menghargai  pluralitas  dan  multikultural  akan memberi pengakuan akan pluralitas, sarana belajar untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog. 32
28 Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44-48 29 Nur  Achmad, Pluralitas  Agama:  Kerukunan  dalam  Beragama, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h.137
30 Khisbiyah, Yayah, dkk, Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme dalam Membangun Masa Depan Anak-anak Kita, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 156-157 31 Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif, (Yogyakarta: Lkis, 2008), h.215 32 Zakiyuddin  Baidhawy, Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.74
Pendidikan Islam di sekolah yang sejatinya haruslah menanamkan pengertian bahwa agama-agama yang ada didunia ini masing-masing memiliki  persamaan. 33 Persamaan  atau  titik  temu  ( Kalimatun  sawa’ ) antara  agama-agama  tersebut  berada  pada  level  esoterisme. 34 Maka membangun pondasi kukuh bagi dialog memberi dan menerima satu sama  lain  yang  didasarkan  pada  menghargai  perbedaan  agama  itu sesuatu yang sangat  penting. 35

## Simpulan D.
Lahirnya  madrasah  (sebagai  institusi  pendidikan  Islam)  yang semula lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah, serta dikelola seadanya, saat ini  menghadapi tuntutan baru baik menyangkut kontribusinya dalam merespon berbagai tantangan global, maupun menyangkut  pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka menghadapi tantangan global, maka pimpinan madrasah perlu berhijrah, dalam arti melakukan rekonstruksi terutama dan aspek manajerialnya yang lebih profesional dan mengutamakan peningkatan mum pendidikan, mampu memberikan qualitiy assurance (jaminan mutu), layanan yang prima,  serta  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  kepada  peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai stakeholders, yang hal mi merupakan realisasi dan ajaran ihsan.
Dalam  konteks  pelaksanaan  PAl  di  sekolah,  hijrah  yang diperlukan  adalah  menyangkut  rekonstruksi  aspek  metodologi pembelajaran, dan yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju  kepada  pembelajaran  yang  lebih  dinamis-aktual  dan kontekstual.  Untuk  mengimplementasikan  pendekatan  kontekstual tersebut memerlukan beberapa modal dasar, antara lain: pendekatan filsafat dalam memahami teks-teks agama, agar tidak kehilangan ide-
33 Zebiri, Muslim and Christians, Face to Face, (Oxford: Oneworld Kate, 1997), h.37
34 Schuon,  Fritjhof, Mencari  Titik  Temu  Agama-agama ,  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1987, h.ix-x
35 Alwi Sihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 2001), h.346
ide segar yang aktual dan kontekstual; serta perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir  keagamaan.
Posisi  pendidikan  Islam  sebenarnya  sudah  jelas,  tetapi  dalam praktiknya  di  lapangan  kadangkala  mengalami  proses  reduksi pemahaman dan penerapan, sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang  eksklusif  dan  pendidikan  Islam  diposisikan  marginal.  Dalam rangka menghadapi tantangan global, kita perlu berhijrah, dalam arti mengubah pemahaman dan kesadaran kita tentang posisi pendidikan Islam  yang  semula  seolah-olah  terpojokkan,  bersifat  eksklusif  dan hanya menjadi tugas guru agama, menuju kepada upaya menjadikan pendidikan  Islam  sebagai core pendidikan.  Dengan  demikian, pendidikan  Islam  berwawasan  pluralisme-  mutikulturalisme  bukan hanya menjadi tugas guru agama saja tetapi merupakan tugas bersama, bahkan perlu dikembangkan menjadi budaya sekolah. Masih panjang jalan yang harus ditempuh oleh pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global berbasis pendidikan multikultural [.]

## REFERENSI
Achmad, 2001. Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Beragama, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
Ali,  Multi.  1998. Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia (Bandung:  Mizan)
Arif,  Mahmud.  2008. Pendidikan  Islam  Transformatif,
(Yogyakarta:  Lkis)
Baidhawi,  Zakiyudin  (ed),  2005. Reinvensi  Islam  Multikultural (Surakarta: PSB PS UMS)
Brown, B, L., Applying Constructivism in Covational and Career Education . Information Series No. 378. Colombus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Covational Education, Center on Education and  Training  for  Employement,  College  of  Education,  The Ohio State University, 1998.
Burhanuddin.  1993. The  Leadership  Roles  of  a  Principal  in  Improving School Effectiveness. Thesis, (South Australia: School Education,
The Flinders University)
Clifford,  M.,  and  Wilson,  M.,  “  Contextual  Teaching,  Professional Learning,  and  Student  Experiences  :  Lessons  Learned  From Implementation.” Educational Brief No. 2 (Madison : Center on  Education  and  Work,  University  of  Wisconsin-Madison, december 2000)
Dirjen Pendidik an Islam, “Kebijakan Departemen Agama RI dalam Pembinaan  dan  Peningkatan  Mutu  Madrasah”.  Makalah disampaikan pada rapat koordinasi pengembangan kurilum madrasah, tanggal 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor.
Dirkx,  J.  M.;  and  Haston,  L.,  1999.  “Context  in  the  Xontextualized Curriculum : Adult life world as unitary or Multoplistic ? “In Proceeding of the 18th Annual Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community Education, edited by A. Austin, G.E. Nynes, and R.T. Miller, (St. Louis : university of Missoury at St. Louis)
Dow, I.I., & Oakely, 1992. W.F. School Effectivencess and Leadhership.
Alberta Journal of Educational Research. 38, (1) : 33-45. Edmonds, R., 1979. “Some schools work and More Can”, Social Policy, 9 (2)
Hamid  Hasan,  S.  2009.  “Pendekatan  Multikultural  Untuk Penyempurnaan  Kurikulum  Nasional”,  dalam  Muhammad Tang,  dkk, Pendidikan  Multikultural:  Telaah  Pemikiran  dan Implementasinya  dalam  pembelajaran  PAI, (Yogyakarta: Idea  Press)
Hopkins,  D.,  &  Wideen,  M.  1984. Alternative  Perspectives  on  School Inprovement, (London and Newa York : The Falmer Press) Ismail,  Faisal.  2016.    “Pendidikan  Agama  dalam  Era  Pluralisme” dalam Mundzirin Yusuf, dkk (Yogyakarta: POKJA Akademik UIN Sunan  Kalijaga)
John Hick, 1990. “A Philosophy of Religious Pluralism”, dalam Paul Badham (ed), A John Bick Reader, (London: Macmillan)
Khisbiyah,  Yayah,    2000.    dkk, Mencari  Pendidikan  Yang  Menghargai Pluralisme  dalam  Membangun  Masa  Depan  Anak-anak  Kita, (Yogyakarta: Kanisius)
Ki  Supriyoko,  “Pendidikan  Masyarakat  Multikultural”,  Kompas,  26 Januari 2004, h.4
Lickona, Thomas, 1991. Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect And Resposibilty. (New York: Bantam  Books) Maksum,  Ali.  2011. Pluralisme  dan  Multikulturalisme:  Paradigma Baru  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Malang:  Aditya  Media
Publishing)
Malik  Fadjar,  A.  “Strategi  Pengembangan  Pendidikan  Islam  dalam Era Globalisai”. Makalah disampaikan sebagai Keynote Adress dalam seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The HUM Alumni Chaptes of Indonesia di Pekan baru, tanggal 26 Januari 2003.
Molan, Benyamin. 2009. “Mengelola Konflik dan Resolusi Konflik”, dalam Andre Ata Ujan, dkk , Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama, (Jakarta: PT Indeks)
Muhaimin,    2008. Pengembangan  Kurikulum  dan  pembelajaran  (Upaya Reaktualisasi  pendidikan  Islam). (Malang:  Lembaga  Konsultasi dan Pengembangan pendidikan Islam (LKP2-1)
Muhaimin, 2006. Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
Muhaimin,  Suti’ah,  Sugeng  Listyo  P,  2008. Manajemen  pendidikan Aplikasinya  dalam  Penyusunan  Rencana  Pengembangan  Sekolah/ Madrasah. (Jakarta: Prenada) Munawar Rachman, Budhy. 2001. Islam Pluralis,
(Jakarta:  Paramadina)
Naim  dan  Achmad  Sauqi,  Ngainun.  2008. Pendidikan  Multikultural Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media)
Nizar, Samsul 2001. Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam,
(Jakarta: Gaya Media Pratama)
Nurgiantoro, Burhan. 1995. Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), p.282. Dalam kaitannya dengan Islamic  Studies,  baca  Muhammad  Arkoun, Al-Fikr  Al-Islami Naqd  wa  Ijitihad. Terjemahan  dan  Komentas  Hashim  Salih. (London : Al-Saqi, 1990)
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1)
Rahman,  Fazlur.  1982. Islam  and  Modernity  :  Transformation  of  an Intellectual  Tradition. (Chihago  &  London:  The  University  of Chicago Press)
Schuon,  Fritjhof,  1987. Mencari  Titik  Temu  Agama-agama ,  (Jakarta:
Pustaka Firdaus)
Sergiovanni, T, J. 1987. The Principalship : A Reflective Practice Perspective,
(Boston : Alyyn and Bacon, Inc)
Sihab, Alwi. 2001. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,
(Bandung: Mizan)
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1)
Y. Sari Jatmiko dan A. Feri T. Indarto, 2006. Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar) Zada, Hamami.  “Agama dan Etnis: Tantangan Pluralisme di Indonesia” dalam sururin dan Maria Ulfa (ed), Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam (Jakarta:  Nuansa-Fatayat  NU  Ford  Foundation,  2006), h.184 Zainudin, M. 2010. Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press)
Zakiyuddin  Baidhawy, Pendidikan  Agama  Berwawasan  Multikultural,
(Jakarta: Erlangga, 2007), h.74 Zebiri,  1987. Muslim  and  Christians,  Face  to  Face, (Oxford: Oneworld  Kate)