## IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI BERBASIS SEKOLAH  DI KABUPATEN SRAGEN
Dyah Rahmawatie Ratna Budi Utami Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah Surakarta Email: dyahrahmawatie@aiska-university.ac.id

## Abstrak
Pubertas  yang  terjadi  pada  masa  remaja  merupakan  hal  yang  natural,  akan  tetapi  jika  tidak  didasari dengan pengetahuan yang sesuai dapat berdampak negative.  Pendidikan seksualitas dan reproduksi di sekolah memiliki sangat efektif diberikan disaat orang tua tidak berperan dalam memberikan pendidikan seksualitas  kepada  anak.  Beberapa  upaya  pendidikan  seksual  diberikan  kepada  remaja  di  wilayah Kabupaten  Sragen,  tetapi  masih  ditemukan  adanya  perilaku  seksual  berisiko  yang  dilakukan  remaja. Ekplorasi  mengenai  kegiatan  pendidikan  seks  di  sekolah  belum  teruraikan  secara  jelas,  padahal  ini penting  untuk  analisis  situasi  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  bisa  menyusun  program  selanjutnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  eksplorasi  mengenai  implementasi  pendidikan  seksual  dan  reproduksi berbasi sekolah yang telah dilakukan di Kabupaten Sragen. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pemegang program kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Sragen. Analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini  sudah  adanya  program  kesehatan  remaja  di  tiap  sekolah  berupa  sosialisasi  dan  edukasi.  Adanya faktor penghambar anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perlunya program kesehatan reproduksi yang terintegrasi kurikulum dengan melibatkan beberapa pihak.
Kata Kunci : kesehatan reproduksi, remaja, sekolah

## IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAMS IN SRAGEN DISTRICT

## Abstract
Puberty  that  occurs  in  adolescence  is  natural,  but  if  not  based  on  appropriate  knowledge  can  have  a negative impact. Sexuality and reproductive education in schools have been very effective when parents do  not  play  a  role  in  providing  sexual  education  to  children.  Several  sexual  education  efforts  were provided to adolescents  in the Sragen District area, but there  were still, found risky sexual behaviors committed by adolescents. The exploration of sex education activities in schools has not been clearly described,  although  this  is  important  for  the  analysis  of  the  situation  of  needs  needed  to  be  able  to develop the next program. This study aims to explore the implementation of school-based sexual and reproductive education that should be as been carried out in the Sragen District. Data The data collection method was conducted by in-depth interviews with adolescent reproductive health program holders in the Sragen District. Qualitative data analysis consists of data reduction, presentation and conclusions. The results of this study have been adolescent health programs in each school in the form of socialization and education. There are factors hampering budgets, human resources, and infrastructure. The need for a reproductive health program that integrates the curriculum by involving several parties.
Keywords : reproductive health, adolescence, school

## Pendahuluan
Keberadaan  remaja  saat  ini  menjadi  salah satu  fokus  kebijakan  global.  Jumlah  populasi remaja 10-19 tahun di dunia mencapai 16 % dari populasi  manusia  di  dunia. 1 Jumlah  remaja  di Indonesia  mencapai  24  %  dari  jumlah penduduk. 2 Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk  berinvestasi  pada  kesehatan    dan kesejahteraan  remaja,  yang    tidak  hanya bermanfaat  bagi  remaja  saat  ini  tetapi  juga kehidupan generasi mendatang. 1 Masa remaja terjadi perubahan pada aspek fisik,  psikologis,  dan  sosial.  Adanya  rasa keingintahuan  dan  eksplorasi  yang  tidak  tepat terkadang memunculkan permasalahan. Masalah kesehatan  remaja  beragam  yang  mencakup penyakit  menular,  penyakit  tidak  menular, kesehatan  mental,  dan  risiko  cedera.  Masalah lainnya  termasuk  gizi,  kesehatan  reproduksi, pernikahan anak, kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan dan pelecehan seksual. 3 Di Indonesia pembahasan  mengenai  kesehatan  seksual  dan reproduksi (Kespro) masih menjadi seuatu yang tabu.  Hal  ini  menyebabkan  banyak  remaja  di Indonesia  tidak  menerima  pendidikan  kespro yang  baik . Hasil  Survey  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2017 menunjukkan  bahwa  5,6%  remaja  perempuan dan  7,9%  remaja  laki-laki  tidak  menyadari tentang  perubahan  fisik.  Kemampuan  remaja
dalam mengakses informasi masih rendah yakni 0,7% remaja perempuan dan 0,4 % remaja pria diskusi  tentang  masa  pubertas  dengan  petugas Kesehatan. 4
Sesuai  Permenkes  No  25  Tahun  2014 tentang  Upaya  Kesehatan  Anak   disebutkan bahwa  pelayanan  kesehatan  anak  usia  sekolah dan  remaja  sedikitnya  diselenggarakan  melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan         Pelayanan Kesehatan  Peduli  Remaja  (PKPR).  Kemenkes Republik  Indonesia  telah  mengembangkan PKPR sejak tahun 2003. PKPR adalah pelayanan kesehatan  yang  ditujukan  oleh  remaja  serta berkesan  menyenangkan,  serta  komprehensif. Puskesmas  yang  memiliki  program  PKPR memberikan  layanan  didalam  dan  luar  gedung yang  ditujukan  kelompok  remaja  berbasis sekolah maupun Masyarakat. 5 Sekolah memegang  peranan  penting  di  saat  orang  tua kurang berperan dalam  memberikan pendidikan seksual kepada anak. 6
Penelitian Sihotang dkk menjelaskan bahwa banyak program kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, tetapi belum menampakkan hasil optimal untuk  meningkatkan  kesehatan  reproduksi remaja.  Banyak  pihak  menganggap  penting, tetapi  adanya  faktor  penghambat  seperti anggapan  tabu,  kemampuan  pendidik  (guru, orang  tua  atau  teman  sebaya),  menjadikan edukasi  kesehatan  reproduksi  belum  berjalan
secara efektif. 7 Program yang telah dicanangkan belum  mendapatkan  hasil  yang  optimal  karena minimnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) pengelola,  minimnya  jejaring  yang  terlibat  dan sarana  prasarana  pendukung  serta  kurangnya sosialisasi  program  kepada  remaja 8 . Selain  itu kurang  optimalnya  PKPR  karena  kurangnya komunikasi  saat  koordinasi  antara  tim  PKPR atau  stakeholder  yang  terlibat,  kurangnya pemahaman SDM, tidak adanya ruangan khusus dan evaluasi yang terbatas tanpa tindak lanjut. 9 Hasil wawancara dengan guru mengatakan selama  pandemi  Covid  19  tidak  ada  edukasi mengenai  kesehatan  reprdoduksi,  sebelumnya ada  kunjungan  dari  puskesmas.  Kalau  guru Bimbingan  Konseling  (BK)  kadang  masih kurang  percaya  diri  menyampaikan  kesehatan reproduksi di kelas, hanya melakukan konseling jika  ada  kasus.  Hasil  wawancara  di  Kabupaten Sragen sudah ada program PKPR di Puskesmas. Total  perkawinan  usia  anak  (laki-laki  kurang dari  19  tahun  dan  perempuan  kurang  dari  16 tahun) di Kabupaten Sragen mencapai 64 orang, cukup  tinggi  dibandingkan  kabupaten/kota  di karesidenan Surakarta. Masih minimnya
evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja khususnya berbasis sekolah di Kabupaten  Sragen.  Berdasarkan  fenomena tersebut maka peneliti akan melakukan ekplorasi mengenai  program  kesehatan  seksual  dan reproduksi  berbasis  sekolah  yang  ada  di Kabupaten  Sragen  khususnya  mengenai  bentuk kegiatan,  penanggung  jawab  dan  komunikasi, serta faktor pendukung dan penghambat.
Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi merupakan faktor pelindung terjadinya  kehamilan  remaja  dan  permasalahn terkait  kesehatan  reproduksi  lainnya  karena mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta konsistensi sikap mempertahankan kesehatan reproduksi. 10 Pendidikan  seksualitas  komprehensif  bukan hanya  mengajarkan  mengenai  seks  tetapi  juga segala  hal  terkait  ketrampilan  hidup  untuk menjaga kesehatan reproduksi. 11
Pendidikan seksualitas komprehensif berbasis  sekolah  terbukti  mmapu  membekali pengetahuan  dan  ketrampilan  siswa  dan bermanfaat  jika  diberikan  sebelum  remaja  aktif secara seksual serta bermanfaat dalam pengambilan  keputusan  di  masa  mendatang. 6 Pendidikan seksualitas berbasis sekolah penting meningkatkan kesadaran remaja dan kesempatan guru  menyampaikan  pendidikan  seksualitas komprehensif. 12 PKPR  adalah  pelayanan  yang
ditujukan kepada remaja, bersifat menyenangkan  sesuai  kebutuhan  kesehatan remaja, komprehensif dan efektif.
Tujuan PKPR adalah memberikan pelayanan  kesehatan  remaja  yang  bermutu  di puskesmas  dan  lokasi  pelayanan  lainnya  yang memenuhi  hak  dan  kebutuhan  remaja  untuk mencapai peningkatan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sasarannya adalah remaja usia 10-19 tahun tanpa memandang status pernikahan, dengan fokus layanan adalah remaja sekolah, remaja luar sekolah, remaja putri calon ibu  dan  hamil,  remaja  yang  rentan  penularan HIV,  remaja  berjebutuhan  khusus.  Paket pelayanan remaja meliputi pelayanan kesehatan reproduksi,  pencegahan  dan  penanggulangan kehamilan  tidak  diinginkan,  pelayanan  gizi, tumbuh  kembang  remaja,  pencegana  NAPZA, deteksi dan penanganan kekerasan, tuberculosis dan kecacingan. 13 Teori Edwards III mengemukakan faktor-faktor yang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 14

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan  program  pelayanan  kesehatan seksual dan reproduksi remaja berbasis sekolah di Kabupaten Sragen.
Data primer dikumpulkan melalui informan yang  diambil  secara  purposive  sampling,  yang terdiri  dari  penanggung  jawab  dan  pelaksana program kesehatan reproduksi berbasis sekolah. Informan berasal dari puskesmas, sekolah, Dinas Pemberdayaan  Perempuan,Perlindungan  Anak dan  Keluarga  Berencana  (DP3KAB).  Selain  itu dilakukan  triangulasi  data kepada  dinas kesehatan  dan  dinas  pendidikan  Kabupaten Sragen.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  model analisis  data  kualitatif  Miles  dan  Huberman yakni  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil
Informan  penelitian  ini  meliputi:  bidan koordinator (bidan puskesmas), guru penanggung  jawab  program  UKS,  penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat (khususnya remaja)  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sragen dan  DP3KAB.  Seluruh  informan  adalah
perempuan dengan usia antara 40  tahun sampai 52  tahun.  Informan  yang  bergelar  sarjana sebanyak 4 orang dan informan bergelar diploma sebanyak 2 orang.
1. Keberadaan Kegiatan Kesehatan

## Reproduksi bagi Remaja
Program mengenai kesehatan reproduksi remaja  di  sekolah  dilakukan  dengan  bekerja sama  dengan  pihak  lain  dan  bersifat ekstrakurikuler. Mayoritas sekolah
mengadakan  kerja  sama  dengan  puskesmas dalam wilayah sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan guru penanggung jawab UKS SMPN 2 Plupuh.
“ Sekolah bekerjasama dengan
Puskesmas,  minimal  tiap  6  bulan  sekali Puskesmas datang ke sekolah untuk memberikan  edukasi  mengenai  kesehatan, walaupun  belum  spesifik  ke  kesehatan reproduksi  karena  tema  yang  diangkat berbeda-beda.  Edukasi  dilakukan  secara klasikal, tetapi tidak untuk semua siswa .”
Selain puskesmas, sekolah juga mengadakan  program  kerjasama  dengan pihak  lain  di  luar  pemerintah  sesuai  dengan kebutuhan sekolah seperti PMI, DP3KAB dll. DP3PKAB  memiliki  program  kesehatan remaja berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja  (PIK-R).  Adapun  untuk  PIK-R  ini memiliki  2  jalur  yakni  masyarakat  dan sekolah.  Program  di  DP3KAB  mendapatkan dana dari APBD tingkat 2 dan DAK non fisik. Program  kegiatan  yang  bersumber  dana  dari DAK  non  fisik  disebut  Bangga  Kencana sedangkan  program  kegiatan  dari  APBD  2 berupa sosialisasi ke sekolah.
Dinas  pendidikan  Kabupaten  Sragen belum memiliki program kesehatan reproduksi  remaja,  tetapi  sekolah  memiliki kerjasama dengan pihak lain seperti puskesmas  dalam program  kesehatan  remaja khususnya  kesehatan  reproduksi.  Hal  ini sesuai  dengna  hasil  wawancara  dengan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah  Pertama  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten  Sragen mengatakan bahwa “Kalau  dinas pendidikan  kan  selama ini  belum  ada  program  khusus,  kalau kegiatannya kami itu mengadakan kerjasama dengan  puskesmas,  tiap  tahun  kalau  tidak salah  puskesmas  mengadakan  kerjasama dengan puskesmas terkait penyuluhan kesehatan  reproduksi,  narkoba  dengan polres.  Jadi  setahu  saya  kegiatannya  rutin
tiap tahun, tetapi itu MoU nya sekolah dengan puskesmas .”
Hasil  wawancara  dengan  Penanggung Jawab  Anak  dan  Remaja  di  Puskesmas Masaran Sragen dijelaskan bahwa Puskesmas memiliki  program  kesehatan  reproduksi remaja  berupa  PKPR  dan  juga  sosialisasi  ke sekolah  yang  bermitra  dengan  puskesmas, biasanya sekolah yang memiliki wilayah yang sama dengan puskesmas.
2. Bentuk Kegiatan Kesehatan

## Reproduksi bagi Remaja
Bentuk  kegiatan  kesehatan  reproduksi remaja  yang  ada  di  sekolah  berupa  edukasi kepada siswa remaja. Edukasi dilakukan oleh tim dari puskesmas atau beberapa pihak yang membantu sekolah. Bentuk kegiatan DP3KAB dan puskesmas adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah  dengan  tema  kesehatan reproduksi dan tema yang lain. Selain itu dari DP3KAB  juga  mengadakan  kegiatan  berupa pemilihan  duta  genre  dari  tiap  sekolah,  dari duta  genre  tersebut  terbentuk  PIK-R  sekolah dan lomba bertemakan kesehatan reproduksi. Selain  itu  DP3KAB  Kabupaten  Sragen memfasilitasi seperangkat media untuk proses edukasi mengenai kesehatan reproduksi.
3. Penanggung  jawab  Kegiatan  dan Komunikasi
Penanggung  jawab  kegiatan  kesehatan reproduksi  di  sekolah  adalah  masing-masing penanggung  jawab  unit  kesehatan  sekolah (UKS)  sekolah  tersebut.  Guru  penanggung jawab UKS yang akan melakukan komunikasi dengan puskesmas,  penanggung jawab kegiatan  kesehatan  reproduksi  remaja  adalah penanggung jawab (PJ) remaja. PJ remaja ini nantinya  akan  bertanggung  jawab  terhadap dinas  kesehatan.  Komunikasi  yang  terjalin diantara  pelaksana  dan  penanggung  jawab dilakukan  2  arah  menggunakan  wadah komunikasi whatsapp  group .  Setiap  sekolah memiliki  grup  dengan  beberapa  pihak  yang bekerjasama dalam  program kesehatan reproduksi remaja.
4. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Kegiatan
Faktor  pendukung  kegiatan  kesehatan reproduksi  remaja  di  sekolah  adalah  adanya kebijakan  yang  ada.  Selain  itu  adanya dukungan dari pihak lain dalam mewujudkan program kesehatan reproduksi remaja. Komunikasi  yang  terjalin  harmonis  juga menjadi  faktor  pendukung  terselenggaranya
program  kesehatan  reproduksi  remaja  di sekolah.  Komunikasi  juga  menjadi  faktor yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan suatu  kegiatan.  Faktor  pembiayaaan,  tempat dan sumber daya manusia faktor penghambat terlaksananya  program  kesehatan  reproduksi remaja di sekolah.

## Pembahasan
1. Keberadaan Kegiatan Kesehatan

## Reproduksi Bagi Remaja
Sekolah, dinas  terkait  seperti  DP3KAB, dinas kesehatan memiliki program kesehatan remaja  di  sekolah.  Hal  ini  sesuai  dengan amanat  undang-undang  bahwa  UKS  harus menyediakan program promotive dan preventif  kesehatan  reproduksi  remaja  di sekolah. Munculnya kebijakan publik bermula  dari  adanya  kebutuhan  untuk memecahkan  permasalahan  yang  timbul dalam masyarakat. Kebijakan publik ditentukan  oleh  para  pihak  (stakeholder), khususnya  pemerintah,  untuk  memenuhi kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. 15
Kementerian  Kesehatan  mempunyai program  kesehatan  remaja  berupa  PKPR. PKPR merupakan pelayanan  kesehatan  yang ditujukan  dan  dapat  diakses  oleh  generasi muda, memiliki karakteristik menyenangkan, saling  menghormati,  menjaga  kerahasiaan, dan  peka  terhadap  kebutuhan  kesehatan remaja.  Program  PKPR  di  puskesmas dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan pengetahuan, pelatihan tenaga kesehatan sukarela remaja, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, golongan darah dan konsultasi. 13 2. Bentuk Kegiatan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Bentuk  kegiatan  kesehatan  reproduksi remaja  yang  ada  di  sekolah  berupa penyuluhan kepada siswa. Kegiatan sosialisasi  yang  berkesinambungan  dan progresif dari petugas dan relawan kesehatan diperlukan  agar  masyarakat    memahami pentingnya menjaga kesehatan. 16

## 3. Penanggung  jawab  Kegiatan  dan
Komunikasi
Komunikasi  yang  terjalin  diantara pelaksana dan penanggung jawab dilakukan 2 arah menggunakan wadah komunikasi whatsapp group . Puskesmas  merupakan  Unit  Pelaksana
Teknis (UPT) dari dinas kesehatan
kabupaten/kota  sehingga  seluruh  kegiatan puskesmas harus diketahui dan mendapatkan pengawasan  serta  dukungan  oleh  dinas Kesehatan. 17 Oleh  karena  itu,  perlu  adanya komunikasi  antara  kedua  pihak  untuk mengetahui  hasil  kegiatan.  Hubungan  antara pihak  Puskesmas  dan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sragen  dalam  melaksanakan program PKPR cukup baik. Implementasinya masih belum pasti tergantung pada kebutuhan untuk menyampaikan pesan tersebut ke pusat kesehatan masyarakat. Komunikasi memegang  peranan  penting  dalam  kinerja secara  umum,  waluapun  tidak  mudah mencapai  komunikasi  yang  sempurna. 18
Keberhasilan  program  kesehatan  masyarakat bergantung pada penyampaian informasi yang akurat  dan  komitmen    sumber  daya  yang berkelanjutan  untuk  mendukung  pencapaian program yang efektif. 19

## 4. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Kegiatan
Program  yang  telah  dicanangkan  lama belum  mendapatkan  hasil  yang  optimal karena  minimnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  pengelola,  minimnya  jejaring  yang terlibat  dan  sarana  prasarana  pendukung 8 . Selain  itu  kurangnya  sosialisasi  program kepada remaja selaku pengguna program.

## Simpulan
Program kesehatan remaja sudah ada ditiap sekolah  walaupun  yang  dijalankan  berbeda disesuaikan dengan kondisi sekolah. Program ini berupa sosialisasi, edukasi, pengembangan kader dan pelatihan dengan penyelenggaraan bekerjasama  dengan  beberapa  pihak  seperti puskesmas,  DP3KAB  dan  PMI.  Program kesehatan  seksual  dan  reproduksi  belum terprogram secara terperici, bersifat ektrakurikuler,  pelaksanaan  insidental  sesuai kebutuhan. Komunikasi sekolah dengan beberapa  pihak  berjalan  2  arah.  Faktor pendukung  program  adalah  komunikasi  yang berjalan baik walau sedangkan faktor penghambat  adalah  anggaran,  SDM,  sarana prasarana.

## Daftar Pustaka
1. Guthold R, Moller AB, Azzopardi P, Ba MG, Fagan L,  Baltag  V,  et  al.  The  Global  Action  for Measurement of Adolescent health (GAMA)Initiative—Rethinking  Adolescent  Metrics. J  Adolesc  Heal  [Internet].  2019;64(6):697–9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.03.008
2. BPS.  Jumlah  Penduduk  Menurut  Kelompok  Umur dan Jenis Kelamin, 2020. 2020.
3. Azzopardi PS, Hearps SJC, Francis KL, Kennedy EC, Mokdad  AH,  Kassebaum  NJ,  et  al.  Progress  in adolescent health and wellbeing: tracking 12 headline indicators  for  195  countries  and  territories,  1990– 2016.  Lancet  [Internet].  2019;393(10176):1101–18. Available  from:  http://dx.doi.org/10.1016/S0140- 6736(18)32427-9
4. Tim  SDKI.  Survei  Demografi  dan  Kesehatan Indonesia  2017:  Kesehatan  Reproduksi  Remaja. Jakarta; 2018.
5. Meilan N, Maryanah, Willa F. Kesehatan Reproduksi Remaja  Implementasi  PKPR  dalam  Teman  Sebaya. Malang: Wineka Media; 2018.
6. Kemigisha E, Bruce K, Ivanova O, Leye E, Coene G, Ruzaaza  GN,  et  al.  Evaluation  of  A  School  Based Comprehensive Sexuality Education Program Among  Very  Young  Adolescents  In  Rural  Uganda. BMC Public Health. 2019;19(1):1–11.
7. Sihotang  HM,  Efendi  JS,  Arya  IFD.  Implementasi Program  Kesehatan  Reproduksi  Remaja  Di  Kota Pekanbaru. J Endur. 2018;3(2):260.
8. Messakh  ST,  Istiarti  E,  Makulua  M.  Impelementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Di Puskesmas Bancak  Kabupaten Semarang. J  Kesehat Bakti Tunas Husada J Ilmu-ilmu Keperawatan, Anal Kesehat dan Farm. 2019;19(2):190.
9. Pujiastuti RN, Sriatmi  A, Nandini  N. Mengapa Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja
(PKPR)  di  Puskesmas  Kota  Magelang  tidak
Optimal? J Manaj Kesehat Indones. 2021;9(1):28–37.
10.   Vongxay  V,  Albers  F,  Thongmixay  S, Thongsombath M, Broerse JEW, Sychareun  V, et al. Sexual and reproductive health literacy of school  adolescents  in  Lao  PDR.  PLoS  One. 2019;14(1):1–14.
11.   Boti N, Hussen S, Shegaze M, Shibru S, Shibiru T,  Zerihun  E,  et  al.  Effects  of  comprehensive sexuality  education  on  the  comprehensive knowledge  and  attitude  to  condom  use  among
first-year students in Arba Minch University: A quasi-experimental  study.  BMC  Res  Notes [Internet].  2019;12(1):1–7.  Available  from: https://doi.org/10.1186/s13104-019-4746-6 12.   Ii  O,  Ma  A,  Oladokun  B,  Ri  O,  Ayorinde  T. School-Based Sexuality Education : An Overview. Yenagoa Med J. 2021;3(1):8–11.
13.   Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli  Remaja  (PKPR).  Jakarta:  Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; 2018.
14.   Kartawidjaya  D.  Kebijakan  Publik :  Analisis Kebijakan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3). Bandung: Alfabeta; 2018.
15.   Ramdhani  A,  Ramdhani  MA.  Konsep  Umum Pelaksanaan  Kebijakan  Publik.  J  Publik. 2017;1–12.
16.   Fadrianti  FM,  Darmawan  ES,  Masyarakat  BK, Administrasi  D,  Kebijakan  D,  Masyarakat  K. Sumber daya manusia dan manajemen organisasi  dalam  pelaksanaan  upaya  kesehatan masyarakat  di  dua  kecamatan  di  Jakarta  Timur Human resource and organizati onal capacity of public  health  pro-grams  in  two  sub-districts  of East Jakarta. Ber Kedokt Masy. 2018;34(5):221– 9.
17.   Amieratunnisa  A,  Indarjo  S.  Implementasi Program  Pelayanan  Kesehatan  Peduli  Remaja. Higeia J Public Heal Res Dev. 2018;2(1):69–79.
18.   Ariyani  D,  Hakim  A,  Noor  I.  Pengaruh  Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan
Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan  Di  Kabupaten  Probolinggo.  J Pembang dan Alam Lestari [Internet]. 2014;5(2):15–21. Available from: https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/ 162
19.   Frieden  TR.  Six  components  necessary  for effective public health program implementation. Am J Public Health. 2014;104(1):17–22.