E-ISSN : 2599-1078

## Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

## Elsa Fitrianita, Nurdien H Kistanto, Af’idatul Lathifah
Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, UniversitasDiponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275
Email: elsafitrianita05@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  find  out  and  describe  the  resistance  of  Menganti  Kisik fihermen in the construction of the PLTU Cilacap in Menganti Village, Kesugihan District, Cilacap Regency,  analyzing  the  sources  and  forms  that  caused  the  resistance  of  Menganti  fihermen  to  the construction  of  the  PLTU  Cilacap    and  how  the  strategies  to  survive  and  efforts  to  resolve  the conflict.  The  research  method  used  is  the  ethnographic  method.  This  research  was  conducted  in March  to  May  in  the  coastal  area  of  Menganti  Village,  Menganti  Kisik.  The  data  collection techniques  are  carried  out  by  means  of  observation,  ethnographic  interviews,  and  documentation. The  data  analysis  techniques  were  carried  out  in  an  ethnographic  manner  with  qualitative descriptions.  The  results  of  the  study  showed  that  the  resistance  of  the  Menganti  Kisik  fishermen occurred  due  to  the  perceived  loss  in  the  social,  economic  and  physical  sectors  due  to  the construction of the PLTU Cilacap. Fishermen choose the hidden transcript resistance and collective resistance.  The  fishermen  do  the  resistance  is  because  of    the  imbalance  of  the  work  space  sector and damage to the coastal and marine areas which cause coastal abrasion in Menganti Village. The kind of resistance are include the differences in perceptions between fishermen in responding to the construction  of  the  PLTU  Cilacap,  compensation  polemics,  and  expressions  of  resistance.  The strategy of surviving fishermen in the midst of losses due to the construction of the PLTU Cilacap is to  establish  a  social  organization  KUPM  Menganti  Kisik  which  is  used  as  a  medium  of  collective resistance.
Keywords : Fishermen, PLTU Cilacap, Resistance

## 1. Pendahuluan
Konsep  Negara  kepulauan  sebagai  konsep  teritorial  spasial  telah  dirumuskan  di  dalam Deklarasi  Juanda  Tahun 1957 tentang Perairan Teritorial  Indonesia, dimana  antara  lain dinyatakan bahwa:  “…segala  perairan  disekitar,  diantara  dan  yang  menghubungkan  pulau-pulau  termasuk Negara  Indonesia  dengan  tidak  memandang  luas  atau  lebarnya,  merupakan  bagian-bagian  dari wilayah  daratan  Negara  Indonesia”  (Adisasmita,  2006:29-30).  Indonesia  sebagai  Negara  maritim tentu mempunyai  beragam potensi  pembangunan ekonomi  dalam berbagai  sektor  perairan, seperti: 1) potensi keanekaragaman hayati bidang perikanan, 2) potensi sumber daya mineral dan energi, 3) potensi pariwisata, 4) potensi trasportasi laut dan jasa lingkungan, 5) potensi Industri, dan berbagai
E-ISSN : 2599-1078
potensi  lainnya.  Dari  sekian  banyak  potensi  yang  dimiliki  oleh  sektor  maritim  Indonesia  tentunya tidak  terlepas  dari  adanya  ketimpangan  antara  sektor  satu  dengan  sektor  lainnya.  Hal  ini  yang menyebabkan  pemanfaatan  wilayah  maritim  masih  belum  optimal  dan  memicu  adanya  resistensi antar pelaku pemanfaatan.
Komponen  terbesar  dari  masyarakat  pesisir  adalah  nelayan  yang  memiliki  ketergantungan besar terhadap keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut. Nelayan sampai saat ini masih terus identik  dengan  kemiskinan.  Harahap  pada  tahun  1992  –  1994  telah  melakukan  serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan pada  masyarakat pesisir di tiga desa di Pantai Timur Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penyebab kemiskinan mereka adalah faktor budaya  dan  degradasi  sumber  daya.  Degradasi  sumber  daya  seperti  rusaknya  ekosistem  mangrove dan  perikanan  sebagai  akibat  oleh  penggunaan  alat  tangkap  perikanan  destruktif,  aktivitas illegal lodging, dan alih fungsi lahan (Harahap, 2015).
Pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  kelautan  pada  nyatanya  tidak  terlepas  dari masalahtragedi oppen  access yang  berarti  bebasbagi  siapa  saja  yang  memiliki  kepentingan  untuk memanfaatkannya.  Akibat oppen  access dengan  doktrin  milik  bersama (common  property), telah menimbulkan  masalah  wilayah  perairan  laut  nasional  menjadi  arena  pertarungan  bagi  pelaku- pelakunya  ( stakeholder), kebijakan  seperti  ini  akan  menjadikan  masalah  bagi  peraturan perlindungan  hukum  khususnya  bagi  nelayan  kecil  maupun  sumber  daya  ikan  dan  laut  itu  sendiri (Solihin dan Arif, 2007).
Pemanfaatansumber  daya  wilayah  pesisir  dan  lautKabupaten  Cilacap  berpotensi menimbulkan  konflik.  Nelayan  Menganti  Kisikdan  pembangunan  PLTU  Cilacap  adalah  pelaku pemanfaatan  sumber  daya  wilayah  pesisir  dan  laut  di  Kabupaten  Cilacap.    PLTU  Cilacap  sebagai industri  skala  besar  yang  mendominasi  wilayah  pemanfaatan  dikhawatirkan  akan  menambah permasalahan  sosial,  ekonomi,  dan  fisik.  Ketimpangan  sektor  ruang  kerja  di  wilayah  pesisir  dan degradasi  sumber  daya  ekosistem  pesisir  dan  lautkarena  proyek  pembangunan  perusahaan  PLTU Cilacapsemakin menambah kesenjangan sosial dan menempatkan nelayan pada status sosial rendah, mengakibatkan nelayan berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.
Sementara itu, Negara atau pemerintah lebih mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi  yang  berbeda, dan  kontrol  tersebut  dipegang  oleh kelas  yang kuat  secara ekonomi  dalam masyarakat. Negara menjadi alat represif dari kelas yang berkuasa. Negara dan kelas yang berkuasa juga  menjalankan  kekuatan  hegemoni  yang  mampu  melanggengkan  kekuasaannya  dari  kelas dominan.  Hegemoni  selalu  berhubungan  dengan  penyusunan  kekuatan  untuk  bertahan  dan menjalankan misi idiologisnya terhadap massa proletar (Patria dan Andi, 2015).
Tuntutan  publik  yang  tidak  terlalu  ditanggapi  pada  akhirnya  membuat  masyarakat  nelayan yang  diidentikan  dengan  kemiskinan  dan  status  sosial  rendah  cenderung  tidak  melakukan  konflik terbuka. Masyarakat nelayan akan cenderung melakukan bentuk perlawanan tertutup atau yang biasa disebut  dengan  istilah hidden  Transcript  resistance .Perlawanan  berfokus  pada  basis  materi hubungan  antar  kelas  dan  pertarungan  antar  kelas,  berlaku  baik  sebagai  tindakan  perlawanan perorangan  maupun  perlawanan  kolektif  dan  juga  bentuk-bentuk  perlawanan  idiologi  yang menentang  definisi  situasi  yang  dominan  dan  menuntut  sebagai  standar  keadilan  dan  kewajaran (Scott, 1985).
Resistensi  yang  dilakukan  nelayan  Menganti  Kisik  merupakan  upaya  dari  mereka  untuk bertahan  hidup  dan  menuntut  hak-haknya  atas  kerugian  yang  dirasakan  akibat  dampak pembangunan  PLTU  Cilacap.  Penelitian  ini  akan  mencoba  mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan sumber  dan  bentuk  resistensi  yang  dilakukan  oleh  nelayan  Menganti  Kisik  sebagai  bentuk perlawanan  khas  mereka  kepada  PLTU  Cilacap.  Scott  mendefinisikan  perlawanan  ( resistance)
E-ISSN : 2599-1078
sebagai bentuk perlawanan kelas berupa tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang  kalah,  yang  ditujukan  untuk  mengurangi  atau  menolak  klaim  (misalnya:  sewa,  pajak,  dan gengsi) yang dibuat oleh kelas atas (tuan tanah, petani, atau negara).
Resistensi  merupakan  gerakan  perlawanan  akibat  adanya  konflik.    Resistensi  muncul  dari respon  pilihan  untuk  melakukan  suatu  usaha  penyelesaian  konflik.  Masing-masing  pihak mempunyai  bentuk  penyelesaian  konfik  yang  berbeda,  tergantung  bagaimana  pola  kebiasaan  yang ada di dalam kelompok itu sendiri. James Scott dalam bukunya yang berjudul Domination and the Arts  of  Resistance  Hidden  Transcript menjelaskan  tentang  pengertian  resistensi  yang  merupakan suatu  bentuk  perlawanan  yang  diletakan  dalam  konteks  hubungan  dominasi  (Si  kaya)  dan subordinasi  (Si  miskin).  Scott  juga  telah  membedakan  bentuk  resistensi  menjadi  dua,  yaitu Public transcript (terbuka) dan hidden transcript (tertutup) (Scott, 1990).
Perlawanan  berfokus  pada  basis  materi  hubungan  antar  kelas  dan  pertarungan  antar  kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk- bentuk  perlawanan  idiologi  yang  menentang  definisi  situasi  yang  dominan  dan  menuntut  sebagai standar keadilan dan kewajaran (Scott, 1985).Scott menjelaskan bentuk resistensi tertutup dimaknai dengan perlawanan dengan kegiatan kecil-kecilan dan insidental atau yang bersifat gejala kejahatan sekunder,  mencirikan  suatu  sifat  yang  (1)  tidak  terorganisir,  tidak  sistematis,  dan  terjadi  secara individual,  (2)  bersifat  untung-untungan  dan  pamprih  (nafsu  akan  kemudahan)  mementingkan  diri sendiri, (3) tidak mempunyai akibat revolusioner, dan (4) menyiratkan dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi (Scott, 1985).
Perlawanan  tertutup  tidak  menimbulkan  dampak  yang  buruk,  hampir  didalamnya  tidak  ada huru hara, demonstrasi, pembakaran, tidak ada kejahatan sosial terorganisir, dan tidak ada kekerasan terbuka. Perlawanan tertutup merupakan bentuk kehati-hatian. Scott dalam bukunya Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance , menamai bentuk perlawanan ini sebagai perlawanan primitif. Bentuk-bentuk perlawanan demikian merupakan strategi sehari-hari yang dilakukan terus- menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah. Perlawanan yang khas dari orang- orang kalah ini akan sulit dihilangkan selama kondisi struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 1985).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Menganti  Kecamatan  Kesugihan  Kabupaten  Cilacap. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  resistensi  nelayan  yang  tinggal  di  pesisir  pantai  Dusun Menganti  Kisik  terhadap  pembangunan  PLTU  Cilacap.  Penelitian  dilakukan  dari  bulan  Maret sampai Mei 2019.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  menggunakan  metode  Etnografi.  Metode Etnografi  merupakan  suatu  prosedur  penelitian  dalam  bidang  ilmu  Antropologi.  Etnografi merupakan  suatu  pekerjaan  mendeskripsikan  suatu  kebudayaan.  Tujuan  utama  dari  aktivitas  ini adalah  untuk  memahami  suatu  pandangan  hidup  dari  sudut  pandang  penduduk  asli.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Bronislaw  Malinowski,  bahwa  tujuan  etnografi  ialah  memahami  sudut  pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya (Spradley, 2007: 4).
Teknik  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  primer,  yaitudata  yang diperoleh  secara  langsung  melalui  proses  wawancara  dengan  informan.  Pencarian  informan dilakukan  dengan  cara snow ball . Informan kunci  diperoleh dari lembaga  pemerintah  desa melalui kepala  desa  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  komunitas  nelayan  Desa  Menganti.  Melalui
E-ISSN : 2599-1078
informan kuci peneliti mendapatkan informan yaitu Ketua nelayan KUPM Menganti Kisik. Melalui Ketua  kelompok  nelayan  Menganti  Kisik  peneliti  melakukan  wawancara  dan  meminta  untuk dikenalkan  dengan  anggota-anggotanya.  Peneliti  kemudian  dikenalkan  kepada  pihak  sekretaris untuk  lebih lanjut  meminta  data-data  sekunder  pendukung  penelitian  seperti  data  anggota  nelayan, data  jumlah  kapal,  dan  data  hasil  produksi  dari  nelayan  Menganti  Kisik,  sehingga  memudahkan untuk  mencari  anggota  nelayan  lainnya  melalui  data  anggota  nelayan  yang  sudah  disertai  dengan alamat rumah.
Peneliti  juga  melakukan  observasi  partisipasi  dengan  nelayan  Menganti  Kisik.  Mengikuti setiap  proses  kegiatan  mulai  dari  berangkat  melaut  pada  pagi  hari  sekitar  pukul  6  pagi,  kemudian menunggu  nelayan  pulang  dari  kegiatan  melautnya  pada  siang  hari  sekitar  pulul  12  siang,  melihat hasil  tangkapan  mereka,  melihat  kegiatan  nelayan  dalam  bekerja  sama  menurunkan  mesin  tempel dan  hasil  tangkapan  nelayan,  membantu  nelayan  yang  bergotong  royong  menaikan  perahu  ke daratan, dan turut serta mengikuti proses kegiatan melelang ikan nelayan di TPI Menganti Kisik.
Wawancara  peneliti  lakukan  dengan  wawancara  etnografis.  Wawancara  Etnografis  berarti seorang  etnografer  melakukan  wawancara  sekaligus  melakukan  pengamatan  dengan  model  seperti halnya  wawancara  atau  percakapan  dalam  persahabatan(Spradley,  2007).Peneliti  melakukan wawancara dengan pihak Ketua nelayan dan beberapa dari anggota nelayan Menganti Kisik. Peneliti mengalami kendala ketika menentukan waktu wawancara. Nelayan menganti Kisik tidak akan bisa diwawancarai ketika sedang berada di pantai ataupun ketika selesai melakukan kegiatan melaut dan pelelangan  ikan.  Kondisi  nelayan  yang  masih  menggunakan  pakaian  kerja  dengan  kondisi  basah tidak akan kondusif ketika dimintai wawancara. Peneliti mengambil waktu siang dan menjelang sore hari  setelah  istirahat  siang,  hal  ini  dilakukan  karena  pada  waktu  itu  nelayan  sudah  pulang  dari kegiatan  melautnya  dan  sudah  memanfaatkan  istirahat  siangnya.  Wawancara  selalu  dilakukan  di rumah-rumah nelayan ketika nelayan dalam kondisi sedang bersantai dan tidak bekerja.
Pengolahan  data  menggunakan  model  triangulasi  yang  merupakan  interelasi  dari  tiga sumber  pemahaman:  masyarakat,  teori  dan  peneliti  (Thohir,  2013:  129).  Analisis  dilakukan  secara etnografis  dengan  deskripsi  kualitatif  mengenai  hasil  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan informan.  Analisis  Etnografis  merupakan  penyelidikan  berbagai  bagian  itu  sebagaimana  yang dikonseptualisasikan oleh informan (Spredley, 2007: 130).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kondisi Sosial Budaya Nelayan Menganti Kisik
Masyarakat nelayan, sebagai suatu kesatuan sosial biasanya hidup, tumbuh dan berkembang di  wilayah  pesisir  atau  wilayah  pantai.  Masyarakat  di  kawasan  pesisir,  dalam  konstruksi  sosial merupakan  bagian  dari  masyarakat  nelayan.  Masyarakat  pesisir  biasanya  bermatapencaharian sebagai  nelayan,  meskipun  disadari  bahwa  tidak  semua  desa-desa  di  kawasan  pesisir  memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Desa-desa pesisir sebagian besar penduduknya bermatapencaharian  sebagai  nelayan,  petambak,  atau  pembudidaya  perairan.  Kebudayaan  nelayan berpengaruh  besar  terhadap  terbentuknya  identitas  kebudayaan  masyarakat  pesisir  secara keseluruhan (Ginkel, 2007).
Nelayan  merupakan  salah  satu  dari  beragam  matapencaharian  penduduk  Desa  Menganti, Kecamatan  Kesugihan,  Kabupaten  Cilacap.  Sebagai  desa  yang  memiliki  komunitas  nelayan, aktivitas  perikanan  tangkap  di  Desa  Menganti  berpusat  di  Dusun  Menganti  Kisik  yang  berada  di wilayah  pesisir  pantai  bagian  selatan  dan  berhadapan  langsung  dengan  Samudra  Indonesia.  Ada
E-ISSN : 2599-1078
sekitar  2  RT  yang  sebagian  besar  penduduknya  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan  Menganti Kisik, yaitu RT 05 RW 11 dan RT 06 RW 11.
Nelayan Menganti Kisik dalam melakukan aktivitas melaut mulai dari jam 6 pagi dan pulang jam  12  siang  atau  sekitar  6  jam  per  hari  nelayan  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan  di  laut. Nelayan  Menganti  Kisik  masuk  dalam  kategori  jenis  nelayan  sambilan  utama,  yaitu  nelayan  yang sebagian besar waktunya digunakan untuk kegiatan mencari ikan di laut dan memanfaatkan sedikit sisa waktu luangnya untuk beristirahat atau mencari pekerjaan sampingan lain seperti buruh tani dan buruh  tambak.  Berdasarkan  dari  kepemilikan  perahu  nelayan  dikategorikan  menjadi  2  jenis,  yaitu nelayan  pemilik  perahu  (Juragan)  dan  nelayan  buruh  (tidak  memiliki  perahu)  atau  yang  biasa  kita sebut dengan Anak Buah Kapal (ABK). Satu perahu biasanya terdiri dari 4 awak, 1 nelayan pemikil perahu dan 3 nelayan buruh.
Persiapan  yang  dibutuhkan  ketika  melaut  sangat  sederhana  dan  itu  hanya  disiapkan  oleh juragan atau pemilik perahu, bagi nelayan ABK mereka cukup tinggal berangkat saja dan membawa perbekalannya  masing-masing  seperti  bekal  untuk  makan  dan  juga  rokok.  Perbekalan  pokok  yang dibawa nelayan ketika melaut seperti mesin, bensin, bekal untuk makan, jaring atau alat penangkap ikan,  wadah,  dan  es.  Jenis  alat  penangkapan  ikan  yang  biasa  atau  lebih  dominan  dipakai  oleh nelayan  ialah  Arad  (Pukat  harimau),  Sirang,  Jaring  Ciker,  dan  Pancing.  Produksi  yang  dihasilkan dari  pemakaian  alat  penangkapan  ikan  itu  beragam  dan  menyesuaikan  alat  tangkap  yang digunakannya.  Musim  yang  dialami  oleh  nelayan  Menganti  Kisik  ada  dua,  yaitu  musim  ikan  atau nelayan sering menyebutnya dengan rѐjean dan musim sepi ikan atau sedang paila. Sistem bagi hasil, nelayan  Menganti  Kisik  menggunakan  sistem  dibagi  tiga.  Dua  bagian  untuk  pemilik  perahu,  satu bagian untuk kebutuhan perahu dan satu bagian untuk awak perahu.

## Tabel 1. Klasifikasi Alat Tangkap dan Jenis Ikan
Perkembangan produksi hasil laut yang diperoleh nelayan di TPI Menganti Kisik tidak selalu membuahkan  nilai  produksi  yang  meningkat.    Perkembangan  produksi  ikan  pada  TPI  Menganti Kisik tahun 2014  hingga tahun  2018  mengalami fluktuasi  yang naik  dan turun. Dari  tahun  2014  – 2015  produksi  mengalami  kenaikan  dan  kemudian  turun  secara  signifikan  pada  tahun  2016. Mengalami kenaikan lagi cukup drastis pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan produksi pada tahun 2018.
No. Jenis Alat Tangkap Jenis Ikan Jumlah Hari per Trip 1 Arad  (pukat  harimau) dengan ukuran 1,5 Inc Rebon, Udang Krosok, dan  ikan-ikan kecil seperti Montok, Lendra 1 hari 2 Sirang, ukuran 5 Inc Dawah/ Bawal 2-3 hari 3 Ciker Udang  Barat,  dan  Ikan-ikan  besar seperti Montok dan Lendra 2-3 hari 4 Pancing Ikan Tongkol dan Layur 2-3 hari
E-ISSN : 2599-1078
Tabel 2. Perkembangan Produksi laut TPI Menganti Kisik Tahun 2014-2018

## Sumber: Data Produksi KUPM Menganti Kisik 2014-2018

## 3.2. Dampak Pembangunan PLTU Cilacap
Pembangunan  PLTU  Cilacap  mulai  dibangun  pada  tahun  2000.Ada  dua  fase  dalam pembangunan PLTU Cilacap dari 3 Unit PLTU Cilacap yang sudah dibangun sampai saat ini. Fase pertama  dengan  ekspansi  sebesar  2  x  300  MW,  menjalankan  pengoprasian  2  Unit  PLTU  yang diresmikan  pada  bulan  Februari  dan  November  2006  oleh  Presiden  SBY.  Fase  kedua  dengan ekspansi  sebesar  1  x  1.000  MW,  yang  telah  diresmikan  tahap  pertaman  sebesar  1  x  660  oleh Presiden  Jokowi.  Pembangunan  PLTUCilacap  tahun  2000-an  merupakan  hasil  kesepakatan  antara pemerintah  dengan  pihak  swasta  yang  memiliki  agenda  dalam  program  industri  ketenagalistrikan. Program  pembangunan  10.000  MW  pembangkit  listrik  tenaga  uap  batubara  ini  didasarkan  pada Peraturan  Presiden  RI  No  71  Tahun  2006.  Berisi  tentang  program  percepatan  diversifikasi  energi untuk  pembangkit  tenaga  listrik  ke  non  bahan  bakar  minyak  maka  diperlukan  upaya  untuk melakukan pembangunan tenaga listrik yang menggunakan batubara.
PLTU Cilacap dikembangkan oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)  dengan  saham  sebesar  49%  dan  perusahaan  swasta  PT  Sumber  Segara  Primadaya  (S2P) dengan  saham  51%.  Proyek  PLTU  Cilacap  ini  telah  direncanakan  dan  dibangun  pada  lahan  seluas 170  Ha  dan  dengan  modal  sekitar  18,2  triliun  (Agustinus,  2016).  Pembangunan  PLTU  Cilacap memang  ditujukan  untuk  kepentingan  umum  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  pengadaan  listrik negara, namun hal itu tidak menjadikan PLTU Cilacap dibangun tanpa adanya masalah dan dampak bagi nelayan Menganti Kisik.
PLTU  Cilacap  sebagai  industri  skala  besar  yang  mendominasi  wilayah  pemanfaatan dikhawatirkan akan menambah permasalahan bagi nelayan Menganti Kisik dalam sosial, ekonomi, dan fisik. Misalnya, sektor sosial akan merubah tatanan social dan memunculkan ketimpangan pada sektor  wilayah  kerja;  sektor  ekonomi  akan  mengurangi  hasil  tangkapan  dan  pendapatan  para nelayan; dan sektor fisik berdampak pada kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai.
175.999,40 325,658 51,579 492,589 412.621, 90 0 100 200 300 400 500 600 2014 2015 2016 2017 2018 Volume
E-ISSN : 2599-1078

## a. Dampak Sosial
Dampak  sosial  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  nelayan  Menganti  Kisik  mempengaruhi dalam sistem tatanan organisasi kelompok sosial nelayan. Adanya perubahan kondisi sosial sebelum dan  sesudah  dibangunnya  perusahaan  PLTU  Cilacap  memberikan  dampak  perubahan  sosial  bagi masyarakat  nelayan  Menganti  Kisik.  Perubahan  sosial  dapat  menjadi  gejala  sosial  yang  hanya berkaitan  dengan  pembangunan.Perubahan  sosial  menyangkut  pada  aspek-aspek  sosial  demografis dari  masyarakat  dan  aspek  struktural  dari  organisasi  sosial.  Perubahan  ini  meliputi  suatu  proses pergeseran  atau  berubahnya  struktur  tatanan  di  dalam  masyarakat,  meliputi  pola  pikir  yang  lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya yang lebih bermartabat (Mulyadi, 2015).
PLTU Cilacap yang dibangun di wilayah pesisir dalam pelaksanaan pembangunannya lebih didominasi pekerja asing. Hal ini memunculkan rasa ketidaksukaan nelayan Menganti Kisik kepada para  pekerja  asing  yang  banyak  beraktifitas  dilingkungan  desanya.  PLTU  Cilacap  dalam pengoprasiannya lebih memprioritaskan pekerja asing untuk menempati posisi-posisi strategis, dan pekerja  lokal  lebih  diutamakan  sebagai  pekerja  proyek  lapangan.Karateristik  lapangan  kerja  yang berbeda  dengan  peluang  kerja  di  PLTU  Cilacap  yang  kurang  menjanjikan  bagi  nelayan  Menganti Kisik membuat nelayan tidak ingin mengambil peluang untuk turut serta bekerja dalam perusahaan PLTU  Cilacap.  Akhirnya  untuk  terus  menyesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan  yang  mengalami perubahan, nelayan Menganti Kisik membentuk suatu organisasi KUPM Menganti Kisik (Kelompok Usaha  Perikanan  Mandiri  Menganti  Kisik)  sebagai  bentuk  strategi  bertahan  hidup  di  tengah pembangunan PLTU Cilacap.
Ketimpangan  wilayah  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif,  yaitu  perspektif  vertikal  dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan dari sudut administratif, contohnya ketimpangan di  tingkat  eropa,  ketimpangan  di  tingkat  nasional  dan  ketimpangan  di  tingkat  lokal,  sedangkan perspektif  horizontal  melihat  ketimpangan  dari  aspek-aspek  yang  mempengaruhinya  seperti  aspek sosial,  ekonomi  dan  fisik  (Kutscherauer,  dkk,  dalam  Aprianoor,  2015).    Pembangunan  PLTU Cilacap  yang  terlalu  menjorok  ke  laut  mengakibatkan  ketimpangan  wilayah  sektor  ruang  kerja dengan nelayan Menganti Kisik. Nelayan menjadi terganggu dalam kegiatan pencarian ikan ketika melaut.  Pembuatan  dermaga  PLTU  Cilacap  yang  dikhususkan  untuk  berlabuhnya  kapal tongkang pengangkut  barang  dan  batubara  milik  PLTU  Cilacap  membuat  nelayan  Menganti  Kisik  menjadi dirugikan.  Pembangunan  dermaga  PLTU  Cilacap  yang  menjorok  ke  laut  pun  membuat  perubahan rute berlayar nelayan. Rute dalam melakukan kegiatan melaut pun berubah menjadi memutar lebih jauh dan harus melewati dermaga dulu dan menghabiskan bensin nelayan.

## b. Dampak Ekonomi
Dampak  ekonomi  dirasakan  oleh  nelayan  dengan  membandingkan  sebelum  dan  sesudah dibangunnya  PLTU  Cilacap.Tempat  yang  dulunya  sebelum  ada  PLTU  Cilacap  digunakan  sebagai tempat mijah atau  menyebar  bibit-bibit  ikan  oleh  nelayan  Menganti  Kisik  sekarang  menjadi hilang.Nelayan  memang  sudah  terbiasa  dengan  penghasilan  tidak  menetap  karena  faktor  utama pendapatan  nelayan  Menganti  Kisik  sangat  bergantung  dengan  volume  produksi  yang  diperoleh pada saat melakukan kegiatan menangkap ikan.
Persepsi  bahwa  musim  dan  cuaca  sangat  berpengaruh  terhadap  volume  produksi  yang mempengaruhi pendapatan nelayan menjadikan nelayan dalam posisi yang pasrah terhadap kondisi alam  dan  takdir  Tuhan.  Jika  masyarakat  desa  lain  menjadikan  kesempatan  bagi  warganya  untuk
E-ISSN : 2599-1078
dapat  bekerja  di  perusahaan  PLTU  Cilacap  sebagai  pengganti  ganti  rugi,  lain  halnya  dengan masyarakat nelayan Menganti Kisik yang mempunyai karakteristik berbeda dan lebih suka bekerja di laut akan mengabaikan kesempatan itu.
Faktor keturunan dan kesadaran status juga mempengaruhi seseorang bertahan dengan mata pencahariannya  sebagai  nelayan.  Nelayan  tidak  memiliki  ketertarikan  untuk  bekerja  di  perusahaan PLTU Cilacap. Perbedaan karakteristik dan kesadaran status pendidikan yang rendah turut melatar belakangi  mengapa  nelayan  tidak  mau  bekerja  di  industri  pembangunan  PLTU  Cilacap  yang nantinya hanya akan menjadi pekerja proyek.
Kondisi  dan  persepsi  seperti  ini  membuat  nelayan  tidak  terlalu  menyalahkan  pihak  PLTU Cilacap  dalam  hal  ekonomi  pendapatannya.  Masyarakat  nelayan  Menganti  kisik  menjadi  kurang nyaring  dalam  menyampaikan  tuntutan-tuntutannya  atas  kerugian  dalam  hal  pendapatan  yang mereka rasakan akibat pembangunan PLTU Cilacap.

## c. Dampak Lingkungan
Sektor lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi pantai. Hal  ini  akibat  pembangunan  PLTU  Cilacap  mengunakan  batubara  sebagai  bahan  bakarnya  alam pengoprasiannya secara sederhana prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga uap dapat dijelas sebagai berikut: batubara dibakar dalam sebuah ruang bakar untuk mendidihkan air laut yang sudah dimasukan  kedalam  ketel  uap.  Uap  bertekanan  ini  kemudian  dialihkan  menuju  turbin  yang  akan merubah energi thermokimia untuk menjadi energi kinetik rotasi. Turbin uap ini terhubung dengan generator listrik sehingga ketika turbin berputar generator akan bekerja dalam menghasilkan energi listrik (Kumara, 2009).
Pengoprasian PLTU Cilacap dalam aktivitasnya cenderung menggunakan alat dan daya yang besar alam proses menyedot air ke dalam ketel uap, hal ini akan berpotensi membewa partikel pasir yang  akan  mengurangi  volime  pasir  di  area  pesisir  dan  akan  mengekibatkan  abrasi  pantai. Kerusakan  wilayah  pesisir  seperti  abrasi  saat  ini  telah  nyatakhususnya  di  peisiran  pantai  Cilacap Utara. Ada sekitar 3 lokasi pesisir Cilacap Utara yang lokasinya dekat dengan pembangunan PLTU Cilacap dan pesisir tempat berlabuh  perahu nelayan terkena dampak abrasi, yakni nelayan Menganti Kisik, nelayan Lengkong, dan nelayan Tegal Kamulyan. Proses terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir  karena  kegiatan  pengerukan  pasir  yang  menjadikan  terbentuknya  kubangan  yang  memicu migrasi  pasit  pantai  ke  daerah  kubangan  sehingga  menyebabkan  erosi  pantai  (Ongkosongo,  dalam Vatria: 2010).
Limbah  pembuangan  air  panas  dan  pencemaran  batubara  juga  merusak  keadaan  ekosistem laut.  Suhu panas akibat pembuangan limbah air panas PLTU dan pencemaran air laut dari batubara mengakibatkan berkurangnya ikan yang ada di kawasan pesisir Pantai Menganti Kisik. Pencemaran udara dari hasil pembuangan limbah gas ke udara dan debu truk-truk pengangkut material bangunan dari  PLTU  Cilacap,  semakin  menambah  dampak  kerusakan  dan  tidak  sehatnya  lingkungan  yang membuat tidak nyaman masyarakat nelayan Desa Menganti Kisik.
Kebijakan  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masa  orde  baru  dalam  hal  pembangunan ekonomi  dan  pertumbuhan  ekonomi pemerataan ternyata telah gagal dalam pengaplikasiannya dan belum  bisa  mengantarkan  Indonesia  mencapai  tingkat  kesejahteraan.  Pembangunan  sektoral  yang menitikberatkan  pada  pembangunan  ekonomi  telah  menimbulkan  permasalahan  kemiskinan, pengangguran, dan beragam ketimpangan antar daerah (Kusnadi, 2015).
Akibat  Pembangunan  ekonomi  yang  menjadi  skala  utama  dalam  pembangunan  Indonesia maka sebagai negara berkembang akan mudah muncul fenomena dan permasahan pencemaran dan
E-ISSN : 2599-1078
kerusakan  lingkungan  yang  cukup  mengkhawatirkan.  Eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  kurang terkendali  maupun  dominasi  kepentingan  ekonomi  yang  mengabaikan  kondisi  dan  kemampuan lingkungan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup (Rahmi, 2011).

## 3.3. Resistensi Nelayan Menganti Kisik
Dampak  dan  kerugian  dari  adanya  pembangunan  industri  skala  besar  PLTU  Cilacap  telah dijadikan  pemantik  bagi  nelayan  Menganti  Kisik  untuk  melakukan  suatu  resistensi.  Unsur propaganda  menjadi  bagian  dari  resistensi  tertutup  nelayan  Menganti  Kisik.  Scott  (1985), menjelaskan  bahwa  propaganda  yang  biasanya  terjadi  pada  perlawanan  kecil-kecilan  berupa argumentasi  yang  melambangkan  dan  memberi  label  tentang  peristiwa  yang  sedang  dirasakan  dan terjadi  di  suatu  desa.Nelayan  Menganti  Kisik  beranggapan  bahwa  pembangunan  PLTU  Cilacap adalah  model  negatif  dari  kelas  penguasa  di  wilayah  desanya.PLTU  Cilacap  telah  mengganggu tatanan  sosial  mereka.Ketimpangan  di  wilayah  pesisir  dan  laut  dan  kerusakan  lingkungan  yang berdampak  pada  abrasi  pantai  Menganti  Kisik  telah  dijadikan  sumber  utama  nelayan  melakukan resistensi.
Pembangunan dermaga  PLTU Cilacap pada tahun 2016 telah mengakibatkan kerugian bagi nelayan Menganti Kisik. Ketimpangan yang mereka rasakan adalah keharusan untuk berbagi sektor ruang  kerja  dengan  perusahaan  PLTU  Cilacap.Pembangunan  dermaga  PLTU  Cilacap  dianggap merugikan  bagi  mobilisasi  nelayan dalam  mencari ikan. Semakin  panjang dermaga  yang dibangun PLTU  Cilacap  untuk  berlabuhnya Tongkang semakin  banyak  dan  besar  pula  kerugian  yang  akan dirasakan  oleh  nelayan  karena  nelayan  harus  berputar  melewati  dermaga,  dengan  demikian  jarak yang  ditempuh  oleh  nelayan  menjadi  semakin  panjang.Nelayan  juga  beranggapan  bahwa  PLTU Cilacap  memiliki  status  sosial  yang  lebih  tinggi  sehingga  menimbulkan  ketimpangan.Biasanya untuk  menghemat  bahan  bakar,  nelayan  Menganti  Kisik  ada  yang  suka  mencari  ikan  di  dekat dermaga.  Tidak jarang juga banyak jaring dari nelayan yang kecangkol atau tersangkut di dermaga. Hal  ini  menjadi  keluhan  nelayan  sehingga  mereka  berusaha    meminta  ganti  rugi  dari  pihak  PLTU Cilacap.
Kerusakan  lingkungan  pesisir  seperti  abrasi  pantai  telah  nyata  terjadi  di  sepanjang  pesisir pantai dan laut Desa Menganti. Kondisi seperti ini tentu membuat nelayan Menganti Kisik khawatir. Permasalahan  di  atas  dijadikan  cara  bagi  nelayan  Menganti  Kisik  sebagai  pihak  yang  mengalami kerugian  untuk  sedikit  melakukan  usaha  mencari  keadilan  dengan  cara  meyakinkan  tentang  fakta kerugian  yang  dirasakan  oleh  nelayan  adalah  akibat  pembangunan  PLTU  Cilacap  dan  menuntut ganti rugi.
Secara  umum  nelayan  Menganti  Kisik  memang  merupakan  pihak  yang  sudah  pasti  terkena dampak dan kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap. Resistensi tertutup dan diam-diam yang dilakukan  oleh  nelayan  bukan  tanpa  alasan.  Adanya  perbedaan  persepsi  antar  nelayan  membuat perbedaan  cara  menyikapi  dalam  sebuah  kontes  perlawanan.  Status  sosial  ekonomi  yang  berbeda antar  nelayan  turut  mempengaruhi  sikap  mereka  dalam  menilai  dampak  dan  kerugian  dari  adanya pembangunan PLTU Cilacap.
Nelayan buruh (ABK) biasanya akan lebih banyak mengeluh karena merasa sangat dirugikan akibat  pembangunan  PLTU  Cilacap.  Hal  ini  karena  mereka  melihat  adanya  fenomena  baru  di lingkungan  desanya  dengan  tingkat  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi  yang didominasi oleh para pekerja asing, dan dengan kesadaran mereka bahwa dengan  karakteristik dan status sosial ekonominya saat ini, mereka tidak akan bisa menyamai, dan tidak bisa juga masuk dan ikut  serta  dalam  agenda  pembangunannya.  Lain  halnya  dengan  nelayan  pemilik  perahu  (Juragan),
E-ISSN : 2599-1078
dengan status sosial ekonomi pendapatan yang lebih tinggi dari nelayan ABK, yang menjadi contoh nelayan  sejahtera  dilingkungan  desanya  meskipun  merasa  telah  dirugikan  namun  dalam pembawaanya  lebih  tenang  dan  tidak  terlalu  berlebihan  dalam  menyikapi  terkait  dampak pembangunan PLTU Cilacap.
Kondisi perbedaan persepsi seperti ini dalam teori James Scott dinamakan sebagai dinamika konflik,  dimana  dinamika  konflik  itu  menjadi  ada  dan  dilakukan  secara  kecil-kecilan  yang merupakan  bentuk  perlawanan  dalam  suatu  perang  dingin  dengan  simbol-simbol  antara  nelayan Menganti  Kisik  dan  PLTU  Cilacap.  Adanya  Rasa  permusuhan  dalam  perang  kecil,  seperti  arena yang  selalu  berubah  karena  perbedaan  persepsi  dan  di  mana  menjadi  terdapat  banyak  orang  netral yang  melihat  dari  pinggir  lapangan  saja  dan  para  pelaku  yang  seakan  tidak  mau  dengan  loyalitas terpecah (Scott, 1985).
Ganti rugi memang sudah di berikan oleh pihak PLTU Cilacap, akan tetapi ketidaksesuaian pihak  PLTU  Cilacap  dalam  memberikan  ganti  rugi  kepada  nelayan  juga  masih  menimbulkan polemik dan memicu nelayan melakukan resistensi. Pembangunan PLTU Cilacap pada tahun 2000- an  tidak  langsung  memberikan  ganti  rugi  kepada  nelayan  Menganti  Kisik.  Tahun  2010  nelayan mandiri  dan  membentuk  kelompok  KUPM  Menganti  Kisik,  setelah  tiga  tahun  berjalan  dari  pihak PLTU  Cilacap  masih  belum  memberikan  ganti  rugi  apapun,  nelayan  merasa  jika  dari  kelompok tidak  meminta  maka  dari  pihak  PLTU  Cilacap  tidak  akan  memberikan  ganti  rugi.  Tahun  2014 nelayan melalui kelompok masuk ke perusahaan PLTU Cilacap dan menyuarakan tuntutan atas hak- hak mereka dan sejak saat itu ganti rugi mulai diberikan.
Ganti  rugi  yang  tidak  sesuai  sering  muncul  dari  tuntutan  nelayan  Menganti  Kisik  kepada pihak PLTU Cilacap tentang persoalan pembangunan dermaga. Nelayan merasa seharusnya semua ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pihak  PLTU  Cilacap  dilakukan  secara  adil  dan  berkelanjutan  atau jangka panjang karena kerugian yang dirasakan nelayan atas ketimpangan wilayah sektor kerja juga bersifat permanen. Namun di sisi lain pihak PLTU Cilacap merasa ganti rugi hanya diberikan pada saat  berlangsungnya  pembangunan  yang  mengganggu  aktivitas  nelayan  pada  waktu  itu  saja  tanpa adanya kelanjutan.
Nelayan  Menganti  Kisik  merasakan  kerugian  fisik  yang  nyata  sehingga  mereka  merasa bahwa  sudah  sepantasnya  PLTU  Cilacap  tidak  mempermasalahkan  jika  dimintai  ganti  rugikarena PLTU Cilacaplah yang menyebabkan kerugian mereka. Isu Permasalah yang menjadi dasar tuntutan permintaan  ganti  rugi  menjadikan  motivasi  dan  usaha  bagi  nelayan  Menganti  Kisik  untuk  terus menuntut dengan harapan memperoleh hasil atas hak-haknya.Seperti dalam penilaian Scott (1985), orang-orang akan selalu mengajukan angka-angka dalam mengoreksi, begitupun nelayan Menganti Kisik,  akan  selalu  menanyakan  tentang  angka-angka  ketika  membahas  soal  ganti  rugi  dengan harapan untuk terus meningkatkan pendapatannya. Nelayan Menganti Kisik akan selalu menyatakan bahwa perihal pemberian ganti rugi masih kurang.
Ekspresi resistensi juga masuk ke dalam bentuk resistensi simbolis yang dilakukan nelayan Menganti  Kisik  kepada  pihak  PLTU  Cilacap.  Bentuk  dari  resistensi  simbolis  yang  murni,  dengan gosip jahat membicarakan pihak ketiga yang sama sekali tidak menggunakan sikap hormat. Di balik setiap cerita gosip terdapat berita, dan pernyataan tersirat tentang suatu peraturan norma yang telah dilanggar  (Scott,  1985).  Ketidakadilan  dan  dominasi  terhadap  ekonomi  dan  wilayah  sektor  kerja oleh PLTU Cilacap yang kebanyakan pelakunya adalah pekerja asing, hal ini menciptakan perasaan tidak  suka  dikalangan  nelayan  Menganti  Kisik.  Pekerja  asing  dianggap  bertanggung  jawab  dalam pembangunan  PLTU  Cilacap  karena  mereka  merupakan  wujud  dari  kelas  elit  yang  mendominasi bidang kerja strategis dan telah mengganggu aktivitas nelayan. Tata kelakuan yang berbeda dengan keseharian nelayan namun hidup di permukiman nelayan ini dijadikan sebagai media bagi nelayan
E-ISSN : 2599-1078
Menganti Kisik untuk mewujudkan ekspresi dari rasa ketidaksukaan mereka dengan cara ngrasani atau gosip, dan mengumpat kepada para pekerja asing.
Pembangunan PLTU Cilacap telah membawa masalah kerugian bagi nelayan Menganti Kisik terkait dampak ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut.  Oleh karena itu, KUPM Menganti Kisik sangat berperan penting sebagai strategi bertahan hidup  nelayan  Menganti  Kisik  dan  untuk  menjaga  hak-haknya  dari  ketidakadilan.Tujuan didirikannya  KUPM  Menganti  Kisik  juga  sebagai  upaya  memperoleh  keadilan  dengan  menuntut ganti rugi atas pembangunan PLTU Cilacap, dengan demikian nelayan Menganti Kisik tidak merasa sangat  dirugikan.    Ganti  rugi  tersebut  sekalipun  tidak  sesuai  dengan  dampak  kerusakan  dan ketimpangan  tetapi  memberikan  sedikit  ketenangan  dan  meminimalisir  kebencian.  Scott  (1985), memberi  pengertian  bahwa  masalahnya  bukan  pada  harapan-harapan  ini  yang  senantiasa  diamati dan  dipraktikan,  melainkan  bahwa  harapan  memang  ada,  dan  jika  dilanggar  atau  tidak  dipenuhi, pelanggaran itu akan memancing kebencian dan penolakan.

## Tabel 3. Strategi Bertahan Hidup Nelayan dari Sumber Pendapatan
Prioritas Sumber Pendapatan I. Hasil volume produksi yang diperoleh II. Tabungan di KUPM Menganti Kisik III. Bantuan/ ganti rugi PLTU Cilacap.
IV. Koprasi KUB Mina Menganti
Tabel  3.  Menjelaskan  prioritas  hasil  pendapatan  nelayan  menganti  Kisik  yang  tergabung kedalam  KUPM  Menganti  Kisik.  Pendapatan  utama  nelayan  Menganti  Kisik  diperoleh  dari  hasil tangkapan ikan yang sesuai dengan keadaan musim dan volume produksi pada saat melaut. Adanya KUPM  Menganti  Kisik  kini  pengelolaan  keuangan  nelayan  menjadi  terprogram.  Diadakannya tabungan  nelayan  menjadikan  nelayan  mempunyai  alternatif  pendapatan  lain.  Tujuan  didirikannya KUPM  Menganti  Kisik  juga  sebagai  upaya  memperoleh  keadilan  dengan  menuntut  ganti  rugi  atas pembangunan  PLTU  Cilacap,  dengan  demikian  nelayan  Menganti  Kisik  tidak  merasa  sangat dirugikan.    Ganti  rugi  tersebut  sekalipun  tidak  sesuai  dengan  dampak  kerusakan  dan  ketimpangan tetapi  memberikan  sedikit  ketenangan  dan  meminimalisir  kebencian.  KUPM  Menganti  kisik  juga menyediakan koprasi nelayan yang diberi nama KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mina Menganti. KUB  Mina  Menganti  didirikan  dari  hasil  dana  yang  diberikan  oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten Cilacap yang selanjutnya untuk dikembangkan dananya.
Organisasi  sosial  KUPM  Menganti  Kisik  yang  mengandung  unsur  gerakan  sosial dimanfaatkan  oleh  nelayan  sebagai  media  untuk  perlawanan  kolektif  mereka  kepada  pihak  PLTU Cilacap.Menurut  Sztompka,  gerakan  sosial  merupakan  salah  satu  bentuk  utama  perilaku  kolektif. Batasan  gerakan  sosial  secara  sedikit  formal  dijelaskan  oleh  Harton,  yakni  gerakan  sosial  adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan (Kamaruddin, 2012). Perlawanan kolektif merupakan karakteristik dari suatu gerakan sosial. Hal ini karena gerakan sosial biasanya  kurang  memiliki  sumber  daya  yang  stabil  (dana,  organisasi,  akses  terhadap  penguasa) (Ashartanto, 2018).
Nelayan  Menganti  Kisik  bukan  menjadi  pihak  yang  berinteraksi  secara  langsung  dengan pihak  PLTU  Cilacap,  nelayan  hanya  menjadi  korban  dari  adanya  dampak  kerusakan  dan ketimpangan sektor ruang kerja dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, perlu
E-ISSN : 2599-1078
adanya  bentuk  perlawanan  secara  kolektif  melalui  KUPM  Menganti  Kisik  dimaksud  untuk menggalang  kekuatan  melawan  pihak  PLTU  Cilacap  agar  bisa  mendapatkan  keadilan  dan  hak-hak mereka atas kerugian yang dirasakan.
Perlawanan  dilakukan  oleh  nelayan  melalui  KUPM  Menganti  Kisik  juga  atas  dasar kesadaran sosial mereka. Nelayan merasa kurang pandai dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat  di  luar  kelompoknya  sehingga  perlawanan  dilakukan  sesuai  dengan  karakteristik nelayan.  KUPM  Menganti  Kisik  bisa  dikatakan  hanya  sebagai  media  perlawanan  kolektif  yang dijadikan tumpangan para nelayan untuk mengutarakan keluhan, keresahan, dan menuntut keadilan kepada pihak PLTU Cilacap.
Ganti  rugi  dalam  praktiknya  membutuhkan  syarat  dan  tahapan  dalam  pengalokasiannya. Dana  ganti rugi  akan  lebih  mudah  diberikan  melalui  suatu  organisasi  kelompok.  KUPM  Menganti Kisik  dijadikan  media  oleh  nelayan  untuk  menyalurkan  dana  ganti  rugi  dari  pihak  PLTU  Cilacap, oleh karena itu bagi siapa saja nelayan yang tergabung menjadi anggota kelompok KUPM Menganti Kisik pasti akan menerima dana ganti rugi dari PLTU Cilacap.

## Tabel 4. Peran Pemerintah Terhadap KUPM Menganti Kisik
Prioritas Peran Pemerintah Kabupaten dan Desa I. Mendukung penuh Pembangunan PLTU Cilacap II. Memberikan  kepercayaan  kepada  nelayan  Menganti  Kisik untuk  mandiri  dalam  kegiatan  sosial  ekonomi  melalui  KUPM Menganti Kisik sehingga kurang diperhatikan III. Hanya  sebagai  fasilitator,  pengawas,  dan  mediator  nelayan Menganti Kisik dan PLTU Cilacap
Setelah  KUPM  Menganti  Kisik  mandiri  memang  pemerintah  Desa  Menganti  tidak memberikan  alokasi  dana  kepada  kelompok  nelayan.  Bahkan  terkadang  kelompok  nelayan  KUMP Menganti Kisik yang memberikan dana ke desa. Pemerintah hanya berkontribusi dalam memberikan rekomendasi atau masukan ketika nelayan akan mengadakan suatu acara besar seperti sedekah laut. Kegiatan lain dari pemerintah Kabupaten Cilacap dan Desa Menganti biasanya mereka memberikan pengawasan, penyuluhan, serta menjembatani KUPM Menganti Kisik dengan pihak PLTU Cilacap.
Keadaan  nelayan  Menganti  Kisik  akan  selalu  terpinggirkan  dari  agenda  kepentingan pembangunan  ekonomi  sektoral  di  bidang  industri  oleh  pemerintah  Kabupaten  Cilacap  karena Pembangunan  PLTU  Cilacap  yang  dibangun  di  dekat  pesisir  pantai  desanya.  Oleh  karena  itu, nelayan  Menganti  Kisik  harus  melakukan  suatu  pilihan  yang  tepat  dalam  upaya  penyelesaian konfliknya yakni melaui KUPM Menganti Kisik. Meskipun dalam kenyataannya pilihan yang sudah dipilih tetap akan menjadikan posisinya masih dalam kerugian, namun setidaknya jalan yang dipilih bisa memberikan ruang untuk terus memperoleh hasil untuk meminimalisir kerugian.

## 4. Simpulan
Adanya  pembangunan  PLTU  Cilacap  di  wilayah  pesisir  dan  laut  telah  menambah permasalahan baru bagi nelayan Menganti Kisik. Pembanguan PLTU Cilacap telah mengakibatkan dampak  kerugian  sosial,  ekonomi,  dan  fisik  bagi  nelayan  dan  memicu  timbulnya  potensi  konflik. Hal  ini  karena  kebijakan  pembangunan  dirasakan  berat  sebelah  dan  hanya  berfokus  pada
E-ISSN : 2599-1078
pembangunan  sektoral,  dalam  hal  ini  PLTU  Cilacaplah  yang  menjadi  fokus  pemerintah  untuk meningkatkan  pembangunan  ekonominya.  Nelayan  sebagai  pihak  yang  selalu  diidentikkan  dengan kondisi status sosial rendah akan selalu menjadi pihak yang terpinggirkan.
Kondisi  demikian  membuat  nelayan  Menganti  Kisik  memilih  bentuk  perlawanan  dengan tindakan  resistensi  tertutup  dan  kecil-kecilan  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  hak-haknya yang  terancam  akibat  pembangunan  PLTU  Cilacap.  Resistensi  nelayan  Menganti  Kisik  dilakukan dengan  cara  mengambil  isu  kerugian  yang  nyata  dan  dirasakan  oleh  nelayan  akibat  pembangunan PLTU  Cilacap.  Pembangunan  PLTU  Cilacap  dirasa  telah  menjadi  sumber  penyebab  kerusakan wilayah  pesisir  seperti  abrasi,  dan  ketimpangan  wilayah  sektor  ruang  kerja  akibat  pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang mengganggu aktivitas melaut nelayan.
Resistensi  nelayan  Menganti  Kisik  dilakukan  dengan  cara  mengambil  isu  kerugian  yang nyata dan dirasakan oleh nelayan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pembangunan PLTU Cilacap dirasa  telah  menjadi  sumber  penyebab  kerusakan  wilayah  pesisir  seperti  abrasi,  dan  ketimpangan wilayah sektor ruang kerja akibat pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang mengganggu aktivitas melaut  nelayan.  Bentuk  Resistensi  nelayan  Menganti  Kisik  seperti:  pertama,  resistensi  telah memunculkan  perbedaan  persepsi  yang  menjadikan  dinamika  konflik  antara  nelayan  ABK  dan Juragan  dalam  menyikapi  dampak  pembangunan  PLTU  Cilacap;  kedua,  resistensi  nelayan  karena ganti  rugi  yang  tidak  sesuai  dari  pihak  PLTU  Cilacap  dan  menimbulkan  polemik.  Pemanfaatan wilayah  pesisir  yang  bersifat oppen  access dengan  keyakinan  milik  bersama  ( common  property) sangat  merugikan  nelayan  dan  sumber  daya  hayati  laut;  ketiga,  resistensi  nelayan  dalam  bentuk ekspresi  resistensi.  Ekspresi  resistensi  merupakan  bentuk  perlawanan  simbolis  yang  khas  dengan karakteristik  nelayan  kepada  pekerja  asing  di  PLTU  Cilacap.  Nelayan  melakukan  model  ekspresi resistensi  dalam  bentuk ngrasani atau  gosip,  mengumpat  dengan  kata-kata  kotor,  dan  perusakan nama baik yang dilakukan di belakang dan juga di depan dan ditujukan kepada para pekerja asing.
KUPM  Menganti  Kisik  merupakan  organisasi  sosial  yang  dimiliki  oleh  nelayan.  Adanya KUPM Menganti Kisik sangat berfungsi bagi nelayan, yakni sebagai strategi bertahan hidup nelayan dan media perlawanan kolektif kepada pihak PLTU Cilacap. KUPM Menganti Kisik sebagai strategi bertahan  hidup  membuat  kondisi  ekonomi  nelayan  menjadi  terprogram  dan  memiliki  banyak alternatif sumber pendapatan.
Bertolak  dari  simpulan  itu,  peneliti  memberikan saran :  Pemerintah  daerah  Kabupaten Cilacap  dalam  upaya  mendukung  pembangunan  wilayah  pesisir  dan  laut  yang  memiliki  beragam potensi  sumber  daya  sebaiknya  memperhatikan  konsep  pembangunan  terpadu  dan  partisipatori. Pembangunan  yang  berpengaruh  pada  masyarakat  luas  dan  lingkungan  harus  mendapat  perhatian yang  mendasar  dan  ditempatkan  pada  posisi  yang  jelas  dan  imbang  sehingga  menciptakan  sikap saling menghormati dan memberi ruang antar stakeholder .
PLTU  Cilacap  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  listrik  nasional memiliki  peran  yang  penting,  manun  di  sisi  lain  sebagai  industri  skala  besar  yang  dibangun  di wilayah  pesisir  dan  laut  tentu  tidak  terlepas  dari  dampak  kerugian  yang  ditimbulkan  bagi  nelayan Menganti  Kisik.  Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  nelayan  Menganti  Kisik  yang  menjadi pihak yang terkena dampak kerugian dari pembangunan PLTU Cilacap.
Ganti rugi adalah upaya dari pihak PLTU Cilacap melalui skema CSR PLTU Cilacap untuk mengganti kerugian yang dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik. Pengalokasian ganti rugi selama ini masih menimbulkan permasalahan bagi nelayan. Pemerintah dalam hal ini bisa mengambil peran sebagai pihak yang dapat membantu pengalokasian ganti rugi agar dapat tersalurkan secara efektif dan bermanfaat bagi nelayan. Peningkatan kualitas nelayan bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan pelatihan  dan  pemberdayaan  ekonomi  lokal  secara  terpadu  sehingga  dapat  menciptakan
E-ISSN : 2599-1078
kesejahteraan  nelayan.  Nelayan  didampingi  dan  didorong  untuk  dapat  mengembangkan  hasil tangkapan  ke  dalam  berbagai  bentuk  potensi  usaha  dari  berbagai  produk  olahan  ikan  yang  dapat meningkatkat  perekonomian  nelayan.  Peluang  lain  ialah  dengan  meningkatkan  kualitas kelembagaan  sosial  KUPM  Menganti  Kisik  untuk  menangani  dan  meningkatkan  kualitas  tektologi alat  tangkap  yang  dibutuhkan  nelayan  untuk  menunjang  kegiatan  operasi  penangkapan  ikan  agar mendapatklan volume produksi yang meningkat.
Upaya  demikian  yang  dijembatani  oleh  pemerintah  menjadikan  nelayan  Menganti  Kisik memiliki  kesiapan  dan  kemampuan  dalam  meningkatkan  ekonomi  yang  dapat  dinikmati  dalam jangka  panjang.  Hal  demikian  setidaknya  dapat  mengurangi  resistensi  nelayan  dari  adanya pembangunan  PLTU  Cilacap  di  wilayah  kerjanya  karena  nelayan  sudah  dibekali  dengan  kualitas sumber  daya  manusia  sehingga  dapat  bertahan  hidup  di  tengah  arus  globalisasi  dan  industri  yang merabah di lingkungan desanya.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan . Yogyakarta: Graha Ilmu. Agustinus, Michael. 2016. PLTU ‘Raksasa’ di Cilacap Rp 18,2 T Mulai dibangun. Detik finance. 12 Oktober.  https://finance.detik.com/energi/d-3318730/pltu-raksasa-di-cilacap-rp-182-t-mulai- dibangun (Diakses pada 9 Juli 2019)
Aprianoor, Pritha, dan Muhammad Muktiali. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa
Barat. Jurnal Teknik PWK , Vol. 4 No. 5. Hal. 484-
498.https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk
Ashartanto, Muhammad Candra.  2018. Perlawanan Masyarakat  UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU  di  Kabupaten  Batang,  Jawa  Tengah .  Skripso  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Ginkel,  Rob  van.  2007. Coastal  Cultures:  An  Antropology  of  Fishing  and  Whaling  Tradition . Apelsoorn: Het Spinhuis Publisher.
Harahap,  R Hamdani.  2015. Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Berbasis Masyarakat  yang Bekelanjutan. Jurnal Administrasi Publik .
Kamaruddin, Syamsu A. 2012. Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial  di  Sulawesi  Selatan  pada  Masa  Pendudukan  Jepang). Jurnal  Makara,  Sosial Humaniora , Vol. 16, No. 1, Juli 2012: 19-35.
Kumara,  Nyoman  S.  2009.  Telaah  Terhadap  Program  Percepatan  Pembangunan  Listrik  Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW. Jurnal Majalah Ilmiah Teknologi Eloektro. Vol. 8 No. 1. Bali: Kampus Bukit Jimbaran.
Kusnadi.  2015. Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Terpadu:  Strategi  Mengatasi  Kemiskinan  Nelayan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mulyadi,  Mohammad.  2015.  Perubagan  Sosial  Masyarakat  Agraris  Ke Masyarakat  Industri  Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 4 Desember: 311-322.
Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahmi,  Elita.  2011.  Standarisasi  Lingkungan  (ISO  26000)  Sebagai  Harmonisasi  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  dan  Instrumen  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum. Vol.  4  No.  5. Juli. online-journal.unja.ac.id
E-ISSN : 2599-1078
Solihin,  Akhmad.,  dan  Arif  Satria.  2007.  Hak  Ulayat  Laut  di  Era  Otonomi  Daerah  sebagai  Solusi Pengelolaan  Perikanan  Berkelanjutan:  Kasus  Awig-awig  di  Lombok  Barat. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 1, No. 1.
Scott,  C.  James.  1985. Weapons  Of  The  Weak:  Everiday  Forms  Of  Peasant  Resistance. London: Yale University Press
.  1990. Domination  And  the  Arts  Of  Resistance:  Hidden  Transcripts .  London:  Yale University Press.
Spradley, James P. 2007. Penelitian Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana. Thohir, Mudjahirin. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Budaya . Semarang: Fasindo.
.  1990. Domination  And  the  Arts  Of  Resistance:  Hidden  Transcripts .  London:  Yale University Press.
Vatria,  Belvi.  2010.  Berbagai  Kegiatan  Manusia  Yang  Dapat  Menyebabkan  Terjadinya  Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkan. Jurnal Belian, Vol. 9, No. 1 Januari: 47- 54.