## Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali
Komang Pradnyana Sudibya 1
1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pradnyana_sudibya@unud.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 17 Agustus 2020 Diterima: 30 September 2020
Terbit: 30 September 2020 Keywords: Income inequality, local revenue and financial balance The  Law  No.  23  of  2014  on  Regional  Government  and  the distribution of regional taxes and levies by the Law No. 28 of 2009 on  Regional  Taxes  and  Regional  Levies  which  are  the  right  of regency/city government, the implication is that there is a big gap in the area of local revenue (PAD) which affects the imbalance of development between regions and equitable distribution of public welfare.  The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  income inequality, the central government has an instrument through a central-regional  financial  balance  to  overcome  both  vertical  and horizontal gaps. From the revenue structure, it turns out that the income of the financial balance of the central-regional is far greater than the local revenue. This indicates that the regional government still  depends  on  the  central  government  and  the  balance  fund formula  is  an  expectation  for  the  regencies/city  in  Bali.  This research uses normative legal research. The result of the research shows  that  the  source  of  local  revenue  for  regencies  /  cities throughout Bali, it turns out that the funds originating from the central  financial  balance  in  the  regions  are  greater  than  the original regional income. This is a parameter that the regions still have a high dependence on the central government in obtaining financing for the implementation of regional autonomy.

## Abstrak
Kata kunci: Ketimpangan pendapatan, pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan
Corresponding Author: Komang Pradnyana Sudibya, E-mail:
pradnya_sudibya@unud.ac.id
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah serta distribusi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  yang  menjadi  haknya  pemerintahan kabupaten/kota, maka implikasinya adalah terjadinya kesenjangan yang cukup tajam di bidang pendapatan asli daerah (PAD) yang berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pembangunan  antar  daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk  menganalisis  ketimpangan  pendapatan  itu,  pemerintah pusat memiliki instrumen melalui perimbangan keuangan pusat- daerah  dengan  tujuan  untuk  mengatasi  kesenjangan  vertikal maupun  kesenjangan  horizontal.  Dari  struktur  pendapatan  itu apabila  diperbandingkan,  ternyata  pendapatan  perimbangan keuangan  pusat-daerah  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa daerah masih  memiliki  ketergantungan  pada  pusat  dan  formula  dana perimbangan menjadi harapan bagi daerah kabupaten/kota di Bali. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif. Hasil penelitian bahwa sumber pendapatan asli daerah untuk di Kabupaten/Kota di seluruh Bali, ternyata dana yang bersumber dari   perimbangan   keuangan   pusat   pada   daerah   lebih   besar

## JAH
Volume 3, Nomor 2, September 2020 dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  sebagai parameter  bahwa  daerah  masih  memiliki  ketergantungan  yang tinggi pada pemerintah pusat dalam mendapatkan pembiayaan guna pelaksanaan otonomi daerah.
.

## I. Pendahuluan
Pasal  18A  ayat  (2)  UUD.Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan: hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  lainnya  antara  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan dilaksanakan secara adil dan selaras beradasarkan undang-undang. Adapun undang- undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat daerah adalah Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 yang mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencabut Undang- Undang  No.  32  Tahun  1956  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Negara  dengan Daerah-daerah yang Berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
Pada  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  disebutkan  bahwa  :  Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis,  transparan,  dan  efisien  dalam  rangka pendanaan  penyelenggaraan  Desentralisasi,  dengan  mempertimbangkan  potensi, kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  serta  besaran  pendanaan  penyelenggaraan Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Rumusan  ini  sejalan  dengan  dasar pertimbangan konsiderans Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  pada  huruf  c  yang  menyebutkan  : bahwa  untuk  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  melalui  penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi,  dan  Tugas  Pembantuan,  perlu  diatur  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  berupa  sistem  keuangan  yang  diatur berdasarkan  pembagian  kewenangan,  tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  jelas antarsusunan pemerintahan.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan Daerah adalah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas  penyerahan  urusan  kepada  Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014). Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function , yang mengandung makna bahwa  pendanaan  mengikuti  fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  kewajiban  dan tanggung  jawab  masing-masing  tingkat  pemerintahan.  Untuk  mewujudkan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih,  maka  diatur  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Daerah  dibiayai  dari  APBD,  sedangkan  penyelenggaraan  kewenangan pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  dibiayai  dari  APBN,  baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah  Daerah  dan/atau  Desa  atau  sebutan  lainnya  dalam  rangka  Tugas Pembantuan.  Adapun  yang  menjadi  sumber  pendanaan  terhadap  pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  adalah  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah
merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah Untuk memahami mana yang lebih besar  antara  dana  perimbangan  dengan  pendapatan  asli  daerah  dalam  membiayai pelaksanaan  pemerintahan  di  daerah  Kabupaten/Kota  di  Bali.  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar  dan  mana  yang  lebih  besar antara  dana  perimbangan  pusat  –  daerah  dengan  pendapatan  asli  daerah  apabila diperbandingkan  di  dalam  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yang  akan  mengkaji perimbangan keuangan pusat daerah dan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan keuangan  daerah.  Karena  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  berupa studi pustaka, maka data dalam penelitian ini  adalah data yang diperoleh dari  studi pustaka  dan  beberapa  studi  lapangan.  Bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, terutama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.  Bahan hukum berupa buku-buku literatur, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah, dan lain-lain menjadi acuan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Distribusi Perimbangan Keuangan antara Pusat - Daerah
Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  jika penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  diikuti  dengan  pencarian  sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan  daerah.  Hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, dapat diuraikan sebagai berikut 1 :
a. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.
b. Presiden  menyerahkan  kekuasaan  tersebut  kepada  kepala  daerah  (Gubernur/ Bupati/ Walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  pemilikan  kekayaan  yang terpisah.
c. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan ( revenue ) dan penggunaan ( expenditure ) baik untuk pengeluaran rutin maupun
1 Edward H, 2016, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja , Vol XLII No.1
pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsible dan akuntable.
d. Konsep  hubungan  antara  pusat  dan  daerah  adalah  hubungan  administrasi  dan hubungan  kewilayahan,  sehingga  pemerintah  pusat  mengalokasikan  dana perimbangan  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan
Dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan rincian sumber penerimaan daerah dari hasil perimbangan keuangan adalah sebagai berikut :
1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang  pribadi  dalam  negeri  dan  PPh  Pasal  21,  yang  selanjutnya  dibagi  menurut imbangan sebagai berikut : a. penerimaan dari pajak Bumi dan bangunan (PBB) : untuk  pemerintah  pusat  sebesar  10  %  dan  90  %  untuk  pemerintah  daerah  (yang selanjutnya dibagi antara propinsi sebesar 16,2 % dan kabupaten/kota memperoleh 64,8  %  dengan  9  %  digunakan  untuk  upah  pungutan);  b.  penerimaan  dari  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : Untuk pemerintah pusat sebesar 20  %  sedangkan 80  %  untuk  daerah (pemerintah  propinsi  memperoleh 16  %  dan pemerintah  kabupaten/kota  memperoleh  64  %);  c.  penerimaan  dari  pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, yang merupakan bagian pemerintah daerah adalah sebesar 20 %, di mana 60 % (dari bagian daerah tersebut 20 %) diserahkan untuk menjadi bagian dari penerimaan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan sisanya sebesar 40 % (dari 20 % total bagian daerah) diberikan kepada pemerintah propinsi;
2. Penerimaan dari beberapa Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di daerah, yang terdiri  dari  a.  penerimaan  dari  IHPH  yang  dihasilkan  dari  daerah  yang bersangkutan  dibagi  dengan  imbangan  20  %  untuk  pemerintah  pusat  sedangkan sisanya 80 % untuk pemerintah daerah dengan rincian bagian pemerintah propinsi sebesar 16 % dan kabupaten/kota penghasil memperoleh 64 %; b. penerimaan dari provisi sumber daya hutan (PSDH), dimana untuk pemerintah pusat sebesar 20 %, sedangkan untuk pemerintah daerah sebesar 80 %, di mana bagian dari pemerintah daerah  ini  (80%)  selanjutnya  akan  dibagi  dengan  imbangan  sebesar  16  %  untuk pemerintah  propinsi,  sedangkan  sebesar  32  %  untuk  pemerintah  kabupaten/kota penghasil, dan 32 % sisanya dibagikan dengan porsi yang sama untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam daerah propinsi yang bersangkutan; c. penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60 % untuk pemerintah propinsi yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan  lahan  secara  nasional,  sedangkan  sisanya  sebesar  40  %  untuk  pemerintah kabupaten dan kota guna kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil;  d.  penerimaan  dari  iuran  tetap  pertambangan  umum  (landrent)  yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebesar 20  %  untuk  pemerintah  pusat  dan  80  %  buat  pemerintah  daerah  dengan  rincian pemerintah  propinsi  memperoleh  bagian  16  %  sedangkan  kabupaten/kota penghasil akan memperoleh sebesar 64 %; e. penerimaan dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi pertambangan umum (royalty pertambangan umum) : sebesar 20 % untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah sebesar 80 % yang akan
dibagi dengan rincian 16 % untuk pemerintah propinsi dan 32 % untuk pemerintah kabupaten/kota  penghasil,  sedangkan  sisanya  32  %  lagi  dibagi  rata  untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan; f. penerimaan dari sektor perikanan yang terdiri dari hasil pungutan pengusahaan perikanan,  dan  penerimaan  pungutan  hasil  perikanan,  dibagi  antara  20  %  untuk pemerintah pusat dan sisanya 80 % dibagikan secara merata atau dengan porsi yang sama besar kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia; g. penerimaan dari  hasil  pertambangan  minyak  bumi  (setelah  dikurangi  komponen  pajak  dan pungutan lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan), dibagi antara  pemerintah  pusat  yang  memperoleh  84,5  %  dengan  sisanya  15,5  %  untuk pemerintah  daerah  yang  kemudian  dibagi  lagi  masing-masing  untuk  pemerintah propinsi sebesar 3 %, dan 6 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil serta 6 %  lagi  untuk  pemerintah  kabupaten/kota  lainnya  dalam  wilayah  propinsi  yang sama.  Sedangkan  sisanya  sebesar  0,5  %  dibagi  dengan  rincian  :  0,1  %  diserahkan untuk pemerintah propinsi, 0,2 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan sisanya  0,2  %  dibagi  untuk  seluruh  kabupaten/kota  lainnya  yang  berada  dalam propinsi  yang  bersangkuta;  h.  penerimaan  dari  pertambangan  gas  alam  atau  gas bumi  (setelah  dikurangi  komponen  pajak),  dibagi  untuk  69,5  %  buat  pemerintah pusat  dan  30,5  %  buat pemerintah  daerah,  yang  kemudian  didistribusikan  untuk pemerintah  propinsi  6  %,  untuk  pemerintah  kabupaten/kota  penghasil mendapatkan  12  %  dan  sisanya12  %  lagi  dibagi  rata  untuk  pemerintah kabupaten/kota  lainnya  dalam  wilayah  propinsi  yang  sama).  Sedangkan pembagian  0,5  %  sisanya  dibagi  antara  0,17  %  untuk  pemerintah  propinsi  yang bersangkutan,  dan  0,33  %  dibagikan  secara  merata  untuk  seluruh  pemerintah kabupaten/kota di dalam propinsi; dan i. penerimaan dari pertambahan panas bumi yang  dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang  merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri atas setoran bagian pemerintah dan  iuran  tetap  dan  iuran  produksi,  dibagi  dengan  imbangan  20  %  untuk pemerintah  pusat  dan  sisanya  sebesar  80  %  untuk  pemerintah  daerah,  yang selanjutnya dibagi dengan imbangan 16 % untuk pemerintah propinsi, 32 % untuk pemerintah  kabupaten/kota  penghasil  dan  sisanya  32  %  dibagikan  dengan  porsi yang sama besar untuk semua pemerintah kabupaten/kota di dalam propinsi yang bersangkutan.
Dari  hal-hal  tersebut  di  atas  yang  berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 2005  tentang  Dana  Perimbangan,  pada  prinsipnya  tidak  mengalami  perubahan  yang mendasar  bila  dibandingkan  dengan  ketentuan  perimbangan  keuangan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hanya saja terjadi pergeseran persentase bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar-pemerintah propinsi  dengan  pemerintah  kabupaten/kota  di  dalam  wilayah  propinsi  yang bersangkutan. Selain itu adalah dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 dalam undang-undang perimbangan yang terakhir ini, dimana  sebelumnya bagi hasil pajak penghasilan ini  hanya  dicantumkan  di  dalam Undang-undang PPh  yang  merupakan murni pajak pemerintah pusat. Sehingga akan hilang kesan bahwa pemerintah pusat dengan kebijakannya melalui undang-undang perpajakan pusat memberikan bantuan berupa  bagi  hasil  pajak  penghasilan  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah.  Dimasukkannya  dana  bagi  hasil  pajak  penghasilan  ini  dalam
undang-undang  perimbangan  akan  semakin  memperkuat  otonomi  daerah  dari  sisi pandang hubungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2
Sebagaimana esensi dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menekankan  pemerintahan  daerah  berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan,  dan  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya.  Jimly  Asshiddiqie 3 mengatakan  struktur  pemerintahan  berdasarkan  pasal  tersebut  terdiri  atas  tingkatan yang  masing-masing  memiliki  otonominya  sendiri-sendiri,  yaitu  pemerintah  pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Akibatnya, agar sistem pemerintahan yang efektif dapat  bekerja,  namun  menjadi  sulit  terkonsolidasi  karena  masing-masing  unit organisasi  pemerintahan  di  setiap  tingkatan  bersifat  otonom.  Tujuan  peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan  dan  keadilan,  demokratisasi  dan penghormatan  terhadap  budaya  lokal  serta  mempertahankan  potensi  dan keanekaragaman  daerah.  Konsekuensi  yang  timbul  dari  hubungan  hukum ( rechtsbetrekking) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip  desentralisasi  mencakup  tiga  hal:  1)  pembagian  kewenangan;  2)  pembagian pendapatan; dan 3) pembagian administrasi pemerintahan daerah. 4
Kalau diamati secara umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 411 pasal. Jika  dibandingkan  dengan  dengan  undang-undang  sebelumnya  (Undang-undang Pemda 1974, Undang-Undang Pemda 1999 dan Undang-Undang Pemda 2004), Undang- Undang  ini  jauh  lebih  komprehensif,  rinci,  dan  memiliki  terobosan  baru  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Secara  umum,  hal  yang  sangat  signifikan perubahan terlihat pada:
a. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Urusan Pemerintahan;
d. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
e. Penataan Daerah;
f. Perangkat Daerah;
g. Keuangan Daerah;
h. Perda; dan
i. Inovasi Daerah.
Dalam  konteks  ini,  pembahasannya  akan  dianalisis  dari  sisi  keuangan  daerah  dan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Esensi  dari  penyelenggaraan  pemerintah daerah diatur berdasarkan distribusi kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsi pemerintahan  di  bidang  pelayanan  publik,  pembangunan  dan  pemberdayaan,  dan keamanan. Pelaksanaan fungsi itu membutuhkan kejelasan kewenangan yang memadai dan  dukungan  anggaran  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu,  pada  tataran implementasinya  distribusi  kewenangan  membawa  konsekuensi  tidak  hanya menyangkut sumber pendanaannya tetapi juga terkait dengan sumber pemasukan bagi pendapatan daerah.
2 Faisal Akbar Nasution, 2011, Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi , Jurnal Hukum , Volume 18, Nomor 3, h. 397-400.
3 Jimly Asshiddiqie, 2013, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, h. 57.
4 M. Arief Nasution, et.al, 2000, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Madju, Bandung, h. 78.
Adapun mekanisme implementasi yang dimaksud yakni instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan:
Pertama , dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Kedua ,  dana  alokasi  umum  (DAU)  yang  berasal  dari  APBN  dan dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah  untuk membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Ketiga , dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Keempat , dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam maupun penerimaan perpajakan (tax sharing), serta kelima,  pengaturan  relasi  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  melalui  Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).
Distribusi  pembiayaan  dalam  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  terkait  dengan hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yakni  mencakup  bagaimana  sejumlah dana  dibagi  di  antara  berbagai  tingkat  pemerintah  yakni  pusat  dan  daerah  secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan: potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. 5
3.2 Ketergantungan Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Otonomi Daerah
Sampai saat ini tidak ada daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang tidak menggantungkan  sisi  keuangannya  dari  pemerintah  pusat,  baik  dalam  bentuk  Dana Alokasi  Umum (DAU), Dana  Bagi Hasil (DBH) maupun lewat Dana Alokasi  Khusus (DAK).  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka  persentase  tertentu  dengan  tujuan  mengurangi  ketimpangan  kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6
Pemberian  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) merupakan perwujudan dari hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di samping adanya hubungan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah, yakni untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  di  samping  adanya  tugas  pembantuan. Otonomi  daerah  dalam  konteks  Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  tugas pembantuan  dikatakan  sebagai  penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada  Daerah
5 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara , Cetakan Pertama, Grasindo, Jakarta, h. 173- 174.
6 Pasal 1 angka 47, 48 dan 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Prinsip  otonomi  yang  dilaksanakan  oleh  daerah  adalah  berlandaskan  pada  otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu melalui  otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis  globalisasi,  Daerah  diharapkan mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya  ada  pada pemerintahan  negara  atau  pemerintahan  nasional  dan  tidak  ada  kedaulatan  pada Daerah.  Oleh  karena  itu,  seluas  apa  pun  otonomi  yang  diberikan  kepada  Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan  dilaksanakan  oleh  Daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal  yang  pada  gilirannya  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  nasional  secara keseluruhan. 7
Prinsip  otonomi  seluas-luasnya  mengandung  arti  sebagai  bentuk  otonomi  di  mana daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  semua  fungsi pemerintahan  di  luar  yang  merupakan  urusan  dari  pemerintah  pusat  sebagaimana yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  pemerintahan  daerah.  Selain  melaksanakan fungsi pemerintahan, daerah juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  dapat  melaksanakan  seluruh kewenangan tersebut, daerah membutuhkan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pendapatan  sendiri  maupun  yang  bersumber  dari  perimbangan  keuangan  keuangan pusat daerah. Pada Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 angka 7 disebutkan : ”Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan  Pemerintahan  kepada  Daerah  yang  diselenggarakan  berdasarkan  Asas Otonomi.  Untuk  menjalankan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada  Daerah  harus  seimbang  dengan  beban  atau  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini  merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan  dan  khususnya  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  terkait  Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah
7 Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sesuai  dengan  prioritas nasional  yang ingin  dicapai”.  Pembentukan Undang-Undang tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah dimaksudkan  untuk  mendukung  pendanaan  atas  penyerahan  urusan  kepada Pemerintahan  Daerah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Daerah.  Pendanaan  tersebut  menganut  prinsip money  follows  function ,  yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan 8 . Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis,  adil,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan kebutuhan Daerah.
Pemerintah  pada  hakikatnya  mengemban  tiga  fungsi  utama  yakni  fungsi  distribusi, fungsi  stabilisasi,  dan  fungsi  alokasi.  Fungsi  distribusi  dan  fungsi  stabilisasi  pada umumnya  lebih  efektif  dan  tepat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  sedangkan  fungsi alokasi  oleh  Pemerintahan  Daerah  yang  lebih  mengetahui  kebutuhan,  kondisi,  dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  penyerahan,  pelimpahan,  dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara  adil,  termasuk  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan Daerah.  Sebagai  daerah  otonom,  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan tersebut  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi,  partisipasi,  dan akuntabilitas.
Pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  terlaksana  secara  efisien  dan  efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang  pemerintahan,  maka  diatur  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah  dibiayai  dari  APBN,  baik  kewenangan  Pusat  yang  didekonsentrasikan kepada  Gubernur  atau  ditugaskan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan/atau  Desa  atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.
Di samping daerah memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui dana yang  dirancang  pada  APBN,  daerah  juga  memperoleh  dana  yang  bersumber  dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  Pasal  1  butir  18  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menentukan  bahwa Pendapatan Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang  di  peroleh  daerah  yang  di  pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Sesuai dengan ketentuan pasal  6  Undang-undang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintahan  Pusat  dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang
8 Penjelasan angka I Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9 Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
dipisahkan.  Sumber-sumber  pendapatan  tersebut  diharapkan  menjadi  sumber pembiayaan  penyelenggaraan  dan  pembangunan  untuk  meningkatkan  dan memeratkan  kesejahteraan  rakyat.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  salah  satu sumber  dana  pembiayaan  pembangunan  daerah  pada  kenyataannya  belum  cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  Daerah,  basil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Idealnya  sebagai  indikator  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  secara mandiri,  adalah  apabila  didukung  oleh  keuangan  daerah  yang  bersumber  dari  dana pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Untuk  itu  daerah  harus  memiliki  sumber  daya  baik sumber daya alam maupun sumber daya pengelola untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.  Tapi  bagi  Provinsi  Bali  yang  tidak memiliki  sumber  daya pertambangan, agak sulit untuk menggali sumber daya yang berasal dari alam kecuali hanya dari sektor pariwisata saja. Sumber daya yang berasal dari keindahan alam tidak termasuk dalam kategori perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan daerah-daerah  di  provinsi  lain  di  Indonesia  yang  memiliki  sumber  daya  alam pertambangan.
Untuk  menilai  tingkat  ketergantungan  kabupaten/kota  di  Bali  pada  perimbangan keuangan pusat, dapat diamati dari dua faktor, yaitu : pertama , dilihat dari urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota di Bali. Adapun pada Pasal 12 Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  ditentukan  pada  ayat  (1) Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah meliputi :
a. Pendidikan ; b. Kesehatan ; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang ; d. Perumahan rakyat  dan  kawasan  permukiman  ;  e.  Ketentraman,  ketertiban  umum,  dan perlindungan masyarakat ; dan, f. Sosial.
Sedangkan  pada  ayat  (2)  mengatur  tentang  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  Pelayanan  Dasar  yang  meliputi:  a. tenaga  kerja;  b.  pemberdayaan perempuan  dan  pelindungan  anak;  c.  pangan;  d.  pertanahan;  e.  lingkungan  hidup;  f. administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil;  g.  pemberdayaan  masyarakat  dan  Desa;  h. pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana;  i.  perhubungan;  j.  komunikasi  dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan x. kearsipan.
Khusus  untuk  Urusan  Pemerintahan  Pilihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Dari urusan yang menjadi dasar kewenangan bagi kabupaten/kota dan provinsi di Bali, di samping Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diambil, seluruh daerah di Bali juga mengambil semua urusan pilihan, sehingga dapat dirinci, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar : 6 urusan, pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : 18 urusan, dan urusan pemerintahan pilihan sebanyak 8 urusan. Dari total keseluruhan sebanyak 32 urusan
tersebut daerah kabupaten/kota dan provinsi Bali menjadi gemuk dengan urusan dan kewenangan,  walaupun  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  tidak  sebanyak  urusan yang menjadi kewenangannya karena adanya sistem perangkapan urusan.
Kedua , dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Bali dan Provinsi Bali.  Pendapatan  asli  daerah  kabupaten/kota  se-Bali  kecuali  Kabupaten  Badung berbanding terbalik dengan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapatan  asli  daerah  ini  sering  dipakai  sebagai  indikator  untuk  mengukur kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah demikian juga jumlah dana  perimbangan  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  dapat  dijadikan  sebagai parameter untuk mengukur derajat otonomi daerah dan desentralisasi. Semakin kecil pendapatan  asli  daerah  memberikan  petunjuk  daerah  tersebut  lemah  dari  segi kemampuan  keuangan  dalam  berotonomi.  Sebaliknya  apabila  pendapatan  asli daerahnya  cukup  besar,  maka  derajat  otonominya  pun  cukup  tinggi.  Demikian  juga apabila dana perimbangannya yang besar, berarti daerah yang bersangkutan memiliki tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  yang  tinggi.  Atau  sebaliknya  dana perimbangannya  kecil  menunjukkan  kemampuan  daerah  itu  di  dalam  berotonomi cukup  besar.  Pemerintah  pusat  berharap  daerah  kabupaten/kota  memiliki  sumber pendapatan  asli  daerah  yang  cukup  memadai  sehingga  ketergantungannya  pada pemerintah pusat menjadi kecil.
Sebagai gambaran dapat dikemukakan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Bali  menunjukkan  hanya  Kabupaten  Badung  yang  memiliki  sumber  pendapatan  asli daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang lain. Untuk tahun 2016 pendapatan asli daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 3.563.589.483.327,32,- dengan dana perimbangan sebesar Rp. 512.066.239.004,00,- sehingga perbandingannya sebesar 14,37%. Prosentase itu menunjukkan Kabupaten Badung sudah mandiri dalam berotonomi  dengan  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  yang  relatif  rendah. Berbeda jauh dengan Kabupaten Bangli  yang pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 104,686,950,722.25 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 848,537,158,000.00 sehingga perbandingannya  810,54%.  Prosentase  ini  menunjukkan  tingkat  ketergantungan Kabupaten  Bangli  pada  dana  perimbangan  pusat  sangat  tinggi.  Sedangkan  untuk kabupaten/kota yang lain menunjukkan prosentase yang hampir sama rata-rata di atas 100%  dana  perimbangannya  dibandingkan  dengan  pendapatan  asli  daerahnya. Berturut-turut Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar angka ketergantungannya tidak terlalu  tinggi  di  mana  Kota  Denpasar  dana  perimbangannya  sekitar  114,40%  dan Kabupaten  Gianyar  berkisar  182,61%  kurang  dari  200%.  Kedua  kabupaten  itu merupakan daerah penghasil pajak hotel dan restaurant yang merupakan pajak terbesar untuk di darah Bali di samping yang paling besar adalah Kabupaten Badung. Untuk kabupaten yang lain menunjukkan dana perimbangannya cukup tinggi berkisar di atas 400% sampai dengan di atas 800% dari pendapatan asli daerahnya.
Angka-angka menyangkut seluruh kabupaten/kota di Bali dan Pemerintah Provinsi Bali  dapat  digambarkan  melalui  diagram  perbandingan  antara  Dana  Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Bali dan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :
Perbandingan antara Dana Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Bali dan Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2016 No  Kab/Kota/Prov Dana Perimbangan PAD % Perbandingan 1  Badung 512,066,239,004.00  3,563,589,483,327.32 14,37 2  Denpasar 846,982,852,262.00 740,366,097,386.75 114,40 3  Gianyar 967,636,448,000.00 529,864,617,918.42 182,61 4  Karangasem 930,264,999,034.07 229,345,684,510.26 405,61 5  Tabanan 1,224,910,394,000.00  304,920,947,542.44 401,71 6  Buleleng 1,305,606,678,444.00  282,113,899,551.44 462,79 7  Klungkung 714,620,572,126.50 121,979,254,638.60 585,85 8  Jembrana 707,078,034,672.00 100,754,084,124.16 701,78 9  Bangli 848,537,158,000.00 104,686,950,722.25 810,54 10  BALI 1,752,129,594,784.00  3,171,734,921,968.73 55,24 Sumber :  diolah dari data Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Bali dan Data Keuangan Kabupaten/Kota se-Bali, 2016

## 4. Kesimpulan
Bahwa  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  ada  bidang  urusan  yang  menjadi kewenangan  daerah  yaitu  bidang  urusan  konkuren  yang  terdiri  dari  urusan  wajib meliputi  pelayanan  dasar  dan  wajib  bukan  termasuk  pelayanan  dasar  dan  bidang urusan pilihan yang melahirkan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan. Untuk membiayai otonomi daerah dan kewenangan desentralisasi, maka faktor  pembiayaan  menjadi  sangat  penting  dan  karena  itu  pendapatan  asli  daerah menjadi instrumen yang strategis untuk pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam struktur  pendapatan  kabupaten/kota  di  Bali  terdapat  ketimpangan  pendapatan  asli daerah dan ketimpangan itu akan semakin tajam di masa yang akan datang mengingat sumber pendapatan daerah terbesar di Bali ”dikuasai” hanya oleh Kabupaten Badung, Kota  Denpasar  dan  Kabupaten  Gianyar.  Kalau  dilakukan  perbandingan  antara  dana perimbangan yang bersumber dari APBN dengan sumber pendapatan asli daerah untuk di Kabupaten/Kota di seluruh Bali, ternyata dana yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat pada daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini sebagai parameter bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada  pemerintah  pusat  dalam  mendapatkan  pembiayaan  guna  pelaksanaan  otonomi daerah.  Untuk  mengatasi  ketimpangan  pendapatan  daerah  yang  berdampak  pada kesenjangan  pembangunan  antar-kabupaten  di  Bali,  maka  daerah  kabupaten  yang memiliki  penghasilan  besar  berkewajiban  untuk  membantu  kabupaten  yang  minim pendapatan melalui dana bantuan keuangan antar-kabupaten.
Untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan melihat peta  kondisi  struktur  keuangan  kabupaten/kota  di  Bali,  maka  untuk  di  Daerah  Bali sebaiknya dilaksanakan pola otonomi asimetris untuk mengatasi distribusi pendapatan yang timpang antar-kabupaten.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arifin P. Soeria Atmadja. (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
P-ISSN: ,2620-4959, E-ISSN: 2620-3715
Basuki. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah, Jogyakarta: Kreasi Wacana Jimly Asshiddiqie. (2013) Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika Faisal Akbar Nasution. (2009). Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah , Cetakan Pertama, Jakarta: Sofmedia Muhammad Djumhana. (2007). Pengantar Hukum Keuangan Daerah , Bandung: Citra Aditya Bakti M.  Arief  Nasution,  et.al,  2000, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Bandung:
Mandar Madju W. Riawan Tjandra. (2014). Hukum Keuangan Negara , Cetakan Pertama, Jakarta: Grasindo
Jurnal
Hutagalung,  E.  (2016).  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 42 (1), 1-1.
Nasution, F. A. (2011). Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 18 (3), 381-404. Hutagalung,  E.  (2016).  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 42 (1), 1-1.
Insani, I. (2009). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam  Rangka  Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 5 (3).
Sukaesih  Kurniati,  P.  (2014).  HUBUNGAN  KEUANGAN  ANTARA  PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM , 3 .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah