Implementasi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembebasan Biaya Atas Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

## Fahmy Fakhrozy
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The result shows that implementation of birth certificate service at Disdukcapil  Samarinda  has  a  clear  procedure,  a  secure  process,  a  timeliness conducted by capable employees and supported by good infrastructure which goes  with  the  people  expectation.  Meanwhile  at  the  same  time  Disdukcapil Samarinda  also  supported  by  the  strong  policy  in  managing  citizenship administration  services,  good  coordination  between  the  employees  and  a condusive work environment.
Keywords: Birth Certificate, Citizenship Department, Fee Waiver
Abstrak: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Implementasi  pelayanan pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Samarinda  telah  memenuhi  kriteria  adanya  kejelasan  prosedur,  adanya keamanan  proses  dan  produk  layanan,  serta  adanya  kepastian  waktu pelayanan, yang dilakukan oleh petugas pelayanan yang handal dan didukung dengan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  sesuai  tuntutan  dan harapan  masyarakat.  Namun  belum  memenuhi  kriteria  kesederhanaan prosedur  dan  kenyamanan  pelayanan,  2.  Faktor  pendukung  implementasi pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  antara  lain  meliputi  kebijakan  yang mengatur  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  administratif  kependudukan, kelengkapan  persyaratan  dari  pemohon,  SDM  yang  ramah  dan  cekatan, koordinasi  antar  sesama  pegawai,  lingkungan  kerja  yang  nyaman,  dan penghargaan  atau  reward  atas  kinerja  pegawai.  Sementara  faktor penghambatnya  antara  lain  berkas  persyaratan  yang  tidak  lengkap  dari pemohon,  dokumen  persyaratan  yang  tidak  dapat  dimiliki  secara  serempak oleh  masyarakat  akibat  prosedur  yang  tidak  praktis,  serta  proses  verifikasi yang memakan waktu.
Kata  Kunci:  Akta  Kelahiran,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, Pembebasan Biaya.

## Pendahuluan
Pelayanan  Akta  Kelahiran  hingga  kini  masih  menjadi  dikeluhkan  oleh masyarakat  akibat  lambatnya  proses  pembuatan  sebagaimana  pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah menimbulkan kritik yang cukup  tajam  di  kalangan pemerintah.  Akta  Kelahiran sebagai  dokumen resmi kelahiran  seorang  warga  negara  padahal  termasuk  salah  satu  dokumen identitas diri yang sangat penting, selain untuk keperluan individu juga sebagai wujud tertib administrasi, baik secara regional maupun nasional.
Penertiban  administrasi  kependudukan  di  Indonesia  telah  diatur berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  yang  pelaksanaannya  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  2007.  Kemudian  dipertegas  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Untuk wilayah kota Samarinda, penertiban administrasi kependudukan yang terbaru diatur melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  di  Kota  Samarinda.  Penyelenggaraan  kebijakan  tersebut  kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2009.  Pada  tahun 2012,  kebijakan  mengenai  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  di kota  Samarinda,  direvisi  melalui  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  44 Tahun  2012  tentang  Perubahan  Petunjuk  Penyelengaraan  Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda merupakan perangkat  daerah  Kota  Samarinda  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi diantaranya  menangani  pengurusan  dan  pemberian  pelayanan  pembuatan
Akta Kelahiran. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mengacu  pada Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor 31  Tahun  2006  tentang Pembebasan Biaya Atas Pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk Masyarakat dalam Wilayah Kota Samarinda. Atas dasar kebijakan  tersebut  maka  pemerintah  memiliki  alasan  yang  kuat  untuk menertibkan  keberadaan  penduduk  di  wilayah  kewenangan,  disamping  juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat atas pembangunan di daerah  dan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  terhadap  kebutuhan  dasar masyarakat atas administrasi kependudukan.
Hasil  pengamatan  pada  objek  penelitian  tentang  pelayanan  Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda selama ini  menunjukkan  hasil  yang  belum  optimal  karena  beberapa  faktor  sebagai berikut : 1) Waktu yang diperlukan untuk pelayanan Akta Kelahiran relatif lama akibat jalur birokrasi pelayanan Akta Kelahiran yang harus dilalui, 2) Prosedur pelayanan  Akta  Kelahiran  yang  bertele-tele  atau  rumit,  3)  Masih  adaya pemanfaatan  jasa  calo  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  Akta Kelahiran untuk menghindari lamanya dan banyaknya persyaratan pembuatan Akta Kelahiran.
Memperhatikan  permasalahan  tersebut,  maka  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  perlu  memperbaiki  dan  meningkatkan mutu  pelayanan  serta  mengambil  langkah-langkah  konstruktif  agar  dapat tercipta pelayanan yang lebih baik dan menjamin kepuasan warga masyarakat. Adapun langkah mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembebasan ....
kemudahan-kemudahan  dalam  proses  pelayanan  Akta  Kelahiran.  Selain  itu perlu  pula  dicermati  intensifikasi  petugas  dalam  melaksanakan  tugas, kompetensi  petugas  pelaksana,  sarana  atau  fasilitas  yang  digunakan  dan kesopanan  atau  keramahtamahan  petugas  terhadap  masyarakat  dalam menunjang  pelayanan.  Faktor-faktor  tersebut  merupakan  sebagian determinan  penting  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan, namun  semua  itu  tetap  sangat  bergantung  pada  konsistensi  dan  komitmen petugas pelaksana.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam  mengenai  pelayanan  Akta  Kelahiran,  mengingat  permasalahan yang  berkenaan  dengan  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  hingga  kini masih  belum  menunjukkan  perubahan  yang  signifikan,  yaitu  belum  dapat memberikan  kepuasan  pada  masyarakat,  yang  ditunjukkan  dari  masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Akta Kelahiran.

## Kerangka Teori
Kebijakan Publik
Abidin  (2012  :  4)  menjabarkan  bahwa  kata policy secara  etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek) yang berarti negara-kota. Dalam  bahasa  Latin,  kata  ini  berubah  menjadi politia yang  berarti  negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama ( the middle English ), kata tersebut menjadi policie yang  pengertiannya  berkaitan  dengan  urusan  pemerintah  atau administrasi  pemerintah  (Dunn,  1981).  Dalam  pengertian  umum,  kata  ini seterusnya  diartikan  Jones  (1977)  sebagai  “… a  course  of  action  intended  to accomplish some end ” atau sebagai “… Whatever government choose to do or not  to  do ”  oleh  Dye  (1975).  Uniknya,  dalam  bahasa  Indonesia,  kata kebijaksanaan  atau  kebijakan  diterjemahkan  dari  kata policy tersebut mempunyai  konotasi  tersendiri.  Kata  tersebut  mempunyai  akar  kata “bijaksana”  atau  “bijak”  yang  dapat  disamakan  dengan  pengertian wisdom yang berasal dari kata wise dalam bahasa Inggris. Orang yang bijaksana tidak seperti orang yang cerdas yang dapat segera memberi jawaban dengan tepat. Orang  yang  bijaksana  mungkin  pada  waktu  yang  bersamaan  tidak  mau memberikan jawaban karena hal itu mungkin dianggapnya lebih bijaksana.
Banyak  definisi  yang  dibuat  oleh  para  ahli  untuk  menjelaskan  arti kebijakan.  Dye  (dalam  Abidin,  2012  :  5-6)  menyebutkan  kebijakan  sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya  dengan  menghubungkan  beberapa  definisi  lain  dari  Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Friedrich.
Easton  (dalam  Abidin,2012:6)  menyebutkan  kebijakan  pemerintah sebagai  kekuasaan  pengalokasian  nilai-nilai  untuk  masyarakat  secara keseluruhan.  Hal  ini  mengandung  konotasi  tentang  kewenangan  pemerintah yang  meliputi  keseluruhan  kehidupan  bermasyarakat.  Tidak  ada  suatu
organisasi  lain  yang  wewenangnya  dapat  mencakup  seluruh  masyarakat kecuali pemerintah.
Sementara  itu,  Lasswell  dan  Kaplan  (dalam  Abidin,  2012  :  6)  melihat kebijakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  menyebutkan  kebijakan sebagai  program  yang  diproyeksikan  berkenaan  dengan  tujuan,  nilai  dan praktek. Sedangkan Friedrich (dalam Abidin, 2012 : 6) mengatakan bahwa yang paling  pokok  bagi  suatu  kebijakan  adalah  adanya  tujuan,  sasaran  atau kehendak.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  dapat  ditarik  suatu kesamaan mengenai konsep kebijakan antara lain sebagai berikut :
1.   Kebijakan  publik  itu  tidak  hanya  cukup  dinyatakan,  tetapi  harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
2.   Kebijakan publik yang baik memiliki landasan maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
3.   Kebijakan publik merujuk kepada pemenuhan kepentingan masyarakat.

## Implementasi Kebijakan Publik
Abidin  (2012  :  146)  menyatakan  bahwa  langkah  implementasi  dalam rangkaian  proses  kebijakan  dapat  disamakan  dengan  fungsi  aksi  ( actuating ) dalam  rangkaian  fungsi  manajemen.  Berhasil  tidaknya  implementasi  sangat ditentukan  oleh  langkah  awalnya  yaitu  formulasi  kebijakan.  Sebagai  langkah pertengahan, berbagai faktor luar yang mempengaruhi proses formulasi juga mempengaruhi  implementasi  kebijakan  karena  pihak-pihak  terkait  yang  pada taraf  awal  mendukung  dan  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  proses perumusan  suatu  kebijakan  cenderung  bersikap  sama  pada  waktu implementasi dari kebijakan tersebut. Begitu pula sebaliknya, pihak-pihak yang semula  beroposisi  dalam  perumusan  kebijakan,  pada  umumnya  cenderung beroposisi pula pada saat implementasi.
Uniknya,  meskipun  implementasi  dianggap  penting  dalam  kajian kebijakan  publik,  orang  baru  melihat  implementasi  sebagai  salah satu  bagian penting  dari  proses  kebijakan  sekitar  pertengahan  tahun  1970-an,  setelah Wildavsky  menulis  sebuah  buku  yang  berjudul Implementation pada  tahun 1973 (Hogwood dan Gunn, 1983 : 197). Meter dan Horn (dalam Wahab, 2005 : 65)  merumuskan  proses  implementasi  sebagai  tindakan-tindakan  yang dilakukan,  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Maka  proses  implementasi  kebijakan  sesungguhnya  tidak  hanya menyangkut  perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,  melainkan  pula  menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan  politik, ekonomi  dan  sosial  yang  langsung atau  tidak  langsung dapat  mempengaruhi
perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  diartikan  Kurniawan  (2005  :  4)  sebagai  pemberian layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2007 : 213) pelayanan publik adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  perlu  memperhatikan  dan menerapkan  prinsip,  standar,  pola  penyelenggaraan,  biaya,  pelayanan  bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian  pengaduan  sengketa,  serta  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Di  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus  memenuhi  beberapa  prinsip  :  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian waktu,  akurasi,  keamanan,  tanggungjawab,  kelengkapan  sarana  prasarana, kemudahan  akses,  kedisiplinan  kesopanan  keramahan,  serta  kenyamanan (Ratminto dan Winarsih, 2009 : 21-23).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data primer  dalam  penelitian  ini  informan.  Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih secara purposive atau  bertujuan  dan  teknik snowball  sampling sesuai  dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Setelah dalam proses  pengumpulan  data  tidak  lagi  ditemukan  informan  (mencapai  titik jenuh),  maka  peneliti  tidak  mencari  informan  baru  dan  proses  pengumpulan informan dianggap selesai. Adapun yang menjadi informan penelitian meliputi : 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2) Para Kepala Bagian / Seksi, 3) Petugas pelaksana pelayanan Akta Kelahiran, dan 4) Masyarakat yang membutuhkan / Pemohon Akta Kelahiran.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran
Dalam  melaksanakan  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  bagi masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah  berupaya  untuk  dapat  memenuhi  penyelenggaraan  pelayanan administratif  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sebagaimana  yang menjadi  harapan  dan  tuntutan  publik,  yaitu  adanya  kejelasan  prosedur, kejelasan  biaya  pelayanan,  adanya  keamanan  dan  kenyamanan  layanan,
adanya  kepastian  waktu  layanan,  perolehan  pelayanan  dari  petugas  yang handal  serta  adanya  sarana  atau  fasilitas  operasional  pelayanan  yang memadai.
Kesederhanaan  prosedur  merupakan  prinsip  penyelenggaraan pelayanan yang paling pertama sebab prosedur berkaitan dengan mekanisme yang  menjadi  petunjuk  bagi  masyarakat  pemohon  untuk  dapat  memperoleh pelayanan  publik.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, prosedur  pelayanan  publik  harus  bersifat  sederhana  atau  tidak  berbelit-belit, dengan  tujuan  agar  prosedur  tersebut  dapat  dipahami  oleh  masyarakat pemohon  dengan  baik  dan  mudah  untuk  dipenuhi.  Prosedur  administrasi pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  telah  memenuhi  kriteria  kejelasan  sebab mudah dipahami oleh masyarakat pemohon dan persyaratan yang ditetapkan telah  sesuai  dengan  pertimbangan  keaslian  sumber  asal  usul  anak  yang dimohonkan  dokumen  kelahirannya,  namun  belum  memenuhi  kriteria kesederhanaan. Namun prosedur pelayanan Akta Kelahiran belum sederhana sebab prosedur administrasi kependudukan yang berlaku masih dilaksanakan melalui  tahapan-tahapan  yang  hierarkhis.  Seperti  misalnya  dalam  proses pendaftaran  penduduk  yang  baru  lahir,  administrasi  kependudukan  diawali dengan penambahan penduduk baru tersebut pada dokumen Kartu Keluarga (KK)  terlebih  dahulu  sehingga  diterbitkan  KK  baru,  kemudian  proses administrasi kependudukan baru dapat dilanjutkan pada pembuatan dokumen Akta  Kelahiran.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  prosedur  administrasi kependudukan yang berlaku masih bersifat birokratis, tidak praktis dan harus melalui proses birokrasi yang panjang dan lamban.
Selain  prinsip  kesederhanaan  prosedur,  kajian  atas  implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ini juga mengkaji aspek biaya pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  dibebaskan  dari  biaya, namun  masih  terdapat  celah  bagi  masyarakat  untuk  mengeluarkan  sejumlah biaya.  Yaitu  pada  saat  pemohon  diwajibkan  untuk  menghadirkan  dua  orang saksi atas peristiwa kelahiran yang telah terjadi sebagai dokumen pendukung Surat  Keterangan  Lahir  yang  diterbitkan  oleh  pihak  Rumah  Sakit  atau  Bidan dan  pihak  Kelurahan.  Terdapat  pemohon  yang  mempergunakan  saksi  yang diadakan  oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Samarinda, yang sesungguhnya berkedudukan sebagai saksi palsu, sebab tidak mengetahui peristiwa kelahiran secara langsung dan jelas, tetapi hanya untuk mempercepat  dan  memperlancar  proses  formalitas  kelengkapan  berkas permohonan  pembuatan  Akta  Kelahiran  saja.  Saksi  tersebut  diberikan  suatu balas  jasa  oleh  pemohon  dengan  tarif  yang  tidak  ditentukan  atau  bersifat sukarela saja. Dengan demikian, pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembebasan ....
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda belum sepenuhnya bebas dari  biaya.  Hal  ini  merupakan  temuan  terpenting  dalam  penelitian  ini  yang dikarenakan  penelitian  ini  berangkat  dari  kebijakan  Peraturan  Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembebasan Biaya atas Pembuatan Akta  Kelahiran,  sehingga  seharusnya  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  benar-benar membebaskan  masyarakat  pemohon  dari  adanya  biaya  atau  pungutan- pungutan.
Disamping  itu  prinsip  kejelasan  biaya,  penyelenggaraan  pelayanan publik  juga  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  lainnya,  diantaranya  prinsip keamanan  dari  produk  pelayanan  yang  dihasilkan  dan  prinsip  kenyamanan lingkungan  pelayanan. Proses  maupun produk  pelayanan  harus  mengandung kepastian  hukum  sehingga  memenuhi  kriteria  keamanan  akan  kesesuaian produk  pelayanan  administratif  dengan  kondisi  pemohon  sebagaimana  yang sesungguhnya.  Pada  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  proses  kegiatan penyelenggaraan  pelayanan  telah  berlangsung  secara  tertib  melalui pemberlakuan  sistem  antrian  yang  mampu  untuk  dipatuhi  oleh  pemohon secara  baik.  Disamping  itu,  produk  yang  dihasilkan  yaitu  dokumen  Akta Kelahiran  terjamin  sesuai  dengan  identitas  yang  disampaikan  oleh  pemohon berdasarkan  persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Dengan demikian, dokumen Akta Kelahiran yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  dapat  memberikan  kepastian  kepada pemohon bahwa dibuat secara benar dan dokumen tersebut memiliki legalitas yang  kuat.  Pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda juga telah melakukan sosialisasi pada wilayah Kecamatan masing-masing akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam rangka menjamin hak-hak anak dalam keluarga dan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan melakukan pelayanan keliling pada wilayah-wilayah Kecamatan.
Namun demikian, kenyamanan pemberian pelayanan dalam implementasi  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  masih  perlu  meningkatkan  kenyamanan bagi para pemohon Akta Kelahiran sebab fasilitas yang tersedia selama ini bagi para pemohon pada saat menunggu proses pelayanan masih kurang memadai dari  segi  jumlah  kursi  tunggu,  walaupun  aspek  kebersihan  ruang  tunggu  dan ketersediaan  fasilitas  hiburan  bagi  pemohon  yang  mengantre  seperti  bahan- bahan  bacaan  dan  televisi  telah  dilakukan  secara  baik.  Jumlah  kursi  tunggu dan loket pelayanan yang terbatas, menjadikan masih banyak pemohon yang mengantre  dalam  posisi  berdiri  atau  menyebabkan  ruang  tunggu  sesak sehingga  menciptakan  ketidaknyamanan  bagi  pemohon  yang  mengantre. Ratminto  dan  Winarsih  (2009:21-23)  mengemukakan  bahwa  lingkungan penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  teratur,  nyaman  serta  dilengkapi
dengan  fasilitas  pendukung  pelayanan.  Dengan  demikian,  untuk  kelancaran implementasi  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  yang  lebih  baik  bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda masih perlu  menyediakan  fasilitas  pendukung  terutama  jumlah  kursi  tunggu  yang lebih banyak bagi para pemohon agar kenyamanan pelayanan dapat tercapai secara lebih baik.
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda juga telah terdapat kepastian  waktu  pelayanan  yaitu  setiap  hari  kerja  mulai  pukul  08.00  hingga 15.00 WITA, sedangkan jangka waktu penyelesaian pembuatan dokumen Akta Kelahiran adalah maksimal 14 hari kerja. Prinsip kepastian waktu sebagaimana terurai dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan berkenaan dengan pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  harus  dapat  diselesaikan  dalam  kurun waktu yang telah ditentukan.
Prinsip  pelayanan  publik  yang  lainnya  adalah  kehandalan  petugas pelayanan,  yang  termasuk  di  dalamnya  memenuhi  kriteria  kedisiplinan, kesopanan  dan  keramahan.  Sikap-sikap  disiplin,  sopan  dan  santun,  ramah serta  ikhlas  dalam  memberikan  pelayanan  merupakan  sesuatu  hal  yang penting  bagi  pemenuhan  kepuasan  masyarakat  akan  pelayanan  publik  yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Para  petugas  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  telah  memiliki kehandalan  yang  baik  dalam  melayani  para  pemohon  sebab  telah  memiliki pengetahuan yang baik akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai pembagian  kerja  yang  diberikan  oleh  pimpinan,  memiliki  kedisiplinan  kerja yang  tinggi,  mampu  berperilaku  ramah  dan  sopan  terhadap  masyarakat pemohon  dan  telah  memperoleh  pembekalan  atau  pelatihan  sehubungan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
Prinsip  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  juga  tidak  boleh diabaikan, dimana tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung  lainnya  harus  memadai,  termasuk  penyediaan  sarana  teknologi telekomunikasi  dan  informatika  (telematika).  Pelayanan  pembuatan  Akta Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda berdasarkan  temuan  penelitian  telah  ditunjang  dengan  sarana  atau  fasilitas operasional pelayanan yang memadai sesuai harapan masyarakat.
Berdasarkan  pembahasan  atas  hasil penelitian yang  diperoleh  penulis, maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  mengenai  implementasi  pelayanan pembuatan  Akta  Kelahiran  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  sebagai  berikut:  1)  implementasi pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  belum  memenuhi  kriteria  kesederhanaan prosedur,  walaupun  telah  memenuhi  kriteria  kejelasan  prosedur;  2)
implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  belum  bebas  dari  biaya sebab  masih  terdapat  celah  bagi  pemohon  untuk  mengeluarkan  sejumlah biaya  sebagai  balas  jasa  apabila  mempergunakan  saksi  peristiwa  kelahiran yang  disediakan  oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Samarinda; 3) implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah memenuhi kriteria keamanan proses dan produk layanan sebab telah menerapkan sistem antrian yang dapat dipatuhi oleh pemohon di dalam penyelenggaraan pelayanan dan dokumen  yang  dihasilkan  telah  sesuai  dengan  identitas  penduduk  yang bersangkutan  dan  memiliki  legalitas  yang  kuat.  Namun  implementasi pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  tersebut  belum  memenuhi  kriteria kenyamanan  pelayanan,  sebab  penyediaan  fasilitas  tempat  duduk  dan  loket pelayanan  bagi  pemohon  saat  mengantre  masih  perlu  ditambah;  4) implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah memenuhi kriteria kepastian  waktu  pelayanan  dan  penyelesaian  dokumen  sesuai  dengan peraturan yang telah ditetapkan; 5) implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda telah diselenggarakan oleh petugas pelayanan yang handal dan ramah sebab pegawai  telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik  akan  tugas  pokok  dan fungsinya  masing-masing,  disamping  telah  memperoleh  pembekalan  atau pelatihan  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  public;  dan  6)  implementasi pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  telah  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana pelayanan yang memadai.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Akta Kelahiran
Hasil-hasil wawancara terhadap informan penelitian, baik dari pihak Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  maupun  dari  pihak masyarakat/pemohon  Akta  Kelahiran  menunjukkan  sejumlah  faktor-faktor pendukung implementasi pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang dapat dihimpun antara lain sebagai berikut  :  a)  kebijakan  yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pelayanan administratif  kependudukan;  b)  kelengkapan  persyaratan  dari  pemohon;  c) SDM  yang  ramah  dan  cekatan;  d)  koordinasi  antar  sesama  pegawai;  e) lingkungan  kerja  yang  nyaman;  dan  f)  penghargaan  atau reward atas  kinerja pegawai.
Sementara  sejumlah  faktor  penghambat  implementasi  pelayanan pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Samarinda  antara  lain:  a)  berkas  persyaratan  yang  tidak  lengkap  dari pemohon; b) dokumen persyaratan yang tidak dapat dimiliki secara serempak
oleh  masyarakat  akibat  prosedur  yang  tidak  praktis;  dan  c)  proses  verifikasi yang memakan waktu.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :
1.  Implementasi  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda:  a)  belum  terpadu prosedurnya  sebab  belum  memenuhi  kriteria  kesederhanaan,  walaupun telah  memenuhi  kriteria  kejelasan  prosedur;  b)  belum  bebas  dari  biaya sebab masih terdapat celah bagi pemohon untuk mengeluarkan sejumlah biaya  sebagai  balas  jasa  apabila  mempergunakan  saksi  pelaporan pembuatan  Akta  Kelahiran  yang  disediakan  oleh  pihak  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda;  c)  telah  memenuhi kriteria  keamanan  proses  dan  produk  layanan  sebab  telah  menerapkan sistem  antrian  yang  dapat  dipatuhi  oleh  pemohon  di  dalam penyelenggaraan  pelayanan  dan  dokumen  yang  dihasilkan  telah  sesuai dengan identitas penduduk yang bersangkutan dan memiliki legalitas yang kuat. Namun implementasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran tersebut belum  memenuhi  kriteria  kenyamanan  pelayanan,  sebab  penyediaan fasilitas tempat duduk dan loket pelayanan bagi pemohon saat mengantre masih  perlu  ditambah;  d)  telah  memenuhi  kriteria  kepastian  waktu pelayanan dan penyelesaian dokumen sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; e) telah diselenggarakan oleh petugas pelayanan yang handal dan  ramah  sebab  pegawai  telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik  akan tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing,  disamping  telah  memperoleh pembekalan  atau  pelatihan  mengenai  penyelenggaraan  pelayanan  public; dan f) telah didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
2.  Faktor  pendukung  implementasi  pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda antara lain meliputi : 1) Kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan administratif  kependudukan,  2)  Kelengkapan  persyaratan  dari  pemohon, 3) SDM yang ramah dan cekatan, 4) Koordinasi antar sesama pegawai, 5) Lingkungan  kerja  yang  nyaman,  dan  6)  Penghargaan  atau reward atas kinerja pegawai. Sementara faktor penghambatnya antara lain : 1) Berkas persyaratan  yang  tidak  lengkap  dari  pemohon,  2)  Dokumen  persyaratan yang tidak dapat dimiliki secara serempak oleh masyarakat akibat prosedur yang tidak praktis, serta 3) Proses verifikasi yang memakan waktu.

## Saran-saran
1. Untuk  menyederhanakan  prosedur pelayanan  pembuatan  Akta  Kelahiran, kiranya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  dapat memangkas alur pelayanan pembuatan Akta Kelahiran agar lebih singkat, misalnya  dengan  cara  menggabungkan  kegiatan  penerimaan  berkas  dan verifikasi  hingga  pencetakan  Akta  pada  petugas  loket  saja,  agar  tidak terlalu  banyak  jalur  yang  harus  dilalui  dan  dalam  rangka  intensifikasi pelaksanaan tugas oleh pegawai / petugas pelayanan.
2. Berkenaan  dengan  prosedur  pelayanan  yang  masih  belum  terpadu,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  kiranya  perlu mengkaji  upaya  inovasi  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi kependudukan bagi anak yang baru dilahirkan melalui pembuatan KK dan Akta  Kelahiran  secara  serempak  pada  satu  tahapan  yang  sama,  bukan secara  bertahap  sebagaimana  yang  telah  dilaksanakan  selama  ini  dalam rangka  memangkas  proses  pelayanan  yang  panjang  dan  mengatasi masalah lamanya waktu pelayanan pembuatan dokuman Catatan Sipil bagi anak.
3. Berkenaan masih terdapatnya celah bagi masyarakat untuk mengeluarkan sejumlah  biaya  sebagai  balas  jasa  bagi  saksi  pelaporan  yang  disediakan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda,  kiranya kebijakan  mengenai  pengadaan  saksi  pelaporan  dapat  ditinjau  kembali agar implementasi pelayanan Akta Kelahiran benar-benar bebas biaya.
4. Kiranya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  dapat menambah  jumlah  tempat  duduk  bagi  para  pemohon  dan  menambah jumlah loket pelayanan agar proses pelayanan  pembuatan Akta Kelahiran dapat  terselenggara  secara  lebih  efisien  dari  segi  waktu  pelayanan  dan masalah antrean panjang pemohon dapat diatasi.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Said  Zainal.  2012. Kebijakan  Publik. Edisi  Kedua.  Salemba  Humanika.
Jakarta.
Anonim. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan . Jakarta. _______. Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  31  Tahun  2006  tentang Pembebasan  Biaya  atas  Pembuatan  Kutipan  Akta  Kelahiran,  Kartu Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  untuk  Masyarakat  dalam  Wilayah Kota Samarinda. Samarinda. Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi  Pelayanan  Publik. Pembaruan. Yogyakarta.
Mahmudi.  2007. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2009. Manajemen  Pelayanan  : Pengembangan  Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar  Pelayanan  Minimal. Cetakan  Keenam.  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2005. Analisis  Kebijaksanaan  Publik  :  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara .  Cetakan  Kelima.  Bumi  Aksara. Jakarta.