Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017): 237 - 262 ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 237

## Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
Naerul Edwin Kiky Aprianto Institut Agama Islam Negeri Purwokerto email: naerul_edwin@yahoo.com
Abstract: This  article  intends  to  examine  the  social  security  system  in  the perspective of Islamic economy. Using literature review, this article cut social security. For that, it can be concluded that the social security construction in the Islamic economic system has four stages, namely: (1) guarantees the individual against himself (individual guarantees); (2) among individuals with his family (family guarantees); (3) individuals with society (assurance society); and (4) between people within a country (a guarantee). Therefore, the construction of social security system in Islamic economics illustrates that guarantee it in layers. When social security was able to be resolved by the individual, then simply at the level of the individual. But when could not be resolved at the level of the individual, it will be resolved at the level of the family. If not completed in level of the family, it will be resolved at the community level. If social security did not complete in the community, then the obligation of the State to finish it
Keywords: Construction; System, Social Security; Islamic Economics.
Abstrak: Artikel ini bermaksud untuk mengkaji sistem jaminan sosial dalam perspektif  ekonomi  Islam.  Dengan  menggunakan literature  review ,  artikel  ini membedah jaminan sosial Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan  individu  terhadap  dirinya  (jaminan  individu);  (2)  antara  individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Oleh karena itu, konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan  bahwa  jaminan  itu  berlapis-lapis.  Apabila  jaminan  sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu. Apabila tidak bisa diselesaikan di level individu,  maka akan diselesaikan  di  level  keluarga. Apabila  tidak  selesai  di  level  keluarga,  maka  akan  diselesaikan  di  level masyarakat. Apabila jaminan sosial tidak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya
Kata Kunci: Konstruksi; Sistem; Jaminan Sosial; Ekonomi Islam.

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
238 |

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  selalu  ada  di  setiap negara,  baik  dalam  bentuk  kemiskinan  yang  sifatnya  absolut  maupun kemiskinan  relatif.  Masalah  kemiskinan  ini  harus  diupayakan penyelesaiannya,  sebab  jika  tidak  mampu  diselesaikan,  maka  akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak membenarkan seseorang  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  Islam  sekalipun ahl  al- dhimmah (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang  terhadap  kemiskinan  dan  berusaha  keras  untuk membendungnya  serta  mengawasi  kemungkinan  yang  dapat menimbulkannya (al-Qardhawi 2002). Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping  mewujudkan  jiwa  persaudaraan  antara  sesama  anggota masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sebagai ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat (Qadir 2001).
Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi  manusia  yang  berlaku  secara  universal  dengan  dua  ciri  dimensi, yaitu  kebahagiaan  di  dunia  dan  kebahagiaan  hidup  di  akhirat  (Aedy 2011).  Namun  dalam  kenyataannya,  tidak  semua  warga  negara  dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai jaminan sosial.
Dalam  ekonomi  kapitalisme,  jaminan  sosial  tidak  dibahas  secara rinci. Akan tetapi, sistem ini hanya menekankan kepada kebebasan penuh yang  dimiliki oleh setiap individu,  baik dalam kepemilikan  harta  yang mutlak,  cara  memilikinya  sampai  dengan  penggunaannya  merupakan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 239
hak mutlak setiap individu yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk  pemerintah.  Sementara  itu,  ekonomi  sosialisme  berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui persamaan dalam kepemilikan, di mana kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan ekonomi  Islam  benar-benar  menjamin  kebutuhan-kebutuhan  individu tanpa melarang kepemilikan individu (al-Arif 2015).
Menurut  M.  Umer  Chapra,  Islam  menganjurkan  kesejahteraan ekonomi  melalui  pemenuhan  semua  kebutuhan  pokok  manusia, menghapuskan  semua  sumber  utama  kesulitan  dan  ketidaknyamanan (kemiskinan,  pengangguran,  kesempatan  kerja  yang  rendah,  dan  lain- lain), serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material (M.  U.  Chapra  1992).  Sementara  itu,  menurut  Jaih  Mubarok  bahwa kesejahteraan  adalah  perasaan-perasaan  hidup  senang  dan  tenteram tidak  kurang  apa-apa  dalam  batas  yang  mungkin  dicapai  oleh  orang- perorang (Mubarok 2008).
Tahapan-tahapan  kesejahteraan  sebagaimana  teori need milik Abraham  Maslow  seperti  dikutip  oleh  Mukhlisin  Muzarie  bahwa kesejahteraan  sosial  meliputi  beberapa  aspek  yang  diperoleh  secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik  ( physioligical  needs )  atau  kebutuhan  pokok  ( basic  needs )  seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan akan rasa aman ( safety needs ), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial ( social needs ). Tahap keempat adalah kebutuhan akan  pengakuan  ( esteem  needs ),  dan  tahap  kelima  (terakhir)  adalah terpenuhinya  kebutuhan  aktualisasi  diri  ( self  actualization  needs ) (Muzarie 2010). Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji konstruksi sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
240 |

## Definisi Jaminan Sosial
Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain.  Sedangkan  sosial  adalah  sesuatu  yang  berkenaan  dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut, jika dianalogikan pihak yang satu  adalah  negara  serta  pihak  yang  lain  adalah  masyarakat  (warga negara),  sehingga  dapat  diambil  sebuah  pengertian  bahwa  seseorang dalam  suatu  negara  wajib  untuk  menyetorkan  iuran  kepada  negara secara  kolektif  dan  universal  guna  menanggung  dan  menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan (Syufa’at 2015) .
Menurut  Monika  Queisser,  tidak  ada  definisi  baku  yang menyumbangkan pemaknaan jaminan sosial secara global. Menurutnya, jaminan  sosial  sebenarnya  dipahami  sebagai  jumlah  total  semua  nilai atau  aturan  sosial  yang  dirancang  tidak  hanya  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  fisik  suatu  kelompok  individu  atau  masyarakat, tetapi  juga  untuk  memberikan  perlindungan  yang  komprehensif  dari risiko yang mungkin mengacu pada penurunan daya hidup yang tidak dapat diramalkan dan konsekuensi yang dapat ditanggung sendiri oleh mereka yang terkena dampak (Queisser 1995). Sementara itu, Purwoko mengemukakan  bahwa  konsep  jaminan  sosial  sebagai  suatu  skema proteksi  yang  ditujukan  untuk  tindakan  pencegahan,  khususnya  bagi masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  terhadap  berbagai  risiko  atau peristiwa  yang  terjadi  secara  alami  sperti  sakit,  kecelakaan,  kematian, PHK sebelum usia pensiun, dan hari tua (Purwoko 2010). Oleh karena itu, kehadiran jaminan sosial adalah selain untuk menjamin atau melindungi individu  secara  fisik,  juga  untuk  meminimalisir  adanya  risiko  yang mungkin terjadi.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 241
satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak  (2004  n.d.). Menurut  Afzalur  Rahman,  jaminan  sosial  dalam  Islam  mencakup pemberian  standar  hidup  yang  layak,  termasuk  penyediaan  pangan, pakaian,  perumahan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya (Rahman, Doktrin Ekonomi Islam 1995).
Islam meninggalkan pesan-pesan melalui sejarah kebudayaan yang erat  dengan  keadilan  dan  kesejahteraan.  Keadilan  sosial  ini  tentu  saja bukan hanya untuk negara Islam, namun konsep ini harus dimiliki oleh semua negara di dunia. Jika meninjau kembali skema jaminan sosial yang berujung pada kesejahteraan, maka dalam prosesnya terdapat distribusi kekayaan dalam bentuk penjaminan. Sedangkan dana jaminan dalam hal ini salah satunya adalah diambil dari dana warga negaranya, yaitu berupa zakat,  infak,  dan  sedekah  (al-Qashim  2006).  Selain  itu,  Umar  Chapra menegaskan bahwa kewajiban untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang  dicerminkan  dengan  adanya  penjaminan  pun  diwajibkan  bagi manusia baik individu maupun kolektif, terlebih negara yang bertugas menaungi seluruh warganya (M. U. Chapra, The Islamic Welfare State and its Role in The Economy 1995).
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  yang  diberikan  kepada masyarakat,  baik  dalam  bentuk  sandang,  pangan,  papan,  kesehatan, pendidikan,  keamanan,  dan  keadilan  bagi  usia  produktif  maupun  usia lanjut.  Dengan  tambahan  penjelasan  bahwa  tunjangan  hari  tua  hanya akan  diberikan  setelah  seseorang  melewati  batas  usia  produktif. Sedangkan  untuk  jaminan  keamanan,  keadilan,  pemerataan  ekonomi yang  terangkum  dalam  sandang,  pangan,  dan  papan  adalah  hak masyarakat baik dalam usia produktif maupun non-produktif.

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
242 |

## Asas-asas Jaminan Sosial dalam Islam
Asas  jaminan  sosial  dirumuskan  dalam  tiga  hal,  yaitu  asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan (Syufa’at 2015) . Dalam hal ini,  asas  kemanusiaan  merupakan  asas  yang  bersinggungan  dengan martabat  manusia.  Asas  tersebut  untuk  mengangkat  dan  melindungi harga  diri  manusia  sebagai  hak  dasar  bagi  seluruh  warga  negara. Sebagaimana yang terdapat dalam al- Qur’an bahwa adanya persamaan antar  manusia  di  hadapan  Allah  swt,  hanya  saja  yang  membedakan adalah  ketakwaannya  sebagaimana  firman  Allah  swt.  dalam  QS.  al- Hujurat [49]: 13:
اَهُّيَأَٰٓ َي ٱ ساَّنل َّنِإ  ْۚ ا َٰٓو فَراَعَتِل َلِئَٰٓاَبَق َو ا ٗبو ع ش  ۡم ك  َنۡلَعَج َو   ىَثن أ َو  ٖرَكَذ نِّم م ك  َن ۡقَلَخ اَّنِإ َدنِع  ۡم كَمَر ۡكَأ ٱ َِّللّ َّنِإ  ْۚۡم ك  ىَق ۡتَأ ٱ ََّللّ ِلَع ٞريِبَخ ٌمي ١٣
“Hai  manusia,  sesungguhnya Kami  menciptakanmu  dari  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikanmu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kalian  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang  yang  paling  takwa  di  antaramu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al -Hujurat [49]: 13)
Asas  manfaat  tercermin  dengan  pemberian  nilai  tunai  dan pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  pokok  bagi  kehidupan seseorang  yang  layak,  seperti  sandang,  pangan,  papan,  penjaminan pensiun,  tabungan  hari  tua,  kesehatan,  kecelakaan  kerja,  kematian, pendidikan, serta perumahan,  sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa [4]: 36:
َو ٱ او د ب ۡع ٱ ََّللّ ِهِب  او كِر ۡش ت  َلَ َو ۦ ۡيَش ٗ ِب َو ۖا ٱ ِن ۡيَدِل  َوۡل يِذِب َو ا ٗن  َس ۡحِإ ٱ ىَب ۡر قۡل َو ٱ ىَم  َتَيۡل َو ٱ ِنيِك  َسَمۡل َو ٱ ِراَجۡل يِذ ٱ ىَب ۡر قۡل َو ٱ ِراَجۡل ٱ ِب ن جۡل َو ٱ ِبِحاَّصل ِب ٱ ِب ۢن َجۡل َو ٱ ِن ۡب ٱ ِليِبَّسل ك ن  َم ۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم َو ۡم َّنِإ ٱ ََّللّ َت ۡخ م  َناَك نَم ُّبِح ي  َلَ اًرو خَف  ٗلَا ٣٦
“Sembahlah  Allah  dan  janganlah  kalian  mempersekutukan -Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan  tetangga  yang  jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 243
hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- banggakan diri.” ( QS. al-Nisa [4]: 36)
Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan,  kaya,  hampir  miskin,  dan  bahkan  miskin  sekalipun  akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al- Ma’idah [15]: 8:
ٱ َم ۡوَيۡل م كَل َّلِح أ ٱ ۖ ت  َبِّيَّطل ماَعَط َو ٱ َنيِذَّل او تو أ ٱ َب  َتِكۡل كَّل  ٞ لِح ۖۡم هَّل  ٞ لِح  ۡم ك ماَعَط َو  ۡم َو ٱ ت  َنَص ۡح مۡل َنِم ٱ ِت  َنِم ۡؤ مۡل َو ٱ ت  َنَص ۡح م ۡل َنِم ٱ َنيِذَّل او تو أ ٱ َب  َتِكۡل َٰٓاَذِإ  ۡم كِل ۡبَق نِم ج أ  َّن هو م ت ۡيَتاَء َّن هَرو ۡر ف ۡكَي نَم َو   ٖناَد ۡخَأ َٰٓيِذِخَّت م  َلَ َو  َنيِحِف  َس م َر ۡيَغ  َنيِن ِص ۡح م ِبٱ ِ ۡل ِن  َمي ه لَمَع َطِبَح  ۡدَقَف ۥ يِف  َو ه َو ٱ ِةَرِخَٰٓ ۡلۡ َنِم ٱ َني ِرِس  َخۡل ٥
“Wahai orang -orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan  karena  Allah  (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  (adil)  itu  lebih  dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. al - Ma’idah [5]: 8)
Ketiga  asas  ini  merupakan  landasan  asas  yang sustainable dan relatable , di mana antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri.

## Sistem Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam
Jaminan sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial (social welfare) .  Istilah  kesejahteraan  sosial  merupakan  kondisi  terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi  manakala  kehidupan  manusia  aman  dan  bahagia  karena

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
244 |
kebutuhan  dasar  akan  gizi,  kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal, pendapatan  dapat  dipenuhi,  serta  manakala  manusia  memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya (Dahlan 2007).
Pada  tinjauan  yang  lebih  luas  seperti  yang  telah  diterapkan  dan dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia, jaminan sosial tidak hanya berporos  pada  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  saja.  Namun demikian, jaminan sosial telah bermetamorfosa menjadi sebuah sistem, di mana sistem tersebut dibangun sesuai dengan identitas dan kondisi masing-masing negara. Menurut Subianto, jaminan sosial sebagai suatu sistem akan dapat memberikan energi bagi setiap warga negara untuk membangun cita-cita negaranya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Subianto 2011).
Aplikasi dan pemahaman jaminan sosial sebagai suatu sistem yang baik sesuai dengan filosofinya akan mengantarkan pada kondisi negara yang  sejahtera,  aman,  stabil  dalam  berbagai  bidang,  mengembangkan ekonomi  negara  baik  mikro  maupun  makro.  Hal  ini  senada  dengan pandangan  Muhammad  Akram  Khan  yang  menjelaskan  bahwa kesejahteraan (fal āḥ ) meliputi  kelangsungan  hidup,  kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro. 1
_______________
1 Untuk  dapat  melangsungkan  kehidupan,  maka  secara  mikro  manusia  membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, dalam tataran ekonomi memerlukan kepemilikan faktor produksi, secara sosial memerlukan persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis, dan dalam tataran politik memiliki kebebasan untuk  berpartisipasi.  Secara  makro  kelangsungan  hidup  menuntut  adanya  keseimbangan ekologi, pengelolaan SDA, dan kebersamaan sosial. Untuk dapat bebas berkeinginan, manusia harus bebas dari kemiskinan dan memiliki kemandirian hidup, sementara pada lingkup makro harus tersedia sumber daya bagi penduduk masa sekarang dan generasi yang akan datang. Adapun untuk bisa memiliki kekuatan dan harga diri, secara mikro setiap orang harus memiliki kemerdekaan,  perlindungan  terhadap  hidup,  dan  secara  makro  harus  memiliki  kekuatan
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 245
Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna  memelihara  standar  hidup  seluruh  individu  dalam  masyarakat Islam.  Lazimnya,  negara  menunaikan  kewajibannya  ini  dalam  dua bentuk. Pertama , negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan  kerja  produktif,  sehingga  ia  bisa  memenuhi  kebutuhan hidupnya  dari  kerja  dan  usahanya  sendiri.  Namun,  ketika  seorang individu  tidak  mampu  melakukan  kerja  produktif  dan  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dari  usahanya  sendiri  atau  ketika  ada  keadaan khusus  di  mana  negara  tidak  bisa  menyediakan  kesempatan  kerja baginya,  maka  berlakulah  bentuk  kedua.  Dalam  hal  ini,  bentuk kedua adalah  negara  mengaplikasikan  prinsip  jaminan  sosial  dengan  cara menyediakan  uang  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.
Islam  telah  memberikan  konsep  yang  lengkap  tentang  jaminan sosial, di mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki empat tahapan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 1. Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Islam
_______________
ekonomi, terbebas dari hutang, dan bahkan memiliki kekuatan militer yang tangguh (Khan, An Introduction to Islamic Economics 1994).

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
246 |
Berdasarkan  konstruksi  tersebut,  sistem  jaminan  sosial  dalam ekonomi  Islam  meliputi  jaminan  individu  terhadap  dirinya  (jaminan individu),  antara  individu  dengan  keluarganya  (jaminan  keluarga), individu  dengan  masyarakatnya  (jaminan  masyarakat),  dan  antara masyarakat  dalam  suatu  negara  (jaminan  negara).  Keempat  jaminan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Jaminan Individu
Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam  kehancuran,  dan  bekerja  keras  agar  mampu  memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jaminan individu ini menuntut supaya seseorang  termotivasi  untuk  bekerja  keras  dalam  rangka  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah [9]: 105:
ِل ق َو ٱ او لَم ۡع ىَرَيَسَف ٱ َّللّ ه لو سَر َو  ۡم كَلَمَع ۥ َو ٱ َۖنو نِم ۡؤ مۡل ِمِل  َع   ىَلِإ  َنوُّدَر تَس َو ٱ ِب ۡيَغۡل َو ٱ ِةَد  َهَّشل َنو لَم ۡعَت  ۡم تن ك اَمِب م ك ئِّبَن يَف ١٠٥
“Dan katakanlah: Bekerjalah ka lian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kalian kerjakan.” (QS. al-Taubah [9]: 105)
Jaminan negara
Jaminan masyarakat
Jaminan keluarga Jaminan individu
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 247
Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab memandang bahwa ayat tersebut  sangat  berkaitan  dengan  masalah  kemiskinan.  Islam memandang  bahwa  masalah  kemiskinan  adalah  masalah  tidak terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  primer  secara  menyeluruh.  Sejak dahulu  hingga  sekarang,  syariat  Islam  telah  menentukan  kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang,  pangan,  dan  papan  (Shihab  1996).  Oleh  karena  itu,  dengan bekerja  keras,  maka  seseorang  akan  terhindar  dari  kemiskinan  dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dengan bekerja, seseorang juga akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran akan semakin tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:
لو س َر  َلاَق   تَلاَق  َةَشِئاَع   نَع ِ َّاللَّ  ن ِم   ل ج َّرلا  َلَكَأ  اَم  َبَي  طَأ  َّنِإ
ِهِب  سَك   نِم  هَدَل َو  َّنِإ َو ِهِب  سَك
“Dari Aisyah , ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesuatu yang  paling baik untuk dimakan  oleh seseorang  adalah dari  jerih payahnya, dan anak adalah termasuk dari jerih payahnya. ” (HR. Ibnu Majah)
Menurut Isnaini Harahap, hadis di atas memberikan maksud bahwa Rasulullah saw. menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Beliau  sangat  mengapresiasi  dan  memberikan  nilai  yang  tinggi  pada seseorang  yang  bekerja.  Ketergantungan  kepada  orang  lain,  sikap berpangku tangan atau mengemis/meminta-minta sebagai sarana untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sangat  dicela.  Manusia  didorong  untuk bekerja keras, membangun segala sarana ekonomi, memproduksi barang dan  jasa,  dan  dilarang  membuang  waktu  percuma  dengan  berpangku tangan melakukan aktivitas yang produktif (Isnaini Harahap 2015).
Dengan demikian, jaminan individu ini diarahkan untuk mencapai maq āṣ id  syar ī‘ah (tujuan-tujuan  syariah)  yang  meliputi  pemeliharaan terhadap agama ( ḥ if ẓ al-d ī n) ; pemeliharaan terhadap jiwa ( ḥ if ẓ al-nafs) ;

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
248 |
pemeliharaan  terhadap  akal ( ḥ if ẓ al- ‘aql) ;  pemeliharaan  terhadap keturunan ( ḥ if ẓ al-nasl) ; dan pemeliharaan terhadap harta ( ḥ if ẓ al-m ā l) , sehingga akan tercapainya fal āḥ atau kesejahteraan dunia dan akhirat (A. A. Karim 2014).
Konsep  ini  dapat  diimplementasikan  bahwa  jaminan  sosial semestinya mengarahkan pada kehidupan agama yang harmonis sebagai refleksi  dari ḥ if ẓ al-d ī n ,  memberdayakan  manusia  yang  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup  sebagai  implementasi  dari ḥ if ẓ al-nafs, meningkatnya sumber daya manusia yang beriman, cerdas, dan terampil sebagai  refleksi  dari ḥ if ẓ al- ‘aql, meningkatnya  kesejahteraan  keluarga dengan adanya peluang kerja yang baik dan distribusi pendapatan yang merata sebagai refleksi dari ḥ if ẓ al-nasl, dan meningkatnya pendapatan individu  secara  finansial  dan  kemauan  untuk  mendistribusikannya dengan membagi kepada orang yang membutuhkan sebagai refleksi dari ḥ if ẓ al-m ā l.

## 2. Jaminan Keluarga
Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan non- material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya.
Jaminan  sosial  antara  individu  dengan  keluarganya  adalah disyariatkannya  hukum  waris.  Dalam  hal  ini,  waris  diartikan  sebagai perpindahan  hak  kepemilikan  dari  orang  yang  telah  meninggal  dunia kepada  ahli  waris  (Isnaini  Harahap  2015).  Oleh  sebab  itu,  waris merupakan  salah  satu  sarana  memperoleh  jaminan  sosial.  Lahirnya konsep  waris  sebagaimana  yang  telah  diterangkan  dalam  al- Qur’an menempati  posisi  fundamental  dalam  ajaran  Islam.  Hal  ini  dapat
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 249
dibuktikan dengan penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat al- Qur’an sebagai mana dalam QS. al-Nisa [4]: 176:
َكَنو ت ۡفَت ۡسَي ِل ق ٱ َّللّ يِف  ۡم كيِت ۡف ي ٱ ِْۚةَل َلَكۡل ِنِإ ٱ اٌؤ ر ۡم هَل  َس ۡيَل َكَلَه ۥ هَل َو  ٞدَل َو َٰٓۥ اَهَلَف  ٞت ۡخ أ اَتَناَك نِإَف  ْۚٞدَل َو اَهَّل ن كَي  ۡمَّل نِإ َٰٓاَه ث ِرَي  َو ه َو  َْۚكَرَت اَم   ف ۡصِن ٱ ِن ۡيَتَن ۡث اَم هَلَف ٱ ِناَث لُّثل َْۚكَرَت اَّمِم ِّظَح  ل ۡثِم ِرَكَّذلِلَف  ٗءَٰٓاَسِن َو  ٗلَاَجِّر ٗة َو ۡخِإ  ا َٰٓو ناَك نِإ َو ٱ ِن ۡيَيَثن  ۡلۡ نِّيَب ي ٱ َّللّ َل ۡم ك َو   اوُّل ِضَت نَأ ٱ َّللّ ۢ ميِلَع ٍء ۡيَش ِّل كِب ١٧٦
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kal ā lah ). Katakanlah:
“ Allah  memberi  fatwa  kepadamu  tentang kal ā lah (yaitu):  jika seorang  meninggal  dunia  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi  saudaranya  yang perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara perempuan  itu  dua  orang,  maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian  seorang  saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang saudara  perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu, supaya  kalian  tidak  sesat  dan  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu.” ( QS. al-Nisa [4]: 176)
Berdasarkan ayat di atas, kalimat al-kal ā lah di ambil dari kata al-ikl ī l , yakni  sesuatu  yang  melingkup  seluruh  kepala.  Ada  juga  yang berpendapat dari kata al-kalla yang bermakna lemah. Misalnya, kata ini digunakan dalam kalla al-rajulu yang artinya “ apabila orang itu lemah dan hilang. ” Sedangkan  yang  dimaksud  di  sini  ialah  orang  yang  hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja (Kathīr 2000) .
Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga penyebaran harta menjadi sangat luas (Chaudhry 2012). Jika dicermati lebih jauh, mekanisme waris sangat erat dengan jaminan sosial dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera jauh dari kemiskinan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada seseorang saja. Betapa pun

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
250 |
kayanya seseorang, jika seorang bapak meninggal dunia, maka anak, istri, ibu,  dan  kerabat  lainnya  akan  memperoleh  harta  peninggalannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
َلاَق  ٍساَّبَع ِن با   نَع َِّاللَّ  لو سَر َلاَق  ِل هَأِب  َضِئاَرَف لا او قِح لَا َو هَف  َيِقَب اَمَف اَه
ٍرَكَذ ٍل جَر ىَل  وَ ِلۡ
“Dari Ibnu Abbas , ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah harta  warisan  kepada  yang  berhak  mendapatkannya,  sedangkan sisanya  untuk  laki- laki  yang  paling  dekat  keturunannya.” (HR. Bukhari)
Hadis di atas menunjukan bahwa warisan hanya diberikan kepada orang yang berhak menerima warisan (ahli waris). Konsep waris dalam Islam  erat  kaitannya  dengan  distribusi  kekayaan  dalam  keluarga, terutama  keinginan  agar  tercipta  keadilan  dalam  pembagian  waris. Konsep  waris  Islam  merupakan  mekanisme  distribusi  kekayaan  dan jaminan  sosial  dalam  keluarga  (Noor  2013).  Pembagian  harta  waris dalam  keluarga  secara  ekonomi  dapat  membantu  dalam  menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kesenjangan dalam  distribusi  kekayaan  (M.  U.  Chapra,  Islam  dan  Pembangunan Ekonomi  2000)  .  Dalam  hal  ini,  membagikan  harta  waris  kepada  ahli waris  yang  berhak,  baik  disebabkan  oleh  hubungan  perkawinan, kekerabatan  maupun  perwalian,  secara  langsung  telah  menciptakan jaminan  sosial  dalam  keluarga  agar  di  antara  anggota  keluarga  tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan.

## 3. Jaminan Masyarakat
Dari  individu-individu,  kemudian  berkeluarga  dan  keluarga- keluarga  ini  berhimpun  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  masing- masing  individu  dan  keluarga  tersebut  terdapat  hak  dan  kewajiban
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 251
sehingga  kehidupan  di  masyarakat  akan  damai  dan  sejahtera  dalam lindungan Allah Swt. Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan,  juga  ada  kewajiban  saling  menegakkan amar  ma’rū f  nahi munkar (perintah untuk mengajak hal-hal yang baik dan mencegah hal- hal yang buruk bagi masyarakat) (BAZNAS n.d.).
Jaminan  masyarakat  dapat  diwujudkan  melalui  zakat.  Untuk  itu, zakat  sangat  erat  kaitannya  dengan  dimensi  sosial,  moral,  maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat  ibadah,  karena  zakat  yang  dikenakan  terhadap  harta  individu ditujukan  kepada  masyarakat  agar  terpenuhi  kebutuhan  dan mengentaskan  kemiskinan.  Pada  dimensi  moral,  zakat  mengikis ketamakan  dan  keserakahan  orang  kaya.  Sedangkan  dalam  dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu (Mannan 1993).
Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. al-Taubah [9]: 103:
ۡذ خ
ٞنَكَس َكَت  وَلَص  َّنِإ  ۖۡمِه ۡيَلَع ِّلَص َو اَهِب مِهيِّكَز ت َو  ۡم ه رِّهَط ت  ٗةَقَدَص  ۡمِهِل  َو ۡمَأ  ۡنِم
َو   ۡم هَّل ٱ َّللّ ٌميِلَع ٌعيِمَس ١٠٣
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu ka lian membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ( QS. al- Taubah [9]: 103).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa makna “bersih dan suci” dalam menunaikan zakat, memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan  egoisme  dan  kecintaan  terhadap  harta  duniawi,  di samping  penyucian  terhadap  harta  benda  itu  sendiri.  Sedangkan  kata “ambillah”  merupakan  kata  perintah  untuk  mengambil zakat (Quṭb 1994).

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
252 |
Zakat merupakan rukun Islam dan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang  muslim  untuk  mengeluarkan  sebagian  pendapatan  atau hartanya yang telah memenuhi syarat dan ketentuan (M. A. Khan 1989). Oleh karena itu, zakat sebagai jaminan sosial di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Rasulullah saw. bersabda:
َرَم ع ِن با   نَع  لو سَر َلاَق َلاَق ِ َّاللَّ  نَأ ِةَداَهَش  ٍس مَخ ىَلَع  م َلَ سِل ا َيِن ب َلَ ِإ َهَلِإ َّاللَّ َّلَ لو سَر اًدَّمَح م َّنَأ َو َِّاللَّ
َم  وَص َو ِّجَح لا َو ِةاَك َّزلا ِءاَت يِإ َو ِة َلََّصلا ِماَقِإ َو
َناَضَمَر
“ Dari  Ibnu  Umar  ra.,  ia  berkata,  Rasulullah  saw.  bersabda:  Islam didirikan  di  atas  lima  pondasi:  kesaksian  bahwa  tidak  ada  tuhan yang wajib disembah selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah  utusan  Allah,  mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari).
Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam, yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja  (Noor  2013).  Prinsip  tersebut  menjadi  aturan  main  yang  harus dijalankan. Jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.
Jaminan sosial lainnya di dalam masyarakat, juga dapat diwujudkan melalui infak dan sedekah. Dalam hal ini, infak diartikan mengeluarkan sebagian  dari  harta  atau  pendapatan  untuk  suatu  kepentingan  yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada ni ṣ ab -nya, maka infak tidak memiliki ni ṣ ab . Selain tidak ada ketentuan ni ṣ ab dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan yang menerima zakat juga tidak berlaku di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun (Riyadi 2015). Sedangkan sedekah  merupakan  pemberian  dari  seorang  muslim  secara  sukarela tanpa  dibatasi  oleh  waktu  dan  jumlah  tertentu,  atau  suatu  pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebaikan yang mengharap ridha Allah  dan  pahala  semata.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  infak
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
| 253
termasuk  dalam  kategori  sedekah.  Selain  itu,  sedekah  dalam  konsep Islam  mempunyai  arti  yang  lebih  luas  dan  tidak  hanya  terbatas  pada pemberian sesuatu yang bersifat material. Namun lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan baik, fisik maupun non-fisik. 2
Penekanan  terhadap  sikap  berinfak  dan  bersedekah  merupakan sarana  yang  tepat  untuk  membantu  menciptakan  masyarakat  yang peduli akan kondisi sosial, karena pada dasarnya setiap manusia harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al- Baqarah [2]: 195:
او قِفنَأ َو ِليِبَس يِف ٱ َِّللّ ىَلِإ  ۡم كيِد ۡيَأِب  او قۡل ت  َلَ َو ٱ ِةَك ل ۡهَّتل َّنِإ  ْۚ ا َٰٓو نِس ۡحَأ َو ٱ ََّللّ ُّبِح ي ٱ َنيِنِس ۡح مۡل
١٩٥
“Dan  infakkanlah (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah kalian  menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah [2]: 195)
Dalam  ayat  di  atas,  Allah  swt.  memerintahkan  manusia  yang mempunyai harta supaya dibelanjakan untuk meringankan penderitaan fakir miskin, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan untuk menolong hal-hal yang berguna kepada umat dan agama, sehingga akan  membawa  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Ayat  tersebut  juga menegaskan bahwa orang yang menjauhi ketamakan pada harta adalah orang yang beruntung (Hasan 2006). Oleh karena itu, harta yang dimiliki perlu diinfakkan di jalan Allah swt. supaya memperoleh pahala.
Jaminan sosial lainnya dalam masyarakat juga dapat melalui wakaf. Dalam  hal  ini,  wakaf  diartikan  sebagai  suatu  jenis  pemberian  yang
_______________
2 Macam-macam sedekah antara lain bersedekah dengan harta, menolong orang, melakukan kebaikan, mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, menyingkirkan rintangan dari jalan, menunjukan sesuatu bagi orang yang tidak mengerti, dan lain-lainnya (Noor 2013).

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
254 |
dilakukan  dengan  cara  menahan  (kepemilikan)  untuk  dimanfaatkan guna  kepentingan  umum  (Noor  2013).  Wakaf  pada  dasarnya  sejalan dengan  tujuan  ekonomi,  yakni  menjadi  cara  yang  lebih  baik  untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap  pemenuhan  kebutuhan  publik  (Cizakca  1998).  Hal  ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 261:
لَثَّم ٱ َنيِذَّل ِليِبَس يِف  ۡم هَل  َو ۡمَأ  َنو قِفن ي ٱ َِّللّ ِّل ك يِف َلِباَنَس َع ۡبَس  ۡتَتَب ۢنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك َو   ٖةَّبَح  ةَئ اِّم  ٖةَل ب ۢن س ٱ َّللّ َو  ْۚ ءَٰٓاَشَي نَمِل   فِع  َض ي ٱ َّللّ ٌميِلَع ٌعِس  َو ٢٦١
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah  melipatgandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  dia  kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al - Baqarah [2]: 261)
Ayat di atas merupakan  perumpamaan  yang diberikan Allah  swt. mengenai  pahala  yang  dilipatgandakan  bagi  orang  yang  menafkahkan harta  kekayaannya  di  jalan  Allah  dengan  tujuan  untuk  mencari keridhaan-Nya (Kathīr  2000) .  Oleh  karena  itu,  dapat  dimaknai menafkahkan  harta  di  jalan  Allah  meliputi  belanja  untuk  kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain sebagainya.
Kesadaran untuk memahami dan mewakafkan sebagian hartanya memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  terciptanya  keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf  berkaitan  dengan  kemanfaatan  harta  bagi  kepentingan  umat. Apabila eksistensi tersebut terealisir dengan baik, maka secara langsung dapat  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  di  masyarakat.  Dengan demikian, jaminan sosial dalam masyarakat dapat melalui zakat, infak, sedekah,  dan  wakaf.  Jika  ditinjau  dari  kacamata  makro,  instrumen  ini akan  membentuk  satu  mekanisme  jaminan  sosial  yang  menyeluruh.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 255
Bukan  hanya  untuk  kebutuhan  pokok  masyarakat,  namun  dapat mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan, bahkan dapat dikatakan sebagai pengentas kemiskinan.

## 4. Jaminan Negara
Negara  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kesejahteraan  setiap warga  negaranya.  Negara  hadir  dengan  kewajiban  menjamin terwujudnya suasana ta ‘ abbud (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu,  jaminan  sosial  merupakan  sebuah  sistem  yang  sejatinya  telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh Rasulullah Saw. yang menyediakan bantuan keuangan  bagi  orang  miskin  dan  kekurangan  dari  lembaga  keuangan rakyat.  Siklus  atas  sistem  ini  adalah  para  pekerja  yang  mampu  dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya (Syufa’at 2015) .
Sistem  jaminan  sosial  sejatinya  merupakan  pengejawantahkan interaksi sosial antara pihak satu dengan pihak yang lain, agar masing- masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Qashash [28]: 77:
َو ٱ ِغَت ۡب َك  ىَتاَء َٰٓاَميِف ٱ َّللّ ٱ َراَّدل ٱ َۖةَرِخَٰٓ ۡلۡ َنِم  َكَبي ِصَن  َسنَت  َلَ َو ٱ ۖاَي ۡنُّدل َٰٓاَمَك نِس ۡحَأ َو َنَس ۡحَأ ٱ َّللّ ِغ ۡبَت  َلَ َو  َۖك ۡيَلِإ ٱ َداَسَفۡل يِف ٱ ۖ ِض ۡرَ ۡلۡ َّنِإ ٱ ََّللّ ُّبِح ي  َلَ ٱ َنيِدِس ۡف مۡل ٧٧
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kalian  melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat  baik kepadamu, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al - Qashash [28]: 77)

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
256 |
Ayat di atas memerintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan niat beramal untuk mencapai pahala di akhirat dan berbuat baik kepada  hamba-hamba  Allah  sebagaimana  Allah  berbuat  baik  kepada manusia  dengan  mengaruniakan  nikmat-Nya.  Manusia  dilarang membuat  kerusakan  di  bumi  dengan  melampaui  batas-batas  Allah, karena  Allah  tidak  meridhai  orang-orang  yang  merusak  dengan perbuatan buruk mereka itu (Shihab 1996).
Menurut  Subianto,  ayat  tersebut  dimaknai  bahwa  pembentukan dana  jaminan sosial adalah bermula  dari  niat  dan  keinginan  baik  dari setiap  individu  dan  masyarakat  yang  kemudian  diantisipasi  dan diformulasikan secara baik dan benar oleh pemerintah (negara) dalam bentuk kelembagaan dan sistem jaminan sosial (Subianto 2011). Dengan demikian, jaminan sosial ini diharapkan akan menunjang berbagai sektor pembangunan dan memperkuat kas negara. Manfaat signifikan atas kas negara yang kuat adalah jaminan sosial dari negara terhadap warganya dapat berjalan dengan baik.
Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok  bagi  yang  tidak  dapat memenuhinya.  Sedangkan  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  kebutuhan pokok bukan hanya dalam pengertian sandang, pangan, maupun papan. Namun,  seperti  jaminan  keadilan,  keamanan,  serta  perlindungan merupakan suatu hak warga negara yang harus dijamin oleh negaranya. Dalam  hal  ini,  pemenuhan  kebutuhan  pokok  didasarkan  pada  firman
Allah swt. dalam QS. al-Isra [17]: 26: ِتاَء َو اَذ ٱ ىَب ۡر قۡل هَّقَح ۥ َو ٱ َنيِك ۡسِمۡل َو ٱ َن ۡب ٱ ِليِبَّسل َلَ َو اًريِذ ۡبَت  ۡرِّذَب ت ٢٦
“Dan berikanlah kepada keluarga -keluarga yang dekat akan haknya, kepada  orang  miskin  dan  orang  yang  dalam  perjalanan  dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) secara boros.”
(QS. al-Isra [17]: 26)
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 257
Sayyid Qu ṭ b menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan makna tentang pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak agar manusia yang bermartabat (human dignity) . Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kemiskinan merupakan beban bersama. Orang yang dalam keadaan miskin harus dibantu atas kemiskinan yang membelenggunya (Quṭb 1994) .
Di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam memberikan jaminan sosial terhadap warga negaranya adalah dengan membentuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (  BPJS).  Hal  ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam undang-undang tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya  menuju  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang sejahtera,adil, dan makmur.
Pelaksanaan  jaminan  sosial  di  Indonesia  secara  umum  dilakukan berdasarkan  sistem  jaminan  sosial  nasional  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  di  mana  jaminan  sosial  yang  diterima  oleh  warga  negara Indonesia  meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab VI: Program Jaminan Sosial, Pasal 18: Jenis Program Jaminan Sosial n.d.).
Konsep jaminan sosial yang dicanangkan pemerintah mencakup tiga pilar,  yaitu:  (1)  Bantuan  sosial  yang  berbentuk  bantuan  iuran  oleh pemerintah,  yang  dimulai  dengan  bantuan  iuran  jaminan  kesehatan kepada  penduduk  yang  kurang  mampu;  (2)  Asuransi  sosial  yang kepesertaan  dan  kontribusi  iuran  bersifat  wajib (compulsory) bagi peserta  dan  pemberi  kerja  (dalam  hal  peserta  adalah  tenaga  kerja  di sektor  formal).  Pilar  pertama  dan  pilar  kedua  merupakan  kewajiban negara  untuk  menjamin  agar  setiap  penduduk  dapat  memenuhi

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
258 |
kebutuhan  dasar  hidup  yang  memungkinkannya  berproduksi  secara ekonomis dan sosial; (3) Asuransi sukarela (voluntary) sebagai tambahan ( suplemen ) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang  bersifat  wajib.  Pilar  ketiga  ini  merupakan  domain  swasta  dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin negara (SJSN 2004).
Dengan  demikian,  jaminan  sosial  merupakan  instrumental  yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial  adalah  upaya  manusia  dalam  rangka  mendekatkan  diri  kepada Allah Swt, sehingga menjadikan harta mereka bersih dan berkembang menghilangkan  sifat  ketamakan  dan  rakus,  serta  mementingkan  diri sendiri. Namun demikian, jelas bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang berupa kebutuhan pokok, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma bagi seluruh rakyatnya, baik kaya maupun miskin, tanpa ada diskriminasi sedikit pun.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak. Adapun asas  jaminan sosial meliputi tiga hal,  yaitu  asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable dan relatable , artinya antara asas yang satu dengan yang lain  akan  saling  berdampingan  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  untuk menopang dari sifat jaminan sosial.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  konstruksi  jaminan  sosial  dalam ekonomi  Islam  memiliki  empat  sistem  tahapan,  yaitu:  (1)  jaminan individu  terhadap  dirinya  (jaminan  individu),  yang  dapat  berupa
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017) http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 259
kewajiban  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya;  (2)  antara individu  dengan  keluarganya  (jaminan  keluarga),  yang  dapat  berupa pembagian  harta  waeis;  (3)  individu  dengan  masyarakatnya  (jaminan masyarakat), yang dapat berupa pendistribusia zakat, infak, sedekah, dan wakaf; dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara), yang  dapat  berupa  pembentukan  lembaga  jaminan  sosial  masyarakat seperti halnya di Indonesia, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS). Oleh karena  itu, konstruksi sistem  jaminan sosial dalam ekonomi  Islam  ini  menggambarkan  bahwa  jaminan  itu  berlapis-lapis. Apabila jaminan sosial mampu diselesaikan oleh individu, maka cukup di level individu. Namun apabila tak bisa diselesaikan di level individu, maka akan diselesaikan di level keluarga. Apabila tak selesai di level keluarga, maka akan diselesaikan di level masyarakat. Apabila jaminan sosial tak selesai di masyarakat, maka kewajiban negara menyelesaikannya.

## Daftar Pustaka
(BAZNAS),  Badan  Amil Zakat Nasional.  t.thn. “Jaminan Sosial di dalam Islam, Bayar Zakat, Bayar Infak, Bayar Wakaf.” Diakses Oktober 30,
2016. http://pusat.baznas.go.id.
Aedy, Hasan. 2011. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu. al-Arif,  M.  Nur  Rianto.  2015. Pengantar  Ekonomi  Syariah:  Teori  dan
Praktik . Bandung: Pustaka Setia. al-Qardhawi, Yusuf. 2002. Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi
Islam Atas Problem Kemiskinan. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
al-Qashim,  Abu  Ubaid.  2006. Al-Amwal  Ensiklopedia  Keuangan  Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dan lain-lain. Jakarta: Gema Insani Press.

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica
260 |
Chapra, M. Umer. 1992. Islam and Economic Challenge. United Kingdom: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
— .  2000. Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi. Dialihbahasakan  oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
— . 1995. “The Islamic Welfare State and its Role in The Economy.” Dalam Reading  Public  Finance  in  Islam ,  oleh  Mahamoud  A.  Gulaid  dan Mohamed Aden Abdullah (ed.), 77. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.
Chaudhry,  Muhammad  Syarif.  2012. Sistem  Ekonomi  Islam. Jakarta: Kencana.
Cizakca, Murat. 1998. “Awqaf in History and it s Implications for Modern Islamic Economics.” Jurnal Islamic Economic Studies 6 (1): 45.
Dahlan,  Umi  Afifah  dan  Ahmad.  2007. Konsep  Negara  Kesejahteraan.
Purwokerto: STAIN Press. Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana.
Isnaini Harahap, dkk. 2015. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2014. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kathīr, Ibnu. 2000. Tafsīr Ibnu Kathīr. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Khan,  Muhammad  Akram.  1989. Economics  Teachings  of  Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics.
Islamabad: International Institute of Islamics Economics.
— . 1994. An Introduction to Islamic Economics. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.
Mannan,  Muhammad  Abdul.  1993. Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Praktik.
Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Mubarok,  Jaih.  2008. Wakaf  Produktif. Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media.
Muzarie, Mukhlisin. 2010. Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Agama RI.
Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica | 261
Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan  Format  Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Purwoko, Bambang. 2010. Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya:  Gagasan  dan  Pandangan. Jakarta:  Maganet Dutama Unggul.

## Queisser, Monika. 1995. “Social Security in Developing Countries.” Dalam
Social Security in Social Market Economy , oleh Werner Lachmann and Jurgen Rosner (ed.), 273. Bornhein: Konrad Adenauerstiftung.
Quṭb, Sayyid. 1994. al- ‘Adālah al - Ijtimā‘iyyah fī al - Islām. Dialihbahasakan oleh Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.
Rahman,  Afzalur.  1995. Doktrin  Ekonomi  Islam. Dialihbahasakan  oleh Soeroyo. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. 2015. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Syarīah. Jakarta: Prenadamedia Group.
Shihab,  M.  Quraish.  1996. Wawasan  al-Qur'an:  Tafsir  Maudhu'i  atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
SJSN,  Tim.  2004. Desain  Sistem  Perlindungan  Sosial  Terpadu. Jakarta:
Bapenas.
Subianto, Achmad. 2011. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Gibon Books.
Syufa’at. 2015. Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm. Purwokerto: STAIN Press.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. “Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1.”
— . 2004,  “Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  Bab  VI:  Program  Jaminan Sosial, Pasal 18: Jenis Program Jaminan Sosial.”