## PREMI RESTORNO DALAM PERJANJIAN ASURANSI

## Marsidah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: marsidahelan.com

## Abstract
Premium is one of the obligations of the insured that must be paid to the insurer, but the paid premium can be asked back by the insured. The premium that the insured party asks to return is called the Restorno Premium. The problems in this paper are the things that can lead to the Restorno  Premium  by  the  insurance  agreement.  Restorno  Premium  is  the  repayment  of insurance  premiums  from  the  insurer  to  the  insured  due  to  the  failure  /  cancellation  of  the insurance  agreement from the  insured  who  has  good  faith as stipulated in  Article 281 of the KUHD.  In  addition,  the  Restorno  Premium  can  be  fulfilled  by  the  insurer if there  are things mentioned  in  Article  251  of  the  Criminal  Code,  namely  false  or  untrue  information  or  not telling things that the insured knows about.
Keywords : Restorno Premium

## Abstrak
Premi  merupakan salah satu kewajiban dari pihak tertanggung yang  harus dibayarkan kepada penanggung  tetapi  premi  yang  sudah  dibayarkan  tersebut  dapat  diminta  kembali  oleh tertanggung.  Premi  yang  diminta  kembali  oleh  pihak  tertanggung  di  dalam  asuransi  disebut Premi  Restorno.  Untuk  lebih  jauh  mengetahui  Premi  Restorno  ini  maka  permasalahan  dalam tulisan  ini adalah  hal-hal  yang  dapat menyebabkan terjadinya Premi Restorno  oleh perjanjian asuransi.  Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteli  bahwa  Premi  Restorno  merupakan pembayaran  kembali  premi  asuransi  dari  penanggung  kepada  tertanggung  karena gugurnya/batalnya perjanjian asuransi dari tertanggung yang telah beritikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 281 KUHD. Selain itu Premi Restorno dapat pula dipenuhi oleh pihak penanggung  apabila  terdapat  hal-hal  yang  disebut  dalam  Pasal  251  KUHD,  yaitu  adanya keterangan  yang  keliru  atau  tidak  benar  atau  tidak  memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui oleh pihak tertanggung.
Kata Kunci: Premi Restorno

## PENDAHULUAN
Kepemilikan  benda  atau  barang yang  dimiliki  seseorang  pasti  akan memikirkan  tentang  jaminan  terhadap kelangsungan kepemilikan barang- barang  yang  dimilikinya,  yaitu  dengan jalan  mengalihkan  risiko  yang  dapat terjadi  pada  barang-barang  miliknya yang  dapat  dilakukan  dengan  cara
mengasuransikan  barang-barang  atau benda-benda miliknya.
Seperti  yang  telah  disebutkan  di atas  bahwa  usaha  si  pemilik  barang untuk  berusaha  mengalihkan  kerugian yang  terjadi,  sehingga  dengan  adanya pengalihan kerugian tersebut menyebabkan  si  pemilik  barang  dapat terus  bertahan  atau  dengan  kata  lain
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
peristiwa  yang  menyebabkan  kerusakan atau  kehilangan  pada  barangnya,  tidak mempengaruhi  usahanya.  Pada  dasarnya seorang  pemilik  suatu  benda  atau barang  akan  selalu  menghadapi  resiko terhadap apa yang dimilikinya.
Penjabaran  di  atas  dapat  dilihat  adanya dua  pihak  yang  mengadakan  perjanjian asuransi  ini. Pihak pertama adalah pihak yang  mengalihkan  risiko  atau  kerugian yang  dialaminya  atau  yang  dihadapinya disebut  tertanggung,  sedangkan  pihak kedua adalah pihak  yang  mau  menerima pengalihan  risiko  disebut  penanggung. Hubungan hukum antara pihak penanggung  dengan  pihak  tertanggung diadakan  dengan  cara  perjanjian  antara kedua belah pihak.
Premi  adalah  pembayaran  dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan  jasa  atas  pengalihan  risiko terhadap  penanggung. 1 Premi  di  dalam asuransi  merupakan  salah  satu  yang penting.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan  Pasal  246  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  yang menentukan bahwa :
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah suatu  perjanjian  dengan  nama  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  suatu
1 Man  Suparman  Satrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2003).
premi,  untuk  memberikan  pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang tak tertentu”.
Dari  pasal  tersebut  di  atas  jelaslah bahwa  premi  merupakan  salah  satu kewajiban  dari  pihak  tertanggung  yang harus dibayarkan kepada pihak penanggung.  Di  dalam  praktik,  ada kalanya  premi  yang  dibayarkan  kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) dapat  diminta  kembali  oleh  pihak tertanggung  asalkan  pihak  tertanggung tersebut  telah  bertindak  dengan  itikad baik.
Premi  yang  diminta  kembali  oleh pihak  tertanggung  ini  di  dalam  asuransi disebut  dengan  Premi  Restorno.  Premi Restorno  ini  telah  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 281 yang menyatakan : “Dalam  segala  hal  dimana  perjanjian pertanggungan itu untuk seluruhnya atau sebagian  gugur  atau  menjadi  batal, sedangkan si tertanggung tidak bertindak dengan  itikad  baik,  maka si penanggung diwajibkan  mengembalikan  preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian  yang  demikian  untuk  mana  ia tidak telah menghadapi bahaya”.
Melihat ketentuan Pasal 281  Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
(KUHD) di atas yang hanya memberikan batasan  secara  umum  bahwa  premi tersebut  dapat  diminta  kembali  asalkan tertanggung telah bertndak dengan itikad baik,  maka  tidak  menutup  kemungkinan akan  menimbulkan  perselisihan  antar pihak tertanggung dan pihak penanggung  karena  sangat  umumnya ketentuan batasan pasal tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka  permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah  hal-hal  apa  saja  yang  dapat menyebabkan  premi  restorno  dalam perjanjian  asuransi.  Permasalahan  yang telah  ditentukan  dibahas  dengan  metode penelitian  hukum  normatif,  dengan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan Undang-Undang.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Premi Restorno
Perjanjian antara pihak tertanggung dan  pihak  penanggung  menimbulkan suatu  hubungan  hukum.  Dengan  adanya hubungan  hukum  tersebut  maka  pihak tertanggung  dapat  mengalihkan  resiko yang  akan  dihadapinya  kepada  pihak penanggung,  tetapi  pihak  tertanggung secara  tersendirinya  berkewajiban  untuk membayar  sejumlah  uang  yang  disebut premi.
Premi  ini  biasanya  dinyatakan dalam prosentase dari jumlah pertanggungan,  yang  menggambarkan penilaian  penanggung  terhadap  resiko yang  ditanggungnya,  sehingga  definisi premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan  jasa  atas  pengalihan  resiko kepada  penanggung.  Dalam  teorinya memang  mungkin  premi  ini  ditiadakan berdasarkan  persetujuan  kedua  belah pihak,  kalau  sama  sekali  tidak  ada kerugian  yang  timbul.  Tetapi  pada praktiknya  hal  yang  demikian  itu  tidak pernah terjadi, karena biasanya mesti ada atau tidaknya suatu kerugian yang timbul serta  tidak  jarangnya  keseluruhan  premi itu diasuransikan kembali ( hervezekeren ) kepada perusahaan asuransi premi. 2
Premi    juga  memiliki  fungsi memiliki  fungsi  untuk  mengembalikan tertanggung  pada  posisi  ekonomi  seperti sebelum  terjadinya  kerugian  dan  untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan,  hingga  mampu  berdiri pada  posisi  seperti  keadaan  sebelum terjadinya  suatu  kerugian.  Dari  fungsi premi tersebut dapat timbul faktor-faktor yang  mempengaruhi  penentuan  tarif premi  asuransi  baik  dari  sisi  eksternal
2 H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok Hukum Dagang Indonesia VI: Hukum Pertanggungan (Jakarta: Djambatan, 2003).
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
maupun internal. Faktor yang mempengaruhi  penentuan  tarif  premi asuransi  dari sisi  eksternal, yaitu persaingan, kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah.  Sedangkan  faktor  yang mempengaruhi  dari  sisi  internal  obyek kerugian (terutama dalam asuransi kerugian),  yaitu  barang-barang  yang diasuransikan,  kondisi  pertanggungan, alat pengukur barang yang diasuransikan, cara pengangkutan barang, jangka waktu pertanggungan.
Penentuan  premi  asuransi  juga memiliki unsur-unsur, yaitu kemungkinan/ probability terjadinya kerugian. Value  judgement dan  policy pemerintah. Premi asuransi juga memiliki komponen yaitu :
1. Premi Dasar
Yaitu  premi  yang  dibebankan kepada  tertanggung  ketika  polis  dibuat dengan  perhitungan  data  dan  keterangan tertanggung  serta  luasnya  resiko  yang dijaminkan.
2. Premi Tambahan
Yaitu  premi  yang  ditambahkan pada premi dasar ketika terjadi perubahan data dan keterangan
tertanggung  serta  luasnya  resiko  yang dijaminkan.
3. Reduksi Tambahan
Yaitu  potongan  premi  yang disebabkan  keadaan  tertentu  seperti, pembayarn premi sekaligus untuk beberapa  tahun,  pembayaran  premi melalui lembaga keuangan tertentu.
4. Tarif Kompeni
Yaitu besarnya tarif yang ditentukan oleh asosiasi perusahaan guna menghindari  persaingan  yang  tidak sehat.
Menurut  Pasal  1266  ayat  1-4 KUHPerdata  :  “Syarat  batal  dianggap selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan- persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi  kewajibannya.  Dalam  hal demikian,  persetujuan  tidak  batal  demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
Mengenai saat pembayaran premi,  bukan  merupakan  hal  yang penting.  Biasanya  premi  dibayar  dengan tunai  pada  saat  perjanjian  asuransi  atau pertanggungan itu ditutup. Tetapi apabila premi itu diperjanjikan dengan angsuran, maka  premi  itu  dibayar  pada  permulaan tiap-tiap waktu angsuran. Perincian yang dapat  dikalkulasikan  dalam  jumlah premi itu adalah :
1. Jumlah  presentase  dar  jumlah  yang dipertanggungkan.
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh  penanggung  misalnya  biaya meterai, biaya polis.
3. Kurtasi  untuk  perantara  apabila pertanggungan diadakan lewat perantara.
4. Keuntungan  bagi  penanggung  dan jumlah cadangan. 3
Premi merupakan salah  satu kewajiban  dari  pihak  tertanggung  yang harus  dibayarkan  kepada  penanggung. Premi  yang  diminta  kembali  oleh  pihak tertanggung ini di dalam asuransi disebut dengan Premi Restorno.
Premi  Restorno  ini  telah  diatur  di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD)  Pasal  281  yang menyatakan :
“Dalam  segala  hal  dimana  perjanjian pertanggungan itu untuk seluruhnya atau sebagian    gugur  atau  menjadi  batal, sedangkan si tertanggung telah bertindak dengan  itikad  baik,  maka si penanggung diwajibkan  mengembalikan  preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian  yang  demikian  untuk  mana  ia tidak telah menghadapi  bahaya”.
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan    bahwa  premi  restorno adalah pembayaran kembali premi asuransi  dari  penanggung  (Perusahaan Asuransi)  kepada  tertanggung  karena gugurnya  atau  batalnya  perjanjian  dan tertanggung dalam hal ini telah bertindak
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Asuransi Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya, 2006).
dengan  itikad  baik  ( te  goder  grow  in good faith ). 4
Mengenai pengertian premi restorno  di  atas,  maka  pengaturan pengaturan premi restorno dengan secara tidak  langsung  telah  diatur  secara hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), masalah premi restorno ini diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 281, 282, 635, 636, dan Pasal 662.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), masalah  premi  restorno  juga  diatur dalam Pasal 1359, 1452, dan Pasal 1453 KUHPerdata.
Pelaksanaan premi restorno menimbulkan tujuan baik bagi penanggung  maupun  bagi  tertanggung. Tujuan  premi  restorno  yaitu  untuk memenuhi  asas:  keseimbangan  dan keadilan. 5 Dengan masa asas perseimbangan,  merupakan  asas  yang penting, karena resiko yang diperalihkan kepada  penanggung  itu  diimbangkan dengan  jumlah  premi  yang  dibayar  oleh tertanggung.
Asas  perseimbangan  dan  asas keadilan  berpengaruh  dalam  memenuhi tujuan  dari  premi  restorno.  Asas-asas tersebut  bertujuan  untuk  mencegah
4 Abdulkadir  Muhammad, Pokok-pokok  Hukum Pertanggungan, Cetakan Pertama  (Bandung: Alumni, 1983).
5 Abdulkadir Muhammad
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
orang  yang  ingin  berspekulasi  mencari keuntungan,  yang  tidak  halal  dengan mengadakan  berkali-kali  pertanggungan guna untuk mendapatkan ganti rugi yang berlebihan, sehingga dalam
pelaksanaannya, premi akan dikembalikan atau dapat diminta kembali apabila tertanggung telah beritikad baik.
B. Hal-Hal yang Menyebabkan Terjadinya Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  bahwa  premi  restorno merupakan  pengembalian  premi  yang telah  dibayarkan  harus  oleh  tertanggung kepada  penanggung  atas  suatu  nilai pertanggungan untuk perlindungan kepentingan atau asset milik tertanggung karena  kepentingan  atau  asset  tersebut misalnya  telah  dijual  atau  tidak  lagi menjadi milik tertanggung.
Pengembalian  premi  ini  dalam  istilah asuransinya  dinamakan.  Berdasarkan wawancara dengan Rusdi (Wakil Kepala PT  Parolamas  Cabang  Palembang)
menyatakan
bahwa, proses Endoserment/Perubahan
merupakan proses  pengembalian  premi  ini  baru dapat dilakukan bila tertanggung memenuhi  salah  satu  prinsip  dasar  dari
asuransi  yaitu  harus  mempunyai  itikad baik atas pembatalan tersebut.
Pelaksanaan  premi  restorno  itu sendiri suatu tujuan baik bagi penanggung maupun tertanggung. Tujuan  diadakannya  premi  restorno  itu sendiri  adalah  mengantisipasi  spekulasi yang mungkin dilakukan oleh
tertanggung dengan cara mengasuransikan  objek  pertanggungan dilebihi  dari  satu  perusahaan  asuransi dengan maksud memperoleh keuntungan dengan  mendapatkan  pergantian  lebih dari satu perusahaan asuransi. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  di dalam  asuransi  kerugian,  hal  ini  juga akan  merugikan  tertanggung  dalam pembayaran  preminya  dan  jika  terjadi klaim  penggantiannya  tidak  melebihi nilai  terhadap  objek  pertanggungan sesaat  sebelum  kerugian  (sesuai  dengan principles of indemnity ) dan di  beberapa perusahaan  asuransi  yang  mengcover objek  pertanggungan  tersebut  akan berbagi  untuk  membayar  ganti  rugi. Dalam  pelaksanaannya  premi  restorno itu  sendiri  bertujuan  untuk  memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Dasar Pertimbangan Premi
Premi yang dibayar oleh tertanggung ditimbangi dengan peralihan resiko  kepada  penanggung  walaupun besarnya  premi  tersebut  tidak  mungkin
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
seimbang  dengan  resiko  yang  akan ditanggung  oleh  penanggung,  namun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi tersebut harus bertindak  saling  memenuhi  satu  sama lain.

## 2. Dasar Keadilan Perjanjian
Merupakan  pendukung  dari  dasar pertimbangan  premi  dimana  antara kedua  belah  pihak  mendapat  hak  dan kewajiban secara adil untuk menghindari perselisihan  antara  tertanggung  dengan penanggung dalam melakukan perjanjian asuransi tersebut.
Dalam  mencari  pengertian  dari pertanggungan  batal  atau  pertanggungan gugur  atau  yang  berhubungan  dengan pengertian itu, pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang berhubungan  dengan  premi  restorno tersebut  baik  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam
KUHD  antara  lain  adalah  251  KUHD disebutkan bahwa: “Batalnya pertanggungan  dapat  disebabkan  oleh keterangan  yang  keliru  atau  tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui oleh si tertanggung”.
Selanjutnya pada Pasal 276 dikatakan  bahwa  “si  penanggung  tidak akan bertanggung jawab apabila ia sudah mulai  memikul  sesuatu  bahaya,  jika kerusakan  atau  kerugian  yang  terjadi disebabkan oleh kesalahan tertanggung”. Dan  juga dalam Pasal 294 dikatakan hal yang  sama.  Pasal-pasal  yang  disebutkan di  atas  saling  berkaitan  satu  sama  lain, ada  pasal  yang  memberikan  pengertian pertanggungan  batal  atau  pertanggungan gugur,  juga  ada  pasal  yang  memberikan syarat  untuk  terjadinya  pertanggungan batal atau pertanggungan gugur.
Dalam KUHPerdata juga mengatur masalah  batalnya  suatu  perjanjian,  yaitu Pasal  1359  yang  menyatakan  bahwa tiap-tiap  pembayaran  memperkirakan adanya  suatu  hutang  apa  yang  telah dibayarkan  dengan  tidak  diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan  bebas,  yang  secara sukarela  telah  dipenuhi  tidak  dapat melakukan  penuntutan  kembali.  Dari kutipan  Pasal  1359  KUHPerdata  maka dapat  di  implementasi  ke  asuransi sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  jika perjanjian  batal,  maka  uang  premi  tidak perlu dibayar dan kalau sudah  mengenai pengembalian  premi  dalam  hal  batalnya perjanjian  pertanggungan  dan  gugurnya
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
pertanggungan  digunakan  pasal-pasa yang ada dalam KUHD.
Disamping  itikad  baik  yang  harus ada  pada  tertanggung,  syarat-syarat  lain yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat terjadinya  premi  restorno  adalah  si penanggung  tidak  telah  menghadapi bahaya  dan  juga  hal  yang  menyebabkan gugurnya  atau  batalnya  pertanggungan itu bukan karena kesalahan si tertanggung.
Di  dalam  praktek,  disamping menurut ketentuan-ketentuan di atas, ada hal-hal  lain  yang  juga  menyebabkan pertanggungan  yang  sudah  berjalan  itu diminta dihentikan baik itu oleh tertanggung  maupun  oleh  penanggung antara lain adalah :
1. Perpindahan
tangan atas pertanggungan Contoh  pada  asuransi  kendaraan bermotor (mobil). Tertanggung bisa meminta
penanggung untuk membatalkan asuransi  atas  mobilnya  dan  meminta pengembalian  premi  atas  batalnya asuransi  tersebut  dari  sejak  mobilnya dipindahtangankan  atau  dijual  kepada orang  lain.  Tertanggung  juga  bisa meminta asuransi atas  mobilnya tidak dibatalkan  tetapi  cukup  diganti  nama tertanggungnya
sepanjang
penggantian  tersebut  disetujui  dari penanggung.
2. Perubahan penggunaan objek pertanggungan baik dari objek pertanggungan  itu  sendiri  maupun
dari lingkungan sekitar objek pertanggungan. Contoh, asuransi kebakaran. Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin perubahan  terlanjur  dibayar  dapat diminta  kembali.  Bahkan  Pasal  1452 dan Pasal 1453
KUHPerdata menyatakan bahwa kebatalan tersebut dapat disebabkan oleh adanya paksaan,  kekeliruan  atau  penipuan yang  menyebabkan  semua  yang  telah terjadi  selama  ini  harus  dipulihkan kembali seperti semula, kecuali penggantian  bunga  dan  biaya-biaya, jika ada alasannya untuk itu.
Pasal-pasal yang disebutkan dalam  KUHPerdata  tersebut  merupakan peraturan yang memberatkan penanggung,  karena  tertanggung  dengan itikad jahatnya dapat menipu penanggung  untuk  merugikannya  jika hal ini terjadi atau penanggung mengetahuinya  maka  perjanjian  atau pertanggungan  itu  menjadi  batal,  dan jika  pertanggungan  itu  batal,  maka segala hal harus dipulihkan sebagaimana semula,  jadi  dalam  hal  adanya  penipuan pun, keadaan harus dikembalikan sebagaimana  semula.  Sedangkan  jika itikad  jahat  itu  tidak  diketahui,  maka penanggung dapat dirugikan. Oleh karena itu, bagi perjanjian pertanggungan diadakan peraturan khusus  masalah  premi  ini,  yaitu  dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas. Pada
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
intinya,  ketentuan  tersebut  berarti  premi dapat  dikembalikan  jika  tertanggung beritikad    baik,  sebaliknya  premi  tidak dapat diminta kembali jika si tertanggung tidak beritikad baik.
Ketentuan  pemakaian  peraturan antara  KUHPerdata  dan  KUHD  dapat didasarkan  atas  adagium  “Lex  specialist derogarthlex  generalis”  yang  berarti hukum  khusus  yang  menghapuskan hukum    umum.  Jadi  dalam  masalah  ini yaitu  penggunaan  atas  bangunan  pada saat  awal  penutupan  asuransi  misalnya rumah  tinggal  tersebut  penggunaannya berubah  menjadi  gudang  atau  bagian depannya  dibuat  warung  atau  bangunan milik  orang  lain  di  sebelahnya  menjadi gudang/warung/toko dimana tertanggung akan  menambah  premi  pada  masa asuransi  masih  berjalan  sampai  dengan jatuh tempo seiring dengan meningkatnya  resiko  akibat  perubahan atas  objek  pertanggungan  tersebut. Tertanggung  bisa  membatalkan  asuransi ini  dengan  mendapatkan  pengembalian premi  atas  sisa  masa  pertanggungan sejak perubahan objek pertanggungan.
KUHD sebenarnya tidak menyebutkan  secara  tegas  dan  jelas  hal- hal  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya penghentian pertanggungan tersebut yang dapat menyebabkan
dikembalikannya premi yang telah dibayar. Salah satu yang dapat kita ambil dari  praktek  adalah  masalah  pemberatan resiko.  Jika  terjadi  pemberatan  resiko terhadap  objek  pertanggungan  maka tertanggung harus dengan segera memberitahukan  kepada  penanggung. Penanggung berhak menentukan, pertanggungan  itu  diteruskan  dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang tinggi, atau dihentikan sama sekali. Jika  tidak  terjadi  kecocokan  antara penanggung  dengan  tertanggung,  maka premi   yang sudah  dibayar untuk jangka waktu  yang  belum  habis  dikembalikan kepada tertanggung.
Dari  penjabaran  tersebut  jika terjadi  dalam  asuransi  kebakaran  yang mana apabila sebuah rumah diasuransikan  oleh  pemiliknya  terhadap bahaya  kebakaran  dan  apabila  pada waktu perjanjian pertanggungan tersebut dibuat  atau  ditutup  dengan  keadaan lingkungan  di  sekitar  rumah  tersebut baik  dalam  arti  tidak  ada  bangunan  dan barang yang dapat mempermudah terjadinya  kebakaran.  Setelah  beberapa waktu  berjalan,  lingkungan  di  sekitar rumah  tersebut  berubah,  menjadi  ada bangunan  dan  barang  yang  dapat membuat  besar  kemungkinan  tersebut kebakaran.  Keadaan  tersebut  dapat
Marsidah, Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi,  Halaman 312-321
merugikan penanggung biasanya penanggung akan meminta premi pertanggungan  dinaikkan  atau  jika  tidak pertanggungan akan dihentikan saja. Jika penghentian  pertanggungan  itu  terjadi maka akan timbul premi restorno.
Apabila dikaitkan antara ketentuan yang ada dengan apa yang ada di  dalam  praktiknya,  pada  asuransi kebakaran  bisa  terjadi  penyampingan dari  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk dapat terjadinya premi restorno, contohnya  yaitu  para  pihak  dapat meminta  penghentian  pertanggungan yang  sedang  berjalan  tanpa  diwajibkan memberitahukan  sebabnya,  dengan  kata lain  jika  pertanggungan  sudah  berjalan penanggung  telah  mulai  menghadapi bahaya,  tetapi  dalam  hal  ini  para  pihak baik  penanggung  maupun  tertanggung dapat meminta pertanggungan itu dihentikan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Premi  restorno  adalah  pembayaran kembali premi asuransi dari penanggung
(perusahaan asuransi) kepada tertanggung  karena  gugurnya/batalnya perjanjian  asuransi  dan  tertanggung dalam  hal  ini  telah  bertindak  dengan itikad  baik,  sebagaimana  ditegaskan
dalam  Pasal  281  KUHD.  Selain  itu premi  restorno  dapat  pula  dipenuhi  oleh pihak  penanggung  apabila  terdapat  hal- hal  yang  disebutkan  dalam  Pasal  251 KUHD,  yaitu  adanya  keterangan  yang keliru  atau  tidak  benar  atau  tidak memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui oleh pihak tertanggung.
Dapat disarankan kepada pemerintah bahwa sudah saatnya Pemerintah mengeluarkan ketentuan yang baru mengenai perasuransian. Serta dalam  membuat suatu peraturan tersebut hendaklah  klausula-klausula  yang  ada dalam  polis  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan-perusahaan  asuransi  dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan tersebut.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi  Indonesia .  Bandung:
PT Citra Aditya, 2006.
Abdulkadir  Muhammad, Pokok-pokok Hukum  Pertanggungan, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni,
1983.
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian
Pokok Hukum Dagang Indonesia
VI: Hukum Pertanggungan .
Jakarta: Djambatan, 2003.
Man  Suparman  Satrawidjaja, Aspek- Aspek  Hukum  Asuransi  Dan
Surat
Berharga . Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2003.