## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
Vol 13 (2) 2018, 129-142
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA
Hafifah Nasution Agista Aliffioni* Universitas Negeri Jakarta

## Article Info
Penagihan Pajak; Surat Paksa; Penyitaan; Penerimaan Pajak; Efektivitas

## Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh menyebabkan tingginya tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang meliputi Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini ditulis berdasarkan data penagihan pajak dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Dari hasil penelitan dapat diketahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015- 2017 tergolong tidak efektif. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang lalai dan juga adanya Wajib Pajak yang tidak mampu membayar tunggakan pajaknya.

## How to Cite:
Nasution,  Hafifah  dan  Agista  Aliffioni.  (2018).  Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi,
13(2), 129-142. https://doi.org/10.21009/wahana.013.2.3.
ISSN aaliffioni@gmail.com 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03

## PENDAHULUAN
Sumber  penerimaan  paling  utama  dan  paling besar di negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang  sekitar  70%  dari  seluruh  penerimaan negara.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak, antara  lain  dengan  melakukan  reformasi  pajak  ( tax reform ).  Tujuan  dari  dilakukannya  reformasi  pajak adalah  untuk  lebih  menegakkan  kemandirian  bagi negara  dalam  membiayai  pembangunan  nasional dengan  lebih  mengarahkan  segenap  potensi  dan kemampuan  dari  dalam  negeri,  khusunya  dengan cara  meningkatkan  penerimaan  negara  melalui perpajakan  dari  berbagai  sumber  namun  tidak termasuk  minyak  bumi  dan  gas  (Madjid  dan Kalangi, 2015).
Pemerintah
Indonesia sendiri telah memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  untuk membayar  pajak.  Sistem  perpajakan  di  Indonesia telah  menganut self  assessment  system ,  yaitu  wajib pajak  diberikan  kewenangan  untuk  menghitung, melaporkan,  dan  membayarkan  sendiri  pajak terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di  Indonesia  juga  telah  berlandaskan  keadilan dengan  menganut  Asas Equality ,  yaitu  pemungutan pajak  yang  dilakukan  negara  harus  sesuai  dengan kemampuan  dan  penghasilan  wajib  pajaknya,  dan negara  tidak  boleh  bertindak  diskriminatif  terhadap wajib  pajak  tersebut.  Namun  beberapa  kemudahan yang telah diberikan pemerintah tersebut terkadang
masih  belum  diikuti  oleh  kesadaran  yang  tinggi dari wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Optimalisasi  penerimaan  pajak  masih memiliki  kendala  salah  satunya  ialah  tingginya tunggakan pajak. Ada beberapa alasan penyebab tingginya  tunggakan  pajak  yaitu  mulai  dari penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  sampai dengan  ketidakmampuan  wajib  pajak  dalam membayar  utang  pajaknya.  Untuk  mengatasi kendala tersebut dibutuhkan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum  yang memaksa. Peran  fiskus  dalam  penerimaan  pajak  ikut  andil sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mencegah tingginya tunggakan  pajak  yang  akan  berpengaruh  pada penerimaan  pajak.  Hal  tersebut  harus  menjadi perhatian  serius  oleh  fiskus  dalam  penagihan pajak  yaitu  kewajiban  perpajakannya  dianggap telah  gugur  apabila  telah  sampai  masa kadaluwarsa. Dengan adanya pencegahan terhadap  masa  kadaluwarsa  penagihan  pajak berarti  juga  dapat  menyelamatkan  penerimaan pajak  negara.  Peran  aktif  fiskus  dalam pelaksanaan  pencairan  tunggakan  pajak  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari sektor  pajak  dapat  dilakukan  dengan  mulai meneribitkan  surat  teguran,  surat  paksa,  sampai dengan  penyitaan  barang  milik  wajib  pajak (Nalle, 2017).
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan  dan pengawasan Wajib Pajak bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
(PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam
wilayah
Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Banyaknya  tunggakan  pajak  sebagai  akibat dari  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab  tingginya  tunggakan  pajak.  Kasus-kasus yang  biasanya  terjadi  di  KPP  Pratama  Bekasi  Utara sehubungan  dengan  Penagihan  Pajak  adalah  Wajib Pajak pada saat ditagih telah kehilangan kemampuan membayar  atau  tidak  mempunyai  kemampuan finansial  untu  melunasi  Utang  Pajaknya,  sedangkan pada dasar penagihan pajak adalah tahun pajak yang mana  Wajib  Pajak  masih  memiliki  kemampuan finansial.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  daluarsa penetapan  dan  daluarsa  penagihan  lima  tahun  dari kejadian.  Adapun  kasus  lain  yang  sehubungan dengan  Penagihan  Pajak  yang  terjadi  pada  KPP Pratama  Bekasi  Utara  yaitu  Wajib  Pajak  tidak mengetahui  adanya  tunggakan  pajak  dikarenakan surat  tagihan  pajak  tidak  sampai  ke  alamat  Wajib Pajak  yang  disebabkan  berubahnya  alamat  Wajib Pajak  tersebut  dan  Wajib  Pajak  tersebut  tidak melakukan pembaruan alamat kepada KPP.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar  Penanggung  Pajak  melunasi  utang  pajak  dan biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  dan menjual  barang  yang  telah  disita.  Agar  tercapai efektivitas  dan  efesiensi  penagihan  pajak  yang didasari  Surat  Paksa,  maka  dalam  Surat  Paksa memiliki  kepala  kata-kata  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, kententuan ini memberikan kekuatan eksekutorial  serta  memberi  kedudukan  yang sama  dengan  putusan  pengadilan  perdata  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( grosse akte ).  Dengan  demikian,  Surat  Paksa  langsung dapat  dilaksanakan  tanpa  bantuan  putusan pengadilan  lagi  dan  tidak  dapat  diajukan banding.  Apabila  setelah  diterbitkannya  Surat Paksa  dan  Penanggung  Pajak  tidak  segera melunasi  utang  pajaknya  dalam  jangka  waktu yang telah ditetapkan, maka Pejabat  Pajak  akan meneribitkan  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan.
Bertitik  tolak  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2000 tersebut dan kasus yang terjadi pada KPP  Pratama  Bekasi  Utara,  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  terkait  dengan seberapa  efektifkah  penagihan  pajak  dengan surat  paksa  dan  penyitaan  barang  Wajib  Pajak tersebut  di  salah  satu  KPP  Pratama  yang berlokasi  di  Bekasi.  Oleh  karena  itu  penulis menuliskan  hasil  penelitian  ini  dalam  sebuah Penelitian yang berjudul “ Analisis Efektivitas Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  dan Penyitaan  Untuk  Meningkatkan  Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03

## Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui   efektivitas penagihan pajak
dengan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan  penerimaan  pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama
Bekasi Utara.
2. Mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan melakukan  penyitaan  terhadap  barang  milik Wajib  Pajak  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

## Kerangka Penelitian
Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1 Kerangka Penelitian Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Berdasararkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009,  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  pengertian  pajak  menurut Undang-Undang  dan  para  ahli  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi rakyat yang sifatnya  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang dimana  iuran  yang  dibayarkan  rakyat  tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara tanpa jasa timbal balik secara langsung kepada rakyat.

## Fungsi Pajak
Seiring  berjalannya  perkembangan,  fungsi pajak  sendiri  memiliki  perkembangan  yang sebelumnya  hanya  memiliki  dua  fungsi,  yaitu fungsi budgeter dan fungsi regularend , sekarang ditambah  dengan  fungsi  demokrasi  dan  fungsi distribusi (Ilyas & Burton, 2013:13)
1. Fungsi Budgeter
Pajak  mempunyai  fungsi budgeter yang artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran untuk pembangunan.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni / Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 129-142

## 2. Fungsi Regularend
Pajak  mempunyai  fungsi regularend atau pengatur,  artinya  pajak  sebagai  alat  untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi, serta  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  di  luar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi
Fungsi  demokrasi  dari  pajak  adalah  suatu fungsi  yang  merupakan  salah  satu  penjelmaan atau  wujud  sistem  gotong  royong,  termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi  redistribusi  pajak  yaitu  fungsi  yang lebih menekankan pada  unsur pemerataan dan ekadilan  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif  yang  mengenakan  pajak  lebih  besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan  besar  dan  pajak  yang  lebih  kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

## Jenis Pajak
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  dua yaitu  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pajak-pajak yang  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak meliputi:
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  (PPnBM),  Bea  Materai,  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB).

## Wajib Pajak
Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan  (subjek  pajak)  yang  menurut  ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau pemotong pajak tertentu.
Wajib  pajak  pribadi  adalah  setiap  orang pribadi  yang  memiliki  penghasilan  di  atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang  wajib  mendaftarkan  diri  dan  mempunyai nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP),  kecuali ditentukan dalam undang-undang.
Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban  perpajakan  sebagai  pembayar  pajak, pemotong  dan/atau  pemungut  pajak,  termasuk bentuk  usaha  tetap  dan  kontraktor  dan/atau operator  di  bidang  usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem  pemungutan  pajak  yang  ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

## 1. Official Assessment System
Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  pemerintah untuk  menemukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2. Self Assessment System
Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  Wajib  Pajak untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak yang terutang.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03

## 3. With Holding System
Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Penagihan Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa menjelaskan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian  tindakan  agar  Penanggung  Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

## Surat Paksa
Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2007  Tentang  Penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa,  Surat  Paksa  adalah  surat  perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
Alasan  penagihan  pajak  dilakukan  dengan menerbitkan  Surat  Paksa  adalah:  (1)  Penanggung Pajak  tidak  melunasi  utang  pajak  dan  kepadanya telah  diterbitkan  Surat  Teguran  atau  Surat Peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis,  (2) Terhadap  Penanggung  Pajak  telah  dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, (3) Penanggung pajak  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana tercantum  dalam  keputusan  persetujuan  angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## Penyitaan
Penyitaan  adalah  tindakan  Jurusita  Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak menurut peraturan perundang-undangan.
Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung  Pajak  dalam  jangka  waktu  2  (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan  Penyitaan.  Penyitaan  dilakukan oleh  Jurusita  Pajak  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  yang  telah  dewasa, berkependudukan Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, serta dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani  oleh  Jurusita  Pajak,  Penanggung Pajak,  dan  saksi-saksi.  Barang  yang  disita  oleh Jurusita dapat berupa:
1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang  tunai,  dan  deposito  berjangka, tabungan,  saldo  rekening  koran,  giro,  atau bentuk  lainnya  yang  dipersamaka  dengan itu,  obligasi,  saham,  atau  surat  berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;
2. Barang  tidak  bergerak  termasuk  tanah, bangunan,  dan  kapal  dengan  isi  kotor tertentu.

## Efektivitas
Menurut Solihin (2009:4) efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
melalui  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh perusahaan.
Dalam  penelitiannya  Madjid  dan  Kalangi (2015),  tingkat  efektivitas  penagihan  pajak  diukur dengan rumus:
Standar  pengukuran  yang  digunakan  dalam penelitian Madjid dan Kalangi (2015) adalah seperti yang disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1
Standar Pengukuran Efektivitas
Sumber: Madjid dan Kalangi, 2015

## METODELOGI PENELITIAN Tempat dan waktu penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Bekasi  Utara.  Penelitian  ini dilaksanakan  mulai  dari  bulan  Juni  sampai  dengan bulan  Juli.Metode  yang  peneliti  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif. Tujuan  dari  penelitian  analisis  deskriptif  ini  adalah untuk  membuat  gambaran  secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  hubungannya antar fenomena yang diteliti.

## Sumber Data
Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Dalam penelitian  ini  data  primer  yang  diperoleh  peniliti melalui  hasil  wawancara  dengan  pihak  KPP Pratama.  Dalam  penelitian  ini  data  sekunder diperoleh dari pencatatan KPP Pratama mengenai seberapa banyak Surat Paksa dan Surat Sita yang diterbitkan oleh KPP Pratama tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  lengkap  dan akurat, maka penulis menggunakan metde  yaitu  pertama,  studi  kepustakaan  yang bentuk  pengambilan  data  dengan  cara  membaca buku-buku  yang  ada  hubungannya  dnegan masalah  yang  dibahas  dan  kedua,  studi  lapangan yaitu penelitian
yang  dilakukan  dengan  tujuan  menggambarkan seluruh fakta yang terjadi
pada  objek  penelitian  agar  permasalahan  yang berkaitan dapat terselesaikan. Studi lapangan yang penulis lakukan meliputi observasi dan wawancara.

## Teknik Analisis Data
Dari  data  yang  diperoleh  akan  disajikan berdasarkan  analisis.  Analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  hasil observasi dan analisis data hasil wawancara.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03

## PEMBAHASAN
Analisis  Data  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa
Tabel  2  di  bawah  ini  menyajikan  data mengenai jumlah surat yang diterbitkan dan nominal nilai  utang  pajak  pada  tahun  2015,  2016,  dan  2017. Selain itu, disajikan pula kenaikan atau penurunannya dari tahun sebelumnya.
Tabel 2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2015-2017
Sumber:  Seksi Penagihan  KPP  Pratama  Bekasi
Utara, Tahun 2018
Tahun  2015  KPP  Pratama  Bekasi  Utara menerbitkan  Surat  Paksa  berjumlah  192  lembar dengan  nilai  nominal  utang  pajaknya  sebesar Rp15.161.950.450. Sedangkan pada tahun 2016 KPP Pratama  Bekasi  utara  menerbitkan  Surat  Paksa berjumlah  363  lembar  dengan  nilai  nominal  utang pajaknya  sebesar  Rp5.884.053.806.  Dari  data  tahun 2015 dan 2016 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan  jumlah  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  oleh KPP sebanyak 171 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp9.277.896.644.
Pada  tahun  2017  KPP  Pratama  Bekasi  Utara menerbitkan Surat Paksa berjumlah 482 lembar
dengan  nilai  nominal  utang  pajaknya  sebesar Rp4.630.311.101.  Berdasarkan  data  tahun  2016 dan  2017  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  kenaikan jumlah  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  oleh  KPP sebanyak 119 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp1.253.742.705.
Analisis  Data  Penagihan  Pajak  dengan Penyitaan
KPP  Pratama  Bekasi  Utara  melakukan pencatatan  penagihan  Pajak  dengan  Penyitaan berdasarkan  jumlah  lembar  Surat  Perintah Melakukan  Penyitaan  (SPMP)  yang  diterbitkan, total nominal utang pajak, dan jumlah penerimaan tunggakan pajak yang terealisasi.
Tabel  3  di  bawah  ini  merupakan  data penagihan  pajak  dengan  penyitaan  tahun  2015- 2017
Tabel 3
Penagihan Pajak dengan Penyitaan Tahun 2015-2017

## Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama
Bekasi Utara, Tahun 2018
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Pada  tahun  2015  KPP  Pratama  Bekasi  Utara menerbitkan SPMP berjumlah 168 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp3.226.050.235. Sedangkan pada tahun 2016 KPP Pratama Bekasi utara menerbitkan SPMP berjumlah 356  lembar  dengan  nilai  nominal  utang  pajaknya sebesar Rp2.789.554.216.
Dari data tahun 2015 dan tahun 2016  tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah SPMP yang  diterbitkan  oleh  Seksi  Penagihan  Pajak sebanyak 188 lembar, namun terjadi penurunan nilai nominal utamg pajak sebesar Rp436.496.019.
Pada  tahun  2017  KPP  Pratama  Bekasi  Utara menerbitkan SPMP berjumlah 131 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp1.154.448.782.  Berdasarkan  data  tahun  2016  dan 2017 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah SPMP  yang  diterbitkan  oleh  Seksi  Penagihan  Pajak sebanyak  225  lembar,  dan  mengalami  penurunan juga  pada  nilai  nominal  utang  pajaknya  sebesar Rp1.635.105.434.

## Analisis  Data  Penerimaan  Tunggakan  Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama bekasi Utara
Data  Penerimaan  Tunggakan  Pajak  dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2015, 2016, dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tahun  2015  KPP  Pratama  Bekasi  Utara memiliki Utang pajak  yang harus di  tagih  sebesar Rp15.161.950.450  dengan  jumlah  yang  terealisasi dari Penagihan dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp6.788.792.051.
Tabel 4 Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada

## KPP Pratama Bekasi Utara
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara, Tahun 2018
Sedangkan  tahun  2016,  KPP  Pratama Bekasi  Utara  memiliki  utang  pajak  yang  harus ditagih sebesar Rp5.884.053.806 dengan jumlah  yang  terelisasi  dari  Penangihan  dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp4.106.073.352.
Untuk  tahun  2017,  KPP  Pratama  Bekasi Utara memiliki  utang pajak  yang harus ditagih sebesar  Rp4.630.311.101  dengan  jumlah  yang terealisasi  dari  Penagihan  dengan  Surat  paksa adalah sebesar Rp1.365.351.803.
Analisis  Data  Penerimaan  Tunggakan  Pajak dengan  Penyitaan  pada  KPP  Pratama  Bekasi Utara
Tabel  5  di  bawah  ini  menyajikan  data
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan  pada  KPP  Pratama  Bekasi  Utara Tahun 2015, 2016, dan 2017.
Tahun  2015  KPP  Pratama  Bekasi  Utara
memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan
sebesar Rp3.226.050.235 dengan jumlah yang
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Yang terealisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah  sebesar  Rp1.345.774.820.  Sedangkan tahun  2016  KPP  Pratama  Bekasi  Utara  memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp2.789.554.216 dengan jumlah  yang  terelisasi  dari  Penangihan  dengan Penyitaan adalah sebesar Rp1.549.554.741.

## Tabel 5

## Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan
pada KPP Pratama Bekasi Utara
Penagihan  Pajak  yang  dibayarkan  melalui penagihan  dengan  Surat Paksa dengan
jumlah  Penagihan  Pajak  yang diterbitkan dengan Surat Paksa (Permana, 2017). Efektivitas penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

## Tabel 6
Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bekasi Utara,
Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara
Tahun 2018
Pada tahun 2017 KPP Pratama Bekasi Utara memiliki  utang  pajak  yang  harus  ditagih  dengan Penyitaan sebesar Rp1.154.448.782 dengan jumlah  yang  terealisasi  dari  Penagihan  dengan Penyitaan adalah sebesar Rp674.774.845.

## Analisis  Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan
Surat Paksa pada KPP Pratama Bekasi Utara
Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa dapat dianalisis menggunakan rumus
perbandingan
antara
jumlah

## Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, Tahun 2018
Tabel  6  menunjukkan  pembayaran  dengan Surat  Paksa  tahun  2015,  penerbitan  Surat  Paksa di KPP Pratama Bekasi Utara tercatat
Rp15.161.950.450  dan  yang  dibayar  sebesar Rp6.788.792.051 atau sekitar
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni / Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 129-142
44,78% dari    total tagihan dengan Surat
Paksa.    Berdasarkan
indikator pengukuran efektivitas penagihan Surat
Paksa tahun 2015 tergolong Tidak Efektif .
Pada  tahun  2016  nilai  tunggakan  pajak mengalami penurunan menjadi Rp5.884.053.806 dan yang  dibayarkan  sebesar  Rp4.106.073.352  atau sekitar  69,78%  dari  total  tagihan  dengan  Surat Paksa.  Indikator  tersebut  menunjukkan  kenaikan dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  tetapi berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan  dengan  Surat  Paksa  pada  tahun  2016 masih tergolong Kurang Efektif .
Tahun  2017  nilai  tunggakan  pajak  kembali mengalami penurunan menjadi Rp4.630.311.101 dan besarnya nilai yang dibayarkan yaitu Rp1.365.351.803  atau  sekitar  29,49%  dari  total tagihan  dengan  Surat  Paksa.  Indikator  tersebut menunjukkan  adanya  penurunan  yang  sangat signifikan  dibandingkan  dengan  indikator  tahun sebelumnya  maka  dari  itu  berdasarkan  indikator pengukuran  efektivitas  penagihan  dengan  Surat Paksa  pada  tahun  2017  kembali tergolong  Tidak Efektif .
Analisis  Efektivitas  Penagihan  Pajak  dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara
Efektivitas  Penagihan Pajak dengan Penyitaan dapat dianalisis
menggunakan rumus perbandingan  antara  jumlah  Penagihan  Pajak yang dibayarkan melalui penagihan dengan Penyitaan, dengan target pembayaran atau pencairan tunggakan pajak dengan Penyitaan (Permana, 2017). Efektivitas
Penagihan Pajak dengan Penyitaan dihitung dengan rumus berikut:

## Tabel 7
Analisis Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Bekasi Utara Tahun 2015, 2016, dan 2017
Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, Tahun 2018
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2015 penagihan Utang Pajak dengan Penyitaan pada  KPP  Pratama  Bekasi  Utara  tercatat sebesar  Rp3.226.050.235  dan  yang  dibayarkan sebesar  Rp1.345.774.820  atau  sekitar  41,72% dari  total  Tunggakan  Pajaknya.  Berdasarkan indikator  pengukuran  efektivitas  penagihan pajak  dengan  penyitaan  tahun  2015  tergolong Tidak Efektif .
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Pada  tahun  2016  jumlah  penagihan  pajak dengan  penyitaan  mengalami  penurunan  menjadi sebesar Rp2.789.554.216 dengan jumlah yang
dibayarkan
Rp1.549.554.741. Berdasarkan indikator  pengukuran  efektivitas  penagihan  pajak dengan  Penyitaan  tahun  2016  tergolong Tidak Efektif .
Pada  tahun  2017  jumlah  penagihan  pajak dengan Penyitaan juga mengalami penurunan nilai menjadi  sebesar  Rp1.154.448.782  dengan  jumlah yang dibayarkan sebesar Rp674.774.845.
Berdasarkan indikator pengkuran penagihan pajak dengan  Penyitaan  tahun  2017  sama  seperti  tahun sebelumnya yaitu tergolong Tidak Efektif .
Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa  dan  Penyitaan Tergolong  Tidak  Efektif  pada  KPP  Pratama Bekasi Utara
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti  pada salah  satu  staf  KPP  Pratama  Bekasi  Utara,  terdapat beberapa  faktor  penyebab  Penagihan  Pajak  dengan Surat  Paksa dan Penyitaan Tergolong  Tidak Efektif pada KPP Pratama Bekasi Utara, yaitu:
1. Kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam membayar  Utang  Pajaknya,  hal  ini  bisa disebabkan  karena Wajib  Pajak  belum sepenuhnya menyadari bahwa Utang Pajaknya adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  dilunasi kepada  negara.  Kurangnya  kesadaran  Wajib
Pajak tersebut menyebabkan terjadinya Tunggakan Pajak.
2. Wajib Pajak tidak mau melunasi Utang Pajaknya, hal ini disebabkan karena Wajib
Pajak mengaku jumlah nilai tagihan yang diberikan  oleh  Pihak  KPP  dirasa  tidak sesuai  dengan  yang  seharusnya  terutang, terkait  dengan  perbedaan  penafsiran aturan  antara  Wajib  Pajak  dengan  KPP, dan  lainnya.  Tetapi  dalam  hal  ini  Wajib Pajak  tidak  menggunakan  haknya  untuk melakukan  upaya  memperjuangkan  nilai yang  dianggap  benar  oleh  pihak  Wajib Pajak,  seperti  mengajukan  keberatan kepada  Pihak  KPP  dengan  bukti  yang nyata dan benar.
3. Wajib  Pajak  tidak  mampu  melunasi Utang Pajaknya, Wajib Pajak yang seperti ini  biasanya  mengakui  besar  Utang Pajaknya  sesuai  dengan  yang  ditagihkan pihak  KPP,  tetapi  Wajib  Pajak  tersebut tidak  memiliki  kemampuan  finansial untuk  melunasi  atau  membayar  utangnya tersebut.
4. Wajib  Pajak  tidak  mengetahui  adanya Tunggakan  Pajak,  hal  ini  disebabkan karena  alamat  Wajib  Pajak  telah  pindah dan  tidak  melakukan  pembaruan  alamat ke  KPP  yang  bersangkutan,  sehingga surat  menyurat  (Surat  Teguran,  Surat Paksa,  Surat  Sita,  dan  lainnya)  tidak diterima oleh pihak Wajib Pajak.
Analisis  Langkah-Langkah  yang  Dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara untuk Mengatasi Masalah Penagihan Pajak
Adapun langkah-langkah yang dilakukan
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
KPP Pratama Bekasi Utara untuk mengatasi masalah penagihan pajak yaitu:
1. Bagi  Penunggak  Pajak  yang  tidak  ingin melunasi  utangnya.  Wajib  Pajak  seperti  ini biasanya  beranggapan  bahwa  besarnya  utang pajak  yang  diberikan  pihak  KPP  tidak  sesuai dengan  perhitungannya.  Wajib  pajak  tersebut bisa  menggunakan  haknya  yaitu  mengajukan keberatan  atau  melakukan  banding  di  KPP yang  bersangkutan  sebelum  Seksi  Penagihan mengeluarkan Surat Teguran.
2. Bagi  Penunggak  Pajak  yang  tidak  mampu membayar  utang  pajaknya.  Bagi  Wajib  Pajak seperti  ini,  Seksi  Penagihan  akan  memberikan edukasi  atau  pengarahan  kepada  Wajib  Pajak yang  bersangkutan  hingga  Wajib  Pajak memahami  prosedur  penagihan  pajak  dan melunasi  utang  pajaknya.  Jika  Wajib  Pajak yang  bersangkutan  adalah  Badan  maka  utang pajak  tersebut  akan  ditagih  sampai  dengan kepada penanggung perusahaan tersebut (Pimpinan atau pemilik perusahaan).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis,  maka  kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  pada tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017  pada KPP  Pratama  Bekasi  Utara  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  bila  dilihat  dari segi  jumlah  surat  yang  diterbitkan  tetapi mengalami penurunan pada jumlah utang yang
harus ditagih dan jumlah tanggihan yang terealisasinya.
2. Penagihan  Pajak  dengan  Penyitaan  pada tahun  2015  ke  tahun  2016  mengalami kenaikan  terhadap  jumlah  SPMP  yang dikeluarkan  untuk  melakukan  Penyitaan. Tetapi  dari  tahun  2016  ke  tahun  2017 jumlah SPMP yang dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
3. Kontribusi  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa  dan  Penyitaan  terhadap  penerimaan pajak  di  KPP  Pratama  Bekasi  Utara berdasarkan  pengujian  dengan  yang  telah dihitung  menggunakan  rumus  efektivitas masih  tergolong  kurang  efektif  karena  dari hasil  pengujian,  sebagian  besar  hasilnya masih dibawah 60%.

## Saran
Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. KPP  dapat  mengadakan  sosialisasi  atau penyuluhan  dengan  masyarakat  umum khususnya Wajib Pajak.
2. Adanya  ketegasan  sanksi  dari  Seksi Penagihan  dalam  menindak  Wajib  Pajak yang sering melakukan kelalaian membayar pajak.
3. Seksi  Penagihan  bisa  melakukan  dengan cara  yang  lebih  maju  dengan  menfaatkan teknologi  yang  ada  sekarang  ini  seperti menyampaikan tagihan utang pajaknya
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03
Hafifah Nasution dan Agista Aliffioni / Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 129-142
melalui  email  atau  aplikasi  lainnya  agar  informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh Penunggak Pajak yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Daft, Richard L. 2009. Manajemen Edisi 6 . Salemba Empat. Jakarta.
Ilyas,  Wirawan  B.  dan  Richard  Burton.  2013. Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya . Salemba Empat. Jakarta.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor KEP- 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal
Pajak.
Madjid,  Olvi,  dan  Lintje  Kalangi.  2015. Efektivitas Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bitung .  Jurnal  EMBA.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi . Andi. Yogyakarta.
Najoan, Monita Pricilla, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Nalle, Paul  Filmon.  2017. Efektivitas  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa Terhadap Penerimaan Pajak . E- Jurnal
Akuntansi Universitas Udayanana. Bali.
Permana, Paradhita.  2017. Efektivitas  Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa,  Penyitaan,  dan Gijzeling untuk Optimalisasi Penerimaan . Jurnal Ilmu  dan  Riset.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 135  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara Penyitaan  Dalam  Rangka  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa.
Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan
& Akuntansi Pajak . Penerbit Erlangga. Jakarta.
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus . Salemba Empat. Jakarta.
Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen . Erlangga: Jakarta.
Surat Edaran  Bersama  Kepala  Badan  Urusan Piutang  dan  Lelang  Negara  dan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE-214/PJ./1999,  SE- 17/PN/1999 Tentang Lelang Eksekusi Pajak.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 18 ayat 1 Tentang Penagihan Pajak.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  200o  Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Waluyo.  2014. Perpajakan  Indonesia .  Salemba Empat. Jakarta.
Wijayanto, Dian. 2012. P engantar Manajamen . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
www.pajak.go.id
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.03