___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## MASIFIKASI WACANA SYARIAH SEBAGAI IDENTITAS KE-ISLAMAN

## ABDUL RAHIM
Email : abdulrahim09bi@gmail.com
___________________________________________________________________

## Abstrak
Tulisan ini mencoba menguraikan wacana syariah yang digaungkan oleh Dewan Syariah Nasional  sebagai  solusi  ideal  dalam  produk/program  yang  sesuai  dalam  hukum  Islam, akan  tetapi  pada  praktiknya  justru  menjadi  selubung  dominasi  yang  diterima  oleh masyarakat  muslim  sebagai  sesuatu  yang menjadi  identitas  atas  produk/program  yang  dilegitimasi  oleh  pemilik  kuasa.  Praktik wacana  syariah  yang  menciptakan  kapitalisme  baru  terjadi  pada  Bank  syariah,  BPJS syariah,  dan  Koperasi  Syariah.  Relasi  kuasa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  yang menjejalkan wacana syariah sebagai konsep yang ideal, dibaliknya terdapat kepentingan kapitalis yang berjejaring dengan produk/program Non kuasa  DSN  sebagai  pihak  yang  memiliki  pengetahuan,  masyarakat  muslim  sebagai sasaran  mulai  terhegemoni  atas  wacana  syariah  tersebut,  sebab  kultus  kepada  DSN yang  merepresentasikan  pihak  intelektual  dalam  hukum  Islam.  Sementara  praktik konsumtif  dalam  wacana  syariah  tersebut  terlihat syariah, dan hijab syar'i. Hijab syar'i yang menjadikan produk fashion menjadi booming, semakin  mendukung  eksistensi  kapitalisme  dalam  memediasi  kebutuhan  ekspresif perempuan  muslim  akan  identitas  kesalihan,  kecantikan  dan syar'i  yang  menjadi  andalan  kapitalisme  dalam  produk  fashion  yang  menyasar masyarakat  muslim,  membentuk  konsumerisme  yang  berlebihan  dalam  berhias (tabarruj)  dari  pada  kesederhanaan  yang  diidealkan  dalam  syariat  Islam.  Praktik syariah yang ideal dan sesuai dengan hukum kembali  melalui  maksimalnya  tata  kelola ZakatMal, Infaq, wakaf dan lainnya. Sehingga syariah bukan lagi sekedar identitas dan praktik industri budaya islami, namun sesuai dengan hukum
Kata Kunci : Wacana Syariah, Dominasi, Identitas, konsumerisme. ___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Wacana syariah yang berkembang di Indonesia sekarang ini lebih mengarah pada  politik  identitas  untuk  menunjukkan muslim  yang  mau  dibawa  kembali  kepada  syariat
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah.. |91

## ACANA SYARIAH SEBAGAI
___________________________________________________________________
Tulisan ini mencoba menguraikan wacana syariah yang digaungkan oleh Dewan Syariah Nasional  sebagai  solusi  ideal  dalam  produk/program  yang  sesuai  dalam  hukum  Islam, akan  tetapi  pada  praktiknya  justru  menjadi  selubung  dominasi  yang  diterima  oleh uslim  sebagai  sesuatu  yang  taken  for  granted.  Wacana  syariah  sekedar menjadi  identitas  atas  produk/program  yang  dilegitimasi  oleh  pemilik  kuasa.  Praktik wacana  syariah  yang  menciptakan  kapitalisme  baru  terjadi  pada  Bank  syariah,  BPJS
Syariah.  Relasi  kuasa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  yang menjejalkan wacana syariah sebagai konsep yang ideal, dibaliknya terdapat kepentingan kapitalis yang berjejaring dengan produk/program Non-syariah (konvensional). Melalui emiliki  pengetahuan,  masyarakat  muslim  sebagai sasaran  mulai  terhegemoni  atas  wacana  syariah  tersebut,  sebab  kultus  kepada  DSN intelektual  dalam  hukum  Islam.  Sementara  praktik konsumtif  dalam  wacana  syariah  tersebut  terlihat  pada  konsep  wisata  syariah,  hotel syariah, dan hijab syar'i. Hijab syar'i yang menjadikan produk fashion menjadi booming, semakin  mendukung  eksistensi  kapitalisme  dalam  memediasi  kebutuhan  ekspresif perempuan  muslim  akan  identitas  kesalihan,  kecantikan  dan  ke-feminim-an.  Hijab syar'i  yang  menjadi  andalan  kapitalisme  dalam  produk  fashion  yang  menyasar masyarakat  muslim,  membentuk  konsumerisme  yang  berlebihan  dalam  berhias )  dari  pada  kesederhanaan  yang  diidealkan  dalam  syariat  Islam.  Praktik yang ideal dan sesuai dengan hukum Islam dalam hal ekonomi bisa digaungkan kembali  melalui  maksimalnya  tata  kelola  BaitulMal  sebagai  wadah  akomodatif  untuk dan lainnya. Sehingga syariah bukan lagi sekedar identitas dan tri budaya islami, namun sesuai dengan hukum Islamyang semestinya.
: Wacana Syariah, Dominasi, Identitas, konsumerisme.
___________________________________________________________________
Wacana syariah yang berkembang di Indonesia sekarang ini lebih mengarah pada  politik  identitas  untuk  menunjukkan  bahwa  lini  kehidupan  masyarakat muslim  yang  mau  dibawa  kembali  kepada  syariat  Islam,  mempunyai  peluang
___________________________________________________________________
92| Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..
untuk dilakukan. Dimulai dengan kemunculan studi tentang ekonomi ditawarkan  di  perguruan  tinggi,  lalu  wacana  syariah  mulai  berkembang  dengan diadakannya  produk  syariah  yang  dihajatkan  sebagai  resistensi  dari  produk konvensional.  Produk  konvesional  tersebut  menurut  Dewan (DSN) dirasa tidak sejalan dengan nilai berlaku,  maka  produk  syariah  dihajatkan  sebagai  solusi  untuk  perubahan  sistem tersebut.
Definisi  Syariah  (dalam Islam.wiki.co.id peraturan/jalan,    sedangkan  dalam  termino yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. dalam kitab suci (Al Qur'an) dan Hadits Rasulullah sebagai penjelasan dari kitab suci tersebut, baik dalam urusan (Fiqh Muamalah) maupun yang bersifat yang  digaungkan  dalam  terminologi  Islam membawa  masyarakat  muslim  untuk  kembali  kepada  hukum  dalam dicontohkan  ketika  zaman  Rasulullah,  Sahabat  dan  zaman  ulama mengikuti  beliau  ( Thabi'in,  Thabi'ut  Thabi'in ditegaskan  menjurus  kepada  persoalan sehari-hari,  dan  juga  ibadah  amaliah,  yang  dirancang  pada  masyarakat  muslim mayoritas, seperti halnya Peraturan Daerah (Perda)
Akan  tetapi  wacana  syariah  yang  berkembang  dalam  skala  Nasional sekarang  ini  lebih  mengarah  ke  urusan Dewan  Syariah  Nasionaluntuk  memasukkan  inisial  syariah  sebagai  sebuah identitas  produk/program  sesuai  dengan  hukum sebagai subjek sasaran, dengan wacana syariah yang dikeluarkan solusif  dalam  menjalankan  program/produk  yang  sesuai  dengan  hukum mulai terhegemoni dengan wacana tersebut.
Melalui  kuasa  dari  Dewan memfatwakan bahwa produk konvensional bisa menjurus pada keharaman dengan konsep kapitalisme yang memeras masyarakat. Lalu ditawarkanlah produk syariah yang  diwacanakan  lebih  sesuai  dengan  hukum tidak  jauh  berbeda  dengan  produk  yang  sudah  ada  (konvensional)  tersebut. Contoh  produk/program  syariah  yang  mulai  berk Syariah,  Koperasi  Syariah,  BPJS  Syariah,  Hotel  Syariah,  Wisata  Halal/  Wisata Syariah, dan Hijab Syar'i.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
untuk dilakukan. Dimulai dengan kemunculan studi tentang ekonomi Islam yang ditawarkan  di  perguruan  tinggi,  lalu  wacana  syariah  mulai  berkembang  dengan diadakannya  produk  syariah  yang  dihajatkan  sebagai  resistensi  dari  produk konvensional.  Produk  konvesional  tersebut  menurut  Dewan  Syariah  Nasional dengan nilai Islammaupun nilai sosial masyarakat yang berlaku,  maka  produk  syariah  dihajatkan  sebagai  solusi  untuk  perubahan  sistem
.wiki.co.id ,  2012)  secara  etimologi  berarti peraturan/jalan,    sedangkan  dalam  terminologi  Islam  dipahami  sebagai  hukum yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. dalam kitab suci (Al Qur'an) dan Hadits Rasulullah sebagai penjelasan dari kitab suci tersebut, baik dalam urusan duniawi (Fiqh Muamalah) maupun yang bersifat Ukhrawi (Fiqh Ibadah, Tasawwuf). Syariah Islam  ini  sebenarnya  emansipatoris  untuk membawa  masyarakat  muslim  untuk  kembali  kepada  hukum  dalam  Islam  yang dicontohkan  ketika  zaman  Rasulullah,  Sahabat  dan  zaman  ulama-ulama  yang
i'in,  Thabi'ut  Thabi'in ).  Syariah  dalam  hukum  Fiqh  lebih ditegaskan  menjurus  kepada  persoalan Ukhrawi dalam  tata  laku  masyarakat hari,  dan  juga  ibadah  amaliah,  yang  dirancang  pada  masyarakat  muslim mayoritas, seperti halnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Aceh.
Akan  tetapi  wacana  syariah  yang  berkembang  dalam  skala  Nasional sekarang  ini  lebih  mengarah  ke  urusan duniawi yang  disamarkan  melalui  kuasa untuk  memasukkan  inisial  syariah  sebagai  sebuah ai  dengan  hukum  Islam.  Masyarakat  muslim na syariah yang dikeluarkan sebagai langkah solusif  dalam  menjalankan  program/produk  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam mulai terhegemoni dengan wacana tersebut.
an  Syariah  Nasional  maupun  MUI  yang memfatwakan bahwa produk konvensional bisa menjurus pada keharaman dengan konsep kapitalisme yang memeras masyarakat. Lalu ditawarkanlah produk syariah yang  diwacanakan  lebih  sesuai  dengan  hukum  Islam,  meskipun  pada  praktiknya beda  dengan  produk  yang  sudah  ada  (konvensional)  tersebut.
Contoh  produk/program  syariah  yang  mulai  berkembang  diantaranya  Bank
BPJS  Syariah,  Hotel  Syariah,  Wisata  Halal/  Wisata
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## B. RUMUSAN MASALAH
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  menguraikan  rumusan  masalah bagaimana  wacana  syariah  yang  berkembang  saat  ini  menjadikan  kuasa  dari Dewan  syariah  nasional  untuk  mendominasi  masyarakat  muslim  agar  menerima konsep  syariah  sebagai  sesuatu  yang  ideal,  sementara  pada  praktiknya  jauh  dari nilai dalam hukum Islam dan nilai kemanusiaan. Bahkan baru  dalam  jaringan  kapitalisme  yang  sudah  mapan/langgeng.  Selain  itu  penulis juga  akan  menguraikan  bagaimana  kons menjadi  nilai  kepatuhan  dalam  beragama  sebagai  politik  identitas,  serta  w syariah sebagai industri budaya islami dalam promosi produk/program syariah.

## C. KERANGKA TEORI
Ditinjau  dari  persfektif  Foucault  (2002 Nasional  yang  mendominasi  melalui  w simbol  untuk  menjustifikasi  suatu  tindakan  sesuai  dengan  hukum  dalam Relasi  kuasa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  dan  MUI  sebagai  subjek  yang memproduksi  wacana  tersebut,  bisa  diterima  oleh  masyarakat  muslim  dengan modalitas mereka yang dikultuskan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan. Lalu pengetahuan mereka dalam hal hukum produk  baru  (syariah)  yang  disamarkan tersebut  terdapat  kepentingan  kapitalis/perusahaan  yang  sudah  mapan  sebagai penyokong  produk  syariah  tersebut.  Sementara  dalam  praktiknya  bisa  dikatakan tidak sesuai dengan konsepsi syariah (Hukum) dalam
Syariah  sebagai  wacana  yang  diproduksi  oleh  pihak  yang  memiliki  kuasa digunakan untuk menggiring opini masyarakat dengan rasionalitas yang dijejalkan sesuai  dengan  tuntunan  agama,  dan  mencoba  membuat  subjek  diklaim  religius ketika  mau  beralih  ke  konsepsi  syariah  te dialektika  pencerahannya  Adorno-  Horkheimer rasionalitas  untuk  mengembalikan  markah  masyarakat  muslim  ke agama, akan tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan kapitalisme baru masyarakat  itu  sendiri.  Praktik-praktik pencerahan  menimbulkan  penindasan  baru  dan  kerenggangan  sosial,  seperti halnya dalam praktik Bank Syariah dan Wisata Syariah yang diwacanakan.
Sedangkan  Syariah  ditinjau  dari yang    dikemukakan  Althusser,  yaitu  institusi
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah.. |93
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba  menguraikan  rumusan  masalah bagaimana  wacana  syariah  yang  berkembang  saat  ini  menjadikan  kuasa  dari Dewan  syariah  nasional  untuk  mendominasi  masyarakat  muslim  agar  menerima sebagai  sesuatu  yang  ideal,  sementara  pada  praktiknya  jauh  dari dan nilai kemanusiaan. Bahkan menciptakan kapitalisme baru  dalam  jaringan  kapitalisme  yang  sudah  mapan/langgeng.  Selain  itu  penulis juga  akan  menguraikan  bagaimana  konsep  syariah  yang  digaungkan  tersebut
agama  sebagai  politik  identitas,  serta  wacana lami dalam promosi produk/program syariah.
au  dari  persfektif  Foucault  (2002)  aspek  kuasa  dari  Dewan  Syariah yang  mendominasi  melalui  wacana  Syariah  yang  digaungkan,  sekedar simbol  untuk  menjustifikasi  suatu  tindakan  sesuai  dengan  hukum  dalam  Islam. Relasi  kuasa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  dan  MUI  sebagai  subjek  yang duksi  wacana  tersebut,  bisa  diterima  oleh  masyarakat  muslim  dengan modalitas mereka yang dikultuskan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan. Lalu pengetahuan mereka dalam hal hukum Islam dituangkan untuk menciptakan produk  baru  (syariah)  yang  disamarkan  melalui  selubung  agama,  dibalik  hal tersebut  terdapat  kepentingan  kapitalis/perusahaan  yang  sudah  mapan  sebagai penyokong  produk  syariah  tersebut.  Sementara  dalam  praktiknya  bisa  dikatakan tidak sesuai dengan konsepsi syariah (Hukum) dalam Islam.
ebagai  wacana  yang  diproduksi  oleh  pihak  yang  memiliki  kuasa digunakan untuk menggiring opini masyarakat dengan rasionalitas yang dijejalkan sesuai  dengan  tuntunan  agama,  dan  mencoba  membuat  subjek  diklaim  religius ketika  mau  beralih  ke  konsepsi  syariah  tersebut.  Syariah  jika  dikaitkan  dengan
Horkheimer  (2002)  dianalogikan  sebagai ikan  markah  masyarakat  muslim  kepada  tuntunan agama, akan tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan kapitalisme baru dalam praktik  produk  syariah  yang  diklaim  sebagai pencerahan  menimbulkan  penindasan  baru  dan  kerenggangan  sosial,  seperti halnya dalam praktik Bank Syariah dan Wisata Syariah yang diwacanakan.
Sedangkan  Syariah  ditinjau  dari  konsep Ideological  State    Aparatus (ISA) yaitu  institusi  agama,  kebudayaan,  pendidikan,
___________________________________________________________________
94|
Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..
termasuk    media    massa  turut  membentuk  ideologi  masyarakat  agar  menerima konsep  yang  diwacanakan  oleh  pihak  yang  mempunyai  kuasa  sebaga kepatuhan.    Cara    kerja    ISA    lebih  banyak    ber kemudian  pada  akhirnya  akan  bersifat  represif dimaksudkan    untuk  memanipulasi  kesadaran  (dalam  Halimatusa’ Kesadaran  masyarakat  atas  kepatuhan  dalam sebagai solusi, akan tetapi tersembunyi selubung agama sebagai politik di baliknya.
Bertalian    dengan    hal    tersebut,    pemikiran pemikiran teoritisi Jerman,  Antonio  Gramsci  (1971) hegemoni    Gramsci    (1971),  sebagaimana  teori Althusser,  pada  dasarnya  juga  merupakan dalam  hegemoni    itu    berciri    “halus”    (subtle) moral    serta  intelektual    dan    bersifat    aktif.    Hegemoni    tidak kekuatan    koersif,    tetapi    melalui  diskursus    sist berkelanjutan  untuk  memenangkan  penerimaan sebuah    gagasan  atau  rezim  (Barker,  2000:  61 Syariah  yang  di-hegemonikan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  melalui  institusi agama,  pendidikan,  media  massa  menjadi  sebuah  ideologi  yang  semakin mendukung  kepentingan  pemilik  kuasa  dibaliknya.  Ke ekonomi  kapitalis  semakin  dilegitimasi  atas  penerimaan  masyarakat  yang dihegemoni secara halus melalui kepemimpinan moral dan intelektual dari Dewan Syariah Nasional tersebut.

## D. PRAKTIK WACANA SYARIAH SEBAGAI KAPITALISME BARU
Salah satu contoh praktik produk pinjaman yang lebih tinggi namun diselubungi dengan istilah "bagi hasil" 2013). Bank syariah yang dihajatkan sebagai solusi untuk terjadi  padabank-bank konvensional,  justru  dalam  praktiknya  Bank  Syariah  lebih tinggi  bunga  yang  dipatok  dengan  klaim  bagi  hasil  tadi.  Bank  syariah  yang membantu  pendanaan  bagi  usaha  Individu  atau  kelompok  yang  meminjam mereka,  sudah  ditentukan  di  awal  sekian  Persennya  yan Bank, meskipun usaha dari individu yang meminjam tersebut belum juga berjalan.
Secara logika bank syariah mengabaikan aspek resiko yang bisa saja terjadi pada  usaha  si  peminjam,  sementara  bunga  untuk  pengembalian  sudah  dipatok. Bunga  dari  pinjaman  yang  diklaim  sebagai  bagi  hasil  tidak  menjanjikan  program
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
turut  membentuk  ideologi  masyarakat  agar  menerima konsep  yang  diwacanakan  oleh  pihak  yang  mempunyai  kuasa  sebagai  bentuk banyak    bergerak    pada    aspek    idiologis, khirnya  akan  bersifat  represif  juga,    karena    memang untuk  memanipulasi  kesadaran  (dalam  Halimatusa’diah  2014).
kepatuhan  dalam  agama  menerima  konsep  syariah sebagai solusi, akan tetapi tersembunyi selubung agama sebagai politik di baliknya.
gan    hal    tersebut,    pemikiran  Althusser  juga  memperkuat nio  Gramsci  (1971)  mengenai hegemoni.  Teori sebagaimana  teori  Ideological    State    Apparatus ada  dasarnya  juga  merupakan represi  kekuasaan.  Bedanya,  represi us”    (subtle)  mengandalkan    kepemimpinan sifat    aktif.    Hegemoni    tidak  dicapai    melalui diskursus    sistemik    (bahasa),    terarah,    dan n  untuk  memenangkan  penerimaan  publik    secara    sukarela    akan atau  rezim  (Barker,  2000:  61  dalam  Halimatusa’diah  2014). hegemonikan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  melalui  institusi agama,  pendidikan,  media  massa  menjadi  sebuah  ideologi  yang  semakin mendukung  kepentingan  pemilik  kuasa  dibaliknya.  Kepentingan-kepentingan
dilegitimasi  atas  penerimaan  masyarakat  yang dihegemoni secara halus melalui kepemimpinan moral dan intelektual dari Dewan

## IAH SEBAGAI KAPITALISME BARU
produk Syariah yaitu Bank syariah, dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi namun diselubungi dengan istilah "bagi hasil" (Sarwat
. Bank syariah yang dihajatkan sebagai solusi untuk mematahkan riba yang konvensional,  justru  dalam  praktiknya  Bank  Syariah  lebih tinggi  bunga  yang  dipatok  dengan  klaim  bagi  hasil  tadi.  Bank  syariah  yang membantu  pendanaan  bagi  usaha  Individu  atau  kelompok  yang  meminjam  pada sudah  ditentukan  di  awal  sekian  Persennya  yang  akan  menjadi  bagian usaha dari individu yang meminjam tersebut belum juga berjalan.
Secara logika bank syariah mengabaikan aspek resiko yang bisa saja terjadi pada  usaha  si  peminjam,  sementara  bunga  untuk  pengembalian  sudah  dipatok. dari  pinjaman  yang  diklaim  sebagai  bagi  hasil  tidak  menjanjikan  program
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
yang dijalankan oleh bank syariah sebagai solusi untuk sesuainya konsep ekonomi islam.  Akan  tetapi  penindasan  baru  yang  terjadi  dengan  selubung  agama,  seolah diterima masyarakat melalui kuasa dari DSN yang merepresentasikan intelektual muslim  dan  sebagai  legitimasi  atas  halalnya  produk/program  yang  ada.  Bank syariah  meski  mengusung  konsep  ekonomi justru lebih menindas dari pada bank konvensional, maka dalih  untuk  memperbesar  ekonomi  Islam sesuatu  yang  wajar,  dengan  masyarakat  terhegemoni  untuk  berpartisipasi  dalam pengembangannya.
Padahal  jika  kembali  pada  konsepsi  syariah  sebagai  hukum bantuan dana tersebut jika disepakati sebagai bagi hasil, maka tidak ada ketentuan di  awal  untuk  pembagian  bagi  penyedia  dana  dan  pelaku  usaha keuntungan  setelah  usaha  berjalan  barulah  ditentukan  pembagian  bagi  hasil antara  peminjam  dan  penyedia  dana penyedia dana tidak mendapat apa-apa, bahkan yang paling sesuai dimungkinkan penyedia dana membantu menanggung kerugian yang dialami pelaku usaha, inilah konsep syariah dan sesuai dengan nilai sosialism
Misi  awal  perbankan  syariah  yang  dimaksudkan  untuk  membantu pengusaha kecil dan lemah dalam modal yang  diharapkan.  Olehkarena  itu  tidaklah  mengherankan  bila  kemudian  muncul berbagai  kritikan  terhadapnya,  baik  darikalangan  muslim  sendiri  m kalangan  non-muslim.  Sesuai  dengan  namanya,  perbankan  syariah  seharusnya dapat  memberikan  kontribusi  yang  sangat    signifikan    bagi    tujuan    masyarakat muslim    dalam    bidang        ekonomi,    seperti    pe pendistribusian    kekayaan    secara    adil,    dan    penciptaan    lapangan    kerja. Namun,menurut sebagian ahli, kontribusi yang maksimal tersebut terealisir jika ia dibiarkan  beroprasi  didalam    kompetisi    yang    keras    dengan    bank konvensional.    Ia    hanya    mampu    memberikanperannya    yang    positif    secara penuh  manakala  praktek  perbankan  yang  didasarkan  atas  bungasepenuhnya diganti  dengan  sistem  keuangan  islami  (Niazi  1990,  dalam  Aziz  2012).  Maka  di sinilah  terlihat  bagaimana  wacana  syariah  yang  digaungkan  dalam sebagai bentuk islamisasi yang artifisial.
Akan  tetapi  meskipun  praktik  Bank  syariah  terselubung  dibaliknya kapitalisme/penindasan  baru,  namun  masyarakat  muslim  yang  dihegemoni dengan  wacana  syariah  yang  ada  jaminan  halal  dari
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah.. |95
yang dijalankan oleh bank syariah sebagai solusi untuk sesuainya konsep ekonomi islam.  Akan  tetapi  penindasan  baru  yang  terjadi  dengan  selubung  agama,  seolah
i kuasa dari DSN yang merepresentasikan intelektual muslim  dan  sebagai  legitimasi  atas  halalnya  produk/program  yang  ada.  Bank syariah  meski  mengusung  konsep  ekonomi  Islam  akan  tetapi  dalam  praktiknya justru lebih menindas dari pada bank konvensional, maka peran dari DSN dengan
Islam  dengan  basis  bank  syariah  menjadi sesuatu  yang  wajar,  dengan  masyarakat  terhegemoni  untuk  berpartisipasi  dalam
Padahal  jika  kembali  pada  konsepsi  syariah  sebagai  hukum  Islam,  bentuk bantuan dana tersebut jika disepakati sebagai bagi hasil, maka tidak ada ketentuan di  awal  untuk  pembagian  bagi  penyedia  dana  dan  pelaku  usaha,  jika  terdapat
barulah  ditentukan  pembagian  bagi  hasil enyedia  dana  .  Begitu  juga  ketika  mengalami  kerugian,
apa, bahkan yang paling sesuai dimungkinkan penyedia dana membantu menanggung kerugian yang dialami pelaku usaha, inilah
ai sosialisme dalam masyarakat.
yang  dimaksudkan  untuk  membantu  para dalam modal ternyata tidak bisa terwujd sebagaimana yang  diharapkan.  Olehkarena  itu  tidaklah  mengherankan  bila  kemudian  muncul terhadapnya,  baik  darikalangan  muslim  sendiri  maupun  dari
Sesuai  dengan  namanya,  perbankan  syariah  seharusnya sangat    signifikan    bagi    tujuan    masyarakat muslim    dalam    bidang        ekonomi,    seperti    pembebasankemiskinan, pendistribusian    kekayaan    secara    adil,    dan    penciptaan    lapangan    kerja. Namun,menurut sebagian ahli, kontribusi yang maksimal tersebut terealisir jika ia dibiarkan  beroprasi  didalam    kompetisi    yang    keras    dengan    bank-bank ensional.    Ia    hanya    mampu    memberikanperannya    yang    positif    secara penuh  manakala  praktek  perbankan  yang  didasarkan  atas  bungasepenuhnya i  dengan  sistem  keuangan  islami  (Niazi  1990,  dalam  Aziz  2012).  Maka  di
agaimana  wacana  syariah  yang  digaungkan  dalam  perbankan
sasi yang artifisial.
Akan  tetapi  meskipun  praktik  Bank  syariah  terselubung  dibaliknya kapitalisme/penindasan  baru,  namun  masyarakat  muslim  yang  dihegemoni ang  ada  jaminan  halal  dari  Dewan  Syariah  Nasional
___________________________________________________________________
96|
Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..
sebagai  pemilik  kuasa,  maka  hal  tersebut  diterima  secara  wajar  saja.  Lalu  kultus kepada  pihak  DSN  sebagai  pihak  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  hukum, maka  kuasa  mereka  atas  wacana  syariah  itu  pun  mempuny terus  berlanjut.  Relasi  kuasa  yang  mereka  miliki  memproduksi  wacana  syariah sebagai  selubung  dominasi  atas  berbagai  kepentingan  dari  pihak dalam Bank syariah yang berjejaring juga dengan Bank konvensional yang ada.
Begitu  juga  dengan  praktik  koperasi  syariah,  tidak  jauh konsep Bank syariah di atas. Koperasi konvensional yang mengelola unit simpan pinjam,  dalam  memberikan  pinjaman  kepada  individu  atau  kelompok  usaha,  di awalnya ada kesepakatan atas bunga yang dana  sebagai  biaya  operasional  untuk  kelangsungan  koperasi.  Koperasi  syariah sama  halnya  dengan  koperasi  konvensional,  hanya  afiliasinya  yang  biasanya berada  di  bawah  naungan  institusi  agama  (Pondok  pesantren,  Perguruan Islam) diklaim lebih Islami dari koperasi konvensional, padahal praktiknya sama, dan  syariah  itu  sebagai  simbol  atas  selubung  bunga  yang  mengindikasikan  riba juga.

## E. SYARIAH SEBAGAI WACANA IDENTITAS
Pesona  Indonesia  yang  masih  digaungkan  saat  in wacana  syariah  juga  dalam  promosi  wisatanya.  Wisata  halal/wisata  syariah   yang tahun  2015  lalu  disematkan  pada  salah  satu  wilayah  Indonesia  yaitu  Lombok sebagai wisata halal terbaik dan destinasi Honeymoon terbaik dari asosia halal  ( Halal  Tourism  Association )  dalam  kompetisi yang  dipelopori  oleh  Uni  Emirat  Arab digaungkan  untuk  tahun  ini  melalui  vote memilih beberapa wilayah yang ditawarkan sebagai wisata halal terbaik.
Beberapa  wilayah  di  Lombok  yang  akan  dijadikan  wisata  syariah  yaitu Masjid  Islamic  Center  di  Mataram,  Pantai  Pink  yang  ada  di  pedalaman  Lombok Timur  bagian  selatan,  dan  Tanjung  Bloam  di  Lombok  Tengah.  Wacana  yang berkembang  tentang  wisata  syariah  yang  ditawarkan  pada  masjid masih  sebatas  menampilkan  kemegahan  masjid,  dan  wacana  NTB  sebagai  pusat studi  Islam.  Akan  tetapi  dua  priode  kepemimpinan  Gubernur  pengusungnya, masjid  tersebut  belum  juga  rampung, berakhir pada 2017.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
sebagai  pemilik  kuasa,  maka  hal  tersebut  diterima  secara  wajar  saja.  Lalu  kultus kepada  pihak  DSN  sebagai  pihak  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  hukum, maka  kuasa  mereka  atas  wacana  syariah  itu  pun  mempunyai  legitimasi  untuk njut.  Relasi  kuasa  yang  mereka  miliki  memproduksi  wacana  syariah sebagai  selubung  dominasi  atas  berbagai  kepentingan  dari  pihak-pihak  pemodal dalam Bank syariah yang berjejaring juga dengan Bank konvensional yang ada.
juga  dengan  praktik  koperasi  syariah,  tidak  jauh  berbeda  dengan konsep Bank syariah di atas. Koperasi konvensional yang mengelola unit simpan- pinjam,  dalam  memberikan  pinjaman  kepada  individu  atau  kelompok  usaha,  di awalnya ada kesepakatan atas bunga yang akan diberikan kepada pihak penyedia dana  sebagai  biaya  operasional  untuk  kelangsungan  koperasi.  Koperasi  syariah sama  halnya  dengan  koperasi  konvensional,  hanya  afiliasinya  yang  biasanya berada  di  bawah  naungan  institusi  agama  (Pondok  pesantren,  Perguruan  tinggi
i dari koperasi konvensional, padahal praktiknya sama, dan  syariah  itu  sebagai  simbol  atas  selubung  bunga  yang  mengindikasikan  riba

## SYARIAH SEBAGAI WACANA IDENTITAS
Pesona  Indonesia  yang  masih  digaungkan  saat  ini  mencoba  mengusung wacana  syariah  juga  dalam  promosi  wisatanya.  Wisata  halal/wisata  syariah   yang tahun  2015  lalu  disematkan  pada  salah  satu  wilayah  Indonesia  yaitu  Lombok sebagai wisata halal terbaik dan destinasi Honeymoon terbaik dari asosiasi wisata )  dalam  kompetisi World  Halal  Summit/Exhibition Arab  ( travel.kompas.com ,  2016),  kembali digaungkan  untuk  tahun  ini  melalui  vote-vote  yang  disebar  di  internet  untuk
ditawarkan sebagai wisata halal terbaik.
Beberapa  wilayah  di  Lombok  yang  akan  dijadikan  wisata  syariah  yaitu ic  Center  di  Mataram,  Pantai  Pink  yang  ada  di  pedalaman  Lombok Timur  bagian  selatan,  dan  Tanjung  Bloam  di  Lombok  Tengah.  Wacana  yang syariah  yang  ditawarkan  pada  masjid  Islamic  Center masih  sebatas  menampilkan  kemegahan  masjid,  dan  wacana  NTB  sebagai  pusat
.  Akan  tetapi  dua  priode  kepemimpinan  Gubernur  pengusungnya, masjid  tersebut  belum  juga  rampung,    mengingat  masa  jabatannya  yang  akan
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
Wisata  syariah  melalui  Islamic  Center  yang  berkembang  pun  mulai tercoreng  dengan  konsepsi  syariah  yang  tidak  benar beredarnya  foto  dua  wisatawan  asing  yang  sedang  berciuman halaman  Islamic  Center,  lalu  beberapa  waktu  lalu  menaranya  dengan  ketinggian 99  meter  sempat  menjadi  arena  wisata  dengan  pungutan  liar  agar  dapat  naik  ke puncaknya untuk melihat sekeliling kota Mataram.  Begitu juga pengunju naik  ke  menara  tersebut,  banyak  perempuan  yang  mengenakan  celana  pendek, baju lengan pendek dan berselfie di puncak menara tersebut.
Sedangkan  wisata  syariah  ( kabarlombok.com pantai,  yaitu  pantai  Pink  dengan  keindahan  pasir  pantai  yang muda  dilihat  dari  kejauhan,  dan  aneka  biota  laut  yang  dapat  dilihat  langsung dengan kejernihan airnya. Pantai yang berada di wilayah administratif kabupaten Lombok  Timur  tersebut  diwacanakan  oleh  Pemda  Prop Pariwisatanya  untuk  dijadikan  objek  wisata  syariah  dengan  konsep  wisata  yang mengedepankan  nilai  Islami.  Akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  dengan pengambil  alihan  daerah  pantai  tersebut  sebagai  area  wisata  ya daerah  tersebut  yang  sumber  penghidupan  seb tersingkirkan  dengan  proteksi  dari  pemilik  kuasa  atas  wilayah  tersebut  sebagai area wisata.
Kuasa  Pemda  melalui  Peraturan  Daerahnya  (Perda)  mulai  menstandarisasi area  wisata  tersebut  dengan  standar  akomodasi  dan  harga  yang  menja untuk  pendapatan  daerah.  Lalu  relasi  antara  pengunjung  dan  pihak  pengelola wisata  tersebut  ditentukan  oleh  uang  yang  mereka  miliki  untuk  bisa  mengakses tempat  wisata  tersebut.  Bahkan  penduduk  pribumi  asli  yang  tempat  tinggalnya berdekatan  dengan  area  wisata  tersebut,  dengan  standar  harga  yang  ditentukan melalui  kuasa  Peraturan  Daerah,  mereka  pun  harus  membayar  untuk  dapat menikmati  wisata  tersebut.  Privatisasi  area  wisata  dengan  wacana  syariah  yang dikembangkan  oleh  pihak  pemilik  kuasa  menjadikan  p tersingkirkan  dari  sumber  penghasilan  mereka,  lalu  akses  wisata  oleh  penduduk sesama  etnis  Sasak  pun  harus  membayar    retribusi  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan Pemerintah Daerah.
Lain  halnya  dengan  konsep  hotel  syariah  yang  dikembangka Lombok.  Melalui  penghargaan  sebagai  wisata  halal  terbaik  dan  destinasi honeymoon terbaik yang didapatkan tahun lalu, Pemerintah daerah menawarkan kepada  pengusaha  hotel  untuk  mengubah  konsep  hotel  mereka  menjadi  hotel
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Abdul Rahim
Masifikasi Wacana Syariah..
|97
ic  Center  yang  berkembang  pun  mulai tercoreng  dengan  konsepsi  syariah  yang  tidak  benar-benar  berlaku.  Misalnya, beredarnya  foto  dua  wisatawan  asing  yang  sedang  berciuman  tepat  di  depan ic  Center,  lalu  beberapa  waktu  lalu  menaranya  dengan  ketinggian 99  meter  sempat  menjadi  arena  wisata  dengan  pungutan  liar  agar  dapat  naik  ke puncaknya untuk melihat sekeliling kota Mataram.  Begitu juga pengunjung yang banyak  perempuan  yang  mengenakan  celana  pendek, baju lengan pendek dan berselfie di puncak menara tersebut.
kabarlombok.com )  yang  dicanangkan  di  wilayah pantai,  yaitu  pantai  Pink  dengan  keindahan  pasir  pantai  yang  berwarna  merah muda  dilihat  dari  kejauhan,  dan  aneka  biota  laut  yang  dapat  dilihat  langsung dengan kejernihan airnya. Pantai yang berada di wilayah administratif kabupaten
ebut  diwacanakan  oleh  Pemda  Propinsi  melalui  Dinas ntuk  dijadikan  objek  wisata  syariah  dengan  konsep  wisata  yang
i.  Akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  dengan pengambil  alihan  daerah  pantai  tersebut  sebagai  area  wisata  yaitu  penduduk  di yang  sumber  penghidupan  sebagai  nelayan,  otomatis  akan tersingkirkan  dengan  proteksi  dari  pemilik  kuasa  atas  wilayah  tersebut  sebagai
Kuasa  Pemda  melalui  Peraturan  Daerahnya  (Perda)  mulai  menstandarisasi area  wisata  tersebut  dengan  standar  akomodasi  dan  harga  yang  menjadi  basis untuk  pendapatan  daerah.  Lalu  relasi  antara  pengunjung  dan  pihak  pengelola wisata  tersebut  ditentukan  oleh  uang  yang  mereka  miliki  untuk  bisa  mengakses tempat  wisata  tersebut.  Bahkan  penduduk  pribumi  asli  yang  tempat  tinggalnya
rea  wisata  tersebut,  dengan  standar  harga  yang  ditentukan mereka  pun  harus  membayar  untuk  dapat menikmati  wisata  tersebut.  Privatisasi  area  wisata  dengan  wacana  syariah  yang dikembangkan  oleh  pihak  pemilik  kuasa  menjadikan  penduduk  aslinya tersingkirkan  dari  sumber  penghasilan  mereka,  lalu  akses  wisata  oleh  penduduk pun  harus  membayar    retribusi  sesuai  dengan  standar  yang
Lain  halnya  dengan  konsep  hotel  syariah  yang  dikembangkan  juga  di Lombok.  Melalui  penghargaan  sebagai  wisata  halal  terbaik  dan  destinasi honeymoon terbaik yang didapatkan tahun lalu, Pemerintah daerah menawarkan kepada  pengusaha  hotel  untuk  mengubah  konsep  hotel  mereka  menjadi  hotel
___________________________________________________________________
98| Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..
syariah dengan pangsa pasar wisatawan muslim yang akan berkunjung. Beberapa hotel  bersedia  untuk  konsep  syariah  tersebut,  dengan  ketentuan  kejelasan identitas/status pengunjung, perluasan tempat ibadah, dekorasi dengan tampilan Islami,  dan  kuliner  halal.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya menyetujui  konsepsi  syariah  tersebut  disebabkan  pendapatan  yang  mulai menurun, secara sembunyi mulai berbalik arah untuk kelangsungan usaha mereka, namun label syariah tetap tersemat pada usahanya.
Salah  satu  dosen  perguruan  tinggi studi kasus atas label syariah pada hotel tersebut apakah memang sesuai konsep syariah  dalam  hukum  Islam.  Kunjungannya  ke  salah  satu  hotel  dengan  label syariah  tersebut  diobservasi  dengan  menjadi  pengunjung  dan  membawa  sal seorang perempuan muda ke hotel tersebut. Ternyata di meja reservasi ketika dia memesan  kamar  tidak  ditanyakan  sama  sekali  status  mereka  apakah  pasangan suami istri ataukah ada hubungan keluarga, pihak reservasi langsung memberikan kunci kamar kepada pengunjung, sebelumnya sekedar memeriksa identitas mereka (Wawancara dengan dosen Ekonomi Islam IAIN Mataram)
Konsep  syariah  pada  hotel  yang merujuk  pada tawaran  pemerintah  daerah tersebut, menjadikan identitas syariah sebagai selubung atas persepsi masyara atas  usaha  yang  mereka  lakoni.  Padahal  praktik  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan tersebut seharusnya ada sanksi yang ditetapkan. Akan tetapi selubung tersebut seolah mendapat perlindungan juga atas usaha mereka dengan pajak dari operasional yang masuk sebagai pendapatan daerah. Konsep syariah yang diusung hotel tersebut merupakan upaya untuk menyamarkan bobrok yang terdapat dalam usaha  mereka,  dan  kelangsungan  usaha  adalah  hal  penting  yang  harus dipertahankan.  Konstruksi  syariah  sebagai  identitas  yang kuasa semakin mendukung eksistensi kapitalisnya.
Sementara itu identitas syariah yang digaungkan melalui hijab syar'i sebagai wacana  gaya  berpakaian  ideal  bagi  perempuan  muslim  juga  merupakan  kuasa kapitalisme  dalam  produk  fashion.  Hijab  syar'i  yang  merupakan  konstruksi  dari figur  publik    yang  memproduksi  wacana  ke mereka,  menjadi  dominasi  atas  maraknya  produksi  pasar  atas  fashion  tersebut. Modalitas para figur publik tersebut ditijau dari persfektif Bou wacana  yang  berkembang  dan  menjadi  masif  melalui  ketokohan  figur  tersebut seakan diterima sebagai sesuatu yang ideal. Dan relasi antara yang memproduksi wacana  dan  penerima  wacana, menjadikan  figur  tersebut  sebagai tolok ukur  atas
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
wisatawan muslim yang akan berkunjung. Beberapa hotel  bersedia  untuk  konsep  syariah  tersebut,  dengan  ketentuan  kejelasan identitas/status pengunjung, perluasan tempat ibadah, dekorasi dengan tampilan
i,  dan  kuliner  halal.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  beberapa  hotel  yang menyetujui  konsepsi  syariah  tersebut  disebabkan  pendapatan  yang  mulai menurun, secara sembunyi mulai berbalik arah untuk kelangsungan usaha mereka, namun label syariah tetap tersemat pada usahanya.
Salah  satu  dosen  perguruan  tinggi  Islam  di  Mataram  pernah  melakukan studi kasus atas label syariah pada hotel tersebut apakah memang sesuai konsep
.  Kunjungannya  ke  salah  satu  hotel  dengan  label syariah  tersebut  diobservasi  dengan  menjadi  pengunjung  dan  membawa  salah seorang perempuan muda ke hotel tersebut. Ternyata di meja reservasi ketika dia memesan  kamar  tidak  ditanyakan  sama  sekali  status  mereka  apakah  pasangan suami istri ataukah ada hubungan keluarga, pihak reservasi langsung memberikan
ngunjung, sebelumnya sekedar memeriksa identitas mereka
Ekonomi Islam IAIN Mataram).
Konsep  syariah  pada  hotel  yang merujuk  pada tawaran  pemerintah  daerah tersebut, menjadikan identitas syariah sebagai selubung atas persepsi masyarakat
.  Padahal  praktik  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan tersebut seharusnya ada sanksi yang ditetapkan. Akan tetapi selubung tersebut seolah mendapat perlindungan juga atas usaha mereka dengan pajak dari
sebagai pendapatan daerah. Konsep syariah yang diusung hotel tersebut merupakan upaya untuk menyamarkan bobrok yang terdapat dalam dan  kelangsungan  usaha  adalah  hal  penting  yang  harus dipertahankan.  Konstruksi  syariah  sebagai  identitas  yang  didukung  oleh  pemilik kuasa semakin mendukung eksistensi kapitalisnya.
Sementara itu identitas syariah yang digaungkan melalui hijab syar'i sebagai wacana  gaya  berpakaian  ideal  bagi  perempuan  muslim  juga  merupakan  kuasa
jab  syar'i  yang  merupakan  konstruksi  dari figur  publik    yang  memproduksi  wacana  ke-islaman  melalui  gaya  berpakaian mereka,  menjadi  dominasi  atas  maraknya  produksi  pasar  atas  fashion  tersebut. Modalitas para figur publik tersebut ditijau dari persfektif Bourdieu (1996) bahwa wacana  yang  berkembang  dan  menjadi  masif  melalui  ketokohan  figur  tersebut seakan diterima sebagai sesuatu yang ideal. Dan relasi antara yang memproduksi wacana  dan  penerima  wacana, menjadikan  figur  tersebut  sebagai tolok ukur  atas
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
wacana  yang  mendominasi.  Salah  satunya  melalui  hijab  syar'i  yang  digaungkan melalui figur-figur aktor film-film Islam
Dengan beredarnya wacana hijab syar'i tersebut, kapitalisme dari produsen fashion  mulai  merambah  pangsa  pasar  masyarakat  muslim.  Syariah  kemba menjadi  selubung  dominasi  atas  kapitalisme  produk  fashion  yang  beberapa produknya bisa dikatakan tidak sesuai dengan gaya berpakaian yang sesuai hukum Islam  yang  sewajarnya,  dan  lebih  mengarah  pada  tata  laku  berlebihan  dalam berhias  ( Tabarruj ).  Contohnya  produk  hijab  punuk  unta, beberapa  produk  fashion  yang  jika  digunakan  justru  menonjolkan  penampilan lekuk  tubuh  perempuan.  Wacana  syariah  yang  sedemikian  masif  menjadi  basis profit  kapitalis  yang  dengan  identitas  syaria mereka.
Syariah  dalam  konteks  hijab  syar'i  ini  menjadikan  praktik  konsumsi  atas produk  fashion  sebagai  identitas  mereka  yangmenunjukkan  kesalihan,  padahal praktik  tersebut  merupakan  konstruksi  dari  wacana  yang  menggerogoti masyarakat muslim menjadi konsumtif, dan semakin melanggengkan kapitalisme. Meskipun  ada  yang  berdalih  bahwa  desain  produk  hijab  syar'i  ada  juga  yang langsung  dari  desainer  muslim  sendiri,  justru  itu  merupakan  kapitalisme  baru yang  muncul  dari  masyarakat  muslim  sendiri,  l menjadi legitimasi untuk mewacanakan konsep ideal dalam gaya berpakaian.

## F. WACANA SYARIAH SEBAGAI INDUSTRI BUDAYA ISLAMI
Dominasi  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  sebagai kesesuaian  hukum  dan  ciri  Islami  atas  suatu  produk  atau  program  tertentu, semakin memasifkan wacana syariah sebagai praktik konsumsi atas identitas Islaman dan kesalihan. Gokariksel dan Mclarney (2010) dalam artikelnya Women,  consumer  capitalism,  and  the  Islam praktik-praktik  konsumsi  atas  komoditas  yang  digaungkan  melalui  motif  agama merupakan  konstruksi  identitas  sebagai  individu  atau  komunitas  yang Dalam hal ini juga Gokariksel mendiskusikan fenomena boomingnya hijab sebaga komoditas yang berkembang secara global.
Hijab dari produksi kapitalisme mulai merambah masyarakat muslim untuk mengakomodasi  kebutuhan  ekspresif  mereka  akan  kesalihan.  Selain  itu  juga wacana kecantikan dan ke-feminim-an
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Abdul Rahim
Masifikasi Wacana Syariah..
|99
yang  mendominasi.  Salah  satunya  melalui  hijab  syar'i  yang  digaungkan Islami.
Dengan beredarnya wacana hijab syar'i tersebut, kapitalisme dari produsen fashion  mulai  merambah  pangsa  pasar  masyarakat  muslim.  Syariah  kembali menjadi  selubung  dominasi  atas  kapitalisme  produk  fashion  yang  beberapa produknya bisa dikatakan tidak sesuai dengan gaya berpakaian yang sesuai hukum yang  sewajarnya,  dan  lebih  mengarah  pada  tata  laku  berlebihan  dalam a  produk  hijab  punuk  unta,  hijab  gaya  ninja,  dan beberapa  produk  fashion  yang  jika  digunakan  justru  menonjolkan  penampilan lekuk  tubuh  perempuan.  Wacana  syariah  yang  sedemikian  masif  menjadi  basis profit  kapitalis  yang  dengan  identitas  syariah  yang  diwacanakan  atas  produk
Syariah  dalam  konteks  hijab  syar'i  ini  menjadikan  praktik  konsumsi  atas produk  fashion  sebagai  identitas  mereka  yangmenunjukkan  kesalihan,  padahal praktik  tersebut  merupakan  konstruksi  dari  wacana  yang  menggerogoti m menjadi konsumtif, dan semakin melanggengkan kapitalisme. Meskipun  ada  yang  berdalih  bahwa  desain  produk  hijab  syar'i  ada  juga  yang langsung  dari  desainer  muslim  sendiri,  justru  itu  merupakan  kapitalisme  baru yang  muncul  dari  masyarakat  muslim  sendiri,  lalu  dengan  produk  tersebut menjadi legitimasi untuk mewacanakan konsep ideal dalam gaya berpakaian.

## WACANA SYARIAH SEBAGAI INDUSTRI BUDAYA ISLAMI
Dominasi  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  sebagai gate  keeper atas i  atas  suatu  produk  atau  program  tertentu,
semakin memasifkan wacana syariah sebagai praktik konsumsi atas identitas ke- dan kesalihan. Gokariksel dan Mclarney (2010) dalam artikelnya Muslim Islamic  culture  industry ,  menyebutkan  bahwa praktik  konsumsi  atas  komoditas  yang  digaungkan  melalui  motif  agama merupakan  konstruksi  identitas  sebagai  individu  atau  komunitas  yang  Islami. Dalam hal ini juga Gokariksel mendiskusikan fenomena boomingnya hijab sebagai komoditas yang berkembang secara global.
Hijab dari produksi kapitalisme mulai merambah masyarakat muslim untuk mengakomodasi  kebutuhan  ekspresif  mereka  akan  kesalihan.  Selain  itu  juga melalui hijab menjadikan kapitalisme yang
___________________________________________________________________
100| Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..
mengejar profit semakin langgeng dengan ekspresi identitas ke yang menyasar perempuan muslim (Gokariksel & McLarney, 2010)
Praktik  industri  budaya  dalam  wacana  syariah  ini  merupakan  upaya rasionalisasi  atas  logika  agama  untuk  me bagian  dari  identitas  masyarakat  muslim.  Syariah  tidak  hanya  selubung  atas identitas, akan tetapi membentuk kapitalisme baru dalam masyarakat muslim itu sendiri,  salah  satunya  melalui  bank  syariah,  Koperasi  syariah, digaungkan,  merupakan  mode-mode  kapitalisme  yang  menjajal  masyarakat muslim  untuk  profit  yng  lebih  besar  melalui  konsumsi  wacana  kesalihan  atas produk syariah tersebut.
Hegemoni  wacana  syariah  ditinjau  dari  pemikiran  Gramsci syariah  yang  dihajatkan  sebagai  solusi,  justru  membentuk  dominasi  baru  dalam masyarakat  muslim  sendiri  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum intelektual  Islam  dalam  hal  ini  yang  direpresentasikan  melalui  Dewan Nasional tidak lain hanyalah sebagai pihak yang melegitimasi bahwa syariah yang digaungkan  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang  dipahami  dengan  interpretasi mereka. padahal sebenarnya legitimasi mereka sebagai pihak yang meng wacana  syariah  masih  terbuka  lebar  peluang  untuk  dik nilai-nilai Islami dan sosialisme untuk sesama manusia.

## G. SIMPULAN
Apa  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam  wacana  syariah  sebenarnya merupakan upaya emansipatoris agar masyarakat muslim menjembatani asas hukum  agama  dalam  praktiknya.  Akan  tetapi  ketika  wacana  syariah  bertemu dengan  kapitalisasi  produk/program,  itulah  yan praktiknya mulai dipertimbangkan nilai ekonomi Islam, asas syariah yang dikembangkan seharusnya diakomodasi melalui zakat mal (Harta)  dan infaq dalam  bentuk pengelolaan  keuangan  yang  Islami.  D masyarakat  muslim  tanpa  bunga  yang  menjerat  di  awal,  akan  tetapi  dengan adanya biaya administratif yang dikeluarkan ketika usaha individu atau kelompok berjalan dengan baik.
Logika  kesadaran  untuk  saling  menolong  dalam  syariat sejalan dengan nilai sosialisme. Sosialisme untuk sesama manusia sebagai bentuk penghormatan  atas  syariat  Islam  bisa  tertuang  dalam  upaya  membangun
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
mengejar profit semakin langgeng dengan ekspresi identitas ke-Islaman, terutama yang menyasar perempuan muslim (Gokariksel & McLarney, 2010)
Praktik  industri  budaya  dalam  wacana  syariah  ini  merupakan  upaya rasionalisasi  atas  logika  agama  untuk  mengontrol  proses-proses  tertentu  sebagai bagian  dari  identitas  masyarakat  muslim.  Syariah  tidak  hanya  selubung  atas identitas, akan tetapi membentuk kapitalisme baru dalam masyarakat muslim itu syariah,  Koperasi  syariah,  Hijab  syar'i  yang mode  kapitalisme  yang  menjajal  masyarakat muslim  untuk  profit  yng  lebih  besar  melalui  konsumsi  wacana  kesalihan  atas
Hegemoni  wacana  syariah  ditinjau  dari  pemikiran  Gramsci  (1999)  bahwa syariah  yang  dihajatkan  sebagai  solusi,  justru  membentuk  dominasi  baru  dalam masyarakat  muslim  sendiri  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  dalam  Islam.  Peran
dalam  hal  ini  yang  direpresentasikan  melalui  Dewan  Syariah ah sebagai pihak yang melegitimasi bahwa syariah yang digaungkan  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang  dipahami  dengan  interpretasi legitimasi mereka sebagai pihak yang mengkonstruksi wacana  syariah  masih  terbuka  lebar  peluang  untuk  dikritisi  agar  sesuai  dengan
i dan sosialisme untuk sesama manusia.
Apa  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam  wacana  syariah  sebenarnya merupakan upaya emansipatoris agar masyarakat muslim menjembatani asas-asas hukum  agama  dalam  praktiknya.  Akan  tetapi  ketika  wacana  syariah  bertemu dengan  kapitalisasi  produk/program,  itulah  yang  membuat  syariah  dalam praktiknya mulai dipertimbangkan nilai-nilai profit sebagai tujuan. Contoh dalam
, asas syariah yang dikembangkan seharusnya diakomodasi melalui
dalam  bentuk Baitul  Mal yang  menjadi  sentral
i.  Dan  untuk  menjembatani  usaha-usaha masyarakat  muslim  tanpa  bunga  yang  menjerat  di  awal,  akan  tetapi  dengan adanya biaya administratif yang dikeluarkan ketika usaha individu atau kelompok
an  untuk  saling  menolong  dalam  syariat  Islam  itulah  yang sejalan dengan nilai sosialisme. Sosialisme untuk sesama manusia sebagai bentuk bisa  tertuang  dalam  upaya  membangun
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
kesejahteraan  bersama  melalui  praktik  ekonomi  yang dikembangkan  oleh  bank-bank  syariah  tersebut.  Akan  tetapi  disebabkan  asas kapitalis  mereka  yang  cukup  berperan  dalam  perusahaan,  justru  sosialisme  itu benar-benar  terabaikan,  yang  ada  hanya  kepentingan  profit  atas  kapitalis mereka.
Lalu  dalam  wacana  wisata  syariah,  Hotel  Syariah  dan  hijab  syar'i  tersebut, yang  berperan  benar-benar  upaya  konsumtif  atas  komoditas  sebagai  konstr identitas  atas  keber-agamaan  ( religiusitas diproduksi  massal  oleh  kapitalis  dan  membentuk  wacana  baru  atas  kesalihan, kecantikan,  akan  tetapi  tetap  fashionable  ( berkembang  pun  menjadi  wacana  yang  dikonstruksi  melalui  kuasa  figur  publik melalui media untuk menjadikan tolok ukur idealnya gaya berpakai dari  konsumsi  komoditas  fashion  tersebut.  Imbasnya  keuntungan  yang  dikejar kaum  kapitalis  semakin  termediasi  dengan  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan ekspresif masyarakat muslim melalui produk fashion tersebut.
Sementara  wisata  syariah  dan  hote menegaskan identitas ke-Islaman, meskipun pada praktiknya masih perlu tinjauan lebih dalam atas konsep-konsep yang ditawarkan. Justru wisata syariah dalam hal ini  menjadi  objek  privatisasi  dari  pemilik  kuasa  yang  menjadi  legitimasi  atas praktik-praktik teralienasinya penduduk pribumi da dengan  hotel  syariah,  identitas  yang  dilekatkan  masih  diperlukan  evaluasi  lebih jauh  supaya  identitas  tersebut  memang  sesuai  dengan  hukum akomodatif untuk kembalinya markah masyarakat muslim pada dalam memperjuangkan eksistensinya dalam peradaban.
Identitas  syariah  hanyalah  sebagai  wacana  yang  menjadi  selubung  atas dominasi  dan  selubung  kapitalisme  yang  menguasai  masyarakat  muslim,  namun diterima  sebagai  sesuatu  yang taken  for  granted Dewan  Syariah  Nasional  yang  berperan  sebagai  pihak  intelektual  atas  masifnya hegemoni  wacana  tersebut.  Lalu  upaya  emansipatoris  untuk  penyadaran  bahwa rasionalitas  instrumental  melalui  produk  budaya  yang  diselubungi  identitas syariah  tersebut  adalah  sesuatu  yang  syarat  dengan  kepentingan,  mestinya dikembalikan dengan akar syariat atau hukum sosialisme  yang  sangat  dijunjung  tinggi  dalam kebermanfaatan untuk sesama manusia, den
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Abdul Rahim
Masifikasi Wacana Syariah.. |101
kesejahteraan  bersama  melalui  praktik  ekonomi  yang  sewajajarnya  untuk bank  syariah  tersebut.  Akan  tetapi  disebabkan  asas kapitalis  mereka  yang  cukup  berperan  dalam  perusahaan,  justru  sosialisme  itu benar  terabaikan,  yang  ada  hanya  kepentingan  profit  atas  kapitalisme
u  dalam  wacana  wisata  syariah,  Hotel  Syariah  dan  hijab  syar'i  tersebut,
benar  upaya  konsumtif  atas  komoditas  sebagai  konstruksi
religiusitas ).  Hijab  syar'i  yang  menjadi  trend
s  dan  membentuk  wacana  baru  atas  kesalihan, kecantikan,  akan  tetapi  tetap  fashionable  ( stylish ).  Produk  fashion  yang berkembang  pun  menjadi  wacana  yang  dikonstruksi  melalui  kuasa  figur  publik melalui media untuk menjadikan tolok ukur idealnya gaya berpakaian yang Islami dari  konsumsi  komoditas  fashion  tersebut.  Imbasnya  keuntungan  yang  dikejar kaum  kapitalis  semakin  termediasi  dengan  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan ekspresif masyarakat muslim melalui produk fashion tersebut.
Sementara  wisata  syariah  dan  hotel  syariah  merupakan  selubung  untuk
, meskipun pada praktiknya masih perlu tinjauan konsep yang ditawarkan. Justru wisata syariah dalam hal ini  menjadi  objek  privatisasi  dari  pemilik  kuasa  yang  menjadi  legitimasi  atas praktik teralienasinya penduduk pribumi dari wilayah mereka. Begitu juga dengan  hotel  syariah,  identitas  yang  dilekatkan  masih  diperlukan  evaluasi  lebih jauh  supaya  identitas  tersebut  memang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  dan
a markah masyarakat muslim pada hal-hal progresif dalam memperjuangkan eksistensinya dalam peradaban.
Identitas  syariah  hanyalah  sebagai  wacana  yang  menjadi  selubung  atas dominasi  dan  selubung  kapitalisme  yang  menguasai  masyarakat  muslim,  namun
taken  for  granted (sewajarnya)  melalui  kuasa  dari yang  berperan  sebagai  pihak  intelektual  atas  masifnya hegemoni  wacana  tersebut.  Lalu  upaya  emansipatoris  untuk  penyadaran  bahwa rasionalitas  instrumental  melalui  produk  budaya  yang  diselubungi  identitas sebut  adalah  sesuatu  yang  syarat  dengan  kepentingan,  mestinya dikembalikan dengan akar syariat atau hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai sosialisme  yang  sangat  dijunjung  tinggi  dalam  Islam.  Salah  satunya  nilai kebermanfaatan untuk sesama manusia, dengan tujuan kesejahteraan bersama.
___________________________________________________________________
102| Abdul Rahim Masifikasi Wacana Syariah..

## DAFTAR
Bourdieu, Pierre. 1996. Distinction : a social critique of the judgement of taste Cetakan ke-8, translated by Richard Nice. Cambridge. Harvard University Press.
Foucault, Michel. 2002. Wacana : Kuasa/Pengetahu Budaya.
Gokariksel, Banu & Ellen McLarney. 2010. the Islamic culture industry . Journal Middle East of Woman Studies (JMEWS), Duke University.
Horkheimer, Max & Theodore W. Adorno. 2002. : IRCiSoD
http://Islamwiki.blogspot.co.id/2012/08/pengertian dan.html?m=1
http://kabarlombok.com/potensi-wisata-syariah http://travel.kompas.com/read/2016/02/08/210700227/Lombok.Destinasi.Wisata.H alal.Terbaik.Dunia.
Patria,  Nezar.  1999. Antonio  Gramsci:  Negara  &  Hegemoni Pelajar.
Wattimena, Reza AA. 2012. Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu (diakses dari http://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-
Sarwat, Ahmad. 2013, dalam http://www.rumahfiqh.com/x.php/id=1383143419
Halimatusa’diah. 2015. Etnisitas Dan Agama Dalam Kontestasi Wacana Kekuasaan Di Media Baru . LIPI : Jurnal Masyarakat dan Budaya, volume 17 No. 2 Tahun
2015.
Barker,  Chris.  (2004).  Cultural  Studies  Teori  dan  Praktik.  Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Aziz,  Jamal  Abdul  .2012. Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Telaah  Kritis  Terhadap Islamisasi Sistem Perbankan) . E-journal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## R PUSTAKA
Distinction : a social critique of the judgement of taste .
8, translated by Richard Nice. Cambridge. Harvard University
Wacana : Kuasa/Pengetahuan . Yogyakarta : Bentang
Gokariksel, Banu & Ellen McLarney. 2010. Muslim Women, consumer capitalism, and . Journal Middle East of Woman Studies
Horkheimer, Max & Theodore W. Adorno. 2002. Dialektika Pencerahan . Yogyakarta
wiki.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-syariah-dalam-arti-luas-
syariah-yang-kian-bertumbuh/
http://travel.kompas.com/read/2016/02/08/210700227/Lombok.Destinasi.Wisata.H
Antonio  Gramsci:  Negara  &  Hegemoni .  Yogyakarta  :  Pustaka
Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu . (online). http://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-
-bourdieu/
http://www.rumahfiqh.com/x.php/id=1383143419
n Agama Dalam Kontestasi Wacana Kekuasaan Di
. LIPI : Jurnal Masyarakat dan Budaya, volume 17 No. 2 Tahun
.  Cultural  Studies  Teori  dan  Praktik.  Yogyakarta:  Kreasi
Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  (Telaah  Kritis  Terhadap
journal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.