## PELAKSANAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN
Fitriah 1 , Johansyah 2 , Hijawati 3
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : fitriahsyahrial@g mail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : johanuh30@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail : hijawati@unpal.ac.id

## Abstract
In implementing electronic medical records for patients, normative legal research is used as a legislative approach. The materials used are secondary, primary and tertiary legal materials. Research results: Ownership and contents of medical records from Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 24 of 2022 concerning electronic medical records, states that medical records are the property of health services and health services are obliged to be responsible for all cases of loss or damage to the data, and must adhere to the principles of data and information security.
Keywords: electronic medical record

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  rekam  medis  elektronik  bagi  pasien  menggunakan  penelitian  hukum normative  sebagai  pendekatan  dari  perundang-undangan.  Bahan    yang  dipakai  yaitu    bahan hukum sekunder, primer dan bahan tersier. Hasil penelitian Kepemilikan dan isi rekam medis dari  Peraturan  Menteri  kesehatan  Republik    Indonesia  No.  24  Tahun  2022  tentang  rekam medis elektronik, menyatakan bahwa rekam medis merupakan milik dari pelayanan kesehatan serta  pelayanan  kesehatan  wajib  untuk  bertanggungjawab  atas  semua  hal  baik  hilang  atau rusaknya data tersebut, dan harus memegang prinsip keamanan data dan informasi.
Kata kunci : rekam medis elektronik

## PENDAHULUAN
Masyarakat kita dalam
kehidupan sehari-harinya sangat membutuhkan  rumah  sakit,  terutama apabila  ada  diantara  keluarga  yang sedang  mengalami  sakit,  oleh  karena itulah maka pemerintah selalu berusaha memberikan yang terbaik agar tercapai derajat  kesehatan  secara  optimal. 1 Di samping itu juga memang perlu adanya sarana  pelayanan  kesehatan  yang
1 Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001).
memadai guna tercapainya suatu pelayanan  yang  bermutu  atau  yang memadai. 2
Mendapatkan  suatu  pelayanan kesehatan yang baik merupakan harapan dari setiap pasien yang sedang berobat,  karena  memang  hal  ini merupakan  juga  hak  asasi  manusia, oleh sebab itulah maka setiap pelayanan  kesehatan  harus  membuat
2 Sri  Praptianingsih, Kedudukan  Hukum perawat  Dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan di  Rumah  Sakit (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006).
Fitriah dkk, Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Bagi Pasien, Halaman 354-360
atau  wajib  mengadakan  suatu  catatan yang lebih dikenal dengan nama rekam medik.  Rekam  medik  ini  dahulunya bersifat  manual  tapi  seiring  dengan perkembangan  zaman  maka  sekarang lebih diterapkan rekam medik elektronik.  Perlunya  rekam  medik elektronik  ini  agar  setiap  pasien  dapat dengan  mudah  mengetahui  terhadap riwayat  penyakit yang dideritanya  atau dialaminya  serta  terdapatnya  data  atau catatan yang akurat bagi seorang pasien. Dengan  adanya  sisten  elektronik  ini yang menggunakan komputerisasi dalam  pelayanan  bagi  pasien,  hal  ini sangat membantu pasien demi menjaga keakuratan data sehingga dapat mengetahui  tindakan  suatu  klinik  dan juga  sebagai  suatu  penghubung  dalam medis.
Di samping adanya rekam medis elektronik  ini,  kode  etik  sebagai penegakan  hukum  dalam  pelayanan kesehatan  mempunyai  peranan  yang sangat utama, sehingga dapat
tercapainya  suatu  tindakan  yang    jelas dalam memberikan pelayanan terhadap pasien sehingga dapat mengatasi semua permasalahan  serta  kerugian  yang diderita  pasien. 3 Hal  ini  tercantum
3 Indra Bastian, Suryono, Penyelesaian Sengketa Kesehatan (Jakarta: Salemba Medika, 2011).
dalam undang-undang kesehatan maupun pada peraturan menteri kesehatan  tentang medical  record atau rekam  medis.  (Pasal  1)  No.  24  tahun 2022.  Pada  dokumen  rekam  medis  ini si  pasien  dapat  melihat  dengan  jelas tentang  data  identitas  pasiem  maupun pemeriksaaan  yang  telah  dilakukan serta  tindakan  yang  diperoleh  oleh pasien  dan  pengobatan  yang  telah diberikan  oleh  pelayanan  kesehatan. Dari latar belakang diatas penulis ingin mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan  rekam  medis  elektronik bagi pasien.
Pendekatan penelitian ini menggunakan  yuridis  normatif  atau pendekatan perundang-undangan, dengan  di  dukung  data  sekunder  yang tercantum  dalam  UU  kesehatan  serta peraturan  dari  menteri  kesehatan  yang ada hubungannya dengan rekam medik, selanjutnya  juga  menggunakan  data primer serta tersier.

## PEMBAHASAN
Institusi rumah sakit diharapan  dapat  memberikan  suatu pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat disamping juga sebagai pengembangan suatu  ilmu  di  bidang  kesehatan  baik dengan  menggunakan  suatu  teknologi
yang  dengan  adanya  teknologi  ini diharapkan agar dapat melayani seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga
pasien dapat dengan mudah mendapatkan perawatan walaupun dapat  melalui  suatu  rujukan. 4 Demi meningkatkan kesejahteraan sosial bersama bagi pelayanan kesehatan atau rumah  sakit  memang  membutuhkan suatu  biaya  operasional  yang  besar, maka disinilah perlu adanya tanggungjawab  bersama  agar  tercapai suatu suatu tujuan tersebut. 5
Sebagai perwujudan dalam pelayanan kesehatan tersebut, di dalam rumah sakit umum pemerintah terdapat perbedaan sebagai berikut : 6 1. Tipe A
Terhadap  tipe  A  ini,  apabila rumah  sakit    tersebut    tersedia pelayanan    medis  spesialistik  dan subspesialistik yang luas. 2.  Tipe B
Terhadap  tipe  B  ini,  apabila dalam  pelayanan  rumah  sakit  tersebut
4 Marcel  Seran  and  Anna  Maria  Wahyu Setyowati, Dilema  Etika  dan  Hukum  Dalam Pelayan Medis (Bandung: Mandar Maju, 2010). 5 Nusye  KI  Jayanti, Penyelesaian  Hukum Dalam  malpraktik  Kedokteran (Yogyakarta:
Pustaka Yustitia, 2009).
6 Endang    Kusuma    Astuti, Transaksi Terapeutik  dalam  Upaya  Pelayanan  Medis  di Rumah Sakit (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
tersedia  pelayanan  medis  spesialistik luas dan subspesialistik terbatas.

## 3. Tipe C
Terhadap  tipe  c  ini,  yaitu apabila  pada  pelayanan  rumah  sakit tersebut  terdapat  pelayanan  medis spesialistik  menimal  untuk  empat  vak besar,  yaitu  penyakit  dalam,  kesehatan anak, bedah dan obstetri-ginekologi. 4. Tipe D
Yaitu  apabila  pada  rumah  sakit tersebut tersedia pelayanan medis dasar oleh dokter umum.
Sebagai peningkatan mutu dalam  memberikan  suatu  pelayanan kesehatan terhadap pasien, maka seorang  dokter  mempunyai  suatu kewajiban dalam membuat suatu medical  record agar  dapat  mengambil suatu  tindakan  terhadap  pasien  dalam melakukan penyembuhan atau pengobatan yang akan diberikan kepada  pasien  yang  bersangkutan.  Hal ini  juga  merupakan  tanggungjawab pelayanan  kesehatan  terhadap  suatu rekam  medis  tersebut  yang  merupakan milik  fasilitas  dari  suatu  pelayanan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan menteri kesehatan. Selanjutnya pelayanan kesehatan juga akan bertanggung  jawab  apabila    rekam
Fitriah dkk, Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Bagi Pasien, Halaman 354-360
medis  tersebut  ternyata  hilang  atau rusak.  Sedangkan  isi  dari medical record yang  berupa  identitas  pasien serta  tindakan  yang  telah  dilakukan baik itu tentang pengobatan pasien dan dibubuhi  suatu  tanda  tangan  tersebut adalah hak pasien yang harus disampaikan kepada pasien yang bersangkutan,  kecuali  apabila  pasien tersebut  masih  dibawah  umur  atau pasien  tersebut  dalam  keadaan  darurat maka yang diberitahukan adalah keluarga atau pihak terdekat dari pasien yang  bersangkutan.  Demikian  pula untuk  pasien  yang  sedang  rawat  inap atau  yang  menerima    suatu  rujukan rumah  sakit,  maka  rekam  medis  dari pasien  yang  bersangkutan  harus  di serahkan  pada  saat  pasien  tersebut pulang  serta  sudah  dalam  bentuk  surat yang di cetak.
Seluruh  isi  dari  rekam  medis elektronik ini dapat berguna untuk kita lihat  baik  masalah  dokumentasi    yang menyangkut  administrative  terutama pada  saat  pendaftaran  pasien  ataupun tentang hal klinis yang sudah diberikan oleh para pelayanan kesehatan.
Selanjutnya  juga  hal  tersebut  dapat mempermudah  membuka  akses  pada kementerian  kesehatan  yang  mana dengan akses ini dapat bermanfaat bagi
ilmu kesehatan ataupun ilmu kedokteran  pada  saat  sekarang  ini. Oleh  sebab  itulah  seorang  pasien dianjurkan  agar  selalu  memperhatikan apa  yang  sudah  diinformasikan  secara lengkap dan akurat mengenai pelayanan kesehatan yang telah diberikan  padanya  dan  hal  ini  semua tercantum  dalam medical  record , karena  rekam  medis  yang  baik  akan dapat sangat membantu bagi perawatan seorang pasien sehingga bisa memberikan  kualitas  atau  mutu  dalam pelayanan  kesehatan.  Di  sini  juga medical  record dapat  memberikan suatu kunci dalam suatu peradilan, baik itu peradilan perdata maupun peradilan pidana,  hal  ini  dikarenakan  apa  yang dibicarakan menyangkut tentang standar  pelayanan  medis  dan  standar profesi yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dokter.
Jika  dilihat  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  yang  tertuang  pada Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis  Elektronik,  maka  rekam  medis elektronik  tersebut  harus  memenuhi prinsip  baik  keamanan  data  dan  serta informasi, yang meliputi:
1. Kerahasiaan;
Fitriah dkk, Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Bagi Pasien, Halaman 354-360
Kerahasiaan  ini  berguna agar  informasi  yang  diperoleh dari  data  terlindungi  dan  tidak bisa  tersebarluaskan,  sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya  demi  menjaga keamanan terhadap rekam medis tersebut.
2. Integritas;
Hal ini dimaksudkan agar rekam medis tersebut tetap akurat  walaupun ada  perubahan data namun hanya boleh diubah oleh orang yang memang diberikan hak atas itu.
3. Ketersediaan.
Dalam hal ini
ketersediaan  ini  hanya  dimiliki oleh  orang  yang  memang  telah ditunjuk oleh layanan kesehatan serta  padanya  diberikan  hak agar  dapat  mengakses  data tersebut sehingga dapat memberikan  jaminan  terhadap rekam medis tersebut.
Pemberian  terhadap  hak akses  tersebut  telah  menjadi  bagian dari kebijakan standar prosedur operasional  penyelenggaraan  rekam medis  elektronik  yang  terdiri  atas  hak untuk:
1. Bagian hak penginputan data;
Hal ini dilakukan dalam proses administrasi  data  pasien  yang dilakukan    oleh  petugas  dari masing-masing  yang  sudah mempunyai kewenangannya tersendiri.
2. Bagian hak perbaikan data;
Untuk  perbaikan  data  apabila terdapat  suatu    kesalahan terhadap  data  pasien  maka kewenangan  dapat  dilakukan oleh  suatu  pelayan  kesehatan dan dengan batas waktu paling lambat  2x24  jam  sejak  data tersebut diinput, tetapi seandainya batas waktu tersebut  sudah  melebihi  maka harus mendapatkan izin terlebih  dahulu  dari  pimpinan fasilitas pelayanan yang bersangkutan.
3. Bagian hak untuk melihat data. Bagian  ini  biasanya  dilakukan oleh  tenaga  dari  pelayanan kesehatan agar bisa memperoleh  informasi  yang ada  hubungannya  dengan  data pasien  yang  terkait  dengan medial  record tersebut,  yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar pasien mendapatkan
Fitriah dkk, Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Bagi Pasien, Halaman 354-360
perlindungan  dan  keamanan datanya, termasuk juga kelengkapan berupa tanda tangan elektronik sebagai
tanda  suatu  verifikasi,  yang harus  berdasarkan  peraturan dari perundang-undangan. Termasuk  juga  dalam  hal kerahasiaan, dimana menurut peraturan menteri kesehatan yang tertuang dalam pasal  32,  semua  pihak  dari  pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menjaganya  walaupun  pasien  tersebut sudah  tiada/meninggal  dunia.  Para pihak yang dimaksud disini terdiri dari:
1. Tenaga  Kesehatan,  dalam  hal  ini dokter,  dokter  gigi,  atau  Tenaga Kesehatan  lain  yang  memiliki akses terhadap data serta informasi kesehatan Pasien;
2. Pimpinan  dari  fasilitas  Pelayanan Kesehatan;
3. Tenaga yang ada kaitannya dengan pembiayaan atas pelayanan kesehatan;
4. badan  hukum    fasilitas  pelayanan kesehatan;
5. mahasiswa    yang  sedang  bertugas dalam  pemeriksaan,  pengobatan, perawatan, atau manajemen informasi  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan;
6. pihak-pihak  lain  yang  memiliki akses  terhadap  data  dan  informasi kesehatan Pasien.
Terhadap pembukaan Isi Rekam Medis  menurut  (Pasal  33),  yaitu  dapat dilakukan atas atau tidak dari persetujuan  pasien  tersebut  sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan untuk  ini  harus  dilakukan  secara tertulis. Atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan  kesehatan,  pengobatan, penyembuhan,  dan  perawatan  Pasien, disamping  itu  atasa  Permintaan  Pasien sendiri;  dan  keperluan  administrasi, pembayaran  asuransi  atau  jaminan pembiayaan  kesehatan.  Untuk  pasien yang  tidak  cakap  pembukaan  dari rekam mdisnya dapat diberikan kepada keluarga  terdekatnya  atau  kepada pengampunya  sesuai  aturan  yang berlaku. Sedangkan tidak atas persetujuan  pasien  dilakukan  guna kepentingan para penegak hukum yang mana bahaya dapat mengancam masyarakat banyak, dan juga pembukaan  rekam  medis  atas  perintah pengadilan  dapat  dilakukan  dengan melihatkan dokumen asli atau salinannya (pasal 35).
Fitriah dkk, Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Bagi Pasien, Halaman 354-360
Untuk
penyimpanan atau pemusnahan dari rekam  medis tersebut dilakukan  setelah  25  tahun  sejak tanggal  terakhir  kunjungan  pasien. Sedangkan sanksi untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyelenggarakan  rekam  medis  ini yaitu  (pasal  42),  Adanya  sanksi administratif  yang  berupa  teguran tertulis atau pencabutan akreditasi.

## KESIMPULAN
Kepemilikan  dari      rekam  medis elektronik  merupakan  milik  fasilitas pelayanan  kesehatan,  sedangkan  isinya merupakan hak dari seorang
pasien.Sanksi bagi pelayanan kesehatan  yang  tidak  membuat  rekam medis  elektronik  ini  dapat  berupa sanksi administrasi yang secara tertulis ataupun dengan pencabutan izinnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Endang    Kusuma    Astuti, Transaksi
Terapeutik dalam Upaya
Pelayanan Medis di Rumah Sakit ,
Bandung:  PT Citra Aditya Bakti,
2009.
Indra  Bastian,  Suryono, Penyelesaian
Sengketa Kesehatan, Jakarta:
Salemba Medika, 2011.
Marcel  Seran  and  Anna  Maria  Wahyu Setyowati, Dilema  Etika  dan
Hukum  Dalam  Pelayan  Medis, Bandung: Mandar Maju, 2010. Nusye KI Jayanti, Penyelesaian Hukum Dalam  malpraktik  Kedokteran , Yogyakarta:  Pustaka  Yustitia, 2009.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 24  Tahun  2022  tentang  Rekam Medis Elektronik
Sri  Praptianingsih, Kedudukan  Hukum perawat Dalam Upaya
Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum Kedokteran, Bandung:  Mandar Maju, 2001.