DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.28-43

## Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor
The Role of Land Administration in Controlling the Utilization of Wetland Agricultural Areas in Bogor Regency
Pramusintha Nugraha 1* , Budi Mulyanto 2 & Khursatul Munibah 2
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : pramnug86@gmail.com (Diterima: 3 November 2011; Disetujui: 25 Januari 2021)

## ABSTRACT
The  area  of  irrigated  rice  fields  during  2017-2018  has  decreased  by  19.84%  in  Indonesia and 30.10% in Bogor Regency. Wetland agricultural area of Bogor Regency Spatial Plan (RTRW) is  intended  for  wetland  food  crops  (lowland  rice)  which  are  cultivated  intensively  because  their potential  to  provide  an  irrigation  system  thus  urge  to  be  protected.  In  certain  conditions,  land registration  has  impact  on  the  conversion  of  agricultural  land.  This  study  aims  to  examine  the relationship between land administration and the conversion of agricultural land. Interpretation of Google  Earth  imagery  and  field  checks  are  methods  for  inventories  of  constructed  land.  The relationship  between  the  variable  y  (built-up  area)  and  the  variable  x  (land  administration)  is modeled by Geographically Weighted Regression (GWR). Literature study of land administration regulations was carried out to understand the modeling results with the realities that occur in the field. The dynamics of land administration are greatest in the northern part of Central WP Bogor Regency, in the suburbs of South Tangerang City, and Depok City. The modeling produces a global value of R 2 0.72 and local R 2 0.44 to 0.86, meaning that land administration has the opportunity to become an instrument of control, by tightening the service requirements specified in the Regulation of the Head of the National Land Agency RI No. 1 Tahun 2010.
Keywords:  control  of  spatial  use,  Geographically  Weighted  Regression,  land  administration, land use change

## ABSTRAK
Luas  sawah  irigasi  di  Indonesia  tahun  2017-2018  mengalami  pengurangan  sebesar  19.84% dan  Kabupaten  Bogor  30.10%.  Kawasan  pertanian  lahan  basah  RTRW  Kabupaten  Bogor diperuntukan  tanaman  pangan  seperti  padi  pada  lahan  basah  (sawah)  yang  dapat  diolah  secara intensif  karena  didukung  tersedianya  sistem  irigrasi  sehingga  perlu  dilindungi.  Kondisi  tertentu, pendaftaran  tanah  membawa  dampak  ikutan  berupa  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Penelitian  ini bertujuan melihat hubungan kegiatan administrasi pertanahan terhadap alih fungsi lahan pertanian. Metode  interpretasi  citra Google  Earth dan  cek  lapang  untuk  inventarisasi  lahan  terbangun. Hubungan  variabel  y  (lahan  tebangun)  dengan  variabel  x  (administrasi  pertanahan)  dimodelkan dengan Geographically  Weighted  Regression .  Studi  literatur  peraturan  dan  perundangan administrasi  pertanahan  dilakukan  guna  memahami  hasil  pemodelan  tersebut  dengan  kenyataan yang  terjadi  di  lapangan.  Dinamika  administrasi  pertanahan  terbesar  di  bagian  utara  WP  Tengah
Kabupaten  Bogor,  pada  suburban  Kota  Tangerang  Selatan  dan  Kota  Depok.  Pemodelan menghasilkan  nilai  global  R 2 0.72  dan  local  R 2 0.44  s/d  0.86,  artinya  administrasi  pertanahan berpeluang  menjadi instrumen pengendalian yaitu dengan  memperketat syarat-syarat permohonan pelayanan yang telah ditetapkan pada PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010.
Kata kunci: administrasi pertanahan, alih fungsi lahan, GWR, pengendalian alih fungsi lahan pertanian

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bogor merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok- Tangerang-Puncak-Cianjur (Jabodetabek- Punjur). Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
(Bopunjur)  merupakan  daerah  hulu  yang diarahkan menjadi Kawasan Konservasi. Kawasan  Konservasi  pada  Kabupaten  Bogor lebih  cenderung  berfungsi  sebagai  kawasan resapan  air,  perlindungan  lahan  yang  memiliki kemiringan  di  atas  40%,  kawasan  suaka  alam, dan  taman  wisata  alam.  Hingga  saat  ini,  tiga fungsi  strategis  Kabupaten  Bogor  sebagai penyangga bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu (1) sebagai  pengembangan  pemukiman  perkotaan bagian  dari  sistem  Metropolitan  Jabodetabek;
(2) kawasan konservasi karena letak geografisnya  di  bagian  hulu  dalam  sistem  tata air  di  Metropolitan  Jabodetabek;  serta  (3) kawasan  pengembangan  pertanian  (Pemda Kabupaten Bogor, 2016). Keberhasilan pembangunan  di  Kabupaten  Bogor  menjadi salah  satu  parameter  keberhasilan  di  Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang merupakan miniatur sistem negara dan cerminan pembangunan  di  Indonesia  (Djakapermana, 2009),  terutama  dalam  era  pengendalian pemanfaatan ruang.
Berdasarkan data Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018
terbitan Kementerian  Pertanian  (2019),  menunjukkan perubahan  luas  lahan  pertanian  di  Indonesia yang  salah  satunya  diakibatkan  alih  fungsi lahan pertanian. Luas sawah irigasi di Indonesia pada tahun 2017-2018 mengalami pengurangan sebesar  19.84%  dan  lebih  besar  daripada pengurangan  luas  sawah  non  irigasi  yang berada pada angka 3.43%. Kondisi berkurangnya  luas  lahan  sawah  irigasi  yang lebih  besar  daripada  pengurangan  luas  sawah
non  irigasi juga terjadi  pada  Kabupaten  Bogor. Luas  lahan  sawah  irigasi  Kabupaten  Bogor tahun  2017-2018  berkurang  dengan  angka 30.10%. Ketidakselarasan kawasan lahan pertanian  basah  di  Kabupaten  Bogor,  diduga pada  tahun  2025  akan  mengalami  konversi menjadi  lahan  terbangun  sebesar  13.4  ha  atau 4.5% dari total luas Kabupaten Bogor (Fajarini et  al .,  2015).  Penyebab  laju  konversi  lahan sawah  yang  tinggi  pada  suatu  daerah  adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk (Dwinanto et  al .,  2016).  Tingginya  tingkat kepadatan  penduduk,  juga  cenderung  diikuti aktivitas  yang  lebih  kompleks,  menjadikan tingginya  tingkat  kebutuhan  lahan  perumahan, pembangunan  infrastruktur,  industri,  dan  jasa (Munawir et al ., 2019).
Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten  Bogor  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  RTRW  Kabupaten  Bogor  2016-2036, alokasi  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah diperuntukkan  tanaman  pangan  padi  sawah. Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  mempunyai potensi  sistem  irigasi  dari  pemanfaatan  air permukaan,  maka  lahan  tersebut  dapat  diolah secara  intensif  dan  perlu  dilestarikan  sumber airnya.  Dokumen  RTRW  Kabupaten  Bogor 2016-2036 menetapkan bahwa Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  dialokasikan  sebagai Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B) dan Kawasan Pertanaian Lahan Kering diarahkan sebagai cadangan LP2B.
Wilayah  Pengembangan  (WP)  Tengah Kabupaten  Bogor  dipilih  sebagai  lokasi penelitian  karena  fenomena  konversi  Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  lebih  cenderung  terjadi daripada  di  WP  Barat  dan  WP  Timur Kabupaten  Bogor.  WP  Tengah  mempunyai jumlah  penduduk  yang  lebih  padat  dengan  53 jiwa/ha  sedangkan  WP  Barat  25  jiwa/ha  dan WP Timur 17 jiwa/ha. WP Tengah mempunyai
Februari 2021, 5 (1): 28-43
Pusat  Kegiatan  Wilayah  promosi  (PKWp) Perkotaan  Cibinong  yang  merupakan  kawasan perkotaan  yang  memiliki  potensi  bidang tertentu  serta  kemampuan  pelayanan  skala setingkat provinsi atau beberapa kabupaten/kota.  Wilayah  ini  juga  dianggap strategis karena ditunjang dengan adanya sarana transportasi ke Pusat Ibukota seperti Kereta Rel Listrik  (KRL)  dan  rencana  Lintas  Rel  Terpadu (LRT) yang hanya melintasi WP Tengah. Selain itu,  disisi  sebelah  selatan  WP  Tengah merupakan  bagian  dari  Kawasan  Strategis
Provinsi Bogor-Puncak Cianjur sebagai kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan  hidup  dan  obyek  wisata  puncak yang  memiliki  daya  tarik  masyarakat  dalam melakukan berbagai aktivitas kegiatan.
Sitorus et  al. (2002)  mengatakan  bahwa ada  dua  jenis  relasi  manusia  (masyarakat, pemerintah,  swasta)  terkait  dengan  sumber- sumber  agraria,  yakni  “relasi  teknis  agraria” dan “relasi sosio agraria”.

## Gambar 1. Lingkup Hubungan Agraria
Relasi  yang  pertama  berkaitan  aktivitas kerja  (produksi)  oleh  manusia  pada  sumber- sumber  agraria.  Sedangkan  relasi  kedua berkaitan  hubungan  antar  sesama  manusia (perorangan,  kelembagaan)  dalam  aktivitas kerja  yang  dilakukan  pada  sumber-sumber agraria.  Relasi  teknis  dan  sosial  agraria  di antara  ketiga  subjek  agraria  (masyarakat, pemerintah,  swasta)  ini  secara  skematis  dapat diilustrasikan  dalam  Gambar  1.  Skema  lingkup hubungan  agraria  tersebut  dapat  diartikan bahwa aktivitas masyarakat menggunakan lahan (relasi  teknis  agraria),  saling  berpengaruh  dan
mempengaruhi aktivitas masyarakat pada urusan  administrasi  pertanahan  (relasi  sosio agraria).  Administrasi  Pertanahan  merupakan suatu  kegiatan  dari  organisasi  tertentu  yakni Badan  Pertanahan  Nasional  dan  pengaturan berkaitan dengan
terselenggaranya kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan (Silviana  &  Ardani,  2018).  Administrasi pertanahan  juga  diartikan  sebagai  bagian  dari Administrasi  Negara  yang  memiliki  tujuan memberikan  pelayanan  di  bidang  pertanahan kepada masyarakat.
Dampak  positif  administrasi  pertanahan terlihat  dari  rasio  tanah  terdaftar  terhadap jumlah  bidang  tanah  yang  tinggi  yang  seiring dengan perkembangan wilayah serta pertumbuhan  ekonomi  (Marzuki,  2018),  hal itu karena  hak  kepemilikan (property  right) yang lebih  aman  berkorelasi  positif  dengan  tingkat investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara.  Sertifikasi  tanah  dapat  meningkatkan keamanan  tenurial,  investasi  terkait  tanah  dan partisipasi  di  pasar  tanah  (Deininger et  al ., 2011).  Pendaftaran  tanah  melalui  sertifikasi tanah secara potensial meningkatkan nilai tanah (land  value) ,  kondisi  sosial  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat  pemegang  hak  atas tanah  (Mardiana et  al .,  2016)  serta  dapat mengurangi  konflik  batas  tanah  (Holden et  al., 2010).  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun 2018  tentang  Reforma  Agraria  bahwa  tanah bersertipikat  memberikan  kesempatan  akses permodalan maupun bantuan lain bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun dalam keadaan tertentu, administrasi  pertanahan  juga  dapat  berdampak negatif.  Motif  masyarakat  melakukan  kegiatan administrasi  pertanahan  dalam  rangka  usaha penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sering diikuti  konversi  lahan.  Dinamika  spasial  tanah terdaftar diikuti pula dengan dinamika transaksi tanah,  nilai  tanah,  dan  perlu  mewaspadai adanya  fenomena  konversi  lahan  (Amir et  al. , 2020).  Sertifikasi  tanah  dalam  kondisi  tertentu membawa  dampak  ikutan,  yaitu  semakin mudahnya peralihan hak atas tanah melalui jual beli  tanah  (Syahyuti,  2016).  Alih  fungsi  lahan sawah dapat terjadi secara tidak langsung yaitu
diawali  oleh  alih  penguasaan  atau  pemilikan terlebih  dahulu  (peralihan  hak  atas  tanah) (Sumaryanto et  al. ,  2005).  Marak  adanya penjualan  tanah  kavling  dengan  sistem  kredit melalui  bank  (hak  tanggungan),  menjadikan kemudahan  alih  penguasaan  kepemilikan  lahan tersebut.  Banyak  kasus  tanah  kavling  tidak digunakan  dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan peruntukannya, padahal sebelumnya merupakan lahan pertanian yang produktif (Sumarto et al. , 2010).  Menurut  Winoto  (2005)  bahwa  faktor- faktor pendorong konversi lahan pertanian salah satunya  faktor  sosial  budaya.  Keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya  tanah  pertanian  (pemisahan atau  pemecahan  sertipikat  tanah),  sehingga tanah hasil pemisahan/pemecahan tidak mencukupi  batas  minimum  skala  ekonomi usaha  tani  yang  menguntungkan.  Alih  fungsi lahan  juga  disebabkan  adanya  pemahaman sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  hak
ekslusif,  sehingga  pemegang  hak  merasa  bebas menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah  tanpa melihat arahan rencana tata ruang.
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan motif masyarakat melakukan administrasi  pertanahan  dengan  alih  fungsi lahan  di  Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  WP Tengah  RTRW  Kabupaten  Bogor  serta  peran administrasi  pertanahan  dalam  pengendalian alih fungsi lahan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  di  WP  Tengah  RTRW Kabupaten Bogor [Gambar 2], yang meliputi 54 (lima  puluh  empat)  desa.  Secara  geografis Kabupaten  Bogor  terletak  pada  6 o 21'27"  – 6 o 48'21"  Lintang  Selatan  dan  106 o 37'11"  – 106 o 57'53" Bujur Timur.
Gambar 2. Peta lokasi penelitian
Jenis  dan  sumber  data  sekunder  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu:  dokumen RTRW  Kabupaten  Bogor  2016-2036  yang bersumber dari Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN;  batas  administrasi  pemerintahan desa,  persil  bidang  tanah  tahun  1961-2019,
riwayat  administrasi  pertanahan  tahun  1961- 2019, citra satelit Google Earth bulan Mei 2019 dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor, Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  RI  Nomor 1  tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  dan Pengaturan Pertanahan.
Februari 2021, 5 (1): 28-43
Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam  penelitian  ini  meliputi  pengecekan lapang terhadap  peta  tentatif penggunaan  lahan aktual.  Cek  lapang  untuk  memastikan  lahan terbangun  merupakan  bangunan  permanen  dan bukan  bangunan  pendukung  sektor  pertanian lahan  basah.  Peta  tentatif  tersebut  dibuat melalui overlay persil  bidang  tanah  diatas  citra satelit Google  Earth ,  kemudian  dilakukan interpretasi  citra  guna  mengidentifikasi  lahan terbangun  pada  Kawasan  Pertanian  Lahan Basah.  Lahan  terbangun  pada  citra  satelit Google  Earth sangat  mudah  dikenali  dan dibedakan  dengan  lahan  pertanian  [Gambar  3]. Interpretasi  citra  menggunakan  unsur  rona  dan warna dalam identifikasi lahan terbangun.

## Gambar 3. Keadaan penggunaan tanah
Titik  sampel  cek  lapang  ditentukan dengan purposive  sampling ,  yaitu  satu  sampel di  setiap  polygon  Kawasan  Pertanian  Lahan Basah  pada  persil  bidang  tanah  penggunaan lahan  terbangun  dengan  mempertimbangkan aksesibilitas.  Jumlah  titik  sampel  dengan perhitungan  rumus  Slovin,  sehingga  ditentukan sebanyak  97  titik  sampel  dari  3,082  persil bidang tanah terbangun
Jenis  kegiatan  administrasi  pertanahan yang  diinventaris  dan  dispasialkan  meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemisahan/pemecahan  bidang  tanah,  peralihan hak,  dan  hak  tanggungan.  Jenis  kegiatan administrasi  pertanahan  yang  dipilih  tersebut ditentukan  karena  memiliki  dampak  ikutan berupa  alih  fungsi  lahan  pertanian  atau menyertai terjadinya konversi lahan pertanian.
Analisis  pengaruh  kegiatan  administrasi pertanahan terhadap keberadaan lahan terbangun menggunakan Geographically
Weighted  Regression (GWR).  GWR  dapat digunakan sebagai alat penelitian variasi spasial berupa  visualisasi  dan  satu  set  regresi  yang bersifat  lokal  disebabkan  hubungan  antara variabel dependen dengan independen
(Pravitasari et  al. ,  2015).  Model  GWR  dapat ditulis sebagai berikut:
𝑦 𝑖 = 𝛽 0 (𝑢 𝑖 , 𝑣 𝑖 ) + ∑ 𝛽 𝑘 𝑝 𝑘=1 (𝑢 𝑖 , 𝑣 𝑖 )𝑥 𝑖𝑘 + 𝜀 𝑖 ,
di mana: 𝑦 𝑖 = nilai observasi variabel dependen ke- i ; 𝑥 𝑖𝑘 =  nilai  observasi  variabel  independen  ke- k di lokasi pengamatan ke- i ; 𝛽 0 (𝑢 𝑖 , 𝑣 𝑖 ) =  konstansta/ intercept pada  pengamatan
ke- i ;
(𝑢 𝑖 , 𝑣 𝑖 ) = menyatakan titik koordinat letak geografis lokasi pengamatan ke- i ; 𝛽 𝑘 (𝑢 𝑖 , 𝑣 𝑖 ) =  koefisien  regresi  variable  independen ke- k dilokasi pengamtan ke- i ; 𝜀 𝑖 = error pengamatan  ke- i diasumsikan  identik, independen  dan  berdistribusi  normal  dengan mean nol dan varian konstanta σ 2
𝑖  = 1, 2, … , 𝑛 Variabel dependen (y) menggunakan data
jumlah  persil  bidang  tanah  penggunaan  lahan terbangun dan variabel independen (x) menggunakan  data  pendaftaran  tanah  pertama kali,  pemisahan/pemecahan  bidang  tanah, peralihan hak, hak tanggungan.
Studi literatur peraturan dan perundangan administrasi pertanahan dilakukan guna memahami  hasil  pemodelan  tersebut  dengan kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  terkait pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Identifikasi unsur-unsur  pengendalian  alih  fungsi  lahan dalam  peraturan  dan  perundangan  administrasi pertanahan menggunakan  matriks inventarisasi. Jenis administrasi pertanahan yang diidentifikasi  mengandung  unsur  pengendalian alih  fungsi  lahan  harusnya  memiliki  koefisien regresi  variabel  independen  yang  cenderung kecil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penggunaan Lahan Terbangun
Kondisi  penggunaan  lahan  terbangun hasil  cek  lapangan  pada  Kawasan  Pertanian Lahan  Basah  WP  Tengah  Kabupaten  Bogor antara lain  dapat terlihat  pada  Gambar  4.  Hasil pengecekan  lapang  terhadap  peta  tentatif penggunaan  lahan  terbuangun  menyimpulkan bahwa persil bidang tanah lahan terbangun hasil interpretasi  citra  sesuai  dengan  kenyataan  di
lapangan.  Beberapa  bangunan  diantaranya merupakan  rumah  tempat  tinggal  dengan kondisi bangunan masih baru yang terlihat dari desain  bangunan  dan  bahkan  juga  ditemui rumah  tinggal  yang  sedang  dilakukan  proses pembangunan.  Hal  tersebut  dapat  diartikan bahwa  proses  alih  fungsi  lahan  pertanian  pada Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  masih  kerap terjadi.
Gambar 4. Hasil pengecekan lapang penggunaan dan pemanfaatan lahan terbangun
Terdapat  beberapa  persil  bidang  tanah yang sebagian masuk Kawasan Pertanian Lahan Basah.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  pada  RTRW Kabupaten  Bogor  dengan  ketelitian  skala  1  : 100,000  sedangkan  persil  bidang  tanah  dapat disajikan  dengan  skala  1  :  1,000.  Selain  itu, penetapan  alokasi  pola  ruang  RTRW  belum menggunakan  dasar  batas  persil  bidang  tanah. Prabowo  (2019)  menyimpulkan  bahwa  perlu penyesuaian  peta-peta  RDTR  dan  RTRW  agar
sesuai dengan batas peta bidang tanah, sehingga arahan  penggunaan/pemanfaatan  tanah  lebih akurat dan pasti.
Angka  rasio  persil  lahan  terbangun menggambarkan banyaknya persil lahan terbangun  per  total  persil  bidang  tanah  pada Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  WP  Tengah yang  terdata  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bogor.  Total  persil  bidang  tanah  pada  data Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan)  unit  kerja  Kantor  Pertanahan
Februari 2021, 5 (1): 28-43
Kabupaten  Bogor  terdiri  dari  beberapa  status persil  bidang  tanah,  yaitu  tervalidasi,  terdaftar, terukur,  dan  terdelineasi.  Rasio  persil  lahan terbangun menandakan besarnya konversi lahan yang  terjadi.  Tingkat  rasio  lahan  terbangun
pada Kawasan Pertanian Lahan Basah tiap desa di WP Tengah Kabupaten Bogor dapat diamati pada Tabel 1 dan Gambar 5.
Tabel 1. Rasio persil lahan terbangun Rasio Desa 0.668– 1 Warujaya, Caringin 0.334 – 0.667 Banjarwangi,  Cibalung,  Putatnutug,  Pasireurih,  Sukaluyu,  Ciadeg,  Citapen,  Banjarsari, Cinagara,  Cipelang,  Cimande,  Cisalada,  Sukajaya,  Pasirjaya,  Warungmenteng,  Sukaresmi,
Cipicung
0 – 0.333
Cibedug,  Gunungsindur,  Pasirangin,  Tangkil,  Lemahduhur,  Karihkil,  Ciseeng,  Kuripan, Palasari,  Ciburayut,  Pancawati,  Jampang,  Tugujaya,  Parakan,  Pandansari,  Telukpinang,
Sukaraharja, Bojongsempur, Ciderum, Tajur, Iwul, Pabuaran, Pasirmuncang,
Cibeuteungmuara,  Babakan,  Cibanon,  Pasirmukti,  Candali,  Cileungsi,  Parigimekar,
Sukamakmur, Cibeuteungudik, Gunungsari, Pasirbuncir, Tegal Gambar 5. Persebaran rasio lahan terbangun Gambar 6. Struktur Ruang
Kelas  rasio  tinggi  (0.68  s/d  1)  berada pada Desa Warujaya dan Desa Caringin. Desa- desa dengan kelas rasio tinggi cenderung berada dekat  Pusat  Kegiatan  Lokal  promosi  (PKLp) yang  merupakan  kawasan  perkotaan  yang memiliki  potensi  di  bidang  tertentu  sehinga dapat  melayani  skala  tingkat  Daerah  dan merupakan  embrio  kawasan  perkotaan  (Perda Kab.  Bogor  No.  11,  2016). Overlay Gambar  5 dan  Gambar  6,  maka  Desa  Warujaya  dekat dengan  PKLp  Parung  dan  Desa  Caringin  dekat dengan  PKLp  Caringin.  Penggunaan  lahan sawah  dekat  perkotaan  yang  memiliki  fasilitas sosial dan umum lengkap, maka kecenderungan berpeluang  terjadi  konversi  yang  lebih  besar (Munawir et al. , 2019).
Desa dengan kelas rasio sedang (0.34 s/d 0.67),  mayoritas  tersebar  di  bagian  selatan  WP
Tengah Kabupaten Bogor. Persebaran Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  bagian  selatan  WP Tengah Kabupaten Bogor [Gambar 6]
cenderung  lebih  dekat  dengan  jalan  arteri dibandingkan dengan Kawasan Pertanian Lahan Basah  di  lokasi  lain.  Jaringan  jalan  juga merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam mendorong  konversi  lahan  atau  dengan  kata lain  bahwa  rata-rata  luas  perubahan  lahan sawah ke penggunaan lahan non sawah menjadi semakin  kecil  ketika  jarak  sawah  dari  jalan semakin jauh (Barus et al. , 2012).

## Riwayat Administrasi Pertanahan
Persebaran jumlah persil bidang tanah di tiap desa Kawasan Pertanian Lahan Basah pada WP  Tengah  Kabupaten  Bogor  dapat  diamati pada  Tabel  2  dan  Gambar  7.  Semakin  besar
jumlah  riwayat administrasi  pertanahan  di desa tersebut maka semakin besar diameter lingkaran diagram  dan  juga  menunjukkan  besarnya dinamika  administrasi  pertanahan.  Urutan ranking lima (5) terbesar yaitu Desa Cibeuteung Muara,  Desa  Cibeuteung  Udik,  Desa  Ciseeng, Desa  Babakan,  dan  Desa  Kuripan.  Desa-desa tersebut cenderung tersebar di bagian utara WP Tengah  Kabupaten  Bogor  atau  dapat  dikatakan dekat  dengan  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan dan Kota Depok.
Komposisi  jenis  kegiatan  administrasi pertanahan  pada  desa-desa  di  bagian  utara  WP Tengah  Kabupaten  Bogor  tersebut  mempunyai pola  yang  berbeda  dengan  bagian  selatan  WP Tengah Kabupaten Bogor. Luas juring diagram lingkaran yang berbeda-beda mempresentasikan jumlah  yang  beragam  tiap  jenis  kegiatan
administrasi  pertanahan.  Kegiatan  administrasi pertanahan  berupa  sertifikasi  hak  atas  tanah lebih  sering  terjadi  dibandingkan  kegiatan administrasi  pertanahan  lain,  dan  disusul kejadian peralihan hak atas tanah.
Secara  global  dapat  diamati  bahwa dinamika  administrasi  pertanahan  terbesar terjadi pada desa-desa WP Tengah bagian utara atau  desa-desa  wilayah  suburban  dari  Kota Tangerang  Selatan  dan  Kota  Depok.  Wilayah suburban yang lebih berciri perkotaan mempunyai  dinamika  administrasi  pertanahan yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan daerah  perdesaan.  Dinamika  spasial  tanah terdaftar diikuti pula dengan dinamika transaksi tanah,  nilai  tanah,  dan  perlu  mewaspadai adanya  fenomena  konversi  lahan  (Amir et  al. , 2020).
Tabel 2. Jumlah persil beserta dinamika kegiatan administrasi pertanahan
Desa Jumlah Persil Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pisah, Pecah Peralihan Hak Hak Tanggungan Cibeuteung Muara 2,608 604 23 226 15 Cibeuteung Udik 1,278 141 0 84 5 Ciseeng 1,272 294 3 183 18 Babakan 1,061 814 0 461 15 Kuripan 993 491 52 144 53 Warung Menteng 973 538 11 69 19 Sukamakmur 762 749 695 23 8 Sukajaya 595 562 180 150 225 Cibalung 372 266 5 62 41 Cileungsi 299 269 0 7 5 Tangkil 287 236 11 91 31 Parigimekar 284 88 0 10 0 Ciadeg 233 159 19 46 21 Banjarwangi 230 172 0 0 0 Pandansari 214 165 6 35 15 Tugujaya 204 185 2 52 20 Cimande 200 125 9 62 40 Cipicung 181 155 11 44 12 Parakan 176 172 42 76 67 Pancawati 175 156 6 53 21 Cisalada 168 125 6 22 9 Cipelang 137 101 0 4 9 Candali 131 76 0 12 15 Putatnutug 124 83 42 2 11 Sukaraharja 104 65 9 0 0 Ciburayut 103 71 3 49 18 Citapen 85 80 7 43 15 Cinagara 84 78 0 33 25 Ciderum 84 65 2 35 5 Pasirjaya 80 70 1 34 9
Tabel 2. Lanjutan Desa Jumlah Persil Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pisah, Pecah Peralihan Hak Hak Tanggungan Lemahduhur 80 64 4 39 11 Pasirmuncang 77 64 0 0 1 Sukaluyu 72 62 41 21 2 Palasari 64 60 3 15 5 Jampang 63 45 1 39 5 Cibanon 61 19 0 9 0 Telukpinang 59 37 0 2 2 Banjarsari 53 32 0 2 6 Pabuaran 49 46 0 5 0 Karihkil 45 1 0 28 0 Tajur 41 39 0 19 2 Pasireurih 21 0 0 0 0 Sukaresmi 18 12 6 5 8 Pasirangin 16 16 1 3 1 Gunungsari 16 13 10 0 4 Pasirmukti 14 11 0 3 0 Warujaya 10 10 0 0 0 Cibedug 9 9 0 6 0 Iwul 8 8 0 7 0 Caringin 6 5 5 0 0 Gunungsindur 6 5 0 1 0 Bojongsempur 6 6 0 0 0 Pasirbuncir 2 2 0 0 0 Tegal 0 0 0 0 0
Sumber: KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 2019
Gambar 7. Persebaran kegiatan administrasi pertanahan
Hubungan Kegiatan Administrasi Pertanahan terhadap Alih Fungsi Lahan Uji multikolinearitas bertujuan
mengetahui adanya interkorelasi atau kolinearitas  antar  variabel  bebas  dalam  sebuah model regresi. Interkorelasi merupakan
hubungan  kuat  atau  hubungan  linear  dalam sebuah  model  regresi  (GWR)  yaitu  antara  satu variabel  bebas  ( independent )  dengan  variabel bebas ( independent ) lainnya. Interkorelasi yang terjadi  dapat  diketahui  dengan  melihat  nilai koefisien  korelasi  antara  variabel  bebas
( independent ),  nilai Variance  Inflation  Factor ( VIF) dan Tolerance ,  nilai  Eigen (Eigenvalue) dan Condition  Index ,  nilai  standar  error koefisien beta atau koefisien regresi parsial.
Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan software  SPSS  dengan  hasil  dan  interpretasi sebagai berikut:
1. Tabel  Korelasi (Correlations) menunjukkan hasil  analisis  interkorelasi  antara  variabel bebas  ( independent ),  yang  ditandai  dengan nilai  koefisien  korelasi  Pearson  [Tabel  3].
Persilangan antar variabel bebas yaitu antara variabel  pendaftaran  tanah  pertama  kali, variabel  pemisahan,  variabel  peralihan  dan variabel  hak  tanggungan.  Hasil  persilangan antar  variabel  bebas  tersebut  mempunyai nilai r = 0.036 – 0.761. Nilai-nilai r tersebut kurang  dari  0.8  yang  menandakan  tidak  ada gejala multikolinearitas.
Tabel 3. Tabel korelasi Lahan Terbangun Pendaftaran Pertama Pemisahan  Peralihan Hak Hak Tanggungan Pearson Correlation  Lahan Terbangun 1.000 0.739 0.401 0.615 0.381 Pendaftaran Pertama  0.739 1.000 0.531 0.761 0.440 Pemisahan 0.401 0.531 1.000 0.036 0.223 Peralihan 0.615 0.761 0.036 1.000 0.342 Hak Tanggungan 0.381 0.440 0.223 0.342 1.000 Sig.( 1-tailed ) Lahan Terbangun - 0.000 0.001 0.000 0.002 Pendaftaran Pertama  0.000 - 0.000 0.000 0.000 Pemisahan 0.001 0.000 - 0.399 0.053 Peralihan 0.000 0.000 0.399 - 0.006 Hak Tanggungan 0.002 0.000 0.053 0.006 - N Lahan Terbangun 54 54 54 54 54 Pendaftaran Pertama  54 54 54 54 54 Pemisahan 54 54 54 54 54 Peralihan 54 54 54 54 54 Hak Tanggungan 54 54 54 54 54
Sumber: Hasil Olah Data SPSS , 2020
2. Tabel Koefisien (Coefficients a )
menunjukkan  hasil  nilai  standar  error kurang  dari  1  (satu)  yaitu  antara  0.108  – 0.285, serta nilai koefisien beta (B) kurang dari  1  (satu)  yaitu  antara  0.127  –  0.289 [Tabel  4].  Sehingga  dari  nilai  koefisien-
koefisen  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa multikolinearitas tidak terdeteksi;
3. Tabel Koefisien (Coefficients a ) juga menunjukkan hasil nilai VIF dan Tolerance yang  merupakan  indikasi  kuat untuk  menyimpulkan  fenomena  terjadinya interkorelasi variabel bebas [Tabel 4]. Tabel 4. Koefisien a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t  Sig. 95.0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero- order Partial  Part  Tolerance VIF 1 (constant) 9.781 10.559 0.926 0.359  -11.438  31.001 Pendaftaran Pertama  0.205 0.108 0.446 1.896 0.064  -0.012 0.422 0.739   0.261  0.179    0.161 6.229 Pemisahan 0.127 0.136 0.140 0.935 0.355  -0.146 0.400 0.401   0.132  0.088    0.396 2.523 Peralihan 0.289 0.229 0.247 1.262 0.213  -0.171 0.749 0.615   0.177  0.119    0.232 4.309 Hak Tanggungan 0.189 0.285 0.069 0.661 0.512  -0.385 0.762 0.381   0.094  0.062    0.806 1.240
a. Dependent Variable : Lahan Terbangun
Sumber: Hasil olah data SPSS, 2020
Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai Tolerance lebih  dari  0.01  maka  dapat
disimpulkan  dengan  tegas  bahwa  tidak terdapat  masalah  multikolinearitas.  Hasil
Februari 2021, 5 (1): 28-43
yang  didapat  bahwa  nilai VIF antara  1.240
– 6.229 dan nilai Tolerance 0.161 – 0.806. 4. Tabel Collinearrity Diagnostic a menunjukkan  nilai Eigenvalue =  0.061  dan Condition  Index =  6.895  [Tabel  5].  Jika
Eigenvalue lebih  dari  0.01  dan  atau  nilai kurang dari 30 pada Condition Index , maka dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadinya gejala  multikolinearitas  di  dalam  model regresi.
Tabel 5. Diagnosis Korelasi a
Model Dimension  Eigenvalue Condition Index Variance Propotions ( Constant ) Pendaftaran Pertama Pemisahan Peralihan Hak Tanggungan 1 1 2.920 1.000 0.04 0.01 0.01 0.01 0.04 2 0.899 1.803 0.04 0.00 0.33 0.33 0.00 3 0.582 2.240 0.23 0.00 0.01 0.00 0.84 4 0.538 2.329 0.60 0.02 0.00 0.10 0.10 5 0.061 6.895 0.10 0.97 0.65 0.86 0.02
a. Dependent Variable : Lahan Terbangun
Sumber: Hasil olah data SPSS , 2020
Kesimpulan  dari  poin-poin  interpretasi hasil  uji  multikolinearitas  SPSS  diatas  adalah tidak  terdapat  masalah  multikolinearitas  atau dapat  dikatakan  bahwa  hasil  pengujian  yang reliabel atau terpercaya. Nilai koefisien regresi parsial  dapat  disebut  handal  dan  kebal  jika  di dalam model regresi berganda terjadi perubahan-perubahan  pada  variabel  lainnya. Apabila  varibel-variabel  tersebut  dipakai dalam  model  regresi  maka  didapat  sebuah model  regresi  yang BLUE  (Best  Linear Unbiased  Estimation) karena  semua  asumsi terpenuhi dalam regresi.
Hasil  analisis  GWR  diharapkan  dapat menjelaskan  hubungan  motif  masyarakat melakukan  kegiatan  administrasi  pertanahan dengan  keberadaan  lahan  terbangun  pada Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah.  Penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  (relasi  teknis  agraria) pada umumnya diikuti atau mengikut kegiatan administrasi  pertanahan  (relasi  sosio  agraria), sehingga  administrasi  pertanahan  berpeluang besar  menjadi  instrumen  pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian  bila  nilai  R 2 mendekati 1  (satu).  Nilai  R 2 yang  mendekati  angka  1 (satu) menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara variabel dependen dan variabel independen. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai global R 2 hasil analisis GWR adalah 0.72.

## Tabel 6. Parameter GWR
Parameter GWR Keterangan Bandwidth 20314,87 Residual Squares 42762,39 Effective Number 8,29 Sigma 30,59 AICc 533,32 R 2 0,72 R 2 Adjusted 0,68
Sumber: Hasil olah data ArcGIS, 2020
Adapun  nilai  local  R 2 hasil  analisis GWR tersaji dalam bentuk sebaran spasial per unit  desa  [Tabel  7  dan  Gambar  8].  Nilai  local R 2 berkisar  antara  0.44  s/d  0.86  dikategorikan menjadi    7  (tujuh)  kelas.  Kelas  tertinggi bernilai  0.84  s/d  0.86  diduduki  desa-desa bagian  selatan  WP  Tengah  Kabupaten  Bogor. Nilai  R 2 tersebut  diartikan  juga  bahwa fenomena  alih  fungsi  lahan  pada  utara  bagian WP Tengah Kabupaten Bogor yang terletak di sekitar  suburban  perkotaan  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  di  luar  administrasi  pertanahan lebih besar daripada bagian selatan WP Tengah Kabupaten Bogor. Hubungan motif masyarakat dalam kegiatan administrasi pertanahan dengan konversi lahan menunjukkan lebih erat di bagian selatan WP Tengah.
Tabel 7. Local R 2 analisis GWR Local R 2 Desa 0.84-0.86 Caringin,  Ciadeg,  Cibaruyut,  Cinagara,  Lemah  Duhur,  Pasir  Buncir,  Pasir  Jaya,  Pasir Muncang, Tugu Jaya, Warung Menteng 0.82-0.84 Banjarsari,  Banjarwangi,  Cibalung,  Cibedug,  Ciderum,  Cileungsi,  Cimande,  Cipelang, Cipicung, Citapen, Pancawati, Tangkil, Telukpinang 0.80-0.82 Cibanon, Palasari, Pandansari, Pasirangin 0.70-0.80 Parakan, Pasireurih, Sukajaya, Sukaluyu, Sukamakmur, Sukaharja, Sukaresmi, Tajur 0.56-0.70 Gunungsari, Pasirmukti 0.50-0.56 Candali, Cibeuteung Udik, Karihkil, Pabuaran, Tegal 0.44-0.50 Babakan,  Bojong  Sempur,  Cibeuteng  Muara,  Ciseeng,  Gunung  Sindur,  Iwul,  Jampang,
Kuripan, Parigimekar, Putat Nutug, Warujaya
Gambar 8. Persebaran Local R 2 hasil analisis GWR
Koefisien  variabel  x  pemodelan  GWR [Tabel  8  dan  Gambar  9],  terlihat  bahwa koefisien  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dan pendaftaran  hak  tanggungan  bernilai  positif, sedangkan  koefisien  pemisahan  bidang  tanah dan  peralihan  hak  bernilai  negatif.  Artinya bahwa  ketika  terjadi  satu  kegiatan  pendaftaran tanah  pertama  kali  atau  pendaftaran  hak
tanggungan maka akan berdampak meningkatkan  lahan  terbangun  di  Kawasan  - Pertanian  Lahan  Basah  sebesar  nilai  koefisien pendaftaran  tanah  pertama  kali  atau  sebesar nilai koefisien pendaftaran hak tanggungan, dan sebaliknya untuk kegiatan pemisahan/pemecahan bidang tanah atau peralihan hak.
Tabel 8. Nilai Koefisien Variable x
Koefisien Variabel ( 𝜷 𝒌 ) Minimum Maksimum Rata-Rata Pendaftaran tanah pertama kali 0.3603 0.8009 0.6963 Pemisahan atau pemecahan bidang tanah -0.8017 -0.4267 -0.7111 Peralihan hak -0.8973 -0.2188 -0.6961 Pendaftaran hak tanggungan 0.4650 1.2748 0.6155
Gambar 9. Nilai koefisien: a.) Pendaftaran tanah pertama kali; b.) Pemisahan/pemecahan bidang tanah; c.)
Peralihan hak; d.) Pendaftaran hak tanggungan
Koefisien variabel
independen pendaftaran tanah pertama kali tersebar dengan pola  semakin  besar  ke  arah  bagian  selatan  WP Tengah  Kabupaten  Bogor,  selaras  dengan persebaran nilai R 2 . Bagian selatan WP Tengah juga  mempunyai  rasio  persil  lahan  terbangun dengan  kecenderungan  dominasi  kelas  tinggi (0.68 s/d 1) dan sedang (0.34 s/d 0.67). Padahal bagian  selatan  WP  Tengah  berciri  lebih perdesaan  daripada  bagian  utara  WP  Tengah dan  tanah  pada  kawasan  pertanian  juga mempunyai  nilai  tanah  atau land  rent lebih rendah  dari  kawasan  permukiman.  Selain  itu, masyarakat  enggan  melakukan  pendaftaran tanah  secara  mandiri  karena  terkait  dengan anggapan biaya yang mahal (Audina, 2018) dan (Cecilia,  2016).  Tanah  pertanian  yang  telah didaftarkan  (bersertipikat  tanah)  tidak  ada hubungannya
dengan signifikansi produkstivitas pertanian (Belay, 2010).
Sehingga,  terlihat  jelas  motif  masyarakat mensertipikatkan  tanah  pertaniannya  karena akan  dilanjutkan  dengan  perbuatan  hukum  dan atau  teknis  agraria  yang  akhirnya  berdampak pada alih fungsi lahan (konversi lahan).
Hak tanggungan dan pemisahan/ pemecahan  bidang  memiliki  koefisien  variabel yang  meninggi  ke  arah  utara  WP  Tengah Kabupaten  Bogor.  Hal  tersebut  sejalan  dengan fenomena  kredit  pemilikan    tanah  kavling  siap bangun  hasil  pemisahan/pemecahan  dengan
agunan sertipikat tanah yang kian marak terjadi di  wilayah  suburban  dari  Kota  Tangerang Selatan dan Kota Depok.
Meskipun koefisien pemisahan/ pemecahan dan koefisien peralihan hak bernilai negatif (-), namun cenderung meninggi ke arah bagian  utara  WP  Tengah  yang  dapat  diartikan bahwa  dampak  koefisien  terhadap  keberadaan lahan  terbangun  lebih  tinggi  di  bagian  utara daripada  di bagian selatan WP Tengah.  Bagian selatan  WP  Tengah  dengan  koefisien  peralihan hak  yang  bernilai  sedang  (-0.74  s/d  -0.52)  dan rasio persil lahan terbangun dengan kecenderungan  dominasi  kelas  tinggi  (0.68  s/d 1)  dan  sedang  (0.34  s/d  0.67)  menandakan adanya  fenomena  alih  fungsi  lahan  sawah secara  tidak  langsung  yaitu  diawali  alih penguasaan  atau  pemilikan  terlebih  dahulu seperti yang telah diungkapkan oleh Sumaryanto et al. (2005). Garda terdepan dari administrasi pertanahan adalah loket-loket Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional, yang dalam pelaksaannya berpedoman  pada  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  RI  No.  1  Tahun  2010 tentang  Standar  Pelayanan  dan  Pengaturan Pertanahan. Hasil studi Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  RI  Nomor  1  Tahun  2010 tentang  Standar  Pelayanan  dan  Pengaturan Pertanahan maka didapat penjelasan lebih lanjut
tentang  nilai  positif  (+)  dan  negatif  (-)  dari koefisien varibabel x.
Persyaratan  pelayanan  berdasarkan  pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  Nomor  1  Tahun  2010  adalah  persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  pemohon  yaitu masyarakat dan badan usaha, agar permohonannya  dapat  diproses  kejenjang  lebih
lanjut.  Persyaratan  yang  dimaksud  meliputi dokumen  pertanahan  dan  dokumen  yang berkaitan dengan pertanahan. Permohonan yang tidak  disertai  dengan  dokumen  yang  lengkap maka  Kantor  Pertanahan,  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  menolak  berkas permohonan.

## Tabel 9. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Dokumen Syarat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemisahan Bidang Tanah Peralihan Hak Hak Tanggungan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah 
Ijin  Pemindahan  Hak  apabila  di  dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang  menyatakan  bahwa  hak  tersebut hanya  boleh  dipindahtangankan  jika  telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang  Alasan pemecahan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010
mensyaratkan  adanya  dokumen  Ijin  Perubahan Penggunaan  Tanah  dalam  kegiatan  pemisahan bidang  tanah,  apabila  terjadi  perubahan penggunaan  tanah  [Tabel  9].  Sedangkan, peralihan  hak  tanah  pertanian  mensyaratkan adanya  dokumen  Ijin  Pemindahan  Hak.  Ijin tersebut tertulis/tercantum pada sertipikat/keputusannya yang menyatakan bahwa  hak  atas  tanah  tersebut  hanya  boleh dipindahtangankan  jika  telah  memperoleh  ijin dari instansi yang berwenang. Terkait pengendalian  pemanfaatan  ruang  Kawasan Pertanian  Lahan  Basah  WP  Tengah  Kabupaten Bogor  maka  dalam  dokumen  persyaratan terlihat bahwa kegiatan pemisahan bidang tanah dan  peralihan  hak  memperhatikan  unsur pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Tanda negatif  pada  koefisien  variabel  tersebut  dapat diartikan  bahwa  kegiatan  pemisahan  bidang tanah  dan  peralihan  hak  tidak  menyebabkan dampak  ikutan  berupa  penggunaan  lahan terbangun  dan  bahkan  menurunkan  laju  alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.
Dampak positif leburnya urusan penataan ruang  pada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  ke dalam  kewenangan  Kementerian  Agraria  dan
Tata  Ruang  Peraturan  Presiden  No.  17  Tahun 2015  yaitu  memposisikan  penyelenggaraan penataan  ruang  yang  mencakup  kegiatan perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  kedalam  bingkai land management (Deng, 2019). Artinya, administrasi  pertanahan  dapat  berperan  efektif dan  efisien  dalam  pengendalian  pemanfaatan ruang kawasan pertanian lahan basah jika unsur pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  bagian  dari  dokumen  persyaratan pelayanan. Sehingga, dalam strategi pengendalian pemanfaatan ruang maka persyaratan  pelayanan  dapat  diperketat  sebagai alternatif  kebijakan  pengendalian  alih  fungsi Kawasan Pertanian Lahan Basah.
Hubungan  motif  masyarakat  dalam kegiatan  administrasi  pertanahan    dengan konversi  lahan  menunjukkan  lebih  erat  ke  arah bagian  selatan  WP  Tengah.  Jadi,  peran administrasi  pertanahan  dalam  pengendalian alih  fungsi  lahan  akan  lebih  efektif  pada Kawasan  Pertanian  Lahan  Basah  di  desa-desa bagian  selatan  daripada  bagian  uatara  WP Tengah Kabupaten Bogor.

## KESIMPULAN
Dinamika administrasi pertanahan terbesar  terjadi  pada  bagian  utara  WP  Tengah Kabupaten  Bogor  pada  desa-desa  di  wilayah suburban  Kota  Tangerang  Selatan  dan  Kota Depok.  Analisis  GWR  menghasilkan  nilai global R 2 sebesar 0.72 dan nilai local R 2 sebesar 0.44  s/d  0.86  yang  artinya  administrasi pertanahan  berpeluang  menjadi  instrumen pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Strategi pengendalian pemanfaatan ruang melalui
administrasi pertanahan dengan cara memperketat persyaratan permohonan
pelayanan  di  bidang  pertanahan  yang  saat  ini mengacu pada PerKaBan RI No. 1 Tahun 2010 tentang  Standar  Pelayanan  dan  Pengaturan Pertanahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bogor,  yang  telah memberikan kemudahan dalam mengakses data yang  menunjang  penelitian  ini.  Ucapan  terima kasih juga  penulis  sampaikan  kepada  Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  R.  A.,  Barus,  B.,  &  Soetarto,  E.  (2020).
Dinamika  Spasial  Tanah  Terdaftar  dan Implikasinya terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal di Kabupaten  Takalar. Journal  of  Regional and Rural Development Planning (Jurnal
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) , 4 (2), 134–153.
Audina,  B.  (2018).  Pelaksanaan  Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Pertama  Kali  Secara Sporadik Menurut Undang-Undang
Pokok  Agraria  yang  Tidak  Dilakukan oleh  Masyarakat  di  Desa  Punggur  Kecil Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten Kubu  Raya. E-Journal  Fatwa  Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura ,
1 (1).
Barus,  B.,  Panuju,  D.,  Iman,  L.,  Trisasongko,
B.,  Gandasasmita,  K.,  &  Kusumo,  R. (2011).  Pemetaan  Potensi  Konversi Lahan  Sawah  dalam  Kaitan  Lahan Pertanian  Berkelanjutan  dengan  Analisis Spasial. Dalam D.P. Ariyanto, WS Dewi, dan  Suwardi  (Penyunting). Pros.  Semin. dan Kongr. HITI X, di Solo. Hal. 554-561 Belay,  A.  (2010).  The  effects  of  rural  land certification  in  securing  land  rights:  a case  of  Amhara  region,  Ethiopia.
Unpublished  Thesis  Submitted  to  the International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation, the Netherlands [BPN  RI]  Badan  Pertanahan  Nasional  RI. (2010). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010  tentang  Standar  Pelayanan  dan
Pengaturan Pertanahan. Jakarta: BPN RI Cecilia,  C.  (2016).  Meningkatnya  Kesadaran Hukum  Masyarakat  dalam  Melakukan Pendaftaran  Tanah  Warisan  (Studi  pada Kantor Pertanahan Kota Stabat). Premise Law Journal , 6, 1-23.
Deininger,  K.,  Ali,  D.  A.  &  Alemu,  T.  (2011).
Impacts  of  land  certification  on  tenure security,  investment,  and  land  market participation:  Evidence  from  Ethiopia.
Land Economics . https://doi.org/10.3368/le.87.2.312
Endeng,  E.  (2019).  Kewenangan  Badan
Pertanahan Nasional di bawah Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten
Karawang. Jurnal Hukum Positum , 4 (1),
116.-134.
Djakapermana,  R.  D.  (2009).  Rencana  Tata
Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur: Upaya  Menyeimbangkan  Pertumbuhan Ekonomi dengan Kelestarian Lingkungan
Hidup. Buletin  Online  Tata  Ruang , Juli - Agust . http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/ Dwinanto, A. A. P., Munibah, K., & Sudadi, U.
(2016).  Model  Perubahan  dan  Arahan Penggunaan  Lahan  untuk  Mendukung Ketersediaan Beras  di Kabupaten Brebes dan  Kabupaten  Cilacap. TATALOKA ,  18 (3), 157-171.
Fajarini, R., Barus, B., & Panuju, D. R. (2015).
Dinamika  Perubahan  Penggunaan  Lahan dan Prediksinya  untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata  Ruang  2005-2025  di  Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan , 17 (1), 8-15.
[Kementan]  Kementerian  Pertanian.  (2019). Statistik  Lahan  Pertanian  Tahun  2014- 2018 . Jakarta: Kementan
Mardiana,  Y.  S.,  Siregar,  H.,  &  Juanda,  B.
(2016).  Pengaruh  Sertifikasi  Tanah Terhadap  Nilai  Tanah  Dan  Kondisi Ekonomi  Masyarakat  Di  Kabupaten Sukoharjo. Jurnal  Aplikasi  Bisnis  Dan
Manajemen (JABM), 2(3), 304.
Marzuki, A. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah, Konversi Tanah dan Rasio Tanah Terdaftar serta Arahan
Pengembangan  Wilayah  di  Kabupaten Cirebon . Institut Pertanian Bogor Munawir,  M.,  Barus,  B.,  &  Sudadi,  U.  (2019).
Analisis  Spasial  Dinamika  Konversi Lahan  Di  Kabupaten  Gowa,  Sulawesi Selatan. TATALOKA , 21 (2), 237-252.
[Pemda  Kab.  Bogor]  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Bogor. (2016). Aspek
Regional  Kabupaten  Bogor .  [diakses 2020 Apr 16]. http://www.bogorkab.go.id [Pemda  Kab.  Bogor]  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bogor.  (2016). Peraturan Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  RTRW  Kabupaten Bogor  Tahun  2016-2036. Cibinong: Pemda Kab. Bogor
Prabowo,  H.  L.  (2019).  Study  of  parcels-based
Land  Use  Planning  in  Urban  areas  dan Rural  Areas  (Case  Study  of  Mantrijeron Sub-district, Yogyakarta City and Bambanglipuro Sub-district, Bantul Regency). JGISE:  Journal  of  Geospatial Information  Science  and  Engineering , 2 (1), 171–184.
Pravitasari,  A.  E.,  Saizen,  I.,  Tsutsumida,  N.,
Rustiadi,  E.,  &  Pribadi,  D.  O.  (2015). Local Spatially Dependent Driving Forces  of  Urban  Expansion  in  an Emerging  Asian  Megacity:  The  case  of Greater Jakarta (Jabodetabek). Journal of Sustainable Development , 8 (1).
Sitorus,  Mt.  Felix, et  al .  Menuju  Keadilan Agraria:  70  Tahun  Gunawan  Wiradi. Edited  by  Suhendar,  Endang, et  al ,
AKATIGA, 2002.
Sumarto,  S.,  Nugroho,  P.,  &  Prihandito,  A.
(2010). Penyediaan Tanah untuk
Pemukiman  di  Kabupaten  Kendal  Studi Kasus  Pengaplingan  Tanah  di  Kelurahan
Langenharjo. Forum  Illmiah  Tahunan, Ikatan Surveyor Indonesia , A-1-A-13
Sumaryanto, Friyatno, S., & Irawan, B. (2005). Konversi  Lahan  Sawah  ke  Penggunaan Non  Pertanian  dan  Dampak  Negatifnya. Prosiding  Seminar  Nasional  Multifungsi Lahan Sawah, 1-18.
Syahyuti, N. (2016). Delandreformisasi sebagai Gejala  Anti  Landreform  di  Indonesia: Karakter,  Penyebab  dan  Upaya  untuk Pengendaliannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 29 (2).