## Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik

## Vinsensio M.A. Dugis
Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

## ABSTRAK
Meningkatnya  kehadiran  China  di  Pasifik  Selatan  menarik  perhatian. Peningkatannya  di  kawasan  yang  dianggap  sebagai  ‘western  lake’,  secara ekonomi  tidak  prospektif  dan  secara  politis  tidak  stabil,  telah  menimbulkan berbagai pertanyaan.  Benarkah  sementara  Barat  menggunakan  hard  power, China  menarik  perhatian  dengan  soft  powernya?  Peningkatan  kehadiran China  menimbulkan  spekulasi  bahwa  China  adalah  hegemon  baru.  Penulis berargumen  bahwa  Pasifik  Selatan  bukan  pusat  perhatian  baru  bagi  China, dan China bukanlah pemain baru di sana. China adalah aktor global dengan agenda  strategis  yang  dibangunnya  di  masa  lalu  dan  diperkuatnya  ketika wilayah  ini  ditinggalkan  kekuatan-kekuatan  tradisionalnya.  Menggunakan perspektif  realisme  stratejik,  kehadiran  China  di  Pasifik  adalah  menyiasatai pluralitas  global  dalam  rangka  mengambil  peluang  strategis.  perspektif  ini memberi  nuansa  baru  dalam  memahami  hubungan  internasional  di  Pasifik Selatan.
Kata-kata  kunci:  China,  Pasifik  Selatan,  pluralitas  global,  realisme stratejik, strategi
Increasing China’s presence in the South Pacific have captured attention from many parties.  Its increasing  presence to  the  region that has for decades been dubbed as ‘western lake’, a region economically ‘has no future’ and politically unstable,  has  posed  many  questions.  Whilst  western  powers  exercised  hard power are South Pacific nations more receptive to China’s soft power? China's presence  often  leads  to  speculation  that  China  is  indeed  a  new  hegemon.  The author argues that the South Pacific is not a new area of focus for China, and China  is  not  a  new  player.  China  is  a  global  player.  It  has  strategic  agendas built in  the  past  and  restrengthened when  the  traditional  powers to  abandon the  region. Using the logic of  strategic  realism, China’s  presence  in  the South Pacific is an effort to manage global plurality as part of its global strategy to gain strategic opportunities of the region. This provided a new perspective in understanding international relations in the South Pacific.
Keywords: China, South Pacific, global plurality, strategic realism, strategy
Bukti-bukti  peningkatan  kehadiran  dan  berbagai  manuver  diplomasi China  di  Pasifik  Selatan  di  dalam  satu  dekade  terakhir  menimbulkan berbagai  macam  dugaan,  baik  positif  maupun  negatif.  Benarkah  China memiliki  intensi  menjadi  hegemon  baru  di  Pasifik  Selatan?  Pertanyaan demikian  wajar  adanya  mengingat  China  sudah  menjalin  hubungan dengan  negara-negara  di  wilayah  ini  sejak  era  Perang  Dingin  melalui berbagai  bantuan  keuangan  dan  perdagangan.  Kehadiran  dan  interaksi China  di  Pasifik  Selatan  tidak  hanya  melibatkan  negara-negara berkembang, tetapi juga dengan negara-negara metropolitan di kawasan itu.  Terdapat  indikasi  yang  kuat,  bahwa  sejak  tahun  1980an  melalui negara-negara  metropolitan  ini,  kubu  Barat  memberikan  ruang kehadiran  kepada  China  di  kawasan  dan  berperan  sebagai  faktor penyeimbang  kehadiran  Uni  Soviet.  Kesan  yang  terbentuk  ialah  peran dan kehadiran China di kawasan ini ‘dikehendaki’. Perdana Menteri New Zealand, Robert Muldoon menyampaikan kepada Deng Xiaoping bahwa, ‘any support China could give to the island states of the [Pacific] Forum whether  political  or  economic  would help  maintain  political  stability  in the  South  Pacific’  (Brady  2008,  11).  Selanjutnya,  adalah  Australia, negara Barat pertama yang ketika itu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri  Gough  Whitlam,  yang  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan ‘rezim  komunis’  Beijing,  sehingga  PM  Whitlam  sisebut  sebagai  ‘the father  of  Australia-China  Relations’  (McDonnell  2014).  Selama  Perang Dingin  berlangsung,  New  Zealand  dan  China  menjalin  hubungan diplomatik  yang  intensif  dan  saling  menguntungkan,  walaupun hubungan-hubungan  itu  tidak  meninggalkan  warna  dasar  ideologis masing-masing.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  perhatian  China  ke  Pasifik  Selatan semakin meningkat dan intensif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, yang tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga  setelah  Australia  dan  AS,  juga  menawarkan  berbagai  paket bantuan  keuangan  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  perdagangan, membangun  infrastruktur,  meningkatkan  kemampuan  pemerintah  dan militer,  serta  mengembangkan  sumberdaya  alam  (Shie  2007,  309). Bantuan ekonomi yang tidak mengikat dengan syarat lunak (Yang 2009, 139)  merupakan  daya  tarik  utama  bagi  negara-negara  Pasifik  Selatan yang  pada  umumnya  berpenghasilan  nasional  di  bawah  rata-rata. Keadaan  ini  membuat  China  menjelma  menjadi  “banker  baru”  di kawasan,  Pasifik  Selatan  sebagaimana  tergambar  dalam  judul  tulisan Fifita  dan  Hanson  (2011)  “China  in  the  Pacific:  The  New  Banker  in Town”.  Disamping  dengan  instrumen  bantuan  ekonomi,  intensitas kehadiran  China  juga  ditopang  dengan  diplomasi  kultural,  seperti pendirian  sekolah  hukum  di  University  of  the  South  Pacific  di  Suva (ibukota  Fiji),  pertukaran  pelajar,  dan  pengajaran  Bahasa  Mandarin  di stasiun televisi lokal.
Diplomasi  China  disambut  baik  oleh  para  pemimpin  negara-negara Pasifik, selain karena ‘kemurahan hati’nya, status China sebagai sesama negara  berkembang  sangat  membantu  penerimaan  kehadirannya  di kawasan  ini.  Sudah  cukup  lama  Beijing  menjadi  ibukota  negara  asing pertama yang dikunjungi oleh para pemimpin Pasifik yang baru dilantik. Kunjungan  pemimpin  Fiji,  Vanuatu,  PNG,  Samoa,  Federated  States  of Micronesia, Tonga dan Kiribati menunjukkan bahwa para pemimpin ini lebih  banyak  menaruh  harapan  pada  China  daripada  ke  AS,  Australia maupun  New  Zealand  (Henderson  &  Reilly  2003,  95).  Kedatangan  PM Wen Jiabao pada pertemuan PIF pada April 2006 dan penandatanganan paket  bantuan  sejumlah  US$374  juta  memberi  kesempatan  China bermain lebih leluasa (Yang 2009, 140).
Ditinjau dari sejarah kehadirannya, berbagai aktivitas China di kawasan Pasifik  Selatan,  termasuk  peningkatan  kehadiran  yang  diperlihatkan setidaknya  satu  dekade  belakangan  ini,  sesungguhnya  bukanlah merupakan hal yang asing bagi sebagian besar negara di Pasifik Selatan. Sekali pun demikian, hal itu mengundang reaksi yang tidak proporsional dari beberapa negara besar yang merupakan aktor tradisional di wilayah itu,  seperti  Amerika  Serikat,  Perancis,  Australia  dan  Selandia  Baru (Hayward-Jones  2013;  Lum  &  Vaughn  2007).  Hubungan  China  yang semakin  intensif  setelah  berakhirnya  Perang  Dingin  memunculkan sejumlah  dugaan  yang  sebagian  besar  cenderung  mengkhawatirkan perkembangan  tersebut.  Hegarty  (2015)  secara  ekplisit  berpendapat bahwa  kehadiran  China  di  kawasan  Pasifik  Selatan  jelas-jelas  telah mengurangi  peran  tradisional  dan  posisi  kepemimpinan  Australia  di kawasan  ini.  Dugaan  seperti  ini  mencerminkan  masih  kuatnya kekhawatiran  banyak  pihak  pada  sifat  agresif  China  di  masa  lalu. Sekretaris  Parlemen  Australia  untuk  Urusan  Kepulauan  Pasifik (Australian’s  Parliamentary  Secretary  for  Pacific  Islands  Affairs), Ricahrad  Marsles,  tahun  2012  juga  secara  terbuka  mengatakan  bahwa peningkatan  kehadiran  militer  China  di  Pasifik  Selatan  boleh  jadi membawa  ancaman  bagi  Australia  (Wallis  2012).  Sementara  itu, kehadiran Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton di pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) pada bulan Agustus 2012 mengindikasikan adanya kekhawatiran dimaksud (Wallis 2012).

## Threat Theory & Realisme Stratejik
Dalam  hubungan  antar  negara,  persepsi  berperan  penting  dalam membentuk politik luar negeri. Persepsi ancaman merupakan salah satu faktor  penting  yang  dipertimbangkan  oleh  pembuat  keputusan  luar negeri, bahkan jauh lebih penting dari ancaman itu sendiri. Kemunculan (kembali)  China  sebagai  salah  satu  kekuatan  penting  dunia  di  tatanan
dunia baru menjadi perhatian banyak kalangan, baik akademisi maupun praktisi.  Kehadiran  China  menimbulkan  respon  yang  berbeda-beda, mulai  yang  bersifat  ‘pesimis’,  seperti  kecemburuan,  kehati-hatian, kecurigaan, penolakan, sampai yang ‘optimis’, yaitu kekaguman (Bustelo 2005).  Secara  umum,  mengamati  kemunculan  kembali  China dirangkum  dalam  perdebatan  “China  threat  theory”  (zhongguo  weixie lun) 1 ,  yang  meliputi  ancaman  militer,  ekonomi  dan  kultural-ideologi. Persaingan  ideologi  antara  AS  dan  Uni  Soviet  menguntungkan  China karena  negara  ini  memanfaatkan  lingkungan  internasional  yang  stabil dengan  menerapkan  kebijakan  modernisasi  dan  pintu  terbuka.  Politik ini berhasil membawa China pada keberhasilan pembangunan ekonomi dan  pengembangan  kapabiltas  militer.  Perkembangan  China  yang  luar biasa dan perannya yang lebih asertif menyebabkan negara ini dianggap sebagai ancaman keamanan di Asia Timur.
Logika  “China  threat  theory”  hampir  sepenuhnya  mirip  dengan penjelasan  perspektif  offensive  realism.  Menurut  perspektif  ini,  sifat anarki  sistem  internasional  pada  hakekatnya  mendorong  munculnya kecenderungan  ekspasif-agresif  negara-negara  atau  keterlibatan bertahan secara selektif (defensive selective engagement), dan cara-cara ini  dianggap  sebagai  jalan  terbaik  mendapatkan  keamanan.  Sistem internasional cenderung menciptakan strategi yang ofensif sebab anarki menghadirkan  ketidakamanan,  dan  oleh  karenanya  maka  superioritas dalam  hal  kapabilitas,  terutama  militer,  memberi  jaminan  terhadap kesuksesan (Mearsheimer 2001). Selanjutnya Mearsheimer  (2004)  juga menulis, pada dasarnya negara memiliki  rasa takut terhadap satu sama lain sehingga setiap negara memiliki niat menyerang negara lain dengan kapabilitas  menyerang  yang  dimilikinya.  Sifat  anarkis  memperburuk ketakutan ini, sehingga cara terbaik untuk bertahan adalah  menjadi  ‘as powerful  as  possible  relative  to  potential  rivals’.  Semakin  kuat  negara, semakin  kecil  kemungkinan  unuk  diserang  dan  tujuan  akhir  negara adalah menjadi hegemon dan great power tunggal.
Logika berpikir offensive realism ini tentu sejalan dengan “China threat theory” di atas. China diprediksikan akan mendominasi Asia seperti AS mendominasi  Dunia  Barat.  China  akan  berusaha  semaksimal  mungkin menutup  kesenjangan  kekuasaan  antara  dirinya  dan  tetangganya, terutama  Jepang  dan  Rusia  karena  China  harus  memastikan  bahwa
1 Istilah  “China  threat  theory”  merujuk  pada  sejumlah  literatur  yang  melihat kemunculan China sebagai ancaman bagi negara lain. Terdapat beberapa sebutan negatif untuk  menggambarkan  China,  di  antaranya  “clash  of  civilization”,  “China  collapse theory”,  “yellow  peril  theory”,  “contain  China”,  dan  sebagainya,  yang  secara keseluruhan dilabeli sebagai “China threat theory”.  Bagi pemerintah dan rakyat China, teori  ini  merupakan  ancaman,  yang  dipercaya  sebagian  besar  diproduksi  oleh  media, sarjana, dan politisi yang  menunjukkan  sikap tidak bersahabat dengan China. Teori ini dapat  mengganggu  hubungan  China  dengan  negara-negara  tetangganya  dan  AS (Chengqiu Wu 1999, 111).
tidak  ada  negara  di  Asia  yang  memiliki  sarana  untuk  mengancam dirinya. Kehadiran  China  di  Pasifik  Selatan  adalah  cermin  dari  hasrat hegemon yang ingin menambah superioritasnya ke tingkat global. Tetapi problemnya  adalah,  hampir  tidak  ada  great  power  yang  dengan  suka rela  melihat  kemunculan  great  power  lainnya.  Great  power  akan melakukan tindakan apa pun untuk menghalagi munculnya great power baru  yang  akan  menggantikannya.  Dengan  demikian,  ujung  dari peningkatan kehadiran China di Pasifik Selatan kemungkinan membuat hegemon  lama,  dalam  hal  ini  AS,  merespons  dengan  meningkatkan kehadirannya, termasuk dengan cara mengajak dan mendorong sekutu- sekutu lama AS yang secara tradisional mempunyai peran di kawasn ini, Australia  dan  New  Zealand,  akan  melakukan  reposisi  perana kepemimpinan  di  kawasan  Pasifik  Selatan  sebagai  respons  atas kehadiran China.
Berbeda dengan potret kehadiran China sebagaimana tergambar di atas, kaum neorealis dengan pendekatan strukturalnya, cenderung bernuansa defensif  (defensive  realism)  di  dalam  melihat  fenomena  yang  ada. Perspektif  ini  cenderung  percaya  bahwa  keseimbangan  power  akan selalu terjadi dalam sistem internasional karena unipolaritas tidak akan bertahan  lama.  Kenneth  Waltz  (2000,  28)  mengemukakan  dua  alasan. Pertama,  kekuatan  dominan  yang  cenderung  mengambil  alih  terlalu banyak  tanggungjawab  di  luar  kemampuannya  sendiri,  dapat memperlemah  kekuatannya  dalam  jangka  panjang.  Kedua,  sekalipun kekuatan  dominan  bertindak  hati-hati,  moderasi,  dan  menahan  diri, negara lemah akan selalu mengkhawatirkan perilaku negara dominan di masa datang. Tidak seperti era sebelumnya, terjadi vacuum of power di masa  pasca  Perang  Dingin,  sehingga,  terjadi  ketidakseimbangan kekuatan  (unbalanced  power).  Di  dalam  menghadapi  situasi  ini,  maka sebagian  negara  mencoba  meningkatkan  kapasitas  masing-masing  atau bersekutu  dengan  negara-negara  lain  sehingga  perimbangan  kekuatan global kembali tercapai  (Waltz 2000, 28).
Mengikuti  logika  perspektif  defensive  realism  ini  sulit  rasanya  China dilihat  sebagai  ancaman  baru.  Menjadi  hegemon  tidak  semata-mata hanya  diperhitungkan  dari  kapasitasnya  untuk  mendominasi  karena biaya  dan  resiko  untuk  menjadi  hegemon  amat  tinggi  seperti  yang dikatakan John Mearsheimer (1990, 13), hegemony is  rare because ‘the costs  of  expansion  usually  outrun  the  benefits  before  domination  is achieved’. Mempertimbangkan  menguat  dan  dominannya  peran  China di  Pasifik  Selatan,  menjadi  pertanyaan  penting  apakah  China  akan menggantikan  AS  sebagai  hegemon  di  kawasan  ini?  Beban  jangka panjang  sebagai  global  hegemon  dan  konsekuansi  jangka  panjang  dari tanggungjawab  tersebut  nampaknya  menjadi  pertimbangan  besar  bagi para  pemimpin  China  untuk  tidak  mengambil  peran  itu.  Di  dalam berbagai  kesempatan,  sebagaimana  dikupas  juga  pada  bagian-bagian
berikut  dari  tulisan  ini,  para  pemimpin  China  berkali-kali  mengatakan bahwa  China  tidak  mempunyai  kehendak  untuk  menjadi  kekuatan hegemon.  Disamping  itu,  perimbangan  kekuatan  terhadap  kehadiran China di kawasan Pasifik Selatan setidaknya akan datang dari Australia dan Selandia Baru yang secara tradisional menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai kawasan “halaman belakang” keduanya. Dengan begitu, kehadiran  China  di  kawasan  ini  hanya  akan  menaikkan  nilai  strategis kawasan Pasifik Selatan sebagai “Bazaar Politik”. Kehadiran China akan mendorong  kekuatan-kekuatan  tradisional  kembali  memberi  perhatian lebih  ke  kawasan  halaman  belakangnya  sehingga.  Ujungnya  bukanlah persaingan  yang  sifatnya  zero-sum  tetapi  keuntungan  timbal-balik antara  negara-negara  di  kawasan  ini  dengan  China  serta  Australia  dan New Zealand (Hill 2010).
Bereda  dengan  perspektif-perspektif  sebelumnya  yang  menggunakan pendekatan  struktural  dalam  memandang  kemunculan  China,  dalam pandangan  kaum  liberal-institusional,  tumbuhnya  China  sebagai kekuatan besar tidak bisa dilepaskan dari faktor domestik, kultural dan historis  yang  membentuk  politik  luar  negeri  China.  Pendekatan  ini menyediakan  salah  satu  perspektif  alternatif  dalam  melihat  ancaman China.  Perkembangan  militer  China  yang  sangat  pesat  seiring  dengan perkembangan ekonominya, diproyeksikan akan menjadi ancaman bagi Asia  Timur  yang  akan  mengerakkan  AS  sebagai  sekutu  Korea  dan Jepang. Sebagai kekuatan ekonomi, China menguasai pasar global tidak hanya  dalam  kapasitasnya  sebagai  pengekspor  berbagai  kebutuhan sehari-hari  yang  membanjiri  pasar  global,  tetapi  kemampuan teknologinya  mampu  menyaingi  Jepang  dan  AS.  Berdasarkan  hal  ini, negara-negara lain, terutama AS, mencoba melihat kemunculan kembali China  dengan  sikap  hati-hati,  waspada  dan  mencoba  memposisikan munculnya kembali China dalam ‘peaceful rise’. Menginterpretasi China dalam  posisi  demikian  tidak  bisa  dilepaskan  dari  terbitnya  Buku  Putih yang berjudul “China’s Peaceful Development Road”. 2 Namun demikian, problemnya  melihat  kehadiran  China  di  Pasifik  Selatan  dengan perspektif  liberal-insitusional  ialah  logikanya  cukup  hanya  untuk melihat China dalam fenomena ini. Artinya kita menafikan konsistennya sifat  agresif  China  dalam  kasus-kasus  lain  seperti  misalnya  kehadiran dan klaim-klaimnya di Laut China Selatan.
2 Buku  Putih  berjudul  China's  Peaceful  Development  Road  yang  terbit  pada  thun  2005 memuat  lima  bab,  yaitu  Pembangunan  yang    menekankan  pada  perdamaian  (Peaceful Development)  merupakan  hal  yang  tidak  terhindarkan  dari  Modernisasi  China; Memajukan Perdamaian Dunia dan Pembangunan dengan Perkembangan China secara mandiri;  Pembangunan  dengan  Kemandirian,  Reformasi  dan  Inovasi;  Menjalin Kerjasama  Saling  Menguntungkan  dan  Pembangunan  Bersama  dengan  Negara-negara Lain;  dan  Membangun  Dunia  yang  Harmonis  di  atas  Perdamaian  Dunia  dan kemakmuran Bersama (http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/152669.htm).
Uraian-uraian  menggunakan  perspektif-perspektif  di  atas  jelas  terlihat kekurangannya.  Oleh  karena  itu,  penulis  mencoba  meminjam  logika- logika  dasar  strategi  global  yang  diperkenalkan  Pankaj  Ghemawat (2007).  Ia  menolak  dalil-dalil  globalisasi  yang  overstated  dan mengatakan  sesungguhnya  yang  terjadi  saat  ini  adalah  semiglobalisasi dimana  dunia  global  masih  jauh  dari  ‘unifikasi’  sebagaimana  tersirat dari  ungkapan  the  flat-world  atau  global  village;  berbagai  perbedaan masih  menjadi  warna  utama  kehidupan  global.  Strategi  utama menghadapi  perbedaan-perbedaan  ini  adalah  kapasitas  memanage perbedaan dengan cara malakukan adaptasi, agregasi atau arbitrase atau yang  disebut  “Triple  A  Strategy”.  Keberhasilan  atau  survival  bisa terwujud  ketika  masing-masing  A  dapat  dimainkan  dengan  sukses;  A1 melakukan  adaptasi  terhadap  perbedaan,  A2  mengatasi  perbedaan,  A3 mengeksploitasi perbedaan. Nilai lebih (value creation) dari kesuksesan tercapai  ketika  masing-masing  unsur  A  ini  dapat  dikombinasikan dengan baik (Ghemawat 2007).
Dalil-dalil  strategi  global  Ghemawat  ini  di  dalam  percaturan hubungan global  penulis  menyebutnya  sebagai  ‘realisme  stratejik’  (strategic realism).  Struktur  sistem  internasional  pasca  Perang  Dingin  bersifat multipolar yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Power tidak lagi  semata-mata  diukur  dari  indikator-indikator  tradisional.  Unsur- unsur  non-tangible  dalam  elemen-elemen  kekuatan  nasional  semakin kompleks,  belum  lagi  ketika  kekuatan-kekuatan  korporasi  dan  aktor- aktor  trasnational  capitalist  class  lainya  diperhitungkan.  Struktur sistem  internasional  lebih  merupakan  hasil  percaturan  interaksi berbagai  aktor  kekuatan  global  (state  dan  non-state)  yang  oleh  Keane (2002)  struktur  sistem  ini  disebut  dengan  “cosmocracy”,  bentuk komunitas  politik  global  yang  ditandai  oleh  “  a  complex  melange  of linked  netwokrs  of  legal,  governmental,  law  enforcement  and  military interdependence worldwide” (Keane 2002, 65). Karakter yang dominan terlihat  dari  struktur  sistem  global  ini  adalah  pluralitas  global.  Oleh karena  itu,  elemen  utama  yang  dipercayai  oleh  pandangan  realisme stratejik  ini  adalah  kecenderungan  tak  terhindarkan  negara  untuk mencari berbagai cara di  dalam menghadapi pluralitas  global. Semakin besar  kapasitas  yang  dimiliki  suatu  negara,  maka  semakin  besar  pula peluang  dan  kecenderungan  negara  tersebut  menggunakan  kombinasi ketiga  strategi  A  di  atas  untuk  menghasilkan  nilai  lebih  di  dalam interaksi global dengan negara dan aktor-aktor lainnya.
Dengan  memakai  dalil-dalil  perspektif  strategic  realism  ini,  penulis berargumen  bahwa  peningkatan  kehadiran  China  di  kawasan  Pasifik Selatan  tak  lebih  dari  bagian  strategi  global  China  di  era  cosmocracy untuk menyiasati berbagai peluang strategis yang ada di kawasan Pasifik Selatan.  Peningkatan  kehadiran  ini  merupakan  kelanjutan  perubahan politik  luar  negerinya  yang  diperlihatkan  China  semenjak  berakhirnya
Perang  Dingin.  Kehadiran  ini  juga  memperhitungkan  berbagai  taruhan termasuk  kepentingan-kepentingan  lain  yang  menjadi  konsiderasi China.

## China pada Pasca Perang Dingin
Politik luar negeri  China pada tahun 1990-an memperlihatkan perilaku yang berbeda dari masa sebelumnya. Memasuki abad ke 21, China lebih banyak  menjalankan  politik  luar  negeri  yang  moderat,  yang digambarkan  dalam  “new  grand  strategy”  atau  “security  diplomacy” yang  dirancang  untuk  menciptakan  kesan  positif  China  dan menunjukkan bahwa negara ini merupakan aktor yang bertanggungjawab dalam sistem internasional yang didominasi oleh AS. Kesan  positif  ini  dibangun  melalui  penguatan  strategi  soft  power (Severson  2012,  1)  yang  diimplementasikan  dalam  berbagai  agenda politik  luar  negeri,  seperti  kultural,  kelembagaan  dan  bantuan  asing. Melalui  strategi  baru  ini,  China  memperluas  hubungan  luar  negerinya dan  berharap  semua  pihak  dapat  menerimanya,  melupakan  kesan negatif  yang  menggambarkan  China  sebagai  negara  yang  agresif. Perubahan  strategi  China  disampaikan  oleh  para  pemimpinnya  di berbagai  forum.  Sebagai  contoh,  menandai  peringatan  hari  lahir  Mao Zedong  ke  110  pada  tahun  2004,  Sekretaris  Jendral  Partai  Komunis China, Hu Jintao menyatakan bahwa China seharusnya
“adhere  to  the  development  road  of  peaceful  rise,  persist  in  getting along  friendly  with  various  countries  on  the  basis  of  the  'Five Principles  of  Peaceful  Coexistence',  actively  conduct  exchanges  and cooperation  with  other  countries  based  on  equality  and  mutual benefits  and  make  contribution  to  the  lofty  cause  of  peace  and development of
mankind"
(http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004- 02/20/content_307915.htm).
Pada  kesempatan  yang  berbeda,  Pidato  Presiden  Hu  Jintao  pada tahun 2007, di depan kongres Partai Komunis China menegaskan komitmen pentingnya soft power dengan menyatakan,
In  the  present  era,  culture  has  become  a  more  and  more  important source  of  national  cohesion  and  creativity  and  a  factor  of  growing significance  in  the  competition  in  overall  national  strength,  and  the Chinese people have an increasingly ardent desire for a richer cultural life.  We  must  keep  to  the  orientation  of  advanced  socialist  culture, bring about a new upsurge in socialist cultural development, stimulate the cultural creativity of the whole nation, and enhance culture as part of the soft power of our country… (President Hu Jintao, 2007).
Pidato tersebut menandai perubahan mendasar pelaksanaan politik luar negeri  China  yang  menekankan  pentingnya  pelaksanaan  hubungan diplomatik  yang  harmonis  sehingga  dapat  mendukung  pembangunan nasional  China.  Tekad  China  untuk  memproyeksikan  soft  power  yang merupakan  bagian  penting  bagi  diplomasi  barunya,  merupakan tantangan besar bagi pemerintah China. Strategi politik luar negeri baru ini  menuntut  China  berperan  lebih  aktif  dan  bertanggungjawab  agar China  mampu  memperbaiki  image-nya  di  dunia  internasional.  Sekali pun demikian, tantangan terbesar implementasi strategi baru diplomasi China  berasal  dari  politik  domestiknya  yang  belum  sepenuhnya mendukung  keberhasilan  strategi  itu,  seperti  masih  meluasnya  korupsi dan  lebarnya  jurang  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi.  Selain  itu perubahan  dalam  struktur  internasional  juga  belum  sepenuhnya mendukung proyeksi China untuk keberhasilan strategi soft power-nya. Keterlibatan  China  dalam  konflik  di  Laut  China  Selatan,  dan kecenderungan  memanasnya  situasi  politik  di  Asia  Timur  dengan ketegangan antara Korea Utara-Korea Selatan bisa menjadi pemicu bagi Beijing untuk melakukan tindakan militer.

## Taruhan China di Pasifik Selatan
Mengapa China tertarik pada Pasifik Selatan? Meskipun kecil dalam luas geografis,  jumlah  penduduk  dan  potensi  ekonomi,  wilayah  ini  tidak luput dari perhatian China. Seperti telah dinyatakan di atas bahwa China bukanlah  sepenuhnya  pemain  baru  di  Pasifik  Selatan.  Imigran  China sudah menginjakkan kaki di Pasifik Selatan sejak akhir abad kesembilan belas, bahkan jauh sebelum masa itu. Seperti yang dinyatakan Crocombe (2007)  bahwa  orang-orang  Austronesians  yang  merupakan  cikal  bakal bangsa  China  mendarat  di  Pasifik  sekitar  10.000  tahun  silam.  Mereka kemudian  bermigrasi  ke  berbagai  tempat  sehingga  ketersebarannya meliputi banyak tempat di Pasifik Selatan. Terdapat sejumlah keturunan China  yang  menetap  di  sub-wilayah  Melanesia  (Solomon  Islands, Vanuatu, dan New Caledonia), Micronesia (Kiribati, Nauru, Tonga, Cook Islands).  Mereka  dikategorikan  menjadi  empat  tipe,  yakni  huashang (pedagang), huagong (buruh kontrak), huaqiao (pendatang), dan huayi (keturunan  China  yang  tidak  lagi  memiliki  keterikatan  dengan  tanah leluhurnya) (Willmott 2007).
Setelah  menjadi  negara  merdeka,  China  juga  menjalin  hubungan diplomatik  dengan  Fiji  sesegera  setelah  kemerdekaan  Fiji  pada  tahun 1970.  Kehadiran  China  semakin  intensif  karena  didorong  oleh persaingannya  dengan  Uni  Soviet  yang  mulai  menaruh  perhatian  pada Pasifik  Selatan  pada  tahun  1980-an.  Untuk  menambah  intensitas keterlibatannya  di  Pasifik,  China  hadir  sebagai  peninjau  dalam  Pacific Island Forum dan secara formal maupun informal China
mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara di Pasifik. Para pemimpin  Pasifik  Selatan  juga  melakukan  kunjungan  secara  teratur  ke Beijing  (Wesley-Smith  2007,  2).  Selain  itu  China  juga  aktif  menjadi pengamat  dalam  Melanesian  Spearhead  Group  (MSG),  memberi bantuan  pembangunan  infrastruktur  dan  bantuan  pembangunan lainnya  di  negara-negara  MSG,  organisasi  yang  terdiri  dari  negara- negara  ras  Melanesia,  yaitu  PNG,  Fiji,  Solomon  Islands,  Vanuatu  dan “pesaing”  PIF.  Dalam  beberapa  hal  bahkan  China  lebih  berperan dominan  di  MSG  daripada  PIF  karena  MSG  tidak  melibatkan  Ausralia dan New Zealand (Brady 2015).
Sekali pun demikian, China juga bukanlah pemain tradisional di wilayah itu. Sejak berakhirnya Perang Dingin, China meningkatkan perhatiannya di  kawasan  ini,  bukan  karena  vacuum  of  power,  namun  justru  karena meningkatnya  perhatian  dan  kehadiran  kembali  negara-negara  Barat seperti Australia, New Zealand, Prancis, Uni Eropa dan Jepang (Wesley- Smith  2007,  2).  China  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  Cook Islands,  the  Federated  States  of  Micronesia  (FSM),  Fiji,  Niue,  Papua New  Guinea  (PNG),  Samoa,  Tonga  dan  Vanuatu.  Perhatian  China ditunjukkan  dengan  pemberian  bantuan  keuangan  kepada  negara- negara tersebut, dan China tercatat sebagai negara donor dengan jumlah bantuan yang cukup signifikan. Sebagai wilayah yang terdiri dari banyak negara berkembang dengan rata-rata penghasilan nasional yang rendah, kehadiran  China  disambut  dengan  tangan terbuka  oleh  para  pemimpin negara-negara  Pasifik  di  satu  fihak,  namun  menjadi  sumber  ancaman bagi  negara-negara  pemain  tradisional,  di  fihak  lain.  Apakah  yang menjadi  taruhan  China  di  Pasifik  Selatan,  di  sebuah  wilayah  yang dikenal sebagai western lake?
Dominasi  Barat  menjadi  salah  satu  unsur  penting  yang  menandai hubungan  internasional  di    Pasifik  Selatan.  Kuatnya  dominasi  ini ditunjukkan  dengan  beberapa  indikator.  Pertama,  negara-negara  barat merupakan kekuatan kolonial di Pasifik: AS, Inggris, Prancis, Australia, dan  New  Zealand.  Setelah  merdeka  sistem  politik  negara-negara  baru tersebut adalah demokrasi liberal, setidaknya secara prosedural. Kedua, sebutan  Pasifik  sebagai  “Danau  (bagi  negara-negara)  Barat”  nampak dari  bantuan  keuangan  yang  diterima  dari  negara-negara  mantan kekuatan  kolonialnya.  Setidaknya  sampai  dengan  pertengahan  tahun 1990-an kekuatan-kekuatan kolonial masih secara intensif menjangkarkan  pengaruhnya  di  sana.  Bahkan  setelah  proses dekolonisasi,  beberapa  wilayah  masih  secara  resmi  menjadi  daerah kekuasaan negara-negara Barat, seperti Cook Islands, Tokelau dan Nieu (di bawah kekuasaan New Zealand), American Samoa, Guam, Northern Mariana  Islands  (di  bawah  kekuasaan  AS),  New  Caledonia,  French Polynesia,  Wallis  and  Futuna  (di  bawah  kekuasaan  Prancis).  Ketiga, beberapa  wilayah  masih  menjadi  pangkalan  militer  AS  (Northern
Mariana  Islands,  FAS,  Republic  of  Marshall  Islands,  FSM,  Palau American Samoa dan Guam). AS juga bekerjasama dengan Australia dan New  Zealand  untuk  menempatkan  pasukannya  di  sekitar  perairan Samudra  Pasifik.  Ketiga,  ideologi  Kristiani  yang  dibawa  oleh  negara- negara  kolonial  menjadi  agama  yang  dominan  di  Pasifik  Selatan  dan sekaligus menandai sentimen anti-komunis yang kuat.
Selain dikenal sebagai ‘western lake’ Pasifik Selatan merupakan wilayah yang  tidak  stabil  secara  politik.  Perkembangan  geopolitik  di  Pasifik Selatan  diwarnai  oleh  berbagai  gejolak  internal.  Istilah  ‘the  arc  of instability’  wilayah  ini  diwarnai  oleh  berbagai  peristiwa  instabilitas, mulai dari kudeta dan pertikaian ras (di Fiji), pertikaian kelompok etnis dan  low  level  intensity  conflict  (di  Solomon,  PNG,  New  Caledonia), lemahnya  penegakan  hukum  dan  tatanan  di  hampir  seluruh  negara, tingginya  tingkat  kriminalitas  lintas  negara,  seperti  pencucian  uang, penyelundupan  dan perdagangan manusia, perdagangan obat  terlarang dan  senjata  kecil,  pencurian  kekayaan  laut,  dan  sebagainya.  Secara normal,  status  Pasifik  Selatan  sebagai  the  arc  of  instability  membuat sebagian  negara  enggan  berinteraksi  dengannya,  namun  China melakukan  hal  yang  sebaliknya.  Dalam  beberapa  hal,  China memanfaatkan, bahkan menjadi salah satu faktor penyebab terciptanya status  tersebut.  Australia  dan  New  Zealand  secara  tidak  langsung mengundang  kehadiran  intensif  China  di  Pasifik.  Penetrasi  China semakin meningkat setelah Australia dan New  Zealand mengisolasi Fiji setelah  kudeta tahun  2006. Pemerintah Suva merespon isolasi  tersebut dengan  mengadopsi  politik  luar  negeri  ‘look  north’,  dengan mendekatkan  diri  pada  China.  Sikap  Australia  dan  New  Zealand  yang membekukan keanggotaan Fiji  di  Pacific  Island Forum (PIF) membuka peluang  bagi  China  untuk  lebih  dekat  dengan  Melanesian  Spearhead Group  (MSG) 3 yang  merupakan  ‘pesaing’  bagi  PIF.  China  menjadi pendukung  utama  MSG,  kelompok  eksklusif  di  Pasifik  Selatan  tanpa keterlibatan Australia dan New Zealand.
Prioritas China & ‘Chequebook Diplomacy’
Agenda-agenda diplomasi China yang menampakkan image baru China yang  damai, seperti  yang  dinyatakan oleh para elit China bagi sebagian fihak  dapat  diterima  sebagai  sebuah  kenyataan,  sekali  pun  tetap menyisakan  pesimisme  bagi  pihak  lain.  AS  sebagai  hegemon  di  Pasifik telah menetapkan bahwa tahun 2007 adalah ‘tahun Pasifik’. Pada tahun
3 Melanesian  Spearhead  Group  (MSG)  adalah  salah  satu  organisasi  antarpemerintah  di tingkat  regional  di  Pasifik  Selatan  yang  keanggotaannya  terdiri  dari  negara-negara Melanesia, yaitu  Fiji, Papua  New  Guinea, Solomon  Islands dan Vanuatu,  dan  the Kanak and  Socialist  National  Liberation  Frontof New  Caledonia.Organisasi  ini  didirikan  pada tahun 1983, bermarkas di Port Vila, ibukota Vanuatu.
2011,  Menteri  Luar  Negeri  AS,  Hillary  Clinton,  di  depan  Senat menyatakan,  “Let's  put  aside  the  moral,  humanitarian,  do-good  side  of what  we  believe  in  and  let's  just  talk  straight,  realpolitik.  We  are  in  a competition  with  China”.  Inggris  pun  menyatakan  kekhawatiran terjadinya persaingan geostrategi di Pasifik setelah kekuatan tradisional mulai  meninggalkan  wilayah  tersebut  (Hayward-Jones  2000,  3). Australia  merupakan  negara  yang  paling  merasa  terancam  dengan intensitas  kehadiran  China  di  Pasifik.  Sekali  pun  tidak  secara  jelas menyebut  China,  dokumen  resmi  pemerintah  Australia  National Security  Strategy  tahun  2013  menyebut  tentang  ‘risk  of  another  state seeking  to  influence  Australia  or  its  regional  and  global  partners  by economic,  political  or  military  pressure’  (The  Australian  Government 2013).  Seperti  yang  pernah  disampaikan  oleh  Perdana  Menteri  Kevin Rudd, “…there was a danger that China, with its hard-line realist view of international relations, would conclude that an exhausted United States was  losing  its  staying  power  in  the  Pacific”  (Rudd  2013,  9-15). Pernyataan-pernyataan  itu  menunjukkan  bahwa  China  mengubah geostrategi di Pasifik Selatan, baik secara nyata maupun perseptual.
Apakah  yang  menjadi  prioritas  China  di  Pasifik  Selatan?  Pernyataan para  elit  politik  China,  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit mengungkapkan bahwa  China  tidak  memiliki  keinginan untuk  menjadi hegemon.  China  belajar  banyak  dari  kegagalan  Uni  Soviet  yang memaksimalkan ambisi militernya sehingga mengorbankan kepentingan domestiknya.  China  tidak  akan  mengambil  langkah  yang  sama  karena China  memberi  prioritas  pada  kesejahteraan  rakyat.  Selain  belajar  dari kegagalan  Uni  Soviet,  China  belajar  banyak  dari  masa  lalunya.  Seperti yang dinyatakan di Buku Putih tahun 2005,
During  the  100-odd  years following the Opium  War in  1840,  China suffered  humiliation  and  insult  from  big  powers.  And  thus,  ever since  the  advent  of  modern  times,  it  has  become  the  assiduously sought goal of the Chinese people to eliminate war, maintain peace, and  build  a  country  of  independence  and  prosperity,  and  a comfortable and happy life for the people (http://www.china.org.cn).
Kekuatan  ekonomi  China  dan  kemajuan  militernya  menimbulkan spekulasi  pada  kembalinya  China  dengan  ambisi  ekspansionisnya seperti yang terjadi dalam sejarah China. Dalam tatanan global saat ini, ambisi  tersebut  direspon  oleh  kekuatan  global  lainnya  dengan meningkatkan kewasapadaan masing-masing negara tersebut. Menghadapi  situasi  yang  menjurus  kepada  rivalitas  baru  pasca  Perang Dingin,  para  elit  China  menegaskan  bahwa  negaranya  tidak  memiliki ambisi  untuk  mencari  posisi  sebagai  hegemon  karena  China  memiliki sejumlah  persoalan  domestik  yang  perlu  diprioritaskan.  Pernyataan tersebut  bahkan  telah  disampaikan  oleh  Deng  Xiaoping  ada  saat  China
menjadi  anggota  PBB  pada  tahun  1974.  Buku  Putih  tahun  2005  secara eksplisit menjelaskan,
…  China  would  never  seek  hegemony.  Since  the  policies  of  reform and opening-up were introduced, China, keeping in view the changes in  the  international  situation,  has  upheld  the  important  strategic judgment that  peace and  development  are the theme  of  the present times,  and  declared  on  many  occasions  that  China  did  not  seek hegemony  in  the  past,  nor  does  it  now,  and  will  not  do  so  in  the future when it gets stronger (http://www.china.org.cn).
Berdasarkan  pada  pernyataan-pernyataan  resmi  para  elit  China,  dapat disimpulkan bahwa prioritas China adalah menjadi negara maju. Hal ini hanya dapat  terwujud  dengan dukungan lingkungan internasional yang damai.  Sekali  pun  demikian,  memahami  diplomasi  China  di  Pasifik Selatan memerlukan penjelasan lebih jauh.
Menuju  abad  ke  21,  China  memproyeksikan  diri  sebagai  kekuatan maritim. Secara geografis, China sangat berkepentingan terhadap Pasifik Selatan  sehubungan  dengan  lokasi  geografis  Pasifik  Selatan  yang membentang  amat  luas  dan  dikelilingi  oleh  negara-negara  penting  di sekitar  Samudra  Pasifik.  China  berkepentingan  menjalin  hubungan kooperatif  dengan  negara-negara  di  Pasifik  untuk  menjamin  keamanan maritim,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  keamanan  perdagangan yang  melewati  jalur  laut  di  Pasifik.  Pasifik  Selatan  merupakan  target baru  bagi  ekspansi  maritim  China.  Ambisi  maritim  China  dituangkan dalam  Buku  Putih  Kelautan  China  yang  berjudul  China’s  Ocean Development  Report  (2012).  Selain  itu  Sekjen  Partai  Komunis  China dan Presiden Hu Jintao pada Kongres partai Komunis China ke 18 pada tahun  2002  menegaskan  bahwa,  “We  should  enhance  our  capacity  for exploiting  marine  resources,  develop  the  marine  economy,  protect  the marine  ecological  environment,  resolutely  safeguard  China’s  maritime rights  and  interests,  and  build  China  into  a  maritime  power”  (Pidato Presiden Hu Jintao, 2014).
Untuk mengamankan jalur komunikasi laut (sea lanes of communication-SLOC),  seperti  membangun  jalur  laut  alternatif  di  saat krisis  dan  mendirikan  pelabuhan  militer  dan  kunjungan-kunjungan semi  militernya.  Untuk  berbagai  keperluan  keamanan  laut,  China  juga mengembangkan  program  satelit  pengintai  Yuanwang  6  di  Suva  dan Papeete (Brady 2015). China juga membangun satelit serupa di Kiribati pada tahun 1997. Kapal-kapal nelayan China yang beroperasi di perairan Fiji  juga  dilengkapi  dengan  signal  pemantau  intelijen  untuk  keperluan pengintaian  pada  basis  militer  AS  di  Mikronesia.  China  juga berkepentingan  atas  akses  maritim  di  pelabuhan-pelabuhan  negara- negara  Pasifik  Selatan  yang  berkaitan  dengan  zona  ekonomi  eksklusif, dan memberi program bantuan militer (Wallis 2012). Ekspansi maritim

## China  di  Pasifik  merupakan  perwujudan  dari  strategi  “Second  Island
Chain” yang merupakan manuver global China untuk membangun blue navy  project.    Strategi  Second  Island  Chain  merupakan  perpanjangan dari  “First  Island  Chain”,  yang  secara  geografis  meliputi  kepulauan  di sekitar  Jepang,  Taiwan  dan  Laut  China  Selatan.  Dengan  demikian, kepentingan strategik China di Pasifik Selatan berdimensi militer.
Sekali  pun  demikian,  tidak  mudah  memahami  diplomasi  China  di Pasifik  Selatan  tanpa  melihat  problematika  hubungan  China-Taiwan. Seperti dinyatakan di atas bahwa China bukanlah pemain baru di Pasifik Selatan, namun Pasifik Selatan tidak terlalu menarik bagi China apabila tidak  terjadi  persaingan  diplomatik  dengan  Taiwan.  Persaingan  China- Taiwan untuk menarik perhatian negara-negara Pasifik diwarnai dengan pemberian  bantuan  ekonomi  dalam  berbagai  bentuk  serta  pemberian bantuan  keuangan  dalam  jumlah  yang  signifikan  bagi  negara-negara Pasifik (biasa disebut diplomasi dollar). Namun sifat politis dari bantuan itu  mendominasi  dan  membelokkan  tujuan  utama  pemberian  bantuan, yaitu  mengatasi  persoalan  kemiskinan  dan  kesulitan  ekonomi  negara- negara lemah di Pasifik.
Tujuan persaingan China-Taiwan adalah untuk mendapatkan pengakuan diplomatik, yang seringkali diistilahkan sebagai “chequebook diplomacy”.  Faktor Taiwan bahkan menjadi  determinan sikap China di Pasifik Selatan. Taiwan memiliki hubungan diplomatik dengan Kiribati, Marshall  Islands,  Nauru,  Palau,  Tuvalu,  Solomon  Islands 4 ,  sementara China  memiliki  perwakilan  diplomatik  di  Papua  New  Guinea,  Fiji, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Tonga and the Federated States of Micronesia, dan  mendapat  dukungan  dari  Cook  Islands  dan  Niue.  Tidak  jarang negara-negara  kepulauan  tersebut  memainkan  ‘kartu  China’  demi kepentingan  pragmatis  mereka.  Lebih  jauh  lagi,  persaingan  China- Taiwan  seringkali  menyumbang  ketidakstabilan  politik  di  kawasan tersebut  (Brady,  2015).  Kerusuhan  di  Tonga, Solomon  Islands  dan  Fiji, misalnya, merupakan konsekuensi persaingan
China-Taiwan. Persaingan diplomatik keduanya menyebabkan meningkatnya destabilitas  di  Pasifik,  menyebabkan  perpolitikan  di  Pasifik  menjadi lebih  korup  dan  violent.  Dampak  negatif  persaingan  China-Taiwan iantaranya  dapat  diamati  dari  memburuknya  hubungan  antar-etnis  di provinsi Guadalcanal dan Malaita di Solomon Islands (Henderson 2001, 150).
China  dan  Taiwan  telah  menyalahgunakan  diplomasi  dollar    sehingga menyebabkan  permainan  politik  di  Pasifik  menjadi  amat  berbahaya. Dobell  (2007)  menyatakan  bahwa  chequebook  diplomacy  adalah
4 Selama tahun 1980-2003 Kiribati menjalin hubungan diplomatik dengan China, namun setelah itu berbalik ke Taiwan. Solomon berbalik menjalin hubungan diplomatik dengan China.
praktek  membeli  pengaruh  diplomasi  yang  berdampak  meningkatkan praktek-praktek  korupsi  sehingga  memperparah  kondisi  yang  telah buruk  di  Pasifik  Selatan.  Selanjutnya  Dobell  mengemukakan  bahwa China  dan  Taiwan  bersaing  secara  tidak  sehat  dan  masing-masing menggunakan  cara-cara  tidak  fair  di  Pasifik  Selatan.  China dikatakannya  telah  melakukan  ‘abusing  its  prerogatives  as  a  regional leader’ dan telah ingkar janji pada prinsip non-intervensi dalam urusan dalam  negeri  di  negara-negara  yang  menjadi  mitra  diplomatiknya. Sementara itu, obsesi Taiwan untuk memperoleh keunggulan diplomatik terhadap  China  menyebabkan  negara  ini  tidak  banyak  memberi perhatian pada stabilitas Pasifik.

## Simpulan
Walaupun tidak mudah untuk mengambil kesimpulan tunggal mengenai kehadiran  China  di  Pasifik  Selatan,  dapat  diamati  bahwa  negara  ini memiliki  potensi  untuk  menjadi  hegemon  di  Pasifik.  Sekalipun  China punya banyak kepentingan di  kawasan tersebut, menjadi  hegemon bisa jadi  bukan  merupakan  proyeksi  utama  China  di  kawasan  tersebut. Mengamati berbagai pernyataan para pemimpinnya, target utama China di  Pasifik  dan  di  berbagai  kawasan  di  dunia  adalah  mengamankan kepentingan-kepentingan  strategisnya  tanpa  bermaksud  menggantikan hegemon  yang  sudah  ada.  Tetapi  menggunakan  perspektif  strategic realism  yang  dirangkai  penulis,  mengantarkan  kita  sampai  pada  titik kesimpulan  bahwa  apa  yang  diperlihatkan  China  melalui  kehadirannya di kawasan Pasifik Selatan saat ini lebih merupakan bagian dari strategi global  China  menyiasati  pluralitas  global  dan  menangkap  berbagai peluang  kepentingan  yang  dapat  dimaksimalkan  dari  kawasan  Pasifik Selatan.  Perspektif  realisme  stratejik  menempatkan  China  pada  posisi non-hegemon  namun  berdimensi  multiple  recognition  yang  secara empiris  dapat  disejajarkan  dengan,  bahkan  dikualifikasikan  setara dengan  posisi  hegemon.  Salah  satu  karakteristik  penting  realisme stratejik China yang tidak saja ditunjukkannya di kawasan Pasifik, tetapi juga  di  kawasan  lain,  adalah  dengan  kelihaian  China  menerapkan “Triple A Strategy”, yaitu melakukan adaptasi terhadap perbedaan (A1), mengatasi  perbedaan  (A2),  dan  mengeksploitasi  perbedaan  (A3). Dengan  kata  lain,  survival  strategy  China  menghadapi  ketatnya persaingannya dengan negara-negara besar lain dan dengan pesaingnya, Taiwan  adalah  karena  China  mampu  memainkan  strategi  itu  dengan tepat.  Sebagaimana  terlihat  dalam  pembahasan,  cukup  banyak kepentingan  yang  menjadi  taruhan  China  ketika  memutuskan  untuk meningkatkan  kehadirannya  di  Pasifik  Selatan,  sekaligus  ingin membuktikan  bahwa  China  hendak  meningkatkan  hubungan  dengan kawasan  yang  dilihat  dari  sejarah  panjangnya  ternyata  China  telah mempunyai hubungan sejarah dengan wilayah di kawasan ini.

## Daftar Pustaka
Buku
Goldstein,  A.,  2005.  Rising  to  the  Challenge:  China’s  Grand  Strategy. Stanford: Stanford University Press.
Ghemawat,  Pankaj,  2007.  Redefining  Global  Strategy:  Crossing Borders in a  World here Differences  Still Matter. Boston: Harvard
Business School Press.
Mearsheimer, John J., 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: Norton.

## E-book
Husenicová,  Lucia.  2012, The  China  Threat  Theory  Revisited:  Chinese Changing  Society   and  Future  Development, In:  Majer,  M.  – Ondrejcsák,  R.  –  Tarasovič,  V.  (eds.): Panorama  of  global  security environment 2012. Bratislava: CENAA, pp. 553-565. http://cenaa.org/analysis/the-china-threat-theory-revisited- chinese-changing-society-and-future-development/ [Diakses 10
April 2015].
Artikel Jurnal
Waltz,  Kenneth.  2000.  “Structural  Realism  after  the  Cold  War”. International Security, 25, (1) :5–41.
Bustelo,  Pablo.  2005.  “China’s  Emergence:  Threat  or  ‘Peaceful Rise’?”Area:  Asia-Pacific  -  ARI  Nº  135/2005  (Diterjemahkan  dari bahasa  Spanyol).  Madrid,  Elcano  Royal  Institute,  Madrid’s Complutense University
Brady,  Anne-Marie.  2008.  “New  Zealand-China  Relations:  Common Points and Differences”. New Zealand Journal of Asian Studies, 10
(2): 1-20.
Henderson,  John  &  Reilly,  Benjamin,  2003.  “Dragon  in  Paradise:
China's Rising Star in Oceania”. The National Interest, 72: 94-104. Henderson,  John.  2001.  “China,  Taiwan,  and  the  Changing  Strategic Significance of  Oceania”. Revue Juridique Polynesienne, 1 (1): 143-
156.
Hill,  Mattew.  2010. “Chessboard of  ‘Political  Bazaar’  Revisiting  Beijing, Canberra  and  Wellington’s  Engagement  with  the  South  Pacific”. Security Challenges, 6 (3): 41-58.
Keane,  John.  2002.  “Cosmocracy,  A  global  system  of  governance  or anarchy?”.  New Economy, 9 (2): 65-70.
Mearsheimer,  John  J.,  1993.  “Back  to  the  Future:  Instability  in  Europe After the Cold War”. International Security, 15 (1): 13.
Rudd, Kevin, 2013. “Beyond the Pivot: A New Road Map for U.S.- Chinese Relations”. Foreign Affairs, 92 (2): 9-15. Shie, T. R., 2007. “Rising Chinese inﬂuence in the South Pacific”. Asian Survey, 47 (2): 307–326.
Yang,  Jian,  2009.  “China  in  the  South  Pacific:  hegemon  on  the horizon?”. Pacific Review, 22 (2): 139-158.

## Tesis
Severson,  Jessica  Lynn,  2012.  Countering  the  China  Threat:  China’s Goodwill Campaign in Foreign Policy, 2002 – 2012. The University of Oregon.

## Artikel Online
Brady, Marie-Anne, 2015. “China Matters in the South Pacific” [online]. dalam  https://www.thechinastory.org/2015/02/china-matters-in- the-south-pacific/ [diakses 13 April 2015].
Chengqiu  Wu,  1999.    “Barking  Up  the  Wrong  Tree?  The  Master
Narrative  of “China Threat Theory” Examined [online].
http://www.sirpa.fudan.edu.cn/_upload/article/99/db/0e5d91cd45 a0b8fce4e7c74aa2e3/9919d70d-3a97-4eb6-a0c4- 528abee333b8.pdf. [diakses 25 Maret 2015]. Hayward-Jones,  Jenny.  2000.  “Big  Enough  for  All  of  Us:  Geo-strategic
Competition in the Pacific Islands”[online]. dalam
http://www.lowyinstitute.org/publications/big-enough-all-us-geo- strategic-competition-pacific-islands [diakses 15 April 2015].
McDonnell, Stephen, 2014. “Gough Whitlam: Prime Minister the Father of  Australia-China  Relations,  Beijing  Says”  [online].  dalam http://www.abc.net.au/news/2014-10-22/whitlam-father-of-china- australia-relations-beijing/5832076. [diakses 25 April 2015].
Mearsheimer,  John.  2004.  “Why  China’s  Rise  Will  Not  Be  Peaceful”
[online]. Dalam
http://mearsheimer.uchicago.edu/ pdfs/A0034b.pdf[diakses 18 April 2015].
Wallis,  Joanne.  2012.  “The  Dragon  in  Our  Backyard:  the  Strategic Consequences  of  China’s  Increased  Presence  in  the  South  Pacific”
[online].  dalam  http://www.aspistrategist.org.au/the-dragon-in- our-backyard-the-strategic-consequences-of-chinas-increased- presence-in-the-south-pacific/  [diakses 2 April 2015].
Wallis, Joane, 2012. “China's South Pacific Diplomacy” [online]. dalam http://thediplomat.com/2012/08/chinas-south-pacific- diplomacy/[diakses 23 Maret 2015]

## Working Paper
Crocombe, Ron, 2007. The Fourth Wave: Chinese in the Pacific Islands in  the  Twenty-First  Century.CSCSD  Occasional  Paper  Number  1, May 2007 Dobell,  Graeme.  2007.  “China  and  Taiwan  in  the  South  Pacific:
Diplomatic Chess versus Pacific Political Rugby”.CSCSD Occasional Paper, No. 1, May 2007.
Hegarty,  Matt,  2015.  “China’s  Growing  Influence  in  the  South-West Pacific: Australian Policies that could respond to China’s intentions and  objectives”.  INDO-PACIFIC  STRATEGIC  PAPERS.  Autralian Defence College, Center for Defence and Strategic Studies.
Lum,  Thomas  and  Bruce  Vaughn,  2007.  “The  Southwest  Pacific:  U.S. Interests and China’s Growing Influence”. CSR Report for Congress, July 6.
Wesley-Smith, Terrence, 2007. China in Oceania: New Forces in Pacific
Politics. Honolulu,East West Centre.
Willmott, Bill. 2007. The Chinese Communities in the Smaller Countries of  the  South  Pacific:  Kiribati,  Nauru,  Tonga,  the  Cook  Islands. Christchurch:  Macmillan  Brown  Centre  for  Pacific  Studies University of Canterbury.

## Speech
Full text of Hu Jintao’s Report at 17 th Party Congress, 2007. http://news.xinhuanet.com/english/2007- 10/24/content_6938749_10.htm. [online] 24 October. [diakses 21 April 2015].
Pidato Presiden Hu Jintao. Full text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress, section viii.
http://news.xinhuanet.com/english/special/18cpcnc/2012- 11/17/c_131981259_9.htm [diakses 28 Februari 2014].

## Dokumen resmi
Australian Government. Department of the Prime Minister and Cabinet, 2013.  Strong  and  Secure:  a  Strategy  for  Australia's  National Security. Canberra: Commonwealth of Australia.
White  Paper  on  Peaceful  Development  Road.  2005.  [online]  dalam http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/152669.htm.   [diakses 25 April 2015].
China's peaceful rise--A road chosen for rejuvenation of a great nation.
[online] dalam
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004- 02/20/content_307915.htm. [diakses 25 April 2015].