F A K U L T A S EKONOMI DAN BISNIS
Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal
journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ
TAX EVASION DAN FAKTOR –

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA: STUDI PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU

## Shalsa Billa, Dwi Fionasari*, Misral
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia *Corresponding Author: dwifionasari@umri.ac.id

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A K
Article History: Received: 02 September 2020 Accepted: 01 October 2020 Available online: 29 October 2020
Keywords :
Ketidakpercayaan pada Fiskus, Norma Subjektif, Sistem Perpajakan Penggelapan Pajak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat pengaruh antara ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus,  norma  subjektif  dan  sistem perpajakan  terhadap  tax  evasion.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian ini berupa data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Kota  Pekanbaru. Pengambilan  sampel  menggunakan  metode  random  sampling  sebanyak 100  wajib  pajak  orang  pribadi.  Metode  analisis  data  menggunakan regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  dan  norma  subjektif  tidak berpengaruh  terhadap  tax  evasion.  Sedangkan,  sistem  perpajakan berpengaruh  terhadap  tax  evasion,  yang  mengindikasikan  bahwa pelaksanaan  sistem  perpajakan  di  Indonesia  sudah  baik  sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion berkurang.

## 1. Pendahuluan
Pembayaran pajak kepada negara memang menjadi  kewajiban  yang  harus  dilakukan setiap  wajib  pajak.  Jumlah  pendapatan  yang tinggi  akan  membuat  tingginya  jumlah  pajak yang  akan  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini membuat wajib pajak berupaya untuk mengurangi  beban  pajak  dengan  dua  cara, yaitu  masih  berada  dalam  batasan  peraturan perpajakan  dan  melanggar  batasan  peraturan perpajakan.  Upaya  mengurangi  beban  pajak dengan  cara  melanggar  batasan  peraturan perpajakan  biasa  disebut  dengan  istilah tax evasion (Friskianti dan Handayani, 2014).
Penggelapan  pajak  menjadi  salah  satu faktor  tidak  tercapainya  target  penerimaan pajak  di Indonesia.  Penggelapan  pajak menyebabkan  kurangnya  penerimaan  pajak yang  dicapai  dengan  target  yang  telah
ditetapkan.  Umumnya  wajib  pajak  enggan membayar  pajak  karena  mereka  menganggap bahwa  membayar  pajak  dapat  mengurangi penghasilan  mereka.  Oleh  karena  itu,  wajib pajak selalu berusaha untuk menghindari pajak dengan cara membayar pajak sekecil mungkin. Dalam melakukan perencanaan pajak biasanya wajib  pajak  memilih  dengan  jalan tax avoidance maupun tax  evasion .  Sulitnya penerapan tax  avoidance membuat  seorang wajib pajak cenderung melakukan tax evasion , yaitu  melakukan  penghematan  pajak  dengan menggunakan cara-cara yang  melanggar ketentuan pajak.
Terdapat  beberapa  kasus  penggelapan pajak  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  pihak fiskus  seperti  kasus  dari  ED  dan  IN  dimana menerima  Rp  3  Miliar  terkait  pengurusan pajak PT Delta Internusa dan sebesar 150 ribu
dolar  AS  untuk  pengurusan  kasus  pajak  PT Nusa Raya Cipta (NRC). Bukan hanya mereka tetapi  juga  terjadi  pada  HS  yang  menerima suap Rp.1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor  Indonesia  untuk  menurunkan  nilai pajak.  Selanjutnya  kasus  penggelapan  yang paling  fenomenal  dilakukan  oleh  pegawai pajak yaitu GT terbukti menerima suap senilai Rp.  925  juta  dari  konsultan  PT  Metropolitan Retailmart,  menerima  gratifikasi  sebesar US$659.800  dan  Sin$9,6  Juta.  Kemudian  GT juga  menangani  keberatan  pajak  PT  Surya Alam Tunggal yang berakibat kerugian negara sebesar  Rp.570  juta  serta  GT  juga  terlibat dalam  kasus  penggelapan  PT  Megah  Citra Raya ( detik.com , April 2018).
Kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar pajak di  Indonesia masih cukup rendah. Salah satu yang melatar-belakangi rendahnya kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak adalah  kasus  penggelapan  pajak  dimana membuat  masyarakat  takut  jika  uang  pajak yang  mereka  bayar  dikorupsi  oleh  pegawai pajak ( liputan6.com , Maret 2019).
Keengganan masyarakat dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dapat dilihat  dari  adanya  upaya  wajib  pajak  yang tidak  mendaftarkan  diri,  adanya  wajib  pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya  dengan  tidak  lengkap  dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya
ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak. Fenomena  keengganan  masyarakat  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  juga terjadi  di  KPP  Pratama  Kota  Pekanbaru dimana  banyak  wajib  pajak  yang  belum menyampaikan  SPT.  Dimana  pelaporan  SPT oleh  wajib  pajak  belum  sesuai  dengan  target ( rri.co.id , April 2019).
Dari  kasus  tersebut  yang  melapor  SPT  oleh Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Tampan  Kota  Pekanbaru  belum  sesuai  dengan kenyataan  yang  ada.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  WPOP  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Kota Pekanbaru  belum  sesuai  dengan  realitasnya  dari tahun  2016-2019.  Tabel  1  berikut  menyajikan realisasi  lapor  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Kota Pekanbaru. Selama  empat  tahun  terakhir dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru
tiap  tahunnya  semakin  meningkat  sedangkan jumlah  yang  tidak  lapor  SPT  juga  meningkat. Keengganan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam melaporkan SPT termasuk salah satu tindakan tax evasion (Friskianti dan Handayani, 2014). Tabel 1. Realisasi Lapor SPT Wajib Pajak
Tahun  Jumlah WPOP Lapor SPT Tidak Lapor SPT 2016 15.841 12.355 3.486 2017 18.256 14.111 4.145 2018 19.053 13.570 5.483 2019 20.150 14.220 5.930
Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru
Menurut  Fatimah  dan  Wardani  (2017) tax evasion merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib  pajak  untuk  meringankan  beban  pajak dengan  cara  melanggar  undang-undang.  para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan  formal  perpajakan.  Kecurangan yang  biasanya  dilakukan  wajib  pajak  berupa rekayasa subjek dan objek dengan tujuan agar tidak  mengeluarkan  banyak  pajak  secara melawan  hukum.  Risiko  dari  tindakan  ini dikenai  denda  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Wajib  Pajak  biasanya menyembunyikan  kejahatan  dengan  tindakan kejahatan selanjutnya, yaitu dengan melakukan pencucian supaya utilitas ekspetasi pendapatan  dari  penggelapan  pajak  tersebut maksimal.
Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax evasion, namun memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Friskianti  dan Handayani  (2014)  menyimpulkan  bahwa semakin  tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada  fiskus  maka  semakin  tinggi  tingkat kecurangan  pajak.  Sedangkan  penelitian  Putra (2017)  menyatakan  ketidakpercayaan  pada pihak fiskus tidak selalu berpengaruh terhadap pihak  fiskus  hal  ini  karena  mereka  merasa takut  akan  sanksi  dari  negara  jika  melakukan kecurangan  walaupun  tidak  percaya  pada pihak fiskus.  Kemudian  Jayanto  (2011)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa norma subjektif  berpengaruh  terhadap tax  evasion . Hal  ini  karena  pengaruh  lingkungan  sosisal dan  orang  terdekat  akan  mempengaruhi seseorang  dalam  pengambilan  keputusan. Sedangkan penelitiannya Fatimah dan Wardani  (2017)  menunjukan  norma  subjektif
tidak  berpengaruh  terhadap tax  evasion . Selanjutnya,  Fadhilah  (2018)  menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap  penggelapan  pajak.  Hal  ini  karena semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah,  sehingga  perilaku  penggelapan pajak  dianggap  tidak  baik  untuk  dilakukan karena  melanggar  undang-undang.  Sementara penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2013) menunjukkan  bahwa  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu yang pernah dilakukan  menyimpulkan temuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini  ingin  kembali  menguji  faktor  yang mempengaruhi  tindakan tax  evasion yang masih  terjadi  pada  KPP  Pratama  Tampan Pekanbaru.  Secara  khusus,  penelitian  ini menguji  pengaruh  ketidakpercayaan  pada fiskus, norma subjektif, dan sistem perpajakan terhadap tax  evasion. Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  membantu  KPP  Pratama Tampan  Kota  Pekanbaru  sebagai  bahan pertimbangan untuk menyusun suatu kebijakan yang  tepat  untuk  meminimalkan  tindakan penggelapan  pajak  yang  berhubungan  dengan ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus,  norma subjektif dan sistem perpajakan.

## 2.   Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan
Hipotesis
2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory  of  Planned  Behaviour (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA).  Fishbein  dan  Ajzen  (1975) dalam  Harris  (2017)  mengemukakan  bahwa niat  perilaku  di  pengaruhi  oleh  sikap  dan norma  subjektif.  Sedangkan  Harris  (2017) menyatakan bahwa kepercayaan umum tentang  pajak  dipengaruhi  oleh  sikap  dan norma subjektif. Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori untuk menguji perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu  ini  melakukan patuh  atau tidak patuh terhadap  ketentuan  perpajakan  dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Diamastuti, 2016). Akhirnya  niat  perilaku  individu  tersebut  akan mempengaruhi  perilaku  aktual.  Ajzen  (1991) menyatakan  bahwa Theory  of  Planned
Behavior menjelaskan  niat  dalam  berperilaku individu  dapat  menimbulkan  perilaku  yang ingin dilakukan oleh individu.
Theory  of  Planned  Behavior ini  dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku  di  dalam  perpajakan  seperti  tindakan tax  evasion. Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  menunjukkan  bahwa  suatu  berperilaku ditentukan  atau  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor, yaitu  (Wahyono,  2014);  Pertama,  a ttitude (sikap). Attitude merupakan  faktor  dalam  diri seseorang  yang  dipelajari  untuk  memberikan respon  positif  maupun  negatif  pada  penilaian terhadap  sesuatu  yang  diberikan.  Kedua, Subjective  Norm (norma  subjektif). Subjective Norm merupakan  suatu  persepsi  individu mengenai  pemikiran  individu  lain  yang  akan mendukung  atau  tidak  mendukung  dalam melakukan  sesuatu.  Norma  ini  juga  mengacu pada  tekanan  sosial  yang  dirasakan  seseorang untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu perilaku. Ketiga, Perceived Behavioral Control (persepsi  kontrol  perilaku). Perceived
Behavioral Control merupakan persepsi kemudahan  atau  kesulitan  dalam  melakukan perbuatan atau perilaku.
Tindakan tax  evasion sendiri  muncul  dari sikap  individu  yang  terbentuk  dari behavioral belief ,  yaitu  suatu  keyakinan  atau  penilaian akan  hasil  dari  perilaku  individu  itu  sendiri. Sikap  individu  ini  lebih  mengarah  pada perasaan  memihak  atau  tidak  memihak terhadap  suatu  objek  yang  akan  disikapi. Timbul  dari  adanya  penilaian  seseorang  atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku  tersebut  (Wanarta  dan  Mangoting, 2014).
Theory  of  Planned  Behavior atau  perilaku yang  direncanakan,  merupakan  suatu  sikap yang  berpengaruh  terhadap  perilaku  dimana proses  pengambilan  keputusan  yang  teliti  dan beralasan  sebagai  perantaranya  dan  dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja. Hubungan  dari  teori  ini  dengan tax  evasion adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan  perilaku  tindakan  penggelapan
pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan  mempertimbangkan  manfaat  pajak  itu sendiri.  Selain  rasionalitas,  lingkungan  juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi  pada  keputusan  perilaku  wajib pajak (Ajzen, 1991).
2.2  Pengaruh  Ketidakpercayaan  Pada  Pihak Fiskus Terhadap Tax Evasion
Theory  of  planned  behaviour menjelaskan suatu  sikap  yang  berpengaruh  terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan  yang  teliti  dan  beralasan  sebagai perantaranya. Hubungannya dengan ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  adalah dalam  melakukan  suatu  tindakan  tax  evasion, Apabila terdapat faktor internal yaitu ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  akan berakibat  kepada  perilaku  yang  timbul  dari wajib pajak tersebut yaitu perilaku kecurangan.  Ketidakpercyaan  pada  pihak fiskus  merupakan  cara  pandang  seseorang akan  peristiwa  yang  dihadapinya,  apakah seseorang tersebut dapat mengendalikan peristiwa tersebut atau sebaliknya.
Hubungan  ketidakpercayaan  pada  pihak fiskus  dengan tax  evasion adalah  dimana ketidakpercayaan pada pihak fiskus merupakan  cara  pandang  seseorang  akan peristiwa  yang dihadapinya, apakah seseorang tersebut dapat mengendalikan peristiwa tersebut atau sebaliknya. Wajib pajak mengalami  hilangnya  rasa  percaya  kepada oknum  pajak  (fiskus)  yang  disebabkan  oleh kecurangan  yang  dilakukan  oknum  pajak sehingga  hal  ini  menjadi  pengaruh  bagi  wajib pajak  dalam  mengambil  keputusan  apakah wajib  pajak  harus  patuh  atau  melakukan kecurangan  pajak  (Friskianti  dan  Handayani, 2014).
Penelitian mengenai ketidakpercayaan fiskus  dilakukan  oleh  Friskianti  (2014).  Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  ketidakpercayaan  kepada  fiskus maka semakin tinggi tingkat kecurangan pajak. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa sikap ketidakpatuhan pajak seseorang berpengaruh  terhadap  tindakan  melakukan penggelapan pajak.
H1: Diduga  ketidakpercayaan  pada  pihak fiskus berpengaruh terhadap Tax Evasion .

## 2.3  Pengaruh  Norma  Subjektif  Terhadap  Tax Evasion
Norma  subjektif  dalam  perpajakan  akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh atau patuh dalam membayar pajak. Pada  akhirnya  ketidakpatuhan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  akan  menimbulkan  cara  atau upaya  untuk  penghindaran  pajak  (Jayanto, 2015). Salah satu upaya penghindaran diri dari pembayaran  pajak  dengan  cara  melakukan penggelapan pajak ( tax evasion ).
Hubungan  norma  subjektif  dengan tax evasion adalah  apabila  seseorang  mempunyai norma  subjektif  yang  baik  atau  orang-orang disekitar  wajib  pajak  yang  dianggap  penting mempunyai  sikap  positif  terhadap  kepatuhan pajak, maka tingkat untuk melakukan penggelapan  pajak  akan  berkurang  dan  wajib pajak  tersebut  akan  patuh  dalam  membayar perpajakannya.  Sebaliknya,  apabila  orang- orang  disekitar  wajib  pajak  yang  dianggap penting  mempunyai  sikap  negatif  terhadap kepatuhan  pajak,  maka  wajib  pajak  akan cenderung  melakukan  tindakan tax  evasion (Wanarta dan Mangoting, 2014).
Penelitian  mengenai  norma  subjektif  yang dilakukan oleh Jayanto (2011). Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  lingkungan dan  orang  sekitar  dapat  mempengaruhi seseorang  dalam  berperilaku  ataupun  dalam pengambilan  keputusan.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  norma  subjektif seseorang  berpengaruh  terhadap  tindakan melakukan penggelapan pajak ( tax evasion ). H2: Diduga  norma  subjektif  berpengaruh terhadap tax evasion .
2.4  Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Terhadap
Tax Evasion
Pada dasarnya sistem perpajakan merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak tentang  tinggi  rendahnya  tarif  pajak  dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan
penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang ( self assessment ),  sehingga  melalui  sistem  ini administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat dilaksanakan lebih  rapi,  terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak (Putri, 2017).
Menurut  Ardi,  Trimurti  dan  Suhendro (2016) sistem perpajakan akan berjalan dengan baik,  apabila  wajib  pajak  memiliki  kesadaran patuh  pajak  yang  tinggi.  Sebab  wajib  pajak dapat  menghitung  sendiri  pajak  terutangnya sehingga  peluang  untuk  meminimalkan  pajak terutangnya  atau  melakukan  penggelapan pajak  ( tax  evasion )  akan  tinggi.  Oleh  karena itu,  ketika  wajib  pajak  tidak  taat  dan  tidak memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya,  maka  kecenderungan  wajib pajak  melakukan  tindakan  penggelapan  pajak ( tax  evasion )  semakin  tinggi.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Suminarsasi  (2016)  serta Hasibuan  (2015)  menyatakan  bahwa  sistem perpajakan berpengaruh  terhadap penggelapan pajak.
H3: Diduga  sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap tax evasion .

## 3.   Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini berupa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar  di  KPP  Pratama  Tampan  Kota Pekanbaru.  Jumlah  populasi  wajib  pajak adalah    sebanyak  20.150  orang.  Pengambilan sampel  dilakukan  dengan  metode random sampling ,  yaitu  teknik  penentuan  sampel dengan  acak.  Sampel  yang  di  ambil  yaitu Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di KPP  Pratama  Tampan  Kota  Pekanbaru. Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  rumus slovin  dengan  batas  toleransi  sebesar  10%. Jadi,  jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  yaitu sebanyak  100  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan  menggunakan google  form dengan membagikan  link  melalui  email  kepada responden.  Analisis  data  yang  digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. 3.1 Variabel Penelitian
Pada  penelitian  ini,  terdapat  variabel dependan  dan  independen.  Variabel  dependen penelitian  ini  yaitu tax  evasion.  Tax  evasion adalah  tindakan  merekayasa  pajak  yang dilakukan  secara  illegal  atau  di  luar  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  (Friskianti  dan Handayani,  2014).  Variabel  ini  diukur  dengan dengan  indikator;  Tidak  menyampaikan  SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan  diri  atau  menyalahgunakan NPWP,  tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah
dipungut atau dipotong, dan berusaha menyuap  fiskus  (Friskianti  dan  Handayani, 2014).
Sedangkan  variabel  independen  terdiri dari:  ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus, norma  subjektif,  dan  sistem  perpajakan. Ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  adalah kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Pegawai  pajak  merupakan  salah  satu  sistem pemerintahan.  Variabel  ini  diukur  dengan dengan indikator; Banyaknya kasus penggelapan  oleh  fiskus  yang  menyebabkan wajib  pajak  kurang  percaya  kepada  fiskus, Banyaknya  persepsi  bahwa  pengelolaan  uang pajak  tidak  dilakukan  dengan  benar,  dan Kurangnya  sosialisasi  antara  fiskus  dan  wajib pajak  tentang  pengelolaan  uang  pajak  yang akan  dialokasikan  (Friskianti  dan  Handayani, 2014).
Kemudian, norma subjektif adalah persepsi  atau  pandangan  seseorang  terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi  untuk  minat  melakukan  atau tidak  melakukan  perilaku  yang  sedang diperrtimbangkan.  Variabel  ini  diukur  dengan dengan  indikator;  pengaruh  teman,  pengaruh keluarga,  pengaruh  petugas  pajak,  dan pengaruh  konsultan  pajak  (Fatimah  dan Wardani, 2014).
Selanjutnya,  sistem  perpajakan  adalah Suatu  sistem  tentang  perpajakan  yang  telah ditetapkan  oleh  negara  yang  dimana  negara memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak untuk  memenuhi  dan  melaksanakan  sendiri kewajiban maupun hak perpajakannya. Variabel  ini  diukur  dengan  dengan  indikator; mendaftar  sebagai  wajib  pajak,  menghitung pajak,  menyetorkan  pajak,  dan  melapor  pajak (Friskianti dan Handayani, 2014).

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Statistik Deskriptif
Pengukuran  statistik  deskriptif  variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai  kisaran teoritis, kisaran aktual, rata- rata  (mean)  dan  standar  deviasi  dari  masing- masing  variabel  yaitu  sistem  perpajakan, diskriminasi,  kepatuhan,  dan  pengetahuan perpajakan  dan  etika  penggelapan  pajak. Berdasarkan  hasil  uji  statistik  deskriptif terhadap  100  responden  WP  Orang  Pribadi  di
Pekanbaru  ditunjukkan  pada  tabel  2  di  bawah ini:
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Min  Max  Mean Std. Dev. Ketidakpercayaan pada pihak fiskus 100 11 25 21,58  2,310 Norma Subjektif 100 9 20 13,05  2,262 Sistem Perpajakan 100 10 25 18,54  2,181 Tax Evasion 100 10 38 26,02  4,853 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  dapat diketahui  bahwa tax  evasion memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  26,02  dengan  standar deviasi  sebesar  4,853,  yang  berarti  nilai  rata- rata (mean) lebih  besar  dari  standar  deviasi, sehingga  mengindikasi  bahwa  hasil  cukup baik. Hal  tersebut  dikarenakan standar deviasi adalah  pencerminan  penyimpangan  yang sangat  tinggi,  sehingga  penyebaran  data menunjukkan  hasil  yang  baik.  Kemudian, ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  memiliki nilai  rata-rata (mean) sebesar  21,58  dengan standar  deviasi  sebesar  2,310,  yang  berarti nilai  rata-rata (mean) lebih  besar  dari  standar deviasi,  sehingga  mengindikasi  bahwa  hasil cukup  baik.Hal  tersebut  dikarenakan  standar deviasi  adalah  pencerminan  penyimpangan yang  sangat  tinggi,  sehingga  penyebaran  data menunjukkan  hasil  yang  baik.  Selanjutnya variabel  norma  subjektif  menunjukan  nilai rata-rata (mean) sebesar 13,05 denggan standar deviasi  sebesar  2,262,  yang  artinya  nilai  rata- rata (mean) lebih  tinggi  dari  nilai  deviasi, sehingga  mengindikasi  bahwa  hasil  cukup baik.  Hal  tersebut  dikarenakan standar deviasi adalah  pencerminan  penyimpangan  yang sangat  tinggi,  sehingga  penyebaran  data menunjukkan  hasil  yang  baik.  Terakhir, variable  sistem  perpajakan  menunjukan  nilai rata-raata (mean) sebesar 18,54 dengan standar deviasi sebesar  2,181. Yang artinya niali  rata- rata (mean) lebih  tinggi  dari  nilai  deviasi, sehingga  mengindikasi  bahwa  hasil  cukup baik.  Hal  tersebut  dikarenakan standar deviasi adalah  pencerminan  penyimpangan  yang sangat  tinggi,  sehingga  penyebaran  data menunjukkan hasil yang baik.
Selanjutnya penelitian ini menggunakan uji validitas  dan  reliabilitas,  hasil  kedua  uji  ini menunjukkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan variabel dinyatakan valid  dan  reliabel.
Kemudian,  untuk  uji  asumsi  klasik  baik  uji normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji multikolinearitas  kesemuanya  sudah  terpenuhi dengan  baik.  Selanjutnya  hasil  uji  hipotesis menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda dapat dilihat pada table 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error (Constant) 45,685 6,531    6,995 ,000 Ketidakpercayaan pada pihak fiskus -,176 ,203 -,866 ,389 Norma Subjektif -,216 ,208 -1,038 ,302 Sistem Perpajakan -,704 ,214 -3,291 ,001
a. Dependent Variable: Tax Evasion Sumber: Output SPSS, 2020

## 4.2 Pembahasan
Pengaruh  ketidakpercayaan  pada  pihak fiskus terhadap tax evasion Berdasarkan  hasil  uji  regresi  berganda  di atas,  secara  statistik  hipotesis  ini  ditolak  dan disimpulkan  bahwa  ketidakpercayaan  pada pihak  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap tax evasion .  Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang disebarkan  tentang  ketidakpercayaan  pada pihak  fiskus,  sebagian  besar  responden  tidak setuju  bahwa  aparat  pajak  tidak  harus memberikan  rasa  aman  kepada  wajib  pajak ketika  melaksanakan  kegiatan  perpajakan. Kemudian,  sebagian  besar  responden  tidak setuju  bahwa  aparat  pajak  tidak  harus membekali  diri  dengan  pengetahuan  tentang perpajakan dalam melayani masalah pajak. Hal ini  berarti  responden  menginginkan  adanya rasa  aman  saat  melaksanakan  kegiatan perpajakan  dan  aparat  pajak  harus  membekali diri  dengan  pengetahuan  tentang  masalah perpajakan  agar  terciptanya  kenyamanan  dan kemudahan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sehingga  wajib  pajak  bisa  percaya akan kinerja pihak fiskus.
Putra (2017) menyatakan bahwa ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus  tidak selalu  berpengaruh  terhadap  tindakan tax evasion .  Peneliti  berargumen  bahwa  adanya denda  dan  sanksi  yang  diberlakukan  oleh negara  membuat  wajib  pajak  untuk  berfikir kembali  jika  ingin  melakukan  penggelapan pajak.  Disamping  wajib  pajak  tidak  ingin
membayar  denda  atau  menerima  sanksi  wajib pajak  juga  tidak  ingin  mendapatkan  masalah sehingga  tetap  mematuhi  peraturan  yang diberlakukan oleh negara.
Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Tindakan Tax Evasion
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  berganda  di atas,  secara  statistik  hipotesis  ini  ditolak  dan disimpulkan  bahwa  variabel  norma  subjektif tidak  berpengaruh  terhadap tax  evasion .  Hal ini  berarti  kurang  kuatnya  pengaruh  dorongan orang-orang  disekitar  wajib  pajak  terhadap tindakan  penggelapan  pajak.  TPB  ( Theory  of Planned  Behaviour )  menjelaskan  perilaku wajib  pajak  dapat  dilihat  dari  norma  subjektif yang  mempengaruhi  keputusan  seseorang untuk  melakukan  penggelapan  pajak  atau tidak.  Norma  subjektif  dalam  perpajakan merupakan  pengaruh  sosial  seperti  teman, keluarga,  konsultan  pajak  maupun  petugas pajak.  Hal  ini  menyangkut  dengan  keyakinan bahwa  orang  lain  dapat  mendorong  atau menghambat untuk melakukan sesuatu. Seseorang  akan  cenderung  melaksanakan sesuatu  jika  termotivasi  oleh  orang  lain  yang menyetujui untuk melaksanakan sesuatu tersebut.
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan  tentang  norma  subjektif,  dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  lingkungan sosial dan orang sekitar tidak selalu mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan  keputusan.  Hal  ini  diperkuat dengan  jawaban  responden  dimana  sebagian besar  tidak  setuju  bahwa  keluarga  pernah memotivasi  wajib  pajak  untuk  memenuhi ketentuan  perpajakan  dan  teman  pernah memotivasi  wajib  pajak  untuk  memenuhi ketentuan perpajakan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fatimah dan  Wardani  (2017)  yang  menyatakan  bahwa norma  subjektif  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax evasion (penggelapan pajak).
Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Terhadap Tindakan Tax Evasion Berdasarkan  hasil  uji  regresi  berganda  di atas,  hipotesis  ini  diterima  dan  dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax  evasion . Hal ini berarti pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku  di  Indonesia  sudah  baik  sehingga
kecenderungan  wajib  pajak  untuk  melakukan tax evasion akan berkurang.
Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan  tentang  sistem  perpajakan,  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  perpajakan  yang berlaku  di  Indonesia  dan  penerapannya  sudah baik.  Hal  ini  diperkuat  dengan  jawaban responden  dimana  sebagian  besar  setuju dengan  tarif  pajak  yang  dikenakan  sudah sesuai  dengan  tingkat  pengasilan  wajib  pajak dan  prosedur  sistem  perpajakan  yang  ada memberi  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam menyetorkan pajak.
Sistem  perpajakan  yang  tersistematis dengan  baik  akan  mempermudah  wajib  pajak dalam  melakukan  perhitungan,  pembayaran, dan  pelaporan  pajak  terhutangnya.  Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu  fiskus  harus  berperan  aktif  dalam melakukan  pengawasan  dan  menjalankan tugasnya  dengan  intregritas  yang  tinggi.  Oleh sebab  itu,  semakin  baik  sistem  perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah,  sehingga  perilaku  penggelapan pajak  dianggap  tidak  baik  untuk  dilakukan karena  melanggar  undang-undang  (Indriyani dkk, 2016).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fadhilah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap tax evasion (penggelapan pajak). Hasilnya menyatakan semakin baik wajib pajak menerapkan sistem perpajakan, maka kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan tax evasion oleh  wajib  pajak  akan  semakin berkurang.

## 5.   Kesimpulan
Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan bahwa    ketidakpercayaan  pada  pihak  fiskus tidak  berpengaruh  terhadap tax  evasion (penggelapan  pajak).  Rasa  ketidakpercayaan pada  pihak  fiskus  tidak  selalu  mempengaruhi wajib  pajak  untuk  melakukan  tindakan tax evasion. Hal  ini  karena  adanya  sanksi perpajakan  dari  negara  sehingga  wajib  pajak merasa  takut  untuk  melakukan  tindakan tax evasion .  Kemudian,  norma  subjektif  tidak berpengaruh terhadap tax evasion (penggelapan pajak). Hal ini karena
lingkungan  sosial  yang  meliputi  keluarga, teman,  konsultan  pajak  serta  petugas  pajak tidak  selalu  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam pengambilan  keputusan  untuk  melakukan tindakan tax  evasion .  Selanjutnya,  sistem perpajakan  berpengaruh  terhadap tax  evasion (penggelapan  pajak).  Hal  ini  dikarenakan sistem  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia sudah baik serta penerapannya sudah dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  baik sehingga  kecenderungan  untuk  melakukan tindakan tax evasion akan berkurang.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, dalam proses
pengumpulan data, peneliti hanya menggunakan googleform dalam  penyebaran kuesioner , penelitian  selanjutnya  sebaiknya membagikan  kuesioner  secara  langsung  agar dapat  mengontrol  jawaban  responden  dalam pengisian kuesioner serta membimbing responden  dalam  pengisian  kuesioner  apabila ada  pertanyaan yang  tidak  dimengerti. Kemudian,  penelitian  ini  juga  terbatas  pada objek  yang  ada  di  KPP  Tampan,  sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas pada objek tersebut.  Penelitian  selanjutnya  disarankan memperluas objek penelitian sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir lebih luas.
Implikasi  dari  penelitian  ini  secara  teoritis dapat menambah literatur penelitian terkait tax evasion. Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat  membantu  KPP  Pratama  Tampan  Kota Pekanbaru  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk menyusun  suatu  kebijakan  yang  tepat  untuk meminimalkan tindakan penggelapan pajak.

## Daftar Pustaka
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned Behavior. Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes, 50.  pp.  179- 211.
Ardi,  D.  M.,  Trimurti  dan  Suhendro.  (2016). Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terhadap  Tindakan  Penggelapan Pajak  di  Kota  Surakarta. Journal  of Economic and Economic Education . Vol. 4 No. 2.
Diamastuti,  E.  (2016).  Ke(tidak)Patuhan
Wajib  Pajak:  Potret  Self  Assessment System. Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan .
Vol. 20, No. 3.
Fadhilah,  N.  (2018).  Pengaruh  Religiusitas,
Persepsi  Mengenai  Sistem  Perpajakan, Dan  Keadilan  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Tentang  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion). Skripsi.
Fatimah,  S.,  dan  Wardani  D.  K.  (2017).
Faktor–Faktor yang Mempengaruhi
Penggelapan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Temanggung. Akuntansi Dewantara. Volume 1.1.
Friskianti,  Y.,  dan  Handayani  B.  D.  (2014).
Pengaruh Self Assessment System,
Keadilan,  Teknologi  Perpajakan,  dan Ketidakpercayaan  Kepada  Pihak  Fiskus Terhadap Tindakan
Tax Evasion. Accounting  Analysis  Journal (AAJ) . Vol. 3, No.4.
Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Indriyani,  M.,  Nurlela,  S.,  dan  Wahyuningsih, E.  M.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan
Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Mengenai  Perilaku  Tax  Evasion. Prosiding  Industrial  Engineering  National Conference (IENACO).
Jayanto, P. Y. (2015). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. Jurnal Dinamika  Manajemen .  Vol.  2  No.  1,  Hal. 48-61.
Marlina.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Mengenai  Penggelapan Pajak. Jurnal Pundi. Vol 2 No. 2.
McGee,  R.  W.  (2006).  Three  Views  on  The Ethics of Tax Evasion. Journal of Business Ethics . 15-35
Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Ramdhani,  N.  (2011).  Penyusunan  alat pengukur  theory  of  planned  behavior. buletin  psikologi, Vol.  19  No.  2,  Hal.  55- 69.
Suminarsasi  dan  Supriyadi.  (2011).  Pengaruh
Keadilan,Sistem Perpajakan dan Diskriminasi  terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak (Tax Evasion). Simposium Nasional
Akuntansi  XV .  Universitas  Gajah  Mada. Yogyakarta.
Wanarta,  F.  E.,  dan  Mangoting,  Y.  (2014).
Pengaruh  sikap  ketidakpatuhan  pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan  terhadap  niat  wajib  pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan  pajak. Tax  and  Acccounting Review . Vol. 4 No.1, Hal. 153-165. https://news.detik.com/berita/d- 3977624/pegawai-pajak-masih-
beejoolrani-korupsi-ini-daftar-vonis-yang- dijatuhkan http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/657032/e konomi/djp_riau_segera_buru_wajib_paja k_tak_patuh.html https://www.liputan6.com/bisnis/read/3926260 /mayoritas-orang-indonesia-tak-patuh- bayar-pajak http://www.pajak.go.id