## KEBIJAKAN MANAJEMEN MEMBINGKAI ULANG KURIKULUM RUMPUN ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA
Usman  Radiana 1* ,  Zseilla  Nur  Intania  Achmad 2 ,  Iswahyuni  Lestari 3 ,  Eis Kurniasih 4
Universitas Tanjungpura,Indonesia 1,2,3,4
usmanradiana@gmail.com 1 ,sheillaintania@gmail.com 2 , iswahyunilestari30@gmail.com 3 , e.kurniasih315@gmail.com 4 INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Diterima : 01-10-2022 Direvisi   : 16-10-2022 Disetuji   : 20-10-2022 Perancangan  kurikulum  manajemen  yang  efektif  dan  efisian  membuat pembelajaran  di  Perguruan  Tinggi  dapat  berjalan  dengan  baik. Indonesia  memiliki  dua  nama  program  yaitu  pendidikan  manajemen dan  pendidikan  administrasi  sehingga  arah  kurikulum  berbeda menggambarkan keberagaman kurikulum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang manajemen kebijakan  dalam  rangka  pengulangan  kurikulum  administrasi  dan manajemen  pengetahuan  lapangan  di  LPTK  Indonesia.  LPTK  yang dimaksud  adalah  Universitas  Tanjungpura,  Universitas  Pendidikan Indonesia  Bandung,  Universitas  Negeri  Jakarta,  Universitas  Islam Negeri Syarif Kasim Riau, dan Universitas Negeri Malang. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif,  pendekatan  kualitatif,
dengan  jenis  penelitian  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dengan dokumen  studi  dan  analisis.  Analisis  data  menggunakan  tiga  langkah yaitu; pengurangan data, tampilan dan kesimpulan / verifikasi.
Hasil  penelitian  diperoleh  informasi:  terdapat  sejumlah  mata  kuliah kelompok  yang diajarkan  misalnya  Mata Kuliah  Umum (MKU), Mata
Kuliah  Keahlian  (MKK),  Fakultas  MKK,  Program  Studi  MKK,  MKK Wajib  dan  MKK  Gratis.  Bobot  yang  diperlukan  dan  total  sks  yang diambil  oleh  mahasiswa  berbeda  antara  LPTK  dalam  Manajemen Pendidikan  dan  Administrasi  Pendidikan.  Sistem  Manajemen
Kurikulum  harus  memenuhi  langkah-langkah  desain  instruksional, persiapan  silabus,  dan  perencanaan  kursus.  Pembingkaian  ulang kurikulum  perlu  mempertimbangkan  penyusunan  desain  operasional yang  meliputi  penyusunan  infrastruktur  yang  memadai,  pendanaan, personel,  jadwal,  dan  pemahaman  sistem  oleh  seluruh  pengguna  dan pendidik yang terlibat.

## ABSTRACT
Designing  an  effective  and  efficient  management  curriculum  makes learning  in  higher  education  run  well.  Indonesia  has  two  program names, namely management education and administrative education so that different curriculum directions describe curriculum diversity. This study aims to collect data on policy management in the context of repeating  the  administration  curriculum  and  field  knowledge management  in  Indonesian  LPTKs.  The  LPTKs  in  question  are Tanjungpura  University,  Bandung  Indonesian  Education  University, Jakarta  State  University,  Syarif  Kasim  State  Islamic  University  Riau, and Malang State University. This  research  uses  descriptive  method,  qualitative  approach,  with  the type of case study research. Data collection with study documents and analysis.  Data  analysis  uses  three  steps,  namely;  data  reduction, display and conclusion/verification.
The results of the research obtained information: there are a number of
Kata kunci : manajemen Kebijakan, pembiasan kurikulum, manajemen pendidkan Keywords: management Policy, curriculum
reframing, education management
group  courses  taught  such  as  General  Courses  (MKU),  Expertise Courses  (MKK), Faculty of MKK, Study Programs MKK, Compulsory MKK and Free MKK. The required weights and the total credits taken by  students  differ  between  LPTKs  in  Educational  Management  and Educational Administration. The Curriculum Management System must meet the steps of instructional design, syllabus preparation, and course planning.  Curriculum  reframing  needs  to  consider  the  preparation  of operational  designs  which  include  the  preparation  of  adequate infrastructure, funding, personnel, schedules, and understanding of the system by all users and educators involved.
*Author: Usman Radiana
Email : usmanradiana@gmail.com

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  usaha  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik melalui  proses  pembelajaran  ( Rini  &  Tari ,  2013).  Untuk  mencapai  tujuan pendidikan  tersebut  diperlukan  sebuat  pedoman  yang  memuat  segala  rencana pembelajaran  dan  materi  pelajaran  yaitu  kurikulum  ( Alawiyah ,  2013).    Melalui kurikulum,  sebuah  tujuan  pendidikan  dirancang  mulai  dari  tingkat  dasar  hingga pendidikan tinggi. Perubahan kurikulum di tingkat pendidikan tinggi sudah sejak lama  dilakukan,  mulai  dari  kurikulum  yang  berbasis  pada  Pokok-pokok  Sistem Pendidikan  Nasional  Pancasila  Tahun  1961  hingga  sekarang  yaitu  kurikulum KKNI dan Kurikulum Merdeka ( Nurhayati & Sidik , 2022).
Secara  ideologis  dan  politis,  kebijakan  manajemen  dalam  praktik membingkai ulang kurikulum meninggalkan jejak pada rancangan dan penerapan kurikulum  di  pendidikan  tinggi.  Dalam  banyak  kasus,  kebijakan  ini  menentukan apa,  mengapa,  dan  bagaimana  sebuh  proses  dan  tujuan  pembelajaran  dicapai. Melalui  dokumen  kebijakan  dan  kurikulum,  tetapan  dan  standar  dan  kompetensi pendidikan  selalu  ditentukan  tanpa  pengetahuan  yang  komprehensif  tentang pemahaman manajemen  pendidikan dan administrasi  pendidikan  yang lebih  baik tentang  tujuan  perencanaan,  kolaborasi  antara  pembuat  kebijakan,  pembuat kurikulum,  dan  negosiasi  yang  ketat  antara  kebutuhan  lokal  dan  tuntutan globalisasi ( Majir , 2020).
Rancangan kurikulum manajemen pendidikan berpedoman pada transformasi  tergantung  pada  bagaimana  rancangan  tersebut  dapat  dirasakan bermakna.  Proses  (kurikulum  yang  diberlakukan  atau  dialami),  dan  produk (kurikulum  yang  dinilai  atau  divalidasi)    Di  Indonesia,  terdapat  dua  nama  untuk program  manajemen  bidang  pendidikan  yaitu  manajemen  pendidikan  dan administrasi pendidikan. Arah kurikulum manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan  yang  berbeda  ini  menggambarkan  keragamanan  kurikulum  pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tingkat paling dasar, dosen berkewajiban  untuk  menerjemahkan  dan  menjalankan  kebijakan  kurikulum  yang berdampak pada praktik pembelajaran mereka. Selain itu, dosen juga mempunyai kewajiban untuk merangkai  kembali  kebijakan kurikulum ini menjadi  kurikulum kampus dan kelas yang sejalan dengan kerangka praktik pembelajaran setempat.
Dalam  hal  ini,  Dosen  bertugas  sebagai  pembuat  kebijakan  yang  terlibat langsung  dalam  pemberlakuan  kebijakan  pendidikan  di  tingkat  lokal  mencakup
pengalaman  kelas  peserta  didik  mereka.  Dengan  demikian,  cara  melihat kurikulum manajemen pendidikan dan administrasi  pendidikan melalui kacamata kritis terhadap situasi, dosen manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan menyadari  sepenuhnya  bahwa  dokumen  tersebut  ialah  kenyataan  praktik kebijakan  kurikulum,  dan  tidak  mengajarkan  kurikulum  secara  utuh  namun mereka  membingkai  kembali  kurikulum  tersebut  yang  relevan  dengan  praktik pendidikan dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi lokal dan global.
Mengingat  pentingnya  fungsi  manajemen  pendidikan  tinggi  dalam membingkai  ulang  kurikulum  ( Wiyono ,  2012).  Menarik  untuk  dikembangkan inovasi-inovasi  yang  akan  membuat  manajemen  kurikulum  pendidikan  tinggi lebih  efektif  dan    efisien.  Inovasi  dalam  sistem  manajemen  sekolah  yang meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  mereka.  Rancangan    instruksional  kurikulum pada  awalnya  dipelopori oleh teori  psikologi  perilaku  dan  kognitif. Menurut ( Hrivnak ,  2019)  dalam    mendekati    desain    kurikulum    dari    pandangan konstruktivis,  pembelajaran    terjadi    sebagai    hasil    dari    apa    yang  dilakukan peserta didik,  bukan  apa  yang  dilakukan oleh dosen.
Universitas  Tanjungpura  (UNTAN),  Universitas  Pendidikan  Indonesia (UPI)  Bandung,  Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ),  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Syarif  Kasim  Riau,  dan  Universitas  Negeri  Malang  (UNM)  merupakan LPTK di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang manajemen pendidikan  dan  administrasi  pendidikan.  Dengan  dasar  pertimbangan  dan  data awal  inilah  peneliti  mengambil  penelitian  di  LPTK  ini  sehingga  mendapatkan gambaran  tentang  kebijakan  manajemen  dalam  praktik  membingkai  ulang kurikulum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan (1) Temuan dan analisis dari  kebijakan  manajemen  kurikulum  ilmu  manajemen  pendidikan  dan administrasi  pendidikan  LPTK  di  Indonesia.  (2)  Sistem  manajemen  kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia. (3). Kebijakan manajemen membingkai ulang kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan  administrasi  pendidikan  LPTK  di  Indonesia  dan  (4)  Hasil  dan  dampak  dari kebijakan manajemen membingkai ulang kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan  praktis  dalam  pengelolaan  kurikulum  manajemaen  pendidikan  dan administrasi pendidikan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang bersifat naturalistik dalam pengumpulan data ( Mulyadi , 2011). Jenis penelitian ini adalah case studi (studi kasus) dengan melakukan secara eksploratif yang bersifat mendalam  dengan  menganalisis  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  balik  fakta  atau kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah partisipan yang terdiri dari Ketua Prodi  dan  Dosen  Universitas  Tanjungpura  serta  dokumen  kurikulum  pada  lima LPTK  di  Indonesia  yaitu  Universitas  Tanjungpura,  Universitas  Pendidikan
Indonesia  (UPI)  Bandung,  Universitas  Negeri  Jakarta  (UNJ),  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  Syarif  Kasim  Riau,  dan  Universitas  Negeri  Malang  (UNM). Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Juni  –  Agustus  2022.  Teknik  pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam  teknik  analisis    data    yaitu    (1)    reduksi  data,    (2)    penyajian    data,    (3) penarikan  kesimpulan    dan    verifikasi.  Keabsahan  hasil  temuan  perlu  dilakukan untuk  menghindari  kesalahan  dalam menarik  kesimpulan.  Uji  keabsahan  data dalam  penelitian    meliputi:    uji    kredibilitas  data,    uji transferability ,    uji depanability ,  dan uji confirmability . Selanjutnya peneliti melakukan trianggulasi (sumber, teknik dan waktu).

## Hasil Dan Pembahasan
LPTK  atau  Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  adalah  lembaga yang  diawasi  oleh  Kementerian  Riset  dan  Pendidikan  Tinggi  untuk  dijadikan tempat  menempuh  pendidikan  bagi  calon  tenaga  pendidik  dan  tenaga kependidikan.  Lembaga  ini  merupakan  universitas  menyediakan  ilmu  keguruan, misalnya  FKIP  (Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan),  IKIP  (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Pengertian LPTK terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun  2017  menyebutkan  Lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan  adalah perguruan  tinggi  yang  diberi  tugas  oleh  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk  menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
Tujuan  dibentuknya  LPTK  adalah  untuk  meningkatkan  keahlian, kompetensi,  skill  bagi  guru. Namun  demikian, ada tujuan lain  yang bisa dicapai, yaitu sebagai berikut.
1. Membentuk  guru  yang  berkualitas  di  bidang  studinya  masing-masing  sesuai dengan kebutuhan zaman, baik guru SD, SMP, maupun SMA.
2. Membentuk  tenaga  kependidikan  nonguru  yang  agar  memiliki  kinerja mumpuni  untuk  menunjang  sistem  pendidikan,  contohnya  tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya.
3. Mengembangkan profesionalitas guru yang meliputi ilmu, teknologi, dan seni kependidikan.
4. Mengabdi pada masyarakat tentang hal-hal terkait kependidikan.
5. Memperbaiki  dan  mengembangkan  pengelolaan  pendidikan  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  metodologi,  dan  seni kependidikan.
LPTK  di  seluruh  Indonesia  ini  berjumlah  425  pada  tahun  2018,  baik  dari universitas  negeri  maupun  swasta.  Kehadiran  LPTK  masih  sangat  dibutuhkan pemerintah dalam upaya menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Pasalnya, LPTK  menjadi  semacam  kawah  candradimuka  bagi  guru  kompeten  yang  akan mengajar  di  semua  sekolah  dasar  dan  menengah  nasional.  Melalui  pendidikan, masyarakat menjadi cerdas, unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
Rumpun Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan bertugas  mengembangkan  ilmu  administrasi  pendidikan  yang  berlandaskan filosofi  dan  budaya  Indonesia  dan  mengembangkan  praksis  administrasi pendidikan yang berwawasan global  dengan mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga  profesional  di  bidang  tata  usaha  lembaga-lembaga  pendidikan  ( Halik , 2019),  terutama  sekolah.  Selain  itu,  mahasiswa  mempelajari  proses pengintegrasian  segala  aktivitas  kelembagaan  yang  terkait  untuk  tercapainya tujuan pendidikan. Lulusannya dipersiapkan menjadi administrator yang berperan sebagai  perumus,  pelaksana,  dan  analis  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan misalnya  menjadi  Tenaga  Pengawas  Pendidikan,  Tenaga  Pengelola  Pendidikan, Tenaga  Perencana  Pendidikan,  Koordinator  online  learning,  Pustakawan  yang berkompeten.
Kurikulum dimaknai dalam tiga konteks, yaitu sebagai sejumlah mata  yang harus  ditempuh  oleh  peserta  didik,  sebagai  pengalaman  belajar,  dan  sebagai rencana  program  belajar  ( Nur ,  2011).  Pengertian  kurikulum  sebagai  sejumlah mata  pelajaran  yang  harus  ditempuh  oleh  peserta  didik  merupakan  konsep kurikulum  yang  sampai  saat  ini  banyak  mewarnai  teori-teori  dan  praktik pendidikan ( Sanjaya , 2008). Dalam makna ini kurikulum sering dikaitkan dengan usaha  untuk  memperoleh  ijazah,  sedangkan  ijazah  itu  sendiri  adalah  keterangan yang  menggambarkan  kemampuan  seseorang  yang  mendapatkan  ijazah  tersebut ( Sukariyadi , 2022).
Kurikulum  idealnya  adaptif  dengan  perkembangan  zaman  dan  ilmu pengetahuan serta teknologi ( Prastowo , 2018). Tujuannya agar luaran pendidikan memiliki  kemampuan  yang  relevan  dengan  kebutuhan  pengguna  dan  tantangan zaman.    Kebijakan  dalam  hal  manajemen  kurikulum  di  LPTK  mengacu  pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di LPTK.
Struktur  kurikulum  pada  masing-masing  LPTK  juga  berbeda.  Terdapat beberapa  kelompok  mata  kuliah  yang  diajarkan  misalnya  Mata  Kuliah  Umum (MKU),  Mata  Kuliah  Keahlian  (MKK),  MKK  Fakultas,  MKK  Program  Studi, MKK  Wajib  dan  MKK  Bebas.  Bobot  dan  total  SKS  yang  harus  ditempuh  oleh mahasiswa  juga  berbeda  antar  LPTK  Manajemen  Pendidikan  dan  Administrasi Pendidikan.
Kebijakan  pendidikan  dalam  pengajaran  sesuangguhnya  mulai  dilakukan dari  struktur  kurikulum  yang  ada  ( Ritonga ,  2018).  Tujuan  pendidikan  ditetapkan dengan mempertimbangkan filosofis keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Secara garis  besar,  kurikulum  Manajemen  Pendidikan  dan  Administrasi  Pendidikan cenderung  dipengaruhi  oleh  adanya  kebijakan  pemerintah  dalam  sistem pendidikan  nasional  dalam  era  reformasi.  Otonomi  daerah  mendorong desentralisasi  pendidikan.  Pengelolaan  pendididikan  diutamakan  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dan  sekolah  sebagai  satuan  pendidikan.  Merujuk  pada  salah satu  standar  tenaga  kependidikan,  dalam  hal  ini  tenaga  administrasi sekolah/madrasah,  telah  mendorong  desain  kurikulum  program  studi  S1 Manajemen Pendidikan untukmenyiapkan calon-calon tenaga tersebut.
Terkait  dengan  tujuan  pendidikan  bisa  dipahami  bahwa  manajemen  dan administrasi  pendidikan  berfungsi  sebagai  “jalan  poros”  menuju  pencapaian tujuan  itu.  Jika  demikian  halnya,  maka  ruang  lingkup  administrasi  pendidikan jelas  mencakup  seluruh  bidang  ilmu  kependidikan  yang  mengakar  pada  realitas sosial  baik  psikologis,  antropologis  maupun  sosiologis.  Jika  fungsi  administrasi pendidikan  itu  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  niscaya  proses  pendidikan  dan pembelajaran di sekolah mampu membuahkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten  dalam  arti  ahli,  kreatif,  dan  produktif  berkeadilan.  SDM  demikian, disebut manusia terdidik.
Memperhatikan  desain  kurikulum  2002  bagi  Program  Studi  Administrasi Pendidikan,  nampak  terdapat  ketidakkonsistenan  antara  filosofi  awal  bahwa kurikulum  dirancang  dengan  melihat  calon  mahasiswa  program  studi  ini  tidak disiapkan sebagai calon guru pengajar di sekolah dan jabatan kepala sekolah dan pengawas/penilik  (supervisor)  hanya  bisa  dipegang  oleh  mereka  yang  sudah menjadi  guru  (berasal  dari  guru),  namun  di  bagian  karakteristik  dan  kompetensi lulusannya masih  menyebutkan jabatan pengawas pendidikan dan tidak  menutup kemungkinan lulusannya dapat menjadi tenaga pendidik/pengajar.
Kebijakan  pendidikan  mengalami  perubahan  besar  sejak  begulirnya  era reformasi.  Pemerintahan  beralih  kepada  pola  otonomi  daerah.  Pendidikan merupakan  bidang  yang  pengelolaannya  didesentralisasikan  kepada  pemerintah kabupaten/kota.  Pemerintah  pusat  menetapkan  standar-standar  minimal  yang harus dipenuhi. Kebijakan pendidikan, khususnya terkait Administrasi Pendidikan yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  antaranya,  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya, lingkup Standar Nasional  Pendidikan  yang  ditetapkan  pemerintah  merupakan  bidang  kajian  dari Ilmu Administrasi Pendidikan.
Dalam  administrasi  pendidikan,  mengelola  sumber  daya  yang  dibutuhkan untuk  dijalankan  dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memenuhi bahkan  melampaui  standar  nasional  tersebut.  Lingkup  Standar  Nasional Pendidikan  itu  adalah  standar  isi;  standar  proses;  standar  kompetensi  lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan;  standar sarana dan prasarana;  standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.
Secara  umum,  hasil  dari kebijakan Manajemen dalam Praktik Membingkai Ulang Kurikulum Rumpun Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan dianggap  berhasil  dan  menerima  umpan  balik  yang  sangat  positif dari  semua  pengguna  dalam kemampuannya  untuk  mewujudkan  manajemen kurikulum  pendidikan  pada  LPTK  yang    efisien    dan    efektif.    Keberhasilan membingkai ulang kurikulum ini  didukung oleh  penyusunan  desain  operasional yang    meliputi    persiapan    infrastruktur  yang  memadai,    pendanaan,    personel, jadwal,    dan      pemahaman    sistem    oleh    seluruh  pengguna    yang    terlibat  serta tenaga  pendidik    yang    berhasil    membangun    suasana    interaktif    dan komunikatif.
Dampak  dari  kebijakan  Manajemen  dalam  Praktik  Membingkai  Ulang Kurikulum  Rumpun  Bidang  Ilmu  Manajemen  Pendidikan  dan  Administrasi Pendidikan  di  LPTK    secara    umum    telah    meningkatkan    kualitas    manajemen Pendidikan Tinggi.

## Kesimpulan
Temuan  dan  Analisis  Kurikulum  Ilmu  Manajemen  Pendidikan  Dan Administrasi  Pendidikan  diperoleh  informasi  bahwa  Struktur  kurikulum  yang berbeda  pada  masing-masing  LPTK.  Terdapat  beberapa  kelompok  mata  kuliah yang  diajarkan  misalnya  Mata  Kuliah  Umum  (MKU),  Mata  Kuliah  Keahlian (MKK),  MKK  Fakultas,  MKK  Program  Studi,  MKK  Wajib  dan  MKK  Bebas. Bobot  dan  total  SKS  yang  harus  ditempuh  oleh  mahasiswa  juga  berbeda  antar LPTK  Manajemen  Pendidikan  dan  Administrasi  Pendidikan.  Sistem  Manajemen Kurikulum  memenuhi  langkah  desain  instruksional,  penyusunan  silabus  dan rencana perkuliahan. Pada umumnya silabus memuat tema dan subtema yang akan disampaikan  dalam  perkuliahan.  Sedangkan  rencana  perkuliahan  yang  dikenal dengan  Satuan  Acara  Perkuliahan  (SAP)  atau  juga  Rencana  Pelaksanaan Pengajaran  (RPP)  yang  memuat  gambaran  kegiatan  pembelajaran  yang  akan dilakukan.
Kebijakan  Manajemen  Membingkai  Ulang  Kurikulum  Ilmu  Manajemen Pendidikan  dan  Administrasi  Pendidikan  dalam  pengajaran  mulai  dilakukan  dari struktur  kurikulum  yang  ada  serta  mempertimbangkan  filosofis  keilmuan  dan kebutuhan  masyarakat  ( Hidayati  et  al .,  2021).  Hasil    dan  dampak  dari  kebijakan Manajemen  Membingkai  Ulang  Kurikulum  Ilmu  Manajemen  Pendidikan  dan Administrasi Pendidikan dianggap  berhasil  dan  menerima  umpan  balik  yang sangat  positif  dari  semua  pengguna  dalam kemampuannya  untuk  mewujudkan manajemen    kurikulum  pendidikan  pada  LPTK  yang    efisien    dan    efektif    serta secara  umum  telah  meningkatkan  kualitas  manajemen  Pendidikan Tinggi.

## Bibliografi
Alawiyah,  F.  (2013).  Peran  guru  dalam  kurikulum  2013. Aspirasi:  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 4 (1), 65–74. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v4i1.480
Halik, A. (2019). Manajemen Pembelajaran Berbasis Islam . Global RCI.
Hidayati,  W.,  Syaefudin,  M.  P.,  &  Muslimah,  U.  (2021). Manajemen  Kurikulum dan  Program  Pendidikan  (konsep  dan  strategi  pengembangan) (Vol.  1). Semesta Aksara.
Hrivnak,  G.  A.  (2019).  The  increasing  importance  of  curriculum  design  and  its implications for management educators. Journal of Management Education ,
43 (3), 271–280. https://doi.org/10.1177/1052562918822068
Majir, A. (2020). Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21 . Deepublish.
Mulyadi,  M.  (2011).  Penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  serta  pemikiran  dasar menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 15 (1), 128–137.
Nur,  A.  M.  (2011).  Tugas  guru  sebagai  pengembang  kurikulum. Jurnal  Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran , 12 (1), 59–67.
Nurhayati,  M.  P.,  &  Sidik,  M.  (2022). Dasar-Dasar  Manajemen  Pendidikan . Global Aksara Pers.
Prastowo,  A.  (2018).  Transformasi  Kurikulum  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah Di Indonesia. Jip (Jurnal Ilmiah PGMI) , 4 (2), 111–125.
https://doi.org/10.19109/jip.v4i2.2567
Rini,  Y.  S.,  &  Tari,  J.  P.  S.  (2013).  Pendidikan:  hakekat,  tujuan,  dan  proses. Jogyakarta: Pendidikan Dan Seni Universitas Negeri Jogyakarta .
Ritonga,  M.  (2018).  Politik  dan  Dinamika  Kebijakan  Perubahan  Kurikulum Pendidikan  di  Indonesia  Hingga  Masa  Reformasi. Bina  Gogik:  Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 5 (2).
Sanjaya,  W.  (2008). Kurikulum  Dan  Pembelajaran  (Teori  &  Praktek  KTSP) . Kencana.
Sukariyadi, T. I. (2022). Manajemen Kurikulum .
https://doi.org/10.31237/osf.io/f7kb5
Wiyono, H. (2012).  Pendidikan karakter dalam  bingkai  pembelajaran di  sekolah. CIVIS , 2 (2).
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).