Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan: Studi Etnometodologi
Syahril Djaddang 1 , Devi Kusumawardhani 2
1 Universitas Pancasila , Jakarta
2 STIES, Jakarta

## INFO ARTIKEL
JEL Classification : H83, G02
Keywords : implementation, accounting accrual  basis,  changing, role

## ABSTRACT
This  research  is  qualitative  research  with  etno- methodology approach, whereas researcher seeking the deeper meaning  behind  the  accountancy  numerals.  The  aim  of  this research  is  to  recite  the  condition  after  accountancy  accrual basis  implementation  in  finansial  record  compiling  at  the finance  ministry.  Decision  of  Government  Regulation  No.71 2010  regarding  Government  entities  to  adapt  and  to  face  the challenging  accountancy  accrual  basis  implementation.  Data collection  was  conducted  with  interview,  filed  notes,  and documentation.  The  result  of  this  research  financial  report compiling  at  the  finance  ministry.  The  result  of  this  research indicated  that  finance  ministry success  to  defend  the unqualified  opinion WTP ( unqualified  opinion ) however,  still needed  stage  in  implementation  fully  to  obey  the  government accountancy standard. There are constraint yet in accountancy technical, asset problems, in complexity understanding, human resources  coordination,  application  problems  unfully  accrual basis,  internal  control  implementation,  and  increment  or  the change  of  accountancy  policy  to  decide  accrual  point  in several the addition of theory namely Theory  of  Change  and the Theory of Role.  Theory of Change and the Theory of Role UAPA is relevant to recite the deeper meaning in this research. UAPA (accounting units of budget users) in financial ministry has  an  important  role,  as  Detailer  Government  Accountancy Standard,  Consultant  Accountancy  Units,  Business  Process Catalyst, and Locomotive Accountancy Units.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan etnometodologi,  dimana  peneliti  mencari  kedalaman  makna dibalik  angka-angka  akuntansi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengkaji  Pasca  Kondisi  Implementasi  Akuntansi  Berbasis Akrual  Pada  Penyusunan  Laporan  Keuangan  di  Kementerian Keuangan.  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  membawa konsekuensi  bagi  Entitas  Pemerintah  untuk  menyesuaikan tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengumpulan data dengan melakukan interview , membuat field notes , serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan …
Kementerian Keuangan berhasil  mempertahankan
opini  WTP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian),  namun  masih  perlu tahapan  merealisasikan  sepenuhnya  kepatuhan  terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Masih ada kendala pada teknis akuntansi,  permasalahan  asset,  pemahaman  yang  lebih kompleks,  koordinasi  sumber  daya  manusia,  permasalahan aplikasi  yang  belum  sepenuhnya  akrualisasi,  penerapan pengendalian  intern,  dan  penambahan  ataupun  perubahan kebijakan  akuntansi  unuk  menentukan  titik  akrualisasi beberapa  peristiwa  akuntansi  yang  memerlukan  perlakuan khusus.  Peneliti  menemukan  tambahan  teori  yaitu,  teori Perubahan Pasca Kondisi Implementasi Basis Akrual dan Teori Peran  UAPA  yang  relevan  membantu  mengkaji  makna  lebih dalam  penelitian  ini.  UAPA  (Unit  Akuntansi  Pengguna Anggaran)  Kementerian  Keuangan  mempunyai  peranan penting  ibarat  berperan  sebagai  Perinci  Standar  Akuntansi Pemerintah, Konsultan unit – unit Akuntansi, Katalisator Proses Bisnis, dan Lokomotif  Unit-Unit Akuntansi

## Pendahuluan
Reformasi  pengelolaan  keuangan  negara direfleksikan  dengan  lahirnya  UU  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  dan  UU  Nomor  15  Tahun  2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  Negara    (Achmad, 2015). Ranah sektor publik memerlukan basis akuntansi yang tepat. Pemerintah menetapkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010 berisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis  akrual.  Negara  pendonor  menekan Indonesia untuk mengadopsi IPSAS (International  Public  Sector  Accounting Standards). Memenuhi ketentuan Internasional  perlu  pemahaman  rumit  dan biaya sosialisasi mahal.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan sebagai penyusun SAP melakukan harmonisasi  mengacu  pada  IPSAS,  dengan merespon  kondisi  tekanan  nasional,  politik, sosial,  dan  ekonomi.  Basis  akrual  mengakui transaksi  pada  periode  saat  terjadi  juga  lebih informatif  menggambarkan  seluruh  sumber daya.  Penerapannya  memerlukan  biaya  besar untuk  jasa  penilai,  kebijakan  akuntansi, system akuntansi, hardware, dan sumber daya manusia memadai untuk berakrualisasi (IFAC No.14,  2003).  Bukan  hanya  menyangkut masalah teknis akuntansi, tetapi membutuhkan  perubahan  budaya  organisasi. SAP  belum  mengatur  detail  mekanisme
akuntansi  atas  bisnis  proses  peristiwa akuntansi yang terjadi.
Kementerian  Keuangan  sebagai  pilot project  akrualisasi  menjadi  bahan  sosialisasi ke  instansi  pemerintah  lain.  Menteri Keuangan berperan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang menetapkan Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Negara, sedangkan sebagai Pengguna Anggaran wajib menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat (LKPP),  Laporan Keuangan  Bendahara Umum  Negara  (LKBUN),  dan  Laporan Keuangan  Kementerian/Lembaga  (LKKL).
Kementerian Keuangan berhasil
mempertahankan  perolehan  opini  WTP  dari BPK,  sejak  tahun  2011-2016.  Ada  beberapa temuan BPK dengan nilai yang tidak material. Masih banyak kasus spesifik terkait perlakuan titik  kritis  akrualisasi  dari  masing-masing bisnis  proses,  menjadi  tantangan  bagi  para penyusun Laporan Keuangan untuk membuat kesepakatan.  Rentang  kendali  Kementerian Keuangan  sejumlah  1100  Satuan  Kerja, dengan  keanekaragaman  kompetensi  SDM dengan permasalahan yang berbeda.
Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  seperti Lestari (2014), Ida Najati dan Edar Pituringsih (2016),  Nyoman  Triyadi  Agustiawan  (2016), Etika Sari (2017), Ezra Paula Mentu dan Jullie J.  Sondakh  (2016),  serta  Wahyu  Purwanto (2015) menunjukkan bahwa mengadopsi basis
akrual  membutuhkan  waktu  dan  lebih  rumit. Tantangan implementasi berbasis akrual tidak luput  dari  Sistem  Pengendalian  Intern, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  yang  handal  dapat menghasilkan
kesepakatan-kesepakatan
kebijakan internal akuntansi dan menghasilkan  Laporan  Keuangan  yang berkualitas.
Adanya interaksi akuntansi dalam lingkungan  sosialnya  dalam  pengambilan keputusan  akuntansi,  memotivasi  peneliti untuk  mencari  kedalaman  makna  dibalik angka-angka  akuntansi.  Memotret  bagaimana dinamika sebuah organisasi sektor public atas kesadaran  para  penyusun  laporan  keuangan dan  kesepakatan  mereka  harus  beradaptasi dan membumikanmhadirnya Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010.    Adapun masalah pada penelitian ini, adalah “Bagaimana Mengkaji Pasca Kondisi
Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual Pada  Penyusunan  Laporan  Keuangna  Di Kementerian Keuangan?”

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  menjabarkan proses  pencarian  sociological  reasoning  yang meliputi  diri  informan,  kesadaran  mendalam informan, dan kesepakatan kelompok informan  yaitu  metodologi  kualitatif  dengan pendekatan  Etnometodologi  (Neuman,2016). Pendekatan  Etnometodologi  digunakan  agar peneliti  mengetahui  bagaimana  proses  pasca kondisi  secara  pemahaman  lebih  mendalam mulai  dibumikannya  PP  Nomor  71  tahun 2010. Ethnomethodological  studies  are  ot directed to formulating or arguing correctives They do not formulate remedies for practical actions ” (Garfinkel 1967:viii).
Studi etnometodologi fokus pada pencarian  makna  aktivitas  keseharian  yang disepakati  oleh  anggota  komunitas,  melalui beberapa tahapan analisis ekspresi indeksikalitas,  analisis  refleksivitas,  dan common sense knowledge of social structures. Menurut  regulasi  yang  mengatur  mengenai penyusunan  laporan  keuangan  di  tingkat Kementerian/Lembaga yaitu
Peraturan
Menteri  Keuangan  Nomor  222/PMK.05/2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Keuangan  Kementerian/Lembaga.  Dalam
pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tersebut  oleh Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Akuntansi terdiri  dari  Penanggung  jawab  UAPA  (Unit Akuntansi  Pengguna  Anggaran)  dan  Petugas Akuntansi.  Penanggung  jawab  UAPA  yaitu  : Menteri/ Pimpinan Lembaga, Pejabat eselon I dan Kepala  Biro  yang  membidangi  keuangan (eselon  II),  Kepala  Bagian  Keuangan  (eselon III)    dan    Kepala  Subbagian    Keuangan (eselon IV).
Sesuai dengan pendekatan etnometodologi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka cara pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan  wawancara  (interview),  membuat catatan lapangan (field notes) dari pengamatan partisipan, serta dokumentasi.
Wawancara  dalam  penelitian  dimulai  dari wawancara pembicaraan informal spontanitas, kemudian  menggunakan  petunjuk  kerangka garis  besar  wawancara  baku.  Informan  yang dipilih  adalah  para  penyusun  laporan keuangan  Kementerian  Keuangan  yaitu pegawai  negeri  sipil  yang  merupakan pimpinan dan staf akuntansi penyusun laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.  Analisis  dari  hasil  wawancara untuk  memahami  secara  rinci  struktur fundamental  interaksi  melalui  percakapan. Aktivitas interaksi yang menunjukkan aktivitas  stabil  merupakan  kegiatan  yang dapat dianalisis.
Catatan  Lapangan  ini  mencakup  semua fenomena  yang  teramati  selama  pengamatan berlangsung.  Himpunan  data  berupa  catatan rinci terdiri dari:
1. Jotted  Notes  (catatan  yang  dibuat ditempat  penelitian  untuk  mengingatkan memori).
2. Catatan  Dari  Pengamatan  Langsung (catatan  setelah  meninggalkan  tempat peneliti disusun secara kronologis).
3. Catatan  Intrepretasi  Peneliti  (catatan intrepretasi peneliti tentang obyek penelitian).
4. Catatan Analitis (menulis taktik, rencana, kritikan pribadi mengenai keputusan yang diambil sendiri).
5. Catatan  Pribadi  (catatan  pribadi  peneliti mengenai  hal  yang  peneliti  rasakan selama penelitian).
6. Peta
dan Diagram
(berperan menggambarkan situasi di tempat penelitian).
Syahril Djaddang, Devi Kusumawardhani, Nurmala Ahmar : Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kement erian Keuangan …
7. Rekaman  video  atau  suara  (catatan mengingat  percakapan  dan  kejadian  pada tahap wawancara)
Peneliti  dapat  menggunakan  dokumen- dokumen  yang  dihasilkan  dari  aktivitas- aktivitas yang dilakukan oleh obyek penelitian baik  berupa  laporan,  peraturan  kebijakan, dokumen  publik  ataupun  dokumen  privat (Creswell,  2014).  Dokumen  yang  dijadikan sebagai bukti pendukung penelitian ini antara lain:
1. Peraturan  Menteri  Keuangan  mengenai pelaporan  keuangan,  digunakan  untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga. 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai pelaporan keuangan, digunakan untuk  mengetahui  tata  cara  pelaporan keuangan dan pihak-pihak yang terkait.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan mengenai  petunjuk  teknis  akuntansi pendapatan  digunakan  untuk  mengetahui kebijakan  akutansi  yang  digunakan
Kementerian Keuangan.
4. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan  yang  telah  diaudit,  digunakan untuk mengetahui bentuk
dan kelengkapan laporan keuangan yang telah disusun.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2015-2016,  digunakan  untuk  mengetahui detail  kelemahan  penyajian  nilai  akrual Kementerian Keuangan.
6. Standar  Operasional  Prosedur,  digunakan untuk  membantu  mengetahui  gambaran proses  bisnis  notulen  rapat,  digunakan untuk membantu mengetahui perkembangan pelaporan keuangan. Analisa data study etnometodologi dilakukan  sejak  proses  pengumpulan  data. Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data reduction,  data  display,  dan  concslusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut :
Mengacu  Sugiyono  (2009),  langkah- langkah yang ditempuh adalah :
a. Data Reduction (Reduksi Data) Reduksi  data  menggunakan  eksplanasi yang  menurut  Yin  (2013)  adalah  penjelasan tentang  kasus  yang  bersangkutan  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian yang diajukan. Pengorganisasian data dilakukan  dengan  membagi  berdasarkan periode  waktu  penyusunan  laporan  keuangan untuk  memudahkan  analisis  data,  sebagai berikut:
• Pra Penyusunan Laporan Keuangan
• Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited
• Penyusunan Laporan Keuangan Audited
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah  data  direduksi,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data. Penyajian  data  dalam  penelitian  kualitatif adalah  teks  yang  bersifat  naratif.  Dengan mendisplaykan  data  memudahkan  memahami apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja selanjutnya  berdasarkan  apa  yang  telah dipahami tersebut.
c. Conclusion Drawing/Verification
Yaitu  tahapan  melakukan  penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian kredibilitas  data  penelitian  dilakukan  dengan cara :
1. Perpanjang pengamatan
Apabila  data  yang  diperoleh  dirasa  belum kredibel fokus terjawab melalui data. 2. Meningkatkan ketekunan Pengujian  kredibilitas  dilakukan  peneliti dengan  membaca  seluruh  catatan  hasil penelitian  secara  cermat,  sehingga  dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sumber : Alfabeta ( Prof. Dr. Sugiyono)
3. Diskusi Teman Sejawat Diskusi  teman  sejawat  dilakukan  dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat  sementara  kepada  mahasiswa  S2 dan S3.
4. Analisis Kasus Negatif Melakukan  analisis  kasus  negatif  berarti peneliti  mencari  data  yang  berbeda  atau bahkan  bertentangan  dengan  data  yang telah  ditemukan.  Bila  tidak  ada  lagi  data yang  berbeda  atau  yang  bertentangan dengan  temuan,  berarti  data  yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
5. Triangulasi
Triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan  dengan  teknik        wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Triangulasi sumber dengan menanyakan hal yang sama melalui  sumber  data  yang  berbeda. Triangulasi  waktu  artinya  pengumpulan data  dilakukan  pada  berbagai  kesempatan berbagai waktu. (Sugiyono, 2009). Triangulasi  mengkaji  fenomena  yang saling  terkait  dari  sudut  pandang  dan perspektif yang berbeda.
6. Member check (Pengecekan anggota)
Pengujian kredibilitas data dengan member check, dilakukan dengan cara
mendiskusikan  hasil  penelitian  kepada sumber-sumber  data  yang  valid,  sehingga dapat  diketahui  apakah  mereka  merasa bahwa  laporan/deskripsi/tema  tersebut sudah akurat (Creswell, 2014).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam tahapan analisis studi etnometodologi  yaitu  komunitas,  tahapan awalnya  adalah  pemilihan  komunitas  pada Unit  Akuntansi  dan  Pengguna  Anggaran  di Kementerian  Keuangan  yang  memproduksi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

## Intepretasi Hasil Penelitian
Pasca  kondisi  Kementerian  Keuangan sebagai pilot  projek  membumikan  PP  Nomor 71 tahun 2010, membuahkan opini WTP dari BPK  dari  tahun  2011-2016.  UAPA  sejak tahun  anggaran  2015,  telah  melaksanakan tanggungjawabnya,  memantau  pelaksanaan system  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan pada  unit-unit  akuntansi  di  lingkungan Kementerian  Keuangan.  Para  Penyusun
Laporan Keuangan tingkat UAPA mempunyai peranan  yang  kuat  dalam  memproduksi aktivitas kesehariannya merealisasikan implementasi basis akrual. Metode
Etnometodologi  telah  merekam  perubahan- perubahan yang terjadi tanpa harus menyadarkan  diri  pada  ingatan  partisipan. Usai jam kerja Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan,  Kepala  Sub  Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Penelaah Laporan  Keuangan,  Tim  Sistem  Informasi Akuntansi, dan Staf lainnya selalu rutin rapat evaluasi  harian.  Hal  ini  menunjukkan  telah tumbuhnya  kebersamaan  dan  keefektifan  tim di tingkat UAPA.
Karakteristik  dan  tipe  pemimpin  tingkat UAPA dalam memahami perannya yaitu : 1. Kepala  Biro  Perencanaan  dan  Keuangan merupakan sosok pemimpin yang perfeksionis  dan    selalu  menghimbau  staf untuk tepat sasaran pada setiap pekerjaan.
2. Kepala  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  bertipe  pemimipin  paternalistik dan demokratis.
3. Kepala  Sub  Bagian  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan I mempunyai kharisma,  dedikasi  tinggi,  volunteer, persiapan  ekstra  sense  of  urgency  untuk menghadapi  staf-stafnya,  dan  memberikan stimulasi motivasi.
4. Kepala  Sub  Bagian  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan  II  adalah  sosok  yang sederhana, rutinitas, dan sekedar menggugurkan kewajiban bekerja.
5. Kepala  Sub  Bagian  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  III  adalah  sosok luwes,  loyalitas  tinggi,  dan  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Kepala  Sub  Bagian  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  IV  merupakan  sosok supel,  antusias,  dan  sensitive  pada hambatan.
7. Pelaksana  Penelaah  Laporan  Keuangan merupakan  sosok  yang  rutinitas  dan disiplin jadwal kegiatan.
8. Tim Sistem Informasi Akuntansi merupakan  sosok  yang  kritis,  emosional, dan  handal  menguasai  tehnologi  dan pengetahuan akuntansi.
Hasil  interpretasi  peneliti  menunjukkan pimpinan  telah  menunjukkan  pimpinan  telah memenuhi komitmennya menghadapi tantangan  akrualisasi,  namun  masih  perlu
penyesuaian yang tinggi dan tantangan dalam mengadopsinya.  Dikaji  dari  hasil  penelitian, basis  akrual  pengenalannya  sulit  dilakukan, perlu  pemahaman  yang  lebih  kompleks. Peneliti  menemukan  beberapa  permasalahan dan  tantangan  yang  terjadi  dalam  dua  tahun ini sebagai berikut :
1. Beban  bagi  Sumber  Daya  Manusia  harus menyesuaikan dengan basis akrual dengan keseragaman pemahaman yang sama.
2. Bagi UAPA kesulitan mengarahkan SDM dalam  tugasnya  jadi  berulang-ulang karena pola mutasi rolling pegawai terlalu cepat.
3. Pencatatan  yang  belum  teratur  untuk transfer  masuk,  transfer  keluar,  piutang pajak,    pembayaran  pihak  ketiga,  dan piutang PBB.
4. Dokumen  SOP  yang  dihasilkan  sebagian belum ada.
5. Persediaan  Bea  Cukai  cukup  banyak belum dikelola dengan baik.
6. Indentifikasi  asset  tetap,  banyak  yang hilang.
7. Aplikasi  yang  disosialisasikan  belum sempurna, masih banyak yang belum bisa diterapkan untuk basis akrual penuh.
8. Tingkat  Sistem  Pengendalian  Intern belum  diterapkan  hanya  mengandalkan kertas  kerja  berupa  Berita  Acara rekonsiliasi  belanja,  kas,  belanja  modal, mutasi  asset,  penerimaan,  pendapatan bukan pajak, dan piutang. Ada lagi Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan.
9. Beberapa  kebijakan  akuntansi  belum terinci  dan  belum  spesifik,  sehingga beberapa kasus akuntansi yang membutuhkan  perlakuan  khusus  muncul, yang  akhirnya  diselesaikan  dengan kesepakatan UAPA.
- Pendapatan  bea  lelang  yang  batal  atas permintaan penjual.
- Kesepakatan penyesuaian laporan keuangan  atas  beberapa  peristiwa  yang terjadi antara akhir periode laporan dan tanggal  ketika  keuangan  diotorisasi untuk terbit.
- Kasus-kasus pendapatan BLU, Pendapatan Pajak, dan Pendapatan Bea Cukai membutuhkan titik kritis
akrualisasinya sendiri-sendiri.
- Permasalahan  yang  terjadi  adalah PNBP  yang  tidak  sesuai  institusi  dan
pendapatan  pajak  dari  potongan  SPM yang  belum  dikoreksi,  karena  input manual Satker di aplikasi SAS.
- Permasalahan  belum  ada  dokumen penetapan piutang tp/tgr.
- Terjadi  selisih  pada  transaksi  KDP antara hasil SAIBA dan hasil SIMAK.
10. Masih  ada  celah-celah  ketidaksesuaian dengan  SAP  karena  penyesuaian  yang tinggi membutuhkan tahapan dan sebagian karena SPI nya lemah.
11. Sosialisasi  kebijakan  akuntansi  maupun aplikasi  berbenturan  dengan  periode berakhirnya Penyusunan Laporan
Keuangan.

## Interpretasi Temuan Teori
Peneliti  menemukan  teori  yang  relevan dengan  penelitian  ini,  yang  dapat  membantu mengkaji  makna  lebih  dalam.  Akuntansi berbasis  akrual  memang  jauh  lebih  kompleks dibanding  cash  basis,  sejalan  dengan perubahan fundamental bisnis proses penyusunan  laporan  keuangan  dan  dukungan tehnologi  informasi  yang  bertahap.  Hal  ini bukan  hanya  masalah  teknis  akuntansi  saja, tetapi  membutuhkan  perubahan  budaya  para penyusun  laporan  keuangan.  Kurt  Lewin mengemukakan pendekatan force-field model dalam  perubahan  di  tahun  1964.  By  (2005) mendefinisikan manajemen perubahan yaitu :
“Manajemen  perubahan  adalah  proses yang  secara  kontinue  membuat  pembaharuan dalam  arah,  struktur,  dan  kemampuan organisasi  dalam  melayani  perubahan  tiada henti  dari  pelanggan  eksternal  maupun internal“ .
Sembiring  (2009)  menjelaskan  tahap kesuksesan suatu perubahan sebagai berikut:
1. Unfreezing  the  present  level adalah pencairan kebiasaan kerja yang selama ini diterapkan  karyawan  dan  sudah  merasa nyaman  dengan  kebiasaan  tersebut, Moving  to  the  new  level  digambarkan sebagai  pelaksanaan  perubahan  yang harus menuju ke suatu titik sebagai tujuan perubahan,  Refreezing  this  new  level dijelaskan  harus  membekukan  kembali perubahan  yang  telah  berjalan  dengan cara dibudayakan dalam organisasi.
2. Pergeseran  struktur  berorientasi  akrual yang  komprehensif  atas  akuntansi  dan pelaporan keuangan salah satunya
mengandalkan  komitmen  pimpinan  dan type  pemimpin  yang  sinkron  dengan kondisi  penyesuaian.  Menurut  saya,  hal krusial  adalah  bagaimana  para  actor Penyusun Laporan Keuangan menyesuaikan  diri  mengolah  rasa  dan mengubah perilaku lama dengan fenomena  adanya  peraturan  baru  yang lebih rumit. Manusia merupakan makhluk yang  terikat  oleh  kebiasaan.  Realitasnya setelah pasca kondisi mulai diterapkan PP nomor  71  th  2010  dan  turunannya  di dalam institusi kementerian/lembaga belum terlalu siap dihadapi sebagian besar orang, dari perubahan memerinci pengetahuan  dari  cash  basis  ke  accrual basis  masih  ada  kendala  salah  persepsi dan  belum  semuanya  sepaham.  Belum lagi  bagaimana  perubahan  sikap  harus loyal  menerima  akrualisasi  yang  lebih rumit  juga  ada  tambahan  jadwal  evaluasi dari  pimpinan  di  luar  jam  kerja  serta kemampuan  sosialisasi  ke  unit-unit akuntansi  dibawahnya  sedangkan  pola mutasi  tidak  beraturan.  Perubahan  tidak dapat  dicapai  sekejap  memerlukan kesadaran  masing-masing  actor  yang harus selalu dibangun baik oleh pimpinan maupun  rekan  kerja  supaya  ada  kesatuan langkah. Demikian hukum alam perubahan  “tantangan  selalu  menjadi kawan  dari  perubahan”.  Penelitian  ini relevan  dengan  Teori  Perubahan  Pasca Kondisi Implementasi Basis Akrual.
3. Akuntansi Keperilakuan membahas
bagaimana akuntansi dan perilaku manusia  dalam  suatu  organisasi  saling mempengaruhi  dan  berinteraksi.  (Dr.  I Wayan  Suartana,  2006).  Role  theory mendefinisikan  peran  sebagai  “ the boundaries  and  sets  of  expectations applied to role incumbents of a particular position, wich are determined by the role incumbent  and  the  role  senders  within and beyond the organization’s boundaries ” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001:227) mendefinisikan peran sebagai  “ a  set  of  expected  behavior pattern attributed to someone occupying a given position in a social unit ”. Peran itu berkaitan dengan perilaku yang diharapkan  dalam  suatu  pekerjaan  dan
menghasilkan beberapa perubahan
perilaku utama. Bagaimana orang memposisikan  dirinya  dan  bagaimana tindakan  yang  dipilih  saat  melakukan interaksi  dengan  orang  lain  dalam  suatu institusi.
4. Teori  peran  merupakan  interaksi  antara peran sosial ( social role ), norma ( norms ), dan  identitas  (identity)  atas  orang-orang yang  ada  di  dalam  suatu  organisasi. (Soekanto,  2009).  Peran  sosial  adalah kaitan  dari  hak,  tugas,  tanggung  jawab, dan  perilaku  yang  tepat  dari  orang-orang yang  memiliki  posisi  tertentu  dalam konteks  sosial.  Norma  adalah  perilaku yang  dianggap  tepat  dan  diharapkan dalam  suatu  peran  tertentu.  Sedangkan identitas adalah berkaitan dengan bagaimana  seseorang  menetapkan  siapa dirinya  dan  bagaimana  ia  akan  bertindak pada  situasi  tertentu.  (Sarwono,  2002). UAPA  Kementerian  Keuangan  berperan penting  terhadap  penyusunan  laporan keuangan  pemerintah,  tidak  hanya menyusun  LKKL,  LKBUN,  dan  LKPP. Interaksi  antara  actor,  activity,  dan  place menghasilkan situasi sosial.
Menurut  pengamatan  dan  kajian  Peneliti ada  beberapa  peran  yang  harus  bisa diperankan  oleh  aktor  Penyusun  Laporan Keuangan  melihat  dari  tanggung  jawab  yang diembannya. Penelitian ini relevan menggunakan  teori  Peran  Unit  Akuntansi Pengguna Anggaran.

## Peran  UAPA  Sebagai  Perinci  Standar Akuntansi Pemerintah
UAPA  harus  detail  dalam  pemahaman SAP  berbasis  Akrual  dan  Kebijakan Akuntansi yang diperlukan. Wawancara yang relevan pada pertanyaan, sebagai berikut:
1. Apa  yang  menjadi  keunikan  Kementerian Keuangan dibanding kementerian lain?
2. Bagaimana menentukan kebijakan
akuntansi berbasis akrual?
3. Apakah ketika membuat kebijakan akuntansi  internal,  internal  UAPA  selalu sepakat?
4. Bagaimana mekanisme pengendalian intern yang diterapkan?
5. Bagaimana  kerangka  acuan  waktu  (cut off)?
Syahril Djaddang, Devi Kusumawardhani, Nurmala Ahmar : Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kement erian Keuangan …
6. Bagaimana menentukan kesepakatan angka pada laporan keuangan audited? 7. SAP  yang  ada  di  Indonesia  menurut masing masing penyusun Laporan
Keuangan, apakah   masih relevan di dunia  Internasional  dan  mengacu  pada negara mana?

## Peran UAPA Sebagai Konsultan
Konsultan  unit-unit  akuntansi  terkait pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing unit.  Wawancara  yang  relevan  pada pertanyaan, sebagai berikut:
1. Apa  saja  persiapan  terkait  SDM  dalam menyusun  laporan  keuangan  berbasis akrual?
2. Bagaimana  Persiapan  Satker  dalam menyusun Laporan Keuangan?
3. Bagaimana  kompetensi  sumber  daya manusia  dalam  penyusunan  laporan keuangan
4. berbasis akrual?
5. Apa  saja  permasalahan  penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tingkat
6. kementerian?
7. Bagaimana  UAPA  mengatasi  masalah tersebut?

## Peran  UAPA  Sebagai  Katalisator  Proses Bisnis
UAPA  mempercepat  reaksi  perubahan. Wawancara  yang  relevan  pada  pertanyaan, sebagai berikut:
1. Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi  dalam  penyusunan  laporan keuangan?

## UAPA Sebagai Lokomotif
Lokomotif  adalah  rangkaian  kereta  api yang  terdapat  mesin  untuk  menggerakkan kereta    api,  kalau  gerbong  boleh  lebih  dari satu.  Ibarat  lokomotif,  UAPA  tidak  boleh menentukan kebijakan akuntansi yang berbeda  dalam  satu  peristiwa  yang  sama. Wawancara  yang  relevan  pada  pertanyaan, sebagai berikut:
1. Apa  ketentuan  terkait  pelaporan  keuangan saat ini sudah komprehensif?
2. Bagaimana Kementerian
Keuangan beradaptasi  terhadap  perubahan  basis akuntansi 3. menjadi akrual penuh?
4. Bagaimana  UAPA  bersikap  atas  adanya temuan pemeriksaan ?
5. Bagaimana Kementerian Keuangan mempertahankan opini WTP?

## Kesimpulan,  Keterbatasan  dan  Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan bahwa  Kementerian  Keuangan  memerlukan peranan  penting  UAPA  (Unit  Akuntansi Pengguna  Anggaran)  mengatasi  tantangan perubahan  untuk  implementasi  basis  Akrual. Walaupun telah mencapai opini WTP, namun masih belum terealisasi sepenuhnya kepatuhan  menjalankan  akuntansi  berbasis akrual.    Peneliti  menemukan  tambahan  teori yaitu,  teori  Perubahan  dan  teori  Peran  yang relevan  membantu  mengkaji  makna  lebih dalam  penelitian  ini.  UAPA  Kementerian Keuangan  ibarat  berperan  sebagai  Perinci Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Konsultan unit – unit  Akuntansi,  Katalisator  Proses Bisnis, dan Lokomotif  Unit-Unit Akuntansi.
Sebagai upaya untuk implementasi Akuntansi  berbasis  Akrual  di  Kementerian Keuangan,  disarankan  adanya  langkah- langkah maupun perubahan sebagai berikut:
1.  Penyusun  Laporan  Keuangan  memiliki komitmen  yang  kuat,  konsisten,  dan tanggungjawab untuk menjalankan
kebijakan  dan  peraturan  basis  akrual  yang sesuai PP nomor 71 tahun 2010.
2.  Adanya  penertiban  pencatatan  peristiwa akuntansi  secara  lengkap  agar  kualitasnya lebih handal.
3.  Direkomendasikan penambahan jenis kertas  kerja  untuk  kertas  kerja  transfer masuk  ,  kertas  kerja  transfer  keluar,  dan kertas kerja penyusunan piutang PBB.
4.  Segera  dimulai  penerapan  SPI  pada Kementerian Keuangan
untuk meminimalisir risiko.
5.  Pembuatan  SOP  yang  mencakup  semua kegiatan  yang  berkaitan  dengan  bisnis proses  penyusunan  Laporan  Keuangan  di Kementerian Keuangan.
6.  Diperlukan  peningkatan  pembinaan  SDM untuk lebih memahami PP Nomor 71 tahun 2010
7.  Diperlukan  pengelolaan  persediaan  yang memadai,  terutama  terkait  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Mengingat persediaan Bea Cukai cukup banyak.
8.  Direkomendasikan  adanya  penatausahaan Laporan Piutang Perpajakan.
9.  Direkomendasikan  adanya  penatausahaan piutang PBB dan pelunasannya.
10.  Direkomendasikan  DJPB  dan  DJBC mempunyai  tim  gabungan  untuk  membuat mekanisme  penagihan  untu  meminimalisir potensi  tidak  tertagihnya  piutang  bea masuk.
11.  Direkomendasikan  pembuatan  aplikasi yang  bisa  mengetahui  data-data  dari  lalu lintas  Satuan  Kerja.  Sehingga  kita  dapat mencerminkan posisi asset yang sesungguhnya.
12.  Direkomendasikan  penambahan  aplikasi KDP  karena  aplikasi  SAIBA  dan  SIMAK untuk KDP menimbulkan masalah selisih.
13.  Disarankan  adanya  kebijakan  tersendiri karena  titik  kritis  akrualisasinya  sendiri- sendiri yaitu, Pendapatan BLU, Pendapatan Pajak,  Pendapatan  Bea  Cukai,  dan Pendapatan Bea Lelang
14.  Disarankan  sosialisasi  kebijakan  akuntansi dan aplikasi baru tidak berbenturan dengan periode  berakhirnya  penyusunan  laporan keuangan.
15.  Materi  diklat  ditambah  dengan  materi motivasi  yang  merubah  paradigma  lama menjadi akrual penuh yang lebih intens.
16.  Pemberian  reward  misalnya  kunjungan karya  ke  luar  negeri  guna  meningkatkan motivasi  dan  menambah  wawasan  bagi para  penyusun  laporan  keuangan  di Kementerian Keuangan.
17.  Terkait  peraturan  yang  mengatur  pos penyusutan,  amortisasi,  dan  deplesi sebaiknya  sudah  mulai  dipersiapkan  agar pada  saat  aplikasi  software  terkait penyusutan disosialisasikan oleh
Kementerian  Keuangan,  dapat  langsung dilaksanakan.
18.  Petunjuk teknis terkait penerapan akuntansi berbasis akrual yang belum detail segera di buat.
19.  Adanya  penertiban  pencatatan  peristiwa akuntansi  dan penambahan  aplikasi untuk akun-akun  yang  masih  bermasalah  agar data yang terkompilasi valid.
20.  UAPA  merupakan  gerbong  terakhir penyusunan  Laporan  keuangan    sehingga membutuhkan kevalidan data yang terkumpul .
21.  Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan  menggunakan  teori  Perubahan Pasca  Kondisi  Implementasi  Basis  Akrual (Syahril  dan  Devi,  2018)  dan  Teori  Peran UAPA (Syahril dan Devi, 2018).

## Daftar Pustaka
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2016). Teori, Konsep,  dan  aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik . Jakarta:  Salemba Empat.
Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, TI, Dan SPIP  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana .
Ahmad,  N.  N.  (2016).  Investigating  the factors  influencing  users’  resistance towards accrual accounting. Procedia Economics and Finance , 35 , 17-26.
Arfan,  I.  (2005). Akutansi  Keperilakuan . Jakarta : Salemba Empat.
Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif  Akuntansi. Jakarta:  Seri  Media dan Literasi, 131-147.
Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual. E-Jurnal Akuntansi , 14-32.
Azmi,  A.  H.,  &  Mohamed,  N.  (2014). Readiness  of  Malaysian  public  sector employees  in  moving  towards  accrual accounting for improve accountability: The case of Ministry of Education (MOE). Procedia-Social  and  Behavioral Sciences , 164 , 106-111.
Todnem By, R. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of Change Management, 5(4), 369-380.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N. (2016). Qualitative  inquiry  and  research design:  Choosing  among  five  approaches .
Sage publications.
Sari,  E.,  &  Rohman,  A.  (2017). Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Kantor
Syahril Djaddang, Devi Kusumawardhani, Nurmala Ahmar : Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kement erian Keuangan …
Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus) (Doctoral  dissertation,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Mentu,  E.  P.,  &  Sondakh,  J.  J.  (2016). Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  pada  Dinas  Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan
Akuntansi , 4 (1).
Kieso,  D.  E.,  Jerry,  J.  W.,  &  Terry,  D.  W. (2007). Intermediate  Accounting  Twelfth Edition . John Willey & Sons.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2014). Teori, Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik-Dari  Anggaran  Hingga  Laporan Keuangan,  Dari  Pemerintah  Hingga Tempat  Ibadah. Edisi  2.  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Laporan  Keuangan  Kementerian  Keuangan Tahun Anggaran 2015.
Laporan  Keuangan  Kementerian  Keuangan Tahun Anggaran 2016.
Lauma,  E.  B.,  Morasa,  J.,  &  Kalangi,  L. (2016).  Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Aset Tetap  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow. Accountability , 5(2).
Lestari,  P.  (2014). Pra  Kondisi  Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  (Studi  Pada
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Maharsi,  S.  (2000).  Pengaruh  Perkembangan Teknologi  Informasi  Terhadap  Bidang Akuntansi  Manajemen. Jurnal  Akuntansi & Keuangan, 2(2), 127-137.
Alam,  M.  (2006).  The  interaction  amongst reform drivers in governmental accounting changes. Journal of Accounting &
Organizational Change .
Lexy,  J.  M.  (2009). Metodologi  Penelitian Kualitatif:  Rev  Ed . Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Najati,  I.,  &  Pituringsih,  E.  (2016). Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual:
Pengujian  Determinan  Dan  Implikasinya Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Kementerian/Lembaga. Lembaga Jurnal
Akuntansi Universitas Jember , 14 (1).
Neuman, W. L. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7) . Terjemahan Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks.
Granof,  M.  H.,  &  Wardlow,  P.  S. (2003). Core  concepts  of  government  and not-for-profit accounting . Wiley.
Harun,  H.,  Van  Peursem,  K.,  &  Eggleton,  I.
(2012).  Institutionalization  of  accrual accounting  in  the  Indonesian  public sector. Journal of Accounting & Organizational Change , 8 (3), 257-285.
Harun,  H.,  &  Robinson,  P.  (2010).  The adoption  of  accrual  accounting  in  the Indonesian  public  sector.  Research  in Accounting  in  Emerging  Economies,  10, 233-250.
Harun,  H.,  Van-Peursem,  K.,  &  Eggleton,  I. R.  (2015).  Indonesian  public  sector accounting  reforms:  dialogic  aspirations  a step  too  far?. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal , 28(5), 706-738.
Hayati,  H.  (2014). Evaluasi  Penyusunan Laporan  Keuangan  Kementerian  ESDM (Tesis Pascasarjana Universitas UGM).
Herlina,  H.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP  71  tahun  2010  (Studi  Empiris: Kabupaten Nias Selatan). Jurnal Akuntansi , 1 (3).
Hyndman,  N.,  &  Connolly,  C.  (2011). Accruals accounting in the public sector: A road  not  always  taken. Management Accounting Research , 22 (1), 36-45.
Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual. E-Jurnal
Akuntansi , 14-32.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi
Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta .
Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016).
Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, TI, Dan
SPIP  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan
Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Udayana .
Peraturan Menteri Keuangan. (2015). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 234/PMK.01/2015  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan. (2016). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Pollack,  J.,  &  Pollack,  R.  (2015).  Using Kotter’s  eight  stage  process  to  manage  an organisational change program: Presentation and practice. Systemic Practice  and  Action  Research , 28 (1),  51-
66.
Primasari,  L.  (2011). Proses  Manajemen Perubahan  Dalam  Program  Transformasi Bisnis:  “Studi  Kasus  P T  Tripatra  Pada Tahun  2010- 2011” (Tesis  Universitas Indonesia).
Reck, J. L., Lowensohn, S. L., Wilson, E. R., &  Hay,  L.  E.  (2013). Accounting  for
governmental  &  nonprofit  entities .  New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
Nomor,  P.  P.  (71).  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta .
Kusuma, M. I. Y., & Fuad, F. (2013). Analisis
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah (Doctoral
dissertation,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Siegel,  G.,  &  Ramanauskas-Marconi,  H.
(1989). Behavioral  accounting .  Thomson South-Western.
Soekanto,  S.  (2009). Sosiologi  Suatu Pengantar.  Edisi  Baru .  Jakarta  :  Rajawali Pers.
Sugiyono.  (2016). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Yin,  R.  K.  (1996). Studi  Kasus:  Desain  dan Metode (penerjemah: M. Djauzi
Mudzakir) . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Purwanto,  W.  (2015). Kajian  Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  pada  Pemda DIY (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Wyk,  H.  A.  V.  (2007).  Is  the  transformation of  public  sector  financial  reporting  in South  Africa's  provincial  governments  on track?. Meditari  Accountancy  Research , 15(2), 65-75.