## TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor  45/Pdt.P/2021/PN Bli)
Ni Wayan Sri Eka Lestari 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { lestariieka1@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  dan  menganalisis  tinjauan  yuridis  terkait  pengakuan  dan pengesahan    anak  luar  kawin  dalam  menentukan  kedudukan  hukum  seorang  anak  menurut  hukum positif  dan  (2)  menganalisis  mengenai  kedudukan  hukum  anak  luar  kawin  yang  telah  disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normative.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan  analisis  kualitatif  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  relevan  dengan  permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Adanya ketidakselarasan pengaturan terkait kedudukan  anak  luar  kawin  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Hukum  Islam, Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Adat  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  dan  (2)  adanya  perbedaan  pendapat  antara  putusan  Nomor  45/Pdt.P/2021/PN  Bli  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meskipun  terdapat perbedaan, berdasarkan putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dengan segala akibat hukumnya.
Kata Kunci : anak, luar kawin, pengakuan, pengesahan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  examine  and  analyze  the  juridical  review  related  to  the  acknowledgment  and ratification of children out of wedlock in determining the legal position of a child according to positive law and (2) analyze the legal position of children out of wedlock which has been legalized based on Court Decision Number 45/Pdt. P/2021/PN Bli. The type of research used in this research is normative juridical research. The approach used in this research is a statute approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained and then analyzed using qualitative analysis to obtain conclusions that are relevant to the problems of this research. The results of this study indicate that (1) There is an inconsistency in the regulations regarding the position of children out of wedlock based on the Civil Code, Islamic Law, Marriage Law, Customary Law and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and (2) there is a difference of opinion between  the  decision  Number  45/Pdt.P/2021/PN  Bli  and  the  Constitutional  Court  Decision  Number 46/PUU-VIII/2010. Even though there are differences, based on the decision Number 45/Pdt.P/2021/PN Bli,  the  child  is  determined  as  the  legal  child  of  the  marriage  of  the  applicants  with  all  the  legal consequences.
Keywords: children, out of wedlock, recognition, ratification.

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu peristiwa yang  sangat  penting  bagi  dua  insan manusia  yang telah  sepakat mengikat  diri untuk  membentuk  keluarga  dalam  rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018: 3). Perkawinan merupakan suatu wadah guna meneruskan  keturunan  dan  menjaga eksistensi    dan  keberlangsungan  umat manusia.  Menurut  ketentuan  Pasal  1 Undang-Undang  Perkawinan,  Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Ikatan  secara  lahir  bathin  yang  tercantum dalam  pasal  tersebut  memiliki  arti  dalam Perkawinan harus melibatkan kedua ikatan tersebut sebagai fondasi dalam membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia  serta  berlangsung  seumur  hidup dan  tidak  boleh  diputuskan  begitu  saja. Suatu  ikatan  perkawinan  dapat  dikatakan sah  apabila  dilaksanakan  berdasarkan hukum  yang  berlaku,  sehingga  apabila perkawinan  tersebut  tidak  dilaksanakan berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dapat dikatakan  sebagai  perkawinan  yang  tidak sah  sehingga  perkawinan  tersebut  tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku, hal ini berlaku baik pada pasangan suami istri itu sendiri,  juga  pada  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Setiap anak yang dilahirkan tentunya akan memiliki tanggung jawab di masa  yang  akan  mendatang,  baik  untuk dirinya  maupun  orang  lain  yang  berada disekitarnya. Dengan demikian setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan baik  dan  normal  baik  secara  jasmani, rohani  dan  secara  sosial.  Akan  tetapi terdapat  juga  suatu  keadaan  dimana kelahiran  seorang  anak  di  dalam  suatu keluarga  tidak  serta  merta  mendatangkan kebahagiaan  bagi  keluarga  tersebut.  Hal
seperti ini biasanya terjadi disebabkan oleh seorang  wanita  yang  melahirkan  anak tanpa  memiliki  suami  yang  sah.  Seorang anak  yang  lahir  dari  wanita  yang  tidak memiliki  suami  atau  dari  laki-laki  yang bukan  merupakan  suami  sahnya,  maka anak  tersebut  dinamakan  sebagai  anak luar kawin (Hartanto, 2015 : 1).
Suatu peristiwa kelahiran anak luar kawin tidak hanya disebabkan dari adanya hubungan tanpa suatu ikatan perkawinan, akan  tetapi  dalam  suatu  kondisi  tertentu juga dapat melahirkan seorang anak yang disebut  anak  luaar  kawin  seperti  adanya perkawinan  yang  hanya  dilaksanakan secara  adat  saja  dan  tidak  dilakukan pencatatan  sebagaimana  telah  tercantum dalam  Pasal  80  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa suatu  perkawinan  harus  dilaksanakan  di hadapan  Pejabat  Kantor  Catatan  Sipil. Pasal  ini  digunakan  sebelum  berlakunya Undang-undang Perkawinan.
Dalam  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia,  kedudukan  anak  luar  kawin diatur  dalam  beberapa  peraturan,  antara lain Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitus dan Undang-Undang
Perkawinan.  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
menyatakan  adanya  hubungan  anak  luar kawin  dengan  ayah  biologisnya  apabila terlebih  dahulu  dilakukan  pembuktian melalui ilmu pengetahun dan orangtuanya melangsungkan  perkawinan.  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan  hukum  anak  luar  kawin didapatkan  apabila  dilakukan  pengakuan sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  280
KUHPerdata. Dalam pasal 271 KUHPerdata anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya.  Dalam  Hukum  Islam  anak  luar kawin  tidak  memiliki  nasab  dengan  ayah biologisnya  serta  hak  mewaris  hanya didapatkan  melalui  pengakuan  terlebih dahulu  atau  surat  wasiat.  Dalam  UU Perlindungan  Anak  tidak  mengatur  terkait hak  anak  luar  kawin  secara  spesifik sehingga  UU  tersebut  belum  dapat melindungi  hak  asasi  anak  luar  kawin
secara menyeluruh. Adanya ketidakselarasan
aturan tersebut menimbulkan  adanya  sebuah  putusan pengadilan  terkait  penetapan  anak  luar kawin  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Negeri  Bangli  dengan  nomor  putusan 45/Pdt.P/2021/PN Bli.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, adanya  pengakuan  terhadap  anak  luar kawin merupakan suatu hal yang penting, karena adanya pengakuan dan pengesahan  terhadap  anak  tersebut  akan memunculkan akibat hukum sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas.  Oleh  sebab  itu, penulis melihat hal tersebut menarik untuk dikaji  dan  dipelajari  secara  lebih  lanjut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis  menuangkannya  dalam  penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS
TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN  ANAK  LUAR  KAWIN MENURUT HUKUM
POSITIF (Studi Putusan Nomor  45/Pdt.P/2021/PN Bli)”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normative (Efendi, 2016: 123-124).
Penelitian  ini  mengacu  pada  ketentuan hukum  yang  berlaku  dalam  hal  ini peraturan-peraturan mengenai kedudukan anak  luar  kawin  dalam  hukum  positif  di Indonesia, agar nantinya dapat memberikan kontribusi secara teoritis serta memberikan  referensi  tambahan  terkait dengan  perkembangan  yang  ada  dalam dunia  hukum,  khususnya  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia  mengenai Pengakuan  Anak  Luar  Kawin  Dalam Menentukan  Kedudukan  Hukum  Seorang Anak  Menurut  Hukum  Positif.    Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan  2  (dua)  jenis  pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan  ( stutue  approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).
Adapun subyek penelitian yang akan dikaji terkait  anak  luar  kawin  dan  objek penelitiannya  adalah  aturan  terkait  anak luar  kawin  yang  dalam  hal  ini  adalah
Putusan
Pengadilan
Nomor
45/Pdt.P/2021/PN  Bangli.  Sumber  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  dari  Bahan  hukum  primer,  yakni bahan  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan  hierarki  (Efendi,  2016:  172- 173).  Bahan  hukum  primer  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi  Hukum  Islam  serta  Putusan Pengadilan  Nomor  45/Pdt.P/2021/PN  Bli. Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan bahan  hukum  yang  berisikan  informasi atau  kejelasan  tentang  bahan  hukum primer (Soekanto, 2014: 29). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari  buku-buku  teks  yang  ditulis  para  ahli hukum  yang  berpengaruh,  jurnal-jurnal hukum,  pendapat  sarjana,  kasus-kasus hukum,  yuridprudensi  dan  hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Efendi, 2016: 172- 173).  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas buku,  jurnal-jurnal  hukum  dan  hasil penelitian  hukum  yang  berkaitan  dengan kedudukan  anak  luar  kawin.  Terkait dengan  penelitian  ini  penulis  melakukan studi  dokumen  dengan  membaca  serta memahami ketentuan  yang  terdapat  pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN  Bli.  Pada  penelitian  ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu menguraikan  data  secara  deskriptif  dan komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan efektif  untuk  memudahkan  pemahaman dan  interpretasi  data  (Ishaq,  2017:  73). Data kualitatif ini adalah data yang didapat dari  rekaman,  pengamatan,  wawancara, atau  bahan  tertulis,  dan  data  ini  tidak berbentuk angka (Efendi, 2016: 178).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengakuan  Terhadap  Anak  Luar  Kawin Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di
Indonesia 1.  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin  terdapat  pada  Pasal  272  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibagi  menjadi  dua  pengertian,  baik dalam arti sempit serta dalam arti yang luas.  Pengertian  mengenai  anak  luar kawin  dalam    arti  luas  dikatakan meliputi  anak  zina,  anak  sumbang serta anak luar kawin lainnya, sedangkan dalam arti sempit dikatakan sebaliknya, bahwa anak luar kawin tidak termasuk anak zina, anak sumbang. Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  dalam  pasal  280 menyatakan bahwa hubungan
keperdataan  anak  luar  kawin  dengan orangtua  kandung  atau  orangtua biologisnya  tidak  terjadi  begitu  saja dengan  sendirinya,  dengan  kata  lain anak yang tidak mendapatkan pengakuan  dari  orangtuanya  maka secara yuridis konsekuensi yang harus diterima  adalah  anak  tersebut  tidak memiliki orangtua.
Peristiwa  pengakuan  merupakan suatu tindakan hukum dimana seseorang telah menerima kedudukannya  sebagai  ayah  dan  ibu kanddung  dari  anak  yang  telah diakuinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka hubungan
kekeluargaan  antara  pihak  yang mengakui  dengan  pihak  yang  diakui akan tercipta sebagaimana yang telah dijelaskan  dalam  Pasal  280  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan  tetapi  pengakuan  tersebut  juga dapat  disangkal  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  286  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memperolehkan seseorang untuk
mempermasalahkan
terkait pengakuan yang diberikan oleh seorang  ayah  maupun  seorang  ibu terhadap  seorang  anak  yang  lahir (Fitrian, 2018 : 8).
Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata,  seorang  anak  luar
kawin yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibu biologisna tetap akan dianggap sebagai  anak  yang  tidak  sah.  Dalam hal ini anak luar kawin yang diahirkan hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tentu saja hal seperti ini dalam hubungan  hukum  akan  merugikan anak yang dilahirkan karena kedudukan  hukum  anak  tersebut dianggap  akan  tetap  menjadi  anak yang tidak sah.
Sebagai  anak  yang  berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis  yang  merugikan  bagi  anak  itu sendiri, konsekuensinya antara lain :
a)  Kedudukan anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai  anak  yang  tidak  sah, dengan konsekuensi anak yag dilahirkan hanya akan memiliki hubungan  perdata  dengan  ibu dan keluarga ibunya saja, yang secara  tidak  langsung  dapat diartikan  bahwa  anak  tersebut tidak memiliki hubungan
hukum dengan ayah
biologisnya.
b)  Secara  administrasi,  dalam akta  kelahiran  anak  tersebut statusnya  dianggap  sebagai anak  luar  nikah    sehingga dalam akta hanya dicantumkan nama  dari  ibu  yang  telah melahirkannya,  sehingga  tidak akan  tercantum  nama  ayah biologisnya yang nantinya dapat berdampak kepada anak tersebut  baik  secara  sosial maupun secara psikologis.
c)  Adanya  ketidakpastian  status serta  kedudukan  anak  yang dilahirkan  dimata  hukum  yang mengakibatkan  tidak  adanya kekuatan  hubungan  antara ayah  dan  anak  yang  lahir sehingga  nantinya  pria  yang mengakibatkan kelahirannya dapat menyangkal bahwa anak yang  lahir  tersebut  adalah memang
benar anak biologisnya.
d)  Anak  yang  dilahirkan  tersebut tidak  memiliki  hak  atas  biaya kehidupan  dan  pendidikan,
serta  nafkah  dan  warisan  dari pria yang menyebabkan kelahirannya .
2.  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Hukum
Islam
Anak  luar  kawin  memiliki makna dan dapat dipahami secara “ mafhum  mukhalafah” berasal  dari Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam  yang  menjelaskan  bahwa anak  sah  merupakan  anak  yang lahir  dalam  atau  anak  yang merupakan akibat dari suatu
perkawinan  yang  sah,  hasil  dari perbuatan  pasangan  suami  istri yang  sah  diluar  rahim  dan  yang dilahirkan  oleh  istri  itu  sendiri.
Dengan adanya penjelasan sebagaimana  diatas  maka  anak luar kawin secara “ mafhum mukhalafah” dikatakan  sebagai anak  yang  lahir  dalam  atau  anak yang  merupakan  akibat  dari  suatu perkawinan yang tidak sah (Wardana, 2017 : 6).
Dalam  hukum  islam  anak zina  diartikan  sebagai  anak  yang dilahirkan  dari  suatu  perbuatan perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang baik keduanya  ataupun  salah  satunya mushon  maupun  ghairu  mushon. Sementara itu, kawin hamil diartikan sebagai suatu perkawinan yang  dilaksanakan  oleh  seorang pria  dengan  seorang  wanita,  yang dimana wanita tersebut telah hamil atau  telah  mengandung  terlebih dahulu, baik yang disebabkan oleh hubungannya dengan pria tersebut ataupun hubungannya dengan pria lain,  hal  ini  biasa  dikenal  dengan istilah  married  by  accident  (Irfan, 2012).
Dalam ketentuan Pasal 186 Kompilasi  Hukum  Islam  yang  juga sesuai  dengan  Fatma  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  11
Tahun  2012  tentang  Kedudukan Anak  Hasil  Zina  dan  Perlakuan
Terhadapnya  pada  tanggal  10
Maret 2021 menyatakan antara lain sebagai berikut : a)  Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab,  wali  nikah,  waris serta  nafaqah  dengan  pria yang mengakibatkan kelahirannya. b)  Anak  hasil  zina  hanya memiliki  hubungan  nasab, waris serta nafaqah dengan ibu  dan  keluarga  ibunya saja.
c)  Lembaga pemerintah memiliki  wewenang  untuk menjatuhkan hukuman
ta’zir  kepada  lelaki  pezina yang  telah  mengakibatkan adanya  kelahiran  seorang anak  yaitu  dengan  cara membebankan kewajiban untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup  anak  tersebut  dan memberikan  harta  kepada anak  tersebut  setelah  ia meninggal  melalui  wasiat wajibah (MUI, 2012).
Hukum  Islam  sendiri  tidak mengenal adanya pengakuan terhadap  anak  luar  kawin  yang dilakukan  untuk  dapat  merubah status atau kedudukan seorang luar kawin  menjadi  seorang  anak  yang dikatakan sebagai anak sah. Seorang  anak  yang  berkedudukan sebagai anak luar kawin tidak akan menerima  penghidupan  dari  pria yang  merupakan  ayah  biologisnya atau pria yang  menyebabkan kelahirannya.

## 3.  Anak Luar Kawin Dalam Undang- Undang Perkawinan
Kedudukan  seorang  anak luar  kawin  dalam  Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang kedudukan  anak.  Dalam  Undang- Undang Perkawinan ini, pada Pasal 42  menyatakan  bahwa  anak  yang sah merupakan anak yang lahir dari hasil  perkawinan  yang  sah,  maka
secara tidak langsung dapat dimaknai  juga  bahwa  anak  yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan  yang  sah  merupakan anak  yang  tidak  sah.  Sedangkan anak  luar  kawin  dalam  hal  ini diartikan sebagai anak yang dilahirkan  diluar  perkawinan  yang sah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Pasal  43  Undang-Undang Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa : 1) Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan hanya memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya. 2)
Kedudukan  anak  tersebut ayat  (1)  diatas  selanjutnya  akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Sarfina, 2019). Dalam  Pasal  43  ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dimana kedudukan anak luar kawin secara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,  akan  tetapi  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  dan membahas terkait kedudukan anak luar kawin belum diterbitkan hingga sekarang  oleh  pemerintah.  Tentu saja hal ini menimbulkan
problematika  dan  ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak luar kawin  itu  sendiri.  Hal  demikian terjadi
karena pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut hanya diatur dalam satu pasal saja.

## 4.  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Hukum
Adat Soekanto
menyatakan bahwa dalam Hukum khususnya di Indonesia  hanya  terdapat  sedikit hukum juris atau juristenrecht , akan
tetapi  yang  lebih  banyak  ada adalah hukum rakyat atau volksrecht . Hal tersebut merupakan suatu  bentuk  penegasan  terkait dengan  kondisi  Hukum  Adat  di Indonesia. Dalam
kehidupan masyarakat  di  Indonesia  terdapat beragam dan beraneka rupa budaya  dan  adat  yang  tumbuh sehingga terdapat pula hukum yang
timbul  meskipun  tidak  pernah dikodifikasikan seperti hukum secara nasional (Bernadeta, 2017).
Pada suku Bali, kedudukan anak  luar  kawin  dimungkinkan dapat  diterima  dalam  masyarakat dengan alasan-alasan  tertentu. Misalnya  mengesahkan  anak  luar kawin dengan melakukan pembayaran  adat  dan  diupacarai adat,  sehingga  anak  luar  kawin dapat  diterima  dan  tinggal  dalam masyarakat serta
dapat berhubungan  dengan  ayah  dan ibunya (Lucy Pradita, 2015).
Pada kalangan orang Jawa, terkait  dengan  pemberian  warisan pada  anak  luar  kawin  atau  dalam bahasa jawa disebut sebagai “anak kowar”  dimungkinkan  terjadi  atas asas  perikemanusiaan  atau  welas asih  (Mustari  Pide,  2014).    Pada beberapa  tempat,  anak  luar  kawin dikatakan  bukan  keturunan  dari ayah biologisnya yang menimbulkan  konsekuensi  anak tersebut  tidak  akan  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan ayah  biologisnya  serta  bukan merupakan  bagian  dari  ahli  waris ayah  biologisnya.  Selain  itu,  pada masyarakat Minahasa
dan masyarakat Ambon, ayah
biologisnya  memiliki  kemungkinan untuk  menikah  dengan  ibu  dari anak  luar  kawin  tersebut  untuk dapat melakukan  pengakuan  serta pengesahan  terhadap  anak  yang dilahirkan.
Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang
bersifat parental  mengakui  adanya  anak luar  kawin  yang  dipersamakan dengan  anak  sah  dengan  syarat tertentu  seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap kelakuan yang ditunjukan  oleh  anak  tersebut kepada  ayah  biologisnya.  Dengan adanya  pengakuan  terhadap  anak luar  kawin  dan  apabila  sikap  serta kelakuan  anak  tersebut  dianggap baik  maka  anak  tersebut  dapat mewarisi  dari  ayah  biologisnya (Hilman  Hadikusuma:  1995  :  68).
Hukum  adat  memberikan  tempat yang khusus bagi anak luar kawin. Yang mana hal tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu  anak luar kawin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan  keperdataan  dengan ayah biologisnya. Dengan demikian anak luar kawin   bukan   keturunan dan   bukan   ahli   waris   ayahnya, terkecuali bila bapak biologis mengakui  anak  tersebut  dengan melakukan pengakuan  atau bapak dan ibu biologis menikah satu sama lain (Bernadeta, 2017).
5.  Anak Luar Kawin Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Pada  bulan  Februari  tahun
2012,  Mahkamah  Konstitusi  telah memutuskan  terkait  permohonan judicial  review terhadap  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan. Adanya pengujian  uji  materiil  yang  telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu pertanda  bahwa  timbul  keresahan serta  ketidaknyamanan  terhadap rumusan pengaturan terkait kedudukan  anak  luar  kawin  yang terdapat  dalam  Undang-Undang
Perkawinan, khususnya yang tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2) serta dalam Pasal 43 ayat (1). Sesuai  dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang  Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,  tidak  memiliki  kekuatan hukum  yang  mengikat  sepanjang dimaknai  dapat  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  pria yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki  hubungan  darah  sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau  alat  bukti  lainnya  yang mendukung.
Setelah  adanya  putusan tersbeut,  untuk  selanjutnya  ayat
tersebut  harus  dibaca,  “anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Konstitusi  tersebut,  seorang  anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan nantinya  dapat  memiliki  hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang merupakan ayahnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa  anak  tersebut  memang benar  adanya  memiliki  hubungan darah dengan laki-laki tersebut.
Sejak dikeluarkannya putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini, anak  luar  kawin  dan  ibunya  dapat memperjuangkan  haknya  sebagai seorang anak kepada laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Apabila  memang  benar  terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa  anak  tersebut  memang benar  adanya  memiliki  hubungan darah  dengan  laki-laki  tersebut, tidak  hanya  dengan  ibu  dan keluarga ibunya saja, anak tersebut akan  memiliki  hubungan  perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
6.  Pengakuan serta Pengsahan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan yang diakui ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  serta dicatatkan pada Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menangani  hal  tersebut.  Apabila perkawinan yang telah
dilaksanakan tidak dicatatkan maka konsekuensinya adalah perkawinan  tersebut  tidak  akan mendapatkan pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum dari Negara. Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut tidak  hanya  berdampak  pada perkawinan  itu  sendiri,  akan  tetapi juga  berdampak  pada  status  anak yang dilahirkan dari adana
perkawinan  ini  sehingga  dikatakan sebagai  anak  yang  tidak  sah  dan memiliki  konsekuensi  bahwa  anak tersebut  hanya  memiliki  hubungan perdata dengan ibunya saja.
Dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  juga diatur  terkait  pengesahan  anak tepatnya  pada  Pasal  50  yang menyebutkan sebagai berikut : (1)  setiap  pengesahan  anak  wajib dilaporkan  oleh  orangtua  kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari  anak  yang  bersangkutan melakukan perkawinan dan menapatkan akta perkawinan.
(2) administrasi kependudukan hanya  berlaku  bagi  anak  yang orangtuanya  telah  melangsungkan perkawinan  sah  menurut  hukum agama dan hukum negara. (3) berdasarkan laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
Berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2013  Tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  disebutkan  bahwa “Pengakuan  anak  wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi
Pelaksana  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  sejak  tanggal  surat pengakuan  anak  oleh  ayah  dan disetujui  oleh  ibu  dari  anak  yang bersangkutan”.  Dengan  adanya pasal tersebut maka seorang anak dapat diakui yang semula berstatus
sebagai  anak  luar  kawin  menjadi anak sah apabila telah dilaksanakan pengakuan oleh seorang  ayah  terhadap  anak  luar kawin  dengan  adanya  persetujuan dari  ibunya  dan  diajukan  kepada Instansi  Pelaksana  sesuai  dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang dalam hal ini Instansi
Pelaksana  yang  dimaksud  adalah Pejabat Pencatatan Sipil setempat. Dengan adanya
peristiwa pengesahan  anak  diluar  kawin, dapat dipahami bahwa catatan sipil masih  memperhatikan  ketentuan terkait pengesahan anak luar kawin sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata sehingga sebagaimana yang diatur dan  disebutkan  dalam  Pasal  27 bahwa  pengesahan  anak  baik dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya,  maupun  dengan  syarat pengesahan  menurut  Pasal  247 mengakibatkan terhadap anak tersbut berlaku ketentuan Undang- Undang  yang  sama  seolah  anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawian.
Suatu  pengesahan  anak  yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap  anak  biologisnya  sesuai dengan  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  hanya dapat dilakukan apabila pria tersebut melaksanakan pernikahan dengan  ibu  dari  anak  luar  kawin tersebut dengan dibuktikan melalui Kutipan  Akta  Nikah  atau  biasa disebut  sebagai  Akta  Perkawinan. Pengesahan anak luar  kawin dilakukan  sebagai  wujud  rasa pengakuan dari ayah yang bersangkutan
dan
tangggungjawabnya terhadap anak yang  lahir  diluar  perkawinannya. Pria  tersebut  tentunya  memiliki tanggungjawab yang sama dengan anak  yang  dilahirkannya  setelah dilaksanakan perkawinan.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Mengesahkan  Kedudukan  Anak  Luar
Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli 1.  Duduk  Perkara  Dalam  Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli Adapun duduk perkara sebelum  dikeluarkannya  Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada Pengadilan  Negeri  Bangi  pada tanggal 21 September 2021, dengan pemohon atas nama Anak Agung Gede Darma Wibawa sebagai  Pemohon  I  dan  Ni  Made Dwi Endrawati, S.E, sebagai
Pemohon II yang secara bersama- sama disebut sebagai Para
Pemohon.
Permohonan tersebut diajukan kepada Instansi Pengadilan  Negeri  Bangli  dengan tujuan agar para pemohon nantinya mendapatkan  pengesahan  atau putusan  sebagaimana  yang  telah para  pemohon  tuangkan  dalam petitum  permohonannya.  Duduk perkara dalam hal ini para pemohon menyatakan telah melangsungkan perkawinannya pada  tanggal  16  Juni  2021  dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Bangli  tertanggal  20 Agustus 2021 yang mana perkawinan para pemohon tersebut telah dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan  Pemohon  I  berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana yang tercantum  dalam  Akta  Perkawinan para pemohon.
Sebelum
perkawinan tersebut  dilaksanakan,  telah  lahir seorang  anak  laki-laki  bernama Anak  Agung  Gede  Bagus  Satya
Wibawa,  yang  lahir  di  Denpasar, tanggal  09  November  2020  sesuai dengan  Kutipan  Akta  Kelahiran yang terdaftar di
Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil
Kabupaten Bangli tanggal 20 Agustus 2021. Dalam Akta Kelahiran tersebut tidak tercantumkan  nama  Pemohon  I selaku  ayah  kandung  atau  ayah biologis  dari  Anak  Agung  Gede Bagus Satya Wibawa yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung.
Berdasarkan  hal  tersebut, untuk  kepentingan  masa  depan anak, maka diperlukan pengesahan  anak  dari  Pemohon  I selaku  orang  tua  kandung  atau biologis  anak  tersebut.  Untuk mendapatkan  pengesahan  anak tersebut  dibutuhkan  Penetapan dari  Pengadilan  maka  untuk  itu Pemohon Anak Agung Gede Darma Wibawa, mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan Negeri  Bangli  untuk  mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama Anak Agung Gede Bagus Satya  Wibawa,  yang  lahir  tanggal 09  November  2020  adalah  anak sah  atau  anak  kandung  dari perkawinan  antara  para  pemohon dan segala status hukumnya, serta memerintahkan  kepada  Pegawai Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Bangli untuk  mencatatkan  pengesahan anak  tersebut  dalam  register  yang diperuntukkan untuk itu.

## 2.  Dasar Pertimbangan Hakim
Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  menetapkan bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Para  Pemohon  adalah  suami  istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2021  serta  berdasarkan  bukti  P-3 dan  P-4  berupa  Fotocopy  Kutipan Akta  Perkawinan  yang  ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Bangli  dengan  tanggal 20  Agustus  2021.  Selain  bukti surat,  perkawinan  tersebut  juga diperkuat dengan adanya keterangan  saksi  atas  nama  A.A Alit Tilem Purwata dan Anak Agung
Gede  Rai  yang  menerangkan bahwa  Para  Pemohon  merupakan pasangan  suami  isteri  yang  telah menikah  secara  adat  dan  agama Hindu  yang  dipuput  oleh  Dewa Mangku  Prajapati.  Selain  itu  saksi lain  atas  nama  Anak  Agung  Anom Putra juga memberikan keterangan bahwa  Para  Pemohon  merupakan pasangan  suami  isteri  yang  telah menikah  secara  adat  Bali  dan agama  Hindu  yang  dipuput  oleh Dewa  Mangku  Prajapati  yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021  di  rumah  Pemohon  I  dan Saksi  mengetahui  Para  Pemohon mengajukan pemohonan ke pengadilan  untuk  mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak  Agung  Gede  Bagus  Satya Wibawa yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dilakukan  secara  sah  menurut agama dan hukum Negara sehingga nantinya pada Akta Lahir anak  dapat  dicantumkan  nama
Para  Pemohon  sebagai  orang  tua kandung dari anak tersebut. Menimbang  Pasal  2  Undang- Undang  Perkawinan  sudah  dapat dibuktikan dengan surat dan keterangan saksi bahwa perkawinan  yang  Para  Pemohon sah  karena  dilakukan  menurut hukum masing-masing  agama  dan kepercayaannya  serta  perkawinan tersebut  telah  dicatatkan  menurut peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pada Pasal 50 ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh  orang  tua  kepada  Instansi Pelaksana  paling  lambat  30  (tiga
puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan  akta  perkawinan.
Pengesahan  anak  hanya  berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.  Pada  penjelasan  pasal tersebut  juga  menyebutkan  yang dimaksud dengan pengesahan anak  adalah  pengesahan  status seorang  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan  perkawinan  dari  kedua orang  tua  anak  tersebut  telah  sah menurut hukum negara.
Berdasarkan  Pasal  52  ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  96  Tahun  2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa  pencatatan  pengesahan anak penduduk di wilayah Republik
Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan  secara  sah  menurut agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  dilakukan berdasarkan penetapan
pengadilan.  Sehingga  atas  dasar pertimbangan pasal tersebut, meskipun perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara  sah  menurut  agama  dan hukum Negara maka untuk kepastian  Para  Pemohon  secara hukum  atas  anak  Para  Pemohon tersebut  diperlukan  adanya  suatu penetapan dari Pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  pembahasan yang  telah  disampaikan  dari  keseluruhan hasil  penelitian  yang  dilaksanakan,  maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut
1.  Adanya ketidakselarasan pengaturan terkait kedudukan anak luar  kawin  berdasarkan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,
Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan,  Hukum  Adat  dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan pendapat terkait kedudukan  anak  luar  kawin  ini menimbulkan  perlu  adanya  suatu peristiwa pengakuan dan
pengesahan  anak  luar  kawin  agar kedudukan anak luar kawin tersebut jelas dan memiliki kedudukan  yang  pasti  di  mata hukum  sehingga  hak-hak  yang dimiliki dapat terjamin dengan baik sebagaimana anak sah lainnya.
2.  Dalam hal putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli, pertimbangan  Hakim  didasarkan terhadap  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan  dan  Pasal  52  Ayat  (1)
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  96  Tahun  2018 tentang  Persyaratan  Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil. Berdasarkan  hal  tersebut  anak bersangkutan  ditetapkan  sebagai anak  sah  dari  perkawinan  para pemohon  dengan  segala  akibat hukumnya  sehingga  berdasarkan penetapan pengadilan anak tersebut  berkedudukan  sebagai anak  sah  para  pemohon  dengan segala akibat hukumnya.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  adapun saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan adalah sebagai berikut :
1.  Bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku
di Indonesia  agar  perkawinan  yang dilangsungkan  dinyatakan  sebagai perkawinan  yang  sah  di  mata hukum  sehingga  nantinya  anak yang  dilahirkan  dalam  perkawinan tersebut  memiliki  kedudukan  yang jelas  di  mata  hukum  dan  tidak berstatus  sebagai  anak  luar  kawin agar  hak-haknya  sebagai  anak dapat terpenuhi dengan baik.
2.  Untuk  pemerintah  dan  lembaga yang  berwenang  agar  membuat peraturan yang jelas terkait dengan
kedudukan  anak  luar  kawin  dan hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut secara khusus agar tidak  terjadi  lagi  permasalahan hukum terkait kedudukan anak luar kawin dan perlakuan yang mendiskriminasi  atau  merugikan anak luar kawin tersebut.
3.  Bagi  mahasiswa  khususnya  agar dapat  berperan  untuk  memberikan informasi  dan  edukasi  kepada masyarakat terkait kedudukan anak luar  kawin  dalam  hukum  positif serta proses pengakuan dan pengesahan  anak  luar  kawin  agar masyarakat lebih memahami terkait hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak  terjadi  hal  serupa  secara berulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernadeta  resti  nurhayati.  (2017).  Status anak  luar  kawin  dalam  hukum adat Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 3 Nomor 2 Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif  dan  Empiris .  Depok: Preanadamedia Group
Hartanto,  Andy.  2015. Hukum  Waris .

## Surabaya: Laksbang Justisia
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas
Yustisia , 2 (2), 134-144.
Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam . Jakarta: Amzah Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum. Bandung: Alfabeta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam Lucy  Pradita.  2015. Hak Waris  Anak  Luar Kawin  Menurut  Hukum  Adat  Dan Yurispudensi  Mahkamah  Agung . Jurnal Repertorium, Edisi 3.
MUI,  M.  U.  I.  (2012).  FATWA  MAJELIS ULAMA  INDONESIA  Nomor:  11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA
DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA. Peraturan  Pemerintah    Nomor    54  Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Sharfina,  V.  H.,  &  Sukananda,  S.  (2019). Pelindungan  Hukum  Atas  Hak Keperdataan  Bagi  Orang  Yang
Berada Dalam Pengampunan (Studi  Kasus  Penetapan  Nomor 0020/PDT.P/2015/P.A. BTL). Justitia  Jurnal  Hukum,  Vol  3 Nomor 2
Suriyaman  Mustari  Pide,  2014, Hukum Adat    Dahulu,  Kini  dan  Akan Datang ,  Edisi  Pertama,  Jakarta: Prenadamedia Group. Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2019 Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Utama,  I.  G.  A.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi  International  Criminal Court  (ICC)  Dalam  Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas
Yustisia , 3 (3), 208-219.
Witanto, D.Y. 2012. Hukum  Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin . Jakarta: Prestasi Pustaka.