## DIMENSI PERUBAHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM TERBUKA

## THE DIMENSION OF THE CHANGE OF LAW VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF OPEN LEGAL SYSTEM
Yuddin Chandra Nan Arif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) BIMA Email : ycnakerajaan@ymail.com
Naskah diterima : 01/02/2013; revisi : 21/02/2013; disetujui : 29/02/2013

## A bstrAct
Law, as an open system, is a sort of a breakthrough as a field of study, enabling the creation of tolerance with other elements, which are outside of its scope. Consequently, law becomes a domain studied by other disciplines in the multidisciplinary context. Based on the foregoing, the significance of law as an open domain lies in its ability to introduce flexibility in legal rules, the reflexibility of which, along with the parallel social changes taking place, are likely to result in a legal reality which is responsive to the existing social realities. Law, as a unit of norms dealing with the recht object, namely society, must be open to development at all times. Law should not be static at one point, thus causing the life of the community to become constant. Law will always follow the developments taking place in society.  As a platform for fundamental change which can be simply explained in the context of legal change and social change created in the process of integrating the human agency (identity and regularities) and the process of social change into the legal analysis, in terms of substance, structure, culture or all of these three within the legal system.  At the level of an open legal system, the factor of change, whether its intended purpose is to adjust to the norms, or not to adjust to the requirements set by norms, are two variable motives, whereby the role occupant (person addressed by the law) is not aware of the norms concerned, or he/she is aware of such norms, however they do not suit the determined objectives. Therefore, there is a great need for interaction between legal change and social change in the context of the national legal reform which genuinely puts forward Indonesian values.
Keywords: Legal Change, Social Change, Open Legal System.

## A bstrAk
Hukum sebagai suatu sistem yang terbuka merupakan bentuk terobosan terhadap wilayah kajian untuk bertoleransi dengan elemen-elemen lain yang berada diluarnya, sehingga hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin. Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum yang renponsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sebagai kesatuan norma yang mengatur recht object , yakni masyarakat yang harus selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagai landasan perubahan dasar yang dapat dijelaskan secara sederhana dalam konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil penggabungan human agency (identitas dan regularities) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum, baik menyangkut
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 113~127
substansi, struktur, budaya atau ketiganya dalam sistem hukum. Pada tataran sistem hukum yang terbuka, faktor perubahan yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma adalah dua variable motivasi, di mana pemegang peran (adresat hukum) tidak sadar akan normanya ataupun norma-norma tersebut diketahuinya tetapi bersifat tidak serasi dengan tujuan- tujuan yang ditetapkan. Sehingga interaksi dari perubahan hukum dan perubahan sosial sangat dipelukan dalam pembenahan hukum nasional yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan.
Kata Kunci : Perubahan Hukum, Perubahan Sosial, Sistem Hukum Terbuka.

## PENDAHULUAN
P ersePsi tentAng hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitas memandang apa yang disebut dengan hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi (elemen perubahan) di mana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Secara esensial, hukum dalam paradigma perubahan adalah bersifat interdispliner , yang seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, tidak boleh statis (ada batas-batas yang perlu ditoleransi dalam keseimbangan yang normative-sosiologis ) sehingga dapat dijadikan pembaharu dalam kompleksitas perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan berorientasi pada masa depan ( for work looking ) dan menjadikan masa lampau ( back work looking ) sebagai pengalaman dalam lompatan pemikiran untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.
Kausalitas dan timbal balik hukum den- gan masyarakat tidak terlepas dari gagasan atau pendapat yang hidup di masyarakat, yang mana hukum yang dibuat tentu saja harus sesuai dengan tata sosial dan pra- nata kehidupan masyarakat. Dari sinilah timbul pandangan bahwa hukum tidak dibentuk, tetapi lahir dari masyarakat yang terus berkembang. Maka hukum itupun akan berperan secara baik kalau responsi- vitasnya untuk merefleksikan fenomena- fenomena sosial yang berbanding lurus dengan modernitas kehidupan, dipadukan dengan standarisasi tata keteraturan tujuan dan fungsi pada keterbukaan hukum men- gadopsi nilai-nilai luhur kemasyarakatan.
Ilustrasi-ilustrasi tersebut menggambar- kan bahwa sistem sosial harus dipahami sebagai sebuah keseimbangan ( equilibrium ) dalam pembenahan dan perubahan hukum yang bersifat responsive. Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada pe- rubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai reflector , di mana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat se- hingga mestinya hukum bersifat netral. Dalam konteks hubungan perubahan hu- kum dan perubahan sosial tersebut, Podg- orecki menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :
1.  Fungsi Integrasi , yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap ( mutual expectation ) dari masyarakat.
2.  Fungsi Petrifikasi , yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
3.  Fungsi Reduksi , yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda- beda dalam masyarakat yang  kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan ma- syarakat.Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pem- buatan putusan-putusan tertentu.
4.  Fungsi Memotivasi , yakni hukum meng- atur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ma- syarakat.
5.  Fungsi Edukasi , yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat,
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi. 1
Maka, dalam menentukan apa yang ha- rus termanifestasi dalam hukum, pada dasarnya konteks sosial merupakan aspek utama yang membentuk dan mengubah hu- kum, artinya seluruh fenomena-fenomena kongkret dan/atau situasi sosial masyarakat terjalin erat dengan regularities (pola-pola prilaku) yang mampu membangun pranata hukum yang selalu bergerak pada hal-hal abstrak yang dikongkritkan dalam transfor- masi perubahan hukum seiring perubahan sosial yang penekanannya pada prinsip- prinsip dinamisasi dan variatif pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Optimisitas dalam kajian artikel ilmiah ini adalah membuka dan merevisi para- digma berpikir yang selama ini terkesan tertutup dan terkungkung egoisme kesend- irian, sehingga dapat lebih membuka pintu- pintu diri pada fenomena-fenomena yang dalam realitasnya selalu dinamis dalam menemukan toleransi dengan kompleksitas perkembangan masyarakat. Maka rumusan masalahnya difokuskan untuk mengetahui Bagaimanah dimensi perubahan hukum dan perubahan sosial dalam konsep sistem hukum terbuka
Metode artikel ilmiah ini adalah Artikel ilmiah Kualitatif yang spesifikasinya Yuri- dis Normatif/Hukum Normatif , yang juga disebut sebagai Artikel ilmiah Doktrinal (Doctrinal Research) yang sifatnya Library Research (artikel ilmiah kepustakaan). Se- bagaimana Bismar Nasution menjelaskan dalam makalahnya bahwa :
Artikel ilmiah Doktrinal (Doctrinal Re- search) yaitu suatu artikel ilmiah yang men- ganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it written in the book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim me-
1 Muhibbah, Fungsi Hukum dalam Masyarakat , diakses dari http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/ fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html, Juni 2012.
lalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) 2 .
Artinya, bagaimana hukum berdina- misasi dengan menguraikan dan mengede- pankan esensi berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan; pokok pikirannya, substansi, kesatuan esensi dari perundang-undangan yang berlaku, serta kajian teori-teori hukum, konsep-konsep, logika, pendapat dan penafsiran hukum yang dirangkum secara sistematis dan ter- struktur dengan obyek kajian artikel ilmiah.
Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach) yaitu mengkaji kon- teks hukum dan sosial serta perubahannya yang tercermin dalam nilai-nilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan  den- gan objek artikel ilmiah;Pendekatan Kon- sep ( Conceptual Approach ) yaitu penekanan pada unsur-unsur  abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena, yang juga menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan pada aspek  doktrin atau ajaran atau teori dan  asas serta   konsep-konsep hukum yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti; Pendekatan Analitis (Analitycal Approach) yaitu menganalisis secara konsepsional mengenai pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.
Sedangkan Jenis dan Sumber Bahan Hu- kum yang digunakan adalah :
“Bahan Sekunder” (Bahan Kepustakaan) yaitu bahan hukum yang diambil dari ber- bagai literature berupa peraturan perun- dang-undangan, asas-asas, teori-teori, kon- sep-konsep dan/atau pendapat-pendapat para ahli hukum dan sosial dalam konteks studi kajian artikel ilmiah ini.
2 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum , Makalah dis- ampaikan pada Dialog Interaktif tentang Pene- litian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hu- kum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003, Hlm., 1.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 113~127
Sumber Bahan Hukum terdiri dari Bah- an Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan); diantaranya Konstitusi RI sebagai staats fundamental norm dengan mengelabora- sikan nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan ni- lai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Literatur-literatur di bidang hukum dan sosial yang dapat mem- berikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sos- ial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan sub- tansi artikel ilmiah ini. Untuk Bahan Hu- kum Tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus is- tilah hukum dan sosial, kamus besar bahasa Indonesia, indeks, ensiklopedi dan lainnya.
Bahan yang diperoleh tersebut, kemudi- an dikumpulkan berdasarkan topik perma- salahan yang telah disusun dan dirumuskan secara keseluruhan dan sistemik dengan menfokuskan spesifikasinya pada substansi horizontal dan vertical 3 yang kemudian dija- dikan sebagai bahan kajian secara kompre- hensif sesuai dengan tipologi penelitian.
Dari permulaan bahan, seorang penga- nalisis hukum mencari arti akan esensi dan substansi masalah, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemung-
3 Substansi Horizontal maksudnya adalah esensi dan pokok kajiannya disusun berdasarkan jenis yang sama dan/atau tidak sama tetapi menempati ranah/bidang yang sejajar. Contoh : Buku Teori Hukum Responsif dengan Teori Hukum Progresif, Teori Strukturalisme Sosial dengan Teori Behaviorlisme Sosial, dll. Substan- si Vertical maksudnya hampir sama dengan substansi horosontal hanya saja disusun dan difokuskan pada ra- nah/bidang yang bertingkat. Contoh : Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik Hukum).
kinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kes- impulan akan ditangani secara integral-ho- listik dan spesifik, tetap terbuka dan kritis dengan mengakar pada pokok kajian per- masalahan.
Bentuk analisa yang dikedepankan adalah Preskriptif Analitis, sebagaimana kami mengutip pendapat Bambang Sung- gono bahwa :
Preskriptif Analitis yaitu suatu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan, yang berdasarkan teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data/atau menunjukkan komparasi ba- han yang ada hubungannya dengan seper- angkat bahan lain 4 .
Selain itu, juga sebagai pelengkap digu- nakan analisis deduktif yang merupakan analisis dengan memulai kajian itu dari per- soalan-persoalan yang bersifat umum ke- mudian dikaji secara khusus, sehingga dari hal-hal yang bersifat khusus inilah akan di- ambil suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN
1.  Tinjauan Umum Hukum Sebagai Sistem Terbuka dan Konsep Perubahan Hukum
a.  Hukum Sebagai Sistem Terbuka
Gagasan “sistem” dalam ilmu tersebar luas, karena hampir menguasai konteks berfikir ilmuwan dalam segala bidang. Kata sistem merujuk kepada banyak pengertian. Secara sederhana kata ini berarti sekelom- pok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melaku- kan suatu maksud atau “ Group of things or part working together in a regular relation ”. 5
4 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 38.
5 Bernard Arief Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum , diakses dari http://ebooks.lib.unair.ac.id/down- load.php?id=174, tanggal Juni 2012, hlm.,5.
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
Definisi yang kurang lebih sama diberi- kan oleh Black’s Law Dictionary, yang mengartikan sistem sebagai “ Orderly com- bination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle ”. 6
Lengkapnya, Tatang M. Amirin menjelas- kan makna sistem sebagai berikut : 7
1. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda- benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah mapun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu;
2.  Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat  atau  organ   tubuh  secara   kes- eluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfung- sinya  fungsi  tubuh tertentu yang rumit tetapi vital;
3.   Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang   tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu  kesatuan  yang logic  dan  dikenal sebagai isi buah fikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu.
4.  Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis tertentu atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek);
5. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara;
6.  Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian  skema  atau  metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau model tata cara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau
6 Ibid . 7 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem , Ra- jawali Press, Jakarta, 2010, hlm., 7-dst.
pemrosesan dan juga dalam  pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.
Banyak unsur-unsur yang terjalin dalam suatu sistem. Hal ini terlihat pada hukum sebagai suatu sistem. Sudikno Mertokusu- mo mengibaratkan bahwa :
“Sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong men- jadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing- masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lain- nya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri”. 8
Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam operasi aktualnya meru- pakan sebuah organisme kompleks yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen yaitu: 9
1. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dian- taranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang mempunyai fungsi law enforcement dalam sistem itu sendiri.
2.  Komponen substansi, merupakan norma- norma hukum, baik itu peraturan-per- aturan, keputusan-keputusan dan seb- againya yang digunakan oleh para penegak hukum (komponen struktur) maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen budaya hukum, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan
8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogya- karta, 2010, hlm., 102–103.
9 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm., 17-18.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
113~127
pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged’s dan external legal culture , yaitu kultur masyarakat pada umumnya.
Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan, ber- interaksi dan saling bersimbiosis pada reali- tas hukum dan sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, sistem juga memiliki ciri-ciri yang menurut Elias M. Awad sebagaimana dikutip oleh H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto adalah sebagai berikut : 10
1. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan  terbuka  jika  berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan  tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;
2.  Sistem  terdiri  dari  dua  atau  lebih  sub- sistem dan setiap  sub-sistem terdiri lagi dari sub-sistem lebih kecil dan begitu se- terusnya;
3. Sub-sistem  itu saling  bergantung  satu sama lain dan saling memerlukan;
4. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri ( self regulation );
5.  Sistem memiliki tujuan dan sasaran.
Dalam konteks yang dimaksud, Arief Sidharta mengatakan :
”Sistem hukum yang terbuka merupak- an sistem hukum yang dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lain di luar hukum. Tidak mengherankan apabila di antara sistem-sistem hukum itu terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Ciri-ciri yang sama inilah yang kemudian menjadi dasar pengklasifikasian sejumlah sistem
10 Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kem- bali , Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm., 85.
hukum itu ke dalam suatu keluarga sistem hukum (parent legal sistem). 11
Sistem hukum terbuka merupakan salah satu aliran dalam teori hukum diwakili oleh Paul Scholten. Beliau berpendapat bahwa :
”Hukum itu merupakan suatu sistem; bah- wa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sam- pailah pada asas-asas. Tapi ini tidak- lah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putu- san itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru. 12
Sistem hukum yang terbuka tersebut di- gunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyara- kat dan perubahan sosialnya, termasuk hu- kum digambarkan dalam bentuk yang jelas- jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis dalam normatif-sosiologis . Tipikal dari sistem hukum terbuka adalah bahwa ia memainkan peranan mengintegra- sikan, baik yang berkenaan dengan hubun- gan antar disiplin-disiplin ilmu satu terha- dap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil artikel ilmiah dari disiplin-disiplin ilmu tersebut dalam konteks penyempurnaan hukum yang dina- mitas dengan perubahan-perubahan aspek dan/atau pembidangan kehidupan yang kompleks, yang dalam konteks ini adalah perubahan-perubahan sosial masyarakat menuju perubahan hukum Indonesia.
Maka, hukum sebagai suatu sistem yang terbuka merupakan bentuk terobosan ter-
11 Bernard Arief Sidharta, Op. Cit.
12 Muhamad Mujahidin, Aliran-Aliran Hukum , diakses dari http://mujahidinimeis.wordpress. com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum/, tanggal Juni 2012.
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
hadap wilayah kajian untuk bertoleransi dengan elemen-elemen lain yang berada diluarnya, sehingga hukum menjadi do- main bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin. Elemen-elemen tersebut haruslah saling berhubungan seperti yang dikatakan Dewey ”kumpu- lan, koleksi dan inventaris”. 13 Maksudnya adalah sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan an- tara bagian-bagiannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Angell dalam konteks so- siologi hukum bahwa : ”Bagian-bagian sistem sosial dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan”. 14
Konsep Perubahan Hukum
Ada 2 (dua) pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum. Kedua pandangan ini saling tarik menarik dalam tampilan eksistensinya yang masing- masing memiliki alasan pembenar sebagai rasionalisasinya.
a.  Pandangan Tradisional
Dalam rangka perubahan hukum, masyarakat perlu berubah terlebih dahu- lu, baru kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Kedudukan hukum dalam pandangan ini adalah sebagai pembenar apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian ( dienende funtie ). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut ( het recht hinkt achter de feiten aan ). Hukum dipandang pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum. 15

## b.  Pandangan Modern
13 Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, Op. Cit. , hlm., 88. 14 Ibid.
15 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2006, hlm., 7.
Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh Karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil terlebih dahulu baru peristiwa mengikutinya. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial ( law a tool of sosial engineering ), di mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan yang terencana. Pada fungsi sosial kontrolnya ( social control ) diletakkan pada kehidupan pribadi dalam konteks kehidupan masyarakat. 16
Terlepas dari dominasi 2 (dua) pandan- gan tersebut di atas, secara teoritis, menu- rut Lawrence M. Friedman perubahan hu- kum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) tipe menurut titik awal perubahannya dan dan titik dampak akhirnya : 17
1.  Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya.
2.  Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum terse- but (dengan atau tanpa proses internal ter- tentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat.
3.  Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.
4.  Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hu- kum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat.
Menurut Ahmad Ali bahwa tidak perlu mempersoalkan tentang bagaimana hukum
16 Ibid ., hlm., 8.
17 Lawrence M. Friedman. Op. Cit., hlm., 353-354.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 113~127
menyesuaikan diri dengan perubahan ma- syarakat, dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyara- kat, juga tidak perlu dipersoalkan faktor lain dulu baru hukum ikut-ikutan meng- gerakkan perubahan itu. Yang penting, bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta (sebagai pertama atau kedua atau ke berapapun tidak menjadi soal) dalam menggerakkan perubahan. Kenyataannya, di manapun dalam kegiatan perubahan hu- kum, hukum telah berperan dalam peruba- han tersebut dan juga berperan mengarah- kan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. 18
Pada konteks tersebut, bahwa dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum Nasional, ada 3 (tiga) dimensi yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemu- kakan oleh Abdul Manan: 19
a.  Dimensi Pemeliharaan, yaitu dimensi un- tuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang dengan tetap dan harus berpijak pada situasi dan kondisi yang sudah berubah serta berori- entasi kepada kemaslahatan bersama. Dimensi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum dan sesung- guhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
b.  Dimensi Pembaruan, yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkat- kan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Selain pembentukan peraturan perundangan yang baru, juga dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan pe- rundangan yang telah ada, sehingga sesuai
18 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ; Suatu Ka- jian Filosofis dan Sosiologis , Chandra Pratama : Jakarta, 1996, hlm., 215.
19 Abdul Manan, Op. Cit., hlm., 14-15.
dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berkembang.
c.  Dimensi Penciptaan, yakni dimensi kreati- vitas, maksudnya adalah penciptaan suatu perangkat peraturan baru yang sebelum- nya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.
3.  Konsep Perubahan Sosial
Perubahan sosial dalam kehidupan ma- syarakat merupakan gejala umum yang ter- jadi di setiap masyarakat dan juga merupak- an gejala sosial yang terus terjadi. Karena melekatnya gejala perubahan sosial terse- but, tidak berlebihan jika ada yang men- gatakan bahwa semua yang ada di masyara- kat mengalami perubahan, kecuali satu hal yakni perubahan itu sendiri. Artinya pe- rubahan itu sendiri yang tidak mengalami perubahan, tidak surut atau berhenti seir- ing dengan berjalannya waktu.
Menurut Soleman B. Toneko :
“suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan”. 20
Artinya bekerjanya hukum dalam ma- syarakat akan menimbulkan situasi ter- tentu yang jika berlaku efektif akan men- ciptakan perubahan yang dapat dikategori- kan sebagai perubahan sosial. Selalu ingin berkembang dan berubah adalah konsekue- nsi dari sifat dinamis yang melekat pada masyarakat. Ritme perubahan tersebut ada yang lambat, sedang dan bahkan ada yang cepat karena dipacu oleh perkembangan dan modernitas ilmu pengetahuan serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Akibatnya pola-pola prilaku ( regularities ) yang terjadi diantara kelompok masyarakatpun menjadi semakin kompleks sebagai sebuah realitas sosial ( nomos ).
20 Soleman B. Toneko, Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat , RajaGrafindo : Jakarta, 1993, hlm., 69.
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
Pada konteks teorinya, Soejono Soekan- to mengemukakan :
Proses perubahan sosial biasanya berlang- sung melalui saluran-saluran perubahan tertentu. Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan dan bi- asanya pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian masyarakat. 21

## Kemudian beliau menambahkan dengan menjelaskan bahwa :
Dalam proses perubahan sosial, terkadang dipertentangkan antara perubahan dari aspek material dan aspek spiritual. Menu- rut beliau, sebenarnya tidak ada perten- tangan diantara kedua aspek tersebut, yang ada adalah kemungkinan salah satu aspek tertinggal oleh aspek yang lain, di- karenakan aspek material lebih mudah mengalami perubahan dibandingkan den- gan aspek spiritual yang agak sulit untuk diubah karena menyangkut mentalitas. 22
Perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berupa sistem nilai-nilai, norma- norma sosial, pola-pola prilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan sebagainya, yang memunculkan keadaan- keadaan baru. Keadaan-keadaan baru yang timbul tersebut adalah sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi yang dapat mempengaruhi segala sistem dan pranata sosial dalam masyarakat sebagai sebuah re- alitas sosial yang baru pula. Artikel di situs www. santoslolowang.com dijelaskan bahwa:
”Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh 2 (dua) faktor saja, yaitu faktor intern antara lain pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya
21 Soejono Soekanto, et. al., Pendekatan Sosiologi Ter- hadap Hukum , Bina Aksara : Jakarta, 1993, hlm., 18.
22 Ibid.
suatu revolusi. Sedangkan faktor ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebu- dayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial antara lain adalah apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, sistem lapisan sosial yang terbuka, pen- duduk yang heterogen maupun ketidak- puasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya. 23
Perlu juga dipahami bahwa dalam pe- rubahan-perubahan sosial, terdapat pula faktor-faktor yang memperlambat terjadin- ya perubahan sosial tersebut, hal ini dise- babkan antara lain oleh sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau ( tradis- ionalisme ), adanya kepentingan-kepentin- gan yang tertanam dengan kuat ( vested in- terest ) dengan dalih berpikir logis se bagai pembenarannya adalah derajat negatifi- tas terhadap hal-hal yang baru atau asing yang akan merusak dan/atau meruntuhkan tatanan-tatanan lama yang dianggap oleh mereka (sebagian masyarakat yang kontra terhadap perubahan) masih baik dan ma- sih mampu berkoordinasi dengan nilai-nilai yang hidup di sekitar masyarakat.
Ada istilah latin yang menyatakan : “ Tempora mutantur (et nos mutamur in il- lis) ” yang artinya bahwa waktu berubah dan kita berubah dengannya. Kemudian : “ Multi multa nemo omnia acviy ”, maksud- nya ialah banyak orang yang mengetahui banyak hal, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui segalanya. Filosofi yang harus dipahami dari kedua istilah tersebut adalah dinamitas manusia akan segala sesuatunya sangat ditentukan oleh bergulirnya waktu, yang sadar atau tidak sadar manusia selalu berada dalam perubahan-perubahan un- tuk menemukan solusi dari kekurangan-
23 Santoso, Hukum dan Perubahan Sosial ,  diakses dari http://www.santoslolowang.com/ Hukum_dan_Pe- rubahan_Sosial.pdf/, tanggal Juni 2012, hlm., 4.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 113~127
kekurangan yang ada yang tidak akan per- nah dan tidak akan habis untuk dicarikan solusinya. Rasionalisasinya bahwa peruba- han-perubahan dalam pencarian solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada akan terus dan terus berjalan dalam waktu yang terus berjalan pula.
Sehubungan dengan keadaan-keadaan baru tersebut, yang dalam ranah sosiologi hukum merupakan out put sebagai kon- sekuensi nyata dari perubahan sosial yang akan berdampak pada perubahan hukum, maka dari itu pandangan Sinzheimen yang dikutip oleh Soetjipto Rahardjo adalah: “yang masih perlu dipertanyakan lebih lan- jut apakah hal-hal baru itu memang mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan hukumnya”. 24 Lebih lanjut dikatakan bahwa:
Syarat terjadinya perubahan pada hu- kum, baru ada manakala timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal baru itu dapat melahirkan emosi- emosi pada pihak yang terkena. Biasanya pihak yang terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah meng- hadapi keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan ke- hendak mereka. 25
Perubahan-perubahan yang direncana- kan dan dikehendaki oleh masyarakat seb- agai pelopor dan adresat (pemegang peran) hukum merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar sosial yang kuat. Hasil yang positif akan tergantung pada kemampuan pelopor perubahan un- tuk membatasi kemungkinan-kemungki- nan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk memu- dahkan proses reorganisasi. Kemampuan membatasi terjadinya reorganisasi tergan- tung pada suksesnya proses interaksi yang
24 Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , An- gkasa : Bandung, 1980, hlm., 101.
25 Ibid ., hlm., 147.
simbiosis dari unsur-unsur baru yang me- nyebabkan terjadinya perubahan.
2. Dimensi Perubahan Hukum dan Per- ubahan Sosial Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka
Idealnya, hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun karena ketidak responsifnya justru hukum tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya. Maka perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial atau seba- liknya tidak selalu berlangsung bersama-sa- ma. Dan jika hal semacam ini terjadi maka terjadilah suatu “ sosial lag ” 26 yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimban- gan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan ter- jadinya kepincangan-kepincangan.
Terjadinya gejala dengan jarak perbe- daan yang mencolok antara hukum dan perilaku sosial akan menimbulkan ketegan- gan yang semestinya harus segera disesuai- kan agar tidak berkeberlanjutan. Terting- galnya perkembangan hukum oleh unsur- unsur sosialnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilaku ( regularities ) yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disu- sun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mem- punyai kekuasaan dan wewenang. Terting- galnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyara- kat secara universal.
Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa: “Norma-norma yang berusaha membatasi atau mengontrol perilaku selalu ditujukan pada perilaku yang dipandang sebagai hal yang diinginkan orang. Dengan
26 diakses dari http://www.santoslolowang.com. Op. Cit., hlm.,5.
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
kata lain, ada permintaan atas perilaku”. 27
Jika dihubungkan dengan fungsi hukum, beliau mengatakan :
Fungsi lain dari hukum adalah men- ciptakan norma-norma itu sendiri, ba- han-bahan mentah bagi kontrol sosial. Kekuatan-kekuatan sosial melontarkan tekanan-tekanan; tuntutan-tuntutan ini membentuk hukum, bertindak sebagai in- strument perubahan yang tertata, rekaya- sa sosial (sosial engineering). 28
Kemudian lebih lanjut Lawrence M. Friedman berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa: “Secara kenyata- an hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu 29 .
Persepsi menurut Arnold M. Rose seb- agaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah dilihat dari as- pek penyebab terjadinya perubahan sosial yang dikaitkan dengan hukum, yang meli- puti 3 (tiga) perihal, yaitu : 30
1.  Komunikasi yang progresif dari pada pen- emuan-penemuan di bidang teknologi;
2.  Kontak atau konflik antara kebudayaan; dan
3. Terjadinya gerakan sosial ( sosial move- ment ).
Hukum lebih merupakan akibat dari pada factor-faktor penyebab terjadinya pe- rubahan-perubahan sosial. Seperti apa yang telah dijabarkan dari uraian-uraian di atas, maka perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya memiliki hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan masyarakat. Sehubungan den- gan itulah secara teoritis konsep sistem yang terbuka yang dijadikan dasar dalam
27 Lawrence M. Friedman. Op. Cit ., hlm., 110.
28 Ibid ., hlm., 21.
29 Abdul Manan. Op. Cit ., hlm., 76.
30 Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. 19, Rajawali Press : Jakarta, 2010, hlm., 95.
mensimbiosakan hubungan keduanya, se- hingga hukum hendaknya dipahami seb- agai domain terbuka dalam sistemnya agar hukum terbebaskan dari strukturnya yang kaku dan tertutup.
Disinilah arti penting dari paradigma sosiologi hukum ( empiric ) untuk di- tempatkan bersama dengan positivism hukum ( normative ), “disandingkan” dan bukan untuk “ditandingkan”. Sehingga, kita bisa menghindarkan pengingkaran terhadap legitimasi atau validitas dan penolakannya terhadap yang lain yang seharusnya dipandang secara utuh dan organic atau holistic , yang berguna dalam mengevaluasi, merekonstruksi dan mere desain konteks keindonesiaan pada pengembangan ilmu hukum Indonesia sebagai sebenarnya ilmu ( genuine science ).
Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubah- an hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial men- jadi sebuah realitas hukum yang renponsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum se- bagai kesatuan norma yang mengatur recht object , yakni masyarakat, yang menurut Paul Scholten haruslah selalu terbuka ter- hadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan men- imbulkan konstannya kehidupan masyara- kat. Hukum akan selalu mengikuti perkem- bangan masyarakat.
Maka, diantara perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya telah ter- jadi interaksi yang sangat solid dan telah begitu ideal pada tataran kehidupan sosial masyarakat, hanya saja egosentris keilmu- wanlah yang menjadikan keduanya terlihat terkotak-kotak, padalah keduanya meru- pakan satu sistem dalam jaringan ideal keil- muan yang saling bertoleransi dan meleng- kapi. Hubungan interaksi keduanya akan tergambar dengan jelas seperti yang dijabar- kan dalam
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
Bagan 1 :
INTERAKSI PERUBAHAN SOSIAL DAN PERUBAHAN HUKUM PERUBAHAN SOSIAL PERUBAHAN HUKUM MENGHASILKAN DUA PARADIGMA Hukum melayani kebu- tuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan menjadi ketinggalan oleh karena lanjutnya perkembangan masyarakat Per-UU-an Pengkajian Hukum Pendidikan Hukum Hukum dapat mencip- takan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat ᐈ Perubahan yang cen- drung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan.
ᐈ Ketertinggalan hukum di- belakang perubahan sosial ᐈ Penyesuain yang cepat dalam hukum kepada ke- adaan baru ᐈ Hukum sebgai fungsi pen- gabdian . ᐈ Hukum berkembang men- gukuti kejadian berarti ditempatkanya adalah di- belakang peristiwa bukan mendahuluinya.
ᐈ Law ad a tool of social anginering.
ᐈ Law as a tool of direct so- cialchange
ᐈ Berorientasi kemasa de- pan (forword look-ing ᐈ Ius constitutuendum
ᐈ Hukum berperan aktif. ᐈ Tidak hanya sekedar menciptakan ketertibaan tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perke- bangan tersebut.

## Dinamisasi Hukum Dalam Realitas Sosial , 31
Jelaslah apa yang tergambar pada Bagan 1 di atas merupakan positifitas interaksi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya (perubahan hukum dan perubahan sosial). Maka dari itu, berangkat dari hal- hal tersebut, lebih lanjutnya dapat dijelas- kan dengan menggunakan pendekatan hu- kum sebagai sistem hukum terbuka, yang akan dengan jelas terlihat simbiosanya dalam suatu jaringan yang saling melengka- pi antara perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya, diantaranya adalah :
1.  Hukum tidak akan lagi bersifat kaku dan egosentris pada dirinya sendiri, melain- kan hukum akan menjadi dan mengalami dinamisasi dengan responsifitasnya bila
31 diakses dari http://www.uin-malang.ac.id/ index.php?option=com_content&view=article& id=1878%3Adinamisasi-hukum-dalam-realitas- sosial&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=210, bulan Juni 2012.
berhadapan dengan komplesknya peruba- han sosial dalam kehidupan masyarakat.
2.  Perubahan sosial secara evolusi maupun revolusi akan membawa konsekeunsi pada pemulihan hukum untuk menjadi realitas hukum yang adaptif dengan  realitas sosial.
3. Dengan sistem yang terbuka, fungsi hu- kum sebagai kendali sosial atau kontrol sosial dapat lebih dielaborasikan dengan perubahan yang menjadi realitas sosial dalam satu jaringan toleransi untuk sal- ing melengkapi.
4. Intervensi yang produktif dari berbagai disiplin ilmu lainnya akan menjadikan hukum lebih universal dan solusif  dengan berbagai faktor dalam pembidangan kehidupan  masyarakat.
Sehingga, maksud dari keseluruhan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, akan digambarkan secara garis besar pada Bagan 2 berikut ini sekaligus sebagai closing analisis dari kajian ini.
BAGAN 2 Berbagai Disiplin Ilmu Hukum Seb- agai Sistem Disiplin Ilmu Disiplin Ilmu Perubahan Interaksi Perubahan
Pemaknaan Hukum Sebagai Sistem Ter- buka (Konteks Perubahan Hukum dan Pe- rubahan Sosial)
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................

## KESIMPULAN
Tipikal dari sistem hukum terbuka adalah bahwa ia memainkan peranan menginte- grasikan domain hukum bagi telaah disip- lin lain dalam tatanan multi disiplin, baik yang berkenaan dengan hubungan antar disiplin-disiplin ilmu tersebut maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-ha- sil artikel ilmiah dari disiplin- disiplin ilmu tersebut dalam konteks pe nyempurnaan hukum yang dinamitas  dengan perubahan- per ubahan aspek dan/atau pembidangan kehidupan yang kompleks, yang dalam kon- teks ini Perubahan hukum dan perubahan sosial atau sebaliknya memiliki hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga hukum hendaknya dipahami sebagai domain ter- buka dalam jaringan dan sistem ideal keil- muan yang saling bertoleransi dan meleng- kapi agar hukum terbebaskan dari struk- turnya yang kaku dan tertutup.
Hukum sebagai sistem yang terbuka (dengan pendekatan berbagai multi disip- lin ilmu terhadap domain hukum) khusus- nya konteks kajian ini (perubahan hukum dan perubahan sosial) harus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pe- nyusunan pembaharuan hukum nasional Indonesia dan seperlunya dapat mendobrak nilai-nilai usang yang tidak mencermink- an  domain dan nilai-nilai keindonesiaan menuju pembudayaan hukum pada semua elemen hukum (lembaga trias politika, ak- ademisi, praktisi, pemerhati hukum dan masyarakat luas dengan kebhinekaan bi- dang ilmu dan budaya yang ada) yang harus mampu meresapi dan diresapi mejadi kul- tur yang dirasakan mendarah daging dalam nilai-nilai abstrak dan empirik sehingga mampu menuju standart keidealan hukum yang Indonesia semestiya.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Cet. 3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Chandra Pratama, Jakarta, 2006.
Anthon F. Susanto, Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif , Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2007.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis , Cet. I, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Ed. Revisi, Cet. 4, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Cet. 2, Nusa Media, Bandung, 2009.
Otje Salman, H.R. dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum ; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali , Cet. 5, Refika Aditama, Bandung, 2009.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 113~127
Soleman B. Toneko, Pokok-Pokok Study Hukum Dalam Masyarakat , RajaGrafindo, Jakarta, 1993.
Soejono Soekanto, et. al., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta, 1993.
Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Cet. 19, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1980.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Posistivisme Hukum , Cet. I, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2011.
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris , Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
Makalah & Artikel, Website
Bernard Arief Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum , http://ebooks. lib.unair.ac.id/download.phpid diakses Juni 2012.
Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum , Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003.
Muhamad Mujahidin, Aliran-Aliran Hukum ,  http://mujahidinimeis. wordpress.com/ 2010/05/05/aliran-aliran-hukum/, diakses Juni 2012.
Tanpa  Nama, Hukum dan Perubahan Sosial , http://www. santoslolowang.com /data/viewing/Artikel/Hukum_dan+_ Perubahan_Sosial.pdf/, diakses Juni 2012.
Tanpa Nama, Dinamisasi Hukum Dalam Realitas Sosial , http://www. uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view =article&id=1878%3Adinamisasi-hukum-dalam-realitas- sosial&catid=36%3Akolom-pr2&Itemid=210, diakses Juni 2012.
Muhibbah, Fungsi Hukum dalam Masyarakat ,  http://s2hukum.
Yuddin Chandra Nan Arif  | Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem..........................
blogspot.com/2010/03/ fungsi-hukum-dalam-masyarakat.
html, diakses Juni 2012.