## RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA
1

## Hamdan Zoelva
Mahkamah Agung Republik Indonesia Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta email: hamdanzoelva@yahoo.com

## Abstrak
There are differences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic law into national law.
Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat  negara  harus  berdasarkan  pada  agama  (Islam)  dan  ada  yang  berpendapat sebaliknya,  bahwa negara  harus  dipisah  dari  agama  (nasionalisme  sekuler).  Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah  disahkannya  UUD  tanggal  18  Agustus  1945.  Sejarah  ini  menunjukkan  bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut,  mengembalikan kewenangan  kepada  umat Islam  untuk  menentukan  arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Kata Kunci : Islam, Negara, Nasionalisme
1 Materi disampaikan pada Seminar Nasional “Islam, Negara dan Pancasila” diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 29 November 2012.
Menguraikan hubungan antara agama dan negara bukanlah pekerjaan yang mudah. Jalinan hubungannya telah memancing per- debatan yang sangat dinamis dalam ke ta ta- negaraan Indonesia. Pokok soal yang sering diperdebatkan adalah keberadaan posisi aga ma dalam hubungan dengan negara, dalam hal ini
termasuk keberadaan hukum agama (hukum Islam) dalam tata hukum In donesia. Sejauh yang dapat ditangkap da r i perjalanan sejarah, perdebatan tersebut te lah dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pembentukan negara bangsa, tatkala para pendiri negara kita ( the founding fathers and mathers) dihadapkan pada
100    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
persoalan prinsipil, yakni di atas dasar apa negara In do nesia didirikan dan dioperasikan kelak. Da lam hal ini terdapat dua kutub pandangan yang berbeda secara diametral, yaitu negara yang harus berdasarkan agama (Islam) dan negara yang berdasarkan nasionalisme se- kuler. Perdebatan itu dianggap selesai ketika disepakati rumusan Jakarta Charter (Piagam Jakarta 22 Juni 1945). Kemudian kompromi yang dianggap sementara, dilakukan ketika pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945 dari Piagam Jakarta, yaitu yang menghapuskan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kesepakatan ini menyimpan bara perdebatan pada masa selanjutnya. Karena kesepakatan pada 18 Agustus 1945 itu dianggap se ba gai kesepakatan sementara agar tidak meng hambat Indonesia yang baru sehari merdeka Pada periode ketatanegaraan berikutnya di alektika ini kian berkembang. Ketika tata- nan negara berdasarkan kesepakatan 18 Agustus 1945 telah berproses, persentuhan an  tara agama dan negara faktanya sering ber jalan secara dikotomis, dan sering tidak sinergis sehingga menghasilkan hubungan yang bersifat antagonistik sekaligus ako- mo da tif. Masa persidangan konstituante 1957-1959 dianggap gagal mengesahkan kons titusi baru karena persoalan hubungan antara agama (Islam) dan negara ini. De m i- kian juga pada masa Orde Baru, agama dalam hal ini ditempatkan vis-a-vis dengan negara, sebagaimana tercermin dari kebi ja kan asas tunggal Pancasila bagi semua or ga nisasi massa dan organisasi politik yang banyak mendapat kecaman dan kritikan ta jam. Namun pada saat yang sama, aspirasi ke agamaan mendapat tempat dalam tata pe ru ndangan dan hukum. Dengan kata lain, hukum agama (Islam) justru tetap dia komodasi dalam tata hukum nasional, bahkan jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Fenomena ini kian nampak ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Dalam hal ini, hukum Islam mengalami perkembangan se-
ca ra berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Indikator yang mencerminkan ke cen- derungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya sejumlah perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan ba nyak undang-undang Islam dilahirkan. Ke cenderungan yang paling signifikan nampak dalam bentuk transplantasi hukum Islam ke dalam hukum pidana Indonesia seperti yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal ini kemudian diikuti oleh pe me rintah daerah lainnya dengan sejumlah pe raturan daerah yang bernuansa syari’ah.
Hanya saja, pemberlakukan hukum Is- lam sebagai hukum formal tersebut telah me nimbulkan perdebatan publik yang luas. Banyak pertanyaan mengenai formalisasi hu- kum Islam tersebut baik dari sisi efektivitas maupun penerapannya dalam bingkai ne- ga ra bangsa Indonesia.Terlebih, muncul ke- khawatiran akan terjadi diskriminasi da lam pemberlakukan hukum agama dalam ne gara Indonesia. Secara politik hal ini di ang gap dapat membuka arena konstetasi an tar agama di satu pihak, dan antar agama dan negara di pihak lain. Apakah memang de mikian? Lantas bagaimana seharusnya hu bungan agama dan negara itu dibangun da lam kerangka yang lebih ideal dan kons titusional. Tulisan singkat ini akan me ngu raikan perkembangan dialektika aga ma (Islam) dan negara dalam sejarah keta tanegaraan Indonesia, khususnya pada saat proses pembentukan UUD dan pasca perubahannya, serta pengaruh antar kedua pranata tersebut dalam tata hukum Indonesia baik secara praktis maupun empiris. Realita apa saja yang mencuat, dan bagaimana hu bu- ngan antar agama dan negara dilem ba gakan. Pembahasan menyangkut agama (khu susnya Islam) dan negara dalam tulisan ini hanya akan difokuskan pada wujud yang melembaga, yakni nilai-nilai hukum Islam yang telah dikongkretkan dan diterapkan da lam ranah ketatanegaraan.
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    101
Dialektika Islam dan Negara dalam Tinjauan Sejarah Indonesia
Secara historis, dialektika agama dan negara sebenarnya sudah berlangsung lama, jauh sebelum kolonialisasi mengakar di In- do nesia. Dalam hal ini, Islam telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan mempunyai pengaruh yang bersifat nor matif dalam kebudayaan Indonesia. 1 Ketika Be landa sampai di Nusantara sekitar abad 16-17 Masehi, mereka menemukan be be rapa kerajaan besar atau kecil yang ter se bar di berbagai pelosok nusantara telah mem berlakukan hukum Islam dan corak pe merintahan Islam. Intinya, secara politik raja-raja di nusantara memberlakukan hukum Is lam meski tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. 2 Na mun dalam perkembangan selanjutnya, hu- kum Islam kian berada dalam posisi yang tidak pasti dan terpinggirkan, karena ter dorong oleh kepentingan kolonialisme pa  da saat itu. Sejak rezim kolonial Belanda menguasai kepulauan Indonesia seutuhnya, politik hukum pun berubah secara sistematis. Pemerintah kolonial Belanda berupaya me la kukan pembatasan keberlakuan hukum Is lam yang antara lain didasarkan pada teori re sepsi 3 yang digagas Snouck Hurgronje de ngan pemberlakuan Staatsblad 1937 no. 116 4 Lemahnya posisi hukum Islam ini te rus terjadi hingga menjelang berakhirnya ke kuasaan Hindia Belanda pada tahun 1942. Demikian halnya pada masa pendudukan Jepang. Meski tidak ada perubahan berarti bagi posisi agama, Islam, selama masa ini, namun dapat dikatakan lebih
1 Selengkapnya  lihat  Muhammad  Daud  Ali, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2009, h.223; dan lihat pula Roeslan Abdul Gani, Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia , Jakarta: Antar Kota, 1983, h. 27.
2 Hamka, Sejarah  Umat  Islam ,  Bukit  Tinggi:  N.V. Nusantara, 1961, h. 20.
3 Hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.
4 Aturan ini memuat rekomendasi tidak diterimanya hukum kewarisan islam, dicabutnya wewenang pe ra- dilan  agama,  ditempatkannya  pengadilan  agama  di ba wah pengawasan landraad dan putusan pengadilan agama tidak dapak dilaksanakan tanpa executoir Ke tua landraad .  Lihat  M.  Yahya  Harahap,  “Informasi  Kom- pilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam” dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos, 1999, h. 27.
baik da ri rezim sebelumnya, karena beberapa ba dan atau komite bentukan Jepang seperti BPUPKI, duduk tokoh-tokoh yang mewakili ke lompok Islam. Ada kehendak Jepang me- rangkul ummat Islam untuk kepentingan Pe rang Asia Timur Raya.
Masa Indonesia merdeka adalah saat pa- ling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia,  dengan  semangat  membawa peru bahan nilai-nilai revolusioner dalam tata hukum di Indonesia, termasuk perjuangan pa ra tokohnya dalam menjadikan hukum Is lam sebagai dasar tata hukum Indonesia. Ketika UUD 1945 akan disahkan, dialektika me ngenai relasi agama dan negara menjadi awal perdebatan yang menguras energi. Wak- tu itu ada perbedaan pandangan yang cukup tajam diantara para founding fathers yaitu, an tara faksi Islam dan faksi nasionalis dalam sidang BPUPKI. Faksi Islam menghendaki ne gara berdasar Islam, sedangkan faksi na sionalis menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama. 5 Faksi Islam berprinsip bah wa agama, dalam hal ini Islam, tidak da pat dipisahkan dari urusan kenegaraan, ka rena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, me la in kan juga hubungan sesama manusia, ling kungan dan alam semesta. 6 Sedangkan faksi nasionalis berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fung si agama hanya mengurusi ajaran-aja ran yang berkaitan dengan kehidupan akhi rat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi. 7 Sekalipun proses perdebatan mengenai pilihan dasar negara sangat keras, perdebatan itu berakhir pada suatu titik kompromi atau kesepakatan (concensus) yang dituangkan dalam Pia gam Jakarta yang dimaksudkan sebagai ran cangan Pembukaan UUD, tanggal 22 Juni 1945. Prinsipnya, piagam
5 Lihat  Muhammad  Yamin, Naskah  Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, Naskah I, h. 15.
6 Anders  Uhli,  Oposisi  Berserak, Arus  Deras Demokratisasi  Gelombang  Ketiga  di  Indonesia, Cet.  2., Bandung: Mizan, 1998, h. 32.
7 Lihat Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan: Respon  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep Dmeokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 227.
102    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
ini merupakan gen tleman’s agreement 8 atau social contract 9 da ri wakil-wakil yang ada dalam forum pe nyusunan UUD tersebut.
F ormulasi resmi pertama Pancasila ter- da pat dalam Piagam Jakarta, yang sila per- tamanya adalah “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pe- meluknya” . Konsekuensinya, kalimat tersebut juga dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan adanya ketentuan yang meng haruskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Di sini, nampak kedudukan hukum Islam disebutkan secara ekplisit dan mempunyai posisi yang kuat sebagai ci ta hukum (rechtsidee) . Ini berbeda dengan masa sebelumnya. Pada zaman Belanda, hukum Islam secara sistematik direduksi dengan diberlakukannya hukum adat bagi go longan bumi putera dan hukum barat bagi go longan Eropa. Politik hukum tersebut di da sarkan pada teori resepsi atau teori konflik Snouck Hourgronje sebagaimana yang te lah disebutkan diatas. Sehingga menurut Hazairin, 10 adalah reaksi yang wajar dari pi hak Islam untuk merehabilitasi hidup ke- a gamaannya melalui “tujuh kata” di Piagam Ja karta. Namun, kompromi yang tertuang da- lam Piagam Jakarta itu diformulasikan kem bali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, dengan alasan kekhawatiran ka langan rakyat Indonesia Timur terhadap kan dungan yang ada dalam Piagam Jakarta. Alhasil, “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta di hi langkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kendati tanpa memuat delapan kata dari Piagam Jakarta, prinsip Ketuhanan Yang Ma ha Esa tetap mempertegas bahwa ada hu bungan yang tidak dapat dipisahkan antara negara dan agama dalam bangunan ideal ne gara Indonesia di cita-citakan. Dalam posisi demikian, Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.
8 Lihat selengkapnya dalam Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 65.
9 Endang Saifuddin Anshari, P iagam Jakarta 22 Juni 1945:  Sebuah  Konsensus  Nasional  tentang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (1945-1959),  Cet.  1.,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1997, h. 231-232.
10 Hazairin, Demokrasi  Pancasila, Cet.6.,  Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 87.
Prinsip inilah yang menurut Ta hir Azhary 11 merupakan ciri khusus dari Negara Hukum Pancasila sekaligus yang mem bedakannya dari semua konsep negara hukum lain baik rechstaat, rule of law, dan so cialist legalitiy . Itulah cerminan konsep mo noteisme atau tauhid (unitas) . Prinsip ini pula merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi Bangsa Indonesia da lam bernegara, bermasyarakat, artinya pe nye lenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.
Proses pembentukan Konstitusi di Konstituante sepanjang rentang 1957-1959 menjadi faktor pemicu  mencuatnya  kembali  dialektika agama dan negara. Arus pemikiran yang digagas oleh faksi nasionalis Islam dengan dasar negara Islam ataupun faksi nasionalis sekuler mewarnai perdebatan-perdebatan dalam sidang Konstituante. Da lam hal ini, faksi nasionalis mengusulkan Pancasila, sedangkan faksi Islam me nyo dorkan Islam sebagai dasar negara. 12 Tetapi, upaya ini menemui jalan buntu, dan dengan alasan Konstituante telah gagal memenuhi tugasnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Walaupun demikian, Dekrit Presiden nampaknya mengakomodasi dua arus pemikiran yang berkembang da lam Konstituante, yaitu dengan me nga ko modasi pandangan faksi Islam de ngan mencantumkan dalam salah satu kon siderannya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. 13 Kata menjiwai pada satu sisi berarti tidak boleh dibuat peraturan-perundang- undangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan pada sisi lain, berarti para pemeluk Islam
11 Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet.1., Bogor: Kencana, 2003, h.98. 12 Adnan  Buyung  Nasution,  The  Aspiration  for Constitutional  Government  in  Indonesia:  A  Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, h. 51.
13 M. Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam  dan  Peraturan  Pelaksanaanya  laiinya  di  Negara Hukum  Indonesia, Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2004, h. 44.
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    103
diwajibkan menjalankan syariat Islam. Hal ini tentu saja memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD 1945, sehingga dapat dikatakan kedudukan hukum Islam dalam UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden lebih kuat daripada dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. Karena, penerimaan hukum islam telah menjadi sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, dan bukan lagi sekedar sumber persuasif. 14
Pada praktiknya, setidak-tidaknya kondisi tersebut dapat dilihat pada masa orde baru. Selain hukum Adat ataupun hukum Barat, hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional, (meski pada masa orde lama pun, justifikasi terhadap hukum Islam telah ada, sebagai contoh dengan lahirnya UU No.5 tahun 1960 yang menyandarkan kesahan hukum agraria pada hukum agama). 15 Upaya ini diawali dengan lahirnya UU No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengakui Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan undang-undang ini – menurut Hazairin – hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hal ini kemudian disusul dengan berlakukannya UU No.1 tahun 1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama. Bagi umat Islam hukum agama adalah hukum Islam. Berdasarkan undang- undang ini, perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan agamanya, dan setelah itu dicatatkan pada negara. Warga beragama Islam, pencatatannya di Kantor Urusan Agama, sedangkan non muslim di Kantor Catatan Sipil.
Suatu kemajuan eksistensial hukum Islam yang dapat dicatat dalam kerangka ius constitutum adalah dengan ditetapkannya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (kini UU No.3 tahun 2006) dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan kedua
14 Ismail  Sunny, Tradisi  dan  Inovasi  Keislaman  di Indonesia dalam Bingkai Hukum Islam: dalam Hukum Islam dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta: Logos Publishing, 1988, h. 96.
15 Lihat  Pasal  5  UU  No.  5  tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
peraturan tersebut, hukum Islam bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif telah menjadi bagian hukum nasional, dan pilar peradilan negara, baik secara materil maupun formil. Artinya, hukum Islam menjadi bagian penting dalam restrukturisasi dan reformasi hukum nasional. Dalam bidang hukum materil, pengadilan agama diberi kewenangan untuk mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah (bahkan kewenangan tersebut telah diperluas, yakni juga menangani persoalan hukum terkait dengan sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan. 16 Dengan demikian, secara implisit hukum Islam diterima dan diakomodasi dalam hukum negara. Selain itu secara normatif, ketentuan-ketentuan hu kum Islam tidak saja mewarnai undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tetapi juga turut masuk dalam pe raturan pemerintah, antara lain PP No.9 tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Perkawinan dan PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 17
Dengan demikian dapat dikatakan, po litik hukum Orde baru terhadap hukum Is lam secara praktis-empiris tidak saja me ngu kuhkan sejarah perkembangan hu kum Islam sebagai hukum positif ke dalam mo del pelembagaan yuridis, akan tetapi telah menempatkannya pada posisi yang penting, meski masih dalam batas-batas tertentu. 18 Pada sisi lain, pada era ini, de ngan ditetapkan UU No.8 tahun 1985 ten tang UU Keormasan, maka partai politk dan ormas di Indonesia sejak tahun 1985 di- wa jibkan mencantumkan asas tunggal, yaitu Pancasila. Hal ini menimbulkan hu bu ngan antara negara dan Islam kembali ber gejolak. Alasan penetapan tersebut le bih dikarenakan kekuatan-kekuatan po li tik yang berdasarkan Islam dipandang se ba gai pesaing kekuasaan yang potensial yang dapat mengancam, menganggu,
16 Hal  ini  didasarkan  pada  perubahan  Pasal  49  jo. Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
17 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1., Edisi Revisi, Yogyakarta: Lkis, 2001, h. 87.
18 Ibid ., h. 88.
104    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
dan bah kan merobohkan landasan negara yang nasionalis. Karena alasan-alasan tersebut, rezim penguasa selalu berupaya melemahkan dan menjinakan kekuatan-kekuatan politik Islam saat itu karena dicurigai menentang ideologi negara, Pancasila. Bahkan, politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi negara Pancasila. Kondisi ini menandakan, pola yang dikembangkan Orde Baru sendiri yang tidak mentolelir perbedaan. 19 Inilah bukti bahwa perjalanan sejarah Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein yang cenderung bersifat legal-formal dari pada sisi substantif. Realitas empirik inilah yang kemudian memperjelas bahwa hubungan agama dan negara pada masa ini bersifat akomodatif di satu sisi, dan antagonistik di sisi lain. Artinya, agama dan negara satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik, namun pada saat yang sama ada ketegangan antara Islam sebagai sebuah agama dengan negara. 20 Pada Perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul kembali dialektika agama dan negara. Selama proses perubahan dari tahun 1999 sampai tahun 2002, isu-isu peka dan pernah tabu untuk dibicarakan, seperti isu apakah Pembukaan UUD 1945 perlu diubah, isu untuk memasukkan kembali “tujuh kata: dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” seperti dirumuskan pada rancangan Piagam Jakarta akan dimasukkan kembali ke dalam Pasal 29 UUD, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dibicarakan secara terus-terang dalam forum lembaga resmi pada masa itu. Sebagai contoh Fraksi PBB dan PPP mengusulkan redaksi Pasal 29 UUD 1945 sebagai berikut: (1) negara berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
19 Lihat  Bachtiar  Effendi, Teologi  Baru  Politik  Islam: Pertautan  Agama,  Negara  dan  Demokrasi, Yogyakarta: Galang Press, 2001, h. 4.
20 Tentang  hal  ini  dapat  dilihat  M.  Imam  Aziz,
Agama, Demokrasi  dan  Keadilan ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 1993, h. 105.
itu. Pada ayat (2) ini kata “kepercayaan” di- hilangkan karena di masa lalu, kata-kata itu disalahtafsirkan dan disalahgunakan untuk menumbuhsuburkan aliran kepercayaan, dan dianggap bertentangan dengan maksud rumusan semula. (3) Negara melindungi pen- duduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua fraksi tersebut menegaskan bahwa dengan usulan seperti ini, maka larangan terhadap komunisme dalam TAP Nomor XXV/MPRS/1966 yang semula di dalam UUD bersifat implisit, menjadi eks pli sit. Dengan demikian di masa depan tidak ada lagi kontroversial TAP MPRS itu dengan UUD.
Dalam sidang PAH I, pembahasan pa- sal 29 berjalan sangat seru dan cukup alot, sehingga melahirkan empat alternatif. Ran- ca ngan rumusan alternatif pertama adalah tetap seperti rumusan lama. Kedua, negara ber dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa de- ngan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketiga, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Keempat, negara berdasarkan atas Ke tu ha nan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ke rak yatan yang dipimpin oleh hikmah ke bi jaksanaan dalam per musya waratan/ per wa kilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap alternatif ini Fraksi PPP dan Fraksi PBB memilih alternatif kedua. Fraksi Reformasi dan Fraksi PKB memilih al- ternatif ketiga, sisanya termasuk Fraksi PDIP memilih alternatif pertama.
Di luar saluran institusi-institusi politik, isu Piagam Jakarta dalam usulan perubahan Pasal 29 UUD 1945, juga terjadi pro kontra antar beberapa kelompok masyarakat. Al hasil, akhir perdebatan yang berlangsung selama 1999-2002, mayoritas fraksi dan ang gota MPR menyepakati rumusan Pasal 29 UUD 1945 tidak ada perubahan. Pada saat yang sama, pada Perubahan Keempat disepakati adanya penegasan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang disahkan pada 18 Agus tus 1945 dan diberlakukan kembali de ngan Dekrit Presiden
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    105
5 Juli 1959. 21 Adanya penegasan demikian, bahwa pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah hendak menyatakan bahwa piagam tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UUD ini.

## Aktualitas Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama , alasan filosofis, ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hu kum mayoritas rakyat Indonesia yang ber agama Islam dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental ne ga ra Pancasila; Kedua , alasan sosiologis, yai tu perkembangan sejarah hukum di In donesia menunjukan bahwa cita hukum dan keberadaan hukum bersendikan ajaran Is lam memiliki tingkat aktualitas yang ber kesinambungan; dan Ketiga , alasan kon- s ti tusional sebagaimana tercantum dalam kon sideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikukuhkan kembali pada Perubahan Keempat pada 2002, yang menegaskan Piagam Jakarta (yang didalamnya bermakna syari’at Islam) adalah menjiwai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UUD ini. Setelah Indonesia merdeka, pembentukan hukum nasional Indonesia memang tidak hanya bersumber dari hukum Islam, tetapi memperoleh pengaruh dari hukum Eropa warisan Belanda serta hukum Adat. 22 Inilah sistem hukum nasional kita, sistem hukum yang majemuk. Terdapat perkembangan yang semakin menarik setelah 60 tahun le bih Indonesia merdeka, yaitu saling pe nga ruh ketiga kelompok hukum ini mewarnai perdebatan politik hukum nasional Indonesia bahkan nampak terjadi gesekan- gesekan so si al dalam pembangunan hukum Indonesia. Wa laupun harus diakui, hingga saat ini pe ngaruh hukum Eropa bahkan hukum Ang lo-Amerika mendapat kedudukan yang semakin kuat terutama dalam bidang hu kum bisnis dan perdagangan, dan disusul oleh
21 Lihat Perubahan Keempat UUD 1945.
22 Daniel  S.  Lev, Hukum  dan  Politik  di  Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan , Jakarta: LP3ES, 1990.
hukum Islam terutama dalam bidang bis nis keuangan dan perbankan. Sementara hu kum Adat jauh tertinggal dan hanya ber tahan untuk sebahagiannya dalam hukum pertanahan.
Dalam konteks Islam sebagai agama yang dianut mayoritas bangsa, sesuai dengan teori kepentingan (public interest theory) dalam hu kum tata negara, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah mengakomodasi dan memperhatikan keingingan dan ke pen tingan para warganya dalam hal ini antara lain keingingan dan kepentingan umat Islam di Indonesia supaya hukum Is lam berlaku secara sempurna di negara Re publik Indonesia. 23 Karenanya, ditengah hiruk pikuknya dinamika keterbukaan di era reformasi, berbagai kelompok Islam kem bali menyuarakan hukum Islam sebagai se buah agenda yang harus mendapat per ha tian. Tampaknya, era reformasi telah membuka peluang tersebut. Dalam proses pembentukan hukum nasional, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan dan kedudukan yang penting. Pada saat yang sama demokratisasi dalam pembentukan hukum, peran para tokoh Islam dan partai-partai politik Islam dan partai politik berbasis Islam sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan hukum nasional yang di pengaruhi oleh hukum Islam. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk pe raturan dan perundang-undangan ber pe ngaruh terhadap pranata-pranata sosial, bu daya, politik dan hukum yang ada dalam ma syarakat. Pada kenyataannya sebagian be sar hukum Islam yang berlaku, tidak lagi terbatas pada bidang hukum keluarga seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hu kum perwakafan, tetapi telah meluas di bidang mu’amalah, khususnya hukum bisnis dan perdagangan. Bahkan secara formal untuk hu kum pidana telah diterapkan di NAD. Con toh undang-undang yang secara formil maupun materi memiliki muatan yuridis hu kum Islam, antara lain UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo . UU No. 34 tahun 2009 tentang Penetapan 23 Tahir  Azhary,et.al, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam , Bogor: Kecana , 2012, h. 491.
106    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
Pe raturan Pemerintah Pengganti UU No.2 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Menjadi Undang-undang, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh, UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya riah. Belum lagi prinisip-prinsip hukum Is lam yang secara parsial masuk dalam bagian undang-undang lain setelah reformasi. De mi kian juga berbagai peraturan daerah yang sangat dipengaruhi oleh semangat menegakkan syaria’t tersebut.
Sungguhpun demikian, lahirnya aneka peraturan perundangundangan yang me- muat nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari masalah. Upaya legislasi hukum Islam selalu menimbulkan kontroversi baik bersifat teknis yuridis maupun politis. Polemik itu muncul karena posisi hukum Islam berada di titik tengah antara paradigma hubungan antara agama dan negara dan bahkan berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, mungkin kita dapat melihat contoh pemberlakuan hukum pidana di NAD, yakni penerapan hukum “jilid” atau cambuk bagi pelaku tindak pidana perjudian yang telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Seakan-akan jenis hukuman ini adalah baru dalam khasanah ketentuan hukum pidana di Indonesia. Padahal pelaksanaan hukum pidana Islam di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai kesultanan di Indonesia sebelum dikuasai oleh penjajah Belanda. Dalam disertasi doktornya, Rifyal Ka’bah menulis bahwa “sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia” 24 Demikian juga 24 Rifyal  Ka’bah, Hukum  Islam  di  Indonesia,
berbagai data yang ditulis dalam disertasi doktor dari Abdul Gani Abdullah yang menulis tentang peradilan agama dalam pemerintahan Islam di kesultanan Bima 1947-1957. 25 Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hu kum Islam bukanlah hal baru dalam kha sa nah hukum Indonesia. Persoalannya ada lah dengan perkembangan hukum yang se de mikian rupa setelah Indonesia merdeka ma salah penerapan hukum Islam ini menjadi aneh dan menimbulkan perdebatan publik yang luas.
Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana da- lam hukum pidana Islam yang secara tegas diatur dalam Al Qur’an dan As Sunnah hanya terdiri dari 9 jenis tindak pidana, yang secara garis besar terdiri dari tindak pidana “ hudud ” yaitu 7 jenis tindak pidana dan tindak pidana “ qishash ” dan “ diyat ” yaitu 4 jenis tindak pidana. Adapun bagian terbesar tindak pidana dalam hukum pidana Islam diserahkan pada kewenangan pemerintah setempat atau hakim untuk menetapkannya yang dalam terminologi hukum Islam disebut “ta’zir”, yaitu seluruh tindak pidana yang dapat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau oleh hakim selain yang ditentukan dalam jenis tindak pidana “hudud” dan tindak pidana “qishash” .
Bagi sebagian ummat Islam berkeyakinan bahwa pelaksanaan hukum Islam termasuk dalam bidang hukum pidana ini adalah bagian dari ketaatannya pada perintah ajaran agama, dan jika tidak melaksanakannya di anggap telah menentang pelaksanaan ajaran agama. Dalam kerangka pemikiran inilah perjuangan untuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dapat dipahami, walaupun harus diakui ada sebagian ummat Islam yang berpandangan lain. Bagi kalangan ummat Islam yang men dukung pelaksanaan syari’at Islam, per debatan lebih jauh lagi sebenarnya adalah bukan pada melaksanakan syari’ah atau ti dak melaksanakan syari’ah, akan tetapi ba gaimana syari’ah (hukum pidana Islam) itu dijalankan pada masa kini. Sehingga tim bulah kehendak untuk melakukan re konstruksi dan kaji kembali Jakarta:Universitas Yarsi, 1999, h. 264
25 Abdul  Gani  Abdullah, Peradilan  Agama  Dalam Pemerintahan Islam  di  Kesultanan  Bima  (1947-1957) , Mataram: Yayasan Lengge, 2004.
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    107
metode dan pe laksanaan syari’ah.
Sebagian kalangan ummat berprinsip bahwa persoalan hudud dan qishash tidak bisa direkonstruksi dalam arti merubah jenis pidana yang dijatuhkan kecuali dalam batas- batas yang ditentukan oleh Al Qur’an atau As Sunnah. Pada sisi lain sebagian kalangan ummat Islam berkeyakinan bahwa yang prinsip adalah prinsip-prinsip dan substansi (material delik) pidana Islam dilaksanakan, adapaun masalah bentuk hukuman pi da nanya di sesuaikan dengan idiologi hu ma nisme yang sedang berkembang pada saat ini. Sebenarnya masalah ini tidak harus menjadi per debatan diantara kalangan ummat Islam, karena nash- nash Al Qur’an dan As Sunnah mengenai hudud maupun qishash adalah jelas (qath’i) sifatnya. Karena itu, tidak bisa dihilangkan, dirubah atau dihapuskan. Ada pun masalah akan diterapkan atau tidak, da pat dilihat pada penerapannya dalam kasus in concrito. Artinya hudud maupun qi shash hanya dapat diterapkan apabila me me nuhi syarat-syarat perbuatan pidana yang sedemikian rupa kwalitasnya baik dari sisi beratnya tindak pidana yang dilakukan, da ri sisi causanya, maupun pengaruhnya pa da bidang sosial dan publik. Bukankah Umar ra pernah tidak menghukum pencuri de ngan potong tangan karena kondisi sosial dan keadaan si pencuri yang sedemikian su lit nya. Dengan demikian, tidak melakukan pe rubahan atas hukum yang telah ditentukan dengan pasti oleh Allah.
Sebenarnya penerapan bentuk pe mi da na- an dari hukum pidana Islam memiliki efek keuntungan ganda baik dari sisi efek ti vitasnya dalam pencegahan kejahatan ma upun dari sisi efisiensi pembiayaan negara yang dikeluarkan. Sebagai contoh, dengan pe nerapan pidana yang secara langsung dan dapat disaksikan oleh publik memiliki efek jera yang luar biasa dan secara psikologis me miliki efek malu dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat lainnya dan ditambah lagi tidak memerlukan biaya dan anggaran besar.
Penerapan syari’ah Islam di NAD di lak sanakan berdasarkan undang-undang otonomi khusus
dengan melakukan trans plan tasi syar’iah ke dalam hukum positif dalam bentuk “Qanun”. Kebijakan ini di ke luarkan sehubungan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat Aceh atas pe  laksanaan hukum yang khusus dalam wilayah NAD yang memiliki kekhasan so- sial dan sejarahnya. Dari cantoh kasus NAD ini, ternyata bahwa politik hukum na sional Indonesia menjadi sangat fleksibel da lam menerapkan pluralitas hukum yang ber laku dalam wilayah NKRI. Artinya politik unifikasi hukum terutama dalam bidang hukum pidana (hukum publik) yang terus diperjuangkan sejak lepas dari tangan pen ja jah Belanda mengalami perubahan. Pa ra digma politik unifikasi hukum yang dila kukan selama ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan majemuk yang memiliki ragam hukum yang berbeda-beda, apalagi sudah masuk dalam bidang hukum yang sensitif yang terkait dengan ajaran agama. Karena itu unifikasi hukum tidak dapat dipaksakan. Di luar masalah penegakan yang belum maksimal pada saat sekarang ini, kebijakan penerapan syari’at Islam di NAD adalah langkah tepat untuk menghormati kehendak masyarakat yang menginginkannya.
Tidak  hanya  di  pusat,  tuntutan  yang mengusung hukum Islam juga telah sam pai pada upaya positivikasi syari’at ke da lam perundang-undangan di daerah la in nya melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bu pati/Walikota. Hal ini telah mengundang kon troversi, sekalipun Perda tersebut lahir da lam konteks demokrasi lokal. Kontroversi ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang me ngejutkan. Jauh sebelum itu, Abul A’la Al-Maududi 26 , pemikir muslim Pakistan su dah memprediksi bahwa ketika diskursus ten tang penerapan syari’ah ini muncul maka sesungguhnya pertanyaan dan protes bukan hanya muncul dari kalangan non muslim tapi juga dari elit muslim yang terdidik. Tidak ada catatan yang rinci untuk memastikan ka pan Perda-perda yang bernuansa syari’ah itu muncul di Indonesia. Namun
26 Abul A’la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution , Karachi: Jama’at al-Islami Publication, 1995, h.13
108    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
melihat per kembangannya Perda syari’ah mulai tum buh ketika perdebatan panjang tentang pe rubahan UUD 1945 (1999-2002) yang ju ga terjadi perdebatan tentang berlakunya hu kum Islam di Indonesia. Sejauh ini di be- be rapa daerah memang telah terbit Perda bernuansa syari’ah misalnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan terdapat Perda No. 03/2002 tentang Larangan, Penerbitan dan Penjualan Minuman Keras, Perda No. 02/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Masih dari Sulawesi Selatan, yakni Maros terdapat Perda No. 15,16, 17 tahun 2005 tentang Buta Aksara Al Qur’an, dan Pengelolaan Zakat. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ada Perda No.09 tentang Zakat Profesi. Di Pamengkasan, Madura terdapat Perda No. 18/2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol.
Keberadaan Perda-perda Syari’ah tersebut diatas hakekatnya menunjukkan adanya du- kungan terhadap hukum atau syari’ah Islam untuk berlaku di daerah tertentu, dan melihat perkembangannya, tidak mustahil jum lah Perda Syari’ah akan bertambang di masa mendatang. Kondisi tersebut dapat di pahami, karena nilai-nilai Islam seperti hal nya nilai- nilai adat dan Barat telah ratusan tahun hidup dalam pergaulan masyarakat In donesia (living law), sehingga nilai-nilai itu dapat saja diserap ke dalam peraturan pe rundang-undangan sepanjang untuk ke mas lahatan. Kehadiran perda bermuatan syari’ah merupakan manifestasi dari pluralisme sis tem hukum di Indonesia yang terdiri dari hu kum Adat, hukum Islam, dan hukum Ba rat. Dengan demikian, lahirnya perda-per da yang bersifat khusus di daerah- daerah ter masuk perda yang bersumber dari nilai-lai syari’ah, seharusnya dipahami sebagai ben tuk penghormatan terhadap keragaman da erah di Indonesia sebagai sebuah negara yang plural.
Hal terpenting dan tak dapat diabaikan adalah isi dari berbagai perda-perda tersebut tidak menimbulkan diskriminasi bagi pe nganut agama yang lain. Artinya, sepanjang Perda- perda dalam rangka menjalankan sya ri’at Islam itu tidak diberlakukan kepada pe nganut agama-agama lain, kecuali Per da-perda tersebut
mengenai ketertiban umum yang bersumber dari ajaran Islam. Sa tu hal yang patut digarisbawahi adalah per lu ada pemahaman yang benar tentang pe nyusunan perda yang bersumber dari sya ri’ah ini, termasuk tehnik penyusunan Per da, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan dianggap keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, Perda-perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia seperti yang tertera di dalam UUD 1945, dengan memperhatikan kekompakan hirarkis dengan perundang- undangan yang ada di atasnya.

## Pelembagaan Hukum Islam dan Pem ba- ngunan Hukum Nasional
Sebagai negara demokrasi - walaupun masih pada tahap demokrasi yang belum mapan - proses pembentukan hukum di In donesia sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada dan berbeda ide ologi dan kepentingan politiknya. Hukum yang lahir dari negara demokratis sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan pendapat rakyat melalui prosedur demokrasi, dan hal ini berbeda dengan negara otoriter yang sangat dipengaruhi oleh pihak penguasa. Wa laupun harus diakui, pada kenyataannya pembentukan hukum sangat didomisasi oleh elit-elit politik yang memiliki otoritas yang dianggap representasi rakyat dan di lain pihak keterlibatan rakyat secara lang sung masih minim. Corak pembentukan hu kum juga sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, yaitu kenyataan sosial kemasyarakatan yang ada. Karena itu pendekatan dalam pembentukan hukum di sesuaikan dengan kondisi pragmatik ma- syarakat yang ada, baik karena tingkat eko nomi, budaya, ilmu pengetahuan dan tek nologi serta kepercayaan agama ma syarakat Indonesia. Akan berbeda hal nya dengan negara yang memiliki corak masyarakat yang menganut nilai-nilai yang bebas, pem ben tukan hukum itu hanya semata-mata di tu jukan pada tujuan pembentukan hukum sa ja yang hanya ditujukan kepada manusia (prin sip humanisme). Pada negara yang ma yoritas masyarakatnya menganut
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    109
standar nilai-nilai tertentu, maka pembentukan hu kum nya patut memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu, yaitu menghormati nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut.
Sejalan dengan hal diatas, pembentukan hukum Indonesia diarahkan pada ter wu judnya sistem hukum nasional yang me ngabdi pada kepentingan nasional. Pe nyu sunan awal materi hukum secara menyeluruh haruslah bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hanya saja harus diakui, untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa de ngan budaya dan agama yang berbeda, di tambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah ko lo nial, bukan pekerjaan mudah. Idealnya, pembangunan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia, ada agama yang tidak dapat dicerai-pisahkan dari hukum. Agama Islam adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hu bungan manusia dengan manusia lain, alam semesta, disamping hubungan dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Dalam hal ini, Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di ne gara yang mayoritas penduduknya be ragama Islam seperti di Indonesia, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Hal ini memerlukan wawasan dan kebijakan yang jelas. 27
Oleh karena hukum nasional kita harus mengayomi dan memayungi seluruh bang sa dan negara dalam segala aspek ke hi dupannya, maka dalam merencanakan pem bangunan hukum nasional, harus me ngedepankan wawasan nasional, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nu san ta ra dan wawasan bhineka tunggal ika. Di pan dang dari wawasan kebangsaan sistem hu kum nasional harus berorientasi pada as- pirasi serta kepentingan bangsa Indonesia
27 Muhammad Daud Ali, op.cit ., h. 268.
serta mencerminkan cita-cita hukum dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dilihat dari sudut pandang ini, hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah merupakan hukum modern, sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan za- man, namun tetap berpijak pada ke pri badian bangsa. Pengertian kepentingan bangsa ada- lah kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini, bukanlah wawasan kebangsaan yang ter- tutup, tetapi wawasan yang terbuka mem- perhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hu- kum modern. 28
Karena yang dianut dalam pembangunan hukum nasional juga wawasan nusantara yang menginginkan adanya satu hukum na sional, maka usaha unifikasi di bidang hu kum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Ini berarti seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sis tem hukum nasional. Untuk itu perlu di ciptakan iklim kehidupan di segala bi dang yang dapat mendorong tumbuhnya ke sa daran hidup dibawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Ini berarti pula bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yang sama yaitu, ‘sistem hukum nasional’. Walaupun ber dasarkan dua wawasan itu, unifikasi hu kum merupakan tujuan pembangunan hu kum nasional, akan tetapi demi keadilan, hukum nasional yang akan diwujudkan itu harus juga memperhatikan perbedaan sosial, budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam ma- syarakat. Oleh karena itu, di samping kedua wawasan tersebut, pembangunan hukum na sional harus memperhatikan kebutuhan-ke- butuhan hukum khusus golongan rakyat ter- tentu, sehingga kelompok masyarakat ter sebut merasa mendapat perlakuan yang adil. Dengan demikian, selain wawasan ke bangsaan dan wawasan nusantara seba gaimana dikemukakan diatas, perlu wawa san bhineka tunggal ika. Dengan ketiga wa wasan tersebut, unifikasi
28 Ibid., h. 270.
110    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
hukum yang diinginkan harus menampung aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hubungan masyarakat ke dalam sistem hukum nasional, yang de ngan sendirinya harus sesuai atau setidak- tidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernengara. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu secara serentak dan terpadu, berbagai asas dan kaidah hukum Islam, juga hukum Adat dan hukum Barat bahkan pengaruh hu kum lain termasuk Konvensi Internasional terintegrasi menjadi hukum nasional. 29 Hukum Islam yang secara substansi terdiri atas dua bagian besar yaitu: (1) hukum yang terkait bidang ibadah dan (2) hukum yang terkait bidang mu’amalah. Pengaturan bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan mengenai mu’amalah atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat tidak bersifat rinci, yang ditemukan dalam bidang terakhir ini hanya prinsip-prinsipnya saja. Pada dasarnya, pembangunan dan aplikasi prinsip-prinsip bidang mu’amalah itu diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara ne gara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Karena hukum Islam memegang pe ranan penting dalam membentuk dan mem bina ketertiban sosial ummat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ia lah mentransformasi norma-norma hukum Is lam ke dalam hukum nasional sehingga da pat berjalan secara universal. Dalam hal ini, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. 30 Dalam konteks kenegaraan, pelaksanaan dan pelembagaan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari proses legislasi. Meski da lam teks ajaran hukum Islam, tidak ada ke harusan memberlakukan hukum Islam melalui legislasi. Namun menurut kaidah ushul fiqh, “sesuatu yang mubah bisa men jadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu lebih besar bagi terlaksana s esuatu yang diperintahkan”. Atas dasar itu, jika efektivitas hukum Islam memerlukan campur tangan pemerintah,
29 Ibid ., h. 272.
30 Ibid .
maka legislasi merupakan kebutuhan yang urgen. 31 Yang jelas transformasi hukum Islam ke dalam bentuk legislasi berarti menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Artinya, hu kum Islam diangkat dan dikuatkan menjadi hukum negara.
Kesempatan  dan  sarana  penting  ba gi transformasi hukum Islam adalah me masukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undang dan tidak ber arti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri. Model ini lebih memperkecil perdebatan  normatif  dibanding  dengan menjadikan hukum Islam dalam sebuah undang-undang tertentu, sehingga dalam waktu bersamaan akan mempunyai jangkauan yang lebih luas, karena akan mam pu meliputi banyak aspek atau jenis hu kum atau undang- undang. Model seperti ini dilakukan dengan memasukkan norma dan prinsip hukum Islam ke dalam hukum nasional secara akademik, argumentatif, so siologis, kultural dan asas kemanfaatan demi tercapainya cita-cita dan kemaslahatan bangsa. Pendekatan seperti ini juga dapat dilakukan ketika hakim atau penegak hukum berbicara mengenai kebiasaan dan doktrin sebagai sumber hukum. 32
Untuk mengembangkan proses trans for- masi hukum Islam ke dalam hukum na sional, diperlukan partisipasi semua pi hak dan lembaga terkait, seperti halnya hu bungan hukum Islam dengan badan keku asaan negara yang mengacu kepada ke bijakan politik hukum yang ditetapkan. Po litik hukum tersebut merupakan produk in teraksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Langkah penting lain adalah, setidaknya trans formasi hukum Islam tersebut berjalan dengan mekanisme demokrasi. Bila me ka- nisme demokrasi dijalankan dalam mem bentuk
31 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kon te m- porer , Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 126.
32 Qodri Azizy, Eksistensi Hukum Nasional: Kompetisi antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Umum ,  Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004, h. 232.
Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif... |    111
undang-undang, dan proses trans formasi berjalan, maka peran dan keterlibatan penegak hukum menemui jalan mulus, tak canggung dan phobi dengan hukum Islam, dan tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional, sehingga hukum Islam de ngan sendirinya merupakan hukum nasional.
Dengan demikian, jelas kiranya langkah yang akan diambil dalam mewujudkan hu- kum nasional, dan jelas pula kedudukan hu kum Islam di dalamnya. Artinya, dalam pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum Islam menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional, disamping hu kum-hukum yang lain. Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai de ngan kemauan dan kemampuan hukum Isl am itu harus ditunjang oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok, yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan ingin hukum Islam berlaku bagi ummat Is lam dalam Negara Republik Indonesia.

## Kesimpulan
Uraian diatas menunjukan dengan je las bahwa antara agama (khususnya Is lam), Pancasila dan Negara dalam kasus In donesia tidak dapat dipertentangkan an tar satu dengan yang lainnya. Negara In donesia telah dibangun dengan cita ideal yang menempatkan agama
dalam posisi yang istimewa, dan sangat mempengaruhi kebijakan negara, bahkan agama masuk dalam ranah negara. Hal itu sangat berbeda dengan negara yang menganut prinsip sekularisme. Bangunan negara yang diidealkan  itu  adalah  bangunan  negara yang didasarkan pada Pan casila yang sila pertamanya adalah Ke tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana te re kam dalam perdebatan dan perumusan Kons titusi maupun praktek kehidupan ber ne gara, Islam menempati posisi penting da lam pembentukan negara. Rumusan Pan ca sila adalah kompromi sangat penting yang mengakomodasi seluruh kepentingan bang sa Indonesia yang plural termasuk ke- pen tingan ummat Islam yang semula hendak mem bentuk negara berdasarkan Islam. Se lu- ruh nilai-nilai Pancasila tidak ada yang ber- tentangan dengan Islam. Hukum Islam baik dalam tataran konsep, dasar filosofis ma upun landasan konstitusional memiliki dasar legitimasi maupun konstitusional un tuk diberlakukan dalam tata hukum Indo ne sia. Lebih dari itu, hukum Islam sangat ber pengaruh terhadap tata hukum nasional menjadi sumber utama dan terpenting dalam pembentukan hukum nasional, disamping bersumber dari hukum Barat, hukum Adat, perjanjian Internasional maupun pengaruh sis tem hukum lain yang berkembang di du nia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gani Abdullah. Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957). Mataram: Yayasan Lengge,
2004.
Abul  A’la  Al-Maududi.  Islamic  Law  and
Constitution. Karachi: Jama’at al-Islami Publication, 1995.
Adnan Buyung Nasution. The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
Anders Uhli. Oposisi Beserak, Arus Deras De- mokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia.
Cet. 2. Bandung: Mizan, 1998.
Bachtiar Efendi. Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
Cik Hasan Bisri. Hukum Islam dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia . Jakarta: Logos Publishing, 1988 (ed).
Cik Hasan Bisri. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos, 1999.
112    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 99-112
Daniel S. Lev. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan . Jakarta: LP3ES, 1990.
Endang Saifuddin Anshari. Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959). Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Hamka. Sejarah Umat Islam . Bukit Tinggi: N.V. Nusantara, 1961.
Hazairin. Demokrasi Pancasila. Cet.6. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
M. Amin Suma. Himpunan Undang-Un dang Perdata Islam dan Peraturan Pe lak sanaanya laiinya di Negara Hukum In donesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Per sada, 2004.
M. Imam Aziz. Agama. Demokrasi dan Keadilan. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1993.
Marzuki Wahid dan Rumadi. Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia . Cet. 1. Edisi Revisi. Yogyakarta: Lkis, 2001.
Masykuri Abdillah. Demokrasi di Per sim pangan: Respon  Intelektual  Muslim  In donesia Terhadap Konsep Dmeokrasi . Yog yakarta: Tiara Wacana, 1999.
Muhammad Yamin. Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945. Naskah I. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
Muhammad Daud Ali. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Mustofa dan Abdul Wahid. Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Roeslan Abdul Gani. Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Jakarta: Antar Kota, 1983.
Tahir Azhary. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Cet.1. Bogor: Kencana, 2003.
Tahir Azhary. B eberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam.
Bogor: Kecana, 2012.
Rifyal Ka’bah. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
Qodri Azizy. Eksistensi Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hu kum Umum . Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004.
Yusril Ihza Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia , Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.