## TINJAUAN YURIDIS METERAI DALAM KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN TERHADAP PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

## YUDHA PRASETYANOV
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti yprasetyanov@gmail.com
Abstract  : Binding  is  broader  in  scope  than  an  engagement/agreement/contract,  because binding  is  not  only  born  from  an  engagement/agreement/contract,  but  binding  is  also  born from  the  law.  Binding  contains  4  elements,  which  include:  1)  A  legal  relationship,  which attaches rights to one party and obligation to the other party; 2) Wealth, which means that the criteria of binding are measures that can have value in a legal relationship; 3) Parties, which means  that  in  binding  must  consist  of  two  or  more  people;  4)  Prestasi  or  also  known  as kontraprestasi is part of the implementation of the binding, which according to Article 1234 of KUHPerdata  is  distinguished  from  giving  something,  doing  something,  and  not  doing something.  This  normative  legal  research  is  using  a  statute  approach,  conceptual  approach, and  comparative  approach.  Whether  an  agreement  is  valid  or  not  can  be  traced  to  Article 1320 of the KUHPerdata , as well as the absence of a stamp duty in the agreement letter does not make an agreement that has been agreed invalid, or void by law. The agreement letter that fulfills  the  elements  of  the  valid  requirements  of  the  agreement,  will  becomes  law  for  the parties (pacta sunt servanda principle). Regarding to make an agreement letter that does not have a stamp duty to be used as evidence, then payment of stamp duty is made. Keywords: stamp duty, binding, agreement.
Abstrak  : Perikatan  lebih  luas  cakupannya  dari  perjanjian/persetujuan/kontrak,  karena perikatan  tak  hanya  lahir  dari  perjanjian/persetujuan/kontrak,  namun  perikatan  juga  lahir  dari undang-undang.  Perikatan  mengandung  4  unsur,  yang  meliputi:  1)  Hubungan  hukum,  yaitu yang  melekatkan  hak  terhadap  satu  pihak  dan  kewajiban  bagi  pihak  lain.  2)  Kekayaan,  yang berarti  kriteria  perikatan  adalah  ukuran-ukuran  yang  dapat  memiliki  nilai  dalam  suatu hubungan hukum. 3) Pihak-pihak, yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari dua orang atau  lebih;  dan  4)  Prestasi  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  kontraprestasi  adalah  bagian  dari pelaksanaan  perikatan,  yang  menurut  Pasal  1234  KUHPerdata  dibedakan  atas  memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu,  dan  tidak  berbuat  sesuatu.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual  approach),  dan  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach).  Sah  atau tidaknya  perjanjian  bisa  merunut  kepada  Pasal  1320  KUHPerdata,  begitu  juga  perihal  tidak adanya  meterai  dalam  surat  perjanjian  tidak  membuat  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati tidak  sah,  ataupun  batal  demi  hukum.  Surat  perjanjian  telah  memenuhi  unsur  syarat  sah perjanjian maka itu menjadi undang-undang bagi para pihak (asas pacta sunt servanda). Perihal untuk  menjadikan  surat  perjanjian  yang  tidak  ada  meterai  untuk  dijadikan  alat  bukti,  maka dilakukan pembayaran Bea Meterai.
Kata Kunci: Meterai, Perikatan, Perjanjian,

## A.Pendahuluan
Salah satu objek dari bea meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti  dan  dasar  hukum  atas  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya disingkat dengan UU Bea Meterai.  Menurut  Pasal  2  Ayat  (2)  huruf  b  menyatakan  Pengaturan  Bea  Meterai  bertujuan untuk memberikan  kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai; Mengenai  arti  kata  bea meterai  terdapat  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  Bea  Meterai,  Bea  Meterai  adalah  pajak  atas Dokumen.    Perikatan  terdapat  dalam  buku  ke  3  (tiga)  dalam  KUHPerdata  dalam  buku  ketiga bab II Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Terdapat dalam Pasal 1313 Kuhperdata yang menyatakan bahwa:  “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”
Perikatan  berasal  dari  bahasa  Belanda  yaitu  “ Verbintenis ”  atau  dalam  bahasa  Inggris dikenal  dengan  istilah  “ Binding ”. Verbintenis berasal  dari  perkataan  bahasa  Perancis  yaitu “ Obligation ”  yang  terdapat  dalam code  civil  Perancis .  Dalam  buku  III  KUHPerdata  dibahas secara  khusus    tentang  perikatan,  menurut  ilmu  pengetahuan  hukum,  perikatan  merupakan hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang  terletak  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  dimana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan mengandung 4 unsur,  yang meliputi: 1) Hubungan hukum, yaitu yang melekatkan  hak terhadap satu pihak dan  kewajiban  bagi  pihak  lain;  2)  Kekayaan,  yang  berarti  kriteria  perikatan  adalah  ukuran- ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum; 3) Pihak-pihak, yang berarti di  dalam  perikatan  harus  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih;  dan  4)  Prestasi  atau  dikenal  juga dengan  istilah  kontraprestasi  adalah  bagian  dari  pelaksanaan  perikatan,  yang  menurut  Pasal 1234  KUHPerdata  dibedakan  atas  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  dan  tidak  berbuat sesuatu.
Subekti  dalam  Hukum  Perjanjian  membedakan  pengertian  perjanjian  dengan  perikatan. Subekti  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  perikatan  dan  perjanjian  adalah  perjanjian  itu menerbitkan  perikatan.  Kemudian,  perjanjian  adalah  sumber  perikatan,  di  samping  sumber- sumber  lain.  Suatu  perjanjian  juga  dinamakan  persetujuan,  karena  dua  pihak  itu  setuju  untuk melakukan  sesuatu.  Perbedaan  perikatan  dan  perjanjian,  berikut  definisi  Subekti  mengenai perikatan: Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Sementara  itu,  definisi  perjanjian  adalah  sebagai  berikut:  Suatu  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  di  mana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Terkait  definisi  kontrak  ( contract )  menurut Black’s Law  Dictionary ,  diartikan  sebagai  suatu  perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  yang menciptakan  kewajiban  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  suatu  hal  yang  khusus.  Selain  itu, Ricardo Simanjuntak dalam Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan  perikatan  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  mengikat  para  pihak  yang pelaksanaannya  akan  berhubungan  dengan  hukum  kekayaan  dari  masing-masing  pihak  yang terikat dalam perjanjian tersebut.
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  di  buku  ke  III KUHPerdata  bagian  2  tentang  syarat-syarat  terjadinya  suatu  persetujuan  yang  sah  yaitu  : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.suatu pokok persoalan tertentu;
4.suatu sebab yang tidak terlarang.
Dalam 4 syarat perjanjian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Sepakat, Sepakat pihak- pihak  yang mengadakan perjanjian  yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata  lain  adanya  kata  sepakat  dari  mereka  yang  mengikatkan  dirinya.  Kata  sepakat  harus diberikan  secara  bebas  walaupun  syarat  kata  sepakat  ini  sudah  dirasakan  atau  dianggap  telah terpenuhi, mungkin  terdapat suatu kekhilafan dimana  suatu perjanjian  yang telah terjadi pada dasarnya  ternyata  bukan  perjanjian,  apabila  kedua  belah  pihak  beranggapan  menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.
Kecakapan untuk mengadakan perjanjian , Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu  perikatan,  yang  menjadi  subjek  adalah  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang  untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap,  Pasal  1330  KUHPerdata  menerangkan  bahwa  yang  tidak  cakap  untuk  membuat persetujuan  adalah  anak  yang  belum  dewasa;  orang  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan;  dan perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal  yang  ditentukan  undang-undang  dan  pada  umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
Objek  atau  Hal  Tertentu ,  Suatu  hal  tertentu  maksudnya  adalah  paling  tidak,  macam atau  jenis  benda  dalam  perjanjian  sudah  ditentukan,  pengertian  objek  disini  ialah  apa  yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.
Suatu Sebab yang Halal , Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian  itu  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum. Syarat  pertama  dan  kedua  disebut  syarat  subjektif  karena  menyangkut  pihak-pihak  yang mengadakan  perjanjian.  Sementara  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut  syarat  objektif  karena menyangkut  objek  perjanjian.  Jika  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  subjektif (kesepakatan  dan/atau  kecakapan),  akibatnya  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Sedangkan,  jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya  perjanjian  batal  demi  hukum.  Guna  mempermudah  pemahaman  Anda,  berikut perbedaan keduanya:
a.Perjanjian  Dapat  Dibatalkan. Perjanjian  dapat  dibatalkan  atau voidable artinya  salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara  bebas  atas  kehendak  sendiri). Jadi  secara  singkat,  perjanjian  tidak  serta  merta batal  demi  hukum,  melainkan  harus  dimintakan  pembatalan  ke  pengadilan. Perjanjian dapat  dibatalkan  adalah  akibat  hukum  dari  tidak  terpenuhinya  syarat  subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.
b.Perjanjian  Batal  Demi  Hukum. Perjanjian  batal  demi  hukum  artinya  adalah  perjanjian batal,  dari  semula  tidak  pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Perjanjian batal demi  hukum  adalah  akibat  hukum  dari  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  (suatu  hal tertentu  dan/atau  sebab  yang  halal)  sebagai  syarat  sah  perjanjian. Berdasarkan  Pasal 1866  KUHPerdata/pasal  164  HIR,  alat  bukti  yang  diakui  dalam  perkara  perdata  terdiri dari  bukti  tulisan,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Alat  bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama.

## B.Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan cara  menganalisis  bentuk  maupun  substansi  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan tinjauan  yuridis  meterai  dalam  keabsahan  surat  perjanjian  terhadap  pembuktian  hukum  acara perdata.  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  menelusuri  pandangan  dan  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  untuk  memperoleh  penjelasan  dan  kebenaran  ilmiah berdasarkan konsep-konsep yang terkandung  dalam prinsip hukum. Pendekatan perbandingan ( comparative  approach )  dilakukan  dengan  cara  perbandingan  dalam  lingkup  mikro,  yaitu terbatas  pada  peraturan  dan  literatur  khusus  mengenai  keabsahan  surat  perjanjian  terhadap pembuktian hukum acara perdata.

## C.Hasil dan Pembahasan
Kontrak  atau  perjanjian  pada  dasarnya  untuk  melindungi  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  para  pihak  untuk  kepentingan  hukum  bagi  yang  membuat  kontrak.  Dalam  hal ini,  kontrak  ini  merujuk  kepada  perjanjian.  Pada  dasarnya  perjanjian  merujuk  kepada KUHPerdata, mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian di karenakan tidak dibubuhi meterai menurut penulis bisa merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata, dan dalam syarat sah perjanjian terdapat 4 yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sepakat; 2) Kecakapan untuk mengadakan perjanjian; 3) Objek atau Hal Tertentu; dan 4) Suatu Sebab yang Halal.
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan  perjanjian,  apabila  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat dibatalkan, yang dimaksud perjanjian dapat dibatalkan dalam hal ini, kontrak yang telah dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus
dimintakan  pembatalan  ke  pengadilan.  Perjanjian  dapat  dibatalkan  adalah  akibat  hukum  dari tidak  terpenuhinya  syarat  subjektif  (kesepakatan  dan/atau  kecakapan)  sebagai  syarat  sah perjanjian.  Sementara  syarat  ketiga  dan  keempat  disebut  syarat  objektif  karena  menyangkut objek  perjanjian,  apabila  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  batal  demi  hukum, yang dimaksud perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Batal  demi  hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  (suatu  hal  tertentu  dan/atau  sebab  yang  halal)  sebagai syarat sah perjanjian.
Timbul  pertanyaan  dalam  hal  ini,  mengenai  apakah  suatu  surat  perjanjian  atau  kontrak yang  telah  dibuat  para  pihak  kemudian  tidak  adanya  dibubuhi  meterai  tidak  sah,  dari  sudut pandang penulis khusus dalam hal sah atau tidaknya perjanjian, penulis merujuk kepada Pasal 1320  KUHPerdata.  Selagi  syarat  sah  perjanjian  terpenuhi  maka  dari  pada  itu  perjanjian tersebut  sah,  apabila  ada  yang  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi  masi  ada  yang  dinamakan perjanjian  dapat  dibatalkan,  dengan  catatan  syarat  perjanjian  pertama  dan  kedua  yang  tidak terpenuhi. Terhadap syarat tiga dan empat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Kontrak  atau  perjanjian  yang  telah  disepakati  para  pihak  ada  permasalahan  hukum dikemudian hari, dan salah satu pihak yang dirugikan ingin menggunakan surat perjanjian atau kontrak  untuk  alat  buktinya,  saat  mengajukan  penyelesaian  non-litigasi  tidak  tercapai  titik kesepakatan  maka  saat  menempuh  jalur  litigasi  bagaimana  terhadap  surat  perjanjian  tersebut yang  belum  dibubuhi  meterai  bisa  digunakan  saat  pembuktian  persidangan.  Dalam  hal  ini penulis  merujuk  kepada  Pasal  19  Huruf  b  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 04/PMK.03/2021 Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain,  Dan  Penentuan  Keabsahan  Meterai,  Serta  Pemeteraian  Kemudian  selanjutnya  disingkat PMK  No  04/PMK.03/2021,  menyatakan  “Dokumen  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  di pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Bea Meterai”.
Dokumen  dalam  hal  ini  bisa  seperti  surat  perjanjian,  karena  bagi  para  pihak  yang mempunyai kepentingan untuk terlindungi kepentingan hukum bagi para pihak. Dalam Pasal 1 Ayat 3 PMK No 04/PMK.03/2021, yang dimaksud Dokumen adalah “sesuatu yang ditulis atau tulisan,  dalam  bentuk  tulisan  tangan,  atau  cetakan  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat  bukti  atau keterangan.”  Tidak  secara  jelas  menyebutkan  surat  perjanjian,  tapi  dalam  hal  ini  surat perjanjian  adalah  bentuk  tulisan  tangan,  atau  cetakan  mengenai  tentang  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  yang  tercantum  di  dalamnya  kepenting-kepentingan  para  pihak.  Untuk perihal surat perjanjian yang memenuhi syarat perjanjian tetapi tidak dibubuhi bermeterai, apa bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Karena merujuk kepada Pasal 1866 KUHPerdata/pasal 164  HIR,  alat  bukti  yang  diakui  dalam  perkara  perdata  terdiri  dari  bukti  tulisan,  bukti  saksi, persangkaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Alat  bukti  tulisan/tertulis/surat,  ditempatkan  dalam urutan pertama.
Surat  perjanjian  yang  karena  belum  dibubuhi  meterai,  tetapi  tujuannya  kemudian digunakan untuk pembuktian di pengadilan, maka surat yang demikian dikenakan Bea meterai, maka  harus  dilakukan  pemeteraian  kemudian  oleh  pejabat  pos  dan  giro  (Pasal  23  Ayat  (1) Huruf  (a)  PMK  No  04/PMK.03/2021)  atau  biasa  dalam  praktik  sehari-sehari  dalam  saat melengkapi berkas untuk diajukan terhadap pembuktian dilakukan seperti cap pos atau leges.

## D.Penutup
Surat  perjanjian  yang  tidak  bermeterai,  ditinjau  melalui  hukum  positif  di  Indonesia. Secara  yuridis/hukum  perjanjian  merunut  kepada  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat sahnya perjanjian, tidak adanya suatu kata atau kalimat yang mencantumkan mengenai meterai tersebut sebagai salah satu penyebab perjanjian tidak sah, dapat dibatalkan, dan atau batal demi hukum.  Untuk  perihal  pembuktiaan  di  persidangan  perdata,  surat  perjanjian  tersebut  harus membayar bea meterai atau pajak atas dokumen tersebut.

## Daftar Pustaka
A.  Qirom  Syamsudin  Meliala,  Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta  Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010.
Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, Jakarta, 2008. Busro,  A  2017,  Hukum  Perikatan  Berdasar  Buku  III  KUH  Perdata,  Yogyakarta:  Pohon Cahaya.
Subekti, 2017, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian Hukum, 2010.
N.  Ike  Kusmiati,  2016,  Undue  Influence  Sebagai  Faktor  Penyebab  Cacat  Kehendak  diluar Kuhperdata,  dalam  Upaya  Mengisi  Kekosongan  Hukum,  Jurnal  ilmu  Hukum  Litigasi, Vo.17, No. 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  04/PMK.03/2021  Pembayaran  Bea Meterai,  Ciri  Umum  Dan  Ciri  Khusus  Pada  Meterai  Tempel,  Kode  Unik  Dan Keterangan  Tertentu  Pada  Meterai  Elektronik,  Meterai  Dalam  Bentuk  Lain,  Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian.