Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 462-467| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4120.462-467

## PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS MEWAKILI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI DENPASAR
Gusti  Ayu Ajeng Prabaningtyas,  I Nyoman  Putu  Budiartha,  I Made Minggu  Widyantara Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia aajengprabaningtyas@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Jaksa  sebagai  penerima  kuasa  dalam  surat  kuasa  khusus,  yang  dalam  hal  ini  mewakili  BPJS  Ketenagakerjaan, menangani  persoalan  hukum  terkait  para  pengusaha  yang  belum  mencatat  dirinya  dan  staf  menjadi  anggota Program  Tanggungan  Tenaga  Kerja.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  peran   jaksa  pengacara  negara dalam  menyelesaikan  kasus  mewakili  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ketenagakerjaan  di Denpasar  serta  upaya  jaksa  pengacara  negara  dalam  menyelesaikan  kasus  mewakili  BPJS  ketenagakerjaan  di Denpasar.  Tipe  penelitian  ini  berupa  sosiologis  dengan  pendekatan yuridis empiris . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang  digunakan  berupa  data  sekunder  dan  primer  yang  kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  peran  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  menyelesaikan  kasus  mewakili  BPJS Ketenagakerjaan  sebagai  kuasa  hukum  dengan  Kuasa  Khusus  untuk  menyelesaikan  terkait perusahaan belum mendata dirinya dan stafnya dalam Program Tanggungan Tenaga Kerja. Adapun upaya Pengacara Negara dalam menyelesaikan  kasus  mewakili  BPJS  Ketenagakerjaan,  dengan Surat Kuas a Khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Jaksa  Pengacara  Negara  bertindak dalam hal melakukan bantuan hukum non litigasi dengan melakukan mediasi terhadap  badan  usaha  maupun  perseorangan  yang  tidak  mendaftar  sebagai  anggota  Badan  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan ataupun belum patuh melunasi  retribusi.
Kata  Kunci :  BPJS,  Jaksa Pengacara Negara, Kasus

## Abstract
The  prosecutor  as  the  recipient  of  the  power  of  attorney  in  a  special  power  of attorney, which in this case represents employment BPJS, handles legal issues related to entrepreneurs who have not registered themselves and staff as members of the Manpower Dependent Program. The purposes of this study are to reveal the role of state attorneys in resolving cases representing the Social Security Administering Body (BPJS) for employment in Denpasar and the efforts of state attorneys to resolve cases representing BPJS for employment in Denpasar. This  type  of  research  is  sociological  with an empirical juridical approach. Data collection techniques were carried out by literature study, observation, interviews related to this research. Sources of data used in the fo rm of secondary and primary data which are then analyzed systematically. The results of the study indicate that t h e role of the State Attorney's Attorney in resolving cases representing BPJS Ketenagak erjaan as a legal counsel with a Special Power of Attorney to resolve the company has not recorded itself and its staff in the Manpower Dependent Program. While the efforts of State Lawyers in resolving cases representing BPJS Ketenagak erjaan, with a Special Power of Attorney from BPJS Ketenagak erjaan, State Atto rneys act in terms of providing non- litigation legal assistance by mediating business entities and individuals who do not register as members  o f t h e Employment Social Security Agency or have not complied with the payment of fees.
Keywords: BPJS, State Attorney, Case

## I. PENDAHULUAN
Negara  untuk  melindungi  masyarakatnya  untuk  mendapatkan  kesejahteraannya  yang  dijamin  oleh hukum. Banyaknya karyawan, sekitar hampir 100 juta orang dan tentu akan semakin meningkat dari 2 (dua) persen per tahun (Husni, 2003) . Tanggungan para pekerja yang tercipta demi mendapatkan dan menyusun  pertahanan kepada pekerja dari tampaknya kejadian materi yang mengakibatkan hilangnya sebagian  atau  seluruhnya  penghasilan  pekerja  disebabkan  oleh  hal-hal  diluar  kemampuannya (Khairani,  2016) .  Perlindungan  Pekerja  dalam  bidang  Jaminan  Sosial,  dalam  bentuk  badan  hukum yang  bertugas  untuk  melakukan  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  untuk  melindungi  hak-hak
masyarakat termasuk pekerja yakni dibentuknya Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan adanya jaminan  ini  tiap-tiap  karyawan  mampu  mencukupi  keperluan  pokok  hidup  yang  memadai  apabila timbul  situasi  yang  menimbulkan  putus/menurunnya  penghasilan  disebabkan  sakit,  menghadapi musibah,  kehilangan  pekerjaan, melalui  lanjut  umur atau pensiun.
Dari  amanat  Undang-undang  yang telah ada untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja khususnya  dalam  mendapatkan  Jaminan  Sosial,  namun  pada  implementasi di lapangan masih banyak ditemukan  para  pekerja  belum  mendapatkan  Jaminan  Sosial  seperti  yang  telah  dipersyaratkan Undang-undang  tersebut.  Zaman  sekarang  ini  banyak  pekerjaan  yang  memiliki  tingkat  resiko  yang tinggi.  Dimana  resiko  tersebut  bisa seperti kehilangan nyawa, luka ringan, luka berat ataupun sampai cacat  seumur  hidup.BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  kondisi  tersebut  merupakan  Lembaga  jaminan sosial  yang  dapat  menjadi  tenaga  kerja  apabila  mengalami  kecelakaan  pada  saat  melaksanakan tugasnya di jam kerja.
Semakin  lama  dilihat  kurangnya  perhatian  perusahaan  kepada  para  pekerjanya.Dilihat  dari berbagai  macam  kasus  yang  telah  terjadi.Mulai  dari  kasus  permasalahan  pendaftaran  Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) pada BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerjanya.Dengan adanya hal  tersebut  maka  banyak  para  pekerja  yang  dirugikan  mengenai  tanggungan  bagi  karyawan  dan keluarganya  sepatutnya  mencukupi  keperluan  pokok hidup pada saat terjadi risiko dapat memberikan dampak hilangnya  pendapatan.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  pemberi  kerja  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pengusaha atau badan  hukum  yang  mempekerjakan  pegawai  dan  memberikan  bayaran,  honorarium,  atau  komisi dalam  bentuknya  lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  penulis  melihat  Lembaga  Pemerintahan  yang berperan dalam rangka optimalisasi  program jaminan  sosial bagi pekerja tersebut, yaitu
1. Badan Penyelenggara Jaminan
Badan  hukum  publik  yang  bertugas  melindungi  seluruh  pekerja  baik  dalam  sosial  maupun kesehatan.
2. Perusahaan
Pengusaha  yang  memberikan  gaji  ataupun  upah,  tunjangan  dan  honorarium  sebagai  imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan  oleh pegawai.
3. Kejaksaan Republik  Indonesia
Lembaga  pemerintah  yang  diberi  tugas  dan  wewenang  dalam  hal  penuntut  dan  penyidikan. Badan  Jaminan  Ketenagakerjaan  saat  menjalankan  programnya  yang  selalu  berupaya mengajak  para  Pemberi  Kerja  untuk  dapat  mengikutsertakan  stafnya menjadi anggota untuk tanggungan tenaga kerja, namun dalam pelaksanaannya ditemui hambatan- hambatan sebagai berikut
1. Adanya  ditemui  dilapangan  para  pemberi  kerja  kadang  tidak  sepenuhnya  melindungi Pekerjanya  dengan  mengikutsertakan  para  Pekerjanya  secara  keseluruhan,  namun  hanya mengikutsertakan  sebagian  Pekerjanya  saja, dengan alasan bahwa jika diikutsertakan seluruh Pekerja akan memberatkan beban perusahaan.
2. Ditemui  keadaan adanya Pekerja yang tidak tetap yang bekerja di perusahaan pemberi kerja, bias  dikatakan  para  Pekerja  bekerja  jika  ada  pekerjaan  saja, dan jika pekerjaan telah selesai maka  Pekerja  tidak  bekerja  di  perusahaan  tersebut,  dan  akan  dipanggil  lagi  jika  perusahaan mendapatkan  paket  pekerjaan  kembali,  sehingga  perusahaan  menemui  kesulitan  dalam  hal melakukan  pendataan  terhadap  pekerja  yang  bekerja  insidentil  tersebut,  dan  banyak perusahaan lebih  memilih  tidak mengikutsertakan pekerja dalam rancangan jaminan sosial. Menyikapi  temuan-temuan  yang  sering terjadi, BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan baru hanya sebatas mengajak dan memberi peringatan kepada pemberi kerja agar dapat mengikutsertakan pekerjanya  kedalam  program  jaminan  sosial  yang  kadang  kalanya  tidak  dipatuhi  sepenuhnya  oleh pemberi  kerja  walaupun  dalam  amanat  Undang-undang,  pemberi  kerja  dapat  dikenakan  sanksi. Kerjasama  dengan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  hal  ini  Kejaksaan  Negeri  Denpasar  baru dalam  sebatas  kerjasama  dalam  sosialisasi  untuk  menambah  pemahaman  Pemberi  Kerja  dalam melindungi  pekerjanya  melalui  keikutsertaan  dalam  program  Jaminan  Sosial  yaitu  BPJS.  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau  BPJS  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan  program  jaminan  sosial  di  Indonesia  menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun
2004  dan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  yang  terdiri  dari  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan (Widada, 2017) ; (Widiastuti,  2017) .
Kerjasama  termasuk  dalam  melakukan  pemanggilan  terhadap  perusahaan  yang  belum mendaftarkan  para  pegawainya  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  penagihan-penagihan terhadap  tunggakan-tunggakan  yang  dilakukan  oleh  para  pemberi  kerja.  Jaksa  yang  dalam  hal  ini sebagai penerima kuasa yang mewakili BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemanggilan kepada perusahaan  dan  juga  karyawannya  dalam  rangka  melakukan  mediasi  mengenai  belum  terdaftarnya dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  Jaksa  sebagai  kuasa hukum memberikan batas waktu untuk melakukan  pendaftaran  dan  mendata  pekerjanya  untuk  ikut  serta  sebagai  anggota  program  jaminan sosial  ketenagakerjaan  agar  hak-hak  jaminan  sosial  sebagai  tenaga  kerja  tetap  terlindungi dan harus menjadi  perhatian kita bersama.
Selain  dalam  peradilan  pidana,  pada  dasarnya  kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai  Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan (Putra et al., 2017) . Sebagai pengacara negara  dalam  bidang  perdata,  kejaksaan  dapat  bertindak  di  dalam  maupun  diluar  pengadilan  untuk dan  atas  nama  negara  atau  pemerintahan (Rusdianto,  2015) .  Adapun  menurut Simanjuntak  (2018) fungsi  kejaksaan  dalam  peradilan  perdata  yaitu  menjamin  tegaknya  hukum,  menjaga  kewibawaan pemerintah,  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat.  Jaksa  Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang  Kejaksaan  dibidang  perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara.  Dari  beberapa  temuan penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  saat  ini  mengkaji  peran  jaksa  pengacara  negara  dalam menyelesaikan  kasus  mewakili  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ketenagakerjaan  di Denpasar  serta  upaya  jaksa  pengacara  negara  dalam  menyelesaikan  kasus  mewakili  BPJS ketenagakerjaan di Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  hal  ini  menggunakan  suatu cara atau langkah yang dipergunakan oleh  peneliti  dalam menggabungkan  petunjuk  penelitiannya (Arikunto,  2000) .  Penelitian  empiris/sosiologis  suatu metode  penelitian  hukum  dengan  mengamati  kejadian  yang  sering  terjadi  di  dalam  masyarakat. Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  kejadian  mengerjakan pedoman  bagaimana  menautkan  data-data  yang  ada  sesuai  dengan  penelitian  dan  bagaimana  pada kondisi  perusahaan (Soemitro,  2001) .  Pendekatan  hukum  Empiris,  didapat  dari  pelaksanaan tanggungan  bagi  para  karyawan yang belum diikutsertakan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan oleh  pemberi  kerja.  Secara  yuridis  peranan  Jaksa  Pengacara  Negara  menyelesaikan  masalah mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Denpasar dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (2) tentang Kejaksaan Republik  Indonesia,  dan  juga  pada  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  pengamatan,  wawancara  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang  didapat  dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut  dengan  judul  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  didapat  dari  menganalisis  buku- buku,  jurnal-jumal  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  judul penulisan  ini  yang kemudian  dianalisis  dengan deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar
Lembaga Kejaksaan merupakan perakat pemerintah yang berfungsi sebagai penuntut umum saja yang menjadi  kewajiban  utamanya,  namun  juga  dalam  perkara  perdata,  dimana  Jaksa  Pengacara  Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah Jaksa sebagai Pengacara Negara belum begitu akrab dalam masyarakat sekitar, karena lebih sering dengan sebutan Kejaksaan sama dengan institusi pemerintah  yang  berkedudukan  jaksa  penuntut  umum  dalam  hal  mengurus  perkara  pidana  maupun perdata.  Peraturan  mengenai  Kejaksaan  tidak  ada  kejelasan  mengenai  pengertian  tentang  Jaksa Pengacara  Negara.  Menurut  hukum,  Jaksa  Pengacara  Negara  secara  tegas  dijelaskan  mempunyai peran  dalam  upaya  penumpasan  tindak  pidana  korupsi  yang  ketegasannya  pada  kapasitas  Jaksa sebagai Pengacara Negara yaitu penegakan hukum.
Jaksa Pengacara Negara atau jaksa pengacara negara mempunyai kapasitas sama dengan seperti tokoh  yang  berperan  untuk  menunjang  hak-hak  negara  dalam  menyita  dana  atau  aset  yang  dapat merugikan  negara.  Kewajiban  dan  otoritas  kejaksaan  dalam  bekerja  sebagaimana  Jaksa  Pengacara Negara.  Kataran  sebagai  Jaksa  mempunyai  tatanan  hukum  menurut  Undang-undang  Kejaksaan Republik  Indonesia. Persoalaan dapat berkecambah tatkala jaksa sebagai penerima kuasa menangani suatu  perkara  perdata,  legal  atau  tidak  untuk  menggantikan  mayoritas harapan kelompok rakyat dan negeri,  yang  berhubungan  mengenai  otoritas  Kejaksaan  menangani  kasus  Menurut  Kejaksaan  RI menyebutkan  mengenai  aturan-aturan  serta  mengukuhkan  beberapa  peranan  dan  wewenang  Jaksa Pengacara  Negara,  ketika  negara  merupakan  ada  pada  sisi  dalam  mempersoalkan  dalam  bidang perdata  dan  pengujian  mengenai  perbuatan  tata  laksana  terhadap  dirinya  yang  dilakukan oleh hakim pengadilan  tata  usaha  negara  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  secara  hukum (Surachman  & Hamzah, 1996) .
Ketika  hubungannya  melalui  kekuasaan  jaksa  sebagai  pengacara  negara  dalam  mewujudkan harapan  pada  hukum,  cara  di  luar  pengadilan  maupun  di  pengadilan  berbentuk  usulan  tuntutan  ke pengadilan,  Badan Jaminan Tenaga Kerja sebagai BUMN memilih  Jaksa Pengacara Negara sebagai Pengacara.  Awal  pemilihan  Jaksa  yang  dipilih  sebagai  Pengacara  di  perkara  mengenai  belum tercatatnya  perusahaan  maupun  stafnya  sebagai  anggota  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Mengenai tentang isi perjanjian kerjasama (MOU) yang dijalin pada tanggal 6 Mei 2020,  Bapak Mohamad Irfan selaku  Kepala  BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang  Bali  Denpasar  menggandeng  Kejaksaan  Negeri Denpasar  untuk  menyelesaikan  kasus  hukum  terkait  badan  hukum/perusahaan  yang  belum mengikutsertakan  perusahaannya  begitu  pula  para  pegawainya  menjadi  anggota  BPJS Ketenagakerjaan. Mengenai kolaborasi  antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan berisi berkenaan penetapan  Jaksa  Pengacara  Negara  sebagai  Kuasa  Hukum.  BPJS  menyebutkan  tentang keharusan badan  hukum  mengharuskan  mendata  baik  perusahaan  maupun  stafnya  menjadi  anggota  pada Tanggungan  Tenaga  Kerja,  perusahaan  patutnya  menyampaikan  identitas  data  perusahaan  tersebut dan para pegawainya serta seluruh secara komplit dan sesuai.

## 2. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Denpasar
Jaksa Pengacara Negara, memiliki  pengertian yang berbeda di setiap kata-katanya yaitu
1. Jaksa  sebagai  perangkat  pemerintah  pada  bidang  hukum  yang  berkewajiban  memberikan tuduhan/gugatan  pada  jalannya  sidang  pengadilan  terhadap  orang  yang  diduga  telah melanggar hukum.
2. Pengacara,  merupakan  profesi  yang  menawarkan  jasa  hukum  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.
3. Negara,  kelompok  pengaruh  yang  berkuasa  dengan  aturan  pemerintahan  yang  melakukan disiplin  atas orang-orang di daerah tertentu.
Jaksa  Pengacara  Negara  sebagai  Jaksa  bertindak  dengan  kuasa  khusus,  bekerja  bertindak mewakili  negeri  menangani  persoalan.  Sementara  itu  jaksa merupakan PNS sebagai penuntut umum kepada  orang  yang  melanggar  di  muka  persidangan  dan  mewujudkan  pidana  mendapatkan kewenangan menurut Undang-undang (Marbun, 2004) .
Jaksa  Pengacara  Negara  sebagai  lembaga  penegak  hukum  dalam  lingkungan  pemerintah eksekutif  yang  paling  penting,  Kejaksaan  dalam  mengemban  tugas  dan  wewenangnya  diharapkan memiliki  jati  diri  yang  profesional  sebagai  wakil  negara  dalam  penegakan hukum. Pada terwujudnya sistematis dan prosedur sistem pada bidang sebagaimana dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan tujuan agar dapat memperkenalkan pemberian layanan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam  Perjanjian  Nota  Kesepahaman  tercantum  mengenai  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  menelaah menerima konsisten dari semua Kepala Bagian Ketenagakerjaan, memberikan pemahaman mengenai kejaksaan  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  yang  akan  memperingatkan  badan  hukum/perusahaan yang  belum  mencatat  baik  karyawannya  maupun  upahnya  (Ibu  Annisa,  di  Kejaksaan  Negeri Denpasar).
Perjanjian  Nota  Kesepahaman  antara  kedua  belah  pihak  yang  memiliki  visi  dan  misi  serupa yaitu  menambah  besaran  keanggotaan  dalam  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja.  Maksud terjalinnya kerjasama ini dan seperti apa yang sudah tercantum mengenai sepakat lebih menumbuhkan daya  guna  pengendalian  urusan  hukum.  Kerja  sama  antara  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan  dan  Kejaksaan  Negeri  mengenai  kuasa  khusus  dalam  menangani  penyelesaian permasalahan  yang terjadi apabila badan hokum tidak ikut serta dalam mendaftarkan stafnya  sebagai bentuk  tanggungan  untuk  tenaga  kerja  yang  tercantum  menurut  Jaminan  Sosial pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Kesepakatan Perjanjian Nota Kesepahaman dalam memberikan kuasa khusus untuk melakukan mediasi  atau  pemanggilan  kepada  Pengusaha  dan  para  pekerjanya  yang  belum  melakukan kewajibannya  untuk  mengikutsertakan  atau mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan sosialisasi  menjelaskan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  wajib  guna  memberikan  perlindungan  kepada para  pekerjanya  apabila  terjadi  kecelakaan  saat  bekerja  (Bapak  Bagus,  di  Kejaksaan  Negeri Denpasar).  Perjanjian  Kesepahaman  dalam  memberikan  layanan  hukum  untuk  mewakili  BPJS Ketenagakerjaan  yang  dalam  hal  ini  jaksa  sebagai  pengacara  negara  melalui  surat  kuasa  khusus membantu  menyelesaikan  masalah  pemanggilan  kepada  perusahaan/badan  hukum  yang  tidak mengikutsertakan  para  stafnya  sebagai  anggota  dalam  jaminan  sosial  tenaga  kerja  (Bpk.  Bagus,  di Kejaksaan Negeri Denpasar).
Perjanjian  Kerjasama  Nota  Kesepakatan  bersama  yang  telah  disepakati  antara  BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri isinya menerangkan perjanjian yang tertera pada  kesepakatan yang  mengikat  antara  hak  dan  kewajiban.  Mengenai  terjalinnya  perjanjian  kerjasama  nota kesepahaman  ini  adalah  untuk  dapat  mempermudah  kebijakan  dan  kesepakatan  antara  sejumlah kelompok institut untuk menerapkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sesuai pada program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan cara menggabungkan biaya.
Kejaksaan  Negeri  dalam  menyelesaikan  permasalahan  perusahaan  yang  belum  mendaftarkan karyawannya,  sebelumnya  telah mendapatkan surat kuasa khusus dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menggunakan  haknya  sebagai  penerima  kuasa  untuk  mendampingi  pemberi kuasa mengambil segala tindakan,  keputusan,  membuat,  menandatangani,  mengajukan  dan  menerima  surat-surat  termasuk menandatangani  berita  acara  keberhasilan/atau  kegagalan  mediasi  dan  memberikan  keterangan- keterangan  yang  menurut  hukum  harus  dijalankan  dan/atau  diberikan  oleh  seorang  penerima  kuasa. Pemanggilan  yang  dilakukan  tim  jaksa  sebagai  mediator  dilakukan  melalui  pendekatan  persuasif. Pemanggilan  secara  resmi  Pengusaha  selaku  pemberi kerja agar dapat hadir pada kantor Kejaksaan Negeri.  Isi  surat  panggilan  adalah  mengundang  para  perusahaan/badan  hukum  untuk  melakukan mediasi  mengenai  surat  teguran  yang  telah  diberikan  sebelumnya  oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan  isi  peringatan  pertama  untuk  perusahaan/badan  hukum  yang  tidak  mendata  perusahaan  dan para stafnya sebagai anggota pada BPJS Ketenagakerjaan. Para Perusahaan yang mengaba ikan dan belum  mendaftarkan  para  pekerjanya  sebagai  peserta  jaminan  sosial  akan  dievaluasi  oleh  pihak Kejaksaan  Negeri  untuk  mensinergikan  implementasi  kewajiban  perusahaan  dalam  kepesertaan jaminan  sosial  guna  perlindungan  dan  kenyamanan  kepada  karyawannya  sehingga  dapat  lebih memfokuskan pada peningkatan  tekad ataupun kreatifitas pekerjanya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  dalam  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  mengenai  beberapa  pokok, yaitu  peran  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  menyelesaikan  kasus  mewakili  BPJS  Ketenagakerjaan sebagai  penerima  kuasa  dalam  surat  kuasa  hukum  dalam  Kuasa  digunakan  dalam  menyelesaikan kasus hukum terkait perusahaan yang belum mengikutsertakan dirinya dan para karyawannya sebagai anggota Program BPJS  Ketenagakerjaan. Keharusan untuk mengikutsertakan para karyawannya ikut dalam  peserta  Tujuan  dari  BPJS  Ketenagakerjaan,  dengan  tujuan  guna  ketenteraman  para karyawannya sebagai pekerja pada perusahaan untuk lebih mendapatkan keselamatan selama bekerja di  jam  kerja.  Andaikata  perusahaan  tidak  menuruti  peraturan  yang  terkandung,  maka  dijatuhi  denda sesau dengan peraturan yang berlaku. Adapun upaya Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan kasus mewakili BPJS Ketenagakerjaan di Denpasar, Pada segi Datun dalam Kuasa Khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Jaksa Pengacara Negara yang mewakili BPJS Ketenagakerjaan dalam hal melakukan bantuan  hukum  di  luar  pengadilan  dengan  melakukan  mediasi  terhadap  pemberi  kerja  yang  tidak mendata menjadi  anggota BPJS Ketenagakerjaan tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang  sistem  jaminan  sosial  nasional  serta  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun tidak patuh membayar iuran.

## 2. Saran
Diharapkan  BPJS  Ketenagakerjaan  melakukan  sosialisasi  secara  berkesinambungan  dan  berkala kepada  Pemberi  Kerja  dan  pekerjanya  mengenai  program  jaminan  sosial  yang  memberikan keselamatan  dalam  setiap  melakukan  pekerjaan  di  jam  kerja  karyawan  tersebut  serta  anggota keluarganya  agar  dapat  melengkapi  keperluan  hidup  yang  memadai  pada  saat  terjadi  masalah  yang mengakibatkan  menurunnya  atau  tidak  adanya  pendapatan.  Hendaknya  peraturan  lebih  meyakinkan mengenai perundang-undangan dengan pokok utama lebih sesuai mengenai kewajiban dan wewenang dari  penerima  kuasa  (jaksa)  menjadi  pengacara  mewakili  negara  menyelesaikan  masalah  yang khususnya  menyangkut  batasan  wewenang  Jaksa  Pengacara  Negara  mengenai  permasalahan  non litigasi  lantara  tercantum  dalam  Undang-undang  Kejaksaan  pun  tiada  ketegasan  aturan  pokok mengatur  fokus  pada  uraian  secara  tegas  mengenai wewenang yang harus dipatuhi dan dimiliki oleh jaksa sebagai pengacara negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Rineka Cipta, Yogyakarta. Husni, L. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Khairani. (2016). Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Marbun, B. N. (2004). Kamus Hukum Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Putra,  A.  K.,  Rani,  F.  A.,  &  Syahbandir,  M.  (2017).  Eksistensi  Lembaga  Kejaksaan  Sebagai Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi  Aceh). Syiah Kuala Law Journal , 1 (2), 163–182.
Rusdianto. (2015). Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum , 6 (1), 99–108.
Simanjuntak,  J.  (2018).  Kajian  Yuridis  Pemberian  Bantuan  Hukum  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Lex Administratum , 6 (1), 152–163. Soemitro,  R. H. (2001). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia,  Jakarta.
Surachman, R., & Hamzah, A. (1996). Jaksa diberbagai Negara dan Kedudukannya . Sinar Harapan, Jakarta. Jaksa diberbagai Negara dan Kedudukannya
Widada,  T.  (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap  Ketahanan  Masyarakat  (Studi  di  RSUD  Hasanuddin  Damrah  Manna,  Kabupaten Bengkulu  Selatan, Provinsi  Bengkulu). Jurnal Ketahanan Nasional , 23 (2), 199–216.
Widiastuti,  I.  (2017).  Pelayanan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  di  Jawa Barat. Jurnal Administrasi Publik , 2 (2), 91–101.