## STATUS NASAB ANAK
DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

## Yuni Harlina
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstract:
Hubungan  Darah  (  nasab  )  antara  orang  tua  dan  anak-anak  adalah  hubungan sipil  yang  paling  kuat  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  hubungan  lainnya  . Posisi  di  bidang  warisan  ,  tidak  bisa  benar-benar  baik  sebagai  atau  halal  ( Hirman ) dan menghambat  sebagai  benar-benar ( nuqshan  ) . Berdasarkan dari melihat  agama  ,  moral  anak  saleh  yang  merasa  terdorong  untuk  berdoa  bagi keselamatan kedua orang tua di akhirat . Begitu pentingnya posisi seorang anak , sehingga  umat  Islam  secara  garis  besar  membagi  anak-anak  menjadi  dua kategori  ,  yaitu  anak-anak  dan  anak-anak  syar'y  atau  thabi'y  ,  tetapi  itu  tidak berarti  bahwa  Islam  telah  melakukan  diskriminasi  terhadap  anak  yang  lahir  . Prinsip-prinsip  Islam  dengan  tegas  bahwa  setiap  anak  yang  lahir  status  alam  , yang rentan terhadap Allah monoteisme . Anak-anak sebagai bagian dari anggota masyarakat juga memiliki legal standing yang perlu diklarifikasi dan menekankan terutama  di  negara  bagian  masyarakat  sekarang  yang  semakin  modern  dan global .

## Abstract:
The  Blood  Relationship  (nasab)  between  parents  and  children  is  the  most powerful civil relationship and cannot be contested by any other relationship. The Position  in  the  field  of  inheritance,  cannot  either  as  absolutely  or  in  lawful (hirman)  and  hindered  as  absolutely  (nuqshan).  Base  on  of  view  the  religious, morally pious child who felt compelled to pray for the safety of both parents in the afterlife.    Once  the  importance  of  the  position  of  a  child,  so  that  Muslims  in  the outline  divides  the  children  into  two  categories,  namely  children  and  children syar'y  or  thabi'y,  but  that  does  not  mean  that  Islam  had  discriminated  against children  born.  Islamic  principles  firmly  that  every  child  born  status  of  nature, which  is  prone  to  the  God  of  monotheism.  Children  as  part  of  community members  also  have  legal  standing  that  need  to  be  clarified  and  emphasized especially in the state of society now increasingly modern and global.
Kata Kunci : Anak, Nasab, Islam

## Pendahuluan
Salah  satu  missi  syari’at  Islam  adalah hifzun  nasl ,  yakni  terpeliharanya kesucian  keturunan  manusia  sebagai  pemegang  amanah  khalifah  fil  ardli.  Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya. 1 sebagai  amanat,  maka yang  menerima  harus  memelihara  amanat  itu,  yang  bentuk  pemeliharaannya
1 Konsideran huruf b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
antara  lain  memberikan  jaminan  masa  depannya  yang  lebih  baik,  seperti mendidiknya, mencerdaskannya dan menentukan nasabnya jika asal usulnya tidak jelas.  Pendek  kata,  memelihara  anak  tersebut  dari  segala  penderitaan  dunia  dan akhirat; terhindar dari kemiskinan iman, harta dan ilmu pengetahuan. Allah secara umum mengingatkan manusia dengan firman-Nya dalam Surah at-Tahrim ayat 8: “peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksaan api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu”.
Kemudian dalam Surah an-Nisaa' ayat 11 Allah berfirman: “Dan hendaknya orang-orang  (takut  kepada  Allah)  sekiranya  mereka  meninggalkan  anak keturunan  di  belakang  mereka  dalam  keadaan  lemah,  yang  mereka  khawatirkan kesejahteraannya”.
Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak  adalah  masa  depan bangsa dan generasi penerus cita-cita berbangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas perlindungan  dan  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan. 2 Di  dalam  rangka  memberi  perlindungan  kepada  anak  UU  No.  39 Tahun  1999  telah  menentukan  dengan  tegas  tentang  hak-hak  anak,  pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan negara  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Dalam  melakukan pembinaan,  pengembangan  dan  perlindungan  anak  diperlukan  peran  masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  sosial,  dunia  usaha,  media masa, atau lembaga pendidikan.
Sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat  anak  mempunyai  kedudukan hukum  yang  perlu  diperjelas  dan  dipertegas  apalagi  dalam  keadaan  masyarakat yang semakin modern dan global. Sebab, dalam era global, teknologi, informasi, dan  transformasi  yang  sangat  canggih  memungkinkan  kedudukan  dan  hubungan anak  terhadap  orang  tuanya  semakin  kabur  dan  tidak  jelas.  Dalam  banyak  kasus dapat  membuat  status  anak  menjadi  tidak  jelas.  Hal  itu  disebabkan  karena pergaulan  yang  semakin  bebas,  mobilitas  manusia  semakin  cepat  dan  sistim transformasi  yang  semakin  modern  dan  maju,  yang  membuat  hubungan  antar- individu semakin tidak ada pembatas, terutama dalam hubungan perkawinan dan hubungan seksual. Akhirnya, dimungkinkan timbulnya status hukum anak sebagai akibat  dari  hubungan  antar-individu  tersebut  menjadi  tidak  jelas  dan  meragukan, seperti  anak  lahir  di  luar  nikah;  anak  lahir  dari  perkawinan  yang  diragukan keabsahannya;  anak  lahir  akibat  dari  persetubuhan  syubhat;  anak  lahir  dari  istri yang  -telah  dilian  suaminya;  anak  lahir  dari  istri  yang  ditinggal  pergi  suaminya yang tidak diketahui rimbanya, yang kemudian istri tersebut menikah dengan laki- laki lain, kemudian suami pertamanya datang; anak lahir dari perkawinan terhadap wanita hamil di luar nikah; anak yang dibuang oleh orang tuanya yang akhir-akhir
2 Penjelasan umum alinea pertama UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ini marak terjadi; anak lahir dari ibunya  yang melakukan perkawinan siri atau di bawah  tangan  dan  sebagainya,  di  mana  semua  itu  apabila  tidak  ditata  status hukum  penasabannya  akan  berdampak  negatif  pada  psikis  anak.  Dan  apabila  ini yang  terjadi  maka  akan  kontra  produktif  dengan  tujuan  utama  dibuatnya  UU Perlindungan Anak.
Tulisan  ini  mencoba  membahas  nasab  anak  yang  lahir  dari  berbagai  Latar belakang  kasus  kelahiran  anak  tersebut  dengan  menelusuri  refercnsi  yang  ada, sepanjang terjangkau oleh tangan penulis, baik dalam kita-kitab fiqh konvensional maupun yang kontemporer dan peraturan perundangan-undangan.

## Pengertian Nasab
Kata “nasab” berasal  dari  bahasa Arab,  yang antara lain berarti keturunan. Dalam pengertian inilah Allah berfirman: “Wa huwalladzii khalaqa urinal maa-i basyaraa fajailahu nasaban wa shihra wa kaana rabbuka qadiira”
Status  Nasab  Anak  dalam  Berbagai  Latar  Belakang  Kelahiran  (Sebuah Kajian  Menurut  Perspektif  ...(Dialah  (Allah)  yang  menciptakan  manusia  dari  air (sperma),  lalu  dia  menjadikan  (pula)  manusia  (mempunyai)  keturunan  dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa) (QS. al-Furqaan: 54).
Secara  istilah  nasab  adalah  keturunan  atau  ikatan  keluarga  sebagai hubungan  darah,  baik  karena  hubungan  darah  ke  atas  (bapak,  kakek,  ibu,  nenek, dan  seterusnya),  ke  bawah  (anak,  cucu,  dan  seterusnya)  maupun  menyamping (saudara, paman, dan lain-lain). 3

## Pentingnya Penentuan Nasab
Seorang  manusia  tidaklah  sama  dengan  makhluk  lainnya,  di  mana  dalam melestarikan  kelangsungan  hidupnya,  yang  tidak  dapat  bertindak  sebebas- bebasnya,  tetapi  harus  mengikuti  jalan  yang  telah  ditentukan  oleh  Tuhan  Sang Penciptanya. Oleh karena itu, dalam mengembangbiakkan keturunannya manusia tidak sama dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya.
Dalam  banyak  sistem  perkernbangbiakan  makhluk  Tuhan,  hampir  selalu dimulai dengan perternuan dua unsur, yakni bibit dari jenis laki- laki dan bibit dari jenis  perempuan, betina  dan jantan. Dalam  perkembangbiakan manusia,  menurut aturan  Tuhan  dimulai  dengan  adanya  akad  perkawinan.  Dalam  akad  perkawinan ini  terdapat  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi,  yang  dikenal  dengan  rukun perkawinan.  Yaitu  harus  ada  calon  istri,  calon  suami,  wali,  dua  orang  saksi  dan ijab  kabul.  Di  dalam  setiap  unsur  (rukun)  itu  terdapat  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi.  Seperti  syarat  calon  suami  atau  istri  antara  lain  haruslah  tidak  ada hubungan  keluarga  dalam  derajat  tertentu.  Dalam  kaitan  inilah,  nasab  seseorang harus ditentukan. Tanpa diketahui nasab seseorang, dia akan mengalami kesulitan melakukan  perkawinan  dengan  orang  lain.  Demikian  juga  untuk  kepentingan
3 Ensiklopedia Indonesia, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 4, h1m. 2337.
lainnya, seperti  dalam soal  penentuan hak dan kewajiban kepada seseorang anak bagi  orang  dewasa  dan  penentuan  hak  seseorang  anak  atau  sebaliknya  hak seseorang  dewasa  dari  seorang  anak  dalam  soal  waris  mewaris.  Tanpa  diketahui nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi  nafkah  dan  segala  keperluan  hidup  kepada  anak  tersebut.  Begitu  pula tanpa  diketahui  nasabnya  akan  sulit  ditentukan  siapa  yang  paling  berhak menerima  warisan  dari  seorang  anak  yang  meninggal  yang  kebetulan meninggalkan  banyak  harta.  Tanpa  diketahui  nasab  seorang  anak  akan  sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut. Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan  soal  hubungan  nasab  ini.  Seseorang  dilarang  mengakui  orang  lain yang  bukan  nasabnya  sebagai  nasabnya.  Begitu  juga,  seseorang  dilarang mengingkari  orang  lain  yang  mempunyai  nasab  dengannya  sebagai  orang  yang tidak  ada  hubungan  nasab  dengannya.  Rasulullah  SAW  bersabda  melalui  hadis Said bin Abi Waqash:
“Barangsiapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR. Muslim 95).
Kemudian dalam riwayat Bukhari dikatakan:
“Siapa  saja  yang  menasabkan  dirinya  kepada  laki-laki  selain  ayahnya, sedang ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari)
Dan  dalam  riwayat  Abu  Dawud,  Nasai,  Hakim,  Ibnu  Majah,  dan  Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:
“Wanita  mana  saja  yang  melahirkan  anak  melalui  perzinaan,  Allah mengabaikannya  dan  sekali-kali  tidak  akan  dimasukkan  Allah  ke  dalam surga.  Dan  laki-laki  mana  saja  yang  mengingkari  nasab  anaknya,  sedang dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga.”
Kemudian dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda:
“Nasab  itu  dari  perkawinan  yang  sah,  sedangkan  bagi  pezina  itu  adalah batu rajam.” (HR. Muslim 2646) 4
Dari  beberapa  hadis  di  atas,  dapat  disimpulkan,  bahwa  menentukan  nasab adalah sangat penting. Siapa yang mengaku sebagai nasab dari seseorang padahal tidak  ada  nasab  antara  keduanya,  maka  Allah  menghararnkan  dirinya  masuk surga.  Sebaliknya,  siapa  yang  mengaku  bahwa  tidak  ada  nasab  antara  dirinya dengan  seseorang,  padahal  sebenarnya  ada,  maka  dia  diharamkan  masuk  surga.
4 http://bbundahey.blogspot.com/
Dan  seorang  laki-laki  pezina  tidak  boleh  mengaku  bahwa  anak  yang  dilahirkan perempuan yang dizinainya sebagai anaknya.
Kenapa begitu ketat Islam mengatur masalah nasab ini, sampai-sampai yang mengacaukan nasab, di  mana seseorang  yang sebenarnya bukan nasabnya diakui sebagai  nasabnya,  atau  seseorang  yang  sebenarnya  adalah  nasabnya  diingkari sebagai  bukan  nasabnya,  diancarn  dengan  masuk  neraka  atau  tidak  akan  masuk surga? Tidak lain adalah karena pengacauan nasab seperti itu dapat menimbulkan keraguan,  atau  menimbulkan  ketidakpastian  tentang  siapa  nasab  seseorang  yang sebenarnya.  Sesuatu  yang  meragukan  atau  menimbulkan  ketidakpastian  dapat membuat  kekacauan  dalam  masyarakat  dalam  melakukan  akad  perkawinan  dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.
Dalam  Islam  seorang  anak  dinasabkan  kepada  laki-laki  yang  menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa seseorang anak itu  dilahirkan  oleh  ibunya.  Dan  sudah  jelas  pula,  bahwa  seorang  anak  itu  adalah anak  ibu  yang  melahirkannya.  Tapi  belum  tentu  jelas  dan  pasti  siapa  bapaknya. Untuk  menjelaskan  siapa  nasab  seseorang  anak  dari  sisi  bapaknya,  dalam  ajaran Islam, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama bapaknya. Dengan begitu  menjadi  jelas  dan  gampang  diketahui,  siapa  nasab  (bapak)  seorang  anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian.

## Anak Sah
Sebagai  pijakan  untuk  menelusuri  tentang  nasab  seorang  anak  adalah dengan  membahas  anak  sah.  Sebab,  dari  sini  akan  mudah  ditentukan  nasab seorang anak.
Menurut  ketentuan  Pasal  42  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  (UU  No. 1/1974),  anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang sah. Menurut penjelasan pasal  tersebut  dinyatakan cukup jelas. Padahal  sebenarnya,  kalau  dicermati,  kalimat  tersebut  masih  menimbulkan persepsi  yang  berbeda.  Perbedaan  persepsi  tersebut  dipicu  oleh  kata  “dalam” dalam  kalimat  “dalam  perkawinan  yang  sah”.  Ketentuan  Pasal  42  tersebut memberi  pemahaman  tentang  dua  jenis  anak  sah,  yaitu:  Anak  yang  dilahirkan dalam perkawinan yang sah; serts snak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
Untuk memahami anak sah jenis kedua barangkali sudah cukup jelas, yaitu anak  yang  dilahirkan  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah.  Karena perkawinannya  dinyatakan  sebagai  perkawinan  yang  sah,  akibatnya,  anak  yang dilahirkannya  dari  perkawinan  yang  sah  tersebut  ditetapkan  sebagai  anak  yang sah.  Barangkali  yang  sulit  untuk  dipahami  adalah  jenis  anak  sah  yang  pertama, yaitu  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah.Yang  membuat  sulitnya pemahaman  tersebut  adalah  adanya  kata  “dalam”  dalam  kalimat  tersebut.  Apa maksud (pengertian) kata “dalam” di situ. Apakah menunjukkan anak lahir dalam perkawinan  yang  sah  dan  belum  putus  (cerai)?Atau  menunjukkan  pengertian
“dari”, dengan pengertian, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah? Kalau ini yang dimaksudkan, apakah tidak sama dengan jenis anak sah yang kedua, yaitu anak  yang  dilahirkan  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah?  Atau  keduanya memang mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebab atau akibat. Maksudnya, anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh sebab atau sebagai akibat perkawinan yang sah?
Pemahaman  yang  berbeda  tersebut  akan  sirna  jika  diteruskan  membaca pasal  berikutnya,  yaitu  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  No.  1/1974,  yang  menyatakan  - bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarganya.  Dari  ketentuan  ini  baru  dapat  dipahami bahwa  pengertian  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  42,  dengan  jenis  anak  sah  yang pertama  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan,  bukan  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 43 di atas. Jadi  pengertian  anak sah jenis pertama,  anak  yang dilahirkan dalam perkawinan, adalah anak yang dilahirkan bukan di luar perkawinan, atau luar kawin, tapi anak dalam perkawinan.
Untuk  menentukan  apakah  suatu  perkawinan  sah  atau  tidak  harus  melihat ketentuan  hukumnya.  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  No.  1/1974  menentukan  suatu perkawinan  yang  sah  adalah  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut hukum agama Islam, suatu  perkawinan  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan syarat  menurut  Hukum  Islam.  Rukun  dan  syarat  menentukan  suatu  perbuatan hukum  terutama  yang  menyangkut  dengan  sah  atau  tidak  sahnya  perbuatan  dari segi hukum . 5 Kedua kata (rukun dan syarat) tersebut mengandung arti yang sama dalam  hal  bahwa  keduanya  merupakan  sesuatu  yang  harus  diadakan.  Tapi keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang  berada  di  dalam  hakikat  dan  merupakan  bagian  atau  unsur  yang  mewujud- kannya,  sedangkan  syarat  itu  adalah  sesuatu  yang  berada  di  luarnya  dan  tidak merupakan unsurnya. 6
Dalam  perkara  perkawinan  ulama  Hukum  Islam  berbeda  pendapat  dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat.
Menurut  golongan  Hanafiyah,  rukun  nikah  hanyalah  akad,  sedang  yang lainnya  seperti  kehadiran  saksi  masuk  kelompok  syarat  perkawinan. 7 Dan golongan ini membolehkan menikah tanpa wali, jika calon istrinya telah dewasa. Demikian  juga  menurut  sebagian  ulama  Hukum  Islam  lainnya,  boleh  menikah tanpa saksi. 8
Menurut  ulama  Syafi'iyah,  yang  dimaksud  rukun  perkawinan  adalah
5 Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, h. 59.
6 Ibid., h. 59.
7 Ibid., h. 59.
8 Di  antara  yang  berpendapat  demikian:  Golongan  Syiah,  Abdur  Rahman  Mandi,  Yazid bin Harun, Ibnul Mundir dan Daud (Fiqh Sunnah VI; h. 89).
keseluruhan  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan  perkawinan  dengan  segala unsurnya,  bukan  hanya  akad  nikah  saja.  Dengan  begitu  rukun  perkawinan  itu adalah segala yang terwujud dalam suatu perkawinan. 9
Jumhur Ulama menentukan bahwa rukun perkawinan adalah: adanya calon suami dan istri; adanya wali, adanya dua orang saksi dan ijab kabul beserta mahar. Tapi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  masukan  mahar  sebagai  rukun perkawinan.
Masing-masing  rukun  tersebut  mempunyai  syarat-syarat  yang  wajib dipenuhi.  Suatu  perkawinan  yang  telah  dilakukan  dengan  memenuhi  seluruh rukunnya  dan  rukun-rukunnya  juga  telah  memenuhi  syarat-syaratnya,  maka perkawinan yang dilakukan itu hukumnya sah. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memenuhi  rukun-rukunnya  maka  perkawinan  tersebut  menjadi  batal  (tidak  sah). Tapi apabila di antara rukun-rukun yang ada terdapat rukun yang tidak memenuhi syarat-syaratnya maka perkawinannya dapat dibatalkan.
Suatu  perkawinan  yang  sah,  melahirkan  anak  yang  sah.  Sebaliknya perkawinan yang tidak sah (batal), melahirkan anak yang tidak sah.
Suatu  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  dari  berbagai syarat  bagi  rukun-rukunnya,  dapat  dibatalkan.  Tapi  yang  tidak  dibatalkan  tetap menjadi  sah.  Namun,  perkawinan  yang  telah  dibatalkan  tidak  otomatis  membuat anak-anak  yang telah dilahirkan menjadi batal (tidak sah). Anak  yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap menjadi anak sah kedua orang tuanya yang  perkawinannya  dibatalkan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  perkawinan  yang dibatalkan  tidak  berlaku  surut  terhadap  anak  yang  telah  dilahirkannya  (Pasal  28 Ayat (2) UU No. 1/1974). Dengan demikian anak yang dilahirkan adalah anak sah dari kedua orang tuanya.
Meskipun  tolok  ukur  keabsahan  anak  didasarkan  kepada  keabsahan perkawinan,  namun  dalam  keadaan  tertentu  terjadi  pengecualian  sebagai  berikut ini:
1. Apabila suarni tidak memungkinkan memberi keturunan, seperti karena belum dewasa,  suarni  impoten,  suami  mandul  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  medis dan  sebagainya.  Jadi,  meskipun  perkawinannya  telah  memenuhi  rukun  dan syaratnya,  tetapi  kalau  terbukti  bahwa  suami  belum  dewasa,  impoten  atau mandul,  maka  anak  yang  dilahirkan  si  istri  tidak  boleh  dinasabkan  kepada suaminya tersebut.
2. Anak  lahir  dalam  masa  kurang  dari  6  bulan  setelah  pernikahan.  Artinya, meskipun perkawinannya sah, tetapi anak yang dilahirkan oleh istrinya kurang dari  6  bulan  terhitung  setelah  perkawinan,  maka  anak  tersebut  bukan  anak suami  yang  menikahinya  dan  tidak  boleh  dinasabkan  kepadanya  karena  itu menunjukkan  bahwa  persenggamaan  atau  hubungan  suami  istri  dilakukan sebelum  terjadinya  perkawinan.  Enam  bulan  merupakan  batas  minimal  masa
9 Amir Syarifudin, h. 60.
mengandung bagi perempuan. Perlu diketahui, bahwa masa mengandung bagi perempuan  hamil  menurut  pendapat  ulama  fiqh  adalah  6  bulan.  Hal  ini disimpulkan  dari  isi  dua  ayat  al-Qur'an,  yaitu  Surah  al-Ahqaaf  ayat  15  dan Surah Luqman ayat 14, yang menerangkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun  (24  bulan)  atau  30  bulan  dihitung  sejak  hamilnya  seorang  ibu  sampai melahirkannya. Selisih antara 30 bulan dengan 24 bulan adalah 6 bulan. Enam bulan inilah masa terpendek kehamilan.
3. Suami  istri  ada  kemungkinan  melakukan  persetubuhan  setelah  akad  nikah. Jika  setelah  akad  nikah  belum  ada  kemungkinan  terjadinya  persetubuhan, (karena  misalnya,  tidak  pernah  bertemu  sama  sekali  setelah  perkawinan), seorang istri ditalak oleh suaminya. Setelah 6 bulan istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut  tidak dinasabkan kepada suaminya itu. Sebagaimana jika ia  (si  istri)  melahirkan  anak  sebelum  perkawinnya  memperoleh  6  bulan. Demikian  menurut  Malik,  Asy-Syafi'i  dan  Ahmad. 10 Namun  menurut  Abu Hanifah, jika anak tersebut  lahir tepat  sesudah 6 bulan dari akad nikah,  anak dinasabkan  kepada  suaminya  itu,  meskipun  tidak  ada  kemungkinan  untuk bersetubuh. 11 Sebab,  beliau  tidak  mensyaratkan  adanya  kemungkinan  untuk bersetubuh, tetapi cukup dengan adanya akad nikah. Beliau juga menyatakan, bahwa  seorang  perempuan  di  Barat  menikah  dengan  seorang  laki-laki  di Timur,  yang  tidak  ada  kemungkinan  keduanya  bertemu  setelah  akad  nikah.
Lalu  setelah  akad  nikah,  istrinya  melahirkan  anak  setelah  berselang  6  bulan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya itu. 12
4. Apabila anak dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah perceraian. 13
5. Anak  dilahirkan  setelah  habis  masa  maksimal  kehamilan  yang  menurut golongan  Hanafiyah  selama  2  tahun,  atau  menurut  ulama  lainnya  4  atau  5 tahun  dan  9  atau  10  bulan.  Lebih  lanjut  golongan  Hanafiyah  memberikan rincian sebagai berikut: Jika perceraiannya talak raj'i dan wanita itu mengaku idahnya belum habis,  maka anak dinasabkan kepada suaminya, baik  anak itu lahir  sebelum  masa  2  (dua)  tahun  atau  melebihi  masa  2  (dua)  tahun  karena dalam  talak raj'i suami  boleh  melakukan  senggama  dengan  istrinya  dan senggama  tersebut  dianggap  sebagai  rujuk. 14 Jika  talaknya  talak bain atau kematian  suami  dan  wanita  itu  tidak  mengaku  bahwa  masa  idahnya  telah habis,  maka  anak  itu  tidak  bisa  dinasabkan  kepada  suami  wanita  itu,  kecuali apabila  anak  lahir  sebelum  2  (dua)  tahun  sejak  terjadinya  perceraian  atau kematian  suami  karena  maksimal  masa  kehamilan  menurut  mereka  adalah  2 (dua)  tahun.  Tapi  apabila  lahir  setelah  dua  tahun  sejak  perceraian  atau
10 Sarmin, Terjemah Rahmatul Ummah, h1m. 402.
11 Ibid., h1m. 402.
12 Ibid., h. 402.
13 Wahbah Azzuhayli, Al-Fiqhul Islmaiyah wa Adillatuha, h1m. 684.
14 Andi  Syamsu  Alam  dan  Moh.Fauzan, Anak  Angkat  dalam  Prespektif  Hukum  Islam, h1m. 183.
kematian  suami,  maka  anak  tidak  dinasabkan  kepada  suaminya. 15 Jika  suami yang  dinyatakan  telah  hilang  oleh  pengadilan  ternyata  masih  hidup.  Jika seorang  istri  menikah  dengan  seorang  laki-laki.  Lalu  suaminya  pergi  ke  luar negeri  beberapa  tahun  lamanya.  Kemudian  datang  berita  bahwa  suaminya telah  meninggal.  Karenanya,  istri  tersebut  menjalani  idah.  Setelah  masa  idah habis,  ia  menikah  dengan  laki-laki  lain  dan  melahirkan  anak.  Kemudian datanglah  suami  pertama,  yang  telah  diberitakan  meninggalnya  itu.  Menurut Abu  Hanifah,  anak  tersebut  dinasabkan  kepada  suami  pertama.  Sementara menurut ulama lainnya, dinasabkan kepada suami kedua. 16

## Anak Zina
Zina  adalah  perbuatan  yang  berupa  melakukan  hubungan  kelamin  sebagai hubungan  suami  istri  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  tanpa  adanya ikatan  perkawinan.  Tanpa  didahului  adanya  ijab  kabul;  dalam  melakukan perkawinan  tanpa  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  dan  tanpa  adanya  wali  bagi  si wanita.  Judi,  perbuatan  zina  adalah  perbuatan  yang  bertujuan  mendapatkan kenikmatan  seksual  tanpa  melalui  proses  perkawinan  yang  sah.  Perzinaan  tidak sama dengan perkawinan batal. Perzinaan lebih rendah derajatnya dari pada nikah batal.  Sebab,  pada  perzinaan  tidak  terbersit  sedikitpun  untuk  memenuhi  rukun perkawinan.  Hal  ini  berbeda  dengan  nikah  batal  karena  pada  yang  kedua  ini terdapat  usaha  untuk  mewujudkan  rukun  nikah.  Jika  akibat  nikah  batal menyebabkan  hukum  anak  menjadi  anak  yang  sah,  maka  anak  yang  dilahirkan dari hasil perzinaan adalah anak yang tidak sah. Karena itu, anak yang dilahirkan oleh  perempuan  yang  telah  berzina  hanya  dinasabkan  kepada  ibu  yang melahirkannya  dan  keluarga  ibunya  (Pasal  43  UU  No.  1/1974).  Anak  yang  jelas dilahirkan  dari  hasil  perzinaan  tidak  dapat  diupayakan  untuk  dijadikan  sebagai anak  yang  bukan  zina,  dengan  cara  dan  motif  apa  pun  termasuk  di  dalamnya melalui pengakuan.

## Anak Lian
Dipersamakan  dengan  anak  zina  adalah  anak  lahir  dari  perempuan  yang dilian.  Lian  adalah  sumpah  yang  diucapkan  seorang  suami  terhadap  istrinya, bahwa  istrinya  telah  melakukan  zina.  Ucapan  tersebut  dilakukannya  sebanyak  4 kali.  Kemudian  untuk  kelima  kalinya  dikukuhkannya  dengan  suatu  pernyataan bahwa  laknat  Allah  akan  menimpa  dirinya,  jika  tuduhannya  terhadap  istrinya tersebut  bohong.  Jika  istrinya  tersebut  menolak  dengan  mengucapkan  sumpah yang  sama,  maka  terjadilah  perceraian  melalui  lian.  Apabila  pada  saat  proses sumpah  lian  tersebut,  si  istri  dalam  keadaan  mengandung,  lalu  melahirkan  anak, maka  anak  tersebut  tidak  boleh  dinasabkan  kepada  seorang  laki-laki  yang  telah bersumpah  lian  kepada  ibunya  tersebut.  Anak  tersebut  harus  dinasabkan  kepada
15 Ibid., h1m. 183.
16 Sarmin, h. 402.
ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya.Tapi menurut Abu Hanifah dan Ahmad, anak  yang dikandung tetap dinasabkan kepada suami  yang meliannya, baik anak itu dilahirkan dalam masa kandungan enam bulan atau kurang dari itu. 17

## Anak Perkawinan Batal/Fasid
Nikah  fasid  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  yang  sebagian  rukunnya tidak  terpenuhi.  Suatu  pernikahan  fasid  yang  telah  menghasilkan  keturunan (anak), maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suami ibunya yang nikahnya fasid  itu. 18 Demikian  menurut  pendapat  ulama  Hukum  Islam,  dengan  syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pernikahan yang sah.
Pendapat lain mengatakan, nikah fasid (rusak) atau batil adalah setiap nikah yang  diharamkan  oleh syara' (agama)  atau  (nikah  yang)  hilang  salah  satu rukunnya, sehingga nikah tersebut tidak sah. Seperti, nikah dengan mahram, nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan, nikah dengan istri bapak, nikah dengan istri anak, nikah dengan mertua, nikah dengan anak tiri, nikah mut'ah, nikah lebih dari  4  orang  istri,  nikah  dengan  istri  orang  lain,  nikah  dengan  perempuan  yang sedang  beriddah,  nikah  dengan  wanita  selain  ahli  kitab,  nikah  tanpa  wali,  nikah tanpa dua orang saksi, nikah dengan saudara istrinya, nikah dengan bibi istrinya.
Jika  pelakunya  tidak  mengetahui  fasid  atau  batalnya  nikah  yang  dilakukan itu, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dinasabkan kepada pria yang menikahinya itu. 19
Barangkali  bisa  dikategotikan  perkawinan  batall/fasid,  adalah  bentuk perkawinan seperti berikut ini. 20
Seorang laki-laki dan perempuan berzina, lalu perempuan ber- ibra' (bersuci) dengan  satu  kali  haid.  Setelah  itu  mereka  (laki-laki  dan  perempuan  tersebut) menikah, yang perempuan hamil dan melahirkan anak. Atau, seorang laki-laki dan perempuan  berzina,  lalu  hamil.  Dalarn  masa  hamil  itu,  mereka  menikah,  lalu melahirkan  anak.  Setelah  itu  hamil  lagi  dalam  pernikahan  yang  baru. Perkawinannya  tersebut  (jelas)  tidak  sah.  Lalu  bagaimana  hukum  anaknya  yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tersebut?
Jawabannya,  anak  dinasabkan  kepadanya  (laki-laki  yang  menikahi  wanita tersebut), jika pelakunya yakin bahwa perkawinannya sah karena percaya kepada pendapat  orang  atau  tidak  mengerti,  atau  karena  ia  tidak  mengetahui  bahwa perkawinannya  tidak  sah.  Ini  berdasarkan  isyarat  dari  Ibnu  Qudamah  mengenai perkawinan  perempuan  dalam  masa  idahnya  yang  mereka  tidak  mengetahui bahwa perkawinannya itu tidak sah, atau karena ia tidak mengetahui hukum nikah dalam masa idah. 21
17 Sarmin, h. 399. 18 Andi, h. 184.
19 Dikutib  dari  kitab Menanti  Buah  Hati  dan  Hadiah  untuk  yang  Dinanti, Abdul  Karim bin Amir Abdat, Darul Qalam, Jakarta, Cet. I, 2002.
20 http://mebchege.googicusercontent.com/
21 Ibid.

## Ibnu Taimiyah berkata:
Barangsiapa  menggauli  wanita  dengan  keadaan  yang  ia  yakin  bahwa pernikahannya  (sah),  maka  nasab  (anak)  diikutkan  kepadanya,  dan dengannya  berkaitlah  masalah mushaharah (kekerabatan)  dengan kesepakatan  ulama  sesuai  yang  saya  ketahui,  meskipun  pada  hakikatnya pernikahan  itu  batil  di  hadapan  Allah  dan  Rasul-Nya.  Dan  begitu  juga setiap  hubungan  badan  yang  dia  yakini  tidak  haram,  padahal  sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya) . 22
Menurut  kesepakatan  ulama  fiqh,  penetapan  nasab  anak  yang  lahir  dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama  fiqh  mengemukakan  tiga  syarat  dalam  penetapan  nasab  anak  dalam perkawinan fasid tersebut, yaitu: 23
1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang sudah balig dan tidak mempunyai penyakit  yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid  tersebut  (menurut  jumhur)  dan  sejak  hubungan  suami  istri  (menurut ulama Hanafiyah).
Menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 75 huruf  b,  batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  pengadilan (mengenai  batalnya  perkawinan)  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan itu tidak berlaku surut terhadap anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut.  Artinya,  anak-anak  tetap menjadi  anak  kedua  suami  istri  yang  perkawinannya  dibatalkan  tersebut.  Ini berarti  sejalan  dengan  pendapat  ulama  fiqh  di  atas,  bahwa  nasab  anak  dari perkawinan  yang  batal,  fasid,atau  dibatalkan  adalah  kepada  suami  ibunya  yang nikahnya batal, fasid, atau dibatalkan tersebut.

## Anak Pesetubuhan Syubhat
Senggama  atau  persetubuhan syubhat adalah  hubungan  seksual  antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena perkawinan yang sah dan  bukan  pula  karena  perzinaan.Wahbah  Azzuhayli  memberikan  definisi persenggamaan syubhat sebagai hubungan (suami istri) yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. 24
Senggama  syubhat  bisa  terjadi  akibat  kesalahpahaman  atau  kesalahan informasi  atau  kesalahan  perkiraan.  Seperti  seorang  pria  yang  menikah  dengan
22 Dinukil  dari  nukilan  Al-Basan  dalam Taudhihul  Ahkam ,  5/104;  http://mebchage. gooleusercontent.com/search
23 Wahbah Azzuhayli, h. 686-687.
24 Azzuhayli, h1m. 688.
seorang  wanita  yang  belum  pernah  dikenalnya.  Lalu  pada  malam  pertama,  di dalam  kamar  pengantinnya,  ia  mendapati  seorang  wanita  yang  diyakini  sebagai istrinya.  Kemudian,  terjadilah  persenggamaan  atau  persetubuhan,  yang menyebabkan kehamilan. Setelah itu, diketahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah bukan istrinya yang sebenarnya.
Contoh  lainnya,  dalam  malam  yang  gelap  seorang  pria  masuk  ke  dalam kamar  tidurnya.  Kemudian  ia  melakukan  hubungan  suami  istri  dengan  seorang wanita yang dikira istrinya. Setelah siang, wanita tersebut ternyata bukan istrinya, tapi orang lain.
Dalam  kedua  contoh  kasus  tersebut,  apabila  persetubuhan  menyebabkan lahirnya  keturunan  (anak)  maka  anak  tersebut  dinasabkan  kepada  pria  yang menyetubuhinya  dengan  syarat:  kelahiran  anak  tersebut  terjadi  setelah  6  bulan dari  terjadinya  persetubuhan.  jika  anak  tersebut  lahir  sebelum  masa  minimal kehamilan,  maka  tidak  dinasabkan  kepada  pria  tersebut.  Sebab,  sangat  mungkin wanita  yang  melahirkan  tersebut  telah  hamil  sebelum  terjadinya  persetubuhan syubhat, dengan laki-laki lain.

## Anak Kawin Hamil
Kawin hamil adalah kawin dengan atau terhadap wanita yang hamil di luar nikah,  baik  dikawini  oleh  laki-laki  yang  menghamilinya  maupun  oleh  laki-laki lain, bukan yang menghamilinya. 25
Dalam menyikapi kasus tersebut ulama fiqh berbeda pendapat. Empat imam mazhab  berpendapat,  bahwa  perkawinan  keduanya  (suami  istri  tersebut)  sah  dan keduanya boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan, bila si laki-laki itu  yang  menghamilinya  dan  kemudian  baru  ia  mengawininya. 26 Ibnu  Hazm berpendapat,  perkawinan  tersebut  sah  dan  suami  istri  boleh  bercampur  dengan ketentuan,  bila  keduanya  telah  bertobat  dan  menjalani  hukuman  dera  (cambuk) karena keduanya telah berzina. 27
Jika  yang  menikahi  bukan  laki-laki  yang  menghamilinya,  menurut  ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut: 28
1. Menurut Abu Yusuf, tidak boleh dikawinkan. Bila dikawinkan perkawinannya batal.
2. Menurut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, perkawinannya sah, tapi haram bercampur selama bayi yang dikandung si istri belum lahir.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, perkawinannya sah karena wanita tersebut tidak terikat  perkawinan  dengan  orang  lain  (tidak  ada  masa  idah).  Wanita  tersebut boleh  dicampuri  karena  tidak  mungkin  nasab  (keturunan)  bayi  yang dikandung  itu  ternodai  oleh  sperma  suaminya.  Sedang  bayi  tersebut  bukan
25 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 124.
26 Ibid., h. 124. 27 Ibid., h. 124.
28 Ibid., h. 125-127.
keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak luar nikah).
Menurut  ketentuan  Pasal  53  Ayat  (1)  Kompolasi  Hukum  Islam  (KHI), seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.  Deskripsi  pasal  tersebut  adalah  ada  seorang  wanita  dan  pria melakukan  hubungan  suami  istri  (persetubuhan)  tanpa  melakukan  ikatan pernikahan  yang  sah,  atau  melakukan  perzinaan.  Dari  persetubuhan  tersebut mengakibatkan  kehamilan.  Setelah  itu,  wanita  yang  hamil  tersebut  menikah dengan pria yang mengharnilinya .Pernikahan semacam ini menurut pasal tersebut hukumnya  sah.  Tapi  ulama  Hukum  Islam,  berbeda  pendapat  dalam  menyikapi perkawinan demikian. Ada  yang berpendapat,  perkawinan tersebut  tidak  sah dan ada  yang  berpendapat  sah.  Dalam  pendapat  yang  menyatakan  sah  tersebut, terdapat pendapat yang mensyaratkan, selama anak yang dikandung wanita belum lahir,  si  pria  belum  boleh  melakukan  hubungan  seksual  dengan  wanitanya.  Dan ada yang mensyaratkan, setelah anak lahir harus dilakukan pernikahan ulang. KHI tampaknya mengambil pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan  tidak  diperlukan  pernikahan  ulang  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  53 Ayat  (3)-nya,  bahwa  dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita hamil  tersebut  tidak  diperlukan  perkawinan  ulang  setelah  anak  yang  dikandung lahir.  Perlu  ditegaskan  bahwa  yang  boleh  menikahi  wanita  hamil  di  luar  nikah hanyalah  pria  yang  menghamilinya.  Bukan  pria  lain  yang  tidak  menghamilinya. Dengan demikian haram hukumnya pria yang bukan penyebab kehamilan wanita harnil di luar nikah menikahi wanita tersebut pada saat hamil seperti yang dikenal dalam Hukum Adat dengan istilah “kawin tambal” atau “kawin penutup malu”.
Permasalahannya, bagaimana hukum anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut dan kepada siapa dia dinasabkan?
Menurut  ulama  fiqh,  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  tersebut,  ada  dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi tersebut termasuk anak zina, bila  ibunya  dikawin  setelah  usia  kandungannya  berumur  4  bukan  ke  atas.  Bila kurang  4  buian,  bayi  itu  anak  suaminya  yang  sah.  Pendapat  kedua,  bayi  itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak hasil di luar nikah, meskipun dari segi  bahasa  bahwa  anak  itu  adalah  anaknya  karena  hasil  dan  sperma  dan  ovum suami dari ibunya itu. 29
Kalau  kita  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  UU  No.  1/1974  dan  Pasal  99 KHI  yang  telah  dibicarakan  pada  saat  membahas  anak  sah,  di  mana  ditentukan bahwa  anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  atau  akibat  perkawinan  yang  sah, barangkali dapat ditemukan jawabannya, bahwa anak yang lahir dari rahim wanita yang hamil di luar nikah dan dinikahi oleh pria yang menghamilinya adalah anak yang  sah.  Sebab  menurut  ketentuan  pasal  tersebut  anak  yang  sah  adalah  (salah satunya) anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
Perkawinan  wanita  hamil  di  luar  nikah  oleh  pria  yang  menghamilinya
29 Ibid., h. 128.
dianggap  sebagai  perkawinannya  yang  sah,  maka  akibatnya  anak  yang dilahirkannya  juga  sebagai  anak  yang  sah.  Hal  ini  berbeda  jika  status  hukum terhadap  perkawinan  tersebut  dihukumi  haram,  maka  status  hukum  anak  yang dilahirkannya,  juga  menjadi  haram.  Jika  anak  dianggap  sebagai  anak  yang  sah, maka konsekuensinya, anak tersebut harus dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita tersebut.

## Anak Pengakuan
Seorang  anak  dapat  diakui  oleh  orang  lain  yang  sudah  dewasa  sebagai anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak yang telah dewasa dapat mengakui orang lain sebagai bapaknya. Pengakuan tersebut dapat menyebabkan seorang anak yang diakui  menjadi  anak  orang  yang  mengakui.  Dan  karenanya  ia  (anak)  dinasabkan kepada pria yang mengakui sebagai anak tersebut.
Agar  pengakuan  tersebut  dapat  dibenarkan,  maka  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1. Anak  tersebut  tidak  jelas  nasabnya,  atau  ayahnya.  Karena  itu,  apabila  ayah anak  tersebut  sudah  jelas  atau  apabila  anak  tersebut  tidak  diakui  ayahnya sebagai  anaknya  melalui  proses  lian,  maka  anak  tersebut  tidak  boleh dinasabkan kepada pria yang mengakui tersebut.
2. Anak tersebut jelas bukan anak zina. Kalau sudah jelas anak zina, maka tidak dapat diakui sebagai anak.
3. Pengakuan  tersebut  rasional.  Artinya,  pengakuan  yang  dilakukan  oleh  orang bahwa  anak  tertentu  adalah  anaknya  harus  bisa  diterima  akal.  Seperti  usia anak yang diakui jauh lebih mudah dari pada pria yang mengakui.
4. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anak yang diakui jika anak tersebut sudah dewasa. Tapi golongan Malikiyah menolak syarat ini.
5. Orang  yang  mengakui  menolak  dikatakan  bahwa  anak  yang  diakui  adalah anaknya dari hasil perzinaan yang dilakukannya. 30
6. Anak  yang  diakui  harus  hidup.  Apabila  sudah  meninggal  maka  pengakuan tidak  dibenarkan.  Namun  ulama  Malikiyah  tidak  mengharuskan  syarat tersebut.
7. Ahli  waris  juga  mengakui  anak  tersebut  sebagai  anak  orang  yang  telah mengakui dan telah meninggal. Demikian menurut golongan Syafi'iyah. 31

## Anak Temuan
Anak  temuan  adalah  anak  yang  ditemukan  oleh  orang  lain  selain  orang tuanya, di mana anak tersebut tidak diketahui orang tuanya atau keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, di mana seorang anak/bayi  yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat, yang kemudian anak  tersebut  dipungut  orang  lain  dan  selanjutnya  dipelihara.  Motivasi
30 Wahbah, h. 464.
31 Andi, h1m. 189.
pembuangan  atau  meninggalkan  anak  tersebut  bermacam-mancam  antara  lain: kemiskinan, malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya.
Orang  yang  telah  dewasa  dan  merasa  mampu  untuk  memeliharanya  wajib mengambil  dan  memelihara  anak  tersebut  karena  memelihara  manusia  ketika dibutuhkan adalah termasuk perbuatan mulia. 32
Anak  yang  telah  dipungut  dan  dipelihara  oleh  orang  lain  maka  nasab  anak tersebut  dihubungkan kepada orang  yang memeliharanya.  Hal  ini untuk  menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan anak.
Bagaimana seandainya pada suatu saat ada orang lain yang mengakui bahwa anak  tersebut  sebagai  anaknya?  Dalam  kejadian  yang  demikian  harus  dilalui proses  pembuktian.  Artinya,  orang  yang  mengaku  bahwa  anak  yang  telah dipungut  dan  dipelihara  oleh  orang  lain  tersebut  adalah  anaknya  harus membuktikan  bahwa  anak  tersebut  adalah  anaknya.  Sepanjang  orang  yang mengaku  tersebut  tidak  mampu  membuktikan  maka  anak  tersebut  tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sesuai dengan kaidah hukum “Al- biqqau  maakana  `ala  maaka” (bahwa  hukum  sesuatu  itu  tetap  berjalan  sesuai hukum semula).

## Anak Angkat
Kompilasi Hukum  Islam memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang  dalam  hal  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 33
Pengertian  serupa  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi  jawa  Timur,  yaitu pengalihan  seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  keluarga  (orang  tua  yang sah/walinya  yang  sah/orang  lain),  Lembaga  Sosial  yang  bertanggung  jawab  atas perlindungan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan  kekuasaan pengasuhan orang tua angkat berdasarkan putusan/ penetapan Pengadilan Negeri. Prinsip  dasar  pengangkatan  anak  adalah  melindungi  anak  agar  dapat  terjamin kesejahteraan (jasmani, rohani, dan sosial) di masa datang. 34
Pengangkatan  anak  dalam  pengertian  demikian  dan  yang  bermotif mensejahterakan  kehidupan  anak  dan  tidak  menjadikan  anak  angkat  sebagai  ahli waris bagi bapak angkatnya, tentu sangat sejalan dengan ajaran Islam, yang selalu memerintahkan  kepada  pemeluknya  untuk  senantiasa  melakukan  tolong- menolong dalam kebaikan, menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan, seperti  menyantuni  orang-orang  miskin,  membantu  orang-orang  yang  lemah, memelihara  dan  menyantuni  yatim  piatu,  memberikan  sedekah  kepada  mereka yang lemah dan sebagainya.
Allah  telah  berfirman: “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  melakukan
32 Ibid.
33 Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.
34 Brosur Penyuluhan/2005.
kebajikan  dan  takwa  dan  jangan  tolong-menolong  kamu  dalam  melakukan perbuatan  dosa  dan  permusuhan.” (QS.  al-Maa'idah:  3). 35 Dalam  Surah  al- Maa'uun:  1-3  Allah  mengecam  orang  yang  menyianyiakan  anak  yatim  dan  tidak mau  berusaha  menggalang  dana  untuk  menyantuni  orang-orang  miskin.  Mereka dianggap-Nya sebagai pendusta agama. 36
Kemudian Rasulullah SAW telah menjanjikan, bahwa Beliau akan bersama- sama  di  dalam  surga  dengan  orang-orang  yang  memelihara  anak  yatim. 37 Pada prinsipnya ulama  Hukum  Islam telah sepakat,  bahwa pengangkatan anak dengan akibat  anak  angkat  menjadi  ahli  waris  bagi  bapak  angkatnya  adalah  haram hukumnya.  Hal  demikian  dapat  dipahami  dari  pernyataan  Zakaria  Ahmad  Barry dalam kitabnya “Al-Akhkam Aulaad fil Islam” sebagai berikut: 38
“Adapun  mengambil  anak  angkat,  itu  artinya  menghubungkan  keturunan seorang  anak  dengan  seorang  bapak,  baik  anak  itu  sudah  diketahui keturunannya  atau  tidak  diketahui.Bapak  itu  berterus  terang  mengatakan, bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya.Cara yang demikianitu  sudah  berlaku  di  kalangan  masyarakat  pada  zaman  jahiliah. Anak angkat itu sama derajatnya dengan anak kandung. Dan kebiasaan itu tetap  berlaku  sampai  pada  masa  permulaan  Islam,  dan  barn  berakhir setelah  turunnya  Erman  Allah  SWT.“Dan  Allah  tidak  menjadikan  anak- anak  angkatmu  itu  sebagai  anak-anak  kandungmu  sendiri  ...  “. (QS.  al- Ahzab: 4-5)
Kemudian  Islam  mengharamkan  pengambilan  anak  angkat  itu  untuk selamalamanya,  dan  membatalkan  perbuatan  itu  dan  juga  menghapus pengambilan  anak  angkat  itu  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menetapkan  seorang anak sebagai anak, keturunan dari seorang ayah. Dan pemberian hak anak angkat sebagai  hak  anak  kandung,  itu  adalah  suatu  hal  yang  dusta  dan  merupakan kebohongan.”
Ayat  al-Qur'an  yang  dijadikan  dalil  keharaman  pengangkatan  anak dimaksud adalah Surh al-Ahzab: 4 -5 yang artinya:
“... Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu  sendiri.  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataamu  yang  kamu ucapkan  saja.  Dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya,  dan  Dia menunjukkan jalan  yang benar. Panggillah  mereka  (anak-anak angkat  itu) dengan  memakai  nama  ayah-ayah  mereka.  Itulah  yang  lebih  adil  di  sisi Allah.  Dan  kalau  kamu  tidak  mengetahui  siapa  ayah-ayah  mereka,  maka panggillah  mereka  sebagai  Saudaramu  seagama,  dan  budak-budak  yang
35 Departemen  Agama  RI, Terjemah  Al-Qur'an, CV  Penerbit  Al-jumanatul  Ali  J-ART, Bandung, h. 107.
36 Ibid., h. 603.
37 Al-Hadits; “Ana wakaafilul yatiim fil jannah”.
38 Zakaria  Ahmad  Al-Barry, Ilukum  Anak-anak  dalam  Islam, (Saduran,  Dra.  Chadijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) h. 24.

## telah kamu merdekakan ...”
Dari ayat dan penjelasan para ahli diatas secara implicit bahwa nasab anak angkat adalah tetap pada ayah asalnya. Bukan ayah angkatnya.

## Anak Hasil Pemerkosaan
Pemerkosaan dalam hal ini adalah pemerkosaan dalam hal seksual, di mana seorang  laki-laki  dengan  cara  memaksa  kepada  wanita  lain,  yang  bukan  istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Tentu saja sampai pada saat orgasme, wanita tersebut  tetap  merasa  tidak  menghendaki  terjadinya  hubungan  seksual  tersebut. Jika  akibat  pemerkosaan  tersebut  menimbulkan  kehamilan  dan  malahirkan seorang anak, kepada siapa anak tersebut harus dinasabkan?
Barangkali untuk menentukan nasab anak hasil pemerkosaan tersebut, harus dibedakan.  Jika  laki-laki  yang  memerkosa  tersebut  tidak  menikahi  wanita  yang diperkosa, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibu yang melahirkannya. Jika laki-laki tersebut kemudian menikahinya, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Dalam hal yang kedua ini, tidak sama dengan kasus perzinaan, di  mana  Jika  dalam  perzinaan  jelas  terjadinya  hubungan  seksual  di  luar  nikah tersebut  atas  inisiatif  kedua  belah  pihak,  laki-laki  dan  perempuan.  Tapi  dalam pemerkosaan  inisiatif  datang  dari  pihak  laki-laki,  kecuali  jika  pada  saat  orgasme wanitanya  berubah  merasa  senang  melakukannya.  Jika  yang  demikian  maka berubah  pemerkosaan  menjadi  perzinaan,  maka  status  hukum  anak  ditentukan dengan perubahan itu.

## Penutup
Dari uraian di atas, tentang status nasab anak dalarn berbagai latar bekalang perkawinan dan hubungan seksual dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Anak yang sah dinasabkan kepada pria yang menikah ibunya secara sah itu;
2. Anak zina dinasabkan kepada ibunya yang melahirkannya;
3. Anak lian dinasabkan kepada ibunya;
4. Anak  nikah  batal/fasid  dinasabkan  kepada  pria  yang  menikahi  ibunya  -  yang perkawinannya batal itu.
5. Anak  perkawinan  terhadap  wanita  hamil  dinasabkan  kepada  pria  yang menikahi ibunya dalam keadaan hamil itu.
6. Anak  hasil  persetubuhan  syubhat  dinasabkan  kepada  pria  yang  melakukan persetubuhan syubhat.
7. Anak Pengakuan dinasabkan kepada pria yang mengakui sepanjang memenuhi persyaratannya.
8. Anak Temuan dinasabkan kepada pria yang menemukan dan memeliharanya.
9. Anak angkat dinasabkan kepada pria sebagai bapak asalnya.
10. Anak  hasil  pemerkosaan  dinasabkan  kepada  ibunya  atau  kepada  pria  yang memerkosanya jika ia menikahi perempuan yang diperkosanya.
Demikian  sedikit  uraian  mengenai  nasab  anak  dalam  berbagai  perkawinan dan  hubungan  seksual.Semoga  bermanfaat.Jika  uraian  tersebut  benar,  maka  itu datang  dari  Allah  dan  jika  salah  itu  datang  dari  Penulis  pribadi. Wallahua'lam bishshawaab.

## Daftar Pustaka
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ensiklopedia Indonesia, Tahtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 4, http://bbundahey.blogspot.com/
Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia,
Sarmin, Terjemah Rahmatul Ummah,
Wahbah Azzuhayli, Al-Fiqhul Islmaiyah wa Adillatuha,
Andi  Syamsu  Alam  dan  Moh.Fauzan, Anak  Angkat  dalam  Prespektif  Hukum Islam,
Menanti  Buah  Hati  dan  Hadiah  untuk  yang  Dinanti, Abdul  Karim  bin  Amir Abdat, Darul Qalam, Jakarta, Cet. I, 2002.
http://mebchege.googicusercontent.com/ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat Kompilasi Hukum Islam.
Departemen  Agama  RI, Terjemah  Al-Qur'an, CV  Penerbit  Al-jumanatul  Ali  J- ART, Bandung
Zakaria Ahmad Al-Barry, Ilukum Anak-anak dalam Islam, (Saduran, Dra.
Chadijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)