## JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)
Volume X, Nomor X, Month YYYY, Halaman 161-172
p-ISSN: 2303-2375, e-ISSN: 2597-4521
DOI: http://doi.org/10.21009/JKKP.102.04

## ANALISIS PROGRAM BANGGA KENCANA: STUDI TINGGINYA ANGKA UNMET NEED DI PROVINSI ACEH
Eriena Sartika Ayu 1 , Eddy Munawar 1 , Ridha Ilham 1 , Alfin Khairi 1 , Mirdat Silitonga 1*)
1 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Aceh, Banda Aceh, 23115, Indonesia
*) E-mail: mirdatunj@gmail.com

## Abstrak
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia diberikan target utama untuk menurunkan angka kelahiran menjadi 2,1 anak dari 1000 kelahiran wanita usia subur. Selain daripada itu program Keluarga  Berencana  juga  diyakini  dapat  mencegah  resiko  terjadinya stunting pada  balita  melalui upayanya  dalam  mengatur  kehamilan  melalui  penggunaan  alat  dan  obat  kontrasepsi.  Adapun  salah satu masalah yang saat ini dialami oleh Provinsi Aceh adalah tingginya angka unmet need . Unmet need sendiri merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan ataupun tidak menginginkan anak lagi. Tujuan  dari kajian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tingginya pe201rsentase unmet need di Provinsi Aceh sehingga target  untuk  menurunkan  persentase  unmet  need  dapat  diturunkan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan mix  method .  Adapun  sampel  lokus  yang  dipilih  adalah  4  Kab/Kota  yang  memiliki persentase  jumlah  PUS  dengan  status  sangat  tinggi  di  Provinsi  Aceh,  yaitu:  Kota  Banda  Aceh  Kota Subulussalam,  Kab.  Singkil  dan  Kab.  Pidie  yang  berjumlah  200  responden.  Berdasarkan  hasil wawancara dan temuan pada penelitian ini diketahui faktor yang  menentukan tingginya angka unmet need di Provinsi Aceh antara lain disebabkan karena informasi masyarakat yang keliru terhadap alat dan  obat  kontrasepsi;  kurangnya  sinergi  antara  PKB  dan  tenaga  kesehatan;  rendahnya  kualitas komunikasi kader dan keterbukaan PUS yang didata dalam memberikan informasi.

## Kata kunci:informasi, kontrasepsi, unmet need

## ANALYSIS OF PROGRAM'S BANGGA KENCANA : A STUDY OF HIGH UNMET NEED RATE IN ACEH PROVINCE

## Abstract
The Indonesian National Population and Family Planning Board is given the main target to reduce the birth rate to 2.1 children for every 1000 births of women of childbearing age. Apart from that, the family planning program is also believed to be able to prevent the risk of stunting in children under five through its  efforts  to  regulate  pregnancy  through  the  use  of  contraceptive  devices  and  drugs.  One  of  the problems currently being experienced by the Province of Aceh is the high number of unmet need. Unmet need itself is a condition where the need for family planning is not fulfilled for Couples of Reproductive Age who wish to postpone pregnancy or do not want any more children. The purpose of this study is to find out the reasons for the high percentage of unmet need in Aceh Province so that the target to reduce the percentage of unmet need can be lowered. This research was conducted using a mix method. The locus samples selected were 4 districts/cities that had a very high percentage of women with very high status in Aceh Province, namely: Banda Aceh, Subulussalam, Aceh Singkil and KPidie with a total of 200 respondents. Based on the results of interviews and findings in this study, it is known that the factors that determine the high number of unmet need in Aceh Province are caused by, among other things, wrong information from the public regarding contraceptive devices and drugs; lack of synergy between PKB  and  health  workers;  low  quality  of  cadre  communication  and  openness  of  PUS  recorded  in providing information.
Keywords: information, contraception, unmet need

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat didunia.  Berdasarkan  data  dari  SP2020  jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2020 mencapai  lebih  dari  270  jiwa.  dengan  laju  pertumbuhannya  sebesar  1,25  %  (BPS,  2022). Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk ini menjadi sebuah kondisi sosial yang tidak bisa dikesampingkan,  karena  langsung  maupun  tidak  langsung  hal  ini  dapat  menuju  kepada timbulnya berbagai masalah sosial. Salah satu efek dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang  menyebabkan  berkurangnya  wilayah  agraris,  bertambahnya  angka  kemiskinan, memicu kriminalitas dan pengangguran, tercemarnya lingkungan hingga kualitas kesehatan yang kurang baik (Sharma, 2018).
Mirisnya,  tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  tidak  hanya  terjadi  pada provinsi  besar  seperti  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah,  akan  tetapi  juga  pada provinsi  luar Jawa,  seperti  Sumatera Utara  dengan  jumlah  penduduk 12.982.204 jiwa  pada tahun  2010  menjadi  14.703.532  jiwa  pada  tahun  2020,  meningkat  sebesar  1.721.328  jiwa dalam masa 10 tahun; Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 2.833.381 jiwa  pada tahun 2010,  meningkat  menjadi  4.300.000  jiwa;  dan  Provinsi  Aceh  dengan  jumlah  penduduk 4.494.410 jiwa pada tahun 2010, meningkat menjadi 5.274,890 jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2020).
Kondisi diatas dapat menjadi pelik dan tidak terkendali apabila negara tidak bisa mengatur tingginya angka kelahiran. Salah satu dampaknya adalah penggunaan energi yang berlebihan sehingga  akan  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  serta  kekurangan  bahan  pangan  dan munculnya angka kriminalitas yang tinggi (Alola et al., 2019). Fakta lain menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusianya bukan pada  jumlah  penduduknya  maupun sumber  daya  alamnya  yang  melimpah. Sebagai  contoh negara Singapura, dengan jumlah penduduk yang sedikit dan luas wilayah yang kecil tetapi mampu menjadi salah satu negara maju di dunia, sebaliknya, negara-negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan sulit untuk menjadi negara maju.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti tuntutan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan berbagai layanan ekonomi seperti pasar,  termasuk  kesempatan  kerja  (Rochaida,  2016).  Sehingga  dapat  dipahami  betapa berbahayanya apabila tidak adanya usaha untuk mengatur melonjaknya nya jumlah penduduk. Pertumbuhan  penduduk  dalam  jumlah  yang  besar  akan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak diimbangi oleh kemampuan negara memberikan fasilitas layanan pendidikan,  kesehatan  dan  pekerjaan  kepada  warga  negaranya,  maka  akan  menimbulkan permasalahan-permasalahan  sosial,  budaya,  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan kemiskinan (Al-Jundi et al., 2020). Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah  yang  dirancang  untuk  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan  jumlah  individu penduduk. Keluarga Berencana bertujuan untuk menjadikan keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  yang  seimbang  (National  Population  and Family Planning Board, 2020). Di banyak negara, program keluarga berencana dibentuk untuk memberikan  pelayanan  kepada  keluarga,  perempuan  dan  anak  perempuan  agar  bisa mengakses informasi untuk mengetahui tentang kapan dan berapa banyak anak yang mereka miliki  serta  perlindungan  kesehatan  reproduksi  (Ranjan  et  al.,  2020).  Program  keluarga berencana juga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan rumah tangga (Bongaarts & Feeney, 1998).
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia diberikan target utama untuk menurunkan angka kelahiran menjadi 2,1 anak dari 1000 kelahiran wanita usia subur (BKKBN, 2020).  Salah  satu  strategi  yang  digunakan  oleh  BKKBN  dalam  upaya  mengontrol  angka kelahiran adalah melalui penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi secara teori  dapat  mengurangi  resiko  kematian  pada  ibu,  meningkatkan  kesehatan  perempuan
dengan  mencegah  terjadinya  kehamilan  yang  tak  diinginkan  maupun  kehamilan  beresiko. Selain  daripada  itu  program  keluarga  berencana  juga  diyakini  dapat  mencegah  resiko terjadinya stunting pada balita melalui upayanya dalam mengatur usia hamil pertama dan jarak kehamilan  seorang  wanita  usia  subur  (WUS)  serta  pembekalan  pola  asuh  balita  melalui kelompok Bina Keluarga Balitanya.
Menurut World Health Organization (WHO) (2014) dalam Global Nutrition Targets 2025, stunting dianggap  sebagai  suatu  gangguan  pertumbuhan  irreversibel  yang  sebagian  besar dipengaruhi  oleh  asupan  nutrisi  yang  tidak  adekuat  dan  infeksi  berulang  selama  1000  hari pertama  kehidupan.  Seorang  ibu  disarankan  untuk  merencanakan  dan  mengatur  jarak kehamilannya dengan baik sehingga asupan ASI dapat diberikan kepada buah hatinya secara maksimal selama 24 bulan atau 2 tahun. Adapun salah satu penyebab stunting pada balita yaitu pemberian ASI eksklusif yang tidak dilakukan selama 6 bulan, sedangkan ASI sangat dibutuhkan  dalam masa pertumbuhan bayi  agar  kebutuhan  gizinya  tercukupi  sehingga  bisa mengurangi resiko bayi tumbuh stunting . Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Sampe dkk dengan judul “Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita” (2020). Dalam hasil penelitiannya mereka mengungkapkan bahwa balita yang tidak diberikan ASI eksklusif berpeluang 61 kali lipat mengalami stunting dibandingkan balita yang  diberi  ASI  eksklusif.  Salah  satu  cara  agar  bayi  mendapatkan  ASI  ekslusif  dari  ibunya adalah dengan mengatur jarak kehamilan (minimal 3 tahun) melalui penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alokon).
Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam upaya pemberian pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada masyarakat adalah unmet need . Unmet need sendiri merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan ataupun tidak menginginkan tambahan anak lagi (Sitorus, 2019).
Berdasarkan  hasil  Survey  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun 2017sebanyak 11% wanita menikah usia 15-49 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan pelayanan KB (termasuk kedalam golongan unmet need ) sedangkan sasaran strategis tahun 2017 yang ditetapkan untuk indikator unmet need KB adalah sebesar 10,26%.
Dalam  Perspektif  Aceh,  berdasarkan  data  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia (SDKI) 2017, ada 12% pasangan usia subur (PUS) yang termasuk kedalam golongan Unmet Need , lalu berdasarkan data Survei Kinerja Akuntabilitas Program BKKBN (SKAP) tahun 2019 meningkat  menjadi  15,4%  dan  terakhir  berdasarkan  Hasil  Pendataan  Keluarga  (PK)  Tahun 2021 kembali terjadi kenaikan menjadi 18%. adapun target kinerja yang dibebani oleh BKKBN Pusat,  bahwa  Perwakilan  BKKBN  Aceh  harus  mampu  menurunkan  angka unmet  need ke angka  10,32%.  Perkembangan  Program  Keluarga  Berencana  di  propinsi  ini  mempunyai diskursus  tersendiri.  Di  satu  sisi,  capaian unmet  need pada  provinsi  ini  dituntut  dapat menurunkan angka  menjadi  10,32%,  sementara  di sisi  lain,  secara politis  Aceh merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang diberikan otoritas untuk menerapkan syariat Islam.
Status  Aceh  sebagai  satu-satunya  propinsi  penyelenggara  syariat  Islam  di  Indonesia sedikit  banyak  mempengaruhi  pelaksanaan  program  KB  di  propinsi  ini  serta  bagaimana penerimaan  masyarakat  terhadap  himbauan  dan  ajakan  untuk  menggunakan  alat/cara kontrasepsi guna menurunkan angka unmet need . Sementara pada perseptif lain, nilai-nilai ajaran  Islam  dan  sosio-  kultural  masyarakat  menjadi  bagian  penting  yang  tidak  dapat dipisahkan dari kebijakan negara. Mengenai lekatnya hubungan antara agama dan budaya di kalangan  masyarakat  Aceh  dapat  dipahami  dari  Narit  Maja  yang  selama  ini  dikenal  luas  di dalam sejarah Aceh, ” Adat ngon hukom (syariat Islam), lagei zat ngon sifeut ” (Adat dan hukum (syariat  Islam),  bagaikan  zat  dengan  sifat.  Kata-kata  bijak  ini  menegaskan  bahwa  untuk memahami sosio kultural masyarakat Aceh, maka tidak bisa melepaskan diri dari sendi-sendi ajaran  Islam.  Demikian  pula  dengan  penyusunan  dan  pelaksanaan  program-program pembangunan  serta  kebijakan  pemerintah  (pusat  maupun  daerah),  harus  senantiasa
memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang kental dengan nilai- nilai Islam tersebut (Hasan, 2019).
Sekaitan  dengan  target  menurunkan  angka unmet  need yang  dibebankan  kepada Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Aceh  dan  kekhususan  yang  melekat  pada  Provinsi  ini,  maka pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian unmet need PUS di  Provinsi  ini  dan  bagaimana  persepsi  masyarakat  Aceh  terhadap  pelaksanaan  program keluarga  Berencana,  terutama  tentang  pemakaian  alat/cara  kontrasepsi  modern  serta bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Aceh terhadap akseptor KB yang tidak  terpenuhi  keinginannya  untuk  ber  KB  agar  dikemudian  hari  kebutuhannya  terpenuhi. Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka kajian ini menitik beratkan pada faktor-faktor yang  menentukan  kejadian unmet  need yang  masih  tinggi,  persepsi  masyarakat  Aceh terhadap  program  keluarga  Berencana,  terutama  tentang  pemakaian  alat/cara  kontrasepsi modern

## METODE
Penelitian  ini  akan  diselenggarakan  dalam  periode  Januari  s/d  Juni  2022,  diawali  dari tahap penyusunan konsep, penyusunan instrumen, analisis data sekunder, penyelenggaraan survei, kajian lapangan, analisis data, dan pelaporan akhir. Penelitian akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota yang mewakili tiga zona wilayah di provinsi Aceh, yaitu zona utara-timur, zona tengah,  dan  zona  barat-selatan.  Dasar  pemilihan  lokasi  penelitian  adalah  dengan memperhatikan  statistic  dari  angka unmet  need di  setiap  kabupaten  yang  ada  di  masing- masing zona. Kabupaten/kota dengan angka unmet need yang tinggi lebih dipertimbangankan untuk menjadi lokus penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa sumber.  Yang pertama, adalah  data  hasil  pendataan  keluarga  yang  memuat  statistic unmet  need serta  sejumlah variable lainnya, digunakan sebagai dasar criteria penentuan sampel penelitian dan juga untuk kebutuhan  analisis  data  sekunder.  Selanjutnya  sebelum  kegiatan  lapangan,  dilakukan  juga pengumpulan  data  primer  dengan  cara  pengisian  kuesioner.  Kuesioner  direncanakan disediakan  dalam  bentuk  digital.  Pengumpulan  data  dilakukan  oleh  enumetor  dengan mekanisme wawancara kepada responden dan langsung menginputkan ke dalam kuesioner digital. Memasuki tahap kajian lapangan, dilakukan lagi dua jenis kegiatan pengumpulan data, yaitu  dengan  mekanisme  penyelenggaraan focus  group  discussion (FGD)  dan in-depth interview . FGD dilakukan dengan melibatkan sejumlah narasumber yang berkepentingan baik dari  kalangan  pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Pengumpulan  data  dalam  FGD  dapat dilakukan dengan notulensi serta perekaman audio ataupun audio-visual. Sementara itu, in- depth  interview dilakukan  kepada  sejumlah  informan  yang  dimaksudkan  untuk  mendalami temuan pada kajian kuantitatif.
Dalam penelitian ini dilakukan dua teknik penentuan sampel yang berbeda, yaitu teknik campuran  dan  non  probabilistik.  Untuk  keperluan  kajian  kuantitatif,  dilakukan  penentuan sampel dengan teknik campuran. Penentuan sampel dengan teknik ini dilakukan secara multi stage, dimana untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian, dipilih lagi sejumlah kecamatan  berdasarkan  sejumlah  pertimbangan,  seperti  statistic  angka unmet  need , kemudahan  akses,  efisiensi  biaya,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya,  di  setiap  kecamatan yang  telah ditentukan,  dipilih  secara  acak  sejumlah  responden  pasangan usia subur  (PUS) unmet need dengan kuota sampel tertentu. Adapun sampel lokus yang dipilih antara lain Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kab. Pidie dimana keempat kabupaten/kota tersebut memiliki persentase jumlah PUS dengan status unmet need paling besar di Provinsi Aceh.
Selanjutnya,  untuk  keperluan  kajian  kualitatif,  penentuan  sampel  dilakukan  secara purposif.  Informen  penelitian  adalah  para  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dengan
program keluarga berencana, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, serta para PUS yang dipilih berdasarkan temuan dari kajian kuantitatif.

## Gambar.1 Diagram Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tingginya angka unmet need di Provinsi Aceh. Unmet need merupakan suatu kebutuhan akan alat kontrasepsi yang  tidak  terpenuhi  yang  berdampak  pada  angka  kelahiran  (TFR),  jarak  kelahiran,  dan terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Bertrand (1980) menjelaskan faktor personal, dan faktor lingkungan  ( Environment )  dapat  memengaruhi  perilaku  ( Behavior ).  Begitu  juga  dengan Pasangan Usia Subur (PUS) ditentukan oleh faktor personal dan lingkunga dalam membuat sebuah  keputusan.  PUS  dalam  pengambilan  keputusan  menggunakan  KB  ditentukan  oleh faktor  karakteristik  (usia,  tingkat  pendidikan,  tingkat  ekonomi,  status  pekerjaan,  jenis pekerjaan,  pendapatan,  jumlah  anak  hidup,  riwayat  anak  meninggal),  faktor  personal  dan faktor lingkungan.
Usia,  tingkat  pendidikan,  tingkat  ekonomi,  pekerjaan,  pendapatan,  jumlah  anak  hidup menjadi  determinan  tinggi  unmed  need.  Dalam  proses  kehamilan  hingga  melahirkan,  usia menjadi faktor penting bagi kesehatan wanita dan anak yang dilahirkan. Rataan usia suami pada penelitian ini adalah 44,28 dan rataan usia istri adalah 38,52 (Tabel 1). Nanlohy, S (2017) menemukan  bahwa  usia  menjadi  determinan  yang  dapat  menyebabkan  seseorang  tidak menggunakan kontrasepsi. Sebagian besar usia PUS pada penelitian ini berada pada usia 30 –  49  tahun.  Usia  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  perilaku  seseorang, termasuk  pula  dalam  keputusan  untuk  menggunakan  suatu  alat  kontrasepsi.  Menurut pendapat  Mertasari  (2021)  usia  merupakan  suatu  faktor  yang  menentukan  bagi  seorang wanita dalam mengambil keputusan untuk menggunakan kontrasepsi.
Tabel 1. Statistik deskriptif usia suami, istri dan masa subur yang telah dicapai
Statistik Usia Suami Usia Istri Masa subur yang telah dicapai Mean 44,28 38,52 24,47 Median 44 40 26 Sd 7,4 6,98 6,91 Min 24 20 6 Max 71 51 35
Program  Bangga  Kencana  (Pembangunan  Keluarga,  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana)  merupakan  upaya  mewujudkan  keluarga  berkualitas.  Salah  satu  upaya  untuk mencapai keluarga berkualitas adalah jumlah anak tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif rataan jumlah anak sebesar 3,80 dengan jumlah minimal 0 (tidak memiliki anak)  dan  jumlah  maksimal  sebesar  7.  Sementara  untuk  rataan  jumlah  anak  ideal  yang diharapkan  oleh  pasangan  adalah  4,51  dengan  dengan  jumlah  minimal  sebesar  0  (tidak memiliki anak) dan jumlah maksimal sebesar 11 (Tabel 2).
Tabel 2. Statistik deskriptif jumlah anak saat ini dan jumlah anak ideal yang diharapakan
Statistik Jumlah Anak Saat Ini Jumlah Anak Ideal  yang Diharapakan Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Mean 1,93 1,88 3,80 2,30 2,22 4,51 Median 2 2 3 2 2 4 Sd 1,51 1,29 2,02 1,27 1,12 1,97 Min 0 0 0 0 0 0 Max 6 7 11 6 6 11
Temuan  lain  pada  penelitian  ini  adalah  hampir  setengah  PUS  bekerja  sebagai  petani. Sementara 47 persen istri bekerja sebagai ibu rumahtangga. Berdasarkan temuan Oginni et al., (2015) wanita yang tidak bekerja cenderung mengalami kejadian unmet need lebih besar daripada wanita yang bekerja. Wanita yang bekerja cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menggunakan alat kontrasepsi karena kehamilan dianggap dapat mengganggu pekerjaannya.  Selain  pekerjaan,  jumlah  anak  menjadi  penentu  terjadinya  unmet  need. Penelitian ini menemukan 73 persen jumlah anak lebih 3. Semakin banyak jumlah anak akan menentukan  tingginnya  angka  unmet  need.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  Usman (2013)  yang  menjelaskan  bahwa  jumlah  anak  menentukan  terjadinya  unmet  need.  Jumlah anak menuju pada kecenderungan dalam membentuk besar keluarga yang diinginkan. Ardhika et al., (2018) menunjukkan bahwa jumlah anak memiliki hubungan dengan terjadinya unmet need KB  Pasangan  Usia  Subur.  Oleh  karena  itu  Pengaturan  jarak  dan  jumlah  kelahiran menjadi  sangat  penting  dilakukan.  Kesadaran  akan  pentingnya  pengaturan  jarak  kelahiran ditentukan oleh pendidikan PUS. Penelitian yang dilakukan Usman (2013) ditemukan adanya determinan  pendidikan  dengan  kejadian unmet  need, dimana  semakin  rendah  pendidikan pasangan  usia  subur  maka  semakin  banyak  yang  mengalami  kejadian  unmet  need . Sementara Menurut penelitian Paramita et al., (2017) Pendidikan merupakan salah satu faktor yang  dapat  menentukan  persepsi  seseorang  untuk  menerima  ide-ide  baru  termasuk menggunakan alat kontrasepsi. PUS yang berpendidikan rendah memiliki pemahaman yang kurang tentang informasi yang diterima, salah satunya mengenai informasi tentang KB baik dari manfaat KB, KB apa yang sesuai untuk digunakan, serta apa saja yang harus dilakukan jika  mengalami  efek samping  penggunaan  KB.  Efek samping  menjadi  penyebab PUS  tidak menggunakan alokon.
Responden  masih  sangat  banyak  pendidikan  pada  kategori  rendah.  Seseorang  yang berpendidikan  tinggi  akan  memberikan  respons  yang  lebih  rasional  daripada  yang berpendidikan  rendah,  lebih  kreatif  dan  lebih  terbuka  terhadap  pembaharuan,  lebih  dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak  pula  pengetahuan  dan  informasi  yang  diperoleh,  yang  akan  berpengaruh  terhadap sikap  dan  tindakan seseorang. Sehingga  wanita usia  subur yang  berpendidikan  tinggi  lebih
kecil  kemungkinan  mengalami unmet  need dibandingkan  dengan  wanita  usia  subur  yang memiliki  pendidikan  rendah.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan pengetahuan  atau  persepsi  seseorang  terhadap  pentingnya  sesuatu  hal,  termasuk  dalam keikutsertaan  dalam  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Hal  tersebut  menyebabkan  seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih luas pandangannya dan lebih mudah menerima ide dan tata cara kehidupan baru.
Dukungan  lingkungan  sosial,  khususnya  dukungan  suami  sangat  penting  dalam mendukung  istri  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  suamu cukup  mendukung  istri  dalam  penggunaan  alat  kontrasepsi.  Winengsih  dan  Satriyandari (2017)  menjelaskan  bahwa  dukungan  suami  menjadi  determinan  terjadinya unmet  need . Dukungan suami sangat menentukan dalam pengambilan keputusan menggunakan atau tidak dan metode KB apa yang akan dipakai. Pandangan serta dukungan suami tentang KB akan sangat  menentukan  terhadap  keputusan  di  dalam  keluarga  untuk  menggunakan  KB  atau unmet  need.  Kejadian unmet  need KB  sering  terjadi  jika  suami  tidak  menyetujui  dalam penggunaan alat/cara
kontrasepi.  Hal  ini  dikarenakan  perbedaan  persepsi  antara  pasangan  suami  dan  istri tentang fertilisasi, kurangnya  pengetahuan  tentang  alat/cara  kontrasepsi,  ketakutan  efek samping  dan  faktor  yang  lainnya  (Yarsih,  2014).  Menurut  penelitian  Pelzer  et  al.,  (2017) dijelaskan bahwa faktor dukungan suami memang berperan penting, karena suami merupakan kepala rumah tangga dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, yang dilakukan suami  termasuk  pengambilan  keputusan  untuk  jenis  alat  kontrasepsi  yang  digunakan. Fenomena dan budaya Indonesia yang terjadi yaitu seorang suami adalah pemimpin di dalam keluarga  khusunya  pada  masyarakat  Aceh.  Oleh  karena  itu  pengambil  keputusan  dalam menggunakan alat kontrasepsi sangat penting mendapat dukungan dari suami.
Penelitian yang dilakukan Novianto et al. (2017) bahwa tenaga kesehatan menentukan tinggi  rendahnya  kejadian unmet  need KB.  Temuan  dilapangan  bahwa  kurangnya  sinergi antara PKB dan Bidan karena tidak merasa di bawah naungan satu instansi. Selain itu temuan dilapangan adalah masalah rendahnya honor kader, luasnya wilayah binaan sementara jumlah kader yang sangat terbatas. Masalah lain adalah pergantian kader-kader desa, dimana apabila terjadi pergantian kepala desa, maka kader-kadernya juga diganti, sehingga kader baru yang belum terlalu paham terkait KIE. Hal yang penting selanjutknya adalah bagaimana hubunga penyuluh dengan tokoh penting di masyarakat dan kualitas komunikasi. Berdasarkan temuan dilapangan  PKB  masih  kurang  menjali  relasi  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  masih rendahnya  kualitas  komunikasi  sehingga  kurang  bisa  mempersuasi  masyarakat  untuk mengikuti program KB sehingga perlunya PKB diberi orientasi atau pelatihan bagaimana cara berbicara di depan umum tentang program.
Tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  harus  didukung  oleh  sumber daya
manusia  yang  berkualitas  di  samping  sumber  daya  yang  lainnya.  Berdasarkan  hasil wawancara di lapangan ditemukan bahawa Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) meragukan kemampuan kader Pendataan Keluarga (PK) dalam menggali info pada PUS. Jumlah bidan faskes yang telah memiliki sertifikat Contraceptive technology Update (CTU) sangat terbatas.
Fasilitas kesehatan  yang  baik  menjadi salah satu penentu  PUS  menggunakan  layanan kesehatan  untuk  ber-KB,  khususnya  fasilitas  kesehatan  yang  disediakan  oleh  pemerintah. Tingginya unmet need disebabkan banyaknya PUS menggunakan layanan fasilitas kesehatan swasta sehingga tidak terdata. Kecenderungan PUS menggunakan fasilitas kesehatan swasta karena  lebih  privat  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  jadwal  kerja  mereka  yang  hanya  bisa menuju ketempat pelayanan KB di waktu sore atau malam hari, sementara fasilitas kesehatan pemerintah durasi hanya dari pagi hingga siang. Sehingga temuan dilapangan berdasarkan hasil wawancara banyak PUS yang tidak tercatat sebagai peserta KB Aktif. Akses pelayanan
kesehatan  juga  menentukan  besar  dengan  angka  kejadian unmet  need KB.  Ketersediaan pelayanan  kesehatan  menentukan  tempat  serta  peralatan  untuk  memberikan  pelayanan kontrasepsi. Berthrand (1980) juga menjelaskan bahwa kemudahan dalam akses jarak, waktu dan  biaya  informasi  dalam  pelayanan  kesehatan  menentukan  perilaku  seseorang  dalam mengambil  keputusan.  Penelitian  yang  dilakukan  Suseno  dan  Kusubagio  (2015),  yang mengemukakan bahwa akses jenis dan kualitas layanan kesehatan menentukan penggunaan alat kontrasepsi. Temuan pada penelitian ini berdasarkan adalah PUS lebih banyak datang ke pelayanan kontrasepsi swasta dan lebih tertarik menggunakan alokon dari swasta daripada alokon yang gratis. Hal ini disebabkan PUS lebih mementingkan kualitas daripada harga yang murah/gratis.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  alasan  PUS  tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi sehinnga  tinnginya  angka  unmet  neet  adalah  merasa  tingkat  kesuburannya  yang  rendah. Selain itu ditemukan juga PUS yang tidak menyadari bahwa jika menggunakan kondom maka dianggap sudah menggunakan alat kontrasepsi. Kondisi lain adalah saat Pendataan Keluarga (PK)  tidak  ada  pertanyaan  rinci  mengenai  jenis  penggunaan  alat  kontrasepsi  tradisional, sehingga banyak pelaku KB tradional terdata sebagai PUS tidak ber-KB serta terdapat juga masyarakat yang enggan mengaku mengenai penggunaan kontrasepsi, karena merasa tabu ataupun  malu.  Masalah  lain  khusunya  penggunaan  IUD,  adalah  karena  banyak  terjadi kegagalan  pada  saat  pemasangan  sehingga  minat  masyarakat  rendah  terhadap  IUD. Kegagalan  terjadi  karena  kualitas  SDM.  Akibat  dari  kegagalan pemasangan  alkon  IUD  dan implan  menyebabkan  masyarakat  cenderung  menggunakan  KB  suntik,  pil  atau  kondom. Faktor  lain  tingginya  angka unmet  need adalah  terdapat  PUS  menggunakan  metode tradisional dalam ber-KB, dengan cara melalui perhitungan masa subur. Terdapat juga PUS yang tidak terus terang/malu mangungkapkan dirinya menggunakan KB khususnya yang KB alami.
Penyampaian informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyuksusekan suatu program.  Menurut  penelitian  Gultom  &  Pinem  (2018)  akses  informasi  dapat  meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengubah perilaku seseorang yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan  sehari  hari.  Berdasarkan  temuan  pada  penelitian  ini  tiga  akses  informasi  paling besar  terkait  program  KB  diperoleh  PUS  dari  media  televisi  sebesar  83  persen,  spanduk sebesar  78  persen  dan  koran  sebesar  64  persen.  Akses  informasi  menentukan  terjadinya unmet need KB pada PUS karena kurangnya informasi menyebabkan kurangnya pengetahuan PUS  dalam  memilih  jenis  KB.  Adapun  sumber  informasi  dari  petugas  terkait  program  KB diperoleh dari bidan/ perawat sebesar 97 persen, PPKBD/ Kader sebesar 94 persen dan PKB sebesar 83 persen.
Tabel  3.  Persentase  Alasan  tidak  ber-KB,  Tempat  Pelayanan  Kontrasepsi,  Preferensi Jenis Alat/  Obat/  Cara  Kontrasepsi,  Sumber  Informasi  Program  KB,  Petugas/  Tokoh  Informasi Program KB dan Dukungan Lingkungan Sosial
Alasan tidak ber-KB % alasan fertilitas (mandul, menapouse, puasa kumpul, tradisi, ingin punya anak) 32 Tidak setuju KB 6 Takut efek samping alat/cara KB 50 Tidak tahu 3 Saat ini sedang hamil 9 Tempat Pelayanan Kontrasepsi % Rumah sakit pemerintah 3 Puskesmas/puskesmas pembantu 44 Poskesdes 22 Dokter praktek 1 Bidan praktek 9 Pos KB/PPKBD 1 Preferensi Jenis Alat/ Obat/ Cara Kontrasepsi % Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1,8
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 1,8 IUD/AKDR/spiral 9 Susuk KB/implan 9,9 Pil KB 19,8 KB suntikan/injeksi 45 Kondom/karet KB 5,4 Metode menyusui eksklusif (MAL) 1,8 Pantang berkala/kalender 1,8 Senggama terputus 1,8 Sumber Informasi Program KB % Radio 61,5 Televisi 83,3 Media Tradisional (tarian, pantun dll) 39,7 Koran/Tabloid/Majalah 64,1 Pamflet/Leaflet/Brosur 42,3 Flipchart/Lembar Balik 48,7 Poster 47,4 Spanduk 78,2 Billboard/Baliho 38,5 Pameran 12,8 Mupen (Mobil Penerangan) KB 30,8 Mural/Lukisan Dinding/Gravity 15,4 Petugas/ Tokoh Informasi Program KB % PLKB/Penyuluh KB 83,3 Guru 29,5 Tokoh agama 41 Tokoh masyarakat 60,3 Tokoh adat 29,5 Dokter 51,3 Bidan/perawat 97,4 Perangkat desa 53,8 Perangkat desa PPKBD/Sub PPKBD/Kader 93,6 Dukungan Lingkungan Sosial % Adakah dukungan suami/isteri pasangan anda dalam ber KB? 90,4 Adakah Dukungan tokoh agama / tokoh masyarakat dalam menggalakkan program KB di wilayah tempat tinggal anda? 80,2 Adakah dukungan teman dan tetangga anda dalam mengikuti program KB ini? 86,6 Apakah anda pernah menemui petugas KB/ Konseling KB? 82,4 Apakah  Ada  petugas  KB  (PKB  atau  Kader)  yang  menemui  Anda  Dirumah  untuk mensosialisasikan Program KB? 80,7
Informasi yang baik akan memberikan kepuasan yang berdampak pada penggunaan alat  kontrasepsi  yang  lebih  lama  sehingga  mencegah  terjadinya  kejadian unmet  need (Handayani,  2018).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dilapangan  masyarakat  masih  mendapat informasi  yang  keliru  terhadap  alat  kontrasepsi,  seperti  takut  jika  memakai  implan  karena menyebab  implan  berjalan  alatnya  dalam  badan  sehingga  bisa  membahayakan.  Untuk menghidari hal-hal tersebut dalam penyampaian informasi BKKBN harus lebih informatif kreatif dan masif melaui berbagai macam media-media.

## SIMPULAN DAN SARAN
Tingginya  angka unmet  need ditentukan  oleh  berbagai  faktor,  seperti  usia,  tingkat pendidikan,  tingkat  ekonomi,  status  pekerjaan,  jenis  pekerjaan,  pendapatan,  jumlah  anak hidup, riwayat anak meninggal. Berdasarkan temuan pada penelitian ini adapun faktor-faktor tingginya angka unmet need di Provinsi Aceh adalah terdapat informasi yang keliru terhadap alat kontrasepsi, seperti takut jika memakai implan karena menyebab implan berjalan alatnya dalam badan sehingga bisa membahayakan; kurangnya sinergi antara PKB dan Bidan karena
tidak merasa di bawah naungan satu instansi; pergantian kader-kader desa, dimana apabila terjadi pergantian kepala desa, maka kader-kadernya juga diganti, sehingga kader baru yang belum terlalu paham terkait KIE; kurang menjalin relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masih  rendahnya  kualitas  komunikasi;  terdapat  juga  PUS  yang  tidak  terus  terang/malu mangungkapkan dirinya menggunakan KB khususnya yang KB alami.
Disarankan  agar  membuat  pemetakan  strategis  terkait  permasalah  program  Bangga Kencana  khususnya  terkait unmet  need .  Melakukan  pelayanan  KB  pada  locus  masalah, seperti pada locus dengan angka unmet need yang tinggi. Memaksimalkan partisipasi KB pria dalam mengikuti sosialisasi program Bangga Kencana. Peningkatan kualitas PKB dan Kader melalui pelatihan khusunya terkait komunikasi persuasive. Meningkatkan pengetahuan kader terkaik alokon khususnya yang tradisional

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  ucapat  kepada  seluruh  pihak  yang  membantu  sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, khususnya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan OPD KB Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil dan Kab. Pidie.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Berita  resmi  statistik.  Bps.Go.Id,  27,  1 –52.
https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia- provinsi-papua-tahun-2017.html
[BPS] Badan Pusat Statistik. (2022). Hasil Sensus Penduduk 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html
Al-Jundi, S. A., Ali, M., Latan, H., & Al-Janabi, H. A. (2020). The effect of poverty on street vending through sequential mediations of education, immigration, and unemployment. Sustainable Cities and Society, 102316. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102316
Alola, A. A., Bekun, F. V., & Sarkodie, S. A. (2019). Dynamic impact of trade policy, economic growth, fertility rate, renewable and non-renewable energy consumption on ecological footprint  in  Europe.  Science  of  the  Total  Environment,  685,  702 –709. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.139
Ardhika, M. U. R., Trisnaningsih, T., & Zulkarnain, Z. (2018). Faktor Penyebab Unmet Need KB  Pasangan  Usia  Subur  di  Kecamatan  Labuhan  Ratu  2018.  JPG  (Jurnal  Penelitian Geografi), 6(8).
Bertrand L. 1980. Basic Sosiology: An Introduction to Theory and Method. Appleton-Century- Crofts.
BKKBN. (2009). Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/uu no 52 tahun 2009.pdf
BKKBN.  (2020).  Bkkbn  2020-2024.  http://aceh.bkkbn.go.id/?wpdmpro=renstra-bkkbn-2020- 2024
Bongaarts, J., & Feeney, G. (1998). On the Quantum and Tempo of Fertility. Population and Development Review, 24(2), 271. https://doi.org/10.2307/2807974
Gultom,  D.,  &  Pinem,  M.  N.  (2019).  Pengaruh  Promosi  Kesehatan  Dalam  Meningkatkan Perilaku  Pasangan  Usia  Subur  Terhadap  Keikutsertaan  Dalam  Program  Keluarga Berencana  Di  Kelurahan  Tanjung  Mulia  Hilir  Lingkungan  Xv  Kecamatan  Medan  Deli Tahun 2018. Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup, 4(1), 18-26.
Handayani, F. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Unmet Need KB di Desa TR. Bangun Kabupaten Kampar. Jurnal Doppler, 2(2).
Hasan, R. M. (2019). Komunikasi Teologi Adat Dan Syari ’ At Islam Dalam Wilayatul Hisbah
Di Aceh. Jurnal Al-Bayan, 25(1), 74 –91. https://www.jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/6009/3753
Lata,  K.,  Barman,  S.  K.,  Ram,  R.,  Mukherjee,  S.,  &  Ram,  A.  K.  (2012).  Prevalence  and determinants of unmet need for family planning in Kishanganj district, Bihar, India. Global Journal of Medicine and Public Health, 1(4), 29-33.
Mertasari, L. (2021). HUBUNGAN STATUS PEKERJAAN DAN PENDAPATAN ORANG TUA DI MASA PANDEMIC COVID-19 TERHADAP PERILAKU PEMBERIAN ASI ESKLUSIF. Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ), 4(1), 53-59.
Nanlohy, S. T. E. S. I. A. (2017). Determinan Kejadian Unmet Need Keluarga Berencana di Kecamatan  Panakkukang  Kota  Makassar. Skripsi.  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat. Universitas Hasanuddin Makassar .
National  Population  and  Family  Planning  Board.  (2020). Strategic  Plan  for  the  National Population  and  Family  Planning  Board  2020-2024 .  https://www.bkkbn.go.id/po- content/uploads/Renstra_BKKBN_2020-2024.pdf
Novianto, A., Emilia, O., & Dasuki, D. (2017). Unmet need KB pada pasangan usia subur di kecamatan Kraton Yogyakarta. Ber Kedokt Masy , 33-36.
Oginni, A. B., Ahonsi, B. A., & Adebajo, S. (2015). Trend and determinants of unmet need for family planning services among currently married women and sexually active unmarried women aged 15-49 in Nigeria (2003 —2013). African Population Studies , 29 (1), 1483- 1499.
Paramita, S., Kosala, K., Dzulkifli, D., Saputri, D. I., & Wijayanti, E. (2017). Anti-inflammatory activities  of  ethnomedicinal  plants  from  Dayak  Abai  in  North  Kalimantan,  Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity , 18 (4), 1556-1561.
Pelzer, P. (2017). Usefulness of planning support systems: A conceptual framework and an empirical illustration. Transportation research part A: Policy and practice , 104 , 84-95.
Ranjan, M., Mozumdar, A., Acharya, R., Mondal, S. K., & Saggurti, N. (2020). Intrahousehold influence  on  contraceptive  use  among  married  Indian  women:  Evidence  from  the National  Family  Health  Survey  2015 –16. SSM  -  Population  Health , 11 ,  100603. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100603
Rochaida, E. (2016). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan keluarga sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. In Forum Ekonomi (Vol. 18, No. 1).
Sharma, R. (2018). Health and economic growth: Evidence from dynamic panel data of 143 years. PLoS ONE , 13 (10), 1 –20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204940
Sitorus, M. A. (2019). FAKTOR PENGETAHUAN DAN SIKAP KEBUTUHAN KB YANG TIDAK TERPENUHI  DI  KABUPATEN  TAPANULI  SELATAN  DAN  KABUPATEN  ASAHAN. Jurnal Bidan Komunitas , II (2), 76 –88. http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk
Suseno,  H.,  &  Kusubagio,  R.  (2015).  Kajian  Berbasis  Kualitas  Layanan  dan  Dampaknya Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kantor Pos Cabang Sempu Banyuwangi. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia , 1 (1).
Umar, H. (2002). Evaluasi kinerja perusahaan. Gramedia Pustaka Utama.
Usman, L. (2013). Analisis faktor determinan yang berhubungan dengan kejadian unmet need kb pasangan usia subur terhadap kehamilan yang tidak diinginkan di kecamatan kota tengah kota gorontalo tahun 2012 (Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin).
Winengsih,  E.,  &  Satriyandari,  Y.  (2017). Faktor –Faktor  Yang  Mempengaruhi  Unmet  Need Pada  Pasangan  Usia  Subur  Di  Kelurahan  Kadipaten  Kecamatan  Kraton  Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
Yarsih,  R.  (2018).  Hubungan  Sosiodemografi,  Sikap  dan  Dukungan  Suami  dengan  Unmet Need Keluarga Berencana di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.(Online) http://repository. usu. ac. id/handle/123456789/41284 diakses pada tanggal , 19 .