## AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN)
I Kadek Sukadana Putra, Ketut Sudiatmaka, Dewa Bagus Sanjaya e-mail : { sukadana@undiksha.ac.id , sudiatmaka@undiksha.ac.id , dewabagussanjaya@undiksha.ac.id }
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing- masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh Prajuru Adat  agar  dampak  dari  akibat  perceraian  perkawinan Nyentana tidak  mempengaruhi  kehidupan  masing-masing  Pihak.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  empiris  yang  mana  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Perkawinan Nyentana masih  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  Kerambitan.  Namun,  perkawinan  nyentana  yang  sudah  berlangsung  bisa  saja  mengalami perceraian. Langkah perceraian  ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan  yang terjadi di  dalam perkawinan nyentana. Sebab,  cara  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami  oleh  pasangan nyentana tersebut  tidak  mendapatkan  hasil  yang  tepat  walaupun  adanya  Peran Prajuru Adat  yang membantu.  Setelah  terjadinya  perceraian,  laki-laki  yang  melaksanakan  perkawinan Nyentana di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal  dengan  status  Mulih  Daha.  Status  Mulih  Daha  ini  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  oleh keluarganya bersama dengan Prajuru Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris,  orang  tuanya  bisa  saja  memberikan  sebagian  harta  warisannya  dengan  sukarela  berdasarkan persetujuan  dari  saudara-saudaranya  serta  tetap  melaksanakan  kewajiban  (swadharma)  di  keluarga asalnya.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Perkawinan Nyentana , Upaya Prajuru Adat Bali

## Abstrack
This study aims to determine the legal consequences that occur on the status of each party's position after the  divorce  in  Nyentana  Marriage  according  to  Balinese  Customary  Law  and  how  the  efforts  made  by Customary Prajuru so that the impact of the consequences of Nyentana marriage divorce does not affect the lives of each party. This study uses an empirical juridical research method in which this research is descriptive  with  data  collection  techniques  carried  out  through  library  research  and  interviews,  then  the data  is  analyzed  and  processed  in  a  qualitative  descriptive  manner.  The  results  of  the  study  show  that Nyentana marriages are still widely practiced by the people of Kerambitan. However, sad marriages that have already taken place can result in divorce. This divorce step is taken to resolve the problems that occur in a painful marriage. Because, the way to solve the problems experienced by the nyentana couple did not get the right results even though the role of the Traditional Prajuru helped. After  the divorce occurs, the man who carries out the Nyentana marriage in Kerambitan returns to his original family residence not as an heir or in Balinese customary law known as Mulih Daha status. Mulih Daha's status was determined based on an agreement by his family together with the Indigenous Prajuru. Even though the man is not an heir,  his  parents  may  give  part  of  his  inheritance  voluntarily  based  on  the  approval  of  his  siblings  and continue to carry out obligations (swadharma) in his original family . Keywords: Legal Consequences, Divorce, Nyentana Marriage, Balinese Traditional Prajuru Efforts

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki  dan  perempuan  yang  sah  diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan  atas  peraturan  perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung  budaya  setempat  bisa  berbeda- beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan  umumnya  dijalani  dengan maksud  untuk  membentuk  suatu  keluarga. Perkawinan  berasal  dari  kerja  dasar  kawin yang mana kata itu berasal dari bahasa jawa kuno  ka-awin  atau  ka-ahwin  yang  berarti dibawa, dipikul, dan diboyong kata ini adalah bentuk  pasif  dari kata jawa  kuno  awin  atau ahwin selanjutnya kata itu berasal dari kata vini dalam bahasa Sanskerta (Nurmansyah, 2019).
Menurut  UU  No.  16  Tahun  2019 perubahan atas dari  UU No.  1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  Perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pada  azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang suami.  Dalam  suatu  perkawinan  pasti memiliki  tujuannya  masing-masing,  akan tetapi pada umumnya perkawainan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun  wanita,  mendekatkan  kembali hubungan  kerabat  yang  sudah  renggang dan agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.
Di  Indonesia  memiliki  berbagai kepercayaan  dalam  melangsungkan  suatu perkawinan.
Contohnya Perkawinan
Nyentana yang  terjadi  di  Kerambitan Tabanan. Perkawinan Nyentana merupakan perkawinan yang sah secara hukum Hindu. Hal  ini  dikarenakan  hukum  Hindu/Hukum Adat  Bali  membuka  kesempatan  seluas- luasnya  untuk  melakukan  pengangkatan anak  agar  mendapatkan  anak  laki-laki. Perkawinan Nyentana pun  menjadi  pilihan bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki- laki  sehingga  memilih  untuk  melaksanakan perkawinan  yang  berbeda  dari  kebiasaan
masyarakat  pada  umumnya  tentu  tidaklah mudah.
Perkawinan Nyentana ini merupakan perkawinan  patrilinial  yang  mana  dalam Hukum  Adat  Bali  pihak  wanita  disini berstatus  sebagai  laki-laki  ( Purusa )  yang meminang  pihak  laki-laki  (Pradana)  atau seorang  laki-laki  ikut  dalam  keluarga istrinya,  tinggal  di  rumah  istri,  dan  semua keturunannya  mengambil  garis  keturunan istri. Pihak laki-laki dilepaskan dari golongan sanaknya  dan  dipindahkan  ke  dalam golongan sanak si perempuan.
Konsekuensinya,  anak  yang  lahir  dari perkawinan Nyentana itu  akan  menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya menjadi anggota  yang  meneruskan  klan  bapak mertua (Van Dijk, 1991).
Memilih  perkawinan  biasa,  dari keluarga perempuan pasti keberatan karena keluarga  ini  akan  ditinggalkan  oleh  satu- satunya  anak  perempuan  yang  dimiliki. Kalau memilih bentuk perkawinan Nyentana , keluarga  laki-laki  pasti  juga  tidak  akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh  satu-satunya  anak  laki-laki  yang dimiliki. Ketika perkawinan Nyentana sudah terjadi dan pasangan yang Nyentana sudah melaksanakan  kehidupannya,  pasti  juga muncul  konflik  yang  ada  saja  mengarah dengan  yang  namanya Perceraian,  dimana permasalahan yang  terjadi di dalam lingkungan  keluarga  tidak  mendapat  solusi yang tepat sehingga mengakibatkan putusnya  perkawinan  terutama  perkawinan Nyentana.
Dalam  suatu  perkawinan  pasti  juga muncul  konflik  yang  ada  saja  mengarah dengan  yang  namanya Perceraian,  dimana permasalahan yang  terjadi di dalam lingkungan  keluarga  tidak  mendapat  solusi yang tepat sehingga mengakibatkan putusnya  perkawinan  terutama  perkawinan Nyentana .  Setelah  terjadinya  perceraian laki-laki  yang  melaksanakan  perkawinan Nyentana akan  kembali  ke  kediaman keluarga  asalnya  bukan  sebagai  ahli  waris melainkan  kedudukannya  sebagai  janda (karena sebelumnya sebagai purusa) sehingga  laki-laki  tersebut  tidak  dapat mewaris  di  dalam  keluarga  asalnya  dan  di
dalam  keluarga  istrinya  semenjak  laki-laki tersebut  meninggalkan  kediaman  keluarga asalnya, meskipun laki-laki tersebut kedudukannya  bukan  sebagai  ahli  waris orang  tuanya  memberikan  sebagian  harta warisannya  dengan  sukarela  berdasarkan persetujuan  dari  saudara-saudaranya  yang berkedudukan  sebagai  ahli  waris  sehingga perlu  diberi  kejelasan  terkait  dengan kedudukan,  status  terhadap  anak,  laki laki/suami, sistem waris, serta yang menyangkut  hal  lainnya  karena  putusnya perkawinan Nyentana . Di Kerambitan, Perkawinan
Nyentana meskipun dianggap sangat membantu dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan namun perkawinan tersebut  dapat  putus  apabila  tidak  ada keseimbangan  antara  suami  istri  dalam menjalani hak dan kewajibannya. Sehingga perceraian  menjadi  langkah  yang  diambil dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi di dalam perkawinan nyentana sebab cara untuk mendamaikan pasangan nyentana tersebut  tidak  dapat  memberikan hasil  yang  tepat  walaupun  adanya  Peran Prajuru  Adat  yang  membantu  dalam mengatasi hal tersebut akan tetapi semua itu juga  bergantung  pada  kesepakatan  dari masing-masing  pihak.  Setelah  terjadinya perceraian,  laki-laki  yang  melaksanakan perkawinan Nyentana akan  kembali  ke kediaman  keluarga  asalnya  bukan  sebagai ahli waris melainkan kedudukannya sebagai janda  duda  atau  dalam  adat  bali  dikenal dengan status Mulih Daha sehingga laki-laki tersebut  tidak  dapat  mewaris  di  dalam keluarga  asalnya  dan  di  dalam  keluarga istrinya semenjak laki-laki tersebut meninggalkan  kediaman  keluarga  asalnya, meskipun  laki-laki  tersebut  kedudukannya bukan sebagai ahli waris orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya  dengan  sukarela  berdasarkan persetujuan  dari  saudara-saudaranya  serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma)  di  keluarga  asalnya.  Jadi berdasar  pada  latar  belakang  tersebut penulis menemukan permasalahan mengenai  Bagaimana  akibat  hukum  yang terjadi  terhadap  status  kedudukan  masing- masing  pihak  setelah  terjadinya  perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum  Adat  Bali  di  Kerambitan  Tabanan
dan upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan Nyentana tidak  mempengaruhi kehidupan masing-masing  Pihak  Maka  dari itu berdasarkan pada latar belakang, penulis mengambil  Penyusunan    Penelitian  yamg berjudul  “Akibat  Hukum  Perceraian  Dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Perspektif  Hukum  Adat  Bali  di  Kerambitan Tabanan ”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  tata  cara, langkah,  atau  prosedur  yang  ilmiah  dalam mendapatkan  data  untuk  tujuan  penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2018) yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan  data  untuk  tujuan  dan kegunaan  tertentu.  Ilmiah  berarti  kegiatan penelitian  yang  didasarkan  pada  ciri-ciri keilmuan.  Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian  empiris  ini  berfokus  pada  fakta- fakta yang diambil dari hasil pengamatanan langsung  atau  berdasarkan  pada  sumber lain  terhadap  perilaku  dari  manusia  dari kehidupan nyata yang bersifat verbal. Fakta- fakta  tersebut  merupakan  sumber  utama dari  pelaksanaan  penelitian  dengan  cara observasi  maupun  wawancara  dari  salah satu  atau  leibih  seseorang.  Penelitian  ini bersifat deskriptif kualitatif dengan bersumber  dari  data  primer  yang  dilakukan terhadap  informan  dalam  mencari  data mengenai bagaimana akibat hukum perceraian perkawinan Nyentana di Kerambitan  Tabanan  serta  data  sekunder yang  menggunakan  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Teknik  penentuan sampel  dalam  penelitian  ini  berbentuk  non probalitity  sampling  yang  dipergunakan dengan konsep purposive sampling, artinya penarikan  sampel  yang  dilakukan  harus berdasarkan  tujuan  tertentu,  yaitu  sempel dipilih dan ditentukan langsung oleh peneliti, dimana  pemilihan  dan  penunjukan  sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel tersebut telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menandai ciri utama dari  populasinya  dalam  penelitian  ini.  Data dalam  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah
secara kualitatif yang mengambil kesimpulan  berdasarkan  pemikiran  yang logis  dari  hasil  wawancara  dengan  para responden dan informan maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan  Nyentana  Dalam  Perspektif Hukum  Adat  Bali  (Studi  Kasus  Di
Kerambitan Tabanan)
Motif utama nyentana adalah kekhawatiran  tidak  ada  pelanjut  keturunan. Dalam  perkawinan nyentana ,  seorang  laki- laki  ikut  dalam  keluarga  istrinya,  tinggal  di rumah  istri,  dan  semua  keturunannya mengambil  garis  keturunan  istri.  Menurut Van  Dijk,  laki-laki  tadi  dilepaskan  dari golongan  sanaknya  dan  dipindahkan  ke dalam  golongan  sanak  si  perempuan’. Konsekuensinya,  anak  yang  lahir  dari perkawinan  nyentana  itu  akan  menjadi pewaris  dari  garis  keturunan  ibunya.  Jadi anggota  yang  meneruskan  klan  bapak mertua
Adanya  perkawinan,  maka  akan timbul  suatu  akibat  hukum  baik  terhadap suami, istri, harta kekayaan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan kepada  salah  satu  kepala  dusun  di  Bale Agung  Kerambitan  Bapak  I  Wayan  Madia Utama  mengenai  perkawinan  nyentana  ini, dalam  akibat  hukum  tersebut  dikatakan menimbulkan  hak  dan  kewajiban,  jika  dari pihak  suami  dan  istri  serta  anak  yang dilahirkan  melaksanakan  hak  kewajiban tersebut akan tetapi hal tersebut akan hilang ketika terjadi perceraian.
Namun  dalam  perkawinan  tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) pada  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun  1974  tentang  Perkawinan,  terdapat alasan  yang  digunakan  oleh  pasangan suami  istri  jika  ingin melakukan  perceraian, antara lain:
a.  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
b.  Salah satu pihak meninggalkan yang lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut- turut  tanpa  izin  pihak  yang  lain  dan tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena hal lain di luar kemauannya;
c.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e.  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat
menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/istri;
f.  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
Berdasarkan  wawancara  dengan Bapak  I  Wayan  Madia  Utama,  faktor penyebab  perceraian  dalam  perkawinan nyentana  yang  terjadi  di  kerambitan  yaitu tidak  punya  anak,  suami  tidak  memberi nafkah,  suami  senang  berjudi  dan  mabuk- mabukan,  dan  timbulnya  kecurigaan  dari masing-masing pihak dikarenakan hubungan  yang  kurang  harmonis.  Bisa dikatakan hampir sama dengan kasus pada perkawinan biasa. Selain itu, Faktor dari luar pun  biasanya  menjadi  penyebab  terjadinya konfilk terhadap pasangan yang melakukan perkawinan  nyentana  dikarenakan  banyak orang  yang  sering  membicarakan  hal  yang tidak  baik  terhadap  pihak  laki-laki  yang sehingga mengakibatkan kondisi mental dari pasangan nyentana tersebut menjadi kurang baik yang memicu terjadinya konflik di dalam kehidupan berkeluarganya berujung perceraian.
Dalam  hukum  adat  mengartikan perceraian  sebagai  suatu  perkawinan  yang putus  antara  suami  dan  istri  sehingga berujung  pada kata  cerai.  Hal  itu  dimaksud pada  hasil  Pasamuan  Agung  MUDP  ke-III yang  menetukan  prosedur  perceraian  yang baru.  Pihak  yang  bersangkutan  harus dimediasi  oleh  perangkat  desa  ( Prajuru adat), apabila sudah selesai dan tidak dapat
ditemukan solusi, barulah dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri.
Di  adat  Bale  Agung  Kerambitan, Perceraian  Perkawinan  Nyentana  ini  bisa diputuskan  jika  terjadi  kesepakatan  dari masing-masing  pihak  yang  melakukan perkawinan nyentana. Kesepakatan tersebut  dilakukan  secara  kekeluargaan yang  dilangsungkan  secara  tertutup  oleh perangkat  desa/ Prajuru adat  dikarenakan Awig-awig mengenai Perkawinan Nyentana belum  resmi  disahkan.  Dalam  wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Serik selaku Kelihan  Adat  di  Bale  Agung  Kerambitan, Beliau  biasanya  bertugas  Nyaksi  dalam setiap adanya Perkawinan ataupun Perceraian.  Jika  terjadi  Perceraian  maka disini  akan  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditentukan oleh  masing-masing  pihak  yang  tentunya juga  memerlukan  akta  perkawinan  agar perceraian bisa diputuskan.
Lalu  apabila  hal  tersebut  tidak  bisa diputuskan,  Maka  dari  pihak  laki-laki  atau perempuan  yang  bersangkutan  yang  dapat mengajukan  perceraiannya  ke  Pengadilan Negeri dapat diundang saat selesai mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa ( Prajuru adat) agar dapat langsung membawa berkas terkait  perceraian  yang  di  mediasi  oleh perangkat desa ( Prajuru adat) ke Pengadilan Negeri dan bisa melangsungkan proses peradilan agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan minim biaya.  Keputusan  dari  Pengadilan  Negeri keluar,  setelah  itu  barulah  dilanjutkan dengan  pelaksanaan  upacara  perceraian menurut  Agama  Hindu  yaitu  matur  piuning atau  mepamit.  Setelah  dilaksanakan  hal tersebut, maka Prajuru adat mengumumkan di  banjar  bahwa  pasangan  suami  istri tersebut  telah  sah  bercerai menurut  hukum adat Bali maupun hukum nasional.
Dari  perceraian  tersebut  muncullah istilah  Mulih  Daha  dalam  hukum  adat  bali terhadap Pihak yang melakukan Perkawinan Nyentana. Istilah Mulih Daha dapat diartikan di  mana  setelah  perceraian  berlangsung maka  seorang  laki-laki  akan  kembali  ke keluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-lakinya dapat menerimanya  kembali.  Jika  melihat  pada Keputusan  Pasamuan  Agung  MUDP  ke-III, laki-laki  yang  cerai  harus  diterima  dengan
status  mulih  daha  dirumahnya,  artinya  dia kembali  dalam  posisi  seperti  anak  yang lajang.  Artinya,  untuk  seterusnya  mereka harus melaksanakan
kewajiban (swadharma) dan mempunyai hak (swadikara) di keluarga asal lagi.
Di  adat  bale  agung  Kerambitan, dikarenakan belum adanya awig-awig yang mengatur  terkait  apabila  setelah  bercerai status dari pihak laki-laki akan menjadi janda dikarenakan  saat  nyentana  menjadi  purusa atau  setelah  cerai  kembali  ke  keluarga asalnya  akan  berubah  menjadi  pradana. Jadi,  untuk  menentukan  hal  tersebut  dari pihak  keluarga  akan  membuat  suatu kesepakatan atau perjanjian bersama dengan  prajuru  adat  setelah  terjadinya perceraian  supaya  status  mulih  daha  dari pihak  laki-laki  dapat  ditentukan  apakah  ia akan menjadi janda atau duda atau memang lajang  sehingga  laki-laki  mulih  daha  dapat kembali melakukan hak dan kewajiban mulih daha  di  keluarga  asalnya  walaupun  tidak sepenuhnya  ia  lakukan.  Di  dalam  suatu keluarga  yang  menerima  mulih  daha  dari perceraian  nyentana  ini,  ada  di  keluarga yang  satu  menentukan  pihak  laki-laki (purusa)  tersebut  menjadi  janda  dan  di kelurga  yang  lain  menentukannya  sebagai duda  menyesuaikan  dengan  bagaimana  di keluarga asalnya.
Mulih  daha  adalah  seorang  anak laki-laki  yang  sudah  pernah  melaksanakan perkawinan  nyentana  dan  kembali  pulang kerumah  asalnya  sesudah  bercerai  dan sudah  ada  keputusan  pengadilan  serta sudah  ada  pemberitahuan  dari  kelihan banjar yang menyatakan yang bersangkutan sudah  sah  bercerai.  Dalam  hal  perkawinan nyentana  ini  artinya  seorang  anak  laki-laki yang  melakukan  perkawinannya  nyentana dianggap  ninggal  kedaton  (meninggalkan hak dan kewajiban) maka laki-laki nyentana itu sudah dianggap putus hubungan dengan keluarga asalnya hal ini juga diperkuat oleh awig-awig  tentang  kewajiban  seseorang yang  melakukan  perkawinan  nyentana. Seorang  mulih  daha  biasanya  dikatakan duda  mulih  truna  yang  mana  di  rumah asalnya  tidak  lagi  mempunyai  hak  (hak mewaris)  karena  sudah  ninggal  kedaton, meninggalkan semua hak dan kewajibannya.
Di  Adat  Bale  Agung  Kerambitan, terkait  dengan  hal  perkawinan  nyentana seorang  anak  laki-laki  yang  melaksanakan perkawinan  nyentana  dianggap  ninggal kedaton  (meninggalkan  semua  hak  dan kewajiban  dirumah  asalnya).  Maka  dari  itu pada  umumnya  hak  dan  kewajiban  duda mulih  truna  di  rumah  asalnya  dianggap sudah  tidak  ada  lagi  serta  hal  tersebut diperkuat  dengan  masih  adanya  saudara laki-laki  dari  sang  duda  mulih  truna  yang akan  melaksanakan  kewajiban  terhadap orang  tua  di  rumah  asalnya.  Akan  tetapi orang tua kandungnya menerima ia dengan baik untuk kembali pulang serta kemungkinan  ia  akan  diberikan  hak  dan kewajiban  sesuai  dengan  keputusan  dari keluarga  asalnya.  Ia  hanya  diberikan sebatas sepetak (abungkul) kamar tidur utuk tempat  tinggal  saja.  Warisan  seperti  tanah kebun,  sawah  dan  lain-lain  ia  tidak  berhak lagi  untuk  mendapatkan  bagian  karena  di rumah asalnya tersebut ia masih mempunya saudara  laki-laki  yang  berhak  mewaris, terkecuali ada kebijakan dari keluarganya ia di  berikan  sedikit  harta  warisannya  oleh saudara laki-lakinya tersebut untuk dinikmatinya kelak (diberikan secara cuma- cuma)
Akan  tetapi,  duda  mulih  truna  ini memiliki  kewajiban  yang  mana  seorang duda  mulih  truna  hanya  berkewajiban  di ruang  lingkup  keluarga  asalnya  saja  yaitu mulai  dari  merawat  orang  tua,  menjaga kesucian tempat suci yang ada di lingkungan rumahnya,  menggantikan  orang  tua  atau saudara laki-lakinya dalam kegiatan petedunan banjar (gotong royong di banjar) jika  orang  tua  berhalangan  hadir.  Selain kewajiban tersebut sudah tidak ada tanggung  jawabnya  karena  ia  sudah  tidak mempunyai
tanggung jawab kemasyarakatan  lagi,  seperti  mekrama banjar  yang  harus  selalu  hadir  di  setiap kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  krama banjar setempat.
Selain  dengan  adanya  status  Mulih Daha,  walau  sudah  bercerai  keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus purusa. Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya,  sehingga  menunaikan  kewajiban (swadharma)  dan  mendapatkan  haknya
(swadikara)  dalam  keluarga  ibu.  Ciri  yang menunjukkan  bahwa  bentuk  perkawinan tersebut adalah nyeburin bukanlah semata- mata  karena  suami  (umumnya)  tinggal  di rumah keluarga  istri, melainkan  lebih  dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (pasakapari)
dilaksanakan  di  rumah  keluarga  mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah  yang  mengantarkan  sajen- sajen  pemelepehan  (jauman)  ke  rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja,1986).
Upaya  yang dilakukan oleh Prajuru  Adat agar dampak dari perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak
Upaya  yang  dilakukan  oleh  prajuru adat  dalam  membantu  pihak  yang  sudah bercerai dalam perkawinan nyentana, dengan memberikan:
a.  Dukungan  Emosional,  Dukungan emosional  melibatkan  ekspresi  rasa empati  dan  perhatian  terhadap individu sehingga individu itu merasa nyaman,  dicintai  dan  diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti  memberikan  perhatian  dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.
b.  Dukungan informasional, merupakan dukungan  yang  diberikan  dalam bentuk  saran,  nasihat,  pengarahan dan umpan balik bagi individu untuk mampu memecahkan persoalan masalah.
c.  Dukungan  penghargaan  merupakan dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat/ penghargaan positif untuk orang lain itu, dorongan maju  atau  persetujuan  dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan  orang  lain,  misalnya  orang itu  kurang  mampu  atau  lebih  buruk keadaannya (menambah harga diri).
d.  Dukungan  instrumental  merupakan dukungan  yang  melibatkan  bantuan langsung  seperti  bantuan  finansial
atau  bantuan  dalam  mengerjakan tugas-tugas tertentu.
Walaupun  di  Kerambitan,  belum terbentuknya aturan baru mengenai Perkawinan  Nyentana,  disini  peran  Adat sangatlah penting dalam membantu permasalahan-permasalahan mengenai nyentana  ini  seperti  menjadi  alat  untuk mediasi,  pendukung  dan  lainnya  sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh kembali akan  adanya  hal  yang tidak  baik  mengenai perkawinan Nyentana.
Ketua Majelis Desa Pekraman (MDP) Tabanan, Suartanayasa mengatakan kemampuan tokoh adat Desa adalah contoh baik memengaruhi kepercayaan masyarakat terutama  dalam  hal  perkawinan  nyentana yang  sudah  umum  di  Tabanan.  Selain  itu, Awig-awig  atau  peraturan  adat  juga  harus memperhatikan  hak  perempuan  dan  anak dan hak asasi manusia.
Jika  terjadi  perceraian  perempuan mendapatkan  hak  atas  harta  guna  kaya, sebanyak  sepertiga  dari  harta  bersama. Hukum  adat  juga  mengizinkan  ibu  tetap mengasuh  anaknya  tanpa  menutuskan hubungan dengan bapaknya selaku purusa. Asal  tetap  menjaga  hubungan  baik  antara anak  dengan  ayah  dan  keluarga  besar ayahnya.  Perempuan  yang  pulang  kembali ke rumah asalnya setelah bercerai, diterima kembali  oleh  keluarga  asalnya  dengan status mulih daha. Begitu juga laki-laki yang pernah kawin nyentana. Laki-laki kembali ke rumah asalnya dengan status mulih taruna. Untuk seterusnya mereka akan melaksanakan  kewajiban  dan  memunyai hak di keluarga asal lagi
Ajaran  agama  dan  aturan  adat mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar dari  aturan  di  dalam  agama  Hindu  ialah  di dalam  praktek  kehidupan  yang  sewajarnya harus  diikuti  dan  dipakai  sebagai  pedoman yang  mutlak.  Ajaran  agama  hindu  sangat perlu bagi kehidupan individu dan masyarakat  Bali,  sebab  ia  merupakan benang  merah  yang  menuntun  kehidupan individu  dan  masyarakatnya  ke  arah keserasian tindakan dan tingkah laku. Tanpa adanya  adat  di  dalam  suatu  kehidupan masyarakat, maka akan mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama,  maka  adat  itu  tidak  lain  dari  pada
materialisasi  keagamaan  di  dalam  tingkah laku penganutnya.
Mengacu  pada  Pasal  1  Nomor  11 Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2001, tentang Desa Pakraman, ditentukan sebagai berikut.  Awig-awig  adalah  aturan  yang dibuat oleh krama désa pakraman dan atau krama  banjar  pakraman  yang  dipakai sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  tri hita karana, sesuai dengan désa mawacara dan dharma agama di désa pakraman/banjar pakraman masing-masing. Hal  ini  tentunya  dapat  menjadikan  Awig- Awig  yang  merupakan  bagian  dari  Hukum Adat Bali dapat membantu dalam mengatasi persoalan Perkawinan Nyentana agar dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

## KESIMPULAN
Dalam Perceraian perkawinan nyentana  dalam  hukum  adat  Bali  terdapat istilah Mulih Daha. Istilah Mulih Daha dapat diartikan  di  mana  setelah  perceraian berlangsung  maka  seorang  laki-laki  akan kembali  ke  keluarga  asalnya  dengan harapan orangtua atau saudara laki-lakinya dapat  menerimanya  kembali.  Di  adat  bale agung  Kerambitan,  dikarenakan  belum adanya  awig-awig  yang  mengatur  terkait apabila  setelah  bercerai  status  dari  pihak laki-laki  akan  menjadi  janda  dikarenakan saat nyentana menjadi purusa atau setelah cerai  kembali  ke  keluarga  asalnya  akan berubah  menjadi  pradana.  Jadi,  untuk menentukan hal tersebut dari pihak keluarga akan  membuat  suatu  kesepakatan  atau perjanjian  bersama  dengan  prajuru  adat setelah terjadinya perceraian supaya status mulih  daha  dari  pihak  laki-laki  dapat ditentukan  apakah  ia  akan  menjadi  janda atau  duda  atau  memang  lajang  sehingga laki-laki mulih daha dapat kembali melakukan hak dan kewajiban mulih daha di keluarga asalnya walaupun tidak sepenuhnya  ia  lakukan.  Di  dalam  suatu keluarga  yang  menerima  mulih  daha  dari perceraian  nyentana  ini,  ada  di  keluarga yang  satu  menentukan  pihak  laki-laki (purusa)  tersebut  menjadi  janda  dan  di kelurga  yang  lain  menentukannya  sebagai duda  menyesuaikan  dengan  bagaimana  di keluarga asalnya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Prajuru
Adat agar dampak dari perceraian perkawinan Nyentana tidak  mempengaruhi kehidupan  masing-masing  Pihak,  dengan memberikan:
a.  Dukungan  Emosional,  Dukungan emosional  melibatkan  ekspresi  rasa empati  dan  perhatian  terhadap individu sehingga individu itu merasa nyaman,  dicintai  dan  diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti  memberikan  perhatian  dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.
b.  Dukungan informasional, merupakan dukungan  yang  diberikan  dalam bentuk  saran,  nasihat,  pengarahan dan umpan balik bagi individu untuk mampu memecahkan persoalan masalah.
c.  Dukungan  penghargaan  merupakan dukungan yang
terjadi lewat
ungkapan hormat/ penghargaan positif untuk orang lain itu, dorongan maju  atau  persetujuan  dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan  orang  lain,  misalnya  orang itu  kurang  mampu  atau  lebih  buruk keadaannya (menambah harga diri).
d.  Dukungan  instrumental  merupakan dukungan  yang  melibatkan  bantuan langsung  seperti  bantuan  finansial atau  bantuan  dalam  mengerjakan tugas-tugas tertentu.
Walaupun  di  Kerambitan,  belum terbentuknya aturan baru mengenai Perkawinan  Nyentana,  disini  peran  Adat sangatlah penting dalam membantu permasalahan-permasalahan mengenai nyentana  ini  seperti  menjadi  alat  untuk mediasi,  pendukung  dan  lainnya  sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh kembali akan  adanya  hal  yang tidak  baik  mengenai perkawinan  Nyentana.    Ajaran  agama  dan aturan adat mempunyai jalinan yang sangat erat.  Dasar  dari  aturan  di  dalam  agama Hindu  ialah  di  dalam  praktek  kehidupan yang  sewajarnya  harus  diikuti  dan  dipakai sebagai  pedoman  yang  mutlak.  Ajaran agama  hindu  sangat  perlu  bagi  kehidupan individu  dan  masyarakat  Bali,  sebab  ia merupakan  benang  merah  yang  menuntun kehidupan  individu  dan  masyarakatnya  ke
arah  keserasian  tindakan  dan  tingkah  laku. Tanpa  adanya  adat  di  dalam  suatu kehidupan masyarakat, maka akan mengalami  bencana  dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama, maka adat itu tidak lain  dari  pada  materialisasi  keagamaan  di dalam tingkah laku penganutnya.

## SARAN

## 1.  Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan
Perlu  mengembangkan  langkah-langkah yang  selaras  dan  komprehensif  guna menumbuh kembangkan kesadaran  hukum atas perlindungan hukum tentang perkawinan  nyentana  di  Tabanan  kepada masyarakat  luas.  Dengan  memberikan sosialisasi pentingnya perkawinan nyentana agar  masyarakat  tidak  salah  memberi penilaian terhadap perkawinan nyentana.
2.  Bagi Adat Bale Agung Kerambitan
Diharapkan  senantiasa  aktif  memberikan pengetahuan  baik  melalui  sosialisasi  yang bertujuan  agar  para  pemuda  tidak  salah menafsirkan  nyentana  dan  takut  untuk nyentana. Aturan atau awig-awig mengenai perkawinan nyentana agar segera terealisasikan  supaya  ada  dasar  yang  kuat dalam menjalankan aturan, sehingga masyarakat  yang  melakukan  perkawinan nyentana dapat melangsungkan kehidupannya  dengan  baik  tanpa  adanya hal dari luar yang menganggunya.
3.  Bagi Masyarakat
Diharapkan  selalu  aktif  dalam  mendukung Perkawinan Nyentana di Kerambitan supaya masyarakat  lainnya  tidak  menilai  negatif terkait  perkawinan  nyentana  dan  selalu membantu pihak yang melakukan perkawinan  nyentana  supaya  merasakan hal  yang  sama  seperti  pada  perkawinan biasa pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anggra  Wahyuni,  Made.  2014.  Perkawinan Menurut Agama Hindu. Bali.
Artadi, I Ketut. 2007. Hukum Adat Bali. Bali: Harian Pustaka Bali Post.
Artadi,  I  Ketut.  2012.  Hukum  Adat  Bali: Dengan  Aneka  Masalahnya.  Denpasar: Pustaka Bali Pos.
Arthayasa.  I  Nyoman,  et.al.  2004.  Petunjuk
Teknis  Perkawinan  Hindu.  Surabaya:
Paramita.
Awig-Awig Desa Adat Bale Agung Kerambitan.
Budawati, Ni Nengah. Dkk. 2012. Buku saku Seri  Adat  Bali:  Payung  Hukum  Adat Untuk Keluarga Bali. Denpasar.
Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga  Luas  dan  Institusi  Lokal dalam  Masyarakat  Minangkabau  di Sumatera Barat" . Antropologi
Indonesia.  34  (2):  102. ISSN 1693-
167X
Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi Keempat.  (2008).  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama
Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Tentang Perkawinan Majelis  Utama  Desa  Pekraman.  2011. Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan
Agung III. Bali: MPD Bali.
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S.,
Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G.
M.  A.  S.,  &  Mahendra,  P.  R.  A.
(2021). Legal Protection for
People  with  Disabilities  in  the Perspective  of  Human  Rights  in
Indonesia. International Journal of Criminology  and  Sociology , 10 , 538-547.
Martha,  Kresno,  E.  2016.  Metodologi Penelitian  Kualitatif  untuk  Bidang
Kesehatan.  Depok:  Raja  Grafindo Persada.
Megawati,  Desak  Agung  Made.  2015. Kedudukan Hukum Laki-Laki
“ Nyentana ” Menurut Hukum Adat Bali. Surabaya: Universitas Airlangga.
Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  2016.  "Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat  Hindu  Bali  ditinjau  dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender."  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Humaniora,  UNDIKSHA,  Singaraja Vol.5 No.1
Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  2017.  Sistem Perkawinan  Nyentana  dalam  Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan
Berbasis  Gender.  Jurnal  Ilmu  Sosial dan  Humaniora  |  P-ISSN:  2303-2898 Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.
Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  dkk.  2016.  Putusan
Desa Adat Sebagai
Legitimasi Masyarakat Adat  Terhadap  Perkawinan  Nyentana Di  Kabupaten  Tabanan.  Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016 Isbn 978-602-6428-04-2.
Panetje, Gde. 1986. Aneka Catatan Hukum Adat Bali. Denpasar: Guna Agung.
Parisada Hindu
Dharma Indonesia Kabupaten  Badung,  1986.  Keputusan Pemuhan  Sulinggih  dan  Walaka  se Kabupaten Badung.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap  Tersangka  Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

## Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
Pratiwi,  L.  P.  P.  I.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini, N. P. R. (2020).
Pengaturan  Terhadap  Kedudukan
Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana,  I. B. A., Yuliartini, N. P. R., &
Windari,  R.  A.  (2020).  Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Projodikoro, Wrijono. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. Keempat. Bandung: Sumur.
Pudja,  Gde.  1975.  Pengantar  Tentang Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu. Jakarta: Mayasari.
Pudja,  Gede,  Tjokorda  Rai  Sudharta. Manava Dharmasastra. Surabaya: Paramita (MDS.III.27 s/d 34).
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal
Instrument  of  the  Republic  of
Indonesia on Border Management
Using
the Perspective of Archipelagic State. Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Ter  Haar.  1983.  Asas-asas  dan  Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poerponoto.
Jakarta:
Pradnya Paramita.
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019
Tentang Perkawinan
Windia, Wayan P. 2008. Bali Mawacara, Cet Pertama,  Bali:  Udayana  University Press.
Windia,  Wayan  P.  dan  I  Ketut  Sudantra,
Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar:    Lembaga  Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Unud.
Windia,  Wayan  P.  dan  I  Ketut  Sudantra. 2016.  Pengantar  Hukum  Adat  Bali. Cetakan  Keenam.  Denpasar:  Swasta Nulus
Windia,  Wayan  P.  Danda  Pacamil  Catatan Popular  istilah  Hukum  Adat  Bali, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Unud.
Windia,  Wayan  P.2009.  Perkawinan  Pada Gelahang  di  Bali,  Cet  Pertama. Udayana University Press.