## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pelanggaran  Hukum  Terhadap  Pemanfaatan  Sempadan Saluran Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu
Sahne Fa Alhama Ibrahim Sakti 1
1, Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia. E-mail: sahnefa@gmail.com
Abstract: Function changes part or all of the land area from the original function is problem about landuse, one of them is over the function on irrigation stream buffer. Stream buffer is boundary line in left and right trough irrigation set as due protection irrigation. Change area utilization on stream buffer irrigation in Indramayu district dominated by increase residential area that requires and special control is the area that has strategic value and on the regional management must priority.   The results showed that there was a violation of Article 80 of PERDA of Indramayu No.22 of 2007 for the construction of buildings on the border of the irrigation because the utilization of the irrigation boundary is not appropriate as regulated in the regulation. Impacts of building construction on the irrigation border include a decrease in river water quality, increased scouring of river banks, and reduce the amount of aquatic life. Strategies to control and monitor space utilization are carried out through persuasive and repressive methods.
Keywords: Illegal building; Irrigation border; law enforcement.
How to Site: Sakti, S. F. A.  I. . (2022). PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SEMPADAN SALURAN IRIGASI RENTANG KABUPATEN INDRAMAYU. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8(1), 51–69. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.60

## Introduction
Konversi lahan merupakan salah satu masalah penggunaan lahan saat ini. Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh wilayah daratan dari fungsi aslinya (sebagai direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) pada lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan disebabkan oleh keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 /Prt/M/2015 pasal 1 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi, Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi. 1 Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08 /Prt/M/2015 pasal 1
menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Di Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan saluran irigasi termasuk melanggar fungsi kawasan sempadan. 2
Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  Penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan, penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sempadan saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air, Namun karena ketidak pahaman tentang fungsinya yang sangat penting, sempadan saluran irigasi tersebut menjadi hilang untuk peruntukan lain. Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban, keserasian dan ketentraman dilingkungan masyarakat tersebut.
Penggunaan lahan di sempadan saluran irigasi karena keinginan masyarakat untuk menambah lahan pertanian dan membangun rumah permanen dan non permanen, rumah-rumah tersebut secara bertahap meningkat dan berkembang menjadi daerah yang seharusnya menjadi batas saluran irigasi. Untuk merealisasikan penataan ruang sesuai fungsinya perlu dilakukan identifikasi pemanfaatan lahan sempadan irigasi yaitu proses penelusuran untuk mengetahui besarnya pemanfaatan lahan di sempadan irigasi rentang kabupaten Indramayu dan mengetahui berapa jumlah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai di sempadan irigasi rentang Kabupaten Indramayu
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Indonesia telah melaksanakan serangkaian usaha secara terus menerus yang bertitik tolak pada sektor pertanian, yang berupa pembangunan di bidang pengairan guna menunjang peningkatan produksi pangan. Sampai dengan saat ini, masih banyak dari sistem irigasi yang mengalami kerusakan dan belum berfungsi secara optimal.  Akibatnya, DJSDA Kementerian PUPR tidak dapat mengoperasikan sistem irigasi dengan baik dan petani mengalami kesulitan dalam memperoleh air irigasi yang cukup.
Menurut Studi Leuwi Goong Tahun 2011 yang dilakukan melalui Participatory Irrigation Rehabilitation and Improved Management Project (PIRIMP), 70% kondisi irigasi menghadapi  kekurangan air yang parah di musim kemarau yang menjadi kendala utama peningkatan produksi pertanian. Selain itu, dengan dimulainya
2 Pasal 140, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pengoperasian Waduk Jatigede maka seluruh Jaringan Irigasi dan Pembuang pada saluran irigasi perlu dilakukan modernisasi agar penyediaan air ke sawah-sawah dapat dilaksanakan secara optimal.
Daerah Irigasi Rentang sudah mulai dibangun dan dikembangkan sejak jaman Belanda. Bendung Rentang Lama dibangun pada tahun 1917 dan merupakan bendung gerak dengan pintu air yang tersusun dari balok –  balok kayu. Pengoperasian bendung dilakukan secara manual, yaitu dengan mengangkat balok – balok kayu saat banjir, dan memasangnya kembali untuk mendapatkan elevasi muka air yang dibutuhkan, sesuai dengan besarnya debit air yang tersedia di sungai.
Rehabilitasi pertama dilakukan tahun 1969 melalui proyek PROSIDA (Proyek Irigasi Bantuan IDA/IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development). Pada tahun 1981-1983 dilaksanakan pembangunan Bendung Rentang Baru, yang merupakan bendung gerak dengan pintu air baja yang dioperasikan secara elektrik, yang terletak kurang lebih 2 km di sebelah hulu Bendung Rentang Lama. Bendung Rentang Baru dibangun dengan teknologi baru, dan mulai dioperasikan pada tahun 1982. Kondisi dan kapasitas Jaringan Irigasi Rentang saat ini telah mengalami penurunan akibat sedimentasi pada saluran pembawa, kerusakan pada bangunan dan tidak memadainya kegiatan  Operasi & Pemeliharaan.
Tidak memadainya kegiatan Operasi & Pemeliharaan juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial diantaranya penguasaan lahan sempadan saluran oleh warga sekitar.  Penguasaan lahan sempadan disebabkan karena tidak adanya patok dan tidak adanya pemeliharaan rutin yang mengakibatkan ketidak jelasan batas sempadan saluran. Selain itu terdapat faktor eksternal yang mendorong adanya penguasaan lahan di sempadan saluran DI Rentang, yaitu kebutuhan lahan baik untuk hunian maupun untuk kegiatan ekonomi warga sekitar.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah akan menjadi fokus Artikel ini membahas tentang pembangunan ilegal dan kegiatan ilegal di sepanjang saluran irigasi di Kabupaten Indramayu.

## Discussion
Peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sempadan irigasi ini sangat beragam, mulai dari izin pendirian, pengelolaan, larangan dan peraturan lain yang terkait dengan berbagai aspek sempadan saluran irigasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu sebagai berikut:
Permen PUPR No. 08 /Prt/M/2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi
Permen PUPR No. 08 /Prt/M/2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi adalah peraturan dalam persoalan batas – batas dan lahan yang termasuk sempadan saluran irigasi, ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai saluran irigas, yaitu: dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:
Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
a. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit harus mempertimbangkan: ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap barang atau orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendirian bangunan tempat tinggal yang didirikan pada garis sempadan saluran irigasi merupakan pelanggaran terhadap fungsi kawasan perbatasan.
Pasal 139 Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
Pasal 140 Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
Pasal 141 Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

## Peraturan Daerah Kbupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Irigasi
Peraturan tersebut menegaskan kembali peraturan tentang saluran dan jaringan irigasi di Kabupaten Indramayu. Seperti yang disebutkan pada pasal 80 bahwa ada larangan larangan apa saja yang ada di sempadan saluran irigasi :
a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan perlengkapannya;
b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut yang tersebut pada huruf ”a” ayat ini yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi;
c. mendirikan jaring, keramba ikan didalam saluran irigasi, waduk yang tidak menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
d. mendirikan, membangun gedung pada saluran drainase yang tidak mengganggu fungsi drainase;
e. membuang air limbah yang tidak mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi; dan
g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran.

## Kondisi Existing Sempadan Saluran
Total Panjang saluran primer dan sekunder DI Rentang adalah sepanjang 738,3 Km, dimana sempadan saluran  berada di kiri dan kanan saluran. Berikut rincian panjang saluran irigasi Rentang :
Nama Saluran
Panjang Saluran
Sisi Kiri Saluran Saluran Induk Cipelang 12.4 km Saluran Induk Barat Main 30.8 km Saluran Induk Utara: 30.2 km Saluran irigasi Sekunder 180.6 km Saluran Pembuang Sekunder (Secondary Drainage Canals 482.3 km
Nama Saluran Panjang Saluran Total 738,3 km Sisi Kanan Saluran  (*) Saluran Induk Sindupraja 26.9 km Saluran Induk Gegesik 26.7 km
Saat ini kondisi sempadan saluran irigasi banyak yang tidak memiliki patok batas dan di beberapa lokasi sempadan sudah dikuasai warga. Dari 110 desa tersebut, setidaknya terdapat 21 desa yang memiliki pemukiman di sepanjang sempadan kanal dan hampir semua desa memiliki kasus penguasaan lahan di sempadan saluran irigasi untuk pertanian atau untuk kawasan bisnis lainnya.
Terdapat tiga kategori penguasaan sempadan saluran irigasi Rentang Kiri oleh warga yaitu :
Mendirikan  bangunan permanen di atas area sempadan, baik sebagian dari bangunan atau keseluruhan bangunan tanpa ijin;
Mendirkan bangunan non permanen di atas sempadan, baik sebagian dari bangunan atau keseluruhan bangunan tanpa ijin;
Menggunakan lahan sempadan untuk lahan pertanian atau lahan penanaman pohon produktif lainnya (mangga,pisang, papaya dan jenis tanaman keras lainnya).

## Bangunan Permanen diatas Sempadan Saluran irigasi Rentang Kiri
Berdasar data inventarisasi bulan Oktober 2021, bangunan permanen diatas sempadan saluran sejumlah 249 unit yang tersebar di beberapa saluran di 21 desa. Lima (5) dari 249  bangunan permanen telah dilakukan pembongkaran total dan pemindahan penghuni (Relocation of People), 122 bangunan telah dilakukan pembongkaran sebagian (dapur, kamar mandi, teras, pagar, lantai jemur, dll)  dan 116 bangunan dalam proses koordinasi dan konsultasi publik dengan pemilik bangunan serta stakeholder terkait untuk kesepakatan pembongkaran.
Sahne Fa Alhama Ibrahim Sakti (2022) Pelanggaran Hukum Terhadap Pemanfaatan Sempadan Saluran Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu Jurnal Hukum tora: 8 (1): 51-69
Jumlah Bangunan Permanen diatas sempadan saluran irigasi rentang Kiri No  Keterangan Jml (Unit) Prosentasi 1 Jumlah Bangunan Permanen diatas sempadan 249 100% 2 Jumlah Bangunan dibongkar total (pemindahan penghuni) 5 2% 3 Jumlah Bangunan dibongkar sebagian 122 49% 4 Jumlah Bangunan dalam proses pembongkaran 116 49 %

## Sumber : Data Sosial Konsultan – RIMP, Oktober 2021

## Lokasi Bangunan Permanen di atas Sempadan Saluran irigasi Rentang Kiri (Oktober 2021)
NO  Kecamatan   Desa Jml (unit)   Nama Saluran/Kontraktor 1 Cikedung 1  Desa Pangkalan 6 SS Pasir Angin PS 254 -263  LSS 02 /PT Sac Nusantara 2  Desa  Cikedung 3 SS Pasir Angin PS 29   -30  LSS 02/ PT Sac Nusantara 2 Cantigi 3 Desa Penyingkiran Lor 5 SS Lamarantarung LT 13 – LT 20 - LSS 08 /PT Bumikarsa 4  Desa Cantigi 1 SS Cantigi Wetan Cw 6-  CW 7
NO  Kecamatan   Desa Jml (unit)   Nama Saluran/Kontraktor Wetan LSS 08 /PT Bumikarsa 3 Arahan 5  Desa Cidempet 8 SS Cantigi Wetan CW 3-CW 5 4 Tukdana 6 Desa Lajer, Desa Wanasari, 8 SS Karticala (BKr 69 -  84) LSS 04  - PT Bumikarsa 7  Desa Sukaperna 40 SS Bangodua B.67 to B.79 LSS 05 PT Brantas Abipraya 8  Desa Sukaperna 17 Saluran Induk Cepelang Utara UT  100  -  UT 128 LMS 02 PT Hutama karya 5 Bangodua  9  Desa Tegal Girang  3 SS Karticala  LSS 04  -  PT Bumikarsa 6 Lohbener 10  Desa Waru 5 SS Waru WA 166-167  LSS 06 - PT Jaya Konstruksi 11  Desa Lohbener 15 Saluran Induk Cepelang Utara UT 458-483 - LMS 02 PT Hutama Karya 12  Desa Sindangkerta  11 Saluran Induk Cepelang Utara UT 498 -  UT 517  LMS 02 PT Hutama karya 13  Desa Pamayahan   23 Saluran Induk Cepelang Utara UT 493 -  UT 498  LMS 02 PT Hutama karya 7 Gabus wetan 14 Desa Kedokan Gabus 1 Saluran Induk Barat  Desa Kedokan Gabus LMS 03 PT Waskita Karya
NO  Kecamatan   Desa Jml (unit)   Nama Saluran/Kontraktor 8 Terisi 15  Desa Rajasinga 20 Saluran Induk Barat  Rajasinga / LMS 03 PT Waskita Karya 9 Lelea 16  Desa Telagasari 1 SS Tlakop  LSS 03/ PT. Nindya Karya 17  Desa Taman sari 44 SP Delinan –  LSS 03 PT Nindya Karya 18  Desa Tlagasari 8 SS Tlagasari TS 1-12  LSS 06 PT Jaya Konstruksi 10  Jatitujuh 19  Desa Jatitujuh 2 Saluran Induk Cipelang CP 30-39 LMS 01 /PT Adikarya -Minarta 11  Widasari 20  Desa Weru 22 SS weru (lampu Merah) LSS 06/PT Jaya Konstruksi 21  Kongsijaya 6 Saluran Induk Cepelang Utara UT302-  UT 332  LMS 02 PT Hutama karya Total 249
Sumber : Data Sosial -Konsultan RIMP 2021
Berikut contoh gambar bangunan permanen di atas sempadan Di Rentang :
Selain bangunan permanen, terdapat banyak bangunan tidak permanen di perbatasan saluran DI Rentang. Bangunan tidak tetap adalah bangunan yang berdinding triplek/kayu/plastik, yang biasanya digunakan untuk kios penjualan, pos jaga, kandang kambing/ayam, gudang sementara dan sebagainya. Berdasarkan data inventarisasi proyek RIMP untuk bangunan liar tidak tetap per Oktober 2021, terdapat 1.147 unit bangunan ilegal di sepanjang perbatasan alur DI Rentang Kiri dan sebagian besar telah dibongkar secara sukarela untuk mendukung pelaksanaan. Berikut ini adalah contoh bangunan tidak permanen :
Lahan Pertanian  Pada Sempadan Saluran DI Rentang Kiri
Kategori Nomor 3 dari  jenis  penguasaan sempadan saluran DI Rentang Kiri adalah penggunaan area sempadan saluran untuk lahan pertanian padi dan penanaman pohon produktif seperti mangga, papaya, pisang dan lain sebagainya.
Sebagain besar kasus batas sempadan didominasi persoalan batas di lahan pertanian. Sepanjang bulan Januari – Oktober 2021, dari 75 keluhan yang dicatat olehKonsultan, terdapat19 keluhan terkait batas lahan pertanian  (25%). Bahkan terdapatsatu kasus batas sempadan di lahan pertanian yang sampai memunculkan surat somasi dari kelompok petani (Kasus Desa Cantigi Kulon -LSS 08 /PT Bumikarsa).
Selama pelaksanaan penertiban sempadan saluran irigasi tahun 2021, telah dilakukan pendekatan persuasive dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan
kesepakaatn terkait batas sempadan. Beberapa lokasi lahan yangsebelumnya  dikuasi petani untuk penanaman padi telah berhasil dikembalikan pada fungsi awal sebagai sempadan irigasi misalnya di Desa Pengulu (Saluran Pengulu), Desa Rancasari (Saluran Wanakerta), Desa Parnggon (saluran Dempet) dan beberapa lokasi lainnya.
Legal Aspek Sempadan Saluran Irigasi
Terdapat dua (2) rujukan teknis pengelolaan sempadan irigasi yaitu ;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M /2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M /2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Dalam Permen PUPR No.08/PRT/M/2015 penetapan garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitar jaringan irigasi.Penetapan garis sempadan jaringan irigasi paling sedikit harus mempertimbangkan:
ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
(pasal 4 ayat (2) Permen PUPR No.08/PRT/M/2015)
Kewenangan pengelolaan garis sempadan Irigisi diatur dalam pasal 14 (Permen PUPR 8/PRT/M/2015)  yaitu :
(1) Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lebih kecil dari 1.000 ha dalam satu kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(2) Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, daerah irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota.
(3) Garis sempadan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas negara, lintas provinsi, strategis nasional, dan daerah irigasi dengan luasan lebih dari 3.000 ha ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, dikoordinasikan dengan Gubernur terkait dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota.
(4) Penetapan garis sempadan saluran dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
Setiap lima (5) tahun sekali, perlu dilakukan pemutakhiran patok batas sempadan saluran. Adapun tahapan dalam penetapan sempadan saluran yaitu :
(1) Pemetaan batas sempadan bersama warga dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemetaan;
(2) Sosialisasi Hasil Pemetaan;

## (3) Pematokan Sementara;
4) Masa tunggu 3(tiga)  bulan untuk memastikan tidak ada keberatan dari pihak terkait. Jika ada keberatan dibuat kajian teknis sampai memperoleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan;
(5) Berdasar Berita acara kesepakatan, dilakukan pematokan ulang;
(6) Usulan penetapan garis sempadan jaringan irigasi dari Balai Besar Wilayah Sungai kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
(7) Dilakukan pemasangan patok batas sempadan tetap (Permen PUPR 8/PRT/M/2015, Pasal 17)
Mengenai pemanfaatan ruang batas saluran irigasi dinyatakan dalam kondisi tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan pipa irigasi., ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum (Permen PUPR 8/PRT/M/2015, Pasal 20)
Namun, setiap kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya ( Permen PUPR 8/PRT/M/2015, Pasal 22)
Ada bentuk lain dari pencegahan dan pengendalian sempadan irigasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M /2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi -Lampiran II. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan melalui  :
Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 m sebelah hulu dan ± 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan. Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran. Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat. Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan. Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya.  Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi.  Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.
Sedangkan tindakan pengamanan sempadan irigasi meliputi:
a. Membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya : disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya;
b. Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci;
c. Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok.
Selain itu, pelanggaran terhadap pemanfaatan sempadan saluran irigasi Rentang (Kiri dan Kanan) merupakan bentuk pelanggaran pidana sebagaiman Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu  Perda Kabupaten Indramayu No.7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan  Ketertiban Umum, tarutama pasal 8 (1)  : Dilarang setiap orang/warga apabila : a. Menetapkan barang/benda dilingkungan sendiri/bukan sebagai usaha/bukan atau mendirikan bangunan darurat/permanen pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi/badan jalan, di atas sungai, saluran drainase/air limbah.
Dalam Perda Indramayu No.7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ada aturan tentang penindakan jika adabangunan liar di sempadan sungai dan irigasi
1. Tindakan pembinaan

## Tindakan Pembinaan dilakukan dengan
membawa pelanggar untuk diberikan pelatihan kerja, rehabilitasi perawatan pembinaan lainnya pada tempat-tempat pelatihan, perawatan, rehabilitasi yang telah ditentukan.

## 2. Penindakan administrasi
Tindakan Administrasi dilakukan dalam bentuk pencabutan ijin-ijin atas tempat usaha atau lokasi yang digunakan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah

## 3. Tindakan hukum
Salah satu nya pada Pasal 22 : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 8 huruf d, Pasal 10 huruf b, d, h, I. j. k. l. dan m Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)  bulan atau denda sebanyak- banyaknya sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah).
Penataaan sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi warga, aspek sosial, budaya, alam, sejarah, pengendalian banjir, akses publik, rekreasi dan pendidikan. Pendekatan ini berfungsi untuk menimbulkan rasa kepemilikan warga sekitar sempadan. munculnya berbagai masalah sosial diantaranya penguasaan lahan sempadan saluran oleh warga sekitar.  Penguasaan lahan sempadan disebabkan karena tidak adanya patok dan tidak adanya pemeliharaan rutin yang mengakibatkan ketidak jelasan batas sempadan saluran. Selain itu terdapat faktor eksternal yang mendorong adanya penguasaan lahan di sempadan irigasi, yaitu kebutuhan lahan baik untuk hunian maupun untuk kegiatan ekonomi warga sekitar. Upaya untuk mengembalikan sempadan irigasi ada beberapa cara seperti tindakan administrasi, pembinaan dan juga sanki pidana yang sudah di atur oleh perda indramayu.
Metode Pelaksanaan : Persuasif dan Represif
a) Metode Persuasif.
Penataaan sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi warga, aspek sosial, budaya, alam, sejarah, pengendalian banjir, akses publik, rekreasi dan pendidikan. Pendekatan ini berfungsi untuk menimbulkan rasa kepemilikan warga sekitar sempadan saluran (sense of belonging) dan mendorong partisipasi warga untuk ikut serta menjaga keberlanjutan fungsi irigasi (sustainability).
Metode persuasive dilakukan dengan menekankan pentingnya pemahaman warga tentang aturan penggunaan ruang sempadan saluran dan kesepakatan terhadap batas batas sempadan saluran. Dalam metode ini, timbulnya konflik diminimalisir dan lebih menekankan pencapaian kesepakatan bersama. Contoh kegiatan dalam pengelolaan sempadan dengan metode persuasif adalah sebagai berikut :

## 1. Sosialisasi;
2. Konsultasi Personal/Pendekatan personal dengan pemilik bangunan/lahan diatas sempadan saluran;
3. Pengukuran bersama;
4. Penyusunan kesepakatan bersama untuk pembongkaran dan pematokan;
5. Pemasangan Papan Informasi terkait larangan pemanfaatan sempadan saluran tanpa ijin.
6. Surat Peringatan Pembongkaran Mandiri;
7. Penyediaan tempat cuci disisi sempadan saluran (washing steps). Penyediaan tempat cuci adalah untuk mengakomodasi kebutuhan warga terkait kebutuhan tempat cuci kaki/ternak di pinggir sempadan saluran. Hal ini untuk menghindari penggunaan sempadan sebagai lokasi pencucian kaki dan binatang ternak tanpa ijin (liar);
8. Pembuatan bangunan ruang public (public space) di lokasi sempadan saluran (landscaping). Salah satu tujuan dari Pembangunan ruang public ini adalah melakukan penguasaan atas asset sempadan saluran. Dengan membangun ruang publik, maka sempadan akan lebih terjaga (aman) juga sekaligus memberikan fasiltas umum dan keindahan untuk bagi warga sekitar.
Pada prakteknya, penggunaan metode persuasive ini, banyak melakukan kompromi tehadap batas sempadan saluran. Hal ini didasarkan pada pertimbangan resiko konfik sosial yang akan muncul jika tidak dilakukan kompromi. Sebagai contoh; terjadi pembongkaran bangunan di atas sempadan saluran, maka akan mengutamakan membongkar sebagian bangunan untuk mengurangi kerugian warga. Akibatnya, lebar sempadan berkurang karena tidak dilakukan pembongkaran total.  Namun, jika ada pembongkaran total terhadap satu unit bangunan, akan memastikan warga tersebut bukan dari kelompok miskin dan rentan dan memiliki alternatif hunian lain. Prioritas utama adalah tetap adanya sempadan saluran irigasi yang masih bisa digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan walaupun kondisinya tidak ideal (lebih sempit dari ukuran yang seharusnya).

## b) Metode Represif
Metode represif adalah metode yang menekankan pada penegakan aturan secara tegas dan penerapan sangsi hukum tanpa kompromi. Sesuai aturan yang berlaku, maka sempadan saluran harus bebas dari bangunan liar dan kegiatan apapun yang tidak ada izin dari BBWS CC. Jika ada pelanggaran maka sangsinya adalah pembongkaran total, denda  atau pidana (penjara).
Tuntutan pidana terkait pelanggaran atas sempadan irigasi termuat  dalam Perda Indramayu No 7 thn 2003 pasal 22 (Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 8 huruf d, Pasal 10 huruf b, d, h, I. j. k. l. dan m Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Tindakan fisik dan non fisik
Kegiataan pemulihan sempadan saluran irigasi  dilakukan melalui kegiatan fisik dan nonfisik. Berikut kegiatan pemulihan sempadan saluran saluran irigasi Rentang Kabupaten Indramayu :
Sosialisasi dan konsultasi publik.
Kegiatan ini mengundang warga pemilik bangunan atau lahan pertanian yang berada dalam batas sempadan. Sebelum dilakukan sosialisasi dan konsultasai publik, telah dilakukan beberapa tahap kegiatan sebelumnya yaitu :
(1) identifikasi batas lahan, termasuk review dokumen kepemilikan asset BBWS CC dan dokumen kepemilikan tanah dari warga dan;
(2) penyusunan profil pemilik bangunan/lahan yang berada di dalam sempadan saluran.
Kegiatan identifikasi sangat penting agar proses sosialisasi dan konsultassi public berjalan dengan lebih bermakna (meaningfull consultation) dan menghasilkan solusi.
2. Pengukuran batas lahan sempadan saluran bersama pengguna lahan dan pihak terkait.
Kegiatan ini sebagai kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik. Pengukuran bersama disaksikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengukuran adalah penyusunan kesepakatan batas lahan yang dituangkan dalam Berita Acara.
Pemberian Surat Peringatan Bongkar.
Tujuan dari surat peringatan tersebut agar warga pemilik bangunan diatas sempadansaluran memiliki cukup waktu dan biaya untuk malakukan pembongkaran secara mandiri.
Pematokan.
ada proses lebih lanjut, untuk lahan yang sudah memiliki kejelasan batas sempadan saluran (clean and clear) dilakukan pematokan sementara yang dilakukan bersama dengan warga pemilik batas lahan dan  disaksikan pihak BPN, UPTD, Kepala Desa, Camat dan tokoh masyarakat. Sampai saat ini, sekitar lebih dari 7.000 unit patok yang akan dipasang di sepanjang sempadan saluran irigasi .
Pemasangan Papan Informasi disepanjang semapadan.
Papan informasi telah dipasang di beberapa lokasi sempadan saluran irigasi Rentang kabupaten indramayu. Lokasi penempatan papan informasi diprioritasakan di daerah sempadan yang berada di area padat penduduk.
Papan Informasi Terkait Sempadan saluran irigasi
Pembongkaran Bersama.
Berdasar proses persuasive, diperoleh kesepakatan untuk pembongkaran bersama antara pihak pemerintah dan Warga pemilik bangunan diatas sempadan.  Tidak ada unsur represif dalam kegiatan pembongkaran bersama ini.

## Conclusion
Sempadan saluran irigasi rentang Kabupaten Indramayu, baik pada saluran primer maupun saluran sekunder telah banyak dikuasai dan digunakan oleh warga untuk hunian maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Penguasaan oleh warga tanpa ijin disebabkan telah banyak hilangnya patok batas sempadan saluran irigasi dan tidak optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharan di sepanjang saluran irigasi dan banyak menyebabkan kurang efektif nya saluran irigasi untung mengairi area pertanian dan persawahan. Pemulihan sempadan saluran irigasi rentang kabupaten Indramayu telah dilakukan melalui metode persuasive dan tidak menggunakan metode represif. Dalam proses pemulihan sempadan saluran irigasi rentang, jika resiko konflik dan keresahan social tinggi, Pemerintah akan melakukan kompromi terkait lebar sempadan saluran menyesuiakan dengan kesepakatan warga. Namun begitu prinsip utama ketersediaan akses untuk operasio dan pemeliharaan saluran rigiasi tetap wajib diterapkan agar saluran irigasi berfungsi sebagaimana fungsinya. Bentuk kegiatan pemulihan sempadan saluran irigasi adalah sosialisasi, pengukuran bersama, pemberian surat peringatan bongkar mandiri, pematokan bersama, pemasangan papan informasi, pembongkaran bersama, pembuatan washing step dan ruang publik di area sempadan (landscaping). Kedepannya, pemerintah harus selalu mengontrol areal saluran irigasi agar tidak ada warga yang menempati lahan sempadan saluran irigasi secara ilegal.

## References
Regulations: Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 /Prt/M/2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Peraturan Daerah Kbupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Irigasi
Perda Kabupaten Indramayu No.7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Books:
A.M Wahid, Yunus. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta:Paramedia Grup
A. Safitri, Myrna. (Ed). 2011. Untuk Apa Pluralisme Hukum: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia. Jakarta: Epistema Institut.
Hasni, 2010. Hukum Penataan Ruang dan penatagunaan tanah. Rajawali Pres,
Jakarta
Irianto, Sulistyowati. 2011, Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum; Hilangnya Ruang
Hidup Orang Melayu Deli. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Rachman, Noer Fauzi. 2016. Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria; Dari Tuntutan Lokal Hingga
Kecenderungan Global. Yogyakarta: Insist Press.

## Journal articles:
Dwi Prastiandini. 2017. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 4 (2), 195-206 2017.
Sulva Widya Sari, Bambang Rahadi, Ruslan Wirosoedarmo. 2014. “Idntifikasi Pemanfaatan Lahan Semapadan Sungai Sumbergunung Di Kota Batu”. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1 (2), 25-30, 2014.
Dwi Prastiandini. 2017. “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 4 (2), 195-206 2017.
Suhadi, dan Rofi Wahanisa. 2011. “Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Indonesia”. Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1 Januari 2011.