## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Community Based Tourism dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali
A.A. Istri Eka Krisna Yanti 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 21 Desember 2020 Diterima: 12 Januari 2021
Terbit: 5 Februari 2021 Keywords: Tourism, Tourism Village,
Government, Community
Based Tourism This research is entitled "Community Based Tourism in  Welcoming  the  New  Normal  Tourism  Village  in Bali  Province".  This  research  was  motivated  by  the economic crisis that occurred in Bali Province, due to the outbreak of the corona virus. For the Province of Bali,  tourism  is  the  leading  sector  of  the  Balinese economy  because  the  majority  of  Balinese  people depend on the tourism industry directly or indirectly. The  outbreak  of  the  corona  virus  throughout  the world has caused countries in the world to implement various  policies  to  limit  the  space  for  their  people, which  have  implications  for  the  decline  in  tourism activities in Bali. Bali has 116 Tourism Villages which are now excellent tourist destinations amid the Covid- 19  pandemic.  Tourist  villages  offer  natural  beauty more  ideally  visited  in  the  midst  of  the  Covid-19 pandemic  compared  to  other  tourist  destinations. However,  it  turns  out  that  until  now  the  local government  of  the  province  of  Bali  has  not  had  a norm  in  the  formation  of  a  tourist  village,  which implies difficulties in developing a Tourism Village, so it  is  necessary  to  construct  norms  that  specifically regulate  tourism  villages  by  implementing  the concept of community based tourism that promotes community  participation.  The  formulation  of  the problem  in  this  study,  namely;  1.  What  is  the authority of the Regional Government in developing the  Tourism  Village  in  Bali  Province?  2.  How  is  the development  of  a  tourism  village  based  on  the concept  of  community  based  tourism  in  welcoming the  new  normal  of  Bali  tourism?  In  this  study,  it  is
known that the local government of the province of Bali  has  the  authority  to  construct  tourism  village norms as a guideline for organizing tourist villages in Bali  Province.  The  provincial  government  of  Bali  is expected to form a Regional Regulation as a guideline for regencies / cities in developing tourist villages so that  they  can  realize  the  tourism  implementation objectives contained in article 4 of Law no. 10 of 2009 concerning Tourism.
Abstrak Kata kunci:
Kepariwisataan, Desa Wisata, Pemerintahan, Community Based Tourism
Corresponding Author:
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, E-mail: anakagungistriekakrisnayanti@g mail.com
Penelitian  ini  berjudul “Community  Based  Tourism Dalam  Menyongsong  New  Normal  Desa  Wisata  di Provinsi  Bali” .  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh krisis  perekonomian  yang  terjadi  di  Provinsi  Bali, akibat mewabahnya virus corona. Bagi Provinsi Bali pariwisata  merupakan  penggerak  perekonomian utama  karena  mayoritas  masyarakat  Bali menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata secara langsung ataupun tidak langsung. Mewabahnya  virus  corona  diseluruh  dunia menyebabkan Negara-negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan pembatasan ruang gerak untuk masyarakatnya  yang  berimplikasi  pada  turunnya aktivitas kepariwisataan di Bali. Bali memiliki 116 Desa Wisata yang kini menjadi primadona destinasi wisata  ditengah  pandemi  covid-19.  Desa  wisata menawarkan keindahan alam lebih ideal dikunjungi ditengah  pandemi  covid-19  dibandikan  destinasi wisata  lainnya.  Namun  ternyata  hingga  saat  ini pemerintah  daerah  provinsi  Bali  belum  memiliki norma  dalam  pembentukan  desa  wisata  sehingga berimplikasi  pada  kesulitan  pengembangan  Desa Wisata, sehingga perlu dikontruksikan norma yang mengatur  secara  khusus  mengenai  desa  wisata dengan nerapkan konsep community based tourism yang  mengedepankan  partisipasi  masyarakat. Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu;  1.  Bagaimanakah  kewenangan  Pemerintah Daerah  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  di Provinsi  Bali?  2.  Bagaimanakah  pengembangan desa wisata berdasarkan konsep community based tourism dalam menyongsong new  normal pariwisata  Bali?  Dalam  penelitian  ini  diketahui bahwa  pemerintah  daerah  provinsi  Bali  memiliki kewenangan dalam mengkontruksikan norma desa
wisata  sebagai  suatu  pedoman  penyelenggaran desa  wisata  di  Provinsi  Bali.  Pemerintah  daerah provinsi  Bali  diharapkan  membentuk  suatu Peraturan  Daerah  sebagai  pedoman  bagi Kabupaten/Kota dalam pengembangan desa wisata sehingga dapat mewujudkan tujuan penyelenggaran  kepariwisataan  yang  terdapat dalam  pasal  4  UU  No.  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan. @Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
The  World  Tourism  Organization sebagai  organisasi  kepariwisataan  dunia menyebutkan  bahwa  pariwisata  merupakan  industri  terbesar  didunia,  termasuk bagi Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sector andalan Indonesia sebagai penghasil  devisa.  Pada  Tahun  2019  jumlah  penerimaan  devisa  Indonesia  yang berasal dari sektor Pariwisata mencapai Rp.239,24 Triliun dengan capaian 85,44% dari target Rp.280 Triliun yang telah ditetapkan, meskipun tidak mencapai target akan  tetapi  penerimaan  devisa  indonesia  yang  berasal  dari  sector  pariwisata meningkat sebesar 6,8% atau sebesar Rp. 224 Triliun dibandikan pada tahun 2018. 1 Pendapatan  jumlah  devisa  didapatkan  dari  pencatatan  jumlah  pengeluaran wisatawan mancanegara dengan asumsi rata-rata pengeluaran selama kunjungan, dengan demikian maka jumlah penerimaan devisa sangat bergantung pada jumlah kunjungan  wisatawan.  Sejak  tahun  2016  jumlah  kunjungan  wisatawan  selalu mengalami  peningkatan  yang  juga  berimplikasi  positif  pada  peningkatan  jumlah penerimaan devisa Indonesia, termasuk bagi provinsi Bali yang merupakan salah satu destinasi populer dunia.
Bali  sebagai  salah  satu  destinasi  terpopuler  di  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai leading sector perekonomian masyarakat Bali yang secara langsung ataupun tidak langsung mayoritas masyarakat Bali mengantungkan hidupnya pada industri pariwisata. I Nyoman Sirtha menyebutkan bahwa pembangunan industri pariwisata menjadi prioritas utama disamping pertanian dan industri kecil. 2 Pariwisata mampu menstimulasi  sektor-sektor  produktifitas  pendukung  pariwisata  lainnya.  Pada tahun  2019  Bali  mencatat  kunjungan  wisatawan  mancanegara  sebesar  6,28juta kunjungan dengan pertumbuhan sebesar 3,37%, secara total ekonomi Bali di tahun 2019  tercatat  tumbuh  5,63  persen. 3 Diawal  januari  2020,  Bank  Indonesia memprediksi  pertumbuhan  perekonomi  Bali  tumbuh  sebesar  6% 4 didorong  oleh semua sector meningkatnya kinerja lapangan usaha termasuk pariwisata sebagai
1 http://eperformance.kemenpar.go.id/publik_capaian_pk_tab_tw.php?kode_unit=1&ed_tahu n=2019&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&tw1=45&tw1label=IV
2 I Nyoman Sirtha, 2008, Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar, h.131
3 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali,  2020, Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi  Bali Menurut Pengeluaran 2015 – 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar, h.8
4 https://bali.bisnis.com/read/20200112/538/1189265/bi-prediksi-ekonomi-bali-kembali- tumbuh-6-persen
leading sector perekonomian masyarakat Bali. Menyikapi perediksi Bank Indonesia, Gubenur Bali I Wayan Koster optimis pada tahun 2020 pertumbuhan lebih dari 6% bukanlah  hal  yang  mustahil,  terlebih  Bali  telah  meyiapkan  berbagai  upaya  untuk memperkuat perekonomin Bali.
Berseberangan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan 2 kasus positif covid-19 di Indonesia yang terjadi di Jakarta. Berita masuknya wabah covid- 19 di Indonesia menjadi perhatian dunia, karena virus ini tengah menjadi acaman bagi masyarakat dunia.  Saat ini terdapat 220 negara yang telah terjangkit oleh virus corona dengan jumlah pasien positif sebanyak 85,778,423 kasus, 60,653,129 kasus sembuh dan 1,855,642  adalah kasus kematian akibat covid-19. 5 Dari 100% kasus positif  corona  dunia  97%  diantaranya  berhasil  disembuhkan  sedangkan  3% berujung  pada  kematian.  Awal  mula  kemunculan  virus  corona  terjadi  di  Wuhan, China pada akhir Desember 2019. World Heatlh Organization menyatakan bahwa virus  ini  menginfeksis  saluran  pernafasan  yang  penyebarannya  melalui droplet. Droplet merupakan percikan carian  yang keluar dari hidung dan/atau mulut saat seseorang batuk/bersin. Apabila droplet ini dikeluarkan oleh orang yang terinf eksi virus  corona  maka  berpotensi  menularkan  kepada  orang  lain  apabila  dihirup  / penyebaran  virus  corona  juga  dapat  terjadi  apabila  droplet  tersebut  jatuh  ke permukaan benda lalu orang lain menyentuhnya, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut.  Mudahnya  penyebaran  virus  corona  membawa  Indonesia  secara  global menempati peringkat ke-20 sebagai negara dengan jumlah positif covid-19 dengan jumlah  pasien  positif  772,103  kasus,  639,103  kasus  berhasil  disembuhkan  dan 22,911 kasus berujung pada kematian 6 . Provinsi Bali juga tidak luput dari sebaran covid-19, pada 10 Maret 2020 Provinsi Bali mencatatkan kasus positif pertama dan hingga kini pertanggal 4 Januari  2021, Bali mencatatkan 18.248 kasus positif 37 diantaranya  merupakan  warna  negara  asing 7 ,  keberadaan  pasien  positif  corona berkewarganegaraan asing bagi Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisata dunia bukanlah hal yang mengejutkan.
Keberadaan  virus  corona  secara  otomatis  berimplikasi  pada  penurunan aktivitas  kepariwisataan  Bali.  Negara  Negara  didunia  menerapkan  berbagai kebijakan pembatasan ruang gerak kepada masyarakatnya, diantaranya penerapan lockdown ataupun travel warning sebagai upaya pencegahan penuralan covid-19. Kebijakan  pembatasan  ruang  gerak  ,  termasuk  berwisata.  Kebijakan  pembatasan ruang gerak, termasuk berwisata menjadi pukulan berat bagi Provinsi Bali.
Pada Pandemi covid-19 sebagaian besar hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, dan obyek wisata di tutup dalam rangka menahan laju penyebaran virus corona. Penutupan hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, dan obyek wisata menyebabkan pekerja  dirumahkan  dan  mangalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). Berdasarkan  pendataan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  Bali,    Ida  Bagus  Ngurah Arda  selaku  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  Bali  menyebutkan  bahwa
5 https://www.worldometers.info/coronavirus/,  dengan  update  kasus  pertanggal  4  Januari 2021, diakses pada 5  Januari 2021, pukul 02.49 WITA.
6 Ibid.
7 https://infocorona.baliprov.go.id/, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5  Januari 2021, pukul 02.58 WITA.
terdapat  800  pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan 46.000  pekerja  lainnya dirumahkan.  Namun  pihaknya  tidak  dapat  memastikan jumlah dari pekerja yang dirumahkan masih menerima upah atau tidak menerima upah.  Hal ini secara yang langsung berimplikasi pada perekonomian masyarakat Bali,  banyak  dari  pekerja  yang  di  PHK  ataupun  dirumahkan  memilih  kembali  ke kampung halaman, pemerintah provinsi Balipun tidak memberikan kepastian akan perkembangan kepariwisataan Bali ditengah Pandemi covid-19.
Krisis  perekomonian  yang  terjadi  ditengah  Pandemi  covid-19  merupakan krisis yang terparah bagi perekonomian Bali.  Sebelumnya, pada tahun 2002 dan 2005 pariwisata Bali terpuruk karena bom Bali, erupsi gunung agung ditahun 2017, dan Pandemi covid-19 merupakan krisis yang terparah. Penutupan pariwisata Bali ditengah  pedemi  covid-19  sebagai  upaya  pencegahan  penuluaran  covid-19  tidak dapat  selamanya  dilakukan  mengingat  pentingnya  perannan  pariwisata  bagi perekonomian Bali.
Para ahli epidemologi berpendapat bahwa virus corona akan mewabah dalam waktu yang lama sedangkan kegiatan pariwisata harus dijalankan sebagai penopang perekonomian masyarakat, untuk itu perlu adanya upaya menyongsong new normal pariwisata Bali salah satunya melalui pengembangan desa wisata dengan konsep community based tourism .
Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi,  Abdul Halim  Iskandar  meminta  masyarakat  mengantisipasi  adanya  lonjakan  wisatawan yang  ingin  berlibur  ke  desa  wisata  pasca  penerapan  adaptasi  kebiasaan  baru. Berdasarkan  data  yang  didapatkan  di  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Bali,  Bali  telah memiliki  116  Desa  Wisata.  Desa  wisata  dapat  didefiniskan  sebagai  suatu  bentuk integrasi  antara  atraksi  yang  menarik  wisatawan,  serta  didukung  dengan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan  masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara  dan  tradisi  yang  berlaku dimasyarakat.  Istilah  desa  wisata  dan  istilah  wisata  desa    populer  dimasyarakat meskipun keduanya nampak sama tapi memiliki pengertian yang berbeda. Wisata desa  mengacu  pada  aktivitas  wisatawan  yang  berkunjung  ke  perdesaan  tanpa tujuan untuk bermalam di tempat tersebut karena tidak tersedia fasilitas untuk itu 8 sedangkan “desa wisata”  dalam kondisi ideal yang diharapkan dalam kunjungan wisatawan mencakup aktifitas wisata yang  lengkap  (kunjungan/apresiasi budaya lokal,  menginap/tinggal  didesa  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  lokal). 9 Perbedaan lainnya 116 Desa Wisata yang ada di Bali ditetapkan oleh kepala daerah dimasing-masing  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali,  sedangkan  wisata  desa  tidak perlu penetapan oleh wali kota/bupati.
Desa Wisata pada umumnya merupakan bagian dari desa adat di bali sehingga dalam suatu desa wisata idealnya memuat unsur-unsur penunjang kepariwisataan budaya  bali  yang  dapat  menarik  minat  kunjungan  wisataan  di  tengah  Pandemi covid-19.  Adapun unsur/syarat ideal dari dibentuknya suatu desa wisata, sebagai berikut;
8 I  Ketut  Putra  Suarthana,  2015, Dampak  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Desa Wisata  Terhadap  Sosial  Budaya,Lingkungan,  Dan  Ekonomi:  Kajian  Komparatif  Antara  Desa  Wisata Bedulu,  Bali  Dan  Pentingsari,  Yogyakarta, Disertasi,  Program    Pascasarjana  Universitas  Udayana, Denpasar, h.32
9 Ibid. h.13
1. Atraction / Atraksi Wisata/ Obyek yang menarik berupa wisata alam, seni budaya,  legenda,  makanan  lokal,  dan  sebagainya  yang  dikembangkan sebagai obyek wisata. Atraksi wisata ada tiga, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan (kerajinan).
2. Aksesibilitas/ Sarana Prasarana
3. Ancilliries / Infrastruktur/Akomodasi Ketersediaan pondok wisata, villa, restaurant, home stay dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.
4. Amenities/ Kelembagaan Terbentuknya kelompok kerja
5. Community Involment / Dukungan Masyarakat. 10
Unsur  kelompok  kerja  dan  dukungan  masyarakat  sejatinya  dapat dikembangkan  dalam  konsep community    based  tourism yang  fokus  dalam memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pengembangan Desa Wisata melalui konsep community  based  tourism juga  efektif  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat setempat  yang  terdapak  covid-19,  kegiatan  wisata  pada  desa  wisata  juga  dapat mengontrol dan mencengah penularan covid-19 dengan lebih mudah dibandingkan kegiatan wisata mass tourism diperkotaan untuk itu diperlukan model pengembang kepariwisataan  yang  fokus  pada  pengembangan  desa    wisata  dengan  konsep community  based  tourism guna    menyongsong new  normal pariwisata  Bali. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan Judul  “ Community  Based  Tourism Dalam  Menyongsong New  Normal Desa  Wisata Bali”.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  terdapat  dua fokus permasalahan utama yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu;
1. Bagaimanakah  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah  pengembangan  desa  wisata  berdasarkan  konsep community  based  tourism dalam  menyongsong new  normal pariwisata Bali?

## Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif.  Menurut  Soejono  Soekanto  penelitian  hukum  normatif    merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum  normatif  atau  kepustakaan  mencakup:  penelitian  terhadap  asas-  asas hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum. 11 Penelitian  hukum  normatif  ini  digunakan  oleh  penulis  dikarenakan  adanya kekosongan  norma  dalam  pembentukan  desa  wisata  yang  berimplikasi  pada pengembangan  desa  wisata  ditengah  pandemic  covid-19,  sehingga  tidak  adanya
10 Ida Bagus Adi Laksana, 2017, Pedoman Dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, h.15
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-11, Jakarta, PT. Raja Grarfindo Persada, h.14.
kepastian  hukum  dalam  pengembangan    desa  wisata.    Jika  dasar  dalam pembentukannya tidak ada maka sulit kiranya mengembangkan desa wisata untuk mencapai tujuan dari kepariwisataan.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekan The Statue  Approch ,  pendekatan  perundang-undangan  yakni  beberapa  penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepariwisataan dan Pemerintahan  Daerah. The  Conseptual  Approach ,  pendekatan  analisis  konsep hukum beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum 12 yang dijadikan dasar dalam membangun argumentasi dan memecahkan  masalah  yang  dihadapi.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Bahan Hukum Primer yang terdiri atas  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim. 13 Bahan  hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan Non Hukum, pengunaan bahan non hukum dapat digunakan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. 14

## B. PEMBAHSAN
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  Dalam  Pengembangan  Desa Wisata di Provinsi Bali
Desa wisata merupakan model pembangunan kepariwisataan berbasis pada potensi pedesaaan dengan segala daya tarik dan keunikannya yang dikembangkan sebagai  daya  tarik  wisata  untuk  menarik  kunjungan  wisatawan.  Mengacu  pada tujuan penyelengaraan kepariwisataan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,  pengembangan  desa  wisata diyakini  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  melestarikan  alam, lingkungan,  dan  sumber  daya,  serta  memajukan  kebudayaan  bali  dengan mengembangkan  aktifitas  ekonomi  di  pedesaan  yang  berbasis  pada  kegiatan pariwisata. Pandemi covid-19 merupakan momentum bagi pemerintah dalam untuk menata ulang penyelenggaran desa wisata.
Pemerintah meminta masyarakat mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan yang  ingin  berlibur  ke  desa  wisata  saat  pandemi  covid-19.  Menyikapi    antisipasi lonjakan wisatawan pada masa pandemi covid-19 Kementerian Kepariwisataan dan Ekonomi  Kreatif  menyiapkan  program  CHSE  yang  mengacu  pada  protocol kesehatan  yang  meliputi Cleanliness (Kebersihan), Healty (Kesehatan)  dan Environment  Sustainability .    Deputi  Bidang  Produk  Wisata  dan  Penyelenggara Kegiatan,  Kemenparekraf  Rizki  Handayani  Mustafa  menyampaikan  bahwa  Bali terpilih sebagai pilot project penyelenggaraan CHSE, karena Bali merupakan magnet utama wisatawan nusantara ataupun mancanegara.
Pada  tahun  2017  pemerintah  menargetkan  20.000 homestay sebagai  salah satu  sarana  pengembangan  desa  wisata.  Namun  dalam  hingga  kini  hal  tersebut belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur mengenai pembentukan desa wisata yang tentu saja berimplikasi pada pengembangan desa
12 Ibid, h.178 13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h.181.
14 Ibid,
wisata.  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NKRI  1945  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum.  Hal  ini  berarti,  bahwa  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, termasuk dalam penyelenggaran desa wisata.
Dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  menyebutkan istilah “desa wisata” namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan  ataupun  mengkonstrukikan  norma  pembentukan  desa  wisata. Secara hirerarki pengaturan desa wisata dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha  produktif  di  bidang  kepariwisataan  salah  satunya  dengan  pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
Eksistensi Desa Wisata juga terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2015-2029  (selanjutnya  disebut  Perda  No.10  Tahun 2015)  yang  didalam  Pasal  10  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  pengembangan  desa wisata dengan melibatkan peran serta masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangun kepariwisatan Bali. Dalam ketentuan Pasal 10 (2) menyebutkan bahwa indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Bali yang tercantum pada ayat (1) Perda No.10 Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran I. Namun dalam Lampiran I Perda  No.10  Tahun  2015  tidak  mencantumkan  indikator  pengembangan  Desa Wisata hal ini tentu saja menjadi kekosongan norma dalam usaha memaksimalkan pengembangan Desa Wisata terlebih disaat Pandemi covid-19.
Kekosongan    atau vacuum,    menurut Kamus    Besar    Bahasa    Indonesia, ”kekosongan  adalah  perihal  (keadaan,  sifat  dan  sebagainya)  kosong  atau kehampaan,”yang  dalam  kamus  hukum  diartikan  dengan  vacuum  yang diterjemahkan atau diartikan sama  dengan  “kosong  atau  lowong“  Dari  penjelasan tersebut    maka    secara    sempit  “kekosongan    hukum”    dapat    diartikan    sebagai ”suatu  keadaan  kosong  atau  ketiadaan peraturan  perundang-undangan  (hukum yang    mengatur    tata  tertib  (tertentu)    dalam  masyarakat,”  sehingga  kekosongan hukum  dalam  hukum  positif  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  “kekosongan  undang- undang atau peraturan perundang-undangan.” 15
Kekosongan norma dalam pembentukan desa wisata yang berimplikasi pada kesulitan  pengembangan  desa  wisata  harus  disikapi  dengan  mengkontuksikan norma/penemuan  hukum.  Menurut  Soedikno  Mertokusuma  penemuan  hukum adalah  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  aparat  hukum  lainnya  yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkrit. 16 Penugasan  aparat  hukum  dalam  pembentukan  hukum  haruslah  memiliki kewenangan  yang  ditujukan  oleh  undang-undang.  Tujuan  utama  dari  penemuan hukum  adalah  untuk  memberikan  keadilan  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi kepentingan proses hukum yang berkeadilan dan penerapan hukum yang adil.
15 Nasir,  G.  A.  (2017).  KEKOSONGAN  HUKUM  &  PERCEPATAN  PERKEMBANGAN MASYARAKAT. Jurnal Hukum Replik , 5 (2), 172-183.
16 Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung, h.4
Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas otonomi. Dalam otonomi daerah, kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  bukan  tanpa  batas,  asas  otonomi  yang  ditetapkan  dalam  prinsip  otonomi daerah  adalah  otonomi  seluas-luasnya  namun  terbatas  (bebas-terbatas).  Daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan  tetap  patuh  peraturan  pemerintah  pusat,  adapun  prinsip-prinsip  Negara yang berotonomi;
1. Otonomi adalah perangkat dalam Negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan Negara kesatuan.
2. Otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintah tidak dapat dikenali  jumlahnya.  Pembagian  urusan  (urusan  yang    diserahkan)  dilihat  dari sifat  dan  kualitasnya.  Urusan-urusan  rumah  tangga  daerah  selalu  lebih ditekankan pada urusan pelayanan (services). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat.
3. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendari dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan. 17
Dalam  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  NKRI  ditentukan  bahwa  pemerintah  daerah menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintah  yang  oleh Undang-Undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  Pusat.  Siswanto  Sunarno menyebutkan  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  adalah kordinatid  administratif,  sehingga  seluas  apapun  otonomi  yang  diberikan  oleh pemerintah pusat kepada daerah, dalam penyelenggaraannya harus ada kordinasi dengan  pemerintah  pusat.    Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  terdiri  dari berbagai macam urusan pemerintahan yang tidak semuanya menjadi kewanangan dari  pemerintah  daerah,  untuk  mengetahui  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah -aerah dalam pengembangan desa wisata perlu dikaji melalui konsep kewenangan.
Dalam  bahasa  Belanda,  konsep  kewenangan  dikenal  dengan  istilah “ bevoegdheid” yang  diartikan  sebagai  wewenang  atau  kuasa. 18 Atmosudirdjo memahami  bahwa  kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal  dari legislative  (kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  atau  kekuasaan eksekutif  administrative.)  M.  Hadjon  menegaskan  bahwa  segala  tindakan pemerintah  harus  didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku,  sehingga  tindakan pemerintah  yang  sah  adalah  tindakan  pemerintah  yang  sesuai  dengan kewenangannya dan berdasarkan atas hukum.  Konsep kewenangan sangat kental dengan aspek legalitas, menurut Ridwan HR yang dikutip dari pendapat H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sumber kewenangan ada 3 (tiga), yaitu:
a. Attributie  toekenning  van  een  bestuursbevoegheid  door  een  wetgever  aan  een bestuursorgaan (atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
17 Juana, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung, h.134
18 Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN , 1410 , 5632.
b. Delegatie  overdracht  van  een  bevoegheid  van  het  ene  bestuurorgaan  aan  een ander (delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
c. Mandaat een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een  ander (mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 19
Ruang lingkup wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka  melaksanakan  tugasnya  dan  distribusi  wewenang  utamanya  di  tetapkan dalam konstitusi  pembentukan wewenang pemeritah di dasarkan pada wewenang yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  bahwa setiap  penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan  demikian substansi dan legalitas ialah wewenang  yaitu  kemampuan  untuk  melaksanakan  tindakan  tindakan  hukum tertentu.
Dalam    hukum,  wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban.  Kemudian dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak  mengandung  pengertian  kekuasaan unruk  mengatur  sendiri (zelfregelan) dan  mengelola  sendiri  ( zelfsubstein ) sedangkan kewajiban secara horizontal berati kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan  sebagai  mana  mestinya.Pemerintah  merupakan  kerangka  dasar kewenangan  dan  kekuasaan  hukum  sebagai  dasar  untuk  bertindak  dalam penyelenggaraan  penetapan  ( beschikking) ,  pengaturan  (regulasi)  izin-izin  mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. 20
Berdasarkan pemahaman atas konsep kewenangan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah guna  mengembangkan  desa  wisata.  Peraturan  Daerah  merupakan  salah  satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan  mengatur  segala  urusan  rumah  tangganya  sendiri  termasuk  membentuk peraturan daerah. 21 Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  pariwisata  merupakan urusan  pemerintahan  pilihan,  bagian  dari  urusan  pemerintahan  konkuren  yang diserahkan oleh pusat kepada daerah dan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut.
Potensi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekosongan norma dalam Perda No.10 Tahun 2015 dalam menentukan indikator  pembangunan  desa  wisata  harus  segara  dapat  di  konstruksikan    guna menyongsong new  normal pengembangan  desa  wisata  yang  diharapkan  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terpuruk ditengah Pandemi covid- 19.
Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Konsep Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Pariwisata Bali.
19 Ridwan H.R, 2008 , Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.101
20 Ridwan H.R, Op.cit, h. 104-105.
21 Yusnani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers , Jakarta, h.146.
Pandemi  covid-19  telah  menyebabkan  terjadinya  krisis  global  IMF memprediksi  output  ekonomi  dunia  akan  menyusut  hampir  5%  atau  hampir  2% lebih  buruk  dari  perkiraan  yang  dirilis  pada  bulan  April. 22 Secara  Nasional, pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal    pertama  ditahun  2020  yang biasanya  berada  pada  angka  5  persen,  kini  turun  pada  angka  2,97  persen.  Di Indonesia  penurunan perekonomian  paling drastis terjadi di  Provinsi Bali hingga 11 persen karena anjloknya pariwisata Bali demikian diungkapkan Wakil DPD RI, H Bambang santoso, saat kunjungan kerjanya ke Bali. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan  berlarut-larut,  untuk  itu  perlu  dilakukan  konstruksi  norma  dalam menyongsong new normal desa wisata Bali.  Dalam mengkonstruksikan norma Desa Wisata di Provinsi Bali harus menekankan pada Konsep Community Based Tourism. Konsep  Community  Based  Tourism muncul  bermula  atas    kritik  pengelolaan pariwisata yang dilakukan dan dipandang kurang mampu melibatkan masyarakat. Konsep Community  Based  Tourism ,  mengedepankan  paritisipasi  aktif  masyarakat dengan  tujuan  memberikan  kesejahteraan  bagi  mereka  dengan  tetap  menjaga kualitas  lingkungan  serta  melindungi  kehidupan  sosial  dan  budayanya.I  Nyoman Sirtha  menyatakan  bahwa  pembangunan  industri  pariwisata  tidak  cukup  hanya dilaksanakan  oleh  para  pelaku  pariwisata  saja,  tetapi  juga  dengan  mengikut sertakan  masyarakat. 23 Pemikiran  tersebut  sesungguhnya  menegaskan  bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang kegiatan (industri) budaya dan pariwisata akan sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan komunitas lokal. Paradigma  pembangunan  pariwisata  yang  berkembang  saat  ini  dianggap  kurang mengutungkan  masyarakat  setempat,  pembangunan  pariwisata  yang  baik seharusnya  memberikan  keuntungan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  kepada masyarakat disekitar destinasi.
Kemudian lahirlah pemikiran untuk melakukan pembangunan kepariwisataan dengan  lebih  berpihak  pada  masyarakat  lokal,  karena  dapat  memberdayakan masyarakat  lokal,  dimana  mereka  dapat  berbagi  pengalaman  dan  pengetahuan dengan  orang  lain  sekaligus  sebagai  upaya  melestarikan  keindahan  alam,  asset sejarah,  melestarikan  lingkungan  hidup  dan  karakteristik  budaya  lokal  yang menjadi  daya  tarik  utama  pariwisata  di  Bali .  Community  Based  Tourism mengedepankan  pendekatan bottom-up yang  mengandung  arti  bahwa  inisiatif untuk  pengembangan  pariwisata  berasal  dari  masyarakat.  Pada  beberpa  negara, seperti  Afrika  Selatan,  Thailand,  Dominika,  Karibia,  Jamaika  dan  Barbados Community  Based  Tourism dikembangankan  sebagai  bagian  dari  program penanggulangan kemiskinan. 24 UNWTO  menyebutkan community  Based  Tourism  is  an  approach  to development  that  put  local  people  at  the  forefront  decision  making  regarding  how tourism  planned,  development  and  managed  in  their  communities. 25 Berdasarkan definisi  UNWTO  tersebut  urgensi  penerapan  konsep  community  based  tourism
22 https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814 , di akses pada 16 Oktober 2020 pukul 2.44 AM
23 I Nyoman Sirtha, 2008, Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat Di Bali, Udayana University Press, Denpasar, h.143
24 Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif community based tourism  (studi  kasus  pada  Desa  Wisata  Gubugklakah,  Kecamatan  Poncokusumo,  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Bisnis , 32 (2), 15-22.
25 UNWTO, 2009, Tourism and Community Development – Asia Practies, Madrin, Spain, h.2.
menjadi  mutlak  untuk  dilakukan,  karena  menempatkan  masyarakat  lokal  digaris terdepan  pengambilan  keputusan  mengenai  perencanaan,  pembangunan  dan pengelolaan  desa  wisata,  selain  itu  adanya  rasa  memiliki  tentu  saja  membuat pengembangan desa wisata menjadi lebih optimal.
Secara  regional,  negara-negara  di  Asia  Tenggara  yang  tergabung  dalam ASEAN  mendefinisikan CBT sebagai berikut:
“Community  Based  Tourism  (CBT)  is  tourism  activity,  community  ownedand operated, and managed or coordinated at the community level that contributes to the  well-being  of  communities  through  supporting  sustainable  livelihoods  and protecting  valued  socio-cultural  traditions  and  natural  and  cultural  heritage resources.”
Berdasarkan definisi ASEAN tersebut setidaknya terdapat 10 prinsip CBT yaitu:
1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi management.
2. Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan,
3. Mendapatkan pengakuan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan martabat manusia,
5. Mekanisme berbagi manfaat yang adil dan transparan,
6. Meningkatkan hubungan ekonomi lokal dan daerah,
7. Menghormati budaya dan tradisi lokal,
8. Berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam,
9. Meningkatkan  kualitas  pengalaman  pengunjung  dengan  memperkuat interkasi antara masyarakat lokal dan wisatawan.
10. Bekerja menuju kemapanan finansial.
Penerapan  konsep Community  Based  Tourism sangat  efektif  meningkatkan perekonomian  masyarakat  yang  kini  menurun  karena  dengan  penerapan  konsep community based tourism masyarakat memiliki kontak langsung dengan wisatawan. Michel Picard berpendapat bahwa terdapat perbedaan mencolok yang tidak dapat disangkal  antara  mereka  yang  memiliki  akses  langsung  dan  tidak  dengan  uang wisatawan. 26 Masyarakat yang memiliki akses langsung dengan wisatawan memiliki kesempatan  lebih  baik  dan  cepat  dalam  mengembangkan  perekonomian  dan potensi yang mereka miliki.
Partisipasi    masyarakat  merupakan  komponent  terpenting  dalam  upaya pemulihan  ekonomi  masyarakat  melalui  desa  wisata.  Pengabaian  partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga merupakan awal dari kegagalan pengembangan desa wisata serta kegagalan dalam mencapai tujuan kepariwisataan, sebagaimana  disebutkan  Pasal  4  Undang-Undang  No.10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Mewujudkan  tujuan  penyelenggaran  kepariwisataan  menjadi  hal  sangat penting untuk dilaksanakan, untuk itu diperlukan adanya suatu konstruksi norma dalam  pengembangan  desa  wisata  menyongsong  adaptasi  kebiasaan  baru penyelenggaraan  kepariwisataan.  Indonesia  merupakan  negara  hukum,  menurut Aziz  Syamsuddin,  kebijakan  pembentukan  perundang-undangan  harus  dilandasi dengan  tujuan  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada,
26 Michel Picard, 2006, Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Selatan, h.92.
namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.  Dalam  upaya  penyelenggaraan  kepariwisataan  dengan  ditengah pandemic  covid-19,  pemerintah  telah  menyiapkan  program  Cleanliness,  Health, Safety  and  Environmental  Sustainability  (selanjutnya  disebut  CHSE)  yang diterapkan pada 9  bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu, Daya Tarik Wisata, Home stay/Pondok Wisata, Hotel, Panduan MICE, Penyelenggaraan Kegiatan Event, Restorant/Rumah Makan, Wisata Arung Jeram, Wisata Golf, Wisata Selam. 27 Dalam upaya  mengimplementasikan  program  CHSE  pemerintah  telah  menerbitkan pedoman penyelenggaran CHSE kepada 9 bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut, namun pedoman tersebut tidak dibarengi oleh suatu aturan sehingga tidak terdapat  pengawasan  ataupun  sanksi  bagi  penyelenggara  kepariwisataan tersertifikasi dan yang tidak melaksanakan CHSE.
Kepastian hukum merupakan satu jaminan dimana hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum adalah kepastian. Jika hukum tidak lagi memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku. Pedoman  CHSE  yang  berlaku  saat  ini  masih  belum  cukup  memiliki  kekuatan dimasyarakat  untuk  dapat  dipatuhi,  sehingga  pedoman  CHSE  memerlukan  dasar hukum  pelaksanaan  agar  dapat  ditaati  dan  memberikan  manfaat  dalam penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya di desa wisata.

## C. KESIMPULAN
Merujuk  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,    pariwisata  merupakan  urusan  pemerintah  pilihan  yang  salah  satunya dikembangkan melalui desa wisata dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnnya. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat mengkontruksikan norma desa  wisata  sehinggi  dapat  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  dalam  dalam pengembangkan  desa  wisata  sehingga  dapat  menjamin  kepastian  hukum penyelenggaraan desa wisata untuk dapat menjuwudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Pandemi  covid-19  merupakan  momentum  yang  tepat  dalam  menata  ulang penyelenggaran  desa  wisata  di  Provinsi  dengan  kebijakan  yang  lebih mensejahterakan  masyarakat  setempat.  Penerapan  konsep Community  Based Tourism dalam pengembangan desa wisata penting untuk dilakukan karena tidak hnaya dapat mensejahterakan masyarakat tetapi juga dapat menjaga eksistensi dari keberlanjutan  alam  dan  kebudayaan  Bali.  Pengabaian  peran  serta  masyarakat setempat  dalam  pengembangan  desa  wisata  dapat  menjadi  titik  awal  kegagalan desa  wisata,  kerena  daya  tarik  utama  dari  desa  wisata  adalah  kebudayaan  Bali dilestarikan  dan  dijaga  oleh  masyarakat  setempat,  sehingga  penerapan  konsep community based tourism sangat ideal terapkan dalam menyongsong new normal pariwisata Bali.
Saran
27 https://chse.kemenparekraf.go.id/pedoman ,  diakses  pada  1    Januari  2021,  pukul  01.43 WITA.
Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Pemerintah daerah Provinsi Bali memiliki kewenangan dalam mengkontruksikan norma mengenai desa wisata berdasarkan  konsep community  based  tourism dalam  memaksimalkan pengembangan  116  Desa  Wisata  yang  telah  ada  saat  ini,  sehingga  pemerintah daerah  Provinsi  Bali  dapat  membuat  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  desa  wisata  sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota.  Penerapan  konsep community  based  tourism sangat  efektif digunakan  ditengah  pandemi  covid-19  sebagai  upaya  pemulihan  ekonomi masyarakat  yang  sedang  terpuruk  serta  menata  ulang  penyelenggaraan kepariwisataan  yang  kurang  memperhatikan  masyarakat  setempat.  Melalui penerapan  konsep community  based  tourism penyelenggaraan  kepariwisataan melalui desa wisata diharapkan dapat mencapai tujuan kepariwisataan khususnya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, menghapus  kemiskinan,  serta  mengatasi  pengangguran  yang  kini  banyak  terjadi akibat pandemi covid-19. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat memantau secara tegas pelaksanaan program CHSE agar efektif dalam mencengah penularann covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adi  Laksana,  Ida  Bagus,  2017, Pedoman  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  di Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali  Menurut  Pengeluaran  2015  –  2019, Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali, Denpasar.
Yusnani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers , Jakarta. Juana,  2008, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung . Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung.
Michel Picard, 2006, Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Selatan.
Ridwan H.R, 2008 , Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta . Sirtha,  I  Nyoman,  2008, Aspek  Hukum  Adat  Dalam  Konflik  Adat  Di  Bali, Udayana University Press, Denpasar . Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  2009, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-11, Jakarta, PT. Raja Grarfindo Persada . UNWTO, 2009, Tourism and Community Development – Asia Practies, Madrin, Spain Disertasi I Ketut Putra Suarthana, 2015, Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa  Wisata  Terhadap  Sosial  Budaya,Lingkungan,  Dan  Ekonomi:  Kajian Komparatif  Antara  Desa  Wisata  Bedulu,  Bali  Dan  Pentingsari,  Yogyakarta, Disertasi, Program  Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

## Jurnal
Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN , 1410 , 5632. Nasir,  G.  A.  (2017).  KEKOSONGAN  HUKUM  &  PERCEPATAN  PERKEMBANGAN MASYARAKAT. Jurnal Hukum Replik , 5 (2), 172-183.
Purmada,  D.  K.,  &  Hakim,  L.  (2016).  Pengelolaan  desa  wisata  dalam  perspektif community  based  tourism  (studi  kasus  pada  Desa  Wisata  Gubugklakah, Kecamatan  Poncokusumo,  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Bisnis ,
32 (2), 15-22.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 Internet https://bali.bisnis.com/read/20200112/538/1189265/bi-prediksi-ekonomi-bali- kembali-tumbuh-6-persen https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814, di akses pada 16 Oktober 2020 pukul 2.44 AM
https://chse.kemenparekraf.go.id/pedoman  , diakses pada 1  Januari 2021, pukul 01.43 WITA.
http://eperformance.kemenpar.go.id/publik_capaian_pk_tab_tw.php?kode_unit=1 &ed_tahun=2019&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen= 3&tw1=45&tw1label=IV
https://infocorona.baliprov.go.id/, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5  Januari 2021, pukul 02.58 WITA.
https://www.worldometers.info/coronavirus/, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5  Januari 2021, pukul 02.49 WITA.