Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
Pemahaman Masyarakat Pada Pelaksanaan Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Kajian Manajemen Wakaf ( Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sako
Kota Palembang )
Risky a , Lemiyana b , Chici Rima Putri Pratama c Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email : riskydes18@gmail.com , lemiyana_uin@radenfatah.ac.id , chicipratama@radenfatah.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “ Pemahaman Masyarakat Pada Pelaksanaan Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Kajian Manajemen Wakaf ( Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sako Kota Palembang )” Wakaf adalah Salah satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal adalah wakaf. Bagi umat Islam, istilah wakaf tentu sudah tidak asing lagi. Wakaf sering disamakan dengan ibadah sedekah. Harta yang  biasa  diwakafkan  adalah  sebuah  tanah. Wakaf  secara  ringkas    boleh    didefinisikan    sebagai    harta    yang disumbangkan  di  jalan  Allah untuk  dimanfaatkan  oleh orang  ramai.  Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama  Kecamatan  Sako  Kota  Palembang.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Penulis  juga  melakukan  beberapa  cara  Teknik  pengumpulan  data  yakni  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf  masih  belum  memahami  mengenai  sertifikasi  tanah  wakaf.  Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai sertifikasi tanah wakaf. Adapun untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf  di  KUA  Kecamatan  Sako  Kota  Palembang  sudah  terlaksana  akan  tetapi  masih  banyak  kurangnya pemahaman  masyarakat  kendala  terkait  pembiayaan  sertifikasi  tanah    wakaf,  ada  juga  lain  hal  kendala  dalam melakukan sertifkasi tanah wakaf seperti, masyarakat  masih kurang paham terhadap alur sertifikasi tanah wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan kota Palembang.
Kata Kunci : Sertifikasi Wakaf, Manajemen Wakaf

## Abstract
This  research  is  entitled  " Community's  Understanding  of  the  Implementation  of  Waqf  Land Certificates  in  the  Study of  Waqf  Management  (Case  Study  at  the  Sako  Religious  Affairs  Office,  Palembang City)." Waqf is a form of worship whose practice will not be interrupted even after a person dies, namely waqf. For  Muslims,  the  term  waqf  is  certainly  familiar.  Waqf  is  often  equated  with  almsgiving.  The  property  usually donated is land. Waqf can be briefly defined as property donated in the way of Allah to be utilized by the public. This research was conducted at the Sako District  Religious Affairs Office, Palembang City. In this research the author  used  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  The  author  also  used  several  data  collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of  this research are that  the level  of public understanding regarding the implementation of waqf land certification still does not understand waqf land certification. The community has different  views regarding waqf  land certification. As for the implementation of waqf land certification in the KUA, Sako District, Palembang City, it has been carried out, but there is still a lack of public understanding of the obstacles related to financing waqf land certification, there are also other obstacles in  carrying  out  waqf  land  certification,  such  as,  the  public  still  does  not  understand  the  flow  of  waqf  land certification and lack of socialization from the Palembang city government.
Keywords : Waqf Certification, Waqf Management
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia    merupakan    hal    yang    selalu    menjadi    topik    perbincangan    dalam diskusi    tentang  kehidupan  manusia.  Topik  tentang  pemenuhan  kebutuhan  manusia  ini  tak  luput  dari yang namanya harta sebagai salah satu instrumen kebutuhan manusia. Harta dalam Islam bukan hanya sekadar alat tukar atau sarana  memenuhi  kebutuhan  hidup,  tetapi  juga  memiliki  dimensi  spiritual, sosial,    dan    etis   yang    harus  dipahami  dan  diimplementasikan  oleh  umat  Islam.  Harta  dalam  Islam adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus disyukuri, digunakan dengan cara yang halal dan baik, dan disebarluaskan untuk kemaslahatan umat. 1
1 Maman  Suryaman,  Deni  Kamaludin  Yusup,  &  Dedah  Jubaedah,  " Harta  Dalam Perspektif  Fiqh Perbandinga ", Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa,(Bandung : 2024),hlm.92
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
Wakaf  ini  dilakukan  seseorang  dengan  cara  memberikan  sebagian  harta  bendanya  untuk dimanfaatkan  guna  kepentingan  umum  seperti  tempat  ibadah,  sarana  pendidikan  dan  lain  sebagainya sesuai  dengan  peruntukannya.  Dalam  pelaksanaan  wakaf,  terdapat  ketentuan  administrasi  yang  harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait yang akan melakukan wakaf, salah satunya adalah pendaftaran tanah yang akan diwakafkan. Pendaftaran tanah wakaf ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menghindari adanya permasalahan terkait tanah wakaf. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 (1) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanan atas UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi  “Harta  benda  wakaf  harus  didaftarkan  atas  nama  Nazhir  untuk  kepentingan  pihak  yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya”. 2
Kebijakan  tanah  di  negara  Indonesia  dituangkan  dalam  Undang Undang (UU) No. 5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut  UUPA  dilandaskan  pada  Pasal  33 ayat  3  UUD  tahun  1945. Peraturan  dikeluarkan  melalui  pendaftran  tanah  melaui  Permen  RI  No. 24  Th.    1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.    Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan.  Pendaftaran  Tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan. 3
Tata  cara  sertifikasi  tanah  wakaf  didasarkan  pada  Pasal  32  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentangwakaf,  yang  mengatur    kewajiban    untuk    mendaftarkan    tanah    wakaf    pada    instansi pemberi    wakaf.  Pasal  ini    menjadi    dasar    proses    sertifikasi    tanah    wakaf.    Pasal  39  Peraturan Pemerintah    No.    42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikat hak milik. Mengingat pentingnya obyek tanah bagi  bangsa  Indonesia,  maka  pemilikan  dan  segala  cara  pengalihannya  harus  sah  menurut  semua Undang-Undang yang relevan. 4
Aset  wakaf  saat  ini  tidak  lagi  dikelola  secara  konvensional.  Riset  Abdurrahman  Kasdi,  dan Alaiddin  Koto  dan  Wali  Saputra,  menunjukkan  bawah  aset  wakaf  dikelola  secara  produktif. Pengelolaan  aset  wakaf  secara  produktif  diharapkan  mampu  memaksimalkan  potensi  wakaf  untuk kesejahteraan  umat  Islam.  Wakaf  produktif  juga  di  terapkan  dinegara  sekuler  seperti  Singapura  dan Thailand.  Meskipun  demikian,  kajian  Ahmad  Siddiq,  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  wakaf  secara produktif menemui beberapa masalah. Seperti adanya bias status kepemilikan aset wakaf, percampuran aset wakaf dan non-wakaf, dan profesionalitas nadzir dalam pengelolaan wakaf. 5
Tanah  wakaf  adalah  salah  satu  jenis  wakaf  yang  memiliki  peran  penting  dalam  memajukan kesejahteraan  umat.  Namun,  dalam  proses  wakaf  tersebut  masih  banyak  wakif  yang  belum menyertifikatkan  tanah  wakaf  mereka,  sehingga  mengakibatkan  hak  milik  atas  tanah  wakaf  tersebut tidak  jelas  dan  rentan  terhadap  sengketa  Hal  ini  bisa  terjadi  ketika  proses  pendaftaran  wakaf  belum dilakukan,  atau  proses  pendaftaran  sudah  dilakukan  namun  belum  selesai  karena  beberapa  alasan seperti kurangnya dokumen, kebingungan dalam mengurus sertifikat, atau kendala birokrasi. Sengketa juga  bisa  terjadi  ketika  ada  pihak-pihak  yang  mengklaim  memiliki  hak  atas  tanah  wakaf  dan menggunakan tanah tersebut tanpa seizin dari pengurus wakaf . 6
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sako kota Palembang merupakan salah satu dari 16 Kantor  Urusan  Agama  yang  ada  di  kota  Palembang.  Oprasionalisasi  kantor  seperti  yang  lainnya merupakan institusi pemerintah dibidang khasus agama islam seperti pernikahan, perceraian, dan wakaf . 7
Melihat problematika tentang urgensi wakaf tanah maka Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama perlu melakukan penyuluhan terhadap kesadaran sertifikasi tanah wakaf dimana masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf. Padahal, dengan menyertifikatkan  tanah  wakaf,  maka  hak  milik  atas  tanah  tersebut  menjadi  jelas  dan  terhindar  dari
2 M. A Khoirul Mufti & Neneng Nurhasanah, " Analisis Problematika Dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah  Wakaf  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah ",  Jurnal  Riset  Hukum Keluarga  Islam,(Bandung  :  2023), hlm.58.
3 Mokhamad  Arif  Hidayatulloh  &  Mellydia  Eka  Saputri,  " Mafia  Tanah  Menurut  Kebijakan  Undang- Undang Pertanahan ", Dinamika Hukum & Masyarakat, Volume 3.1 (2020),hlm.3.
4 Ai  Rosidah  Rosidah  &  Shindu  Irwansyah,  " Analisis  Undang-Undang  Tentang  Wakaf  Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah ", Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, (Bandung : 2023), hlm.108
5 Sudirman & Ramadhita, " Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang ",Jurnal Hukum Dan Syar’iah,(2020),hlm37.
6 Aldy dwi mulyana, "Efektivitas Penyuluhan Kantor Urusan Agama Terhadap Kesadaran Wakif Untuk Sertifikasi Tanah Wakaf ( studi kasus: KUA Kecamatan kalitidu kecamatan bojonegoro ) (2023) ",hlm.1-2.
7 Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Sako Kota Palembang (2020)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
sengketa,  serta  mempermudah  dalam  mengajukan  izin  pembangunan  dan  pengajuan  bantuan  dana untuk pembangunan fasilitas umum. 8
Berdasarkan  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR)/Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Republik  Indonesia  menyatakan  hanya  40%  tanah  wakaf  yang  memiliki  sertifikat  tanah  wakaf, sedangkan total tanah wakaf di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 411.333 bidang tanah wakaf. Data yang diperoleh dari BPN, sekitar 173.000 bidang telah bersertifikat. Berdasarkan diperoleh dari data siwak kemenag jumlah tanah wakaf di Sumatera Selatan diperkirakan sekitar 4.190 bidang tanah wakaf  yang  bersertifikat  sedangkan  yang  belum  bersertifikat  sekitar  2.141  bidang  tanah  wakaf. Berdasarkan  data  awal  yang  di  peroleh,  jumlah  tanah  wakaf  dilingkungan  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Sako  Kota  Palembang  23  bidang  Tanah  wakaf,  baru  9  bidang  tanah  wakaf  yang telah bersertifikat dan 14 bidang tanah lainnya belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

## Tabel 1.1
Data Tanah Yang Bersertifikat Kecamatan Sako Kota Palembang
Sumber: KUA Kecamatan Sako dan Siwak Kemenang 2020
Tabel 1.2
Data Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Kecamatan Sako
Kota Palembang No Kelurahan Luas Penggunaan 1 Suka Maju 150M 2 Musholla 2 Sako 150M2 Musholla 3 Sako 821M 2 Sekolah 4 Suka Maju 399M 2 Masjid 5 Suka Maju 640M 2 Masjid 6 Sako 223M 2 Sekolah 7 Suka Maju 300M 2 Sosial Lainnya 8 Suka Maju 549M 2 Masjid 9 Suka Maju 150M 2 Musholla 10 Sako 665M 2 Masjid 11 Suka Maju 200M 2 Musholla 12 Sialang 90M 2 Sekolah
8 Aldy dwi  mulyana,  “Bab I Pendahuluan "Efektivitas  Penyuluhan  Kantor  Urusan  Agama  Terhadap Kesadaran  Wakif  Untuk  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  ( studi  kasus:  KUA  Kecamatan kalitidu  kecamatan bojonegoro )" (2023),hlm.4.
No Kelurahan Luas Penggunaan 1 Sako Baru 375M 2 Musholla Ridho Al Barokah 2 Suka Maju 505M 2 Masjid Ijtihadul Muslimin (MIM) 3 Sako Baru 2.908,36M 2 Makam Kramat Jong 4 Sialang 287M 2 Masjid Al Ihsan 5 Sako 936 M 2 Masjid 6 Sialang 2.332M 2 Masjid 7 Suka Maju 494M 2 Masjid 8 Sako 279M 2 Musholla 9 Sako 1303M 2 Masjid
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
13 Suka Maju 799M 2 Masjid 14 Sako 660M 2 Masjid
Sumber: Siwak Kemenag 2020
Berdasarkan pada  data  Tabel  1. 1 dan 1.2 tentang data  ketercapaian  sertifikasi  tanah  wakaf di    Kecamatan  Sako  Kota  Palembang  tahun    2020  di    atas,    dapat    dikatakan    bahwa    pelaksanaan persertifikatan    tanah    wakaf    di  Kecamatan  Sako  Kota  Palembang  memang  belum  dapat  dikatakan optimal.  Jumlah  tanah  yang  belum  bersertifikat  masih    tergolong    tinggi,    yakni  14  kelurahan. Kecamatan  Sako  sebagian  besar    sudah    bersertifikat    namun    jumlah    tanah    wakaf    yang    belum bersertifikat  juga  masih  tergolong banyak. Sebagian dari jumlah tanah yang belum bersertifikat diatas masih  terdapat  prolematika  seperti  wakif  mewakafkan  tanah  tetapi  tanah  tersebut  masih  atas  nama orang tua dan masih atas milik bersama.
Penyebab tanah  yang  belum  bersertifikat  dikarenakan  masih  banyaknya  wakaf  yang  tidak  segera didukung  administrasi  dan  masih  banyak  wakif  yang  mewakafkan  tanahnya  hanya  secara  lisan  saja atau  belum  didaftarkan  di  KUA  setempat.  Selain  itu  wakif  sudah  tidak  ada  ditempat  atau  telah melakukan perpindahan  tempat   tinggal   (transmigrasi), wakif  yang  telah   meninggal  dunia   tetapi tidak  ada  bukti sehingga  keluarga meminta  kembali,  dan  masyarakat  atau wakif masih  ada  yang beranggapan  bahwa perwakafan sudah sah jika telah diucapkan secara lisan dan tidak akan ada yang menggugat. Oleh karena itu, diharapkan meminimalisir terjadinya sengketa dan penyalah gunaan tanah wakaf  maka  diperlukan  sertifikat  tanah  wakaf  agar  terciptanya  kepastian  hukum  Di  Wilayah Kecamatan Sako kota Palembang. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara  awal  penelitian  dengan  salah  satu  staf  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  bapak    Ramli  Siddiq,  S.H.I    terdapat  Fenomena  faktor  permasalahan  yang  mempengaruhi dalam  pelaksanaan  sertifikat  tanah  wakaf  adalah  nadzir,  wakif  maupun  masyarakat  di  kawasan kecamatan sako menganggap bahwa pengelolaan harta benda wakaf cukup dengan menitipkan kepada tokoh  Agama  atau  hanya  secara  lisan  tanpa  menggunakan  sertifikat,  mereka  beranggapan  bahwa dengan cara tersebut lebih mudah dan praktis tanpa harus mendaftarkan atau berurusan dengan pihak KUA atau PPAIW, serta  masalah ekonomi atau kekurangan biaya. 10
Untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  tanah  wakaf,  maka  perlu  dilakukan pendaftaran tanah wakaf. Dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sako sebagai Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  sangatlah  penting  dalam  membuat  dan  menerbitkan  Akta  Ikrar Wakaf untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf guna mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari. 11
Sehubungan  dengan  fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul " PEMAHAMAN  MASYARAKAT  PADA  PELAKSANAAN  SERTIFIKAT  TANAH  WAKAF DALAM  KAJIAN  MANAJEMEN  WAKAF  (STUDI  KASUS  DI  KANTOR  URUSAN  AGAMA SAKO KOTA PALEMBANG) ".

## METODOLOGI  PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunnakan  adalah  metode  kualitatif  yang  berbentuk  deskriptif. Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  agar  penulis  dapat  mengetahui  dan mengambarkan serta menganalisis permasalahan yang di peroleh dilapangan yaitu dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat secara lugas dan terperinci serta  berusaha  untuk  mengungkapkan  data  dan  menguraikan  tentang  permasalahan  dalam  proses persertifikasian aset wakaf di kecamatan sako kota palembang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan
1. Pemahaman  Masyarakat  Pada  Pelaksanaan  Sertifikat  Tanah  Wakaf  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan Sako Kota Palembang
Dari  hasil  penelitian  sebagian  masyarakat  Kecamatan  Sako  memahami  dengan  baik  hakikat dan arti penting bahwa baik isi, tujuan, maupun manfaat dari sertifikat wakaf itu akibat dampak hukum
9 Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Sako Kota Palembang,(2020)
10 Ramli Siddiq,Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sako Kota Palembang,(2020)
11 Ahmad Rozaq, " Peran Kua Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban )" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).hlm.3-4.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
yang ditimbulkan. Meskipun, sebagian masyarakat yang menganggap bahwa untuk tertib administrasi dengan akta ikrar wakaf saja sudah cukup, tanpa perlu mengurus sertifikat wakaf ke BPN.
Pemahaman  mengenai  tata  cara  pengurusan  sertifikasi  tanah  wakaf  juga  berfariasi.  Dari beberapa masyarakat, mengaku selama ini masih belum ada sosialisasi terkait sertifikasi tanah wakaf. Namun  disisi  lain,  ada  juga  beberapa  masyarakat  yang  mengetahui  dan  memahami  pengurusan sertifikasi tanah wakaf, seperti :
1. Mengenai  sikap  hukum  masyarakat  terhadap  sertifikasi  tanah  wakaf  cukup  baik.  Mereka menyadari  bahwa  tertib  administrasi  dalam  menjaga  aset  wakaf  yakni  sampai  diterbitkannya sertifikat  wakaf  merupakan  suatu  keharusan  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dikemudian hari, seperti penarikan kembali oleh ahli waris.
2. Pemahaman  masyarakat  Kecamatan  Sako  mengenai  sertifikasi  tanah  wakaf  berbeda-beda. Sebagian  masyarakat  enggan  untuk  mencari  tahu  tata  cara  untuk  mengurus  sertifikasi,  dan sebagian  pula  ada  yang  sudah  memahami  tata  cara  pengurusan  sertifikasi  tanah  wakaf.  Selain itu,  masyarakat  Kecamtan  Sako  kurang  pro  aktif  dalam  mencari  informasi  yang  ada  terkait aturan  tentang  sertifikasi  tanah  wakaf.  Selain  itu  pemahaman  tradisional  masih  berkembang yang menganggap bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak akan ada masalah, karena sudah milik umum.
2. Kendala Dalam Pemahaman Masyarakat Pada Pelaksanaan Sertifikat  Tanah  Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sako Kota Palembang
Pemanfaatan  tanah  wakaf  harus  sesuai  dengan  sifat  dan  situasinya,  sehingga  akan  tercipta kesejahteraan  bagi  masyarakat  dan  negara.  Wakaf  adalah  salah  satu  pranata  keagamaan  yang  bila dikelola  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  prinsip  syariah  akan  memiliki  potensi  dan  manfaat ekonomi  yang  tidak  hanya  bermanfaat  untuk  kepentingan  ibadah,  banyak  manfaat  lain  yang  bisa dirasakan  dan  digarap  dari  tanah  wakaf  tersebut.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya,  tanah  wakaf  masih belum sepenuhnya terbilang cukup efisien dan tertata.
Akan tetapi ada beberapa kendala dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Sako mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf  yakni sebagai berikut:
1. kurangnya  saksi  atas  status  tanah  tersebut.  Lalu  kendala  yang  dihadapi  adalah  masyarakat Kecamatan Sako tidak suka mengurus dokumen sertifikasi wakaf yang berbelit-belit dan alur yang  kurang  dimengerti.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  kecamatan  Sako  tidak  terlalu menghiraukan  tentang  sertifikasi  tanah  wakaf,  banyak  dari  mereka  beranggapan  bahwa, sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu penting dan sebagian dari masyarakat yakin bahwa tanpa sertifikasi tanah wakaf, tanah yang mereka berikan tidak akan bermasalah kedepannya.
2. Masyarakat  menginginkan  bila  ada  petugas  wakaf  yang  mungkin  datang  langsung  ke masyarakat  untuk  membantu  dalam  mengurus  sertifikasi  tanah  wakaf.  Mungkin  hanya  10% masyarakat yang mengerti dalam alur pengurusan tanah wakaf ini.
3. kurangnya  informasi  di  masyarakat  mengenai  sertifikasi  tanah  wakaf  ini,  lalu  Ada  beberapa orang  yang  awam  mengira  persertifikatan  tanah  menelan  biaya  yang  begitu  tinggi  padahal yang  namanya  wakaf  semuanya  gratis  mulai  dari  pengurusan  sampai  ke  KUA  sampai  ke departemen agama semuanya gratis sampai BPN keluar itu semua gratis tanpa biaya (nol).
4. Kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi  nadzhir,  wakif  maupun  masyarakat  akan  pentingnya sertifikasi tanah wakaf menyebabkan kewalahan ketika terjadi sengketa.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA dan masyarakat Kecamatan Sako Kota Palembang dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf  masih  belum memahami  mengenai  sertifikasi  tanah  wakaf.  Masyarakat  memiliki  pandangan  yang  berbeda mengenai sertifikasi tanah wakaf.
2. Adapun  untuk  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf  di  KUA  Kecamatan  Sako  Kota  Palembang sudah terlaksana akan tetapi masih banyak kurangnya pemahaman masyarakat yang berhubungan dengan  pengertian  wakaf  dan  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf  serta  tata  cara  pengurusan sertifikasi wakaf secara rinci.
3. Kendala  masyarakat  dalam  sertifikasi  tanah  wakaf  karena  adanya  biaya  pendaftaran  sertifikat tanah  wakaf.  Padahal  dari  Kementerian  agama  tidak  dikenakan  biaya  dengan  maksud  gratis.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
Dengan  proses  pendaftaran  wakaf  dimulai  dari  kecamatan  ke  KUA  kemudian  ke  Departemen Agama  dan  sampai  ke  BPN  itu  semua  gratis  tidak  dipungut  biaya  hingga  keluar  nya  sertifikat tanah wakaf. Selain kendala terkait pembiayaan sertifikasi tanah  wakaf, ada juga lain hal kendala dalam  melakukan  sertifkasi  tanah  wakaf  seperti,  masyarakat  masih  kurang  paham  terhadap  alur sertifikasi tanah wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan kota Palembang.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  disajikan  maka  selanjutnya  peneliti menyampaikan  saran-saran  yang  kirannya  dapat  memberikan  masukkan  kepada  pihak-pihak  terkait atas penelitian ini:
1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf sehingga informasi tentang sertifikasi  tanah  wakaf  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  serta  dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf.
2. Baiknya KUA lebih berkerjasama lagi dengan pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam kegiatan sertifikasi tanah wakaf.
3. Untuk masyarakat agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa sertifikasi tanah  wakaf  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  mewakafkan  tanah  untuk  umat,  sehingga masyarakat lain bisa merasakan manfaat dari apa yang telah diwakafkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Zainuddin.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Bimbingan  Pranikah  Dalam  Meningkatkan  Pemahaman Tentang  Keluarga  Sakinah  Pada  KUA  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar.” IAIN Parepare (2021).
Abdullah.  “Pelaksanaan  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Dikabupaten  Padang  Pariaman  Setelah  Berlakunya Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf”,  Jurnal  Riset  Indragiri.” Jurnal  Riset Indragiri (2023).
Afif  Aulia  Noviarman  &  Asyari  Hasan.  “Konsep  Pengelolaan  Harta  Wakaf  Dalam  Perspektif  Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi Afif.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2023).
Ahmad  Rozaq.  “Peran  Kua  Dalam  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.” Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (2023). Ai  Rosidah  Rosidah  &  Shindu  Irwansyah.  “Analisis  Undang-Undang  Tentang  Wakaf  Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah.” urnal Riset Hukum Keluarga Islam (2023). Aldy dwi mulyana. “Efektivitas Penyuluhan Kantor Urusan Agama Terhadap Kesadaran Wakif Untuk Sertifikasi  Tanah  Wakaf  (Studi  Kasus:  KUA  Kecamatan  Kalitidu  Kecamatan  Bojonegoro)” (2023).
aman  Suryaman,  Deni  Kamaludin  Yusup,  &  Dedah  Jubaedah.  “Harta  Dalam  Perspektif  Fiqh Perbandinga.” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa (2024).
B  Basrowi  &  M  Zaki.  “Manajemen  Harta  Dalam  Islam  Dari  Perspektif  Hadits.” Syarikah:  Jurnal Ekonomi Islam (2020).
Citra  Lestari.  “Citra  Lestari  Studi  Pemahaman  Masyarakat  Kota  Palembang  Terhadap  Wakaf  Uang.” urnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Wakqf, (2022). Enni Hartati& Ennike Parasmala. “Pemberian Materi Perwakafan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh.” jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, (2021). ———.  “Pemberian  Materi  Perwakafan  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Depati  Tujuh.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, 1 (2021). Ficha Melina & Marina Zulfa. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah  Bank  Syariah  Di  Kota  Pekanbaru.” Jurnal  Tabarru:  Islamic  Banking  and  Finance (2022).
Hardani, "Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi  Eksperimen  Terhadap  Peserta  Didik  Kelas  X  SMA  Nugraha  Bandung  Tahun  Ajaran 2014/2015)", QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan, 1.1 (2022), 1–10.
Ilham  Raka  Guntara,  dkk.  “Strategi  Komunikasi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kompar” (2022).
Jamiliya  Susatin  &  Ramalatika.  “Efektifitas  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  Wakaf  Di  KUA  Omben
Kabupaten  Sampang-Madura.” Ahsana  Media:  Jurnal  Pendidikan  dan  Penelitan  Ke-Islaman (2021).
M.  A  Khoirul  Mufti  &  Neneng  Nurhasanah.  “Analisis  Problematika  Dan  Dampak  Hukum  Sertifikasi
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 5  September - Oktober 2024 Hal. 767-773 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1977
Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Keluarga Islam (2023).
———. “Analisis Problematika Dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (2023).
Mokhamad  Arif  Hidayatulloh  &  Mellydia  Eka  Saputri.  “Mafia  Tanah  Menurut  Kebijakan  Undang- Undang Pertanahan.” Dinamika Hukum & Masyarakat, Volume 3.1 (2020).
Nasobi  Niki  Suma.  “Implementasi  Percepatan  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Dalam  Mengurai  Konflik Agraria Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.” Jurnal Al-Tatwir (2022). Nina  Maulani.  “Syarat  Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Waka.” Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman, (2022).
Ramli Siddiq. “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sako Kota Palembang,” 2020. ri Novianti & Irma Maulida. “Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf” (2020).
Ria  Rahmatul  Istiqomah  Hardani,  Nur  Hikmatul  Auliya,  Helmina  Andriani,  Roushandy  Asri  Fardani, Jumari  Ustiawaty,  Evi  Fatmi  Utami,  Dhika  Juliana  Sukmana. Buku  Penelitian  Kualitatif  Dan Kuantutatif , 2020.
Siti  Nurhidayah.  “Tinjauan  Fikih  Muamalah  Terhadap  Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Sebagai  Makam Dengan Skema Jual Beli ( Studi Kasus Di Desa Punukankecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi ).” In Skripsi . Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
slamiyati  Islamiyati.  “Analisis  Hukum  Administrasi  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Mengenai Pembebasan  Biaya  Sertifikasi  Tanah  Wakaf".” Administrative  Law  and  Governance  Journal (2019).
Sri Novianti & Irma Maulida. “Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf” (2020).
Studi  Keputusan.  “Proses  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Di  Yayasan  Badan  Wakaf  Universitas  Islam Indonesia.” Yogyakarta, 2020.
Suci  Febrianti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Elektronik” (2021).
Sudirman & Ramadhita. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang.” Jurnal Hukum Dan Syar’iah (2020). Sugiyono. Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D . Bandung: ALFABETA, 2019. Suraini  Saufi,  dkk.  “Hubungan  Tahap  Kefahaman  Masyarakat  Terhadap  Sumbangan  Wakaf  Dengan
Kepercayaan  Terhadap  Institusi  Pengurusan  Wakaf  Di  Malaysia.” International  Journal  of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), (2021). Tuti sari Marlina, Hasil Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024 Yani  Sukriah  Siregar,  dkk.  “Peningkatan  Minat  Belajar  Peserta  Didik  Dengan  Menggunakan  Media Pembelajaran  Yang  Menarik  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19  Di  SD  Swasta  HKBP  1  Padang Sidempuan.” Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, (2022).
Wawancara Bapak Hendra Wijaya, KUA Kecamatan Sako Palembang , Pada Tanggal 12 Juli 2024 Wawancara Ibu Purnia Dewi , Pada Tanggal 9 Juli 2024 Wawancara Ibu Cherly, Masyarakat Kecamatan Sako , Pada Tanggal 10 Juli 2024 Wawancara Bapak Tafsir, Masyarakat Kecamatan Sako , Pada Tanggal 10 Juli 2024