## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 6 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia
Indah Damayanti 1 , Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi 2 , Karyoto 3
Universitas Ngurah Rai, Indonesia
Email: indah.dama@yahoo.com, cokdild@gmail.com, yotoahmad@gmail.com
Kata kunci: Hukum,
Eksploitasi Anak,
Kerja Anak,
Perdagangan
Manusia

## Keywords:
Law, Child Exploitation, Child
Labor, Human
Trafficking

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Eksploitasi  anak  merupakan  isu  global  yang  serius  dengan konsekuensi  yang  devastating  bagi  anak-anak  yang  mengalaminya.  Eksploitasi  anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kerja anak dan perdagangan manusia.
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data  pada  penelitian  ini  yakni  dengan  studi  literatur.  Data  yang  telah  terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil : Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  hukum  memiliki  peran  penting  dalam mencegah eksploitasi anak. Hukum dapat digunakan untuk melarang dan menghukum eksploitasi anak, melindungi hak-hak anak-anak, mendukung korban eksploitasi anak, dan  mencegah  eksploitasi  anak  di  masa  depan.  Namun,  terdapat  beberapa  tantangan dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak.
Kesimpulan: Tantangan tersebut antara lain kurangnya kesadaran tentang hukum yang terkait dengan eksploitasi anak, serta  kurangnya penegakan hukum yang efektif.

## ABSTRACT
Background: Child exploitation is a serious global issue with devastating consequences for the children who experience it. Child exploitation can take many forms, including child labor and human trafficking.
Purpose: The aim of this research is to understand the role of law in preventing the exploitation of children in child labor and human trafficking.
Method: This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.
Results:  The  research  results  show  that  the  law  has  an  important  role  in  preventing child exploitation. Laws can be used to prohibit and punish child exploitation, protect children's rights, support victims of child exploitation, and prevent future exploitation of children. However, there are several challenges in enforcing laws to prevent child exploitation.
Conclusion:  These  challenges  include  a  lack  of  awareness  about  the  laws  related  to child exploitation, as well as a lack of effective law enforcement.

## PENDAHULUAN
Kasus  perdagangan  anak  di  Indonesia  telah  mencapai  tingkat  yang mengkhawatirkan. Dalam dua bulan pertama tahun 2020, data dari Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  menunjukkan  bahwa  60  anak  telah  menjadi  korban  eksploitasi, khususnya  dalam  bentuk  eksploitasi  seksual  dan  perdagangan  untuk  tujuan  komersial. Modus eksploitasi seksual anak ini sering kali dimulai dengan orang tua yang diberi uang atau pinjaman bernilai jutaan rupiah dengan janji bahwa anak mereka akan mendapatkan pekerjaan, kebanyakan sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Namun, pada akhirnya, anak-anak  tersebut  dipekerjakan  sebagai  pekerja  seks  komersial  (PSK)  dan  bahkan  ada yang terjerat hutang dari pinjaman orang tua mereka (Finaka, 2021).
Kerentanan anak-anak di Indonesia terhadap eksploitasi seksual jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data dari Ending The Sexual Exploitation  of  Children  (ECPTA)  Indonesia  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2018 terdapat 150 kasus eksploitasi seksual anak dengan 359 korban, sedangkan pada tahun 2019 tercatat ada 73 kasus dengan 164 korban anak (Khairunnisa & Apsari, 2020).
Eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya kerja anak dan perdagangan  manusia.  Pekerja  anak  merujuk  pada  praktik  mempekerjakan  anak-anak. Istilah  ini  sering  kali  membawa  konotasi  negatif  terkait  dengan  eksploitasi  tenaga  kerja anak-anak,  di  mana  mereka  dipaksa  bekerja  dengan  upah  yang  sangat  rendah  tanpa mempertimbangkan  dampak  negatifnya  terhadap  perkembangan  pribadi,  keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka (Khotijah, Airin, & Thoriq, 2020).
Sedangkan  perdagangan  manusia  dalam  pasal  1  angka  1  UU  21/2007 mendefinisikan  perdagangan  orang  atau  perdagangan  manusia  sebagai  tindakan perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang  melalui  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari  orang  yang  mengendalikan  orang  lain,  baik  yang  terjadi  di  dalam  negara  maupun antarnegara,  dengan  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang  tersebut  dieksploitasi (Kamea, 2016).
Penelitian terdahulu oleh (Fadilla, 2016) menunjukan bahwa  meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak. Usaha tersebut tidak hanya berupa penegakan hukum, preventif, represif,  dan  responsif,  namun  juga  berkaitan  dengan  pemulihan  atau  perlindungan terhadap  anak  yang  menjadi  korban  perdagangan  manusia  (child  trafficking)  bahkan setelah selesainya proses pidana dengan maksud untuk memulihkan masa depan anak.
Penelitian lain oleh (Surya & Bayu, 2024) menemukan bahwa hukum internasional memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  masalah  perdagangan  manusia.  Melalui berbagai perjanjian dan konvensi internasional, seperti Protokol Palermo, kerjasama lintas batas  ditingkatkan  untuk  mengidentifikasi,  menangani,  dan  mengurangi  perdagangan manusia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia. Instrumen hukum seperti Konvensi Hak Asasi Manusia
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban perdagangan manusia dan mencegah praktik tersebut berkembang lebih lanjut.
Eksploitasi  anak  merupakan  isu  global  yang  serius  dengan  konsekuensi  yang devastating  bagi  anak-anak  yang  mengalaminya.  Kasus  perdagangan  anak  di  Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 60 anak menjadi korban eksploitasi dalam  dua  bulan  pertama  tahun  2020.  Perlu  adanya  penelitian  yang  mengkaji  secara mendalam peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak serta tantangan-tantangan yang dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terkait  isu  ini.  Penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum terkait perlindungan anak dan perdagangan manusia. Sehingga dengan memahami peran hukum secara lebih mendalam, penelitian ini dapat membantu dalam memperkaya diskusi akademis dan memperluas wawasan tentang bagaimana  hukum  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  melindungi  hak-hak  anak  dan mengatasi  perdagangan  manusia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dalam kerja anak dan perdagangan manusia.
Tujuan penelitian ini untuk memahami peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak  dalam  kerja  anak  dan  perdagangan  manusia,  mengidentifikasi  tantangan-tantangan dalam penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Selain tujuan terdapat manfaat penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  masukan  bagi  pembuat  kebijakan  dan  penegak hukum  dalam  upaya  mencegah  dan  menangani  kasus  eksploitasi  anak,  meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum-hukum yang terkait dengan eksploitasi anak dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah eksploitasi anak di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah  upaya  ilmiah  untuk  sistematis  mengumpulkan  data,  mengelompokkannya berdasarkan  kategori  yang  relevan,  serta  mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan  data yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang  dikumpulkan  dapat berupa kata-kata,  gambar, foto,  catatan rapat, memo, dan jenis data lainnya (Purwanto, 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan  studi  literatur,  menggunakan  25  referensi  dari  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  laporan terkait. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Studi  literatur  merupakan  metode  yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang telah terpublikasi, seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  artikel,  laporan  riset,  dan  dokumen-dokumen  lainnya  yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  sesuai  yang  tercantum  dalam  Konstitusi Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  negara  ini  adalah  negara  hukum.  Sebagai  negara hukum,  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mencegah  kejahatan  dan  menjaga ketertiban,  yang  merupakan  prinsip  dasar  dalam  sistem  hukum  negara,  di  mana  semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (Arliman,
2016).  Fungsi  utama  hukum  adalah  melindungi  kepentingan  semua  orang  tanpa pengecualian, yang berarti hukum harus berlaku adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlindungan yang sama kepada setiap individu (Purba, 2017). Tujuan akhir dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat.
Kewajiban  hukum untuk  menjamin  keselamatan  dan  kesejahteraan  semua warganya, termasuk pula di dalamnya perlindungan anak-anak. Anak-anak memiliki posisi yang istimewa karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak dalam masyarakat, memberikan perlindungan yang memadai bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan bangsa (Lewoleba & Fahrozi, 2020).
Setiap  anak  seharusnya  bisa  merasakan  kebebasan,  di  mana  mereka  berhak mendapatkan hak-hak dasar seperti tanggung jawab, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, anak-anak  juga  memiliki  hak  untuk  dilindungi  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  seperti perdagangan  manusia,  diskriminasi,  perdagangan  anak,  kekerasan  seksual,  dan  lain sebagainya  (Arliman,  2016).  Anak-anak  harus  mendapatkan  'payung  hukum'  yang melindungi  mereka,  dengan  tanggung  jawab  tersebut  dibebankan  kepada  masyarakat setempat, termasuk keluarga, orang tua, kerabat, dan pihak lainnya. Namun, meskipun ada upaya  perlindungan,  banyak  anak-anak  masih  menjadi  korban  kejahatan,  terutama eksploitasi.
Eksploitasi anak adalah tindakan semena-mena dan diskriminatif yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa terhadap anak-anak. Eksploitasi ini dapat terjadi dalam berbagai  bentuk  kegiatan,  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  merampas  hak  dan kebebasan  anak  untuk tumbuh  dan  berkembang  dalam lingkungan  yang layak  (Lamtiur, 2021). Tujuan dari eksploitasi ini adalah untuk mengendalikan anak-anak dan mengambil keuntungan  dari  mereka,  yang  jelas  melanggar  hak-hak  dasar  anak. Menurut  (Asmirah, Surya, & Iskandar, 2023), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak adalah  masalah  ekonomi.  Keterbatasan  ekonomi  memaksa  banyak  keluarga  untuk mempekerjakan anak-anak mereka atau menempatkan mereka dalam situasi yang rentan terhadap  eksploitasi.  Selain  itu,  kurangnya  pendidikan  juga  berkontribusi  terhadap pelanggaran  hak-hak  anak,  karena  anak-anak  yang  tidak  memiliki  akses  ke  pendidikan lebih  rentan  terhadap  eksploitasi.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  menjadi  faktor penyebab lain, di mana lingkungan yang tidak aman dan penuh kekerasan meningkatkan risiko anak-anak mengalami eksploitasi.
Eksploitasi  anak  memiliki  berbagai  bentuk  yang  mencakup  eksploitasi  seksual, perdagangan  manusia,  dan  tindakan  pengiriman  (Lamtiur,  2021).  Dalam  kerangka perlindungan  hukum,  batasan  usia  untuk  definisi  anak  dapat  bervariasi  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  menganggap  seseorang  masih  sebagai  anak  jika  berusia  di  bawah  18 tahun,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menetapkan  batas  usia  anak  hingga  mencapai  18  tahun .  Kemudian  salah  satu  bentuk eksploitasi anak dapat berbentuk kegiatan memperkerjakan anak dan perdagangan manusia Menurut  artinya,  kerja  anak  adalah  aktivitas  di  mana  anak-anak  secara  rutin melakukan  pekerjaan  untuk  orang  tua,  orang  lain,  atau  untuk  diri  mereka  sendiri,  yang memerlukan waktu yang signifikan, baik dengan menerima imbalan maupun tidak (Hadi, 2015). Sedangkan perdagangan manusia, atau human trafficking, didefinisikan oleh PBB
dalam  Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  55/25  Tahun  2000  sebagai  perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman atau paksaan,  atau  dengan  menggunakan  berbagai  bentuk  kekerasan,  penculikan,  penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau situasi rentan, atau dengan memberikan atau menerima  pembayaran  atau  keuntungan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain (Afrizal & Arif, 2016); (Yunardi, 2021). Tujuan dari tindakan ini bisa untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.
Tindakan  eksploitasi  anak  tentu  memiliki  dampak  negatif  yang  signifikan  pada perkembangan dan kesejahteraan mereka. Menurut (Hadi, 2015), dampak eksploitasi anak meliputi:
1. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan
Eksploitasi anak mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak karena dapat  menghambat  proses  pendidikan  serta  menimbulkan  masalah  kesehatan  seperti kerusakan fisik, psikologis, dan moral.
2. Mengganggu kehidupan sosial
Ketika anak dieksploitasi, waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar dan bermain berkurang. Sehingga menghambat mereka dalam mempelajari keterampilan sosial  serta  mengganggu  interaksi  sosial  yang  seharusnya  mereka  alami  pada  usia tersebut.  Sebagai  hasilnya,  perkembangan  mental  dan  sosial  anak  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya,  yang  dapat  berdampak  jangka  panjang  pada  kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain
3. Dampak fisik dari eksploitasi seksual
Eksploitasi anak, terutama dalam sektor seksual, menyebabkan kerusakan fisik, seperti anak-anak mungkin mengalami rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, perdarahan dari  vagina  atau  anus,  infeksi  saluran  kemih  yang  berulang,  keluarnya  cairan  dari vagina,  dan  kesulitan  berjalan  atau  duduk.  Mereka  juga  berisiko  terkena  penyakit kelamin dan kehamilan yang tidak diinginkan.
4. Dampak psikologis
Dari  segi  psikologis,  anak  yang  dieksploitasi  cenderung  menunjukkan  perilaku menyimpang seperti penarikan diri, ketakutan, atau tingkah laku agresif dan emosional yang  labil.  Mereka  juga  bisa  mengalami  depresi,  rendah  diri,  kecemasan,  gangguan tidur, fobia, dan mungkin terlibat dalam pergaulan bebas atau penggunaan zat adiktif di masa depan.
Dampak negatif  dari eksploitasi anak sangat mengkhawatirkan,  terutama  karena anak-anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa.  Oleh  karena  itu,  peran  hukum  sangat penting dalam penanganan tindak pidana ini. Hukum memiliki peran yang signifikan dalam melawan eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak maupun perdagangan manusia. Pertama, hukum dapat berperan dalam melarang dan mempidanakan eksploitas anak, yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, menyatakan secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk pekerja anak dan perdagangan manusia.
Pasal  76I undang-Undang  tersebut,  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan tindakan yang melibatkan penempatan, pembiaran, pelaksanaan, perintah, atau
keterlibatan dalam eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sementara itu, Pasal 88  dari  undang-undang  yang  sama  menetapkan  hukuman  pidana  bagi  mereka  yang melanggar  ketentuan  Pasal  76I.  Menurut  Pasal  88,  siapa  pun  yang  melanggar  ketentuan tersebut  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  hingga  10  tahun  dan/atau  denda  maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum yang  kuat  dalam  melindungi  anak-anak  dari  tindakan  eksploitasi,  dengan  menjatuhkan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
Selanjutnya,  selain  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  regulasi  hukum  di Indonesia yang juga berperan dalam melarang dan mempidanakan eksploitasi anak melalui Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  secara  tegas  melarang  mempekerjakan  anak  di  bawah  usia  minimum. Dalam Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dengan batas usia minimum tenaga kerja di Indonesia ditetapkan pada 18 tahun. Pengusaha atau pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum .
Pasal 185 menjelaskan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun,  serta  denda  yang  berkisar  antara  Rp  100.000.000,00  hingga  Rp  400.000.000,00. Kemudian  elanggaran  terhadap  ketentuan  ini  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana kejahatan .  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  berperan  dalam  memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja anak.
Dalam Pasal 74 ayat (2) perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dalam  konteks  pekerjaan  mereka,  memastikan  keamanan,  dan  memperlakukan  mereka tanpa  diskriminasi,  guna  mencapai  kesejahteraan  serta  mendukung  perkembangan  dan pertumbuhan anak. Perlindungan khusus terhadap pekerjaan terburuk bagi anak mencakup segala bentuk pekerjaan yang melibatkan perbudakan atau praktik serupa, pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan,  atau  melibatkan  anak  dalam  produksi  dan  perdagangan minuman  keras,  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya,  serta  pekerjaan  yang melibatkan anak dalam pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, perjudian, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Selanjutnya,  Undang-Undang  lainnya  yang  memiliki  peran  dalam  mencegah eksploitasi pada anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan  perdagangan  manusia,  termasuk  perdagangan  anak.  Beberapa  pasalnya adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2
Mengatur bahwa siapa pun yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberikan bayaran atau keuntungan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Indonesia, dapat dihukum  penjara  minimal  3 tahun  dan maksimal  15 tahun, serta  denda  antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

## 2. Pasal 3
Menetapkan bahwa siapa pun yang membawa seseorang ke dalam wilayah Indonesia dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  dalam  negeri  atau  di  luar  negeri,  atau  yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi, akan dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.
3. Pasal 5
Menjelaskan bahwa siapa pun yang mengadopsi anak dengan janji atau memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak tersebut akan dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.
4. Pasal 6
Mengatur bahwa siapa pun yang mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut dieksploitasi, akan dihukum penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.
5. Pasal 7
Menetapkan bahwa jika tindak pidana dalam Pasal 2, 3, 5, dan 6 mengakibatkan korban mengalami  luka  berat,  gangguan  jiwa  berat,  penyakit  menular  yang  membahayakan jiwa,  kehamilan,  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  hukuman  pidana  akan  ditambah sepertiga  dari  ancaman  pidana  dalam  pasal-pasal  tersebut.  Jika  korban  meninggal, hukuman  penjara  minimal  5  tahun  hingga  seumur  hidup  dan  denda  antara Rp200.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00.
Sementara itu, selain peran hukum dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak, hukum  juga  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  korban eksploitasi,  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak dan  Undang- undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertama, dalam Undang-Undang Perlindunagn Anak  mengatur  tentang  hak-hak  anak,  termasuk  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  dan kesejahteraan. Korban eksploitasi anak memiliki hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Aprilianda, 2017) . Artinya, undang-undang ini menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam proses pemulihan  mereka,  serta  bantuan  untuk  kembali  menjadi  bagian  yang  berfungsi  dalam masyarakat.
Sementara  dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur tentang  perlindungan  bagi  korban  perdagangan  orang,  termasuk  upaya  restitusi, rehabilitasi,  dan  reintegrasi  sosial  (Riza,  2023).  Mengartikan  bahwa  undang-undang  ini menjamin bahwa korban perdagangan manusia memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas  kerugian  yang  mereka  alami,  serta  mendapatkan  dukungan  untuk  pemulihan  dan reintegrasi  mereka  ke  dalam  masyarakat. Berdasarkan  penemuan  dalam  peran  hukum tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  memiliki  peran  krusial  dalam  mencegah eksploitasi anak dengan cara melarang dan menghukum pelaku eksploitasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan dukungan kepada korban, sehingga hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya eksploitasi anak di masa mendatang.
Namun,  terdapat  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam  menegakkan  hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak, yang dapat menghambat  upaya  pencegahan  dan  penegakan  hukum  (Simbolon,  Sianipar,  Lubis,  & Sinaga, 2023). Selain itu, kurangnya efektivitas upaya pemerintah dalam penegakan hukum juga  menjadi  kendala  serius.  Misalnya,  keterlibatan  orang  dewasa  yang  memaksa  atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak di jalanan sering kali tidak ditindaklanjuti secara hukum, padahal segala bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi  yang  harus  mendapat  intervensi  hukum  (Syarifuddin,  Rahman,  &  Hambali, 2021). Kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum juga menjadi masalah serius, karena lemahnya  penindakan  dapat  mengurangi  efektivitas  dalam  memberikan  perlindungan kepada anak-anak yang rentan dieksploitasi.
Untuk  mengatasi  tantangan tersebut,  perlu  dilakukan  upaya  agar  peran  hukum dapat  berjalan  secara  optimal  dalam  mencegah  serta  menindak  pelaku  eksploitasi  anak, yang  pada  akhirnya  dapat membantu memberantas  eksploitasi  anak, terutama  dalam  isu kerja anak dan perdagangan manusia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah :
a. Meningkatkann  kesadaran  masyarakat  terhadap  isu-isu  hak-hak  anak  dan  bahaya eksploitasi anak.
b. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan cara melaporkannya juga sangat penting.
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan tindakan eksploitasi yang  melanggar  hukum,  diharapkan  akan  ada  peningkatan  dalam  pelaporan  kasus- kasus  eksploitasi  anak  dan  penanganannya  secara  cepat  dan  tepat  oleh  pihak berwenang.
Aparat penegak hukum perlu melakukan razia dan investigasi secara aktif untuk menindak  para  pelaku  eksploitasi  anak,  dengan  berkoordinasi  antara  lembaga  terkait, seperti  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Kementerian  Sosial,  dan  Kepolisian  Republik Indonesia. Hal ini akan mendorong adanya kerjasama yang efektif dalam mengatasi kasus eksploitasi  anak  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  memastikan  penegakan  hukum  yang konsisten. Sehingga melalui upaya-upaya ini, diharapkan peran hukum dalam melindungi anak-anak  dari  eksploitasi  dapat  diperkuat,  dan  akhirnya  membantu  memerangi  praktik eksploitasi anak secara efektif.

## KESIMPULAN
Hukum memegang peran krusial dalam mencegah eksploitasi anak. Fungsi hukum tidak hanya membatasi dan menghukum pelaku eksploitasi anak, tetapi juga melindungi hak-hak  anak,  memberikan  dukungan  kepada  korban  eksploitasi,  dan  mengurangi kemungkinan eksploitasi anak di masa depan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum untuk mencegah eksploitasi anak. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan  eksploitasi  anak,  yang  dapat  menghambat  upaya  pencegahan  dan  penegakan hukum.  Selain  itu,  kurangnya  efektivitas  dalampenegakan  hukum  juga  menjadi  kendala serius,  di  mana  lemahnya  penindakan  dapat  mengurangi  efektivitas  dalam  memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan dieksploitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, Afrizal, & Arif, Ghani Wal. (2016). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014 . Riau University.
Aprilianda,  Nurini.  (2017).  Perlindungan  anak  korban  kekerasan  seksual  melalui pendekatan keadilan restoratif. Arena Hukum , 10 (2), 309–332.
Arliman, Laurensius. (2016). Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia. Jurnal Selat , 4 (1), 15–32.
Asmirah,  Asmirah,  Surya,  Batara,  &  Iskandar,  Iskandar.  (2023).  Buruh  Anak  Di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia. YUME: Journal of Management , 6 (1), 468–475.
Fadilla,  Nelsa.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan , 5 (2), 181–194.
Hadi,  Abd.  (2015).  Perlindungan  hukum  terhadap  eksploitasi  anak  menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ummul Qura , 5 (1), 72–84.
Kamea,  Herlien  C.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan Perdagangan  Orang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007. Lex Crimen , 5 (2).
Khairunnisa, Muthia Fadhila, & Apsari, Nurliana Cipta. (2020). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska). Share: Social Work Journal , 10 (2), 119–126.
Khotijah,  Siti,  Airin,  Bintang,  &  Thoriq,  Asyrof.  (2020).  Kajian  Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia. Dinamika Hukum & Masyarakat , 3 (1). Lamtiur,  Cristina.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 1 (3), 71– 81.
Lewoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Studi Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Jurnal Esensi Hukum , 2 (1), 27–48.
Purba,  Tumian  Lian  Daya.  (2017).  Praperadilan  Sebagai  Upaya  Hukum  Bagi Tersangka. Papua Law Journal , 1 (2), 253–270.
Purwanto,  Anim.  (2022). Konsep  dasar  penelitian  kualitatif:  Teori  dan  contoh praktis . Penerbit P4I.
Riza,  Khairul.  (2023).  Hak  Restitusi  bagi  Korban  Perdagangan  Orang:  Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan , 2 (1), 37–44.
Simbolon, Kojek, Sianipar, Arjuna Calpin, Lubis, Mhd Ansori, & Sinaga, Lestari Victoria.  (2023).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Anak  Sebagai  Tenaga  Kerja Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak. Diktum , 2 (1), 109–117.
Surya,  Deri  Wicaksono,  &  Bayu,  Tubagus  Krisna.  (2024).  Peran  Hukum
Internasional  dalam  Memerangi  Perdagangan  Manusia:  Tinjauan  Studi Literatur. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora , 2 (2),
125–136.
Syarifuddin,  Sutrisno,  Rahman,  Sufirman,  &  Hambali,  Azwad  Rachmat.  (2021). efektifitas  penegakan  hukum  terhadap  eksploitasi  anak  di  jalanan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa:  studi  di  Kota  Makassar. Journal  of  Lex Generalis (JLG) , 2 (3), 1047–1061.
Yunardi,  Adam  Najib.  (2021).  Peran  International  Organisation  for  Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. Jurnal Politikom Indonesiana , 6 (2), 1–12.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.