## RELASI PENERIMAAN PANCASILA OLEH ORMAS KEAGAMAAN TERHADAP PENGOKOHAN NASIONALISME DAN KERUKUNAN ANTAR
UMAT BERAGAMA
(Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia)
Zudi Setiawan
Dosen Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstract
The  history  of  conflict  among  religious  believers  in  Indonesia  has  existed  since  the existence  of  religion  itself.  This  conflict  does  not  only  happen  between  different religions, but also between people in the same religion. Indonesia is a multi-religious country. All the major religions of the world grow and flourish in Indonesia. Not to mention the existence of local religions scattered in various regions. Such conditions lead to high levels of possible inter-religious conflicts in the country. This conflict is quite difficult to stop if there is no concept that can mediate. Pancasila as the basic ideology  and  philosophy  of  the  Indonesian  state  is  considered  as  an  ideal  mediator concept  for  the  people  of  Indonesia.  Pancasila  is  not  only  able  to  mediate  the differences  that  exist  because  of  the  diversity  of  religions,  but  also  the  diversity  in terms  of  race,  ethnicity,  language  and  culture.  This  research  uses  a  qualitative approach  and  literature  study  method that  aims  to  find  out  the  paradigm  of  thought and  practice  of  religious  organizations  that  accept  and  reject  Pancasila  against efforts to strengthen nationalism and harmony of religious communities in Indonesia with  Nahdlatul  Ulama  (NU)  and  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  .  The  results  of  this study  indicate  that  NU  is  a  religious  organization  that  accepts  Pancasila  as  the ideology  and  basic  state  of  Indonesia.  NU  also  proved  to  have  made  efforts  in  the framework  of  strengthening  nationalism  and  religious  harmony  in  Indonesia. Meanwhile, HTI is a religious organization that does not want to include the principle of  Pancasila  in  its  organization.  Therefore,  HTI  also  did  not  make  efforts  in  the framework  of  strengthening  nationalism  because  its  ideology  is  contrary  to  the concept of nationalism of the Unitary State of the Republic of Indonesia. HTI is also seen as lacking in building interfaith harmony in Indonesia.
Key Words: Pancasila, Nationalism, Harmony of Religious, NU, HTI

## A. Latar Belakang
Sejarah  konflik  antarumat  beragama  di  Indonesia  telah  ada  sejak  keberadaan agama  itu  sendiri.  Konflik  ini  tidak  hanya  terjadi  antarumat  agama  yang  berbeda, namun  juga  antarumat  dalam agama  yang  sama.  Indonesia  tergolong  sebagai  negara multiagama.  Semua  agama  besar  di  dunia  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia. Belum lagi dengan keberadaan agama-agama lokal yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  tingginya  tingkat  kemungkinan  terjadinya konflik  antarumat  beragama  di  negeri  ini.  Konflik  ini  cukup  sulit  dihentikan  apabila tidak ada konsep yang mampu menengahinya.
Pancasila  sebagai  dasar  ideologi  dan  falsafah  negara  Indonesia  dianggap sebagai  konsep  penengah  yang  ideal  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  tidak hanya mampu menengahi perbedaan yang ada karena keragaman agama, namun juga keragaman dalam hal ras, etnis, bahasa dan budaya.
Keragaman  yang  terdapat  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh banyaknya jumlah pulau 1 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan masing- masing  pulau  terpisah  oleh  laut.  Dengan  didasarkan  pada  realitas  objaektif  bangsa Indonesia  yang  plural  inilah,  maka  sudah  tepat  ketika  bentuk  negara  yang  akhirnya disepakati  oleh  para  pendiri  negara  ini  setelah  merdeka  adalah  negara  kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.
Pancasila  adalah sokoguru atau  pilar  utama  dari  bangunan  nasionalisme Indonesia  yang  merupakan  warisan  kekayaan  budaya  bangsa  Indonesia.  Pancasila adalah  intisari  dari  nilai-nilai  luhur  bangsa  yang  digali  oleh  para  pendiri  negara  dari akar  budaya  bangsa  yang  mencakup  seluruh  kebutuhan  dan  hak-hak  dasar  manusia secara  universal.  Dengan  demikian,  Pancasila  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk.
1 Berdasarkan  catatan  sejarah  geologi  yang  ada,  pulau-pulau  di  Indonesia  yang  berjumlah  lebih  dari 17.508 pulau ini terbentuk pada zaman Miocene (12 juta tahun sebelum masehi); Palaeocene (70 juta tahun  sebelum  masehi);  Eocene  (30  juta  tahun  sebelum  masehi);  Oligacene  (25  juta  tahun  sebelum masehi). Lihat dalam website resmi pemerintah Republik Indonesia dalam http://www.indonesia.go.id diakses tanggal 9 Mei 2008.
Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  Indonesia  bukanlah  merupakan produk dari agama tertentu, akan tetapi nilai-nilai agama sebagai cerminan moral dan jati diri bangsa ini terkandung di dalamnya. Pancasila tidak memisahkan sama sekali antara  agama  dan  negara.  Hal  ini  terlihat  pada  penempatan  sila  Ketuhanan  Yang Maha Esa yang berada pada urutan pertama yang kemudian diikuti oleh keempat sila lainnya 2 yang juga sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama-agama yang ada di Indonesia.
Oleh karena beragamnya aliran, faham, dan gerakan keagamaan di Indonesia, maka peneliti mengambil fokus pada ormas keagamaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ormas keagamaan dinilai lebih jelas dan bersifat formal dalam konteks aliran, faham maupun gerakannya.

## B. Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  paradigma  pemikiran  dan  praksis  ormas  keagamaan  yang  menerima Pancasila  terhadap  upaya  pengokohan  nasionalisme  dan  kerukunan  umat  beragama  di Indonesia?
2.  Bagaimana  paradigma  pemikiran  dan  praksis  ormas  keagamaan  yang  menolak Pancasila  terhadap  upaya  pengokohan  nasionalisme  dan  kerukunan  umat  beragama  di Indonesia?

## C. Kerangka Teori

## 1. Ideologi
Pancasila  bukan  hanya  menjadi  dasar  negara,  akan  tetapi  juga  menjadi ideologi  pemersatu  bangsa  Indonesia.  Sehingga,  dalam  penelitian  ini  juga membutuhkan pemahaman terhadap konsep ideologi.
2 Keempat  sila  tersebut  di  antaranya  adalah  (2)  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  (3)  Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata “ideologi” diciptakan oleh filsuf Prancis Antonie Destutt de Tracy (1754- 1836)  pada  akhir  abad  ke-18  untuk  mendefinisikan  “sains  tentang  ide”.  Ia mendefinisikan  ideologi  sebagai  suatu  ilmu  tentang  pikiran  manusia  yang  mempu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi  yang  komprehensif,  sebagai  cara  memandang  segala  sesuatu.  Menurut Machiavelli,  ideologi  adalah  sistem  perlindungan  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh penguasa.  Sementara  itu,  Francis  Bacon  mendefinisikan  ideologi  sebagai  sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. 3
Menurut  Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  pada  prinsipnya  terdapat  tiga  arti  utama  dari kata ideologi 4 . Pertama , yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan  pada  kepentingan  pihak  yang  mempropagandakannya.  Ideologi  juga  dilihat sebagai  sarana  kelas  atau  kelompok  sosial  tertentu  yang  berkuasa  untuk  melegitimasikan kekuasaannya.
Kedua, ideologi  dalam  arti  netral.  Dalam  hal  ini  ideologi  adalah  keseluruhan  sistem berpikir,  nilai-nilai,  dan  sikap  dasar  suatu  kelompok  sosial  atau  kebudayaan  tertentu.  Arti kedua  ini  terutama  ditemukan  dalam  negara-negara  yang  menganggap  penting  adanya  suatu “ideologi  negara”.  Disebut  dalam  arti  netral  karena  baik  buruknya  tergantung  kepada  isi ideologi tersebut.
Ketiga ,  ideologi  sebagai  keyakinan  yang  tidak  ilmiah,  biasanya  digunakan  dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran  yang tidak dapat dibuktikan secara  logis-matematis  atau  empiris  adalah  suatu  ideologi.  Segala  masalah  etis  dan  moral, asumsi-asumsi  normatif,  dan  pemikiran-pemikiran  metafisis  termasuk  dalam  wilayah ideologi.
Pengertian  ideologi  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  ideologi  dalam  arti netral,  yaitu  sebagai  sistem  berpikir  dan  tata  nilai  dari  suatu  kelompok.  Ideologi  dalam  arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa.

## 2. Multikulturalisme dan Pluralisme (Bhinneka Tunggal Ika)
3 Roger Eatwell dan Anthony Wright, Ideologi-ideologi Politik Kontemporer , Mediator, Jakarta, 2003, hal. 4. Lihat pula Lihat pula Asip Kholbihi, Pemikiran KH Achmad Siddiq tentang Relasi Islam dan Pancasila , Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 43.
4 Jimly  Asshiddiqie, Ideologi,  Pancasila,  dan  Konstitusi ,  dalam http://jimly.com/pemikiran/makalah , diakses  7 juni 2012.
Konsep  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  dan dijadikan sebagai semboyan negara ini hampir sama dengan konsep multikulturalisme dan  pluralisme  yang  mulai  dikenal  oleh  masyarakat  modern  pada  tahun  1920-an. Secara  bahasa,  kata multikulturalisme berarti  paham  atau  pemikiran  tentang kebudayaan  yang beragam dan berbeda. Secara istilah, multikulturalisme merupakan sebuah  paham  yang  menghendaki  adanya  persatuan  dari  berbagai  kelompok  budaya atau  suku  (etnis)  dengan  hak  dan  status  sosial  politik  yang  sama  dalam  masyarakat modern.  Istilah  ini  juga  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  kesatuan  berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dalam suatu negara. 5
Alo  Liliweri  mendefinisikan  multikulturalisme  sebagai  sebuah  ideologi  atau doktrin  tentang  penyadaran  individu  atau  kelompok  atas  keberagaman  kebudayaan, yang  pada  gilirannya  mempunyai  kemampuan  untuk  mendorong  lahirnya  sikap toleransi, dialog, kerja sama di antara beragam etnik dan ras. 6
Konsep  multikulturalisme  hampir  sama  dengan  pluralisme.  Hanya  saja, jangkauan  pluralisme lebih luas  daripada  multikulturalisme.  Sebagai  sebuah  doktrin, pluralisme awalnya muncul sekitar tahun 1920-an dan hidup kembali pada akhir tahun 1960-an dan 1980-an. Pemunculan kembali ideologi pluralisme dikarenakan tidak ada satu pun “gaya simbolik budaya” yang mampu menciptakan dominasi budaya dalam suatu  masyarakat  yang  beragam.  Alo  Liliweri  mendefinisikan  konsep  pluralisme sebagai “ideologi” atau doktrin tentang penyadaran individu atau kelompok terhadap kesetaraan antara beragam kebudayaan dalam masyarakat majemuk (multikultural). 7
5 Agus  Riyanto,  dkk., Panduan  Pendidikan  Sikap  Keberagamaan  dalam  Memperkokoh  Semangat Kebangsaan ,  Universitas  Wahid  Hasyim,  Semarang,  2008, hal.  27.  Lihat  pula    Zudi  Setiawan, Nasionalisme Kiai Asnawi: Pemikiran dan Praksis Nasionalisme Seorang Intelektual Pesantren , op. cit., hal. 81.
6 Alo  Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat  Multikultur ,  LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2009, hal. 70.
7 Ibid. , hal. 70.
Konsep pluralisme juga terdapat dalam The Oxford English Dictionary , yang menjelaskan  makna  pluralisme  sebagai  sebuah  watak  untuk  menjadi  plural,  sebuah keberadaan  toleransi  keragaman  kelompok-kelompok  etnis  dan  budaya  dalam  suatu masyarakat  atau  negara,  keragaman  kepercayaan  atau  sikap  yang  ada  pada  sebuah badan  atau  institusi  dan  sebagainya.  Intinya,  pluralisme  adalah  sebuah  sikap  atau pemikiran  untuk  menerima  dan  menghormati  perbedaan-perbedaan  yang  ada  di masyarakat,  baik  perbedaan  agama,  suku,  ideologi,  bahasa,  budaya,  warna  kulit, maupun jenis kelamin. Untuk mendukung pluralisme, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat,  di  antaranya:  adanya  keterbukaan  dan akses  informasi,  baik  dalam  konteks  hubungan  antara  rakyat  dengan  pemerintah maupun  antarindividu  dan  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat,  adanya  sikap saling menghormati dan menghargai antarmanusia tanpa pemaksaan kehendak. 8

## 3. Kerukunan dan Integrasi
Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  kondisi  integrasi  nasional secara  historis  berakar  pada  tradisi  hidup  saling  tolong  menolong  yang  telah  dipraktekkan selama  berabad-abad.  Oleh  karena  itu,  tak  mengherankan  jika  istilah gotong  royong (Jawa) telah  menjadi  cermin  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Tradisi  saling  membantu  dan menolong  inilah  yang  dahulu  mampu  membantu  gerakan-gerakan  melawan  penjajah  hingga akhirnya bangsa ini berhasil meraih kemerdekaan. 9
8 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual  Muslim  Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) , Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 146 dan 170. Lihat pula Agus Riyanto, dkk., Panduan Pendidikan Sikap Keberagamaan dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan , Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2008, hal. 22.
9 Ibid ., hal. 10.
Menurut  Clifford  Geertz,  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mengurangi  konflik  dan mendorong  integrasi. Pertama, cita  rasa  kebudayaan  yang  sama,  yang  meliputi  tumbuhnya rasa  nasionalisme  yang  tinggi,  yang  menekankan  apa  yang  oleh  semua  orang  telah  dimiliki ketimbang  menekankan  perbedaan-perbedaan. Kedua, adanya  fakta  bahwa  pola-pola keagamaan  tidak  muncul  dalam  bentuk-bentuk  sosial  yang  bersifat  langsung,  murni  dan sederhana, tetapi dalam bentuk-bentuk kesalehan tertentu, sehingga komitmen keagamaan dan komitmen-komitmen  lainnnya  dapat  saling  mengimbangi  dan  melengkapi. Ketiga, adanya toleransi  umum  yang  didasari  relatifisme  kontekstual  yang  melihat  nilai-nilai  tertentu  itu sesuai dengan  suatu  konteks  sehingga ia meminimalisir misionarisasi (usaha mendakwahkan pada  orang  lain). Keempat, tumbuhnya  mekanisme  sosial  yang  siap  menghadapi  bentuk- bentuk integrasi sosial yang sinkretik dan plurslistik dimana orang yang memiliki pandangan dan  nilai  yang  radikal  berbeda  dapat  menerima  dengan  baik  pandangan  dan  nilai  orang  lain guna menjaga ketertiban masyarakat. 10

## D. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif 11 karena  pendekatan inilah yang dipandang lebih relevan dengan karakteristik masalah maupun fakta yang diteliti.  Peneliti  melakukan studi  pustaka untuk  memperoleh  data  yang  mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka digunakan untuk menyelesaikan dua level masalah sekaligus, yakni masalah teoritik dan masalah empirik. Di sini, peneliti berusaha  mengumpulkan  data-data  dokumenter  baik  yang  bersifat  teoritik  maupun empirik.  Dengan  pengkayaan  sumber  dan  pemahaman  terhadap  sumber  tersebut diharapkan  penelitian  ini  akan  mampu  menjelaskan  tentang  relasi  penerimaan Pancasila  oleh  ormas  keagamaan  terhadap  pengokohan  nasionalisme  dan  kerukunan beragama di Indonesia.
10 Ibid ., hal. 11.
11 Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Pada  pendekatan  ini, peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan  terinci  dari  pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Lihat  Lexy  J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hal. 3.

## E. Hasil Penelitian
A.  Paradigma  Pemikiran  Dan  Praksis  Nahdlatul  Ulama  Yang  Menerima  Pancasila Terhadap  Upaya  Pengokohan  Nasionalisme  Dan  Kerukunan  Umat  Beragama  Di Indonesia
Memasuki  abad  ke-21  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan  berkembangnya gagasan-gagasan  yang  ingin  mengganti  NKRI  dan  Pancasila  dengan  berupaya mendirikan  negara  Islam,  bahkan menerapkan  sistem  Khilafah  Islamiyah  yang  ingin menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu kepemimpinan.
NU  sebagai  ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia  tidak  termasuk  organisasi  yang mendukung  gagasan  pendirian  negara  Islam  maupun  gagasan  tentang  pemberlakuan khilafah  Islamiyah.  NU  justru  secara  tegas  menolak  gagasan  tersebut.  NU  juga menyatakan bahwa bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bersifat final dan akan terus dipertahankan oleh NU.
Perkembangan  NU  pada  era  Reformasi  ini  menunjukkan  bahwa  NU  masih mencantumkan  Pancasila  asas  organisasi.  Mengenai  hal  ini  telah  ditetapkan  dalam Anggaran Dasar (AD) NU hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada tahun 2015 sebagai berikut:
BAB II PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS
Pasal 4 Nahdlatul Ulama berpedoman kepada AlQur’an, As-Sunnah, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas.
Pasal 5
Nahdlatul  Ulama  beraqidah  Islam  menurut  faham  Ahlusunnah  wal  jama’ah  dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi;  dalam  bidang  fiqh  mengikuti  salah  satu  dari  Madzhab  Empat  (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al- Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.
Pasal 6
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia,  Nahdlatul  Ulama  berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 12
12 PBNU,  Anggaran  Dasar &  Anggaran Rumah Tangga NU Hasil  Keputusan Muktamar  Ke-33  NU, Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, Jakarta, 2015, hlm. 38.
NU terus berupaya mempertahankan keutuhan NKRI dan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Bahkan, peran penting NU dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan dasar negara Pancasila ini diakui oleh Presiden RI keenam, DR. Susilo  Bambang  Yudhonono.  Ia  mengungkapkan  bahwa  terdapat  empat  konsensus Indonesia  yang  meliputi  Pancasila,  UUD  1945,  negara  kesatuan  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  Menurut  Yudhoyono,  dari  sekian  banyak  komponen  bangsa,  NU  lah yang paling konsisten dalam mempertahankan empat konsensus tersebut supaya tetap utuh dan selamat 13 .
Indonesia  merupakan  negara  yang  majemuk,  baik  dalam  hal  suku  bangsa, agama,  budaya,  hingga  golongan  (kelompok),  Perbedaan-perbedaan  tersebut seringkali membawa dampak negatif, yakni terjadinya konflik sosial yang diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan yang terjadi antarkomunitas yang berbeda.
Terjadinya aksi-aksi kekerasan sosial yang di dalamnya agama dijadikan simbol telah  mewarnai  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  kita  yang  memiliki  keragaman agama.  Hal  ini  telah  menciptakan  sebuah  kondisi  yang  tidak  aman  bagi  masing- masing  individu  untuk  dapat  menjalankan  ibadahnya  dengan  tenang.  Padahal, konstitusi kita, UUD 1945 (Pasal 29 ayat 2), telah dengan jelas memberikan jaminan bagi  tiap  penduduk  untuk  dapat  beribadah  dengan  tenang  menurut  agama  dan kepercayaannya  masing-masing.  Di  samping  itu,  agama  sebagai  sebuah  pedoman hidup bagi seseorang, mengandung ajaran tentang nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup  manusia  di  dunia.  Adanya  kebuntuan  komunikasi  di  antara  umat  beragama menjadi  salah  satu  penyebab  utama  terjadinya  konflik  sosial  antarkomunitas  umat beragama  yang  berbeda.  Oleh  karena  itulah,  dialog  antarumat  beragama  merupakan jalan keluar yang efektif untuk menjawab permasalahan ini.
Tanpa  adanya  dialog,  maka  masing-masing  pihak  tidak  akan  mengetahui  jalan pikiran  pihak  lain.  Dengan  dialog,  maka  segala  perbedaan  pandangan  dan  visi  dari tiap-tiap komunitas umat beragama akan dapat diketahui dan dipahami sebagai sebuah kewajaran.  Dari  sinilah  kemudian  akan  ditemukan  “nilai-nilai  universal”  yang dimiliki  oleh  setiap  agama  yang  bisa  menjadi  perekat  bagi  kerukunan  antarumat beragama. Dengan terciptanya kerukunan antarumat beragama, maka masing-masing individu akan dapat beribadah dengan aman dan tenang sesuai dengan keyakinannya.
13 NU Online, “ Warta ”, dalam http://www.nu.or.id, diakses pada 1 Maret 2006 pukul 19.30 WIB
Intelektual  muda  NU  Ulil  Abshar-Abdalla  dalam  bukunya  yang  berjudul Menjadi Muslim Liberal 14 , menyebutkan bahwa setidaknya ada tujuh macam kendala praktis  di  lapangan  yang  menghalangi  pertemuan  antaragama  dalam  konteks Indonesia. Pertama, bahwa wacana mengenai dialog antaragama hampir secara merata berlangsung  di  tingkat  elit  terpelajar,  sehingga  di  tingkat  masyarakat  awam  yang jumlahnya lebih besar tidak mendapatkan akses yang cukup kepada wacana tersebut. Dialog  sudah  semestinya  mulai  menyertakan  masyarakat  awam  sebagai  bagian terbesar  umat  beragama,  dan tidak  hanya  menjadi “aktivitas  khusus”  bagi  kaum elit terpelajar.
Kedua,  bahwa  sebagian  besar  aktivis  yang  terlibat  dalam  kegiatan  dialog antaragama kurang begitu agresif dalam memperjuangkan wacana ini. Mereka kurang memiliki “militansi” dalam mengkampanyekan tentang perlunya dialog antaragama di Indonesia.  Hal  ini  berbeda  dengan  sejumlah  aktivis  lain  yang  tampak  lebih  agresif dalam  memperjuangkan  wacana  HAM,  lingkungan  hidup,  perempuan,  pendidikan sipil ( civil education ), dan lain-lain.
Ketiga,  bahwa  sosialisasi  ajaran  agama  di  tingkat  akar  rumput  lebih  banyak dikuasai  oleh  para  juru  dakwah  yang  kurang  menyadari  terhadap  pentingnya  dialog antaragama. Para juru dakwah tersebut mempunyai pandangan agama yang cenderung konservatif.
Keempat,  kurangnya  sarana-sarana  kelembagaan  yang  menunjang  dialog antaragama.  Selama  ini  dialog  antaragama  hanya  lebih  banyak  dibangun  melalui seremoni  dan  aktivitas-aktivitas  intelektual  yang  bersifat  diskursif,  sehingga  dialog antaragama  tersebut  sulit  menjangkau  masyarakat  pada  level  bawah.  Dialog antaragama  akan  sulit  menjangkau  masyarakat  luas  jika  infrastruktur  dialog  tidak tersedia.  Infrasruktur  pokok  yang  harus  disediakan  adalah  yang  berkenaan  dengan penyelesaian suatu konflik.
14 Ulil Abshar-Abdalla, Menjadi Muslim Liberal , Nalar, Jakarta, 2005, hal 34-38
Kelima,  adanya  sejumlah  prasangka  tertentu  yang  berkembang  di  antara sejumlah  aktivis  yang  selama  ini  bekerja  untuk  dialog  antaragama.  Kadang-kadang orang-orang yang mengaku “pluralis” (yakni orang yang setuju dengan adanya dialog antaragama) mempunyai prasangka buruk terhadap kelompok-kelompok konservatif, sehingga  dialog  antara  mereka  sulit  diwujudkan.  Masing-masing  kelompok menganggap  bahwa  kelompok  lain  memiliki  suatu  pemahaman  agama  yang  “sesat” dan “tidak tepat”, sehingga tidak perlu diajak berdialog.
Keenam,  adanya  kesenjangan  sosial  dan  ketidakadilan  di  dalam  masyarakat. Dialog antaragama tidak bisa berlangsung dengan sungguh-sungguh jika masalah ini tidak  diselesaikan  secara  praktis,  sehingga  masing-masing  kelompok  tidak  curiga bahwa  suatu  dialog  tidak  hanya  menjadi  “alat  politik”  untuk  menutupi  suatu ketidakadilan. Masalah ini menjadi penting untuk diangkat dalam konteks masyarakat Indonesia di mana masalah dalam hubungan-hubungan antarumat beragama acapkali dipahami sebagai sisi lain dari ketimpangan sosial dalam masyarakat.
Ketujuh,  bahwa  seringkali  pertikaian  antarumat  beragama  bukanlah  suatu pertikaian  yang  melibatkan  seluruh  umat  dari  suatu  agama  dengan  umat  dari  agama lainnya. Secara sosiologis, umat beragama tidaklah monolitik, atau dengan kata lain, umat beragama tidaklah tunggal, tetapi beragam dan mengalami fragmentasi internal yang  cukup  tajam.  Hal  ini  berarti  bahwa pluralisme  tidak  saja terjadi  dalam  konteks antaragama  saja,  melainkan  dalam  agama  yang  sama  juga  terjadi  perbedaan- perbedaan pandangan yang cukup tajam. Adanya perbedaan pandangan yang berujung pada  terjadinya  pertikaian  dalam  agama  yang  sama  ini  seringkali  menjadi  kendala yang  serius  dalam  membangun  dialog  antaragama.  Oleh  karena  itulah,  dialog antargolongan  dalam  agama  yang  sama  juga  penting  untuk  diwujudkan  di  samping dialog antaragama yang berbeda.
Sementara  itu,  menurut  Ketua  PBNU  Prof.  Dr.  K.H.  Said  Aqil  Siradj,  M.A., untuk  dapat  mewujudkan  kerukunan  antarumat  beragama,  diperlukan  empat tindakan 15 .  Pertama,  perlu  ditanamkan  semangat  religius  ( ruh  at-tadayyun ). Maksudnya, seseorang dalam beragama perlu memahami agamanya secara benar dan komprehensif.  Menanamkan  semangat  religius  dilakukan  terutama  untuk mengembalikan  umat  manusia  kepada  substansi  ajaran  agamanya  masing-masing. Semangat religiositas dapat juga diartikan sebagai upaya mengusung tema kedamaian untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama di antara umat beragama yang berbeda.
Kedua,  menumbuhkan  semangat  nasionalisme  ( ruh  al-wathaniyyah ),  yaitu dengan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa dengan didasari oleh rasa tanggung  jawab  yang  besar  atas  peran  masing-masing    dalam  upaya  menciptakan kemakmuran dan kedamaian dengan mengesampingkan segala perbedaan yang ada.
Ketiga,  memupuk  semangat  pluralitas  ( ruh  at-ta’addudiyyah ),  yaitu  semangat pencarian  kebenaran  manusia  atas  agama-agama  sehingga  tercipta  suatu  kehidupan kompetitif  yang  sehat  di  tengah  keragaman  bangsa.  Spirit  pluralitas  ini  akan mengantarkan  umat  beragama  pada  pemahaman  bahwa  setiap  agama  memiliki kesamaan  dengan  agama  lainnya  sekaligus  memiliki  kekhasan  masing-masing, sehingga  berbeda  antara  agama  satu  dengan  yang  lainnya.  Dari  sinilah  kemudian agama-agama bisa bermuara pada satu kesamaan esensial.
Keempat,  menjaga  semangat  humanitas  dan  kemanusiaan  ( ruh  al-insaniyyah ), yaitu dengan mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM).
Dialog  antaragama  sebagai  bagian  dari  upaya  membangun  toleransi  dan kerukunan  antarumat  beragama  adalah  suatu  keniscayaan  bagi  seluruh  komunitas umat  beragama  di  Indonesia,  termasuk  bagi  NU.  Sebagai  ormas  Islam  terbesar,  NU merupakan  organisasi  yang  memiliki  sikap  inklusif  (terbuka)  dalam  memandang kedudukan  antara  Muslim  dengan  nonMuslim.  NU  mampu  mengembangkan  pola hubungan  yang  harmonis  antara  umat  Islam  dengan  umat  beragama  lain.  Sejak  dulu hingga  sekarang  NU  terus  membangun  gerakan  toleransi  dan  kerukunan  antarumat beragama.
15 Zudi Setiawan, op. cit. , hal. 262-263.
Salah satu bentuk upaya NU dalam upaya membangun toleransi dan kerukunan antarumat  beragama  terlihat  dengan  digelarnya  Dialog  Lintas  Iman  dengan  tema “Bersama  dalam  Keberagaman  untuk  Membangun  Bangsa”  pada  18  Agustus  2016 bertempat di Forest Kitchen &  Gelato, Yogyakarta. Hadir dalam acara tersebut antara lain  Pengasuh  Pesantren  Muda  dari  Jawa  Timur,    Gusdurian  Jogja,  dan  Delegasi Lintas  Iman,  Pendeta,  dan  Pastur  Yogyakarta.  Acara  tersebut  bertujuan  untuk mempererat  tali  silaturahmi  dan  menjalin  hubungan  dari  hati  ke  hati  antarumat beragama  ditengah  maraknya  kasus  intoleransi  antarumat    beragama  yang  terjadi  di Indonesia. 16
Pengasuh  Pesantren  Pare  Kediri,  Misbakhul  Munir  yang  hadir  dalam  acara  itu menyatakan:
“Satu yang menjadi pedoman agama Islam khususnya  NU dan Insyaallah agama lain juga sepakat bahwa  mari kita eratkan tali persaudaraan kita dan  janganlah kita berpecah belah. Mari kita bersama  mengembalikan semangat dan kesadaran untuk    menghargai  kebhinekaan  dan  tidak  terjebak  dalam    gerakan-gerakan intoleransi sampai pada perilaku  kekerasan” 17
Sementara  itu  Pastur  Gereja  Katholik  Santrobetus  Paulus,  Robertus  Triwidodo PR  yang  juga  hadir  dalam  acara  itu  menjelaskan  bahwa  di  Jogja    sendiri  yang  kita kenal sebagai  The City Of  Tolerance belakangan ini juga marak perilaku intoleransi antar umat beragama. Beberapa kasus misalnya penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas  ibadah  dan lain  sebagainya.  Menurutnya,  hal ini adalah tantangan  bersama. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kerukunan di dalam masyarakat di  tengah  keberagaman  ini.  Kalau  kita  kuat  dalam  membangun    kerukunan,  seperti rumput kalau akarnya sudah kuat  dan rekat meskipun ada provokasi pasti akan kuat juga. 18
16 http://www.nu.or.id/post/read/70555/bersama-  membangun-bangsa-dalam-keberagaman.  Diakses pada 19 Agustus 2016.
17 Ibid.
18 Ibid.
Menurut  Ketua  Pimpinan  Cabang  Gerakan  Pemuda  Ansor  NU  Kabupaten Jombang,  Zulfikar  Damam  Ikhwanto,  kerukunan  umat  beragama  adalah  keadaan hubungan  sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,  saling pengertian, saling menghormati, menghargai  kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan  kerja sama  dalam  kehidupan  bermasyarakat,    berbangsa,  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu, pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  bukan  hanya    menjadi  tanggungjawab  para pejabat  pemerintah  dan    pemuka  agama,  melainkan  tanggung  jawab  seluruh  lapisan masyarakat. 19
Dalam  merespons  tindakan-tindakan  intoleransi  dan  terorisme  di  Indonesia, Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  Prof.  Dr.  KH  Said  Aqil Siradj, M.A. menyerukan kepada semua elemen bangsa Indonesia untuk menghargai keragaman  agama,  suku,  bahasa,  dan  budaya  dalam  bingkai  kebinekaan  NKRI. Keragaman  ini  yang  membentuk  Indonesia  sebagai  negara  bangsa,  bukan  negara agama. Ia menyatakan:
“Kita  sepakat  tidak  mendirikan  negara  agama,  tetapi  mendirikan  negara  yang rakyatnya  beragama.  Sekali  lagi,  bukan  negara  agama,  tetapi  negara  yang rakyatnya  beragama.  Mari  kita  lestarikan  dan  junjung  tinggi  keselamatan  NKRI yang  merupakan  darus  salam,  negara  yang  penuh  damai.  Damai  antarsuku, antaragama, dan antarkelompok. Kita sudah sepakat sejak awal” 20
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  NU  merupakan ormas  keagamaan  yang  menerima  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  dasar  negara Indonesia. NU terbukti pula telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
19 Zulfikar  Damam  Ikhwanto,  Urgensi  Teologi  Toleransi  untuk  Kerukunan  Umat  Beragama,  dalam http://www.nu.or.id/post/read/69468/urgensi- teologi-toleransi-untuk-kerukunan-umat-beragama. Diakses pada 02 Juli 2016.
20 http://www.nu.or.id/post/read/72964/pbnu-sekali-lagi-indonesia-bukan-negara-agama .  Diakses  pada 16 November 2016.

## B. Paradigma Pemikiran Dan Praksis Hizbut Tahrir Indonesia Yang Menolak Pancasila
Terhadap  Upaya  Pengokohan  Nasionalisme  Dan  Kerukunan  Umat  Beragama  Di Indonesia
Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  merupakan  bagian  dari  jaringan  Hizbut  Tahrir  (HT), sebuah partai politik sekaligus gerakan Islam yang bergerak secara internasional di lebih dari 40  negara.  Hizbut  Tahrir  adalah  sebuah  partai  politik  yang  berideologi  Islam.  HT  didirikan pada  tahun  1953  di  Al-Quds  (Yerussalem)  Palestina  oleh  Syaikh  Taqiyuddin  An-Nabhani (1908-1977). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir sekaligus politikus ulung.  Ia  juga  adalah  seorang  Qadli  pada  Mahkamah  Isti’naf  (Mahkamah  Banding)  di  Al- Quds 21 .  HTI  selama  ini  terlihat  paling  gencar  dalam  mengkampanyekan  penegakan  syariat Islam  serta berani mengusung tuntutan perjuangan  “Pembentukan Khilafah  Islamiyah” yang ingin  menyatukan  seluruh  dunia  Islam  berada  dalam  satu  bingkai  negara  Khilafah  yang bersifat transnasional. 22
Paradigma  keagamaan  HT  dalam  memandang  relasi  antara  agama  dan  negara  dapat digolongkan  ke  dalam  paradigma  formalistik  (integralistik).  Bagi  HT,  syariat  Islam  telah mengatur  segala  urusan  tanpa  terkecuali,  baik  mengenai  hubungan  manusia  dengan penciptanya,  seperti  salat,  puasa,  zakat,  haji,  dan  sebagainya,  kemudian  hubungan    antara manusia  dengan  dirinya  sendiri,  seperti  dalam  urusan  pakaian,  makanan,  akhlak,  dan sebagainya,  juga  hubungan  manusia  dengan  sesamanya,  seperti  dalam  urusan  pemerintahan, ekonomi,  sosial,  pendidikan,  politik  luar  negeri  dan  lain-lain.  Hizbut  Tahrir  memandang bahwa  syariat  Islam  sesungguhnya  meliputi  keyakinan  spiritual  ( aqidah  ruhiyyah )  dan ideologi  politik  ( aqidah  siyasiyyah ).  Oleh  karena  itu  Hizbut  Tahrir  memiliki  cita-cita  untuk membentuk  sebuah  masyarakat  dan  negara  yang  Islami,  dalam  arti  bahwa  semua  kegiatan kehidupan  dalam  negara  itu  diatur  dengan  hukum-hukum  syariat  di  bawah  naungan  negara khilafah .  Menurut  juru  bicara  HTI,  Muhammad  Ismail  Yusanto,  bahwa  Hizbut  Tahrir mengajak kepada semua orang Islam, baik yang berada di Indonesia maupun di wilayah lain, untuk menciptakan jalan hidup Islami dalam suatu masyarakat dan negara yang berlandaskan ideologi  Islam.  Tujuan  akhir  Hizbut  Tahrir  adalah  kehadiran  masyarakat  yang  diatur  oleh hukum Islam dan dipimpin oleh sistem khilafah. 23
21 Hizbut  Tahrir, Mengenal  Hizbut  Tahrir:  Partai  Politik  Islam  Ideologis ,  Pustaka  Thariqul  Izzah, Bogor, 2002, hal. 34.
22 Zudi Setiawan, Nasionalisme NU , op. cit., hlm. 176-177.
23 Ibid. ,  hlm.  177-178.  Lihat  pula  M.  Imdadun  Rahmat, Arus  Baru  Islam  Radikal:  Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2005, hal. 139.
Kampanye  untuk  membentuk  khilafah  Islamiyah  (imperium  Islam  trans- nasional)  terus-menerus  disuarakan  oleh  HTI  di  Indonesia  dengan  melalui  berbagai aksi  demonstrasi  yang  damai,  spanduk-spanduk,  ceramah,  diskusi  publik,  pengajian, internet, penerbitan buku, majalah, buletin, dan sebagainya. HTI menempatkan sistem khilafah  sebagai  alternatif  kegagalan  sistem  politik  (demokrasi)  dan  ekonomi (kapitalisme) yang tengah berlangsung 24 .
Mengenai pembentukan khilafah Islamiyah (imperium Islam trans-nasional) ini mantan Ketua Umum DPP HTI, Ir. K.H. Muhammad Al-Khaththath mengatakan:
Khilafah  itu  bersifat  lintas  negara,  tapi  bisa  dimulai  dari  satu  negara  dulu,  bisa dimulai  dari  Indonesia  atau  dari  Pakistan  atau  dari  Malaysia,  siapa  yang  lebih siap  dulu.  Kalau  orang  Indonesia  ternyata  lebih  siap,  ya  Indonesia  dulu,  nggak harus  mesti  Mekkah.  Kita  berjuang  untuk  menggabungkan.  Sebenarnya,  negara itu  kan  rangkaian  peristiwa  politik,  sedangkan  politik  itu  seni  kemungkinan, sehingga  bisa  membuat  kemungkinan-kemingkinan  baru.  Syam,  itu  dulu  satu propinsi,  sekarang  lima  negara,  ada  palestina,  ada  Israel,  ada  Lebanon,  ada Jordan, ada Syiria. Dulu satu propinsi itu, sekarang lima negara. Jazirah Arab itu dulu  satu  negara,  sekarang  tujuh  negara, gitu  lho .  Lah  Indonesia  dulu  juga banyak negara, sekarang satu negara 25
Salah satu bentuk upaya kampanye pembentukan khilafah Islamiyah (imperium Islam  trans-nasional)  yang  berdasarkan  syariah  terlihat  dari  aksi  “Tarhib  Ramadhan 1436  H”  yang  dilakukan  oleh  DPD  II  HTI  Kota  Semarang  di  tengah-tengah keramaian  Car  Free  Day  Simpang  Lima  Semarang  dengan  tema  “Ramadhan  Bulan Perjuangan  Syariah  dan  Khilafah”  pada  14  Juni  2015.  Aksi  ini  dilakukan  dalam bentuk  pawai  dari  depan  Kantor  Polda  Jawa  Tengah  dilanjutkan  ke  Jalan  Pahlawan melintasi  Gubernuran  dan  DPRD  Jawa  Tengah,  memutari  lapangan  Simpang  Lima dan  kembali  ke  Jalan  Pahlawan  hingga  membentuk  sebuah  kunci.  Sepanjang perjalanan  diisi  tausiyah  tentang  kemuliaan  bulan  Ramadhan,  peristiwa  besar  yang terjadi  di  bulan  Ramadhan,  dan  ajakan  kepada  kaum  muslimin  untuk  mengisi  bulan Ramadhan dengan perjuangan akan tegaknya syariah dan khilafah, serta seruan untuk menjalankan  seluruh  perintah  dan  larangan  Allah  SWT,  terlebih  semua  perintah  dan larangan tersebut akan terwujud dengan diterapkannya Syariah dan Khilafah. 26
24 Ibid., hlm. 178. Lihat pula Gatra , 6 Mei 2006, hal. 21.
25 Ibid., hlm. 178-179.
26 https://hizbut-tahrir.or.id/2015/06/15/sambut-ramadhan-1436-h-hti-semarang-ingatkan-penegakan- syariah-dan-khilafah/ Diakses pada 02 Desember 2016.
Menurut  Syaiful  Arif,  pandangan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  atas  Pancasila mengandung  kontradiksi.  Di  satu  sisi,  Pancasila  disebut  sebagai  ideologi  kufur  yang  harus ditolak karena keburukan Pancasila di dalam dirinya sendiri.  Di  sisi  lain,  Pancasila  diterima sebagai  seperangkat  falsafah  ( set  of  philosophy ).  Menurut  pandangan  pertama,  Pancasila adalah  ideologi  kufur.  Hal  ini  digambarkan  oleh  Ainur  Rafiq,  dengan  mengutip nasyrah (selebaran)  HTI  yang  bertajug, Al-Banshasila  Falsafah  Kufr  laa  Tattafiq  ma’a  al-Islaam. Karena  kekufuran  ini,  Pancasila  tidak  sesuai  dengan  Islam.  Sementara  itu  menurut pandangan  kedua,  Pancasila  bukanlah  ideologi  kufur,      melainkan      seperangkat      falsafah ( set  of    philosophy ).  Seperangkat  falsafah  ini  baik  di  dalam  dirinya  sendiri  karena  memuat gagasan  filosofis  berupa  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan  keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik. 27
Menurut  Dirjen  Kesbangpol  Kemendagri,  Tanribali  Lamo,  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI)  termasuk  salah  satu  ormas  yang  menolak  mencantumkan  asas  Pancasila  karena menganut  Khilafah  Islamiyah.  Dijelaskan  Tanribali  Lamo,  bahwa  NKRI  dibentuk berdasarkan empat pilar. Kalau ada ormas yang mengusung ideologi di luar Pancasila, jelas hal  itu  melanggar  konstitusi.  Karena  itu,  kalau  pengurusnya  masih  bersikeras mempertahankan asas itu maka  konsekuensinya HTI  akan dilarang beroperasi di  Indonesia. Mereka  akan  dianggap  ilegal.  Patokannya  adalah  UUD  1945.  Kalau  HTI  dibubarkan, menurut  Tanribali,  maka  pengurusnya  tidak  boleh  lagi  beraktivitas  atau  mendirikan  ormas dengan  nama  sejenis.  Untuk  itu,  pembuatan  bank  data  ormas  yang  disinkronisasi  lintas kementerian  bertujuan  untuk  memverifikasi  nama  dan  pengurus  ormas  agar  tidak  bisa  lagi mendirikan ormas. Itu lantaran ke depannya, setiap ormas wajib mendaftarkan organisasinya ke  kementerian  terkait.  Sehingga  ekspengurus  HTI  bakal  tidak  punya  peluang  untuk  aktif kembali mengurus ormas baru. 28
27 Syaiful Arif, Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. II, No. 1, 2016, hlm. 22-23.
28 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/22/mk2264-hti-terancam-dibubarkan-ini- alasannya . Diakses pada 02 Desember 2016.
Terkait  dengan  toleransi  antar  umat  beragama,  Humas  HTI  Kalimantan  Timur,  Adi Victoria  menjelaskan  bahwa  toleransi  merupakan  kata  yang  berasal  dari  Barat.  Secara bahasa,  toleransi  berasal  dari  kata tolerance . Maknanya adalah “ to  endure  without  protest ” (menahan  perasaan  tanpa  protes).  Kata tolerance kemudian  diadopsi  ke  dalam  bahasa Indonesia  menjadi  toleransi  yang  berasal  dari  kata  toleran.  Kata  ini  mengandung  arti: bersikap  atau  bersifat  menenggang  (menghargai,  membiarkan,  membolehkan)  pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya.  Menurutnya,  kata  toleransi  ini  kemudian  dijadikan  alat  oleh  musuh-musuh Islam,  termasuk  kaum  Liberal  yang  ada  di  Indonesia.  Ia  juga  menjelaskan  bahwa  Islam mengartikan  toleransi  dengan  istilah  “ tasâmuh ”  yang  memiliki  arti tasâhul (kemudahan). Artinya,  Islam  memberikan  kemudahan  bagi  siapa  saja  untuk  menjalankan  apa  yang  ia yakini  sesuai  dengan  ajaran  masing-masing  tanpa  ada  tekanan  dan  tidak  mengusik ketauhidan. 29
Sementara itu, Ketua DPP HTI, KH Shiddiq al-Jawi memiliki pandangan bahwa dalam hal  pengaturan  keragaman  atau  kemajemukan  masyarakat  menyangkut  kehidupan  umum, misalnya dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, maka umat non- Islam harus tunduk kepada syariah Islam. Ia menjelaskan:
“Dalam  hal  pengaturan  keragaman  atau  kemajemukan  masyarakat,  secara  garis besar ada dua ketentuan syariah Islam. Pertama: Jika yang diatur itu umat Islam, maka yang menjadi aturan adalah syariah Islam. Maka dari itu, umat Islam harus tunduk  kepada  syariah  Islam  dalam  segala  hal  yang  terkait  dengan  kehidupan mereka,  misalnya  adat-istiadat,  bahasa,  cara  berbusana,  kesenian,  perkawinan, makanan, dan sebagainya.
Kedua:  Jika  yang  diatur  adalah  umat  non-Islam  seperti  penganut  Yahudi, Nasrani,  Hindu,  Budha,  dan  sebagainya,  maka  aturan  yang  diterapkan  ada  dua macam.  Jika  menyangkut  kehidupan  umum,  misalnya  dalam  bidang  kehidupan ekonomi,  politik,  sosial,  dan  sebagainya,  maka  umat  non-Islam  harus  tunduk kepada  syariah  Islam.  Adapun  jika  menyangkut  kehidupan  pribadi,  seperti agama,  ibadah,  makanan,  pakaian,  dan  perkawinan,  maka  umat  non-Islam dibolehkan  menjalankan  agamanya  masing-masing.  Mereka  tidak  boleh  dipaksa masuk Islam” 30
29 https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/05/menyoal-toleransi/ Diakses pada 02 Desember 2016.
30 https://hizbut-tahrir.or.id/2016/08/05/kh-shiddiq-al-jawi-toleransi-beragama-menyerang-islam-dan- syariahnya/ Diakses 02 Desember 2016.
Salah  satu  tindakan  intoleransi  yang  didukung  HTI  terlihat  dalam  kasus Pengusiran  Jemaat  Ahmadiyah  di  Bangka  pada  bulan  Februari  2016.  Juru  bicara Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI),  Yendra  Budiana,  mengatakan  bahwa  Bupati Bangka  Tarmizi  bersama  dengan  Sekretaris  Daerah  Bangka  Fery  Insani,  Komandan Distrik Militer Bangka Letnan Kolonel Infanteri Utten Simbolon, serta ormas Hizbut Tahrir Indonesia bertemu di Restoran Raja Lait pada Kamis, 4 Februari 2016. Mereka membicarakan ultimatum terhadap Ahmadiyah untuk meninggalkan wilayah Bangka. Pada  hari  yang  sama,  ormas  HTI  memasang  spanduk  tentang  acara  Tablig  Akbar penolakan keberadaan Ahmadiyah di Bangka. 31
Serikat  Jurnalis  Keberagaman  (SEJUK)  lewat  press  release  yang  diterima redaksi  Wartabuana.com  menyatakan  bahwa  sejak  beberapa  hari  dan  terutama  pada tanggal  5  Februari  2016,  aparat  tampak  siaga  di  titik-titik  yang  dianggap  rawan menjadi  jalur  masuk  bagi  pihak-pihak  yang  hendak  memprovokasi  di  sekitar sekretariat Ahmadiyah. Upaya pengusiran Jemaat Ahmadiyah ini didukung dua ormas MPI  dan  HTI  yang  mengklaim  mengumpulkan  seribu  massa  gelar  tabligh  akbar  di masjid  Al-Itihad  yang  jaraknya  tidak  jauh  dari  sekretariat  jemaat  Ahmadiyah Bangka. 32
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  HTI  tidak  sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan yang  lebih  luas,  yakni  tentang  pembentukan  Khilafah  Islamiyah  yang  ingin menyatukan  seluruh  dunia  Islam  berada  dalam  satu  bingkai  negara  khilafah.  Hal  ini dapat  dimengerti  karena  HTI  merupakan  bagian  dari  Hizbut  Tahrir  dengan jaringannya yang bersifat internasional. Aspirasi pembentukan Khilafah Islamiyah ini sendiri  bertentangan  dengan  konsep  nasionalisme  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  HTI  juga  merupakan  ormas  keagamaan  yang  tidak  mau  mencantumkan asas Pancasila dalam organisasinya. Maka dari itu, HTI juga tidak melakukan upaya- upaya  dalam  rangka  pengokohan  nasionalisme  karena  ideologinya  bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga terlihat kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
31 https://m.tempo.co/read/news/2016/02/09/058743223/ini-kronologi-pengusiran-jemaat-ahmadiyah- di-bangka Diakses 02 Desember 2016.
32 http://m.wartabuana.com/read/sejuk-jemaat-ahmadiyah-kerap-dapat-intimidasi-dan-ancaman.html Diakses 02 Desember 2016.

## F. Kesimpulan
1.  NU  merupakan  ormas  keagamaan  yang  menerima  Pancasila  sebagai  ideologi  dan dasar negara Indonesia. NU terbukti pula telah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
2.  HTI  tidak  sekedar  memperjuangkan  penegakan  syariat  Islam  di  Indonesia,  akan tetapi  memiliki  tuntutan  yang  lebih  luas,  yakni  tentang  pembentukan  Khilafah Islamiyah  yang  ingin  menyatukan  seluruh  dunia  Islam  berada  dalam  satu  bingkai negara khilafah. Hal ini dapat dimengerti karena HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir  dengan  jaringannya  yang  bersifat  internasional.  Aspirasi  pembentukan Khilafah  Islamiyah  ini  sendiri  bertentangan  dengan  konsep  nasionalisme  Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga merupakan ormas keagamaan yang tidak mau mencantumkan  asas  Pancasila  dalam  organisasinya.  Maka  dari  itu,  HTI  juga  tidak melakukan  upaya-upaya  dalam  rangka  pengokohan  nasionalisme  karena  ideologinya bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga terlihat kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

## Daftar Referensi

## Sumber Buku
Abdalla, Ulil Abshar. 2005. Menjadi Muslim Liberal . Jakarta: Nalar Abdillah,  Masykuri.  2004. Demokrasi  di  Persimpangan  Makna:  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993). Yogyakarta:  PT. Tiara Wacana
Ali,  As’ad  Said.  2009. Negara  Pancasila:  Jalan  Kemaslahatan  Berbangsa .  Jakarta:

## LP3ES
Baidi.  2010. Agama  dan  Multikulturalisme:  Pengembangan  Kerukunan  Masyarakat Melalui Pendekatan Agama , dalam Jurnal Millah Edisi Khusus Desember 2010
Eatwell,  Roger  dan  Anthony  Wright.  2003. Ideologi-ideologi  Politik  Kontemporer . Jakarta: Mediator
Hatta,  Mohammad.  2010. Untuk  Negeriku:  Menuju  Gerbang  Kemerdekaan  Sebuah Otobiografi. Jakarta: Kompas Kholbihi,  Asip.  2012. Pemikiran  KH  Achmad  Siddiq  tentang  Relasi  Islam  dan Pancasila , Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang
Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Moleong,  Lexi  J.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2005. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka Rahmat,  M.  Imdadun.  2005. Arus  Baru  Islam  Radikal:  Transmisi  Revivalisme  Islam Timur Tengah ke Indonesia . Jakarta: Erlangga Riyanto,  Agus.,  dkk.  2008. Panduan  Pendidikan  Sikap  Keberagamaan  dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan . Semarang: Universitas Wahid Hasyim
Rosyada,  Dede  dkk.  2005. Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education):  Demokrasi,
Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta:  Prenada  Media  bekerja sama dengan ICCE UIN Syarif Hidayatullah
Santoso, Listiyono, dkk. 2003. Konstruksi Ideologi Negara : Upaya Membaca Ulang Pancasila , Yogyakarta: NingRat Press
Setiawan, Zudi. 2007. Nasionalisme NU . Semarang: Aneka Ilmu ______________. 2009. Pemikiran, Kebijakan, dan Praksis Politik Nahdlatul Ulama dalam  Menjaga  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  Era Reformasi (1998-2009) , Semarang: Litbang Departemen Agama
______________.  2011. Nasionalisme  Kiai  Asnawi:  Pemikiran  dan  Praksis Nasionalisme  Seorang  Intelektual  Pesantren ,  Tesis  Magister  Ilmu  Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
Titscher, Stefan dkk. 2009. Metode Analisis Teks dan  Wacana .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Zada,  Khamami.  2002. Islam  Radikal:  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju
Sumber Jurnal dan Majalah Victor Silaen, Peran Kristen dalam Merawat Integrasi dan Nasionalisme Indonesia , dalam Jurnal Sociae Polites Vol.VIII No.26 Tahun 2008 hal. 60-62 Millah Edisi Khusus Desember, 2010
Gatra , 6 Mei 2006 Sumber Website: http://www.indonesia.go.id http://jimly.com http://prakosobhairawa.blogspot.com http://www.nu.or.id, http://www.pmii.or.id https://hizbut-tahrir.or.id/ http://m.wartabuana.com https://m.tempo.co