http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Ibrahim Wira Sanjaya 1* , Ali Anis 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: Wirasanjaya001@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  causality  between  tax  revenue,  government expenditure, and economic growth in Indonesia . This type of study is descriptive and  associative. This  study  uses  time  series  data   from  1980  until  2019.  This study  uses  the  Vector  Error  Correction  Model  (VECM)  method,  Johansen Cointegration Test, and Granger Causality Test with tax revenue, government expenditure, and economic growth as independent variables. The results of this study indicate that: (1) There is causality between the tax revenue  variable and the government expenditure variable; (2) there is a one-way causality from the economic growth variable to the government expenditure variable; (3) there is a  one-way  causality  from  the  economic  growth  variable  to  the  tax  revenue variable .
Keywords:

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  kausalitas  antara penerimaan  pajak,  pengeluaran  pemerintah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif, penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1980 sampai 2019. Dalam penelitian ini menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM), uji kointegrasi Johansen dan  uji  kausalitas Grangger dengan  penerimaan  pajak, pengeluaran  pemerintah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel independent. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan  kausalitas  antara  variabel  penerimaan  pajak  dengan  variabel pengeluaran  pemerintah;  (2)  terdapat  kausalitas  satu  arah  dari  variabel pertumbuhan  ekonomi  kepada  variabel  pengeluaran  pemerintah;  (3)  terdapat kausalitas  satu  arah  dari  variabel  pertumbuhan  ekonomi  kepada  variabel penerimaan pajak .
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: H21, H5, O4

## PENDAHULUAN
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama negara berkembang agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia termasuk kedalam kategori negara berkembang yang berdasarkan publikasi World Bank pada tahun 2019 Indonesia termasuk kedalam  kategori  negara  dengan  pendapatan  menengah  ke  atas  ( upper  middle  income country )  dengan  GNI  per  kapita  sebesar  4,050  USD  di  atas  batas  bawah  yang  ditetapkan World Bank yaitu sebesar 4,046 USD. Salah satu masalah utama yang harus dihindari oleh perekonomian Indonesia adalah middle income trap yang membuat perekonomian akan sulit tumbuh  dan  usaha  dalam  mencapai  status  negara  berpendapatan  tinggi  akan  menjadi terhambat. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk keluar dari middle income trap dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal. Jhingan, (2016) menjelaskan bahwa adanya
Info Artikel Diterima: 01 Juli 2022 Disetujui: 30 Agustus 2022
Terbit daring: 01 September 2022
DOI: -
Sitasi: Sanjaya, I, W, & Anis, A, (2022). Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia
JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(3),
Tax Revenue, Governmnet Expenditure, Economic Growth, Granger Causality Test.
Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Granger Causality Test .
kebijakan  fiskal  di  negara  berkembang  memiliki  arti  penting  dalam  menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per kapita negara sangat rendah.  Orang  dengan  pendapatan  tinggi  justru  mengkonsumsi  barang  mewah  dan menyalurkan pada hal yang tidak produktif dengan demikian dibutuhkan kebijakan fiskal agar mengalihkan semua ke jalur yang lebih produktif yang dalam hal ini pajak memiliki peranan penting  sehingga  dapat  membatasi  konsumsi  swasta  dan  difokuskan  untuk  pembentukan modal  pemerintah.  Modal  yang  diperoleh  dari  penarikan  pajak  akan  disalurkan  untuk membiayai  program  pembangunan  ekonomi  dan  investasi  publik  yang  lebih  baik. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukan adanya hubungan kausalitas penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.
Dalam  kebijkan  fiskal,  pengeluaran  pemerintah  juga  memiliki hubungan  yang  erat  dengan pertumbuhan  ekonomi  dimana  pemerintah  akan  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah melalui  pembangunan  infrastruktur  pendukung  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah  guna  menjalankan kebijakan  pendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Sudirman  (2011)  peneriman  pajak  memiliki hubungan kepada pertumbuhan ekonomi dimana ketika adanya perubahan pada tarif pajak akan  mempengaruhi  masyarakat  sebagai  objek  pajak,  perubahan  tarif  pajak  menyebabkan perubahan  pada  pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat  sehingga  akan  mempengaruhi pendapatan nasional.
Keynes  dalam  model  identitas  pendapatan  nasional  yang  dilihat  dari  sisi  pengeluaran menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah,  konsumsi  rumah  tangga    dan  investasi  yang menggambarkan permintaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional pada model yang  dikenal  dengan  indentitas  pendapatan  nasional,  dengan  begitu  dapat  diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (Dumairy, 1996).
Hubungan  kausalitas  penerimaan  pajak  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dijelaskan  oleh Maganya, (2020) bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan struktur pajak agar dapat lebih efisien sehingga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam hal ini masyarakat harus membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas berbagai manfaat yang diterima dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penelitiannya menunjukan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Tanzania. Sedangkan penelitian Irandoust, (2019) menjelaskan bahwa pada 12 negara yang tergabung dalam OECD terdapat kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi  di  negara  Spanyol  dan  Italia  Hal  ini  mendukung  hukum  Wagner  dan  hipotesis Keynes secara bersamaan.
Taha dan Loganathan (2008) yang meneliti hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan  pengeluaran  pemerintah  di  Malaysia  pada  periode  tahun  1970-2006  dengan  hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan kausalitas dua arah yang kuat antara variabel penerimaan  pajak  dengan  pengeluaran  pemerintah  di  Malaysia.  Teori  yang  dikemukakan Peacock  dan  Wiseman  tentang  hubungan  penerimaan  pajak  dari  masyarakat  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  yang  mendasari  dengan  pandangan bahwa  masyarakat  memiliki  tingkat  toleransi  pajak,  yaitu  tingkat  dimana  masyarakat memahami bahwa  besarnya  pemungutan  pajak  dibutuhkan  untuk  membiayai  pengeluaran pemerintah oleh karena itu menurut mereka adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan  pajak  sebagai  penerimaan  pemerintah  sehingga  meningkatkan  pengeluaran pemerintah,  sehingga  masyarakat  memiliki  kesadaran  bahwa  pemerintah  membutuhkan dana  untuk  membiayai  aktivitas  dan  menyebabkan  masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat kesediaan untuk membayar pajak (Mangkoesoebroto, 2001).
Sedangkan  menurut  Sudirman,  (2011)  menyatakan  bahwa  pajak  dalam  kebijakan  fiskal menjadi  penting  karena  penetapan  pajak  dalam  jumlah  tertentu  pada  wajib  pajak  akan
menyebabkan  peningkatan  pendapatan  pemerintah  sehingga  pemerintah  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan.  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat adalah karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah.
Menurut  pendapat  Adolf  Wagner  menjelaskan  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dengan pengeluaran  pemerintah  yakni  mengukur  perbandingan  pengeluaran  pemerintah  dalam persentase terhadap GNP negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke- 19.  Secara  relatif,  pengeluaran  pemerintah  dijelaskan  dalam  hukum  Wagner  adalah  dalam suatu  perekonomian,  apabila  pendapatan  per  kapita  meningkat,  secara relatif  pengeluaran pemerintah  pun  akan  meningkat.  Hasilnya  terbukti  menunjukkan  bahwa  aktivitas pemerintah  dalam  perekonomian  mengalami  kecenderungan  yang  semakin  meningkat. Kecenderungan  ini  oleh  Wagner  disebut  dengan  hukum  selalu  meningkatnya  peranan pemerintah ( law of ever increasing state activity ), Mangkoesoebroto  (2001). Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:
𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝟏 𝐏𝐏𝐊 𝟏 < 𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝟐 𝐏𝐏𝐊 𝟐 <. . < 𝐏 𝐊 𝐏𝐏 𝐧 𝐏𝐏𝐊 𝐧 (1)
Dimana P K PP adalah pengeluaran pemerintah per kapita, PPK adalah pendapatan per kapita atau GDP/jumlah penduduk dan 1,2,...n adalah jangka waktu (tahun)
Keynes  dalam  model  identitas  pendapatan  nasional  yang  dilihat  dari  sisi  pengeluaran menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah,  konsumsi  rumah  tangga    dan  investasi  yang menggambarkan permintaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional pada model yang  dikenal  dengan  indentitas  pendapatan  nasional,  dengan  begitu  dapat  diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional  (Dumairy, 1996). Model identitas pendapatan nasional dapat diformulasikan sebagai berikut:
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀
(2)
Dimana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah dan X-M adalah ekspor-impor

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menganalisis  secara  deskriptif  dan  asosiatif  menggunakan  model  vector autoregression  (VAR),  variabel  independent  yang  meliputi  penerimaan  pajak,  pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi, rentang waktu penelitian dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara dokumentasi dari lembaga resmi yaitu Kementrian Keuangan dan World Bank.
Model yang digunakan dalam persamaan panel VAR sebagai berikut :
𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑡 = 𝛼 10 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛽 11 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑡−𝑖 +   ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 12 𝑃𝑃 𝑡−𝑖 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 13 𝑃𝐸 𝑡−𝑖 + 𝜀 1𝑡 (3) 𝑃𝑃 𝑡 = 𝛼 20 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛽 21 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑡−𝑖 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 22 𝑃𝑃 𝑡−𝑖 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 23 𝑃𝐸 𝑡−𝑖 + 𝜀 2𝑡 (4) 𝑃𝐸 𝑡 = 𝛼 30 +∑ 𝑖=1 𝑛 𝛽 31 𝑃𝑃𝐽𝐾 𝑡−𝑖 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 32 𝑃𝑃 𝑡−𝑖 + ∑ 𝑖=1 𝑛 𝛼 33 𝑃𝐸 𝑡−𝑖 + 𝜀 3𝑡 (5)
Dimana PPJK  adalah penerimaan pajak, PP adalah pengeluaran pemerintah dan PE adalah pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan  Pajak  adalah  s ejumlah  dana  yang  diterima  pemerintah  Indonesia  melalui penetapan  kebijakan  perpajakan yang  diukur  melalui  realisasi  penerimaan  pajak  dan dinyatakan  dalam  satuan  rupiah.  Pengeluaran  Pemerintah  adalah  s ejumlah  dana  yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam menjalankan kinerja dan fungsi yang diukur dalam
satuan rupiah. Pertumbuhan Ekonomi adalah t otal jumlah output produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi di Indonesia yang diukur melalui gross domestic product (GDP) atas harga berlaku yang dinyatakan dalam satuan rupiah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji akar unit bertujuan untuk melihat apakah data penelitian ini terdapat unit root atau tidak agar dapat ditentukan stasioneritas suatu variabel penelitian. Pada data time series, uji akar unit menggunakan uji Augmented Dickey Fuller Test (ADF) dimana data variabel dikatakan stasioner jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Tahap pertama pengujian data di tingkat level, apabila tidak stasioner atau terdapat unit root pada tingkat level maka dilanjutkan  ke  tingkat  first  different  atau  second  different.  Berikut  hasil  olahan  data  dari variabel penelitian.
Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas Variabel Uji Akar Unit Tes Statistik ADF Critical Values 5% Keterangan Penerimaan Pajak Level -2.518715 -2.938987 Tidak Stasioner First Difference -5.606465 -2.941145 Stasioner Second Difference -7.924410 -2.945842 Stasioner Pengeluaran Pemerintah Level -1.411237 -2.938987 Tidak Stasioner First Difference -6.127760 -2.941145 Stasioner Second Difference -12.65923 -2.943427 Stasioner Pertumbuhan Ekonomi Level -1.669618 -2.938987 Tidak Stasioner First Difference -2.669867 -2.943427 Tidak Stasioner Second Difference -11.49583 -2.943427 Stasioner Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2022
Dapat dilihat hasil uji akar unit data variabel penerimaan pajak dengan pengukuran menggunakan  realisasi  penerimaan  pajak,  Variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan pengukuran  menggunakan  realisasi    pengeluaran  pemerintah,  dan  variabel  pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan GDP atas harga berlaku. Seluruh variabel stasioner pada tingkat second difference yang dibuktikan dengan nilai Augmented Dickey-Fuller test statistic yang lebih kecil dari critical value dengan nilai signifikan 5%.
Pemilihan lag optimum berguna untuk menentukan jumlah lag yang digunakan dalam penilitan  guna  mendukung  uji  kointegrasi,  kausalitas  granger,  dan  estimasi  VAR  agar memperoleh hasil yang baik. Pemilihan lag optimum ditentukan oleh kriteria informasi yang direkomendasikan Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), dan Hunnan-Quinn (HQ) dimana informasi lag ditunjukan oleh tanda bintang dan lag yang digunakan adalah lag pada kriteria AIC dengan tanda bintang(*).

## Tabel 2. Hasil Uji Lag Optimum
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 81.23337 NA 2.01e-06 -4.601963 -4.467284 -4.556034 1 110.8993 52.35165* 5.99e-07 -5.817606 -5.278891* -5.633889* 2 121.3862 16.65562 5.57e-07 -5.905070 -4.962317 -5.583564 3 129.8814 11.99327 5.95e-07 -5.875377 -4.528589 -5.416084 4 142.3458 15.39717 5.20e-07* -6.079164* -4.328339 -5.482083
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2022
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  pada  Akaike  Information  Criterion  (AIC) menunjukan  tanda  (*)  pada  Lag  4  dengan  nilai  terkecil  sebesar  -6.079164*.  Maka  dapat disimpulkan bahwa lag 4 merupakan yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian.
Uji stabilitas bertujuan untuk melihat kestabilan model VAR sebelum melakukan uji impuls response function (IRF) dan variance decomposition (VD) agar hasil analisis IRF dan VD bisa dikatakan valid. Model dikatakan stabil apabila semua nilai modulus lebih kecil dari 1 (satu), jika nilai modulus sama dengan 1 atau lebih maka model VAR dinyatakan tidak stabil.
Pada  Tabel  3  menunjukan  bahwa  semua  nilai  modulus  kecil  dari  1  (satu)  sehingga  dapat disimpulkan bahwa model VAR stabil serta hasil uji IRF dan VD dinyatakan valid. Pada Tabel 3  menunjukan  bahwa  semua  nilai  modulus  kecil  dari  1  (satu)  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model VAR stabil serta hasil uji IRF dan VD dinyatakan valid. Uji kointegrasi bertujuan untuk melihat apakah data dari variabel yang diteliti terdapat atau tidak keseimbangan jangka panjang.  Jika  data  dari  variabel  yang  diteliti  tidak  terkointegrasi  maka  dapat  dilanjutkan dengan model VAR, namun jika data terkointegrasi maka harus dilanjutkan dengan model VECM.  Pada  data  time  series,  uji  kointegrasi  me nggunakan  Johansen’s  cointegration  test dimana data variabel dikatakan terkointegrasi jika nilai trace statistic lebih besar dari pada critical value 0,05.
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil dari uji kointegrasi ketiga variable menunjukan nilai trace  statistic lebih  besar  dari  nilai critical  value 0.05  sebesar  sehingga  data  dari  ketiga variabel yang diteliti terkointegrasi dan harus melanjutkan dengan model VECM.
Tabel 3. Hasil Uji Stabilitas VAR Root Modulus -0.243358 - 0.818614i 0.854021 -0.243358 + 0.818614i 0.854021 -0.666988 - 0.505374i 0.836825 -0.666988 + 0.505374i 0.836825 0.501731 - 0.662563i 0.831098 0.501731 + 0.662563i 0.831098 -0.761023 - 0.300197i 0.818092 -0.761023 + 0.300197i 0.818092 -0.813378 0.813378 0.203377 - 0.658250i 0.688952 0.203377 + 0.658250i 0.688952 0.419029 0.419029 No root lies outside the unit circle VAR satisfies the stability condition.
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2022

## Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak, Pengeluaran
Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistics 0.05 Critical Value Prob.** None * 0.418123 35.81191 29.79707 0.0090 At most 1 * 0.267388 17.94254 15.49471 0.0210 At most 2 * 0.207509 7.674950 3.841466 0.0056 Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2022
Uji kausalitas granger bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat atau  kausalitas  dari  variabel  yang  diteliti.  Hasil  uji  kausalitas  granger  bisa  menunjukan hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  satu  variabel  penelitian  kepada  variabel  lainnya  atau menunjukan hubungan kausalitas dua arah antar variabel penelitian. Dalam melakukan uji kausalitas  granger  harus  menggunakan  lag  optimum  yang  sudah  ditentukan  pada  tahap sebelumnya, jadi uji kausalitas granger dalam penelitian ini menggunakan lag ke 4.
Pada  Tabel  5  menunjukan  hasil  uji  kausalitas  granger  yang  menjelaskan  bahwaOutput  uji kausalitas  granger  menunjukan  terdapat  hubungan  kausalitas  dua  arah  antara  variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah yang dibuktikan dengan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar  0.0062  < 0.05 dan 0.0259 < 0.05. Dari hasil ini menunjukan terdapat  hubungan  kausalitas  dua  arah  antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan variabel  penerimaan  pajak.  Output  uji  kausalitas  granger  menunjukan  tidak  terdapat hubungan  kausalitas  dua  arah  antara  variabel  penerimaan  pajak  dengan  pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.0369 < 0.05 dan 0.6552 > 0.05. Dari hasil ini hanya menunjukan terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada penerimaan pajak dengan nilai probabilitas sebesar  0.0369. Output  uji  kausalitas  granger  menunjukan  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  dua  arah antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan    pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.0095 < 0.05 dan 0.4034 > 0.05. Dari hasil ini hanya menunjukan  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  variabel  pertumbuhan  ekonomi kepada pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas sebesar 0.0095 < 0.05.
Tabel 5. Hasil Uji Kausalitas Granger Null Hypothesis: Obs F-Statistic  Prob. D(LN_PP,2) does not Granger Cause D(LN_PPJK,2) 34 4.62425  0.0062 D(LN_PPJK,2) does not Granger Cause D(LN_PP,2) 3.32085  0.0259 D(LN_GDP,2) does not Granger Cause D(LN_PPJK,2) 34 3.01612  0.0369 D(LN_PPJK,2) does not Granger Cause D(LN_GDP,2) 0.61597  0.6552 D(LN_GDP,2) does not Granger Cause D(LN_PP,2) 34 4.22376  0.0095 D(LN_PP,2) does not Granger Cause D(LN_GDP,2) 1.04626  0.4034
Sumber : Olahan Data Eviews 9, 2022
Berdasarkan hasil uji kausalitas granger. Output uji kausalitas granger menunjukan terdapat hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah yang dibuktikan dengan nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.0259 < 0.05 dan 0.0062 < 0.05. Maka didapat hasil bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang diajukan pada  penelitian  ini  diterima  dengan  α  =0,05  bahwa  terdapat  hubungan  kaus alitas  antara penerimaan  pajak  dengan  pengeluaran  pemerintah.  Hal  ini  berarti  bahwa  selama  periode penelitian,  kenaikan  atau  penurunan  penerimaan  pajak  mempengaruhi  pengeluaran pemerintah di Indonesia dan pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taha  dan  Loganathan (2008)  yang  meneliti  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pajak  dengan  pengeluaran pemerintah  di  Malaysia  pada  periode  tahun  1970-2006  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukan  adanya  hubungan  kausalitas  dua  arah  yang  kuat  antara  variabel  penerimaan pajak  dengan  pengeluaran  pemerintah  di  Malaysia.  Penelitian  oleh  Aziz  et  al.  (2000)  juga menunjukan hasil bahwa terdapat hubungan kausaltias dua arah antara variabel pajak dan pengeluaran pemerintah di Malaysia pada periode penelitian tahun 1960-1997. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Al-Zeaud (2015) yang meneliti hubungan kausalitas kebijakan fiskal di Jordania dimana dalam hal ini variabel yang digunakan adalah penerimaan negara yang diukur dengan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah pada periode tahun 1990-2011. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah pada jangka pendek  antara  penerimaan  pajak  dengan  pengeluaran  pemerintah  di  Jordania,  hal  ini mendukung  fiscal  synchronization  hypothesis  dimana  dalam  hal  ini  secara  berkelanjutan besaran pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi penerimaan pajak akibat penyesuaian anggaran  dari  pengeluaran  pemerintah  terhadap  penerimaan  pemerintah  serta  membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan defisit anggaran.
Adanya  hubungan  kausalitas  antara  penerimaan  pajak  dengan  pengeluaran  pemerintah dalam  penelitian  ini  terjadi  karena  adanya  penyesuaian  antara  pengeluaran  pemerintah dengan  penerimaan  pajak,  pemerintah  yang  berusaha  melakukan  berbagai  pengeluaran berupa  pembangunan  infrastruktur,  subsidi,  dan  bantuan  sosial  untuk  menunjang pertumbuhan  ekonomi  membutuhkan  sumber  pembiayaan  yang  besar  sehingga meningkatkan  pungutan  pajak  dari  masyarakat.  Sedangkan,  ketika  pemerintah  mengatur penerimaan  pajak  pada  tingkat  tertentu  akan  membatasi  pengeluaran  pemerintah  akibat ketersediaan  pembiayaan  dimana  penerimaan  pajak  menjadi  sumber  terbesar  dalam penerimaan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ringkasan  apbn  dari  tahun 1980 hingga 2019 penerimaan pajak dan pengeluaran pemeritnah selalu meningkat, hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (1961) dimana dalam keadaan normal, pemerintah meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar  guna  membiayai  pengeluaran  pemerintah  untuk  mengimbangi  pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika terjadi krisis maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaraan guna menyelesaikan krisis dan menyebabkan peningkatkan pungutan pajak oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran akibat adanya krisis. Musgrave (1966) menyatakan pendapat bahwa adanya hubungan pengeluaran pemerintah kepada penerimaan pajak dimana dalam kebijakan anggaran, pemerintah harus menyediakan kebutuhan sosial sehingga pemerintah harus mengenakan pajak atas pengeluaran barang dan jasa yang disediakan.
Berdasarkan  hasil  uji  kausalitas  granger  menunjukan  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan    pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.4034 > 0.05 dan 0.0095 < 0.05. Maka didapat hasil bahwa  H0  diterima  dan  Ha  ditolak.  Sehingga  hipotesis  yang  diajukan  pada  penelitian  ini ditolak  dengan  α  =0,05  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara  pengeluaran pemerintah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti  bahwa  selama  periode  penelitian tinggi atau rendahnya pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedangkan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah di Indonesia.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  hubungan  kausalitas  antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dimasa lalu maupun masa sekarang.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Inchauspe  et  al.  (2020) dimana  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan  ekonomi  kepada pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia  pada  periode  penelitian  tahun  1980-2014  dan mendukung hukum wagner yang menyatakan bahwa aktifitas perekonomian yang dalam hal ini  GDP  mempengaruhi  pengeluaran  pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  juga  dikuatkan  oleh penelitian  Molefe  dan  Choga  (2017)  dimana  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari pertumbuhan  ekonomi  kepada  pengeluaran  pemerintah  di  Afrika  Selatan  pada  periode peneltian  tahun  1990-2015  yang  juga  mendukung  hukum  Wagner.  Sedangkan  hasil  yang bertolak  belakang  ditunjukan  oleh  penelitian  Mostafa  (2021)  dimana  hanya  terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pengeluaran pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi di  Mesir  pada  periode  penelitian  tahun  1952-2020  yang  mendukung  kebenaran  model pendapatan nasional Keynes yang dilihat dari sisi pengeluaran.
Tidak adanya hubungan kausalitas pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan dalam usaha pemerintah melakukan pengeluaran pada berbagai kebijakan masih belum tepat sehingga belum memiliki hubungan kepada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan  kepada  pengeluaran  pemerintah  karena peningkatkan  pada  pertumbuhan  ekonomi  akan  membawa  pengaruh  kepada  pengeluaran pemerintah  guna  mengimbangi  pertumbuhan  ekonomi  dengan  berbagai  kebijakan  dan melakukan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai  dengan  hukum  wagner  yang  melakukan  penelitian  di  negara-negara  eropa  dimana dalam  suatu  perekonomian,  ketika  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan menyebabkan  kecenderungan  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  guna  menstabilkan
perekonomian. Namun hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Keynes dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dengan pendapatan nasional dari  sisi  pengeluaran.  Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  model  Rostow  dan Musgrave yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, negara menjadi pelopor berbagai kebijakan pembangunan guna investasi awal sehingga dalam sebuah perekonomian tergantung pada pengeluaran pemerintah.
Berdasarkan hasil uji kausalitas granger menunjukan tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah  antara  variabel  penerimaan  pajak  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dikarenakan  nilai probabilitas dari kedua variabel sebesar 0.6552 > 0.05 dan 0.0369 < 0.05.Maka didapat hasil bahwa  H0  diterima  dan  Ha  ditolak.  Sehingga  hipotesis  yang  diajukan  pada  penelitian  ini ditolak dengan α =0,05 bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  berarti  bahwa  selama  periode  penelitian  tinggi  atau rendahnya  penerimaan  pajak  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia, namun  pertumbuhan  ekonomi mempengaruhi  penerimaan  pajak  di  Indonesia.  Jadi  hanya terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pertumbuhan ekonomi kepada penerimaan pajak di Indonesia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh  Khan et al. (2017) yang menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan  ekonomi (GDP) kepada penerimaan pajak langsung di Pakistan pada periode penelitian tahun 1976- 2014. Hasil ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Loganathan et al. (2017) yang  menunjukan  hasil  bahwa  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  pertumbuhan ekonomi kepada pajak di Malaysia pada periode penelitian tahun 1970-2015. Penelitian yang dilakukan  oleh  Takumah  (2014)  menunjukan  hasil  yang  bertolak  belakang,  dimana  pada penelitianya di Ghana pada periode tahun 1986-2010, terdapat hubungan kausalitas satu arah dari  penerimaan  pajak  kepada  pertumbuhan  ekonomi  dan  variabel  penerimaan  pajak berpengaruh signifikan positif kepada variabel pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang dan jangka pendek,  pemerintah diminta untuk memperhatikan kebijakan perpajak dengan menurunkan tarif pajak agar masyarakat sanggup membayar dan meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Ghana.
Tidak terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penerimaan pajak dari masyarakat tidak memberikan dampak langsung pada pertumbuhan  ekonomi  karena  penerimaan  pajak  yang  menjadi  sumber  utamapenerimaan pemerintah  harus  disalurkan  terlebih  dahulu  melalui  pengeluaran  pemerintah  berupa kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dan  subsidi  sehingga  dampak  yang  dirasakan membutuhkan waktu, oleh karena itu penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan kepada  penerimaan  pajak  karena  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan penerimaan pajak akibat peningkatkan pendapatan masyarakat selaku objek pajak.
Pemerintah juga akan mengatur tingkat penerimaan pajak berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi  dimana  ketika  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  maka  pemerintah  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  guna menstabilkan  perekonomian  dan  menghindari  inefisiensi  yang  diakibatkan  pengeluaran masyarakat  dengan  pendapatan  tinggi  sehingga  harus  disalurkan  kepada  masyarakat  yang membutuhkan  berupa  subsidi  dan  bantuan  sosial.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan pendapat Jhingan (2016) yang menyatakan bahwa modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan disalurkan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan investasi publik yang lebih  baik.  Dalam  hal  ini,  adanya  perubahan  pada  pertumbuhan  ekonomi  akan  membuat pemerintah berusaha menstabilkan dengan  merubah penerimaan pajak agar lebih produktif. Namun  bertolak  belakang  dengan  model  yang  dikemukakan  Sudirman  (2011)  dimana
penetapan tarif pajak pada tingkat tertentu akan meningkatkan penerimaan negara sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pendapatan nasional.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan model VECM, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan  kausalitas  antara  variabel  penerimaan  pajak  dengan  variabel  pengeluaran pemerintah sehingga ketika terjadi peningkatan atau penurunan variabel penerimaan pajak akan berpengaruh kepada variabel pengeluaran pemerintah dan peningkatan atau penurunan variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  kepada  variabel  penerimaan  pajak;  tidak terdapat  hubungan  kausalitas  antara  variabel  pengeluaran  pemerintah  dengan    variabel pertumbuhan  ekonomi,  namun  terdapat  hubungan  kausalitas  satu  arah  dari  variabel pertumbuhan  ekonomi  kepada  variabel  pengeluaran  pemerintah  sehingga  ketika  terjadi peningkatan  atau  penurunan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  akan  berpengaruh  kepada variabel  pengeluaran  pemerintah,  peningkatan  atau  penurunan  variabel  pengeluaran pemerintah  tidak  berpengaruh  kepada  variabel  pertumbuhan  ekonomi;  tidak  terdapat hubungan  kausalitas  antara  variabel  penerimaan  pajak  dengan  variabel  pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hubungan kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi kepada  variabel  penerimaan  pajak  sehingga  ketika  terjadi  peningkatan  atau  penurunan variabel  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  pada  kepada  variabel  penerimaan  pajak, peningkatan atau penurunan variabel penerimaan pajak tidak berpengaruh kepada variabel pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka  Peneliti  menyarankan  Pemerintah perlu  merumuskan  peraturan  yang  lebih  ketat,  memperhatikan  penegakan  peraturan,  dan transparansi informasi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi  sumber  terbesar  penyumbang  dana  untuk  pengeluaran  pemerintah  dalam menjalankan  berbagai  kebijakan,  menghindari  penggelapan  pajak  dan free  rider dalam masyarakat.  Pemerintah  perlu  memilih  dan  mengawasi  kebijakan  mana  yang  perlu dilaksanakan  dalam  penggunaan  pengeluaran  pemerintah  sehingga  kebijakan  yang  dipilih akan  membawa  dampak  besar  bagi  perekonomian  dan  masyarakat,  tidak  merugikan pemerintah akibat pengeluaran yang tidak tepat, dan tidak terjadi tindak penyelewengan dana pengeluaran  yang  sudah  ditetapkan.  Pemerintah  perlu  melakukan  pengeluaran  guna membangun berbagai infrastruktur potensial yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat dan  adanya  pengeluaran  pemerintah  dalam  membangun  infrastruktur  potensial  akan meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  berbagai  unit  usaha  yang  mengikuti  pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Zeaud, H. A. (2015). The causal relationship between government revenue and expenditure in Jordan. International Journal of Management and Business Research , 5 (2), 117 – 127. https://doi.org/10.1515/ethemes-2014-0009
Aziz, M. A., Habibullah, M. S., Azman-saini, W. N., & Azali, M. (2000). Testing for Causality Between  Taxation  and  Government  Spending :  An  Application  of  Toda-Yamamoto Approach. Journal of Socio-Sciecnce & Humanity , 8 (1), 45 – 50. Bailey,  S.  J.  (1995).  Theories  of  Public  Sector  Growth. Public  Sector  Economics ,  46 – 61. https://doi.org/10.1007/978-1-349-88016-4_3 Bank, W. (2021). Overview Indonesia . Worldbank.Org. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia (Y. Sumiharti (ed.)). Erlangga. I  wayan  Sudirman.  (2011). Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan  Empirikal (1st  ed.). Kencana.
Inchauspe,  J.,  Kobir,  M.  A.,  & MacDonald,  G.  (2020).  Wagner’s  Law  and  the  Dynamics  of Government Spending in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 0 (0), 1 – 22. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1811837 Irandoust, M. (2019). Wagner on government spending and national income: A new look at an old relationship. Journal of Policy Modeling , 41 (4), 636 – 646. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.003
Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (16th ed.). Rajawali Pers. Khan, A. A., Ahmed, B., & Ali, M. (2017). Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation for Pakistan Using Causality Analysis .
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27303.16806
Loganathan, N., Ismail, S., Streimikiene, D., Hassan, A. A. G., Zavadskas, E. K., & Mardani, A. (2017). Tax reform, inflation, financial development and economic growth in Malaysia. Romanian Journal of Economic Forecasting , 20 (4), 152 – 165.
Maganya,  M.  H.  (2020).  Tax  revenue  and  economic  growth  in  developing  country:  an autoregressive distribution lags approach. Central European Economic Journal , 7 (54), 205 – 217. https://doi.org/10.2478/ceej-2020-0018 Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta.
Molefe,  K.,  &  Choga,  I.  (2017).  Government  Expenditure  and  Economic  Growth  in  South Africa:  A  Vector  Error  Correction  Modelling  and  Granger  Causality  Test. Journal  of Economics and Behavioral Studies , 9 (4), 164. https://doi.org/10.22610/jebs.v9i4.1831 Mostafa, M. G. A. A. (2021). The causal link between government expenditure and economic growth in Egypt over the period from 1952 to 2020. Systematic Reviews in Pharmacy , 12 (3), 231 – 243. https://doi.org/10.31838/srp.2021.3.38 Musgrave, R. A. (1966). Prin ciples of budget determination. Public Finance Selected Reading ,
108 – 115.
Taha,  R.,  &  Loganathan,  N.  (2008).  Causality  between  Tax  Revenue  and  Government Spending  in  Malaysia. The  International  Journal  of  Business  and  Finance  Research ,
2 (2), 63 – 73.
Takumah,  W.  (2014).  Cointegration  and  Causality  Between  Tax  Revenue  and  Economic Growth in Ghana. Research Journal of Marketing and Economics Volume , 1 (6), 30 – 44. https://www.researchgate.net/publication/268317314