JIGE 5 (1) (2024) 693-701

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2466

## Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang
R.Permadi Mulajaya 1 , Charis Christiani 1
1 Dosen FISIP UNTAG, Semarang, Indonesia
* Corresponding author email: permadi-mulajaya@untagsmg.ac.id

## Article Info
Article history:
Received February 1, 2024 Approved March 5, 2024

## ABSTRACT
Development  of  institutional  capacity  in  disaster  management  in Magelang Regency through the Disaster Resilient Village (Destana). The number of disasters that occurred in Magelang Regency in 2022 was 624 disaster  events  consisting  of  strong  winds  or  tornadoes,  landslides, house  fires,  forest  or  land  fires, floods  and  volcanoes.  The  aim  of  this research  is  to  analyze  the  Institutional  Capacity  Development  Policy through Disaster Resilient Villages (Destana) in Magelang Regency. The research  methodology  uses  qualitative  methods  with  data  collection techniques  through  observation,  interviews  and  documentation.  The research  results  found  that  institutional  strengthening  in  the  Destana program was achieved by establishing a Village Disaster Risk Reduction Forum (PRB). This forum has been formed since 2015 and is called "Ing Sasmita  Response  Forum  (FORTIS)".  Fortis  consists  of  representatives from  the  community,  government,  vulnerable  groups  and representatives  from  women.  Fortis  has  30  members  with  10  women (33%). Furthermore, strengthening institutions by forming a Volunteer Team  (Disaster  Preparedness  Team)  with  volunteer  team  members coming  from  members  of  the  PRB  forum  and  volunteers.  Apart  from that, the Magelang Regency government also strengthened institutions by  collaborating  between  institutions  and  areas  closest  to  the  border. However, this collaboration does not yet have a cooperation agreement (MoU)  agreed  upon  by  both  parties,  so  it  is  not  yet  binding  on  the parties involved in disaster management.

## ABSTRAK
Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten  Magelang  melalui  Desa  Tangguh  bencana  (Destana).  Jumlah bencana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Magelang  pada  tahun  2022  sebanyak 624 kejadian bencana yang terdiri dari angin kencang atau putting beliung, tanah longsor,  kebakaran rumah, kebakaran hutan atau lahan, banjir, dan gunung  api.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  Kebijakan Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Melalui  Desa  Tangguh  Bencana (Destana)  Di  Kabupaten  Magelang.  Metodologi  penelitian  menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa penguatan  kelembagaan  dalam  program  Destana  dengan  dibentuknya Forum Pengurangan risiko bencana (PRB) Desa. Forum ini sudah terbentuk
Keywords: Policy, Institutional Capacity,
Destana, Magelang Regency
sejak  tahun  2015  di  berinama  “  Forum  Tanggap  Ing  Sasmita  (FORTIS)”. Fortis  beranggotakan  wakil-wakil  dari  masyarakat,  pemerintah,  kelompok rentan  maupun  perwakilan  dari  perempuan.  Fortis  beranggotakan  30 orang  dengan  jumlah  perempuan  sebanyak  10  orang  (33%).  Selanjutnya penguatan  kelembagaan  dengan  membentuk  Tim  Relawan  (Tim  Siaga Bencana) dengan anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB dan relawan.  Selain  itu  juga  penguatan  kelembagaan  yang  dilakukan pemerintah  Kabupaten  Magelang  dengan  melakukan  kerjasama  antar Lembaga  dan  wilayah  terdekat  dengan  perbatasan.  Namun  kerjasama tersebut  belum  memiliki  perjanjian  kerjasama  (MoU)  yang  disepakati keduabelah  pihak,  sehingga  belum  mengikat  pihak-pihak  yang  terlibat dalam penanggulan bencana.
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How  to  cite: Mulajaya,  R.,  &  Charis  Christiani.  (2024).  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Desa  Tangguh  Bencana (Destana) di Kabupaten Magelang. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 693–701. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2466

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Magelang  dalam  penanggulangan  bencana  salah  satunya  melalui  program  desa  Tangguh bencana (Destana). Kabupaten Magelang merupakan daerah di Jawa Tengah yang mempunyai potensi  resiko  bencana  yang  tinggi.  Bencana  merupakan  suatu  peristiwa  sebagai  bagian  dari fenomena  alam  yang  dapat  mengancam  kehidupan  manusia  (Faulkner,  2001).  Badan Penanggulan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten Magelang mencatat    624  kejadian  bencana yang terjadi pada tahun 2022. Akibatnya terdapat bangunan rumah yang mengalami  2.565 rusak ringan, 155 rusak sedang dan 149 rusak berat (http://beritamagelang.id).

## Grafik 1

## Kerusakan Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022

## Sumber: BPBD Kab. Magelang, 2022
Bencana  yang  sering  terjadi  di  Kabupaten  Magelang  yakni  angin kencang  atau  puting beliung dan tanah longsor, disusul dengan kebakaran rumah, kebakaran hutan atau lahan, banjir,
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan 149 155 2,565 Kerusakan Bangunan Rumah Jumlah
gunungapi dan kejadian lain ( https://bpbd.magelangkab.go.id ). Kebijakan penanggulan bencana di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kabupaten  Magelang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2011  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Magelang  dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten  Magelang.  BNPB    dalam  menghadapi  bencanadengan  strategi  melalui pengembangan  desa-desa  atau  kelurahan-kelurahan  yang  tangguh  terhadap  bencana  serta Peraturan bupati Nomor 48b Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  BNPB  menetapkan  Peraturan  Kepala  Badan Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  (Destana). Disaster  governance  paradigms  are  the  underlying ideas  or  approaches  through  which  policy  actors  frame  the  disaster  issue,  develop  policy  goals  and  design policy  instruments  to  reduce  the  risk  of  disasters    (Hall,  1993;  Howlett,  2009).  Disasters  such  as  floods, earthquakes  and  landslides  are  governed  by  a  variety  of  actors  through  multiple  competing  disaster governance paradigms (Manyena, 2012; McEntire, Fuller, Johnston, & Weber, 2002).
Kebijakan  Destana  dilaksanakan  di  Kabupaten  Magelang  sejak  tahun  2015  bertujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak yang merugikan akibat bencana. “Pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan    komitmen  Pemerintah,  identifikasi  risiko  bencana,    pilihan  tindakan  pengurangan  risiko bencana,    pengaturan  pelaku    dan    alokasi  tugas    dan    kewenangan  serta  sumberdaya    yang tersedia  serta  mekanisme  kesiapan    dan    penanggulangan  dampak  bencana”  (Nurjanah, Kuswanda,  Siswanto,  &  Adikoesoemo,  2012).  Perencanaan    yang    jelas  memberikan  arahan kebijakan serta penanggung jawab  program  agar  dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi gap dan overlapping aktifitas (Faturahman, 2018).
Kabupaten Magelang memiliki 8 Kecamatan rawan longsor yaitu kecamatan Borobudur, Windusari,  Bandongan,  Pakis,  Ngablak,  Salaman,  Tempuran  dan  Kajoran.    Ke-8  Kecamatan berada  di  zona  lereng  pegunungan  dan  perbukitan  gunung  Merapi,  Merbabu,  Sumbing  dan Perbukitan  Menoreh  ( https://www.magelangkab.go.id).Eksploitasi sumberdaya  alam  yang berlebihan oleh manusia juga merupakan faktor yang banyak menyebabkan terjadinya bencana longsor (Bachri, 2011). Human interferance such as through uncontrolled land use development in such a susceptible  region  seriously  increases  the  frequency  of  landslides,  especially  during  heavy  rainstorms (Karnawati, 20015).
Tabel 1 Kecamatan Rawan Bencana Longsor di Kab. Magelang No. Nama Kecamatan Zona Bencana 1. Borobudur Zona lereng pegunungan dan  perbukitan  gunung Merapi, Merbabu, Sumbing  dan  Perbukitan Menoreh 2. Windusari 3. Bandongan 4. Pakis 5. Ngablak 6. Salaman 7. Tempuran 8. Kajoran
Sumber: BPBD Kab. Magelang, 2022
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  telah  melaksanakan  Program  Pengurangan Risiko  Bencana  Berbasis  Komunitas  (PRBBK)  tahun  2015.  Dengan  bantuan  dana  APBN terdapat 3 desa tangguh bencana yaitu Desa Margoyoso, Desa Sirahan, dan Desa Ngargomulyo. Ketiga desa itu dipilih karena merupakan desa yang paling rentan terhadap resiko bencana tanah longsor  dan  putting  beliung.  Terdapat  perbedaan  karakter  ancaman  bencana di  3 desa  tersebut yaitu  Desa  Ngargomulyo  memiliki  ancaman  primer   erupsi  Gunung  Merapi,  Desa  Sirahan mempunyai  ancaman  banjir,  Desa  Margoyoso  daerah  rawan  bencana  kekeringan  dan  tanah longsor  (BPBD,  2022).  Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  menjadi  wewenang pemerintah  pusat  dan  daerah  yaitu  membuat  perencanaan  pembangunan  yang  memasukkan unsur-unsur  kebijakan  dalam  penanggulangan  bencana  (Faturahman,  2018).    Kebijakan pembuatan perencanaan penanggulan bencana didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun  2008  tentang  Penanggulangan  Bencana  bahwa  penanggulangan  bencana  merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kebijakan Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Melalui  Desa  Tangguh  Bencana  (Destana)  Di Kabupaten Magelang.

## METODE
Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggunakan latar alamiah dengan maksud  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan  melibatkan berbagai metode  yang  ada  (Creswell,  2013).  Proses    dan    hasil  riset  kualitatif  dianggap  berkualitas  jika peneliti  telah  mempraktikkan  kriteria  kesahihan    ( validity )  (Zamili,  2015).  Menurut  Creswell (2008) kesahihan ( validity ) penelitian kualitatif dengan dua strategi, yaitu validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dye  (2013)  mendefenisikan  kebijakan  publik  sebagai what  government  do,  why  they  do  it, and  what  differentit  makes .  Menurut  Dunn  (2003)  kebijakan  publik  adalah  serangkaian  pilihan tindakan  (termasuk  pilihan  untuk  tidak  bertindak)  untuk  menjawab  tantangan-tantangan  yang menyangkut  kehidupan  masyarakat.  Proses  kebijakan  publik  memang  memiliki  kerentanan untuk  memuat  kepentingan  terselubung  politis  dari  kelompok  tertentu.  Dibutuhkan  pejabat- pejabat publik yang memiliki kredibilitas dan intergritas tinggi dalam hal ini, pasalnya peranan dan  perilaku  manajer  publik  menjadi  sebuah  variabel  penting  yang  menjadi  penentu tendensi kebijakan  publik  (Howlett  &  Walker,  2012).  Dalam  kebijakan  terdapat  aktor  yang  terlibat menurut pendapat Knopfel et al (2007:45-57) ada tiga aktor utama dalam proses kebijakan atau yang lebih dikenal dengan “ the triangle of actors” . Terdiri dari policy arena , public actorsand affected actors . Policy  arena ,  merupakan  mereka  yang  langsung  terlibat  secara  formil  dalam  tiap  proses kebijakan publik seperti pejabat politik dan birokrat. Sementara public actors , merupakan mereka yang  terlibat  secara  tidak  langsung  dalam  proses  kebijakan  namun  pengaruhnya  sebagai representasi  publik  amat  diperhitungkan  seperti  akademisi,  ormas  dan  lainnya. Affected  actors merupakan  mereka  yang  menjadi  target  group  atau  kelompok  sasaran  dari  suatu  kebijakan. Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dalam  bidang  pemerintahan  yaitu  serangkaian  strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi (Grindle, 1997). “Untuk mengukur kapasitas kelembagaan dapat dilihat dari 3 dimensi
yaitu  pengembangan  sumberdaya  manusia  (HRD),  memperkuat  organisasi,  dan  reformasi kelembagaan, dan matriks dimensi kapasitas kelembagaan” Grindle (1997).
Tabel 2
Dimensions and Focus of Capacity-Building Initiatives Dimension Focus TypesofActivities Human Resource Development Supply  of  professional  and technical personnel Training,  condition  of work, recruitment Organizational Strengthening Management system to improve performance  of  specifict  asks and functions; micro structures Incentive systems, utilization  of    personnel, leadership,  organizational culture,  communications, managerial structures Institutional Reform Institutions and systems; macrostructures Policyand  legal  change, constitutionalreform
Sumber: Grindle, 1997
Penjelasan tabel di atas untuk mengukur kapasitas pengembangan kelembagaan pertama dapat  diiintervensi  dari  sumberdaya  manusia  secara  terpadu  meliputi  upaya  pelatihan, memperbaiki  kondisi  kerja,  dan  rekrutmen  yang  tepat  terintegrasi.  Kemudian  dalam  dimensi penguatan  organisasi  terpadu  meliputi  system  insentif,  pemanfaatan  personil,  kepemimpinan, budaya  organisasi,  komunikasi,  dan  struktur  manajer  terintegrasi.  Sedangkan  dalam  dimensi reformasi kelembagaan terpadu mencakup system  kelembagaan, dan struktur makro organisasi. Artinya untuk dapat membangun kapasitas kelembagaan, tiga aspek tersebut memegang peranan penting serta ketiga dimensi tersebut harus diupayakan dapat berjalan secara terpadu dalam suatu lembaga.  Tujuannya  tidak  lain  untuk  menciptakan  lembaga  yang  mampu  mengembangkan kapasitasnya dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.
Kebijakan publik menurut pandangan Dye (2013) what government do, why they do it, and what  different  it  makes .    Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  menjalankan  program  Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk penanganan bencana. Setelah program Destana dilaksanakan maka  selanjutnya  dibentuk  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FRB)  di  tingkat  desa. Pembentukan  FPRB  pertama  di  Kabupaten  Magelang  ialah  desa  Ngargomulyo  yang  dibentuk atas  dasar  prakarsa  masyarakat.  FRB  pertama  yang  ada  di  Kabupaten  Magelang  yang menginisiasi  dibentuknya  Forum  PRB  di  tiga  desa  lain  di  Kecamatan  Dukun  yakni,  Desa Sumber,  Krinjing,  dan  Sengi  (Maryoto,2018).  Lembaga  BPBD  Kabupaten  Magelang  melalui program  Destana  memberikan  pengarahan  dalam  upaya  penanggulangan  bencana.  Pola  yang dilakukuan  dengan  mengingat  muatan-muatan  yang  ada  di  sekitar  seperti  mengenal  bencana yang bias terjadi  di lingkungan tempat tinggal. Penguatan kapasitas masyarakat, pemetaan jalur evakuasi, apa , siapa, dimana dan kapan mereka harus bertindak ketika terjadi bencana dan lain- lain. Hal tersebut membetuk masyarakat mampu berdaya dan tangguh dalam menghadapi setiap kejadian  bencana  yang  sewaktu-waktu  terjadi.  Menurut  pendapat  Grindle  (1997) “pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dalam  bidang  pemerintahan  yaitu  serangkaian  strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi”.
Pemerintah kabupaten Magelang melalui BPBD selalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mau pindah ke daerah yang lebih aman. Namun  mereka  menolak  himbauan  pemerintah  dengan  berbagai  alasan.  Pemerintah  daerah harus  mengambil  langkah-langkah  proaktif  sebagai  bentuk  usaha  penanggulangan  bencana. Kebijakan publik adalah  serangkaian pilihan tindakan (termasuk pilihan  untuk tidak bertindak) untuk  menjawab  tantangan-tantangan  yang  menyangkut  kehidupan  masyarakat  (Dunn,  2003). Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  melakukan  sosialisasi  dan  penyadaran terhadap masyarakat akan rawan bencana. Selain itu juga melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat  dan  mewujudkan  desa  “Bersama“  sebagai  penyangg  ata  tempat  penampungan evakuasi  sementara  jika  terjadi  bencana.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  berupaya untuk menyiapkan masyarakatnya untuk siap siaga dalam menghadapi setiap bencana yang akan melanda daerahnya. Sementara itu jumlah kejadian dan jenis bencana tertuang dalam diagram di bawah ini.
Diagram 1 Sebaran Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022

## Sumber: BPBD KabupatenMagelang, 2022
Pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang telah terjadi bencana tanah longsor. Kejadian bencana  tanah  longsor  paling  banyak  terjadi  di  Kecamatan  Salaman  dengan  48  kejadian. Disusul,  Sawangan  24  kejadian,  Kajoran  23  kejadian,  Borobudur  20  kejadian,  Tempuran  19 kejadian, dan Kaliangkrik 15 kejadian. Kecamatan lain seperti Bandongan, Candimulyo, Dukun, Grabag,  Mertoyudan,  Mungkid,  Ngablak,  Pakis,  Salam,  Secang,  Srumbung,  Tegalrejo  dan Windusari, di bawah 10 kejadian tanah longsor.
Grafik 2 Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022
Sumber: BPBD KabupatenMagelang, 2022
[CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] [CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] [CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] [CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] [CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] [CATEGORY NAME] [ [PERCENTA GE] [CATEGORY
NAME] [ [PERCENTA
GE]
[CATEGORY NAME][[PERCENTA GE] Jumlah & Jenis Bencana 0 50 48 24 23 20 19 15 Bencana Tanah Longsor Jumlah
Dengan  banyaknya  jumlah  bencana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Magelang  maka  BPBD melakukan penguatan kelembagaan. Penanganan bencana dengan penguatan kelembagaan dapat dilihat  dari  sisi  formal  dan  non  formal.  Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dalam  bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi Grindle, 1997). Formal meliputi pemerintah pusat dan daerah, sementara non formal seperti forum-forum ditingkat nasional dan lokal yang dibentuk  untuk  mendukung  upaya  pengurangan  risiko  dan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana. Ada dua jenis kelembagaan dalam program Destana yaitu :
a. Forum Pengurangan risiko bencana (PRB) Desa
Desa perlu membentuk forum PRB untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang  terjadi  diwilayahnya.  Forum  ini  berada  di  luar  struktur  resmi  pemerintahan  desa  namun pemerintah  bisa  terlibat  di  dalamnya.  Forum  ini  dapat  dibentuk  secara  khusus  namun  dapat mengembangkan forum yang sudah ada. Forum ini harus bisa mewakili semua unsur masyarakat dan  mengikut  sertakan  kelompok  marginal,  rentan  dan  terpinggirkan  dalam  kepengurusannya, forum harus dapat menghadirkan dan menyuarakan kepentingan semua unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Forum  perlu  menjamin  adanya  kelompok  kerja  yang  kompak,  efektif,  kreatif  dan  dapat dipercaya.  Forum  diberikan  kewenangan  dan  status  hukum  yang  pasti  agar  dapat  menjalin kerjasama  dan  hubungan  kelembagaan  dengan  pemerintahan  desa  dan  pemangku  kepentingan lainnya. Forum di harapkan dapat menyusun rencana  kerja yang realistis dan mudah dikerjakan dilengkapi  dengan  prioritas  rencana  aksi  serta  sumber  penganggarannya.  Forum  ini  sudah terbentuk sejak tahun 2015 di beri nama “ Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Forum ini sudah dilengkapi dengan kepengurusan dan AD/ART serta  dilegalisasi oleh Pemerintahan Desa dengan  SK  Kepala  Desa  Nomor  188.4/19/KEP/19/2015.    Fortis  sudah  berjalan  aktif  dengan program-program  pengurangan  risiko  yang  terencana.  Fortis  beranggotakan  wakil-wakil  dari masyarakat,  pemerintah,  kelompok  rentan  maupun  perwakilan  dari  perempuan.  Fortis beranggotakan 30 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 10 orang ( 33%). b. Tim Relawan (Tim Siaga Bencana)
Tim  Relawan  adalah  kelompokmasyarakat  yang  telibataktif  dalam  kegiatan-kegiatan  tanggap darurat  dan  pemulihan  pasca  bencana.  Tim  ini  pada  saat tidak  terjadi  bencana  dapat  berperan sebagai pendorong upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB  namun lebih diutamakan dari mereka yang siapsediamenjadirelawanbencana. Kedua  kelembagaan  Destana  ini  membutuhkan  legalisasi  agar  (a)  Pembudayaan  partisipasi warga  dan  para  pemangku  kepentingan  (b)  Menjamin  keberlanjutan  Destanapasca  program  (c) Membangun dukungan politis penentu kebijakan di level komunitas desa (d) Kelembagaan yang jelas  dan  dilindungi  sistem  regulasi  memberikan dasar  hukum    bagi  lembaga  untuk  melakukan pengerahan  sumberdaya  (d)  Teranggarkan  dana  penenggulangan  bencana  dalam  anggaran pemerintah di level komunitas, misalnya APBDes.
Tujuannya  adalan  sebagai  dasar  yuridis  untuk  memasukkan  rencana-rencana  aksi  dan kebutuhan ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah maupun non pemerintah. Menjadi wadah  untuk  melestarikan  rasa  kegotong  royongan.  Terdapat  pencegahan  dan  koreksi institusional  atas  pembangunan  yang  meningkatkan  kerawanan  bencana  di  tingkat  desa  dan adanya  wadah  rembugan  antar  pihak  dalam  penanganan  bencana.  Sementara  kerjasama  antar Lembaga  dan  wilayah  dalam  rangka  pengurangan  risiko  bencana  sudah  ada  upaya  untuk melakukan kerjasama dengan desa lain. Pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan wilayah lain dalam rangka mengurangi risiko bencana. Kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama
dengan  mengikuti  pelatihan,  simulasi  dan  bantuan  relawan,  bahan  pangan  maupun  sarana prasarana.  Namun  kerjasama  tersebut  belum  memiliki  perjanjian  kerjasama  (MoU)  yang disepakati kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Dengan  banyaknya  jumlah  bencana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Magelang  maka  BPBD melakukan  penguatan  kelembagaan.  Penguatan  kelembagaan  dalam  program  Destana  dengan dibentuknya  (1)  Forum  Pengurangan  risiko  bencana  (PRB)  Desa.  Forum  ini  sudah  terbentuk sejak tahun 2015di beri nama “ Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Fortis beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, pemerintah, kelompok rentan maupun perwakilan dari perempuan. Fortis  beranggotakan  30  orang  dengan  jumlah  perempuan  sebanyak  10  orang  (  33%).  (2)  Tim Relawan (Tim SiagaBencana) dengan anggota tim relawan berasal dari anggota forum PRB dan relawan.  Penguatan  kelembagaan  lainnya  dengan  melakukan  kerjasama  antar  Lembaga  dan wilayah.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  sudah  menjalin  kerjasama  dengan  wilayah lain  dalam  rangka  mengurangi  risiko  bencana.  Namun  kerjasama  tersebut  belum  memiliki perjanjian kerjasama(MoU) yang disepakati keduabelah pihak, sehingga belum mengikat pihak- pihak yang terlibat dalam penanggulan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachri,  S.  (2011).  Analisis  Daerah  Rawan  Longsor  Untuk  Penataan  Penggunaan  Lahan.
Pendidikan Geografi, 16 (1).
BPBD: https://bpbd.magelangkab.go.id/diunduh pada tanggal 3 November 2020.
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Qualitatif,  and  Mixed  Approach(2nd  ed).Thousand  Oaks. California: Sage Publications.
Creswell,  J.  W.  (2008). Educational  Research;  planning,  conducting,  and  evaluating  qualitative  and quantitative research. Boston: Pearson. Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik (Kedua).  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Dye,  T.  R.  (2013). Understanding  Public  Policy,  Fourteenth  Edition. United  State:  Pearson Education.
Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3 (2).
Faulkner,  B.  (2001).  Towards  a  Framework  for  Tourism  Disaster  Management. Tourism Management, 2 (22), 135-147. Grindle. 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries . Boston: MA, Harvard Institute for International Development.
Hall,  P.  A.  (1993).  Policy  Paradigms,  Social  Learning,  and  the  State:  The  Case  of  Economic Policymaking in Britain. Comparative Politics, 25 , 275-296.
Howlett,  M.  (2009).  Process  sequencing  policy  dynamics:  Beyond  homeostasis  and  path dependency. Journal of Public Policy, 29 (3), 241-262.
Howlett, M., & Walker, R. . (2012). Public Managers in the Policy Process: More Evidence on the Missing Variable? The Policy Studies Journal , 40 (2) , 211–233. https://www.magelangkab.go.id/diunduh 1 November 2020. http://beritamagelang.id/diunduh pada tanggal 5 November 2020. Karnawati, D., Ibriam, I., Anderson, M.G., Holcombe, E. A., Mummery, G.T., Renaud, J.P & Wang, Y., An initial approach to identifying slope stability controls in Southern Java and
to providing community-based landslide warning information. Landslide Hazard and Risk, eds. T. Glade, M.G. Anderson & M. J. Crozier, John Wiley and Sons: New York, pp. 733- 763. 2015.
Knopfel,  P.,  Laurrue,  C.,  Varone,  F.,  &  Hill,  M.  (2007). Public  Policy  Analysis .  Bodmin:  MPG Books.
Manyena,  S.  B.  (2012).  Disaster  and  Development  Paradigms:  Too  Close  for  Comfort? Development Policy Review, 30 (3), 327-345.
McEntire, D. A.,  Fuller,  C., Johnston, C. W., &  Weber, R. (2002). A Comparison of Disaster Paradigms: The Search for a Holistic Policy Guide. Public Administration Review, 62 (3), 267- 281.
Nurjanah,  R.  S.,  Kuswanda,  D.,  Siswanto,  B.,  &  Adikoesoemo.  (2012). Manajemen  Bencana. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
PeraturanPemerintahNomor 21 tahun 2008 tentangPenanggulanganBencana, ( Jakarta: 2008).
PeraturanKepala  Badan  Nasional  PenanggulanganBencanaNomor  1    Tahun  2012 tentangPedomanUmumDesa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), (Jakarta: 2012).
Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2011  tentangOrganisasi  dan  Tata  Kerja  Badan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenMagelang, (Magelang: 2011).
Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014  tentangPenyelenggaraanPenanggulanganBencana  di KabupatenMagelang, (Magelang: 2014).
Setyaningsih, W., &  Sholeh, M. (2010). Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah Di Wilayah Grabag Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Sains dan Teknologi, 8 , 1. Wuryanti,  T.  (2006). Kerangka  Aksi  Hyogo:  Pengurangan  Resiko  Bencana  2005-2015  Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. Jakarta: MPBI. Yulianto,  A.,  &  Mutiarin,  D.  (2018).  Pelaksanaan  Collaborative  Governance  Dalam  Desa Tangguh  Bencana  (DESTANA)  (Studi  Kasus  Di  Desa  Poncosari  Kecamatan  Srandakan Kabupaten  Bantul). Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-8 (pp.  978-623-90018-0-3).  Medan: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA).
Yumantoko. (2019). Stakeholder Collaboration in Handling Disaster-Based Tourism Destination in The Rinjani Mountain National Park. Journal of Forestry Research, 3 , 15-28.
Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan  Kesahihan Riset Kualitatif. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9 (2), 283-304. https://doi.org/10.35316/10.1234/vol3iss2pp230 .