## Penghitungan Kemiskinan Multidimensi

## Mokhamad Haris
Mahasiswa Magister Ilmu Adm Publik-FIA, Universitas Brawijaya
Abstract: Poverty  is  not  just  economic  issues,  but  it  is  a  complex  and multidimensional  problem.  Therefore,  we  need  a  multidimensional  poverty indicators  (covering  various  dimensions  of  life)  as  a  complement  unidimensional poverty  indicator  (economic  dimension)  that  had  been  used  officially  in  various countries, including Indonesia. Preparation of multidimensional poverty indicators is done by identifying the dimensions of life that was instrumental in the process of utilization of human beings in the face of poverty. The dimensions are also adjusted and  should  be  relevant  to  the  demands  of  development,  both  in  the  regional context, in line with the ideals of the national government, as well as the demands of  international  development  (SDGs).  The  method  used  in  the  calculation  of multidimensional poverty index is Alkire-Foster’s method.
Keywords: Alkire-Foster, multidimentional poverty, MPI, SDGs
Abstrak: Kemiskinan  bukan  hanya  sekadar  permasalahan  ekonomi,  namun merupakan  permasalahan  yang  kompleks  dan  multidimensional.  Oleh  karenanya, diperlukan suatu indikator kemiskinan yang multidimensional (mencakup berbagai dimensi  kehidupan)  sebagai  penyempurna  indikator  kemiskinan  unidimensi (dimensi  ekonomi)  yang  selama  ini  telah  digunakan  secara  resmi  di  berbagai negara,  termasuk  Indonesia.  Penyusunan  indikator  kemiskinan  multidimensi dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dimensi-dimensi  kehidupan  yang  sangat berperan  dalam  proses  pendayagunaan  manusia  dalam  menghadapi  kemiskinan. Diimensi-dimensi  tersebut  juga  disesuaikan  dan  harus  relevan  dengan  tuntutan pembangunan,  baik  dalam  konteks  kedaerahan,  sejalan  dengan  cita-cita pemerintah  nasional,  maupun  tuntutan  pembangunan  internasional  (SDGs). Metode  yang  digunakan  dalam  penghitungan  indeks  kemiskinan  multidimensi adalah metode Alkire-Foster.
Kata Kunci: Alkire-Foster, kemiskinan multidimensi, MPI, SDGs
Studi  ilmu  administrasi  publik  merupakan  salah  satu  percabangan  ilmu pengetahuan  yang  berfokus  pada  serangkaian  aktivitas  terencana  yang  dilakukan secara  bersama-sama  melalui  tata  kelola  kepemerintahan  guna  memberikan pelayanan  kepada  publik.  Salah  satu  wujud  nyata  dampak  dari  adanya  pelayanan publik yang baik adalah meningkatnya kesejahteraan publik. Oleh karenanya, setiap kegiatan  perencanaan  atau  kebijakan  publik,  mulai  dari  perumusan  perencanaan, implementasi  perencanaan,  sampai  dengan  evaluasi  hasil  kebijakan  publik  harus berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  publik.  Indikator  utama  untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan publik dapat dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakatnya.
Kemiskinan  memang  merupakan  permasalahan  klasik  yang  selalu menghantui  pembangunan  di  belahan  dunia  manapun.  Setiap  daerah  dan  negara selalu berusaha dan berlomba-lomba untuk memerangi kemiskinan yang melingkupi masyarakatnya.  Oleh  karenanya,  dalam  menyusun  sebuah  formulasi  perencanaan
pembangunan untuk memerangi kemiskinan, perlu didukung dengan pengidentifikasian  akar  permasalahan  yang  menjadi  penyebab  utama  kemiskinan. Ketersediaan  data,  informasi,  serta  analisis  yang  akurat  mengenai  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  kemiskinan  tentu  sangat  relevan  dan  diperlukan,  sehingga perencanaan  penanggulangan  kemiskinan  ke  depannya  diharapkan  dapat  lebih optimal dan efektif.
Sudah sejak puluhan tahun silam para ahli sepakat dan menyimpulkan bahwa kemiskinan  adalah  sebuah  permasalahan  yang  kompleks  dan  multidimensional. Kemiskinan  tidak  dapat  hanya  dipandang  sebagai  permasalahan  satu  sisi  tertentu, melainkan  ada  banyak  dimensi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Namun  sayangnya, kesimpulan  tersebut  hanya  berhenti  pada  tataran  teori  dan  masih  belum diimplementasikan secara nyata dalam melakukan evaluasi aktivitas pembangunan. Meskipun  metode  penghitungan  indikator  kemiskinan  multidimensi  telah diperkenalkan oleh Alkire dan Foster melalui Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)  sejak  tahun  2010,  namun  sampai  dengan  saat  ini,  baik  secara nasional di Indonesia maupun secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  indikator  kemiskinan  yang  digunakan  untuk  melakukan  evaluasi pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah indikator kemiskinan unidimensional, yang memandang bahwa kemiskinan hanya sebatas permasalahan satu dimensi, yakni dimensi ekonomi saja.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  metode  penghitungan  indeks kemiskinan  multidimensi  yang  diadopsi  dari  OPHI  (2011),  namun  telah  disesuaikan dan relevan bagi daerah-daerah di Indonesia.  Secara tidak langsung,  kajian ini juga mendorong  pihak-pihak  yang  selama  ini  berwenang  dalam  penentuan, penghitungan,  hingga  pemanfaatan  data  dan  informasi  mengenai  indikator kemiskinan  makro  di  Indonesia  untuk  mulai  mempertimbangkan  penggunaan indikator kemiskinan multidimensi sebagai salah satu bahan evaluasi pembangunan. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  cita-cita Sustainable  Development  Goals (SDGs),  yang salah satu tujuannya adalah memerangi kemiskinan multidimensi (BPS, 2014).

## Tinjauan Pustaka
Konsep dan teori tentang kemiskinan sangat banyak dan beragam, mulai dari yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  lembaga/instansi  pemerintah,  hingga  badan- badan  internasional,  seperti World  Bank .  Namun  secara  garis  besar,  cara  pandang terhadap permasalahan kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan unidimensi dan  kemiskinan  multidimensi.  Kemiskinan  unidimensi  merupakan  kemiskinan  yang diukur  atau  dilihat  hanya  berdasarkan  satu  dimensi,  yakni  dimensi  ekonomi (moneter).  Kemiskinan  unidimensi  hanya  memandang  fenomena  kemiskinan  dari sisi kemampuan pendapatan atau pengeluaran (konsumsi). Angka kemiskinan resmi secara  global  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia  dan World  Bank sampai dengan saat ini masih mengacu pada kemiskinan unidimensi.
World  Bank menggunakan  pendekatan  pendapatan  untuk  menentukan kemiskinan, di mana seseorang dengan rata-rata pendapatan per kapita per hari di bawah  $  1,25-2  PPP  ( purchasing  power  parity )  dikategorikan  sebagai  penduduk miskin.  Sementara  di  Indonesia,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  selaku  instansi
pemerintah  yang  berwenang  melakukan  penghitungan  angka  kemiskinan  resmi, menggunakan pendekatan pengeluaran. Seseorang yang rata-rata pengeluaran per bulannya  di  bawah  standar basic  needs riil  yang  ditentukan  (Garis  Kemiskinan atau GK)  dikategorikan  sebagai  penduduk  miskin.  Ada  tiga  indikator  kemiskinan  yang biasanya  disajikan,  yaitu:  persentase  penduduk  miskin  ( headcount  index ),  indeks kedalaman  kemiskinan  ( poverty  gap  index ),  dan  indeks  keparahan  kemiskinan ( poverty  severity  index ).  Ketiganya  biasa  dikenal  dengan  FGT-index,  karena dirumuskan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (Ravallion, 1998).
Sementara itu, kemiskinan multidimensi merupakan kemiskinan yang dilihat atau diukur dari banyak dimensi (aspek). Konsep mengenai kemiskinan multidimensi sudah  sejak  lama  digagas  oleh  Amartya  Sen  melalui  berbagai  tulisannya,  yakni sekitar  pertengahan  dekade  1980an.  Salah  satu  tulisan  Sen  mengenai  kemiskinan multidimensi  dituangkan  dalam  bukunya  “ Development  as  Freedom ”  (1999)  yang menyatakan  bahwa  pendapatan  ( income )  bukanlah  instrumen  satu-satunya  untuk menentukan  kemampuan  ( capability )  seseorang.  Menurut  Sen  (1999),  ada  sisi-sisi lain  yang  mengalami  deprivasi,  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  sama  besarnya dengan  perhatian  terhadap  permasalahan  pendapatan  dalam  memahami kemiskinan.  Sisi-sisi  lain  tersebut  di  antaranya  adalah:  pengangguran,  kesehatan, pendidikan,  hak  asasi,  kebebasan,  dan  berbagai  variabel  sosial  lainnya.  Pemikiran Sen  inilah  yang  kemudian  diaplikasikan  melalui  penelitian  Alkire  dan  Foster  dari OPHI  (2011),  yang  kemudian  melahirkan Multidimensional  Poverty  Index (MPI). Dalam MPI, ada tiga angka yang biasanya disajikan, yaitu:
(i) persentase  penduduk  miskin  multidimensi  (headcount  ratio  atau  H), menggambarkan  seberapa  banyak  penduduk  yang  mengalami  miskin multidimensi di suatu daerah;
(ii) intensitas  kemiskinan  multidimensi  (A),  menggambarkan  seberapa  banyak dimensi yang terdeprivasi. Semakin besar nilai A menunjukkan semakin banyak dimensi  yang  terdeprivasi,  yang  berarti  pula  semakin  kompleks  permasalahan kemiskinan di daerah tersebut;
(iii) indeks  kemiskinan  multidimensi  (MPI),  menggambarkan  tingkat  kemiskinan multidimensi secara keseluruhan di suatu daerah.
Penelitian tentang MPI di luar negeri sudah dilakukan beberapa kali, dan bahkan sudah  diaplikasikan  di  beberapa  negara  seperti  Tiongkok,  Kolombia,  Malaysia, Bhutan, India, dan Brasil. Masing-masing peneliti dan negara menggunakan dimensi dan  indikator  yang  sedikit  berbeda  dengan  konsep  MPI  awal  yang  diusung  oleh Alkire-Foster (AF). Hal ini untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada di negara  atau  daerahnya  masing-masing.  Inilah  yang  menjadi  salah  satu  keunggulan pengukuran  kemiskinan  multidimensi  dengan  metode  AF,  di  mana  setiap daerah/negara bisa melakukan modifikasi dimensi dan indikator MPI sesuai kondisi daerah/negaranya masing-masing.
Di  Indonesia,  penelitian  tentang  MPI  pernah  dilakukan  oleh  Hanandita  dan Tampubolon  (2015)  dan  Prakarsa  (2015).  Hanandita  dan  Tampubolon  (2015) menggunakan  dimensi  pendapatan,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Sedangkan
Prakarsa  (2015)  menggunakan  dimensi  kesehatan,  pendidikan,  dan  standar  hidup layak.

## Pembahasan
Sumber data yang digunakan dalam penghitungan MPI ini menggunakan raw data Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  BPS.  Hal  ini  karena  data  Susenas sudah  tersedia  lengkap  dan  secara  komprehensif  memuat  semua  jenis  data  pada dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang diperlukan. Data Susenas juga sangat besar sehingga bisa dilakukan estimasi sampai tingkat kabupaten/kota dan memiliki series  waktu  yang  panjang,  sehingga  dapat  dibandingkan  antar  waktu  dan  antar wilayah.  Sedangkan,  metode  yang  digunakan  untuk  penghitungan  MPI  mengacu pada formula Alkire Foster (AF).

## Gambar 1 Kerangka Pikir Kemiskinan Multidimensi
Berangkat  dari  berbagai  konstruksi  pemikiran  sebagaimana  yang  telah diuraikan pada Tinjauan Pustaka, maka dilakukanlah kajian ini sehingga dapat lebih memperbaiki dan melengkapi penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia, baik  dari  sisi  dimensi  dan  indikator  yang  digunakan  maupun  argumentasi  yang menjadi  justifikasi  atas  penggunaan  dimensi  dan  indikator  tersebut.  Alur  kerangka pikir penyusunan MPI dalam kajian ini disajikan dalam Gambar 1 di atas.
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  pada  Gambar  1  di  atas,  selanjutnya dirumuskan  dimensi  dan  indikator  MPI  beserta cut-off dan  justifikasinya  masing- masing sebagai berikut.

## 1. Dimensi ekonomi
Hanya  ada  satu  indikator  pada  dimensi  ekonomi,  yaitu  rata-rata  konsumsi  per kapita  per  bulan.  Rumah  tangga  yang  rata-rata  konsumsi  per  kapita  per bulannya  di  bawah  standar  basic  needs  riil  yang  disesuaikan  (GK kabupaten/kota BPS) dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria deprivasi

## Kemiskinan Multidimensi
Amartya Sen (1999)
AF dan OPHI (2010) Penelitian
Terdahulu Konteks Daerah
SDGs dan Cita-cita Pemerintah Ketersediaan Data Representatif MPI
ini  mengacu  pada  modifikasi  terhadap  Tujuan  1  Target  1A  Indikator  nomor  1 SDGs.
2. Dimensi kesehatan
a) Gizi Indikator  pertama  pada dimensi  kesehatan adalah gizi. Rumah tangga yang asupan  gizinya  di  bawah  standar  minimum  Angka  Kecukupan  Gizi  (AKG) Nasional  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  gizi.  Kebutuhan  AKG seseorang  diproksi  melalui  angka  kebutuhan kalori  minimum per  kapita  per hari sebesar 2.150 kkal dan angka kebutuhan protein minimum per kapita per hari sebesar 57 gram. Kriteria deprivasi ini berdasarkan pada Tujuan 2 Target 2A Indikator nomor 7 SDGs dan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2013.
b) Penolong persalinan Indikator kedua pada dimensi kesehatan adalah penolong persalinan. Rumah tangga yang sedang memiliki balita yang proses persalinannya ditolong oleh tenaga  nonmedis  (dukun  bersalin,  famili/keluarga,  dan  lainnya)  dikatakan terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria  deprivasi  ini  sebagai  pengganti variabel kematian anak yang datanya tidak tersedia lengkap hingga ke setiap kabupaten/kota,  serta  mengacu  pada  standar  penolong  persalinan  yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. Dimensi pendidikan
a) Partisipasi sekolah Indikator  pertama  pada  dimensi  pendidikan  adalah  partisipasi  sekolah.
Rumah  tangga  yang  sedang  memiliki  anak  usia  SD/sederajat  hingga SMA/SMK/sederajat (7-18 tahun), tetapi sudah tidak bersekolah lagi dan tidak menamatkan wajib belajar 12 tahun (tidak memiliki ijazah
SMA/SMK/sederajat)  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria deprivasi  ini  mengacu  pada  program  wajib  belajar  12  tahun  pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawa Cita poin 5.
b) Pendidikan prasekolah
Indikator  kedua  pada  dimensi  pendidikan  adalah  pendidikan  prasekolah. Rumah  tangga  yang  mempunyai  anak  usia  5-6  tahun  tetapi  tidak  pernah mengakses  layanan  pendidikan  anak  usia  dini,  seperti  TK/BA/RA,  Kelompok Bermain,  TPA,  Pos  PAUD,  PAUD-BKB,  PAUD-TAAM,  PAUD-PAK,  PAUD-BIAK, TKQ,  dsb,  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria  deprivasi  ini didasarkan pada Tujuan 4 Target 4A Indikator nomor 35 SDGs.
4. Dimensi standar kualitas hidup
a) Akses sumber air minum Indikator  pertama  pada  dimensi  standar  kualitas  hidup  adalah  sumber  air minum  yang  digunakan.  Rumah  tangga  dengan  sumber  air  minum  yang berasal dari sumur/mata air tak terlindung, sungai, dan lainnya, serta rumah tangga  yang  mengakses  sumur  bor/pompa  dan  sumur/mata  air  terlindung namun  dengan  jarak  ke  tempat  penampungan  limbah/kotoran/tinja  kurang
dari  10  meter  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria  ini  sesuai dengan Tujuan 6 Target 6A Indikator nomor 50 SDGs.
b) Sanitasi Indikator kedua pada dimensi standar kualitas hidup adalah sanitasi. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas jamban bersama atau tidak ada jamban, serta  rumah  tangga  yang  meskipun  menggunakan  jamban  sendiri  atau bersama,  namun  tidak  menggunakan  kloset  leher  angsa  atau  tidak menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhirnya, dikatakan terdeprivasi pada indikator ini. Kriteria ini sesuai dengan Tujuan 6 Target 6A Indikator nomor 51 SDGs.
c) Akses sumber penerangan Indikator  ketiga  pada  dimensi  standar  kualitas  hidup  adalah  sumber penerangan  yang  digunakan.  Rumah  tangga  yang  menggunakan  sumber penerangan  selain  listrik  PLN  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini. Kriteria ini sejalan dengan Tujuan 7 Target 7A Indikator nomor 56 SDGs.
d) Aset rumah Indikator  keempat  pada  dimensi  standar  kualitas  hidup  adalah  aset  rumah.
Rumah  tangga  yang  menempati  rumah  yang  berstatus  bukan  rumah  milik sendiri  (kontrak/sewa)  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria  ini mengacu  pada  standar  rumah  layak  huni  Kemenko  PMK  dan  Kementerian PUPR.
e) Atap, lantai, dan dinding rumah Indikator kelima pada dimensi standar kualitas hidup adalah atap, lantai, dan dinding rumah. Rumah tangga yang memenuhi minimal dua dari tiga kondisi berikut: (i) atap rumah terbuat dari ijuk/rambia/daun-daunan, dan lainnya; (ii) lantai  rumah  berjenis  tanah  dan  lainnya;  (iii)  dinding  rumah  terbuat  dari bambu  dan  lainnya,  maka  dikatakan  terdeprivasi  pada  indikator  ini.  Kriteria deprivasi  ini  didasarkan  pada  salah  satu  kriteria  rumah  layak  huni  dari Kementerian PUPR.
Selanjutnya, tahapan penghitungan kemiskinan multidimensi (MPI) menurut Alkire-Foster (2011) adalah sebagai berikut.
1. Menentukan dimensi Penentuan  dimensi  sangat  penting  dilakukan  untuk  melihat  dimensi  apa  yang dianggap  berpengaruh  terhadap  pembentukan  MPI.  Penentuan  dimensi  harus disertai  argumentasi  yang  logis  dan  relevan  dengan  keadaan  kemiskinan  di masyarakat. Dalam kajian ini, ada empat dimensi yang digunakan, sebagaimana sudah diuraikan di atas.
2. Menentukan indikator
Indikator  setiap  dimensi  dipilih  dengan  prinsip  “accuracy”  (untuk  membuat data  lebih  akurat  bisa  menggunakan  berbagai  macam  indikator  yang
dibutuhkan  sehingga  mempunyai  berbagai  macam  analisis  untuk  membuat pembuatan  kebijakan  menjadi  lebih  baik),  tetapi  juga  “parsimony” (menggunakan  sedikit  mungkin  indikator  untuk  mempermudah  analisis kebijakan  dan  transparansi,  sehingga  bisa  diambil  kebijakan  atau  program prioritas). Ada 10 indikator yang digunakan dalam kajian ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
3. Menentukan bobot masing-masing dimensi dan indikator Menurut metode AF, setiap dimensi MPI diberikan bobot dengan metode rata- rata,  sehingga  diperoleh  nilai  bobot  yang  sama  untuk  setiap  dimensi. Selanjutnya,  metode  rata-rata  juga  digunakan  untuk  mendapatkan  bobot masing-masing  indikator  pada  setiap  dimensi,  sehingga  setiap  indikator  dalam satu  dimensi  yang  sama  memiliki  nilai  bobot  yang  sama,  namun  bisa  berbeda dengan  indikator  pada  dimensi  yang  lain.  Bobot  masing-masing  indikator  dan dimensi dalam kajian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

## Tabel 1 Bobot Dimensi dan Indikator MPI
Dimensi Bobot Dimensi Indikator Bobot Indikator Ekonomi 1/4 Rata-rata konsumsi/ kapita/bln 1/4 Kesehatan 1/4 Gizi 1/8 Penolong persalinan 1/8 Pendidikan 1/4 Partisipasi sekolah 1/8 Pendidikan prasekolah 1/8 Standar kualitas hidup 1/4 Akses sumber air minum 1/20 Sanitasi 1/20 Akses sumber penerangan 1/20 Aset rumah 1/20 Atap, lantai, dinding rumah 1/20

## 4. Membuat cut-off pertama
Cut-off pertama  dibuat  untuk  setiap  indikator  dan  merupakan  ambang  batas minimum  bagi  setiap  indikator  sebagai  penentu  apakah  suatu  rumah  tangga terdeprivasi pada indikator tersebut atau tidak. Cut-off masing-masing indikator sudah diuraikan sebelumnya.
5. Mengaplikasikan cut-off pertama Setiap  rumah  tangga  diberikan  penilaian  terhadap  masing-masing  indikator.
Indikator  yang  terdeprivasi  diberikan  skor  1,  sebaliknya  indikator  yang  tidak terdeprivasi diberikan skor 0.
6. Menghitung jumlah deprivasi dari setiap rumah tangga Formula  penghitungan  jumlah  deprivasi  (skor  kemiskinan  multidimensi)  setiap rumah tangga:
dengan
di  mana C adalah  jumlah  deprivasi  (skor  rumah  tangga), W i adalah  bobot indikator i , dan I i adalah skor indikator i (1 jika terdeprivasi dan 0 jika tidak).

## 7. Membuat cut-off kedua
Menurut metode AF, nilai cut-off ini adalah 1/3 atau 0,333. Cut-off ini digunakan untuk menyaring skor rumah tangga pada tahap keenam di atas. Rumah tangga yang memiliki skor 1/3 ke atas dikatakan miskin multidimensi. Sebaliknya, rumah tangga yang skornya kurang dari 1/3 dikatakan tidak miskin multidimensi.
8. Mengaplikasikan cut-off kedua
Rumah tangga yang memiliki skor C ≥ 1/3 (miskin multidimensi) diberikan sensor skor  ( C’ )  sebesar C , sedangkan  rumah tangga yang  memiliki  skor C <  1/3  (tidak miskin multidimensi) diberikan sensor skor ( C’ ) senilai 0
9. Menghitung jumlah rumah tangga dan penduduk yang miskin multidimensi Rumah  tangga  yang  miskin  multidimensi  diberikan  kode  1,  sedangkan  rumah tangga yang tidak miskin multidimensi diberikan kode 0. Jumlah rumah tangga yang miskin multidimensi dalam suatu wilayah dilakukan dengan menjumlahkan kode seluruh rumah tangga di wilayah tersebut. Sedangkan untuk menghitung jumlah penduduk yang miskin multidimensi, jumlahkan seluruh anggota rumah tangga (ART) dari semua rumah tangga yang berkode 1.
10. Menghitung headcount ratio (H)
Formula penghitungan H adalah:
di mana q adalah banyaknya penduduk miskin multidimensi, dan n adalah total penduduk.
11. Menghitung intensitas kemiskinan multidimensi (A) Formula penghitungan A adalah:
di  mana C i ’ adalah  sensor  skor  rumah  tangga i ; q i adalah  banyaknya  ART  di rumah  tangga  miskin  multidimensi i ; q adalah  jumlah  penduduk  yang  miskin multidimensi; dan m adalah banyaknya rumah tangga miskin multidimensi.
12. Menghitung indeks kemiskinan multidimensi (MPI)
Formula penghitungan MPI adalah:
13. Mendekomposisikan angka kemiskinan multidimensi Angka  kemiskinan  multidimensi  dapat  didekomposisikan  dan  dianalisis  lebih lanjut menurut status daerah tempat tinggal rumah tangga (kota/desa), dan lain sebagainya sesuai kecukupan representasi estimasi data yang tersedia
14. Menginterpretasikan  output  hasil  penghitungan  kemiskinan  multidimensi secara deskriptif disertai gambar (grafik) agar lebih jelas dan mudah dipahami.
Gambar 2 Alur Penghitungan Kemiskinan Multidimensi (Metode AF)
Dimensi
Bobot Dimensi Indikator Bobot Indikator Ruta Cut-off Indikator Skor Ruta: > cut-off indikator
 nondeprived indikator (skor=0) < cut-off indikator
 deprived indikator (skor=1) Cut-off Ruta ≥ 1/3  miskin multidimensi (kode 1).
Sensor skor ( C 1 =C ) < 1/3  nonmiskin multidimensi (kode 0).
Sensor skor ( C 1 =0 ) ; ;
Dekomposisi dan Interpretasi Deskriptif

## Kesimpulan
Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kemiskinan  bukan  hanya  sekadar  dipahami  sebagai  masalah  perekonomian,  akan tetapi  lebih  luas  daripada  itu,  kemiskinan  mencakup  berbagai  dimensi  kehidupan. Oleh  karenanya,  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukurnya  seharusnya  tidak hanya  terpaku  pada  dimensi  ekonomi,  tetapi  juga  harus  meliputi  dimensi-dimensi lain.  Dengan  mengadopsi  metode  penghitungan  MPI  Alkire-Foster  (2011)  dan disesuaikan dengan cita-cita pembangunan dunia dalam SDGs, cita-cita pemerintah Indonesia,  serta  konteks  daerah  di  Indonesia,  maka  dirumuskanlah  dimensi, indikator, dan teknik penghitungan MPI dalam kajian ini.

## Daftar Pustaka
Alkire,  Sabina  dan  James  Foster.  2011.  “Counting  and  Multidimensional  Poverty Measurement”. In Journal of Public Economics 95 (476-487)
BPS. 2014. Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) . Jakarta: BPS
Hanandita,  Wulung  dan  Gindo  Tampubolon.  2015.  “Multidimensional  Poverty  in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003-2013)”. In Springer Soc Indic Res DOI 10.1007/s11205-015-1044-0
Perkumpulan  Prakarsa.  2015. Modul  Pelatihan  Perhitungan  MPI  Indonesia  dan Penyusunan Laporan MPI Indonesia . Jakarta: Prakarsa Ravallion, Martin. 1998. “Poverty Lines in Theory and Practice”. In Living Standards Measurement Study Working Paper 133
Sen,  Amartya  Kumar.  1999. Development  as  Freedom .  New  York:  Alfred  A.  Knopf,
Inc.