Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong
H. Muhammad Ali Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Mulisidiq@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  dan  menjelaskan  mekanisme pembiayaan murabaha kepada nasabah bank  mandiri  syariah  cabang  sorong dengn landasan Ar-ridha  atau  kerelaan  kedua  belah  pihak  antara  nasabah  sebagai  pengguna  dana  dan  pihak bank sebagai pemberi dana dengan akad pembiayaan Murabahah.
Berdasarkan  penelitian  dan  Pembahasan,  maka  penulis  menyimpulkan  Akad  merupakan cerminan  telah  terjadinya  hubungan  dan  kesepakatan  antara  pihak  bank  dan  pihak  nasabah untuk  melakukan  suatu  kegiatan  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi  dalam  prinsip  syariah menggunakan  prinsip  kemitraan  sehingga  lebih  mengutamakan  hubungan  yang  harmonis antara  kedua  belah  pihak.  Akad  yang  konsekuensi  pertanggungjawabannya  tidak  hanya didunia tetapi juga diakhirat sehingga mempunyai akibat yang sangat berat. Pelaksanaan akad murabahah  dalam  melakukan  kegiatan  pembiayaan  untuk  pembelian  sutau  obyek  tertentu dengan  disepakati  para  pihak  berserta mark-up/margin yang  telah  disepakati.  Yang  mana untuk memudahkan transaksi bank membuat suatu kontrak baku sehingga pihak bank tinggal membubuhkan  tanda-tangan  untuk  persetujuan  kontrak  tersebut.  Telah  menggambarakan prinsip  syariah  yaitu  ar-ridha  karena  diberikan  keleluasaan  pihak  nasabah  untuk  menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau adanya pilihan bebas kepada pihak nasabah.
Kata Kunci : Perbank Syariah; Defenisi Akad Ar-Ridha; Pembiayaan Murabahah

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Bangsa  Indonesia  selama  ini adalah  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  dalam  rangka mewujudkan  cita-cita  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan nasional tentunya harus senantiasa memperhatikan  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  berbagai  unsur pembangunan, termaksud dibidang ekonomi dan keuangan.

## JUSTISI
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara,  bahkan  lembaga  pemerintah  yang menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya.  Lembaga  perbankan  mempunyai  nilai strategis  dalam  perekonomian  suatu  negara,  karena  peranannya  sebagai  perantara pihak-pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  of  fund )  dengan  pihak  yang kekurangan  dan memerlukan  dana  ( lack of  fund ).  Dengan  demikian  perbankan akan bergerak dalam bidang pembiayaan, jual beli dan berbagai jasa yang diberikan untuk melancarkan semua sektor perekonomian.
Eksistensi  perbankan  syariah  memberikan  angin  segar  kepada  perbankan  di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi 1997-1998 sehingga pemerintah membuat regulasi  khusus  tentang  perbankan  syariah  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Tentunya  untuk  mengenalkan  produk  perbankan syariah  kepada  masyarakat  secara  luas  maka  pemerintah  memperbolehkan  bank konvensional  melakukan  kegiatan-kegiatan  perbankan  syariah  dengan  membuka cabang-cabang  baru  dengan  mekanisme  dan  kegiatan  usaha  Syariah  atau  biasa dikenal dengan islamic window.
Data  yang  dirilis  oleh  Bank  Indonesia,  Pada  tahun  2011 market  share perbankan  syaraih  terhadap  perbankan  nasional  telah  mencapai  sekitar  3,8%.  Salah satu skema pembiayaan yang mendominasi penyaluran dana pada masyarakat adalah melalui  akad murabahah berjumlah  sekitar  42,42%  dari  total  penyaluran  dana  pada periode  2010  sampai  2011.  Dominasi  pembiayaan murabahah dalam  perbankan syariah  karena memiliki  banyak  kesamaan  dengan  pola  pembiayaan  kredit  sehingga mudah  diterima  masyarakat. Murabahah adalah  perjanjian  jual  beli  barang  pada harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan/margin  yang  disepakati.  Dengan  kata  lain, nasabah  dapat  membeli  produk  yang  dibutuhkannya  tetapi  tidak  mampu  membayar sekaligus  sehingga  dilakukan  penangguhan  pembayaran.  Meskipun,  nasabah  harus membayar lebih tinggi dari harga pembelian asli. Ciri khas murabahah adalah penjual
mengungkapkan  biaya  yang  sebenarnya  dan  meminta  keuntungan  dalam  bentuk persentase  dari  biaya  yang  dikeluarkan.  Dalam  Islam, murabahah merupakan  salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai  jual  beli  transparan,  yaitu  penjual  mempunyai  keharusan  untuk memberitahukan  harga  pokoknya  dan  keuntungan  yang  diambil  dari  barang  yang dijual  tersebut  kepada  pembeli  secara  jujur.  Ketidakjujuran  dalam  melakukan transaksi  jual  beli  bersifat  amanah  termaksud  di  dalamnya  melakukan  tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penipuan.
Prosedur  pemberian  akad Murabahah dimulai  dengan  informasi  yang diberikan oleh pihak Bank Syariah melalui brosur-brosur yang ada disediakan secara gratis  di  kantor-kantor  Bank  Syariah  setempat  atau  brosur  yang  dibuat  oleh  penjual barang,  para  developer  toko-toko  yang  menjual  barang  yang  dapat  dibeli  secara angsuran. Pada brosur tersebut dikemukakan bahwa konsumen dapat membeli rumah atau  barang  tersebut  dengan  pembayaran  secara  angsuran  di  Bank  Syariah. Penawaran  bisa  juga  dilakukan  oleh  penjual  barang  dengan  mendatangi  kantor, perusahaan  atau  tempat tempat  kerja  lain  yang  membutuhkan alat elektronik, laptop misalnya atau berbagai cara yang lain. Kalau ada calon nasabah yang berminat, maka bisa  meminta  informasi  lebih  detail  kepada  bagian  pemasaran  pihak  penjual  barang yang  nanti  akan  dibeli  oleh  pihak  bank  dan/atau costumer  service Bank  Syariah. Kemudian  calon  nasabah  diwajibkan  untuk  mengisi application-form yang  telah tersedia;  setelah  disepakati  margin  keuntungannya,  ditandatanganilah  akad Murabahah yang  disediakan  juga  oleh  pihak  Bank  Syariah.  Jadi  semua  form  telah tersedia,  walaupun  form tersebut ada  bagian  yang  kosong  yang  kemudian  diisi  oleh kedua pihak dari hasil kesepakatan. Pemberian pembiayaan dengan akad murabahah yang  telah  dibakukan/  yang  dibuat  sepihak  oleh  pihak  perbankan,  apakah  telah memenuhi asas ar-ridha.; (1) Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menitik beratkan  pada  pembiayaan  murabahah  sehingga  permasalahan  yang  dapat  penulis
ketengahkan  yaitu  Bagaimanakah  Penerapan  Asas  Ar-Ridha  terhadap  Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah?

## PEMBAHASAN
Analisis  Asas  Ar-Ridha    Terhadap  Akad  Pembiayaan  Murabahah  dalam Perbankan Syariah.
Sistem  perbankan  syariah  sebagian  dari  konsep  ekonomi  Islam  ke  dalam lingkungan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  tidak  hanya  dituntut  untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk  mengimplementasikan  nilai-nilai  syariah  yang  sesuai  dengan  al-qur’an  dan  al hadist.  Asas  merupakan  ruh  dari  akad,  sehingga  akad  yang  dibuat  tidak  boleh bertentangan  dengan  asas  berlaku.  Hukum  Islam  juga  mengenal  asas-asas  hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut; (a) Al-Hurriyah (kebebasan) Asas  ini  merupakan  prinsip  dasar  dalam  hukum  perjanjian  Islam,  dalam  artian  para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad ( freedom of making contract ). Bebas dalam  menentukan  obyek  perjanjian  dan  bebas  menentukan  dengan  siapa  ia  akan membuat  perjanjian,  serta  bebas  menentukan  bagaimana  cara  menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.
Asas  kebebasan  berkontak  di  dalam  hukum  islam  dibatasi  oleh  ketentuan syariah  Islam.  Dalam  membuat  perjanjian  ini  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256,  yang artinya  sebagai berikut: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki)  agama  (Islam),  sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar  dan  jalan yang  sesat” Adanya  kata-kata  tidak  ada  paksaan  ini,  berarti  Islam  menghendaki dalam perbuatan apapun harus didasarkan oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu  benar  dan  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  syariah.;  (b) Al-Musawah (Persamaan  dan  Kesetaraan)  Asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa  para  pihak mempunyai  kedudukan  ( bargaining  position )  yang  sama,  sehingga  dalam
menentukan trem  and  condition dari  suatu  akad/perjanjian  setiap  pihak  mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.
Dasar  hukum  mengenai  asas  persamaan  ini  tertuang  di  dalam  ketentuan Al- Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Mengenal”. Dari ketentuan  tersebut,  Islam  menunjukan  bahwa  semua  orang  mempunyai  kedudukan yang sama di depan hukum ( equality before the law ), sedangkan  yang membedakan kedudukan  antara  orang  satu  dengan  yang  lainnya  di  sisi  Allah  adalah  derajat ketaqwaannya. ;  (c) Al-‘Adalah (Keadilan) Pelaksanaan  asas  ini  dalam  suatu perjanjian/akad  menurut  para  pihak  untuk  melakukan  yang  benar  dalam pengungkapan  kehendak  dan  keadaan,  memenuhi  semua  kewajibannya.  Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak. ;  (d) Al-Ridha (Kerelaan) Asas  ini menyatakan bahwa segala transaksi  yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak  boleh  ada  unsur  paksaan,  tekanan,  penipuan  dan mis-statemen. Dasar  hukum adanya  asas  kerelaan  dalam  pembuatan  perjanjian  dapat  dibaca  dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  suka-sama  suka  di  antara  kamu ...  “ Kata “suka  sama  suka”  menunjukan  bahwa  dalam  hal  membuat  perjanjian,  khususnya  di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para  pihak  secara  bebas. ;  (e) Ash-Shidiq (Kebenaran  dan  Kejujuran) Dalam  Islam setiap  orang  dilarang  melakukan  kebohongan  dan  penipuan,  karena  dengan  adanya penipuan/kebohongan  sangat  berpengaruh  dalam  keabsahan  akad/perjanjian. Perjanjian  yang  didalamnya  mengadung  unsur  penipuan/kebohongan,  memberikan hak  kepada  pihak  lain  untuk  menghentikan  proses  pelaksanaan  perjanjian  tersebut.
Dasar hukum mengenai asas Ash-Shidi, terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu  kepada  Allah  dan  katakanlah  perkataan  yang  benar” Bahwa  setiap  muslim wajib berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain,  sehingga  faktor  kepercayaan  ( trust ) menjadi  sesuatu  yang  esensial  demi terlaksananya  suatu  perjanjian  atau  akad. ;  (f) Al-Kitabah (Tertulis) Bahwa  setiap perjanjian  hendaknya  dibuat  secara  tertulis,  lebih  berkaitan  demi  kepentingan pembuktian  jika  dikemudian  hari  terjadi  sengketa.  Dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam  kebaikan  bagi  semua  pihak.  Bahkan  juga  di  dalam  pembuatan  perjanjian hendaknya  juga  disertai  dengan  adanya  saksi-saksi  ( syahadah ) ,  rahn (gadai,  untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.
Akad  Pembiayaan  Murabahah  dalam  Perbankan  Syariah, Secara  etimologis perjanjian  dalam  Bahasa  Arab  diistilahkan  dengan Mu’ahadah  Ittifa, atau  Akad. Dalam  Bahasa  Indonesia  dikenal  dengan  kontrak,  perjanjian  atau  persetujuan  yang artinya  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Akad menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh  Abdul  Gofur  Ansori,  memberikan  defenisi  akad  sebagai  berikut,  akad  adalah suatu  perikatan  antara ijab dan kabul dengan  cara  yang  dibenarkan  syarak  yang menetapkan  adanya  akibat-akibat  hukum  pada  obyeknya. Ijab adalah  pernyataan pihak  pertama  mengenai  isi  perikatan  yang  diinginkan,  sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
Pada hakikatnya setiap akad yang dibuat oleh para pihak haruslah berdasarkan atas  kebebasan  berkontrak  serta  kerelaan  para  pihak  dalam  membuat  akad  tersebut. Tidak  terkecuali  pada  pembiayaan murabahah akad  yang  dibuat  harulah berlandaskan  prinsip  kerelaan  para  pihak.  Pembiayaan  dengan  akad murabahah berdasarkan  Undang-undang  No  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah memberikan  definisi  tentang  murabaha  dalam  Penjelasan  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  d
tersebut,  yang  dimaksud  dengan  akad  murabahah  adalah  akad  pembiayaan  suatu barang  dengan  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan  yang  disepakati. Penjelasan  murabahah  berdasarkan  pasal  di  atas  masih  terlalu  sempit  seolah-olah murabahah hanya merupakan perjanjian jual-beli barang biasa tanpa melibatkan suatu lembaga  pembiayaan  atau  lembaga  keuangan.  Sehingga  menurut  Sutan  Remy Sjahdeini murabahah adalah suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah (lembaga pembiayan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.
Murabahah merupakan  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  yang dilakukan  dengan  mengambil  bentuk  transaksi  jual-beli  ( bai’ dan sale ).  Namun murabahah  bukan  transaksi  jual  beli  biasa  antara  satu  pembeli  dan  satu  penjual  saja sebagaimana  yang  kita  kenal  di  dalam  dunia  bisnis  perdagangan  diluar  perbankan syariah.  Pada  perjanjian  murabahah,  bank  membiayai  pembelian  barang  atau  aset yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  terlebih  dahulu  barang  atau  aset yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  terlebih  dahulu  barang  itu  dari pemasok  barang  dan  setelah  kepemilikan  barang  itu  secara  yuridis  berada  ditangan bank,  kemudian  bank  tersebut  menjualnya  kepada  nasabah  dengan  menambahkan suatu mark-up/ margin  yang  ditambahkan  ke  atas  harga  beli  bank  tersebut.  Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit .
Menurut  Tarek  al-Diwany,  sebagaimana  dikutip  oleh  Khir  et  al.,  murabahah adalah  suatu  bentuk  jual  beli  berdasarkan  kepercayaan  ( trust  sale )  karena  pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya ( true cost ).  Ketidaktauhan  dan  kurang  pahamnya  tentang  kondisi  pasar  serta  kurangnya kepercayaan  pembeli  terhadap  penjual  dengan  berkurang  tingkat  kejujuran  penjual maka pembeli menghubungi lembaga pembiayaan untuk membelikan barang dengan spesifikasi  yang  telah  disepakati.  Sehingga  peran  perbankan  selaku  lembaga  yang
ditunjuk untuk menyediakan barang tersebut mengguakan akad murabahah. Mark up/ margin  yang  didapatkan  oleh  bank  merupakan  kesepakatan  para  pihak.  Menurut Shanmugam “keuntungan yang diperoleh dari suatu barang merupakan imbalan atas tanggung  jawab  penjual  terhadap  kemungkinan  hilangnya  barang  itu  selama  dalam penguasaannya  dan  belum  beralih  kepemilikannya  kepada  pembeli.  Pada  saat transaksi  murabahah,  bank  memikul  risiko  yang  mungkin  timbul  atas  pembelian suatu barang selama barang itu dalam kekuasaannya sebelum akhirnya dijual kepada pihak  lain  dengan  menambahkan  suatu  keuntungan  ( mark-up ).  Keuntungan  ini dianggap merupakan imbalan atas kemungkinan risiko yang menjadi tanggung jawab bank,  baik  berupa  kehilangan  atau  kerusakan,  sebelum  barang  itu  akhirnya  dijual kepada nasabah. Dengan kata lain, bank yang terlibat dalam pembelian dan penjualan memikul  risiko  tertentu.  oleh  karena  itu,  adalah  sudah  sepatutnya  apabila  bank memperoleh keuntungan atas transaksi penjualan yang dilakukannya kepada nasabah.
Pembiayaan Murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada  tanggal  1  April  2000  yang  intinya  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  membatu masyarakat  guna  melangsungkan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  berbagai kegiatan,  bank  syariah  perlu  memiliki  fasilitas murabahah bagi  yang memerlukannya,  yaitu  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No.  04/DSN-MUI/IV/2000  adalah  sebagai  berikut;  (1)  Ketentuan  Umum Murabahah; (a) Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad murabahah yang  bebas riba .; (b) Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syariat  Islam.;  (c)
Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruhnya  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati  kualifikasinya.;  (d)  Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas nama  bank  sendiri  dan  pembelian  itu  harus  sah  dan  bebas  riba.;  (e)  Bank  harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.; (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam  kaintan ini Bank harus memberikan secara jujur harga pokok barang barang kepada nasabah berikut  biaya  yang  diperlukan.;  (g)  Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah disepakati  tersebut  pada  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati.;  (h)  Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan  perjanjian  khusus  dengan  nasabah.;  (i)  Jika  bank  hendak  mewakilkan kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang,  secara  prinsip,  menjadi  milik  bank.;  (2)  Ketentuan Murabahah kepada  Nasabah.;  (a) Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.; (b) Jika bank menerima permohonan tersebut,  ia  harus membeli  terlebih  dahulu  asset  yang  dipesannya  secara  sah  dengan pedagang.;  (c)  Bank  kemudian  menawarkan  asset  tersebut  kepada  nasabah  dan nasabah  harus  menerima  (membeli)-nya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  perjanjian  itu  mengikat,  kemudian  kedua  belah pihak  harus  membuat  kontrak  jual  beli.;  (d)  Dalam  jula  beli  ini  bank  dibolehkan meminta  nasabah  untuk  membayar  uang  muka  saat  menandatangani  kesepakatan awal  pemesanan.;  (e)  Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut, biaya  riil  bank  harus  dibayar  dari  uang  muka  tersebut.;  (f)  Jika  nilai  uang  muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak ‘ urbun’ sebagai alternatif  dari  uang  muka,  maka: Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang tersebut,  ia  tinggal  membayar  sisa  harga. Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka menjadi  milik  bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat pembatalan tersebut;  dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya.;  (g)  Jaminan  dalam murabahah diperbolehkan,  agar  nasabah  serius dengan pesanannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang  dapat  dipegang.;  (h)  Hutang  dalam murabahah secara  prinsip  penyelesaiannya tidak  ada  kaitannnya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan  nasabah  dengan  pihak
ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut  dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa ansuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan  kerugian,  nasabah  harus  tetap  menyelesaikan  hutangnya  sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian  itu  diperhitungkan.;  (3)  Penundaan  pembayaran  dalam murabahah Bahwa nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda  penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu  pihak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaian  dilakukan  melalui  badan Arbitrase Syariah setelah mencapai kesepakatan melalui musyawarah.; (4)  Bangkrut dalam murabahah. Jika  nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan  gagal  menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  atas  dasar  Akad Murabahah berlaku  persyaratan  paling  kurang  sebagai  berikut;  (A)  Bank  bertindak sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam  rangka  membelikan  barang  terkait  dengan kegiatan  transaksi murabahah dengan  nasabah  sebagai  pihak  pembeli  barang;  (B) Barang  adalah  obyek  jual  beli  yang  diketahui  secara  jelas  kuantitas,  kualitas,  harga perolehan dan spesifikasinya; (C) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik  produk  pembiayaan  atas  dasar  Akad murabahah, serta  hak  dan kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai transparansi informasi produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah; (D) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari  nasabah  yang  antara  lain  meliputi  aspek  personal  berupa  analisi  atas  karakter ( Character )  dan/atau  aspek  usaha  antara  lain  meliputi  analisis  kapasitas  usaha ( Capacity ), keuangan ( Capital ) dan/atau prospek usaha ( Condition ).; (E) Bank dapat membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah  disepakati
kualifikasinya;  (F)  Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan barang yang dipesan nasabah; (G) Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada  awal  pembiayaan  atas  dasar Murabahah dan  tidak  berubah  selama  periode pembiayaan;  (H)  Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepatan  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  berupa  Akad  Pembiayaan  atas  dasar Murabahah; dan;  (I)  Jangka waktu  pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  Bank  ditentukan  berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
Analisis  Akad  Murabahah  dengan  Menggunakan  Asas  Ar-Ridha  dalam Perbankan Syariah
Akad  Murabahah  dari  Bank  Mandiri  Syariah  Pertama ,  Harga  Jual  Al- Murabahah  dan  juga  dari  Penggunaannya:  1.  Nasabah  dengan  ini  berjanji  dan mengikatkan  diri  kepada  bank  untuk  membayar  harga  jual  barang  atau  hutang murabahah,  yang  terdiri  dari  Harga  Beli  +  Keuntungan  Maksimum  =  Jumlah  atau Harga  Jual  Maksimum;  2.  Setiap  realisasi  jual-beli  al-murabahah  secara  bertahap maupun sekaligus, dipergunakan khusus untuk pembelian.
Kedua ,  Jual-Beli  dan  Hutang  Murabahah.  Dengan  tetap  memperhatikan  dan menaati  ketentuan  tentang  jual-beli  barang  secara  murabahah,  bank  berjanji  dan dengan  ini  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  jual-beli  barang  dengan  pihak nasabah  dengan  cara  piutang  murabahah,  setelah  pihak  nasabah  memenuhi  seluruh prasyarat  sebagai  berikut:  1.  Nasabah  telah  menyerahkan  kepada  bank  seluruh dokumen  nasabah,  termasuk  dan  tidak  terbatas  pada  dokumen-dokumen  jaminan yang berkaitan dengan akad ini; 2. nasabah telah menandatangani akad ini serta akad pengikatan jaminannya serta menyerahkan bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain  atas  barang  jaminannya;  3.  Nasabah  telah  membuat  dan  juga  menandatangani tanda  bukti  penerimaan  uang,  dan  meyerahkannya  kepada  bank;  Terhadap pelaksanaan  jual  beli  secara  murabahah,  nasabah  wajib  menyerahkan  aksep  atau Surat Sanggup membayar kepada bank.
Ketiga ,  Jangka  Waktu  dan  juga  Cara  Pembayaran.  Nasabah  berjanji  dan dengan  ini  akan  mengikatkan  diri  untuk  membayar  kembali  jumlah  keseluruhan kewajibannya  pada  bank  dalam  jangka  waktu  yang  terhitung  dari  tanggal  sekian sampai  dengan  tanggal  sekian  dengan  cara  mengangsur  pada  tiap-tiap  bulan  sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar, yang merupakan  bagian  yang  mana  tidak  terpisahkan  dari  akad  ini:  1.  Dalam  hal  terjadi keterlambatan  pembayaran  oleh  nasabah  kepada  bank,  maka  nasabah  berjanji  dan dengan  ini  mengikatkan  diri  untuk  membayar  biaya  administrasi  sebesar  kerugian yang  dialami  oleh  bank  dengan  perhitungan  sejak  saat  kewajiban  pembayaran tersebut telah jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya suatu pembayaran kembali;  2.  Setiap  pembayaran  oleh  nasabah  kepada  bank  lebih  dahulu  digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan akad ini dan sisanya baru  dihitung  sebagai  pembayaran  angsuran/pelunasan  atas  harga  jual  bank  sebagai penjual; 3. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan  bukan  pada  hari  kerja  bank,  maka  nasabah  berjanji  dan  dengan  ini mengikatkan  diri  untuk  melakukan  pembayaran  1  (satu)  hari  sebelum  hari  yang bukan merupakan hari kerja tersebut.
Keempat ,  Jaminan.  Untuk  menjamin  tertibnya  pembayaran  kembali  atau pelunasan  pembiayaan  dan  margin  keuntungan  tepat  pada  waktu  yang  telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka nasabah berjanji dan dengan ini  mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  jaminan  dan  juga  membuat  pengikatan jaminan kepada bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku, yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  akad  ini.  Jenis  barang  jaminan yang diserahkan adalah berupa ....
Berdasarkan  akad murabahah di  atas  maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan bahwa murabahah terjadi  apabila  1.  Adanya  seorang  nasabah  yang  membeli  suatu barang  yang  disediakan  oleh  pihak  bank,  2.  Bank  menyediakan  barang  sesaui  harga awalnya  dan  menjual  dengan  harga  tambahan  berupa mark-up/margin yang  telah
disepakati,  3.  Nasabah  membayar  angsuran  kepada  Bank  sekaligus  marginnya,  4. Nasabah  memberikan  suatu  barang  atau  hal  lain  yang  dapat  menjadi  jaminan  buat Bank.
Akad  sebagai  cerminan  telah  terjadinya  hubungan  dan  kesepakatan  antara pihak  bank  dan  nasabah  harus  mencerminkan  asas-asas  akad  yang  tertuang  dalam perundang-undangan  dan  hukum  muamalah  Islam.  Berawal  dari  akad  inilah  yang membedakan  bank  syariah  dan  bank  konvensional  karena  akad  yang  diterapkan diperbankan  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  lainnya  memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.
Dalam  penerapan  pola  hubungan  akad  inilah  sudah  seharusnya  tidak  terdapat penyimpangan-penyimpangan  dari  kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh  kedua  belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Prinsip  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  yang  berbasis  syariah  yakni  kemitraan yang mengutamakan hubungan yang harmonis antara para pihak.
Dalam bentuk jumlah pembiayaan juga disebutkan secara jelas dan detil pada kedua belah pihak bank yang menyebutkan berapa harga pokok, margin keuntungan dan jangka waktu tersebut jelas. Hanya saja yang menjadi permasalahan terlihat pada prosedur sebelum akad dibuat terkait dengan hak dari bank untuk menentukan margin keuntungan  dan  berkewajiban  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  nasabah  untuk melakukan  negosiasi  (tawar  menawar)  terhadap  kesepakatan  margin  keuntungan, bagi  pihak  nasabah  mempunyai  hak  untuk  menentukan  lama  atau  jangka  waktu pembiayaan  dan  berkewajiban  untuk  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan kesepakatan  yang  dilakukan  dengan  pihak  bank.  Dalam  kondisi  umum  yang dilakukan  pihak  bank  masih  menggunakan  bentuk  dari  kontrak  baku  yang  dibuat secara  sepihak,  hal  ini  tidak  menjadi  masalah  ketika  sesuai  dengan  ketentuan  yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  pihak  pelaku  usaha  dalam  hal  ini Bank  Syari’ah  diperbolehkan  untuk  membuat  klausula  baku,  selama  tidak
bertentangan  dengan  Pasal  tersebut.  Selain  itu  dalam  bentuk  etika  bisnis  Islam memperbolehkan  menggunakan  standar  kontrak  selama  tidak  merugikan  salah  satu pihak dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Dalam  asas  perjanjian  menurut  hukum  Islam  sendiri  mengatur  tentang beberapa  asas  yang  antara  lain  di  dalamnya  adalah Al-Musawah (kesetaraan)  atau keseimbangan  yang  berarti  kedua  belah  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  akad pembiayaan  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  menentukan bargaining position dan terms and condition dalam klausul-klausul yang dibuat. Hal ini  menampakkan  secara  jelas  bahwa  sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum kita  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keseimbangan  di  mata  hukum.  Sebagai bentuk  pengawasan  dalam  melaksanakan  kewenangannya  untuk  Bank  Syari’ah Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  Dewan  Syari’ah  Nasional  harus  melakukan pengawasan  terhadap  terlaksananya  kesetaraan  atau  keseimbangan  (asas Al- Musawah )  dalam  praktik  perbankan  Syari’ah.  Asas Al-Musawah ini  sebenarnya menjadi  dasar  untuk  asas  yang  lain  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai ketentuan seperti asas Al Adalah (keadilan) yang sesuai dengan proporsional masing- masing pihak. Adil di sini tidak berarti kesamaan dalam mendapatkan bagian (50:50), tapi  bisa  saja  bentuk  dari  adil  di  sini  adalah  (60:40)  tergantung  pada  hak  dan kewajiban  yang  sesuai  proporsinya.  Kemudian  asas Ar  Ridha yang  berarti  kerelaan yang  mempunyai  pengertian  dalam  pembuatan  kesepakatan  tidak  boleh  ada  pihak yang merasa terpaksa dalam menjalani isi klausul-klausul tersebut. Prinsip Ar Ridha memberikan  kerelaan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  membuat  dan  menyetujui suatu  perjanjian  sehingga  memberikan  kebebasan  kepada  pihak  nasabah  untuk menyetujui  atau  menolak  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  baku  yang  disediakan  oleh pihak  bank  merupakan  cara  untuk  mempermudah  proses  pelayanan  kepada  nasabah dan  menurut  peraturan  yang  berlaku  hal  tersebut  diperbolehkan.  Selama  para  pihak dalam  hal  ini  nasabah  masih  diberikan  kebebasan  untuk  menyetujui  atau  menolak ( take it or leave it ) maka prinsip Ar-Ridha berlaku.
Sesuai ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang margin keuntungan yang akan menentukan jumlah pembiayaan adalah berdasarkan pada kemampuan nasabah dalam  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  disepakati.  Namun hal  ini  menjadi  tidak  berlaku  disaat  pihak  Bank  Syari’ah  masih  memperhitungkan berdasar  pada  suku  bunga  Bank  Indonesia  yang  secara  jelas  bertentangan  dengan larangan  dalam  hukum  Islam  yakni  pembebanan  bunga  adalah  Riba  dan  hukumnya Haram.  Hal  ini  terlihat  dalam  bentuk  perhitungan  dalam  menentukan  margin keuntungan yang digunakan dalam Bank BNI Syari’ah yang menggunakan nilai 40% dari  suku  bunga  bank  Indonesia  dengan  dasar  untuk  menjaga  nilai  fluktuatif  (naik turunnya)  kondisi  perekonomian  di  Indonesia,  demikian  pula  yang  dilakukan  oleh BSM yang menggunakan kurang lebih 55% dari suku bunga bank Indonesia dengan sistem  bunga  Flat  untuk  menentukan  besarnya  Margin  keuntungan,  angka  yang digunakan  ini  sebagai  dalih  untuk  melakukan Mark  Up yang  tidak  sesuai  dengan prinsip  hukum  Islam,  karena  hal ini  jelas  akan  memberatkan  pihak  nasabah  terlebih jika  tidak  diberikan  kesempatan  oleh  pihak  bank  untuk  melakukan  tawar  menawar dalam  menentukan  angka  margin  keuntungan  ini.  Terlihat  secara  jelas  bentuk ketidakseimbangan atau kesetaraan tidak terwujud.

## SIMPULAN
Akad merupakan cerminan telah terjadinya hubungan dan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam prinsip syariah menggunakan prinsip kemitraan sehingga lebih mengutamakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Akad yang konsekuensi pertanggungjawabannya tidak hanya didunia tetapi juga diakhirat sehingga mempunyai akibat yang sangat berat. Pelaksanaan akad murabahah dalam melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian sutau obyek tertentu dengan disepakati para pihak berserta mark-up/margin yang telah disepakati. Yang mana untuk memudahkan transaksi bank membuat suatu kontrak baku sehingga pihak bank tinggal membubuhkan tanda-tangan untuk persetujuan kontrak tersebut. Telah menggambarakan prinsip syariah yaitu ar-ridha karena diberikan keleluasaan pihak nasabah untuk menyetujui atau menolak perjanjian tersebut atau adanya pilihan bebas kepada pihak nasabah.

## JUSTISI

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori,  “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Perbankan  Syari’ah  Di Indonesia Dan Implikasi Bagi Praktek Perbankan Syari’ah” Dalam La Riba, Jurnal Ekonomi Islam, Volume II, Nomor 2 (Desember 2008), Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Perbankan  Syariah  Di  Indonesia, Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Deloitte, “Murabahah Anuitas Perspektif Baru Lembaga Keuangan Syariah”, Http:// Www. Deloitte.Com/Id. Diakses 20 September 2013. Fathurahman  Djamil  (Et  Al),  2001, Hukum  Perjanjian  Syariah  Dalam  Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hermansyah,  2005, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Edisi  Revisi,  Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
Karim Adiwarman A, 2003, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, III T, Jakarta, M.  Ariff,  ”Islamic  Banking”, Asian-Pasific  Economic  Literature, Vol.  2,  No.  2. September 1988
M .  Syafii  Antoni, Bank  Syariah  (Islamic  Banking),  Dari  Teori  Ke  Praktik, Jakarta, Gema Insani Dan Tazkia Cendekia
M. Yazid Bin Zul Kepli, “Islamic Finance In Hong Kong,” Hong Kong Law Journal, Volume. 42, Nomor 3 Tahun 2012,
Nur  Sanita  Nasution,  ”Pajak  Berganda  Menghambat  Perbankan  Syariah”,  J urnal Ekonomi Syariah Muamalah, Vol. 6 Mei 2009, Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan
Penjelasan  Umum  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  11/3/PBI/2009  Tentang Bank Umum Syariah Penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
Sutan  Remy  Sjahdeini,  2014, Perbankan  Syariah, Kencana  Prenadamedia  Group, Jakarta
Syamsul Anwar, 2007, Studi Hukum Islam Kontemporer, RM. Books, Jakarta Yayasan  Penyelenggaraan  Penterjemahan  Al-Qur’an,  1989, Al-Qur’an Dan Terjemahannya , CV. Toha Putra, Semarang,