## PEMBERDAYAAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) DALAM PELAYANAN PESERTA KELUARGA BERENCANA PADA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI BARAT
Ajeng Dariah Karvianti*

## Abstrak
Pemberdayaan PLKB untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimiliki  Penyuluh Keluarga  Berencana  (PLKB)  serta  berupaya  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan  serta  kematangan berpikir  kritis  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi profesional  untuk  mensukseskan  program  KB  Nasional.  Dalam  Proses Pemberdayaan  PLKB,  pemerintah  melalui  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  melakukan  sosialisasi  program.  Upaya  ini    belum optimal  karena  sampai  dengan  tahun  2012  baru  mencapai  18,91%  daerah  di Kutai  Barat  yang  telah  dilakukan  sosialisasi.  Sosialisai  program  KB disampaikan  kepada  warga  masyarakat  untuk  memperbaiki  kesehatan  dan kesejahteraan  ibu,  anak,  keluarga  dan  bangsa;  Mengurangi  angka  kelahiran untuk  menaikkan  taraf  hidup  rakyat  dan  bangsa;  Memenuhi  permintaan masyarakat  akan  pelayanan  KB  dan  KR  yang  berkualitas,  termasuk  upaya- upaya  menurunkan  angka  kematian  ibu,  bayi,  dan  anak  serta  penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

## Kata Kunci: Pemberdayaan, PLKB, Peserta KB

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  progam  KB  tidak terlepas  dari  peranan  Petugas  Lapangan Penyuluh  Keluarga  Berencana  (PLKB). Keberhasilan  PLKB  dalam  melaksanakan tugasnya didukung oleh kemampuan mereka  dalam  penguasaan  program  KB Nasional dalam menghadapi kondisi lingkungan  yang  terus  berubah.  (BKKBN, 2004)
Undang-undang  No.  10  tahun  1992 tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan
Keluarga
Sejahtera mengamanatkan pada Bab VII pasal 24 ayat (1)  setiap  penduduk  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  seluas-luasnya  berperan serta dalam upaya Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan ayat (2) dipertegas lagi peran
serta  dimaksud  adalah  dilakukan  melalui Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat,  pihak  swasta  dan  perorangan, secara  sukarela  dan  mandiri  serta  sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Namun fenomena pelaksanaan program  Nasional  KB  di  Indonesia  pasca otonomi  daerah  muncul,  tahun  2004 sebagian  kewenangan  bidang  Keluarga Berencana  (KB)  dan  Keluarga  Sejahtera (KS) diserahkan kepada Pemerintah Kab/Kota,  berdasarkan  Keputusan  Presiden No.  103  tahun  2001  tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi kewenangan susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen,  kemudian diubah  keberapa  kali  dan  terakhir  dengan Keppres  No  64  tahun  2005  penyerahan sebagian  bidang  KB  dan  KS  ini  membawa
perubahan  dalam  pengelolaan  program  KB nasional  di  daerah  otonomi.  Dahulu  urusan Keluarga  Berencana  (KB)  yang  dulunya terpusat dan dikoordinasikan oleh BKKBN, kini menjadi  salah satu  kewenangan daerah otonom,  kabupaten  atau  kota.  Jika  dulunya secara  hirarki  terdapat  lembaga  khusus BKKBN di level pemerintah kabupaten/kotamadya,  kini  diurus  oleh Badan/Kantor  yang nomenklatur satuan kerja  pengelola  daerah  program  KB bermacam-macam, bahkan ada yang merger dengan  2  sampai  3  bidang, sehingga  tidak lagi dapat berkonsentrasi mengurusi Keluarga Berencana. (Hardiyanto, 2007)
Idealnya, seorang PLKB membina 1 desa/kelurahan  saja.  Sehingga  cakupan sasaran  akan  bisa  secara  efektif  dijangkau oleh PLKB, namun  kini banyak  yang harus membina  3-4  desa/kelurahan. Padahal terwujudnya keluarga yang berkualitas yang menjadi  visi  dari  program  KB  akan membangun generasi baru bangsa Indonesia yang pada masa akan datang menjadi modal dasar  pembangunan  berkelanjutan  serta mampu  berkompetensi  dalam  persaingan global.
Di  Kabupaten  Kutai  Barat  sendiri, untuk bidang pembangunan program Keluarga  Berencana  saat  ini  ditangani  oleh Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga  Berencana,  dimana  salah  satu tupoksi  di  bidang  Keluarga  Berencana adalah  sebagai  koordinator  pelaksanaan program  dan  pelayanan  KB  di  daerah. Pelaksanaan  pelayanan  KB  di  Kutai  Barat dapat dilakukan di klinik pemerintah, klinik swasta,  dokter  praktik  swasta  dan  bidan praktik  swasta.  Adapun  jenis  kontrasepsi yang  dapat  dilayani  oleh  Suntik,  PIL,  IUD, Kondom, Implant, MOW, dan MOP.
Khususnya petugas Penyuluh Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB)  di Kutai  Barat  sendiri    hanya  memiliki  77 orang  dari  jumlah  kampung/kelurahan  di wilayah Kutai Barat sejumlah 238 kampung/kelurahan. Sedangkan jumlah PUS  Kutai  Barat  36.788  yaitu  22,1  %  dari
jumlah  penduduk  Kutai  Barat.  (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB, 2011)
Pelaksanaan dan pelayanan program  KB  daerah  Kutai  Barat  dibawah koordinasi dari BKKBN Provinsi Kalimantan  Timur,  dimana  untuk  capaian kinerja  ditentukan  dalam  Kontrak  Kinerja Provinsi  (KKP)  yang  pada  tahun  2011 ditetapkan  yaitu  jumlah  peserta  KB  Baru sebanyak  101.629  peserta.  Namun  tahun 2008  realisasi  pencapaian  peserta  KB  Baru yang  telah  dilayani  baru  5.623  peserta  atau 5,53%  dari  KKP-PB.  Apabila  dilihat  dari tingkat  pencapaian  peserta  KB  Baru terhadap  KKP  PB  per  kab/kota  pada  bulan Januari  2008,  terdapat  5  kab/kota  tertinggi atau di atas rata-rata provinsi sebesar 5,53% yaitu  antara  lain:  Kutai  Kartanegara (12,04%), Berau (6,98%), Bulungan (8,54%),  Samarinda  (8,30%)  dan  Tana Tidung (18,48%). Sedangkan 7
kabupaten/kota  lainnya  di  bawah  rata-rata provinsi  (5,53%)  yaitu  :  Pasir  (4,64%), Balikpapan  (4,69%),  Kutai  Barat  (2,34%), Bontang  (1,66%),  Kutai  Timur  (3,57%), Nunukan  (2,51%),  Malinau  (3,33%)  dan PPU (2,69%). (BKKBN Provinsi, 2011).
Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa jumlah  capaian  akseptor  yang  menjadi target kinerja terhadap akseptor baru KB di Kutai Barat masih termasuk rendah dibanding  dengan  daerah  lainnya.  Capaian kinerja  ini  membuktikan  bahwa  pelayanan KB di  wilayah Kutai  Barat  dapat  dikatakan belum  maksimal.  Para  calon  peserta  KB belum  mengerti  mengenai  KB  ini  secara jelas, mereka kurang mendapatkan informasi  yang  jelas  mengenai  Keluarga Berencana.  Dimana  sesungguhnya  hal tersebut  menjadi  tugas  dari  PLKB  untuk mensosialisasikan,  menerangkan,  memberi bimbingan dan konseling serta memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat. Pemasalahan  tersebut  kiranya  menjadi  satu bukti bahwa pelayanan terhadap masyarakat dalam  program  KB  di  wilayah  Kutai  Barat belumlah dilakukan dengan optimal.
Mengingat pentingnya peranan PLKB  bagi  keberhasilan  program  KB nasional,  maka  untuk  meningkatkan  peran yang dapat membantu pengelolaan program di  lapangan,  para  petugas  lapangan  perlu lebih diberdayakan sehingga dalam menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dalam pemberian  informasi  keluarga  berencana, dan program terkait lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan berkesinambungan.  Untuk  memaksimalkan perannya  tersebut,  selain  jumlah  PLKB perlu  ditambah,  maka  petugas  PLKB sebagai  anggota  dari  organisasi  harus  terus diberdayakan, dalam arti
bahwa kemampuan dan kinerjanya perlu
ditingkatkan
lagi.
Pelaksanaan pemberdayaan meliputi peningkatan kemampuan  melalui  sosialisasi  program KB,  program  pelatihan,  pembinaan,  dan penghargaan.

## Fokus Masalah
1. Bagaimana Pemberdayaan PLKB dalam Pelayanan  Peserta  Keluarga  Berencana pada  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan PLKB dalam  Pelayanan  Peserta  Keluarga Berencana  pada  Kantor  Pemberdayaan Perempuan  dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Kutai Barat?

## TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh
Sulistyowati  pada  tahun  1997  di Kabupaten Bandung berjudul :
Peningkatan kemampuan aparatur
Pemerintah  Daerah  dalam  menunjang keefktifan kerja. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa    kemampuan aparatur  pemerintah  Kabupaten  dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah,    ternyata  dari  137  responden diantaranya terdapat 46,95 %
menyatakan cukup baik, Ini
menandakan bahwa pemerintahan Kabupaten  dalam  menyelenggarakan rumah  tangga  daerah  belum  dapat dicapai secara optimal.. Kurang optimalnya aparatur pemerintah kabupaten  disebabkan    oleh  beberapa faktor,  baik  secara  internal  maupun eksternal.    diantaranya  :  (1)  Kecilnya kemampuan  keuangan  daerah;    (2) Kurangnya kemampuan aparatur pemerintah  daerah;  (3)  Terlalu  luasnya kewenangan daerah tingkat propinsi; (4)
Keadaan infrastruktur yang tidak mendukung.
2. Penelitian  yang  dilkakukan  M.  Ichwan di  Rektorat  Universitas  Mulawarman Samarinda  pada  tahun  2004,  berjudul pemberdayaan    sumber  daya  aparatur dalam  rangka  rangka  meningkatkan pelayanan  publik.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan,  bahwa    peberdayaan sumber  daya  aparatur  yang  dilakukan melalui  Pendidikan dan  pelatihan, penegakan  disiplin  kerja  pegawai, mutasi/promosi dan pemberian kewenangan  belum  dapat  mencapai hasil  sebagaimana  yang  diharapkan, namun  implikasi  dari  pemberdayaan yang  dilakukan  lembaga  cukup  berarti menunjang  pelayanan  umum,  baik dilihat dari segi registrasi, kemahasiswaan maupun keuangan.
3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elto berjudul : pemberdayaan aparatur pemerintah dalam menunjang kelancaran  pelayanan  Kartu  Tanda Penduduk yang merupakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah  Nomor  6  tahun  1995  tentang Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur  yang  dilakukan  dengan  cara  :
Peningkatan terhadap pendidikan
formal,
Keterampilan dibidang
administrasi,  Keterampilan  dibidang komputerisasi,  Penegakkan  terhadap disiplin kerja, Koordinasi antar lembaga terkait,  ternyata  hal  tersebut  belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Wijayanti (2010) dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Bimbingan Mental Sosial Dan Pelatihan Ketrampilan Oleh Unit Pelaksana Teknis  Daerah  (UPTD)  Panti  Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda  bertujuan  untuk  mengetahui dan  mendiskripkan  upaya  UPTD  Panti Sosial  Karya  Wanita  Harapan  Mulia Samarinda melalui Pemberdayaan Perempuan melalui pembimbingan mental dan sosial dan pelatihan ketrampilan.
5. Syukur  Sodik  (2010)  meneliti
dengan  judul    Pelaksanaan  Program- program  KB  yang  dilakukan  PLKB Kecamatan Pracimantoro. Hasil penelitian menunjukkan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melakukan tugasnya mengarah  pada  berbagai  perubahan yang  terjadi  pada  masyarakat  setiap saat,  sehingga  penyesuaian  kondisi PLKB secara dinamis sudah memperkuat  keahlian  dan  kepercayaan publik.  Sosiabilitas  komunikan  tentang PLKB  sebagai  kamunikator,  membuat kondisi  di  mana  PLKB  memiliki  jiwa yang sosial dan mudah bergaul.
Koorientasinya  bahwa  PLKB  juga mempunyai  nilai  dan  peranan  yang sangat  penting  di  dalam  lingkup sosialisasinya.  Sebagai  komunikator PLKB  mempunyai  daya  tarik  untuk mengendalikan sistem operasional program KB.
Kerangka Teori Pemberdayaan Program Keluarga Berencana
Program  KB  sesuangguhnya  bukan bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk, tetapi mengendalikan
pertumbuhan  penduduk  serta  meningkatkan keluarga  kecil  sehingga  bermanfaat  bagi kesehatan  ibu  dan  anak.  Program  KB bermanfaat bagi peningkatan kualitas generasi mendatang. Ada pun  program KB Nasional adalah :
a. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan  KB,  Komunikasi  Informasi dan Edukasi (KIE) peran serta masyarakat  dalam  KB  dan  Kesehatan Reproduksi.
b. Peningkatan  Askes  dan  pelayanan  KB dan Kesehatan Reproduksi.
c. Peningkatan  penggunaan  kontrasepsi yang efektif dan efisien.
d. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi  dengan  memprioritaskan keluarga miskin.
e. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak
Kesehatan
Reproduksi.
Tahun 1992 terjadi pergeseran makna,
setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10  tahun  1992  Tentang  Kependudukan  dan Pembangunan keluarga sejahtera, kendatipun  substansinya  sebenarnya  tidak berbeda jauh. Pengertian Keluarga Berencana  menjadi  “Upaya  peningkatan kesejahteraan keluarga melalui: (1) Pendewasaan usia perkawinan, (2)
Pengaturan  kelahiran,  (3)  Peningkatan ketahanan  keluarga,  dan  (4)  Peningkatan kesejahteraan keluarga”. Keluarga Berencana tidak lagi menjadi program yang terkesan  dipaksakan,  KB  menjadi  gerakan masyarakat yang semakin dibutuhkan karena konsep NKKBS mendapatkan tanggapan positip.

## Program Pelatihan
Pada  dasarnya  pelatihan  merupakan suatu pembinaan dalam proses perkembangan manusia, dimana manusia itu belajar untuk berpikir sendiri dan mendorong  berkembangnya  kemampuan dasar  yang  ada  padanya.  Oleh  karena  itu akan  lebih  efektif  apabila  setiap  pegawai diberikan pelatihan. Karena pelatihan
merupakan hal yang bersifat universal, baik itu  organaisasi  pemerintah  maupun  di lembaga swasta.
Pelatihan  adalah  bagian  pendidikan yang  menyangkut  proses  belajar  untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku  dalam  waktu  yang  relatif  singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan  praktek  daripada  teori. Pelatihan  adalah  proses  belajar-mengajar, dengan  menggunakan  tehnik  dan  metode tertentu. Secara konsepsional dapat dikatakan  bahwa  pelatihan  dimaksudkan untuk  meningkatkan  keterampilan  atau kemampuan kerja seseorang atau sekelompok  orang.  Biasanya  sasarannya adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang yang  sudah  bekerja  pada  suatu  organisasi yang  efesien,  efektivitas  dan  produktivitas kerjanya dirasakan perlu dan dapat ditingkatkan secara terarah dan pragmatik.
Pelatihan
dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai penguasaan keterampilan  ataupun  kemampuan  kerja serta  teknik  pelaksanaan  kerja  tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Umumnya  suatu  pelatihan  dilakukan  dalam rangka untuk mengupayakan atau menyiapkan para pegawai, untuk melakukan  suatu  pekerjaan  yang  pada  saat itu akan dilaksanakan.
Wursanto  (1994:103),  mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakan pelatihan adalah:
1. Penambah pengetahuan pegawai
2. Menambah keterampilan pegawai
3. Mengubah  dan  membentuk  sikap pegawai
4. Mengembangkan  keahlian  pegawai sehingga  pekerja    dapat  diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.
5. Mengembangkan  semangat,  kemauan dan  kesenangan kerja pegawai.
6. Mempermudah  pengawasan  terhadap pegawai.
7. Mempertinggi stabilitas pegawai.
Dengan
demikian pelatihan dimaksud  untuk  memperbaiki  berbagai penguasaan keterampilan
ataupun kemampuan  kerja  serta  tehnik  pelaksanaan kerja  tertentu  dalam  waktu  yang  relatif singkat.
Umumnya suatu pelatihan dilakukan dalam rangka untuk mengupayakan atau menyiapkan para pegawai,  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan yang  pada  saat  itu  akan  dilaksanakan. Sedangkan pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis.

## Pembinaan
Pembinaan kepegawaian adalah upaya untuk membekali dan meningkatkan keterampilan,  kemampuan,  potensi,  dan pengetahuan,  sehingga  setiap  pegawai mampu melaksanakan tugas dan panggilannya  yang  dibebankan  padanya ssecara  lebih  berdayaguna  dan  berhasil guna.  Pembinaan  dilakukan  adalah  dengan tujuan  untuk  menghasilkan  pegawai  yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan  berhasil  guna,  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  pemanfaatan  potensi  dan kemampuan  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Peorwadarmita, 1987:45)
pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara bedaya guna dan  behasil  guna  unutk  memperoleh  hasil yang  lebih  baik.  Sementara  menurut  Thoha (1989:7)  pembinaan  adalah  suatu  proses, hasil  atau  pertanyaan  menjadi  lebih  baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Widjaja
(1988:34)  pembinaan  adalah  suatu  proses atau pengembangan yang mencakup urutan- urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan  tersebut  yang  disertai  usaha- usaha  perbaikan,  menyempurnakan,  dan mengembangkannya.  Pembinaan  tersebut menyangkut kegiatan perencanaan,
pengorganisasin,  pembiayaan,  koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan unutk mencapai tujuan hasil yang maksimal.
Sementara itu, Ciri-ciri  pembinaan menurut Wijadja  (1984:24)  adalah:  Pekerjaan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan; Prosedur  pembinaan  dirancang  sedemikian rupa  agar  tujuan  yang  hendak  dicapai terarah; Pembinaan sebagai pengatur proses belajar  harus  merancang  dan  memilih peristiwa  yang  sesuai  dengan  anak  binaan; Pembinaan  diartikan  sebagai  usaha  untuk menata kondisi yang pantas.

## Penghargaan
Penghargaan  atas  prestasi  atau  jasa seseorang  merupakan  salah  satu  kebutuhan manusia (Maslow : Esreem or status needs ). Penghargaan  ini  sering  disamakan  dengan insentif,  karena  maknanya  sama-sama merupakan pemberian, dan sifatnya disamping tidak dibedakan dalam pemberian,  juga  tidak  dibatasi  oleh  waktu. Padahal  apabila  dikaji  lebih  mendalam penghargaan  dan  insentif  ini  berbeda terutama dalam hal maksud pemberiannya.

## Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang  dan  secara  penuh  oleh  pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan    penyuluhan,  pelayanan,  evaluasi dan  pengembangan  KB  Nasional  yang ditempatkan di lingkungan instansi pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun ditingkat daerah (BKKBN 2004a).
PLKB sebagai petugas yang mempunyai kedudukan di tingkat kelurahan/desa,  adalah  merupakan  petugas strategis yang diharapkan mampu menjawab  dan  membawa  misi  perubahan tersebut.  Melalui  PLKB,  semua  gagasan baru  program  KB  bisa  disampaikan  kepada
masyarakat.  Melalui  PLKB,  semua  potensi masyarakat  bisa  digali,  dan  melalui  PLKB pula  pada  akhirnya  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  program  KB  bisa  di tingkatkan.
Pengertian  PLKB  (Petugas  Lapangan Keluarga  Berencana) adalah  perangkat pemerintah  daerah  yang  melaksanakan tugas  dan  fungsi  pengelolaaan,  pergerakan dan  pengembangan  potensi,  partisipasi masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  kondisi dan  kebutuhan  program  KB  Nasional  di tingkat  desa  atau  kelurahan.    Sedangkan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) a dalah  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang diberi  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang dan  hak  secara  penuh  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  melaksanakan  kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan  program  KB  Nasional. Kedua  singkatan  ini  sering  digunakan secara  bersama-sama  untuk  menunjuk petugas KB, demikian juga dalam penelitian ini.
Keberadaan
PLKB dalam mensukseskan  program  KB  Nasional  di lapangan  harus  selalu  diikuti  dengan berbagai  kemampuan  dan  keterampilan untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan program KB dimasa sekarang dan masa  yang  akan  datang.  Paling  tidak memiliki  3  keunggulan  yang  diharapkan dapat  mengakomodir  perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  program  KB  Nasional, meliputi : (BKKBN, 2009) a. Kemampuan Berkomunikasi PLKB sebagai agen dalam menyampaikan
KIE  kepada  khalayak  sasaran  diharapkan mampu melakukan Komunikasi, Informasi  dan  Edukasi  (KIE).  Dengan kemampuan  ini  petugas  lapangan  KB mampu  membagi  informasi  mengenai anatomi  fisiologi  alat-alat  reproduksi  dan kontrasepsi kepada keluarga dan masyarakat  di  wilayah  kerjanya  serta mampu  menjelaskan  megenai  masalah gizi,  kesehatan  ibu  dan  HIV/AIDS.  Pada tingkat desa, PLKB merupakan salah satu
petugas  yang  paling  piawai  dalam melakukan  trik-trik  komunikasi  sekaligus mampu  menerjemahkan  pesan  ke  dalam bahasa  yang  akrab  dengan  khalayak setempat.
b.Kemampuan Bekerja dengan Data
PLKB dalam melaksanakan tugas  bekerja berdasarkan  peta  dan  data  lapangan. Untuk itu proses pengumpulan, pengolahan, menyajikan dan memanfaatkan data kependudukan/keluarga,  demografi  dan kesertaan ber-KB merupakan satu perangkat  kerja  yang  harus  dikuasai PLKB  serta  dat  wilayah  dan  potensinya, termasuk data Tokoh Masyarakat setempat  dan  kondisi  social  budaya masyarakat setempat, juga sangat dikuasai oleh PLKB.
c. Kemampuan Membangun Jaringan/
Koordinasi dengan berbagai pihak
PLKB harus mampu membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak,  tidak  hanya  unsur  pemerintah seperti  Camat,  Kepala  Desa,  Koramil, Polsek,  Puskesmas/Pustu,  dan  lain-lain, PLKB  juga  mampu  mengembangkan jaringan  dengan  Tokoh  Agama,  Tokoh Masyarakat,  mengembangkan  berbagai institusi  dan  kelompok  kegiatan  KB  yang ada di wilayahnya.
PLKB  mempunyai  peranan  sebagai pengelola  gerakan  dengan  melibatkan seluruh  potensi  di  wilayahnya  baik  potensi fisik dan potensi sosial ekonomi, agama dan budaya serta motivasi masyarakat setempat. Sebagai  pengelola  gerakan,  PLKB  harus memperhatikan kelengkapan unsur-unsur di dalam pengelolaan di tingkat desa/kelurahan  agar  penggerakan  program
KB dapat terlaksana dengan baik (Sciortino,
1999).  Adapun  tugas  pokok  PLKB  adalah menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi  kegiatan  pendewasaan  usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan  kesejahteraan  keluarga  untuk
mewujudkan  keluarga  yang  berkualitas. Sedangan  tugas  tambahan  PLKB  adalah usaha  peningkatan  pendapatan  keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memberikan pembinaan  kepada  masyarakat,  yaitu  bina balita,  bina  keluarga  remaja  dan  bina lingkungan keluarga (BKKBN, 2009).

## Keluarga Berencana
Tujuan  utama  pembangunan  program KB  Nasional  adalah  untuk  memenuhi permintaan  masyarakat  akan  pelayanan  KB dan  kesehatan  reproduksi  yang  berkualitas, menurunkan  tingkat/angka  kematian  ibu, bayi  dan  anak  dalam  rangka  membangun keluarga kecil berkualitas (Sciortino, 1999).
Program  KB  sesuangguhnya  bukan bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk, tetapi mengendalikan pertumbuhan  penduduk  serta  meningkatkan keluarga  kecil  sehingga  bermanfaat  bagi kesehatan  ibu  dan  anak.  Program  KB bermanfaat bagi peningkatan kualitas generasi  mendatang.  Tahun  1992  terjadi pergeseran  makna,  setelah  disahkannya Undang-undang  Nomor  10  tahun  1992 Tentang  Kependudukan  dan  Pembangunan keluarga sejahtera, kendatipun substansinya sebenarnya  tidak  berbeda  jauh.  Pengertian Keluarga  Berencana  menjadi  “Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui: (1)  Pendewasaan  usia  perkawinan,  (2) Pengaturan  kelahiran,  (3)  Peningkatan ketahanan  keluarga,  dan  (4)  Peningkatan kesejahteraan keluarga”. Keluarga Berencana tidak lagi menjadi program yang terkesan  dipaksakan,  KB  menjadi  gerakan masyarakat yang semakin dibutuhkan karena konsep NKKBS mendapatkan tanggapan positif.

## Pelayanan
Pelayanan  merupakan  terjemahan  dari kata service , yang sering juga diterjemahkan menjadi jasa. Menurut Kotler (1995  :  548),  jasa  adalah  setiap  tindakan atau  kegiatan  yang  dapat  ditawarkan  oleh satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan  prima  adalah  layanan  yang memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparatur pemerintah kepada masyarakat  selain dapat dilihat dalam penjelmaan Keputusan
MENPAN  Nomor  81/1993,  juga  dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1/1995
tentang peningkatan  kualitas  pelayanan  aparatur pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  tidak  dapat  diabaikan  lagi, bahkan sedapat mungkin disesuaikan dengan  tuntutan  globalisasi.  Kehidupan dalam  era  ini  ditandai  dengan  ketatnya persaingan disegala bidang kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu peningkatan  pelayanan  publik  merupakan salah  satu  jawaban  dalam  menghadapi tuntutan  masyarakat  yang  terus  meningkat. Selama ini, umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat  cenderung  kurang  dan  bahkan tidak  berkualitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari masih banyaknya komplaying yang diajukan masyarakat kepada oknum aparatur  pemerintah  yang  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu keluhan yang sering terdengar dari masyarakat  yang  berhubungan  dengan aparatur  pemerintah  karena  sesuatu  urusan adalah  selain  berbelit-belit  akibat  birokrasi yang  kaku,  juga  perilaku  oknum  aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat  kadangkala  kurang  bersahabat. Realita  yang  demikian  ini  memerlukan kepedulian  dari  kalangan  aparatur  untuk memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik (prima).  Keprimaan  ini  pada  gilirannya akan  mendapatkan  pengakuan  atas  kualitas pelayanan  dari  masyarakat  itu  sendiri. Untuk  itu,  perlu  dikaji  dan  dirumuskan secara mendalam tentang kategori
pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.Perubahan masyarakat bisa terjadi secara revolusioner maupun evolusioner.  Pada  umumnya,  perubahan revolusioner  adalah  sesuatu  yang  dicapai dalam rentan waktu  yang pendek dan kerap kali politis sifatnya.

## Peserta Keluarga Berencana
Peserta  Keluarga  berencana  adalah masyarakat  yang  masuk  dalam  umur  Usia Pasangan Subur (PUS) baik wanita maupun pria yang menggunakan cara/alat kontrasepsi untuk tujuan mencegah kehamilan  baik  melalui  program  maupun non  program.  Dimana  peserta  KB  ini mendapat  pembinaan  dan  informasi  untuk menggunakan  cara/alat  kontrasepsi  yang ingin dipakainya melalui Penyuluh Lapangan  Keluarga  Berencana  (PLKB) untuk  menuju  keluarga  yang  sehat,  bahagia dan sejahtera.
Peserta  KB  Aktif  adalah  akseptor yang pada saat ini memakai alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri  kesuburan.  Sedangkan  Peserta KB  baru  adalah  Pasangan  Usia  subur  yang baru  pertama  kali  menggunakan  salah  satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhhir masa kehamilan (baik keguguran, lahir  mati,  lahir  hidup).  Peserta  KB (akseptor)  aktif  kembali  yaitu  dimana Pasangan  Usia  subur  (PUS)  yang  telah berhenti  menggunakan  selama  3  bulan  atau lebih  yang  tidak  diselingi  oleh  suatu kehamilan  dan  kembali  menggunakan cara/alat kontrasepsi baik dengan cara  yang sama maupun berganti cara setelah berhenti/istirahat  paling  kurang  3  bulan berturut-turut  dan  bukan  karena  hamil. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan  suami  istri  yang  pada  saat  ini hidup  bersama,  baik  bertempat  tinggal resmi dalam suatu rumah atau tidak, dimana umur istri antara 15-44 tahun.
Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Pemberdayaan  Penyuluh  Lapangan
Keluarga  Berencana  merupakan  suatu kemampuan untuk membangun daya dengan  mendorong,  memberikan  motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki Penyuluh Keluarga Berencana
(PLKB) serta berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan, dan
kemampuan  serta  kematangan  berpikir kritis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional untuk mensukseskan program KB Nasional..

## a. Sosialisasi Program KB
Sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya awal dalam mengenalkan program.  Pengenalan  ini  dilakukan  dalam upaya  memberi  pemahaman  terhadap  visi, misi,  tujuan  dan  gambaran  pelaksanaan program  kepada  kelompok  sasaran,  yaitu masyarakat  khususnya  unit-unit  keluarga yang ada di kampung/kelurahan.
Berikut  program  Keluarga  Berencana  yang disosialisasikan  ke  masyarakat  sebagai berikut :
 Membentuk  keluarga  kecil  sesuai dengan  kekuatan  sosial  ekonomi suatu keluarga
dengan
cara pengaturan  kelahiran  anak,  agar diperoleh  suatu  keluarga  bahagia sejahtera  yang  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya.
 Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan  ibu,  anak,  keluarga dan bangsa.
 Mengurangi  angka  kelahiran  untuk menaikkan  taraf  hidup  rakyat  dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga  Berencana  (KB)  dan Kesehatan  Reproduksi  (KR)  yang berkualitas,  termasuk  upaya-upaya menurunkan  angka  kematian  ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

## b. Program Pelatihan
Terdapat enam jenis pelatihan, yaitu Pengenalan  Program  KB  pasca  otonomi, Sevise  Excellence,  Mekanisme  Operasional (mekop),  Reforting  and  Recosding  (RnR) atau Pencatatan dan Pelaporan, Komunikasi dan  Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  Mandiri dan Program Pendidikan Bina-bina
Keluarga.

## c. Pembinaan terhadap PLKB
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan semangat PLKB  yang berorientasi pada pelayan KB, menciptakan dan membina integritas PLKB serta mengembangkan metode kerja yang lebih baik dan lebih tepat guna.
Pembinaan  yang  kami  lakukan untuk menunjang pekerjaan PLKB diantaranya  penataran,  dimana  para  PLKB ditatar  untuk  membaharui  cara  kerja  agar lebih  efektif  dan  efisien  serta  mendapatkan data  yang  lebih  akurat,  mengikuti  PLKB dalam  seminar-seminar  yang  diadakan  baik tingkat  Propinsi  maupun  Daerah,  agar mendapat  pengetahuan  baru,  ilmu-ilmu baru,  serta  semangat  baru  dalam  bekerja. Mengikuti PLKB dalam pelatihan keterampilan  untuk  menunjang  tugas  yang dijalankan.

## d. Penghargaan
PLKB adalah ujung tombak program  dan  kegiatan  yang  ada,  Penyuluh KB mempunyai tugas antara lain pendataan keluarga  sejahtera,  pendataan  kelurga miskin, penyuluhan (KIE) berbagai kegiatan  (KB,Bina  Keluarga  Sejahtera, UPPKS),  pemberdayaan  keluarga  miskin, pembinaan  generasi  muda,  pelayanan  KB, bahkan  penyuluh  KB  harus  mampu menjelaskan  penyakit  menular  seksual.  Di samping  itu  penyuluh  KB  tidak  jarang dipercaya  oleh  Camat  di  wilayah  kerjanya untuk  melakukan  tugas  lain  di  luar  tugas pokoknya. Untuk itu pemerintah memberikan  insentif  bagi  mereka,  karena
kita sadar bahwa mereka juga memerlukan dana untuk aktifitasnya membantu program KB  di  Kampung-kampung.  Selain  itu diberikan  juga  penggantian  dana  jika mereka  harus  menghadiri  kegiatan  di Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga Berencana.
Untuk  fasilitas  kerja  yang  kami berikan adalah alat tensi, tas kerja, peralatan tulis  menulis,  alat  dan  obat  kontrasepsi, buku-buku  petunjuk  dan  pedoman,  papan keterangan  yang  ditempel  dirumah  mereka. Keterbatasan  dana  membuat  kami  belum bisa  memberikan  mereka  kendaraan  roda dua  yang pastinya sangat  mendukung tugas mereka  terutama  di  kampung-kampung yang sulit dijangkau.

## Pelayanan Peserta Keluarga Berencana
Prasarana  utama  adalah  seseorang fasilitator yang dapat memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat. Fasilitator  yang  mempunyai  kemampuan dan  ketrampilan  yang  mendukung  tugas dan perannya. Dalam hal ini adalah petugas PKLB di Kecamatan. Perannya tidak dapat di  abaikan  sama  sekali.  Keberhasilan program  KB  dicapai  karena  kesadaran masyarakat,  mereka  sadar  karena  memang KB penting untuk dapat mecapai kebahagiaan keluarga. Kesadaran membutuhkan  proses,  dan  juga  motivator, dan  itu  banyak  didapatkan  dari  informasi baik  melalui  TV,  radio,  iklan  dan keberadaan  petugas  PLKB  yang  ada  di lingkungan mereka.
Keberhasilan program keluarga berencana  berkaitan  erat  dengan  upaya pengembangan  sumber daya  manusia  yang tercermin  dalam  mutu  dan  penyediaan pelayanan KB. Pelayanan dilakukan melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas  Pembantu  (Pustu),  Klinik  KB (seperti praktek bidan dan klinik swasta).
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat dalam  Pemberdayaan  PLKB  dalam Pelayanan  Peserta  KB  di  Kabupaten Kutai Barat Faktor Pendukung
a. Berbagai  kebijakan  pemerintah  di bidang Keluarga Berencana b. Komitmen Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga  Berencana  dalam  rangka sosialisasi program KB.
c. Pemberian  Insentif  kepada  Petugas PLKB,  yang  akan  menumbuhkan kinerja PLKB.

## Faktor Penghambat
a. Dalam  hal  pendanaan  yang  masih kurang untuk melakukan kegiatan.
b. Petugas PLKB yang kurang saat ini 1 petugas untuk 4 – 6  kampung.
c. Tidak ada fasilitas kendaraan untuk menjangkau  daerah  yang  jauh  dan terpelosok.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pemberdayaan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana
Pemberdayaan yang dimaksud adalah kemampuan untuk membangun daya dengan  mendorong,  memberikan  motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) serta berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan
kemampuan  serta  kematangan  berpikir kritis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional untuk mensukseskan program KB Nasional.
Dalam  pemberdayaan  perlu  proses  dan waktu  karena  setiap  perubahan  sosial mempunyai  dimensi  yang  sangat  luas, budaya, perilaku, cara pandang dan sebagainya. Oleh karena itu dalam pemberdayaan ini perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian.

## a. Sosialisasi Program KB
Pemerintah  merasa  perlu  untuk melakukan  sosialisasi  atau  pengenalan program kepada masyarakat. Sejalan dengan maksud sosialisasi yaitu pengenalan maka dalam sosialisai program KB disampaikan  kepada  warga  masyarakat untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan  ibu,  anak,  keluarga  dan bangsa;  Mengurangi  angka  kelahiran  untuk menaikkan  taraf  hidup  rakyat  dan  bangsa; Memenuhi  permintaan  masyarakat  akan pelayanan  KB  dan  KR  yang  berkualitas, termasuk  upaya-upaya  menurunkan  angka kematian  ibu,  bayi,  dan  anak  serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
Dalam penyampaian sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan pihak kecamatan,  kepala  kampung,  tokoh  adat, tokoh masyarakat dan
puskesmas.
Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan  penjelasan  secara  luas  kepada seluruh  bagian  yang  ada  di  masyarakat. Dalam  sosialisasi  ini  para  akseptor  KB Kampung  diundang  dan  diberi  pemahaman tentang  Keluarga  Berencana  dimana  PLKB bertugas menyampaikannya.
Karena  keterbatasan  dana  yang dimiliki oleh pemerintah, minimnya petugas dan  kondisi  lapangan  serta  pertimbangan lainnya,  sosialisasi  yang  dilakukan  tahun 2011,  sampai  saat  ini  belum  semua kampung  dan  kecamatan  diselenggarakan sosialisasi  ini.  Menurut catatan  baru  sekitar 18,91%  kampung  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Kutai Barat yang telah dilakukan sosialisasi. Data ini menggambarkan kurang maksimalnya  pemerintah  dalam  sosialisasi program.

## b. Program Pelatihan
Salah satu upaya untuk mensukseskan  program  KB  adalah  dengan mengadakan pelatihan untuk Peyuluh Lapangan Keluarga Berencana. .
Pelatihan  bagi  PLKB  yang  ada, dilakukan  secara  kontinyu.  Data  hasil
penelitian  mengenai  pelatihan  program  KB ini  diketahui  terdapat  enam  jenis  pelatihan, yaitu  Pengenalan  Program  KB  pasca otonomi,    Service  Excellence,  Mekanisme Operasional (Mekop), Reporting and Service    (RnR)  atau  Pencatatan  dan Pelporan, Komunikasi Informasi dan Edukasi  (KIE)  Mandiri,  dan  Program Pendidikan Bina-bina Keluarga. Pada tahun 2010,  jumlah  keseluruhan  peserta  pelatihan sebanyak  51  orang,  pada  tahun  2011 sebanyak 94 orang.
Respon dari petugas PLKB terhadap pelatihan  ini  positif  dalam  arti  bahwa pelatihan dapat  meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan  tugas.  Pelatihan  itu  juga menimbulkan semangat  dan motivasi untuk selalu  siap  melakukan  penyuluhan  dan melayani masyarakat di bidang KB.
c. Pembinaan
Pembinaan terhadap keberadaan PLKB dilakukan pemerintah melalui instansi  terkait  yaitu  Kantor  Pemberdayaan Perempuan  dan  KB  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan  fungsi  dan  peran  masing- masing lembaga dimaksud PLKB dilakukan melalui kegiatan pemantauan kinerja PLKB yang  dilakukan  melalui  pertemuan  rutin yang  diadakan  baik  di  tingkat  kampung, kecamatan  maupun  kabupaten.  Puskesmas membina hubungan kerja yang baik dengan para  Petugas  PLKB  karena  beberapa rujukan dari Petugas PLKB untuk beberapa akseptor  yang  memasang  IUD  ditangani oleh Puskesmas.

## d. Penghargaan
Petugas  PLKB  dalam  menjalankan tugasnya  seringkali  harus  mengeluarkan sejumlah  dana  untuk  aktifitas  KB,  seperti menghadiri  undangan  rapat  atau  koordinasi di  Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga Berencana, pemerintah mengeluarkan  kebijakan  untuk  memberi penghargaan  atau  insentif  kepada  para
petugas PLKB di seluruh wilayah Kabupaten  kutai  Barat.  Pemberian  insentif tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran  operasional  petugas  selama melakukan pelayanan.
Demkian juga untuk dapart menjalankan  tugasnya,  walaupun  insentif diterima  petugas  tiga  bulan  sekali,  petugas masih  tetap  bersemangat  dan  menyatakan senang diperhatikan oleh pemerintah daerah.  Fasilitas  lain  adalah  peralatan  kerja seperti  taskerja,  peralatan  tulis  menulis, buku petunjuk pelayanan, papan keterangan sebagai  petugas  pembina  KB,  alat  dan  obat kontrasepsi dan alat hitung tensi, sedangkan untuk  kendaraan  roda  dua  masih  belum diberikan.

## Pelayanan Peserta Keluarga Berencana
Capaian program KB menjadi acuan pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan. Dalam  memantau  perkembangan  KB  ini, Kantor  Pemberdayaan  Perempuan  dan  KB, selama  3 tahun ini mendapatkan gambaran bahwa  masih  sedikit  orang  mengikuti  KB. Namun    secara  umum  jumlah  akseptor  KB di  Kutai  Barat  mengalami  kenaikan. Kenaikan  ini  salah  satunya  dikarenakan banyaknya perkawinan.
Pada  tahun  2009,  para  akseptor dengan  metode  kontrasepsi  Pil  sebanyak 19.880,  meningkat  jumlahnya  pada  tahun 2010  sebanyak  432  orang  menjadi  20.312 orang, dan bertambah lagi pada tahun 2011 sebanyak  90  orang  menjadi  20.402  orang. Untuk  akseptor  dengan  metode  IUD  pada tahun 2009 tercatat sebanyak 8.8871 orang, meningkat  pada  tahun  2010  sebanyak  335 menjadi  9.206  orang,  bertambah  lagi  pada tahun  2011  sebanyak  87  orang  menjadi 3.174  akseptor.  Untuk  metode  kondom pada tahun 2009 sebanyak 2.903 bertambah  pada  tahun  2010  sebanyak  184 menjadi 3.087, pada tahun 2011 bertambah sejumlah  87  menjadi  3.174.  Sedangkan untuk  metode  suntikan  pada  tahun  2009 berjumlah  9.334  bertambah  790  menjadi 10.124,  pada  tahun  2011  bertambah  416
menjadi 19.540. Untuk metode MOW pada tahun 2009 berjumlah 130 bertambah pada tahun 2010 sebanyak 15 menjadi 145, pada tahun  2011  bertambah  15  menjadi  160. Untuk metode MOP tahun 2009 berjumlah 5  bertambah  pada  tahun  2010  sebanyak  2 menjadi  7,  pada  tahun  2011  bertambah  3 menjadi  10.  Untuk  metode  Implant  tahun 2009 berjumlah 380 bertambah pada tahun 2010 sebanyak 20 menjadi 400, pada tahun 2011 bertambah 30 menjadi 430.
Dari  data  diatas  dapat  dilihat adanya  kenaikan  jumlah  akseptor  KB  atau peserta  KB.  Tahun  2011  pencapaian peserta  KB  yang  telah  dilayani  mencapai 44.045  orang  atau  43,34%  dari  KKP (Kontrak Kinerja Propinsi).

## KESIMPULAN
1. Pemberdayaan PLKB untuk  membangun daya  dengan  mendorong,  memberikan motivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran akan  potensi  yang  dimiliki  Penyuluh Keluarga  Berencana  (PLKB)    serta berupaya  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan,  dan  kemampuan  serta kematangan  berpikir  kritis  dalam  rangka meningkatkan  kapasitas  dan  kompetensi profesional untuk mensukseskan program KB Nasional..
2. Dalam  Proses  Pemberdayaan  PLKB, pemerintah
melalui Kantor Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana melakukan sosialisasi program.  Upaya  ini    belum  optimal karena  sampai  dengan  tahun  2011  baru mencapai  18,91%  daerah  di  Kutai  Barat yang telah dilakukan sosialisasi.
3. Sosialisai  program  KB  disampaikan kepada warga masyarakat untuk memperbaiki kesehatan dan
kesejahteraan  ibu,  anak,  keluarga  dan bangsa;  Mengurangi  angka  kelahiran untuk  menaikkan  taraf  hidup  rakyat  dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat  akan  pelayanan  KB  dan  KR yang  berkualitas,  termasuk  upaya-upaya
menurunkan  angka  kematian  ibu,  bayi, dan  anak  serta  penanggulangan  masalah kesehatan reproduksi.
4. Pelatihan-pelatihan  yang  diikuti  oleh PLKB  dirasakan  dapat  meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan
ketrampilan  dalam    melaksanakan  tugas. Pelatihan itu juga menimbulkan semangat  dan  motivasi  untuk  selalu  siap melakukan  penyuluhan  dan  melayani masyarakat di bidang KB.
5. Pembinaan  ini  meningkatkan  fungsi  dan peran  PLKB  dilakukan  melalui  kegiatan
pemantauan kinerja PLKB yang dilakukan  melalui  pertemuan  rutin  yang diadakan  baik  di  tingkat  kampung, kecamatan maupun kabupaten,
penataran,  mengikuti  seminar-seminar dan    pelatihan  keterampilan  baik  tingkat Propinsi maupun daerah.
6. Dalam  hal  penghargaan,  pemerintah Kutai  telah  mengeluarkan  kebijakan untuk  memberi  insentif  kepada  para PLKB yang diberikan tiga bulan sekali.
7. Pelayanan terhadap peserta KB (akseptor KB)  dirasakan  masyarakat, dengan meningkatnya jumlah akseptor KB.
8. Faktor-faktor  yang  mendukung  adalah berbagai peraturan yang ada dan komitmen pimpinan Kantor untuk menyelesaikan  tugas  sosialisasi  pada tahun  2013,  pemberian  insentif  kepada petugas.  Pembinaan  dana  kepada  PLKB yang  ada  di  pemerintah  mendukung pelayanan terhadap masyarakat khususnya peserta KB. Sedangkan faktor yang  menghambat  adalah  dalam  hal pendanaan,  keterbatasan  jumlah  Petugas KB, kondisi kampung yang sulit dijangkau.

## SARAN
1. Hendaknya menambah jumlah
Penyuluh  KB  karena  program  KB sangat  penting  dan  keberadaan  PLKB
penting  dalam  mencapai  target    kerja pada program KB ini.
2. Hendaknya  pemerintah  menambah dana  bagi  penyelenggaraan  program KB di Kutai Barat.
3. Untuk  wilayah  yang  sulit  dijangkau, pemerintah dapat menggunakan siaran radio  atau  televisi  dalam  rangka sosialisasi program KB..
4. Hendaknya memberikan fasilitas berupa  kendaraan  sesuai  dengan kondisi  dan  akses  lapangan  yang dihadapi (baik darat maupun sungai).

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Undang-undang  Nomor  10  tahun 1992  Tentang  Kependudukan  dan Pembangunan  Keluarga  Sejahtera. Jakarta
_______, BKKBN-DEPAG RI, 1990, Umat
Islam  dan  Gerakan  Keluarga
Berencana di Indonesia, Jakarta
_______, BKKBN ,2000, Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi  Pria  dalam  Program KB  dan  Kesehatan  Reproduksi yang Berwawasan Gender, Jakarta. _______, BKKBN-Fak.Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Solusi bagi Pembangunan Bangsa, Info Demografi, Wahana Peningkatan Pengetahuan Kependudukan , Tahun XIII, Nomor 1. Jakarta.
_______,  Keputusan  Presiden  (Kepres)
Nomor  8  tahun  1970  Sebagai Sebuah Lembaga Non Departemen yang Mempunyai Tanggung
Tawab  pada  Bidang  Pengendalian Penduduk di Indonesia.
_______,  Keputusan  Presiden  No.  109 tahun  1993  Tentang  Pembentukan
Kementerian dan BKKBN. Jakarta _______,  Keputusan  Presiden  No.  103 tahun  2001  tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen _______,  Peraturan  Pemerintah  No.  101 tahun  2000  tentang  Pendidikan dan  Pelatihan  Pegawai  Negeri Sipil. Jakarta _______, Keputusan Menteri No. KEP/120/M.PAN/9/2004  tentang
Jabatan  Fungsional    Penyuluh Keluarga  Berencana  dan  Angka
Kreditnya. Jakarta _______,  2009.  Buku  Pedoman  Tata  Cara Kerja  PLKB  Dalam  Program  KB Nasional di Tingkat Desa/Kelurahan. BKKBN. Jakarta. _______,  2004a.  Buku  Pegangan  Penyuluh Keluarga  Berencana.  BKKBN. Jakarta.
_______, 2004b. Pembinaan dan Pengembangan  Karir  Penyuluh Keluarga  Berencana.  BKKBN. Jakarta. _______,  2004e.  Perencanaan  Program Keluarga Berencana Nasional.
BKKBN. Jakarta. Bryant  dan  White,  1987,  Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang  terjemahan  Rusyanto L. Simatupang. LP3ES, Jakarta. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi
Penelitian  Kualitatif.  Aktualisasi
Metodologis  ke  Arah  Ragam Varian  Kontemporer.  PT  Raja
Grafindo Persada,Jakarta.
Cook dan Macaulay. 1997. The Bureaucratic Phenomenon, Chicago  :  University  of  Chicago Press. Chambers Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang.
LP3ES, Jakarta.
Elto, 2008, Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam Menunjang Kelancaran pelayanan Kartu Tanda  Penduduk  di  Kecamatan Samarinda  Seberang,  Tesis  Pasca Sarjana  Universitas  Mulawarman.
Samarinda.
Friedman,  John.  1992.  Empowerment,  The Politics of Alternatif Development. Blackwell. USA Hardiyanto,2007, Tantangan Keluarga Berencana Pasca Otonomi Daerah, Jurnal  Gemari  Edisi 72/Tahun VII/Januari 2007 Idup  Suhady,  1999:  Pemberdayaan  sumber daya aparatur dalam
meningkatkan  kinerja  pegawai  DI Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Kabupaten Malang
Ichwan  M,  2004,  Pemberdayaan  Sumber Daya  Aparatur  dalam  Rangka Meningkatkan  Pelayan  Publik  di Rektorat  Universitas  Mulawarman Samarinda,  Tesis,  Program  Pasca Sarjana  Universitas  mulawarman, Samarinda
Kartasasmita,  1996  Pembangunan  untuk
Rakyat : Memadukan Pertumbuhan  dan  Pemerataaan. Pustaka Cidensindo, Jakarta. _______, 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran  dan  Praktiknya  di
Indonesia. LP3ES, Jakarta.
Kotler, Philip.1995. Marketing Manajemen, Analysis,
Planning, Implementation  and  Control,  alih bahasa  Hendra  Tegus  dan  Ronny A.Rusli,1997  New  Jersey:  A Paramount Communications Company Englewood Cliffs.(hlm.159-177).
Malayu  S.P.  Hasibuan.  2001.  Manajemen
Dasar,  Pengertian  dan    Masalah . Cetakan  Kelima.  Haji  Masagung.
Jakarta.
Manulangg, 1993, Organisasi dan Manajemen, Yogyakarta, Lyberti.
Miles, Matthew B. dan  A. Michel Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif . Cetakan I. UI-Press.
Jakarta.
Moenir, H.A.S. 1990. Manajemen
Pelayanan  Umum  di  Indonesia, Cetakan  Pertama,  Bumi  Aksara,
Jakarta.
_______,  1992,  Manajemen  Pelayanan Umum  di  Indonesia.  Cetakan
Pertama, Bumi Aksara
_______,  1997.  Pelayanan  Pelanggan  dan Pelayanan  Prima.  Bumi  Aksara. Jakarta.
Moleong 2007 Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Nainggolan,  H.,1997,  Pembinaan  Pegawai Negeri Sipil, Jakarta.
Paul  Streeten  and  J.S  Burki,  1987,  Basic Needs  :  An  Issues  Papeer,  World Bank  (mimeo)  dalam  Thee  Kian Wie, 1986, op.cit.
Pearse  dan  Stiefel  1979  Development Theory and Three World, Longman  Scientific  and  Tehnical, Essex, dalam Mudrajat, op cit. Pranarka dan Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta. Prijodarminto,  1994  Ironi  Pembangunan  di Negara Berkembang. Sinar Harapan, Jakarta. Rangkuti  S.  2007.  Implementasi  Program Keluarga berencana Era Desentralisasi di Provinsi Sumatera Utara. Ranupandoyo,  H.  dan  Husman.  1993. Manajemen  Personalia.  BPFE.
Yogyakarta.
Ravianto,J, 1995. Produktivitas dan Manajemen,  Jakarta  :  Dewan Produktivitas Nasional Pusat Produktivitas  Nasional  dan  The
Asia Foundation.
Sarwoto. 1996. Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen,  Ghalia    Indonesia, Jakarta. Schuler, Randall dan Stuart A. Youngblood, 1999, effective Personnel Management,  New  York,  West Publishing Company. Sciortino  R.  1999.  Menuju  Kesehatan Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Siagian, P.Sondang, 1984. Filsafat
Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
_______,  1992.  Manajemen  Pelayanan Umum  di  Indonesia.  Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
_______,  1994.  Manajemen  SDM,  Edisi  I,
Cetakan II. Bumi Aksara. Jakrata. _______,  1994.  Organisasi  Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Cetakan  XII.  Haji  Masagung. Jakarta. _______, 1995, Teori Motivasi dan Aplikasinya. Rhineka Cipta. Jakarta
_______,  1996,  Organisasi  Kepemimpinan Dan  Perilaku      Administrasi,
Cetakan  XII,    Haji  Masagung,
Jakarta.
_______,  2001,  Manajemen  Sumber  Daya Manusia,  Edisi  2,  Cetakan  IV, Bumi Aksara. Jakarta.
Siswanto,  Bedjo.  1997.  Manajemen Tenaga Kerja. Sinar Baru. Bandung.
Soetrisno,  1995.  Pengembangan  Sumber Daya  Aparatur,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Stewart,  M.  Aileen.  1998.  Empowering People (Pemberdayaan SDM).
Kanisius. Yogyakarta. Sulistyowati. 1997. Peningkatan kemampuan  aparatur  Pemerintah Daerah dalam menunjang keefktifan kerja. Kabupaten Bandung.
Suryaningrat,  2005.  Prinsip  Manajemen
Rumah Sakit. Palang Merah Indonesia. Jakarta.
Syukur Sodik. 2010.  Pelaksanaan Program- program  KB  yang  dilakukan PLKB Kecamatan Pracimantoro.
Wijadja.  W,  1997. Etika  Pemerintahan  1,
Edisi kedua, Jakarta, Bumi
Aksara.
Wijayanti, 2010, Pemberdayaan Perempuan Melalui  Bimbingan  Mental  Sosial dan  Pelatihan  Keterampilan  Oleh Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD)Panti Sosial Karya Wanita
Harapan  Mulia  samarinda,  Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda. Wursanto. Ig, 1998, Manajemen Kepegawaian 1, Yogyakarta.
________,  1994,  Manajemen  Kepegawaian 2, Yogyakarta,  Kanisius.
Yazid,  1999,  Pemasaran  Jasa:  Konsep  dan Implemetasinya, Yogyakarta, PEFIE-UGM.
Zam-zam,  2002,  Kinerja  PLKB  terhadap keberhasilan  Usaha  Peningkatan Pendapatan  Keluarga  (UPPKS)  di Kota Tebing Tinggi.