## Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin

## Bening Permata Damarsari, Widhi Handoko, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : Beningpermata23@gmail.com

## Abstract
Children  born  out  of  wedlock  from  polygamy  marriage  without  the  court’s  permission  have  a different  legal  position  from  legitimate  children.  Often  the  rights  of  children  who  born  out  of wedlock  are  ignored  by  the  law,  causing  them  unfairness.  Judges  as  law  enforcers  have  a  role  in protecting the rights of children who born out of wedlock that could not be ignored, even though the law  makes  a  huge  difference  from  legitimate  children.  This  study  uses  normative  legal  research methods  (doctrinal).  Based  on  this  research,  it  was  found  that  the  application  of  progressive  legal thinking is very necessary to be applied by the Judges in Indonesia to protect the rights of children who born out of wedlock. Therefore, the Judge should be able to make a breakthrough in the law (rule-breaking)  in  the  corridor  of  this  progressive  law.  The  Judge  places  themselves  as  a  force  of ‘liberation’ that is freeing themselves from legalistic-positivistic types, ways of thinking, principles, and  legal  theories.  The  Progressive  law  prioritizes  ‘goals’  rather  than  procedures,  so  this  rule- breaking  requires  the  judge  to  be  able  to  actualize  the  laws  in  the  right  time  and  space  by  taking steps in the creative interpretation of existing regulations. This is so that the law also regulates and guarantees  the  civil  rights  of  children  outside  of  marriage,  which  so  far  have  not  received  legal protection.
Keywords: progressive law; judge's view; polygamy

## Abstrak
Anak  di  luar  kawin  yang  merupakan  hasil  dari  poligami  tanpa  izin  memiliki  kedudukan  hukum yang  berbeda  dengan  anak  sah.  Seringkali  hak-hak  anak  di  luar  kawin  terabaikan  oleh  hukum sehingga  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  mereka.  Hakim  sebagai  penegak  hukum  memiliki peranan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  hak-hak  anak  di  luar  kawin  yang  tidak  bisa diabaikan, meskipun hukum memberikan perbedaan yang sangat besar dengan anak sah.  Di dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (doktrinal).  Berdasarkan  hasil penelitian  ditemukan  bahwa  Penerapan  pemikiran  hukum  progresif    sangat  perlu  diterapkan  oleh Hakim  di  Indonesia  untuk  melindungi  hak-hak  anak  di  luar  kawin.  Oleh  karena  itu  Hakim seyogyanya  mampu  melakukan  terobosan  hukum  ( rule  breaking) dalam  koridor  hukum  progresif ini . Hakim  menempatkan  diri  sebagai  kekuatan  “pembebasan”  yaitu  membebaskan  diri  dari  tipe, cara  berpikir,  asas  dan  teori  hukum  yang  legalistik-positivistik.  Hukum  progresif  lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur, maka rule breaking ini menuntut hakim untuk dapat mengaktualisasikan  hukum  dalam  ruang  dan  waktu  yang  tepat  dengan  melakukan  langkah  dalam pemaknaan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada.  Hal  ini  agar  hukum  juga  mengatur  dan menjamin  hak-hak  keperdataan  anak  diluar  perkawinan    yang  selama  ini  belum  mendapatkan perlindungan hukum.
Kata kunci: hukum progresif; pandangan hakim; poligami

## A. Pendahuluan
Perkembangan  hukum  di  Indonesia  dalam  penerapannya  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib,  oleh  karenanya  disusunlah  hukum  yang  berupa  peraturan-peraturan  dalam  rangka mewujudkan ketertiban masyarakat (Fariha, 2010).Demi mewujudkan peraturan tersebut maka diperlukan  penerapan  hukum  terhadap  suatu  pola  tindak  atau  peristiwa  yang  terjadi  dalam kehidupan  manusia  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  serta  mewujudkan keadilan  bagi  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.Akan  tetapi untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  terlepas  dari  pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum (Ali, 2001).
Penegak  hukum  secara rill untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  menjadi  tugas  seorang hakim  yang  dituntut  kepada  pola  pikir  hakim  adalah  melakukan  pembebasan  terhadap pikiranpikiran  tradisional-konvensional,manakala  itu  menghambat  arus  pemikiran  yang  lebih benar yang merupakan metoda hukum progresif yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan  mengalir  (Mahfud,  2013).  Salah  satu  pihak  seperti  jaksa  yang  mempunyai  kepentingan untuk  berpihak  pada  negara  dan  lebih  mengesampingkan  adanya  pembuktian  kesalahan terdakwa  dengan  alasan  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan,  di  sisi  lainnya  terhadap  pihak pengacara yang akan berpihak pada kepentingan klien (Muliadi, 2012).
Gagasan  hukum  progresif  merupakan  salah  satu  gagasan  yang  paling  menarik  karena hukum  progresif  telah  menggugat  keberadaan  hukum  modern  yang  telah  dianggap  mapan dalam  cara  berhukum  di  masyarakat  selama  ini.  Namun  pemikiran  hukum  progresif  ajaran Satjipto Rahardjo tersebut, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum di Indonesia  karena  dengan  didasari  keprihatinan  terhadap  kontribusi  rendah  ilmu  hukum  di Indonesia  untuk  mencerahkan  bangsa  Indonesia  agar  keluar  dari  krisis  di  bidang  hukum  dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap pemahaman hukum itu sendiri, sehingga hukum yang diberlakukan di  Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum  Belanda  yang menganut sistem  Eropa  Kontinental,  bahkan  hukum  yang  diciptakan  oleh  Indonesia  sendiripun  masih banyak  yang  tidak  dilandasi  oleh  pemikiran  hukum  progresif,  melainkan  kebanyakan  masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik dengan pengaruh pada para pelaku hukum yang
menempatkan  diri  dengan  cara  berfikir  dan  pemahaman  hukum legistik  positivis dan  berbasis peraturan  ( rule  bound ),  sehingga  tidak  mampu  menangkap  kebenaran  karena  para  pelaku hukum tidak mau melihat atau mengakui hal itu. (Rahardjo, 2000).
Hubungan  antara  hukum  dan  hakim  sebagai  sentral  dalam  penegakan  hukum  dan keadilan  yang  bertugas  mencari,  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang hidup  didalam  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  pencapaian  keadilan  subtantif  yang berfungsi sebagai penemuan yang dapat menentukan  sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila yang merupakan dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga  yang  sangat  bergantung  kepada  pemikiran  hukum  yang  diterapkan  oleh  hakim  di pengadilan (Setiawan, 2016).Salah satu permasalahan dalam pemikiran hukum yang diterapkan oleh  hakim  di  Pengadilan  adalah  adanya  praktik  nikah  dibawah  tangan  yang  tidak  tercatat salahsatunya poligami tanpa izinyang bertujuan untukmenghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami  yang harus diurus di pengadilan (Setiawan, 2016).
Dalam  hal  ini  efek  negatif  dari  perceraian  akibat  poligami  mengenai  terganggungnya kehidupan hak-hak anak, meskipun Pengadilan sering memenangkan pihak istri dalam hal asuh anak  dan  membebankan  kepada  suami  atau  mantan  suami  menafkahi  bagi  anak-anaknya (Prasetyo,  2019),    namun,  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perwakinan    yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  karena anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka akan melakukan penelitian yang berjudul:  “ Penerapan  Nilai-Nilai  Hukum  Progresif  Terhadap  Pandangan  Hakim  Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin.”
Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori. Diantaranya adalah teori Hukum Progresif. Penerapan hukum progresif menurut Sajipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar  kata-kata  hitam-putih  dari  peraturan  ( according  to  the  letter ),  melainkan  menurut semangat  dan  makna  lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari  undang-undang  atau  hukum (Rahardjo, 2009).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  22  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Penjelasan  Umum  menyebutkan  bahwa  anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  Anak  dengan  memberikan  jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Hak-hak anak terdiri atas (Soetodjo, 2010):
1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar;
2) Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan  sosialnya, sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warganegara  yang  baik dan berguna;
3) Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam  kandungan  maupun sesudah dilahirkan;
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup  yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua  berhak memperoleh  asuhan  oleh  negara  atau  orang  atau  badan,    anak  yang  tidak  mampu  berhak memperoleh  bantuan  agar  dalam  lingkungan  keluarganya  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan wajar serta anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan  menolongnya  guna  mengatasi  hambatan  yang  terjadi  dalam  masa  pertumbuhan  dan perkembangnannya (Indriati, et.al.,, 2017).
Pasal  56  KHI  (Komplikasi  Hukum  Islam)  menyebutkan  bahwa  Perkawinan  yang dilakukan  pada  istri  kedua,  ketiga,  atau  keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.sehingga  di  dalam  peraturan  perundang-undamgan  dan  KHI dijelaskan  bahwa  pegawai  pencatat  nikah  dilarang  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan seorang  suami  yang  akan  beristeri  lebih  dari  seorang  sebelum  adanya  izin  dari  pengadilan (Budimansyah  &  Arabiyah,  2018).  Keabsahan  status  perkawinan  poligami  tanpa  izin
pengadilan agama adalah sah menurut hukum Islam akan tetapi dalam persepktif hukum positif adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Budimansyah & Arabiyah, 2018).
Berdasarkan  berbagai  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  merumuskan masalah,  yaitu  mengenai  bagaimanakah  nilai-nilai  hukum  progresif  yang  diterapkan  oleh Hakim  di  Indonesia  dan  bagaimanakah  penerapan  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin.
Titik  fokus  dalam  penulisan  ini  yang  membedakan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan oleh  penulis  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yaitu  pada  penulisan  yang  berbentuk jurnal  dengan  nama  penulis  Bayu  Setiawan.  Jurnal  tersebut  merupakan  jurnal  Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan hukum progresif oleh Hakim  untuk  mewujudkan  keadilan  substantif  transendensi”.  Dalam  hal  ini,  unsur  kebaruan penelitian  penulis  dengan  jurnal  penelitian  sebelumnya  adalah  lebih  menekankan  pada penerapan hukum progresif oleh hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. Penulis  akan  menguraikan  penerapan  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap  pandangan  hakim pada  hak  anak  hasil  poligami  tanpa  izin.  Hal  ini  menjadi  unsur  kebaruan  karena  penelitian sebelumya  lebih  fokus  pada  Pemikiran  hukum  progresif  yang  belum  melandasi  pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dengan  judul  “penerapan  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap  pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin” akan diteliti menggunakan metode penelitian hukum  normatif  (doktrinal)  dengan    menggunakan  pendekatan-pendekatan  yang  termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan filosofis ( philosophical approach ) (Marzuki, 2014).
Terkait penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil  poligami  tanpa  izin,  selain  pendekatan  filosofis,  digunakan  pula  pendekatan  undang- undang  ( statue  approach )  serta  pendekatan  perbandingan  ( comparasion  approach )  guna mengetahui  penerapan  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap  pandangan  hakim  pada  hak  anak hasil  poligami  tanpa  izin(Marzuki,  2014).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  teknik  analisis  data  dengan  logika  deduktif,  yakni  analisis  yang berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  yang  kemudian  diajukan  premis  minor  yang  mana kemudian ditarik suatu kesimpulan (silogisme) (Marzuki, 2014).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Oleh Hakim Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat penguji UU bukan semata dokumen hukum, melainkan  juga  dokumen  antropologis  yang  agung  ( the  great  anthropological  document ) yang  harus  ditafsirkan  dengan  mengedepankan  nilai-nilai  dasar  yang  dianut  serta  senafas dengan  spirit  konstitusionalisme  yang  menjadi  ruh  dan  jiwanya,  sehingga  sebagai  hasil persetujuan  bersama  seluruh  rakyat  ( general  agreement )  juga  menuntut  hakim  konstitusi untuk  mempertimbangkan  dinamika  masyarakat  dalam  memaknai  teksnya.  Sebagaimana hukum,  perjanjian  sosial  juga  senantiasa  berproses,  tidak  berhenti  saat  konstitusi  telah dirumuskan (Baehaqi. 2013).
Pembentukan hukum  yang dinamis, baik  dalam  arti horizontal maupun vertical tidak mungkin  tanpa  konstansi  dan  dinamik  relatif  dari  asas-asas  hukum  materiil.  Asas-asas hukum  materiil  yang  bersifat  konstitutif  dan  regulatif  yang  mendorong  terus  proses pembentukan hukum,sedangkan  sebaliknya  asas-asas ini akan mengembangkan arti  yuridis dalam  pembentukan  hukum  yang  dinamis.  Selalu  didalam  hal  itu  harus  ada  suatu harmonisasi  antara  konstansi  relatif  dan  dinamik  relatif  dari  pemebentukan-pembentukan hukum (Mahkamah Agung, 2013).
Hakim  dalam  mewujudkan  harmonisasi  antara  hukum  positif  sebagai  premis  mayor dan kasus yang dihadapi adalah premis minor jangan sampai hakim terpasung oleh kepastian yang  hanya  mengutamakan  hukum  secara  teks  tual  dan  mengabaikan  hukum  secara kontekstual demi keadilan (Harahap, 2012).Hal itu dapat disadari karena tidak ada Undang- undang yang sempurna dan mampu berlaku konstan dalam waktu tertentu.
Upaya  untuk  mewujudkan  harmonisasi  hukum  yang  ada  di  Indonesia  dengan memberikan  jaminan  rasa  keadilan  kepada  masyarakat  yang  mencari  keadilan  bagi  hak mereka  dan  hal  ini  hakim  membutuhkan  kemampuan  analisa  hukum  yang  baik,  integritas, moral  dan  etika  pada  penerapan  hukumnya  (Setiawan,  2018).  Penjelasan  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum pada masyarakat tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Salah satu pihak seperti jaksa yang mempunyai  kepentingan  untuk  berpihak  pada  negara  dan  lebih  mengesampingkan  adanya pembuktian  kesalahan  terdakwa  dengan  alasan  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan,  di  sisi lainnya  terhadap  pihak  pengacara  yang  akan  berpihak  pada  kepentingan  klien  (Muladi, 2011).
Dalam  hal  ini  diperlukan  penegak  hukum  terhadap  pemikiran  hukum  progresif  yang dimulai  dari  asumsi  dasar  bahwa  hukum  adalah  institusi  yang  bertujuan  untuk  mencapai kemajuan dan kebahagian  masyarakat . Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat  dibutuhkan  hukum    progresif  dengan  tetap  mengedepankan  hati  nurnai  dan menjalankan  hukum  tidak  hanya  sekedar ata-kata  hitam-putih  dari  peraturan  ( according  to the  letter ),  melainkan  menurut  semangat  dan  makna  lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari undang-undang  atau  hukum  tersebut,  sehingga melakukan  pembebasan  baik  dalam  cara berpikir  maupun  bertindak  dalam  hukum,  maka  mampu  membiarkan  hukum  itu  mengalir saja  untuk  menuntaskan  tugasnya  mengabdi  kepada  manusia  dan  kemanusiaan  (Rahardjo, 2012).  Penerapan  hukum  progresif  menurut  Sajipto  Rahardjo  adalah  menjalankanhukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan ( according to the letter ), melainkan menurut  semangat  dan  makna  lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari  undang-undang  atau hukum  (Rahardjo,  2009).Dengan  demikian,  hukum  selalu  berada  pada  status  “ law  in  the making ” (Rahardjo.2005).
Penerapan pemikiran hukum progresif oleh hakim yang layak dimiliki oleh hakim agar dijadikan pendorong untuk menerapkan hukum progresif demi terwujud keadilan substantif atau keadilan sosial masyarakat berdasarkan Pancasila diantaranya (Rahardjo, 2009):
a) hakim  harus  memiliki  keberanian  untuk  melepaskan  diri  dari  paham  positivistik- legalistik  dengan  cara  mengesampingkan  hukum  formil  demi  kepentingan  masyarakat dan kepentingan negara;
b) hakim  dalam  memutus  perkara  tidak  boleh  tidak  boleh  membatasi  diri  pada  teks peraturan  perundang-undangan  melainkan  perlu  menggunakan  hati  nurani,  akal  sehat, kejujuran,  keberanian  dan  ketrampilan  sehingga  putusan  yang  dihasilkan  dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;
c) hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.
Hubungan  antara  pemikiran  hukum  progresif  dan  bantuan  hukum  structural merupakan  suatu  penggabungan  a ntara  doktrin  hukum  dengan  metode  bantuan  hukum dengan  cara penyelesaian yang  lebih  melihat  aspek  di  luar  hukum  itu  sendiri  baik  politik, sosial,  ekonomi, budaya  dan agama dengan tujuan untuk  tercapainya Pemahaman keadilan yang  dianut  oleh  Indonesia  yang  didasarkan  atas  Pancasila  yaitu  keadilan  sosial.  Keadilan sosial  adalah  keadilan  yang  mengutamakan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Untuk
memangkas  komodifitas  hukum,  maka  peran  hakim  menjadi  pintu  masuk  yang  strategis untuk menebarkan spritualitas hukum progresif guna mewujudkan keadilan sosial, sehingga penerapannya  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  adalah  melalui  metode penemuan  hukum yaitu interpretasi dan argumentum, dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat di atas peraturan perundang-undangan.

## 2. Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif terhadap Pandangan Hakim Terkait Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha  Esa  yang senantiasa harus dijaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang harus  dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak-Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  anak  adalah  masa depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Dalam  perspektif  hukum,  hak  anak  memiliki  aspek  yang  universal  terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar  kehidupan  manusia  adalah  membangun  manusia  yang  memegang  teguh  ajaran agama.Dengan  demikian,  hak  anak  dalam  pandangan  hukum  meliputi  aspek  hukum  dalam lingkungan  hidup  seseorang.  Dalam  hal  ini  orang  yang  tidak  berbicara  tentang  makna kehidupan  hukum,  namun  kehidupan  hukum  yang  makin  suram.  Hal  ini  bertolak  dari kenyataan mengenai kehidupan dan peranan hukum pada fundamental hukum di Indonesia.( Atmasasmita. 2012).
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menyebabkan  banyak  anak  yang  menjadi  korban karena  tidak  mempunyai  identitas  salahsatunya  hak  anak  dari  hasil  poligami  tanpa izin.Untuk  menetapkan  permohonan  hak-hak  anak  dari  hasi  poligami  tanpa  izin  Majelis Hakim  harus  melakukan  pemeriksaan  untuk  memastikan  bahwa  pernikahan  orangtuanya telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  dan  tidak  melanggar  aturan  yang  ada  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Hal  seperti  inilah  diperlukan  pemikiran  hukum  progresif    yang dirasakan dapat menjawab permasalahan mengenai hak-hak anak akibat dari poligami secara tanpa izin.
Selama  ini  hukum  positif  di  Indonesia  belum  adanya  sanksi  perdata  apalagi  sanksi pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  terhadap  hak  anak  hasil  poligami  tanpa  izin. Pemenuhan hak-hak anak hasil poligami tanpa izin dari segi nafkah didasari pada   amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  22  tentang  Perlindungan  Anak.  Dengan  demikian,  dibutuhkan    hukum  progresif sangat bertumpu pada manusia yang menjalankan penegakan hukum sehingga aspek inovasi dan kreatifitas menjadi kata kunci dalam mengatasi kekosongan hukum dengan melakukan terobosanterobosan hukum bila perlu melakukan rule breaking (Susanto, 2010).
Dengan melakukan terobosan hukum ( rule breaking) oleh hakim dalam menempatkan diri  sebagai  kekuatan  “pembebasan”  yaitu  membebaskan  diri  dari  tipe,  cara  berpikir,  asas dan  teori  hukum  yang  legalistik-positivistik,  dengan  begitu  hukum  progresif  lebih mengutamakan  “tujuan”  dari  pada  “prosedur,  sehingga  dalam mengaktualisasikan  hukum dalam  ruang  dan  waktu  yang  tepat  dan  melakukan  pemaknaan  yang  kreatif  terhadap peraturan  yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan ( changing of law ). Tujuan dari rule breaking ini oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang  tepat  dengan  melakukan  langkah  dalam  pemaknaan  yan  kreatif  terhadap  peraturan yang  ada  agar  hukum  juga  mengatur  dan  menjamin  hakhak  keperdataan  anak  diluar perkawinan  yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.
Dalam  perkembangan  kasus  hukum  di  tanah  air,  hakim  selalu  saja  dihadapkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi secara teknis dalam memberikan keadilan bagi  para  pihak  yang  berperkara  karena  dalam  kajian  ilmu  hukum  utamanya  inovasi kreatifitas  yang  dilakukan  hakim  dalam  menemukan  hukum  untuk  mengisi  kekosongan hukum  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Dengan  demikian  olah  pikir  dan  perilaku  hukum yang  secara  normatif  terhadap  status  anak  di  luar  perkawinan  yang  bersifat  satus quo diterobos dengan kepekaan hakim dalam membebaskan olah pikir dan perilaku hukum yang selama  ini  berjalandan  disatu  sisi  andaran  hukum  positif  harus  jelas  untuk  menjamin kepastian  hukum  serta  mampu  membaca  mata  hati  masyarakat  merupakan  problematika keadilan yang harus dapat ditangkap sedini dan seawal mungkin. (Susanto, 2010).
Berdarkan  hal  tersebut,  penerapan  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap  pandangan hakim terkait hak anak hasil poligami tanpa izin dengan adanya logika hukum dimana pada Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”, bertentangan  dengan  UUD  1945  sepanjang  dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata
dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya.
Dengan  demikian,  penerapannya  nilai-nilai  hukum  progresif  terhadap  pandangan hakim sangat melindungi rakyat utamanya anak diluar nikah agar memiliki kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia terkait hak anak hasil  poligami  tanpa izin.  Penerapan nilai-nilai hukum progresif pemaknaannya merespon keinginan publik  yang lebih memihak ke rakyat yang cenderung untuk para pencari keadilan, karena hukum progresif itu untuk manusia, dan bukan  manusia  untuk  hukum  dengan  pro  rakyat  dan  pro  keadilan,  sehingga  diperlukan penegak hukum yang berani menerobos kekakuan teks peraturan  dan menegakkan keadilan subtantif. Dengan adanya pandangan bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum  mencerminkan  bahwa  meminimalisir  hak  anak  hasil  poligami  tanpa  izin    atas perlakukan  diskriminatif  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  merubah  ketentuan  hukum positif  tentang  status  anak  di  luar  nikah  dengan  tanggungjawab  hukum  dibebankan  juga pada  suami  atau  bapak  biologisnya  termasuk  keluarga  bapak  biologisnya.  Dalam  hal  ini, perilaku hukum yang secara normatif terhadap status anak di luar perkawinan yang bersifat satus quo diterobos  dengan  kepekaan  hakim  dalam  membebaskan  olah  pikir  dan  perilaku hukum yang selama ini berjalan. Pengakuan bapak biologis melalui ipteks dan alat bukti lain dan  menandaskan  bahwa  Majelis  Hakim  yang  sangat  menentukan  dan  tidak  meninggalkan kenormatifan  dalam  berhukum.  Esensi  pembuktian  di  sidang  pengadilan  menjadikan  alat bukti tersebut menegaskan kembali bahwa tidak ada yang dilanggar dalam kode etik profesi hukum.  Sehingga  tujuan  putusan  tersebut  dalam  kacamata  THP  sangat  melindungi  rakyat utamanya anak di  luar nikah agar mereka juga bisa berkehidupan  yang adil serta membuat sejahtera dan bahagia.

## D. Simpulan
Penerapan pemikiran hukum progresif  yang diterapkan oleh Hakim di Indonesia dengan pemahaman  pandangan  hakim  sangat  melindungi  rakyat  utamanya  anak  diluar  nikah  agar memiliki kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia terkait hak anak hasil poligami tanpa izin. Dengan  melakukan  terobosan  hukum  ( rule  breaking) oleh  hakim  dalam  menempatkan  diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum  yang  legalistik-positivistik,  dengan  begitu  hukum  progresif  lebih  mengutamakan “tujuan”  dari  pada  “prosedur,  sehingga  dalam mengaktualisasikan  hukum  dalam  ruang  dan
waktu  yang  tepat  dan  melakukan  pemaknaan  yang  kreatif  terhadap  peraturan  yang  ada,  tanpa harus  menunggu  perubahan  peraturan  ( changing  of  law ).  Tujuan  dari rule  breaking ini  oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yan kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan  menjamin  hakhak  keperdataan  anak  diluar  perkawinan    yang  selama  ini  belum mendapatkan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ali, A. (2001). Keterpurukan Hukum di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Fariha,  Y.  (2010).  N ilai-Nilai  Hukum  Progresif  dalam  Aturan  Perceraian  dan  Izin  Poligami . Malang: :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Harahap, Y. (2012). Hukum Acara Perdat a, Jakarta:Sinar Grafika.
Kusuma,  M.  (2009). Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif:  Terapi  Paradigmatik  Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia , Yogyakarta: Antony LIB Bekerjama LSHP Mahfud,  M.  (2013). Dekonstruksi  dan  Gerakan  Pemikiran  Hukum  Progresif ,  Semarang:Thafa Media
Marzuki, Peter M. (2014), Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Rahardjo,  S.  (2009). Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Yogyakarta:Genta Publishing
Sudjito. (2012). Hukum dalam Pelangi Kehidupan , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Susanto, Anthon F. (2010). Ilmu Hukum Non Sistematik:Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia , Yogyakarta:Genta Publishing.
Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak , Bandung:Refika Aditama

## Artikel Jurnal:
Atmasasmita, R. (2012). Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum Prioris , Vol. 3 No. 1.p.15.
Budimansyah.,  Arabiyah,  Syarifah.  (2018).  Keabsahan  Status  Hukum  Perkawinan  Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Media Bhakti , Vol.2, No.2.pp.116.
Baehaqi,  J.  (2013).  Perspektif  Penegakan  Hukum  Progresif  Dalam  Judicial  Review  di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Vol.10, No.2, pp.433.
Indriati, Noer., Suyadi., Kartika, Khrisnhoe., Sanyoto., & Wismaningsih. (2017). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Jurnal Mimbar Hukum , Vol.29, No.3.pp.482-483.
Mahkamah Agung. (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan , Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.2, No.1. p.20
Muliadi.(2011).  Peran  Politik  Hukum  Dalam  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan, Jurnal Hukum Adil , Vol.2, No2, 2011, pp.160.
Mukhidin.  (2014).Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Hukum  Yang  Mensejahterakan  Rakyat, Jurnal Pembaharuan Hukum ,  Vol.1, No.3, pp.278.
Rahardjo,  S.  (2005).Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan, Jurnal  Hukum  Progresif , Vol.1, No.1, p.7.
Setiawan,  B.  (2016).  Penerapan  Hukum  Progresif  Oleh  Hakim  Untuk  Mewujudkan  Keadilan Substantif Transendensi, Jurnal Hukum Ransendenta, pp.160.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 22 tentang Perlindungan Anak
Komplikasi Hukum Islam
Sumber Online: Prasetyo, A. (2019). Problematika Poligami
Tanpa Izin,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fc11fb9ac0/problematika-poligami- tanpa-izin/