## Produksi bersih dan model kerjasama sebagai upaya mitigasi emisi gas rumah kaca pada sektor industri

## Clean production and cooperation model as a efforts to mitigate greenhouse gas emissions in the industrial sector

## Muryani
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga E-mail: muryani@feb.unair.ac.id

## Abstrak
Pemanasan global telah menyita perhatian dunia bahkan akan semakin bertambah besar dimasa yang akan datang mengingat akibat yang ditimbulkannya UNO, melalui program lingkungan UNEP (United Nations Environment Programme)  dan  Organisasi  Meteorologi  Dunia  (World  Meteorological  Organization,  WMO) membentuk  The Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (IPCC)  pada  1988  untuk  meneliti  dan  menganalisa  isu-isu  ilmu pengetahuan  yang  muncul.  Makalah  ini  akan  membahas  tentang  emisi  GRK  dari  empat  industri  yaitu  baja, aluminium,  semen  dan  kimia.Guna  mengantisipasi meningkatnya  emisi  GRK  maka  keempat industri  ini  perlu melakukan kerjasama. Model kerjasama apa yang paling tepat juga akan dibahas pada makalah ini.Selanjutnya alternatif solusi yang bisa. Ada beberapa emisi GRK dari sektor industri, mulai dari industri kimia, baja, semen dan  alumunium.  Dalam  Protocol  Kyoto,  tersedia  tiga  mekanisme  fleksibel  dalam  upaya  pencapaian  target penurunan  emisi  GRK,  yaitu  Emissions  Trading  (ET)  atau  perdagangan  emisi  antar  negara  maju,  Joint Implementation  (JI)  atau  pelaksanaan  penurunan  emisi  secara  bersama  sama  antar  negara  maju,  dan  Clean Development  Mechanism  (CDM)  atau  kerjasama  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang.  Studi  ini menyimpulkan bahwa salah satu cara yang strategis untuk melindungi atmosfir adalah dengan cara mengontrol penggunaan sumber daya alam melalui emisi GRK.
Kata kunci: lingkungan; industri;  kerjasama; produksi; kontrol

## Abstract
Global warming has seized the world's attention even more in the future in view of the consequences caused by UNO, through the UNEP (United Nations Environment Program) and the World Meteorological Organization (WMO) to form The Intergovernmental Panel on Climate Change (Climate Change) IPCC) in 1988 to research and analyze emerging scientific issues. This paper will discuss GHG emissions from four industries, namely steel, aluminum,  cement  and  chemicals.  To  anticipate  the  increase  in  GHG  emissions,  the  four  industries  need  to collaborate. The most appropriate model of cooperation will also be discussed in this paper. Further alternative solutions can. There are several GHG emissions from the industrial sector, ranging from the chemical industry, steel, cement and aluminum. In the Kyoto Protocol, three flexible mechanisms are available in an effort to achieve GHG  emission  reduction  targets,  namely  Emissions  Trading  (ET)  or  emissions  trading  between  developed countries, Joint Implementation (JI) or the implementation of emission reductions together between developed countries,  and  the  Clean  Development  Mechanism  (CDM)  or  cooperation  between  developed  and  developing countries. It can be concluded that one of the strategic ways to protect the atmosphere is by controlling the use of natural resources through GHG emissions.
Keywords : environment; industry; cooperation; production; control

## Pendahuluan
Pemanasan global telah  menyita perhatian dunia bahkan akan semakin bertambah besar dimasa yang akan datang mengingat akibat yang ditimbulkannya. UNO, melalui program lingkungan UNEP (United Nations  Environment  Programme)  dan  Organisasi  Meteorologi  Dunia  (World  Meteorological Organization, WMO) membentuk The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 1988 untuk  meneliti  dan  menganalisa  isu-isu  ilmu  pengetahuan  yang  muncul.  Sejak  1990  setiap  lima  atau enam  tahun  IPCC  telah  mengeluarkan  laporan-laporan  yang  berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan melalui pengamatan dan prediksi untuk mengetahui kecenderungannya di masa depan.
Pemanasan global dapat didefinisikan sebagai  fenomena meningkatnya suhu global dari tahun ke tahun karena  terjadinya  efek  rumah  kaca  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya  emisi  gas-gas  seperti karbondioksida  (CO 2 ),  metana  (CH 4 ),  dinitrooksida  (N 2 O)  dan  CFC  sehingga  energi  matahari terperangkap dalam atmosfer bumi (IPCC 2007).
Penyebab terbentuknya efek rumah kaca yaitu karena adnya hasil pemanasan bumi yang dilepaskan ke atmosfer,  hal  ini  di  sebut  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  (Riebeek  2010).  Efek  rumah  kaca  ini  terbentuk dikarenakan  oleh  meningkatnya  emisi  gas-gas,  seperti  karbondioksida  (CO2),  dinitrooksida  (N2O), chlorofluorocarbons (CFC), metana (CH4), dan lain-lain, sehingga menyebabkan energi matahari yang masuk  ke  dalam  atmosfer.  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  dihasilkan  dari  kagiatan  bisnis  perusahaan, sehingga  para  pengusaha  seharusnya  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  dampak  dari  pemanasan globalSebagian  besar  unsur  yang  dikeluarkan  dan  yang  berkontribusi  dalam  pemanasan  global  ialah karbon (carbon disclosure). (Choi et al. 2013; Luo et al. 2013; Jannah dan Muid 2014; Luo dan Tang 2014; Matsumura et al. 2014; Najah 2012).Tetapi, emisi pendukung timbulnya pemanasan global bukan hanya dari unsur karbon saja, ada beberpa senyawa seperti; seperti natrium (N), fluor (F), dan lain-lain oleh karena itu beberapa penelitian menggunakan istilah emisi GRK (Prado-Lorenzo et al. 2009; Rankin et  al.  2011).  Beberapa  penelitian  telah  menemukan  dampak  positif  antara  pengungkapan  informasi emisi GRK dan kinerja kegiatan perusahaan (Matsumura et al. 2014; Clarkson et al. 2011; Al-Tuwaijri et al. 2004; Krishnan 2003; Klassen dan McLaughlin 1996).
Semakin  meningkatnya  konsentrasi  beberapa  jenis  gas  ini  di  atmosfer  bumi  tersebut  dapat mengakibatkan penyerapan energi  matahari dan radiasi panas bumi  menjadi semakin tinggi (Gambar 1).  Kondisi  ini  akan  meningkatkan  suhu  udara  di  permukaan  bumi.  Kenaikan  temperatur  global  – termasuk  Indonesia  –  yang  terjadi  pada  kisaran  1,5–40  Celcius  pada akhir  abad  21.Efek  rumah  kaca (ERK) akan timbul  jika konsentrasi GRK ini tidak dikendalikan keberadaannya maka dapat memicu terjadinya perubahan iklim yang lebih luas dampaknya.
Gambar  1. Proses terjadinya efek rumah kaca (ERK)
Global warming menyebabkan dampak yang luas bagi lingkungan bio-geofisik (contohnya melelehnya es di kutub, kenaikan permukaan laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit)  sedangkan dampak bagi
aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi  (June, T.  2007) : (a) gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir  dan  kota  pantai,  (b)  gangguan  terhadap  fungsi  prasarana  dan  sarana  seperti  jaringan  jalan, pelabuhan dan bandara (c) gangguan terhadap permukiman penduduk, (d) pengurangan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan resiko penyakit bagi manusia, seperti misalnya kanker kulit.
Protokol  Kyoto  diadakan  pada  Bulan  Desember  1997  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan dalam mengurangi dampak GHG.  Pertemuan  ini merupakan persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi  emisi  GHG  secara  kolektif  sebesar  5,2%  sejak  tahun  1990.  Target  Kyoto  adalah pengurangan  8%  untuk  negara-negara  Uni  Eropa,  7%  untuk  AS,  dan  0%  untuk  Rusia,  dan  batas penambahan emisi yang diizinkan untuk Australia sebesar 8% dan 10% untuk Islandia.  Perkembangan dari pertemuan ini adalah hingga 3 Desember 2007, terdapat 174 negara yang telah meratifikasi protokol tersebut  termasuk  Kanada,  Tiongkok,  India,  Jepang,  Selandia  Baru,    Rusia,  Australia  dan  25  negara anggota Uni Eropa. Menurut protocol tersebut jenis emisi yang menjadi target pengurangan kadarnya ada enam dari 16 jenis yaitu CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFCs, PFCs dan SF6 . Gas carbon merupakan penyebab utama dari terjadinya perubahan iklim. Penyumbang terbesar peningkatan konsentrasi emisi gas carbon disebabkan  oleh  kelistrikan  menyumbang  (42%),  Sektor  transportasi  menyumbang  (24%),  Industri menyumbang (20%), Kependudukan serta penggunaan barang komersial menyumbang (14%).
Diperkirakan  peningkatan  pertumbuhan  industri  tahun  1995  hingga  2025  akan  mengakibatkan peningkatan  jumlah  emisi  GRK.Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  studi  pemilihan  teknologi  proses dengan beberapa scenario yang sesuai hingga tahun 2020. Semua scenario berdasarkan emisi CO 2 yang jumlah  diperkira  meningkat  terus  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Proyeksi  kenaikan emisi  tergantung  pada  dua  factor  yaitu  proyeksi  pertumbuhan  produksi  industri  (semen,logam,kimia dan  lain lain) di dunia dan potensi proses pengurangan emisi CO 2 yang limit.
Dapat  diperkirakan  bahwa  emisi  CO 2 akan  meningkat  dua  kali  lipat  pada  25  tahun  mendatang. Implementasi  efisiensi  energi  agar  ditingkatkan  dari  35  hingga  60%,  hal  in  tergantung  pada kesanggupan  industri  dalam  mengindentifikasi  dan  mengukurnya.  Dua  pilihan  proses  dapat diperkirakan akan menurunkan emisi CO 2 dari pabrik semen dari setiap tahapan pengembangan proses. Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan untuk pendahuluan bagi tujuan komersial.
Makalah ini akan membahas tentang emisi GRK dari empat industri yaitu baja,aluminium, semen dan kimia.Guna  mengantisipasi  meningkatnya  emisi  GRK  maka  keempat  industri  ini  perlu  melakukan kerjasama.  Model  kerjasama  apa  yang  paling  tepat  juga  akan  dibahas  pada  makalah  ini.Selanjutnya alternatif solusi yang bisa dipilih serta produksi bersih juga akan dipaparkan di bagian akhir makalah ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Emisi GRK dari Sektor Industri
Industri kimia menghasilkan emisi sebesar 4,8% dari emisi GHG. Jenis industri ini menyumbang emisi sebesar 23% dari emisi hasil industri. Jenis emisi yang dihasilkan adalah terbagi dari lima sumber yaitu : pembakaran bahan bakar sebesar 51%, panas dan elektrik sebesar 29%, adipat-asam nitrat sebesar 8%, HFCS sebesar 7% dan HCFC sebesar 5%, sebagaimana tertera pada gambar 2 (Bradley, 2007).

## Gambar  2.

## Sumber emisi dari industri kimia
Secara global industri kimia pada umumnya merupakan industri pupuk, pestisida, farmasi, plastik, resin, karet sintetis dan serta sintetis. Pendingi, cat, sabun, parfum dan produk kimia dasara seperti ethylene, propylene,  and  butylene.  Produk  industri  kimia  didominasi  oleh  15  perusahaan  terkemuka  dan menguasai 20% pasar industri pada produk: farmasi , petrokimia dan produk kimia dasar. Industri ini terpusat  pada  Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Cina.  Sekitar  ¾  produksi  kimia  dunia  dihasilkan  di  tiga negara tersebut. Sedang negara-negara Eropa memilki 31000 perusahaan yang bergerak pada industri kimia.  Beberapa  industri  besar  melakukan  investasi  ke  negara  lain  seperti  Industri  kimia  di  Jerman BASF  berinvestasi  pada  74  negara  dan  Bayer  pada  61  negara.  Sedang  di  Amerika  Serikat,  Doe Chemical dan Du Pont masing-masing telah berinvestasi pada 32 negara.
Industri baja menghasilkan emisi 3,2 % dari emisi GHG. Jenis industri ini menyumbang emisi sebesar 15% dari emisi hasil industri. Bentuk emisi yang dihasilkan industri ini adalah fume, oksida logam,CO, asap,debu,abu peleburan, SOx, Pb, asap ,Ar, Cu. Emisi tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil  sebesar  70%  dan  sebanyak  30%  dari  penggunaan  listrik  dan  panas.  Sebagimana  tertera  pada gambar 3.
Pada industri baja dunia, terdapat 12 negara yang memproduksi 90% produksi baja dunia, sedang China, Negara-negara  Eropa  dan  Jepang  memproduksi  50%  dari  total  produksi  dunia.  Saat  ini  China mendominasi industri baja 35% industri dunia. Industri baja terbesar di dunia Mittal Steel melakukan investasi pada 14 negara termasuk South Africa, Algeria, Kazakhstan, Trinidad and Tobago, Amerika Utara  dan  negara-negara  Eropa.  Sedang  perusahaan  baja  di  Jepang  Nippon  Steel  dan  POSCO  tidak melakukan investasi luar negeri.
Industri semen menghasilkan emisi sebesar 3,8% dari emisi GHG. Jenis industri ini menyumbang emisi sebesar 18% dari emisi hasil industri. Dari 18 % total emisi yang dikeluarkan dari pabrik semen berupa CO 2 diproduksi  dari  tahapan  proses  produksinya    adalah,  proses  kimia  dalam  pembuatan  batu  bara (merupakan komponen utama dalam pembuatan semen (52%), kemudian penggunaan bahan bakar fosil secara langsung (43%) dan penggunaan BBF secara tidak langsung, yang gunakan dalam penggunaan listrik dalam proses produksinya (5%), sebagaimana tertera pada gambar 4.
Gambar 4. Emisi GHG dari industri semen.
Terdapat 12 negara penghasil semen terbesar menghasilkan sekitar 81 % produksi semen di  dunia. Cina merupakan negara penghasil semen terbesar 43 % dari total produksi dunia (2004). Pertumbuhan yang cepat terjadi di Asia Tenggara dan Barat, sementara emisi semen di AS dan negara-negara timur tengah juga  meningkat  secara  signifikan.  Di  Eropa,  jepang  dan  Australia  relatif  konstan  bahkan  senderung menurun. Kerjasama dalam bentuk investasi pada industry semen cenderung mengalami peningkatan.
Sektor  ini  berkembang  dengan  adanya  perusahaan  multi  nasional  yang  besar  yang  berinvestasi  pada negara lain. Sebagai contoh, La Farge menginvestasikan pada 75 negara dan Holcim pada 70 negara. Sedang Cina dan beberapa negara berkembang lainnya memiliki peranan yang lebih kecil pada industry semen.  Namun  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  industri  ini,  peningkatan  gas  rumah  kaca  yang teremisi ke atmosfir akan juga meningkat, kecuali jika benar benar serius mengendalikannya.
Industri aluminium menghasilkan emisi sebesar 0,8% dari emisi GHG. Jenis industri ini menyumbang emisi sebesar 4% dari emisi hasil industri. Emisi tersebut bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, elektrikal,  PFC  dan  emisi  CO 2 akibat  proses  smelting.  Sebagian  besar  emisi  diperoleh  dari  proses
semlting  yang  menggunakan  energi  listrik  sekitar  15000  kwh  per  ton  produksi.  Sebagaimana  tertera pada gambar 5 (Bradley, 2007).

## Gambar 5. Emisi dari industri aluminium
Pada proses smelting pada umumnya menggunakan dua jenis teknologi yang diguankan yaitu Sodeberg dan  Pre  Bike.  Selanjutnya  dengan  penerapan  teknologi  point  fed  dan  centre  worked  akan  mereduksi emisi PFC dan CO 2 . menurut survey yang dilakukan oleh IAI  penerapan teknologi ini dapat  mereduksi sekitar 73% pada tahun 2003 dibandingkan tahun 1997.
Industri  aluminium  didominasi  oleh  12  negara  yang  menghasilkan  82%  produk  dunia.  China,  Rusia, Uni  Eropa,  Canada  dan  Amerika  Serikat  menghasilkan  61%  dari  total  produksi.  Selain  itu,  industri aluminium hanya didominasi oleh sejumlah perusahaan dan hanya sedikit yang merupakan perusahaan multinasional.  Sepuluh  perusahaan  besar  menghasilkan  55%  dari  industri  aluminium  dunia.  Alcan, Alcoa  dan  Rusal  memberi  kontribusi  sebesar  1/3  dari  produksi  global.  Alcan  dan  Alcoa  merupakan perusahaan multinasional yang telah dan sedang beroperasi di  25 negara di dunia.

## Kerjasama sektoral untuk penurunan emisi
Kesepakatan komprehensif  untuk menurunkan emisi, Kyoto Protokol ,ternyata memunculkan banyak kesulitan didalam implementasinya ,disamping juga tidak semua negara utama seperti Amerika, China, India dan Australia (ratifikasi menyusul) menyepakati perjanjian tersebut. Kerumitan kemudian muncul karena  beberapa  alasan,  pertama,  adanya  kompleksitas  tehnik  untuk  sektor    tertentu,  misalnya kehutanan dan industri tertentu.
Kedua, sensitivitas politik antar negara. Ketiga, masalah kompetisi untuk sektor sektor yang  bergerak pada perdagangan internasional. Keempat, tantangan politik  dalam melakukan dorongan persuasif pada negara  berkembang  untuk  berpartisipasi  dalam  reduksi  emisi.  Namun  kesulitan  ini  akan  teratasi manakala  tiap  negar  berbicara  masalah  kepentingan  nasional  mereka  sendiri.melalui  pendekatan kepentingan  nasional  ternyata  lebih  rasional  dan    mampu  menyelaraskan    tujuan  kesepakatan  global dan tujuan  nasional suatu negara.hal ini lebih  efisien  dari pada masing  masing  negara bekerja secara individual untuk reduksi emisi, karena terlalu mahal.
Atas dasar argumen ini maka berkembanglah kerjasama sektoral untuk industri industri sejenis antara negara negara yang  memiliki kepentingan  yang sama dan untuk  mencapai strategi yang lebih  efisien dalam mitigasi emisi. Dalam kenyataan banyak negara mengimplementasikan   kesepakatan sektoral, karena  memiliki  beberapa  kelebihan,  diantaranya;  pertama,  kerjasama  pada  level  sektoral  lebih memampukan    banyak  negara  untuk  berpartisipasi  pada  mitigasi  emisi  karena    lebih politically manageable. Sekalipun  ada  keengganan  dari  negara  berkembang,  namun  dengan  beradaptasi  secara harmonis mereka akhirnya dapat berpartisipasi dalam perjanjian sektoral.
Kedua,  melalui  perjanjian  sektoral  kesulitan  dalam  persoalan  aturan  nasional  masing  masing  negara agak teratasi,misalnya satu negara mendapat aturan ketat tentang GRK (misalnya industri baja)sedang negara yang lain tidak karena alasan membuka lapangan kerja.Dengan kerjasama sektoral aturan ketat disuatu  negara    bisa  disiasati,  karena  menjadi  ada    fleksibilitas  lokasi  produksi  antar  negara  yang melakukan kesepakatan.
Ketiga, kerjasama sektoral dapat membantu mecapai tujuan utama, khususnya bila masalah tehnologi diperlukan  ,  pergerakan  investasi  cepat  tetapi  tidak  cukup  ada  insentif  untuk  mitigasi  emisi.  Dengan merinci  kegiatan  menjadi  berbasis  sektor,  akan  semakin  memudahkan  negosiasi    antar  negara  dan memungkinkan  penyelesaian  persolan  emisi  secara  terpisah  namun  tetap  mendukung  kesepakatan global.
Upaya upaya kerjasama sektoral untuk mitigasi  emisi GRK yang kreatif dapat dilakukan pada  sektor industri  antara  lain seperti; Pertama, Efisiensi, yaitu efisiensi penggunaan sumber energi untuk proses industri sehingga  dapat menghasilkan produksi yang maksimum dengan menggunakan sumber energi seminimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan pemakaian energi seperti kayu, batu bara, gas bumi, minyak  bumi,  dll  akan  berkurang.  Hal  tersebut  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  penebangan  hutan (deforestasi)  serta  mengurangi  emisi  gas-gas  rumah  kaca  yang  sangat  berperan  dalam  pemanasan global.
Kedua,  penggunaan  energi  altrenatif  yang  ramah  lingkungan.  Energi-energi  alternatif  seperti  yang didapat dari pembangkit listrik tenaga air, angin, uap, cahaya matahari, biodesel, dan nuklir lebih baik dibandingkan  dengan  penggunaan  bahan  bakar  fosil.  Salah  satu  contoh  dalam  industri  baja  adalah penggunaan bahan bakar hasil hutan di wilayah tropis untuk mengganti penggunaan bahan bakar fosil. Upaya ini proyek European Ultra Low CO 2 Steelmaking (ULCOS)  yang bekerjasama dengan French Agricultural  Research  Centre  for  International  Development (CIRAD)  dan  enghasilkan  riset penggunaan  biomassa  berkayu  yang  berkelanjutan  dari  tanaman  e ucalyptus (minyak  kayu  putih) sebagai suatu sumber bahan bakar yang lebih bersih.
Ketiga, standardisasi pabrik dan sistem industri lainnya. Pabrik-pabrik harus memenuhi standar pabrik yang  ramah  lingkungan  (dan  bahkan  menguntungkan  lingkungan  sekitarnya)  sebelum  dapat  mulai beroperasi.  Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan standar baku mutu emisi bagi industri yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Keempat,  upaya  lain  dalam  mengurangi  efek  gas  rumah  kaca    industri  juga  melakukan  efisiensi pemakaian energi dengan melakukan tahapan perubahan atau modifikasi desain proses yang bertujuan untuk  memperoleh  pasokan  energi.  Sehingga  akan  menghemat  penggunaan  energi  dalam operasionalnya.  Seperti  dengan  mengembangkan Heat  Recovery adalah  system  pemanfaatan  energi yang  dibuang  untuk  dipergunakan  ulang  pada  proses  lain  atau  process  awal  suatu  system. Recovery sangat umum dikenal pada proses-proses yang sangat banyak dipergunakan energi seperti Petro Kimia, industri  kimia,  PLTU,    industri  tekstil,  industri  semen  dan  sebagainya.  Energi  yang  terbuang  dapat berupa flue gas / exhaust gas steam / condensed hot / cooled air,  hot gas .
Kelima, pemanfaatan energi lain  ini  dilakukan  oleh  kolompok  industri  dengan  melakukan  kerjasama terhadap produk yang seragam, (seperti penggunaan WHRPG - waste heat recovery power generation pada industri semen yang dimotori oleh NEDO Jepang) mengacu pada program produk bersih .

## Model Kerjasama Kegiatan Mitigasi  GRK
Dalam  upaya  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca,  Protokol  Kyoto  melakukan  penataan  secara komprehensif namun belum menunjukkan aksi yang nyata. Dukungan pemerintah dari negara-negara industri belum nampak pada upaya tercapainya kerjasama tersebut, sebagaimana tertera pada tabel 1.
Tabel 1.
Upaya pengurangan emisi GHG pada berbagai sektor Sector CHG emissio ns issues Share of global internatio nal exposure Concentrat ion of actors Uniformity of products/proc ess Governm ent role CHG measurem ent / calculation issues CHG atributi on Electricity & Heat 24.6% - + - Transport 13.5% Motor vehicle manufact ure 9.9% + + + + Aviation 1.6% + + + + + Industry 21.1% Chemical s 4.8% + - - + Cement 3.8% + + Steel 3.2% + + + + Aluminum 0.8% + + + + Buildings 15.4% - - + Agricultur e 14.9% - - - + Waste 3.6% - + - + Land Use Change & Forestry 18.2% - - +
Notes: Sectors shown do not comparise 100 percent of global emissions, nor are all sectors mutually exclusive A “+” grade suggest high appropriateness or conduciveness for international sectoral cooperation. A”-“ grade suggest a barrier to international sectoral cooperation. No grade means evidence is mixed, ambiguous, or not relevant.
Sumber: Data Pribadi.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pada  industri  kimia,  semen,  baja  dan  aluminim  tidak  terdapat  peran pemerintah.  Hal  ini  juga  nampak  dari  hasil  pertemuan  kelompok  negara  G20  di  Jepang  yang  tidak memberikan  hasil  dokumen  kerjasama  pada  bidang  industri.  Negara  G20  yang  terdiri  dari  delapan negara  industri  besar  dan  sejumlah  negara  ambang  industri  seperti  Brasil,  Cina,  India  dan  Indonesia mencari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, para menteri lingkungan hidup dan energi mengupayakan pembiayaan proyek energi ramah lingkungan di sejumlah negara miskin.
Upaya  kesepakatan  global  terbentur  dengan  berbagai  kepentingan  ekonomi.  Jepang  dan  Jerman mengusulkan  agar  emisi  rumah  kaca  dibatasi  melalui  suatu  kesepakatan  yang  mengikat.  Jepang misalnya  mendukung  target  penurunan  emisi  rumah  kaca  sampai  setengahnya  di  tahun  2050.  Tapi sebagian  negara,  terutama  negara  miskin  dan  berkembang  menolak  penetapan  target  yang  mengikat bagi semua negara. Mereka menyatakan, negara maju seharusnya berbuat lebih banyak untuk mengatasi pemanasan global. Misalnya dengan  membiayai proyek  energi ramah lingkungan  di sejumlah  negara berkembang.  Jepang  sebagai  tuan  rumah  pertemuan  tersebut  mengusulkan  pembatasan  emisi seharusnya  diberlakukan  bagi  sektor  industri  tertentu.  Misalnya  produsen  baja, semen  dan  penghasil energi.
Sementara  Cina,  negara penghasil  gas  karbondioksida  nomer  dua  dunia,  menolak  target  pembatasan untuk  sektor  tertentu.  Cina  skeptis  bahwa  peraturan  mengikat  tersebut  berpotensi  melumpuhkan  laju ekonomi  Cina  yang  berbasis  pada  industri  berat.  Selain  itu  juga  terdapat  sandungan  lain,  dimana Amerika Serikat adalah satu-satunya negara industri yang belum meratifikasi Protokol Kyoto. Sehingga negara ini belum menunjukkan komitmen yang baik pada upaya pengurangan emisi. Namun demikian, kerjasama antar perusahaan sudah dilakukan pada sektor industri. Kerjasama internasional pada sector industry semen telah banyak dilakukan. Kerjasama ini diorganisir oleh the World Business Council for Sustainable Development’s Cement Sustainability Initiative (CSI) yang terdiri atas 16 perusahaan dan 50 % dari total industry di dunia kecuali Cina.
Upaya  yang  dilakukan  berupa  “proteksi  iklim  dan  manajemen  CO 2 ”  terhadap  negara-negara  yang terlibat  dalam  protocol  Kyoto  dan  sekaligus  melakukan  monitoring  dan  laporan  besarnya  emisi  CO 2 yang dikeluarkan dari industry semen. Grup ini sering kali melakukan investigasi terhadap “kebijakan publik dan mekanisme pasar emisi CO 2 yang dihasilkan “meskipun tidak ada inisiatif dan target yang telah  diadopsi.  Industri  semen  yang  berskala  lokal  juga  diharapkan  berkembang  dengan  dukung perusahaan multinasional.  Ketidakpastian jumlah emisi di negara berkembang pada masa mendatang cenderung mengalami peningkatan. Standar emisi CO 2 pada industri semen di US sekitar 1 ton CO 2 per ton semen dan di Jepang sekitar 0,72 ton CO 2 per ton semen. Sementara itu Jepang memiliki teknologi industry semen yang mampu mereduksi 35% emisi.
Pada sektor industri kimia, kerjasama antar negara belum nampak, dimana belum terdapat organisasi yang  melakukan  pengaturan  terhadap  industri  ini.  Pada  industri  baja,  kerjasama  secara  global  diatur oleh  ISSI (International Iron and Steel Institute) yang beranggotakan 190 negara dengan produksi 60% dunia. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi energi, mengkaji teknologi yang yang mereduksi emisi CO 2 per unit produksi., meningkatkan kualitas produksi, melakukan kerjasama antara IISI dengan pemerintah.
Selain itu, negara-negara Uni Eropa membentuk ULCOS (Ultra Low CO 2 steel making) yang berfokus pada riset R&D. Proyek ini melakukan riset untuk memperoleh teknologi yang dapat mengurangi emisi CO 2 hingga 50% dibawah emisi hasil tungku modern. Pada tahun 2005, telah digagas kerjasama antara industri  Jepang  dan  China,    Dimana  pihak  industri  Jepang  menyediakan  teknologi  untuk  mereduksi emisi  yang  akan  dimanfaatkan  oleh  180  pabrik  baja  di  Cina.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Jepang  untuk memangkas emisi gas buang enam persen sampai 2012 dari level tahun 1990. Meskipun demikian, 11 dari  30  sektor  industri  di  Jepang,  termasuk  baja,  memiliki  resiko  gagal  utuk  memenuhi  target melaksanakan  sendiri  pemangkasan  emisi  carbon  dioxide  untuk  membantu  negara  memenuhi  target dalam Protokol Kyoto.
Industri  aluminium    dunia  diatur  oleh  lembaga  IAI  ( The  International  Aluminium  Institute)  yang beranggotakan 26  perusahaan  yang  menghasilkan  80%  dari    produksi    alumunium  global.  Target organisasi ini adalah mereduksi 80% PFc/ton produksi Aluminium dan reduksi 10% penggunaan energi pada  proses  smelting.  Kedua  target  diatas  diharapkan  tercapai  tahun  2010  (sudah  dimulai  dari  tahun 1990).  Dari  uraian  di  atas,  maka  nampak  bahwa  keempat  jenis  industri  ini  dapat  mengembangkan kerjasama dengan model complementary. Sebagaimana tertera pada gambar 6.
Pada jenis kerjasama model komplementer  ,sektor tertentu dapat  terakomodir oleh dua kerjasama  atau kesepakatan yang berbeda secara simultan (global dan khusus), tetapi bersifat saling melengkapi. Satu kesepakatan  merupakan  kesepakan  komprehensif  atau  global  yang  meliputi  semua  sektor  summber emisi  seperti  kyoto  protocol  atau  UNFCC  sedangkan    kesepakatan  yang  bersifat  melengkapi  bisa merupakan sektor spesifik yang bersifat  menyempurnakan kesepakatan global.
Tujuan dari perjanjian ini untuk mengatasi keterbatasan perjanjian global yang pada kenyataannya tidak mampu  mengakomodir  semua  negara  negara  utama  didunia  seperti  misalnya  China  dan  India.  Dua negara  ini  kurang  sepakat  dengan  batasan  emisi  ( emission  caps ).  Model  ini  dapat  membuka  peluang untuk  negara  negara    yang  tidak  sepakat  pada  perjanjian  global,  untuk  pada  akhirnya  berminat berpartisipasi  menurunkan  emisi  dunia  melalui  berbagai  kesepakatan  yang  kretif  seperti  misalnya konservasi  energi  untuk  sektor  industri  (khususnya  kimia,  aluminium,  semen  dan  baja,   peningkatan standar efisiensi dan penggantian tehnologi yang lebih environmentaly friendly .
Untuk empat jenis industri ini bersifat rigid dalam hal menurunkan emisi dikarenakan menelan biaya yang  relatif  besar.Oleh  karena  itu  akan  sulit  mengikuti  ketentuan  kesepakatan  global  ,  tetapi  akan teratasi  melalui    perjanjian  dan  kesepakatan  yang  bersifat  khusus  (komplementer).  Kerjasama  model komplementer dalam rangka untuk  menurunkan  emisi sangat fleksibel untuk  diterapkan  karena tidak harus dilakukan antar  government (G to G). Kerjasama ini bisa dilakukan secara kreatif antara privat dengan privat pada sektor industri yang sama antar negara.
Kesepakatan  ini  bisa  diwujudkan  dengan  negara  lain  dengan  berbagai  opsi  mekanisme.Kesepakatan yang bisa dilakukan antara negara berkembang dan maju  untuk menurunkan emisi salah satunya  adalah CDM.  Dari  berbagai  mekanisme  pengurangan  emisi  GRK,  CDM  merupakan  pilihan  yang  paling rasional untuk dapat diterapkan di Indonesia. Program ini dapat mengatasi mkeuangan dalam penerapan teknologi bersih lingkungan melalui program penggantian teknologi atau program modifikasi teknologi.

## Proyek CDM di bidang industri
Mekanisme  program  penerapan  CDM  mendapat  dukungan  dari  suatu  Badan/Institusi.  Nama  Badan tersebut  adalah  Indonesian  Committee  for  Climate  Change  (ICCC)  dan  diharapkan  Badan  tersebut independen.  Badan  tersebut  mempunyai  beberapa  fungsi  yang  umumnya  membantu  industri  untuk melaksanakan  program  CDM  dan  mengontrol  emisi  GRK  di  Indonesia.  ICCC  merupakan  kelompok kerja  yang  dapat  melaksanakan  program  pengurangan  emisi  GRK.  Beberapa  program  yang  menarik adalah tawaran untuk mempercepat penerapan teknologi bersih melalui program CDM, seperti insentif pajak, kredit dengan bunga rendah dan lain-lain.
Beberapa alternatif opsi bagi CDM sektor industri adalah, Penggantian bahan bakar dengan bahan bakar beremisi GRK rendah. Efisien pemanfaatan bahan bakar & bahan baku per unit output. Pemanfaatan teknologi  pengolahan  yang  lebih  bersih  dan  emisi  GRK  rendah,  misalnya  penggantian  proses  pada produksi semen.
Meskipun belum diputuskan, pada dasarnya CDM dapat dilakukan dengan tiga cara (dikenal sebagai CDM architecture), yaitu : Pertama, Bilateral CDM – pelaksanaan CDM antara satu negara Annex I dan satu negara berkembang. Pada umumnya CDM ini dilakukan  dalam bentuk  investasi asing yang besarnya  setara  dengan  potensi  reduksi  emisi  GRK  yang  dapat  dihasilkan  oleh  kegiatan  tersebut. Investasi  asing  yang  dihitung  sebagai  CDM  hanya  berdasarkan  pada  CER  yang  dapat  dihasilkan. Kedua, Multilateral CDM – dengan mekanisme yang serupa dengan Bilateral CDM tetapi berlangsung tidak antara satu negara Annex I dan satu negara berkembang, melainkan antara beberapa negara Annex I dengan beberapa negara berkembang  melalui sebuah lembaga “clearinghouse”.  Ketiga, Unilateral CDM  –  pelaksanaan  kegiatan  yang  memiliki  potensi  reduksi  emisi  GRK  dibiayai  dengan  investasi domestik. Pada gilirannya, investor dalam negeri  ini akan  mendapatkan CER yang  nantinya  dapat ia jual kepada negara Annex I.
Sektor energi dalam hal ini adalah kegiatan yang menghasilkan energi. Kegiatan yang dapat dijadikan proyek CDM sektor energi adalah kegiatan yang dapat menghasilkan energi dengan emisi GRK lebih rendah dibandingkan  dengan proses produksi  energi yang telah  digunakan (Panjiwibowo dkk, 2008). Beberapa  kegiatan  yang  termasuk  dalam  sektor  energi  ini  adalah    pertama,  energi  terbarukan  – pembangkitan  listrik  dengan  sumber  energi  terbarukan  termasuk  dalam  kategori  ini,  misalnya  saja pembangkitan  listrik  yang  menggunakan  tenaga  panas  bumi,  tenaga  air  skala  mikro,  tenaga  angin, tenaga  surya  serta  biomasa.  Energi  terbarukan  mengemisikan  GRK  yang  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan dengan energi fosil seperti batubara, minyak bumi serta gas bumi.
Kedua, Energi efisiensi di sisi pengadaan - proses pembangkitan listrik yang lebih efisien atau dengan teknologi  yang  lebih  bersih  termasuk  di  dalamnya,  misalnya  dengan  sistem  cogeneration,  yang  akan meningkatkan  efisiensi  sebanyak  50  persen.  Ketiga,  Pemanfaatan flare  gas –  gas  sisa  dari  proses penambangan  dan pengolahan  minyak dan  gas bumi biasanya dibakar dan dikenal sebagai flare gas . Proses  pembakaran  gas  ini  pun  akan  memberikan  emisi  GRK  tambahan,  karenanya flare  gas harus dimanfaatkan  dan  tidak  lagi  dibakar,  sehingga  dalam  proses  pun  akan  terjadi  efisiensi,  sementara dampak  terhadap  lingkungan  pun  akan  berkurang.  Satu  hal  yang  telah  disepakati,  pembangkit  listrik tenaga nuklir walaupun dikenal sebagai zero emission (emisi GRK-nya tidak ada) tidak dapat diterima sebagai  kegiatan  CDM.  Pertimbangan  bagi  hal  ini  lebih  bersifat  jangka  panjang  mengingat permasalahan dengan sampah nuklir yang dihasilkan.

## Siklus Proyek CDM di Bidang Industri
Dalam melaksanakan proyek CDM di bidang industri terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh agar  kegiatan  yang  bersangkutan  dapat  diterima  sebagai  proyek  CDM  di  bidang  industri.  Tahapan- tahapan  yang  dikenal  sebagai  siklus  proyek  CDM  ini  adalah:  pertama,  identifikasi  proyek  –  langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi apakah rencana kegiatan tersebut memiliki potensi  untuk  menurunkan  emisi  GRK  atau  menyerap  GRK  dari  atmosfer.  Dalam  hal  ini,  pengusul proyek  perlu  melakukan  penghitungan  potensi  penurunan  ataupun  penyerapan  GRK.  Kedua,  desain proyek.  Langkah  berikutnya  adalah  pengumpulan  informasi  yang  diperlukan  dalam  menyiapkan dokumen rancangan proyek (Project Design Document, PDD). Informasi yang diperlukan antara lain adalah mengenai deskripsi proyek, batasan proyek, penentuan baseline (keadaan tanpa adanya proyek tersebut) dan informasi mengenai sumber pendanaan.
Ketiga,  dokumen  Rancangan  Proyek/Project  Design  Dokumen  (PDD)  selanjutnya,  pemilik  proyek menyiapkan dokumen proyek yang berisi informasi lengkap mengenai proyek serta sisi ke-CDM-annya. Beberapa hal yang harus tercantum dalam dokumen tersebut antara lain; Deskripsi umum proyek, berisi tentang  tujuan  proyek,  deskripsi  teknis  proyek  serta  gambaran  batasan-batasan  proyek  (project boundaries); Perhitungan emisi baseline dan metodologi perhitungannya; Perhitungan emisi proyek dan metodologi  perhitungannya;  Perioda  waktu  aktivitas  proyek;  Metodologi  dan  rencana  pengawasan proyek  (monitoring  plan);  Analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL);  komentar  publik mengenai proyek tersebut.
Keempat, persetujuan oleh Otoritas CDM Nasional (DNA) - setelah PDD selesai dibuat    dan dilampiri semua  informasi  yang  dibutuhkan,  kemudian  PDD  diserahkan  ke  Otoritas  CDM  Nasional  untuk disetujui.  Setelah  dinilai  dan  dievaluasi  berdasarkan  semua  informasi  yang  tertera  di  dalamnya, terutama sumbangannya untuk  pembangunan berkelanjutan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, DNA  akan  memberikan  persetujuannya.  Kelima,  validasi  pada  tahap  ini,  seluruh  informasi  yang terdapat  di  dalam  PDD,  terutama  penghitungan  baseline  divalidasi  oleh  validator  independen (Operational  Entity,  OE)  yang  telah  diakreditasi  oleh  Badan  CDM  Internasional  (CDM-Executive Board). Badan independen ini akan mengevaluasi apakah proyek tersebut telah memenuhi persyaratan CDM dan apakah proyek perhitungan CER yang dilakukan dapat diterima.
Keenam,  registrasi  proyek  CDM  harus  didaftarkan  ke  CDM  Executive  Board  (EB).  Tahap  ini dinamakan registrasi, dimana EB menerima secara formal pengajuan PDD dari kandidat proyek CDM. EB  merupakan  badan  internasional  di  bawah  COP/MOP,  atau  pertemuan  tahunan    para  negara  yang
telah meratifikasi Protokol Kyoto, yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi pelaksanaan CDM di seluruh dunia. Sebuah proyek yang didaftarkan ke EB akan melalui sebuah proses komentar publik selama  30  hari,  dimana  PDD akan  ditaruh  di  website  EB  untuk  mendapatkan  komentar  terbuka  dari semua pihak. Jika ada keberatan dari EB atau dari pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek mengenai dokumen  yang  diserahkan, maka EB akan  melakukan  kajian  yang lebih  mendalam  mengenai proyek yang  diajukan.  Jika  tidak  ada  keberatan  dari  EB,  maka  proses  registrasi akan  selesai  dalam  waktu  8 minggu.
Ketujuh,  implementasi. Tahapan  dimana  proyek  CDM  dijalankan  biasanya  dinamakan  implementasi yang pada dasarnya dapat dilakukan sebelum registrasi  maupun sesudahnya. Jika dilakukan sebelum registrasi, batas waktu paling awal adalah tahun 2000, artinya hanya proyek yang berjalan sejak tahun 2000  saja  yang  dapat  diajukan  sebagai  proyek  CDM.  Kedelapan,  Pengawasan/monitoring  -  setelah proyek  ini  didaftarkan  dan  diimplementasikan,  maka  pemilik  proyek  bertanggung  jawab  atas pengawasan  atau  monitoring  atas  penurunan  emisi  GRK  maupun  penyerapan  GRK  akibat  adanya proyek  yang  bersangkutan.  Pelaksanaannya  sendiri  harus  sesuai  dengan  rencana  pengawasan  yang tertera  pada  PDD  dan  dilakukan  oleh  monitor  independen.  Kegiatan  pengawasan  meliputi  kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data-data yang digunakan untuk menghitung emisi baseline dan emisi proyek.
Kesembilan, verifikasi - pada tahap ini hasil pengawasan akan dikaji ulang, termasuk metodologi yang digunakan dalam melakukan pengawasan, dan kemudian dilaporkan secara tertulis. Jumlah emisi GRK yang berhasil diturunkan harus tertera di dalamnya sehingga dapat dilihat apakah penurunan ataupun penyerapan GRK yang diperkirakan telah terpenuhi. Laporan pengawasan yang dilakukan oleh badan independen  ini  harus  dipublikasikan  sebagai  proses  keterlibatan  publik.  Kesepuluh,  sertifikasi penurunan emisi - sertifikasi adalah jaminan tertulis oleh badan independen yang menyatakan bahwa proyek  yang  bersangkutan,  dalam  perioda  tertentu,  telah  berhasil  menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca sebagaimana  yang  telah  diverifikasi. Kesebelas,  penerbitan  penurunan  emisi  tersertifikasi/Certified Emission  Reduction  (CER)  –  CDM  Executive  Board  mempunyai  waktu  maksimal  15  hari  setelah permohonan  penerbitan  CER  diberikan  untuk  mengkaji  ulang  surat  sertifikasi  proyek  yang bersangkutan. Setelah itu Executive Board harus segera mengumumkan hasilnya dan mempublikasikan keputusannya sehubungan dengan disetujui atau tidaknya CER yang diusulkan beserta alasannya.

## Mitigasi Emisi GRK pada Sektor Industri di Indonesia

## Kerjasama masyarakat, industriawan dan Pemerintah
Keikutsertaan masyarakat, industriawan, dan pemerintah dalam mengurangi emisi GRK adalah langkah yang paling efektif dalam menurunkan efek GRK.  Pemerintah dapat menerapkan konsep pollution tax dan incentif  fund;  pollution  tax (pajak  emisi)  diberlakukan  untuk  industri  yang  mengeluarkan  emisi tanpa pengolahan; sedangkan incentif fund adalah bantuan biaya remediasi lingkungan untuk industri yang  telah  menerapkan  produksi  bersih  (Noordwijk,  2008).  Keterpaduan  kerjasama  pemerintah, industri dan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 7 .

## Gambar 7. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan emisi

## Penggunaan Bahan bakar Nabati bagi Industri
Emisi  GRK  dari  sektor  industri  dapat  dibedakan  menjadi  emisi  dari  proses  pembangkitan  (listrik maupun  uap  panas),  serta  emisi  spesifik  dari  proses  industri  itu  sendiri  (misalnya  emisi  CH4  dari industri petrokimia) (Murdiyarso, 2007). Emisi CO 2 dapat berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti:batubara, minyak bumi dan gas bumi, emisi dari industri semen dan konversi lahan. Berdasarkan data dari Carbon Dioxide Information Analysis Center (2000) penggunaan bahan bakar fosil merupakan sumber utama  emisi CO 2 didunia dan  mencapai 74% dari total  emisi (  Suara Karya 2007). Konversi lahan mempunyai kontribusi sebesar 24% dan industri semen sebesar 3%. Emisi CO 2 merupakan bagian terbesar dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia denganpangsa sebesar hampir 70% sedangkan gas  lainnya  sebesar  30  %.Berdasarkan  laporan  Komunikasi  Nasional  Pertama,  sumber  utama  emisi GRK adalah sektor energi dan sektor kehutanan. Sektor energi mempunyai pangsa sebesar 46 % dari total  emisi  GRK  yang  berasal  dari  penggunaan  bahan  bakar  fosil  pada  bermacam-macam  aktivitas seperti:  produksi  energi,  pengolahan  energi  dan  juga  pembakaran  energi  yang  digunakan  baik  untuk pembangkit listrik maupun untuk keperluan industri lainnya.
Konsumsi  energi  komersial  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  dari  218,2  juta  Setara  Barel Minyak  (SBM)  pada  tahun  1990  menjadi  546,6  juta  SBM  pada  tahun  2005  atau  meningkat  sebesar 6,3%  per  tahun.  Berdasarkan  jenis  energinya,  konsumsi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  merupakan konsumsi  energi  komersial  terbesar.  Sebagian  besar  konsumsi  BBM  ini  digunakan  untuk  sektor transportasi.  Peningkatan  konsumsi  BBM  ini  membebani  anggaran  pemerintah  dalam  pemberian subsidi.  Beban  tersebut  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  kenaikan  harga  minyak  dunia  karena pemerintah  masih  harus  mengimpor  sebagian  BBM  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui dapat  merupakan  salah  satu  pilihan  untuk  membantu  mengatasi  besarnya  tekanan  kebutuhan  BBM terutama minyak diesel dan minyak solar.
Pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  No.5  tahun  2006  mengeluarkan  kebijakan  energi  nasional (Fahmi,  2008).  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  pasokan  energi  dalam  negeri. Kebijakan utama meliputi penyediaan energi yang optimal, pemanfaatan energi yang efisien, penetapan harga energi ke arah harga keekonomian dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini juga memuat target pencapaian bauran energi ( energy mix ) sampai tahun 2025 seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

## Gambar 8.

## Target bauran energi 2025
Kebijakan ini diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar lain dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Nasional Pengembangan  Bahan  Bakar  Nabati  (BBN)  untuk  Percepatan  Pengurangan  Kemiskinan  dan Pengangguran melalui Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006. Tim nasional ini berkewajiban untuk menyusun Blue  Print dan Road  Map Pengembangan  BBN.  Disamping  kebijakan  tersebut  di  atas, Presiden mencanangkan Indonesia Green Energy Action Plan . Pengembangan green energy atau energi yang  berbahan  baku  nabati  mempunyai  tiga  aspek  penting  yang  diyakini  dapat  mendorong perekonomian nasional, yaitu; Pro Jobs untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas; Pro Growth yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan Pro  Poor yang  akan  mengurangi  tingkat kemiskinan.
BBN merupakan salah satu bentuk green energy yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga,  yaitu  pertama,  biodiesel  merupakan  bentuk  ester  dari  minyak  nabati.  Bahan  baku  dapat  berasal dari kelapa sawit, jarak pagar, kedelai dan kelapa. Dalam pemanfaatanya dicampur dengan minyak solar dengan perbandingan tertentu. B5 merupakan campuran 5% biodiesel dengan 95% minyak solar yang dijual  secara  komersiil  oleh  Pertamina  dengan  nama  dagang  biosolar.  Kedua,  bioetanol  merupakan anhydrous alkohol  yang  berasal  dari  fermentasi  tetes  tebu,  singkong,  jagung  atau  sagu.  Bioetanol dimanfaatkan  untuk  mengurangi  konsumsi  premium.  E5  merupakan  campuran  5%  bioetanol  dengan 95%  premium  yang  telah  dipasarkan  Pertamina  dengan  nama  dagang  biopremium.  Penggunaan bioetanol sampai dengan E15 tidak perlu melakukan modifikasi mesin kendaraan yang sudah ada, tetapi untuk  E100  hanya  dapat  digunakan  untuk  mobil  jenis  FFV  ( flexible  fuel  vehicle )  (Sugiyono,  2008). Ketiga, PPO merupakan minyak nabati murni tanpa perubahan sifat kimiawi dan dimanfaatkan secara langsung untuk mengurangi konsumsi solar industri, minyak diesel, minyak tanah dan minyak bakar. O15 merupakan campuran 15% PPO dengan 85% minyak diesel dan dapat digunakan tanpa tambahan peralatan  khusus  untuk  bahan  bakar  peralatan  industri.  Pemakaian  yang  lebih  besar  dari  O15  harus menambah peralatan konverter.
Potensi Pengurangan Emisi Dengan penerapan Bahan bakar nabati. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif  yang  ramah  lingkungan  karena  tidak  menimbulkan  emisi  polutan  yang  berbahaya  terhadap kesehatan.  Penggunaan  biodiesel  sebagai  bahan  bakar  kendaraan  bermotor  dapat  menurunkan  emisi bila dibandingkan dengan penggunaan minyak solar. Biodiesel terbuat dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Pertimbangan lain untuk penggembangkan biodiesel adalah makin tingginya harga minyak bumi dan untuk mengurangi emisi GRK.
Dari  sisi  hilir,  teknologi  pengolahan  biodiesel  terus  dikembangkan  dan  secara  nasional  sudah  dapat dikuasai rancang bangun industri pengolahan biodiesel. BPPT telah mendisain dan membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas 1,5 ton per hari sebagai prototipe pada tahun 2000. Prototipe ini kemudian dikembangkan  lagi  dan  bersama  dengan  Pemda  Provinsi  Riau  mendirikan  pabrik  biodiesel  dengan kapasitas 8 ton per hari tipe batch . Pada tahun 2006 didirikan pilot plant pabrik biodiesel skala 3 ton/hari tipe kontinu berlokasi di Puspiptek, Serpong. Detail disain pabrik biodiesel skala komersial 80 ton per
33% 30% 5% 20% 5% 7% TARGET BAURAN ENERGI 2025
Batubara Gas BBN Minyak Geothermal Lainnya
hari sudah dapat diselesaikan pada tahun 2007. Disamping BPPT, institusi lain seperti Lemigas, ITB, Departemen  Pertanian,  LIPI,  PT.  Rekin,  dan  beberapa  perusahaan  swasta,  seperti  PT.  Energy Alternative Indonesia (EAI) dan PT. Eterindo Wahanatama juga mengembangkan pabrik biodiesel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mengetahui potensi pengurangan emisi GRK dari pemanfaatan BBN maka harus diperhitungkan besarnya  penggunaan  BBM  yang  dapat  disubstitusi  dengan  menggunakan  BBN.  Dasar  untuk perhitungan  emisi  GRK  yang  sering  digunakan  adalah  Revised  1996  IPCC  Guidelines  for  National Greenhouse  Gas  Inventories  dan  Revised  2006  IPCC  Guidelines  for  National  Greenhouse  Gas Inventories.
Berdasarkan  2006  IPCC  Guidelines  maka  penggunaan  BBN  tidak  dihitung  emisi  CO 2 tetapi dicantumkan  dalam  bagian  sendiri  karena  biomasa  yang  digunakan  untuk  BBN  ini  sudah  dihitung emisinya  dalam  sektor Agriculture,  Forestry  and  Other  Land  Use (AFOLU).  Emisi  GRK  dari penggunaan BBN dianggap nol bila berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkesinambungan. Perhitungan  disini menggunakan pendekatan Tier 1 yang berdasarkan basis bahan bakar. Emisi yang ditimbulkan  dari  semua  sumber  pembakaran  dapat  dihitung  berdasarkan  kuantitas  bahan  bakar  dan faktor emisi rata-rata. Dengan pendekatan ini, emisi CO 2 dihitung dengan menggunakan rumus:
Keterangan : Emisi   = Emisi CO 2 dalam (kg) Fuela    = Kuantitas Bahan Bakar (TJ) EFa = Faktor Emisi (kg/TJ) a            = Jenis Bahan Bakar (minyak solar, minyak diesel, dan sebagainya)
Nilai  faktor  emisi  dan  nilai  kalor  bahan  bakar  dari  BBM  dibandingkan  dengan  bahan  bakar  nabati sebagaimana tertera pada tabel 2.
Tabel 2. Faktor emisi dan nilai kalor bahan bakar Bahan Bakar Faktor Emisi CO2 Nilai Kalor (Kg/TJ) (TJ/Gg) Bensin 69.300 44,3 Minyak Solar/Diesel 74.100 43,0 LPG 63.100 47,3 Minyak Tanah 71.900 43,8 Pelumas 73.300 40,2 Biodiesel 70.800 27,0 Bieoetanol 70.800 27,0 BBN Lainnya 79.600 27,4 Sumber: Data primer
Sedangkan potensi pengurangan  emisi CO 2 dari penggunaan bahan bakar nabati  sebagaimana tertera pada tabel .

## Tabel 3.
Potensi pengurangan emisi CO 2 dari penggunaan biodiesel Parameter Unit/Tahun Jangka Menengah Jangka Panjang (2010-2015) (2015-2025) Substitusi Minyak Solar Ton minyak 6.000.000 16.000.000 Pengurangan Emisi CO2 Juta ton 19,12 50,98 Sumber: Data Primer

## Penerapan produksi bersih pada industri
Produksi  bersih  menurut  Kementerian  Lingkungan  Hidup  didefinisikan  sebagai  strategi  pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai  dari  hulu  ke  hilir  yang  terkait  dengan  proses  produksi,  produk  dan  jasa  untuk  meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya  limbah  pada  sumbernya  sehingga  dapat  meminimisasi  resiko  terhadap  kesehatan  dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (KLH , 2003).
Dari  pengertian  mengenai  produksi  bersih  maka  terdapat  kata  kunci  yang  dipakai  untuk  pengelolaan lingkungan  yaitu  pencegahan  pencemaran,  proses,  produk,  jasa,  peningkatan  efisiensi,  minimisasi resiko.  Dengan  demikian  maka  perlu  perubahan  sikap,  manajemen  yang  bertanggung-jawab  pada lingkungan  dan  evalusi  teknologi  yang  dipilih.  Pada  proses  industri,  produksi  bersih  berarti meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, energi, mencegah atau mengganti penggunaan bahan- bahan berbahaya dan  beracun, mengurangi jumlah dan tingkat racun semua emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses.
Pola  produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan selama daur hidup produk, mulai dari pengambilan bahan baku sampai  ke pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. Produksi bersih pada sektor jasa adalah memadukan pertimbangan lingkungan ke dalam perancangan dan  layanan  jasa.  Penerapan  Produksi  Bersih  sangat  luas  mulai  dari  kegiatan  pengambilan  bahan termasuk  pertambangan,  proses  produksi,  pertanian,  perikanan,  pariwisata,  perhubungan,  konservasi energi, rumah sakit, rumah makan, perhotelan, sampai pada sistem informasi (Purwanto, 2004).
Pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah yaitu dengan strategi 1E4R (Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery/Reclaim) ( UNEP, 1999). Prinsip-prinsip pokok  dalam  strategi  produksi  bersih  dalam  Kebijakan  Nasional  Produksi  Bersih  (KLH,  2003) dituangkan dalam 5R (Re-think, Re-use, Reduction, Recovery and Recycle) ( Purwanto, 2005) . Yang pertama tahap elimination (pencegahan) adalah upaya untuk mencegah timbulan limbah langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai produk. Yang kedua tahap re-think (berpikir ulang ), adalah suatu konsep pemikiaran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi, dengan  implikasi  :  Perubahan  dalam  pola  produksi  dan  konsumsi  berlaku  baik  pada  proses  maupun produk  yang  dihasilkan,  sehingga  harus  dipahami  betul  analisis  daur  hidup  produk  Upaya  produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku  dari  semua  pihak  terkait  pemerintah,  masyarakat  maupun  kalangan  usaha.  Tahap  ketiga  yaitu reduce (pengurangan)  adalah  upaya  untuk  menurunkan  atau  mengurangi  timbulan  limbah  pada sumbernya.  Keempat, reuse (pakai  ulang/penggunaan  kembali)  adalah  upaya  yang  memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia atau biologi. Kelima, recycle (daur ulang) adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memrosesnya kembali ke  proses  semula  melalui  perlakuakn  fisika,  kimia  dan  biologi.  Terakhir, recovery/reclaim (pungut ulang, ambil ulang) adalah upaya mengambil bahanbahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari  suatu  limbah,  kemudian  dikembalikan  ke  dalam  proses  produksi  dengan  atau  tanpa  perlakuakn fisika, kimia dan biologi.
Menurut  Djajadiningrat  (2004)  penerapan  proses  recycling  dan  re-uses  yang  dilakukan  oleh  industri Kalundborg ternyata lebih menghemat biaya, mengurangi emisi udara seperti CO 2 turun 130.000 ton/th; SO 2 turun  25.000ton/th;  Sulfur  turun  2.800  ton/th; fly  ash turun  135.000  ton/th.  Hal  ini  diakibatkan efisiensi dalam penggunaan batubara dan minyak.

## Simpulan
Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pertumbuhan pendapatan sektor industri. Karena diharapkan sektor industri  mendapat nilai tambah  yang lebih tinggi  dari pada sektor  minyak  dan  gas bumi. Untuk tujuan ini pemerintah RI menarik semua investor baik dari dalam maupun dari luar negeri
yang  mau  menginvestasikan  modalnya  di  Indonesia  dengan  jalan  memberikan  insentif.  Untuk memenuhi  standar  internasional  bagi  lingkungan,  Indonesia  menggunakan  GHG  Emission  Standard yang  mengikuti  IPCC  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change) guidelines .  Dalam mengaplikasikan  standar  tersebut  pada  industri  baja,kimia,aluminium  dan  semen  di  Indonesia mempunyai dua pilihan yaitu : pertama menggantikan teknologi lama dengan teknologi baru yang emisi GRK  nya  kecil,  kedua  memodifikasi  atau  menambah  peralatan  yang  mengurangi  emisi  GRK.  Jenis kerjasama  yang  sesuai  untuk  empat  jenis  industri  (kimia,  baja,  semen  dan  aluminium)  adalah  model komplementer, yaitu dua kesepakatan simultan yang saling melengkapi.Satu kesepakatan, merupakan kesepakan komprehensif atau global yang meliputi semua sektor sumber emisi, sedangkan  kesepakatan yang  lainnya    bersifat  melengkapi  bisa  merupakan  perjanjian  spesifik  (sektoral)  yang  berfungsi menyempurnakan kesepakatan global tersebut. Lebih lanjut, berbagai kesepakatan antar negara tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme.
Dalam Protocol  Kyoto ,  tersedia  tiga  mekanisme  fleksibel  dalam  upaya  pencapaian  target  penurunan emisi  GRK,  yaitu  Emissions  Trading  (ET)  atau  perdagangan  emisi  antar  negara  maju,  Joint Implementation (JI) atau pelaksanaan   penurunan emisi secara bersama sama antar negara maju, dan Clean Development Mechanism  (CDM) atau kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Pemanfaatan  Bahan  Bakar  Nabati  atau biofuel  atau  green  energy sebagai  sumber  energi  yang  dapat diperbaharui  dapat  merupakan  salah  satu  pilihan  untuk  membantu  mengatasi  besarnya  tekanan kebutuhan energi terutama minyak diesel dan minyak solar. Di samping itu perlu disadari pentingnya proses industri dan ‘produksi bersih’, karena  hal ini dapat  meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, energi, mencegah atau mengganti penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun, mengurangi jumlah dan tingkat racun semua emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses. Produksi bersih pada intinya  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  selama  daur  hidup  produk,  mulai  dari pengambilan  bahan  baku  sampai  ke  pembuangan  akhir  setelah  produk  tersebut  tidak  digunakan. Akhirnya,  partisipasi    masyarakat,  industriawan,  dan  pemerintah  secara  bersama  diperlukan    karena merupakan langkah yang paling efektif dalam mitigasi  efek GRK.

## Daftar Pustaka
Al-Tuwaijri SA, TE Christensen & KE Hughes II (2004) The Relations among Environmental Disclosure,  Environmental  Performance,  and  Economic  Performance:  A  Simultaneous Equations Approach. Accounting, Organizations and Society, 29 (5-6)447-471.
Bradley  R,    Baumert  K,  Childs  B,  Herzog  T  &  Pershing  J  (2007)  Slicing  the  Pie:  sector  –based approaches to international climate agreements, issues and options, WRI Report . Choi BB, D Lee & J Psaros (2013) An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosure.
Pacific Accounting Review, 25(1)58-79.
Clarkson PM, Y Li, GD Richardson & FP Vasvari (2011) Does It Really Pay to be Green? Determinants and Consequences of Proactive Environmental Strategies. Journal of Accounting Public Policy, 30(2)122-144.
Djajadiningrat & Surna T (2004) Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. Penerbit Rekayasa Sains,
Bandung .
IPCC  (2001)  Climate  Change:  The  Scientific  Basis.  Contribution  of  Working  Group  I  to  the  Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  Edited by Houghton, J.T. et al.  Cambridge University Press: Cambridge.  UK.
IPCC  (2007)  Climate  Change:  The  Physical  Science  Basis.  Contribution  of  Working  Group  I  to  the Fourth  Assessment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change.    Edited  by Alley, R. et al.  IPCC Secretariat. Switzerland.
IPCC  (Intergovenrmental  Panel  on  Climate  Change)  Climate  Change:  The  Physical  Science  Basis.
Summary  for  Policy  Makers,  Contribution  of  Working  Group  I  to  the  Fourth  Assessment Report  of  the  Intergovenrmental  Panel  on  Climate  Change.  Paris,  February  2007. http://www.ipcc.ch/, 2007.
June T (2007) Perubahan Iklim dan Lingkungan. Dalam: Bahan Kuliah Perubahan Lingkungan Global (PSL  706)    Program  Studi  Ilmu  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan,  Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Jannah R & D Muid (2014) Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan  di  Indonesia  (Studi  Empiris  pada Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Periode 2010-2012). Diponegoro Journal of Accounting, 3(2) 111.
Klassen  RD  &  CP  McLaughlin  (1996)  The  Impact  of  Environmental  Management  on  Firm Performance. Management Science, 42(8)1199-1214.
Krishnan GV (2003) Audit Quality and the Pricing of Discretionary Accruals. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22 (1)109-126.
Luo L, Q Tang & Y Lan (2013) Comparison of Propensity for Carbon Disclosure between Developing and Developed Countries:  A Resource Constraint Perspective. Accounting Research  Journal, 26(1)6-34.
Luo L & Q Tang (2014) Does Voluntary Carbon Disclosure Reflect Underlying Carbon Performance? Journal of Contemporary Accounting & Economics, 10(3)191-205.
Matsumura  EM,  R Prakash  & SC  Vera-Munoz  (2014)  Firm-Value  Effects  of  Carbon  Emissions  and Carbon Disclosures. The Accounting Review, 89 (2), 695-724.
Najah  MSM  (2012)  Carbon  Risk  Management,  Carbon  Disclosure  and  Stock  Market  Effects:  An International Perspective. Thesis, University of Southern Queensland.
Murdiyarso & Daniel (2007) CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Noordwijk  MV  (2008)    World  Agroforestry  Centre,  ICRAF-Southeast  Asia.  Dalam:  United  Nations Environmental Program, www.unep.org.
Purwanto  (2004)  Model  of  Implementation  of  Cleaner  Production  in  the  Small  Medium  Industries, Nasional Seminar on Chemical and Process VI, 23 Maret, Jakarta.
Purwanto (2005) Implementation of Cleaner Production in the Electroplating Small Medium Industries,
Regional Symposium on Natural Resources, March, Kuala Lumpur Panjiwibowo dkk (2008) Mencari Pohon Uang: CDM di Indonesia. Jakarta: Pelangi. Sugiyono A (2008) Seminar Nasional Kebijakan Pemanfaatan Lahan dalam Menanggulangi Dampak Pemanasan  Global,  Keluarga  Mahasiswa  Ilmu  Tanah, Fakultas Pertanian,  UGM,  Yogjakarta 10 Mei 2008.
Suara K (2007) Kesadaran Industri Mengenai Pengenalan Limbah Masih Rendah, 2 April 2007.