Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
PEMULANGAN “WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)” DALAM PERSPEKTIF HAM

## Lina Maryani, Tabah Sulistyo
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta lina.maryani@ui.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fenomena  ISIS  dan  pemulangan  “Warga  Negara Indonesia Eks ISIS” dari sudut pandang ketatanegaraan secara umum dan HAM guna memberikan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  nasib  Warga  Negara  Indonesia  Eks  ISIS. Berangkat  dari  permasalahan  berakhirnya  ISIS  membawa  Warga  Negara  Indonesia  Eks  ISIS menjadi  terlantar.  Radikalisme  sebagai  bentuk  ideologi  ekstrim  yang  disematkan  pada  organisasi ISIS  dan  kental  dengan  kekerasan  serta  anti  terhadap  negara  membuat  pemerintah  enggan  untuk memulangkan  Warga  Negara  Indonesia  Eks  ISIS.  Pemerintah  Indonesia  sampai  sekarang  belum memutuskan nasib “Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang masih berada Suriah dan sekitarnya”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi pemenuhan atas syarat deklarasi Montevideo ISIS bukan negara. Dalam perspektif    HAM, ISIS  lebih  tepat  disebut  dijuluki  terorisme    yang  melakukan  pelanggaran  HAM  berat  dan  dapat dikategorikan  sebagai  penjahat  perang  sebagaimana  Hukum  Humaniter  Internasional.  Langkah pemulangan  Warga  Negara  Indonesia  Eks  ISIS  adalah  bentuk  tanggungjawab  Indonesia  dalam menjaga  ketertiban  dunia  dengan  menindak  warga  negaranya  yang  melakukan  kejahatan transnasional.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Pemulangan; WNI Eks ISIS

## REPATRIATION OF EX ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) INDONESIAN CITIZENS FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

## Abstract
The aim of this research is to analyze the phenomenon of ISIS and and the repatriation of Ex-ISIS Indonesian  Citizens”  from  a  general  constitutional  and  human  rights  perspective  to  give consideration in making decisions about the fate of former ISIS Indonesian citizens. Starting from the problem of ending ISIS, Indonesian citizens who are ex-ISIS become displaced. Radicalism as a form of extreme ideology embedded in the ISIS organization and thick with violence and anti-state makes the government reluctant to repatriate Indonesian citizens who are ex-ISIS. Until now, the Indonesian government has not decided the fate of “Indonesian citizens who are ex-ISIS who are still in Syria and its surroundings”. The research method uses a normative juridical approach. This research concludes that in terms of fulfilling the requirements of the Montevideo declaration, ISIS is  not  a  State.  From  a  human  rights  perspective,  ISIS  is  more  accurately  called  terrorism  which commits  gross  human  rights  violations  and  can  be  categorized  as  war  criminals  according  to International Humanitarian Law. The step of repatriating ex-ISIS Indonesian citizens is a form of Indonesia's  responsibility  in  maintaining  world  order  by  taking  action  against  its  citizens  who commit transnational crimes.
Keywords: Human Rights; Repatriation; Indonesian Citizens Ex ISIS
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
“Islamic  State  of  Iraq  and  Syria (ISIS)”  telah  menjadi  fenomena Internasional.  Bermula  dari  organisasi  yang  bersifat  regional,  ISIS mengembangkan  sayapnya  menjadi  organisasi  yang  berkembang  dengan pesat  dibeberapa  negara.  ISIS  mengembangkan  sayapnya  melalui  media- media  tekhnologi  dengan  menggunakan  isu  agama  sebagai  pemantik. Radikalisme ISIS dengan memanfaatkan isu SARA dan janji surga semakin menyebar dan menimbulkan kebencian pada pengikutnya. Militansi pengikut ISIS sangat mengerikan, mereka mengorbankan materi, hingga mengorbankan jiwa dan raga.    Tak jarang keluarga baik istri maupun anak mereka dilibatkan dalam perjuangan mereka. Banyaknya warga negara yang meninggalkan negaranya demi bergabung ke ISIS adalah suatu bukti militansi mereka.  Selain  itu  banyak  aksi  bom  bunuh  diri  dibeberapa  negara  yang diklaim oleh ISIS.
Radikalisme  sebagai  bentuk  ideologi  ekstrim  yang  disematkan  pada organisasi  ISIS,  membuat  negara-negara  asal  dari  “penduduk”  ISIS  ini enggan  untuk  mengambil  kembali  warga  negaranya.  Hal  ini  di  karenakan ISIS  sangat  kental  dengan  kekerasan  dan  anti  terhadap  negara.  Aksi kekerasan  yang  dilakukan  ISIS  merupakan  pelanggaran  HAM  dan bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional.
Berakhirnya nasib ISIS membawa imbas terhadap pendukung gerakan ISIS.    Kombatan  dan  non  kombatan  baik  laki-laki,  perempuan  maupun anak-anak dalam kondisi terdampar karena induknya telah ditumpas.    ISIS sebagai  organisasi  dengan  kombatan  dan  simpatisan  dari  berbagai  negara, menempatkan  mereka  dalam  keadaan  terlantar.  Pemerintah  hendak melakukan screening dan pemetaan atas warga Indonesia yang terlibat ISIS, sebagai cara-cara antisipatif agar kemungkinan resiko jika diterima, eks ISIS dapat menjadi warga negara yang baik.    Atau pun menimbang untuk tidak lagi menerima mereka di Indonesia karena potensi destruktifnya.
Setelah  ISIS  diklaim  telah  ditumpas,  sebanyak  689  warga  negara Indonesia (WNI) dinyatakan masih berada di Suriah dan sekitarnya, hampir 70%  adalah  perempuan  dan  anak  dan  sisanya  adalah  laki-laki.  Pemerintah sampai dengan sekarang belum memutuskan nasib eks kombatan dan warga negara  Indonesia  tersebut.  Nasib  WNI  Eks  ISIS  harus  diputuskan  oleh pemerintah. Pemerintah harus memutuskan tindakan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kombatan ISIS serta status kewarganegaraan WNI Eks ISIS.
Hak atas kewarganegaraan telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan, tidak seorang pun
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
boleh secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya, atau ditolak hak  untuk  mengubah  kewarganegaraannya.  Pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  dan  menjamin  hak  kewarganegaraan  WNI. Perlindungan terhadap HAM merupakan bagian esensial dari negara hukum. Indonesia  yang  masih  belajar  tentang  HAM  dan  transisinya,  memerlukan proses  afirmasi  yang berbeda dengan negara-negara  yang sudah lebih awal mempraktikkan  HAM.    Suatu  perjalanan  universalitas  hukum  dari relativitas  yang  semakin  menghilang  ditelan  perkembangan  HAM  secara internasional.  Perlindungan  atas  HAM  WNI  Eks  ISIS  tentunya  diimbangi juga dengan penegakkan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI Eks ISIS.
Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pemulangan WNI pernah diteliti  salah  satunya  oleh  Sumawiharja  (2020)  pada  penelitiannya  tersebut lebih  fokus  mengkaji  tentang  bagaimana  kebijakan  pemulangan  WNI pendukung ISIS di Suriah. Penelitian tersebut menggunakan model analisis pendekatan “ stakeholders analysis ”. Model ini digunakan untuk mencari titik temu  dari  sekian  banyak  konflik  kepentingan    yang  muncul  dari  akibat kebijakan  yang  timbul  tentang  penerimaan  kembali  WNI  pendukung  ISIS kembali  ke  Indonesia. 1 Selanjutnya  penelitian  Hakim  (2020)  mengangkat permasalahan yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengangkat  permasalahan bagaimana pro dan kontra pemulangan WNI Eks ISIS. Analisis kasus dalam penelitian ini menggunakan konsep maslahah untuk  mendapatkan  rumusan  kebijakan  yang  seharusnya  diterapkan pemerintah  dalam  mengatasi  problem  pemulangan  WNI  Eks  ISIS. 2 Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Lovelycia  (2020)  juga  mengangkat permasalahan yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian lebih  fokus  mengkaji  tentang  penolakan  pemerintah  atas  pemulangan  WNI eks ISIS ditinjau dari hukum positif Indonesia. 3
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya, penelitian  ini  mengkaji  lebih  komprehensif  tentang  fenomena  ISIS, Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ISIS ditinjau dari hukum humaniter, hak kewarganegaan WNI Eks ISIS, dan dilema pemulangan WNI Eks ISIS. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisa  fenomena  ISIS  dan
1 Farhan Arif Sumawiharja and Adis Imam Ismunandar, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah)", Jurnal Keamanan Nasional , VI.1 (2020), 107
<https://elshinta.com/news/160416/2018/11/08/menhan-sebut-700-wni-gabung-isis-di-suriah-dan-.
2 Abdurrahman Hakim and Iffatin Nur, ‘Indonesia Eks ISIS’, 9.1 (2020), 81–98.
3 Keivelyn Lovelycia, "Indonesia Atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Adigama , 3.2 (2020), 1213–38.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pemulangan  Warga  Negara  Indonesia  Eks  ISIS  dari  dalam  perspektif ketatanegaraan  secara  umum  dan  sudut  pandang  HAM  guna  memberikan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  nasib  Warga  Negara Indonesia Eks ISIS.

## B. Permasalahan
Rumuan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimanakah kedudukan ISIS dalam konstelasi internasional?
2. Bagaimanakah perspektif HAM atas fenomena ISIS?
3. Bagaimanakah  dilema  dalam  pemulangan  warga  eks  ISIS  ke  negara Indonesia?
C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. 4 Dengan tipelogi penelitian yang deskriptif yang akan menggambarkan suatu masalah dalam  peristiwa  hukum  secara  terperinci  dan  menganalisisnya  dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  dan  data-data sekunder lain  yang berkaitan dengan topik penelitian.  Metode analisis data yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  di  mana  analisis  dan  pengolahan data  berdasarkan  pemahaman  terhadap  data  atau  informasi  yang  diperoleh yang kemudian dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan ISIS dalam Konstelasi Internasional.
1. Ketatanegaraan ISIS
ISIS  dalam  strukturnya  mempunyai  bentuk  layaknya  negara  dengan kelengkapan lembaga-lembaga sebagai berikut:
a. Kewenangan  peradilan:  menurut  sistemnya  meliputi:  1)  Pengadilan Islam.  2)  Otoritas  Yudisial:  ini  berhubungan  dengan  semua  masalah yudisial.
b. Otoritas Legislatif: untuk ISIS ini termasuk: Dewan Syura (Konsultatif): dewan  ini  terdiri  dari  9–11  anggota,  semuanya  dipilih  oleh khalifah . Tugas utama Dewan adalah mengawasi urusan negara.
c. Kewenangan  eksekutif:  bagian  eksekutif  meliputi  pertahanan,  militer, dan  hubungan  masyarakat:  1)  Militer:  Dewan  Militer:  terdiri  dari  tiga anggota yang ditunjuk oleh khalifah . Dewan ini bertanggung jawab untuk merencanakan  dan  mengawasi  aksi  dan  operasi  militer.  2)  Keamanan: Dewan  Pertahanan,  Keamanan  dan  Intelijen:  bertanggung  jawab  atas keamanan khalifah ,  dan  yang  paling  penting  melaksanakan  perintah,
4 Sri Mamuji, Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
kampanye,  keputusan  peradilan,  dan  tujuan  intelijen.  3)  Humas  untuk menyebarkan pesan khalifah . 5
Dari  awal  berdirinya  sebagai  Al-Qaeda  in  Iraq,  ISIS  selalu  mencoba menghidupkan sistem khalifah , sebetulnya hal  tersebut  merupakan cita-cita yang  sama  antara  Al  Qaeda  dan  ISIS  sendiri.    Namun  alih-alih  untuk membentuk  suatu  negara,  ISIS  sendiri  lebih  menempatkan  diri  sebagai gerakan militer daripada memakmurkan atau dalam  rangka mengatur suatu bangsa.    Permasalahan  inti  dari  perdebatan  harus  berbentuk  ke- khalifah an atau tidak seharusnya lebih digali dalam ketatanegaraan.    Sebagai tanggung jawab  negarawan  muslim  untuk  bisa  mengimbangi  doktrin  ISIS  terkait pemaksaan  bentuk  negara  dalam  ketatanegaraan.  Komunitas  muslim  harus mulai  memikirkan  cara  untuk  menghadang  pendapat-pendapat  dari  kaum ekstrimis  yang  memaksakan  bentuk khalifah untuk  mengatasi  masalah  ini. Melakukan  kajian  yang  konstruktif  tentang  hubungan  antara  Islam  dan negara.  Otoritas  Yudisial  ISIS  Dipimpin  oleh  Abu  Mohammad  Al-Ani, otoritas menangani semua masalah peradilan serta menyebarkan pesan negara Islam melalui perekrutan dan pemberitaan. 6
Peran khalifah dalam  pemilihan  pimpinan  judikatif  sangat  dominan, sehingga  dari  konsep  independensi  jelas intervensi  caliph sangat  dominan. Dengan  penggunaaan  hukum  Islam  sebagai  dasar  judicative  nya, kecenderungan  yang  dilakukan  oleh  ISIS  sendiri  adalah  terjemahan sebagaimana Fiqih  Al  Dima ,  di  mana  pemaknaan  hukum  Islam  nya  juga terpengaruh atas kebenaran atas sudut pandang fiqh mereka yang disusun oleh Muhajir  dalam  yurisprudensi  darah.  Keadilan  yang  dilakukan  oleh  ISIS sendiri  distortif  dengan  cara  ISIS  memandang  dunia,  bahwa  tindakan  ISIS merasa paling benar dari sudut pandang mereka.
1. Pemenuhan Syarat Negara Oleh ISIS
Negara  menurut  Deklarasi  Montevideo  harus  memenuhi  beberapa unsur  atau  syarat  utama,yaitu:  a. penduduk  tetap ; b.  wilayah  tertentu;  c. pemerintah  berdaulat ; dan  d.  kapasitas  berhubungan  dengan  negara  lain .
Dalam  praktik  ketatanegaraan  dunia  internasional  untuk  unsur  pemerintah berdaulat  dan  kepasitas  berhubungan  dengan  negara  lain  lebih  dikenal dengan  syarat  kedaulatan.  Pemenuhan  syarat  negara  oleh  ISIS  diuraikan sebagai berikut:
5 Luna Shamieh and Szenes Zoltán, "The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Islam and Politics", Aarms , 14.4 (2015), hal. 363–378.
6 J Neriah, "The Structure of the Islamic State ISIS", Jerusalem Center for Public Affairs , 2014 https://jcpa.org/structure-of-the-islamic-state/, diakses 13 February 2021.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
a. Pada  2014  diperkirakan  delapan  juta  orang  tinggal  di  tempat  yang mengklaim  dirinya  sebagai  negara  Islam  (ISIS). 7 Persebaran  dari “Penduduk”  ISIS  sendiri  belum  tentu  ada  di  Irak  atau  Suriah.  Karena mobilitasnya, penduduk ISIS akan kembali ke negaranya untuk menyebarkan ajaran ataupun teror. Dengan fakta yang demikian, ISIS mempunyai anggota dengan loyalitas yang tinggi, dan menggunakan baiat untuk masuk ke negara “ISIS”. Beberapa penduduk di Suriah atau pun di Irak yang bergabung dalam ISIS merupakan penduduk asli Irak dan Suriah, dan berdomisili disana.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  syarat  penduduk  kurang  lebih dapat  diklaim  sebagai  terpenuhi,  namun  tidak  berarti  berdomisili  dalam kaitan area. Diksi penduduk sendiri belum tentu tepat, diksi yang mungkin lebih tepat adalah afiliasi. Hal tersebut sebagai akibat mayoritas pendukung ISIS  memiliki  kewarganegaraan  lain  juga  sesuai  dengan  lokasi  dan  jenis memperoleh  kewarganegaraanya  dengan  apa,  apakah ius  soli  atau  ius sanguinis .
b. Wilayah ISIS sendiri sangat terkait dengan perubahan nama dan julukan dari nama Islamic State . Wilayah yang menjadi klaim dari ISIS sendiri masih terdapat  negara-negara  yang  berdaulat  dan  mempunyai  penduduk  dan pemerintahan sendiri. Dari sisi wilayah, kejelasan wilayah dari ISIS sendiri masih  berupa  klaim  dan  hal  ini  sangat  terkait  dengan  syarat  selanjutnya sebagai  syarat  suatu  negara. Tidak dapat  disangkal  fakta bahwa  ISIS telah mampu  mengendalikan  sebagian  besar  wilayah  Irak  dan  Suriah.  Tetapi sampai saat ini tidak ada batas tetap. Penaklukan teritorial belum diakui oleh salah  satu  negara  yang  terlibat.  Irak  dan  Suriah  secara  bersamaan mempertahankan bahwa zona yang bersangkutan masih merupakan bagian integral dari wilayah nasional masing-masing. Hanya garis depan yang dapat diidentifikasi,  yang berubah sesuai dengan keuntungan atau kerugian  yang ditimbulkan oleh pertempuran militer yang sedang berlangsung. Situasi yang cair dan tidak jelas seperti itu tidak memungkinkan karakterisasi tanah yang secara  faktual  dikendalikan  oleh  ISIS  pada  saat  tertentu  sebagai  wilayah 'nasional'.  Suatu  entitas  di  atas  roda,  tergantung  pada  keberhasilan  atau kegagalan  militer,  tidak  memiliki  persyaratan  penting  stabilitas  dan kontinuitas. 8
Dari  hal  ini  dapat  disimpulkan  klaim  negara  Iraq  dan  Suriah  atas negaranya sendiri masih ada, sehingga teritori ISIS ini masih tergantung pada keberhasilan  militer  untuk  menguasai  wilayah,  dan  klaim  atas  wilayah tertentu  oleh  ISIS  juga  tidak  serta  merta  menunjukkan  ISIS  mempunyai teritori.  Adapun Islamic  State menurut  ISIS  meliputi  Andalus  di  barat
7 ‘The Islamic State: How Its Leadership Is Organized’, 2014 , https://www.youtube.com/watch?v=1HzMucorCwo.
8 Christian  Tomuschat,  ‘The  Status  of  the  “Islamic  State”  under  International  Law’, Die Friedens-Warte , 90 (2015), hal. 229 , https://www.jstor.org/journal/friedenswarte?.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(Spanyol) dan membentang dari Afrika Utara - Maghreb - (dan seluruh Afrika Barat termasuk Nigeria) melalui Libya dan Mesir (dianggap sebagai satu unit geografis  -  Ard  Al-Kinana),  termasuk  apa  yang  disebut  dalam  terminologi negara Islam, Ard el Habasha (dari Kamerun di barat, Afrika Tengah, negara- negara  danau  Victoria,  Ethiopia  dan  Somalia),  Hijaz  (Arab  Saudi,  negara- negara  Teluk),  Yaman  hingga  Khurasan  di  timur  -  didefinisikan  sebagai Republik Muslim Asia dimulai dengan Azerbaijan dan termasuk Pakistan dan bagian  barat  daya  Cina,  tanah  Muslim  asal  Turki,  Uyghur.  Negara  Islam termasuk  juga  Iran  dan  Turki  (bernama  Anadol)  secara  keseluruhan  dan sebagian  Eropa  (terutama  Balkan,  kurang  lebih  sesuai  dengan  perbatasan Kekaisaran Ottoman dengan wilayah Austro-Hongaria). 9
c. Kedaulatan negara ISIS sangat terkait dengan pengakuan dari negara lain  secara  terbuka  maupun  diam-diam.  Indikatornya  bisa  berasal  dari pemerintah resmi yang menyatakan dukungan  ataupun menjalin kerjasama dengan  ISIS.    Dari  data  yang  di  dapat,  belum  ada  satupun  negara (pemerintah resmi) yang menyatakan keberadaan ISIS sebagai negara yang berdaulat  dan  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  utuh  sebagaimana deklarasi Montevideo.
Dari  ketiga  syarat  utama  suatu  negara  dapat  dikatakan  bahwa  ISIS bukanlah  suatu  negara  dan  tidak  memenuhi  syarat  utama  dikatakan  suatu negara, yaitu mempunyai penduduk, wilayah tertentu, dan pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan serta kapasitas berhubungan dengan negara lain.
Mengacu  kepada  ilmu  negara  dan  ketatanegaraan,  serta  dikaitkan dengan teori syarat suatu negara, masih sumir untuk mengatakan ISIS sebagai “ negara”.      Klaim lebih lanjut perlu di kaji dari konsekuensi atas bubarnya ISIS  terhadap  hak-hak  yang  muncul  secara  internasional,  dikarenakan simpatisan dari ISIS sendiri berasal dari kurang lebih 80 negara di luar Iraq dan  Suriah.    Secara  konkrit  bisa  ditarik  kesimpulan  ISIS  tidak  memenuhi syarat sebagai negara .
B. Perspektif HAM atas Fenomena ISIS
1. Ideologi ISIS dan Kebebasan Beragama
ISIS  merupakan  fenomena  internasional,  menyebar  dengan  sangat cepat  dan  “viral”  dengan  memanfaatkan  media  tekhnologi  sebagai  sarana. ISIS  muncul  sebagai  latarbelakang  perkembangan  ideologi,  dengan mengatasnamakan  Islam  sebagai  ideologi  dan  klaim  bentuk  organisasi Negara.    Pemurnian dari unsur bid’ah yang menjadi dasar kebrutalan ISIS dan  juga  menjadi  ideologi  ISIS.    ISIS  ingin  membuat  suatu  negara  Islam trans-negara  dengan  segala  kemungkinan  baru.    Dengan  model khalifah
9 Neriah.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
mendasarkan syariah sebagai dasar hukum dan dimana sebagai contoh potong tangan untuk pencuri.
ISIS tidak hanya menyasar kaum non muslim, tapi pada kenyataanya ia menyerang  semua  orang  yang  tidak  sesuai  dengan  strateginya  termasuk muslim  sendiri  (sunni).    Efek  dari  penggunaan  nama  IS  ( Islamic  State ) sendiri  memberikan  stigma  buruk  kepada  Islam.    Meskipun  pada perkembangannya tak lagi ideologi yang digunakan ini terbatas pada Islam, bahkan  diterima  oleh  pemuda-pemuda  diluar  agama  Islam.  ISIS  adalah kelompok  ekstremis  Sunni  yang  berbasis  di  Irak  dan  Suriah  dan  mantan afiliasi  Al-Qa'ida  yang  menganut  ideologi  jihadis  global.  Negara  Islam mengikuti  interpretasi  ekstrim  Islam  yang  anti-barat,  mempromosikan kekerasan  sektarian  dan  menargetkan  mereka  yang  tidak  setuju  dengan interpretasinya sebagai kafir dan murtad. 10
Dalam  kontekstualisasi  kebebasan  beragama  jelas  bahwa  sebenarnya ideologi  yang  tepat  untuk  menggambarkan  ISIS  adalah  menggunakan  kata terorism  atau  atrocicism. Menggunakan  kata  radikalisme  masih mengandung diksi netral sehingga perlu disadari penggunaan kata yang tepat, sedangkan barier dari kebebasan beragama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
a. Pelanggaran HAM oleh ISIS
Kejadian Pelanggaran HAM oleh ISIS di Indonesia setidaknya terjadi selama tiga kali.    Kasus pertama terjadi pada bulan Januari 2016 di Sarinah Jakarta  Pusat.  Aksi  bom  bunuh  diri  di  Sarinah  Jakarta  Pusat  ini mengakibatkan  7  orang  meninggal  dan  19  orang  luka-luka.  Korban  yang meninggal  terdiri  dari  2  masyarakat  dan  5  diantaranya  adalah  pelaku  bom bunuh diri. 11 Kasus kedua terjadi tahun 2017, terjadi pengeboman di stasiun bus transjakarta yang setidaknya mengakibatkan 5 orang meninggal dan 11 orang    luka-luka. Korban yang meninggal dunia terdiri dari 3 anggota Polri dan 2 terduga pelaku. 12
Kasus  ketiga  terjadi  pada  bulan  Mei  2018.    Pada  tahun  2018  bom Gereja  Surabaya  adalah  serangkaian  serangan  teroris  yang  terjadi  pada  13 Mei 2018 di tiga gereja di Surabaya, yaitu: Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela (SMTB) di Gereja Santa Maria Tak Bercela, di Jalan Ngagel Madya, Gereja  Pantekosta  Pusat  Surabaya  (GPPS)  Surabaya  di  Jalan  Arjuno,  dan
10 The Islamic State: How Its Leadership Is Organized’.,
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/IslamicState.aspx.
11 EPA,  ‘Polri:  Korban  Ledakan  Di  Sarinah  7  Tewas,  5  Adalah  Pelaku’,  2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_indonesia_jumlah_korban,  diakses 21 Februari 2021.
12 Agung  DH,  "Kesaksian  Penumpang  Bus  Trans  Jakarta  Saat  Bom  Meledak",  2017, https://tirto.id/cpnc https://tirto.id/cpnc, - 25 Mei 2017, diakses 21 Februari 2021 .
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Gereja  Kristen  Indonesia,  GKI)  di  Jalan  Diponegoro.  Lebih  dalam  terkait ideologi    terorisme    yang  dianut  oleh  ISIS  ini  akan  terlihat  dampaknya dalam kasus-kasus terorisme    yang dilakukan atau di klaim sebagai tindakan ISIS.
C. Dilema dalam pemulangan warga eks ISIS ke negara Indonesia
Setelah  ISIS  ditumpas,  permasalahan  menjadi  lebih  kompleks  jika terkait dengan “ mass crime ”.    Lingkup pelanggaran HAM sangat luas dan pelakunya juga sangat  banyak.    Jika harus dilakukan hukuman maka akan mengacu  pada  kejahatan  individu.  Setelah  ISIS  dikalahkan,  komunitas internasional akan menyadari sekali lagi betapa sulitnya menangani kejahatan massal. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yang merupakan  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  yang dilakukan oleh para pejuang ISIS melebihi dimensi yang bisa dibayangkan, dan jumlah pelaku yang terlibat juga telah mencapai rekor negatif yang tinggi. Jika  di  masa  depan  seluruh  divisi  ISIS  harus  ditawan,  aturan  hukum  akan tetap mengharuskan para pejuang ISIS yang bertanggung jawab diadili secara individual, sesuai dengan kesalahan pribadi mereka. 13
Menurut  Abdul  Mu’ti,  ada  3  kategori  WNI  yang  bergabung  dalam kelompok ISIS 14 Pertama , mereka yang berangkat karena alasan ideologis. Kedua ,  mereka  yang  bergabung  karena  alasan  pragmatis,  yaitu  diiming- imingi insentif besar, biasanya tidak memiliki ideologi yang kuat; dan Ketiga, mereka yang datang karena ikut-ikutan bahkan tertipu anggota keluarga dan teman. Jika dikaitkan dengan tipologi pendukung ISIS ini, tipe pertama yang mempunyai  ideologi  terorisme  dan atrocitism .    Sedangkan  tipe  kedua  dan ketiga  perlu  di- screening lebih  lanjut  untuk  mengetahui  perannya  dalam kejahatan  massal  oleh  ISIS. Screening terhadap  peran  dari  masing-masing WNI diperlukan sebagai bentuk persamaan di depan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah.
Dalam  fenomena  ISIS  untuk  membedakan combatant dan non combatant memerlukan kejelian, karena tidak jarang seorang anak kecil telah menjadi  kombatan bahkan ada  yang menjadi  kombatan di  usia dibawah 10 tahun.    Paparan terorisme terhadap anak pun sudah sedemikian membekas, hingga  pemulangannya  juga  akan  membawa  resiko.    Namun  asumsi  tidak boleh  dijadikan  dasar  untuk  menelantarkan  eks  ISIS.  Hal  ini  karena  peran negara  dalam  menjaga  kedamaian  dunia,  dapat  diwujudkan  dengan mengurusi warga negaranya yang melakukan kejahatan transnasional. Panti Sosial  Marsudi Putra (PSMP) Handayani  merupakan balai rehabilitasi  bagi
13 Tomuschat.
14 Elga Andina, ‘Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombantan ISIS’, Puslit Bkd , 12.4 (2020), hal. 13–18.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
eks teroris.    Hal ini dapat dimanfaatkan dalam rangka melakukan treatment atas “ de-terorisasi dan de atrocitisasi ” sebagai ideologi menyimpang dari eks ISIS yang cenderung menyakiti orang lain ataupun melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri.
Pemulangan  warga  negara  Indonesia  Eks  ISIS,  atau  pemulangan  Eks Warga negara yang bersumpah setia kepada ISIS, menemui pro dan kontra. Selanjutnya  mengenai  status  kewarganegaraan  Eks  Anggota  ISIS  terdapat beberapa  pandangan,  yaitu: Pertama ,  Komnas  HAM  berpandangan  bahwa pemerintah harus mampu mengambil keputusan yang tepat atas penanganan dan status kewarganegaraan WNI Eks ISIS dengan mempertimbangkan standar dan norma hak asasi manusia. 15 Komnas
HAM  menitik  beratkan  pada  hak  asasi  manusia    terkait  dengan  status kewarganegaraan dari para pelaku kejahatan ISIS meskipun paham akan ada konsekuensi  atas  tindakan  tersebut. Kedua, pemerintah  berpandangan bahwa 689 WNI Eks ISIS yang berada di Suriah dan Turki merupakan teroris lintas  batas  atau  FTF (foreign  terrorist  fighter )  sehingga  tidak  akan memulangkan  WNI  Eks  ISIS  tersebut  ke  Indonesia. 16 Namun  demikian pemerintah  masih  mempertimbangkan  memulangkan  anak-anak WNI  yang usianya  di  bawah  10  tahun  dan  telah gabung  dengan  ISIS. 17 Hal  ini  telah menjadi  kewajiban  dari  negara  untuk  menjamin  hak  asasi  manusia  setiap warga negara, termasuk hak asasi anak. 18 Ketiga , salah satu korban selamat pada peristiwa pengeboman  gereja di Surabaya  pada bulan Mei  2018  yang dilakukan oleh ISIS berpandangan bahwa aksi dari ISIS sangat mengerikan dan  membuat  masyarakat  tidak  tenang,  sehingga  sangat  mendukung keputusan pemerintah  yang tidak akan mengembalikan WNI Eks ISIS yang saat ini tengah berada di Suriah ke negara Indoesia. 19
Untuk  mendapat  pandangan  terhadap  kewarganegaraan  sendiri,  akan dikaji secara yuridis, bahwa terhadap dua isu utama yaitu kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang    Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan pemenuhan negara sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi Montevideo. Dari alasan yang digunakan oleh
15 Ahmad Taufan Damanik, "Menimbang Kombatan ISIS Pulang", 2020,
https://www.komnasham.go.id/, diakses 12 Februari 2021.
16 Andhika  Prasetia,  "Tok!  Pemerintah  Tak  Akan  Pulangkan  WNI  Eks  ISIS",  2020, https://news.detik.com/berita/d-4894943/tok-pemerintah-tak-akan-pulangkan-wni-eks-isis.
17 Putu Merta Surya Putra, "Pemerintah Tak Pulangkan 689 WNI Anggota ISIS, Bagaimana Menangkal  Penyusupan",  2020,  https://www.liputan6.com/news/read/4177099/headline-pemerintah- tak-pulangkan-689-wni-anggota-isis-bagaimana-menangkal-penyusupan.
18 Mohamad Rapik and Bunga Permatasari, "Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia", Undang:  Jurnal  Hukum ,  3.2  (2020),  hal.  289–314,  https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289- 314.
19 Reni  Mardika,  "Kontroversi  Pemulangan  WNI  Eks  ISIS,  Ponto:  Indonesia  Harus  Tidak Menerima", 2020, https://www.kompas.tv/article/65843.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
pemerintah terkait penolakan terhadap warga negara eks ISIS, ada beberapa ketentuan  dalam  Pasal  23    Undang-Undang    Nomor  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang  menjadi  bahan pertimbangan.  Jika  dikaji  lebih  dalam  pernyataan  dari  pemerintah  terkait dengan  pencabutan  hak  kewarganegaraan  dikarenakan  warga  ISIS  eks Indonesia  telah  membakar  paspornya  atau  telah  diatas  lima  tahun meninggalkan  indonesia  atau  juga  ada  yang  mengatakan  bahwa  turut  serta dalam  dinas  negara  lain.  Perlu  ditegaskan  bahwa  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,  Indonesia  tidak  mengenal  pencabutan  kewarganegaraan  akan tetapi  penghilangan  kewarganegaraan.  Jadi  terkait  kewarganegaraan  ini karena Indonesia adalah negara hukum maka alasan-alasan tersebut tidak bisa digunakan. Dengan  demikian  status  kewarganegaraan  WNI  sebagai pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan. 20.
Demografi  dari  penduduk  ISIS  menunjukkan  jumlah  orang  yang kemungkinan  akan  menjadi stateless ketika  negara-negara  asal  (afiliasi) melakukan pencabutan kewarganegaraan.    Dengan kondisi stateless , maka kemungkinan penyebaran dan pencegahan faham ini akan sangat berbahaya. Oleh  karena  itu  peran  aktif  pemerintah  diperlukan  untuk  mencegah  hal tersebut terjadi. Aturan yang dapat digunakan menangkal kembalinya warga negara  Indonesia  eks  ISIS  adalah  Pasal  236  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Keimigrasian  disebutkan  bahwa  orang  yang  terlibat  kejahatan transnasional  terorganisasi,  bisa  ditangkal  masuk  ke  Indonesia.  Namun bukan  pilihan  yang  bijak  untuk  menangkal  WNI  eks  ISIS  meskipun dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Membiarkan warga negaranya (eks  ISIS)  untuk  berkeliaran  dan  di  deportasi  (kemana)  bukanlah  pilihan yang  bijak,  pilihan  politik  bisa  menunjukkan  tanggung  jawab  negara  atas warga negaranya yang melakukan kejahatan.
Berdasarkan  UU  kewarganegaraan  dan  dikaitkan  dengan  deklarasi Montevideo,  maka  Indonesia  secara  diam-diam  mengakui  kedaulatan  dari ISIS dengan mengatakan “menolak Eks WNI yang terlibat ISIS karena telah bergabung  ke  Negara  lain,  baik  sumpah  setia  ataupun  bergabung  dalam tentara  perang  negara  lain”.    Kata  yang  perlu  digaris  bawahi  adalah “negara” bahwa  menggunakan  UU  Kewarganegaraan  menolak  Eks  ISIS adalah  pengakuan  secara  diam-diam.  Indonesia  perlu  bertanggung  jawab terhadap internasional  terkait warganya  yang melakukan kejahatan. Bukan
20 Gusti  Ngurah,  Surya  Adhi,  and  Kencana  Putra,  "Status  Kewarganegaraan  Indonesia  Bagi Pendukung  Isis  (Islamic  State  of  Iraq  and Syria)", Journal  Ilmu Hukum  Kertha  Negara ,  4.5  (2016), hal.6.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
membiarkannya terus melakukan kejahatan dan potensial untuk kembali ke Indonesia  dan  menyebarkan  permasalahan  baru,  sehingga  konsep  dari pengembalian WNI eks ISIS adalah memberikan treatment yang tepat untuk menjaga  keamanan  dunia  pada  umumnya  dan  keamanan  Indonesia  pada khususnya.
Pilihan politik antara melindungi antara HAM pelaku kejahatan (ISIS) dengan HAM penduduk Indonesia yang berjumlah 267 juta jiwa, khususnya bagi  korban-korban  kejahatan  ISIS  di  Indonesia  merupakan  hal  yang dilematis.    Pertentangan  ini  dimunculkan  dalam  pernyataan  pemerintahan Indonesia  ketika  menimbang  apakah  akan  memulangkan  eks  penduduk Indonesia  yang memilih untuk pergi ke Irak atau Suriah ataupun ke negara lain dengan tujuan untuk membantu  ISIS. Perlindungan HAM di  Indonesia diatur dalam konstitusi, sebagai konsekuensi logis sebuah negara hukum. Hal ini  mengandung  pengertian  bahwa  sebagai  negara  hukum  Indonesia melindungi hak asasi warga negara.
Terorisme  memiliki  dampak  langsung  pada  penikmatan  hak  asasi manusia.  Dengan  demikian,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  mengambil langkah-langkah  kontra  terorisme  yang  efektif.  Sebagaimana  perumusan HAM  generasi  ke  2 (right  to ),  maka  untuk  menjamin freedom  from  fear pemerintah dituntut menyediakan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, hal ini menuntut peran aktif pemerintah. 21 Masyarakat Indonesia mempunyai  hak  atas  negara  yang  aman  dalam  bentuk  peran  aktif  negara. Kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  semua  tindakan  anti-terorisme dilakukan sendiri mematuhi standar hak asasi manusia dan fleksibilitas yang dibangun di dalamnya hukum hak asasi manusia untuk menangani keadaan luar biasa merupakan fungsi negara dalam penanganan terorisme. Right to dikemas dalam bahasa positif sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah untuk menyediakan hal tersebut.
Pasal 30 dan Pasal 35    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengisyaratkan adanya peran aktif dari pemerintah.    Begitupun dengan perspektif HAM dari pelaku kejahatan (ISIS) bahwa jaminan atas kesamaan di depan hukum bagi  ISIS juga harus ditegakkan.    Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban atas dilematis melindungi  warga  negaranya  dari  rasa  takut,  namun  juga  berkewajiban menegakkan  hukum  (jaminan  persamaan  di  depan  hukum)  bagi  warga negaranya  yang  melanggar  hukum.  Dengan  makna  proporsionalitas  atas hukuman  yang  mereka  dapat  sesuai  dengan  peran  mereka  dalam  kejahatan
21 Satya  Arinanto, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia ,  Cetakan  ke (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hal.79.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
selama  menjadi  bagian  dari  ISIS.    Hal  yang  bisa  dituntutkan  karena perumusan  HAM  generasi  kedua  menggunakan right  to ,  yang mengindikasikan harus ada tindakan afirmatif dari pemerintah.
Ketertiban  masyarakat  dan  perlindungan  atas  rasa  takut,  dihadapkan pada hak kesamaan dimuka hukum bagi pelaku kejahatan ISIS, oleh karena itu  peran  aktif  negara  sangat  diperlukan.    Bentuk  dari  melaksanakan ketertiban  dunia  dapat  ditunjukkan  dengan  menindak  penduduk  Indonesia yang  melakukan  kejahatan.    Pemerintah  dituntut  untuk  aktif  dan bertanggung  jawab  terhadap  rakyatnya.    Hal  tersebut  merupakan  bentuk perlindungan  terhadap  Indonesia  juga.  Pemaksimalan  dari  fungsi  lembaga- lembaga pemerintah dan non pemerintah Indonesia merupakan bentuk politik bebas  aktif dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, dan sebagaimana HAM generasi kedua menuntut peran aktif dari pemerintah. 22
Proses  pencabutan  kewarganegaran  dan  pencekalan  ataupun pemidanaan  atas  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  eks  ISIS  asal Indonesia  harus  dilakukan  dengan  memulangkan  mereka  sebagai  bentuk tanggung  jawab  negara.  Mereka  pulang  untuk  disidangkan  oleh  Indonesia sesuai kejahatan yang mereka lakukan. Sebagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter  internasional  yang  diatur  dalam  151  KBI/KBNI  bahwa pertanggung jawaban kejahatan perang yang dilakukan ISIS masuk ke dalam pertanggung jawaban pribadi. 23 Eks ISIS asal Indonesia harus bertanggung jawab  atas  kejahatan  yang  mereka  lakukan  semasa  menjadi  anggota  ISIS. Eks  ISIS  melanggar  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  dengan melakukan penyerangan tanpa ada prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan  militer  (kombatan)  dan  telah  mengeksploitasi  anak-anak,  perempuan dapat  diadili  oleh  pengadilan  nasional  sepanjang  negara  dianggap  “mampu dan berkeinginan” untuk mengadilinya. 24
Pertimbangan  antara  HAM  dari  pelaku  kejahatan  dan  perlindungan terhadap  keamanan  warga  negara  terlihat  dalam  ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), “Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga equality before the law yang  disebut  dalam  Pasal  7 Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR),  Pasal  26 International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights
22 Rhona K. M. Smith, et.al. Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hal. 16.
23 Jean-Marie  Henckaerts,  ‘Kebiasaan:  Sebuah  Sumbangan  Bagi  Pemahaman  Dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum Dalam Konflik Bersenjata’, Internasional Review of the Red Cross , 87.857 (2005), hal. 43.
24 Ayub Torry Satriyo Kusumo and Kukuh Tejomurtia, "Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan’, Jus Ad Bellum, Jus in Bello , 4.3 (2015), hal. 639–640.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
(ICCPR),  Pasal  27  ayat  (1),  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  1945”. 25
Sebagai  hak non  derogable ,  maka  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai perwujudan  HAM  generasi  ke  2  ( right  to )  sama  halnya  dengan  hak perlindungan  terhadap  keamanan  warga  negaranya.  Jadi  baik  hak  eks  ISIS ataupun  hak  warga  negara  bukanlah  suatu  dikotomis,  namun  merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya sebagai hak yang non derogable , sesuai  sifat  HAM  yang  inherent,  dan  inalienable  sehingga  tidak  ada  alasan untuk hanya memilih salah satu, semuanya harus dilakukan.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan atas perspective HAM jika dikaitkan antara dilema perlindungan HAM warga negara dengan HAM dari WNI eks ISIS  bukanlah  pilihan,  namun  suatu  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan oleh negara.    Tanggung jawab ini merupakan bentuk politik bebas aktif dari negara. Kemungkinan fenomena ISIS ini untuk berlanjut kelihatannya sangat potensial.    Sehingga jika negara tidak hadir dalam menyelesaikan masalah ini dan menolak warga negara Indonesia eks ISIS hanya akan menjadi bom waktu  bagi  Indonesia.    Oleh  karena  itu  penanganan  warga  eks  ISIS  ini sebagai cara me- manage permasalahan terorisme di Indonesia.    Pendekatan kemanusiaan atas WNI eks ISIS dapat menjadi obat yang diambil dari “vaksin mantan  ISIS”  yang  terpapar  terorisme,  dan  sudah  sembuh  untuk menyembuhkan penyakit terorisme yang akan datang.

## III. PENUTUP
Kedudukan  ISIS  dalam  konstelasi  Internasional  bukan  negara  akan tetapi  organisasi  massa  pelaku  kejahatan  ( mass  crime )  karena  tidak memenuhi syarat negara sebagaimana tertuang dalam deklarasi Montevideo. Dari  sisi  pelanggaran  HAM,  ISIS  merupakan  pelanggar  HAM  berat,  dan dapat dikategorikan sebagai penjahat perang sebagaimana hukum humaniter internasional. Dilema dalam    WNI eks ISIS ke Negara Indonesia meliputi 5 hal,  yaitu:  1)  Dari  sisi  kewarganegaraan  Indonesia  tidak  mengenal pencabutan, namun memungkinkan dilakukan penangkalan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU  Keimigrasian;  2)  Klaim  atas  kehilangan  Kewarganegaraan  karena  ikut berperang pasukan negara asing, ataupun syarat-sarat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan lainnya akan berimplikasi pengakuan kedaulatan ISIS; 3) Pilihan politik antara perlindungan terhadap ketertiban masyarakat  ataupun perlindungan  HAM  pelaku  (ISIS)  dapat  dipandang  secara  komplementer (tidak  dikotomis),  dengan  memulangkan  WNI    eks  ISIS  dapat  menjadi kontrol  dan  iktikad  baik  pemerintah  karena  pemulangannya  untuk disidangkan sesuai porsi kejahatannya, dan dalam rangka melindungi warga
25 Rhona K. M. Smith, et.al.,hal. 259.
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
negara Indonesia; 4) Hak perlindungan dalam bentuk freedom from fear harus di  affirmasi  melalui  tindakan  pemerintah  sebagai  bentuk  perkembangan generasi  ke  dua  HAM  ( right  to )  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan perlakuan yang sama di dalam hukum; dan 5) Langkah pemulangan Eks ISIS adalah bentuk  politik luar negeri bebas dan aktif  Indonesia dalam menjaga ketertiban  dunia  dengan  menindak  warga  negaranya  yang  melakukan kejahatan  transnasional.  Pemerintah  dapat  mengambil  kebijakan  untuk memulangkan  warga  ISIS  yang  berasal  dari  Indonesia  dan  mengadilinya sebagaimana  porsi  kejahatan  mereka  dan  perannya  dalam  ISIS,  selain  itu pemerintah juga harus merumuskan treatment yang tepat bagi WNI eks ISIS melalui  strategi  pemetaan  WNI  eks  ISIS  berdasarkan  umur,  intensi bergabung, kejatahan yang dilakukan serta pemetaan menyeluruh WNI Eks ISIS.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina,  Elga,  ‘Wacana  Pemulangan  Anak-Anak  Kombantan  ISIS’, Puslit Bkd , 12.4 (2020), 13–18.
Arif Sumawiharja, Farhan, and Adis Imam Ismunandar, ‘Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of  Re-Acceptance  Indonesia  Citizenship  Former  ISIS  in  Suriah)’, Jurnal Keamanan Nasional , VI.1 (2020), 107 <https://elshinta.com/news/160416/2018/11/08/menhan-sebut-700- wni-gabung-isis-di-suriah-dan-.
Arinanto,  Satya, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Transisi  Politik  Di  Indonesia , Cetakan ke (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).
Ayub  Torry  Satriyo  Kusumo,  and  Kukuh  Tejomurtia,  ‘Alternatif  Atas Pemberlakuan  Hukum  Humaniter  Internasional  Dalam  Konflik Bersenjata Melawan’, Jus Ad Bellum, Jus in Bello , 4.3 (2015), 639–64. Damanik,  Ahmad  Taufan,  "Menimbang  Kombatan  ISIS  Pulang’,  2020, https://www.komnasham.go.id/, diakses 12 Februari 2021.
DH, Agung, ‘Kesaksian Penumpang Bus Trans Jakarta Saat Bom Meledak’, 2017,  https://tirto.id/cpnc  https://tirto.id/cpnc,  -  25  Mei  2017,  diakses 21 Februari 2021.
EPA, ‘Polri: Korban Ledakan Di Sarinah 7 Tewas, 5 Adalah Pelaku’, 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_ind onesia_jumlah_korban.
Hakim, Abdurrahman, and Iffatin Nur, ‘Indonesia Eks ISIS’, 9.1 (2020), 81– 98.
Henckaerts, Jean-Marie, ‘Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman Dan  Penghormatan  Terhadap  Tertib  Hukum  Dalam  Konflik Bersenjata’, Internasional Review of the Red Cross , 87.857 (2005), 43.
Lovelycia, Keivelyn, ‘Indonesia Atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif

## Pemulangan “Warga Negara Indonesia
Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)” Dalam Perspektif HAM
Lina Maryani, Tabah Sulistyo
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842
Indonesia’, Jurnal Hukum Adigama , 3.2 (2020), 1213–38. Mardika, Reni,  ‘Kontroversi Pemulangan WNI Eks  ISIS, Ponto:  Indonesia Harus Tidak Menerima’, 2020, https://www.kompas.tv/article/65843. Neriah,  J,  ‘The  Structure  of  the  Islamic  State  ISIS’, Jerusalem  Center  for Public Affairs , 2014, https://jcpa.org/structure-of-the-islamic-state/. Ngurah,  Gusti,  Surya  Adhi,  and  Kencana  Putra,  ‘Status  Kewarganegaraan Indonesia  Bagi  Pendukung  Isis  (Islamic  State  of  Iraq  and  Syria)’, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 4.5 (2016), 1–6. Prasetia, Andhika, ‘Tok! Pemerintah Tak Akan Pulangkan WNI Eks ISIS’, 2020, https://news.detik.com/berita/d-4894943/tok-pemerintah-tak- akan-pulangkan-wni-eks-isis. Putu Merta Surya Putra, ‘Pemerintah Tak Pulangkan 689 WNI Anggota ISIS, Bagaimana Menangkal Penyusupan’, 2020, https://www.liputan6.com/news/read/4177099/headline-pemerintah- tak-pulangkan-689-wni-anggota-isis-bagaimana-menangkal- penyusupan.
Rapik,  Mohamad,  and  Bunga  Permatasari,  ‘Penanganan  Anak  ISIS  Dalam Perspektif  Hukum  Indonesia’, Undang:  Jurnal  Hukum ,  3.2  (2020), 289–314, https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314. Rhona K. M. Smith, et.al., Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).
Shamieh, Luna, and Szenes Zoltán, ‘The Rise of Islamic State of  Iraq and Syria (ISIS) Islam and Politics’, Aarms , 14.4 (2015), 363–78. Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
‘The  Islamic  State:  How  Its  Leadership  Is  Organized’,  2014,
https://www.youtube.com/watch?v=1HzMucorCwo. Tomuschat, Christian, ‘The Status of the “Islamic State” under International Law’, Die Friedens-Warte , 90 (2015), 229, https://www.jstor.org/journal/friedenswarte?.