## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dwi Cipta Widyawan, Adam Idris 2
1 Mahasiswa Magister Administrasi FISIP Unmul
2 Dosen Magister Administrasi FISIP Unmul Alamat Korespondensi: dwicipta07@gmail.com
Abstract
This  article  describes  the  Implementation  of  the  Personnel  Management Information  System  (SIMPEG)  at  the  Regional  Education  and  Training Personnel  Board.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  approach  with data collection through observation,  documentation, and interviews. This study uses data analysis developed interactive data. The results showed that the implementation of SIMPEG in BKPPD was not optimal. This is because the implementation of socialization was not effective, human resources were less competent, the level of commitment held by BKPPD employees was still low, and there was no SOP in implementing SIMPEG.
Keywords : implementation, public policy, information systems, staffing
Abstrak Artikel  ini  menjelaskan  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG di  BKPPD  belum  optimal,  hal  tersebut  berdasarkan  karena  pelaksanaan sosialisasi  belum  efektif,  SDM  yang  kurang  kompeten,  tingkat  komitmen yang dimiliki oleh pegawai BKPPD masih rendah, dan belum ada SOP dalam implementasi SIMPEG.
Kata  Kunci :  Implementasi,  kebijakan  publik,  sistem  informasi, kepegawaian
Pendahuluan
Sistem informasi yang berkembang pesat telah mengubah pola dan tata hubungan  antar  masyarakat  dan  antar  pemerintah.  Dalam  perkembangan globalisasi saat ini penerapan teknologi informasi telah di adaptasi oleh sektor swasta  dan  sektor  publik  guna  meningkatkan  pelayanan  kepada  konsumen atau masyarakat. Revolusi informasi dan komunikasi memberi dampak bagi stakeholder  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  guna  menciptakan pelaporan  yang  transparan.  Pada  dasarnya  penerapan  teknologi  informasi pada pemerintah daerah adalah E-Government .
Pemanfaatan  teknologi  guna  mengoptimalkan  tahap  proses  kerja sistem  administrasi  pemerintah  terutama  dalam  hal  database  kepegawaian dapat dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  adalah  suatu  aplikasi berbasis web untuk mengelola kepegawaian yang meliputi data standarisasi, data personil, riwayat pangkat dan jabatan, riwayat pendidikan, mutasi dan
pemberhentian. SIMPEG didefinisikan sebagai sistem informasi terpadu, yang meliputi  pendataan  pegawai,  pengolahan  data,  prosedur,  tata  kerja, sumber daya  manusia  dan  teknologi  informasi  untuk  menghasilkan  informasi  yang cepat,  lengkap  dan  akurat  dalam  rangka  mendukung  administrasi kepegawaian.  Dalam  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.17  Tahun  2000 disebutkan  bahwa:  “Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG) merupakan  suatu  totalitas  terpadu  yang  terdiri  dari  perangkat  pengolah meliputi  pengumpul  prosedur,  tenaga  pengolah  dan  perangkat  lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi  yang  saling  berkaitan,  saling  ketergantungan  dan  saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian”.
Pengembangan  dan  penyelenggaraan  SIMPEG  di  Pemerintah  Kota Samarinda  dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian  dan  Pendidikan  Pelatihan Daerah  Kota  Samarinda.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda, dalam peraturan tersebut di dalamnya pada pasal (14) huruf (c) yaitu merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi sistem informasi kepegawaian dan di pasal yang sama pada huruf (l) yaitu memutakhirkan data SIMPEG yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Kondisi  yang  ingin  dicapai  dari  penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian ini, diantaranya adalah seluruh data yang dihasilkan oleh  Simpegv2  menjadi  terpusat  dan  mengurangi  kemungkinan  manipulasi data,  Simpegv2  dapat  berfungsi  meningkatkan  kinerja  dan  meningkatkan fungsi  layanan  terhadap  OPD,  form  isian  data  dapat  dibangun  secara terintegrasi sehingga memudahkan operator di setiap Sub Bidang di BKPPD, juga mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
Setelah  melakukan  pengamatan  pendahuluan  yang  peneliti  lakukan, kemudian  ditemukan  suatu  permasalahan  yang  sangat  penting  dan menyangkut  masalah  belum  optimalnya  implementasi  sistem  informasi manajemen  kepegawaian  (SIMPEG)  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda dapat dilihat dari proses kenaikan pangkat menggunakan aplikasi SimpegClient tidak terlaksana sesuai dengan alurnya. Sarana prasarana yang masih kurang sehingga belum mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan implementasi seperti kabel Lan dan Sistem jaringan yang masih  lambat.  Terdapatnya  perbedaan  jumlah  pegawai  di  sistem  database aplikasi Simpegv2 dengan kategori Pendidikan dan golongan yang seharusnya sama. Oleh karena itu perlunya sinkronisasi data pegawai antar instansi yang ada  di  Kota  Samarinda  supaya  tercapainya  salah  satu  tujuan  dari  Sistem
Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  yaitu  penyeragaman  data kepegawaian.

## Kerangka Dasar Teori
Implementasi Kebijakan Publik
Dye (dalam Agustino, 2014:15) mendefinisikan kebijkan publik adalah pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (entah  itu  bertujuan  untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan  terorisme,  ataupun  lainnya)  dan  kerja  tersebut  menghasilkan sesuatu  ( what  difference  it  makes ).  Easton  (dalam  Santosa,  2008:27) mensyaratkan  sifat  otoritatif  dalam  proses  alokasi.  Tetapi  di  dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoratif kepada seluruh  masyakat,  apapun  yang  dipilih pemerintah,  baik  bertindak maupun tidak  bertindak  terungkapkan  dalam  alokasi  nilai.  Selanjutnya  Friedrich (dalam Agustino, 2014:7) menyatakan kebijakan publik adalah arah tindakan yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu,  yang  memberikan  hambatan-hambatan  atau kesempatan-kesempatan  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
Menurut  Edwards  III  (Edwards  III,  1980;  Indiahono,  2009)  ada  4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi ( Communication ). Yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik jika  terjadi  komunikasi  efektif  antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan  dan  sasaran  dari  program/kebijakan  dapat  disosialisasikan  secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini  menjadi  penting  karena  semakin  tinggi  pengetahuan  kelompok  sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
Sumber Daya ( Resources ). Menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas  implementator  yang  dapat  melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran. Sumber  daya  finansial  adalah  kecukupan  modal  investasi  atas  sebuah program/  kebijakan.  Keduanya  harus  diperhatikan  dalam  implementasi program/  kebijakan  pemerintah.  Sebab  tanpa  kehandalan  implementator, kebijakan  menjadi  kurang  energik  dan  berjalan  lambat  dan  seadanya. Sedangkan,  sumber  daya  finansial  menjamin  keberlangsungan  program/ kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Disposisi  ( Disposition ).  Disposisi  menunjuk  karakteristik  yang menempel  erat  kepada  implementator  kebijakan/  program.  Karakter  yang penting  dimiliki  oleh  implementator  adalah  kejujuran,  komitmen,  dan demokratis.  Implementator  yang  memiliki  komitmen  tinggi  dan  jujur  akan

## Implementasi Sistem Informasi Manajemen ……………………(Dwi Cipta Widyawan, Adam Idris)
senantiasa  bertahan  diantara  hambatan  yang  ditemui  dalam  program/ kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya  membawanya  semakin  antusias  dalam  melaksanakan  tahap- tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan  baik  implementator  dan  kebijakan  di  hadapan  anggota  kelompok sasaran.  Sikap  ini  akan  menurunkan  resistensi  dari  masyarakat  dan menumbuhkan  rasa  percaya  dan  kepedulian  kelompok  sasaran  terhadap implementator dan program/ kebijakan.
Struktur  Birokrasi  ( bureaucratic structure ).  Struktur  birokrasi menunjuk  bahwa  struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  ini  mencakup  dua  hal  penting  pertama adalah  mekanisme,  dan  struktur  organisasi  pelaksana  sendiri.  Mekanisme implementasi  program  biasanya  sudah  ditetapkan  melalui  standar operational  prosedur  (SOP)  yang  dicantumkan  dalam  guideline  program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak terbelit dan mudah dipahami oleh siapa pun karena akan menjadi acuan dalam  bekerjanya  implementator.  Sedangkan  struktur  organisasi  pelaksana pun  sejauh mungkin  menghindari  hal  yang  berbelit,  panjang dan  kompleks. Struktur  organisasi  pelaksana  harus  dapat  menjamin  adanya  pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya  dapat  lahir  jika  struktur  didesain  secara  ringkas  dan  fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.
Gambar 1. Model Implementasi Edwards III
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Mulyanto  (2008:28)  mendefinisikan  sistem  informasi  sebagai kombinasi  antar  prosedur  kerja,  informasi,  orang  dan  teknologi  informasi yang  diorganisasikan  untuk  mencapai  tujuan  dalam  sebuah  organisasi. Menurut  Hartono  (2013:20)  sistem  informasi  manajemen  adalah  sebuah sistem,  yaitu  rangkaian  terorganisasi  dari  sejumlah  bagian/komponen  yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan
Sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  merupakan  suatu  sistem terpadu,  yang  meliputi  pendataan  pegawai  pengolahan  data,  prosedur,  tata
kerja,  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  informasi  untuk  menghasilkan informasi  yang  cepat,  lengkap  dan  akurat  dalam  rangka  mendukung administrasi  kepegawaian.  SIMPEG  adalah  prosedur  sistematik  untuk mengumpulkan,  menyimpan,  mempertahankan,  menarik  dan  memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktifitas-aktifitas  personalia,  karakteristik-karakteristik  unit-unit  organisasi (Simamora, 2004).
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang  Sistem  Informasi  Kepegawaian  adalah  suatu  totalitas  yang  terpadu yang terdiri atas perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung dan  saling  menentukan  dalam  rangka  penyediaan  informasi  di  bidang kepegawaian.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang ingin Mengetahui informasi tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set  kondisi,  suatu  system  pemikiran,  atau  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang  (Sugiyono,  2019).  Lokasi  penelitian  di  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda . Data di peroleh dari hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  (Cresswell,  2017;  Neuman,  2017). Data  yang  diperoleh  di  analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

## Hasil Penelitian
Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan suatu sarana untuk mengolah data  kepegawaian  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Samarinda.  SIMPEG  itu sendiri  erat  kaitannya  dengan  impelementasi E-Goverment yang dirancanangkan  pemerintah  dalam  rangka  memperbaiki  kinerja  organisasi yang diharapkan pelayanan kepegawaian menjadi lebih baik. Adapun SIMPEG diterapkan  di  BKPPD  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  setiap  pegawai  yang  berurusan  dengan  segala  hal  tentang kepegawaian  sehingga  memudahkan  pegawai  dalam  menyimpan  dan menemukan kembali data-data pegawai yang diperlukan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data  mengenai  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  di  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda, maka peneliti menggunakan aplikasi konseptual model Edwards III perspektif implementasi kebijakan.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  elemen  penting  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik.  Keberhasilan  sebuah kebijakan  dapat  dilihat  dari  komunikasi  yang  ada.  Kebijakan  harus disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait,  sehingga  informasi  yang disampaikan  harus  akurat.  Apabila  penyampaian  tujuan  dan  sasaran  suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Menurut Edward III terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan tujuan, konsistensi.
Transmisi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa proses  penyampaian  informasi  dilakukan  melalui  surat  resmi  dan  atau penyampaian  langsung.  Penyampaian  informasi  melalui  surat  resmi  ini dilakukan secara terstruktur, yaitu mulai dari Pimpinan sampai ke pelaksana. Adapun kendala yang terjadi yaitu apabila adanya keterlambatan surat masuk yang  ditunjukkan  kepada  BKPPD  sehingga  tindak  lanjutnya  pun  terlambat. Kemudian  untuk  penyampaian  langsung  di  BKPPD  dilakukan  dengan menggunakan  media  komunikasi  online  seperti  WhatsApp  dan  via  telepon. Penyampaian  langsung  juga  dilakukan  dengan  cara  memberikan  instruksi secara  langsung  dari  atasan  kepada  staff  bawahan.  Adapun  kendala  yang terjadi  yaitu  masih  ada  beberapa  staff  yang  belum  memahami  tugas  yang diberikan dikarenakan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh staff tersebut.
Kejelasan. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan dari pembuatan SIMPEG ini untuk mempermudah segala urusan administrasi kepegawaian  seperti  kenaikan  pangkat,  evaluasi  kinerja  pegawai, mewujudkan  data  PNS  yang  akurat.  Secara  umum  tujuan  SIMPEG  sudah dijelaskan  dalam  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  tahun  2000 tentang  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Kementerian  Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yaitu Mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data  dan  informasi  kepagawaian  secara  optimal.  Mewujudkan  sistem informasi  kepegawaian  yang  mampu  mendukung  pelaksanaan  manajemen kepegawaian  secara  optimal.  Mewujudkan  pelayanan  SIMPEG  yang  lebih transparan, efektif dan efisien.
Konsisten. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa konsistensi  dalam  implementasi  kebijakan  SIMPEG  di  BKPPD  belum terlaksana  dengan  baik.  Hal  itu  diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan beberapa  responden  yang  menunjukkan  bahwa  pelaksana  implementasi masih  belum  memahami  dengan  baik  tugas  yang  dimiliki  sehingga pelaksanaan pemutakhiran data tidak terlaksana dengan baik. Implementasi SIMPEG  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota Samarinda  masih  belum  berjalan  optimal  sesuai  dengan  tujuan  daripada Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota  Samarinda,  hal
tersebut  dikarenakan  metode  sosialisasi  yang  dilakukan  BKPPD  dalam pelaksanaan SIMPEG ini belum efektif, dilihat dari operator Simpegv2 masih belum  memahami  dengan  baik  tugas  yang  dimiliki.  Sedangkan  dari  faktor transmisi, konsistensi dan kejelasan belum terlaksana dengan baik karena dari beberapa aspek tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya.
Sumber Daya.
Sumber daya  meliputi  sumber daya  manusia,  sumber daya  anggaran dan  sumber  daya  fasilitas.  Sumber  daya  manusia  adalah  kecukupan  baik kualitas  maupun  kuantitas  implementator  yang  dapat  melingkupi  seluruh kelompok sasaran. Berdasarkan pendapat tersebut maka sumber daya terbaik menjadi  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya manusia adalah kemampuan pemahaman implementator dalam implementasi program/kebijakan pemerintah (Edwards III, 1980).
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman terhadap pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi SImpegv2 masih rendah, hal tersebut berdasarkan penjelasan dari Bapak Dody selaku Kepala Sub Data dan Informasi  yang  menyatakan  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  oleh perwakilan  setiap  Sub  Bidang  yaitu  Non  ilmu  komputer  sehingga  pada pelaksanaannya  banyak  terjadi  kesalahan  pemutakhiran  data  dan  sering terjadi salah input data pegawai. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas  juga  merupakan  hal  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan SIMPEG di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Sumber daya fasilitas yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia  dalam  implementasi  kebijakan  SIMPEG  ini.  Pengadaan  sarana  dan prasarana yang baik seperti gedung, peralatan dan perlengkapan penunjang sangat  dibutuhkan  dalam  suatu  pelaksanaan  implementasi.    Pentingnya perencanaan  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana  tidak  terlepas  dari beberapa dana yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan Aplikasi SIMPEG. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  adalah  salah  satu  indikator  efektifitas organisasi  dalam  kemampuannya  bekerja  secara  produktif  yang  akan menunjang keberhasilan implementasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah proses pengadaan sarana dan prasarana  dilakukan  oleh  masing-masing  bidang.  Pengadaan  sarana  dan prasarana  implementasi  SIMPEG  di  usulkan  oleh  Sub  Bidang  Data  dan Informasi. Adapun sarana dan prasarana implementasi SIMPEG sudah cukup baik, namun masih perlunya pengadaan kembali perangkat pendukung dalam pemeliharaan  Server  SIMPEG  seperti  Kabel  UTP,  UPS  serta  jaringan  untuk mempercepat akses kedalam aplikasi SIMPEG. Dalam pengadaan sarana dan prasaran  tidak  terlepas  dari  pengaruh  ketersediaan  dana  yang  dibutuhkan dalam  membelanjakan  perangkat  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung pelaksanaan Simpeg di BKPPD sehingga pentingnya anggaran yang tersedia untuk  memenuhi  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi sudah cukup baik, dari

## Implementasi Sistem Informasi Manajemen ……………………(Dwi Cipta Widyawan, Adam Idris)
hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  pada  2018  telah  di  anggarkan pemeliharaan  berkala  terhadap  aplikasi  simpegv2  sebesar  10  juta  rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BKPPD telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan implementasi SIMPEG.

## Disposisi
Disposisi pada penelitian ini difokuskan mengenai karakter pelaksana. Karakter pelaksana dalam hal ini yaitu tingkat komitmen dan kejujuran serta tingkat  demokratis.  Komitmen  dibuktikan  dengan  melihat  alasan implementator untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/ perubahan yang  ingin  dicapai  dan  perubahan  yang  telah  dicapai  para  implementator untuk implementasi kebijakan SIMPEG.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pegawai di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  belum  terlaksana dengan optimal, dari penjelasan bapak Sekretaris BKPPD menyatakan bahwa di BKPPD masih ada yang memiliki komitmen yang buruk, hal itu dikarenakan masih  ada  beberapa  implementator  yang  belum  konsisten  antara  tugas dengan  arahan  yang  diberikan.  Masalah  tersebut  terjadi  karena  kurangnya motivasi dan semangat kerja dan juga tugas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan observasi peneliti juga menunjukkan  adanya  tekanan  yang  mengakibatkan  tidak  ada  kesesuaian dengan guideline yang sudah ditetapkan, oleh karena itu semakin jauh dengan guideline  maka  tingkat  komitmennya  akan  semakin  rendah.  Komitmen  dari implementator disebabkan dari sikap pimpinan yang tidak mengetahui situasi dan kondisi yang di alami oleh bawahannya.
Fokus  kedua  dari  variabel  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan yaitu  tingkat  demokratis  yang  dapat  diukur  dengan  intensitas  pelaksana melakukan  proses  sharing  dengan  kelompok  sasaran,  mencari  solusi  dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda guna mencapai tujuan  dan  sasaran  program.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tingkat  demokratis  dalam  implementasi  kebijakan  SIMPEG  sudah berjalan  optimal.  Adanya  proses  sharing  dan  diskusi  yang  dilakukan  untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait data kepegawaian yang ada di Aplikasi SIMPEG. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara koordinasi oleh Sub Bidang Pensiun dengan Admin SIMPEG di Sub bidang Data dan Informasi, sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  implementasi SIMPEG  dari  aspek  disposisi  atau  karakter  pelaksana  masih  belum  optimal. Perlunya  dilakukan  peningkatan  konsistensi  antara  pelaksanaan  kegiatan dengan  tupoksi  yang  sudah  ditetapkan  dengan  cara  pemberian  insentif  dan penambahan  keuntungan  atau  biaya  tertentu.  Hal  ini  dilakukan  sebagai langkah memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam implementasi kebijakan, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan  tersedia,  atau  para  pelaksana  mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan  dan  mempunyai  keinginan  untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terealisasi  karena  terdapat kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Kebijakan  yang  begitu  kompleks menuntut  adanya  kerja  sama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak kondusif pada  kebijakan yang tersedia, maka  hal ini menyebabkan sumber- sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan  tidak  termotivasi  sehingga menghambat jalannya kebijakan (Edwards III, 1980).
Struktur  birokrasi  menjelaskan  bagaimana  kedudukan,  tugas  dan fungsi dialokasikan kepada masing-masing bidang yang terdapat pada BKPPD Kota Samarinda, hal ini tentunya akan berdampak terhadap tata cara setiap bagian  melaksanakan  tugasnya  dalam  implementasi  kebijakan  SIMPEG. Struktur Birokrasi dalam hal ini difokuskan terhadap ketersediaan SOP yang ada  dan  struktur  organisasi  tentang  seberapa  jauh  rentang  kendali  antara pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi.
Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Daerah  saat  ini  belum  memiliki  SOP  dalam  penggunaan  Aplikasi SimpegV2. Menurut keterangan responden menyatakan tidak adanya SOP di karenakan aplikasi SimpegV2 ini bersifat internal yang mana hanya digunakan oleh pegawai BKPPD yang sudah memiliki user akun. Adapun kendala yang terjadi  mengakibatkan  peran  setiap  Bidang  dalam  menggunakan  aplikasi SimpegV2 menjadi tidak berjalan dengan optimal. Hal ini menujukkan bahwa kurangnya  perhatian  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  implementator terhadap aplikasi Simpegv2 dalam hal struktur birokrasi.
Fokus  yang  kedua  dalam  variabel  struktur  birokrasi  yaitu  struktur organisasi, sejauh mana rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam  suatu  organisasi  pelaksana.  Rentan  kendali  adalah  jumlah  bawahan yang  dapat  dipimpin  secara  efektif  oleh  seorang  pimpinan.  Semakin  jauh berarti  semakin  rumit,  birokrasi  yang  lambat  untuk  merespons perkembangan program, dengan kata lain yaitu fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Penyebaran tanggung jawab ini dimaksud yaitu sebagai mana tingkat  kepedulian  pelaksana  dalam  melaksanakan  setiap  tugas  yang diberikan  dari  pimpinan,  dan  bagaimana  kendali  atas  pimpinan  kepada bawahan dalam melaksanakan implementasi SIMPEG.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur Organisasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata  Kerja  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  Kota Samarinda.  dalam  peraturan  tersebut  sudah  dijelaskan  bagaimana  tupoksi setiap  pegawai  dari  Kepala  Badan  Sampai  dengan  pelaksana.  Menurut keterangan responden tentang rentan kendali antara pimpinan dan bawahan

## Implementasi Sistem Informasi Manajemen ……………………(Dwi Cipta Widyawan, Adam Idris)
dalam  pembagian  kerja  sudah  diserahkan  kepada  setiap  Kepala  Bidang. Adanya  proses  sharing  yang  dilakukan  pimpinan  terhadap  setiap  pegawai menunjukkan  kedekatan  yang  terjadi,  pemberian  tanggung  jawab  terhadap implementasi  SIMPEG  juga  dilakukan  berdasarkan  tupoksi  bidang  masing- masing yang ada di BKPPD. Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi atau rentang kendali dalam Implementasi Simpegv2 sudah baik.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Dalam  hal  faktor  pendukung  dalam  implementasi  Sistem  Informasi Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  adalah  kebijakan  Peraturan  Keputusan Menteri  dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2000  tentang  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Komunikasi  yang  dilakukan  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.  Tersedianya  perangkat  keras,  perangkat  lunak  serta  sistem jaringan komputer yang memadai.
Faktor  penghambat  yaitu  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang memiliki  latar  pendidikan  ilmu  komputer,  saat  ini  hanya  2  orang  yang memiliki latar pendidikan ilmu komputer dari 13 admin Simpegv2. Fasilitas perangkat  pendukung  seperti  Kabel  UTP  dan  Router  yang  masih  kurang, dikarenakan anggaran pengadaan yang masih kurang. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan.

## Kesimpulan dan Saran
Secara  umum  implementasi  SIMPEG  pada Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda belum optimal. Pada aspek komunikasi  implementasi  SIMPEG  masih  belum  optimal.  Metode  sosialisasi yang dilakukan oleh BKPPD saat ini belum efektif. Aspek sumber daya manusia dalam implementasi SIMPEG belum terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman  yang  dimiliki  oleh  Admin  aplikasi  Simpegv2  serta  kurangnya pelaksana.  Pada  aspek  disposisi,  tingkat  komitmen  dan  demokratis  masih belum optimal, hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya pelaksana yang tingkat  komitmennya  rendah,  kurangnya  pemahaman  admin  Simpegv2 namun  tingkat  demokrasi  yang  dimiliki  oleh pelaksana  atau  implementator sudah  baik. Pada  aspek  struktur  birokrasi , pada  Badan  Kepegawaian Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah  masih  belum  adanya  SOP  yang  mengatur pelaksanaan  aplikasi  SimpegV2.  Struktur  organisasi  dan  tanggung  jawab  di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sudah cukup baik, hal tersebut diketahui dari rentang kendali dari jabatan Sekretaris sampai dengan pelaksana/staff berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah di atur oleh  Peraturan  Walikota  Nomor  53  tahun  2016.  Sudah  jelasnya  tanggung jawab  serta  tupoksi  yang  dilakukan  tertera  di  dalam  Peraturan  Walikota Samarinda.
Adapun  rekomendasi  yang  peneliti  berikan  adalah  peningkatan sosialisasi  kepada  setiap  Admin  aplikasi  Simpegv2  dengan  cara  mengubah
metode  sosialisasi  yang  digunakan,  yaitu  dengan  membuat  buku pedoman/ modul  penggunaan  Simpegv2.  Mengadakan  DIKLAT  (pendidikan  dan pelatihan)  tentang  penggunaan  Simpegv2  sehingga  dapat  meningkatkan kompetensi pegawai terutama admin Simpegv2. Untuk masalah kekurangan pegawai  dengan  dilakukannya  pengusulan  pengadaan  CPNS  yang  sesuai dengan kekurangan yang ada pada Sub Bidang di BKPPD. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur pelaksanaan implementasi Simpegv2 dengan membuat aturan  yang  mengkhususkan  pelaksanaan  aplikasi  Simpegv2  yang  ditanda tangani oleh Kepala Badan atau Peraturan Walikota.

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Cresswell,  J.  W.  (2017). Design  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan  Mixed (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Edwards  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington  DC: Congressional Quarterly Press.
Hartono, B. (2013). Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Indiahono,  D.  (2009). Kebijakan  Publik  (Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys) . Yogyakarta: Gava Media.
Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3). Jakarta: UI-Press. Mulyanto,  A.  (2008). Sistem  Informasi  Konsep  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Neuman, W. L. (2017). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks. Santosa,  P.  (2008). Administrasi  Publik:  Teori  dan Aplikasi  Good  Governance . Bandung: PT. Refika Aditama.
Simamora,  H.  (2004). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta:  STIE YKPN.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Gramedia.