## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q = ts =  k = j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d =  w
= dz =  h = r =  ’ = z =  y
= s = sy Untuk Madd dan Diftong = sh = dl
=  â (a panjang) = th
=  î (i panjang)
= zh
=  û (u panjang)
= ‘
=  aw
=  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A RTIKEL
Miftahul Huda
Pemikiran Fiqh
dan Spirit Transformasi Sosial  1-22 Mutawalli Perspektif Muhammad Sa‘îd al-Asymâwî tentang Historisitas Syari’ah  23-58 Ikhwan Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran  HAM (Perspektif Hukum Islam)  59-80 Kasjim Salenda Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam  81-108 Hamid Fahmy Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam  109-140 Rusli Kontroversi Akhbârî-Ushûlî dalam Tradisi Pemikiran Syî‘ah Imâmiyyah  141-168
Lukman Al-Hakim BMT dan Demokratisasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syari’ah
di Indonesia  169-188 Ahmad Arifi Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab  189-216. Atun Wardatun Kompromi  dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co’i Ndai pada Suku Mbojo  217-236.
I NDEKS

## PEMIKIRAN FIQH DAN SPIRIT TRANSFORMASI SOSIAL

## Miftahul Huda 
__________________________________________________

## Abstract
In the context of social dynamics and world ideologies contestation that bring social implications, efforts to reconstruct and to revitalize the sharia ‟s concepts are always be needed. The efforts are aimed at making the sharia remain to be relevant to the needs of. modern societies and to take significant roles in transformation of both individual life and social order.
Generally, such a „project‟ consist of very efforts of reorientation of fiqh visions,  reactualizing  its  methodology,  focusing  its  substance,  strengthening the existing social institutions, and developing various new social institutions that are needed as field of small experimentation that will be improved and applied in wider scales in the future. Through the „project‟ it is hoped that the  Islamic  law  should  be  simpler  but  more  comprehensive  and argumentative.  The sharia “face”  that  up  till  now  seems  to  be  static, conservative,  and pro status quo will change to be  more alive, innovative, and future-vissioned.
Keywords : Fiqh, Visi Sosio-Moral,  Transformasi,  Reorientasi, Rekonstruksi, Revitalisasi.
______________
M ENGAITKAN konsep  hukum  Islam  (fiqh)  dengan  visi transformasi  sosial  dapat  dibawa  ke  dua  arah  pembahasan: pertama ,  di  satu  sisi,  konsep  hukum  Islam  hendaknya  memiliki peran yang signifikan bagi upaya melakukan transformasi sosial demi terciptanya kehidupan yang lebih mencerminkan nilai-nilai fundamental  syari‟ah  seperti  keadilan,  kesalehan,  dan  keluhuran martabat manusia. Kedua demi tercapainya tujuan-tujuan idealnya itu,  interpretasi  atas  sumber-sumber  ajaran  syari‟ah  menjadi
 Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Syari‟ah    IAIN  Mataram,  Jln. Pendidikan 35 Mataram. email: miftahuda09@gmail.com.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009

## konsep-konsep  hukum  (fiqh)
1 dan  langkah  aplikasinya  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan,  dan  kesiapan  sosiologis masyarakat dengan tetap konsisten pada tujuan dan visi asasinya.
Fakta  bahwa  Islam  bukan  hanya  agama  ritual,  tetapi merupakan risālah agung bagi gerakan transformasi sosial antara lain terlihat dari aksentuasinya pada shalat dan zakat. Di banyak ayat al-Qur‟an, shalat tidak disebut tanpa diiringi dengan zakat. 2 Zakat  dimaksudkan  untuk  mendistribusikan  secara  sistemik sebagian  dari  harta  orang-orang  yang  kaya  kepada  fakir  miskin, membebaskan budak, membantu mereka yang terhimpit hutang, dan memberikan kemudahan bagi ibn sabîl. 3
Di negeri Arab waktu itu, langkah tersebut dirasakan sebagai hal  baru  yang  sangat  revolusioner.  Karena  itu,  kalangan  bisnis Mekkah  yang  merasa  kepentingannya  terancam  segera melakukan perlawanan terhadap Nabi. 4 Mereka sebenarnya tidak menolak sepenuhnya ajaran keagamaan Nabi (khususnya tentang doktrin dan ritual penyembahan satu Tuhan atau tawhîd ) karena hal  itu  tidak  terlalu  merisaukan  mereka. 5 Sesungguhnya  yang
1 Secara  literal  kata syari‟ah berarti  jalan  menuju  tempat  air.  Dalam terminologi kajian Islam, kata tersebut berarti jalan lempang atau kehidupan yang  benar  menuju  Tuhan;  atau  jalan  yang  diperintahkan  oleh  Tuhan  agar setiap  mukmin  mengikutinya.    Pada  abad  ke-9  H/  13  M,  ketika  formulasi teologi  Islam  dikristalkan  untuk  pertama  kalinya  dan  kata syari‟ah mulai digunakan  dalam  pengertian  yang  sistematis,  maknanya  dibatasi pemakaiannya  untuk  menyebut  hukum  saja  (yang  kemudan  disebut  Fiqh) sedang teologi dikeluarkan dari cakupan maknanya. Lihat Muhammad Saied al-Asymawi, “Fiqh Islam”  dalam Islam Negara dan Hukum , ed. Heijer dkk. (Jakarta: INIS, 1993), 119-31. Abd  al-Wahhâb Khallâf  mendefinisikan  fiqh sebagai hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil- dalil yang rinci. Abd al-Wahhâb Khallâf, „ Ilm Ushûl al-Fiqh (Jakarta: Majlis al- A‟lâ  al-Indunisi  li  al-Da‟wah  al-Islâmiyyah,  1972),  11.    Dari  sini  penulis memahami  fiqh  (dengan  semua  variannya)  sebagai  versi-versi  pemahaman terhadap syari‟ah Islam pada sisi hukumnya.
2 Lebih dari 20 ayat yang memuat perintah shalat dan dirangkai dengan zakat misalnya dalam surat al-Baqarah (2): 43, 83, 110, 177, 277; al-Nisâ (4): 77; al-Taubah (9): 5 dan sebagainya.
3 Qs. al-Taubah (9): 60.
4 Asghar  Ali  Engineer, Islam  dan  Pembebasan ,  ter.  Hairus  Salim  HS  & Imam Baehaqi (Yogyakarta: LKiS, 1993), 6.
5 Qs. al-Ankabût (29): 61, 63;  Luqmân (31): 25;  al-Zumar (39): 38;  al- Fath (43): 87.
3

## paling mereka khawatirkan adalah implikasi sosial-ekonomi dari
risâlah tersebut. 6
Nabi  Muhammad  adalah  seorang  revolusioner  baik  dalam kata  maupun  perbuatannya.  Ia  bekerja  untuk  mendorong perubahan (transformasi) struktur masyarakatnya. Ia mendobrak suasana  mapan    (yang  penuh  ketimpangan  sosial)  di  kota Mekkah  yang  dikuasai  oleh  penguasa  politik  dan  orang-orang kaya di kota itu. 7 Dengan demikian, sekalipun mula-mula Islam bangkit  sebagai  gerakan  keagamaan,  lebih  dari  itu  ia sesungguhnya  juga  membawa  pesan  transformatif  dengan  visi sosial  yang  jauh  dan  mendalam. 8 Nilai-nilai  transformatif  dari risâlah itu  tetap  relevan  bagi  kehidupan  umat  manusia  hingga kini.
Dalam  bidang  politik,  misalnya,  al-Qur‟an  dengan  tegas menekankan    pentingnya  penciptaan  masyarakat  yang  egaliter dan  berkeadilan.  Berulang  kali  al-Qur‟an  mengingatkan  bahwa masyarakat  beriman  harus  senantiasa  bersikap  adil, 9 termasuk dalam  urusan  yang  menyangkut  kepentingan  diri  sendiri  dan kaum  kerabat. 10 Keadilan  harus  ditegakkan  bagi  siapa  pun dengan  mengabaikan  perasaan  suka  atau  tidak  suka. 11 Juga ditegaskan  bahwa  setiap  orang  hendaknya  bekerja  dan mendapatkan  posisi  sesuai  dengan  kapasitas  dan  keahliannya. 12
Contoh-contoh  tersebut  hanyalah  sebagian  dari  pesan-pesan sosio-politik dalam al-Qur‟an dan diperjuangkan sepanjang hayat oleh Rasulullah Muhammad Saw.
Dalam lapangan perekonomian, sekalipun ditegaskan bahwa setiap  orang  berhak  memperoleh  imbalan  sepadan  atas pekerjaannya, 13 secara  kolektif  masyarakat  harus  berupaya membangun  sistem  perekonomian  yang  dapat  mencegah akumulasi kekayaan secara berlebihan pada kelompok tertentu. 14
6 Engineer, Islam…, 5.
7 Ibid., 7. 8 Ibid., 5.
9 Ibid., 23. 10 Qs. al-Nisâ (4): 135.
11 Qs. al-Mâ‟idah (5): 42.
12 Qs. al-Isrâ‟ (17): 84.
13 Qs. al-Nisâ (4): 32.
14 Qs. al-Hasyr (59): 7.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Hal itu akan menciptakan kesenjangan yang mencolok sehingga akan  menimbulkan  gejolak  sosial  yang  menghancurkan  modal sosial ( social capital ) yang ada dalam masyarakat. Dalam  kehidupan  sosial  secara  umum,  al-Qur‟an menganggap  semua  manusia  setara  tanpa  melihat  perbedaan kesempurnaan  fisik,  warna  kulit,  jender,  ras  atau  kebangsaan, sehingga  secara  prinsip  setiap  individu  berhak  mendapatkan perlakuan  yang  sama  dalam  semua  lapangan  kehidupan berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  penghargaan  atas  keluhuran martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, institusi sosial apa pun yang hendak dibangun harus mengacu pada prinsip-prinsip moral yang fundamental tersebut.
Islam mengajarkan bahwa  kemuliaan  manusia terletak  pada kesalehannya  dalam  menjalani  hidup  (t aqwâ ). 15 Yang dimaksudkan  di  sini  tidak  hanya  kesalehan  religius  dengan kesungguhan menjalankan ritual agama secara cermat, tetapi juga kesalehan  sosial  karena  al-Qur‟an  menyejajarkan  kesalehan dengan  keadilan. 16 Nilai-nilai  moral  utama  dalam  kehidupan secara  umum  seperti  kejujuran 17 ,  empati 18 ,  ketabahan, 19 dan optimis  dalam  menjalani  hidup 20 serta  keteguhan  untuk menjalani  hidup  di  jalan  kebenaran, 21 mendapatkan  porsi perhatian yang besar.
Pentingnya  pengembangan  konsep-konsep  hukum  Islam (fiqh)  yang memiliki spirit transformasi sosial, baik dalam teori maupun penerapannya, antara lain dilatari   beberapa alasan.
Pertama ,  masih  kuatnya  kecenderungan  spiritualisasi  hukum syari‟ah,  yakni  suatu  pandangan  bahwa  kepatuhan  terhadap aturan syari‟ah semata-mata merupakan persoalan religius, tidak berkaitan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  dan membangun  peradaban  di  dunia.    Pemikiran  hukum  mengenai kehidupan sosial yang disusun hanya atas dasar argumen rujukan
15 Qs. al-Hujurât (49): 13.
16 Qs. al-Mâ‟idah (5): 8; lihat juga  Engineer, Islam… , 24.
17 Qs. al-Ghâsyiyah (83): 1-4.
18 Qs. al-Mâ‟ûn (107): 1-3.
19 Qs. al-Baqarah (2): 155, 156.
20 Qs. al-Kahf (13): 87.
21 Qs. al-Rûm (30): 41.
teks  literal  menunjukkan  bahwa  yang  menjadi  perhatian terpenting  adalah  mematuhi  makna  literal  teks  itu.  Hal  ini tampak,  misalnya,  pada  contoh-contoh  argumen  kewajiban menuntut  ilmu, 22 haramnya  praktek  suap-menyuap 23 ,  larangan membuat  gambar  fotografi 24 serta  aturan-aturan  lain  dalam bidang ekonomi, 25 politik 26 dan bidang kemasyarakatan lainnya 27 yang  sepenuhnya  disandarkan  pada  rujukan  makna  literal  teks syari‟ah.
Seperti dijelaskan Hassan Hanafi, pemikiran keagaman umat Islam pada umumnya bertumpu pada model  “upaya pengalihan teks ke dalam realitas seakan-akan teks keagamaan adalah realitas yang  dapat  “berbicara”  sendiri. Menurutnya,  metode  tekstual semacam  itu  mengandung  banyak  kelemahan  yang  amat mendasar. 28 Hal ini pula yang dirisaukan oleh Najm al-Din al-
22 Banyak teks hadis yang dijadikan argumen, misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan  Ibn  „Abd  al-Barr  dari  sahabat  „Anas  bin  Mâlik  Rasulullah pernah  bersabda,  “Menuntut  ilmu  itu  fardlu  bagi  setiap  muslim.  Dan sesungguhnya penunut ilmu dimintakan ampun kepada Allah ( istighfâr) oleh segala  sesuatu  hingga  ikan-ikan  yang  hidup  di  laut.”    Sayyid  Ahmad  al- Hâsyimi, Mukhtar  al-Ahâdis  al-nabawiyyah  wa  al-Hikam  al-Muhammadiyyah (Semarang:  Toha  Putra,  tt),  93.  Pengertian  menuntut  ilmu  ( Thalab  al-„Ilm ) yang  dimaksud  di  sini  pada  umumnya  dibatasi  pada  ilmu-ilmu  yang  terkait dengan  syari‟ah  dan bukan ilmu-ilmu  yang dianggap   “duniawi”    sekalipun memberikan  manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia  seperti  Matematika, Elektronika,  Ekologi,  dan  Kimia.    Kewajibannya  pun  dipahami  bersifat individual.
23 Argumen  teks  mengenai  suap-menyuap  antara  lain  hadis  yang diwayatkan  al-Thabrânî,    “Orang  yang  menyuap  dan  yang  menerima  suap (sama-sama) akan masuk ke dalam neraka. Ibid ., 82.
24 Muhammad  Nashiruddin  al-Albani, Fatwa-fatwa  Syaikh  Nashiruddin  al-
Albani, ter. Taqdir Muhammad Arsyad (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004), 148.
25 Misalnya larangan mengambil manfaat dan memperdagangkan alkohol (untuk tujuan apa pun), Ibid. , 144.
26 Misalnya larangan bergabung dalam parlemen. Ibid. , 117.
27 Misalnya larangan tinggal di negeri nonmuslim (kafir). Ibid., 133.
28 Kazuo  Shimogaki, Kiri  Islam  Antara  Modernisme  dan  Post-modernisme Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi (Yogyakarta: LKiS, 1993), 119-21. Dalam  edisi  ini  terjemahan  karya  asli  Hassan  Hanafi  dilampirkan  lengkap pada bagian belakang.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Thufi  (1276-1316  M)  dan  mengantarkan  kepada    gagasannya tentang mashlahah yang khas. 29
Pandangan  keagamaan  yang  hanya  berorentasi  pada spiritualitas  akan  cenderung  dogmatis  dalam  memandang berbagai  aspek  kehidupan  dan  mereduksi  ajaran  agama  sebatas kegiatan  ritual  dan  aktivitas  sosial  yang  bersifat  karitatif,  serta mengarah  pada  pandangan  yang  pesimistik  terhadap  kehidupan dunia.  Pola  pemikiran  seperti  itu  akan  semakin  menjauhkan nilai-nilai  syari‟ah  Islam  dari  kehidupan  masyarakat  dan melemahkan  spirit  umat  untuk  membangun  peradaban  di berbagai sisi kehidupan. 30 Kedua ,  apa  yang  dikatakan  sebagai  “kemajuan”  dalam kehidupan  sosial  ternyata  selalu  menampakkan  wajah ambiguitasnya.  Dalam  bidang  ekonomi  misalnya,  “kemajuan” memang  membuat  sebagian  warga  masyarakat  bisa  menikmati kesejahteraan,  tanpa  harus  terlalu  bersusah  payah,  bahkan melebihi  apa  yang  sesungguhnya  mereka  perlukan  menurut standar  orang  banyak.  Namun,  bagi  sebagian  besar  lainnya, “kemajuan”  itu  justru  membuat  nilai  pekerjaan  dan kesejahteraan  mereka  menurun  secara  drastis  hingga  mereka terperangkap kian jauh dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan sekalipun sudah bekerja keras sepanjang waktu.
Keterpurukan nasib mereka itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, melainkan juga karena bekerjanya sistem  sosial  yang  tidak  adil  dan  cenderung  menindas  yang lemah.  Akibatnya,  manfaat  dari  setiap  kemajuan  justru  lebih banyak  dinikmati  oleh  mereka  yang  sudah  makmur,  sementara
29 Abdallah  M.  al-Husayn  al-„Amiri, Dekonstruksi  Sumber  Hukum  Islam, Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi , ter. Abdul Basyir (Jakarta: Gaya Media Pratama,  2004),  42-5.    Pada  edisi  ini  terjemahan  teks  asli  karya  al-Thufi dilampirkan pada bagian belakang.
30 Fenomena  seperti  ini,  misalnya,  tampak  pada  komunitas-komunitas penganut mazhab yang  berpegang  secara  ketat  pada  pola  pemahaman teks syari‟ah secara literal.  Pola pemahaman seperti itu cenderung membatasi visi duniawi guna membangun peradaban sehingga dalam urusan yang dianggap duniawi mereka kurang menaruh perhatian, serta kurang mampu melakukan kritik  konstruktif  untuk  memperbaiki  sistem  yang  ada,  baik  pada  sistem ekonomi,  politik, ilmu  pengetahuan,  dan  lain-lain.  Dalam  masalah-masalah tersebut pada umumnya mereka bersikap pasif atau reaktif.
7
warga  yang  lemah  justru  terperosok  semakin  jauh  dalam ketidakberdayaan.
Dalam masyarakat modern yang kompleks, situasi seperti itu tidak  bisa  ditangani  hanya  dengan  mengandalkan  pendekatan personal,  misalnya  lewat fatwâ wajib  zakat  atau  himbauan  ber- infâq bagi mereka yang kaya dan ajakan untuk bekerja lebih keras bagi  si  miskin.    Dalam  hal  ini  yang  harus  ditata  ulang  adalah sistem sosial dan sistem perekonomiannya agar tercipta tatanan baru  yang  lebih  memungkinkan  kaum dlu‟afâ bangkit membebaskan  diri  dari  keterpurukan,  sedangkan  mereka  yang kaya juga tetap dapat mengembangkan usahanya.
Ketiga, tanpa  visi  transformasi  yang  jelas,  setiap  kasus  atau pertanyaan  mengenai  hukum  cenderung  ditanggapi  (dijawab) satu  demi  satu  dengan  diktum,  dalil,  dan  logikanya  sendiri- sendiri  terpisah  satu  sama  lain,  bahkan  terkadang  kontradiktif satu  sama  lain.  Sesungguhnya  tidak  semua  pertanyaan  layak diangkat  sebagai  tema  diskursus  hukum  karena  banyak  kasus yang sesungguhnya sangat kondisional.
Misalnya,  pertanyaan  tentang  seberapa  lama  seorang perempuan menjalani masa haid dan berapa lama waktu suci di antara  dua  haidnya.    Mengenai  masalah  ini  para  ulama  punya pendapat  yang  berbeda-beda    dengan  argumennya  masing- masing. 31 Namun,  sebenarnya  masalah  ini  tidak  perlu  diangkat dalam  sebuah  diskursus  hukum  apalagi  hanya  didasarkan  pada argumen-argumen teks syari‟ah. Hal itu karena lama waktu haid merupakan  masalah  fisiologis-alamiah  yang  amat  dipengaruhi
31 Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid , Juz I (Ttp.: Dâr Ihyâ  al-Kutub  al-„Arabiyyah,  tt.),  36. Shahîh  al-Bukhari dan Shahîh  Muslim dua  referensi  yang  menjadi    rujukan  utama  para  ulama  dalam  hal  hadis hukum  menurunkan  bab  khusus  tentang haidl, tetapi  tidak  menyinggung sedikit pun tentang masalah ukuran waktu haid ini  Dalam salah satu hadis yang dikutip di dalamnya  Rasulullah pernah bersabda kepada um al-mu‟minin „Aisyah ra: ”… Jika haid mulai datang kepadamu, berhentilah shalat dan jika telah  lewat  “masanya”  ( fa  idza  dzahaba  qadraha ),  maka  basuhlah/mandilah dan  mulai  shalatlah  kamu….” Lihat  Abû  „Abd  al-Lâh  Muhammad  bin Ismâ‟îl  al-Bukhârî, Matn  al- Bukhârî (Jeddah-Singapura-Indonesia:    al-
Haramain, tt.), 63-5. Lihat pula  Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, Shahîh Muslim, juz II (Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah Indunisiyyah, tt.), 298- 9 dan juz I , 136.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
oleh usia, asupan gizi, pola makan, kondisi fisik, suasana psikis, gaya  hidup,  dan  hal-hal  lain  yang  sifatnya  individual  sehingga tidak bisa dibuat aturan hukum yang digeneralisasi.
Dalam  hal  ini,  dari  sisi  fiqh,  sebenarnya  yang  lebih  penting adalah membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan  yang  sedang  haid,  sementara  soal  hitungan  waktu haid  biarkan  masing-masing  perempuan  menyikapinya berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri.

## Karakteristik
Pemikiran tentang fiqh transformatif bukanlah sebuah tawaran “mazhab”  yang  sama  sekali  baru  di  samping  mazhab-mazhab fiqh  yang  sudah  ada,  melainkan  lebih  merupakan  “rangkuman” unsur-unsur  positif,  dan  revitalisasi  pemikiran  fiqh  yang  sudah ada,  termasuk  khazanah  pemikiran  hukum  ( tsarwah  fiqhiyyah ) terdahulu, yang di samping memiliki argumen ( hujjah ) yang kuat dari sumber al-nushûsh al syar‟iyyah juga dipertajam lagi pada aspek visi,  isi,  metodologi,  maupun  strategi  implementasinya  dalam kehidupan umat. 32

## Penegasan Visi
Pada aspek visi, fiqh (sebagai varian tafsir atas ajaran syari‟ah) seharusnya tidak hanya melegitimasi dan menjustifikasi apa yang sudah berlaku, melainkan secara progresif harus diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan dan perbaikan di masa depan, baik  pada  aspek-aspek  yang  sifatnya  fisik  lahiriah  maupun batiniah.
Visi  ini  bertolak  dari  asumsi  mendasar  bahwa  upaya mewujudkan  cita-cita  sosio-moral  al-Qur‟an  dan  syari‟ah  Islam merupakan  agenda  perjuangan  yang  tak  pernah  berhenti
32 Perspektif  komprehensif  yang  meliputi  visi,  isi,  metode,  dan  strategi implementasi  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  yang  ditawarkan dalam  tulisan  ini.    Sejumlah  ulama  dan  cendekiawan  memang  telah melakukan  apa  yang  diusulkan  di  sini,  tetapi  konsep-konsep  fiqh  pada umumnya tidak memiliki atau hanya memiliki sebagian dari unsur-unsur itu. Misalnya  banyak  karya  fiqh  dengan  muatan  materi  dan  bidang  kehidupan yang  sangat  luas  hingga  berjilid-jilid,  tetapi  secara  substansial  tidak memperlihatkan visi transformatif yang komprehensif pada sisi-sisi lainnya.
9
sepanjang  waktu  karena  tidak  ada  satu  pun  komunitas masyarakat  yang  benar-benar  telah  sempurna  dalam  semua seginya hingga tidak lagi memerlukan perbaikan.
Fiqh  transformatif  (dan  para  ulamanya)  tidak  membatasi perhatiannya  hanya  pada  “diskusi-diskusi”  teoretik  untuk menetapkan  kompilasi legal  judgement atau  keputusan  hukum (misalnya  dengan fatwâ hukum wâjib,  sunnah,  mubâh,  halâl, dan harâm ) 33 melainkan  secara  konsisten  berorentasi  pada  prinsip progresivitas  untuk  mendorong  terciptanya  suasana  kehidupan yang semakin baik dari waktu ke waktu. 34

## Penajaman Fokus Isi
Dalam aspek materiilnya, konsep fiqh seharusnya memenuhi sejumlah parameter sebagai berikut.
Pertama, pengembangan  konsep  hukum  harus  menggunakan cara  pandang  yang  komprehensif  atas  kehidupan  manusia  baik bidang ritual, ekonomi, politik, maupun bidang kehidupan sosial lainnya  yang  saling  berkait.  Pengembangan  konsep  Fiqh  tidak boleh  hanya  memperhatikan  bidang-bidang  tertentu  misalnya ibadah  ritual,  melainkan  juga  mencakup  bidang-bidang  lainnya yang  terus  berkembang.  Hal  itu  karena  setiap  aspek  kehidupan memiliki kaitan yang erat dengan aspek-aspek lainnya, sehingga konsep  hukum  di  setiap  aspek  harus  dikembangkan  dalam konteks kaitannya dengan aspek-aspek lainnya.
Misalnya  ritual  haji  bukanlah  perintah  yang  berdiri  sendiri, tetapi  juga  terkait  dengan  dimensi  kehidupan  yang  luas  baik dalam  kehidupan  individual  maupun  kolektif.  Oleh  karena  itu, perintah haji, betapa pun pentingnya dan besarnya janji pahala di akhirat,  tidak  boleh  dilakukan  dengan  mengabaikan  perintah lainnya  seperti  tanggung  jawab  memberi  nafkah  terhadap
33 Karya-karya mengenai fiqh pada umumnya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, membatasi perhatiannya pada penetapan legal judgement ini, yakni penjelasan tentang status hukum perbuatan tertentu ( wâjib, sunnah, harâm dan lain-lain) dan prosedur pelaksanaannya, baik disertai penjelasan tentang dalil- dalilnya atau tidak.
34 Mengenai  prinsip  ini,  bandingkan  dengan  Fazlur  Rahman,  “Hukum dan Etika dalam Islam”, dalam Jurnal Al-Hikmah , No. 9 (Bandung: Yayasan Muttahari, 1993), 39.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
keluarga,  pendidikan  anak,  memberikan  ASI  bagi  balita,  dan solidaritas  sosial  terhadap  kerabat  yang  tergolong dlu‟afâ .    Sisi fiqh  yang  penting  dikaji  di  sini  adalah  konsep  kriteria  mampu ( istithâ‟ah)
seperti yang diungkapkan
al-Qur‟an. 35
Komprehensivitas  cara  pandang  tersebut  semakin  urgen  pada pengembangan  konsep-konsep  hukum  yang  secara  jelas menyentuh masalah kebijakan dan kepentingan publik yang luas.
Kedua ,  adanya  perspektif  integratif  antara  target-target  yang bersifat  formal  dengan  visi  sosio-moral  yang  lebih  substansial. Hal  itu  karena  syari‟ah  Islam  memiliki  dua  aspek  yang  tidak boleh dipisahkan, yakni aspek formalitas (fiqh) yang menjelaskan aturan  /prosedur  yang  sifatnya  lahiriah,  dan  aspek  yang  terkait dengan  tujuan  sosio-moral.  Konsep  al-Ghazali  yang menggabungkan  bab-bab  pembahasan  fiqh  dengan  spirit tasawuf  dalam Ihyâ‟  ‟Ulûm  al-Din merupakan  contoh  yang menarik.
Muhammad Abû Zahrah merumuskan tujuan umum syari‟ah Islam  dalam  tiga  tema  besar,  yaitu  mensucikan  jiwa  ( tahdzîb  al- nafs )  demi  membentuk  individu-individu  berkarakter  saleh, menegakkan  keadilan  sosial  ( iqâmah  al-„adl  fî  al-mujtama‟ )  serta membangun dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup ( tahqîq al-mashlahah ) bagi semua warga masyarakat. 36 Pertimbangan yang sungguh-sungguh atas tujuan sosio-moral ini amat penting  agar konsep fiqh benar-benar dijiwai semangat tersebut.
Misalnya  secara  formal  (fiqh)  pernikahan  diatur  dengan ketentuan syarth,  rukn dan  prosedur  formal  tertentu.  Namun dalam  mengamalkan  perintah  nikah  seharusnya  tidak  berhenti pada  aspek  formalitas  karena  aspek  formalitas  saja  tidak  akan dapat  mewujudkan  pernikahan  dan  kehidupan  keluarga  yang
35 Qs.  Âli  Imr â n  (3):  97.    Para  ulama  fiqh  membatasi  kriteria istithâ‟ah pada  sisi  kemampuan  fisik,  harta  kekayaan  (perbekalan)  dan  keamanan selama di perjalanan dan selama menunaikan ibadah haji.  Di antara mereka ada  yang  tetap  mewajibkan  ibadah  haji  bagi  mereka  yang  belum  memiliki perbekalan, tetapi bisa mencari bekal di perjalanan  (misalnya dengan bekerja atau  bahkan  dengan  minta-minta).  Mereka  tidak  mencantumkan  syarat ketersediaan  nafkah/biaya  hidup  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan  apalagi keperluan lainnya seperti biaya kesehatan, pedidikan, ketersediaan susu/ASI untuk balita dan sebagainya. Lihat Ibn Rusyd, Bidâyah... , 233.
36 Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh (Bairut: Dâr al-Fikr, tt.), 76.
indah dan bahagia, melainkan harus berorentasi lebih jauh pada nilai-nilai pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sejahtera, terpenuhinya  hak-hak  masing-masing  pihak,  serta  untuk membangun generasi umat yang lebih berkualitas di masa depan.
Berbagai  hasil  ijtihad  para  ulama  terdahulu  yang  secara substansial kurang mencerminkan tujuan luhur pernikahan perlu dikaji  ulang  secara  kritis,  seperti  konsep  tentang  hak memaksakan  pernikahan  ( ijbâr )  orang  tua  terhadap  putrinya, pernikahan  di  bawah  umur,  prosedur  perceraian  yang  terlalu mudah  (hanya  dengan  ucapan anti  thâliq ),  tradisi mahar yang mahal, konsep kufu‟ berdasarkan ras dan silsilah kebangsawanan, dan  sebagainya.  Dalam  penyusunan  aturan  hukum  formal  oleh lembaga-lembaga  yang  memiliki  fungsi  legislasi,  pertimbangan atas  tujuan  sosio-moral  tersebut  harus  mendapatkan  perhatian yang sungguh-sungguh.
Khusus  konsep  fiqh  yang  terkait  dengan  kegiatan  ritual memang tidak perlu dilakukan perubahan dalam skala besar pada aspek  teknis-formalnya  karena  hal  itu  akan  terasa  mengurangi nilai  otentitasnya. 37 Namun,  kegiatan  ritual  tidak  boleh  terhenti pada  pelaksanaan  aturan-aturan  formal  lahiriah  (fiqh)  yang secermat-cermatnya,  melainkan  juga  harus  beranjak  lebih  jauh dengan upaya menghayati dan mewujudkan tujuan-tujuan sosio- moralnya. Misalnya dalam mengamalkan ritual shalat seharusnya tidak  hanya  berhenti  pada  kecermatan  pelaksanaan  rukun  dan kefasihan  pengucapan  bacaan  al-Qur‟an  dan  doa  yang  ada  di dalamnya  (aspek  fiqh) 38 tetapi  juga  pada  usaha  melakukannya dengan khusyû‟ , 39 dan  merealisasikan  tujuan  shalat  untuk membangun  karakter  invdividu  saleh 40 serta  membangun kehidupan kolektif yang lebih damai, egaliter, dan berkeadilan.
37 Persoalan  otentisitas  ini  telah  memicu  perdebatan  yang  sengit  terkait dengan konsep pemikiran tentang sunnah dan bid‟ah. Namun, karena belum dibuat    konsep  parameter  dan  distingsi  yang  jelas,  lengkap,  dan  sistematis dari  semua  pihak  yang  berdebat  tersebut,  pada  akhirnya  masing-masing melihatnya dengan perspektif sendiri-sendiri.
38 Misalnya tampak pada karya Syekh Nashiruddin al-Albani, Sifat Shalat Nabi Saw., ter. Muhammad Thalib (Yogyakarta: Media Hidayah, 2000).
39 Qs. al-Mu‟minûn (23): 1.
40 Qs. al-„Ankabût (29): 45.
Ketiga ,  pengembangan  konsep  fiqh  harus  mengintegrasikan orientasi wawasan kehidupan akhirat dan duniawi sekaligus. Hal itu  karena  sekalipun  orientasi  utama  setiap  muslim  adalah mencari ridlâ Allah  swt.  dan  kebahagiaan  akhirat,  tetapi  juga tidak  boleh  melupakan  pentingnya  membangun  kehidupan dunia. 41 Apalagi  untuk  menggapai  kebahagiaan  akhirat  mereka juga  memerlukan  sarana  yang  sifatnya  duniawi.  Dengan kehidupan  yang  sejahtera,  seorang  beriman  lebih  banyak berkesempatan  untuk  memperbanyak  amal  akhirat  dan  amal sosial,  misalnya  zakat,  sedekah,  haji,  serta  menjauhkan  mereka dari  perbuatan  dosa  seperti  korupsi,  mencuri,  dan  mencari penghasilan di sektor  ekonomi yang haram.
Dengan  standar  kesejahteraan  yang  tinggi,  bahkan  mereka tidak hanya membantu kaum dlu‟afâ , tetapi juga melakukan aksi kepedulian  terhadap  binatang  dan  lingkungan  hidup  untuk menyelamatkan bumi dan segenap umat manusia. Karena dalam ajaran  Islam  kepedulian  terhadap  nasib  binatang  yang  tengah menderita pun dapat menjadi bagian dari kesalehan religius yang membawa pahala di akhirat. 42
Dalam  hal  ini  kiranya  apresiasi  patut  diberikan  kepada  para ulama  dan  cendekiawan  yang  mengembangkan  kajian-kajian Islam yang baru, seperti lingkungan hidup, pengobatan, ekonomi kerakyatan,  dan  perbankan  dari  perspektif  ajaran  Islam.  Tidak
41 Qs. al-Qashash (38): 77.
42 Sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  Abû  Hurairah  dan  dimuat  dalam
Shahih Muslim mengungkapkan kisah yang diceritakan Rasulullah saw. bahwa dahulu pernah ada seorang laki-laki yang kehausan (karena kehabisan bekal air minum) di perjalanan. Ketika menemukan sebuah sumur dia segera turun ke dalamnya dan segera melepaskan rasa dahaga yang tak tertahankan. Saat naik dari dalam sumur tiba-tiba datang menghampirinya seekor anjing yang tampak sangat kehausan dan menjilat-jilat pasir. Dalam hatinya dia berkata, “aduh kasihan anjing ini kehausan seperti saya tadi”. Dia pun segera turun lagi ke dalam sumur untuk mengambil air. Sambil menggigit sepatunya yang penuh air  dia  merangkak  naik  lalu  memberi  minum  anjing  tersebut hingga puas. Dia bersyukur bisa melakukan itu dan dia pun mendapat ampunan dari Allah swt.” Para sahabat pun bertanya kepada Rasul: “Ya Rasul, apakah kita akan  mendapat  pahala  dengan  berbuat  baik  kepada  binatang  ?”  Rasul  pun menjawab,  “Pada (amal kebajikan terhadap) setiap makhluk hidup terdapat pahala.”  Muslim  bin  Hajjaj  al-Qusyairy  al-Naisabury, Shahih  Muslim… ,   juz II,  298-9.
13
tertutup  kemungkinan  kajian-kajian  tersebut  akan  melahirkan cabang-cabang fiqh baru yang prospektif dan terus berkembang di masa depan.
Keempat ,  pengembangan  konsep  hukum  Islam  harus dilakukan  dengan  mengintegrasikan  aspek  kehidupan  individual dan  kolektif.    Maksudnya  spirit  yang  menjiwai  hukum  Islam seharusnya  tidak  terbatas  pada  upaya  transformasi  psiko-moral individual  membentuk  pribadi-pribadi  yang  religius,  saleh,  dan patuh  kepada  aturan  agama,  melainkan  juga  upaya  untuk membangun  sistem  politik,  ekonomi,  dan  sistem  sosial  lainnya yang  lebih  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  syari‟ah  seperti keadilan,  kesederajatan,  hak  asasi,  dan  empati  terhadap  nasib sesama.
Langkah  pengembangan  fiqh  “struktural”  tersebut dimaksudkan agar implementasi nilai-nilai syari‟ah tidak semata- mata  bergantung  pada  kemauan  individual,  melainkan berkembang  secara  sistemik  karena  tidak  semua  individu memiliki  loyalitas  yang  tinggi  terhadap  ajaran  syari‟ah.  Misalnya dalam  menangani  masalah  korupsi  dan  suap-menyuap  ( rasywah ) terhadap  pejabat  negara,  langkah  yang  dilakukan  tidak  cukup dengan  fatwa harâm dan  ancaman  hukuman  masuk  neraka  bagi koruptor   berikut dalil-dalil syari‟ah (al-Qur‟an, hadis, dan lain- lain),  melainkan  juga  dibarengi  dengan  upaya  membangun konsep fiqh politik ( fiqh al-Siyâsah ) yang visioner dan berorentasi pada pengembangan sistem atas dasar prinsip good governance . Untuk  keperluan  tersebut, hujjah (argumen  hukum)  yang diperlukan  tidak  cukup  hanya  menggunakan  dalil-dalil  yang berasal  dari  teks-teks  syari‟ah  dan  analisis istinbâth seperti  yang sudah  ada,  melainkan  juga  argumen  empirik  mengenai  praktek suap-menyuap, varian modus operandi- nya serta implikasi buruknya bagi kehidupan umat, disertai paparan fakta, hasil riset, dan data yang  akurat.  Oleh  karena,  itu  keterlibatan  para  pakar  dan  para spesialis  di  berbagai  bidang  amat  diperlukan  untuk  mengkaji tema-tema hukum yang hendak dikembangkan.

## Strategi Implementasi
Langkah  penerapan  hukum  Islam  (fiqh)  harus  dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini.
Pertama, penerapan hukum syari‟ah harus mengikuti tahapan kesiapan sosiologis dan momentum situasi. Artinya, konsep fiqh harus terus dikembangkan secara dinamis sesuai dengan prinsip tasyrî‟ dan tahapan perkembangan sosiologis di setiap lingkungan masyarakat.  Dalam  hal  ini  ada  tiga  prinsip tasyrî‟ yang  penting diperhatikan, yaitu prinsip pentahapan gradual ( al-tadrîj ), prinsip meminimalkan  jumlah      aturan  formal  ( taqlîl  al-taqnîn )  dan prinsip tidak mempersulit kehidupan umat ( „adam al-haraj ). 43
Memang  pengamalan ajaran  syari‟ah seharusnya tidak hanya terhenti  dalam  batas  paling  minimal  seperti  dalam  ketentuan fiqh. 44 Namun  untuk  mewujudkan  tujuan  ideal  tersebut  tidak dapat dilakukan secara drastis dan serentak misalnya lewat aturan formal  dan  kekuatan  politik,  melainkan  harus  melalui  proses pentahapan  yang  terencana  mulai  dari  langkah  sosialisasi  untuk meyakinkan  publik  tentang  kebenaran,  dan  manfaatnya  bagi kehidupan  mereka,  hingga  antisipasi  atas  resistensi  sosial  dan akibat-akibat negatif yang mungkin timbul.
Situasi  khusus  juga  perlu  dipertimbangkan  dengan  seksama. Misalnya,  ketika  masyarakat  sedang  dalam  kesulitan  ekonomi seharusnya (sementara) tidak diterapkan aturan-aturan ekonomi yang justru bisa lebih menyengsarakan umat, sekalipun kebijakan itu memiliki argumen teks-teks syari‟ah yang meyakinkan. 45
Dalam kasus dan situasi tertentu perlu juga dipertimbangkan untuk tidak langsung diberikan keputusan hukum ( legal judgement) yang  pasti  seperti  keputusan  hukum wâjib,  sunnah, dan harâm ,
43 Muhammad  al-Khudlarî  Bik, Târîkh  al-Tasyrî‟  al-Islâmî (Dâr  Ihyâ  al- Kutub al-„Arabiyyah, 1981) 17-20.
44 Misalnya,  sekalipun  dalam  fiqh  disebutkan  bahwa  pada  jenis  harta tertentu porsi kewajiban zakat adalah sebesar  2,5 persen,  bagi mereka yang diberi  karunia  harta  kekayaan  melimpah  seharusnya  tidak  membatasi  dana sosialnya  hanya  dalam  hitungan  2,5  persen,  melainkan  terus  meningkatkan porsinya  dari  waktu  ke  waktu  sebagai  ekspresi  rasa  syukur  dan  kepatuhan kepada  Allah  swt.  Contoh  teladan  mengenai  hal  itu  telah  diberikan  oleh Rasulullah, para sahabat beliau, dan banyak tokoh umat sejak generasi awal.
45 Contoh mengenai hal ini antara lain pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam  masalah ghanîmah dan penangguhan hukuman bagi  pencuri. Lihat  Amiur  Nuruddin, Ijtihad  Umar  bin  Khaththab  Studi  tentang  Perubahan dalam  Hukum  Islam (Jakarta:  Rajawali  Press,  1991),  137-66.  Mengenai kebijakan khas Khalifah Umar yang lain lihat juga Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), 37-43.
15
tetapi  direspons  dalam  bentuk  nasihat,  himbauan  moral  atau mainstreaming suatu pandangan atau visi tertentu berikut argumen sosialnya. Pendekatan ini sebenarnya juga dicontohkan dalam al- Qur‟an, misalnya dalam kasus pelarangan khamr. 46
Penjelasan  di  atas  menggarisbawahi  pendapat  bahwa perubahan  aturan  hukum  pada  aspek  teknis  bukan  hanya diperbolehkan,  tetapi  justru  harus  dilakukan.    Hal  itu dimaksudkan  agar  penerapan  aturan  hukum  dapat  mendorong tercapainya  cita-cita  sosio-moral  syari‟ah  dalam  suasana  yang aman dan damai. 47 Kedua, penerapan aturan hukum perlu menggunakan berbagai instrumen  kekuatan  sosial  yang  memungkinkan,  baik  politik, ekonomi,  maupun  kultur.  Hal  ini  karena  setiap  aturan  hukum memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri sehingga tidak mungkin dipaksakan semuanya, misalnya melalui pendekatan legal dengan menjadikannya sebagai undang-undang negara.  Ada aturan yang lebih  cocok  diterapkan  melalui  pendekatan  politik  hukum  ( legal policy) dan  ada  yang  lebih  cocok  lewat  pendidikan,  atau pedekatan  lainnya.    Institusi  sosial  yang  baik  juga  berfungsi dalam menyatukan visi dan penyelesaiaan perbedaan pendapat di antara para ulama dan cendekiawan.
Dalam  konteks  ini  penting  pula  membangun  kultur  hukum yang baik melalui pendekatan sosial dan kultural. Karena dengan kultur  hukum  yang  baik  sebenarnya  tidak  diperlukan  aturan formal  dalam  jumlah  besar  karena,  tanpa  aturan  formal  pun, para  warga  masyarakat  telah  memiliki  kesadaran  moral  yang tinggi  untuk  menjaga  dirinya  dari  perbuatan  maksiat  dan  yang merugikan warga masyarakat yang lain.
Ketiga, implementasi  hukum syari‟ah,  juga  perlu memperhatikan  pentingnya  memanfaatkan  dan  mewujudkan institusi  sosial  yang  baik  dan  efektif.    Hal  itu  karena  jika berpegang  secara  ekstrem  kepada  prinsip  otonomi  individu
46 Qs. al-Baqarah (2): 219;  al-Nisâ (4):  43,  dan al-Mâidah (5): 90.
47 Bandingkan  dengan  konsep Nazhariyât  al-Mîzân al-Sya‟rânî.  Lihat Miftahul  Huda,  “Keragaman  Fiqh  dan  Spirit  Pembebasan  Kajian  atas Pemikiran  al-Sya‟rani  (1492-1565)  tentang Ikhtilâf dalam al-Mîzân  al-Kubrâ ” dalam Jurnal Istinbath , Vol. 4, No. 2 (Juni 2007), 137-62.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
dalam  segala  hal,  akan  banyak  hak  individu  dan  kepentingan publik yang tidak terlindungi.
Misalnya  dalam  persoalan  minuman  keras  ( khamr )  dan narkotika,  para  ulama  seharusnya  tidak  hanya  mengajak  warga masyarakat  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  terkutuk  itu melalui  sosialisasi  fatwa  haramnya khamr, tetapi  juga  harus mendesak  para  pemegang  kendali  pemerintahan  untuk menerapkan  kebijakan  “ no  drug ”  secara  konsisten  sekalipun langkah  itu  mungkin  membawa  kerugian  pada  aspek  tertentu seperti  PHK  karyawan  pabrik  minuman  keras,  berkurangnya sebagian  sumber  devisa  dan  menurunnya  jumlah  wisatawan mancanegara.  Kebijakan  seperti  itu  harus  dilakukan  demi menjaga kemaslahatan umat yang lebih luas.
Implementasi  aturan  syari‟ah  juga  harus  dirancang  secara terpadu dan sistematis mulai dari hulu hingga ke hilir. Langkah itu  meliputi  upaya  penciptaan  suasana  sosial  yang  kondusif, sosialisasi, penanganan kasus, hingga penanganan implikasi yang mungkin timbul dari penerapan aturan hukum tersebut.  Dengan demikian,  berbagai  masalah  kehidupan  yang  terus  bermunculan dapat  disentuh  dengan  pendekatan  yang  bersifat  holistik  dari upaya preventif ,  diagnosa  sosal,  hingga  antisipasi  terhadap “limbah”  yang  timbul  sebagai  implikasi  pemberlakuan  suatu aturan  hukum.  Pendekatan  “struktural”  seperti  itu  juga  akan menghindarkan  munculnya  konsep-konsep  hukum  yang  tidak konsisten dan substansinya kontradiktif satu sama lain.

## Metode Pengembangan
Dalam  diskursus  hukum  Islam  harus  selalu  dibuka  peluang munculnya konsep pemikiran baru, baik dalam substansi aturan hukum, metode i stinbâth maupun strategi penerapannya. Pengembangan metode istinbâth tidak boleh hanya didasarkan pada  makna  literal  dan  hasil  deduksi  atas  teks-teks  syari‟ah, melainkan  dengan  menggabungkan  makna  literal,  pesan  sosio- moral, dan pertimbangan situasi sosial masyarakat.
Dalam  konteks  ini  perlu  rekonstruksi  pola  pengembangan konsep  hukum  dengan  bertolak  dari  visi  sosio-moralnya  dan bukan berangkat dari pendekatan parsial kasus demi kasus secara terpisah.  Langkah  ini  dimaksudkan  agar  setiap  konsep  hukum
17
memiliki visi dan landasan etika yang kuat sehingga ia memiliki kepekaan  yang  diperlukan  untuk  merespons  berbagai perkembangan  sosial  yang  ada  serta  lebih  mudah  diterima  oleh rasionalitas masyarakat modern.
Al-Qur‟an  telah  memberikan  penjelasan  tentang  masyarakat dan  karakteristik  idealnya.  Berdasarkan  penjelasan  itulah, seharusnya  setiap  konsep  hukum  dikembangkan  dan diimplementasikan. Institusi-institusi yang sudah ada dan konsep yang  dikembangkan  para  ulama  pada  abad  pertengahan hendaknya tidak dianggap sebagai konsep yang final, melainkan perlu  dikaji  lagi  secara  kritis  dan  dikembangkan  sesuai  dengan tantangan historisnya.
Institusi  tersebut  harus  dipandang  sebagai  instrumen  untuk meraih  tujuan  dan  cita-cita  moral  yang  lebih  jauh  dan  bukan tujuan  itu  sendiri.  Oleh  karena,  itu  instrumen  tersebut  harus diubah  jika  keberadaannya  justru  lebih  banyak  merugikan  nilai- nilai  fundamental  yang  diabadikan  dalam  al-Qur‟an 48 atau  tidak lagi  memiliki  “daya  dorong”  ( transformative  drive) ke  arah perbaikan  kehidupan  umat.  Warisan  intelektual  ulama  di  masa lalu,  dengan  kelebihan  dan  keterbatasan  mereka  yang  amat manusiawi,  tidak  dapat  disejajarkan  sepenuhnya  dengan  firman Allah swt, yang suci dan abadi. 49
Untuk  mendorong  perkembangan  konsep  fiqh  yang  lebih memiliki  spirit  transformasi  sosial,  perlu  dilakukan  sejumlah langkah sebagai berikut.
Pertama, mengembangkan pemikiran tentang pesan etika dan visi sosial Islam, baik visi Islam secara keseluruhan maupun yang menyentuh  bidang-bidang  tertentu,  misalnya  dalam  ritual, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Kajian awal mengenai aspek filsafat  hukum  ( falsafah  al-tasyrî‟ )  ini  dimaksudkan  untuk mengkonstruksi  konsep  cetak  biru  ( blue  print )  karakteristik individu dan masyarakat yang dicita-citakan.
Dalam  memahami  “isi“  teks  al-Qur‟an  dan  sunnah  Nabi, pertanyaan  pokok  yang  dikaji  tidak  berhenti  pada  makna  literal teks itu kata demi kata, melainkan pada arah “perubahan” yang diinginkan  oleh  teks  itu  secara  keseluruhan.  Untuk  memahami
48 Engineer, Islam… , 55. 49 Ibid., 25.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
hal tersebut, di samping mengumpulkan ayat-ayat al-Qur‟an dan teks  sunnah  yang  valid,  harus  dilakukan  pula  telaah  lintas  teks ( intertexts  analysis )  dan  analisis  sosio-historis  lahirnya  teks-teks syari‟ah  tersebut.  Setiap  teks  harus  “dibaca”  bersamaan  dengan teks-teks  lain  yang  mengandung  kesamaan  tema  sentral  dengan memperhatikan  konteksnya  masing-masing  untuk  menemukan arah pesan umum yang terkandung di dalamnya.
Melalui  pengkajian  yang  cermat,  akan  diperoleh  sejumlah kemungkinan  konklusi,  misalnya  apakah  sebuah  teks  syari‟ah berisi  pesan-pesan  moral  utama  atau  berisi  opsi-opsi  dalam strategi penerapan hukum syari‟ah dalam kehidupan sosial, atau mungkin sebatas deskripsi atas situasi atau peristiwa yang terjadi di  era  pewahyuan  ( „ahd  al-nuzûl ).  Mungkin  juga  suatu  teks  tidak mengandung  pesan  utama  secara  mandiri,  melainkan  berfungsi sebagai  pengantar  atau  penegasan  atas  isi  teks  lain  yang menyampaikan pesan utama. 50 Kedua ,  melakukan  riset  dan  kajian  kritis  atas  kehidupan masyarakat  dari  perspektif  visi  sosio-moral  Islam  yang  telah dikonstruksi  tersebut.  Langkah  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasi  fakta-fakta  kesenjangan  antara  realitas  sosial ( das sein ) dengan apa yang dicita-citakan ( das sollen ), faktor-faktor yang  melatarinya  serta  modal  sosial  ( social  capital) yang  tersedia untuk menanganinya.
Kajian  tersebut  diperlukan  guna  mendapatkan  data  yang akurat tentang masalah yang tengah dihadapi umat dan alternatif langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanganinya.  Dalam  hal ini  keterlibatan  para  spesialis  dan  pakar  diperlukan  untuk melihat,  menganalisis,  dan  memberikan  penjelasan  ilmiah. Dengan  demikian,  setiap  masalah  akan  dapat  dikaji  secara  luas dan  mendalam  berdasarkan  fakta  dan  data  yang  aktual  dan terpercaya.
Ketiga, memilih  prioritas  tema-tema  dan  isu-isu  sosial  yang paling  strategis  dan  dapat  diharapkan  membawa  pengaruh  luas
50 Pola penyampaian pesan seperti ini banyak terdapat dalam  al-Qur‟an. Misalnya    pada  Qs.  al-Tîn (95),    isi  pesan  utama  yang  disampaikan  adalah terdapat  pada  ayat  ke-4  dan  seterusnya,  sedangkan  ayat    1  -  3  lebih merupakan “pengantar” yang berfungsi untuk mempertegas isi pesan-pesan tersebut.
19
di  berbagai  lini  kehidupan.  Tema  tersebut  ditangani  dengan desain pendekatan yang komprehensif dari berbagai sisi sehingga pengaruh  positifnya  dapat  diharapkan  menyebar  ke  berbagai aspek  lainnya.    Langkah  ini  perlu  dilakukan  karena  lingkup permasalahan  kehidupan  manusia  amat  luas  dan  berkembang terus-menerus  sehingga  tidak  perlu  ditangani  semuanya  lewat pendekatan legal  formal satu  demi  satu  hingga  aspek  teknis  yang sekecil-kecilnya.
Demikian  pula  tidak  semua  masalah  perlu  dijawab  satu  per satu  dengan hujjah dan  logika  hukumnya  sendiri-sendiri  karena banyak  di  antaranya  yang  sifatnya  amat  teknis,  situasional,  dan debatable .  Perhatian yang terlalu besar terhadap hal-hal kecil yang sifatnya  sangat  teknis  dan  situasional  justru  akan  melupakan agenda-agenda  yang  lebih  besar  dan  strategis,  berpotensi menimbulkan  perdebatan  yang  kurang  produktif  serta berdampak  pada  perpecahan  di  antara  para  ulama  dan  warga masyarakat.  Melalui  kajian  atas  tema-tema  strategis  yang  paling urgen  tersebut,  juga  dapat  diidentifikasi  bagian-bagian  dari aturan  hukum  syari‟ah  yang  lebih  cocok  diterapkan  lewat  jalur politik  ( legal  policy )  melalui  undang-undang  negara,  jalur pendidikan,  khotbah  Jumat,  ceramah  di  TV,  bulletin,  rubrik kolom  hukum  di  majalah,  situs  internet,  atau  lewat  media komunikasi massa lainnya.
Keempat, merumuskan  konsep  aturan  hukum  sesuai  dengan situasi  dan  kesiapan  sosiologis  masyarakat  dengan  tetap mengarahkan  pandangan  ke  depan  pada  visi  sosio-moralnya. Bentuk  riil  dari  aturan  hukum  yang  dipilih  dapat  mengambil contoh-contoh  yang  pernah  dilaksanakan  di  masa  lalu  atau dengan mengembangkan konsep baru, yang lebih sesuai dengan kebutuhan.
Sejalan  dengan  perkembangan  kehidupan,  konsep  aturan hukum  perlu  terus  disempurnakan  secara  bertahap  ke  arah format yang lebih ideal. Dalam konteks inilah sejumlah kalangan intelektual  menyatakan  bahwa  fiqh  (sebagai  konsep  pemikiran hukum) berkembang dan berinteraksi dengan situasi dan kondisi masyarakat. 51
51 Ahmad  Chatib, Hukum  Islam  dan  Perubahan  Masyarakat (Jakarta:
Intermasa, 1980), 357-71. Lihat juga Yusuf Qardhawi, Ijtihad Kontemporer Kode
Kelima, melakukan  langkah-langkah  riil  untuk  menerapkan konsep  hukum  yang  telah  dipilih,  baik  melalui  jalur  legislasi perundang-undangan  (lewat  lobi-lobi  politik),  perbaikan kurikulum  pendidikan,  penyusunan  kitab-kitab  fiqh  yang  baru, pengembangan  kurikulum  pengajaran  fiqh,  perumusan  kembali tema  dakwah,  penyelenggaraan  seminar,  kajian  maupun  even- even budaya lainnya.
Termasuk  dalam  langkah  ini  adalah capacity  building dan networking antarinstitusi  sosial  yang  sudah  ada  (seperti  lembaga pengelola  masjid,  madrasah,  BAZIS,  ormas  Islam,  dan  partai politik),  serta  pembentukan  institusi-institusi  baru  yang dirancang  sebagai  uji  coba  pada  taraf  pelaksanaan  teknis, misalnya mendirikan lembaga-lembaga  mikro dalam perbankan, pegadaian dan asuransi berbasis syariah.  Setelah diuji coba dan desainnya  disempurnakan,  model  tersebut  dapat  diterapkan dalam  skala  yang  lebih  luas  demi  meningkatkan  kesejahteraan umat.

## Catatan Akhir
Agar  syari‟ah  Islam,  (yang  secara  sosiologis  antara  lain terekspresikan dalam bentuk fiqh) memiliki peran yang semakin penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  ia  harus  memiliki  spirit transformasi  sosial  yang  menjiwai  visi,  isi,  strategi  maupun langkah sosialisasinya dalam kehidupan masyarakat. Dengan visi transformatif  yang  kuat,  fiqh  akan  menjadi  alternatif  yang  kian menarik  bagi  masyarakat  modern  setelah  sistem-sistem  sekuler yang  ada  selama  ini  makin  banyak  menampakkan  kegagalannya dalam  membangun  kesejahteraan  sosial  yang  didasarkan  pada nilai  keadilan,  kemanusiaan,  dan  spiritualitas.    Fiqh  juga  akan terasa  lebih  sederhana  namun  komprehensif,  argumentatif  dan lebih mudah diterima oleh rasionalitas masyarakat modern.
Di  samping  itu image syari‟ah  Islam  juga  akan  berubah  dari kesan  statis,  konservatif,  keras,  dan  cenderung  pro status  quo menjadi lebih dinamis, inovatif, dan berwawasan jauh ke depan. Pola  pemahaman  tersebut  juga  akan  membantu  menunjukkan
Etika  dan  Berbagai  Penyimpangannya ,  ter.  Abu  Barzani  (Surabaya:  Risalah Gusti, 1995), 7-10.
21
peta  jalan  bagi  umat  Islam  dalam  merumuskan,  mengutamakan dan menerapkan ajaran Islam di semua aspek kehidupan dalam pentas sejarah.●

## Daftar Pustaka
Abdallah  M.  al-Husayn  al-„Amiri, Dekonstruksi  Sumber  Hukum Islam, Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi , ter. Abdul Basyir (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).
Abd  al-Wahhâb  Khallâf,    „ Ilm  Ushûl  al-Fiqh (Jakarta:  Majlis  al- A‟la al-Indunisi li al-Da‟wah al-Islamiyyah, 1972).
Abû  „Abd  al-Lâh  Muhammad  bin  Ismâ„îl  al-  Bukhârî, Matn  al- Bukhâri, (Jeddah, Singapura-Indonesia,:al-Haramain, tt.). Ahmad  Chatib, Hukum  Islam  dan  Perubahan  Masyarakat (Jakarta: Intermasa, 1980).
Amiur  Nuruddin, Ijtihad  Umar  bin  Khaththab  Studi  tentang Perubahan dalam Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan , ter. Hairus Salim HS
& Imam Baehaqi (Yogyakarta: LKiS, 1993).
Fazlur Rahman, “Hukum dan Etika dalam Islam”, dalam Jurnal Al-Hikmah (Bandung: Yayasan Muttahari, no.9/1993).
Ibn  Rusyd, Bidâyâh  al-Mujtahid  wa  Nihâyah  al-Muqtashid ,  Juz  I (Ttp: Dar Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, tt). John L. Esposito, Islam Warna-warni Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus (al-Shirath al-Mustaqim) (Jakarta: Paramadina, 2004). Kazuo Shimogaki, Kiri antara Islam Modernisme dan Post-modernisme Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi (Yogyakarta: LKiS,
1993).
Miftahul Huda, “Keragaman Fiqh dan Spirit Pembebasan Kajian atas Pemikiran al-Sya‟rani (1492-1565) tentang Ikhtilâf dalam al-Mizân  al-Kubrâ ”  dalam  Jurnal Istinbâth (Mataram:  Fakultas Syariah IAIN Mataram) nomor 2 vol 4  Juni 2007. Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt). Muhammad al-Khudlari Bik, Târîkh al-Tasyrî‟ al-Islâmî (Dar Ihyâ‟ al-Kutub al-„Arabiyyah Indunisia, 1981).
Muhammad  Nashiruddin  al-  Albani,, Fatawa  al-Madinah  al- Munawwarah  Fatwa-fatwa  Syekh  Nashiruddin  al-Albani ,  ter.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Taqdir  Muhammad  Arsyad  (Yogkajarta:  Media  Hidayah, 2004).
___________, Sifat  Shalat  Nabi  SAW, ter.  Muhammad  Thalib (Yogyakarta:  Media Hidayah, 2000).
Muhammad  Saied.  al-Asymawi,  “Fiqh  Islam”    dalam Islam Negara dan Hukum , ed. Heijer, dkk. (Jakarta: INIS, 1993).
Munawir  Syadzali, Ijtihad  Kemanusiaan (Jakarta:  Paramadina,
1997).
Muslim bin Hajjaj al-Qusyairî al- Naisaburî,, Shahih Muslim (Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah Indunisiyyah, tt.).
Noel  J.,  Coulson, Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Sejarah, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987).
Sayyid  Ahmad  al-  Hâsyimî, Mukhtar  al-Ahâdits  al-Nabawiyyah  wa al-Hikam al-Muhammadiyyah (Semarang: Toha Putra, tt).
Yusuf  Qaradhawi, Ijtihad  Kontemporer  Kode  Etik  dan  Berbagai Penyimpangannya ,  ter.  Abu  Barzani  (Surabaya:  Risalah  Gusti, 1995).