## PENGALIHAN UTANG DALAM EKONOMI ISLAM

## Fasiha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Email : Fasiha@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Debt in the Law of Islamic economics is called Al-Hiwalah. The legal basis Hiwalah application is the Qur'an, Hadith, Ijma and qiyas. Terms and harmonious Hiwalah is Muhil  (Menghilawahkan),  Second;  Muhtal  (in  hilawahkan),  third;  Muhal  'alaih (people  receiving  Hiwalah,  to  four;  Shighat  Hiwalah,  namely  the  consent  of  muhil. Hiwalah concept can be applied in the form of Islamic banking Factoring or factoring, post-dated check and Bill discounting Keywords: Debt and Hiwalah

## Abstrak
Hutang  dalam  Hukum  ekonomi  Islam  disebut  Al-Hiwalah.  Dasar  hukum  penerapan Hiwalah adalah Alquran, Hadits, Ijma, dan qiyas. Syarat dan keharmonisan Hiwalah adalah Muhil,  Kedua;  Muhtal  (dalam hilawahkan), ketiga;  Muhal  'alaih (orang  yang menerima  Hiwalah,  ke  empat;  Shighat  Hiwalah,  yaitu  persetujuan  muhil.  Konsep konsep  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  bentuk  Anjak  piutang  atau  bank  Islam,  cek pasca-tanggal dan diskon tagihan)
Kata Kunci : Utang dan Hiwalah

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  manusia, aspek-aspek  ajaran  Islam  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang lainnya, karena merupakan suatu  hubungan  yang terjalin  erat  sekali. Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagian yang satu merupakan  bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa  adanya  salah  satu  bagian  tersebut    bagian  yang  lainnya  tidak  sempurna. Meskipun demikian, aspek-aspek ajaran  Islam tersebut masih dapat dibedakan antara satu  dengan  yang  lainnya.  Setiap  aspek  kehidupan  yang  dihadapi  manusia  ada hukumnya (wajib, sunnah, haram,  mubah), di  samping juga ada hikmahnya. Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural
masyarakat terhadap pembentukan hukum  Islam sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil  ijtihad  para  imam  madzhab.    Pengaruh  adat  dalam  kehidupan  hukum  adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya  mengandung  proses  dinamis  penolakan  bagi  yang  buruk  dan  penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Per-soalan menjadi serius manakala  partum-buhan  suatu  kebiasaan  masyarakat,  secara  absolut  bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masya-rakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al- sunnah. 1
Islam  adalah  pandangan  hidup  yang  seimbang  dan  terpadu,  di  desain  untuk mengantarkan  kebahagiaan  manusia  (falah)  lewat  penegakan  keharmonisan  antara kebutuhan-kebutuhan  moral  dan  materil  manusia,  dan  aktualisasi  keadilan  sosio- ekonomi  dan  persaudaraan  dalam  masya-rakat.  Seruan  untuk  kesejahteraan  yang berorentasi kepada keadilan dan keseim-bangan ini di ulang-ulang setiap hari lima kali. Kaum  muslimin  telah  memulai  menyambut  panggilan  ini  dan  terdapat  kebangkitan kembali di dalam dunia Islam. Kebangkitan ini tercermin dalam lapangan intelektual. Reformasi ekonomi dan reorgani sasi merupakan isi terpenting dari kebang kitan Islam, sistem  ekonomi  Islam  juga  memiliki  kesempatan,  perhatian  yang  terus  bertambah. Penghapusan  bunga  sebagai  keniscayaan  ciri  Islam,  rekayasa  sistem  perbankan  dan moneter bebas bunga telah menawarkan tantangan terbesar bagi ekonom muslim.
Kebangkitan ekonomi yang berbasis ajaran Islam dengan di awalinya pengkajian literatur  tentang  ekonomi  baik  dalam  Al-Qur’an,  Hadis  dan  dalam  sejarah  Islam sehingga menghasilkan beberapa pemikiran tentang ekonomi Islam. beberapa produk pemikiran tentang ekonomi Islam kemudian di wejantahkan dalam dunia perbankan di sebut  salah  satunya  adalah  Konsep  Peng-alihan  Utang  yang  disebut  sebagai Al- Hiwalah.
1 Said Agil Husein al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 41.
Bank syariah mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank adalah lembaga keu-angan yang  usaha  pokoknya  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  memberikan pembiayaan,  serta  jasa-jasa  lainnya  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prin-sip  syariah.  Dalam  memberikan  pem- biayaan,    salah  satu  bentuk  yang diberikan  oleh  bank  syariah  berupa  pembiayaan murabahah . Adapula bentuk lain yang diberikan oleh bank syariah berupa al-wakalah .
Pemberian    pembiayaan muraba-hah bagi    nasabah    sangat    bermanfaat    untuk meningkatkan  kesejahteraan hidupnya  saat  kekurangan  dana  dan  membutuhkan barang.  Nasabah  dapat  meminta  bank  untuk  meme-nuhi  kebutuhan  dengan pembayaran  yang  dilakukan secara cicilan dalam kurun  waktu yang telah disepakati. Sedangkan, al-waka-lah berarti mewakilkan  kepada    seseorang  untuk  melakukan sesuatu  semisal   pemba-yaran,  dll.  Bank  syariah  juga  dapat   membantu nasabah yang  ingin  melakukan take  over . Take  over merupakan  pengalihan  hutang  nasabah terhadap  transaksi  non-syariah yang  tela  berjalan  yang  dilakukan  atas    permintaan nasabah.    Namun,    dalam  penerapannya  tidak  menutup  kemungkinan timbulnya masalah-masalah.

## HIWALAH
Menurut  bahasa  yang  di  maksud  dengan hiwalah ialah al-intiqai  dan  al-tahwil , artinya  ialah  memindahkan  atau  mengoperkan,  maka  Abdurrahman  al-Jazili; berpendapat bahwa yang di maksud dengan hiwalah menurut bahasa adalah 2
لحم ىلا لحم نم لقنل ا

## Artinya; “ Pemindahan dari satu tempat ketempat lain”
Sedangkan  pengertian  hiwalah  menurut  istilah,  para  ulama  berbeda  pendapat dalam mendifinisikan, akan tetapi pada dasarnya sama saja. antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Hanafiyah, yang di maksud dengan hiwalah ialah
2 Hendi Suhendi, Fiqhi Muamalah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99

## مزتلملا ةمز ىلا نوي دملا ةمز نم ةبل اطملا لقن
Artinya; “ Memindahkan tagihan dan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula” .

## 2. Ibrahim Baqir berpendapat
هيلع لاحملا ةمز ىلا ليحملا ةمز نم قحلا لقن
Artinya; “Pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan”
3. Menurut  Sayyid  Sabiq  adalah  “Pemindahan  dari  tanggungan  muhil  menjadi tanggungan muhal ‘alaih”
Jadi Al-hawalah adalah  pengalihan  utang  dari  orang  yang  berhutang  kepada orang  lain  yang  wajib  menanggungnya.  Secara  sederhana,  hal  ini  dapat  di  jelaskan bahwa  A (muhal) memberikan  pinjaman  kepada  B (muhil) ,  sedangkan  B  masih mempunyai  piutang  kepada  C (muhal  ‘alaih) .  Begitu  B  tidak  mampu  membayar utangnya pada A. ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B di anggap selesai. 3 Dasar penerapan dari Al Hiwalah sebagai mana berikut: 4
1. Al-Qur’an
a. QS. Al-Baqarah/2 : 283
…….
َّشلا اوُمُتْكَت  َلَ َو ُهَّب َر َ َّاللَّ ِقَّتَيْل َو ُهَتَناَمَأ َنِمُتْؤا يِذَّلا ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِمَأ ْنِإَف َي  ْنَم َو َةَداَه ُهُبْلَق ٌمِثاَء ُهَّنِإَف اَهْمُتْك (ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللَّ َو 283 )
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.. 126
4 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31 / DSN – MUI / VI/ 2002 Tentang Pengalihan Hutang
Terjemahnya:
…Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan per-saksian. Dan barangsiapa yang me-nyembunyikan, maka sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .
b. QS. Al-Maidah ; 1-2
ِدوُقُعْلاِب اوُف ْوَأ اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي …. ( ُُ 1 )
Terjemahnya;
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…….”
…. َش َ َّاللَّ َّنِإ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ِنا َوْدُعْلا َو  ِمْثِ ْلْا ىَلَع اوُن َواَعَت  َلَ َو ى َوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع اوُن َواَعَت َو ِباَقِعْلا ُديِد ( 2 )
Terjemahnya;
“………Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ” .
c. QS. An-Nisa ; 58
اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَناَمَ ْلْا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُك ُرُمْأَي َ َّاللَّ َّنِإ
… (ا 58 )
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, ……..”
2. Hadits
)نسح ثي دح لاق و يزمرتلا و دواد وبا هاو ر( كن اخ نم نخت لَو كنمتن ا نم ىلا ةن ام لَا دا ا
Artinya
“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberikan amanat ke-padamu dan jangan kamu meng-hianati orang yang menghianatimu”
Hawalah dibolehkan dengan sabda Rasulullah saw.
عبتيلف يلم ىلع مك دحا عبتا ازاف ملظ ىنغلا لطم
Artinya:
Penahanan  (tidak  membayar  hutang)  bagi  orang  yang  mampu  adalah  suatu kedhaliman. Dan apabila piutang seseorang dari pada kalian di serahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu. (Muttafaqah alaih) 5
Dalam hadis tersebut di perintahkan oleh Rasulullah saw. apabila seseorang yang berhutang mengatur supaya hutangnya itu di bayar oleh orang lain yang mampu, maka pihak  yang  memberikan  piutang  hendaklah  menerima  pemindahan  piutang  itu.  Ber- dasarkan kepada dhahir Hadis tersebut, maka kebanyakan fuqaha Hanabilah, Ibnu Jarir, Abu  Tsaur  dan  Dhahiriyah  menyata-kan  wajib  hukumnya  pihak  yang  berpiutang menerima  pemindahan  piutang.  Tetapi  jumhur  fuqaha,  mengartikan  perintah  Nabi tersebut sebagai Istihbab.
3. Ijma
Para  ulama  telah  berkonsensus  akan  keabsahan Hiwalah karena  ia  merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang.
4. Qiyas
Menurut methologi usul fiqhi Hiwalah dapat di analogikan dengan Al-Kafalah 6
Adapun Rukun dan Syarat-syarat Hawalah
1. Rukun Hiwalah
5 Hamzah  Ya’qub,  Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam,  “Pola  Pembinaan  Hidup  Dalam Berekonomi”  Cet.  III  (Bandung,  CV.  Diponegoro  Bandung,  1999),  h.  235  dan  Lihat,-  Muhammad Syafi’I Antonio, h. 126
6 Karnaen  Perwataatmadja  &  Muhammad  Syafe’I  Antonio,  Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 38
Menurut Hanafiyah bahwa rukun hiwalah hanya satu yakni Ijab dan kabul antara yang menghilawakan dengan yang menerima hiwalah. 7 Sedangkan menurut Syafi’iyah bahwa  rukun  hiwalah  itu  ada  empat  yaitu: Pertama; Muhil  (Meng-hiwalahkan), Kedua; Muhtal (di hiwalah-kan), ketiga; Muhal ‘alaih (orang yang menerima hiwalah,
Ke empat; Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil. 8

## 2. Syarat-syarat Hiwalah
Syarat-syarat  hiwalah  yakni  a)  yang  memindahkan  utang,  b)  Yang  menerima Hiwalah adalah orang yang berakal c) Yang dihiwalahkan juga harus orang berakal. 9 d) Kridhaan ketiga pihak yang bersangkutan dalam hawalah. Yakni hawalah itu baru terlaksana  apabila  ketiganya  sepakat  mene-rima  dan  melaksanakannya.  Ada  yang memandang bahwa pihak yang berpiutang (kreditur) keridlaannya bukan merupakan syarat  sahnya hawalah ,  berlandaskan  kepada  hadits  bahwa  ia  diperintahkan  (wajib mene-rima  pemindahan  piutangnya,  e)  Hutang  yang  di  pindahkan  itu  mesti  jelas ( ma’lum ) jumlahnya dan sifatnya, f) Hutang yang di pindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya (Kualitas-nya) 10
Macam-Macam Hiwalah
Menurut mazhab Hanafi, hiwalah dikelompokkan menjadi dua, yaitu muth-laqah (umum) dan muqayyadah (terikat). 11
1. Hiwalah  muthlaqah yaitu hiwalah terjadi  ketika  seseorang  memindahkan hutang-nya agar ditanggung muhal ‘alaih , se-dangkan ia tidak mengaitkan dengan hutang piutang mereka, sementara muhal ‘alaih menerima hiwalah . Ulama  selain  mazhab  Hanafi  tidak  membolehkan hiwalah semacam  ini.
Sebagian ulama berpendapat, pengalihan utang secara mutlak ini termasuk
7 Lihat,- Hendi Suhendi, op cit, h. 101
8 Ibid,- h. 102
9 bid,- h. 101 10 Hamzah  Ya’qub,  Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam,  “Pola  Pembinaan  Hidup  Dalam Berekonomi” Cet. III (Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999), h. 236
11 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 205
kafalah mahdhah (jaminan). Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan tiga pihak yaitu orang yang punya piutang, orang yang berhutang dan orang yang menanggung hutang
2. Hiwalah  muqayyadah adalah  jika  orang  yang  berhutang  memindahkan beban  hutangnya  tersebut  pada muhal  ‘alaih dengan  mengaitkan  pada hutang muhal ‘alaih padanya. Inilah hiwalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.
Ada sedikit perbedaan hukum antara hiwalah mutlaqah dengan hiwalah muqay- yadah . Perbedaan itu adalah sebagai berikut:
1. Apabila hiwalah itu  bersifat mutlaqah ,  sedangkan muhal  ‘alaih tidak berutang kepada muhil , maka muhal menagih hutang hiwalah kepada muhal ‘alaih , atau muhal ‘alaih berhutang kepada muhil tanpa mengaitkan dengan hutang  tersebut. Muhal ‘alaih pun tidak kebe-ratan dengan beban tambahan tersebut,  maka muhal  ‘alaih akan  ditagih  untuk  membayar  dua  macam hutang  sekaligus,  yaitu  hutang hiwalah dan  hutang  pada muhil,  muhal menuntut bayar hutang hiwalah dan muhil membayar hutang terhadapnya. Apabila muhil membatasi hiwalah pada  hutangnya  kepada muhal ,  maka muhil tidak boleh menuntut muhal ‘alaih untuk melunasi hutang kepadanya, maka terjadi muqashah antara muhal ‘alaih dan muhil .
2.   Apabila hiwalah itu bersifat muqay-yadah , sedangkan muhal ‘alaih sudah bebas dari hutang pada muhil maka batallah hiwalah. Tapi apabila hiwalah itu bersifat mutlaqah dan muhal ‘alaih sudah lepas dari hutang, maka hiwalah tidak batal.
3. Muhil mungkin meninggal sebelum muhal ‘alaih melunasi hutang kepada muhal.  Muhil  juga  mempunyai  hutang  pada  orang-orang  selain  muhal. Sedang-kan muhil tidak mempunyai harta apapun selain piutang  yang ada pada muhal ‘alaih . Jika hiwalah mereka bersifat muqayyadah. Muhal boleh mengambil  piutang  tersebut  meskipun  harus  dibagi  dengan  para  pemilik piutang  lainnya.  Jika  hiwalah  itu  bersifat  mutlaqah,  maka  semua  piutang
muhil yang ada pada muhal ‘alaih dapat diambil untuk dibagi-bagi kepada orang-orang  yang  punya  piutang  kepada  muhil,  kecuali  pada  muhal  yang memang  tidak  berhak  atas  pembagian  tersebut.  Hak  muhal  tetaplah piutangnya yang telah dihiwalahkan kepada muhal ‘alaih. Dengan kata lain muhal ‘alaih tetap harus menunaikan kewajibannya kepada muhal .
Hiwalah dari  segi  objek  akad  dibagi  menjadi  dua,  yaitu hiwalah  al-haq dan hiwalah al-dain sebagai berikut: 12
1. Hiwalah  al-haq adalah  pemindahan  hak  (piutang)  dari  seseorang  pemilik kepada pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mem-punyai  hutang  kepada  pihak  kedua.  Ia  membayar  hutang  itu  bukan dalam  bentuk  barang/benda,  maka  perbuatan  tersebut  dinamakan  sebagai hiwalah  haq.  Pemilik  piutang  dalam  hal  ini  adalah muhil karena  dia  yang memin-dahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya.
2. Hiwalah ad-dain adalah lawan dari hiwalah al haq yaitu pengalihan hutang dari seseorang  penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena  penghutang  pertama  masih  mempunyai  piutang,  karena  ia  memin- dahkan kepada orang lain untuk mem-bayar hutangnya

## Aplikasi Al Hawalah dalam Perbankan
Take  over berarti  mengambil  alih, atau dalam lingkup suatu perusahaan  adalah perubahan  kepentingan  pengendalian suatu perseroan. Terkait  itu, take  over syariah adalah pembiayaan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari take  over terhadap  transaksi non-syariah  yang  telah  berjalan  yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.  Berdasarkan   Fatwa  Dewan  Syari-ah   Nasional, take  over disebut   juga peng-alihan    hutang.    Pengalihan    hutang    yang  dimaksud  disini  adalah  pengalihan transaksi    non-syariah  yang  telah  berjalan  menjadi    transaksi    yang  sesuai    dengan syariah. Take    over merupakan    proses    perpindahan    kredit  nasabah  di  bank
12 Sutan  Remy  Sjahdeini,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  tata  Hukum  Perbankan Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 95
konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah. Pada  proses take  over ini,  bank  syariah  sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konven-sional. Bertindak sebagai  wakil  dari  calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit  yang terdapat di bank asal,  mengambil  bukti    lunas,  surat  asli  agunan,  perizinan,  polis  asuransi,  sehingga barang (yang  dikredit-kan)  menjadi  milik  nasabah  secara  utuh. Kemudian, untuk melunasi    hutang    nasabah    kepada  bank  syariah,  maka  nasabah    tersebut    menjual kembali    (barang  yang  dikreditkan)  tersebut  kepada  bank  syariah.  Kemudian,  bank syariah    akan    menjual    lagi    kepada    nasabah  dengan  pilihan  kombinasi  akad  yang tertera  dalam Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 ten-tang Pengalihan Hutang.
Penerapan kontrak hawalah dalam sistem perbankan biasanya di tetapkan pada hal-hal berikut:
1. Faktoring  atau  anjak  piutang,  di  mana  para  nasabah  yang  memiliki  piutang kepada  pihak  ketiga  memindahkan  piutang  itu  kepada  bank,  bank  lalu membayar piutang dan menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. Post-dated check , di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut
3. Bill  discounting ,  secara  prinsip,  bill  discounting  serupa  dengan  hawalah, hanya saja, dalam Bill discounting , nasabah harus membayar fee , sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hawalah. 13
Perbankan syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong, salah satunya yaitu dalam fasilitas take over yang ada di bank Syariah. Take over yang ada di  sini  yaitu pengalihan utang dari bank ke  bank,  yang mana  nasabah  mempunyai  utang  ke  bank  A  kemudian  mengalihkannya  ke  bank  B, yaitu  dengan  cara  bank  B  memberikan qardh kepada  nasabah  dan  dengan qardh tersebut nasabah dapat melunasi utang yang ada di bank lama, qardh berupa pinjaman
13 Lihat,- Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…..op cit, h. 12
tanpa  adanya  tambahan  karena  setiap  tambahan  mengan-dung  riba.  Setelah  nasabah melunasi  utang   yang ada di  bank lama nasabah  pun terbebas dan tidak mempunyai tanggungan, akan tetapi nasabah mempunyai tanggungan untuk  melunasi qardh yang telah diberikan oleh bank B. Berikut ini Sifat-sifat dari fasilitas pengalihan Al-Hiwalah:
1. Kebanyakan ulama tidak memperboleh-kan pengambilan manfaat (imbalan) atas pengalihan hutang-piutang tersebut antara lain dengan menguragi jumlah piutang atau menambah jumlah hutang tersebut
2. Bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan 14
3. Dalam  dunia  perbankan  Hiwalah  dapat  diterapkan  dalam  proses  “Debt Transfer”
4. Mengacu  pada  pengertian  di  atas  debt  transfer  dapat  di  lakukan  karena: seandai-nya A berhutang ke C dan B berhutang ke A atas permintaan A dapat melakukan  pembayaran  ke  C.  dalam  hal  ini;  A.  Dapat  dianggap  sebagai nasabah,  B;  Dapat  dianggap sebagai  bank, C;  dapat  dianggap sebagai  mitra usaha nasabah
Hutang A ke C adalah transaksi yang harus dilunasi akibat bisnis/ perdagangan di antara mereka. Hutang B ke A adalah deposit nasabah di bank atas permintaan A, B dapat  melakukan pemindah bukuan untuk  keuntungan C untuk  usaha ini bank dapat mengenakan fee kepada nasabah 15
Skema Hiwalah
14 Duddy Yustiadi, Produk Bank Syariah, (t.tpt: Tazkia Institut, t.thn), h. 25
15 Lihat,- Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafe’I Antonio, op cit, h 39
Muhal’ala ih Faktor / Bank muhal pembeli Muhil Penyupla i 2. 3. 4. 5 1.
Keterangan:
1.  Suplay Barang
2.  Invoice
3.  Bayar
4.  Tagih
5.  Bayar
Beberapa ketentuan dalam Hiwalah sebagai berikut:
1. Apa  bila  hiwalah  berjalan  sah,  dengan  senderinya  tanggung  jawab  muhil adalah  gugur.  Andaikata  muhal’alaih  mengalami  kebangkrutan  atau  mem- bantah hiwalah atau meninggal dunia. Maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur.
2. Menurut Imam Abu Hanifah kreditur bisa menagih piutangnya kepada debi- tur  terdahulu,  apabila  debitur  yang  menerima  pemindahan  hutang  itu meninggal  dalam  keadaan  pailit  atau  mengingkari  pemindahan  hutang tersebut.
Transaksi perpindahan (take over) pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah  diatur  dalam  fatwa  No.  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  pengalihan  hutang. Dalam fatwa ini disebutkan ada empat alternatif akad yang dapat digunakan yaitu: 16
1. Qard dan murabahah
2. Syirkah al-milk dan murabahah
3. Qard dan Ijarah
4. Qard dan Ijarah Muntahiya bit-Tamlik
Qard adalah pemberian kepada orang lain yang dapat ditagi atau diminta kembali atau dengan kata lain memimjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqhi klasik,  qard  dikategorikan  dalam  akad tathawwui atau  akad  saling  membantu  dan bukan  transaksi  komersil. 17 Murabahah merupakan  istilah  yang  berasal  dari  bahasa
16 DSN-MUI,  Himpunan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  Cet.  3  ,  ed.  Revisi  (Ciputat:  Gaung Persada), h. 185
17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek..., h. 131
arab  dari  akar  kata ribhu yang  diartikan  untung 18 ,  dimana  secara  sederhana mura- bahah diartikan  sebagai  sebuah  bentuk  transaksi  jual  beli  yang  menyebutkan  modal pedagang dan keuntungan yang diperoleh dalam transaksi jual beli tersebut. Sebagian ulama mengartikan murabahah adalah jual  beli  barang dengan tambahan  yang telah disepakati 19 . Syirkah: Keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetap-kan berdasarkan perjanjian untuk bersama- sama  menjalankan  suatu  usaha  dan  pem-bagian  keuntungan  serta  kerugian  dalam bagian  yang  ditentukan. 20 ijarah menurut  bahasa  berarti  “upah”  atau  “ganti”  atau “imbalan”. Karena lafaz ijarah mempunyai pengertia umum yang meliputi upah atas pemamfaatan  sesuatu  benda  atau  imbalan  sesuatu  kegiatan,  atau  upah  karena  mela- kukan  sesuatu  aktivitas. ijarah bermakna  suatu  akad  yang  berisi  penukaran  manfaat sesuatu  dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu.  Hal  ini  menjual manfaat  dalam satu benda, bukan menjual  ‘ain dari benda itu. 21
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  menetapkan  fatwa  tentang  pengalihan  utang. Ketentuan  umum  dalam  fatwa  ini,  yang  dimaksud  dengan  pengalihan  utang  adalah pemindahan  utang  nasabah  dari  bank/  lembaga  keuangan  konvensional  ke  bank/ lembaga keuangan syariah. Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

## Alternatif  I
1. LKS  memberikan qardh kepada  nasa-bah.  Dengan qardh tersebut  nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada  LKS,  dan  dengan  hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
18 Asad M, Al-Kalali, Kamus Indonesia Arab (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 587
19 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Pakistan: Idratul Ma’arif, 2000), h. 103
20 Sidiqi, Nejatullah. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1996). Halaman 8.
21 Helmi Karim, Fiqhi Muamalah-Ed.I, Cetakan.2, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29
3. LKS  menjual  secara  murabahah  aset  yang  telah  menjadi  miliknya  tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV-/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelak- sanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif i ini.

## Alternatif II
1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin  LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian  asset  yang  dibeli  oleh  LKS  sebagaimana  dimaksud  angka  1  adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/-IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam  pelaksanaan  Pembiayaan  Pengalihan  Utang  sebagaimana  dimak-sud dalam alternatif II ini.

## Alternatif III
1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh  atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  mem-bantu  menalangi  kewajiban  nasabah dengan  menggunakan  prinsip al-Qardh sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh  dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan  sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar  imbalan  jasa ijarah sebagaimana  dimaksudkan  angka  1  tidak  boleh didasarkan  pada  jumlah  talangan  yang  diberikan  LKS  kepada  nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

## Alternatif IV
1. LKS  memberikan qardh kepada  nasabah.  Dengan qardh tersebut  nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi  milik nasabah secara penuh
2. Nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada  LKS,  dan  dengan  hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh -nya kepada LKS.
3. LKS  menyewakan asset  yang telah menjadi  miliknya tersebut  kepada nasa- bah, dengan akad al- Ijarah al Munta-hiyah bi al-Tamlik.
4. Fatwa  DSN  nomor:  19/DSN-MUI/-IV/2001  tentang al-Qardh dan  Fatwa DSN  nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  tentang Ijarah  al-Muntahiyah  bi  al- Tamlik berlaku  pula  dalam  pelaksanaan  Pembiayaan  Pengalihan  Utang sebagai-mana dimaksud dalam alternatif IV ini.

## PENUTUP
Al-hawalah adalah  pengalihan  utang  dari  orang  yang  berhutang  kepada  orang lain yang wajib menanggungnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan  fatwa tentang pengalihan utang.  Ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pengalihan  utang  adalah  pemindahan  utang  nasabah  dari  bank/lembaga  keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Transaksi perpindahan ( take over ) pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah diatur dalam fatwa No. 31/DSN- MUI/VI/2002  tentang  pengalihan  hutang.  Dalam  fatwa  ini  disebutkan  ada  empat alternatif akad yang dapat digunakan yaitu: 22
1. Qard dan murabahah
2. Syirkah al-milk dan murabahah
22  DSN-MUI,  Himpunan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  Cet.  3  ,  ed.  Revisi  (Ciputat:  Gaung Persada), h. 185
3. Qard dan Ijarah
4. Qard dan Ijarah Muntahiya bit-Tamlik
Menurut Syafi’iyah bahwa rukun hiwalah itu ada empat yaitu: Pertama; Muhil (Menghilawahkan), Kedua; Muhtal (di hilawahkan), ketiga; Muhal ‘alaih (orang yang menerima hiwalah , Ke  empat; Shighat  hiwalah ,  yaitu  ijab  dari  muhil.      Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya di tetapkan pada hal-hal berikut:  a. Factoring atau anjak piutang,. b. Post-dated check , c. Bill discounting . Pada  proses hiwalah atau take over ,  bank  syariah  sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertindak sebagai wakil  dari calon nasabahnya untuk melunasi  sisa kredit  yang terdapat  di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang  dikreditkan) menjadi    milik    nasabah  secara  utuh.  Kemudian,  untuk    melunasi  hutang    nasabah kepada  bank  syariah,    maka  nasabah    tersebut    menjual    kembali    (barang  yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah. Kemudian, bank  syariah akan  menjual  lagi kepada  nasabah  dengan pilihan kombinasi  akad yang tertera  dalam Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional  No:  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pengalihan Hutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan
Asad M, Al-Kalali, Kamus Indonesia Arab . Jakarta: Bulan Bintang, 1987
Suhendi, Hendi, Fiqhi Muamalah . Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek .  Jakarta;  Gema Insani Press, 2001
.............................................., Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31 / DSN – MUI / VI/ 2002 Tentang Pengalihan Hutang
Husein  al-Munawar,  Said  Agil,  Hukum  Islam  dan  Pluralitas  sosial,  Jakarta: Penamadani, 2004
Karim, Helmi, Fiqhi Muamalah-Ed.I, Cet.2, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  tata  Hukum Perbankan Indonesia, cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
Sidiqi, Nejatullah. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam . Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
Suhendi, Hendi, Fiqhi Muamalah. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Usmani,  Muhammad  Taqi,  An  Introduction  to  Islamic  Finance,  Pakistan:  Idratul Ma’arif, 2000
Perwataatmadja, Karnaen & Antonio, Muhammad Syafe’I, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1992
Ya’qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, “Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi” Cet. III. Bandung, CV. Diponegoro Bandung, 1999
Yustiadi, Duddy, Produk Bank Syariah , t.tpt: Tazkia Institut.