## EKSISTENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN ( JUDICATIVE POWER) DALAM MEWUJUDKAN INDEPEDENSI PERADILAN DAN PERADILAN YANG BERSIH
Hj. Eveline Fifiana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang fifianaeveline@gmail.com

## ABSTRACT
Every  Indonesian  citizen  has  the  obligation  to  uphold  the  applicable  law.  Every implemented  law  has  a  demand  for  justice.  Judicial  power  must  exist  in  every  democratic State of Law, tasked with upholding and overseeing the enactment of the applicable law and regulations (ius constitutum) in order to realize justice. Law without justice will be in vain, as a result, law will become invaluable before community. To answer the problems in this study, the  researcher  used  a  normative  juridical  approach,  descriptive  qualitative  in  nature.  In  this research, law  enforcers,  especially judges, must  uphold  the authority of the law and uphold the value of trust in society. The important prerequisites in upholding law and justice in the wolrd of justice is noble, clean, honest, professional, high integrity, high moral, and dignified judge. Supreme Court and Constitutional Court as judicial power holders, along with Judicial Commision in the scope of judiciary powers, not only have the authority to guide the judges but  also  have  the  authority  to  maintain  the  independency  of  judiciary  powers  from  the influence  of  government  and  outside  government  parties  by  minimizing  the  subjectivity  in recruitment process of prospective judges and supreme judges. The independency of judicial power is not enough, because law enforcers, especially “bad” judges can take refugee under the independency of judicial power.  To build an “ideal” Judge or Supreme Judge who will fulfill the people needs of justice, the Judge or Supreme Judge recruitment process conducted by Judical Commission need to be strict while increasing the control over the implementation of  power  to  minimize  the  arbitrary  acts  and  abusive  judge’s  power.  High  commitment, consistency, adhering to the principles and code of ethics in carrying out their duties will lead to  a  clean,  authoritative  judiciary  in  the  eyes  of  the  society  so  that  the  hope  of  upholding independent judicial power will be realized while at the same time bring improvements to the Indonesian justice situation.
Keywords : Independency; Judicial Power; Judiciary; Judge; Justice

## ABSTRAK
Setiap warganegara Indonesia  yang baik punya kewajiban menjunjung tinggi hukum yang.berlaku.    Setiap    hukum  yang  dilaksanakan    ada  tuntutan  untuk  memperoleh  suatu keadilan.  Kekuasaan  Kehakiman  harus  ada  pada  setiap  Negara  hukum  yang  demokratis, bertugas      menegakkan      dan  mengawasi  berlakunya  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku ( ius constitutum ) agar terwujudnya  suatu keadilan. Hukum tanpa keadilan akan sia- sia, akibatnya hukum akan menjadi  tidak berharga dihadapan masyarakat.  Untuk menjawab permasalahan  dalam  penelitian  ini    Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif  yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini para penegak hukum  dalam hal ini khususnya Hakim, pada hakekatnya harus menegakkan wibawa hukum sekaligus akan ,menegakkan    nilai  kepercayaan  di  dalam  masyarakat.  Prasyarat  penting  dan  utama  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam  dunia  peradilan,  seorang  Hakim  dituntut  harus berbudi  pekerti  luhur,  bersih,  jujur  ,  professional,  berintegritas  tinggi,  bermoral  dan bermartabat. Mahkamah Agung ( MA) dan  Mahkamah Konstitusi ( MK)  sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sedangkan keberadan  Komisi Yudisial (KY) dalam lingkup kekuasaan Kehakiman  disamping  punya  kewenangan  melakukan  pembinaan  hakim  juga  menjaga
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
indepedensi  kekuasaan  kehakiman  terhadap  pengaruh  pemerintah  maupun  pihak  diluar pemerintah,  mengurangi subyektifvitas dalam rekrutmen penerimaan calon hakim dan calon hakim  agung.  Indenpedensi  kekuasaan  kehakiman  saja  tidaklah  cukup,  karena  penegak hukum  khususnya  Hakim  dengan  perilaku  “tidak  baik”  dapat  saja  berlindung  dibawah indepedensi  kekuasaan  kehakiman.          Untuk  memperoleh  seorang  Hakim  ,  Hakim  Agung yang “ ideal” yang akan memenuhi keinginan masyarakat sebagai pencari keadilan, dimulai dari seleksi rekrutmen Hakim , Hakim Agung  oleh Komisi Yudisial secara ketat, disamping itu  perlu  peningkatan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  kekuasaan  agar  tidak  menimbulkan tindakan  kesewenang  wenangan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  hakim.    Komitmen  tinggi, konsisten , berpegang teguh pada prinsip serta kode etik dalam menjalankan tugas  nya akan menuju  peradilan  yang  bersih,  berwibawa  dimata  masyarakat  sehingga  harapan  untuk menegakkan  kekuasaan  kehakiman  yang    independen  akan  terwujud  sekaligus  membawa perbaikan dunia peradilan Indonesia.
Kata Kunci :  Indepedensi; Kekuasaan Kehakiman;  Peradilan; Hakim; Keadilan.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang berdasarkan atas hukum  dengan menganut sistem  konstitusionalisme,  sebagaimana tertuang  didalam  amandemen  keempat Undang Undang dasar  tahun 1945  pasal 1 ayat  3  menyebutkan  Negara  Indonesia adalah Negara hukum.
1
Setiap warganegara  yang  baik  punya  kewajiban untuk  menjunjung  tinggi  hukum  yang berlaku.  Hukum  merupakan  perwujudan atau  manifestasi  dari  nilai  kepercayaan. Akan menjadi suatu hal yang wajar apabila para  penegak  hukum  diharapkan  sebagai orang  yang  sepatutnya  dipercaya  yang pada hakekatnya harus menegakkan wibawa hukum, yang  berarti menegakkan nilai  kepercayaan  di  dalam  masyarakat. Nilai  kepercayaan    merupakan  salah  satu nilai  atau  kepentingan  masyarakat  yang perlu  selalu  dipelihara,  ditegakkan  dan dilindungi.  Nilai  kepercayaan    akan menjalin  hubungan  harmonis    dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, tetapi akan menjadi sebaliknya  justru akan timbul  kekacauan  ,  ketidaktentraman apabila  nilai  kepercayaan  ini  telah  hilang atau  mengalami  erosi  didalam  kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  dapat  terlihat umpamanya pada perilak seseorang   yang
1 Sudiro Ahmad,Dr dan Deni Bram,Dr. Hukum dan  Keadilan( aspek nasional & internasional ), PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.123.
tugas    yuridisnya  sebagai  aparat  penegak hukum  antara  lain  Hakim,  Jaksa,  Polisi, mengusahakan  ketaatan  atau  kepatuhan hukum  warga  masyarakat,  tetapi    justru penegak  hukum  itu    sendiri  berperilaku sebaliknya, sehingga tidak dapat dijadikan  suatu    teladan  oleh    warga masyarakat. Eksistensi hukum sangat diperlukan    dalam  mengatur  kehidupan manusia,  karena  tanpa  hukum    kehidupan manusia  akan  liar.  Tujuan  hukum  adalah untuk  melindungi    kepentingan  manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.  Hukum  mempunyai  tugas untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum dalam  masyarakat.  Penegakan  hukum  itu harus  sudah  mulai  sejak  pembuatan peraturan hukumnya ( law making) sampai kepada  penjabarannya  kasus  perkasus 2 . Dalam  hal  ini  berarti  komponrn  penegak hukum  itu  sudah  mulai  dari  kegiatan legisllatif untuk menyusun dan menetapkan hukum yang dinilai ideal yang dalam  arti  hukum  mampu  memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bsgi pencari keadilan.Untuk menegakkan  aturan aturan hukum tersebut  tentunya diperlukan suatu institusi  ,  salah  satunya  yaitu  Kekuasaan Kehakiman.
2 Solly Lubis,Prof.Dr.SH., Kebijakan Publik , Mandar Maju, Bandung, 2007.
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
Keberadaan  lembaga  Kekuasaan Kehakiman  (  Pengadilan)  merupakan  ciri utama  dan  akarnya  Negara  hukum.  Tidak ada  Negara  hukum  tanpa  ada  kekuasaan kehakiman.  Kekuasaan  Peradilan  yang bebas  dan  tidak  memihak  (  independent and impartial judiciary)  mutlak   harus  ada dalam  setiap  Negara  Hukum 3 . Kekuasaan Kehakiman bukan hanya semata mata sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat netral tetapi sebagai pembentuk  hukum  dan  politik  hukum melalui  putusan  –putusannya. 4 .  Fungsi utama  Kekuasaan  Kehakiman  adalah memutus  sengketa  (  resolving  disputes) antara  individu  dengan  individu,  individu dengan  masyarakat  bahkan  individu  atau masyarakat  dengan  Negara  dan  fungsi kedua    adalah  membentuk  atau  membuat policy atau kebijakan. 5 Kebijakan hukum yang  menyatakan  perlunya  kekuasaan kehakiman  yangbersifat  indepeden  seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  24  ayat  1 Undang Undang Dasar 1945yang berbunyi “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  Hukum  dan Keadilan“  Hal  ini  menunjukkan    adanya kemandirian kekuasaan kehakiman.
Indentfikasi  kekuasaan  kehakiman    bukan semata-  mata  indepedensi  kelembagaan saja  tetapi    juga  indepedensi  personal hakim.  Lembaga    kehakiman  dituntut untuk  menegakkan  hukum  yang  seadil adilnya  demi  kepastian  dan  ketertiban. Dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  1  Undang Undang  no  48  tahun  2009  dinyatakan bahwa”  Hakim  dan  Hakim  Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami
3 Farid Wajdi, Indepedensi dan Akuntabilitas Peradilan Dalam buku meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.Jakarta, 2018, hlm.79.
4 Susi Dwi Harriyanti, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman dalam buku Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman ,Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia,Jakarta,2018, hlm.54.
5 Ibid , hlm.62.
nilai  nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat”  Dalam  hal  ini dapat dikatakan bahwa suatu putusan yang adil  tidak  sekedar  menuntut  argumentasi dan  pertimbangan  hukum  formal  saja, melainkan  juga  pertimbangan  lain  di  luar hukum bahkan “  rasa  keadilan  “ masyarakat juga harus ikut dipertimbangkan 6 .    Selain  kemandirian Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  pula restrukturisasi lembaga pelaksana kekuasaan  kehakiman  menjadi  2  organ setara  yaitu Mahkamah  Agung ( MA) dan Mahkamah  Konstitisi  (  MK).  Selain  itu dilengkapi pula kehadiran Komisi Yudisial (KY).  Dengan  demikian  politik  hukum  di bidang  lembaga  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  oleh :
1. Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan  dibawahnya  dalam lingkungan  Peradilan  Umum, Lingkungan  Peradilan  Agama, Lingkungan  Peradilan  Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha  Negara  dan    Peradilan Syariah  Islam di Propinsi Aceh (  pengadilan  khusus    dalam lingkungan peradilan Agama)
2. Mahkamah Konstitusi  ( MK)
3. Komisi  judisial,  (    jabatan sebagai  pengawas  eksternal ,pengusul  Hakim  dan  Hakim Agung).
Setiap Warganegara Indonesia
yang baik mempunyai kewajiban menjunjung  tinggi  hukum  yang  berlaku dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia  sebagai  Negara  hukum.  Oleh karena  itu  diperlukan  rasa  tanggungjawab dan kesadaran bagi setiap warganegaranya yang diwujudkan  dalam tingkah laku dan tindakan  dari  setiap  orang  yang  ada  di Indonesia.  Hakim merupakan aktor  utama dalam  kekuasaan  kehakiman  memiliki tanggungjawab untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara.  Seorang hakim  tetap  harus  memutus  suatu  perkara
6 Opcit., hlm. 130.
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
yang  datang  kepadanya  meskipun  perkara tersebut  tidak  jelas,  tidak  lengkap,  bahkan tidak ada aturannya. Dalam hal ini  Hakim harus    berusaha  menggali  atau  melakukan penemuan  hukum  (  Rechtsvinding).  Di muka  bumi  Hakim  selalu  diibaratkan sebagai  wakil  Tuhan  karena  mengingat kedudukannya adalah dalam upaya menciptakan    suatu  “keadilan,  kepastian dan  kemaslahatan  hukum.  Oleh  karena  itu kapasitas seorang hakim adalah jaminannya.  Suatu  realitas  belum  lenyap yang  mencederai  kekuasaan  kehakiman misalnya  masih  adanya  mafia  hukum (judicial corruption) yang dilakukan Hakim dan aparat Pengadilan. Seperti yang terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang seoreang  Hakim  tertangkap  tangan  karena telah  menerima  suap  bersama  seorang panitera  dan  advokat.Disamping  itu  tidak sedikit pula Hakim yang terbukti melanggar  Kode  Etik  dan  Pedoman Perilaku Hakim ( KEPPH). Tetapi keadaan ini tidak saja hanya terjadi pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung,    tetapi    pada  Hakim  Mahkamah Konstitusi  juga  tidak  luput  dari  skandal suap dan pelanggarann Etik dan professional.
Nilai  kepercayaan    akan  menjalin hubungan  harmonis    dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  tetapi  akan menjadi  sebaliknya    justru  akan  timbul kekacauan  ,  ketidaktentraman  atau  tidak adanya    suatu    kedamaian  apabila  nilai kepercayaan  ini  telah  hilang    atau mengalami erosi didalam kehidupan bermasyarakat. Ketidak percayaan masyarakat  akan  timbul  dan  kewibawan hukum  akan  menurun,  apabila  masyarakat melihat kenyataan  bahwa  penegak hukum atau pengemban  hukum justru  melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan nilai- nilai hukum yang seharusnya,  seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, kejujuran, kepercayaan dan cintakasih antar   sesama, ,yang  seharusnya  ditegakkan.  Secara faktuil  dalam  kehidupan  masyarakat, sebagai  akibat  dari  keadaan  peradilan
dikatakan “ kacau”, hilangnya keteladanan dan tidak tenteramnya kehidupan bermasyarakat, maka menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk mempercayakan  penyelesaian   masalah – masalah  mereka  kepada  aparat  dan  badan penegak  hukum,  sehingga  akan  berlanjut mencari  penyelesaian  dengan  jalan  lain yaitu    kepada  orang  orang  atau  pihak  di luar  hukum  yang  mereka  percaya  atau bahkan  menjadi  main  hakim  sendiri. Gejala  erosi  kepercayaan  semacam  inilah yang    justru  harus  dicegah.dan  harus dilenyapkan.
Dari  uraian  di  atas  timbul  suatu permasalahan bagi peneliti yaitu bagaimana mewujudkan eksistensi kekuasaan  kehakiman  yang    indepedensi dan bersih dalam menjalankan kewenangannya?

## II. PEMBAHASAN
Dalam penelitian tentang eksistensi kekuasaan Kehakiman dalam mewujudkan indepedensi peradilan dan peradilan yang bersih, peneliti  menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif . Dari data  sekunder yang  diperoleh  baik baik  yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, untuk selanjutnya  data tersebut dianalisis  secara kualitatif, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan pada akhirnya penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan .
Yang  dimaksud  dengan  kekuasaan kehakiman adalah mandat kekuasan Negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan  Kehakiman.  Selanjutnya  yang dimaksud  Peradilan  adalah  tugas  yang dibebankan  kepada  Pengadilan  .  Tugas utama  Pengadilan  adalah  sebagai  tempat untuk mengadili atau memberikan  putusan hukum  dalam  perkara  perkara  yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari Hakim  Pengadilan    adalah  memberikan putusan  /  vonis  dan  penetapan  hakim. Kekuasaan  Peradilan    terikat  pada  aturan
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
hukum  materiil  dan    peraturan      yang bersifat    prosedural  yaitu  hukum  acara, yang merupakan  batas   normatif  terhadap kebebasan kekuasaan peradilan dan kebebasan  Hakim  dalam  proses  peradilan. Hakim    merupakan  bagian  integral  dari system supremasi hukum, saat ini mendapat  sorotan    yang  relatif  tinggi  dari masyarakat  dan  media  dengan  banyaknya kasus  kasus  yang  melibatkan  hakim  yang telah  menggoyahkan    eksistensi    lembaga Kehakiman.    Ketentuan  pasal  1  ayat  5 Undang  Undang    nomor  22  tahun  2004 tentang Komisi Yudisial, dikatakan bahwa secara  normatif  yang  dimaksud  dengan  “ Hakim”adalah  Hakim  Agung  dan  Hakim pada Badan Peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah
Mahkamah  Agung  (  MA)  serta  Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Setiap Hakim  tentunya  bercita  cita  mencapai puncak  karier  dan  puncak  tertinggi  karier hakim  adalah  Hakim  Agung.Namun  tidak semua  Hakim  dapat  menjadi  Hakim Agung karena  berdasarkan pasal 24A ayat 2  Undang  Undang  Dasar  1945  hanya hakim yang professional, memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak tercela  adil  dan  berpengalaman  dibidang hukum  yang  punya  peluang  menjadi Hakim  Agung.  Prinsip  indepedensi  dan akuntabilitas  merupakan  2  prinsip  kunci dalam  kekuasaan  kehakiman  yang  apabila tidak  diletakkan  secra  professional  akan saling membahayakan dan akan berpengaruh  pada  pelaksanaan  prinsip Negara berdasarkan hukum yang demokratis.  Tanpa    adanya  kontrol terhadap  pelaksanaan  kekuasaan  dapat berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan.  Oleh  karena  itu  diperlukan balancing  atau  keseimbangan,  sehingga hakim dapat membuat putusan yang bebas dari  pengaruh  pengaruh  lain.  Pasal  24 ayat2  Undang  undang    Dasar  (  UUD) t1hun  1945  pasca  amandemen  ke  3 dikatakan bahwa  kekuasaan kehakiman di Indonesia      selain  dilakukan  Mahkamah Agung  juga  dilakukan  oleh  Mahkamah
Konstitusi. Selanjutnya sebagai implementasinya  diundangkan  Undang Undang no 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,  Komisi  Yudisial  punya  peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka melalui  pencalonan  hakim  agung  serta pengawasan terhadap hakim.secara transparan  dan  partisipatif    dan  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat  dan perilaku hakim Komisi yudisial merupakan lembaga Negara   yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan atau  pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Komisi yudisial    sebagai  lembaga  yang  memiliki wewenang  untuk  melakukan  rekrutmen terhadap  Hakim  Agung.  Sebelumnya pengangkatan  Hakim  Agung  didasarkan system  jenjang    karier  kemudian  berubah karena  telah  dibukanya  kesempatan  bagi mereka  yang  non  karier  dapat  menjadi Hakim  Agung.  Dengan  demikian  berarti tidak  lagi  dapat  mengandalkan  penilaian ataupun  koneksi  dari  Mahkamah  Agung. Hal  ini  mengakibatkan  persaingan    untuk menjadi Hakim Agung semakin diperketat. Sistem  rekrutmenyapun  selalu  berubah- ubah ,  karena untuk  mendapatkan formula yang  tepat  dalam  melakukan  rekrutmen agar    mendapatkan  sosok  HakimAgung yang berkualitas dan punya integritas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bangsa  dan  Negara.    Komisi  yudisial hanya  berkedudukan  di  pusat  sedangkan yang  diamanatkan    pasal  24B  Undang Undang  Dasar  1945  Komisi  Yudisial bertugas  untuk    melakukan  pengawasan eksternal  terhadap  Hakim    diseluruh Indonesia  yang  jumlahnya  7516  orang yang  tersebar  di  842  Pengadilan  dengan jumlah  pegawai  yang  hanya        200  an orang 7 .  Untuk  mengatasi  keadaan  agar dapat  dijalankan  dengan  lebih  efektif,
7 Ihsan Akbar, Merekonstruksi Hubungan KY dengan Jejaring, Dalam Majalah Komisi yudisial edisi April- Juni 2018, Jakarta, hlm 50.
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
maka dibentuklah suatu kerjasama berbasis masyarakat dengan elemen elemen masyarakat  sipil  dan  Perguruan  Tinggi didaerah  sebagai  mitra  atau  jejaring Komisi  Yudisial,    yang  berperan  sebagai pendukung dan pengontrol. Dengan adanya  penghubung,  maka  kerjasama Komisi  Yudisial  dengan  masyarakat  sipil bisa  dilakukan  langsung  oleh  penghubung kepada masyarakat sipil.
Kekuasaan Kehakiman dan lembaga  Peradilan  sebagai  bagian  dari upaya  untuk  menjamin  dan  melindungi kebebasan  rakyat    yaitu  untuk  mencegah kemungkinan  tindakan  sewenang-  wenang pemerintah      untuk  terwujudnya  keadilan dalam  Negara  hukum.        Dalam  proses peradilan  hakim  seharusnya    tunduk  pada hukum dan tidak tunduk kepada pemerintah  ataupun  instruksi  dari  organ judisial  atau  administratif  yang  lebih tinggi.        Dalam  penyelenggaran  sengketa hukum  oleh  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka atau hakim yang bebas merupakan dasar bagi berfungsinya system hukum dengan baik . Pada bab pendahuluaan  telah  diketahui  bahwa  tidak sedikit  jumlah  hakim  yang  berperilaku melanggar  atau  diduga  melanggar  Kode Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  ( KEPPH),    hal  ini  tentunya  sangat mencederai    kemuliaan  profesi  Hakim, menodai  kewibawaan  dan  akan  berakibat semakin menurunkan kepercayaan masyarakat  terhadap  badan  peradilan. Dengan  ternodanya  kemuliaan  pofesi hakim,  maka    sekaligus  mencederai  rasa keadilan masyarakat khususnya merugikan  kepentingan  terhadap  pencari keadilan ( Justiciabelen). Keadaan tersebut tentunya    sangat    memprihatinkan  dan menunjukkan    bahwa  betapa  gersangnya pemahaman    Hakim  -Hakim  pelanggar KEPPH tersebut terhadap muatan KEPPH. Implementasi  terhadap  kode  etik  dan pedoman perilaku Hakim dapat menimbulkan  kepercayaan  atau  ketidak percayaan  masyarakat  kepada  putusan pengadilan.  Oleh  karena  itu  Hakim
dituntut  untuk  selalu  berperilaku  yang berbudi  pekerti  luhur..  Hakim  yang berbudi luhur  dapat menunjukkan  bahwa profesi  hakim  adalah  suatu  kemuliaan  ( officium nobile). Dengan demikian sebagai  seorang  Hakim    harus  memiliki komitmen  dan  memegang  teguh  prinsip serta  kode  etik  sebagai  Hakim.  Sebagai seorang  hakim  perlu  dijaga  komitmen, konsisten  dan  berpegang  teguh  pada prinsip.  Untuk  menjadi  Hakim  yang  baik tidaklah  mudah,  bukan  hanya  misalnya hanya  sebatas    menolak    suap  atau gratifikasi  saja  karena  banyak  sekali ukuran  dikatakan  hakim  yang  baik  dan professional..  Oleh  karena  itu    kita  perlu Komisi  yudisial  untuk  mengawasi  hakim dari  luar  terkait  perilaku  hakim  dan  juga perlu Mahkamah Agung untuk mengawasi dari  dalam.  Dengan  maksud  agar  Hakim Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat dan marwahnya terjaga.
.Untuk  mewujudkan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  Komisi  yudisial punya  peran  penting  ,  yaitu  melalui pencalonan  Hakim  Agung  serta  dengan melakukan  pengawasan  terhadap  Hakim yang  transparan  dan  partisipatif    guna menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat  serta  menjaga  perilaku  Hakim. Sebelum kehadiran Komisi yudisial, Hakim Agung dipilih oeh Ketua Mahkamah Agung. Peran Dewan Perwakilan  Rakyat  (  DPR)  tak  kalah pentingnya dalam
mewujudkan kemerdekaan kehakiman. DPR berwenang memberikan  persetujun  calon  Hakim Agung  yang  diusulkan  Komisi  yudisial Dengan  demikian    dapat  dikatakan  bahwa suatu  peradilan  harus  independent,  tidak memihak (impartial), competent, diselenggarakan  secara  jujur  (  failtial)  dan secara  terbuka  (  public  hearing.)  .    Dalam hal  ini  antara    harus  ada  keseimbangan antara Dewan Perwakilan Raktyat,
Presiden  dan  Mahkamah  Agung  melalui mekanisme Checks and Balances sehingga  kekuasaan  legislative  ,eksekutif, dan  judisial  dapat  saling  mengendalikan
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
dan  saling  mengimbangi,  sehingga  tidak terjadi suatu tindakan kesewenang- wenangan atau dominasi diantara lembaga satu dengan ]embaga  lainnya.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa hukum merupakan perwujudan atau manifestasi  dari  nilai  kepercayaan.  Akan menjadi suatu hal  yang wajar apabila para penegak  hukum  diharapkan  sebagai  orang yang  sepatutnya  dipercaya  yang    pada hakekatnya  harus  menegakkan  wibawa hukum,  yang    berarti  menegakkan    nilai kepercayaan  di  dalam  masyarakat.  Nilai kepercayaan    merupakan  salah  satu  nilai atau  kepentingan  masyarakat  yang  perlu selalu dipelihara, ditegakkan dan dilindungi.  .  Hal  ini  dapat  terlihat umpamanya pada perilaku seoranng penegak  hukum    yang  tugas    yuridisnya sebagai aparat penegak hukum mengusahakan  ketaatan  atau  kepatuhan hukum  warga  masyarakat,  tetapi    justru penegak  hukum  itu    sendiri  berperilaku sebaliknya, sehingga tidak dapat dijadikan  suatu    teladan  oleh    warga masyarakat.  Masyarakat  berhak  untuk mendapat  jaminan  kepastian  hukum  dan keadilan.  Oleh  karena  itu  aparat  penegak hukum  harus  berlaku  adil,  tidak  tajam kebawah tumpul keatas. Masyarakat bersama Komisi
Yudisial harus
bekerjasama  untuk  mewujudkan  peradian yang bersih di Indonesia.
Dalam amandemen Undang
Undang Dasar 1945 juga diatur pembentukan  lembaga  Negara  dalam lingkup kekuasaan yudisial selain Mahkamah Agung (MA) yaitu Mahkamah Konstitusi  (  MK)  dan  Komisi  yudisial  ( KY) sehingga pelaku kekuasaan kehakiman adaMA dan MK didukung oleh KY  yang  memiliki  kewenangan    terkait dengan    kekuasaan  kehakiman.  Pasal  24 ayat2  Undang  undang    Dasar  (  UUD) tahun  1945  pasca  amandemen  ke  3 dikatakan bahwa  kekuasaan kehakiman di Indonesia      selain  dilakukan  Mahkamah Agung  juga  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya
sebagai
implementasinya  diundangkan  Undang Undang no 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,  Komisi  Yudisial  punya  peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka melalui  pencalonan  hakim  agung  serta pengawasan terhadap hakim.secara transparan  dan  partisipatif    dan  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat  dan perilaku  hakim.  Keberadaan  KY  pada hakekatnya  menjadi  pradigma  baru  dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman  disamping  bertujuan  untuk mencegah pengaruh dari pemerintah sekaligus  untuk  mengurangi  subyektivitas dan  ekslusivitas  dalam  rekrutmen  dan pembinaan hakim.
Hukum adalah seperangkat peraturan  tentang  tingkah  laku  manusia yang  diakui  sekelompok  masyarakat, disusun oleh orang  yang diberi  wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk  seluruh  anggota  masyarakat  dalam suatu  Negara 8 untuk  membatasi  tingkah laku  manusia  agar  tingkah  laku  tersebut dapat terkontrol dengan baik, dapat berupa peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur kehidupan  manusia  dan  menyediakan sanksi  bagi  siapapun  yang  melanggarnya Hukum  tentunya  sangat  erat  hubungannya dengan  keadilan.  Setiap    hukum  yang dilaksanakan ada tuntutan untuk memperoleh  suatu  keadilan.  Oleh  karena itu apabila hukum tanpa keadilan akan sia- sia,  sebagai  akibatnya  hukum  akan menjadi    tidak  berharga  dihadapan masyarakat.Sedangkan  tujuan  dari  hukum itu sendiri adalah bersifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan  dan  kebahagiaan  di  dalam tata  kehidupan  bermasyarakat.    Beberapa fungsi  hukum  diantaranya  adalah  sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk
8 Abdul Manan, Prof Dr.Drs.SH.SIP., MHum, Hukum Dinamika Politik Hukum  Di Indonesi a, Kencana, Jakarta,2018, hlm 7
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
mewujudkan  keadilan  social  lahir  dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, serta sebagai fungsi kritis.
Di    Indonesia  “  keadilan” digambarkan    dalam  Pancasila  sebagai dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu dalam  sila  ke  lima  “  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Keadilan disini tentunya didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan  kemanusiaan  yaitu  keadilan dalam  hubungannya    manusia  dengan dirinya  sendiri,  manusia  dengan  manusia lainnya,  manusia  dengan  masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan  Tuhannya. 9 Pernyataan “keadilan sosial”    berarti    keadilan  yang  berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan  baik  materiil  maupun  spiritual yaitu  yang  menyangkut    adil    baik dibidang  hukum,  ekonomi,  politik,  sosial dan kebudayaan. 10
Untuk  mewujudkan    penegakkan hukum  yang  dicita-citakan,  hakim  dalam memeriksa mengadili  dan memutus  suatu perkara    dilindungi  dan  diberi  kekuasaan yang merdeka dan bebas  oleh Negara dari berbagai  intervensi  pihak  manapun  dan dalam bentuk apapun. Hal ini menunjukkan  sebagai  jaminan  ketidak berpihakan  hakim  ,  kecuali  terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya  Negara  hukum  Republik Indonesia. 11 Syarat  transparansi    yang harus  dianut,  merupakan  salah  satu  syarat untuk  menciptakan  good  governance. Transparansi maksudnya adalah keterbukaan  disemua  level  dan  kekusaan dan jabatan, dipusat sampai daerah dengan pengertian  transparan    melalui  semua fungsi managemennya mulai dari
9 Agus Santoso,Prof, Dr. SH.MH, Hukum , Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ,  Kencana , Jakarta, 2012, hlm 87.
10 Ibid ..
11 Frans H Winarta , Indepedensi dan imparsialitas Hakim Makna Suara Pembaharuan 4 Oktober 2013 , hlm 10
planning, organizing, actuating, budgeting, coordinating dan controling 12 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia  dijalankan  Mahkamah  Agung bersama sama badan peradilan dibawahnya,( yang  dibedakan  antara perdilan  umum  dan  peradilan  khusus) adalah  kekuaasaan  untuk  memeriksa  atas perkara perkara yang diserahkan kepadanya, untuk menegakkan hukum dan keadilan  berdasarkan  peraturan  perundang undangan. Badan yang memegang kekuasaan  kehakiman  dan  peradilan  harus bekerja  dengan  baik  sehingga  akan dihasilkan  putusan  putusan  yang  obyektif dan tidak memihak dan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.  Sehubungan dengan hal tersebut maka kekuasan kehakiman ini harus  bebas  dari  kekuasaan  lain  atau pengaruh  kekuasaan  pemerintahan  seperti yang  dikehendaki  pasal  24  Undang Undang
Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman  harus  independen.  Hal  ini adalah untuk mencegah timbulnya kesewenang wenangan atau penyalahgunaan  kekuasaan.  Indepedensi kekuasaan kehakiman saja tidaklah cukup, tapi  harus  didukung  Hakim  berintegritas tinggi,  bermoral,  bermartabat  yaitu  untuk menghindarkan
Hakim yang menyalahgunakan jabatan dengan berlindung
dibawah indepedensi kekuasaam Kehakiman tersebut.
Pasal  24  ayat2  Undang  undang Dasar  (  UUD)  tahun  1945  pasca amandemen  ke  3  dikatakan  bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia   selain dilakukan Mahkamah Agung juga dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Selanjutnya sebagai implementasinya diundangkan Undang Undang no 22 tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial,  Komisi Yudisial punya peran penting dalam usaha mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  melalui  pencalonan  hakim  agung serta  pengawasan  terhadap  hakim.secara
12 Opcit , hlm 80.
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
transparan  dan  partisipatif    dan  dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat  dan perilaku  hakim.    Untuk  memperoleh seorang  Hakim  ,  Hakim  Agung  yang bermutu,yang  akan  memenuhi  keinginan masyarakat  sebagai  seorang    pencari keadilan harus dimulai sejak sistem seleksi pengadaan  pegawai  di  lembaga  peradilan. Hakim, Hakim Agung  harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional,  independen  dan  memiliki integritas  yang  tinggi,  memiliki  pribadi jujur,  memiliki  karakter  yang  kuat  dan berkompeten  dibidangnya.  Indepedensi kekuasaan kehakiman saja  tidaklah cukup karena harus disertai hakim yang berintegritas  tinggi,  bermoral  baik  dan hakim  yang  dapat  menegakkan  keluhuran dan  kehormatan  martabatnya  sehingga tidak  terjadi  penyalahgunaan    kekuasaan ataupun  tindakan  kesewenangan  Hakim. Adanya  Hakim  yang  bersih  ,  bermartabat lah  yang  dapat  membawa  perubahan peradilan di Indonesia.
Untuk memperoleh  seorang  Hakim  ,  Hakim Agung yang bermutu,yang akan memenuhi keinginan  masyarakat  sebagai  seorang pencari keadilan, maka harus adanya suatu komitmen  yang  tinggi,  kerja    yang transparan  dan  akuntabel  dari    Komisi yudisial  dalam  melaksanakan  tugasnya. Indepedensi  kekuasaan  kehakiman  saja tidaklah cukup karena harus disertai hakim yang  berintegritas  tinggi,  bermoral  baik dan  hakim  yang  dapat  menegakkan keluhuran  dan  kehormatan  martabatnya, dikarenakan  dapat  berakibat  terhadap penyalahgunaan kekuasaan ataupun tindakan  kesewenangan  Hakim,  sehingga harapan untuk dapat mewujudkan kekuasaan  yang  independen  peradilan bersih dan independen sulit dicapai, hanya berangan –angan saja. III. PENUTUP
Dari uraian dalam bab pembahasan di atas    dapat  disimpulkan  bahwa  perlu ditekankan  suatu  kerja  keras  mereformasi peradilan  yang  dimulai  dari  rekrutmen
calon  Hakim  dan  calon    Hakim  Agung oleh  Komisi  Yudisial  yang    dilakukan secara    transparan,  obyektif  ,  partisipatif dengan  didukung  sistem  pengawasan eksternal  yang  benar,  transparan,  tegas terhadap  perilaku  hakim  dari  Komisi yudisial, disamping itu perlu diperkuat dan didukung    dengan  pengawasan  melekat dan pengawasan internal dalam kelembagaan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan  harapan  dan  cita  cita  suatu indepedensi  peradilan  dan  peradilan  yang bersih.  Harus  adanya  kontrol  terhadap pelaksanaan  kekuasaan,  karena  tanpa kontrol  kekuasaan  dapat  berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga  kekuasaan  kehakiman  yang independen    yang    diamanatkan  konstitusi sulit untuk diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-buku:
Abdul Manan H.,Prof,Dr.Drs.SH.MHum., Dinamika
Politik hukum di Indonesia ,Kencana Jakarta, 2018 Ahmad Sudiro,Dr.,SH.,MH,MM dan Deni Bram Ahmad Sudiro,Dr, SH,MH.,MM,. Hukum dan Keadilan ( Aspek   Nasional & Internasional) ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013. Ahmad Santoso,Prof, Dr. SH.MH, Hukum
, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ,  Kencana
, Jakarta, 2012 .
Barda Nawawi Arief, Prof.Dr.SH.,
Masalah  Penegakan  Hukum  Dan Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Kejahatan ,Putra Grafika, Jakarta, 2008. Farid Wajdi, Indepedensi dan
Akuntabilitas Peradilan Dalam buku meluruskan Arah managemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.Jakarta, 2018
Hj.Eveline  Fifiana,  Eksistensi  Kekuasaan  Kehakiman  (Judicative  Power)  Dalam  Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih Halaman 266-273
Frans H Winarta , Indepedensi dan imparsialitas Hakim , Suara Pembaharuan 4 Oktober 2013 Ihsan Akbar, Merekonstruksi Hubungan KY dengan Jejaring ,  Dalam Majalah Komisi yudisial edisi April- Juni 2018, Jakarta, hlm 50. Mahfud,Moh.MD,Prof.,Dr., Politik
Hukum di Indonesia , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Solly Lubis,Prof.,Dr.,SH.,
Kebijakan
Publik ,  Mandar  Maju,Bandung
,2007.
Susi  Dwi  Harriyanti, Meluruskan  Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman dalam buku Meluruskan  Arah  Managemen Kekuasaan Kehakiman,,Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta,2018

## 2. Peraturan Perundang Undangan
Undang  Undang  Dasar  tahun  1945    dan
Amandemennya.
Undang Undang nomor 22 tahun 2004 Undang Undang nomor 48 tahun 2009 Undang Undang nomor 24 tahun 2003 Undang Undang nomor 4 tahun 2014