## PERAN BIDAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PELAYANAN KB PADA PUS DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN DIY

## THE ROLE OF MIDWIVES REALIZING GENDER EQUALITY IN FAMILY PLANNING SERVICES IN PUS IN THE PRACTICING MIDWIFE AT DIY
Amri Wulandari 1
1 Politeknik  Kesehatan Karya Husada  Yogyakarta, Jl Tentara Rakyat  Mataram  No 11  B  Yogyakarta,  email : amie.wuland@gmail.com

## ABSTRACT
Background :  The  number  of  male  FP  is  only  1.81%  (Kemenkes  RI,  2014).  Lacking  public  knowledge, awareness  and  concern  for  gender  equality  and  justice,  men  are  required  to  increase  their  participation  in reproductive health and family planning.
Objectives: The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  midwives,  inhibiting  factors,  how  to overcome obstacles in realizing gender equality related to family planning services.
Methods: Qualitative  descriptive,  sociological  juridical  approach,  primary  data  types  and  secondary  data, with qualitative analysis. Respondents 6 midwives PMB, 4 KB acceptors, accidental sampling . Results: In PMK No 1464, midwives play a role in providing counseling and counseling to married couples that  not  only  women  are  required  to  use  family  planning  but  men  need  to  use  family  planning.  Good counseling and outreach to couples of childbearing age to provide an understanding of gender equality and contraceptive methods are expected to provide better results than without treatment.
Conclusion :Based  on  the  result  of  this  research  which  had  done  showed  that  overcome  obstacles  must involve  various  sectors  in  realizing  gender  equality  increasing  access  to  health  services,  increasing promotion and counseling to increase knowledge and awareness of gender equality and justice issues.
Keywords : Gender, family planning (kb), role of midwives

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  dan  demokratisasi yang  semakin  mengemukakan  isu  hak  asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender serta kesamaan  hak  dan  kewajiban  antara  suami dan  istri,  saat  ini  kondisi  di  atas  tidaklah dapat dipertahankan, bahkan secara bertahap  harus  diperbaiki.  Kesenjangan gender merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pelayanan  KB  dan  kesehatan  reproduksi, sehingga  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan karena tidak dapat berpartisipasi dan memperoleh  manfaat  dari    pelayanan
tersebut.  Ada  atau  tidaknya  kesenjangan dalam  KB  dan  kesehatan    reproduksi  dapat dilakukan  melalui  proses  analisis  gender, antara  lain  dapat  dilihat  dari    faktor  akses (jangkauan),  manfaat,  partisipasi  (keikut- sertaan) serta pengambilan keputusan (kontrol).  Dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan khusus  nya  bidan  yang  dianggap  dekat dengan  masyarakat  memiliki  peran  penting dalam pemberian pelayanan Keluarga berencana terkait dengan pemberian informasi. 1
Pemberi  pelayanan,  yang  sering  disebut provider,  seharusnya  peka  terhadap  isu gender  dalam  upaya  memenuhi  secara
seimbang  kebutuhan  KB  dan  kesehatan reproduksi  klien  laki-laki  dan  perempuan. Provider  disini  adalah  bidan.  Efektivitas pelaksanaan  program  kesehatan  reproduksi dan  KB  sedikit  banyak  tergantung  kepada pemahaman  peran  gender  dari  pemberi pelayanan  kesehatan,  karena  merupakan hak reproduksi bagi setiap akseptor. 2
Hak  kesehatan  reproduksi  adalah  hak asasi  manusia  yang  seharusnya  diperoleh masyarakat  khususnya  akseptor  Keluarga Berencana  (KB)  melalui  pelayanan  KB berkualitas yang menjadi program pemerintah.  Pelayanan  berkualitas  termasuk kualitas  medik,  artinya  menawarkan  metode kontrasepsi  yang  cocok  dengan  pelayanan yang  tersedia,  ditunjang  dengan  konseling yang  tepat,  dan  tenaga  penyelenggaranya (provider)  yang  berkompeten  secara  teknis. Pelayanan juga harus mengakomodasi harapan  perempuan  yang  membutuhkan hubungan  interpersonal  agar  dapat  diketahui pandangan dan pendapat perempuan tersebut. 3
Bidan Praktik Mandiri merupakan tempat pemberi layanan kesehatan pada masyarakat khususnya  KB.  Peran  tenaga  kesehatan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan  yuridis  sosiologis,  data  yang dibutuhkan  primer  dan  sekunder.  Penelitian di  Praktik  Mandiri  Bidan  wilayah  Kabupaten Bantul  (PMB  Endang  Purwaningsih,  PMB
Saumi Fijriyah, PMB Sri Martuti dan PMB Siti Asnah),  Juni  sampai  dengan  November 2019.  Instrumen  menggunakan  wawancara kepada  Bidan jaga, dan  5 akseptor KB yang berkunjung  saat  kegiatan  penelitian.  Data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi serta studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program KB harus mengedepankan hak- hak  reproduksi,  pemberdayaan  perempuan dan  kesetaraan  gender. 4 Hal  ini  menjelaskan bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia wanita dan pria mempunyai kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi. Pendapat dan keputusan  yang  dilakukan  oleh  suami memberi pengaruh yang kuat dalam menggunakan metode kontrasepsi oleh istri.
1.  Peran Bidan dalam mewujudkan kesetaraan  Gender  pada  pelayanan Keluarga Berencana
Bidan  mempunyai  peran  penting  dalam konseling  dan  pendidikan  kesehatan,  tidak saja  untuk  perempuan,  tetapi  juga  untuk keluarga.  Praktik  Mandiri  Bidan  (PMB) merupakan  pemberi  layanan  kesehatan dasar  yang  ada  di  masyarakat,  bentuk pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh bidan  kepada  pasien  (individu,  keluarga, masyarakat)  sesuai  dengan  kewenangannya salah  satunya  keluarga  berencana.  Keluarga Berencana  (KB)  merupakan  hal  penting dalam kesehatan reproduksi.
Bidan adalah profesi yang peduli terhadap  perbaikan  kesehatan  reproduksi perempuan  selama  siklus  hidup  mereka. Bidan  diakui  sebagai  seorang  profesional yang  bertanggung  jawab  dan  akuntabel, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan, informasi berdasarkan  bukti,  asuhan  dan  nasihat  yang diperlukan  selama  siklus  kehidupan  wanita. Bidan  sebagai  provider  dalam  pelayanan kebidanan  bertanggung  jawab  terhadap dokumentasi kebidanan, salah satunya dokumentasi  pada  pelayanan  KB  yaitu informed consent. 5
Peran  bidan  dalam  upaya  peningkatan pemakaian  KB,  yaitu  dengan  memberikan informed  choice sebelum  calon  peserta membuat  keputusan  dan  memilih  alat kontrasepsi. Selain  memudahkan calon peserta  untuk  memilih  alat  kontrasepsi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kondisi kesehatan pasien, pemberian informed choice  dan  informed  consent  juga  secara signifikan dapat mencegah drop out pemakaian  kontrasepsi,  sehingga  dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif.
Sesuai  dengan  PMK  No  1464  pasal  12, bidan berperan untuk memberikan penyuluhan  dan  konseling  kepada  pasangan suami  istri  bahwa  tidak  hanya  perempuan yang diharuskan memakai KB namun laki-laki pun perlu memakai KB bila ingin meminimalisir  kehamilan  dan  persalinan. Selain  menimpa  perempuan,  bias  gender juga  bisa  menimpa  kaum  pria.  Di  bidang
kesehatan, lebih banyak perempuan menerima  program  pelayanan  dan  informasi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan  kesehatan  reproduksi  dan  anak,  dari pada  laki-laki.  Hal  tersebut  ada  kaitannya dengan  stereotip  gender  yang  melabelkan urusan  hamil,  melahirkan,  mengasuh  anak, KB  dan  kesehatan  pada  umumnya  sebagai urusan  perempuan.  Adanya  penyuluhan  dan sosialisasi  yang  baik  terhadap  pasangan suami  istri  untuk  memberikan  pemahaman terhadap  kesetaraan  gender  dan  metode kontrasepsi  diharapkan  memberikan  hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan.
Untuk  meningkatkan  peran  laki-laki dalam Program KB, telah dilakukan pemerintah.  Pendekatan  yang  diterapkan pemerintah  adalah  menempatkan  laki-laki agar dapat memperoleh informasi tentang KB yang  benar.  Peran  laki-laki  dalam  KB diharapkan  bukan  sekadar  sebagai  peserta KB pasif atau sekadar mendukung pasangan menggunakan  alat  kontrasepsi  tertentu, melainkan  diharapkan  kaum  laki-laki  juga berperan  dalam  kesehatan  reproduksi,  serta tidak  bias  gender  dalam  menafsirkan  kaidah agama,  termasuk  bersedia  menggunakan kontrasepsi bagi kaum laki-laki.
Program KB tidak hanya tanggung jawab dan  urusan  perempuan,  tetapi  merupakan tanggung  jawab  bersama  keluarga.  Arti penting melibatkan dan mendorong keterlibatan kaum laki-laki dalam Program KB sesungguhnya  bukan  hanya  sebagai  bentuk
atau  ekspresi  dari  tumbuhnya  kesetaraan gender  di  kalangan  masyarakat  tetapi sekaligus  juga  merupakan  langkah  taktis untuk  meningkatkan  keberhasilan  program pengendalian jumlah penduduk.
Peran  bidan  mewujudkan  kesetaraan gender  terkait  dengan  pelayanan  keluarga berencana  pada  pasangan  usia  subur  perlu adanya  dukungan  dari  berbagai  sektor,  baik pemerintahan melalui lembaga BKKBN maupun masyarakat. Lembaga BKKBN yang mempunyai  misi  untuk  menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,  serta  mengembangkan  jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, Keluarga  Berencana  dan  pembangunan keluarga,  strategi  yang  searah  dengan pelayanan  kebidanan  untuk  meningkatakan kesehatan ibu dan anak. 6
2.  Faktor
hambatan mewujudkan kesetaraan  gender  pada  pelayanan keluarga berencana Faktor  penghambat  adalah  pendidikan, adat istiadat/budaya, agama, lingkungan dan lainnya. Laki-laki dan perempuan seharusnya mendapatkan  hak  asasi  yang  sama.  Tetapi perempuan memiliki mindset bahwa fungsinya  sebagai  istri  pengurus  keluarga. Dengan  demikian  tidak  memiliki  kesempatan untuk  mengenyam  pendidikan  tinggi,  dan lebih diutamakan laki-laki. Pendidikan merupakan sarana penting untuk mendorong pembangunan  dan  mencapai  keadilan  serta kesetaraan,  dimana  pendidikan  yang  tidak diskriminatif  akan  memberikan  manfaat  tidak
hanya  untuk  perempuan  namun  untuk  laki- laki terutama dalam menyetarakan hubungan diantar keduanya.
Masyarakat masih kuatnya budaya patriarki  sehingga  belum  maksimal  dalam berpartisipasi  meningkatkan  kualitas  hidup perempuan. Patriarki menggambarkan sistem sosial  dimana  kaum  laki-laki  sebagai  suatu kelompok  mengendalikan  kekuasaan  atas kaum perempuan. Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  dari  wanita.  Dalam budaya  ini,  perbedaan  yang  jelas  mengenai tugas  dan  peranan  wanita  dan  lelaki  dalam kehidupan  bermasyarakat,  khususnya  dalam keluarga.  Laki-laki  sebagai  pemimpin  atau kepala  keluarga  memiliki.  Budaya  patriarki juga telah memberikan efek negatif terhadap keadilan penggunaan kontrasepsi. 7
Wujud nyata suami memiliki kuasa untuk tidak menggunakan kontrasepsi, dan menyerahkan  urusan  kontrasepsi  dengan memerintah istri untuk menggunakan kontrasepi.  Hal  ini  terjadi  karena  sikap egoistik  suami  yang  mengangap  kontrasepsi adalah urusan perempuan.
Dalam halnya agama menjadi penghambat mewujudkan kesetaraan gender dalam pelayanan keluarga berencana. Hal ini sejalan  dengan  kebudayaan  yang  berlaku  di masyarakat, bahwa perempuan harus menurut apa yang disampaikan oleh suaminya/laki-laki  tanpa  memandang  kondisi fisik atau kesehatan pasangannya.
3.  Cara  megatasi  hambatan  mewujudkan kesetaraan gender pada pelayanan keluarga berencana Aktif memberikan sosialisasi tentang alat kontrasepsi,  dari  tatanan  terendah  yaitu keluarga melalui kegiatan pendekatan, pemberian  informasi  (penyuluhan)  serta komunikasi,  informasi  dan  edukasi  secara intensif  dan  berkelanjutan  kepada  para pengambil  keputusan.  Tidak  terlepas  peran serta  pemangku  kepentingan  masyarakat yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesehatan perempuan.
Dukungan  pemerintah  daerah  maupun pusat terkait program KB dalam memfasilitasi dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan  bagi  laki-laki  untuk  turut  berperan aktif  (kesertaan)  dan  partisipasi  dalam program  KB  serta  meningkatkan  kesadaran gender.  Peningkatan  kualitas  pelayanan promosi  dan  konseling  KB  serta  kesehatan reproduksi  dengan  penekanan  bahwa  laki- laki  ikut  berperan  aktif  dan  tanggungjawab. Serta  peningkatan  promosi  dan  konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masalah kesetaraan dan keadilan gender.

## KESIMPULAN
Bidan berperan
aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait pelayanan KB melalui berbagai cara sosialisasi  alat  kontrasepsi  beserta  efek samping,  promosi  dan  KIE  kepada  keluarga
akan  kesetaraan  gender  dalam  pelayanan KB,  melibatkan  suami  berperan  aktif  dalam kesertaan  dan  persetujuan  menggunakan alat  kontrasepsi.  Hambatan  mewujudkan kesetaraan  gender    pelayanan  keluarga berencana  antara  lain  pendidikan,  budaya, agama,  rasa  tabu  jika  seorang  laki-laki menggunakan alat kontrasepsi. Cara mengatasi hambatan mewujudkan kesetaraan  gender  pelayanan  KB  melalui tatanan  terendah  yaitu  keluarga  melalui kegiatan  pendekatan,  pemberian  informasi (penyuluhan) serta komunikasi, informasi dan edukasi  secara  intensif  dan  berkelanjutan kepada  para  pengambil  keputusan,  peran serta  pemangku  kepentingan  masyarakat yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesehatan perempuan.

## TERIMA KASIH
1.  Pimpinan  PMB  Endang  Purwaningsih,
Pleret, Imogiri Timur
2.  Pimpinan  PMB  Sri  Martuti,  Srimartani, Piyungan, Bantul
3.  Pimpinan  PMB  Siti  Asnah,  Pandeyan, Pendowoharjo, Bantul
4.  PMB Saumi Fijriyah, Cungkuk, Bantul
5.  Akseptor KB dalam penelitian ini

## KEPUSTAKAAN
1.  Bappenas. Analisa  gender  dalam Pembangunan  Keluarga  Berencana Nasional. Jakarta : Bappenas, 2002.
2.  Anggraeni.M.D.  Peran  Suami  Dalam Penggunaan  Alat  Kontrasepsi  Yang Berwawasan  Gender.  s.l.  :  Jurnal
Keperawatan  Soedirman  Vol  2  No  2, 2007.
3.  (POGI),  Perkumpulan  Obstetri  Dan Ginekologi  95  Indonesia. Konsensus Penanganan  Infertilitas  Edisi  Revisi
9.1. 2013.
4.  BKKBN. Buku  saku  bagi  Petugas Lapangan  Program  KB  Nasional materi  Konseling. Jakarta :  BKKBN,
2014.
5.  Sofyan, M. Bidan Menyongsong Masa Depan. Jakarta : PP IBI, 2006.
6.  Istri Bartini, dkk. Kemitraan Bidan Dan BKKBN  Dalam  Upaya  Peningkatan
Pelayanan  Kontrasepsi  Di  Daerah Istimewa  Yogyakarta. s.l. :  Jurnal Ilmiah Bidan Vol II No 2, 2017.
7.  Sutinah. Partisipasi  laki-laki  dalam Program  keluarga  Berencana  di  era masyarakat  Post  Modern. s.l. :  Jurnal
Masyarakat,  kebudayaan  dan  Politik Vol 30, No 3 Hal 289-299, 2017.