Enditiyas  Pratiwi,  Muhsinah  Annisa.  (2017).  Analisis  Pelaksanaan  Pengelolaan  Pendidikan  Sekolah  Dasar  Mengacu  Standar Nasional Pendidikan Di Wilayah Pesisir. Journal Of Education Research And Evaluation. Vol.1 (4) pp. 210-216 .

## ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR MENGACU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI WILAYAH PESISIR
Enditiyas Pratiwi 1 ,*, Muhsinah Annisa 2
1 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah dasar Universitas Borneo Tarakan 2 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah dasar Universitas Borneo Tarakan

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kesesuaian pengelolaan  pendidikan  sekolah  dasar  berdasarkan  standar  nasional  pendidikan  di Wilayah Pesisir Tarakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif Subjek penelitian ini adalah 3 Sekolah dasar di wilayah Tarakan bagian pesisir. Hasil yang  didapatkan  yaitu  Aspek  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  dasar    wilayah pesisir  diantaranya  aspek  perencanaan  program  dan  pelaksanaan  rencana  kerja menunjukkan  kesesuaian  persentase  rata-rata  sebesar  92,6%  termasuk  dalam kategori sangat baik, terdapat program pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, kepemimpinan sekolah dengan kesesuaian persentase rata- rata  sebesar  96,15%  dengan  kategori  sangat  baik,  sistem  informasi  manajemen menunjukkan  kesesuaian  persentase  rata-rata  sebesar  67%  dengan  kategori  baik. Persentase kesesuaian pengelolaan sekolah mengacu pada peraturan pemerintah No 19  Tahun  2007  tentang  standar  pengelolaan  pendidikan  yaitu  untuk  daerah  pesisir sebesar 92%. Aspek yang belum sesuai yaitu dalam hal  pemenuhan kualitas layanan dan  peserta  didik,  kepemimpinan  sekolah  yang  masih  belum  optimal  serta pengelolaan sistem informasi manajemen masih belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai.

## PENDAHULUAN
Kalimantan  utara  (Kaltara)  adalah  provinsi  ke-34  dan  juga  merupakan  provinsi  termuda  di Indonesia  sejak  diresmikan  tanggal  22  April  2013.  Kalimantan  Utara  adalah  provinsi  yang  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga  (malaysia)  yaitu  Bagian  Sabah  dan  Serawak.  Sebagai  provinsi  yang menjadi garda depan Indonesia, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjadi provinsi yang unggul di segala bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Salah satu Kota di Kalimantan Utara adalah Kota  Tarakan.  Tarakan  merupakan  satu-satunya  kota  di  wilayah  Kalimantan  bagian  utara.  Tarakan memiliki letak dan posisi yang strategis sehingga Tarakan memiliki pelabuhan ekspor impor dan bandara internasional kelas C yang digunakan sebagai orang sebagai transit dan distribusi barang antar kota dan Negara.  Tarakan  memiliki  daerah  peissir.    Menurut  Bengen  dalam  Yulianto  (2011:  32)  wilayah  pesisir didefinisikan  sebagai  wilayah  daratan  yang  berbatasan  dengan  laut,  batas  di  daratan  meliputi  daerah– daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut dan  angin laut. Posisi strategis yang dimiliki Tarakan dapat membuat Tarakan lebih berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.
Pendidikan merupakan  salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun peradaban dan kemajuan  suatu  bangsa.  Sebagai  kota  yang  sedang  berkembang,    Tarakan  telah  memprioritaskan pendidikan  bagi  masyarakatnya.  Karena,  sebagian  orang  memandang  bahwa  pendidikan  dapat membentuk  jati  diri  seseorang,  selain  itu  pendidikan  adalah  investasi  di  masa  yang  akan  datang. Pendidikan  merupakan  Investasi  yang  akan  dirasakan  bukan  hanya  dalam  jangka  pendek,  akan  tetapi dapat  dirasakan  masyarakat  dalam  jangka  panjang.  Banyak  daerah  maju  karena  masyarakatnya mengenyam pendidikan dengan baik. Karena pendidikan itu identik dengan perkembangan zaman, dan persaingan  ilmu  pengetahuan.  Oleh  karena  itu  pendidikan  salah  satu  faktor  dalam  menunjang  suatu daerah untuk terus bisa berkembang dan maju.

## Keywords:
Standar Pengelolaan Pendidikan, Sekolah Dasar, Wilayah Pesisir
Sebagai  kota  yang  menjadi  beranda  negara  Indonesia  di  bagian  Utara,  tentunya  harus  memiliki pendidikan  yang  berkualitas  dan    mampu  bersinergi  di  kancah  internasional,  hal  ini  diharapkan  agar dapat mengurangi perbedaan keadaan antara Tarakan (Indonesia) dan negara tetangga (Malaysia). Posisi strategis  yang  dimiliki  Tarakan  seyogiyanya  dapat  membuat  Tarakan  lebih  berkembang  baik  dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Salah satu yang harus mendapat perhatian lebih bagi pemerintah Provinsi  Kaltara  adalah  dalam  hal  pengelolaan  pendidikan  khususnya  pengelolaan  pendidikan  sekolah dasar.
Pelaksanaan  pendidikan  akan  dapat  terlaksana  lebih  baik  lagi  jika  delapan  standar  nasional pendidikan telah  terimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Delapan standar tersebut saling menunjang satu sama lain dalam mencapai  tujuan  nasional  pendidikan,  Salah  satu  aspeknya  yaitu  standar  pengelolaan.  Pengelolaan sekolah  yang  baik  diharapkan  dapat  menunjang  keberhasilan  pendidikan  dan  proses  pembelajaran. pengelolaan  pendidikan  yang  baik  yang  meliputi  perencanaan  program,  pelaksanan  rencana  kerja, pengawasan  dan  evaluasi,  kepemimpinan  sekolah,  sistem  informasi  manajemen  dan  penilaian  khusus. Berdasarkan paparan tersebut, perlu adanya kajian mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan di wilayah  pesisir  Tarakan  yang  mengacu  kepada  peraturan  pemerintah  nomor  19  tahun  2007  tentang standar pengelolaan pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey.  Subjek penelitian ini  3 Sekolah Dasar Negeri di Tarakan yang terletak di bagian pesisir. Penelitian ini dilakukan pada bulan April - Agustus 2017. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  mengenai  pengelolaan  pendidikan  yang  ada  di  sekolah  dasar  wilayah pesisir Tarakan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan panduan wawancara. Lembar observasi dan panduan wawancara digunakan sebagai acuan untuk memperoleh data mengenai pengelolaan pendidikan di 3 sekolah dasar wilayah pesisir Tarakan. Teknik analisis data pada penelitian ini  yaitu  dengan  mengolah  data  yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi,  kemudian  menghitung  persentase  kesesuaian  antara  data  yang  terdapat  disekolah  dan peraturan  pemerintah  No  19  Tahun  2007  tentang  standar  pengelolaan  pendidikan.  Selanjutnya  data tersebut dideskripsikan dan ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian standar pengelolaan pendidikan di 3 sekolah dasar wilayah pesisir berdasarkan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Penentuan kategori kesesuaian standar pengelolaan pendidikan didasarkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Kategori Kesesuaian Standar Pengelolaan Pendidikan No. Skor Kriteria 1. 0% - 25% kurang baik 2. 26% - 50% cukup baik 3. 51% - 75% baik 4. 76% - 100% sangat baik

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  bagian  dari  Standar  Nasional  pendidikan  adalah  standar  pengelolaan  pendidikan. Standar pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 butir 9). Standar pengelolaan pendidikan mengacu pada permen no. 19 Tahun 2007 yang meliputi Perencanaan Program  dan  pelaksanaan  rencana  kerja,  pengawasan,  evaluasi,  kepemimpinan  sekolah  dan  sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Pengelolaan sekolah dasar yang diteliti meliputi pengelolaan sekolah dasar di wilayah pesisir Tarakan.
Perencanaan dan pelaksanaan program sekolah menunjukkan hasil persentase sekolah A sebesar 94,4%, sekolah B sebesar 94,4%, dan sekolah C sebesar 89%. Hasil rata-rata dari perencanaan program sekolah  yaitu  sebesar  92,6%  menunjukkan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  sekolah  termasuk dalam kategori sangat baik. Persentase perencanaan dan pelaksanaan program sekolah ditunjukkan pada gambar 1. berikut.
Gambar 1. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program sekolah wilayah pesisir Tarakan Perencanaan  dan  pelaksanaan  program-program  pengawasan  di  3  sekolah  dasar wilayah  pesisir Tarakan, yaitu supervisi dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah dan guru yang mampu mendampingi, monitoring,  evaluasi,  pelaporan  dan  tindak  lanjut  program  hasil  pengawasan.  Program  pengawasan memiliki  sasaran  kepengawasan  dari  program  yang  ada  di  sekolah  adalah  meliputi  bidang:  kurikulum, pembelajaran, penilaian, manajemen sekolah, pembiayaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, kesiswaan, serta budaya dan lingkungan sekolah.
Pelaksanaan  kegiatan  evaluasi  diri  di  3  sekolah  dasar  wilayah  pesisir  dilaksanakan  setiap  satu tahun  sekali  guna  mengetahui  gambaran  kinerja  sekolah  selama  satu  tahun.  Pelaksanaan  evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan program penyesuaian penugasan, sekolah juga perlu membuat keseimbangan beban kerja serta program kinerja dan pencapaian prestasi pendidik dan tenaga  kependidikan  perlu  di  programkan  sehingga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang ada  dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Kepemimpinan sekolah menunjukkan hasil persentase sekolah A sebesar 100%, sekolah B sebesar 88,46%, dan sekolah C sebesar 100%. Hasil rata-rata dari kepemimpinan sekolah yaitu sebesar 96,15% termasuk  dalam  kategori  sangat  baik.  Persentase  kepemimpinan  sekolah  ditunjukkan  pada  gambar  2. berikut.
Gambar 2. Kesesuaian kepemimpinan sekolah wilayah pesisir Tarakan
Sistem  informasi  manajemen  sekolah  menunjukkan  hasil  persentase  sekolah  A  sebesar  60%, sekolah  B  sebesar  80%,  dan  sekolah  C  sebesar  60%.  Hasil  rata-rata  dari  sistem  informasi  manajemen sekolah  yaitu  sebesar  67%  termasuk  dalam  kategori  baik.  Persentase  sistem  informasi  manajemen sekolah ditunjukkan pada gambar 3. berikut.
94% 94.40% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sekolah A Sekolah B Sekolah C 100% 88.46% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Sekolah A Sekolah B Sekolah C
Gambar 3. Kesesuaian sistem informasi manajemen sekolah wilayah pesisir Tarakan Kesesuaian persentase pengelolaan sekolah dasar di wilayah Tarakan bagian pesisir adalah sebesar 92%,  yang  didapatkan  dari  rata-rata  keseluruhan  aspek  pengelolaan  pendidikan  di  3  sekolah  dasar  di wilayah  pesisir  Tarakan.  Berdasarkan  aspek  pengelolaan  sekolah,  masih  terdapat  kriteria  yang  belum sesuai  sebesar  8%,  yaitu  dalam  hal    pemenuhan  kualitas  layanan  dan  peserta  didik,  kepemimpinan sekolah  yang  masih  belum  optimal  serta  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  masih  belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai.
UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah  (pasal  13  ayat  1:  f)  melimpahkan  sebagian wewenang  pengelolaan  pendidikan  di  daerah  kepada  pemerintahan  daerah.  Kebijakan  ini  memberikan kesempatan kepada daerah mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan sesuai potensi dan kondisi masing-masing  daerah.  Dengan  adanya  otonomi  daerah,maka  bagi  daerah  yag  memiliki  kemampuan finansial dan SDM yang memadai dapa memacu berkembangnya dunia pendidikan nasional, namun pada pihak  lain  dapat  berdampak  semakin  mundurnya  mutu  dan  pengelolaan  pendidikan  di  daerah  lain. Dengan  demikian,  dapat  berakibat  semakin  lebarnya  kesenjangan  pendidikan  di  antara  sesama  anak bangsa  Menurut  Lubis  (2013:  10)  manajemen  pendidikan  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  menata jenjang  pengelolaan  pendidikan  dalam:  standar  pengelolaan  tingkat  satuan  pendidikan,  standar pengelolaan  oleh  pemerintah  daerah,  standar  pengelolaan  oleh  pemerintah  (pusat).  Pembagian wewenang  pengelolaan  pendidikan  ini  seiring  dengan  kiat  desentralisasi  pemerintahan  yang  juga melibatkan  pengelolaan  pendidikan.  Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  Haq  (2017)  menjelaskan  bahwa sistem pendidikan di Indonesia secara nasional mempunyai standar dalam pengelolaannya. Secara umum standar  pengelolaan  pendidikan  dibuat  untuk  menyeragamkan  kualitas  manajemen  di  sekolah.  Namun secara khusus perlu untuk dianalisis pada masing-masing poin guna pengembangan kualitas pelayanan pendidikan  pada  sekolah  yang  melaksanakannya.  Analisis  tersebut  haruslah  mampu  menunjang  lebih maju  untuk  pengembangan  lembaga  pendidikan  menjadi  lebih  profesional  dan  menyesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat.
Standar pengelolaan di wilayah pesisir dijabarkan sebagai berikut.
a.  Visi  sekolah  di  wilayah  pesisir  telah  memenuhi  aspek  yaitu  mengacu  pada  visi,  misi  dan  tujuan pendidikan  nasional,  mencerminkan  standar  keunggulan  dan  cita-cita  tinggi  sekolah, mempertimbangkan  potensi  dan  kondisi  sekolah  serta  lingkungannya,  kalimat  rumusannya  mudah dipahami, jelas dan tidak multi tafsir, dan berorientasi ke masa depan. Visi sekolah juga mengandung lebih  dari  delapan  aspek  standar,  meliputi  standar  kompetensi  lulusan,  isi,  proses,  penilaian, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, seni dan budaya serta  lingkungan.  Sekolah  mensosialisasikan  visi  sekolah  dengan  melibatkan  enam  unsur  yang mencakup  semua warga  sekolah,  komite  sekolah,  masyarakat  sekitar,  lembaga-lembaga  pemerintah dan  dewan  pendidikan  kota,  LSM,  serta  dengan  dunia  usaha/industri.  Dari  hasil  tersebut  dapat diketahui  bahwa  penerapan  visi  sekolah  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  standar pengelolaan yang telah ditetapkan.
b.  Misi  sekolah  di  wilayah  pesisir  telah  memenuhi  aspek  yaitu  memberi  arah  dalam  mewujudkan  visi sekolah, merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, memuat pernyataan umum dan  khusus  yang  berkaitan  dengan  program  sekolah,  memberikan  keluwesan  dan  ruang  gerak pengembangan sehingga dapat ditinjau secara berkala, dan dirumuskan secara lengkap, jelas, mudah dipahami dan telah disosialisasikan. Namun, masih terdapat kriteria yang belum sesuai dengan aspek misi  sekolah,  yaitu  kualitas  layanan  peserta  didik  dan  mutu  lulusan  seperti  belum  terdapat  tenaga pendidik  di  bidang  konseling  dan  pelacakan  alumni  masih  dalam  perencanaan.  Dengan  kondisi sepertinya  sekolah  perlu  meningkatkan  kualitas  layanan  peserta  didik  dan  mutu  lulusan  dengan
60% 80% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sekolah A Sekolah B Sekolah C
memenuhi  tenaga  pendidik  yanga  ahli  di  bidang  bimbingan  konseling  dan  segera  merencanakan pelacakan alumni sehingga sekolah dapat mengetahui mutu lulusan dari sekolahnya.
c.  Tujuan  sekolah  terdiri  dari  tujuan  dua  tahunan  dan  satu  tahunan  yang  telah  memenuhi  aspek  yaitu mengacu  pada  visi  dan  misi,  menggambarkan  tingkat  kualitas  yang  dapat  dicapai  dalam  jangka menengah  (empat  tahunan),  mengacu  pada  Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL),  rumusan  rencana kerja jangka menengah dapat diukur ketercapaiannya) serta telah disosialisasikan dan mengandung lebih dari delapan standar yaitu aspek kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, manajemen, pendidik dan  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan,  seni  dan  budaya  serta  lingkungan. Melihat kondisi ini, dapat dikatakan bahwa tujuan sekolah dua tahunan maupun satu tahunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan.
d.  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS)  atau  rencana  kerja  empat  tahunan  di  wilayah  pesisir  telah  memenuhi aspek  yaitu  adanya  rencana  kerja  jangka  menengah  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  jangka empat  tahunan,  rumusan  rencana  kerja  jangka  menengah  dapat  diukur  ketercapaiannya,  adanya rencana  kerja  tahunan  dalam  bentuk  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS),  rumusan rencana kerja tahunan dapat diukur ketercapaiannya. Rencana Kerja Sekolah (RKS) mengandung lebih dari delapan standar yaitu aspek kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, seni dan budaya serta lingkungan. Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) juga telah disosialisasikan kepada  warga  sekolah,  komite  sekolah,  masyarakat,  lembaga-lembaga  pemerintah  kota  dan  dewan pendidikan kota, LSM, serta dunia usaha seperti perusahaan. Sekolah kedepannya perlu meningkatkan lagi  kinerja  dalam  menyusun  Rencana  Kerja  Sekolah  (RKS)  dan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga dapat mengetahui peningkatan mutu sekolah dengan tepat.
e.  Pelaksanaan  kegiatan  kesiswaan  di  wilayah  pesisir  dimana  sekolah  telah  merencanakan  dan melaksanakan  seleksi  penerimaan  siswa  baru  secara  offline  dengan  melihat  umur  siswa  tersebut, sekolah  memberikan  layanan  konseling  melalui  guru  kelas  karena  belum  terdapat  guru  bimbingan konseling  maka  sekolah  sebaiknya  mengadakan  tenaga  pendidik  di  bidang  bimbingan  konseling, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokulikuler, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan  terhadap  alumni,  dan  melakukan  pembinaan  prestasi  unggulan  dengan  pemberian penghargaan  dari  sekolah.  Melihat  kondisi  ini,  sekolah  perlu  meningkatkan  kualitas  kegiatan kesiswaan  dengan  pengadaan  kegiatan-kegiata  akademik  maupun  non  akademik  bagi  siswa  dan memberikan penghargaan bagi siswa bersangkutan
f.  Pelaksanaan  kegiatan  pendayagunaan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di  wilayah  pesisir dilaksanakan  dengan  melakukan  pembagian  tugas  bagi  guru  kelas,  dalam  menentukan  sistem penghargaan  maka  sekolah  sebaiknya  membuat  sistem  penghargaan  apa  yang  akan  diberikan  dan mengembangkan profesi melalui kegiatan pelatihan.
g.  Pengelolaan  sarana  dan  prasarana  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  pengelolaan  yang  telah ditetapkan, namun sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah masih ada yang kurang memadai dan sekolah perlu mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang proses pendidikan di sekolah.
h.  Pelaksanaan  kegiatan  evaluasi  diri  di  wilayah  pesisir  dilaksanakan  setiap  satu  tahun  sekali  guna mengetahui gambaran kinerja sekolah selama satu tahun.
i.  Pelaksanaan  evaluasi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dilaksanakan  dengan  program  penyesuaian penugasan,  sekolah  juga  perlu  membuat  keseimbangan  beban  kerja  serta  program  kinerja  dan pencapaian  prestasi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan perlu  di  programkan  sehingga  pendidik  dan tenaga kependidikan yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
j.  Deskripsi  program  pengawasan  di  wilayah  pesisir,  dimana  sekolah  melaksanakan  program  supervisi yang  dilakukan  oleh  pengawas,  kepala  sekolah  dan  guru  yang  dianggap  dapat  mendampingi  dalam program  supervisi.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  monitoring,  evaluasi,  pelaporan,  dan  tindak  lanjut yang  perlu  dilakukan  sekolah  dapat  berupa  pembinaan  langsung  pada  pendidik  atau  tenaga kependidikan yang telah di supervisi.
k.  Kepemimpinan  kepala  sekolah  telah  memenuhi  aspek  yaitu  kualifikasi  minimal,  usia  maksimal, pengalaman  mengajar  minimal,  pangkat  minimal,  status  guru  (guru  SD),  kepemilikan  sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah, kompetensi kepribadian, kompetensi  manajerial, kompetensi kewirausahaan,  kompetensi  supervisi,  kompetensi  sosial  dan  jumlah  minimal  wakil  kepala  sekolah, kriteria  pengangkatan  wakil  kepala  sekolah  serta  kemampuan  serta  keterampilan  yang  dimiliki. Namun masih terdapat aspek yang belum sesuai yaitu kemampuan wakil kepala sekolah yang masih kurang  maksimal  dan  belum  menguasai  keterampilan  secara  maksimal  maka  sekolah  perlu meingkatkan kemampuan dan keterampilan wakil kepala sekolah melalui kegiatan pelatihan, dengan demikian dapat menghasilkan tenaga yang profesional.
l.  Sistem  informasi  manajemen  telah  memenuhi  aspek  yaitu  kepemilikan  sistem  informasi  manajemen yang  mendukung  administrasi  pendidikan  di  sekolah,  pengelolaan  sistem  informasi  manajemen namun  belum  terlaksana  secara  maksimal,  penyediaan  fasilitas  informasi  namun  belum  terpenuhi secara maksimal, pelaporan data informasi secara berkala dan berkesinambungan serta efektifitas dan efisiensi  komunikasi  antar  warga  sekolah  di  lingkungan  sekolah  sudah  berjalan  namun  belum maksimal. Melihat kondisi ini, maka sekiranya sekolah perlu meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen    dengan  melakukan  pengelolaan,  penyediaan,  dan  pelaporan  secara  maksimal  serta meningkatkan  komunikasi  antar  warga  sekolah  seperti  sering  mengadakan  pertemuan  yang melibatkan seluruh warga sekolah.
Berdasarkan  paparan  tersebut,  secara  garis  besar,  pengelolaan  pendidikan  di  wilayah  pesisir Tarakan  berada  dalam  kategori  sangat  baik,  yaitu  kesesuaian  pengelolaan  sekolah  berdasarkan permendiknas  no  19  Tahun  2007  yaitu  sebesar  92%.  Aspek  yang  belum  sesuai  yaitu  dalam  hal pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal serta pengelolaan  sistem  informasi  manajemen  masih  belum  maksimal,  penyediaan  sistem  informasi  dan komunikasi belum maksimal dan memadai.
Penelitian mengenai pengelolaan pendidikan di sekolah dasar juga dilakukan oleh Rahayu (2015: 62)  yang  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  pengelolaan  pendidikan  di  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan Ngemplak  telah  memenuhi  standar  pengelolaan  pendidikan  mengacu  pada  permendiknas  no  19  Tahun 2007.  Pelaksanaan  pengelolaan  pendidikan  perlu  dilaksanakan  dengan  baik  demi  tercapainya  tujuan pendidikan nasional.

## KESIMPULAN
Aspek  pengelolaan  sekolah  dasar  sebanyak  49  aspek,  diantaranya  aspek  perencanaan  program (Visi,misi,  tujuan  dan  rencana  kerja  sekolah),  pelaksanaan  rencana  kerja  (Pedoman  sekolah,  Struktur organisasi,pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan,kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah serta peran serta masyarakat) Pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Persentase kesesuaian pengelolaan sekolah mengacu pada  peraturan  pemerintah  No  19  Tahun  2007  tentang  standar  pengelolaan  pendidikan  yaitu  untuk daerah pesisir sebesar 92%. Aspek yang belum sesuai yaitu yaitu dalam hal  pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal serta pengelolaan sistem informasi manajemen masih belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai.
Untuk  Dinas  Pendidikan/Pemerintah/Instansi  terkait  sebaiknya  dapat  melakukan  pemantauan terhadap pengelolaan pendidikan yang ada di setiap daerah masing-masing khususnya di Sekolah Dasar, sehingga pengelolaan di Sekolah Dasar dapat berjalan sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007.  Selain  itu  untuk  pihak  sekolah  agar  dapat  melaksanakan  pengelolaan  pendidikan  sesuai  dengan Permendiknas  RI  Nomor  19  Tahun  2007,  sehingga  sekolah  dapat  melakukan  perbaikan  dan penyempurnaan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah .

## DAFTAR PUSTAKA
Dahuri R, Rais Y, Putra SG, Sitepu, M.J. 2011. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri  Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
Haq, Muhammad Faishal. 2017. Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah . STAIMA Al- Hikam Malang. Vol. 1, No. 1.
Lubis, Asri. 2013. Pelaksanaan Standar Nasional Dalam Dunia Pendidikan . Universitas Negeri Medan.
Prabowo,  Budi  Setiyo.  2012. Pelaksanaan  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  di  SMP  Negeri  3  Godean . Universitas Negeri Yogyakarta.
Peraturan Menteri  Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Rahayu, Mugi. 2015. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman . Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. Vol. 8, No. 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yulianto.  2011. Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Di  Kawasan  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau Kecil. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.