## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 3, No 1, 2023, 35-41
Membangun  Tradisi  Literasi  Anti  Korupsi  di  Kalangan Elite    Daerah  dalam  Perspektif  Hukum  Tata  Negara (Building  Anti-Corruption  Literacy  Tradition  among Regional Elites in the Perspective of State Govermental Law) Darmadi Djufri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang darmadidjufri@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Juli 2023 Revisi 1 pada 25Juli 2023 Revisi 2 pada 31 Juli 2023 Disetujui pada 1 Agustus 2023

## Abstract
Purpose: Corruption  has  a  very  negative  impact.  As  a  crime, corruption not only harms the country's finances and economy, but also  hampers  the  growth  and  continuity  of  national  development which demands high effectiveness.
Methodology: Corruption  has  eroded  democratic  values,  violated the  principles  of  good  governance,  and  caused  discrimination against public services. Corruption has also led to low openness and representativeness in the formulation of policies in the legislature, and even corruption has hampered legal certainty in the judiciary. Results: Corrupt  behavior  among  regional  elites  still  occurs because: 1. System factors, especially regulations related to political recruitment  through  regional  elections,  where  the  weaknesses include our laws that still allow candidates who are suspects in legal cases to run for regional heads, which are further strengthened by the  dominance  of  the  ideology  of  materialism  and  capitalism  that supports  these  elections,  so  that  the  elections  still  have  the opportunity  to  give  birth  to  corrupt  officials,  2.  Political  actor factors, the low integrity, credibility, and capacity of candidates for regional  heads  are  the  biggest  contributors  to  the  emergence  of corrupt governments, the morality of the candidates is only hunting for the results, namely the seat of power, even though by using all means.  The  ruling  is  not  to  serve  the  people  but  to  seek  material gain.
Keywords: Corrupt Behavior, Literacy, Regional Elites How to Cite: Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite  Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 35-41. 1. Pendahuluan
Korupsi  di  Indonesia  telah  berkembang  pesat  dan  dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa.  Korupsi dianggap  merusak  karena  sifatnya  yang  merugikan  masyarakat  dan  negara.  Perilaku  koruptif  ini dilakukan oleh semua kalangan baik itu pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara hingga para pengusaha. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Mereka menjadi agen perilaku koruptif di instansi penegak hukum dan terkenal dengan sebutan  mafia  hukum  (judicial  corruption)  (Ancok).Korupsi  merupakan  ancaman  terhadap  prinsip- prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan  merugikan  pembangunan  berkelanjutan  sehingga  memerlukan  langkah-langkah  pencegahan  dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun  tingkat  internasional.  Perilaku  korupsi  hingga  saat  ini  masih  membawa  dampak  masif  bagi negara  Indonesia.  Dampak  masif ini  terjadi  di segala  lini  kehidupan  bangsa  baik  dari segi ekonomi, yakni penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak serta meningkatnya  hutang negara. Dari segi sosial dan kemiskinan, dampak korupsi yang timbul yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan
publik,  pengentasan  kemiskinan  berjalan  lambat,  terbatasnya  akses  bagi  masyarakat  miskin, meningkatnya  angka  kriminalitas,  solidaritas  sosial  semakin  langka,  hingga  terjadinya  demoralisasi. Kemudian dari segi birokrasi pemerintahan, dampak korupsi yang timbul seperti birokrasi tidak efisien dalam memberikan layanan publik, matinya etika sosial-politik serta runtuhnya otoritas pemerintahan. Akrobat korupsi, Sholahudin (https://pontas.id/2021/09/13/pphn-penting-dan-urgen-untuk-indonesia/) sungguh  lengkap  tersaji  dalam  kehidupan  politik  di  tanah  air,  tugu  anti  korupspsi  yang  diresmikan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  justru  di  korupsi,  dimana  banyak  orang-orang  yang  sudah mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat untuk memberantas korupsi, justru mereka yang bergelayut dalam  pusaran  korupsi,  dimana  seharusnya,  sebagai  elit  politik,  mereka  memberikan  contoh  yang transparan dan konkrit dalam bentuk prilaku mendukung Upaya pemberantasan korupsi.
Pemikiran-pemikiran  strategi  anti  korupsi  justru  hadir  di  tengah  meluasnya  ketidakpercayaan  public terhadap  penegak  hukum  anti  korupsi  yang  menyasar  orang-orang  kuat,  oligharki  kekuasaan  yang selama ini kebal atas proses penegakan hukum. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kerap diserang oleh institusi lain yang diduga kuat terlibat kasus-kasus korupsi, seperti terutama institusi kepolisian dan  DPR.  Serangan  dalam  bentuk  kriminalisasi,  Upaya  pelemahan  penegakan  hukum  melalui  revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta menghalang-halangi penegakan hukum (Obstructions of Justice), jamak terjadi dan mudah disaksikan dalam keseharian kita. Hingga saat ini korupsi masih saja menjadi momok bagi bangsa Indonesia, sebab korupsi makin hari makin meningkat dan yang terjadi adalah keuangan negara hanya menjadi milik segelintir orang yang terus memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dari uang rakyat. Menurut Jayawicaksana korupsi yang terjadi ini dapat berskala kecil maupun  skala  besar  dalam  kaitanya  dengan  nilai  kerugian  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah Korupsi  Besar  (Grand  Corruption)  dan  juga  korupsi  kecil  (petty  corruption)  (Oce  Madril,  2020)  . Korupsi besar (Grand Corruption menurut Transparency International (TI) yaitu:
Grand corruption is abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, and causes  serious  and  widespread  harm  to  individuals  and  society.  Dari  konsep  diatas  korupsi  besar merupakan  perbuatan  yang  menyalahgunakan  kekuasaan  dengan  menguntungkan  diri  sendiri  atau segelintir  orang  yang  merugikan  masyarakat  banyak.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia  dalam  Rencana  Strategis  Tahun  2011-2015  pada  Inti  Nomor  2  mengenai  Fokus  Area memberikan defenisi Korupsi Besar (Grand Corruption) yaitu:
Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut: a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi; b. Melibatkan aparat penegak hukum; c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional; d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.
Korupsi Besar (Grand Corruption) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam- macam bidang, baik itu ekonomi, melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan dalam perpolitikan  ataupun  sebagai  pemegang  kebijakan  publik  yang  salah  satu  bentuknya  berupa  state capture, dimana pemilik pengaruh seolah-olah mengontrol setiap kebijakan publik  (Ridwan Zachrie, 2013) . Grand corruption atau sebagai destroyer economic adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan  juta  bahkan  sampai  dengan  triliunan  rupiah  dalam  waktu  yang  singkat  saja.Korupsi  besar merupakan suatu hambatan untuk pembangunan berkelanjutan dari suatu negara dan oleh karena itu perlu  dilakukan  pemberantasan  secara  maksimal  karena  sangat  berkaitan  erat  dengan  pemangku kebijakan. Selain itu korupsi besar juga dapat merugikan negara secara besar baik dari segi finansial maupun non finansial karena kerugian yang dihasilkan bukan kerugian dalam bentuk jumlah nilai uang saja,  juga  melainkan  memunculkan  pandangan  bahwa  kebijakan  publik  yang  awalnya  untuk kepentingan rakyat berubah menjadi kepentingan segelintir orang.
Konsep  yaitu Korupsi  Kecil  (Petty  Corruption),  bureaucratic  or  petty  corruption‟,  yaitu  keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. „Bureaucratic/ petty corruption‟ biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai
bagian  dari  pelaksanaan  kebijakan  (Supriyono,  Sholichah,  &  Irawan,  2022).  Korupsi  seperti  ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan (Retnowati & Utami, 2014). Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (Petty Corruption) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  akibat  pendapatan  yang  kurang  memadai,  atau  dikenal  sebagai  korupsi karena  kebutuhan  (Corruption  by  need).  Korupsi  kecil  (Petty  Corruption)  merupakan  permasalahan yang  dialami  di  berbagai  macam  negara  termasuk  Indonesia  yang  gagal  dalam  menyusun  suatu kebijakan publik yang menyejahterahkan rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi  kecil  (Petty  Corruption)  adalah  karena  kurang  sejahteranya  pegawai  pemerintahan  hingga mencari  penghasilan  tambahan  dan  karena  adanya  kesempatan  yang  disebabkan  lemahnya  sistem pengawasan internal.
Selama  ini  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah bahkan dicabut  pemberlakuannya  akan  tetapi  peraturan  perundangan  dangan  dimaksud  belum  memadai (Tolang, 2020), antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil  tindak  pidana  korupsi.  Kesemuanya  itu  dimulai  pada  Tahun  1957,  peraturan  pertama  yang dibentuk  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi  adalah  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor.  Prt/PM- 06/1957 tanggal 9 April 1957. Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 Nomor. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  Kepala  Staf  Angkatan  Laut  Nomor.  Prt/Z.I./7  tertanggal  17  April 1958. Kedua peraturan tersebut menggolongkan perbuatan tindak pidana korupsi kedalam perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi bukan pidana (NASIONAL, NASIONAL, & RI).

## 2. Metode penelitian
Dari pemaparan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, menjadi menarik ketika berbicara mengenai solusi  dan  Upaya    untuk  merekonstruksi  hukum  mengenai  hal-hal  yang  dapat  meminimalisir  atau bahkan  mereduksi  prilaku  korup  dikalangan  elit  polotik  di  daerah  dalam  membangun    suatu  tradisi literasi anti korupsi di kalangan elite  daerah. Dalam mencari dan menelusuri jawaban atas permasalahan yang penulis angkatpenulis sangat berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar dalam solusi dan Upaya  untuk merekonstruksi hukum mengenai hal-hal yang dapat meminimalisir atau bahkan  mereduksi  prilaku  korup  dikalangan  elit  polotik  di  daerah  dalam  membangun    suatu  tradisi literasi anti korupsi di kalangan elite  daerah.

## 3. Hasil dan pembahasan
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit  Chazawi (2022), yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan sebagai dapat dan boleh serta feit yang ditejemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Andi Hamzah,  tindak  pidana  adalah  kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang,  melawan hukum,  yang  patut  dipidana,  karena  melakukan  kesalahan  (Hamzah,  1986).  Selanjutnya  Moeljatno mengunakan  istilah  perbuatan  pidana  yakni  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum yang dikenai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  baik  ekonomi maupun  sosial,  dan  tergolong  kedalam  kejahatan  luar  biasa  (extraordinary  crime).  Tindak  pidana korupsi  sendiri  terdapat  didalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan:
Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. Selain itu terdapat beberapa pasal tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pada sekitaran tahun 2010-2014, Indonesia Coruptino Watch (ICW) mencatat sebanyak 10 tersangka dugaan korupsi, yang kemudian terpilih menjadi kepala Darah (Sholahudin, 2021). Ini merupakan pemantauan ICW terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di 244 daerah di Indonesia selama tahun 2010, yangmana menurut pemantauan ICW, Ke sepuluh orang tersangka yang terpilih dalam Pilkada tersebut, yakni Bupati Rambang Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru  Theddy  Tengko,  Bupati  Lampung  Timur  Satono,  Wakil  Bupati  Bangka  Selatan  Jamro  H.  Jalil, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, Bupati Jember Djalal, Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, Bupati Boven Yusak Yaluwo, Dan Walikota Tomohon Jefferson Rumajar, dan menurut penulis, hal itu masih  terus  dapat  terjadi  karena  hukum  tidak  benar-benar  ditegakkan,  penuh  rekayasa,  kebijakan politik, atau atas nama politik, dan tawar menawar atau harga damai dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Tidak  sedikit  kasus-kasus  korupsi  yang  menyangkut  pejabat  penting  dan  kepala  daerah,  baik  itu ditingkat  provinsi  maupun  di  Kabupaten/Kota  sarat  dengan  Tarik  menarik  politik  dan  ekonomi, sehingga mereka lolos dari jeratan korupsi pada pemeriksaan atau penyidikan awal. Faktor politik dan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan, para pejabat daerah lolos dari jeratan hukum. Secara teoritis  bahwa  pemerintahan  yang  demokratis  dibangun  atas  dasar  transparansi,  responsibilitas,  dan akuntabilitas. Namun semua itu mengalami reduksi tinggi atau kalau boleh dikatakan kenihilan dalam kehidupan  demokrasi  di  negara  kita  tercinta  ini.  Kehidupan  yang  demokatis  yang  salah  satunya mewujud dalam pelaksanaan pilkada masih sebatas Ius constituendum, dimana pilkada baru merupakan ritual  lima  tahunan  yang  masih  sebatas  melahirkan  pemimpin  daerah.  Pilkada  belum  sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraanbbagi masyarakat, dimana terkadang, masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik lima tahunan.
Tindakan Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan: a) Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara;
b) Menurunnya investasi;
c) Meningkatnya kemiskinan;
d) Meningkatnya ketimpangan pendapatan
Terdapat pula akibat lain yang timbul dari tindakan korupsi yang dilakukan yang kemudian sangat juga dapat  menurunkan  tingkat  kebahagiaan  disuatu  negara  karena  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah. Terdapat pandangan lain mengenai akibat dari korupsi itu sendiri yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan yakni (Hamzah, 1986):
1) Korupsi  memantapkan  dan  memperbesar  masalah-masalah  yang  menyangkut  kurangnya  hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
2) Korupsi  mempertajam  permasalahan  masyarakat  plural  sedang  bersamaan  dengan  itu  kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti ini membahayakan stabilitas politik;
3) Korupsi  mengakibatkan  turunnya  disiplin  sosial.  Uang  suap  itu  tidak  hanya  dapat  memperlancar prosedur  administrasi,  tetapi  biasanya  juga  berakibat  adanya  kesengajaan  untuk  memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit dengan atau diperlambat dengan alasan-alasan yang sama.
Dalam  perspektif  hukum,  definisi  korupsi  telah  gamblang  dijelaskan  ke  dalam  tigabelas  (13)  pasal Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  pasal-  pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  ke dalam  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  (tipikor).  Dari  ke-30  jenis  tersebut,  kemudian
dikelompokkan  lagi  menjadi  tujuh  tindak  pidana  korupsi.  Yakni,  kerugian  keuangan  negara,  suap- menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Jenis-jenis korupsi juga diajukan oleh ahli-ahli lain yang kemudian menjelaskan mengenai jenis korupsi tersebut. Adapun jenis korupsi tersebut diajukan oleh Piers Beirne dan James Messerchmidt terdiri dari 4 jenis yakni (Djaja, 2010):
1) Political Brybery adalah jenis korupsi yang terjadi dalam kekuasaan legistlatif dimana sebagai badan pembentuk undang- undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan karena biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan pemilihan umum sering berhubungan dengan perusahaan yang berperan  sebagai  penyandang  dana.  Artinya  adanya  hubungan  timbalbalik  secara  politis  dalam korupsi jenis ini antara pengusaha dan legistlatif sebagai pembuat perundang-undangan;
2) Political Kickbacks, adalah jenis kegiatan korupsi dalam suatu pekerjaan borongan dengan sistem kontrak  yang  melibatkan  pejabat  pelaksana  atau  yang  terkait  dengan  pengusaha  dalam memanfaatkan kesempatan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan;
3) Election  Fraud,  adalah  korupsi  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  kecurangan-kecurangan  dalam pemilihan umum oleh calon penguasa atau ataupun oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum;
4) Corrupt  Campaign  Practices  adalah  korupsi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kampanye  dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan menggunakan uang negara oleh calon pejabat yang saat itu masih memegang kekuasaan.
Kehidupan yang demokatis yang salah satunya mewujud dalam pelaksanaan pilkada masih sebatas Ius constituendum,  dimana  pilkada  baru  merupakan  ritual  lima  tahunan  yang  masih  sebatas  melahirkan pemimpin daerah. Pilkada belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraanbbagi masyarakat, dimana terkadang, masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik lima tahunan, hal tersebut masih terjadi karena (Djaja, 2010):
1) Faktor sistem, terutama regulasi terkait dengan rekruitmen politik melalui pilkada, dimana kelem ahannya antara lain Undang-undang  kita masih membolehkan calon seorang tersangka kasus hukum mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  yangmana  semakin  diperkuat  dengan dominasi ideologi materialism dan kapitalisme yang menopang Pilkada ini, sehingga pilkada masih berpeluang untuk melahirkan pejabat yang korup;
2) Faktor aktor politiknya, rendahnya integritas, kredibilitas dan kapasitas calon kepala daerah menjadi penyumbang terbesar munculnya pemerintahan yang korup, moralitas para calon hanya memburu hasilnya, yakni kursi kekuasaan, meskipun dengan menggunakan cara-cara menghalalkan semua lini cara.  Berkuasa  bukan  untuk  mengabdi  kepada  rakyat,  tetapi  berkuasa  untuk  mencari  keuntungan material.
Didalam  hukum  Pidana,  setiap  perbuatan  pidana,  memang  ada  deritanya  (pidana-nya).  Mengenai pertanggungjawaban pidana, pertama-tama perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang melalui suatu aturan hukum berupa larangan dan disertai dengan ancaman sanksi tertentu berupa  pidana  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  suatu  aturan  hukum  tersebut  (Hamzah,  2004). Selanjutnya Moeljatno juga mengemukakan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang terdiri dari lima elemen yakni:
a) Kelakuan dan akibat (=Perbuatan);
b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
e) Unsur melawan hukum yang subyektif.
Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah Tiada Pidana jika tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sistrea). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis, tetapi asas ini dianut dalam penerapan hukum di Indonesia  (Marpaung, 1991).  Banyak tulisan yang membicarakan  tentang  syarat-syarat  dari  mampu  bertanggungjawab  atau  tidak  mampu  bertanggung jawab,  syarat  utamanya  adalah  bahwa  telah  dilakukan  suatu  perbuatan  pidana  (Saleh,  1983).  Dalam
kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  ada  ketentuan  tentang  arti  kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP:
“Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”
Untuk  merombak  dan  merekonstruksi  semua  perbuatan  tersebut,  maka  kita  perlu  perubahan  dan perombakan  secara  revolusioner  atau  mendasar,  baik  menyangkut  system  dan  regulasinya  maupun aktor-aktor politiknya, sehingga diharapkan perubahan yang integral dan dapat  membangun tradisi anti korupsi  di  kalangan  elite    daerah  (Tuhana  &  Daerobi,  2022).  Tantangan  yang  terberat  dalam membangun tradisi anti korupsi di kalangan elite  daerah adalah dengan melakukan Kampanye yang tidak  diwarnai  oleh  praktik  politik  uang,  dimana  uang  sudah  menjadi  Panglima  dalam  setiap penggalangan massa, karena adalah hal yang tampaknya mustahil, dan massa akan hadir, meninggalkan aktifitas kerja dan rutinitas rumah tangga, kalau tidak mendapatkan ganti yang lebih dari yang biasa mereka dapatkan. Bahkan yang tampak dari pengamatan penulis adalah  bahwa di setiap proses-proses politik kenegaraan dan kepartaian  sudah diidentikkan dengan uang, dimana uang dan polItik, seperti sepasang kaki kanan dan kiri.
Masyarakat pemilih pada waktu Pilkada berlangsung, harus sadar bahwa politik uang dan kekuasaan dalam bentuk apapun adalah racun bagi dirinya sendiri dan bangsa yang kita cintai ini. Kandidat yang mengandalkan politik uang nantinya jika terpilih akan  berprilaku lebih ganas Bagai predator yang bisa menghisap  uang  rakyat,  seperti  Lintah  yang  tidak  pernah  akan  merasa  puas,  karena  untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan pada waktu Kampanya.Pemilu yang diwarnai dengan politik  uang  yang  begitu  terang-terangan  dan  merasa  tanpa  dosa  bukannya  akan  memberikan Pendidikan politik yang baik, tetapi secara sadar membodohi masyarakat dan menghancurkan sendi- sendi demokrasi. Lima menit untuk lima tahun, dimana kesalahan didalam memilih akan menentukan Nasib kita lima tahun ke depan. Masyarakat pemilih di tuntut untuk berfikir lebih rasional dan cerdas, dengan tidak mudah tergiur atas imbalan materi, serta cerdas juga dalam berliterasi, sehingga elit politik di daerah betul-betul akan memiliki visi dan misi membangun Indonesia menjadi lebih baik serta anti korupsi.

## 4. Kesimpulan
Korupsi menimbulkan dampak yang sangat negatif. Sebagai kejahatan, korupsi tidak saja merugikan keuangan  dan  perekonomian  negara,  tapi  juga  menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efektivitas tinggi. Korupsi telah mengikis nilai-nilai demokrasi, melanggar asas pemerintahan yang baik ( good governance ), serta menyebabkan diskriminasi terhadap pelayanan  publik.  Korupsi  juga  telah  menyebabkan  rendahnya  keterbukaan  dan  keterwakilan penyusunan  suatu  kebijakan  di  dalam  tubuh  legislatif,  dan  bahkan  korupsi  juga  mengakibatkan terhambatnya  kepastian  hukum  di  dalam  tubuh  peradilan.  Oleh  karena  itulah,  sudah  saatnya  kita mengubah  konsep  berfikir  kita  untuk  menjadikan  Ajang  Pilkada  sebagai  pemenujhan  nafsu mengumpulkan pundi2 keuangan dan kekuasaan. Sudah saatnya kita membangun tradisi anti korupsi terkhusus  di  kalangan  elite    daerah  sehingga  apa  yang  kita  cita-citakan  untuk  menjadikan  Indonesia sebagai negara yang bersih akan tindak pidana korpsi dapat terwujud, walau kalimat itu dapat kita akhiri dengan ucapan Wallahu A'lam Bis Showab .

## Reference
Ancok, D. N. D. Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi. Djaja, E. (2010). Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Hamzah, A. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana : Ghalia Indonesia. Hamzah, A. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta. Https://Pontas.Id/2021/09/13/Pphn-Penting-Dan-Urgen-Untuk-Indonesia/ .  Di  Akses  Pada  Tanggal  5 September 2022.
Marpaung, L. (1991). Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik).
Oce  Madril,  S.  (2020).  Laporan  Penelitian  Proyeksi Masa  Depan  Pemberantasan  Korupsi  Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.
Ridwan Zachrie, W. (2013). Korupsi Mengorupsi Indonesia : Gramedia Pustaka Utama. Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Aksara Baru Jakarta. Sholahudin,  U.  (2021).  Demokrasi,  Korupsi,  Dan  Keadilan:  Esai-Esai  Tentang  Perilaku  Elit  Daerah Dan Lemahnya Penegakan Hukum. (No Title) .
Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022).  Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia, 1 (2), 55-66. Tolang,  P.  A.  F.  (2020). Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Nilai  Yang  Kecil. Universitas Airlangga.
Tuhana,  A.  S.  M.,  &  Daerobi,  A.  (2022).  Evaluasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 1 (1), 25-43.