Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3499

## DEFORESTASI HUTAN LINDUNG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL FOOD ESTATE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

## Mulya Anshari
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia mulya0204192105@uinsu.ac.id
Cahaya Permata
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia cahayapermata@uinsu.ac.id

## Abstrak
Food estate menyebabkan terjadinya deforestasi hutan lindung menjadi lahan produksi, berdasarkan data WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut, deforestasi hutan lindung di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah,  yaitu  seluas  1.546  hektare,  diantaranya: Kabupaten Gunung Mas seluas 854 hektare, Kabupaten Pulang  Pisau  seluas 459 hektare dan  Kabupaten  Kapuas  seluas  233  hektare.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  dampak  deforestasi  hutan  lindung  pada  proyek  strategis  nasional  food  estate  dan  deforestasi hutan  lindung  pada  proyek  strategis  nasional  food  estate  perspektif  maqashid syariah.  Jenis  penelitian adalah penelitian normatif atau doctrinal research dengan pendekatan philosophical approach, conceptual approach dan statute approach. Data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan dampak dari deforestasi hutan lindung yaitu terjadinya banjir besar di Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau yang sebelumnya tidak pernah terjadi, selain itu deforestasi  juga  menyebabkan  hilangnya  keanekaragaman  hayati,  hutan  yang  berubah  menjadi  kebun singkong adalah habitat asli orangutan, deforestasi juga menyebabkan pelepasan 250 ribu ton emisi karbon ke permukaan bumi. Deforestasi hutan lindung pada proyek strategis nasional food estate juga tidak selaras dengan maqashid syariah terutama pada point Hifz al-Din (memelihara agama), Hifz al-Nafs (memelihara Jiwa) dan Hifz al-Mal (memelihara harta).
Kata Kunci: Deforestasi, Hutan Lindung, Food Estate, Maqashid Syariah.

## Abstract
Food  estates  cause  deforestation  of  protected  forests  into  production  land,  based  on  data from  WALHI Central  Kalimantan  and  Pantau  Gambut,  deforestation  of  protected  forests in  three  Central  Kalimantan Regencies,  namely  an  area  of  1,546  hectares,  including:  Gunung  Mas  Regency  covering  an  area  of  854 hectares, Pulang Pisau Regency covering an area of 459 hectares and Kapuas Regency covers an area of 233  hectares.  The  aim  of this  research  is  to  determine  the  impact  of  protected  forest  deforestation  on national  strategic  food  estate  projects  and  protected  forest  deforestation  on  national  strategic  food estate projects  from  a  maqashid  sharia  perspective.  The  type  of  research  is  normative  research  or  doctrinal research  with  a  philosophical  approach,  conceptual  approach  and statute  approach.  Data  was  collected through  document  study,  then  the  data  was  processed  and  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the research  show  the  impact  of  deforestation  of  protected  forests,  namely  the  occurrence  of  large  floods  in Gunung Mas and Pulang Pisau Regencies which had never happened before, apart from that deforestation also causes loss of biodiversity, forests that are turned into cassava plantations are the original habitat of orangutans, deforestation also causes release 250 thousand tons of carbon emissions to the earth's surface. Deforestation of protected forests in national strategic food estate projects is also not in line with maqashid sharia, especially at the points Hifz al-Din (maintaining religion), Hifz al-Nafs (maintaining the soul) and Hifz al-Mal (maintaining property).
Keywords: Deforestation, Protected Forest, Food Estate, Maqashid Syariah.
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Proyek  Strategis  Nasional Food  Estate melahirkan  banyak  masalah,  diantaranya  ialah terjadinya  deforestasi  pada  hutan  lindung.  Mengutip  data  dari  WALHI  Kalimantan  Tengah  dan Pantau Gambut, selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mencatat indikasi kehilangan area hutan  lindung  yang  mengalami  alih  fungsi  lahan  menjadi  area food  estate di  tiga  Kabupaten Kalimantan  Tengah,  yaitu Kabupaten  Gunung  Mas  seluas 854  hektare,  Kabupaten  Pulang  Pisau seluas 459 hektare, dan Kabupaten Kapuas seluas 233 hektare. Hutan lindung yang kini berubah menjadi  kebun  singkong  dulunya  adalah  habitat  asli  orangutan.  Tidak  hanya  itu,  banjir  juga melanda Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2022 hingga 2023 banjir melanda 1.263 rumah di 8 desa. Tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan hutan untuk food estate menjadi salah satu penyebab pendangkalan Sungai yang menyebabkan banjir tersebut.
Sejatinya  hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  khusus  yang  mempunyai fungsi  pokok untuk  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir, mengendalikan  erosi  tanah  dan  memelihara  kesuburan. 1 Oleh  karena  itu  vegetasi  hutan  lindung haruslah  dijaga  dan  dilestarikan  bukan  hanya  karena  manusia  membutuhkan  hutan  untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sesederhana karena hutan merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki hak untuk tidak dirusak.
Proyek food estate lahir dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Penyediaan  Kawasan  Hutan  untuk  Pembangunan Food  Estate , kemudian  di  ubah  menjadi  Peraturan  Menteri  LHK  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan  Kawasan  Hutan. Food  estate merupakan  konsep  ketahanan  pangan  yang  dilakukan berdasarkan konsep pertanian atau perkebunan. Bahan pangan yang dimaksud disini adalah hasil pertanian,  nabati,  dan  hewani,  dimana  yang  paling  menonjol  dan  paling  penting  keberadaannya ialah makanan  pokok. 2 Food estate terdaftar  sebagai salah  satu  Proyek  Strategis Nasional  (PSN) dalam  PP.  Nomor  109  Tahun  2020.  Lokasi  awal  pengembangan food  estate diarahkan  ke  lima lokasi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
1 Lindungi  Hutan,  “Hutan  Lindung  Adalah:  Pengertian,  Manfaat  dan  10+  Contohnya”  accesed February 27, 2024: https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung- adalah-pengertian-dan-manfaat/
2 M,  S.  Baringbing,  “Problematika  Lingkungan  Terhadap  Regulasi  Food  Estate  Sebagai  Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, No.1 (2021), 354- 355.
Sejatinya  dalam  setiap  kebijakan  harus  memperhatikan  beberapa  aspek,  dalam  hukum Islam itu biasa disebut maqashid syariah . M aqashid syariah adalah kehendak Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.  Yaitu  dengan  terpenuhinya  kebutuhan dharuriyah, hajiyah , dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam  kebaikan dan dapat menjadi hamba  Allah  yang  baik. 3 Maqashid  syariah menekankan  pentingnya  menjaga  kelima  tujuan syariah,  yaitu Hifz  al-Din (memelihara  agama), Hifz  al-Nafs (memelihara  jiwa), Hifz  al-Aql (memelihara akal), Hifz al-Nasl (memelihara keturunan), dan Hifz al-Mal (memelihara harta).
Kebijakan  tentang food  estate terhadap  deforestasi  pada  hutan  lindung  seharusnya  bisa dikaji dari hal tersebut, terutama dari 3 aspek yaitu, Hifz al-Din (memelihara agama), Hifz al-Nafs (memelihara  jiwa)  dan Hifz  al-Mal (memelihara  harta),  sehingga  melalui  metodologi  ini kemudian  upaya  untuk  menemukan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia  dapat  terus  dilakukan, termasuk juga pemeliharaan lingkungan. 4
Berdasarkan kajian terdahulu; pertama , penelitian Katriani Puspita Ayu pada tahun 2022 yang  berjudul  “Kebijakan  Perubahan  Lahan  Dalam  Pembangunan  Food  Estate  di  Kalimantan Tengah”  menjelaskan  tantangan  implementasi  Permen  LHK  No.24/2020  di  Kalimantan  Tengah yang  akan  mempercepat  laju  deforestasi  dan merusak  ekosistem serta  kekayaan  hayati yang ada didalamnya,  peraturan  tersebut  dilakukan  tanpa  memperhatikan  sosio-  ekologi  Kalimantan Tengah  secara  keseluruhan. Kedua ,  penelitian  Rizkia  Diffa, dkk  pada  tahun  2022  yang  berjudul “Analisis  Yuridis  Terhadap  Program  Pembangunan  Kawasan Food  Estate Di  Kawasan  Hutan Ditinjau  Dari Eco-  Justice ”  menjelaskan  pembangunan  food  estate  di  kawasan  hutan bertentangan  dengan  prinsip-prinsip ecological  justice sebab  lebih  banyak  dampak  buruknya daripada baiknya. Tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pembangunan food estate di  kawasan  hutan  juga  berpotensi  meminggirkan  masyarakat  adat  juga  menambah  nasib buruk  pada  petani. Ketiga ,  penelitian  Rahutomo,  dkk  pada  tahun  2023  yang  berjudul  “Tinjauan Kebijakan  Penyediaan Kawasan  Hutan  Untuk  Pembangunan Food  Estate ”  menjelaskan  kritikan pada  kebijakan food  estate yang  lebih  condong  pada  kepentingan  politik  dan  bisnis  berdalih konsep ketahanan pangan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  terdapat  perbedaan  antara  penelitian  terdahulu  dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak deforestasi hutan lindung pada proyek strategis  nasional food  estate dan  deforestasi  hutan  lindung  pada  proyek  strategis  nasional food estate perspektif maqashid syariah.
3 I,  Y.  Fauzia  dan  A,  K.  Riyadi, “Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqashid Syariah” , (Jakarta: Kencana, 2014), 43.
4 Suryani,  “Penegasan  Hifd  Al-  ‘Al-‘Alam  Sebagai  Bagian  Dari  Maqashid Syariah”, Al-Tahrir 17, No.2 (2017), 361.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  atau doctrinal  research ,  yakni penelitian hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut. 5 Penelitian ini  juga  menggunakan  pendekatan  penelitian philosophical  approach,  conceptual  approach dan statute  approach . Philoshopical  approach digunakan  untuk  memahami  landasan  filosofis keberadaan  hutan  lindung  dan  bentuk  perlindungan  terkait  dampak  deforestasi  pada  hutan lindung. Conceptual  approach digunakan  untuk  melihat  perspektif maqashid  syariah tentang deforestasi hutan lindung pada proyek food estate , sedangkan statute approach berbicara tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah tersebut, diantaranya; UU Kehutanan, UU PPLH,  UU  Cipta  Kerja,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Permen  LHK,  dan  berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu data diolah menggunakan metode kualitatif dan di analisis menggunakan logika deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Maqashid Syariah
Secara  kebahasaan, maqashid  syariah terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan syariah . Term maqashid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk  jamak  dari  kata maqsud ,  yang berarti  maksud,  sasaran,  prinsip,  niat, tujuan, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber  (mata)  air,  yakni  jalan  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  Muslim.  Syariat  merupakan  jalan hidup Muslim,  syariat  memuat  ketetapan-ketetapan  Allah  dan  ketentuan  Rasul-Nya  baik  berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. 6 Berdasarkan pengertian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa maqashid  syariah adalah  tujuan  dan  maksud  yang terdapat di dalam syariat Islam ataupun hukum Islam. 7
Maqashid  syariah menurut  pandangan  al-Syatibi  merujuk  pada  kesatuan hukum  Islam dalam asal usulnya dan terutama kesatuan dalam tujuan hukum tersebut. Al-Syatibi menjelaskan bahwa  konsep maqashid  syariah menekankan  bahwa  tujuan  dari  hukum  adalah  untuk memperjuangkan  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia.  Sementara  Wahbah  Zuhaili mengungkapkan bahwa maqashid syariah melibatkan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Selain itu, maqashid syariah juga mengacu pada tujuan akhir dari syariat dan prinsip-prinsip yang mendasari setiap hukum yang
5 Soetandyo  Wignjosoebroto,  “ Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya ”, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 63.
6 A, L. Sinaga dan Nurhayati, “Fiqh dan Ushul Fiqh” , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),75.
7 Jaser Auda, “Maqashid Al-Shariah: Dalil lil-Mubtadi” , (Herndon: IIIT, 2011), 15.
ada. 8
Menurut al-Ghazali, maqashid syariah merupakan konsep yang memelihara lima hal ( al- dharuriyat al-khamsah ), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kelima dasar/prinsip ini  ( al-dharuriyat  al-khamsah )  harus  direalisasikan,  baik  pada  tingkatan  kemaslahatan  yang dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah , ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis. Al-dharuriyat al- Khamsah sebagaimana yang dijelaskan diatas, adalah sebagai berikut: 9
1. Hifz al-Din (Memelihara Agama)
Memelihara  dan  menjaga  agama  sebagai  fondasi  spiritual  dan  moral  dalam  kehidupan.  Ini melibatkan  pengamalan  ibadah,  mempelajari  ajaran agama,  dan  memperkuat  hubungan  dengan Allah.
2. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa)
Menjaga  dan  melindungi  kehidupan  manusia  dari  ancaman  bahaya,  oleh  karena  itu  syariat melarang segala perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
3. Hifz al-Aql (Memelihara Akal)
Memelihara  akal  berkaitan  dengan  kecerdasan,  kesehatan  akal  dan  berfikir  benar.  Manusia dilarang  berbuat  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan  atau  merusak  akal.  Segala  perbuatan  yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk.
4. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan)
Merupakan  upaya  untuk  memelihara  keluarga  dan  membangun  hubungan  yang  harmonis  antara anggota keluarga
5. Hifz al-Mal (Memelihara Harta)
Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kehidupannya, untuk itu diperlukan harta dan manusia  harus  berupaya  mendapatkannya secara  halal  dan  baik.  Memelihara  harta  juga  berarti menjaga harta benda dari eksploitasi dan perampasan.

## Proyek Strategis Nasional Food Estate
Food esatate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang bertujuan untuk mengembangkan  kawasan  pangan  yang  dilakukan  secara  terstruktur  meliputi  perkebunan, pertanian,  dan  peternakan. 10 Program food  estate awalnya  dibuat  untuk  mengantisipasi  krisis pangan  seperti  prediksi  dari  Badan  Pangan  Dunia  yaitu Food  and  Agriculture  Organization
8 D, A, Widyaningsih “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah”, FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 1 (2023), 64.
9 Fahrur  Rozi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Perspektif  Pemikiran  al-Juwaini  dan  al-Ghazali”, Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam 5, No.1 (2022).
10 D,  S.  Wiguna  dan  Yulia  Asyiawati,  “Identifikaisi  Potensi  Pengembangan  Kegiatan  Pertanian dalam Mendukung Perwujudan Food Estate”, Bandung  Conference  Series:  Urban  & Regional  Planing 3, No.2 (2023), 560.
(FAO) 11 pada  saat  pandemi  Covid-19.  Kondisi  tersebut  telah  menempatkan  sejumlah  negara  di dunia,  termasuk  Indonesia  pada  gerbang  resesi  ekonomi.  Sebagai  cadangan strategis  nasional, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin  pengembangan  program  strategis  tersebut,  dengan  kerjasama  serta  koordinasi  dari Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR),  Kementerian  Pertanian (Kementan). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 12
Food  estate bukanlah  sebuah  produk  kebijakan  yang  baru.  Jauh  sebelum itu  pada  masa pemerintah  Presiden  Soeharto  program food  estate di  kenal  dengan  nama Rice  Project atau Pertanian Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Program ini di berhentikan oleh Presiden Habibie  di  tahun  1999  karena  dinilai  gagal.  Sumber  utama  kegagalan  PLG,  yaitu  penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan  sering  terjadinya  banjir  di  musim  penghujan,  sebaliknya  pada  musim  kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar.
Food estate sebelumnya juga dicetuskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate ) di Merauke, Papua, dengan atas nama krisis energi dan perubahan iklim. Selain itu juga ada proyek food estate, Delta Kayan Food  estate  (DeKaFe). Proyek  ini  mulanya  direncanakan  pada  lahan  seluas  50.000  hektar  dan 30.000 diantaranya merupakan tanah subur dengan tipe tanah alluvial. Keduanya juga mengalami kegagalan karena kritik terhadap ketidakberpihakan pada masyarakat lokal dan isu lingkungan dan kehutanan.
Lalu pada periode Presiden Joko Widodo dalam menghadapi krisis pangan  sebagaimana disebut diatas, pemerintah Indonesia menggagas proyek food estate yang masuk kedalam salah satu Proyek Stretegis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Berdasarkan  Rencana  Operasional Food  Estate yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020, luas alokasi Area of Interest (AOI) food estate di 4 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Lalu pada tahun 2021 KLHK menambah satu Provinsi baru untuk lokasi food estate yaitu berada
11 Food and Agriculture Organization (FAO) adalah organisasi atau badan khusus yang bergerak di  bidang  pangan  dan  dan  pertanian  dan  berada  di  bawah  naungan PBB.  FAO  bertujuan  untuk  menaikan Tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan Pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan.
12 A,  F.  Basundoro  dan  F,  H.  Sulaeman,  “Meninjau  Pengembangan  Food  Estate Sebagai  Strategi Ketahanan  Nasional  Pada  Era  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik Indonesia 8, No.2 (2020), 29.
di  Nusa  Tenggara  Timur. AOI  food  estate terluas  berada  di  Papua  dengan luas  3,2 juta  hektare, Kalimantan  Tengah  seluas  311  ribu  hektare,  Sumatera  Utara  seluas  61  ribu  hektare,  Sumatera Selatan 32 ribu hektare dan terakhir Nusa Tenggara Timur seluas 5  ribu  hektare. Masing-masing program  food  estate  di  lima  Provinsi  tersebut  memiliki  target  komoditas  yang  berbeda-beda, dimana dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1.
Lokasi Food Estate Wilayah Luas (Hektare)  Target Komoditas Sumatera Utara 61.094 Bawang merah, Bawang putih, dan Kentang Sumatera Selatan 32.023 Padi, Singkong dan Jagung Kalimantan Tengah 311.793 Singkong, dan Jagung Nusa Tenggara Timur 5.000 Jagung, Kacang hijau, Padi Papua 3.287.110 Palawija, Padi, Sayur dan Buah
Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber.

## Pengaturan Peralihan Hutan Lindung Untuk Produksi
Dasar  hukum  yang  digunakan  pemerintah  dalam  menyediakan  dan  memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan food estate adalah Permen LHK No. 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Walaupun telah diganti dengan peraturan yang baru, hanya ada beberapa perubahan dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021. Sebelum dicabut Permen LHK No. 24 Tahun 2020 mengatur dua cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  menyediakan  kawasan  hutan  untuk food  estate ,  yaitu melalui  perubahan  peruntukan  kawasan  hutan  atau  melalui  penetapan  Kawasan  Hutan  untuk Ketahanan Pangan (KHKP). 13 Setelah dicabut, pembangunan food estate hanya dilakukan dengan mekanisme  penetapan  KHKP.  Mekanisme  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  tidak  lagi digunakan sebagaimana yang pernah diatur pada Permen sebelumnya. 14
Sekalipun  mekanismenya  telah  berubah,  peraturan  tersebut  masih  memberikan  izin pemanfaatan pada hutan lindung sebagai lahan food estate . Permen LHK No. 7 Tahun 2021 pada
13 Pasal 2 Permen Lhk No. P.24/Menlhk/Setjen/Kum/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate
14 Rizkia Diffa, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan  Ditinjau  Dari  Eco-Justice”, LITRA:  Jurnal  Hukum  Lingkungan Tata  Ruang  dan  Agraria 2,  No.1 (2022), 43.
pasal  485  ayat  2  meneyebutkan  bahwa,  kawasan  hutan  lindung  yang  sepenuhnya  sudah  tidak berfungsi  lindung  dapat  dijadikan  sebagai  kawasan  untuk  kegiatan food  estate . 15 Hal  ini menunjukkan  bahwa  hutan  lindung  yang  digunakan  bukanlah  hutan  lindung  yang  sepenuhnya lindung, tetapi hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung.
Begitu  juga  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  23  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, tepatnya diatur dalam pasal 115 ayat 1 bahwa penyediaan kawasan hutan  untuk  ketahanan  pangan  dengan  mekanisme  penetapan  kawasan  hutan  untuk  ketahanan pangan dilakukan pada:
1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan hutan produksi. 16
Kemudian  dilanjutkan  pada  ayat  2  bahwa  kawasan  hutan  lindung  yang  dimaksud  pada ayat  1  adalah  yang  sudah  tidak  sepenuhnya  berfungsi  lindung  dilakukan  melalui  kegiatan pemulihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17
Peraturan  diatas  menunjukkan  bahwa  hutan  lindung  yang  digunakan  bukanlah  hutan lindung  yang  sepenuhnya  lindung,  tetapi  hutan  lindung  yang  sudah  tidak  berfungsi  lindung. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah tidak melakukan kegiatan restorasi kawasan  lindung  yang  tidak  lagi  mempunyai  fungsi  lindung,  namun  justru  dimanfaatkan  untuk kegiatan proyek food estate .
Peralihan  kawasan  hutan  lindung  untuk  kawasan  ketahanan  pangan  mendapatkan  jalan yang mulus. Sejalan dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja. 18 Undang-undang  tersebut  menghapus  beberapa  pasal  yang mewajibkan minimal 30% hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan pulau harus terjaga. Selain itu,  pasal  mengenai  percepatan  pengukuhan  kawasan  hutan  tidak  diatur  lebih  lanjut,  sehingga akan sangat mungkin mengukuhkan kawasan hutan tanpa persetujuan rakyat. Undang-undang itu sendiri di susul dengan dikeluarkannya berbagai keputusan dan peraturan pelaksanan, yang mana banyak diantaranya semakin memperburuk perlindungan lingkungan, sosial, dan hak masyarakat adat.
Proyek food  estate sendiri  tidak  sinkron  dengan  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),  dalam pasal
2
UU PPLH  mempunyai asas perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup
15 Pasal 485 ayat (2) Permen Lhk No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
16 Pasal  115  ayat  (1)  Peraturan  Pemerinta  (PP)  No.  23  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Kehutanan
17 Pasal  115  ayat  (1)  Peraturan  Pemerinta  (PP)  No.  23  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Kehutanan.
18 UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
dilaksanakan berdasarkan asas: 19
a. Tanggung jawab negara;
b. Kelestarian dan keberlanjutan;
c. Keserasian dan keseimbangan;
d. Keterpaduan;
e. Manfaat;
f. Kehati-hatian;
g. Keadilan;
h. Ekoregion;
i. Keanekaragaman hayati;
j. Pencemar membayar;
k. Partisipatif;
l. Kearifan lokal;
m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
n. Otonomi daerah
Berdasarkan  asas  di  dalam  UU  PPLH  dihubungkan  dengan  program food  estate di Kalimantan Tengah yang mengkonversi kawasan hutan lindungan menjadi Perkebunan singkong, maka terlihat  program ini tidak sesuai  dengan asas kelestarian  dan  keberlanjutan. 20 Pada  pasal  1 angka 2 UU PPLH, menyebutkan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum”. 21 Jadi  dalam melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  upaya  secara  sistematis dalam  rangka  melestarikan  lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan lingkungan, dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum.
Begitu  juga  dengan  UU  Kehutanan  yang  mengatu  secara  terbatas  pemanfaatan  hutan lindung,  yaitu  untuk  pemanfaatan  kawasan  (fungsi  hidrologis  dan  kekayaan  hayati),  jasa lingkungan  (wisata  alam  dan  konservasi  air),  dan  pemungutan  hasil  hutan  bukan  kayu  (rotan, madu,  buah  dan  lainnya). 22 Ketiga  jenis  pemanfaatan  tersebut  dilakukan  dengan  syarat  tidak mengurangi  fungsi  utama  kawasan,  dilakukan  demi  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan food estate pada hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung tidak bisa di kategorikan pada tiga
19 Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20 Mispansyah,  dkk.  “Kebijakan  Hukum  Program  Lumbung  Pangan  (Food  Estate)  Pada  Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 9, No.3 (2024), 211.
21 Pasal 1 UUPPLH
22 Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
jenis pemanfaatan hutan lindung pada UU Kehutanan tersebut.

## Luas Deforestasi Hutan Lindung Pada Proyek Strategis Nasional Food Estate
Untuk  melihat  adanya  indikasi  deforestasi  pada  area  lindung,  peneliti  memperoleh  data melalui  WALHI  Kalimantan  Tengah  dan  Pantau  Gambut  atas  kehilangan  area  lindung  yang mengalami alih fungsi lahan menjadi area food estate di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten  Pulang  Pisau,  Kabupaten  Kapuas,  dan  Kabupaten  Gunung  Mas.  Dimana  lokasi tersebut termasuk dalam area pengembangan proyek food estate.
Hasilnya,  terdapat  indikasi  kehilangan  kawasan  hutan  yang  di  lindungi  selama  periode tahun  2020-2022  di  beberapa  desa  pada  tiga  Kabupaten  tersebut. Pada  Kabupaten  Pulang  Pisau dan Kapuas juga terdapat area terindikasi kehilangan tutupan pohon yang termasuk ke dalam area no  go  zone ,  yang  berarti terdapat  indikasi  bahwa  proyek food  estate berlangsung  di  area  yang seharusnya di lindungi, sehingga area ini perlu dihindari untuk pengembangan food estate .

## Tabel 2.
Luasan Kehilangan Hutan Lindung di tiga Kabupaten Kalimantan Tengah
Kabupaten Luas Deforestasi (Hektare) Gunung Mas 854 Pulang Pisau 459 Kapuas 233 Total 1.546
Sumber Data: Global Forest Watch (GFW) dalam WALHI Kalimantan Tengah
dan Pantau Gambut
Pada  tabel  2,  terlihat  bahwa  luasan  deforestasi  pada  kawasan  hutan  lindung  terbesar terdapat  pada  Kabupaten  Gunung  Mas  dengan  luas  854  hektare, lalu  disusul  Kabupaten  Pulang Pisau seluas 459 hektare, dan yang terkecil ada di Kabupaten Kapuas dengan luas 233 hektare. 23
23 Pantau  Gambut, “Jilid  2  Proyek  Food  Estate  Kalimantan  Tengah  Setelah  2  Tahun  Berlalu”, accesed January 10, 2024: https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2- proyek-food-estate-kalimantan-tengah- setelah-2-tahun-berlalu

## Gambar 1.
Peta Penyediaan Lahan Food Estate Kalimantan Tengah
Sumber Gambar: Tempo.
Area  yang  berwarna  orange  adalah  wilayah no  go  zone yaitu  area kawasan dengan nilai konservasi  tinggi  yang  perlu  dilindungi  dan  dihindari  dalam pengembangan  proyek food  estate , karena  merupakan  area  vegetasi  hutan  lindung.  Lalu  area  yang  berwarna  kuning  adalah  luas deforestasi yang dilakukan, sedangkan garis-garis hijau adalah area lahan gambut eks PLG.

## Dampak Deforestasi Hutan Lindung Pada Proyek Strategis Nasional Food Estate
Kebijakan food  estate menimbulkan  banyak  kekhawatiran  banyak  pihak. Implementasi proyek food  estate pada  alih  fungsi  kawasan  hutan  khususnya  pada  hutan  lindung  akan mempercepat  laju  deforestasi  yang  akan  memberi  dampak  besar  terhadap  perubahan  iklim  dan bencana ekologis yang mengikutinya. Deforestasi yang masif di Kabupaten Gunung Mas memicu pelepasan sedikitnya 250 ribu ton emisi karbon. 24 Hal ini akan mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi cuaca ekstrem, pola hujan, dan tingkat kenaikan permukaan laut.
Organisasi  lingkungan, Greenpeace ,  menyebut  di  Kabupaten  Gunung  Mas  Kalimantan Tengah, desa-desa yang sebelumnya tidak rentan terhadap banjir besar  saat  daerah  tangkapan  air hulu masih berupa hutan lindung, kini banjir setiap kali hujan turun di area perkebunan singkong yang  dibuka.  Tidak  hanya  itu,  harta  benda  warga  termasuk  furnitur  dan  alat  elektronik  telah rusak  dan hancur. Akibatnya, warga khawatir akan bahaya banjir yang akan datang, terutama jika hujan deras datang di malam hari. 25
Banjir  juga  melanda  Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2022
24 Tempo, “Bencana Proyek Lumbung Pangan”, accesed March 3, 2024: https://majalah.tempo.co/read/opini/164323/food-estate-jokowi
25 Greenpeace  Indonesia,  “ Food  Estate:  Menanam  Kehancuran  Menuai  Krisis  Iklim ”  (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022), 80.
hingga  2023  banjir  melanda  1.263  rumah  di  8  desa. 26 Tidak  menutup  kemungkinan  pembukaan lahan hutan  untuk Food Estate menjadi salah satu penyebab pendangkalan Sungai Kahayan yang menyebabkan banjir tersebut. Deforestasi juga  menyebabkan  hilangnya  keanekaragaman  hayati Kalimantan. Hutan yang kini berubah menjadi kebun singkong adalah habitat asli orangutan. Dalam beberapa dekade terakhir spesies ini telah kehilangan lebih dari separuh habitat dan jumlahnya, dan tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi.
Gambar 2.
Area Food Estate Kalimantan Tengah dan Peta Habitat Orangutan

## Sumber Gambar: Greenpeace
Dari  Gambar  2,  terlihat  jelas  bahwasanya  area food  estate (garis-garis  hitam)  tumpang tindih  dengan  habitat  orangutan  (area  cokelat)  yang  menyebabkan  spesies  ini  kehilangan rumahnya.
Proyek food  estate juga  tidak  lepas  dalam  perampasan  tanah  milik masyarakat  adat.  Di Kabupaten  Gunung  Mas,  penduduk  lokal  desa-desa  yang  terletak  di  sekitaran  perkebunan singkong,  mayoritasnya  adalah etnis  adat  Dayak. Area  tersebut  dulunya  menjadi  tempat  mereka berburu  rusa  dan  babi  liar,  mengumpulkan  rotan  dan  terlibat  dalam  wanatani 27 dengan  pangan tumbuhan bawah. Kini, mereka mengeluhkan bahwa tanaman wanatani mereka sendiri telah dirusak oleh operasi pembukaan lahan, tanpa di berikan kompensasi.
Dari  permasalahan  yang  muncul,  pemerintah  seharusnya  mempertimbangkan  agar  tidak menjadikan kawasan hutan lindung menjadi lahan untuk proyek food estate, karena jika hal ini terus berlanjut,  bukan  tidak  mungkin  bencana  yang  terjadi  akan  semakin  masif,  karena  efek  yang ditimbulkan sangat beresiko tinggi bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
26 Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27 Wanatani ( agroforestry ) dapat dipahami sebagai kombinasi antara pertanian dan kehutanan, dan sering  digunakan  nama  bersama  untuk  berbagai  praktik  pertanian  yang  melibatkan  penanaman  pohon. Wanatani juga dianggap sebagai kategori pertanian ekologis, dimana hutan dan pohon mendukung produksi pertanian melalui jasa ekosistem vital.
Deforestasi  Hutan  Lindung  Pada  Proyek  Strategis  Nasional  Food  Estate  Perspektif Maqashid Syariah
Dalam  konteks maqashid  syariah ,  setiap  aktivitas  diarahkan  untuk  memelihara  lima  hal ( al-dharuriyat al-khamsah ), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut mutlak adanya karena akan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan hidup manusia  dengan  cara  mewujudkan maslahah dan  menghindari mudharat yang  merupakan  inti sekaligus tujuan utama dari teori maqashid syariah . 28
Kelima dharuriyat tersebut  adalah  hal  yang  mutlak  harus  ada  pada manusia.  Karenanya Allah  menyuruh  untuk  melakukan  segala  upaya  bagi  keberadaan  dan  kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu  dari  kelima dharuriyat yang  lima  itu.  Segala  perbuatan  yang  dapat  mewujudkan  atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan, sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi. 29
Maqashid syariah memiliki filosofi dan hikmah terhadap segala apa yang menjadi tujuan, maksud, hakikat, dan rahasia pensyariatan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada umat manusia. 30 Dampak lingkungan terkait deforestasi hutan lindung menjadi lahan food estate telah  mengancam kemaslahatan nasional.  Perbuatan  tersebut  melampaui  batas,  karena  selain merusak  dan  merugikan, tentu  Allah  juga tidak menyukainya. Hal  itu menunjukkan food estate tidak  selaras  pada maqashid  syariah ,  karena  tidak  memenuhi  tiga  dari  lima  tujuan  syariah  ( al- dharuriyat al-khamsah ), yaitu sebagai berikut:
1. Hifz al-Din (memelihara agama)
Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak  hutan  dan  apatis  terhadap  lingkungan)  dapat  dianggap  sebagai  penodaan  atas  sikap beragama yang benar. 31 Dalam hal ini bisa dipahami bahwa deforestasi hutan lindung pada proyek food estate melanggar nilai-nilai agama karena telah memberikan dampak buruk pada lingkungan.
28 Ridho  Erianto,  dkk.  “Akuntansi  Hijau:  Konsep  dan  Perspektif  Maqashid  Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) 11, No.2 (2023), 143.
29 Suhaimi, dkk. “ Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi ”, SAHAJA: Journal Sahaja and Humanities 2, No.1 (2023), 162.
30 Zakarsih,  “ Analisa  Penerapan  Nilai-Nilai  Maqashid  Syariah  pada  Undang-  Undang  N0.  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 94.
31 Mudhofir  Abdullah,  “Green  Vision  dalam  Tradisi  Kearifan  Syariah  Islam”, Ibda’  Jurnal Kebudayaan Islam 10, No.1 (2012), 277.
2. Hifz al-Nafs (memelihara jiwa)
Deforestasi  hutan  lindung  pada  proyek food  estate dapat  membahayakan jiwa  manusia, bencana  banjir  yang  terjadi  di  Kalimantan  Tengah  akibat  peralihan  hutan  lindung  untuk  lahan food  estate salah satu  contonya.  Semakin masif  deforestasi  yang  dilakukan, maka  akan  semakin besar  pula  ancaman  yang  akan  menimpa  masyarakat.  Sehingga  terjadilah  pembunuhan  sebab adanya  perusakan  lingkungan  dan  pengurasan  sumber  daya  alam.  Dalam  hal  ini  Allah  telah befirman:
“ Oleh  karena  itu  kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  bani  israil,  bahwa:  barang  siapa  yang membunuh  manusia,  bukan  karena  orang  itu  (membunuh)  orang  lain,  atau  karena  membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ”. (QS. Al- Maidah:32)
3. Hifz al-Mal (memelihara harta)
Harta tidak hanya berupa uang dan emas, tetapi seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian  dari  harta.  Proyek food  estate dapat  merugikan  harta,  deforestasi  yang  dilakukan menyebabkan  hilangnya  sumber  pencaharian  bagi  masyarakat  setempat,  tidak  hanya  itu,  akibat dari deforestasi menyebabkan hilangnya rumah-rumah bagi masyarakat adat. Bencana banjir yang terjadi akibat proyek tersebut menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  menilai  bahwa  proyek food  estate telah mengorbankan maslahah yang lebih penting,  yaitu kemaslahatan bagi  kehidupan  manusia.  Alih- alih  menjaga  kemaslahatan  untuk  menjaga  ketahanan  pangan  negara,  deforestasi  hutan  lindung pada  proyek food  estate justru  menyebabkan  dampak  buruk  bagi  masyarakat,  lingkungan  dan keanekaragaman hayati. Memang benar bahwa ketahanan pangan adalah hal yang penting untuk kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  mengabaikan  kelestarian  lingkungan  dapat  berdampak  buruk dalam jangka panjang dan itu akan merusak kemaslahatan negara ( al-maslahah al-dauliyyah ).
Sebagaimana gagasan peran  negara  untuk al-maslahah  al-dauliyyah ,  hanya terdapat dua opsi,  yaitu: pertama, menerima  demi  kepentingan  dan  kemanfaatan  yang  lebih luas;  atau  kedua, menolak dengan ancaman kemungkinan terjadinya hal yang buruk. Pandangan ini juga diperkuat dengan  kaidah,  “dimana  terdapat  kemaslahatan  maka  disitu  terdapat  hukum  Allah”. 32 Dalam konteks  ini,  pemerintah  bertanggungjawab  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  dan  tindakan yang  diambil  dalam  proyek food  estate memperhitungkan  dan  mengoptimalkan  maslahah dauliyyah tersebut .
32 Zulham,  “ Peran  Negara  Dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk  Halal ”, (Depok: Kencana, 2018), 454.
Daripada merusak hutan yang harusnya perlu dijaga kelestariannya pemerintah harusnya mengeluarkan  opsi  lain  sebagai  alternatif  untuk  menyeimbangkan  antara  kepentingan  ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Misalnya seperti, mengeluarkan kebijakan dan program untuk mendorong  praktik  pertanian  yang  berkelanjutan  seperti  pola  tanam  rotasi  yang  dapat  sebagai pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar, karena tanaman dapat memproduksi berbagai varian komoditas  dalam satu  petak  kawasan  tanam, 33 atau pemerintah  juga  bisa  meningkatkan  efisiensi pemanfaatan  lahan,  seperti  memanfaatkan  ketersedian  lahan  milik  PTPN  di  Kalimantan  Tengah yang seharusnya bisa dikelola tanpa harus merusak hutan lindung atau ekosistem lainnya.
Majelis  Ulama  Indonesia  juga  menegaskan  dalam  menjaga  persoalan  lingkungan  hidup dengan  mengeluarkan  Fatwa  MUI  Nomor  86  Tahun  2023  Tentang  Hukum  Pengendalian Perubahan  Iklim.  Ketentuan  fatwa  tersebut  menyatakan  bahwa,  segala  tindakan  yang  dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram, dan deforestasi yang  tidak  terkendali  dan  pembakaran  hutan  yang  merusak  ekosistem  alam  yang  menyebabkan pelepasan besar-besaran gas rumah kaca, serta mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap dan menyimpan karbon hukumnya haram. 34
Dengan  demikian,  larangan  terhadap  deforestasi  hutan  lindung  menjadi  penting  dalam konteks proyek food estate. Hal ini memperkuat argument bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian integral dari maqashid syariah dalam menjaga  kemaslahatan negara ( al-maslahah al-dauliyyah ).

## KESIMPULAN
Deforestasi hutan lindung pada  proyek strategis  nasional food estate telah mendatangkan kemudharatan ,  dampak  lingkungan  yang  muncul  akibat  kebijakan tersebut  tidak  selaras  dengan prinsip  dari  maqashid  syariah.  Kebijakan  tersebut  tidak  sesuai  dengan Hifz  al-Din (memelihara agama), Hifz al-Nafs (memelihara jiwa), dan Hifz al-Mal (memelihara harta). Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang memperbolehkan mengubah kawasan hutan lindung menjadi lahan untuk proyek food  estate  perlu  ditinjau  ulang.  Seharusnya  pemerintah  memastikan  bahwa  pembangunan food estate pada  hutan  lindung  tidak  mengorbankan  kemaslahatan  yang  lain,  merugikan keberlangsungan  alam,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan  pembangunan  termasuk kebijakan  ketahanan  pangan  seharusnya  selaras  dengan  konsep sustainable  development , memberikan manfaat maksimal tanpa menyebabkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.
33 Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  “Rotasi  Tananam”,  accesed  March  3,  2024: https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/rotasi-tanam-86
34 Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Mudhofir.  “Green  Vision  dalam  Tradisi  Kearifan  Syariah  Islam”, Ibda’  Jurnal Kebudayaan Islam 10, No.1 (2012).
Auda,  Jaser. “Maqashid  Al-Shariah:  Dalil  lil-Mubtadi” ,  Herndon:  IIIT,  2011  Fauzia,  I,  Y  dan Riyadi, A, K. “Prinsip Dasar Ekonomi Islam  Perspektif
Baringbing,  M,  S.  “Problematika  Lingkungan  Terhadap  Regulasi  Food  Estate  Sebagai  Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, No.1 (2021).
Basundoro,  A,  F  dan  Sulaeman,  F,  H.  “Meninjau  Pengembangan  Food  Estate  Sebagai  Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19”, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 8, No.2 (2020).
Diffa, Rizkia. dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan  Ditinjau  Dari  Eco-Justice”, LITRA:  Jurnal  Hukum  Lingkungan  Tata  Ruang  dan Agraria 2, No.1 (2022).
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  “Rotasi  Tananam”,  accesed  March  3,  2024: https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/rotasi-tanam-86
Erianto,  Ridho.  dkk.  “Akuntansi  Hijau:  Konsep  dan  Perspektif  Maqashid  Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) 11, No.2 (2023).
Fauzia,  Ika  Yunia  dan  A,  K.  Riyadi, “Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif  Maqashid Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2014)
Greenpeace  Indonesia,  “ Food  Estate:  Menanam  Kehancuran  Menuai  Krisis  Iklim ”  Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2022.
https://lindungihutan.com/blog/hutan-lindung-adalah-pengertian-dan- manfaat/ https://majalah.tempo.co/read/opini/164323/food-estate-jokowi https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun- berlalu
Lindungi  Hutan, “Hutan Lindung Adalah: Pengertian,  Manfaat  dan  10+ Contohnya” accesed February 27, 2024:
Mispansyah,  dkk.  “Kebijakan  Hukum  Program  Lumbung  Pangan  (Food  Estate)  Pada  Lahan Gambut  Di  Kalimantan  Tengah  Yang  Berwawasan  Lingkungan”, Prosiding  Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 9, No.3 (2024).
Pantau Gambut, “Jilid 2 Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu”, accesed January 10, 2024:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Peraturan  Presiden  Nomor  3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Permen  Lhk  Nomor  24  Tahun  2020  tentang  Penyediaan  Kawasan  Hutan  Untuk  Pembangunan Food Estate.
Permen  Lhk  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Perencanaan  Kehutanan,  Perubahan  Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Rozi,  Fahrur.  “Konsep  Maqashid  Syariah  Perspektif  Pemikiran  al-Juwaini  dan  al-Ghazali”,
Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam 5, No.1 (2022).
Sinaga, A, L dan Nurhayati, “Fiqh dan Ushul Fiqh” , Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Suhaimi, dkk. “ Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi ”, SAHAJA: Journal Sahaja and Humanities 2, No.1 (2023).
Suryani, “Penegasan Hifd Al- ‘Al-‘Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syariah”, Al-Tahrir 17, No.2 (2017).
Tempo, “Bencana  Proyek  Lumbung  Pangan”, accesed  March  3, 2024:
Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UU PPLH).
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Widyaningsih,  D,  A.  “Sertifikasi  Halal  Perspektif  Maqashid  Syariah”, FALAH:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 4, No. 1 (2023).
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  “ Hukum  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ”,  Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
Wiguna,  D,  S  dan  Asyiawati,  Yulia.  “Identifikaisi  Potensi  Pengembangan  Kegiatan  Pertanian dalam  Mendukung  Perwujudan  Food  Estate”, Bandung  Conference  Series:  Urban  & Regional Planing 3, No.2 (2023).
Zakarsih, “ Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah pada Undang- Undang N0. 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat ”,  Pekalongan:  PT.  Nasya  Expanding  Management, 2021.
Zulham,  “ Peran  Negara  Dalam  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk  Halal ”, Depok: Kencana, 2018.