## ANALISIS WACANA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ZONASI MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM MAKARIM SEBAGAI SOLUSI PEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

## Agil Nanggala
PKn, Sekolah Pascasaraja, Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: agilnanggala@upi.edu

## Abstrak
Pemerataan  pendidikan  merupakan  upaya  memperbaiki  mutu  pendidikan,  guna mewujudkan  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkompeten,  berkarakter, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan  radius  zona  antara  sekolah  dengan  tempat  siswa  terkait  berdomisili. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Ada pun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia, adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata, ketidakjelasan informasi, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Nadiem  Makarim  mengeluarkan  pembaharuan  untuk  sistem  zonasi,  yaitu  menambah kuota jalur prestasi menjadi 30%, mengurangi kuota jalur zonasi minimal 70%. Sebagai upaya memotivasi peserta didik agar lebih berprestasi.
Kata Kunci: Sistem Zonasi, Pembaharuan Kebijakan, Pemerataan Pendidikan

## Abstract
Enhancing education is an effort to improve the quality of education, in order to create a quality, competent, and superior Indonesian human resource. An alternative solution to addressing  educational  inequality  in  Indonesia  is  the  implementation  of  the  zoning system,  as  a  policy  of  acceptance  of  new  learners  by  using  the  radius  of  the  school between the school and the student's place of residence. This study adopts a qualitative approach  with  the  literature  study  method.  There  are  several  data  analysis  processes used in this research including: data reduction, data display, verification and conclusion drawing.  Obstacles  to  the  implementation  of  the  zoning  system  in  Indonesia,  namely, uneven means and infrastructure, lack of information, the presence of obesity, corruption and  nepotism,  as  well  as  inconsistencies  between  the  population  and  the  existence  of schools in certain areas. Nadiem Makarim issued a renewal for the zoning system, which is to increase the quota of achievement path to 30%, to reduce the zonal path quota to 70%. In an effort to motivate learners to perform better .
Keywords: Zonation System, Policy Renewal, Equity Educatation.

## Pendahuluan
Termaktub  jelas  dalam  pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa salah satu  tujuan  Negara  Republik  Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan
bangsa”.  Sehingga  menjadi  kewajiban pemerintah  untuk  menyediakan  akses pendidikan  yang  bermutu  bagi  seluruh warga  negara  sesuai  minat  dan  bakat, tanpa  memandang  status  sosial,  ras, etnis, agama, dan gender.
Pemerataan  pendidikan  merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga  berdampak  pada  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan  unggul.    Sehingga  berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada  lingkungan  sekitar,  mendorong tegaknya  masyarakat  Indonesia  yang demokratis  dan  modern  berdasar  pada nilai-nilai Pancasila.
Faktanya  demokrasi  akan  berjalan baik apabila warga negaranya
berpartisipasi  secara  utuh.    Thamrin 2017,  hlm.  74)  Menegaskan  partisipasi merupakan  representasi  dari  warga negara yang baik. Dalam tataran praktis, partisipasi  bisa  diaplikasikan  melalui peran  nyata  dalam  proses  pengambilan keputusan publik, partisipasi merupakan keharusan bagi
terselenggaranya demokrasi,  terutama  dalam  negara berkembang.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan  bahwa  pendidikan  sebagai program  wajib  pemerintah  yang  harus dinikmati  oleh  warga  negara,  yang merupakan  kebutuhan  setiap  individu.
Idealnya konsep dan kebijakan pendidikan  harus  selalu  berubah mengikuti  perkembangan  zaman,  ilmu
pengetahuan teknologi, dan nilai budaya dalam masyarakat.
Lalo  (2018,  hlm.  72)  Menegaskan pendidikan adalah upaya sadar terencana dalam  menyiapkan  peserta  didik  sesuai dengan  tantangan  zaman,  juga  perlu menjadi  perhatian,  bahwa  proses pembelajaran kontekstual akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna,  karena  selalu  dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya. Mutu Pendidikan merupakan komponen  utama  dalam  mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan tujuan  mewujudkan  Indonesia  sebagai negara  maju.  Konsekuensi  logis  dari penganut  paham  negara  kesejahteraan, pemerintah  perlu  melakukan  kajian komprehensif yang diaplikasikan melalui kebijakan efektif dalam memperbaiki  sistem  pendidikan  di Indonesia.  Dengan  kapasitas  negara yang  baru  merdeka,  tentu  memiliki problematika tersendiri dibidang pendidikan,  mulai  dari  ketidakmerataan pendidikan, persepsi masyarakat sampai pada kualitas guru profesionalnya.
Arifa  dan  Prayitno  (2019,  hlm.  2) Menjelaskan  persoalan      pendidikan Indonesia  saat  ini,  bukan  sekedar akses pendidikan yang mudah, tetapi membenahi kualitas dan mengoptimalkan pemerataan pendidikan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia, yang membentuk peradaban  bangsa  Indonesia  di  masa mendatang.
Berdasarkan  data Global  Human Capital  Report (Dalam  Arifa  dan Prayitno,  2019,  hlm.  2)  Memaparkan
peringkat  Indonesia  dalam  bidang pendidikan menempati posisi 65 dari 130 negara,  posisi  tersebut  menegaskan Indonesia  masih  tertinggal  jauh  dari negara-negara ASEAN,  misal Singapura yang  berada  pada  posisi  12,  Malaysia posisi  33,  Thailand  posisi  40  serta Filipina pada posisi 50.
Sekolah merupakan komponen utama dalam  terjadinya  proses  pembelajaran dan,  faktanya  masih  banyak  sekolah  di Indonesia yang belum mampu memenuhi  kualifikasi  Standar  Nasional Pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  bangsa  ini  masih  belum  optimal dalam  melaksanakan  komitmen  untuk mewujudkan penyelenggaraan
pendidikan  yang  berkualitas  dan  adil.
Stigma yang timbul dimasyarakat adalah terdapat  perbedaan  kualitas  sekolah, sehingga  ketimpangan  selalu  terjadi, apabila tetap dibiarkan akan berpengaruh pada kewibawaan pendidikan negara. Safarah  dan  Wibowo  (2018,  hlm. 210)  Menjelaskan  label  sekolah  favorit di perkotaan menjadi momok menakutkan  bagi  sekolah  yang  ada  di pedesaan,  yang  sebenarnya  memiliki persamaan  akses  dalam  pendidikan. Faktanya  sistem cluster yang  telah dijalankan  dalam  pendidikan  Indonesia mengakibatkan sekolah terkotak- kotakkan karena adanya pengelompokan tersebut, mulai dari sekolah berpredikat baik sampai rendah.
Solusi  alternatif  yang  ditawarkan pemerintah  adalah  penerapan  sistem zonasi  pada  penerimaan  peserta  didik baru  (PPDB).  Ketentuan  sistem  zonasi
PPDB tahun 2020
berdasarkan
Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang
bertujuan menjamin penerimaan peserta didik  baru  secara  objektif,  akuntabel, transparan  dan  tanpa  diskriminasi sehingga  mendorong  peningkatan  dan pemerataan akses layanan pendidikan.
Sistem  zonasi  merupakan  kebijakan penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB) yang  dilakukan  dengan  menentukan radius  zona  antara  sekolah  dengan tempat  siswa  terkait  berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah  (MKKS).  Sekolah  berwajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili  pada  radius  zona  terdekat dengan  presentase  tertentu,  dari  total jumlah peserta didik yang akan diterima.
Pelaksanaan  sistem  zonasi  memang penuh  dengan  dinamika,  faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia  pada  tahun  2016  kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag,  rekomendasi  ini  kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Prof. Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna menwujudkan pemerataan  kualitas  pendidikan  di seluruh sekolah Indonesia. Rumusan Masalah A. Bagaimana Realita Pelaksanaan Sistem  Zonasi  dalam  Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Indonesia? B. Bagaimana  Pembaharuan  Kebijakan Sistem  Zonasi  Yang  digagas  Oleh Menteri Nadiem Makarim?
Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode studi  literatur,  karena  berupa  analisis wacana,  dan  bagaimana  dinamika  serta kebijaksanaan  di  dalamnya.  Ada  pun literasi  yang  menjadi  rujukan  penelti sebagai sumber bahan cetak (kepustakaan),  meliputi  buku,  jurnal, makalah  dan  literatur  hasil  penelitian tentang  kebijakan  zonasi,  khususnya ditinjau dari Pendidikan Kewarganegaraan. Proses  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  reduksi data,  display  data,  verifikasi  serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Pembahasan Bagaimana Realita Pelaksanaan Sistem  Zonasi  dalam  Mewujudkan
Pemerataan Pendidikan Indonesia?
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memang  selalu  menarik  untuk  dikaji, baik  secara  teoretis  maupun  praktis. Terlebih  pada  fenomena  hambatan pelaksanaan  pendidikan  di  lapangan, memang  menjadi  kajian  yang  layak sebagai  ikhtiar  dalam  memperbaiki kualitas  pendidikan  di  Indonesia.
Faktanya setelah diberlakukannya otonomi  daerah  pun  ketidakmerataan pendidikan  masih  terjadi  dalam  negara ini,  sehingga  pembaharuan  kebijakan pendidikan  menjadi  solusi  alternatif dalam menyelesaikan dinamika tersebut.
Memperbaharui kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia, sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  awal kemerdekaan, sampai saat ini, dikarenakan  tuntutan  zaman,  serta
kebutuhan  dalam  membentuk  sumber daya  manusia  Indonesia  yang  berdaya saing  dan  unggul.  Terdapat  berbagai problematika yang perlu diatasi. Masalah klasik seperti tersedianya akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan mutu  pendidikan.  Faktanya  Indonesia masih  belum  mampu  mewujudkan konsep  pendidikan  untuk  semua  orang ( education for all ).
Dinamika  pendidikan  bangsa  perlu disikapi  secara  bijaksana.  Faktanya terdapat berbagai hambatan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang maju serta merata,  selain  hambatan  dari  kebijakan pemerintah,  juga  terdapat  hambatan internal  dari  peserta  didik  atau keluarganya  itu  sendiri,  mulai  dari persepsi  tidak  menganggap  penting mengenyam  pendidikan,  sampai  pada faktor ekonomi. Mujahidun (2016, hlm. 40) Menegaskan,  pertama,  perlunya  upaya peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  melalui  peningkatan layanan  pendidikan  kepada  seluruh warga  negara,  kedua,  tidak  seluruhnya anak bangsa dapat mengenyam pendidikan dikarenakan akses pendidikan  belum  terjangkau  dan  biaya pendidikan  mahal,  ketiga,  maraknya praktik kapitalisme dan nepotisme dalam pendidikan,  keempat,  pemerintah  harus menargetkan,  pemerataan  pendidikan minimalnya  pada  angka  partisipasi murni (APM) anak usia wajib belajar 9 tahun,  pada  kategori  7-15  tahun,  harus mencapai minimal 95% setiap tahunnya.. Ketimpangan  pendidikan  menjadi dasar diberlakukannya program pemerataan  atau  kesetaraan  sebagai
upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan. Pendidikan  perlu  menjadi  program strategis  pemerintah  sebagai  pijakan dasar  guna  Indonesia  menjadi  negara maju. Zulkifli dan Emyurida (2014, hlm. 81)  Menegaskan  tidak  ada  satu  pun negara  di  dunia  menjadi  maju  tanpa melalui  proses  pendidikan.  Semakin maju pendidikan suatu negera, semakin berkualitas  sumber  daya  manusianya, untuk  menjadi  negara  maju  Indonesia harus  membentuk  sistem  pendidikan yang komprehensif sesuai perkembangan  zaman  dan  nilai  budaya yang hidup dalam masyarakat. Diberlakukannya sistem zonasi
merupakan  ikhtiar  dalam  mewujudkan Indonesia  yang  merata  dalam  bidang pendidikan.  Tentu  setiap  kebijakan memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya tersendiri, terlebih pada kebijakan zonasi atau  rayonisasi  yang  masih  menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki. Pelaksanaan sistem zonasi di
Indonesia  masih  memiliki  kekurangan tertentu  serta  masih  jauh  dari  keadilan, karena terdapatnya kekurangan tersebut. Secara  general  penulis  menganalisis bahwa  hambatan  dalam  pelaksanaan sistem  zonasi  di  Indonesia,  adalah, sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non  favorit,  ketidakjelasan  informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang  melakukan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu. Tidak  bisa  kita  mungkiri    bahwa pendidikan  sering  kali  dimanfaatkan oleh  oknum  demi  kepentingannya
sendiri. Tidak jarang ditemukan praktik tidak terpuji pada pelaksanaan kebijakan pendidikan  kita,  terutama  nepotisme. Dalam konteks pelaksanaan zonasi tentu diperlukan komitmen dari semua pihak, dalam menjaga integritas dari penyelenggaraan sistem zonasi tersebut, agar memiliki kredibitas yang tinggi.
Praktik  tidak  terpuji  dalam  bidang pendidikan sangat tidak manusiawi, serta tidak  merepresentasikan  nilai-nilai  dari pancasila.  Pendidkan  merupakan  usaha sadar dalam menginternalisasikan nilai- nilai  yang  baik  terhadap  peserta  didik,
lebih efektif apabila dengan menggunakan  pendekatan  praktik  atau keteladanan, tetapi hanya wacana semata apabila pada realitanya praktik pendidikan tidak mencerminkan idealisme tersebut. Dalam konteks hambatan pelaksanaan  sistem  zonasi  diperkuat oleh  Andina  (2017,  hlm.  10)  Yaitu, pertama,  masih  belum  optimalnya sosialisasi  PPDB,  sehingga  menjadi kendala dalam menyelenggarakan sistem zonasi  secara  adil  dan  menyeluruh, kedua,  masih  adanya  kendala  teknis terutama  pada  tahap  seleksi  daring karena  banyak  yang  mengakses  server PPDB  sehingga  terjadi  gangguan, mengindikasikan  faktor  sumber  daya manusia  dan  sarana  penunjang  PPDB zonasi  masih  minim,  ketiga,  masih ditemukan permasalahan tidak sebandingnya  kuota  sekolah  di  daerah dengan jumlah calon peserta didik.
Tahun  ajaran  2016/2017  merupakan penerapan  sistem  zonasi  paling  tidak menentu,  karena  Indonesia  menerapkan sistem  zonasi  pertama  kali  ditahun tersebut,  keempat,  masih  terjadinya
ketimpangan  kualitas  antar  sekolah, sehingga  apabila  pemerintah  ingin mewujudkan  keadilan  dalam  bidang pendidikan,  tentu  harus  membenahi sarana  dan  prasarana  setiap  sekolah  di Indonesia.
Atas  permasalahan  yang  merugikan masyarakat  tersebut,  tentu  pemerintah harus  memiliki  solusi  sebagai  strategi efektif  agar  zonasi  memiliki  nilai keadilan  serta  kredibilitas  yang  tinggi. Pelaksanaan sistem zonasi perlu diiiringi dengan kualitas sarana dan prasara, serta kualitas  tenaga  pendidik  disetiap sekolah. Refleksi tersebut harus menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah terkait dalam memperbaharui kebijakan zonasi. Sebagai  kebijakan  yang  baru,  tentu sistem  zonasi  menuai  pro  dan  kontra, penolakan masyarakat direpresentasikan Wahyuni  (2018,  hlm.  15-16)  Sebagai berikut, pertama, diberlakukannya prioritas  jarak  tempat  tinggal  calon peserta  didik  dengan  sekolah,  sebagai penentu  utama  Penerimaan  Peserta Didik Baru, kedua, perbedaan penafsiran terhadap  aturan  zonasi  Penerimaan Peserta  Didik  Baru    menyebabkan implementasinya  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  ada,  ketiga,  penggunaan Surat  Keterangan  Tidak  Mampu (SKTM),  dari  ketentuan  sistem  zonasi Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang menyebabkan  orang  tua  calon  peserta didik  terutama  di  luar  zonasi  mencari berbagai  cara  agar  anaknya  dapat diterima  di  sekolah  yang  diinginkan. Jumlah  kuota  sebesar  5%  jalur  prestasi dinilai  tidak  mungkin,  akibatnya,  kuota 20% untuk keluarga tidak mampu pada
regulasi  zonasi  terdahulu  dianggap sebagai peluang.
Moler, dkk (Dalam Poder, dkk, 2016, hlm. 1) Menengaskan pergerakan sosial masyarakat  dunia  internasional  dalam meningkatkan kualitas pendidikan maupun  perdagangan  menjadi  kajian menarik. Faktanya fenomena keterbelakangan ekonomi akan mempengaruhi kesiapan dalam menempuh pendidikan. Khusususnya di Finlandia. Swedia, Estonia, hal tersebut telah menjadi masalah masa lalu, karena kini  telah  diatasi  dengan  menggunakan kebijakan  sekolah  yaitu  zonasi,  atau rayonisasi, dengan melakukan pemerataan  pendidikan,  dan  ekonomi, dengan  strategi  memberikan  peluang kerja yang nyata dalam masyarakat. Sistem  zonasi  merupakan  salah  satu cara efektif pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, yang berpijak pada kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  dengan  mengukur  zona  radius tempat  berdomisili  peserta  didik terhadap  sekolah  yang  diminatinya. Apabila  terdapat  siswa  yang  ingin bersekolah  di  luar  zona  radius  yang ditetapkan maka bisa menggunakan jalur prestasi  dengan  kuota  yang  telat ditetapkan, karena syarat menjadi negara maju  adalah  terjadinya  pemerataan kualitas pendidikan.
Nurlailiyah  (2019,  hlm  13-14) Menjelaskan ketidakmerataan
pendidikan  merupakan  masalah  klasik Indonesia, akses pendidikan seharusnya bisa dinikmati oleh semua warga negara.
Untuk mengatasi pemeratan pendidikan, terdapat  dua  aspek  yang  perlu diperhatikan, pertama, persamaan
kesempatan  untuk  memperoleh  akses pendidikan  bisa  semua  peserta  didik tanpa memandang sara. Kedua, keadilan dalam  bentuk  ketersediaan  sarana, prasarana, dan guru profesional di setiap sekolah  Indonesia,  maka  sistem  zonasi mengakomodir tujuan tersebut.
Realita pelaksanaan sistem zonasi di
Indonesia  perlu  disikapi  secara  cermat, khususnya dalam memperbaiki kebijakam tersebut, agar tidak menimbulkan  resistensi  dimasyarakat.
Faktanya  sehebat  apapun  kebijakan dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis, akan  tidak  berguna  apabila  pemeruntah dan  warga  negaranya  tidak  memiliki kesadaran dalam mengaplikasikan ketentuan  tersebut  dengan  penuh tanggung jawab.
Sistem  zonasi  sekolah  tidak  hanya berimbas  pada  pemerataan  bidang pendidikan,  tetapi  juga  menyangkut aspek  kehidupan  lainnya,  seperti kesehatan, lingkungan hidup, pemerataan  ekonomi,  pembangunan daerah. Sehingga kita perlu mendukung sistem zonasi secara kritis, solutif, serta berorientasi  pada  kepentingan  umum. Agar  generasi  muda  Indonesia  bisa terlindungi  haknya  untuk  mendapatkan akses pendidikan yang merata.
Bagaimana  Pembaharuan  Kebijakan Sistem  Zonasi  Yang  digagas  Oleh
Menteri Nadiem Makarim?
Dalam rangka mencerdaskan
kehidupan  bangsa,  tentu  sebagai pemegang  mandat  rakyat,  khususnya dalam  bidang  pendidikan,  Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  harus memiliki  formulasi  kebijakan  efektif,
dalam mengatasi ketimpangan
pendidikan, terlebih ketika mendapatkan nahkoda  baru,  yaitu  Menteri  Nadiem Makarim,  sebagai  salah  satu  menteri dikabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Dinamika  mengenai  pelaksanaan sistem  zonasi  beberapa  tahun  terakhir, memang  menarik  untuk  dikaji  dan diteliti,  karena  implementasinya  belum begitu  optimal  dalam  dunia  pendidikan kita. Faktanya implementasi dari sistem zonasi  ini  sudah  mengalami  beberapa kemajuan  dibeberapa  daerah  dari  tahun sebelumnya.
Wardana dan Supriyoko (2019, hlm. 233-234)  Menegaskan  pelaksanaan PPDB  berdasar  pada  sistem  zonasi  di Magelang  mendapat  dukungan  penuh, seperti  dari  Kominfo  terkait  server, domain  dan  hosting,  dukungan  dari pejabat  daerah,  perihal  penguatan kebijakan,  dan  sosialisasi  kebijakan zonasi tersebut, serta mayoritas masyarakat  yang  mulai  memahami pentingnya dalam mengimplementasikan  sistem  zonasi  di Indonesia.
Arif  (2019,  hlm.  61)  Menjelaskan terjadi  sinergisitas  antara  ketentuan hukum Islam dan konstitusi pemerintah yang berkenaan dengan kebijakan zonasi dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter.  Nalar  maslahat  dijadikan landasan  analisis  untuk  mengekspos kebijakan zonasi dan penguatan pendidikan karakter dengan  pendekatam yang bersumber pada qawa’id fiqhiyyah
atau  norma  yang  dipergunakan  untuk mengeksplorasi pemahaman komprehensif  guna  dijadikan  patokan dalam kebijakan yang bersifat progresif. Beragamnya  kebijakan  yang  diterapkan termasuk kebijakan zonasi serta
penguatan pendidikan karakter merupakan  kebijakan  yang  berusaha mengangkat citra dan kualitas pendidikan di Indonesia guna menghindari terjadinya mufsadat (keburukan  dan  potensi  munculnya kerugian).
Indonesia  telah  membuat  kemajuan cukup  baik  dalam  membangun  fondasi yang  diperlukan  dalam  memperbaiki kualitas  pendidikan.  Kemajuan  tersebut dideskripsikan melalui usaha pemerintah dalam  melakukan  proses  pemerataan pendidikan  baik  pada  siswa  maupun guru  profesionalnya.  Sebagai  usaha sadar dan terencana dalam membumikan nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideologi bangsa, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial. Maguire (2019, hlm. 299) Menegaskan dalam menyusun instrumen kebijakan pendidikan, tentu tidak boleh melupakan nilai kesetaraan dan keadilan sosial,  karena  pendidikan  merupakan hak  dasar  yang  harus  dinikmati  oleh setiap  warga  negara,  tanpa  memandang suku  dan  gender,  serta  wajib  dijamin oleh  pemerintah.  Pendidikan  harus melahirkan  manusia  yang  mampu mempromosikan  nilai  keadilan  dan membantu pembangunan negara.
Ball  (dalam  Maguire,  2019,  hlm.
299)  Menjelaskan  kesalahpahaman  dan mementingkan  ego  sendiri  selalu menjadi hambatan dalam proses mewujudkan  keadilan  dalam  bidang pendidikan,  idealnya  konsep  keadilan dan  pemerataan  pendidikan,  dijadikan sebagai  konstitusi  tertulis  di  setiap negara.
Meskipun  pendidikan  di  Indonesia telah  mengalami  kemajuan  yang
signifikan  dengan  bukti  mayoritas  anak bangsa  telah  menerima  pendidikan dasar,  serta  memiliki  kesempatan  yang sama  dalam  mengakses  pendidikan menengah  maupun  tinggi,  akan  tetapi akses  tersebut  nyatanya  belum  mampu mewujudkan konsep pemerataan pendidikan,  karena  faktor  persepsi, ekonomi, maupun sosial. Pemerataan pendidikan selalu terhambat  oleh  ketimpangan  kualitas sekolah, yang berpengaruh pada susahnya  Indonesia  menjadi  negara maju,  karena  terhambat  oleh  sumber daya  manusianya  yang  belum  bisa bersaing dan belum unggul. Tentu sistem zonasi merupakan kebijakan yang harus diberlakukan  dengan  diiringi  perbaikan kebijakan  disetiap  tahunnya,  sebagai proses evaluasi dan pembaharuan dalam memberikan  kebijakan  terbaik  dan teradil.
Wacana  pembaharuan  sistem  zonasi yang  ditawarkan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan,  Nadiem  Makarim menjadi  kajian  menarik,  faktanya kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru (PPDB) 2020 masih menggunakan jalur zonasi. Diketahui terdapat beberapa jalur  yang  perlu  diperatikan  dalam pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik baru, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, serta jalur prestasi. Nadiem menyatakan, tidak semua daerah siap  menjalankan  kebijakan  zonasi, sehingga  beliau  bernisiatif  untuk mengurangi kuota zonasi sekolah.
Faktanya  Nadiem  Makarim  melalui kebijakan  kemendikbud  mengeluarkan pembaharuan dalam mengimplementasikan  sistem  zonasi, yaitu  menambah  kuota  jalur  prestasi
menjadi 30%, dengan mengurangi kuota jalur  zonasi  menjadi  minimal  70%. Sebagai  upaya  orang  tua  siswa  dalam memotivasi anaknya untuk mendapatkan nilai maksimum atau memuaskan.
Dalam  kuota  zonasi  sebesar  70% harus  mengakomodir  tiga  kriteria. Pertama,  batas  maksimal  jalur  zonasi lokal  50%.  Kedua  jalur  afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15%, Ketiga, pengguna jalur perpindahan 5%. Kemudian  kuota  sisa  sebanyak  30% dipergunakan  untuk  jalur  prestasi. Pembaharuan  ini  ditegaskan  sebagai ikhtiar  dalam  mewujudkan  keadilan dalam  bidang  pendidikan,  terkhusus dalam menghidupkan kembali
persaingan  secara  sehat  lewat  melalui prestasi.
Pembaharuan  sistem  zonasi  tersebut memiliki orientasi yaitu pemerataan bagi semua  murid  untuk  bisa  mendapatkan kualitas  pendidikan  yang  baik  dengan tetap  memperhatikan  multikulturalisme di daerah, bahkan penyandang disabilitas pun ikut menjadi perhatian secara serius dalam kebijakan tersebut. Permendikbud Nomor  44  Tahun  2019  tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada
TK,  SD,  SMP,  SMA  atau  SMK, merupakan acuan baru dalam menerapkan  sistem  zonasi  di  Indonesia yang  mengganti  Permendikbud  Nomor 51  Tahun  2018  serta  Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.
Beberapa  fenomena  yang  dipikirkan
Menteri  Nadiem  Makarim,  diantaranya pemerataan guru profesional, pemerataan pendidikan yang diterapkan melalui  sistem  zonasi,  penyelenggaraan pendidikan yang humanis, serta peningkatan kapasitas spiritual,
intelektual dan emosional siswa.  Tentu bukan  perkara  mudah,  serta  butuh dukungan  dari  semua  pihak,  melalui komitmen dan bekerja sama. Sistem zonasi memberikan kesempatan  pada  peserta  didik  untuk mendapatkan  akses  pendidikan  yang sama.  Tantangan  selanjutnya  adalah bagaimana sekolah dapat bersaing untuk meningkatkan  kualitas  sekolah  dengan sumber  daya  manusia  yang  asli  dari daerah  tersebut.    Pendidikan  wajib menciptakan  makhluk  Tuhan  yang kompetitif,  produktif,  adaptif,  dan partisipatif,  sebagai  upaya  menjadikan Indonesia negara yang maju.

## Simpulan
Pemerataan pendidikan selalu terhambat  oleh  ketimpangan  kualitas sekolah, juga oleh perilaku tidak terpuji oknum  yang  tidak  merepresentasikan nilai-nilai  Pancasila  pada  pelaksanaan kebijakan  pendidikan.  Penyelenggaraan sistem  zonasi  harus  tetap  diberlakukan karena  kebutuhan  zaman,  serta  upaya dalam  mewujudkan  keadilan  dalam bidang  pendidikan,  dengan  diiringi pembaharuan  dan  perbaikan  kebijakan secara  progresif  dan  visioner,  sebagai proses  evaluasi,  dalam  memberikan kebijakan terbaik.
Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi  di  Indonesia,  adalah,  sarana  dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas  sekolah  favorit  dan  non favorit,  ketidakjelasan  informasi  yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu
Nadiem  Makarim  melalui  kebijakan Kemendikbud mengeluarkan pembaharuan untuk sistem zonasi, yaitu menambah  kuota  jalur  prestasi  menjadi
30%,  dengan  mengurangi  kuota  jalur zonasi  menjadi  minimal  70%.  Sebagai upaya orang tua siswa dalam memotivasi anaknya  untuk  mendapatkan  nilai maksimum atau memuaskan.
Dalam  kuota  zonasi  sebesar  70% harus  mengakomodir  tiga  kriteria. Pertama,  batas  maksimal  jalur  zonasi 50%.  Kedua  jalur  afirmasi  (pemegang Kartu  Indonesia  Pintar)  15%,  Ketiga, pengguna  jalur  perpindahan  orang  tua 5%. Kemudian kuota sisa sebanyak 30% untuk  jalur  prestasi.  Pembaharuan  ini ditegaskan  sebagai  ikhtiar  dalam mewujudkan  keadilan  dalam  bidang pendidikan, terkhusus dalam menghidupkan kembali persaingan secara sehat lewat jalur prestasi. Rekomendasi Pemerintah sebagai mandataris rakyat, tentulah harus memiliki
formulasi  kebijakan  yang  mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Penting mewujudkan idealisme  tersebut  dalam  bidang pendidikan,  karena  berupaya  untuk memperbaiki  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia.  Faktanya  apabila Indonesia  ingin  menjadi  negara  maju, tentu  ketepatan  dan  keefektifan  sebuah kebijakan  merupakan  strategi  efektif dalam mewujudkan keinginan tersebut.
Dalam  konteks  menganalisis sistem  zonasi,  sebagai  kebijakan  baru, tentu menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu  terus  memperbaharuinya  secara komprehensif  agar  menjadi  kebijakan
yang  representatif,  sehingga  tujuan diberlakukannya kebijakan zonasi tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik, sehingga tidak ada resistensi dimasyarakat,  akibat  kebijakan  zonasi yang dirasa tidak adil.
Lumah  sebuah  kebijakan  yang dirancang  oleh  manusia  pasti  penuh dengan kekurangan dan kealpaan, tetapi kita  harus  terus  memperbaiki  dan mengevaluasinya, agar masyarakat mendapatkan nilai kebermanfaatan yang tinggi dari kebijakan tersebut. Sistem  zonasi  berusaha  untuk mewujudkan  pemerataan  pendidikan  di Indonesia, tetapi juga perlu diperhatikan mengenai perbaikan sarana dan prasarana  untuk  setiap  sekolah  di Indonesia, sehingga tidak ada lagi stigma sekolah unggulan serta bukan unggulan. Termasuk  dalam  pemerataan  guru profesional,  sehingga  konsep  keadilan sosial dapat diwujudkan dalam masyarakat  Indonesia.  terwujudnya negara  maju,  merupakan  berkah  dari tidak ada ketimpangan pendidikan.

## Daftar Pustaka Sumber Jurnal
Andina,  E.  (2017).  Sistem  Zonasi  dan Dampak  Psikososial  bagi  Peserta Didik. Jurnal  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis . 9 (14) . Hlm. 10.
Arif,  F.  M.  (2019).  Nalar  Maslahat Dalam  Kebijakan  Zonasi  dan
Penguatan  Pendidikan  Karakter. IQRO: Journal of Islamic Education . 2 (1) . Hlm. 61. Arifa,  F.  &  Prayitno,  U.  (2019). Peningkatan  kualitas  Pendidikan: Program  Pendidikan  Profesi  guru Prajabatan  dalam  Pemenuhan kebutuhan  guru  Profesional  di
Indonesia. Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah  Sosia l.  10 (1) . Hlm. 2. Lalo,  K.  (2018).  Menciptakan  Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong  Era  Globalisasi. Jurnal  Ilmu  Kepolisian .  12 (2) . Hlm. 72.
Maguire, M. (2019). Equality and justice in  education  policy. Journal  of Education  Policy .  34 (3) .  Hlm. 299.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M. (1992).  Analisis  data  kualitatif: buku  sumber  tentang  metode- metode  baru.  Jakarta:  Universitas Indonesia Press. Mujiahidun. (2016). Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme  Pendidikan. Jurnal Tarbiyatuna . 7 (1) . Hlm. 40.
Nurlailiyah,
A. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap  Perilaku  Siswa  SMP  di Yogyakarta. Jurnal Realita . 17 (1) . Hlm. 13-14. Poder, K, Lauri, T. & Veski, A. (2016). Does School Admission by Zoning Affect  Educational  Inequality?  A Study  of  Family  Background Effect  in  Estonia,  Finland,  and Sweden. Scandinavian  Journal  of Educational  Research .  61 (6) . Hlm. 1. Sarafah, A. A. & Wibowo, U. B. (2018).
Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal Lentera Pendidikan . 21 (2) . Hlm. 210
Thamrin,  D.  (2017).  Membuka  Ruang
Baru  Demokrasi  Partisipatif  bagi
Community Policing : Peran Forum Warga. Jurnal Keamanan Nasional . 3 (1) . Hlm. 74.
Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi  Penerimaan  Peserta  Didik
Baru  Tahun  Ajaran  2018/2019.
Jurnal  Kajian  Singkat  Terhadap Isu  Aktual  dan  Strategis .  10 (14) . Hlm. 15-16. Wardana,  L.  &  Supriyoko,  K.  (2019).
Manajemen  Penerimaan  Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi,  Prestasi  dan  Perpindahan. Jurnal Media Menejemen Pendidikan . 2 (2 ). Hlm. 233-234.
Zulkifli  &  Emyurida.  (2014).  Dunia Pendidikan  :  Antara  Dilema  dan Harapan. Jurnal  Lentera .  5 (14) . Hlm. 81.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar 1945 Perkemdikbud  No.  44  Tahun  2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru