## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik

## Agung Fakhruzy
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Madura
Email: agungfakhruzy@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  tentang  pemilu  disebutkan  bahwa  pemilihan  umum  adalah  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka menjamin  hak-hak  warga  negara  adalah  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  menjamin terlaksananya  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan semua  warga  negara.  Adalah  pelanggaran  terhadap  hak  politik  warga  apabila  pemerintah tidak  menjamin  terselenggaranya  pemilihan  umum  sebagaimana  yang  diharpakan  rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyaataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa  rakyat,  yakni  dengan  mereposisi  peran  dan  fungsi  partai  politik  sebagai  institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih  tegas  bagi  Partai  Politik  yang  membiarkan  kadernya  melakukan  perbuatan  melawan hukum.

## Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik

## Abstract
In  the  electoral  law,  that  general  election  is  an  instrument  to  implementing  a  public sovereignty. It’s held direc tly, freely, confidentially, honestly and fairly in Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, in order to guarantee the rights of citizens, the government must guarantee the implementation of general elections in accordance with the wishes and desires of all citizens. It is a violation of the political rights of citizens if the government does not guarantee the implementation of elections as expected by the people, both in terms of process and results after the general election be held. In reality, there are hostages political party against the power of the people (people's sovereignty) in every holding of general elections and regional head elections in this country. Therefore, this paper discusses how to break party hostages against people's power, namely by repositioning the role and function  of  political  parties  as  political  education  institutions,  auditing  party  funds  more effectively, and giving stricter sanctions for political parties act against the law.
Keywords: People's Sovereignty, General Election, Party Hostage

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  negara  domokrasi,  kedaulatan  rakyat  merupakan  sendi  yang  paling utama. Sesuai dengan maknanya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai  suatu  perwujudan  dari  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan, diberikan pengakuan kepada rakyat untuk  berperan serta secara  aktif  dalam  menentukan  wujud  penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut.  Adapun instumen yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, diantaranya adalah melalui kegiatan pemilihan umum (Fahmi, 2012). Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu); yakni UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka I bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Adanya  pengertian  yang  demikian  ini  sesungguhnya  juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari  kedaulatan  rakyat  (langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia),  tetapi  lebih  dari  itu  yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur  dan  adil.  Pemilihan  umum  adalah  suatu  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  sarana penyampaian  hak-hak  demokrasi  rakyat.  Eksistensi  kelembagaan  pemilihan  umum  sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat.
Kegiatan  pemilihan  umum (general  election) juga  merupakan  salah  satu  sarana penyaluran  hak  asasi  warga  negara  yang  sangat  prinsipil.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan semua warga negara (Mahfud MD, 1999). Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat -di mana rakyatlah yang berdaulat-, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun  harus  juga  dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  menentukannya.  Adalah  pelanggaran terhadap  hak-hak  asasi  apabila  pemerintah  tidak  menjamin  terselenggaranya  pemilihan umum sebagaimana yang diharpakan rakyat, baik proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara.
Jika kita cermati, pasca reformasi dengan terbukanya kran kebebasan berpendapat, berserikat  dan  berkumpul  yang  sebelumnya  pernah  terbelenggu  oleh  rezim  orde  baru,
kualitas hasil pemilihan umum yang diharapkan tidak selalu senergis dengan impian rakyat. Kendati pemilihan umum telah diikuti oleh banyak partai politik (multi party) yang semestinya merupakan  manefestasi  dari  berbagai kelompok masyarakat Indonesia  yang sangat  plural, kualitas  hasil  dari  setiap  penyelenggaran  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah cendrung menghasilkan sosok peminpin atau anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak paham atau mengerti dengan kepentingan rakyat yang memilih.
Sebagai  suatu  contoh;  kasus  kebijakan  impor  garam  dan  beras  yang  ramai diperbincangkan  beberapa  waktu  lalu.  Di  tengah  petani  garam  Maduara  bersusah  payah memperjuang  kualitas  garam  yang  dihasilkan  demi  mingkatkan  pendapatannya,  ternyata ditemukan garam impor masuk ke PT. Garam di Madura. Contoh tersebut adalah bagian dari fakta, -disamping fakta-fakta yang lain, semisal kasus korupsi dan lain sebaganya, di daerah lain  pula-  yang  mengungkapkan  bahwa  ada  sesuatu  yang  sangat  bermasalah  dalam penyelenggeraan pemilihan umum sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat di negeri kita.    Bisa  jadi  dari  segi  system  dan  mekanisme  penyelenggaraan,  maupun  dari  sisi  partai politik sebagai peserta yang mewakili rakyat. Dalam tulisan ini penulis berfokus pada kajian partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Beradasar pada hipotesa sementara penulis bahwa seperti ada sandera  partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini.
Negara demokratis partai politik menurut Budiardjo (2008) memiliki beberapa fungsi, Pertama; partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana  dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan  yang  diperintah.  Partai  politik  merumuskan  usulan-usulan  atau  mengagregasikan kebijakan  yang  bertumpu  pada  aspirasi  dari  masyarakat.  Kemudian  rumusan  tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukan  bahwa  komunikasi  antar  pemerintah  dengan  masyarakat  dapar  dijembatani oleh partai politik.
Kedua;  sebagai  sarana  sosialisasi  politik.  Partai  politik  menjadi  penghubung  yang mensosialisasikan  nilai-nilai  politik  generasi  yang  satu  ke  generasi  yang  lain.  Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini di lakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan,  kursus  kader,  penataran,  dsb.  Fungsi  lain  dari  sosialisasi  politik  adalah  upaya menciptakan citra ( image ) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.
Ketiga,  sebagai  sarana  rekruitment  politik.  Partai  politik  berkewajiban  untuk melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan  adanya  rekruitmen  politik  maka  dimungkinkan  terjadinya  rotasi  calon  mobilitas politik.  Tanpa  rotasi  dan  mobilitas  politik  pada  sebuah  sistem  politik,  maka  akan  muncul diktatorisme  dan  stagnasi  politik  dalam  sistem  tersebut.  Rekruitmen  politik  menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
Keempat; sebagai sarana pengatur konflik ( conflict management ). Partai politik dapat menjadi  penghubung  psikologis  dan  organisasional  antara  warga  negara  dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di  berbagai kelompok masyarakat. Salah satu tujuan  dari pembentukan  partai  politik  adalah  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai peserta pemilu, partai politik memiliki peran sangat penting dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan memiliki sikap negarawan. Pemimpin yang negarawan tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional,  ia  otomatis  menjadi  pemimpin  semua  orang.  Pemimpin  ini  tidak  lahir  dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu  membentuk  jiwa  dan  karakter  pemimpin.  Tentunya  orang-orang  yang  memiliki sistem  nilai  dan  ideologi  sama  serta  memiliki  potensi  untuk  dikembangkanlah  yang  perlu direkrut.  Persaingan  dengan  partai  politik  lain  juga  terjadi  untuk  memperebutkan  orang- orang  terbaik  yang  nantinya  dapat  memperkuat  dan  mengembangkan  organisasi  partai politiknya (Firmanzah, 2008).
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatannya, baik di tingkat pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting  dalam  mengawal  serta  menjalankan  proses  demokratisasi  dan  proses penyelenggaraan  ketatanegaraan.  Lembaga  legislatif  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi legislasi, untuk membentuk undang-undang, fungsi budgeting untuk menetapkan anggaran pendapatan  dan  belanja  baik  negara  maupun  daerah,  dan  fungsi  pengawasan  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  agar  menjamin  terwujudnya  hak-hak konstitusional  warga  negara  sehingga  prinsip checks  and  balances dalam  sistem  yang
demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga (Isra, 2010). Begitu pentingnya peran anggota  legislatif  bagi  keberlangsungan  iklim  demokrasi  di  negara  kita  membuat  proses rekrutmen  dari  anggota  legislatif  ini  turut  menjadi  penting  karena  baik  buruknya  anggota legislatif  yang  duduk  di  parlemen  akan  ditentukan  oleh  proses  rekrutmen  yang  terjadi  di internal  partai.  Partai  politik  memainkan  peranan  penting  dalam  proses  rekrutmen  calon anggota  legislatif  (caleg)  yang  nantinya  akan  duduk  di  parlemen  karena  rekrutmen  politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai poltik.

## HASIL PENELITIAN
Pasca reformasi, dalam perjalanannya belakangan ini, sistem kepartaian di Indonesia seolah-olah mengalami pergeseran dalam hal orientasi ideologi partai, dimana dalam setiap pemilihan, bebera partai politik tidak lagi melihat persoalan ideologi tapi lebih berorientasi kepada pencapaian kekuasaan. Beberapa Partai Politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki  basis  ideology,  sebagai  partai  doktriner  yang  beridentitas  partai  kader,  mulai bergeser  menjadi  partai  pragmatis.  Ideologi  mengandung  pengertian  gagasan,  keyakinan, nilai,  dan  pandangan  hidup  dalam  bernegara  atau  berpolitik  yang  diperjuangkan  partai (Firmanzah, 2008).
Karakter  pemikiran  atau  pandangan  politik  tertentu  biasanya inheren dalam kehidupan  kepartaian.  Meskipun  suatu  partai  memiliki  program  yang  bersifat  universal misalnya sama-sama memperjuangkan keadilan dan demokrasi, partai politik tetap tidak bisa terlepas  dari  pandangan  tertentu  yang  menjadi  nilai  dasar  dalam  menentukan  ciri  dan identitas  partainya.  Ideologi  partai  politik  dapat  menjadi  arah  dan  petunjuk  partai  politik untuk  memperjuangakan  kondisi  masyarakat  (Firmanzah,  2008).  Nilai-nilai  atau  ideologi Partai Politik belakangan ini terlihat mulai luntur, terganti oleh proses kompromi dan aspek kepraktisan. Banyak partai sudah melupakan ideologinyay sebagai panduan gerak poltiknya.
Adanya ketidak-jelasan ideologi partai politik menggambarkan bahwa beberapa partai tersebut  hanya  mengejar  kekuasaan  sehingga  bisa  seenaknya  merekrut  calon  anggota legislative atau kepala dan wakil daerah dari berbagai latar belakang apa saja, asal mereka dipandang  mampu  secara  finansial  membiayai  dan  memenangkan  pertarungan  politik. Demikian  pula  membangun  koalisi  dengan  partai  apapun  tanpa  didasari  oleh  visi  dan  misi perjuangan  yang  sama.  Inilah  menurut  penulis  yang  menyebabkan  lahirnya  pragmatisme partai politik.
Banyak  partai  politik  tidak  lagi  memikirkan  pengorganisasian  gerakan  sistematis  di tengah  masyarakat  untuk  mendorong  perubahan  tertentu.  Melainkan  hanya  memikirkan bagaimana  cara  memenangkan  pemilu.  Sehingga  ini  berdampak  kepada  perubahan perekrutan kader partai. Partai politik hanya berkonsentrasi untuk menarik kelompok atau person  (investor  politik)  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  membantu  memenangkan pemilu  atau  merekrut  para  selibriti,  yang  berpotensi  besar  menggalang  dukungan  suara. Sehingga  partai  politik  tidak  peduli  apakah  caleg  itu  memiliki latar  belakang  ideologi  yang sama  atau  bahkan  berseberangan  sama  sekali  yang  penting  bisa  menyumbangkan  dana, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan pemilu.
Mayoritas  partai  politik  hanya  berharap  dapat  mengumpulkan  suara  dalam  jumlah banyak dengan menempuh cara termudah yaitu mengambil jalan pragmatis dengan merekrut non kader dari berbagai kalangan, sekalipun terkadang mereka tidak mempunyai komitmen memperbaiki kualitas kehidupan bernegara atau bahkan minus kompetensi dan kapabilitas ketatanegaraan, asal menjadi idola di masyarakat. Inilah yang disebut dengan pragmatisme parpol dan hilangnya ideologi dalam institusi partai politik. Pragmatisme telah menjalar dalam paham  mayoritas  parpol  dengan  seolah-olah  melupakan  karakter  ideology  awalnya,  atau bahkan lahir sebagai parpol tanpa ideologi. Berjalan secara pragmatis akan membuat parpol menempuh  cara  yang  praktis  dengan  mengesampingkan  idealisme  dan  rasionalisme  demi mencapai popularitas dan suara sebanyak-banyaknya.
Membicarakan  pragmatisme  tidak  dapat  dilepaskan  dari  Charles  S.  Pierce,  William James dan John Dewey. Ketiga tokoh tersebut sama-sama masuk dalam aliran pragmatisme, namun diantara ketiga tokoh tersebut memiliki focus pembahasan yang berbeda Charles S. Pierce lebih ditekankan dengan filosof ilmu, William James dengan filosof agama, dan John Dewey  dengan  filosof  sosialnya.  Walaupun  ketiganya  berbeda  pada  penekanannya  tetapi ketiga  pemikir  utama  pragmatisme  menganut  garis  yang  sama  yaitu  kebenaran  suatu  ide harus dibuktikan dengan pengalaman (Hakim dan Ahmad, 2008).
Pragmatisme  adalah  aliran  dalam  filsafat  yang  berpandangan  bahwa  kriteria kebenaran  sesuatu  ialah  sesuatu  itu  memiliki  kegunaan  bagi  kehidupan  nyata  (Hakim  dan Ahmad, 2008). Penganut pragmatisme memandang hidup manusia sebagai suatu perjuangan untuk  hidup  yang  berlangsung  terus-menerus  yang  di  dalamanya  terpenting  adalah konsekuensi-konsekuensi  yang  bersifat  praktis.  Bagi  kaum  pragmatis  untuk  mengambil tindakan  tertentu,  ada  dua  hal  penting.  Pertama,  ide  atau  keyakinan  yang  mendasari
keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Dan yang kedua, tujuan dari  tindakan  itu  sendiri. Charles  S. Pierce  mengatakan  demikian:  maka  dari  itu  kita  harus memperhatikan  konsekuensi-konsekuensi  praktis  apakah  yang  niscaya  akan  timbul  dari kebenaran-kebenaran konsepsi tersebut berbentuk menguntungkan atau malah merugikan (Pierce, 1951).
Apa yang dikatakan oleh Peirce tersebut merupakan prinsip pragmatis dalam arti yang sebenarnya. Pragmatisme dalam hal ini tidak lain adalah suatu metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu ide atau tindakan. Aliran ini menekankan pada praktik dalam mengadakan pembuktian kebenaran yang dapat dilihat dari tindakannya yang praktis atau dari  segi  kegunaan  yang  berusaha  menemukan  asal  mula  serta  hakikat  yang  merupakan kegiatan sangat menarik meskipun kegiatannya luar biasa sulitnya. Pragmatisme pada partai politik hanya berusaha untuk memperbanyak suara dengan cara merekrut caleg dari kalangan public figure yang merupakan konsekuensi praktis dalam persaingan.

## PEMBAHASAN
Korupsi, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif untuk kepentingan partai politik, merupakan fenomena yang muncul sejak reformasi bergulir terutama pasca Pemilu 2004.    Selain  itu  kasus-kasus  skandal  korupsi  partai  politik  juga  makin  marak  dengan melibatkan individu-individu di pemerintahan. Maraknya fenomena ini tidak lain disebabkan karena kebutuhan sumber dana yang besar untuk partai politik sebagai sebuah mesin politik satu-satunya  yang  mendominasi  politik  Indonesia,  sebagaimana  dijamin  dalam  konstitusi yang telah beberapa kali diamandemen.
Dominasi ini meliputi penguatan fungsi lembaga DPR, yang berarti penguatan peran partai  politik  karena  hanya  partai  politik  yang  berhak  memiliki  kursi  di  DPR,  kewenangan partai  politik  sebagai  satu-satunya  organisasi  yang  berhak  mencalonkan  presiden  dan wakilnya  serta  kepala  daerah,  dan  wewenang  partai  politik  melalui  wakil-wakilnya  di  DPR untuk  memilih  dan  mengangkat  pejabat  publik  (Asshiddiqie,  2007).  Perannya  yang sedemikian  besar  diatur  dalam  konstitusi  lewat  sejumlah  proses  yang  sarat  dengan  tarik menarik kepentingan wakil-wakil partai politik yang ada di DPR RI. Peran yang demikian besar dan  strategis  ini  diikuti  dengan  kebutuhan  berkegiatan  untuk  menjalankan  fungsinya, terutama untuk mempertahankan keberadaannya dan mengupayakan berbagai cara untuk memenangkan  pertarungan  elektoral.  Partai  politik  membutuhkan  sumber  dana  yang
terbilang sangat besar untuk mencakup mulai dari kebutuhan operasional (kesekretariatan) hingga konsolidasi organisasi.
Kebutuhan partai politik ini setidaknya terbagi ke dalam lima aspek. Kelima aspek ini adalah: (1) operasional sekretariat, yang mengacu pada (2) konsolidasi organisasi, termasuk Musyawarah Nasional, kongres, atau muktamar; (3) pendidikan politik termasuk kaderisasi; (4)  unjuk  publik  yang  meliputi  survei,  pemasangan  iklan  di  media  massa,  perayaan  ulang tahun,  bakti  sosial, seminar,  dan  kegiatan  lainnya;  serta  (5)  perjalanan  dinas  ketua  umum partai politik bersama jajaran pengurus partai nasional lainnya (Junaidi dkk, 2011).
Besarnya pengeluaran ini tidak dibarengi dengan pendapatan atau pemasukan yang memadai. Pendapatan partai politik diatur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, dan  disebutkan  juga  dalam  AD/ART  partai  politik,  mencakup  lima  sumber:  iuran  anggota, sumbangan  perseorangan  anggota,  sumbangan  perseorangan  bukan  anggota,  sumbangan badan usaha, dan subsidi Negara. Penelitian Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia  (Kemitraan)  tentang  keuangan  partai  politik  mencoba  membuat  simulasi pendapatan  dan  belanja  Tidak  transparansinya  partai  politik  merupakan  indikasi  kuat  atas penerimaan  illegal  sebagai  cara  pintas  partai  politik  menyiasati  ketimpangan  antara pendapatan  dan  belanja.  Cara  pintas yang  umumnya  dilakukan  adalah  dengan  mengambil sumber-sumber  dana  illegal  dari  elemen-elemen  pemerintahan,  baik  di  eksekutif  maupun legislatif.
Setiap  tahunnya  jumlah  kasus-kasus  ini  meningkat  signifikan.  Ini  menunjukkan semakin  tidak  terkendalinya  praktek-praktek  korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang  dari instansi dan jabatan publik kepada kas-kas partai politik baik di eksekutif maupun legislatif. Keterlibatan  anggota  parlemen  dalam  kasus-kasus  korupsi  terkait  dengan  keterlibatan mereka  dalam  proyek  pemerintah  baik  di  pusat  maupun  daerah.  Bentuk  keterlibatan  ini terjadi sejak dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yaitu sejak tahap pembahasan RAPBN atau  RAPBD  oleh  Panitia  Anggaran  DPR/DPRD  atau  pembahasan  di  tingkat  komisi  di parlemen.
Modus  lain  adalah  melalui  suap  untuk  mendapatkan  dukungan  atas  pengesahan proyek, pelaksanaan fungsi dan wewenang legislasi dan pengawasan, dan juga suap dalam pembahasan  undang-undang  untuk  penghilangan  pasal-pasal  tertentu  dalam  legislasi,  dan suap  juga  difasilitasi  oleh  rekanan  pemerintah  ketika  anggota  parlemen  melakukan  tugas pengawasan  terutama  di  daerah.  Praktek-praktek  korupsi  dan  suap  partai  politik  melalui
individu-individunya  ini  menunjukkan  dampak  dari  dominannya  peran  partai  politik  pasca amandemen  UUD  1945  sebagaimana  disinggung  di  awal  pembahasan  ini.  Dominasi kekuasaan tersebut terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di satu pihak, serta kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR dalam pengangkatan pejabat publik.
Sebagaimana Haris (2011) menjelaskan, “Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran  DPR  atau  tepatnya  politisi  parpol  di  Senayan  dapat  mengontrol  alokasi  proyek- proyek  besar  yang  dianggarkan  APBN  melalui  berbagai  instansi  pemerintah.  Komisi-komisi DPR  bahkan  bisa  menekan  mitra  mereka  dari  pemerintah  agar  pengusaha  tertentu  dapat dimenangkan  untuk  proyek  besar  tertentu.  Dari  situlah  skandal  suap  mengalir,  sebagian masuk  kantong  politisi  dan  sebagian  lainnya  menjadi  jatah  pundi-pundi  parpol ”.  Praktek - praktek korupsi tetap marak meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur soal sumber daya keuangan partai politik.
Begitu besarnya peran partai politik dalam menjalankan amanah kedaulatan rakyat di negeri ini, maka upaya mereposisi atau mempertegas kembali peran dan fungsi partai politik degan  melakukan  beberapa  langka  berikut:  pertama;  sejatinya  semua  partai  politik memperkuat  fungsinya  sebagai  institusi  pendidikan  politik  untuk  rakyat.  Dalam  undang- undang partai politik telah dipertegas bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana  pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Artinya  seluruh  partai  politik  yang  ada  di  Indonesia  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pendidikan  kepada  seluruh  lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam undang-undang. Sejatinya setiap partai  politik  benar-benar  menjadi  sarana  atau  wadah  bagi  masyarakat  untuk  berkumpul, menyalurkan  aspirasi,  dan  pendapat  politik  yang  memungkinkan  untuk  turut  serta membangun Negara menuju ke arah yang semakin baik.
Mengingat dalam sistem politik negara demokrasi, keberadaan partai politik menjadi salah-satu pilar penyangganya. Pendidikan politik merupakan usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan politik kepada pengurus, kaderisasi, dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga Negara  yang  betul-betul  ikut  bertanggung  jawab  dalam  membangun  dan  mamajukan negaranya.
Kedua;  pentingnya  mengaudit  keuangan  partai  politik  secara  lebih  efektif.  Penulis sependapat dengan pendapat Pinilih (2017) dalam Mimbar Hukum yang mengatakan bahwa: disyaratkan setiap partai politik, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan  harus  dipisahkan  antara  pendapatan  yang  berasal  dari  APBN/APBD  dan  yang berasal  dari  sumber  di  luar  APBN/APBD.  Selain  itu,  juga  perlu  membuat  standar  laporan keuangan  partai  politik  yang  sangat  rinci  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dalam  rangka menjamin  transparansi  penerimaan  dan  pengeluaran  partai  politik.  Demikian  pula  perlu dibentuk  lembaga  pengawasan  mengontrol  kesungguhan  partai  politik  dalam  memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan tahunan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 belum mengatur  kewajiban  partai  politik  untuk  menyampaikan  laporan  keuangan  tahunan  itu kepada institusi manapun (Pinilih, 2017: 69). Keberadaan auditor eksternal bagi akan lebih efektif dalam upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai.
Ketiga; pemberian sanksi yang tegas bagi kader partai politik maupun institusi porpol sendiri jika melakukan suatu perbuatan yang dipandang melawan hukum. Baik tindak pidana korupsi  maupun  partai  politik  yang  tidak  menjalankan  fungsi  sebagaimana  yang  telah diamanatkan dalam undang-undang parpol. Sangki tegas yang dimaksud bisa dengan tidak mengikut-sertakannya kemabali pada pemilu atau pilkada periode berikutnya atau bahkan membubarkan partai politik tersebut jika telah melakukan kegiatan melawan hukum secara berulang-ulang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana demokrasi merupakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang  kekuasannya  berasal  dari  rakyat.  Dari  setiap pemilu  yang  diselenggarakan  setiap  lima  tahun  sekali  rakyat  akan  melakukan kompetesi politik dimana rakyat bebas menentukan pilihan kepada calon presiden dan wakil presiden atau seseorang yang akan mewakili suaranya kelak di parlemen selama lima tahun kedepannya. Rakyat sebagai penyelenggara demokrasi akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden, wakil presiden dan anggota parlemen.
Namun  apa  yang  terjadi  kenyataannya    kualitas  hasil  pemilihan  umum  yang diharapkan tidak selalu senergis dengan impian rakyat, dimana terdapat suatu permasalahan
pemilihan  kepala  daerah  cendrung  menghasilkan  sosok  peminpin  atau  anggota  dewan perwakilan rakyat yang tidak paham atau mengerti dengan kepentingan rakyat yang memilih. Yang Bisa jadi penyebabnya dari segi sistem dan mekanisme penyelenggaraan, maupun dari sisi partai politik sebagai peserta yang mewakili rakyat.

## Saran
Perlu  upaya  mereposisi  atau  mempertegas  kembali  peran  dan  fungsi  partai  politik degan melakukan beberapa langkah, Pertama; semua partai politik memperkuat fungsinya sebagai  institusi  pendidikan  politik  untuk  rakyat,  Kedua;  pentingnya  mengaudit  keuangan partai politik secara lebih efektif dan Ketiga; pemberian sanksi yang tegas bagi kader partai politik  maupun  institusi  porpol  sendiri  jika  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dipandang melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: BIP.
Hakim,  A.  A.,  dan  Ahmad,  B.  (2008). Filsafat  Umum  dari  Metodologi  sampai  Teofilosofi . Bandung: Pustaka Setia.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dwipayana,  A.  dan  Kristiyanto,  H.  (2011). Parpol  Tanpa  Ideologi  Menaruh  Harapan  pada Partai Politik , Kompas, 25 Oktober 2011.
Fahmi, K. (2012). Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Postining Ideologi Politik di era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Junaidi  dkk.  (2011). Anomali  Keuangan  Partai  Politik:  Pengaturan  dan  Praktek, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
MD, Mahfud. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media.
Pinilih,  S.  A.  G.  (2017) Mendorong  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengaturan  Keuangan Partai Politik. MIMBAR HUKUM Volume 29. Nomor 1. Februari 2017.
Pierce, C. S. (1951). “How to Make Our Ideas Clear”, Classic American Philosopher. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik.

## Internet:
Http://lipi.go.id/berita/single/korupsi‐dan‐pendanaan‐parpol/6613 .  diakses  tanggal  11 September 2018 pukul 09.23 WIB.
Http://surabaya.tribunnews.com/2011/09/17/temukan-garam-impor-fadel-marah .  diakses pada tanggal 17 September 2018.