## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Author’s Email Correspond ence: auliaparas9@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui,  menganalisis,  serta mengkritisi  mengenai  penerapan  serta  kendala  dalam penerapan  keadilan  restoratif  terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Di  Kejaksaan  Negeri  Jambi. Metode  Penelitian  Yuridis  Empiris.  Kesimpulan  1)  Pihak Kejaksaan  Negeri  Jambi  belum  bisa  menangani  perkara  tindak pidana  penganiayaan  dengan  menggunakan  Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  2)  Kendala  yang dihadapi  dalam  Penerapan  Keadilan  Restoratif  oleh  Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahnya  memberikan  arahan  kepada  pihak  korban  agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu  adanya  keinginan  dari  korban  untuk  melanjutkan  perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Saran  Dengan  adanya  Perja  ini,  praktik  penyelesaian  tindak pidana  melalui restoratif  justice dengan  mengedepankan pemulihan kembali ada keadaan semula untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak  pidana,  diharapkan  dapat  terealisasikan  dalam  hukum nasional pada masa yang akan datang.
Kata Kunci: Keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-04-14 Accepted: 2022-04-30 Publish: 2022-04-30 KEYWORDS: Crime of
persecutio;  restorative justice

## ABSTRACT
The purpose of the study is to find out, analyze, and criticize the implementation  and  obstacles in  the  application of  restorative justice to the Crime of Persecution (Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code) in terms of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 at the Jambi District Attorney. Empirical Juridical Research Methods. Conclusion 1) The Jambi District Prosecutor's Office has not  been  able  to  handle  cases  of  criminal  acts  of  persecution using  Prosecutor's  Regulation  Number  15  of  2020  concerning Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice.  2) Obstacles faced in the application of Restorative Justice by the Jambi  District  Prosecutor's  Office  against  criminal  acts  of persecution,  including  the  difficulty  of  giving  directions  to  the victim  to  resolve  the  case  at  the  Prosecutor's  Office  only,  in addition to the desire of the victim to continue the case until the judicial  process  so  that  the  perpetrator  has  deterrent  effect. Suggestion With this Perja, the practice of resolving criminal acts through restorative justice by prioritizing the restoration of the original state to realize the final result that provides a sense of justice  between  victims  and  perpetrators  of  criminal  acts,  is expected to be realized in national law in the future.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  Peradilan  Pidana  menunjukan  mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Marjono Reksodiputro dalam  Edi  Setiadi  dan  Kristian  menyatakan  bahwa:  “Sistem  peradilan  pidana  adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  pemasyarakatan  terpidana”. 1 Dikemukakan  pula  bahwa  sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi  kejahatan.  Menanggulangi  disini  diartikan  sebagai  mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar  masih  dalam  batas  toleransi  masyarakat  tidak  berarti  memberikan  toleransi terhadap suatu tindak kejahatan atau membiarkannya untuk terjadi.
Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau  kebijakan  kriminal  juga  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum.  Dalam kehidupan  bermasyarakat  ditemukan  suatu  permasalahan  yaitu  kejahatan  atau kriminalitas.  Maraknya  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat,  salah  satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat  kejahatan  seperti  penganiayaan, namun  kenyataanya  yang  terjadi  masih  ada saja orang yang melakukannya.
Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh leden marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu  perbuatan  yang  menyebabkan  sakit  atau  luka  pada  orang  lain,  tidak  dapat dianggap  sebagai  penganiayaan  kalau  perbuatan  itu  dilakukan  untuk  menambah keselamatan badan". 2
Menurut  Leden  Marpaung,  dalam  penjelasan  Menteri  Kehakiman  pada  waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain:
a. Setiap  perbuatan yang dilakukan dengan sengaja  untuk  memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain. 3
Sehubungan  dengan  ini  Satochid  Kartanegara  dalam  Adami  Chazawi,  beliau mengatakan  bahwa:  “Dalam  doktrin/ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  berdasarkan sejarah  pembentukan  dari  pasal  yang  bersangkutan  dengan  penganiayaan  diartikan perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  menimbulkan  rasa  sakit  ( pijn )  atau luka ( letsel ) pada tubuh orang lain”. 4
Untuk memahami permasalahan ini diperlukan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud  dengan  kejahatan  terutama  tentang  siapa  yang  melakukannya,  apa  yang
1 Edi  Setiadi  dan  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 18.
2 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.
5.
3 Ibid, hlm. 6.
4 Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan Nyawa, Cet.  Ke-3, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.
menyebabkan  timbulnya  dan  bagaimana  cara  menanggulanginya.  Secara  yuridis, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum dengan ketentuan hukum pidana. Menurut pendapat Usman dan Andi Najemi menyatakan bahwa: “Dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi, kelompok dengan negara”. 5 Dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan, bila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana.
Hukum pidana diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  kejahatan  serta  diharapkan  menciptakan  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  terhadap  penanganan  perkara  pidana,  dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem retributive justice yang  berorientasi  pada  pembalasan  dan  lebih  menekankan  pada  kepastian  hukum, karena  kepentingan  umum  yang  melibatkan  masyarakat  lebih  diutamakan  dari  pada kepentingan individu. Lebih lanjut menurut pendapat Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar yang menyatakan: “Mengingat bahwa tujuan akhir dari suatu proses perkara  pidana  adalah  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  atas  kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradil an pidana”. 6
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  subsistem  kepolisian  sebagai  penyidik, subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Sesuai dengan tugas yang ada dalam Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, maka kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, dimana Kejaksaan  berperan  untuk  melakukan  proses  penuntutan.  Berdasarkan  pendapat Bambang Waluyo, beliau menjelaskan bahwa:
Dengan  adanya  kewenangan  yang  dimiliki  jaksa  untuk  menuntut  atau  tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan jaksa melakukan penuntutan dan kewenangan jaksa tidak melakukan penuntutan. 7
Dalam  hal  ini  adapun  kewenangan  jaksa  disebutkan  dalam  Pasal  30  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:
1) Melakukan penuntutan;
2) Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4) Melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan  undang- undang;
5 Usman  dan  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  Di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  Dan  Kepastian Hukumnya”, Undang  Jurnal  Hukum ,  1,  1,  (2018),  hlm.  66  diakses  dari  https:// www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17, pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 09.44 WIB.
6 Vani  Kurnia,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Elizabeth  Siregar,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tugas  Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korups i”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1, 3, (2020), hlm. 9, diakses dari https://online-journal .unja.ac.id/Pampas/article/view/11084, pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.20 WIB.
7 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 152.
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (7)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penuntutan adalah “tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dengan  permintaan  supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan”.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa wewenang melakukan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  penuntutan  berdasarkan keadilan restoratif. Merujuk pada uraian latar belakang dan penjelasan umum peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara korban dan tersangka. Hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:
1) Penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan:
a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindarian stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;
d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban.
2) Penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
c. Tingkat ketercelaan;
d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. Cost and benefit penangan perkara;
f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  ini  dapat  memberikan  kewenangan terhadap Jaksa untuk bisa menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi  langkah  maju  dalam  penyelesaian  tindak  pidana.  Keadilan  restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Dengan menggunakan pendekatan keadilan  restoratif  ini,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat  mencapai perdamaian  dengan  mengedepankan  win-win  solution,  dan  menitikberatkan  agar kerugian yang dialami korban dapat tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan kewenangan  penuntutan  dan  pembaharuan sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  pendapat  Siswanto  Sunarso,  beliau  mengemukakan  bahwa: “Pergeseran  dari retributive  justice ke  arah restorative  justice memberikan  dampak positif  bagi  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan,  yang  bertujuan  untuk mengurangi  kejahatan  dan  memulihkan  korban  kejahatan,  atau  pihak-pihak  yang terl ibat  dalam  sistem  peradilan  pidana”. 8 Lebih  lanjut  berdasarkan  pendapat  Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, beliau menjelaskan bahwa:
Konsep  dasar  dari  restorative  justice  ini  adalah  musyawarah  mufakat  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  dialami  oleh  para  pihak  akibat terjadinya  suatu  tindak  pidana,  dimana  para  pihak  menyadari  sepenuhnya  dan secara  sukarela  menyelesaikan  permasalahan  hukumnya  melalui  musyawarah mufakat  tersebut.  Artinya  baik  korban  dan  keluarganya  maupun  pelaku  dan keluarganya  atau  pihak  ketiga  yang  independen  dipercaya  oleh  masing-masing pihak  untuk  duduk  bersama-sama  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang dihadapi. 9
Penghentian  Penuntutan  didasarkan  pada  Keadilan  Restoratif  dengan mengikutsertakan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  serta  pihak  lain  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula, serta bukan pembalasan. Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif, Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan  penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Berdasarkan dari data Kejaksaan Negeri Jambi bahwa ada perkara tindak pidana penganiayaan dari bulan Juli 2020 - Mei 2021 dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel 1 dapat  dikemukakan  bahwa,  jumlah  tindak  pidana  penganiayaan  Pasal  351  Ayat  (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Jambi periode Juli 2020 sampai Mei 2021 sebanyak 13 (tiga belas) perkara, bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 7 (Tujuh) perkara yang tidak memenuhi  syarat  untuk  dapat  dilakukannya  penghentian  penuntutan  dan  terdapat sebanyak  6  (Enam)  perkara  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dilakukannnya penghentian penuntutan tersebut.
8 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.
9 Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “ Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4, 2, (2020), hlm. 503, diakses dari https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10997, pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 21.24 WIB.

## Tabel 1
Jumlah PerkaraTindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)
di Kejaksaan Negeri Jambi Periode Juli 2020 - Mei 2021 No.  Tahun Jumlah Perkara Tidak memenuhi syarat Memenuhi syarat Berhasil Tidak berhasil 1 2020 7 Perkara 4 Perkara 3 Perkara - 3 Perkara 2 2021 6 Perkara 3 Perkara 3 Perkara - 3 Perkara
Sumber Data : Kejaksaan Negeri Jambi
Dari 6 (Enam) perkara yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan  Pihak  Kejaksaan  belum  bisa  menangani  perkara  tindak  pidana penganiayaan  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  dengan  menggunakan  Peraturan  Kejaksaan Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Apabila dilihat dari fakta di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi ketidak sinkronan antara Peraturan Kejaksaan dengan realitas yang terjadi terhadap penerapan keadilan  restoratif  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  (Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP) dikejaksaan Negeri Jambi dari periode Juli 2020 - Mei 2021. Hal tersebut menunjukan bahwa,  terhadap  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  lebih  cenderung  dilimpahkan  ke pengadilan dari pada penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yaitu secara damai atau kekeluargaan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis empiris, dimana penelitian ini dengan mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas hukum pidana.

## C. PEMBAHASAN
1. Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi
Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  adalah  suatu  produk  hukum  Kejaksaan  RI  yang di tunggu-tunggu  oleh  masyarakat,  yang  mana  agar  setiap  jaksa  menuntut  seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa,  walaupun  mekanisme  tersebut  tidak  diatur  dalam  sistem  peradilan  Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor  15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria  yang  ada  dalam  PERJA  Nomor  15  Tahun  2020  karena  secara dominus  litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  penuntutan  berdasarkan
keadilan restoratif. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pasal ini, jaksa penuntut umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam  kasus-kasus  tertentu .  Restoratif  Justice melibatkan  pelaku,  korban  dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan  bahwa:  “Upaya  penyelesaian  perkara  t indak  pidana  dengan  melibatkan, pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. 10
Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yaitu  Kejaksaan  Republik Indonesia  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di bidang  penuntutan  harus  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum, keadilan,  dan  kebenaran  berdasarkan  hukum  dan  mengindahkan  norma  keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada  pembalasan  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  masyarakat  dan  sebuah mekanisme  yang  harus  dibangun  dalam  pelaksanaan  kewenangan  penuntutan  dan pembaharuan sistem peradilan pidana.
Jaksa  Agung  bertugas  dan  berwenang  mengefektifkan  proses  penegakan  hukum yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  dengan  memperhatikan  asas  peradilan  cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara  untuk  keberhasilan  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara  independen  demi keadilan  berdasarkan  hukum  dan  hati  nurani,  termasuk  penuntutan  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan tabel uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) perkara yang ada di Kejaksaaan Negeri Jambi periode Juli 2020 – Mei  2021  Penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dapat terlaksana dipengaruhi juga dari faktor pelaku, dari pelaku juga mempengaruhi tidak terlaksanakanya restorative  justice dalam  kasus  penganiayaan  (Pasal  351  Ayat  (1) KUHP).  Karena  kebanyakan  dari  pelaku  merupakan  residivis  dan  hasil  visum  sering menunjukkan bukan merupakan jenis penganiaayan ringan.
Perkara  tindak  pidana  penganiayaan  yang  tidak  berhasil  dilakukan  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Berdasarkan  tabel  pada  latar  belakang yang penulis uraikan diketahui jumlah Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi  dari  Juli  2020  sampai  Mei  2021  terdapat  sebanyak  6  (Enam)  Perkara.  Pihak Kejaksaan  belum  bisa  menangani  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  dengan menggunakan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan lebih cenderung dilimpahkan ke pengadilan
10 Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.
dari  pada  penyelesaiannya  dilakukan  diluar  pengadilan  yaitu  secara  damai  atau kekeluargaan.
Tidak  berhasilnya  penerapan  keadilan  restoratif  terhadap  kasus  tindak  pidana penganiayaan ini di karenakan tidak adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku yang disebabkan antara lain: tidak dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku.
Berhubungan dengan perkara pidana tidak semua kasus tindak pidana yang bisa dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa: “ Restoratif justice bahwa perkara itu tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan cukup diselesaikan di tingkat penuntutan di Kejaksaan. Namun tidak semua perkara pidana bisa dihentikan kasusnya oleh kejaksaan”. 11
Terdapat  syarat-syarat  Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan dihentikan  penuntutannya  berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa:
Restoratif  justice dapat  dilakukan  hanya  pada  tindak  pidana  tertentu  yang memenuhi ketentuan, yang bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan yang wajib dipenuhi apabila terdakwa baru pertama kali  melakukan  tindak  pidana  (bukan  pengulangan  tindak  pidana/residivis), ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. 12
Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas lagi pada melimpahkan kasus ke pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang beperkara. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rama  Triranty,  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  yang menyatakan  bahwa:  “ Perannya  jaksa  disini  sebagai  mediator  untuk  menjembatani terjadinya  perdamaian  antara  pelaku  dan korban,  Bila  terjadi  kesepakatan  Restoratif Justice”. 13
Penuntut  Umum  harus  mengetahui  apakah  perkara  pidana  tersebut  dapat memenuhi  syarat-syarat  atau  tidak.  Jika  menurut  Penuntut  Umum  perkara  pidana tersebut  tidak  memenuhi  syarat  maka  dilanjutkanlah  proses  peradilan  pidana sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Fajar  Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa:
Apabila  di  dalam  proses  penyelesaian  secara restoratif  justice ini  kedua  belah pihak  tidak  mencapai  kesepakatan,  tidak  mencapai win-win solution,  tidak tercapai  ditingkat  penuntutan  dikejaksaan,  maka  perkara  nya  dilimpahkan  ke pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksanaan  Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 14
11 Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.
12 Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.
13 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
14 Wawancara Dengan Fajar Rudi Manurung, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 23 Juni 2021.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  I  Putu  Eka  Suyantha,  selaku  Kasi Pidum yang menyatakan bahwa: “Ketentuan yang wajib dipenuhi antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun”. 15
Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri  dapat dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  Ayat  (1)  huruf  a  Perja Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak  pidana  dilakukan  karena  kelalaian  ketentuan  Ayat  (1)  huruf  (b)  dan  (c) dikecualikan.
Terdapat  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  dilakukannya  penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa:
Syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  dilakukannya  penghentian  penuntutan berdasarkan  keadilan  restoratif,  sebelumnya  telah  ada  pemulihan  kembali  pada keadaan semula yang dilakukan pelaku dengan cara pelaku mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, menganti kerugian yang dialami korban,  menganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana,  serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. 16
Pada dasarnya pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk penerapan pandangan tentang keadilan restoratif dalam orientasi pemidanaan. Konsep keadilan Restoratif mendudukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengupayakan kesepakatan yang berbuah pada suatu perdamaian antara korban dan tersangka.
Terhadap perkara tindak pidana penganiayaan belum bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan belum ada kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Triranty, selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa: “Antara pihak pelaku dan  pihak  korban  belum  ada  kesepakatan  damai,  disebabkan  antara  lain  tidak  dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak, dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku”. 17
Berdasarkan wawancara dengan maria salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, ia mengatakan bahwa: “Merasa keberatan a tas besarnya tuntutan terhadap jumlah biaya ganti rugi/ biaya pengobatan yang diminta oleh korban”. 18
15 Wawancara  Dengan  I  Putu  Eka  Suyantha  selaku  Kasi  Pidum,  Di  Kejaksaan  Negeri  Jambi,  Pada Tanggal 14 Juni 2021.
16 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
17 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
18 Wawancara  Dengan  Maria,  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  di  Jambi  pada  tanggal  25  Juni 2021
Tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  mengakibatkan  tidak tercapainya  kesepakatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  I  Putu  Eka Suyantha,  selaku  Kasi  Pidum  yang  menyatakan  bahwa: “Tidak  tercapai  kesepakatan antar  pihak  yang  terlibat  antara  pelaku  dan  korban  di  karenakan  tindak  pidana  ini berhubungan  dengan  kejahatan  terhadap  jiwa,  sehingga  korban  tidak  menginginkan adanya upaya secara damai”. 19
Sebagian  dari  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  perbuatan  yang  dilakukan pelaku ada yang bukan jenis tindak pidana ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu  Rama  Triranty  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  menyatakan  bahwa:  “Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan. 20
Penerapan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum,  khususnya  dalam  hal  ini  ialah  Penuntut  Umum  untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif. Penuntutan merupakan bagian, atau satu kesatuan dari Sistem Peradilan Pidana.
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di sidang pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  I Putu Eka Suyantha, selaku  Kasi  Pidum  yang menyatakan  bahwa:  “Wewenang  menentukan  apakah  akan menuntut atau tidak diberikan kepada Jaksa”. 21
Tugas  dan  wewenang  Jaksa  di  bidang  hukum  pidana  tugas  jaksa  itu  sendiri melakukan  penuntutan,  terkhususnya  dalam  musyawarah  Jaksa  sebagai  pengendali proses perkara. Hanya jaksa yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak  I Putu Eka Suyantha, selaku Kasi Pidum yang  menyatakan bahwa:  “Jaksa  selain  sebagai  penyandang  Dominus  Litis,  juga merupakan satu-satunya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan putusan pidana”. 22
Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yakni merupakan bagian dari komponen-komponen  yang  mana  wajib  berkerja  sama  antara  satu  dengan  lainnya. Kejaksaan didalam Sistem Peradilan Pidana memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan. Penerbitan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang dibuat  oleh  Kepala  Kejaksaan  Agung  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  konsep  keadilan  restoratif  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang Kejaksaan yang didasarkan pada peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Pengendalian kejahatan dengan kebijakan hukum pidana dapat berhasil, bilamana pengendalian kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk menangani sebuah perkara
19 Wawancara  Dengan  I  Putu  Eka  Suyantha  selaku  Kasi  Pidum,  Di  Kejaksaan  Negeri  Jambi,  Pada Tanggal 14 Juni 2021.
20 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
21 Wawancara  Dengan  I  Putu  Eka  Suyantha  selaku  Kasi  Pidum,  Di  Kejaksaan  Negeri  Jambi,  Pada Tanggal 14 Juni 2021.
22 Wawancara  Dengan  I  Putu  Eka  Suyantha  selaku  Kasi  Pidum,  Di  Kejaksaan  Negeri  Jambi,  Pada Tanggal 14 Juni 2021.
kejahatan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku. Penerapan restoratif justice dapat menjadikan  pemidanaan  sebagai  jalan  terakhir  dengan  ini  dapat  menghambat penumpukan beban perkara di pengadilan dan kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari.
Penerapan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari  unsur  masyarakat,  keberhasilan  keadilan  restoratif  akan  tercapai  jika  pola  pikir masyarakat  tidak  hanya  fokus  pada  efek  jera  pelaku,  melainkan  pemulihan  kerugian korban.  Kedua,  dari  sisi  Aparat  Penegak  Hukum  (APH),  kerja  sama  antar  institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas.
Dalam hal ini menurut penulis tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara  pelaku  dan  korban  di  karenakan  tindak  pidana  ini  berhubungan  dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang. Jaksa hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apabila  korban  dan  pelaku  ingin  melakukan  perdamaian,  jaksa  tidak  berperan  aktif dalam melaksanakan penerapan keadilan restoratif, apabila korban tidak menginginkan adanya upaya damai maka perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  oleh Kejaksaan  Negeri  Jambi  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  (Pasal 351 ayat (1) KUHP)
Adapun  kendala  yang  dihadapi  secara  umum  dalam  melaksanakan  penghentian penuntutan  berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  terhadap  tindak  pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) di Kejaksaan Negeri Jambi terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya
1) Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan;
2) Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku;
3) Tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  bukan  jenis  tindak  pidana ringan; 23
Dalam  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  ini  korban  tidak  ingin  adanya perdamaian.  Menurut  Rachmad  salah  satu  korban  tindak  pidana  penganiayaan menyatakan tidak  menginginkan  adanya  upaya  restoratif  justice:  “Tidak  ada  istilah upaya  damai  bagi  kasus  yang  menimpa  saya  ini,  biarlah  pelaku  merasakan  jera”. 24 Sebagaimana  menurut  Hafrida.  "Hukum  pidana  melalui    peraturan  perundang- undangan  seharusnya  mampu  melindungi  hak  asasi  manusia  baik  secara  baik  dan seimbang  antara  hak  asasi  pelaku  maupun  hak  asasikorban  serta  hukum  pidana mampu  melindungi  kepentingan-kepentingan  semua  pihak  dengan  seimbang  demi terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana" 25 Dalam Hafrida "The involvement of the victim and her family and the perpetrator and her family largely determines the success
23 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
24 Wawancara Dengan Rachmad selaku korban tindak pidana penganiayaan di Jambi pada tanggal 17 Juni 2021.
25 Hafrida  dan  Helmi,  "Perlindungan  Korban  Melalui  Kompensasi  dalam  Peradilan  Pidana  Anak", Jurnal  Bina  Mulia  Hukum  Universitas  Padjadjaran, 5,  1,  (2020). hlm.  124  http://jurnal. fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive
or failure of diversion in the settlement of child cases. The position of the perpetrators and their families and victims and their families is equal" . 26
Korban yang tidak menginginkan adanya perdamaian terhadap pelaku, dan tetap ingin perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: “ Keinginan dari korban untuk tetap melanjutkan perkara pada proses peradilan”. 27
Menurut Veryanto salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, sangat menyesali perbuatannya  karena telah  melakukan tindak  pidana  penganiayaan tersebut, ia menga takan bahwa: “Saya juga menyadari yang telah saya lakukan tersebut adalah  salah  dan  melanggar  hukum  karena  telah  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  terhadap  seseorang,  saya juga  menyesali  perbuatan yang  saya  lakukan terhadap korban, saya berjanji untuk k edepannya tidak melakukan perbuatan ini lagi”. 28 Untuk  dapat  terlaksanakanya  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif dipengaruhi juga dari faktor pelaku. Menurut Ibu Rama Triranty, selain dari korban  adapula  kendala  dari  faktor  pelaku  sebagaimana  yang  disebutkan  Ibu  Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa:
"Selain  dari  korban  yang  tidak  ingin  menyelesaikan  kasus  secara  kekeluargaan, faktor  dari  pelaku  juga  mempengaruhi  tidak  terlaksanakanya  restorative  justice dalam  kasus  penganiayaan  (Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP).  Karena  kebanyakan  dari pelaku  merupakan  residivis  dan  hasil  visum  sering  menunjukkan  bukan merupakan jenis penganiaayan ringan". 29
Salah satu yang menjadi kendala sehingga sulitnya penerapan keadilan restoratif ini salah satunya korban menginginkan ganti rugi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: “Kendala yang terdapat  dalam  pelaksanaan  upaya  penghentian  penuntutan,  sering  terjadi  karena korban  tidak  mau,  dan  korban  berkata  harus  melalui  hukum,  ganti  rugi  tidak  sesuai kesepakatan  karena  pelaku  tidak  bisa  membayarkan  dengan  nominal  yang ditentukan”. 30
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  melihat  adanya  kendala dalam penerapan hukum penghentian penuntutan perkara pidana dengan faktor-faktor yang  mempengaruhi  dalam  menjalankan  keadilan  restoratif  terhadap  tindak  pidana penganiayaan  di  Kejaksaan  Negeri  Jambi  yaitu  susahnya  memberikan  arahan  kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kejaksaan saja, akan tetapi korban  yang  sering  bersikeras  untuk  melanjutkan  ke  Pengadilan.    Sebagaimana diuraikan Hafrida dan Helmi:
"Melalui   pendekatan   keadilan   restoratif   dalam   penyelesaian   perkara   anak ini      maka  penyelesaian      perkara      pidananya      dengan      memulihkan      secara
26 Hafrida,  "Restorative  Justice  in  Juvenile  Justice  to  Formulate  Integrated  Child  Criminal  Court",
Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 8, 3, (2019), hlm. 443.
27 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
28 Wawancara Dengan Veryanto selaku pelaku tindak pidana penganiayaan di Jambi pada tanggal 25 Juni 2021.
29 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
30 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
bersama      baik      kerusakan      yang  ditimbulkan      karena      kejahatan      maupun pertanggungjawaban   pelaku.   Perkara   pidana   harus dipandang sebagai suatu konflik  dalam hubungan antar anggota  masyarakat dalam hal ini sebagai korban dengan  pelaku  tindak  pidana. Melalui  mekanisme  keadilan  restoratif  dengan partisipasi pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  secara  aktif  dalam  merumuskan bentuk  penyelesaian  yang  saling menguntungkan  ini  maka  akan  memberikan kesempatan    kepada    korban    untuk    berperan    dalam  merumuskan    bentuk penyelesaian yang  dirasa  adil  bagi  dirinya.Pendekatan keadilan  restoratif  ini memberikan  keterlibatan  penuh  bagi  korban  dalam  penyeesaian  perkaranya, dimana peran korban selama ini masih tersisihkan". 31
Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas diketahui bahwa terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukumnya,  yang  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri
Dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Jambi melakukan penegakan hukum sesuai dengan  hukum  materil,  hukum  positif,  dan  hukum  formil  dan  mengedepankan  Asas Legalitas  (Pasal  1  KUHP).  Dalam  melakukan  penghentian  penuntutan  perkara  tindak pidana Kejaksaan Negeri Jambi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana Ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut  Umum  dengan  persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam perja ini sendiri tidak  ada  informasi  terkait  apa  parameter  yang  digunakan  Penuntut  Umum  dalam memutuskan  suatu  kasus  perkara  pidana terdapat  kasuistik  atau  tidak,  sehingga  jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 Ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana Ayat  (3)  dan  (4).  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Rama  Triranty  selaku  Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa “ Dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice”. 32
b. Faktor Penegak Hukum
Faktor aparat penegak hukum ini juga berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena jika aturannya sudah ada dan sudah diatur, tetapi tidak dibantu oleh aparat  penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan)  maka  tidak  akan  tercipta hukum yang baik di Indonesia, Faktor penghambat dalam penegakan hukum dari sisi penegak  hukum  antara  lain,  adalah  pertama,  keterbatasan  kemampuan  untuk bersosialisasi dengan masyarakat; kedua kurangnya tingkat aspirasi masyarakat; ketiga, kurangnya inovasi atau kreatifitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum
31 Hafrida dan Helmi, Op.Cit. 20 hlm. 127.
32 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
Faktor  penegak  hukum  yang  baik  harus  diseimbangkan  dengan  fasilitas  yang memadai sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor  pendukung  yang  sangat  dibutuhkan  oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang luas dan efektif dalam upaya penegakan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat  penegak  hukum  kurang  mamadai.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa: “Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum”. 33
d. Faktor masyarakat
Faktor masyarakat sangat berperan penting demi terciptanya penegakan hukum. Karena  melihat  bagaimana  keefektifan  suatu  peraturan  yang  telah  diatur  oleh pemerintah  yang  berwenang.  Masyarakat  yang  dimaksud  ialah  para  korban  tindak pidana.  Kendala  yang  dihadapi  mediator  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana penganiayaan,  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Rama  Triranty  selaku  Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa:
Untuk menyelesaikan kasus secara restorative justice harus melalui mediasi saat mediasi  hendak  dilakukan  korban  banyak  yang  tidak  ingin  melakukan  mediasi karena beralasan ingin kasusnya diselesaikan di meja hijau dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku. 34
Masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  adanya  penyelesaian  secara  mediasi  ini. Berdasarkan wawancara dengan Aditya salah satu masyarakat, ia mengatakan bahwa: “Tidak  setuju  dengan  adanya  upaya  penyelesaian  ini  secara  mediasi,  ia  menganggap bahwa  perbuatan  yang  telah  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  tindak  pidana penganiayaan tetap harus dipidana” . 35
e. Faktor kebudayaan
Faktor  kebudayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  juga  mempengaruhi terlaksananya  penegakan  hukum.  Dalam  kebudayaan  sehari-hari  orang  begitu  sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan  orang  lain.  Dengan  demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalam mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, yang  menyatakan  bahwa: “Kehidupan  masyarakat  Kota  Jambi,  cenderung  ingin menyelesaikan kasus di Pengadilan Negeri, enggan untuk menyelesaikan kasus secara
33 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
34 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
35 Wawancara Dengan Aditya salah satu masyarakat, Pada Tanggal 19 Juni 2021.
kekeluargaan  salah  satunya  secara Restorative  Justice. Hal  inilah  yang  menyebabkan banyaknya kasus penganiayaan tidak dapat diselesaikan secara Restorative Justice ”. 36
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  yaitu  pada  faktor masyarakat dalam hal ini adalah korban  oleh karena itu masyarakat harus mengikuti saran  dari  pihak  Kejaksaan,  karena  nantinya  jika  diharapkan  masyarakat  dapat menyeselesaikan perkaranya  dengan penyelesaian keadilan restoratif semua para pihak juga akan mendapatkan manfaat serta keuntungan, yang mana manfaat tersebut bagi korban  mendapat  ganti  kerugian,  sedangkan  untuk  si  pelaku  juga  tidak  menjalankan pemidanaan.  Serta  jika  diselesaikan  dengan  keadilan  restoratif  ini,  tidak  memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak, juga dapat mengurangi perkara-perkara yang menumpuk dipengadilan, dan dapat membantu menanggulangi kejahatan agar lembaga pemasyarakatan juga tidak over kapasitas. Sebagaimana Muladi yang dalam Hafrida:
"Karakteristik  dari  Keadilan  restoratif  dikemukakan  oleh  Muladi  diantaranya titik    perhatian    pada  pemecahan  masalah  tentang  pertanggungjawaban  dan kewajiban  semata-mata  ditujukan  pada  kepentingan  masa  depan;  prinsip penyelesaian  masalah  berbasis  pada  negosiasi  dan  dialog;  tujuan    utama  dari penyelesaian konflik adalah restitusi, rekonsiliasi dan restorasi; sebagai fasilitator adalah    masyarakat;  keadilan  merupakan  hubungan  hak  yang  dinilai  atas  dasar hasil;  peran  korban  mendapat  perhatian  utama  pelaku  tindak  pidana  didorong untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti  kerugian pada korban". 37
Karena prinsip keadilan restoratif salah satunya merupakan  negosiasi dan dialog untuk  mencapai  tujuan  ganti  kerugian  pada  korban  maka  pihak  Kejaksaan  sebagai mediator dapat berperan lebih baik demi tercapainya penyelesaian melalui  Restoratif justice ini.

## D. SIMPULAN
Pihak  Kejaksaan  Negeri  Jambi  belum  bisa  menangani  perkara  tindak  pidana penganiayaan  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  dengan  menggunakan  Peraturan  Kejaksaan Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif.  Tidak  tercapai  kesepakatan  antar  pihak  yang  terlibat  antara  Pelaku  dan Korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena Restoratif Justice dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Pada kasus Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak mencapai kesepakatan, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  Penerapan  Keadilan  Restoratif  oleh  Kejaksaaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan  sehingga  pelaku  mempunyai  efek  jera.  Selain  itu  adanya  kendala  dari Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice.
36 Wawancara Dengan Rama Triranty selaku Jaksa Penuntut Umum, Di Kejaksaan Negeri Jambi, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
37 Hafrida dan Helmi, Op.Cit., hlm. 128.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nomor 15 Tahun 2020.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 198.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2004.

## Buku
Chazawi,  Adami. Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa, Cet.  Ke-3,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Marpaung,  Leden. Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Tubuh, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2005.
Setiadi, Edi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## Jurnal
Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", Jurnal  Bina  Mulia  Hukum  Universitas  Padjadjaran, 5,  1,  2020 . http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive
Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court", Jurnal  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah  Agung,  8,  3,  2019. https://jurnalhukumdanperadilan.org.
Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. “ Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan d alam Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4, 2, (2020). https: //online -journal .unja .ac.id/ JSSH/ article /view/10997
Usman  dan  Andi  Najemi.  “Mediasi  Penal  Di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  Dan Kepastian  Hukumnya”, Undang  Jurnal  Hukum ,  1,  1,  2018,.  https://www. ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17.
Kurnia, Vani. Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan  Kewenangan  Jaksa  Sebagai  Penyidik  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1, 3, 2020.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084.