Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara
Yunantyo Adi Setiawan Kantor Advokat YAS & Partner

## Unu Putra Herlambang
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

## Abstrak
Tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  dalam  peradilan  Tata  Usaha Negara  menjadi  bagian  penting  untuk  diperhatikan  bagi  pihak  yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara.Tidak  hanya  bagi  penggugat  yang  perlu mempertimbangkan batas waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UU Peratun, bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata
Usaha  Negara  namun  kepentingannya  dirugikan  juga  perlu mempertimbangkan  tenggang  waktu.  Merujuk  pada  SEMA  No.  2 Tahun  1991,  pihak  ketiga  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan tenggang waktu harus dihitung kasuistis secara kumulatif sejak pihak ketiga  yang  bersangkutan  merasa  kepentingannya  dirugikan  dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  sehingga  kajian  utama yang dilakukan oleh peneliti adalah aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## Keywords:
Tenggang waktu, Pihak ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara
Corresponding  Author: Yunantyo Adi Setiawan Kantor Advokat YAS & Partner Email: tanjung.law@gmail.com
Unu Putra Herlambang Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: unuherlambang@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.271
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 107
Classification Conceptual Article
Submitted: 30 Oktober 2021
Accepted: 31 Oktober 2021
Online: 31 Oktober 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 3, (22 April 2022): 107-118 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan masa-masa krusial bagi penggugat. Jika tenggang waktu tersebut terlampaui, maka hilanglah hak menggugat seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Limitasi waktu pengajuan gugatan KTUN diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut  UU  Peratun) 1 yang  berbunyi,  “Gugatan  dapat diajukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  sembilan  puluh  hari  terhitung  sejak  saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Kata “gugatan” digunakan untuk merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara  konseptual  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  stabilitas pemerintahan. 2
Dibandingkan dengan negara lain, tenggang waktu 90 hari di Indonesia relatif cukup panjang. Misalnya, jangka waktu mengajukan gugatan dalam sengketa hukum administrasi  umum  di  Belanda  adalah  enam  minggu,  sedangkan  di  Jerman  batas waktunya hanya satu bulan. 3 Panjangnya tenggang waktu sampai dengan 90 hari ini menurut  pembentuk  UU  Peratun  berdasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  gugatan terhadap penguasa bukanlah upaya hukum yang lazim dilakukan di Indonesia. Selain itu,  ada  permasalahan  infrastruktur  PTUN  yang  tidak  memungkinkan  ditetapkannya tenggang waktu yang singkat. Sampai saat ini hanya terdapat empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan 28 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di seluruh Indonesia.  Penggugat  bisa  jadi  berdomisili  ribuan  kilometer  dari  pengadilan  yang kompeten  sehingga  secara  teknis  memerlukan  waktu  lebih  lama  untuk  mengajukan gugatan ke PTUN. 4 Kebijakan 90 hari ini menurut Bedner (2010: 115) adalah pilihan yang disadari pembentuk undang-undang guna menjadikan PTUN sebagai sarana yang mangkus bagi penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah. 5
Namun demikian, tenggang waktu 90 hari ini ternyata menimbulkan polemik tersendiri. 6 Di satu sisi, ketentuan batas waktu pengajuan gugatan adalah upaya  untuk menegakkan  kepastian  hukum.  Namun  di  sisi  lain,  keberadaan  batas  waktu  tersebut dirasakan  telah  mencederai  hak  asasi  manusia  untuk  membela  kepentingannya  di hadapan  hukum. 7 Setidaknya  Pasal  55  UU  Peratun  telah  empat  kali  dimohonkan pengujian  dan  diputus  Mahkamah  Konstitusi,  yakni  dalam  perkara  Nomor  1/PUU-
1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986.
2 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara--Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara , Cetakan 8 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm.
57.
3 Adriaan  W.  Bedner, Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia:  Sebuah  Studi  Sosio-Legal (Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 114.
4 Loc. Cit.
5 Ibid.., hlm. 115.
6 Misalnya  lihat  Lihat  Renius  Albert  Marvin  dan  Anna  Erliyana,  “Polemik  Jangka  Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, Nomor 4 (2019), hlm. 943-944.
7 Ibid., hlm. 944.
V/2007 tanggal 12 Maret 2007, Nomor 57/PUU-XIII/2015 tanggal 16 November 2015, Nomor  76/PUU-XIII/2015  tanggal  15  Juni  2015,  dan  Nomor  22/PUU-XVI/2018 tanggal  22  November  2018.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  empat  perkara  tersebut menyatakan Pasal 55 UU Peratun adalah konstitusional. Sikap Mahkamah Konstitusi dapat diikuti melalui pertimbangan berikut: 8
“...  bahwa  setiap  undang-undang  yang  menyangkut  keputusan/penetapan  tata usaha  negara  ( beschikking ),  selalu  ditentukan  mengenai  tenggang  waktu tersebut.  Hal  dimaksud  justru  untuk  memberikan  kepastian  hukum ( rechtszekerheid )  atas  keputusan/penetapan  tersebut  sampai  kapan keputusan/penetapan ( beschikking ) dapat digugat di pengadilan.”
Mahkamah Konstitusi juga berpendapat: 9
“Pembatasan  sampai  kapan  keputusan/penetapan  tata  usaha  negara  dapat digugat  di  pengadilan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  55  UU  Peratun merupakan  pilihan  kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal  policy )  pembentuk undang-undang  yang  berlaku  bagi  semua  warga  negara  Indonesia,  sehingga tidak  bersifat  diskriminatif  karena  pasal a  quo tidak  memperlakukan  secara berbeda terhadap hal yang sama.”anl Permasalahan selanjutnya terkait titik awal penentuan batas waktu 90 hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara namun kepentingannya dirugikan. 10 Baik dalam Pasal 55 maupun Penjelasannya tidak mengatur kapan batas waktu  ini  berlaku.  Untuk  menutupi  kekosongan  hukum  tersebut,  Mahkamah  Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyarankan para hakim PTUN untuk menentukan batas waktu bagi pihak ketiga secara “perkara demi perkara” kapan pihak ketiga  mengetahui  kepentingannya  dirugikan  dan  menjadikannya  sebagai  titik  awal penghitungan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan.  Namun  di  kesempatan  lain, Indroharto--yang  ikut  menyusun  SEMA  Nomor  2  Tahun  1991--mengingatkan  para hakim PTUN agar tidak longgar dalam menentukan daluwarsa pengajuan gugatan bagi pihak  ketiga.  Bahkan  ia  menyarankan  bahwa  pihak  ketiga  tidak  boleh  diperlakukan berbeda dengan pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (2003: 64-65). 11 Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  penelitian  yang  diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara? 2) Bagaimana praktik peradilan tata usaha negara dalam menerapkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sebuah penelitian ilmiah, oleh karena itu setiap penelitian yang dilakukan harus menggunakan metode  penelitian  guna  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  valid  dan  dapat dipertanggungjawabkan  serta  berdasarkan  langkah-langkah  otentik  dan  sistematis sehingga dapat diakui sifat keilmiahannya ( wetenschappelijkheid ). 12
8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, hlm. ...
9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
10 Pada  kurun tahun 2015 s.d. Mei 2018 saja Mahkamah Agung menerima 427 perkara dengan pihak  ketiga  sebagai  penggugat.  Lihat  keterangan  Pihak  Terkait  Mahkamah  Agung  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, hlm. 80.
11 Indroharto, Op. Cit., hlm. 64-65.
12 Soerjono  Soekanto,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif ( doctrinal ) yang merupakan suatu  prosedur  ilmiah  untuk  menentukan  kebenaran-kebenaran  yang  bertumpu  pada kebenaran logika hukum dari sisi normatif. 13 Selain itu merujuk pada pendapat yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto, 14 bahwa  salah  satu  jenis  penelitian  hukum secara normatif yaitu penelitian hukum sebagai sebuah norma.
Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  serta  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  serta  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisa objek kajian dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tenggang waktu mengajukan gugatan oleh pihak ketiga
Sebagaimana telah mengemuka di bagian pendahuluan, Pasal 55 UU Peratun tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga  yang  tidak  dituju  secara  langsung  atau  bukan  sebagai  alamat  ( adressat )  yang dituju  oleh  KTUN.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  Mahkamah  Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Beberapa  Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada Bab V menyebutkan:
“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  maka  waktu  tersebut  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  55  dihitung  secara  kasuistis  sejak  ia  merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”
Berdasarkan  konstruksi  hukum  SEMA  Nomor  2  Tahun  1991  di  atas,  berarti tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan harus dihitung kasuistis  secara  kumulatif  sejak  pihak  ketiga  yang  bersangkutan  merasa kepentingannya  dirugikan dan mengetahui  adanya  KTUN  tersebut.  Terhadap  suatu Keputusan Tata Usaha Negara, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari  pejabat  yang  mengeluarkan  KTUN,  pengumuman,  melalui  permohonan  kepada pihak/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN, atau dari pihak lain yang terkait.
Dalam  perkembangannya,  Mahkamah  Agung  kemudian  menerbitkan  SEMA Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyebutkan pada pokoknya melakukan perubahan atau menggantikan ketentuan terkait cara penghitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN objek sengketa. Ketentuan ini  mengubah  yang  semula  penghitungan  tenggang  waktu  bagi  pihak  ketiga  adalah “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” menjadi dihitung  “sejak  yang  bersangkutan  pertama  kali  mengetahui  keputusan  tata  usaha negara yang merugikan kepentingannya.” SEMA ini secara substansial tidak mengubah
13 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Publishing, 2021, hal. 57
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, jakarta: rajawali press, 1995, hlm. 2
ketentuan  SEMA  Nomor  2  Tahun  1991.  Perubahan  ini  menurut  penulis  hanya merupakan modifikasi redaksional kalimat pada aras gramatikal saja.
Permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berkaitan dengan upaya administratif  terhadap  KTUN  yang  dipersoalkan.  Peradilan  administrasi  baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administrasi telah ditempuh. 15 UU Peratun menentukan bahwa ada dua bentuk upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Upaya banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain dari yang menerbitkan KTUN. Sedangkan upaya keberatan diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan  KTUN. 16 Jika  para  pihak  tidak  puas  terhadap  hasil  keputusan  upaya administratif, barulah dapat diajukan sengketa kepada peradilan administrasi. Dalam konteks  UU  Peratun,  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PTTUN)  memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya administratif. 17 Dalam hal ini, rumusan Pasal 55  UU  Peratun jo. SEMA  Nomor  2  Tahun  1991  mengenai  tenggang  waktu  90  hari mengajukan  gugatan  oleh  pihak  ketiga  dihitung  sejak  pertama  kali  mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan kepentingannya.
Namun  harus  diperhatikan  upaya  administratif  dan  mekanisme  pengajuan gugatan terhadap hasil upaya administratif dalam UU Peratun hanya terbatas jika badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN diberi kewenangan oleh undang-undang yang menjadi  dasar  terbitnya  KTUN  untuk  menyelesaikan  upaya  adminstratif.  Saat  UU Peratun disahkan, contoh sengketa yang mengakomodasi lembaga upaya administratif misalnya  perkara  perpajakan,  sengketa  disiplin  PNS,  dan  perselisihan  perburuhan mengenai  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK). 18 Tenggang  waktu  pengajuan  upaya administratif  pun  tidak  seragam.  Masing-masing  diatur  dalam  undang-undang  yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang dipersoalkan.
Usaha  penyeragaman  upaya  administratif  mengemuka  setelah  disahkannya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (selanjutnya  disebut  UU  AP).  Setidaknya  ada  tiga  hal  pokok  mengenai  upaya administratif  yang  diatur  dalam  UU  AP,  yakni:  (i)  bentuk  dan  mekanisme  upaya administratif, (ii) tenggang waktu pengajuan upaya administratif, dan (iii) kompetensi absolut PTUN. Pertama, sama halnya dalam UU Peratun sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk upaya administratif dalam UU AP terdiri atas keberatan dan banding. 19 Permohonan keberatan diajukan kepada badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN, sedangkan  permohonan  banding  diajukan  kepada  atasan  badan  atau  pejabat  yang menerbitkan KTUN. Berbeda dari UU Peratun, mekanisme upaya administratif dalam UU  AP  harus  dilakukan  secara  berjenjang.  Ruang  banding  administratif  baru  dapat digunakan  apabila  ada  pihak  yang  tidak  puas  atas  terbitnya  keputusan  hasil  upaya keberatan. Setelah itu, gugatan ke peradilan administrasi baru dapat digunakan setelah menempuh  upaya  keberatan  dan  banding  administratif. Kedua ,  tenggang  waktu permohonan keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak KTUN diumumkan. 20 Sedangkan tenggang waktu permohonan banding diajukan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil upaya keberatan. 21 Ketiga , pengadilan yang memiliki
15 Lihat Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Peratun.
16 Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun.
17 Lihat Pasal 51 ayat (3) UU Peratun.
18 Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun.
19 Pasal 75 ayat (2) UU AP.
20 Pasal 77 ayat (1) UU AP.
21 Pasal 78 ayat (1) UU AP.
kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama setelah ditempuhnya  upaya  administratif  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). 22 Dengan demikian,
Ketentuan permohonan upaya administratif di atas tidak hanya berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh KTUN, namun juga untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung. Pasal 75 ayat (1) UU AP, menyebutkan:
“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan  upaya  administratif  kepada  pejabat  pemerintahan  atau  atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.” Frasa  “warga  masyarakat”  dalam  norma  Pasal  75  ayat  (1)  UU  AP  membuka kesempatan  terhadap  pihak  ketiga  yang  tidak  dituju  langsung  oleh  KTUN  yang dipersoalkan sepanjang unsur kerugiannya dapat dibuktikan.
Mengenai  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  pihak  ketiga  lebih  lanjut  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya Administratif. Bab IV mengatur secara khusus mengenai kedudukan pihak ketiga ini. Pasal 4 ayat (1) berbunyi:
“Pihak  ketiga  yang  berkepentingan  yang  dirugikan  oleh  keputusan  upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya adminstratif tersebut.”
Kemudian  tenggang  waktu  mengajukan  gugatan  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) yang berbunyi:
“Tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  di  Pengadilan  dihitung  90  (sembilan puluh)  hari  sejak  keputusan  atas  upaya  administratif  diterima  Warga Masyarakat  atau  diumumkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan:
“Pihak  ketiga  yang  tidak  dituju  oleh  keputusan  hasil  tindak  lanjut  upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”
Rumusan redaksional Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 secara identik mengadopsi  rumusan  yang  sama  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  dengan menentukan titik awal penghitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sejak yang  bersangkutan  pertama  kali  mengetahui  keputusan  tata  usaha  negara  yang merugikan  kepentingannya.  Menariknya,  dengan  diaturnya    rumusan  pihak  ketiga dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  5  ayat  (2)  Perma  Nomor  6  Tahun  2018,  berarti membuka kemungkinan munculnya pihak ketiga baru yang bersengketa.
Selain  itu  perlu  juga  diperhatikan  adanya  pendapat  hakim  dalam  dalam pertimbangan putusan pengadilan dalam perkara banding nomor
124/B/2020/PT.TUN.JKT  yang  kemudian  pertimbangan judex facti  tersebut dibenarkan  Mahkamah  Agung  melalui  putusan  kasasi  nomor  505  K/TUN/2020  – putusan  perkara  kasasi aquo merupakan  putusan  kasasi  atas  perkara  banding  nomor 124/B/2020/PT.TUN.JKT tersebut— yaitu:
Bahwa frasa “dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja” di dalam ketentuan  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam
22 Pasal 76 ayat (3) UU AP.
batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  tidak  bisa  sebelum  waktunya  (pradini)  dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa). Bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini  sesuai  dengan  asas  post  est  occasio  calva  (yang  tidak  menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya) ; Bahwa karena upaya administratrif sudah daluwarsa, apabila di kemudian hari Penggugat  melakukan  upaya  administratif  berupa  keberatan  dari  Penggugat,  maka sesuai asas post est occasio calsa (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluwarsa dan hilang haknya) tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.1. Praktik peradilan tata usaha negara dalam menerapkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga
Tenggang waktu menjadi hal yang sangat penting dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan adanya tenggang waktu pada dasarnya akan memberikan kepastian  hukum  terhadap  keputusan  pejabat  tata  usaha  negara,  meski  demikian terhadap  ketentuan  tenggang    waktu  pengajuan  tidak  hanya  dipandang  dari  90  hari pasca keputusan pejabat TUN, melainkan perlu memandang dari segi kasuistik terlebih bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung ( adressat ). Berikut adalah beberapa putusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga.
a. Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG
Perkara  ini  merupakan  sengketa  antara Agil  Trimulyo  melawan  Kepala  Desa Godo terkait Pengangkatan David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo, Kecamatan Winong,  Kabupaten  Pati  berdasarkan  bojek  sengketa  Surat  Keputusan  Kepala  Desa Godo Nomor 141.32/15 Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Dalam perkara ini, penggugat yang bernama Agil Trimulyo memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN namun kepentingannya dirugikan.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
38/G/2021/PTUN.SMG  memberikan  gambaran  yang  sangat  menarik  terhadap permasalahan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga dalam  perkara  tata  usaha  negara,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  dasar  pertimbangan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan tenggang waktu, dimana majelis hakim tidak hanya menggunakan ketentuan di dalam Pasal 55 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang dengan jelas menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara”  selain  itu  juga  memperhatikan  upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 s.d. 78 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah Menempuh Upaya Administratif.
b. Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016
Perkara ini merupakan sengketa antara Joko Prianto, dkk. dan WALHI melawan Gubernur  Jawa  Tengah terhadap  objek  sengketa  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang. Merasa  dirugikan  atas  penerbitan  objek  sengketa,  enam  warga  Kabupaten  Rembang yang  berprofesi  sebagai  petani  dan  Yayasan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia
(WALHI) menggugat surat keputusan izin lingkungan yang diberikan Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Semen Gresik Tbk. (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia Tbk.). Para  Penggugat  mendalilkan  dengan  adanya  aktivitas  penambangan  dan  produksi semen  di  kawasan  Pegunungan  Kendeng  Utara,  Kabupaten  Rembang,  berpotensi mencemari  dan/atau  merusak  lingkungan  serta  menghilangkan  mata  pencaharian masyarakat sebagai petani. Yang menarik adalah kedudukan hukum ( legal standing ) Para  Penggugat,  baik  warga  masyarakat  dan  WALHI,  terkualifikasi  sebagai  pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa.
Sebelumnya, perkara Joko Prianto, dkk. dan WALHI melawan Gubernur Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya serta telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  perkara  yang  diregister  dengan  Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG,  Majelis  Hakim  PTUN  Semarang  mengabulkan  eksepsi Tergugat II Intervensi PT. Semen Indonesia Tbk. dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) karena telah melebihi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan atau daluwarsa. Majelis Hakim berpendapat Penggugat I Joko Prianto terbukti telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa sejak 22 Juni 2013 pada acara silaturahmi Wakil Bupati Rembang di Balai Kecamatan Gunem yang turut  dihadiri  oleh  Joko  Prianto.  Artinya,  Para  Penggugat  dinilai  telah  mengetahui kepentingannya  dirugikan  terhitung  sejak  22  Juni  2013,  di  mana  gugatan  yang diregister  pada  1  September  2014  telah  jauh  melebihi  tenggang  waktu  90  hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Peratun. Selanjutnya dalam perkara banding yang diregister dengan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, putusan Majelis Hakim Banding PTTUN Surabaya menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG.
Terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang terdaftar  dengan  Nomor    99  K/TUN/2016.  Para  Penggugat  mengajukan  bukti  baru ( novum ) berupa tiket penerbangan Garuda Indonesia, boarding pass , surat pernyataan terbang,  dan  surel  dari  Garuda  kepada  Panin  Tour,  yang  menunjukkan  Joko  Prianto pada tanggal 22 Juni 2013 terbang dari Pontianak menuju Cengkareng dengan pesawat Garuda Indonesia penerbangan nomor GA 0507. Berdasarkan novum tersebut, Majelis Hakim  Peninjauan  Kembali  meyakini  Joko  Prianto  tidak  mengikuti  silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT. Semen Gresik Tbk. dengan warga Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013.
Untuk menilai kapan potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat terbitnya  objek  sengketa  timbul,  Majelis  Hakim  Peninjauan  Kembali  berpendapat bahwa  Para  Penggugat  baru  mengetahui  secara  pasti  sejak  warga  yang  bernama Baskoro  Budhi  Darmawan  memberikan  informasi  mengenai  adanya  objek  sengketa pada  tanggal  18  Juni  2014.  Dengan  demikian,  pengajuan  gugatan  pada  tanggal  1 September  2014  belum  lewat  waktu  90  hari  sebagaimana  ketentuan  Pasal  55  UU Peratun jo. Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).
Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa judex factie hanya mendasarkan  pada  asumsi  tanpa  didukung  cukup  bukti  bahwa  dengan  adanya sosialisasi  dan  publikasi  melalui  media  massa  elektronik  dan  cetak  maka  seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang telah mengetahui adanya objek sengketa. Padahal secara  objektif  harus  pula  dipertimbangkan  tingkat  pendidikan  dan  kebiasaan masyarakat  yang  pada  umumnya  jauh  dari  akses  internet  maupun  surat  kabar  cetak sehingga  tidak  dapat  digeneralisasi  semua  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  telah mengetahui adanya objek sengketa, apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim  Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjaan Kembali dan membatalkan Putusan PTTUN Surabaya yang menguatkan Putusan PTUN Semarang serta menyatakan batal surat keputusan yang menjadi objek sengketa.
Perkara  ini  menunjukkan  karakteristik  khusus  sengketa  tata  usaha  negara lingkungan  hidup  bahwa  unsur  faktual  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan bukan merupakan unsur mutlak. Dengan kata lain, yang diuji adalah aspek administratif dari objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari  sejak  diketahui  adanya  potensi  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan ( potential risk/potential loss ) akibat penerbitan objek sengketa. Terlebih pengumuman objek  sengketa  tidak  mencantumkan  potensi  kerusakan  dan/atau  pencemaran  yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan.

## KESIMPULAN  DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu  terhadap  tenggang  waktu dalam mengajukan gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak hanya merujuk pada ketentuan  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  55  UU  Peratun,  melainkan perlu mempertimbangkan dan merujuk ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tenggang  waktu  dalam  mengajukan  gugatan  pihak  ketiga  seperti  Putusan  Nomor  41 K/TUN/1994 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Angka V.
Oleh  karena  itu  bagi  pihak  ketiga  yang  kepentingannya  dirugikan  dapat mempertimbangkan  penghitungan  secara  kasuistik  sejak  pihak  ketiga  merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal tersebut kiranya perlu menjadi perhatian karena ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal  55  UU  Peratun  tidak  mengatur  secara  limitatif  tentang  cara  penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung atau bukan sebagai alamat ( adressat ).

## Saran
Bahwa  pemahaman  tentang  tenggang  waktu  menjadi  hal  yang  sangat  penting untuk dipahami apabila akan bersengketa  di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini agar  upaya  memperoleh  keadilan  tidak  pupus  hanya  karena  batas  waktu  dalam melakukan upaya-upaya administratif dan upaya mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 Perkara Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007 di Mahkamah Konstitusi Perkara  Nomor  22/PUU-XVI/2018  tanggal  22  November  2018  di  Mahkamah Konstitusi
Perkara  Nomor  57/PUU-XIII/2015  tanggal  16  November  2015  di  Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2015 di Mahkamah Konstitusi Adriaan W Bedner. 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: sebuah studi sosio-legal . HuMa-Jakarta. Jakarta. Johnny  Ibrahim.  2021. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Bayu Publishing. Malang.
Soerjono Soekanto. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1995. Metode Penelitian Normatif . Rajawali Press. Jakarta.
Renius  Albert  Marvin,  Anna  Erliyana.  2019.  Polemik  Jangka  Waktu  Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 942-958.

## Competing interests
No conflict interest.

## Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a advocate at YAS & Partner and lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia