## IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG)
I Dewa Ketut Indra Mahendra 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Dewa Bagus Sanjaya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { dindra177@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , bagus.sanjaya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  faktor-faktor  penyebab terjadinya  budaya  perkawinan  sedarah  di  Desa  Pelapuan,  Kecamatan  Busungbiu,  serta  (2) mengetahui  dan  menganalisa  upaya  pemerintah  dalam  mencegah  terjadinya  perkawinan sedarah  yang  terjadi  di  Desa  Pelapuan,  Kecamatan  Busungbiu.    Jenis  penelirian  yang digunakan  dalam  penelirian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  Desa  Pelapuan,  Kecamatan  Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  sedarah  di  Desa  Pelapuan  adalah  adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan  perkawinan  dengan  orang  lain  karena  masalah  kasta.  Serta,  (2)  Upaya  yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah  pemerintahan  desa  telah  berusaha  melakukan  penyuluhan  kepada  pemangku kepentingan  atau  ketua  kelompok  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Pelapuan,  Kecamatan Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  tetap  tidak  berhasil  karena  masyarakat  sangat  menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.
Kata kunci: Perkawinan sedarah, adat istiadat, budaya masyarakat

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  identify  and  analyze  the  factors  causing  the  culture  of  inbreeding  in Pelapuan Village, Busungbiu District, and (2) identify and analyze the government's efforts to prevent inbreeding that occurred in Pelapuan Village, Busungbiu District. The type of research used  in  this  research  is  empirical  legal  research.  The  research  location  was  carried  out  in Pelapuan  Village,  Busungbiu  District,  Buleleng  Regency.  Data  collection  techniques  using document  study  techniques,  observation  and  interviews.  Qualitative  data  processing  and analysis techniques. The results showed that (1) the factors that led to inbreeding in Pelapuan Village  were  the  strong  customs  of  the  Hindu  community  who  did  not  want  their  offspring  to marry other people because of caste problems. And, (2) Efforts have been made by traditional villages to prevent inbreeding, which in this case is the village government has tried to provide counseling  to  stakeholders  or  community  group  leaders  in  Pelapuan  Village,  Busungbiu District,  Buleleng  Regency,  but  still  not  successful  because  the  community  highly  uphold  the customs that they believe in.

## Keywords:  Inbreeding, customs, community culture

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu peristiwa  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  seseorang.  Adanya  sebuah ikatan
perkawinan berakibat terbentuknya  sebuah  keluarga  dan rumah  tangga  yang  baru  yaitu  rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan,  fungsi,  hak  dan  kewajiban di  bidang  sosial  kemasyarakatan. Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974
Tentang
Perkawinan
menyatakan  bahwa  “perkawinan  ialah ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Adanya  Undang- Undang
Perkawinan merupakan salah satu  falsafah  Pancasila  serta  cita-cita untuk  pembinaan  hukum  nasional untuk melindungi warga negara. Perkawinan  sangat  erat  hubungannya dengan kerohanian dan agama sehingga  perkawinan  bukan  hanya mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi juga  unsur  bathin/rohani  yang  juga memiliki peran penting untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia rapat hubungannya dengan keturunan. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu  dan  melengkapi  masing- masing
sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya membantu
dan mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  materiil. suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (Satrio, 2015 : 98).  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan adalah sama halnya dengan
pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan dalam  Surat-  surat  keterangan,  suatu akte  resmi  yang  juga  dimuat  dalam daftar pencatatan.
Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan  pada  hukum  agama  dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak  berlakunya  UU  Perkawinan  ini maka  upacara  perkawinan  menurut hukum  agama  bersifat  menentukan tentang  sah  atau  tidaknya  perkawinan itu.  Hal  ini  berakibat  banyak  orang tidak  melakukan  pencatatan  pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan  umum  UU  Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian  merupakan  suatu  peristiwa penting  bukan  suatu  peristiwa  hukum. Pencatatan  perkawinan  dalam  suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah  bukti  tentang  perkawinan  dan merupakan  alat  bukti  yang  sempurna mengenai adanya perkawinan (Subekti, 2012 : 5).
Tata cara perkawinan di Indonesia  tergolong  beranekaragam antara  satu  dengan  lainnya  oleh karena  di  Indonesia  mengakui  adanya macam-macam  agama,  kebudayaan, serta  kepercayaan  yang  tata  caranya berbeda.  Hal  demikian  karena  Negara Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dengan  tegas  mengakui adanya  kebebasan  beragama.  Melihat berbagai  aturan  yang  masih  berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28  B  UUD  1945,  maka  segala  jenis perkawinan  sah-sah  saja,  selama mengikuti  aturan.  Adapun  syarat- syarat pelaksanaan perkawinan Undang-Undang  Perkawinan.  Salah satu  syarat  dalam  Pasal  8  Undang- Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :
“Perkawinan  dilarang  antara  dua orang yang :
a.  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  kebawah  ataupun keatas;
b.  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan menyamping yaitu antara  saudara,  antara  seorang dengan  saudara  orangtua  dan antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
c.  Berhubungan semenda, yaitu mertua,  anak  diri  menantu  dan ibu/bapak tiri;
d.  Berhubungan susuan, yaitu orangtua  susuan,  anak  susuan, saudara  susuan  dan  bibi/paman susuan;
e.  Berhubungan saudara dengan siteri atau sebagai bibi atau kemenakan  dari  istri,  dalam  istri atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan dari  istri,  dalam  hal  seorang  suami beristri lebih dari seorang;
f.  Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”
Salah  satu  desa  di  Kabupaten Buleleng yaitu Desa Pelapuan merupakan  desa  yang  terletak  di Kecamatan  Busungbiu.  Perkawinan yang  dilaksanakan  di  Desa  Pelapuan merupakan perkawinan adat Bali sesuai  dengan  pakem  yang  dianut oleh masyarakat Hindu di Bali.
Beberapa
perkawinan yang dilangsungkan di  Desa Pelapuan merupakan  perkawinan  sedarah  yaitu perkawinan dengan sepupunya sendiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Bapak  Gede  Agus  Armika Yasa  yang  merupakan  Kepala  Desa Pelapuan  yang  menuturkan  bahwa sepanjang  tahun  2021  sudah  ada  10 pasang orang yang melakukan perkawinan  sedarah  dan  biasanya pernikahan dilaksanakan dengan sepupu  sendiri  dengan  alasan  agar lebih  dekat.  Hal  ini  tentunya  sangat
bertentangan dengan Pasal 8 Undang- Undang  Perkawinan  yang  melarang adanya perkawinan sedarah. Perkawinan  sedarah  yang  terjadi  di Desa Pelapuan, Kecamatan
Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  ini merupakan  hal  umum  yang  sering terjadi,  namun  telah  menunjukkan ketidakefektifan  dari  Undang-Undang Perkawinan  pada  masyarakat  Desa Pelapuan Berdasarkan uraian latar belakang,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.  Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ? 2.  Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan  sedarah  yang  terjadi  di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan fokus penelitian  pada  pelanggaran  Pasal  8 Undang-Undang Perkawinan oleh perkawinan sedarah yang dilaksanakan  di  Desa  Pelapuan.  Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen,  observasi  dan  wawancara (Waluyo,  2018  :  8).  Data  penelitian yang  telah  dikumpulkan  kemudian diolah  dan  dianalisis  dengan  analisis kualitatif  yang  kemudian  disajikan berupa data bukan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya Budaya  Perkawinan  Sedarah  di
Desa Pelapuan, Kecamatan

## Busungbiu
Perkawinan  memang  tidak  bisa dipisahkan  dalam  kehidupan  manusia, cepat  atau  lambat  manusia  akan melakukan  suatu  peristiwa  hukum berupa perkawinan, namun perkawinan  itu  sendiri  pun  didasari oleh  berbagai  macam,  ada  yang melakukan perkawinkan karena memang  sudah  waktunya,  lalu  ada perkawinan yang dilakukan guna untuk mengikatkan  tali  kekerabatan  dan  ada juga perkawinan yang dilakukan karena kecelakaan sebelum perkawinan  atau  yang  biasa  disebut hamil  di  luar  nikah.  Perkawinan  juga didasari  oleh  perasaan  suka  sama suka  dan  ada  juga  yang  didasari  oleh keadaan  terpaksa,  keadaan  terpaksa inilah yang membuat umur perkawinan itu  sendiri  menjadi  lebih  cepat  karena adanya  tekanan  dari  para  pihak  untuk melakukan perkawinan, dan perkawinan yang di idam-idamkan oleh seluruh  manusia  adalah  atas  dasar suka  sama  suka,  namun  suka  sama suka ini juga terdapat halangan karena terbentur  dengan  peraturan yang mengatur tantang pelaksanaan perkawinan itu, hal ini yang menjadikan manusia untuk mengesampingkan  peraturan  tersebut agar terlaksananya prosesi perkawinan yang  di  idam-idamkan,  namun mereka tidak  memikirkan  dampak  atau  sanksi jika  mereka  melalukan  perkawinan tersebut.  Larangan  perkawinan  bukan hanya terdapat dalam peraturan
perundang-undangan saja yang mengatur tentang
larangan perkawinan, namun ada peraturan dari hukum  agama  dan  hukum  adat. Peraturan tersebut dibuat  berdasarkan apa  yang  seharusnya  terjadi  pada perkawinan ini agar terciptanya perkawinan  yang  tidak  melanggar aturan yang berlaku.
Perkawinan sedarah sangat ditentang  dan  dilarang  oleh  agama maupun  hukum  positif  yang  ada  di indonesia. Sudah banyak peraturanperaturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Bahkan,  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan telah mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di indonesia yang tertera  di  Pasal  8  Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan diatas  dilakukan,  maka  perkawinan  itu menjadi  batal  (dianggap  tidak  perna ada).  Keseriusan  pemerintah  dan berbagai  para  pakar  agama  membuat peraturan  diatas  disebabkan  karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak  dampak  yang  merugikan  dari pada menguntungkan. Perkawinan sedarah  adalah  perkawinan  yang dilakukan antara seorang wanita dengan  seorang  laki-laki  yang  masih memiliki  hubungan  darah  yang  sangat dekat  seperti  kakak  dan  adik,  saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya.  Undang-Undang  Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No. 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menjelaskan megenai larangan perkawinan  sedarah  dalam  Pasal  8
Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  8
Undang-Undang Perkawinan menjelaskan  mengenai  perkawinan yang dilarang antara dua orang yang : a.  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  kebawah  ataupun keatas;
b.  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan menyamping yaitu antara  saudara,  antara  seorang dengan  saudara  orang  tua  dan antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
c.  Berhubungan semenda, yaitu mertua,  anak  tiri  menantu  dan ibu/bapak tiri;
d.  Berhubungan  susuan,  yaitu  orang tua  susuan,  anak  susuan,  saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e.  Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan  dari  isteri,  dalam  hal seorang  suami  beristeri  lebih  dari seorang;
f.  Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya  atau  peraturan  yang berlaku, dilarang kawin.
Arus informasi dan telekomunikasi  berkembang  dengan cepat yang dapat menimbulkan berbagai efek positif bagi perkembangan  dunia,  namun  tidak dapat  dipungkiri  efek  negatifnya  pun tidak  kalah  banyak  mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia termasuk di Bali yang ditandai. dengan memudarnya  budaya  Bali  itu  sendiri. Keunikan  Bali  bisa  dilihat  lewat bagaimana  orang  Bali  melakukan pembinaan  kekerabatan  secara  lahir dan  bathin.  Orang  Bali  begitu  taat untuk  tetap  ingat  dengan  asal  muasal dari  mana  dirinya  berasal.  Hal  inilah kemudian melahirkan berbagai golongan  di  masyarakatnya  yang  kini dikenal  dengan  kasta  atau  wangsa. Kasta sudah ada sejak zaman kerajaan,  diferensiasi  antara  kaum bangsawan  dan  rakyat  jelata  juga sudah  ada  pada  zaman  kerajaan. Ketika  masa  Pemerintahan  Dalem Waturenggong  (Raja  Waturenggong) di Gelgel, datanglah seorang Brahmana  dari  Jawa  yang  menurut catatan  babad  memiliki  kemampuan mengagumkan. Setelah menyelesaikan “huru-hara politik” yang terjadi dikerajaan Gelgel, beliau akhirnya diangkat dan dijadikan sebagai Bhagawanta
kerajaan
(pendeta tertinggi di kerajaaan). Kemudian  Brahmana  ini,  atas  restu raja menetapkan sistem kasta. Brahmana  adalah  keturunan  Beliau beserta kerabatnya. Kemudian
keluarga kerajaan adalah kaum Ksatria,  kaum  Waisya  adalah  para arya  atau  para  patih  raja  beserta keluarganya.  Dan  kaum  Sudra  adalah para rakyat.
Semenjak itulah kehidupan  kasta  di  Bali  semakin dipertegas hingga berabad-abad kemudian.  Dalam  urusan  perkawinan, kasta  sangat  sering  menimbulkan  pro dan  kontra  bahkan  kadang  menjadi masalah.  Sama  seperti  perkawinan beda  agama,  di  Bali  perkawinan  beda kasta juga biasanya dihindari.
Perkawinan  merupakan  hal  yang sakral  dilakukan  setiap  manusia  di dunia.  Perkawinan  dalam  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat
Undang-Undang
Perkawinan) menyatakan  bahwa  “Ikatan  lahir  batin antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Perkawinan  baru  dianggap  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga  yang  berwenang  menurut perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan  perkawinan  masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat.  Dikarenakan masyarakat beraneka  ragam  suku  bangsanya, sudah  pasti  beraneka  ragam  pula Hukum  Adat  yang  hidup  di  Indonesia (Soemarman, 2015 : 52).
Perkawinan merupakan hak dasar  yang  dilindungi  oleh  HAM. Setiap  orang  bileh  melaksanakan perkawinan  dengan  ketentuan  dan persyaratan  yang  dianggap  patut  oleh masyarakat  yang  tercantum  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya  menyebutkan  setiap  orang
berhak  untuk  hidup  dan  meningkatkan taraf  kehidupannya,  berhak  untuk hidup  tentram,  aman,  damai,  Bahagia sejahtera,  lahir  dan  batin,  berhak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan,  belum  berarti  bahwa  di dalam  pelaksanaan  perkawinan  di kalangan  masyarakat  sudah  terlepas dari  pengaruh  Hukum  Adat,  ia  masih diliput Hukum Adat sebagai hukum asli rakyat  Indonesia  yang  hidup  dan  tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan
negara (Soemarman,  2015  :  54).  Dan  juga telah diatur di dalam penjelasan angka 1  huruf  a  dan  b  Undang-Undang Perkawinan  yang  mengatur  mengenai Hukum  adat  yakni  Bagi  orang-orang Indonesia  Asli  yang  beragama  Islam berlaku  hukum  Agama  yang  telah diresipiir  dalam  Hukum  Adat,  dan  bagi orang-orang  Indonesia  Asli  lainnya berlaku  Hukum  Adat.  Maka,  dapat diartikan bahwa hukum adat mempunyai  pengaruh  penting  dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.
Dalam  kaitan  dengan  sistem kekeluargaan  yang  dianut  hukum  adat bali menggunakan sistem kekeluargaan  patrilineal  yaitu  yang melihat  hubungan  anak  dengan  garis keturunan  ayah.    Keluarga  pihak  laki- laki  lebih  penting  dalam  kehidupan seseorang  dan  harus  mendapatkan perhatian  lebih  dulu  daripada  keluarga pihak  ibunya  (Panetje,  2014  23). Masyarakat  Bali  dengan  lingkungan sosial  budayanya  menganut  sistem kekeluargaan patriliniel tersebut memberikan kedudukan dan nilai yang lebih  tinggi  kepada  laki-laki.    Bali menganus sistem  lempeng  ke  purusa (patriarki)  dengan  garis  keturunan  ada di  pihak  laki-laki.  Namun,  di  beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tabanan,  Gianyar  dan  Klungkung mengenal istilah Perkawinan Nyeburin.
Pada dasarnya perkawinan nyeburin di peruntukkan  bagi  keluarga  yang  tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Anak perempuan  dalam  keluarga  tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan ayah-ayahan dadia  di  tri kahyangan  sebagai  sentana  rajeg  dan mencari  laki-laki  untuk  masuk  ke dalam keluarga perempuan.
Masyarakat  Bali  mempunyai  susunan kekeluargaan  patrilineal  yaitu  sistem kekeluargaan  yang  ditarik  menurut garis  keturunan  pihak  bapak,  dimana kedudukan  laki-laki  lebih  menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan  serta  hak-haknya  juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang  ada  pada  laki-laki  membuat  ia berhak  menjadi  ahli  waris  daripada perempuan yang memiliki status pradana ,  dimana  ia  hanya  berhak menikmati  harta dari  orangnya  selama belum melangsungkan perkawinan (Sukerti, 2016 : 134).
Perkawinan  sedarah  yang  terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan
Busungbiu merupakan sebuah pelanggaran  dari  Pasal  8  Undang- Undang  Perkawinan  yang  melarang adanya  perkawinan  sedarah  dalam masyarakat  Indonesia.  Pelanggaran sering  disebut  sebagai  delik  undang- undang,  artinya  dipandang  sebagai delik karena tercantum dalam undang- undang.  Andi  Hamzah  menjelaskan bahwa  mengenai  jenis  pidana,  tidak ada  perbedaaan  mendasar  antara Kejahatan  dan  Pelanggaran,  namun perbedaan  paling  mencolok  adalah pelanggaran  tidak  pernah  diancam pidana  (Hamzah,  2018  :  106).    Orang pada  umumnya  baru  mengetahui bahwa  tindakan  tersebut  merupakan pelanggaran  yang  bersifat  melawan hukum  sehingga  dapat  dihukum  yaitu setelah  tindakan  tersebut  dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian  pada  pelanggaran  Tidak terdapat ketentuan adanya suatu
pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan (Lamintang, 2011 : 2010).
Perkawinan  sedarah  di  Desa Pelapuan  sudah  ada  semenjak  desa tersebut  berdiri.  Hal  ini  dikarenakan banyaknya  kelompok  pendatang  yang membangun desa tersebut berasal dari berbagai kelompok yang dikenal dengan  nama  kelompok  sudra  dan kelompok  kesatria.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  perbekel  Desa Pelapuan  menuturkan  bahwa  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah sebagai berikut :
1.  Ketidaktahuan masyarakat
mengenai adanya larangan perkawinan sedarah sehingga
kebiasaan tersebut.
2.  Keinginan orang tua yang mengharuskan  anak  agar  menikah dengan orang yang sekasta karena kepercayaan  terhadap  adat  dan budaya masing-masing.
3.  Kedekatan dua orang yang ternyata  bersaudara  namun  tidak diberitahukan  oleh  kedua  orang tuanya.
4.  Masalah  kasta  yang  sangat  kental dengan budaya Bali, dimana dalam hal  ini  orang  yang  merupakan kelompok ksatria diharuskan
menikah  dengan  sekelompoknya demi  mempertahankan  keturunan sehingga tidak jarang mereka akan dinikahkan dengan saudaranya
sendiri. Beberapa masyarakat Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu yang diwawancarai diantaranya Kadek Darmika  yang  menuturkan  bahwa perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu  sudah  lama  terjadi  dan  hal tersebut turun temurun. Kadek Darmika juga menikah dengan sepupunya yang dijodohkan dari orangtuanya. Kadek Darmika memberikan  alasan  bahwa  orangtua dari  sepupunya  tidak  ingin  anaknya
keluar  dan  mendapatkan  pasangan yang tidak jelas asal usulnya sehingga memilih menikahkannya dengan saudara  yang  sudah  jelas  mereka ketahui  sifatnya.  Kemudian  adalah Dewa  Made  Bagus  yang  merupakan masyarakat  dari  golongan  ksatria menjelaskan  bahwa  keluarga  beliau melestarikan perkawinan sedarah karena  ingin  melestarikan  keturunan dan  menghindarkan  keluarganya  dari bahaya.  Terakhir  I  Nyoman  Sanca menuturkan bahwa perkawinan sedarah  di  Desa  Pelapuan  Busungbiu sangat lumrah terjadi mengingat bahwa  kebanyakan  warga  masyarakat desa  tidak  ingin  anaknya  kawin  keluar atau  sampai  jauh  karena  tidak  ingin berhenti mengasihi anak-anaknya. Ketiga warga tersebut tidak mengetahui  apakah  muatan  dalam Pasal  8  Undang-Undang  Perkawinan ini menimbulkan sanksi karena menurut  mereka  hanya  melaksanakan adat dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan hal diatas dapat dirangkum  pernyataan  dari  beberapa warga desa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah  di  Desa  Pelapuan  Busungbiu adalah sebagai berikut :
1)  Kepercayaan  masyarakat  terhadap adat  istiadat  masih  sangat  kental sehingga demi melestarikan keturunan  yang  satu  klan  maka harus menikahkan dengan saudara yang masih satu klan.
2)  Keberadaan  larangan  perkawinan sedarah  yang  tidak  diketahui  oleh masyarakat  dan  juga  mengenai sanksi  yang  tidak  diatur  dengan jelas  dalam  peraturan  tersebut sehingga masih  tetap dilaskanakan sampai sekarang.
Dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila para  pihak  tidak  memenuhi  syarat- syarat untuk melangsungkan
perkawinan”.  Pejabat  yang  di  tunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan- perkawinan diatas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan  melangsungkan  atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran  dari  Pasal  8  Undang- Undang Perkawinan. Dengan demikian larangan  perkawinan  menurut  Pasal  8 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 menyangkut  beberapa  larangan,  yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah,  yang  ada  hubungan  semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan  dengan  larangan  agama, dan  tidak  disebutkan  adanya  larangan menurut  hukum  adat kekerabatan.  Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat  adat  bersangkutan  untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya  masingmasing,  dan barangkali  pembentuk  undangundang menganggap soal
larangan
perkawinan  menurut  adat  itu  akan hilang dengan sendirinya. Maka perkawinan  yang  dilarang  adalah perkawinan  dilarang  antara  mereka yang  satu  sama  dengan  yang  lain bertalian  keluarga  dalam  garis  ke atas maupun  garis  ke  bawah,  baik  karena kelahiran  yang  sah  maupun  tidak  sah, atau  karena  perkawinan;  dan  dalam garis  menyimpang,  antara  saudara laki-laki  dan  saudara  perempuan,  sah atau tidak sah. Namun pada perkawinan  yang  terjadi  di  Desa Pelapuan  sudah  sah  secara  agama sehingga  saat  didaftarkan  ke  Dukcapil tidak  diperiksa  lagi  berkas-berkas mengenai  kelengkapannya  tersebut sehingga Dukcapil tinggal mengesahkan  berkas  yang  sudah disahkan secara adat.
Upaya  Pemerintah  Desa  Dalam Mencegah  Terjadinya  Perkawinan
Sedarah di Desa Pelapuan,
Kecamatan Busungbiu Dalam  hukum  adat  mengartikan perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus  perikatan  kekerabatan  dan ketetanggaan  sehingga  perkawinan juga  menyangkut  tentang  hubungan adat  istiadat  kewarisan,  kekeluargaan, kekerabatan  dan  ketetanggaan,  serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.  Ten  Haar  menyatakan bahwa  perkawinan  merupakan  urusan kekerabatan,  urusan  keluarga,  urusan masyarakat,  urusan  martabat  dan urusan  pribadi  dan  begitu  pula  ia menyangkut urusan keagamaan (Haar, 2016 : 158). Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang ada didalamnya  yang  keanekaragamannya tersebut diakibatkan karena dari bentuk  Negara  Republik  Indonesia. Peraturan-peraturan  adat  sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu (Artadi, 2011 : 23).
Adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bali sebenarnya berasal dari tiga hal pokok yaitu  upaya  umum  masyarakat  untuk berusaha menegakkan hubungan antara  warga  masyarakat  itu  sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan
keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan hubungan masyrakat secara
menyeluruh dengan alam dan ketuhanan  yang  lebih  sering  disebut Tri Hita Karana (Artadi, 2011 : 4). Desa Pelapuan Kecamatan Busungbiu dikenal  dengan  tradisi  perkawinan sedarah.  Hal  ini  sering  terjadi  di  Desa Pelapuan  karena  adanya  adat  istiadat yang ingin di lestarikan oleh masyarakat desa tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Perbekel  Desa  Pelapuan  menyatakan bahwa perkawinan sedarah lebih sering  terjadi  pada  kaum  warga  yang menganut kasta ksatria. Hal ini dikarenakan karena kepercayaan masyarakat  kelompok  ksatria  yang mengharuskan mereka menikah dengan kelompoknya juga untuk melestarikan  keturunan.  Selain  itu mengenai  kepercayaan  masyarakat kelompok  ksatria  yang  dimana  ketika seorang  perempuan  dari  kelompok ksatria  menikah  dengan  kelompok sudra  atau  kasta  dibawahnya  maka perempuan tersebut tidak dapat kembali  lagi  ke  keluarga  asalnya.  Hal inilah  yang  memicu  perkawinan  lebih baik  dilakukan  dengan  saudara  agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Perkawinan  sedarah  yang  terjadi
di Desa Pelapuan, Kecamatan
Busungbiu  sebenarnya  terjadi  karena kepercayaan masyarakat terhadap tradisinya  yang  masih  kental  sampai sekarang.  Perbekel  Desa  Pelapuan pernah  mengadakan  rapat  bersama para  pemangku  jabatan  di  desa tersebut mengenai pencegahan terjadinya perkawinan sedarah.
Banyak  dari  mereka  yang  tidak  setuju diadakan larangan perkawinan sedarah  karena  ditakutkan  tidak  ada yang dapat meneruskan leluhur mereka.  Namun  upaya  perbekel  Desa Pelapuan  memberi  jalan  keluar  agar seorang  wanita  yang  berasal  dari kelompok  ksatria  tidak  dipamitkan  dari merajannya tetapi didoakan saja (matur piuning) sehingga wanita tersebut  tetap  dapat  meneruskan kewajibannya
kepada leluhur
meskipun  telah  menikah  keluar.  Hal tersebutpun tidak diindahkan oleh para tokoh masyarakat yang masih menganggap  bahwa  adat  dan  tradisi mereka harus tetap dijalankan meskipun ada larangan tersebut. Beberapa masyarakat juga yang terdiri dari  Sekaa  Truna  Truni  (STT)  desa
tersebut juga sempat ingin mengadakan sosialisasi terkait larangan  perkawinan  sedarah  namun hal tersebut ditentang oleh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan  perkawinan  sedarah  yang tidak  pernah  disosialisasikan  kepada masyarakat  juga  menjadi  faktor  utama terjadinya  perkawinan  sedarah  ini. Dihimpun dari hasil wawancara bahwa pemerintah  desa  sudah  berupaya melakukan beberapa pencegahan diantaranya : 1)  Melakukan  pendekatan  terhadap masyarakat terutama yang menganut  adat  istiadat  yang  kental untuk diberikan pamahaman
mengenai larangan perkawinan sedarah.
2)  Merencanakan
pengadaan
sosialisasi kepada masyarakat desa  agar  mengetahui  mengenai adanya larangan perkawinan sedarah.
Adat istiadat memang tidak dapat dipisahkan  dengan  masyarakat  adat terutama  di  Bali.  Masyarakat  Desa Pelapuan contohnya yang masih melestarikan budaya perkawinan sedarah yang sudah jelas
bertentangan dengan Pasal 8 Undang- Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut  seharusnya  dapat  dibatalkan saat  perkawinan  dicatatkan  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, namun  kembali  lagi  saat  pendaftaran perkawinan  ke  Dukcapil  tidak  perlu melampirkan asal usul keluarga sehingga  hal-hal  ini  akan  terlewat begitu  saja  di  pencatatan.  Selain  itu hukum  adat  juga  tidak  memuat  sanksi terhadap peristiwa pernikahan sedarah ini  sehingga  masyarakat  masih  tetap menjalankan  perkawinan  sedarah  di daerah tersebut.
Perkawinan  sedarah yang  terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu  sebenarnya  terjadi  karena
kepercayaan masyarakat terhadap tradisinya  yang  masih  kental  sampai sekarang.  Perbekel  Desa  Pelapuan pernah  mengadakan  rapat  bersama para  pemangku  jabatan  di  desa tersebut mengenai pencegahan terjadinya perkawinan sedarah.
Banyak  dari  mereka  yang  tidak  setuju diadakan larangan perkawinan
sedarah  karena  ditakutkan  tidak  ada yang dapat meneruskan leluhur mereka.  Namun  upaya  perbekel  Desa Pelapuan  memberi  jalan  keluar  agar seorang  wanita  yang  berasal  dari kelompok  ksatria  tidak  dipamitkan  dari merajannya tetapi didoakan saja (matur piuning) sehingga wanita tersebut  tetap  dapat  meneruskan kewajibannya
kepada
leluhur meskipun  telah  menikah  keluar.  Hal tersebutpun tidak diindahkan oleh para tokoh masyarakat yang masih menganggap  bahwa  adat  dan  tradisi mereka harus tetap dijalankan meskipun ada larangan tersebut. Beberapa masyarakat juga yang terdiri dari  Sekaa  Truna  Truni  (STT)  desa tersebut juga sempat ingin mengadakan sosialisasi terkait larangan  perkawinan  sedarah  namun hal tersebut ditentang oleh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya
larangan  perkawinan  sedarah  yang tidak  pernah  disosialisasikan  kepada masyarakat  juga  menjadi  faktor  utama terjadinya perkawinan sedarah ini.
Meskipun  dilarang,  perkawinan sedarah  tidak  memiliki  sanksi  pidana.
Perkawinan akan berhenti
menimbulkan akibat-akibat hukum perdata terhitung sejak hari pernikahan itu  dinyatakan  batal,  namun  hal  ini hanya  berlaku  untuku  suami  dan  istri yang  dipisahkan.  Dalam  pasal  95  dan 96  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa akibat-akibat  hukum  yang  muncul sebelum  pernikahan  dibatalkan  masih diakui, baik terhadap anak-anak
mereka, selama pernikahan itu dilangsungkan  dengan  iktikad  baik oleh  kedua  suami  istri  itu.  Bila  ikitikad baik  hanya  ada  pada  salah  sat  di antara suami istri, maka pernikahan itu hanya mempunyai akibat perdata yang menguntungkan  pihak  yang  beriktikad baik  dan  bagi  anak-anak  yang  lahir dari pernikahan tersebut.
Undang-Undang Perkawinan tidak  mengatur  mengenai  pidana  bagi mereka yang melangsungkan perkawinan  sedarah  karena  Undang- Undang  Perkawinan  bukan  hukum pidana tapi hukum administrasi tentang perkawinan.  Dalam  undang-undang perkawinan hanya dijelaskan mengenai petugas pencatatan perkawinan yang dilarang untuk mengesahkan  perkawinan  sedarah. Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  20 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan  perkawinan  bila  ia mengetahui  adanya  pelanggaran  dari ketentuan  dalam  pasal  7  Ayat  (1), Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10  dan  Pasal 12  Undang-Undang  ini  meskipun  tidak ada pencegahan perkawinan”.
Apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum mengenai keberadaan  Pasal  8  Undang-Undang
Perkawinan yang disandingkan dengan  teori  dari  Soerjono  Soekanto menggunakan  tolak  ukur  efektivitas dalam  penegakan  hukum  pada  lima hal yaitu  (Lamintang, 2013 : 121):
1.  Faktor Hukum Hukum  berfungsi  untuk  keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik  penyelenggaraan  hukum  di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan Antara kepastian hukum  dan  keadilan.  Kepastian hukum  sifatnya  konkret  berwujud nyata,  sedangkan  keadilan  bersifat abtrak  sehingga  ketika  seorang
hakim  memutuskan  suatu  perkara secara  penerapan  undang-undang saja  maka  ada  kalanya  nilai keadilan  itu  tidak  tercapai.  Maka ketika  melihat  suatu  permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan  menjadi  prioritas  utama karena  hukum  tidaklah  semata- mata  dilihat  dari  hukum  tertulis saja.  Dalam  hal  ini  sudah  ada hukum  tertulis  mengenai  larangan perkawinan sedarah dan juga sudah dijelaskan batasan- batasannya dalam Pasal 8 Undang-
Undang Perkawinan.
2.  Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya
hukum,
mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan  peran  penting,  kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada masalah.
Selama ini ada kecendrungan  kuat  di  kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak  hukum,  artinya  hukum diidentikan  dengan  tingkah  laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering  timbul  persoalan  karena sikap atau perlakuan yang dipandang  melampaui  wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap  melunturkan  citra  dan wibawa  penegak  hukum.  Hal  ini disebabkan    oleh  kualitas  rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Penegakan hukum mengenai perkawinan sedarah
belum  terlaksana  dengan  baik karena  belum  ada  akibat  hukum dari  pelanggaran  Pasal  8  Undang- Undang Perkawinan tentang
Perkawinan  Sedarah  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan Indonesia.
3.  Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung  mencakup  perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi  dengan  kendaraan  dan alat-alat komunikasi yang proporsional.  Oleh karena itu, sarana  atau  fasilitas  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di dalam  penegakan  hukum.  Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan  yang  seharusnya  dengan peranan  yang  aktual.  Sarana  dan fasilitas  dalam  hal  ini  belum memadai karena belum ada lembaga  khusus  yang  menangani keabsahan perkawinan secara
nasional. 4.  Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat  atau  kelompok  sedikit banyaknya  mempunyai  kesadaran hukum.  Persoalan  yang  timbul adalah  taraf  kepatuhan  hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang  ataupun  kurang.  Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan  salah  satu  indicator berfungsinya hukum yang
bersangkutan. Pengetahuan masyarakat yang kurang juga menghambat  penegakan  hukum terkait dengan larangan perkawinan sedarah ini. Hukum dapat ditegakkan  ketika  masyarakat  juga taat  dengan  aturan  yang  berlaku sehingga
menjadi sebuah
keseimbangan. 5.  Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari  hukum  yang  berlaku, nilai-nilai  mana  yang  merupakan konsepsi-konsepsi  yang  abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik (sehingga  dituruti)  dan  apa  yang dianggap buruk (sehingga dihindari) maka, kebudayaan Indonesia  merupakan  dasar  atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum  tertulis  yang  dibentuk  oleh golongan tertentu dalam
masyarakat yang mempunyai kekuasaan  dan  wewenang  untuk itu.  Hukum  perundang-undangan tersebut harus
dapat mencerminkan nilai-nilai yang
menjadi  dasar  dari  hukum  adat agar  hukum  perundang-undangan tersebut berlaku secara aktif.
Kebudayaan masyarakat hindu
yang sangat kental dengan
masyarakat  adatnya  dan  masih menjunjung  tinggi  tradisi.  Terbukti dengan adanya perkawinan sedarah  yang  diakibatkan  budaya masyarakat  Bali  yang  tidak  ingin keturunannya menikah keluar diluar kelompoknya. Pasal 8 Undang-Undang
Perkawinan  hanya  sebuah  hiasan dalam  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  ketika  larangan  tersebut tidak  diindahkan.  Penegakan  hukum mengenai  pelanggaran yang  ada dalam  8  Undang-Undang  Perkawinan juga nampak nihil sehingga tidak dapat dikatakan efektif keberadaannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan
Busungbiu Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat
hindu yang tidak
menginginkan keturunannya untuk
melaksanakan perkawinan dengan orang  lain  diluar  kelompoknya  seperti masalah  kasta  yang  harus  setara. Selain itu juga ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya larangan perkawinan sedarah. Kurangnya  penegakan  hukum  terkait dengan pelanggaran perkawinan sedarah  yang  terdapat  dalam  Pasal  8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Upaya yang telah dilakukan oleh  desa  adat  dan  desa  dinas  dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah  yang  dalam  hal  ini  adalah pemerintah desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku  kepentingan  atau  ketua kelompok  masyarakat  yang  ada  di Desa Pelapuan, Kecamatan
Busungbiu,  Kabupaten  Buleleng  tetap tidak  berhasil  karena  masyarakat sangat  menjunjung  tinggi  adat  istiadat yang mereka percaya.
Hendaknya  pemerintah  membuat aturan yang jelas mengenai sanksi dan akibat hukum bagi warga negara yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Perkawinan agar pasal tersebut tidak hanya menjadi penghias dalam aturan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Artadi, I  Ketut, 2011, Hukum Adat  Bali dengan Aneka Masalahnya ,
Denpasar : Pustaka Bali Post. Haar,  Ten,  2016, Asas-Asas  dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto ),  Jakarta  :  Pradnya Paramita. Hamzah, Andi. 2018, Asas-Asas Hukum  Pidana  (Edisi  Revisi ), Jakarta : Rineka Cipta.
Lamintang,  P.A.F  2013, Dasar-Dasar Hukum  Pidana ,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti.
Panetje  Gde,  2014, Aneka  Catatan Tentang  Hukum  Adat  Ba li, Denpasar : CV Kayumas. Satrio,  2015, Hukum  Keluarga , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soemarman,  A.    2015, Hukum  Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang , Yogyakarta : Aditya Karya Nuasa. Subekti,  2012. Hukum  Keluarga  dan
Hukum  Waris ,  Bandung  :  PT
Intermesa. Waluyo,  Bambang,  2018, Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta : Sinar Grafika.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Sukerti,  Ni  Nyoman  DKK,  2016, “Pewarisan  Pada  Masyarakat Adat  Bali  Terkait  Ahli  Waris yang  Beralih  Agama, Jurnal
Acta Comitas , Volume 2 No. 2. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor 186, Tambahan
Lembaran
Negara    Republik  Indonesia Nomor 6401).