*   Dosen  Fakultas  Hukum  dan  Pascasarjana  Universitas  Suryakancana,  Jalan  Pasir  Gede  Cianjur  43216, ahmadz@gmail.com ,  S.H.  (Universitas  Parahyangan),  M.H.  (Universitas  Suryakancana),  Dr.  (Universitas Parahyangan).
**  Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Jalan Pasir Gede Cianjur 43216, , kireinatan 78@gmail.com S.H., M.H. (Universitas Suryakancana).
¹  Dedi  Mulyadi, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legisla f  di  Indonesia  Dalam  Perspek f Demokrasi , Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm. 19-12.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial
Ahmad Hunaeni Zulkarnaen* dan Tan  Kirana Utami**

## Abstrak
Sistem  hukum  hubungan  industrial  Pancasila  berupaya  menempatkan  pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk didalamnya pemerintah dalam kedudukan yang proporsional. Eksistensi  atau  keberadaan  pekerja  dalam  hubungan  industrial  harus  dilindungi  oleh pengusaha  dengan  diperlakukan  sebagai  mitra  kerja.  Untuk  itu,  pelaksanaan  hubungan industrial sebaiknya merujuk ke dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yakni suatu sistem  demokrasi  ekonomi  sebagai  hasil  pengejawantahan  dari  konsep  integralis k Pancasila.
Kata  kunci: demokrasi  ekonomi  pancasila,  hubungan  industrial,  pekerja,  pemerintah, pengusaha.

## Legal Protec on of the Workers in the Implementa on of Industrial Rela ons

## Abstract
The legal system of industrial rela ons based on Pancasila a empts to place workers or laborers  with  employers,  including  the  government,  in  a  propor onal  posi on.  The existence or presence of workers in industrial rela ons should be protected by the employer, in which workers are to be treated as a partner. Therefore, the implementa on of industrial rela ons should refer to the system of economic democracy of Pancasila, namely a system of economic democracy as the embodiments of the integra ve concept of Pancasila.
Keywords: economic democracy of pancasila, industrial rela ons, workers, government, employers.

## A.   Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( Rechtstaat ).  Tujuan  utama negara hukum adalah untuk menyelenggarakan keter ban, yakni tata ter b yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga keter ban  dengan  harapan  agar  semuanya  berjalan  menurut  hukum  dalam konteks Indonesia, maka dikenal negara hukum Pancasila.¹ Selain itu, Indonesia
juga menganut paham negara kesejahteraan (welfare state) , yang mana negara dapat  menggunakan  hukum  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya.
UUD 1945 memuat tujuan (visi) dan misi abadi bangsa Indonesia. Visi abadi yang  dimaksud  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945  ialah “Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Sedangkan misi- nya adalah pertama , melindungi segenap bangsa Indonesia; kedua , memajukan kesejahteraan umum; ke ga , mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat , ikut melaksanakan keter ban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan  sosial.  Penjabaran  visi  dan  misi  yang  menyangkut  kesejahteraan masyarakat  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  pasal-pasal  UUD  1945  yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat.²
Terlebih  lagi  hukum  bukanlah  merupakan  tujuan,  tetapi  merupakan  pen- cerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepen ngan- kepen ngan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah- kaidah hukum sebagai jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada  ide  yang  dicita-citakan.³  Sementara  itu,  tujuan  pembangunan  nasional menurut Sentosa Sembiring adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  dalam  era  demokrasi  ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴ Masyarakat adil dan makmur merujuk pada terpenuhinya kebutuhan materiil dan spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dan UUD 1945 menganut teori kenegaraan yang integralis k. Hal ini diketahui dari Penjelasan UUD 1945 yang antara lain menegaskan sebagai berikut:
“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dalam negara ini diterima aliran penger an negara persatuan, negara yang melindungi dan  melipu   segenap  bangsa  seluruhnya,  negara  yang  mengatasi paham  golongan,  mengatasi  paham  perseorangan,  menghendaki persatuan melipu  segenap bangsa Indonesia seluruhnya.”⁵
Tujuan negara tersebut juga menjadi tujuan dari teori-teori pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang dikemukakan oleh Jamin Gin ng, yakni:
²     Kasyful Mahlli, “Negara Kesejahteraan dalam Konteks Pembangunan Wilayah”, Jurnal Ekonomi , Vol. 18, No. 1, Januari 2015, hlm. 44.
³   Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991, hlm. 1.
⁴    Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Terkait, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 9.
⁵   C.S.T. Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi ), Cetakan ke- 21, Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 18.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 408
“Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  eﬁsiensi  yang  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”⁶
Di sisi lain, sistem hubungan industrial Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi dengan model negara kesejahteraan.⁷ Hal ini dipertegas oleh rumusan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa  ap- ap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan, dan se ap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Maka  berdasarkan  kedua pasal tersebut, tugas negara Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja tetapi negara harus menjamin bahwa dalam se ap hubungan kerja semua pihak terutama pekerja/buruh memperoleh penghidupan yang layak sebagai manusia dan mendapat perlakuan secara adil.
Pasal  27  ayat  (2)  jo.  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  merupakan  cita  hukum ketenagakerjaan  Indonesia  yang  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  ekonomi nasional yang menganut konsep demokrasi ekonomi Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Kartasapoetra: pekerjaan  dak hanya mempunyai nilai ekonomi, melainkan juga ada nilai kemanusiaannya.
Tenaga  kerja  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  sangat  pen ng  sebagai pelaku  ( actor )  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan.  Sejalan  dengan  itu, pembangunan  ketenagakerjaan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan kontribusinya  dalam  pembangunan  serta  melindungi  hak  dan  kepen ngannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁸ Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan  atas  asas  keterpaduan  dan  kemitraan.  Oleh  karena  itu, sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) bahwa pembangunan ketenaga- kerjaan bertujuan untuk:
1.  Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara op mal dan manusiawi;
2.  Mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan nasional dan daerah;
⁶    Jamin Gin ng, Hukum Perseroan Terbatas ( UU No. 40 Tahun 2007 ) , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2007, hlm. 1. ⁷   Konsep demokrasi dalam negara kesejahteraan lebih rinci dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harjan , “Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 1-18.
⁸   B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administra f Dan Operasional , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 1.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial 409
3.  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4.  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan  industrial  sangat  pen ng  dan  harus  dilindungi  oleh  pengusaha  serta pemerintah,  sehingga  tercipta  kedudukan  yang  proporsional.  Untuk  itu,  perlu dipahami mengenai hak dan kewajiban pekerja/pengusaha, perlindungan hukum bagi  pekerja,  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  membentuk  hubungan industrial yang harmonis, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## B.  Sistem Hubungan Industrial Pancasila
Sistem  demokrasi  ekonomi  Pancasila  adalah  sistem  demokrasi  ekonomi  kons - tusional, konsep negara hukum modern dengan pola negara kesejahteraan, atau suatu  sistem  demokrasi  ekonomi  sebagai  hasil  pengejawantahan  dari  konsep integralis k Pancasila, yaitu suatu konsep sistem demokrasi ekonomi yang bukan saja hanya mengejar pertumbuhan untuk sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi  juga  mengutamakan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (pe- merataan).  Oleh  karena  itu,  suatu  perusahaan  yang  menjalankan  pemerasan terhadap pekerja/buruh ( exploita on des I'Homme par l'Homme ) harus dicegah, dan  dak boleh dikembangkan di Indonesia, karena prak k pemerasan tersebut sangat  bertentangan  dengan  sistem  integralis k  demokrasi  ekonomi  Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan).
Sistem  ketenagakerjaan  Indonesia  berusaha  menempatkan  pekerja/buruh dengan pengusaha dalam kedudukan yang proporsional. Sistem ketenagakerjaan Indonesia  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dari  sistem  integralis k  demokrasi ekonomi  Pancasila  dan  sistem  hubungan  industrial  merupakan  sub  sistem  dari sistem integralis k ketenagakerjaan di Indonesia, maka sistem hubungan industrial harus terintegralis k dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  hukum  sebagai  sub  sistem  dari  sistem  ke- masyarakatan  mencakup  struktur,  subtansi,  dan  kebudayaan.⁹  Selanjutnya Soerjono  Soekanto  memberikan  penger an  tentang  struktur,  subtansi,  dan  ke- budayaan kaitannya hukum sebagai sub sistem dari sistem kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:
1.  Struktur adalah wadah, bentuk sistem hukum, misalnya:
a.  Tatanan lembaga-lembaga hukum formal.
b.  Hubungan  antar  lembaga-lembaga  hukum  formal,  hak  dan  kewajiban, dan lain sebagainya.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 410
¹¹   Tim  Pengajar  Pengantar  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Parahyangan, Pengantar  Ilmu  Hukum, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1995, hlm. 112.
¹²   Sri Haryani, Hubungan Industrial di Indonesia, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 3. ¹³ Ibid.
2.  Subtansi,  yaitu  isi  norma  hukum  dan  perumusan  maupun  acara  untuk menegakannya  yang  berlaku  bagi  pelaksanaan  hukum  maupun  pencari keadilan.
3.  Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga harus dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).¹⁰
Sementara menurut Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, sistem adalah:
“Gambaran  abstrak  dari  sebuah  gejala  atau  objek,  dan  gejala  atau objek  itu  digambarkan  sebagai  suatu  keseluruhan  yang  terdiri  atas sejumlah bagian atau komponen yang saling berkaitan, yang secara organisatoris tersusun dalam suatu struktur.”¹¹
Berdasarkan  penger an-penger an  sistem  hukum  yang  telah  dipaparkan  di atas,  maka  menurut  Tim  Penulis  penger an  sistem  hukum  adalah:  Gambaran abstrak  dari  hukum  sebagai  keseluruhan  atau  satuan  yang  dibangun  dengan komponen-komponen  sistem  hukumnya  yang  saling  berkaitan  terdiri  dari komponen jiwa bangsa hukum, komponen struktural hukum, komponen subtansi hukum  dan  komponen  kebudayaan  hukum  yang  mana  antara  komponen- komponen tersebut secara satu dan lainnya berhubungan (ber-relasi, berinteraksi) secara mekanik fungsional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.
Sementara itu penger an sistem hubungan industrial menurut Pasal 1 ayat (16) UU Ketenagakerjaan adalah:
“Suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya  penger an  hubungan  industrial  ( industrial  rela on )  menurut Suprihanto adalah: “hubungan yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, poli k dan budaya baik secara langsung  dak langsung berkaitan dengan  hubungan  pekerja/buruh  dengan  pengusaha”.¹²  Dalam  hubungan industrial muncul peran pemerintah yang disebut tripar t.¹³
Jadi berdasarkan penger an sistem dan penger an hubungan industrial, Tim Penulis  dapat  memberikan  penger an  tentang  Sistem  Hubungan  Industrial
Citra Aditya Bak , 2003, hlm. 2.
Pancasila, sebagai berikut: Suatu gambaran abstrak tentang hubungan industrial, yaitu  keseluruhan  atau  kesatuan  yang  terbentuk  dan  dibangun  di  antara  para pelaku (komponen-komponen) dalam proses produksi barang dan jasa yang satu sama lain saling ber-relasi dan berinteraksi yang berkaitan dengan seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, poli k dan budaya baik yang secara langsung dak  langsung  berkaitan  dengan  hubungan  pekerja/buruh,  pengusaha,  dan pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  hubungan  industrial  yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan  untuk  penger an  Sistem  Hukum  Hubungan  Industrial  Pancasila, Tim  Penulis  memberikan  penger an  sebagai  berikut:  Suatu  gambaran  abstrak tentang sistem hukum hubungan industrial Pancasila untuk mengatur hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang menyangkut  aspek  ekonomi,  sosial,  poli k  dan  budaya,  yang  berkaitan  dengan hubungan  pekerja/buruh,  pengusaha,  dan  pemerintah  yang  didalamnya  secara mekanik dan fungsional saling berhubungan antara komponen jiwa bangsa hukum, struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk mewujudkan tujuan sistem hukum hubungan industrial yang  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan, is lah tenaga kerja mengandung penger an  yang  bersifat  umum,  yaitu  se ap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara khusus Halim memberikan penger an buruh/pegawai, yakni sebagai berikut:
1.  Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan;
2.  Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan; dan
3.  Secara resmi terang-terangan dan kon nu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu dak tertentu lamanya.¹⁴
Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan. Penger an pengusaha dijabarkan:
1.  Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2.  Orang,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara  berdiri  sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3.  Orang,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  berada  di  Indonesia  mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 412
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur/memuat hak  dan  kewajiban  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha.  Takaran  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  harus  seimbang,  oleh  sebab  itu,  hakikat: 'hak pekerja/buruh' merupakan ' kewajiban  pengusaha' ,  dan  sebaliknya 'hak pengusaha' merupakan ' kewajiban  pekerja/buruh' (cetak  tebal  oleh  Penulis). Kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai berikut:
a.  Kewajiban pekerja/buruh:
1.  melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik- baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata);
2.  melaksanakan pekerjaannya sendiri,  dak dapat digan kan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata);
3.  menaa   peraturan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  (Pasal  1603  b  KUH Perdata);
4.  menaa  peraturan tata ter b dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan bila pekerja  nggal di sana (Pasal 1603 c KUH Perdata);
5.  melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603d KUH Perdata); dan
6.  membayar gan  rugi atau denda (Pasal 1601 w KUH Perdata).
b.  Kewajiban pengusaha:
1.  membayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUH Perdata);
2.  mengatur  pekerjaan  dan  tempat  kerja  (Pasal  1602  u,  v,  w  dan  y  KUH Perdata);
3.  memberikan cu /libur (Pasal 1602 v KUH Perdata);
4.  mengurus perawatan/pengobatan pekerja (Pasal 1602 x KUH Perdata); dan 5.  memberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUH Perdata).
Selanjutnya menurut Kartasapoetra dalam hubungan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan)  berlandaskan  Pancasila,  pengusaha  dan  pekerja/buruh  harus bekerja sama dan dalam kerja sama tersebut yang harus ditempuh adalah:
1.  Pekerja/buruh adalah sama-sama merupakan para pejuang dalam mengem- bangkan perusahaan, yang mana perusahaan itu menjadi alat pembangunan ekonomi dalam negara. Pekerja/buruh dan pengusaha adalah teman seper- juangan di dalam proses produksi, dengan demikian maka baik pekerja/buruh dan pengusaha wajib bekerja sama, serta bantu membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan kesejahteraan dan me-ningkatkan produksi;
2.  Pekerja/buruh dan pengusaha dalam keadaan keterpaduan di antara mereka menyukseskan output yang  harus  dipersembahkannya  kepada  masyarakat dan negara. Peran sertanya dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat merupakan andil yang besar, sehubungan dengan hal tersebut, maka peran sertanya  harus  tetap  dipertahankan  dengan  mencegah  segala  bentuk
kemacetan dalam perusahaannya;
3.  Pekerja/buruh dan pengusaha secara bersama-sama merupakan penopang perusahaan,  di  mana  pengusaha  merupakan  pengelola,  sedangkan pekerja/buruh  merupakan  pelaksananya,  karena  itulah  dalam  perusahaan memperoleh pendapatan-pendapatan yang bersih dari hasil usahanya, sudah selayaknya  kalau  pendapatan-pendapatan  tersebut  dapat  dinikma   secara bersama dengan bagian-bagian yang layak, adil dalam keserasian;
4.  Pekerja/buruh dan pengusaha secara keterpaduan merupakan satu kekuatan dalam  wadah  perusahaan,  karena  itu  kemajuan-kemajuan,  perkembangan, dan kemunduran perusahaan akan dipertanggungjawabkan secara bersama, baik tanggung jawab kepada:
a.  Tuhan Yang Maha Esa:
b.  Bangsa dan Negara;
c.  Masyarakat di sekelilingnya;
d.  Perusahaan yang merupakan wadah pekerja/buruh dan pengusaha;
e.  Pengusaha dan keluarganya; dan
f. Pekerja/buruh dan keluarganya.
Hal di atas yang sejalan dengan bunyi Pasal 3 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa  pembangunan  ketenagakerjaan  diselenggarakan  atas  asas  keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Asas  pembangunan  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai  dengan  asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan asas merata. Hal ini  dilakukan  karena  pembangunan  ketenagakerjaan  menyangkut  mul dimensi dan  terkait  dengan  berbagai  pihak,  yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha,  dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Dengan demikian, asas Hukum Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Sementara  itu  menurut  Manullang,  tujuan  Hukum  Ketenagakerjaan  adalah sebagai berikut: a. untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; dan b. untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang dak  terbatas  dari  pengusaha.  Bu r  (a)  lebih  menunjukan  bahwa  Hukum Ketenagakerjaan harus menjaga keter ban, keamanan, dan keadilan bagi pihak- pihak yang terkait dalam proses produksi agar dapat mencapai ketenangan bekerja dan  kelangsungan  berusaha.  Sedangkan  bu r  (b)  dilatarbelakangi  adanya pengalaman  selama  ini  yang  sering  terjadi  kesewenang-wenangan  pengusaha terhadap pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah.¹⁵
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 414
¹⁶   Rochmat Sumitro, Pajak dan Pembangunan , Bandung: Alumni, 1987, hlm. 32. ¹⁷   Suryana, Ekonomi Pembangunan, Problema ka dan Pendekatan , Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 4.
Berdasarkan  Pasal  4  UU  Ketenagakerjaan  bahwa  pembangunan  ketenaga- kerjaan bertujuan untuk:
1.  Memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  op mal  dan manusiawi;
2.  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3.  Memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan  ke- sejahteraan; dan
4.  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Sistem hukum ketenagakerjaan dan/atau sistem hukum hubungan industrial yang  cocok  bagi  hubungan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  adalah  sistem  hukum ketenagakerjaan  dan/atau  sistem  hukum  hubungan  industrial  Pancasila,  yaitu hubungan  ketenagakerjaan  sejalan  dan  sejiwa  dengan  ideal  atau  cita  hukum Indonesia yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata secara materiil maupun  spritual  dan  mampu  memberikan  kesejahteraan  kepada  semua  pihak (pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat). Inilah in  dari konsep pembangunan sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial di Indonesia.
Konsep  pembangunan  sistem  hubungan  ketenagakerjaan  dan/atau  sistem hubungan  industrial  di  Indonesia  tersebut  sejalan  dengan  teori-teori  pem- bangunan yang dikemukakan para ahli dalam bidang ekonomi pembangunan, salah satunya Rochmat Soemitro,yang menyebutkan:
“Pelaksanaan  pembangunan  di  samping  untuk  meningkatkan pemerataan  pendapatan  nasional,  sekaligus  harus  menjamin  pem- bagian  pendapatan  yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  berasaskan keadilan, tujuan pembangunan selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar.”¹⁶
Konsep  tersebut  juga  sejalan  dengan  teori  pembangunan  ekonomi  yang dikemukakan oleh Suryana yang menyebutkan pembangunan ekonomi adalah:
“Proses  mul   dimensional  yang  melibatkan  perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan  lembaga  nasional  termasuk  pula  percepatan/akselerasi  per- tumbuhan ekonomi, pengurangan pemberantasan kemiskinan yang absolut.”¹⁷
Menurut penger an di atas, pembangunan ekonomi merupakan proses mul dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial,
sikap  mental,  lembaga  nasional,  percepatan/akselerasi  dalam  pertumbuhan berlandaskan  keadilan,  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  ber- landaskan asas keadilan, hidup sederhana, dan wajar. Indikasi tercapainya suatu masyarakat  adil  dan  makmur  menurut  teori  pembangunan  ekonomi  tersebut adalah  saat  hasil  pembangunan  dak  hanya  dinikma   oleh  sekelompok  kecil anggota masyarakat, tetapi dinikma  secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa  membedakan  ngkatan  sosial. Hasil pembangunan  dapat  mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin atau memberantas kemiskinan absolut, sehingga pembangunan harus dapat meningkatkan taraf hidup yang layak sebagai manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keterkaitan antara penger an hubungan ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial  dengan  penger an  pembangunan  ekonomi  adalah  proses  mul dimensional  yang  melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam:  1)  struktur sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau sistem hubungan industrial; 2) sikap mental para pihak yang terlibat didalamnya; 3) lembaga nasional sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau sistem hubungan industrial; serta 4) percepatan atau akselerasi  produk vitas  perusahaan  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh  yang berlandaskan  keadilan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  semua  pihak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sementara itu, penger an hubungan industrial menurut Pasal 1 Nomor 16 UU Ketenagakerjaan adalah:
“Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi  barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha, pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.”
Landasan sistem hubungan industrial di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945  dengan  ciri  para  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  tersebut dipandang  sebagai  manusia  yang  bermartabat  dan  sederajat  yang  mudah melakukan  komunikasi,  koordinasi,  konsultasi,  sehingga  se ap  permasalahan sekecil apapun dapat dian sipasi, se ap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan mudah dengan jalan musyawarah mufakat, dan mogok atau penutupan perusahaan ( lock out )  dak pernah digunakan. Ciri-ciri sistem hubungan industrial tersebut  akan  dapat  terlaksana  dan  terwujud  bila  ada  peran  serta  dari  pihak pemerintah,  pengusaha,  serikat  buruh/serikat  pekerja  sesuai  fungsi,  posisi, penanan, hak dan kewajibannya masing-masing.
Posisi peranan pemerintah adalah sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, perukun, pengayom, paemong dalam  mbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan  hubungan  industrial.  Posisi  dan  peranan  serikat  buruh/serikat  pekerja bukan saja sebagai penyalur aspirasi pihak pekerja/buruh tetapi kewajiban sebagai
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 416
¹⁸   G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta: PT. Sinar Graﬁka, 1985 , hlm. 44.
¹⁹   Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003, hlm. 14.
paemong dan membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat mewujudkan peran serta dalam tugas-tugas pembangunan nasional (produk vitas perusahaan- Penulis) dengan cara meningkatkan prestasi kerja. Posisi dan peran pihak mana- jemen adalah mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan memperha kan nasib para pekerja/buruh dengan wajar.¹⁸
Selanjutnya,  gambaran  hubungan  industrial  di  lokasi  peneli an  (Kabupaten Cianjur) selama 3 ( ga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Sumber: Data Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kab. Cianjur 2016
Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa jumlah perusahaan  dak seimbang dengan jumlah sarana hubungan industrial yaitu serikat pekerja, perjanjian kerja bersama,  dan  bipar t.  Hal  ini  tentunya  dapat  mempengaruhi  terhadap pelaksanaan hubungan industrial.
Arah  kebijakan  pembangunan  sistem  hubungan  industrial  harus  sejalan dengan  arah  kebijakan  dari  sistem  pembangunan  ekonomi  nasional,  yaitu pertumbuhan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional yang iden k dengan produk vitas dalam sistem hubungan industrial. Seiring dengan itu, pemerataan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional pun iden k dengan kesejahteraan pekerja/buruh pada sistem hubungan industrial. Maka sehubungan dengan kedua hal  tersebut,  Suwarto  menyatakan  bahwa  produk vitas  perusahaan  dan  ke- sejahteraan  pekerja/buruh  merupakan  tujuan  akhir  dari  sistem  hubungan industrial,¹⁹  yaitu  produk vitas  yang  berkorelasi  dengan  kesejahteraan  pe- kerja/buruh.
Produk vitas  nggi terjadi apabila output lebih besar dari pada input , sebalik- nya yang disebut dengan produk vitas rendah bilamana output lebih kecil daripada input . Keadaan tersebut berar  hasil produk vitas perusahaan ber-korelasi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh layak diberikan jika produk vitas perusahaan meningkat.
Secara  umum  prioritas  kesejahteraan  pekerja/buruh  menurut  teori  hierarki dari Abraham Maslow adalah menghendaki terpenuhinya kebutuhan pada  ngkat ﬁsiologis dan pada  ngkat keselamatan atau rasa keamanan, yaitu upah yang di bawa  ke  rumah  ( take  home  pay )  cukup  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan (sandang, papan, pangan) pekerja/buruh dengan status lajang atau sudah menikah dengan  jangka  waktu  pemenuhannya  berlanjut  sampai  berakhirnya  suatu hubungan kerjanya.
Tidak  mudah  menciptakan  hubungan  kerja  yang  demikian,  walaupun  para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial mempunyai tujuan yang sama tetapi pada  prinsipnya  memiliki  kepen ngan  yang  berbeda  dan  kepen ngan  yang berbeda  tersebut  susah  dirukunkan.  Kepen ngan  pengusaha  merupakan  ke- untungan yang sebesar-besarnya, sedangkan kepen ngan pekerja/buruh adalah kesejahteraan,  sehingga  pada  umumnya  pengusaha  memandang  kesejahteraan pekerja/buruh  adalah  ongkos  produksi  yang  selalu  harus  ditekan  seminimal mungkin  karena  kesejahteraan  pekerja/buruh  akan  mengurangi  keuntungan pengusaha. Di sinilah fungsi sistem hukum hubungan industrial sebagai jembatan untuk  mengharmoniskan  (secara  adil)  dua  kepen ngan  yang  berbeda  tersebut dapat  dilaksanakan.  Untuk  itu,  perlu  dipahami  oleh  pengusaha  bahwa  se ap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja.
Perlindungan  tenaga  kerja  sangat  mendapat  perha an  dalam  Hukum Ketenagakerjaan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  beberapa  pasal  dalam  UU Ketenagakerjaan, diantaranya:
1.  Salah  satu  tujuan  pembangunan  ketenagakerjaan  adalah  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c);
2.  Se ap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5);
3.  Se ap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6);
4.  Se ap  tenaga  kerja  berhak  untuk  memperoleh  dan/atau  meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pela han kerja (Pasal 11);
5.  Se ap  pekerja/buruh  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mengiku pela han kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3));
²⁰   Suprihatmi  Sri  Wardiningsih,  “Strategi  Pengelolaan  Hubungan  Industrial  Dalam  Meminimalisasi  Konﬂik Industri”, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol. 11, No. 1, April 2011, hlm. 78.
²¹   Suwarto, Op.cit., hlm. 85-86.
6.  Se ap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31);
7.  Se ap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan,  dan  perlakuan  yang  sesuai  dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1));
8.  Se ap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat (1));
9.  Se ap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)); dan
10. Se ap  pekerja/buruh  berhak  membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).
Kemudian  lingkup  perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  menurut  UU
Kesejahteraan melipu :
1.  Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan pengusaha;
2.  Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
3.  Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4.  Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Pada masa lalu, pembahasan hubungan industrial kurang mendapat perha an, baik dari kalangan manajer puncak maupun dari manajer sumber daya manusia sendiri.  Namun  pada  20  tahun  terakhir  ini,  hubungan  industrial  menuntut perha an yang lebih besar. Hal ini disebabkan hubungan antara pekerja dengan pengusaha menjadi semakin kompleks dari masa sebelumnya.²⁰ Lebih lanjut lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan industrial di Indonesia adalah: a. per- bedaan perkembangan sejarah industrial (antara negara maju dan berkembang); b. perbedaan pendekatan dalam pemenuhan tuntutan dan kebutuhan kaum pekerja; c.  kepedulian  terhadap  perbaikan  industrial  dan  kesejahteraan;  serta  d.  tekad membangun masyarakat industri yang bermasa depan.
Meskipun begitu, di dalam pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis terkadang mengalami hambatan, baik dari sisi pekerja, pengusaha termasuk pula dari  pemerintah.  Faktor  penghambat  dari  penegak  hukum  atau  pejabat  pe- merintah,  menurut  Suwarto  adalah:  dak  melakukan  tugas  secara  objek f, memihak,  atau  kurang  menguasai  terhadap  berbagai  peraturan  perundang- undangan.²¹
Faktor  penghambat  dari  aspek  sarana  atau  fasilitas  pada  umumnya  adalah pengusaha enggan untuk membentuk sarana hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaannya, sehingga kalau dibentuk hanya bersifat formalitas (asal ada) sehingga sarana tersebut  dak dilaksanakan secara op mal. Para pengusaha pada umumnya  berpandangan  bahwa  sarana  hubungan  industrial  adalah  alat  bagi pekerja/buruh  untuk  menuntut  kesejahteraan  kepada  pengusaha,  ar nya melaksanakan sarana hubungan industrial sama saja membuka peluang kepada pekerja/buruh  untuk  melakukan  berbagai  tuntutan  kepada  pengusaha.  Sarana- sarana  hubungan  industrial  yang  dimaksud,  antara  lain:  Peraturan  Perusahaan, Peraturan  Kerja  Bersama,  Organisasi  Pekerja,  Organisasi  Pengusaha,  Lembaga Kerjasama Bipar t, Lembaga Kerjasama Tripar t, dan lain-lain.
Faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  dari  aspek  masyarakat  atau lingkungan  bisa  berasal  dari  pekerja/buruh  bisa  juga  berasal  dari  pengusaha. Sebagai  contoh  menurut  Suwarto,  faktor  penghambat  pengusaha  adalah  masih banyaknya pengusaha yang  dak bisa memahami atau menerapkan secara benar peraturan  perundang-undangan  terkait  program  kesejahteraan  pekerja/buruh yang  oleh  sementara  pengusaha  dianggap  sebagai  beban  biaya,  sehingga memperlakukan  pekerja  sebagai  alat  produksi  semata  dan  kurang  menghargai bahwa mereka sebagai manusia dengan segala harkat martabatnya.²²
Faktor penghambat dari aspek pekerja/buruh menurut Suwarto adalah  ngkat pendidikan yang rela f rendah sehingga mudah dipengaruhi tanpa adanya alasan yang  rasional,  adanya  semangat  kebersamaan/solidaritas  pekerja/buruh  yang terlalu  nggi, dan lain-lain.²³ Kemudian faktor penghambat dari masyarakat sekitar adalah dengan tanpa memper mbangkan kemampuan ( qualiﬁca on ) atau daya tampung  perusahaan,  masyarakat  sekitar  beranggapan  merekalah  yang  harus diprioritaskan untuk diterima sebagai pekerja diperusahaan tersebut. Lalu terakhir, faktor  penghambat  dari  aspek  hukumnya  adalah  beberapa  sistem  hukum hubungan  industrial  yang  ada  dak  sesuai  dengan  pola  hubungan  industrial Pancasila dan  dak sesuai dengan pandangan hidup ( way of life ) bangsa Indonesia, sehingga pelaksanaannya menimbulkan ke dakadilan dan ke dakpas an.
Upaya yang harus dilakukan dalam menangani masalah tenaga kerja sangat kompleks,  oleh  karenanya  paling  dak  ada  3  ( ga)  unsur  yang  berperan  dan berupaya  melakukan  kegiatan  secara  nyata  setelah  memperha kan  kendala  di atas. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah: pertama, melaksanakan pengawasan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  cepat,  objek f,  adil  dan  dak memihak; kedua, pembaharuan dan revisi perundang-undangan yang  dak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; dan ke ga, penegakan hukum secara konsisten dan mencegah campur tangan pihak lain dalam masalah hubungan industrial.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 420
Selain  itu,  masih  terdapat  eksistensi  sebagian  pekerja/buruh  yang  belum memperoleh  penghasilan  ( take  home pay)  untuk  memenuhi  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan, belum mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perjanjian kerja yang masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) seharusnya dibuat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha ke ka periode waktu perjanjian kontrak habis. Pemutusan hubungan kerja  secara  sepihak  tanpa  harus  meminta  keputusan  Pengadilan  Hubungan Industrial ini menjadikan pekerja/buruh menjadi  dak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggan an hak seper  diatur dalam Pasal 156 ayat (2) s.d ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Sistem hukum hubungan industrial yang  dak sesuai dengan pola hubungan industrial Pancasila,  dak sesuai pula dengan pandangan hidup ( way of life ) bangsa Indonesia,  baik  berupa  hukum  material  hubungan  industrial  maupun  berupa hukum formal hubungan industrial, yaitu:
1.   Berupa hukum material misalnya Pasal 160 ayat (1 s/d 7) UU Ketenagakerjaan dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berkewajiban, walaupun Pasal 160 tersebut  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Kons tusi  Republik  Indonesia Nomor  012/PUU-I/2003  tanggal  28  Oktober  2004  dinyatakan  dak  mem- punyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  tetapi  yang  dak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya hanya sepanjang anak kalimat ”….bukan atas pengaduan pengusaha….” yang terdapat dalam ayat (1), sedangkan ayat lainnya dari Pasal 160 tetap berlaku, misalnya yang diatur dalam ayat (3) yang berbunyi: ”Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja  yang  setelah  6  (enam)  bulan  dak  dapat  melakukan  pekerjaan sebagaimana mes nya”.
2.  Berupa hukum formal, contoh hukum acara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  Penye- lesaian Perselisihan Hubungan Industrial) masih menggunakan H.I.R , Rbg , dan Rv ,  sehingga  dak  sesuai  dengan  cita  hukum  ketenagakerjaan  Pancasila, karena:
a) H.I.R,  Rbg ,  dan Rv merupakan  hukum  acara  perdata  warisan  Kolonial Belanda  yang  menganut  pola  individualisme  dan  liberalisme  yang mengutamakan  kebebasan  dan  individualisme  sehingga  dak  sesuai dengan  paham  atau  ideologi  Pancasila  yang  mengutamakan  persatuan atau kekeluargaan; dan
b)  Peruntukan H.I.R, Rbg , dan Rv adalah hukum acara untuk hukum privat, yaitu  hukum  yang  mengatur  tata  ter b  masyarakat  yang  menyangkut kepen ngan  individual/perorangan  para  warga  masyarakat  yang  meng-
utamakan  kepen ngan  individual  dan  kebenaran  formal,  dak  sesuai sebagai  hukum  acara  ketenagakerjaan  dan/atau  hubungan  industrial karena  keduanya  masuk  dalam  kelompok  hukum  publik  dan  lebih mengutamakan kepen ngan umum dan kebenaran substansial.
Keberadaan peraturan perundangan-undangan hubungan industrial tersebut bertentangan  dengan  asas-asas  negara  hukum  Pancasila,  seper   bertentangan dengan asas legalitas, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas praduga dak  bersalah  ( presump on  of  innocence ),  asas  proses  peradilan  independen, serta  asas  dak  memihak.  Peraturan  perundang-undangan  hubungan  industrial tersebut  telah  mereduksi  hak  norma f  ( labour  legisla on )  pekerja/buruh  yang sedang proses dan/atau setelah proses pemutusan hubungan kerja.
Hukum  acara  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  adalah  hukum  acara  perdata  warisan  pemerintahan  Kolonial  Hindia Belanda yang dalam penerapannya menimbulkan permasalahan, yaitu H.I.R, Rbg , dan Rv menganut paham atau ideologi liberalisme dan individualisme.
Sementara itu sarana pendukung hubungan industrial adalah sebagai berikut:
1.  Lembaga Kerja Sama Bipar t ialah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, dengan anggota  pengusaha  dan  serikat  pekerja  yang  sudah  tercatat  di  instansi  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja;
2.  Lembaga  Kerja  Sama  Tripar t  ialah  forum  komunikasi,  konsultasi,  dan musyawarah  tentang  masalah  ketenagakerjaan  yang  anggotanya  terdiri  dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah;
3.  Perjanjian Kerja Bersama;
4.  Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5.  Pendidikan  hubungan  industrial,  sebagai  upaya  penyebarluasan  pedoman hubungan industrial agar dapat dipahami serta dilaksanakan oleh semua pihak; dan
6.  Penyempurnaan ketentuan ketenagakerjaan.

## C.  Demokrasi Ekonomi Pancasila
Penger an  demokra s  menurut  Bondan  Gunawan  S.  adalah  “berkaitan  dengan sistem pemerintahan suatu negara, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.²⁴ Konsep dasar demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat atau  daulat  rakyat.²⁵  Sementara  itu  is lah  demokrasi  menurut  Ni'matul  Huda berasal  dari  bahasa  Yunani demos berar   rakyat,  serta kratos/kratein berar
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 422
²⁴   Bondan Gunawan, Apa Itu Demokrasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 1. ²⁵ Ibid .
kekuasaan/berkuasa.²⁶ Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap, makna demokrasi adalah cara pemerin- tahan  oleh  rakyat²⁷  atau  sistem  pemerintahan  negara  di  mana  pada  pokoknya semua  orang  (rakyat)  adalah  berhak  sama  untuk  memerintah  dan  juga  untuk diperintah.²⁸
Di antara sekian banyak aliran pikiran demokrasi ada 2 (dua) aliran yang paling pen ng, yaitu pertama, demokrasi kons tusional yang mencita-citakan pemerin- tahan yang terbatas kekuasaannya, atau suatu negara hukum ( Rechtsstaat ) yang tunduk pada rule of law; dan kedua, demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme  yang  mencita-citakan  pemerintahan  yang  dak  boleh  dibatasi kekuasannya ( machtsstaat ) dan bersifat totaliter.²⁹
Demokrasi  kons tusional  mengendaki  kekuasaan  pemerintah  dibatasi  oleh peraturan  perundang-undangan  dan  pemerintah  dak  dibenarkan  ber ndak sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya.  Kekuasaan  negara  turut  dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara  menyerahkan  kepada  beberapa  orang  atau  badan  dan  dak  memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan rechtsstaat dan rule of law .³⁰ Henry B. Mayo dalam bukunya Introduc on to Democra c Theory memberi deﬁnisi demokrasi sebagai sistem poli k sebagai berikut:
“A democra c poli cal system is one in which public policies are made on  a  majority  basis,  by  representa ves  subject  to  eﬀec ve  popular control at periodic elec ons which are conducted on the principle of poli cal equality and under condi ons of poli cal freedom”. ³¹ Terjemahan oleh Tim Penulis:
“Sistem  poli k  yang  demokra s  ialah  di  mana  kebijakan  umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efek f  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan  berkala  yang  di- dasarkan  atas  prinsip  kesamaan  poli k  dan  diselenggarakan  dalam suasana terjaminnya kebebasan poli k.”
Paham demokrasi  dak bisa dilepaskan dari paham negara hukum, sebab pada akhirnya  hukum  yang  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  negara  atau  pe- merintah  diar kan  sebagai  hukum  yang  dibuat  atas  dasar  kekuasaan  atau  ke- daulatan rakyat, sehingga sering disebut sebagai negara hukum yang demokra s
²⁶   Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 12.
²⁷  Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 6.
²⁸ Ibid.
²⁹   Ni'matul Huda, Loc.cit. ³⁰   Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Poli k, Cetakan XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 52. ³¹   Ni'matul Huda, Op.cit., hlm. 13.
( democra sche  rechtsstaat ).³²  Kedaulatan  rakyat  ( democra e  beginsel )  sebagai salah satu asas dari negara hukum, di samping kesejahteraan rakyat, merupakan unsur material negara hukum. Salah satu asas pen ng negara hukum adalah asas legalitas  yang  berkaitan  erat  dengan  gagasan  negara  demokrasi  dan  gagasan negara hukum ( het democra sh ideal en het rechtsstaats ideal ) yang menuntut se ap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil  rakyat  dan  sebanyak  mungkin  memperha kan  kepen ngan  rakyat.  Dapat dinyatakan pula bahwa gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan  dan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  undang-undang  dan  mem- berikan  jaminan  kepada  hak-hak  dasar  rakyat  yang  tertuang  dalam  undang- undang.
Selain itu, sistem demokra s ekonomi  dak memiliki doktrin khusus, se ap negara  mempunyai  sistem  demokrasi  ekonomi  yang  berbeda-beda.  Terdapat negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  ekonomi  yang  terpusat  (pemerintah berperan  penuh)  atau  sistem  demokrasi  ekonomi  pasar  dengan  campur  tangan pemerintah, ada pula negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi dengan model  negara  kesejahteraan,  yaitu  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  sosial seper  menyediakan pekerjaan, memberi tunjangan kesehatan.
Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang kons tusional dengan konsep  negara  hukum  modern  dengan  pola  negara  kesejahteraan  berdasarkan Pancasila,  hal  ini  diketahui  dari  alinea  4  (empat)  pembukaan  UUD  1945  yang menyebutkan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kemudian dalam ayat (2) disebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat, demikian pula dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan tugas negara  adalah  menciptakan  lapangan  kerja  (memberantas  pengangguran)  dan memberikan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  (memberantas kemiskinan),  serta  Pasal  28  D  ayat  (2)  amandemen  ke-3  ( ga)  UUD  1945  yang menyebutkan se ap orang berhak untuk bekerja mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Demokrasi  Pancasila  dalam  tataran  aplikasinya  belum  sepenuhnya  efek f dalam  mewujudkan  tujuan  sistem  hukum  hubungan  industrial  Pancasila sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:
a.  belum sepenuhnya mampu mewujudkan hak  ap- ap warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan (banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia);
b.  sebagian besar pekerja/buruh belum memperoleh penghasilan ( take home pay ) yang mampu memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 424
³²   Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan, 1994, hlm. 167.
contoh  pada  se ap  akan  dan/atau  setelah  kenaikan  upah  minimum  provinsi (UMP) atau kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sering kali terjadi unjuk rasa pekerja/buruh yang  dak setuju dengan rencana besaran dan/atau besaran kenaikan UMP dan/atau UMK tersebut; dan
c.  sebagian besar pekerja/buruh belum mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja, antara lain masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerja/buruh di bawah UMK, memberlakukan jam kerja pekerja/buruh di atas 7 jam sehari, di atas 40 jam perminggu, atau bahkan di atas  173  jam  perbulan  dengan  tanpa  pembayaran  upah  lembur,  atau perusahaan membayar upah lembur tetapi rumusan perhitungan upah lembur dan/atau besarannya lebih kecil dari pada rumusan perhitungan upah lembur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain itu perjanjian kerja untuk jenis PKWTT) dibuat perjanjian kerja dengan jenis PKWT seper  borongan, harian lepas, kontrak, dan lain-lain.
Faktor  penyebab  demokrasi  Pancasila  dalam  tataran  aplikasinya  belum sepenuhnya efek f dalam mewujudkan tujuan sistem hukum hubungan industrial Pancasila  adalah  belum  maksimalnya  peran  serta  dari  pihak  pemerintah, pengusaha, serikat buruh/serikat pekerja sesuai fungsi, posisi, penanan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.  Selain  itu  masih  banyak  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  yang belum  memiliki  sarana-sarana  hubungan  industrial  harmonis  seper :  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipar t, atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## D.  Penutup
Sistem  hukum  yang  cocok  bagi  hubungan  industrial  di  Indonesia  adalah  sistem hukum hubungan industrial Pancasila, yaitu sistem hubungan industrial sejalan dan sejiwa dengan idea atau cita hukum Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata secara materiil maupun spiritual dan mampu memberikan kesejahteraan kepada semua pihak (pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat).
Sistem hukum hubungan industrial Pancasila tersebut bercirikan: para pihak yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  dipandang  sebagai  manusia  yang bermartabat  dan  sederajat  yang  mudah  melakukan  komunikasi,  koordinasi, konsultasi, sehingga se ap permasalahan sekecil apapun dapat dian sipasi; se ap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan mudah dengan jalan musyawarah mufakat;  dan  mogok  atau  penutupan  perusahaan  ( lock  out )  dak  pernah  di- gunakan.
Ciri-ciri  sistem  hukum  hubungan  industrial  sebagaimana  dipaparkan  di  atas akan dapat terlaksana dan terwujud bila ada peran serta dari pihak pemerintah,
pengusaha,  serikat  buruh/serikat  pekerja  yang  sesuai  dengan  fungsi,  posisi, penanan, hak, dan kewajibannya masing-masing. Posisi dan peranan pemerintah adalah sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, perukun, pengayom, paemong dalam  mbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial. Kemudian  posisi  dan  peranan  serikat  buruh/serikat  pekerja  bukan  saja  sebagai penyalur aspirasi pihak pekerja/buruh tetapi juga berkewajiban sebagai paemong dan membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat mewujudkan peran serta dalam produk vitas perusahaan dengan cara meningkatkan prestasi kerja. Lalu terakhir, posisi dan peran pihak manajemen adalah mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan memperha kan nasib dan kesejahteraan para pekerja /buruh dengan wajar.
Namun demikian,  dak mudah mewujudkan ciri dari sistem hukum hubungan industrial  Pancasila  dikarenakan  ada  5  (lima)  faktor  penghambat  dalam  me- wujudkan  ciri  dari  sistem  hukum  hubungan  industrial  Pancasila,  yaitu:  faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya, dan faktor  hukumnya  sendiri  (perundang-undangan).  Maka  teori  dan  solusi  yang ditawarkan  oleh  Tim  Penulis  adalah  'teori  hubungan  industrial  kerja  sama  ber- keadilan kontribusi yang transparansi', yaitu antara pekerja/buruh dengan peng- usaha  bekerjasama  secara  terbuka  berdasarkan  keadilan  kontribusi  baik  dalam kondisi  perusahaan  sedang  mengalami  keuntungan  maupun  sedang  mengalami kerugian.

## Da ar Pustaka Buku
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bak , Bandung, 2003.
Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
B.  Siswanto  Sastrohadiwiryo, Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Pendekatan Administra f Dan Operasional, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
Bondan Gunawan, Apa Itu Demokrasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. C.S.T. Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ( Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi ), Cetakan ke-21, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. Dedi  Mulyadi, Kebijakan  Legalisasi  tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legisla f  di Indonesia Dalam Perspek f Demokrasi , Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
Jamin Gin ng, Hukum Perseroan Terbatas ( UU No. 40 Tahun 2007 ) , PT. Citra Adyta Bak , Bandung, 2007. Koencoro  Poerbopranoto, Sistem  Pemerintahan  Demokrasi, Eresco,  Bandung,
1987.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 426
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Poli k, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
Ni'matul  Huda, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review, UII  Press,
Yogyakarta, 2005.
Rochmat Sumitro, Pajak dan Pembangunan , Alumni, Bandung, 1987. Sunarya   Hartono, Poli k  Hukum  Menuju  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
Sentosa Sembiring, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Terkait, Nuansa  Aulia,  Bandung, 2007.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 2005.
Tim  Pengajar  Pengantar  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Parahyangan, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995.
Sri Haryani, Hubungan Industrial di Indonesia, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002. Suryana, Ekonomi Pembangunan, Problema ka dan Pendekatan , Salemba Empat,
Jakarta, 2000.
G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, PT. Sinar Graﬁka, Jakarta, 1985. Suwarto, Hubungan  Industrial  Dalam  Praktek, Penerbit  Asosiasi  Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003.

## Dokumen Lain
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harjan ,  “Saat  Rakyat  Bicara:  Demokrasi  dan Kesejahteraan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 1, April 2014
Kasyful  Mahlli,  “Negara  Kesejahteraan  dalam  Konteks  Pembangunan  Wilayah”,
Jurnal Ekonomi , Vol. 18, No 1, Januari 2015.
Suprihatmi  Sri  Wardiningsih,  “Strategi  Pengelolaan  Hubungan  Industrial  Dalam Meminimisasi Konﬂik Industri”, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan , Vol. 11,
No. 1, April 2011.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial 427