M. Amin Nurdin , Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia ....

## Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia di Negara-Negara Barat

## M. Amin Nurdin
Fakulltas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta amin_nurd@yahoo.com
Abstract : In the past decades, multiculturalism as a policy in Western Europe and in the United States of America was taken for granted as a kind of ‘success story’ for a ‘New World’ to replace the ‘Old World’ connotated with conservativism, racism and facism. But nowadays, new debates arise on the contestation between multiculturalism policy and terror attacts by certain radical groups on behalf of Islam. Muslims now are seen as potential threats for Western hegemony, and are considered not compatible with Western democracy values. Judging this, a question arises: is multiculturalism policy still need to be sustained? Is this an end or the failure of the multiculturalism ideology  following the development of Islamophobia? This paper analyzes sources of the many success and failure factors in the practice of multiculturalism in the Western countries.
Keywords : Multiculturalism, Islamophobia, Civilization
Abstrak : Sejak tahun 1970-an, multikulturalisme telah sukses menjadi ideologi  dan memulai babak  baru  dalam  sejarah  negara-negara  Barat  dalam  mengelola  masyarakat  multikultural yang berbeda latar belakang bangsa, etnis, budaya, dan agama. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi dua dasawarsa terakhir. Muncul perdebatan hangat bahwa ideologi multikulturalisme  telah  gagal  mengintegrasikan  kaum  imigran,  terutama  kelompok  Muslim dengan  nilai-nilai  Barat.  Berbagai  peristiwa  kekerasan  dan  teror  yang  dilakukan  kelompok ekstrim tersebut telah mengembangkan sikap Islamofobia, anti Islam dan kaum Muslim. Karena itu ideologi ini dianggap telah gagal memerkuat identitas negara. Masih perlukah kebijakan multikulturalisme dipertahankan? Tulisan ini membahas faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan praktik multikulturalisme di negara-negara Barat.
Katakunci : Multikulturalisme, Islamofobia, Peradaban

## Pendahuluan
Realitas sosial penduduk  negara-negara Barat  yang  begitu  majemuk,  termasuk  ne- gara  Australia  yang  berada  di  Asia,  telah mendorong pemerintah masing-masing pada tahun  1970an  untuk  melakukan  rekayasa sosial  politik  ( social  engeneering )  dengan
menjadikan  multikulturalisme  sebagai ideologi  negara.  Kebijakan  ini  bertujuan untuk  mereduksi  konflik  nilai-nilai  dan norma-norma yang saling bertentangan antar berbagai kelompok masyarakat; kaum kulit putih di satu pihak dan para imigran datang ke negara-negara tersebut di lain pihak, sekaligus
350 ����� ������������ ����� ������������ , Volume 2, Nomor 4, Juli 2015
memerkuat identitas nasional. Implementasi ideologi  ini  dianggap  berhasil  mengelola berbagai konflik yang diindikasikan dengan rendah  ragam  potensi  kekerasan  politik, etnik  dan  keagamaan,  termasuk  terorisme, bila dibandingkan dengan negara-negara di Timur-Tengah, Tiongkok dan Asia Tenggara. Implikasi  multikulturalisme  tampak  pula pada  perkembangan  komunitas  etnis-etnis imigran dan komunitas agama lainnya—yang dilindungi warisan kultural mereka sehingga bisa berintegrasi dan survive . 1
Bila melihat kondisi sosial sebelumnya, apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara  Eropa  Barat  serta  Australia, sampai dengan Perang Dunia II, masyarakat mereka  hanya  mengenal  satu  kebudayaan, yaitu  kebudayaan  kulit  putih  yang  Kristen. Sedangkan  kelompok-kelompok  sosial lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan  hak  bagi  golongan  minoritas dan  kulit  hitam  serta  kulit  berwarna  mulai muncul  di  akhir  tahun  1950an.   Puncaknya adalah  pada  tahun  1960an  dengan  dilarang perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap  orang  kulit  hitam  dan  berwarna di  tempat-tempat  umum,  perjuangan  hak- hak  sipil,  dan  dilanjutkan  perjuangan  hak- hak  sipil  ini  secara  lebih  efektif  melalui berbagai  kegiatan affirmative  action yang membantu  mereka  yang  tergolong  sebagai yang  terpuruk  dan  minoritas  untuk  dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan
1 The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, Multiculturalism  for  All  Australian : Our Developing Nationhood , Commonwealth of Australia, Canberra, 1982, 7.
kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha.
Di  tahun  1970an  upaya-upaya  untuk mencapai  kesederajatan  dalam  perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan  kulit  putih  yang  Protestan  dan dominan itu  berbeda dari corak kebudayaan orang kulit hitam, orang Indian atau pribumi Amerika, dan dari berbagai kebudayaan bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas. Jadi kalau Habel mengatakan bahwa “ we are all multiculturalists now,” dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini  di  Amerika  Serikat,  dan  gejala  tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an. 2
Sebelum kemunculan multikulturalisme, kebijakan  imigrasi  massal  yang  diambil pemerintah  negara-negara  Barat  bukanlah dirancang  untuk  menciptakan  sebuah masyarakat yang beraneka secara budaya dan agama. Imigrasi semula diharapkan menjadi alat pertumbuhan dan pembangunan negara berdasarkan  pemikiran  asimilasi.  Konsep ini dilandasi atas suatu asumsi bahwa kaum imigran  dalam  satu  atau  dua  generasi  akan melebur dalam mainstream budaya masyarakat yang  individualistik  dan  sekularistik,  dan mereka akan meninggalkan identitas budaya asli mereka atau setidaknya membatasi dalam batas-batas pribadi saja.
Namun seiring dengan muncul kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas di tengah publik, ideologi asimilasi
2 Norman C. Habel, “Introduction,” dalam Norman C.  Habel  (ed.), Religion  and  Multiculturalism  in Australia (Adelaide:  Australian  Association  for  the Studi of Religious (AASR), 1992), 12.
M. Amin Nurdin , Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia ....
yang  rasis,  diskriminatif,  dan  etnosentris ini  menuai  kritik  tajam  di  tahun  1960an. Wacana  perbaikan  kelompok  minoritas memunculkan sebuah pandangan baru dalam melihat relasi antar-etnis yang dikenal sebagai ideologi multikulturalisme.
Multikulturalisme  sebagai  fenomena dunia  modern  yang  muncul  di  awal  tahun 1960an dan mendapatkan legitimasi di tahun 1970an merupakan  sebuah model  alternatif di dalam membangun negara dan mengelola kemajemukan masyarakat. Multikulturalisme menekankan betapa pentingnya memelihara pluralisme  budaya  dan  memertahankan warisan  budaya,  termasuk  agama.  Dalam perkembangannya, sejarah multikuturalisme bukan  lagi  hanya  sebatas  toleransi,  tetapi meningkat  pada  dimensi  keadilan  sosial seluruh masyarakat tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis, dan agama.
Keberhasilan  praktik  multikulturalisme dalam  mengelola  masyarakat  multikultural telah dibuktikan di berbagai negara, seperti Canada dan Australia, dengan melakukan dua tahap,  yaitu  a) penekanan pada keanekaan penekanan  pada  keanekaan budaya dan b) dimensi keadilan sosial.

## Penekanan pada Keanekaan Budaya
Pada  tahap  pertama,  multikulturalisme sebagai penegasan positif keanekaan budaya menekankan pada pentingnya pemeliharaan budaya, agar memberi dorongan pada orang untuk  memertahankan  warisan  budayanya dan menghargai tradisi-tradisi budaya yang beraneka.  Prinsip  paling  penting  yang diperhalus  dalam  tahap  ini  adalah  prinsip toleransi,  berdasarkan  pandangan  bahwa masyarakat  harus  memberi  penghargaan yang  sama  pada  tradisi  budaya  orang  lain, dan  suatu  penerimaan  bahwa  tradisi-tradisi
ini seharusnya bergerak maju dalam konteks sebuah  masyarakat  yang  demokratis  yang menghormati hak-hak tiap individu.
Multikulturalisme, dalam pengertian ini, dilihat  sebagai  kepanjangan  hak-hak  sipil dan politik orang yang hidup dalam suasana demokrasi  yang  mengabsahkan  hak-hak tersebut,  dan  di  mana  setiap  orang  berhak untuk  melindungi  bentuk-bentuk  budaya yang  berbeda,  bentuk-bentuk  budaya  yang berdasarkan pada latar belakang pribadi dan sejarah  sendiri.  Basis  ikatan  sosial  dalam sebuah  masyarakat  yang  berkebudayaan beraneka, selama tahap ini, dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang klasik dan liberal. Dalam konteks ini, kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan prinsip yang sangat penting bila diberi penekanan pada hak-hak semua orang untuk hidup menurut budaya dan/ atau bentuk-bentuk agama yang beraneka.

## Dimensi Keadilan Sosial
Seperti diindikasikan, tahap kedua dalam perkembangan  multikulturalisme  adalah dimensi  keadilan.  Menurut  pandangan  ini, multikulturalisme  bukan  hanya  mengenai pemberian kemerdekaan pribadi per orangan, tetapi  juga  tentang  keadilan  sosial  murni bagi semua orang tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis atau agama. Prinsip mendasar di sini adalah bahwa orang di negara- negara  Barat,  dari latar  belakang  beraneka, berhak  memeroleh  persamaan  sosial  yang murni, terutama persamaan dalam memeroleh akses pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Apa yang diperlukan bukan hanya kebebasan politik, tetapi keadilan sosial bagi semua orang, tak perduli apa ras atau latar belakang budayanya.
352 ����� ������������ ����� ������������ , Volume 2, Nomor 4, Juli 2015

## Tinjauan pada Multikulturalisme
Apa yang jelas dari semua ini adalah bahwa falsafah multikultural, dalam evolusinya, te- lah memasukkan sejumlah tahapan-tahapan. Dengan demikian, multikulturalisme menjadi dewasa  sampai  pada  kedudukan  yang  me- mungkinkan untuk menjadi optimistik tentang hasil  multikulturalisme  sebagai  sebuah percobaan sosial.
Betulkah  multikulturalisme  dapat  men- jadi  model  alternatif  dalam  membangun masa depan bangsa seperti terbukti di atas? Pertanyaan  ini  menimbulkan  dua  pendapat yang dapat dilihat dari sisi negatif dan positif. Pandangan yang negatif mengatakan bahwa multikulturalisme  dan  etnisitas  merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan way of life Barat.  Pendapat  sebaliknya  mengatakan, ideologi  multikulturalisme  dan  etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. 3
Pandangan positif dari ideologi ini berangkat dari  pengalaman  negara-negara  yang  sudah menjadikan  multikulturalisme sebagai ideologi dengan contoh negara Australia dan Canada yang  penduduknya  bersifat  multi-etnis,  dan bangsa ini terlihat mampu meredam ketegangan- ketegangan  dan  kekerasan-kekerasan  dalam bentuk konflik budaya dan agama, termasuk bentuk  terorisme  serta  radikalisme.  Kedua negara  ini,  khususnya  Australia,  banyak dijadikan model multikulturalisme di banyak negara dunia dalam membangun suatu kesatuan sosial ( social integration ) dan kohesi sosial ( social cohesiveness) hingga saat ini. 4
3 Tariq Moqdood, Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series (London: Polity Press, 2007), 1.
4 Stefan  Kerkyasharian  A.M., Multiculturalism in Australia—Today and Tomorrow (Sydney: Ethnic Affairs Commission of NSW, 1998), 5.
Sejak  tahun  1970an,  multikulturalisme telah  menjadi  ideologi  negara  dan  menjadi babak baru sejarah negara-negara Barat dalam menapak jalan kenegaraan dan kebangsaan di masa berikutnya. Ini merupakan sebuah usaha domestikasi komunitas-komunitas sosial etnik yang  bertaburan  dan  fluktuatif  serta  rawan konflik. Babak baru dimulai setelah berbagai usaha dilakukan negara sebelumnya di dalam menerima kehadiran para migran.
Sementara itu pandangan yang menolak multikulturalisme akhir-akhir ini berkembang dengan pesat di negara-negara Eropa, bahwa multikuralisme  telah  gagal  diterapkan  di Eropa. Kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor  imigran  (etnis),  terutama    yang  ber- agama  Islam,    dianggap  sebagai  ancaman dan berbahaya bagi way of life bangsa Barat, karena ideologi Islam tidak bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai sekuler, seperti demokrasi, sekularisasi,  dan  kesetaraan  jender.  Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila akhir- akhir  ini  negara-negara  Eropa  mengambil kebijakan  diskriminatif  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  multikulturalisme itu sendiri.. 5
Perdebatan  hangat  tentang  kegagalan multukulturalisme  di  Eropa  dimulai  sejak tiga  tahun  terakhir  ini  dengan  topik  utama bahwa  ideologi  multikulturalisme  telah gagal  mengintegrasikan  kaum  imigran, terutama  kelompok  Muslim,  dengan  nilai- nilai  Barat  sehingga  perlu  dikaji  ulang. Perdebatan  itu  muncul  kembali  setelah peristiwa bom Boston, penyerangan Woolwich dan aksi protes Stockholm. Masyarakat Eropa merasa mendapat pembenaran atas berbagai
5 Tariq Moqdood, Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series , 1.
M. Amin Nurdin , Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia ....
peristiwa tersebut untuk mengatakan bahwa multikulturalisme di Eropa  telah gagal. 6
Sebenarnya perdebatan berakhir era multi- kulturalisme  bukanlah  untuk  pertama  kali muncul. The New Statesman di tahun 2002 memuat  laporan  tentang  kematian  ideologi tersebut  dikaitkankan  dengan  habis  batas kesabaran dan toleransi Barat atas kejadian peristiwa 11 September 2001. Di tahun 2004 the Independent mencatat  persetujuan  the Commission  for  Racial  Equality  tentang telah  berakhir  ideologi  multikulturalisme, meskipun ideologi tersebut tetap berlanjut dan tidak mati. 7
Secara terang-terangan pemerintah Jerman, Inggris, dan Perancis,  menganggap ideologi ini telah gagal, oleh karena itu mereka kembali kepada kebijakan yang lama, yaitu asimilasi dan monokulturalisme . 8 Seperti yang dikatakan Kanselir  Jerman  dalam  sebuah  pidatonya bahwa Jerman sama sekali gagal membangun upaya sebuah masyarakat yang multikultural. Konsep  multikulturalisme  dengan  tujuan masyarakat yang berdampingan secara rukun tidak bekerja sepenuhnya. Ia melihat secara spesifik, yaitu Islam dan kelompok Muslim sebagai  warga  pendatang  dari  Turki  dan negara-negara  Arab  sangat  sulit  membaur dengan nilai-nilai Barat, khususnya Jerman. 9
6 Derek McGhee, The End of Multiculturalism: Terrorism, Integration and Human Rights (London: McGraw-Hill Education, 2008), 3.
7 Derek McGhee, The End of Multiculturalism: Terrorism, Integration and Human Rights , 3.
8 Degradasi multikulturalisme ke arah asimilasi juga  telah  diramalkan  seorang  tokoh  Islam  Inggris Tahir Abbas. Baca Tahir Abbas, “Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience,” International Seminar Paper (Jakarta: Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, 2006), 26.
9 Angela Merkel, “Multikulturalisme di Jerman Telah Gagal,” diakses 07 Agustus 2014 pukul 09.51,
Begitu  pula  Perdana  Menteri  (PM) Inggris  David  Cameron,  pada  5  Februari 2011,  menyatakan  hal  yang  serupa  dengan Kanselir  Jerman.  Ia  mengatakan  negara multikulturalisme telah gagal dan mengimbau pemerintah untuk mewaspadai radikalisme di kalangan pemuda. Cameron yang berbicara dalam sebuah konferensi di Munich, Jerman, menyatakan  perlu  ada  sebuah  kebijakan aktif yang bisa menyembuhkan hal ini serta memromosikan nilai-nilai Barat. Ia mengimbau agar Inggris dan Uni Eropa (UE) mewaspadai apa yang sedang terjadi. Ia menyebutkan,
Di bawah doktrin negara multikultural, kita membiarkan  berbagai  macam  kebudayaan tumbuh menjauh antara satu dengan lainnya. Kita telah gagal menciptakan sebuah visi yang membuat masyarakat merasa nyaman. 10
Terhadap  berbagai  pendapat  di  atas, pemerintah  dan  politisi  Eropa  menegaskan bahwa  kegagalan  multikulturalisme  adalah juga  karena  kegagalan  kelompok  Muslim di  Eropa  untuk  menyesuaikan  diri  dengan peradaban Eropa yang berbasis pada tradisi Yahudi  Kristen  atau  kebudayaan  Eropa dan  identitasnya.  Persepsi  ini  kemudian memunculkan sentimen yang berbau rasisme kebudayaan  dan  agama,  yaitu  Islamofobia. Islamofobia adalah suatu sikap permusuhan dan kebencian terhadap Islam.
Di tahun 1997, the Runnymede Trust , se- buah kelompok think-tank Inggris yang sangat berpengaruh  menerbitkan  sebuah  laporan
dari;http://www.republika.co.id/berita/breaking- news/internasional/10/10/18/140864-angelamerkel- multikultur- alisme-jerman-telah-gagal
10 Angela Merkel, “Multikulturalisme di Jerman Telah Gagal.”
354 ����� ������������ ����� ������������ , Volume 2, Nomor 4, Juli 2015
berjudul “Islamophobia: A Challenge for Us All.” Dalam laporan tersebut disebutkan ada sikap  kebencian  dan  permusuhan  terhadap Islam  karena  itu  masyarakat  Eropa  tidak menyukai semua kelompok Muslim. Fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970 dan sekarang memuncak menjadi fenomena sosial di seluruh negara-negara Eropa. 11
Sikap Islamofobia di Eropa terlihat jelas pada  Partai  British  National  Party  (BNP) di  Inggris,  yang  menggunakan  isu  sebagai kampanye politik. Di Belanda Geert Wilders juga menggunakan cara-cara seperti ini dalam pemilihan anggota parlemen bagi partainya, Party For Freedom (PVV), atau Partij voor de Vrijheid. Begitu pula di negara tetangganya, Belgia dan Swedia juga menampakkan gejala serupa. Demikian pula di Prancis. 12
Akibatnya,  semua  permasalahan  multi- kulturalisme  kembali  lagi  pada  isu  rasial. Rasialisme sendiri masih dapat dirasakan sangat kuat di negara-negara Eropa. Contohnya pemain bola Zinedine Zidane. Ia adalah warga negara Perancis  keturunan  Aljazair.  Ketika  masih kanak-kanak ia sering diejek teman-temannya karena  ia  adalah  seorang  keturunan  Afrika. Dalam situasi seperti ini integrasi sangat sulit untuk diwujudkan, kalaupun  terwujud integrasi yang tercipta merupakan hasil paksaan dan tidak akan bertahan lama. Tetapi bagaimanapun juga para imigran ini telah berjasa banyak dalam kejayaan Perancis. Bisa dilihat dari tim sepak bola nasional Perancis yang 80% pemainnya berkulit hitam dan berwajah Arab. 13
Dalam  sebuah  artikel  diterbitkan  oleh lembaga think-tank Foreign Policy in Focus,
11 www.runnymedetrust.org, 1997.
12 www.runnymedetrust.org, 1997.
13 http://www.parlezfrancais.net/2008/03/ multikulturalisme-la-prancis.html
9  April  2010,  Jeane  Kay  menyebut  perang terhadap terorisme yang dilancarkan AS dan obsesi antiterorisme masyarakat global turut menyumbang  rasa  anti-Islam  di  kalangan masyarakat  Eropa.  Beberapa  kota  di  Eropa turut menjadi sasaran serangan teror, seperti Madrid (2004) dan London (2005), dan baru- baru  ini  terbongkar  plot  serangan  teror  Al- Qaeda ke beberapa kota utama di Eropa. 14
Sikap  kebencian  dan  permusuhan  ter- hadap agama ( Islamophobia ) secara definitif mengalami  perubahan  dari  yang  bersifat biologis  atau  psikologis  menjelma  menjadi anti Islam, yang dikenal dengan istilah rasisme kebudayaan ( cultural racims. ) Menurut  Gabriele  Marraci,  kegagalan multukulturalisme  di  negara-negara  Eropa berakar bukan hanya dilandasi  rasa ketakutan Barat terhadap Islam, tetapi juga  muncul rasa ketakutan terhadap ideologi multikulturalisme itu  sendiri  dengan  segala  konsekuensinya. Masyarakat  Barat  menganggap  kelompok Muslim bukan hanya sebagai ‘orang asing’ ( aliens ), tetapi juga berbahaya, karena itu tidak cocok duduk bersanding dengan tradisi Barat. Muncul  sikap  streotip  dan labelling (cap) yang mengandung kebencian dan permusuhan terhadap  Islam  dan  menyebar  ke  seluruh masyarakat Eropa melalui media massa dan dipolitisir oleh para politisi, yang sebenarnya tidak  mewakili  gambaran  dunia  Islam  dan gaya hidup mereka sebagai ‘orang asing’ bagi nilai-nilai Barat.
Kebencian terhadap Islam, di satu sisi tidak hanya  mendiskreditkan  multikulturalisme, tetapi di sisi lain juga menumbuh-kembangkan tesis Huntington clash of civilizations antara Barat dan Islam. Peradaban Islam dianggap
14 Dahono Fitrianto , “Dilema Multikulturalisme Eropa,” Kompas , 24 Oktober 2010.
M. Amin Nurdin , Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia ....
sebagai musuh dalam selimut bagi peradaban Barat. Isu  ini kemudian menjadi bagian dari isu sentral di abad ke-21, khususnya di negara- negara Barat. 15
Senada dengan di atas, teori Huntington clash of civilizations antara Barat dan Islam juga telah menjadi inspirasi Islamofobia oleh banyak tokoh pemerintah, seperti Donald Rumsfeld, Vladimir, Putin dan Silvio Berlusconi dalam mengambil kebijakan pemerintah. 16
Begitu pula di Amerika Serikat, Islamo- fobia telah berkembang selama bertahun-tahun dan semakin meningkat sejak terjadi peristiwa penyerangan  World  Trade  Center  (WTC), 11 September 2011. Peristiwa penyerangan tersebut telah menimbulkan gelombang anti Muslim  di  berbagai  kota.  Hal  ini  semakin diperburuk dengan pernyataan tokoh Kristen Amerika,  seperti  Pat  Robertson  dan  Jerry Falwell, yang memertanyakan apakah Islam sebagai sebuah agama, dan lalu memberikan cap (label) Nabi Muḥammad sebagai perampok, dan teroris. Bahkan senator Saxby Chambliss menyatakan  agar  polisi  menangkap  setiap Muslim  yang  melewati  perbatasan  negara- negara federal. 17
Di  sini  terlihat  ada  paradoks  terhadap multikulturalisme itu sendiri. Di satu pihak, kelompok minoritas perlu diakomodasi dalam suatu proses integrasi sosial, tetapi di lain pihak ideologi sekularisme Barat berikut lembaga- lembaganya  justru  menjadi  penghambat akomodasi kaum Muslim. Pemerintah Inggris memberlakukan undang-undang pembatasan
15 Gabriele  Marranci,  “Multiculturalism,  Islam and  the  Clash  of  Civilisations  Theory:  Rethinking Islamophobia,” dalam Culture and Religion , Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004, 105.
16 “Islamophobia  in  Britain,” http://www. newstatesman.co.uk/ 2010 17 www.runnymedetrust.org, 1997.
kaum Muslim sebagai kelompok dari the Race Relations Act di tahun 1976, meskipun mereka lahir di negara tersebut. Begitu pula undang- undang  Prancis  yang  melarang  pemakaian cadar/burqa,  yang  dianggap  bertentangan dengan nilai-nilai supremasi dan mainstream Barat. Dalam hal ini, unsur budaya dan agama merupakan  faktor  yang  signifikan  dalam mengembangkan  Islamofobia.  Karena  itu secara langsung atau tidak langsung terjadi pelembagaan Islamofobia di tengah masyarakat Eropa ( institusionalized Islamophobia. ) 18
Dengan  demikian,  jelas  bahwa sebagian  besar  pemerintah  dan  politisi Barat  berkesimpulan  bahwa  masyarakat Muslim yang tinggal di negara-negara Barat dianggap  tidak compatible dengan  nilai- nilai Barat yang berakar pada warisan nilai Yahudi  dan  Kristen.  Bahkan  mereka  juga membahayakan keberlangsungan peradaban Barat.  Citra  kaum  Muslim  yang  penuh dengan kekerasan ( violent ), berbudaya barbar, dan  anti  nilai-nilai  Barat  telah  menjadikan mereka potensial sebagai ancaman terhadap ‘ transnational society.’
Ancaman  tersebut  seperti  digambarkan Oriana Fallaci, wartawati Italia yang sangat berpengaruh,  sebagai  bukan  dalam  bentuk “ the conquest of our territories, but to conquer our souls .” Meski jiwa ( soul ) yang dimaksud bukan dalam arti spiritual soul , tetapi ‘ cultural soul . Yang dimaksud Fallaci ‘ cultural soul ’ adalah superioritas peradaban Barat. 19
Ketakutan-ketakutan Barat itu sebenarnya sudah diprediksi Huntington dengan teorinya
18 www.runnymedetrust.or,. 1997.
19 Gabriele  Marranci,  “Multiculturalism,  Islam and  the  Clash  of  Civilisations  Theory:  Rethinking Islamophobia,” dalam Culture and Religion , Vol. 5, No. 1, 105.
356 ����� ������������ ����� ������������ , Volume 2, Nomor 4, Juli 2015
clash of civilizations antara peradaban Barat dan  peradaban  Islam.  Disadari  atau  tidak, teori  ini  memunyai  efek  politik  dan  sosial. Karena itu teori ini menjadi bibit kemunculan pelembagaan Islamofobia di tengah masyarakat Eropa  ( institusionalized  Islamophobia ), diikuti  diskrimanasi  undang-undang  oleh lembaga-lembaga pemerintah yang sebenarnya ditujukan kepada kelompok Muslim. 20
Di  sini  muncullah  kritik,  bahwa  kega- galan  multikulturalisme  bukanlah  datang dari  kelompok  Muslim,  tetapi  oleh  sikap pemerintah Eropa yang ‘setengah hati’ atau basa-basi  dalam  mengembangkan  konsep multikulturalisme  dalam  tingkat  praktis ( unsustainable. )  Hal  ini  disebabkan  oleh pandangan  prejudis  terhadap  Islam  dalam kerangka hegemonik tradisi Barat.
Hal  ini  terlihat  dari  penggunaan  terma Islamofobia  dalam  penyerangan  simbol- simbol  Islam  dan  praktik  ibadah  oleh  para politisi sebagai komoditi politik untuk menolak multikulturalisme  saat  menjelang  pemilu. Selain itu, faktor krisis ekonomi sejak tahun 2008 yang dialami Barat dan Amerika Serikat akhir-akhir ini juga menjadi alasan tersendiri bagi  penolakan  multikulturalisme.  Faktor ekonomi berkaitan erat dengan semakin tinggi tingkat pengangguran dan kriminalitas, serta semakin meningkat pula sikap anti imgran dan anti Muslim tehadap warga pendatang.
Ibrahim Kalin, cendekiawan Muslim dari Georgetown University, dalam esainya berjudul “Islamophobia dan Batas Multikulturalisme,” mengatakan perdebatan tentang Islam di Eropa merupakan dampak dari kepanikan masyarakat Eropa  terhadap  isu  multikulturalisme.  Isu tersebut mengambinghitamkan perkembangan
20 www.runnymedetrust.org, 1997.
populasi Muslim di seantero Eropa. 21 Jumlah penduduk  Muslim  yang  tinggal  di  negara- negara Barat memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di Amerika Serikat meningkat tajam dalam satu dekade tarakhir. Jumlah umat Muslim di negeri Paman Sam itu mengalahkan jumlah warga Yahudi untuk kali pertama di sebagian  besar  Midwest.  Umat  Muslim  di AS naik menjadi 2,6 juta orang pada 2010, bertambah dua kali lipat lebih dari satu juta orang pada tahun 2000 lalu.
Dengan kejadian tersebut, karenanya dapat dikatakan bahwa tindakan keji, pembunuhan, kekerasan dan terorisme dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa diduga sebelumnya. Peristiwa ini dapat juga mengingatkan pada pem- bunuhan dengan menggunakan gas sirin yang terjadi di Jepang dalam beberapa dekade lalu.
Terorisme di Norwegia dengan sel-sel mereka menyatakan  sangat  anti-multikulturalisme atau  keberagaman.  Bagi  para  fundamentalis Kristen itu, multikulturalisme, di negaranya, memberikan ruang untuk Islamisasi. 22 Kasus terorisme  fundamentalisme  Kristen  di  atas menggambarkan bahwa Eropa saat ini tengah mengalami krisis identitas di mana Islam masuk ke dalam pusaran tersebut. Krisis itu tergambar dari pemboman di Oslo, Norwegia, di mana sang  pelaku,  Anders  Breivik,  mengatakan pemboman yang dilakukan merupakan usaha untuk meredam perkembangan populasi Muslim sekaligus dukungan terhadap partai sayap kanan Eropa yang anti imigran.

## Simpulan
Multikulturalisme  sebagai  fenomena dunia modern adalah sebuah model alternatif
21 Republika , 27 Juli 2011.
22 “Pluralisme di Eropa Terancam,” dalam harian Haluan , 29 Juli 2011.
M. Amin Nurdin , Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia ....
di dalam membangun Negara dan mengelola kemajemukan masyarakat. Multikulturalisme menekankan betapa pentingnya memelihara pluralisme  budaya  dan  memertahankan warisan  budaya,  termasuk  agama.  Dalam perkembangannya, sejarah multikuturalisme bukan  lagi  hanya  sebatas  toleransi,  tetapi meningkat  pada  dimensi  keadilan  sosial seluruh masyarakat tanpa memerdulikan latar belakang ras, budaya, etnis, dan agama.
Penjelasan di atas menggambarkan bahwa respon  pemerintah    dan  masyarakat  Barat terhadap multikulturalisme telah memengaruhi way  of  life mereka  sehingga  membentuk masyarakat baru yang toleran dan menghargai khazanah budaya berbagai lapisan masyarakat, seperti terlihat di dalam keberadaan komunitas Islam  Australia  yang  mendapatkan  ruang bagi  proses  pengembangan  komunitas  itu sendiri.  Implikasi  multikulturalisme  secara demonstratif telah memunculkan kesetaraan sosial tanpa mengenal latar belakang sosial, budaya, etnik, dan agama sebagai bagian cita- cita nilai demokrasi yang bersifat universal.
Namun  dalam  perjalanan  sejarah  mul- tikulturalisme dan eskalasi sosial politik dan ekonomi dunia, muncul ketakutan di dalam masyarakat Eropa bahwa masyarakat pendatang (imigran),  khususnya  ditujukan  kepada kelompok Muslim, tidak bisa menyesuaikan diri dengan tradisi Barat yang berlandaskan pada agama Yahudi dan Kristen. Kelompok ini dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan superioritas peradaban Barat. Ketakutan tersebut berkembang lebih lanjut dengan pernyataan sebagian  besar  pemerintah  dan  masyarakat bahwa multikulturalisme telah gagal sehingga muncul kembali kepada ide lama yang bersifat monokultural,  yaitu  ideologi  assimilasi. Dapat  dikatakan  gagasan  ini  merupakan
suatu kepanikan masyarakat Eropa sekaligus merupakan setback dalam pengelolaan sebuah masyarakat yang multikultural.
Kegagalam  multikulturalisme  di  Barat pada  dasarnya  berakar  pada  ketakutan masyarakat Barat bukan hanya kepada Islam, melainkan  juga  terhadap  multikulturalisme itu  sendiri.  Islam  dianggap  sebagai  tan- tangan  terhadap  peradaban  Barat  dan multikulturalisme merupakan medium tercipta transnational culture , yang lambat laun akan menggerogoti  nilai-nilai  demokrasi  liberal yang sekularistik.
Dampak  ketakutan  terhadap  Islam ini  melahirkan  sikap  mental  yang  bersifat Islamofobia. Sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam menyebar ke seantero Eropa melalui dukungan media massa dan politisi. Islam dan kelompok Muslim dianggap sebagai ‘orang asing’ ( aliens ), barbar, anti demokrasi, diskriminasi gender, dan lain sebagainya.
Pelembagaan Islamofobia ( isntitutionalized Islamophobia ) itu tampak dalam pembuatan undang-undang  yang  bersifat  diskriminatif terhadap kaum Muslim. Kelompok Muslim dianggap sebagai ‘orang asing’ dan karena itu diperlakukan tidak sesuai dengan falsafah dari ideologi multikulturalisme. Perlakuan dalam bentuk  relasi  sosial  dan  pelarangan  cadar/ burqa serta pelarangan pembangunan menara mesjid merupakan bagian dari pelembagaan Islamofobia tersebut.
Ada  beberapa  faktor  lain  penyebab kegagalam  multikulturalisme  di  Eropa, antara lain karena kegagalan negara Barat itu sendiri untuk tidak mengembangkan konsep tersebut dalam kehidupan yang praktis. Hal ini memunculkan persepsi bahwa sebenarnya penerapan  ideologi  tersebut  sekadar  ‘basa- basi’  bagi  kelompok  minoritas.  Sikap  ini
358 ����� ������������ ����� ������������ , Volume 2, Nomor 4, Juli 2015
tampak  dalam  bentuk  diskriminatif  atas previlege (keistimewaan) terhadap masyarakat yang berdasarkan kulit dan agama.

## Acuan Pustaka
Abbas,  Tahir, Religion,  Radicalism  and  Multi- culturalism:  Indonesia  and  UK  Experience . International Seminar Paper, Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, Jakarta, 2006. Advisory Council on Multicultural Affairs, Towards a National Agenda for a  multicultural Australia: A  Discussion  Paper .  Commonwealth  of Australia, Canberra, 1988
Ata, Wade Abe (ed.), Religion and Ethnic Identity: An  Australian  Study .  Melbourne,  Victoria: Spectrum Publication Pty Ltd., 1988
Australian  Council  on  Population  and  Ethnic Affairs, Multiculturalism for all Australians:
Our Developing Nationhood . Commonwealth of Australia,   Canberra, 1982.
Azra, Azyumardi, Indonesia, Islam, and Democracy: Dinamics  in  a  Global  Context .  International Centre for Islam and Pluralism, Jakarta, 2006.
-------, “Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia,” dalam Kongres Budaya  Indonesia,  yang  diadakan  oleh Menbudpar RI. Diakses dari www.kongresbud. budpar.go.id, Desember 2006.
Bainbridge,  Sims  William, The  Sociology  of Religious Movements .  New York: Routledge,
1997.
Barth, Frederick, Kelompok Etnik dan Batasannya , alihbahasa Nining I. Soesilo. Jakarta: UI-Press, 1988.
Baubock,  Reiner  et  all  (eds.), The  Challenge  of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration . Avebury, Vermont, 1996. Habel, Norman C. (ed.), Religion and Multiculturalism in Australia . Adelaide: Australian Association for the Study of Religious (AARS), 1992. Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.), Muslim in the West . London: Oxford University Press, 2002.
Humphrey, Michael, “Is this a Mosque-Free Zone? Islam  and  State  in  Australia,” Migration Monitor , Vol. 12,
-------,  “An  Australian  Islam?  Religion  in  the Multicultural  City,”  dalam  Abdullah  Saeed and  Shahram  Akbarzadeh,  (ed.), Muslim Communities  in  Australia .  Sydney:  UNSW Press, 2003.
John, H, Anthony and Saeed, Abdullah, “Muslims in Australia,” dalam Muslim   Minorities in the West: Visible and Invisible . Yvonne Yazbeck Haddad  &  Jane  I.  Smith  (ed.)  New  York: Altamira Press, 2002
Kalin,  Ibrahim,  “Islamophobia  and  the  Limits  of Multiculturalism,” dalam John L. Esposito and Ibrahim Kalin (ed.), The Challenge of Pluralism in the 21st Century: Islamphobia . New York: Oxford University Press, 2011.
Marranci, Marranci, “Multiculturalism: Islam and the Class of Civilisations Theory—Rethinking Islamophobia,”  dalam Culture  and  Religion , Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004.
Moqdood,  Tariq, Multiculturalism:  Themes  for Twenty Centuries Series . London: Polity Press, 2007,
Parekh,  Bhikhu, Rethinking  Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory .
Saeed, Abdullah, Muslim Australians: Their Beliefs, Practices  and  Institutions ,  Departement  of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs and Australian Multicultural Foundation in Assotiation with The University of Melbourne, 2004.
Suparlan, Parsudi, “Kemajemukan Amerika:  Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme.” Jurnal Studi Amerika , vol.5 Agustus, 1999. -------, “Menuju  Masyarakat  Indonesia  Yang Multikultural ,” Simposium Internasional Bali imposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia , Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
Vasta, Ellie, “Multiculturalism and Ethnic Identity: The  Relationship  between  Racims  and Resistance”,  in Australian and New Zealand Journal of Sociology ,  Vol. 29, No. 2, August 1993.
Yin, Robert K., Case Study Research Design and Methods . London: Sage Publications, Beverly Hills, 1985.