## PENDAHULUAN
Kesulitan menghapuskan kemiskinan di pedesaan telah mendorong pemerintah di berbagai negara berkembang untuk mencari berbagai upaya yang efektif, baik dengan pendekatan- pendekatan dari atas ( top-down ) maupun dari bawah ( bottom- up ) termasuk di dalamnya pendekatan pembangunan desa terpadu. Pada umumnya, pembangunan ekonomi dengan menekan upaya-upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional setinggi-tingginya telah banyak menunjukkan keberhasilan dalam skala makro. Namun, pada saat yang bersamaan biasanya telah terjadi peningkatan dalam distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, yang berarti meningkatnya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Gambaran mengenai kemiskinan dan pembangunan di pedesaan, khususnya di wilayah pesisir, dapat ditelusuri pada banyak kajian seperti Mubyarto dan Dove (1984), Saksono (2005), Salagrama (2006), Hamzah et al. (2008), Ferse et al. (2012) dan Yuliadi (2013).
Salah satu masalah yang paling sulit dalam pengelolaan sumberdaya di pedesaan adalah terkait faktor-faktor kelembagaan. Kelompok sebagai sebuah bentuk pengorganisasian masyarakat maupun tata aturan yang disepakati bersama, menurut Bunch (1991) penting, karena tiga hal berikut. Pertama , banyak masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh sebuah institusi yang dibentuk bersama. Kedua , kelompok dapat memberi kelanggengan untuk terus menerus mengembangkan usaha para anggota kelompok. Ketiga , kelompok dapat mengorganisasi komunitas untuk dapat bersaing dengan pihak luar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho (1996) yang menyatakan bahwa seringkali individu apabila secara langsung berhadapan dengan lembaga makro yang berhubungan dengan kehidupan publik maka dia cenderung merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, peran kelompok sangat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha berbasis masyarakat.
Menyadari bahwa manusia hidup tidak lepas dari kehidupan bekelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar,

## PERAN KELOMPOK NELAYAN DALAM PERKEMBANGAN PERIKANAN DI PANTAI SADENG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## Role of Fisher Group in The Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency
Andhika Rakhmanda *) , Suadi, dan Supardjo Supardi Djasmani
Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
*) Email: andhika.rakhmanda@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to understand the role of a fisher group as learning class, cooperation media, production units, and business units in the development of fisheries in Sadeng Coast. The survey was conducted in March-June 2014. Selected fisher group was Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo, as the main group of fisher in Sadeng. Responden with amount of 30 fishers were taken randomly as the samples. The research results showed that fisher group has been performing its good role as learning class and cooperation media, less role as a production units, and lack of role as a bussines unit. The existence of fisher group raises knowledge-skills, access to productive resources, and information related to capital, market, technology and network to its members, and finally triger positive impact on the rising of fisheries productivity. New goverment initiative on the promotion of collective-based business (Kelompok Usaha Bersama or KUB) through its program so-called Fisheries for Rural Business Development Program (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan or PUMP) lead fisher group, Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo, informally act as the coordinator group. This research also showed that the ability of fishers to organized theirself at a certain level indicate the independence and self-supported of fisher community. Thus, the fisher group can be reference model of rural development, especially coastal area.
Keywords: Fisher, Group, Gunungkidul, Rural Development

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelompok nelayan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi dan unit usaha serta mempelajari perkembangan dan pengaruh kelompok nelayan dalam perkembangan perikanan di Pantai Sadeng. Penelitian dilaksanakan pada Maret – Juni 2014 dengan menggunakan metode survei. Penentuan kelompok nelayan dilakukan secara purposive yaitu Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo sebagai kelompok induk nelayan di Pantai Sadeng. Jumlah sampel sebanyak 30 orang responden yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan secara umum kelompok nelayan telah menjalankan perannya sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama dengan baik, sebagai unit produksi dengan cukup baik, dan sebagai unit usaha dinilai kurang baik. Keberadaan kelompok berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan-keterampilan, akses terhadap sumber-sumber produktif dan informasi terkait dengan modal, pasar, teknologi ataupun jaringan bagi anggota, yang kemudian berdampak positif terhadap produktivitas usaha perikanan. Tumbuhnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) akibat adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) menyebabkan Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo secara informal berperan sebagai kelompok induk. Peran kelompok nelayan yang utama saat ini adalah sebagai rukun nelayan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan nelayan mengorganisasikan diri pada taraf tertentu menunjukkan karakter kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan. Dengan demikian, kelompok nelayan dapat menjadi refrensi model pembangunan di pedesaan, khususnya pada wilayah pesisir.
Kata kunci: Nelayan, Kelompok, Gunungkidul, Pembangunan Pedesaan
dalam proses pembangunan dewasa ini, kelompok banyak digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan pembangunan, mulai dari Bimas/Inmas, Insus, Supra Insus di era Orde Baru; hingga di era reformasi terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP), dan lain-lain. Berkembangnya kelompok tani dan nelayan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tidak lepas dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden yang berkaitan dengan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani-nelayan.
Daya tarik ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan serta permasalahan keterbatasan sumberdaya di darat telah memicu komunitas pesisir di selatan Jawa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk terjun ke laut. Terlebih dengan minimnya ketersediaan dan akses sumberdaya di darat di beberapa daerah seperti Gunungkidul membuat laut/ pantai, sebagai sumberdaya kepemilikan bersama, potensial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sejak diintroduksi pada awal tahun 1980-an, usaha perikanan mulai berkembang di beberapa wilayah DIY, khususnya Kabupaten Gunungkidul yang ditandai dengan dibangunnya pelabuhan perikanan Sadeng-Gunungkidul pada tahun 1992. Namun demikian, dalam perkembangannya pelabuhan ini dibelit dengan permasalahan aksesibilitas, fasilitas pendukung, ketidaksepadanan teknologi, dan keterbatasan budaya masyarakat sehingga menjadikan Sadeng sarat akan pasang surut dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan (Suadi 2012).
Menghadapi perubahan ini, keberadaan kelompok nelayan terus tumbuh sebagai respon terhadap perubahan sosial dan teknologi penangkapan ikan yang ada. Fenomena keberadaan kelompok nelayan yang tumbuh seiring dengan berkembanganya kegiatan perikanan tangkap terjadi pula di beberapa pantai lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini bermaksud untuk mengisi ruang yang masih longgar dalam belantara penelitian sosial pada komunitas nelayan. Kajian mengenai aspek kelembagaan pada komunitas nelayan telah banyak dilakukan diantaranya Syamsurizal (1999) dan Koenoe (2011). Namun demikian, kajian mengenai peran kelompok nelayan yang berbasis pada penyuluhan kelompok tani-nelayan masih jarang dilakukan. Sistem penyuluhan kelompok tani-nelayan yang dirumuskan melalui Undang- Undang Nomor 16 tahun 2006 mewakili proses “pembangunan” yang dikehendaki pemerintah. Bagaimana masyarakat, dalam kasus ini kelompok nelayan, yang biasanya hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan, merespon pembangunan itu sendiri menarik untuk dikaji lebih dalam.
Melalui berbagai deskripsi di atas, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama , apakah kelompok nelayan berperan penting dalam perkembangan perikanan di Pantai Sadeng? Jika itu terjadi, bagaimana peranannya? Apakah peran yang dilakukan sudah sesuai dengan peranan kelompok yang dirumuskan pemerintah melalui sistem penyuluhan berbasis kelompok pada UU No. 16 tahun 2006, yakni sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi, dan unit usaha?; Kedua , bagaimana
Gambar 1. Skema kerangka berpikir penelitian
kelompok nelayan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan perikanan di Pantai Sadeng? Kemudian, apa pengaruh kelompok bagi masyarakat nelayan dan kegiatan perikanan di Pantai Sadeng?  Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelompok nelayan sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi, dan unit usaha di Pantai Sadeng; serta mempelajari perkembangan dan pengaruh kelompok nelayan dalam perkembangan perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul. Jika adanya kelompok nelayan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat, maka kelompok nelayan dapat menjadi refrensi model pembangunan di pedesaan khususnya pada wilayah pesisir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada Maret – Juni 2014 dengan menggunakan metode penelitian survei. Desain penelitian dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti. Penentuan kelompok nelayan dilakukan secara purposive yaitu Kelompok Nelayan Tangkap Mina Raharjo sebagai kelompok induk. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang nelayan yang dipilih secara acak dari total populasi 321 nelayan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul.
Peran kelompok dan keberdayaan nelayan dianalisis secara deskriptif. Skala Likert digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat peran kolomok dan keberdayaan nelayan (Walgito 2003). Dalam konteks penelitian ini, semakin tinggi skor yang diperoleh oleh seseorang, semakin menunjukkan sikap yang pro terhadap peran yang dilakukan kelompok dan manfaat yang dirasakan dalam variabel yang dianalisis, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, keseluruhan skor pada setiap pilihan jawaban diolah kedalam tabel frekuensi (Singarimbun dan Effendie 2008).

## PERAN KELOMPOK NELAYAN: SEBUAH KONSEP

## Kelompok Nelayan
Kelompok memiliki ciri diantaranya terdiri dari dua orang atau lebih, terdapat interaksi diantara anggotanya, memiliki tujuan, dan merupakan satu kesatuan, yang berarti memiliki struktur serta pola hubungan diantara anggotanya dalam mencapai tujuan. Terbentuknya kelompok, baik formal maupun informal dilatari oleh berbagai alasan, diantaranya kebutuhan, kedekatan ( proximity ), ketertarikan, tujuan, dan ekonomi (Hariadi 2011). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terbentuknya kelompok nelayan di dorong oleh kesamaan latar belakang sosial-ekonomi sebagai nelayan.
Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang khas dibanding masyarakat agraris dilihat dari karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Laut cenderung memiliki sifat yang tidak terkontrol, sehingga pengelolaannya banyak menuai risiko ketidakpastian. (Satria 2015) Dengan demikian, kelompok nelayan adalah manifestasi dari kesadaran kolektif tentang identitas komunitas yang  tergantung dari kegiatan ekonomi perikanan tangkap di wilayah tersebut. Kesadaran kolektif ini sering kali diperteguh dengan kesamaan latar belakang kehidupan, sikap hidup, perasaan senasib dan sistem nilai yang dianut, sehingga mendorong hampir keseluruhan anggota komunitas nelayan merespon berbagai perubahan program pembangunan dan tekanan-tekanan lain (seperti ketidakpastian hasil tangkapan, jeratan tengkulak, hutang piutang, dan lain- lain) melalui pembentukan kelembagaan atau kelompok. Penelitian Koenoe (2011) di Kecamatan Tobelo Halmahera
Utara misalnya, menunjukkan bahwa peranan kelompok nelayan tidak hanya sebagai kelompok melaut saja tetapi juga berperan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat nelayan, walaupun baru di tingkat kelompok saja.
Sementara Syamsurizal (1999) di Kabupaten Bengkalis, Riau, menemukan bahwa hubungan yang terjadi dalam kelembagaan tauke (bakul) dengan nelayan dapat dikatakan saling menguntungkan dan ketergantungan bagi kedua belah pihak. Penelitian – penelitian tersebut menggambarkan bahwa kelompok nelayan atau kelembagaan nelayan dalam bentuk lain berperan tidak hanya sebagai kelompok dalam melakukan kegiatan penangkapan, melainkan juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan nelayan.

## Peran Kelompok Nelayan
Kajian mengenai peran kelompok nelayan yang berbasis pada sistem penyuluhan kelompok tani-nelayan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini ‘meminjam’ konsep peran kelompok yang digunakan untuk mengkaji peranan kelompok  pada  masyarakat  agraris,  dengan  modifikasi  dalam beberapa hal.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273 tahun 2007, kelompok tani berperan dan berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi dari usaha tani, dan wahana kerjasama antara anggota kelompok. Apabila ketiga fungsi tersebut sudah berjalan, maka kelompok diarahkan untuk menjadi unit usaha. Demikian pula dalam sistem penyuluhan di Indonesia, UU No. 16 tahun 2006 menjelaskan bahwa kelembagaan pelaku utama mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
Hariadi (2011) menyatakan bahwa kelompok tani dapat diklasifikasikan sebagai kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Namun, berbeda halnya dengan kelompok tani, kriteria kemampuan kelompok di perikanan berdasarkan PP No. 62 tahun 2014 hanya dibedakan dengan tiga kelas saja, yakni kelompok kelas pemula, madya, dan utama. Kelas kemampuan kelompok ini dinilai dari kebijakan atau kegiatan yang ada di dalam kelompok.
Meninjau pembangunan pedesaan yang terjadi di pesisir DIY dalam beberapa dekade ini, peran pemerintah daerah sangat dominan dalam mengakselerasi perkembangan kegiatan perikanan dan kelautan di DIY ( goverment  led-fisheries development ) (Suadi 2012). Menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat perkembangan kegiatan perikanan dan kelautan tersebut, kelompok nelayan tumbuh sebagai respon terhadap perubahan sosial dan kegiatan perikanan yang ada.
Secara umum pengelolaan usaha perikanan dilakukan oleh berbagai kelembagaan perikanan yang terdiri dari negara, korporasi atau perusahaan, kelompok, dan individu. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian terletak pada kelompok nelayan. Penelitian ini mencoba mencari tahu peran yang dilakukan kelompok nelayan dengan menggunakan indikator peran kelompok yang dirancang pemerintah melalui pedoman penyuluhan kelompok tani-nelayan. Bagaimana kelompok nelayan dapat tumbuh ditengah-tengah perkembangan usaha perikanan di Pantai Sadeng juga perlu ditelusuri. Selain itu, pengaruh kelompok nelayan terhadap masyarakat perlu dikaji utamanya berkaitan dengan tingkat keberdayaan anggota. Secara keseluruhan kerangka pemikiran tersebut digambarkan pada Gambar 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kabupaten Gunungkidul: Dilema Pemanfaatan Sumberdaya
Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1 . Berdasarkan Typology Klassen atau laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi dalam pembentukan PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi pada Tabel 1, Kabupaten Gunungkidul tergolong ke dalam kategori daerah tertinggal dalam konteks pembangunan ekonomi DIY mengingat potensi ekonominya yang relatif rendah dan minimnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Yuliadi 2013).
Laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul yang rendah menyebabkan wilayah ini kurang berkembang disebabkan lahan marginal yang dimiliki (Rahayu 2008). Kabupaten Gunungkidul memiliki daerah yang kurang subur, dengan sebagian besar lahan pertaniannya terdiri atas sawah-sawah tadah hujan. Dari seluruh lahan pertanian seluas 7.865 hektar, 70%-nya adalah sawah tadah hujan, sehingga hanya 30% yang berpengairan teknis, setengah teknis, dan pengairan sederhana. Hal ini dikarenakan wilayahnya merupakan daerah beriklim tropis, dengan topografi yang didominasi dengan kawasan perbukitan Karst.
Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Walaupun daerahnya kering, namun penduduknya relatif padat 2 . Kabupaten Gunungkidul memiliki penduduk sebesar 680.406 jiwa dengan luas wilayah 1.485,36 km 2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah DIY, sehingga kepadatan penduduknya berkisar 458 jiwa/km 2 (BPS, 2013). Hal ini menjadi suatu dilema, mengingat banyaknya penduduk harus berhadapan dengan minimnya akses dalam memanfaatkan sumberdaya alam (di darat).
Kondisi demikian menjadikan laut sebagai daya tarik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wilayah pantai yang cukup panjang dan dengan potensi perikanan laut yang besar, menjadikan perikanan mata pencaharian yang sangat penting bagi sebagian penduduknya (DKP Kabupaten Gunungkidul
1. Perbandingan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten di DIY berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2015) adalah sebagai berikut: Kabupaten Gunungikidul memiliki tingkat kemiskinan sebesar 22,1% dengan jumlah penduduk miskin 148.683 jiwa; diikuti Kabupaten Bantul dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,1% dan jumlah penduduk miskin 146.489 jiwa; Kabupaten Sleman dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,7 % dan jumlah penduduk miskin sebanyak 116.634 jiwa; dan Kota Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,7 % dan jumlah penduduk miskin sebanyak 37.823 jiwa. (www.tn2kp.go.id).
2.  Berdasarkan  Perpu  No.  56  tahun  1960,  kepadatan  geografis  di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut: 1) 0-50 jiwa/km 2 termasuk tidak padat; 2) 51-250 jiwa/km 2 termasuk kurang padat; 3) 251-400 jiwa/km 2 termasuk cukup padat; 4) > 400 jiwa/km 2 termasuk sangat padat.
2013; Nitimulyo et al . 2000) 3 . Hal ini mendorong masyarakat Gunungkidul untuk memanfaatkan hasil laut yang secara empiris terlihat dari meningkatnya jumlah nelayan dari tahun ke tahun pada Gambar 2.
Dari sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Gunungkidul, terdapat enam kecamatan yang terdiri atas 19 desa yang memiliki daerah pantai/pesisir. Diantara 19 desa pantai tersebut, Desa Pucung dan Songbanyu di pesisir Sadeng Kecamatan Girisubo merupakan akar terbentuknya desa nelayan di Kabupaten Gunungkidul. Desa pantai perkampungan nelayan inilah yang menjadi pusat perhatian penelitian ini.

## Asal-Usul Desa Nelayan dan Perkembangan Perikanan di Pesisir Sadeng
Pantai Sadeng secara administratif terletak di Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo. Meskipun demikian, kawasan pantai yang merupakan pantai paling timur di Kabupaten Gunungkidul ini sebenarnya terbelah ke dalam dua desa, yakni Songbanyu dan Pucung. Kedua desa ini menjadi sentra pemukiman nelayan yang melaut dari Pelabuhan Sadeng. Meskipun terdapat juga nelayan yang berasal dari Desa Tileng, umumnya nelayan memilih pemukiman yang dekat dengan dermaga agar mudah mengawasi kapal mereka.
Kawasan Pantai Sadeng mulai dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan tangkap pada tahun 1983. Pada awal tahun delapan puluhan Dinas Perikanan DIY mengadakan demonstrasi penangkapan ikan di Pantai Baron. Ternyata perahu penangkapan tersebut dapat berhasil keluar masuk ke laut dengan aman dan mendapatkan hasil tangkap yang banyak. Hal ini mematahkan mitos selama ini yang menganggap “laut selatan” tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan dan mendarat dengan aman. Usaha ini dimaksudkan untuk memperkenalkan alternatif mata pencaharian baru sebagai nelayan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir Gunungkidul dan beberapa pantai di DIY, seperti Samas Bantul dan Pasir Mendit Kulon Progo (Suadi 2002).
3. Kabupaten Gunungkidul merupakan sentra produksi perikanan tangkap untuk DIY. Panjang pesisir Gunungkidul sekitar 70 km atau  63,63%  dari  panjang  pesisir  DIY;  lihat  Profil  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul (2013). Sementara potensi perikanan lepas pantai selatan Pulau Jawa sebesar 319.200 ton dan Samudera Hindia sebesar 905.350 ton dan baru dimanfaatkan sebesar 0,38 % (untuk Selatan Pulau Jawa); lihat Nitimulyo et al. (2000). Melihat potensi kelautan Kabupaten Gunungkidul yang besar, Pembangunan perikanan di Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada “paradigma laut sebagai halaman depan Kabupaten Gunungkidul.”
97 |  Rakhmana Andhika. et. al . Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul

## Tabel 1. Perkembangan ekonomi daerah DIY berdasarkan
Typology Klassen
Kriteria Daerah Daerah Maju Berkembang Cepat Kota Yogyakarta Daerah Berkembang Cepat Kabupaten Bantul Daerah Potensial Kabupaten Sleman Daerah Tertinggal Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo Sumber: DIY dalam angka 2007-2011 (Yuliadi 2013) Sumber: DKP Kabupaten Gunungkidul 2013 Gambar 2. Jumlah nelayan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2008-2012.
Metode pengenalan yang dilakukan selain demonstrasi penangkapan adalah pelatihan keterampilan penangkapan serta mendatangkan nelayan andon dari Cilacap, Jawa Tengah sebagai percontohan dan tempat magang nelayan setempat. Cara pelatihan yang dikembangkan adalah pengenalan alat tangkap, cara pengoperasian dan praktek langsung dalam operasi penangkapan di laut bersama nelayan Cilacap.
Pengenalan usaha penangkapan ini pada mulanya kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Hanya beberapa orang saja yang tertarik menjadi nelayan. Proses perkembangan dan penyebaran usaha perikanan pun berjalan lambat. Untuk mempercepat perkembangannya, pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan memberikan bantuan berupa sarana penangkapan dan pembangunan beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sebuah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tetapi usaha ini masih belum banyak menarik minat masyarakat.
Setelah berjalan beberapa lama, sekitar tahun 1995 baru terjadi perkembangan nelayan yang cukup cepat. Mula-mula masyarakat pesisir hanya menangkap ikan atau melaut sebagai nelayan pada waktu musim kemarau yang mana masyarakat tidak dapat mengusahakan sawah dan ladangnya. Setelah masyarakat merasakan hasil tangkapnya lebih baik, masyarakat tetap berusaha sebagai nelayan walaupun musim penghujan sudah tiba, yang mana sawah dan ladangnya siap diolah lagi. Untuk menggarap sawahnya para nelayan mengupah orang lain untuk mengerjakannya. Di sisi lain, sebagian masyarakat pesisir juga ada yang tetap bertahan sebagai petani dan memelihara ternaknya.
Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan pada jumlah armada penangkapan dan nelayan di PPP Sadeng yang kemudian mempengaruhi peningkatan produksi dan produktivitas armada maupun nelayan dalam sepuluh tahun terakhir.
Mayoritas nelayan lokal di Pantai Sadeng adalah peralihan dari petani menjadi nelayan. Proses peralihan ini tidak terlepas dari bantuan nelayan pendatang yang menjadi guru bagi masyarakat lokal pada fase awal perkembangan perikanan di Pantai Sadeng. Petani yang awalnya hanya membantu menjadi buruh pendorong kapal mulai ikut melaut hingga menjadi nelayan lokal generasi pertama di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Perubahan mata pencaharian masyarakat dari petani ke nelayan
ini menimbulkan perubahan sosial, ekonomi, budaya serta kelembagaan dalam masyarakat di dua desa pantai yakni Songbanyu dan Pucung. Perubahan ini telah menimbulkan lapisan masyarakat baru dalam masyarakat pesisir Sadeng, baik sebagai nelayan penuh maupun nelayan sambilan (nelayan- petani).

## Profil Kelompok Nelayan
Pembentukan kelompok nelayan di Pantai Sadeng sangat terkait dengan sejarah perkembangan perikanan di Pantai Sadeng. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelompok nelayan yang berdiri sejak tahun 1986, pada tahun tersebut usaha perikanan di Pantai Sadeng masih dalam tahapan inisiasi yang ditandai dengan kedatangan nelayan dari Gombong Kebumen. Berkembangnya usaha perikanan dalam hal ini penangkapan, membuat petani beralih profesi menjadi nelayan dan membentuk kelompok sebagai wadah yang digunakan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Pada tahun 1991 kelompok nelayan di Pantai Sadeng diresmikan menjadi kelompok Mina Raharjo seiring dengan dimulainya pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang kini menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng.

## Keorganisasian Kelompok
Kelompok Nelayan Mina Raharjo merupakan kelompok induk yang dibentuk dan dikelola oleh para nelayan Sadeng. Pada awalnya kelompok ini dibentuk sebagai wadah untuk berkumpul dalam menanggulangi masalah dan kebutuhan diantara nelayan. Namun, seiring berkembangnya kelompok dan usaha perikanan, tujuan kelompok antara lain juga sebagai fasilitator ketika masyarakat nelayan harus berhadapan dengan pihak luar seperti pemerintah.
Semua pengurus kelompok berasal dari anggota Kelompok Nelayan Mina Raharjo saja. Dalam struktur organisasi kelompok, ketua kelompok nelayan bertugas diantaranya, yaitu: 1) mengordinasikan setiap pertemuan kelompok serta menampung semua pendapat dan aspirasi dari anggota; 2) mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk kemajuan kelompok. Sekretaris berfungsi sebagai pencatatan administrasi seperti pendataan nelayan dan kegiatan surat menyurat. Bendahara memiliki tugas pokok mencatat pemasukan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan kegiatan kelompok nelayan, baik mengelola dana sosial 4 kelompok maupun dana 4. Dana sosial kelompok merupakan dana yang digunakan untuk membantu nelayan yang mengalami masalah atau kecelakaan, misalnya terdapat kapal nelayan yang rusak atau hilang, proses pencarian dan pengangkutan kapal tersebut menggunakan dana sosial kelompok. Mekanisme iurannya berupa tarikan setiap kali nelayan anggota melakukan pendaratan dan pelelangan. Iuran berkisar antara Rp
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 94-104 |  98
Tabel 2. Perkembangan Kapal di Pantai Sadeng tahun 2004-
2013 No. Tahun Produksi (ton) Kapal (unit) Produktivitas Kapal (ton) 1 2004 95,24 54,00 1,76 2 2005 232,57 72,00 3,23 3 2006 258,20 77,00 3,35 4 2007 1.215,48 106,00 11,47 5 2008 732,12 74,00 9,89 6 2009 1.639,00 107,00 15,32 7 2010 1.459,94 98,00 14,90 8 2011 961,17 103,00 9,33 9 2012 993,46 114,00 8,71 10 2013 914,49 112,00 8,17 Jumlah 8.501,67 917,00 86,13 Rata-rata 850,17 91,70 8,61 Sumber: Laporan Tahunan PPP Sadeng 2004-2013 (2014) Tabel 3. Perkembangan Nelayan di Pantai Sadeng Tahun 2005- 2010 No. Tahun Produksi (ton) Nelayan (orang) Produktivitas Nelayan (ton) 1 2005 232,57 281,00 0,83 2 2006 258,20 285,00 0,91 3 2007 1.215,48 450,00 2,70 4 2008 732,12 400,00 1,83 5 2009 1.639,00 375,00 4,37 6 2010 1.459,94 402,00 3,63 Jumlah 5.537,31 2193,00 14,27 Rata-rata 922,88 365,50 2,38 Sumber: Laporan Tahunan PPP Sadeng 2005-2010 (2014)
sedekah laut 5 . Kelompok juga memiliki seksi-seksi dengan tugas bervariasi.
Anggota Kelompok Nelayan Mina Raharjo adalah seluruh nelayan yang mencari nafkah di Pantai Sadeng. Wilayah kerja Kelompok Nelayan Mina Raharjo awal mulanya hanya sebatas Desa Songbanyu dan Pucung, namun semakin berkembangnya kegiatan penangkapan, anggota kelompok kini tidak hanya berasal dari kedua desa tersebut melainkan juga desa tetangga seperti Tileng. Pola perekrutan dari kelompok Mina Raharjo sukarela dan syarat yang diberikan kepada calon anggota baru cukup dengan memberikan fotokopi identitas. Hampir seluruh masyarakat nelayan di Pantai Sadeng menjadi anggota kelompok Mina Raharjo, termasuk nelayan andon. Saat ini jumlah nelayan yang tercatat sebagai anggota Kelompok Nelayan Mina Raharjo berjumlah 321 orang.

## Profil Responden
Rata-rata usia responden nelayan anggota Kelompok Nelayan Mina Raharjo dalam penelitian ini adalah 41,67 tahun. Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 40 – 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan pada daerah penelitian masih pada rentang usia produktif dalam bekerja sehingga nelayan di daerah penelitian masih memiliki semangat kerja yang tinggi guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga nelayan.
Dari segi pendidikan, sebagian besar (53,33%) responden dalam penelitian ini merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) yang membuat nelayan terkadang kesulitan untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru karena rendahnya tingkat pendidikan formal yang mereka terima.
5.000,00 hingga Rp 50.000,00 tergantung ukuran kapal, jumlah trip dan nilai penjualan.
5. Dana sedekah laut merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan ritual sedekah laut yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharam atau 1 Suro. Setiap kapal dibebankan Rp 500.000,00 setiap tahunnya. Mekanisme penarikannya, setiap kapal ikan melakukan bongkar muat dan pelelangan ditarik Rp 50.000,00 jika kapal tersebut memperoleh banyak hasil tangkapan. Jika hasil tangkapannya sedikit jumlah iurannya menyesuaikan. Kalau akumulasi akhir tahun kurang dari Rp 500.000,00 maka pemilik kapal ataupun juragan wajib menutupi kekurangannya kepada kelompok atau dikembalikan jika nilai berlebih.
Berbeda dengan nelayan di daerah pesisir lainnya, masyarakat nelayan Sadeng tidak mewarisi pekerjaan nelayan dari orang tuanya. Sebagian besar pekerjaan orang tua responden adalah petani (Tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Pantai Sadeng adalah nelayan baru, hanya sebagian kecil (33,33%) yang merupakan nelayan generasi kedua ataupun nelayan pendatang. Artinya, mayoritas nelayan tidak mendapatkan pengetahuan melaut dari orang tuanya. Mereka harus belajar melaut secara mandiri. Oleh karena itu, ditengah tingkat pendidikan yang rendah, keberadaan kelompok nelayan menjadi sangat penting untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan penangkapan dan kenelayanan.
Sebagian anggota kelompok nelayan memiliki pekerjaan sampingan seperti petani, pedagang, karyawan, takmir masjid, servis kapal, tim search and rescue (SAR), dan sebagainya. Hampir seluruh anggota Kelompok Nelayan Mina Raharjo telah menjadi anggota lebih dari 10 tahun (Tabel 7). Ada beberapa alasan ketertarikan nelayan untuk bergabung menjadi anggota kelompok Mina Raharjo, diantaranya menguntungkan, wadah organisasi atau sarana berkumpul, bantuan modal usaha, akses terhadap informasi, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibson et al. (1996)  tentang alasan mengapa orang tertarik untuk masuk ke dalam suatu kelompok, antara lain: kepuasan psikologis; pencapaian tujuan; pengetahuan dan informasi yang tidak tersedia di luar kelompok; keamanan, keselamatan, dan perlindungan; dan indentitas sosial.
Diantara jawaban tersebut, alasan yang paling dominan adalah karena menguntungkan dan kemudahan akses informasi. Keuntungan yang dimaksud adalah nelayan sadar bahwa kelompok dapat membantu mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan secara individu. Alasan lain adalah sebagai wadah organisasi untuk sarana bertukar pikiran dan harapan adanya bantuan modal usaha, karena bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap nelayan umumnya melalui kelompok nelayan sebagai entitas yang dianggap mewakili keberadaan masyarakat nelayan.
Keinginan untuk bermasyarakat dan diakui sebagai nelayan di Pantai Sadeng cukup banyak menjadi jawaban responden baik dari nelayan lokal maupun nelayan pendatang. Alasan demikian
99 |  Rakhmana Andhika. et. al . Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul

## Tabel 4. Responden berdasarkan Usia
Usia Responden (tahun) Jumlah Persentase (%) < 30 5 16,67 30 - 39 4 13,33 40 - 50 17 56,67 > 50 4 13,33 Total 30 100,00 Sumber: Data primer 2014 Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden Pendidikan Jumlah Persentase (%) SD 16 53,33 SMP 8 26,67 SMA 4 13,33 Tidak Sekolah 2 6,67 Total 30 100,00 Sumber: Data primer 2014 Tabel 6. Pekerjaan Orang Tua Responden Pekerjaan Ayah Persentase (%) Pekerjaan Ibu Persentase (%) Tani 56,67 Tani 60,00 Nelayan 33,33 Nelayan 3,33 Pedagang 3,33 IRT 36,67 PNS 6,67 (ibu rumah tangga) Total 100,00 Total 100,00 Sumber: Data primer 2014 Tabel 7. Lama Keanggotaan Kelompok Mina Raharjo Keanggotaan (tahun) Jumlah Persentase (%) < 3 3 10 3-5 4 13 5-7 2 7 >10 21 70 Total 30 100 Sumber: Data primer 2014
direpresentasikan dalam kelompok jawaban ‘lain-lain’ yang persentasenya mencapai 28,9% (Tabel 8).

## Pengelolaan Kelompok
Kelompok Nelayan Mina Raharjo dikukuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sebagai kelompok dengan kelas madya. Penggolongan kelas ini berdasar pada UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) yang berarti Kelompok Nelayan Mina Raharjo dianggap telah menjalankan aktivitas-aktivitas yang merupakan ciri dari kelompok kelas madya. Tabel 9 berikut menggambarkan secara sederhana aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan Kelompok Nelayan Mina Raharjo berdasarkan ciri kelompok kelas madya.
Kelompok dibentuk sebagai wadah untuk berkumpul dalam menanggulangi masalah dan kebutuhan diantara nelayan. Musyawarah dalam kelompok dipercaya sebagai jalan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat pemenuhan kebutuhan bersama untuk kesejahteraan anggota kelompok nelayan. Kegiatan yang dijalankan kelompok berupa kegiatan penangkapan ikan dan kegiatn rutin kelompok yaitu pertemuan. Selain itu, kelompok juga melakukan kegiatan- kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan usaha perikanan anggota seperti persewaan blong atau fasilitas untuk bongkar muat kapal, pengadaan rumpon, pengawasan, pengelolaan dana sosial. Sementara untuk warung kelompok atau koperasi, dahulu Kelompok Nelayan Mina Raharjo pernah diamanahkan
untuk mengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Sadeng, namun semenjak dilepas pengelolaannya, KUD tersebut sudah tidak berjalan lagi.
Pertemuan anggota kelompok nelayan merupakan media pengambilan keputusan tertinggi dalam kelompok nelayan. Pada forum seperti inilah dihasilkan keputusan-keputusan penting seperti pemilihan ketua dan pembahasan hajatan masyarakat nelayan seperti upacara sedekah laut. Pertemuan pengurus berlangsung setiap jumat kliwon dan musyawarah anggota berlangsung setiap selasa kliwon.
Fungsi pertemuan membahas segala hal tentang kegiatan nelayan dan penangkapan di Pantai Sadeng. Bahasan dalam pertemuan umumnya berupa perkembangan dana kelompok baik pengeluaran dan pemasukan juga masalah-masalah nelayan misalnya pengadaan sarana produksi seperti rumpon, penyelesaian  konflik,  dan  lain-lain.  Fungsi  berikutnya  adalah untuk sosialisasi berbagai informasi dan sarana bertukar pikiran. Dalam pertemuan kelompok biasanya disampaikan tentang penawaran pelatihan dari dinas atau jika ada bantuan modal untuk kelompok. Fungsi tersebut dirasa oleh sebagian anggota kelompok tidak berjalan lancar seperti dulu. Minimnya pertemuan kelompok belakangan ini dikarenakan kurangnya kesadaran anggota nelayan, selain itu profesi sebagai nelayan yang bekerja di laut seringkali membuat mereka lupa akan kegiatan yang ada di darat.

## Peran Kelompok dan Keberdayaan Nelayan
Berdasarkan tingkat peran, kelompok nelayan memiliki peran paling tinggi pada peran kelompok sebagai unit belajar dengan presentase sebesar 70%, kemudian diikuti unit kerjasama sebesar 68,52%, unit produksi sebesar 61,94%, dan yang terendah adalah peran sebagai unit usaha yakni 45,19% (Tabel 10). Total peran keseluruhan kelompok sebagai kesatuan aktivitas adalah 61,41%. Tabel 10 juga menunjukkan bahwa kelompok secara umum telah menjalankan perannya sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama dengan baik, sebagai unit produksi dengan cukup baik, dan tidak cukup baik sebagai unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Nelayan Mina Raharjo belum menjadi suatu unit usaha bersama. Artinya, usaha perikanan, dalam hal ini perikanan tangkap, dijalankan melalui unit-unit tersendiri diluar organisasi kelompok nelayan.

## Tingkat Keberdayaan Anggota
Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan kelompok nelayan di Pantai Sadeng secara umum memberikan dampak positif bagi anggotanya. Tabel 11 menunjukkan tingkat keberdayaan nelayan anggota kelompok dalam hal ekonomi secara keseluruhan meningkat. Nelayan anggota menilai terjadi peningkatan pada aspek produktivitas hasil tangkapan dan pendapatan. Sementara pada aspek berikutnya, yakni pengetahuan dan keterampilan; akses terhadap sumber-sumber produktif; dan informasi modal, pasar, teknologi dan jaringan kemitraan, nelayan anggota menilai terjadi peningkatan dengan sangat baik pada ketiga aspek tersebut setelah bergabung ke dalam kelompok.

## Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan: Sebuah Analisis
Peran kelompok sebagai kelas belajar mencapai tingkat peran yang baik, yakni 70% dari indikator. Keberhasilan peran kelompok sebagai kelas belajar ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan guna bertukar informasi dan membahas permasalahan yang dihadapi kelompok dan masyarakat nelayan
Tabel 8. Alasan Ketertarikan Bergabung di Kelompok Mina
Raharjo Alasan Bergabung Jawaban Responden Persentase (%) Menguntungkan 11 24,44 Wadah Organisasi 5 11,11 Bantuan Modal Usaha 7 15,56 Akses Informasi 9 20,00 Lain-lain 13 28,89 Total 45 100,00
Keterangan: Total responden ada 30 orang dan setiap responden dapat menjawab lebih dari satu jawaban yang tersedia. Sumber:
Data primer 2014
Tabel 9. Aktivitas Kelompok berdasarkan Ciri Kelompok sebagai Kelas Madya No. Indikator Aktivitas 1. Pertemuan rutin (selapan, bulanan) √ 2. Simpan pinjam * 3. Pengadaan sarana produksi √ 4. Kerja kelompok √ 5. Persewaan peralatan non-pertanian/ perikanan - 6. Persewaan alat pertanian/perikanan √ 7. Warung kelompok atau koperasi - Sumber: Data primer 2014 Keterangan:
(√) = terdapat aktivitas tersebut;
(*) = aktivitas sejenis dijalankan dalam bentuk yang lain; (-) = tidak terdapat aktivitas tersebut.
seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab pengelolaan kelompok. Kelompok juga memfasilitasi beberapa pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan pihak luar seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Angkatan Laut, dan instansi lainnya. Tabel 10 juga menjelaskan bahwa peran kelompok dalam mengadakan pertemuan dan peran sebagai fasilitator komunikasi dengan sumber informasi dan teknologi juga cukup dominan dilakukan Kelompok Mina Raharjo.
Namun demikian, peran kelompok dalam melakukan pengembangan kader kepemimpinan masih dinilai rendah jika dibandingkan dengan indikator yang lain dengan tingkat peran hanya 58,89%. Hal ini terkait dengan adanya pergantian ketua kelompok tiap 5 tahun sekali, namun dalam beberapa periode diketuai oleh orang yang sama. Hal tersebut menyebabkan kelompok menjadi kurang dinamis dan memunculkan terbentuknya lingkaran elit di dalam kelompok nelayan dikarenakan kecenderungan/kedekatan antara ketua dengan beberapa orang nelayan. Kejadian seperti ini juga mendorong munculnya friksi dan kecemburuan akibat persepsi yang berbeda diantara anggota kelompok. Gibson et al. (1996) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan, dan menginterprestasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan berarti. Oleh karena itu, setiap orang memberi arti sendiri terhadap rangsangan, sehingga setiap individu berbeda dalam “melihat” hal yang sama dengan cara yang berbeda.
Selanjutnya, sebagai wahana kerjasama, kelompok juga mencapai tingkat peran yang baik, yakni 68,52%. Artinya, kelompok nelayan cukup sering menjalankan fungsinya sebagai media kerjasama dalam berbagai kegiatan. Kerjasama dalam kelompok ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang
jelas antar anggota dalam pengelolaan kelompok. Kelompok juga menetapkan beberapa aturan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota, beserta sanksi bagi anggota yang melanggar, seperti misalnya, larangan melaut pada jum’at kliwon. Administrasi kelompok nelayan dilaksanakan secara tertib dengan adanya catatan anggota kelompok, aset kelompok, hasil-hasil pertemuan, keuangan kelompok, surat yang keluar dan masuk, tamu yang berkunjung, dan lain-lain. Kegiatan lain yang menunjukkan kerjasama antar anggota kelompok diantaranya pengelolaan dana sosial dan penyelenggaraan ritual tahunan sedekah laut. Bentuk kerjasama yang paling dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat nelayan adalah pengelolaan dana sosial kelompok yang digunakan untuk membantu nelayan yang mengalami kesulitan atau kecelakaan.
Berdasarkan data pada Tabel 10, diketetahui tingkat peran pada parameter pembagian tugas yang tinggi (81,11%) ternyata tidak berbanding lurus dengan kerjasama antar anggotanya. Ketercapaian tingkat peran dari kerjasama antar anggota di dalam kelompok dinilai rendah oleh anggota nelayan, yakni 55,56%. Dalam pembagian tugas yang sudah dikatakan baik, berarti tidak terjadi kerjasama di dalam pelaksanaannya. Jumlah anggota yang besar menjadi salah satu faktor menurunnya motiviasi dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif. Baron dan Byrne (1997) menjelaskan bahwa apabila jumlah anggota suatu kelompok meningkat, maka setiap anggota merasa dirinya kurang bertanggung jawab untuk tugas yang sedang dikerjakan. Hasilnya, setiap orang akan menurun motivasi/usahanya. Faktor lain karena tidak adanya evaluasi di dalam kelompok, motivasi anggota kelompok menurun disebabkan kenyataan yang dihadapi, yaitu kontribusinya tidak diperhitungkan secara individu, karenanya, mengapa harus bekerja keras? Terkait dengan hal tersebut, Harkins dan
101 |  Rakhmana Andhika. et. al . Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul
Tabel 10. Tingkat Keberhasilan Kelompok Nelayan dalam Menjalankan Perannya sebagai Kelas Belajar, Wahana Kerjasama, Unit Produksi, dan Unit Usaha
No. Indikator Total Skor Capaian Skor Tingkat Peran (%) Kelas Belajar 1. Pertemuan berkala dan berkelanjutan 90,00 70,00 77,78 2. Pengembangan kader kepemimpinan 90,00 53,00 58,89 3. Fasilitasi komunikasi dengan sumber informasi dan teknologi 90,00 72,00 80,00 4. Penyelenggaraan pelatihan dan/atau studi banding 90,00 57,00 63,33 Rerata 90,00 63,00 70,00 Wahana Kerjasama 1. Pembagian tugas 90,00 73,00 81,11 2. Kerjasama antar anggota 90,00 50,00 55,56 3. Kerjasama dengan pihak luar kelompok 90,00 62,00 68,89 Rerata 90,00 61,67 68,52 Unit Produksi 1. Perencanaan usaha 90,00 49,00 54,44 2. Fasilitasi penyusunan rencana penyediaan input produksi 90,00 51,00 56,67 3. Kegiatan untuk kepentingan bersama 90,00 68,00 75,56 4. Penerapan teknologi 90,00 55,00 61,11 Rerata 90,00 55,75 61,94 Unit Usaha 1. Kegiatan penyediaan input produksi 90,00 45,00 50,00 2. Fasilitasi permodalan 90,00 42,00 46,67 3. Pemasaran kelompok 90,00 35,00 38,89 Rerata 90,00 40,67 45,19 Kesatuan Aktivitas 90,00 55,27 61,41
Sumber: Data primer 2014
Szymanski (1989) menjelaskan bahwa evaluasi kelompok cukup dapat memotivasi kinerja, baik evaluasi melalui cara membandingkan hasil kelompok dengan standar tujuan ataupun dengan cara membandingkan dengan standar sosial.
Tingkat peran Kelompok Nelayan Mina Raharjo sebagai unit produksi secara keseluruhan adalah 61,94% atau dibawah dua peran utama lainnya yakni kelas belajar (70%) dan wahana kerjasama (68,52%). Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, kelompok tidak mengelola kapal secara bersama, nelayan anggota melakukan kegiatan penangkapan secara mandiri sehingga perencanaan usaha dilakukan di masing-masing organisasi kapal. Meskipun demikian, kelompok dinilai tetap berperan dalam merencanakan pola usaha anggotanya, yakni dengan memberikan informasi mengenai musim ikan dan daerah penangkapan. Kelompok juga menyediakan sarana produksi berupa rumpon pada beberapa daerah penangkapan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan. Belakangan ini kelompok sedang memulai uji coba pembuatan garam rakyat dalam rangka mendukung upaya diversifikasi usaha perikanan di Pantai Sadeng. Kelompok juga memiliki usaha penyewaan blong atau bongkar muat kapal. Meskipun usaha ini hanya dikelola oleh pengurus, namun usaha blong milik kelompok ini ditunjukkan untuk memudahkan nelayan dalam melakukan pembongkaran muatan kapal ikan, yang sebagian besar hasilnya digunakan untuk keperluan operasional pengelolaan kelompok. Peran keempat, sebagai unit usaha, Kelompok Nelayan Mina Raharjo belum dapat menjalankan peranannya dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat peran sebagai unit usaha yang hanya mencapai 45,19%. Meskipun memiliki usaha penyewaan blong atau bongkar-muat kapal yang dikelola secara bersama, namun peran kelompok dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk berhasilnya usaha anggota masih belum optimal. Kelompok belum memiliki kegiatan yang dapat memfasilitasi permodalan seluruh anggota seperti simpan pinjam. Kegiatan pemasaran juga dilakukan secara sendiri-sendiri, kapal yang mendarat langsung melelangkan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kelompok juga tidak mencoba untuk menganalisis potensi pasar dan peluang komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar, memperkuat usaha bersama di sektor hulu ataupun hilir, meskipun sudah ada keinginan dari beberapa anggota untuk mengembangkan usaha bersama.
Namun demikian, kelompok berperan dalam memfasilitasi bantuan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) kepada nelayan yang berniat mengaksesnya. Secara teknis, Kelompok Nelayan Mina Raharjo berperan dalam menyetujui proposal yang diajukan nelayan untuk pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai syarat penerimaan bantuan PUMP dari DKP melalui stempel pengesahan.
Adanya bantuan PUMP menyebabkan tumbuhnya kelompok- kelompok kecil baru dalam bentuk KUB. Berbeda dengan Kelompok Nelayan Mina Raharjo yang beranggotakan seluruh nelayan di pesisir Sadeng, jumlah anggota KUB yang sedikit membuat pengelolaannya sebagai kelompok dengan orientasi produksi dan usaha lebih optimal. Kerjasama yang terbangun antar anggota adalah kerjasama yang sifatnya produksi, dikarenakan anggota kelompok umumnya terdiri dari satu atau dua organisasi unit penangkapan. Hal tersebut juga memudahkan kelompok dalam menyusun suatu rencana usaha penangkapan bersama. Penyediaan sarana produksi KUB juga didukung oleh bantuan modal dari DKP sebesar 100 juta rupiah bagi tiap KUB PUMP dan satu unit Kapal Inka Mina berukuran 30 GT bagi KUB Inka Mina. Dana tersebut digunakan untuk membeli alat produksi seperti alat tangkap, jaring, dan sebagainya. Anggota KUB juga diwajibkan untuk menjalankan simpanan pokok yang besarnya 286 ribu rupiah per bulan. Simpanan ini nantinya akan diaudit setelah 3 tahun dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus, baik kepada anggota KUB maupun DKP. Beberapa KUB juga menerapkan tabungan anggota dan dana sosial. KUB Mina Mulya misalnya, memberlakukan tabungan sebesar lima ribu rupiah dan dana sosial sebesar dua ribu rupiah bagi anggotanya. Dana tersebut dapat digunakan anggota ketika terjadi suatu keadaan yang kritis dan mendesak, misalnya kecelakaan atau ada keluarga yang sakit. Meskipun nelayan anggota KUB harus menyetor uang sebesar 286 ribu rupiah per bulan, umumnya pengurus KUB tidak memberlakukan sistem ini secara ketat. Artinya, jika anggota dalam satu bulan tidak berpenghasilan karena tidak dapat hasil laut, maka pembayaran setoran dapat ditunda. Prinsip kebersamaan, kejelasan, dan saling membantu menjadikan KUB bisa berjalan.
Tumbuhnya kelompok-kelompok kecil (KUB) menyebabkan Kelompok Nelayan Mina Raharjo berperan sebagai kelompok induk. Meskipun secara legal struktur KUB tidak berada dibawah Kelompok Nelayan Mina Raharjo, namun secara faktual Kelompok Nelayan Mina Raharjo mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui pengajuan-pengajuan KUB tesebut. Hal ini dikarenakan Kelompok Nelayan Mina Raharjo dianggap mengetahui anggota masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan atau bukan. Landasan ini mendorong kesepakatan antara pemerintah (DKP) dengan Kelompok Mina Raharjo, jika nelayan mengajukan proposal bantuan tidak melalui kelompok induk, maka tidak akan diterima oleh DKP atau dikembalikan lagi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran. Kesepakatan tersebut menjadi semacam pranata di dalam masyarakat, meskipun norma semacam ini terkadang juga menimbulkan kecurigaan, kesalahpahaman, maupun kecemburuan sosial di kalangan masyarakat nelayan, terutama pada saat penyaluran
Tabel 11. Tingkat Keberdayaan Ekonomi Nelayan Anggota Kelompok Mina Raharjo
No. Parameter Tingkat Keberayaan Sebelum bergabung di kelompok Setelah bergabung di kelompok 1. Pengetahuan dan keterampilan *** ***** 2. Akses terhadap sumber-sumber produktif *** ***** 3. Produktivitas hasil tangkapan *** **** 4. Pendapatan *** **** 5. Informasi modal, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan *** *****
Keterangan: ***  = tolok ukur awal (tetap)     **** = meningkat baik     *****  = meningkat sangat baik
Sumber: Data primer 2014
bantuan.
Kelompok sebagai rukun nelayan menjadi peran utama dari Kelompok Nelayan Mina Raharjo. Hal tersebut didukung dengan peta hasil analisis tingkat peran kelompok nelayan secara keseluruhan seperti tersaji pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 diketahui secara jelas bahwa Kelompok Mina Raharjo lebih condong dan dominan dalam menjalankan peranannya sebagai unit belajar dan kerjasama. Kondisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan berdirinya kelompok nelayan yaitu sebagai wadah untuk berkumpul dalam menanggulangi masalah dan kebutuhan diantara nelayan serta sebagai penghubung antara masyarakat nelayan dengan pihak luar. Jumlah nelayan yang besar dan banyaknya tekanan-tekanan kehidupan sebagai seorang nelayan membuat mereka membutuhkan wadah untuk dapat berkumpul, guyub, dan berdaya.
Secara umum penelitian ini menemukan fenomena bahwa kemampuan nelayan mengorganisasikan diri pada taraf tertentu menunjukkan karakter kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan. Kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan ini kerap kali ditutupi oleh gambaran umum tentang ketidakberdayaan masyarakat nelayan. Pembentukan kelompok nelayan merupakan hasil penyikapan terhadap tekanan-tekanan kehidupan yang selalu mereka hadapi setiap saat. Dengannya, dapat dihimpun dan dikembangkan potensi kreasi, tanggung jawab kolektif, dan prinsip swadaya dari masyarakat nelayan. Dinamika di dalam kelompok dan interaksi dengan isu-isu di luar kelompok berpengaruh terhadap optimalisasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelompok.

## KESIMPULAN
Kelompok nelayan di Pantai Sadeng, secara umum telah menjalankan perannya sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama dengan baik, sebagai unit produksi dengan cukup baik, dan sebagai unit usaha dinilai kurang baik. Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan-keterampilan, akses terhadap sumber-sumber produktif dan informasi terkait dengan modal, pasar, teknologi ataupun jaringan bagi anggota, yang kemudian berdampak positif terhadap produktivitas usaha perikanan.
Tumbuhnya kelompok-kelompok baru, dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama (KUB) akibat dari adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) menyebabkan Kelompok Nelayan Mina Raharjo secara informal berperan sebagai kelompok induk. Peran kelompok nelayan di Pantai Sadeng yang utama saat ini adalah sebagai ‘rukun nelayan’ atau
Gambar 3. Tingkat peran Kelompok Nelayan Mina Raharjo
wadah untuk berkumpul dalam menanggulangi masalah dan kebutuhan diantara nelayan. Jumlah nelayan yang besar dan banyaknya tekanan-tekanan kehidupan sebagai seorang nelayan membuat mereka membutuhkan wadah untuk dapat berkumpul, guyub , dan berdaya.
Penelitian ini membuktikan bahwa kelompok nelayan berperan penting dalam berkembangnya usaha perikanan di Pantai Sadeng. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan nelayan mengorganisasikan diri pada taraf tertentu menunjukkan karakter kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan yang kerap kali ditutupi oleh gambaran umum tentang ketidakberdayaan masyarakat nelayan. Dengan demikian, kelompok nelayan dapat menjadi refrensi model pembangunan di pedesaan khususnya pada wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2013. Gunungkidul dalam Angka 2013 . Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Baron, R.A., dan D. Byrne. 1997. Social Psychology . Boston: Allyn Bacon.
Bunch, R. 1991. Two Ears of Corn; A Guide to People Centered Agricultural  Improvement (Dua Tongkol Jagung; Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat, alih bahasa: I. Moeliono). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. 2013.
Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul 2012 . Gunungkidul: Tidak dipublikasikan. Ferse, S.C.A., L. Knittweis, G. Krause, A. Maddusila dan M. Glaser. 2012. Livelihoods of Ornamental Coral Fishermen in South Sulawesi-Indonesia: Implications for Management. Coastal Management 40(5):525-555.
Gibson, J.L., J.M. Ivancevich dan J.H. Donnelly. 1996. Organizations;  Behavior,  Structure,  Processes (Organisasi; Perilaku, Struktur, Proses, alih bahasa: N. Adiarni). Edisi ke-8. Jakarta: Binarupa Aksara.
Hamzah, A., N.K. Pandjaitan, N.W. Prasodjo. 2008. Respon Komunitas Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan (Studi Kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara). Sodality 02(2):191-208.
Hariadi, S.S. 2011. Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Harkins,  S.G.  dan  K.  Szymanski.  1989.  Social  Loafing  and Group Evaluation. Journal  of  Personality  and  Social Psycjology 56:934-941. Koenoe, N.J.C., D. 2010. Analisis  Kelompok  Nelayan  Di Kecamatan  Tobelo,  Kabupaten  Halmahera  Utara, Provinsi  Maluku  Utara . Tesis Master. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Mubyarto, L.S., dan M.R. Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai . Jakarta: Rajawali.
Nitimulyo, K.H., Triyanto, Nizam, B. Triatmo dan P. Suharsono. 2000. Studi  Rencana  Pembangunan  Pelabuhan Perikanan  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta . Yogyakarta: Pusat Studi Pengembangan Sumberdaya Teknologi Kelautan Universitas Gadjah Mada.
Nugroho, H. 1996. Pendayagunaan Institusi-institusi Mediasi dalam Rangka Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Lokal.” Dalam Pembangunan  Ekonomi  dan Pemberdayaan Rakyat , diedit oleh A. Abimanyu, M.E.
103 |  Rakhmana Andhika. et. al . Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul
Purnawan, Harsono, R. Baswir, dan T.H. Handoko. Yogyakarta: BPFE UGM. Rahayu, A. 2008. Kabupaten  Gunungkidul:  Sebuah  Kajian Wilayah  yang  Kurang  Berkembang . Tesis Master. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Saksono, H. 2005. Revolusi  Biru,  Negara,  dan  Diferensiasi Sosial: Studi pada Komunitas Nelayan di Pesisir Selatan Kabupaten  Purworejo . Tesis Master. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Gadjah Mada.
Satria, A. 2015. Pengantar  Sosiologi  Masyarakat  Pesisir . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Salagrama, V. 2006. Trends in poverty and livelihoods in coastal fishing  communities  of  Orissa  State . FAO  Fisheries
Technical Paper . No. 490. Rome: Food And Agriculture Organization Of The United Nations. Singarimbun,  M  dan  S.  Effendie.  2008. Metode  Penelitian Survai . Edisi ke-19. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Suadi, 2002. Dari Petani menjadi Nelayan: Kajian Sejarah pengembangan Perikanan di Pantai Selatan Yogyakarta.
Jurnal Perikanan UGM IV(1):05-12.
Suadi. 2012. Menangkap Kesejahteraan dari Laut: Belajar dari Inisiasi Usaha Perikanan DIY. Dalam Ilmu Untuk Rakyat; Untaian Cinta dari Kampus Biru . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Syamsurizal. 1999. Peran  Aspek  Kelembagaan  dengan Aksesibilitas Ekonomi dan Tingkat Pendapatan Nelayan di  Kabupaten  Bengkalis  Riau . Tesis Master. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Walgito, B. 2003. Psikologi  Sosial:  Suatu  Pengantar . Edisi Revisi (IV). Yogyakarta: ANDI.
Yuliadi, I. 2013. Pembangunan Masyarakat Pesisir Selatan: Masalah dan Tantangannya. Jurnal  Ekonomi Pembangunan 14:172-179. Indikator Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul,
Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. 2015. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Diakses 13 Januari 2015. (http://www.tnp2k.go.id).