Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.673 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran
Alfian Aresil 1 , Rajab Lestaluhu 2 , Sokhib Naim 3
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
ARTIKEL INFO ABSTRAK Keywords: Perlindungan Pembeli, BPOM, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasaran (dibimbing oleh Rajab Lestaluhu dan sokhib naim).penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efeksitas  UU perlindungan pembeli menjaga  kepentingan  pelaku  bisnis  kosmetik  ilegal  serta  mengambil tindakan  terhadap  mereka  yang  memperdagangkan  kosmetik  ilegal. Kajian  ini  bersifat  normatif  dan  menggunakan  pendekatan  legislatif.
Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data ini diperoleh melalui teknik analisis deskriptif  analitis.  Hasil  kajian  mengungkapkan  bahwa  (1)  UU  No.  8
Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Pembeli,  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, dan keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 memberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pembeli kosmetik.  Meskipun  peraturan  yang  ada  cukup  lengkap,  pengawasan oleh  BPOM  kurang  ketat,  yang  menyebabkan  banyak  pengusaha kosmetik  melanggar  UU.  (2)  Pengusaha  kosmetik  ilegal  melalui  tiga tahap  penegakan  hukum:  pengawasan,  dan  hukum  pidana  sesuai dengan  pasal  7  ayat  2  Peraturan  BPOM  Nomor  HK.00.05.1.23.2516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license Corresponding Author : Alfian Aresil
Universitas Muhammadiyah Sorong Jl. Pendidikan, No. 27 Kota Sorong alfianaresi1@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sang Pencipta menciptakan manusia dengan wujud dan rupa yang sempurna. Wajar jika  manusia,  terutama  wanita,  ingin  merasa  cantik  dan  ideal.  Kehidupan  modern  juga menekankan nilai-nilai seperti kecantikan dan penampilan, selain mobilitas. Wanita bersedia mengeluarkan dana untuk pergi ke salon, klinik kecantikan, atau membeli produk kosmetik demi tampil menarik. Beragam jenis kosmetik dari berbagai merek dijual dengan berbagai tujuan  di  era  perdagangan  bebas  saat  ini.  Dengan  pertumbuhan  industri  farmasi,  produk kosmetik  menjadi  salah  satu  kebutuhan  penting  masyarakat.  Pelaku  bisnis  lokal  dan internasional  berlomba-lomba  menciptakan  berbagai  macam  produk  kecantikan  untuk menarik  pembeli.  Kondisi  ini  menguntungkan  pelanggan  karena  memenuhi  permintaan kosmetik  mereka,  memberikan  mereka  kebebasan  menentukan  produk  sesuai  kebutuhan, keinginan, dan kemampuan finansial.
Wanita modern kini semakin terpengaruh oleh tuntutan zaman yang mengedepankan estetika. Mereka tidak ragu untuk menginvestasikan waktu dan uang demi perawatan diri, baik dengan mengunjungi pusat kecantikan ataupun menggunakan produk kosmetik yang menjanjikan  berbagai  manfaat.  Pasar  kosmetik  yang  berkembang  pesat  menawarkan segudang pilihan, mulai dari produk perawatan kulit hingga riasan wajah, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan penampilan. Kehadiran merek-merek  ternama dan  inovasi terus-menerus dalam dunia kecantikan membuat para wanita merasa lebih termotivasi untuk menjaga  penampilan  mereka.  Dalam  era  digital  ini,  akses  informasi  yang  mudah  juga membuat mereka lebih sadar akan produk-produk terbaru dan tren kecantikan yang sedang berkembang.  Dengan  demikian,  industri  kosmetik  tidak  hanya  sekadar  bisnis,  tetapi  juga menjadi bagian integral dari gaya hidup modern yang mendukung konsep kecantikan dan kesempurnaan.
Sebaliknya,  kondisi  ini  menciptakan  ketidakseimbangan  yang  merugikan  pihak pembeli.  Pelaku  bisnis  sering  kali  memperlakukan  pembeli  dengan  cara  yang  tidak menghargai  hak-hak  mereka.  Salah  satu  contohnya  adalah  penjual  kosmetik  impor  yang menawarkan  harga  rendah  untuk  menarik  minat  pembeli.  Akibatnya,  banyak  produk kosmetik beredar tanpa keterangan yang jelas mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya.  Kondisi  ini  tidak  hanya  menciptakan  ketidakseimbangan,  tetapi  juga menempatkan  pembeli  dalam  posisi  yang  dirugikan.  Banyak  perusahaan  mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memberikan informasi yang transparan dan memadai tentang produk yang dijual. Misalnya, penjual kosmetik impor sering kali menawarkan harga yang sangat  murah  untuk  menarik  minat  pembeli,  tetapi  tidak  menyediakan  penjelasan  rinci mengenai komposisi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak produk kosmetik beredar di pasaran tanpa keterangan yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan. Ketiadaan informasi  yang  memadai  membuat  pembeli  rentan  terhadap  risiko  kesehatan.  Mereka mungkin menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya tanpa mereka ketahui, yang  dapat  berdampak  negatif  pada  kesehatan  kulit  atau  bahkan  kesehatan  secara keseluruhan.  Keadaan  ini  diperburuk  oleh  kurangnya  pengawasan  yang  ketat  dari  pihak berwenang, yang seharusnya memastikan bahwa semua produk kosmetik yang beredar di pasaran aman digunakan dan memiliki label yang jelas serta informatif.
Kosmetik  saat  ini  sangat  diminati  karena  kemampuannya  untuk  memperbaiki penampilan  pengguna.  Kosmetik  adalah  zat  yang  digunakan  dalam  perawatan  yang umumnya bertujuan untuk memperindah tampilan wajah dan aroma tubuh. Industri kosmetik, baik yang memiliki izin edar pemerintah maupun yang tidak, menawarkan peluang bisnis yang  menggiurkan  bagi  pengusaha  (Pranata  and  Novy,  2019).  Persetujuan  dari  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pendaftaran kosmetik atau makanan adalah izin edar, yang memungkinkan produk tersebut dipasarkan secara resmi di Indonesia. Semua produk  kosmetik,  baik  yang  diproduksi  di  dalam  negeri  maupun  yang  diimpor,  harus didaftarkan untuk mendapatkan nomor izin edar dari BPOM. Nomor ini digunakan oleh BPOM untuk memantau produk di pasaran, sehingga produsen dapat dengan mudah dilacak jika terjadi masalah (Poernomo, 2020).
Dalam dunia kosmetik, terkadang ada pihak yang tidak memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan maksimal. Posisi pembeli menjadi lemah akibat kurangnya perlindungan yang  memadai  terhadap  hak-hak  mereka,  terutama  ketika  produk  yang  diproduksi  oleh
perusahaan  tersedia  dalam  jumlah  terbatas.  Karena  kosmetik  menjadi  kebutuhan  umum, pemerintah  dan  BPOM  Republik  Indonesia  (BPOM  RI)  menetapkan  regulasi  peredaran kosmetik. Sejak tahun 2011, izin edar khusus untuk produk kosmetik telah diterapkan. Oleh karena  itu,  bisnis  yang  terlibat  dalam  distribusi  dan  penjualan  produk  harus  memenuhi tanggung jawab mereka serta melindungi hak pembeli. Pengusaha wajib mematuhi UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk menunjukkan itikad baik dalam bisnis.
Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli (selanjutnya disebut UUPK),  hak-hak  pembeli  mencakup  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  saat menggunakan produk ataupun jasa. Di sisi lain, pengusaha berkewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan agunan produk ataupun jasa tersebut, serta memberikan penjelasan yang memadai. Pemilik bisnis kosmetik atau produk kecantikan  harus  memastikan  bahwa  produk  yang  mereka  tawarkan  memenuhi  standar keamanan, efektivitas, dan kualitas yang ditetapkan oleh BPOM RI.
Dalam Resolusi PBB No. 39/248 tentang Guidelines for Consumer Protection 1984, Bagian II (prinsip umum), angka 3, hak atas keamanan dan keselamatan juga disebutkan. Menurut  pedoman  ini,  pembeli  harus  dilindungi  dari  risiko  kesehatan  dan  keselamatan (Theresia  and  Subhandi,  2019).  Berdasarkan  tanggung  jawab  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi produk kosmetik baik sebelum maupun sesudah dipasarkan. Pengawasan sebelum penjualan disebut "pre-market," di mana BPOM  berwenang  mengevaluasi  keamanan  kandungan  kosmetik  yang  akan  dipasarkan. Pengawasan setelah penjualan disebut "post-market," di mana BPOM memiliki wewenang untuk  melakukan  inspeksi  di  tempat  distribusi  produk  dan  mengambil  sampel  untuk pengujian kandungan kimia di laboratorium.
Peraturan  Kepala  BPOM  No.  HK.03.1.23.04.11.03724  Tahun  2011  mengenai Pengawasan Pemasukan Kosmetika menyatakan bahwa distribusi dan pemasukan produk kosmetik  harus  mematuhi  peraturan  hukum  dan  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala BPOM terlebih dahulu. Pengusaha yang melanggar aturan ini, yakni mengedarkan produk kosmetik tanpa izin resmi, dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 13 dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011.
Di  samping  peraturan  yang  dijabarkan  sebelumnya,  sanksi  yang  bisa  diberikan kepada  individu  yang  mengedarkan  produk  kosmetik  ilegal  juga  diatur  oleh  UUPK,  atau UUPK. Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab pengusaha terhadap produk yang mereka edarkan,  termasuk  kosmetik.  Tanggung  jawab  tersebut  dapat  berupa  kompensasi, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPK.  Kompensasi  ini  dapat  berupa pengembalian  atau  penggantian  dana,  penggantian  produk  dan  jasa  serupa,  perawatan kesehatan,  atau  kompensasi  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu, kompensasi juga harus diberikan dalam jangka waktu 7 hari sejak transaksi dijalankan.
Pada  intinya,  regulasi perlindungan  pembeli berakar  dari  kesadaran  publik  bahwa mereka  adalah  pembeli  dan  ingin  melindungi  diri  dalam  transaksi  dengan  pengusaha. Shidarta  menyatakan  bahwa  perlindungan  pembeli  mencakup  beberapa  unsur  (Hulman, 2021):  Semua  organisasi  atau  lembaga  yang  terlibat  dalam  perlindungan  pembeli,  baik secara langsung maupun tidak langsung. Organisasi ini bisa berupa badan pemerintah atau swasta yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Upaya dari pihak swasta dalam gerakan perlindungan pembeli telah lama berlangsung, dimulai dengan melindungi pembeli secara
langsung  di  Indonesia,  terutama  di  Jakarta,  untuk  melindungi  pembeli  dari  kerugian  atau kerusakan yang disebabkan oleh bisnis produsen nasional.
Secara tidak langsung, para produsen produk dan jasa juga berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang jika produk mereka memenuhi standar kualitas, kesehatan, pengemasan, dan lainnya yang diatur oleh UUPK. Pembeli memiliki kewajiban untuk  melindungi  diri  mereka  sendiri  saat  menggunakan  produk  dan  jasa.  Hal  ini  dapat dicapai  melalui  peningkatan  kewaspadaan  yang  didasarkan  pada  kemampuan  untuk menentukan dan mengenali produk. Pembeli harus menyesuaikan konsumsi mereka dengan penghasilan, sehingga dapat mencegah diri dari pola konsumsi yang berlebihan dan tidak bermanfaat.
Berdasarkan studi yang dilakukan untuk melindungi pembeli dari peredaran kosmetik ilegal, dapat disimpulkan bahwa isu kosmetik ilegal memerlukan perhatian khusus untuk menjaga pembeli. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli menjaga hak pembeli dengan menuntut kompensasi dan hukuman penjara bagi pihak yang bertanggung jawab yang mendistribusikan produk kosmetik tanpa izin BPOM ke pasar umum. Jika pembeli merasa  dirugikan  oleh  produk  kosmetik  tertentu,  mereka  juga  dapat  mengambil  langkah hukum  secara  pribadi.  Mereka  bisa  melaporkan  masalah  tersebut  ke  pengadilan  dan menjalani  proses  mediasi  atau  arbitrase  melalui  BPSK.  Dengan  cara  ini,  perlindungan pembeli terhadap kosmetik ilegal dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya untuk menentukan dan menggunakan kosmetik yang aman.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  hukum normatif  (Kurniadi  et al., 2020). Metode ini berlandaskan pada bahan hukum utama dan menelaah  teori,  konsep,  prinsip,  serta  regulasi yang  relevan dengan penelitian  ini.  Bahan hukum  primer,  yakni  UU  No.  8  Tahun  1999  dan  Peraturan  Presiden  No.  80  Tahun  2017 tentang BPOM, serta bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum tersier, berfungsi sebagai sumber data sekunder. Peraturan perUUan, artikel resmi, dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis, diteliti, dan diproses oleh peneliti melalui penggunaan teknik kepustakaan dalam pengumpulan data.
Pendekatan  yuridis  normatif  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  secara  mendalam mengeksplorasi  dan  memahami  aspek  hukum  yang  mengatur  topik  yang  diteliti.  Bahan hukum primer memberikan landasan hukum yang kuat, sementara bahan hukum sekunder dan tersier melengkapi pemahaman dengan perspektif tambahan dan penjelasan yang lebih rinci. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan pandangan dan interpretasi yang ada dalam literatur hukum.
Teknik  kepustakaan  sebagai  metode  pengumpulan  data  memastikan  bahwa penelitian ini didukung oleh sumber yang valid dan terpercaya. Peneliti secara sistematis mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan jurnal, sehingga  menghasilkan  analisis  yang  komprehensif  dan  mendalam.  Pendekatan  ini  juga memungkinkan  identifikasi  dan  pemahaman  mendalam  tentang  implikasi  hukum  dari peraturan yang diteliti, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keberlakuan  undang-  undang  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  pembeli  terhadap pengusaha kosmetik ilegal
Karena  pengusaha  sering  kali  tidak  transparan  mengenai  produk  yang  mereka  tawarkan, pembeli sering kali kekurangan informasi yang memadai tentang produk yang mereka beli. Oleh karena itu, pembeli berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan bisnis (Larasati, Listyarini and Arikha, 2022). Setiap bisnis memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembelinya,  yang  mencakup  perhatian  dan  komitmen  moral  terhadap  kepentingan masyarakat. Perusahaan harus bertindak secara bertanggung jawab dan melindungi pembeli tanpa memprioritaskan keuntungan atau kerugian bisnis (Ilham, Saifullah and Kartika, 2023). Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban pembeli membuat pembeli rentan menjadi objek  aktivitas  bisnis  yang  tidak  etis  dan  penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan. Akibatnya,  regulasi  harus  disusun  untuk  melindungi  kepentingan  pembeli.  Pasal  4  UU Perlindungan Pembeli UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak pembeli, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
1. Keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan  saat  menggunakan  produk  ataupun layanan;
2. Menetapkan produk ataupun layanan tersebut serta mendapatkan barang ataupun jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  pertukaran,  ketentuan,  dan  agunan  yang  telah disepakati;
3. Memperoleh menerima data yang tepat, jelas, serta transparan tentang syarat dan agunan produk ataupun layanan tersebut;
4. Menyampaikan  opini  serta  kritik  mereka  mengenai  produk  ataupun  layanan  yang mereka gunakan;
5. Memperoleh advokasi, pengamanan, dan langkah penyelesaian konflik perlindungan konsumen secara adil;
6. Memperoleh pembimbingan dan edukasi pembeli;
7. Diberikan  perlakuan  atau  mendapatkan  layanan  dengan  adil,  jujur,  dan  tanpa diskriminasi;
8. Menerima imbalan, kompensasi, atau penggantian, jika barang ataupun layanan yang didapatkan  tidak  selaras  dengan  kesepakatan  atau  tak  memenuhi  standar  yang seharusnya;
Pada  dasarnya,  perlindungan  pembeli  mengindikasikan  bahwa  hukum  mendukung kepentingan  pembeli,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Resolusi  PBB  No  39/248 tentang Pedoman Perlindungan Pembeli, sebagai berikut (Dian, 2021):
1. Perlindungan pembeli dari berbagai risiko terhadap medis serta keselamatan yang mungkin timbul dari produk yang telah digunakan.
2. Penawaran serta perlindungan terkait dengan keperluan sosioekonomi pembeli.
3. Ketersediaan  data  yang  mudah  dijangkau  oleh  pembeli  untuk  memandu  mereka dalam memilih barang yang selaras dengan keperluan mereka.
4. Pendidikan  pembeli  untuk  memastikan  bahwa  pembeli  dapat  membandingkan produk yang telah memiliki jaminan keamanannya untuk digunakan.
5. Ketersediaan mekanisme kompensasi atau penggantian efisien.
6. Hak  untuk  menciptakan  kelompok  pembeli  atau  komunitas  serupa  yang  memberi peluang  bagi  kelompok  tersebut  untuk  mengungkapkan  opininya  dalam  pada penentuan ketetapan terkait kepentingan pembeli.
Hukuman  pidana  untuk  produsen  yang  membuat  serta  mendistribusikan make  up yang memiliki kandungan zat kimia berisiko diatur dalam (Apandy, Melawati and Adam, 2021):
1. Pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999;
2. Pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999;
3. Pasal 9 UU nomor 8 tahun 1999;
4. Pasal 63 UU nomor 8 tahun 1999;
5. Pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009;
6. Pasal 197 UU nomor 36 tahun 2009;
7. “ Pasal 7 peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016. ”
Peredaran kosmetik ilegal ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 8 Tahun 1999, produsen dilarang untuk memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas, kategori, komposisi, metode pengolahan, desain, model, atau penggunaan yang tertera pada label atau deskripsi produk atau jasa tersebut.
Apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang membingungkan orang lain, mereka akan menanggung konsekuensinya.  Pengusaha yang menyebabkan kerugian bagi pembeli  melalui  aktivitas  bisnis  mereka  harus  siap  menanggung  risiko  dan  bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jika pembeli merasa dirugikan akibat menggunakan kosmetik ilegal,  mereka  seharusnya  mengajukan  keluhan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa Pembeli (BPSK) untuk memperoleh kompensasi. Namun, karena UUPK tidak terlalu dikenal, banyak orang yang enggan melaporkan kerugian mereka (Khayati, 2023). Karena UUPK mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari perancangan atau produksi hingga penjualan, tampak bahwa UUPK menekankan lebih pada tanggung jawab pengusaha dalam hal itikad baik. Saat pembeli membeli produk atau jasa, mereka hanya diharuskan bertindak secara wajar. Pembeli memiliki hak untuk menuntut atau meminta kompensasi dari pihak yang menimbulkan kerugian jika mereka menderita kerugian akibat produk atau jasa yang mereka  beli.  Bergantung  pada  siapa  yang  menyebabkan  kerugian,  produsen,  pedagang, pengecer,  atau  pihak  yang  memasarkan  produk  dapat  dianggap  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab.  UUPK  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai  sejauh  mana tanggung  jawab  hukum  atas  produk  tertentu  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  sejauh mana  tanggung  jawab  tersebut  dapat  dikenakan  kepada  pengusaha  dalam  konteks hubungan mereka dengan pembeli.
Ali  Mansyur  menyatakan  bahwa  kepentingan  pembeli  dapat  dikategorikan  dalam  empat jenis, sebagai berikut:

## Kepentingan Fisik
1. Kepentingan  fisik  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  keselamatan  tubuh  dalam menggunakan  produk  ataupun  jasa.  Ini  mencakup  elemen  seperti  keamanan  dan perlindungan  jiwa  serta  kesehatan  pembeli.  Pengusaha  harus  memperhatikan kepentingan fisik ini dengan serius.

## Kepentingan Sosial dan Lingkungan
2. Keperluan sosial dan sekitar berkaitan dengan hasrat pembeli dalam meraih manfaat optimal dari pemanfaatan sumber daya ekonomi mereka saat mendapatkan barang atau  layanan.  Pembeli  memerlukan  informasi  yang  akurat  tentang  produk  yang mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik.

## Kepentingan Ekonomi
3. Kepentingan  ekonomi  pengusaha  adalah  untuk  meraih  keuntungan  sebanyak- banyaknya, namun daya beli pembeli juga perlu diperhatikan. Pengusaha seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya produksi yang sebenarnya dari produk yang mereka hasilkan.

## Kepentingan Perlindungan Hukum
4. Kepentingan hukum pembeli merujuk pada akses keadilan, di mana pembeli berhak mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan  pengusaha  yang  dapat  menimbulkan kerugian mereka.

## Penekanan Hukum Terhadap Pengusaha Kosmetik Ilegal
Pemerintah,  sebagai  pihak  pengatur,  berusaha  menangani  isu  perlindungan  pembeli melalui  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  regulasi  ini, dijelaskan kewenangan dan tugas pembeli dalam pasal 4 dan pasal 5, sedangkan hak dan kewajiban  pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  diatur  dalam  pasal  6  dan  pasal  7. Langkah yang diambil pemerintah terkait distribusi produk kosmetik meliputi:
1. Proses Pengawasan Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan kosmetik tidak hanya  mengaitkan  BPOM  sebagai  badan  pemerintah,  tetapi  juga  melibatkan masyarakat umum sebagai konsumen untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
2. Penerapan  Sanksi  Administratif  Pengimplementasian  hukuman  administratif dijalankan untuk langkah lanjut dari langkah pemantauan, dengan sifat yang bersifat represif.
3. Hukuman  Pidana  Berdasarkan  pasal  7  ayat  2  peraturan  BPOM  Nomor HK.00.05.1.23.3516  tentang  izin  distribusi  pengobatan,  pengobatan  tradisional, make up , dan tambahan makanan, hukuman yang diterapkan ialah sebagai berikut (Ardansyah et al., 2022):

## UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
1. Pasal  196: “ Memantau  produksi  atau  distribusi  sediaan  farmasi  atau  peralatan kesehatan yang tidak memenuhi standar atau syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan kualitas yang ditetapkan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3). Individu yang melakukan pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 ” .
2. Pasal 197: “ Mengatur jika tiap individu dengan sadar membuat atau mendistribusikan sediaan farmasi atau peralatan kesehatan tanpa izin distribusi sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 (lima belas) tahun dan denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ” .

## UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli
\Pasal 62: Menetapkan larangan bagi pengusaha yang membuat atau memperdagangkan produk kosmetik yang secara nyata "merugikan" konsumen, dikenai hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jika terdeteksi tindakan  curang  terkait  kosmetik  yang  didistribusikan,  akan  dikenakan  sanksi  tambahan, yaitu :
1. Penyitaan Produk
2. Pemberitahuan Keputusan Hakim
3. Pembayaran Kompensasi
4. Pemberhentian Aktivitas yang Merugikan Pembeli
5. Produk yang Sudah Diedarkan Harus Ditarik dan Dilarang untuk Diedarkan Lagi
6. Pencabutan Izin Usaha (Winata, 2022).
Faktor hukum merujuk pada norma-norma tertulis yang bersifat umum dan diterbitkan oleh otoritas  daerah  dalam  bentuk  peraturan  legislasi.  Mengenai  peraturan  legislasi,  terdapat beberapa prinsip yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dan memberikan dampak positif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1. lex temporis delicti atau non retroaktif (peraturan legislasi tidak berlaku surut, artinya tidak dapat diterapkan sebelum peraturan tersebut dinyatakan efektif),
2. lex  specialis  derogate  legi  generali  (peraturan  legislasi  yang  khusus  atau  spesifik mengesampingkan peraturan legislasi yang bersifat umum),
3. lex  superior  derogat  legi  inferiori  (peraturan  legislasi  yang  lebih  tinggi  derajatnya mengesampingkan peraturan legislasi yang lebih rendah derajatnya),
4. lex  posterior  derogate  legi  priori  (peraturan  legislasi  yang  baru  lebih  diutamakan daripada peraturan legislasi yang lebih lama),
5. lex  dura  sed  ita  scripta  (peraturan  legislasi  bersifat  ketat  namun  telah  ditetapkan demikian) yang berarti peraturan legislasi tidak dapat dirubah, dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sirait, 2022).
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  BPOM  dalam  menerapkan  penegakan  hukum  terhadap penjual kosmetik ilegal:

## Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Kosmetik Ilegal
Masyarakat  yang  tidak  memahami  apa  itu  notifikasi  sebagai  izin  edar  dari  BPOM menyebabkan  pengusaha  memalsukan  izin  edar,  sehingga  mereka  dapat  dengan  mudah menipu pembeli. Oleh karena itu, pembeli sebaiknya lebih teliti saat menentukan kosmetik yang akan digunakan pada wajah, mengingat kulit wajah adalah bagian yang sangat sensitif, dan tidak terpaku pada harga yang murah. Namun, Ibu Mursidah menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah produk kosmetik telah mendapatkan izin edar atau tidak, pembeli dapat melihat notifikasi dari BPOM yang memiliki kode kosmetik terdiri dari 12 digit, yaitu 2 huruf dan 10 angka. Contohnya: CD.0103602611. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan antara produk kosmetik asli dan palsu sebagai berikut:
1. Kosmetik yang Asli: Memiliki nomor seri dari BPOM dan telah diuji oleh pihak BPOM.
2. Kosmetik yang Tidak Asli: Tidak memiliki bukti nomor seri dari BPOM, harga lebih murah dibandingkan produk berseri BPOM, serta kemasan yang berbeda.

## Pengaruh Media Sosial Yang Menggoda (Iklan/Endorse)
Menurut  Ibu  Mursidah,  pengaruh  informasi  yang  menyesatkan  masyarakat  menyebabkan semakin banyak beredar kosmetik ilegal. Selebgram (artis media sosial) menjadi ikon yang dapat membuat produk tersebut laku melalui penyampaian yang meyakinkan untuk membeli produk  tersebut.  Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  mempermudah  penjual  dalam mendistribusikan produk, sementara pembeli yang kurang memahami pentingnya izin edar bisa dengan mudah tertipu oleh produk ilegal.

## Penjual Dan Masyarakat Yang Tidak Kooperatif
Beberapa  penjual  kosmetik  masih  menjual  produk  tersebut  secara  sembunyi-sembunyi meskipun telah dikenakan sanksi administrasi. Masyarakat juga terkesan enggan melaporkan pengusaha,  yang  dapat  membantu  penegak  hukum  (kepolisian)  dalam  menegakkan peraturan  UU  yang  telah  ada.  Pembeli  sering  kali  hanya  menganggap  kosmetik  itu  tidak cocok untuk kulit mereka, padahal kenyataannya kandungan dalam kosmetik tersebut bisa sangat berbahaya.

## Kesulitan Menjangkau Para Penjual
Pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kemajuan media sosial, pihak BPOM  mengalami  kesulitan  untuk  menjangkau  penjual  kosmetik  yang  berjualan  melalui platform-platform  seperti  FB  (Facebook),  IG  (Instagram),  dan  e-commerce  lainnya. Banyaknya penjual kosmetik di Jambi, dari toko fisik hingga penjual online, membuat pihak BPOM  harus  bekerja  lebih  keras  untuk  memberantas  kosmetik  ilegal  agar  pembeli  tidak banyak yang dirugikan.

## Kurangnya Jumlah Pengawas Dari Pihak BPOM
Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Mursidah,  seorang  ahli  muda  fungsional  dan penindakan BPOM Kota Jambi, dinyatakan bahwa jumlah petugas yang turun ke lapangan sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga untuk menjangkau penjual kosmetik ilegal di berbagai lokasi di kota maupun Kabupaten Jambi, sehingga kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM tetap beredar luas. Jumlah petugas yang terbatas sangat berpengaruh dalam  menjangkau  penjual  kosmetik  ilegal  di  beberapa  tempat,  meskipun  BPOM  dan kepolisian sudah bekerja sama, tetapi polisi hanya membantu dalam mengawasi prosedur pemeriksaan di toko-toko kosmetik yang dicurigai memiliki produk ilegal (Mokodongan et al. , 2023).
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman  dalam  teorinya  mengenai  penegakan  hukum  yang diadaptasi  dengan  kondisi  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat penegakan hukum, meliputi:
1. Faktor Substansi Hukum yang merujuk pada hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor  Struktur  Hukum  yang  menunjukkan  kepada  penegak  hukum  dan sarana/fasilitas yang ada.
3. Faktor  Budaya  Hukum  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  dan  budaya  (Kamilah, 2021).

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi pembeli kosmetik, terutama penggunaan krim, sebenarnya sudsh memadai secara normatif melalui penerbitan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan hak pembeli terpenuhi dan mendapatkan perlakuan yang adil. Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah mencakup Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli, Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 72 Tahun  1998  tentang  Pengaman  Sediaan  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan,  serta  Keputusan Kepala  BPOM  No.  HK.00.05.4.1745.  meskipun  peraturan  -peraturan  tersebut  dianggap memadai,  pelaksannannya  belum  optimal,  terutama  oleh  BPOM.  Menerut  penulis, pengawasan  BPOM  masih  kurang  ketat,  menyebabkan  banyak  penjual  kosmetik  yang melanggar  ketentuan  yang  ditetapkan.  Penegakan  hukum  terhadap  pengusaha  kosmetik ilegal dilakukan melalui tiga tahap: (1) pengawasan peredaran dan perdagangan kosmetik dengan  melibatkan  BPOM  dan  masyarakat  sebagai  pengguna,  (2)  penerapan  sanksi administrasi sebagai tindak lanjut dari proses pengawasan, dan (3) Hukuman pidana sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin Edar Produk Obat, obat Tradisional, kosmetik, dan Suplemen Makanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apandy, P.A.O., Melawati and Adam, P.A. (2021) ‘Pentingnya hukum perlindungan pembeli jual beli’, Jurnal Manajemen dan Bisnis , 3(1), pp. 12 – 18.
Ardansyah et al. (2022) ‘Analisis Strategi Pemasaran Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Toko Laksmi  Kebaya  Lampung’, jurnal  balitbangda ,  10(02),  p.  109.  Available  at: https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.288.
Dian,  safitri proti utami (2021) ‘Tanggung jawab pengusaha terhadap pembeli atas iklan produk kosmetik yang menyesatkan’, jurnal legislasi indonesia , 18(4), pp. 541 – 555. Hulman,  P.  (2021) Hukum  Perlindungan  Pembeli:Reposisi  Dan  Penguatan  Kelembagaan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pembeli  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pengusaha , Jala Permata Aksara . Ilham,  M.,  Saifullah,  S.  and  Kartika,  N.R.  (2023)  ‘Perlindungan Pembeli  Terhadap  Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia’, Indonesia Journal of Business Law , 2(2), pp. 58 – 66. Available at: https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2326.
Kamilah,  A.  (2021)  ‘ Agunan  Kepastian  Hukum  Berinvestasi  Melalui  Pendekatan  Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec)’, Jurnal Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  1(1),  pp.  14 – 25.  Available  at: https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3.
Khayati, S. (2023) ‘Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Pembeli (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari)’, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora , 3(3), pp. 175 – 187. Available at: https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.283.
Kurniadi  et al., Y.U. (2020) ‘Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) JEPANG’, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7(2), pp. 408 – 420.
Larasati, M.A., Listyarini, D. and Arikha, S. (2022) ‘Penerapan Dan Sanksi Hukum UU No 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Pembeli  Terhadap  Pengusaha  Pedagang  Kaki Lima  Di  Wilayah  Semarang  Utara’, Journal  Legal  Brief ,  11(3),  pp.  1513 – 1524. Available at: https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx.
Mokodongan,  K. et  al. (2023)  ‘Pengawasan  Peredaran  Kosmetik  Ilegal  Oleh  BPOM  Di Gorontalo’, Jurnal  Hukum  dan  Sosial  Politik ,  1(1),  pp.  210 – 222.  Available  at: https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.641.
Poernomo, H.S.L. (2020) ‘Analisis Perlindungan Hukum Pembeli Produk Makanan Kemasan Yang Beredar Di Kota Makassar’, Gorontalo Law Review , 3(1), pp. 40 – 58. Available at: https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.911.
Pranata,  i kadek renown and Novy, P.I. wayan (2019) ‘Tanggung jawab pengusaha terhadap kosmetik yang tidak mencantumkan lebel bahasa indonesia pada kemasan produk’, kertha negara : journal ilmu hukum , 7(9), pp. 1 – 13.
Sirait,  sara talenta (2022) ‘penegakan hukum terhadap pengusaha kosmetik ilegal di kota jambi’.
Theresia,  G.  and  Subhandi,  B.  handar  (2019)  ‘Jurnal  Panorama  Hukum’, Jurnal  Panorama Hukum , 4(1), pp. 124 – 134. Available
at:
https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/issue/view/382.
Winata, M.G. (2022) ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya’, Sapientia  Et  Virtus ,  7(1),  pp.  34 – 43.  Available  at: https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343.