Dirasat: Jurnal  Manajemen  dan  Pendidikan  Islam ,  Vol. 8,  No. 1,  Juni  2022.  Hal. 1-18.  ISSN  ( Online ): 2550-1038,  ISSN  ( Print ): 2503-3506.  Website:  Journal.Unipdu.ac.id/index.php/Dirasat/index.  Dikelola oleh Program  Studi  Manajemen  Pendidikan  Islam  (MPI)  Program  Pascasarjana  Universitas  Pesantren  Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

## Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat
Basara dan Korelasinya dengan Al-Qur’an

## Neneng Rumsiti
SMP Negeri 1 Kuala Pembuang Email: nenengrumsiti@gmail.com
Abstract: The urgency of equal distribution of education is a big challenge to be realized. One of the  steps  taken  is  to  promote  the  democratization  of  education.  A  more  specific  scope  is,  for example,  in  the  learning  process  that  upholds  equality  of  rights  without  any  distinction.  This study explores deeper related to the concept of democratization of Islamic education contained in the local wisdom of the Dayak hapakat basara in collaboration with the content of the Qur’an, 3:159 is related to democratic values, namely the principle of deliberation. The type of research used  is  qualitative  with  a  concept  analysis  approach.  The  concept  in  question  is  the democratization  of  education  contained  in hapakat  basara and  the  Qur’an.  The  results  of  this study  indicate  that  (1)  the  values  contained  in  the  local  wisdom  of hapakat  basara include  the values of unity, peace, and humanity which are realized through a deliberation system by looking for a common solution to the problems faced; (2) in line with this, the Qur’an, 3:159 also upholds the  values  of  deliberation  in  resolving  all  matters  as  stated  in  the  snippet  of  verse  159 wa- shāwirhum fī al-amr ; (3) the concept of this deliberation which was later adopted and adopted as a concept of democratization of Islamic education resulted in three things, namely in the learning process  there  must  be  an  agreement  between  teachers  and  students,  upholding  the  principle  of justice, and prioritizing freedom of opinion as a characteristic of democratic learning.
Keyword: Hapakat basara , the Qur’ān, democrtization of education.
Abstrak: Urgensi pemerataan pendidikan menjadi tantangan besar untuk dapat diwujudkan. Salah satu  langkah  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggalakkan  demokratisasi  pendidikan.  Lingkup yang lebih khusus, misalnya, adalah proses pembelajaran yang menjunjung tinggi persamaan hak tanpa  adanya  pembedaan.  Penelitian  ini  menggali  lebih  dalam  terkait  dengan  konsep demokratisasi pendidikan Islam yang termuat dalam kearifan lokal Dayak hapakat basara yang dikolaborasikan dengan kandungan Al-Qur’an dalam Surah ‘Āl ‘Imrān: 159, terkait dengan nilai- nilai  demokrasi  yaitu  prinsip  musyawarah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  analisis  konsep.  Konsep  yang  dimaksud  adalah  demokratisasi  pendidikan yang  terkandung  dalam hapakat  basara dan  Surah  ‘Āl  ‘Imrān:  159.  Hasil  dari  kajian  ini menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal hapakat basara adalah nilai  persatuan,  perdamaian,  dan  kemanusiaan  yang  diwujudkan  melalui  sistem  musyawarah dengan  mencari  jalan  keluar  bersama  atas  permasalahan  yang  dihadapi;  (2)  senada  dengan  hal tersebut,  Surah  ‘Āl  ‘Imrān:  159  juga  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  musyawarah  dalam menyelesaikan segala urusan sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat 159, wa-shāwirhum fī  al-amr ;  (3)  konsep  musyawarah  inilah  yang  kemudian  diambil  dan  diadopsi  sebagai  konsep demokratisasi  pendidikan  Islam  yang  menghasilkan  tiga  hal  yaitu  dalam  proses  pembelajaran harus  ada  kesepakatan  antara  guru  dan  peserta  didik,  menunjung  tinggi  asas  keadilan,  serta mengutamakan kebebasan berpendapat sebagai ciri dari pembelajaran yang demokratis.
Kata kunci: Hapakat basara , Alquran, demokratisasi pendidikan.

## Pendahuluan
Memperoleh  pendidikan  adalah  hak  setiap  orang.  Bahkan  negara  memberi ruang  khusus  terkait  hak  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  jaminan pasti terkait hak untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial seseorang. 1 Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam  bunyi  pasal  31  ayat  (1) UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan.”  Hingga  sebagai  langkah  konkrit  negara  juga  menjamin terlaksananya  pendidikan  melalui  alokasi  dana  yang  diprioritaskan. Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  31  ayat  (4)  UUD  1945  yang  berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan  nasional.” Artinya,  bahwa  kepastian  pendidikan  untuk  didapatkan merupakan  realitas  yang  sepatutnya  dilaksanakan  dengan  baik.  Lembaga pendidikan, pendidik, maupun pihak-pihak lain yang terlibat semestinya dapat menjalankan  misi  tersebut  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  pemerataan pendidikan.  Dengan  demikian  setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali  dapat mengenyam  pendidikan  dari  jenjang  yang  rendah  hingga  kepada  jenjang tinggi. 2
Ini  menunjukkan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kesempatan  yang seluas-luasnya  dalam  menikmati  hak  pendidikan,  dan  inilah  yang  disebut sebagai demokratisasi pendidikan. Isu demokratisasi pendidikan sejatinya telah lama  digaungkan,  hanya  saja  kadang  tenggelam  dengan  berbagai  fakta  di lapangan  yang  berbanding  terbalik  dengan  harapan.  Padahal  demokratisasi pendidikan  mengandung  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan martabat  manusia  dalam  memperoleh  hak  yang  sama  terutama  dalam pendidikan. 3
Penelitian  terdahulu  oleh  Rosyad  dan  Maarif  menyebutkan  bahwa demokratisasi  pendidikan berupaya untuk menyelenggarakan  pendidikan  yang dapat  mewadahi  partisipasi  sosial  meliputi  guru  atau  pendidik,  tenaga kependidikkan,  pemerintah,  dan  masyarakat  secara  umum  untuk  senantiasa
1 Nadziroh, Chairiyah dan Wachid Pratomo, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia,” Jurnal Trihayu 4, no. 3 (2018): 400.
2 Irinna  Aulia  Nafrin  dan  Hudaidah,  “Perkembangan  Pendidikan  Indonesia  di  Masa  Pandemi Covid-19,” Hudaidah 3, no. 2 (2021): 457.
3 Erwin  Setyawan  dan  Yohanes  Probo  Dwi  Sasongko,  “Regulasi  Komunikasi  Interpersonal dalam  Demokratisasi  Pendidikan  Indonesia:  Studi  Deskriptif  Restorasi  Dunia  Pendidikan  di Indonesia dalam Perspektif Henry Giroux,” eJournal Komunikasi 12, no. 1 (2021): 54.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 8 NO. 1 (2022) 3
membangun  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  bersama. 4 Namun  ada banyak  hambatan  yang  terus  dihadapi  dikarenakan  kesenjangan  sosial  dalam pendidikan  adalah  hasil  dari  efek  interaktif  dan  gabungan  dari  hubungan kekuasaan sosial yang terkait dengan kelas dan etnis, dan organisasi kebijakan publik  dalam  pendidikan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  menanggulangi  ini  dengan merevitalisasi demokratisasi pendidikan sebagai basisnya. 5
Namun misi penting ini tidak akan tercapai tanpa adanya pembiasaan dari hal-hal  yang  sederhana  misalnya  dimulai  dari  pembelajaran  di  kelas  yang dilakukan secara demokratis. Khususnya dalam pelaksanaan  Pendidikan Islam yang  sejatinya  sangat  menjunjung  tinggi  persamaan  hak  itu  sendiri. Demokratisasi  pembelajaran  yang  dimaksud  misalnya  adanya  sikap  saling menghormati,  bebas  mengutarakan  pendapat  tetapi  tetap  saling  menghargai, adanya keterlaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pendidik dan peserta didik dan lain sebagainya. 6
Demikian  bahwa  urgensitas  demokratisasi  ini  semestinya  hadir  dalam setiap  kegiatan  pendidikan.  Untuk  itu,  guna  menghadirkan  nuansa demokratisasi  khususnya  dalam  proses  pembelajaran,  diperlukan  nilai-nilai yang  melekat  pada  diri  pendidik  maupun  peserta  didik  yang  senantiasa  hadir dan  diimplementasikan  dalam  kehidupan.  Nilai-nilai  kehidupan  yang  biasa melekat  tertuang  dalam  budaya  atau  kearifan  lokal  setiap  daerah.  Sehingga budaya  atau  kearifan  lokal  itu  dielaborasi,  maka  nilai-nilai  itu  dapat diimplementasikan  dan  bahkan  diintegrasikan  dalam  sebuah  pembelajaran. Penelitian terdahulu menyebut bahwa kearifan lokal yang ada suatu masyarakat dapat melekat  dengan  kuat.  Sebab  dalam kearifan  lokal tersebut  terdapat  nilai dan  pengalaman  hidup  yang  senantiasa  akan  selalu  dipegang  dan dilaksanakan. 7 Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal ini semestinya digali agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalimantan  Tengah  sebagai  daerah  dengan  suku  asli  Dayak  memiliki nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  begitu  unik.  Di  antaranya  adalah  kearifan  lokal
4 Ali  Miftakhu  Rosyad  dan  Muhammad  Anas  Ma`arif,  “Paradigma  Pendidikan  Demokrasi  dan Pendidikan  Islam  dalam  Menghadapi  Tantangan  Globalisasi  di  Indonesia,” Nazhruna:  Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 95.
5 Pierre  Canisius  Kamanzi,  “School  Market  and  the  Democratization  of  Education:  One  Step Forward, Two Steps Back. The Case of the Canadian Province of Quebec,” International Review of Sociology (December 16, 2021): 1–21.
6 Rini  Yuliana,  “Implementasi  Nilai–Nilai  Demokrasi  dalam  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  di  SMP  Negeri  3  Gringsing  Batang”  (Disertasi  Doktoral,  Universitas  Negeri Semarang, 2013).
7 Aji  Pamungkas,  Bambang  Subali  dan  Suharto  Lunuwih,  “Implementasi  Model  Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa,” Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 3, no. 2 (2017): 119.
“ hapakat  basara ”  yang  bermakna  “saling  sepakat  bersama.” Hapakat  basara begitu masyhur di kalangan masyarakat Dayak pada zaman dulu, mereka selalu menjunjung tinggi budaya ini. Senada dengan nilai kearifan “ hapakat basara ” ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dalam Surah Āl ‘Imrān: 159, sebagai basis demokratisasi pendidikan.
Penelitian  ini  akan  berfokus  untuk  mengkaji  nilai  demokratisasi pendidikan  yang  tersirat  dalam  kearifan  lokal hapakat  basara serta relevansinya dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, untuk dijadikan sebagai dasar  dalam  pelaksanaan  demokratisasi  pendidikan.  Urgensitas  dari  penelitian ini  nantinya  akan  memberi  sumbangsih  terhadap  revitalisasi  demokratisasi pendidikan  Islam  yang  berasal  dari  nilai  kearifan  suatu  daerah  dan menunjukkan identitas suatu masyarakat.
Penelitian  terdahulu  oleh  Iswatiningsih  terkait  dengan  pentingnya  peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter yang nasionalis, religius, integritas dan  hal-hal  yang  memunculkan  karakter  baik  dalam  pendidikan.  Penelitian tersebut berupaya menggali nilai kearifan lokal kemudian mengintegrasikannya dalam  pendidikan. 8 Kesamaan  dengan  penelitian  ini  adalah  sama-sama mengonstruksi  nilai  kearifan  lokal  yang  kemudian  dapat  diimplementasikan. Sementara kebaruan dari penelitian yang dilakukan dari penelitian sebelumnya terletak  pada  kombinasi  elaborasi  antara  kearifan  lokal  dan  nilai-nilai  dalam Al-Qur’an yang dikemas dalam sebuah konsep demokratisasi pendidikan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  tentang  (1)  nilai-nilai kehidupan  dalam  kearifan  lokal  Dayak hapakat  basara ;  (2)  elaborasi kandungan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159;  (3)  konsep  demokratisasi  pendidikan  Islam dalam hapakat basara dan Surah Āl ‘Imrān: 159 sebagai fokus bahasannya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  konsep.  Konsep  yang  dimaksud  adalah  konsep demokratisasi pendidikan yang diambil dari nilai kearifan lokal Dayak hapakat basara berkolaborasi  dengan  kandungan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159.  Pendekatan analisis  konsep  berupaya  untuk  mengkaji  konsep  yang  sudah  ada  kemudian dikembangkan  dan  dianalisis  untuk  dapat  diimplementasikan  di  lapangan. 9 Sumber data primer adalah terkait dengan nilai kearifan lokal hapakat basara dan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159, sedangkan sumber daya sekunder adalah berasal  dari  buku  dan  artikel  jurnal  ilmiah  yang  mendukung  terkait  dengan konsep  demokratisasi  pendidikan.  Sementara  analisis  data  menggunakan
8 Daroe  Iswatiningsih,  “Penguatan  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  di Sekolah,” Satwika (Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial) 3, no. 2 (2019): 163.
9 Mardawani, Praktis  Penelitian  Kualitatif  Teori  Dasar  dan  Analisis  Data  dalam  Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 8 NO. 1 (2022) 5
analisis  konten  atau  isi  dengan  mengelaborasi  nilai-nilai hapakat  basara dan memetik  kandungan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159,  menggunakan  pendekatan  tafsir Taḥlīlī (analitik). Hasil dari analisis tersebut kemudian diformulasikan menjadi konsep  demokratisasi  pendidikan  Islam  yang  menjadi  tawaran  untuk melaksanakan pembelajaran PAI yang demokratis.

## Nilai-Nilai Kehidupan dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara
Masyarakat  Dayak  merupakan  masyarakat  yang  memandang  manusia  tidak hanya  setara,  tetapi  manusia  lain  dipandang  sebagai  satu  keluarga  sehingga muncul rasa persaudaraan di tengah perbedaan keyakinan. Sehingga kerukunan pada masyarakat Dayak sangat terlihat walaupun di dalam lingkup perbedaan. Perbedaan-perbedaan  ini  tentu  akan  selalu  membuka  ruang  bagi  siapa  saja, termasuk  masyarakat  Dayak  untuk  melakukan  musyawarah.  Musyawarah inilah yang di dalam masyarakat Dayak disebut dengan hapakat basara .
Hapakat basara didefinisikan sebagai musyawarah mufakat yang menjadi salah  satu  cerminan  dari  demokrasi  di  Indonesia. Hapakat  basara menjadi salah  satu  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  masyarakat Dayak  di  Kalimantan  Tengah  sebagai  wujud  implementasi  dari  silsilah huma betang . 10 hapakat  basara merupakan  suatu  tradisi  masyarakat  Dayak  yang telah  eksis  sejak  120  tahun  lalu  melalui  Rapat  Damai  Tumbang  Anoi  pada tahun  1894. 11 Dalam  falsafah huma  betang hapakat  basara ini diimplementasikan tatkala para pemimpin hendak mengambil suatu keputusan perihal penyelesaian suatu perkara maupun sengketa maka tradisi musyawarah ini dilakukan guna mencapai mufakat. 12
Prinsip  dalam hapakat  basara masyarakat  Dayak  sangat  mengedepankan kekeluargaan,  kata  mufakat,  serta  perdamaian.  Musyawarah  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Dayak  juga  tidak  mengedepankan  kedudukan  atas  derajat seseorang  dalam  satu  kelompok,  namun  adanya  kesetaraan  seluruh  anggota masyarakat  untuk  dapat  menyampaikan  gagasannya  dalam  musyawarah  yang dilakukan  hingga  tercapai  kesepakatan  bersama.  Selain  itu  prinsip  dalam hapakat  basara juga  mengedepankan  kepentingan  bersama  guna  menjunjung tinggi  perdamaian,  dengan  adanya  tingkat  kesadaran  pada  tiap  individu
10 Y.  Lampe  dan  E.  Karliani,  “Integrasi  Nilai  Kearifan  Lokal  Dayak  Ngaju  pada  Materi Karakteristik  Daerah  Tempat  Tinggal  dalam  Kerangka  NKRI,” Jurnal  Pendidikan 18,  no.  2
(2017): 115–120.
11 Normuslim, Kerukunan antar Umat Beragama Keluarga Suku Dayak Ngaju (Palangka Raya: Lembaga Literasi Dayak, 2016), 72.
12 Ibid., 194.
masyarakat  untuk  mengutamakan  apa  yang  menjadi  urgensi  yang  bersifat kolektif. 13
Hapakat basara yang menjadi salah satu bagian dari falsafah huma betang di  Kalimantan  Tengah  terimplementasi  dalam  kehidupan  interaksi  sosial masyarakat  Dayak.  Hal  tersebut  teraplikasikan  dalam  proses  penyelesaian berbagai  permasalahan  yang  berkenaan  dengan  ritual  adat  baik  itu  di lingkungan masyarakat maupun keluarga. 14 Berkenaan dengan hal ini, terdapat nilai-nilai  kehidupan  yang  terkandung  dalam  wujud  kearifan  lokal hapakat basara .
Pertama,  nilai  persatuan  dan  persaudaraan.  Makna  persatuan  dan persaudaraan  dalam  konteks  ini  tergambar  dari  tingginya  tingkat  toleransi dalam  masyarakat  suku  Dayak  akan  adanya  perbedaan  guna  mewujudkan falsafah  kedamaian  dan  menciptakan  rasa  kesatuan  yang  kuat  satu  sama  lain. Perbedaan  tersebut  diantaranya  adanya  keyakinan  agama  yang  berbeda-beda yang  dianut  oleh  beberapa  keluarga  yang  tinggal  satu  rumah  dalam huma betang . Huma  betang yang  menjadi  rumah  adat  suku  Dayak  tidak  sekedar ditinggali  oleh  satu  atau  dua  keluarga  saja,  namun  bisa  terdapat  5  hingga  6 keluarga yang menghuni rumah tersebut. 15 Adanya suatu perbedaan keyakinan agama  dalam  masyarakat  suku  Dayak  tidak  menjadi  penghalang diberlakukannya  kesetaraan  hak  dalam  melaksanakan  tradisi hapakat  basara . Hal  ini  justru  dapat  menjadi  teladan  bagi  masyarakat  lain  untuk  tetap  saling menghormati  perbedaan  yang  ada  sehingga  dapat  terwujudnya  rasa  persatuan dan persaudaraan satu sama lain.
Kedua,  nilai-nilai  damai.  Nilai  damai  yang  terkandung  dalam  kearifan lokal hapakat  basara tergambar  dengan  cara  penyampaian  masalah  yang menghindari cara-cara kekerasan. Tatkala ditemuinya suatu persengketaan atau konflik yang terjadi pada masyarakat Dayak, maka tidak serta merta dilakukan tindak  kekerasan,  namun  perlu  adanya  penyelesaian  dengan  cara  damai  dan mengedepankan  kesepakatan  bersama  atas  solusi  dari  permasalahan  yang terjadi. 16
13 Ibid., 72.
14 Ni Nyoman Rahmawati, “Implementasi Nilai Keharifan Lokal ( Huma Betang ) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak  di Kota Palangka Raya,” Jurnal Tampung Penyang 17, no. 1 (2019): 25.
15 F.  Yuliani,  “Komodifikasi  Rumah  Betang  Tumbang  Gagu  sebagai  Daya  Tarik  Pariwisata  di Kabupaten  Kota  Waringin  Timur,  Kalimantan  Tengah,” Pariwisata  Budaya:  Jurnal  Ilmiah Agama dan Budaya 3, no. 1 (2018): 28–36.
16 Epep  Tuah  Rawai, 69  Tahun  (Tokoh  Masyarakat  Adat  Dayak/Mantan  Damang  Kecamatan Bukit  Batu) (Palangka  Raya:  Epep  Tuah  Rawai,  Hukum  Adat  Dayak  Kedamangan  Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, 2015).
Ketiga,  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  nilai  kebangsaan.  Hal  ini  tergambar dari  tingginya  rasa  saling  menghargai  dan  menghormati  antara  masyarakat suku  Dayak  pada  sesama  manusia  lain  walaupun  memiliki  perbedaan  agama, suku,  maupun  ras.  Masyarakat  suku  Dayak  memiliki  kebiasaan  ini  yang tertuang dalam istilah belom bahadat yang artinya hidup harus mengedepankan adat  istiadat  dalam  kehidupan  sehari-hari  salah  satunya  dengan  saling menghormati  dan  menghargai  kesetaraan  tanpa  membedakan  derajat  sosial  di masyarakat. 17 Prinsip  yang  dimiliki  suku  Dayak  ini  turut  terimplementasi dalam  tradisi hapakat  basara dengan  mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan dan nilai kebangsaan yang teraplikasikan dengan adanya prinsip kesamaan hak asasi  manusia  dan  kesetaraan.  Dalam  hal  ini  manusia  tidak  dilihat  dari kedudukan, simbol sosial atau strata sosialnya namun kompetensi diri dari sisi kemanusiaannya.
Hapakat  basara memiliki  nilai-nilai  kesejahteraan  bersama  yang berkeadilan.  Artinya,  tradisi  kehidupan  masyarakat  suku  Dayak  sangat mengutamakan  prinsip  keadilan  yang  menentang  terjadinya  kesewenang- wenangan  dalam  pemutusan  suatu  perkara  di  masyarakat.  Prinsip  ini  menjadi salah satu dasar yang ditegakkan oleh pemangku adat suku Dayak serta seluruh masyarakat  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam kehidupan.  Melalui  nilai  yang  bersifat  demokratis  ini,  menginterpretasikan adanya  jaminan  hak  asasi  setiap  orang  yang  terkonklusi  dalam  wujud kepentingan bersama. 18
Pada Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut dihasilkan beberapa nilai dari kearifan  lokal hapakat  basara :  (1)  nilai-nilai  dalam,  yakni  kehidupan  yang dijalankan  dengan  cara  menolak  kekerasan-kekerasan  dalam  menyampaikan masalah;  (2)  nilai  kebebasan  beragama,  yakni  semua  orang  berhak  memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tergantung keyakinannya masing- masing;  (3)  nilai-nilai  kemanusiaan;  dan  (4)  nilai-nilai  kesejahteraan  bersama dalam kerangka keadilan. 19 Tiga nilai inilah yang nantinya akan mendasari dan memberi warna pada kearifan lokal hapakat basara .
Jika  dalam  masyarakat  Dayak  prinsip  musyawarah  disebut  dengan hapakat  basara ,  maka  dalam  kehidupan  modern  dan  kehidupan  keluarga betang disebut  dengan  prinsip  demokrasi.  Dengan  kata  lain,  filosofi hapakat
17 Ibnu Elmi  AS Pelu  dan  Jefry  Tarantang,  “Interkoneksi  Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila,” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 14, no. 2 (2018): 119–126.
18 Dakir,  “Pengelolaan  Budaya  Inklusif  Berbasis  Nilai  Belom  Bahadat  pada Huma  Betang dan
Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah,” Jurnal Studi Agama-agama 7, no. 2 (2017): 35.
19 Abubakar  HM,  “ Huma  Betang dan  Aktualisasi  Nilai  Kearifan  Lokal  dalam  Budaya  Dayak,” Humanika 1, no. 2 (2016): 289.
basara sangat  mengutamakan  nilai-nilai  keadilan  dan  menolak  segala  bentuk kesewenang-wenangan.  Menurut  penelitian  Rahmawati,  filosofi hapakat basara pada  masyarakat  Dayak  sampai  sekarang  terus  diterapkan  pada keluarga  Dayak  di  Kota  Palangkaraya.  Filosofi  ini  selalu  tertanam  ketika mereka melakukan ritual seperti parasih pambak (ritul untuk menghormati ruh keluarga  yang  sudah  meninggal)  dan  tradisi tiwah (ritual  kematian).  Dalam melakukan ritual-ritual tersebut masyarakat Dayak di kota Palangkaraya selalu memasukkan  unsur hapakat  basara .  Ketika  perencanaan  sedang  dilakukan maka  pada  saat  rapat  keluarga  dilakukanlah  kegiatan  musyawarah  ( hapakat basara ).  Tentu  musyawarah  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman dalam pelaksanaan ritual-ritual tersebut. 20
Penerapan filosofi hapakat basara tidak hanya menyangkut kegiatan adat masyarakat  Dayak,  tetapi  sudah  diterapkan  secara  menyeluruh  dalam  bidang kehidupan  lainnya,  termasuk  pendidikan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh  Neni  Astriyani,  menyebut  bahwa  kearifan  lokal  ini  sudah  diterapkan dalam  dunia  pendidikan.  Misalnya  pada  kegiatan  diskusi  kelompok  untuk memecahkan  masalah  dalam  proses  belajar  mengajar  di  ruang  kelas  dan penguatan materi tasamuh yang harus didasari dengan perilaku musyawarah. 21

## Elaborasi Kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159
Demokratisasi  pendidikan  secara  umum  merupakan  keadaan  di  mana  setiap warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dalam menikmati hak pendidikan. 22 Ketika definisi umum ini dipersempit maka akan muncul konsep bahwa implementasi demokratisasi pendidikan tersebut terlihat dari  kegiatan  pembelajaran  dengan  suasana  saling  menghormati,  bebas mengutarakan  pendapat  dengan  tetap menghargai  serta  adanya  keterlaksanaan hak  dan  kewajiban  yang  seimbang  antara  pendidik  dan  peserta  didik. 23 Tentu jika berkaca pada konsep implementasi demokratisasi pendidikan di atas, maka kesemuanya itu merupakan bagian dari kegiatan musyawarah. Sebab, di dalam
20 Rahmawati,  “Implementasi  Nilai  Keharifan  Lokal  ( Huma  Betang )  dalam  Interaksi  Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya,” 25.
21 Neni  Astriyani,  “Materi  Pembelajaran  Akidah  Akhlak  Berbasis  Kearifan  Lokal  Kalimantan Tengah di MTsN 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah” (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2019), 72.
22 Setyawan  dan  Sasongko,  “Regulasi  Komunikasi  Interpersonal  dalam  Demokratisasi Pendidikan  Indonesia:  Studi  Deskriptif  Restorasi  Dunia  Pendidikan  di  Indonesia  dalam Perspektif Henry Giroux),” 54.
23 Yuliana,  “Implementasi  Nilai–Nilai  Demokrasi  dalam  Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 Gringsing Batang.”
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 8 NO. 1 (2022) 9
musyawarah  akan  ditemukan  unsur-unsur  seperti  saling  menghormati  dan bebas mengutarakan pendapat. 24
Salah  satu  ayat  dalam  Alquran  yang  sangat  dekat  dengan  konsep demokratisasi  pendidikan  adalah  Surah  Āl  ‘Imrān:  159.  Di  dalam  ayat  ini terkandung beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan demokratisasi pendidikan.
َِللّٱ َنِ م ةَ محَۡر اَمِبَف هَل َتنِل موَلَو ۡۖمم َف َتنهك ممههم نَع هفمعٱَف ۡۖ َكِلموَح  منِم ْاوُّضَفنٱَل  ِب
ملَقملٱ َظيِلَغ اًّظ َوَ تهم
ملٱ ُّبِهيُ ََللّٱ َنِإ َِِۚللّٱ ىَلَع ملَكَوَ تَ ف َتممَزَع اَذِإَف ِۡۖرممَملۡٱ  ِفِ ممههمرِواَشَو ممهَل مرِفمغَ تمسٱَو ِلِ ك َي ( لآ :نارمع 159 ) .
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan tekad,  maka  bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
Ada  dua  riwayat  yang  menjelaskan  tentang  sebab  turunnya  surah  Āl ‘Imrān: 159 ini. Riwayat pertama menyatakan bahwa ayat ini diturunkan ketika kaum  muslimin  memperoleh  kemenangan  dalam  perang  Badar  dan  saat  itu banyak  orang  musyrik  yang  menjadi  tawanan  perang.  Untuk  menyelesaikan masalah  tersebut,  Rasulullah  SAW  mengadakan  musyawarah  dengan  Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Menurut Abu Bakar, tawanan tersebut hendaknya diserahkan  kepada  keluarga  mereka  dengan  membayar  tebusan.  Adapun menurut  Umar,  para  tawanan  tersebut  hendaknya  dibunuh.  Dalam  proses musyawarah  ini,  terdapat  dua  pendapat  yang  sangat  bertolak  belakang, sehingga  turunlah  surah  Āl  ‘Imrān:  159  yang  menegaskan  bahwa  Rasulullah SAW.  harus  bersifat  lemah  lembut  agar  menjadi  daya  tarik  bagi  umat  di  luar Islam. Sehingga ayat ini turun sebagai dukungan pada pendapat Abu Bakar al- Ṣiddīq.  Di  sisi  lain,  ayat  ini  juga  menjadi  pelajaran  bagi  Umar  bin  Khattab bahwa jika sebuah pendapat tidak diterima, maka hendaklah bertawakal kepada Allah SWT. 25
24 Ahmad  Agis  Mubarok,  “Musyawarah  dalam  Perspektif  Al-Qur’an:  Analisis  Tafsir  Al- Maraghi,  Al-Baghawi,  dan  Ibnu  Katsir,” Maghza:  Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an  dan  Tafsir 4,  no.  2 (2019): 149–150.
25 Ibid., 151.
Adapun  menurut  riwayat  kedua,  ayat  ini  turun  karena  didasarkan  pada peristiwa penyusunan strategi ketika perang Uhud. Menurut Rasulullah SAW, kaum  muslimin  hendaknya  tetap  bertahan  di  Madinah  sembari  menunggu kedatangan  pasukan  musuh.  Namun  pendapat  tersebut  ditolak  oleh  beberapa sahabat,  terutama  sahabat  yang  masih  muda.  Mereka  menginginkan  agar pasukan  muslimin  keluar  dari  Madinah  dan  menyerang  musuh.  Hingga turunlah  surah  Āl  ‘Imrān:  159  ini  dan  akhirnya  pendapat  sahabat  inilah  yang kemudian  disetujui  oleh  Rasulullah  SAW.  Keputusan  ini  memang  berakhir dengan kesedihan, umat Islam kalah dalam peperangan tersebut. Inilah prinsip penting dari sebuah musyawarah, masalah hasil tentu harus diserahkan kepada Allah SWT. 26
Menurut Tafsīr  al-Munīr ,  surah  Āl  ‘Imrān:  159  ini  merupakan  bentuk karunia  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  kaum  mukmin.  Karunia tersebut ialah dengan menjadikan hati Nabi Muhammad SAW lembut terhadap umat, memiliki sifat pemaaf dan selalu mengajak bermusyawarah. Sikap-sikap seperti  inilah  yang  membuat  umat  Nabi  Muhammad  SAW  dengan  sukarela masuk  ke  dalam  agama  Islam.  Bahkan  Abdullah  bin  ‘Amr  pernah  berkata: “Sesungguhnya  saya  telah  mengetahui  sifat-sifat  Rasulullah  SAW  di  dalam kitab  suci  terdahulu.  Beliau  bukanlah  orang  yang  keras,  berhati  kasar,  suka gaduh  dan  berkata  keras  di  pasar  dan  tidak  membalas  kejelekan  dengan kejelekan akan tetapi memaafkannya.”
Selain sifat lembut dan pemaaf, di dalam Tafsīr al-Munīr juga dijelaskan mengenai  perilaku  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. Kegiatan musyawarah ini pun tidak hanya dilakukan dalam perkara agama saja. Semua  urusan,  termasuk  perkara  politik  dan  kepentingan  duniawi  lainnya dibicarakan secara baik dan bersama dengan para sahabat. Tentu musyawarah yang  dilakukan  merupakan  kegiatan  musyawarah  yang  penuh  dengan  etika Islami,  seperti  beradab  dan  menghormati  pendapat  orang  yang  ahli  dalam bidangnya.  Suatu  ketika  Rasulullah  SAW  pernah  ditanya  tentang al-‘azm (keputusan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu), lalu beliau bersabda: “Bermusyawarahlah  dan  mintalah  pandangan  kepada  orang-orang  yang  ahli (pakar),  kemudian  ikutilah  pandangan  yang  mereka  berikan.”  Mengenai  hasil dari  pandangan  yang  diikuti  tersebut,  maka  harus  diserahkan  kepada  Allah SWT dengan jalan bertawakal. 27
Mengenai  musyawarah  ini,  Quraish  Shihab  menjelaskan  bahwa  asal  kata musyawarah  ialah  “ shāwara ”  yang  berarti  mengeluarkan  madu  dari  sarang
26 Muhammad  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an:  Tafsir  Tematik  Atas  Berbagai  Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007), 626.
27 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013), 475–480.
lebah.  Dari  sini  makna  musyawarah  tersebut  berkembang  sehingga  didapat makna  bahwa  segala  bentuk  musyawarah  pasti  akan  melahirkan  sesuatu  yang baik  dan  manis  seperti  madu.  Untuk  melahirkan  sesuatu  yang  manis  ini diperlukanlah  beberapa  sikap  terpuji,  seperti  lemah  lembut,  tidak  kasar  dan tidak  keras  hati.  Sebab  beberapa  perilaku  tersebut  akan  memberi  kelancaran dan keberhasilan dalam proses musyawarah. 28
Adapun  menurut  Buya  Hamka  dalam  Tafsir  Al-Azhar,  ia  menyatakan bahwa  ayat  ini  berbicara  tentang  ilmu  memimpin.  Sebab,  dalam  ayat  ini dijelaskan  beberapa  syarat  pemimpin,  seperti  bersikap  lemah  lembut  dan bermusyawarah.  Menurut  Buya  Hamka,  sikap  lemah  lembut  tersebut  bukan berarti  tidak  tegas.  Banyak  kasus  yang  menggambarkan  ketegasan  Nabi Muhammad  SAW  misalnya  saja  terhadap  kelompok  yang  tidak  menyepakati hasil  perjanjian  Hudaibiyah,  tegas  dalam  mendiktekan  apa  yang  harus  dicatat oleh  Ali  bin  Abi  Talib  dan  tegas  dalam  beberapa  perkara  ibadah  haji.  Dalam hal  musyawarah,  Buya  Hamka  menyebut  bahwa  musyawarah  merupakan  inti dari ayat ini. Kegiatan musyawarah adalah dasar dari politik dan pemerintahan Islam.  Sebab,  dalam  kegiatan  musyawarah  akan  mampu  merangkul  banyak kelompok  sehingga  kegiatan  pemerintahan  yang  selalu  identik  dengan perbedaan akan mampu berjalan dengan semestinya. 29

## Konsep  Demokratisasi  Pendidikan  Islam  dalam  Hapakat  Basara  dan
Surah Āl ‘Imrān: 159
Nilai-nilai hapakat  basara yang  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat Dayak  sejatinya  telah  memberi  banyak  pelajaran  berharga  untuk  kehidupan. Masyarakat  Dayak  yang  terkenal  toleran  dan  terbuka  terhadap  kebaruan menjadikan  mereka  selalu  menyelesaikan  segala  sesuatu  dengan  jalan musyawarah atau melalui kesepakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan  nilai-nilai  keberagaman  dan  keutuhan  bersama  yang senantiasa  dijaga  dengan  baik  dalam  kehidupan  mereka.  Maka  semestinya konsep  kearifan  lokal  ini  dapat  dijadikan  replika  konsep  pendidikan  yang demokratis,  tidak  memihak  kepada  sesiapa,  serta  mewujudkan  pelaksanaan pendidikan yang adil sebagaimana amanat dalam undang-undang. 30
28 Ade  Suprihat  dan  Nurhasan,  “Tafsir  Ayat  Tentang  Siyasah  (QS.  Ali  Imran:  159)  dan Relevansinya  dengan  Pendidikan,” At-Tarbiyah:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam 1,  no.  2 (2019): 29.
29 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), 130–133.
30 Tajuddin  Noor,  “Rumusan  Tujuan  Pendidikan  Nasional  Pasal  3  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  No  20  Tahun  2003,” Wahana  Karya  Ilmiah  Pendidikan 3,  no.  1  (2018): 143.
Hal  senada  ternyata  termaktub  dalam  kandungan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159, yang  mengisyaratkan  tentang  pentingnya  musyawarah  dalam  pengambilan keputusan.  Quraish  Shihab  menyebut  bahwa  musyawarah  itu  seperti  madu yang  dapat  menghasilkan  suatu  kebaikan.  Namun  tentu  musyawarah  yang dimaksud  adalah  musyawarah  yang  dilaksanakan  dengan  hati  yang  lembut, perilaku  yang  tenang  disertai  kesabaran. 31 Oleh  sebab  itu,  terdapat  keserasian antara nilai-nilai yang terdapat dalam hapakat basara dengan kandungan Surah Āl  ‘Imrān:  159  ini. Untuk  itu,  terdapat  beberapa  rekonstruksi  nilai-nilai kolaborasi antara hapakat basara dan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159 dalam merumuskan  konsep  demokratisasi  pendidikan  Islam.  Beberapa  konsep tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama,  membangun  kesepakatan  guru  dan  peserta  didik.  Dalam pelaksanaan  pembelajaran,  guru  harus  memiliki  sikap  terbuka  dan  toleran terhadap  perbedaan-perbedaan  peserta  didik.  Sehingga  guru  tidak  boleh bersikap  egois  memaksakan  kehendak  kepada  peserta  didik.  Sebab  sejatinya dalam sebuah pembelajaran guru semestinya mengayomi, bukan mementingkan  ego  pribadi  meskipun  hal  itu  baik  namun  ada  hal  yang  justru lebih  baik  jika  dapat  disepakati  secara  bersama-sama. 32 Adanya  kesepakatan antara guru dan peserta didik merupakan implementasi dari hapakat basara dan wa-shāwirhum  fī  al-amr (ajaklah  mereka  bermusyawarah).  Bermusyawarah tidak  selalu  dalam  konteks  menyelesaikan  sebuah  masalah,  melainkan musyawarah juga  dapat berfungsi  untuk mencegah masalah itu  terjadi.  Ketika terjadi  kesepakatan  antara  peserta  didik  dan  guru  diawal,  maka  kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembelajaran akan semakin kecil.
Penelitian terdahulu menyebut bahwa kontrak dalam sebuah pembelajaran sangat penting untuk menjembatani jalannya pembelajaran secara lebih terarah dan termanajemen dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui  pemanfaatan  kontrak  pembelajaran  yang  menggabungkan  kompetensi Dewan  Kebijakan  Pendidikan  Pekerjaan  Sosial  dan  Standar  Akreditasi (termasuk  perilaku  komponen),  siswa  dan  pengawas  dapat  mulai mendiskusikan  kemajuan  bersama  mereka  dalam  memenuhi  masing-masing sebelum  evaluasi  akhir. 33 Hal  tersebut  membuktikan  pentingnya  “ agreement ”
31 Ahmad Faruqi dan Shofi lailatul fitri, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab),” Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 4, no. 1 (2019): 15.
32 Imam,  “Analisis  Dampak  Pembelajaran Online terhadap  Guru  dan  Peserta  Didik  Perspektif Teori Etika,” Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam 5, no. 1 (2020): 117.
33 Veronica Molina et al., “Bridging Education and Practice With a Competency-Based Learning Contract,” Journal of Teaching in Social Work 38, no. 1 (January 1, 2018): 18–27.
atau  persetujuan  dari  masing-masing  pihak  memberi  dampak  positif  dalam pembelajaran.
Pada  penelitian  yang  lain  juga  disebutkan  bahwa  kontrak  pembelajaran adalah sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dan meningkatkan  relevansi  kursus  sambil  mengurangi  beban  instruktur  untuk sepenuhnya  memperlengkapi  kembali  dan  mengembangkan  bidang  keahlian baru.  Penulis  menegaskan  bahwa  kontrak  pembelajaran  harus  digunakan karena merupakan strategi instruksional yang tepat untuk pelajar dewasa yang terdiri  dari  program  urusan  publik  dan  mereka  menyediakan  sarana  bagi instruktur  untuk  model  perilaku  yang  menunjukkan  menghargai  keragaman sebagai aset. 34 Hal  itu  kembali membuktikan bahwa  proses musyawarah  yang terwujud  dalam  kontrak  belajar  amat  diperlukan  pada  setiap  proses pembelajaran.
Kedua, membangun iklim pembelajaran yang berbasis keadilan. Kata adil yang  diusung  nampaknya  terlihat  sederhana,  namun  dalam  pelaksanaannya masih  banyak  diabaikan  terlebih  dalam  pembelajaran.  Guru  terkadang  secara tidak  sadar  mendominasi  pada  satu  pihak  dan  mengabaikan  pihak  lain, sehingga  bibit-bibit  ketidakadilan  tersebut  dapat  muncul.  Maka  prinsip demokratisasi  pendidikan  yang  digaungkan  dalam  nilai-nilai hapakat  basara dan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159,  ini  berupaya  menciptakan  pembelajaran  yang menjunjung tinggi keadilan baik dalam proses maupun evaluasi pembelajaran. Azizah  dan  Fuadi  dalam  hasil  penelitiannya  menyebut  bahwa  salah  satu indikator  profesionalisme  guru  menurut  ayat-ayat  dan  hadis Tarbawi adalah dapat  bersikap  adil  terhadap  seluruh  peserta  didiknya.  Adil  yang  dimaksud tentu saja sesuai dengan porsi dan keadaan masing-masing. 35
Sebab  sejatinya  poin  penting  dari  prinsip  demokratisasi  pendidikan  yang dikonstruksi  dari hapakat  basara dan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159  di  atas  adalah terpenuhinya  asas  keadilan  kepada  seluruh  anggota  kelas.  Dalam  persoalan evaluasi  misalnya,  guru  harus  betul-betul melaksanakan  prinsip  evaluasi  yang autentik  agar  memperoleh  hasil  yang  dapat  diterima  dan  tidak  merugikan peserta  didik.  Penelitian  terdahulu  menjelaskan  bahwa  prinsip  keadilan  amat penting  diterapkan  dalam  pembelajaran.  Salah  satu  langkah  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  melaksanakan  Antiracist  Social  Emotional  Justice Learning  (ASEJL)  atau  pembelajaran  yang  menekankan  prinsip-prinsip
34 Nadia Rubaii-Barrett, “Teaching Courses on Managing Diversity: Using Learning Contracts to Address Challenges and Model Behavior,” Journal of Public Affairs Education 12, no. 3 (2018): 361–383.
35 Khanifatul  Azizah  dan  Muhammad  Ali  Fuadi,  “Profesionalisme  Guru  dalam  Islam:  Kajian Konseptual Hadits Tarbawi,” Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 6, no. 1 (2021): 84.
keadilan yang dibangun melalui kecerdasan emosional peserta didik. Sehingga untuk  dapat membangun  iklim  pembelajaran  yang  berbasis  keadilan ini,  perlu adanya  penekanan  yang  kuat  dari  pendidik  melalui  pemberdayaan,  harapan, dan kegembiraan yang diciptakan dalam pembelajaran di kelas. 36
Ketiga,  menjunjung  tinggi  kebebasan  berpendapat.  Salah  satu  problem yang  dominan  hadir  dalam  pembelajaran  adalah  adanya  dominasi  dan justifikasi  guru  terhadap  suatu  hal.  Peserta  didik  seolah  hardware  yang  harus mengikuti  perintah  dan  pendapatnya.  Sehingga  tidak  ada  kesempatan  untuk berkompromi  dan  memilih  dalam  menghadapi  sebuah  persoalan.  Nurgiansah dan Sukmawati dalam hasil penelitiannya menyebut bahwa dominasi guru yang kentara dalam pembelajaran seperti penjelasan yang searah dan mengindahkan pendapat peserta didik menyebabkan peserta didik kurang tertarik dan memiliki motivasi  belajar  yang  rendah. 37 Hal  itu  menunjukkan  bahwa  dalam  proses pembelajaran  perlu  ada  sikap  saling  menghargai  dengan  menunjung  tinggi kebebasan  berpendapat,  tidak  hanya  berasal  dari  peserta  didik  kepada  guru, melainkan juga sebaliknya perlu dilakukan.
Terlebih  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI),  asas kebebasan berpendapat mutlak dilakukan mengingat saat ini sedang digemakan pembelajaran  yang  berbasis  moderasi  beragama. 38 Pembelajaran  tipe  ini menjunjung tinggi pendidikan multikultural yang menghargai dan menghormati  perbedaan  pendapat  yang  ada.  Sehingga  ketika  di  kelas  terdapat perbedaan  pendapat  dalam  menyikapi  suatu  persoalan,  maka  guru  harus bersikap  netral  namun  tetap  mengarahkan  peserta  didik  untuk  benar-benar matang  dalam  menentukan  persepsinya.  Formula  ini  yang  dibangun  dalam hapakat basara dan Surah Āl ‘Imrān: 159, ada segenap perbedaaan yang harus dihargai  namun  tetap  mengacu  pada  satu  kesepakatan  atau  tujuan.  Artinya adalah  jika  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  terdapat perbedaan pendapat pada aspek furu’iyah maka hal tersebut sah-sah saja untuk diterima  sebagai  sebuah  keberagaman  perspektif.  Sebab  dengan  kebebasan
36 Renae  D.  Mayes  et  al.,  “Principles  of  Antiracist  Social  Emotional  Justice  Learning,” Theory Into Practice (February 4, 2022): 1–10.
37 T. Heru Nurgiansah and Sukmawati, “Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru,” Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 17, no. 2 (2020): 148.
38 Kasinyo Harto dan Tastin, “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah : Upaya  Membangun  Sikap  Moderasi  Beragama  Peserta  Didik,” At-Ta’lim:  Media  Informasi Pendidikan Islam 18, no. 1 (2019): 89–110.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 8 NO. 1 (2022) 15
berbicara  atau  berpendapat  ini  dapat  melahirkan  perubahan  karena  ada  opsi pendapat yang tersalurkan dengan baik dan dapat menjadi bahan masukan. 39
Ketiga  konsep  demokratisasi  pendidikan  Islam  di  atas  menjadi  buah  dari rekonstruksi  nilai-nilai  yang  terdapat  pada  kearifan  lokal hapakat  basara dan kandungan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159.  Ketiga  konsep  tersebut  nampaknya sederhana namun sering dilupakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, penting  kiranya  menggaungkan  kembali  konsep-konsep  tersebut  sebagai  basis penerapan  demokratisasi  pendidikan  Islam  sebagai  wujud  implementasi  dari hapakat basara dana pesan wasyawirhum fil amr dalam Surah Āl ‘Imrān: 159.

## Kesimpulan
Hapakat  basara sebagai  salah  satu  kearifan  lokal  masyarakat  Dayak  di Kalimantan  Tengah  mengandung  nilai-nilai  musyawarah  yang  ternyata berkorelasi dengan kandungan Surah Āl ‘Imrān: 159. Nilai-nilai yang terdapat di  dalamnya  mengisyaratkan  tentang  pentingnya  membangun  sebuah  relasi dengan  mengutamakan  prinsip  musyawarah  yang  berasaskan  keadilan,  saling menghargai,  dan  persatuan.  Formulasi  ini  kemudian  dapat  diambil  sebagai basis  demokratisasi  pendidikan  Islam  khususnya  dalam  proses  pembelajaran yang  menunjung  tinggi  nilai-nilai  kearifan  tersebut.  Di  antara  konsep demokratisasi pendidikan Islam yang dapat diambil dari hapakat basara yang berkolaborasi  dengan  Surah  Āl  ‘Imrān:  159  adalah  membangun  kesepakatan antara  guru  dan  peserta  didik,  menciptakan  iklim  pembelajaran  yang berasaskan keadilan, serta mengutamakan kebebasan berpendapat dalam proses pembelajaran.  Pada  akhirnya,  implikasi  dari  hasil  kajian  ini  adalah  sebagai sumbangsih  pemikiran  demokratisasi  pendidikan  yang  dapat  diterapkan  di madrasah-madrasah  khususnya  dalam  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam (PAI).  Sayangnya,  penelitian  ini  hanya  kajian  yang  bersifat  telaah  pustaka, sehingga diperlukan implementasi secara langsung di lapangan sebagai tawaran untuk penelitian berikutnya.

## Daftar Pustaka
Astriyani, Neni. “Materi Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan  Tengah  di  MTsN  1  Palangka  Raya  Kalimantan  Tengah.” (Tesis, IAIN Palangkaraya, 2019), 72.
39 Anatoly V. Oleksiyenko dan Liz Jackson, “Freedom of Speech, Freedom to Teach, Freedom to Learn:  The  Crisis  of  Higher  Education  in  the  Post-Truth  Era,” Educational  Philosophy  and Theory 53, no. 11 (September 19, 2021): 1057–1062.
Azizah,  Khanifatul,  dan  Muhammad  Ali  Fuadi.  “Profesionalisme  Guru  dalam Islam:  Kajian  Konseptual  Hadits  Tarbawi.” Jurnal  Pendidikan  Agama Islam Al-Thariqah 6, no. 1 (2021): 84. Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir (Jakarta: Gema Insani, 2013), 475–480.
Dakir,  Dakir.  “Pengelolaan  Budaya  Inklusif  Berbasis  Nilai  Belom  Bahadat pada Huma  Betang dan  Transformasi  Sosial  Masyarakat  Dayak Kalimantan Tengah.” Jurnal Studi Agama-agama 7, no. 2 (2017): 35. Faruqi, Ahmad, dan Shofi lailatul fitri. “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M. Quraish Shihab).” Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir 4, no. 1 (2019): 15.
Hamka, Hamka . Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2015), 130–133.
Harto,  Kasinyo,  dan  Tastin  Tastin.  “Pengembangan  Pembelajaran  PAI Berwawasan  Islam  Wasatiyah:  Upaya  Membangun  Sikap  Moderasi
Beragama  Peserta  Didik.” At-Ta’lim:  Media  Informasi  Pendidikan  Islam 18, no. 1 (2019): 89–110.
HM,  Abubakar.  “ Huma  Betang dan  Aktualisasi  Nilai  Kearifan  Lokal  dalam Budaya Dayak.” Humanika 1, no. 2 (2016): 289.
Imam,  Imam.  “Analisis  Dampak  Pembelajaran Online terhadap  Guru  dan Peserta  Didik  Perspektif  Teori  Etika.” Al-Ibrah:  Jurnal  Pendidikan  dan Keilmuan Islam 5, no. 1 (2020): 117.
Iswatiningsih,  Daroe.  “Penguatan  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Sekolah.” Satwika (Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial) 3, no. 2 (2019): 163.
Kamanzi,  Pierre  Canisius.  “School  Market  and  the  Democratization  of Education: One Step Forward, Two Steps Back. The Case of the Canadian Province  of  Quebec.” International  Review  of  Sociology (December  16, 2021): 1–21.
Lampe Y., dan E. Karliani. “Integrasi Nilai Kearifan Lokal Dayak Ngaju pada Materi  Karakteristik  Daerah  Tempat  Tinggal  dalam  Kerangka  NKRI.”
Jurnal Pendidikan 18, no. 2 (2017): 115–120.
Mardawani, Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
Mayes,  Renae  D.,  et  al..  “Principles  of  Antiracist  Social  Emotional  Justice Learning.” Theory Into Practice (February 4, 2022): 1–10.
Molina,  Veronica,  et  al..  “Bridging  Education  and  Practice  With  a Competency-Based  Learning  Contract.” Journal  of  Teaching  in  Social
Work 38, no. 1 (January 1, 2018): 18–27.
Mubarok,  Ahmad  Agis.  “Musyawarah  dalam  Perspektif  Al-Qur’an:  Analisis Tafsir  Al-Maraghi,  Al-Baghawi,  dan  Ibnu  Katsir.” Maghza:  Jurnal  Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 4, no. 2 (2019): 149–150.
Nadziroh,  Nadziroh,  Chairiyah  Chairiyah,  dan  Wachid  Pratomo.  “Hak  Warga Negara  dalam  Memperoleh  Pendidikan  Dasar  di  Indonesia.” Jurnal Trihayu 4, no. 3 (2018): 400.
Nafrin,  Irinna  Aulia,  dan  Hudaidah.  “Perkembangan  Pendidikan  Indonesia  di Masa Pandemi Covid-19.” Hudaidah 3, no. 2 (2021): 457.
Normuslim,  Normuslim. Kerukunan  antar  Umat  Beragama  Keluarga  Suku Dayak Ngaju (Palangka Raya: Lembaga Literasi Dayak, 2016), 72.
Nurgiansah,  T.  Heru,  dan  Sukmawati.  “Tantangan  Guru  Pendidikan Kewarganegaraan  di  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru.” Jurpis:  Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 17, no. 2 (2020): 148.
Oleksiyenko,  Anatoly  V.,  dan  Liz  Jackson.  “Freedom  of  Speech,  Freedom  to Teach,  Freedom  to  Learn:  The  Crisis  of  Higher  Education  in  the  Post- Truth Era.” Educational Philosophy and Theory 53, no. 11 (September 19, 2021): 1057–1062.
Pamungkas, Aji, Bambang Subali, dan Suharto Lunuwih. “Implementasi Model Pembelajaran  IPA  Berbasis  Kearifan  Lokal  untuk  Meningkatkan Kreativitas  dan  Hasil  Belajar  Siswa.” Jurnal  Inovasi  Pendidikan  IPA 3, no. 2 (2017): 119.
Pelu,  Ibnu  Elmi  AS,  dan  Jefry  Tarantang.  “Interkoneksi  Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan  Tengah  dengan  Pancasila.” Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat 14, no. 2 (2018): 119–126.
Rahmawati, Ni Nyoman. “Implementasi Nilai Keharifan Lokal ( Huma Betang ) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya.” Jurnal Tampung Penyang 17, no. 1 (2019): 25. Rawai, Epep Tuah. 69 Tahun (Tokoh Masyarakat Adat Dayak/Mantan Damang Kecamatan Bukit Batu) (Palangka Raya: Epep Tuah Rawai, Hukum Adat Dayak  Kedamangan  Kecamatan  Bukit  Batu  Kota  Palangka  Raya Kalimantan Tengah, 2015).
Rosyad, Ali Miftakhu, dan Muhammad Anas Ma`arif. “Paradigma Pendidikan Demokrasi  dan  Pendidikan  Islam  dalam  Menghadapi  Tantangan Globalisasi  di  Indonesia.” Nazhruna:  Jurnal  Pendidikan  Islam 3,  no.  1 (2020): 95.
Rubaii-Barrett,  Nadia.  “Teaching  Courses  on  Managing  Diversity:  Using Learning Contracts to Address Challenges and Model Behavior.” Journal of Public Affairs Education 12, no. 3 (2018): 361–383.
Setyawan,  Erwin,  dan  Yohanes  Probo  Dwi  Sasongko.  “Regulasi  Komunikasi Interpersonal dalam Demokratisasi Pendidikan Indonesia: Studi Deskriptif Restorasi Dunia Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Henry Giroux.” eJournal Komunikasi 12, no. 1 (2021): 54.
Shihab,  Muhammad  Quraish. Wawasan  Al-Qur’an:  Tafsir  Tematik  Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007), 626.
Suprihat, Ade, dan Nurhasan Nurhasan. “Tafsir Ayat Tentang Siyasah (QS. Ali Imran:  159)  dan  Relevansinya  dengan  Pendidikan.” At-Tarbiyah:  Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2019): 29.
Tajuddin  Noor.  “Rumusan  Tujuan  Pendidikan  Nasional  Pasal  3  Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.” Wahana Karya Ilmiah Pendidikan 3, no. 1 (2018): 143.
Yuliana,  Rini.  “Implementasi  Nilai–Nilai  Demokrasi  dalam  Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan  di  SMP  Negeri  3  Gringsing  Batang”
(Disertasi Doktoral, Universitas Negeri Semarang, 2013).
Yuliani, F. “Komodifikasi Rumah Betang Tumbang Gagu sebagai Daya Tarik Pariwisata  di  Kabupaten  Kota  Waringin  Timur,  Kalimantan  Tengah.” Pariwisata  Budaya:  Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Budaya 3,  no.  1  (2018): 28–36.