DOI : https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.06
Peluang  dan  Tantangan  Peningkatan  Kapasitas  Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan
Irmadra Fransiska Ginting 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2
1 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
2 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H21, H27
Key words: Tax  administration,  ,  restaurant tax

## ABSTRACT
The largest contribution to South Tangerang revenue comes from local tax. Then, from the total of local tax revenue, restaurant tax has played signficant role. Although the realization of restaurant tax revenue in South Tangerang City has always reached the target even has exceeded  the  target  every  year,  there  have  been  still  problems  occured  in  the  tax administration process resulting in less optimal tax revenue. This study aims to analyze the opportunities and challenges of increasing tax administration capacity on restaurant tax collection  in  South  Tangerang  City  to  optimize  local  tax  revenues.  This  study  uses  a qualitative approach and qualitative research method. Data collection was carried out by literature studies. The results of the study indicate that the opportunities for increasing tax administration capacity could be undertaken, among others, by conducting socialization; updating  licensing procedures;  expanding  confirmation  of  restaurant  information  to  the Culture and Tourism Office of South Tangerang City and the application of online food delivery services; with an online restaurant tax collection and payment system. Existing challenges include the lack of personnel  to conduct outreach to the field and the lack of personnel communication skills  from the Bapenda of South Tangerang City.

## ABSTRAK
Penerimaan pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota  Tangerang  Selatan.  Penerimaan  pajak  restoran  mengambil  proporsi  besar dalam  total  penerimaan  pajak.  Meskipun  realisasi  penerimaan  pajak  restoran  di  Kota Tangerang  Selatan  selalu  mencapai  target  bahkan  melampaui  target  setiap  tahun  nya, namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam proses administrasi pajak restoran yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan peningkatan kapasitas  administrasi  perpajakan  atas  pemungutan  pajak  restoran  di  Kota  Tangerang Selatan,  dalam  rangka  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah,  khususnya  pajak restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  peluang  peningkatan  kapasitas  administrasi  perpajakan  dapat dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi;  pembaruan  prosedur  perizinan;  memperluas konfirmasi informasi restoran ke dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang Selatan dan pihak  aplikasi  jasa  layanan  antar  makanan  online;  dengan  sistem  pemungutan  dan pembayaran  pajak  restoran  secara  online.  Tantangan  yang  ada  antara  lain  kurangnya jumlah  personil  untuk  melakukan  sosialisasi  ke  lapangan  dan  kurangnya  kemampuan komunikasi personil dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi secara luas dianggap sebagai reformasi  sektor  publik  yang  penting  dalam literatur administrasi publik dan pembangunan.  Studi  tentang  desentralisasi fiskal diakui secara luas sebagai aspek penting pada  ekonomi  sektor  publik.  Desentralisasi dilakukan  di  banyak  negara  karena  berbagai alasan  termasuk  tujuan  administratif  dan politik,  gagasan  bahwa  desentralisasi  dapat
meningkatkan  efisiensi  pengeluaran  sektor publik  merupakan  bagian  dari  landasan keuangan  publik  modern  menurut  Tiebout (1956);  Oates  (1972)  dalam  Boex  &  Edwards, 2016.  Konsekuensi  dari  keputusan  politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah adalah kebijakan desentralisasi fiskal (Saragih, 2016).
Dalam  merancang  atau  merumuskan  pola hubungan fiskal antar pemerintah yang benar
dan baik dan juga dalam rangka mewujudkan implementasi  otonomi  daerah  yang  ideal  di suatu negara, sangat penting untuk merumuskan  secara  rinci  pembagian  fungsi pemerintahan  di  antara  tingkat-tingkat  yang ada dalam pemerintahan. Pembagian fungsi ini penting  untuk  mengetahui  sumber  keuangan yang akan dibiayai fungsi dari masing-masing tingkat pemerintahan yang ada. Jika tidak ada rumusan  tugas  dan  fungsi  yang  cukup  jelas maka  pembiayaan  fungsi  pemerintahan  dan proyek pembangunan dapat dibiayai oleh lebih dari  satu  sumber,  tumpang  tindih,  dan menimbulkan  kerancuan  serta  mengaburkan sifat pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah (Lutfi,  2011).    Desentralisasi  menghendaki adanya  pemberian  otonomi  yang  luas  kepada pemerintahan  daerah  untuk  dapat  mengelola sendiri  urusan  nya.  Penyerahan  urusan pemerintahan  kepada  daerah  otomatis  akan diiringi  dengan  penyerahan  kewenangan untuk  membiayai  daerah  nya  (Iswahyudi, 2020).
Pemerintah di daerah memerlukan pendapatan  yang  tetap dan  dapat  diandalkan untuk dapat membiayai
kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan  di  daerah  nya  (Purnamasari, 2008).  Pemerintah  daerah  harus  mempunyai sumber  keuangan  agar  mampu  memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  salah  satu  sumber  utama pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah  daerah  diharapkan  harus  selalu kreatif  dan  inovatif  dalam  mencari  dan mengembangkan potensi sumber- sumber PAD sehingga  dengan  semakin  banyak  sumber- sumber  PAD  yang  dimiliki,  daerah  akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan
yang  akan  dipergunakan  dalam  membangun daerahnya  (Suherlan,  2016).  Salah  satu  jenis pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  berasal dari potensi daerah adalah pajak daerah (Lutfi, 2013).  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi jumlah  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dalam  penerimaan  daerah  adalah kemampuan  administrasi  perpajakan  suatu daerah (Purnamasari, 2008). Seperti juga yang disampaikan  Mansury  dalam  Nasucha  (2004), bahwa  administrasi  perpajakan  adalah  kunci dari  kebijakan  pajak,  kebijakan  pajak  akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari administrasi perpajakan.
Dengan  letak  geografisnya  yang  strategis, Kota Tangerang Selatan memiliki potensi yang mendukung  untuk  melakukan  usaha  dan investasi (Redaksi Tangseloke, 2012). Berdasarkan  data  BPS  Tangerang  Selatan dalam  Angka  tahun  2021,  diketahui  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota Tangerang  Selatan  tahun  2019  mencapai  Rp. 1.817.505.710.180,  yaitu  52%  (lima  puluh  dua persen) dari total pendapatan Kota Tangerang Selatan  sebesar  Rp.  3.444.240.657.340.  Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Tangerang  Selatan  yang  memberikan sumbangan  besar  dalam  penerimaan  nya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah pada tahun 2019 menyumbang sebesar 80% (delapan puluh persen)  dari  total  PAD  yaitu  sebesar  Rp. 1.603.186.593.930.  Berdasarkan  data  dari Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan pada  tahun  2019  diketahui  BPHTB  dan  PBB menyumbang penerimaan pajak daerah paling tinggi  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Sementara penerimaan pajak daerah non PBB dan BPHTB yang  paling  tinggi  adalah  pajak  restoran. Berikut  ini  disampaikan  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  daerah  Kota  Tangerang Selatan tahun 2019:

## Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

## Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021 (diolah oleh penulis)
Di  tahun  2020  dimana  hampir  seluruh  sektor ekonomi mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19 karena diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan operasional  restoran,  berdasarkan  data  dari Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan pajak restoran Kota Tangerang Selatan mampu mencapai  realisasi  penerimaan  sebesar  Rp. 214.202.391.757  atau  sekitar  65%  (enam  puluh lima  persen)  dari  target  pajak  restoran  tahun 2020  yaitu  sebesar  Rp.  330.000.000.000. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan, pajak  restoran  masih  memiliki  potensi  untuk terus digali dan ditingkatkan penerimaan nya. Dari data BPS Tangerang Selatan dalam Angka 2021  diketahui  penambahan  jumlah  rumah makan dan restoran yang cukup signifikan dari tahun 2017 sebanyak 202 menjadi 477 di tahun 2020.  Sebelumnya  pada  tahun  2016,  menurut data  dari  Kantor  Budaya  dan  Pariwisata diketahui  usaha  pariwisata  yang  terdaftar  di kota Tangerang selatan sebanyak 2.148. Dengan rincian,  hotel  sebanyak  24  unit,  panti  pijat sebanyak  100  lokasi  dan  restoran  sebanyak 2.024  (Redaksi  DetakTangsel,  2016).  Terdapat perbedaan  data  jumlah  rumah  makan  dan restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan  sehingga masih  terdapat  kemungkinan  rumah  makan dan  restoran  yang  belum  terdata  atau  belum terdaftar  sebagai  wajib  pajak  daerah  Kota Tangerang  Selatan.  Hal  ini  menunjukkan  ada kemungkinan penetapan target pajak restoran di Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan potensi  yang  sesungguhnya  di  lapangan. Potensi  pajak  restoran  yang  sesungguhnya  di
lapangan masih dapat digali lebih optimal oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Selama pandemi Covid-19 layanan pesan antar makanan  online  dan  pesanan  bawa  pulang menjadi  penyelamat  usaha  restoran.  Aplikasi layanan  pesan  antar  makanan  online  selain mejadi penyelamat bagi usaha restoran untuk menjual  makanannya,  juga  menjadi  pilihan utama  bagi  konsumen  untuk  memesan makanan  selama  masa  pandemi  ini.  Aplikasi layanan  pesan  antar  makanan  online  ini  pun terus bertumbuh sebab makan secara langsung di  restoran  dibatasi  selama  pandemi  ini  dan tren  ini  diperkirakan  akan  permanen  sebab adanya  digitalisasi  antara  konsumen  dan pengelola  restoran  yang  telah  terbiasa bertransaksi  secara  daring  (Pusparisa,  2021). Dalam hasil riset yang dilakukan secara daring oleh  perusahaan  riset  digital  Snapcart Indonesia  terdapat  3  (tiga)  besar  aplikasi layanan pesan antar makanan online di wilayah Jabodetabek,  yaitu  aplikasi  Grabfood,  Gofood dan  Shopeefood  (Redaksi  Antaranews,  2021). Dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  sudah sering  digunakan  konsumen  saat  ini  seperti aplikasi  layanan  pesan  antar  makanan  online ini,  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan diharapkan  dapat  mengelola  data  dan informasi  yang  terdapat  didalamnya  untuk dapat  mengoptimalkan  pemungutan  pajak restoran.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah tersebut, meskipun realisasi penerimaan pajak restoran  Kota  Tangerang  Selatan  selalu mencapai  target  bahkan  melampaui  target
Jenis Pajak Target Realisasi Pajak Hotel 28,000,000,000 32,987,807,427 Pajak Restoran 262,400,000,000 308,528,823,384 Pajak Hiburan 58,126,750,000 38,165,276,156 Pajak Reklame 4,373,250,000 25,887,952,473 Pajak Penerangan Jalan 206,000,000,000 211,943,014,454 Pajak Parkir 30,250,000,000 28,437,647,262 Pajak Air Tanah 2,900,000,000 2,848,478,327 BPHTB 447,000,000,000 564,560,184,869 Pajak Bumi dan Bangunan 357,000,000,000 389,812,799,353
setiap  tahun  nya,  namun  masih  terdapat perbedaan  jumlah  restoran  yang  terdata dengan  jumlah  restoran  yang  sebenarnya  di lapangan  yang  masih  berpotensi  untuk dipajaki.  Hal  tersebut  menunjukkan  masih kurang nya kapasitas pemerintah daerah Kota Tangerang
Selatan melakukan proses administrasi perpajakan dalam
mengidentifikasi pelaku usaha restoran sebagai wajib  pajak  restoran  yang  berada  di  kota Tangerang Selatan. Para pelaku usaha restoran juga masih belum mampu mengidentifikasi diri mereka  sendiri  dengan  mendaftarkan  usaha restoran  sebagai  wajib  pajak  restoran  Kota Tangerang  Selatan  dan  melakukan  kewajiban perpajakan  nya.  Meskipun  wajib  pajak  telah mendaftarkan  diri  dan  melakukan  kewajiban perpajakan  nya  dengan  membayar  pajak restoran,  pemerintah  daerah  kota  Tangerang Selatan  juga  perlu  melakukan  pengawasan administrasi  pajak  restoran  terhadap  jumlah transaksi  yang  dilaporkan  dengan  jumlah transaksi  yang  sebenarnya  dilakukan  oleh pelaku usaha restoran agar dapat mengoptimalkan  pemungutan  pajak  restoran. Dengan  munculnya  aplikasi  layanan  pesan antar  makanan  online  saat  pandemi  ini  yang menjadi  pilihan  utama  oleh  pelaku  usaha restoran dan juga konsumen, dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  daerah  Kota Tangerang  Selatan  sebagai  salah  satu  cara untuk  meningkatkan  kapasitas  administrasi perpajakan  atas  pemungutan  pajak  restoran. Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk menganalisis  peluang  dan  tantangan  dalam meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan  atas  pemungutan  pajak  restoran Kota  Tangerang  Selatan,  dalam  rangka mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah, khusus nya pajak restoran di Kota Tangerang Selatan.

## 2. TELAAH TEORI
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Menurut  Litvack  (1999)  dalam  Banu  et  al., (2020),  desentralisasi  mencakup  aspek  politik
(desentralisasi politik), administrasi (desentralisasi  administratif),  dan  fiskal (desentralisasi  fiskal).  Desentralisasi  politik
merupakan pelimpahan wewenang yang lebih besar  kepada  daerah  mengenai  aspek pengambilan
keputusan, termasuk menetapkan  standar  dan  berbagai  peraturan. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan wewenang, tanggung jawab dan sumber daya antara berbagai tingkat pemerintahan.
Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan  kepada  daerah  untuk  menggali sumber-sumber  pendapatan,  hak  untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan pengeluaran rutin dan investasi.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  salah  satu  sumber  utama pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari potensi daerah adalah pajak daerah (Lutfi, 2013)
Pajak  daerah  merupakan  pungutan  wajib yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah  yurisdiksinya,  tanpa  memperoleh secara  langsung  barang  dan  jasa  yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah  yang berkaitan  dengan  pembayaran.  Pajak  daerah diatur dalam peraturan pemerintah daerah dan disetujui oleh perwakilan masyarakat setempat dan dikumpulkan oleh lembaga dalam struktur pemerintah daerah (Lutfi, 2006).
Menurut  Bahl  &  Bird  (2008),  pajak  yang sepenuhnya dapat didefinisikan sebagai pajak daerah  dengan  memenuhi  enam  kondisi berikut:
1.  Pemerintah daerah yang dapat memutuskan apakah  akan  memungut  suatu  pajak  atau tidak.
2.  Pemerintah daerah dapat menentukan dasar pajak yang tepat.
3.  Pemerintah daerah dapat menentukan tarif pajak.
4.  Dalam  kasus  pajak  'langsung',  pemerintah daerah dapat menilai pajak yang dikenakan pada wajib pajak tertentu. 5.  Pemerintah daerah yang mengadministrasikan pajak. 6.  Pemerintah  daerah  dapat  menyimpan semua yang mereka pungut.
Dari keenam kondisi tersebut terlihat bahwa peranan  pemerintah  daerah  sangat  berperan dalam  penetapan  dan  pemungutan  pajak daerah.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya, banyak pajak daerah yang hanya memiliki satu atau dua kondisi seperti tersebut diatas, sebab “kepemilikan” kewe nangan dalam memungut terkadang  masih  belum  jelas.  Adakalanya, pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan  untuk  memungut  pajak  daerah atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagihasilkan kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut (Lutfi, 2006).
Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas  setiap  pembayaran  dan  pelayanan  dari penjualan makanan dan minuman di  restoran (Samudra,  1995)  dalam  Shahnaz  (2017).  Pajak restoran dapat digolongkan sebagai jenis pajak konsumsi  barang  dan  jasa,  walalupun  hanya terbatas  pada  penyerahan  barang-barang makanan  dan  minuman  di  rumah-rumah makan  (Rosdiana  et  al,  2011).  Menurut Pechman  (1977)  dalam  Rosdiana  et  al  (2011) pajak  atas  konsumsi  merupakan  pajak  atas pemakaian  barang-barang  umum  dan  hanya memungut  bagian  belanja  yang  dikeluarkan untuk  konsumsi,  apakah  seluruhnya  ataupun hanya untuk tujuan tertentu. Menurut sifatnya, pajak  restoran  diklasifikasikan  sebagai  pajak objektif. Berdasarkan Rohmat Soemitro, (1992) dalam Handayani (2014), pajak objektif adalah pajak  yang  erat  hubungannya  dengan  objek pajak  sehingga  besarnya  pajak  hanya tergantung kepada keadaan objek itu dan sama sekali  tidak  menghiraukan  dan  tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Selain sebagai  pajak  konsumsi  dan  pajak  objektif, pajak  restoran  ini  juga  dapat  diklasifikasikan sebagai  pajak  tidak  langsung,  dimana pembebanan pajaknya dapat dialihkan seluruhnya  atau  sebagian  kepada  pihak  lain. Dengan demikian pengusaha restoran sebagai wajib  pajak  mengalihkan  beban  pajak  nya kepada pihak lain, yaitu konsumen.
Administrasi perpajakan mempunyai peranan  yang  penting  dalam  menentukan sistem  perpajakan  berjalan  efektif  dan  efisien.
Menurut  Bird  dan  Jantscher  (1992)  dalam Nasucha (2004), kebijakan perpajakan menjadi tidak  berarti  jika  tidak  didukung  dengan administrasi perpajakan. Yang menjadi tujuan dari administrasi perpajakan adalah mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  secara sukarela  (Nasucha,  2004).  Menurut  Mansury (2002) dalam Purnamasari (2008), administrasi pajak mempunyai tiga pengertian, yaitu:
a.  Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
b.  Orang-orang  yang  terdiri  dari  pejabat  dan pegawai  yang  bekerja  pada  instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
c.   Kegiatan  penyelenggaraan  pemungutan pajak  oleh  suatu  instansi  atau  badan  yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat  mencapai  sasaran  yang  telah digariskan dalam kebijakan perpajakan. Dalam  mencapai  efisiensi  dan  efektivitas pengadministrasian pajak daerah berhubungan erat  dengan  kapasitas  administratif  yang dimiliki pemerintah daerah. Kapasitas administrasi  menurut  Lodge  dan  Wegrich (2014) dalam Viestiara (2016) bahwa kapasitas administrasi merupakan sejumlah kemampuan dan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  birokrasi publik  dalam  memfasilitasi  dan  memberikan kontribusi  atas  pelayanan  publik  sehingga birokrasi dapat menjalankan tugas dan fungsi secara  struktural  dan  prosedural  yang mempunyai  kompetensi  untuk  memenuhi ekspektasi birokrat dan publik. Menurut Lutfi (2006),  terdapat  beberapa  hal  yang  harus dilakukan  agar  efisiensi  dan  efektifitas administrasi perpajakan tercapai, antara lain:
1.  melakukan  identifikasi  yang  akurat  atas siapa  yang  harus  menanggung  atau membayar.
2.  melakukan penghitungan yang tepat.
3.  melakukan  pemungutan  sesuai  dengan perhitungan yang dilakukan.
4.  melakukan  pengawasan  dan  pemberian sanksi  yang  tepat  bagi  wajib  pajak  yang melanggar ketentuan,
5.  melakukan  pengawasan  terhadap  pegawai yang  terkait  untuk  memastikan  agar  pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik Untuk
mewujudkan realisasi penerimaan  pajak  daerah  yang  optimal diharapkan  administrator  pajak  daerah  dapat memastikan  setiap  orang  harus  membayar pajak  sesuai  dengan  jumlahnya  serta  seluruh pendapatan yang diperoleh diadminsitrasikan dengan  baik  oleh  lembaga  di  lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana  mestinya  (Lutfi,  2006).  Menurut Mc Master (1991) dalam Lutfi (2006) terdapat 3 proses  administrasi  perpajakan  pada  pajak daerah dengan cara: Identification, Assessment, dan  Collection.  Pada  proses  Identification, tujuan  nya  adalah  wajib  pajak  mampu mengidentifikasi  diri  dan  dapat  melakukan kewajiban  perpajakan  sebagai  wajib  pajak daerah,  pemerintah  daerah  memberikan informasi  agar  wajib  pajak  daerah  dapat mengidentifikasi  diri  dan  memastikan  wajib pajak  daerah  sudah  terindentifikasi  dengan benar atau belum. Identifikasi ini dapat berupa identifikasi  otomatis  dan  identifikasi  yang dapat  dikonfirmasikan  dengan  sumber  lain. Pada  proses  Assessment,  memastikan  wajib pajak  mengetahui  dan  melakukan  kewajiban perpajakan  nya  dan  pemerintah  daerah menyediakan  peraturan  atau  standar  yang baku  dalam  melakukan  assessment.  Dengan prosedur  assessment  yang  tepat  akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai wajib pajak melakukan kewajiban nya  sesuai  dengan  parameter  yang  telah ditetapkan. Proses selanjutnya yaitu Collection, wajib  pajak  melakukan  pembayaran  atas kewajiban perpajakan nya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemerintah  melakukan  pemungutan  pajak dengan benar. Perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan  yang  diperoleh  dimasukkan  ke dalam rekening daerah terkait dan disetorkan sebanyak  seluruh  perolehan  yang  didapat. Pemerintah  daerah  hendaknya  mengenakan sanksi  yang  tegas  bagi  para  pelanggar  agar supaya  pemungutan  dapat  dilakukan  dengan baik  dan  memperoleh  hasil  perolehan  yang optimal.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Dengan  pendekatan  kualitatif, peneliti  melakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk mengeksplorasi  dan memahami makna dari suatu masalah (Creswell, 2016). Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan dengan studi literatur.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Gambaran  Umum  Ketentuan  terkait Pajak  Restoran  Kota  Tangerang Selatan
Kota  Tangerang  Selatan  merupakan  salah satu  kota  di  Provinsi  Banten  yang  mengalami pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 26 November 2008 berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008  tentang  Pembentukan  Kota  Tangerang Selatan  di  Provinsi  Banten.  Kota  Tangerang Selatan  berbatasan  langsung  dengan  Provinsi DKI  Jakarta,  Kota  Tangerang,  Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kota  Tangerang  Selatan  terdiri  atas  7  (tujuh) Kecamatan:  Kecamatan  Serpong,  Kecamatan Serpong  Utara,  Kecamatan  Pondok  Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Setu.dan 54 (lima  puluh  empat)  Keluarahan  (BPS, Tangerang Selatan dalam Angka 2021).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  maka  daerah  memiliki  kewenangan untuk  memungut  pajak  daerahnya.  Pajak restoran  pada  Undang-Undang  No.  28  tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  diatur  pada  Pasal  (37)  dan  Pasal  (38). Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota  Tangerang  Selatan.  Ketentuan  terkait pajak restoran di Kota Tangerang Selatan diatur dalam  Peraturan  Daerah  No.  7  tahun  2010 tentang  Pajak  Daerah,  meskipun  kemudian terjadi  perubahan  menjadi  Peraturan  Daerah No.  3  tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2010 Tentang  Pajak  Daerah,  namun  aturan  tentang pajak  restoran  tidak  mengalami  perubahan. Pengertian  pajak  restoran  pada  peraturan daerah  tersebut  adalah  pajak  atas  pelayanan
yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria, kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya  termasuk jasa  boga/katering.  Berdasarkan  Pasal  (17) pada  peraturan  daerah  tersebut  menyatakan yang  menjadi  objek  pajak  restoran  adalah pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan  makanan  dan/atau  minuman  yang dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi  di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dikecualikan  dari  ketentuan  ini  adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan nya tidak melebihi
Rp.15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah)  per bulan.
Subjek pajak restoran berdasarkan peraturan daerah tersebut adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman  dari  restoran.  Wajib  pajak  restoran adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang mengusahakan restoran. Berdasarkan Peraturan  Walikota  Kota  Tangerang  Selatan No.  65  tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pengelolaan  Pajak  Restoran,  setiap  orang pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan restoran, wajib mendaftarkan usahanya kepada Bapenda  dengan  menggunakan  formulir pendaftaran wajib pajak dengan melampirkan salinan identitas diri dan akata pendirian bagi badan. Bapenda kemudian melakukan pendataan objek Pajak atas dasar pendaftaran usaha  yang  dilaksanakan  oleh  pemilik, pengelola,  atau  penanggung  jawab  usaha restoran.    Setelah  pendataan  objek  pajak sebagaimana dimaksud telah dinyatakan valid, Kepala  Bapenda  kemudian  menerbitkan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD). Jika  orang  pribadi  atau  badan  yang mengusahakan  restoran  tidak  melakukan pendaftaran  usaha  maka  Kepala  Bapenda menerbitkan  NPWPD  secara  jabatan  sesuai Pasal (10) peraturan walikota tersebut.
Sama seperti pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tangerang  Selatan  tentang  pajak  daerah
memberikan  batasan  maksimum  tarif  pajak restoran  yaitu  sebesar  10%.  Meskipun penetapan  tarif  pajak  restoran  dilakukan  oleh masing-masing kabupaten/kota, namun pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak boleh  memungut  pajak  restoran  lebih  tinggi dari  batasan  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Dasar  pengenaan  pajak restoran berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima  atau  yang  seharusnya  diterima restoran.  Pada  Peraturan  Walikota  Kota Tangerang  Selatan  No.  65  tahun  2019 disampaikan  jumlah  pembayaran  yang dimaksud  termasuk  jumlah  pembayaran setelah  potongan  harga,  jumlah  pembayaran atas  pembelian  voucher  atau  bentuk  lainnya yang diberikan secara cuma-cuma, dan jumlah pembayaran  yang  dilakukan  melalui  sistem pembayaran  berbasis  elektronik.  Besaran pokok  pajak  restoran  yang  terutang  dihitung dengan  cara  mengalikan  tarif  dengan  dasar pengenaan  pajak.  Pengusaha  restoran  harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan  di  restoran.  Apabila  tidak menambahkan  pajak  restoran,  maka  jumlah pembayaran  yang  akan  digunakan  sebagai dasar pengenaan pajak restoran.
Wajib  pajak  mempunyai  kewajiban  untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)  kepada  Bapenda.  SPTPD  paling sedikit  memuat  data  omzet  restoran  dan jumlah  pajak  yang  terutang  dalam  1  (satu) Masa Pajak. Pelaporan SPTPD dapat dilakukan secara langsung atau online. Pembayaran pajak restoran  yang  terutang  harus  dibayarkan sekaligus.  Wajib  pajak  membayar  pajak terutang  dengan  menggunakan  SPTPD,  yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer  ke  rekening  kas  umum  daerah  pada bank umum yang ditetapkan Walikota.
4.2  Analisa Peluang dan Tantangan

## Peningkatan Kapasitas Administrasi
Perpajakan  atas  Pemungutan  Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan Untuk  mencapai  administrasi  pajak  yang efektif  dan  efisien  agar  penerimaan  daerah optimal, pemerintah daerah perlu
meningkatkan kapasitas
administrasi perpajakan nya. Mengambil konsep Mc Master (1991)  terdapat  3  proses  administrasi perpajakan  pada  pajak  daerah  yaitu: Identification,  Assessment,  dan  Collection, yang dapat digunakan untuk melihat peluang dan tantangan dalam meningkatkan kapasitas administrasi  perpajakan  pajak  restoran  Kota Tangerang Selatan.

## 1.   Identification
Badan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya  disebut  dengan  Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  merupakan  badan  yang mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk  menyelenggarakan  pungutan  pajak. Dalam  penelitian  Shahnaz  (2017),  proses identifikasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu  pendataan,  wawancara  dan  klarifikasi, jika hasil wawancara dan klarifikasi pengusaha restoran memenuhi persyaratan dan perizinan telah lengkap maka dapat di daftarkan menjadi wajib pajak restoran. Jika dari hasil wawancara dan  klarifikasi  belum  memenuhi  persyaratan
karena nilai penjualan nya tidak melebihi  Rp. 15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah)  per  bulan maka  tahapan  identifikasi  berakhir.  Data  ini dapat  menjadi  database  bagi  Bapenda  untuk dapat  dipantau  dan  digunakan  di  kemudian hari  jika  pengusaha  restoran  telah  memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak restoran. Jika dari hasil wawancara dan klarifikasi pengusaha restoran  belum  lengkap  perizinannya,  maka pengusaha restoran akan diberi teguran untuk melengkapi  perizinannya  dan  mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran jika perizinan telah lengkap. Jika pengusaha restoran sesudah mendapat  teguran  tidak  juga  melengkapi perizinannya maka akan dilakukan penempelan  stiker  di  restoran  sebagai peringatan.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan pada Tangerang Selatan  dalam  Angka  Tahun  2021  yang bersumber  dari  Dinas  Pariwisata  Kota Tangerang  Selatan,  diketahui  jumlah  rumah makan/restoran  menurut  kecamatan  di  Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 - 2020

## Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2021)
Dari  tabel  2  diatas  menunjukkan  terjadi penambahan jumlah restoran di tiap kecamatan dari  tahun  2017  -  2020  jika  dilihat  secara keseluruhan.  Data  dari  Bapenda  Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan
penambahan jumlah wajib pajak restoran setiap tahun  nya  namun  dengan  nilai  prosentase pertumbuhan  yang  fluktuatif,  hal  tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Kecamatan 2017 2018 2019 2020 Setu 3 4 14 14 Serpong 60 78 114 114 Pamulang 35 51 63 63 Ciputat 16 7 8 8 Ciputat Timur 3 24 29 29 Pondok Aren 35 102 124 124 Serpong Utara 50 48 104 104 Kota Tangerang Selatan 202 314 477 477

## Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 - 2016
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan (Shahnaz, 2017), diolah kembali oleh penulis
Dari data pada tabel 2 dan 3 menunjukkan penerimaan  pajak  restoran  Kota  Tangerang Selatan  masih  memiliki  peluang  untuk ditingkatkan  dan  menyumbang  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Tangerang  Selatan dengan  syarat  administrasi  perpajakan  dapat dilaksanakan  dengan  lebih  baik.  Seperti  yang telah  disampaikan  sebelumnya,  diketahui tahun  2016  berdasarkan  data  dari  Kantor Budaya  dan  Pariwisata,  jumlah  usaha pariwisata  yang  terdaftar  di  kota  Tangerang Selatan  sebanyak  2.148.  Dengan  rincian,  hotel sebanyak  24  unit,  panti  pijat  sebanyak  100 lokasi dan restoran sebanyak 2.024 (detaktangsel,  2016).  Perbedaan  jumlah restoran  pada  data  BPS,  Bapenda  dan  data Kantor  Budaya  dan  Pariwisata  menunjukkan pada  proses  administrasi  yang  disampaikan oleh  Mc  Master  (1991)  dalam  Lutfi  (2006), terdapat proses identifikasi dalam hal ini tahap pendataan yang belum berjalan dengan baik di Kota Tangerang Selatan.
Identifikasi  otomatis  dilakukan  oleh Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  dengan melihat  potensi  restoran  yang  ada  di  Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan diketahui pada tahun 2019, Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  7  pasar tradisional  dan  3  pasar  modern.  Pada  pasar modern terdapat ruko-ruko rumah makan/restoran.  Tangerang  Selatan  juga memiliki  pusat  perbelanjaan  dan  mall  antara lain: Mall Bintaro Jaya Exchange, Bintaro Plaza, Living World Alam Sutera, Flavor Blizz Alam Sutera, Teraskota Mall BSD City, ITC BSD, Mall WTC Matahari yang didalam pusat perbelanjaan  tersebut  tersebar  tenan-tenan penjualan  makanan/minuman  dan  restoran
yang  potensial  untuk  menjadi  wajib  pajak restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan ke  lapangan  untuk  mengidentifikasi  potensi restoran  yang  dapat  menjadi  wajib  pajak restoran.    Jika  data  dari  Kantor  Budaya  dan Pariwisata  yang  dikutip  dari  detaktangsel (2016)  menyatakan  terdapat  2.024  restoran yang terdaftar sebagai usaha pariwisata, yang jumlah tersebut jauh diatas jumlah wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016, maka dapat disimpulkan masih terdapat peluang  Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan untuk mengidentifikasi restoran-restoran yang telah  terdaftar  sebagai  usaha  pariwisata tersebut dan meningkatkan jumlah wajib pajak restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan  dengan melakukan pendataan lapangan lebih aktif lagi.
Pada proses identifikasi, setelah melakukan pendataan  lapangan  maka  Bapenda  Kota Tangerang Selatan akan mengarahkan pengusaha  restoran  untuk  mendaftarkan  diri menjadi  wajib  pajak  restoran.    Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2017) yang  menjadi  tantangan  dalam  proses identifikasi  dan  mendaftarkan  diri  sebagai wajib  pajak  restoran  adalah  sejumlah persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh pengusaha  restoran  antara  lain  Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Rekomendasi  Tanda  Daftar  Usaha Pariwisata, Surat  Izin  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata (TDUP), Surat Perjanjian Sewa (jika menyewa), dan  Akta  Pendirian,  sebelum  mendaftar sebagai  wajib  pajak  restoran.  Minimnya informasi pengusaha restoran terkait prosedur dan  syarat  untuk  mengurus  perizinan,  proses perizinan  yang  panjang  dan  banyak  nya
Tahun Jumlah Wajib Pajak Prosentase Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 2013 286 32% 2014 369 22% 2015 430 14% 2016 514 16%
persyaratan yang harus dipersiapkan, menjadi hambatan  bagi  pengusaha  restoran  untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Hal  tersebut menjadi  tantangan bagi  Bapenda dalam  melakukan  identifikasi  wajib  pajak restoran.    Tantangan  ini  harus  dimanfaatkan menjadi peluang bagi Bapenda Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kapasitas administrasi  perpajakan.  Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  berpeluang  melakukan kolaborasi  dengan  dinas-dinas  yang  terkait dalam  pemberian  izin  tersebut  dengan memberikan  sosialisasi  terkait  prosedur perolehan  izin  bagi  pengusaha  restoran  dan memberikan  kemudahan  untuk  mendapatkan informasi terkait prosedur pengurusan izin di website Bapenda Kota Tangerang Selatan dan dinas-dinas terkait yang dengan tampilan yang mudah  dilihat  dan  informatif.    Bapenda  Kota Tangerang Selatan juga berpeluang menginisiasi  pembenahan  peraturan  terkait prosedur perizinan di Kota Tangerang Selatan yang memudahkan bagi pengusaha restoran.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh Handayani (2014) diketahui terdapat pengusaha restoran yang kurang pengetahuan dan  tidak  paham  tentang  pajak  restoran, terdapat juga pengusaha restoran yang sudah paham  namun  tidak  mau  mendaftarkan usahanya  karena  takut  restorannya  akan  sepi dan tidak laku. Ketakutan pengusaha restoran tersebut disebabkan karena pajak restoran akan menambah  jumlah  yang  harus  dibayar pembeli,  sehingga  pengusaha  restoran  takut pembeli  tidak  akan  ke  restoran    nya  karena harga  yang  akan  menjadi  lebih  tinggi  setelah dikenakan  pajak  restoran.  Salah  satu  yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan  agar  pengusaha  restoran  mampu mengidentifikasi diri dan kemudian mendaftar sebagai  wajib  pajak  restoran  adalah  dengan melakukan  sosialisasi  terkait  peraturan  dan kebijakan  tentang  pajak  restoran  kepada pengusaha restoran. Sosialisasi dapat memberikan  pemahaman  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pemungutan pajak  restoran  terutama  kepada  pengusaha restoran agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran jika telah memenuhi  ketentuan
dan  peraturan  yang  berlaku.  Namun berdasarkan  penelitian  Handayani  (2014) diketahui  yang  menjadi  tantangan  bagi Bapenda dalam memberikan sosialisasi adalah kurangnya  jumlah  personil  (SDM)    untuk melakukan  sosialisasi  ke  lapangan  dan kurangnya  kemampuan  komunikasi  personil (SDM) dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.
Selain  identifikasi  otomatis,  identifikasi dilakukan  dengan  konfirmasi  dengan  sumber lain. Bapenda Kota Tangerang Selatan sebagai yang  berwenang  melakukan  pemungutan pajak  dapat  melakukan  identifikasi  dengan konfirmasi  kepada  dinas  yang  terkait  dengan usaha restoran. Berdasarkan penelitian Shahnaz  (2017)  diketahui  identifikasi  dapat dikonfirmasikan  ke  Badan  Penanaman  Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMTSP) yang menangani  masalah  perizinan  pembangunan (IMB)  restoran.  Bapenda  bisa  mendapatkan data terkait lokasi restoran yang akan dibangun dan  dibuka.  Selain  itu  Bapenda  juga  dapat melakukan  konfirmasi  ke  Dinas  Budaya  dan Pariwisata sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi  tanda  daftar  usaha  pariwisata. Dari  Dinas  Budaya  dan  Pariwisata  bisa didapatkan  informasi  terkait  nama,  NIK, NPWP, SKDU, Akta Pendirian untuk restoran yang  dapat  digunakan  Bapenda  untuk melakukan  identifikasi.  Menurut  penelitian Shahnaz  (2017),  konfirmasi  ke  Badan Penanaman  Modal  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu (BPMTSP) telah dilakukan oleh Bapenda. Namun  melihat  perbedaan  data  yang  telah dijelaskan  diatas,  Bapenda  dapat  meluaskan konfirmasi nya ke dinas terkait lainnya seperti Dinas Budaya dan Pariwisata. Seluruh kegiatan identifikasi  dengan  konfirmasi  ini  dilakukan masih  dengan  cara  manual,  belum  ada  suatu sistem  yang  terintegrasi  antar  dinas  atau instansi di Kota Tangerang Selatan berdasarkan penelitian Shahnaz (2017).
Peluang  untuk  mendapatkan  informasi yang digunakan untuk identifikasi wajib pajak dengan  konfirmasi  kepada  sumber  informasi lain juga dapat dilakukan tidak hanya dengan dinas/instansi  terkait  dalam  pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, Bapenda Kota Tangerang  Selatan  juga  dapat  melakukan
konfirmasi  dengan  pihak  aplikasi  layanan pesan antar makanan online yang saat ini ramai digunakan  oleh  konsumen  restoran  terutama saat  pandemi  Covid-19.  Contoh  nya  dengan Grabfood,  Gofood  dan  Shopeefood,  seperti yang disampaikan sebelumnya ketiga aplikasi layanan  pesan  antar  makanan  online  ini merupakan  aplikasi  yang  paling  banyak digunakan di Jabodetabek saat ini (Antaranews, 2021). Konfirmasi Bapenda Kota Tangerang  Selatan  dengan  pihak  aplikasi layanan  pesan  antar  makanan  online  (Grab, Gojek dan Shopee) dalam meminta data rumah makan/restoran  yang  bekerja  sama  dengan aplikasi-aplikasi  tersebut  diatas  yang  berada pada  wilayah  Kota  Tangerang  Selatan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  untuk digunakan pada proses identifikasi wajib pajak.

## 2.  Assessment
Setelah pengusaha restoran dan pemerintah daerah  mampu  mengidentikasi  wajib  pajak restoran maka proses yang selanjutnya adalah assessment.  Proses  assessment  dilakukan dengan  menggunakan  tiga  indikator  yaitu prosedur  penetapan  otomatis,  standarisasi penetapan  sehingga  penilai  (assesors)  sedikit atau tidak melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan dengan sumber lain.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan Shahnaz  (2017),  pemungutan  pajak  restoran telah  dilakukan  secara  online  di  Kota Tangerang  Selatan.  Dengan  sistem  online dalam  pemungutan  pajak  restoran  di  Kota Tangerang Selatan penetapan besarnya jumlah pajak  yang  harus  dibayar  sudah  dilakukan secara  otomatis  berdasarkan  omset  yang diinput oleh wajib pajak pada aplikasi e-sptpd. Penetapan tarif pajak restoran telah terstandarisasi  yaitu sebesar 10% seperti  yang diatur  dalam  Peraturan  daeran  No.  7  tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Setelah wajib pajak melakukan input omset ke dalam sistem, wajib pajak  akan  memperoleh  nomor  bayar  yang akan digunakan untuk pembayaran ke Bank.
Penetapan  otomatis  dengan  sistem  online berpeluang  membuat  wajib  pajak  melakukan kewajiban perpajakan nya dengan tertib karena
memudahkan  wajib  pajak  dalam  perhitungan pajak  restorannya.  Tantangan  dari  penetapan otomatis dengan sistem online adalah terdapat kemungkinan wajib pajak salah atau tidak jujur dalam melaporkan omsetnya. Dengan pemungutan  pajak  restoran  yang  dilakukan dengan  sistem  online  di  Kota  Tangerang Selatan,    peran  penilai  dalam  hal  ini  petugas Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  sedikit  atau tidak  ada  diskresi.  Karena  wajib  pajak menginput  sendiri  jumlah  omset  dan penetapan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar wajib pajak akan muncul pada sistem.
Terkait  tantangan  wajib  pajak  tidak  jujur dalam  melakukan  input  omset  nya,  Bapenda Kota  Tangerang  Selatan  perlu  melakukan pengawasan  untuk  memeriksa  omset  yang dilaporkan  wajib pajak telah sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pengawasan  ini  masih  dilakukan  secara manual. Berdasarkan penelitian Fitrianti (2019), salah satu usaha yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang  Selatan  untuk  meminimalkan pengawasan  dengan  cara  manual  dan mengantisipasi  wajib  pajak  yang  melaporkan omset  nya  dengan  tidak  jujur  dan  kehilangan potensi  penerimaan  pajak  adalah  dengan menggunakan  alat  tapping  box  atau  perekam transaksi di restoran. Bapenda Kota Tangerang Selatan  melakukan  penetapan  yang    dapat dikonfirmasi  dengan  menggunakan  tapping box.  Pada  Banpos.co  (2021),  Kepala  Seksi Pengelolaan  Data  Informasi  dan  Pelaporan Bapenda Kota Tangerang Selatan menyatakan tapping  box  merupakan  alat  pengawasan transaksi  yang  dipasang  di  restoran  untuk merekam  semua  transaksi  di  restoran. Pemasangan  alat  ini  masih  dilakukan  secara bertahap  karena  melihat  hasil  penilaian keberhasilan  penggunaannya.  Hingga  saat  ini yang sudah terpasang sebanyak 43 unit tapping box  yang  terdapat  di    Mall  Bintaro  Xchange, selanjutnya  target  pemasangan  sebanyak  150 unit  tappng  box  di  Living  World  dan  Flavor Bliss  Alam  Sutera  menurut  Kepala  Bidang Pajak  2  Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan (Banpos, co, 2021).  Jika alat ini  digunakan di seluruh  restoran  yang  terdaftar  sebagai  wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dan
pelaksanaan  nya  berjalan  dengan  baik,  maka Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  berpeluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya karena  kesalahan  dan  ketidakjujuran  wajib pajak  dalam  melaporkan  omsetnya    dapat diminimalisir.  Tantangan    Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  jika  dilihat  dari  penelitian yang  dilakukan  Fitrianti  (2019)  antara  lain membangun kerjasama yang baik dengan wajib pajak  restoran  agar  wajib  pajak  restoran kooperatif dipasang tapping box di restorannya;  kendala  teknis  pada  sistem tapping box seperti  hanya dapat dipasangkan pada  wajib  pajak  yang  database  nya  berbasis Linux, ketidakstabilan daya listrik menyebabkan tapping box off/mati pada saat jam  operasional  sehingga  akan  menyebabkan perbedaan  data  yang  terekam  dengan  data transaksi yang sebenarnya.

## 3.  Collection
Tahap yang terakhir dari proses administrasi perpajakan pajak restoran adalah collection.  Pada  penelitian  Shahnaz  (2017) proses collection menggunakan enam indikator, yaitu pembayaran dilakukan secara otomatis,  pembayaran  bersifat  dipaksakan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban dapat diketahui  dengan  jelas,  sanksi  diterapkan dengan  tegas,  bukti  penerimaan  yang  jelas untuk  pengawasan,  pembayaran  dilakukan dengan  mudah.  Sistem  pembayaran  pajak restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan  telah dilakukan  secara  otomatis.  Wajib  pajak  yang telah  melaporkan  omset  nya  dengan  e-sptpd akan  mengetahui  jumlah  pajak  yang  harus dibayar dan mendapatkan nomor bayar untuk kemudian  melakukan  pembayaran  pajak restoran  nya  ke  Bank.  Wajib  pajak  dapat melakukan  pembayaran  nya  melalui  ATM,  e- banking atau m-banking. Bank yang digunakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menerima seluruh hasil pemungutan pajak nya adalah  Bank  BJB.  Seluruh  pembayaran  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak  akan  terhubung dengan  pihak  Bank  BJB  dan  Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  secara  real  time.  Setiap transaksi  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak
akan  terekam  dalam  sistem  Sistem  Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) dan  Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  dapat melakukan  pengawasan  melalui  sistem tersebut.  Penggunaan  sistem  online  oleh Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  berpeluang memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  pembayaran pajak restoran nya dan karena bersifat real time memudahkan Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan.
Pembayaran  yang  bersifat  dipaksakan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui proses pemeriksaan. Pembayaran pajak restoran  merupakan  kewajiban  bagi  wajib pajak  restoran,  jika  wajib  pajak  tidak melakukan  kewajiban  nya  atau  terlambat melakukan nya maka akan ada sanksi kepada wajib  pajak.  Sanksi  ini  dikenakan  secara otomatis  saat  wajib  pajak  melakukan  input omset pada pelaporan online. Proses penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak yang belum membayar  pajak  terutang  nya  dilakukan setelah  proses  pemeriksaan.  Tantangan  bagi Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  pada indikator  ini  adalah  jika  wajib  pajak  tidak membayar karena wajib pajak tutup atau sudah tidak  ada  lagi  maka  akan  menjadi  beban piutang  bagi  Bapenda.  Menurut  penelitian Shahnaz  (2017)  hingga  saat  penelitian dilakukan  belum  terdapat  peraturan  yang mengatur  terkait  penghapusan  piutang, sehingga  penerimaan  pajak  restoran  menjadi kurang maksimal karena hal ini.
Indikator  ketiga  dari  tahap  collection  ini adalah kelalaian dalam menjalankan kewajiban dapat diketahui dengan jelas. Pemungutan dan pembayaran  yang  dilakukan  dengan  sistem online langsung terhubung ke dalam SIMPAD yang  dimiliki  oleh  Bapenda  Kota  Tangerang Selatan sehingga kelalaian wajib pajak restoran dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan  nya dapat  diketahui  dengan  jelas.  Menurut penelitian Handayani (2014), melalui SIMPAD dapat  diketahui  wajib  pajak  yang  sudah  atau belum  melakukan  pembayaran  pajak  restoran dan  melalui  SIMPAD  ini  juga  akan  otomatis menerbitkan  surat  teguran  bagi  wajib  pajak yang  belum  melakukan  pembayaran  pajak
terutangnya.  Dengan  adanya  sistem  ini membantu  Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan melakukan  pengawasan  terhadap  wajib  pajak yang  lalai  dalam  menjalankan  kewajiban  nya dan  berpeluang  menunjang  peningkatan penerimaan pajak restoran.
Mengenai  indikator  sanksi  diterapkan dengan  tegas,  jika  wajib  pajak  lalai  dalam melakukan  kewajiban  pembayaran  pajaknya maka akan dikenakan sanksi. Wajib pajak yang membayar  pajak  melewati  masa  pajak  yang terutang  sesuai    Peraturan  Daerah  Kota Tangerang  Selatan  No.  7  tahun  2010  tentang Pajak Daerah Pasal 128 akan dikenakan sanksi administrasi  berupa  bunga  sebesar  2%  (dua persen)  per  bulan  dihitung  dari  pajak  yang kurang atau terlambat dibayar paling lama 24 (dua  puluh  empat)  bulan  dihitung  sejak  saat terutangnya  pajak.  Berdasarkan  penelitian Shahnaz  (2017),  karena  Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  telah  menggunakan  sistem online pada saat pemungutan dan pembayaran pajak  restoran,  maka  sanksi  ini  dikenakan secara otomatis kepada wajib pajak saat wajib pajak  melakukan  penginputan  omset  pada pelaporan  pajaknya.  Sedangkan  berdasarkan penelitian Handayani (2014), melalui SIMPAD dapat diketahui wajib pajak yang belum/tidak membayar  pajak  restoran  dan  akan  otomatis diterbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang belum  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak restoran  yang  terhutang.  Surat  teguran  akan diberikan  secara  berkala  sebanyak  tiga  kali, apabila  dalam  tiga  kali  surat  teguran  wajib pajak  tidak  merespon  dan  tidak  melakukan pembayaran  maka  Bapenda  Kota  Tangerang Selatan  akan  menempelkan  stiker  yang  berisi “Tempat  Usaha  Ini  Belum  Membayar  Pajak Daerah” pada restoran wajib pajak.
Indikator berikutnya adalah bukti penerimaan  yang  jelas  untuk  pengawasan, maksudnya  adalah  bukti  wajib  pajak  telah melakukan  kewajiban  perpajakannya  yang dapat  diawasi  oleh  Bapenda  Tangerang Selatan.  Shahnaz  (2017)  dalam  penelitian  nya menyatakan  pembayaran  pajak  restoran  di Kota  Tangerang  Selatan  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  e-banking,  m-banking, sms banking, ATM dan di teller Bank BJB. Pajak
restoran  dibayar  ke  Rekening  Kas  Umum Daerah  (RKUD).  Jika  wajib  pajak  melakukan pembayaran dengan menggunakan e-banking, m-banking,  sms  banking  maka  bukti pembayaran  yang  diterima  wajib  pajak  dari Bank BJB  berbentuk elektronik. Sementara bagi wajib  pajak  yang  melakukan  pembayaran pajaknya melalui ATM atau melalui teller Bank BJB  akan  menerima  bukti  pembayaran pajaknya  dengan  bentuk  fisik.  Karena pemungutan dan pembayaran pajak restoran di Kota  Tangerang  Selatan  dilakukan  dengan sistem  online,  maka  setelah  wajib  pajak melakukan  pembayaran,  wajib  pajak  tidak perlu  menyampaikan  atau  melaporkan  bukti pembayaran kepada Bapenda Kota Tangerang Selatan.  Karena  seluruh  proses  pemungutan dan  pembayaran  yang  dilakukan  dengan sistem  online  maka  seluruh  transaksi  dapat dilihat  secara  real  time  dan  seluruh pembayaran langsung tercatat di Bapenda Kota Tangerang Selatan.
Indikator  terakhir  dari  proses  collection adalah  pembayaran dilakukan dengan mudah. Dengan  menggunakan  nomor  bayar  yang didapatkan  setelah  pelaporan  online,  wajib pajak  restoran  dapat  melakukan  pembayaran pajak  restoran.  Pembayaran  pajak  restoran  di Kota Tangerang Selatan selain dapat dilakukan dengan datang langsung ke bank, pembayaran juga  dapat dilakukan dengan menggunakan e- banking,  m-banking,  sms  banking  atau  ATM sehingga  mempermudah  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Pembayaran juga  tidak  harus  dilakukan  dengan  sesama rekening  Bank  BJB  saja  tetapi  dapat  juga dilakukan  dengan  rekening  bank  manapun. Dengan  adanya  sistem  pemungutan  dan pembayaran  online,  Bapenda  Kota  Tangeang Selatan  berpeluang  memberikan  kenyamanan bagi  wajib  pajak  dalam melakukan  kewajiban perpajakannya.
Ketiga proses administrasi perpajakan yang disampaikan  Mc  Master:  identification, assessment,  collection,  jika  dilaksanakan dengan  tepat  dapat  meningkatkan  kapasitas administrasi  perpajakan  atas  pemungutan pajak  restoran  di  Kota  Tangerang  Selatan. Karena jika dilaksanakan dengan tepat jumlah
wajib  pajak  yang  teridentifikasi  sebagai  wajib pajak  restoran  akan  semakin  banyak,  wajib pajak  yang  telah  terindentifikasi  dan  mampu mengidentifikasi  dirinya  sendiri,  telah  paham dan  mengerti  tentang  kewajiban  perpajakan yang  harus  dilakukannya,  didukung  dengan sistem  pemungutan  dan  pembayaran  online, wajib  pajak  dapat  melaksanakan  kewajiban perpajakan  nya  dengan  baik,  kemudian penerimaan  pajak  restoran  akan  optimal  dan dapat  meningkatkan  PAD  Kota  Tangerang Selatan.

## 5. SIMPULAN
Dari identification pada proses administrasi pajak  terdapat beberapa  peluang  peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, antara lain: berpeluang untuk meningkatkan jumlah wajib pajak restoran Kota Tangerang Selatan dengan melakukan  pendataan  lebih  aktif  lagi, berpeluang  melakukan  kolaborasi  dengan dinas-dinas yang terkait  dalam pemberian izin, dengan memberikan sosialisasi terkait prosedur  perolehan  izin  bagi  pengusaha restoran  dan  memberikan  kemudahan  untuk mendapatkan  informasi  terkait  prosedur pengurusan  izin  di  website  dinas  masing- masing,   berpeluang menginisiasi pembenahan peraturan  terkait  prosedur  perizinan  di  Kota Tangerang Selatan agar memudahkan pengusaha  restoran,  berpeluang  melakukan sosialisasi  terkait  pajak  restoran  agar pengusaha  restoran  mampu  mengidentifikasi diri sendiri, berpeluang meluaskan konfirmasi nya  ke  dinas  terkait  lainnya  seperti  Dinas Budaya  dan  Pariwisata  untuk  memperoleh konfirmasi  informasi  data  yang  dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak, berpeluang  melakukan  konfirmasi  dengan pihak  aplikasi  jasa  layanan  pesan  antar makanan online (Grab, Gojek dan Shopee) agar mendapatkan  data  dan  informasi  rumah makan/restoran  yang  lokasi  nya  berada  di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang bekerja sama  dengan  pihak    aplikasi  layanan  pesan antar  makanan  online  tersebut.  Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari proses mengidentifikasi wajib pajak adalah pembenahan  prosedur  dan  persyaratan
perizinan  yang  harus  dimiliki  pengusaha restoran  sebelum  mendaftarkan  diri  sebagai wajib  pajak  restoran,  kurangnya  jumlah personil (SDM)  untuk melakukan sosialisasi ke lapangan dan kurangnya kemampuan komunikasi personil (SDM) dari Bapenda Kota Tangerang Selatan.
Dari  assessment  pada  proses  administrasi perpajakan terdapat beberapa peluang peningkatan kapasitas administrasi
perpajakan,  antara  lain:    penetapan  otomatis dengan  sistem  online  yang  dilakukan  oleh Bapenda  Kota  Tangerang  Selatan  berpeluang membuat  wajib  pajak  melakukan  kewajiban perpajakan  nya  dengan  tertib  karena memudahkan  wajib  pajak  dalam  perhitungan pajak restorannya, berpeluang memaksimalkan penggunaan tapping box untuk meminimalkan pengawasan  dengan  cara  manual  dan mengantisipasi  wajib  pajak  yang  melaporkan omset  nya  dengan  tidak  jujur.  Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan dari penetapan otomatis dengan sistem online adalah  terdapat  kemungkinan  wajib  pajak salah  atau  tidak  jujur  dalam  melaporkan omsetnya,  tantangan  dari  penetapan  yang dikonfirmasi  dari  sumber  lain,  dalam  hal  ini tapping box adalah wajib pajak restoran yang kurang  kooperatif  dipasang  tapping  box  di restorannya;  kendala  teknis  pada  sistem tapping box seperti  hanya dapat dipasangkan pada  wajib  pajak  yang  database  nya  berbasis Linux, ketidakstabilan daya listrik menyebabkan tapping box off/mati pada saat jam  operasional  sehingga  akan  menyebabkan perbedaan  data  yang  terekam  dengan  data transaksi yang sebenarnya.
Dari  collection  pada  proses  administrasi perpajakan terdapat beberapa peluang peningkatan kapasitas administrasi perpajakan,  antara  lain:  pembayaran  otomatis dengan
menggunakan sistem online berpeluang  memberikan  kemudahan  kepada wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pembayaran  pajak  restoran  nya  dan  karena bersifat real time memudahkan Bapenda Kota Tangerang  Selatan  melakukan  pengawasan, dengan SIMPAD berpeluang mudah mengetahui dan memberi teguran wajib pajak
yang  lalai  dalam  menjalankan  kewajiban  nya dan  berpeluang  menunjang  peningkatan penerimaan pajak restoran. Tantangan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan pada indikator
pembayaran bersifat dipaksakan,  setelah  pemeriksaan  diketahui wajib pajak tidak membayar karena wajib pajak tutup  atau  sudah  tidak  ada  lagi  maka  akan menjadi  beban  piutang  bagi  Bapenda  Kota Tangerang  Selatan  dan  belum  ada  peraturan yang  mengatur  terkait  penghapusan  piutang, sehingga  penerimaan  pajak  restoran  menjadi kurang maksimal karena hal ini.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. 2021.  Kota  Tangerang  Selatan  dalam
Angka 2021. https://tangselkota.bps.go.id/public ation/2021/02/26/5eedf184bd45c87d
224460e8/kota-tangerang-selatan- dalam-angka-2021.html
Bahl, R., & Bird, R. (2008). Subnational taxes in developing  countries:  The  way forward.  Public  Budgeting  and Finance, 28(4), 1 – 25. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5850.2008.00914.x
Banu,  Y.  B.  D.,  Pandie,  D.  B.  W.,  &  Kase,  P. (2020).  Strategies  of  Increasing  Local Taxes  in  the  North  Central  Timor District. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi  Publik,  10(2),  454. https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.1 5663 Boex,  J.,  &  Edwards,  B.  (2016).  The  (Mis-) Measurement of Fiscal Decentralization  in  Developing  and Transition  Countries:  Accounting  for Devolved  and  Nondevolved  Local Public Sector Spending. Public Finance Review, 44(6), 788 – 810. https://doi.org/10.1177/10911421156 16183
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
Data  Keuangan  Daerah  setelah  TA 2006.
https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=541 2 Fitrianti,  F.  2019.  Implementasi  tapping  box sebagai strategi peningkatan penerimaan  pajak  restoran  di  Kota Tangerang  Selatan.  Skripsi.  Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia. Handayani,  Tri.  2014.  Upaya  peningkatan penerimaan  pajak  restoran  Kota
Tangerang  Selatan.  Skripsi.  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Politik.  Universitas Indonesia.
Iswahyudi, T. 2020. Pajak Daerah di Indonesia:
Antara  Close  List  dan  Open  List System. Diambil dari https://yoursay.suara.com/news/20 20/11/28/191431/pajak-daerah-di- indonesia-antara-close-list-dan-open- list-system
Lutfi,  A.  2006.  Penyempurnaan  Administrasi
Pajak  Daerah  dan  retribusi  Daerah: Suatu  upaya  dalam  optimalisasi penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, 14(1), 1-9.
Lutfi, A. 2011. “Evolution of Intergovernmental
Fiscal  Relations  between  Central  and Local Government in the Implementation  of  Decentralization Policy  (Study  of  Local  Taxation Policies in Indonesia)”, disajikan pada
The  2nd  International  Conference Asian Association for Public Administration (AAPA 2011) “Enhancing Public Trust in Changing Asian  Societi es”  held  by  The Department
of Administrative
Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, 7 – 9 February,  2010,  Depok,  West  Java, Indonesia.

## Lutfi,  A.  2013.  “Local  Earmarking  Tax  in
Indonesia  :  Prospect  and  Potential Problem s”,  disajikan  pada  The  3rd
International  Conference  on  Public Organization  (IConPO,  2013)  “The New Phenomena on Public Administration  in  Asian  Countries” held  by  Magister  Science  in  Public
Administration,  UNR  Postgraduate College,  Ngurah  Rai  University,  21 February, 2013, Bali, Indonesia
Nasucha,  C.  2004.  Reformasi  administrasi publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Purnamasari, Wiwit. 2008. Analisis pengawasan administrasi pajak restoran  melalui  sistem  online  di Provinsi  DKI  Jakarta  periode  Mei  - November 2008. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia. Pusparisa, Y. 2021. Masa Depan Cerah Layanan Pesan  Antar  Makanan  Daring  Asia Tenggara. Diambil dari https://databoks.katadata.co.id/data publish/2021/02/01/masa-depan cerah-layanan-pesan-antar-makanan- daring-asia-tenggara
RedaksiAntaraNews.  2021.  Riset  Snapcart tempatkan  GrabFood  aplikasi  paling banyak  digunakan.  Diambil  dari https://banten.antaranews.com/berit a/195509/riset-snapcart-tempatkan grabfood-aplikasi-paling-banyak- digunakan
Redaksi  DetakTangsel.  2016.  60  Persen  Usaha Pariwisata di Tangsel Tak Bayar Pajak.
Diambil
dari
http://www.detaktangsel.com/serpo ng/60-persen-usaha-pariwisata-di-
tangsel-tak-bayar-pajak
Redaksi TangselOke. 2012. Peluang Investasi di Tangsel. Diambil dari
https://tangseloke.com/2012/03/15/peluang -investasi-di-tangsel/
Rosdiana, H., Irianto, E.S., Putranti, T.M. 2011. Teori Pajak Pertambahan Nilai. Ghalia Indonesia
Saragih, J. P. 2016. Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan  Dalam  Implementasi. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah Politik  Dalam  Negeri  dan  Hubungan Internasional, 5(2).
Shahnaz,  Nabila.  2017.  Analisa  administrasi pajak  daerah  dalam  pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota  Tangerang  Selatan.  Skripsi. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik. Universitas Indonesia.
Suherlan,  H.,  2016.  Kontribusi  Jumlah  Obyek
Wisata,  Jumlah  Wisatawan,  Tingkat Hunian  Kamar,  Dan  Pendapatan  Per Kapita  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Barat.  IJT, Vol. 1, Nomor 1, Desember 2016 Viestiara. 2016. Analisis kapasitas administrasi Lembaga  otoritas  pajak  di  Indonesia dan  Vietnam.  Tesis.  Fakultas  Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia.