## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TULIS KANTOR PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN MERAUKE

## Coleta Maskikit
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
STIA Karya Dharma Merauke coletamaskikit@gmail.com
Received: 01 November 2021; Revised: 10 Desember 2021; Accepted : 20 Desember 2021; Published : Desember 2021; Available online : Desember 2021.

## Abstract
Procurement  of  goods/services  for  Office  Stationery  is  a  supporting  factor  in supporting  administrative  functions  in  both  government  and  private  offices  related  to administration.  Procurement  of  Office  Stationery  in  a  planned  and  organized  manner  can have  a  good  impact  on  each  unit  or  workspace  in  providing  services  to  the  community,  of course, really need office stationery so that work activities can run as expected. The process of procuring goods/services is regulated in Presidential Regulation number 16 of 2018, Article 6 concerning the principles in the procurement of goods/services as follows: efficient, effective, transparent,  open,  fair,  non-discriminatory,  and  accountable.  The  system  of  using  the  state budget  in  the  procurement  of  goods/services  is  something  that  the  government  must  pay attention to, through the Supreme Audit Agency, which has the right to impose sanctions in the  event  of  misuse  of  the  state  budget.  In  carrying  out  the  process  of  procuring goods/services  in  the  form  of  office  stationery,  it  is  necessary  to  have  a  policy  in  making decisions from a head of the General Section so that there is no delay in the procurement of goods/services.

## Keywords: Efficient, Effective, Transparent, Procurement of goods

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021

## Pendahuluan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  adalah  kegiatan  untuk memperoleh  Barang  dan  Jasa  oleh Kementerian,  Lembaga,  Satuan  Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh barang  dan  jasa.  Pengadaan  barang/jasa Alat  Tulis  Kantor  merupakan  faktor pendukung  dalam  menunjang  fungsi administrasi baik di kantor pemerintahan  maupun  swasta  yang berkaitan dengan administrasi.
Pengadaan  Alat  Tulis  Kantor secara  terencana  dan  terorganisir  dapat memberikan  dampak  yang  baik  bagi setiap  unit  atau  ruangan  kerja  dalam memberikan pelayanan
kepada
masyarakat tentunya
sangat membutuhkan  alat  tulis  kantor  sehingga aktifitas  kerja  bisa  berjalan  sesuai harapan.
Proses  pengadaan  barang/jasa diatur  dalam  Peraturan  Presiden  nomor 16 Tahun 2018, Pasal 6 tentang prinsip- prinsip  dalam  pangadaan  barang/jasa sebagai  berikut  :  efisien,  efektif, transparan,  terbuka,  bersaing  adil  tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Sistem  pengggunaan  anggaran negara  dalam  pengadaan  barang/jasa adalah  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  melalui  Badan  Pemeriksa Keuangan,  berhak  memberikan  sanksi jika  terjadi  penyalahgunaan  anggaran negara. Dalam melakukan proses pengadaan  barang/jasa  berupa  alat  tulis kantor,  maka  perlu  adanya  kebijakan dalam  mengambil  keputusan  dari seorang  kepala  Bagian  Umum  sehingga tidak  terjadi  keterlambatan  pengadaan barang/jasa. Menurut Agustino (2008:139),”Implementasi merupakan suatu  proses  yang  dinamis,    dimana pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu aktifitas  atau  kegiatan,  sehingga  pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil yang  sesuai  dengan  tujuan  dan    sasaran kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati Merauke Nomor 7 Tahun 2016, Paragraf 9  Pasal  38  Tentang  susunan  dan perangkat  daerah  Kabupaten  Merauke, maka  Bagian  Umum  mempunyai  tugas pokok  membantu  Sekretariat  Daerah melalui  Asisten  Bidang  Administrasi Umum  dan  Pengkoordinasian.  Bagian Umum terbagi atas tiga sub bagian yaitu: Subbagian Perlengkapan/Rumah Tangga, Subbagian Keuangan/Asset dan Subbagian Umum/Tata Usaha.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Pengadaan  barang/jasa  Alat  Tulis Kantor  pada  kantor  Bagian  Umum dilakukan setiap triwulan, jadi satu tahun empat  kali    pengadaan.  Dalam  Tahun anggaran  dua  ribu  sembilan  belas pengadaan  barang/jasa  khususnya  Alat Tulis Kantor di Bagian Umum mengalami kendala  dalam  pengadaan  karna  tidak ada  kerja  sama  antara  Kepala  Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  Sub  Bagian  selaku  Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK), Pengurus dan penyimpan barang sehingga  terjadi  penundaan  pengadaan. Pengadaan  Alat  Tulis  Kantor  triwulan pertama berakhir bulan Maret seharusnya  sudah  dilakukan  pengadaan Barang/jasa  Alat  Tulis  kantor  tetapi karna  ada  kendala  dalam  koordinasi antara  Pimpinan  dan  staf  sehingga pengadaan  diadakan  pada  bulan  Mei yang sudah memasuki triwulan dua.
Keterlambatan pengadaan mempengaruhi aktifitas kerja,
penyerapan  anggaran,  dan  hal  lain  akan terjadi karena pengadaan tidak mengikuti  ketentuan  sehingga  dibulan berjalan  harus  mengejar realisasi sehingga  terjadi  pengadaan  yang  tidak teratur dan akhirnya terjadi penumpukan  pengadaan  barang  Alat
Tulis  Kantor.  Dengan  melihat  dari  latar belakang tersebut, maka penulis
mengambil judul “Implementasi Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Alat  Tulis Kantor  Pada  Bagian  Umum  Setda Kabupaten Merauke”.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka topik permasalahan ini adalah sebagai berikut:
a. Pemanfaatan proses pengadaan barang/jasa  terhadap  pelayanan administrasi kepada masyarakat.
b. Koordinasi  yang  belum  intensif antara  staf  dan  pimpinan  dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
c. Aktivitas  kerja  dan  penyerapan anggaran  yang  belum  optimal melalui proses pengadaan barang/jasa yang berjalan baik.
Berdasarkan latar belakang masalah  yang  telah  diuraikan,  maka dalam  penelitian  ruang  lingkupnya sebagai berikut;
1) Bagaimana Implementasi Pengadaan Barang/Jasa  Alat  Tulis  Kantor  pada Bagian  Umum  Setda  Kabupaten Merauke?
2) Apa  sajakah  faktor  pendukung  dan penghambat  yang  dihadapi  dalam Implementasi pengadaan barang/Jasa  di  Bagian  Umum  Setda Kabupaten Merauke?
3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam  pengadaan  barang/jasa  alat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
tulis  kantor  pada  Bagian  Umum Setda Kabupaten Merauke?
Sesuai dengan pokok
permasalahan  yang  telah  dikemukakan sebelummnya, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah;
1) Untuk mengetahui bagaimana
implementasi pengadaan
barang/jasa  alat  tulis  kantor  di Bagian  Umum  Setda  kabupaten Merauke.
2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan  penghambat  yang  dihadapi dalam implementasi pengadaan barang/jasa  alat  tulis  kantor  di Bagian  Umum  Setda  Kabupaten Merauke.
3) Untuk  mengetahui  upaya  yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dari implementasi pengadaan
barang/jasa  alat  tulis  kantor  di Bagian  Umum  Setda  kabupaten Merauke.

## Kebijakan Publik
Kebijakan  (policy)  merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau di    putuskan  oleh  seseorang  atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta  berpengaruh  terhadap  sejumlah orang  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu.  Kemudian  menurut  Freidrich
dalam  Islamy  (1997)  mendefinisikan kebijakan  sebagaiserangkaian  tindakan yang  yangdiusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam lingkungantertentu dengan menunjukkan  hambatan-hambatan  dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan  kebijakan  untuk mencapai  tujuan.    Dalam  pemahaman mengenai kebijakan publik masih terjadi adanya  silang  pendapat  dari  para  ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai  kebijakan  publik  terdapat beberapa  persamaan,  diantaranya  yang disampaikan  oleh  Dye  (Islamy,  2001) yang  mendifinisikan  kebijakan  publik sebagai  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan.
Apabila pemerintah memilih untuk  melakukan  sesuatu,  maka  harus ada  tujuannnya  (obyektifnya)  dan kebijakan  negara  itu  harus  meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata  merupakan  pernyataan keinginan  pemerintah  atau  pejabat pemerintah saja. Disamping itu , “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara.  Hal  ini  disebabkan  karena “sesuatu  yang  tidak  dilakukan“  oleh pemerintah  akan  mempunyai  pengaruh

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
(dampak)  yang  sama  besarnya  dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  persoalan- persoalan  riil  yang  muncul  ditengah- tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan
perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan  daerah,  keputusan  pejabat politik  dan  sebagainya.  Dalam  konteks ini,  maka  kebijakan  publik  yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mengatasi  persoalan-persoalan  riil  yang muncul  ditengah-tengah  masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat  birokrasi  dan  keputusan  lainnya termasuk  peraturan  daerah,  keputusan pejabat politik dan sebagainya.

## Implementasi Kebijakan Publik
Metter dan Horn (1975) mendefinisikan  implementasi  kebijakan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh publik  maupun  swasta  baik  secara individu maupun kelompok yang ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  dalam  keputusan kebijakan.  Definisi  ini  menyiratkan adanya upaya mentransformasikan
keputusan kedalam kegiatan operasional, serta  mencapai  perubahan  seperti  yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.
Pandangan lain mengenai implementasi  kebijakan  dikemukakan olehWilliam  dan  Elmore  sebagaimana dikutip  Sunggono  (1994),  didefinisikan sebagai  “keseluruhan  dari  kegiatan  yang berkaitan
denganpelaksanaan
kebijakan”.  Sementara  Mazmanian  dan
Sabatier (Wibawa dkk,1986)
menjelaskan bahwa mempelajari masalah  implementasi  kebijakan  berarti berusaha  untuk  memahami  apa  yang senyata-nyata  terjadi  sesudah  suatu program  diberlakukan  atau  dirumuskan yakni  peristiwa-peristiwa  dankegiatan- kegiatan  yang  terjadi  setelah  proses pengesahan  kebijakan  negara,baik  itu usaha  untuk  mengadministrasikannya maupun  usaha-usaha  untukmemberikan dampak  tertentu  pada  masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.
Sedangkan Wibawa (1992), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan  atau  program”.Pandangan tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa proses  implementasi  kebijakan  tidak hanya  menyangkut  perilaku  badan- badan  administratif  yang  bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
menimbulkan  ketaatan  pada  diri  target group,  melainkan  menyangkut  lingkaran kekuatan-kekuatan  politik,  ekonomi  dan sosial  yang  langsung  atau  tidak  dapat mempengaruhi  perilaku  dari  semua pihak  yang  terlibat,  dan  pada  akhirnya membawa  konsekuensi  logis  terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun  dampak  yang  tidak  diharapkan (spillover/negatif  effects).  Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut  Hogwood  dan  Gunn (Wahab, 1997),
untuk dapat mengimplementasikan  kebijakan  secara sempurna  maka  diperlukan  beberapa persyaratan,  antara  lain:  Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.  Dalam  hal  ini  yang  perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi,  yaitu  memikirkan  dan memperhitungkan secara matang
berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan  termasuk  hambatan  atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan  organisasi  yang  diserahi tugas  melaksanakan  program  (Mulyadi, 2015:25).  Menurut  Pressman  dan Wildavsky impementasi dimaknai dengan  beberapa  kata  kunci  sebagai berikut:  untuk  menjalankan  kebijakan ( to carry out ), untuk memenuhi janji-janji
sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan ( to fullfill ), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan  dalam  tujuan  kebijakan  ( to produce ), untuk mneyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015:20)
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa) telah  membuka  sebuah  era  baru  dalam pembangunan  desa  di  Indonesia.  Dana desa  yang  jumlahnya  cukup  besar memberikan peluang percepatan pembangunan  desa  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan  pelaksanaan  pembangunan,  kini menjadi  subyek  pembangunan  dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas  dalam  merumuskan  kebijakan  dan melaksanakan pembangunannya sendiri.
Implementasi  kebijakan  publik yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  implementasi  kebijakan  dana desa  yang  tertuang  dalam  UU  Desa. Kebijakan Di tingkat kabupaten, Banjarnegara  berkaitan  dengan  adanya sebagai  tindak  lanjut  UU  Desa  dan  PP No.60  Tentang  Dana  Desa  diterbitkan Peraturan  Bupati  Banjarnegara  Nomor 26  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Desa,  di  mana  di  dalamnya  dijelaskan mengenai dana desa yaitu:
”Dana desa adalah dana yang bersumbe r dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan digunakan untuk
membiayai
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”

## a. Prinsip  Dalam  (Procurement)

## Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan  Barang/Jasa  menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
1) Prinsip  Efisien  dalam  pengadaan barang/jasa adalah dengan menggunakan  sumber  daya  yang tersedia  dipeoleh  barang  dan  jasa dalam  jumlah  atau  kualitas  yang diharapkan  dan  diperoleh  dalam waktu yang optimal.
2) Prinsip  Efektif  dalam  pengadaan Barang/Jasa  adalah  dengan  sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan  jasa  yang  mempunyai  nilai manfaat yang setinggi-tingginya.
3) Prinsip  Persaingan  sehat  dalam pengadaan Barang/Jasa adalah adanya  persaingan  antara  calon penyedia  Barang/Jasa  berdasarkan etika  dan  norma  pengadaan  yang berlaku,  tidak  terjadi  kecurangan
dan praktek KKN (Korupsi,
Kolusi,dan Nepotisme).
4) Prinsip  Terbuka  dalam  pengadaan Barang/Jasa  adalah  memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa  yang  kompeten  untuk mengikuti pengadaan.
5) Prinsip Transparansi dalam pengadaan Barang/Jasa adalah pemberian  informasi  yang  lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada semua  calon  penyedia  barang/jasa yang berminat dan masyarakat.
6) Prinsip  Tidak  Diskriminatif  dalam pengadaan Barang/Jasa adalah pemberian  perlakuan  yang  sama kepada  semua  calon  penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa. 7) Prinsip Akuntabilitas dalam
pengadaan Barang/Jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  kepada  para pihak  yang  terkait  dan  masyarakat berdasarkan  etika,  norma,  dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kata  implementasi  berasal  dari bahasa  Inggris  yaitu to  implement yang berarti mengimplemetasikan.
Implementasi  adalah  penyediaan  sarana untuk  melaksanakan  sesuatu  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
menimbulkan  dampak  atau  akibat terhadap  sesuatu.  Sesuatu  tersebut dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak atau  akibat  itu  berupa  undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga – lembaga  pemerintah  dalam kehidupan kenegaraan.
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  sangat  berkaitan  dengan system,  prosedur  dan  mekanisme  serta kemampuan para pejabat publik didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi diharapan dapat diwujudkan didalam realita.
Wahab,  2001:59, Mengemukan bahwa  Implementasi  bukan  sekedar bersagkut  paut  dengan  mekanisme penjabaran  keputusan-keputusan  politik prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu menyangkut  masalah  konflik,  keputusan dan  siapa  yang  memperoleh  apa  dari suatu  kebijakan.  Hal  ini  mengandung makna  bahwa  implementasi  suatu kebijakan dibuat dan diimplementasikan karena ada masalah-masalah publik atau terjadi  konflik  dalam  masyarakat  dan tindakan  pemecahannya  mengharuskan pemerintah membuat atau mengeluarkan kebijakan publik.
Kemudian  kebijakan  publik  yang telah  dirumuskan  atau    yang  telah diformulasikan  atau  dikeluarkan  oleh pemerintah  harus  diteruskan  atau diaplikasikan  melalui  lembaga-lembaga pemerintah  pada  level  operasional  agar tujuan dari kebijakan itu dapat memberi dampak  positif  bagi  masyarakat  yang menjadi  kelompok  sasaran    kebijakan melalui  beberapa  unsur  pokok  yang terkandung dalam implementasi kebijakan. Ripley  dan  Flanklin ( Dalam Winarno,  2014:148 ),  menyatakan  bahwa implementasi  adalah  apa  yang  terjadi setelah  undang-undang  ditetapkan  yang memberikan otoritas program, kebijakan,  keuntungan (benefit) ,  atau suatu  jenis  keluaran  yang  nyata (Tangible output) .
Implementasi
mencangkup tindakan-tindakan  dari  seorang  aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan  untuk  membuat  program berjalan. Grindle (DalamWinarno,
2014:149 ) memberikan  pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan    bahwa  secara  umum  tugas implementasi  adalah  membentuk  suatu kaitan  ( linkage )  yang  memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan  pemerintah. Dye  seperti  dikutip oleh  Winarno  (2007:2) menyatakan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
bahwa  kebijakan  publik  adalah  apapun yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Hal  itu  mengindikasikan  bahwa kebijakan  publik  merupakan  arah tindakan  sejumlak  aktor  (Pemerintah) dalam  mengatasi  masalah  atau  suatu persoalan.  Disamping  itu  kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian  pilihan  yang  kurang  lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat bersifat positif  atau  negatif;  secara  positif kebijakan  mencangkup  bentuk  tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif kebijakan
mencangkup  keputusan  oleh  pejabat- pejabat pemerintah tetapi tidak mengambil tindakan untuk suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Implementasi  Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang telah dirumuskan  memiliki  tujuan  atau  target yang  ingin  dicapai  dan  untuk  dapat mengetahui apakah target tersebut telah teralisasi  maka  kebijakan  itu  harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan  merupakan  aspek  yang penting  dari  proses  sebuah  kebijakan. Implementasi  kebijakan  merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  yang  dimaksudkan  untuk
mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.
Dalam  kebijakan  publik  tindakan yang  dilakukan  pemerintah  sangat berkaitan  dengan  system,  prosedur  dan mekanisme  serta  kemampuan  para pejabat  publik  didalam  menterjemahkan dan  menerapkan  kebijakan  publik sehingga  visi  dan  harapan  yang diharapkan  dapat  diwujudkan  dalan realita. Suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan  dan  disahkan  oleh  pihak- pihak yang berwenang perlu diinformasikan  atau  disosialisasikan kepada masyarakat.
Dalam  hal  melakukan  sosialisasi maka  pemerintah  melalui  perangkat birokrasi merupakan aktor utama dalam melaksanakan  kebijakan  itu  sekaligus penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.
b. Faktor-Faktor dalam

## Implementasi Kebijakan Publik
Communication
(komunikasi) adalah  proses  kegiatan  atau  hubungan seseorang  baik  melalui  hubungan langsung  maupun  tidak  langsung  agar orang  lain  mengerti  maksud  dan  tujuan tertentu.  Koordinasi  dan  komunikasi diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat  dalam  program  bukan  sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan  informasi  ataupun

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
membentuk  struktur-struktur  informasi yang cocok, tetapi memerlukan kejelasan tujuan  (Wahab,  2001:77).  Sehingga dalam  suatu  kebijakan  perlu  ditunjang dengan  pola  komunikasi  interorganisasi yang  memudahkan  para  pelaksana kebijakan  memahami  apa  yang  menjadi tujuan kebijakan.
Sumber  daya  manusia adalah manusia  yang  memiliki  keahlian  dan sebagai  subjek  dalam  sebuah  aktifitas Pemerintah . Islamy (2004:117) salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainnya  tujuan  kebijakan  adalah terbatasnya  sumber  daya  manusia,  baik kahlian tenaga kerja, material, waktu dan sebagainya.  Oleh Winarno  (2007:32), mendifinisikan bahwa  “perilaku  pada dasarnya beroentasi pada tujuan. Dengan kata  lain  bahwa  perilaku  kita  pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan  untuk  mancapai  tujuan tertentu”.  Ditegaskan  bahwa  sikap  dan perilaku  sangat  tergantung  pada  motif, tujuan  dan  aktifitas  yang  membentuk perilaku.
Selanjutnya menurut Winarno (2002:138), bahwa  sumber-sumber  yang mendukung  kebijakan  yang  efektifitas terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan, kewenangan, informasi dan fasilitas  memadai  serta  jumlah  yang cukup akan mendukung sikap pelaksana.
Faktor  sikap  pelaksana  kebijakan berpengaruh  terhadap  berhasil  dan tidaknya  suatu  implementasi  kebijakan, karena seringkali kegagalan implementasi  kebijakan  disebabakan para  pelaksana  para  pelaksana  tidak memahami  sepenuhnya  atas  kebijakan yang  dihadapi,  terlebih  apabila  menolak terhadap  tujuan  yang  terkandung  dalam kebijakan  tersebut.  Untuk  mengatasi  hal itu,  maka  para  pelaksana  dituntut memiliki keahlian, dedikasi, dan pemahaman tentang tujuan kebijakan.
Struktur  birokrasi  menurut  Lewis A.Coser  dan  Bernard  Rosenberg (dalam Subarsono,  2004)  menjelaskan  bahwa Birokrasi  adalah  yang  bersifat  hirarkhis yang  ditetapkan  secara  rasional  untuk mengakomodir  pekerjaan  orang-orang untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugas administratif.  Ciri-ciri  birokrasi  yang diuraikan  oleh Max  Weber  (Dalam Subarsono,2004) meliputi  lima  unsur sebagai berikut:
1. Organisasi,
2. Pengarahan tenaga,
3. sifatnya yang teratur,
4. bersifat terus-menerus,
5. mempunyai tujuan.
Lingkungan  Kebijakan sangat mempengaruhi terhadap efektifitas implementasi kebijakan (Wahab, 2001:9395 ) dalam melakukan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
implementasi bebijakan merupakan faktor  yang  penting  dalam  suksesnya implementasi  kebijakan.  Lingkungan kebijakan dimaksudkan merupakan penggambaran karakteristik dari wilayah dan  karakteristik  perilaku  masyarakat dimana kebijakan itu akan dijalankannya. Berdasarkan  dengan  unsur  lingkungan kebijakan  maka  fenomena  yang  akan digunakan adalah:kondisi sosial (budaya),  kondisi  ekonomi,  kondisi politik.
d.   Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan. Menurut  Warwick  (1997)  dalam Purwitasari (2011:23) Pada
implementasi terdapat dua kategori yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan implementasi proyek yaitu;
1. Faktor pendorong (facilitating condition) dan
2. Faktor penghambat (impeding conditions) .
1. Faktor Pendukung, Komitmen Pimpinan  Politik  dalam  praktek adalah  terutama  komitmen  dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercangkup dalam
pimpinan  politik  yang  berkuasa  di daerah. Kemampuan organisasi dalam  tahap  implementasi  program hakekatnya  dapat  diartikan  sebagai
kemampuan  untuk  melaksanakan tugas,  seperti  yang  ditetapkan  atau dibebankan  pada  salah  satu  unit organisasi. Komitmen para pelaksana  (Implementor)  salah  satu asumsi  yang  sering  kali  terbukti keliru  ialah  jika  pimpinan  telah  siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.
2. Faktor penghambat yaitu banyaknya  pemain (actor) yang terlibat  dan  turut  mempengaruhi implementasi, semakin rumit komunikasi  dan  semakin  besar kemungkinan terjadinya ‘delay’ hambatan dalam proses implementasi.  Jenjang  pengambilan keputusan  yang  terlalu  banyak. Makin banyak dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya  diperlukan  sebelum rencana proyek dilaksanakan, demikian  pula  pada  tahap  operasi,
atau penyaluran dana atau sumbangan yang diperlukan memakan waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak. Aspek lain yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan.
Makin banyak waktu yang dibutuhkan  dari  saat  penyusunan rencana dengan implementasi, makin besar kemungkinan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
implementasi
menghadapi
hambatan.  Terlebih  bila  terjadi kebijakan perubahan kebijakan.
e.   Pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pada Bagian  Umum  Setda  Kabupaten Merauke.
1. Pengguna  anggaran  (PA)  adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke
2. Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) adalah  Kepala  Bagian  Umum  selaku pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna anggaran (PA)  untuk  melaksanakan  sebagian tugas  dan  fungsi  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)  adalah  Kepala  Bagian Umum  selaku  pembuat  komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan (PPTK)  di  Bagian  Umum  ada  dua yaitu Sub Bagian Umum/TU dan Sub
Bagian  Perlengkapan/RT  pada  unit Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa  kegiatan  dalam  suatu program  sesuai  bidang  tugasnya. PPTK  ditunjuk  oleh  kepala  Bagian Umum selaku KPA/PPK yang bertanggung  jawab  penuh  terhadap
pengadaan  barang/jasa  dan  APBD yang ada di Bagian Umum.
5. Penyedia
barang/ jasa
(rekanan/pihak ketiga) adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan  usahanya  menyediakan barang/layanan jasa.
6. Pejabat    Penatausahaan  Keuangan (PPK) dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset .
7. Bendahara Pengeluaran Setda adalah Pejabat  Fungsional  yang  ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayar,  menatausahakan,  dan mempertanggungjawabkan uang untuk  keperluan  belanja  dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
8. Panitia/Pejabat  Pemeriksa  hasil Pekerjaan  (PPHP)  adalah  Bendahara Pengurus Barang yang diangkat oleh Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang bertugas  memeriksa  dan  menerima hasil pekerjaan.
9. Bendahara Pengurus/penyimpan barang adalah staf yang bertanggung jawab  dalam  memeriksa,  mengurus, menyimpan, menyalurkan dan membuat laporan asset dan persediaan  untuk  disampaikan  ke Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
dan  Badan  Keuangan  dan  Asset Daerah (BKAD). f.   Tupoksi
Pengurus dan

## Penyimpan Barang
Tugas  pokok  dan  fungsi  atau  tupoksi penyimpan  dan  pengurus  barang  di Satuan  Kerja  Perangkat  daerah  (SKPD) menurut  Permendagri  nomor  17  Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah sebagai berikut;
1) Tugas penyimpan barang yaitu;
• Menerima  barang,  menyimpan,  dan menyalurkan barang.
• Meneliti  dan  menghimpun  dokumen pengadaan barang yang diteriman.
• Meneliti  jumlah  dan  kualitas  barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan.
• Mengamankan  barang  milik  daerah yang ada didalam persediaan.
• Membuat laporan penerimaan, penyaluran  dan  stock/persediaan barang  milik  daerah  kepada  kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD).
2) Tugas pengurus barang yaitu;
• Mencatat  seluruh  barang  milik daerah  yang  berada  di  masing- masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  maupun  perolehan
lain  yang  sah  kedalam  Kartu Inventaris  Barang  (KIB),  Kartu Inventaris  Ruangan  (KIR)  Buku Inventaris  (BI)  dan  Buku  Induk Inventaris  (BII)  sesuai  kodefikasi dan  penggolongan  barang  milik daerah.
• Melakukan  pencatatan  barang  milik daerah yang dipelihara atau
diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan .
• Menyiapkan Laporan Barang
Pengguna  Semesteran  (LBPS)  dan laporan  Barang  pengguna  tahunan (LBPT) serta laporan Inventarisasi 5 tahunan yang berada di Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  kepada pengelola.
• Menyiapakan  usulan  penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
g.   Prosedur Pengadaan Barang / Jasa

## Alat Tulis Kantor
Prosedur  pengadaan  barang/jasa diatur dalam  peraturan Presiden nomor 172 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah  dengan  peraturan  presiden nomor  45  Tahun  2010.  Undang-undang nonor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004 nomor  126,  tambahan  lembaran  Negara

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
nomor  4438;)  Peraturan  Pemerintah
nonor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Penggunaan  anggaran  daerah  adalah pejabat  dilingkungan  pemerintah  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  yang  dibiayai dari anggaran belanja APBD.
1) Dalam prosedur permintaan barang/jasa  Sub  Bagian  Umum  dan TU  selaku  (PPTK)  yang  menangani pengadaan alat tulis kantor, mengajukan  surat  permintaan  ATK
ke  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) yang  dijabat  oleh  Kepala  Bagian
Umum.
Setelah sudah ada
persetujuan dari (KPA) dan memberikan kewenangan ke Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)
untuk melakukan pengadaan barang/jasa alat tulis kantor. Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK) yang  berhubungan  langsung  dengan pihak  ketiga/rekanan  dalam  proses pemesanan barang.
2) Prosedur  penerimaan  barang/jasa yaitu  Bendahara  Pengurus  Barang atau sebagai Panitia/Pejabat
Pemeriksa  Hasil  Pekerjaan  (PPHP) yang  selaku  penanggung  jawab dalam perimaan barang. Barang yang diantar  dari  pihak  ketiga/rekanan langsung  diterima  pengurus  barang
dan kemudian diperiksa oleh Bendahara  Pengurus  Barang  dan juga melibatkan Penyimpan Barang.
3) Pengurus/penyimpan  barang  untuk memastikan  keadaan  barang  dalam kondisi  baik  dan  lengkap.  Barang yang  sudah  diperiksa  harus  ada dokumentasi guna keperluan kelengkapan  administrasi.  Setelah itu Bendahara Pengurus Barang/Pejabat Penirima Hasil Pekerjaan  (PPHP)  membuat  berita acara  serah  terima  barang  untuk selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penyimpan Barang.
Barang  yang  sudah  diserahkan kemudian  disimpan  di  Gudang Bagian  Umum  dan  akan  disalurkan keruangan kerja diantaranya, ruangan  kerja  Bupati,  Wakil  Bupati,
Sekda,  Asisten  I,  II,  III,  Staf  Ahli Bupati,  Kepala  Bagian  Umum,  Sub Bagian
Rumah Tangga dan Perlengkapan,  Sub  Bagian  Keuangan dana  Aset  serta  Sub  Bagian  Umum dan Tata Usaha.
h.   Tahapan penyaluran barang / jasa alat tulis kantor
1) Surat  permintaan  dari  setiap  ruangan kerja  ditujukan  ke  kepala  bagian umum selaku kuasa pengguna anggaran (KPA)

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
2) Surat permintaan yang sudah disetujui oleh (KPA)  surat tersebut selanjutnya ditujukan  ke  Sub  Bagian  Umum/TU selaku (PPTK) yang berkaitan dengan pengadaan  alat  tulis  kantor  di  Bagian Umum, setelah surat permintaan telah disetujui  oleh  (PPTK)  selanjutnya surat tersebut ditujukan ke Bendahara Penyimpan Barang.
3) Setelah  surat  permintaan  telah disetujui  (KPA)  dan  (PPTK),  maka barang yang sudah tersedia, akan siap segera  disalurkan  kesetiap  ruangan kerja yang ada di Bagian Umum Setda Kabupaten Merauke.
4) Sebelum  menyalurkan  barang  berupa alat  tulis  kantor  ke  setiap  ruangan kerja, maka hal yang harus
diperhatikan  yaitu;  mencatat  setiap item  di  dalam  buku  ekpedisi pengeluaran barang
agar mempermudah  penyimpan  barang untuk  mengontrol  setiap  barang  yang dibutukan disetiap ruangan kerja.
Berdasarkan  hasil  temuan  yang diperoleh  melalui  penelitian  yang dilakukan  di  lokasi  penelitian,  maka dapat  dikemukakan  pembahasan  yang berdasarkan  atas  tujuan  penelitian  pada bab I, adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui bagaimana
implementasi
pengadaan barang/jasa  alat  tulis  kantor  di
Bagian  Umum  Setda  Kabupaten Merauke.
Pada  bagian  ini  akan  dibahas mengenai  implementasi  apa  saja  yang dilakukan  dalam  melakukan  proses pengadaan  barang  dan  jasa/alat  tulis kantor  pada  Bagian  Umum  Setda Kabupaten  Merauke. Secara  umum, implementasi  adalah  tindakan  atau pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang telah  disusun  dengan  matang,  cermat dan  terperinci.  Jadi,  implementasi dilakukan  jika  sudah  ada  perencanaan yang  baik  dan  matang,  atau  sebuah rencana  yang  telah  disusun  jauh-jauh hari  sebelumnya,  sehingga  sudah  ada kepastian  dan  kejelasan  akan  rencana tersebut.
Implementasi merupakan penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat  terhadap  sesuatu.  Yaitu  suatu kegiatan  yang  direncanakan  serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu  pada  norma-norma  tertentu untuk  mencapai  tujuan  kegiatan.  Dalam hal  ini,  yang  dimaksudkan  adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa/alat tulis  kantor  yang  direncanakan  dan dilaksanakan  secara  matang,  dengan mengacu pada ketentuan yang sudah ada dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
barang  dan  jasa  yang  diperlukan  di Bagian Umum Setda Kabupaten Merauke.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  dari  para  informan,  maka peneliti  menemukan  bahwa  prosedur pengadaan  barang  dan  jasa/alat  tulis kantor sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan  yang  sudah  ada,  dan pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan terencana.
b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat  yang  dihadapi  dalam implementasi pengadaan barang/jasa  di  Bagian  Umum Setda Kabupaten Merauke.
Yang  dimaksud  dengan faktor pendukung  adalah  semua  faktor  yang sifatnya  turut  mendorong,  menyokong, melancarkan,  menunjang,  membantu, mempercepat terjadinya sesuatu.
Sedangkan yang dimaksud dengan faktor penghambat  adalah  semua  jenis  faktor yang  sifatnya  menghambat  (menjadikan lambat)  atau  bahkan  menghalangi dan menahan  terjadinya  sesuatu.  Dalam Kamus
Besar Bahasa
Indonesia,
kata faktor diartikan sebagai berikut: 1. Keadaan,  hal  atau  peristiwa  yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.
2. (Matematika) diartikan sebagai bilangan  ataupun  bangunan  yang adalah hasil dari perbanyakan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh  peneliti  dari  narasumber  atau informan,  diketahui  bahwa  faktor pendukung dalam implementasi pengadaan  barang/jasa  alat  tulis  kantor pada  Bagian  Umum  Setda  Kabupaten Merauke adalah:
a) Prosedur  yang  jelas  dalam  proses pengadaan  melalui  pendataan  terhadap jenis kebutuhan barang yang diperlukan,
dilanjutkan dengan permintaan pengadaan barang atau jasa.
b) Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik,  sesuai  prosedur  dalam  proses pengadaan barang dan jasa.
Sedangkan  faktor  penghambat  yang dihadapi dalam implementasi pengadaan barang/jasa  alat  tulis  kantor,  menurut hasil penelitian yang diperoleh dari para informan adalah:
a) Belum adanya staf di Bagian Umum Setda Kabupaten  Merauke  yang  memiliki sertifikasi  keahlian  di  bidang  pengadaan barang dan jasa;
b) Banyaknya  barang  dan  jasa  yang  sudah diadakan/dilaksanakan,  namun  tidak diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3). Upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengadaan barang/jasa alat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
tulis  kantor  pada  Bagian  Umum Setda Kabupaten Merauke.
Upaya  menurut Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan  tenaga,  pikiran  untuk mencapai  tujuan. Upaya juga  berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan  keluar. Upaya  juga  diartikan sebagai  bagian  yang  dimainkan  oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus  dilaksanakan.  Dari  pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang  dalam  mencapai  suatu  tujuan tertentu.
Dalam  penelitian  ini,  upaya dapat  dipahami  sebagai  suatu  kegiatan atau  aktivitas  yang  dilakukan  dalam rangka  mengatasi  hambatan-hambatan dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  alat tulis  kantor  pada  Bagian  Umum  Setda Kabupaten  Merauke.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dirangkum dari informan di lapangan, peneliti menemukan beberapa  langkah  yang  diambil  sebagai upaya  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan tersebut, yaitu;
a) Pegawai  Negeri  Sipil/ASN  harus mengikuti  pelatihan  tentang  proses pengadaan barang dan jasa;
b) Melakukan analysis kebutuhan barang  dan  jasa  secara  matang  agar tidak  terjadi  pengambilan  barang diluar  program  kegiatan  yang  sudah dianggarkan  di  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (ABPD)/Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

## Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan penyajian hasil pengamatan dan  prosedur  administrasi  pengadaan barang/jasa  pada  Bagian  Umum  Setda Kabupaten Merauke, maka akan diuraikan  dalam  bentuk  kesimpulan pada  sub  bab  berikutnya,  berupa prosedur  pengadaan  barang/jasa  dan faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa alat tulis kantor.
a. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
Dalam  penelitian  ini  peneliti mengamati kegiatan Pengadaan Barang/Jasa  di  Bagian  Umum  Setda Kabupaten Merauke. Dari hasil penelitian diperoleh  informasi  bahwa  pengadaan barang  dan  jasa  tersebut,  dilaksanakan melalui  pihak  penyedia  barang/jasa. Metode  yang  dilakukan  adalah  melalui pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang disusun  secara  bertingkat  berdasarkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
besarnya  nilai  pagu  anggaran/dana, proses dan aspek waktu yang dibutuhkan. Metode penyedia barang/jasa meliputi pelelangan terbuka, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pembelian  langsung,  dan  penunjukkan langsung.
Waktu dari pelaksanaan pengadaan  sesuai  dengan  Rencanan Kerja dan Anggaran (RKA) yang mecakup rumusan  mengenai  sasaran  dan  tujuan yang hendak dicapai, yang dijabarkan ke dalam  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  untuk  jangka  waktu  1  (satu) tahun.
Selanjutnya pihak yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa meliputi: Pejabat Pengadaan,  Pejabat  Pembuat  Komitmen, Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan, Pengurus/Penyimpan  Barang  dan  pihak penyedia  barang/jasa.  Prosedur  dalam pengadaan barang/jasa dibagi menjadi 3 (Tiga)  tahapan  yaitu:  Perencanaan pengadaan  barang/jasa,  Pelaksanaan kegiatan  pengadaan  barang/jasa  dan Pelaporan hasil pekerjaan.
Dalam  melaksanakan  kegiatan pengadaan  membutuhkan  dokumen- dokumen  yang  menyertai  kegiatan sebagai bukti tertulis, dokumen tersebut meliputi :
1) Perencanaan  kegiatan  pengadaan barang/jasa: daftar kebutuhan, surat
permintaan/permohonan, nota pesanan, memo, daftar harga barang/jasa,  dokumen  perhitungan HPS dan dokumen pagu anggaran.
2) Pelaksanaan  kegiatan  pengadaan barang/jasa:  daftar  pihak  penyedia barang/jasa, surat permintaan penawaran, surat penawaran, dokumen  penawaran  (syarat-syarat administrasi),  dan  rangkuman  hasil rapat penawaran/penetapan pemenang  pengadaan  barang/jasa, dokumen  hasil  pemeriksaan  dan berita acara pemeriksaan.
3) Pelaporan hasil pengadaan barang/jasa: berita acara
pemeriksaan  hasil  pekerjaan,  berita acara  penyerahan,  surat  perintah pembayaran/surat perintah membayar dan bukti pembayaran/kwitansi. b. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat  dalam  Pelaksanaan Prosedur  Administrasi  Pengadaan Barang dan Jasa
Keberhasilan  suatu  pelaksanaan kegiatan  dilihat  dari  efisiensi  dan efektifitas  hasil  dari  kegiatan  yang  telah dilaksanakan, berdasarkan hasil pengamatan  dan  pembahasan  mengenai faktor-faktor  yang  mendorong  dan menghambat kegiatan pengadaan barang/jasa  di  Bagian  Umum  Setda

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
Kabupaten Merauke, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :

## 1) Proses pengadaan barang dan jasa
Proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan sudah berjalan sesuai prosedur,  dengan  melibatkan  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat Pengadaan,  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  (PPTK),  Pengurus  Barang  dan Penyimpan  Barang. Namun  secara umum, masih terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaan yang jelas.

## 2) Prosedur Pengadaan Yang Jelas
Untuk  proses  pengadaan  barang  dan jasa/alat tulis kantor, hal yang diperlukan  adalah  prosedur  yang  jelas dalam proses pengadaan, yaitu melakukan  pendataan  terhadap  jenis kebutuhan  barang  yang  diperlukan, sebelum melakukan permintaan pengadaan  barang  atau  jasa.  Namun  hal tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga masih terjadi penumpukan  barang  di  gudang  yang tidak  digunakan  atau  dimanfaatkan dengan baik.

## 3) Anggaran Pendukung
Ketersediaan  anggaran  yang  sudah diprogramkan dalam DPA Bagian Umum Setda  Kabupaten  Merauke,  merupakan salah  satu  faktor  pendukung  kelancaran
proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang diambil  melalui  pihak  penyedia  barang dan  jasa.  Namun  demikian,  masih terdapat  proses  pengadaan  barang  dan jasa  yang  tidak  dianggarkan  dalam program dan kegiatan.

## 4) Sumber Daya Manusia
Selain  anggaran  yang  tersedia,  kualitas sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi atau keahlian sangat diperlukan, sebagai upaya dalam mendukung kelancaran proses
pengadaan  barang  dan  jasa.  Namun  hal tersebut belum terwujud karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli  di  bidang  pengadaan  barang  dan jasa.
2. Saran
Berdasarkan  faktor  yang  menghambat dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang dan  Jasa  yang  berhubungan  dengan prosedur  administrasi  di  Bagian  Umum Setda  Kabupaten  Merauke,  peneliti memberikan  beberapa  saran  untuk kendala tersebut sebagai berikut:
a. Metode  pengadaan  barang  dan  jasa tetap dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan  yang  matang,  serta disesuaikan  dengan  peruntukan serta penggunaan yang jelas.
b. Proses  pengadaan  barang  dan  jasa yang dibutuhkan, sebaiknya menyesuaikan  dengan  program  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 3 (2021) : Desember 2021
kegiatan  yang  sudah  dianggarkan, untuk menghindari terjadinya hutang.
c. Sebaiknya pendataan analysis kebutuhan barang dan jasa dilakukan secara cermat dan akurat, agar  pada  saat  melakukan  proses pengadaan  barang,  tidak  terjadi pengambilan  barang  yang  diluar program  yang  sudah  dianggarkan sebelumnya.
d. Perlu  dilakukan  pelatihan  sertifikasi pengadaan  barang  dan  jasa  bagi Pegawai  Negeri  Sipil/ASN  di  Bagian Umum  Setda  Kabupaten  Merauke, agar  semakin  banyak  orang  yang paham  tentang  proses  pengadaan barang dan jasa.

## Daftar Pustaka
Alexander  Phuk  Tjilen,2016.  Konsep,
Teori  dan  Teknik,  Analisis Implementasi  kebijakan  Publik (Studi  Implementasi  Program
Rencana Strategis Pembangunan
Kampung)diterbitkan
oleh
Penerbit Nusa Media – Bandung.
Perpres  R.I  nomor  172  Tahun  2014 tentang  perubahan  ketiga  atas Perpres  54  Tahun  2010,  (2013) Tentang  Pengadaan  barang/jasa Pemerintah  :  Edisi  Terbaru
Penerbit ”Citra Umbara ”
Bandung
Peraturan  Pemerintah  R.I.Nomor  18
Tahun  2016  Tentang  Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Merauke,Nomor 7 Tahun 2016,tentang  pembentukan  dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Merauke. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Perpres  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah