## KAWISTARA
VOLUME 8 No. 2, 22 Agustus 2018 Halaman 111-212

## EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Agus Dwi Nugroho, Lestari Rahayu Waluyati, dan Jamhari Fakultas Pertanian Univesitas Gadjah Mada Email: agus.dwi.n@mail.ugm.ac.id

## ABSTRACT
Rural Agribusiness Enterpreneurship Empowerment (RAEE)  not  only  has  a  beneficial  impact  for  the farmers, but also has many problems. This research was intended 1) to know the performance of RAEE; 2) to know the effectiveness of RAEE on community income and its determining factors; 3) to know the performance and efficiency of Agribusiness Micro Financing Institute (AMFI) and its determining factors. The study was carried out from March until April 2013 in Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, and Sleman Regencies. The respondents were 60 AMFIs and 120 member farmers. RAEE can increase farmer’s income; reduce the number of poor people; increase the number of members, savings, and assets of the combined farmer groups; increase employment, and encourage farmers not to lend to other institutions. But, RAEE also has problems, including deviation of the distribution of RAEE funds, inappropriate use of RAEE funds regard to the planning, problems of bad loans, unofficial legality of most of the AMFIs, and the low capacity of human resources manager. The determinant factors of the RAEE effectiveness are the length of the loan and the type of business. Most of the AMFI in DIY performs poorly. The determinant factors of the AMFI efficiency are the amount of independent capital and the presence of mentoring. The steps to improve RAEE include coaching and supervision of AMFI, control of bad loans, selecting the business types of AMFI, and encouraging AMFI to become an official legal entity.
Keywords : Amfi; Efectiveness; Efficiency; RAEE; Gapoktan .

## ABSTRAK
Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tidak hanya menguntungkan bagi petani, tetapi juga memiliki banyak masalah. Penelitian ini bermaksud 1) untuk mengetahui implementasi PUAP; 2) mengetahui efektivitas PUAP bagi perubahan pendapatan masyarakat dan faktor yang memengaruhinya; 3) mengetahui kinerja dan efisiensi LKM-A serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilaksanakan Maret sampai April 2013 di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman. Sampel penelitian ini yakni 60 pengurus LKM-A dan 120 petani anggota. PUAP mampu meningkatkan pendapatan petani; mengurangi jumlah penduduk miskin; meningkatkan jumlah anggota, simpanan, dan aset gapoktan; meningkatkan lapangan kerja dan mendorong petani untuk tidak meminjam dana ke lembaga lain. Akan tetapi, PUAP juga mengalami masalah, diantaranya penyimpangan penyaluran dana PUAP, penggunaan dana PUAP tidak sesuai rencana, kredit macet, sebagian besar LKM-A belum berbadan hukum serta kapasitas SDM pengelola masih rendah. Faktor penentu efektivitas program PUAP yaitu lama pinjaman dan jenis usaha. Sebagian besar LKM-A di DIY berkinerja kurang baik. Faktor penentu efisiensi LKM-A adalah jumlah modal mandiri dan adanya pendampingan. Langkah untuk perbaikan PUAP antara lain pengawasan dan pendampingan LKM-A; pengendalian kredit macet; pemilihan jenis usaha LKM-A, dan pendorongan LKMA untuk menjadi lembaga yang berbadan hukum.
Kata kunci: Efektivitas; Efisiensi; LKM-A; Puap; Gapoktan.
ISSN 2088-5415 (Print) ISSN 2355-5777 (Online) DOI 10.22146/kawistara.32086 https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PENGANTAR Petani sering menghadapi masalah di antara nya tidak mampu mengakses per modal- an sehingga sering menggunakan pinjaman yang  tidak  menguntungkan  (Supanggih  dan Widodo, 2013). Dampak dari masalah ini adalah petani tidak mampu menjamin keber lang- sung an usahataninya (Rahayu, 2015). Masalah ini  sebenarnya  juga  muncul  karena  rendah- nya perhatian perbankan terhadap sektor pertanian. Pertanian diasumsikan memiliki risiko tinggi ( high  risk ) dengan perputaran dana yang lambat sehingga menghambat akses petani ke perbankan (Iski dkk., 2016). Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan mem beri- kan bantuan modal sebesar Rp100 juta untuk tiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Program ini memberikan modal usaha bagi petani, baik pemilik atau penggarap lahan serta buruh tani (Supriatna, 2012).
PUAP mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Pada awalnya PUAP disalurkan bagi 389 Kabupaten/Kota (10.542 gapoktan), dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 digulirkan untuk  445  Kabupaten/Kota  (9.110  gapoktan) (Dwimanur  dan  Wibowo,  2014).  Pemerintah berharap dana tersebut dapat berkembang melalui Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) pada tahun pertama yang selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada tahun kedua dan koperasi pada tahun ketiga (Utami, 2015).
Hasil penelitian menunjukkan LKM-A penerima  PUAP  akan  semakin  efisien  atau baik apabila dikelola oleh manajer yang ber- pendidikan tinggi, umur LKM-A yang semakin besar sehingga pengelolaan LKM-A semakin profesional, jumlah hari pelayanan LKM-A yang banyak setiap tahunnya, dan jumlah pengelola  LKM-A  yang  sedikit  (Saleh  dkk, 2012). Efektivitas  kredit  akan  meningkat  apa- bila  cepatnya  persetujuan  mendapat  dana pinjaman, cepatnya penurunan dana pinjaman, pendidikan peminjam yang tinggi, jumlah modal  yang  dialokasikan  cukup  besar,  dan
jenis  usaha  peminjam  (Rahayuningsih,  2013; Ismanto dan Diman, 2014). Program PUAP memiliki dampak sosial berupa bertambahnya wawasan petani tentang simpan-pinjam di Gapoktan dan meningkatnya interaksi antar petani, sedangkan dari sisi ekonomi, dampak program ini yakni petani dapat memperoleh pinjaman dengan prosedur dan syarat yang mudah, petani tidak terikat lagi kepada tengkulak serta pendapatan petani dan kesempatan kerja juga akan meningkat (Martiana dkk., 2012; Suandi dkk., 2012; Erna dkk., 2014). Akan tetapi, banyak pula gapoktan yang gagal mengembangkan dana PUAP karena kapasitas SDM tidak mampu mengelola dana serapan dan perputaran dana PUAP rendah, ada petani yang terlambat bahkan tidak mengembalikan dana serta penyimpangan peng gunaan  dana  untuk  aktivitas  konsumtif (Pangestika dkk. , 2013;  Supardi  dkk . ,  2015; Zanzes dkk., 2015). Penerima PUAP di Provinsi Daerah Isti- mewa  Yogyakarta juga diduga menghadapi masalah yang sama. Jumlah gapoktan penerima dana di DIY dari tahun 2008-2012 ada 435 unit. Penelitian ini menjadi penting karena dana PUAP  tahun  2012  di  DIY  merupakan  tahun pemberian dana dari Kementerian Pertanian dan  selanjutnya  Pemerintah  DIY  berencana melanjutkan pengelolaan LKM-A dan mem- berikan  bantuan  dana  semacam  PUAP  bagi gapoktan.
Dengan begitu sangat menarik untuk dilakukan kajian dengan tujuan (1) mengetahui implementasi PUAP; (2) mengetahui efektivitas PUAP bagi perubahan pendapatan masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya; (3) menge- tahui kinerja dan efisiensi LKM-A serta faktor yang mempengaruhinya.
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman selama dua bulan, yaituMaret sampai dengan April  2013.  Sampel  penelitian  ini  adalah  60 pengelola PUAP pada empat kabupaten di DIY. Metode yang digunakan untuk memilih responden adalah proportional random sampling, yaitu pada setiap kabupaten dipilih sebanyak 30% gapoktan dari seluruh gapoktan penerima
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 184-194
PUAP. Jumlah responden Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul  yaitu  18 gapoktan perkabupaten serta untuk wilayah Sleman  adalah  enam  responden.  Selanjutnya
wawancara juga dilakukan terhadap dua petani anggota tiap gapoktan  atau  total  120  petani. Metode untuk memilih Gapoktan dan petani tiap kabupaten adalah metode acak ( random ). Tabel 1 Sampel LKM-A Penelitian Berdasarkan Tahun Anggaran No Kabupaten Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 1 Bantul 6 4 4 4 2 Kulon Progo 4 3 8 3 3 Gunungkidul 2 4 3 9 4 Sleman 3 3 0 0 Jumlah 15 14 15 16 Metode analisis yang digunakan, yaitu
(1)  Untuk  mengetahui  implementasi  PUAP maka dilakukan analisis kualitatif berdasarkan wawancara dengan dinas pertanian, pengelola serta responden petani penerima program; (2)  Untuk  mengetahui  efektivitas  program dapat didekati dengan melihat persentase perubahan pendapatan penerima program, sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas program; (3) Untuk mengetahui kinerja LKM-A Gapoktan di DIY, digunakan metode skoring berdasarkan hasil wawancara  pengelola.  Menurut  Saleh  dkk. , (2012), evaluasi kinerja pelaksanaan program PUAP ditinjau dari lima indikator yaitu input (masukan), process (proses), output (keluaran),
outcome (hasil), dan impact (dampak).
Y  = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + D 1 + D 2 + e Keterangan:
Y   =  Tingkat efektivitas (%) X 1 =  Tingkat pendidikan peminjam (tahun) X 2 =  Umur peminjam (tahun) X 3 =  Besaran pinjaman (Rp)
X 4 =  Lama pinjaman (bulan)
D 1 = dummy bimbingan/
pengawasan oleh gapoktan D  =  0 apabila ada bimbingan/pengawasan D  =  1 apabila tidak ada bimbingan/
pengawasan
D 2 = dummy jenis usaha D  = 0 apabila usaha on farm D =1 apabia usaha off farm

## Tabel 2 Aspek Penilaian Kinerja LKM-A
Aspek Masukan Kriteria Skor maksimum Masukan 11 1.  Kesesuaian dana BLM PUAP 1  (sesuai BLM PUAP) 2.  Modal keswadayaan 3  (memiliki kontribusi modal mandiri) 3.  Kelengkapan AD/ART 2  (memiliki AD/ART) 4.  Badan Hukum LKM-A 2  (memiliki badan hukum) 5.  Pelatihan 1  (mengadakan pelatihan) 6.  Sarana dan prasarana LKM-A 2  (memiliki sarana dan prasarana) Proses 25 Sosialisasi kepada anggota 1  (ada sosialisasi) Pembinaan dan pendampingan 3 (ada pembinaan dan pemdampingan) Lama pengajuan 2 (waktu pengajuan sampai pencairan dana kurang dari 2 minggu)

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Aspek Masukan Kriteria Skor maksimum Survei lapang 2  (ada survei lapang) Analisis kelayakan usaha 2  (ada analisis kelayakan usaha) Pencatatan dan pembukuan 2  (ada pencatatan dan pembukuan) Pengendalian penyaluran dana 2  (ada unit pengendalian penyaluran dana) Pengawasan pembiayaan 2  (ada unit pengawasan) Pelaporan 3  (ada pelaporan) Mekanisme insentif dan sanksi 3  (ada insentif dan sanksi) Simpanan sukarela 4  (ada simpanan sukarela) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2  (ada RAT) Keluaran 11 Penyaluran pinjaman untuk pertanian 3  (penyaluran utama untuk usaha pertanian) Penyaluran pinjaman kepada petani miskin 3  (penyaluran utama untuk petani miskin) Komulatif penyaluran 3  (persentase total dana yang disalurkan) 4.Tingkat pembiayaan bermasalah 2  (kredit bermasalah kurang dari 5%) Hasil 4 Sisa Hasil Usaha (SHU) 1  (ada SHU) Dana pihak ketiga 1  (ada dana dari pihak ketiga) Aset yang dikelola 2  (aset meningkat) Dampak 4 Meningkatkan lapangan kerja 1  (ada peningkatan lapangan kerja) Meningkatkan skala usaha 1  (ada peningkatan skala usaha) Menumbuhkan usaha baru berbasis pertanian 1  (ada penambahan usaha baru pertanian) Menimbulkan ketergantungan terhadap dana pemerintah 1  (tidak ada ketergantungan pada dana pemerintah) Tabel 3 Klasifikasi Kinerja LKM-A Ket Skor Maksimum Skor Kategori Kurang baik Cukup baik Baik Sangat baik Kinerja 55 < 38,5 38,51 – 44,00 44,01 – 49,5 49,51 – 55,00 Sumber : Saleh dkk., (2012)
Untuk mengukur tingkat efisiensi LKM-A, digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Analisis logit digunakan untuk me- nentukan faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi LKM-A. Y   =  β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + D + e Keterangan: Y   = Tingkat efisiensi, 0 = apabila LKM-A efisien,  1  =  apabila  LKM-A tidak efisien X 1 = Umur LKM-A (tahun) X 2 = Tingkat pendidikan manajer (tahun) X 3 =  Waktu  pelayanan  LKM-A (hari per tahun) X 4 = Jumlah tunggakan (Rp)
X 5 = Besaran modal mandiri (Rp) X 6 = Besaran bunga (%)
D  = dummy pendampingan D   = 0 apabila tidak pendampingan D   = 1 apabila ada pendampingan
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 184-194

## PEMBAHASAN Implementasi PUAP Tiap Kabupaten
Kabupaten Bantul Pelaksanaan PUAP secara umum di Bantul berjalan dengan baik dan terdapat peningkatan rerata jumlah anggota gapoktan dan aset yang dimiliki. Rerata jumlah anggota per gapoktan di  Bantul  sebelum  dana  PUAP  rata-rata  98 orang kemudian meningkat menjadi 249 orang setelah gapoktan mendapat dana PUAP. Untuk peningkatan aset dari Rp 100 juta menjadi Rp 152 juta. Peningkatan aset disebabkan usaha simpan pinjam yang berjalan baik maupun terdapat pengembangan modal kelompok melalui simpanan pokok dan simpanan wajib/sukarela. Gapoktan penerima PUAP di Bantul hampir sebagian besar telah berbentuk LKM-A. Hal ini karena kebijakan dari Pemkab Bantul agar  gapoktan tersebut harus sudah mem- bentuk  LKM-A sejak awal menerima dana. LKM-A di seluruh desa di Bantul telah ter- bentuk dan memiliki pengelola LKM-A yang terpisah dengan kepengurusan gapoktan, tetapi koor dinasi  LKM-A berada di bawah gapoktan. Di Bantul sudah terbentuk Asosiasi Gapoktan dan Asosiasi LKM PUAP Bantul (ALKABA). Walaupun begitu, masih ada dua gapoktan yang masih belum membentuk LKM-A, yakni Gapoktan Tani Mulyo (Desa Sriharjo, Imogiri) dan  Gapoktan Wukirsari (Desa Wukirsari, Imogiri).
Dalam pelaksanaan PUAP, terlihat mulai ada pembiayaan yang bermasalah dengan indi- kasi pengembalian dana dari anggota yang terlambat serta usaha anggota yang tidak ber- kembang. Masalah ini disebabkan tidak ada sanksi yang tegas bagi anggota yang pin jaman- nya bermasalah. Secara operasional, belum ada pelayanan dari gapoktan yang buka setiap hari dalam waktu sehari penuh. Waktu pelayanan LKM-A untuk peminjaman dan angsuran rutin dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat anggota gapoktan. Sedangkan dari sarana yang tersedia bagi gapoktan masih terdapat keterbatasan sarana, yaitu kepemilikan komputer.
Dalam operasional pinjaman, LKM-A me layani pinjaman baik melalui kelompok
tani  maupun  individu.  Pinjaman  diberikan LKM-A kepada individu karena lebih mudah mengontrol pinjaman walaupun secara aturan seharusnya  LKM-A tidak boleh memberikan pinjaman langsung ke individu. Akan tetapi, LKM-A telah menjalankan arahan tim pembina PUAP kabupaten untuk mengutamakan me- nyalurkan dana pinjaman kepada kelompok.

## Kabupaten Sleman
Gapoktan penerima PUAP di Sleman me- rupakan gabungan dari rata-rata 15 kelompok tani dengan jumlah petani pergapoktan sebelum  mendapat  PUAP  sebesar  251  orang yang kemudian bertambah menjadi 282 orang setelah  gapoktan mendapat dana PUAP. Peningkatan tersebut menunjukkan dana PUAP telah meningkatkan kesadaran petani untuk berkelompok.
Penerima  dana  PUAP  tahun  2008  dan 2009 di Sleman menunjukkan bahwa sebagian besar masih belum berbentuk LKM-A. Hal ini perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman untuk mendorong pembentukan  LKM-A. Perkembangan aset LKM-A di Sleman  berjalan  relatif  lambat yakni  hanya  meningkat  19%  dari  Rp100  juta menjadi  Rp119  juta.  Permasalahan  ini  akibat kemampuan teknis pengelola LKM khususnya dalam menangani administrasi lembaga keuangan yang masih rendah sehingga perlu pembinaan lebih lanjut tentang pengembangan kapasitas lembaga.

## Gambar 1  Alokasi dana PUAP T.A 2008 di Kabupaten Sleman
Sumber : Analisis data sekunder
Pada  tahun  2008,  alokasi  dana  PUAP di  Sleman  yang  digunakan  untuk  usaha budi  daya  sebesar  Rp2.805.900.000  dan untuk usaha nonbudidaya ( off  farm ) sebesar

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp594.100.000.  Dari  keseluruhan  dana  untuk usaha budidaya, alokasi dana terbesar untuk horti  kultura (Rp1.001.400.000), peternakan (Rp 878.850.000), tanaman pangan (Rp840.250.000) serta  perkebunan  (Rp  85.400.000).  Untuk usaha nonbudidaya, alokasi dana terbesar untuk pemasaran hasil pertanian skala mikro (Rp259.450.000),  industri  rumah  tangga pertanian (Rp175.050.000), dan usaha lain ber- basis pertanian (Rp159.600.000).
(a) (b) Gambar 2
Jenis usaha on farm (a) dan off farm (b) gapoktan penerima dana PUAP T.A 2008 di Sleman Sumber : Analisis data sekunder

## Kabupaten Kulon Progo
Rata-rata pergapoktan di Kulon Progo terdiri dari 13 kelompok tani. Jumlah anggota gapoktan sebelum mendapat dana PUAP rata-rata terdiri dari 319 orang, tetapi setelah mendapat PUAP jumlah petani anggota turun  menjadi  312  orang.  Aset  gapoktan di Kulon  Progo  rata-rata  meningkat  23%  dari Rp100  juta  menjadi  Rp123  juta.  Gambaran umum pelaksanaan PUAP di Kulon Progo adalah proses pembentukan LKM-A belum berjalan optimal karena masih ada gapoktan yang masih belum membentuk LKM-A, sedangkan dari segi operasional, terdapat dua permasalahan besar. Pertama, gapoktan kurang siap dalam penumbuhan unit usaha karena
manajemen kelembagaan yang kurang baik. Kedua, perputaran dana di gapoktan terlalu lama sehingga petani anggota ada yang belum menerima dana PUAP.
Total gapoktan yang dibiayai oleh PUAP tahun 2008 di Kulon Progo sebanyak 33 unit atau Rp3,3 miliar dengan alokasi pemakaian untuk usaha budidaya sebesar Rp2.452.720.000,00 dan usaha non budidaya Rp847.288.000,00
Gambar 3 Alokasi dana PUAP T.A 2008 di Kabupaten
Kulon Progo Sumber : Analisis data sekunder
Usaha budidaya yang ada dialokasikan untuk beberapa jenis subsektor tanaman pangan (Rp 484.067.000,00), hortikul tura (Rp738.280.000, 00), peternakan (Rp1.201.565.000), perkebunan (Rp28.800.000,00). Untuk usaha non budidaya terdiri atas industri rumah tangga pertanian (Rp148.792. 000,00), pemasaran hasil pertanian skala mikro (Rp422.200.000,00), dan usaha lain berbasis pertanian (Rp276.296.000,00).
(a) (b) Gambar 4
Jenis usaha on farm (a) dan off farm (b) gapoktan penerima dana PUAP T.A 2008 di Kulon Progo Sumber : Analisis data sekunder
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 184-194

## Kabupaten Gunungkidul
Gapoktan penerima PUAP tahun 2008 di Gunungkidul rata-rata terdiri atas 10 kelompok tani. Jumlah anggota pergapoktan mengalami peningkatan  50%  dari  sebelum  mendapat dana PUAP, yaitu dari 113 orang menjadi 189 orang. Aset gapoktan di Gunungkidul secara keseluruhan meningkat dari Rp100 juta men- jadi  Rp117  juta  dengan  peningkatan  aset terbesar adalah gapoktan Harapan Jaya di Desa Putat Patuk.
Perkembangan PUAP di Kabupaten Gunungkidul berjalan lambat dilihat dari per kem bangan modal. Hal ini disebabkan kelembagaan gapoktan yang perlu diperkuat serta kegiatan bisnis yang belum beroperasi dengan baik. Penguatan kelembagaan perlu segera dilakukan karena SDM belum mampu mengelola keuangan dengan baik serta belum semua  gapoktan melakukan penyertaan modal anggota (belum ada simpanan pokok/ wajib). Penyaluran dana oleh gapoktan lebih bersifat pemerataan kepada anggota bukan didasari atas skala usaha anggota sehingga anggota yang sangat membutuhkan akan tetap mengalami kekurangan modal.
Pemanfaatan  dana  PUAP  tahun  2008 di  Gunungkidul dialokasikan untuk usaha budidaya ( on  farm )  Rp2.109.550.000,00  dan non budidaya ( off-farm )  Rp1.390.050.000,00
Alokasi dana PUAP untuk usaha budidaya di Gunungkidul tahun 2008 terdiri atas tanaman pangan (Rp57.000.000,00),
horti kul tura
(Rp20.000.000,00),  peternakan  (Rp2.004.550.
000,00),  dan  perkebunan  (Rp8.000.000,00). Rin ci an  untuk  usaha  nonbudidaya  antara lain industri rumah tangga pertanian (Rp 26.500.000,00),  pemasaran  hasil  pertanian skala mikro (Rp46.250.000,00), dan usaha lain berbasis pertanian (Rp 117.700.000,00).
Pelaksanaan  PUAP  tahun  2009  berjalan dengan baik dimana aset rata-rata gapoktan mengalami kenaikan dari Rp100 juta menjadi Rp115,6  juta  dengan  penambahan  jumlah petani anggota per gapoktan naik sekitar 80%  dari  112  orang  menjadi  195  orang.  Hal serupa juga terjadi pada tahun 2010, dimana jumlah petani anggota pergapoktan naik cukup signifikan dari 165 orang menjadi 270
orang dengan aset pergapoktan meningkat dari  Rp100  juta  menjadi  Rp115,7  juta.  Untuk tahun 2011, aset pergapoktan naik lebih cepat, yaitu dari Rp100 juta menjadi Rp121,5 juta serta anggota petani pergapoktan naik hampir 200% dari 83 orang menjadi 162 orang.

## Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis Persentase petani penerima dana PUAP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memperoleh informasi dana dari pengurus gapoktan sebanyak 55,55% sedangkan 25,64% dari kelompok tani serta sisanya memperoleh informasi dari sumber lain. Alokasi dana di tingkat  petani  yakni  63,32%  untuk  usaha on farm ,  23%  usaha off  farm ,  dan  13,68%  untuk kegiatan konsumtif. Alasan utama petani memanfaatkan dana PUAP karena prosedur yang mudah, bunga rendah, dan tanpa agunan. Dalam  melakukan  pinjaman,  60,68%  petani melakukan pinjaman melalui kelompok serta 51,28% nya dikenakan biaya administrasi. Jumlah petani yang meningkat pen- dapatannya karena dana PUAP sebesar 23,08% dari keseluruhan peminjam dana dengan rata-rata peningkatan pendapatan perpetani sebesar  8,68%  serta  membuka  usaha  baru bagi sekitar 16,24%. Dari seluruh petani yang meminjam dana PUAP, sebesar 70,08% petani tidak meminjam kepada kreditur lain setelah menerima dana PUAP.
Secara  makro,  program  PUAP  mampu menurunkan kemiskinan karena pendapatan petani meningkat di atas standar kemiskinan nasional  (standar  nasional  1  US$  per  kapita perhari), yaitu mampu menurunkan kemiskinan sebesar 6,06% (8.902 jiwa) di Kabupaten Bantul, 16,67% (21.844 jiwa) di Kabupaten Sleman, 0% (0 jiwa) di Kabupaten Kulon Progo, dan 11,43% (16.996 jiwa) di Kabupaten Gunungkidul serta secara  keseluruhan  mampu  menurunkan kemiskinan  sebesar  7,00%  (37.828  jiwa)  dari seluruh penduduk miskin di DIY.
Berdasarkan  hasil  wawancara  petani, masalah  terkait  dana  PUAP  antara  lain  (1) Modal yang diperoleh terlalu kecil, (2) Petani kurang  cakap  dalam  berwirausaha,  dan  (3) Sistem pengendalian pinjaman dari pengurus

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
masih lemah sehingga banyak pinjaman yang bermasalah dan banyak petani yang tidak mendapat dana bergulir.
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pinjaman Variabel Koefisien Sig. Konstanta -6.450 0.803 Tingkat pendidikan 1.185 0.247 Usia -0.202 0.479 Besar pinjaman -3.030E-6 0.102 Lama pinjaman 1.782 0.065 ** Bimbingan -1.345 0.836 Jenis usaha 14.117 0.045 * Prob. Chi-Square   0,7013 Adj R Squared       0,6586 Prob. Jarque Bera   0,6831 Prob. (F-statistic)   0,0000
Sumber : Analisis data primer (2012) Keterangan : * signifikan pada taraf nyata 5% ** signifikan pada taraf nyata 10%
Tabel  4  menunjukkan  hasil  analisis  re- gre si  memiliki  varian  yang  sama  atau  tidak mengalami heteroskedastisitas (probabilitas Chi-Square >  0,1)  dan  terdistribusi  normal (probabilitas Jarque Bera > 0,1). Seluruh variabel inde penden yang digunakan dalam regresi mempengaruhi  variabel  dependen  dengan 65,86%  variasi  variabel  independen  mampu menjelaskan variasi variabel dependen.
Hasil analisis regresi menunjukkan efek ti vitas  program  PUAP  di  tingkat  petani dipengaruhi lama pinjaman dan jenis usaha. Apabila lembaga pelaksana memberikan waktu lebih panjang kepada petani dan memperhatikan jenis usaha peminjam maka efektivitas  PUAP  akan  meningkat.  Jenis usaha off  farm akan mampu meningkatkan efektivitas PUAP. Akan tetapi, kuantitas usaha off  farm masih sedikit, maka perlu dilakukan pengembangan jenis usaha tersebut.

## Kinerja dan Tingkat Efisiensi
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pelaksanaan program PUAP di DIY untuk kinerja input mencakup  dana  PUAP  yang telah masuk ke rekening Gapoktan dan se- suai dengan ketentuan dimana 96,7% LKM-A
di  DIY  mendapat  dana  PUAP  tepat  Rp100 juta tanpa ada potongan biaya administrasi sedangkan  3,3%  LKM-A menerima dana kurang  dari  Rp100  juta  yakni  LKM-A di Gunungkidul.  Selain  itu,  sebanyak  70,00% LKM-A di DIY mulai memiliki modal swadaya berupa simpanan pokok, wajib, dan sukarela dengan besaran nominal simpanan bervariasi. Pengamatan aspek organisasi menunjukkan seluruh  gapoktan  telah  memiliki  AD/ART, tetapi  sebanyak  15,00%  belum  lengkap  serta belum sepenuhnya gapoktan mematuhi aturan tersebut saat menjalankan kegiatan opera sional. Faktor penghambat terbesar untuk kinerja input adalah sebagian besar LKM-A di DIY belum berbadan hokum, yaitu mencapai  91,70%,  sedangkan  LKM-A yang mengajukan  status  badan  hukum  ada  5,00% serta  3,30%  merupakan  LKM-A yang telah berbadam  hukum.  Sebanyak  86,33%  LKM-A pernah mendapatkan pelatihan keuangan mikro dari Kementerian Pertanian. Untuk kondisi sarana dan prasarana LKM-A sebagian besar telah ada, tetapi masih belum lengkap. Penggunaan dana PUAP oleh petani ada yang tidak  sesuai  dengan  RUA  (Rencana  Usaha Anggota) karena kurangnya pengawasan dari LKMA atau penyuluh pendamping sehing- ga dana digunakan petani untuk ke per lu- an lain. Bahkan dari hasil evaluasi, sebanyak 39%  petani  menggunakan  dana  PUAP bukan untuk kegiatan produktif, tetapi di- gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pengelola yang tidak sesuai dengan persya ratan wajib seperti yang ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu minimal DIII. Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa banyak pengurus LKM-A yang berpendidikan di bawah DIII.
Untuk pelaksanaan tahapan proses PUAP di DIY mencakup gapoktan yang telah melakukan sosialisasi kepada anggota me- nge nai dana PUAP, tetapi banyak petani yang kurang memahami maksud dan tujuan program PUAP. Penyuluh pendamping (PPL) dan penyelia mitra tani (PMT) telah melakukan pendampingan  yakni  38,33%  LKM-A men- dapat pendampingan lebih dari 12 kali, tetapi menurut  LKM-A masih tidak optimal untuk
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 184-194
menyelesaikan  masalah.    Sebanyak  51,67% LKM-A mampu menyalurkan dana kurang dari satu atau dua minggu setelah anggota mengajukan  pinjaman,  sedangkan  40,00% mem butuhkan waktu kurang lebih dua minggu sampai satu bulan serta sisanya menyalurkan dana  lebih  dari  satu  bulan.  Sebagian  besar LKM-A mengadakan analisis kelayakan dan survei terhadap calon peminjam, tetapi banyak pula  LKM-A yang tidak melakukan karena menyalurkan pinjaman atas dasar mengenal track record calon peminjam. Kegiatan pencatatan dan pembukuan rutin dilakukan oleh LKM-A, tetapi  masih  belum  lengkap.  Sebagian  besar LKM-A telah melakukan pengendalian dan pengawasan pembiayaan walaupun masih banyak  kredit  macet.  Mekanisme  pemberian insentif  telah  dilakukan  60%  LKM-A, yaitu dengan  pemberian  SHU  bagi  nasabah  yang tepat waktu dalam mengangsur. Mekanisme sanksi juga mulai diterapkan, tetapi belum diterapkan secara tegas. LKM-A yang mampu menggalang simpanan sukarela masih sangat kecil,  yaitu  35%.  Pelaksanaan  RAT  LKM-A dilaksanakan tepat waktu setiap bulan Maret.
Pelaksanaan indikator output PUAP di DIY  mencakup  LKM-A yang menyalurkan lebih  dari  80%  dana  PUAP  untuk  usaha pertanian ada 40% LKM-A, sedangkan LKM-A yang menyalurkan 50-80% dana PUAP untuk usaha pertanian ada 43,33% serta LKM-A yang menyalurkan  kurang  dari  50%  dana  PUAP untuk  usaha  pertanian  ada  16,67%  LKM-A. Jumlah LKM-A yang menyalurkan lebih dari 50%  dana  untuk  petani  miskin  ada  51,67% LKM-A  serta  ada  6,67%  tidak  menyalurkan dana PUAP untuk petani miskin sedangkan sisanya  menyalurkan  kurang  dari  50% dana  untuk  petani  miskin.  Seluruh  LKM-A menyalurkan lebih dari 50% bahkan lebih dari 100%  dana  yang  ada  untuk  simpan  pinjam anggota, dan jumlah kredit bermasalah dengan persentase  lebih  dari  5%  terdapat  pada  70% LKM-A, sedangkan yang mengalami kredit bermasalah  kurang  dari  5%  mencapai  30% LKM-A.
Pelaksanaan indikator outcome PUAP di DIY mencakup SHU bagi anggota sudah cukup besar  yakni  mencapai  65,00%,  sedangkan
sisanya disalurkan sebagai modal usaha ang- gota. LKM-A yang mampu menggalang dana dari  pihak  ketiga  hanya  10,00%.  Aset  dana yang dikelola LKM-A cukup besar, yaitu antara Rp100 juta sampai Rp150 juta bahkan ada yang lebih dari Rp150 juta.
Pelaksanaan PUAP di DIY telah mem- berikan  dampak  antara  lain:    Peningkatan lapangan pekerjaan dan usaha baru bagi 88,33% LKM-A serta dana PUAP juga menyebabkan ketergantungan terhadap dana pemerintah mencapai  8,33%  LKM-A sedangkan sisanya tidak tergantung dana pemerintah. Untuk penilaian kinerja LKM-A, maka dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  (1) Kinerja LKM-A yang berkategori kurang baik (nilai < 38,5) sebanyak 50,00% yang sebagian besar ada di Kulon Progo. (2) Kinerja LKM-A yang berkategori cukup baik (nilai 38,51-44,00) sebanyak 38,33% yang sebagian besar ada di Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.  (3) Kinerja  LKM-A yang berkategori baik (nilai 44,01-49,5)  sebanyak  11,67%  yang  sebagian besar ada di Bantul, dan (4) Tidak ada LKM-A yang berkategori kinerja sangat baik. LKM-A berkategori kurang baik memiliki masalah utama di bagian input, belum berbadan hukum, di bagian proses yaitu simpanan sukarela masih rendah, di bagian output yaitu tingkat  pinjaman  bermasalah  cukup  tinggi serta di bagian outcome yaitu dana tambahan dari pihak ketiga cukup rendah. Permasalahan tersebut terjadi hampir di semua LKM-A, ter utama di Kulon Progo, sehingga banyak LKM-A dalam kategori kurang baik. Sebagian besar  LKM-A di Kulon Progo menyalurkan seluruh modal untuk usaha budidaya sehingga perputaran dana berjalan lambat.
Kinerja LKM-A di Bantul sebagian besar termasuk  baik  dan  cukup  baik  karena  pene- rapan kebijakan pemerintah daerah yang me wajibkan  gapoktan penerima dana PUAP sudah membentuk LKM-A di tahun pertama. Hal ini mampu mendorong kinerja dan manajemen keuangan LKM-A yang lebih pro- fesional dengan sistem operasional yang baik. Apabila kinerja LKM-A ditinjau berdasar- kan tahun anggaran PUAP, maka dapat diklasi- fikasikan  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  LKM-A

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
penerima  dana  PUAP  tahun  anggaran  2008 menunjukkan kinerja 50% kurang baik, 35,71% cukup baik, 14,29% berkategori baik serta tidak ada LKM-A berkategori sangat baik, (2) Untuk LKM-A penerima dana PUAP tahun anggaran 2009  menunjukkan  kinerja  50%  kurang  baik, 35,71%  cukup  baik,  14,29%  berkategori  baik serta tidak ada LKM-A berkategori sangat baik, (3) Untuk LKM-A penerima dana PUAP tahun  anggaran  2010  menunjukkan  kinerja 53,33%  kurang  baik,  40,00%  cukup  baik, 6,67% berkategori baik serta tidak ada LKM-A berkategori sangat baik, dan (4) Untuk LKM-A penerima  dana  PUAP  tahun  anggaran  2011 menunjukkan  kinerja  47,06%  kurang  baik, 41,18%  cukup  baik,  11,76%  berkategori  baik serta tidak ada LKM-A berkategori sangat baik. Berdasarkan analisis tahun penerimaan PUAP, sebagian besar LKM-A termasuk kategori  kurang  baik.  Untuk  kategori  cukup baik,  LKM-A  penerima  dana  tahun  2008- 2011  memiliki  variasi  yang  sama.  Perbedaan cukup jelas terjadi untuk kategori baik dimana LKM-A penerima PUAP tahun 2008 dan 2009 cukup  banyak  yang  termasuk  kategori  ini dibandingkan penerima PUAP tahun 2010 dan 2011.  Akan  tetapi,  secara  keseluruhan  dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak ditentukan tahun ketika LKM-A menerima dana PUAP.
Hasil  analisis  efisiensi  LKM-A di DIY dengan metode DEA menunjukkan bahwa 76,32%  LKM-A  efisien  dalam  melaksanakan operasional kegiatan sedangkan 23,68% tidak efisien.  Apabila  ditinjau  berdasarkan  tahun anggaran PUAP, maka dapat diperoleh hasil yaitu (1) Penerima dana PUAP tahun anggaran 2008 terdapat 100% LKM-A yang telah efisien, (2) Penerima dana PUAP tahun anggaran 2009 terdapat  85,71%  LKM-A  yang  telah  efisien sedangkan 14,29% tidak efisien, (3) Penerima dana  PUAP  tahun  anggaran  2010  terdapat 73,33%  LKM-A  yang  telah  efisien  sedangkan 26,67%  tidak  efisien,  dan  (4)  Penerima  dana PUAP  tahun  anggaran  2011  terdapat  82,35% LKM-A  yang  telah  efisien  sedangkan  17,65% tidak efisien.
Tabel 5 menunjukkan hasil analisis yang mem engaruhi  efisiensi  LKM-A dimana nilai statistik likelihood  ratio (18,234)  lebih  besar
dari nilai tabel chi square pada taraf 5% (14,07) dan nilai R 2 McFadden 0,1758  atau  17,58% variasi  semua  variabel  independen  mam- pu  menjelaskan  variasi  variabel  depen den. Dengan analisis logit ini, maka variabel dummy pada  variabel  dependen  dan  inde penden tidak menimbulkan permasalahan hetero- skedastisitas.
Hasil analisis menunjukkan tingkat efisiensi  LKM-A dipengaruhi besar modal mandiri dan dummy pendampingan. Semakin besar modal mandiri yang berhasil dikum- pulkan oleh LKM-A  maka  tingkat  efisiensi LKM-A akan semakin meningkat pula. Untuk dummy pendampingan berpengaruh ter hadap  efisiensi  dengan  semakin  intensif pendampingan dari tim teknis PUAP, maka efisiensi LKM-A akan meningkat pula. Hasil ini juga selaras dengan penelitian (Sandyatma dan Hariadi, 2012) yang menyatakan bahwa pen- dampingan akan memperbaiki kinerja lembaga pertanian. Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi LKM-A Variabel Koefisien Prob. C -1.186584 0.750 Usia LKM-A -0.576688 0.222 Pendidikan 0.028479 0.913 Waktu Pelayanan 0.002648 0.660 Tunggakan 1.02E-08 0.657 Modal Mandiri 1.30E-08 0.035 * Bunga 0.163364 0.177 Dummy Pendampingan 2.456483 0.059** LR statistic (7 df) 18,234261 McFadden R-squared 0,175825 Sumber : Analisis data primer (2013) Keterangan :
* signifikan pada taraf nyata 5%
** signifikan pada taraf nyata 10%
SIMPULAN Program PUAP berdampak pada pe- ningkatan pendapatan petani; mengurangi jumlah penduduk miskin; meningkatkan jumlah anggota, simpanan dan aset gapoktan; lapangan kerja akan meningkat dan petani tidak meminjam dana ke lembaga lain. Akan tetapi, pelaksanaan PUAP juga mengalami beberapa masalah di antaranya terdapat
Kawistara, Vol. 8, No. 2, 22 Agustus 2018: 184-194
penyimpangan penyaluran dana PUAP langsung  ke  individu  (seharusnya  kepada kelompok tani), penggunaan dana PUAP yang tidak sesuai RUA, ada petani yang menunggak pembayaran  (kredit  macet),  sebagian  besar LKM-A belum berbadan hukum, kapasi- tas  SDM  pengelola  masih  rendah  serta meningkatkan ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah. Faktor lama pinjaman dan jenis usaha petani berpengaruh terhadap efektivitas  program  PUAP  di  DIY.  Penilaian kinerja LKM-A di DIY dapat diklasifikasikan LKM-A berkategori kurang baik sebanyak 50,00%, kategori cukup baik sebanyak 38,33%, kategori baik sebanyak 11,67%, dan tidak ada LKM-A yang berkinerja sangat baik. Efisiensi LKM-A dipengaruhi oleh besar modal mandiri dan adanya pendampingan dari pemerintah. Aktivitas  yang  diperlukan  untuk  per- baikan  PUAP  mencakup  (1)  Pembinaan  dan pengawasan terhadap LKM-A,  (2)  Pengen- dalian kredit macet dan insentif kredit lancar nasabah, (3) Pemilihan jenis usaha LKM-A, dan (4) Mendorong LKMA untuk berbadan hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Dwimanur, K. dan H. Wibowo. 2014. “Strategi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro  Agribisnis  (LKMA)  Pasca Program Pengembangan Usaha Perdesaan (PUAP) di Kabupaten
Kuningan”. Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah 2(1): 26-52.
Erna,  K.,  I.K.  Kriya,  dan  N.N.  Yulianthini.
2014.  “Pengaruh  Dana  Pengem- bang an Usaha Agribisnis Perdesaan ter hadap Pendapatan Anggota Kelompok  Simantri”. Jurnal  Jurusan Manajemen 2(1): 1-8.
Iski,  N.,  N.  Kusnadi,  dan  Harianto.  2016.
“Pengaruh Kredit terhadap Pen- dapat an Petani Kopi Arabika di Kabu paten  Aceh  Tengah  Provinsi
Aceh”. Jurnal  Manajemen  dan Agribisnis 13(2): 132-144.
Ismanto,  H.  dan  T.  Diman.  2014.  “Analisis Efektivitas  Pemberian  Pinjaman
Pro gram  Pembiayaan  UMKM  Oleh
Koperasi”. Jurnal  Economia 10(2): 148-164.
Martiana,  Hasudungan,  dan  Jufri.  2012. “Monitoring  dan  Evaluasi  Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan  di  Kecamatan  Pancur Batu  Kabupaten  Deli  Serdang”. Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis 1(1): 1-13. Pangestika,  C.R.,  S.  Sjamsuddin.  dan Suwondo. 2015. “Implementasi Pro- gram  Pengembangan Usaha Agri- bisnis  Perdesaan  (PUAP)  (Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro  Kecamatan  Pangkur Kabupaten Ngawi)”. Jurnal Adminis- trasi Publik 3(5): 752-757.
Rahayu,  L.  2015.  “Aksesibilitas  Petani Bawang Merah terhadap Lembaga Keuangan  Mikro  Sebagai  Sumber Pembiayaan”. AGRARIS:  Journal  of Agribusiness  and  Rural  Development Research 1(1): 52-60.
Rahayuningsih,  A.  2013.  “Efektifitas  Peng- gunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM  Mandiri    Perkotaan  pada Masya rakat Kecamatan Jepara Tahun  2011”. Jurnal  Dinamika  & Bisnis 10(1) : 81-94.
Saleh, Y. J. H.Mulyo, dan L. R.Waluyati. 2012. “Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Agri bisnis Gabungan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Agribisnis  Perdesaan  :  Studi  Kasus di  Kabupaten  Bantul  Tahun  2012”. Jurnal Agro Ekonomi 30(2): 129-144. Sandyatma,  Y.H.  dan  S.S.  Hariadi.  2012. “Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Menunjang Efektivitas Gapok tan pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Kabupaten Bogor”. Kawistara 2(3): 238-251.
Suandi,  Y.  Damayanti,  dan  Yulismi.  2012. “Model Pengembangan Usaha Agri- bisnis Perdesaan pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Sekernan Kabupaten  Muaro  Jambi  Provinsi

## Agus Dwi Nugroho, -- Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jambi”. Jurnal  Penelitian  Universitas Jambi Seri Humaniora 14(2): 25-34.
Supanggih, D. dan S. Widodo. 2013. “Akses- bilitas Petani terhadap Lembaga Keuangan  (Studi  Kasus  pada Petani di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro)”. Jurnal Agriekonomika 2(2): 163-173.
Supardi, P.N., K.B. Susrusa, dan I.W. Budiasa. 2015.  “Tingkat  Keberhasilan  Pro- gram Pengembangan Usaha Agri- bisnis Perdesaan di Kabupaten Ende Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur”. Jurnal Manajemen Agribisnis 3(2): 121-
133.
Supriatna, A. 2012. “Perkembangan Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan Adopsi Teknologi Kentang pada Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan  (PUAP)    (Studi  Kasus  di Kabupaten Solok, Sumatera Barat)”. Agrin 16(2): 101-116.
Utami,  R.A.  2015.  “Analisis  Keberlanjutan dan  Pola  Pengembangan  Co-opera- tive  Entrepreneurship  Lembaga Keuang an Mikro Agribisnis (LKM-A)”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 19(1): 65-77.
Zanzes,  G.F.,  I.W.  Suwendra,  dan  G.P.A.J. Susila.  2015.  “Analisis  Efektivitas Program Usaha Agribisnis Per- desaan (PUAP) serta Dampaknya ter hadap Tingkat Pendapatan (Studi Kasus pada Gabungan Kelompok Tani  Wahana  Sari)”. Jurnal  Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurus- an Manajemen 3(1): 1-10.