## Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang

## Abdul Rozak Zaki4443@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia adopted several laws concerning of human rights including the right to freedom of religion and the right to education. The normative protection is regulated in the Legislation and  International  Conventions  that  have  been  ratified  by  Indonesia.  Nevertheless,  there  is  still discrimination  experienced  by  children  in  obtaining  their  constitutional  rights.  This  thesis  will discuss the protection of the educational rights of children victims of conflicts of freedom of religion and  belief.  The  type  of  research  used  is  interdisciplinary  legal  research,  which  examines  the normative provisions of legislation by exploring the doctrines contained in legislation and reviewing the implementation or implementation of these normative provisions in government administrators' policies and reality in society.
Keywords: Human Rights; Education; Discrimination.

## Abstrak
Indonesia telah mememiliki serangkaian perlindungan normatif terhadap hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama dan hak memperoleh pendidikan. Perlindungan normatif tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun demikian, masih saja terdapat diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dalam memperoleh hak konstitusionalnya. Skripsi ini akan membahas tentang perlindungan  hak  pendidikan  anak  korban  konflik  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  interdisipliner,  yaitu  mengkaji  ketentuan normatif Perundang-Undangan dengan menggali doktrin yang terkandung dalam Perundang- Undangans  erta  mengkaji  implementasi  atau  pelaksanaan  ketentuan  normatif  tersebut  di  dalam kebijakan penyelenggara pemerintahan maupun kenyataan di masyarakat.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pendidikan; Diskriminasi.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keberagaman dari budaya, suku, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang plural. Keberagaman yang telah diturunkan selama berabad- abad tersebut menjadi sebuah kekayaan dan juga khazanah budaya yang perlu terus dijaga kelestariannya generasi ke generasi mendatang. Karena dari perbedaan tersebutlah sampai detik ini, bangsa Indonesia hidup damai berdampingan diatas sejuta perbedaan.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019 1887

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6 November 2019
Histori artikel: Submit 19 September 2019; Diterima 16 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## 1888 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Komposisi etnis di Indonesia sangat bervariasi karena negeri ini memiliki ragam suku, budaya, agama dan kepercayaan yang tersebar diseluruh penjuru nusantara. Berdasarkan data hasil Sensus BPS tahun 2010, prosentase jumlah pemeluk agama di Indonesia untuk masing-masing agama secara berurutan adalah Islam (87,2%), Kristen (7.0%), Katolik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha (0.7%), Konghucu (0.05%) dan Lainnya (0.5%). Kategori lainnya meliputi aliran kepercayaan dan faham keagamaan yang tidak diakui sebagai agama di Indonesia. Update data untuk jumlah pemeluk agama hingga saat ini tidak bisa ditampilkan secara per tahun karena menggunakan data hasil sensus BPS yang dilaksanakan tiap 10 tahun sekali. 1
Keanekaragaman yang berkembang di Indonesia tentu membawa dampak negatif maupun positif yang merupakan konsekuensi dari adanya keanekaragaman. Dampak  positif  dari  adanya  keberagaman  adalah  munculnya  keharmonisan  di tengah perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat. Dampak negatifnya adalah persoalan  yang  muncul  apabila  keharmonisan  yang  seharusnya  dijaga  di  tengah kehidupan bermasyarakat tidak dijaga dengan baik. Apabila perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat dijadikan bahan untuk mempertajam jarak antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya maka akan timbul perselisihan serta konflik antar suku atau golongan akibat perbedaan yang ada.
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  hal  ini  telah  dijabarkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang kemudian disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan state based on the rule of law memiliki beberapa ciri , adapun ciri-ciri tersebut adalah: 2
a. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang mencakup tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
b. Terdapat pembagian kekuasaan negara; dan
c. Diakui serta dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.
1 Kementerian Agama Republik Indonesia , The Ministry of Religious Affairs in Figures 2016 (Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama 2017).[47].
2 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Raja Grafindo Persada 2005).[82].
Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan politik internasional,  jauh  sebelum  berkembangnya  pemikiran  mengenai  perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. 3 Pengaturan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi menjadi sangat penting untuk diatur demi  menjaga  ketertiban  dalam  beragama  dan  berkeyakinan.  Sila  pertama  dari Pancasila  yang  berbunyi, “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” ,  menandakan  bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan dengan ciri mengakui keberadaan Tuhan. 4 Pengakuan dan jaminan pada hakikatnya telah diberikan oleh konstitusi terhadap  kebebasan  beragama.  Hal  ini  secara  eksplisit  dituliskan  dalam  UUD NRI 1945 pada Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama serta beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu dalam pasal 28 I ayat (1) dinyatakan bahwa hak beragama merupakan bagian hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun ( non derogable rights ).
Akan  tetapi,  meskipun  kebebasan  beragama  di  Indonesia  telah  dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan yang diberikan oleh negara tanpa batas dan dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang oleh setiap warga negara tanpa menghormati hak yang juga dimiliki oleh orang lain. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Pasal 28 J UUD NRI 1945 berbunyi: 5
1.  Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2.  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
3 Ifdhal Kasin, Hak Sipil dan Politik:Esai-Esai Pilihan (Lembaga Studi dan Advokasi Mas - yarakat (ELSAM) 2001).[238-239].
4 Yudi Santoso, Kamus Filsafat (Pustaka Pelajar 2013).[65].
5 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1890 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Meskipun, segala hal mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur secara jelas serta eksplisit di dalam konstitusi, situasinya berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. banyak beberapa warga negara yang belum bisa menerima perbedaan yang ada. Hal yang dianggap berbeda dengan kebiasaan dan kultur yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari akan menjadi sebuah jurang pemisah yang sangat dalam untuk dipertemukan. Terlebih bila perbedaan tersebut berkaitan dengan agama dan keyakinan. Akibat dari beberapa masyarakat yang masih belum bisa menerima berbagai perbedaan yang merupakan khazanah dari bangsa ini akan menjadi bibit munculnya potensi konflik antar masyarakat.
Salah  satu  contoh  nyata  dari  konflik  kebebasan  beragama  ini  terjadi  pada masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang. Kultur masyarakat Madura  yang  terkenal  dengan  kuatnya  nilai  keagamaan  dalam  sendi  hidup bermasyarakatnya serta sangat menghormati sosok yang dituakan seperti guru dan kiyai menjadi sebuah gejolak yang luar biasa dalam memandang suatu perbedaan. Hal ini dikarenakan selain memiliki nilai keagamaan yang kuat, tali persaudaraan di masyarakat Madura sangat kokoh tertanam sejak dini. Hal tersebut juga dapat menjadi kemudahan dalam mobilisasi massa. Pada tanggal 26 Agustus 2012 saat masyarakat  merayakan  lebaran  ketupat  terjadi  penyerangan  terhadap  kelompok Tajul Muluk (penganut aliran Syiah) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mayoritas di lingkungan tersebut beraliran Sunni yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka parah, 49 rumah warga syiah dibakar dan puluhan orang mengungsi ke Gelanggang Olahraga Sampang. 6
Sebelum konflik berdarah pada tahun 2012 telah terjadi beberapa peristiwa yang membuat masyarakat Desa Karang Gayam sangat mudah terprovokasi oleh
6 Tempo, Kronologi  Penyerangan  Warga  Syiah  di  Sampang < https://nasional.tempo. co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang/full&view=ok> accessed 02 September 2018.
isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Demonstrasi yang dilakukan pada tahun 2006 misalnya, warga yang sedang menikmati musim maulid harus terganggu dengan demonstrasi  warga  ke  rumah  Tajul  yang  sedang  mengadakan  pengajian  maulid di rumahnya sekaligus selamatan 40 hari wafatnya sang ayah. Dikarenakan tidak ada  klarifikasi  terlebih  dahulu,  warga  berbondong-bondong  mendatangi  Tajul memintanya  untuk  tidak  melanjutkan  acara  pengajiannya  karena  dia  disinyalir akan mengundang 12 habib Syiah dari Kuwait. Sebagaimana pengakuannya, Tajul hanya mengundang habib Syiah dari Bangkalan dan Sumenep. Meski demonstrasi tersebut tidak berujung pada aksi anarkisme karena berhasil dicegah oleh aparat pemerintah  dan  kepolisian,  peristiwa  tersebut  menunjukkan  bahwa  masyarakat pada  saat  itu  (pada  tahun  2006  dimana  konflik  belum  memuncak)  sebenarnya sudah mudah terprovokasi. 7
Kecurigaan antara satu dengan lainnya terus berlanjut dan bahkan diperparah oleh provokasi dan ujaran kebencian yang dilontarkan para kiai terhadap ajaran dan warga Syiah. Hal ini menyebabkan tidak banyak warga Sunni yang mau menjenguk  keluarganya,  tetangganya,  atau  temannya  yang  beraliran  Syiah  baik karena enggan bergaul dengan warga Syiah atau karena takut dilabeli sebagai pembela aliran Syiah. 8 Peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini kemudian menjadi sebuah permasalahan yang disorot oleh pemerintah pusat dan hukum internasional karena konflik ini menyangkut hak asasi manusia.
Pengusiran warga Syiah Sampang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan menjalankan ibadah dan perenggutan terhadap hak-hak untuk mendapat penghidupan yang layak, pekerjaan, akses pemerintahan, pendidikan dan jaminan kesetaraan di mata hukum. Semua hal tersebut sejatinya adalah hak-hak yang diatur dalam konstitusi, yang berarti negara wajib menjamin terpenuhinya hak tersebut.
Masyarakat Syiah Sampang saat ini sedang mengungsi di Rusun Jemundo, Puspa Agro Sidoarjo. Mereka terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya
7 Muhammad Afdillah, Dari Masjid Ke Panggung Politik (Melacak Kekerasan Antar-antar Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur) (CRCS 2016).[58].
8 ibid. [59].

## 1892 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
akibat  di  usir  paksa  oleh  masyarakat  sekitar.  Menurut  Walker  Kalin  dan  Jorg Kunzli,  pengungsi  internal  ( Internally  Displaced  Person) atau  yang  selanjutnya disingkat sebagai ‘IDPs’ adalah sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal atau tempat mereka biasanya melakukan aktivitas ke tempat aman yang masih berada di dalam wilayah negara mereka. 9
Berdasarkan  Pasal  1 Angka  1  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non-alam dan faktor manusia yang mengakibatkan munculnya korban, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Terkait dengan kasus pengusiran orang-orang Syiah  dari  kampung  halaman  mereka  di  Sampang,  yang  menyebabkan  mereka harus tinggal di pengungsian tepatnya  mengganggu di Rusun Jemundo Sidoarjo. Lokasi evakuasi merupakan lokasi yang secara keadaan, budaya, ekonomi dan aspek sosial  berbeda  dari  Sampang  Madura.  Pengusiran  orang-orang  Syiah  Sampang dapat digambarkan sebagai bencana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana.
Dampak dari peristiwa berdarah pada tahun 2012 yang dialami oleh warga Syiah  di  desa  Karang  Gayam  Omben  Sampang  sangat  besar.  Bagaimanapun, hal ini  bertolak belakang dengan  Pasal 28 I Undang-Undang Dasar NRI 1945, pengusiran yang terjadi adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi terkait  perlindungan  hak  beragama.  Pengusiran  tersebut  seakan  menunjukkan bahwa Syiah Sampang adalah salah, sehingga harus dipindahkan ke tempat lain.
Pengusiran ini memiliki dampak sistemik bagi kehidupan masyarakat Syiah Sampang. Saat mereka direlokasi secara paksa, mereka tidak sempat membawa ijazah,  pakaian,  dan  perlengkapan  lain  sebagai  penyambung  hidupnya.  Itulah sebabnya  mereka  mengalami  kesulitan  hidup  selama  di  pengungsian.  Tak  ada pekerjaan,  tak  ada  penghasilan. Akses  ke  pemerintahan  begitu  terbatas,  seperti
9 Walter Kalin dan Jorg Kunzli, The law of International Human Right Protection ( Oxford University Press 2009).[487].
pembuatan e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga yang sulit  dan juga susah untuk mendapat  akses  pendidikan.  Bahkan  dimasa  awal  pengungsian,  para  pengungsi Syiah tersebut mengaku ekonominya mati suri, sehingga anak-anak mereka yang harusnya sekolah menjadi tidak bisa bersekolah. 10
Pendidikan  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  warga  negara,  maka  dalam konstitusi negara Indonesia hak atas pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 C yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Selain itu Pasal 31 Ayat 1 juga menegaskan kembali bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” .
Berdasarkan  kedua  pasal  diatas  artinya  negara  mempunyai  kewajiban  untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi segenap warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan juga ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh anak di republik ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta berhak mengembangkan diri sebebas-sebebasnya untuk menata masa depannya yang lebih baik. Konsep pemenuhan hak atas pendidikan merupakan implementasi dari negara hukum.
Pengakuan dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bentuk dari hak individu yang telah tercantum di dalam ciri-ciri negara hukum. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Memperhatikan konsepsi hukum mengenai pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negara Indonesia merupakan sebuah implementasi dari negara hukum yang
10 Hasil  wawancara  dengan  Mukhsin, warga  Syiah  Sampang, Sidoarjo,  pada  tanggal  5 September 2018.

## 1894 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
demokratis.  Pemerintah  sebagai  pihak  yang  menjalankan  amanah  konstitusi bertanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian artinya pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Saat ini di tahun 2019 sudah berjalan tahun ke tujuh para pengungsi beserta anak-anak mereka berada di Rusun Jemundo, Sidoarjo dengan segala keterbatasan. Masih tersedia ruangan darurat yang bisa dipakai untuk proses belajar mengajar yang di pakai oleh anak-anak yang duduk dibangku PAUD-TK. Sedangkan untuk anak-anak yang menempuh sekolah SD-SMA telah menjalani pendidikan di sekolah sekitar rumah susun atau di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Harapannya kedepan semua anak dapat menjalani pendidikannya secara normal seperti sedia kala. Sehingga, masa depannya sebagai sesama warga negara Indonesia terabaikan karena tidak terpenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung serta bebas dari tekanan dan wajib mendapatkan pendampingan dari keluarga yang harmonis agar perkembangannya secara baik dan sehat seperti yang telah dijamin oleh konstitusi. 11

## Sejarah Perlindungan Hak Atas Pengungsi Internal
Pengungsi  domestik  atau  yang  juga  disebut Internally  displaced  person disingkat IDPs sudah ada sejak lama terutama sejak berakhirnya era perang dingan. Pada dekade tahun 1980an-1990an jumlah pengungsi internal terus meningkat di berbagai negara secara dramatis. Banyak sekali alasan-alasan yang menyebabkan mereka harus mengungsi dari tanah kelahiran mereka seperti perang saudara dan konflik-konflik sosial lainnya. Belum diketahui percis berapa jumlah pasti mereka, tetapi bisa menyentuh angka 20-25 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara- negara di dunia terutama wilayah afrika.
Dalam  konteks  permasalahan  pengungsi  internal  yang  perlu  diperhatikan ialah sebab peristiwa yang mereka anggap membahayakan serta menimbulkan rasa
11 Heyder Affan, Mengobati luka pengungsi Syiah Sampang < https://www.bbc.com/indone - sia/laporan_khusus/2013/08/130731_lapsus_syiah_sidoarjo_trauma> accessed 3 September 2018.
cemas sehingga keamanan dan keselamatan mereka terancam sehingga mereka memilih untuk meninggalkan tanah tempat tinggalnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dibedakan menjadi dua, yakni peristiwa alami seperti bencana gempa, banjir, kekeringan dan juga peristiwa yang dilakukan oleh manusia (human made disaster) seperti  konflik  bersenjata  baik  nasional  atau  internasional,  penindasan  penguasa negara terhadap kelompok tertentu atau sekolompok orang terhadap suatu golongan karena perbedaan ras, suku, warna kulit atau kepercayaan.
Pengertian pengungsi yang terdapat dalam konvensi mengenai Status Pengungsi  Tahun 1951, Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967 serta Deklarasi  Cartagena  1984  yang  semuanya  mengartikan  bahwa  pengungsi  ialah kegiatan yang  melintasi internasional atau negara. Artinya apabila ada pengungsi yang tidak melintasi batas negara tentu perlindungan internasional masih kurang melindungi dala hal ini. Istilah pengungsi internal belum terlalu dikenal di Indonesia.  Masyarakat  masih  rancau  mengartikan  mereka  bahkan  menyamakan mereka dengan pencari suaka atau migrant/migrasi.
Di  seluruh  wilayah  Indonesia  terhitung  sejak  bulan  Mei  2001  ada  sekitar
1.305.690 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh) pengungsi internal yang tersebar mulai dari wilayah Aceh hingga Papua. Hal ini mengartikan bahwa begitu banyak pengungsi internal di berbagai daerah dan hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang steril dari permasalahan ini. Lebih memprihatinkan lagi pengungsi yang ada akibat dari konflik sosial yang terjadi dilingkungan mereka. hal ini membuat Indonesia berada dalam urutak ke-6 dari 40 negara yang memiliki pengungsi internal akibat konflik.  Tentu hal ini sangat memprihatinkan terjadi di sebuah negara yang telah berkomitmen untuk melindungi warga negaranya dan memberikan kebebasan dalam konstitusinya.
Sampai hari ini belum ada konvensi khusus yang mengatur perlindungan pengungsi  domestik  atau  internal.  Oleh  karenanya,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengeluarkan prinsip-prinsip panduan atau yang disebut sebagai Guiding principles on  internal  Displacement  yang  disampaikan  oleh  Francis  M.  Deng  Perwakilan PBB dalam urusan pengungsi domestik pada konferensi PBB mengenai Hak Asasi

## 1896 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Manusia  1998.  Prinsip  yang  terdapat  di  dalamnya  dibuat  berdasarkan  instrumen hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia yang dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang bantuan kemanusiaan  dan perlindungan serta pelayanan bagi mereka pengungsi domestik.
Prinsip-Prinsip  Panduan  Pengungsian  Internal  (The  Guiding  Principles  on Internal Displacement) bukan merupakan dokumen yang sifatnya memaksa (legally binding), namun prinsip-prinsip ini telah merefleksikan dan konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Prinsip-prinsip ini terdiri atas 5 bagian dan 30 prinsip. Bagian bagian tersebut adalah:
1. Prinsip-prinsip umum
2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan 3.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemulangan
4.  Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan umum
5.  Prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan  pemulangan,  pemukiman  kembali  dan reintegrasi.
Berdasarkan  pada  prinsip  diatas,  tentunya  telah  jelas  bahwa  mereka  tetap  wajib memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia. Prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh PBB menjamin mereka tetap memiliki hak untuk kembali ketanah kelahirannya dan juga dapat mengakses layanan kesehatan serta hidup layak dimana mereka ditempatkan.
Pendidikan juga termasuk dalam Prinsip-prinsip yang dibuat oleh PBB untuk tetap menjamin  pemenuhan hak pendidikan anak di pengungsian. Sebagaimana telah menjadi sebuah hak bagi seluruh anak di penjuru dunia, bahwa apapun yang terjadi termasuk konflik sekalipun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap wajib  dijaga  dan  diberikan.  Dalam  kenyataannya  pengungsi  domestik,  terutama pengungsi anak-anak banyak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Hal ini dapat disebabakan karena kurang adanya fasilitas pendidikan di tempat penampungan atau bahkan oang tua mereka tidak sanggup untuk membiayai sekolah dan perlengkapan penunjang untuk bersekolah. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter mengakui anak-anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan dasar walaupun dalam kondisi ketegangan dan kerusuhan internal
ataupun  kondisi  sengketa  bersenjata  internal.  Hak  untuk  mendapat  pendidikn dijamin dalam Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR yang telah diratifikasi menjadi UU No. 11 Tahun 2005 dan  Pasal  28-29  Konvensi  Hak  Anak.  Pada  dasarnya  hak  untuk  mendapatkan pendidikan dapat diterima oleh pengungsi domestik dalam kondisi apapun, seperti tercantum dalam Pasal 23 The Guiding Principles on Internal Displacement atau Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsi internal.
Jika dikaji lebih mendalam terkait perlindungan hak pendidikan bagi anak- anak pengungsi internal. Maka, pasal 23 ayat 1-4 menyebutkan secara jelas bahwa hak mereka seyogyanya telah diatur dalam Guiding Principle yang menyebutkan:
1. Setiap manusia memiliki hak atas pendidikan.
2.  Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang  terkait  harus  memastikan  bahwa  pengungsi-pengungsi  internal  tersebut, khususnya  pengungsi  anak-anak,  menerima  pendidikan,  yang  pada  tingkat dasar  harus  gratis  dan  diwajibkan.  Pendidikan  harus  diselenggarakan  dengan menjunjung identitas budaya, bahasa, dan agama.
3.  Harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan peran serta penuh dan setara dari kaum perempuan dan anak-anak perempuan dalam program-program pendidikan.
4.  Prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan harus disediakan bagi para pengungsi  internal,  khususnya  kaum  remaja  dan  perempuan,  yang  tinggal  di dalam kamp atau pun tidak, sesegera mungkin begitu keadaan mengizinkan.
Maka  dari  paparan  ketentuan  diatas,  walaupun  anak-anak  pengungsi  Syiah berada di pengungsian hak mereka untuk mendapatkan pendidikan haruslah tetap dilaksanakan. Dan pemerintah berkewajiban untuk memastikan hal tersebut terpenuhi mulai dari ruangan, tenaga pendidik serta fasilitas lain yang mendukung berjalannya  pendidikan  tersebut  dengan  sebagaimana  mestinya.  Seperti  apapun keadaannya hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh konstitusi harus tetap diberikan. Karena itu merupakan kewajiban  pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  Undang-Undang  dan  berbagai konvensi internasional yang telah disepakati oleh negara-negara dunia dimana Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan di dalamnya.

## 1898 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas

## Kenyataan atau Realitas Perlindungan Anak di Indonesia
Indonesia sebuah Negara yang secara norma sangat menjunjung tinggi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan.  Komitmen  besar  tersebut  termaktub  secara  jelas  dan  eksplisit  dalam UUD NRI 1945 pasal 31 (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Disisi lain, konstitusi negara ini juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi dalam kehidupannya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Artinya bila melihat dari konstitusi tersebut, negara telah memastikan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di tanah ibu pertiwi ini yang tidak mendapatkann pendidikan atau sampai mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi terlepas apapun latar belakang mereka. pendidikan harus merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  tidak  ada  diskriminasi  apapun,  dimanapun termasuk dalam satuan pendidikan yang mereka jalani.
Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam UU tersebut, menyebut kata “pendidikan” 19 Kali, menyebut kata “pendidik” 6 kali, kata “kependidikan” 6 kali, menyebut 2 kali kata “satuan pendidikan”, menyebut 14 kali kata “kekerasan” dan 2 kata “kekerasan di satuan pendidikan”. Sedangkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata “pendidikan” disebut 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata “pendidikan” 12 kali.
Undang-Undang  U  No.  35  Tahun  2014  atas  Perubahan  UU  No.23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 menegaskan bahwa “anak di dalam dan di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
Aturan ini semakin menasbihkan secara jelas dan eksplisit  bagaimana perlindungan anak dalam lingkungan sekolah sangatlah dilindungi oleh Peraturan Perundang- Undangan. Sehingga seharusnya baik pemerintah, para Guru, siswa dan seluruh elemen  yang  ada  untuk  menghormati  dan  menjaga  hak-hak  yang  dimiliki  oleh setiap anak tersebut.
Setelah menelaah semua aturan yang ada, ternyata hal tersebut tidak serta merta menjadi sebuah angin segar bagi perlindungan anak di negeri ini. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan kekerasan terhadap anak begitu kompleks. Kekerasan yang terjadi terutama dilingkunga sekolah ada berbagai macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual. Dalam kejadian kekerasan tersebut  anak  menjadi  korban  atau  bahkan  juga  dapat  menjadi  pelaku  kekerasan. Seperti contohnya tawuran, kekerasan saat MOS dan bullying seperti sudah menjadi tradisi turun-temurun yang melibatkan anak dalam jumlah yang banyak.
Kekerasan terhadap anak yang terjadi disekolah tentunya masalah yang sangat besar untuk segera dicari jalan solusinya. Karena anak merupakan aset dari masa depan bangsa ini, kelak merekalah yang akan melanjutkan estafet berjalannya sebuah bangsa yang telah besar dengan sejuta kekayaan alam dan budaya ini. Jika kekerasan terus terjadi disekolah tentunya negara harus hadir untuk menyelesaikannya dengan serius. Suatu fakta bahwa usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Data pengaduan KPAI Tahun 2015, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan  di  sekolah  64  siswa.  Anak  korban  tawuran  71  siswa,  sementara  anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa. Di pihak lain, hasil riset global Ispsos bekerjasama dengan  Reuters,  menempatkan  kasus  bullying  sebagai  masalah  serius.  Sebanyak 74% responden dari Indonesia menunjuk Facebook sebagai media tempat terjadinya cyberbullying. Korban cyberbullying umumnya anak usia sekolah. 12
12 Davit Setiawan,’Qua Vadis’ Perlindungan anak di sekolah : Antara norma dan realita http:// www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita accassed 13 Juni 2019.

## 1900 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Artinya ada sebuah tren baru masa kini yang juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melakukan tindakan bullying. Kehidupan anak masa kini memang faktnya tidak bisa dilepaskan dari media sosial yang seperti telah menjadi candu bagi mereka. tetapi sebuah dampak riskan yang harus mereka hadapi ialah bullying secara tidak nyata atau tidak lakukan secara langsung. Bentuknya bisa berupa cemoohan dan penghinaan yang akan membuat seorang yang menerimanya trauma secara psikis serta dapat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan sewajarnya oleh anak.
Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) melaporkan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan. 13 Hal ini semakin memberi gambaran nyata bagaimana maraknya kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia diberbagai lingkungan mereka menjalani kehidupan sehari-hari.
Jika berkaca kepada banyaknya seluruh kejadian tersebut, tentu ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah tidak turun secara tegas dan memperbaiki segala kebijakan  yang  ada  terkait  perlindungan  hak  anak  dalam  kehidupannya.  Banyak sekali faktor yang mempengaruhi munculnya kekerasan di sekolah seperti sistem manajemen, mindset pendidik dan tenaga kependidikan, norma yang ada disekolah, pola pendisiplinan yang diberikan kepada anak, dan juga faktor kultur sekolah yang kadang membiarkan atau menjadikannya sebuah kebiasaan yang turun-temurun.

## Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Nasional Indonesia
UUD  NRI  1945  memberikan  perlindungan  terhadap  berbagai  hak  asasi manusia,  diantaranya  meliputi  pula  hak  bagi  warga  negara  untuk  memperoleh
13 KPAI, Kekerasan anak Indonesia < http://www.kpai.go.id/kanal/berita> accessed 13 Juni 2019.
pendidikan pada Pasal 31 Ayat (1). Tidak hanya bertulak pangkal dari hak semata namun pada Pasal 31 (2) UUD NRI 1945 diikuti dengan kewajiban oleh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar dan biaya yang timbul dibebankan sebagai kewajiban negara. Kewajiban pembiayaan tersebut tidak hanya melekat pada negara dalam konteks pemerintah pusat saja, namun juga meliputi pemerintah daerah, hal ini tersirat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dimana untuk memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak hanya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara namun juga disebutkan dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Perspektif UUD NRI 1945 terhadap hak pendidikan juga dapat dilihat dalam
Pasal 28C Ayat (1), dimana mendapatkan pendidikan merupakan hak yang merupakan jalan untuk memenuhi hak pengembangan diri. Lebih lanjut dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari hak demikian adalah untuk memperoleh peningkatan terhadap kualitas hidup penyandangnya serta agar umat manusia memperoleh kesejahteraan. Secara argumentum acontratio yakni menafsirkan atau menjelaskan  undang-undang  yang  didasarkan  pada  perlawanan  pengertian  antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
Maka didapat sebuah pemikiran bahwa mereka yang memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang terhitung kurang baik memiliki urgensi terhadap pemenuhan hak mengembangkan diri diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Walau hak pengembangan diri disandang setiap orang, namun faktor kualitas kehidupan dan kesejahteraan dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi negara untuk menentukan cukup atau kurangnya fasilitas yang disediakan demi terselenggaranya hak tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi dengan seksama terhadap perkembangan pendidikan  nasional  demi  menjamin  pemenuhan  ha  katas  pendidikan  yang  telah diamanahkan oleh konstitusi tersebut. 14
Selanjutnya  untuk  memenuhi  amanat  dari  UUDNRI  1945  maka  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan
14 Nadziroh, dkk., ‘Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia’ (2018) 4 Pendidikan.[400-405].
Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301(selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) mengatur secara lebih rigit mengenai hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah. Hak warga negara di bidang pendidikan dalam Pasal 5 UU Sistem Pendidikan Nasional dijelasakan dalam 5 ayat, yaitu:
1.  Pada ayat (1) diatur hak atas pendidikan yang bermutu;
2.  Pada ayat (2) diatur hak atas pendidikan khusus bagi warga negara penyandang kelainan fisik, emosional, mental , intelektual, dan/ atau sosial;
3. Pada ayat (3) diatur hak pendidikan layanan khusus bagi warga negara di daerah terpencil, terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil;
4. Pada ayat (4) diatur hak pendidikan khusus bagi warganegara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan
5.  Pada ayat (5) diatur hak terhadap kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  11  Undang  Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional dijelaskan mengenai kewajiban dari pemerintah daerah yang pada pokoknya dibagi menjadi dua yaitu pada Ayat (1) terkait ketersediaan pendidikan dan pada Ayat (2) terkait pendanaan. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kesediaan  pendidikan  dapat  dijabarkan  dalam  frasa ‘wajib  memberikan  layanan dan kemudahan, serta menjamin terselengaranya pendidikan yang bermutu’ serta ditegaskan  pula  bahwa  kewajiban  demikian  dilakukan  bagi  setiap  warga  negara tanpa diskriminasi, sehingga perlu dimaknai bahwa ketersediaan pendidikan harus dilaksanakan dari sabang sampai merauke tanpa memandang suku, ras, golongan, atau agama. Sedang terkait dangan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terkait dana untuk terselenggaranya pendidikan diatur dari sudut pandang berbeda dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang hanya menjelasakan jumlah minimalnya alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja, Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  mengatur  kewajiban  dengan  memberi  batasan  usia penerima pendidikan. Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan kewajiban ketersediaan dana oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah cukup terbatas pada untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun saja.

## Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Selain diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, hak terhadap pendidikan juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3886 (selanjutnya  disebut  UU  HAM).  Pengaturan  terkait  pendidikan  sendiri  tersebar dalam berbagai dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia UU HAM, yaitu pada:
1.  Bagian ketiga yang membahas hak mengembangkan diri, pada Pasal 12 yang menyatakan memberikan hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya  dengan  tujuan  jadi  manusia  yang  beriman,  bertaqwa,  bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
2.  Bagian ketujuh yang membahas hak atas kesejahteraan, pada Pasal 42 memberi hak kepada warga negara yang lanjut usia, cacat fisik, dan cacat mental untuk memperoleh  fasilitas  yang  diantaranya  termasuk  pendidikan,  dengan  tujuan menjamin kehidupan sesuai martabat manusia, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyatrakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bagian  kesembilan  yang  membahas  hak  wanita,  pada  Pasal  48  menjamin  hak wanita  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  baik  dalam  setiap  jenis, setiap jenjang dan setiap jalur pendidikan sesuai persyaratan yang ditentukan; dan
4. Bagian  kesepuluh  yang  membahas  hak  anak,  pada  Pasal  60  menyatakan “Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat kecerdasannya” dan Pasal 54 menjamin hak anak penyandang cacat fisik dan atau cacat mental dalam fasilitas-fasilitas yang mencakup pendidikan dan pelatihan khusus dengan tujuan menjamin kehidupan sesuai martabat manusia, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyatrakat, berbangsa, dan bernegara.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur terkait hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak dalam Pasal 9 Ayat (1) dan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan dalam Pasal 9 Ayat (2). Berbeda dari undang-undang yang sudah  dibahas  ssebelumnya,  undang  undang  ini  tidak  hanya  mengatur  hak  atas pendidikan, namun dalam Pasal 9 Ayat (1a) memberikan hak bahwa pendidikan yang diterima tersebut disertai hak atas perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan dalam satuan pendidikan.
Selain mengatur hak pendidikan Undang Undang Perlindungan Anak juga  memberikan  kewajiban  bagi  pemerintah  dan  pemnerintah  daerah  untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, setidaknya 9 tahun bagi setiap anak dalam Pasal  48.  Selain  kewajiban  bagi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  keluarga dan orangtua juga diwajibkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak  untuk  memperoleh  pendidikan.  Bagi  anak  dari  keluarga  kurang  mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam Pasal 53  Undang  Undang  Perlindungan  Anak,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pendidikan khusus.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  mengatur  mengenai  hak  anak  atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial yang mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pelayanan tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya Undang Undang Kesejahteraan Anak juga mengenai usaha kesejahteraan anak, dimana dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 huruf b dijelasakan bahwa usaha tersebut meliputi pendidikan, usaha demikian menurut pasal 11 Ayat (2)  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  atau  masyarakat.  Usaha  Kesejahteraan Anak dijelasakn dalam Pasal 11 Ayat (1) terdiri atas pembinaan, pengembangan, pencegahan  dan  rehabilitasi,  sehingga  bila  dikaitkan  dengan  hal  pendidikan, maka sebenarnya pendidikan yang yang diberikan berdasarkan Undang Undang Kesejahteraan  Anak  sifatnya  adalah  diluar  pendidikan  formal  dan  aksidental terhadap kebutuhan anak.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga mengamanahkan secara eksplisit kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekontruksi terhadap masyarakat yang sedang berada dalam situasi konflik  agar  tetap  dapat  mengakses  hak  untuk  pendidikannya.  Serta  penyediaan terhadap fasilitas penunjang yang dibutuhkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya.  Hal ini terdapat dalam Pasal 39 menyebutkan:
1.  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  melaksanakan  rekonstruksi  sebagaimana
1904

## Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
2.  Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca konflik;
b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
d. perbaikan  berbagai  struktur  dan  kerangka  kerja  yang  menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
e.  perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik  perempuan,  anak-anak,  lanjut  usia,  dan  kelompok  orang  yang berkebutuhan khusus;
f.  perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
Artinya, ada sebuah urgensi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah beserta Pemerintah Daerah untuk bersinergi bersama dalam menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh para pengungsi syiah sampang. Baik itu fasilitas penunjang maupun fasilitas wajib yang dibutuhkan supaya proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sekolah-sekolah lainnya. Karena yang terjadi saat ini terhadap anak pengungsi syiah sampang ialah kurangnya fasil - itas penunjang yang tersedia di pengungsian Rusun Jemundo, Sidoarjo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Da - lam  Bab  IV  Pasal  9  ayat  1  menyebutkan  bahwa:  “ Urusan Pemerintahan terdiri atas  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan  urusan pemerintahan  umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pe - merintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum  adalah  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Presiden  sebagai kepala pemerintahan. 15
15 Mendikbud,<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pen - didikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah > accessed 20 Juli 2019

## Kesimpulan
Pertama Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah termaktub secara jelas bagaimana hak kebebasan beragama dan hak mendapatkan pendidikan dijamin oleh konstitusi. Yang artinya setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya tanpa ada diskriminasi terhadap mereka serta dapat mengakses pendidikan sebagaimana warga  negara  lainnya.  Konstitusi  yang  mengakui  jaminan  kebebasan  beragama dan  hak  mendapatkan  pendidikan  seharusnya  menjadi  landasan  fundamental terciptanya peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk melindungi hak- hak setiap warga negara tanpa pengecualian. Hak untuk memperoleh pendidikan yang merata dan disertai perlakuan yang sama juga telah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvenan Internasional mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak memperoleh pendidikan dan juga kebebasan beragama. Tentunya, perkembangan perlindungan  hak  dalam  kerangka  normatif  demikian,  memungkinkan  dorongan Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai pluralisme dan melindungi  hak-hak  dasar  setiap  warga  negaranya.  Sekalipun  demikian,  belum semua  ketentuan  normatif,  termasuk  diantaranya  Prinsip-Prinsip  Panduan  Bagi Pengungsi Internal, belum menjadi rujukan dalam kerangka perundangan-undangan, sehingga ketentuan perlindungan hak-hak pengungsi internal masih terbatas.
Kedua Pengungsi Syiah Sampang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga  negara  yang  diakui  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  karena mereka pula merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara  lainnya.  Beberapa  hal  yang  terjadi  terhadap  mereka  seperti  pengusiran dari tanah kelahiran, diskriminasi yang dialami oleh anak-anak pengungsi dalam mengakses hak-hak pendidikan mereka, tempat tinggal yang jauh dari kata layak serta ketidakjelasan kapan mereka akan dipulangkan kembali, adalah sederet fakta yang menyisakan masalah untuk melihat bagaimana ketentuan hukum belum dilaksanakan di lapangan secara baik. Hal ini pula berarti Pemerintah Indonesia tidak cukup konsisten menjamin hak-hak warga negara yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam hukum dasar (konstitusi) maupun sejumlah perundang-undangan.
1906

## Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Ketidaktegasan, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja ( by commission maupun by  ommission )  Pemerintah  dalam  menegakkan  peraturan  yang  ada,  merupakan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia dan berakibat fatal terhadap ratusan korban pengungsi Syiah Sampang yang sampai hari ini belum jelas sampai kapan dapat kembali tanah leluhur mereka, serta abai atas pemenuhan dan perlindungan hak-haknya.

## Daftar Bacaan

## Buku
B arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Kencana Prenada Media Group 2008).
Ifdhal  Kasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2001).
Muhammad  Afdillah, Dari  Masjid  Ke  Panggung  Politik  (Melacak  Kekerasan Antar-antar Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur) (CRCS 2016).
Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga (Jakarta 2008).
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Raja Grafindo Persada 2005).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2014).
Walter Kalin dan Jorg Kunzli, The law of International Human Right Protection (Oxford University Press 2009).
Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana (Mandar Maju 2009).
Yudi Santoso, Kamus Filsafat (Pustaka Pelajar 2013).

## Jurnal
A rdhie  Raditya,  ‘Pendidikan  Kaum  Tertinggal  di  Sampang’  (2017)  2  Sosiologi Pendidikan Humanis.
Aryuni  Yuliantiningsih,  ‘Perlindungan  Terhadap  Pengungsi  Domestik  Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia’ (2008) 8 Dinamika Hukum.
Emmanuel Sujatmoko, ‘Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan’ (2010) 7 Konstitusi.
Heru Susetyo, ‘Kebijakan Penanganan IDPs di Indonesia dan Dunia Internasional’ (2004) 2 HI.
Ijil, ‘International Law Making (2006) 4 International Law.
Nadziroh,  dkk.,  ‘Hak  Warga  Negara  dalam  Memperoleh  Pendidikan  Dasar  di Indonesia’ (2018) 4 Pendidikan.

## Perundang-undangan
U ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

## 1908 Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas
HOW TO CITE : Abdul Rozak, ‘Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Ke - kerasan Terhadap Warga Syiah Sampang’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.