EVALUASI PEMBELAJARAN DI MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH AL WASHLIYAH DI KABUPATEN BATU BARA

## Rosnita
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371 e-mail: rosnita.mnoer@gmail.com
Abstrak : Di antara organisasi Islam yang turut berkontribusi bagi pengembangan madrasah di Indonesia adalah Al Jam’iyatul Washliyah. Dalam konteks ini, Al Washliyah mengembangkan madrasah diniyah dan jumlah lembaga yang dikelola relatif banyak secara kuantitas. Artikel ini merupakan hasil studi lapangan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, disingkat MDTA, yang terdapat di Kabupaten Batu Bara. Data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, studi dokumen dan observasi akan dianalisis dengan model analisis Miles dan Huberman. Studi ini menemukan bahwa kualifikasi sebagian pendidik masih belum memenuhi standar nasional, pendidik masih menggunakan metode pembelajaran  yang  konvensional,  kurikulum  tidak  mengalami  perubahan  sejak lama dan tidak mengakomodir kurikulum pemerintah, sedangkan pemerintah dan masyarakat relatif kurang mendukung keberadaan madrasah.
Abstract:  Evaluation  of  Learning  in  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Awaliyah Al Washliyah in Batu Bara District . Among the Islamic organizations that participated in the development of madrasas in Indonesia were Al Jam’iyatul Washliyah. In this context, Al Washliyah developed madrasah diniyah (Primary School) and the number of institutions managed was relatively enormous. This article is the result of a field study with learning objectives in the Diniyah Takmiliyah Awaliyah Madrasah, abbreviated as MDTA, located in Batu Bara District. Data is obtained through interviews,  document  studies  and  observation.  Such  data  is  then  analyzed  by the analysis models of  Miles and Huberman. The study found that the qualifications of the teacher still did not meet national standards. To put it differently, educators still used conventional learning methods, the curriculum did not change for a long time and did not accommodate government curricula, while the government and society were relatively less supportive of madrasah schools.
Kata Kunci : evaluasi, pembelajaran, Madrasah Diniyah, Al Washliyah, CIPP

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018

## Pendahuluan
Berbeda dari Timur Tengah dimana gerakan pembaruan digerakkan oleh tokoh pembaharu secara individu, gerakan pembaruan di Indonesia digerakkan oleh organisasi- organisasi Islam yang didirikan dan berkembang di awal abad ke-20. Di antara organisasi tersebut  adalah  Nahdlatul  Ulama 1 yang  diinisiasi  oleh  KH.  Hasyim  Asy’ari, 2 Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, 3 Al Ittihadiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Dahlan al-Langkati, 4 dan Al Jam’iyatul Washliyah yang diinisiasi oleh pelajar senior Maktab Islamiyah Tapanuli dan Madrasah Hasaniyah. 5 Seluruh organisasi tersebut berdiri sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial, meskipun sebagian darinya seperti Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai politik dan bergerak dalam bidang politik praktis. 6 Sejumlah penelitian telah dihasilkan oleh para peneliti tentang peran dan gerakan organisasi-organisasi tersebut khususnya dalam bidang pendidikan.
Tentu saja penelitian tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah melimpah ruah dan menjadi koleksi berbagai perpustakaan dalam dan luar negeri. Sebab, kedua organisasi ini dinilai sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia sehingga menyita perhatian para peneliti dari dalam dan luar negeri. Hanya akhirnya, penelitian terhadap organisasi-organisasi Islam yang kurang bersifat nasional dan berkembang hanya di daerah agak terbaikan. Sebab itulah, ada kecenderungan peneliti untuk mulai memberi- kan perhatian tentang Islam di luar Jawa, dalam arti meneliti organisasi Islam selain NU dan Muhammadiyah.
Di antara organisasi Islam yang bersifat lokal dan agak terabaikan adalah Al Jam’iyatul
1 Faisal Ismail, “The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State,” dalam Journal of Indonesian Islam , Vol. 5, No. 2, 2011.
2 Ahmad Khoirul Fata, dan M. Ainun Najib, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang Persatuan Umat Islam,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 38, No. 2, 2014.
3 Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia,” dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman , Vol 9 No 1 (2014); Jamhari, “Muhammadiyah’s 2000 Congress: Preparing for the New Millenium,” dalam Studia Islamika , Vol 7, No 3 (2000).
4 Al Rasyidin, “Organisasi Islam di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al Ittihadiyah Sebelum Era Reformasi,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018.
5 Ja’far, “Peran Al Jam‘iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi’i di Era Kontem- porer,” dalam Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial , Vol. 13, No. 1, 2016; Lihat kajian terbaru tentang organisasi ini, Latifah Hanum, “Perempuan di Lembaga Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018
6 Robin Bush, “Redefining “Political Islam” in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Khittah ‘26,” dalam Studia Islamika , Vol. 7, No. 2, 2000. Kajian terbaru tentang NU lihat Khoirun Niam, “Nahdlatul Ulama and the Production of Muslim Intellectuals in the Beginning of 21st Century Indonesia,” dalam Journal of Indonesian Islam , Vol. 11, No. 2, 2017.
Washliyah. Al Washliyah didirikan oleh para pelajar senior yang menimba ilmu di Maktab Islamiyah Tapanuli dan Madrasah Hasaniyah. Beberapa di antara mereka adalah Abdur- rahman Syihab, M. Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis dan Ismail Banda. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial. Dalam bidang pendidikan, agak menarik bahwa sampai saat ini Al Washliyah mengelola madrasah diniyah, atau sekarang dikenal dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Madrasah ini tersebar hampir di sepanjang pantai timur Sumatera Utara, dan termasuk terbanyak di Kabupaten Batu Bara, sebuah kawasan yang didiami oleh masyarakat Melayu Batu Bara. Bisa dikatakan, Al Washliyah merupakan organisasi yang terbesar di Kabupaten Batu Bara, karena lembaga pendidikannya hampir ada di seluruh desa di daerah ini. Uniknya, madrasah diniyah yang dikelola Al Washliyah hanya mengikuti kurikulum Al Washliyah dan tidak mengikuti kurikulum Kementerian Agama. Di Sumatera Utara, beberapa organisasi Islam juga berkiprah dalam bidang pendidikan, misalnya NU 7 dan Muhammadiyah. 8
Studi ini akan mengevaluasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang dikelola Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara. Data diperoleh melalui telaah dokumen dan kegiatan wawancara terhadap guru-guru madrasah ini. Data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman dimana data akan direduksi, dipaparkan dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Pengum- pulan data difokuskan pada penemuan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.
Secara teoretis, evaluasi menurut Ralph Tyler adalah “proses yang menentukan sampai sejauhmana suatu tujuan pendidikan bisa dicapai.” 9 Menurut Stufflebeam, bahwa evaluasi  adalah  “proses  menyediakan  informasi  yang  bisa  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai.” 10 Evaluasi bisa diterapkan untuk menilai suatu pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengevaluasi pembelajaran di MDTA Al Washliyah, akan digunakan model evaluasi CIPP ( Context, Input, Process, and Product ). Model evaluasi ini ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1995, dimana dalam aspek pendidikan, ia sebagaimana dikutip Subar Junanti, mengklasifikasikan sistem pendi- dikan menjadi empat dimensi. Pertama, evaluasi konteks ( context ), yakni “menggambarkan lingkungan yang relevan, identifikasi kebutuhan dan kesempatan dan diagnosa pada permasalahan tertentu contoh analisis program pembelajaran. Kedua, evaluasi masukan ( input evaluation ), yakni memberikan informasi untuk menentukan bagaimana meman- faatkan sumber daya untuk mencapai tujuan program. Ketiga, evaluasi proses ( process
Rosnita:  Evaluasi  Pembelajaran
7 Abbas Pulungan, “Nahdlatul Ulama di Luar Jawa: Perkembangan di Tanah Mandailing,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018.
8 Dja’far Siddik, “Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 1, No. 1, 2017.
9 Ralph Tyler, Educational Evaluation (Boston: Kluwer Academic Publisher, 1950), h. 69.
10 DL Stufflebeam, Educational Evaluation and Decesing Making (Illinois: Hasca Illinois Peacock Publishers, 1972).

## MIQOT
Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
evaluation ), yakni memberi umpan balik pada tanggung jawab individu dalam hal implementasi. Keempat, evaluasi produk ( produk evaluation ), yakni mengukur dan menafsirkan pencapaian tujuan program. 11 Dalam konteks penelitian ini, akan diteliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan madrasah, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana madrasah, bagaimana aktivitas pembelajaran yang diterapkan guru dari aspek persiapan, strategi, pengelolaan, dan evaluasi, dan bagaimana masyarakat menilai keberadaan madrasah.

## Hasil dan Pembahasan

## Eksistensi MDTA Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara
Di Kabupaten Batu Bara, MDTA memang sudah lama tumbuh dan berkembang. Masyarakat menyebut lembaga ini dengan berbagai istilah seperti sekolah Arab, sekolah potang, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Sebagai terminologi baru, istilah MDTA relatif kurang dikenal oleh masyarakat, meskipun di papan nama madrasah mencantumkan istilah tersebut. Masyarakat lebih akrab dengan istilah sekolah Arab atau sekolah potang.
Secara kuantitas, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) sudah banyak didirikan di provinsi Sumatera Utara. Data Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Utara tahun 2012 menunjukkan bahwa sudah ada 2.602 unit MDTA di Sumatera Utara. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Langkat (397 unit), Kota Medan (363 unit), Kabupaten Mandailing Natal (313 unit), Kabupaten Deli Serdang (298 unit), dan Kabupaten Labuhan Batu (216 unit). Dari 28 Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak memiliki MDTA. Sedangkan di Kabupaten Batu Bara terdapat 97 unit MDTA yang tersebar di berbagai kecamatan.
Menurut data Kemenag Kabupaten Batu Bara tahun 2015, di Kabupaten Batubara terdapat 122 unit MDTA. Semua MDTA tersebut tersebar di tujuh kecamatan. MDTA di Batu Bara didirikan oleh yayasan dan organisasi Islam. Di antara organisasi yang mendirikan MDTA adalah Al Jam’iyatul Washliyah dan Gabungan Usaha Pendidikan Pembaruan Islam (GUPPI). Dapat disimpulkan bahwa ada pertambahan kuantitas MDTA di Kabupaten Batu Bara. Pada tahun 2012, terdapat 97 unit MDTA, sedangkan pada tahun 2015 jumlahnya sudah menjadi 122 unit. Jadi, dari rentang waktu 3 tahun tersebut ada pertambahan 28 unit MDTA. Angka tersebut memang sangat besar, dan ini menjadi indikasi awal dari besarnya perhatian masyarakat terhadap eksistensi MDTA.
Adapun lembaga yang juga banyak mengelola MDTA di Kabupaten Batubara adalah Al Jam’iyatul Washliyah. Organisasi lain seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis memang dapat dijumpai dan telah eksis, namun tidak berperan dalam mendirikan
11 Subar Junanto, “Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Diniyah Miftachul Hikmah Denanyar Tangen Sragen,” dalam At-Tarbawi, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 182
dan mengelola MDTA. Menurut data Majelis Pendidikan Al Washliyah Kabupaten Batu Bara, terdapat 48 unit MDTA Al Washliyah. Secara rinci, 2 unit dikelola Pimpinan Cabang (PC) Al Washliyah Sei Balai, 5 unit dikelola PC Al Washliyah Talawi, 7 unit dikelola PC Al Washliyah Tanjung Tiram, 17 unit dikelola PC Al Washliyah Lima Puluh, 4 unit dikelola PC Al Washliyah Air Putih, 5 unit dikelola PC Al Washliyah Sei Suka, dan 6 unit dikelola PC Al Washliyah Medang Deras. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa MDTA Al Washliyah lebih banyak di Kecamatan Lima Puluh.

## Deskripsi Data Context
Evaluasi context berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah, dan berdasarkan wawancara dan observasi, dinilai masih kurang. Pertama, masyarakat kurang maksimal dalam memberikan dukungan moril dan materil terhadap eksistensi MDTA Al Washliyah. Sejumlah keterangan kepala madrasah menegaskan bahwa tidak ada bantuan finansial dari masyarakat untuk madrasah yang sebenarnya masih sangat membutuhkan bantuan dana yang digunakan untuk biaya operasional madrasah sehari-hari. Diakui bahwa kaum hartawan jarang memberikan bantuan finansial kepada pihak madrasah. Tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa sejumlah MDTA Al Washliyah pernah mendapatkan bantuan dari donator berupa barang seperti kursi, meja, papan tulis dan cat. Meskipun tidak sering, tetapi bantuan dari para donator tersebut turut membantu dalam mempertahankan keberadaan MDTA Al Washliyah.
Kedua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara telah memberikan dana insentif bagi guru-guru MDTA, termasuk MDTA Al Washliyah. Setiap guru diberi insentif sebesar Rp. 200.000/bulan, dan diberikan selama 6 bulan sekali, sehingga setiap guru akan menerima insentif sebesar Rp. 1.200.000 per enam bulan sekali. Seorang guru pernah mengakui bahwa dirinya tetap mau mengajar di MDTA Al Washliyah karena mengharapkan insentif tersebut. Akibat ketiadaan DIPA, Kemenag Kabupaten Batu Bara tidak memberikan pembinaan terhadap MDTA yang ada di seluruh kabupaten, termasuk MDTA Al Washliyah. Meskipun pernah mengadakan kegiatan pembinaan terhadap guru-guru MDTA, akan tetapi dampaknya masih sangat kurang dirasakan oleh pihak MDTA. Bahkan menurut keterangan sejumlah kepala madrasah, mereka lebih tunduk kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dalam hal pemberian laporan bulanan. Persoalannya, Kemenag tidak memberikan insentif bagi guru-guru MDTA, sedangkan Pemkab Batu Bara melalui Dinas Pendidikan memberikan insentif setiap bulannya. Inilah sebab mengapa Kemenag tidak memiliki data akurat tentang eksistensi MDTA di Kabupaten Batu Bara.
Ketiga, menurut keterangan sejumlah kepala madrasah, Pimpinan Daerah (PD) Al Washliyah dan Pimpinan Cabang (PC) Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara tidak pernah melakukan pembinaan terhadap eksistensi MDTA Al Washliyah. PD dan PC Al Washliyah menyerahkan pengelolaan pendidikan dan pembelajaran kepada pihak madrasah. Setiap

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
madrasah diharapkan mandiri dalam berbagai hal, termasuk masalah pendanaan. PD dan PC tidak mengelola keuangan madrasah, sehingga gaji guru dan biaya operasional dipikirkan oleh kepada madrasah. Dampak lain adalah gaji guru-guru di setiap madrasah akan menjadi berbeda satu sama lain. Karena ketiadaan pengawasan, proses pembelajaran berlangsung secara alamiah, tanpa ada proses evaluasi dari pihak Majelis Pendidikan Al Washliyah. Bahkan kurikulum pendidikan setiap madrasah berpotensi (dan itulah yang terjadi) menjadi sedikit berbeda.

## Deskripsi Data Input
Berdasarkan observasi dan wawancara mengenai sarana dan prasarana bisa dikategori- kan kurang. Pertama, mengenai status tanah, tidak semua tanah dimana didirikan bangunan MDTA Al Washliyah memiliki sertifikat wakaf. Dari 48 unit, sebanyak 25 unit MDTA Al Washliyah telah berstatus Wakaf, 1 unit hanya memiliki Surat Keterangan Desa, 1 unit memiliki Keterangan Camat, dan 21 unit tidak jelas status tanahnya. Jika dipersentasekan, maka sebanyak 52,08% berstatus wakaf, 2,08% berstatus SKT Camat, 2,08% berstatus Keterangan Desa, dan 43,75% bertatus tidak jelas. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu masalah besar besar yang dihadapi oleh Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara.
Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana berasal dari iuran murid yang jumlahnya sangat minim, bahkan terkadang tidak cukup untuk membayar gaji guru. Dana iuran SPP dari murid digunakan untuk biaya operasional madrasah. Selain untuk membayar honor guru/kepala madrasah, dana tersebut digunakan untuk biaya pembelian sarana dan prasarana seperti kapur tulis dan penghapus. Sebagian madrasah mengaku pernah mendapatkan bantuan berupa barang dari sejumlah donatur, tetapi tidak jarang sebuah madrasah tidak pernah mendapat bantuan dari pihak mana pun. PD Al Washliyah dan PC Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara menyerahkan seluruh pengelolaan madrasah kepada kepala madrasah. Meskipun pernah memberikan bantuan insentif, Kemenag Kabupaten Batu Bara mulai tahun 2015 tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun akibat dari ketiadaan dana alokasi untuk MDTA. Dana untuk MDTA tidak ada dalam DIPA Kemenag Kabupaten Batu Bara. Akhirnya, MDTA Al Washliyah menjadi benar-benar mandiri dalam meningkatkan mutu madrasah.

## Deskripsi Data Proses

## Kompetensi Pendidik
Dari aspek pendidik, diketahui bahwa Al Washliyah memiliki 246 guru. Dari total guru dimaksud, terdapat 72 orang guru laki-laki dan 174 orang guru perempuan. Tampak bahwa guru perempuan mendominasi seluruh MDTA Al Washliyah di Kabupaten Batu
Bara. Perlu diketahui bahwa seluruh guru tersebut mengajar di sekolah/madrasah Al Washliyah pada pagi hari, dan di MDTA Al Washliyah pada sore hari.
Tetapi, Usaha memajukan dan meningkatkan kualitas MDTA Al Washliyah juga dihambat oleh kualitas dan kompetensi guru-gurunya. Memang tidak semua guru MDTA Al Washliyah memiliki latarbelakang sarjana, sebab sebagian dari mereka adalah alumni dari Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah al-Qismul ‘Aly, SMA, dan SMK. Untuk guru yang berasal dari SMA atau SMK, kemampuan mereka masih dirasa kurang, sebab mereka sendiri tidak menguasai ilmu-ilmu keislaman secara mendalam, ditambah lagi dengan keminiman pengetahuan mereka mengenai strategi pembelajaran mutakhir. Untuk guru yang berasal dari madrasah, mereka memang memiliki ilmu-ilmu agama yang cukup untuk diajarkan kepada murid MDTA Al Washliyah, tetapi mereka tetap harus mendapatkan tambahan pengetahuan tentang teori dan praktik pendidikan modern, termasuk strategi pembelajaran aktif, agar kualitas pembelajaran MDTA Al Washliyah menjadi lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pengurus Al Washliyah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kualitas guru-guru MDTA Al Washliyah. Sebagian guru memang sudah meraih gelar sarjana pendidikan, tetapi belum melakukan inovasi dalam proses dan strategi pembelajaran, bahkan tetap mempertahankan model pembelajaran klasik. Dari segi kompetensi pedagogik, guru-guru MDTA Al Washliyah memiliki beragam latar belakang pendidikan. Tidak semua guru telah meraih pendidikan Strata 1, sebab sebagian dari mereka masih berijazah madrasah. Memang tidak ada data tentang kualifikasi pendidikan guru-guru MDTA Al Washliyah.
Ditemukan bahwa masih banyak guru MDTA Al Washliyah yang belum meraih pen- didikan Strata 1. Sebagian besar masih berijazah Madrasah Aliyah, tetapi mereka adalah alumni madrasah-madrasah Al Washliyah, terutama Madrasah al-Qismul ‘Aly. Sebagian kecil bahkan berpendidikan umum. Dari aspek kompetensi pedagogik, tentu saja guru- guru berlatar belakang SMA tidak memenuhi syarat untuk mengajar di MDTA. Untuk kasus guru yang berijazah madrasah, hal itu masih dapat ditolerir mengingat mereka pernah mendapatkan pendidikan agama di madrasah-madrasah Al Washliyah, meskipun seyogyanya mereka harus melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Selain masalah kompetensi, kesejahteraan guru madrasah belum diperjuangkan secara maksimal. Honorarium guru MDTA Al Washliyah masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang ditetapkan sebesar Rp. 2.037.000. Sebab itulah barangkali, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara memberikan Dana Insentif Guru MDTA sebesar Rp. 200.000/bulan, dan diberikan 6 bulan sekali, sehingga para guru menerima dana insentif sebesar Rp. 1.200.000 per enam bulan. Dengan bantuan insentif tersebut, honorarium guru MDTA Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara menjadi berkisar antara Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000 per bulan. Tetapi tetap saja jumlah tersebut masih jauh dari UMR Provinsi Sumatera Utara.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018

## Kurikulum Pendidikan
Sebagai salah satu organisasi Islam yang mengelola madrasah diniyah, diketahui bahwa Al Washliyah tidak memakai kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Menurut keterangan sejumlah kepala madrasah MDTA Al Washliyah, diperoleh informasi bahwa sebelum era kemerdekaan, Al Washliyah telah mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan madrasah diniyah. Al Washliyah bahkan telah memiliki kurikulum tersendiri, dan seluruh MDTA Al Washliyah sejak dahulu sampai sekarang tetap terus melestarikan kurikulum tersebut. Meskipun tetap berkoor- dinasi dengan Kemenag dan Kemendikbud, tetapi MDTA Al Washliyah tidak menggunakan kurikulum versi pemerintah, dan tetap memakai kurikulum Al Washliyah yang sudah digunakan sejak organisasi ini menyelenggarakan madrasah diniyah. Tampak bahwa, Al Washliyah memiliki sikap konsisten dan kemandirian dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikannya yang diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian cita-cita organisasi.
Meskipun tidak ada data resmi organisasi tentang kurikulum MDTA Al Washliyah, penyebaran kurikulum tersebut mengandalkan budaya lisan untuk kemudian dituliskan oleh guru dalam bentuk daftar mata pelajaran. Daftar mata pelajaran tersebut diberikan kepada murid di setiap awal semester. Daftar mata pelajaran tersebut disampaikan kepada para guru secara turun temurun, dari guru lama (senior) kepada guru baru (junior). Diketahui bahwa  setiap  unit  MDTA  Al  Washliyah  memiliki  wewenang  untuk  mengelaborasi kurikulum tersebut, sehingga akan ditemukan sedikit perbedaan kurikulum antar unit madrasah. Tetapi, perbedaan tersebut tidak bersifat prinsip, sebab unsur persamaan lebih tampak ketimbang unsur perbedaan. Unsur perbedaan lebih disebabkan oleh perbedaan kebutuhan setiap murid dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, setiap MDTA Al Washliyah memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya, meskipun prinsip- prinsip pokok tetap dipertahankan.
Dari aspek bahasa, semua kitab yang digunakan di MDTA Al Washliyah adalah kitab berbahasa Arab, dan hanya sebagian kecil saja yang berbahasa Arab-Melayu. Penggunaan kitab seperti itu dapat melatih murid untuk membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab dan Arab-Melayu. Dari aspek pengarang, seluruh kitab ditulis oleh ulama-ulama dari mazhab Syâfi‘iyah dan Asy‘ariyah. Sebagian kitab ditulis oleh ulama Al Washliyah seperti Nukman Sulaiman dan Muhammad Husein Abdul Karim, sebagian kitab lain dikarang oleh ulama dari Timur Tengah seperti Imam al-Nawawî dan Abû Syuja‘ bin Husein al- Ishfahâni.
Diketahui bahwa MDTA Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara mempertahankan tradisi lembaga-lembaga pendidikan Al Washliyah masa lalu. Kurikulum MDTA Al Washliyah sendiri belum mengalami perubahan sejak digunakan pertama sekali oleh para pendiri Al Washliyah, meskipun kurikulum pendidikan nasional terus mengalami perubahan. Bahkan kitab-kitab yang digunakan tidak berubah. Kitab-kitab tersebut telah digunakan oleh madrasah-madrasah Al Washliyah sejak lama. Sejauh ini tidak ada inovasi dari guru-
guru MDTA Al Washliyah mengenai penggunaan literatur, atau juga kemungkinan untuk menggunakan karya-karya yang ditulis oleh guru atau kelompok guru secara mandiri. Hal tersebut dapat saja dilakukan, sebab ulama-ulama Al Washliyah masa lalu menjadikan buku karangan mereka sendiri sebagai buku teks di madrasah-madrasah Al Washliyah.

## Metode Pembelajaran
Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa guru-guru MDTA Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara masih menerapkan metode pembelajaran konvensional. Dalam kegiatan pembelajaran, guru-guru MDTA Al Washliyah menggunakan metode ceramah, metode hapalan, dan metode demonstrasi. Model pembelajaran aktif ( active learning ) sama sekali belum dikenalkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran.
Dengan demikian, proses pembelajaran di MDTA Al Washliyah cenderung teacher- centered, yaitu proses pembelajaran didominasi oleh guru. Dampak dari model pembelajaran seperti ini adalah cara guru mengajar terlalu menekankan murid untuk menguasai sejumlah informasi. Guru menerangkan materi dengan metode ceramah, sedangkan murid men- dengar dan mencatat materi. Pembelajaran konvensional ini didominasi oleh guru, sehingga pembelajaran ini tidak memberikan akses bagi murid untuk berkembang secara mandiri. Guru lebih aktif dari murid, sehingga murid cenderung lebih pasif. Guru menjadi satu- satunya sumber pengetahuan, sedangkan murid tidak dapat mengembangkan diri sebagai sumber pengetahuan. Model-model pembelajaran terkini sama sekali belum direalisasikan oleh para guru. Diketahui bahwa model pembelajaran konvensional tersebut merupakan warisan dari para guru MDTA Al Washliyah masa lalu yang masih dipertahankan oleh guru-guru masa kini.

## Deskripsi Data Produk
Sebagai organisasi Islam yang menyelenggarakan MDTA, Al Washliyah masih dipercaya oleh masyarakat Muslim Kabupaten Batu Bara dalam pembinaan anak-anak mereka. Buktinya, mereka memasukkan anak-anak mereka untuk mendapatkan dasar-dasar pendidikan agama Islam di MDTA Al Washliyah. Diketahui bahwa Al Washliyah memiliki 48 unit MDTA yang tersebar di tujuh kecamatan. Masyarakat Muslim memercayakan pendidikan agama anak-anak mereka kepada para guru MDTA Al Washliyah.
Tetapi, orang tua murid masih ada yang menilai bahwa ijazah MDTA Al Washliyah tidak memiliki manfaat dan kegunaan pragmatis bagi anak-anaknya. Apalagi madrasah menerapkan kurikulum Al Washliyah yang berbeda dari kurikulum Kemenag. Sebab itulah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Batu Bara mengusulkan agar anak yang ingin masuk SMP/MTs harus memiliki ijazah MDTA. Artinya, ijazah MDTA menjadi salah satu syarat masuk SMP/MTs. FKDT Kabupaten Batu Bara mengusulkan agar Pemkab Batu Bara menjadikan usulan tersebut sebagai Peraturan Daerah (Perda), sebab Perda seperti

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
itu akan dapat memperkuat eksistensi dan ijazah MDTA. Tentu saja, Perda tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan MDTA, termasuk MDTA Al Washliyah, di Kabupaten Batu Bara. Tetapi, Pemkab Batu Bara belum menjadikan usulan tersebut sebagai Perda, meskipun di beberapa kabupaten telah ada Perda semacam itu. Dengan demikian, ketiadaan Perda turut menghambat pertumbuhan dan perkembangan MDTA yang sebenarnya telah turut memberikan kontribusi sifnifikan bagi pembinaan kualitas keagamaan anak-anak di kawasan Batu Bara.
Komitmen sebagian orang tua murid dalam rangka memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak mereka melalui MDTA Al Washliyah dinilai masih rendah. Orang tua murid masih ada yang menilai bahwa MDTA Al Washliyah hanya merupakan lembaga pendidikan non-formal, bukan lembaga pendidikan formal, sehingga dinilai kurang penting, apalagi ijazahnya tidak memiliki nilai pragmatis bagi masa depan anak-anak mereka. Dampak dari pola pikir seperti ini adalah sebagian orang tua tidak memasukkan anak-anak mereka ke MDTA pada sore hari, dan merasa cukup dengan pendidikan sekolah formal pada pagi hari, meskipun mereka meyakini bahwa pendidikan agama tidak diraih secara maksimal apabila hanya mengandalkan sekolah formal atau sekolah dasar. Sebagian orang tua bahkan merasa kasihan pada anak-anaknya yang sudah kelelahan menimba ilmu di pagi hari, dan tidak tega memerintahkan anak mereka untuk sekolah agama di sore hari. Dampak lain dari pola pikir tersebut adalah bahwa sebagian orang tua tidak membayarkan SPP anak-anak mereka secara tepat waktu, bahkan bisa menunggak sampai satu semester penuh. Sebagian orang tua akhirnya tidak mampu membayar SPP, dan pada puncaknya adalah anak-anak mereka tidak melanjutkan pelajaran mereka di MDTA akibat dari ketidakmampuan mereka melunasi tunggakan SPP. Dalam kasus lain, seorang anak mulai masuk MDTA ketika ia sudah kelas 2 atau bahkan sudah kelas 3 SD, sehingga ketika telah masuk SMP, ia masih kelas 4 atau kelas 5 di MDTA, sehingga ia terkadang tidak menamatkan studi di MDTA karena malu.

## Penutup
Berdasarkan paparan temuan hasil penelitian di atas, dapat ditarik empat kesimpulan. Pertama,  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  madrasah  dinilai  kurang. Mereka memang memasukkan anak-anaknya untuk mendapatkan pengetahuan agama ke MDTA Al Washliyah, tetapi mereka kurang memperdulikan keberlangsungan madrasah dan pemenuhan aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Pemerintah  daerah  memang  memberikan  insentif  bagi  guru-guru  madrasah, hanya Kementerian Agama tidak memiliki anggaran untuk madrasah diniyah. Pengurus Al Washliyah bahkan tidak memberikan bantuan apapun bagi madrasah. Kedua, sarana dan prasarana MDTA masih kurang. Ruang kelas yang dipakai adalah ruang kelas untuk madrasah formal, meskipun masih milik organisasi Al Washliyah. Segala keperluan pembelajaran diperoleh dari bantuan sejumlah donatur yang sifatnya tidak terus menerus, dan sebagian diambil
dari iuran murid yang jumlahnya sangat kecil, bahkan sebenarnya hanya mencukupi untuk membayar gaji guru. Ketiga, proses pembelajaran cenderung sangat klasik, dimana guru menggunakan metode ceramah dan pemanfaatan buku paket yang terbit di era 1950-an. Selain itu, masih banyak guru yang belum mendapatkan gelar strata satu. Keempat, memang masih banyak masyarakat yang menilai positif keberadaan MDTA Al Washliyah sebagai lembaga yang memberikan pengetahuan keagamaan bagi anak-anak Muslim. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak memasukkan anaknya ke madrasah diniyah dengan ragam faktor.

## Pustaka Acuan
Al Rasyidin. “Organisasi Islam di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al-Ittihadiyah Sebelum Era Reformasi,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018.
Bush, Robin. “Redefining “Political Islam” in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Khittah ‘26,” dalam Studia Islamika , Vol. 7, No. 2, 2000.
Hanum, Latifah. “Perempuan di Lembaga Pendidikan Al Jam’iyatul Washliyah,” dalam
Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018
Ismail, Faisal. “The Nahdlatul Ulama: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State,” dalam Journal of Indonesian Islam , Vol. 5, No. 2, 2011.
Ja’far. “Peran Al Jam‘iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi’i di Era Kontemporer,” dalam Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial , Vol. 13, No. 1, 2016.
Jamhari. “Muhammadiyah’s 2000 Congress: Preparing for the New Millenium,” dalam Studia Islamika , Vol 7, No 3 (2000).
Junanto, Subar. “Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Diniyah Miftachul Hikmah Denanyar Tangen Sragen,” dalam At-Tarbawi, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 182
Khoirul Fata, Ahmad, dan M. Ainun Najib. “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang Persatuan Umat Islam,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 38, No. 2, 2014.
Niam, Khoirun. “Nahdlatul Ulama and the Production of Muslim Intellectuals in the Beginning of 21st Century Indonesia,” dalam Journal of Indonesian Islam , Vol. 11, No. 2, 2017.
Pulungan, Abbas. “Nahdlatul Ulama di Luar Jawa: Perkembangan di Tanah Mandailing,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 2, No. 1, 2018.
Siddik, Dja’far. “Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies , Vol. 1, No. 1, 2017.
Stufflebeam, DL. Educational Evaluation and Decesing Making . Illinois: Hasca Illinois Peacock Publishers, 1972.

## MIQOT Vol. XLII No. 2 Juli-Desember 2018
Suharto, Toto. “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia,” dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman , Vol 9 No 1 (2014).
Tyler, Ralph. Educational Evaluation . Boston: Kluwer Academic Publisher, 1950.