## Urgensi Organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam Politik dan Hukum di Jakarta
Abdur Rahim 1, * , , Ma’mun Murod Al-Barbasy 2, , Andi Hermansyah 1,
dan Zainal Muksin 1,
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15419, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia 2 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15419, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia * Korespondensi: abdur.rahim@student.umj.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Rahim, A., Al-Barbasy, M. M., Hermansyah, A., & Muksin, Z. (2022). The Urgency of the Muhammadiyah Youth Organization in Politics and Law in Jakarta. Society, 10(2), 517-524.

## DOI: 10.33019/society.v10i2.434
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota organisasi  untuk  menggunakan  haknya  dalam  kehidupan politik  sesuai  dengan  semua  pernyataannya.  Hak  pilih  harus dipertanggungjawabkan sebagai warga negara yang bertindak rasional  dan  tegas,  sejalan  dengan  misi  dan  kepentingan Muhammadiyah,  demi  bangsa  dan  negara.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  (normative research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk  memberikan  gambaran  tentang  fenomena  sosial mengenai  peran  psikiater  dalam  pembuktian  kekerasan  psikis dalam  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sumber data  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil  penelitian,  Pemuda  Muhammadiyah  memilih  untuk berjuang  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui upaya  mengembangkan  atau  memberdayakan  umat  untuk mencapai  masyarakat  madani  yang  sekuat  cita-cita Muhammadiyah  untuk  mencapai  masyarakat  Islam  yang sebenar-benarnya.  Sementara  itu,  hal-hal  yang  berkaitan dengan  politik  negara  sebagai  proses  dan  hasil  dari  fungsi politik  pemerintah  akan  ditempuh  melalui  pendekatan  yang tepat  dan  bijaksana  sesuai  dengan  prinsip  perjuangan kelompok  kepentingan  yang  efektif  dalam  kehidupan  negara demokrasi  yang  benar-benar  mengutamakan  kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai kelembagaan.
Society, 10 (2), 536-544, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434
Dikirim: 30 September, 2022;
Diterima: 14 November, 2022; Dipublikasi: 30 Desember, 2022; Kata Kunci: Hukum; Muhammadiyah; Organisasi; Politik

## 1. Pendahuluan
Pembahasan dan kajian tentang Muhammadiyah  dan politik memang tidak ada habisnya karena  jika  berbicara  tentang  Muhammadiyah  salah  satunya  adalah  tentang  politik.  Namun, banyak  pro  dan  kontra  terkait  keikutsertaan  Muhammadiyah  dalam  partai  politik  atau keterlibatannya dalam politik di Indonesia.
Misalnya,  Syafi‟i  Ma‟arif  menulis  tentang  teologi  politik  Muhammadiyah,  yang menafsirkan  politik  dengan  pendekatan  teologis  yang  erat  kaitannya  dengan  agama  dan melihat bahwa Muhammadiyah memiliki peran atau pandangan penting terkait isu-isu politik kenegaraan. Teologi yang jelas tidak bisa dipisahkan dari unsur agama mau tidak mau harus dijadikan acuan oleh Muhammadiyah dalam hal politik ( Maarif, 2015 ).
Ketika  ada  agenda  politik  nasional  yang  saat  itu  dibutuhkan,  muncul  tokoh-tokoh Muhammadiyah  seperti  K.H.  Mas  Mansyur,  tokoh  Muhammadiyah  pendiri  Partai  Islam Indonesia,  Ki  Bagus  Hadikusumo,  yang  berperan  aktif  di  Badan  Penyelidik  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia,  dan  Kasman  Singodimedjo  yang  merupakan  tokoh  perintis  dan  elit Muhammadiyah  dalam  politik.  Padahal,  keterlibatan  mereka  di  panggung  politik  berangkat dari kapasitasnya ( Effendy, 2015 ).
Di bidang politik, Muhammadiyah berusaha mengikuti Khittah dan proporsi kebenarannya. Muhammadiyah harus membuktikan bahwa teori konseptual itu nyata dan tidak bisa diakses. Islam, bahwa konstitusi dalam negara membutuhkan pemahaman politik dan hukum. Sejalan dengan  itu,  Muhammadiyah  tetap  berpegang  teguh  pada  kepribadian  organisasi Muhammadiyah  di  bidang  politik,  yang  merupakan  bagian  dari  gerakan  di  masyarakat  dan dilakukan oleh lembaga dan aturan yang berlaku di Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan  Amal  Islam  dalam  segala  bentuk  gerakan  politik  dalam  kehidupan  manusia  dan masyarakat.  Minimnya  perkembangan  umat  Islam  Indonesia  dalam  soal  kehidupan menyangkut  pencarian  solusi.  Jika  umat  Islam  kurang  berkembang  pemahamannya  maka organisasi harus menjadi salah satu sumber utama terciptanya tatanan sosial.

## 2. Metodologi Penelitian
Melihat  uraian  sebelumnya,  maka  persoalan  ini  dapat  dititikberatkan  pada  betapa urgennya  pemahaman  politik  dan  hukum  dalam  menghadapi  Organisasi  Pemuda Muhammadiyah  di  Jakarta.  Sifat  deskriptif  dari  penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial mengenai peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar penulisan ini,  yang  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Bahan  hukum  Primer,  Sekunder  dan Tersier  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Pengumpulan  data menggunakan  metode  studi  dokumen,  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode analisis kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keterlibatan  Muhammadiyah  dalam  Pergerakan  Nasional  dijelaskan  oleh Shobron  (2003) bahwa  mulai  tahun  1918  Muhammadiyah  mendirikan  kepanduan  yang  diberi  nama  Hisbul Wathan  yang  berarti  Pembela  Tanah  Air.  Dalam  kepanduan,  K.H.  rajin  menanamkan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434
kesadaran berbangsa. Ahmad Dahlan, cinta tanah air, disiplin dalam kerja keras, ikhlas dalam berjuang, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Sejarah mencatat tokoh-tokoh Muhammadiyah berjasa bagi bangsa. Salah satunya, Jenderal Sudirman, seorang kader Muhammadiyah, membuktikan kiprahnya dengan memimpin perang gerilya  dalam  memperjuangkan  dan  mempertahankan  kemerdekaan.  Kemudian,  Insinyur fenomenal Juanda, seorang tokoh Muhammadiyah yang menjadi penggagas Deklarasi Juanda 1957,  mendorong  untuk  menyatukan  laut  ke  dalam  kepulauan  Indonesia  secara  kokoh sehingga menjadi negara yang berintegritas dan kesatuan yang utuh.
Meski demikian, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi, termasuk ketika masih menjadi anggota  istimewa  pada  Partai  Masyumi,  tidak  pernah  menjadikan  urusan  politik  sebagai  hal yang  krusial  dalam  upaya  amalnya.  Bachtiar  Effendy  dalam  bukunya  “Keharusan  Tajdid Politik  Muhammadiyah”  mengakui  bahwa  organisasi  sebesar  Muhammadiyah  nampaknya tidak memiliki semangat dan semangat yang nyata dalam bidang dan urusan politik ( Effendy, 2015 ).
Bachtiar  Effendy  juga  menilai,  yang  harus  diselesaikan  Muhammadiyah  sebelum merumuskan  substansi  keterlibatan  Muhammadiyah  dalam  politik  adalah  membangun kesadaran kolektif bahwa politik sama mulianya dengan  amal-amal Muhammadiyah lainnya, seperti  pendidikan,  sosial,  dan  kesehatan  yang  selama  ini  menjadi  inti  gerakan.  dalam  bisnis amal. Berangkat dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kepedulian Muhammadiyah terhadap urusan politik masih atau belum menjadi prioritas, dibandingkan urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi ( Effendy, 2015 ).
Politik  memang  penting  dan  menjadi  urusan  dunia,  tetapi  Muhammadiyah  membaginya menjadi  dua  ranah.  Ranah  pertama  adalah  politik  kenegaraan  secara  umum,  dimana Muhammadiyah  dapat  menjalankan  peran  kebangsaan  melalui  opini,  lobi,  komunikasi,  dan lain-lain,  terutama  bila  ada  hal-hal  yang  dianggap  penting  dan  strategis  terkait  dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang disebut peran politik nasional.
Ranah  kedua  adalah  urusan  politik  kekuasaan  untuk  memperebutkan  jabatan  dalam pemerintahan yang harus dijalankan oleh partai politik. Jika ingin mempengaruhi kehidupan politik praktis, Anda dapat berpartisipasi dalam partai politik dan lembaga pemerintah melalui anggota atau kader. Selain itu, Muhammadiyah dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan organisasi, umat, dan bangsa sesuai dengan posisinya sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan.
Kebijakan  Muhammadiyah  tentang  pelarangan  rangkap  jabatan  itu  perlu  dan  tidak menunjukkan  alergi  atau  anti  politik.  Setiap  organisasi  tetap  membutuhkan  koridor  dengan pagar pembatas dan sistem yang mengatur sehingga Muhammadiyah agar tertib. Kalau semua serba  bebas  tanpa  aturan,  maka  bisa  terjadi  masalah,  Muhammadiyah  akan  seperti  partai politik,  dan  juga  akan  banyak  konflik  kepentingan.  Koridor  ini  tidak  perlu  diubah.  Menurut Prof Din Syamsuddin, organisasi Islam lain yang dikenal „fleksibel‟ dalam politik ingin meniru aturan ala Muhammadiyah.
Beberapa partai politik juga memiliki sistem dan koridor tertentu. Misalnya, ketika seorang ketua partai politik terpilih menjadi Ketua DPR RI, seseorang langsung dikeluarkan dari partai tersebut. Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki  aturan  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  kontestasi  politik  untuk  melepaskan  diri. Maka  wajar  bila  organisasi  dakwah  dan  kemasyarakatan  seperti  Muhammadiyah  memiliki aturan  yang  sama.  Kebijakan  khusus  bersifat  fleksibel  dari  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, namun  tetap  diperlukan  regulasi  agar  ada  pagar  pembatas  dan  regulator  ( Suara Muhammadiyah, 2021b ).
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434
Muhammadiyah,  sebagaimana  dijelaskan Nashir  (2008) ,  menetapkan  kebijakan  tentang larangan  merangkap  jabatan  tertentu  antara  jabatan  penting  dalam  organisasi  dan  jabatan penting  dalam  partai  politik,  selain  merangkap  jabatan  dengan  organisasi  lain  yang  sejenis. Kebijakan  Muhammadiyah  tidak  dimaksudkan  untuk  menghalangi,  apalagi  anti  dan  alergi, partisipasi aktif dalam politik praktis. Garis inilah yang membingkai gerakan Muhammadiyah agar  tetap  berada  pada  koridornya.  Sebagai  gerakan  Islam  yang  bergerak  di  bidang  dakwah sosial, bukan politik-praktis di ranah perebutan kekuasaan negara.
Menjaga  koridor  organisasi  dalam  artian  Muhammadiyah  harus  menjadi  organisasi  yang konsisten  yang  selalu  menumbuhkan  harapan  menjadi  organisasi  yang  menggemakan  panji dakwah Islam yang kuat dan murni demi perjuangan Islam yang tidak terhanyut. oleh kubu- kubu politik yang mengikis niat sesuai garis perjuangan ( Khittah ) Muhammadiyah.
Jika  ingin  berpolitik,  silakan;  namun,  perlu  dicatat  bahwa  berada  di  diaspora membutuhkan  ketegasan  dalam  tujuan  Anda.  Anda  harus  bisa  menebar  kebaikan  agar  arus tidak tergerus dan redup dalam dinamika. Itulah konsekuensi memiliki diaspora untuk terus tegak  di  mana  pun  Anda  berada,  melintasi  batas-batas  Anda.  Tetap  teguh  pada  identitas, membumikan  gerakan  Muhammadiyah  dengan  cara  lain,  serta  menjaga  dan  memajukan Muhammadiyah ( Suara Muhammadiyah, 2021a ).
Haedar  Nashir,  dalam  tulisannya  “Kompleksitas  Relasi  Muhammadiyah  dan  Politik”, menilai Muhammadiyah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang isu-isu politik. Nah, ketika  Prof.  Amien  Rais  mengkategorikan  urusan  politik  menjadi low politic rendah  dan high politic .  Muhammadiyah  membagi  persoalan  politik  menjadi  dua,  yaitu  politik  umum,  yaitu urusan  politik  kebangsaan  dan  politik  negara.  Kemudian,  politik,  khususnya  urusan  politik, bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan ( Nashir, 2015 ). Nashir  (2014) ,  dalam  bukunya,  berikut  kutipannya:  “Muhammadiyah  adalah  gerakan dakwah  Islam amar  ma'ruf  nahi  munkar dengan  maksud  dan  tujuan  tegaknya  agama  Islam sehingga  terwujud  masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya.  Muhammadiyah  berkeyakinan bahwa  Islam  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk  akidah,  ibadah,  akhlak  dan muamalah duniawi, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan ini, Muhammadiyah dapat  mengaktualisasikan  atau  mengaktualisasikan  agama  Islam  menjadi rahmatan  lil  ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini”.
Aspek kebijakan moral ini dikenal sebagai politik asosiasi dan terdiri dari mempromosikan astronomi  budaya  Barat  kepada  orang  Indonesia.  Sekelompok  intelektual  yang  secara tradisional  menyembah  Barat,  dikelilingi  oleh  tradisi  nenek  moyang  mereka,  dan  tidak menghormati  Islam  lahir  dari  pendidikan  institusional.  Mereka  lebih  akrab  dengan  ilmu pengetahuan  dan  budaya  sekuler  Barat,  sehingga  hal  ini  tampak  wajar  karena  mereka  tidak mengikuti pendidikan agama, konsumsi moral, atau semangat. Alfian (1989) , dalam modernitas Islam dalam politik Indonesia, gerakan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda tahun 1912  sampai  1942,  menemukan  bahwa  bagi  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  nonpolitik, keterlibatannya yang berbeda dengan organisasi lain menjadikan politik sebagai profesi. Posisi ummat sama dengan posisi yang hendak mengancam dan menantang Islam di awal abad ke-20. Misalkan Muhammadiyah, sebuah organisasi non-politik, ingin memainkan peran politik yang terbuka  dan  tidak  langsung,  seperti  SI  (Partai  Sarekat  Islam),  PII  (Partai  Islam  Indonesia), Masyumi,  dan  Parmusi,  berdasarkan  situasi  politik  bangsa.  Dalam  hal  itu,  politik Muhammadiyah  berjalan  dan  hidup  sesuai  dengan  itu.  Namun,  Muhammadiyah  telah menunjukkan  dirinya  sebagai  kelompok  kepentingan  yang  sadar  sosial  dan  religius  melalui berbagai jalur, termasuk politik terbuka pada waktu-waktu tertentu.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434
Alhasil,  Muhammadiyah  seolah  memainkan  tiga  peran  sebagai  kekuatan  politik  yang membebani  setiap  pengaruh  penguasa  baru  di  lanskap  politik.  Bisa  jadi  keterpurukan Muhammadiyah  dalam  perpolitikan  bangsa  baru  terjadi  belakangan  ini,  apalagi  mengingat puluhan  tahun  reformasi.  Kebijakan  tersebut  dinyatakan  final  melalui  paksaan.  “Matahari terbit  dan  terbenam”  dalam  politik  nasional  kontemporer  mengikuti  definisi  sempit  ini. Namun,  ada  juga  para  aktivis  dan  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  pertanyaan:  Semua pihak sepakat bahwa Muhammadiyah adalah salah satu pilar dan jangkar Republik Indonesia.
Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan medan  perjuangan.  Pertama,  melalui  aktivitas  politik  yang  berorientasi  pada  perebutan kekuasaan/negara  (politik  riil,  politik  praktis)  seperti  yang  dilakukan  oleh  partai  politik atau kekuatan politik formal pada level lembaga negara. Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan yang  bersifat  pembinaan  atau  pemberdayaan  masyarakat  maupun  kegiatan  politik  tidak langsung  ( high  politics )  mempengaruhi  kebijakan  negara  dengan  kekuatan  moral  untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan negara yang lebih baik sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan.
Muhammadiyah  selalu  terpanggil  untuk  berkiprah  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara berdasarkan garis besar perjuangan sebagai berikut ( Kurniawan, 2022 ):
1) Muhammadiyah  meyakini  bahwa  politik  dalam  kehidupan  bangsa  dan  negara merupakan  salah  satu  aspek  ajaran  Islam  dalam  urusan  keduniawian  yang  harus  selalu dimotivasi,  dijiwai,  dan  dibingkai  oleh  nilai-nilai  luhur  agama  dan  moral  yang  utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara;
2) Muhammadiyah  meyakini  bahwa  negara  dan  usaha-usaha  membangun  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  baik  melalui  perjuangan  politik  maupun  melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk  membangun  dimana  nilai-nilai  Ilahiyah  melandasi  dan  tumbuh  subur  bersamaan dengan  tegaknya  nilai-nilai  kebersamaan,  keadilan,  perdamaian,  ketertiban,  keadaban untuk terwujudnya “ Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ”;
3) Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha  pembinaan  atau  pemberdayaan  masyarakat  guna  terwujudnya  masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam  yang  sebenar-benarnya.  Sedangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan kenegaraan  sebagai  proses  dan  hasil  dari  fungsi  politik  pemerintahan  akan  ditempuh melalui  pendekatan-pendekatan  secara  tepat  dan  bijaksana  sesuai  prinsip-prinsip perjuangan  kelompok  kepentingan  yang  efektif  dalam  kehidupan  negara  yang demokratis;
4) Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi  pada  kekuasaan  untuk  dijalankan  oleh  partai-partai  politik  dan  lembaga- lembaga  formal  kenegaraan  dengan  sebaik-baiknya  menuju  terciptanya  sistem  politik yang  demokratis  dan  berkeadaban  sesuai  dengan  cita-cita  luhur  bangsa  dan  negara. Dalam  hal  ini  perjuangan  politik  yang  dilakukan  oleh  kekuatan-kekuatan  politik hendaknya  benar-benar  mengedepankan  kepentingan  rakyat  dan  tegaknya  nilai-nilai utama  sebagaimana  yang  menjadi  semangat  dasar  dan  tujuan  didirikannya  NKRI  yang diproklamasikan tahun 1945;
5) Muhammadiyah  senantiasa  memainkan  peran  politiknya  sebagai  wujud  dari  dakwah amar ma‟ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434
aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban;
6) Muhammadiyah  tidak  berafiliasi  dan  tidak mempunyai  hubungan  organisatoris  dengan kekuatan-kekuatan  politik  atau  organisasi  manapun.  Muhammadiyah  senantiasa mengembangkan  sikap  positif  dalam  memandang  perjuangan  politik  dan  menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban;
7) Muhammadiyah  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  anggota  persyarikatan  untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing- masing.  Penggunaan  hak  pilih  tersebut  harus  sesuai  dengan  tanggung  jawab  sebagai warga  negara  yang  dilaksanakan  secara  rasional  dan  kritis,  sejalan  dengan  misi  dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara;
8) Muhammadiyah  meminta  kepada  segenap  anggotanya  yang  aktif  dalam  politik  untuk benar-benar  melaksanakan  tugas  dan  kegiatan  politik  secara  sungguh-sungguh  dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktivitas politik  tersebut  harus  sejalan  dengan  upaya  memperjuangkan  misi  persyarikatan  dalam melaksanakan dakwah amar ma‟ruf nahi munkar;
9) Muhammadiyah  senantiasa  bekerjasama  dengan  pihak  atau  golongan  mana  pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk  membangun  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  ke  arah  yang  lebih  baik,  maju, demokratis, dan berkeadaban”.
Kalau  forum  kebijakan  tidak  ada  kaitannya  dengan  konstitusi,  kenapa  harus  di  luar Muhammadiyah?  Jawabannya,  Muhammadiyah  adalah  kelompok  kebijakan  dan  gerakan pembaharuan. Akibatnya, itu tidak boleh berafiliasi dengannya; bahkan jika ya, itu tidak akan menjadi  partai  politik.  Namun  jelas  dan  meyakinkan  bahwa  Muhammadiyah  membutuhkan strategi politik dan budaya untuk mencapai dan merencanakan sesuai dengan lingkungannya. Muhammadiyah  harus  memperhatikan  cara  kerja  politik  dan  bagaimana  menugaskan  pihak- pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakannya  sebagai  organisasi  yang  terorganisir dan dinamis serta gerakan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat.
Oleh  karena  itu,  Muhammadiyah  selalu  didesak  untuk  melakukan  perjuangan  berbasis garis  besar  untuk  memajukan  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Muhammadiyah berkeyakinan  bahwa  bernegara  dan  usaha  membangun  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara melalui  perjuangan  politik  dan  pembinaan  masyarakat  pada  hakekatnya  merupakan  sarana kehidupan ketuhanan dimana nilai-nilai tertanam dan berkembang bersama dengan nilai-nilai yang dapat dibangun melalui keadilan dan kemanusiaan.
Model-model baru pemerintahan dan organisasi sosial diperkenalkan ke dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  akibat  dari  dinamika  perkembangan organisasi  masyarakat  sipil  dan  perubahan  pemerintahan  dan  sistem.  Peran,  fungsi  dan tanggung jawab organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara semakin dibutuhkan dengan semakin  banyaknya  organisasi  masyarakat  sipil,  persebarannya  dan  jenis  kegiatan  yang dilakukan  di  kehidupan  demokrasi.  Standar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, peran dan fungsi organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan perlu ditingkatkan untuk membangun sistem  tata  kelola  yang  mengacu  pada  pedoman  organisasi  masyarakat  sipil  yang  sehat.
Akibatnya, alih-alih mengandalkan hukum, dinamika dan kompleksitas masyarakat menuntut penataan dan struktur hukum yang lebih komprehensif.
Secara  umum  organisasi  kepemudaan  bertujuan  untuk  mencapai  beberapa  tujuan,  yang terpenting  adalah  mengajak  seluruh  pemuda  untuk  bersatu  untuk  satu  tujuan,  yaitu memajukan  persatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  satu  negara.  Selain  itu, organisasi  kepemudaan  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  generasi  muda  agar  dapat menjalankan, melatih dan mempersiapkan diri secara efektif. Berdasarkan kesamaan pendirian organisasi, maka setiap organisasi kepemudaan memiliki tujuan khusus untuk memajukan dan mengharumkan  nama  organisasi  melalui  berbagai  kegiatan  yang  menjadikan  keberadaan organisasi dirasakan oleh pemuda dan masyarakat luas, diprioritaskan, serta menjadi anggota organisasi. untuk mendapatkan pengakuan atas isi dan tujuan organisasi. Pemuda diharapkan mampu berkomunikasi dan berkontribusi aktif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam organisasi  kepemudaan.  Di  sisi  lain,  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  berpotensi mendukung  kepentingan  nasional.  Sebelum  mereka  dapat  hidup  dalam  masyarakat  masa depan, beberapa pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin, pengusaha dan pengusaha harus mendapatkan pelatihan, pemberdayaan, pengembangan dan kecocokan.

## 4. Kesimpulan
Dengan  demikian  Muhammadiyah  dan  politik  tidak  dapat  dipisahkan,  bahkan  dapat dikatakan  bahwa  Muhammadiyah  diperlukan  dalam  politik  di  Indonesia.  Banyak  dinamika dan  peristiwa  yang  terjadi  di  bangsa  ini  dimana  Muhammadiyah  telah  mengambil  bagian dalam perjalanan pembangunan dan pembangunan negara Indonesia.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Muhammadiyah  memegang  peranan  yang  sangat penting  dan  sangat  penting  bagi  bangsa  Indonesia  khususnya  bagi  kota  Jakarta.  Meskipun demikian,  setidaknya  berangkat  dari  berbagai  rumusan  dan  pemikiran  mengenai  hubungan Muhammadiyah dengan politik, ketimbang tokoh-tokoh intelektual, Pemuda Muhammadiyah, menurut organisasi Muhammadiyah ideal tersebut, memilih untuk berjuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya membangun atau memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan  masyarakat  madani,  sekuat  cita-cita  Muhammadiyah  untuk  mewujudkan masyarakat  Islami  secara ikhlas.  Sementara itu,  hal-hal yang  terkait dengan  kebijakan  negara sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintah akan mengikutinya melalui pendekatan yang  tepat  dan  bijaksana  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perjuangan  kelompok  kepentingan yang  efektif  dalam  kehidupan  negara  demokrasi.  Muhammadiyah  di  atas  dapat  dijadikan pandangan  tentang  hubungan  Muhammadiyah  dengan  politik  dan  bagaimana  seharusnya kader berpolitik.
Karena mengaturnya oleh lembaga formal negara dan partai politik, maka Muhammadiyah berperan penting dalam politik dan perjuangan politik yang menitikberatkan pada kekuasaan karena memberikan pedoman terbaik untuk membangun sistem politik yang demokratis  dan beradab  sesuai  dengan  cita-cita  negara.  Perjuangan  politik  yang  kuat  untuk  kebijakan  harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai mazhab, serta semangat aturan  dan  proklamasi  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pemuda  Muhammadiyah  harus  lebih peka  dan  serius  dalam  aktivitasnya  dan  memahami  ilmu  politik  dan  hukum  untuk mempersiapkan dinamika politik, hukum, dan organisasi yang muncul di Indonesia.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 6. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Alfian. (1989). Muhammadiyah: the political behavior of a Muslim modernist organization under Dutch colonialism . Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press. Effendy, B.  (2015).  Keharusan  Tajdid  Politik Muhammadiyah.  In Ijtihad Politik  Muhammadiyah (pp. 11–28). Pustaka Pelajar.
Jainuri, A. (2015). Budaya Politik Muhammadiyah. In Ijtihad Politik Muhammadiyah (pp. 73–84). Pustaka Pelajar.
Kurniawan,  H.  A.  (2022,  March  7). Muhammadiyah  dan  Politik .  Gerakan  Dakwah  Pencerahan. https://muhammadiyahponorogo.or.id/muhammadiyah-dan-politik/
Maarif, A. S. (2015). Teologi Politik Muhammadiyah. In Ijtihad Politik Muhammadiyah (pp. 1–9).
Pustaka Pelajar.
Nashir,  H.  (2008). Khittah  muhammadiyah  tentang  politik .  Yogyakarta,  Indonesia:  Suara Muhammadiyah.
Nashir, H. (2014). Memahami Ideologi Muhammadiyah . Suara Muhammadiyah.
Nashir,  H.  (2015).  Kompleksitas  Relasi  Muhammadiyah  dan  Politik.  In Ijtihad  Politik Muhammadiyah (pp. 105–149). Pustaka Pelajar. Shobron, S. (2003). Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik nasional . Surakarta, Indonesia: Surakarta Muhammadiyah University Press.
Suara  Muhammadiyah.  (2021a,  January  25). Politik  Muhammadiyah  dan  Gerakan  Lain . https://suaramuhammadiyah.id/2021/01/25/politik-muhammadiyah-dan-gerakan- lain/
Suara  Muhammadiyah.  (2021b,  February  9). Muhammadiyah  Positif  tentang  Politik . https://suaramuhammadiyah.id/2021/02/09/muhammadiyah-positif-tentang-politik/

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Abdur  Rahim adalah  Mahasiswa  Program  Doktor  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: abdur.rahim@student.umj.ac.id
2. Ma’mun  Murod  Al-Barbasy memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Indonesia  pada tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: mamunmurod73@gmail.com
3. Andy Hermansyah adalah Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: andi.hermansyah@student.umj.ac.id
4. Zainal  Muksin adalah  Mahasiswa  Program  Doktor  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: zainal.muksin@student.umj.ac.id