## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGENYAMPINGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE

## JUSTICE DI TINGKAT PENYIDIKAN
Syaiful Asmi Hasibuan, Irma Fatmawati, Andoko Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id
RINGKASAN- Upaya menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan menggunakan metode penyelesaian kasus  anak  menuju  penyelesaian  yang  mencari win-win  solution melalui perdamaian.  Apabila  dikaitkan  dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang korbannya  mengalami  kehamilan,  terkadang  perdamaian  dengan  mengawinkan korban  dengan  pelaku  dianggap  sebagai  jalan  keluar  yang  memberikan win-win solution kepada  kedua  pihak.  Dengan  mengawinkan  korban  dengan  pelaku, memunculkan  pertanyaan  besar,  apakah  mengawinkan  korban  dengan  pelaku merupakan win-win  solution yang  bagi  kedua  belah  pihak,  atau  bahkan  upaya membungkam  korban. Penelitian ini dilakukan untuk  menganalisa hukum  terkait pengenyampingan  pertanggungjawaban  pidana  anak  melalui penerapan restorative  justice di  tingkat  penyidikan . Penelitian  ini  dilakukan  guna menganalisis  sinkronisasi  hukum  dengan  memakai  metode  analisis  kualitatif interaktif guna menekankan pencarian makna dibalik aspek realitas empiris sosial yang  akan  membuat  pernyataan  tentang  objek  yang  diteliti.  Anak  adalah  aset bangsa  yang  sangat  berharga  serta  sebagai  calon  penerus  bangsa  sebagai akibatnya  negara  berkewajiban  membangun  rasa  kondusif  dan  menaruh perlindungan hukum supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan ikut pada pembangunan  nasional yang mempunyai  nasionalisme, menjiwai  nilai- nilai yang terkandung pada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kata Kunci : Analsis Hukum, Pengenyampingan Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Restorative Justice.

## PENDAHULUAN
Ketidak  siapan  menerima  perkembangan  arus  globalisasi  dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang berkaitan dengan anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya  yang  dapat  mengancam  masa  depan  suatu  bangsa  dan  negara.  Sehingga
anak  sebagai  penerus  cita-cita  berbangsa  dan  bernegara  harus  dilindungi  dari tindakan  yang  dapat  merugikan  anak  agar  anak  dapat  terpelihara  untuk  masa depan  bangsa  dan  negara.  Kejahatan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak pada  hakikatnya  merupakan  cerminan  dari  sifat  masyarakat  yang  kurang bertanggung jawab dalam  membesarkan dan membimbing anak-anak, yang akan menghasilkan generasi  yang kurang baik  (Syaiful Asmi  Hasibuan, 2019:18). Hal ini  sangat  mengkhawatirkan,  maka  berdasarkan  hal  tersebut,  anak-anak  harus diberikan  perhatian  dan  perlindungan  yang  terbaik  dan  bijaksana  (Syaiful  Asmi Hasibuan, 2016:30).
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  diproses  secara  hukum  untuk tegaknya  supermasi  hukum.  Sistem  peradilan  pidana  anak  sebagai  upaya melindungi  dan  mendidik  anak  tanpa  mengabaikan  esensi  dari  keadilan.  Upaya menghindari  dampak  negatif  dari  proses  pidana  dengan  metode  penyelesaian masalah  anak  dari  proses  pidana  formal  ke  penyelesaian  bersama  antara  pelaku dan  korban  dengan  melibatkan  keluarga  dalam  musyawarah  untuk  mencapai penyelesaian  yang  adil  bagi  semua  pihak  ( win-win  solution )  secara  damai (Bandingkan dengan UU No. 11/2012:Pasal 1 angka 6).
Musyawarah  untuk  berdamai,  meruapakan  pengalihan  penyelesaian perkara  dari  sidang  pidana  formal  ke  proses  penyelesaian  di  luar  hukum  pidana pada umumnya (Lihat serta bandingkan UU No. 11/2012:Pasal 1 angka 7). Tujuan musyawarah  dalam  penyelesaian  perkara  anak  untuk  memberikan  perlindungan hukum kepada anak. Penanganan perkara mulai dari sidang pidana hingga sidang di luar sidang pidana umumnya tampak ditujukan untuk menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak. Selain itu, penjatuhan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak  tidak  dianggap  sebagai  solusi  terbaik  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana anak.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  sistem  peradilan  anak,  yaitu  mewujudkan sistem  peradilan  pidana  yang  benar-benar  melindungi  kepentingan  terbaik  bagi anak (Penjelasan umum UU No.11/2012).

## KAJIAN TEORI
Menurut  Fitzgerald,  teori  perlindungan  hukum  bertujuan  untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai  kepentingan masyarakat.  Hal
ini  karena  perlindungan  kepentingan  tertentu  dalam  kepentingan  hukum  hanya dapat  dicapai  dengan  membatasi  berbagai  kepentingan  (Satjipto  Rahardjo.  1986: 53).  Kepentingan  hukum  berkaitan  dengan  hak  dan  kepentingan  manusia,  maka hukum  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia apa  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan hukum  adalah  ketentuan  yang  dirancang  untuk  mengayomi  hak  asasi  manusia yang  dilanggar  oleh  orang  lain,  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  agar  semua hak  yang  dijamin  oleh  hukum  dapat  dinikmati  oleh  semua  masyarakat  (Satjipto Rahardjo. 1986: 54).
Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diatur dalam konstitusional yang diberikan kepada subjek hukum (termasuk anak) baik itu yang bersifat  preventif  maupun  bersifat  represif,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Anak  sebagai  sumber  daya  nasional  yang  berharga,  sehingga  negara  Indonesia berkomitmen  untuk  memberikan  ketenangan  jiwa  dan  perlindungan  hukum kepada  anak  agar  seluruh  anak  Indonesia  dapat  tumbuh  dengan  baik  dan berpartisipasi dalam pembangunan negara (Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra. 1993: 118).  Anak  sangat  memerlukan  suatu  perlindungan  hukum  agar  dapat  terhindar dari  kejahatan  yang  kian  berkembang  sehingga  dapat  menjalankan  hak  dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar anak  kelak  dikemudian  hari  menjadi  penerus  bangsa  yang  menjiwai  nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memodomani prinsip-prinsip UUD 1945.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian terdadap singkronisasi hukum guna menganalisis kebijakan pemerintah  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia (Ediwarman. 2014: 29). Penelitian ini menggunakan studi documenter, (Salim HS dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013:  19)  sebagai  alat  pengumpul  data  untuk mengumpulkan  bahan-bahan  dari  perpustakaan  sebagai  bahan-bahan  yang menjadi  dasar  pemecahan  masalah  pokok  penelitian  ini.  Data  yang  terkumpul dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  interaktif  yang  menekankan
pencarian  makna  di  balik  aspek  empiris  realitas  sosial.  Metode  ini  memberikan pernyataan  tentang  objek  yang  diperiksa  (Milles  dan  Hubberman.1992:  15-20). Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  penjelasan  yang sistematis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data,  kemudian semua  data  dipilih  dan  dianalisis,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  untuk menarik beberapa kesimpulan yang dapat dalam pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya hukum adalah sarana untuk menjelaskan pola perilaku dan sikap sosial  yang  relatif  stabil.  Budaya  hukum  tidak  hanya  berarti  budaya  lokal  yang diwarisi dari pendidikan dan ranah hukum. Kekuasaan normatifnya diperoleh dari hubungan  antara  politik,  sosial  dan  tradisi  hukum,  lembaga  hukum,  praktek hukum  pengalaman  informal  dari  suatu  budaya  hukum  didalam  dan  diluar  suatu masyarakat  hukum  yang  dirasakan  secara  mendalam  dan  menjadi  sikap  tentang apa  yang  dipandang  dan  seharusnya  dipandang  sebagai  hukum,  dan  tentang bagaimana  hukum  itu  diterjemahkan  kedalam  peran  suatu  lembaga  dan  prosedur dan  juga  peraturan,  singkatnya  merupakan  sistem  hukum.  Oleh  karena  itu, perlindungan hukum  yang diberikan oleh sistem hukum  masyarakat  memerlukan perhatian  khusus  terhadap  perilaku  budaya  mereka  yang  menerima  suatu  badan hukum tertentu, apakah itu berbadan hukum atau tidak.
Masalah  hukum  dan  budaya  hukum  yang  terkait  dengan  perlindungan hukum memerlukan pertimbangan serius dari proses hukum. Proses kriminalisasi merupakan sistem simbolik yang membatasi campur tangan negara terhadap hak- hak  dasar  dan  adat  istiadat  masyarakat  (Soerjono  Soekanto.  1981:  62).  Aspek budaya  hukum  merupakan  hasil  dari  penjajahan,  migrasi  dan  penaklukan penduduk.
Upaya  yang  dilakukan  pada  tahap  rekayasa  sosial  di  tingkat  hukum. Hukum  dapat  ditata  ulang  atau  diperbaharui  berdasarkan  budaya  hukum  negara tersebut,  tetapi  tentunya  juga  dapat  meresapi  budaya  hukum  yang  sudah  ada  di masyarakat.  Perubahan  hukum  pada  hakekatnya  didasarkan  pada  kehidupan masyarakat  yang  senantiasa  berubah  atau  dinamis,  dan  nilai-nilainya  berubah. Pada  hakikatnya,  menurut  Balda  Nawawi,  revisi  undang-undang  memfokuskan
kembali  dan  mereformasi  undang-undang  ke  arah  yang  sejalan  dengan peningkatan  nilai-nilai  sosial-politik,  sosial-filosofis, dan  sosial-budaya masyarakat  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  yang  mencakup  didalamnya kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief. 2010: 29).
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  Barda  Nawawi  Arif  juga  berpendapat bahwa hukum pidana pada hakikatnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena  itu,  tentukan  terlebih  dahulu  tujuan  dari  pemidaaan.  Penetapan  tujuan pemidanaan  didasarkan  pada  dua  tujuan  utama:  melindungi  masyarakat  dan melindungi/memberdayakan individu pelaku kejahatan. Berangkat dari mempertimbangkan  dua  tujuan  utama,  hukuman  juga  didasarkan  pada  gagasan dasar  untuk  menimbang  satu  hingga  dua  kali  antara  faktor  objektif  dan  subjektif dari  egoisme.  Oleh  karena  itu,  proses  pemidanaan  harus  dikaitkan  dengan persyaratan hukum  pidana yang paling mendasar asas legalitas (yang merupakan asas  kemasyarakatan)  dan  asas  kesalahan/asas  cupabilitas  (yang  merupakan  asas kemanusiaan) (Barda Nawawi Arief. 2006: 88).
Gagasan pokok pemidanaan berkaitan erat dengan gagasan pokok kegiatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah  perlindungan  terhadap  korban  dan  pemulihan  keseimbangan  nilai  yang terganggu dalam masyarakat. Untuk membenarkan aspek ini, konsep sanksi jenis baru telah dikembangkan. Bahkan seringkali penyelesaian hukum  formal  dengan memberikan  sanksi  berat  yang  ada  kepada  pelaku  kejahatan  tidak  sepenuhnya diakui  oleh  masyarakat  sebagai  penyelesaian  masalah.  Dalam  menangani  kasus kekerasan  seksual  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  dan  korban,  berbagai pemangku  kepentingan  mulai  dari  keluarga  korban  hingga  pelaku  dan  aparat penegak  hukum  mendorong  untuk  diupayakannya  pengenyampingan  proses penyelesaian  perkara  dari  penyelesaian  formal  melalui  bermusyawarah  guna mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak (win-win solition) dengan cara berdamai (Lihat dan kaitkan UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 6). Jika korban hamil akibat  kekerasan  seksual,  berdamai  dengan  cara  menikahkan  korban  dengan pelaku dilakukan untuk menjadi jalan keluar dalam penyelesaian permasalahannya.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  apakah  bermusyawarah  guna  mencari penyelesaian  yang  adil  bagi  semua  pihak (win-win  solition) yang  dilakukan sebagai  upaya untuk  mendamaikan atau sebagai  upaya untuk  membungkam  para korban.  Tidak  sepenuhnya  bahwa  efek  mediasi  akan  menguntungkan  korban, karena  tidak  menutup  kemungkinan  juga  korban  mendapatkan  ancaman  agar kasus tidak dilanjutkan setelah korban menikah dengan pelaku. Selain itu, proses mediasi  dan  hasilnya  digunakan  untuk  mengurangi  hukuman  bagi  pelaku kejahatan.  Hal  ini  lebih  karena  terjadi  satu  bentuk  kekerasan  seksual  maka  akan berpotensi  menimbulkan  bentuk  kekerasan  seksual  (psikis)  lainnya,  serta  tidak menutup  kemungkinan  pelaku  akan  mengulangi  perbuatannya  dikemudian  hari yang mengakibatkan akan ada korban-korban lagi.
Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk melindungi dan mendidik anak dengan tidak mengabaikan tegaknya keadilan. Karena anak merupakan aset bangsa  yang  tidak  ternilai  harganya,  maka  negara  berkewajiban  untuk menciptakan  rasa  aman  dan  memberikan  perlindungan  hukum  agar  anak  bisa tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar  dan  berperan  serta  dalam  pembangunan nasional  dengan  menjadi  penerus  bangsa  yang  potensial,  tangguh  memiliki nasionalisme  yang  menjiwai  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan UUD 1945. Dengan kata lain anak sangat memerlukan suatu perlindungan hukum agar  dapat  terhindar  dari  kejahatan  yang  kian  berkembang  sehingga  dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik.

## SIMPULAN
Hukum  pidana  pada  hakikatnya  hanyalah  alat  untuk  mencapai  tujuan, sehingga  untuk  yang  pertama  sekali  yang  harus  dirumuskan  ialah  tujuan  dari pemidanaan  tersebut.  Dalam  menentukan  tujuan  suatu  pemidanaan,  didasarkan pada  dua  tujuan  utama:  keseimbangan  antara  perlindungan  masyarakat  dan perlindungan/pengembangan  pelaku  tindak  pidana.  Aspek  lain  dari  perlindungan masyarakat  adalah  perlindungan  terhadap  korban  dan  pemulihan  keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk mengatasi aspek ini, konsep sanksi jenis  baru  telah  dikembangkan.  Bahkan,  penyelesaian  masalah  hukum  secara formal dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku yang ada seringkali tidak
dianggap sebagai solusi yang tuntas oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi/mengembangkan diri anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa  mengabaikan  tegaknya  supermasi  hukum.  Menyadari  bahwa  anak merupakan  sumber  daya  bangsa  yang  tidak  ternilai  harganya,  sebagai  calon penerus  bangsa  yang  ikut  serta  dalam  pembangunan  bangsa,  maka  anak  harus dilindungi  demi  perkembangan  bangsa  yang  kuat  yang  menjiwai  Pancasila  dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  (2010). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Kencana. ---------. (2006). Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ediwarman.  (2004). Monograf Metode Penelitian Hukum  (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi). Medan.
Milles  &  Hubberman.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Tentang  Sumber Data-Data Baru. Jakarta: Univrsitas Indonesia press.
Rasjidi, Lili. & I.B. Wysa Putra. (1993). Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya.
Salim  HS.  &  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitin Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. Rahardjo, Satjipto. (1986). Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
Soekanto,  Soerjono.  (1981). Kriminologi:  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.
Syaiful  Asmi  Hasibuan.  Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  Terhadap  Anak
Yang  Melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Jurnal  Hukum Responsif. Vol:7 No. 2 tahun 2019.
---------.  Formulasi  Tentang  Perlindungan  Negara  Terhadap  Anak  Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi  Kasus  di  Pengadilan Negeri Medan). USU Law Journal. Vol:4 No. 2 Maret 2016.