________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government.. |91

## SILaK SEBAGAI MODEL E-GOVERNMENT BERBASIS SMARTPHONE: SUATU INOVASI BPKAD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## AGUS, HARDI WARSONO, SUKMAJAYA
UIN Mataram, Universitas Diponegoro Semarang, Bappeda Lombok Tengah
Aguscandra.lombok@gmail.com, hardi_wsn@live.undip.ac.id, sukmajayahardian@gmail.com ___________________________________________________________________ Abstrak Perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi  salah  satunya  android smart-phone  telah  menjadi  model  baru  praktik  e-government  dalam inovasi layanan publik di negara-negara maju dan negara berkembang. E- government  juga  tengah  berkembang  pesat  dalam  birokrasi  di  Indonesia dari  pusat  hingga  daerah.  Adopsi  e-government  sejalan  dengan pergeseran  paradigma  manajemen  publik  dari  Old  Public  Administration (OPA)  menuju  New  Public  Management  (NPM),  bahkan  saat  ini  telah masuk pada New Public Service (NPS). NPM merupakan paradigma yang memfokuskan layanan publik secara efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, dan  kompetitif.  Oleh  karenanya,  NPM  dimanifestasikan  melalui  berbagai inovasi birokrasi. Tulisan ini mendiskusikan sistem informasi layanan asset dan  keuangan  (SILaK)  sebagai  model  praktik  e-government  pada  kantor BPKAD  Kabupaten  Lombok  Tengah.    Hasil  analisis  menunjukkan  SILaK telah  masuk  kategori  inovasi  birokrasi  yang  mencakup  tiga  bentuk; menciptakan barang atau layanan baru yang lebih baik, mengembangkan cara  baru  dalam  layanan  publik,  dan  menciptakan  cara  baru  untuk organisasi.  SILaK  juga  menggambarkan  pergeseran  praktik  paradigma birokrasi  pemerintah  daerah  dari  OPA  menjadi  NPM,  melalui  e- government.
Kata kunci : SILaK, E-Government, Kebijakan Publik ___________________________________________________________________

## A. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK)  memberi  manfaat bagi  organisasi  dalam  pelaksanaan  manajemen.  Organisasi  publik merupakan  organisasi  yang  paling  diuntungkan  dari  kemajuan  TIK tersebut,  guna  menjawab  tantangan  perubahan  dalam  layanan  publik.
________________________________________________________________________________________________ 92| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Muncullah  sejumlah  konsep  tentang  elektronik  pemerintahan  ( e- government),    elektronik  administrasi  (e-administration),  tata  kelola elektronik ( e-governance).Pramuka  memberi catatan ada tiga istilah yang sering  dipersamakan,  namun  memiliki  fokus  yang  berbeda,  yakni Electronik  Governance  (e-governance),  Electronik  Government  (e- government),  dan  internetworked  Government  (i-Government). 1 Masing- masing  konsep  ini  memiliki  fokus  yang  dijelaskan  pada  bagian  tinjauan pustaka.Tulisan  ini  mengambil  fokus  studi  praktik  model e-government dengan  situs  Sistem  Informasi  Layanan  Aset  dan  Keuangan  (SILaK)  pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Tengah.
Budd  dan  Harris    mendefinisikan e-government  sebagai  integrasi kapasitas  teknologi  informasi,  terutama  situs  web,  internet,  database, untuk memungkinkan layanan melalui media informasi teknologi. 2 Dengan demikian,  munculnya e-government  adalah  karena  pergeseran  dari teknologi  ke  manajemen  termasuk  pengembangan  kinerja  ruang  lingkup dan niat kebijakan.Hal ini merupakan alasan mengapa e-government telah menjadi  konsep  penting  dalam  semua  bidang  administrasi  publik termasuk aplikasi dalam sistem informasi dan TIK. 3
Tulisan ini mendiskusikan SiLAK sebagai inovasi layanan publik yang dipraktikkan  pada  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Tengah.  Perspektif  yang
1 Pramuka,  Gatot,  E-Government  dan  Reformasi  Layanan  Publik,  dimuat  dalam buku Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance, editor Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010): hlm.78
2 L.  Budd,  &  Harris,  L.  (2004).E-Economy:  Rhetoric  or  business  reality.London: Routledge ECEG 2008, Switzerland: 93:104
3 Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M. D., & Clement, M.
(2017).  An  empirical  validation  of  a  unified  model  of  electronic  government  adoption (UMEGA).Government Information Quarterly1 – 20.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government..
|93
digunakan  adalah electronic-Government  (E-Government)  dalam  praktik manajemen perubahan di sektor publik. Ada dua fokus yang didiskusikan. Pertama, dalam perkembangan paradigma manajemen publik, dimanakah letak  posisi  paradigmatik  SILaK?. Kedua,  dalam  batasan  konseptual tentang inovasi birokrasi, SILaK merupakan inovasi birokrasi dalam bentuk apa?.

## B. Tinjauan Pustaka
Karena  studi  ini  merupakan  kategori  studi  manajemen  publik,  maka pertama-tama  perlu  didudukkan  konsepsi  tentang  manajemen  publik. Cara  untuk  memahami  manajemen  publik  yakni  melalui  identifikasi perbedannya dengan manajemen sektor privat. Tabel 1 diharapkan dapat membantu penjelasan perbedaan kedua jenis manajemen tersebut
Tabel 1

## Perbedaan Manajemen Publik dan Privat
No Dimensi Perbdaan Manajemen Publik Manajemen Privat 1 Goals Umum, jarang ditinjau kembali/diubah, kompleks, saling bertentangan, dirumuskan oleh lembaga politik, tujuannya kolektif/politik Profit oriented (ekspansi, dominasi pasar, reputasi bisnis) 2 Akuntabilitas  Bertanggungjawab kepada  public/rakyat yang dilayani Bertangungjawab terhadap  tindakan  yang diambil, penggunaan sumber
________________________________________________________________________________________________ 94| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
daya,penyediaan barang dan jasa kepada pemegang saham, pekerja,  supplier  dan customer 3 Struktur Delegasi  wewenang dan  diskresi  dibatasi, hierarkhis, mekanistik Fleksibel
Sumber: Farhham dan Horton, dalam Keban (2004) 4
Selain melalui identifikasi perbedaannya dengan manajemen privat, cara  untuk  memahami  manajemen  publik  yakni  pada  memperhatikan fokus  kajiannya.  Manajemen  publik  memiliki  fokus  kajian  pada  proses pengaturan  yang  berhubungan  dengan  perbaikan  kinerja  instansi pemerintah,  hubungan  organisasi  pemerintah  dengan  lingkungan eksternal,  dan  cara  mencapai  misi  organisasi. 5 Dengan  memperhatikan pada  dua  ahli  di  atas,  nampak  fokus  utama  kajian  manajemen  publik berkaitan  dengan  perihal  strategi  yang  seharusnya  dilakukan  instansi pemerintah atau non-pemerintah.Tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang  ada  di  lingkungan  eksternal  dengan  sumber  daya  dan  kewenangan yang diimiliki dalam internal organisasi.
Berbagai perubahan telah terjadi dalam studi administrasi publik di banyak negara seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi.Setidaknya  ada  tiga  perubahan  yang  menjadi  tantangan manajemen  organisasi  publik  di  era  industri    4.0,  yakni  globalisasi, demokratisasi,  dan  teknologi  komunikasi  informasi.  Untuk  menjawab
4 Yeremias,  T.  Keban,  Enam  Dimensi  Administrasi  Publik  Konsep,  Teori,  dan  Isu, Edisi 2, Yogyakarta, Gavamedia (2008)
5 Nurman,Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, (2015): hlm.13
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government.. |95
tantangan ini sejak awal Denhardt dan Denhardt dalam buku yang ditulis berjudul The  New  Public  Servicetelah  mengemukakan  terdapat  tiga pergeseran  perspektif  dalam  manajemen  publik,  masing-masing  dikenal sebagai old public administration (OPA), new public management (NPM),
dan new public service (NPS). 6
OPA sebagai paradigma pertama manajemen publik diperkenalkan oleh  Woodrow  Wilson  (1887-1987).Ia  seorang  mantan  Presiden  AS  dan Guru  Besar  Ilmu  Politik  di  Princeton  University  AS.  Statemennya  yang cukup tersohor adalah “melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya”.  Menur ut Wilson, tugas utama administrator publik adalah melaksanakan  kebijakan  dan  memberikan  pelayanan,  dimana  tugas  ini harus  dilaksanakan  secara  netral,  professional,  dan  lurus  ke  arah  yang telah  ditetapkan  dalam  tujuan  kebijakan.  Ada  dua  doktrin  yang ditanamkan  Wilson  pada  administrator  publik. Pertama,  ada  perbedaan yang  jelas  antara  politik  ( policy)  dan  administrasi.Politik  itu  berkaitan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih.Sedangkan administrasi  itu  kompetensi  yang  netral  yang  harus  dijalankan  oleh birokrasi. Kedua,  untuk  menjalankan  kompetensinya  secara  netral  dan professional,  birokrasi  dan  manajernya  harus  diberi  otonomi  untuk menjalankan  tugasnya  secara  efisien  dan  efektif.  Dalam  perjalanannya kemudian paradigma OPA dijelaskan melalui 9 karekteristik:
1. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang disediakan oleh isntansi pemerintah;
6 Dikutip  dari  Miftah  Thoha,  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer,  Jakarta, Prenada Media Group, (2018): hlm.71-84
________________________________________________________________________________________________ 96| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
2. Kebijakan  publik  dan  administrasi  saling  berkaitan  dalam ikhtiar mencapai tujuan politik;
3. Administrasi  publik  memainkan  peran  lebih  kecil  dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi memainkan peran besar pada implementasi kebijakan;
4. Pemberian pelayaan harus dilakukan oleh administrator yang bertanggungjawab  kepada  pejabat  politik,  tetapi  boleh diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
5. Administrator bertanggungjawab kepada pejabat politik hasil pemilihan;
6. Program  dan  kegiatan  para  administrator  diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan control oleh hierarki diatasnya;
7. Nilai  utama  administrasi  publik  adalah  efisiensi  dan rasionalitas;
8. Administrasi  dijalankan  dengan  sangat  tertutup,  karena  itu keterlibatan masyarakat bersifat terbatas;
9. Peran  administrator  dirumuskan  secara  sangat  jelas  sesuai fungsi-fungsi  manajemen;  planning,  organizing,  staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. 7
Gagasan  paradigma  OPA  di  atas  memperlihatkan  bahwa  OPA menekankan  kerja  administrasi  publik  sangat  mekanistik,  formal  dan hirarkhis.Cara berpikir ini dapat dipahami karena OPA mendapat pengaruh kuat  dari  birokrasi  Weberian.Ada  tujuh  prinsip  birokrasi  yang  digagas
7 Konsep ini juga dikemukakan  oleh Inu  Kencana Safiie, Djamaludin Tanjung, dan Supardan Modeong, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, PT. Rineka Cipta, (1999): hlm.75- 93
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government.. |97
Weber  yang  selanjutnya  ia  sebut  sebagai  ciri  masyarakat  modern;  (1) yurisdikional,  dimana  birokrasi  di  atur  oleh  kaedah,  hukum  dan administrative;  (2)  prinsip  hierarki  jabatan  dan  tingkatan  kewenangan, dimana  berlaku  prinsip  pengawasan  pejabat  rendah  oleh  pejabat  lebih tinggi;  (3)  prinsip  manajemen  jabatan  didasarkan  pada  dokumen  tertulis yang  asli  atau-pun  masih  draf;  (4)  prinsip  manajemen  jabatan  yang terspesialisasi berdasarkan pelatihan dan keahlian; (5) prinsip  manajemen jabatan stabil, menyeluruh, dan mudah dipelajari. 8
Dalam  perkembangannya  paradigma  OPA  mendapat  sejumlah kritik,  sehingga  muncul  paradigma new  public  management (NPM).Paradigma  ini  berusaha  menerapkan  mekanisme  dalam  sistem pasar  untuk  diadopsi  pada  organisasi  publik.Oleh  karena  nuansanya adalah  manajemen  privat,  pendekatan  NPM  menekankan  agar  semua manajer  organisasi  publik  menemukan  cara-cara  baru  dan  inovatif  untuk memperoleh  hasil  yang  maksimal.Sering  juga  paradigma  NPM  dikenal ingin  menerapkan  konsep  privatisasi  dalam  pelaksanaan  layanan publik.Maka  untuk  mewujudkan  konsep  NPM  dalam  birokrasi  publik, pimpinan  birokrasi  publik  harus  terus  meningkatkan  produktivitas  dan menemukan alternatif-alternatif.
Paradigma NPM banyak diminati di negara-negara Eropa khususnya Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton setelah David Osborne
dan Ted Gaedler memperkenalkan konsep “ reinventing government ”.Menurut Osborne, reinventing government pada hakekatnya adalah upaya untuk mentransferkan jiwa dan kinerja wiraswasta ke dalam
8 Max  Weber,  judul  aslinya  Essays  in  Sociology,  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia  oleh  Noorkholis  menjadi  Sosiologi,  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar  (2006):  hlm.
236
________________________________________________________________________________________________ 98| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
birokrasi  pemerintah.Jiwa  wiraswasta  ini  menekankan  pada  upaya  untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dimiliki  organisasi  publik  dari  yang  tidak  produktif  menjadi  produktif. Selanjutnya  Osborne  menyebutkan  sepuluh  prinsip  wiraswasta  birokrasi publik; (1) pemerintahan harus berpikir sebagai katalis; (2) pemerintahan milik  masyarakat;  (3)  pemerintah  kompetitif;  (4)  pemerintah  berorientasi misi;  (5)  pemerintah  berorientasi  pada  hasil;  (6)  pemerintah  berorientasi pelanggan;  (7)  pemerintah  wiraswasta;  (8)  pemerintah  antisipatif;  (9) pemerintah desentralisasi; (10) pemerintahan berorientasi pasar. 9
Periode  ketiga  dari  perkembangan  paradigma  manajemen  publik yakni new  public  service  (NPS)  sebagai  konsep  yang  menekankan  pada banyak  elemen.    NPS  dibangun  atas  empat  ide  dasar;  (1) democratic citizenship;  (2)  model  komunikasi  dan  civil  society;  (3)  organisasi humanism;  (4)  postmodern  ilmu  administrasi  publik. 10 Democratic citizenhip berkaitan dengan isu-isu umum tentang keterlibatan individu ke dalam  kehidupan  politik,  termasuk  mengenai  hak  dan  kewajiban  selain yang diatur dalam perundang-undangan.Dalam pengertian yang lebih luas, democratic  citizenship  diartikan  berkaitan  dengan  kemampuan  individu dalam  mempengaruhi  sistem  politik  dan  partisipasi  politik.Dengan demikian, democratic  citizenhip  menjelaskan  tentang  kebebasan  yang dimiliki individu untuk terlibat dalam organisasi, sebagai komunitas poltiik, dan  mempengaruhi  sistem  politik  yang  ada.Menurut  konsep democratic citizenhip,  tugas  utama  pemerintah  adalah  menjamin  warga  negaranya bisa membuat pilihan-pilihan yang bebas dan selaras dengan kepentingan individu bersangkutan.
9 Miftah thoa, ibid: hlm.78-81
10 Ibid, hlm. 84
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020 Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. |99
Oleh  karena  sifat  kebutuhan  dan  kepentingan  individu  yang dinamis, civil  society  semakin  mampu  menyediakan  layanan-layanan publik,  perkembangan  ekonomi  semakin  membaik,  teknologi  komunikasi semakin  maju,  sementara  birokrasi  masih  memiliki  sejumlah  masalah, maka  tuntutan  kedua  terhadap  pimpinan  birokrasi  adalah  iaharus  mau berubah.Lingkungan  birokrasi  tentu  saja  kompleks.  Sebagai  cara mempermudah ingatan dipandang relevan menggunakan gaya penjelasan Uyung  Sulaksana  ketika  berbicara  tentang  lingkungan  organisasi  yang menuntut  adanya  perubahan.  Ia  menggunakan  konsep  PETS  sebagai singkatan  dari  Politik,  Ekonomi,  Teknologi,  dan  Sosial-budaya  sebagai faktor-fator  lingkungan  eksternal  yang  mempengaruhi  perubahan organisasi. 11 Penjelasan  yang  hampir  sama  dikemukakan  oleh  Wibowo dengan  mengidentifikasi  11  faktor  yang  mendorong  organisasi  harus berubah;  (1)  kuatnya  tekanan  politik;  (2)  perkembangan  ekonomi;  (3) kebijakan pemerintah dan sistem ekonomi; (4) kecenderungan social; (5) kecenderungan  demografis;  (6)  perkembangan  teknologi  yang  semakin efisien;  (7)  kecenderungan  organisasi  dalam  struktur  dan  skala;  (8) perkembangan pasar yang semakin kompetitif; (9) masalah sumber daya manusia  dan  manajer;  (10)  meningkatnya  tuntutan  pelanggan;  (11) tekanan lingkungan. 12
Sedangkan  permasalahan  dalam  organisasi  birokrasi  yang mendorong harus dilakukannya perubahan adalah karena adanya sejumlah permasalahan dalam organisasi birokrasi itu sendiri.Eko Prasojomengidentifikasi empat permasalahan birokrasi di
11 Uyung Sulaksana, Manajemen Perubahan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
(2004):11
12 Wibowo, Manajemen Perubahan Edisi Ketiga, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,
(2016): hlm.103
________________________________________________________________________________________________ 100| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Indonesia. Pertama,  struktur  organisasi  yang  masih  sangat  gemuk menyebabkan  negara  menjadi  birokratis. Kedua,  mental-model  SDM  yang masih  belum  sesuai  dengan  tuntutan  zaman,  seperti  masih  memiliki mental  priyai,  patronase,  dan  feodalisme,  mengutamakan  jabatan struktural,  dan  prosedural. Ketiga,  masih  maraknya  kasus-kasus  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  (KKN). Keempat,  manajemen  kinerja  yang buruk.Birokrat  hingga  saat  ini  belum  memiliki  budaya  untuk  selalu mengukur kinerja yang telah dilakukannya. 13
Usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan birokrasi di berbagai negarai  adalah  mendorong  inovasi  birokrasi  melalui  praktik e- government. 14 Inovasi  dipahami  dalam  berbagai  makna,  seperti  tingkat kepercayaan  bahwa  organisasi  publik  menghasilkan  ide-ide  baru  untuk meningkatkan  penyediaan  layanan  publik  atau  pembentukan  produk baru. 15 Kastelle  dan  Strewart-Weeks,  membagi  jenis  inovasi  organisasi publik dalam lima bentuk,; (1) menciptakan barang dan layanan baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam praktik kebijakan publik; (3) menemukan target pasar baru; (4) mengidentifikasi sumber daya baru;
(5) menciptakan cara baru untuk berorganisasi. 16
Untuk  mengurangi  birokratisasi  dalam  layanan  publik,  konsep tentang e-Government semakin meningkat.Pramuka memberi catatan ada
13 Eko  Prasojo,  Memimpin  Reformasi  Birokrasi:  Kompleksitas  &  Dinamika Perubahan Birokrasi di Indonesia, FIA UI Press, (2020): hlm. 66-68
14 P.Trott,  Innovation  Management  and  New  Product  Development,  Pitman, London (1998)
15 Lee, H. and Choi, B. (2003), “Knowledge management enablers, processes, and organizational  performance:  an  integra tive  view  and  empirical  examination”,  Journal  of Management Information Systems, Vol. 20 No. 1, pp. 179-228
16 Tim  Kastelle  dan  Martin  Stewart-Weeks,  How  Does  Innovation  Work  in  the Public Service, Australian Journal of Public Administration, 74 (1), 2015: 63-67
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government..
|101
tiga  istilah  yang  sering  dipersamakan,  namun  memiliki  fokus  yang berbeda,  yakni Electronik  Governance,  Electronik  Government,  dan internetworked Government(i-Government).
Tabel 1.
Karekteristik  dan  Fokus  E-Governance,  E-Government,  dan  I-
Government Konsep Fokus E-Governance Fokus  pada  jejaring  inter,  intra  dan  antar pemerintah dengan masyarakat: a. Penggunaan teknologi informasi ditujukan untuk membangun, memperbaiki  proses,  dan  memperlancar hubungan  dalam  organisasi  pemerintah dan  antar  organisasi  pemerintah  dengan masyarakat b. Terdapat  tiga  lingkup  yang  terintegrasi satu  dengan  yang  lainnya  yaitu  lingkup inter, intra dan antar pemerintah dengan masyarakat E-Government Focus pada layanan pemerintah: a. Penggunaan teknologi informasi ditujukan  untuk  meningkatkan  efisiensi, kecepatan  dan  kelancaran  layanan pemerintah kepada publik I-Government Focus pada model organisasi berbasis teknologi informasi yang merupakan model organisasi era digital Sumber: Gatot Pramuka. 17
17 Gatot  Pramuka,  E-Government  dan  Reformasi  Layanan  Publik,  dimuat  dalam buku Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance, editor Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010):halm.78
________________________________________________________________________________________________ 102| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Dari  pemikiran  Pramuka  di  atas,  alasan  teoritik  studi  ini menggunakan  konsep E-Government  karena  tujuan  dari  SIlaK  adalah mempermudah layanan pemerintah daerah khususnya BPKAD Kabupaten Lombok  Tengah  secara  efektif  dan  efisien  dengan  menggunakan smart phone  sebagai  teknologi  komunikasi  informasi  yang  merupakan  alat komunikasi masyarakat paling dominan era ini. Dengan demikian, BKPAD Kabupaten  Lombok  Tengah  telah  memanfaatkan  penggunaan  teknologi smart phone sebagai peluang melakukan inovasi birokrasi.

## C. SILaK Sebagai Inovasi Birokrasi
Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok  Tengah  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  salah  satunya  adalah bidang  perbedaharaan  daerah.    Salah  satu  rangkaian  kerja  bidang perbendaharaan  adalah  penatausahaan  keuangan  daerah,  dimana  proses pencairan belanja APBD dilakukan.  Di  Alur proses pencairan dana secara manual digambarkan secara sederhana sebagai berikut; (1) diawali dengan pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD); (2) berkas SPP dan SPM diajukan kepada BPKAD; (3) BPKAD melakukan pemeriksaan dan verifikasi, setelah dinyataan lengkap, BPKAD mengeluarkan surat perintah pencairan  dana  (SP2D);  (4)  pencairan  dana  OPD  dilakukan  oleh  Sub- Bidang  Pengelolaan  Kas  Daerah.  Dengan  memperhatikan  alur  proses tersebut,  nampak  bahwa  proses  pencairan  anggaran  pada  BPKAD Kabupaten  Lombok  Tengah  terlalu  birokratis  dengan  jalur  yang  panjang, dan konsekuensinya melibatkan banyak orang.
Secara  umum  dapat  dideskripsikan  permasalahan  klasik  layanan publik  pada  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Tengah  sebagai  berikut.  Proses pencairan  anggaran  merupakan  area  yang  didalamnya  terdapat  banyak
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government.. |103
kepentingan  dengan  proses  yang  panjang  berpotensi  terjadinya  perilaku korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN).  Pegawai  BPKAD  dipandang  riskan dalam  penyalahgunaan  kekuasaan,  sebagai  konsekuensi  mereka berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  intensif  dengan  pimpinan  proyek, kepala  OPD,  rekanan  pengadaan  barang,  hingga  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM).  Semua  aktor-aktor  tersebut  memiliki  kepentingan terhadap  pencairan  anggaran  yang  cepat.  Oleh  karenannya  mereka cenderung  memberikan  “hadiah”  kepada  pegawai  BPKAD  untuk  proses percepatan  pencairan  tersebut.  Sistem  informasi  pencairan  anggaran  di BPKAD  juga  belum  terbangun  dengan  baik.Akibatnya  muncul streotipe layanan  publik  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Tengah  sebagai  layanan  yang birokratis, berbelit-belit, lamban, tidak efektif, dan tidak efisien.
Sebagai  usaha  untuk  melaksanakan  asas-asas  pemerintahan  yang baik  dan  bersih  dari  KKN,  BPKAD  kabupaten  Lombok  Tengah  membuat inovasi  SILaK  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  semua  aktor  pencairan anggaran dalam pencairan anggaran dan laporan keuangan daerah secara umum.    Tujuan  SILaK  sebagai  inovasi  yakni;  (1)  secara  universal mendukung  reformasi  birokrasi  di  era  rovolusi  industri  4.0;  (2)  efieisnei dan  efektivitas  proses  pencairan  anggaran;  (3)  kenyamanan  kerja  bagi pengawai  BPKAD;  (4)  mendukung  pemberantasan  KKN;  (5)  membangun kepercayaan  publik;  (6)  membuka  akses  bagi stakeholder  untuk memperoleh  informasi  melalui smart  phone;  (7)  menjadikan  BPKAD
Kabupaten Lombok Tengah memiliki inovasi layanan berbasis android.
Hasil  yang  terlihat  setelah  pelaksanaan  inovasi  layanan  publik melalui  SILaK  BPKAD  sebagai  berikut. Pertama,  setelah  inovasi dikembangkan stakeholder  mendapatkan  informasi  tentang  pencairan anggaran mereka dengan cara mereka harus mendatangai Kantor BPKAD
________________________________________________________________________________________________ 104| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Kabupaten  Lombok  Tengah,  bertemu  dengan  pegawai,  bahkan  untuk sekedar  bertemu  dengan  pegawai  harus  menunggu  cukup  lama.  Maka setelah  inovasi  dikembangkan, stakeholder  bisa  mengakses  sendiri  dan realtime melalui smart phone dari rumah, kendaraan, atau kantor sendiri. Kedua,  suasana  kerja  di  kantor  BPKAD  Kabupaten  Lombok  Tengah  lebih nyaman karena tidak ada lagi orang berdatangan untuk mencari informasi pencairan  anggaran. Ketiga,  pembatasan  pertemuan  secara  langsung antara  pegawai  BPKAD  dengan stakeholder  dalam  proses  pencairan anggaran  mengurangi  peluang  perilaku  KKN. Keempat,  tumbuhnya kepuasan stakeholder BPKAD karena mereka dapat mengakses informasi layanan pencairan anggaran melalui smartphone.
Dari  seluruh  deskripsi  data  di  atas,  dapat  dijelaskan  beberapa analisispembacaan  terhadap  SILaK. Pertama,  dengan  merujuk  pada perspektif  Kastelle  dan  Strewart-Weeks  tentang  bentuk-bentuk  inovasi birokrasi,  maka  SILaK  merupakan  inovasi  birokrasi  yang  memenuhi  tiga bentuk; (1) menciptakan barang baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara  baru  dalam  layanan  publik;  (3)  menciptakan  cara  baru  untuk organisasi  publik. SILaK  sebagai  bentuk  inovasi  menciptakan  barang  baru karena  dalam  SILaK  layanan  publik  dilakukan  melalui smart  phone  tidak lagi  manual  seperti  sebelum  inovasi  diciptakan.  Sebagai  cara  baru  dalam layanan publik karena SILaK memberikan layanan dengan cara dimana saja dan  kapan  saja.    Orang  dapat  mengakeses  layanan  proses  pencairan anggaran  tanpa  harus  datang  langsung  ke  Kantor  BPKAD  Kabupaten Lombok  Tengah.  Sedangkan  sebagai  cara  baru  dalam  organisasi,  SILaK memperkenalkan cara-cara modern dalam  organisasi birokrasi yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government..
|105
Apabila  ditark  kebelakang,  maka  SILaK  dapat  pula  dikategorikan sebagai  manifestasi  dari  paradigma  NPM,  khususnya  teori  Osborne mengenai reinventing government.Indikatornya adalah SILaK menggambarkan  kemampuan  birokrasi  pemerintah  daerah  yang  berpikir sebagai katalis, kompetitif, berorientasi pada hasil, dan berorientasi pada pelanggan.Manifestasi paradigma administrasi publik dalam konteks SILaK tergambar  dari  kemampuan  inovasi  ini  dalam  memotong  jalur  birokrasi layanan  pencairan  anggaran.Dengan  demikian,  birokrasi  Kabupaten Lombok  Tengah  pada  dasarnya  sudah  mulai  melepaskan  diri  dari perangkap  OPA  dan  bergeser  pada  NPM.Bentuk  nyatanya  adalah  SILaK merupakan inovasi briokrasi pemerintah daerah berbasis e-government.

## D. Kesimpulan
SILaK  sebagai  inovasi  birokrasi  pada  kantor  BPKAD  Kabupaten Lombok  Tengah  merupakan  inovasi  yang  masuk  dalam  tiga  kategori bentuk  inovasi  dari  Kastelle  dan  Strewart-Weeks,  yakni;  (1)  menciptakan barang baru yang lebih baik; (2) mengembangkan cara baru dalam layanan publik;  (3)  menciptakan  cara  baru  untuk  organisasi  publik.Secara paradigmatic,  SILaK  menggambarkan  pergeseran  praktik  paradigma birokrasi  pemerintah  daerah  dari  OPA  menjadi  NPM,  melalui e- government.  Dengan  demikian,  SILaK  dapat  dikategorikan  sebagai  salah satu inovasi birokrasis berbasis e-government.
________________________________________________________________________________________________ 106| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government.. POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Budd,  L.,  &  Harris,  L.  (2004).E-Economy:  Rhetoric  or  business reality.London: Routledge ECEG 2008, Switzerland: 93:104
Dwivedi,  Y.  K.,  Rana,  N.  P.,  Janssen,  M.,  Lal,  B.,  Williams,  M.  D.,  &
Clement, M. (2017).An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA).Government
Information Quarterly1 (2017): 20.
H.  Lee,  and  Choi,  B. “Knowledge  management  enablers,  processes,  and organizational  performance:  an  integrative  view  and  empirical examination”, Journal of Management Information Systems, Vol. 20 No. 1, (2003) pp. 179-228
Kastelle,  Tim  dan  Martin  Stewart-Weeks,  How  Does  Innovation  Work  in the Public Service, Australian Journal of Public Administration, 74 (1), 2015: 63-67
Keban, Yeremias, T. Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu, Edisi 2, Yogyakarta, Gavamedia (2008)
Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada,
(2015): hlm.13
Pramuka,  Gatot,E-Government  dan  Reformasi  Layanan  Publik,  dimuat dalam buku Revitalisasi Administrasi  Negara Reformasi Birokrasi dan  e-Governance,  editor  Falih  Suaedi  dan  Bintoro  Wardiyanto, Yogyakarta, Graha Ilmu, (2010):halm.78
Prasojo,  Eko,  Memimpin  Reformasi  Birokrasi:  Kompleksitas  &  Dinamika Perubahan Birokrasi di Indonesia, FIA UI Press, (2020): hlm. 66- 68
Safie,  Inu  Kencana,  dkk,  Ilmu  Administrasi  Publik,  Jakarta,  PT.  Rineka Cipta, (1999): hlm.75-93
Sulaksana,  Uyung,  Manajemen  Perubahan,  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar,
(2004):11
________________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020
Agus, Warsono, Sukmajaya
SILaK Sebagai Model E-Government.. |107
Thoha,  Miftah,  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer,  Jakarta,  Prenada Media Group, (2018): hlm.71-84
Trott,  P.,  Innovation  Management  and  New  Product  Development,
Pitman, London (1998)
Weber, Max, Essays in Sociology, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh  Noorkholis  menjadi  Sosiologi,  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar (2006): hlm. 236
Wibowo,  Manajemen  Perubahan  Edisi  Ketiga,  Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada, (2016): hlm.103
________________________________________________________________________________________________ 108| Agus, Warsono, Sukmajaya SILaK Sebagai Model E-Government..
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.1 Januari – Juni 2020