Sengketa dalam Bidang Pelayanan Medis: Pelayanan yang diberikan oleh Dokteroid

## Paramedis
Michelle Angelika S 1 , Imam Haryanto 2
Mahasiswa Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakart, Indonesia 1 . Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2 . Email: michelleangelika111@gmail.com dan imam.haryanto@upnvj.ac.id
Artikel info Artikel history: Diterima 28 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 10 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi 18 Juni 2021
Keywords: paramedic doctoroid; medical education; criminal law.
Kata Kunci: dokteroid paramedic; pendidikan dokter; hukum pidana.

## Abstract:
The comparison of the population in Indonesia with the number of doctors in Indonesia  is  not  balanced,  in  other  words,  the  State  urgently  needs  the assistance  of  health  workers,  especially  doctors  to  provide  health  services. This encourages the emergence of paramedical doctors practice among the community  Doctoroid  activities  carried  out  by  paramedics  can  result  in losses such as misdiagnosis, wrong drug administration, multipharmacy, to cause  new  diseases,  causing  permanent  disability  and  even  death.  The provision  of  abundant  tasks  can  be  used  as  legal  protection  from  the government  for  paramedic  doctors  practicing  practitioners.  However,  this legal protection violates the health law which prioritizes professionalism in health. In contrast to Indonesia, in Australia, individuals who practice fake doctors,  violators  will  be  faced  with  a  maximum possible sentence  of  three years  in  prison  per  violation.  They  also  face  an  increase  in  the  maximum fine from $30,000 to $60,000 per violation for individuals and from $60,000 to $120,000 per violation for corporate entities.

## Abstrak:
Perbandingan  jumlah  penduduk  di  Negara  Indonesia  dengan  jumlah  dokter yang  ada  di  Negara  Indonesia  tidaklah  seimbang,  dengan  kata  lain  Negara sangat  membutuhkan  bantuan  tenaga  kesehatan  khususnya  dokter  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  mendorong  timbulnya  praktik dokteroid  paramedis  dikalangan  masyarakat  Kegiatan  dokteroid  yang dilakukan  oleh  paramedis  dapat  mengakibatkan  kerugian    seperti misdiagnosis,  salah  pemberian  obat,    multifarmasi,  hingga  menimbulkan penyakit  baru  ,  menyebabkan  kecacatan  permanen  bahkan  kematian. Pemberian  tugas  limpah  dapat  dijadikan  perlindungan  hukum  dari pemerintah kepada pelaku praktik dokteroid paramedis. Namun perlindungan  hukum  ini  menyalahi  UU  kesehatan  yang  mengutamakan profesionalitas  dalam  kesehatan.  Berbeda  degan  Negara  Indonesia,  di Negara  Australia  bagi  oknum  yang  melakukan  praktik  dokter  palsu pelanggar  akan  dihadapkan  pada  kemungkinan  hukuman  maksimal  tiga tahun  penjara  per  pelanggaran.  Mereka  juga  menghadapi  kenaikan  denda maksimum dari $ 30.000 menjadi  $ 60.000 per pelanggaran untuk individu dan  dari  $  60.000  menjadi  $  120.000  per  pelanggaran  untuk  entitas perusahaan.
Coresponden author: Michelle Angelika S Email: michelleangelika111@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2, No. 5, Mei 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692

## Pendahuluan
Dunia  kesehatan  merupakan  bagian  dari  upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  hal memaksimalkan perseorangan, keluarga, dan komunitas untuk menaikan standard kesehatan. Praktisi  kesehatan  memahami  betul  bahwa  terbentuknya  suatu  upaya  kesehatan  yang berkualitas perlu ditunjang oleh ilmu  yang didapatkan melalui proses pendidikan kesehatan. Hakikatnya  memberikan  pencegahan  dan  menyembuhkah  sakit  yang  diderita  oleh  rakyat adalah bentuk dari jasa kesehatan masyarakat ( Sudarmono , 2012).
Tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  ialah  kesehatan  yang  optimal,  agar  dapat  tercapai tujuan  tersebut  maka  dibutuhkan  peran  aktif  dan  upaya  untuk  merubah  kebiasaan perseorangan,  keluarga,  dan  komunitas  dalam  menjaga  karakter  sehat.  Menurut  Effendy, pembelajaran  kesehatan  ialah  bagian  dari  suatu  proses  yang  bertujuan  mengubah  sikap perseorangan,  keluarga,  serta  komunitas  luas  dengan  tujuan  menyokong  terlaksananya konsep  rehabilitasi,  penyembuhan,  promosi  kesehatan  serta  preventif  penyakit  ( Effendy & Asih, 1998).
Pemaparan  diatas  dapat  ditarik  intisari  bahwa  terdapat  tiga  tujuan  Pendidikan  yaitu; pertama, timbulnya perahlian sikap perseorangan, kelompok dan komunitas agar terciptanya bumi  sehat,  kepribadian  sehat,  serta  perseorangan,  keluarga,  dan  komunitas  yang  turut  aktif dalam  proses  menaikan  taraf  kesehatan,  kedua,  membuat  karakter  hidup  sehat  berawal  dari perseorangan,  kelompok,  hingga  komunitas  yang  memiliki  pemikiran  karakter  sehat  yang komprehensif  dan  hollistik  agar  tercapainya  penurunan  nilai  morbiditas  dan  mortalitas, ketiga, World Health Organization berkata, Pendidikan bertujuan mengubah kepribadian dan karakter  dari  perseorangan,  kelompok,  dan  komunitas  agar  tercapai  peningkatan  taraf  hidup kesehatan masyarakat luas ( Effendy & Asih, 1998) .
UUD NKRI 1945 yang diamandemen Pasal 28 H memberikan penjelasan bahwa semua individu  memiliki  hak  (salah  satunya)  mendapatkan  jasa  kesehatan.  Salah  satu  bentuk pelanggaran HAM ialah pelalaian hak atas kesehatan yang berbentuk penolakan perlindungan dan  pemberian  layanan  kesehatan  yang  berakibat  kesakitan  pada  raga/  fisik  orang,  psikis, wilayah alam, golongan sosial, hukum dan aturannya serta ketidakadilan dalam administrasi sosial ( Moelok , 2003).
Konstitusi  di  Negara  Indonesia  bila  dibandingkan  dengan  negara  lain  jelas  terlihat lemah  dan  paling  mudah  menetapkan  mengenai  hak  dari  kesehatan.  Hal  tersebut menyebabkan  lambatnya  desakan  implementatif  di  lapangan.  Bila  terdapat  pelanggaran  hak kesehatan  rakyat,  maka  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  konstitusi  Negara  ( Muhtaj , 2008).
Proses  yang  ditempuh  dalam  pembelajaran  kedokteran  tidaklah  singkat,  melainkan butuh  waktu  yang  panjang.  Kementerian  Pendidikan  dan  Budaya  Indonesia  mengatakan, seorang  individu  yang  ingin  berprofesi  sebagai  dokter  harus  melalui  proses  perkuliahan Sarjana  1  Kedokteran  atau  fase  preklinik  yang  pelaksanaanya  memerlukan  waktu  lebih kurang  tiga  setengah  tahun,  kemudian  diwajibkan  melalui  tingkatan  Program  Studi Pendidikan  Profesi  Dokter  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  “Co-as”  yang  merupakan  fase klinik dengan waktu perkiraan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan fase ini adalah dua puluh hingga dua puluh empat bulan, terakhir individu tersebut harus melalui Uji Kompetensi Mahasiswa  Program  Profesi  Dokter  (UKMPPD)  hingga  akhirnya  bila  dinyatakan  lulus barulah individu tersebut berhak menyematkan gelar dokter didepan nama nya. Dari seluruh
rangkain  proses  dapat  disimpulkan  bila  seseorang  ingin  mendapatkan  gelar  dokter  maka,  ia membutuhkan  waktu  berkisar  antara  lima  setengah  tahun  hingga  delapan  tahun.  Setelah seorang  individu  mendapatkan  gelar  dokter,  ia  tidak  bisa  secara  langsung  menperoleh  izin praktek,  jika  ingin  mendapatkan  izin  praktek  maka  individu  tersebut  diwajibkan  mengikuti program  oleh  Kementerian  Kesehatan  berupa  program  dokter  internship  selama  satu  tahun lamanya ( Lestari , 2012).
Rangkaian  proses  yang  ditempuh  selama  Pendidikan  hingga  menghasilkan  seorang dokter  dengan  semua  hambatan  yang  dilalui  menyebabkan  banyak  diantara  mereka  yang gugur ditengah jalan, baik itu pada fase preklinik, ataupun fase klinik. Hal ini menyebabkan kandas  nya  peserta  didik  untuk  memperoleh  gelar  dokter,  tidak  menutup  kemungkinan  bila peserta  didik  yang  telah  melewati  fase  klinik  akan  selalu  berhasil  melalui  UKMPPD,  karna UKMPPD sendiri memiliki batas waktu  coba hingga dua belas kali atau tiga tahun. Banyak diantara  mereka  yang  gagal  dan  terpaksa  di  keluarkan  oleh  tempat  mereka  menempuh pendidikan S1 kedokterannya dan berujung pada putus nya harapan menjadi  seorang dokter ( Lestari , 2012).
Dari  pernyataan  diatas  didapatkan  bahwa  Fenomena  praktik  dokteroid  terjadi  karena rasio  tenaga  dokter  dengan  pasien  masih  sangat  kurang , Tenaga  paramedis  seharusnya bekerja  profesional  secara  kolaboratif  pada  pelayanan  kesehatan  primer,  sehingga  terjadi kerjasama  yang  baik  sesuai  kompetensi  masing-masing.  Praktik  dokteroid  paramedis sejatinya  adalah  bentuk  pelanggaran  terhadap  aturan  praktik  kedokteran,  tetapi  menjadi  hal yang  lazim  ditemui  di  praktik  pelayanan  kesehatan  di  masyarakat  dan  nyaris  tidak  pernah tersentuh hokum ( Syah et al., 2015). Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai apa yang  dimaksud  dengan  dokteroid?  Bagaimana  Aspek  Hukum  Pidana  Pelaksanaan  Praktik Dokteroid?  Bagaimana  Aspek  Hukum  Pidana  Pelaksanaan  Praktik  Dokteroid  Negara Autralia? Pembahasan Kasus Dokteroid?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  berupa  Tinjauan  Hukum  Normatif, yang  terfokus  pada  kajian  penerapan  nilai-nilai  dalam  hukum  positif  dengan  menganalisis peraturan  yang  terkait  dengan  Sengketa  Dalam  Bidang  Pelayanan  Medis:  Pelayanan  Yang Diberikan  Oleh  Dokteroid  Paramedis  menggunakan  3  macam  pendekatan  yaitu: statuta approach , conceptual approach , dan case approach ( Ibrahim , 2006).

## Hasil dan Pembahasan
A. Definisi, Tugas, dan Kompetensi Dokter
Seorang individu yang dikatakan sebagai dokter mengemban beban kerja sesuai dengan keilmuan yang didapatkan dalam proses pembelajarannya agar dapat memberikan pengobatan bagi siapa saja yang membutuhkan. Namun tidak boleh disalah artikan bahwa seorang dokter bisa menyembuhkan segala macam jenis penyakit, lebih ditekankan bahwa dengan perpaduan antara  pendidikan,  pelatihan  dan  ilmu  yang  diperolehnya  diharapkan  dapat  meringankan penderitaan orang yang sedang sakit ( Soekiswati , 2019).
Dokter merupakan karyawan bidang kesehatan yang memiliki tujuan sebagai singgahan pertama  bila  ada  orang  yang  ingin  berobat  dan  karyawan  bidang  kesehatan  yang  tidak membedakan  antara  jenis  kelamin,  usia,  ras,  jenis  penyakit,  organ  tubuh  yang  terkena,
segegera  mungkin  dan  cekatan  dengan  menggunakan  metode  menyeluruh,  paripurna, kolaborasi  dan  koordinasi  dan  berkelanjutan  bersama  tenaga  professional  bidang  kesehatan lainnya, bertanggungjawab dalam hukum, mengutamakan moral dan etika, dan bekerja secara professional,  efektif  dan  efisien.  Terdapat  catatan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  oleh dokter tidak lepas dari standar kompetensi dasar yang ia peroleh saat menempuh Pendidikan (Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 2006).
Menurut  UU  No  29  Tahun  2004,  pasal  1  bait  2,  semua  dokter  dan  dokter  gigi,  baik umum  atau  spesialis  yang  sudah  selesai  menempuh  proses  pembelajaran  kedokteran  di Indonesia  atau  di  luar  negeri  dan  haruslah  diakui  oleh  pemerintah  dan  mengikuti  Undang- Undang yang berlaku.(Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 2004)
Bidang  yang  wajib  dikuasai  seorang  dokter  meliputi  7  bidang  yaitu:  1.  Bidang keterampilan  berkomunikasi  secara  efektif,  2.  Melaksanakan  keahlian  medik  terutama dibidang  klinis  dasar,  3.  mampu  dalam  mengaplikasikan  dan  memadukan  seluruh  keilmuan yang  diperoleh  dalam  praktik  medis  sehari-hari,  4.  Memberikan  pendekatan  secara komprehensif,  holistik,  berkelanjutan,  terstruktur  dan  mampu  bekerja  sama  dengan  fasilitas kesehatan  lain,  5.  Mampu  mendapatkan,  menggarap,  menapsirkan  dan  menggunakan informasi  secara  kritis  6.  Mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  keilmuan  dan  mawas diri, 7. Mampu bekerja secara profesional, dengan menjunjung tinggi mora dan etika (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, 2012).
Tugas  yang  dimiliki  oleh  seorang  dokter  berupa;  1.  Melakukan  komunikasi  efektif, memeriksa,  mendiagnosa,  memberi  terapi,  pencatatan,  memberikan  surat  keterangan,  2. Dalam  kondisi  apapun    orang  yang  berobat  diberikan  pelayanan,  3.  Melakukan  bantuan pertama  saat  terjadi  kegawatdaruratan  sebelum  pasien  dipindahkan  ke  tingkat  pelayanan kesehatan  yang  lebih  tinggi,  4.  Pada  pasien  yang  tidak  dapat  ditanggani  dapat  memberikan rujukan  kepada  dokter  yang  lebih  berkompeten  dibidangnya,  5.  Memberikan  pengarahan pada  keluarga  pasien,  6.  Berperan  dalam  bidang  kesehatan  dari  tingkat  terkecil  (individu) hingga populasi besar ( Farida , 2009).

## B. Dokteroid
Seorang yang tidak bergelar dokter namun melakukan pekerjaan profesi dokter dikenal dengan  istilah  “Dokteroid”.  Dalam  KBBI  atau  kamus  Hukum  tidak  ditemukan  istilah dokteroid.  Sekitar  akhir  tahun  2017  istilah  dokteroid  mulai  popular  dikhalayak  umum, menurut  Prof.  Dr.  dr.  Ilham  Oetama  Marsis,  SpOG,  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  Ikatan Dokter  Indonesia  (PB  IDI  tahun  2017),  dokteroid    ialah  individu  yang  bukan  dokter  tapi berlaku dan bekerja selayaknya dokter sungguhan. Pada tahun 1970 sempat diperbincangkan isu  mengenai  dokter  umum  yang  berkerja  layaknya  dokter  kandungan  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  ginekoid,  kata  dokteroid  mengacu  pada  istilah  ginekoid  tersebut  ( Marsis , 2018).
Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  membedakan  pelaku  praktik  dokteroid menjadi  empat  jenis  yaitu;  1.  Masyarakat  awam  yang  bekerja  sebagai  profesi  dokter,  2. Masyarakat  awam  yang  menyampaikan  konsultasi  dan  seminar  selaku  dokter,  3.  Tenaga kesehatan    yang  bukan  dokter  tapi  berlaku  sebagai  dokter,  4.  Dokter  asing  yang  berpraktik tanpa izin.(Pengertian dan penggolongan menurut PB IDI, 2018)
Tenaga  kesehatan  yang  kerjanya  mendukung  pekerjaan  dokter  disebut  paramedis, contohnya  perawat,  bidang,  fisioterapi,  laboran. Umumnya  paramedis  yang  mengerjakan praktik mandiri dalam pelayanan kesehatan primer, memilih kategori kasus penyakit ringan, tipe jasa yang diberikan berupa pencegahan, pengobatan, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan primer, ialah bentuk penyedia jasa pertama yang dituju oleh warga bila sedang sakit dan ingin berobat (merupakan garda terdepan) ( Notoatmodjo , n.d.).
Berdasarkan  tinjauan  hukum  tindakan  dokteroid  paramedis  dapat  disebut  malpraktik karena  menggambarkan  suatu  tindakan  dibawah  kompetensi  atau  bahkan  bukan kompetensinya. Malpraktik  merupakan  suatu  tindakan  memberikan  bantuan  kesehatan kepada pasien yang tidak benar menurut hukum, merupakan tindakan illegal karena terdapat indikasi  penyalagunaan  amanah.  Dikatakan  malpraktik  juga  karena  tidak  dapat  memenuhi persyaratan  yang  telah  diatur  sebagaimana  mestinya  dalam  menjalankan  praktik  medis  baik sengaja  atau  kelalaian.  Yang  dimaksud  dengan  persyaratan  tersebut  ialah  etika  profesi, standar profesi, standar pelayanan kesehatan ( Machmud & Syahrul, 2012).
Pada  tahun  2010-2015  diperoleh  485  kasus  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  perawat yang berhasil dilaporkan dan ditindak lanjut oleh PPNI, dari jumlah tersebut setidaknya ada 46 kasus malpraktik kriminal karena unsur kelalaian ( Data PPNI dalam Mike Asmaria, 2016). Penyebab  kejadian  tersebut  ialah  perawat  yang  memberi  diagnose  dan  terapi  yang  bukan komptensinya,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  bantuan  jasa  kesehatan  yang bukan  kompentisnya  sangat  berisiko  kepada  penerima  pelayanan  jasa  tersebut  ( Purnawan , 2017).
Data statistik kesehatan Indonesia tahun 2019 menyatakan terdapat 51.398 dokter, yang bertugas  di  Puskesmas  seluruh  Indonesia  hanya  21.094  dokter.  Rasio  perbandingan  dokter umum dengan tenaga keperawatan (ada 345.508 orang) lebih kurang 1:8. Tenaga kebidanan ada  210.268  bidan  (yang  bekerja  di  Puskesmas  ada  151.529  orang),  rasio  perbandingan dengan  dokter  umum  dan  bidan  1:7.  Dari  rasio  perbandingan  diatas  menunjukkan  bahwa tenaga selain dokter justru  yang jauh lebih banyak di masyarakat,  yang berakibat timbulnya aturan  yang  memberikan  perlindungan  bagi  paramedis  untuk  berpraktik  sesuai  kewenangan dokter,  yaitu  tugas  limpah.  Kekurangan  tenaga  dokter  di  Indonesia  dan  tidak  meratanya persebaran dokter di Indonesia menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan tugas limpah di  Puskesmas.  Data  perbandingan  jumlah  dokter  dengan  jumlah  penduduk  secara  nasional masih jauh dari cukup dibanding negara-negara yang baik pelayanan kesehatannya.(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)
Profil  daerah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Soekiswati,  yaitu  rasio  dokter  penduduk yang  sangat  rendah,  kurang  dari  37  dokter  per  100.000  penduduk.  Data  utama  dari  register pasien  korban  malpraktik  paramedis  yang  berobat  ke  dokter.  Dalam  penelitiannya  terdapat tiga  dokter  di  Kabupaten  lokasi  penelitian  yang  menjadi  informan  selama  periode  waktu penelitian.  Rekapan  data  pasien  terdampak  dari  ketiga  dokter  informan,  didapat  66  pasien. Analisis  data  penelitian,  jenis  profesi  paramedis  yang  melakukan  praktik  dokteroid  di  tiga kecamatan  lokasi  penelitian  ini  ada  2  jenis  profesi,  yaitu  bidan  dan  perawat.  Ada  dua  jenis praktisi  paramedis  dokteroid,  yaitu  dokteroid  bidan  dan  dokteroid  perawat.  Penggolongan berdasar pelanggaran etika profesi  (pelanggaran standar profesi) ada beberapa tipologi  yaitu bidan atau perawat dokteroid berlaku sebagai dokter umum.(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)
Keadaan  praktik  yang  tidak  sehat  juga  menimbulkan  chaos  yang  mengarah  pada kekerasan mental dan fisik dokter yang memberikan pelayanan mandiri di daerah yang sama dengan  paramedis  bekerja.  Seperti  pemberian  asumsi  buruk  tentang  dokter  melalui  fitnah yang  disebabkan  pemikiran  paramedis  bahwa  dokter  merupakan  saingan  yang  harus disingkirkan, ditambah dengan berbagai macam tindakan yang menyebabkan keresahan bagi dokter hingga dokter memutuskan untuk pindah ( Soekiswati , 2019).
Aturan hukum  yang semestinya hanya memperbolehkan tindakan  dokteroid paramedis dilakukan  di  daerah  yang  tidak  ada  dokter  praktik,  karena  keadaan  darurat/  bencana,  seolah tidak diperhatikannya lagi ketentuan tersebut malah menjadikan peraturan ini sebagai payung hukum praktik tindak pelayanan kesehatan yang diberikan paramedik tanpa bekal kompetensi dokter,  terutama  di  tingkat  puskesmas  dan  atau  di  PKD  (Poliklinik  Kesehatan  Desa/ Polindes). Keadaan  serupa  dilaporkan  terjadi  di  praktik  mandiri  perawat,  yaitu  pemberian infus  di  rumah  pasien  meskipun  di  daerah  tersebut  sudah  ada  Klinik  dan  Puskesmas  rawat inap.  Dari  uraian  diatan  didapatkan  fakta  bahwa  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10 tahun 2018 sudah tidak diterapkan sesuai dengan aturannya ( Soekiswati , 2019).

## C. Apek Hukum Penggunaan Identitas Palsu sebagai Dokteroid
Wujud  yang  diberikan  sebagai  bentuk  perlindungan  dan  kepastian  hukum  dikenal sebagai  penegakan  hukum.  Penegakan  hukumnya  pun  tidak  seenaknya  dibuat  karena  harus berasosiasi dengan tujuan dari negara tersebut. Penegakan hukum suatu negara wajib sesuai dengan  norma,  pedoman  dasar,  ideologi  dan  pandangan  hidup  masyarakat,  sehingga  serasi dengan pola hidup masyarakat ( Kansil , 2014).
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  bentuk  upaya  membentuk  kerangka  dan  persepsi pikiran  menjadi  kenyataan.  Hakikatnya  penegakan  hukum  menggambarkan  cara  dalam melahirkan keinginan hukum pada suatu daerah menjadi nyata. Keinginan hukum merupakan pola  piker  yang  membentuk  hukum  atau  peraturan  yang  dimuat  dalam  hukum  itu.  Projeksi pikiran  menimbulkan  aturan  yang  menentukan  penegakan  hukum  ditempat  yang bersangkutan ( Raharjo , 1983).
Penilaian  pengukuhan  pembinaan  hukum  dapat  dinilai  dari  berapa  jauh  usaha  yang ditempuh  oleh  penegak  hukum  pada  tempo  waktu  tertentu  agar  dapat  tercapainya  maksud hukum  negara  yaitu  keadilan,  serta  berapa  besar  harkat  hukum  yang  terlambat diimplementasikan  melalui  penegakan  hukum  melalui  hukum  proseduran  maupun  hukum substantif ( Muladi & Arief, 1992).
Tema penegakan hukum  tidak hanya berbicara mengenai  prosedur pembuatan hukum, tetapi  berbicara  mengenai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam menangani  dan  antisipasi  masalah  yang  ada  di  penegakan  hukum.  Oleh  karenanya,  dalam penegakan  hukum  pidana  didalam  masyarakat  dapat  menggunakan    sarana  hukum  pidanan tanpa hukum pidana ( Muladi & Arief, 1992).
Terdapat  3  tahapan  dalam  menegakan  hukum  pidana  yaitu;  1.  Fase  formulasi (legislative).  Hukum  positif  Negara  Indonesia  yang  mengatur  tentang  dokteroid  terdapat dalam  UU  No  29  Tahun  2004  mengenai  Praktik  kedokteran,  2.  Fase  aplikasi  merupakan tahapan prosedur yang menerapkan sebuah hukum  di kalangan aparat penegak hukum ialah penegakan  hukum  pidana  mulai  dari  kepolisian  hingga  peradilan,  3.  Fase  eksekusi,  dimana pada  tahapan  ini  menggambarkan  implementasi  hukum  secara  nyata  yang  diselenggarakan
oleh penegak hukum melewati suatu proses ketetapan di peradilan. Fase eksekusi dari tindak pidana dokteroid terdapat pada pasal 78 UU No 29 Tahun 2004 ( Muladi & Arief, 1992).
D.  Tindakan  dan  Aspek  Hukum  Pidana  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  oleh  Dokter  Palsu (Dokteroid) di Indonesia
Perlu  diketahui  bahwa  penegakan  hukum  sangat  berarti  dalam  hal  menindaklanjuti perkara  praktik  dokteroid  di  Indonesia  guna  untuk  memenuhi  rasa  kepastian  dan  keadilan hukum.  Sebab  itu,  pengukuhan  hukum  bisa  dijadikan  sarana  untuk  menyetarakan  nilai  dan norma  yang beredar di  masyarakat serta menyangkut konsep  yang ada di penegakan hukum pidana ( Soekiswati , 2019).
Panduan untuk menghadapi perkara praktik dokteroid di Indonesia tertuang dalam UU No  29  Tahun  2004  mengenai  Praktik  Kedokteran,  dengan  tujuan  diharapkan  dapat melindungi  kualitas  dalam  memberikan  pelayanan  baik  dokter  maupun  dokter  gigi. Pengawasan  kualitas  telah  dilaksanakan  dari  awal  masa  Pendidikan  hingga  menjadi  dokter, penyerahan  wewenang  dokter  serta  dokter  yang  memberikan  pelayanan  jasa.  UU  ini  juga mempunyai  maksud  agar  dapat  menindaklanjuti  pekerjaan  illegal  dalam  hal  pemberian pelayanan  jasa  kesehatan  yang  dikerjakan  oleh  dokteroid.  Pada  pasal  75  hingga  pasal  80 membahas pengenai pemidanaan pokok kepada pelanggaran ketentuan tertulis pada pasal 29 bait 1, 31 bait 1, 32 bait 1, 36, 41 bait 1, 42, 46 bait 1, 73 bait 1 dan 2,  dan pasal 51, yaitu terdapat  ancaman  hukuman  kurungan  selama  10  tahun  atau  denda  berupa  dana  sebesar  Rp. 300.000.000,00.  Sedangkan  terpaut  kebijakan  pidana  kepada  pelaksana  praktik  penyediaan layanan  jasa  illegal  oleh  dokteroid  berdasarkan  kepada  pasal  77  dan  78  yang  berbunyi terdapatnya bukti pelanggaran terhadap ketentuan di pasal 73 bait 1 dan 2 akan mendapatkan ancaman  hukuman  pemidanaan  penjara  selama  5  tahun  dan  denda  dana  sebesar  Rp. 150.000.0000,00.  (Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran, 2004)
Pentinh  diketahui  bahwa  penegakan  hukum  harus  dilakukan  kepada  pelaku  praktik pemberian  pelayanan  jasa  kesehatan  illegal  yang  dilakukan  oleh  dokteroid.  Sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan daripada penegakan hukum itu adalah tercapainya keadilan dan kepastian  hukum  maka  dari  itu  perlu  ditingkatkan  norma  dan  nilai  dalam  masyarakat  agar selaras dengan penegakan hukum  yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena nya hukum penal dan hukum non-penal dapat diberikan kepada oknum-oknum  yang terang- terangan  mengerjakan  praktik  pemberian  pelayanan  jasa  kesehatan  illegal  (dokteroid). Terdapat  2  tata  cara  menegakan  hukum  kepada  dokteroid  yang  memebrikan  praktik  illegal yaitu,  cara  pertama  lebih  condong  pada  pencegahan  atau  preventif  dan  cara  kedua  lebih condong pada pemberantasan sesudah terdapat tindak pidana ( Sudarto , 1986).
Usaha  represif  dapat  ditempuh  oleh  penegak  hukum  guna  pemberantasan  susudah kejahatan  terjadi,  dengan  kata  lain  car  aini  menerapkan  hukuman  kepada  pelakunya. Sayangnya  tindakan  represif  ini  memiliki  kekurangan  berupa;  aparat  hukum  besifat  pasif dengan  kata  lain  aparat  hukum  hanya  diam  hingga  mendapatkan  laporan  dari  pihak  yang merasa  dirugikan  oleh  oknum-oknum  yang  memberikan  praktik  pelayanan  jasa  kesehatan illegal (dokteroid), setelah mendapatkan laporan tersebut baru aparat hukum menindaklanjuti. Kenyataan  sosial  yang  beredar  dimasyarakat  adalah  tidak  ada  laporan  mengenai  kejadian praktik  illegal  ini,  mungkin  disebabkan  karna  berdampak  langsung  terhadap  masyarakat. Maka  dari  itu  Lembaga-lembaga  yang  berwenang  diharapkan  secara  rutin  melakukan  Razia
dan memberikan pembinaan mengenai praktik dokteroid. Lalu diharapkan terdapat hubungan Kerjasama  yang  baik  oleh  Lembaga  hukum  dan  aparat  penegak  hukum  agar  dapat  dengan segera menindaklajuti perkara dokteriod dikalangan masyarat guna memberikan perlindungan kepada masyarat itu sendiri ( Sudarto , 1986).
Sedangkan  upaya  preventif  merupakan  suatu  langkah  pencegahan  sebelum  terjadinya tindakan  kejahatan.  Pemerintah  Indonesia  memberikan  upaya  pencegahan    kepada  oknuk- oknum  praktik  pelayanan  jasa  kesehatan  illegal  (dokteroid)  seperti,  bilamana  ada  individu atau  kelompok  yang  ingin  memperoleh  izin  praktik  ,  membuka    dan  melaksanakan  praktik pemberian  pelayanan  jasa  kesehatan  harus  berdasarkan  UU  No  29  Tahun  2004.  Upaya preventif  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan  penjelasan  atau  sosialisasi  lansung kepada masyarakat umum, dengan tujuan memberikan pemahaman, pengetahuan , penjelasan dokteroid agar kemudian hari diharapkan masyarakat telah mampu membedakan mana dokter asli dan dokter palsu, mana tempat praktik yang beizin dan tempat praktik yang tidak berizin. Dengan  segala  upaya  preventif  ini  diharapkan  penurunan  koban  praktik  dokteroid  dan pengoktimalisasian kerja aparat penegak hukum karena masyarakat aktif terlibat didalamnya ( Sudarto , 1986).
E.  Tindakan  dan  Aspek  Hukum  Pidana  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  oleh  Dokter  Palsu (Dokteroid) di Australia
Hukum  semakin  ketat  terhadap  orang-orang  yang  berpura-pura  menjadi  praktisi kesehatan  terdaftar.Hukuman  bagi  siapa  pun  yang  dituntut  oleh  Badan  Regulasi  Praktisi Kesehatan  Australia  (AHPRA)  di  bawah  Hukum  Nasional  untuk  pelanggaran  ini  sekarang termasuk denda  yang lebih besar dan kemungkinan hukuman penjara. CEO AHPRA Martin Fletcher  mengatakan  sanksi  yang  diperkuat  lebih  melindungi  publik.'Semua  menteri kesehatan  menyadari  bahwa  hukuman  harus  lebih  berat  untuk  kasus  yang  serius.  Ketika seseorang  berpura-pura  menjadi  praktisi  kesehatan  terdaftar,  mereka  menimbulkan  risiko yang signifikan bagi publik. Kami tidak ragu-ragu untuk bertindak ketika seseorang berpura- pura menjadi praktisi terdaftar. Dan mulai hari ini, saya mengirim pesan jika Anda mengaku terdaftar  padahal  sebenarnya  tidak  -  Anda  akan  menghadapi  konsekuensi  serius  saat tertangkap, "kata Mr Fletcher ( Ahpra and National Board, 2019).
Federasi  Keperawatan  dan  Kebidanan  Australia  (ANMF)  percaya  ketentuan  yang diperkuat  adalah  langkah  positif  bagi  masyarakat  dan  praktisi.'Masyarakat  sangat mempercayai perawat dan pekerjaan yang mereka lakukan. Siapapun yang secara tidak benar mengaku  sebagai  perawat  mengkhianati  kepercayaan  ini  dan  harus  menghadapi konsekuensinya.  Ketentuan  pelanggaran  yang  diperpanjang  ini  penting  dalam  melindungi lebih  lanjut  profesi  terdaftar  seperti  perawat  dan  sebagai  cara  lain  untuk  memastikan keselamatan pasien, 'kata Sekretaris Federal ANMF Annie Butler ( Ahpra and National Board, 2019).
AHPRA telah berhasil menuntut banyak kasus di mana orang-orang secara tidak benar mengaku sebagai praktisi terdaftar padahal sebenarnya bukan. Mr Raffaele Di Paolo, berhasil dituntut  di  dua  pengadilan  negara  bagian  (Victoria  dan  Queensland)  untuk  pelanggaran  di bawah  Hukum  Nasional,  termasuk  menyatakan  dirinya  sebagai  praktisi  medis  dan  praktisi kesehatan spesialis, padahal dia sebenarnya adalah seorang ahli homeopati. Dia didenda lebih dari $ 28.000. Proses pidana oleh Departemen Penuntutan Umum di Victoria mengakibatkan Di  Paolo  dijatuhi  hukuman  sembilan  tahun  enam  bulan  penjara.  Kasus  profil  tinggi  lainnya
melibatkan  penuntutan  tahun  2017  yang  berhasil  terhadap  Shyam  Acharya,  yang  mengaku sebagai  dokter  yang  berbasis  di  Inggris,  Dr  Sarang  Chitale.  Bapak  Acharya  dihukum  di Pengadilan  Lokal  NSW  dan  didenda  $  30.000,  dan  diperintahkan  untuk  membayar  biaya hukum AHPRA sebesar $ 22.000 ( Ahpra and National Board, 2019)
Penuntutan  lain  termasuk  orang  yang  berpura-pura  menjadi  fisioterapis,  psikolog, dokter  gigi  dan  apoteker.  Kasus  penting  melibatkan  hukuman  terhadap  perawat  palsu  Mr Nicholas  Crawford,  yang  diperintahkan  untuk  membayar  lebih  dari  $  40.000  karena  secara palsu  mengaku  sebagai  perawat  terdaftar  di  dua  negara  bagian,  Queensland  dan  Australia Barat.  Pada  bulan  April  tahun  ini,  David  Citer  dihukum  karena  mengaku  sebagai  psikolog terdaftar  dan  secara  tidak  sah  menggunakan  gelar  'psikolog'  yang  dilindungi,  untuk  kedua kalinya.  Mr  Citer  dihukum  karena  pelanggaran  di  bawah  Hukum  Nasional  dan  denda  $ 25.000.  'Kami  telah  berhasil  menyelesaikan  lebih  dari  50  penuntutan  atas  pelanggaran  di bawah Hukum Nasional sejak 2014. Praktisi palsu mengkhianati kepercayaan yang diberikan pasien  kepada  mereka.  Kami  ingin  menyoroti  hasil  ini  untuk  menginformasikan  konsumen, dan  praktisi  kesehatan,  tentang  apa  yang  harus  diperhatikan,  'Mr  Fletcher  menambahkan ( Ahpra and National Board, 2019).
Amandemen  tersebut  berarti  bahwa  pelanggar  akan  dihadapkan  pada  kemungkinan hukuman  maksimal  tiga  tahun  penjara  per  pelanggaran.  Mereka  juga  menghadapi  kenaikan denda maksimum dari $ 30.000 menjadi $ 60.000 per pelanggaran untuk individu dan dari $ 60.000  menjadi  $  120.000  per  pelanggaran  untuk  entitas  perusahaan.  'Masyarakat  dapat memeriksa  daftar  online  praktisi  untuk  melihat  apakah  mereka  melihat  praktisi  terdaftar. Register  tersebut  dapat  meyakinkan  pasien  yang  sedang  mempertimbangkan  untuk mengakses  perawatan  dari  seorang  praktisi,  bahwa  praktisi  tersebut  memenuhi  syarat  dan diharuskan untuk memenuhi standar nasional, kata 'Mr Fletcher ( Ahpra and National Board, 2019).
Amandemen tersebut disahkan pada Februari 2019 oleh Parlemen Queensland di bawah Undang-Undang  Nasional  Peraturan  Praktisi  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Amandemen Legislasi  Lainnya  2019.  Ketentuan  pelanggaran  baru  akan  berlaku  di  semua  negara  bagian dan teritori, kecuali Australia Barat. Amandemen ketentuan pelanggaran tidak berlaku untuk pelanggaran  periklanan  menurut  Hukum  Nasional.  Di  bawah  Hukum  Nasional,  siapa  pun yang menyebut  diri  mereka salah satu  'gelar  yang dilindungi', seperti  'chiropractor', 'praktisi medis'  atau  'psikolog',  harus  terdaftar  di  Badan  Nasional  terkait.  Merupakan  pelanggaran untuk menggunakan salah satu judul yang dilindungi, dan juga merupakan pelanggaran untuk secara  sadar  atau  sembrono  mengklaim  sebagai  praktisi  terdaftar  ketika  Anda  tidak  atau menggunakan  simbol  atau  bahasa  yang  dapat  membuat  orang  yang  berakal  sehat  percaya bahwa  seseorang  adalah  seorang  praktisi  kesehatan  terdaftar  atau  memenuhi  syarat  untuk berpraktik dalam profesi kesehatan. Pelanggaran ini dikenal sebagai 'menahan'. Pasien dapat memeriksa  daftar  online  praktisi  untuk  melihat  apakah  mereka  melihat  praktisi  terdaftar. Register  tersebut  dapat  meyakinkan  pasien  yang  sedang  mempertimbangkan  untuk mengakses  perawatan  dari  seorang  praktisi,  bahwa  praktisi  tersebut  memenuhi  syarat  dan diharuskan untuk memenuhi standar nasional ( Ahpra and National Board, 2019).

## Kesimpulan
Kegiatan  dokteroid  yang  dilakukan  oleh  paramedis  dapat  mengakibatkan  kerugian
seperti  misdiagnosis,  salah  pemberian  obat,    multifarmasi,  hingga  menimbulkan  penyakit baru  ,  menyebabkan  kecacatan  permanen  bahkan  kematian.  Pemberian  tugas  limpah  dapat dijadikan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  kepada  pelaku  praktik  dokteroid  paramedis. Namun  perlindungan  hukum  ini  menyalahi  UU  kesehatan  yang  mengutamakan profesionalitas dalam kesehatan
Untuk  menjerat  oknum  yang  memakai  identitas  palsu  sebagai  dokter  dalam menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  menggunakan  UU  no  29  tahun  2004  tentang  praktik kedokteran. Hukum pidana preventif atau  yang dikenal sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya  tindak  kejahatan  meliputi  sosialisasi  serta  pelatihan  dan  hukum  pidanan  represif atau  dikenal  dengan  tindakan  yang  dilakukan  atas  dasar  adanya  pelaporan  yang  dilakukan oleh masyarakat
Panduan untuk menghadapi perkara praktik dokteroid di Indonesia tertuang dalam UU No  29  Tahun  2004  mengenai  Praktik  Kedokteran,  dengan  tujuan  diharapkan  dapat melindungi  kualitas  dalam  memberikan  pelayanan  baik  dokter  maupun  dokter  gigi. Pengawasan  kualitas  telah  dilaksanakan  dari  awal  masa  Pendidikan  hingga  menjadi  dokter, penyerahan  wewenang  dokter  serta  dokter  yang  memberikan  pelayanan  jasa.  UU  ini  juga mempunyai  maksud  agar  dapat  menindaklanjuti  pekerjaan  illegal  dalam  hal  pemberian pelayanan  jasa  kesehatan  yang  dikerjakan  oleh  dokteroid.  Pada  pasal  75  hingga  pasal  80 membahas pengenai pemidanaan pokok kepada pelanggaran ketentuan tertulis pada pasal 29 bait 1, 31 bait 1, 32 bait 1, 36, 41 bait 1, 42, 46 bait 1, 73 bait 1 dan 2,  dan pasal 51, yaitu terdapat  ancaman  hukuman  kurungan  selama  10  tahun  atau  denda  berupa  dana  sebesar  Rp. 300.000.000,00.  Sedangkan  terpaut  kebijakan  pidana  kepada  pelaksana  praktik  penyediaan layanan  jasa  illegal  oleh  dokteroid  berdasarkan  kepada  pasal  77  dan  78  yang  berbunyi terdapatnya bukti pelanggaran terhadap ketentuan di pasal 73 bait 1 dan 2 akan mendapatkan ancaman  hukuman  pemidanaan  penjara  selama  5  tahun  dan  denda  dana  sebesar  Rp. 150.000.0000,00.
CEO  Badan  Regulasi  Praktisi  Kesehatan  Australia  (AHPRA),  Martin  Fletcher, mengatakan  sanksi  yang  diperkuat  lebih  melindungi  public.  Amandemen  tersebut  berarti bahwa pelanggar akan dihadapkan pada kemungkinan hukuman maksimal tiga tahun penjara per pelanggaran. Mereka juga menghadapi kenaikan denda maksimum dari $ 30.000 menjadi $  60.000  per  pelanggaran  untuk  individu  dan  dari  $  60.000  menjadi  $  120.000  per pelanggaran untuk entitas perusahaan.

## Bibliografi
Ahpra  and  National  Board.  (2019). Fake  practitioners  face  jail  and  hefty  fines  as  new regulatory powers come into force . Australian Health Practitioner Regulation Agency. Data PPNI dalam Mike Asmaria. (2016). Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan  Kewenangan  Dokter  Kepada  Perawat  di  Ruang  Rawat  Inap  Non  Bedah Penyakit Dalam RSUD Dr. M. Djamil Padang . Universitas Andalas.
Effendy,  N.,  &  Asih,  Y.  (1998). Dasar-dasar  keperawatan  kesehatan  masyarakat (Ed.  2) . EGC.
Farida, N. (2009). Medical professional . Grasindo.
Ibrahim,  J.  (2006). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif . Bayumedia Publishing.
Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, (2004).
Kansil, C. S. T. (2014). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia . Balai Pustaka. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 . Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), (2006). Standar kompetensi dokter Indonesia, (2012). Lestari,  T.  R.  P.  (2012). Kebijakan  Pendidikan  Kedokteran  di  Indonesia . Pusat  Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI , IV (08), 9–12. Machmud,  &  Syahrul.  (2012). Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik . Karya Putra Darwati.
Marsis, I. O. (2018). Ancaman Dokteroid bagi Kesehatan Masyarakat . Kantor Pusat PB IDI. Moelok,  F.  A.  (2003). Pembangunan  Berkelanjutan  dalam  Peningkatan  Derajat  Kesehatan Manusia . Seminar BPHN.
Muhtaj, M. El. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Edisi 1) . Rajawali Pers.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga rampai hukum pidana . In Alumni .
Notoatmodjo, S. (n.d.). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya (Edisi revi). Rineka Cipta. Pengertian  dan  penggolongan  menurut  PB  IDI.  (2018). Waspada  Ancaman  Dokteroid  bagi Kesehatan Masyarakat .
Purnawan, H. (2017). Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Kepada Pearawat di Kotawaringin Timur . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Raharjo, S. (1983). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis . Sinar Baru. Soekiswati, S. (2019). Studi Ktiris Praktik Dokteroid Paramedis Pada Pelayanan Kesehatan .
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2), 111.
https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1968
Sudarmono, M. (2012). Pendidikan kesehatan . FIK UNNES. Sudarto. (1986). Kapita selekta hukum pidana . Alumni.
Syah,  N.  A.,  Roberts,  C.,  Jones,  A.,  Trevena,  L.,  &  Kumar,  K.  (2015). Perceptions  of Indonesian general practitioners in maintaining standards of medical practice at a time of health reform . Family Practice , 32 (5), 584–590. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv057