## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI KOTA BANJARMASIN

## JURNAL EKONOMI MANAJEMEN & BISNIS
Volume 19, Nomor 1, April 2018
P-ISSN: 1412–968X E-ISSN: 2598-9405

## ARIS SETIA NOOR DAN BERTA LESTARI
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al–Banjary, Banjarmasin
The purpose of this study are: (1) To find out how much the influence of tax cli - mate on the receipt of corporate income tax partially, (2) To find out how much influ - ence the tax climate on corporate income tax revenue together. The research method used is survey research method. Data collection techniques used the census method. Data collection is done through direct observation to the object of research and lit - erature study. The method of analysis used in this study is Path Analysis. Based on data used the statistic analistic shows that: (1) Simultaneously to fulfill and convey clearly and accurately the tax form, to account correctly the debt tax, to pay the debt tax at the right time give positive and significant to 5% real standard toward the ac - ceptance of income tax body. (2) Partially to fulfill and convey clearly and accurately the tax form, to account correctly the debt tax, to pay the debt tax at the right time give positive and insignificant to 5 % real standard toward the acceptance of income tax body.The result of this research shows that other unaccounted variable has very small affect in the amount of  0.32%  toward acceptance of income tax body.
Keywords: Tax Climate,  Income of Corporate Income Tax

## PENDAHULUAN
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandi - rian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan  yaitu  dengan  menggali  sumber dana  yang  ada,  yang  berasal  dari  dalam  negeri berupa pajak. Masalah pajak adalah masalah ne - gara,  masyarakat  dan  setiap  orang  yang  tinggal dalam  negara  dan  masyarakat  harus  berurusan dengan pajak serta menjadi tanggung jawab ber - sama. Pajak merupakan salah satu sumber peneri - maan negara yang penting dan ikut menentukan sumbangan fungsionalnya bagi efektivitas kelan - caran roda pemerintahan.
Upaya pemerintah Indonesia terus berlangsung dalam  upaya  proses  pemulihan  ekonomi  negara, peranan kebijakan fiskal menjadi semakin penting dan  menjadi  tumpuan  utama  dalam  menunjang penerimaan negara. Pendapatan negara yang ber - sumber dari pajak pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 183 triliun, tahun 2011 jumlah ini meningkat menjadi Rp. 213 triliun, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp. 30 triliun atau kenaikan sebesar 16%. Tahun 2010 dalam rancangan RUU APBN pemerintah menargetkan peningkatan pen - dapatan dari pajak sebesar Rp. 21 triliun sehingga pendapatan  pajak  diharapkan  menjadi  Rp.  234 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 10% diband - ing tahun 2011 atau sebesar 28% dibanding tahun 2012 (Eric & Suwarta, 2012).
Pada dasarnya tidak ada satu pun dari verifi - kasi atau metode teknis lainnya  dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar  diperoleh  efek  langsung  yang  berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin terca - painya  kepatuhan  membayar  pajak  yang  cukup tinggi. Prosedur teknis tersebut memang berperan dalam  mengurangi  penyelundupan  pajak,  akan tetapi yang diharapkan adalah agar prosedur terse - but dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasil - kan kepatuhan membayar pajak.
Meskipun Instansi Pajak telah pula melibatkan penggunaan para ahli perpajakan dalam memasu - kan uang pajak, namun yang menjadi dasar dari semua fungsi tersebut adalah terutama penciptaan Iklim Perpajakan (tax climate) yang sehat.  Iklim perpajakan  itu  sendiri  adalah  suatu  faktor  yang
tidak berwujud (intangible factor) dalam keseim - bangan antara usaha bertahan untuk tidak mem - bayar  pajak (tax resistance) dan  kesadaran  serta kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan (tax compliance) menurut Mohammad Zain (2009). Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indo - nesia saat ini adalah sistem self assessment yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri  yang  dilakukannya  dalam  Surat  Pember - itahuan (SPT). Ciri dan corak dari sistem pemun - gutan pajak, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak  yang  seharusnya  terutang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpa - jakan,  sehingga  penentuan  besarnya  pajak  yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain daripada  itu  Wajib  Pajak  diwajibkan  pula  mel - aporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan  yang  telah  dibayar  sebagaimana  ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan perpaja - kan.
Tetapi fenomena yang terjadi pada Kantor Pe - layanan Pajak Kota Banjarmasin yang menyebab - kan  belum  tercipta  dan  berkembangnya  Iklim Perpajakan  yang  sehat  yaitu    tingkat  kepatuhan dari  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  serta  mema - tuhi  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, kepatuhan dari Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Salah satu bentuk kepatuhan memenuhi  kewajiban  perpajakan  adalah  kepatu - han  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT). Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Kota Banjarmasin  diketahui  bahwa  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahun 2011-2016 cenderung menurun.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Iklim Perpajakan
Pada dasarnya tidak ada satu pun dari verifi - kasi  atau  metode  teknis  lainnya  dapat  diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar  diperoleh  efek  langsung  yang  berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin terca - painya  kepatuhan  membayar  pajak  yang  cukup tinggi. Prosedur teknik tersebut memang berperan dalam  mengurangi  penyelundupan  pajak,  akan tetapi yang diharapkan adalah agar prosedur terse -
but dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak yang pada akhirnya akan menghasil - kan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.
Meskipun instansi pajak telah pula melibatkan penggunaan para ahli perpajakan, keuangan nega - ra, hukum, ekonomi, akuntan dan teknisi-teknisi lainnya dalam usaha memasukan uang pajak, na - mun yang menjadi dasar dari semua fungsi terse - but,  adalah  terutama  penciptaan  “iklim  perpaja - kan” ( tax climate) yang sehat.
Menurut  Mohammad  Zain  (2009:31)  “Iklim perpajakan  itu  sendiri  adalah  suatu  faktor  yang tidak berwujud ( intangible factor ) dalam keseim - bangan antara usaha bertahan untuk tidak mem - bayar  pajak  ( tax resistance )  dan  kesadaran  serta kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  ( tax compliance ).
Pengertian  diatas  bahwa  iklim  perpajakan tersebut  sebagian  besar  merupakan  hasil  dari keberhasilan  administrasi  perpajakan  yang  ter - diri dari beberapa unsur dalam sistem perpajakan tersebut dalam suatu periode waktu tertentu dan hal ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi harus dikembangkan melalui iklim perpaja - kan.
Faktor  dominan  yang  berpengaruh  atas perkembangan iklim perpajakan  yang sehat dan berada diluar jangkauan administrasi perpajakan, adalah faktor “ state of mind” yang mempengaruhi kemauan (willingness) wajib  pajak  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  yang  tidak akan  berkembang  begitu  saja  tanpa  pemerintah khususnya  Dirjen  Pajak  menyadari  betapa  pent - ingnya  hal  tersebut  dan  mengadakan  program yang  luas  dan  berkesinambungan  untuk  mem - pengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  dan situasi negara masing-masing.
Beberapa faktor penting yang dapat mempen - garuhi  pengembangan  “ state of mind” yang  di - lakukan oleh instansi pajak, tergantung antara lain kemampuan untuk meyakinkan para Wajib Pajak tentang 3 (tiga) hal menurut Norman D. Nowak (2015:15):
1. The realization by the taxpayer that he gets something for his tax money-roads, school, hospital, etc.
2. A general respect for the govermentin terms of the ability and willingness of government to carry out all its law impartially.
3. The economic policy of the government re- garding each sector paying its taxes in a rea- sonable and just proportion to the rest of the economy.
Salamun  A.T.  mengungkapkan  bahwa  peng - hindaran  pajak  (tidak  patuh  dalam  memasukan Surat Pemberitahuan (SPT), sengaja tidak mema - hami  peraturan  perundang-undangan  perpajakan maupun  menangguhkan  pajak)  yang  dilakukan oleh Wajib Pajak, tidak terlepas dari pengalaman pahit di masa lalu yang masih terbawa.
Menurut Mohammad  Zain  (2009:32)  be - berapa pendekatan penting lainnya dalam rangka penciptaan iklim perpajakan yang sehat tersebut, yang dapat dilakukan oleh instansi pajak dan mer - upakan tanggung jawabnya untuk dikembangkan, adalah:
1.  Sistem Perpajakan yang Adil
Pada  umumnya  kepatuhan  memenuhi  ke - wajiban  perpajakan,  adalah  sistem  perpajakan yang  “adil”  dan  sampai  saat  ini  masalah  “apa” dan  “bagaimana”  sesungguhnya  yang  dikatakan adil tersebut tetap merupakan masalah, baik bagi pemerintah maupun para Wajib Pajak. Apabila se - mua penduduk membayar pajak sesuai kemamp - uannya dan bahwa setiap orang akan mempunyai tempat dan perlakuan yang sama apabila mereka memenuhi  perpajakannya,  namun  satu  hal  yang tetap menjadi masalah besar adalah menyangkut “berapa  besarnya”  jumlah  pajak  tersebut  untuk dapat dianggap sebagai pengenaan yang adil. Se - berapa besar pengaruh iklim perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan  wajib pajak badan secara parsial dan Seberapa besar pengaruh iklim perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasi - lan  wajib pajak badan secara bersama-sama 2.   Sanksi Administrasi dan Pidana Wajib pajak merasa akan mendapat ancaman hukuman dalam hal dia diketahui oleh instansi pa - jak  bahwa  dia  melakukan  penyelundupan  pajak. Berkenaan  dengan  hal  ini  beberapa  administra - tor pajak berpendapat bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut hukuman saja wajib pajak sudah akan memenuhi  kewajibannya,  namun  hal  ini  sangat
tergantung  kepada  kebudayaan  masing-masing negara dan merupakan persoalan negara yang ber - sangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya.
Perasaan takut akan tertangkap dan dipenjara - kan akibat penyelundupan pajak merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penye - lundupan  pajak.  Apabila  timbul  perasaan  tidak akan berbuat kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-un - dangan perpajakan sudah berkembang dikalangan para wajib pajak, hal ini berarti menuju ke kepatu - han dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya, sudah terbuka.
3.  Pelayanan dan Bantuan Terhadap Wajib Pajak Dalam usaha mengembangkan iklim perpaja - kan yang sehat, ialah mengembangkan dan men - ingkatkan pelayanan terhadapa wajib pajak. Dari sudut pandang lain, hal ini mempunyai nilai tam - bah  untuk  tidak  membiarkan  adanya  dalih  bagi pembayar pajak untuk tidak membayar pajak dan hal  ini  berarti  pula  bahwa  tidaklah  cukup  kalau hanya meminta kepada pembayar pajak agar me - matuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  tetapi  sesungguhnya  instansi  pajak pun bertanggung jawab atas segala pemberian in - formasi yang diperlukan dan petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para pembayar pajak  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dan lain-lain  yang  berhubungan  dengan  pemenuhan kewajiban perpajakan.
4.   Reputasi Petugas Pajak
Langkah-langkah yang diambil terdahulu yai - tu para petugas pajak hendaknya memiliki sebagai tujuannya “mencapai reputasi yang baik sepan- jang  yang  menyangkut  kecakapan  teknis,  efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan kepu- tusan yang adil”.
Bagaimanapun juga semua petugas pajak hen - daknya  menyadari  bahwa  semua  tindakan  yang dilakukannya  serta  sikapnya  terhadap  pembayar pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mem - punyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keselu - ruhan.
5.   Program Informasi (Information Program) Baik program jangka pendek maupun program jangka  panjang  memerlukan  dukungan  program
informasi yang tersebar luas yang meliputi antara lain:
-  Apa yang diperoleh pembayar pajak dari uang pajaknya
-  Peranannya  sebagai  pembayar  pajak  dalam pembangunan
-  Pendidikan  bagi  anak-anak  usia  muda  di  se - kolah-sekolah tentang perlunya pajak.
-  Semua  tindakan  penerangan  lainnya  yang perlu untuk meletakan dasar-dasar bagi diter - imanya pajak sebagai suatu keharusan di ma - sa-masa sekarang dan masa-masa mendatang.
6.  Data-data  Kepatuhan  Memenuhi  Kewajiban Perpajakan
Ukuran efektifitas suatu administrasi perpaja - kan  diukur  dari  tinggi  rendahnya  tingkat  penye - lundupan pajak, baik secara keseluruhan maupun per jenis pajak. Hal ini memang tidaklah mudah dilaksanakan,  namun  demikian  hendaklah  diper - hatikan bahwa tanpa adanya data tentang penye - lundupan pajak atau data tentang tingkat kepatu - han  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  instansi pajak tidak mempunyai dasar yang kokoh untuk suatu perencanaan yang efektif.

## Pajak Penghasilan Badan
Pengertian  pajak  penghasilan  menurut  Rim - sky K. Judisseno (2015) adalah “Suatu pungutan resmi  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  yang berpenghasilan  atau  atas  penghasilan  yang  dit - erima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.”
Menurut  Pratt  (2015), “ Net  income  is  differ - ence between the revenues generated by a com- pany in a particular time period and the expenses required to generate those revenues.”

## Objek Pajak
Yang  menjadi  objek  pajak  menurut  pasal  4 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2008 tentang peruba - han ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 2008 tentang  Pajak  Penghasilan  adalah  penghasilan, yaitu  setiap  tambahan  ekonomis  yang  diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Yang termasuk dalam pengertian penghasilan UU. No. 17 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas  Undang-Undang  No.  7  tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan adalah:
1.  Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan pekerjaan atau jasa  yang diterima atau diper - oleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2.  Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegia - tan, dan penghargaan.
3.  Laba Usaha
4.  Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena pengalihan harta termasuk:
-  Keuntungan  karena  pengalihan  harta  ke - pada  perseroan,  persekutuan,  dan  badan lainnya sebagai pengganti saham atau pe - nyertaan modal.
-  Keuntungan  yang  diperoleh  perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pen - galihan harta kepada pemegang saham, se - kutu, atau anggota.
-  Keuntungan karena likuidasi, penggabun - gan,  peleburan,  pemekaran,  pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
-  Keuntungan karena pengalihan harta beru - pa hibah , bantuan atau sumbangan, kecua - li diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis  keturunan  lurus  satu  derajat,  dan badan  keagamaan  atau  badan  pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil ter - masuk koperasi yang ditetapkan oleh Men - teri Keuangan, sepanjang tidak ada hubun - gan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau  penguasaan  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan;
5.  Penerimaan  kembali  pembayaran  pajak  yang telah dibebankan sebagai biaya.
6.  Bunga termasuk premium, diskonto, dan im - balan lain karena jaminan pengembalian uang.
7.  Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, ter - masuk dividen dari perusahaan asuransi kepa -
da  pemegang  polis  dan  pembagian  sisa  hasil usaha koperasi.
8.  Royalti.
9.  Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan  den - gan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecua - li sampai dengan jumlah tertentu yang ditetap - kan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan  karena  selisih  kurs  mata  uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkum - pulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan  kekayaan  netto  yang  berasal  dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Alat Analisis Jalur (Path Analysis) . Alasan menggunakan teknik analisis path adalah karena terdapat kaitan korela - sional antar variabel bebas, sehingga dapat diduga terdapat  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung terhadap variabel terikat.
Untuk  menentukan  besarnya  pengaruh  suatu variabel  terhadap  variabel  lainnya  baik  itu  pen - garuh yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung  menurut  Sewall  Wright  (2010)  yang dikutip oleh Harun Al Rasjid (2012) dalam buku Analisis Jalur (Path Analysis) maka dapat diguna - kan Analisis Jalur (Path Analysis) . Teknik anali - sis ini memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval, adapun keempat variabel tersebut yaitu terdiri dari kepatuhan menyampaikan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sebagai ( X 1 ), kepatuhan menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan benar  sebagai  ( X 2 ),  kepatuhan  membayar  pajak terutang tepat waktunya sebagai ( X 3 ), dan peneri - maan pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh Badan) sebagai variabel  Y, di mana semua vari - abel tersebut memiliki skala rasio.
Adapun  langkah  kerja  Analisis  jalur  yang disarankan untuk diikuti seperti yang dikemuka - kan oleh Harun Al Rasjid (2012) adalah sebagai berikut:
1.  Gambarkan  dengan  jelas  diagram  jalur  yang mencerminkan proposisi hipotetik yang diaju - kan, lengkap dengan persamaan strukturalnya sehingga  bisa  tampak  jelas  variabel  apa  saja yang  merupakan  variabel eksogenus dan  apa yang  menjadi  variabel endogenusnya. Gam - bar diagram jalur penelitian ini adalah sebagai berikut:
2.   Hitung matrik korelasi antar variabel.
3.  Identifikasikan  sub-struktur  dan  persamaan yang  akan  dihitung  koefisien  jalurnya.    Mis - alkan saja dalam sub-struktur yang telah kita identifikasi  terdapat  k  buah  variabel eksoge- nus , dan sebuah (selalu hanya sebuah) variabel endogenus Y yang dinyatakan oleh persamaan.
Y = r yx 1 X 1 + r yx 2 X 2 + r yx 3 X 3 + e
4.  Hitung matriks korelasi antar variabel eksoge-
nus yang menyusun sub struktur tersebut.
5.  Hitung matriks invers R -1
6.  Hitung semua koefisien jalur    xy i , i = 1,2,3,4 melalui rumus : 7.  Hitung  R 2 y(x 1 ,x 2 ,…,x k ) yaitu koefisien yang menyatakan Determinasi Total x 1 ,x 2 ,x 3 (dalam analisis regresi koefisien ini disebut Koefisien Determinasi Multipel ), dengan menggunakan rumus :
Rumus Koefisien Determinasi Total 8.  Hitung r y e (koefisien  jalur  variabel  lainnya) berdasarkan rumus berikut :
Rumus Koefisien Jalur Variabel lainnya Sumber : Harun Al-Rasjid (2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analsis Hasil
Gambar  di  bawah  ini  menunjukan  besarnya koefesien jalur antar variabel :
Matrix  korelasi  antara  variabel  X  dengan  Y yang diperoleh atas dasar data pada tabel yang ter - dapat pada Lampiran ( Lisrel 8.70 pada C orrela- tion Matrix to be Analyzed Tabel 1
Matrix Korelasi Antara X dengan Y
X 1
X 2 X 3 Y X 1 1,000 0,919 0,917 0,950 X 2 0,919 1,000 0,866 0,909 X 3 0,917 0,866 1,0000 0,971 Y 0,950 0,909 0,971 1,000
6.  Hitung semua koefisien jalur    xy i , i = 1,2,3,4
melalui rumus : 7.  Hitung  R 2 y(x 1 ,x 2 ,…,x k ) yaitu koefisien yang menyatakan Determinasi Total x 1 ,x 2 ,x 3 (dalam analisis regresi koefisien ini disebut Koefisien Determinasi Multipel ), dengan menggunakan rumus :
Rumus Koefisien Determinasi Total
8.  Hitung r y e (koefisien  jalur  variabel  lainnya)
berdasarkan rumus berikut :
Rumus Koefisien Jalur Variabel lainnya Sumber : Harun Al-Rasjid (2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analsis Hasil
Gambar  di  bawah  ini  menunjukan  besarnya koefesien jalur antar variabel :
Matrix  korelasi  antara  variabel  X  dengan  Y yang diperoleh atas dasar data pada tabel yang ter - dapat pada Lampiran ( Lisrel 8.70 pada C orrela- tion Matrix to be Analyzed Tabel 1 Matrix Korelasi Antara X dengan Y
X 1 X 2 X 3 Y X 1 1,000 0,919 0,917 0,950 X 2 0,919 1,000 0,866 0,909 X 3 0,917 0,866 1,0000 0,971 Y 0,950 0,909 0,971 1,000

## r

## 3.  Matriks korelasi antar variabel eksogen
Tabel 2 Matrix Korelasi Antar Variabel eksogen X 1 X 2 X 3 X 1 1,000 0,919 0,917 X 2 0,919 1,000 0,866 X 3 0,917 0,866 1,000

## 4.  Matrix  Invers Korelasi Antara Variabel X
Tabel 3 Matrix  Invers Antara Variabel X X 1 X 2 X 3 X 1 10,417 -5,208 -5,042 X 2 -5,208 6,625 -0,958 X 3 -5,042 -0,958 6,458 Sumber : Hasil data pengolahan pada Prelis
5.  Koefisien Jalur 3 2, 1, i 0 Y X 1 = = r Tabel 4 Koefesien jalur r yx1 0,270 r yx2 0,139 r yx3 0,603 Sumber : Hasil data pengolahan pada Prelis 6.  Koefisien Determinasi Multiple ( ) 3 2, 1, 2 X X X Y R
Untuk mengetahui pengaruh simultan variabel bebas  (X 1, X 2 ,  X 3 )  terhadap  variabel  terikat  (Y) maka digunakan rumus sebagai berikut:
Menghitung  Koefisien  Determinasi  Multiple R 2.
Dari perhitungan di atas didapat pengaruh se - cara keseluruhan dari variabel X 1, X 2 , X 3 terhadap Y sebesar 96,8%.
7.  Pengaruh Variabel Lain
Menghitung pengaruh variabel lain yang seca - ra tidak langsung mempengaruhi variabel Y selain
variabel X 1 , X 2 , X 3.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di - lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Banjarmasin maka penulis menarik beberapa kes - impulan antara lain:
1.  Menyampaikan  dan  mengisi  formulir  pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak  yang  terutang  dengan  benar,  memba - yar pajak yang terutang tepat pada waktunya secara  parsial  memiliki  pengaruh  positif  dan tidak  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam me - matuhi  peraturan  perundang-undangan  per - pajakan  dan  Wajib  Pajak  sendiri  mengalami kesulitan  dalam  hal  pengisian  Surat  Pem - beritahuan  (SPT)  karena  sering  berubahnya peraturan  perpajakan  yang  selalu  mengikuti perkembangan dunia ekonomi.
2.  Dari  hasil  perhitungan  mengenai    hubungan antara  menyampaikan  dan  mengisi  formulir pajak  dengan  lengkap  dan  jelas  (X 1 ),  meng - hitung jumlah pajak yang terutang dengan be - nar (X 2 ), membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (X 3 ) terdapat hubungan korela - sional yang kuat sehingga hubungan diantara ketiganya terdapat multikoleniaritas.
3.  Iklim  perpajakan,  yaitu  menyampaikan  dan mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan  benar,  membayar  pajak  yang  teru - tang tepat pada waktunya secara keseluruhan memilki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

## REFERENSI
Eric, Suwarta, 2004, Tax Planning, JMT House
Erly Suandy , 2006, Perpajakan (Dilengkapi dengan Latihan Soal). Edisi Revisi. Penerbit salemba Empat. Jakarta.
----------------, 2002, Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal). Edisi kedua (Revisi). Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Gunadi , 2001, Ketentuan Umum Perpajakan, Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2000, PT.  Multi Utama Consultindo. Jakarta
Gunadi , Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005:4-9
Harun Al-Rasjid ,  2009, Analisis Jalur ( Path Analisys ),  Diktat  Program  Pascasarjana  UNPAD, Bandung.
Keputusan  Menteri Keuangan Indonesia No. 534/KMK.04/2016 , Tentang bentuk dan isi SPT serta keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan.
Kusnadi, Siti Maria, Ririn Irmadariyani ,  2012, Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) (Prinsip, Prosedur dan Metode), Universitas Brawijaya, Malang..
Mardiasmo , 2016, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta
Mohammad Zain, 2009, Manajemen Perpajakan, Bandung : Salemba Empat.
Nowark Norman D ., 2015, Tax Administration in Theory and Practise With Special Reference to Chile , New York, Washington, London: Praeger Publisher
Nur Indrianto dan Bambang Supomo , 2015, Metode Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Mana - jemen, BPFE. Yogyakarta.
Rimsky K. Judisseno , 2015, Pajak dan Strategi Bisnis suatu Tinjauan tentang kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Penerbit PT gramedia Pustaka utama Jakarta.
Waluyo, Wirawan B. Ilyas , 2002. Perpajakan Indonesia , Jakarta: Salemba Empat.