Vol. 4  No. 2 (2022) pp. 156-169 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Tanggung  Jawab  Pengurus  Perseroan  atas  Tunggakan
Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty

## Widi Wiranti
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia *email: 21912043@students.uii.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043
Submitted: Mei 2022 Revision: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Ketentuan Perpajakan, Hukum Bisnis Tugas direksi dan Dewan Komisaris dalam kaitannya utang pajak perseroan,  yang  seringkali  menimbulkan  komplikasi  hukum mengenai  siapa  yang  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas kewajiban  perpajakan  perseroan  tersebut.  Dalam  hal  ini  yang menjadi persoalan adalah keadilan bagi pengurus Persero Terbatas dalam putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Perpajakan dan UUPT  tentang  tunggakan  pajak  badan  terkait  dengan  konsep fidusia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apabila  wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan persero  karena  kesalahan  dan/atau  kecerobohan  pengurus perseroan,  dalam  hal  ini  Direksi  dan/atau  Komisaris  dapat dibebaskan    dari  tanggung  jawab  secara  pribadi  atas  utang  pajak perseroan berdasarkan teori fidusia. Metode pendekatan penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif yaitu  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  melalui  literatur yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa utang pajak perseroan bukan merupakan kewajiban pribadi pengurus perseroan, dibuktikan dengan teridentifikasinya putusan pengadilan  yang  menilai  dan  menetapkan  kewajiban  perpajakan perseroan dimana pengaduan Direksi ditolak oleh Majelis Hakim.

## ABSTRACT
Keywords:
Limited Liability Company, Tax Provisions, Business Law
The duties of the directors and the Board of Commissioners in relation to the company's tax debt, which often creates legal complications regarding who  is  personally  responsible  for  the  company's  tax  obligations.  In  this case  the  problem  is  justice  for  the  management  of  a  Limited  Liability Company  in  court  decisions  based  on  the  Tax  Regulations  and  UUPT
Vol. 4 No. 2 (2022)
regarding  corporate  tax  arrears  related  to  the  fiduciary  concept.  This study  aims  to  find  out  if  the  taxpayer  is  personally  responsible  for  the company's  tax  obligations  due  to  mistakes  and/or  carelessness  of  the company's management, in this case the Directors and/or Commissioners can  be  released  from  personal  responsibility  for  the  company's  tax  debt based  on  fiduciary  theory.  The  research  approach  method  used  is  a normative  juridical  research  approach,  namely  examining  library materials  or  secondary  data  through  literature  related  to  research.  The results  of  the  study  show  that  the  company's  tax  debt  is  not  a  personal obligation  of  the  company's  management,  as  evidenced  by  the identification  of  a  court  decision  that  assesses  and  determines  the company's tax obligations where the Directors' complaint was rejected by the Panel of Judges.

## 1. PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT)  menyebutkan  bahwa  perekonomian  nasional  disusun berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  cita-cita  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, harus didukung  oleh  kelembagaan  ekonomi  yang  kuat  dalam  rangka  mencapai kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu,  UUPT  menyatakan  undang-undang  yang mengatur tentang perseroan terbatas penting untuk menjamin terselenggaranya lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan perdagangan internasional di masa globalisasi mendatang.
Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang  saat ini digunakan, dulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV) dalam Bahasa Belanda (Pangestu & Aulia,  2017) .  Pengertian  PT  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUPT  bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta  peraturan  pelaksanaannya.  Menurut  Hilman  Hadikusuma  PT  artinya perseroan  tanpa  nama,  yang  dimaksud  tanpa  nama  ialah  tanpa  nama perseorangan  yang  memasukkan  modalnya,  yang  sebenarnya  bentuk  tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut Societe Anonyme (SA) (Agustin et al., 2013) . Kemudian dalam Bahasa Indonesia istilah PT diambil dari Bahasa Inggris
yaitu “Limited” artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada  modal  dan  kekayaan  perusahaan  saja  tidak  termasuk  kekayaan  pribadi perseroannya (Purnawati, 2006) .
Perusahaan  memiliki  organ  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS),  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris (Lubis,  2018) .  Pasal  1  angka  5 UUPT  menyatakan  bahwa  Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang dan  bertanggung  jawab  penuh  mengurus  Perseroan  untuk  kepentingan Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan,  serta  mewakili Perseroan  baik  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan.  Selanjutnya  apabila  direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka tugas dan wewenang direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (6) UUPT, serta pembagian tugas dan kepengurusan.  Wewenang  di  antara  anggota  direksi  ditentukan  berdasarkan keputusan  RUPS.  Dalam  hal  RUPS  ternyata  tidak  menetapkan  pembagian tanggung jawab direksi, direksi akan memutuskan pembagian tanggung jawab tersebut.
Undang-Undang  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (UU  KUP)  mengatur  mengenai  kewajiban  perpajakan  perseroan terbatas. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  Wajib  Pajak  diwakili  sebagai  badan  oleh  pengurus,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP. Sedangkan Menurut Pasal 32 ayat (4) UU KUP bahwa “Termasuk pengertian pengurusan adalah mereka yang nyata-nyata  mempunyai  kekuasaan  untuk  ikut  serta  mengembangkan  kebijaksanaan dan/atau  mengambil  keputusan  dalam  menjalankan  suatu  perusahaan.” Jika  nama seseorang  tidak  tercantum  dalam  daftar  direksi  tetapi  orang  tersebut  secara jelas  memiliki  wewenang  untuk  menentukan  kebijakan  dan/atau  mengambil keputusan  dalam  rangka  menjalankan  kegiatan  perusahaan,  seperti menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan lain- lain,  maka  orang  itu  memang  memiliki  otoritas  seperti  itu  ditetapkan  dalam Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Dasar  Perubahan  (AD  dan  ADP),  termasuk pengertian  Pengurus.  Selain  Komisaris,  pemegang  saham  mayoritas  atau pengendali juga tunduk pada aturan alinea ini (Arifki & Azmi, 2018) .
Selanjutnya apabila timbul utang pajak, Pasal 1 angka 3 UU No. 34 Tahun 2000  mengubah  UU  No.  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  (UU  PDRD)  menyatakan, “atas  perusahaan,  pengurus,  kepala  perwakilan, kepala  cabang,  penanggung  jawab,  pemilik  modal,  baik  di  tempat  tinggal  yang bersangkutan, di tempat tinggalnya atau di tempat lain.” Undang-Undang 19 Tahun
Vol. 4 No. 2 (2022)
2000  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  19  Tahun  1997  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa:  Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar  Wajib  Pajak membayar  pembebasan  utang  pajak  dan  biaya  pemungutan  pajak  dengan teguran atau teguran, melakukan penagihan segera dan pada saat yang sama, memberitahukan  Surat  Perintah  Pemberlakuan,  mengusulkan  pencegahan, melakukan  penyitaan,  melakukan  hosta  di  Kantor  Pelayanan  Pajak, Penanggung Jawab Jurusita Pajak pemungutan dan pemungutan pajak (KKP).
Jurusita  Pajak  KKP  berwenang  menerbitkan  hal-hal  berikut  berdasarkan UU PPSP, sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 huruf b yaitu :
1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. Surat Perintah Penyanderaan;
6. Surat Pencabutan Sita;
7. Pengumuman Lelang;
8. Surat Penentuan Harga Limit;
9. Pembatalan Lelang; dan
10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  telah  dicapai  kompromi  antara  UUPT dengan  Undang-Undang  Perpajakan  tentang  kewajiban  perpajakan  PT. Manajemen  korporasi  menghadapi  konsekuensi  hukum  atas  kewajiban  pajak yang  belum  dibayar.  Jika  utang  pajak  muncul  bersamaan  dengan  perubahan manajemen  perusahaan,  situasinya  menjadi  lebih  rumit.  Jurusita  Pajak  di Kantor  KKP  berkali-kali  melakukan  pemblokiran  rekening  bank  milik manajemen  perusahaan  karena  tunggakan  pajak.  Ini  termasuk  rekening  bank komisaris perusahaan.  Dalam hal ini  Beberapa keputusan yang relevan  antara lain Putusan Nomor
585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Putusan Nomor
285/Pdt.bth/2015/PN.JKT.PST,  Putusan  Nomor  707/PDT/2016/PT.DKI  dan Putusan Nomor 40/PDT/2018/PT.DKI dari Pengadilan Tinggi Jakarta.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini  menganalisa  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan
pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier (Marzuki,  2009) .    Bahan-Bahan tersebut  kemudian  disusun  dan  dikaji  yang  selanjutnya  ditarik  kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian normatif dilakukan  terhadap  bahan  hukum  utama  seperti  konsep,  asas,  teori  dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan dan Undang- undang Perseroan Terbatas
UUPT  mengatur  tentang  penempatan  tanggung  jawab  Direksi  atas pengurusan perseroan. Direksi mempunyai wewenang yang diperlukan untuk menjalankan  tanggung  jawabnya  sebagai  wakil  Perseroan,  hanya  dengan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi perseroan terbatas memiliki  tugas  internal  dan  eksternal  yang  mana  Direksi  bertanggung  jawab kepada  Perusahaan  dan  Pemegang  Saham,  di  antara  para  pemangku kepentingan  internal  lainnya.  Sementara  itu,  Direksi  bertanggung  jawab langsung  atau  tidak  langsung  kepada  pihak  luar  atas  tindakan  Perusahaan (Andypratama  &  Mustamu,  2013) .  Sebagai  badan  hukum  tersendiri  dengan tanggung  jawab  terbatas,  Direksi  Perseroan  bertanggung  jawab  untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Perseroan. Direksi akan menggunakan kekuasaannya dengan cara yang sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  yang  diatur  dalam  Anggaran  Dasar Perseroan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Prakoso  et  al., 2016) . Istilah "ultra vires" digunakan untuk menggambarkan keputusan Direksi yang  bertentangan  dengan  hukum.  Apabila  suatu  tindakan  yang  dilakukan melebihi  ruang  lingkup  kewenangan  Direksi,  maka  tindakan  tersebut  batal demi  hukum  dan  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  tanggung  jawab Direksi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Direksi tidak terbatas (Sari et al., 2019) .
Sehubungan  dengan  uraian  di  atas  mengenai  pembagian  kerja  antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka pembayaran utang pajak yang ditanggung oleh  Perseroan  menjadi  wewenang  Direksi,  sepanjang  pembayaran  itu dilakukan  sesuai  dengan  dengan  kewenangan  Pengurus  berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Namun  demikian,  apabila  utang  pajak  tersebut  merupakan  akibat  perbuatan Direksi dalam mengurus kekayaan Perseroan di luar kewenangan yang diatur dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan  dan  peraturan  perundang-undangan,  maka tagihan  utang  pajak  tersebut  menjadi  tanggungan  pribadi  Direksi  yang bersangkutan (Sidabutar, 2017) .
Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut di atas, Direksi dan/atau Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas utang pajak Perseroan apabila hal  itu  terjadi  sebagai  akibat  kesalahan  dan/atau  kecerobohannya  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya.  Manajemen  Perusahaan,  termasuk Direksi  dan  Komisaris,  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan  Perusahaan (Sukwaity  et  al.,  2005) .  Pajak  adalah  biaya  wajib  yang harus dibayar oleh seseorang, bisnis, atau organisasi lain kepada negara sesuai dengan  persyaratan  undang-undang.  Manajemen  Bisnis  bertanggung  jawab atas kategori pajak berikut :
a. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 21).
“PPh  21  merupakan  pajak  atas  penghasilan  menurut  pekerjaan  atau  tugas yang diemban karyawan sebagai Wajib Pajak.”
b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22).
“Diberlakukan  pada  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  ekspor-impor barang mewah.”
c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).
“Pajak  yang  dikenakan  pada  penghasilan  atas  modal,  penyerahan  jasa,  atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.”
d. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26).
“Pada  dasarnya  sama  dengan  PPh  21  dan  PPh  23.  Namun,  yang membedakan  adalah  penerima  penghasilannya,  yakni  Wajib  Pajak  Luar Negeri meliputi WNA maupun perusahaan asing.”
e. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29).
“PPh 29 juga disebut dengan PPh Kurang Bayar. Pajak ini tercantum dalam SPT  tahunan  melaporkan  SPT  PPh  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak,  yakni setiap 30 April.”
Pajak  Produk  Domestik  Bruto  (PPN),  Pajak  pertambahan  nilai  (PPN) merupakan  pajak  yang  dikenakan  pada  produk  saat  mereka  bergerak  dari produsen ke konsumen. Jumlah PPN untuk impor dan penjualan adalah 10%, sedangkan jumlah PPN untuk ekspor adalah 0%. Sebagai bukti pungutan PPN, invoice  harus  diterbitkan  oleh  pelaku  usaha  yang  menjual  produk  atau  jasa kena pajak (Djufri, 2022) .
Vol. 4 No. 2 (2022)
Menurut Ayat (1) dan (4) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut Pasal 32 ayat (1)  huruf  a,  “dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  menurut  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  Wajib  Pajak  diwakili  sebagai badan  oleh  pengurus”,  pengurus  bertanggung  jawab  bertindak  atas  nama Wajib  Pajak  dalam  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  perpajakan.  Kemudian Pasal  32  ayat  (4)  UU  KUP,  mengatakan  bahwa  termasuk  dalam  pengertian pengurus  adalah  orang-orang  yang  nyata-nyata  mempunyai  kekuasaan  untuk ikut  serta  mengembangkan  kebijakan  dan/atau  mengambil  keputusan  dalam menjalankan  organisasi.  Jika  nama  seseorang  tidak  tercantum  dalam  daftar direksi  tetapi  orang  tersebut  secara  jelas  memiliki  wewenang  untuk menentukan  kebijakan  dan/atau  mengambil  keputusan  dalam  rangka menjalankan  kegiatan  perusahaan,  seperti  menandatangani  kontrak  dengan pihak  ketiga,  menandatangani  cek,  dan  lain-lain,  maka  orang  itu  memang memiliki otoritas seperti itu. Ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perubahan, termasuk pengertian Pengurus. Selain Komisaris, pemegang saham mayoritas atau pengendali juga tunduk pada aturan alinea ini.
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU  No.  34  Tahun  2000  mengubah  UU  No.  18 Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  “Terhadap Penanggung  Pajak  Badan  Penyitaan  dapat  dilakukan  terhadap  barang  milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan , kepala cabang, penanggung jawab, pemilik  modal,  baik  di  tempat  kedudukannya  yang  bersangkutan,  di  tempat tinggalnya maupun di tempat lain” dalam hal utang pajak.
Setiap  kewajiban  pajak  yang  ditanggung  oleh  PT  merupakan  tanggung jawab  bersama  semua  direktur,  termasuk  direktur  nominee.  Terlepas  dari desakan  UUPT  bahwa  hanya  firma  itu  sendiri  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban,  direksi  perseroan juga  harus  menjadi  pemilik  mayoritas dan pengendali agar dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan undang- undang  perpajakan  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  perpajakan, pemilik  manfaat  diadopsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 26 ayat (1a) bahwa  Negara  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain  yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri ( beneficial owner ).
Vol. 4 No. 2 (2022)
Berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat pemaksaan  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  dan  dihubungkan  dengan teori tujuan hukum Jeremy Bentham pada aspek keuntungan hukum, tanggung jawab  Pengurus  Perseroan  atas  tunggakan  Pajak  Perusahaan  digunakan  dari sudut  pandang  hukum  teoritis (Bentham,  2006) .  Dalam  membahas  fungsi hukum,  sangat  penting  untuk  membedakan  antara  tujuan  hukum  itu  sendiri dan tujuan yang sama dengan manusia. Meskipun demikian, hukum itu sendiri bukanlah  tujuan  manusia.  Sebaliknya,  itu  hanya  salah  satu  dari  banyak instrumen  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan  nasional (Marzuki, 2021) . Meskipun tujuan utama hukum adalah untuk melindungi hak- hak  individu,  hukum  juga  berusaha  untuk  mencapai  tujuan  sosial  yang  lebih luas.  Manfaat  bagi  masyarakat  diantisipasi  sebagai  hasil  penegakan  hukum dan/atau administrasi. Karena hukum diciptakan untuk umat manusia, semua upaya  untuk  mempraktikkan  atau  menegakkannya  pasti  memiliki  efek  positif pada  kehidupan  manusia.  Penegakan  hukum  tidak  boleh  menimbulkan keresahan  di  masyarakat.  Menurut  filosofi  utilistik,  undang-undang  ini berusaha untuk memberikan tingkat kenikmatan manusia yang terkesan paling besar.  Menurut  pandangan  ini,  tujuan  legislasi  adalah  untuk  memaksimalkan jumlah  individu  yang  memperoleh  keuntungan  darinya,  dalam  hal  kepuasan mereka.
2. Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan  Perundang-Undangan  Perpajakan  Dan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Yang  Berkeadilan  Bagi  Pengurus  Perseroan  Terkait Dengan Prinsip Fiduciary Or Relationship
Perkara  Utang  Pajak  yang  menjadi  tunggakan  pajak  Perseroan  yang berujung  kepada  gugatan  ke  Peradilan  dapat  diamati  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  285/Pdt.bth/2015/PN.Jkt.Pst;  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta  Nomor: 707/PDT/2016/PT.DKI; Putusan Pengadilan Tinggi  Jakarta  Nomor  40/PDT/2018/PT.DKI;  serta  Putusan  Pengadilan  Negeri Palembang  Nomor:  118/Pdt.G/2021/PN.Plg.  Di  dalam  lima  putusan  peradilan tersebut, gugatan di samping diajukan oleh pengurus Perseroan, juga diajukan oleh  pemerintah  berkaitan  dengan  Utang  Pajak  Perseroan.  Analisis  akan dilakukan  berdasarkan  dasar  dua  pihak  yang  berbeda  kepentingan  tersebut
mempersepsikan  perihal  tanggungjawab  terhadap  Utang  Pajak  berdasarkan doktrin fiduciary or relationship.
Berdasarkan  identifikasi  yang  dilakukan  terhadap  Putusan  Pengadilan yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  Utang  Pajak  Pengurus  Perseroan seperti  tersebut  diatas,  maka  dalam  kaitannya  dengan  prinsip  fiduciary  or relationship, masing-masing dapat berikan analisis sebagai berikut:
1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.bth/ 2015/PN.Jkt.Pst.
Penulis  berkesimpulan  bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat bahwa Longjing Tandi adalah Longjing Tandi telah melakukan pengurusan Perseroan  dengan  baik  dan  benar;  bahwa  Longjing  Tandi  adalah  pihak ketiga  dan  bukan  penanggung  pajak  dalam  badan  hukum  PT.  TGSI  yang secara  hukum  dinyatakan  bubar  pada  tanggal  17  Mei  2004;  dan  bahwa pemblokiran/penyitaan  Akun  Longjing  Tandi  di  b  semuanya  didukung oleh hukum.
Sebagaimana diatur dalam UUPT, Direksi berwenang untuk berbicara atas nama  Perseroan  sepanjang  hal  tersebut  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar Perseroan. Direksi perseroan terbatas memiliki tugas internal dan eksternal. Direksi  bertanggung  jawab  kepada  Perusahaan  dan  Pemegang  Saham,  di antara para pemangku kepentingan internal lainnya. Sementara itu, Direksi bertanggung  jawab  langsung  atau  tidak  langsung  kepada  pihak  luar  atas tindakan  Perusahaan.  Pendapat  penulis  tentang  akibat  hukum  dari pernyataan pailit Longjing Tandi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. TGSI.  Konsekuensi  hukum  ini  tidak  wajib  tetapi  hanya  muncul  jika  pihak tertentu  menegakkannya  setelah  menemukan  alasan  yang  baik  untuk melakukannya. Sehubungan dengan bangkrutnya PT. TGSI, sudah menjadi rahasia  umum  bahwa  Ditjen  Pajak  memblokir  rekening  pribadi  Longjing Tandi dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. TGSI tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Kurator, Pengadilan Niaga, atau  Hakim  Pengawas.  Hal  ini  pada  gilirannya  membuat  penulis berkesimpulan  bahwa  perbuatan  Direktorat  Jenderal  tersebut  adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.
2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 585/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Direktorat  Jenderal  Pajak bertindak melawan hukum ketika memblokir rekening PT. Direktur Utama Metro  Batavia  tanpa  terlebih  dahulu  meminta  persetujuan  Kurator dan/atau Pengadilan Pengawas yang telah menerima pernyataan pailit dari PT.  MetroBatavia.  Oleh  karena  itu,  Direktur  PT.  Metro  Baatavia  telah dibenarkan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  sebagaimana  seharusnya  hakim  secara  tertulis  menyatakan  secara tertulis  bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  bertindak  melawan  hukum dengan melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Dirjen Pajak. PT. Metro Batavia disimpan di Bank.
3) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 707/PDT/2016/PT.DKI. Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta.  Ditjen  Pajak  memblokir  PT.  Rekening Komisaris  Utama  Metro  Batavia  setelah  menerima  pernyataan  pailit  dari perusahaan  tanpa  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  Kurator dan/atau  Hakim  Pengawas.  Alhasil,  Komisaris  Utama  PT.  Metro  Baatavia telah  dikuatkan  oleh  Putusan  Pengadilan  Tinngi  Jakarta,  dan  sudah sepantasnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  582/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst, tanggal 20 Juni 2016, yang dimintakan pemeriksaannya dalam tingkat banding; dan menghukum Direktur Jenderal Pajak dengan memerintahkannya  untuk  membayar  biaya  perkara  (seratus  lima  puluh ribu rupiah).
4) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PDT/ 2018/PT.DKI. Penulis sependapat dengan analisis hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta.  Ditjen  Pajak  memblokir  PT.  Rekening Komisaris  Utama  Metro  Batavia  setelah  menerima  pernyataan  pailit  dari perusahaan  tanpa  terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  Kurator dan/atau  Hakim  Pengawas.  Alhasil,  Komisaris  Utama  PT.  Metro  Batavia telah  dibenarkan  oleh  Putusan  Pengadilan  Tinngi  Jakarta,  sebagaimana mestinya  jika  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta  secara  sah menyatakan  bahwa  Dirjen  Pajak  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum  dengan  melakukan  Pemblokiran  Instan  terhadap  harta  kekayaan
Vol. 4 No. 2 (2022)
Komisaris  PT.  MetroBatavia,  sebagaimana  dituangkan  dalam  Berita  Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penggugat yang disimpan di Bank.
5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 118/Pdt.G/ 2021/PN.Plg. Menurut hemat penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil keputusan yang tepat ketika memutuskan bahwa Direktur PT. Gugatan  Sinar  Mutiara  Sejahtera  tidak  beralasan (Niet  Onvankelijke Verklaard) dan  memerintahkannya  untuk  membayar  biaya  perkara  yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu  rupiah)  Perbuatan  Dirjen  Pajak  menerbitkan  Surat  No.  S-11485/WP.J kepada  Bank  yang  isinya  Permohonan  Pemblokiran  Harta  Wajib  Pajak yang  disimpan  di  Bank  milik  Direktur  PT.  Sinar  Mutiara  Sejahtera, dinyatakan  sah  dan  mengikat  karena  gugatan  Direktur  PT.  Sinar  Mutiara Sehajtera tidak dapat diterima.
Berdasarkan pengertian di atas, Hutang Pajak Perseroan pada hakekatnya merupakan  kewajiban  Direksi,  karena  hanya  Direksi  yang  bertanggung  jawab atas  pengurusan  kekayaan  Perseroan.  Komisaris  Perusahaan  akan  mengawasi pengelolaan  aset  Perusahaan,  termasuk  pembayaran  kewajiban  pajak  yang masih  terutang.  Namun  ketentuan  UU  Korporasi  sesuai  dengan  kerangka perseroan  terbatas  dan  badan  hukum  independen.  Aset  dan  liabilitas Perusahaan berbeda dari pendiri dan manajemen Perusahaan. RUPS, Direktur, dan  Komisaris  Perusahaan  adalah  "organ",  atau  badan  pendiri  dan pengurusnya.
Apabila perbuatan Direksi dalam mengurus kekayaan Perseroan melebihi kewenangan  yang  digariskan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  utang  pajak  menjadi  tanggungan pribadi  Direksi  yang  bersangkutan.  Dewan  Komisaris  akan  melanggar  Pasal 108 UUPT jika tidak menjalankan tanggung jawab pengawasannya dengan baik dan  gagal  menangani  beban  pajak  Perusahaan,  yang  merupakan  biaya  bisnis normal.  Jika  Dewan  Komisaris  gagal  melakukan  pengawasan  yang  memadai, anggotanya dapat menghadapi konsekuensi hukum.
Secara khusus, empat dari lima keputusan yang digunakan sebagai kajian keputusan  dalam  penyusunan  tesis  ini  terkait  dengan  tagihan  utang  pajak terhadap  masing-masing  Direksi  (tiga  keputusan)  dan  Komisaris  (satu keputusan),  dimana  penagihan  utang  pajak  oleh  surat  paksa  termasuk pemblokiran  yang  diterbitkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  keadaan
Vol. 4 No. 2 (2022)
perusahaan  pailit.  Keempat  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  tuntutan utang  pajak  dengan  surat  paksa  termasuk  pemblokiran  yang  diajukan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak  bersifat  sewenang-wenang  dan/atau  inkonstitusional, menurut  pendapat  penulis  pendapat  tersebut  adalah  benar.  Ada  dampak tertentu  dari  hukum  kebangkrutan  ketika  aturan  alasan  berlaku.  Konsekuensi hukum ini tidak wajib tetapi hanya muncul jika pihak tertentu menegakkannya setelah  menemukan  alasan  yang  baik  untuk  melakukannya.  Kurator, Pengadilan  Niaga,  Hakim  Pengawas,  dan  pihak  terkait  lainnya  harus memikirkan  penerapan  implikasi  hukum  tertentu.  Dalam  keempat  putusan tersebut, tagihan utang pajak dengan surat paksa, termasuk pemblokiran yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap rekening Direksi dan Komisaris dilakukan tanpa persetujuan Hakim Pengawas.
Setelah  mempertimbangkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pengadilan  akan membuat  keputusan  akhir  mengenai  timbul  atau  tidaknya  kewajiban  pajak sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak benar atas kekayaan Perseroan yang melanggar  kewajiban  atau  hubungan  fidusia.  Gustav  Radbruch  berpendapat bahwa sulit untuk menetapkan standar keadilan karena apa yang adil bagi satu pihak  belum  tentu  adil  bagi  pihak  lain (Usman,  2016) .  Asal  kata "adil" dapat ditelusuri kembali ke kata "adil", yang berarti "dapat diterima" dalam arti netral. Kebenaran  dan  keadilan  bukanlah  hal  yang  sama,  dan  keadilan  tidak  berarti bahwa  setiap  orang  harus  mendapatkan  jumlah  yang  sama.  Oleh  karena  itu, keadilan  memerlukan  analisis  kasus  per  kasus,  dan  apa  yang  adil  bagi  satu orang mungkin tidak adil bagi  orang lain (Purwanto, 2017) . Norma yang adil, di  mana  terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan  yang  dilindungi,  dan setiap  orang  memperoleh  sebanyak-banyaknya  yang  menjadi  bagiannya, diperlukan agar hukum dapat mencapai tujuannya mengatur pergaulan hidup yang harmonis dalam lingkup masyarakat luas.

## 4. KESIMPULAN
Tanggung  jawab  pengurus  perseroan  atas  tunggakan  pajak  perseroan akan  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  Direksi  dan/atau  Komisaris  apabila Utang  Pajak  tersebut  timbul  disebabkan  oleh  kesalahan  dan/atau  kelalaian Pengurus  Perseroan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  97  ayat  (3)  UUPT  dan Pasal 114 ayat (3) UUPT. Kemudian Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 18 ayat (1) UU PBB telah  menetapkan  ketentuan  mengenai  Wajib  yang  mana  Utang  Pajak  akan ditagih  kepada  pengurus  Perseroan  yaitu  Direksi  dan  Komisaris.  Kedati
demikian,  Direksi  dan  Komisaris  dapat  terhindar  dari  tanggungjawab  pribadi Utang  Pajak  tersebut  berdasarkan  prinsip fiduciary  or  relationship. Hal  ini berdasarkan  identifikasi  yang  dilakukan  terhadap  Putusan  Pengadilan  terkait Utang Pajak Pengurus Perseroan dalam Putusan Nomor
285/Pdt.bth/2015/PN.Jkt.Pst,  Putusan  Nomor  585/Pdt.G/2015/PN.  JKT.PST; Putusan  Nomor  707/PDT/2016/PT.DKI,  Putusan  Nomor  40/PDT/2018/PT.DKI; serta  Putusan  Nomor  118/Pdt.G/2021/PN.Plg  diketahui  bahwa  hanya  satu putusan  dimana  gugatan  Direksi  atas  tagihan  Utang  Pajak  ditolak  Majelis Hakim  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  terhadap  Utang  Pajak  Perseroan bukanlah  menjadi  tanggungjawab  pribadi  Pengurus  Perseroan  karena  dalam pengelolaan kekayaan Perseroan telah dilakukan berdasarkan prinsip fiduciary or relationship.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, E., Khoidin, M., & Adonara, F. F. (2013). Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Notary Accountability in the Making Deed meeting of shareholder .
Andypratama,  L.  W.,  &  Mustamu,  R.  H.  (2013).  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance  padaPerusahaan  Keluarga:  Studi  Deskriptid pada Distributor Makanan. Agora Jurnal , 1 (1), 1–11.
Arifki,  N.  A.,  &  Azmi,  I.  F.  (2018).  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Perpajakan: Suatu  Kajian  Hukum  Doktrinal. Jurnal Administrasi Negara , 24 (1), 33–46.
Bentham,  J.  (2006). Teori  Perundang-Undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana . Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai  Uu  No.7  Thn  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Di Indonesia.
Journal Of Social Research , 1 (5), 391–404.
https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106
Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika  Terjadi  Kepailitan  Pada  Umumnya  Dan  Menurut  Doktrin  Hukum Perusahaan  &  UndangUndang  No.  40  Tahun  2007. Jurnal  Hukum  Kaidah , 17 (2), 26–47.
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum .
Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum . Prenada Media.
Pangestu,  M.  T.,  &  Aulia,  N.  (2017).  Hukum  Perseroan  Terbatas  dan Perkembangannya di Indonesia. Buisness Law Review , 1 (3), 21–39.
Prakoso,  Z.  A.,  Susilowati,  E.,  &  Mahmudah,  S.  (2016).  Tanggung  Jawab Komensaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Diponegoro Law Journal , 5 (4),
Vol. 4 No. 2 (2022)
1–15. Purnawati,  E.  (2006). Peran  Notaris  dalam  Pengesahan  Pendirian  Persero  Terbatas .
Universitas Diponegoro.
Purwanto.  (2017).  Perwujudan  Keadilan  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Negara Hukum  Indonesia:  Perjuangan  yang  Tidak  Mudah  Dioperasionalkan. Jurnal Hukum Media Bhakti , 1–19.
Sari, R., Kusuma, W., & Kurnial, A. C. (2019). Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 13 (2), 145–166. https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1225
Sidabutar,  R.  R.  (2017).  Pertanggungjawaban  Direksi  Terhadap  Korporasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi. Journal of Law and Policy Transformation , 1 (1), 159–182.
Sukwaity,  D.,  Jamal,  H.  S.,  &  Sukamto,  S.  (2005). Ekonomi .  Yudhistira  Ghalia Indonesia.
Usman, R. (2016). Kepailitan  Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai  Perwujudan  Perlindungan  Kepentingan  Nasabah  Penyimpan. Badamai Law Journal , 1 (1), 141. https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.255
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License