## De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah
Vol. 9, No. 2, 2017, h. 117-127 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658 DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

## Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

## Khairul Umam
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia khaeroeloemam@gmail.com
Abstrak :
Islamic  Law Compilation  is  still  an  interesting topic to study  by Muslim scholars  in Indonesia. The Islamic Law Compilation is a typical Indonesian jurisprudence used as reference  for  religious  court  judges. This  article  aims  to  identify  the  use  of  the  Shafi'ite school  on  the  rules  of  marriage  in  the Islamic Law  Compilation. This  article  comes  from normative  research  with  a  descriptive  approach.  The  results  of  this  study  show  that  the influence  of  the  Shafi'i  school  is  more  dominant  in  the Islamic  Law  Compilation. However,  the  compilers  of  the  Islamic  Law  Compilations  used  the  opinion  of  other schools.  The  articles  relating  to  the  requirements,  pillars  and  procedures  for implementing  marriage  are  absorbed  from  the  provisions  of  the  Shafi'ite jurisprudence.  Such  as  marital  proposal,  marriage  guardian,  ijab  qabul,  and  dowry. the    Islamic  Law  Compilation  is  not  only  collecting  or  adopting  the  classical jurisprudence of Islamic scholars, but it also provides a new provision that has not yet existed in the treasures of the previous Islamic jurisprudence.
Kompilasi  Hukum  Islam  masih  menjadi  bahan  menarik  untuk  dikaji  oleh  sarjana muslim  di  Indonesia.  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  fiqh  khas  Indonesia  yang dijadikan  rujukan  bagi  hakim  pengadilan  agama.  Artikel  ini  bertujuan mengidentifikasi  penggunaan  mazhab  Syafi’i pada  aturan  perkawinan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Artikel  ini  berasal  dari  penelitian  normatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  Pengaruh  mazhab Syafi’i  lebih  dominan  dalam  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Meskipun demikian,  para  perumus  Kompilasi  Hukum  Islam  menggunakan  pendapat  mazhab lain.  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  syarat,  rukun  dan  tata  cara  pelaksanaan perkawinan  diserap  dari  ketentuan  fiqh  mazhab  Syafi’i.  Seperti  peminangan,  wali nikah,  ijab  qabul,  mahar.  Kompilasi  Hukum  Islam  bukan  hanya  sekedar mengumpulkan  atau  mengadopsi  pandagan  ulama  fiqh  klasik.  Akan  tetapi memberikan ketentuan baru yang belum ada dalam khazanah fiqh terdahulu.
Kata Kunci: kompilasi hukum Islam; mazhab Syafi’i; pengadilan agama.

## Pendahuluan
Fiqh  berkembang  secara  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Fondasi Fiqh diletakkan sejak masa Rasulullah Saw. dan dikembangkan oleh para sahabat. Pada abad  ke-8  M.  Para  sarjana  Islam  memberikan  perhatian  yang  besar  dalam
pengembangan  Fiqh.  Beberapa  pakar  yang  memiliki  peran  penting  dalam pengembangan  Fiqh  seperti  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik  bin  Anas,  Imam Muhammad bin Idris al-Syaf’i, dan Imam  Ahmad ibn Hanbal. Perhatian para pakar ini kemudian  memunculkan  mazhab  besar  yang  memiliki  banyak  pengikut  di  seluruh dunia. Fiqh pada awalnya berasal dari pemahaman seseorang terhadap nash karena ada problem di masyarakat. Pendapat ini kemudian diikuti oleh murid-murid dan dibakukan dalam metode tertentu. 1
Fiqh kemudian menjadi salah satu rujukan umat Islam dalam menjalankan praktik ibadah dan  muamalah. Selain  itu, fiqh  yang tersebar di  berbagai kitab  menjadi  sumber rujukan  dalam  praktik  peradilan  Islam. 2 Sebelum  memberikan  putusan,  hakim  wajib memberikan  pertimbangan  hukum  sesuai  dalil-dalil  syara’  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an,  Sunnah,  dan  pandangan  ulama  fiqh. 3 Menurut  Alaidin  Koto,  fiqh  -khususnya mazhab  Syafi’i-  telah  dijadikan  sumber  hukum  memutus  perkara  sejak  kerajaan- kerajaan  Islam  di  nusantara. 4 Pada  tahun  1958,  Biro  Peradilan  Agama  Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran  Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 tentang beberapa kitab fiqh yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani perkara, antara lain: al-Bajuri,  Fatchul  Mu'in,  Syarqowi  'ala  Tahrir,  Qalyubi/Mahalli,  Tuhfah,  Targhibul Musytaq,  Fathul  Wahhab  dan  Syarahnya,  Qawaninus  Syari'ah  Lis  Sayyid  bin  Yahya, Qawaninus  Syari'ah  Li  al-Sayyid  Sadaqah  Dahlan,  Syamsuri  fil  Faraidh,  Bugyatul Mustarsyidin, al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah dan Mugnil Muhtaj. 5
Meskipun sudah lama dipraktikkan, penggunaan fiqh dalam  memberikan putusan di peradilan menyimpan masalah. Setiap hakim memiliki kebebasan merujuk kitab fiqh sebagai  dasar  hukum.  Konsekuensinya,  sering  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  muncul  disparitas  putusan  pengadilan  dalam  kasus yang  sama. 6 Kondisi  ini  bertahan  hingga  tahun  1990-an.  Sebagai  langkah  menangani problem di atas, pemerintah bekerjasama dengan berbagai instansi menyusun Kompilasi Hukum  Islam,  yang  terdiri  dari  tiga  buku.  Buku  pertama  tentang  hukum  perkawinan. Buku  kedua  tentang  hukum  kewarisan.  Buku  ketiga  tentang  hukum  perwakafan  bagi umat  Islam. 7 Kompilasi  Hukum  Islam  kemudian  disebarluaskan  melalui  Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Melalui instruksi presiden ini, masyarakat umum dan instansi  pemerintah  yang  menangani  perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan  diminta menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan. 8
Sejak  disebarluaskan  pada  tahun  1991,  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  banyak dikaji.  Abdul  Hadi  melakukan  kajian  dengan  judul “ Fikih  Mazhab  Syafi’i  dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (1971-1991) ” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia
1 Nafiul  Lubab  and  Novita  Pancaningrum,  “Mazhab:  Keterkungkungan  Intelektual  Atau  Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam),” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 6, no. 2 (December 1, 2015): 402-403, https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1462.
2 Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah Di Indonesia (Jakarta: IKAHI, 2008), 41.
3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2010), 200.
4 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 192.
5 Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara , 200.
6 Muhammad  Gazali  Rahman,  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  Bagi  Hakim Pengadilan Agama,” Tahkim 11, no. 2 (2015): 78.
7 Rahman, 80.
8 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  mazhab  Syafi’i.  Ketentuan  yang  banyak  mengikuti pandangan mazhab Syafi’i berkaitan syarat dan rukun perkawinan baik disusun secara sistematis  maupun  terpapar  dalam  pasal-pasal.  Sebagaimana  terdapat  dalam  rumusan Kompilasi  Hukum  Islam. 9 Penelitian  Nurjihad  dengan  judul  “Pembaharuan  Hukum Islam  di  Indonesia    Studi  Kasus  CLD  Kompilasi  Hukum  Islam”.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pembaharuan  hukum  Islam  perlu  dilakukan  untuk  kemaslahatan umat  dengan  tetap  memperhatikan  tujuan  pemberlakuan  hukum  Islam.  Ijtihad  harus dilakukan oleh banyak orang yang memiliki bidang keahlian yang berbeda. Munculnya Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  ruang  dinamika  pengembangan  fiqh  di  Indonesia. Salah  satunya  dengan  kemunculan  Counter  Legal  Draf  Kompilasi  Hukum  Islam. Meskipun dalam perkembangannya CLD KHI ini ditarik dari peredaran. 10
Yulkarnain Harahab dan Andy Omara melakukan kajian dengan judul “Kompilasi Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Hukum  Perundang-Undangan ”. Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  bermasalah  jika  dihadapkan  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tetang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Instruksi  presiden  tidak  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan.  Meskipun  demikian,  hakim  di  Pengadilan  Agama  tetap  menggunakan Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  rujukan  dalam  memutus  perkara  karena  dianggap sebagai fiqh khas Indonesia. 11
Kemudian,  kajian  yang  dilakukan  oleh  Yufi  Wiyos  Rini  dengan  judul. “Pandangan  Politik  Hukum  Islam  Terhadap  KHI  di  Indonesia”.  Hasil  kajian  ini menunjukkan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan efek dari politik akomodatif pemerintah orde baru terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia. 12 Intan Cahyani  melakukan  kajian  dengan  judul  “Pembaharuan  Hukum  dalam  Kompilasi Hukum  Islam”.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  lahirnya  Kompilasi  Hukum Islam  merupakan  wujud  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  diamanatkan oleh  konstitusi.  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  produk  fiqh  khas  Indonesia  yang dapat  ditafsirkan  sesuai  dengan  konteks. 13 Riset  yang  dilakukan  oleh  Dadang Hermawan  dan  Sumardjo  dengan  judul  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum Materiil  Pada  Peradilan  Agama”.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  Kompilasi Hukum  Islam  masih  tetap  digunakan  sebagai  sumber  hukum  di  Pengadilan  Agama, terlepas  dari  perdebatan  tentang  status  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  sistem  hukum nasional Indonesia. 14 Berbagai kajian di atas belum membahas tentang penyerapan fiqh mazhab  Syafi’i  dalam  penyusunan  Berdasarkan  persoalan  ini,  artikel  ini  bertujuan
9 Abdul  Hadi,  “Fiqih  Mazhab  Syafi’i  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perkawinan  Di Indonesia,  Brunei,  Dan  Malaysia  (1971-1991)”  (phd,  UIN  Sunan  Kalijaga,  2000),  222–24, http://digilib.uin-suka.ac.id/14394/.
10 Author:  Nurjihad,  “Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Studi  Kasus  CLD  Kompilasi  Hukum Islam,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
11,
no. 27 (2004): 116, https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art10.
11 Yulkarnain Harahap and Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang- Undangan,” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 644, https://doi.org/10.22146/jmh.16245.
12 Yufi  Wiyos  Rini,  “Pandangan  Politik  Hukum  Islam  Terhadap  KHI  Di  Indonesia,” ASAS 3,  no.  1 (February 14, 2011): 38, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1650.
13 Intan  Cahyani,  “Pembaharuan  Hukum  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 5, no. 2 (December 14, 2016): 312, https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850.
14 Dadang Hermawan and Sumardjo Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 6, no. 1 (August 16, 2016): 44, https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469.
mendeskripsikan  sejarah  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  mengidentifikasi penyerapan mazhab Syafi’i pada Buku I Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  berasal  dari  penelitian  normatif,  dimana  sumber  utamanya  adalah literatur kepustakaan. Selanjutnya dalam pemaparan data, peneliti menggunakan metode deskriptif.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  menelusuri  dan  membuktikan  bahwa adanya pengaruh madzhab Syafi’i dalam KHI serta membuktikan beberapa pasal dalam KHI yang memiliki kesamaan dengan faham mazhab Syafi’i. adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini  baik sumber data primer maupun skunder adalah sumber baik dari buku maupun jurnal  yang membahan tentang madzhab dalam  hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa kitab turats yang dijadikan acuan dalam pembahasan  materi  pada  KHI,  serta  beberapa  sumber  yang  memiliki  keterkaitan pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  muncul  bukan  dari  ruang  hampa.  Kompilasi  Hukum Islam  lahir sebagai respons atas ketidakseragaman putusan hakim pengadilan agama. 15 Sebagai  respons  atas  persoalan  ini,  pemerintah  membentuk  tim  pelaksana  proyek penyusunan  draf  hukum  materiil  pengadilan  agama  melaui  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  dan  Menteri  Agama  RI  No.07/KMA/1985  dan Nomor  25  Tahun  1985.  Tim  penyusunan  draf  hukum  materiil  pengadilan  agama  ini diketuai  oleh  Prof.  Busthanul  Arifin,  S.H,  Ketua  Muda  Urusan  Peradilan  Agama Mahkamah Agung RI. 16
Kompilasi  Hukum  Islam  disusun  melalui  beberapa  tahapan,  antara  lain: pengumpulan  data,  wawancara,  studi  perbandingan,  dan  lokakarya.  Draf  Kompilasi Hukum  Islam  disusun  berdasarkan  kajian  terhadap  kitab-kitab  fiqh  mu’tabarah  lintas mazhab.  Kajian  ini  diserahkan  kepada  beberapa  perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  di Indonesia.  Kajian  meliputi  160    masalah  pokok,  baik  perkawinan,  kewarisan,  wasiat, hibah, wakaf, dan  sadaqah.    Adapun perguruan tinggi  yang terlibat dalam penyusunan draf  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu:  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  IAIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta,  IAIN  ar-Raniri  Banda  Aceh,  IAIN  Antasari  Banjarmasin,  IAIN Alaudin Ujung Pandang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan IAIN Imam Bonjol Padang . Tim penyusun draf Kompilasi Hukum Islam melakukan wawancara dengan 181 ulama di  wilayah  Aceh,  Medan,  Padang,  Palembang,  Bandung,  Surakarta,  Surabaya, Banjarmasin,  Ujung  Pandang  dan  Mataram.  Kemudian  dilakukan  kajian  terhadap produk  pengadilan  agama.  Dan  melakukan  kajian  perbendingan  hukum  keluarga  dari Maroko, Mesir dan Turki.
Data  hasil  kajian  kitab  fiqh,  hasil  penelitian,  wawancara,  studi  banding,  dan yurisprudensi  kemudian  dirumuskan  oleh  tim  yang  lebih  besar.  Rumusan  draf  hukum materiil ini kemudian dibahas lagi oleh tim inti, sebelum masuk pada forum lokakarya. Pembentukan  Kompilasi Hukum Islam  berlangsung  selama dua  hari,  yaitu  tanggal 2-6
15 Andi  Herawati,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (December 17, 2011): 323, https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340.
16 Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Dan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  : 07/KMA/1985 dan Nomor : 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi
Februari tahun 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta dan diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. Dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  diharapkan  dapat  terwujud:  1) munculnya  kesatuan  landasan  hukum  ( unifed  legal  frame  work )  dan  keseragaman pandangan  hukum  ( unifed  legal  opinion ).  Tujuannya  memperkecil  putusan  yang disparitas dalam kasus yang sama; 2) membina kepastian penegakan hukum bagi umat Islam  di  Indonesia;  3)  memberi  perlakuan  yang  sama  dalam  kasus  yang  sama  ( equal treatment  in  similar  cases ).  Hakim  pengadilan  agama  memiliki  standar  yang  baku dalam memutus perkara. 17 .
Kompilasi  Hukum  Islam  disusun  berdasarkan  kajian  atas  38  kitab  fiqh  klasik, antara  lain: al-Bâjûriy,  Fath  al-Mu’în,  Syarqâwi  ‘alâ  al-Tahrîr,  Mughnî  al-Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj, al-Syarqâwî, I’ânat al-Tâlibîn, Tuhfah, Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Sâlik,  Syamsurî  fî  al-Farâ’id,  al-Mudâwanah,  Qalyûbî/Mahallî,  Fath  al-Wahab dengan Syarh -nya , al-Umm, Bughyat alMustarsyidîn, Bidâyat al-.Mujtahid,‘Aqîdah wa al-Syarî’ah,  al-Muhalla,  al-Wajîz,  Fath  al-Qadîr,  al-Fiqh  ‘alâ  Madhâhib  al-Arba’ah, Fiqh  al-Sunnah,  Kasyf  al-Qinâ’,  Majmû’ah  al-Fatâwâ  ibn  Taymiyah,  Qawânîn  al- Syar’iyyah  Lî  al-Sayyid  Utsmân  bin  Yahya,  al-Mughnî,  al-Hidâyah  Syarh  al-Bidâyah Taymiyyah  al-Mubtadi,  Qawânîn  al-Syar’iyyah  Lî  al-Sayyid  Sudâqah  Dahlân,  Nawâb al-Jalîl, Syarh ibn ‘Abidîn, al-Muwattâ’, Hâsyiyah. 18
Ada  dominasi  kitab-kitab  fiqh  mazhab  Syafi’i  dalam  penyusunan  Kompilasi Hukum Islam tidak  bisa dihindarkan.  Kondisi  ini  tidak a  historis,  melainkan  berkaitan dengan proses penyebaran Islam di wilayah nusantara. Islam disebarluaskan oleh orang- orang Arab yang bermazhab Syafi’i pada abad I H/VII M. Sedangkan kitab-kitab fiqh mazhab  lain  yang dijadikan  sumber penyusunan seperti kitab al-Hidâyah dan Fath  al- Qadîr dari madzhab Hanafî, kitab al-Muwatta’ dan al-Mudâwanah dari mazhab Mâlikî dan  Hanbalî  yaitu  kitab al-Mughnî dan al-Fatâwâ  alHindiyah. Kemudian  madzhab Dhahirî yaitu al-Muhalla. Bahkan  kitab Fath  al-Qadîr oleh  al-Syawkanî berasal  dari mazhab  Syi’ah . Selain  itu,  ada  beberapa  kitab  fiqh  perbandingan  madzhab  seperti al- Fiqh  ‘Alâ  Madhâhib  al-Arba’ah dan  tanpa  madzhab I’lâm  al-Muqi’în .  Kondisi  ini menjukkan  bahwa  untuk  menjawab  berbagai  persoalan  umat  Islam  di  Indonesia  tidak cukup menggunakan satu pandangan mazhab saja. Dengan kata lain, materi Kompilasi Hukum Islam tidak terikat oleh satu mazhab tertentu. Pertentangan antar mazhab dapat dihindari  dan  diarahkan  kepada  perpaduan  untuk  menciptakan  kemaslahatan.  Kondisi ini  menunjukkan  bahwa  para  penyusun  Kompilasi  Hukum  Islam  berfikir  terbuka dan tidak terikat oleh satu mazhab saja. 19

## Penyerapan Fiqh Mazhab Syafi’i dalam Kompilasi Hukum Islam
Sebagaimana  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya,  beberapa  pasal  Kompilasi Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  syarat  dan  rukun  perkawinan  disinyalir  diserap dari pandangan fiqh mazhab Syafi’i. Pertama , aturan tentang peminangan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  11-13  Kompilasi  Hukum  Islam.  Peminangan  merupakan  satu perbuatan  yang  mengarah  kepada  terjadinya  hubungan  perjodohan.  Peminangan  dapat dilakukan  oleh  orang  yang  berkeinginan  menikah  atau  melalui  perantara.  Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang`wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang
17 Rahman, “Kompilasi Hukum Islam,” 72.
18 Moh  Asy’ari,  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Fiqh  Lintas  Madzhab  Di  Indonesia,” AL-IHKAM: Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 7,  no.  2  (October  14,  2014):  240,  https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v7i2.326.
19 Asy’ari, 243.
telah  habis  masa  iddahnya.  Wanita  yang ditalak suami  yang  masih  berada dalam  masa iddah  raj’iah,  haram  dan  dilarang  untuk  dipinang.  Seseorang  dilarang  meminang seorang  wanita  yang  sedang  dipinang  pria  lain,  selama  pinangan  pria  tersebut  belum putus  atau  belum  ada  penolakan  dan  pihak  wanita.  Kompilasi  Hukum  Islam menegaskan  bahwa  terjadinya  peminangan  belum  menimbulkan  akibat  hukum, sehingga  para  pihak  bebas  untuk  memutuskan  hubungan.  Meskipun  demikian, pemutusan  hubungan  ini  tetap  memperhatikan  sikap  saling  menghargai  dan menciptakan kerukunan di kemudian hari. 20
Berkaitan  dengan  peminangan,  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab Fiqh  al-Sunnah , mengatakan:
ل ةيجوزلا دقعب طابترلإا لبق هللا اهعّرش دق و .جاوزلا تامّدقم نم ةبطخلاو نيجوزلا نم ّلك فّرعتي ةيلاخ نوكت نأ : ناطرش اهيف رفاوت اذإ ّلاإ ةأرما ةبطخ حابت لا ,لاوأ : اهتبطخ حابت نم و .هبحاص .ةيعرش ةبطخب اهيلإ هريغ هقبسي ّلاأ ,ايناث .لاحلا يف اهنم هجاوز عنمت ىتلا ةيعرشلا عناوملا نم دع ما ةافو ةدع اهتدع تناكا ءاوس ةدتعملا ةبطخ مرحت ما ايعجر اقلاط قلاطلا ناكا ,قلاط ة هل و .اهجوز ةمصع نع جرخت مل اهنلا اهتبطخ تمرح يعجر قلاط نم ةدتعم تناك نإف .انئاب قح ذإ حيرصتلا قيرطب اهتبطخ تمرح نئاب قلاط نم تناك نإ و .ءاش تقو يا يف اهتعجارم ديدج دقعب اهتداعا قح هل و .اهب اقلعتم لازي لا جوزلا
Menurut Sayyid Sabiq – salah satu pengikut madzhab Syafi’i bahwa peminangan atau dalam bahasa arab dikenal dengan khitbah merupakan permulaan dari pernikahan. Allah telah  mensyari’atkan khitbah sebelum  terikat  dalam  suatu  akad  pernikahan  agar antara  kedua  belah  pihak  baik  pihak  laki-laki  atau  pihak  perempuan  bisa  lebih  saling mengenal.  Lebih  lanjut  beliau  menegaskan  bahwa  perempuan  yang  boleh  dipinang memiliki dua syarat. Pertama, perempuan tersebut bebas dari halangan-halangan secara syar’iyah  yang  mencegah  terjadinya  pernikahan  dan, kedua perempuan  tersebut  tidak dalam  pinangan  orang  lain. 21 Syaikh  Syamsuddin  Muhammad  Bin  Al-Khatib  Al- Syirbani Al-Syafi’i dalam kitab Mughni al-Muhtāj mengatakan:
ىلع ةبطخ مرحت و .ةيعجرل ضيرعت لاو ,ةّدتعمل حيرصت لا ,ةّدع و حاكن نع ةيلخ ةبطخ ّلحت .هنذإب ّلاإ هتباجإب حّرص نم ةبطخ
Syaikh  Syamsuddin  Muhammad  memberi  penjelasan  tentang  pinangan  ( Al- Khitbah )  bahwa  melakukan  pinangan  itu  diperbolehkan  terhadap  wanita  yang  tidak terikat  dalam  pernikahan  dan  perempuan  yang  tidak  sedang  menjalani  masa  iddah. Pinangan  juga  tidak  boleh  dilakukan  terhadap  wanita  yang  telah  dipinang  oleh  orang lain  kecuali  orang  yang  meminang  wanita  tersebut  memberikan  izin. 22 Hal  ini berdasarkan sebuah hadits:
20 Fathur  Rahman,  “Hukum  Adat  Peminangan  Dan  Perkawinan  Di  Komunitas  Muslim  Minoritas Jimbaran  Bali,” Al-Mazahib  (JURNAL  PEMIKIRAN  HUKUM) 2,  no.  1  (June  1,  2014):  141, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1401.
21 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Cairo: Al-Fath Li Al-I’laam Al-Araby, n.d.), 16.
22 Syamsuddin  Muhammad  Bin  Al-Khatib  Al-Syirbani, Mughni  Al-Muhtāj ,  vol.  3  (Lebanon:  Daar  Al- Ma’rifat, n.d.), 183.
)ناخيشلا هاور( .بطاخلا هل نذأي وأ هلبق بطاخلا كرتي ىّتح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخيلا
Artinya: Tidaklah seorang laki-laki meminang diatas pinangan saudaranya sehingga saudaranya teersebut meninggalkan pinangannya atau memberikan  izin  padanya .  (Diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan  Imam Muslim).
Kemudian  dalam  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  dikatakan  bahwa  untuk melaksanakan  perkawinan  harus  ada  :  calon  suami,  calon  istri,  wali  nikah,  dua  orang saksi  dan  ijab  dan  kabul.  Dalam  kitab Fath  al-Wahhab ,  Syaikh  Zakariya  bin Muhammad mengatakan:
:يعفاشلا : ةسمخ حاكنلا ناكرأ جوز ةجوزو يلوو

## ةغيصو نادهاشو
Kalangan Syafi’iyah menggunakan istilah rukun nikah yang terdiri dari mempelai laki-laki,  mempelai  perempuan,  wali,  dua  orang  saksi,  dan  shigat. 23 Berkaitan  dengan wali  Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  wali  nikah  dalam perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk  menikahkannya.  Dalam Fiqh  ‘ala  Mazhabib  al-Arba’ah dinyatakan bahwa:
و ,ةيعفاشلاو ,ةيكلاملا قفتإ
ةلبانحلا
نودب عقي حاكن لكف .حاكنلا يف ىلولا دوجو ةرورض ىلع تناك لاوحلأا نم لاحب اهجاوز دقع رشابت نأ ةأرملل سيلف ,لاطاب عقي هبانم بوني نم وأ ىلولا وأ ةريبك
.اهاضر و اهنذإ نودب اهجاوز حلصي لا ةبيث تناك اهنأ لاإ ةنونجم وأ ةلقاع ةريغص :يعفاشلا .اهل حاكن لاف اهييلو نذإ ريغب تحكن ةأرما يأف
Pandangan  ini  mengatakan  bahwa  setiap  pernikahan  seorang  wanita  yang terjadi  tanpa  adanya  wali  atau  orang  yang  berhak  menggantikannya,  maka pernikahan  tersebut  batal  atau  dengan  kata  lain  tidak  sah  sehingga  wanita tersebut  tidak  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa  adanya  seorang  wali. Maka menurut pandangan madzhab Syafi’i, wanita yang menikah tanpa idzin atau ridha walinya maka tidak ada nikah bagi wanita tersebut. 24
Pasal  21  yang  membahas  tentang  wali,  memberikan  pemahaman  tentang  wali dalam  ayat-ayat  sebagai  berikut: Pertama ,  wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok dalam  urutan  kedudukan,  kelompok  yang  satu  didahulukan  dan  kelompok  yang  lain sesuai  erat  tidaknya  susunan  kekerabatan  dengan  calon  mempelai  wanita.  Kelompok pertama yaitu kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  Kelompok  kedua  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki seayah,  dan  keturunan  laki-laki  mereka.  Kelompok  ketiga  yaitu  kerabat  paman,  yakni saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara  seayah  dan  keturunan  laki-laki  mereka. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan  laki-laki  mereka. Kedua, Apabila  dalam  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat
23 Zakariya bin Muhammad al-Anshary, Fath Al-Wahhab , vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), 37.
24 Abdur  Rahman  al-Jaziri, Al-Fiqh  Ala  Madzāhib  Al-Arba’ah ,  vol.  4  (Libanon:  Daar  Al-Kutub  Al- Ilmiyah, n.d.), 30.
beberapa  orang  yang  sama-sama  berhak  menjadi  wali,  maka  yang  paling  berhak menjadi  wali  ialah  yang  lebih  dekat  derajat  kekerabatannya  dengan  calon  mempelai wanita. Ketiga , Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling  berhak  menjadi  wali  nikah  ialah  kerabat  kandung  dari  kerabat  yang  hanya seayah. Keempat Apabila  dalam  satu  kelompok,  derajat  kekerabatannya  sama  yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka mereka sama- sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
:يعفاشلا .اهل حاكن لاف اهييلو نذإ ريغب تحكن ةأرما يأف لاق تام اذإف .بلأا وبأ ّدجلاف تام اذإف .بأ عم دحلأ ةيلاو لاو : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مهلك  ّنلأ دجلا وبأ دجلاف نم تسيل و ءابلأا نم ةجوزملا  ّنأ كلذ و  .ءابلأا كلذك و بأ إف .هنم ةجوزملا ىلإ برقأ بأ هنود دادجلأا نم دحلأ ةيلاو لاو .ثيراوملا ريغ ةيلاولا و .ةوخلإا ن عم دحلأ ةيلاو لاف ابأ نكي مل اذإو .ءابلأا عم ةوخلأا عم دحلأ ةيلاو لا و .ةوخلااف ابأ نكي مل ونبف بأ و ّمأ ونب نكي مل اذإف .بلأا ىنب نم ىلوا  ّملأاو بلأاونبف ةوخلإا عمتجا اذإ و ,ةوخلإا مل نإ ّمأ يبأ ّدجل لا و ملأاب ّملأا ىنبل ةيلاو لاو .مهريغ نم ىلوأ بلأا ةيلاولا نلأ ,ةبصع نكي مهلثم مهعم ناك نإ و ,ةبصع مهّنأب ةيلاولا مهل تناك مهنم برقأ لا و مع ىنب اوناك نإف .ةبصعلل بلأ خأ ونب ناك و بأ لا و ّمأ و بلأ ةوخإ نكي مل اذإو .ّمأب برقأ مهّنلأ ىلوأ اوناك ةبصعلا نم ب نم ىلوأ  ّملأا و بلأل خلأا ونبف  بلأ خأ ونب و ّمأ و و بلأ خأ ونب ناك نإ و .بلأل خلأا ىن ناك اذإ و .ةبصع اونوكي نأ ّلاإ لاحب ّملأل خلأا ىنبل ةيلاو لاو .ىلوأ بلأل خلأا ونبف ّملأ خأ ونب ناطلسلا ّلاإ اهجّوزي لا و ةبارقلا يف هيلي يذلا ىلولا اهجّوزي لاف جيوزتلا نم عنتماف ارضاح يلولا .همكح زوجي يذلا
Dalam  kitab Al-Umm ,  tentang  wali  Imam  Syafi’i  mengatakanbahwa  seorang wanita  yang  menikah  tanpa  wali,  maka  ia  tidak  dapat  melangsungkan  pernikahan tersebut.  Dalam  kitab Al-Umm juga  dijelaskan  bahwa  urutan  wali  dimulai  dari  bapak. Apabila  tidak  ada  seorang  bapak,  maka  yang  menggantikannya  ada  kakek  (bapaknya bapak) terus keatas melalui jalur bapak. Apabila wali dari bapak keatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki sebapak seibu. Namun jika tidak ada wali  dari  saudara  laki-laki  sebapak  seibu,  maka  kemudian  yang  menjadi  wali  adalah saudara laki-laki sebapak dan terus kebawah. 25
Proses  pelaksanaan  pernikahan  juga  menyerap  ketentuan  fiqh  mazhab  Syafi’i. Dalam  ketentuan  Pasal  27  Kompilasi  Hukum  Islam  dinyatakan  bahwa  ijab  dan  kabul antara  wali  dan  calon  mempelai  pria  harus  jelas  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu. Dalam  kitab Mugni  Al-Muhtaj, Syaikh  Syamsuddin  menyadur  pendapat  Imam  Syafi’i yang menyatakan :
25 Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm (Beirut: Dar Al-Wafa’, n.d.), 35–38.
ظفلب ّلاإ حصي لا و .لوبق و باجيإب حاكنلا حصي امّنإ لوقي يعفاشلا ماملإا وأ جيوزتلا
26 هتيقوت لا و هقيلعت ّحصي لا و .اعطق ةيانكب لا ّحصلأا يف ةيمجعلاب حصي و حاكنلإا
Bahwa sahnya suatu pernikahan itu dengan mengucapkan ijab dan Kabul. Suatu  akad  dikatakan  sah  apabila  dalam  kalimat  akad  tersebut  ada  kata Tazwij (kawin)  dan Inkah asalkan  ucapan  tersebut  dapat  dipahami  dan jelas  dan  juga  tidak  berselang  waktu.  Imam  Syafi’i  juga  memberikan penjelasan  bahwa  akad  nikah  tidak  sah  apabila  disertai  dengan ta’liq
(menggantungkan)  seperti  contoh,  jika  matahari  ini  terbenam,  maka  akan aku  nikahkan  engkau  dengan  putriku.  Akad  nikah  juga  tidak  sah  apabila mengandung  unsur tauqit (pembatasan  waktu)  seperti  contoh,  aku nikahkan engkau dengan putriku selama satu bulan
Berkaitan  dengan  Mahar  ketentuan  Pasal  33  menyatakan  bahwa  penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.  Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar  boleh  ditangguhkan  baik  untuk  seluruhnya  atau  sebagian.  Mahar  yang  belum ditunaikan penyerahannya  menjadi  hutang  calon  mempelai  pria.  Dalam ketentuan  fiqh dinyatakan bahwa:
اهسفن ميلست لبق لجلأا لح ءاوس اهسفن عنمت نأ اهل سيلف لاجؤم قادصلا ناك اذإ :ةيعفاشلا .اروف اهسفن ملست نأ اهيلع بجو دقف ليجأتلاب تيضر ىتم اهنلأ ,لا وأ
Pendapat  Syafi’i  diatas,  secara  implicit  tidak  mejelaskan  tentang  penyerahan mahar secara tunai, namaun jika dipahami dari teks diatas secara eksplisit bahwa mahar  dapat  diserahkan  secara mu’ajjal (bertempo)  dengan  sepengetahuan  dan persetujuan  istri.  Beliau  menambahkan,  jika  memang  istri  memperkenankan suami  untuk  membayar  mahar  secara  bertempo  maka  isti  wajib  menyerahkan diri sepenuhnya pada suami.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kompilasi Hukum Islam  merupakan hasil  ijtihad para pakar  hukum Islam di Indonesia. Pengaruh mazhab Syafi’i  lebih dominan dalam penyusunan  Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, para perumus Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendapat mazhab lain. Adopsi pemikiran mazhab Syafi’i dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan umat muslim Indonesia. Keputusan para ulama ini mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat muslim  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  hadir  sebagai hukum  Islam  berwawasan  Indonesia  karena  dalam  penyusunannya  sangat memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Keberadaan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  bukan  sekedar  pengadopsi,  penghimpun  atau  pengumpul ketentuan-ketentuan fikih yang hidup dan berkembang dalam msyarakat muslim, namun merupakan bentuk tasyri’ islamiy yang memuat hal-hal baru yang belum ada atau belum ditegaskan dalam kitab-kitab fikih terdahulu.
26 Al-Syirbani, Mughni Al-Muhtāj , 3:188–92.

## Daftar Pustaka
Al-Syafi’i, Muhammad Bin Idris. Al-Umm . Beirut: Dar Al-Wafa’, n.d. Al-Syirbani,  Syamsuddin  Muhammad  Bin  Al-Khatib. Mughni  Al-Muhtāj .  Vol.  3. Lebanon: Daar Al-Ma’rifat, n.d.
Anshary,  Zakariya  bin  Muhammad  al-. Fath  Al-Wahhab .  Vol.  2.  Beirut:  Dar  al- Ma’rifah, n.d.
Asy’ari, Moh. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia.” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 7, no. 2 (October 14, 2014): 234– 46. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i2.326.
Cahyani,  Intan.  “Pembaharuan  Hukum  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.” Al  Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 5, no. 2 (December 14, 2016): 301– 13. https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850.
Hadi,  Abdul.  “Fiqih  Mazhab  Syafi’i  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, Dan Malaysia (1971-1991).” Phd, UIN Sunan Kalijaga, 2000. http://digilib.uin-suka.ac.id/14394/.
Harahap,  Yulkarnain,  and  Andy  Omara.  “Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Perspektif Hukum  Perundang-Undangan.” Mimbar  Hukum 22,  no.  3  (2010):  625–44. https://doi.org/10.22146/jmh.16245.
Herawati,  Andi.  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Khi)  Sebagai  Hasil  Ijtihad  Ulama Indonesia.” HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika 8,  no.  2  (December  17,  2011):
321–40. https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340.
Hermawan,  Dadang,  and  Sumardjo  Sumardjo.  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai Hukum  Materiil  Pada Peradilan  Agama.” YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum Dan Hukum Islam 6, no. 1 (August 16, 2016): 24–46.
https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469.
Jaziri, Abdur Rahman al-. Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba’ah . Vol. 4. Libanon: Daar Al- Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  :  07/KMA/1985  dan  Nomor  :  25  Tahun  1985  Tentang  Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Lubab, Nafiul, and Novita Pancaningrum. “Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam).” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum  Dan  Hukum  Islam 6,  no.  2  (December  1,  2015):  394–413. https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1462.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama . Jakarta: Kencana, 2010.
Mujahidin,  Ahmad. Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  Dan Mahkamah Syari’ah Di Indonesia . Jakarta: IKAHI, 2008. Nurjihad,  Author:  “Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Studi  Kasus  CLD Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 27 (2004): 106–17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art10.
Rahman,  Fathur.  “Hukum  Adat  Peminangan  Dan  Perkawinan  Di  Komunitas  Muslim Minoritas Jimbaran Bali.” Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM) 2, no. 1 (June 1, 2014). http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1401.
Rahman, Muhammad Gazali. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama.” Tahkim 11, no. 2 (2015).
Rini,  Yufi  Wiyos.  “Pandangan  Politik  Hukum  Islam  Terhadap  KHI  Di  Indonesia.” ASAS 3, no. 1 (February 14, 2011). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1650.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah . Cairo: Al-Fath Li Al-I’laam Al-Araby, n.d.