## PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA SEKOLAH MELALUI IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Dwi Deswary *
Abstract: In  implementation  MBS  is  needed  strong  leadership,  that  is  have  ability  move resources to reach study target by applying “Four E’s of Leadership” (Energy, Energize, Edge, & Execution).  Implementation  MBS  needs  involvement  of  all  resources  that  have  ability empowering  and  willingness  for  used  by  school  chronically  by  applying  approach  of  quality problem  solution  (integrated  management  problem  solving).  Quality  Improvement  institute education must began with strategic activity of plan compilation that entangle all stakeholderses that exist in school or stakeholders that can used by the party of school. Strategic plan Compilation school that entangle stakeholders either through internal or external must apply risk management bases on ISO 31000 and biru ocean strategy.
Keywords: utilization, school resources, implementation MBS.

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Bagi peserta didik, mutu diwujudkan dalam bentuk prestasi akademik dan perubahan perilaku. Sedangkan bagi para pengelola, mutu akan tercermin dari perilaku kerjanya yang dapat mencapai standar bahkan mampu melebihi standar.  Sumber  daya  manusia  harus  mampu  memanfaatkan  kekuatan  dan  peluang dengan keberanian mengambil risiko. Mutu sumber daya manusia tidak cukup hanya dilihat  dari  kemampuan  yang  secara  langsung  dapat  diukur  melalui  layanan  yang diberikan,  tetapi  juga  dalam  bentuk  kemampuan  memunculkan  suatu  gagasan  yang lebih inovatif, kreatif, berkesinambungan, dan akuntabilitas yang tinggi.
Dalam  bidang  pendidikan  layanan  bermutu  tidak  bisa  hanya  bersifat  statis. Persepsi  pelanggan  sebagai stakeholders akan  terus  berkembang  seiring  dengan kesinambungan  interelasi  yang  diberikan  antara  sumber  daya  manusia  penyedia layanan jasa dan pelanggan sebagai stakeholders yang membutuhkan layanan. Dengan demikian interaksi tersebut merupakan proses moments of truth dalam manajemen mutu pendidikan dan persepsi mutu akan berkembang secara dinamis.
Berbagai  faktor  yang  diduga  sebagai  penyebab  mutu  pendidikan  antara  lain adalah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan analisis input- output tetapi  tidak  dilaksanakan  secara  komprehensif  dan  terlalu  memusatkan  pada aspek input padahal  proses  pendidikan  sangat  menentukan  pencapaian output pendidikan yang diharapkan. Faktor berikutnya yang sering menjadi kendala di dalam proses  penyelenggaraan  pendidikan  adalah  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Partisipasi  masyarakat  pada  umumnya  masih diidentikan dengan dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan.
Secara substantif, ketentuan otonomi daerah yang dilandasi Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  diharapkan  dapat  membawa  perubahan  dalam  berbagai  bidang penyelenggaraan  pendidikan.  Pengembangan  pendidikan  termasuk  pembiayaannya
* Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta
sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu  melalui  konsensus  nasional  antara  pemerintah  dengan  seluruh  lapisan masyarakat.  Standar  kompetensi  yang  mungkin  berbeda  antar  sekolah  atau  antar daerah  telah  menghasilkan  standar  kompetensi  nasional  dalam  tingkatan  standar minimal, normal (mainstream), dan unggulan. Sedangkan pengelolaan pendidikannya diarahkan  pada pengelolaan  berbasis sekolah yang  memberi  kepercayaan yang  lebih luas  kepada  sekolah  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia  bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat Indonesia tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen  pendidikan  yang  ditawarkan.  Dalam  upaya  mengimplementasikannya, diperlukan  keterlibatan  masyarakat  yang  tinggi  termasuk  integritas  dan  komitmen untuk melaksanakan program-program yang telah disusun bersama di dalam rencana strategik (renstra) sekolah. Dengan demikian, tidak hanya sekolah dan pemerintah yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan accountable, tetapi juga masyarakat yang diharapkan dapat berperan sebagai fungsi kontrol dan pengendalian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penting untuk mengkaji secara konseptual  bagaimana  memberdayakan  sumber  daya  sekolah  melalui  implementasi MBS di lapangan sehingga mutu pendidikan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

## PEMBAHASAN
Secara umum, manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  pendidikan  secara  keseluruhan.  Untuk  itu  perlu dipahami  fungsi-fungsi  pokok  manajemen,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan/  pembinaan.  Perencanaan  merupakan  proses  yang  sistematik  dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahannya, dan melaksanakan prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan/pembinaan dapat  diartikan rangkaian  upaya  pengendalian  secara  profesional  semua  unsur  organisasi  agar berfungsi untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara efisien dan efektif  tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan.
Menurut  Hoy  (2001:25)  dijelaskan,  ” management  is  the  process  of  planning, organizing,  leading,  and  controlling  that  encompasses  human,  material,  financial  and information  resources  is  an  organizational  envirounment ”.  Peningkatan  mutu  lembaga sebagai salah satu upaya manajemen perlu direncanakan, dikelola, dan dikendalikan secara profesional dengan strategi yang tepat. Griffin (2004:7) menjelaskan manajemen merupakan  rangkaian  aktivitas  termasuk  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan; pengorganisasian;  kepemimpinan;  dan  pengendalian  yang  diarahkan  pada  sumber daya organisasi (manusia, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi  secara  efektif  dan  efisien.  Suatu  organisasi/lembaga  membutuhkan manajemen  dan  kepemimpinan  agar  efektif.  Kepemimpinan  diperlukan  untuk menciptakan  perubahan,  sementara  manajemen  diperlukan  untuk  menciptakan keteraturan. Manajemen dan kepemimpinan dapat menciptakan perubahan yang tertib, dan  kepemimpinan  bersama  manajemen  akan  menjaga  organisasi  agar  tetap  selaras
dengan lingkungannya. Dalam manajemen, aktivitas organisasi akan diarahkan pada perencanaan  dan  pengambilan  keputusan,  pengorganisasian  dan  pengaturan, pengendalian  dan  pemecahan  masalah  serta  menghasilakan  suatu  kepastian  dan keteraturan  yang  memiliki  potensi  untuk  memberikan  hasil-hasil  penting  yang diharapkan stakeholders .  Dalam  proses  manajemen,  perencanaan  dan  pengambilan keputusan  akan  melibatkan  aktivitas  penetapan  tujuan  dan  bagaimana  cara  terbaik untuk  mencapainya.  Pengorganisasian  dan  pengaturan  akan  menentukan  bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas sumber daya manusia. Sedangkan pada aspek pengendalian dan pemecahan masalah, akan dilakukan aktivitas memonitor dan memperbaiki semua aktivitas untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam  kepemimpinan,  aktivitas,  akan  diarahkan  pada  penentuan  arah,  penyatuan anggota,  penyediaan  motivasi  dan  inspirasi  sehingga  menghasilkan  perubahan  yang bermanfaat  yang  diinginkan stakeholders .  Kepemimpinan  yang  tepat  akan  mampu menggerakkan staf dengan efektif.
Penetapan  pemimpin  merupakan  titik  kritis,  karena  akibat  kesalahan  dan ketidaktepatan  pengangkatan  seseorang  dalam  jabatan,  akan  membawa  dampak negatif/fatal  pada  organisasi.  Dengan  pendekatan  sistem  memiliki  arti  bahwa penetapan jabatan harus dilihat dan dipertimbangkan dengan semua unsur organisasi yang  saling  berhubungan  dan  saling  menentukan  agar  tidak  merugikan  organisasi. Kepemimpinan  pendidikan  di  Indonesia  akan  lebih  bermakna  jika  menerapkan  apa yang dikatakan tokoh pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan:
a. Ing ngarso sung tulodho , yaitu pemimpin tampil di depan untuk memberikan contoh, keteladanan, mengarahkan, membina, menunjukkan;
b. Ing madyo mangun karso , yaitu pemimpin bekerja bersama staf, dengan memberikan semangat kepada staf/bawahan; dan
c. Tut  wuri  handayani ,  yaitu  pemimpin  memberikan support kepada  staf  agar  dapat bertanggungjawab terhadap tugasnya.
Implementasi manajemen yang efektif memerlukan berbagai strategi yang akan mensintesiskan  antara  pengetahuan  dan  seni,  yang  merupakan  campuran  dari objektivitas rasional dan pandangan intuitif. Menurut beberapa ahli dijelaskan bahwa pemimpin yang efektif akan berorientasi pada tugas dan berorientasi pada orang, yakni apa  yang  disebut  dengan high-high  leader. Managerial  grid (teori  jaringan  manajerial) yang  dikemukakan oleh  Blake  dan  Mouton  dalam  Griffin  (2004:76)  menggambarkan pemimpin yang efektif adalah yang concern pada tugas dan pada orang (9.9). Pada peta kepemimpinan yang  efektif,  manajemen  tim  (9.9)  dijelaskan  bahwa  pencapaian  kerja didapatkan  dari  SDM  yang  memiliki  komitmen,  saling  ketergantungan  yang memunculkan hubungan saling percaya dan saling menghormati.  Seorang pemimpin dalam  mengelola  pendidikan  harus  memiliki  kemampuan  mengajak  dan  membawa mitra  kerjanya  ke  arah  perubahan  yang  sekarang,  dan  masa  depan.  Untuk  itu diperlukan sikap positif, antusiasme, menjadi pelaku dan role model dalam perubahan. Sikap luwes, adalah faktor penentu keberhasilan dalam perubahan. Seorang pemimpin pendidikan  harus  memiliki  kemampuan  menilai  kapabilitas  organisasi:  keadaan sekarang tentang gaya dan keahlian staf, sistem, dan strukturnya.
Manajemen  pendidikan  yang  bermutu  dalam  implementasinya  memerlukan komunikasi,  keterlibatan  anggota,  dan  perencanaan  strategik  yang  berorientasi  pada pelanggan. Manajemen atau pengelolaan pendidikan bermutu merupakan komponen integral  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses  penyelenggaraan  pendidikan  secara keseluruhan.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  atau School  Based  Management merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mencapai  keunggulan  masyarakat  dalam penguasaan  IPTEK  seperti  yang  tertuang  di  dalam  GBHN  pada  saat  itu.  Dijelaskan dalam  tulisan  Mulyasa  (2002:11)  MBS  merupakan  suatu  konsep  yang  menawarkan otonomi  pada  sekolah  untuk  menentukan  kebijakan  sekolah  dalam  rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan  masyarakat  setempat  serta  menjalin  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah, masyarakat,  dan  pemerintah.  MBS  merupakan  salah  satu  wujud  dari  reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih  baik  dan  memadai  bagi  para  peserta  didik.  Pada sistem MBS, sekolah  dituntut untuk mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan  pemberdayaan  sumber  daya,  baik  kepada  masyarakat, maupun pemerintah. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang memiliki efektivitas tinggi serta memberikan keuntungan dalam:
a. Kebijaksanaan  dan  kewenangan  sekolah  membawa  dampak  langsung  kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
b. Memanfaatkan sumber daya lokal
c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik
d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, mem-berdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.
Mallen,  Ogawa,  dan  Kranz  dalam  Abu-Duhou  (2002)  seperti  dijelaskan  oleh Hadiyanto (2004:67) MBS sebagai bentuk suatu desentralisasi pendidikan, memandang sekolah  sebagai  unit  dasar pengembangan  dan  bergantung  pada  redistribusi  otoritas pengambilan keputusan.  Dalam tulisan yang sama, Myers dan Stonehill menjelaskan MBS  merupakan  suatu  strategi  untuk  memperbaiki  mutu  pendidikan  melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing  sekolah, sehingga kepala  sekolah, guru,  peserta  didik,  dan  orang  tua peserta  didik  mempunyai  kontrol  yang  lebih  besar  terhadap  proses  pendidikan.  Di samping  itu  juga  sekolah  lebih  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, dan kurikulum sekolah.
Amiruddin Siahaan (2006:69) menjelaskan MBS adalah sistem persekolahan yang berbentuk  demokratis.  Keputusan  yang  berkaitan  dengan  manajemen  persekolahan tidak  hanya  ditentukan  oleh  sekolah  dan  satuan  atasannya  saja,  tetapi  juga  oleh masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  sekolah  tersebut.  Pembentukan  komite  sekolah sebagai badan mandiri yang memiliki kewajiban membantu sekolah, terutama dalam hal  pendanaan  sekolah,  pada  dasarnya  mengurangi  beban  kepala  sekolah  dalam memenuhi  kebutuhannya.  Tidak  ada  alasan  bagi  sekolah  terutama  sekolah  yang berstatus  negeri  untuk  tidak  menerapkan  MBS  sebagai  bagian  dari  proses  menuju demokratisasi  pendidikan.  Komite  Sekolah  berdasarkan  Kepmendiknas  No. 044/U/2002 berfungsi untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan
Dari beberapa pengertian tentang konsep MBS, dapat disimpulkan bahwa MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan memberikan  kemandirian  sekolah,  serta  pengambilan  keputusan  partisipatif  yang melibatkan  semua  warga  sekolah  dan stakeholders (masyarakat).  Pengelolaan  sekolah didasarkan pada kebutuhan dan keadaan nyata masyarakat. Dari konsep tersebut, maka tujuan  MBS  diarahkan  pada  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya,
meningkatkan  kepedulian  warga  sekolah  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, dan meningkatkan  kompetensi yang sehat antar sekolah untuk membangun mutu yang lebih baik.
Upaya peningkatan mutu di lembaga pendidikan perlu diawali dengan aktivitas penyusunan rencana strategik yang melibatkan semua stakeholders yang ada di sekolah atau stakeholders yang  mampu  diberdayakan  oleh  pihak  sekolah.  Rencana  strategik (Renstra)  sekolah  merupakan  rencana  yang  komprehensif  untuk  mengoptimalkan pemanfaatkan  segala  sumberdaya  yang  ada  dan  yang  mungkin  diperoleh  guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan  di  masa  datang.    Rencana  strategik  sekolah  harus berorientasi ke depan dan secara jelas bagaimana menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan.
Renstra sekolah merupakan rencana yang secara komprehensif memperhatikan mandat, misi, nilai, peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, dan kemudian merumuskan strategi untuk mengatasi isu  strategi  yang  ada  dan  menetapkan  program-program  dengan  memanfaatkan peluang dan  kekuatan yang  dimiliki, mengatasi tantangan  dan kelemahan yang ada, guna mencapai visi yang diinginkan. Konsep strategi menurut Drucker dalam tulisan Nisjar (1997:16) adalah mengerjakan sesuatu yang benar ( doing the right things ). Skinner dalam  Wahyudi  (1996:16)  menjelaskan  strategi  merupakan  filosofi  yang  berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan. Secara etimologis, strategi dapat diartikan sebagai kiat,  cara  dan  taktik  utama  yang  dirancang  secara  sistematis  dalam  melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Tanpa strategi, organisasi akan kehilangan arah. Mampu untuk memformulasikan suatu strategi bagi organisasi, maka para pengelola di dalam organisasi tersebut mampu mengembangkan keunggulan kompetitif yang akan membawa organisasi ke arah peningkatan mutu yang diharapkan.
Konsep strategi menurut Bryson (2004:46) dijelaskan,” a strategy can be defined as a pattern of purposes, policies, programs, actions, decisions, or resource allocations that define what an organization is, what  is does, and why it does it ”. Strategi adalah sebuah pola tujuan, kebijakan,  program,  aksi,  keputusan,  atau  pengelolaan  sumber  daya  yang  akan menentukan  makna  organisasi,  apa  yang  dikerjakannya,  dan  mengapa  organisasi tersebut  mengerjakannya.  Dalam  bidang  manajemen  pendidikan,  strategi  dipandang sebagai pola kegiatan perencanaan, penyesuaian dan umpan balik guna mewujudkan mutu  yang  diharapkan.  Strategi  yang  dirumuskan  dalam  dunia  pendidikan,  sudah saatnya mengadopsi konsep inovasi nilai sebagai batu pijak strategi samudera biru ( blue ocean  strategy ).  W  Chan  Kim,  Renee  Mauborgne  (2005:13)  menjelaskan,  inovasi  nilai terjadi  ketika  ada  keterpaduan  antara  inovasi  dengan  manfaat  (utilitas),  harga,  dan posisi  biaya.  Inovasi  nilai  akan  membawa  para stakeholders dalam  suatu lembaga/organisasi melakukan penghematan biaya dengan mengurangi faktor-faktor yang menjadi  titik persaingan. Dalam mewujudkan  mutu yang  diharapkan,  lembaga pendidikan sudah saatnya tidak lagi melakukan “ratapan” terhadap persoalan biaya. Stakeholders pendidikan perlu membuka cakrawala berpikir bagaimana dengan strategi biaya  murah  tetapi  dapat  membuat  lompatan  dalam  utilitas  (manfaat)  yang  terkait dengan  pencapaian  mutu.  Implementasikan  pemikiran  untuk  menciptakan  strategi samudera biru ( blue ocean strategy ) dengan memadukan inovasi nilai. Upaya pencapaian mutu  melalui  proses  perencanaan  strategik,  tidak  lagi  selalu  dihubungkan  dengan ketersediaan  biaya  yang  memadai,  tetapi  dengan  upaya  menekan  biaya  dan menciptakan  sesuatu  nilai  yang  tidak  lagi  berorientasi  pada  persaingan,  tetapi  pada sesuatu yang berbeda.  W Chan Kim, Renee Mauborgne (2005:29) menjelaskan empat
langkah kerangka kerja kurva nilai baru, yaitu: (1) Hapuskan faktor-faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima begitu saja oleh lembaga; (2) kurangi faktor-faktor apa yang harus dikurangi hingga di bawah standar; (3) tingkatkan faktor-faktor  apa  yang  harus  ditingkatkan  hingga  di  atas  standar;  dan  (4)  ciptakan faktor-faktor apa yang belum pernah ditawarkan sehingga harus diciptakan.
Karakteristik-karakteristik  produk  jasa  dalam  bidang  pendidikan  akan diimplementasikan dalam suatu proses jasa sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara  berulang-ulang  dan  bersama-sama  untuk  mentransformasi input yang  ada menjadi output yang diterima oleh pelanggan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersama-sama tersebut merupakan kombinasi dari sebagian atau keseluruhan faktor, yaitu: sumberdaya manusia ( manpower ), material, metode, ukuran, dan lingkungan ( environment ). Untuk itu, maka persoalan “ how to manage ” mutu yang diharapkan  akan  dihadapkan  pada  tantangan  bagaimana  kemampuan  para pengelolanya?  Mengelola  mutu  di  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  pola MBS tidaklah mudah. Kemandirian dan kemampuan pengelola dari aspek pemahaman konsep  manajerial,  keberanian  untuk  berubah,  perhatian,  dan  komitmen  yang  kuat merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi dinamika kehidupan di lembaga persekolahan yang terus diarahkan pada peningkatan mutu.
Tahapan-tahapan  di  dalam  peningkatan  mutu  tidak  terlepas  dari  bagaimana manajemen  mutu  diimplementasikan.  Manajemen  mutu  menurut  Juran  (1995:92) merupakan  keseluruhan  cara  untuk  mencapai  mutu  yaitu  perencanaan  mutu, pengendalian mutu,  dan  peningkatan  mutu.  Ketiga  proses  ini  dikenal  dengan  trilogi mutu. Perencanaan mutu merupakan aktivitas yang dilakukan SDM organisasi dalam upaya  memenuhi  kepuasan  pelanggannya.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk perencanaan  mutu  adalah:  (1)  menentukan  kebutuhan  pelanggan;  dan  (2) mengembangkan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu.
Pengendalian mutu menurut Juran (1995:165) merupakan ”pemilikan status quo” menjaga  proses  terencana  pada  keadaan  yang  terencana  sehingga  tetap  dapat memenuhi tujuan. Pengendalian mutu sebagai proses manajemen di dalamnya terdiri dari aktivitas mengevaluasi kinerja nyata, membandingkan kinerja nyata dengan tujuan, dan  mengambil  tindakan  terhadap  perbedaan  (umpan  balik).  Untuk  setiap  pokok pengendalian mutu, diperlukan penetapan tujuan mutu (sasaran mutu) yang diarahkan dan dikerahkan upaya pencapaiannya.
Peningkatan  mutu  dalam  Juran  (1995:31)  berarti  penciptaan  suatu  perubahan yang bermanfaat secara terorganisasi, dan pencapaian suatu tingkat kinerja (terobosan). Peningkatan  mutu  dapat  dilakukan  dengan  cara:  (1)  mengembangkan  sesuatu  yang baru,  (2)  pemakaian  teknologi,  dan  (3)  melakukan  revisi  proses  untuk  mengurangi kesalahan  (bebas  dari  defisiensi).  Peningkatan  mutu  memerlukan  prakarsa  dan kepemimpinan  manajemen  tingkat  tinggi.  Peran  pemimpin  dalam  manajemen  mutu adalah menetapkan tujuan mutu, menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan, meninjau kemajuan, memberi pengakuan, merevisi tim kerja, ikut serta dalam tim kerja dan  berani  menghadapi  persoalan  yang  berhubungan  dengan  peningkatan  kinerja sumber daya manusia.
Hal  yang  paling  penting  dalam  manajemen  mutu  sekolah  adalah  manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri untuk direncanakan, dikendalikan dan ditingkatkan melalui implementasi MBS. Dengan mengadopsi Trilogi Juran, maka dalam  peningkatan  mutu  pembelajaran  di  sekolah  dapat  dilakukan  perencanaan, pengendalian  dan  peningkatan  mutu  dengan  beberapa  prinsip  yang  mendasari pencapaian  efisiensi  dan  efektivitasnya,  yaitu:  efektivitas  yang  tinggi  dalam
pembelajaran (learning  organization) dengan  menekankan  pada  pembelajaran mengetahui  ( learning  to  know ),  belajar  bekerja  ( learning  to  do ),  belajar  hidup  bersama ( learning to live together ),  dan belajar menjadi diri sendiri ( learning to be ). Di samping itu menurut  Jeffrey  A.  Krames  (2002:97)  diperlukan  kepemimpinan  yang  kuat,  yaitu memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menerapkan “Four E’s of  Leadership” (Energy, Energizer, Edge, & Execution), dan memiliki kemampuan di dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga pembelajaran menjadi nyaman (enjoyable). Demikian pula di dalam pengelolaan tenaga kependidikan  yang  efektif;  memiliki  budaya  mutu;  memiliki  “ teamwork ”  yang  solid, cerdas  dan  dinamis;  memiliki  kewenangan  (kemandirian);  partisipasi  yang  tinggi; memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen; memiliki kemampuan untuk berubah; melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  secara  berkelanjutan;  responsif  dan  antisipatif terhadap kebutuhan; komunikasi yang baik; dan memiliki akuntabilitas.
Secara ringkas, tahapan pengembangan mutu di sekolah dapat dilakukan dengan membentuk  budaya  kerja  bermutu;  mengidentifikasi  tantangan  nyata;  memperjelas misi, tujuan situasional dan sasaran; mengidentifikasi fungsi-fungsi  untuk mencapai sasaran;  melakukan  analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness,  Opportunity,  and  Threat ); menentukan alternatif  langkah pemecahan persoalan; menyusun rencana dan program peningkatan  mutu;  melaksanakan  rencana  peningkatan  mutu;  melakukan  evaluasi pelaksanaan; dan merumuskan sasaran mutu baru.
Tahapan-tahapan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  dilakukan  secara berkelanjutan mengingat semua fungsi dalam aktivitas yang dilakukan merupakan tiga proses  universal  manajemen  mutu.  Ketiga  proses  tersebut  dalam  implementasinya sering berhadapan dengan risiko yang tak dapat diduga. Susilo J. Leo dan Victor Riwu Kaho  (2011:1)  menjelaskan,  kemampuan  organisasi  untuk  mengelola  risiko  dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengevaluasinya untuk memastikan apakah risiko  perlu  mendapatkan  perlakuan  risiko  sehingga  memenuhi  kriteria  risiko  yang dapat diterima atau tidak, nampaknya tidak dapat diabaikan. Kondisi ini memperjelas bahwa  organisasi  manapun,  termasuk  di  dalamnya  lembaga  pendidikan,  perlu mengantisipasi  defisiensi dalam  pencapaian  kualitas  yang  diharapkan.  Untuk  itu stakeholders perlu  melakukan  proses  komunikasi,  konsultasi,  pemantauan,  dan pengkajian guna pengendalian risiko. Ahli lain, yaitu Vincent Gaspersz, Avanti Fontana (2011:32-34)  menjelaskan  bahwa  organisasi  dapat  menggunakan  model  USE  PDSA (Understand quality improvement needs, State the quality problem, Evaluate the root cause, Plan the solution, Do or implement the solution, Study the solution result, and Act to standardize the solution )  untuk  peningkatan  kualitas  total  yang  terus  menerus.  Dalam  lembaga pendidikan/sekolah, u nderstand  quality berarti stakeholders sekolah  harus memahami kebutuhan perbaikan/ peningkatan kualitas. State the quality problem, berarti stakeholders sekolah harus menyatakan kualitas yang ada. Evaluate the root cause berarti stakeholders sekolah harus mengevaluasi akar penyebab masalah. Plan the solution berarti stakeholders sekolah  harus  merencanakan  solusi  masalah. Do  or  implement  the  solution berarti stakeholders sekolah melaksanakan dan menerapkan rencana solusi terhadap masalah. Study the solution result berarti stakeholders sekolah harus mempelajari solusi masalah. Sedangkan act  to  standardize  the  solution berarti stakeholders sekolah  harus  bertindak untuk  menstandardisasikan  solusi  masalah.  Proses  peningkatan  kualitas  yang  ada dalam  lembaga  pendidikan/sekolah  memerlukan  komitmen  manusia  (motivasi) sebagai stakeholders organisasi/sekolah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## PENUTUP
1. Perubahan lingkungan pendidikan yang  dinamis menuntut sumber daya manusia yang  ada  di  dalamnya  terus  mengembangkan  kemampuan  menyesuaikan  diri dengan lingkungan dimaksud. Peningkatan mutu lembaga sebagai salah satu upaya manajemen  perlu  direncanakan,  dikelola,  dan  dikendalikan  secara  professional dengan  strategi  yang  tepat.  Suatu  organisasi/lembaga  membutuhkan  manajemen dan  kepemimpinan  agar  efektif.  Kepemimpinan  diperlukan  untuk  menciptakan perubahan,  sementara  manajemen  diperlukan  untuk  menciptakan  keteraturan. Manajemen  dan  kepemimpinan  dapat  menciptakan  perubahan  yang  tertib,  dan kepemimpinan  bersama  manajemen  akan  menjaga  organisasi  agar  tetap  selaras dengan  lingkungannya.  Penerapan    manajemen  mutu  perlu  dilakukan    secara komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap lingkungan yang terus berubah melalui perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu (siklus PDCA) dengan beberapa prinsip yang mendasari pencapaian efisiensi dan efektivitasnya.
2. Implementasi  manajemen  yang  efektif  memerlukan  berbagai  strategi  yang  akan mensintesiskan  antara  pengetahuan  dan  seni,  yang  merupakan  campuran  dari objektivitas rasional dan pandangan intuitif. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi  pendidikan  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.
3. Peningkatan  mutu  di  lembaga  pendidikan  perlu  diawali  dengan  aktivitas penyusunan  rencana  strategik  yang  melibatkan  semua  stakeholders  yang  ada  di sekolah  atau  stakeholders  yang  mampu  diberdayakan  oleh  pihak  sekolah  dengan menekankan pembelajaran mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning to  do),  belajar  hidup  bersama  (learning  to  live  together),  dan  belajar  menjadi  diri sendiri  (learning  to  be).  Penyusunan  rencana  strategik  sekolah  yang  melibatkan stakeholders baik secara internal maupun eksternal perlu menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 31000 dan blue ocean strategy .
4. Dalam  implementasi  MBS  diperlukan  kepemimpinan  yang  kuat,  yaitu  memiliki kemampuan  memobilisasi  sumberdaya  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran dengan  menerapkan  “ Four  E’s  of   Leadership ”  ( Energy,  Energize,  Edge,  &  Execution ), menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  tertib,  mampu  mengelola  tenaga kependidikan yang efektif, memiliki budaya mutu, memiliki “teamwork” yang solid, cerdas dan dinamis. Di samping itu, diperlukan keterlibatan sumber daya manusia yang  memiliki  kewenangan  (kemandirian),  partisipasi  yang  tinggi,  memiliki keterbukaan  (transparansi)  manajemen,  memiliki  kemampuan  untuk  berubah, melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  secara  berkelanjutan,  responsif  dan  antisipatif terhadap kebutuhan, komunikasi  yang  baik,  memiliki  akuntabilitas  serta memiliki kemampuan untuk menentukan alat peningkatan mutu yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi sekolah.
5. Implementasi  MBS  memerlukan  keterlibatan  semua  sumber  daya  yang  memiliki kemampuan  memberdayakan  serta  kemauan  untuk  diberdayakan  oleh  sekolah secara berkesinambungan dengan menerapkan pendekatan solusi masalah kualitas (integrated management problem solving).

## DAFTAR RUJUKAN
Amiruddin,  Khairuddin,  dan  Irwan  Nasution, Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah , Jakarta: Quantum Teaching , 2006.
Bryson John M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement , USA: Jossey-Bass, 2004
Chan  Kim  W.,  Renee  Mauborgne, Blue  Ocean  Strategy .Boston:  Havard  Business SchoolPublishing Corporation, 2005
E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
Gasversz Vincent, Avanti Fontana, Integrated Management Problem Solving, Panduan bagi Praktisi Bisnis dan Industri , Bogor: Vinchristo Publication, 2011
Griffin, Ricky Manajemen , alih bahasa Gina Gania, Wisnu Chandra Kristiaji, Jakarta, Erlangga, 2004
Hadiyanto, Mencari  Sosok  Desentralisasi Manajemen Pendidikan di  Indonesia Jakarta: Rineka Cipta, 2004
Hoy, Wayne K dan Miskel, Cecil G. , Educational Administration, Theory, Research, and Practice , New York: Mc Graw Hill, 2001
Jeffrey  A.  Kramers, The  Jack  Welch  Lexicon  of  Leadership .  N.J.  USA:  The  McGraw-Hill Companies, Inc., 2002.
J.M. Juran, Merancang Mutu, Ancangan Baru Mewujudkan Mutu ke dalam Barang dan Jasa . Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
-------, Kepemimpinan  Mutu,  Pedoman  Peningkatan  Mutu  untuk  Meraih  keunggulan Kompetitif. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
Nisjar Karhi dan Winardi. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen. Bandung: Mandar Maju, 1997.
Susilo  Leo  J.,  Victor  Riwu  Kaho, Manajemen  Risiko  berbasis  ISO  31000  untuk  Industri Nonperbankan . Jakarta: PPM, 2011
Wahyudi, Manajemen Strategik , Jakarta: Binarupa Aksara, 1996