## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi
Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: adriennedwisyah@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  mengetahui  pengaturan hukum  tentang  depenalisasi  terhadap  penyalahguna  narkotika melalui  rehabilitasi.  2)  Untuk  mengetahui  kebijakan  hukum pidana mengenai depenalisasi terhadap penyalah guna narkotika melalui  rehabilitasi.  Maka  masalah  yang  dibahas  adalah:  1) Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  depenalisasi  terhadap penyalah  guna  narkotika  melalui  rehabilitasi?  2)  Bagaimana kebijakan  hukum  pidana  mengenai  depenalisasi  terhadap penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi? Metode penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan ( statuta approach ), pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ). Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa:  1)  Dengan  adanya rehabilitasi  sebagai  upaya  depenalisasi  adalah  suatu  kebijakan yang  bersifat  menyeluruh  dan  komprehensif,  dapat  digunakan untuk  menekan  angka  narapidana  yang  kebanyakan  adalah penyalah  guna  narkotika  dengan  tanpa  hak  atau  melawan hukum.  Bahwa  konsep  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  fakta bahwa  pengguna  narkotika  yang  dikirim  ke  lembaga pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan. Kondisi tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung  menciptakan  masalah  baru.  Oleh  karena  itu depenalisasi merupakan  suatu  hal  yang  patut  dipertimbangkan dalam  menekan  angka  penyalahgunaan  narkotika,  yang  juga bertujuan  untuk  mengurangi  over  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan.  2)  Kebijakan  Depenalisasi  tentang  penyalah guna  narkotika  ini  memposisikan  pengguna  narkotika  sebagai korban  yang  membutuhkan  rehabilitasi  baik  medis  maupun sosial,  karena  dari  segi  pemikiran  penjatuhan  pidana  yang menyamaratakan  antara  penyalah  guna  dengan  pengedar narkotika  sangat  tidak  tepat.Dikarenakan  banyaknya  penghuni lapas  adalah  mereka  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana narkotika  padahal  tidak  semuanya  dapat  dikategorikan  sebagai penyalah guna, pengedar, atau yang memproduksi, depenalisasi ini  memberikan  ruang  bagi  mereka  para  penyalah  guna  dan pecandu  narkotika  agar  segera  mendapatkan  haknya  berupa rehabilitasi.
Kata Kunci: Depenalisasi, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 12-03-2023 Accepted: 12-03-2023 Publish: 31-03-2023
KEYWORDS: Depenalization, Narcotics Abusers, Rehabilitation.

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  study  are:  1)  To  find  the  legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through  rehabilitation.  2)  To  find  the  criminal  law  policy regarding  the  depenalization  of  narcotics  abusers  through rehabilitation.  The  issues  discussed:  1)  What  are  the  legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through  rehabilitation?  2)  What  is  the  criminal  law  policy regarding  depenalization  of  narcotics  abusers  through rehabilitation?  The  research  method  used  is  a  normative juridical with a statutory approach, concept approach, and case approach.  The  results  shows:  1)  Rehabilitation  as  an  effort  to depenalize  is a  comprehensive policy, it  can be used  to  reduce the  number  of  prisoners,  most  of  whom  are  narcotics  abusers without rights or against the law. The concept is motivated by the fact that narcotics users are sent to correctional institutions as a form of coaching. This condition does not solve the problem, it even tends to create new problems. Therefore, depenalization is something that should be considered in reducing the number of  narcotics  abuse,  which  also  aims  to  reduce  overcapacity  in correctional institutions. 2) The depenalization policy regarding narcotics abusers positions narcotics users as victims who need rehabilitation  both  medically  and  socially,  because  from  the point  of  view  of  imposing  criminal  charges  that  generalize between abusers and narcotics dealers, it is very inappropriate. Due  to  the  fact  that  many  prison  residents  are  those who are related to narcotics crimes even though not all of them can be categorized  as  abusers,  dealers,  or  producers,  this depenalization  provides  space  for  those  who  abuse  narcotics and  addicts  to  immediately  get  their  rights  in  the  form  of rehabilitation.

## A. PENDAHULUAN
Pada  kerangka  depenalisasi,  pengguna  narkotika  tetap  dinyatakan  melanggar hukum, namun pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan, penegak hukum dapat  mengambil  langkah  sehingga  pada  akhirnya  pengguna  narkotika  dijatuhi hukuman  rehabilitasi  sesuai  dengan  kadar  ketergantungannya.  Diperkuat  dengan adanya  ketentuan  bahwa  hakim  yang  memeriksa  perkara  terhadap  pecanduna rkotika  dapat  menjatuhkan  putusan  rehabilitasi  sebagaimana  rumusan  Pasal  103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tidak langsung telah merubah  pandangan  bahwa  pecandu  narkotika  tidaklah  selalu  merupakan  pelaku tindak  pidana,  tetapi  merupakan  korban  dari  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan  mengenai  dasar  pertimbangan  atau  acuan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi rehabilitasi.
Dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Tentang  Narkotika  diatur  bahwa  pecandu narkotika  dan  penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Kemudian  di  pertegas  dengan  di  keluarkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu
Narkotika.  Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011 Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika,  Pengaturan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk:
a)  Memenuhi  hak  pecandu  narkotika  dalam  mendapatkan  pengobatan  dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
b) Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab  terhadap  pecandu  narkotika  yang  ada  di  bawah  pengawasan  dan bimbingannya; dan
c)  Memberikan  bahan  informasi  bagi  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan dibidang  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah  dianut  depenalisasi  terhadap  pecandu  narkotika  sebagai  upaya penanggulangan  represif,  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  yang  melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya tidak dipidana, melainkan dimasukkan ke balai rehabilitasi  pecandu    narkotika.  Namun  dari  berlakunya  undang-undang  tersebut hingga saat ini masih banyak yang tidak menerapkan rehabilitasi dalam menangani masalah narkotika, penegak hukum khususnya masih menganggap bahwa pecandu atau korban penyalahguna adalah penjahat dan dijatuhi hukuman penjara.
Menyikapi  hal  tersebut  dikeluarkannya  Peraturan  Bersama  No. 1/PB/MA/III/2014  Tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  tujuan  dibentuknya peraturan bersama ini terdapat pada Pasal 2 huruf (a) yang berbunyi:
Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika  dalam  rangka  menurunkan  jumlah  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam  penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika sebagai  tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana  dengan  tetap  melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi dampak  dari  penyalahgunaan  narkoba.  Menurut  Undang–Undang  Narkotika ditentukan  bahwa  rehabilitasi  sendiri  kepada  pecandu  narkotika  dikelompokkan menjadi 2 kategori yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk  membebaskan pecandu  dari  ketergantungan  narkotika  yang  tertuang  pada  Pasal  1  Angka  16 Undang–Undang  Narkotika,  rehabilitasi  social  merupakan  suatu  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  agar  bekas  pecandu narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pasal 1 angka 17 Undang–Undang Narkotika. 1
Oleh  karena  itu,  rehabilitasi  dan  depenalisasi  disini  sangat  berkaitan  karena merupakan  upaya  pemerintah  sebagai  alternatif  lain  pengganti  hukuman  pidana penjara pada orang yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.
Namun, di Pengadilan Negeri Jambi belum banyak putusan mengenai rehabilitasi bagi  penyalah  guna  maupun  pecandu  narkotika,  berdasarkan  fakta  tersebut  dapat
1 Yohanes  Christ,  “Pemenuhan  Hak  Rehabilitasi  Bagi Penyalahguna  Narkotika  di  Yogyakarta” , Jurnal Ilmu Hukum , 2015, Retrieved from http://e-journal.uajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf, hlm. 4.
dilihat  kurangnya  pelaksanaan  kebijakan  depenalisasi.  Selama  ini  putusan rehabilitasi  yang  diterima  bagi  penyalahguna  maupun  pecandu  narkotika  banyak berupa  sanksi  pidana  penjara.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  hukuman  pidana penjara belum tentu efekif. Dari situlah, perlu adanya rehabilitasi dan depenalisasi terhadap  mereka  yang  menjadi  korban  dari  penyalahgunaan  narkotika,  tentunya dengan memperhatikan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu  Narkotika,  agar  dapat  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bahwa seharusnya  para  aparat  penegak  hukum  lebih  memperhatikan  dalam  penjatuhan hukuman  kepada  penyalahguna  narkotika  dan  lebih  mengutamakan  pemberian sanksi berupa rehabilitasi daripada penjatuhan hukuman pidana penjara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  adalah  ilmu  hukum  yang  bersifat  sui  generis,  adalah tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas, yaitu:
a) Mendeskripsikan hukum positif.
b) Mensistematisasi hukum positif.
c) Menilai hukum positif.
d) Menginterpretasikan hukum positif.
e) Menganalisis hukum positif. 2

## C. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Depenalisasi  Terhadap Penyalahguna Narkotika.
Menurut Suparlan, mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses  kegiatan  untuk  memperbaiki  kembali  dan  mengembangkan  fisik, kemampuan  serta  mental  seseorang  sehingga  orang  itu  dapat  mengatasi masalah  kesejahteraan  social  bagi  dirinya  serta  keluarganya. 3 Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang  proses  rehabilitasi  ini  memerlukan  waktu  yang  tidak  sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.
Berdasarkan  Pasal  103  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, menyatakan bahwa:
(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana Narkotika; atau
2 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80-21.
3 Dra.  Hj.  Sri  Widati,  M.  Pd, Rehabilitasi  Psiko  Fisikal ,  E-Book  dalam  bentuk  Pdf,  Retrieved Fromhttp://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195310141987032  SRI_WIDATI/MK _REHAB/REHABILITASI_PSIKO_FISIKAL.pdf, Diakses pada tanggal 14 September 2021, hlm. 6.
b. menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana Narkotika
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman.
Faktor-faktor  yang  mendukung  untuk  penyalahguna  narkotika  untuk dapat direhabilitasi, sebagai berikut:
Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011, menyatakan bahwa: (1)  Setiap  penyelenggara  program  rehabilitasi  wajib  mempertahankan  dan meningkatkan kualitas layanan.
(2)    Pembinaan  dan  pengawasan  atas  kualitas  layanan  dilakukan  oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.
Dalam BAB IX Bagian kedua Rehabilitasi Pasal 54 sampai dengan Pasal 56  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menjelaskan tentang  rehabilitasi  dan  siapa  saja  yang  bisa  mendapatkan  rehabilitasi  dan wajib  menjalani  rehabilitasi.  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  tidak  dapat mengakomodir depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika, hal ini karena KUHP  merupakan  kumpulan  dari  aturan-aturan  mengenai  hukum  pidana untuk  tindak  pidana  umum  sedangkan  penyalahguna  narkotika  merupakan subjek dari kejahatan narkotika yang merupakan tindak pidana khusus yang sudah  ada  dimuat  dalam  Undang-Undang  yang  khusus  mengatur  tentang narkotika, maka secara otomatis pengaturan mengenai depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika belum terdapat didalam KUHP.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas  disebutkan  pada pasal  54  bahwa  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  wajib  direhabilitasi.  Dalam  pandangan  hukum  pidana  itu  sendiri narkotika  adalah  sesuatu  yang  dapat  menimbulkan    ketergantungan  karena pengaruh  buruknya,  narkotika  harus    mengantongi  izin,  artinya  jika penguasaan itu dilakukan oleh orang yang berhak maka perbuatan itu  tidak dipidana, jika terbukti adanya barang bukti dibawah 8 butir ekstasi, atau ganja di  bawah  5  gr,  dan  sabu  dibawah  1gr  (terdapat  didalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung), wajib dilakukan tim assesment terpadu, diketuai oleh BNN, penyidik, kejaksaan serta kedokteran maupun ahli hukum dan dari situ kami tentukan  si  pecandu  apa  tergolong  pengedar  atau  pemakai,  dan  akan diputuskan yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.
Upaya  yang  tepat  dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika adalah  dengan  memberikan  sanski  tindakan  berupa  Rehabilitasi  bagi penyalahguna  narkotika  dengan  memberikan  perawatan  terapi  pengobatan dari  rehabilitasi  medis  hingga  rehabilitasi  sosial  agar  para  penyalahguna sembuh dari ketergantungan narkotika, dapat kita lihat dari fakta di lapangan bahwa banyak kasus tindak pidana narkotika dimana banyak sekali penyalah guna  narkotika  yang  diberikan  sanksi  pidana  denganpasalpenggunaan  dan pemilikannarkotika.
Karna akhir-akhir ini dalam rangka mempidanakan seorang pecandu itu sendiri bukan solusi yang terbaik, karna dia bisa relaps atau terulang kembali ke pemakaian obat terlarang tersebut dan tidak merasa ada efek jera, langkah- langkah inilah yang harus kita antisipasi dan berkerja sama baik Jaksa maupun Hakim, Penyidik, Polri maupun BNN, sepakat apabila pecandu ini dalam arti kata  sesuai  dengan  edaran  BARESKRIM  POLRI  No.  2  Tahun  2018,  apabila pecandu terdapat pada urinnya positif narkoba tetapi  barang buktinya tidak ada  dan  sesuai  dengan  surat  edaran  Mahkamah  Agung,  maka  yang bersangkutan  diwajibkan  melakukan  rehabilitasi  karena  seorang  pecandu adalah bujuk rayu dari seorang pengedar.

## B. Kebijakan  Hukum  Pidana  Mengenai  Depenalisasi  Terhadap  Penyalah Guna Narkotika Melalui Rehabilitasi.
Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana  dengan  memasukkan  penyalahguna  narkotika  bagi  diri  sendiri  ke dalam  korban  yang  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  bukan hukum pidana. Konsep depenalisasi berupa rehabilitasi tersebut diterapkan pada Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahguna, dan korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Depenalisasimemposisikan  ketiga  kelompok  pengguna  narkotika  tersebut secara  sama,  karena  ketiga  kelompok  tersebut  sama-sama  berhak  untuk mendapatkan hak rehabilitasi.
Jadi  dengan  adanya  Kebijakan  Hukum  Pidana  ( Penal  Policy ), diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh negara melalui  badan-badan  yang  berwenang  menetapkan  peraturan  yang dikehendaki  yakni  badan  legislatif,  diharuskan  agar  pembaharuan  hukum pidana tersebut agar dapat menggambarkan apa yang terkandung dalam cita- cita,  budaya  dan  kepribadian  masyarakat  Indonesia.  Baik  dalam pembaharuan  substansi  hukumnya,  struktur  hukum  pidananya  dan pembaharuan budaya hukum pidana.
Pasal  127  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika menyatakan bahwa:
“Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan  atau  terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  Narkotika, Penyalahguna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.”
Dari  pernyataan  Pasal  127    Ayat  (3)    di  atas  menyatakan  dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika tetapi tidak diperjelas dengan syarat apa sehingga dapat dibuktikan bahwa seseorang itu adalah  korban  penyalah  guna  atau  terbukti  sebagai  korban  dari  penyalah guna agar seseorang tersebut mendapatkan rehabilitasi, jika salah satu orang tersebut  yang  tertangkap  tengah  memakai  narkotika  seperti  jenis  yang dijelaskan diatas adalah remaja dan tanpa bisa memenuhi syarat pembuktian tersebut akan langsung mendapatkan hukuman penjara.
Dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap  para  pelaku  itu  sendiri,  masyarakat,  korban  akibat  tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang  dijatuhkan  oleh  hakim  merupakan  keseimbangan  kepentingan  antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan  yang  telah  diperbuat  para  pelaku  di  lain  pihak.  Konkretnya, penjatuhan  pidana  yang  berlandaskan  kepada  asas  monodualistik  antara kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  individu.  Dengan  demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan individual.
Berdasarkan  hal  itu,  reformulasi  perlu  dilakukan  terhadap  definisi korban  penyalahgunaan  narkotika  dengan  konsep  depenalisasi,  yaitu kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan  datang iusconstituendum memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  social.  Menurut  penulis  baik penyalahguna,  pecandu,  bahkan  pengedar  yang  memakai  narkotika  jenis apapun itu haruslah juga mendapatkan hak untuk di rehabilitasi, karena itu merupakan cara yang terbilang efektif guna menimbulkan tingkat kesadaran pengguna  narkotikatersebut  untuk  bisa  membebaskan  diri  dari  dunia narkotika yang selama ini menjerat mereka.
Selanjutnya  dengan  pendekatan situational  crime  prevention semisal lewat program yang dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan lebih ketat  lagi  terhadap  peredaran  narkotika  dengan  menyediakan  sarana prasarana  yang  lebih  baik  bagi  petugas.  Bisa  juga  dengan  pendekatan community  based  prevention seperti  menjadikan  masyarakat  sebagai lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  sehat,  dan  memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah karena remaja saat ini lah yang menjadi salah satu sasaran dalam menggunakan narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang disebut dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, menyatakan bahwa:
a. Terdakwa  pada  saat  ditangkap  oleh  Penyidik  Polri  dan  Penyidik  BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti  pemakaian  1  (satu)  hari  dengan  perincian  antara  lain  sebagai berikut:
1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat Seberat 1 gram 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat  2,4  gram/ sebanyak 8 butir; 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram 4. KelompokKokain seberat 1,8 gram 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram 6. Daun Koka seberat 5 gram
c. Surat  Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik. d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 Angka (4) dan (5) menyebutkan bahwa:
(4). Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2011  menyatakan  bahwa perintah  untuk  menjalankan  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  hanya  dapat dilakukan berdasarkan:
a. Putusan  Pengadilan  bagi  pecandu  yang  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana. b. Penetapan  Pengadilan  bagi  pecandu  Narkotika  yang  tidak terbukti  bersalah  dan  tersangka  yang  masih  di  dalam  proses penyidikan atau penuntutan. (5). Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang  menjalani  proses  peradilan  dapat  ditempatkan  dalam  lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
SEMA  No.  4  Tahun  2010  J.O  SEMA  No.  3  Tahun  2011  menerangkan bahwa  yang  dapat  dijatuhkan  tindakan  rehabilitasi  yakni  terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang  bukti  pemakaian  1  hari  adanya  surat  keterangan  uji  laboratorium positif  menggunakan  narkotika  berdasarkan  permintaan  penyidik,  adanya surat  keterangan  dari  psikiater  pemerintah  yang  ditunjuk  hakim,  tidak terbukti  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika. Meskipun  sudah  ada  peraturan  bersama,  namun  dalam  pelaksanaannya masih  tidak  konsisten.  Terbukti,  banyak  tersangka  atau  anak  yang direhabilitasi, tetapi sangat jauh berbeda jumlahnya dengan pelaksanaan TAT yang ada, sehingga disimpulkan rehabilitasi tersebut tanpa melalui TAT (Tim Assesment Terpadu). Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan walaupun merujuk  pada  Undang-Undang  Narkotika  yang  ada  serta  dengan  merujuk kepada SEMA No. 4 Tahun 2010 berkaitan dengan berat dari masing-masing barang bukti.
7. Meskalin seberat 5 gram 8. KelompokPsilosybin seberat 3 gram 9. Kelompok  LSD  (d-lysergic  acid diethylamide) seberat 2 gram 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram 11. KelompokFentanil seberat 1 gram 12. KelompokMetadon seberat 0,5 gram 13. KelompokMorfin seberat 1,8 gram 14. KelompokPetidine seberat 0,96 gram 15. KelompokKodein seberat 72 gram 16. KelompokBufrenorfin seberat 32 gram
Karena rehabilitasi akan melatih para penyalahguna narkotika untuk mampu  disiplin,  dan  mengendalikan  diri  sehingga  dapat  mengatasi  dari potensi  kekambuhannya.  Rehabilitasi  korban  narkotika  merupakan  suatu pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif, disamping itu pula mereka dapat  mengelola  fungsi  sosialnya  agar  mereka  dapat  kembali  beraktifitas kembali dan juga dapat diterima di lingkungan sosialnya. Depenalisasi berupa rehabilitasi  tentunya  dapat  memberikan  ruang  bagi  mereka  para  penyalah guna  narkotika  yang  belum  tertangkap  tangan  maupun  yang  sudah tertangkap  tangan  agar  dapat  sadar  akan  banyaknya  kerugian  yang  di dapatkan dari narkotika bagi kehidupan.
Dengan  adanya  Pasal  yang  membahas  tentang  rehabilitasi  di  dalam Undang-Undang  Narkotika  tetapi  tidak  dijadikan  penguat  yang  dapat membuat penyalahguna narkotika yang sebenarnya adalah seorang korban bujuk rayu dari pengedar agar mendapatkan haknya berupa rehabilitasi yang artinya  penyalahguna  narkotika  tetap  bisa  di  pidana,  didukung  dengan banyaknya  penyalahguna  yang  tidak  terbukti  sebagai  penyalah  guna narkotika  karena  dari  banyaknya  kasus  narkotika yang  sudah  terjadi telah banyak  penyalahguna  yang  tidak  terbukti  penyalahgunaannya  sehingga Hakim menerapkan Pasal 122 Undang-Undang Narkotika karena yang pasti terbukti  untuk  semua  perkara  narkotika  ialah  Pasal  122  yaitu  penguasaan narkotika.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat di peroleh kesimpulan yaitu depenalisasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Hukum Pidana karena  jika  terjadi  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  atau  perbuatan  yang merugikan orang lain dan membuat resah masyarakat harus ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Dengan adanya rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah suatu kebijakan  yang  bersifat  menyeluruh  dan  komprehensif,  dapat  digunakan  untuk menekan  angka  narapidana  yang  kebanyakan  adalah  penyalah  guna  narkotika dengan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Bahwa  konsep  tersebut  dilatarbelakangi oleh  fakta  bahwa  pengguna  narkotika  yang  dikirim  ke  lembaga  pemasyarakatan merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan.  Kondisi  tersebut  ternyata  tidak menyelesaikan masalah, bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Oleh karena itu depenalisasi merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menekan angka  penyalahgunaan  narkotika.  Kebijakan  Depenalisasi  tentang  penyalah  guna narkotika ini memposisikan pengguna narkotika sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena dari segi pemikiran penjatuhan pidana yang  menyamaratakan  antara  penyalah  guna  dengan  pengedar  narkotika  sangat tidak  tepat.  Dikarenakan  banyaknya  penghuni  lapas  adalah  mereka  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana  narkotika  padahal  tidak  semuanya  dapat dikategorikan  sebagai  penyalah  guna,  pengedar,  atau  yang  memproduksi, depenalisasi ini memberikan ruang bagi mereka para penyalah guna dan pecandu narkotika agar segera mendapatkan haknya berupa rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.Undang-Undang  Tentang  Narkotika.  UU  Nomor  35  Tahun  2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNRI Nomor 5062.
Republik  Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  UU  Nomor  8  Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2010.  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2011.  Tentang  Penempatan  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  Dan Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
------------------------------,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
Hawari,  Dadang.  Penyalahguna  dan  Ketergantungan  NAZA,  Badan  Penerbit  FK  UI, Jakarta, 2006.
Kaligis,  O.C.  dan  SoedjonoDirdjosisworo,  Narkoba  dan  Peradilannya  di  Indonesia (Reformasi Hukum PidanaMelaluiPerundangan dan Peradilan), Cet. 1, Alumni, Bandung, 2002.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2006.
Muladi.  KapitaSelekta  Hukum  Pidana,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995.
Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum PidanaPerspektifTeoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2008.
S, Siswanto. Politik Hukum DalamUndang-UndangNarkotika, RinekaCipta, Jakarta, 2012.
Soedarto.  Masalah-masalah  Dasar  Dalam  Hukum  Pidana  Kita,  Hukum  dan  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
-----------. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983.
-----------. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia, Malta Pritindo, Jakarta, 2009.
Utami,  Diah  Setia.  Standar  Pelayanan  Rehabilitasi  Bag  iPecandu  dan  Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016.
Utrecht, A. Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Wp, Ratna. Aspe kPidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality, Yogyakarta, 2017.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Christ, Yohanes. “PemenuhanHakRehabilitasiBagiPenyalahgunaNarkotika di Yogyakarta,”  JurnalIlmu  Hukum,  2015.  Retrieved  from  http://e- journal.uajy.ac.id/9114/1/JURNALHK10282.pdf. Darma,  I  Made  Wirya  dan  Ni  Nyoman  Juwita  Arsawati,  “Reformasi  Hukum PidanaMelaluiDepenalisasiSebagai  Bagian  Dari  Penal  Policy”,  Prosiding Senahis Ke-2, 2018, Retrieved from http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index. Gani,  Hafied  Ali.  “Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Depenalisasi  Bagi  Pecandu  Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID-rehabilitasi-sebagai- upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkotika.pdf. Hafrida.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai  Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2016, Retrieved from https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272. Putri, Amanda Jesicha Nadia. “Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi”, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/112813-ID-kebijakan- depenalisasi-mengenai-penangan.pdf. Supardi.  “Kajian  Kritis  Pro  dan  KontraPelaksanaan  Hukuman  Mati  di  Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba”, Retrieved from https://www.scribd.com/doc/101845318/Makalah-Pro-Kontra-Hukuman- Mati-2. Usman, Andi Najemi. “Mediasi Penal di Indonesia”, Undang: Jurnal Hukum, Volume 1, 2018, Retrieved from https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4 Internet
Dra. Hj. Sri Widati, M. Pd, Rehabilitasi Psiko Fisikal, E-Book dalam bentuk Pdf, Retrieved From http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/1953101419 87032SRI_WIDATI/MK_REHAB/REHABILITASI_PSIKO_FISIKAL.pdf.
https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/.
Wikipedia, “Rehabilitasi”, melalui id.m.wikipedia.org/wiki