## PROBLEMATIKA PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
Sulis Aditya , Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: sulisaditya.1995@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  problematika  penerapan  tilang  elektronik dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. Jenis penelitian yang  dilakukan  menggunakan  metode  field  research  yaitu  pengamatan  lapangan  dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Penerapan tilang  elektronik  di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Makassar  merujuk  pada  UU  No.  2 Tahun 2002, UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5, program Kapolri  Tentang  pelayanan  yang  promoter,  dan  program  kerja  Kapolrestabes  Makassar TA  2019.  Hambatan-hambatan  dalam  penerapan  tilang  elektronik  di  Wilayah  Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi: 1. Masalah kepemilikan kendaraan pelanggar lalu  lintas,  2.  Masih  belum  efektifnya  langkah  preventif  untuk  pelanggaran  lalu  lintas, serta  masih  kurangnya  sosialisasi  tentang  proses  penerapan  tilang  elektronik,  yang  di buktikan  dengan  data  pelanggaran  lalu  lintas  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019 mengalami  peningkatan  angka  pelanggaran  lalu  lintas,  3.  Pemasangan  CCTV  di  Kota Makassar,  hanya  terdapat  di  beberapa  titik,  hal  tersebut  belum  bisa  menunjang  untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas.

## Kata Kunci: Problematika, Pelanggaran, Lalu Lintas, Tilang Elektronik

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  problematics  of  the  application  of  electronic tickets  in  reducing  traffic  violations  that  occur  in  Makassar  City.  The  type  of  research conducted  using  the  field  research  method  is  field  observations  and  interviews  with informants.  The  results  of  this  study  indicate  that,  1).  The  application  of  electronic tickets in the Makassar Regional Police Legal Region refers to Law No. 2 of 2002, Law No. 22 of 2009 Article 272, Law No.11 of 2008 Article 5, National Police Chief Program Regarding  promoter  services,  and  Makassar  Kapolrestabes  work  program  TA  2019. Obstacles  in  the  application  of  electronic  ticketing  in  the  Makassar  Regional  Police Legal  Area  are  frequent:  1.  Ownership  issues  traffic  violation  vehicles,  2.  Still  not  yet effective  preventive  measures  for  traffic  violations,  as  well  as  the  lack  of  socialization about the application process of electronic tickets, which is evidenced by data on traffic violations from 2017 to 2019 experiencing an increase in traffic violations, 3. Installation of  CCTV  in  Makassar  City,  only  in  a  few  points,  it  has  not  been  able  to  support  the occurrence of traffic discipline.
Keywords: Problems, Violations, Traffic, Electronic Traffic

## Pendahuluan
Sistem  transportasi  adalah  sesuatu  yang  sangat  berguna  bagi  roda  kehidupan masyarakat, tekhusus pada aktifitas kehidupan masyararakat kota yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari pada daerah. Dan pada pemanfaatannya, transportasi adalah alat pengukur keefektifitas roda kehidupan suatu kota. Pada realitanya, pelanggaran lalu lintas  jalan  didominasi  oleh  pengguna  jalan  yang  berdampak  pada  kemacetan  dan kecelakaan  yang  setiap  harinya  terjadi.  Perkembangan  jumlah  kendaraan  di  Indonesia mengalami  peningkatan  pesat  seiring  bertambahnya  peningkatan  alat  transportasi bermotor  demikian  halnya  juga  terjadi  peningkatan  pelanggaran  lalu  lintas.  Latar belakang  inilah  yang  membuat  kepolisian  menetapkan  peraturan  E-Tilang  yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan model transportasi.
Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan  Kejaksaan  adalah  lembaga  yang  diberikan  amanat  untuk  menyelenggarakan pengelolaan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Melihat undang- undang  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  menjelaskan  agar  terwujudnya  pembangunan  nasional  dari  hasil penjabaram Pancasila, alat transportasi untuk perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat  lainya,  haruslah  memperhatikan  aspek  lingkungan  sebab  dengan  adanya Transportasi  dapat  berperan  penting  pada  semua  aspek  kehidupan  berbangsa,  baik  itu aspek kesatuan dan persatuan bangsa dan negara maupun aspek ekonomi.
Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan  yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah:
1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan  yang aman, selamat, tertib, lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong  perekonomian nasional,  memajukan kesejahteraan umum,  memperkukuh persatuan dan  kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 1
Dalam  hal  ini,  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  undang-undang,  penegak  hukum negara,  yakni  pihak  Kepolisian  mencanangkan  proses  penindakan  baru  terkait  tilang yaitu  E-Tilang  (tilang  elektronik).  Dan  pada  pengertiannya  tilang  elektronik  adalah proses  digital  tilang    yang  tak  terlepas  dari  kerja  teknologi,  agar  supaya  proses  tilang lebih  efisien  dan  efektif  dan  juga  sangat  berguna  bagi  pihak  Kepolisian  dalam  ranah manajemen  administrasi.  Adanya  kasus  suap  saat  atau  pengadilan  jalanan  pun  juga mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan regulasi terkait tilang elektronik, dan  dalam  penegakannya  sangat  diharapkan  dalam  menghapus  praktik  suap  atau  biasa disebut  pungutan  liar.  Dalam  penegakannya,  proses  E-Tilang  dibantu  oleh  teknologi dengan  pemasangan  kamera  CCTV  pada  setiap Traffic  light, agar  mudah  memantau keadaan jalan.
1 https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009- tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ diakses pada tanggal 05 juni 2019 pukul 05:20

## Metode Penelitian
Agar  lebih  memudahkan  peneliti  melakukan  penelitiannya,  berikut  adalah beberapa metode yang digunakan.
1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  lapangan.  Penelitian  kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa  data  berupa  kata-kata  (lisan  maupun  tulisan)  perbuatan-perbuatan  manusia serta  peneliti  tidak  berusaha  menghitung  data  kualitatif  yang  telah  diperoleh. 2 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai gambaran  atau  deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  tentang  keadaan  yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  memilih  lokasi  pada  Kepolisian  Resor  Kota  Besar  Makassar,  Jalan Ahmad  Yani  No.  9,  Kota  Makssar,  Sulawesi  Selatan,  khususnya  pada  bagian  SAT Lantas  dengan  argumentasi  bahwa  pemilihan  lokasi  tersebut  memenuhi  persyaratan sebagai  lokasi  penelitian  untuk  memperoleh  data,  informasi  dan  dokumen  yang dibutuhkan.

## Hasil dan Pembahasan
Penerapan  peraturan  Polda  Metro  Jaya  terhadap  sistem  tilang  elektronik  yang kemudian  dikembangkan  menjadi Electronic  Traffic  Law (ETLE)  pada  setiap  jalan protokol  berawal  dari  November  2018,  telah  memacu  pihak  Korps  Lalu  Lintas  Mabes Polri  untuk  mencanangkan  regulasi  yang  sama,  pada  proses  penerapannya  yaitu;  tilang elektronik  ini  bermula  dari  kota-kota  besar,  kemudian  jalan  tol,  sampai  menjamah pelosok  daerah.  Dalam  pelaksaannya,  tilang  elektronik  setidaknya    memberikan  rasa keadalian  untuk  masyarakat.  Terlihat  pada  proses  penanganan  sanksi  yang  tidak subyektif  memandang  masyarakat  dari  strata  sosial  pelanggar  lalu  lintas.  Dan  dalam kaitan  pemanfaatanya,  tidak  serta  memanfaatkan  teknologi  pun  juga  merombak kebiasaan  lama  yang  tidak  transparan  dan  terbentuknya  penindakan  hukum  yang  baru. Dengan  tilang  elektronik  ini  pula,  kebiasaan  taat  peraturan  lalu  lintas  oleh  masyarakat yang hanya ketika ada polisi lalu lintas, diharapkan berubah, dan masyarakat mulai taat hukum kapanpun dan dimanapun berada. 3
Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di Wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar  adalah  salah  satu  inovasi  yang  dilakukan,  guna meningkatkan  disiplin  berlalu  lintas  dan  menekan  tingkat  fatalitas  korban  kecelakaan lalu lintas yang berdasar pada;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lantas Pasal 272
3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Pasal 5
4. Program Kapolri Tentang Pelayanan yang Promoter
5. Program Kerja Polrestabes Makassar TA 2019
2 Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.
3 https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/07/04/tilang-elektronik-akan-diterapkan-di- seluruh-indonesia diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.19
Adapun  Pelaksanaan  Tilang  Elektronik  (ETLE)  di  Wilayah  hukum  Polrestabes Makassar  bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  tentang  pelaksanaan  penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) atau  tilang  elekronik,  dan  bertujuan meningkatkan  keselamatan  dan  ketertiban  di  jalan  serta  meningkatkan  disiplin  berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan. 4
Pada  Polrestabes  Makassar,  pelaksanaan  tilang  elektronik  terdapat  beberapa manfaat yaitu;
1. Penggunaan personil dapat diminimalisir dan di fokuskan untuk kepentingan lain (Pengaturan Lalin dan Laka Lantas)
2. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) 24 jam penuh
3. Semua  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  dimonitor  secara  bersamaan  walaupun dalam jumlah banyak
4. Mudah dalam pembuktian (valid dan akurat)
5. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar dan tidak KKN
6. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan). 5
Adapun  lokasi  pemasangan  kamera  CCTV  ( Closed  Circuit  Television )  dalam pelaksanaan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) atau  tilang  elekronik  di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar terdapat di beberapa titik, yaitu;
1. Persimpangan  5  Bandara  Sultan  Hasanuddin  (Jl.  Perintis  Kemerdekaan  -  Jl. Tol)
2. Persimpangan Jl. Haji Bau - Jl. Dr. Ratulangi
3. Persimpangan Jl. Jend. Sudirman - Jl. R.A Kartini
4. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - MSC Telkomsel
5. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Letjen. Hertasning
6. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Urip Sumohardjo (fly over bawah)
7. Persimpangan Jl. A.P Pettarani - Jl. Urip Sumohardjo (fly over atas)
8. Persimpangan Jl. Perintis Kemerdekaan - Paccerakkang (Patung Ayam)
9. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng - Veteran
10. Persimpangan Jl. Gunung Bawakaraeng - Jl. Gunung Latimojong
11. Persimpangan Jl. Gunung Latimojong - Jl. Sungai Saddang
12. Teras Balai Kota
13. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Wahidin Sudirohusodo
14. Persimpangan Jl. Tentara Pelajar - Jl. Andalas
15. Persimpangan Jl. Mesjid Raya - Jl. Bandang. 6
Mekanisme tilang elektronik antara lain;
1. Pada  saat Ranmor  melakkan  Gar  Lantas  dan  terlihat  oleh  kamera  CCTV Petugas Operator lalu melakukan Capture sebagai bukti Pelanggaran.
2. Petugas Samsat lalu melakukan pemblokiran STNK Ranmor.
3. Setalah  di  blokir,  maka  petugas  Tilang  membuat  Surat  Pemberitauan berisikan;
a. Waktu
b. Tempat terjadinya Gar lantas
c. Pasal yg dilanggar
d. Foto bukti Gar lantas kpd pemilik
4 Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019
5 Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019
6 Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019
4. PT.  Pos  Indonesia  lakukan  pengiriman  Surat  Pemberitahuan  kepada  Pemilik Kendaraan
5. Pemilik  Kendaraan  yang  telah  menerima  surat  pemberitahuan  dapat mengkonfirmasi Gar tersebut
6. Pemilik  kendaraan  dapat  memberikan  klarifikasi  atas  Gar  kepada  petugas melalui  website  (  WWW.ETLEPOLDASULSELINFO  )  Email  atau  nomor handphone  yang  tertera  pada  Surat  Pemberitahuan.Jika  pemilik  kendaraan telah  mengakui  terhadap  yg  dipersangkakan  dalam  surat  pemberitahuan, dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan Kode BRIVA agar dapat membuka blokir STNK
7. Pemilik  kendaraan  yang  tidak  lakukan  pembayaran  melalui  BRIVA  akan membayar  melaui  Kejaksaan  setelah  ada  putusan  denda  Pengadilan,  maka Otomatis pembukaan blokir Pembukaaan blokir STNK kendaraan. 7
Dan menurut pengamatan beliau program penerapan tilang elektronik di Indonesia sudah  lama  hadir,  dan  proses  sosialiasi  sudah  berjalan,  baik  itu  di  TV  Nasional,  media cetak dan media elektronik, artinya masyarakat sudah mulai mengerti tentang ETLE ini kemungkinan besar sudah 75% dari masyarakat. 8
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  yang  telah  didapat  penulis  dari  Polrestabes Makassar,  maka  penulis  dapat  menunjukkan  beberapa  hasil  yang  didasarkan  pada laporan masuk  yang diterima oleh Polrestabes Makassar untuk  menggambarkan jumlah pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, penulis rangkum dalam tabel berikut:
Tabel 7
Total Jumlah Angka Pelanggaran Lalu Lintas dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2019
Sumber: Polrestabes Makassar tahun 2019
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  penerapan  tilang  elektronik  di  Kota Makassar,  tidak  menjamin  penurunan  angka  pelanggaran  lalu  lintas,  bahkan  jika dibandingkan  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019. Justru tahun 2019  yang mencatat angka tertinggi pelanggaran lalu lintas yang terjadi  di lapangan.
7 Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019
8 Aiptu Syahrul, Staff Urbin Ops Polrestabes Makassar, wawancara, Makassar 31 Oktober 2019
Bulan Total Jumlah Angka Pelanggaran Lalu Lintas Dari Tahun 2017 Sampai Tahun 2019 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Januari 1586 1646 2363 Februari 1497 1812 2577 Maret 1717 1163 1973 April 1428 2143 551 Mei 2086 2877 1379 Juni 1388 996 2182 Juli 1342 2237 4674 Agustus 1809 1418 5464 September 1906 2375 6161 Oktober 3004 2689 3916 Jumlah 17763 19357 31190

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut;
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dasar hukum penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penindakan Lantas Pasal 272, UU No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, program  Kapolri  Tentang  pelayanan  yang  promoter,  dan  program  kerja Kapolrestabes  Makassar  TA  2019.  Dimana  penerapan  tilang  elektronik  ini diharapkan  meningkatkan  disiplin  berlalu  lintas  dan  menekan  tingkat  fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, dan penerapan tilang elektronik ini telah dilakukan oleh  Polrestabes  Makassar  dengan  berbagai  upaya  seperti  melaksanakan pelatihan  dan  pemahaman  terhadap  jajaran  Sat  Lantas  Polrestabes  Makassar, melakukan  koordinasi  terhadap  instasi  terkait  tentang  pelaksanaan  tilang elektronik, melakukan sosialisi tentang penerapan tilang elektronik melalui media cetak dan elektronik.
2. Hambatan-hambatan  dalam  penerapan  tilang  elektronik  di  Wilayah  Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi adalah:
a. Masalah  kepemilikan  kendaraan,  yang  berarti  pemilik  kendaraan  yang sebenarnya  tidak  sadar  ketika  meminjamkan  motor  kepada  orang  lain,  dia tidak  sadar  kalau  motornya  di  pakai  melanggar  atau  dalam  keadaan melanggar.
b. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang dibuktikan dengan ungkapan Aiptu Syahrul bahwasannya beliau mengatakan baru  75%  masyarakat  yang  paham  tentang  tilang  elektronik.  Namun penuturan tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, yang di buktikan dengan  data  pelanggaran  lalu  lintas  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas,
c. Pemasangan  CCTV  di  Kota  Makassar,  hanya  terdapat  di  beberapa  titik,  dan hal  tersebut  belum  bisa  menunjang  untuk  terjadinya  kedisiplinan  berlalu lintas,  melihat  Kota  makassar  yang  padat  dan  masih  banyak  lagi  titik-titik lokasi yang semestinya di pasangi CCTV.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Herman  Dwi  Surjono,  Pengembangan Pendidikan TI di  Era Global,  Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.
Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009), h.12-13.
Web: https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun- 2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/  diakses  pada  tanggal  05  juni  2019 pukul 05:20 https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/07/04/tilang-elektronik-akan-diterapkan- di-seluruh-indonesia diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.19

## Wawancara:
Aiptu  Syahrul,  Staff  Urbin  Ops  Polrestabes  Makassar,  wawancara,  Makassar  31 Oktober2019