## KEBERADAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
Oleh  : Budi Aspani Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail; budiaspani@yahoo.com

## Abstract
This  research  with  normative  juridical  method.  The  Third  Amendment  of  the 1945  Constitution,  has  established  a  new  state  institution,  the  Regional  Representative Council  (DPD).  Underlying  the  formation  of  the  DPD  is  the  desire  to  better  accommodate aspirations  and  at  the  same  time  provide  greater  role  for  the  regions  in  the  process  of political  decision-making  for  matters  that  are  primarily  related  to  the  region.  The  above matter  raises  two  problems,  namely:  1  What  is  the  function  and  authority  of  DPD  in  the Indonesian  state  administration  system?  2.  How  far  does  the  role  of  the  DPD  play  in  the decision-making  process  of  state  policies?  The  type  of  research  used  normative  juridical research  methods,  and  by  using  Primary  Legal  Material  in  the  form  of  Shrimp-Invitation relating to Regional Representative Council and Legal Material in the form of Scripts in the form of literature and Tertiary Law Material in the form of research material taken from the internet, articles and opinions. Result: The function and authority of DPD in Indonesian state administration  system  is  very  limited,  namely:  a.  DPD  functions  are  limited  to  proposing, participating  in  discussions,  giving  consideration  and  supervision  of  certain  laws.  b.The authority  of  the  DPD  only  deals  with  certain  laws  relating  to  regional  autonomy  and  may give consideration to the DPR when the DPR exercises its authority.The role of DPD in the decision-making  process  of  State  policy  is:  a  Explicitly  the  role  of  DPD  is  only  limited  to propose  the  proposal  to  participate  in  the  deliberation,  consideration,  and  supervision  of certain laws.b.As the implicit role of DPD as a state legislative institution is very limited, as well as discussing and not as a breaker such as the House of Representatives (DPR). Keywords: Head of Region, DPRD, Report an Description of Accountability

## Abstrak
Penelitian  ini  dengan  metode  yuridis  normative.  Perubahan  Ketiga  UUD  1945, telah  membentuk  satu  lembaga  negara  yang  baru,  yakni  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). Yang  menjadi  dasar  pembentukan  DPD  adalah  keinginan  untuk  lebih  mengakomodasi aspirasi  dan  sekaligus  memberi  peran  yang  lebih  besar  kepada  daerah  dalam  proses pengambilan  keputusan  politik  untuk  soal-soal  yang  terutama  berkaitan  langsung  dengan daerah. Hal tersebut di atas menimbulkan dua permasalahan, yaitu : 1 Bagaimana fungsi dan wewenang DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  ?  2.  Sejauhmana    peranan  DPD dalam  proses  pengambilan  keputusan  terhadap  kebijakan-kebijakan  negara?  Jenis  penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dengan menggunakan Bahan Hukum Primer berupa   Perudang-Undangan   yang berhubungan  dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Bahan  Hukum Skunder  berupa  buku-buku  dalam bentuk  literatur   serta  Bahan Hukum Tersier  berupa  Bahan  penelitian   yang diambil  dari  dari internet,  artikel  dan opini.   Hasil penelitian :Fungsi  dan  wewenang  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan   Indonesia  adalah sangat  terbatas,  yaitu  :        a.  Fungsi    DPD    hanya  sebatas    mengajukan    usulan,  ikut    dalam pembahasan,    pemberian    pertimbangan    dan    pengawasan    terhadap    UU    tertentu. b.Wewenang  DPD  hanya  ikut  membahas  RUU  tertentu  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah    dan    dapat    memberi    pertimbangan    kepada    DPR    saat    DPR    melaksanakan wewenangnya.
Peranan  DPD  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terhadap  kebijakan  Negara  adalah :a  Secara  eksplisit    peranan    DPD    hanya    sebatas    mengajukan    usulan    ikut    dalam pembahasan,    memberikan    pertimbangan,    dan    melakukan    pengawasan    terhadap    UU tertentu.b.Secara implisit  peranan  DPD  sebagai  lembaga  legislasi  negara  sangat  terbatas, yaitu  hanya  mengusulkan  serta  membahas  dan  bukan  sebagai  pemutus  seperti  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kata Kunci : Kepala Daerah, DPRD, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dorongan memperbaharui atau mengubah  UUD  1945  ditambah  pula dangan  kenyataan,  UUD  1945  sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaan tidak berjalan  dengan staatsidee mewujudkan negara  berdasarkan  atas  hukum  yang menjamin  hal-hal  seperti  hak  azasi manusia,  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Yang  terjadi  adalah etatisme,  otoriterisme  atau  kediktatoran yang
menggunakan  UUD  1945  sebagai sandaran. 1 Secara substantive, UUD 1945 banyak  sekali  mengandung  kelemahan. Hal  itu  dapat  diketahui  antara  lain, pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa  disertai  oleh  prinsip checks  and balances yang memadai. 2
Perubahan  Ketiga  UUD  1945, dikala Rapat
Paripurna Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  ke  –  7 (lanjutan  2),  tanggal  9  November  2001, Sidang  Tahunan  (ST  MPR),  memutuskan guna  mengadopsi  salah  satu  lembaga negara yang baru, yakni Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD).  Yang  menjadi dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk  lebih  mengakomodasi  aspirasi adalah  dan  sekaligus  memberi  peran  yang lebih  besar  kepada  daerah  dalam  proses pengambilan keputusan politik untuk soal-
1 Bagir Manan, teori dan politik konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 11
2 Moh.  Mahfud  MD,  Amademen  Konstitusi Menuju  Reformasi  Tata  Negara,  UII  Press, Yogyakarta,  1999,  hlm  96-98.Lihat  juga  dalam Bagir Manan Ibid., hlm. 11-14
soal  yang  terutama  berkaitan  langsung dengan daerah.
Sebagai  sebuah  lembaga  negara yang  relatif  baru,  keberadaan  DPD  perlu dimasyarakatkan,  baik  mengenai  tugas, fungsi,  dan  wewenangnya  agar  masyaraka dapat memahami peran DPD dalam upaya memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  dan daerah  di  tingkat  nasional.  Untuk  meneliti dan  membahas  ini  lebih  lanjut  mengenai DPD ini, maka penulis mencoba menyajikan  dan  memaparkannya  dalam tulisan  ilmiah ini.
B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, ditarik suatu permasalahan yaitu :
1. Bagaimana  fungsi  dan  wewenang DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia ?
2. Sejauhmana    peranan  DPD  dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan negara ? C. Metodologi Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah  penelitian  Yuridis  normatif.  Bahan Penelitian  :bahan  hukum  primer  adalah berupa  undang-undang  yang  berhubungan dengan  peranan  DPD  sebagai  lembaga negara  dalam  ketatanegaraan  Indonesia menurut    UU  No.  17  Tahun  2014.  Bahan Hukum Skunder adalah berupa buku-buku yang  sudah  diolah  atau  sudah  tersusun dalam  bentuk  literatur  yang  berhubungan dengan  DPD.  Bahan  Hukum  Tersier merupakan  bahan-bahan  dari  internet, artikel dan opini.
Tujuan  penelitian  untuk  menjabarkan  dan menganalisis Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Ketatanegaraan  Indonesia II.  PEMBAHASAN
A. Fungsi  dan    Wewenang    DPD dalam      Sistem    Ketatanegaraan Indonesia.
Kedudukan  (status)  erat  kaitannya dengan  fungsi.  Maksudnya  fungsi  dari sesuatu  akan  ditentukan  oleh  kedudukan sesuatu  itu.  Agar  fungsi-fungsi  tersebut berjalan,  maka  sesuatu  itu  diberi  sejumlah wewenang. Sementara, kedudukan sesuatu itu  akan  ditentukan  oleh  dasar  pemikiran atau  gagasan  yang  melandasi  kelahiran atau  keberadaannya. 3 Salah  satu  fungsi pokok  DPD  adalah  fungsi  legislasi  yaitu Pengajuan  Rancangan  Undang-Undang kepada  DPR  yang  berkaitan  dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran  serta  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
Fungsi  pokok  DPD  yang  kedua  adalah pertimbangan  kepada  DPR-RI,  dapat  ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran  dan  penggabungan  daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diajukan baik  oleh  pemerintah  maupun  DPR. Pertimbangan  lain  adalah  memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas rencana undang-undang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  dan  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  pajak, pendidikan, dan agama memberikan pertimbangan    kepada  DPR  dalam pemilihan anggota BPK. 4
Fungsi  pokok  DPD  yang  ketiga adalah  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
3 Lambang    Trijono.  “Mekanisme  Kerja  Internal Dewan  Perwakilan  Daerah”.  Dewan  Perwakilan Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia.  Sekretriat  Jenderal  MPR.  Jakarta  2004, hlm 94
4 Ibid.
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
Fungsi pokok yang keempat adalah fungsi  anggaran.  Fungsi  ini  terlihat  dari diberikannya  wewenang  kepada  DPD untuk  mengajukan  rancangan  undang- undang  tentang  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah,  wewenang  untuk memberikan pertimbanga-pertimbangan terhadap rancangan undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara, serta  wewenang  untuk  dapat  (ikut) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja negara.
Optimalisasi  fungsi  DPD  secara kelembagaan  mutlak  dilakukan  karena ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  22D UUD  1945  yang  mengatur  fungsi  dan kewenangan DPD sebagai lembaga legislasi  negara  sangat  terbatas,  yaitu hanya  mengusulkan  serta  membahas  dan bukan  sebagai  pemutus.  Keberadaan  DPD secara  kelembagaan  selama  ini,  sangat tergantung  undang-undang  bersama-sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang  di  dalam  menentapkan  APBN. Bikameralisme  yang  terbentuk  sangatlah semu,  karena  DPD  hanya  menjadi  bentuk lain dari “Utusan  Daerah”  dengan wewenang  sempit  yaitu  hanya  untuk memberikan pertimbangan. Terlihat dengan  jelas  bahwa  sistem  bikameralisme yang  diterapkan  tidaklah  sesuai  dengan prinsip  bikameral  yang  umum  dipahami, yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua  kamar  secara  seimbang  dalam  hal legislasi maupun pengawasan. 5
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  22D UUD 1945 (perubahan) kewenangan DPD
5 M. Solly Lubis. “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan  Daerah  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik  Indonesia.”  Dewan  Perawakilan  Daerah Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta. 2004 hlm.48.
dapat  dibedakan  dalam  beberapa  bidang, yaitu. 6
1. Bidang Legislasi ( Pembentukan Undang-Undang) Dalam bidang Legislasi DPD mempunyai wewenang untuk mengajukan  suatu  rancangan  undang- undang kepada DPR serta ikut
membahas  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan :
a. Otonomi Daerah.
b. Hubungan pusat dan daerah
c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta e. Perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Kewenangan DPD dalam
melaksanakan  fungsi  legislasi  atau pembentukan  undang-undang  diatur lebih lajut dalam Undang-Undang MD3 No.17  Tahun  2014    dan  Undang- Undang  No.12  Tahun  2011  tentang Pembentukan
Perundang-undangan serta peraturan lainya yang terkait. Menurut  pasal  248  sampai  pasal 249 UU No.17 Tahun 2014, kewenangan  DPD  sebagai  pembentuk undang-undang hanya sebatas pengajuan  terhadap  rancangan  undang- undang  yang  ditetapakan  dalam  pasal 22  D  1945  (perubahan).  DPD  tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan  setuju  atau  tidak,  menolak atau  menerima  terhadap  rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan dan pemberian persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.
Cara  mengajukan  rancangan  Undang Undang :
a. RUU diajukan kepada DPR, DPR yang akan mengundang DPD
6 Maria  Farida  Indrati.  S.  “Kewenangan  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.2 No.3  Direktorat  Jederal  Peraturan  Perundang- Undangan  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI. Jakarta.2005. hlm.35
b. Dilakukan  sebelum  DPR  membahas dengan pemerintah. Ini berarti sebelum  pembahasan  Tingkat  I  atau sama dengan pengusulan dari pemerintah atau proses usul inisiaatif DPR.  RUU  usul  DPD  dipersamakan dengan RUU usul inisiatif DPR. Wewenang membahas Rancangan Undang-Undang. a. DPD akan diikut  sertakan oleh DPR untuk  membahas  bila  DPR  atau Pemerintah  mengajukan  RUU  yang berkaitan  dengan  wilayah  kerja DPD, yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan  dan  pemekaran  dan penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi lainnya, serta yang berkitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. DPD akan diundang oleh DPR untuk membahas pada awal pembahasan  Tingkat  I  dengan pemerintah pada saat penyampaian  pendapat  dari masing-masing lembaga.
c. DPD hanya
berkesempatan menyampaikan pandangan secara resmi ditahap ini. Selanjutnya,  pandangan  DPD akan  dijadikan  pertimbangan bagi  DPD  dan  pemerintah dalam  membahas  RUU,  tapi DPD tidak diikut sertakan lagi. Sedangkan prosedur pembahasan,
DPD turut memberikan pandangan sebagaimana  fraksi-fraksi  dan pemerintah memberikan pandangan. Teknis Melakukan Pembahasa : a. DPD    akan  diminta  membuat “pandangan umum DPD” sebagaimana halnya padangan umum  fraksi-fraksi  di  DPR  dan pemerinthan.
b. Pandangan umum menyoroti
beberapa
isu penting saja.
Berdasarkan  UU  No.12  Tahun 2011,  ada  satu  tahap  penting  dalam proses legislasi, yaitu proses perencanaan,  yang  dibuat  dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, sekali lagi DPR luput  memperhitungkan  keberadaan
DPD  dalam  proses  perencanaan legislasi. 7
2. Bidang Konsultasi (pemberian
pertimbangan)
Dalam Bidang konsultasi atau pemberian pertimbangan, DPD mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas  rancangan  undang-undang  tentang anggaran pendapatan dan belanja negara,  dan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  pajak,    adalah terkait  dengan  dimilikinhya  wewenang untuk  ikut  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  dalam  pemilihan  anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
Bidang konsultasi
atau pemberi  pertimbangan  pada  dasarnya berkaitan  erat  dengan  bidang  legislasi, sehingga  bidang  ini  dapat  disatukan dengan  pembahasan  bidang  legislasi. Teknis  memberi  pertimbangan  tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum tahap  pembahasan  antara  DPR  dengan Pemerintah,  pertimbangan  ini  perlu disepakati secara internal di DPD, DPD perlu  meminta  DPR  untuk  melakukan penjelasan  tertulis  mengenai  diterima atau  ditolaknya  pertimbangan  tersebut, perlu  ada  kerangka  waktu  yang  jelas untuk  memberi  pertimbangan,  perlu dilakukan  rapat  terbuka,  kemudian pertimbangan  tersebut  menjadi  bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah.
7 Bivitri Susanti. “Buku Sekedar Lembaga Pemberi Pertimbangan”.  Jurnal  Legislasi  Indonesia.  Vol.2 No.3  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI. Jakarta. 2005. hlm.56.
Ketentuan  didalam  pasal  22D ayat  (2)  1945  jo.  Pasal  224  huruf  d  UU MD3,  akan  melemahkan  peran  DPD dalam  bidang  legislasi,  karena  hanya memberi  wewenang  sebatas  memberikan pertimbangan  kepada  DPR  mengenai RUU  APBN  dan  RUU  yang  berkaitan dengan  pajak,  pendidikan,  dan  agama. Justru  di  era  otonomi  sekarang  ini masalah  APBN,  pajak,  pendidikan,  dan agama  harus  dibahas  bersama  DPD karena bukan saja menyangkut kepentingan  politik  negara  tetapi  juga kepentingan  daerah.  Kelemahan  lainnya adalah  DPD  tidak  mempunyai  hak  tolak suatu RUU, sehingga apabila pertimbangan  DPD  tidak  dipergunakan oleh  DPR,  DPD  tidak  dapat  berbuat  apa- apa.  Untuk  itu  DPD  sebaiknya  diberikan hak tolak terhadap suatu RUU. 8
3. Bidang Kontrol (pengawasan) Dalam  bidang  kontrol  (pengawasan), DPD  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai :
a. Otonomi Daerah
b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
c. Hubungan pusat dan daerah.
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
e. Pelaksanaan  anggaran  pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan dan agama
Menurut  Reni  Dwi  Purnomowati dalam bukunya yang berjudul
Implementasi  Sistem  Bikameral  dalam Parlemen  Indonesia,  yang  dimaksud DPD  dapat  melakukan  pengawasan sebagaimana  ketentuan  ini  adalah sebagai berikut ;
a. DPD  menerima  dan  membahas hasil-hasil  pemeriksaan  keuangan negara  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
8 Ni’matul Huda. Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian Terhadap Dinamika Peubahan UUD 1945. FH. UII Press . Cetakan Kedua. 2004. hlm.278.
bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
b. DPD dapat menerima secara
tertulis  kepada  pemerintah  tentang pelaksanaan undang-undang terentu. c. DPD menampung dan menidaklajuti aspirasi dan pengaduan  masyarakat  berkaitan dengan pelaksanaan undang- undang tertentu.
d. DPD  mengadakan  kunjungan  kerja ke daerah untuk melakukan monitoring  /  pemantauan  atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Hasil pengawasan sebagaimana  dimaksud  disampaikan kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklajuti. Untu melaksanakan fungsi pengawasan secara  optimal  DPD  perlu  menciptakan mekanisme bagaimana pengawasan tersebut akan dilakukan agar menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.  Ketentuan  UU  Susduk  saja tidak  akan  dapat  dengan  sendirinya membuat  pelaksanaan  fungsi  DPD menjadi optimal.
Jika  dianalisis  lebih  teliti pokok-pokok  kewenangan  DPD  yang diatur  dalam  pasal  22D,  hubungan kerjasamanya dengan  DPR, baik  dalam kegiatan  usul  prakarsa  maupun  dalam hal  pembahasan  RUU,  bahkan  juga untuk  mengajukan  bahan  pertimbangan kepada  DPR,  akhirnya  diketahui  tidak adanya  posisi  equal,  tetapi  inequality (ketidak  seteraaan)-lah  yang  ada  antara DPD  dengan  DPR.  Dengan  kata  lain, posisinya  lebih  subordinated  bukan coordinated dengan DPR. 9
Meskipun  DPD  punya  hak prakarsa  (inisiatif)  untuk  RUU  yang dominan membuat final political decision  adalah  DPR.  Demikian  pula
9 M. Solly Lubis. Op. Cit., hlm.47
dalam  hal  pembahasan  RUU  dan  juga pertimbangan  atas  RUU  RAPBN  dan RUU  lainnya.  Begitu  pula  posisinya mengenai kewenangan pengawasan bahkan juga kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang yang bertalian dengan otonomi daerah sekalipun  semua  hasil  pengawasan  itu muara  laporannya  adalah  DPR  dan itupun  hanya  bernilai  sebagai  bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklajuti,  dan  tidak  tegas  pula dalam  UUD  itu  pihak  mana  yang  akan menindaklajutinya. 10
Lemahnya  peran  DPD  sebagai perwakilan daerah mengaburkan  tujuan utama  yang  ingin  diciptakan  melalui sistem parlemen dua kamar (Bikameral) didalam  sistem  legislatif  kita.  DPD hanya diberikan wewenang yang sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan. DPD seharusnya diberikan juga wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Memang benar bahwa  DPD  mempunyai  fungsi  dan wewenang legislasi,
fungsi pertimbangan,  dan  fungsi  pengawasan. Tetapi wewenang DPD tersebut ternyata  tidak  mempunyai  daya  ikat. Dengan tidak adanya ketentuan- ketentuan  daya  ikat  mengenai  fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan  dalam  RUU  menjadikan usaha meningkatkan representasi politik dengan pelembagaan DPD menjadi sia- sia belaka. 11
Karena  keterbatasan  wewenang, fungsi  dan  tugas  DPD  yang  relatf terbatas, baik dari segi volume, maupun juga  dari  segi  banyaknya  persoalan- persoalan  yang  dapat  ditangani  DPD, memunculkan anggapan yang
10 M. Solly Lubis. Op. Cit. , hlm.48
11 Muhammad  Fajrul  Falakh.  “Susunan  dan Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah.”    Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik  Indonesia.    Sekretaat  Jenderal  MPR. Jakarta 2004, hlm. 54
mengatakan bahwa DPD itu merupakan setengah lembaga legislatif.
Secara  kelembagaan,  ke  depan DPD  diharapkan  bisa  lebih  berdaya. Jika  kewenangan  tidak  dibatasi  seperti sekarang, DPD akan bisa berperan lebih besar  dalam  sistem  ketatanegaraan. Oleh    karenanya,  sejumlah  perangkat perundangan  yang  ada  dan  membatasi ruang  gerak  DPD  perlu  ditinjau kembali.
A. Peranan    DPD    dalam    proses pengambilan    keputusan    terhadap kebijakan  Negara
Salah  satu  perubahan  penting setelah  dilakukannya  perubahan  terhadap UUD  1945  adalah  perubahan  terhadap pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “ Majelis Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih  lanjut  dengan  undang-undang.” Dengan  perubahan  tersebut  bukan  saja berari  tidak  ada  lagi  Utusan  Daerah  dan Utusan  Golongan  dalam  keanggotaan MPR,  serta  tidak  ada  lagi  anggota  MPR yang  diangkat,  tetapi  juga  dibentuknya sebuah  lembaga  baru  yang  bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
DPD  adalah  lembaga  legislatif yang  baru  dibentuk  setelah  amandemen UUD  1945.  Dasar  pembentukannya  ialah perubahan  ketiga  UUD  1945,  posisi  DPD ini  diatur  lebih  lanjut  dalam  konteknya sebagai  bagian  dari  MPR. 12 Mengenai DPD,  yang  menjadi  gagasan  dasar pembentukan adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus  memberi  peran  yang  lebih  besar kepada  daerah  dalam  proses  pengambilan keputusan  politik  untuk  soal-soal  yang terutma berkaitan langsung dengan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari
12 T.A.  Legowo  .  M.  Dkk.  Lembaga  Perwakilan Rakyat  di  Indonesia.  Studi  dan  Analisis  Sebelum dan  Setelah  Perubahan  UUD  1945.  Cetakan  I. FORMA PPI. Jakarta, hlm. 132.
pemikiran  bahwa  pengambilan  keputusan yang  bersifat  setralistik  pada  masa  yang lalu    ternyata  telah  mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah- daerah  yang  telah  sampai  pada  tingkat yang  membahayakan  keutuhan  wilayah negara  dan  persatuan  nasional.  Lahirnya tuntutan-tuntutan  untuk  memisahkan  diri dari  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  indikatornya  paling  nyata  dari ketidakpuasan  itu.  Sementara,  keberadaan unsur  Utusan  Daerah  dalam  keanggotaan MPR selama ini ternyata tidak memberikan  peranan  yang  berarti  dalam proses  pengambilan  keputusan-keputusan politik  yang  manfaatnya  bisa  dirasakan langsung oleh daerah. 13
Keberadaan  DPD  melahirkan satu konsep  ketatanegaraan  baru  di  Indonesia, dari  parlemen  yang  hanya  terdiri  dari  satu kamar,  menjadi  parlemen  yang  memiliki dua kamar, walaupun konsep bikameralismenya  masih  dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara  DPR  dan  DPD  serta  masih  adanya MPR  yang  permanen.  DPD  masih  seolah- olah  menjadi  subordinat  DPR.  Padahal, sejatinya tidak demikian. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dan setara. Keduanya  sebagai  lembaga  Negara,  tak ada  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  ada  yang lebih rendah. Cuma, kewenangan DPD tak sebesar DPR.
Secara  Implisit,  kedudukan  DPD berada  dibawah  DPR  dan  Presiden.    DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkait  dengan  (1)  otonomi  daerah,  (2) hubungan pusat dan daerah, (3) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  (4)  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  berkaitan  dengan (5)  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah (22D ayat 1). DPD ikut membahas
13 I Dewa Gede Palguna. “Susunan dan Kedudukan Dewan  Perwakilan  Daerah”.  Dewan  Perwakilan Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia.  Sekretria  Jenderal  MPR  Jakarta.  200, hlm 61.
sejumlah  RUU  yang  diajukan  dalam bagian  pertama  diatas,  serta  memberikan pertimbagan  kepada  DPR  atas  RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan  RUU  yang  berkaitan  dengan pajak,  pendidikan,  dan  agama  (22D  ayat 2).  DPD  dapat  melakukan  pengawasan atas  pelaksanaan  UU  pada  bagian  kedua diatas, dan menyampaikan hasil pengawasannya  kepada  DPR  sebagai bahan  pertimbangan  untuk  ditindaklajuti (22D ayat 3).
Jika dibandingkan
dengan Amerika, DPD bolehlah disamakan dengan  senat.  Para  senator  merupakan wakil  negara  bagian  disana.  Memang, senat  dan  DPD  tak  persis  sama.  DPD merupakan  lembaga  perwakilan  daerah yang  berkedudukan  sebagai  lembaga negara.
Kedudukan  dapat  diartikan  status. Dalam kaitannya dengan kedudukan DPD, hal  itu  berkenaan  dengan  tempat  DPD dalam  struktur  ketatanegaraan  menurut UUD  1945.  Setelah  adanya  perubahan terhadap  UUD  1945  lembaga-lembaga negara  meliputi:  Badan  Permeriksaan Keuangan  (BPK),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD),  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Mahkamah Agung(MA), Mahkamah Konstitusi  (MK),  dan  Komisi  Yudisial (KY).  Lembaga-lembaga  itulah  yang menurut    teori  konstitusi  dinamakan susunan  (struktur)  ketatanegaraan  yang bersifat fundamental. 14
Kedudukan DPD sebagai salah satu lembaga  negara  yang  merepresentasikan kepentingan  daerah,  di  samping  itu  DPD bersama-sama  dengan  DPR  merupakan sidang  gabungan  (joint  session)  dalam
14 Sri  Soemantri  Martosoewigno  “Susunan  dan Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah”.  Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik  Indonesia.  Sekretariat  Jenderal  MPR. Jakarta 2004, hlm.18
MPR  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2 ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945. 15
Mengenai kedudukan DPD, berdasarkan  pasal  22D  ayat  (1),  ayat  (2), ayat  (3)  UUD  1945  amandemen,  rumusan mengenai  DPD  memang  masih  lunak, seperti  digunakannya  kata-kata  “dapat”, “ikut”.  Dan  juga  penggunaan  terminologi “pertimbangan” juga mempunyai implikasi yang  sangat  besar,    karena  hal  itu  sangat jauh berbeda dibandingkan dengan terminologi “persetujuan”. 16
Sebenarnya,  pembentukan  DPD sebagai  lembaga  negara  baru  diharapkan dapat melahirkan kebijakan bagi pengembangan  wilayah  Indonesia  secara nasional yang juga memperhatikan kepentingan daerah. Namun pada kenyataannya  di  dalam  UUD  1945    yang diamandemen,  kedudukan  DPD  dalam struktur  kelembagaan    negara  RI    sangat lemah. DPD  hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada hal-hal yang menyangkut  daerah,  dan  tindakan  yang bisa  dilakukan  hanya  bersifat  pasif. Berdasarkan  kedudukannya  sebagai  wakil daerah  untuk  secara  terbatas  ikut  terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut daerah itulah kemudian fungsi-fungsi DPD itu diturunkan. 17

## II. PENUTUP
1. Fungsi  dan  wewenang  DPD  dalam sistem    ketatanegaraan      Indonesia adalah sangat terbatas, yaitu :
a. Fungsi    DPD    hanya  sebatas mengajukan    usulan,  ikut    dalam pembahasan, pemberian pertimbangan    dan    pengawasan terhadap  UU  tertentu.
b.  Wewenang    DPD    hanya    ikut membahas    RUU    tertentu    yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah
15 Sri Soemantri Martosoewigno dan Mochamad Isnaeni Ramdhan. Op.Cit. ,  hlm 27
16 Hajrianto  Y.  Tohari.  “Susunan  dan  Kedudukan Dewan  Perwakilan  Daerah”.  Dewan  Perwakilan Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Sekretarat Jenderal MPR. Jakarta.2004. hlm.59
17 I Dewa Gede Palguna. Op. Cit., hlm. 63
dan  dapat  memberi  pertimbangan kepada    DPR    saat    DPR melaksanakan  wewenangnya.
2. Peranan    DPD    dalam    proses pengambilan    keputusan    terhadap kebijakan  Negara  adalah  :
a. Secara  eksplisit    peranan    DPD hanya  sebatas  mengajukan  usulan ikut dalam pembahasan, memberikan    pertimbangan,    dan melakukan    pengawasan    terhadap
UU  tertentu.
b. Secara  implisit    peranan    DPD sebagai   lembaga  legislasi   negara sangat    terbatas,    yaitu    hanya mengusulkan serta membahmembahas    dan    bukan sebagai    pemutus    seperti    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). mengusulkan    serta    membahas dan    bukan    sebagai    pemutus seperti    Dewan  Perwakilan  Rakyat
(DPR)

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Bagir Manan. 1999. Panji Masyarakat. No.16 Tahun III. 2003. Teori  dan  Politik  Konstitusi. FH  UII  Press. Yogyakarata
Hajrianto  Y.  Tohari.  2004. Susunan  dan  Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah. Dewan Perwakilan  Daerah  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta.
I  Dewa  Gede  Palguna.  2004. Susunan  dan  Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah. Dewan Perwakilan  Daerahdalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta.
Lambang  Trijono.  2004. Mekanisme  Kerja  Internal  Dewan  Perwakilan  Daerah. Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Skretariatan Jenderal MPR. Jakarta.
Muhammad  Fajrul  Falakh.  “Susunan  dan  Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah.”    Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.    Sekretaat Jenderal MPR. Jakarta 2004,
M.  Solly  Lubis. Kedudukan  dan  Peranan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta. Moh. Mahfud MD. 1999. Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara. UII Pres. Yogyakarta.
Ni’matul  Huda.  2004. Politik  Ketatanegaraan  Indonesia,  Kajian  Terhadap  Dinamika Perubahan UUD 1945. FH UII Press. Cetakan II.
Sri Soemantri Martosoewigno “Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah”. Dewan Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta 2004.
T.A. Legowo. M, dkk. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia,Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945. Cetakan I. FORMAPPI. Jakarta. Bivitri  Susanti.  2005. Bukan  Sekedar  Lembaga  Pemberi  Pertimbangan  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol.2  No.3.  Direktrat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM  RI. Jakarta
Maria Farida Indrati S. 2005. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD dalam Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia.  Vol.2  No.3.  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Departmen Hukum dan HAM R. Jakarta.
B. Perundang-Undangan
UU No.14 Tahun 2017 tetang MD3.