## ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Mohammad Eddy Saputra 1
1 Mahasiswa Program Studi MIAN Fisip UNMUL Alamat Korespondensi : mohammadeddysaputra@gmail.com

## Abstract
The objective of this research is to know how National Land Agency Policy Implementation  Number  18  Year  2009  About  People  Service  for  Land Certificate (Larasita) at Land Office in Samarinda city.  The results showed that  in  the  process  of  Larasita  Program  implementation  problems encountered in the implementation of Larasita program in Samarinda city that  is  not  optimally  the  policies  and  programs  of  various  sectors  that affect  the  life  of  the  people  such  as  human  resources,  the  equipment resource  factors  are  still  limited  ie  the  Internet  network  that  has  not reached  The  areas  visited  by  Larasita  cars,  the  factors  of  communication and  information  provided  by  the  Larasita  team  are  less  effective  so  there are  still  many  people  who  are  confused  about  the  requirements  to complete the documents in the land certificate management.
Keyword : implementation, policy, LARASITA

## Abstrak (Cambria 10 Bold Italic)
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18  Tahun  2009  Tentang  Layanan  Rakyat  untuk  Sertifikat  Tanah (Larasita)  Pada  Kantor  Pertanahan  di  kota  Samarinda.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  dalam  proses  pelaksanaan  Program  Larasita permasalahan  yang  dihadapi  dalam  implementasi  program  Larasita  di kota  Samarinda  yaitu  belum  optimalnya  kebijakan  dan  program  dari berbagai  sektor  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat diantaranya  sumber  daya  manusia,  faktor  sumberdaya  peralatan  yang masih terbatas yaitu jaringan internet yang belum menjangkau kawasan- kawasan  yang  dikunjungi  oleh  mobil  Larasita,  faktor  komunikasi  dan informasi yang diberikan oleh tim Larasita kurang efektif sehingga masih banyak  masyarakat  yang  bingung  akan  persyaratan  untuk  melengkapi dokumen dalam kepengurusan sertifikat tanah.
Kata Kunci : implementasi, kebijakan, LARASITA

## Pendahuluan
Esensi  dari  Sertifikat  tanah  adalah  bukti  kepemilikan  tanah,  sebagai produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Republik Indonesia. Definisi dari pendaftaran tanah berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa  yang  di  maksud  dengan  pendaftaran tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan data  yuridis  dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Secara  umum  kinerja  organisasi  publik  Kantor  Pertanahan  masih rendah, kualitas pelayanan yang rendah dan masih adanya SDM yang belum memahami  tugas  pokok  dan  fungsinya,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  masalah,  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  di  seluruh Indonesia.  Menurut  Dwiyanto  (1995:1-2)  dalam  seminar  kinerja  organisasi sektor publik, kebijakan dan penerapannya menjelaskan bahwa para pejabat birokrasi atasan  seringkali menempatkan  pencapaian target sebagai ukuran kinerja  dari  organisasi  publik,  sementara  masyarakat  pengguna  jasa  lebih suka  menggunakan  kualitas  pelayanan  sebagai  ukuran  kinerja  organisasi publik, ada 5 (lima) hal indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi  publik  yaitu  produktivitas,  kualitas  pelayanan,  responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
Rendahnya  kinerja  organisasi  publik  akan  menghambat  pelaksanaan program.  Keluhan  masyarakat  terhadap  kurangnya  kualitas  pelayanan merupakan  salah  satu  indikator  yang  menunjukkan  belum  memadainya kinerja  organisasi  publik.  Tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  tersebut merupakan  tantangan  bagi  organisasi  publik  dalam  hal  ini  Kantor Pertanahan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  serta  untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  untuk mendekatkan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  kepada  masyarakat  dikembangkan  pola pengelolaan pertanahan yang disebut Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau  Larasita  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  BPN-RI  Nomor  18 Tahun  2009  tanggal  11  Mei  2009  tentang  Larasita  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pelaksanaan  Program  Larasita  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia  sebagai  Kantor  Pertanahan  yang bergerak  ( mobile  service ),  yang  mendekatkan  layanan  pertanahan  terhadap masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  melakukan  pengurusan  sertifikat tanahnya  dengan  lebih  mudah,  lebih  cepat  dan  tanpa  perantara.  Kegiatan operasional  Program  LARASITA  adalah  menggunakan  kendaraan  mobil  dan motor  dengan  dilengkapi  seperangkat  Teknologi  Informasi  (IT),  yang  dapat menghubungkan  secara  " On  Line "  pelayanan  pertanahan  dari  mobil LARASITA  dengan  server  KKP  (Komputerisasi  Kantor  Pertanahan),  dengan demikian warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan ( statis ), cukup dilayani di lokasi masing-masing yang dikunjungi oleh mobil LARASITA, sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.

## Implementasi Kebijakan
Pengertian  implementasi  seperti  yang  dikemukakan  Winarno (2005:150) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu
pemerintah  dan  individu-individu  swasta  (kelompok-kelompok)  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.
Implementasi  kebijakan  menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul Sabatier  (1979)  sebagaiamana  dikutip  dalam  buku  Solihin  Abdul  Wahab (2005:65)  menyatakan  bahwa,  implementasi  adalah  memahami  apa  yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau dirumuskan  merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijaksanaan  yakni kejadian-kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya pedoman-pedoman  kebijaksanaan  negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha untuk  mengadministrasikannya  maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) membatasi pelaksanaan (Implementasi) sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan sebelumnya”.
George Edwards III (1980), menjelaskan tentang implementasi sebagai :
“.........isu  utama  kebijakan  adalah  kurangnya  perhatian  terhadap  implementasi kebijakan  publik.  Ditegaskan  dengan  kuat  bahwa  tanpa  implementasi  efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diwujudkan. Oleh karena itu Edwards  menekankan  untuk  memperhatikan  empat  isu  utama,  yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.” (Nugroho, 2012:191)

## Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah)
Larasita adalah Kantor Pertanahan Bergerak. Menurut Peraturan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2009  tentang Larasita  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  maka  secara  resmi Larasita diterapkan di seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Larasita  (Layanan  Rakyat  Sertifikat  Tanah)  merupakan  sebuah program  baru  dari  Badan  Pertanahan  Nasional.  Adapun  yang  menjadi  fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi tanah  serta  memberi  kemudahan  layanan  bagi  masyarakat,  sekaligus memotong  mata  rantai  pengurusan  sertifikat  tanah  dan  meminimalisir  biaya pengurusan.
Larasita  adalah  kebijakan inovatif yang beranjak  dari pemenuhan rasa keadilan  yang  diperlukan,  diharapkan  dan  dipikirkan  oleh  masyarakat. Merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak.
Selain  itu  tujuan  dari  Larasita,  adalah  untuk  menembus  daerah-daerah yang  sulit  dijangkau,  sehingga  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil pun  bisa  dengan  mudah  mendapatkan  pelayanan  pertanahan  tanpa  harus menempuh  jarak  yang  jauh  dan  biaya  transportasi  yang  besar  untuk  menuju Kantor Pertanahan di Kota atau Kabupaten.
Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  sebagai  bentuk  perpanjangan tangan  dari  Badan  Pertanahan  Nasioanl  yang  ada  di  daerah  tentu  harus menjalankan  kebijakan  Larasita.  Kebijakan  Larasita  di  Kota  Samarinda  mulai berjalan  sejak  berlakunya  aturan  mengenai  program  Larasita  dalam  bentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009  tentang  Larasita  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia. Permasalahan mengenai pertanahan yang ada di Kota samarinda sendiri cukup banyak  sehingga  kehadiran  program  Larasita  ini  mempermudah  masyarakat untuk mengurus dokumen pertanahan yang mereka miliki tanpa perlu datang langsung  ke  Kantor  Pertanahan  yang  terkadang  berjarak  cukup  jauh  dari wilayah  dimana  masyarakat  tinggal  seperti  misalnya  di  wilayah  Kelurahan Pulau Atas dan Makroman yang berada di Kecamatan Sambutan.
Faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Larasita  (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) Kantor Pertanahan Kota Samarinda

## Faktor Komunikasi
Komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat kompleks  dan  rumit.  Seseorang  bisa  menahannya  hanya  untuk  kepentingan tertentu,  atau  menyebarluaskannya.  Di  samping  itu  sumber  informasi  yang berbeda  juga  akan  melahirkan  interpretasi  yang  berbeda  pula.  Agar implementasi  berjalan  efektif,  siapa  yang  bertanggungjawab  melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.
Implementasi  akan  berjalan  efektif  apabila  ukuran-ukuran  dan  tujuan- tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggung  jawab dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan.  Kejelasan  ukuran  dan  tujuan  kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
Dimensi komunikasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  Nomor: 270/026/BPN-44.1/2014  Tentang  Layanan  Rakyat  untuk  Sertifikat  Tanah (Larasita)  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  dengan  jumlah  20  orang mampu  memahami  dengan  benar  latar  belakang,  tujuan  serta  mekanisme kerja  dari  program  Larasita  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2009  Tantang Larasita.

## Sosialisasi Komunikasi Langung
Komunikasi langsung adalah bentuk dari komunikasi dengan cara tatap muka (face to face) antara komunikator dengan komunikan, dalam proses ini yang  disebut  komunikator  adalah  Tim  Pelaksana  Larasita  sedangkan komunikannya  adalah  seluruh  masyarakat  Kota  Samarinda.  Bentuk  kegiatan sosialisasi langsung sebagai :
a. Seminar Seminar  tersebut  antara  lain  Pelatihan  Larasita  untuk  Kantor
Pertanahan Se-wilayah Kalimantan Timur, undangan seminar dari Kanwil BPN Kaltim, undangan dari instansi lain dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan.
Perlu  untuk  diketahui  bahwa  dari  hasil  keterangan  yang  diperolah  penulis menunjukkan  bahwa  kegiatan  seminar  ini  hanya  dilakukan  pada  awal-awal diperkenalkannya program Larasita kepada para impelementor yang nantinya akan turun di lapangan.
b. Penyuluhan Langkah yang kedua yang implementor lakukan dalam memperkenalkan  kebijakan  program  Larasita  kepada  masyarakat  yaitu dengan  cara  penyuluhan  langsung.  Penyuluhan  sendiri  dilakukan  melalui  2 tahap.  Tahap  pertama  dilakukan  dengan  sasaran  Camat  dan  Kepala  Desa. Tahap kedua adalah penyuluhan dari Camat atau Kepala Desa langsung kepada masyarakat.  Penyuluhan  dilakukan  di  balai  pertemuan  kecamatan,  balai  desa ataupun di masjid.

## Sosialisasi Komunikasi Tidak Langsung
Komunikasi  tidak  langsung  adalah  bentuk  dari  kegiatan  kampanye dengan memanfaatkan fasilitas dari media komunikasi eksternal, yaitu media massa.  Berkaitan  dengan  keutamaan  berbagai  jenis  media  massa,  harian umum  berfungsi  untuk  menyediakan  informasi  secara  detail.  Dan  akhirnya, buku menyediakan cara yang lebih formal dalam pendokumentasian dan cara pandang.  Komunikator  sering  memanfaatkan  semua  media  tersebut  untuk menyampaikan  sasaran  yang  dibidik.  Bentuk  kegiatan  komunikasi  tidak langsung yang pernah dan sementara diselenggarakan oleh Tim Larasita Kota Samarinda antara lain :
a. Pembagian leaflet/brosur Tim Larasita Kota Samarinda membuat beberapa versi brosur Larasita yang  ditempatkan  di  Loket  Informasi  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda. Selain  itu,  brosur  juga  dibagikan  pada  saat  melakukan  pelayanan  keliling  ke kecamatan-kecamatan  lingkup  wilayah  Kota  Samarinda,  sosialisasi  kepada masyarakat maupun saat diundang dalam seminar.
b. Iklan Berjalan
Maksud  dari  iklan  berjalan  adalah  penggunaan  logo  dan  gambar  yang identik dengan Larasita pada mobil Larasita. Sehingga saat mobil ini melaju di jalan raya sudah merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

## Faktor Sumber Daya
Dimensi  kedua  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  adalah sumber  daya,  adapun  indikator  dari  dimensi  sumber  daya,  meliputi  staff  dan fasilitas-fasilitas.

## Staff (Sumber Daya Manusia)
Definisi dari staf itu sendiri adalah seorang yang memberikan saran dan pelayanan  kepada  fungsi  lini  dalam  suatu  organisasi.  Tidak  menjadi  masalah bagaimana  jelas  dan  konsisten  implementasi  program  dan  bagaimana akuratnya  komunikasi  dikirim  jika  personel  yang  bertanggungjawab  untuk melaksanakan  program  kekurangan  sumberdaya  dalam  melakukan  tugasnya.
Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan  sumber-sumber  terkait  dalam  pelaksanaan  program,  adanya kewenangan  yang  menjamin  bahwa  program  dapat  diarahkan  kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat  dipakai  untuk  melakukan  kegiatan  program  seperti  dana  dan  sarana prasarana.
Sumberdaya  manusia  yang  tidak  memadahi  (jumlah  dan  kemampuan) berakibat  tidak  dapat  dilaksanakannya  program  secara  sempurna  karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

## Fasilitas-fasilitas
Fasilitas  yang  memadai  merupakan  kunci  utama  atas  keberhasilan suatu  program.  Fasilitas  yang  menunjang  implementasi  Larasita  berupa kendaraan  seperti  mobil,  komputer,  meja,  kursi  dan  yang  lainnya.  Fasilitas pendukung  Larasita  seperti  kendaraan,  komputer  maupun  sarana  dan prasarana lainnya memang harus dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga  dengan begitu masyarakat yang  berurusan  akan  merasa  puas  dalam  mengurus  sertifikat  tanahnya tersebut.
Melihat hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  menunjukkan  bahwa  dari  faktor  sumberdaya,  pelaksanaan  dari  pada kebijakan  program  Larasita  di  Kota  Samarinda  memang  masih  jauh  dari keefektifan  dan  tuntutan  dari  pada  maksud  dan  tujuan  dari  peraturan  yang menyangkut  tentang  kebijakan  program  Larasita.  Penulis  menyatakan  hal yang demikian  karena  hasil penelitian  menunjukkan bahwa  jumlah staf yang dimiliki  oleh  Kantor  badan  Pertanahan  Kota  Samarinda  hanya  berjumlah  20 orang,  dimana  yang  bertindak  sebagai  implementor  kebijakan  program Larasita hanya empat orang dengan kemampuan skill yang pas-pasan

## Faktor Disposisi (Sikap)
Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau  program  yang  harus  mereka  laksanakan  karena  setiap  kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang  tinggi  agar  mampu  mencapai  tujuan  kebijakan  yang  diharapkan.  Salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  implementasi  kebijakan  adalah sikap  implementor.  Jika  implementor  setuju  dengan  bagian-bagian  isi  dari kebijakan  maka  mereka  akan  melaksanakan  dengan  senang  hati  tetapi  jika pandangan  mereka  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan  maka  proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Dimensi  ketiga  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor:  18  Tahun  2009  Tentang  Layanan  Rakyat  untuk Sertifikat  Tanah  (Larasita)  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  adalah dimensi  disposisi  (sikap)  pelaksana  yang  mana  penulis  membagi  dalam indikator kedisiplinan dan kerjasama.

## Kedisiplinan
Disiplin  kerja  merupakan  hal  yang  sangat  penting  yang  harus  dimiliki  oleh setiap pegawai dalam membangun sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Disiplin  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  pemerintah  mewajibkan  semua  pegawai  negeri  sipil  untuk mentaati  segala  peraturan  baik  kewajiban  maupun  larangan  dalam  rangka menegakkan  disiplin  kerja  para  pegawai  negeri  sipil.  Besarnya  tanggung jawab  seorang  pegawai  akan  berakibat  pada  kinerja  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam  menjalankan  kebijakan  ini  maka dibutuhkan  para  pegawai  yang  memiliki  disiplin  yang  baik.  Karena pelaksanaannya kebijakan tersebut akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

## Kerjasama
Pegawai  juga  mempunyai  tujuan  sehingga  diperlukan  suatu  integrasi antara  tujuan  instansi  dengan  tujuan  pegawai  didalamnya.  Untuk mengusahakan  integrasi  antara  tujuan  tersebut  perlu  diketahui  apa  yang menjadi  kebutuhan  masing-masing  pihak.  Kebutuhan  pegawai  diusahakan dapat  terpenuhi  melalui  pekerjaannya.  Adanya  komitmen  akan  membuat pegawai  mendukung  semua  kegiatan  secara  aktif,  dengan  memberikan insentif  yang  sesuai,  pengetahuan  terhadap  pekerjaan  dan  lain  sebagainya, serta  tingginya  komitmen  pegawai  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan dapat  sangat  mempengaruhi  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik seperti yang diharapkan.

## Faktor Struktur Birokrasi
Dimensi  terakhir  yang  mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah  (Larasita)  Pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  adalah  dimensi struktur  birokrasi.  Struktur  birokrasi  adalah  karakteristik,  norma-norma  dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang  mempunyai  hubungan  baik  potensial  maupun  nyata  dengan  apa  yang mereka  miliki  dalam  menjalankan  kebijakan.  Kebijakan  yang  komplek membutuhkan kerjasama banyak orang.
Pendekatan  dalam  implementasi  kebijakan  Program  Larasita  adalah pendekatan  secara top-down ,  yaitu  pendekatan  secara  satu  pihak  dari  atas  ke bawah.  Dalam  proses  implementasi  peranan  pemerintah  sangat  besar,  pada pendekatan  ini  asumsi  yang  terjadi  adalah  para  pembuat  keputusan merupakan  aktor  kunci  dalam  keberhasilan  implementasi.  Struktur  birokrasi merupakan  salah  satu  dari  empat  faktor  yang  mempengaruhi  jalannya implementasi  atau  penerapan  suatu  kebijakan.  Adapun  indikator  dalam dimensi struktur birokrasi ini adalah Standard Operating Procedure (SOP), dan fragmentasi.

## Standard Operating Procedure (SOP)
Berdasakan  penjelasan  di  atas,  maka  memahami  struktur  birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.  Menurut Edwards  III,  terdapat  dua  karakteristik  utama  dari  birokrasi yakni: ” Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Sifat pertama dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah yaitu Standard  Operational  Procedure (SOP), Standard  Operational  Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber  daya  serta  kebutuhan  penyeragaman  dalam  organisasi  kerja  yang kompleks dan luas.
Melalui  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci struktur  organisasi  dan Standard  Operational  Procedure (SOP)  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia  dan  ditunjang  lagi  dengan Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Larasita  yang menjadi acuan utama dari pemyelenggaraan Larasita di seluruh Indonesia.
Fragmentasi
Fragmentasi  merupakan  penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya,  semakin  besar  koordinasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan kebijakan,  semakin  berkurang  kemungkinan  keberhasilan  program  atau kebijakan.  Fragmentasi  yaitu  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  dalam pelaksanaan  kebijakan Tersebut. Dimana Kantor  Pertanahan Kota  Samarinda menyusun  surat  keputusan  yang  didalamnya  membagi  tugas-tugas  untuk turun kelapangan.
Pembagian  tugas  yang  harus  dijalankan  oleh  setiap  pegawai  yang tergabung  dalam  tim  Larasita  berdasarkan  surat  Keputusan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda  Nomor  270/026/BPN-44.1/2014  Tentang Layanan  Rakyat  untuk  Sertifikat  Tanah  (Larasita)  Pada  Kantor  Pertanahan Kotra  Samarinda  tentang  pembagian  tugas  dalam  menjalankan  kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita). Adapun pembagian tugas ini bertujuan  untuk  memudahkan  pekerjaan  serta  mengelompokan  tugas  sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personil atau unit kerja.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Beberapa  kesimpulan  mengenai  faktor-faktor  yang  selama  ini berpengaruh  di  dalam  pelaksanaan  kebijakan  program  Larasita  di  Kota Samarinda, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi.
Variabel  komunikasi  pada  implementasi  Program  Larasita  Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda  adalah  “tinggi”.  Hal  ini  dikarenakan,  pembuat kebijakan telah mengkomunikasikan program secara lisan dan tertulis dengan jelas dan konsisten, sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan mengetahui  tujuan,  memberi  manfaat  dan  memenuhi  keinginan  kelompok sasaran (pengguna layanan).
Sumberdaya  merupakan  faktor  kedua  yang  menyebabkan  kebijakan program  Larasita  di  Kota  Samarinda  kurang  efektif  dalam  pelaksanaannya karena  komponen-komponen  yang  terkandung  didalam  sumberdaya  seperti jumlah staf, keahlian dari para pelaksana yang terbilang pas-pasan, informasi yang kurang begitu relevan, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program.
Sikap  disiplin  pegawai  sudah  baik.  namun  masih  ditemukan  kendala ketika  koordinatornya  tidak  ada  maka  pegawai  yang  ditugaskan  kelapangan tidak  dapat  keluar  ke  Kecamatan  maupun  ke  Kelurahan  untuk  menjalankan program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Tersebut. Untuk itu diharapkan  tingginya  komitmen  pegawai  dalam  melaksanakan  sebuah kebijakan  dapat  sangat  mempengaruhi  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.
Struktur  birokrasi  adalah  faktor  yang  secara  mendasar  mendukung pelaksanaan  kebijakan program Larasita  di  Kota  Samarinda  yang secara  jelas melalui  Peraturan  Kepala  BPN  RI  No  4  Tahun  2006  tertera  secara  jelas menjelaskan  secara  rinci  struktur  organisasi  dan  dan  tata  kerja  karena  dari segi standard operational procedure (SOP) dalam Per Kep BPN RI No. 1 tahun 2010  dan  ditunjang  lagi  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  RI  No  18  Tahun  2009 tentang  Larasita,  dan  dari  segi  fragmentasi,  dimana  pelaksanaan  dari  pada kebijakan  program  Larasita  di  Kota  Samarinda  kurang  memerluakan koordinasi yang begitu luas.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut.
Pada  kebijakan  program  Larasita  harus  membentuk  suatu  tim  yang mana  nantinya  tim  ini  bekerja  untuk  mengevaluasi  dari  pada  pelaksanaan daripada  kebijakan  program Larasita  di seluruh Kabupaten/Kota  di  seluruh Indonesia khusunya yang berada di pelosok-plosok tanah air.
Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebaiknya harus tanggap didalam mengahadapi  segala  macam  permasalahan  melalui  aparatur-aparatur  yang ada didalamnya harus lebih mensosialisasikan akan maksud dan tujuan dari kebijakan dan dalam hal pelaksanaan dari kebijkan program Larasita seperti kekurangan  sumberdaya  manusia  secara  umum,  keterbatasan  sarana  dan prasarana khususnya jaringan Wi-Fi yang selama ini menjadi kendala utama, serta  kemampuan  dari  pada  aparatur  yang  bekerja  baik  di  dalam  kantor maupun yang berada dilapangan.
Bagi masyarakat Kota Samarinda sebaiknya agar lebih pro aktif dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan  saling  menginformasikan  antara  satu  masyarakat  dangan  masyarakat lainnya,  artinya  tidak  bergantung  penuh  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  untuk  menyampaikan  informasi  terkait  program-program reformasi dibidang pertanahan.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Peraturan  Kepala  BPN-RI  Nomor  18  Tahun  2009  tanggal  11  Mei 2009  tentang  Larasita  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia.
__________.  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Samarinda  Nomor: 270/026/BPN-44.1/2014  Tentang  Layanan  Rakyat  untuk  Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Gava Media. Yogyakarta. Nugroho,  Riant.  2012. Public  Policy  for  The  Developing  Countries .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Sangkala. 2012. Dimensi-Dimensi Manajemen Publik . Ombak. Yogyakarta. Winarno,  Budi.  2002. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses .  Penerbit  Media Pressindo. Yogyakarta.