## PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG KEPATUHAN SYARIAH DI BANK SYARIAH 1)
Siti Asmaul Usnah
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: husnaa127@gmail.com
Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga Email: noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
Sharia compliance is the main pillar that distinguishes between Islamic banks and conventional banks. Nevertheless, there is still debate among people who use the services of Islamic banking about sharia compliance regarding to the principles of sharia. This research aimed to investigate the customer’s perception of Islamic bank in the scope of Economic and Business Faculty Airlangga University students regarding to sharia compliance practice in Islamic bank which is seen from the concept and indicators of sharia compliance.
This research used qualitative approach with a case study. Data collection technique in this research used a Focus Group Discussion (FGD) that consist of four group students of the Economic and Business Faculty Airlangga University from four majors: Economics, Management, Accounting, and Islamic Economics. This research was analyzed using domain and componential analysis.
The result of this research showed that sharia compliance concept in Islamic bank that has been agreed by all of four student groups of Economic And Business Faculty of Airlangga University was sharia principles practice in Islamic bank operational system. There were four indicators of sharia compliance which had been agreed by all of four group students of Economic And Business Faculty of Airlangga University. They were akad as according to sharia, corporate culture as according to sharia, lending scheme as according to sharia, halal source of funds. Whereas the indicators which weren’t agreed yet by all of four group students of Economic And Business Faculty of Airlangga University were the existence of Sharia Supervisory Board , financial statements which were reported as according to sharia accounting, and zakat funds.
Keywords: Sharia Compliance, Sharia Compliance Concept, Sharia Compliance Indicators .

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kegiatan muamalah telah banyak mengalami perkembangan, salah satunya adalah kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan mulai berkembang dengan berdirinya bank syariah sebagai bank tanpa bunga yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.
Usman (2012:14) menjelaskan bahwa kelahiran bank syariah tidak dapat terlepas dari upaya penggalangan dana
masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam.
Perbankan syariah di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat saat diberlakukannya dual banking system melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan disahkannya undang-undang
tersebut, semakin menguatkan eksistensi bank syariah dalam industri perbankan di Indonesia dan memberikan peluang bagi bank konvensional untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat memperluas jaringan perbankan syariah (Usman, 2012:53).
Dibalik perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat tersebut, ternyata masih terjadi perdebatan dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Mu’allim (2003) mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam
bank syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank
Islam
dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya, dengan kata lain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan karena adanya
ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah. Sutan Remy (1999) dalam Mu’allim (2003) menyatakan bahwa bank-bank syariah
dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, namun tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga serta menghindari risiko dengan cara yang licik.
Kepatuhan terhadap prinsip- prinsip syariah ( sharia compliance ) saat ini menjadi isu yang penting bagi
stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritik dari masyarkat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip- prinsip syariah, karena bank syariah di Indonesia saat ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suprayogi, 2013). Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap
kepatuhan syariah di bank syariah.
Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ( shariah compliance ) (Wardayati, 2011).
Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia
menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Wardayati, 2011). Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan kepatuhan syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Wardayati, 2011).
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan nasabah bank syariah dari kalangan
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
mengenai kepatuhan syariah ( sharia compliance ) di bank syariah dilihat dari konsep serta indikator kepatuhan syariah.

## II. PENGEMBANGAN PROPOSISI

## Bank Syariah
Bank Islam atau bank syariah
adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang dianut dalam Al- Qur’an dan Al-Hadits (Usman, 2012:35). Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktik.
Alasan filosofisnya adalah dilarangannya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (Machmud dan Rukmana, 2010:5). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 (Departemen Agama, 2010:47):
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Allazīna ya kulūna r-ribā lā yaqūmūna  illā ka-mā  yaqūmu  llazī  yatakhabba ṭ uhu sy- syay ṭ ānu  mina  l-massi  zālika  bi- annahum qālū  innamā  l-bay u  mislu  r-ribā  wa- a ḥ alla llāhu l-bay a wa- ḥ arrama r-ribā fa- man  jā ahū  maw iz atun  min  rabbihī  fa- ntahā  fa-lahū  mā  salafa  wa- amruhū  ilā llāhi  wa-man  āda  fa- ulā ika a ṣḥ ābu  n- nāri hum fīhā khālidūna .
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha wajib berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”
(Usman, 2012:115).
Sebagaimana penjelasan umum atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha
yang tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, maisir , gharar , haram, dan zalim (Usman, 2012:116). Sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:
1. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian (Ismail, 2011:11). Islam secara tegas melarang praktik riba, hal ini terdapat dalam Al- Qur’an dan As-Sunnah. Dalam Al-
Qur’an
dijelaskan yang
isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat (Ismail,
2011:19).
2. Maysir (perjudian), terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu
permainan harus menanggung beban pihak
yang lain akibat permainan tersebut. Allah SWT memberi penegasan terhadap keharaman melakukan
aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian) (Karim, 2010:43-44).
3. Gharar adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties
(ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar
terjadi apabila memperlakukan
sesuatu yang seharusnya bersifat pasti ( certain )
menjadi tidak pasti
( uncertain ) (karim, 2010:32). Jual beli
yang mengandung gharar dilarang dalam Islam karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan merugikan orang lain.
4. Haram didefinisikan sebagai sesuatu yang disediakan hukuman ( ’iqab ) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya (Nawawi, 2009:43). Dalam kegiatan ekonomi, haram merupakan transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah (Usman, 2012:116).
5. Zalim merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Usman, 2012:116). Allah
SWT mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu termasuk dalam hal muamalah. Dalam aktivitas jual-beli Allah SWT menegaskan bahwa manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil (Soemitra, 2009:38).

## Kepatuhan Syariah
Kepatuhan syariah ( sharia compliance ) adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Sedangkan kepatuhan syariah oleh bank syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah, sehingga kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan syariah harus dilakukan secara
menyeluruh ( kaffah ) dan konsisten ( istiqomah ) (Ilhami, 2009).
Sutedi (2009:145) menjelaskan bahwa makna kepatuhan syariah dalam bank
syariah
secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip- prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2005:2) secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, distribusi kekayaan ( Bahrain Monetary Agency , 2002:14). Sedangkan kepatuhan syariah secara operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja (Hakim, 2002), karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi
kekayaan ( Bahrain Monetary Agency , 2002:14). Lebih lanjut, Alqaoud dan Levis (2003) dalam Sutedi (2009:145)
menjelaskan budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah
yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan
spiritualitas
kolektif,
yang apabila digabungkan dengan produksi barang
dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.
Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah. Indikator-indikator tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dinilai berdasarkan pada indikator-indikator berikut ini, apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut (Sutedi, 2009:146):
1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
6. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah
syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

## Kerangka Berpikir
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Proposisi
Penelitian ini didasarkan pada proposisi
sebagai berikut, konsep kepatuhan syariah di bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai permasalahan yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6).
Ruang lingkup penelitian ini terkait pada pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang konsep kepatuhan syariah serta indikator kepatuhan syariah di bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan mahasiswa yang menjadi
nasabah bank syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni mahasiswa Statra-1 (S1) jurusan Ekonomi
Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam terkait pandangan mereka terhadap kepatuhan syariah di bank syariah.
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD), yaitu teknik
pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara dalam sekelompok orang yang dipandu oleh seorang moderator baik secara terstruktur atau pun secara tidak terstruktur, bergantung pada maksud dan tujuan wawancara (Denzin & Lincoln, 1994) dalam Moleong (2005:228). Focus Group Discussion (FGD) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti
mengumpulkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Airlangga dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi,
serta Ekonomi Islam yang menjadi nasabah bank syariah. Dalam Focus Group Discussion (FGD) peneliti sebagai moderator
memberikan pertanyaan seputar kepatuhan syariah di bank syariah
kepada informan, kemudian didiskusikan secara bersama dalam grup tersebut. Kemudian peneliti mencatat hasil diskusi tersebut dan mengelompokkan jawaban yang sama.
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara peneliti melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan empat kelompok mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,
yakni kelompok mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi,
serta Ekonomi
Islam. Dalam setiap
kelompok peneliti menyimpulkan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) kemudian memintakan
kesepakatan ( member check ) dengan informan dalam kelompok tersebut. Hasil dari Focus Group Discussion (FGD) tiap kelompok tersebut kemudian dideskripsikan serta dikategorisasikan pandangan yang sama serta pandangan yang berbeda dengan keempat sumber data. Data kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
Teknik analisis
data dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisis domain dan komponensial. Analisis domain dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah dari perspektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sedangkan teknik analisis komponensial digunakan untuk mengidentifikasi kontras atau perbedaan jawaban mengenai konsep kepatuhan
syariah dan indikator kepatuhan syariah antar kelompok mahasiswa dalam Focus Group Discussion (FGD).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil Penelitian
1. Konsep Kepatuhan Syariah
Konsep kepatuhan syariah di bank syariah yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga adalah penerapan prinsip syariah dalam sistem operasional bank syariah, karena syariah bukan dilihat dari labelnya melainkan dari sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariah.
2. Indikator Kepatuhan Syariah
Indikator kepatuhan syariah di bank syariah dari perspektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada tujuh indikator. Namun yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ada empat yaitu, akad sesuai dengan syariah, budaya perusahaan ( corporate culture ) sesuai dengan syariah, usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah, serta sumber dana halal sesuai syariah. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah serta laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan akuntansi syariah disepakati
oleh kelompok mahasiswa Ekonomi
Pembangunan,
Manajemen, dan Akuntansi. Sedangkan kelompok mahasiswa Ekonomi Islam tidak sepakat bahwa kedua indikator tersebut sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah. Kelompok mahasiswa
Ekonomi Islam menilai adanya DPS di bank syariah tidak menunjukkan bahwa bank syariah sesuai dengan syariah karena kinerja dari DPS saat ini tidak optimal. Oleh karena itu, kelompok ini menilai sebaiknya pengawasan bank syariah langsung berpusat ke DSN-MUI sehingga tidak perlu adanya DPS di bank syariah. Selain itu, kelompok mahasiswa Ekonomi Islam juga tidak sepakat bahwa laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah digunakan sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah, karena kelompok ini menilai yang terpenting adalah dilihat dari praktiknya bukan dari pelaporannya. Selanjutnya indikator adanya dana zakat di bank syariah disepakati oleh kelompok mahasiswa Manajemen, Akuntansi, serta Ekonomi Islam. Sedangkan kelompok mahasiswa Ekonomi Pembangunan tidak sepakat bahwa indikator tersebut sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah karena kelompok ini tidak mengetahui adanya dana zakat di bank syariah.

## Analisis dan Pembahasan
1. Konsep Kepatuhan Syariah
Kepatuhan syariah di bank syariah secara konsep adalah penerapan prinsip- prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan
dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2005:2) secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar
modal, distribusi kekayaan ( Bahrain Monetary Agency , 2002:14). Sedangkan kepatuhan syariah secara operasional bank meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja (Hakim, 2002), karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan ( Bahrain Monetary Agency , 2002:14) dalam Sutedi (2009:145). Sistem
operasional bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki lima prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ( profit sharing ) merupakan karateristik umum serta landasan dasar bagi operasional bank syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional.
Dalam
menjalankan kegiatan
operasionalnya bank syariah dituntut untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini implementasi prinsip-prinsip syariah dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukum yang mengikat bagi bank syariah.
2. Indikator Kepatuhan Syariah

## Akad sesuai dengan syariah
Sutedi (2009:146) menjelaskan bahwa akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan
syariah yang berlaku merupakan indikator utama yang digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah.
Dalam pelaksanaan akad di bank syariah yang utama adalah adanya keadilan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan adanya keadilan apapun akad yang digunakan serta kegiatan yang dilakukan akan membawa pada rahmatan lil alamin . Keadilan merupakan salah satu prinsip operasional di bank syariah. Prinsip keadilan merupakan hal yang penting dalam bertransaksi karena Allah SWT mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 (Departemen Agama, 2010:277),
                                                                                                                                                      
inna  llāha  ya muru bi-l- adli wa-l- i ḥ sāni wa- ītā i zī l-qurbā wa-yanhā ani l-fa ḥ syā i wa-l-munkari wa-l-bagyi ya i ẓ ukum la allakum tazakkarūna
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Namun
demikian, dalam pelaksanaan akad di bank syariah masih menyimpang dari aturan syariah. Salah satunya dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah , dimana akad
atau kontrak dilakukan saat penyerahan uang bukan pada saat menyerahkan barang. Praktik tersebut bertentangan dengan fatwa DSN-MUI
No.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dalam hal ini setelah akad wakalah , nasabah bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian obyek murabahah tersebut. Setelah akad wakalah selesai dan obyek murabahah tersebut secara prinsip menjadi milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan nasabah yaitu akad murabahah , sehingga dalam hal ini terjadi dua kali akad, yaitu akad wakalah dan akad murabahah (Sutedi, 2009:124).
Budaya perusahaan ( corporate culture ) sesuai dengan syariah
Budaya perusahaan Islami di bank syariah tercermin dari Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang mewajibkan
pegawainya memakai jilbab serta mengucapkan salam dalam melayani nasabah. Sula (2004:590) menjelaskan budaya salam merupakan salah satu hal yang menjadi jati diri perusahaan ( corporate identity ) dan melekat dalam kepribadian setiap karyawan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Membudayakan salam merupakan ajaran dari Nabi Muhammad
SAW. Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisaa’ ayat 86 (Departemen Agama, 2010:91),
                                                                                                     
wa- izā ḥ uyyītum  bi-ta ḥ iyyatin fa- ḥ ayyū  bi- a ḥ sana  minhā  aw  ruddūhā  inna  llāha kāna  alā kulli syay in ḥ asīban .
“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu”.
Surat An-Nisaa’ diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bersosial manusia hendaknya saling menghormati dengan memberi salam. Penghormatan dalam Islam ialah dengan mengucapkan Assalamu’alaikum yang merupakan doa kebaikan dan keselamatan.
Dengan
mengucapkan
salam
mencerminkan kepribadian seorang muslim. Pada lembaga keuangan syariah busana
dari
pegawainya
harus menampakkan nuansa syariah karena
busana adalah cerminan dari kepribadian seorang muslim. Busana secara fisik adalah sebagai hiasan serta keindahan bagi manusia. Allah SWT menegaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa busana merupakan penutup aurat. Oleh karena itu, pegawai bank syariah disyaratkan memakai busana yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti berikut (Sula, 2004:591-592):
1. Busana harus menyelubungi seluruh badan. Dalam hal ini pegawai bank syariah terutama bagi yang wanita harus memakai jilbab yang menutupi
seluruh badan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Ahzab ayat 59 (Departemen Agama, 2010:426),
                                                                                                                                                                            yā- ayyuhā  n-nabiyyu  qul  li- azwājika wa-banātika  wa-nisā i l-mu minīna yudnīna  alayhinna  min  jalābībihinna zālika  adnā an yu rafna  fa-lā yu zayna  wa-kāna  llāhu  gafūran ra ḥ īman.
“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri- isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:
"Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
2. Busana tidak boleh ketat yang dapat membentuk tubuhnya
3. Busana wanita tidak boleh menyerupai busana laki-laki
4. Tidak boleh menyerupai busana wanita-wanita kafir
Kepatuhan syariah di bank syariah tidak hanya dilihat dari sistemnya saja tetapi juga dilihat dari etika dan moralitas dari pegawainya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mengedepankan etika dan moralitas dalam kegiatan usahanya. Etika dan moralitas didasari oleh nilai-nilai yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:72-75):
1. Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan,
serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena
itu, Allah memerintahkan
orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat shiddiq dan menciptakan lingkungan yang shiddiq .
2. Istiqamah adalah konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Begitupula lembaga keuangan yang istiqamah dalam kebaikan akan
mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan
solusi serta jalan dari segala persoalan yang ada.
3. Fathanah adalah
mengerti,
memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam
inovasi yang bermanfaat.
4. Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pegawai bank
syariah.
5. Tablig adalah
mengajak serta
memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan
ketentuan-
ketentuan ajaran islam
dalam kehidupan sehari-hari. Tablig yang disampaikan dengan hikmah, sabar,
argumentif,
persuasif
akan
menumbuhkan
hubungan
kemanusiaan yang semakin solid dan kuat (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:75). Seorang leader atau pelaku bisnis Islami harus mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawannya serta harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan tidak berbohong dan menipu customer (Sula, 2004:623).
Selain itu, untuk menjalankan sistem syariah secara kaffah di bank syariah tidak hanya dari segi muamalah saja yang ditekankan namun juga dari segi aqidah pegawainya terutama bagian internal atau pimpinan diwajibkan yang beragama Islam. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berasaskan
syariat
Islam hendaknya
memiliki sumberdaya manusia yang beraqidah sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah agar tujuan dari perusahaan dapat
tercapai
Oleh karena itu, pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak sesuai apabila dipimpin oleh orang yang non muslim. Pemimpin suatu perusahaan merupakan kunci dalam membangun corporate culture yang Islami sehingga bagaimana mungkin syariah Islam bisa diimplementasikan dalam perusahaan apabila pemimpinanya sendiri tidak meyakini konsep syariah sebagai way of life (Sula, 2004:624).
Usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah
Usaha yang dibiayai merupakan salah satu upaya bank syariah untuk menjaga agar usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Bisnis dan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah sehingga bank syariah tidak akan membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan karena tidak semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Machmud dan Rukmana, 2010:12).
Dalam memberikan pembiayaan bank syariah dituntut untuk menjaga amanah dengan menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27 (Departemen Agama, 2010:180),
                                                                                                   
yā- ayyuhā  llazīna  āmanū  lā  takhūnū llāha wa-r-rasūla wa-takhūnū amānātikum wa-
antum ta lamūna.
“Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.
Sumber dana sesuai dengan syariah
Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu
sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti ( core capital ) dan dana pihak ketiga (Machmud dan Rukmana, 2010:26).
Bank syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) tidak menutup kemungkinan mendapat bantuan dana dari bank konvensional (bank induk). Hal tersebut diperbolehkan selama dalam
pelaksanaannya mematuhi peraturan
yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
Dalam urusan muamalah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan As- Sunnah. Hal ini berarti bahwa ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur’an dan
hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Karim, 2010:29-30). Terdapat Dewan Pengawas Syariah
Sutedi (2009:147-148) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS terdiri dari para pakar di bidang syariah
muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi
perbankan. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di
perbankan
syariah. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan tersebut anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.
Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPS belum berjalan secara optimal. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan peran dan fungsi DPS di bank syariah belum optimal, antara lain (Sutedi, 2009:150): 1. Lemahnya status hukum hasil
penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam
perbankan syariah saat ini,
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis,
3. Belum adanya mekanisme dan
struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.
Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam
pengawasan
internal syariah untuk
membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah (Sutedi, 2009:151).
Adanya Dana Zakat
Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki dwifungsi di masyarakat, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis ( tijarah ) bank syariah tercermin dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Sedangkan fungsi sosial ( tabarru’ ) bank syariah dalam bentuk baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Usman, 2012:121-122).
Dengan adanya fungsi sosial, bank syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang memberikan
kontribusi
bagi pengembangan perekonomian masyarakat.
Laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah
Salah satu tujuan laporan keuangan entitas syariah adalah sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai pertanggung jawaban sosial atau pemegang amanah, lembaga keuangan syariah harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta laporan perubahan dana investasi terkait (Wiroso, 2011:35-38).
Laporan keuangan bank syariah yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah sebagai identitas yang menunjukkan bahwa bank syariah sesuai dengan syariah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan dari sumberdaya
manusia yang berkompeten di bidang akuntansi syariah.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konsep kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga adalah penerapan prinsip syariah dalam sistem operasional bank syariah, karena suatu bank
dikatakan sesuai dengan syariah dilihat dari sistem operasionalnya secara keselurahan yang sesuai dengan syariah.
2. Indikator kepatuhan syariah di bank
syariah yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Airlangga ada empat indikator yaitu, akad sesuai dengan syariah, budaya organisasi sesuai dengan syariah,
usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah, dan sumber dana halal sesuai syariah. Sedangkan indikator yang masih belum disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa ada tiga, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah, laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan akuntansi
syariah, dan adanya dana zakat di bank syariah.

## SARAN
Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI)
a. Diharapkan dapat menetapkan
standar baku kepatuhan syariah di bank syariah, karena saat ini belum ada ukuran secara baku untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah.
b. Diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meminimalkan terjadinya
penyimpangan di bank syariah.
2. Bagi Bank Syariah Bagi bank syariah, diharapkan dapat menerapakan prinsip-prinsip syariah dalam
kegiatan usaha yang
dilakukan oleh bank syariah. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti
selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan stakeholder bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan . Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , (Online),
(http://www.mui.or.id, diakses 10 Oktober 2013). Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik . Jakarta: Gema Insani. Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan bagi Bank
Syariah. Mimbar Hukum , (Online), Vol 21, No.3 (Oktober): 409-628 (http://mimbar.hukum.ugm.ac.id, diakses 19 Desember 2013).
Ismail. 2011.
Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana.
Karim, Adiwarman A. 2010. Bank Islam
Analisis Fiqih dan Keuangan . Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Machmud, Amir dan Rukmana. 2010.
Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia . Jakarta:
Penerbit Erlangga. Mu’allim, Amir. 2003. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Al-Mawarid . (Online), Edisi X: 17-31. (http://fis.uii.ac.id, diakses 9 Oktober 2013). Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global
Sebuah Tuntutan dan Realitas .
Surabaya: Putra Media Nusantara. Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana. Sula, Muhammad Syakir. 2004.
Asuransi Syariah . Jakarta: Gema Insani.
Suprayogi, Noven. 2013. Menyingkap Shari’a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan (Online). (http://novensuprayogi.blogspot.c om/, diakses 7 Oktober 2013).
Sutedi, Andrian. 2009. Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia. Usman, Rachmadi. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Wardayati, Siti Maria. 2011. Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. Walisongo . (Online), Vol.
19, No. 1 (Mei): 1-24. (http:// http://download.portalgaruda.org, diakses 20 Oktober 2013). Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.