## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN NGANJUK
Putri Ambar Wanti 1 , Sri Wibawani 2
1,2, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondet author : putriambar6690@gmail.com Kota Surabaya, jawa Timur, Indonesia

## Abstract
This research aims to describe the implementation of the Child Friendly City Policy in Nganjuk Regency  using  Edward  III's  implementation  theory  with  four  variables  which  include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research is descriptive research  with  a  qualitative  approach  with  data collection  techniques  through  observation, interviews  and  documentation.  The  research  results  show  that  the  communication  variable with  the  sub-focus  of  transmission,  clarity  and  consistency  is  not  optimal  because  the communication carried out is still not comprehensive enough to agencies so that there are agencies that are not aware of the policy. In the resource variable with the sub-focus of staff, information,  authority  and  facilities,  it  shows  that  it  has  been  maximized,  proven  by  the existence of human resources who have the ability and knowledge related to the policy so that  they  can  carry  out  their  duties  and  there  are  regulatory  guidelines  and  technical instructions  as  well  as  physical  facilities  that  can  support  implementation.  that  policy.  The disposition  variable  with  the  sub-focus  of  cognition,  direction  and  response  from implementers,  and  intensity  of  response has  been  carried  out  well  as  seen  from employees who  understand  related  policies  and  carry  out  various  policy  supporting  programs  with  full responsibility.  The  final  variable,  namely  the  bureaucratic  structure,  has  not  been implemented optimally because there is no clear bureaucratic structure.

## Keywords: Child Friendly City; Implementation; Policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  Di Kabupaten  Nganjuk  menggunakan  teori  implementasi  Edward  III  dengan  empat  variabel yang  meliputi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Penelitian  ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pada  variabel  komunikasi  dengan  sub  variabel transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi menunjukan  belum  optimal  karena  komunikasi  yang  dilakukan  masih  kurang  menyeluruh kepada  instansi-instansi  sehingga  terdapat  instansi  yang  tidak  mengetahui  kebijakan tersebut. Pada variabel sumber daya dengan sub variabel staff, informasi, kewenangan, dan fasilitas menunjukan telah maksimal dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan  terkait  kebijakan  tersebut  sehingga  dapat melakukan  tugasnya  serta  terdapat  pedoman  peraturan  dan  petunjuk  teknis  serta  fasilitas fisik yang dapat mendukung implementasi kebijakan tersebut. Variabel disposisi dengan sub variabel  kognisi,  arahan  dan  tanggapan  pelaksana,  dan  intensitas  respon telah  dilakukan dengan  baik  dilihat  dari  pegawai  yang  memahami  terkait  kebijakan  dan  melaksanakan berbagai program pendukung kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Variabel terakhir yakni  struktur  birokrasi  belum  dilaksanakan  dengan  optimal  karena  belum  terdapat  struktur birokrasi yang jelas.

## Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kota Layak Anak
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Anak sebagai investasi masa depan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harkat dan martabatnya harus dijaga dan dilindungi keberadaannya dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, intelektual, hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, berekspresi, serta menentukan diri sendiri.  Namun  hingga  saat  ini,  permasalahan  terhadap  perlindungan  anak  masih  menjadi isu  yang  hangat  diperbincangkan.  Berbagai  permasalahan  dan  kasus  yang  menjadikan anak sebagai korban marak terjadi. Menurut (Elizabeth et al., 2016) berbagai permasalahan anak  yang  terjadi  antaranya  adalah  perlakuan  diskriminasi,  kekerasan,  eksploitasi  dan penelataran  terhadap  anak.  Tentu  saja  berbagai  kebijakan  serta  program  telah dikembangkan oleh Pemerintah untuk dapat memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak  anak.  Adapun  program  yang  sedang  dikembangkan  saat  ini  salah  satunya  adalah melalui program Kota Layak Anak. Menurut (Elizabeth et al., 2016) Kota Layak Anak menjadi langkah  yang  dilakukan  untuk  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  dapat  mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program, dan kebijakan pemerintah lokal.
Kebijakan  kota  layak  anak  bertujuan  untuk  mewujudkan  kabupaten  atau  kota  di seluruh  Indonesia  menjadi  kota  layak  anak  dan  untuk  memenuhi  hak  dan  perlindungan khusus anak di setia kabupaten atau kota yang berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian di perjelas dan di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk upaya pemerintah memenuhi  hak-hak  anak  melalui  berbagai  kebijakan.  Kebijakan  kota  layak  anak  adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan  perlindungan  khusus  anak  yang  dilakukan  secara  terencana,  menyeluruh  dan berkelanjutan.  Menurut  (Anandasari  et  al.,  2021)  Kota  Layak  Anak  merupakan Kabupaten/Kota  yang  memiliki  komitmen  dan  usaha  untuk  dapat  melindungi,  mencegah, serta  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak.  Konsep  kota  layak  anak  dibentuk  untuk menyesuaikan  sistem  pelaksanaan  pemerintahan  Indonesia  yaitu  melalui  otonomi  daerah dengan  tujuan  akhir  Indonesia  layak  anak  yang  diharapkan  dapat  dicapai  pada  tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan  komitmen  Indonesia  dalam  mendukung  gerakan  dunia  layak  anak (world  fit  for children) .
Dilansir  dari  portal  berita radarkediri.jawapos.com ,  Kabupaten  Nganjuk  menjadi wilayah  yang  meraih  penghargaan  dan  dinobatkan  menjadi  Kabupaten  Layak  Anak dengan predikat Pratama empat tahun berturut-turut secara nasional. Upaya implementasi Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk  tidak  hanya  sebatas  memberikan  perlindungan kepada  Anak, melainkan  seluruh  permasalahan  Anak di  Kabupaten  Nganjuk  dapat  diatasi dan  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk  dapat  terjamin  kesejahterannya  sehingga  seluruh  kluster

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394
dan indikator dalam Kota Layak Anak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Nganjuk. Komitmen pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  untuk  menerapkan  kebijakan  Kota  Layak  Anak  melalui Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Kabupaten  Layak Anak dan  kemudian  dijelaskan  kembali  pada  Peraturan  Bupati  Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten  Layak  Anak.  Namun  pemenuhan  hak anak  di  Kabupaten  Nganjuk  masih  menuai  banyak  permasalahan,  contohnya  kekerasan pada anak masih terjadi di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan mengenai Anak di wilayah ini berbanding  terbalik  dengan  penghargaan  sebagai  Kota  Layak  Anak  secara  nasional. Kekerasan kepada anak masih terjadi di lingkungan sekolah baik ditingkat SD, SMP maupun SMA. Beberapa kasus kekerasan di sekolah bahkan kini masih ditangani oleh pihak Kepolisian
Kabupaten  Nganjuk  yang  dijadikan  sebagai  Kota  Layak  Anak  seharusnya  dapat menjadi  contoh  sebagai  wilayah  yang  telah  menjadi  Kota  Layak  Anak  yang  dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi kehidupan anak, namun fakta empiris di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  dengan  keberadaan  anak  masih  mendapatkan kekerasan  yang  dialami  baik  yang  dilakukan  antar  siswa  maupun  antara  siswa  dan  guru. Kekerasan yang dialami oleh anak tidak sesuai dengan salah satu indikator Kota Layak Anak pada kluster perlindungan khusus indikator korban kekerasan.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Elizabeth  et  al.,  2016)  menyatakan bahwa  masih  terdapat  beberapa  faktor  seperti  sumber  daya  yang  belum  memiliki  kualitas yang  baik  serta  informasi  belum  seluruhnya  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran. Kemudian  (Lubis  et  al.,  2021)  mengindikasikan  bahwa  anggaran  dan  fasilitas  penunjang dalam  implementasi  program  Kota  Layak  Anak  belum  terpenuhi  dan  berjalan  dengan maksimal  karena  program  belum  popular  dikalangan  masyarakat  sehingga  partisipasi masyarakat masih dirasa kurang dan struktur birokrasi yang belum tercapai secata maksimal. Sehingga  penelitian  ini  secara  khusus  untuk  menganalisis  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Nganjuk  melalui  salah  satu  program  yang  ada  dari  beberapa  lain  dari Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  guna mendukung  dan  memperkuat  penelitian  sebelumnya  yang  pernah  dilakukan  di  lingkup wilayah Kabupaten Nganjuk.
Penelitian  lain  di  Kabupaten  nganjuk  yang  dilakukan  oleh  Suryanto  (2022)  yang secara khusus menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan  Hak  Hak  Anak  Di  Kabupaten  Nganjuk  dengan  menggunakan  Model  analisis mengacu pada implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang terbagi menjadi 2 point besar, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi menyatakan bahwa pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) dapat berjalan dengan lancar pada tingkat organisasi tingkat Dinas,
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
namun  masih  kurangnya  kesadaran  penerapak  kebijakan  di  wilayah  desa.  Proses penerapan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) ini masih tetap berjalan sampai saat ini karena tujuan yang belum tercapai. Oleh karena itu penelitian ini secara khusus mengupdate dan menganalisis  dengan  teori  keberhasilan  implementasi  yang  baru  dengan  menggunakan teori  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Anggara,  2014)  bahwa  dalam  melihat implementasi  kebijakan  dengan  empat  variable  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi, dan  struktur  birokrasi.  Sehingga  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan mendiskripikan implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengungkapkan  segala  sesuatu  atau  berbagai  aspek  mengenai  implementasi  kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk secara mendalam untuk menganalisis implementasi Kebijakan  Kota  Layak  Anak  Di  Kabupaten  Nganjuk  dengan  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  menurut  Edward  (III)  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  (Anggara, 2014)  bahwa  terdapat  empat  fokus  yakni  1.  Komunikasi  dengan  sub  fokos  1)  transmisi,  2) kejelasan,  3)  konsistensi.  2.  sumber  daya  dengan  sub  fokus  1)  staff,  2)  informasi,  3) kewenangan, 4) fasilitas. 3. Disposisi dengan sub fokus 1) kognisi, 2) arahan dan tanggapan pelaksana, 3) intensitas respon. 4. Struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen penunjang. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  kepada para  informan,  observasi  secara  langsung  di  lapangan,  serta  dokumentasi.  Pemilihan informan  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling atau  pemilihan  secara  sengaja dengan  beberapa  pertimbangan.  Informan  yang  dimaksud  adalah  informan  yang  terlibat langsung  atau  informan  yang  dianggap  mempunyai  kemampuan  dan  mengerti permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. Data yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  memahami  implementasi  kebijakan,  beberapa  referensi  terkadang  digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertany aan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijak an perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun  untuk  kasus  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  dari  teori  Edwards  III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik
1. Komunikasi
Komunikasi  menjadi  aspek  yang  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  kebijakan publik.  Dalam  implementasi  kebijakan  yang  ada  di  Indonesia  memiliki  beberapa  masalah yang  menjadi  penghambat,  salah  satunya  yaitu  faktor  komunikasi  yang  masih  lemah  dan terlalu berbelit-belit. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk dalam variabel  komunikasi  masih  belum  dilakukan  secara  keseluruhan.  Hal  tersebut  dijelaskan dalam sub variabel dalam komunikasi, yaitu:
a. Transmisi
Penyaluran  komunikasi  pihak  terkait,  serta  komunikasi  kepada  pihak  masyarakat. Penyaluran  komunikasi  ini  dapat  memuat  maksud,  tujuan,  serta  proses  koordinasi  dalam pelaksanaan  kebijakan  Kota  Layak  Anak  ( KLA )  di  Kabupaten  Nganjuk.  Transmisi  yang memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak  Di  Kabupaten  Nganjuk.  Dari  informasi  yang  disampaikan  oleh  para  informan memperlihatkan  bahwa  ini  OPD  Kabupaten  Nganjuk  sangat  mendukung  mengenai Kebijakan KLA itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan dalam internal Pemerintah Kabupaten
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Nganjuk  dilakukan  dalam  Musrenbang  yang  didalamnya  juga  membahas  mengenai evaluasi dan target kerja kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk.
Terdapat  banyak  pihak  yang  terkait  didalamnya  dapat  mengkomunikasikan  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung  kepada  masyarakat.  Bagi  FANTASI  (Forum  Anak Nganjuk  Jembatan  Aspirasi)  melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat  dan  para  anak lainnya melalui program-program yang dilakukan oleh forum ini. Terdapat dua fungsi utama FANTASI yakni PPAP (Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan) dan 2P (Pelapor dan Pelopor). Selain dilakukan oleh FANTASI, komunikasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh  Woman  Cricic  Center  (WCC)  Kabupaten  Nganjuk.    Komunikasi  yang  dilakukan  yakni dalam  bentuk  sosliasisasi  kepada  siswa,  terkadang  diundang  oleh  pihak  pemerintah  untuk memberikan sosialisasi di tingkat pendidikan yang lainnya seperti TK, SD atau SMP yang gratis tanpa  adanya  biaya  apapun.  Selain  itu  juga  dilakukan  komunikasi  melalui  PKK  yang didalamnya  menyampaikan  mengenai  Kota  Layak  Anak  sehingga  masyarakat  paham mengenai  kriteria  dalam  memenuhi  Kota  Layak  Anak.  Namun,  dari  pihak  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kabupaten  Nganjuk  memberi  pernyataan  bahwa  beliau  tidak mengetahui  mengenai  kebijakan  ini.  Sehingga  tidak  mengetahui  maksud,  tujuan,  serta proses  koordinasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Kota  Layak  Anak  ( KLA )  di  Kabupaten Nganjuk. Hal ini belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Agustino sebagaimana dikutip oleh  Anggara  (2014:251)  bahwa  pentransmisian  (penyaluran)  komunikasi  diperlukan  agar para  pembuat  keputusan  dan  para  implementor  semakin  memahami  kebijakan  yang nantinya akan diterapkan di masyarakat
b. Kejelasan
Kejelasan  koordinasi  dan  penyampaian  informasi  dalam  komunikasi  terkait implementasi kebijakan KLA telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait di Kabupaten Nganjuk. Bagi pemerintah dan instansi terkait dilakukan rapat koordinasi yang mengevaluasi kinerja  kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk  dilakukan  secara  langsung  bersama  dengan pimpinan  instansi  terkait  di  Kabupaten  Nganjuk  sehingga  petugas  penegakan  hukum protokol  kesehatan  lebih  memahami  tentang  kebijakan  tersebut  dengan  jelas  dan  tepat. Kemudian  terkait  dengan  kejelasan  penyampaian  informasi  dalam  komunikasi  petugas kepada  masyarakat  dilakukan  secara  online  dan  persuasif  kepada  para  korban  dan masyarakat  (langsung).  Secara  online  didapatkan  ketika  para  anggota  forum  anak mendapatkan  aduan  melalui  program  CASA  (Chat  Sahabat  Anak)  berbentuk  pelayanan aduan  yang  nantinya  akan  ditindak  lanjuti  dan  dikategorikan  ke  dalam  masalah  ringan, sedang  atau  berat  yang  nantinya  akan  ditindaklanjuti  baik  oleh  pihak  pemerintah Kabupaten  Nganjuk  atau  pihak  terkait  lainnya.  Penindakan  tersebut  dilakukan  secara persuasif  langsung  kepada  korban  dan  pelaku  agar  memahami  kesalahan  dan  tingkat trauma  para  korban.  Sehingga  dengan  pendekatan  tersebut  diharapkan  korban  tidak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394
merada diintimidasi dan dapat beraktivitas kedepannya. Namun terdapat salah satu instansi yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang memberikan pernyataan bahwa beliau  tidak  mengetahui  mengenai  kejelasan  informasi  yang  diterima  oleh  instansi  terkait Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Pernyataan tersebut didukung oleh tabel undangan pihak yang diundang dalam menghadiri rapat Kota Layak Anak, karena dalam tabel  tersebut  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Nganjuk  tidak  tercantum didalamnya.Hal tersebut belum sesuai dengan pendapat dari Edward III sebagaimana yang dikutip  oleh  Anggara  (2014:251)  bahwa  implementasi  kebijakan  juga  ditentukan  oleh kejelasan yang diterima petugas dan sasaran kebijakan terkait tujuan dan isi dari kebijakan. Kejelasan  maksud  dan  tujuan  adalah  hal  yang  mutlak  sehingga  dapat  diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya.
c. Konsistensi
Konsistensi  koordinasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  ini  dan  konsistensi koordinasi  para  petugas  implementor  kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk. Ditemukan  bahwa  belum  konsisten  dalam  komunikasi  antara  pemerintah  Kabupaten Nganjuk  dengan  pihak  instansi  terkait  didalamnya  secara  keseluruhan.  FANTASI  adalah forum  anak  yang  menjadi  wadah  aspirasi  masyarakat  di  Kabupaten  Nganjuk  dengan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan sebagai wadah untuk melaporkan kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Setiap tahun  FANTASI  (Forum  Anak  Nganjuk  Jembatan  Aspirasi)  anak  selalu  dilibatkan  dalam Musrenbang  oleh  OPD  Kabupaten  Nganjuk  yang  mencerminkan  hak  anak  dengan diberikan  kesempatan  oleh  pemerintah  terkait  dengan  menyuarakan  hak  partisipasinya kepada  pemerintah  dengan  melibatkan  diri  diberbagai  event  (tidak  hanya  di Musrengbang) termasuk dalam setiap audiensi yang terjadi dalam forum anak dan instansi yang  memberikan  masukan  terkait  isu  hak  anak.  Meskipun  hanya  menunggu  adanya undangan  saja  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Edward  III  dikutip  oleh Anggara (2014:252) bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas,  juga  yang  konsisten.  Jika  terjadi  inkonsisten  koordinasi  maka  akan  membingungkan para  pelaksana  kebijakan  apabila  terdapat  permasalahan  dilapangan  secara  tidak terduga
2. Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan. Sumber  daya  yang  dibutuhkan  dapat  berupa  staf,  informasi,  kewenangan,  dan  fasilitas. Menurut  HIdayat  &  Sri  (2023)  sumber daya  adalah  hal  yang  digunakan  dalam  mendorong atau  mempengaruhi  suatu  hal  untuk  beroperasi  secara  efektif.  Dalam  implementasi kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk,  sumber  daya  diperlukan  untuk
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut telah tersedia dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran dalam sub variabel sumber daya, sebagai berikut:

## a. Staff
Jumlah  dan  kemampuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  pengimplementasian kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk.  Ditemukan  bahwa  terdapat  satuan tugas  dalam  penerapan  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk.  Berikut perwakilan  petugas  kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk,  para  petugas  pelaksana kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk  tidak  hanya  berasal  dari  internal  pemerintah Kabupaten  Nganjuk  saja.  Melainkan  terdapat  perwakilan  dari  pihak  instansi  lainnya. Kemudian  dengan  jumlah  total  petugas  sebanyak  66  orang  saat  melakukan  pelaksanaan kebiakan  KLA  memiliki  latar  belakang  yang  cukup  mumpuni.  Meskipun  dari  pihak  FANTASI masih tergolong anak-anak namun dapat dikatakan mumpuni dibidangnya karena direkrut melalui  seleksi  dan  wawancara  oleh  fasilitator  dan  pihak  instansi  pemerintah.  Hal  tersebut telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  Edward  III  yang  dikutip  oleh  Anggara  (2014:252) bahwa  keberhasilan  imlementasi  dipengaruhi  oleh  staff  yang  jumlah  dan  kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan
b. Informasi
Ketersediaan pedoman peraturan mengenai kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk. Ditemukan dilapangan terdapat informasi yakni peraturan tersebut berisi mengenai ruang lingkup Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak, proses pelayanan pengaduan anak,  tatacara  partisipasi  masyarakat,  pengembangan  sekolah  ramah  anak,  dan  yang lainnya.  Kemudian  mengenai  petunjuk  teknis  juga  terdapat  salah  satunya  yakni  petunjuk teknis pengisian website KLA. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip  oleh  Anggara  (2014:252)  bahwa  dalam  menunjang  keberhasilan  implementasi kebijakan, dalam  hal ini informasi  harus terdapat pedoman kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan
c. Kewenangan
Kewenangan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten  Nganjuk.  Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III  kewenangan berarti  hak  yang  dimiliki  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memerintah  atau melarang orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mecapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kewenangan  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  petugas  dalam  melaksanakan kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk.  Setiap  pihak  memiliki  kewenangan  sendiri-sendiri dibidangnya.  Seperti  kewenangan  sebagai  penghubung  antara  pemerintah  dengan korban  yang  dimiliki  FANTASI  (Forum  Anak  Jembatan  Aspirasi)  Kabupaten  Nganjuk. Kewenangan  sebagai  pembantu  penertiban  anak  jalanan  yang  dimiliki  oleh  SATPOL  PP Kabupaten  Nganjuk.  Kemudian  kewenangan  untuk  memfasilitasi  dan  menemani  para

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394
korban  yang  dimiliki  oleh  WCC  Kabupaten  Nganjuk.  Serta  kewenangan  untuk menindaklanjuti  semua  permasalahan  anak  di  Kabupaten  Nganjuk.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Edward  III  yang  dikutip    oleh  Anggara  (2014:252)  bahwa kewenangan  sangat  dibutuhkan  oleh  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  suatu kebijakan,  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  kondisi  yang  ada  di lapangan.

## d. Fasilitas
Fasilitas  merupakan  salah  satu  sasaran  kajian  dalam  faktor  sumber  daya  yang  perlu diperhatikan ketersediaannya sebagai penunjang implementasi kebijakan. Kesiapan fasilitas akan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  didalam  penyelenggaraan  kebijakan  tersebut. Fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan kesediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Nganjuk.
Tabel 1. Fasilitas Kebijakan KLA Kabupaten Nganjuk No Nama Alat Jumlah Pihak Penyedia 1 Bus Sekolah 2 Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 2 Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) 4 Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  (PRKPP) Kabupaten Nganjuk 3 Ruang Perpustakaan Anak 1 Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Nganjuk 4 Shelter 1 WCC Kabupaten Nganjuk 5 Rumah Singgah 1 WCC Kabupaten Nganjuk

## Sumber: Data diolah penulis, 2024.
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  terdapat  fasilitas  yang  menunjang  pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Nganjuk. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi terkait  guna  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk seperti  Bus  sekolah  merupakan  salah  satu  fasilitas  dalam  mendukung  pelaksanaan  Kota Layak  Anak.  Meskipun  pihak  yang  menyediakan  yakni  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Nganjuk  pernyataan  dari  instansi  memperkuat  bahwa  fasilitas  tersebut  ada  dalam mendukung  pelaksanaan  kebijakan  Kota  Layak  Anak.  Namun,  terdapat  salah  satu  instansi yang  memiliki  program  sendiri  tanpa  mengetahui  program  Kota  Layak  Anak  yakni  Dinas Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (PRKPP)  Kabupaten  Nganjuk dengan memberikan pernyataan bahwa program yang disediakan hanya program internal instansi tanpa mengetahui tentang KLA. Maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan fasilitas belum disediakan dengan cukup dan baik, seperti yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip  oleh  Anggara  (2014:253)  bahwa  fasilitas  fisik  merupakan  hal  yang  penting  bagi keberhasilan  implementasi  kebijakan  oleh  para  implementor.  Fasilitas  fisik  sebagai  sarana dan  prasarana  pendukung  yang  diperlukan  dalam  memperlancar  proses  implementasi kebijakan.  Jika  fasilitas  fisik  tidak  disediakan  dengan  memadai,  maka  proses  implementasi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## kebijakan juga tidak akan berhasil dengan sepenuhnya

## 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  sikap  dan  komitmen  dari  pelaksana  dalam  implementasi  suatu kebijakan  atau  program  agar  dapat  mencapai  tujuan.  Komitmen  dan  hasrat  yang  kuat akan  membantu  implementasi  program  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Dalam variabel  disposisi  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  pelaksana  untu  terus  terlibat dalam  implemenyasi  kebijakan.  Implementasi  Kebijakan  Kota  layak  Anak  di  Kabupaten Nganjuk, dalam variabel disposisi menunjukan adanya komitmen dari para pelaksana yang dapat dilihat dari sub variabel disposis, sebagai berikut:

## a. Kognisi
Kognisi  merupakan  salah  satu  sub  fokus  dalam  disposisi  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  implementasi.  Kognisi  ini  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  pemahaman petugas  akan  kebijakan  Kota  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk.  Petugas  pelaksana kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk  sudah  memahami  mengenai  ketentuan-ketentuan dalam  menerapkan  kebijakan  tersebut.  Karena  sebelum  dilakukan  pelaksanaan  kegiatan selalu  diadakannya  briefing  terlebih  dahulu  sehingga  petugas  memahami  dengan  jelas. Maka  uraian  diatas  telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Edward  III  yang  dikutip Anggara  (2014:253)  bahwa  implementasi  kebijakan  akan  berjalan  dengan  efektif  apabila para  petugas  pelaksana  paham  terhadap  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  suatu kebijakan

## b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana
Penerimaan ketidakberpihakan ataupun penolakan petugas dalam menyikapi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten  Nganjuk.  Instruksi  dari bupati  Nganjuk terkait  kebijakan  KLA sudah  dilaksanakan  oleh  pihak  terkait  di  wilayah  Kabupaten  Nganjuk  yang  ditunjukkan dengan tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas atas arahan tersebut. Hal ini terlihat  setelah  mendapatkan  instruksi  dari  bupati  Nganjuk  para  instansi  terkait  langsung mengkoordinasikan  hal  tersebut  agar  dalam  penerapannya  bisa  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  yang diungkapkan Edward III sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014:252) bahwa penerimaan pelaksana dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada  keberhasilan  implementasi  kebijakan  sehingga  mampu  mencapai  tujuan  kebijakan yang diharapkan
c. Intensitas Respon
Responsivitas yang intens dan terus-menerus terhadap penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di  Kabupaten  Nganjuk.  Petugas  telah  merespon  dan  melaksanakan kebijakan KLA di wilayah Kabupaten Nganjuk secara intens dan terus menerus sesuai tugas pokok dan fungsinya  masing-masing.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  disposisi  sub  fokus  intensitas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.579-590 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394
respon  dan  tanggapan  pelaksana  dalam  pelaksanaan  kebijakan  KLA  di  Kabupaten Nganjuk  telah  direspon  petugas  dengan  intens  dan  terus  menerus  bahkan  dilakukan koordinasi  dan  evaluasi  kerja  secara  rutin.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  yang  diungkapkan oleh  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Anggara  (2014:253)  bahwa  dalam melaksanakan  suatu  kebijakan  harus  terdapat  komitmen  yang  kuat  dari  petugas  dengan intens  dan  terus-menerus  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditentukan sebelumnya

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan  sebuah  kebijakan.  Menurut  Tantriani  &  Sri  (2022)  dalam  proses  implementasi struktur menjadi aspek yang sangat penting, sehingga dibutuhkan struktur yang efektif agar implementasi berjalan dengan lancar. Stuktur birokrasi dalam hal ini berkaitan dengan tata aliran  pekerjaan  atau  struktur  pelaksana  yang  jelas  dan  tertulis  diantara  para  petugas penegakan  hukum  protokol  kesehatan,  selain  itu  berkaitan  dengan  adanya  fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja. Penelitian ini menemukan bahwa Stuktur organisasi FANTASI sudah tercantum dalam SK. Bahkan juga terdapat SK gugus tugas dari setiap desa untuk  mewujudkan  Desa  Layak  Anak  di  Kabupaten  Nganjuk.  Namun  dalam  pelaksanaan kebijakan  KLA  di  Kabupaten  Nganjuk  di  lapangan  tidak  ada  tata  aliran  pelaksana  secara tertulis  dalam  melaksanakan  KLA.  Petugas  hanya  terpaku  pada  petunjuk  Satgas  di  tingkat desa  dan  FANTASI  Kabupaten  Nganjuk.  Kemudian  berkaitan  fragmentasi  pembagian tanggung jawab kerja diantara instansi terkait tidak ada pembagian kerja secara jelas dan tertulis  meskipun  setiap  instansi  memiliki  kewenangan  yang  berbeda-beda  sesuai  tugas pokok  dan  fungsinya  masing-masing.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  kerja  di  lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan arahan dari pimpinan Satgas di tingkat  desa  saat  pelaksanaan  briefing  berlangsung.  Maka  hal  tersebut  belum  sesuai dengan yang  diungkapkan  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip oleh  Anggara  (2014:253) bahwa  implementasi  kebijakan  menekankan  perlu  adanya  tata  aliran  pekerjaan  diantara para  pelaksana,  terlebih  jika  pelaksanaan  program  melibatkan  lebih  dari  satu  instansi, diperlukan  fragmentasi  ketika  implementasi  memerlukan  banyak  program  dan  melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak  Anak (KLA)  di  Kabupaten  Nganjuk  belum  sepenuhnya  berhasil,  terutama  disebabkan  oleh masalah  pada  variabel  komunikasi  dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  yang  belum  optimal, seperti  transmisi,  kejelasan,  dan  konsistensi,  serta  kurangnya  pemahaman  di  beberapa
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.579-590                                      Putri Ambar Wanti, Sri Wibawani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
instansi,  menghambat  proses  implementasi.  Sementara  itu,  sumber  daya  manusia  dan fasilitas fisik sudah memadai, dan ada komitmen dari pelaksana kebijakan. Namun, struktur birokrasi  yang  tidak  jelas  dan  kurangnya  pembagian  tugas  yang  tertulis  menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komunikasi antarinstansi dan  peningkatan  fasilitas  pendukung  untuk  memperluas  jangkauan  KLA  di  Kabupaten Nganjuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandasari,  S.  F.,  Hidayat,  R.,  &  Rizki,  M.  F.  (2021). Implementasi  Kota  Layak  Anak  Melalui Program Sekolah Ramah Anak ( SRA ) Di Kota Bekasi . 21 (4), 377 – 390. Anggara, D. Sahya. (2014). Pengantar Kebijakan Publik . Anggara, D. Sahya. (2015). Metode Penelitian Administrasi .
Elizabeth,  A.,  &  Hidayat,  Z.  (2016).  Implementasi  Program  Kota  Layak  Anak  Dalam  Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. Journal Of Public Policy And Management Review , 5 (2), 55 – 70. Www.Fisip.Undip.Ac.Id
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lubis,  F.,  Zubaidah,  E.,  Publik,  P.  A.,  Riau,  U.  I.,  Perkantoran,  P.  A.,  &  Islam,  U.  (2021).
Implementasi Program Kota Layak Anak ( KLA ) Di Kota Pekanbaru . 12 , 252 – 267. Matthew  B.  Miles,  A  Michael  Huberman,  J.  Saldana.  (2014). Qualitative  Data  Analysis  A Methods Sourcebook .
Ni’mah,  M.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Kabupaten  Layak Anak  Di  Kabupaten Probolinggo. Realita :  Jurnal  Penelitian  Dan  Kebudayaan  Islam , 15 (1). Https://Doi.Org/10.30762/Realita.V15i1.460
Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 179-188.
Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., & Suryadi. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Htel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik , 6 (1).
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19  Budget Policy  in  Southeast  Sulawesi  (  Case  Study  of  Budget  Refocussing  and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Peraturan  Bupati  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Nganjuk  No  1  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA ) di Kabupaten Nganjuk Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak   Anak Suryanto.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak  Dalam  Pemenuhan  Hak Hak Anak Dikabupaten Nganjuk .
Wibawani,  S.  (2022).  Formulasi,  implementasi,  dan  evaluasi  strategi  BUM  Desa  “Sarana Mandiri”  pada  masa  pandemi  Covid -19.  E-Jurnal  Ekonomi  Sumberdaya  Dan Lingkungan, 11(3), 121-132.