Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373

## UNDANG-UNDANG  LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAI FAKTOR INTEGRASI DI BIDANG KEGIATAN USAHA
Susi Yanuarsih Fakultas Hukum Universitas Palembang susi.yanuarsi@gmail.com

## Abstract
The  law  that  represents  socially  agreed  upon  is  to  regulate  justice  in  society.  As  a  social institution,  the  organization  that  is  responsible  for  the  needs  of  the  community  must  implement  it. Therefore a community will hold it in a way that is different from other communities. Keywords, Political sub-systems; economics; culture and business competition law

## Abstrak
Hukum  merupakan  institusi  sosial  yang  tujuannya  adalah  untuk  menyelenggarakan  keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan  tingkat  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri  untuk  melaksanakannya.  Oleh  karena  itu  suatu masyarakat  akan  menyelenggarakannya  dengan  cara  tertentu  yang  berbeda  dengan  pada  masyarakat yang lain.
Kata Kunci, sub sistem Politik;  ekonomi; budaya dan hukum persaingan bisnis

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Talcot Parson menempatkan hukum  sebagai  salah  satu  sub  sistem dalam  sistem  sosial  yang  lebih  besar. Di  samping  hukum,  terdapat  sub-sub sistem  lain  yang  memiliki  logika  dan fungsi  yang  berbeda-beda.  Sub-sub sistem  dimaksud  adalah  budaya, politik  dan  ekonomi.    (Bernad  L Tanya Dkk:2010:152).
Budaya  berkaitan  dengan  nilai- nilai  yang  dianggap  luhur  dan  mulia dan oleh karena itu harus dipertahankan.
Subsistem ini berfungsi  mempertahankan  pola-pola ideal  dalam  masyarakat.  Hukum menunjukan pada aturan-aturan sebagai  aturan  main  bersama  ( rule  of the  game ).  Fungsi  utama  sub  sistem ini  mengkoordinir  dan  mengontrol segala  penyimpangan  agar  sesuai dengan aturan main.
Politik  bersangkut  paut  dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah  pendayagunaan  kekuasaan  dan kewenangan  untuk  mencapai  tujuan. Setiap  masyarakt  selalu  merupakan suatu kesatuan politik. Artinya
masyarakat  itu  senantiasa  berusaha untuk  mencapai  berbagai  tujuan  yang dianggapnya  baik.  Dalam  rangka pencapai tujuan ini, suatu  masyarakat akan bergerak sebagai suatu kesatuan. Semakin  baik  sifat  kesatuan  bergerak mencapai  tujuan  itu,  semakin  tinggi jadinya  sifat  masyarakat  itu  sebagai suatu kesatuan politik atau masyarakat politik. Oleh karena itu masyarakat itu ternyata  juga  melakukan  tindakan- tindakan  yang  dapat  digolongkan sebagai  tindakan  politik.  Artinya masyarakat  bergerak  untuk  mencapai tujuan-tujuan  tertentu  dan  dalam rangka itu mengorganisasikan partisipasi  masyarakat  di  dalam  usaha tersebut.  Dalam  kaitannya  dengan fungsi  politik  sebagai  alat  untuk mencapai  kekuasaan  dan  kewenangan untuk  mencapai  tujuan  perlu  adanya aturan  main  yang  diatur  oleh  hukum sebagai alat kontrol, sehingga penggunaan  kekuasaan  tersebut  tidak absolut.
Sedangkan  ekonomi  menunjuk pada  sumber  daya  materil  yang dibutuhkan menopang kehidupan sistem.  Tugas  sub  sistem  ekonomi
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
adalah  menjalankan  fungsi  adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana- sarana  dan  fasilitas  untuk  kebutuhan sistem.  Sub  sistem  ekonomi  yang merupakan  penopang  dari  sub  sistem lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan,  oleh  karena  itu  dalam pengeloaan  sumber  daya  materil  yang ada  harus  digunakan  sebaik-baiknya dengan memperhatikan sistem perekonomian yang dianut oleh sistem ekonomi pancasila sebagaimana termuat  didalam  konstitusi  kita  UUD 1945 sebagaimana tercermin di dalam pasal 33.
Sub-sistem    budaya,  politik  dan ekonomi  kalau  dibiarkan  berjalan masing-masing  maka  akan  terjadi berbagai  konfliks,  karena  terjadinya benturan  nilai-nilai  dari  masing- masing  sub  sistem  tersebut.  Oleh karena  harus  ada  komponen  perekat untuk menyatukan atau
mengintegrasikan sub-susb sistem tersebut. Sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat,  juga  serentak  merupakan tantangan  yang  harus  dihadapi  tiap unit  kehidupan  sosial.  Hidup  matinya sebuah  masyarakat  ditentukan  oleh berfungsi  tidaknya  tiap  sub  sistem sesuai  tugas  masing-masing.  Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan  menata  keserasian  dan gerak  sinergis  dari  tiga  sub  sistem yang lain itu.
Posisi  hukum  begitu  sentral  di sini. Ia harus mampu menjinakan sub- sub sistem yang lain agar bisa berjalan sinergis  tanpa  saling  bertabrakan. Sebab,  seperti  masing-maisng  sub sistem tersebut memiliki logika, mekanisme  dan  tujuan  yang  berbeda. Di  satu  sisi,  sub  sistem  budaya cenderung konservatif dan setia mempertahan  pola-pola  ideal.  Pada sisi  yang  lain,  sub  sistem  ekonomi sangat dinamis dan cenderung melahirkan  terobosan-terobosan  baru
yang  bisa  saja  asing  dan  liar  dari ukuran pola-pola ideal budaya. Sedangkan sub sistem politik senantiasa  mencari  berbagai  cara untuk mencapai tujuan yang boleh jadi cara-cara  yang  dipakai  tidak  sesuai dengan polabudaya dan relitas sumberdaya materil itu. Keadaan yang rentang  benturan  itu.  Harus  ditangai oleh hukum lewat fungsi pengintegrasiannya  agar    tiap  sub sistem  berjalan  serasi  dan  sinergis demi lestarinya sistem.
Pada umunya negara yang sedang berkembang,  seperti  halnya  Indonesia mempunyai  keinginan  yang  kuat untuk  melaksanakan  pembangunan ekonominya. Dalam upaya membangun  perekonomian  tersebut,
pemerintah menerbitkan kebijaksnaan- kebijaksanaan deregulasi yang
bertujuan untuk membangun perekonomian nasional (Amrizal:1999:35) Dalam  kegiatan  usaha  tidak terlepas dari pengaruh politik, ekonomi dan budaya. Politik berkaitan dengan  kebijakan  yang  diambil  oleh penguasa (pemerintah) dalam mengatur  kegiatan  usaha  dengan mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  kegiatan usaha.  Ekonomi  berkaitan  dengan tujuan  dari  usaha  adalah  untuk mencari keuntungan (propit), sehingga dalam  mencari  keuntungan  tersebut dilakukan berbagai cara yang bisa saja menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.  Sedangkan  budaya  bagaimana mempertahankan pola-pola ideal dalam  bertransaksi  dalam  kegiatan bisnis  yang  sesuai  dengan  kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang tidak terpangaru  oleh  faktor  lain,  sehingga nilai-nilai yang ideal tersebut terkadang  diabaikan  oleh  kemajuan atau pergeseran budaya. Seperti masyarakat lebih senang berbelanja di mall  dibandingkan  dengan  pasar
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
tradisional. Untuk mengatasi kesenjangan  baik  di  bidang  politik, ekonomi  dan  budaya  tersebut,  maka diperlukan hukum sebagai pengintegrasi  dari  perbedaan  tersebut yang  tertuang  di  dalam  undang- undang. Begitu juga terhadap undang- undang  tentang  larangan  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang_undang  No.  5  tahun  1999. Yang bertujuan untuk mengatur kegiatan  usaha  yang  fair  sehingga tidak  menimbulkan  kerugian  pada masyarakat.
B. Permasalahan Bagaimana peran undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam kaitannya  dengan  teori  hukum  Parson hukum  sebagai  faktor  integrsi  dalam pelaksanaan persaingan usaha ?

## II. PEMBAHASAN
Terlepas dari berbagai kelemahan yang  ada,  pembangunan  ekonomi indonesia  selama  beberapa  dekade belakangan  ini  telah  menghasilkan banyak  kemajuan.  Kemajuan  tersebut didorong oleh kebijakan pembangunan  di  berbagai  bidang,  di antaranya  kebijakan  pembangunan  di bedang  ekonomi.  Namun  demikian, meskipun telah banyak kemajuan yang tercapai, anatara lain ditunjukan dengan  pertumbuhan  ekonomi,  masih banyak  pula  tantangan  atau  persoalan dalam  pembangunan  ekonomi  yang belum  terpecahkan,  seiring  dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian  serta  dinamika  dan perkembangan usaha  swasta.
Peluang-peluang usaha yang tercipta  selama  ini  kenyataannya belum  membuat  seluruh  masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan  di  berbagai  sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi di warnai oleh berbagai bentuk kebijakan
pemerintah yang kurang tepat sehingga  pasar  menjadi  terdistorsi.  Di sisi  lain,  perkembangan  usaha  swasta dalam kenyataan sebagian besat merupakan  perwujudan  dan  kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya  hubungan  yang  terkait  antara pengambil  keputusan  dan  para  pelaku usaha,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan, penyelenggaraan  ekonomi  nasional kurang  mampu    mengacu  kepada amanat  pasal  33  Undang_undang
Dasar 1945, serta cenderung menunjukan corak yang sangat monopolistik.
Para pengusaha yang dekat dengan  elite  kekuasaan  mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada  kesenjangan  sosial,  muncul konglomerasi  dan  sekelompok  kecil peengusaha  kuat  yang  tidak  didukung oleh  semangat  kewirausahaan  sejati merupakan  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan  ketahanan  ekonomi menjadi  sangat  rapuh  dan  tidak bersaing.
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan  usaha  di  indonesia.  Hal  ini supaya dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang  secara  benar  sehingga tercipta  iklim  persaingan  usaha  yang sehat,  dan  terhindarnya  pemusatan ekonomi  pada  perseorangan  atau kelompok  tertentu,  antara  lain  dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan  usaha  tidak  sehat  yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
Dalam  aktivitas  bisnis  dapat dipastikan terjadi persaingan
(competition)  di  antara  pelaku  usaha.
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta
memasarkan  produk  yang  dimiliki baik  barang/jasa  sebaik  mungkin  agar diminati  dan  dibeli  oleh  konseumen, persaingan dalam usaha dapat berimplikasi  positif,  sebaliknya  dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku  negatif  dan  sistem  ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. Setelah
undang-undang persaingan  diberlakukan  pada  tahun
1999  (Undang-Undang  No.8  tahun
1999 tentang larangan praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat), muncul harapan dari masyarakat  bahwa  undang-undang  ini akan  memperbaiki  apa  yang  dianggap masyarakat  sebagai  tindakan  anti persaingan oleh berbagai pihak. Misalnya,  usaha  kecil  mengharapkan undang-undang  ini  akan  melindungi mereka  dari  apa  yang  mereka  lihat sebagai praktik tidak adil dari perusahaan  besat.  Praktik-pratik  ini mungkin  sekali  tampak  tidak  adil, tetapi  bukan  berarti  bahwa  telah terjadi  pelanggaran  terhadap  undang- undang persaingan.
Bagi  dunia  usaha,  persaingan harus  dipandang  sebagai  hal  positif. Dalam teori ilmu ekonomi, persaingan yang  sempurna (perfect  cimpetition ) adalah suatu kondisi pasar  yang ideal.
(Daeng  Naja:2009:158).    Paling  tidak ada  empat  asumsi  yang  melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna  pada  suatu  pasar  tertentu . Pertama, pelaku  usaha  tidak  dapat menentukan secara sepihak harga atas produk  atas  jasa.  Adapun  yang menenukan harga adalah pasar berdasarkan  ekuilibrum  permintaan dan penawaran ( suppaly and demand ). Dengan demikian, pelaku usaha dalam persaingan  sempurna  tidak  bertindak sebagai price  maker ,  tetapi  hanya bertindak  sebagai price  taker . Kedua. Barang atau jasa  yang dihasilkan oleh
pelaku usaha betul-betul sama ( product homogenety ). Ketiga, pelaku usaha  mempunyai  kebebsan  untuk masuk ataupun keluar dari pasar . Dan keempat ,    konsuen  dan  pelaku  usaha memiliki  informasi  yang  sempurna ( perfect information ) tentang berbagai hal,  di  antaranya  kesukaan,  tingkat pendapatan,  biaya  dan  teknologi  yang digunakan  untuk  mengasilkan  barang atau jasa.
Dalam  kegiatan  perekonomian, pelaku bisnis merupakan faktor utama yang  sangat  mempengaruhi  kondisi perekonomian, terutama dalam pembuatan  kebijakan.pelaku  bisnis selaku  subyek  hukum,  kadangkala dapat memaksakan kehendak terhadap regulator  atau  pembuatan  kebijakan, jika  pelaku  bisnis  tersebut  telah berhasil menguasai perekonomian nasional suatu negara. Untuk itu, sadar atau tidak sadar kepentingan- kepentingan  pengusaha  tersebut  akan tercermin  atau  terakomodasi  dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.  Hal  ini  perlu  dicermati,
karena dapat menimbulkan
ketidakadilan,  sehingga  menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam praktik bisnis. Untuk itu perlu regulasi yang  berkeadilan  agat  tercipta  bisnis yang fair.
Memperhatikan
kondisis
perkembangan  perekonomian  negara indonesia, maka perlu menata kembali kegiatan  usaha  di  indonesia,  agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang  serta  sehat  dan  benar, sehingga  tercipta  iklim  persaingan usaha sehat, serta terindarnya pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada perseorangan  atau  kelompok  tertentu, antara  lain  dalam  bentuk  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  yang  merugikan  masyarakat. Untuk  mengantisipasi  perkembangan tersebut  dilahirkan  Undang-Undang anti  monopoli  yaitu  undang-undang
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
No.5  tahun  1999  tentang  larangan praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat.  Undang-undang  ini telah  diberlakukan  sejak  awal  tahun 2000, dan diprediksikan dalam implementasinya akan mengalami banyak  kendala.    (M.  Diah  dan  Joni Emirzon: 2003:11).
Di dalam sebuah Undang-undang, termasuk  undang-undang  tentang  anti monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  ini,  tidak  terlapas  dari  pengaruh politik,  ekonomi  dan  budaya.  Ketiga sub  sistem  tersebut  satu  sama  lain akan  saling  mempengarui  dalam pelaksanaan dari undang-undang tersebut.  Sub  sistem  politik  bertujuan untuk mencapai tujuan dengan membuat  kebijakan-kebijakan  atau regulasi yang mementingkan kepentingan  politik  itu  sendiri  atau pihak  –pihak  yang  dekat  dengan  elit kekuasaan,  sehingga  kebijakan  yang diambil oleh penguasa akan menguntungkan pihak-pihak yang dekat  dengan  kekuasaan  tersebut.  Di bidang  ekonomi  persaingan  usaha banyak  dilakukan  dengan  cara-cara yang  tidak  fair,  dimana  pengusaha besar  group  atau Holding  Company akan  melakukan  praktik  monopoli, ambil  saja  contoh  group  salim,  yang menguasai  pangsa  pasar  mie  instan hampir  90  %.  Kondisi  ini  tentunya akan  merusak  tatanan  perekonomian bagi  para  pengusaha  kecil  atau pesaingnya  dan  akan  berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen  dalam  hal  pengaturan harga.
Di sisi budaya, tidak terlepas dari cultur dari masyarakat dalam melakukan  kegiatan  usaha  yang  lebih cenderung bersifat sosial atau kekeluargaan  yang  berasal  dari  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat yang  tidak  mengenal  adanya  praktik monopoli,  oligopoli  dan  sebagainya.
Dalam  mempertahankan  nilai-nilai
ideal  tersebut  sekarang  ini  tidaklah mudah,  karena  arus  globalisasi  dalam bertransaksi begitu cepat masuk dalam budaya  masyarakat.  Masuk  nilai-nilai atau faham individualisme yang merupakan  ciri  dari  ekonomi  liberal yang  membuat  persaingan  usaha semakin tajam dan saling menjatuhkan antarpelaku  usaha  yang  satu  dengan yang  lainnya.  Oleh  karena  itu  harus ada  undang-undang  yang  mengatur kepentingan-kepentingan  dari sub-sub sistem tersebut.
Politik  sebagai  salah  satu  sub sistem dalam kaitannya dengan politik hukum  (kekuasaan)  yaitu  politik perundang-undangan  mengenai  isi atau  objek  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Politik mengenai  tata  cara  pembentukan terkait  dengan  sisitem  hukum  dan instrumen  hukum  yang  dipergunakan dalam pembentukan peraturan- perundangan.
Hukum merupakan institusi sosial  yang  tujuannya  adalah  untuk menyelenggarakan  keadilan  dalam masyarakat.  Sebagai  suatu  institusi sosial,  maka  penyelenggaraan  yang demikian  itu  berkaitan  dengan  tingkat kemampuan  masyarakat  itu  sendiri untuk  melaksanakannya.  Oleh  karena itu suatu masyarakat akan menyelenggarakannya  dengan  cara tertentu  yang  berbeda  dengan  pada masyarakat yang lain.
Di  dalam  masyarakat  dalam konteks masyarakat, maka kita dihadapkan  kepada  berbagai  bidang kehidupan  yang  juga  disebut  sebagai sub-sub sistem dari masyarakat sebagai  sistem  yang  lebih  besar. Talcott  Parson,  membuat  sub-sub sistem  dalam  masyarakat.  Sub-sub sistem  tersebut  meliputi  budaya  , sosial,  politik  dan  ekonomi.  Dan fungsi-fungsi primernya budaya mempertahankankan pola, sosial
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
integrasi,  politik  mengejar  tujuan  dan ekonomi fungsinya adaptasi.
Sebagaimana  telah  dikemukakan bahwa  dalam  suatu  sistem  sosial terdapat  suatu  interaksi  sosial.  Hal tersebut didasarkan bahwa pada kenyataannya  manusia  tidak  dapat hidup  sendiri,  hal  ini  disebabkan adanya ketergantungan antara seseorang dengan lainnya atau sekelompok  orang  dengan  orang  atau sekolompok  orang  dengan  kelompok orang lainnya. Dalam hubungan antara manusia  dengan  manusia  lainnya, yang  dianggap  paling  penting  adalah reaksi  yang  timbul  sebagai  akibat hubungan-ubungan
tersebut. Hubungan-hubungan tersebut merupakan  interaksi  sosial,  yang berarti merupakan hubungan – hubungan  sosial  yang  dinamis,  yang menyangkut  hubungan  antar  orang- orang  perorangan,  antara  manusia dengan kelompok manusia, dan antara suatu  kelompok  manusia  dengan kelompok lainnya.
Adalah  suatu  kenyataan  bahwa suatu  masyarakat  selama  hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan dalam  berbagai  aspek  kehidupannya.
Perubahan-perubahan  tersebut  bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang melihatnya,  dapat  berupa  perubahan- perubahan  yang  tidak  menarik  dalam arti  yang  kurang  mencolok  atau perubahan-perubaan yang terbatas dan yang kecil pengaruhnya.
Dari  uraian  di  atas  mengenai interaksi  sosial,  dapat  dikemukanan ciri-cirinya  sebagai  berikut:  interaksi sosial  baru  dapat  berlangsung  apabila dilakukan  minimal  oleh  dua  orang atau  lebih,  adanya  kontak  sosial sebagai  tahap  awal  dari  terjadinya interasi,  adanya  komunikasi  sebagai pengatar  interaksi,  adanya  reaksi  dari pihak  lain  atas  komunikasi  tersebut, adanya  hubungan  timbal  balik  yang
saling  pengarh  mempengaruhi  antara satu  dengan  yang  lainnya,  interaksi berpedoman  kepada  kaidah-kaidah sebagai acuan dalam interaksi.
Sebagai  akibat  adanya  hubungan tadi,  akan  terdapat  kesadaran  dalam diri  manusia  bahwa  kehidupan  dan hubungan-hubungan  antar  manusia  di dalam masyarakat sebenarnya berpedoman atau mengacu pada suatu aturan  yang oleh sebagian masyarakat seharusnya  dipatuhi  dan  ditaati  oleh karena  aturan  tersebut  merupakan patokan  atau  pedoman  baik  dalam berperilaku  maupun  hubungan  antar sesamanya.  (Otje  Salman  dan  Anthon F Susanto:2012: 9).
Hubungan-hubungan antar manusia  serta  antara  manusia  dengan masyarakat  atau  kelompoknya,  diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaida- kaidah  dan  perikelakuannya  lama- kelamaan  melembaga  menjadi  pola- pola.
Masyarakat  pada  dasarnya terintegrasi  atas  dasar  sepakat  para anggota terhadap nilai-nilai kemasyarakat  tertentu,  yatu  suatu kesepakatan bersama (general agreements )  yang  memiliki  daya mengatasi erbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para  anggota  masyarakat  sebagai suatu sistem fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrum.
Dalam hubungan dengan proses interaksi
seperti dikemukakan di atas, bahwa adanya  fenomena  saling  merasuki di  antara  subsistem  tersebut  antara satu  sama  lain.  Keadaan  semacam itu biasanya terjadi saling pertukaran di antara sistem kebudayaan  dan  sistem  sosial, sehingga  hal  yang  semula  mask pada  sistem  kebudayaan  kemudian menjadi  bagian  dari  sistem  sosial. Fenomena  tersebut  oleh  Parson dinamakan  bagian-bagian  saling
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
perasukan.  Melalui  bagian-bagian inilah  dimungkinkan  terjadi  saling pertukaran  di  antara  sistem-sistem.
Dengan menerima kehadiran fenomena  seperti  tersebut  di  atas, Parson melihat sistem sosial sebagai  suatu  sistem  yang  terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses saling  pertukaran  dalam  bentuk input dan output dalam lingkungannya.  (Otje  Salman  dan
Anthon F Sunsanto:2012:16).
Berdasarkan teori Parson tesebut serta dengan mempertahankan penggunaan pendekatan  secara  sistemik,  maka dapat  diupayakan  untuk  melihat bagaimana  tempat  hukum  dalam masyarakat  atau  dengan  kata  lain bagaiamana hukum tersebut berkaitan  dengan  bidang-bidang kehidupan  lain  dalam  masyarakat, untuk  memenuhi  kebutuhan  itu, maka  hukum  ditempatkan  pada kedudukan  sentral  di  tenga-tengah suatu  proses  hubungan  input  dan output.  Untuk  memperjelas  hal tersebut, di bawah ini digambarkan suatu ragaan proses-proses fungsional  dengan  proses-proses kemasyarakat.
Politik  sebagai  salah  satu sub sistem yang orientasinya untuk mencapai tujuan dengan kekuasaan dan  kewenangannya,  terlihat  dari proses politik, proses politik daintaranya  adalah  dalam  hal pembuatan ( undang-undang, peraturan).  Di  sini  pembuatan hukum  tidak  diliaht  sebagai  proses hukum  teknik,  melainkan  sebagai manifestasi  dari  kegiatan  politik, yaitu  membuat  deskripsi  mengenai eadaan  ideal  dan  memobilisasi sumber-sumber daya untuk
mencapainya  melalui  penggunaan kekuasaan.
Salah  satu  aspek  dalam kehidupan hukum adalah kepastian,
artinya,  hukum  berkehendak  untuk mencitakan kepastian hukum dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.  Salah  satu  hal  yang berhubungan dengan masalah kepastian  hukum  adalah  masalah dari  mana  hukum  itu  berasal, kepastian  mengenai asal atau sumber  hukum  menjadi  penting sejak  hukum  menjadi  lembaga yang makin formal.
.  Bagi  seorong  ekonom kebutuhan  ekonomi  masyarakat itulah yang menyebabkan
timbulnya  hukum.  Bagi  sosiolog peristiwa yang terjadi dalam masyarakat  itulah  yang  menjadi sumber hukum.  Artinya  tergantung dari sudut mana hukum itu ditinjau dan  hukum  tersebut  tidak  bisa terlepas dari berbagai aspek lainnya,  seperti  politik,  ekonomi sosial budaya dan sebagainya.
Di samping merupakan tuntutan  nasional,  undang-undang persaingan usaha ( fair competition ) juga  merupakan  tuntutan  atau kebutuhan  rambu-rambu  yuridis dalam hubungan bisnis antarbangsa.  Dari  sisi  kehidupan nasional, jelas bahwa basis kultural (asas kekeluargaa) dan konstirusional (demokrasi ekonomi) kita memang sama sekali menolak praktik-praktik
monopolistik dalam kehidupan ekonomi  yang  merugikan  rakyat. Dari  sisi  hubungan  antarbangsa pun  apalagi  dengan  muculnya globalisasi ekonomi yang mengandung makna semakin meningkatnya ketergantungan antarbangsa  di  berbagai  bidang kehidupan (ekonomi),
mengharuskan  berbagai  bangsa menaati  rambu-rambu  (peraturan) baku  dalam  bisnis  antarbangsa sebagai  konsekuensi  WTO,  APEC,
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
AFTA, NAFTA, EC dan sebagainya.
Dalam kaitannya dengan undang-undang  anti  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat dalam implementasinya  terkadang  tidak efektiv, khususnya terjadinya persaingan tidak sehat antara pedagang kecil dengan supermarket. Hadirnya supermarket  seperti  Indomaret  dan alfamart di tengah-tengah
perkampungan  masyarakat  yang kadangkala  antara  satu  minimarket dengan  yang  lain  jaraknya  sangat dekat,  kondisi  ini  tentunya  sedikit banyak  akan  mematikan  warung- warung kecil masyarakat. Hadirnya mini  market  di  perkampungan  ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah  dalam  upaya  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pemberian izin  mendirikan  dan  menjalankan usaha  mini  market  di  kampung- kampung. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik dalam upaya  meningkatkan  pendapatan ekonomi (PAD) perlu memperhatikan  pengusaha  kecil dalam  hal  ini  warung-warung tradisonial.
Pergeseran  budaya  masyarakat untuk  berbelanja  di  minimarket tidak  bisa  dibendung  dan  dibatasi dan  sudah  merasuk  ke  desa-desa, karena  masyarakat  tentunya  akan memilih  belanja  ditempat  yang nyaman,  sejuk    harga  murah  dan prestise serta pelayanan yang relatif baik.  Sementara  warung  tradisonal memiliki  keterbatasan  dan  kalah bersaing.  Seperti  kasus  Indomaret.
Timbulnya kasus indomaret berawal  dari  adanya  keluhan  dari pedagang  eceran  mengenai  praktik monopoli yang dilakukan indomaret. Sebagaimana
di diputuskan oleh Majelis KPPU No.
3/KPPU-L-1/2000  bahwa  KPPU memerintahkan PT. Indomarco Prismata  (IP),  selaku  pemilik jarangan pasar swalayan Indomaret menghentikan ekspansinya di pasar tradisonal yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil.
Meskipun  sudah  ada  putusan KPPU  yang  melarang  indomaret untuk ekspansi di pasar tradisional, kenyataan  sekarang  untuk  di  kota palembang khususnya dan sumatera  selatan  pada  umumnya. Gray-gray  indomaret  hampir  di setiap  kampung  atau  sudut  jalan ada  bahkan  sampai  di  desa-  desa, yang  tentu  saja  akan  merugikan para  pedagang  kecil  dalam  hal  ini warung  rumahan  yang  modalnya kecil  serta  pelayanan  tak  sebagus dan senayaman pelayanan minimarket.  Berdirinya  gerai-gerai minimarket  baik  itu  Indomaret  dan Alfatmart, tidak terlepas dari peran pemerintah  selaku  penguasa  yang memberikan  izin  usaha  kepada minimarket tersebut.(sub politik)
Pada  hal  yang  menjadi  tujuan dari undang-undang larangan praktik  monpoli  dan  persaingan usaha tidak sehat adalah membangun ekonomi untuk mensejahterahkan  rakyat  indonesia berdasarkan  pancasila  dan  UUD 1945. Di samping itu juga membangun  demokrasi  di  bidang ekonomi mengendaki adanya kesempatan  yang  sama  bagi  setiap warga  negara  untuk  berpartisipasi di  dalam  proses  produksi  dan pamasaran barang dan jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efektif  dan  efisien  sehingga  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi dan  bekerjanya  ekonomi  pasar yang wajar.
Untuk mengatasi
pertentangan-pertentangan sub sistem politik, ekonomi dan budaya
Susi  Yanuarsih,  Undang-Undang    Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Sebagai Faktor Integrasi Di Bidang Kegiatan Usaha Halaman 364-373
dalam  kegatan  persaningan  usaha tersebut . Maka diperlukan perangkat  hukum  dalam  hal  ini adanya  peraturan  perundangan- undangan yang memiliki harmonisasi dan singkronisasi antara peraturan perundangan- undangan yang lebih tinggi dengan peraturan  pelaksananya.  Atau  atau harmonisasi antara peraturan perundang  undangan  yang  satu dengan  undang-undang  yang  lain.
Sehingga  fungsi  hukum  sebagai faktor  integrasi  dalam  bidang kegiatan    persaingan  usaha  yang sehat    dapat  terwujud  dan  yang bermanfaat bagi masyarakat.

## III. PENUTUP
1.  Kesimpulan
1. Sebelum lahirnya undang- undang  tentang  anti  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak sehat,  kondisi  perekonomian indonesia dalam hal ini kegiatan  pelaku  usaha  banyak sekali melakukan praktik monopoli dengan
menggunakan kedekatannya dengan penguasa, sehingga kebijakan  yang  di  ambil  oleh penguasa
menguntungkan kepentingan usaha mereka,
sehingga membuat sistem perekonomian indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha besar yang bernaung dibawah perusahaan group atau Holding company.
2. Persaingan  usaha  yang  tidak sehat  itu  akan  berdampak  bagi para  pelaku  usaha  kecil    yang secara  ekonomi  pemodal  kecil yang  bisa  saja  mereka  ini gulung  tikar  karena  kalah bersaing  dan  yang  paling  kena dampaknya secara adalah masyarakat sebagai konsumen.karena dengan praktik  monopoli,  ologopoli, monopsoni, kartel dan sebagainya ini akan mempengaruhi  harga  pasar  dan pendistribusian barang atau jasa.
3. Untuk  menghindari  hal  itu maka diperlukan undang- undang  yang  mengatur  tentang persaingan  usaha  tidak  sehat. Undang-undang  No.  5  tahun 1999  tentang  larangan  Praktik monopoli dan Persaingan usaha tidak  sehat.  Adalah  salah  satu sub  sistem  yaitu  sub  sistem hukum  yang  berperan  untuk mengintegrasi    benturan  nilai- nilai  atau  kepentingan  sub sistem  politik,  ekonomi  dan budaya,  dalam  bidang  kegiatan usaha,  sehingga  tercipta  iklim usaha yang sehat dan kondusif.
2.  Saran
Untuk mengawasi kegiatan persaingan usaha secara komprehensif, maka perlu dibentuk komisi pengawas persaingan usaha ditingkat daerah,  seingga  kegiatan  usaha yang  ada  di  daerah  bisa diawasi,  hla  ini  dikarenakan semakin
menjamurnya pengembangan usaha yang bersifat sporadis berdirinya minimarket  dan  supermarket  di desa-desa yang bisa berdampak negatif  bagi  pengusaha  kecil (warung rumahan).

## DAFTAR PUSTAKA
Amrizal, Hukum  bisnis  risalah  Teori  dan Praktik , Djambatan, jakarta, 1999 Bernad  L  Tanya,  Yoan  Simanjuntak  dan Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum Strategi  Tertib  manusia  Lintas  Ruang dan generasi, Genta Publising, Yogyakarta, 2010
Daeng  Naja ,  Pengantar  Hukum  bisnis Indonesia ,  Pustaka  Yustisia,  Jakarta,
2009
Dhaniswara  K.  Harjono, Pemahaman
Hukum  Bisnis  bagi  Pengusaha ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2006. Dudu  Duswara  Machmuddin, Pengantar
Ilmu  Hukum  Sebuah  Sketsa ,  Refika
Aditama, Bandung, 2003.
Marwah  M.  Diah  dan  Joni  Emirzon,
Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis  Indonesia    (perjanjian  yang dilarang, perbuatan  bisnis yang dilarang  dan  posisi  dominan  yang dilarang) , Unsri, 2003. Mustafa kamal, Hukum Persaingan Usaha (teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia ),
Rajawali Pers, jakarta, 2010. Otje  Salman  dan  Anthon  F  Susanto, beberapa Aspek Sosiologi Hukum , PT. Alumni, Bandung, 2012.
Sulistiowati,  Aspek Hukum  dan  relitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia , Erlangga, jakarta, 2010 Satjipto  Rahardjo ,  Ilmu  Hukum ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
Soerjono
Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum ,  Rajawali  Pres,
jakarta, 1980. ----------------------- sosiologi suatu
pengantar , rajawali Press, Raja
grafindo Persada, Jakarta, 2012