## Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia
Rusli Siri 1* , M. Wahyuddin Abdullah 2
( 1 Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar) ( 2 FEB Islam UIN Alauddin Makassar) *email korespondnesi: rusli.siri@gmail.com

## ABSTRAK
Umar  memimpin  dengan  hasil  yang  gemilang,  baik  dikarenakan  panglima  maupun kebijakan  khalifah.  Kebijakan  fiskal  Umar  Bin  Khattab  sarat  dengan  prinsip kemaslahatan  memberi  manfaat  terhadap  rakyatnya.  Kemiskinan  semakin  berkurang, serta  kesejahteraan  pegawai  terjamin.  Umar  Bin  Khattab  adalah  sosok  pemimpin  yang mampu  menggabungkan  antara  pengetahuan  teoritis  dan  pengalaman  praktis  mengenai kekayaan  Negara  dalam  kebijakan  fiskal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriftif  dengan  mengumpulkan  data-data  baik  dari  buku-buku  seperti  buku  sejarah pemikiran ekonomi Islam, jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Umar Bin Al Khattab, dan  kitab-kitab  seperti  ijtihad  Umar  bin  Khattab.  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa Umar  merupakan  pemimpin  yang  menjadi  panutan  bukan  hanya  dalam  pemerintahan, akan  tetapi  mengelola  keuangan  negara  juga  menjadi  panutan.  Sebab  banyak  pemimpin saat  ini  yang  mengambil  kebijakan  fiskal  tidak  memihak  kepada  kemaslahatan  umat, justru  tidak  banyak  memperkaya  dirinya  dan  koleganya.  Berbeda  dengan  pemerintahan Umar. Hampir tidak ada permasalahan fiskal yang tidak dapat diselesaikan. Umar selalu mempunyai  kemampuan  untuk  mengatasi  setiap  permasalahan  yang  muncul.  Meskipun permasalahan  itu  sangat  sulit,  akan  tetapi  Umar  selalu  memiliki  semangat  yang  tinggi dan  strategi  yang  jitu  untuk  mengatasinya.  Dalam  pandangan  Umar,  pemberian  bagian zakat kepada golongan muallaf pada awalnya adalah dilakukan karena melihat yang ada pada saat itu, yaitu kondisi mental para muallaf yang masih rawan untuk dapat kembali berbuat tidak baik kepada kelompok Islam, yang saat itu juga masih dalam kondisi lemah. Oleh karenanya, kelompok ini perlu untuk diberikan. Akan tetapi menurut Umar, ketika kondisi umat Islam telah mampu mandiri dan dalam kondisi sangat kuat, maka pemberian tersebut  adalah  tidak  perlu  dilakukan,  dan  hal  ini  dilakukannya  merupakan  sebagai bagian dari siasat politik yang diterapkannya untuk memperkuat pemerintahan Islam saat itu.  Kebijakan  fiskal  Umar  semata-mata  didasarkan  pada  maslahah.  Kebijakan  fiskal sejalan  dengan  Alquran  dan  Sunnah.  Dalam  memimpin,    Umar  meminta  pendapat  para sahabat  yang  lain  ketika  dihadapkan  masalah  yang  itu  memerlukan  pendapat  sahabat. Pemikiran  Umar  selangkah  lebih  maju  dalam  hal  perekonomian  pada  era  itu.  Kemajuan salah  satunya  bidang  kebijakan  fiskal  seperti  masalah  penggajian.  Kebijakan  mengenai gaji kepala Negara dan tentara merupakan hal yang baru. Karena pada zaman Rasul dan Abu Bakar belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan  tanda  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  Islam  pada  zaman  Umar lebih maju.
Kata Kunci: Aplikasi, Keuangan Fiskal,  Umar Bin Khattab

## I. PENDAHULUAN
Umar  bin  Khattab,  orang  yang  pertama  mendapatkan  gelar  amirul  mukminin.  Di masa  umar  bin  Khattab  ini  umat  Islam  mengalami  kejayaan  yang  begitu  pesat. Ekonomoninya  pun  sangat  maju  karena  ghanimah  atau  harta  rampasan  perang  bukan berupa baju perang saja tetapi berupa tanah negara yang sangat luas yaitu negara romawi. Menurut  Dr  Abdullah  Ibrahim  Al-Kaylan  (2008).    Umar  bin  Khattab  menghadapkan permasalahan  Negara  dalam  tujuan  ekonomi  dan  menjadikannya  sebagai  negara  yang mandiri.  Dr  Mustofa  Faydah  menjelaskan  dalam  bukunya yang  berjudul  ta’sis  Umar  bin Khattab  (1418H/1997M) 1 mengatakan  bahwa  zamanya  Umar  bin  Khattab  (13-23H/634- 644M) paling banyak menaklukkan negara-negara setelah Rasulullah wafat.
Pada masa pemerintahan Umar adalah masa penaklukan dengan kemenangan yang selalu  berada  dipihak  muslimin.  Sistem  pemerintahan  ini  bukanlah  sebuah  hasil pemikiran  rasional,  juga  bukan  karena  salah  satu  karya  para  ahli  hukum  dan  para anggota dewan pembuat undang-undang yang mengadakan pertemuan dan membahasnya lalu berakhir dengan dituangkannya ke dalam suatu keputusan.
Pada periode Madinah, Umar bin Khattab memainkan peranan yang cukup penting dalam  proses  penyebaran  Islam,  baik  lewat  jalan  diplomasi  maupun  melalui  jalan peperangan. Umar selalu berada disisi Rasulullah saat-saat peperangan terjadi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Sejarah Sisngkat Umar Bin Khattab
Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih dua tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera  menunjuk  atau  menentukan  orang  yang  akan  menggantikan  jabatannya  sebagai khalifah.  Abu  Bakar  kemudian  bermusyawarah  dengan  para  sahabat  guna mempertimbangkan  siapa  yang  pantas  menggantikan  Abu  Bakar  menjadi  khalifah.  Abu Bakar  mengungkapkan  beberapa  kriteria  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  khalifah. Berdasarkan  masukan-masukan  yang  diterima,  Abu  Bakar  kemudian  memilih  Umar  bin Khattab  untuk  menggantikannya  menjadi  khalifah.  Abu  Bakar  pun  lalu  membuat  bai’at yang  berisi  penunjukan  Umar  bin  Khattab  sebagai  penggantinya,  dan  dengan  demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.  Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai Khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan  umat  Islam  waktu  itu.    Sejarah  mencatat  banyak  pertempuran  besar  yang menjadi  awal  penaklukan  ini  Umar  bin  Khattab  dibunuh  oleh  Abu  Lukluk  (Fairuz), seorang  budak  pada  saat  ia  akan  memimpin  shalat  Subuh.  Fairuz  adalah  salah  seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara adi daya. Peristiwa ini terjadi
pada  hari  Rabu,  25  Dzulhijjah  23  H/644  M.  Setelah  kematiannya  jabatan  khalifah dipegang oleh Usman bin Affan.

## 2. Keuangan Fiskal Umar bin Khattab
Faydah Mustafa , ta’sis Umar bin Khattab menyebutkan beberapa kebijakan ekonomi Umar secara garis besar pada pendapatan negara dalam hal ini mencakup:
a. Devisa Negara
Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiscal (fiscal policy) bisa diartikan  sebagai  tindakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  dalam  bidang  anggaran belanja  negara  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  jalannya  perekonomian (Nuruddin  Muhammad  Ali,  2006:88).  Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, dikatakan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  berkenaan dengan  urusan  pajak  atau  pendapatan  negara.  Dalam  ekonomi  konvensional kebijakan  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  langkah  pemerintah  untuk  membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure) (Mustafa Edwin Nasution, 2007:203). Pada  masa  Umar  bin  Al-Khathab,  penerimaan  negara  yang  digunakan berpedoman kepada Alquran dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang beliau laksanakan beserta  sahabat-sahabat  lainnya.  Pada  masa  pemerintahannya,  khalifah  Umar  bin Al-Khathab  mengklasifikasikan  pendapatan  (devisa)  negara  dan  pendistribusian pendapatan negara  (belanja negara)  menjadi empat  bagian  yakni  Zakat  dan Usyur, Ghanimah (khums) dan Sedekah, Kharaj, Fa ‟ i, Jizyah, Usyur dan Sewa Tanah.

## b. Zakat
Pengertian  zakat  jika  kita  meminjam  istilah  agama  Islam,  mengeluarkan  harta benda  dengan  qadar  tertentu,  yang  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya, dengan beberapa syarat.  Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu  ‘ain  atas  tiap  tiap  orang  cukup  syarat-syaratnya.    Dasar  hokum  penyaluran zakat yakni Surat Al Baqarah ayat 43:
َكَ زلٱ ْ اوُتاَءَو َةٰوَل َ صلٱ ْ اوُميِق َ أَو َنيِعِكَٰ رلٱ َعَم ْ اوُعَكۡرٱَو َةٰو
٣٤
43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang yang ruku´
Sesungguhnya  zakat  dapat  membersihkan  manusia  dari  kekikiran  dan  cinta yang  berlebih-lebihan  kepada  harta  benda  dan  mampu  menyuburkan  sifat-sifat kebaikan  dalam  hati  manusia  dan  memperkembangkan  harta  bendanya.    Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat  meliputi  zakat  maal    berupa  binatang  ternak,  emas  dan  perak,  biji  makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, zakat rikaz, dan zakat fitrah.
c. Kharaj
Pengetian tentang kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh Kepala negara kepada  masyarakat  yang  mengadakan  perjanjian  perlindungan  dengan  Negara. Pajak bumi yang wajib dikeluarkan mengingat tiga kondisi sebagai berikut:
1) Bumi  yang  pemiliknya  sudah  masuk  Islam,  tanah  atau  bumi  yang  semacam  ini adalah  sah  menjadi  kepunyaan  pemiliknya,  dan  tidak  boleh  ada  kewajiban  pajak terhadapnya.
2) Bumi  perdamaian,  yaitu  setiap  bumi  yang  penduduknya  mengadakan  perjanjian damai dengan negara Islam, supaya mereka itu tetap menjadi miliknya. Bumi yang seperti  ini  wajib  dikeluarkan pajaknya,  dan bumi  itu  tetap  menjadi  milik  mereka. Setelah  ada  kesepakatan  antara  kedua  belak  pihak,  maka  siapapun  tidak  boleh mengurangi  atau  menambahkan  bahkan  seorang  Kepala  Negara  sekalipun.  Umar pernah melakukan untuk tidak mengurangi dan menambahkan pajak tersebut dan beliau  juga  berpendapat  pajak  bumi  itu  disamakan  dengan  upeti,  jadi  ketika pemiliknya masuk Islam maka mereka tidak dikenakan pajak atau upeti lagi.
3) Bumi  taklukan,  yaitu  bumi  yang  penduduknya  ditaklukkan  dengan  tajamnya pedang,  dan bumi  tersebut  tidak  dibagi-bagikan  kepada  mereka  yang  berhak  atas harta  rampasan,  melainkan  bumi  itu  tetap  menjadi  miliknya.  Umar  pernah membiarkan bumi tersebut dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin. Umar  menetapkan  bumi  itu  tetap  menjadi  milik  mereka  penduduk  bumi  yang ditaklukkan  oleh  pemerintah  Islam.  Akan  tetapi  Umar  hanya  mewajibkan  untuk membayar  pajak  saja.  Dan  Umar  melarang  bumi  yang  ditaklukkan  pemerintah Islam tersebut untuk diperjual belikan. Umar telah mewajibkan pajak bumi hanya pada  tanah  yang  banyak  biji  dan  buahnya,  yang  banyak  sekali  hasilnya  dan belimpah. Dan tidak memberlakukan pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.
d. ‘Usyur (Bea Cukai)
Pengertian  ‘usyur  adalah  suatu  yang  diambil  oleh  negara  dari  pada  pedagang yang melewati negaranya.  ‘Usyur bisa disebut juga dengan istilah bea cukai. ‘Usyur merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  barang-barang  dagangan  yang  masuk  ke negara Islam, atau datang dari negara Islam itu sendiri.  Dasar hukum Usyur dalam al quran menjelaskan surat An Nisa ayat 29:
َرَت نَع ًةَرٰ َجِت  َنوُكَت ن َ أ َٰٓا َ لِإ  ِلِطٰ َب ۡلٱِب مُكَنۡيَب مُكَلَٰوۡمَأ ْآَٰوُلُكۡأَت اَل ْاوُنَماَء َنيِذَ لٱ اَهُ يَأ ََٰٰٓي ِإ ۡۚۡمُك َسُفن َ أ ْ آَٰوُلُتۡقَت اَلَو ۡۚۡمُكنِ م  ٖضا
ۡمُكِب  َنا َك َ َ للّٱ َ ن اٗميِحَر
٩٢
Terjemahnya:
29.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29).
Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

## Pendirian Baitul Mal
Baitul mal merupakan cikal bakal lembaga keuangan yaitu bank. Prakteknya adalah mengumpulkan  dan  membagikan  harta  kepada  mereka  yang  berhak.  Umar  ibn  Khattab
merupakan  khalifah  Rasyidin  yang  kedua  setelah  Abu  Bakar.  Umar  juga  masih menjalankan  baitul  mal,  sistem  yang  sudah  dibentuk  pada  zaman  Rasul  hingga  Abu Bakar. Lembaga tersebut berperan penting dalam keuangan negara. Dalam pengumpulan dana  yang  dikumpulkan  dari  zakat  dan  infak.  Dan  selanjutnya  dibagikan  kepada  orang yang  berhak  mendapatkanya  sekaligus  untuk  kepentingan  negara.  Selanjutnya  dalam ranah  untuk  memaksimalkan  lembaga  tersebut  Umar  telah  melakukan  terobosan  yang luar biasa, yaitu misalnya dalam penggajian pegawai negeri sipil, gaji tentara pemerintah Islam, pensiunan dan dalam peran yang lainnya.
B a i t u l   M a a l w a   T a m w i l   ( B M T )   M e n u r u t   P u sa t   P e n g k a j i a n   d a n P e n g e m b a n g a n   U s a h a   K e c i l   ( P 3 U K )   d a l a m  pelatihannya mengenai BMT tahun 1995  mengartikan  Baitul  Maal  wat  Tamwil  ( B M T )   m e r u p a k a n   L e m b a g a K e u a n g a n   M i k r o   ( L K M )   y a n g   b e r o p e r a s i   b e r d a s a r k a n  prinsip-prinsip syari’ah. BMT memiliki dua fungsi utama  yakni  Baitul  Maal  yaitu  secara  etimologi berarti  rumah  harta  sementara,  secara terminologis  diartikan  sebagai  lembaga keuangan  yang  kegiatannya  mengelola  dana  yang bersifat  nirlaba  (sosial)  dan  sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan sodaqoh(ZIS) atau sumber lain yang halal. Baitut Tamwil yaitu (Bait = rumah, At-tamwil = pengembang harta) lembagay a n g   m e l a k u k a n k e g i a t a n   p e n g e m b a n g   u sa h a   -   u sa h a   p r o d u k t i f   d a n   i n v e s t a si d a l a m meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dengan  antara  lain  mendorong kegiatanmenabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif dengan mengumpulkan data- data  baik  dari  buku-buku  seperti  buku  sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam,  jejak  langkah sejarah pemikiran ekonomi Umar Bin Al Khattab, dan kitab-kitab seperti ijtihad Umar bin Khattab,  ta’sis  Umar  bin  Khattab  maupun  informasi  lainnya  yang  ada  relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan, sehingga bisa mensinkronisasi dengan tulisan lainya serta bisa menarik kesimpulan.
Studi  tentang  kebijakan  ekonomi  Umar  bin  Khattab  dapat  ditelusuri  melalui  buku Fiqih  Ekonomi  Umar  Bin  Al  Khattab  karangan  Dr  Jaribah  Bin  Ahmad  Al  Haritsi,  serta Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  (2015) dari  Aan  Jaelani  di  dalamnya  menerangkan bahwa  Khalid  bin  al-Walid  menyarankan  penggunaan  institusi  diwan  (kantor  atau register).  Ia  berkata  kepada  Umar,  bahwa  ia  telah  melihat  para  penguasa  Suriah menggunakan model diwan. Ia menerima ide dari Khalid. Hal ini juga menginformasikan bahwa  orang  yang  disarankan  ‘Umar  untuk  memperkenalkan  diwan  itu  adalah  al- Hurmuzan.  Persepuluhan  (‘ushr)  dan  pajak  tanah  (kharaj)  merupakan  sumber  utama pendapatan masyarakat.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Zakat
Masa  pemerintah  Umar  Bin  Khattab  zakat  merupakan  salah  satu  pendapatan negara yang paling menonjol. Zakat dipungut dari umat muslim. Kemudian dimanfatkan
untuk rakyat miskin atau fakir miskin. Di masa Umarlah pengelolaan zakat benar-benar dilakukan  penataan  yang  cukup  baik.  Dalam  pengelolaan  zakat  Umar  mengambil pengalaman dari Nabi Muhammad SAW.   Oleh sebab itu tidak boleh membuat tipu daya untuk menghapus seluruh kewajiban membayar zakat atau menghapus sebagiannya saja. Umar  berkata  “tidak  boleh  dipisahkan  antara  yang  berkumpul  dan  tidak  boleh dikumpulkan  antara  yang  berpisah  karena  takut  membayar  zakat.”  Kemudian  Imam Malik berkata: “Tafsir dari kata-kata Umar “tidak boleh dikumpulkan antara orang-orang yang  berpisah”  adalah  jika  ada  tiga  orang,  setiap  orang  mempunyai  empat  puluh  ekor kambing, berarti setiap orang mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti setiap orang wajib  mengeluarkan  zakatnya  seekor  kambing,  namun  ketika  pemungut  zakat  dating, mereka mengumpulkannya semua kambing mereka sehingga mereka hanya mengeluarkan dua ekor kambing saja.”. Sedangkan tafsir dari kata Umar “tidak boleh dipisah-pisahkan antara  yang  berkumpul”  adalah  apabila  ada  dua  orang  bersekutu  membeli  kambing, mereka  berdua  memiliki  kambing  200  ekor  kambing,  jadi  masing-masing  memiliki  100 ekor kambing, maka mereka seharusnya membayar zakat sebanyak tiga ekor kambing.
Kondisi demikian sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan zakat  tidak  dilakukan  secara  maksimal.  Potensi  penerimaan  zakat  di  Indonesia diasumsikan  bisa  mencapai  puluhan  triliyunan  bahkan  mencapai  ratusan  triliyunan rupiah. Hasil riset Baznas dan IPB potensi zakat Indonesia mencapai Rp217 triliun, akan tetapi  sampai  saat  ini  zakat  yang  terhimpun  baru  mencapai  1,2%  dari  potensi  yang  ada atau sekitar Rp3 triliun.
Zakat  dianggap  sebagai  instrumen  utama  kebijakan  fiskal  negara  yang  digunakan untuk membangun masyarakat menjadi sejahtera dan bahkan zakat juga sebagai tatanan sosial ekonomi yang adil.  Untuk kepentingan Negara, zakat dipandang sebagai pungutan atau  pajak  wajib  dari  si  kaya  yang  didistribusikan  kepada  yang  berhak.  Hasil pengumpulan  zakat  harus  dapat  diberikan  kepada  yang  berhak  sebagaimana  telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan n surah al- Taubah (9) ayat (60).
V .
َٰقَد َ صلٱ اَمَ نِإ۞
ِفَِو  َنيِمِرٰ َغ ۡلٱَو  ِباَقِ رلٱ  ِفَِو ۡمُهُبوُلُق ِةَفَ لَؤُمۡلٱَو اَهۡيَلَع  َنيِلِمَٰعۡلٱَو  ِنيِكٰ َسَمۡلٱَو ِءَٰٓاَرَقُفۡلِل  ُت
ِليِي َ سلٱ  ِنۡبٱَو ِ َ للّٱ  ِليِيَب
ٞميِكَح ٌميِلَع ُ َ للّٱَو ِِۗ َ للّٱ  َنِ م ٗة َضيِر َف

## ٠٦
Terjemahnya 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus  zakat,  para  mu´allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan) budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
Begitu jelasnya para pihak yang berhak menerima zakat dimana sejak kewajiban ini diturunkan  kepada  umat  Islam  sampai  saat  ini,  nampaknya  masih  belum  memberikan korelasi  perubahan  nasib  mustahik  dimaksud.  Dilihat  dari  aspek  pengelolaan,  belum terdengar adanya kemajuan yang menggembirakan. Harapan perubahan yang semestinya jumlah kemiskinan semakin menurun dan jumlah wajib zakat semakin bertambah, tetapi justru  saat  ini  angka  kemiskinan  di  berbagai  Negara  yang  mayoritas  muslim  pun  masih
menjadi  problem  Negara.  Oleh  karena  itu,  mekanisme  manajemen  pengelolaan  harus mendapat perhatian serius dari setiap orang yang mempunyai wewenang atau mempunyai kekuasaan.

## 2. Kharaj
Umar  telah  mewajibkan  pajak  bumi  hanya  pada  tanah  yang  banyak  biji  dan buahnya,  yang  banyak  sekali  hasilnya  dan  belimpah.  Dan  tidak  memberlakukan  pajak bumi kepada orang-orang yang miskin serta tanah yang dibangun menjadi tempat tinggal mereka.
Cara-cara  penarikan  pajak  zaman  Umar  Bin  Khattab  juga  dilakukan  di  Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan. Diantaranya, penarikan pajak zaman  sekarang  ini  belum  maksimal.  Penarikan  pajak  tidak  dilakukan  secara  adil. Penarikan  pajak  Umar  dimulai  dari  aparat  serta  abdi  negara,  akan  tetapi  di  Indonesia tidak  demikian.  Pajak  lebih  banyak  dibebankan  kepada  masyarakat  berpenghasilan menengah  bawah.    Sehingga  hasilnya  tidak  maksimal.  Itu  dilihat  dari  perolehan perpajakan  Pendapatan Pajak  Dalam Negeri  Pendapatan pajak  dalam  negeri  terdiri  dari pendapatan  PPh,  PPN  dan  PPnBM,  PBB,  Cukai    dan  pajak  lainnya.  Faktor  utama  yang memengaruhi  pendapatan pajak  dalam  negeri  adalah pertumbuhan ekonomi,  inflasi,  dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Target pendapatan pajak dalam negeri dalam  RAPBN  tahun  2019  sebesar  Rp1.737.830,9  miliar  atau  meningkat  sebesar  15,4 persen jika dibandingkan dengan outlook tahun 2018.
Perbandingan  antara  pendapatan  pajak  dalam  negeri  pada outlook tahun  2018  dan RAPBN  tahun 2019.  Sedangkan,    Pendapatan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pendapatan  PPh yang  terdiri  dari  PPh  migas  dan  PPh  nonmigas  dalam  RAPBN  tahun  2019  ditargetkan sebesar  Rp889.544,4  miliar  atau  mengalami  kenaikan  sebesar  16,9  persen  jika dibandingkan  dengan outlook tahun  2018.  Kenaikan  target  Pendapatan  PPh  dalam RAPBN  2019  tersebut,  berasal  dari  PPh  nonmigas  dimana  dalam  RAPBN  tahun  2019 ditargetkan  sebesar  Rp827.260,0  miliar  atau  mengalami  kenaikan  17,2  persen dibandingkan  targetnya  dalam outlook tahun  2018.  Hal  ini  terutama  disebabkan  adanya proyeksi  peningkatan  penghasilan  nasional  dampak  dari  perbaikan  pertumbuhan perekonomian  nasional  pada  tahun  2019  dan  penggalian  potensi  perpajakan  melalui pemanfaatan  data  keuangan  dan  optimalisasi  implementasi  penarikan  pajak.  Hasil kebijakan  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  tahun  2016-2017  berupa  penambahan  basis pajak  baik  orang  pribadi  dan  badan  serta  tindak  lanjut  kebijakan  tersebut  berupa monitoring, pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2019.
Selain  itu,  perbaikan  harga  komoditas  utama  dunia  juga  mendorong  perbaikan kinerja  pada  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara. Adapun  pendapatan  pajak  penghasilan  yang  berasal  dari  sektor  migas  dalam  RAPBN tahun  2019  diperkirakan  sebesar  Rp62.284,4  miliar  meningkat  12,4  persen  jika dibandingkan dari outlook 2018. Kenaikan target PPh migas tersebut disebabkan terutama oleh  meningkatnya  proyeksi lifting gas  menjadi  1.250  MBOEPD  dan  proyeksi  kenaikan
ICP  serta  kurs  rupiah  terhadap  dolar  AS  dalam  RAPBN  tahun  2019.  Perbandingan pendapatan  pajak penghasilan  tahun 2018  dan 2019.    Selanjutnya, dalam RAPBN  tahun 2019  komposisi  PPh  nonmigas  masih  didominasi  oleh  PPh  nonmigas  badan  sebesar  54,3 persen,  yang  secara  nominal  mengalami  peningkatan  sebesar  32,9  persen  dari outlook tahun  2018.  Sedangkan  PPh  nonmigas  orang  pribadi  (termasuk  PPh  final  dan  fiskal) secara  nominal  meningkat  2,8  persen  dari outlook tahun  2018,  yang  memberikan kontribusi  sebesar  45,7  persen  terhadap  total  PPh  nonmigas.  PPh  orang  pribadi  setiap tahun  terus  mengalami  peningkatan  antara  lain  dipengaruhi  jumlah  wajib  pajak  (orang pribadi  yang  memiliki  NPWP)  dan  juga  dipengaruhi  oleh  peningkatan  basis  pajak  ( tax base )  sebagai  dampak  dari  kebijakan  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty ).  Pertumbuhan pendapatan  PPh  nonmigas  badan  terutama  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  aktivitas bisnis  industri  dan  badan  usaha  antara  lain  dampak  dari  membaiknya  harga  komoditas utama  dunia.  Perbandingan  pendapatan  pajak  penghasilan  nonmigas  badan  dan  orang pribadi tahun 2018 dan 2019.  Pendapatan PPN dan PPnBM Pendapatan PPN dan PPnBM dalam  RAPBN  2019  ditargetkan  mencapai  Rp655.060,0  miliar  atau  meningkat  sebesar 16,0  persen  dari  target  dalam outlook tahun  2018.  Target  pendapatan  PPN  dan  PPnBM tahun  2019  tersebut  terdiri  atas  pendapatan  PPN  dan  PPnBM  dalam  negeri  sebesar Rp446.773,1  miliar,  PPN  dan  PPnBM  impor  sebesar  Rp207.935,8  miliar  serta  PPN  dan PPnBM lainnya sebesar Rp351,1 miliar.
Peningkatan  tersebut  dipengaruhi  oleh  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang didukung  oleh  upaya  Pemerintah  untuk  mendorong  konsumsi  rumah  tangga  antara  lain dengan  memperbaiki  program  perlindungan  sosial  guna  meningkatkan  pemerataan pendapatan  dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Peningkatan  impor diperkirakan juga masih akan memengaruhi capaian PPN tahun 2019 seperti yang terjadi pada periode tahun 2018. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online ( e- service )  seperti e-registration , e-billing , e-fi  ling dan e-bukpot .  Perbandingan  pendapatan PPN  dan  PPnBM  tahun  2018  dan  2019.    Pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp19.106,0 miliar atau meningkat sebesar 9,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam outlook tahun 2018. Peningkatan  pendapatan  PBB  tersebut  terutama  berasal  dari  PBB  sector  migas  dan pertambangan,  yang  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  aktivitas  sektor  hulu  migas  berupa pengembangan  wilayah  kerja  migas  dan  pengembangan  lapangan onstream .  Selain  itu, perbaikan  harga  komoditas  dan  peningkatan  ekspor  minerba  juga  mempengaruhi peningkatan  aktivitas  sektor  pertambangan.  Perbandingan  pendapatan  PBB  tahun  2018 dan 2019.

## 3. Bea Cukai
Lembaga  Bea  cukai  ini  bukanlah  sebuah  istilah  yang  memiliki  satu  pengertian, melainkan  dua  istilah  yang  juga  memiliki  pengertian  yang  berbeda,    Bea  sendiri  adalah merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai sendiri merupakan pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki
sifat  atau  karakteristik  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Cukai.  Jadi,  bila bea  cukai  digabungkan  memiliki  pengertian  suatu  tindakan  pungutan  pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.
Manajemen pengelolaan Bea Cukai zaman Umar Bin Khattab berbeda dengan yang diterapkan  di  Indonesia.  Umar  Bin  Khattab  tidak  memasukkan  item  pendapatan  yang tidak halal seceperti alcohol, sedangkan di Indonesia justru item inilah menjadi salah satu pendukung utama penerimaan. Dari data Nota Keuangan dan RAPBN 2019 mencatatkan pendapatan  Cukai  Pendapatan  cukai  dalam  RAPBN  tahun  2019  ditargetkan  sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman  mengandung  ethil  alkohol  (MMEA),  denda  administrasi  cukai,  dan  cukai lainnya.  Pendapatan  cukai  dalam  RAPBN  tahun  2019  tersebut  naik  6,4  persen dibandingkan  targetnya  dalam outlook tahun  2018.  Hal-hal  yang  menyebabkan  naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau, terus  dilanjutkannya  program  penertiban  rokok  ilegal  dan  adanya  rencana  penambahan barang  kena  cukai  (BKC)  baru  berupa  kemasan/kantong  plastik.  Penentuan  target pendapatan  cukai  terus  diarahkan  untuk  mengendalikan  konsumsi  dan  mengurangi dampak  negatif  ( negative  externality )  barang  kena  cukai  melalui  penyesuaian  tarif  cukai hasil  tembakau,  ethyl  alkohol  dan  minuman  mengandung  ethyl  alkohol  (MMEA),  serta rencana  pengenaan  cukai  atas  barang  kena  cukai  baru  berupa  kantong  plastik. Perbandingan pendapatan cukai tahun 2018 dan 2019.

## 4. Gaji Kepala Negara
Pada  masa  pemerintahannya,  Umar  mendapatkan  gaji  dari  baitul  mal  tidak ditentukan jumlahnya. Umar adalah seorang pedagang yang mengelola profesi dagangnya untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  untuk  menghidupi  anak-anaknya  dari  hasil perdagangannya. Kemudian  Umar  mengumpulkan  para  sahabat  untuk  meminta pendapatnya  tentang  perdagangan  yang  harus  ditinggalkan  demi  konsentrasi  mengurusi dan menyelesaikan problem umat. Akhirnya dalam musyawarah diputuskan bahwa Umar ibn  Khatab  berhak  mendapatkan  gaji  yang  cukup  untuk  kebutuhannya  dan  kebutuhan keluarganya sebesar enam puluh dirham yang diambil dari Baitul Maal, yakni dari harta fai’.  Umar  berkata  kepada  para  sahabat,  “semula  saya  seorang  pedagang,  lantas  kalian sibukkan  hari-hariku  dengan  urusan  kalian  lalu  kalian  berpendapat  bahwa  saya  boleh menggunakan  harta  ini”.  Umar  sudah  merasa  cukup  mendapatkan  gaji  sebesar  itu,  dan tidak  meminta  tambahan  atau  mencari  masukan  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarganya, padahal Umar adalah Kepala Negara yang berkuasa mengurus semua harta yang ada di baitul maal.
Kondisi  demikian  berbeda  dengan  terjadi  di  Indonesia.    Kedudukan  keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden . Pada waktu ini ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1959. Kedudukan keuangan itu  kini  dipandang  perlu  untuk  diubah  dan  diperbaiki,  serta  disesuaikan  dengan perkembangan  keadaan  pada  waktu  ini  dimana  para  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pejabat- pejabat  Kepolisian  telah  mendapat  perbaikan  pula  dalam  hal  kedudukan  keuangan
(Peraturan  Pemerintah  Nomor  200.tahun  1961  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  202 tahun  1961),  sehingga  imbangannya  antara  kedudukan  keuangan  Presiden,  Wakil Presiden  dan  Pejabat  Presiden  dengan  Pegawai  Negeri  dan  pejabat-pejabat  Negeri termaksud  tidak  sesuai  lagi,  ditambah  pula,  bahwa  ketentuan-ketentuan  tentang kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden itu masih didasarkan atas  Undang-undang  Dasar  Sementara  tahun  1950  yang  sekarang  tidak  berlaku  lagi.  Di bawah  kekuasaan  Undang-undang  Dasar  1945,  kedudukan  keuangan  termaksud  tidak diharuskan  ditetapkan  dengan  undang-  undang,  seperti  yang  juga  telah  terjadi  dengan kedudukan  keuangan  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  Anggota-anggota  M.P.R.S.,  yang  menurut Penetapan  Presiden  No.  2  tahun  1959  ditetapkan  pula  dengan  Peraturan  Pemerintah, ialah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka ketentuan- ketentuan mengenai kedudukan keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Presiden kini  ditetapkan  pula  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dengan  berlakunya  ketentuan- ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  maka  ketentuan-ketentuan  dalam  undang- undang No. 11 tahun 1959 tidak akan diperlakukan lagi dan harus dianggap tidak berlaku Dari penelusuran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok  Pimpinan  Lembaga  Tertinggi  Negara  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  68  Tahun 2001 menyebutkan bahwa tunjangan untuk Presiden dan gajinya adalah Rp62,740 juta per bulan.  Sementara  Wakil  Presiden  setiap  bulan  mendapat  Rp42.160.000.  Terdiri  dari  gaji dan  tunjangan  yang  diterima  kepala  negara.  Media  dan  Informasi  Sekretariat  Presiden, Presiden  dan  Wakil  Presiden  menerima  gaji  berdasar  pada  UU  Nomor  7  Tahun  1978 tentang  Hak  Keuangan/Administratif  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  Bekas  Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 2 UU, tercantum gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji  pokok  tertinggi  pejabat  di  Indonesia  selain  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan  Wakil  Presiden.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  75  Tahun  2000,  gaji  pokok tertinggi  pejabat  negara  (Ketua  DPR,  MA,  BPK)  adalah  sebesar  Rp5.040.000  per  bulan. Jadi,  besar  gaji  pokok  Presiden  setiap  bulan,  enam  gaji  dikalikan  Rp  5.040.000  menjadi sekitar  Rp  30.240.000.  Sedangkan  gaji  pokok  Wakil  Presiden  setiap  bulannya  adalah empat gaji dikalikan Rp 5.040.000, yakni Rp 20.160.000.
Sementara besarnya tunjangan jabatan yang diterima Presiden dan Wakil Presiden setiap bulannya, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp 32.500.000  untuk  Presiden  dan  Rp  22.000.000  untuk  Wakil  Presiden.  Berarti,  gaji  yang diterima Presiden Indonesia adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Besaran nominalnya, Rp 30.240.000 ditambah Rp 32.500.000, menjadi Rp 62.740.030 dalam sebulan. Sedangkan untuk  seorang  Wakil  Presiden,  memperoleh  Rp  20.160.000  ditambah  Rp  22.000.000  atau sebesar Rp 42.160.000 dalam sebulan. Jika diakumulasikan dalam setahun, Presiden akan memperoleh Rp 752.880.360 sedangkan Wapres Rp 505.920.000.

## 5. Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sebelum  masa  kepemimpinan  Umar,  pegawai  negeri  tidak  mempunyai  gaji  yang ditentukan  jumlahnya.  Akan  tetapi  sesuai  kondisi  dan  situasi  pada  saat  itu,  maka  pada
zaman  Umar  Bin  Khatab  mulai  ditentukan  jumlah  gaji  pegawai.  Yakni  adanya  aturan atau  undang-undang  yang  mengharuskan  ditetapkanya  jumlah  gaji  pegawai.  Setiap pegawai  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakannya  untuk  membantu pekerjaan  yang  diemban  oleh  negara,  dalam  rangka  menunjang  kegiatan  pegawai  dalam rangka  meningkatkan  produktivitasnya,  tentu  adanya  upaya  peningkatan  terhadap  hak- hak  yang  mereka  dapatkan,  agar  pekerjaan  yang  dilakukan  lebih  optimal  dan  sesuai harapan, serta sesuai dengan imbalan yang mereka dapatkan.  Gaji merupakan balas jasa atau  penghargaan  atas  hasil  kerja  seseorang.  Setiap  pegawai  beserta  keluarganya  harus dapat  hidup  layak  dari  gajinya.  Sehingga  dengan  demikian  ia  dapat  memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji baru  dapat  dikatakan  layak  apabila  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum,  yang dimaksud  dengan  kebutuhan  minimum  adalah  sejumlah  uang  atau  penghasilan  lainnya yang  seharusnya  diterima  oleh  seorang  PNS  sehingga  ia  dapat  hidup  layak  beserta keluarganya  dengan  terpenuhinya  sandang,  pangan,  papan,  Pendidikan  anak,  rekreasi, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya.

## 6. Gaji Tentara
Pada  zaman  Umar  Bin  Khattab  terjadi  perluasan  wilayah,  sehingga  jumlah  harta fai’ yang didapatkan sangat banyak, tetapi jumlah pasukan juga tidak kalah banyak.  Lalu Umar  menyetujui  usulan  dari  para  sahabat  untuk  membentuk  badan  khusus  untuk mencatat  sumber-sumber  harta  yang  mereka  dapat,  juga  mencatat  orang-orang  yang berhak  menerimanya  serta  berapa  jumlah  harta  yang  harus  mereka  terima.  Dalam riwayatnya,  mereka  berkata  “Jangan  anda  lakukan,  wahai  amirul  mukminin.  Karena sesungguhnya  orang-orang  itu  masuk  Islam  semakin  banyak,  dan  harta  yang  kita  dapat juga  banyak.  Maka,  berilah  mereka  bagian  menurut  catatan  tertulis.  Setiap  bertambah jumlah  orang  muslim  dan  bertambah  jumlah  harta  yang  kita  peroleh,  maka  berilah mereka bagiannya”.
Urutan selanjutnya adalah para tentara muslim, Umar membagi-bagi mereka dalam beberapa tingkatan. Sebagaimana Umar berkata: “Saya tidak akan menjadikan tingkatan orang  yang  pernah  memerangi  Rasul  sama  dengan  orang  yang  berjuang  bersamanya”. Adapun tingkatannya antara lain sebagai berikut: 1. Para sahabat Ahli Badr yaitu Orang- orang Islam ikut dalam perang Badr membela panji-panji Islam. Masing-masing muhajirin sebesar lima ribu sampai enam ribu dirham pertahunnya, dan Anshor sebesar empat ribu dirham setiap tahunnya. 2. Para sahabat muhajirin yang ikut perang Badr tapi mengikuti perang-perang setelahnya, yaitu sebesar empat ribu dirham. 3. Orang-orang Anshor yang ikut perang Badr dan mengikuti perang-perang setelahnya. Gaji tingkatan ini sebesar tiga ribu  dirham.  4.  Orang-orang  yang  ikut  dalam  perjanjian  Hubaibiyah,  ikut  dalam penaklukan Kota Mekkah, dan perang-perang yang lainnya sampai perang Qadisyiah dan Yarmuk,  mereka  mendapatkan  sebesar  dua  ribu  dirham.  5.  Orang-orang  yang  mengikuti dalam  penaklukan  Kota  Qadasiyah  dan  Yarmurk,  mendapatkan  gaji  sebesar  seribu  lima ratus dirham.
7. Keunggulan Perekonomian Pemerintahan Umar bin Khattab
Selama  Umar  memimpin  Negara  Islam  pada  waktu  itu,  beliau  dalam  berbagai kegiatan  ekonomi  selalu  mengedepankan maslahah ,  yakni  untuk  mencapainya  beliau selalu memaksimalkan maslahah dan bukan hanya semata kepuasan. Sehingga maslahah dapat menuju ke tujuan ibadah , yaitu fallah . Di sisi lain, ekonomi Islam akan menuju ke kesejahteraan  masyarakat  Islam  pada  khususnya  dan  negara  Islam  pada  umumnya. Menurut  Rahmawati 2 ,  bahwa  perencanaan  ekonomi  Islam  secara  umum  seperti  halnya perencanaan bidang lainnya, yaitu untuk merealisasikan harapan dan target dalam jangka waktu tertentu menurut situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan ekonomi Umar tersebut, semata-mata didasarkan pada maslahah yang konteks masyarakat saat itu. hal ini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah.
Selain itu Umar juga meminta pendapat para  sahabat yang lain ketika dihadapkan masalah  yang  itu  memerlukan  pendapat  sahabat.  Melihat  pemikiran  Umar  tidak diragukan lagi oleh Allah, yang itu dibenarkan oleh Allah seperti beberapa ayat termaktup dalam Al-quran. Pemikiran Umar selangkah lebih maju dalam hal perekonomian pada era itu.  Kemajuan  tersebut  salah  satunya  bidang  ekonomi,  contohnya  adalah  masalah penggajian.  Kebijakan  mengenai  gaji  kepala  Negara  dan  tentara  merupakan  hal  yang baru.  Karena  pada  zaman  Rasul  dan  Abu  Bakar  belum  pernah  melakukan  penggajian kepada  Kepala  Negara  dan  Tentara.  Ini  merupakan  tanda  yang  menunjukkan  bahwa ekonomi  Islam  pada  zaman  Umar  lebih  maju.  Walaupun  kondisi  saat  itu  Negara  Islam masih  sederhana  dan  sangatlah  berbeda  dengan  kondisi  sekarang.  Tapi  zaman  Umar perekonomian negara Islam dapat disebut lebih maju pada zamannya.

## V. KESIMPULAN
Kebijakan  fiskal  Umar  Bin  Khattab,  yang  sarat  dengan  prinsip  kemaslahatan. Penanganan  permasalahan,  yang  termasuk  juga  di  dalamnya  permasalahan  ekonomi, suatu  negara  memerlukan  sosok  yang andal,  sosok  yang  mampu  menggabungkan  antara pengetahuan  teoritis  dan  pengalaman  praktis  mengenai  kekayaan  Negara  yang  diulas dalam  kebijakan  fiskal.  Umar  juga  merupakan  pemimpin  yang  menjadi  panutan.  Sebab banyak  pemimpin  saat  ini  yang  mengambil  kebijakan  fiskal  tidak  memihak  kepada kemaslahatan  umat.  Justru  memperkaya  dirinya  dan  koleganya.  Selama  pemerintahan Umar  hampir  tidak  ada permasalahan  fiskal  yang  tidak dapat diselesaikan. Umar  selalu mempunyai  kemampuan  untuk  mengatasi  setiap  permasalahan  yang  muncul.  Meskipun permasalahan  itu  sangat  sulit,  akan  tetapi  Umar  selalu  memiliki  semangat  yang  tinggi dan strategi yang jitu untuk mengatasinya. Sehingga permasalahan tersebut akan menjadi permasalah yang mudah dan seakan-akan biasa dihadapi dalam hidupnya.
Pada saat kekhalifaan Umar Bin Khattab, Umar mengambil kebijakan yang berbeda dengan dengan pendahulunya dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan yang diambil adalah  tidak  menghabiskan  seluruh  pendapatan  negara  sekaligus,  melainkan  secara bertahap  sesuai  dengan  kebutuhan,  sebagian  di  antaranya  digunakan  untuk  dana cadangan.    Untuk  mengelola  dana  secara  efektif,  Umar  membangun  baitulmal  dan
2 Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab
mengembangkannya sehingga menjadi lembaga yang permanen, serta mendirikan cabang- cabang  baitulmal  di  tiap  daerah.  Baitul  mal  berada  di  bawah  seorang  bendahara  yang wewenangnya di luar otoritas eksekutif.
Dalam  pandangan  Umar,  pemberian  bagian  zakat  kepada  golongan  muallaf  pada awalnya  adalah  dilakukan  karena  melihat  yang  ada  pada  saat  itu,  yaitu  kondisi  mental para muallaf yang masih rawan untuk dapat kembali berbuat tidak baik kepada kelompok Islam, yang saat itu juga masih dalam kondisi lemah. Oleh karenanya, kelompok ini perlu untuk  diberikan.  Akan  tetapi  menurut  Umar,  ketika  kondisi  umat  Islam  telah  mampu mandiri  dan  dalam  kondisi  sangat  kuat,  maka  pemberian  tersebut  adalah  tidak  perlu dilakukan,  dan  hal  ini  dilakukannya  merupakan  sebagai  bagian  dari  siasat  politik  yang diterapkannya untuk memperkuat pemerintahan Islam saat itu.
Kebijakan  ekonomi  Umar  tersebut,  semata-mata  didasarkan  pada  maslahah  yang konteks  masyarakat  saat  itu.  hal  ini  selama  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam, yaitu  Alquran  dan  Sunnah.  Selain  itu  Umar  juga  meminta  pendapat  para  sahabat  yang lain  ketika  dihadapkan  masalah  yang  itu  memerlukan  pendapat  sahabat.  Melihat pemikiran  Umar  tidak  diragukan  lagi oleh  Allah,  yang  itu  dibenarkan  oleh  Allah  seperti beberapa  ayat  termaktup  dalam  Alquran.  Pemikiran  Umar  selangkah  lebih  maju  dalam hal  perekonomian  pada  era  itu.  Kemajuan  tersebut  salah  satunya  bidang  ekonomi, contohnya  adalah  masalah  penggajian.  Kebijakan  mengenai  gaji  kepala  Negara  dan tentara  merupakan  hal  yang  baru.  Karena  pada  zaman  Rasul  dan  Abu  Bakar  belum pernah melakukan penggajian kepada Kepala Negara dan Tentara. Ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam pada zaman Umar lebih maju. (**)

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, I. F. A. (1972). al-Mawarid al-Maliyah fi al-Islam. Maktbah al-Injilu al-Misriyyah .
Al-Haritsi, J. B. A. (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab . Pustaka Al-Kautsar.
Rawwas,  M.  (1999).  Mausu’ah  Fiqhi  Umar  Ibn  al-Khattab  RA,  terj. M.  Abdul  Mujieb  AS. Eksikloedi Fiqih Umar bin Khattab ra. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Chamid,  N.  (2010). Jejak  langkah  sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam .  Senayan.iain- palangkaraya.ac.id
Fikri, A. (1997). Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: LPFEUI
Furqani,  H.  (2015). Methodology  of  Islamic  economics:  Typology  of  current  practices, evaluation and way forward. repository.ar-raniry.ac.id
Huda,  N.  (2017). Keuangan  Publik  Islami:  Pendekatan  Teoritis  dan  Sejarah .  Prenada Media.
Kusnadi, J. (2018). Kebijakan ekonomi khalifah Umar bin Khattab . mpra.ub.uni-muenchen.de Rahmawati, N. (2017) Kebijakan ekonomi Umar Ibn Kaththab. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram, tt , 9.
Rasjid, S. (2007). Fiqh Islam, cetakan ke-40. Bandung. Sinar Baru Algesindo .
Sri, A. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara
Surahman,  S.  (2012). Analisis  Kebijakan  Privatisasi  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia dalam Perspektif Islam (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Ubaid, Abu. (1988). Kitab al-Amwal, Darul Fikr, Bairut, Libanon,