## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI KABUPATEN BULELENG
Komang Eswa Pramita, Made Sugi Hartono, Ketut Sudiatmaka
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: peswa@yahoo.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , sudiatmaka@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  yang  menjadi  faktor  penyebab banyak  terjadinya  tabak  lari  di  Kabupaten  Buleleng  dan  upaya  kepolisian  dalam  menegakkan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  adalah kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari  yaitu  Unit  Kecelakaan  Satlantas  Polres  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawancara  dan  studi  dokumen  yang  nantinya  data  tersebut  akan  dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  rasa  takut  dan  jalan atau  tempat  yang  sepi.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  kepolisian  dalam  menegakkan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  melalui  upaya  penal (penindakan)  yaitu  melalui  mediasi  antar  pelaku  dan  korban,  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan.  Selain  upaya  penal,  dalam  rangka  penanggulangan  ada  upaya  non  penal (pencegahan)  yaitu  melakukan  sosialisasi  kepada  siswa  menengah  atas  (SMA),  melakukan seminar  umum  dan  edukasi  kepada  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Berdasarkan hal tersebut ada kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam upaya penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  keterlambatan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku belum ditemukan.
Kata kunci : upaya kepolisian, menegakkan hukum, pelaku tindak pidana tabrak lari.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  what  are  the  factors  that  cause  many  hit-and-run  in Buleleng  Regency  and  the  efforts  of  the  police  in  enforcing  the  law  against  perpetrators  of  hit- and-run crimes in Buleleng Regency. This type of research is empirical juridical. This research is descriptive. The location of this research is the police  who have the authority to enforce the law against  hit-and-run  crime,  namely  the  Buleleng  Police  Traffic  Traffic  Unit.  The  technique  of collecting data is done by means of interviews and document studies which will later be analyzed qualitatively. The results showed that the factors causing many hit-and-run incidents in Buleleng were the lack of public awareness, fear and the road or a quiet place. As for the efforts made by the  police  in  enforcing  the  law  against  perpetrators  of  hit-and-run  crime  in  Buleleng  Regency, namely  through  penal  measures,  namely  through  mediation  between  perpetrators  and  victims, conducting  investigations  and  investigations.  In  addition  to  penal  efforts,  in  the  context  of overcoming there are non-penal (prevention) efforts, namely disseminating information to senior high  school  students,  conducting  general  seminars  and  educating  the  public,  either  directly  or indirectly. Based on this there are obstacles faced by the Buleleng Police in efforts to enforce the law  against  the  perpetrators  of  hit-and-run  crimes  in  Buleleng  Regency,  namely  delay  in reporting, lack of public awareness, no witnesses, no CCTV area and the perpetrator has not been found.
Keywords : police efforts, enforcing the law, perpetrators of hit-and-run crimes.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Buleleng  merupakan kabupaten  terluas  yang  berada  di
Provinsi  Bali.  Berdasarkan  data  yang didapat  dari  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng  pada  tahun  2017  mencapai 816,654 jiwa, jumlah tersebut mengalami  peningkatan  di  tahun  2019 menjadi  821,205  jiwa.  Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng  diiringi  dengan  peningkatan kebutuhan  akan  kepemilikan  kendaraan bermotor. Kabupaten Buleleng mengalami  peningkatan  dalam  jumlah kendaraan  bermotor  pada  tiga  tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun  2019.  Berdasarkan  data  yang didapat  dari  Samsat  Buleleng  tercatat pada  tahun  2017  jumlah  kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng sebanyak  382,797  unit  dan  mengalami peningkatan  di  tahun  2019  menjadi 426,958  unit.  Hal  ini  menjadikan Kabupaten Buleleng dihadapkan dengan permasalahan  lalu  lintas  diantaranya terindikasi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kendaraan bermotor  merupakan  objek  konsumsi yang digemari oleh masyarakat Indonesia  dan  merupakan  salah  satu konsumen kendaraan bermotor tertinggi.
Sejalan  dengan  fakta  tersebut,  maka diikuti  dengan  kejadian  kecelakaan  lalu lintas  yang  setara  tinggi  (Hartono, 2014:84).
Kecelakaan  lalu  lintas  sering terjadi  di  Kabupaten  Buleleng.  Menurut Kepala  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas (Kasatlantas)  Polisi  Resor  Buleleng, jumlah  kasus  kecelakaan  lalu lintas dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung  disebabkan  oleh  4  (empat) faktor yang saling berkaitan yaitu faktor manusia,  faktor  kendaraan,  faktor  jalan raya  dan  faktor  lingkungan.  Dari  ke empat  faktor  tersebut  yang  memegang peranan  paling  penting  adalah  faktor
manusia.  Kekurangan  yang  ada  pada manusia  sebagai  pemakai  jalan  raya yaitu  kurangnya  disiplin  merupakan penyebab  utama  terjadinya  kecelakaan lalu lintas.
Menurut  Kepala  Satuan  Lalu Lintas (Kasatlantas) Polisi Resor Buleleng penyebab banyaknya kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten
Buleleng  yaitu  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  berlalu lintas.  Seperti di  perempatan  Undiksha  saat  rambu- rambu  menunjukkan  bahwa  lampu merah  tidak  boleh  jalan  ke  kiri  tetapi karena  kebiasaan  pengemudi,  maka  ia tetap  jalan  terus  dan  ia  baru  merasa bersalah  setelah  ia  tertangkap  polisi. Kasus-kasus  pelanggaran  seperti  ini banyak  ditemui  di  jalan  raya  sehingga sering  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas di  jalan.  Pelanggaran  yang  dilakukan  si pelanggar  mungkin  termasuk  kategori pelanggaran  kecil,  namun  akibat  yang ditimbulkan  bagi  si  korban  termasuk besar  seperti  hilangnya  nyawa,  harta, cacat seumur hidup, dan lain sebagainya.
Selain  kurang  kesadaran  dalam berlalu lintas, penyebab kecelakaan juga karena  faktor  lalai  memperhatikan keamanan  saat  berkendara  misalnya tidak menggunakan helm, kurang terampil  berkendara  dan  kelengkapan berkendara  yang  tidak  sesuai  dengan standar, seperti tanpa spion, lampu tidak terang, rem motor tidak normal dan lain- lainnya.  Guna  memberikan  jaminan tersebut, dibuatlah undang-undang sebagaimana yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya di singkat  UU LLAJ.
Salah satu kecelakaan lalu lintas yang  banyak  terjadi  di  Kabupaten Buleleng  yaitu  tabrak  lari.  Begitu  polisi tiba  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP) si  penabrak  sudah  tidak  ada  di  lokasi sehingga  polisi  mengalami  kesulitan untuk  menangkap  si  pelaku.  Pelaku tersebut  seharusnya  menolong  korban, tetapi kebanyakan melarikan diri terlebih  jika  korban  tersebut  tidak
sadarkan  diri  dan  tidak  ada  satupun orang  yang  melihat  kejadiannya.  Pelaku mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang harus dipenuhi terlebih terhadap korbannya.  Akan  tetapi  apabila  pelaku melarikan  diri  dan  tidak  tertangkap maka  hak-hak  korban  tidak  terpenuhi dengan  maksimal  (Wijaya,  2011:5). Kasus tabrak lari di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dapat di  lihat  pada  tabel  di  bawah  ini  yaitu sebagai berikut.
Tabel 1.1 Data Kasus Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng No Tahun Jumlah Kasus Tabrak Lari 1 2017 30 2 2018 56 3 2019 66 Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng Berdasarkan data di atas dijelaskan  bahwa  kasus  tabrak  lari  di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  2017  sejumlah  30  kasus,  pada tahun 2018 meningkat menjadi 56 kasus, dan  pada  tahun  2019  mengalami peningkatan menjadi 66 kasus.
Dalam  lalu  lintas  pengemudi diharuskan mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan  sabuk  pengaman  (Pasal 106  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan).  Pada  kenyataannya  terdapat banyak  kasus  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng yaitu  menyangkut  Tabrak  Lari.  Tabrak lari  merupakan  bagian  dari  kecelakaan yang  dimana  pelaku  atau  orang  yang menabrak  melarikan  diri  meninggalkan korbannya. Tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna  jalan  (Pasal  312  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang
Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan). Disisi lain,  setiap  pengemudi  yang  terlibat kecelakaan  lalu  lintas  juga  memiliki tanggung  jawab  (Pasal  231  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Fakta  dilapangan  yang  terjadi
bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tidak dilaksanakan  dengan  baik  sehingga menimbulkan hambatan dalam penyidikan yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelaku yang bertanggungjawab  seperti  ketika  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  pelaku  tidak bertanggung  jawab  dengan  membiarkan korban  begitu  saja  tanpa  menghentikan kendaraannya. Perbuatan tersebut merupakan  tindakan  pengecut,  tidak bermoral  dan  tidak  manusiawi  karena disaat  korban  membutuhkan  bantuan, pelaku meninggalkan korban begitu saja (Kusmagi, 2010:94).
Selain  itu,  penerapan  hukum yang  diterapkan  terhadap  pelaku  tindak pidana  tabrak  lari  ternyata  belum berjalan  dengan  baik  karena  adanya hambatan dalam penyidikan yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan  pelaku  yang  bertanggung jawab.  Jika  seorang  pelaku  tabrak  lari tidak  ditahan,  sejumlah  pelanggaran serupa  akan  terjadi.  Ketika  si  pelaku ditangkap  dengan  cepat,  angka  tabrak lari  tidak  akan  meningkat.  Jadi  kerja polisi yang baik menahan para pelanggar dengan cepatakan memengaruhi  pelanggaran  dimasa  yang akan  datang.  Sebaliknya  kegagalan untuk  menahan  si  pelaku  hampir  selalu diikuti  oleh  serangkaian  pelanggaran serupa (Cecil, 2011:101).
Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru  merasa  melanggar  peraturan  lalu lintas  jika  si  pelanggar  itu  tertangkap oleh polisi. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum sering kali dilanggar oleh  masyarakat  bahkan  sudah  menjadi kebiasaan (Mertokusumo, 2008:40). Masyarakat  di  jaman  sekarang  menjadi
sangat  terlatih  menghindar  dari  jeratan hukum.  Mereka  tidak  lagi  takut  atas ancaman  hukuman  yang  ada,  sepanjang masih ada becking yang kuat dari aparat penegak hukum.
Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “Upaya Kepolisian dalam Menegakkan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris  atau  disebut  dengan  penelitian lapangan  yang  mengkaji  ketentuan hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.  Penelitian  yuridis  empiris ini  berbasis  pada  ilmu  hukum  normatif (peraturan  perundangan),  tetapi  hukum mengkaji  mengenai  sistem  norma  itu bekerja di dalam masyarakat.
Dalam  penelitian  yuridis  empiris ini  sifat  penelitan  yang  digunakan adalah Deskriptif. Sifat penelitian Deskriptif  bertujuan  menggambarkan secara  repat  sifat-sifat  suatu  individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan gejala  yang  lain  dalam  masyarakat (Arfa, 2016:16).
Dalam  penelitian  hukum  empiris data yang diteliti ada dua jenis yaitu data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer, yaitu  data  yang  diperoleh  dari  pihak yang  memahami  permasalahan  yang  di ajukan  atau  pihak  lain  yang  di  anggap dapat  memberikan  informasi  terkait masalah yang akan dicarikan jawabannya  (Soekanto,  2012:12).  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup  (Soekanto,  2012:52):  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder,  maka  penulis  menggunakan
tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan teknik studi dokumen.
Dalam  penelitian  ini  teknik  yang digunakan  adalah  teknik nonprobability sampling artinya  dalam  penelitian  ini tidak  ada  ketentuan  pasti  berapasampel harus  diambil  agar  dapat  mewakili populasinya  (Waluyo,  2008:46).  Data penelitian  ini  diolah  dan  dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka melainkan  data-data  yang  wujudnya dalam  bentuk  kata-kata  yang  nantinya disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Banyak  Terjadinya Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng
Banyaknya kasus tindak pidana  tabrak  lari  yang  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  disebabkan  karena adanya  faktor  yang  mendasarinya.  Ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan banyaknya terjadi tabrak lari di Kabupaten  Buleleng,  yaitu:  kurangnya kesadaran  masyarakat  bahwa  setiap kejadian kecelakaan lalu lintas harus ada bentuk  tanggung  jawab.    Pemahaman masyarakat  terhadap  kecelakaan  tabrak lari yang dianggap kecelakaan biasa atau ketidaktahuan masyarakat
harus melakukan  apa.  Hal  serupa  dijelaskan oleh  Ervina  yang  menyatakan  bahwa tabrak  lari  disebabkan  karena  kelalaian dalam  berkendara  dan  rasa  tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan  korbannya.  Jadi  tabrak lari terjadi karena
kurangnya kedisiplinan  dan  kesadaran  masyarakat dalam  berlalu  lintas.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  etika  yang  baik  dan  benar dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya  demi keselamatan bersama (Ervina, 2015).
Selain  itu  ada  faktor  yang menjadi penyebab banyaknya tabrak lari yaitu  rasa  takut.  Pelaku  meninggalkan korban  pada  saat  kecelakaan  karena pelaku  merasa  takut  seperti  pelaku merasa  takut  untuk  berurusan  dengan hukum.  Kemudian  pelaku  takut  karena merasa  bersalah.  Yang  paling  ditakuti oleh pelaku yaitu pelaku takut dikeroyok
baik  oleh  korban  atau  oleh  warga  yang bersimpati  kepada  korban  sehingga pelaku  memilih  melarikan  diri.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  dijelaskan  oleh setyono  bahwa  takut  dikeroyok  oleh massa  dan  enggan  berurusan  dengan hukum  yang  terlalu  terbelit-belit  kerap dijadikan  sebagai  alasan  bagi  pelaku tabrak lari (Setiyono, 2010:144).
Selain  itu  faktor  penyebab banyaknya  tabrak  lari  yaitu  faktor  jalan atau tempat yang sepi. Tabrak lari sering terjadi  di  jalan  atau  tempat  yang  sepi dan  tidak  ada  saksi.  Sehingga  mudah bagi pelaku untuk kabur setelah
menabrak.  Tabrak  lari  terjadi  di  tempat yang  sepi  karena  besar  kemungkinan bagi  pelaku  untuk  melarikan  diri (Setiyono, 2010:144).
Upaya  yang  Dilakukan  Kepolisian dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di
Kabupaten Buleleng Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari  yang pelakunya kadang melarikan diri, menyerahkan  diri  atau  tidak  pernah tertangkap harus dilakukan dengan baik, meskipun  ini  merupakan  kelalaian pelaku  tetapi  ini  tetap  merupakan  suatu tindak pidana yang tentu saja sudah ada aturan  yang  mengaturnya.  Upaya  yang dilakukan Polres Buleleng dalam mengakkan  hukum  terhadap  kasus tindak  pidana  tabrak  lari  yaitu  melalui upaya Penal (Penindakan). Selain upaya penal dalam rangka penanggulangan ada juga upaya Non Penal (Pencegahan). Dalam hasil penelitian dijelaskan  bahwa  upaya  yang  dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menegakkan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng adalah  dengan  upaya  penal  yaitu penindakan termasuk didalamnya mediasi.  Sebelum  ada  penyidikan  ada mediasi dulu. Mediasi dilakukan apabila korban memaafkan dan berdamai dengan pelaku serta korban menghentikan  kasusnya,  maka  kasus
tabrak  lari  tidak  lanjut  ke  pengadilan.
Kesepakatan  yang  dibuat  antara  korban dengan pelaku dalam bentuk kompensasi  atau  ganti  rugi  material kepada korban. Dengan ini maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan  dengan  harus  mengikuti kegiatan persidangan di pengadilan yang tentu  saja  akan  menyita  waktu  korban. Dalam  sengketa  kecelakaan  lalu  lintas banyak  pihak  menggunakan  mediasi karena  mediasi  telah  menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang memuaskan  para  pihak  penggunanya dan membantu menciptakan rasa
keadilan  dalam  masyarakat  (Nugroho,
2019:230). Mediasi sejalan dengan prinsip Restorative  Justice . Restorative  Justice
ini  lebih  mengutamakan  terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara,  dengan  kepentingan  masa depan  (Yusnita,  2018:14). Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar  meliputi:  (a)  Mengutamakan perdamaian  di  luar  pengadilan  oleh pelaku  tindak  pidana  terhadap  korban tindak pidana. (b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk  bertanggung  jawab  menebus kesalahannya  dengan  cara  mengganti kerugian  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya. (c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban  tindak  pidana  tersebut  apabila tercapai  persetujuan  dan  kesepakatan diantara para pihak.
Adapun  proses  penyelesaian kasus  tabrak  lari  dengan  Restorative Justice  di  Polres  Buleleng  yaitu:  (a) Undangan  atau  memanggil  kepada kedua  belah  pihak  untuk  krarifikasi.  (b) Interogasi  mengenai  kronologi  kasus tabrak  lari.  (c)  Membuat  BAP  (Berita
Acara Pmeriksaan). (d) Mediasi dilaksanakan  oleh  penyidik  Unit  Laka yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus  mediator.  Dalam  mediasi korban  dan  pelaku  tabrak  lari  oleh didampingi  oleh  keluarga,  kerabat,
maupun  tokoh  masyarakat.  (e)  Mediasi juga  bisa  dilakukan  tanpa  melibatkan Polisi  Polres  Buleleng  yaitu  pelaku  dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu  secara  pribadi  dan  membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan  damai.  Jika  pada  saat mediasi  tidak  menemukan  titik  temu maka ditempuh kejalur hukum. Proses penyelidikan yang dilakukan  Unit  Laka  Lantas  Polres Buleleng  yang  menangani  kecelakaan tabrak lari sudah sesuai dengan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Repuplik  Indonesia  Nomor  15  Tahun
2013  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Kecalakaan  Lalu  Lintas  yaitu  (a)  Unit Laka  menerima  laporan  terjadinya kecelakaan  tabrak  lari  dari  masyarakat baik  secara  langsung  maupun  melalui sentra  pelayanan  kepolisian  terpadu Polres  Buleleng.  (b) Mendatangi tempat kejadian  perkara  dengan  segera.  (c) Menolong  korban  tabrak  lari.  Apabila masih ada tanda kehidupan dari korban, maka  segera  di  berikan  pertolongan. Setelah di berikan pertolongan langsung di  bawa  ke  Rumah  Sakit,  mungkin dengan  mobil  yang  Unit  Laka  punya punya  atau  lokasi  jika  dekat  dengan puskesmas  maka  Unit  Laka  memanggil ambulance puskesmas (d) Mengamankan  barang  bukti.  Barang bukti  kecelakaan  tabrak  lari  berupa kendaraan  bermotor,  STNK,  SIM  serta barang  muatan  atau  benda-benda  lain yang berkaitan dengan terjadinya tabrak lari).  (e)  Melakukan  olah  Tempat Kejadikan Perkara. (f) Mencari informasi dari saksi. (g) Mencari pelaku dan melakukan penangkapan. Penyidikan yang dilakukan Polres Buleleng dalam memeriksa perkara  tabrak  lari  adalah  pertama-tama dengan  membuat  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dan kemudian diserahkan pada Jaksa Penuntut  Umum  (JPU).  Setelah  itu
Polres  Buleleng  segera  melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tabrak lari, korban  dan  para  saksi,  kemudian membuat  berita  acara  pemeriksaan
pelaku  tabrak  lari,  korban  dan  para saksi.Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian  membuat  Berita  Acara  di TKP serta membuat gambar sketsa TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi bukti
kecelakaan  tabrak  lari,  lalu  membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudan dalam jangka  waktu  1x24  jam  setelah  dibuat Berita  Acara  Penyitaan,  dikeluarkanlah surat  perintah  penahanan,  maksimal penahanan yang dilakukan oleh kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari,  dan  dapat  diperpanjang  oleh  jaksa penuntut  umum  selama  40  (empat puluh)  hari,  apabila  pemeriksaan  belum selesai.
Dalam proses penyidikan Kecelakaan  Tabrak  Lari,  Penyidik  Unit Laka  Menerapkan  hukuman  terhadap pelaku  tindak  pidana  tabrak  lari  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku dan  dihukum  seadil-adilnya  sesuai dengan  perbuatan  yang  dilakukan. Dengan  demikian  diharapkan  pelaku tabrak  lari  menyadari  akan  tindakan yang dilakukan memang tidak manusiawi,  pengecut  dan  terancam pidana  sehingga  dapat  memberikan  jera terhadap  pelaku  tabrak  lari.  Penyidik Unit  Laka  Polres  Buleleng  menerapkan Pasal 310 Ayat (2), (3) dan (4) Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  kepada pelaku tabrak lari.
Selain upaya penal dalam rangka  penanggulangannya  ada  juga upaya non penal. Upaya non penal lebih menitik  beratkan  pada  sifat preventif (pencegahan, penangkalan dan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Waluyo, 2020:78). Dalam menanggulangi  tindak  pidana  tabrak lari.  Upaya  yang  dilakukan  yaitu  Polres Buleleng  melakukan  sosialisasi  tentang “Disiplin Berlalu Lintas”. Polres Buleleng  melalui  Unit  Dikyasa  Satuan Lalu  Lintas  (Satlantas)  melakukan sosialisasi  tentang  “Disiplin  Berlalu Lintas”  ke  Sekolah  Menengah  Atas (SMA).
Unit  Dikyasa  Satuan  Lalu Lintas (Satlantas) Polres Poleleng merupakan  unit  khusus  dari  bagian Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  yang bertugas  untuk  memberikan  sosialisasi disiplin  berlalu  lintas  kepada  siswa Sekolah Menegah Atas (SMA) memberikan pembekalan dan pemahaman  kepada  siswa  Sekolah Menegah Atas (SMA) tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Kesadaran  etika  berlalu  lintas  sudah mulai  menurun  di  jaman  sekarang terutama  sering  dilakukan  oleh  anak muda  yang  terkesan  tidak  mengetahui aturan  dan  etika  berlalu  lintas,  hal  ini disebabkan  ketidaktahuan  mereka  akan hal  tersebut  dan  kurangnya  sosialisasi pada  mereka.  Hal  ini  dapat  diatasi,  jika sejak dini para pengguna jalan diberikan pelajaran  atau  etika  berlalu  lintas (Danang,  2011:2).  Selain  sosialisasi pihak  Polres  Buleleng  juga  melakukan kegiatan  seperti  seminar.  Pada  kegiatan seminar  tersebut  disampaikan  materi “Tertib Berlalu Lintas” serta menjelaskan  Program  Milenial  Road Safety  Festival  (MRSF).    Selain melakukan  seminar  dan  pameran  Polres Buleleng  melakukan  edukasi  langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat,  khusunya  bagi  pengguna kendaraan bermotor. Edukasi ini dilakukan  untuk  menciptakan  ketertiban berlalu lintas,  kelancaran  lalu  lintas  dan menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman bagi pengguna jalan.
Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Polres Buleleng  dalam  Upaya  Penegakan Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak
Pidna  Tabrak  Lari  di  Kabupaten Buleleng. Adapun  kendala  yang  dihadapi Polres Buleleng dalam upaya menegakkan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  tabrak  lari  di  Kabupaten Buleleng yaitu (1) Keterlambatan melapor. Terlambatnya masyarakat melapor,  misalnya  kejadian  pagi  hari lalu  melapor  sore  hari  maka  Polres Buleleng kesulitan melakukan
pengejaran  atau  mengungkap  kasus dalam  tenggang  waktu  sekian  jam. (2) Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurang  kesadaran  masyarakat  untuk menjadi  saksi  kecelakaan,  sehingga mereka  tidak  memberikan  keterangan yang  membuat  sulit  untuk  mengetahui kejadiannya  seperti  apa.  Tidak  banyak orang  bersedia  mengambil  resiko  untuk melaporkan  suatu  tindak  pidana  jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman  yang  mungkin  timbul  karena laporan yang dilakukan (Aidah, 2014:6). (3)Tidak  ada  saksi.  Sulitnya  Polres Buleleng  mencari  saksi  mata  yang melihat  pada  saat  pertama  terjadinya tabrak lari dan sulit mendapat keterangan  saksi  ditempat  kejadian karena  masyarakat  kadang  lebih  fokus menolong korban, sehingga tidak mengetahui  ciri-ciri  pelaku  yang  kabur setelah menabrak dan identitas kendaraan yang dibawa pelaku. Menurut
Wicaksana  apabila  tidak  ada  saksi proses  penanganan  perkara  sudah  pasti akan  sulit  untuk  berjalan  (Wicaksana, 2016:11).  (4) Wilayah  kejadian  tidak ada  CCTV.  CCTV  sangat  penting  bagi kepolisian  untuk  mengungkap  kejadian tabrak lari karena disana jelas digambarkan  mengenai  kejadiannya.  (5) Pelaku  belum  ditemukan.Pelaku  tabrak lari  belum  ditemukan  menyebabkan penyidikan jadi terhambat dan memerlukan  waktu  yang  lama  untuk mencari  atau  menangkap  pelaku  tabrak lari tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  maka dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  (1) Yang  menjadi  faktor  penyebab  banyak terjadinya  tabrak  lari  di  Kabupaten Buleleng meliputi, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap kejadian harus ada  bentuk  tanggung  jawab,  rasa  takut bertanggungjawab maupun takut dikeroyok  oleh  korban  dan  warga  yang bersimpati  kepada  korban  dan  sering terjadi  di  jalan  atau  tempat  yang  sepi sehingga  mudah  bagi  pelaku  untuk
kabur setelah menabrak. (2) Upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menegakkan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  tabrak  lari  di  Kabupaten Buleleng  sudah  berjalan  dengan  baik dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh Polres  Buleleng  yaitu  upaya  penal berupa mediasi, penyelidikan dan penyidikan.  Selain  upaya  penal,  dalam rangka  penanggulangan  ada  upaya  non penal yaitu melakukan sosialisasi kepada  siswa  Sekolah  Menengah  Atas
(SMA),  seminar,  dan  edukasi  secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat  khususnya  bagi  pengguna kendaraan  bermotor.    (3)  Kendala  yang di  hadapi  Polres  Buleleng  dalam  upaya menegakkan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  tabrak  lari    di  Kabupaten Buleleng yaitu saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat,  tidak  ada  saksi,  wilayah kejadian  tidak  ada  CCTV  dan  pelaku tabrak lari belum ditemukan.

## SARAN
Saran  yang  penulis  sampaikan  (1) Kepada  Polres  Buleleng  diharapkan dalam  melakukan  upaya  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana tabrak  lari  di  Kabupaten  Buleleng  agar memberikan efek jera bagi pelaku tabrak lari  sehingga  seseorang  yang  akan berencana melakukan tabrak lari berpikir untuk melakukannya. (2) Polres
Buleleng  diharapkan  jangan  pernah berhenti melakukan sosialisasi mengenai “Disiplin  Berlalu  Lintas”,  melakukan seminar  mengenai  “Tertib  Berlalu Lintas”, dan edukasi kepada masyarakat Buleleng.  Karena  kegiatan  ini  dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat Buleleng  dalam  berlalu  lintas  dan meningkatkan  pemahaman  masyarakat Buleleng  mengenai  kecelakaan  lalu lintas tabrak lari. (3) Kepada masyarakat agar  sesegera  mungkin  untuk  melapor kepada  para  pihak  di  Kepolisian, sehingga  segera  mendapat  penanganan. (4)  Di  sarankan  kepada  masyarakat supaya  tidak  perlu  merasa takut  sebagai
saksi  dalam  peristiwa  tabrak  lari  karena ada hukum yang memberikan perlindungan  kepada  yang  bersedia sebagai saksi. (5)  Dari pihak kepolisian di  sarankan  supaya  berupaya  dengan melakukan
pendekatan-pendekatan sosial  kemasyarakatan  sehingga  di peroleh  saksi-saksi  yang  benar-benar dapat  dipercaya,  mengetahui  peristiwa- peristiwa  tabrak  lari.  (6)  Di  sarankan kepada pemerintah yang terkait mengupayakan  agar  posisi-posisi  yang rawan seperti tempat sepi yang memungkinkan  terjadi  tabrak  lari  di wilayah itu ada cctv yang terpasang. (7) Disarankan  kepada  Kepolisian  agar melakukan sosialisasi dengan menggunakan  media  online  misalnya dengan  membuat  portal  Lantas.  (8) Disarankan kepada kepolisian agar lebih sering  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat dalam rangka tumbuh kembang  kesadaran  untuk  berpartisipasi terkait dengan masalah hukum khususnya tabrak lari. (9) Kepada pihak yang  berwenang  agar  secara  obyektif dan tegas dalam memberikan
perlindungan  rasa  aman  kepada  para saksi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arfa,  Faisar  Ananda.  2016. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Prenadamedia Group.
Kusmagi,  Marye  Agung.  2010. Selamat
Berkendara  di  Jalan  Raya , Jakarta: Raih Asa Sukses.
Cecil,  Andrew  R.  2011. Penegakan Hukum  lalu  Lintas  (Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara) ,  Bandung:  Nuansa Cendekia. Danang,  SB.  2011.  Budaya  Tertib  Lalu Lintas,  Jakarta:  Sarana  Bangun Pustaka. Mertokusumo, Sudikno. 2008. “ Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) ”, Yogyakarta: Liberty. Nugroho,  Susanti  Adi.  2019.  Manfaat Mediasi sebagai Alternatif
Penyelesaian  Sengketa,  Jakarta: Kencana.
Nurhaini,  Elizabeth.  2018. Metode Penelitian  Hukum  (Langkah- langkah untuk menemukan kebenaran  dalam  ilmu  hukum) . Bandung: Refika Aditama. Setiyono,  2010. Menghadapi  kasus pidana,  120  kasus  pidana  dan risiko  hukumnya, Jakarta:  Raih Asa Sukses.
Soekanto,  Soerjono.  2012. Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI Press.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian
Hukum  dalam  Praktek ,  Jakarta:
Sinar Grafika. Waluyo,  Bambang.  2020. Penyelesaian Perkara  Pidana:  Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif ,  Jakarta:  Sinar Grafika. Jurnal/Skripsi/Tesis Aidah,  Nurf.  2014. Peran  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap Saksi  dan  Korban. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Ervina, Neirissa. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari yang Mengakibatkan Kematian . Skripsi.  Universitas  Udayana. Denpasar.
Hartono,  M.  S.,  &  Hiariej,  E.  O.  2014.
Pertanggungjawaban Pidana Pengganti  dalam  Kecelakaan Lalu  Lintas  oleh  Anak  yang Mengakibatkan Kematian: Suatu Analisis Persepektif Pembaharuan  Hukum  Pidana (Tesis, Yogyakarta:  Universitas Gajah Mada). Wicaksana,  Bayu  Adi.  2016. Proses Penanganan Perkara Kecelakaan  Lalu  Lintas  yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten .
Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wijaya, Zaenal Sekty. 2011. Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu  Lintas  di  Wilayah  Hukum Pengadilan  Negeri  Yogyakarta . Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.Yogyakarta. Yusnita, Lisa. 2018. Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Lalu  Lintas .
Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  96),  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5025).
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Repuplik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2013  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Kecalakaan Lalu Lintas.