## PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI BANJAR GEMPINIS DESA DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN
Oleh :
I Ngurah Primayuda Bawananta 1 , I Made Yudana 2 , Ratna Artha Windari 3
1,2,3 Jurusan PPKn Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia e-mail : { ngurahalexandria@yahoo.co.id ,yudana_made@yahoo.com,
ratnaartha@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  bagaimanakah  tata  cara pengangkatan anak menurut hukum perdata dan hukum adat Bali di Banjar Gempinis Desa  Dalang  Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan.    dan  (2)  untuk mengetahui bagaimanakah hak waris anak angkat menurut hukum adat Bali di Banjar Gempinis,  Desa  Dalang,  Kecamatan  Selemadeg  Timur,  Kabupaten  Tabanan. Penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif  kualitatif .  Data  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dengan  menggunakan  metode yaitu  :  (1) Obsrvasi, (2) wawancara, (3) pencatatan  dokumen,  (4)  kepustakaan.  penelitian  ini  dilakukan  pada  masyarakat Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Subjek penelitian ini adalah (1) pengurus adat Banjar Gempinis, (2) tokoh masyarakat Banjar  Gempinis,  (3)  tokoh  agama  Banjar  Gempinis,  (4)  warga  Banjar  Gempinis yang melakukan pengangkatan anak, yang ditentukan secara purposive sampling. Hasil  penelitian  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pengangkatan  anak  dan akibat hukumnya  menurut hukum Perdata dan  hukum adat Bali di  Banjar  Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan yaitu (1) dimulai dari kesepakatan dari keluarga yang akan melaksanakan pengangkatan anak, apabila telah sepakat dilakukan upacara pemerasan menurut hukum adat di Banjar Gempinis, Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan maka pengangkatan anak bisa  dilaksanakan,  setelah  upacara pemerasan selesai  maka  dilanjutkan  dengan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. (2) hak waris anak angkat  menurut  hukum  adat  Bali  di  Banjar  Gempinis,  Desa  Dalang,  Kecamatan Selemadeg  Timur,  Kabupaten  Tabanan  yaitu  jika  anak  angkat  diangkat  secara  sah menurut  hukum  Negara  dan  hukum  adat  Bali  maka  ia  akan  menjadi  pewaris  dari orang tua angkatnya.
Kata Kunci  : Pengangkatan  Anak,  Akibat  Hukum,  Hukum  Perdata,  Hukum  Adat Bali

## ABSTRACT
This study aims at finding out (1) what are the step of adopting son based on the  civil-law.  and  Adat  law  in  Dusun  Gempinis,  Dalang  village,  Selemadeg  Timur subdistrict,  Tabanan  regency.  And  (2)  to  find  out  how  is  the  inherited  wealth  of son/dougther  in  law  according  to  Adat  law.  This  study  is  a  kind  of  descriptive qualitive. The data  in this  study was  collected by using certain  method, namely:  (1) observation, (2) interview, (3) document noting, (4) library research. This study was conducted in Dusun Gempinis, dalang village, Selemadeg Timur subdistrict, Tabanan regency.  The  subject  in  this  study  are  (1)  the  staf  of  Dusun  Gempinis,  (2)  public figure  of  Dusun  Gempinis,  (3)  the  figure  of  religy  in  Dusun  Gempinis,  (4)  The society of Dusun Gempinis who addopt son/daugther in law by purposively sampling.
The  result  of  this  study  are  (1)  it  was  started    with  the  family  who  want  to adopt, if it was already approve then it will continued with pemerasan based on adat law  in  Dusun  Gempinis,  dalang  village,  Selemadeg  Timur  subdistrict,  Tabanan regency  so  that the  process  of  adopting  can  be  done.    After  finishing  of pemerasan caremony,  it  will  continued  by  proposing  the  policy  of  adopting  in  the  court.  (2) based  on  adat  law  adopted  son/daugther’s  inherited  wealth  in  Dusun  Gempinis, dalang  village,  Selemadeg  Timur  subdistrict,  Tabanan  regency  namely  if  addopting the  son  officialy  based  one  the  law  and  adat  law,  then  he/she  will  be  the  inherite person from his parents in law.
Key words : adopting son, law-cause, civil law, adat Bali law

## I.  Pendahuluan
Setiap  manusia  pada  dasarnya ingin  memiliki  keturunan  karena  hal  itu mempunyai  makna  yang  sangat  besar dalam membina sebuah keluarga,
masyarakat dan umat manusia. Disamping  itu  anak  juga  merupakan penghibur  yang  sangat  dekat  dengan  ibu bapaknya dan dapat membangkitkan rasa tanggung  jawab  dan  kasih  sayang.  Anak juga  merupakan  bagian  dari  generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa  dan  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan nasional. Untuk
mewujudkan sumber daya manusia Indonesia  yang  berkualitas  diperlukan pembinaan  sejak  dini  yang  berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
Dengan  adanya  perkawinan  dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan  akan  mendapatkan  keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung  cita-cita  orang  tuannya  dan mampu  menjadi  sumber  daya  manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu
perkawinan belum dapat dikatakan sempurna,  apabila  dalam  perkawinan pasangan  suami  isteri  tersebut  belum dikaruniai  anak,  karena  anak  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Keinginan untuk memiliki keturunan  adalah  naluri  manusia,  hal tersebut  sejalan  dengan  watak  kodrati manusia  yang  merasakan  anak  adalah bagian  dari  darah  daging  orang  tua  yang melahirkannya,  yang  juga  pada  akhirnya mewarisi  sifat-sifat  dari  kedua  orang  tua yang melahirkannya.
Suatu  keluarga  baru  dikatakan sebuah  keluarga  yang  lengkap  apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak itu sendiri.  Namun  dalam  kenyataannya, banyak  keluarga  khususnya  pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali  tidak  dikaruniai  anak,  meskipun keinginan  mempunyai  anak  merupakan naluri  manusia,  akan  tetapi  karena
kehendak Tuhan Yang Maha Esa keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pada umumnya  manusia  melakukan  berbagai upaya  untuk  dapat  memiliki  anak.  Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.
Pengertian  pengangkatan  anak secara  umum  adalah  suatu  tindakan mengambil  anak  orang  lain  berdasarkan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Arif Grosita,  1998:44).  Sedangkan  menurut Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  yang dimaksud  dengan  pengangkatan  anak yaitu: “Suatu  perbuatan  hukum  yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut  ke  dalam  lingkungan  keluarga orang tua angkat”.
Tujuan  dari  pengangkatan  anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan  dan  motivasi.  Pengangkatan anak  juga  merupakan  salah  satu  solusi alternatif yang sangat positif serta manusiawi  terhadap  naluri  kehadiran seorang  anak  didalam  pelukan  sebuah keluarga.  Dengan  mengangkat  seorang anak,  nantinya  agar  diharapkan  ada  yang merawat  dihari  tuanya,  dan  mengurus harta  kekayaan  dan  sekaligus  sebagai generasi penerus.
Di  Bali  terdapat  adopsi  atau pengangkatan  anak  yang  mengubah status  anak  perempuan  menjadi  anak status  anak  laki-laki.  Lingkungan  kerabat dari  pihak  suami  dari  suatu  kesatuan rumah  tangga  disebut  dengan Purusa, sedangkan  golongan  kerabat  dari  pihak perempuan  disebut  dengan Pradana. Pada  umumnya  jika  diadakan  adopsi maka  anak  atau  anak  lak-laki  yang  akan diangkat  diambil  dari  golongan purusa. Tapi kadang-kadang pada desa tertentu di Bali  anak  yang  diangkat  diambil  dari
golongan Pradana yang  tentunya  juga didasari karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan  mengangkat  anak  dari golongan Purusa.
Jika  dalam  suatu  keluarga  hanya mempunyai anak perempuan, maka dengan  perbuatan  hukum  tertentu  yaitu adopsi,  salah  seorang  anak  perempuan yang diberikan kedudukan (status) hukum sebagai  anak  laki-laki  dan  dalam  hal  ini anak  perempuan  dinamakan Sentana Rajeg. Proses  pengangkatan  sentana Rajeg yaitu : “...anak itu di pungut dengan jalan  perbuatan  hukum  rangkap  ,  yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri  (dengan  jalan  membakar  seutas benang sampai putus) dan dilepaskan dari ibu kandungnya
dengan jalan pembayaran  adat  berupa  seribu  uang kepeng besrta satu setel pakaian perempuan,  sesudah  itu,  ia  dihubungkan dengan  kerabat  yang  memungutnya...” (Mr. B. Ter Haar, 1994:155).
Pelaksanaan  pengangkatan  anak di  masing-masing  daerah  sudah  tentu memiliki  perbedaan,  di  daerah  yang menjadi  penelitian  penyusun,  yaitu  di
Banjar Gempinis, Desa
Dalang,
Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan terdapat suatu perbuatan hukum mengangkat  anak  yang  dilakukan  oleh beberapa  keluarga  di  banjar  tersebut.
Alasan yang mendasari terjadinya pengangkatan anak dalam keluarga tersebut  karena  keluarga  tersebut  tidak bisa memiliki keturunan atau tidak memiliki  anak  sehingga  tidak  ada  yang meneruskan  keturunan  di  dalam  keluarga tersebut.
Mengingat  sistim  kekeluargaan  di Bali  menganut  sistim  Patrilinial  yaitu mengikuti garis keturunan kebapaan maka keluarga  tersebut  mengangkat  seorang anak  laki-laki,  terkait  dengan  kasus tersebut maka perlu dilakukan adopsi atau pengangkatan seorang anak yang nantinya  dapat  meneruskan  keturunan dari  orang  tua  yang  mengangkatnya. Disamping  itu,  tujuannya  jika  orang  tua yang  mengangkat  meninggal  dunia,  ada orang yang melakukan upacara pengabenan mayatnya dan penghormatan pada  rohnya  dalam sanggah  /  merajan yang mengangkat.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  penyusun  tertarik    untuk menyusun skripsi dengan judul ’’ PENGANGKATAN  ANAK  DAN  AKIBAT
HUKUMNYA
MENURUT HUKUM PERDATA  DAN  HUKUM  ADAT  BALI (STUDI  KASUS  DI  BANJAR  GEMPINIS DESA DALANG KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN
TABANAN) ’’.

## II.  Metode Penelitian
Rancangan pada dasarnya adalah merencanakan  suatu  kegiatan  sebelum dilaksanakan (Moloeng, 1998:235). Penelitian  ( research )  berarti  pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian  terhadap  pengetahuan  yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini  akan  di  pakai  untuk  menjawab permasalahan  tertentu  (Amirudin  dan Zainal, 2010:19 ). Untuk memecahkan masalah yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang diamati.  Penelitian  deskriptif  kualitatif memberikan  pembahasan  atau  suatu penjelasan tentang bahan penelitian yang datanya  mengarah  pada  kajian  yang bersifat  teoritis  mengenai  konsep-konsep dan  berbagai  bahan  hukum  lainnya,  yaitu dimana  pernyataan  khusus  dikaitkan dengan  pernyataan umum yang diperoleh dilapangan  kemudian  hasil  penelitian  dari data  yang  diperoleh  baik  secara  tertulis ataupun  secara  lisan  dari  perilaku  nyata yang  diamati  itu  dipelajari  dan  dibahas secara  utuh  untuk  dituangkan  dalam pembahasan  skripsi  ini.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menjelaskan tentang bagaimana Pengangkatan Anak dan Akibat
Hukumnya  Menurut  Hukum  Perdata  dan Hukum  Adat  Bali  (studi  kasus  di  Banjar Gempinis  Kecamatan  Selemadeg  Timur Kabupaten Tabanan).

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Sejarah Singkat Objek Penelitian
Desa  Dalang  merupakan  desa yang  terletak  di  kecamatan  Selemadeg Timur,  kabupaten  Tabanan,  Bali.  Sekitar 30  km  dari  kota  Denpasar  ke  arah  barat. Seperti  halnya  tempat-tempat  lain  di Tabanan,  tempat  ini  juga  menawarkan hamparan  terasering  persawahan  dan pemandangan  yang  menawan,  selain adanya  perkebunan  coklat,  cengkeh  dan kopi.  Desa  ini  termasuk  desa  pejuang karena sempat
menjadi basis berkumpulnya pasukan Sunda Ketjil pimpinan  pejuang  I  Gusti  Ngurah  Rai sebelum  pertempuran  di  Margarana. Untuk mengenang peristiwa tersebut tidak jauh  dari  desa  ini  tepatnya  di  wilayah Munduk  Malang  dibangun  monumen Munduk Malang.

## 3.2 Kondisi Geografis Desa Dalang
Desa  Dalang  secara  geografis merupakan  daerah  dataran  tinggi  pada ketinggian  750  -  800  meter  diatas permukaan  laut,  dan  termasuk  daerah beriklim  tropis  dengan  mengenal  adanya 2  musim,  yaitu  musim  hujan  dan  musim kemarau.  Dengan  batas-batas  wilayah yaitu  sebagai  berikut  Sebelah  utara  Desa Wanagiri, sebelah timur Tukad yeh ngigih, sebelah  selatan  Desa  Gadungan,  dan sebalah  barat  Tukad  baju  kuning.  Desa Dalang  berupa  hamparan  lahan  dataran tinggi dengan komposisi dan luas sebagai berikut sawah 247 ha, tegalan 170.29 ha. Desa  Dalang  memiliki  1  Buah  kantor Desa, 1 unit TK dan 2 unit SD, Jalan Desa sepanjang  4  Kilometer.  Desa  Dalang terdiri  dari  enam  (6)  Banjar  Dinas  yaitu Banjar  Dinas  Gempinis  Kauh,  Banjar Dinas  Gempinis  Kangin,  Banjar  Dinas Ketima,  Banjar  Dinas  Dalang  Anyar, Banjar  Dinas  Dalang  Desa,  dan  Banjar Dinas Munduk Malang.
3.3 Gambara Demografis Desa Dalang Dari segi demografis jumlah penduduk  Desa  Dalang  tahun  2013 tercatat  sebanyak  2205  jiwa,  dengan rincian  laki-laki  sebanyak  1098  jiwa  dan perempuan  sebanyak  1107  jiwa  yang termasuk dalam 724 KK.  Mengenai mata
pencaharian  penduduk  Desa  Dalang beraneka  ragam  yang  dapat  terbagi kedalam beberapa sektor.

## 3.4  Kondisi Ekonomi Desa Dalang
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk dapat mengubah kehidupan ekonomi  yang  mengarah  pada  orientasi masyarakat  sejahtera.  Namun  yang  perlu diingat adalah tingkat kemampuan masyarakat sangat tergantung dari tingkat perekonomian  itu  sendiri,  hal  ini  dapat dilihat  dari  sejauh mana  kebutuhan  hidup masyarakat  itu  sudah  terpenuhi  baik  itu kebutuhan  yang  bersifat  primer  maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Kondisi  desa  Dalang  saat  ini,  dapat dikatakan  menurun,  hal  ini  dapat  dilihat dari  indikator  sebagai  berikut,  yaitu diserangnya tumbuh-tumbuhan oleh hama  wereng  seperti  wereng  coklat, hama  tikus,  walang  sangit  mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat  di  Desa  Dalang  adalah bekerja sebagai petani sehingga penghasilan  merekapun  menurun  karena serangan  hama  bahkan  ada  masyarakat yang sampai gagal panen akibat serangan  hama  tersebut  dan  hasil  panen tidak mengalami peningkatan
penyebabnya karena tingginya nilai pupuk, harga bibit naik, serta sewa traktor meningkat.

## 3.5  Kondisi Kelembagaan Desa Dalang
Struktur  kelembagaan  di  Desa Dalang, disamping kelembagaan administratif  pemerintahan  desa  dan kelembagaan  yang  muncul  atau  yang didorong keberadaanya dari motif ekonomi,  budaya,  kesehatan,  pendidikan dan  sosil  politik.  Kelembagaan  dari pemerintahan desa antara lain pemerintahan desa, BPD, PKK desa, PKK banjar.  Dari  segi  ekonomi,  misalnya kopersi,  LPD,  kelompok  usaha  kecil  dan kelompok tani/ernak. Dari segi pendidikan,  seperti  komite  sekolah.  Dari kesehatan  seperti  posyandu.  Dari  sisi budaya  seperti sekaa gong, sekaa  santi . Dari  segi  sosial  politik  seperti  karang taruna, lembaga subak , dan subak abian

## 3.6  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Pemerintahan Desa Dalang
Organisasi  Pemerintahan  Desa terdiri  dari  Perbekel  dan  Perangkat  Desa yang  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan perangkat  desa  lain.  Adapun  susunan
Organisasi  dan  Personil  dari  unsur
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut  Perbekel  AA.  Ketut  Arimbawa,
Sekretaris  Desa  Drs.  I  Made  Rai,  Kaur Umum Luh Gd Sukmawati, Kaur Pemerintahan I Putu Yasa, Kaur Pembangunan  IR.  I  Nyoman  Sujiwa, Kaur  Keuangan  Bambang  Supriadi,  dan Kaur Kesra Ni Nyoman Sari Astiti.
3.7  Tata  Cara  Pengangkatan  Anak
Menurut  Hukum  Perdata  Dan  Hukum Adat Bali
Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata
Sebelum  membahas  tentang  tata cara  pelaksanaan  pengangkatan  anak menurut  hukum  Perdata,  maka  terlebih dahulu  diuraikan  mengenai  syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perbuatan  hukum  pengangkatan  anak. Seseorang  boleh  melakukan  perbuatan hukum  pengangkatan  anak  apabila  telah memenuhi  beberapa  syarat  yang  telah ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Syarat-syarat  yang  dimaksud yaitu  syarat  calon  anak  yang  akan diangkat, dan syarat calon orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.
Menurut ketentuan Pasal 5 Staatsbalad Nomor  129  Tahun  1917, ditentukan bahwa syarat bagi calon orang tua angkat, yaitu: “Seorang laki-laki kawin atau yang pernah kawin, tidak mempunyai keturunan  laki-laki  yang  sah  dalam  garis laki-laki  baik  karena  perhubungan  darah maupun  karena  pengangkatan  dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki- lakinya.  Dan  suami  bersama  isterinya dapat melakukan perbuatan hukum pengangkatan  anak,  jika  perkawinan tersebut sudah putus maka pengangkatan anak  dapat  dilakukan  oleh  suami  itu sendiri.  Dalam  hal  ini  janda  yang  tidak kawin  lagi  dapat  mengangkat  seseorang sebagai  anak  laki-lakinya,  jika  tidak  ada keturunan  yang  ditinggalkan  oleh  suami
yang  telah  meninggal  dunia,  dan  apabila suami  yang  telah  meninggal  dunia meninggalkan  wasiat  bahwa  ia  tidak menghendaki adanya adopsi yang dilakukan  oleh  jandanya,  maka  adopsi tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan”. Ketentuan  dalam Staatsblad ini  hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja.
Peraturan lain yang juga mengatur  tentang  pengangkatan  anak yaitu  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 6
Tahun 1983 Tentang
Penyempurnaan  Surat  Edaran  Nomor  2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan anak. Dalam  Surat  Edaran  Ini,  dicantumkan syarat  bagi  calon  orang  tua  angkat,  yaitu pengangkatan  yang  langsung  dilakukan antara  orang  tua  kandung  dengan  orang tua angkat ( private adoption ) dan pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan  sah  /  belum  menikah  ( single parent adoption ).
Menurut  hasil  wawancara  dengan I  Wayan  Sudarba  Giri,  Selaku  orang  tua yang  melakukan  pengangkatan  anak, bahwa syarat dari calon orang tua angkat, yaitu:  1)  Sehat  Jasmani  dan  Rohani,  2) Berumur  paling  rendah  30  (tiga  puluh) tahun  dan  paling  tinggi  55  (lima  puluh lima) tahun,
3)  Beragama  sama  dengan  agama  calon anak  angkat,  4)  Berkelakuan  baik  dan tidak  pernah  dihukum  karena  melakukan tindak  kejahatan,  5)  Berstatus  menikah paling  singkat  5  (lima)  tahun,  6)  Tidak merupakan  pasangan  sejenis,  7)  Tidak atau  belum  mempunyai  anak  atau  hanya memiliki  satu  orang  anak,  8)  Dalam kedaan  mampu  ekonomi  dan  sosial,  9) Memperoleh  persetujuan  anak  dan  izin tertulis  orang  tua  atau  wali  anak,  10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, 11) Adanya  laporan  sosial  dari  pekerja  sosial setempat,  12)  Telah  mengasuh  calon anak  angkat  paling  singkat  6  (enam) bulan,  sejak  izin  pengasuhan  diberikan, 13)  Memperoleh  izin  Menteri  dan/atau kepala instansi sosial.
Terkait dengan syarat calon orang tua angkat, tercantum juga dalam
Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak,  bahwa  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  menjadi  calon  orang  tua  angkat adalah sebagai berikut: 1) Berstatus kawin dan  umur  minimal  25  (dua  pulu  lima) tahun  dan  maksimal  45  (empat  puluh lima)  tahun,  2)  Selisih  umur  antara  calon orang  tua  angkat  dengan  calon  anak angkat  minimal  20  (dua  puluh)  tahun,  3) Pada  saat  mengajukan  permohonan pengangkatan  anak  sekurang-kurangnya sudah  kawin  5  (lima)  tahun  dengan mengutamakan  keadaan  sebagai  berikut: tidak  mungkin  mempunyai  anak  (dengan surat  keterangan  dokter  kebidanan/dokter ahli), belum mempunyai anak, mempunyai anak  kandung  seorang  dan  mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai  anak  kandung,  4)  Dalam kedaan  mampu  ekonomi  berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang, serendah-rendahnya  lurah/kepala  Desa setempat, 5 ) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari
kepolisian  RI,  6)  Dalam  kedaan  sehat jasmani  dan  rohani  berdasarkan  surat keterangan dokter Pemerintah, 7) Mengajukan  pernyataan  tertulis  bahwa pengangkatan  anak  semata-mata  untuk kepentingan kesejahteraan anak. Dalam melakukan perbuatan hukum  pengangkatan  anak,  tidak  hanya syarat-syarat  dari  calon  orang  tua  angkat saja  yang  harus  dipenuhi,  tetapi  calon anak  yang  akan  diangkat  juga  harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  Pasal  6  dan  Pasal  7 Staatsblad Nomor  129  Tahun  1917, ditentukan  bahwa: “yang  boleh  diangkat sebagai  anak  hanyalah  orang  Tionghoa laki-laki  yang  tidak  kawin  dan  tidak mempunyai  anak,  yang  belum  diangkat orang  lain.  Orang  yang  diadopsi  harus berusia  paling  sedikit  18  (delapan  belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit  15  (lima  belas)  tahun  lebih  muda dari  wanita  yang  bersuami  atau  janda yang  melakukan  adopsi,  dan  apabila adopsi  terhadap  seorang  keluarga  sah,
atau luar perkawinan,  maka orang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan  ayah  moyang  bersama  harus berkedudukan  dalam  derajat  yang  sama dalam  keturunan  seperti  sebelum  adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran”.
Peraturan  ini  merupakan  produk dari  Pemerintah  Hindia  Belanda  dan khusus diberlakukan hanya bagi golongan Tionghoa.  Bagi  penduduk  asli  Indonesia terkait  dengan  peraturan  pengangkatan anak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang  mengatur  tentang  Pengangkatan Anak.
Peraturan  lain  yang  mengatur tentang  syarat  bagi  calon  anak  angkat yaitu  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  1979  Tentang Pengangkatan  Anak.  Menurut  ketentuan peraturan  ini,  syarat  bagi  calon  anak angkat  yaitu: “Dalam  hal  calon  anak angkat  tersebut  berada  dalam  asuhan suatu  yayasan  sosial  harus  ada  surat  izin tertulis  Menteri  Sosial  bahwa  yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak  dalam  bidang  kegiatan  anak. Dan  calon  anak  angkat  yang  berdada dalam yayasan tersebut harus mempunyai izin  tertulis  dari  Menteri  Sosial  atau Pejabat  yang  ditunjuk  bahwa  anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.”
Hasil  Wawancara  dengan  AA.
Ketut  Arimbawa,  Selaku  Perbekel  Desa Dalang,  menyatakan  bahwa  syarat  anak yang  akan  diangkat  yaitu:  Belum  berusia 18  (delapan  belas)  tahun,  Merupakan anak  terlantar  atau  diterlantarkan,  Berada dalam  asuhan  keluarga  atau  dalam lembaga  pengasuhan  anak,  Memerlukan perlindungan khusus.
Berkaitan  dengan  batasan  usia yang  disebutkan  diatas,  anak  yang  belum berusia  6  (enam)  tahun  menjadi  prioritas utama  untuk  diangkat.  Anak  yang  berusia 6  (enam)  tahun  sampai  dengan  12  (dua belas)  tahun  sepanjang  ada  alasan  yang mendesak  sehingga  perlu  dilakukannya
suatu  perbuatan  pengangkatan  anak, disamping  itu  anak  yang  berusia  12  (dua belas)  tahun  sampai  dengan  anak  yang berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang  anak  tersebut  memerlukan suatu perlindungan khusus. Dari uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa  terkait  dengan  syarat- syarat  dalam  pengangkatan  anak  yaitu syarat  dari  calon  anak  yang  diangkat, maupun  syarat  bagi  orang  tua  yang  ingin melakukan  pengangkatan  anak  harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di  dalam  peraturan  perundang-undangan, karena hal tersebut berkaitan dengan  sah atau  tidaknya  perbuatan  pengangkatan anak.

## Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali
Sebelum  proses  atau  tata  cara pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan,  maka  terlebih  dahulu  harus dipenuhi syarat-syarat yang terkait dengan syarat calon orang tua angkat dan syarat  calon  anak  yang  akan  diangkat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I Nyoman  Watra  selaku  orang  tua  yang melakukan  pengankatan  anak,  syarat anak  yang  akan  diangkat  yang  berlaku dalam  masyarakat  hukum  adat  Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan, yaitu:  Anak  yang  diangkat  diutamakan anak laki-laki, Anak yang diangkat diutamakan  anak  yang  masih  kecil  dan umurnya  belum  mencapai  6  tahun,  dan Harus  sesuai  dengan  tata  cara  agama Hindhu,
Menurut  I  Nyoman Watra,  syarat- syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut: adanya kesepakatan antara pihak yang  mengangkat  ataupun  pihak  yang akan  diangkat,  adanya  upacara/Widhi Widana,  adanya  siar  di  Banjar/Desa,  dan dibuatkan  bukti  tertulis  (surat  peras) tentang adanya pengangkatan anak
Berdasarkan  hasil  penelitian  di Banjar Gempinis Desa Dalang Kabupaten
Tabanan, syarat-syarat dari pengangkatan anak  adalah  sebagai  berikut:  1)  Adanya kesepakatan antara pihak yang mengangkat dan pihak yang akan diangkat.  Maksudnya  keluarga  dari  pihak
yang ingin melakukan pengangkatan anak wajib  melakukan  perundingan  secara matang  dengan  pihak  keluarga  yang anaknya  akan  diangkat.  Hal  ini  bertujuan agar anak yang akan diangkat hendaknya diambil  dari  keturunan Purusa, Keturunan Pradana, dan  atau  keturunan  lain  yang diluar  keturunan Purusa dan Pradana
tersebut. 2) Adanya Upacara/Widhi widana. Maksudnya adalah upacara pengangkatan  anak  yang  merupakan perbuatan  hukum  yang  rangkap,  yaitu pertama suatu
perbuatan yang memisahkan hubungan kekeluargaan antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya,  dan  yang  kedua  yaitu menyatukan si anak dengan keluarga dari orang  tua  yang  mengangkatnya.  Dalam perbuatan  memasukkan  anak  angkat kedalam  keluarga  yang  mengangkatnya dilakukan  dengan upacara  pemerasan. Upacara  ini  merupakan  pengesahan pengangkatan  anak  tersebut,  biasanya  si anak  dibuatkan  sesajen  lengkap  dari  si anak  lahir,  tiga  bulanan,  dan  seterusnya yang  seolah-olah anak tersebut dilahirkan oleh  orang  tua  yang  mengangkatnya,  3)
Adanya Siar di
Banjar/Desa.
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan  yang  memutuskan  hubungan antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya  dan  perbuatan  memasukkan anak angkat tersebut kedalam kekerabatan keluarga yang mengangkatnya. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan pengalihan
dalam pelaksanaan  hak  dan  kewajiban,  baik terhadap  keluarga,  leluhur  maupun  desa, maka  perbuatan  pengangkatan  anak tersebut  harus  dilakukan  secara  “terang”. Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya  akan  dihadiri  oleh  anggota kerabat,  para  pemimpin  Desa/Banjar untuk  disiarkan  dalam  sangkep/rapat Banjar,  tujuannya  agar  seluruh  krama Banjar/Desa  mengetahui  bahwa  adanya suatu  pengangkatan  anak,  4)  Dibuatkan Surat  Peras  tentang  pengangkatan  anak sebagai bukti tertulis.Tujuan dibuatkannya Surat  Peras  ini  adalah  untuk menguatkan dan menghindari adanya gugatan dikemudian  hari  atas  pengangkatan  anak tersebut.  Surat  Peras  berisi  berita  acara pengangkatan anak yaitu tentang identitas
orang  tua  angkat,  orang  tua  kandung  si anak  angkat  dan  si  anak  angkat  itu sendiri. Surat Peras ini dibuat oleh kepala Desa/lurah setempat.
Dalam pengangkatan anak diperlukan juga saksi-saksi, dimana saksi- saksi  yang  hadir  dalam  pengangkatan anak  mempunyai  fungsi  masing-masing. Menurut  I  Wayan  Agus  Astrawan  Selaku Bendesa  Adat  Banjar  Gempinis,  fungsi dari  masing-masing  saksi  tersebut  antara lain:  Saksi  dari  aparat  adat  adalah mengesahkan  pengangkatan  anak  yang berkaitan  dengan  anak  itu  sendiri,  Saksi dari pihak kedinasan
adalah mengesahkan  dalam  hal  menguatkan kedudukan  dari  anak  angkat  tersebut, Pemangku  (tokoh  agama)  adalah  untuk mengesahkan  yang  berkaitan  dengan keagamaan (leluhur), Keluarga dari kedua belah  pihak  adalah  untuk  mendapatkan persetujuan  secara  sah  dan  menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat setempat merupakan
pengumuman  yang  dilakukan  dengan tujuan  masyarakat  setempat  mengetahui adanya pengangkatan anak.
Untuk  lebih  menjamin  kekuatan hukum  yang  sah  terhadap  pengangkatan anak    tersebut  dan menghindari  sengketa yang  terjadi  di  kemudian  hari,  maka dibuatkan  suatu  pengesahan  oleh  Kepala
Desa  setempat  atas  permintaan  para pihak yang berkepentingan yang disaksikan  oleh  keluarga  kedua  belah pihak,  dan  sampai  akhirnya  diajukan permohonan  Penetapan  di  Pengadilan Negeri.
Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi  oleh  calon  orang  tua  angkat maupun  calon  anak  angkat,  maka  proses pengangkatan anak baru dapat dilaksanakan.

## 3.8  Hak  Waris  Anak  Angkat  menurut Hukum Adat Bali
Sebelum  membahas  mengenai hak  mewaris  dari  anak  angkat  menurut hukum  adat  Bali,  maka  terlebih  dahulu akan  diuraikan  terkait  dengan  akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum  adat  Bali.  Dalam  hukum  adat  Bali pengangkatan  anak secara  otomatis
memutuskan  hubungan  tali  keluarga antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandungnya, karena menurut hukum adat Bali  perbuatan  mengangkat  anak  adalah perbuatan  hukum  yang  melepaskan  anak itu  dari  pertalian  kekeluargaan  dengan orang  tuanya  sendiri  dan  memasukkan anak  itu  ke  dalam  keluarga  orang  tua angkat,  sehingga  anak  tersebut  berstatus seperti  anak  kandung,  oleh  karena  itu maka anak angkat hanya berhak mewaris dari  orang  tua  yang  mengangkatnya. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak  orang  lain  untuk  menjadi  ahli  waris, tetapi  yang  dinjurkan  adalah  mengangkat anak  dari  anggota  keluarga  sendiri  yang terdekat dari pewaris.
Menurut  hukum  adat  Bali,  anak angkat  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu anak  angkat  sentana dan anak angkat  peras.  Anak  angkat  sentana adalah  anak  wanita  sendiri  yang  diangkat untuk  berkedudukan  sebagai  ahli  waris seperti  anak  laki-laki,  pengangkatan  anak wanita  sendiri  sebagai  anak  angkat dibolehkan  walaupun  sudah  ada  anak laki-laki,  tapi  hal  ini  jarang  terjadi. Anak angkat  peras adalah  anak  angkat  yang berasal  dari  anggota  kerabat  sendiri ataupun  berasal  dari  anak  orang  lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan  sebagai  ahli  waris  dari orang tua yang mengangkatnya.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengangkatan anak pada masyarakat  di  Banjar  Gempinis  yang menganut  sistem  kekeluargaan  patrilineal yang  memasukkan  anak  itu  ke  dalam keluarga  orang  tua  angkatnya  dan berkedudukan  sebagai  anak  kandung. Menurut Pemangku (tokoh agama), bahwa  setiap  keluarga  Hindu  di  Bali mempunyai harta kekayaan keluarga yang berupa  harta  benda  yang  mempunyai nilai-nilai  magis  religius  yaitu  yang  ada hubungannya dengan keagamaan / upacara  keagamaan  dan  harta  kekayaan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Adapun  harta  yang  tidak  mempunyai  nilai magis  religius  yaitu: Harta  Akas  Kaya adalah  harta  yang  diperoleh  oleh masing- masing  dari  suami-isteri  atas  cucuran keringat  sendiri  sebelum  masuk  jenjang perkawinan, Harta  Jiwa  Dana adalah
harta  pemberian  secara  ikhlas  oleh  orang tua  kepada  anak-anaknya  baik  laki-laki ataupun perempuan selama masih kumpul  dengan  pewaris  sebelum  masuk perkawinan, Pemberian  dari  Tetatadan adalah  pemberian  kepada  anak-anak wanita  pada  waktu  perkawinannya  (kawin keluar)  dilangsungkan,  dan Druwe  Gabro adalah  harta  yang  diperoleh  suami  istri dari cucuran keringat bersama.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan  bahwa  semuanya  adalah harta  benda  /  kekayaan  yang  diperoleh sebelum  memasuki  jenjang  perkawinan, kecuali Druwe Gabro adalah harta benda / kekayaan yang diperoleh semasa parkawinan berlangsung.
Dari berbagai macam harta benda
/  kekayaan  sebagaimana  yang  duiraikan diatas,  maka  hak  anak  angkat  terhadap harta  benda  tersebut  adalah  sebagai  ahli waris  dari  orang  tua  angkatnya.  Dari kalangan  para  sarjana  hukum  adat  waris yang  berlaku  di  suku  Bali,  anak  angkat adalah  ahli  waris  dari  harta  keluarga seperti  harta  akas  kaya,  harta  jiwa  dana, harta  tetatadan,  dan  harta  druwe  gabro dari orang tua angkatnya.
Dari  hasil  penelitian  di  Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan
Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan, menurut I Made Tarka selaku Kelian Adat Banjar Gempinis Kauh menyatakan: “kedudukan  anak  angkat  di  dalam pewarisan  menurut  hukum  adat  Bali adalah  sebagai  ahli  waris  dari  orang  tua yang  mengangkatnya,  dan  kedudukan  ini tidak  akan  mengalami  perubahan  apabila setelah  melakukan  pengangkatan  anak, orang tua angkat tesebut melahirkan anak kandung.  Apabila  anak  yang  dilahirkan anak  perempuan,  dan  kawin  keluar  maka anak  angkat  tersebut  menjadi  ahli  waris tunggal”.  Menurut  I  Made  Tarka,  melihat perkembangan  pengangkatan  anak  akhir- akhir  ini,  pengangkatan  anak  tidak  hanya dari clan sendiri,  dan  untuk  mencegah agar  tidak  terjadi  suatu  sengketa,  maka ditetapkan  anak  yang  bersasal  dari  luar clan sendiri  hanya  dapat  mewarisi  harta bersama / harta Guna Kaya dari orang tua angkatnya,  dan  harta  pusaka  diserahkan kepada  orang  tua  angkatnya.  Apabila yang  diangkat  adalah  anak  yang  berasal
dari clan sendiri,  atau  masih  adanya hubungan  darah  tidak  ada  batasan mengenai  hak  waris  terhadap  semua harta  warisan  orang  tua  angkatnya termasuk harta pusaka.
Disamping  itu,  anak  angkat  yang sah sebagai pewaris orang tua angkatnya, menurut  hukum  adat  hak  waris  dari  anak angkat  terhadap  harta  dari  orang  tua angkatnya  dapat  gugur  krena  suatu  hal, seperti  tidak  memenuhi  kewajibannya, misalkan  durhaka  terhadap  orang  tua angkatnya. Apabila hal ini terjadi, maka si pewaris  menyerahakan  semua  harta bendanya kepada seorang anggota keluarga  yang  sedarah,  hal  ini  dilakukan di hadapan penduduk Banjar, dan dilanjutkan dengan laporan kepada Kelian Adat.

## IV. PENUTUP
Dari seluruh uraian diatas tentang Pengangkatan
Anak dan Akibat
Hukumnya  menurut  Hukum  Perdata  dan Hukum  Adat  Bali  di  Banjar  Gempinis, Desa  Dalang,  Kecamatan  Selemadeg Timur  Kabupaten  Tabanan  maka  dapat dirumuskan  beberapa  simpulan,  yakni sebagai berikut:
1.  Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata dalam Staatsblad Nomor  129  Tahun  1917 yaitu calon orang tua angkat menghadap  dihadapan  notaris  secara pribadi  atau  diwakili  oleh  kuasanya dengan  suatu  akta  notaris  khusus. Ketentuan Staatsblad ini hanya berlaku bagi  Golongan  Tionghoa,  dan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun  2007  tentang  Pengangkatan Anak, ditentukan tata cara pengangkatan  anak  yaitu  calon  orang tua angkat mengajukan surat permohonan pengangkatan anak dengan melengkapi syarat-syarat yang telah  ditentukan  ke  Pengadilan  Negeri untuk dimohonkan penetapan Pengadilan, apabila proses pemeriksaan di Pengadilan telah selesai, maka Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan  anak  ke  instansi  terkait.
Peraturan  ini  berlaku  bagi  seluruh
Warga Negara Indonesia.
2.  Tata Cara Pengangkatan Anak Menurut  Hukum  Adat  Bali  khususnya adat  Bali  di  Banjar  Gempinis  Desa
Dalang  Kabupaten  Tabanan  yaitu, pasangan  suami  istri  harus  sepakat untuk  mengangkat  anak,  setelah  itu pasangan  tersebut  minta  persetujuan dari  keluarga  pihak  laki-laki.  Apabila disetujui  maka  pihak  yang  ingin mengangkat  anak  tersebut  datang  ke rumah  orang  tua  si  anak  yang  akan diangkat,  hal  ini  merupakan  perjanjian permulaan  antara  pihak  keluarga  yang mengangkat  dengan  keluarga  yang diangkat.  Apabila  permintaan  tersebut disetujui,  maka  pada  waktu  itu  juga dibicarakan  hari  yang  telah  ditentukan dari  kedua  belah  pihak,  biasanya dipilih  hari  yang  baik  ( dewasa  ayu) untuk melaksanakan upacara Pemerasan. 3.  Hak  Waris  Anak  Angkat  Menurut Hukum  Adat  Bali  khususnya  di  Banjar Gempinis  Desa  Dalang  Kabupaten Tabanan yaitu anak angkat mempunyai  kedudukan  yang  sama seperti anak kandung, dimana hubungan  antara  anak  angkat  dengan orang  tua  kandungnya  terputus  sama sekali,  sehingga  ia  tidak  berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan mewarisi  harta  orang  tua  angkatnya. Apabila  anak  angkat  yang  tidak disahkan  secara  Hukum  Adat  maupun
Hukum  Negara,  maka  anak  tersebut tidak  berhak  mendapat  warisan  dari orang tua yang mengangkatnya,
melainkan  anak  tersebut  kembali  ke orang tua kandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Asikim, Zainal. 2010. Pengantar Metode Penelitian  Hukum ,  Edisi  1,-  5, Jakarta: Rajawali Pers
Grosita,  Arif.  1998. Masalah  Perlindungan Anak, Jakata: Akademi Pressindo
Hadikusuma,  Hilman.  1991. Hukum  Waris Indonesia  Menurut  Perundangan,
Hukum  Adat,  Hukum  Agama Hindu dan Islam, Cetakan pertama,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Martosedono,  Amir.  2000. Tanya  Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Semarang:  Effhar dan Dahara Prize Moloeng. 1998. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung  :  PT  Remaja Rosada Karya Mr.  B.  Ter  Haar.  1994. Asas-asas  Dan Susunan Hukum Adat , diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti  Poesponoto,  Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita Pantje,  I  Gede.  1986. Aneka  Catatan Tentang Hukum Adat Bali , Denpasar: Kayumas Pudja,  I  Gde.  1977. Pengantar  Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu, Jakarta: Mayasari
Soeripto.  1973. Beberapa  Bab  tentang HukumAdat  Bali ,  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Jember, Jember
Soeroso,  R.  2000. Perbandingan  Hukum
Perdata , Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika
Tafal,  B.  Bastian.  1983. Pengangkatan Anak  Menurut  Hukum  Adat  Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali
Wulansar,  C.  Dewi.  2013. Hukum  Adat Indonesia  -  Suatu  Pengantar , Cetakan  ketiga,  Bandung:  PT Refika Aditama