PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Pertiwi Agustina RA, 1 Lintje Anna Marpaung, 2
Herlina Ratna Sumbawa Ningrum. 3

## Abstract
The  policy  of  the  collection  of  hygiene  waste  service  in  order  to  increase  the regional  genuine  income  has  been  implemented  but  not  maximally.  The implementation  is  done  by  planning,  implementing  a  means  or  a  work  device that facilitates the implementation of the collection of waste services effectively and  efficiently  and  implement  the  mechanism  of  retribution  and  implement  a clear  evaluation  system.  The  inhibitory  factors  of  the  implementation  of  the collection of waste services/hygiene is still low understanding of the subject of retribution of local legal products concerning the levy of waste services/hygiene and  still  low  awareness  of  the  subject  of  retribution  to  the  levy  which  is considered to be incriminated due to feel the obligation of paying tax to Bandar Lampung city government.

## Keywords: policies, retribution, waste services

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat  organik  atau  anorganik  bersifat  dapat  terurai  atau  tidak  dapat  terurai yang dianggap sudah tidak berguna  lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah  merupakan  konsekuensi  dari  adanya  aktifitas  manusia.  Setiap aktifitas  manusia  pasti  menghasilkan  buangan  atau  sampah.  Jumlah  atau volume  sampah  sebanding  dengan  tingkat  konsumsi  kita  terhadap barang/material  yang  kita  gunakan  sehari-hari.  Demikian  juga  dengan  jenis sampah,  sangat  tergantung  dari  jenis  material  yang  kita  konsumsi.  Oleh karena  itu  pegelolaan  sampah  tidak  bisa  lepas  juga  dari  ‘pengelolaan’  gaya
1 Mahasiswa  Pascasarjana  Magister  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung, pertiwiagustina@gmail.com
2 Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung , lintje@ubl.ac.id 3 Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, herlina@ubl.ac.id
idup masyarakat. 4
Arti penting pengelolaan sampah bagi Pemerintah Daerah adalah adanya tuntutan  pada  era  otonomi  daerah  untuk  dapat  melaksanakan  pelayanan kepada  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  pelayanan  persampahan  secara baik dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Pada pada sisi lain  masyarakat  yang  menerima  layanan  dikenakan  kewajiban  membayar retribusi  atas  pelayanan  persampahan  yang  diberikan.  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  telah  memberlakukan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan.
Pemungutan retribusi pelayanan persampahan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dasar hukumnya adalah Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu  dasar  hukum  lainnya  adalah  pemberlakuan  Peraturan  Walikota  Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
Salah satu bidang pada organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus mengelola persampahan adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas tiga  seksi yaitu Seksi  Pengelolaan  Sampah,  Seksi  Sarana  Prasarana  Sampah  dan  Seksi Pengembangan  Teknologi  dan  Inovasi  Persampahan.  Tugas  pokok  Bidang Pengelolaan Sampah adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan  di  bidang  pengelolaan  sampah,  termasuk  dalam  pemungutan retribusi pelayanan persampahan kebersihan.
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebagai  pungutan  atau  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi  daerah  sebagai pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh  pemerintah,  maka  penarikannya  dilakukan  umumnya  di  tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas  dasar  pembayaran  dengan  penggunaan  terbatas  (dijatahkan)  atau pembayaran  dengan  periode  tertentu  yang  telah  disepakati.  Problem  yang dihadapi  dalam  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan saat  ini  adalah  masih  adanya  oknum  pegawai  yang  melakukan  pemungutan retribusi  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku,  sehingga  berpotensi mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, karena uang retribusi yang didapatkan tersebut tidak disetorkan kepada bendahara dan tidak masuk ke dalam  kas  daerah.  Hal  ini  menjadi  suatu  persoalan  yang  harus  diselesaikan
4 Dimas Harjoko. 2012. Sampah dalam Kebijakan Pemerintah, UNS, Semarang, hlm .23.
oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung  agar  pemungutan retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan  dapat  dilaksanakan  secara maksimal.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  dirumuskan  yaitu  bagaimanakah  kebijakan  pemungutan retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan  dalam  rangka  peningkatan pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Bandar  Lampung?  apakah  faktor-faktor penghambat  kebijakan  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan kebersihan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung?
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam  bentuk  penjelasan  dan  uraian kalimat  yang  mudah  dibaca  dan  dimengerti  untuk  diinterprestasikan  dan ditarik  kesimpulan  secara  umum  yang  didasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti

## II. PEMBAHASAN
A. Kebijakan  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan Kebersihan  Dalam  Rangka  Peningkatan  Pendapatan  Asli  daerah di Kota Bandar Lampung
Pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan  dalam rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Bandar  Lampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum.  Pasal  2  huruf  b  Perda  ini menyatakan  bahwa  jenis  retribusi  jasa  umum  dalam  peraturan  daerah  ini salah satunya adalah retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Menurut Pasal  9  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  5  Tahun  2011 tentang  Retribusi  Jasa  Umum  diketahui  bahwa  retribusi  pelayanan persampahan/  kebersihan  dipungut  retribusi  sebagai  pembayaran  atas penyediaan  jasa  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  diselenggarakan oleh  Pemerintah  Daerah.  Pasal  10  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:
(1) Objek  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  adalah pelayanan  Persampahan/Kebersihan  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan  sampah  dari  sumbernya  ke  lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan  sampah  dari  sumbernya  dan/atau  lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir
sampah;
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan adalah persampahan/Kebersihan  Pelayanan  Kebersihan  Jalan  Umum,
Taman, Tempat Ibadah, Sosial, dan Tempat Umum lainnya.
Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menurut Pasal 11 Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Retribusi  Jasa  Umum  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menggunakan atau  menikmati  pelayanan  persampahan/kebersihan  yang  diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahriwansah selaku  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung,  diketahui bahwa  pelaksana  kebijakan  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan kebersihan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli  Daerah Berdasarkan Perda  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  adalah  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung.  Secara  operasional  pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diatur dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019:
(1) Tingkat  Penggunaan  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  diukur berdasarkan Jenis dan Volume sampah.
(2) Jenis  sampah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  sampah organic dan non organic.
(3) Dalam  hal  volume  sampah  sulit  diukur,  maka  volume  sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lainnya berdasarkan  jenis  bangunan  rumah  tangga,  perdagangan,  industri, dan jasa.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Hayati selaku Staf Retribusi pada Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung  diketahui  bahwa  wilayah
Pemungutan Retribusi adalah di tempat kegiatan Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  yang  dilaksanakan  dalam  Wilayah  Kota  Bandar Lampung.  Pemberlakuan  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  menunjukkan adanya  penerapan  prinsip  kepastian  hukum  dalam  penerimaan  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal  6  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan data Wajib Retribusi di Laksanakan Pendaftaran  dan/atau  Pendataan  terhadap  Wajib  Retribusi.  Kegiatan
Pendaftaran  dan/atau  Pendataan  Wajib  Retribusi  diawali  dengan mempersiapkan  SPT  Tim  Pendataan  dan  Formulir  Pendaftaran  /Pendataan. Hasil dari Pendaftaran dan/atau Pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat  daftar  Induk  Wajib  Retribusi.  Daftar  Induk  Wajib  Retribusi  dapat dipergunakan sebagai Penetapan NPWRD atau sejenisnya.
Menurut  penjelasan  Yudi  Susandi  selaku  petugas  pemungut  retribusi, diketahui  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  Peraturan  Wali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  menjelaskan  bahwa  tata  cara pembayaran  retribusi  dilakukan  di  Kas  Daerah  atau  tempat  lainnya  yang ditunjuk  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan  dengan  menggunakan  SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis.Dalam hal Pembayaran dilakukan  ditempat  lain  yang  ditunjuk  maka  hasil  Penerimaan  Retribusi Daerah  harus  disetor  ke  Kas  Daerah  selambat-lambatnya  1  x  24  jam  atau dalam  waktu  yang  ditentukan  oleh  Walikota.  Apabila  Pembayaran  Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  maka  akan  dikenakan  sanksi  Administrasi  berupa  bunga sebesar  2%  (dua  persen)  dari  nilai  Retribusi,  dengan  menerbitkan  Surat Tagihan  Retribusi  Daerah  (STRD).  Pembayaran  Retribusi  dilakukan  secara tunai  yang  dipungut  oleh  petugas  penagih  retribusi  yang  dilengkapi  Surat Perintah Tugas (SPT) resmi. Hasil Pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
Pasal  9  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019 menjelaskan  bahwa  wajib  Retribusi  dapat  mengajukan  keberatan  hanya Kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)  yang  diterbitkan.  Permohonan  Keberatan  diajukan  secara  tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya Kepala Dinas  melakukan  penelitian  dan  mempelajari  data  permohonan  keberatan yang  disampaikan.  Permohonan  Keberatan  diajukan  dalam  jangka  waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi  dapat  menunjukkan  bukti  keadaan  di  luar  kekuasaannya.  Apabila menurut  pertimbangan  Kepala  Dinas,  usulan  wajib  retribusi  layak dipertimbangkan,  maka  Kepala  Dinas  mengusulkan  kepada  Walikota  guna mendapatkan persetujuan Penetapan.Kepala bidang pengelolaan persampahan  wajib  memberikan  laporan  tentang  pelaksanaan  tugasnya secara  berkala  serta  tepat  waktu  kepada  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Bandar  Lampung.  Setiap  satuan  Unit  dilingkungan  bidang  pengelolaan persampahan,  wajib  mengikuti  dan  mematuhi  petunjuk  dan  bertanggung jawab  kepada  Kepala  bidang  pengelolaan  persampahan  serta  emmberikan laporan  secara  berkala.  Setiap  laporan  yang  diterima  oleh  Kepala  bidang pengelolaan  persampahan  dari  setiap  satuan  Unit,  baik  Unit  Pengembangan dan  Pembinaan  Pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/  kebersihan
ataupun  Unit  Pengelolaan  Retribusi  pelayanan  persampahan/  kebersihan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada setiap satuan Unit.
Pasal  13  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019 menjelaskan  bahwa  Walikota  menugaskan  Kepala  Dinas  untuk  melakukan pemeriksaan  retribusi  dalam  rangka  menguji  kepatuhan  wajib  retribusi. Kepala  Dinas  Membentuk  Tim  Pemeriksa  Retribusi  terdiri  dari  unsur  Dinas /Instansi terkait. Bentuk Pemeriksaan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut:
(1) Bentuk Pemeriksaan yang terdiri dari:
a. Pemeriksaan  Lengkap  adalah  Pemeriksaan  dilakukan  di  kantor dan  di  tempat  Wajib  Retribusi  meliputi  seluruh  jenis  Retribusi untuk  tahun  berjalan  dan/atau  tahun  sebelumnya  yang dilakukan dengan menerapkan teknik- teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum;
b. Pemeriksaan  Sederhana  adalah  Pemeriksaan  yang  dilakukan ditempat  Wajib  Retribusi,  meliputi  jenis  retribusi  untuk  tahun berjalan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud  ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. Pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD;
b. Pemberian dan/atau Pencabutan NPPKRD;
c. Menentukan  besarnya  jumlah  anggsuran  Retribusi  dalam  suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi;
d. Wajib Retibusi mengajukan keberatan;
e. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.
Pemeriksaan  retribusi  merupakan  perwujudan  dari  pengawasan, sebagai  proses  dalam  mengukur  kinerja  dan  pengambilan  tindakan  yang dapat  mendukung  pencapaian  hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Demikian  pula  dengan  kebijakan  yang tidak terlepas dari pengawasan kebijakan itu sendiri, karena setiap kebijakan yang  telah  dibuat  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  tetapi  harus  selalu  ada fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat  menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan.  Dalam  hal  ini  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  merupakan salah  satu unsur  penting. Sehingga  pelaku pengawasan  kebijakan pun harus memiliki  kemapuan  dan  keahlian  di  bidangnya  agar  dapat  emncapai  hasil yang  diharapkan.  Pengawasan  kebijakan  dapat  berasal  dari  internet  dan eksternal  pembuat  kebijakan  sehingga  ada  keseimbangan  dan check and balances dalam  implementasi  kebijakan  tersebut.  Lahirnya  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  daerah  menegaskan keberadaan retribusi  daerah  sebagai  salah satu  sumber pendapatan daerah. Didalamnya  ditentukan  bahwa  retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Landasan  hukum  yang  cukup  akan  menjamin  keabsahan  kewenangan pemerintah  daerah  dalam  menyusun  sebuah  kebijakan  dalam  bentuk peraturan  daerah.  Selain  itu  pemetaan  kewenangan  juga  dibutuhkan  agar peraturan  daerah  yang  akan  disusun  tidak  bertentangan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut akan  dipetakan  substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan.  Pemeriksaan  dilakukan  dengan berpedoman  pada  norma  pemeriksaan  yang  berkaitan  pada  ruang  lingkup pemeriksaan retribusi dan Wajib Retribusi.
Pasal  16  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019 menjelaskan sebagai berikut:
(1) Dalam  hal  Wajib  Retribusi  tertentu  tidak  membayar  tepat  pada waktunya  atau  kurang  membayar,  dikenakan  sanksi  administratif berupa  bunga  sebesar 2% (dua  persen)  setiap  bulan  dari  Retribusi yang  terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  ditagih  dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan  Retribusi  terutang  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara pelayanan umum bagi pelanggar;
Uraian  mengenai  kebijakan  pemungutan  retribusi  pelayanan persampahan kebersihan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah di  Kota  Bandar  Lampung  sesuai  dengan  teori  sistem  hukum  Lawrence Friedman  bahwa  hukum  terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Struktur hukum ( legal structure )
Struktur  hukum  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Bandar  Lampung,  khususnya  Bidang  Pengelolaan  Sampah  yang  mempunyai tugas  pokok  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  serta  kewenangan dibidang  pengelolaan  sampah.  Bidang  Pengelolaan  Sampah  dipimpin  oleh
seorang  kepala  bidang  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung jawab  kepada  kepala  dinas.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung melaksanakan  kewenangan  dalam  pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya.  Adanya  dasar  hukum  menjadikan  Dinas  Lingkungan Hidup  memiliki  acuan  dalam  melaksanakan  berbagai  peranan  di  bidang pengelolaan  sampah,  artinya  berbagai  langkah  yang  ditempuh  dalam melaksanakan peranan tersebut disesuaikan dengan kebijakan atau peraturan yang ada.

## 2. Substansi hukum ( legal substance )
Substansi  hukum  dalam  hal  ini  adalah  Perda  Nomor  5  Tahun  2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup  Kota  Bandar  Lampung.  Perda  ini  menjadi  dasar  hukum  pemungutan retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan  dalam  rangka  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah.  Selain  itu  pemberlakuan  Peraturan  Wali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  menunjukkan  adanya  penerapan  aturan  hukum  dan perundang-undangan  yang  berkeadilan  serta  harus  ditegakkan dan dipatuhi secara  utuh  dalam  penyusunan  anggaran.  Penyelenggaraan  pemerintahan yang baik harus didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula.
3. Budaya hukum ( legal culture )
Budaya  hukum  ( legal  culture )  yang  dimaksud  adalah  adanya  sistem kerja  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksanaan  kewenangan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Bandar  Lampung  dalam  pengelolaan  sampah  yang menggerakan  seluruh  aktivitas  atau  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi.  Keberhasilan  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh  dukungan dan kemampuan sumber daya manusianya. Apabila sumber daya manusianya baik  dan  berkualitas  maka  tujuan  organisasi  akan  dapat  dicapai  secara optimal. Hal lain yang mendukung adalah tersedianya sarana dan prasarana dalam  pengelolaan  sampah.  Arti  penting  pengelolaan  sampah  bagi Pemerintah Daerah  adalah adanya tuntutan pada era otonomi daerah untuk dapat  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat,  termasuk  di  dalamnya pelayanan  persampahan  secara  baik  dalam  rangka  mewujudkan  kelestarian lingkungan  hidup.  Pada  pada  sisi  lain  masyarakat  yang  menerima  layanan dikenakan kewajiban membayar retribusi atas pelayanan persampahan yang diberikan.
B. Faktor-Faktor  Penghambat  Kebijakan  Pemungutan  Retribusi Pelayanan  Persampahan  Kebersihan  Dalam  Rangka  Peningkatan Pendapatan Asli daerah di Kota Bandar Lampung

## 1. Masih  Rendahnya  Pemahaman  Subjek  Retribusi  terhadap Produk Hukum Daerah
Sahriwansah  menjelaskan  bahwa  pemahaman  yang  dimaksud  adalah pemahaman  Subjek  Retribusi  terhadap  produk  hukum  daerah  tentang Retribusi  Pelayanan  persampahan/kebersihan  yaitu  Peraturan  Wali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas Lingkungan Hidup. Adapun subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  11  Peraturan  Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa pada  umumnya  Subjek  Retribusi  memiliki  pemahaman  yang  terbatas  bahwa Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan adalah wujud dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam  penyelenggaraan  pembangunan dan  kesejahteraan rakyat. Pembayaran Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan merupakan  kontribusi  kongkrit  perusahaan  dalam  pembangunan  di  Kota Bandar  Lampung.  Hal  ini  menunjukkan  Subjek  Retribusi  kurang  memahami hakikat  Retribusi  Pelayanan  persampahan/kebersihan..  Kendala  ini memerlukan  solusi  yaitu  perlu  ditingkatkan  sosialisasi  Peraturan  Wali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  untuk  meningkatkan  pemahaman  terhadap  Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan.

## 2. Masih  Rendahnya  Kesadaran  Subjek  Retribusi  Terhadap Pembayaran Retribusi
Sahriwansah  menjelaskan  bahwa  faktor  kesadaran  Subjek  Retribusi merupakan  faktor  yang  menentukan  realisasi  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan Kepada Kota Bandar Lampung. Pada kenyataannya banyak  Subjek  Retribusi  yang  mengganggap  bahwa  Retribusi  Pelayanan persampahan/kebersihan terasa memberatkan perusahaan karena perusahaan  telah  dibebani  kewajiban  membayar  pajak  kepada  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung.  kesadaran  perusahaan  bahwa  pemberian  Retribusi Pelayanan  persampahan/kebersihan  tidak  mengurangi  kewajiban  yang
bersangkutan Pemerintah seperti pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  merupakan  salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum  nasional yang berdasarkan Pancasila. Saat  ini di  era otonomi daerah Peraturan  Daerah  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  karena  memiliki landasan  konstitusional  yang  jelas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kebijakan  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan  kebersihan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah di Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan tetapi  belum  maksimal.  Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan  penyusunan  perencanaan  untuk  merancang  strategi  pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dapat meningkatkan PAD, menerapkan  sarana  atau  perangkat  pekerjaan  yang  mempermudah pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pelayanan  persampahan/  kebersihan secara  efektif  dan  efesien  dan  melaksanakan  mekanisme  pemungutan retribusi pelayanan persampahan/  kebersihan secara jelas  dan  menerapkan sistem  evaluasi  dalam  bentuk  pemeriksaan  dalam  rangka  mengontrol  atau memastikan bahwa pemungutan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan  sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota Bandar  Lampung  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  adalah  masih  rendahnya  pemahaman  Subjek  Retribusi terhadap produk hukum daerah tentang Retribusi
Pelayanan persampahan/kebersihan  dan  masih  rendahnya  kesadaran  Subjek  Retribusi terhadap  retribusi  yang  dianggap  memberatkan  karena  telah  dibebani kewajiban membayar pajak kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## B. Saran
1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung disarankan untuk  mensosialisasikan  Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  secara  lebih  intenstif  kepada  subjek  retribusi agar  tidak  terjadi  kurangnya  pemahaman  tentang  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan  retribusi  yang  dilakukan  oleh  petugsas  di  lapangan, sehingga  tidak  terjadi  ketidak  akuratan  antara  data  yang  ada dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  serta  mengantisipasi keterlambatan  atau  penyimpangan  dalam  hal  pembayaran retribusi.
3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung disarankan untuk  menerapkan  sanksi  atau  hukuman  yang  sesuai  kepada oknum  pegawai  yang  terbukti  melakukan  pungutan  liar  dalam penarikan  retribusi  persampahan,  mengingat  perbuatan  yang dilakukan  tersebut  merugian  keuangan  daerah,  khususnya Pendapatan  Asli  Daerah yang  bersumber  dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Slamet.  2014. Teknik  Mengelola  Sampah  Ramah  Lingkungan. Bina Cipta, Bandung
Arifin  Hussein.  2012. Manajemen  Pengelolaan  Sampah  Modern. Penerbit Andi, Yogyakarta
Bagir  Manan.  2012. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Pusat  Studi Hukum, UII, Yogyakarta.
Ryaas Rasyid. 2011. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah . LP3ES, Jakarta
Dimas  Harjoko.  2012. Sampah  dalam  Kebijakan  Pemerintah, UNS, Semarang
Jefferson  Rumajar.  2013. Otonomi  Daerah:  Sketsa.  Gagasan  dan Pengalaman . Media Pustaka, Manado
Lintje  Anna  Marpaung,  2016, Revitalisasi  Hukum  Otonomi  Daerah  dan Prospektif Kepentingan Daerah , Aura Publishing, Bandar Lampung
Mahfud  MD. 2011. Pergulatan Politik  dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta, Gema Media
Malayu  S.P.  Hasibuan.  2014. Organisasi  dan  Manajemen .  Rajawali  Press. Jakarta
Mardjono Reksodiputro, 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Melihat Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Batas-Batas  Toleransi ), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
R  Baswir.  2012. Paradigma  Baru  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. MEP-UGM, Yogyakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2014. Penelitian  Hukum  Normatif , Rineka Cipta, Jakarta,
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil Amandemen Keempat
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Jo. Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Bandar Lampung. Dasar hukum lainnya
Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  47  Tahun  2016  tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Bandar Lampung
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.