## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE
Andreyan Nata Giantama E-mail: andreyannata@student.uns.ac.id/andreyannata@yahoo.com Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Munawar Kholil E-mail: munawar.kholil@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article defines the legal responsibilities of market place providers for counterfeit goods, by using doctrinal legal research. Based on Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE  Law),  the  responsibility  for  counterfeit  goods  at  market  place  cannot  be  charged  to  platform providers. ITE Law requires that errors made by users are not the responsibility of the organizer of the electronic system. As an effort to ensure legal certainty, and responsibility for managing the market place platform, it should also be determined the legal responsibility of the platform provider for the omission of negligence committed. This becomes the urgency of further study to find out the proper pattern of legal responsibility for the problems described above.
Keywords: legal responsibility; platform providers; counterfeit goods; e-commerce; market place

## Abstrak
Artikel  ini  mendefinisikan  pertanggungjawaban  hukum  yang  dibebankan  kepada  penyedia  platform market  place atas  barang  yang  melanggar  merek,  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum doktrinal. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek dalam market place berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dibebankan kepada penyedia platform. UU ITE mengehendaki kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sebagai bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab atas pengelolaan platform market place sudah semestinya ditentukan tanggung jawab hukum  penyedia platform terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi. Inilah yang melandasi pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pola tanggung jawab hukum yang tepat terhadap permasalahan pelanggaran yang terjadi.
Kata Kunci: tanggung jawab hukum; penyedia platform; barang yang melanggar merek; e-commerce; market Place.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  dalam  realita  masyarakat  terkini  berimplikasi  besar terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat. Perdagangan yang dilakukan secara online atau biasa disebut dengan electronic commerce ( e-commerce ) dengan sarana internet, karenanya muncul  sebagai  alternatif  pola  transaksi  bisnis  konvensional  yang  biasa  dilakukan  masyarakat. Pengoperasian  situs-situs e-commerce ini  dilakukan  oleh  pihak  yang  menjadi  penyedia, penyelenggara maupun pengelola, yang dalam penulisan ini akan  disebut dengan istilah “penyedia platform e-commerce ”. Platform e-commerce dalam kegiatannya memiliki pengguna platform ( user ) yang merupakan masyarakat umum yang membuat dan memiliki akun dalam situs e-commerce .
Penerapan User  Generated  Content (UGC)  dalam  platform e-commerce dapat  melibatkan pengguna dalam mengisi konten yang ada di dalam situs. Penerapan prinsip UGC ini terdapat dalam salah satu model e-commerce berbentuk market  place . Dimana transaksi dalam market place ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform (penyedia platform) (Rintho R.R., 2018: 25). Karena transaksinya yang dilakukan antar konsumen (sebagai pengguna), model market place ini juga disebut dengan model consumer to consumer (C2C). Di dalamnya pengguna sebagai merchant (pedagang)  dapat  menawarkan  barang-barang  yang  dimiliki  melalui  platform market place .
Besarnya potensi perkembangan bagi e-commerce di Indonesia menyebabkan pelaku bisnis memandang e-commerce sebagai  pasar  yang  menjanjikan  untuk  mengembangkan  bisnisnya. Apalagi dengan model market place yang menerapkan sistem UGC masyarakat dapat dilibatkan untuk  juga  memperdagangkan  barang-barangnya  dalam  situs e-commerce . Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 juta usaha (http:// industri.bisnis.com/read/20170505/12/650993/  pertumbuhan-bisnis-e-commerce-tak-tertahankan , diakses pada 10 Februari 2019, pukul 21.30). Dari sisi nilai pasar, industri e-commerce di Indonesia diproyeksi akan menjadi yang terbesar di seluruh Asia Tenggara, dengan prediksi mencapai Rp1.732 triliun atau US$130 miliar pada 2020 (http://www.viva.co.id/digital/ startup/904560-cegah-barang- palsu-e-commerce-ini-pilih-asli-meski-bekas, diakses pada 10 Februari 2019, pukul 20.45)..
Luasnya wilayah transaksi e-commerce yang  bersifat  melewati  batas-batas  transaksi konvensional,  dengan  bantuan  teknologi  informasi  ini  pun  menjadi  problematika  hukum. Problematika  tersebut  terdapat  dalam  perlindungan  atas  kekayaan  intelektual  dalam  kegiatan e-commerce . Yang khususnya mengenai permasalahan perlindungan hak merek dalam transaksi e-commerce . Permasalahan e-commerce berkaitan dengan hak merek ini tergambar dalam beredarnya produk-produk yang melanggar merek dalam platform e-commerce berbentuk market place .  Sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Adrian  Sutedi,  walaupun  UU  Merek  sendiri  sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar akan tetapi dalam kenyataannya masih  ditemukan  adanya  persamaan/kemiripan/  peniruan/pemalsuan  antarmerek,  baik  secara pokok atau keseluruhan tanpa izin dari pemiliknya (Adrian Sutedi, 2009: 91). Salah satunya tentu melalui platform e-commerce .
Data  juga  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  masih  memiliki  tingkat  kesadaran yang rendah mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Menurut laporan dari Special 301  Report oleh  Kantor  Perwakilan  Dagang AS  ( US  Trade  Representative’s  Office ), Indonesia merupakan satu dari 11 negara di dunia yang sering melanggar hak aset intelektual (http://www.viva. co.id/digital/startup/904560-cegah-barang-palsu-e-commerce-ini-pilih-asli-meski-bekas ,diakses pada 10 Februari 2019, pukul 22.15). Berdasarkan studi Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) dan Universitas Indonesia (UI), kerugian karena perdagangan barang palsu di Indonesia diperkirakan  mencapai  Rp65,1  triliun  pada  2014  (https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi- juga-menghidupi-89R, diakses pada 110 Februari 2019, pukul 22.50).  Maka dengan adanya data tersebut,  tak  mengherankan  apabila  Indonesia  dimasukkan  dalam  golongan Priority  Watch  List oleh World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Beredarnya  barang  yang  melanggar  hak  merek  tersebut  lantas  dapat  menjadi  kendala perkembangan e-commerce Indonesia.  Permasalahan  terjadi  ketika  dengan  tingginya  prospek dan  potensi e-commerce yang  juga  pengembangannya  didukung  oleh  pemerintah,  akan  tetapi tidak disertai dengan kesadaran dari masyarakat Indonesia sebagai pengguna, mengenai aspek kepentingan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dalam  hal  ini  khususnya  adalah  perlindungan  atas hak merek. Apalagi dengan jumlah pedagang dalam e-commerce berbentuk market place yang banyak, peredaran lewat e-commerce ini membuat penyebaran barang palsu menjadi semakin sulit untuk diawasi ( https:// ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/Peredaran-Barang-Palsu-Menjamur- Di-Online-Shop-, diakses pada 10 Februari 2019 pukul 23.00 WIB). Peran penyedia platform pun menjadi penting sebagai operator utama yang dapat menindak dan memproses atas kontrol muatan konten dalam situsnya.
Pemaparan  tersebut  di  atas  menjadi  dasar  kajian  yang  akan  disusun  dalam  penulisan artikel  ini.  Telaah  hukum  yang  dilakukan  dengan  demikian  diharapkan  dapat  menemukan pertanggungjawaban hukum perlindungan hak merek dari penyedia platform dalam market place menjadi suatu kekurangan yang tertuang dalam dalam dasar pengaturan mengenai e-commerce . Sudah semestinya atas kekurangan tersebut dapat diketahui mengenai penyelesaian yang dapat dilakukan atas problematika hukum yang ada.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian didasarkan pada ilmu preskriptif atau  ilmu  terapan.  Pendekatan  dalam  melakukan  kajian  ini  menggunakan  pendekatan  undang- undang ( statute approach ). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan, dan bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi-publikasi publikasi nonresmi sebagai referensi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan metode analisis deduksi yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, dengan kemudian menghadirkan objek yang diteliti.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada  konsep  yang  dikenal  di  masyarakat,  istilah  yang  seringkali  digunakan  untuk  merujuk kepada barang yang melanggar hak merek adalah “barang palsu”, dengan sebutan umum yang dipergunakan seperti “barang kw (kualitas)”, “replika”, “ grade ori ”, “premium”, dan sebutan-sebutan lain  yang  menggambarkan  kualitas  barang  yang  melanggar  merek,  atau  tingkat  kemiripannya dengan barang dengan merek asli.
Lebih lanjut, bentuk-bentuk pelanggaran hak merek dapat dilihat dari materi ketentuan dalam Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU Merek dan Indikasi Geografis), yaitu:
1.  Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya
2.  Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
3.  Menggunakan merek yang mempunyai persamaan sebagian atau keseluruhannya yang jenis barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup,  dan/  atau kematian manusia.
Berkaitan dengan hal tersebut, pendapat dari OK Saidin mengenai macam-macam praktek perdagangan tidak jujur, meliputi (OK Saidin, 2013: 357-358):

## 1.  Praktik Peniruan Merek Dagang (Trademark Piracy)
2.  Praktik Pemalsuan Merek Dagang ( Counterfeiting )
3.  Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan Sifat dan Asal Usul Merek ( Imitations of Labels and Packaging ).
Pasal  83  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  secara  jelas  telah  memberikan  perlindungan kepada pemilik merek maupun penerima lisensi sebagai pihak yang berhak, sebagaimana diatur bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak untuk:
1.  memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan; dan
2.  menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam platform e-commerce , Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  juga  memberikan
tanggung jawab kepada penyedia platform sebagai pengelola situs e-commerce , “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelengga raan Sistem Elektroniknya”. Pasal 15 ayat (3) UU ITE meskipun demikian mengatur: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau  kelalaian  pihak  pengguna  Sistem  Elektronik”.  Sehingga  jika  platform e-commerce tersebut berbentuk market place , dimana barang yang tersedia merupakan barang yang dimiliki oleh pengguna sebagai merchant penyedia platform tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengaturan  mengenai  tanggung  jawab  pengelolaan  platform  seperti  yang  demikian  juga diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang ( Merchant ) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ( Electronic Commerce ) yang Berbentuk User Generated Content (SE  Menkominfo  tentang  Batasan  dan  Tanggung  Jawab E-Commerce ),  dalam  Huruf Romawi V Huruf C angka 2 diatur: “Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:
a.  Bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dan  pengelolaan  konten  di dalam Platform secara andal, aman dan bertanggung jawab.
b.  Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang ( merchant ) atau pengguna Platform.”
Filosofi pemikiran atas ketentuan tersebut juga dapat tercermin dalam kalimat-kalimat yang ada dalam Huruf Romawi I bagian Umum yang memuat:
“Di samping kemudahan tersebut, Platform juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pemilik akun dan/atau pengunggah yang dengan sengaja memasukkan data dan/atau informasi yang melanggar hukum, baik untuk tujuan mencari keuntungan maupun tujuan lain (perbuatan yang dilarang). Penyalahgunaan oleh pemilik akun dan/atau pengunggah di atas dapat merugikan Penyedia Platform sehingga Penyedia Platform dapat dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Persepsi ini akan menjadi momok bagi Penyedia Platform apabila  tidak  dilakukan  penempatan  pada  posisi  yang  tepat,  sehingga  dapat  berpengaruh pada kelangsungan bisnis layanannya.”
Klausul  tersebut  telah  memberikan  gambaran  kesesuaian  dengan  materi  ketentuan  dalam Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  yang  dapat  dijadikan  dasar  tanggung  jawab  hukum  atas  barang yang  melanggar  merek.  Meskipun  demikian  kedudukan  surat  edaran  sebagai  dasar  hukum penyelenggaraan e-commerce sejatinya tidaklah kuat. Karena Surat Edaran Menteri tidak memuat tentang norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan  tidak  berwenang),  dan  penetapan  (M.  Solly  Lubis,  1983:  8).  Sehingga  di  dalamnya  tidak mengatur mengenai beban sanksi terhadap pelanggaran ketentuannya.
Ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  dan  Surat  Edaran  Menkominfo tersebut sejatinya dapat memberikan kelonggaran bagi penyedia platform untuk berlepas diri atas tanggungjawabnya sebagai pengelola situs e-commerce . Akibatnya hal ini dapat meminimalisasi kontrol  dari  penyedia  platform  terhadap  konten  yang  diunggah  oleh user nya.  Apalagi  dengan bentuk platform e-commerce berjenis market place , user memiliki keleluasaan untuk mengunggah barang dagangannya untuk ditawarkan dalam situs e-commerce . Hal inilah yang dapat menjadi permasalahan berkaitan dengan penegasan tanggung jawab hukum yang diemban oleh penyedia platform terhadap perlindungan merek.
Tidak dibebankannya tanggung jawab hukum penyedia platform market place terhadap barang yang melanggar merek oleh penggunanya ini menjadi urgensi untuk dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Permasalahan  penjualan  barang  hasil  pelanggaran  hak  merek  dalam situs market place ini pada prinsipnya tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada penyedia platform. Karena konten yang dimuat di dalam situs-situs market place juga berasal dari penjual yang menjadi user platform. Akan tetapi sebagai pengelola situs, pertanggungjawaban hukum dari
penyedia platform e-commerce ini menjadi penting karena selain penyedia platform merupakan pihak  yang  mewadahi  penjual  untuk  menawarkan  barangnya,  penyedia  platform  berwenang menentukan konten apa saja yang dapat dimuat di dalam situsnya, atau dalam hal ini termasuk mengontrol barang yang dijual.
Pembebanan tanggung jawab hukum tersebut dapat didasarkan atas Pasal 1365 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt),  yang  diatur:  “Setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Gugatan atas kesalahan pun didasarkan dengan syarat-syarat (Zulham, 2013: 84):
1.  Suatu  tingkah  laku  yang  menimbulkan  kerugian  tidak  sesuai  dengan  sikap  hati-hati  yang normal.
2.  Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3.  Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata ( proximate cause ) dari kerugian yang timbul.
Prinsip-prinsip tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab hukum kepada penyedia platform. Apalagi rumusan yang tertuang dalam Pasal 1365 merupakan “rumusan ajaib” yang dapat mencakupi setiap macam perbuatan melawan hukum. (Munir Fuady, 2005: 80). Meskipun barang yang melanggar bukan merupakan barang yang berasal dari penyedia platform akan tetapi penyedia platform tetap harus bertanggung jawab atas perannya dalam penyebarluasan peredaran  barang  tersebut.  Karena  sejatinya  dengan  upaya  kontrol  dan  pengawasan  terhadap barang  yang  diunggah  dalam  platform market  place nya,  penyedia  platform  dapat  mengetahui kecenderungan pelanggaran yang terjadi. Atas pelanggaran tersebut sudah semestinya ditindak dengan  menghapus  atau  tidak  boleh  diunggahnya  barang  tersebut  dalam market  place yang dikelolanya.
Unsur  kesalahan  sebagai  syarat  pertanggungjawaban  dapat  dilandasi  oleh  pembiaran yang menjadikan kerugian bagi pihak yang berhak. Penyedia platform tidak dapat berdalih tidak bertanggungjawab secara mutlak terhadap barang yang melanggar peraturan dalam platformnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3). Insan Budi Maulana menjelaskan alasan dari hal tersebut adalah karena ia sebagai pengelola utama dari situs e-commerce tentunya setidak-tidaknya turut serta dalam menyebarluaskan produk-produk yang melanggar hukum tersebut. Karena para konsumen atau pembeli produk barang melakukan pembayaran melalui penyedia platform, yang akan diserahkan pelunasannya itu kepada merchant beberapa waktu kemudian (https://kabar24. bisnis.com/read/20180914/ 16/838217/cermati-tanggung-jawab-hukum-pengusaha-pada-pasar-e- dagang , diakses pada 10 Februari 2019 pukul 23.10). Dalam hal ini jaminan perlindungan terhadap kesalahan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 15 ayat (3) UU ITE dengan demikian tidak relevan apabila diterapkan secara mutlak. Meskipun demikian pada prinsipnya materi isi dari Pasal 15 ayat (3) UU ITE tidak sepenuhnya salah. Mengingat urgensi dari penerapan muatan materi pasal tersebut juga menuntut kehati-hatian dari pedagang yang menjadi pengguna untuk tidak menjual barang yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, memang pengguna platform sebagai pedagang dan berkedudukan sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas barang yang dimilikinya.
Perlunya  pembebanan  pertanggungjawaban  kepada  penyedia  platform  dengan  demikian dilandasi atas urgensi penerapan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian dan asas itikad baik sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 UU ITE. Berkaitan dengan hal tersebut, tanggung jawab hukum penyedia platform tetap harus diatur untuk menuntut kehati-hatian dari penyedia platform terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dalam market place yang dikelolanya sebagai bentuk iktikad  baik  untuk  menjaga  pengelolaan  platform  dari  perbuatan  pelanggaran.  Hal  inilah  yang lantas perlu untuk diatur dalam UU ITE maupun perundang-undangan lain yang menjadi dasar penyelenggaraan e-commerce .

## D. Simpulan
Materi  Pasal  15  ayat  (3)  UU  ITE  memuat  ketentuan  yang  membebaskan  tanggung  jawab hukum  penyelenggara  sistem  elektroniik  atas  kesalahan  yang  dilakukan  pengguna.  Dengan demikian penyedia platform market place tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap beredarnya barang yang melanggar merek yang diunggah oleh merchant dalam situs market place nya. Ini menjadi permasalahan hukum mengingat pengelolaan situs e-commerce sejatinya menjadi ranah penyedia platform. sudah semestinya penyedia platform e-commerce tetap dapat dibebankan  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  dengan  membiarkan  pembiaran  peredaran dan penyebarluasan barang tersebut dalam platformnya. Atas dasar hal tersebut, tanggung jawab hukum yang dibebankan dapat didasarkan oleh Pasal 1365 KUHPdt mengenai perbuatan melawan hukum.

## E. Saran
Perlu  diatur  pertanggungjawaban  hukum  penyedia  platform  dalam  UU  ITE  terhadap adanya  pembiaran  barang  yang  melanggar  merek  dalam  platform  yang  dikelolanya  walaupun diunggah oleh pengguna. Hal tersebut sebagai bentuk terjaminnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam  pengelolaan  platform market  place .  Dengan  demikian  terdapat  landasan  yuridis  bagi pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dan kelalaian pengelolaan platform yang menimbulkan kerugian.

## F. Daftar Pustaka

## Buku
Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika
M. Solly Lubis. Pergeseran  Garis  Politik  dan  Perundang-Undangan  Mengenai  Pemerintah  Daerah . Bandung: Alumni
----------------. 2005. Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti
OK. Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Rinto R.R.. 2018. Buku E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi . Yogyakarta: Deepublish
Zulham. 2013. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Media Grup

## Jurnal
Ambar Wariat, dan Nani Irma Susanti. 2014. “ E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ekonomi & Bisnis . Volume 1 Nomor 2, Nopember 2014
Imas Rosidawati dan Edy Santoso. 2013. “Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan dengan Etika Bisnis”. Jurnal Hukum dan Pembangunan . Tahun ke 43 Nomor 1. Januari- Maret 2013
Johan Wahyudi. 2012. “Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”. Jurnal Perspektif . Volume 17 Nomor 2, Mei 2012
Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”. Jurnal Dinamika Sosbud. No. 1
Rizka Syafriana. 2016. ”Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal De Lega Lata . Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2016
Tony Pasca Rifai. 2016. “Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis  dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN”. Jurnal  Fiat  Justicia .  Volume  10 Nomor 4. Oktober-Desember 2016
Zulkarnain Hasibuan. 2013. “Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. Jurnal Justitia . Volume 1 Nomor 1, Desember 2013

## Internet
Amal Nur Ngazis dan Siti Sarifah Alia. 2017. Cegah Barang Palsu, E-Commerce ini Pilih Barang Asli Meski Bekas . http://www.viva.co.id/digital/ startup/ 904560-cegah-barang-palsu-e-commerce-ini- pilih-asli-meski-bekas
Harian Rakyat Merdeka. 2017. Peredaran Barang Palsu Menjamur di Online Shop . https://ekbis.rmol. co/read/2017/06/22/296641/Peredaran-Barang-Palsu-Menjamur-Di-Online-Shop-
Insan Budi Maulana. 2018. Cermati Tanggung Jawab Hukum Pengusaha pada Pasar e-Dagang. https:// kabar24.bisnis.com/read/20180914/16/838217/ cermati-tanggung-jawab-hukum-pengusaha- pada-pasar-e-dagang,
M. Syahran W. Lubis. 2017. Pertumbuhan Bisnis E-Commerce tak Tertahankan . http://industri.bisnis. com/read/20170505/12/650993/pertumbuhan-bisnis-e-commerce-tak-tertahankan
Maulida Sri Handayani. 2017. Barang  Palsu:  Membuat  Rugi,  Tapi  Juga  Menghidupi . https://tirto.id/ barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R