## KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH TANAH ADAT MASYAKARAT HUKUM ADAT DALAM KONSENSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

## Erika
Kandidat Doktor FH UGM Yogyakarta Notaris & PPAT di Samarinda Kalimantan Timur Dosen FH Universitas 17 Agustus Samarinda Kalimantan Timur Email : erika_notaris@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam UUPA menyatakan hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat, dalam hal ini hukum adat yang di konstruksi oleh hukum negara. Undang-Undang Pokok Agraria menunjukan  konsep pluralisme dengan  membahas  konstruksi  undang-undang  pokok agraria  terhadap  hukum,  menunjukan  bahwa  dalam  relasi  antara  hukum  negara  dan hukum adat sangat dimungkinkan upaya mengkontruksikan atau mendekonstruksikan hukum  adat  sesuai  kepentingan  negara.  Hal  yang  sangat  tepat  menyelesaikan  konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal yakni berperannya lembaga karena selama  ini  sudah  membudaya  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  kearifan  lokal  adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profit semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa  diterima  semua  kelompok  sehingga  tidak ada  lagi  konflik laten  yang  tersembunyi dalam masyarakat.
Katakunci : pluralisme, hukum adat, kearifan lokal

## ABSTRACT
In the UUPA it states that national agrarian law is based on customary law, in this case customary law which is under construction by state law. The Basic Agrarian Law shows the concept of pluralism by discussing the construction of the basic agrarian law against the law, indicating that in relation between state law and adat law it is possible to construct or deconstruct customary law in the interests of the state. It is very appropriate to resolve the conflict by using local adat or local wisdom that the role of the institution because it has been entrenched in society. Because local wisdom is something that is rooted and usually not only profit-oriented alone, but also sacred-oriented so that its implementation can be more quickly and easily accepted by the community. With local custom it is expected that conflict resolution can be quickly realized, can be accepted by all groups so there is no longer latent concealment hidden in the community.
Keywords: pluralism, customary law, local wisdom
Pendahuluan Bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap
warga negara melalui upaya penciptaan suasana  yang  aman,  tentram,  tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin  sebagai  wujud  hak  asasi  setiap orang  atas  perlindungan  agama,  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, bahwa perseteruan dan
benturan  antar  kelompok  masyarakat dapat  menyebabkan  konflik  sosial  yang mengakibatkan  terganggunya  stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Tantangan  yang  besar  yang dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  dalam membangun bangsa adalah mempertautkan kepentingan
masyarakat  yang  berbeda,  karena terdapat pluralisme dalam  struktur  dan budaya masyarakatnya. Perbedaan etnis, perbedaan keyakinan relegius, perbedaan  pandangan  terhadap  alam dan lingkungan seringkali menjadi faktor penyebab  kegagalan  membangun  suatu bangsa.  Berbagai    peristiwa  konflik komunal komunitas adat  atau kerusahan sosial  akibat  berbeda  pilihan  hukum dalam sektor agraria di berbagai tempat di  tanah  air  menujukan  bahwa  kasus- kasus  hukum  membutuhkan  penjelasan secara  sosiologis  antropologis  yang  di latarbelakangi alasan masyarakat kurang mendapat  peluang  untuk  mendapatkan akses hukum dan keadilan sosial (Saidin, 2000;32).
Di Indonesia kompleksitas persoalan  hukum,  politik  hukum  dan wajah penegakan hukum dalam kerangka pemanfaatan lahan tidak hanya sebagai  suatu  hal  substantif  melainkan berkenaan pula dengan masalah prasyarat  atau  prosedur  memperoleh hak  dan  kesadaran  hukum  masyarakat (Husni,  2009;1).  Pemahaman  sempit memandang  bahwa  hukum  hanya semata-mata  bersifat  normatif  tanpa memperhatikan  faktor  dari  luar  yang mempengaruhi pembentukan dan bekerjanya  hukum  akan  membuat frustasi bilamana menghadapi kenyataan bahwa  keberlakukan  dan  penegakan hukum  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dan maksud dibentuknya hukum itu sendiri. Membuat  hukum  bekerja  dengan  lebih baik  dan  memberikan  keadilan  bagi
semua  warga  masyarakat  merupakan salah  satu  tugas  kolaborasi  pemerintah dan  seluruh  masyarakat  Indonesia.    Era reformasi terbuka peluang agar lembaga pemerintah  dan  lembaga  hukum  dapat melayani kepentingan masyarakat dengan  baik  bersamaan  dengan  upaya pembaharuan  hukum  oleh  pemerintah dan  penghapusan  pembatasan  peran politik masyarakat.
Pola  umum  rencana  strategis pembangunan  hukum  yang  dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum nasional yang meletakan pola pikir yang mendasari  penyusunan  sistem  hukum nasional  yang  berintikan  komponen materi  hukum (legal  substance ), aparatur  hukum (legal  struckture) dan budaya  hukum (legal  culture) serta didukung sarana dan prasarana (Rahardjo, 2009). Pembangunan hukum haruslah diperbaharui sektor-sektor lain seperti  ilmu  hukum  dan  ide-ide  hukum melalui proses pendidikan dan pemikiran  akademik,  pembaharuan hukum  haruslah  di  dekati  dengan mengubah  sistem  pendekatan  yang sempit (legalistik )  menjadi  pendekatan yang  lebih  sistematik, holistik dan terpadu  (Rahardjo,  2009).  Untuk  dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum  dan  kenyataan  sosial  maka diperlukan  suatu  pendekatan  empiris yang  memungkinkan  untuk  dapat dilakukan pengamatan terhadap beroperasinya hukum (Irianto, 2000;32).
Dengan melihat komponen- komponen  dari  sistem  hukum  yang saling  mempengaruhi  satu  sama  lain tersebut,  maka  dapat  dikaji  bagaimana beroperasi  hukum  dalam  keadaan sehari-hari.  Hukum  adalah  bagian  dari kebudayaan  dan  masyarakat,  oleh karena  itu  tidak  mungkin  mengkaji hukum secara terisolasi, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.
Secara  khusus  budaya  hukum  adalah bagian  dari  kekuatan-kekuatan  sosial tersebut,    yang  memberi  masukan, menjadi  pengerak,  dan  selanjutnya memberi output kepada  sistem  hukum. Friedman  berpendapat    kekuatan  sosial harus terus menerus dipengaruhi sistem hukum,  kadang-kadang  ia  merusak, memperbaharui,  memperkuat,  atau memilih  untuk  menampilkan  segi-segi tertentu (Irianto, 2000).
Berkenaan dengan konflik Pembebasan  Lahan  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Hukum adat yang di lakukan oleh perusahaan sebagai pelaku investasi yang  menjalankan  kegiatan  usaha  di bidang  pertambangan  mineral  dan batubara,  hal  ini  dikarenakan  saat  ini semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan tanah  untuk  keperluan  pembangunan. Sementara tanah Negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi. Isu mengenai eksistensi hak adat menimbulkan banyak persepsi,  paling  tidak  dapat  dikatakan ada  dua  pandangan  mengenai  isu tersebut,  yakni  di  satu  pihak  terdapat kekhawatiran  bahwa  hak  adat  yang semula  tidak  ada  kemudian  dihidupkan lagi.  Di  lain  pihak,  ada  kekhawatiran bahwa  dengan  semakin  meningkatnya kebutuhan  akan  tanah,  akan  semakin terdesak  hak  adat  yang  keberadaanya dijamin oleh Pasal 3 UUPA (Sumardjono, 2007;23).  Pengakuan  eksistensi  oleh UUPA merupakan hal yang wajar karena hak  adat  berserta  masyarakat  hukum adat  telah  ada  sebelum  terbentuknya Negara  Republik  Indonesia  jauh  hari sebelum  lahirnya  hukum  pertanahan nasional  kita.  Pasal  3  Undang-Undang Pokok  Agraria  menegaskan  pengakuan tersebut  dan  sudah  dijelaskan  bahwa dalam ketentuan pasal ini diakui dengan pembatasan-pembatasan tertentu, yakni mengenai eksistesi dan pelaksanaannya. Di  kalangan  masyarakat  awam  pun pengertian dasar tentang hak tanah adat
beragam, ada sebagian masyarakat yang menafsirkan hak adat sebagai kepemilikan  yang  mengarah  kepada kepemilikan individual, sedangkan sejatinya  hak  adat  itu  adalah  hak bersama  seluruh  masyarakat  hukum adat  (aspek  keperdataan  hak  ulayat) (Sumardjono, 2007).
Sektor  pertambangan  mineral  dan batubara  misalnya  masih  menjadi  salah satu  penyumbang  besar  konflik  dalam kerusakan  lingkungan,  perampasan tanah,  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia. Hal  ini  oleh  masyarakat  di  asumsikan karena  Negara  memfasilitasi  dan melakukan  kekerasan  bergelombang dari  waktu  ke  waktu  yang  sistemik dan sistematis  melalui  produk  Undang- Undang  (UU  investasi,  UU  Minerba,  UU Penyedian Tanah Untuk Pembangunan ). Selain itu keputusaan-keputusan regulatif  turunannya  yang  muaranya adalah pemberian legitimasi dan hak-hak khusus  kepada  sektor  pertambangan yang  sudah  lama  dikenal  sebagai  pihak yang sering berseberangan dengan orang desa  (petani,  nelayan,  dan  pelaku ekonomi kecil). Bahwa tidak pernah ada penyelesaian  yang  struktural  dan mendasar  pada  konflik-konflik  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara. Dapat dikatakan hingga  masa kini sektor pertambangan  mineral  dan  batubara masih  menjadi  anak  emas  yang  selalu dilindungi oleh negara.
Dengan memperhatikan fakta sosial    interaksi  masyarakat  dengan hukum  sebagaimana  fokus  tulisan  ini, melihat  konsekuensi  dari  pengaturan yang terpusat, segala ketentuan, prosedur  dan  mekanisme  penegakan tidak  mungkin  dengan  sendirinya diketahui oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia yang begitu plural lagi heterogen ,  kemudian  bagaimana hukum  negara  dengan  sistem  aturan yang  umum, abstrak dan uniform itu
dapat sampai, diterima pada masyarakat terutama  masyarakat  lokal.  Maka  Pada tulisan  ini  penulis    berusaha  mengurai satu pemikiran tentang Konflik Pembebasan  Lahan  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Hukum adat yang di lakukan oleh perusahaan sebagai pelaku investasi yang  menjalankan  kegiatan  usaha  di bidang  pertambangan  mineral  dan batubara.
Tinjauan Umum Teori Konflik
Dalam tulisan ini penulis mengunakan  pilihan  kosakata  Konflik daripada  pengunaan  kata  Sengketa dengan  alasan  konflik  memberikan pengertian yang luas tentang pertentangan, ketidaksesuaian beraspek politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya. Istilah konflik (conflict) dalam pendapat Webster,  sebagaimana  di  kutip  Sarjita menyatakan bahwa istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu “Perkelahian, peperangan
atau perjuangan”,.  yaitu  berupa  konfrontasi fisik  antara  beberapa  pihak.  Yang kemudian  artinya  berkembang  menjadi ketidak  sepakatan  yang  tajam  atau oposisi  atas  berbagai  kepentingan,  ide dan  lain-lain  (Sarjita,  2011;13).  Konflik juga dapat diartikan adanya oposisi atau pertentangan  pendapat  antara  orang- orang, kelompok-kelopok atau organisasi-organisasi (Winardi, 2007;1). Selanjutnya  Pengertian  konflik  dalam hukum  tanah  adalah  Konflik  adalah perbedaan  nilai,  kepentingan,  pendapat dan  atau  persepsi  antara  warga  atau kelompok  masyarakat  dan  atau  warga atau  kelompok  masyarakat  dengan badan  hukum  (privat  atau  publik), masyarakat
dengan
masyarakat mengenai  status  penguasaan  dan  atau status  kepemilikan  dan  atau  status penggunaan  atau  pemanfaatan  atas bidang  tanah  tertentu  oleh  pihak tertentu,  atau  status  Keputusan  Tata
Usaha  Negara  menyangkut  penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi  dan  sosial  budaya  (Lampiran 01/Juknis/D.V/  2007  Angka  Romawi  II angka  4 Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  34  Tahun 2007  tentang  Petunjuk  Teknis Penangan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan) . Selanjutnya  lebih  luas  dalam  Bab Satu  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Butir  1 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012 Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial pengertian konflik sosial adalah Perseteruan  dan/atau  benturan  fisik dengan kekerasaan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
1.   Penyebab  Konflik  dan  Jenis Konflik
Penyebab terjadinya konflik Menurut  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z Rubin  ada  tiga  faktor  yakni    (Sarjita; 2011) :
1. Tingkat aspirasi suatu pihak;
2. Persepsi satu pihak atas aspirasi pihak lain, dan
3. Tidak ditemukan alternatif yang bersifat intergratif.
Muncul dan berkembanganya Konflik  biasanya  mengikuti  suatu  pola yang  teratur  beberapa  pola  konflik menurut G.R Terry  terbagi empat macam yakni :
1.  Pertama-tama  timbul  suatu krisis tertentu.
2.  Gejala  Eskalasi  ketidaksesuaian paham terjadi.
3.  Konfrontasi  menjadi  pusat perhatian.
4.  Krisis  selanjutnya  di  alihkan dalam arti. Dalam memaknai konflik Loekman Soetrisno  menyebutkan  bahwa  konflik tidak selalu bersifat disfungsional . Justru sebaliknya  dengan  terjadinya  konflik dapat  terjadi  sesuatu  yang fungsional . Artinya  dapat  menjadi  wahana  untuk mendorong  terjadinya  suatu  perubahan menuju  suatu  kondisi  yang  lebih  baik, oleh  karenanya  selanjutnya  konflik  di bedakan menjadi dua jenis yakni :
1.  Konflik  yang  bersifat destruktif , hal  ini  terjadi  apabila  muncul konflik akan tetapi tidak disertai mekanisme meredam konflik.
2. Konflik yang bersifat Fungsional, yakni konflik yang menghasilkan  perubahan  atau konsensus  baru  yang  bermuara pada perbaikan.
Selanjutnya  Konflik  di  bedakan dari substansinya, yakni konflik hukum dan  konflik  kepentingan.  Konflik hukum adalah konflik yang menyangkut  perbedaan  hak  dan kewajiban.  Konflik  hukum  ini  berawal dari  terjadinya  pelanggaran  atas  hak- hak seseorang atau terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban.  Berbeda  dengan  konflik kepentingan. Konflik kepentingan menyangkut  perbedaan  pandangan mengenai  akses  atas  sesuatu  hal,  bisa tanah, kekayaan alam maupun sumber daya alam yang terkadung di dalamnya. Konflik  menurut  substansinya,  ini dikenal  adanya  konflik hukum  yang  di dasarkan  nilai.  Suatu  persoalan  yang terjadi  baru  dapat  di  ketahui  sebagai suatu konflik hukum di dasarkan  pada nilai  apabila  konflik  tersebut  tidak dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun  ADR  seperti  menyelesaikan keberadaan konflik hukum dan konflik kepentingan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Penanganan Konflik  Sosial  Pasal  5    Konflik  dapat bersumber dari :
a. Permasalahan yang berkaitan dengan  politik,  ekonomi, dan sosial budaya;
b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
c. Sengketa  batas  wilayah  desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
d. Sengketa  sumber  daya  alam antar  masyarakat  dan/atau antar  masyarakat  dengan pelaku usaha; atau
e. Distribusi  sumber  daya  alam yang  tidak  seimbang  dalam masyarakat.
2.    Bentuk-Bentuk Konflik Dan Skala Konflik
Adapun  bentuk-bentuk  konflik  di lihat  dari  sifat  konflik  adalah  dapat berwujud  konflik  tertutup (laten) , mencuat (emerging) ,  dan  terbuka (manifest). Konflik  tersembunyi (laten) di  cirikan  dengan  adanya  tekanan- tekanan  yang  tidak  nampak  atau  tidak sepenuhnya  berkembang  dan  belum terangkat  ketingkat  konflik.  Seringkali masing-masing  pihak  tidak  menyadari adanya  konflik  bahkan  yang  sifatnya sudah  menjadi  potensial.  Konflik mencuat (emerging) adalah  identifikasi perselisihan,  kebanyakan  permasalahan jelas,  tapi  proses  negosiasi  dan penyelesaian belum berkembang. Di sisi lain, di kenal pula istilah konflik terbuka (manifest). Konflik  terbuka (manifest) adalah  konflik  yang  terjadi  di  antara pihak-pihak yang berselisih secara aktif. Kedua  belah  pihak  terlibat  dalam perselisihan yang terjadi  mungkin sudah mulai  untuk  bernegosiasi  dan  mungkin juga  sudah  mencapai  jalan  buntu
(Diasari, 2010;109). Konflik di lihat dari skala  konflik  di  masyarakat  di  bedakan kedalam konflik antar orang (interpersonal  conflict) ,  konflik  antar kelompok (intergroup  conflict) konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict) dan  konflik  antar  negara (interstate  conflict). Setiap  perbedaan konflik memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.
Konflik Pertanahan Dalam  Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam  proses  investasi  di  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara, dimana  bahan  galian  mineral  berada  di dalam  permukaan  bumi  sehingga perlunya  proses  pengeluapasan  kulit terluar  bumi  yakni  tanah  dan  tentunya bersinggungan  dengan  pemilik hak  atas tanah  maka  disini  muncul  perselisihan hukum  akibat  berlakunya  dua  kaidah atau  lebih  pilihan  hukum  dalam  satu peristiwa  hukum  dalam  hal  ini  pemilik hak  atas  tanah  bisa  saja  orang perorangan,  komunitas  adat,  bahkan badan  usaha  swasta  (seperti  HGU Perkebunan  sawit),    dalam  kaitan  hak atas  tanah  dalam  wilayah  masyarakat adat  yang  disebut  sebagai  tanah  adat, maka  terjadinya  percampuran  hukum yakni hukum adat, hukum agraria dalam hal  ini  adalah  hukum  tanah  dan  hukum pertambangan.  Terjadi  Konflik  Hukum Negara  dengan  hukum  adat  adalah bentuk kesenjangan atau bahkan konflik kebudayaan  antara  pembentuk  dan pengembang  hukum,  tanpa  upaya mendamaikan  keduanya  maka  dalam banyak hal hukum negara tidak berjalan efektif (Soetandyo, 2011;4).
1.    Penyebab Konflik Pada
umumnya
konflik pengelolaan  sumber  daya  alam  mineral dan batubara memiliki penyebab ganda,
biasanya  kombinasi-kombinasi  dari masalah-masalah dalam hubungan
antara  pihak  yang  bertikai  kemudian mengarah  kepada  konflik  yang  terbuka. Karena  seringkali  menjadi  rumit,  maka sangat  penting  untuk  melakukan identifikasi pusat.
Dari  pengalaman  empirik  di berbagai  daerah  di  Indonesia,  dapat  di nyatakan  bahwa  sumber  pokok  konflik atas  pengelolaan  sumber  daya  alam mineral dan batubara adalah :
1.   Konflik  yang  bersifat  kultural, dengan  melibatkan  unsur-unsur lainnya seperti  konflik  struktural (terjadi karena adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya);
2.   Konflik  kepentingan  (disebabkan oleh persaingan kepentingan yang di rasakan  atau  yang  secara  nyata memang tidak bersesuaian);
3.   Konflik  nilai  (disebabkan  karena adanya  orang  yang  berusaha  untuk memaksakan  suatu  nilai  kepada yang lainnya, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana di dalamnya  tidak  di  mungkinkan adanya percabangan kepercayaan);
4.   Konflik  hubungan  antar  manusia (terjadi karena adanya emosi-emosi negatif  yang  kuat,  salah  persepsi atau stireotif, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang/repetitif), dan konflik data (terjadi  ketika  orang  kekurangan informasi  yang  di  butuhkan  untuk mengambil keputusan yang bijaksana,  dapat  memberi  iformasi yang  salah,  tidak  sepakat  mengenai apa  saja  data  yang  relevan, menterjemahkan  informasi  dengan cara  yang  berbeda  atau  memakai tata  cara  pengkajian  yang  berbeda) (Soetandyo, 2011;114).
2.    Bentuk dan Jenis Konflik Konflik dalam pengelolaan sumber daya  alam  mineral  dan  batubara merupakan  rangkaian  yang  tidak  dapat
terpisahkan  dalam  hubungan  agraris dalam sistem apapun. Walaupun demikian  tidak  berarti  konflik-konflik yang  muncul  tersebut  sama  bentuknya. Setiap  priode  menunjukan  bentuk konflik  yang  berbeda  dan  sangat bergantung  kepada  kondisi  hubungan agraris  yang  ada,  serta  sistem  dan kebijakan  yang  berlaku  dalam  kurun waktu tersebut.
Dalam  kajian  Disertasi,  hasil penelitian dan observasi yang dilakukan Salim HS, Jenis sengketa dalam pelaksaan kegiatan pertambangan, meliputi  (Salim Hs, 2014;215):
1.  Sengketa  antara Indigeneos people dengan  perusahaan tambang
2. Sengketa pencemaran Lingkungan; 3. Sengketa hak atas tanah
4. Sengketa divestasi saham;
5.  Sengketa  program community development
6. Sengketa wilayah kontrak karya, dan
7. Sengketa perburuhan.
3. Obyek Konflik Dalam hukum adat, hak penguasaan  atas  tanah  yang  tertinggi adalah  hak  ulayat  yang  mengandung unsur
yang beraspek hukum keperdataan  dan  hukum  publik.  Subjek hak  ulayat  adalah  masyarakat  hukum adat, baik teritorial maupun genealogik, sebagai  bentuk  bersama  warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  yang  pada  umumnya batas  wilayah  hak  adat  tidak  dapat ditentukan  secara  pasti.  Hak  ulayat mempunyai  kekuatan  yang  berlaku kedalam dan keluar. Kedalam, berhubungan  dengan  para  warganya, Sedangkan  kekuatan  berlaku  keluar dalam hubungan dengan bukan anggota
masyarakat hukum adatnya yang disebut dengan “orang asing” atau “orang luar”.
Obyek  konflik  adalah  lahan-lahan dalam  wilayah  tanah  Ulayat  yang  akan dibebaskan untuk kepentingan investasi di  sektor  pertambangan  mineral  dan batubara  yang  umumnya  adalah  tanah adat  yang  disebut  tanah  ulayat  (ulayat umum/maupun warisan kelompok persekutuan warga adat dan perorangan. Terkait  dengan  Tulisan  ini  mengkaji penyebab konflik horzontal yang terjadi antar  masyarakat  hukum  adat  dengan perusahan  yang  berinvestasi  di  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara yakni konflik  mengenai perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi  antara  warga  atau  kelompok masyarakat  atau  warga  atau  kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan/atau  kepemilikan  dan/atau  status pengunaan  atau  pemanfaatan  atas bidang  tanah  tertentu  oleh  pihak tertentu terkait hak atas tanah atau lahan adat  yang  masuk  dalam  wilayah  ijin usaha  pertambangan  mineral  dan batubara.
4.    Aktor Konflik
Menurut  Supandi,  konflik  dan sengketa  pertanahan  jika  ditinjau  dari subyek yang bersengketa, dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu (Munsyarief, 2012;5):
1. Sengketa tanah antar warga;
2. Sengketa tanah antara Pemerintah  Daerah  dengan warga setempat;
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan  sumber  daya alam.
Aktor  Konflik  Pembebasan  Lahan di  wilayah  Tanah  Ulayat  Masyarakat Hukum  adat  yang  di  lakukan  oleh perusahaan  sebagai  pelaku  investasi yang  menjalankan  kegiatan  usaha  di bidang  pertambangan  mineral  dan batubara  Beberapa  pihak  yang  terlibat
dalam  konflik  ini  merupakan  mereka yang  mempunyai  andil  besar,  terlibat aktif dan berkepentingan dalam  konflik lahan  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam mineral dan batubara, yakni : a.    Masyarakat Hukum Adat
Dilihat    dari  perkembangan  hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan  pribadi  itu  ditiru  orang  lain, maka  ia  akan  menjadi  kebiasaan  orang itu, lambat laun diantara orang yang satu dan  orang  lain  dalam  kesatuan masyarakat  ikut  pula  melakukan kebiasaan  tersebut.  Kemudian  apabila seluruh  anggota  masyarakat  melakukan kebiasaan  tadi,  maka  lambat  laun  akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.
Hukum  adat  adalah  adat  yang diterima  dan  harus  dilaksanakan  dalam masyarakat  yang  bersangkutan,  untuk dapat  mempertahankan  pelaksanaan hukum  adat  itu  agar  tidak  terjadi penyimpangan  atau  pelanggaran,  maka diantara  anggota  masyarakat  ada  yang diserahi  tugas  mengawasinya,  dengan demikian  lambat  laun  petugas-petugas adat  ini  diangkat  menjadi  kepala  adat (Setiady, 2008;1).
Prof.  Dr.  Barend  Ter  Haar  Bzn, dalam  pidato  dies  natalis  RHS  1930 dengan  judul  “Peradilan  Landraad Berdasarkan  Hukum  Tidak  Tertulis”, menyatakan :
“Hukum  adat  lahir  dan  di  pelihara oleh  keputusan-keputusan  adat. keputusan para masyarakat hukum terutama  keputusan  berwibawa dari  kepala-kepala  rakyat  yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang  bertugas  mengadili  sengketa
sepanjang keputusan-keputusan itu,  karena  kesewenangan  atau kurang pengertian tidak bertentangan  dengan  keyakinan hukum  rakayat  melainkan  senafas seirama dengan kesadaran tersebut  diterima/  diakui  atau setidak-tidaknya ditoleransi
olehnya”.
Adat  dan  hukum  adat  kemudian secara historis filosifis dianggap sebagai suatu  perwujudan  atau  pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa ( Volkgeist )  suatu  masyarakat  Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Prof. Hilman
Hadikusuma menegaskan bahwa hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukan corak-corak sebagai berikut
:
1. Tradisional Artinya bersifat turun-
temurun  dari  zaman  nenek moyang sampai anak cucu cicit sekarang  dimana  keadaannya masih  berlaku  dan  tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Keagamaan ( magis-relegius )
Artinya  perilaku  hukum  atau kaidah-kaidah
hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap  yang  gaib  dan  atau berdasarkan ajaran ke- Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaaan Artinya  lebih  mengutamakan kepentingan  bersama  dimana kepentingan pribadi itu diliputi kepentingan bersama.
4. Konkrit dan visual Artinya  hukum  adat  adalah kongkrit  artinya  jelas  dan nyata, berwujud, visual artinya dapat  dilihat,  dapat  terlihat,
terbuka,  tidak  sembunyi.  Jadi sifat  hubungan  hukum  yang berlaku dalam hukum adat itu adalah  terang  dan  tunai,  tidak samar-samar,
terang disaksikan, diketahui dan didengar  orang  lain,  dan tampak Ijab  Kabul (serah terimanya).
5. Terbuka dan sederhana Artinya, dapat menerima masuknya  unsur-unsur  yang datang  dari  luar  asal  tidak bertentangan  dengan  jiwa hukum  adat  itu  sendiri, sederhana,  artinya,  bersahaja tidak  rumit,  tidak  banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertuis mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. 6. Dapat berubah dan menyesuaikan
7. Tidak dikodifikasi
8. Musyawarah dan mufakat. Selanjutnya  berbicara  mengenai sistem hukum adat ini Prof. Dr. Seopomo, menyebutnya sebagai berikut : “Tiap-tiap hukum merupakan suatu  sistem  yaitu  peraturan- peraturan  merupakan  dasar  suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan  alam  pikiran,  begitupun hukum  adat.  Sistem  hukum  adat bersendi  atas  dasar-dasar  alam pikiran  bangsa  Indonesia  yang tidak  sama  dengan  alam  pikiran yang  menguasai  sistem  hukum barat.  Untuk  dapat  sadar  akan sistem  hukum  adat  orang  harus menyelami dasar-dasar alam pikiran  yang  hidup  didalam masyarakat Indonesia”. Kalau  kita  perhatikan  susunan pergaulan hidup di Indonesia pada taraf kehidupan  rakyat  maka  akan  melihat
adanya  pengelompokkan  orang-orang yang  bertindak  sebagai  kesatuan  baik keluar    maupun  ke  dalam.  Tiap-tiap orang yang ada dalam kelompok tersebut merasa dirinya sebagai anggota kelompok  itu  dan  tiap-tiap  anggota menghayati  keanggotaanya  di  dalam kelompok  yang  bersangkutan.  Tiap-tiap kelompok pada umumnya berkeyakinan bahwa tindakan seseorang anggota tidak hanya  akan  membawa  akibat  bagi dirinya  sendiri  saja  melainkan  akan dirasakan oleh anggota-anggota kelompok lainnya. Tidak ada seorangpun dari  mereka  yang  mempunyai  pikiran akan kemungkinan membubarkan kelompok dimaksud. Tiap-tiap kelompok itu  sebagai  suatu  kesatuan  dan mempunyai  pemimpin  sendiri  serta mempunyai  kekayaan  sendiri.  Tiap-tiap kelompok  mempunyai  wilayah  tertentu diatas  dan  didalam  batas-batas  wilayah itu  kelompok  yang  bersangkutan menjalankan  kehidupannya,  kelompok yang  demikian  dinamakan  persekutuan hukum atau masyarakat hukum.
Persekutuan  hukum  atau  masyarakat hukum ( rechtsgemeenschap ) itu adalah : sekelompok  orang-orang  yang  terikat sebagai  satu  kesatuaan  dalam  susunan yang  teratur,  yang  bersifat  abadi  dan memiliki pimpinan dan kekayaan sendiri baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud dan mendiami atau hidup diatas wilayah tertentu.
Prof.Dr. Ter haar Bzn merumuskan masyarakat hukum adat sebagai :
“… ge ordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materiel  vermogen”. (terjemahan bebas  “…  kelompok-kelompok teratur  yang  sifatnya  ajek  dengan pemerintahan sendiri yang memiliki  benda-benda  materil maupun  immaterial”)  (Setiady, 2008;76).
Secara teoritis, pengertian masyarakat  hukum  dan  masyarakat hukum adat berbeda, Kusumadi Pujosewojo mengartikan: “Masyarakat  hukum  sebagai  suatu masyarakat  yang  menetapkan, terikat  dan  tunduk  pada  tata hukum sendiri. Sedangkan masyarakat  hukum  adat  adalah masyarakat yang timbul spontan di wilayah  tertentu,  yang  berdirinya ditetapkan dan diperintahkan oleh penguasa  yang  lebih  tinggi  atau penguasa  lainnya,  dengan  rasa solidaritas  yang  sangat  besar  di antara anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan mengunakan  wilayahnya  sebagai sumber  kekayaan  yang  hanya dapat  dimanfaatkan  sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang  luar  harus  dengan  izin  dan pemberian imbalan tertentu,
berupa  rekognisi  dan  lain-lain”
(Sumardjono,  2007;5). Demikian dapat disimpulkan bahwa  sebagaimana  yang  ditegaskan oleh.  Prof.  Bushar  Muhammad,  Inti  dari persekutuan  hukum  adat  masyarakat hukum adalah :
1. Kesatuan masyarakat yang teratur
2. Menetap didaerah tertentu
3. Mempunyai penguasa-
penguasa, dan 4. Mempunyai  kekayaan  yang berwujud ataupun tidak berwujud  dimana  para  anggota kesatuan masing-masing mengalami  kehidupan  dalam masyarakat  sebagai  hak  yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka mempunya pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau
meninggalkannya  dalam  arti melepaskan  diri  dari  ikatan  itu selama-lamanya (Setiady;56).
Bahwa  hukum  tanah  nasional disusun  berdasarkan  hukum  adat tentang  tanah,  dinyatakan  dalam konsiderans  Undang-Undang  Pokok Agraria,  dalam  penjelasan  umum  angka III  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Sehingga  untuk  memenuhi  aspirasi  dari berbagai  elemen  masyarakat  terkait dengan  banyaknya  pemasalahan  yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat akibat  dari  kekayaan  adat  yang  mereka miliki yaitu hak atas tanah adat, sehingga Menteri  Negara  Agraria  mengeluarkan keputusan mengenai pedoman penyelesaiaan  masalah  hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  dimana  di dalamnya  termuat  hal-hal  yang  terkait dengan kepentingan masyarakat hukum adat.  Salah  satunya  adalah  Kriteria- kriteria  penentu  agar  dapat  diakui sebagai masyarakat hukum adat (Pasal 2 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria Nomor  5  Tahun  1999)    Tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :
1. Masih  adanya  suatu  kelompok masyarakat  hukum  adat  yang memenuhi  ciri-ciri  tertentu subyek hak ulayat;
2. Masih  adanya  tanah  yang merupakan  wilayah  dengan batasan-batasan tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat;
3. Masih  adanya  tatanan  hukum adat  mengenai  kepengurusan, pengurusan,  penggunaan  tanah ulayat  yang  berlaku  dan  ditaati oleh  masyarakat  hukum  adat, yaitu lembaga adat yang meliputi  kepala  adat,  sesepuh/ tetua-tetua adat;
4. Adanya kewenangan masyarakat  hukum  adat  untuk melakukan  tindakaan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.
Sehingga  dapat  penulis  simpulkan bahwa  Pemilik  tanah  Adat  dalam pengertian hukum agraria di sebut tanah ulayat  adalah  Seluruh  Masyarakat  Adat yang tergabung dalam kawasan teritorial tertentu (kepemilikan komunal), seluruh masyarakat adat ini yang berkepentingan  terhadap  keberadaan Tanah  Ulayat,  yang  bertanggung  Jawab penuh atas tuntutan dari pihak manapun, masyarakat Adat yang di Maksud adalah keseluruhan  masyarakat  adat  termasuk para  tetua-tetua  Adat  yang  dalam pengertian Modern disebut Tokoh Adat. b.    Lembaga Adat Lembaga  adat  adalah  sebuah organisasi  kemasyarakatan,  baik  yang disengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah  masyarakat  yang  bersangkutan atau  dalam  suatu  masyarakat  hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum  adat  tersebut,  serta  berhak  dan berwenang  mengatur,  mengurus  dan menyelesaikan  berbagai  permasalahan kehidupan  yang  berkaitan  dengan  dan mengacu  pada  adat  istiadat  dan  hukum adat yang berlaku. Pemegang Hak Ulayat yang bertanggung jawab disebut sebagai aktor dalam hal ini karena mengkoordinir rencana pengelolaan hak ulayat  adalah  Kepala  Adat,  Sebagai Lembaga  Sah  yang  di  pilih  oleh  seluruh masyarakat  adat,  kepala  adat  diberikan hak  dan  wewenang  untuk  melakukan tindakan kepengurusan, membina, mengelola,  bertindak  kedalam  dan keluar menyelesaikan persoalan- persoalan yang terjadi didalam masyarakat  adat  itu  sendiri  maupun berkaitan  dengan  pihak  luar  sesuai
dengan kaidah, adat istiadat setempat di seluruh wilayah adat yang berada dalam kewenanganya.
Investor dalam bentuk Badan Hukum yang  menjalankan  kegiatan  usaha pertambangan Mineral dan Batubara Hukum investasi tidak bisa dipisahkan  dari  pelaku  investasi  yang disebut  Investor  baik  itu  perorangan maupun berupa badan-badan usaha yang bergerak  dalam  kepentingan  bisnis, pelakunya  bisnis  disebut  pengusaha adalah  orang  menjalankan  perusahaan, yaitu  mengelola  perusahaan,  baik mengelola  sendiri,  mengelola  dengan perentaraan  orang  lain  maupun  dengan bantuan  orang  lain.  Dalam  sistem perekonomian nasional Indonesia di akui bahwa  perusahaan  merupakan  bagian pilar  yang  menentukan  keberhasilan pembangunan  ekonomi  yang  turut berperan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Istilah  perusahan  lahir sebagai  wujud  perkembangan  yang terjadi  dalam  dunia  usaha,    istilah perusahaan  merupakan  istilah  ekonomi yang  dimasukan  kedalam  hukum, khususnya  hukum  dagang,  sehingga diakomodir    mula-mula  dalam  kitab undang-undang hukum  dagang (KUHD). Perusahaan  berupa  organisasi  usaha (onderneming, company), yang mengambil  suatu  bentuk  usaha  yang  di kenal di dalam perundang-undangan.
Apabila  di  lihat  dari  obyek usahanya dan tata perniagaanya, hukum perusahaan  termasuk  dalam  lapangan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum  harta  kekayaan,  dalam  kegiatan ekonominya  pada  umumnya,  maka hukum  perusahaan  termasuk  didalam cakupan  hukum  ekonomi  (Mulhadi, 2010;21).  Bentuk-bentuk  badan  usaha atau  badan  perusahan  di  Indonesia beragam jumlahnya, sebagian besar dari bentuk-bentuk  badan  usaha  tersebut
merupakan  peninggalan  masa  lalu (pemerintah  Belanda),  diantaranya  ada yang  diganti  dengan  sebutan  dalam bahasa  Indonesia  dan  sebagian  tetap mengunakan  nama  aslinya.    Beberapa bentuk-bentuk  perusahan  di  Indonesia secara  teoritis  maupun  ditinjau  dari status hukum, bentuk hukum perusahaan  memiliki  dua  bentuk  yakni (Mulhadi, 2010;25) :
1.  Bentuk  usaha  atau  perusahan  bukan badan hukum, meliputi :
a. Perusahaan perseorangan, yang wujud berbentuk perusahaan  dagang (PD) atau usaha dagang (UD).
b. Persekutuan  yang  wujudnya  terdiri dari bentuk-bentuk seperti
a. Persekutuan Perdata (Maatschap)
b. Persekutuan Firma (Fa)
c. Persekutuan Komanditer (CV)
2.  Bentuk  usaha  atau  perusahaan Berbadan hukum meliputi :
a. Perusahaan Maskapai Indonesia (IMA)
b. Perseroan Terbatas (PT)
c. Koperasi
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
a. Perusahaan perseroan (persero)
b. Perusahan umum (perum). Menurut hukum suatu perusahaan didirikan  dengan  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang  untuk setiap  bentuk  yang  dipilih.  Dengan demikian, syarat mendirikan perusahaan berkaitan erat dengan bentuk usaha yang dipilih  (Sidabalok,  2012;7).  Perusahan menjalankan  kegiatan  usahanya  secara tetap, terus menerus, tidak putus-putus, bekerja  secara  terang-terangan  dan menjalankan usaha dengan tujuan utama memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba yang merupakan hasil kegiatan perusahan,  berupa  nilai  lebih  yang diperoleh  dari  modal  yang  ditanam, dengan tata pembukuan dan pencatatan atas aktivitas yang dilakukan (Sidabalok, 2012;9).
Pelaku  investasi  yang    disebut Investor  baik  itu  perorangan  maupun berupa badan-badan usaha yang bergerak  dalam  kepentingan  bisnis, pelakunya  bisnis  disebut  pengusaha adalah    orang menjalankan  perusahaan, yaitu  mengelola  perusahaan,  baik mengelola  sendiri,  mengelola  dengan perentaraan  orang  lain  maupun  dengan bantuan orang lain (Sidabalok, 2012;10).
Usaha investasi dalam bidang pertambangan mineral batubara termasuk jenis investasi langsung (direct investment) yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek  yang  keliatan  wujudnya.  Suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengalian  kedalam  tanah  (bumi)  untuk mendapat sesuatu berupa hasil tambang (mineral,  minyak,  gas  bumi,  dan  batu bara)  (Supramono,  2012;6).  Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  adalah  sebagian  atau  seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Atas dasar ijin-ijin dari pemerintah pihak Investor dalam bentuk orang perorangan dan badan hukum Perusahan inilah yang berkepentingan  terhadap  lahan-lahan yang  berada  dibawah  penguasaan masyarakat adat.
d.    Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Menurut  keterangan  dalam  Bab  I Ketentuan  Umum  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, pemerintah  yang  dimaksud  adalah Pemerintah  Pusat,  yang  selanjutnya disebut  Pemerintah  adalah  Presiden
Republik  Indonesia  yang  memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahari  di  bidang  pertambangan mineral  dan    batubara  Pemerintah daerah  adalah  Gubernur,  Bupati  atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,
Pemerintah    dalam  hal  ini  disebut adalah pemerintah pusat dan Daerah, hal ini  karena  melihat  hukum  investasi disektor  pertambangan  mineral  dan batubara,  diatur  mengenai  hak  dan kewenangan  pemerintah  pusat  dan daerah  sesuai  dengan  jenis  ijin  usaha pertambangan.

## Penutup
Simpulan
Dalam  UUPA  menyatakan  hukum agraria  nasional  berlandaskan  hukum adat,  dalam  hal  ini  hukum  adat  yang  di konstruksi oleh hukum negara. Undang- Undang  Pokok  Agraria  menunjukan konsep pluralisme dengan  membahas konstruksi undang-undang pokok agraria  terhadap  hukum,  menunjukan bahwa dalam relasi antara hukum negara dan  hukum  adat  sangat  dimungkinkan upaya mengkontruksikan atau mendekonstruksikan hukum adat sesuai kepentingan  negara.  Hal  yang  sangat tepat  menyelesaikan  konflik  dengan menggunakan  adat  lokal  atau  kearifan lokal yakni berperannya lembaga karena selama  ini  sudah  membudaya  dalam masyarakat.  Oleh  karena  kearifan  lokal adalah  sesuatu  yang  sudah  mengakar dan  biasanya  tidak  hanya  berorientasi profit  semata,  tetapi  juga  berorientasi sakral  sehingga  pelaksanaannya  bisa lebih  cepat  dan  mudah  diterima  oleh
masyarakat.  Dengan  adat  lokal  ini diharapkan  resolusi  konflik  bisa  cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.

## Saran
Pemerintah  perlu  mengakomodir lembaga-lembaga  adat  masuk  kedalam sistem legal formal, yaitu menempatkan lembaga-lembaga adat dalam perundang-undangan seperti Keistimewaan  Aceh,  Undang-Undang otonomi khusus Nanggroe Aceh
Darussalam, dan Undang-Undang
Pemerintah  Aceh,  dan  di  beberapa daerah  lain  lembaga  adat  di  masukan pengaturannya  di  dalam  peraturan daerah (PERDA).

## Daftar Pustaka Buku
Diasari,  Ratih,  2010, Pemetaan  Konflik Pertanahan  Masyarakat  Hukum Adat  Terhadap  Tanah  Ulayat  di Kabupaten Sorong Selatan ,  Skripsi, Fakultas Hukum UGM.
Husni,  Anang,  2009, Hukum,  Birokrasi dan  Budaya ,    Genta  Publishing, Yogyakarta.
Irianto,  Sulistyowati,  2000, Hukum  dan Kemajemukan  Budaya,  Sumbangan Karangan  Untuk  Menyambut  Hari Ulang  Tahun  ke  70  Prof.  Dr.T.O. Ihromi ,  yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta Mulhadi,  2010, Hukum  Perusahaan Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor. Munsyarief  ,  2012, Jurnal  Pertanahan, Menuju  Percepatan  Penyelesaian Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Konflik  Dan  Perkara  Pertanahan Melalui  Pembentukan  Undang- Undang  Pertanahan  dan  Peradilan Pertanahan .
Rahardjo,  Satjipto,  2009, Membangun dan  Merombak  Hukum  Indonesia, Sebuah  Pendekatan  Lintas  Displin, Genta Publishing, Yogyakarta. Saidin,  2000, Hukum  Dan  Kemajemukan Budaya,  Sumbangan  Karangan Untuk  Menyambut  Hari  Ulang Tahun  Ke  70  Prof.  Dr.T.O.  Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Salim  Hs,  2014, Hukum  Pertambangan Mineral dan batu bara , Siar Grafika,
Jakarta Timur. Sarjita,  2011, Strategi  Dan  Manajemen Resolusi  Konflik,  Sengketa  dan perkara pertanahan untuk keamanan di bidang Investasi, Mitra Amanah Publishing, Yogyakarta. Setiady,  Tolib,  2008, Inti  Sari  Hukum Adat  Indonesia,  Dalam  Kajian Kepustakan , Alfabeta, Bandung. Sidabalok, Janus, 2012, Hukum Perusahaan Analisis terhadap pengaturan  peran  perusahaan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
Soetandyo,  et  al.,  2011, Untuk  Apa Pluralisme Hukum , Epistema Institute, Jakarta. Supramono, Gatot, 2012, Hukum Pertambangan  Mineral  Dan  Batu Bara Di Indonesia , Rineka Cipta. Winardi,  2007, Manajement  Konflik (Konflik perubahan dan pengembangan ),  Mandar  Maju, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan Lampiran  01/Juknis/D.V/  2007  Angka Romawi  II  angka  4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  34  Tahun  2007  tentang Petunjuk  Teknis  Penangan  dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Media Massa/Koran Sumardjono,    Maria,  2007, Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Kompas,  Jakarta. Sumardjono, Maria S.W., 2007, Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi, KOMPAS, Jakarta. Sumardjono,  Maria  S.W.,  2007, Tanah Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi, Sosial  dan  Budaya ,  KOMPAS,
Jakarta.