which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Upaya Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pertahanan pada Masa Revolusi di Sumatera Barat,

## 1945-1949
Logistics Provision for the Defense during the Indonesian Revolution in West Sumatra, 1945-1949
Albertus Hutagalung * , Universitas Andalas, Indonesia Nopriyasman , Universitas Andalas, Indonesia Gusti Asnan , Universitas Andalas, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kajian  periode  revolusi  Indonesia  kembali  popular  seiring  berkurangnya  saksi  sejarah  dan kompleksitasnya  sebagai  babak  penting  dalam  perjalanan  bangsa.  Satu  hal  yang  menarik  adalah bahwa Indonesia dan Belanda memiliki dua wajah revolusi. Bagi Indonesia, revolusi merupakan masa perjuangan  mempersatukan  bangsa  dan  meraih  kemerdekaan.  Bagi  pihak  Belanda  revolusi  adalah suatu upaya menghancurkan negara bentukan Jepang dan memulihkan kembali rezim kolonialnya di Indonesia.  Hal  ini  ditegaskan  Moerdiono  dalam  bukunya  " Denyut Nadi Revolusi Indonesia ",  bahwa meskipun memiliki dua makna yang berbeda bagi Indonesia dan Belanda, periode revolusi ini secara historis memang diwarnai kekacauan di berbagai wilayah Indonesia (Moerdiono, 1997 , p. 3). Hal ini menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian banyak sejarawan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang beberapa dekade terakhir menjalin kerja sama antara sarjana Indonesia dan Belanda di antaranya  proyek  penelitian “Independence,  Decolonization,  Violence  and  War  in  Indonesia,  1945– 1950” .  Program  riset  ini  menghasilkan  karya tentang  realitas  historis  yang  terjadi  di  Indonesia  dari perspektif  Belanda  yang  belum  banyak  dibahas  oleh  historiografi  Indonesia  (Limpach, 2023 ; Oostindie, 2016 ),  sarjana  Indonesia  juga  berhasil  menghasilkan  17  naskah  hasil  penelitian  dari perspektif regional (Purwanto et al., 2023 ; Wahid et al., 2023 ).
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek dari periode revolusi yang belum dieksplorasi dan  dijelaskan  secara  komprehensif,  salah  satunya  adalah  tentang  kebutuhan  logistik  pertahanan pada  saat  perang  dalam  mempertahankan  kemerdekaan.  Perang  antara  Indonesia  dengan  Belanda pada tahun 1945-1949, secara militer dikategorikan sebagai perang asimetris. Ketimpangan kekuatan yang  signifikan  antara  Belanda  yang  memiliki  persenjataan  modern  dengan  Indonesia  yang  hanya mengandalkan  senjata  tradisional  dan  senjata  hasil  rampasan,  membuat  pejuang  republik membentuk strategi perang gerilya yang di satu sisi efektif dalam membingungkan dan menyulitkan Belanda.  Namun,  di  sisi  lain,  hal  ini  memicu  kekerasan  terhadap  penduduk  sipil  karena  Belanda kesulitan  membedakan  siapa  musuh  yang  sebenarnya.  Di  pihak  Indonesia,  perpecahan  antar

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This study investigates efforts to meet the needs of defense logistics during the  Indonesian  Revolutionary  War  in  West  Sumatra.  The  research emphasizes  the  strategic  role  of  West  Sumatra  in  the  struggle  for independence.  The  main  question  is  how  local  fighters  and  communities managed to secure and distribute essential supplies, such as food, weapons, and  ammunition,  under  inadequate  conditions.  Using  historical  methods, this  study  analyzes  primary  and  secondary  sources,  including  archival documents and official reports. The qualitative analysis aims to reconstruct the  logistics  operations  and  adaptive  measures  undertaken  by  the  local population. The findings show that despite limited local resources, fighters employed  a  variety  of  innovative  strategies.  These  efforts  were  crucial  in maintaining supply chains and ensuring the sustainability of defense logistics. In conclusion, this study argues that success in war is largely determined by the ability to manage and meet logistical needs.
Received Revised Accepted Published 05/07/2024 13/07/2024 26/07/2024 18/08/2024

## KEYWORDS
Indonesian Revolutionary War; West Sumatra; defense logistics; supply chain management.
*CORRESPONDENCE AUTHOR albertroshat21@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9561
kelompok milisi dan organisasi semi-militer memperparah situasi. Perbedaan ideologi dan aksi tanpa koordinasi  dengan  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  pada  saat  itu  jumlahnya  masih  terbatas, menciptakan  lingkaran  kekerasan  yang  berlapis.  Peristiwa  Karawang  menjadi  contoh  nyata  dari kompleksitas internal ini (Imadudin, 2018 ) dan kekerasan juga terjadi terhadap rakyat selama perang di wilayah Sumatera Barat (Elvira, 2020 ) serta sejumlah revolusi sosial lainnya.
Kedatangan pasukan Belanda yang berada di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 220.000. Sebanyak 138.000 hingga 140.000 orang adalah pasukan dari Belanda dan 75.000 hingga 80.000 berasal dari tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsh-Indisch Leger ). Pasukan yang berasal dari Belanda terdiri dari  120.000  dari  Koninklijke  Landmacht  (Angkatan  Darat)  dan  20.000  dari  Koninklijke  Marine ( Angkatan Laut). Dari jumlah itu, 100.000 di antaranya merupakan tentara wajib militer yang dikirim di Indonesia, 30.000 sukarelawan perang dan 1000 pasukan profesional (Oostindie, 2016 , pp. 8 – 9). Di pihak Republik Indonesia, kekuatan militernya berisi dua kekuatan utama, yaitu tentara dan laskar rakyat.  Pada  awalnya  keduanya  merupakan  dua  kelompok  yang  berbeda  dan  terkadang  saling terpisah, bahkan berlawanan. Istilah laskar rakyat digunakan untuk menyebut tidak hanya satu badan perjuangan saja, namun berbagai kelompok yang beragam baik itu secara ideologi dan identitas.
Mengapa  logistik  pertahanan  sangat  diperlukan  di  dalam  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Karena di dalam perang, salah satu aspek penting yang mendorong kedua belah pihak yang terlibat untuk saling mengalahkan adalah adanya sumber dana  dan logistik yang harus  memadai.  Nazaruddin  Zainun  mengungkapkan  bahwa  Republik  Indonesia  yang  baru  saja merdeka  mengalami  banyak  kesulitan  dalam  menyediakan  logistik  karena  kondisi  perekonomian yang sangat terpuruk (Zainun, 2019 , pp. 1 – 2). Pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada situasi dilematik  selama  masa  revolusi.  Di  satu  sisi,  kebutuhan  nasional,  seperti  persenjataan  dan perlengkapan kantor, meningkat pesat. Di sisi lain, kondisi ekonomi sedang mengalami kemerosotan. Menyadari  kondisi  tersebut,  Pemerintah  RI  mengambil  inisiatif  untuk  meningkatkan  pendapatan negara dengan mengekspor komoditas hasil perkebunan ke luar negeri. Hasil penjualan komoditas ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional selama revolusi berlangsung. Keadaan yang tidak kondusif tersebut diperparah dengan kebijakan blokade ekonomi Belanda yang di  mulai  sejak  November  1945  sampai  tahun-tahun  berikutnya  (Ningsih, 2023 ;  Wulandari, 2022 ,  p. 99). Blokade ini menghambat distribusi barang dan jasa, memperparah kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Reid, 1996 , pp. 218 – 219).
Blokade ini tujuannya untuk melemahkan daya tahan ekonomi dan logistik Republik Indonesia dengan  memutus  jalur  suplai  bahan  makanan,  menghentikan  ekspor  dan  impor  barang  dan kebutuhan dasar serta perlengkapan senjata. Hal ini tentu memperburuk kondisi sosial dan ekonomi orang  Indonesia.  Blokade  ekonomi  ini  juga  dengan  mudah  dilakukan  karena  mayoritas  kegiatan ekspor  dan  impor  masih  dikuasai  oleh  bekas  pemerintah  Hindia  Belanda.  Blokade  ini  tidak  hanya dilakukan  di  perairan  Indonesia,  tetapi  dilakukan  di  darat  terutama  di  pusat-pusat  ekonomi  milik negara  dan  rakyat  Indonesia  (Boediono 2016 ,  p.  2;  Setiawan,  Mahardika,  and  Rulita 2023 ,  p.  2). Sejatinya  kebijakan  blokade  ini merupakan  strategi  dan  langkah  politik  yang  tepat  karena  Belanda sepenuhnya mengetahui bahwa Indonesia saat itu mengalami kesulitan dan tentunya hal ini semakin melemahkan Indonesia dengan harapan agar Indonesia menyerahkan kembali kedaulatannya kepada Belanda (Setiawan, Mahardika, and Rulita, 2023 , p. vi).
Menyadari situasi ekonomi yang sulit akibat blokade Belanda dan meningkatnya kebutuhan nasional selama masa revolusi, Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran Indonesia saat itu mengambil langkah tegas melalui PP No.5 tahun 1948 perihal distribusi dan pengumpulan bahan pokok makanan (UUD RI, 1948b ), Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1948 perihal menghitung ternak dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian (UUD RI, 1948c ), PP No.29 tahun 1948 yang bertujuan untuk memberantas penimbunan barang penting, seperti padi, gabah, beras, tepung, gula, jagung, minyak tanah, garam, kopi, teh, dan tapioka karena penimbunan barang penting dapat
mempersulit akses rakyat terhadap kebutuhan pokok dan memperparah krisis pangan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan tegas untuk mencegah praktik ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran peredaran barang-barang tersebut di tengah situasi kekurangan (UUD RI, 1948a ).  Kebijakan  ini  dibentuk  dalam  rangka  mengelola  dan  mengarahkan  perekonomian Republik Indonesia ke kondisi yang lebih baik.
Salah satu wilayah yang terkena dampak dalam menghadapi kebijakan blokade ekonomi ini adalah  Sumatera  Barat.  Sumatera  Barat  memiliki  sejarah  panjang  dalam  melawan  kekuatan  asing, khususnya  Belanda.  Hampir  satu  abad  sebelum  masa  kemerdekaan,  rakyat  Sumatera  Barat  telah menunjukkan  perlawanan  gigih  terhadap  kolonialisme  Belanda  di  antaranya  yang  paling  dikenal adalah perang Padri (Asnan, 2023a ; Hati, 2018 ; Khusniawati et al., 2021 ), Perang Manggopoh (Fatimah, 2022 ; Yuniarni, 2012 ), dan perang Kamang (Fitri et al., 2022 ; Habibuna & Efrizal, 2022 ; Lionar et al., 2020 ). Terutama saat memasuki periode revolusi, muncul berbagai kajian dari beberapa ahli sejarah di  antaranya  adalah  buku  yang  ditulis  oleh  Audrey  Kahin  yang  menulis  tentang  gerakan-gerakan revolusioner yang terjadi di Sumatera Barat (Kahin, 2005 ). Studi hampir serupa juga dilakukan oleh Anderson  tentang  gerakan  revolusioner  yang  terjadi  khususnya  di  pulau  Jawa  (Anderson, 1972 ). Sejarawan lokal pun turut berkontribusi dalam penulisan sejarah periode revolusi ini seperti Mestika Zed menulis tentang kota Padang dan sekitarnya pada masa revolusi (Zed et al., 2002 ) dan disertasinya tentang  kepialangan  politik  dan  revolusi  di  kota  Palembang  (Zed, 2003 ).  Ahmad  Husein  sebagai pelaku  sejarah  juga  menulis  dua  jilid  buku  tentang  perjuangan  kemerdekaan  di  Minangkabau  dan Riau  (Husein  et  al., 1978a , 1978b ).  Penulisan  hal  yang  sama  dengan setting Minangkabau  juga dilakukan oleh Amura (Amura, 1979 ). Gusti Asnan meneliti sejarah perjuangan rakyat di Kabupaten Solok  (Asnan, 2003a ).  Zusneli  Zubir  meneliti  daerah  Sumpur  Kudus  pada  masa  revolusi  (Zubir  & Rismadona, 2014 ).  Dan  terakhir  buku  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Iskandar  tentang  peran  desa dalam memperjuangkan kemerdekaan di Sumatera Barat (Iskandar et al., 1998 ).
Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, sebagian besar kajian di atas hanya fokus pada perlawanan  rakyat,  aspek-aspek  politik  dan  diplomasi  serta  tokoh-tokoh  utama  dalam  perjuangan. Dalam pertempuran fisik yang terjadi, sebagian rakyat mempersenjatai diri dan masuk dalam badan- badan perjuangan. Senjata yang digunakan berupa bambu runcing, senjata api hasil rampasan. Rakyat berjuang  di  mana  pun  selain  yang  ikut  berjuang  di  medan  pertempuran,  ada  perjuangan  rakyat lainnya yang juga membantu untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik pria maupun wanita, tua maupun  muda,  terlibat  dalam  perjuangan  yang  kegiatannya  mencakup  pertahanan  kampung, penjagaan  keamanan,  pengumpulan  dana  dan  dapur  umum.  Semua  kegiatan  perjuangan  tersebut sangat  penting  dan  saling  mendukung  satu  sama  lain  dalam  mempertahankan  kemerdekaan.  Di tengah pertempuran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, berbagai aktivitas penyelundupan marak  terjadi.  Singapura  menjadi  tujuan  utama,  di  mana  berbagai  pihak  terlibat  mulai  dari  rakyat biasa, pemerintah di bawah naungan Indonesian Office (Indoff) (Alfatiana & Wulandari, 2023 ) hingga etnis Tionghoa yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan (Erniwati, 2011 ).
Upaya diplomasi dan pertempuran fisik yang dilakukan bersamaan, tetap saja tidak lepas dari kebutuhan  logistik  perang  yang  memadai  meliputi  senjata,  obat-obatan,  makanan,  dan  tenaga kesehatan.  Ironisnya,  situasi  ekonomi  saat  itu  sedang  terpuruk  akibat  blokade  ekonomi  Belanda. (Poesponegoro  et  al., 2010 ,  pp.  273 – 274).  Di  tengah  kondisi  yang  serba  terbatas,  pemerintah  dan masyarakat Sumatera Barat harus mencari cara-cara inovatif untuk mencari dana guna mendukung kebutuhan  logistik  perang  dan  memastikan  kelangsungan  hidup  dan  perjuangan  mereka  dalam mempertahankan  kemerdekaan.  Berdasarkan  hal  di  atas,  artikel  ini  menawarkan  perspektif  baru dengan menggali lebih dalam mengenai upaya pemenuhan kebutuhan logistik selama masa revolusi di Sumatera Barat sebagai medan perang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan.

## METODE
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  sejarah  sebagaimana  lazimnya  diterapkan  oleh  para sejarawan. Metode ini terdiri dari empat tahap utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 1999 , p. 54; Bakar, 2021 , p. 2; Gottschalk, 2008 , p. 39) dengan pendekatan yang  didukung  dengan  studi  kepustakaan.  Untuk  data  sumber  primer  dan  sekunder  didapatkan melalui turun langsung ke lapangan. Sumber primer yang digunakan dalam melakukan penulisan ini yaitu berupa arsip yang diakses secara online dan laporan Kementerian Penerangan “Provinsi Sumatra Tengah 1953”, lalu buku PDRI dalam khazanah kearsipan serta dua jilid buku Ahmad Husein sebagai pelaku sejarah dengan judul sejarah perjuangan kemerdekaan di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid I dan Jilid II dan buku karangan Amura yang berjudul Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1950 yang juga sebagai pelaku sejarah langsung kemudian dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan  Dewan  Pertahanan  daerah  Sumatera  Barat  dan  Laporan  BPK  RI  tentang  Peraturan Pemerintah pada tahun 1948.
Studi  pustaka  terkait  sumber  sekunder  juga  dilakukan  di  Kantor  Arsip  dan  Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Arsip Kota Padang, Kantor Arsip Kota Bukittinggi, Perpustakaan FIB Universitas Andalas, Pustaka Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan FIS Universitas Negeri Padang, Perpustakaan  Provinsi  daerah  Sumatera  Barat,  Perpustakaan  Proklamator  Bung  Hatta  Bukittinggi yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian  tentang  periode  revolusi  kemerdekaan.  Pada  tahap  kritik sumber,  penulis  melakukan  seleksi  terhadap  berbagai  sumber  yang  telah  dikumpulkan.  Penulis memilih, menyaring, dan menentukan sumber untuk digunakan sebagai acuan penelitian. Setelah itu, data,  konsep  dan  fakta  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  tersebut  dievaluasi  dan  divalidasi.  Ini dilakukan untuk mendapatkan bukti sejarah yang kuat dan dapat dipercaya untuk menjelaskan dan memahami masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, informasi dikumpulkan secara kronologis untuk menghasilkan  generalisasi  atau  kesimpulan  berupa  pemahaman  sejarah  tentang  apa  yang  ingin ditulis. Pada tahap historiografi, di mana penulis menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk merekonstruksi  peristiwa  masa  lalu.  Sederhananya,  langkah  ini  adalah  penulisan  sejarah  secara sistematis, logis, dan kronologis, disertai dengan penjelasan fakta dan data yang ditemukan sebagai hasil  interpretasi.  Hal  ini  menghasilkan  penulisan  sejarah  yang  analitis  dan  berlandaskan  bukti, sehingga menghasilkan karya sejarah yang ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sumatera Barat dari Kekalahan Jepang, Berita Proklamasi, hingga Pembentukan Badan Perjuangan
Menjelang  akhir  pendudukan  Jepang  yang  dilanda  krisis  ekonomi  dan  penderitaan  yang  kian mendalam akibat keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Timur. Situasi ini menjadi indikasi kuat akan kekalahan Jepang. Namun, informasi tersebut belum diketahui oleh rakyat karena minimnya akses komunikasi (Husein et al., 1978a , p. 78). Kabar tentang kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 masih  simpang  siur  di  kalangan  masyarakat  kota.  Hanya  segelintir  pemimpin  yang  mengetahui kebenaran tersebut.
Pada  saat  yang  sama  tanggal  15  Agustus  1945,  pemancar  radio Sumatora  Cuo  Hoso  Kyoku menghentikan  siarannya.  Begitu  juga  pemancar-pemancar  radio  lokal  seperti  yang  ada  di  Padang, Jambi dan Pekanbaru. Surat kabar Padang Nippo pada hari itu tidak terbit. Masyarakat Sumatera Barat dalam suasana kebingungan karena tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sumber komunikasi pada saat itu hanya sebatas bisikan-bisikan dan desas- desus atau dalam bahasa rakyat disebut “ radio lutuik ” (Amura, 1979 , p. 24). Seorang pejabat Kejaksaan Jepang memberi tahu Mr. St. Moh. Rasyid tentang aksi  penyerahan  itu  pada  tanggal  16  Agustus  1945,  kemudian  memberi  tahu  beberapa  rekannya. Orang-orang  yang  mendengar  berita  itu  percaya  bahwa  Republik  Indonesia  akan  mendapatkan
kemerdekaan dalam waktu yang  dekat. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan di Jakarta tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh tiap-tiap daerah termasuk di Sumatera Barat.
Gambar 1. Berita Kekalahan Jepang
Sumber: Kementerian Penerangan, 1953 , p. 83)
Pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakan pertemuan rahasia oleh sejumlah pemuda kota Padang untuk meyakinkan diri tentang kebenaran proklamasi tersebut yang kemudian membentuk organisasi Badan  Penerangan  Pemuda  Indonesia  (BPPI)  di  bawah  pimpinan  Ismail  Lengah.  BPPI  inilah  yang menyebarkan luaskan berita proklamasi kemerdekaan dengan mencetak teks proklamasi kemerdekaan untuk  disebarluaskan  di  seluruh pelosok kota maupun  desa  di Sumatera Barat  dan menjadi  sumber informasi terpercaya bagi masyarakat (Ajisman, Zubir, Jumhari, & Efrianto A., 2012 , p. 117).  Hal yang sama  juga  dilakukan  oleh  pemuda  di  kota  Bukittinggi.  Mereka  juga  mengadakan  suatu  pertemuan hingga mendirikan suatu organisasi pemuda bernama Pemuda Indonesia (PI) yang menjadi cikal bakal Pemuda  Republik  Indonesia (PRI). PRI inilah  yang menjadi pionir lahirnya PRI lain  di nagari-nagari yang  bertujuan  untuk  menjamin  keamanan  daerah  masing-masing  dalam  rangka  mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan (Iskandar et al., 1998 , p. 37).
Meskipun wadah perjuangan bagi pemuda Sumatera Barat baru dalam bentuk BPPI dan PRI, namun  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dihadapi  cukup  berat.  Pertama,  merebut  kekuasaan  dan senjata dari Jepang yang masih berkeliaran di kota-kota. Kedua menghadapi tentara sekutu yang akan mendarat di Sumatera Barat melalui informasi dari pemerintahan pusat. Sebagai lanjutan dari rapat- rapat sebelumnya, para pemimpin di Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 1945 mengadakan rapat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Su matera Barat yang dipimpin oleh Muhammad Sjafe’ i sesuai  dengan  Dekrit  Presiden  RI  tentang  pembentukan  Barisan  Keamanan  Rakyat  (BKR).  Setelah terbentuknya KNI Sumatera Barat, pada pertengahan September 1945 para pemuda mendesak agar segera  dilakukan  pemindahan  kekuasaan  dari  Jepang  untuk  tujuan  adanya  Kepala  Pemerintahan bangsa  Indonesia  dan  mengangkat  Muhammad  Sjafe’i  sebagai  Residen/Kepada  daerah  Sumatera Barat (Amura, 1979 , p. 32).

## Sumatera Barat dalam Medan Perang

## Kehadiran Sekutu, Agresi Militer Belanda hingga PDRI
Menjelang kedatangan sekutu pada Oktober 1945, para pemimpin Republik di Sumatera Barat telah berhasil  meletakkan  fondasi  pemerintahannya  di  daerah.  Hal  ini  antara  lain  tampak  dari  upaya mereka  menegakkan  proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  dengan  mencetak, menyebarluaskan  teks  proklamasi,  penaikan  bendera  merah  putih  dan  pengambilalihan  lembaga-
lembaga  pemerintah  warisan  Jepang  dan  menggantinya  dengan  lembaga  baru  seperti  BKR,  KNI. Namun  peran  sentral  BPPI  juga  tidak  bisa  dinafikan.  Sesungguhnya  bahwa  fase  awal  perjuangan proklamasi amat ditentukan oleh peran sentral yang dimainkan pemuda BPPI dalam mendobrak dan sekaligus menggugah keterlibatan para pemimpin dan massa rakyat ke dalam kancah revolusi.
Gambar 2. Kapal Inggris memasuki Teluk Bayur (Emmahaven).
Di sebelah kanan terlihat kapal Inggris HMS Whitesand Bay (K633), sebuah kapal pertahanan Inggris Sumber: Nationaal Archief. NL-HaNA_2.24.04.03 inventaris number 10434
Pasukan  sekutu  yang  dikirimkan  ke  Sumatera  Barat  tergabung  dalam  Divisi  India  ke-26  di bawah Mayor Jendral H.M. Chambers. Jendral Inggris itu ditugaskan untuk mendaratkan pasukannya di  tiga  kota  utama  yaitu  Medan,  Padang  dan  Palembang.  Gelombang  pertama  di  Sumatera  Barat terdiri dari 6000 pasukan infanteri dan angkatan laut serta 650 kendaraan mendarat di Teluk Bayur (Kementerian  Penerangan, 1953 ,  p.  94;  Zed  et  al., 2002 ,  p.  104).  Sejak  awal  kehadirannya,  sekutu berkomitmen  untuk  tidak  mengganggu  urusan  Republik  Indonesia  dan  pihak  Indonesia  juga memahami posisi Inggris, karena itu mereka dapat melanjutkan dan tidak menghalangi tugas mereka. Karena itu, tugas rekapitulasi pasukan Jepang berjalan lancar. Pada 21 Oktober 1945 di kota Padang, Komandan Tentara ke-25 Jepang,  Mayor Jenderal Motitake Tanabe dan wakilnya Laksamana Sueto Hirose, menandatangani secara resmi penyerahan semua pasukan Jepang  di Sumatera  (Iskandar et al., 1998 , p. 72).
Namun, kecurigaan mulai terlihat ketika pasukan sekutu diikuti oleh perwira-perwira Belanda dengan berkedok RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) (Amura, 1979 , p. 44) , di dalam tumpukan barang-barang bawaan sekutu juga terdapat paket-paket yang berlabel NICA yang di dalamnya berisi senjata-senjata dan amunisi (Zed et al., 2002 , p. 108). Pasukan NICA yang didukung oleh sekutu bersikap angkuh dan sewenang-wenang meminta dan menduduki gedung yang dulunya merupakan  kantor  mereka.  Akibatnya,  suasana  politik  di  Sumatera  Barat  menjadi  panas dan mengakibatkan  munculnya  insiden.  Hal  ini  terjadi  setelah  orang-orang  NICA  menurunkan bendera  Merah  Putih yang  membuat  kelompok  pemuda  tersinggung  dan  menimbulkan  amarah (Iskandar et al., 1998 , p. 73; Nasution, 1977 , p. 421).

## Gambar 3. Poster Semangat Perjuangan oleh pemuda di Bukittinggi
Sumber: Nationaal Archief. NL-HaNA 2.24.04.01 inventaris number 4288
Insiden kecil tersebut membuat pemuda-pemuda mengobarkan semangat perjuangan mereka dengan  mempergunakan  poster-poster  yang  berisi  menentang  penjajahan  dalam  berbagai  bentuk yang  membuat  pihak  sekutu  tersinggung  sehingga  banyak  pemuda  yang  ditangkap,  ditawan  dan disiksa serta puluhan rumah dibakar (Kementerian Penerangan, 1953 , p. 97). Sekutu menyerbu setiap tempat  yang  di  anggap  markas  kegiatan  pemuda.  Gedung  BPPI  di  pasar  gadang  digerebek  dan beberapa  orang  pemuda  di  tangkap  dan  disiksa  di  kamp  sekutu.  Insiden  tersebut  pada  gilirannya memicu  aksi  pembalasan  dari  pemuda  yang  menggiring  massa  kepada  gerakan  demonstrasi  dan tindakan protes dimana-mana, yang pada gilirannya membakar semangat juang pembela Republik ke tindakan yang lebih jauh dengan aksi kekerasan (Zed et al., 2002 , p. 122). Situasi menjadi lebih buruk pada awal Desember 1945 ketika pasukan sekutu dengan cepat mengambil alih kota Padang, termasuk Sekolah  Teknik  yang  berada di  Simpang  Haru.  Guru-guru  protes  atas  pengambilalihan  tersebut, termasuk Said Rasad yang kemudian menjadi Wakil Walikota Padang, ditangkap dan dipukul oleh sekutu.  Sebagai  tanggapan,  kelompok  pemuda melakukan  serangan  tak  terduga  terhadap  konvoi pasukan  Inggris.  Situasi  yang  tidak  berhenti  memburuk  menyebabkan  kematian  dua  marinir  dan pembunuhan anggota Palang Merah Sekutu, Mayor Anderson dan Nona Allingham (Iskandar et al., 1998 , p. 73).
Konflik antara pihak Indonesia dan sekutu mencapai puncaknya ketika pasukan Inggris secara paksa menahan tiga pejabat Keresidenan, yakni Mr. Sutan Mohammad Rasjid (Ketua Residen), Mr. Haroen  Al  Rasjid  (Kepala  Pengadilan  Keresidenan)  dan  Johny  Anwar  (Kepala  Kepolisian  Kota Padang). Penahanan ini dilakukan untuk menangkap seorang warga Indonesia yang diduga menjadi mata-mata  Belanda  dan  meminta  agar  warga  yang  menjadi  mata-mata  tersebut  harus  diperiksa  di kota Padang. Namun, permintaan ini ditolak oleh pihak Republik yang kemudian memicu penculikan tiga  pejabat  Republik  tersebut.  Masalah  ini  berhasil  diselesaikan  pada  saat  Mohammad  Djamil dilantik  sebagai  Gubernur  Muda  Sumatera  Tengah.  Mata-mata  tersebut  akhirnya  dibebaskan  dan Inggris pun melepaskan ketiga pejabat Republik yang ditahan. Meski begitu, konflik antara Republik dan Inggris terus berlanjut hingga masa tugas Inggris sebagai kekuatan Sekutu di Sumatera berakhir.
Pada  tanggal  28  November  1946,  pasukan  sekutu  secara  resmi  menyerahkan  kekuasaannya kepada  Belanda.  Dalam  serah  terima  itu,  Belanda  diwakili  oleh  Letkol.  J.W.  Sluyter,  komandan  U Brigade.  Dengan  mundurnya  sekutu  dari  Sumatera  Barat,  Belanda  lebih  banyak  mempunyai  ruang gerak dan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kekerasan, pembunuhan masal serta aksi- aksi penjarahan dan bumi hangus di kampung-kampung.
Pada tanggal 31 Desember 1946, pihak Belanda melakukan serangan udara ke beberapa desa di sekitar kota Padang. Desa-desa ini sebenarnya jauh di luar garis demarkasi seperti Bandar Buat, Pasar Usang dan Lubuk Begalung adalah beberapa desa yang terkena dampak dari serangan ini. Serangan inilah  yang  menjadi  penyebab  utama  terjadinya pertempuran antara  orang  Belanda  dan  orang Sumatera Barat sejak awal tahun 1947. Persenjataan modern Belanda seperti mortir Howitzer, panser dan  pesawat  udara  mustang  berhasil  menghancurkan  kekuatan  Republik.  Sedangkan senjata  yang pakai  oleh  pasukan  Republik  hanyalah  sisa-sisa  senjata  hasil  rampasan  dari  Jepang  dan beberapa senjata  buatan  sendiri seperti  bambu  runcing,  bom dan  senapan balansa .  Tetapi  rakyat  Sumatera Barat masih memiliki semangat juang yang luar biasa.
Sebagai  langkah  terakhir,  Republik  Indonesia  menggunakan  taktik  bumi  hangus  untuk mencegah gedung dan fasilitas lainnya jatuh ke tangan Belanda. Selain itu, Belanda juga melakukan serangan  dan  penembakan  terhadap  warga  sipil  yang  tidak  bersalah.  Misalnya,  mereka  menembak orang di Pasar Tabing, Lubuk Buaya, Duku, dan Pasar Usang. Selain itu, Belanda menembaki kereta api yang membawa pengungsi keluar kota yang mengakibatkan banyaknya korban. Perundingan di tingkat  pusat  terus  berganti-ganti  sementara  pertempuran  terus  berlanjut  (Amura, 1979 ,  p.  79). Perundingan-perundingan yang dilakukan Belanda dengan pihak Republik ternyata hanyalah taktik mereka semata untuk memperkuat kedudukannya. Bahkan sebaliknya perundingan tersebut justru memperlemah posisi Indonesia. Dalam dua kali perundingan yang dilakukan dengan pihak Republik sejak tahun 1946, Belanda selalu ingkar janji sehingga berakhir dengan dua kali agresi. Perundingan pertama  yaitu  Linggarjati  berakhir  dengan  agresi  pertama,  dan  perundingan  kedua  yaitu  Renville diakhiri dengan agresi militer yang kedua.
Perjanjian  Renville  yang  disepakati  pada  tanggal  17  Januari  1948  ternyata  tidak  banyak membantu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang sama-sama tetap  berpegang  teguh  pada  prinsip  dan  keyakinan  masing-masing.  Akibatnya  hubungan  Republik dengan  pihak  Belanda  semakin  hari  semakin  memburuk.  Hari  minggu  tanggal  19  Desember  1948, Wakil  Mahkota  Belanda,  Dr.  H.V.K.  Beel  mengeluarkan  pernyataan  melalui  radio Batavia bahwa pemerintah  kerajaan  tidak  terikat  lagi  dengan  Perjanjian  Renville.  Bersamaan  dengan  itu,  Belanda melancarkan  serangan  brutal  terhadap  ibukota  Republik  waktu  itu,  Yogyakarta  (Ricklefs, 2008 ,  p. 347). Di Sumatera Barat, sasaran utama Belanda dalam agresi kedua adalah untuk menduduki pusat pemerintahan sipil dan militer Republik, khususnya di Padang Panjang dan Bukittinggi. Di daerah Padang  Panjang,  pasukan  Belanda  yang  bergerak  dari  Padang  menuju  arah  utara  yang  bergabung dengan  pasukan  yang  diturunkan  di  Singkarang  untuk  selanjutnya  masuk  ke  Bukittinggi  yang akhirnya jatuh pada tanggal 21 Desember 1948. Setelah kejatuhan Yogyakarta dan Bukittinggi, para pemimpin  yang  ada  di  Sumatera  Barat  segera  mengambil  alternatif  dengan  membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Sejak saat  itulah  panggung  sejarah  perjuangan  berpindah  dari  kota  ke  pedalaman  hutan-hutan  guna menjalankan roda pemerintahan.

## Sumber Dana Perang dan Logistik Pertahanan
Revolusi Kemerdekaan di Indonesia adalah urusan yang mahal. Suasana perang tidak hanya disertai dengan kehancuran yang besar-besaran dalam kehidupan dan  harta benda, tetapi juga ada kebutuhan logistik untuk memerangi revolusi yang berlarut-larut, menempatkan tuntutan keuangan yang sangat besar  pada  Republik  Indonesia  (Robert, 1988 ).  Selain  itu,  Republik  Indonesia  masih  merupakan negara baru dengan sumber daya keuangan yang tidak stabil pada awal kemerdekaannya.
Gambar 4. Kelompok pemuda yang bersenjatakan bambu runcing, siap menerima perintah di kota Bukittinggi, akhir tahun 1945
Sumber: Husein, 1978, p. 143
Para pemuda hampir tidak memiliki senjata, kecuali hanya beberapa orang anggota BKR yang memperolehnya dari pihak Jepang. Pada mulanya senjata mereka hanyalah batu kemudian diganti dengan bambu runcing dan pada saat yang sama diusahakan mendapatkan senjata api dengan cara merampas dari Jepang atau mencurinya dari sekutu. Seperti yang terjadi di Ulu Gaduik yang dekat dengan pabrik semen Indarung, kota Padang. Pada tanggal 3 November sekelompok pemuda berhasil mencuri tempat penyimpanan senjata yang dikawal sekutu (Zed et al., 2002 , p. 185). Pada periode awal revolusi di Sumatera Barat, badan-badan perjuangan rakyat terbentuk untuk menampung keinginan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam perjuangan. Hal inilah yang membuat perjuangan rakyat di Sumatera Barat menjadi lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, karena mereka tergabung dalam  satuan-satuan  komando  yang  jelas.  Pembentukan  badan-badan  ini  tentunya  membutuhkan dana yang cukup besar. Berbagai upaya dilakukan baik oleh masyarakat yang tidak bergabung dalam badan-badan  perjuangan  tersebut  maupun  oleh  masing-masing  badan  itu  sendiri  untuk mengumpulkan dana guna membiayai perjuangan mereka.

## Strategi Pemenuhan Logistik di Sumatera Barat
Strategi  pemerintah  dalam  mendapatkan  persenjataan  sebagai  logistik  terpenting  telah  dijalankan sejak masa awal revolusi, yaitu dengan merebut dan menyita senjata serta amunisi Jepang. Menurut (Bing Siong, 2001 , p. 822), langkah tersebut merupakan cara dan strategi yang digunakan oleh pemuda dan  pejuang  Indonesia  dalam  mendapatkan  senjata.  Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  senjata,  pemuda  dan  pejuang  di  Sumatera  Barat  mulai  menyerbu  gudang-gudang senjata Jepang pada bulan Oktober 1945.
Painan  menjadi  saksi  bisu  pertempuran  sengit  antara  para  pemuda  dan  pasukan  Jepang. Kegigihan  para  pemuda  dalam  merebut  gedung  dan  persenjataan  Jepang  dibayar  mahal  dengan jatuhnya korban jiwa. Ketidakseimbangan kekuatan dan pengalaman menjadi faktor utama kekalahan para pemuda. Meskipun kalah, gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah bekas tempat tinggal Jepang  berhasil  direbut  dan  diserahkan  kepada  KNID  yang  saat  itu  menjalankan  pemerintahan  di Sumatera  Barat.  Barang-barang  rampasan  inilah  menjadi  modal  utama  dalam  perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat (Iskandar et al., 1998 , p. 39).
Pada  permulaan  Oktober  1945  beberapa  perwira  bekas  Gyu  Gun  di  bawah  pimpinan  Sjarif Usman merencanakan untuk mengadakan serangan di Payakumbuh untuk merebut senjata dengan kekerasan. Namun usaha tersebut dibatalkan disebabkan rahasia dari rencana penyerbuan tersebut telah diketahui oleh pihak Jepang. Upaya berunding pun dilakukan untuk mendapatkan senjata di bawah pimpinan Makinuddin bersama rekan pemuda lainnya dan dibantu oleh Darwis Tarim, usaha berdiplomasi  dengan  pihak  Jepang  akhirnya  berhasil.  Sebagai  hasil  berdiplomasi  dengan  pihak
Jepang, kelompok pemuda tidak hanya mendapatkan senjata dengan jumlah yang banyak tetapi juga gudang senjata bawah tanah milik Jepang di Kubu Gadang. Gudang senjata ini telah dihancurkan oleh sekutu,  tetapi  semua  kerusakan  dapat  diperbaiki  oleh  1500  pemuda  (TKR)  yang  di  pimpin  oleh Muchtar Kemal (Husein et al., 1978b , p. 201).
Gambar 5. Perintah Perampasan Senjata Sumber: Kementrian Penerangan, 1953 , p. 98.
Pada  tanggal  3  November  1945  kelompok  pemuda  kota  Padang  mengetahui  bahwa  Jepang menyembunyikan  senjata  serta  amunisinya  di  Kampung  Ulu  Gaduik.  Pada  waktu  itu  kamp penyimpanan  senjata  tersebut  dikawal  Sekutu.  Namun  berkat  usaha  pemuda  yang  terlatih  dalam pengalaman  militer  di  zaman  Jepang,  mereka  berhasil  mencurinya.  Sebanyak  empat  buah  senjata mesin ringan didapatkan, ditambah tiga puluh buah karabin dan beberapa puluh granat tangan dan beberapa peti peluru (Zed et al., 2002 , p. 185).

## Penyelundupan Emas Hitam (Opium)
Upaya lain untuk mendapatkan senjata adalah dengan menyelundupkan opium yang kemudian dijual untuk  membiayai  berbagai  kebutuhan  selama  revolusi.  Perdagangan  candu  atau  yang  dikenal  juga sebagai  emas  hitam  ini,  menghasilkan  pendapatan  yang  cukup  signifikan  (Kahin, 2005 ,  p.  231) sehingga dijadikan sebagai sumber penting pendapatan  dan untuk sementara waktu sebagai sumber utama  devisa  (Robert, 1988 ).  Pengelolaan  perdagangan  candu  dan  penyediaan  perbekalan  perang dikoordinasikan oleh bagian perbekalan Divisi IX yang dipimpin oleh Ismael Lengah.
Sebelum  agresi  militer  Belanda  kedua,  sejumlah  besar  opium  telah  diangkut  dengan  kapal perang dari Yogyakarta menuju Bukittinggi kemudian disimpan di Gedung Tamu Agung. Tanggung jawab  penyimpanan  opium  ini  berada  di  bawah  Mr.  Loekman  Hakim  sebagai  wakil  Kementerian Keuangan RI dan Mr. A. Karim dari Bank Negara Indonesia pada awal Desember 1948. Opium tersebut telah  dibawa  ke  Pekanbaru.  Namun  ketika  Belanda  memulai  agresinya  yang  kedua,  pemindahan opium  ini  menjadi  persoalan  sebab  menemui  berbagai  kesulitan  terutama  mengenai pengangkutannya.  Mr.  A  Karim  mengadakan  dialog  dengan  Letnan  II  Basri  Haznam,  Kepala  Seksi Kepolisian Militer Sumatera Tengah untuk mendapatkan kendaraan yang akan mengangkut opium ke wilayah Utara. Mr. A. Karim dalam dialognya menjelaskan mengenai sulitnya mendapatkan alat pengangkutan  apa  yang  dikatakannya  sebagai de  laatste  schat (harta  penghabisan)  dari  Republik Indonesia ke daerah pedalaman. Pada malam hari tanggal 20 Desember 1948, setengah dari jumlah opium  yang  ada  berhasil  diangkat  dengan  truk  yang  berhasil  ditemukan  oleh  Polisi  Militer  atas
perintah Basri Haznam ke Utara, ke Lubuk Sikaping di bawah pertanggungjawaban Syamsu Anwar, Pemimpin Bank Negara Cabang Bukittinggi dikawal oleh dua orang Polisi Militer. Jumlah Opium yang tersisa kemudian dibawa oleh satu truk lagi ke Halaban di Selatan Payakumbuh dengan pengawalan dua  Polisi  Militer  dan  sampai  ke  tujuannya  dengan  selamat  sehingga  besar  kegunaannya  dalam membantu biaya keperluan perjuangan menghadapi Belanda (Husein et al., 1978b , p. 49).
Penyelundupan  opium  juga  terjadi  di  kota  Padang  yang  berhasil  dilakukan  oleh  komunitas Tionghoa  yang  bekerja  sama  dengan  pejuang  Republik  di  bawah  tanggung  jawab  gerilyawan Tionghoa,  Sho  Boen  Sheng  yang  menjabat  sebagai  ketua  Poh  An  Tui  pada  waktu  itu,  menerima kiriman  opium  dari  luar  kota  Padang.  Opium  tersebut  kemudian  dijual  di  Padang  dan  hasilnya kemudian  dibelikan  senjata  dan  kebutuhan  lainnya.  Semua  peralatan  dan  kebutuhan  perjuangan lainnya itu lalu dikirim dengan cara diselundupkan kepada Abdul Halim, pejuang Republik Indonesia yang  berada  di  pedalaman  (Wahid  et  al., 2023 ,  p.  453).  Selain  itu,  Bung  Hatta  juga  memberikan bantuan satu ton opium untuk biaya perjuangan di daerah Riau (Suwondo, 1979 , p. 94).

## Menciptakan Jaringan Pertahanan
Seluruh  rakyat  Sumatera  Barat  menentang  agresi  militer  Belanda  I  ini.  Bahkan  Alim  Ulama menyatakan  bahwa  perang  ini adalah  perang  sabil  karena  bertujuan  untuk  mempertahankan kemerdekaan  Indonesia.  Pada  tanggal  30  Juli  1947  dibentuklah  sebuah  Front  Pertahanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka. Untuk mengorganisasikan kekuatan, badan ini saling  berkoordinasi dengan  Dewan  Pertahanan  Daerah  (DPD).  Perlawanan  tidak  hanya dilakukan oleh pasukan yang berada di medan perang secara langsung. Peran perempuan dengan dapur-dapur umumnya juga ikut andil dalam perjuangan serta masyarakat yang tidak dapat bekerja di garis depan juga membantu  pasukan  dengan  menyediakan  kebutuhan  para  pejuang.  Dalam  kutipan  berikut terlihat semangat juang rakyat Sumatera Barat:
“Hari ini, tanggal 27 Juli 1947, di depan hadirin yang memenuhi gedung bioskop, Rasjid dan Ismail Lengah membentangkan suka duka para prajurit di Front yang memprihatinkan, apalagi sesudah agresi baru saja berlalu,  serta  terbunuhnya  dengan  secara  kejam  Wali  Kota  Padang.  Kedua  pemimpin  menguraikan dengan sungguh keperluan-keperluan prajurit yang semakin meningkat dan makin mendesak. Apalagi dengan  kian  luasnya  front  pertempuran.  Mereka  hampir  serentak  menyerahkan  dan  mendaftarkan sumbangan, kaum ibu tanpa berpikir lagi melepaskan gelang, subang, liontin, bahkan pun cincin kawin, karena itulah yang terbawa pada ketika itu. Hampir dua bulan kemudian pada 27 September 1947, atas penunjukan  Wakil  Presiden  Hatta,  telah  berdiri  pula  Panitia  Pusat  Pengumpulan  Emas.  Panitia  ini bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan Emas dari masyarakat bagi pembelian sebuah pesawat terbang dari luar negeri. Para cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak tidak ketinggalan ikut membantu. Akhirnya sebuah pesawat terbang telah dapat diperoleh dengan secara patungan itu. Emas bekas  sumbangan  itu  masih  tersisa  sebanyak  2,5  kilo-  gram  dan  dititipkan  pada  Bank  Negara,  yang sesudah penyerahan kedaulatan diserahkan seterusnya pada Bank Indonesia di Jakarta.” (Iskandar et al., 1998 , p. 109).
TNI berjuang bersama staf pemerintah lokal dan kelompok pemuda Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Meskipun dalam keadaan sulit, orang-orang yang mengungsi atau tinggal di daerah pendudukan selalu siap memberikan apa yang mereka miliki untuk mendukung perjuangan. Banyak produk pertanian dan pertambangan yang dihasilkan di daerah pedalaman digunakan untuk membeli kebutuhan militer, terutama amunisi dan persenjataan. Di lokasi yang dulunya merupakan markas militer Jepang daerah Sawahlunto dan Indarung, Republik mendirikan pabrik senjata yang kemudian pindah ke Solok dan Payakumbuh. Dan untuk kebutuhan sandang pangan para pejuang juga berasal dari hasil komoditas produk dari desa.

## Gambar 6. Badan Pengawal Nagari dan Kota
Sumber: Kementrian Penerangan, 1953

## Sumber Kekuatan di Balik Layar Peperangan
Bersamaan dengan serangan-serangan dan aksi-aksi pencegatan terhadap kedudukan musuh digaris depan,  kelompok-kelompok  di  balik  layar  peperangan  juga  mengikuti  perkembangan  yang  sedang berlangsung dalam suasana perang. Desa Sungai Puar yang letaknya tidak jauh dari gunung Merapi, penduduknya dikenal sebagai petani, pedagang  dan pandai besi. Selama perang, pandai besi inilah yang membuatkan senjata untuk para pejuang Republik serta mengolah bom warisan Jepang untuk dijadikan ranjau darat. Selain itu, kaum ibu di  desa ini juga turut berkontribusi dengan mengelola perbekalan dan dapur umum.
Badan  Pembantu  Barisan  Muda  (BPBM)  yang  dipimpin  oleh  Ibu  Khasyiah  sebagai  Ketua, Nursyam sebagai Sekretaris dan Asma sebagai Bendahara, menginisiasi kegiatan di garis belakang ini. Mereka  didukung  oleh  staf-staf  di  setiap  jorong,  termasuk  Nurmana,  Aminah,  Bastiar,  Nurani, Rahimah, Jarana, Hasna, Azizah, Sarni dan Kalisyah. Saat Agresi Militer Belanda kedua, nagari Sungai Puar  ini  berfungsi  sebagai  basis  gerilya dan  menjadi  target  serangan  Belanda  usai  kota  Bukittinggi dibom pada tanggal 19 Desember  1948. Selain warga asli Sungai Puar, banyak juga pengungsi yang berasal dari kota-kota lain wilayah Sumatera Barat (Iskandar et al., 1998 ).
Gambar 7. Dukungan kaum wanita menyediakan perbekalan untuk para pejuang Sumber: Kementrian Penerangan, 1953
Di kota Padang, dapur pertama pada masa awal Revolusi bertempat di rumah Ratnasari yang dijadikan  sebagai  kantor  BPPI  (kantor  DHC  45  sekarang)  bukan  hanya  dijadikan  sebagai  tempat
menyediakan  makanan  bagi  para  pejuang,  melainkan  juga  tempat  menghimpun  obat-obatan  yang dibutuhkan para pejuang. Untuk memenuhi kebutuhan perjuangan, selain menghimpun sumbangan dari masyarakat, para pemuda juga merampas gudang-gudang dan toko milik musuh Republik. Selain itu, pemuda juga merampas gudang-gudang beras milik Jepang di Teluk Bayur, Muaro, Purus, Rawang dan Olo (Zed et al., 2002 , p. 232). Secara garis besar, dapur umum di kota Padang dan daerah lainnya pada masa revolusi dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dapur umum yang dibangun secara khusus di lokasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pejuang. Dapur umum tipe ini dikelola oleh beberapa orang perempuan pejuang, baik berasal dari penduduk asli maupun atas nama organisasi  seperti  Sabil  Muslimat,  Lasykar  Muslimat.  Kedua,  dapur  umum  yang  tersebar  di  setiap rumah tangga penduduk yang dikoordinir oleh aparat pemerintahan Nagari setempat. Melalui dapur umum tipe ini, para pejuang atau utusan telah ditentukan untuk mengumpulkan makanan untuk para pejuang dari rumah ke rumah agar kemudian dibawa ke markas pejuang untuk dibagi-bagikan kepada para anggotanya.

## SIMPULAN
Keberhasilan atau kegagalan dalam perang sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak yang terlibat dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan logistiknya. Demikianlah, tentara Belanda dan Pemerintah Republik  Indonesia  selama  perang  kemerdekaan  memiliki  strategi  masing-masing  untuk  memastikan suplai  logistik  dan  sumber  dana  berjalan  mulus  dan  berkelanjutan.  Menghadapi  keterbatasan  yang dimilikinya, Pemerintah RI yang baru merdeka berusaha mendapatkan logistik dengan cara merebut dan merampas dari pihak lain. Setelah merdeka, para pemuda Indonesia merebut dan merampas senjata dari gudang-gudang  senjata  milik  Jepang  di  berbagai  wilayah  Sumatera  Barat.  Khawatir  akan  beredarnya senjata di tangan  pejuang  Republik, Belanda menerapkan blokade ekonomi  untuk menghalangi pihak Republik mendapatkan senjata dan barang-barang penting lainnya. Blokade ekonomi juga menghalangi upaya Republik mendapatkan dana untuk membiayai perjuangan. Sebagai akibatnya, pejuang Sumatera Barat terlibat dalam aksi-aksi pencurian, penjarahan dan perampokan yang disertai tindakan kekerasan dan bahkan menimbulkan korban jiwa baik pada penduduk sipil maupun tentara. Selain itu, penelitian ini  juga  menegaskan  pentingnya  dukungan  dari  masyarakat  sipil  dalam  mendukung  perjuangan kemerdekaan. Semangat gotong royong dan solidaritas yang kuat antara pejuang dan masyarakat lokal seperti peranan desa-desa, peranan perempuan dalam dapur umumnya juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

## REFERENSI
Abdurahman, D. (1999). Metode Penelitian Sejarah . Logos. Ajisman, Zubir, Z, Jumhari, & Efrianto A. (2012). Bunga Rampai Sejarah Sumatra Barat dari Jaman Jepang Hingga Reformasi . BPSNT Padang Press.
Alfatiana, L., & Wulandari, A. (2023). Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura, 1947-1949. Lembaran Sejarah , 18 (1), 43. https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80452
Amura, H. (1979). Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau 1945-1950 . Pustaka Antara.
Anderson, B. R. O. (1972). Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance . Cornell University Press. Asnan, G. (2003a). Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Solok: 1945-1949 . DHD 45 Sumbar. Asnan, G. (2023b). 200 Tahun Perang Padri . Tanda Baca. Bakar, R. A. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian . Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
Bing Siong, H. (2001). The Indonesian Need of Arms After the Proclamation of Independence. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 157 (4), 799 – 830. https://doi.org/10.1163/22134379-90003793 Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Mizan Pustaka.
Elvira, M. (2020). Bandit-Bandit Revolusi: Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Selama Perang di Sumatera Barat 1945-1949. Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya , 25 (3), 583 – 590. https://doi.org/10.31969/alq.v25i3.794 Erniwati. (2011). Cina Padang dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau: dari Revolusi sampai Reformasi . Universitas Indonesia.
Fatimah, S. (2022). Siti Manggopoh: Female Warriors from the Coastal Land of Minangkabau in The 1908 Belasting War. Social Studies Conference Proceedings , 174 – 196. https://doi.org/10.20527/sscp.vi.598 Fitri, H., Asnan, G., & Nopriyasman. (2022). Historiografi Perang Kamang 1908: Kategorisasi Penulisan Oleh Orang Minang. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (10), 3699 – 3712. https://doi.org/doi:10.31604/jips.v9i10.2022.3699-3712 Gottschalk, L. (2008). Mengerti Sejarah . UI Press.
Habibuna, M. R., & Efrizal, E. (2022). Studi Tentang Tugu Peringatan Perang Kamang Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Serupa The Journal of Art Education , 11 (1), 69 – 77. https://doi.org/10.24036/stjae.v11i1.117979 Hati, P. C. (2018). Dakwah Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Pada Kaum Padri). Islamic Communication Journal , 3 (1), 105. https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2681 Husein, A., Muntjak, K. S., Sjoeib, Djalil, J., Syafiar, Abbas, B., Amin, A., & Djohan. (1978a). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Minangkabau/Riau 1945-1950 Jilid II . Badan Pemurnian Sejarah Indonesia- Minangkabau (BPSIM).
Husein, A., Muntjak, K. S., Sjoeib, Djalil, J., Syafiar, Abbas, B., Amin, A., & Djohan. (1978b). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 Jilid I . Badan Pemurnian Sejarah Indonesia- Minangkabau (BPSIM).
Imadudin, Ii. (2018). “Revolusi Dalam Revolusi”: Tentara, Laskar, Dan Jago Di Wilayah Karawang 1945 -1947. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya , 10 (1), 35 – 50. https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i1.330 Iskandar, M., Said, Y., & Wulandari, T. (1998). Peran Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan Di Sumatra Barat 1945-1950 . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kahin, A. R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi : Sumatra Barat dan politik Indonesia 1926 - 1998 . Yayasan Obor Indonesia. Kementerian Penerangan. (1953). Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah .
Khusniawati, S., Fathoni, W., Muhammad, S., & Ma’ruf, M. I. (2021). Kaum Padri dalam Pembaharuan Islam dan Muhammmadiyah di Minangkabau. Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA) , 1 (1), 29 – 38. https://doi.org/10.18196/jasika.v1i1.3 Limpach, R. (2023). Kekerasan Ekstrem Belanda di Indonesia: Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 . Pustaka Obor Indonesia.
Lionar, U., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2020). Plakat Panjang Hingga Perang Kamang: Gerakan Rakyat Minangkabau Menentang Pajak Kolonial Belanda. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah 5.2 , 5 (2), 113 – 122. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3409 Moerdiono. (1997). Denyut Nadi Revolusi Indonesia . Gramedia Pustaka Utama. Nasution, A.H. (1977). Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 2 . DISJARAH-AD dan Penerbit Angkasa.
Nationaal Archief. NL-HaNA_2.24.04.03 inventaris number 10434 Nationaal Archief. NL-HaNA 2.24.04.01 inventaris number 4288 Ningsih, W. L. (2023). Tujuan Blokade Ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Kompas . https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/19/180000179/tujuan-blokade-ekonomi-belanda-terhadap- indonesia?page=all
Oostindie, G. (2016). Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian Perang Pada Sisi Sejarah yang Salah .
Yayasan Pustaka Obor Indonesia KITLV-Jakarta.
Poesponegoro, Djoened, M., & Notosusanto, N. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik . Balai Pustaka.
Purwanto, B., Frakking, R., Wahid, A., Klinken, G., Eickhoff, M., Yulianti, & Hoogenboom, I. (2023). Revolutionary Worlds: Local Perspectives and Dynamics during the Indonesian Independence War, 1945- 1949 . Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463727587
Reid, A. (1996). Revolusi Nasional Indonesia . Pustaka Sinar Harapan.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 . Serambi. Robert, C. (1988). Opium and The Indonesian Revolution. Modern Asian Studies , 22 (4), 701 – 722. https://doi.org/10.1017/S0026749X00015717
Setiawan, L., Mahardika, A. A., & Rulita, D. (2023). Tonggak Awal Anggaran Negara Berdaulat Nota Keuangan 1950-1951 . Kementerian Keuangan RI.
Suwondo, B. (1979). Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Riau . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. UUD RI. (1948a). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang
Penting . https://peraturan.bpk.go.id/Details/25876/uu-no-29-tahun-1948 UUD RI. (1948b). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 tentang Pengumpulan Bahan Makanan dan Distribusi . https://peraturan.bpk.go.id/Details/63010/pp-no-5-tahun-1948 UUD RI. (1948c). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1948 tentang Menghitung Ternak . https://peraturan.bpk.go.id/Details/63033/pp-no-15-tahun-1948
Wahid, A., Veer, A. van der, Hoek, A. L., Harapap, A., Erniwati, Fakih, F., Sasi, G. A., Klinken, G. van, Ibrahim,
J., Bent, M. van der, Eickhoff, M., Umar, M., Zara, M. Y., Frakking, R., Husain, S. B., Ahmad, T., & Irsyam, T. W. M. (2023). Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949 . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wulandari, E. S. (2022). Kebijakan Ekonomi Indonesia Tahun 1948-1949. Jurnal Pendidikan Sejarah: Media Kajian Pendidikan Sejarah Ilmu Sosial Dan Humaniora , 1 (2). https://doi.org/10.53682/jpsunima.v1i2.3358 Yuniarni. (2012). Siti Manggopoh: Sebuah Catatan Sejarah Dalam Pertunjukan Karya Seni Teater. Jurnal Ekspresi Seni , 14 (2), 249 – 264. http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v14i2.231 Zainun, N. (2019). Logistik Tentera Nasional Indonesia Dalam Perang Gerila Di Jawa Tengah 1947-1949 . Universiti Sains Malaysia.
Zed, M. (2003). Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950 . LP3ES Indonesia.
Zed, M., Amri, E., & Etmihardi. (2002). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan: 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya . Yayasan Citra Budaya Indonesia. Zubir, Z., & Rismadona. (2014). Sumpur Kudus: Dalam Perjalanan Sejarah Minangkabau Tahun 1942-1965 . Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang.
© 2024 Albertus Hutagalung, Nopriyasman, & Gusti Asnan