## Article Info
Submitted: 1 May 2019 | Reviewed: 10 May 2019 | Accepted: 20 June 2019

## STUDI ATAS PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPMI)

## Ria Wulandari 1

## Abstract
Law  Number  18  Year  2017  on  Indonesia  Migrant Worker  Protection  has  been ratified  replace  Law number  39  Year  2004  on  Indonesian  Labor  Placement  and  protection  because  it  is  considered inappropriate with the development of needs Indonesia Migrant Worker Protection. Increasing practice of migrant worker especially internal sector migrant worker who often experience forced labor, victims of violence, arbitrariness, slavery even human trafficking and other treatment that violence human right mostly  due  to  role  service  enterprise  Indonesian  labor  role  (PJTKI/PPMI)  who  commited  many violations that causes Indonesian labor become a victim of a crime and inhuman treatment. Service enterprise  role  recognized  in  law  number  39  of  2004.  Law  Number  18  Year  2017  as  replace  Law Number 39 Year 2004 expected to give more protection to Indonesian Migrant Worker although there has been a lot of progress in human right substansial one of which is recognition to informal sector migrant worker as a formal worker. However they are still required use service enterprice Indonesian Migrant Worker (article 63.1). This is contradictory with some articles in Law Number 18 Year 2017 and rises criminal act of trafficking in person.

## Keywords : informal sector migrant worker; service enterprise role; trafficking in person

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah disahkan  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (PPTKI)  di  luar  negeri  karena  dianggap  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Meningkatnya praktik pekerja migrant khususnya pekerja migran sektor informal yang sering mengalami kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,  perbudakan  bahkan  perdagangan  orang  serta perlakuan  lain  yang melanggar hak  asasi  manusia  sebagian  besar  dikarenakan  peran  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  (PJTKI)  atau Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  yang  banyak  melakukan pelanggaran  yang  menyebabkan  pekerja  migran  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  perlakuan  tidak manusiawi. Peran PJTKI ini diakui dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. UU Nomor 18 Tahun 2017sebagai pengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 diharapkan dapat lebih memberi perlindungan terhadap pekerja migran.  Meski  telah  banyak  kemajuan  secara  substansi  pada  pemenuhan  hak  asasi  manusia  salah satunya adalah pengakuan terhadap buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebagai pekerja  formal,  namun  pekerja  rumah  tangga  tetap  diwajibkan  menggunakan  jasa  Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PPPMI)  (pasal  63  ayat  (1)).  Hal  ini  bertentangan  dengan beberapa pasal didalam tubuh UU Nomor 18 Tahun 2017 itu sendiri dan dengan aturan-aturan lain diluar UU tersebut. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban menggunakan PPPMI bagi pekerja rumah tangga dinilai berpotensi menimbulkan tindak pidana perdagangan orang.
Kata Kunci : pekerja migran sektor informal; perdagangan orang; PJTKI/PPPMI
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Tanjungpura,  Jln.  Prof.  Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Kalimantan  Barat, Indonesia, email: ria.wulandari1979@gmail.com

## I.  Pendahuluan
Jutaan orang telah melakukan migrasi untuk mendapakan pekerjaan.
Situasi kerentanan seringkali dialami pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain karena  ketidak  beradaan  mereka  di  negara asal  dan  karena  kesulitan-kesulitan  yang mungkin mereka hadapi yang timbul sebagai akibat  dari  keberadaan  mereka  di  negara tempat mereka bekerja.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  mengeluarkan resolusi  pada  tanggal  18  Desember  1990 yang  mengesahkan  Konvensi  internasional tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja  Migran  Dan  Anggota  Keluarganya. Konvensi ini telah menetapkan prinsip-prinsip dasar  mengenai  perlakuan  terhadap  para pekerja migran dan anggota keluarganya dan mendorong  tindakan  tepat  dalam  rangka mencegah  dan  menghapuskan  pergerakan dan  perdagangan  para  pekerja  migrant secara  gelap,  serta  memastikan  adanya perlindungan hak asasi manusia fundamental mereka. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2012.  Ratifikasi  terhadap  konvensi dimaksudkan  merefleksikan  komitmen  kuat pemerintah  untuk  pemajuan  nilai-nilai  hak asasi  manusia  termasuk  didalamnya  hak pekerja migran.
Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  mengamanatkan  bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang  layak 2 hal  ini  merupakan  pencerminan
2 Pasal  27  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945.
dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya.
Sepanjang  Januari  sampai  Agustus 2017  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  telah  berhasil  menempatkan sebanyak  148.285  orang  pekerja  migran  ke seluruh negara tujuan penempatan. 3
Penempatan  pekerja  migran  ke  luar negeri  dibagi  dalam  dua  (2)  sektor  yakni sektor  formal  dan  informal.  Jumlah  pekerja migran  yang  bekerja  di  sektor  formal sebanyak 83.943 orang. Sedangkan Tenaga Kerja  Indonesia  yang  bekerja  di  sektor informal sebanyak 64.342. Malaysia merupakan Negara terbesar untuk penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri yaitu sebanyak 60.624 orang. 4
Kebijakan  negara-negara  mengenai pekerjaan  sektor  formal  dan  informal berbeda-beda. Peraturan mengenai hubungan  kerja  di  Arab  Saudi  misalnya, membedakan  antara  pekerja  asing  disektor formal  dan  informal. 5 Berbeda  dengan  di Arab  Saudi,  untuk  pekerja  migran  di Hongkong tidak dibedakan antara pekerja di sektor formal dan informal. 6
Negara  yang  membedakan  antara pekerja  sektor  formal  dan  informal  memiliki kebijakan  yang  terpisah  untuk  mengatur kedua  sektor  ini,  kebijakan  untuk  pekerja  di sektor  formal  mengacu  pada  kebijakan
3 www.BNP2TKI.go.id diakses tanggal 27 September 2017.
4 www.BNP2TKI.go.id
5 Sumiyati. 2013. ”Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak ” , Jurnal Sigma-Mu , 5 (1), hlm. 55.
6 Ibid.
umum  mengenai  pekerja  migran  di  negara tersebut,  sementara  untuk  pekerja  sektor informal meski telah ada pengaturan khusus biasanya dilakukan lagi kesepakatan-kesepakatan  tertentu  antara pemberi  kerja  (majikan)  dan  penerima  kerja (pekerja  migran).  Sementara  Hongkong sebagai  negara  yang  tidak  membedakan antara  pekerja  sektor  formal  dan  informal memiliki aturan ketenagakerjaan yang berlaku  sama  bagi  kedua  sektor  yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pelayanan di Hongkong  ( Your  Guide  to  Services  in Hongkong )  yang  isinya  meliputi  hak  dan kewajiban  bagi  pekerja  dan  majikan, fasilitas-fasilitas serta bentuk-bentuk bantuan yang disediakan oleh pemerintah Hongkong bagi pekerja migran. 7
Dalam  praktiknya  pekerja  migran khususnya  pekerja  migran  sektor  informal sering  mengalami  kerja  paksa,  korban kekerasan, kesewenang-wenangan, perbudakan  bahkan  perdagangan  manusia serta  perlakuan  lain  yang  melanggar  hak asasi  manusia.  Perusahaan  Jasa  Tenaga Kerja (PJTKI) atau Perusahaan Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS) telah  banyak  melakukan  pelanggaran  yang menyebabkan  pekerja  migran menjadi korban  tindak  pidana  dan  perlakuan  tidak manusiawi.
Meningkatnya jumlah pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana menyebabkan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
7 Ibid.
Negeri dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia selain itu dianggap tidak  sesuai  dengan  Konvensi  Konvensi internasional  tentang  Perlindungan Hak-Hak Seluruh  Pekerja  Migran  Dan  Anggota Keluarganya  Tahun  1990.  Oleh  karena  itu pemerintah  Indonesia  telah  membentuk Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  (PPMI)  dinilai  banyak  kemajuan baik  secara  proses  maupun  substansi  yang berbasis  pada  pemenuhan  hak  asasi manusia  salah  satunya  adalah  pengakuan terhadap buruh migran yang bekerja sebagai pekerja  rumah  tangga  sebagai  pekerja formal. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 4  ayat  1  yang  berbunyi :  “pekerja  migran meliputi:
a.  Pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
b.  Pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga;
c.  Pelaut  awak  kapal  dan  pelaut perikanan ”.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia (PPMI) juga telah mampu memidana  korporasi  yang  selama  ini  hanya dikenakan  sanksi  administrasi  sehingga dapat mencegah dan mengurangi perdagangan  manusia  berkedok  buruh migrant  yang biasa  dilakukan  korporasi.  Hal ini tercermin dalam Pasal 87 UU PPMI yang
menegaskan  jika  tindak  pidana  dilakukan atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
Namun meski telah memiliki beberapa  kemajuan,  ketentuan  mengenai pekerja rumah tangga migran dianggap sama dengan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  dikarenakan  pekerja  rumah  tangga migran  masih  tidak  diperbolehkan  bekerja secara perseorangan / mandiri. Ketentuan ini tercantum  dalam  Pasal  63  ayat  1  yang berbunyi:  “pekerja  migran  perseorangan dapat  bekerja  ke  luar  negeri  pada  pemberi kerja  berbadan  hukum.”  Dari  pasal  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  pekerja  rumah tangga tidak dapat dilakukan secara perseorangan  /  mandiri  karena  pekerja rumah  tangga  tidak  bekerja  pada  pemberi kerja  berbadan  hukum  dengan  kata  lain pekerja rumah tangga tetap berada dibawah perusahaan  swasta.  Pekerja  rumah  tangga migran diwajibkan mengunakan perusahaan penempatan  pekerja  migrant  Indonesia berdasarkan  skema  Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Penilaian  dan  Penetapan  Mitra  Usaha  dan Pengguna Perseorangan. Alasan keberadaan  pekerja  rumah  tangga  migrant ditempatkan  di  bawah  perusahaan  swasta (PPPMI)  karena  sebagian  besar  pekerja rumah tangga tidak memiliki pendidikan dan keterampilan  yang  memadai,  namun  tetap saja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dianggap  belum  sesuai  dengan  Konvensi internasional  tentang  Perlindungan Hak-Hak Seluruh  Pekerja  Migran  Dan  Anggota
Keluarganya Tahun 1990 selain itu Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 disebut  justru  melanggengkan  perdagangan orang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas,  permasalahan  yang  ada  dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.  Apakah ketentuan
Pasal 63
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia yang melarang pekerja rumah tangga migran bekerja secara perseorangan / mandiri memiliki kontradiksi  hukum  baik  secara  internal maupun eksternal?
2.  Apakah  ketentuan  tentang  Pekerja Rumah Tangga Migran yang di wajibkan menggunakan perusahaan swasta berpotensi menjadi perdagangan orang?

## II.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut  mencakup  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 8 Adapun  penelitian  ini  adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. a.  Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan induktif  yakni  dimulai  dari  penelitian terhadap aturan hukum internasional yang
8 Zudan  Arif  Fakrulloh.  2007. Metode  Penelitian Hukum . Pontianak: Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, hlm. 9.
kemudian  diaplikasikan  kedalam  hukum nasional.
b.   Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan  baik  dalam  tingkat internasional  (Konvensi  Internasional) dan  tingkat  nasional  (Undang-Undang
Nomor 18
Tahun 2017 dan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007) serta peraturan-peraturan lain yang terkait.
Bahan  hukum  sekunder  yang dimaksud  adalah  buku-buku  hukum  baik itu  skripsi,  tesis  dan  disertasi  hukum, jurnal-jurnal  hukum  dan  kasus-kasus hukum.

## III.  Analisis dan Pembahasan
Sebelum membahas masalah dalam penulisan ini akan dibahas terlebih dahulu  mengenai  berbagai  pengertian antara  lain  pengertian  Pekerja  dan Pekerja Migran Indonesia.
Dewasa  ini  masalah  migrasi  telah sedemikian  penting  dan  meluas  dengan melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi  sejumlah  besar  negara dalam komunitas internasional. Ber “Migrasi” berarti  pindah  ke  tempat  lain.  Pergerakan orang-orang  ini  dapat  terjadi  didalam sebuah  Negara –  ini  yang  disebut  sebagai
“Migrasi Internal.” Migrasi juga dapat terjadi ketika  orang-orang  berpindah  dari  sebuah
negara  ke  Negara  lain –  disebut  sebagai Migrasi Eksternal atau Emigrasi. 9
Migrasi  perburuhan  adalah  istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan pergerakan/migrasi  yang  dilakukan  orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika  bermigrasi,  mereka  diklasifikasikan sebagai Pekerja Migran. Migrasi perburuhan mencakup  berbagai  jenis  pekerja  migran, mulai  dari  pekerja  kontrak  yang  kurang terampil hingga semi dan sangat terampil. 10
Dalam  konteks  migrasi  perburuhan, negara-negara  tempat para migran berasal disebut  sebagai  Negara  Pengirim  dan negara yang dituju disebut sebagai Negara Tujuan atau Negara Tuan Rumah. 11
Organisasi  Perburuhan  Internasional ( International  Labour  Organization /  ILO) mendefinisikan  seorang  Pekerja  Migran sebagai  seseorang  yang  bermigrasi  dari satu Negara ke Negara lain, dengan sebuah gambaran  bahwa  orang  tersebut  akan diperkerjakan  oleh  seseorang  yang  bukan dirinya  sendiri,  termasuk  siapapun  yang biasanya  diakui  sebagai  seorang  migran untuk bekerja. 12
Banyak  penduduk  Indonesia  yang tidak mendapat kesempatan bekerja didalam negeri  sehingga  harus  bermigrasi  ke  luar negeri  (migrasi  internasional)  untuk  bekerja. Beberapa teori telah dirujuk untuk menjawab faktor-faktor  terjadinya  migrasi  internasional
9 Perlindungan  dan  Pencegahan  Untuk  Pekerja Migran  Indonesia,  Penghapusan  Kerja  Paksa  dan Perdagangan  Manusia  Pada  Pekerja  Migran Indonesia, www.ilo.org/jigjakarta, hlm. 3.
10 Ibid.
11 Ibid . 12 Ibid , hlm. 4.
diantaranya teori neoclassical economy yang mengemukakan  bahwa,  dalam  konteks makro,  migrasi  tenaga  kerja  internasional terjadi karena adanya perbedaan kesempatan  kerja  serta  gaji/upah  antara negara  pengirim  dan  penerima. 13 Namun tidak  semua  migrasi  tingkat  internasional disebabkan  perbedaan  kesempatan  kerja serta  gaji/upah  semata,  karena  dewasa  ini sebagian  orang  melakukan  migrasi  karena memang  berkeinginan  untuk  bekerja  di negara  tertentu  dan  biasanya  orang-orang tersebut  telah  memiliki  keterampilan  khusus atau seseorang dibidangnya.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004 memberi istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  bagi  warga  negara  Indonesia  yang bekerja  di  luar  negeri  dalam  jangka  waktu tertentu.    Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) terbagi  menjadi  2  (dua)  sektor  yaitu  sektor formal dan sektor informal. TKI sektor formal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di  perusahaan  negara  atau  swasta  yang berada  di  luar  negara  Indonesia  contohnya hotel, kapal pesiar, pengeboran dan lain-lain. TKI  sektor  informal  adalah  tenaga  kerja Indonesia yang bekerja pada perseorangan, contohnya  Penata  Laksana  rumah  Tangga (PLRT),  pengasuh  anak  dan  lansia (baby sitter ),  perawat,  tukang  kebun,  sopir  dan lain-lain. TKI  yang bekerja di sektor informal umumnya adalah perempuan. Meningkatnya jumlah pekerjaan di sektor informal menyebabkan  jumlah  perempuan  migran
13 Mita  Noveria.  2017. “Migrasi  Berulang  Tenaga Kerja Migran Internasional : Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo, Wetan, Kabupaten Tulungagung ”, Jurnal Kependudukan Indonesia , 12 (1), hlm. 28.
meningkat. Saat ini semakin banyak perempuan  yang  bekerja  di  luar  negeri sebagai pekerja rumah tangga di Negara-negara timur-tengah khususnya Arab Saudi  dan  kawasan  asia  pasifik  terutama Negara  Malaysia,  Hongkong,  Taiwan  dan Singapura. Terjadinya pergeseran migran ke luar  negeri  dari  laki-laki  kepada  perempuan dikenal  dengan  istilah  Feminisme  Migrasi. 14
TKI  perempuan  yang  umumnya  bekerja sebagai  PLRT  dan  ( baby  sitter )  merupakan bidang  pekerjaan  terbesar  yang dikirim  oleh pemerintah  Indonesia.  Peningkatan  migrasi tenaga  kerja  perempuan  berkaitan  dengan tingginya permintaan PLRT dan baby sitter di negara tujuan. Sementara itu, migrasi tenaga kerja laki-laki  lebih berkaitan dengan respon terhadap  kebutuhan  tenaga  kerja  demi proses industrialisasi. 15
Istilah  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI) kemudian  diganti  oleh  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  menjadi  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI).  Yang  dimaksud dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  1 angka 4 yaitu setiap warga negara Indonesia yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar wilayah  Republik  Indonesia.  Hal  ini  sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh  Pekerja  Migran  Dan  Anggota Keluarganya  yang  memberi  definisi  tentang
14 Muhamad  Zid.  2012. Migrasi  Internasional Perempuan, Penguasaan dan Kesetaraan Gend er. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB, hlm. 11.
15 Sukamdi.  2007. “Memahami  Migrasi  Pekerja Indonesia Ke Luar Negeri ”, Jurnal Populasi , 18 (2), 2007, hlm. 121.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019
Pekerja  Migran yaitu  mengacu  pada seseorang  yang  akan,  tengah  atau  telah melakukan  aktifitas  yang  dibayar  disuatu negara  dimana  ia  bukan  merupakan  warga negara. 16
A.  Ketentuan
Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang  No  18  Tahun  2017 Berkontradiksi  secara  internal  dan eksternal dengan peraturan lain.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017 dianggap berbeda dengan undang-undang  sebelumnya,  salah-satunya mengenai  mekanisme  melakukan  perjanjian kerja secara mandiri. Jika dalam undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004 semua  pekerja  baik  sektor  formal  maupun informal  diwajibkan  menggunakan  jasa PJTKI, maka dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2017  memberi  kesempatan  bagi pekerja  melakukan  perjanjian  kerja  tanpa
16 Pasal  3  Konvensi  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja  Migran  Dan  Anggota  Keluarganya  : “konvensi ini tidak boleh berlaku bagi :
a.  Orang-orang yang dikirim atau diperkerjakan oleh organisasi  dan  badan-badan  internasional,  atau oleh  suatu  Negara  diluar  wilayahnya  untuk menjalankan  tugas  resmi,  yang  kedatangan  dan statusnya  diatur  oleh  hukum  internasional  umum atau  oleh  perjanjian  internasional  atau  konvensi khusus;
b.  Orang-orang yang dikirim atau diperkerjakan oleh suatu  Negara  atau  atas  nama  Negara  diluar wilayahnya  yang  berpartisipasi  dalam  program pembangunan  dan  program  kerjasama  lain,  yang kedatangan  dan  statusnya  diatur  oleh  perjanjian dengan negara tujuan kerja, dan yang sesuai dngan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migrant;
c.  Orang-orang  yang  bertempat  tinggal  di  Negara yang  berbeda  dengan  Negara  asalnya  sebagai penanam modal;
d.  Pengungsi  atau  orang  tanpa  kearganegaraan, kecuali  ketentuan tentang  hal  ini  ditetapkan  dalam ketentuan  hukum  nasional,  atau  dalam  instrument internasional  yang  berlaku  bagi  Negara  pihak tersebut;
e.  Pelajar dan peserta pelatihan;
f.  Pelaut  dan  pekerja  pada  suatu  instalasi  lepas pantai  yang  belum  memperoleh  ijin  tinggal  dan melakukan  aktifitas  yang  dibayar  di  Negara  tujuan kerja.
melalui  perusahaan  penempatan  (Pasal  1 ayat 4). Akan tetapi terdapat pasal lain dalam undang-undang  ini  yang  menyebutkan bahwa  hanya  pekerja  yang  bekerja  pada perusahaan  berbadan  hukum  saja  yang dapat  melakukan  perjanjian  kerja  secara mandiri.  Ini  artinya  tidak  semua  pekerja migran  dapat  melakukan  perjanjian  kerja secara  mandiri  sebagaimana  disebut  dalam Pasal 1 ayat 4, Pekerja migran yang bekerja pada perseorangan tetap harus menggunakan jasa perusahaan penempatan swasta.  Padahal  berdasarkan  data  dari Laporan  Pekerja  Global  Indonesia:  Antara Peluang  dan  Resiko  yang  dirilis  oleh  World Bank menyebutkan Pekerja Migran Indonesia  sekitar  32%  bekerja  sebagai pembantu  rumah  tangga  atau  pengasuh anak,  pekerja  pertanian  19%,  pekerja konstruksi 18%, pekerja pabrik 8%, perawat lansia  6%,  pekerja  toko/restoran/hotel,  supir 2% dan pekerja kapal pesiar. Dari data diatas bisa kita katakan sekitar 32% Pekerja Migran Indonesia harus menggunakan jasa perusahaan penempatan swasta. 17
Kontradiksi  internal  antara  Pasal  1 ayat  4  dan  Pasal  63  ayat  1  juga mengakibatkan  benturan  dengan  asas kesetaraan dan keadilan gender yang dianut dalam  undang-undang  ini  (Pasal  2).  Hal  ini dikarenakan  orang  yang  bekerja  pada perseorangan  yang  tidak  berbadan  hukum dari data yang disebutkan diatas didominasi oleh perempuan yakni 32%. Hal ini membuat
17 Amanda  Kusumawardhani .  “Survey  World  Bank;9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri ”, https://ekonomi.bisnis.com,  diakses  28  November 2019.
perempuan  yang  bekerja  pada  sektor domestik tersebut tidak dapat secara mandiri melakukan  perjanjian  kerja  sebagaimana pekerja  di  sektor  perkebunan  dan  industrial yang biasanya didominasi laki-laki.
Pembedaan yang dibuat dalam Pasal 63 ayat (1) dapat disebut sebagai diskriminasi,  lebih spesifik diskriminasi gender.
Diskriminasi gender terhadap pekerja migran sebetulnya telah terjadi secara global Contohnya Employment  Act  1995 yang
merupakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia tentang
pengaturan hak-hak pekerja migran disektor domestik terbatas pada masalah penyelesaian kontrak bukan perlindungan. 18
Dalam  memerangi  segala  bentuk diskriminasi terhadap pekerja migran,
Konvensi  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya dalam  Pasal  1  telah  melarang  pembedaan atas dasar apapun terhadap pekerja migran seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahsa, agama, kepercayaan, kebangsaan, asal-usul,  etnis,  kewarganegaraan,  usia, kedudukan  ekonomi,  kekayaan,  status perkawinan, status kelahiran, pendapat politik dan lain-lain.
Dalam  tataran  nasional,  Pasal  28 ayat I UUD 1945 dapat dilihat sebagai upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus  segala  bentuk  diskriminasi  atas dasar apapun dan wajib memberi perlindungan  atas  perlakuan  yang  bersifat
18 Ana  Sabhana  Azmy.  2012. Negara  dan  Buruh Migran  Indonesia;  Kebijakan  Perlindungan  Buruh Migran  Perempuan  Indonesia  Masa  Pemerintahan Susilo  Banbang  Yudhoyono  (SBY)  2004-2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.
diskriminatif.
Pasal
63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang membeda-bedakan  mekanisme  perjanjian kerja  justru  bertentangan  dengan  semangat non  diskriminasi  sebagaiman  diamanatkan dalam UUD 1945 dan Konvensi Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Kita memaklumi pemikiran pemerintah  yang  mengharuskan  pekerja migran  yang  bekerja  pada  perseorangan tidak  berbadan  hukum  yang  biasanya sebagai  Penata  Laksana  Rumah  Tangga dianggap  tidak  memiliki  keterampilan  yang cukup  dan  jenjang  pendidikan  yang  rendah membuat  mereka  tidak  bisa  melakukan perjanjian  kerja  secara  mandiri.  Namun alih-alih  membuat  aturan  yang  berbeda antara  pekerja  satu  dan  lainnya  yang  justru bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan  gender,  pemerintah  seharusnya lebih  meningkatkan  keahlian  pekerja migran rumah tangga sehingga memiliki posisi tawar yang  lebih  baik  dinegara  tujuan,  membuat standarisasi perjanjian kerja yang berlaku di kedua  negara  sehingga  pekerja  rumah tangga  telah  merngetahui  dan  mempelajari hak  dan  kewajibannya  sejak  ditanah  air, melakukan pendampingan dan pengawasan pada  saat  pembuatan  perjanjian  kerja, memastikan  perjanjian  kerja  dibuat  dalam dua  Bahasa.  Dengan  keterampilan  dan pengetahuan  yang  cukup  pekerja  migran akan  mampu  melindungi  dirinya  di  negara tujuan.

## B.  Ketentuan  tentang  Pekerja  Rumah
Tangga  Migran  yang  di  wajibkan menggunakan perusahaan penempatan swasta berpotensi menjadi perdagangan orang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah mengesahkan
Transnational  Organized  Crime (TOC)  atau juga disebut Konvensi Palermo pada tanggal 15  November  2000  dan  mulai  diberlakukan pada  tanggal  15  November  2003.  Konvensi Palermo bertujuan untuk mencegah, menekan  dan  menghukum  perdagangan atas  manusia  khususnya  kaum  perempuan dan anak-anak.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Transnational  Organized  Crime (TOC)  pada tanggal 19 April 2007 dan mengesahkannya serta mengundangkannya ke dalam Lembar Negara  RI  Tahun  2007  No  58,  Tambahan
Lembar Negara
RI Nomor
4720,
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPTPPO).
Unsur-unsur tindak pidana
perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPTPPO) meliputi 4 unsur: 19
1.  Pelaku,  Unsur  pelaku  meliputi orang  perseorangan,  korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara.
2.  Proses/Tindakan,  Unsur  proses  / tindakan merupakan urutan pelaksanaan  atau  kejadian  baik terjadi  secara  alami  atau  didesain
19 Paul Sinlaeloe. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang . Jawa Timur: Setara Press, hlm. 4.
meliputi perekrutan, pengangkutan,
penampungan,
pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3.  Cara/Modus,  Unsur  cara  /  modus yaitu  bentuk  perbuatan  /  tindakan tertentu  yang  dilakukan  untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,
penjeratan  utang  atau  memberi bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali atas orang lain.
4.  Tujuan  /Akibat,  Unsur  tujuan  / akibat yaitu sesuatu yang nantinya akan  tercapai  dan  atau  terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang  yang  meliputi  eksploitasi orang  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi
sebagaimana diamantkan  dalam  Pasal  1  angka 1, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2  Undang-Undang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  mengenai  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia mengatur bahwa perusahaan jasa tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI)  dapat melakukan tindakan perekrutan, penampungan  dan  pengiriman  tenaga  kerja Indonesia  ke  Negara  tujuan.  Dalam  proses perekrutan biasanya perusahaan jasa tenaga kerja  Indonesia  (PJTKI)  telah  melakukan pemalsuan  dokumen  dan  identitas.  Setelah para  tenaga  kerja  Indonesia  tiba  di  Negara tujuan  banyak  dari  mereka  dieksploitasi, ditempatkan  di  lokalisasi  pelacuran  bahkan ada yang meninggal tanpa memiliki beberapa organ  tubuhnya.  Peristiwa  diatas  telah memenuhi  unsur-unsur  perdagangan  orang
mulai  dari  unsur  pelaku,  unsur  proses  / tindakan,  unsur  cara  /  modus  dan  unsur tujuan/ akibat. Meski Undang-Undang Nomor 34  Tahun  2004  telah  diganti,  namun Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
tetap mengacu pada Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 khusus  mengenai  pekerja  rumah  tangga yang  di  wajibkan  menggunakan  jasa perusahaan  penempatan  pekerja  migran Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2017  mengamanatkan bahwa  yang  melakukan  perekrutan  dan pembinaan adalah pemerintah daerah namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  terdapat oknum-oknum  pemerintah  daerah  sebagai penyelenggara  negara  dalam  kasus-kasus terdahulu  turut  berperan  atas  terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

## IV.  Penutup
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia  (UU  PPMI)  yang  telah  disahkan pada  tangal  25  Oktober  2017  merupakan pengganti  dari  dari  UU  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKILN).
Salah-satu perubahan yang cukup signifikan adalah dimasukkannya ke dalam konsideran UU  PPMI  2017  Konvensi  Perlindungan Pekerja  Migran  dan  Anggota  Keluarganya Tahun  1990  yang  telah  diratifikasi  oleh pemerintah
Indonesia melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012. Sebagai negara peratifikasi konvensi
Indonesia  wajib  mengharmonisasi  dan mengimplementasikan  artikel-artikel  dalam Konvensi  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  Tahun  1990.  Pasal  yang dianggap  berkontradiksi  yaitu  Pasal  63  ayat (1),  memiliki  maksud  yang  bertentangan dengan Pasal 4 UU PPMI itu sendiri.
Kontradiksi  eksternal  yaitu  terhadap Pasal  28i  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia mengenai larangan diskriminasi dan Konvensi Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
ketentuan  tentang  Pekerja  Rumah Tangga Migran yang di wajibkan menggunakan perusahaan swasta berpotensi  menjadi  perdagangan  orang. Empat  unsur  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  meliputi  adanya  pelaku  baik  orang atau korporasi (bisa oleh oknum penyeleggara  negara  atau  perusahaan penempatan pekerja migran), adanya proses (mulai perekrutan hingga pegiriman), cara/modus  (pemalsuan  dokumen),  hingga akibat  (mengakibatkan  orang  tereksploitasi). Terpenuhinya  empat  unsur  diatas  maka suatu  perbuatan  dapat  disebut  sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengharuskan pekerja migran rumah tangga menggunakan perusahaan penempatan berarti  membuka  celah  terjadinya  tindak pidana perdagangan orang meskipun tindakan perekrutan dan pembinaan dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  tetapi kasus terdahulu membuktikan adanya peran
penyelenggara  dalam  terjadinya  tindak pidana perdagangan orang.

## Bibliografi
Buku:
Ana  Sabhana  Azmy.  2012. Negara  dan
Buruh  Migran  Indonesia;  Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010. Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Muhamad  Zid.  2012.  Migrasi  Internasional Perempuan,
Penguasaan
dan Kesetaraan  Gender.  Bogor:  Sekolah Pasca Sarjana IPB.
Paul  Sinlaeloe.  2017. Tindak  Pidana Perdagangan  Orang .  Jawa  Timur: Setara Press.
Zudan  Arif  Fakrulloh.  2007. Metoda Penelitian  Hukum .  Pontianak:  Bahan Kuliah Program Magister Ilmu
Hukum.
Jurnal:
Mita  Noveria .  2017.  “Migrasi  Berulang Tenaga  Kerja  Migran  Internasional  :
Kasus  Pekerja  Migran  Asal  Desa
Sukorejo, Wetan, Kabupaten
Tulungagung ” , Jurnal Kependudukan
Indonesia , 12 (1).
Sukamdi. 2007. “Memahami  Migrasi
Pekerja  Indonesia  Ke  Luar  Negeri ”,
Jurnal Populasi , 18 (2).
Sumiyati. 2013. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja  Migran  Indonesia  di  Luar Negeri  Akibat  Pemutusan  Hubungan
Kerja  Sepihak ”, Jurnal  Sigma-Mu ,  5 (1).
Tika Santika, Nia Hoerniasih, Een Nurhasanah. “Pemberdayaan Perempuan Bagi Tenaga Kerja Wanita  (TKW)  Di  Desa  Gempol KKabupaten  Karawang,  Lembaga Penelitian  Dan  Pengabdian  Pada Masyarakat ” , Jurnal  Majalah  Ilmiah Solusi Unsika, 10 (22).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004
Tentang Penempatan
dan
Perlindungan TKI (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 133)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang Perlindungan
Pekerja Migran  Indonesia  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2o17 Nomor  242,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6141)
Internet:
Amanda  Kusumawardhani .  “Survey  World Bank;9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri ”,  https://ekonomi.bisnis.com, diakses tanggal 28 Januari 2019.

## Perlindungan  dan  Pencegahan  Untuk
Pekerja Migran Indonesia, Penghapusan Kerja Paksa dan
Perdagangan  Manusia  Pada  Pekerja Migran Indonesia,
www.ilo.org/jogjakarta. www.bnp2tki.go.id, diakses tanggal 27 september 2017.