Analisis Network Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bintan
(Studi Kasus : Desa Wisata Ekang Anculai)
Hafiani Septi Yendri 1 , Yoggie Detra Winata 2 , Andi Wuleng Matappa 3 1,2,3 Ilmu Administrasi Negara/FISIP/Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: hafianisepti7@gmail.com Kata kunci Abstrak Desa wisata, network governance, pariwisata Konsep "desa wisata" mengacu pada pengembangan wilayah dengan tujuan  menjadikan  desa  sebagai  destinasi  wisata.  Masyarakat  desa diharapkan dapat berkembang dengan mengelola seluruh daya tarik wisata dengan benar. Pulau Bintan juga memiliki banyak desa wisata. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata Ekang Anculai dan Desa Wisata Pengudang, dan lain lain. Namun, data menunjukkan bahwa Pulau  Bintan  masih  jauh  dari  jumlah  kunjungan  wisatawan dibandingkan  dengan  daerah  lainnya.  Fokus  penelitian  ini  adalah untuk  melihat  bagaimana  sistem  pemerintahan  berperan  dalam pembangunan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Bintan.Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yang  berarti  bahwa hasilnya adalah data deskriptif. Sumber primer dan sekunder dapat digunakan  untuk  mengumpulkan  data.  Teknik  analisis  data menggunakan model proses analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri  dari  tiga  tahapan  (Sugiyono,  2010:91).  Pertama,  data direduksi; ini berarti memilih dan merangkum data yang penting, lalu membuat  kategori.  Kedua,  penyajian  data,  atau  penampilan  data, adalah  menyajikan  data  dalam  bentuk  yang  lebih  terorganisir. Terakhir, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Keywords Abstract Tourist village, network governance, tourism The concept of "tourist village" refers to regional development with the aim of making a village a tourist destination. Village communities are expected to develop by managing all tourist attractions properly. Bintan Island also has many tourist villages. Some of them are Ekang Anculai Tourism Village and Pengudang Tourism Village, and others. However,  data  shows  that  Bintan  Island  is  still  far  behind  in  the number  of  tourist  visits  compared  to  other  areas.  The  focus  of  this research  is  to  see  how  the  government  system  plays  a  role  in  the development  of  Tourism  Villages  in  Bintan  Regency.  This  research uses a descriptive qualitative approach, which means that the results are descriptive data. Primary and secondary sources can be used to collect  data.  The  data  analysis  technique  uses  the  Miles  and Huberman data analysis process model, which consists of three stages (Sugiyono, 2010:91). First, the data is reduced; this means selecting and  summarizing  important  data,  then  creating  categories.  Second, data presentation, or data appearance, is presenting data in a more organized form. Finally, draw or verify conclusions..
Volume 5, Nomor 1 April 2024 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS

## Pendahuluan
Bintan  merupakan  salah  satu  pulau  yang  terletak  di  Provinsi  Kepulauan  Riau, Bintan sangat diagung-agungkan karena sektor pariwisatanya. Sektor pariwisata sangat membantu Bintan dalam meningkatkan ekonominya.

## Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Paariwisata Kabupaten Bintan 2016-2020
Berdasarkan grafik diatas, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor  pariwisata  terus  mengalami  pertumbuhan.  Hanya  saja  terhenti  saat  Covid-19 melanda,  hal  ini  disebabkan  oleh  ditutupnya  aktivitas  dan  perjalanan  orang/manusia. Begitu juga dengan desa wisata Ekang Anculai, Desa Wisata ini merupakan salah satu penyumbang PAD yang besar terhadap Bintan.
Konsep  "desa  wisata"  mengacu  pada  pengembangan  wilayah  dengan  tujuan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Masyarakat desa diharapkan dapat berkembang dengan  mengelola  seluruh  daya  tarik  wisata  dengan  benar.  sesuai  dengan  prinsip  desa wisata,  desa  membangun.  Prinsip  ini  menekankan  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pengembangan  usaha  produktif  yang  disesuaikan  dengan  sumber daya  dan  potensi  lokal.  Ada  banyak  definisi  untuk  desa  wisata.  Desa  wisata  menurut Suyanti (2013), didefinisikan sebagai lingkungan dengan karakteristik alam dan budaya yang unik sehingga wisatawan dapat menikmati mengenal, menghayati, dan mempelajari kekhasan desa dan semua daya tariknya.
Dalam membangun desa wisata, ada tiga hal yang harus diperhatikan:
a. Kondisi desa
Pihak  desa  harus  memiliki  data  yang  jelas  tentang  kondisi  desa  dan  bagaimana ekosistem dapat mendukung lokasi wisata untuk mengetahui potensi wisata.
b. Keadaan masyarakat dan struktur organisasi
Dalam  pengembangannya,  desa  wisata  diharapkan  dapat  dikelola  oleh  masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun organisasi untuk mengelola desa wisata dan memiliki masyarakat siap untuk mengelolanya.
c. Konsep desa wisata yang unik
Konsep ini akan membuat desa wisata berbeda dari yang lain.
Dengan  posisinya  sebagai  salah  satu  gerbang  wisata  Indonesia,  Pulau  Bintan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat wisata belanja dan perjalanan lintas negara. Jumlah wisatawan dari luar negeri menunjukkan betapa cerah masa depan pariwisata Pulau Bintan.
Pulau Bintan juga memiliki banyak desa wisata. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata  Ekang  Anculai  dan  Desa  Wisata  Pengudang,  antara  lain.  Desa  Wisata  Ekang berada di Desa Ekang Anculai di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan  Riau.  Wisata  ekang  merupakan  wisata    yang  berbasis  masyarakat.  Desa Wisata  Ekang  berada  di  jalur  alternatif  dari  kota  Tanjung  Pinang  ke  kawasan  wisata eksklusif  Lagoi  dengan  bantuan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kelestarian  dan kecintaan terhadap lingkungan alam, adat istiadat, dan budaya. Di sana kita juga dapat mempelajari dan menikmati beberapa tempat wisata, yang cocok untuk kegiatan sekolah, universitas, dan masyarakat umum.

## Gambar 2. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia
Jika dilihat dari data diatas maka dapat dilihat masih sangat tertinggalnya jumlah kunjungan  wisatawan  mancanegara  ke  Bintan  jika  dibandingkan  dengan  jumlah kunjungan  ke  daerah  lainnya.  Mengapa  hal  ini  bisa  terjadi  ?  apa  yang  mendasari ketertinggalan Bintan?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  network  governance  dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bintan, khususnya desa wisata Ekang Anculai. Ekang anculai adalah salah satu Desa Wisata yang mengangkat tema berbeda dari desa wisata lainnya yang ada di Bintan,Bintan sangat dikenal dengan wisata pantainya karena sebagian  besar  wilayah  Kepulauan  Riau  adalah  lautan/perairan.  Bereda  dengna  Desa Wisata  Ekang  Anculai,  Desa  Wisata  ini  memiliki  branding  wisata  bambu  buatan  yang bernuansa alam.
Pitana dan Gayatri  (2008;92) mengatakan bahwa pemerintah mempunyai  peran untuk mengembangkan pariwisata didaerahnya sebagai:
a) Fasilitator, sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata peran Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  Kota  Pariaman  yaitu  menyediakan  berbagai  fasilitas,  baik  fasilitas fisik aatau non fisik yang bisa digunakan untuk mendukung program  yang diadakan oleh  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota  Pariaman  demi  pengembangan pariwisata.
b) Dinamisator, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar pembangunan yang ada berlangsung dengan baik, sektor publik, sektor swasta, dan sektor swasta harus bekerja sama dengan baik. Di antara pemangku kepentingan pembangunan pariwisata , Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  ketiga pihak  tersebut  bekerja  sama  dengan  baik  sehingga  tercipta  simbiosis  timbal  balik dalam pengembangan pariwisata.
c) Selain itu, sebagai motivator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus berfungsi untuk memastikan bahwa perekonomian pariwisata tetap berjalan.
Dalam  pengembangan  desa  wisata,  perlu  adanya  kerjasama  antara  pemerintah, masyarakat, serta kelompok sadar wisata / badan usaha milik desa terkait
Menurut Peraturan Bupati Bintan Bab VI Pasal tentang Pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata dapat dikakukan melalui:
a) Pengembangan infrastruktur Desa Wisata atau Kampung wisata;
b) Pemasaran Desa Wisata atau Kampung Wisata;
c) Penguatan kelembagaan Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan
d) Kerjasama kemitraan; dan
e) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata atau Kampung Wisata
Setelah  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  sulit  dan  rumit.  Untuk  mendorong pariwisata lokal, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membuat rencana pembangunan pariwisata yang matang.
Perkembangan pemerintahan abad ke-21 berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Ada tiga pilar yang menopang kemampuan suatu bangsa untuk melaksanakan Good Governance: pemerintah, masyarakat sipil, dan pasar atau dunia usaha. namun Network governance  di  Indonesia  menurut  Sholihatin  (2012:15)  maksimal  berjalan  dengan semestinya.
Network governance untuk pengelolaan jaringan berasal dari studi implementasi dan hubungan antar pemerintah (E. Klijn & Koppenjan, 2000). Ide jaringan digunakan untuk menggambarkan  pola  hubungan  antar  organisasi  dan  mengevaluasi  bagaimana  pola hubungan  tersebut  berdampak  pada  proses  kebijakan.  Kebijakan  yang  muncul  dalam hubungan tersebut adalah hasil dari interaksi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hubungan tersebut. Metafora jaringan dengan cepat menyebar ke semua bidang ilmu sosial (Klijn, 1996; Klijn & Koppenjan, 2000).
Untuk  menjalankan  strategi  network  governance,  ada  tiga  pendekatan  pengelolaan, yaitu memulai dan mendorong proses komunikasi antara aktor; membuat dan mengubah jadwal jaringan untuk mengoptimalkan koordinasi; dan menciptakan konten baru (Klijn E. H., 2012).
1. Mengawali dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor yang terlibat dalam jaringan. Diguankan  untuk  memfasilitasi  para  aktor  yang  terlibat,  memfasilitasi  ide  yang muncul serta kegiatan yang dilakukan
2. Membangun kegiatan dan rencana jaringan untuk meningkatkan koordinasi.
Strategi  ini  membuat  kegiatan  di  seluruh  jaringan  sehingga  dapat  mengelola  dan berkoordinasi dengan jaringan dengan peraturan yang mengatur antar jaringannya
3. Membuat konten semakin baik
Dilakukan  untuk  pengelolaan    konten  digital  jaringan  sehingga  dapat  memperluas informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Ketiga  pendekatan  yang  relevan  ini  dievaluasi  dalam  pengawasan  partisipatif. Menurut  pemahaman  ini,  setiap  aktor  atau  organisasi  akan  berusaha  memanfaatkan sumber daya atau sumber daya yang dimiliki oleh institusi lain dalam jaringannya untuk mencapai tujuan atau pencapaian yang telah ditetapkan.
Dari  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas  membuat  penulis  ingin  meneliti permasalahan  yang  terjadi  dengan  mengaitkan  Network  governance    dalam pengembangan Desa wisata di Kabupaten Bintan, khususnya Desa Wisata Ekang Anculai, dengan penelitian yang berjudul Analisis Network Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus : Desa Wisata Ekang Anculai)

## Metode
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  . Dengan kata lain, tujuan dari data deskriptif penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap  hubungan  pemerintahan  dalam  proses  pembangunan  Desa  Wisata  Ekang Anculai di Kabupaten Bintan.
Data  dapat  dikumpulkan  dengan  menggunakan  sumber  primer  dan  sekunder. Sumber primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui iteratur peneitian.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  proses  Miles  dan  Huberman,  yang terdiri  dari  tiga  langkah  (Sugiyono,  2010:91).  Pertama,  memilih,  merangkum,  dan membuat  kategori  dari data yang penting. Kedua, penyajian data, juga dikenal  sebagai penampilan  data,  berarti  menampilkan  data  dalam  bentuk  yang  lebih  terorganisir. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan

## Hasil dan Pembahasan
Desa  wisata  Ekang  Anculai  adalah  salah  satu  desa  wisata  yang  terletak  di Kabupaten Bintan, Ekang Anculai adalah desa wisata yang dkelola pemerintah bersama dengan masyarakat, pokdarwis, dan privat yang dalam hal ini adalah D’Bamboo. Desa wisata  ekang  Anculai  merupakan  desa  wisata  yang  cukup  ramai  pengunjung  asingnya sebelum adanya Wabah Covid-19, namun setelah Covid-19 mewabah, jumlah kunjungan menurun drastis karena ditutupnya perjalanan orang/manusia.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Menurut  Ardiansyah  selaku  Kepala  Bidang Destinasi  Wisata Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Ekang Anculai merupakan  salah  satu  desa  wisata  penyumbang  PAD  yang  besar,  menurut  data  yang Disbudpar  dapatkan  pada  2019  (sebelum  Covid-19  melanda),  profit  yang  didapat  oleh Desa Wisata Ekang Anculai mencapai 200 juta Rupiah. Bagaimana Desa Wisata Ekang Anculai dapat kembali berkembang? Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama Kabid Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, berikut analisis network governance dalam pengembangan Desa Wisata Ekang Anculai.
Jaringan  (networks)  adalah  sebuah  instrument  menaggabungkan  beberapa  aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  bersama  Kepala  Divisi  Bidang Destinasi  Wisata  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bintan,  adapun  aktor- aktor  yang  bekerjasama  dalam  pengembangan  desa  wisata  Ekang  Anculai  diantaranya sebagai berikut.
1. Pemerintah
Pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Disbudpar  berperan  dalam  memfasilitasi,  mendorong  penanaman  modal, pengembangan  pariwisata,  pengadaan  promosi  wisata  melalui  event-event,  sosial media, dan pengembangan potensi pariwisata.
2. Swasta
Dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  desa  wisata  Ekang  Anculai,  Disbudpar bekerjasama  dengan  pihak  swasta  yang  dalam  hal  ini  adalah  D’Bamboo.  Untuk pengelolaannya,  Disbudpar  menyerahkan  sepenuhnya  pengelolaan  terhadap D’Bamboo.
3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) D’Bamboo  juga  bekerja  sama  dengan  BUMDES  setempat  dalam  hal  pemodalan.
BUMDES berinvestasi di Desa Wisata Ekang Anculai melalui D’Bamboo, yang ada akhirnya profit dibagi berdasarkan modal yang diberikan.
4. Masyarakat
Masyarakat juga ikut bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai ini  melalui  Pokdarwis,  pihak  D’Bamboo  melibatkan  masyarakat  dalam pengembangan  dan  pengelolaan  desa  wisata  Ekang  Anculai  melalui  cara  dengan menghimbau  masyarakat  tempatan  untuk  bekerja  di  D’Bamboo.  Pemerintah  juga berharap  agar  nantinya  muda  mudi  setempat  yang  ikut  bekerja  disana  dapat mengambil  pelajaran  melalui  pengalamannya,  sehingga  memungkinkan  untuk menciptakan desa wisata baru disekitarnya.
5. Instrumen lainnya
Instrumen lain yang ikut bekerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata  ekang  anculai  adalah  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Pemerintah  juga bekerjasama  dengan  BPS  untuk  meninjau  jumlah  kunjungan  yang  datang  kesana, sebagai pedoman dalam pengembangan desa wisata itu sendiri.
3 (tiga) pendekatan network governance yakni initiating and facilitating interaction processes  between  actors;  creating  and  changing  network  arrangements  for  better coordination; creating new content (Klijn  E. H., 2012). Berdasarkan hasil wawancara, berikut  analisis  strategi  network  governance  dengan  3  pendekatan  yang  diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Initiating  and  facilitating  interaction  processes  between  actors (Memulai  dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor)
Dalam memfasilitasi interaksi antar aktor yang bekerjasama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten  Bintan  bekerjasama  dengan  Dinas  PMD  (Pemberdayaan
Masyarakat  Desa).  Upaya  ini  dilakukan  dengan  maksud  agar  Dinas  PMD memberikan  pemahaman  pada  BUMDES  BUMDES  setempat,  agar  mau berkolaborasi  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  desa  wisata  ekang  anculai, selain  Dinas  PMD,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  juga  bekerjasama  dengan sektor  privat  yang  dalam  hal  ini  adalah  D’Bamboo,  pokdarwis,  dan  masyarakat setempat agar dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan juga melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  intens  kepada  semua  pihak  yang  terlibat dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  desa  wisata  Ekang  Anculai,  terkait permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  terjadi,  dan  bantuan  apa  yang  mereka perluakan sebagai upaya penyelesaiannya.
2. Creating and changing network arrangements for better coordination (Membuat dan mengubah pengaturan jaringan untuk koordinasi yang lebih baik)
Desa  wisata  Ekang  Anculai  mengalami  kemerosotan  yang  besar  saat  Covid-19 melanda,  hal  ini  membuat  pemerintah  perlu  mengubah  pengaturan  jaringan  untuk koordinasi yang lebih baik di era new normal ini. Dalam hal ini pemerintah melalui Disbudpar  bekerja  sama  dengan  pihak  pengelola  dalam  hal  kebaharuan  yang  perlu dilakukan  dan  diadakan  di  Desa  Wisata  Ekang  Anculai,  contoh  kebaharua  tersebut ialah dengan pengadaan tempat-tempat cuci tangan dan handsanitizer dibanyak sudut disana, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan kepercayaan pengunjung terhadap ke sterilan tempat wisata tersebut.
Disbudpar  juga  membuat  pengaturan  baru  untuk  koordinasi  bersama  Dinas-Dinas lainnya dengan cara menyelipkan instrumen-instrumen promosi wisata berupa poster dan baleho pada event-event yang dibuat pemerintah, terkait kebaharuan yang ada di Desa Wisata Ekang Anculai, ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membangung kepercayaan  masyarakat  kembali  terhadap  kesterilan  dan  keamanan  tempat  wisata tersebut. Upaya ini juga dilakukan melalui media sosial Disbudpar itu sendiri.
3. Creating new content (Membuat konten baru)
Dalam  membuat  konten  baru,  pemerintah  serta  pihak  pengelola  melakukan  upaya melalui pembuatan event-event, yang nantinya diselipkan konten terkait desa wisata yang ada di Bintan, yang salah satunya adalah Desa Wisata Ekang Anculai ini. Selain itu, pemerintah bersama D’Bamboo juga melakukan kerjasama dengan influencer- influencer  untuk  memperkenalkan  kembali,  memasarkan  kebaharuan  dan memberitahukan kepada masyarakat luas melalui media sosial, bahwa Desa Wisata Ekang Anculai sudah bisa dikunjungi kembali.
Berdasarkan  analisis  diatas,  dapat  disimpulakn  bahwa  network  governance  serta strategi network governance dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai sudah berjalan  cukup  baik.  Semua  pihak  yang  terlibat  telah  melakukan  perannya  sesuai dengan  tanggung  jawabnya  masing-masing.  Saat  ini,  pemerintah,  D’Bamboo  dan pihak-pihak  terlibat  tengah  berupaya  meningkatkan  kembali  jumlah  kunjungan  ke Desa Wisata Ekang Anculai setelah covid-19 mewabah.

## Simpulan
Desa  wisata  Ekang  Anculai  adalah  salah  satu  desa  wisata  yang  terletak  di Kabupaten Bintan, Ekang Anculai adalah desa wisata yang dkelola pemerintah bersama dengan masyarakat, pokdarwis, dan privat yang dalam hal ini adalah D’Bamboo. Desa wisata  ekang  Anculai  merupakan  desa  wisata  yang  cukup  ramai  pengunjung  asingnya sebelum adanya Wabah Covid-19, namun setelah Covid-19 mewabah, jumlah kunjungan menurun drastis karena ditutupnya perjalanan orang/manusia.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  Menurut  Ardiansyah  selaku  Kepala  Bidang Destinasi  Wisata Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Ekang Anculai merupakan  salah  satu  desa  wisata  penyumbang  PAD  yang  besar,  menurut  data  yang Disbudpar  dapatkan  pada  2019  (sebelum  Covid-19  melanda),  profit  yang  didapat  oleh Desa Wisata Ekang Anculai mencapai 200 juta Rupiah.
Jaringan  (networks)  adalah  sebuah  instrument  menaggabungkan  beberapa  aktor untuk bekerja bersama dan beinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Kickert, Klijn). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  bersama  Kepala  Divisi  Bidang Destinasi  Wisata  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Bintan,  adapun  aktor- aktor  yang  bekerjasama  dalam  pengembangan  desa  wisata  Ekang  Anculai  diantaranya adalah pemerintah, privat (swasta), BUMDES, masyarakat, dan instrumen lainnya.
Berdasarkan hasil analisis dibagian pembahasan, dapat disimpulakn bahwa network governance serta strategi network governance dalam pengembangan desa wisata Ekang Anculai sudah berjalan cukup baik. Semua pihak yang terlibat telah melakukan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

## Referensi
Ajis  Setiawan,  C.  S.  (2022).  Collaborative  Governance  Dalam  Pengembangan  Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan . Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi.
Andre  Ariesmansyah,  R.  H.  (2023).  COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal El-Riyasah.
Aninda  Diah  Maharani  Utami,  D.  H.  (n.d.).  Collaborative  Governance  dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Bintan, P. K. (n.d.). pada Peraturan Bupati Bintan No.31 Tahun 2022 pada Bab V Pasal 10 dan Bab VI Pasal 12. .
Cintantya  Andhita  Dara  Kirana,  R.  A.  (2020).  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. : Jurnal Administrasi Publik.
Dory  Gurvantry,  A.  F.  (2022).  ANALISIS  COLLABORATIVE  GOVERNANCE DALAM  PEMBANGUNAN  KAWASAN  DESA  WISATA.  Jurnal  of  public Administration study.
Fajrina  Risanti  dan  Fransisca  Winarni,  M.  F.  (2018).  COLLABORATIVE GOVERNANCE  DALAM  PENGEMBANGAN  DESA  WISATA  WUKIRSARI DI  KECAMATAN  IMOGIRI,  KABUPATEN  BANTUL.  Collaborative Governance dalam....
Falda Wisnu Ardiansyah, H. P. (2022). ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG

## KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN
PURWOREJO.
Mahadiansar,  A.  F.  (2022).  Kajian  Kebijakan  Pengelolaan  Pariwisata  Bintan  Berbasis Network Governance dalam masa covid 19. Samudra Biru.
Prasetyo,  N.  D.  (2022).  ANALISIS  PERAN  AKTOR  DALAM  IMPLEMENTASI
PENGEMBANGAN DESA

## WISATA LIMBASARI
KECAMATAN
BOBOTSARI .
Putri, R. A. (2022). Kajian Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Bintan Berbasis Network Governance  dalam  Masa  COVID-19.  In  A.  F.  Mahadiansar,  Kajian  Kebijakan Pengelolaan  Pariwisata  Bintan  Berbasis  Network  Governance  dalam  Masa COVID-19. Yogyakarta: Samudra Biru.
Setyowati, A. M. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA. Jurnal Kebijakan Publik.