## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 11 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN REVENGE PORN DALAM YURISDIKSI VIRTUAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

## Yuliana Beatrich Yosephine Purba
Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia Email: yuliana20001@mail.unpad.ac.id
Kata kunci:
Revenge Porn,
Perlindungan Hukum, Yurisdiksi Virtual Keywords:
Revenge Porn,
Legal Protection,
Virtual Jurisdiction

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Perkembangan  Teknologi  yang  cepat  menimbulkan  berbagai  jenis kejahatan  baru  di  ranah  cyberspace  atau  yurisdiksi  virtual.  Tidak  kriminal  yang dilakukan  dalam  ranah  cyberspace,  yakni  dengan  menggunakan  teknologi  komputer dan/atau internet sebagai alat kejahatan utama disebut juga sebagai tindakan cybercrime.
Tujuan: tujuan  penelitian  ini  membahas  secara  mendalam  terkait  perlindungan hukum nasional bagi korban Revenge Porn.
Metode :  Yurisdiksi  adalah  refleksi  dari  kedaulatan  suatu  negara  yang  dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya.
Hasil : Dalam  hukum  Indonesia,  terdapat  istilah  yurisdiksi  virtual  yang  merupakan bagian dari yurisdiksi negara sehingga dalam hal ini negara dapat ikut campur dalam hal kejahatan yang terjadi di dalam yurisdiksi virtual atau Cyberspace.
Kesimpulan: Sejalan dengan itu, Hukum di Indonesia telah mengatur terkait kejahatan Revenge Porn seperti dalam Undang-Undang Pornografi dan juga UU ITE.

## ABSTRACT
Background: The rapid development of technology gives rise to various new types of crime in the realm of cyberspace or virtual jurisdictions. No crime committed in the realm of cyberspace, namely by using computer technology and / or the internet as the main crime tool is also called cybercrime.
Purpose: The purpose of this study is to discuss in depth the national legal protection for victims of Revenge Porn.
Method: Jurisdiction is a reflection of a country's sovereignty exercised within its territorial boundaries.
Results:  In Indonesian law, there is a term virtual jurisdiction which is part of the jurisdiction of the state so that in this case the state can interfere in the event of crimes that occur within the virtual jurisdiction or Cyberspace.
Conclusion: In line with that, Indonesian law has regulated the crime of Revenge Porn as in the Pornography Law and also the ITE Law.

## PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi yang cepat menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru di ranah cyberspace atau  yurisdiksi  virtual.  Tidak  kriminal  yang  dilakukan  dalam  ranah cyberspace , yakni dengan menggunakan teknologi komputer dan/atau  internet sebagai alat kejahatan utama disebut juga sebagai tindakan cybercrime (Galih, 2019). Bentuk kejahatan ini memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang marak terjadi adalah revenge porn atau pornografi balas dendam. Istilah revenge porn memang belum  diatur secara khusus di dalam hukum nasional  Indonesia bahkan, dapat dikatakan,  istilah ini jarang terdengar di dalam masyarakat. Namun, kasus terkait revenge porn sudah banyak terjadi  dan menjadi isu yang sering menimbulkan korban namun masih jarang diangkat. Hal ini, salah satunya, diakibatkan  oleh  situasi  korban  yang  langsung  di  diskriminasi  oleh  masyarakat,  seperti pada kasus revenge porn artis Gisella Anastasia dengan Michael Yukinobu de Fretes yang dianggap  oleh  masyarakat  sebagai  pelaku  kejahatan  bahkan  sempat  ditetapkan  sebagai tersangka dan dijerat pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan pasal 45 ayat 1 Undang- Undang  ITE  (Informasi  dan  Transaksi  Elektronik)  yang  pada  faktanya  ia  merupakan korban  dari  penyebaran  konten  pribadi  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh  pihak  tidak bertanggung jawab atau revenge porn (Uneto, 2018). Revenge porn juga dijadikan sebagai ladang  bisnis  oleh  berbagai  oknum    yang  mana  pelaku  menjual  konten revenge  porn melalui akun anonim di berbagai platform sosial media seperti twitter dan telegram. Selain itu,  terdapat  oknum  yang  menjadikan revenge  porn sebagai  media  untuk  melakukan pemerasan terhadap korban,seperti yang dialami oleh Gendis. Pada saat itu,  ia akhirnya melakukan laporan terhadap kasus pemerasan melalui revenge porn yang ia alami namun pihak yang dihubungi , seperti SAFEnet , Komnas Perempuan,LSM Savy Amira, hingga Polda  tidak  bisa menjawab  permasalahannya  sehingga  kasusnya menjadi  terabaikan  dan tidak  kunjung  menemukan  titik  terang  (Febrianna  &  Ayu,  2021).  Hal  ini,  di  satu  sisi, menunjukkan bahwa rendahnya perlindungan hukum Indonesia pada para korban revenge porn.
Revenge porn sangat berhubungan dengan hak privasi seseorang.  Istilah revenge porn digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam  konteks  hubungan  pribadi,  tetapi  kemudian  diungkapkan  kepada  publik  melalui internet.  Pengungkapan  ini  dilakukan  tanpa  persetujuan  dari  individu  yang  ditampilkan dalam  konten  tersebut    yang  pada  umumnya  didorong  oleh  niat  menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk (Perangin-Angin,  Rahayu,  &  Dwiwarno,  2019).  Apabila  kita  melihat  penjelasan  ini, terdapat pelanggaran hak privasi yang dialami oleh korban karena tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari korban untuk melakukan penyebaran video asusila tersebut.
Dasar hukum mengenai  hak privasi dapat kita lihat pada Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda , rasa aman dan perlindungan dari ancaman  ketakutan  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  (Widyaningsih  &  Suryaningsi, 2022).  Pada  kasus revenge  porn ,  terjadi  kegagalan  perlindungan  atas  martabat  dan kehormatan  seseorang  sebab  selama  ini,  reaksi  masyarakat  terhadap revenge  porn lebih menyudutkan pihak korban (victim blaming) dan mempermalukan korban ( slut shaming ) sehingga  hak  atas  kehormatan,  martabat  dan  rasa  aman  korban  pun  menjadi  terlanggar sebab  korban revenge  porn akan  dihujat  oleh  masyarakat  atas  perbuatan  asusilanya walaupun  pada  faktanya ia  tidak memiliki  niat  untuk   menyebarkan  ke  publik. Menurut Oxford Dictionary , pengertian slut shaming adalah suatu kontrol sosial yang menstigma
perempuan karena berperilaku sensual dan liar. Sementara victim blaming adalah adalah tindakan  menyalahkan  korban  atas  peristiwa  yang  terjadi  karena  peristiwa  tersebut disebabkan  oleh  perbuatannya  sendiri.  Walaupun  korban revenge  porn kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh Cyber Civil Rights Initiative namun bukan  berarti  pria  tidak  akan  mengalami revenge  porn (Hidayat,  Haris,  Safiuddin,  & Gaisar, 2023).
Dampak  yang  diterima  oleh  korban  dari  tindakan revenge  porn ini  tidak  ringan. Seperti pada kasus  Ariel  Noah,  Luna Maya,  dan  Cut Tari yang  akhirnya harus menelan kenyataan bahwa dirinya harus di boikot oleh stasiun TV karena kasus penyebaran video asusila yang akhirnya menghancurkan karirnya sebagai artis pada saat itu. Walaupun pada kasus  ini,  hukuman  pidana  penjara  hanya  dijatuhi  pada  Ariel  Noah  karena  terbukti menyebarkan  video  tersebut  melalui  tindakan  memperlihatkan  video  asusila  pada temannya  namun  Luna  Maya  dan  Cut  Tari  juga  terkena  dampak  atas  kasus  penyebaran video asusila ini. Selain berdampak pada ekonomi dan karir seseorang , revenge porn juga berdampak  pada  psikologi  korban  yang  mana  banyaknya  hujatan  dan  penyudutan  yang dilakukan oleh masyarakat dapat mengganggu kehidupannya dan membuat korban menjadi dihantui oleh kesalahan masa lalunya. Dampaknya yang begitu luas sampai memberikan dampak  baik    eksternal  maupun  internal  kehidupan  korban  membuat  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  korban revange  porn dalam  Yurisdiksi  Virtual  di  Indonesia menjadi penting untuk dibahas.
Saat ini, hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait kasus r evenge porn dan hanya mengatur mengenai kekerasan berbasis gender secara general dengan titik berat pembahasan  pada tindakan penyebaran konten dan belum mengatur secara spesifik terkait pemulihan korban (Febrianna & Ayu, 2021). Adapun Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## METODE PENELITIAN
Dalam hukum Indonesia, terdapat istilah yurisdiksi virtual yang merupakan bagian dari yurisdiksi negara sehingga dalam hal ini negara dapat ikut campur dalam hal kejahatan yang  terjadi  di  dalam    yurisdiksi  virtual  atau Cyberspace. Yurisdiksi  Virtual  atau Cyberspace adalah    konvergensi  penerapan  asas,  kaidah,  proses,  dan  lembaga  terhadap subyek  hukum  virtual  yang  melakukan  perbuatan  hukum  virtual  serta  memiliki  akibat hukum virtual dan/atau faktual. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa terjadi penarikkan hukum-hukum  yang  berlaku  di  dunia  nyata  ke  dalam  dunia  virtual  atau  bisa  kita  sebut dengan cyber law yakni hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya). Penarikkan hukum  ini  dimaksudkan  agar  adanya  pelindungan  bagi  subjek  hukum  karena cyber  law dapat menjadi dasar hukum untuk mencegah  tindak pidana, ataupun sebagai dasar untuk melakukan penanganan tindak pidana. Salah satu ruang lingkup yang ditangani di dalam cyber law adalah mengenai privasi, pencemaran nama baik, ataupun pornografi.
Undang-Undang  pornografi  Indonesia  menjelaskan  bahwa  sepanjang  konten pornografi    dimaksudkan  untuk  diri  sendiri  atau  kepentingan  sendiri  tidak  serta  merta menjadi hal yang dapat diduga melanggar pidana melainkan harus dilihat kembali adanya pelanggaran unsur dalam delik lain yang kemudian menjadi rangkaian perbuatan pidana ( voortgezette delict) yang dapat memenuhi unsur delik dari norma pasal pornografi yang
secara  kumulatif  berakibat  konten  yang  dibuat  tersebut  dapat  diakses  publik,  bahkan berdampak menjadi konsumsi umum (Prang, 2011). Dalam kasus revenge porn tidak ada keinginan atau niat dari pihak tersebut untuk menyebarkan ke umum dan menjadikannya sebagai korban revenge porn .  Ezzat  A.   Fattah menjelaskan keterkaitan     korban     dengan kejahatan     yang terjadi   dalam   5   (lima)   bentuk, yaitu, Pertama Non   participating victim s yaitu   korban   yang menganggap bahwa kejahatan tidak ada dan dirinya tidak  akan terkena  kejahatan ,Kedua Latent  or Predisposed Victims yaitu seorang yang karakternya memudahkan  dirinya  menjadi  korban  kejahatan  , Ketiga Provocative  Victim s yaitu orang    karena  kondisi    atau    tingkah    lakunya    memicu    terjadinya  kejahatan,Keempat Participating  Victims yaitu orang yang menjadi korban karena tingkah lakunya sendiri, dan Kelima False Victims yaitu orang yang menjadi korban karena kehendaknya sendiri (Bisogno, Dawson-Faber, & Jandl, 2015). Berdasarkan  kelima  pilihan  bentuk  korban tersebut, siapa yang menjadi korban dalam revenge porn pun sangat bervariasi jika melihat pada tahap mana perbuatan itu dilakukan. Misalnya saja, ketika  pembuatan  pornografi untuk    kepentingan  sendiri    dari    perspektif    viktimologi,    kedua    belah  pihak    dapat dikategorikan  sebagai  korban  dalam bentuk latent  or  predisposed  victims, provocative victims, participating victims bahkan false victims. Hanya saja pada kondisi revenge porn ketika  materi  pornografi  telah  tersebar  luas,  korban revenge  porn pun  semakin  sulit ditentukan  dalam  tataran  konsep  viktimologi.  Hal  tersebut  mengingat  korban  sendiri dipandang sebagai pelaku yang ikut menyetujui dan dianggap memahami risiko tersebar luasnya materi pornografi (Christianto, 2020).
Revenge  porn sangat  berhubungan  dengan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  yakni, hak privasi seseorang yang mana secara sederhana hak privasi memiliki arti “the  right  to be    alone ”  atau  hak  untuk  tidak  diganggu  hak  privasinya.  Hal  ini  juga  diatur  dalam Deklarasi   Universal   Hak Asasi  Manusia  Tahun  1948,  secara  khusus pada pasal  3 yang    mengatur  bahwa      “Setiap      orang      berhak      atas      kehidupan,  kebebasan,    dan keselamatan  sebagai  individu”.  Namun dengan adanya penyebarluasan video tanpa seizin pemiliknya  membuat  banyak  orang  menjadi  menghujat  sampai  akhirnya  terjadi cyber bullying .  Hal  ini  berhubungan  dengan    kondisi  sosiologis  indonesia  yang  sangat menjunjung  norma  kesopanan  sehingga  respon  masyarakat  terhadap  perbuatan  asusila menjadi  sangat  menekan  korban  dan  berefek  pada  psikologis  korban  yang  terkadang mengakibatkan korban harus menjalankan terapi psikologi. Walaupun demikian, dampak yang begitu besar dari revenge porn ini belum diakomodasi dengan baik dalam undang- undang di Indonesia. Undang-undang di Indonesia lebih mengatur mengenai penghukuman terhadap  pelaku  daripada  pemulihan  korban.  Padahal  korban  lebih  mementingkan pemulihan daripada penuntutan (Edwards, 2014). Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  terkait pemanfaatan  Teknologi  Informasi  yang  harus  dilakukan  secara  aman  dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam undang- undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga  dapat  kita  simpulkan  bahwa  video  asusila  yang  disimpan  dalam  handphone korban  merupakan  informasi  elektronik  yang  disebarkan  dan  dapat  memiliki  muatan pengancaman/pemerasan  sehingga  bisa  terkena  pasal  27  ayat  (4)  yang  berbunyi  "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman.”  Adanya    undang-undang  tersebut memberikan kesempatan korban untuk melapor ke polisi karena tujuan revenge porn tidak hanya  membalaskan  sakit  hati  yang  dialaminya,  tetapi    juga  pada  untuk  melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa  perempuan  untuk  melakukan  sesuatu,  seperti  meminta  uang,mengancam,  dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual (Sugiyanto, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Korban pada Hukum terkait
Secara teori, perlindungan  hukum  bagi   rakyat    meliputi    dua   hal,   yaitu perlindungan    hukum    preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan hukum  preventif adalah proteksi  yang  telah  dibuat  berupa  pencegahan  yang dilakukan    dengan    moralistik    serta    abolisionistik.  Moralistik    mempunyai kekuatan  dengan  menaikkan  upaya  kesadaran  masyarakat  terhadap  isu  balas dendam    pornografi    dengan    tidak    melakukan    hal    tersebut.    Sedangkan abolisionistik    sebuah    upaya  dengan    menghilangkan    akibat    terjadinya    balas dendam  pornografi,  dengan  kata  lain  memberantas seluruh  yang  menjadi  akar konflik.    Upaya    preventif    ini    lebih    bersifat    tindakan    pencegahan    sebelum terjadinya  kejahatan. Sedangkan, perlindungan hukum represif bisa dilihat melalui adanya sanksi  aturan  yang  diatur  melalui peraturan Perundang-undangan  dan menjalani  alur  verifikasi  sehingga  hasil  dari  putusan  yang  bermuatan  keadilan. Sanksi  ini  bukan menjadi   bentuk   dari  balas   dendam,    atau  kecaman  tetapi bertujuan  untuk  membawa  pelaku  kepada jalan yang benar serta tidak melakukan kejahatan  pornografi  balas  dendam  kembali  (Dewi,  Dewi,  &  Widyantara,  2022). Indonesia  belum  memiliki  ketentuan  khusus  yang  mengatur  mengenai revenge porn .  Namun,  terdapat  tiga  undang-undang  yang  dapat  digunakan  untuk menanganinya,  yaitu  Undang-Undang  Pornografi,  Undang-Undang  ITE,  dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Dalam  Undang-Undang  nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi memberikan batasan bahwa melalui pasal 4 dan 8 undang-undang tersebut bahwa selama  konten  tersebut  dimaksudkan  untuk  dirinya  sendiri  ataupun  jika  pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dapat dipidana.  Di  sisi  lain,  terkait  batasan  penyebaran  disini  menurut  Deputi  III Kemenko  Polhukam,  Sugeng  Purnomo,  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  di dalam pedoman adalah jika konten asusila itu disebarkan secara pribadi ke orang yang  tidak  terlibat  dalam  proses  produksi.  Sebagai  contoh,  dua  orang  membuat video  bermuatan  asusila  menggunakan  ponsel  milik  pihak  pertama,  kemudian ditransmisikan  kepada  pihak  kedua,  maka  itu  bukan  tindak  pidana.  Namun,  jika
video  itu  ditransmisikan  lagi  ke  orang  lain  maka  itu  dianggap  tindak  pidana (Mohammad Barnie, 2021).
Hukum di Indonesia sudah mengakomodir terkait penjatuhan pidana pada pelaku  melalui  pasal  27  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-Undang  nomor  19  tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pada ayat (3) melarang adanya muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  hal  pendistribusian /transmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP dan ayat (4)  yang    melarang  adanya  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  dalam  hal pendistribusian /transmisi  atau membuat  dapat  diakses informasi elektronik yang mengacu  pada  ketentuan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  yang  diatur  dalam KUHP. Adapun penjatuhan pidana terkait hal tersebut diatur dalam pasal 45 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) terkait pelarangan adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran  nama baik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 27 ayat (4) terkait adanya muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  akan    dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,  dalam  pasal  14  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  tanpa  hak mentransmisikan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang bermuatan  seksual  diluar  kehendak  penerima  yang  ditujukan  terhadap  keinginan seksual  dengan  maksud  untuk  melakukan  pemerasan  atau  pengancaman  dan pemaksaan  dipidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp300.000.000,00  (  tiga  ratus  juta  rupiah  )  dengan  penambahan  berupa restitusi yang besar nominal  restitusi tersebut akan ditentukan oleh hakim.

## Right  To  Be  Forgotten  sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Revenge Porn dan Yurisdiksi Virtual
Perlindungan  hukum  terkait  korban revenge  porn merupakan  hal  krusial untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya kasus revenge porn dan banyak dari  korban  memilih  untuk  tidak  melapor  terkait  kasus revenge  porn yang dialaminya.  Menurut, Kyodo  News menyatakan  bahwa  kasus r e venge  porn yang menimpa anak 18 tahun ke bawah mencapai 1.728 kasus pada tahun 2022 dengan pelaku yang berbeda-beda seperti pacar, sahabat, hingga orang yang dikenal secara online  (Ayuningtyas,  2022).    Perlindungan  hukum    terbentuk  karena  adanya keinginan  untuk  memaksimalkan  kebutuhan  hak  dan  pemberian  perasaan aman terhadap  saksi  maupun  korban  yang  direalisasikan  dalam  bentuk  restitusi, pemberian  kompensasi,  tenaga  medis,  dan  bantuan  hukum  (Dewi  et  al.,  2022). Walaupun  demikian,  ada  baiknya  jika  peraturan  di  Indonesia  tidak  hanya memfokuskan  pada  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  namun  juga  pemulihan korban  yakni  dengan  menggunakan  prinsip “right  to  be  forgotten” dalam menangani kasus revenge porn. Penggunaan prinsip ini dimulai dari kasus Google Spain  SL  v  Agencia Española  de  Protección  de  Datos (AEPD ),  Mario  Costeja González  (2014) .  Kasus  berawal  dari  keterlibatan  Taziana  Cantone/TZ,  seorang
perempuan  berusia  30  tahun  yang  merekam  aktivitas  seksual  dirinya  bersama beberapa  orang  pria  sambil  mengatakan  “ Stai  facendo  il  video?  Bravo!  (You’re filming?  Bravo!). Video      tersebut      dikirim      oleh      dirinya  kepada    mantan kekasihnya,  Sergio  di  Palo  dan  5 (lima)  orang  teman  lainnya  melalui  media sosial Whatsapp , namun  akhirnya  beredar  luas  di  media internet,   dimuat   dalam laman   internet   dewasa bahkan  menjadi  viral di  media  internet sehingga TZ meminta untuk mendapatkan ‘ right to  be  forgotten” bagi  dirinya (Christianto, 2020). Ia memohon kepada AEPD untuk menghapus artikel berita yang ditulis oleh Vanguardia  Ediciones  SL,  penerbit  surat  kabar  di  Spanyol  dan  yang  terdapat  di halaman pencarian Google Spain and Google Inc karena menurutnya berita tentang dirinya  tidaklah  relevan  untuk  diterbitkan  (Hutapea,  2021).  Maka  dari  itu,  pada putusan   CJEU   No.   C-131/12 pada 13 Mei 2014  menegaskan  bahwa  hak  untuk dilupakan   dalam   hal ini   merupakan   hak   yang dimiliki oleh seseorang yang dirugikan  akibat  data  elektronik  yang  dimuat  oleh  penyedia  jasa  internet. Berdasarkan    hal    tersebut,    fokus    CJEU    pada    kasus  ini    terletak    pada penghormatan  hak  privasi  yang dimiliki oleh korban. Hal tersebut menjadi penting mengingat  pemahaman  akan  CJEU  tersebut  selaras  dengan      putusannya      yang mewajibkan  Google  Spain  SL untuk  menghapus  data informasi   tentang korban dari search   engine miliknya (Christianto, 2020).
Pada  hukum  positif  Indonesia  juga  menggunakan  prinsip “  right  to  be forgotten “ melalui Pasal 26 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Informasi dan  Teknologi  yang  mewajibkan  adanya  penghapusan  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Adapun Proses penegakan  hukum  pun  diarahkan  pada  mekanisme  litigasi    dengan    waktu lama,  mekanisme  bertahap dan   biaya   yang   tidak   murah.   Kondisi   tersebut semakin  menempatkan  orang  yang  dirugikan  dalam  keadaan  sulit  dan  harus mengeluarkan pembiayaan yang  mahal.  Belum  lagi  tidak  ada  kewajiban  bagi penyedia  jasa  untuk  menghapus  data  informasi yang   dianggap   merugikan tersebut.   Informasi merugikan  tetap  beredar  bahkan  semakin  beredar luas  dalam sistem  informasi  tanpa  ada  kendali, begitu pula dengan kerugian yang dialami korban. Penghapusan  data  informasi  oleh  pengguna  jasa dapat dilakukan ketika ada permohonan dari korban atau perintah pengadilan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut,  korban  dalam  pengaturan  Undang-Undang  Informasi  dan  Teknologi tampak belum diatur dengan baik (Christianto, 2020).
Dalam hal perlindungan yurisdiksi virtual, prinsip “ right to be forgotten “ dapat  memberikan  perlindungan  agar  tidak  semakin  menyebar  luasnya  konten tersebut di dalam yurisdiksi virtual sehingga tujuan Undang-Undang Informasi dan Teknologi  untuk terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum bisa tercapai.

## KESIMPULAN
Masuknya  era  globalisasi  membuat  terjadinya  berbagai  jenis  kejahatan  di  dalam Yurisdiksi  virtual.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  amannya  yurisdiksi  virtual  sehingga dibentuklah  hukum  cyber  atau  cyber  law  sebagai  dasar  hukum  untuk  mencegah    tindak pidana, ataupun sebagai dasar untuk melakukan penanganan tindak pidana. Salah satu hal yang  diatur  di  dalam  yurisdiksi  virtual  adalah  terkait  pornografi.  Kejahatan  pornografi memang  merupakan  kejahatan  yang  menarik  perhatian  masyarakat  karena  masyarakat
Indonesia  sangat  menjunjung  norma  kesopanan.  Namun,  terkadang  kejahatan  ini merupakan hal yang tidak sengaja ia lakukan seperti pada kasus revenge porn yang mana tersebarnya  video  asusila  korban  terjadi  bukan  karena  keinginannya  melainkan  adanya orang lain yang dengan motif tertentu menyebarkan video asusila korban. Adapun motif tersebut  dapat  berbagai  macam  seperti  untuk  mengancam,  mencemarkan  nama  baik ataupun  untuk  memeras  korban.  Terkait  motif  tersebut  hukum  Indonesia  sudah mengakomodirnya  melalui  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  dapat  menjatuhkan  hukuman pidana  terhadap  pelaku  penyebaran.    Namun,  belum  ada  pengaturan  terkait  pemulihan korban karena hukum Indonesia masih memfokuskan pada penjatuhan pidana pelaku.
Terdapat satu prinsip dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik yakni prinsip “ right to  be  forgotten”. Prinsip ini memberikan kesempatan bagi korban untuk menghapus video asusila korban di internet. Hal ini, secara tidak langsung memberikan  kesempatan  untuk  pemulihan  korban.  Walaupun  dalam  praktiknya, mekanisme  bertahap dan   biaya   yang   tidak   murah. Sehingga, perlu adanya pembenahan terkait  fasilitas  dan  penerapan  sistem  prinsip  “  right  to    be    forgotten”.  Apalagi  kasus revenge porn sangat berhubungan dengan pelanggaran privasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang juga terdapat pada pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945  bahwa salah satu hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  adalah  hak  atas  perlindungan  diri  pribadi,keluarga ,kehormatan , martabat, harta benda , rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan penerapan prinsip tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  Nabila  Chandra.  (2022).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban Pornografi  Balas  Dendam  (Revenge  Porn). Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , 10 (3), 164–173.
Bisogno,  Enrico,  Dawson-Faber,  Jenna,  &  Jandl,  Michael.  (2015).  The  International Classification  Of  Crime  For  Statistical  Purposes:  A  New  Instrument  To  Improve Comparative  Criminological  Research. European  Journal  Of  Criminology , 12 (5), 535–550.
Christianto,  Hwian.  (2020).  Konsep  Hak  Untuk  Dilupakan  Sebagai  Pemenuhan  Hak Korban  Revenge  Porn  Berdasarkan  Pasal  26  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 32 (2), 175–192.
Dewi, Ni Komang Ayu Triana, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Widyantara, I. Made Minggu. (2022). Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 217–221. Edwards,  Lilian.  (2014).  Revenge  Porn:  Why  The  Right  To  Be  Forgotten  Is  The  Right Remedy. The Guardian , 29 . Febrianna,  Alfida,  &  Ayu,  Nadia.  (2021). Kasus  Jual  Beli  Revenge  Porn,  Korban Dieksploitasi Dan Belum Terlindungi Hukum .
Galih, Yuliana Surya. (2019). Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 7 (1), 59–74.
Hidayat,  Sabrina,  Haris,  Oheo  Kaimuddin,  Safiuddin,  Sahrina,  &  Gaisar,  Muhammad Anton  Bhayangkara.  (2023).  Kebijakan  Formulasi  Kejahatan  Sekstorsi  Dalam Sistem Pidana Indonesia. Halu Oleo Legal Research , 5 (2), 662–674. Hutapea, Sintong Arion. (2021). Right To Be Forgotten Sebagai Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi. Jurnal Jurisprudentia , 4 (1), 1–10. Mohammad  Barnie.  (2021). Isi  Skb  Uu  Ite  Dan  Peluang  Korban  Revenge  Porn  Lapor
Polisi . Retrieved From Https://Tirto.Id/Isi-Skb-Uu-Ite-Dan-Peluang-Korban- Revenge-Porn-Lapor-Polisi-Ghct
Perangin-Angin,  Ita  Iya  Pulina,  Rahayu,  Rahayu,  &  Dwiwarno,  Nuswantoro.  (2019). Kewajiban  Dan  Tanggungjawab  Negara  Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. Diponegoro Law Journal ,
8 (1), 457–483.
Prang, Amrizal J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 13 (1), 77–94.
Sugiyanto,  Okamaisya.  (2021).  Perempuan  Dan  Revenge  Porn:  Konstruksi  Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Preskpektif Viktimologi. Jurnal Wanita Dan Keluarga , 2 (1), 22–31.
Uneto,  Nirmala  Pertama.  (2018).  Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pornografi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi. Lex Crimen , 7 (7).
Widyaningsih,  Tika,  &  Suryaningsi,  Suryaningsi.  (2022).  Kajian  Perlindungan  Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum , 2 (3), 93–103.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.