InFestasi Vol 19 No. 1 Juni 2023 Hal. 51-60

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Determinant of Local Government Financial Statements Quality
Indah Shofiyah 1 Azmi Rizalullah 2 Dewi Amalia 3
1,2,3 Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

## A R T I C L E I N F O R M A T I O N
Received 11 May 2023
Revised 22 June 2023
Publish 26 June 2023

## Keywords:
Fixed asset administration, Internal control system, Quality of local government financial reports, Information technology utilization.
Corresponding Author: dewi.amalia@act.uad.ac.id
DOI:
https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20
004

## A B S T R A C T
The quality of local government financial reports is a normative measure that needs  to  be  realized  in  accounting  information.  Normative  measures  of  the quality of local government financial reports are relevant, reliable, compara- ble, and understandable. Thus, this study investigates the factors that affect the  quality  of  financial  statements.  This  study  uses  quantitative  methods with survey techniques. Respondents in this study were employees involved in  the  accounting  department  at  the  Majalengka  Regency  Regional  Appa- ratus Organization (OPD). This study involved 80 respondents. The results showed that the administration of fixed assets, internal control systems, and the utilization of information technology had a positive effect on the quality of local government financial reports in the Majalengka Regency. The results of this study indicate that the government has made efforts to improve the quali- ty of financial reports according to normative measures of accounting infor- mation.

## A B S T R AK
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  ukuran normatif  yang  perlu diwujudkan  dalam informasi akuntansi.  Ukuran normatif  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  rele- van,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Dengan demikian,  penelitian  ini  menginvestigasi  faktor  yang  mempengaruhi kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dengan  teknik  survey.  Responden  dalam  penelitian  ini adalah  pegawai  yang  terlibat  pada  bagian  akuntandi  di  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten  Majalengka.  Penelitian  ini  meli- batkan  80  responden.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pena- tausahaan  aset  tetap,  sistem  pengendalian  intern,  dan  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Majalengka.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  telah  berupaya  untuk meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  menurut  ukuran  normatif informasi akuntansi.

## 1. PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  menilai  kinerja pemerintahan  dalam  satu  tahun  anggaran.  Mahmudi  (2019)  menyebut  bahwa  LKPD  sebagai  wujud  dari akuntabilitas publik bidang keuangan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam LKPD harus mem- iliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami. Banyak faktor yang berpengaruh pada  kualitas  LKPD,  di  antaranya  adalah  penatausahaan  aset  tetap  (Arifuddin et  al. ,  2019;  Widiati et  al ., 2021),  sistem  pengendalian  intern  (Trisnani et al .,  2017;  Kewo  &  Afiah,  2017),  dan  pemanfaatan  teknologi informasi (Mene, et al., 2018; Puspita dan Amalia, 2014; Fazlurahman et al ., 2021; Rohma, 2023). Salah satu akun yang disajikan dalam LKPD adalah aset tetap. Akun yang memiliki nilai tinggi dalam LKPD adalah Barang Milik Daerah (BMD). Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2020 menyebutkan  BMD adalah ba-
rang  yang  diperoleh  atas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  sumber  lain  yang  sah. Oleh  karena itu, aset tetap yang dimiliki pemerintah  daerah harus dikelola  sebaik-baiknya dalam pengel- olaan BMD.
Widiati et  al .  (2021)  membuktikan  bahwa  pentausahaan  aset  tetap  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menambahkan faktor lain sebagai variabel independen yaitu sistem pengendalian intern dan pemanfaa- tan  teknologi  informasi.  Sistem  pengendalian  intern  merupakan  kegiatan  dan  tindakan  terstruktur  yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan kepastian dalam hal ketaatan terhadap peraturan pe- rundang-undangan (Mahmudi, 2019). Penerapan  sistem pengendalian intern yang baik akan mewujudkan efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  menggambarkan  kualitas  laporan  keuangan (Rumiyati  dkk.,  2018).  Trisnani et  al. (2017)  dan  Kewo  &  Afiah  (2017)  menunjukkan  sistem  pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemanfataan  teknologi  informasi  merupakan  komponen  yang  harus  ada  di  setiap  bagian  seperti  pada sistem akuntansi dan  sistem pengendalian intern.  Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan  bahwa  pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  digunakan  atas  dasar  asas  kepastian hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad  baik,  dan  kebebasan  memilih  teknologi  atau  netral  teknologi. Penggunaan  teknologi  informasi  akan  memberikan  kecepatan  dan  keakuratan  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan,  termasuk  dalam  penyajian  dan  pelaporan  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan memberikan dampak yang semakin baik pada penyaj- ian laporan keuangan khususnya pada sisi waktu penyusunan dan keakuratan informasi. Penelitian sebe- lumnya  oleh  Puspita  dan  Amalia  (2014)  dan  Fazlurahman et  al .  (2021)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Objek  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Majalengka  karena  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  dinilai memiliki  kinerja  yang  bisa  di  bilang  sangat  baik.  Mengutip  Radar  Majalengka  (2021)  bahwa  Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan opini WTP dari BPK selama 2012-2020. Pencapaian tersebut didapat ketika  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  sedang  memprioritaskan  pembangunan  infrastruktur.  Infra- struktur yang dibangun sebagian besar merupakan infrastruktur penunjang keperluan masyarakat dan in- frastruktur untuk menarik investor juga wisatawan dari luar ataupun dalam negeri. Pembangunan tersebut bukan hanya semata-mata program pemerintah daerah saja, tetapi merupakan program pemerintah pusat dan  provinsi.  Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  implikasi  bahwa  pemerintah  dapat  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda melalui faktor-faktor yang secara empiris berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penelitian ini juga mencoba membuktikan penerapan teori stewardship yang merupakan suatu kon- sep  yang  menjelaskan  bahwa  pemerintah  sebagai  pelaksana  pemerintahan  akan  bekerja  dan  berperilaku sesuai dengan kepentingan rakyat.

## 2. TELAAH LITERATUR
Teori stewardship mendefinisikan  bahwa  pemerintah  sebagai  pihak  yang  dipercaya  ( steward )  untuk melaksanakan  tindakan  serta  memiliki  dorongan  yang  tinggi  terhadap  kepentingan  masyarakat  sebagai principal daripada kepentingan individu. Teori stewardship merupakan teori yang muncul dari psikologi dan sosiologi organisasi sebagai sebuah pandangan baru dalam membahas pengelolaan organisasi di mana ma- najemen tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi melainkan lebih memprioritaskan kepentingan ber- sama  (Pitaloka, et  al .,  2022).  Teori stewardship dilandasi  oleh  asumsi  filosofis  tentang  sifat  manusia  pada hakikatnya bisa diyakini, segala Tindakan dapat dipertimbangkan, jujur, dan adil kepada pihak lain (Jefri, 2018).
Kinerja pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada  masyarakat  dan  tertuang  dalam  laporan  keuangan (Nurhayati, et al ., 2019; Rohma et al., 2023). Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa informasi yang tersaji da- lam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  wajib  memiliki  karakteristik  kualitatif.  Karakteristik kualitatif  tersebut  adalah  LKPD  harus  bersifat  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  me- menuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki.  Pertama,  relevan,  informasi
yang relevan yaitu memiliki manfaat, umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Kedua, andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketiga, dapat dibandingkan, informa- si yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keu- angan perioda sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  Keempat, dapat dipahami,  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan  dinya- takan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 definisi dari penatausahaan adalah aktivitas berupa pem- bukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan.    Penatausahaan  merupakan  tindakan  yang  selalu  ada  pada  setiap bidang  pemerintahan  daerah,  baik  itu  akuntansi  keuangan,  akuntansi  aset,  bahkan  administrasi.    Artinya penatausahaan merupakan proses yang penting dalam berjalannya pemerintahan.  Penatausahaan Barang Milik Daerah/BMD adalah tahapan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD, termasuk di dalamnya aset tetap. Penatausahaan  aset tetap merupakan aktivitas pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.  Pem- bukuan diartikan sebagai aktivitas mencatat aset tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan kartu inventaris barang serta daftar BMD.  Dalam prosesnya, pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke DBP harus sesuai dengan golongan dan kodefikasi barang.  Jadi dapat diartikan juga bahwa pembukuan adalah men- catat  aset  daerah  ke  dalam  DBP  dan  daftar  BMD  sesuai  penggolongan  dan  kodefikasinya.  Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  mendefinisikan  bahwa  inventarisasi  adalah  aktivitas  mendata,  mencatat  dan melaporkan hasil pendataan BMD.  Kata inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu daftar semua ba- rang  yang  dimiliki  entitas.      Tahapan  terakhir  dalam  proses  penatausahaan  aset  tetap  adalah  tahap pelaporan.  Pelaporan dilakukan oleh kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna.  Kuasa pengguna dari aset tetap wajib melakukan pelaporan atas BMD yang digunakannya  dalam  tenggat  waktu  tertentu.  Optimalisasi  dalam  penatausahaan  dan  pemanfaatan  aset dapat meningkatkan pendapatan daerah (Prasetya, et al ., 2020).
Sistem pengendalian intern adalah kegiatan dan tindakat terstruktur yang dilakukan manajemen untuk memberikan  kepastian  dalam  hal  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  (Mahmudi,  2019). Sistem  pengendalian  internal  yang  berfungsi  dengan  baik  dapat  memastikan  bahwa  organisasi  telah  ber- jalan dalam jalur yang semestinya dan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tidak melakukan sebuah tindakan misconduct (COSO, 2013). Mahmudi (2019) menyatakan bahwa dengan diterapkannya sistem pen- gendalian  intern  akan  tercapai  efektivitas  dan  efisiensi  juga  keandalan  laporan  keuangan  dan  keamanan aset.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) menyatakan  bahwa  untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah.  SPIP  merupakan  suatu  cara  untuk  mengarahkan,  mengawasi,  dan mengukur sumberdaya organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan ( fraud ) secara dini. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah: (a) lingkungan pengendali- an, (b) penilaian risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, serta (e) pemantauan.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  lingkungan  pemerintah,  ada  di  setiap  bagian  seperti  sistem akuntansi  dan  sistem  pengendalian  intern.    Pemanfaatan  teknologi  informasi  digunakan  atas  dasar  asas kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad  baik,  dan  kebebasan  memilih  teknologi  atau  netral teknologi.  Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah memfa- silitasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pera- turan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah, menjelaskan  bahwa  untuk  menindaklanjuti  terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkat- kan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pela- yanan  publik.  Sistem  informasi  keuangan  daerah  (SIKD)  merupakan  alah  satu  pemanfaatan  teknologi  in- formasi di pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.Sistem Infor- masi Keuangan Daerah menyatakan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministra- sikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

## Gambar 1. Model Penelitian Sumber: Data diolah, 2022
Penatausahaan  adalah  suatu  prosedur  yang  terdiri  dari  pembukuan,  inventarisasi,  dan  pelaporan barang milik daerah. Penatausahaan aset tetap merupakan hal yang sering disorot dalam pemeriksaan. Hal itu karena aset tetap adalah salah satu akun yang selalu memiliki nilai tinggi di dalam LKPD. Pada tahun 2020  aset  tetap  pada  Kabupaten  Majalengka  mendominasi  komponen  aset  yaitu  sebesar  90%  dari  jumlah aset  keseluruhan.  Pengelolaan  aset  juga  harus  memenuhi  beberapa  asas,  di  antaranya  adalah  asas  trans- paransi dan asas akuntabilitas yang berarti bahwa informasi mengenai aset harus akurat dan dapat diper- tanggungjawabkan (Imbiri et al ., 2018; Rohma, 2023). Arifuddin et al. (2019) dan Widiati et al. (2021) mem- berikan  hasil  bahwa  penatausahaan  aset  tetap  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian pertama yang diajukan:
H1: Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Adanya sistem pengendalian intern membuat setiap tahapan dalam sistem akuntansi akan diawasi sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  bahkan  kecurangan.  Sistem  pengendalian  intern  ber- peran dalam mendeteksi kesalahan sejak dini sehingga dapat diatasi dan diberikan rekomendasi perbaikan sesegera  mungkin.  Pengawasan  yang  efektif  memastikan  proses  transparansi  dan  akuntabilitas  berjalan dengan baik sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Lesmanawati, 2019). Hal ini dapat menghindari kemungkinkan salah saji  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  yang  dihasilkan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pelaksanaan  sistem  pengen- dalian intern pemerintah  salah satunya untuk mencapai keandalan laporan  keuangan.  Penelitian  Kewo & Afiah (2017) dan Yulianto & Hariwibowo (2019) menunjukkan pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan  keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dua dalam penelitian ini adalah:
H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
Penggunaan teknologi informasi akan memberikan kecepatan dan keakuratan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan,  termasuk  dalam  penyajian  dan  pelaporan  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan memberikan dampak yang semakin baik pada penyaj- ian laporan keuangan khususnya pada sisi waktu penyusunan dan keakuratan informasi. Penelitian sebe- lumnya  oleh  Puspita  dan  Amalia  (2014);  Yulianto  dan  Hariwibowo  (2019);  serta  Fazlurahman et  al. (2021) membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis tiga yang diajukan:
H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  karyawan  yang  bekerja  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Majalengka.  Pemilihan  sampel  dilakukan  menggunakan  metoda purposive  sampling dengan  tujuan  untuk mendapatkan  sampel  yang  representatif  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan.  Adapun  kriteria  sampel yang  digunakan  mencakup:  responden  merupakan  pegawai  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kabu- paten Majalengka, responden bertugas pada bagian akuntansi, keuangan, atau pengelola barang milik dae- rah yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf PPK. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari tanggapan responden atas per-nyataan yang diajukan peneliti da- lam kuesioner.
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  yaitu  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pera- turan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menyebutkan  bahwa karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran  ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran kualitas laporan keuangan tersebut ada- lah  relevan,  andal,  dapat  dipahami,  dan  dapat  dibandingkan.  Pengukuran  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  menggunakan  5  skala  Likert.  Semakin  besar  nilai  pengukuran  menunjukkan  semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen. Pertama, penatausahaan aset tetap, pada Pera- turan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah serangkaian aktivitas dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah( Permendagri No 19 , 2016).  Indi- kator penilaian penatausahaan aset tetap meliputi pelaksanaan pembukuan, pelaksanaan inventarisasi, dan pelaksanaan pelaporan yang diukur menggunakan 5 skala Likert. Kedua, sistem pengendalian intern, sis- tem pengendalian intern merupakan proses yang terintegrasi dalam rangka mengawal kegiatan agar sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  memberikan  keyakinan  akan  efektivitas  dan  efisiensi dalam hal keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset  (Mahmudi, 2019).  Indikator penilaian SPI meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta pemantauan yang diukur menggunakan 5 skala Likert.  Ketiga. pemanfaatan teknologi informasi, peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kema- juan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi  keuangan  daerah  kepada  pelayanan  publik.  Pengukuran  variabel  ini  meliputi  pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung penyajian dan pelaporan keuangan yang dinilai dengan 5 skala Likert.
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan korelasi product moment dari Pearson. Suatu item  pernyataan  akan  dikatakan  valid  apabila  memiliki  r  hitung  yang  lebih  besar  dari  r  tabel.  Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Uji reliabilitas ini menggunakan teknik Cronbach alpha. Sua- tu variabel dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach alpha (α) ≥ 0,6. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diawali dengan mengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Selengkapnya dibahas sebagai berikut.
Uji asumsi klasik mencakup beberapa pengujian. Pertama, uji normalitas, bertujuan untuk menguji model regresi, nilai variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Pen- gujian dilakukan menggunakan metoda Kolmogorov-Smirnov terhadap model regresi. Kedua, uji multiko- linieritas, merupakan suatu keadaan tidak terdapat atau terjadi korelasi liniar di antara dua atau lebih vari- abel independen. Menurut Ghozali (2011: 106), untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas pa- da model regresi linear berganda yang diajukan, dapat dilihat pada nilai variance inflation factor (VIF). Tidak terdapat korelasi antar variabel independen jika nilai VIF > 10 dan tolerance < 0,1. Ketiga, uji heteroskedastis- itas, untuk melihat variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Metoda yang digunakan untuk  menguji  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan  menggunakan  grafik  scatterplots.    Ketika penyebaran titik tidak beraturan atau menyebar di atas dan di bawah titik 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pengujian Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi var- iabel terikat. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R 2 saat mengevaluasi mana model  regresi  terbaik.  Tidak  seperti  R 2 ,  nilai adjusted R 2 dapat  naik  atau  turun  apabila  satu  variabel  inde- penden  ditambahkan  pada  model  (Ghozali,  2011:  97).    Kedua,  uji  simultan,  menunjukkan  semua  variabel bebas dalam model berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Jika p value < (α)= 0,05 , maka minimal terdapat  satu  variabel  bebas  yang  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat  dan  sebaliknya. Ketiga, pengujian parsial, bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel  tidak  bebas  dengan  variabel  lain  dianggap  konstan,  dengan  asumsi  bahwa  jika  nilai  signifikansi yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan nilai leb ih kecil dari α = 5%.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Responden pada penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag keuangan), pengurus ba- rang  dan  fungsional  pada  setiap  OPD.  Kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  80  kuesioner  dengan  tingkat pengembalian  sebesar  91,25%.  Kuesioner  yang  dapat  diolah  berjumlah  71  kuesioner  karena  terdapat  2 kuesioner tidak mendapat tanggapan secara lengkap. Secara lebih detail, rincian penyebaran kuisioner pada penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Variabel Jumlah Item Jumlah Kuesioner yang disebar 80 Kuesioner yang kembali 73 Kuesioner yang tidak lengkap 2 Kuesioner yang dapat diolah 71 Tingkat pengembalian kuesioner (84/91 x 100%) 91,25%
Sumber: Data diolah, 2022
Selanjutnya dilakukan uji kualitas data terhadap tanggapan 71 responden, meliputi uji validitas dan re- liabilitas data. Uji validitas dilakukan dengan  membandingkan  nilai r  hitung dengan r tabel (df = 69; α = 5%) sama dengan 0,2335. Hasil dari uji validitas untuk seluruh item pernyataan variabel penatausahaan aset tetap, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan adalah valid karena  seluruh  pertanyaan  memiliki  nilai  r  hitung  yang  lebih  besar  dari  nilai  r  tabel.  Uji  reliabilitas  dil- akukan  untuk  mengetahui  konsistensi  jawaban  yang  didapatkan  dari  responden  dengan  kriteria  uji  nilai cronbach alpha (α) ≥ 0,6 (Ghozali, 2013). Hasil uji re liabilitas penelitian ini disajikan pada tabel 2 menunjuk- k an seluruh cronbach alpha (α) sudah melebihi 0,6.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Jumlah Item Cronbach Alpha (α) Keterangan Penatausahan Aset Tetap 10 0,781 Reliabel Sistem Pengendalian Intern 14 0,776 Reliabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 6 0,779 Reliabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah 10 0,732 Reliabel

## Sumber: Data diolah, 2022
Sebelum pengujian hipotesis perlu dilakukan pengujian Uji asusmsi klasik dalam penelitian ini melipu- ti  normalitas,  heteroskedastisitas,  dan  multikolinieritas.  Uji  asumsi  klasik  bertujuan  untuk  memastikan bahwa model penelitian ini mampu memprediksi nilai observasinya. Hasil Hasil uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal. Berdasar grafik scatterplots yang tertera pada Gambar 2 diketahui bahwa titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah nilai 0 sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa varian  residual  tidak  sama  untuk  setiap  pengamatan  pada  model  regresi  penelitian  ini,  dengan  demikian tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Berdasar  Tabel  4  diketahui  hasil  uji  multikoliniearitas  menunjukkan  se- luruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian,
data penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

## Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Asymp. Sig. (2- tailed ) Cronbach Alpha (α) Keterangan 0,200 0,05 Normal Sumber: Data diolah, 2022
Gambar 2 Hasil Uji Heterskedastisitas – Scatterplots Sumber: Data diolah, 2022
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan Penatausahan Aset Tetap 0,895 1,117 Tidak terdapat multikolinieritas Sistem Pengendalian Intern 0,866 1,155 Tidak terdapat multikolinieritas Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,961 1,041 Tidak terdapat multikolinieritas
Sumber: Data diolah, 2022
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Item β p value Keterangan 2 tailed 1 tailed Konstanta 5,878 Penatausahaan Aset Tetap 0,391 0,001 0,0005 H1 didukung Sistem Pengendalian Intern 0,160 0,043 0,0215 H2 didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi  0,344 0,005 0,0025 H3 didukung Sumber: Data diolah, 2022 Tabel 6. Hasil Uji F Model R R Square Adjusted R Square Std error of Estimate F Sig 1 0,601 0,362 0,333 2,734 12,657 0,000 Sumber: Data diolah, 2022
Berdasar  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  nilai adjusted R 2 sebesar  0,333.  Artinya  bahwa  variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 33,3% dan sedangkan sebesar 66,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian ini. Nilai signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan mini- mal terdapat satu variabel independen meliputi penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi yang secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keu- angan pemerintah daerah. Berdasar hasil pengujian yang tertera dalam Tabel 5 diperoleh persamaan regresi berikut: Y = 5,878 + 0,391.X1 + 0,160.X2 + 0,344.X3 + Ԑ . Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa vari- abel penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi 0,0005 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung karena nilai sig-
nifikansi  lebih  kecil  dari  0,05.  Koefisien  regresi  variabel  penatausahaan  aset  tetap  bernilai  0,391  yang menunjukkan  setiap  kenaikan  1%  penatausahaan  aset  tetap,  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  0,391%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penatausahaan  aset  tetap  ber- pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka.
Hasil  pengujian  terhadap  variabel  sistem  pengendalian  intern  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar 0,0215 < 0,05. Oleh karena itu, hipotesis dua dalam penelitian ini dapat didukung berarti sistem pengendali- an  intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten Majalengka. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern  bernilai 0,160 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,160%. Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai p value sebesar 0,0025 < 0,05 sehingga  hipotesis  tiga  dalam  penelitian  ini  dapat  didukung.  Koefisien  regresi  variabel  pemanfaatan teknologi informasi bernilai 0,344 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% pemanfaatan teknologi informasi, maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  0,344%.  Artinya,  pem- anfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka.
Pengujian  hipotesis  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mendukung  hipotesis  pertama,  dua,  dan  tiga. Hasil  penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  variabel  penatausahaan  aset  tetap  berpengaruh  positif  ter- hadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Majalengka.  Semakin  baik  pena- tausahaan asset tetap yang meliputi pelaksanaan pembukuan, pelaksanaan inventarisasi, dan pelaksanaan pelaporan,  maka  akan  semakin  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifuddin et al. (2019) dan Widiati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terse- but juga menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap maka akan memberikan pengaruh yang baik pula pada kualitas laporan keuangan.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Majalengka.  Artinya,  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  dapat  mem- berikan keyakinan akan efektivitas dan efisiensi dalam hal keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset yang dikelola. Semakin optimal pelaksanaan sistem pengendalian intern, maka akan semakin mening- katkan kualitas laporan  keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  Kewo dan Afiah (2017); Trisnani et al . (2017); serta Yulianto dan Hariwibowo (2019) yang menyatakan bahwa sis- tem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis tiga yang berkaitan dengan  pemanfaatan teknologi in- formasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Majalengka.  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  dapat  secara  optimal melaksanankan kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah,  serta  menyalurkan  informasi  keuangan  daerah kepada  pelayanan  publik.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Subrata et  al. (2018)  dan  Fazlurahman et  al. (2021)  yang  menyatakan  bahwa  teknologi  informasi  akan  memberikan  kecepatan  dan  keakuratan  dalam pelaksanaan  sistem  pemerintahan,  termasuk  ketepatwaktuan  dalam  proses  akuntansi  hingga  penyajian laporan keuangan. Puspita dan Amalia (2014) juga menunjukkan hasil bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi  atas informasi  wajib  diselenggarakan  secara  efektif.  Pimpinan  instansi  pemerintah  harus  me- nyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasar  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penatausahaan  aset  tetap,  sistem  pengendalian  in- tern,  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  Kabupaten  Majalengka.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  penatausahaan  aset  tetap secara statistik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda yang mendukung argumen Arifuddin et al. (2019) dan Widiati et al. (2021). Hasil penelitian ini juga menunjukkan sistem pengendalian intern  secara  statistik  memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemda  mendukung  argumen  Kewo  dan Afiah (2017) serta Trisnani et al . (2017) yaitu pengawasan intern yang tinggi menentukan besarnya tekanan kepada  pihak  manajemen  dalam  upaya  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Penelitian  ini
juga  menunjukkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keu- angan mendukung argumen Puspita dan Amalia (2014) dan Fazlurahman et al . (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi akan menghasilkan  laporan keuangan yang semakin berkualitas, terutama dalam hal ketepatan waktu dan keakuratan informasi yang disajikan.
Meskipun dekimian penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak menggunakan pernyataan pemba- lik  dalam  kuesioner.  Dengan  demikian,  saran  untuk  penelitian  yang  akan  datang  mencakup  memperluas objek penelitian agar hasil  penelitian lebih dapat digeneralisasi,  menambahkan  variabel lainnya yang  me- mengaruhi kualitas laporan keuangan pemda, seperti kapasitas sumber daya manusia (Subrata et al ., 2018; Puspita  dan  Amalia,  2014),  dan intern  audit (Kewo  dan  Afiah,  2017),  menambahkan  pernyataan  pembalik dalam kuesioner sehingga peneliti dapat memastikan keseriusan responden dalam memberi tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner, teknik pengumpulan data dapat diperluas dengan menggunakan wawancara agar  diperoleh  informasi  yang  lebih  mendalam  tentang  upaya  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  berupaya  mening- katkan  kualitas atas  laporan  keuangan  sesuai  ukuran  normatif  informasi  akuntansi.  Dalam  hal  kebijakan, pemerintah  dapat  menetapkan  regulasi  dan  mendorong  penerapan  regulasi  tersebut  secara  jelas  dan terukur  sehingga  pengelolaan  keuangan  yang  diwujudkan  dalam  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah dapat semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifuddin, I, A., & Mansur, I. (2019). Mediation of asset optimization on the effect of asset inventory and quality of human resources in the quality of regional government financial reports in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 9 (10), 200 – 221. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal Control — Integrated Framework Framework and Appendices .
Fazlurahman, F., Afiah, N., & Yudianto, I. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan  Penatausahaan  Aset  Tetap  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  pada  BPKA  Kota  Ban- dung). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 12 (2), 250 – 265. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi . Semarang: Universitas Diponegoro.
Harian Radar. (2021). Majalengka Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut. Harian Radar Majalengka, 1. Imbiri,  J.,  Rofingatun,  S.,  &  J.C  Pangayow,  B.  (2018).  Pengaruh  Inventarisasi,  Pembukuan  dan  Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, 1(2), 34 – 62. DOI: https://doi.org/10.52062/.v1i2.1915 Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. Economics Bosowa Journal , 4 (3): 14-28.
Kewo, C. L., & Afiah, N. N. (2017). Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control Sys- tem and Internal Audit? International Journal of Economics and Financial Issues , 53(9): 1689 – 1699. Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Opini Au- dit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia secara Online.
I nFestasi 15(2): 109-116.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah (4th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pen- erapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13(03). Nurhayati, N., Rizani, F., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. InFestasi 15(1): 67 – 82.
Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  24/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  atas  PMK  Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.Sistem Informasi Keu- angan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Pitaloka, B. D. G., Carolina, A., & Abrori, R. (2022). Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepem-impinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas. InFestasi , 18(2): 143 – 154. Prasetya, A., Musyarofah, S., & Haryadi, B. (2020). Analisis Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah. InFestasi 16(1): 58 – 68.
Puspita,  D.  H.  R,  &  Amalia,  D.  (2014).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon). Jurnal REKSA : Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit , 3(2), 150 – 171.
Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Penga- daan Barang dan Jasa . Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 12(1), 1-13.
Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance  Relationships  under  Decentralized  System. Journal  of  Indonesian  Economy  and  Busi- ness , 38(1), 62-80.
Rumiyati, R., Zamzami, F., A, Pranesti., & Rohma, F.F. (2018). Otonomi Keuangan Universitas Negeri Dan Ranking Universitas: Studi Di Indonesia. Jurnal Gama Societa , 2(2), 111-120.
Subrata,  I.  W.,  Yasa,  G.  W.,  &  Astika,  I.  B.  P.  (2018). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Kemampuan Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Pada  Kualitas  Laporan  Barang Milik Daerah . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 7(2), 477.
Trisnani, E. D., Dimyati, M., & Paramu, H. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keanda- lan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. Bisma Jurnal Bisnis dan Mana- jemen , 11(3), 271 – 282.
Widiati, W., Apriadi Nugraha, A., & Novianty, I. (2021). The Effect of Administration Fixed Assets on the Quality of Financial Statements at Regional Work Units in Bandung Regency. Indonesian Account- ing Research Journal , 1(2), 253 – 260.
Yulianto, K. S. & Hariwibowo, I. N. (2019). .Analisis Faktor-faktor yang Mendukung Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Wonosobo. InFestasi 15(2): 162 – 176.