## TANTANGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
Oleh: Ali Maskur

## Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang
Abstract
DPR-RI  legalize    Law  of  Syariah  Banking    number  21/2008.  It’s  means  that syariah banking has a foundation to develop the banking. The new substantial of the law is  including  ‘syariah’  word  for  syariah  banking,  punishment  for  the  leader  of stockholder, MUI has fatwa otority, The Central Of Bank as a controller and monitoring syariah  banking,  definition  of  financing  is  changes,  and  there  is  choice  of  law  in principle.  In  Implementation,  the  Law  have  two  implementation  i.e.  policy implementation  and  law  enforcement  implementation.To  implementation  the  law  needs other  support  until  the  target  syariah  banking  of  grow  achieved.  Syariah  banking  has chance and challenge. The challenge i.e there is foreign ownership, foreign employment, syariah  principle  on  product/service  by  MUI,  the  leader  of  stockholder  past  a  fit  and proper  test.  The  government  support  and  banking  syariah  ability  to  overcome  the challenge is a key to speed of growth  syariah banking.
Key words: law of syariah bankin, MUI, central of bank, chance and challenge

## Pendahuluan
Undang-undang  perbankan  syariah (UUPS)  yang  ditunggu-tunggu  sekian  lama, akhirnya  disahkan  oleh  DPR-RI  pada tanggal  16  Juli  2008.  Pengesahan  UUPS berjalan  tidak  mulus  karena  hanya  9  fraksi yang menandatangani, sementara  satu fraksi yaitu  Partai  Damai  Sejahtera  menolaknya. Tetapi karena pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak, maka  UUPS tetap bisa  disahkan. Pengesahan  UUPS  tentu  saja disambut  suka  cita  para  pelaku  perbankan syariah  karena  pengesahan  itu  berarti mereka  sudah  memiliki  kekuatan  hukum dalam  praktek  perbankannya  sehingga diharapkan  akan  bisa  memperluas  pangsa pasar perbankan syariah.
Di  Indonesia,  Bank  syariah  baru berdiri  pada  tahun  1992  yaitu  ditandai dengan berdirinya Bank
Muamalat Indonesia  (BMI).  Sampai  dengan  tahun 1998,  hanya  satu  bank  syariah  yang beroperasi  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi karena  dari  tahun  1992  sampi  1998,  sistem perundangan  di  Indonesia  tidak  mengenal sistem  perbankan  syariah,  yang  dikenal hanya  prinsip  bagi  hasil  ( profit  sharing )
seperti tercermin pada UU No. 7/1992  yang hanya  menguraikan  secara  sepintas  pasal- pasal  jenis  dan  usaha  bank.  Setelah keluarnya  Undang-Undang  perbankan  No. 10 tahun 1998 yang mengakomodir peraturan  tentang  bank  syariah,  serta diperkuat  oleh  UU  Bank  Indonesia  No. 23/1999,  lahirlah  bank  syariah  lain    yaitu mencapai  31  bank  yang  terdiri  dari  tiga Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  28  unit usaha syariah (UUS).
Meskipun  UU  No.  10/1998  telah mengakomodir  peraturan  bank  syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan  syariah  pada  pasal-pasal  khusus. Pada  UU  itu,  ketentuan  bank  syariah  baru sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  dan  jenis-jenis prinsip  syariah  yang  digunakan  pada perbankan.  UU  tersebut  juga  mengubah masing-masing  satu ayat pada pasal 6 dan 7 yang  berkaitan  dengan  pembiayaan  bagi hasil,  serta  pasal  13  yang  berkaitan  dengan usaha  bank  perkreditan  rakyat.  Dengan demikian, sebelum disahkannya UU perbankan syariah, lembaga dan operasional bank  syariah  di  Indonesia  belum  memiliki payung Undang-Undang sendiri.
Dengan disahkannya Undang- Undang  Perbankan  Syariah  (UUPS)  No  21 tahun 2008, diharapkan akan lebih
menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syariah, sehingga  para  pelaku  dan  investor  lebih confidence dalam
mengembangkan perbankan  syariah.  Industri  perbankan syariah  terus  tumbuh,  dimana  laju  ekspansi volume  usaha  tahun  2007  mencapai  36,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun  2006  (28,0%)  dan  pembiayaan  juga menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat  dari  34,2%  pada  tahun  2006 menjadi  36,7%  (2007).  Di  samping  itu profitabilitas perbankan  syariah    mengalami peningkatan,  tercermin  dari return  on  asset (ROA)  yang  meningkat  dari  1,8%  (2006) menjadi  2,1%  (2007). Maka  dengan  adanya UU  ini,  dinilai  perbankan  syariah  cukup berperan  dalam  memajukan  perekonomian Indonesia.  Dengan  demikian,  pemberlakuan UU  tersebut  kemungkinan  akan  semakin mempercepat perkembangan perbankan syariah,  tidak  hanya  menyangkut  masalah produk  dan  jasa  yang  ditransaksikan  tetapi juga besarnya nilai transaksi.

## Pembahasan

## Sekilas Tentang Bank Syariah
Perbankan  syariah  atau  perbankan Islam  adalah  suatu  sistem  perbankan  yang berdasarkan  syariah  (hukum)  Islam.  Usaha pembentukan  sistem  ini  didasarkan  pada larangan dalam agama Islam untuk memungut  maupun  meminjam  dengan bunga  atau  yang  disebut  dengan  riba  serta larangan  investasi  untuk  usaha-usaha  yang dikategorikan  haram  (  misal  :  usaha  yang berkaitan dengan
produksi makanan/minuman  haram,  usaha  media yang  tidak  Islami  dan  lain-lain),  dimana  hal itu  tidak  dapat  dijamin  oleh  sistem perbankan konvensional.
Dalam  perbankan  syariah  harus mengandung prinsip syariah. Prinsip syariah adalah  aturan perjanjian berdasarkan  hukum
Islam  antara  bank  dan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  dan/atau  pembiayaan kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/hukum  yang  dianut  oleh  sistem perbankan syariah antara lain :
1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan  nilai  yang  berbeda  dari  nilai pinjaman dan
ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan. 2. Pemberi  dana  harus  turut  berbagi keuntungan  dan  kerugian  sebagai akibat    hasil  usaha  institusi  yang meminjam dana.
3. Islam tidak membolehkan
“menghasilkan  uang  dari  uang”. Uang hanya sebagai media pertukaran  dan  bukan  komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 4. Unsur gharar (ketidakpastian,
spekulasi) tidak diperkenankan.
Kedua belah pihak harus mengetahui dengan  baik  hasil  yang  akan  mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada uasha-usaha  yang  tidak  diharamkan dalam  Islam.  Usaha  minuman  keras misalnya  tidak  boleh  didanai  oleh perbankan syariah.
Beberapa produk  jasa  yang  disediakan dalam perbankan syariah adalah : 1. Jasa untuk peminjam dana
a. Mudharabah,  adlah  perjanjian  antara penyedia  modal  dengan  pengusaha. Setiap  keuntungan  yang  diperoleh dibagi  menurut  rasio  bagi  hasil  yang telah  disepakati  kedua  belah  pihak. Resiko  kerugian  ditanggung  penuh pihak  bank  kecuali  kerugian  akibat yang  diakibatkan  oleh  kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan oleh nasabah.
b. Musyarakah,  konsep  ini  diterapkan pada  model  partnership  atau  joint venture.  Keuntungan  yang  diraih dibagi  sesuai  rasio  yang  disepakati sedangkan kerugian dibagi
berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah  adalah  dalam  konsep  ini ada  campur  tangan  pengelolaan manajemennya
sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. c. Murabahah  yaitu  penyaluran  dana dalam  bentuk  jual  beli.  Bank  akan membelikan  barang  yang  dibutuhkan pengguna  jasa,  kemudian  menjualnya kembali  ke  pengguna  jasa  dengan harga  yang  dinaikkan  sesuai  margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna  jasa  dapat  mengangsur barang  tersebut.  Besarnya  angsuran flat  sesuai akad di  awal dan besarnya angsuran  =  harga  pokok  ditambah margin  yang  disepakati.  Contoh  : harga  rumah  Rp  250  juta,  margin bank/keuntungan  bank  Rp  50  juta, maka yang dibayar nasabah peminjam  adalah  Rp  300  juta  dan diangsur selama waktu yang disepakati  sebelumnya  natara  bank dan nasabah.
d. Takaful (asuransi Islam)
2. Jasa untuk penyimpan dana
a. Wadi’ah  adalah  jasa  penitipan  dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem  ini  bank  tidak  berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memebrikan bonus kepada nasabah. b. Deposito mudharabah. Nasabah mentimpan  dana  di  bank  selama kurun  waktu  tertentu.  Keuntungan investasi  dari  dana  nasabah  yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

## Substansi Baru UUPS
Dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah memuat hal-hal baru sebagai bentuk dukungan  terhadap  perbankan  syariah. Pertama ,  adanya  kewajiban  mencantumkan
kata  syariah  bagi  bank  syariah  (pasal  5  ayat 4),  kecuali  bagi  bank  syariah  yang  telah beroperasi  sebelum  berlakunya  UUPS. Bagi BUK  (Bank  Umum  Konvensional)  yang memiliki  UUS  diwajibkan  mencantumkan frase Unit Usaha Syariah setelah nama bank (pasal  5  ayat5).  Sebagai  konsekuensinya maka  panamaan  suatu  UUS  pada  suatu kantor cabang BUK yang saat ini kebanyakan  disingkat,  misalnya  Bank  Y syariah  cabang  semarang,  maka  harus diubah menjadi Bank Y Unit  Usaha Syariah cabang Semarang.
Kedua adanya sanksi bagi pemegang saham  pengendali  yang  tidak  lulus fit  and proper  test dari  Bank  Indonesia  (BI).  Jika gagal  dalam  test  (tidak  lulus)  maka  yang bersangkutan harus menurunkan kepemilikan  sahamnya  menjadi  paling banyak  10  persen  (pasal27  ayat  2). Seandainya tidak mau menurunkan kepemilikannya maka (pasal 27 ayat 3) : (1) hak  suaranya  tidak  dapat  diperhitungkan dalam  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham);  (2)  hanya  dapat  deviden  maksimal 10  persen;  (3)  nama  yang  bersangkutan dipublikasikan  di  dua  media  masa  yang jangkauannya luas.
Ketiga, satu-satunya pemegang otoritas  fatwa syariah adalah Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Oleh  karena  itu,  fatwa MUI  harus  diterjemahkan  menjadi  produk perundang-undangan berupa PBI ( Peraturan Bank  Indonesia).  Untuk  menyusun  PBI,  BI membentuk Komite Perbankan Syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen  Agama  dan  unsur  masyarakat dengan  komposisi  yang  berimbang  dan memiliki keahlian di bidang syariah.
Keempat, pembinaan dan
pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan  oleh  BI.  Sedangkan  mengenai masalah kepatuhan syariah ( syariah compliance )  yang  kewenangannya  ada  di tangan MUI, maka direpresentasikan melalui  DPS  (Dewan  Pengawas  Syariah). DPS  diangkat  RUPS    (Rapat  Umum
Pemegang  Saham)  atas  rekomendasi  MUI (pasal 32 ayat 2).
Kelima, definisi pembiayaan berubah secara  signifikan  dibanding  yang  ada  dalam UU  sebelumnya  (UU  No.  10  tahun  1998). Definisi  terbaru,  pembiayaan  dapat  berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah  dan  musyarakah,  transaksi sewa-menyewa  dalam  bentu  ijarah  atau ijarah muntahia bittamlik, transaksi  jual-beli (murabahah,  salam  dan  istishna’),   transaksi pinjam  meminjam    dalam  bentuk  piutang qardh,  dan  transaksi  sewa  menyewa  jasa dalam  bentuk  ijarah  untuk  transakasi multijasa  (pasal  1  ayat  25).  Adanya  definisi baru tersebut menjadikan transaksi murabahah sebagai bagian dari pembiayaan,
sehingga  akad  murabahah  adalah  akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga yang  lebih  tinggi  sebagai  keuntungan  yang disepakati.  Dengan diubahnya  kata  jual  beli dengan  istilah  pembiayaan,  maka  secara implisit  UUPS  ingin  mengatakan  bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi  yang  dikenakan  pajak.  Hal  itu berarti,  transaksi  murabahah  tidak  lagi terkendala  oleh  permasalahan  pajak  ganda ( double taxation) . Pengenaan pajak dua kali atas  transaksi  pada  produk  perbankan khususnya  murabahah,  akan  merugikan perkembangan industri bisnis syariah, karena murabahah merupakan produk terlaris  dan  menjadi  andalan  perbankan syariah.  Data  menunjukkan  bahwa  transaksi perbankan  syariah  tidak  kurang  dari  Rp 21,920 triliun dengan komposisi terbesarnya adalah  murabahah  yaitu  Rp  13,340  triliun atau 60,86 persen.
Keenam,  adanya  prinsip choice  of law dalam penyelesaian  sengketa perbankan syariah  (pasal  55).  Menurut  UUPS,  jika terjedi  persengketaan  dalam  perbankan syariah  maka  penyelesaiannya  melalui Pengadilan  Agama  atau  di  luar  Pengadilan Agama tergantung pada perjanjian sebelumnya.  Mekanisme  penyelesaian  di
luar  Pengadilan  Agama  dapat  dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  Penyelesaian  di  luar  Pengadilan Agama  antara  lain  melalui  musyawarah, mediasi  perbankan,  lembaga  arbitrase  atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

## Implementasi
Implementasi  UUPS  melalui  dua jalur  implementasi  yaitu  implementasi kebijakan (hukum materiil) dan implementasi  penegakan  (hukum  formil). Pertama, implementasi  kebijakan  UUPS sebagian  besar  dilaksanakan  oleh  BI. Sebagai  bank  sentral,  BI  memiliki  otoritas untuk  mengatur,  membina  dan  mengawasi perbankan  syariah.  Namun, untuk kebijakan yang  mengadung  prinsip  syariah,  BI  tidak berwenang  merumuskan  kebijakan  tersebut. Sebelum  UUPS  terbentuk,  lembaga  yang berwenang  mengeluarkan fatwa  untuk perbankan  syariah  adalah  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  melalui  Dewan  Syariah Nasional (MUI-DSN).
Seperti  yang  disebutkan  di  atas, dalam  UUPS  pasal  1  ayat  12  menyatakan ada lembaga  yang berwenang mengeluarkan kebijakan  prinsip  syariah.  Pasal  tersebut isinya  :  Prinsip  syariah  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Dalam penjelasan umum UUPS menyatakan bahwa masalah  kepatuhan  syariah  merupakan wewenang MUI-DSN yang direpresentasikan oleh DPS.
Untuk  menindaklanjuti  implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI-DSN ke dalam Peraturan  BI  maka  dibentuk  Komite Perbankan  Syariah  (KPS)  yang  anggotanya terdiri dari unsur perwakilan BI,
Departemen  Agama  (Depag/-Pemerintah) dan masyarakat dengan komposisi berimbang.  Setelah  UUPS  terbentuk,  maka BI,  KPS  MUI-DSN,  Depag,  DPR  dan masyarakat  tidak  boleh  berdiam  diri.
Mereka  harus  bekerja  keras  memurnikan perangkat  hukum  yang  mendukung  UUPS. Hal  ini  harus  dilakukan  karena  tahap implementasi kebijakan UUPS masih terbentur oleh  produk-produk  hukum  positif berbasis  konvensional,  khususnya  yang berasal  dari  warisan  hukum  kolonial  Hindia Belanda.
Jika  UU  khusus  berupa  UUPS berhasil  dibentuk,  UU  yang  bersifat  khusus lainnya  yang  mengandung  syariah  perlu dibentuk untuk mendukung dan memperkuat implementasi  UUPS.  UU  khusus  tersebut misalnya  UU  Perikatan  Islam/  Syariah,  UU Agunan Syariah, UU Kepailitan Syariah dan UU  lainnya  yang  menopang  implementasi UUPS.
Kedua, implementasi  penegakan. Implementasi  penegakan  dapat  berupa penegakan  administratif,  penegakan  perdata atau  penegakan  pidana.  Penegakan  secara administratif  umumnya  dilaksanakan  oleh BI  selaku  otoritas  perbankan  nasioanal. Penegakan  perdata  dan  penegakan  pidana umumnya dilaksanakan oleh badan peradilan.  Namun  menurut  UUPS,  proses penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah yang bersifat perdata diutamakan ke lingkup Peradilan  Agama.  Tetapi  di  sisi  lain  UUPS juga  membolehkan  penyelesaian  sengketa tanpa  melalui  Peradilan  Agama  atas  dasar akad  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh pihak  yang  bersengketa.  Untuk  penegakan pidana,  badan  peradilan  yang  berwenang adalah Pengadilan Negeri.

## Konsekuensi Implementasi UUPS
Agar  UUPS  No  21  tahun  2008  lebih implementatif  maka  dibutuhkan  dukungan lain sehingga target pertumbuhan perbankan syariah  bisa  tercapai.  Sebagai  contoh,  bila UUPS  dilaksanakan  secara  konsisten  maka pada  tahun  2023  Indonesia  akan  memiliki setidaknya    tiga  BUS  saat  ini  ditambah  28 BUS  hasil  konversi  UUS (saat ini)  sehingga totalnya  31  BUS.  Akan  tetapi  implementasi ini  tidak  mudah.  Untuk  membentuk  BUS baru sesuai dengan UUPS dibutuhkan modal
paling  sedikit  Rp  1  triliun.  Hal  ini  akan menjadi hambatan tersendiri bagi BUK yang kini  memiliki  UUS  bila  dalam  15  tahun nanti  harus  mengkonversi  UUS  menjadi BUS.  Oleh  karena  itu  diperlukan  jalan keluar  mengatasi  masalah  ini.  Seandainya ketentuan  minimal  Rp  1  triliun  diturunkan, akan  menjadi  langkah  mundur,  karena semangat  diberlakukannya  ketentuan  itu adalah dalam rangka konsolidasi perbankan. Oleh  karena  itu,  jalan  keluarnya  bukan menurunkan ketentuan minimal tetapi mempermudah  proses  akuisisi  BUK  atau merger antar UUS untuk dikonversi menjadi BUS. Konsekuensinya, BI harus melihat lagi berbagai  ketentuan  mengenai  merger  dan akuisisi  perbankan  untuk  mengakomodasi masalah ini.
Berbagai ketentuan BI terkait dengan transaksi  pembiayaan  juga  perlu  ditinjau kembali sebagai konsekuensi adanya definisi  baru  tentang  murabahah.  Selain murabahah transaksi lain yang perlu ditinjau adalah  transaksi  salam  dan  istishna  karena sifat  utama  transaksinya  sama  dengan murabahah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kerancuan antara transaksi pembiayaan dan transaksi  jual beli yang  dapat  menimbulkan  kerancuan  pada masalah perpajakan.
Berbagai  regulasi  lainnya,  seperti standar  akuntansi  keuangan  (SAK)  yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terkait dengan SAK perbankan syariah juga  perlu  direvisi  untuk  menyesuaikan definisi baru mengenai transaksi murabahah, salam  dan  istishna.  Bank-bank  syariah  baik itu  BUS  atau  UUS  juga  perlu  melihat  lagi kontrak-kontrak  yang  dimilikinya  terkait dengan ketiga transaksi tersebut.

## Tantangan Bank Syariah
Dengan lahirnya UUPS, maka perkembangan  bank  syariah  ke  depan  akan mempunyai  peluang  usaha  yang  lebih  besar di  Indonesia.  Hal-hal  yang  membuka peluang  perkembangan  bank  syariah  adalah pertama,  berdasar  pasal  5  ayat  7  dan  8  :
Bank  Umum  Syariah  tidak  dapat  dikonversi menjadi  Bank  Umum  Konvensional  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  tidak dapat  dikonversi  menjadi  Bank  Perkreditan Rakyat. Hal ini berarti Bank Umum Syariah dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  tidak  dapat dikonversi  menjadi  bank  konvensional, sedangkan bank konvensional dapat dikonversi  menjadi  bank  syariah;  kedua, penggabungan  (merger)  atau  peleburan (akuisisi)  antara  bank  syariah  dan  bank konvensional  wajib  menjadi  bank  syariah (pasal  17  ayat  2);  ketiga,  Bank  Umum Konvensional  yang  memiliki  UUS  harus melakukan  pemisahan  (spin  off)  apabila UUS telah memiliki asset minimal 50 persen dari  total  nilai  asset  bank  induknya  atau setelah  lima  belas  tahun  sejak  berlakunya UUPS  (pasal  68  ayat  1);  keempat, dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara  kemitraan  dalam  badan  hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki  BUS  (pasal  9  ayat  1).  Pemilikan pihak  asing  dapat  secara  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  pembelian  saham  di bursa efek (pasal 14 ayat 1).
Di samping itu UUPS juga memberikan  peluang  aktivitas  usaha  yang lebih banyak dan beragam dibanding dengan perbankan  konvensional  (pasal  19  s/d  21). Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  dapat menawarkan  jasa-jasa  lebih  dari  yang ditawarkan investment banking, karena jasa- jasa  bank  syariah  merupakan  kombinasi yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company dan merchant bank.
Kegiatan usaha  yang dapat dilakukan BUS  lebih  luas  dari  pada  kegiatan  UUS (pasal  19  dan  pasal  20).    Tidak  semua kegiatan  yang bisa dilakukan BUS bisa pula dilakukan  oleh  UUS.  Kegiatan  yang  hanya dapat  dilakukan  BUS  adalah  menjamin penerbitan  surat  berharga,  penitipan  untuk kepentingan  pihak  lain,  menjadi  wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai  pendiri  dan  pengurus  dana  pensiun, dan terakhir menerbitkan, menawarkan serta
memperdagangkan  surat  berharga  jangka panjang syariah.
Selain  usaha  komersial,  perbankan syariah  juga  menjalankan  fungsi  sosial dengan membentuk  baitul mal yaitu menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat, infak,  sedekah,  hibah  atau  dana  sosial lainnya  dan  kemudian  menyalurkannya kepada  organisasi  pengelola  zakat  (pasal  4 ayat  2).  Dalam  pasal  4  ayat  3  juga disebutkan  bahwa  Perbankan  syariah  juga menghimpun  dana  sosial  dari  wakaf  uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola  wakaf  (nazhir)  sesuai  kehendak pemberi wakaf (wakif).
Selain  memiliki  peluang,  perbankan syariah  juga  mempunyai  tantangan  yang berat  dengan  implementasi  UUPS  yaitu dalam  pasal  9  ayat  1  dimana  BUS    hanya dapat  didirikan  dan/atau  dimiliki  oleh  (a) warga  negara  Indonesia  dan/atau  badan hukum Indonesia; (b) warga negara Indonesia  dan/atau  badan  hukum  Indonesia dengan  warga  negara  asing  dan/atau  badan hukum  asing  secara  kemitraan  atau;  (c) pemerintah  daerah.  Hal  ini  berarti  ada pembebasan  pemilikan  BUS  oleh  badan hukum  Indonesia  dengan  warga  negara asing  dan/atau  badan  hukum  asing  dengan kemitraan  secara  langsung  maupun  melalui bursa  efek  seperti  yang  disebutkan  di  pasal 14  ayat  1  yang  berbunyi  :  warga  negara Indonesia,  warga  negara  asing,  badan hukum  Indonesia  atau  badan  hukum  asing dapat  memiliki  atau  membeli  saham  BUS secara langsung atau melalui bursa efek. Hal tersebut  merupakan  tantangan  yang  sangat besar  bagi  warga  negara  dan  badan  hukum Indonesia  dalam  kepemilikan  bank  syariah ke depannya.
Di  samping  itu,  dengan  adanya pembebasan  penggunaan  tenaga  kerja  asing pada pasal 33 ayat 1  yang berbunyi : Dalam menjalankan  kegiatannya,  bank  syariah dapat  menggunakan  tenaga  kerja  asing, maka    akan  menjadi  tantangan  besar  bagi warganegara  Indonesia  sebagai  pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah.
Tantangan  lainnya  adalah  prinsip syariah  yang  menjadi  dasar  produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam
Peraturan  Bank  Indonesia  oleh  Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis  Ulama  Indonesia (pasal 26). Hal  ini dapat  membatasi  produk/jasa  yang  dapat dilakukan  perbankan  syariah  di  Indonesia, karena bisa jadi, suatu produk/jasa perbankan  syariah  yang  dapat  dilakukan oleh perbankan syariah global/dunia internasional  tidak  bisa  dilakukan  oleh perbankan syariah di Indonesia.
Ketentuan  tentang  calon  pemegang saham  pengendali  (memiliki  saham  lebih dari  25%  atau kurang  dari  25%  tetapi  dapat dibuktikan  telah  melakukan  pengendalian perusahaan  secara  langsung  ataupun  tidak langsung)    wajib  lulus  uji  kemampuan  dan kepatutan  dan  Bank  Indonesia  (pasal  27), juga merupakan sebuah tantangan kerena hal itu  akan  membatasi  para  pemilik  modal untuk memiliki bank syariah di Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  dapat  dilakukan  oleh  pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  atau jalur  lain  sepanjang  telah  disepakati  dalam akad  (pasal  55).  Hal  ini  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  bank  syariah  untuk  memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk  menyelesaikan  sengketa  di  kemudian hari,  mana  yang  bisa  diserahkan  pada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.

## Simpulan
Pemberlakuan  UUPS  No.  21  tahun 2008  adalah  bagian  dari  upaya  regulator untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah  dari sisi  penguatan  kerangka  hukum bank  syariah.  Mengingat,  sampai  sekarang pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia baru  mencapai  1,84%  maka,  masih  banyak yang  harus  dikerjakan  untuk  mempercepat akselerasi  pertumbuhan  perbankan  syariah guna  mensejajarkan  diri  dengan  perbankan konvensional.  Dukungan  berupa  komitmen
kuat dari pemerintah akan sangat menentukan  kiprah  bank  syariah  ke  depan menjadi  bank  yang  tumbuh  sehat  dan  kuat dalam kancah perbankan nasional. Dan tentu saja,  kemampuan  perbankan  syariah  dalam memanfaatkan  peluang  dan  menjawab tantangan  akan  menentukan  percepatan pertumbuhan  perbankan  syariah  di  masa yang akan datang.

## Referensi
Adiwarman  Karim,  2008,  27  BUS  Akan Berdiri  Dari  Dampak  UU  Perbankan Syariah, www.pkesinteraktif.com
Ahmad  Tholabi  Kharlie,  Problem  Yuridis RUU  Syariah, Shariah@NationalLaw- 21/2/2008
Bank  Indonesia,  2008, Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  21  Tahun
2008 Tentang perbankan Syariah Hudli Lazwardinur, Tantangan
Implementasi  UU  perbankan  Syariah, Republika- Senin 20/10/2008
Merza Gamal, Harapan dan Tantangan Bank Syariah  Pasca  UU  Perbankan  Syariah, Vilanusaindah Online Community
Rully Anthony, Arah Perkembangan Hukum
Perbankan Syariah, Mybloglog 23/9/2008
Rully  Anthony,  Ikhtisar  UU  No  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah, Mybloglog 20/11/2008
Sunarsip,  Beberapa  Aspek  Penting  Dalam UU  Perbankan  Syariah, Republika Selasa 7/10/2008
Wikipedia  Indonesia,  2008,  Perbankan Syariah, http://id.wikipedia.org
-------,  DPR  Sahkan  RUU  Perbankan Syariah, Legalitas.Org.
-------,  DPR  Sepakat  Kaji  UU  Perbankan Syariah, Syariah.com
-------, RUU  Bank  Syariah  Disahkan  Pekan
Depan , BTN Syariah 11/6/2008
-------,  Takdir  Dan  Tantangan  Luar  Biasa,
Infobank-Selasa 10/4/2007 -------, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  21  tahun  2008 tentang Perbankan syariah
-------, Laporan  Perkembangan  Perbankan Syariah  Tahun  2007,  Bank  Indonesia