## Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Dwi Setiawan Chaniago 1 , Anisa Puspa Rani, Solikatun

## Universitas Mataram

## Abstract
Social  institutions  are  always  an  entity  and  are  considered  important  in  society.  Social institutions have some important roles including maintaining and maintaining social value and  also  able  to  complement  the  needs  of  the  community.  With  the  existence  of  social institutions, it is expected to maintain a value that is considered important and able to be a tool and a container championing certain interests in society. The purpose of this research is to identify the role of social institutions in the village of Karang Bajo in the management and  utilization  of  forests  and  to  identify  the  pattern  of  relations  between  the  social institutions  of  the  village  community  is  multilateral  in  support  of  forest  management  and utilization. This study uses qualitative approaches and sociological perspectives. Based on the  results  of  the  research  known  that  the  role  of  social  society  in  the  management  and utilization  of  forest  in  the  village  of  Karang  Bajo  divided  into  three  forms  of  institutions, namely  the  first  traditional  pranata  that play  a  role  in  preserving  indigenous  forests  with various The rules that are sourced from the values of local wisdom, second, the institution of cultural and cultural tourism that plays a role in  promoting  the wisdom of local  cultures, natural wealth and other village potentials  in developing ecotourism areas, and third The honey bee cultivation institution, which contributes to the economical utilization of forest by also  preserving  the  forest  as  a  source  of  bee  feed.  The  pattern  of  relationship  between community  social  institutions  in  forest  management  and  utilization  is  done  by  multi- institutional synergy that is complementary and mutually supportive of each other. Relations between institutions are tied to solidarity values, economic systems, tradition systems, social control, and leadership.
Keywords : Roles, Social Institutions, Forest Utilization

## Abstrak
Lembaga sosial merupakan entitas yang selalu ada dan di anggap penting keberadaanya di dalam masyarakat. Lembaga sosial memiliki beberapa peranan penting diantaranya menjaga dan  mempertahankan  nilai  sosial  dan  juga  mampu  melengkapi  kebutuhan  masyarakat. Dengan  adanya  lembaga  sosial,  diharapkan  mampu  mempertahankan  nilai  yang  dianggap penting  dan  mampu  menjadi  alat  dan  wadah  memperjuangkan  kepentingan  tertentu  dalam masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  peran  lembaga- lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang  ada  di  Desa  Karang  Bajo  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  hutan  serta  untuk  mengidentifikasi  pola  hubungan  antar-lembaga  sosial masyarakat desa yang bersifat multilateral dalam menunjang pengelolaan dan pemanfaatan hutan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  perspektif  sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa Peran lembaga sosial  kemasyarakatan dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  di  Desa  Karang  Bajo  terbagi  dalam  tiga  bentuk lembaga,  yakni  pertama  pranata  adat  yang  berperan  dalam  menjaga  hutan  adat  dengan
1 dwisetiawanchaniago@unram.ac.id
berbagai  aturan  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  kearifan  lokal,  kedua,  lembaga penyelenggaran pariwisata adat dan budaya yang berperan dalam mempromosikan kearifan budaya  lokal,  kekayaan  alam  dan  potensi  desa  lainnya  dalam  mengembangkan  kawasan ekowisata,  dan  ketiga  lembaga  budidaya  lebah  madu,  yang  berperan  dalam  pemanfaatan ekonomis  hutan dengan turut menjaga kelestarian hutan sebagai sumber pakan lebah. Pola hubungan antara lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan sinergi multi-lembaga yang bersifat komplementer dan saling mendukung satu sama lain. Hubungan antar lembaga tersebut diikat dalam nilai-nilai solidaritas, sistem ekonomi, sistem tradisi, kontrol sosial, dan kepemimpinan.
Kata Kunci : Peran, Lembaga Sosial, Pemanfaatan Hutan

## Pendahuluan
Lembaga  sosial  merupakan  entitas  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  lembaga  sosial  tidak  hanya  berberfungsi  untuk  menjaga  dan mempertahankan  nilai  sosial  namun  erat  kaitanya  dengan  pencapaian  berbagai kebutuhan  masyarakat.  Lembaga  sosial  adalah  perwujudan  kompleksitas  norma- norma dan kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting sekaligus  wadah  dan  alat  dalam  memperjuangkan  kepentingan  tertentu  di  dalam masyarakat    Dalam  konteks  pembangunan  masyarakat  perdesaan  di  Indonesia, hadirnya  lembaga-lembaga  formal  pemerintah  berimplikasi  terhadap  lembaga tradisional yang semakin kehilangan tempat berpijak (Rahardjo, 1999: 158).
Keberadaan lembaga tradisional yang berlandasakan hukum adat dan tradisi cenderung  di  posisikan  secara  antagonistik  dengan  lembaga-lembaga  formal pemerintahan desa. Hal tersebut membawa implikasi lanjutan dimana aktor lembaga tradisional dan lembaga formal menjadi dualisme kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat  desa.  Menurut  Bachrein,  karakteristik  kelembagaan  formal  melalui penyelenggaraan  pemerintah  desa  umumnya  bersifat  sederhana,  tradisional,  dan sentralistik  pada  elite  pemerintah  desa.  Aparatur  desa  berada  dalam  posisi  yang superior, Pembentukan lembaga Desa seperti BPD, LPM, PKK, Gapoktan, dan Lain sebagainya  dijalankan  tidak  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat  melainkan  didasari pada pemenuhan ketentuan yang diatur perundangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan  oleh  aparatur  desa  umumnya  berorientasi  pada  pengalaman  dan kebiasaan,  dan  cenderung  tidak  adaptif  terhadap  dinamika  kebutuhan  dan perkembangan masyarakat.
Karakteristik  sistem  kelembagaan  tradisional  menurut  Soetomo  memiliki kelebihan  yakni  mudah  dalam  mengorganisasi  aktivitas  bersama  dalam  berbagai tujuan. Hal tesebut disebabkan struktur sosial yang berorientasi pada ketokohan dan sikap  invidualistik  tidak  lebih  besar  dari  sikap  kolektivitas  masyarakat.  Dalam pembangunan  lembaga  tradisional  efektif  dalam  mengorganisir  tindakan  bersama,
namun  cenderung  tidak  efisien  dari  jika  berkaitan  dengan  alokasi  dan  mobilisasi sumberdaya.  Kondisi  tersebut  menjadi  kelemahan  yang  terdapat  dalam  sistem kelembagaan tradisional. Untuk alasan tidak efisiennya kinerja, lembaga tradisional seringkali diabaikan dalam pembangunan di perdesaan.
Guna  menunjang  keberhasilan  pembangunan  masyarakat  perdesaan, dualisme  kelembagaan  tersebut tidak  bisa    dipertahankan.  Sebaliknya  perlu  upaya transformasi kelembagaan di perdesaaan dalam mendukung perubahan masyarakat. Persoalan  dalam  program  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang cenderung  berjalan  parsial  dan  tidak  integratif  perlu ditransformasi ke  dalam  pola hubungan  kelembagaan  yang  bersifat  multilateral.  Hal  tersebut  berguna  dalam meminimalisir  dualisme  dan  ego-sektoral  kelembagaan  dalam  pelaksanaan pembangunan  perdesaan  yang  selama  ini  tidak  efektif  dan  efisien.  Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  peran  lembaga-lembaga  sosial masyarakat  yang  ada  di  Desa  Karang  Bajo  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan hutan  dan  mengetahui  pola  hubungan  antar-lembaga  sosial  masyarakat  desa  yang bersifat multilateral dalam menunjang pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

## Kerangka Analisis
Lembaga sosial menurut Horton dan Hunt (1999) merupakan sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Lembaga  sosial  merupakan  manifestasi  dari  tata  kelakuan  masyarakat  yang terinstitusionalisasi dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu,  lembaga  sosial  tidak  bersifat  statis.  Lembaga  sosial  berubah  dan  berkembang seiring  dengan  perubahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  fungsi lembaga sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka dinamika lembaga sosial ditentukan proses dan perubahan yang terjadi (Rahardjo, 1999).
Lembaga sosial terbentuk melalui proses habitualisasi (pembiasaan) dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, lembaga sosial sangat  terkait  dengan  sistem  solidaritas  yang  menjadi  penentu ikatan-ikatan  sosial dalam masyarakat. Berdasarkan bentuk solidaritas, Durkheim membagi masyarakat ke  dalam  dua  bentuk  yakni  masyarakat  solidaritas  mekanik  dan  masyarakat solidaritas  organik.  Kedua  tipe  masyarakat  berdasarkan  tipe  solidaritas  tersebut berbeda  dalam  berbagai  indikator  aspek  sistem  sosial  yang  meliputi  solidaritas, sistem  ekonomi,  kontrol  sosial,  tipe  kepemimpinan,  respon  terhadap  perubahan, serta orientasi masa depan.
Masyarakat dalam tipe solidaritas mekanik memiliki kohesivitas sosial yang tinggi.  Komponen  masyarakat  cenderung  memiliki  kolektifitas  yang  tinggi  yang diikat  oleh  komitmen  moral  sesuai  dengan  sistem  nilai  tradisional  yang  dianut. Umumnya  masyarakat  tip  solidaritas  mekanik  ditandai  dengan  bentuk  masyarakat yang  homogen,  dan  tidak  bersifat  individualistic,  dan  mengedepankan  nilai-nilai
kolektif  bersama  dalam  mencapai  kepentingan  atau  tujuan  tertentu.  Dalam  proses pembangunan  masyarakat  dengan  tipe  solidaritas  mekanik  umumnya  dalam kelembagaan  sosialnya  memiliki  kelebihan  yakni  lebih  mudah  untuk mengorganisasi  aktivitas  dalam  kehidupan  bersama.  Tindakan  bersama  akan mendapat dukungan anggota masyarakat selama berpegang teguh pada sistem nilai dan norma. Kendati demikian, memiliki kelemahan yakni tidak selalu efisien dalam alokasi dan mobilisasi sumberdaya dalam pembangunan.
Masyarakat dengan tipe solidaritas organik cenderung memiliki kohesifitas yang rendah dibanding pada tipe solidaritas mekanik. Hal tersebut disebabkan sikap individualistik,  serta  terorganisirnya  masyarakat  dalam  spesialisasi  kerja  yang beragam. Spesialisasi dalam hubungan kerja tersebut menjadi dasar bagi terciptanya integrasi  masyarakat.  Dalam  pembangunan,  masyarakat  dengan  karakteristik  ini dalam kelembagaan cenderung memiliki kelebihan yakni rasional, terbuka terhadap perubahan,  cenderung  lebih  efisien  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  di  banding pada masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik. Namun terdapat pula kekurangan yakni  sulitnya  mengorganisir  anggota  masyarakat  yang  berbeda  dalam pembangunan, karena tipe ini telah mengenal spesialisasi dan pembagian kerja yang baik.
Jika  ditarik  dalam  fenomena  pembangunan  di  perdesaan,  tentunya  dua tipologi  masyarakat  tersebut  harus  diakomodir  dan  difasilitasi  dalam  upaya optimalisasi dan partisipasi dalam pembangunan. Proses tersebut hanya akan terjadi jika  lembaga-lembaga  sosial  masyarakat  desa  didorong  untuk  bertransformasi. Transformasi tersebut yakni upaya-upaya pendayagunaan lembaga sosial masyarkat yang  telah  ada,  namun  mekanisme  prosesnya  diintervensi  agar  lebih  adaptif  dan terintegrasi  dalam  kerangka  multilateral  dalam  mengimbangi  dinamika perkembangan  masyarakat  yang  kompleks.  Transformasi  tersebut  diarahkan  pula pada  perbaikan-perbaikan  sistem  perananan  dalam  kelembagaan  seperti,  aktor, sistem  dan  mekanisme  peran,  serta  sistem  norma  baru  dalam  upaya  mendorong perubahan  yang  terencana  dalam  wadah  kelembagaan.  Adapun  wahana kelembagaan  yang  dimaksud  adalah  Balai  Rakyat  sebagai  tempat  untuk meningkatan peran serta masyarakat yang mandiri dan adaptif dalam meningkatkan akses  terhadap  layanan  sosial  dasar  serta  mewujudkan  kesejahteraan  secara berkelanjutan.  Untuk  lebih  jelasnya,  kerangka  konseptual  penelitian  ini, sebagaimana termuat dalam skema berikut ini:
RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual | 18

## Skema Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Desa  Karang  Bajo,  Kecamatan  Bayan, Kabupaten  Lombok  Utara,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  eksploratif  .  Pada  tahap  awal  peneliti akan  mengumpulkan  informasi  seputar  deskripsi  umum  tentang  peran  lembaga- lembaga sosial masyarakat yang ada di Desa Karang Bajo, dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Stelah itu dilanjutkan dengan penelusuran informasi deskriptif tentang peran pola hubungan antar-lembaga sosial dengan masyarakat Desa Karang Bajo  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan.  Melalui  metode  tersebut diharapkan peneliti mendapat pemahaman mendalam terkait pemahaman subyektif masyarakat desa dalam memanfaatkan dan mengelola hutan.

## Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Dalam  upaya  mengimpelementasikan  kebijakan  social  forestry  yang mendorong masyarakat di sekitar kawasan memiliki kapasitas dalam memanfaatkan dan  mengelola  hutan  secara  seimbang  dan  berkelanjutan  baik  secara  ekonomi, ekologis, sosial dan budaya, dipandang perlu ada kesepahaman (konsensus) diantara
berbagai  unsur  masyarakat.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  harus  berbasis pemberdayaan  masyarakat  dengan  meningkatkan  kesadaran  dan  peran  aktif masyarakat  untuk  bisa  merasa memiliki  hingga  mau  menjaga  dan  merawat  hutan. Pemberdayaan tersebut haruslah pula dapat membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat  dengan  turut  mempertimbangkan  daya  dukung  ekologis,serta kelestarian ekosistem flora dan fauna di kawasan hutan.
Guna  mencapai tujuan tersebut,  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  perlu direorientasi menuju pola pemanfaatan secara kolektif dalam wahana kelembagaan yang  menggantikan  pola  lama  pemanfaatan  hutan  secara  individual.  Hal  tersebut disamping bertujuan untuk mendorong proses pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan, juga bermanfaat dalam mempermudah kegiatan pengawasan dan kontrol dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  dengan  pendekatan  institusional  yang mengikat  anggota  masyarakat.  Selain  itu,  pemanfaatan  hutan  harusnya  diarahkan pada  pemanfaatan  hutan  hasil  hutan  bukan  kayu,  pemanfaatan  jasa  lingkungan maupun  pemanfaatan  areal  hutan  sebagai  kawasan  wisata.  Prinsipnya  hutan  harus bisa  mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  namun  disaat  bersamaan  ketika masyarakat  di  sekitar  kawasan  memperoleh  manfaat  dari  keberadaan  hutan,  dapat tercipta hubungan mutual benefit dengan ekologi hutan.
Corak  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dalam  social  forestry  bertujuan mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  di  sekitar  kawasan.  Berbicara  tentang kawasan  hutan  di  Kabupaten  Lombok  Utara  pada  umumnya  tersimpan  banyak potensi  hutan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  penghasilan  masyarakat. Keindahan  alam  dan  ekologi  hutan,  potensi  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu (HHBK)  khususnya  budidaya  lebah,  serta  keberadaan  sumber  mata  air  yang semuanya sangat bergantung dengan kelestarian hutan. Untuk menjaga agar hutan tetap lestari dan di sisi lain dapat memberikan manfaat ekonomis, maka diperlukan peran  serta  lembaga  kemasyarakatan  yang  secara  sinergis  dalam  mengelola  dan memanfaatkan hutan.
Pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berkarakter social forestry pada  dasarnya  merupakan  upaya  mengakomodir  hak-hak  masyarakat  baik  berupa lembaga  sosial  kemasyarakatan  dan  lembaga  adat  dalam  upaya  pengelolaan kawasan  hutan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sekaligus  berperan aktif  dalam  pelestarian  lingkungan.  Lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Desa Karang Bajo, terdiri atas lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga pranata adat. Tujuan dari adanya social  forestry  adalah  terciptanyaa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan yang  berbasis  pemberdayaan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta kelestarian ekologis hutan.
Pada  prinsipnya  pemanfaatan  hutan  perlu  mengintegrasikan  peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan usaha menjaga kelestarian hutan. Di
Desa Karang Bajo, upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan terdiri atas beberapa unsur  yakni  pranata  adat,  kelompok  budidaya  lebah,  serta  kelompok  sosial kemasyarakatan  penyelenggara  pariwisata  adat  dan  budaya.  Terdapat  tiga  bentuk lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  social  forestry  di  Desa  Karang  Bajo.  Ketiga  bentuk  lembaga  sosial kemasyarakatan  tersebut  bergerak  dalam  bidang  yang  berbeda-beda  namun  saling bersinergi  dalam  pelaksanaan  peran  masing-masing  dalam  mengelola  dan memanfaatkan hutan.
Pranata adat merupakan salah satu elemen penting pada masyarakat Bayan pada  umumnya  yang  berperan  dalam  merawat  dan  menjaga  hutan.  Pranata  adat merupakan kelompok pemimpin adat yang dipercaya dan mengemban tugas dalam menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari menjaga eksistensi lingkungan hidup dan manusia yang saling berkaitan. Peran pranata adat merupakan representasi dari kearifan  lokal  masyarakat  adat  dalam  menjaga  keseimbangan  hubungan  antara manusia dan alam yang saling menopang satu sama lain.
Peran  serta  komunitas  adat  yang  secara  turun  temurun  menjaga  dan melindungi  hutan.  Upaya  menjaga  dan  melindungi  hutan  tersebut  hadir  melalui berbagai  bentuk  kearifan  lokal  yang  termanifestasi  dalam  berbagai  ritual  adat, larangan  dan  sanksi  yang  mengatur  pengelolaan  hutan  agar  tetap  terjaga.  Pranata adat  tersebut  tidak  hanya  berperan  pada  hutan  yang  terdapat  di  wilayah administrative  Desa  Karang  Bajo,  namun  juga  secara  umum  di  daerah  Bayan. Dipergunakannya  sistem  kearifan  lokal  tersebut  secara  komunal  menggambarkan pengakuan masyarakat dan beberapa desa lainnya terhadap eksistensi pranata adat dalam menjaga kelestarian hutan.
Aturan yang terdapat dalam lembaga adat ini sangat ketat, dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, karena memiliki sanksi yang cukup berat. Lembaga adat ini  berfungsi  hanya  sebatas  untuk  memlihara  dan  menjaga  daerah  atau  wilayah hutan  yang  termasuk  dalam  kawasan  adat,  yang  tidak  boleh  di  rusak  ataupun diganggu  gugat. sistem sanksi yang diberlakukan oleh lembaga adat. Dengan kata lain,  wilayah  hutan  yang  ada  di  Desa  Karang  Bajo,  merupakan  salah  stau  hutan yang sangat disakralkan oleh masyrakat setempat. Bahkan  masyarakat tidak boleh memanfaatkan  hasil  alam  atau  hutan  tersebut  untuk  mencari  keuntungan  pribadi atau penghasilan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ritual adat yang dilakukan oleh para pemangku adat sebagai ritual untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk memohon  hujan.  Nama  pemangku  adat  yang  bertugas  utnuk  menjaga  hutan biasanya disebut dengan “perumba daya”
Peraturan  yang  ada  dalam  lembaga  adat  adat  ini  juga  terdapat  di  dalam peraturan  desa,  dengan  berbagai  aturan  dan  sanksi  yang  akan  diberlakukan  jika masyarakat  melanggar  aturan  tersebut.  Salah  satu  aturan  tersebut  mengatakan bahwa  “barangsiapa  diketahui  merusak  hingga  menebang  pohon  di  dalam  hutan
yang  masuk  dalam  wilayah  kekuasaan  adat,  maka  kan  diberikan  sanksi  untuk mengeluarkan  atau  membeli  satu  ekor  kerbau  lengap  dengan  beras,  dan  bumbu- bumbunya.
Lembaga  adat  yang  bertugas  untuk  mengawasi  pengelolaan  hutan  juga tedapat  di  berbagai  wilayah  di  Kecamatan  Bayan,  tetapi  khusus  untuk  daerah Karang Bajo sendiri, lembaga adatnya juga fokus untuk menjaga pemanfaatan dan pemeliharan sumber mata air yang ada di sekitar wilayah hutan adat tersebut, yang penggunaannya  untuk  seluruh  masyrakat  yang  ada  di  empat  desa  di  Kecamatan Bayan itu sendiri.
Peran  komunitas  adat  pada  umumnya  banyak  berfokus  pada  upaya-upaya merawat  hutan  agar  tetap  lestari.  Kendati  tidak  sampai  pada  upaya  optimalisasi pemanfaatan  hutan  secara  ekonomis,  namun  potensi  kearifan  lokal  pranata  adat turut diakomodir oleh kelompok penyelenggara pariwisata adat dan budaya. Dalam hal ini, kearifan lokal pranata adat dilihat sebagai potensi lokal yang bernilai secara kultural dan di sisi lain memiliki nilai ekonomis jika dikemas dengan sebagai daya tarik pariwisata.
Keberadaan  pranata  adat  dan  sistem  pemeliharaan  hutaan  tidak  hanya berdampak  pada  kelestarian  hutan.  Saat  ini,  kelestarian  ekosistem  hutan  selain bermanfaat  sebagai  potensi  pariwisata  juga  telah  membawa  manfaat  ekonomis dengan  tumbuhnya  usaha  budidaya  lebah  yang  terorganisir  dalam  kelompok budidaya di kampung lebah Karang Bajo.
Kelompok  budidaya  lebah  merupakan  salah  satu  pemanfaat  hutan  yang merasakan  manfaat  adanya  pengaturan  pranata  adat  dalam  menjaga  hutan.  Usaha budidaya lebah yang bergantung dengan ketersediaan akan pakan lebah yang hanya akan  didapat  jika  kondisi  hutan  lestari.  Apa  lagi  jika  dilihat  secara  kelembagaan, kelompok ini representatif dalam upaya menjaga kelestarian hutan Gunung Sasak. Nilai ekonomis madu sebagai hasil hutan bukan kayu, serta kebutuhan pakan yang didapat melalui kelestarian lingkungan menjadi dasar bagi upaya pemanfaatan hutan yang  mengutamakan  keselarasan  fungsi  ekonomis  dan  ekologis  kawasan  bagi  di Desa Karang Bajo.
Jika dilihat dari tiga unsur lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Karang Bajo, berdasarkan dinamika pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, terdapat kecenderungan potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat Desa Karang Bajo.  Ketiga  unsur  yang  berkaitan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan tersebut dapat disinergikan secara optimal melalui kegiatan social learning process pengembangan  kelembagaan berbasis komunitas sebagai pengelola dan pemanfaat hutan dalam peningkatan ekonomi dan pemeliharaan ekosistem hutan berbasis hasil hutan bukan kayu, yakni melalui usaha budidaya lebah, pengembangan pariwisata dan lain sebagainya.
RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual | 22
Kebijakan social  forestry tidak  hanya  berfokus  pada fasilitasi  pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Lebih jauh, perlu upaya-upaya pemberdayaan yang bersifat teknis  terhadap  masyarakat  di  sekitar  kawasan  untuk  dapat  mengelola  dan memanfaatkan  hutan  sesuai  prinsip  kelestarian  ekologis  dan  manfaat  ekonomis. Pemberdayaan  tersebut  diperlukan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemanfaatan hutan  yang  baik,  bertanggungjawab,  dan  berkelanjutan.  Langkah  awal  yang  dapat dilakukan  yakni  meningkatkan  parsitipasi  masyarakat  umum  agar  mau  bergabung dalam  berbgai  kegiatan  lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang  ada.  Hal  tersebut berguna  dalam  membangun  pemahaman  teknis  tentang  rehabilitasi  hutan,  , budidaya, pemanfaatan hasil  hutan  bukan  kayu,  serta penguatan pemasaran  dalam memperoleh manfaat ekonomis hutan.
Upaya  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  secara kelembagaan  dapat  dilakukan  melalui  jalur  pemberdayaan.  Pendekatan pemberdayaan  yang  dimaksud  adalah  penguatan  lembaga  sosial  kemasyarakatan yang  ada  dalam  pemanfaatan  hutan  dengan  sasaran  transformasi  perilaku masyarakat  dalam  memanfaatkan  hutan.  Mellui  berbagai  sarana  lembaga  sosial kemasyarakat  yang  ada,  diharapkan  daoat  merubah  mindset  masyarakat  umum dalam  memahami  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan.  Melalui  model pemberdayaan  lembaga  masyarakat  lokal  dapat  ditanamkan  seperangkat  nilai, tata aturan pengetahuan hingga keterampilan yang relevan dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan  hutan  secara  ekonomis  serta  lestari  secara  ekologis.  Dalam  model pemberdayaan  berbasis  lembaga  lokal  tersebut,  tentu  penting  memposisikan masyarakat  tidak  sebagai  penyebab  masalah,  melainkan  bagian  dari  potensi penyelesaian masalah.
Motif  ekonomi  dan  kelestarian  ekologis  dalam  pemanfaatan  sumberdaya hutan  tentu  menjadi  perhatian  utama.  Hal  tersebut  selaras  dengan  tujuan pemanfaatan social forestry dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan.  Hanya  saja  prinsip  keberlanjutan  harus  ditanamkan  pada  masyarakat.  Agar hutan  bisa  menjadi  sumber  pendapatan  keluarga,  maka  kelestarian  hutan  perlu dijaga.  Untuk  itu,  upaya  pemanfaatan  perlu  didorong  ke  pemanfaatan  hasil  hutan bukan  kayu.  Upaya  reorientasi  perilaku  masyarakat  tentu  bukan  usaha  mudah. Namun  dengan  melihat  potensi  kelembagaan  sosial  masyarakat  yang  ada  di  Desa Karang bajo, peluang untuk merubah perilaku masyarakat di sekitar kawasan sangat terbuka lebar untuk dilakukan.
Social  Forestry  HKm  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kebijakan pemerintah  berkarakter  pemberdayaan  dalam  mengubah  perilaku  individu.  Social Forestry  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  dalam  membuka  ruang  partisipasi bagi  masyarakat.  Status  masyarakat  sebagai  pemanfaat  hutan  merupakan  bentuk penyerahan hak kelola bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Distribusi  peran  dari  pemerintah  kepada  kelompok  masyarakat  perlu  dilakukan
dalam  wahana  kelembagaan  yang  membentuk  agensi-agensi  yang  menjalankan kegiatan  pemeliharaan,  pengelolaan,  dan  pemanfaatan  hutan.  Pendekatan kelembagaan tentu tidak hanya sebatas upaya menumbuhkan wahana kelembagaan. lebih  jauh,  lembaga  kemasyarakatan  dalam  pemanfaatan  hutan  perlu  memiliki instrument yang terukur dalam merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan hutan.
Intervensi  perubahan  perilaku  pemanfaatan  hutan  menggunakan pendekatan pemberdayaan melalui lembaga sosial kemasyarakatan dapat dilakukan dalam  tiga  aspek,  yakni  pertama  lembaga  sosial  kemasyarakatan  sebagai  wahana peningkatan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  dapat  memanfaatkan hutan  secara  berkelanjutan  baik  secara  ekologis  maupun  ekonomis.  Wujudnya berupa  edukasi  jenis  tanaman  yang  diperbolehkan  ditanam  di  kawasan  HKm, pemanfaatan  jenis  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK),  pengolahan  produk  HHBK, pengembangan  kapasitas  keorganisasian  anggota,  edukasi  dan  sosialisasi  proses reforestasi,  pengembangan  pariwisata  hutan  dan  peningkatan  sektor  layanan  jasa lingkungan serta pemilihan jenis tanaman yang bisa dipergunakan sebagai sumber pakan untuk usaha budidaya lebah madu.
Kedua, Kelompok sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Karang Bajo  potensial  menjadi  wahana  kelembagaan  dalam  peningkatan  keterampilan masyarakat  dalam  memanfaatkan  hasil hutan  bukan  kayu,  yakni  melalui budidaya lebah  madu  berbagai  produk  olahan  madu,  peningkatan  keterampilan  pemasaran produk, mengembangkan budidaya lebah trigona (selain apis dorsata), peningkatan keterampilan dalam memelihara dan merehabilitasi hutan, serta upaya lainnya yang berguna  dalam  meningkatkan  pemanfaatan  hutan  baik  secara  ekonomis  maupun secara  ekologis.  Serta  upaya  peningkatan  integrasi  wisata  alam  dan  budaya  yang berbasis kearifan budaya lokal masyarakat Bayan.
Ketiga,  Kelompok  sosial  kemasyarakatan  yang  ada  di  Desa  Karang  Bajo potensial  dalam  membentuk  perilaku  dan  kebiasaan  masyarakat  melalui pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  secara  kelembagaan.  Terbentuknya  kebiasaan pemanfaatan hutan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem,  serta  pemanfaatan  HHBK  (budidaya  lebah  madu)  sebagai  upaya peningkatan pendapatan keluarga yang sejalan dengan upaya melestarikan ekologi hutan.
Optimalisasi  pemanfaatan  hutan  berbasis  lembaga  sosial  kemasyarakatan diperlukan  dalam  membangun  kolektivitas  masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian hutan  sekaligus  dapat  memperoleh  manfaat  ekonomis  dari  hutan.  Berdasarkan lembaga  sosial  kemasyarakat  yang  ada  di  Desa  Karang  Bajo  kolektivitas  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  huta,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pengembangan potensi pariwisata hutan dan budidaya lebah telah terbentuk. Hanya saja  untuk  dapat  menjadikan  lembaga  sosial  kemasyarakatan  tersebut  optimal
diperlukan  intervensi  pada  tiga  fokus  aspek  yang  meliputi  pengembangan infrastruktur,  peningkatan  kapasitas,  serta  pemantapan  aspek  jaringan  ekonomi pariwisata hutan dan budidaya lebah.
Pengembangan  infrastruktur  dalam  pengembangan  lembaga  sosial kemasyarakatan meliputi dua komponen utama, yakni infrastruktur yang berkaitan dengan  pengelolaan  pariwisata  hutan,  dan  infrastruktur  pengembangan  usaha budidaya lebah madu, serta fasilitasi berbagai sarana dan prasarana ritual dan adat istiadat lokal. Infrastruktur pengelolaan hutan berguna dalam memfasilitasi sarana- prasarana  bagi  masyarakat  dalam  menjaga  dan  merawat  hutan.  Dalam  hal  ini, pendekatan pemberdayan sangat diperlukan agar atensi masyarakat dalam merawat dan menjaga hutan bisa optimal..
Pengembangan infrastruktur usaha budidaya lebah madu perlu ditingkatkan. Faktor  infrastruktur  yang  selama  ini  telah  diupayakan  secara  swadaya  oleh Kelompok  Madu  Sari  perlu  diperkuat  dengan  berbagai  bantuan  pemerintah. Dukungan  sarana  prasarana  berupa  Setup,  kloni  lebah,  peralatan  peyaringan  dan pengemasan  madu  sangat  diperlukan.  Upaya  budidaya  lebah  madu  perlu  disertai dengan  efektifitas  pemanfaatan  madu  dengan  pengembangan  diversifikasi  produk. Hanya  saja  untuk  upaya  diversifikasi  produk  madu  tersebut  masih  terkendala kurangnya infrastruktur usaha. Diversifikasi produk yang belum bisa dikembangkan secara optimal jika tidak ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.
Upaya mendorong berkembangnya lembaga sosial kemasyarakatan di Desa Karang  Bajo    perlu  ditopang  peningkatan  kapasitas.  Terdapat  dua  aspek  penting kapasitas  perlu  dikembangkan  yakni  pengembangan  kapasitas  personal  anggota kelembagaan,  serta  pengembangan  kapasitas  komunitas  sebagai  basis pengembangan  modal  sosial  dan  membangun  kolektifitas  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  hutan.  Pendekatan  dalam  peningkatan  kapasitas  tersebut  dapat dilakukan dengan intervensi pemberdayaan yang bersifat partisipatif.
Intervensi  pengembangan  kapasitas  sangat  potensial  untuk  dilakukan mengingat potensi lembaga sosial kemasyarakatan telah ada dan momitmen anggota kelompok  dalam  menjaga  memeliharan  kelestarian  hutan  telah  ada.  Umumnya anggota  memiliki  pemahaman  atas  konsekwensi  rusaknya  hutan  terhadap keseimbangan  kelestarian  alam,  moralitas  terhadap  alam  serta  aktivitas  ekonomi budidaya  lebah.  Kelestarian  lingkungan  merupakan  kebutuhan  bagi  semua  pihak. Untuk  menjamin  keseimbangan  ekosistem  hutan,  pranata  adat  menerapkan  sanksi yang  tegas  untuk  meminimalisir  aktifitas  perusakan  hutan.  Anggota  masyarakat yang melanggar konsensus bersama akan dikenai sanksi sosial.
Bidang  intervensi  ketiga  dalam  mendukung  pengelolaan  dan  pemanfaatan kawasan  oleh  lembaga  sosial  kemasyarakatan  agar  membawa  dampak  ekonomis terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  adalah  pemantapan  aspek jaringan  ekonomi,  baik  dari  pengembangan  sektor  pariwisata  maupun  budidaya
lebah  madu.  Optimalisasi  jaringan  ekonomi  berguna  untuk  maksimalisasi  manfat ekonomi  bagi  masyarakat.  jika  dampak  ekonomi  dapat  maksimal  maka  tingkat ketertarikan masyarakat untuk turut serta dlam mengelola dan memanfaatkan hutan secara  bijak  menjadi  lebih  baik.  Dalam  kondisi  yang  demikian,  maka  upaya membentuk  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  secara  massif  lebih  mudah. Aspek  kemanfaatan  hutan  harus  terbentuk  dalam  dua  bentuk  mulai  dari  jangka pendek seperti manfaat melalui budidaya lebah madu, manfaat di sektor pariwisata dan  lain  sebagainya,  sedangkan  manfaat  jangka  panjang  dari  pemanfaatan  hutan yakni  kelestarian  hutan  dalam  kaitannya  dengan  daya  dukung  alam  seperti meminimalisir bencana dan lain sebagainya.
Khususnya  bagi  lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang budidaya  lebah  diperlukan  upaya  pemantapan  jaringan  ekonomi  baik  dari  segi permodalan  dan  pemasaran  komoditas  perlu  dikembangkan.  intervensi pengembangan jaringan permodalan perlu dilakukan untuk memperkuat modal dan memperbesar  skala  usaha.  Selama  ini  dalam  usaha  budidadaya  lebah  madu distimulus  akses permodalan  baik  dari  sumber  permodalan  desa  maupun  akses  ke bank.  Upaya  tersebut  dapat  pula  diarahkan  agar  usaha  yang  dijalankan  dapat memenuhi  prayarat  akses  modal  di  perbankan  (bankable).  Selain  itu,  lembaga keuangan  makro  Badan  Usaha  Milik  Desa  berupa  Usaha  Ekonomi  Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) juga merupakan potensi dalam permodalan.
Pengembangan  jaringan  pemasaran  juga  perlu  mendapatkan  intervensi pemerintah maupun stakeholder lain. Model pemasaran yang dijalankan kelompok budidaya  lebah  dapat  dioptimalkan  melalui  sinergi  dengan  kelompok  pengelola pariwisata  yang  ada  agar  dapat  menjadi  mitra  dan  media  pemasaran  yang  efektif dan  efisien.  Selain  itu  upaya  pemasaran  melalui  media  online  dan  jaringan pemasaran  lainnya  perlu  dipertimbangkan,  kendati  demikian,  ekspansi  pemasaran juga  harus  diimbangi  dengan  kemampuan  dalam  mengahasilkan  produk  agar marketable.  Dalam  usaha  budidaya  lebah  hal  tersebut  tentunya  sangat  bergantung pada kondisi ketersediaan pakan. Hal tersebut tentu hanya akan tercapai jika daya dukung lingkungan alam yang menyediakan pakan lebah dapat terjaga dengan baik.

## Pola  Hubungan  Antar  Lembaga  Sosial  Kemasyarakatan  Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  upaya pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  di  Desa  Karang  Bajo  melibatkan  lembaga sosial kemasyarakatan yang terdiri atas pranata adat, penyelengara pariwisata adat dan budaya, serta usaha udidaya lebah madu. Tiap lembaga sosial kemasyarakatan tersebut  memiliki  karakteristik  pendekatan  yang  berbeda  namun  dalam melaksanakan perannya berjalan saling melengkapi satu sama lain. Pengelolaan dan pemanfaatan  hutan  yang  dilakukan  oleh  pranata  adat,  mengandalkan  nilai
tradisional dan kearifan lokal. Dalam hal keanggotaan juga ditetapkan berdasarkan keturunan yang pada dasarnya semua dikembalikan pada sistem kepercayaan yang berlaku di dalam adat. Pada kelompok PPAB dari segi keanggotaan misalnya lebih bersifat  inklusif  dengan  mencoba  menjembatai  berbagai  kebutuhan  dan  peluang pariwisata  yang  dapat  dikembangkan  dengan  memanfaatkan  potensi  kekayaan kearifan lokal, budaya dan alam. Inklusifitas lembaga PPAB juga dilakukan melalui berbagai hubungan kerja sama dengan pihak terkait untuk mengembangkan daerah eko  wisata  di  wilayah  hutan  adat  Karang  Bajo.  Sedangkan  lembaga  sosial kemasyarakat  yang  bergerak  dibidang  budidaya  lebah  lebih  berfokus  pada pemanfaatan hasil huta bukan kayu sebagai sumber pemasukan ekonomi. dari jenis lembaga  sosial  kemasyarakatan  tersebut,  saling  bersifat  komplementer  peran  dan mengelola dan memanfaatkan hutan.
Keberadaan lembaga-lembaga tersebut baik yang formal maupun informal dirasakan  sudah  cukup  membantu  masyarakat  setempat.  Terutama  dengan keberadaan  lembaga  informal  yang  membantu  mengembangkan  dan mempromosikan  kawasan  hutan  wisata  yang  di  lindungi  dan  membawa  dampak positif bagi masyarakat setempat untuk mengetahui pola hubungan lembaga sosial kemasyarakatan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maka dapat dilihat pada jabaran berikut ini:

## Solidaritas
Untuk  solidaritas  masyarakat  setempat  masing  sangat  kuat,  baik  antara masyarakat  dalam  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain,  hal  ini  dapat dilihat  dari  kerja  sama  masyarakat  dalam  menjaga  dan  kawasan  hutan  adat  yang sangat dilindungi. Solidaritas yang kuat ditunjukkan dengan saling membantu sama lain  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengelolaan  terhadap  kawasan  hutan  adat tersebut.
Kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  dalam  menjaga kelestarian hutan tersebut membawa manfaat, seperti misalnya menjadikan kawasan hutan  tersebut  menjadi  kawasan  wisata.  Meskipun  pendapatannya  tidak  secara langsung  didapatkan  oleh  masyarakat.  Tapi  tentu  dengan  kerja  sama  mereka  ini mereka bisa sama-sama berkontribusi dalam membangun daerah dan desa mereka. Dengan ciri khas yang masih memegang teguh adat-istiadat dan pelaksanaan ritual yang  masih  dijalankan  hingga  saat  ini  menjadi  point  tambahan  tersendiri  bagi masyarakat setempat yang daerahnya saat ini menjadi daerah wisata.
Selain  itu,  sistem  gotong  royong  yang  ada  dalam  masyarakat  juga  masih terjaga  hingga  saat  ini,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  kerja  sama  masyarakat  saat membersihkan  dan  menangani  masalah  kebakaran  hutan  yang  sempat  terjadi  di daerah  tersebut,  yang  berasal  dari  salah  satu  kebun  warga.  Masyarakat  kemudian saling  bergotong  royong  utnuk  membersihkan  lahan  tersebut,  mulai  dari
mamadamkan  api,  hingga  membersihkan  lahan  kering  sisa  kebakaran  hutan,  agar tidak merusak kawasan hutan adat yang sama-sama mereka lindungi.
Permasalahan-permasalahan  seperti  ini  seringkali  masih  banyak  terjadi  di masyarakat, terutama masih ada masyarakat yang berani menebang pohon di dalam kawasan  hutan  yang  dilindungi.  Permasalahan  seperti  ini  biasanya  diselesaikan secara  bersama-sama  baik  dengan  masyrakat  maupun  lembaga-lembaga  yang terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  dilakuakn  utnuk  etrus  menanmkan  kesdaran  bagi amsyarakat  setempat  bahwa  penjagaan  dan  pemanfaatn  kawasan  hutan  tetap menjadi tanggung jawab setiap kelompok masyarakat. Sehingga kegiatan seperti ini masih etrus dilakukan hingga saat ini.

## Sistem ekonomi
Saat  ini  aktivitas  ekonomi  sebagian  masyarakat  adalah  pertanian  dan perkebunan,  akan  tetapi  hal  yang  paling  penting  adalah  bahwa  seluruh  aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat sama sekali tidak berhubungan secara langsung dengan pemanfaatan hutan yang ada di Desa Karang Bajo. Karena seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kawasan  hutan  yang  ada  tersebut, merupakan kawasan hutan adat yang sangat disakralkan oleh masyarakat sehingga sangat dilindungi oleh lembaga adat dan masyarakat setempat.
Salah  satu  usaha  atau  aktivitas  ekonomi  yang  sedang  dikembangkan masyarakat  setempat  saat  ini  adalah  kampung  ternak  lebah.  Aktivitas  tersebut dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat di dalam kebun milik sendiri, bukan di  dalam  kawasan  hutan  adat  yang  dilindungi.  Dan  hampir  sebagai  kebun  milik warga  tersebut  banyak  yang  berbatasan  dengan  kawasan  hutan  adat.  Dan  jika masyarakat  ingin  memanen  hasil  ternak  lebah  yang  berbatasan  dengan  kawasan hutan  adat,  masih  diperbolehkan,  selama  tidak  merusak  kawasan  hutan  adat tersebut.  Namun  satu  hal  yang  pasti,  komitmen  pelaksanaan  hukum  adat  yang berdampak  pada  kelestarian  hutan  turut  menopang  aktivitas  budidaya  lebah.  Hal tersebut disebabkan tersedianya pakan lebah melalui hutan adat yang terjaga.
Hal  ini  karena  di  dalam  kawasan  hutan  etrsebut  merupakan  lokasi  yang dianggap sakral karena adanya peninggalan dan situs sejarah yang dianggap sakral oleh  masyarakat  setempat.  Sehingga  saat  ini  kawasan  hutan  adat  seringkali dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual khusus, salah staunya ritual utnuk meminta  hujan,  dan  memohon  perlindungan  bagi  masyarakat  setempat  dan kelestarian hutan tersebut. Nilai itulah yang kemudian menjadaikan kawasan hutan adat  sebagai  hutan  wisata  yang  dilindungi  baik  oleh  pemerintah  setempat  hingga lembaga  adat  yang  ada  di  Karang  Bajo  tersebut.  Sehingga  masyarakat  dilarang untuk merusak ataupun menebang atau melakukan aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan tersebut.
Salah  satu  aktivitas  ekonomi  lainnya  yang  juga  dikembangkan  adalah pengembangan  kawasan  hutan  wisata.  Hal  tersebut  sebagaimana  dimotori  oleh PPAB  yang  berusaha  mengintegrasikan  potensi  alam  yang  ada  di  Kabupaten Lombok Utara secara umum maupun Desa Karang Bajo secara khusus dalam upaya meningkatkan masyarakat setempat. Selain itu kelompok PPAB juga berkomitmen secara  sinergis  dalam  memasarkan  produk  budidaya  lebah  kepada  wisatawan sehingga dalam aktivitas ekonomi yang terbangun secara komplementer.

## Sistem tradisi
Jenis  tradisi  yang  masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat  adalah  tradisi pelaksanaan  ritual-ritual  adat  tertentu  yang  dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat, ketika  memohon  untuk  diturunkannya  hujan  dan  doa-doa  untuk  menjaga keselamatan warga setempat dan untuk menjaga kelestarian hutan adat tersebut.
Di dalam tradisi tersebut, kawasan hutan adat sanagt disakralkan sehingga terdapat aturan-aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat, lembaga adat dan lembaga-lembaga  lainnya  untuk  selalu  menjaga  kelestarian  hutan  tersebut,  dan bersama-sama bertanggung jawab untuk tidak merusak kawsan hutan adat tersebut dengan alasan apapun. Dan tentunya peraturan ini berlaku bagi seluruh masyarakat karena  sudah  menjadi  kesepakatn  bersama  oleh  para  pemangku,  pemerintah setempat dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Tentunya pelaksanaan aturan dan tradisi ini masih terus dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan nilai kearifan lokal daerah tersebut, apalagi kawasan hutan  tersebut  dianggap  memiliki  nilai  historis  tertentu  oleh  para  pemangku  adat sehingga  sangat  dilindungi  dengan  tujuan  untuk  menjaga  tradisi  dan  nilai  yang sduah ada sejak dulu.
Sejauh  ini  nilai  dan  tradisi  yang  masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat menjadi  nilai  tersendiri  bagi  daerah  tersebut.  Sehingga  hal  itulah  yang  kemudian menjadikannya daerah wisata, dengan kekayaan tradisi menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan datang berkunjung, apalagi saat ini kawasan wisata yang ada di Taman  Gunung  Rinjani  sedang  dikembangkan  besar-besaran  menjadi  salah  satu geopark  dunia,  dan  tentunya  kawasan  Bayan  terutama  daerah  karang  bajo  yang merupakan daerah sekitaran dan perbatasan Taman Nasional Gunung Rinjani secara tidak  langsung  akan  mengalami  dampak  yang  signifikan  dari  perubahan  dan kemajuan wisata tersebut

## Kontrol sosial
Kontrol  sosial  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dilaksanakan  oleh  seluruh masyarakat  setempat,  dengan  kata  lain  seluruh  masyarakat  disini  berperan  dalam melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap  aturan  yang  sudah  disepakati  bersama  yaitu  bertanggung  jawab  untuk menjaga  kawasan  hutan  adat  bersama-sama  dan  tidak  merusaknya  atau memanfaatkannya tanpa persetujuan tertentu.
Dalam  hal  ini  lembaga  adat,  lembaga  formal  ataupun  informal  lainnya saling  bekerja  sama  untuk  melakukan  kontrol  sosial  di  masyarakat  yang  masih memiliki  kesadaran  rendah  dengan  melakukan  penebangan  liar  sembarangan  di kawasan  hutan  yang  sudah  dilindungi.  Hukuman  atau  sanksi  yang  diberikan  bagi masyarakat  yang  menebang  pohong  dalam  kawasan  hutan  yang  dilindungi  adalah diwajibakan  untuk  mengeluarkan  atau  membeli  satu  ekor  kerbau,  kemudian  beras dan bumbu-bumbu lainnya. Dan sanksi ini sudah menadi kesepakatan bersama dan dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  secara  turun  temurun.  Dan  hingga  saat  ini sanksi  atau  hukuman  yang  sudah  ada  tersebut,  mampu  membuat  masyarakat memiliki kesadaran tersendiri, sehingga tidak berani melakukan penebangan pohon. Bisa dikatakan sanksi yang diterapkan ini bisa dapat berjalan dengan efektif.

## Tipe Kepemimpinan
Tipe  kepemimpinan  di  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  kelompok lembaga adat adalah orang-orang tertentu, biasanya adalah seorang pemangku adat, ataupun keturunan-keturunanya. Sehingga masyarakat biasa tidak memiliki peluang utnuk menjadi pemimpin. Karena biasanaya yang menjadi pemimpin adalah orang- orang  yang  memiliki  keturunan  dengan  leluhur  atau  pemangku  adat  sebelumnya, biasanya keturunan adat ini berasal dari keturunan “Lokak Pande” dan “wali bumi”.
Pemimpin  adat  inilah  yang  nantinya  berhak  menentukan  dan  mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat,  terutama  dalam  menjaga  dan  memelihara  pelestarian  dan  pengelolaan kawasan  hutan  adat  yang  sangat  disakralkan  hingga  saat  ini.  Kondisi  masyarakat setempat, masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku di masyarakat dengan selalu menerapkan tradisi dan melakukan ritual-ritual yang dijarkan leluhur.
Nilai  tradisi  yang  maish  kuat  inilah  yang  menadikan  darah  ini  menjadi kawasan  hutan  wisata  yang  dilindungi.  Sehingga  dapat  dikatakan  masyrakat setempat  cenderung  bersikap  tertutu  terhadap  perubahan.  Dalam  hal  ini  adalah perubahan-perubahan  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  tradisi  atau  adat  yang masih  meraka  yakini.  Masyarakat  setempat  sangat  menjaga  dan  melindungi kawasan  hutan  adat  tersebut,  sehingga  dengan  melakukan  ritual  dan  adat  istiadat teretntu, mereka berharap agar kawasan hutan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Dengan  menjaga  tradisi  yang  memungkinkan  bagi  terciptanya  kelestariah  hutan diharapkan  dapat  menjadi  warisan  yang  terjaga  kepada  generasi  penerus selanjutnya.

## Kesimpulan
Peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan  di  Desa  Karang  Bajo  terbagi  dalam  tiga  bentuk  lembaga,  yakni  pertama pranata adat yang berperan dalam menjaga hutan adat dengan berbagai aturan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, kedua, lembaga penyelenggaran pariwisata adat  dan  budaya  yang  berperan  dalam  mempromosikan  kearifan  budaya  lokal, kekayaan  alam  dan  potensi  desa  lainnya  dalam  mengembangkan  kawasan ekowisata,  dan  ketiga  lembaga  budidaya  lebah  madu,  yang  berperan  dalam pemanfaatan  ekonomis  hutan  dengan  turut  menjaga  kelestarian  hutan  sebagai sumber  pakan  lebah.  Pola hubungan  antara lembaga  sosial  kemasyarakatan  dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan sinergi multi-lembaga  yang bersifat  komplementer  dan  saling  mendukung  satu  sama  lain.  Hubungan  antar lembaga tersebut diikat dalam nilai-nilai solidaritas, sistem ekonomi, sistem tradisi, kontrol sosial, dan kepemimpinan.

## Daftar Pustaka
Lawang,  Robert.  2005. Kapital  Sosial  Dalam  Perspektif  Sosiologik.  Jakarta:  Fisip UI Press.
Leibo, Jefta. 1990. Sosiologi Perdesaan Yogyakarta: Andi Ofset. Maskun,  Sumitro.  1993.  Pembangunan  Masyarakat  Desa.  Yogyakarta:  Media
Widya.
Melissa Justine. 2013. Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat di Desa Ngilnof Maluku Tenggara.
Putu  Gede  Parma.  2014.  Pengembangan  Model  Penguatan  Lembaga  Pertanian Sebagai  Prime  Mover  Pembangunan  Kawasan  Daerah  Penyangga Pembangunan Wisata Kintamani, Singaraja.
Rahardjo. 1999. Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada Universuty Press.
Saeful  Bachrein.  2016.  Pendekatan  Desa  Membangun  di Jawa  Barat:  Strategi  dan
Kebijakan Pembangunan Perdesaan.
Soedjito. 1987. Aspek Sosial Budaya Dalam pembangunan Perdesaan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Soekanto,  Soerjono.  1984.  Struktur  dan  Proses  Sosial:  Suatu  Pengantar  Sosiologi pembangunan. Jakarta Rajawali.
Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Yamani.  2011.  Perlindungan  Hutan  Berbasis  Hukum  Lokal  di  Enam  Komunitas Adat, Bengkulu.