Penentuan Harga Jual Rumah Subsidi melalui Akad Murabahah pada PT. Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pejanggik
M Lalu Adiyatma Taopikul Hadi 1* , Junaidin 2 , Dony Hidayat 3
1,2 Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Medica Farma Husada Mataram
3 Program Studi Kesehatan Gigi, Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram *Corresponding author: laluadiyatma93@gmail.com, 2 junaidin251093@gmail.com ,
3 donniehidayat@gmail.com
Abstrak: Meskipun  belum  genap  3  tahun  menjalin  kerja  sama,  namun  sudah  terdapat  banyak  nasabah yang  selesai  melakukan  akad murabahah KPR  di  Bank  NTB  Syariah  yang  khusus  berlokasi  di Perumahan  Grand  Muslim,  Terong  Tawah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penentuan  harga jual  rumah  subsidi  melalui  akad  murabahah  pada  PT.  Bank  NTB  Syariah.  Jenis  penelitian  ini  bersifat kualitatif  deskriptif,  lokasi  dan  informasi  penelitian  diambil  secara purposive (ditunjuk),  yakni  yang dianggap  mempunyai  sangkut  paut  dengan  karakteristik  tertenu.  Penelitian  dilakukan  di  Bank  NTB Syariah KC Pejanggik. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Bank NTB Syariah KC Pejanggik, karyawan,  dan  nasabah  KPR  FLPP  yang  melakukan  pembiayaan  di  PT  Bank  NTB  Syariah,  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Sedangkan  dalam  teknik  analisis  data  disusun  melalui  koleksi  data  ( data collection ),  reduksi  data  ( data reduction ), penyajian data ( display data ), dan kesimpulan ( veification ). Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa  1).  penentuan  harga  jual  rumah  subsidi  (FLPP)  pada  PT  Bank  NTB  Syariah  adalah  harga  beli diambah  dengan margin keuntungan  yang  telah  disepakati  bersama  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  2). Produk  Pembiayan  tapak  sejahtera  iB  amanah  pada  PT.  Bank  NTB  Syariah  sudah  sesuai  dengan  fatwa DSN-MUI  No  4  Tahun  2000.  Sehingga  bisa  disebutkan  bahwa  dalam  penentuan  harga  jual  produk murabahah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau Fatwa DSN-MUI. Kata kunci : Penentuan Harga Jual, akad Murabahah , KPR Subsidi
Abstract:  Although  it  has  not  even  been  3  years  of  cooperation,  there  have  been  many  customers  who have  completed  the  murabahah  KPR  contract  at  Bank  NTB  Syariah,  which  is  specifically  located  in Grand Muslim Housing, Terong Tawah. This research aims to determine the selling price of subsidized houses  through  a  murabahah  contract  at  PT.  Sharia  NTB  Bank.  This  type  of  research  is  descriptive qualitative,  the  location  and  research  information  is  taken  purposively  (designated),  that  is,  those  who are considered to be related to certain characteristics. The research was conducted at Bank NTB Syariah KC  Pejanggik.  The  informants  in  this  study  were  the  leaders  of  Bank  NTB  Syariah  KC  Pejanggik, employees,  and  customers  of  KPR  FLPP  who  made  financing  at  PT  Bank  NTB  Syariah.  The  research method  used  in  this  study  consisted  of  observation,  interviews,  and  documentation.  Meanwhile,  data analysis techniques are arranged through data collection, data reduction, data display, and verification. The results of this study indicate that 1). the determination of the subsidized home selling price (FLPP) at PT Bank NTB Syariah is the purchase price plus the profit margin that has been mutually agreed upon between the bank and the customer. 2). Financing products tapak sejahtera iB amanah at PT. Bank NTB Syariah is in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 4 of 2000. So it can be stated that in determining the  selling  price  of  murabahah  products  it  is  in  accordance  with  sharia  principles  or  the  DSN-MUI Fatwa
Keywords: Determination of Selling Price, Murabahah contract, Subsidized KPR.

## PENDAHULUAN
Memilki  rumah  pribadi  adalah  impian  setiap  orang.  Karena  rumah  adalah kebutuhan  dasar  manusia  yang  harus  dipenuhi.  Rumah  merupakan  kebutuhan  primer bagi manusia. Namun masalahnya tidak setiap orang memiliki nasib yang baik memiliki rumah pribadi (Iswantoro & Anastasia, 2013). Berdasarkan observasi awal di lapangan Harga  rumah  dan  tanah  yang  melambung  tinggi  menjadi  masalah  utama  masyarakat tidak  mampu  membeli  rumah  secara  tunai  (Azaria  et  al.,  2020).  Namun  banyak  jalan yang  bisa  ditempuh  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahannya. Disinilah  bank  muncul  untuk  menjembatani  antara  penjual  rumah  dan  kebutuhan
pembeli  dengan  menawarkan  produk  pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) rumah tapak (subsidi).
KPR  rumah  tapak  atau  subsidi  adalah  program  pemerintah  dimana  pemerintah berharap  masyarakat  bisa  memiliki  rumah  yang  bersih  dan  bersahaja  dengan  cicilan yang murah agar tidak terlalu menjadi beban bagi masyarakat serta proses kredit cepat (Kusumastuti,  2015).  KPR  subsidi  adalah  kredit  kepemilikan  rumah  yang  memperoleh bantuan  serta  kemudahan  kepemilikan  rumah  dari  pemerintah  berupa  dana  murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara  konvensional  maupun  dengan  prinsip  syariah  (Mulada  &  Rahman,  2020). Peraturan  mengenai  bantuan  subsidi  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.42/PRT/M/2015 tentang bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (Mangeswuri, 2016).
Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  tersebut  salah  satu  upaya  pemerintah adalah  dengan  memberikan  bantuan  keringanan  pendanaan.  Keringanan  pendanaan  di sini maksud nya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank atau pihak lain  yang mewajibkan pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil,  misalnya  bank  membiayai  kredit  untuk pembelian rumah (Febryka, 2010). Melalui Kementrian Perumahan Rakyat, pemerintah melakukan  intervensi  dalam  bentuk  pemberian  subsidi  untuk  pendanaan  perumahan bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (Takalamingan  et  al.,  2018).  Tahun  2021 pemerintah  telah  menetapkan  alokasi  anggaran  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan Perumahan  (FLPP)  yang  disalurkan  oleh  Pusat  Pengelolaan  Dana  Pembiayaan Perumahan  (PPDPP)  sebesar  Rp.  16,62  Triliun  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Rp. 2,5  Triliun dari dana bergulir, sehingga  total  alokasi  anggaran  Rp.  19,1  Trilun  untuk  157.500  unit  rumah.  Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp11 Triliun (Harikusuma & Ubed, 2020).
KPR  Subsidi  merupakan  Salah  satu  produk  dari  PT.  Bank  Nusa  Tenggara  Barat (NTB)  Syariah  dengan  akad murabahah .  PT.  Bank  NTB  Syariah  bekerjasama  dengan beberapa pengembang di NTB salah satunya adalah PT. Salva Inti Property. Kerjasama antara PT. Bank NTB Syariah dengan PT. Salva Properti baru terjalin mulai Desember 2019  dan  pembiayaan  mulai  berjalan  di  awal  2020.  Berdasarkan  observasi  awal meskipun  belum  genap  3  tahun  menjalin  kerja  sama,  namun  sudah  terdapat  banyak nasabah  yang  selesai  melakukan  akad murabahah KPR  di  Bank  NTB  Syariah  yang khusus  berlokasi  di  Perumahan  Grand  Muslim,  Terong  Tawah,  Kecamatan  Labuapi. Namun  yang  menjadi  permasalahannya  masih  banyak  masyarakat  yang  menganggap bank  syariah  itu  sama  saja  dengan  bank  konvensional.  Meskipun  bank  syariah  hadir dengan  akad murabahah dengan  penerapan margin namun  praktiknya  dianggap  sama saja  dengan  bank  konvensional  yang  menerapkan  bunga.  Hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya bank  syariah  dalam  menetukan margin dan harga  jual  masih  merujuk  pada suku  bunga  konvensional.  Seharusnya  dalam  penentuan  harga  produk  Bank  yang berdasarkan prinsip syariah tidak boleh merujuk pada Bank konvensional.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah bernama Sumarni dalam proses  pembiayaan  KPR  nya  saudari  Sumarni  tidak  dijelaskan  secara  detail  terkait penentuan harga jual dan margin oleh pihak bank sehingga nasabah menganggap bahwa
proses  pembiayaan  tidak  jauh  beda  dengan  konvensional.  wawancara  juga  dilakukan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di bank konvensional, yaitu saudara imam hampir jawabannya sama bahkan angsurannya tidak jauh berbeda. Hasil observasi awal dari brosur yang disebarluaskan oleh pihak bank dan Penuturan pihak pengembang baik dari uang muka dan angsuran tidak ada perbedaan  yang signifikan dari masing-masing tenor  yang  ditawarkan  baik  oleh  bank  konvensional  maupun  bank  syariah.  Hal  inilah yang  menyebabkan  argumen  masyarakat  bahwa  bank  syariah  sama  saja  dengan  bank konvensional.  Padahal  pembiayaan  melalui  bank  syariah  jelas  berbeda  dengan pembiayaan pada bank konvensional, karna bank konvensional menerapkan bunga dan denda sedangkan bank syariah menggunakan margin .
Bank  syariah  tidak  bisa  dianggap  sama  dengan  bank  konvensional  karena keduanya jelas berbeda. Terkait belum sempurnanya dan masih ada kekurangan dalam pelayanan  dan  aktivitas  bank  syariah  tidak  bisa  menjadi  alasan  sebagian  masyarakat untuk  menganggap  bank  syariah  dan  bank  konvensional  itu  sama.  Dalam  jual  beli prinsip syariah harus memegang erat sifat sidiq, amanah, tablig, dan fathonah baik oleh pihak  bank  atau  pun  nasabah,  sehingga  setiap  poin  harus  di  sampaikan  alasan keberadaannya  termasuk  dalam  penentuan margin dan  harga  jual.  Selain  itu,  bank syariah  diharapkan  mampu  memberi  kebijakan margin yang  lebih  rendah  dari  pada bunga  yang  diterapkan  oleh  bank  konvensional.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui penentuan harga jual rumah subsidi dan pembiayaan tapak sejahtera iB amanah (FLPP) di PT. Bank NTB Syariah KC Pejanggik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan desain  kualitatif  sehingga  peneliti  dapat  mengamati  pelaksanaan  transaksi murabahah dan  mengetahui  metode  penentuan  harga  produk murabahah rumah  subsidi  yang diterapkan  di  PT.  Bank  NTB  Syariah  Mataram  secara komprehensif dan  mendalam. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif karena ingin mengungkap dan selanjutnya mendeskripsikan terkait pelaksanaan transaksi murabahah beserta kelengkapannya serta tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  bermaksud untuk  mengetahui  landasan konseptual dan aplikatif dalam Penentuan Harga Jual pada Rumah Subsidi di PT. Bank NTB Syariah Mataram.
Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank NTB Syariah, sedangkan objek yang diteliti  adalah:  1)  Bagaimana  pelaksanaan  transaksi  produk murabahah di  PT.  Bank NTB  Syariah.  2)  Bagaimana  metode  dan  Penerapan  Penentuan  Harga  Jual  Rumah Subsidi di PT. Bank NTB Syariah ditinjau dari pinsip syariah; 3) Bagaimana kebijakan PT.  Bank  NTB  Syariah  untuk  menjalankan  usahanya  dalam  tinjauan  syariah.  Dari subjek  tersebut,  peneliti  mengambil  sampel  menggunakan  orang  kunci,  yaitu  kepala Cabang,  Staf  Marketing  dan  pegawai  lainnya  di  PT.  Bank  NTB  Syariah  yang menangani  produk murabahah ,  data  penelitian  juga  diambil  dari  nasabah  yang menggunakan  pembiayaan murabahah rumah  subsidi  di  PT.  Bank  NTB  Syariah. Pengambilan  sampel  nasabah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Non  Random Sampling peneliti menenukan 5 orang nasabah saja untuk menghemat waktu dan biaya dalam penelitian ini.
Metode  penggalian  data,  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara  dengan  memberikan  pertanyaan  atau kuesioner,  dan  dokumentasi.  Dalam  observasi  peneliti  menggunakan  observasi  non partisipasi.  Sedangkan  pada  prosedur  pengumpulan  data  dengan  wawancara,  peneliti
memilih  menggunakan wawancara  yang  terstruktur  agar  peneliti  fokus  pada  data  yang ingin  di  dapatkan  seperti  menyusun  daftar  pertanyaan  atau  kuesioner.  Dokumentasi, data  yang  di  peroleh  melalui  terapan  metode  pengumpulan  data  yang  relevan  dengan judul penelitian.
Teknik  pemeriksaan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi sumber di mana penentuan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  juga  menggunakan  data  sekunder  berupa dokumen-dokumen. Triangulasi sumber datadilakukan dengan cara:
a) Melakukan  perbandingan  data  hasil  wawancara  dengan  data  dokumen  yang berkaitan.
b) Melalukan  perbandingan  hasil  observasi  data  dokumentasi  yang dibutuhkan dengan data hasil wawancara terhadap subjek penelitian.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mencakup  rangkaian  kegiatan  utama, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  peneliti  menggunakan  wawancara dengan  menyusun  kuesioner  atau  daftar  pertanyaan  dengan  tujuan  agar  lebih  fokus dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
A. Penentuan Harga Jual rumah Subsidi/FLPP di Bank NTB Syariah.
1. Harga.
a. Definisi harga
Harga  merupakan  sebuah  nilai  yang  harus  diikhlaskan  oleh  seorang pembeli untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Di lingkup perbankan, harga  meliputi  biaya  transaksi,  saldo  minimum  dan  suku  bunga.  Harga  jual sebuah  produk  memiliki  dua  fungsi.  Pertama  harga  berfungsi  untuk memenangkan  sebuah  persaingan  di  pasar.  Kedua  harga  berfungsi  sebagai sumber profit perusahaan. Didalam perbankan konvensional, Harga merupakan bunga,  biaya  adminitrasi,  biaya  komisi  dan  provisi,  biaya  tagih,  biaya  sewa, biaya  kirim,  biaya  iuran  dan  biaya-biaya  lainnya.  Namun  dalam  bank  syariah harga adalah bagi hasil.
b. Tujuan penentuan harga Tujuan penentuan harga secara umum sebagai berikut:
1) Untuk Bertahan Hidup
Artinya,  dalam  kondisi  tertentu  terutama  dalam  kondisi  persaingan yang  tinggi.  Dalam  hal  ini  bank  menentukan  harga  semurah  mungkin dengan  maksud  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan  laku  di  pasaran. Contohnya  untuk  persentase nisbah dengan  pesaing, nisbah pembiayaan lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat  persentase nisbah simpanan  dan persentase tetapi dalam kondisi yang menguntungkan.
2) Memaksimalkan Laba
Harga bertujuan untuk meningkatkan penjualan, sehingga laba dapat meningkat,  biasanya  untuk  meningkatkan  laba  perusahaan  memainkan harga, baik harga tinggi ataupun rendah.
3) Memperluas Market Share
Menentukan  harga  murah  dengan  tujuan  agar  nasabah  tertarik  dan mau  beralih  dari  bank  lain  ke  bank  itu  sendiri.  Misalnya,  penentuan
persentase bagi hasil yang tinggi dari bank kompetitor ditambah lagi dengan kelebihan lainnya seperti pemberian hadiah.
4) Kualitas Produk
Kualitas  produk  bertujuan  untuk  memberikan  kesan  bahwa  produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan harga ditentukan setinggi-tingginya serta persentase bagi hasil simpanan rendah.
5) Pesaing  Dalam  menentukan  harga  harus  melihat kompetitor agar  tidak menjual lebih dari harga yang di tetentukan oleh kompetitor .
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga
Ada beberapa faktor mempengaruhi besar kecilnya harga pada umumnya sebagai berikut:
1) Kebutuhan Akan Dana
2) Kebijkan yang di buat oleh Pemerintah
3) Target profit (Laba)
Semua  bank  memiliki  harapan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang besar.  Jika  laba  yang  diharapkan  besar,  maka nisbah bagi  hasil  juga  harus besar,  dan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  pihak  bank  harus  serius  dalam menentukan persentase keuntungan dan laba yang diharapkan.
4) Kualitas Jaminan
Semakin  likuid  jaminan,  maka  semakin  rendah  persentase margin pembiayaan yang dikenakan. Misalnya, jaminan deposito persentase margin yang diberikan akan lebih rendah dibanding dengan jaminan berupa sebuah sertifikat.  Karena  jika  terjadi  permasalahan  pembiayaan.  Maka  jaminan yang  likuid  seperti giro atau deposito lebih  mudah  dicairkan  daripada sertifikat.
5) Reputasi Perusahaan
Reputasi Baik dan buruknya sebuah perusahaan akan mempengaruhi persentase margin yang  akan  dibebankan  nantinya.  Jika  perusahaan  yang memiliki  reputasi  baik  kemungkinan  resiko non  performing  financial relative lebih kecil.
6) Produk yang bersaing
Mebiayai  sebuah  produk  harus  laku  dipasaran.  Untuk  produk  yang memiliki  pesaing  besar  di  pasaran  maka  persentase margin relatif  lebih rendah.  Sebaliknya,  jika  produk  yang  dibiayai  laku  di  pasaran,  maka pengembalian pembiayaan lebih terjamin.
7) Hubungan Baik
Pihak  bank  mengklasifikasikan  nasabah  menjadi  dua  klasfikasi.
Pertama nasabah yang memiliki hubungan baik atau histori kredit yang baik, oleh  karena  itu  diperlakukan  oleh  bank  lebih  istimewa  seperti  pemberian margin leih  murah  serta  proses  kredit  yang  cepat  dari  pada  nasabah  yang biasa-biasa saja.
8) Total Biaya
Dalam menentukan harga sebuah produk bank harus mempertimbangkan total biaya mereka. Oleh karena itu, Bank harus mampu menghasilkan income yang  bisa  menutupi  total  biaya  yang  di  keluarkan. Total  biaya  yang  harus  di  bebankan  oleh  bank  menjadi  salah  satu  faktor penting penentuan harga produk bank tersebut.
9) Jangka Waktu Jatuh Tempo
Dalam  penentuan  besar  persentase margin sangat  dipengaruhi  oleh jangka  waktu  pengembalian  pembiayaan.  Apabila  semakin  lama  jangka waktu pembiayaan, maka, semakin tinggi persentase margin yang diberikan oleh bank. Hal ini dikarenakan resiko di  masa mendatang  yang tidak dapat diprediksi.
Hasil  wawancara  di  lapangan  ditemukan  data  Nasabah  atas  nama  Hasan Basri  dan  saudari  sumarni  yang  melakukan  pembiayaan  kepemilikan  rumah  di Bank  NTB  Syariah  dengan  lokasi  Perumahan  Grand  Muslim  2  Terong  Tawah Kecamatan  Labuapi  Lombok  Barat  bersedia  di  lakukan  wawancara  dan  bersedia memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  berdasarkan  pengetahun  dan  pemahaman nasabah.  Dari  pedoman  wawancara  dan  beberapa  pertanyaan  yang  di  berikan  di dapat data dan informasi sebagai berikut.
Gambar 1. Wawancara dengan salah satu nasabah FLPP Bank NTB Syariah
Pemilihan  Bank  NTB  Syariah  sebagai  bank  tempat  pengajuan  pembiayaan kepemilikan  rumah  subsidi  adalah  berdasarkan  rekomendasi  dari  pihak pengembang atau developer. Dengan alasan kerjasama yang sudah disepakati oleh pihak  bank  dan  pengembang  serta  kemudahan  dalam  persyaratan  pembiayaan untuk calon nasabah. Hal senada disampaikan juga oleh Gaby Marketing PT Salva Inti  Property  bahwa  “  pemilihan  bank  NTB  syariah  merupakan  rekomendasi langsung  dari  pihak  pengembang  dalam  hal  ini  marketing  pengembang  langsung mengarahkan  calon  konsumen ke bank  NTB  karena adanya  Kerjasama  yang  telah dijalin  antara  pihak  pengembang  dalam  hal  ini  PT.  Salva  Inti  Property  Dengan Bank  NTB  Syariah”  Terkait  uang  muka  yang  ditentukan  dan  jangka  waktu  yang dipilih  merupakan  kebijakan  nasabah  berdasarkan  dana  yang  ada  dan kemampuan dalam  pengembalian  berupa  angsuran  setiap  bulannya  oleh  nasabah.  Serta berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan oleh pihak Bank NTB Syariah.
Gambar 2. Bentuk Rumah subsidi di perumahan Grand Muslim 2
Kondisi rame dan akses jalan yang lebar menjadi Salah satu alasan nasabah dalam  pemilihan  lokasi  rumah  di  perumahan  Grand  Muslim  2.  Selain  itu perumahan ini dikhususkan dihuni oleh masyarakat yang beragama muslim. Hal ini dibenarkan  oleh  Saudara  Halid  selaku  marketing  perumahan  Subsidi  di  PT.  Salva Inti Property. Dalam wawancara saudara Halid menuturkan bahwa sampai tahap ini April 2021 rumah subsidi yang dibangun yang berlokasi di Grand Muslim 2 Terong Tawah  sudah  sebanyak  800  unit  dengan  85%  sudah  laku  terjual.  Dan  beliau menuturkan untuk  Grand Muslim  hanya  dijual  kepada  masyarakat  yang beragama muslim.
Dalam  penentuan  harga  jual  rumah  subsidi  Bank  NTB  Syariah  mengacu pada peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Terkait penetapan margin Bank  NTB  Syariah  dengan  bank  pelaksana  lainnya  di  atur  oleh  peraturan Menteri  Nomor  20/Prt/M/2019  tentang  kemudahan  dan  bantuan  pemilikan  rumah bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  di  batasi 5%  pertahun.  Sebagaimana  yang di sampaikn oleh Candra Kepala Cabang Bank NTB Syariah KC Pejanggik dalam wawancara  bahwa  “seluruh  bank  pelaksana  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  dalam menyalurkan pembiayaan FLPP kepada masyarakat harus sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal penetapan margin dan harga jual seluruh bank pelaksana baik bank konvensional ataupun bank syariah di atur bunga atau margin sebesar 5% pertahun”.
B. Data  pembiayaan  Tapak  Sejahtera  iB  Amanah  pada  Bank  NTB  Syariah dalam Persepektif DSN-MUI
1. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  20/prt/m/2019  tentang  Kemudahan  Dan  Bantuan  Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pasal 26 kpr sejahtera syariah tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan:
a) nilai  pembiayaan  paling  banyak  sebesar  harga  jual  Rumah  Umum  Tapak dikurangi dengan nilai uang muka yang disediakan MBR sebesar 1% (satu persen) dari harga jual dan dikurangi nilai SBUM;
b) MBR  dapat  membayar  uang  muka  lebih  dari  1%  (satu  persen)  dari  harga jual untuk memenuhi batas minimal kemampuan mengangsur;
c) Marjin atau sewa pembiayaan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit/pembiayaan;
d) Marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersifat tetap  selama  masa  subsidi  dengan  nilai  angsuran  setara  dengan  metode perhitungan bunga anuitas dengan amortisasi tahunan atau bulanan; dan
e) jangka  waktu  pembiayaan  disepakati  oleh  Bank  Pelaksana  dan  Kelompok Sasaran  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  membayar  angsuran.  (2) Metode  perhitungan  bunga  anuitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  d  disepakati  dalam  perjanjian  kerja  sama  antara  Bank  Pelaksana dengan PPDPP.
2. Fatwa  DSN  MUI  NO.4/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Ketentuan  Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
Pertama: ketetntuan umum murabahah
a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
c) Bank membiayai  sebagian atau seluruh  harga  pembelian  barang  yang telah disepakati kualifikasinya.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga  jual  senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak  ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
a) Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian  pembelian  suatu  barang atau aset kepada bank.
b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c) Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dan  nasabah harus  menerima  (membeli)nya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d) Dalam  jual  beli  ini  bank  dibolehkan  meminta  nasabah  untuk  membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e) Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  rill  bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g) Jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka maka:
1) jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga;
2) jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut; dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya.
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:
a) Jaminan  dalam  murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan pesanannya.
b) Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang  dapat dipegang.
3. Studi Kasus Studi  kasus  ini  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan  Pembiayan  (SKP)  yang diterima  oleh  nasabah  atas  nama  Hasan  Basri  dan  saudari  Sumarni  dari  PT  Bank NTB Syariah.
1. Surat Keputusan Pembiayaan nasabah atas nama Hasan Basri
a. Nama Nasabah : Hasan Basri
b. No E-Ktp : 5203010909950002
c. Pekerjaan : AO di BPR Mitra Harmoni Mataram
d. Alamat Domisili : Bowoh Desa Setungkep Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur e. Jenis Pembiayaan : pembiayaan tapak sejahtera ib amanah (FLPP) f. Akad : Murabahah
g. Tujuan Penggunaan : Pemilikan Rumah Tungaal (Subsidi)
h. Harga Beli : Rp 168.000.000,-
i. Pembiayaan Bank : Rp 159.600.000,-
j. Uang Muka : Rp 8.400.000,- 1) Nasabah : Rp 4.400.000,- 2) SBUM : Rp 4.000.000,-
k. Margin : Rp 93.189.446,-
l. Harga Jual : Rp 261.189.446,-
m. Jangka Waktu : 240 Bulan (20 Tahun)
n. Biaya Admin : Rp 1.000.000,-
o. Biaya Pengikatan : Rp 500.000,-
p. Pengembalian
: Rp 1.053.000,-
q. Blokir Saldo Tab : Rp 1.053.000,- r. Agunan :  Sebidang  tanah  pekarangan  dan  bangunan  besera segala  sesuatu  yang  berdiri  di  atasnya  yang  sekarang ada  dan  kemudian  hari  aka  nada  di  atas  tanah  tersebut yang  terletak  di  Perumahan  Grand  Muslim  2  Blok  Df No  04  Desa  Terong  Tawah  Kecamatan  Labuapi Kabupaten Lombok Barat
2. Surat Keputusan Pembiayaan nasabah atas nama Sumarni Z.
a. Nama Nasabah : Sumarni Z. b. No E-Ktp : 5204144305930002 c. Pekerjaan : AO di BPR Mitra Harmoni Mataram d. Alamat Domisili :  Jln  Merdeka  Pagesangan  Baru  Kecamatan  Mataram Kota Mataram. e. Jenis Pembiayaan : pembiayaan tapak sejahtera ib amanah (FLPP)
f. Akad : Murabahah
g. Tujuan Penggunaan : Pemilikan Rumah Tungaal (Subsidi) h. Harga Beli : Rp 168.000.000,- i. Pembiayaan Bank : Rp 151.000.000,-
j. Uang Muka : Rp 17.000.000,- a. Nasabah : Rp 13.000.000,- b. SBUM : Rp 4.000.000,- k. Margin : Rp 88.167.959,- l. Harga Jual : Rp 256.167.959,-
m. Jangka Waktu : 240 Bulan (20 Tahun)
n. Biaya Admin : Rp 1.000.000,-
o. Biaya Pengikatan : Rp 500.000,-
p. Pengembalian
: Rp 996.533,-
q. Blokir Saldo Tab : Rp 996.553,- r. Agunan :  Sebidang  tanah  pekarangan  dan  bangunan  besera segala  sesuatu  yang  berdiri  di  atasnya  yang  sekarang ada  dan  kemudian  hari  aka  nada  di  atas  tanah  tersebut yang  terletak  di  Perumahan  Grand  Muslim  2  Blok  CA No  017  Desa  Terong  Tawah  Kecamatan  Labuapi Kabupaten Lombok Barat

## PEMBAHASAN

## Penentuan  Harga  Jual  Rumah  Subsidi/  FLPP  melalui  akad  murabahah  di  Bank NTB Syariah
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  PT.  Bank  NTB  Syariah  harus  menjalankan kegiatannya  berdasarkan  pada  Alquran  dan  Hadist.  Dimana  seluruh  transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan aktifitas muamalah, bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah dimana bermuamalah  yang jauh dari kata riba dan ketidakpastian (Satria & Setiani, 2018). Proses pembiayaan kepemilikan rumah subsidi  atau  FLPP  melalui  PT  Bank  NTB  Syariah  memiliki  prosedur  yang  sangat mudah  dimengerti  oleh  nasabah  setelah  nasabaah  melakukan  permohonan  pengajuan pembiayaan.  Pihak  Bank  NTB  Syariah  melakukan  analisis  pembiayaan  terhadap kelayakan  nasabah  oleh  Bank  NTB  Syariah.  Setelah  analisa  kelayakan  pembiayaan selesai dilakukan oleh Bank hasil nya akan diinformasikan kepada nasabah dari jumlah plafond pembiayaan  yang  disetujui  oleh  pihak  bank,  Uang  muka, margin ,  sampai dengan harga jual rumah tersebut (Heykal, 2014).
Dalam penentuan harga jual, Bank NTB Syariah menggunakan perhitungan harga perolehan atau harga beli rumah ditambah dengan margin keuntungan yang ditentukan oleh Bank. Sedangkan dalam menentukan margin keuntungan tergantung pada plafond pembiayaan dan jangka waktu  yang diambil (Rochman et  al., 2019). Sedangkan  untuk harga  beli  rumah  per  unit  tergantung  dari  pengembang  dan  developer,  namun  oleh pemerintah  dalam  hal  penentuan  harga  jual  rumah  subsidi  oleh  pengembang  diatur
dalam  keputusan  Menteri  PUPR.  Untuk  tahun  2021,  Kementerian  PUPR  menyatakan tidak  ada  kenaikan  harga  rumah  subsidi  dari  harga  tahun  sebelumnya  (Ramadhani, 2021).
Harga  jual  rumah  umum  tapak/rumah  tapak  paling  tinggi  yang  dapat dibeli menggunakan  KPR  Bersubsidi  atau  BP2BT  pada  tahun  2021  akan tetap menggunakan  batasan  harga  jual  rumah  paling  tinggi  sesuai  Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 (Indrajaya & Anggraini, 2022). Hal ini, berlandaskan pada  ketentuan  pemerintah  secara  umum  dan  menyeluruh  kepada  bank  penyalur pembiayan  kepemilkan  rumah  subsidi  dimana  harga  jual  oleh  pihak  pengembang kepada pihak bank dibatasi sampai dengan Rp 168.000.000/ Unit rumah subsidi.  Serta penetapan bunga atau margin oleh pihak bank ditetapkan  maksimal  5%  per tahun  dari jumlah  pembiayaan  nasabah.  Penentuan margin juga  tergantung  pada  jangka  waktu yang  diambil  oleh  nasabah.  Semakin  lama  jangka  waktu  yang  di  ambil  maka margin keuntungan yang di ambil oleh bank semakin besar (Nurrohman & Adiwijaya, 2021).
Dari  hasil  wawancara  dan  analisis  terhadap  dokumentasi  berupa  Surat  Surat Keputusan Pembiyaan (SKP) yang diterima saudari Sumarni Z tertera jenis pembiaayan adalah KPR Tapak Sejahtera iB Amanah/ FLPP atau rumah subsidi dan jenis akad yang digunakan Murabahah dengan  harga  beli  oleh  bank  Rp  168.000.000,-    dengan  jangka waktu  20  tahun  atau  240  bulan,  uang  muka  nasabah  dan  SBUM  Rp  17.000.000,- sehingga   yang dibiayai oleh bank sejumlah Rp 151.000.000.  dan margin keuntungan yang  ditetapkan  bank  dan  disepakati  oleh  nasabah  selama  periode  akad  sebesar  Rp 88.167.959,- dan harga jual oleh bank kepada nasabah = Harga Beli + Margin yaitu Rp 168.000.000,-+Rp 88.167.959,- = Rp 256.167.959,-.
Menurut  Fatwa  DSN  MUI  No.04/DSN-MUI/IV/2000  mengatakan  Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga  beli  ditambah  keuntungan.  pada  prakteknya  Bank  NTB  Syariah  KC  Pejanggik dalam  menentukan  harga  jual  menggunakan  metode  perhitungan  harga  perolehan ditambah dengan Margin keuntungan yang disepakati Bersama dengan nasabah. Dalam Penetapan margin yang  dilakukan  Bank  NTB  Syariah  KC  Pejanggik  menggunakan margin annuitas. Dengan angsuran Flat hingga akhir akad (Pratiwi et al., 2015).
Dari  teori  dan  fakta  lapangan  yang  tersebut  di  atas,  maka  peneliti  memberikan pandangan bahwa pembiayaan yang dilakukan dan diterapkan Bank NTB Syariah sudah sejalan  antara  praktek  di  lapangan  dan  teori  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  yakni  di mana bahwa dalam menentukan harga jual rumah subsidi atau FLPP Bank NTB Syariah menggunakan  rumus  harga  beli  atau  perolehan  oleh  bank  ditambah  dengan margin keuntungan  yang  disepakati  bersama  oleh  pihak  bank  dan  nasabah.  Dengan  adanya tranparasi  terkait  harga  beli  atau  perolehan, margin dan  harga  jual  kepada  nasabah. Margin yang  disepakai  oleh  pihak  bank  dalam  hal  ini  Bank  NTB  Syariah  dan  pihak nasabah  merujuk  pada  peraturan  pemerintah  yakni  keputsan  Kementerian  PUPR  yang menetapkan  Bunga  aau margin pada  perumahan  subsidi  atau  FLPP  sebesar  5%  /tahun dari jumlah pembiayaan yang disetujui oleh seluruh bank pelaksana.
Dalam  peneliian  ini,  Penentuan  harga  jual  rumah  subsidi  atau  FLPP  pada  bank NTB  Syariah  KC  Pejanggik  serupa  dengan  hasil  penenltian  yang  dilakukan  oleh Ibnudin (2020) yang menujukkan bahwa penentuan harga jual melalui akad murabahah sudah  sesuai  dengan  prinsip Syariah  (Ibnudin,  2020).  Namun  hasil  ini berbeda dengan peneliian  yang  dilakukan  oleh  Hidayati  &  Rahman  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa penentuan  harga  jual  dan  paktek murabahah yang  dilakukan  oleh  bank  Syariah belumlah sempurna (Hidayati & Rahman, 2021).

## Pembiayaan Tapak Sejahtera iB Amanah di PT. Bank NTB Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI
Dari hasil wawancara dan analisis terhadap dokumentasi berupa Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang dilakukan saudara Hasan Basri tertera jenis pembiayaan adalah KPR  FLPP  atau  rumah  subsidi  dan  jenis  akad  yang  digunakan Murabahah dengan harga  beli  oleh bank  Rp  168.000.000,-  dengan  jangka  waktu  20  tahun  atau 240  bulan, uang  muka  nasabah  dan  SBUM  Rp  8.400.000,-  sehingga    yang  dibiayai  oleh  bank sejumlah  Rp  159.600.000,-    dan margin keuntungan  yang  ditetapkan  bank  dan disepakati  oleh  nasabah  selama  periode  akad  sebesar  Rp  93.189.446,-  dan  harga  jual oleh  bank  kepada  nasabah  =  Harga  Beli  + Margin yaitu  Rp  168.000.000,-  +  Rp 93.189.446,- = Rp 261.189.446,-.
Berdasarkan  teori  dan  fakta  di  lapangan  yang  telah  disebutkan  di  atas  peneliti dapat  memberikan  pandangan  bahwa  praktek  pembiayaan  rumah  tapak  sejahtera  iB Amanah atau FLPP yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah sudah seusai dengan Fatwa DSN  MUI  No  4  Tahun  2000  (Zuhri,  2021).  Dimana  dalam  Fatwa  DSN  MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyatakan:
1. Harga  beli.  Dalam  hal  ini  bank  harus  memberitahukan  secara  jujur  harga  pokok barang  kepada  nasabah  berikut  biaya-biayanya.  Dalam  hal  ini  Bank  NTB  Syariah sudah menginformasikan secara tertulis dan lisan terkait harga perolehan rumah oleh bank dari pengembang seharga Rp 168.000.000,- dalam surat keputusan pembiayaan sebelum  ditandatangani  oleh  nasabah,  selain  informasi  dari  pihak  Bank  NTB Syariah harga perolehan rumah juga di informasikan oleh pihak pengembang ketika nasabah melakukan pemilihan unit dan penyerahan boking fee sehingga nasabah dan masyarakat  luas  mengetahui  secara  pasti  harga  perolehan  rumah  yang  di  peroleh bank dari pengembang (Istiqomah, 2021).
2. Harga jual, dalam hal ini bank kemudian harus menginformasikan harga jual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan  Bank.  Dalam  hal  ini  Bank  NTB  Syariah  sudah  menginformasikan secara  tertulis  dan  lisan  terkait margin dan  harga  jual  rumah  oleh  bank  kepada nasabah,  dimana margin yang  ditetapkan  oleh  bank  NTB  Syariah  tergantung  dari jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  dan plafond yang  di  ambil  oleh nasabah,  informasdi  terkait margin dan  harga  jual  rumah  subsidi  atau  FLPP diuangkan dalam SKP sebelum ditandatangani oleh nasabah, di SKP yang diterima oleh  saudara  hasan  dan  saudari  sumarni  masing  masing-masing  diinformasikan margin dan  harga  jual,  saudara  hasan  diinformasikan margin atas  pembiayaan Tapak  Sejahtera  iB  Amanah  sebesar  Rp  93.189.446,-  sedangkan  harga  jual  rumah oleh  bank  kepada  saudara  hasan  tertera  sebesar  Rp  261.189.446,-.  Sedangkan margin dan  harga  jual  yang  ada  di  SKP  saudarai  sumarni  di  informasikan margin atas pembiayaan tapak sejahtera iB Amanah sebesar Rp 88.167.959,- dan harga jual rumah  oleh  bank  kepada  saudari  sumarni  tertera  sebesar  Rp  256.167.959,-.  jenis akad Bank NTB Syariah menggunakan akad murabahah ditambah dengan dua point di atas PT. Bank NTB Syaraih sudah menerapkannya. Dimana harga pokok barang diinformasikan  kepada  nasabah  secara  tertulis  dan  lisan  sebelum  menanda  tangani akad.  Begitu  juga,  pada  poin  kedua  terkait  harga  jual  Bank  NTB  Syariah  sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada nasabah terkait harga jual yang mana harga  jual  yang  disampaikan  oleh  bank  adalah  harga  pokok  barang  yang  ditambah dengan margin keuntungan yang diperoleh bank (Maranti & Sadiah, 2021).
Dalam  pembiayaan  rumah  subsidi  atau  FLPP  di  Bank  NTB  Syariah  memiliki kemiripan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khaerunnisa  &  Surya  (2018) dimana  hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  proses  murabahah  pada  pembiayaan KPR Platinum  di  Bank  BTN  Syariah Pare-pare  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI (Khaerunnisa & Surya, 2018). Serta penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2022) terkait margin keuntunagn yang di tetapkan ialah margin flat dan margin keuntungan annuitas (Aziz, 2022).

## KESIMPULAN
Penentuan  harga  jual  rumah  subsidi  melalui  akad  murabahah  pada  PT.  Bank  NTB Syariah sudah sesuai antara teori dan fakta di lapangan. Dimana dalam penentuan atau penetapan harga jual rumah FLPP Bank NTB Syariah menggunakan perhitungan harga beli  ditambah  dengan Margin keuntungan  yang  telah  disepakati  bersama  dengan nasabah.  Dalam  praktek  pembiayaan,  khususnya  pembiayaan  tapak  sejahtera  iB Amanah  (FLPP)  yang  dilakukan  oleh  Bank  NTB  Syariah  sudah  seusai  dengan  Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000.

## DAFTAR PUSTAKA
Azaria,  V.  P.,  Bela,  P.  A.,  &  Deliyanto,  B.  (2020).  Studi  Kelayakan  Perumahan Bersubsidi  Penunjang  Kawasan  Industri  (Lokasi :  Saga,  Balaraja,  Kabupaten Tangerang). Jurnal  Sains,  Teknologi,  Urban,  Perancangan,  Arsitektur  (Stupa) , 2 (2), 2589. https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8871
Aziz,  M.  S.  (2022).  Preferensi  Penawaran  Kredit  Kepemilikan  Rumah  Syariah Perspektif  Fatwa  DSN  MUI. AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial Islam , 4 (2), 555–564. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2161 Febryka,  L.  (2010).  Aspek  Hukum  dan  Sistem  Pembiayaan  Dalam  Pembangunan Rumah Susun di Indonesia. Jurnal Kajian , 15 (2).
Harikusuma, R. M., & Ubed, R. S. (2020). Peran Pt Sarana Multigriya Finansial Dalam Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan. Indonesian  Rich  Journal , 1 (2),  73–90. https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.9
Heykal,  M.  (2014).  Analisis  Tingkat  Pemahaman  KPR  Syariah  pada  Bank  Syariah  di Indonesia: Studi Pendahuluan. Binus Business Review , 5 (2), 519. https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1010
Hidayati,  I.,  &  Rahman,  H.  (2021).  Aplikasi  Akad  Murabahah  pada  Bmt  Ugt  Sidogiri Cabang  Pembantu  Prenduan  dalam  Perspektif  Fatwa  Dsn-Mui. Jurnal  Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) , 08 (01), 84–106. http://ejournal.staim- tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/169
Ibnudin.  (2020).  Implementasi  Manajemen  Pembiayaan  Murabahah  Kredit  Pemilikan Rumah Pada Bank Btn Syariah Kcps Indramayu. Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 6 (1), 203–214. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.142 Indrajaya,  R.,  &  Anggraini,  D.  (2022).  Perancangan  Rusunawa  Sebagai  Hunian  Sehat Dan  Berkelanjutan  Bagi  Mbr  Di  Kapuk,  Jakarta  Barat. Jurnal  Sains,  Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa) , 3 (2), 1295. https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12385
Istiqomah, M. L. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI NO : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayaan  Murabahah  Di  Lingkungan  Perbankan  Syariah  Perspektif  Maqashid  Syariah Jaseer  Auda  Magister  Hukum  Islam  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Pendahuluan Murabahah adalah salah satu skim fiqh ya. Rechtenstudent Journal , 2 (3), 242–254. Iswantoro,  C.,  &  Anastasia,  N.  (2013).  Hubungan  Demografi,  Anggota  Keluarga  dan  Situasi
dalam  Pengambilan  Keputusan  Pendanaan  Pembelian  Rumah  Tinggal  Surabaya. Finesta , 1 (2), 125–129.
Khaerunnisa,  A.,  &  Surya,  M.  E.  (2018).  PURWOKERTO  Anita  Khaerunnisa  ,  Mintaraga Eman  Surya  perjanjian  pembiayaan  hunian syariah ,  dengan  angsuran tetap  hingga  jatuh. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 1 (04), 195–209.
Kusumastuti,  D. (2015).  Kajian  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pemberian  Subsidi  Di
Sektor Perumahan. Yustisia Jurnal Hukum , 93 (3), 541–557. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682
Mangeswuri,  D.  R.  (2016).  KEBIJAKAN  PEMBIAYAAN  PE RUMAHAN  MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN ( FLPP ) ( Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility ( FLPP )). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 7 (1), 83–95.
Maranti, S., & Sadiah, Z. (2021). Implementasi Praktik Pembiayaan KPR dengan Akad Murobahah  dan  Musyarakah  Mutanaqisah  Perspektif  Fatwa  DSN-MUI  (  Studi Kasus  pada  bank  Muamalat  kc  Surakarta  ). Ecopreneur :  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam , 2 (1), 124–135.
Mulada,  D.  A.,  &  Rahman,  A.  (2020).  Peralihan  Kredit  Kepemilikan  Rumah  Subsidi
Tanpa Persetujuan Pihak Bank. Petitum , 8 (2), 89–99.
https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.810
Nurrohman, A., & Adiwijaya, K. (2021). The Effect of Social Media Usage, and Ewom on  Purchase  Decision  Involvement,  Brand  Image,  and  Brand  Awareness  in Subsidized  Housing  Industry. International  Journal  of  Business  and  Economy , 3 (2), 36–51.
Pratiwi,  D.,  Nawawi,  M.  K.,  &  Kamalludin.  (2015).  Implementasi  Fatwa  DSN  MUI NO:  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Murabahah  Pada  Pembiayaan  Konsumtif (Studi  Kasus  BNI  Syariah  Cabang  Bogor). Al-Infaq: Jurnal  Ekonomi  Islam , 6 (1), 69–113.
Ramadhani, M. M. (2021). PENYEDIAAN PERUMAHAAN BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU. MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi , 4 (2), 17–25.
Rochman,  A.,  Triasih,  D.,  &  Abib,  A.  S.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Sistem  Transaksi  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  Di  Bank  Tabungan  Negara Syariah  (BTN  Syariah)  Semarang. Hukum  Dan  Masyarakat  Madani , 7 (3),  167. https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1425
Satria,  M.  R.,  &  Setiani,  T.  (2018).  ANALISIS  PERBANDINGAN  PEMBERIAN KREDIT  PEMILIKAN  RUMAH  (KPR)  PADA  BANK  KONVENSIONAL DENGAN  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  (KPR)  PADA  BANK  SYARIAH (Studi  Kasus  Pada  Bank  BJB  dengan  Bank  BJB  Syariah). Amwaluna:  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 107–117.
Takalamingan, H. F., Saerang, D. P. E., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Penerapan Sistem  Dan  Prosedur  Pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah  (Kpr)  Subsidi  Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 830–840. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22060.2018
Zuhri,  A.  R.  syaifudin.  (2021).  Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  Bmt  Bina  Insan  Sejahtera  Mandiri  Syariah Tangerang  DALAM  PERSPEKTIF  FATWA DSN  MUI  NO:04/DSN- MUI/IV/2000  TENTANG  MURABAHAH. Madani  Syari’ah , 4 (2),  53–71. https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/257