## KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Hari Sutra Disemadi
“ Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ” E-mail : haridisemadi@gmail.com
Kholis Roisah “ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang ” “ Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 ”

## ABSTRAK
Pembangunan fasilitas dengan menggunakan sistem kontrak Build Operate and  Transfer (BOT)  mulai  marak  digunakan  di  Indonesia.  Pembangan infrastruktur    oleh  pemerintah  tersebut  membutuhkan  anggaran  yang sangat besar sehingga membutuhkan kerjasama dengan swasta. Kerjasama melalui  kontrak  BOT  merupakan  model  baru  pembiayaan  proyek,  yang tidak  hanya  menguntungkan  para  pihak  dalam  kontrak  tetapi  juga kepentingan publik. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran  penyelenggaraan  kontrak  BOT  di  Indonesia  dan untuk mengetahui  bagaimana  kontrak  BOT  menjadi  sarana  mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif ( normative  legal  research ).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa kontrak  BOT  merupakan  kontrak  antara  pihak  pemerintah  dan  sektor swasta  untuk  membangun  proyek  infrastruktur  beskala  besar  yang memiliki  dampak  postif  bagi  rakyat.  Prinsip  kebebasan  berkontrak  yang diterapkan dalam kontrak BOT merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci: Kontrak; Build Operate Transfer (BOT); Kesejahteraan Rakyat

## ABSTRACT
Facilities  construction  using  the  Build  Operate  and  Transfer  (BOT)  contract system began to be widely used in Indonesia. Infrastructure development by the government requires a very large budget, so it requires cooperation with the private sector. Collaboration through BOT contracts is a new model of project financing, which not only benefits the parties in the contract but also the public interest. The purpose  of  this  study  is  to  provide  an  overview  of  the  implementation  of  BOT contracts  in  Indonesia  and  to  find  out  how  BOT  contracts  become  a  means  for people’s welfare . The research method used in this study is doctrinal in that it uses normative  legal  research  methods.  The  results  of  this  study  show  that  the  BOT contract  is  a  contract  between  the  government  and  the  private  sector  to  build  a large-scale  infrastructure  project  that  has  a  positive  impact  on  the  people.  The principle  of  freedom  of  contract  that  is  applied  in  the  BOT  contract  is  the implementation of Human Rights (HAM) as a means to realize people's welfare.
Keywords: Contract; Build Operate Transfer (BOT); Welfare of the people

## Pendahuluan
Transaksi  bisnis  semulanya hanya dilakukan oleh orang perorangan,  namun  dewasa  ini, transaksi  bisnis  sudah  dilakukan  oleh korporasi
(swasta) ataupun pemerintah  (negara)  baik  di  dalam negeri  ataupun  lintas  batas  negara (transnasional). Berkembangnya transaksi bisnis dipicu berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dan informasi  (Jaya,  2018).  Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari pelaku selaku  aktor  bisnis  melainkan  juga dapat  dilihat  dari  sarana  melakukan transaksi bisnis. Sarana dalam melakukan  trasnsaksi  bisnis  tidak hanya melalui interaksi fisik melainkan telah bekembang melalui sarana media elektronik atau transaksi elektronik.
Situasi ini tentu saja menghendaki  adanya  kemudahan dalam  setiap  transaski  bisnis.  Untuk itu, pelaku bisnis kemudian mempraktikan kontrak atau perjanjian pada banyak bidang transaksi, kontrak tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi dalam transaksi bisnis. Perkembangan transaksi  binis  juga  mengakibatkan munculnya  jenis  kontrak  baru  yang memiliki karakter serta sifat keperdataan  yang  beragam  (Wagian, 2015).
Perkembangannya hukum kontrak diketahui berkembang di masa Romawi.  Latar  belakang  munculnya hukum kontrak adalah adanya sumpah yang  diucapkan  seseorang  pada  masa itu. Sumpah kala itu dianggap sebagai janji yang tidak hanya kepada manusia saja  melainkan  kepada  Tuhannya. Secara  tidak  langsung  pengingkaran akan sumpah, merupakan pelanggaran terhadap  ajaran  agama  Romawi. Pendeta-pendeta  Romawi  kala  itu
diberikan kewenangan untuk memberi sanksi  kepada  mereka  yang  ingkar akan sumpah mereka, karena sumpah merupakan bagian dari agama.
Kontrak yang merupakan sumpah  dan  bagian  dari  agama  pada masa  Romawi  terus  berkembang, hingga  digunakan  saat  ini  pada transaksi bisnis. Pada dasarnya kontrak melahirkan  hubungan  hukum  kepada para  pihak  yang  berkontrak,  baik  itu secara  lisan  maupun  tulisan.  Kontrak yang  telah  disepakati  tersebut  akan menjadi  hukum    bagi  mereka  yang mengikatkan  diri  sejak  kontrak  itu disepakati.  Terlihat  penerapan  asas pacta  sunt  servanda berkenaan  dengan kontrak  dimana,  asas pacta  sunt servanda ini  menyatakan  semua kontrak  yang  dibuat  dan  disepakati secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka  yang  membuatnya  (Khoiriyah & Santoso, 2017).
Pada hakekatnya, kontrak merupakan  suatu  kesepakatan  yang didasarkan  pada  kehendak  sukarela, untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang menguntungkan  ( economic  prospective ) yang  dirasa  adil  oleh  para  pihak. Kontrak  tidak  lahir  karena  hanya  ada kesepakatan semata, kontrak tidak bisa mengabaikan  aturan  hukum  yang berlaku  di  mana  kontrak  itu  dibuat (Priyono, 2018)
Pemerintah,  pengusaha  dan masyarakat  merupakan  tiga  sektor yang  memiliki  keterkaitan  di  dalam kehidupan sosial. Ketiga sektor tersebut selalu  akan  membutuhkan  kontrak dimana saat ini menjadi sarana penting sendi kehidupan manusia. Dewasa ini, dengan  adanya  kontrak  manusia  baik secara  individual  maupun  kelompok akan  dapat  mengembankan  kualitas hidupnya kearah yang lebih sejahtera.
Dewasa ini, Pembangunan Nasional  dilakukan  pemerintahan
Jokowi-Jusuf  Kalla,  bertujuan  untuk mewujudkan cita-cita nasional masyarakat  yang  adil  dan  makmur pada  segala  aspek  kehidupan.  Sebagai bentuk  implementasi  dari  tujuan tersebut Pemerintah Indonesia melaksanakan  pembangunan  pada berbagai  aspek,  salah  satunya  pada aspek    ekonomi.  Pemerintah  tengah gencar-gencarnya  dalam  melakukan pembangunan  infrastruktur  berupa sarana  dan  prasarana  demi  memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun hal ini terhalangi  karena  keterbatasan  modal dana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah, sehingga membutuhkan investor untuk membangun  serta  mengembangkan infrastruktur  sebagai  tindakan  nyata dari  pemerintah  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  semakin beragam.
Demi terwujudnya pembanguan infrastruktur  serta  pelayanan  yang tujuannya  untuk  mensejahterakan masyarakat  maka  munculah  konsep Public  Private  Partnerhip (PPP).  PPP merupakan konsep kerjasama pemerintah  dengan  sektor  swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  Kontrak Build  Operate Transfer (BOT)  adalah  salah  satu cerminan dari konsep PPP. BOT adalah mekanisme pembiayaan alternatif dalam  proses  pengadaan  infrastruktur untuk  pelayanan  publik  dan  telah digunakan  secara  luas  di  berbagai negara,  terutama  di  Indonesia.  Di Indonesia,  kontrak  BOT  merupakan kesepakatan  yang  harus  tertulis,  di mana  perjumpaan  kehendak  harus dituangkan dalam bentuk tulisan yang mana  akan  menciptakan  kekuatan mengikat  bagi  pemerintah  dan  sektor swasta (Cindawati, 2016).
Upaya pemerintah dalam memfasilitasi  adanya  barang  dan pelayanan yang baik untuk masyarakat merupakan  tanggungjawabnya.  Selain kewajiban
pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur, pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap  pembangunan  infrastruktur. Kepentingan pemerintah tersebut adalah  sebagai public  goods serta economic goods (Abbas, 2018).
Perkembangan  ekonomi  suatu negara  menuntut  ketersediaan  adanya infrastruktur
yang memadai. Infrastruktur tersenut akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan  pembanguan  nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Maka  dari  itu, dalam  mencapai  tujuan  di  atas, pemerintah  melalui  kontrak  BOT menjalin  hubungan  serta  kerjasama dengan  sektor  swasta.  Dalam  hal  ini, pemerintah  terlihat  meningkatkan peran  serta  masyarakat  dan  swasta untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Masyarakat  dan  sektor  swasta  di  sini terlihat  sebagai  mitra  yang  sangat strategis  yang  mampu  diandalkan dalam  menejemen  kebijakan  publik (Algabili, Santoso & Saptono, 2016).
Dewasa ini, kontrak BOT sangat diminati  oleh  pihak  pemerintah  di mana  kontrak  ini  dapat  memberikan banyak  mamfaat,  baik  bagi  pemilik lahan (pemerintah) maupun bagi sektor swasta.  Pembangunan  infrastruktur dengan  menggunakan  kontrak  BOT  di Indonesia paling banyak di sektor hard infrastructurs seperti pembangkit listrik, transportasi baik darat, laut dan udara kemudian    rumah  sakit  serta  tempat perbelanjaan umum.
Berkaitan  dengan  kepentingan para pihak dalam kontrak BOT di atas, pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki kepentingan  yang  lebih  condong
kepada terwujudnya bangunan
infrastruktur
demi
memenuhi kewajibannya  dalam  mensejahterakan rakyat. Kepentingan sektor swasta lebih cenderung kepada mendapatkan keuntungan  dan  pengembalian  nilai atas  investasi.  Selain  demi  dua kepentingan  tersebut,  kontrak  BOT tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat  luas.  Untuk  itu,  kontrak BOT  yang  dirancang  oleh  para  pihak harus meperhatikan kepentingan publik dan ketentuan yang berlaku.
Mengingat  penelitian  mengenai kontrak  BOT  telah  banyak  dilakukan sebelumnya  seperti:  (1)  Selfiana Kuahaty, menyebutkan penyelenggaran kontrak
BOT
merupakan  perwujudan  pemenuhan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang didasarkan  pada  pasal  28H  ayat  (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  (Kuahaty,  2017);  (2).  Ikka Puspitasari dan Budi
Santoso, menyebutkan pembanguan infrastruktur  jalan  tol  Semarang-Solo menggunakan kontrak BOT. Proyek ini melibatkan Badan Usaha Pengusahaan Jalan  Tol  yang  mewakili  pemerintah serta  PT.  Trans  Marga  Jateng  sebagai pihak  swasta.  Kontrak  BOT,  memiliki masa konsensi dari pemerintah selama 45 tahun (Puspitasari & Santoso, 2018); (3).  Budi  Santoso,  Muh,  Zea  Algabili dan  Hendro  Saptono,  menyebutkan pelaksanaan  kontrak  BOT  dalam pembangunan  dan  pengelolaan  Pasar Turi  Kota  Surabaya  merupakan  kerja sama  yang  saling  menguntungkan dengan  konsensi  selama  25  tahun (Santoso, Algabili, & Saptono, 2016); (4). Khalid  F.  AL-Azem,  Ran  Bhamira  dan Ahmed  F.  Salman,  menyebutkan proyek BOT di Negara Kuwait memiliki
resiko  proyek,  di  mana  terdapat  28 delapan  faktor  resiko  kritis  yang diklasifikasikan ke 5 (lima) kategori (Al- Azemi,  Bhamra,  &  Salman,  2014);  dan (5).  Ayed  Muh.  Algarni,  David  Arditi dan  Gulpat,  menyebutkan  di  Amerika Serikat sebagian besar instansi pemerintahan tidak menggunakan BOT dengan  alasan  pemerintahan  memiliki cukup  dana  dan  adanya  hambatan politik  dalam  proyek  pembangunan infrastruktur sehingga tidak memerlukan kerja sama dengan sektor swasta (Algarni, Arditi, & Polat, 2007).
Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh penulis  dengan  penelitian  yang  sudah ada. Walaupun sama-sama mengambil tema  tentang  perjanjian  Bangun  Guna Serah atau Build Operate Transfer (BOT), namun penulis lebih menekankan pada sisi  tujuan  kebijakan  pemerintah terhadap  penggunan  kontrak  BOT dalam  pembangunan  infrastruktur sebagai  upaya  mensejahterkan  rakyat, sehingga membuat pembahasan mengenai  hal  ini  menjadi  hal  yang selalu  penting  dan  aktual  untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut.
Tujuan penelitian ini merupakan cerminan  terhadap  masalah  yang muncul  dalam  penulisan  diatas,  maka tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah: pertama untuk mengerti penyelenggaraan kontrak Build Operate Transfer (BOT)  oleh  pemerintah  dan sektor  swasta  di  Indonesia;  dan  yang kedua, untuk  mengetahui  bagaimana kontrak Build  Operate  Transfer (BOT) menjadi  sarana  pemerintah  dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian
yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana
penyelenggaraan kontrak Build Operate Transfer (BOT)  oleh  pemerintah  dan sektor  swasta  di  Indonesia?;  dan apakah kebijakan pemerintah
mengenai  kontrak Build  Operate Transfer
(BOT) menjadi sarana pemerintah dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat ?.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam  penelitian  ini  bersifat  doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum  normatif  ( normative  legal research ). Data  yang  dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh  secara  tidak  langsung sumbernya  atau  objek  penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan  tersier  (Suteki  &  Taufany,  2018). Pengumpulkn data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan  dengan  studi  dokumenter atau studi kepustakaan ( library research ),  yang  kemudian  dianalisis secara  kualitatif.  Teknik  analisis  ini merupakan  teknik  yang  mana  bahan- bahan  atau  literatur-literatur  hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang  topik  penelitian  sehingga membantu  penulis    membuat  suatu kesimpulan yang benar.

## Pembahasan
Penyelenggaraan  Kontrak  BOT  Di Indonesia
Kontrak
atau
perikatan ( oerenkomst )  menitik  beratkan  adanya persetujuan  atau  kesepatakan  antara para  pihak.  Kesepakatan  disini  secara tidak  langsung  akan  membawa  akibat hukum  pada  saat  kontrak  dibuat, dirubah  atau  berakhirnya  suatu hubungan hukum atas kontrak (Asnawi, 2018).
Pelaksanaan
kontrak oleh pemerintah di Indonesia secara
subtansi dapat berupa kontrak pengadaan dan kontrak nonpengadaan. Kontrak pengadaan merupakan kontrak  yang  dilakukandalam  rangka pengadaan  barang  dan/atau  jasa, sementara  kontrak  nonpengadaan berkaitan  dengan  pelayanan  publik. Berdasarkan  hal  tersebut,  terlihat perbedaan  subtansi  kontrak  pada  sisi tujuan  pembuatan  kontrak.  Perbedaan lain terlihat dari sisi anggaran, kontrak pengadaan  akan  menimbulkan  beban pembiayaan  terhadap  pemerintah  itu sendiri, sementara kontrak nonpengadaan  malah  sebaliknya,  di mana  akan  menghasilkan  pemasukan bagi pemerintah.
Kontrak  nonpengadaan  terdiri beberapa  jenis  yang  timbul  melalui adanya  asas  kebebasan  berkontrak. Dengan  adanya  asas  ini  pemerintah dalam hal membuat kesepakatan dapat mengikatkan  diri  kedalam  kontrak apapun,  baik  kontrak  yang  tergolong sebagai  perjanjian  bernama,  perjanjian yang tidak bernama maupun perjanjian campuran (Asnawi, 2018).
Skema Build  Operate  Transfer (BOT)  salah  satu  kontrak  perjanjian tidak  bernama.  Kontrak  BOT  ini  juga tergolong  kontrak  non-pengadaan, yang  dewasa  ini  semakin  banyak digunakan  sebagai  cara  yang  inovatif untuk membiayai pembangunan proyek  infrstruktur  di  Indonesia  (Xu, Chen,  Wong,  &  Cheng,  2015).  BOT adalah  istilah  yang  digunakan  untuk keterlibatan  keuangan  sektor  swasta dalam berbagi proyek infrastruktur (Al- Azemi  et  al.,  2014).  BOT  tidak  boleh dianggap sebagai istilah hukum, tetapi lebih  sebagi  konsep  ekonomi  dan keuangan.  BOT  adalah  model  kontrak yang megalihkan proyek milik pemerintah  ke  sektor  privat  dengan ketentuan jangka waktu yang disepakati. BOT merupakan salah satu bentuk  model  kerjasama Public  Private
Partnership (PPP).  PPP  adalah  usaha kerjasama  antara  publik  dan  sektor swasta  yang  dibangun  atas  keahlian masing-masing dalam pelayanan publik, rekonstruksi kota dan sebagainya  (Tang,  Shen,  &  Cheng, 2010). PPP adalah kontrak antara sektor pemerintah  dengan  sektor  privat (swasta)  yang  memiliki  ketentuan sebagai  berikut:  (1)  sektor  privat (swasta) mengambilalih fungsi pemerintah selama periode waktu yang diperjanjikan, (2) sektor swasta menerima kompensasi dari pelaksanaan  fungsi  tersebut,  (3)  sektor swasta  bertanggungjawab  atas  resiko yang  timbul  dari  penyelenggaraan fungsi tersebut (Abbas, 2018).
Secara normatif dalam mengkaji ketentuan  kontrak  BOT  titik  tolak analisisnya berada pada konsep negara hukum.  Konsep  ini  tercantum  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah  negara  hukum.  dimana  konsep ini menjungjung tinggi adanya kepastian  hukum  dan  perlindungan hak-hak  rakyat.  Konsep  negara  hukun yang  di  anut  Indonesia  merupakan konsep  hukum  modern  atau  negara kesejahteraan  ( welfare  state )  dimana pemerintah  memiliki  campur  tangan dalam  mewujudkan  masyarakat  yang adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan Pancasila.
Di  Indonesia,  BOT  merupakan suatu  kontrak,  sehingga  memiliki hubungan  dengan  Buku  III  KUH Perdata  tentang  Perikatan.  Perikatan merupakan hubungan anatara sejumlah atau  beberapa  orang  subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu subjek- subjek  hukum  tersebut  mengikatkan dirinya  satu  sama  lain  untuk  bersikap menurut  cara-cara  tertentu  yang  telah diperjanjikan.  Kontrak  BOT  yang dilakukan  oleh  para  pihak  tersebut akan  memiliki  kekuatan    sebagai
perikatan,  jika  memenuhi  ketentuan yang  ditentetukan  oleh  undang- undang. Undang-undang dalam hal ini salah  satunya  diatur  dalam  Pasal  1320 KUH  Perdata  mengenai  syarat  sahnya perjanjian  termasuk  perjanjian  atau kontrak  BOT,  yaitu  syarat  (1)  Sepakat mereka  mengikatkan  dirinya;  (2) Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;  (3)  Memenuhi  suatu  hal tertentu; serta (4) Memiliki suatu sebab yang halal.
Apabila syarat sahnya perjanjian diatas telah dipenuhi, maka berdasarkan  Pasal  Ayat  (1)  1338  KUH Perdata,  kontrak  BOT  telah  memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan ketentuan  undang-undang.  Terlepas dari  hal  tersebut,  meskipun  kontrak BOT  merupakan  perikatan  yang bersumber  dari  perjanjian,  jika  terjadi pelanggaran atas kontrak BOT tersebut, sanksinya tetap diberikan oleh undang- undang.  Sebagai  contoh,  ketika  salah satu pihak tidak melaksanakan kontrak BOT  yang  kemudian  menyebabkan kerugian  bagi  pihak  lainnya,  maka sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1239 KUH Perdata, pihak tersebut diwajibkan membayar ganti rugi.
Berdasarkan  asas  kebebesan berkontrak, maka lahirlah kontrak BOT, yang  sebenarnya  dikenal  sebagai kontrak  atau  perjajian  tidak  bernama ( onbenoemde  overeekomst ).  Perjanjian  ini tidak  diatur    secara  khusus  di  dalam undang-undang,  namun  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  perkembangan kegiatan  ekonomi  Indonesia.  Dewasa ini, perjanjian tidak bernama ini belum ada  definisi  dan  pengaturan  secara khusus  mengenai  pembangunan  suatu proyek  milik  pemerintah  ataupun swasta  yang  dilaksanakan  melalui sistem  Bangun  Guna  Serah  ( Build Operate and Transfer /BOT ). Sebagai pelaku
hukum keperdataan  ( civil  actor )  pemerintah
dalam melaksanakan perbuatan hukum keperdataan  nampak  dalam  berbagai hubungan kontraktual (Kuahaty, 2017). Contohnya di dalam kontrak BOT yang terlihat  jelas  pemerintah  bekerjasama melibatkan  pihak  swasta  ( pivate ) sebagai  ide  yang  timbul  untuk membangun  infrastruktur.  Kontrak BOT  lahir  karena  beberapa  hal  yang saling  berkaitan  yaitu  kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan
masyarakat,
kekurangan dana pemerintah dalam mebangun infrastruktur
dan keenganan pemerintah  mendanai  infrastruktur tersebut  melalui  pinj  aman  dari organisasi-organisasi keuangan.
Kontrak  BOT  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  pihak  swasta ( special purpose company ) untuk membangun infrastuktur publik bertujuan  untuk  untuk  meningkatkan infrastruktur tanpa
harus mengeluarkan anggaran dari pemerintah.  Di  sini,  pihak  swasta berupa badan usaha memiliki tanggung jawab  terhadap  desain  infrastruktur, pembiayaan,  konstruksi,  operasi  serta pemeliharaannya yang kemudian transfer asset pada akhir masa kontrak. Kontrak  BOT,  sebagai  kontrak  yang berada dalam ranah hukum publik dan hukum  privat  harus  memperhatikan variabel penting yaitu variabel kemamfaatan bagi masyarakat.
Tahapan  kontrak  BOT  dibagi dalam  3  tahap: pertama ,  tahap pembangunan  di  mana  pihak  pertama dalam  hal  ini  pemerintah  memberi tanah ke sektor swasta untuk dibangun infrastruktur; kedua, tahap  operasional dimana berfungsi mendapatkan penggantian  biaya  atas  pembangunan dalam  konsensi  waktu  yang  telah disepakati;  dan ketiga, tahap  transfer dimana  pada  tahap  ini  sektor  swasta menyerahkan kepemilikan infrastruktur  kepada  pemilik  tanah
yaitu  pemerintah,  setelah  berakhirnya konsesnsi (Abbas, 2018).
Pelaksanaan kontrak BOT, pada umumnya  terdapat  pihak-pihak  yang terlibat
yaitu Pemerintah, Sharehorlders/Project Sponsor,
Developer/ Project Company, Contractor, Equipment  Supplier,  Plan  Operator, Lenders/Invesment  Bankers,  Purchasers, Insurance,  Escrow  Agent dan Legal Counsel.
Pemerintah  merupakan  pihak pemegang  monopoli  pembangunan infrastruktur,  sebagai host  government dan sebagai pemberi konsensi ( concenssion  agreement ); Shareholders yang  biasa  sering  disebut  dengan sponsor  merupakan  pihak  yang berinisiatif,  menanamkan  dana,  dan investasi  bersama  kontraktor  dengan membentuk  konsorsium  kontraktor; Developer/Projet  Company adalah  pihak swasta yang memperoleh hak konsensi dari  pemerintah  untuk  membangun, memiliki,  mengoprasikan,  mentransfer infrastruktur  pada  pemerintah.  Pihak ini  merupakan  pihak  sentral  dari kontrak  BOT  di  mana  pihak  ini merupakan  penanda  tangan project; Kontraktor merupakan pihak pelaksana teknis  pembangunan  konstruksi  dan sebagai pihak yang menyerahkan hasil pekerjaan pada developer berdasarkan syarat yang tertuang dalam construction contract; Equipment Supplier merupakan pihak yang memasok peralatan kontruksi,  dapat  berfungsi  sebagai subkontraktor bagi kontraktor kontruksi dengan dibuat nya
subcontracting  agreement dan  dapat fungsi sebagai supplier bagi developer/project company dalam kegiatan  pemeliharaan  infrastruktur dengan  membuat spareparts  contract ; Plan  Operator adalah  pihak  yang bertugas  mengoprasikan  infrastruktur yang telah selesai dibangun berdasarkan operating agreement ant plan
operator dengan  developer,  pihak  ini harus dilibatkan sejak awal project agar desain  proyek  dapat  dikembangkan secara sempurna; Lenders/Bankers merupakan pihak yang membantu jika kemungkinan kemampuan dana shareholder tidak  terlampau  besar  dan kadang  pihak lenders dibutuhkan dengan  memakai  konsorsium  bank; Purchasers adalah user, penggunan, pemakai produk atau jasa infrastruktur, bisa  konsumen  langsung  ataupun melalui  perantara; Insurance adalah pihak  yang  menanggung  beberapa resiko kegagalan project infrastructure/insurable  risk, pihak  ini menanggung  resiko  kecelakaan  yang menimpa  prasarana  fisik  / casual  ties; Escrow  Agent merupakan  pihak  yang menjembatani kepentingan project cpmpany,  lenders,  inverstors,  contractors dalam mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari penggunaan  produk  atau  jasa  dari infrastruktur  yang  selesai  dibangun; dan  pihak Legal  Counsel adalah  pihak yang  membantu  dalam  negosiasi  serta dalam  pembuatan  kontrak  BOT ( drafting contract ).
Kontrak  BOT  secara  normatif tidak diatur secara khusus oleh undang- undang,  namun  pelaksanaan  kontrak kerjasama  oleh  pemerintah  ini  dapat kita jumpai dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  / Daerah, di mana Pasal 1 (14) dijelaskan bahwa BOT adalah pemamfaatan tanah milik negara/daerah oleh sektor swasta dengan melakukan pendirian banguanan infrastruktur beserta fasilitasnya, yang kemudian didayagunakan  oleh  sektor  swasta sesuai  jangka  waktu  yang  telah disepakati.  Setelah  jangka  waktu berakhir, maka sektor swasta menyerahkan  kembali  tanah  beserta bangunan infrastruktur berikut
fasilitasnya  setelah  berakhirnya  jangka waktu.  Dari  segi  pemamfaatannya Pasal 27 Peraturan Pemerintah tersebut mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemamfaatannya berupa pinjam pakai, sewa, kerjasama pemamfaatan, bangun guna serah dan bagun serah guna atau kerja sama dalam penyediaan infrastruktur.
Undang-Undang  No.  9  Tahun 2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah juga  menyebutkan  pemerintah  dapat mengadakan  kerjasama  dengan  pihak lain  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan
pertimbangan  efisiensi  dan  efektifitas pelayan publik serta saling menguntungkan. UU tentang Pemerintahan  Daerah  ini  juga  secara gamblang  menyebutkan  kerjasama meliputi  kerjasama  dalam  penyediaan pelayanan  publik,  pengelolaan  asset sebagai  peningkatan  nilai  tambah dalam  pendapatan  bagi  pemerintahan daerah, investasi dan kerjasama lainnya yang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang.
Berkaitan dengan pembangunan dan  pengoprasian  infrastruktur  jalan tol,  PT.  Jasa  Marga    bertindak  sebagai pemerintah  diberikan  hak  untuk menjalin  kerja  sama  dengan  sektor swasta dengan mengaplikasikan kontrak  BOT.  Hak  ini  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol.
Proyek-proyek infrastruktur pemerintah  Indonesia  berskala  besar saat ini dilaksanakan dengan menggunakan  kontrak  BOT  dengan sektor  swasta.    Pelakasanaan  kontrak BOT salah satunya adalah pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu-Tebing  Tinggi  dengan menerapkan  Perjanjian  Pengusahaan Jalan  Tol  (PPJT)  dengan  jangka  waktu 40  tahun  (Sitanggang,  Santoso  & Njatrijani,  2017).  Selain  pembangunan
jalan  tol  Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi,  kontrak  BOT  juga  digunakan dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo.  Dalam  proyek  ini pemerintah  yang  diwakili  oleh  Badan Usaha Pengusahaan
Jalan
Tol bekerjasama  dengan  PT.  Trans  Marga Jateng.  Berdasarkan  PPJT,  pemerintah berkewajiban  menyediakan  fasilitas berupa  lahan,  sedangkan  PT.  Trans Marga  Jateng  berkewajiban  berupa pembangunan  ( build )  dan  melakukan Perencanaan  Pendanaan,  Perencanaan Teknik, Pelaksanaan
Teknik, Pelaksanaan  Konstruksi,  Pengoprasian dan Pemeliharaan agar bernilai ekonomi  ( operate ).  Masa  konsensi selama  empat  puluh  lima  (45)  tahun, maka  selanjutnya  tanah  dan  gedung diberikan  kembali  kepada  pemerintah (Puspitasari & Santoso, 2018).
Penggunaan kontrak BOT untuk pembangunan  asset  milik  pemerintah, terlihat juga pada proyek pembangunan infrastruktur dan pengelolaan    Pasar  Turi  di  Kota Surabaya, di mana proyek pembangunan  kembali  Pasar  Turi bekerja  sama  dengan  PT.  Gala Bumiperkasa dalam melakukan pembangunan  gedung  ( build )  dan dimamfaatkan  selama  duapuluh  lima (25)  tahun  ( operate )  yang  kemudian setelah jangka waktu berakhir, gedung dan  pengelolaanya  akan  diserahkan kepada  Pemerintah  Kota  Surabaya ( transfer )  (Algabili,  Santoso  &  Saptono, 2016).
Kontrak
BOT Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Kontrak pada
dasarnya melahirkan  hubungan  hukum  yang mampu  mengikat  para  pihak  yang bersepakat,  dimana  kontrak  tersebut akan  menjadi  hukum  atau  undang- undang  bagi  keduanya  (Khoiriyah  & Santoso,  2017).Prinsip  yang  berlaku
bagi  hukum  kontrak  pada  umumnya dan  kontrak  BOT  khususnya  adalah prinsip  kebebasan  berkontrak  yang intinya  menyangkut  dengan  kontrak sebagai perwujudan kebebasan manusia  dan  kontrak  sebagai  sarana mewujudkan  kesejahteraan  ekonomi manusia    baik  individual  maupun kelompok.
Kontrak BOT sebagai perwujudan kebebasan manusia dikarenakan  kontrak  merupakan  salah satu  implementasi  HAM.  Manusia dengan  akalnya  dapat  melakukan penilaian,  penjelasan,  dan  pilihan. Berkaitan  dengan  hal  itu,  manusia secara alamiah memiliki hak fundamental  yaitu  kebebasan,  salah satunya  dalam  wujud  kontrak.  Hak fundamental tersebut dapat dilihat dari sisi formal dan subtansi. Secara formal hak fundamental manusia  adalah hak yang telah ditentukan dalam ketentuan konstitusi,  sedangkan  secara  subtansi, hak  adalah  norma  yang  bertujuan untuk menjamin martabat manusia atau hak  yang  mendasar  bagi  otonomi pribadi.
Kontrak  BOT  sebagai  sarana mengimplementasikan  HAM,  terlihat pada : (1) kontrak dibangun atas dasar kebebasan yang dimiliki oleh manusia, kebebasan  disini  dikenal  juga  dengan istilah freedom  of  contract ;  (2)  kontrak dibangun  sebagai  bentuk  pertukaran kekakyaan, dimana kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan  ataupun  pertukaran kewajiban;  dan  (3)  kontrak  dilahirkan untuk  membangun  kualitas  hidup manusia (Zulfirman, 2017).
Ketiga hal di atas, menyimpulkan adanya hubungan kebebasan berkontrak dengan kesejahteraan  manusia.  Kebebasan berkontrak  sebagai  prinsip  dasar kontrak BOT bersumber dari kebebasan para  pihak,  yang  operasionalisasinya
berimplikasi  sebagai  norma  hukum. Kebebasan berkontrak mengisyaratkan para  pihak  bebas  membangun  setiap hubungan  hukum  di  mana  dalam kontrak  BOT  harus  memenuhi  aspek moral  yaitu  keadilan  sehingga  sesuai dengan  pencapain  kepentingan  para pihak  yaitu  kepentingan  ekonomi. Kebebasan berkontrak sejatinya berkaitan  dengan  keberadaan  manusia yang  memiliki  hak  fundamental  yaitu kebebasan  yang  menyangkut  dengan kualitas  hidup.  Jadi,  kontrak  BOT adalah sarana hukum yang digunakan untuk mengejar kesejahteraan, baik itu kesejahteraan individual maupun kesejahteraan kelompok.
Bagi  Negara  Indonesia,  arti kebebasan dan ekonomi (kesejahteraan) menjadi dasar perjuangan kemerdekaan  Indonesia.  Fakta  sejarah menyebutkan  penjajah  bangsa  telah mengeksploitasi  manusia  dan  sumber daya alam (ekonomi) Indonesia sampai pada  titik  nadir  terendah.  Fakta  ini tergambar  jelas  dalam  Pembukaan UUD 1945, dari sinilah digai nilai-nilai ideologi  bangsa  yang  terwujud  dalam Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi Bangsa  Indonesia  adalah  sumber  dari segala  sumber  hukum.  Pancasila  pada hakekatnya  berbicara  tentang  manusi, di  mana  manusi  merupakan  makhluk religius,  makhluk  sosial  dan  makhluk posesif. Inti yang paling mendasar dari Pancasila adalah tekad untuk menjaga, merwat, melindungi dan memperjuangkan kehidupan. Dari situ makna  hukum  dalam  pandangan Pancasila adalah suatu cita-cita bangsa yang  tumbuh  dan  hidup  bersama  di tengah masyarakat, yang mana mengatur cara memperlakukan manusia  sebagai  manusia  dalam kapasitasnya sebagai makhluk religius, sosial dan posesif (Zulfirman, 2017)
Dapat dipahami landasan norma hukum
sehubungan dengan pengoprasionalisasi  prinsip  kebebasan berkontrak pada umumnya, memandang kontrak harus berorientasikan  pada  ekonomi  atau kesejahteraan  masyarakat.    Dari  sudut pandang  ini  maka  kontrak  dipandang sebagai  sarana  untuk  menumbuhkan suatu  negara  kesejahteraan  ( welfare state )  sesuai  apa  yang  dikemukakan dalam  UUD  1946  yang  mengharuskan terwujudnya  demokrasi  ekonomi  di Indonesia (Aswandi & Roisah, 2019).
Maka  dari  itu,  kebebasan berkontrak  pada  prinsipnya  ditujukan untuk  melindungi,  memenuhi  dan menghormati hak fundamental manusia  sebagai  cerminan  HAM  dan sebagai usaha untuk mengatur prilaku bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Tujuanannya untuk  menjaga  kehidupan  berjalan sebagaimana mestinya. Kontrol terhadap daya laku kebebasan berkontrak adalah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk dapat  mengembangkan  dirinya  secara patut  dan  pantas  dalam  kehidupan masyarakat. Dititik inilah kesejahteraan rakyat  menampakan  dirinya,  bahwa manusia  secara  individu  maupun berkelompok  (makhluk  sosial)  sangat membutuhkan  adanya  kontrak  pada umumnya  dan  kontrak  BOT  pada khsusnya.
Pemenuhan  hak  asasi  manusia untuk  meraih  lingkungan  hidup  yang layak  sangat  berkaitan  dengan  Pasal 28H  (1)  UUD  1945  yang  merupakan komponen  HAM  yang  berkaitan dengan  pemamfaatan  infrastruktur. Kebutuhan  ini  merupakan  wujud pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  tujuan  untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Tetapi kadang pemerintah kekurangan dana dalam membangun dan
menyediakan  infrastruktur  beserta fasilitasnya.
Pemerintah  sebagai  pelayan masyarakat  berkewajiban  memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu, pemerintah mengundang sektor swasta untuk  bekerjasama  dalam  proyek pembangunan  infrastruktur.  Proses pelaksanaan  kerjasama  tersebut  asalah satunya  melalui  kontrak  BOT.  Seperti telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa kontrak  BOT  merupakan  perjanjian antara  pihak  pemerintah  dan  sektor swasta. Pihak pemerintah menyerahkan  tanah  miliknya  yang merupakan  aset  negara  untuk  di bangunan  infrastruktur  yang  sifatnya komersial oleh sektor swasta. Kemudian  sektor  swasta  dimaksud memilki hak dalam mengelola infrastruktur dalam jangka waktu yang telah  ditentukan  dengan  memberikan keuntungan ( fee) atau tanpa fee kepada pemerintah. Pada saat waktu ditentukan  berakhir,  pihak  swasta mengembalikan  tanah  dan  bangunaan komersial  di  atasnya  untuk  dikelola oleh pemerintah (Kuahaty, 2017).
Bagunan ini merupakan fasilitas publik yang dimana masyarakat berhak atas  jaminan  kualitas  bangunan, sehingga pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan,
keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab untuk
meningkatkan kualitas bangunan gedung  dimaksud  untuk  kepentingan masyarakat  demi  tercapainya  suatu kesejahteraan  rakyat.  Maka  dari  itu, penggunaan  kontrak  BOT  merupakan kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemerintah  dengan  sektor  swasta dalam  melaksanakan  fungsinya  untuk pencapaian  suatu  tujuan  negara  yaitu kesejahteraan  rakyat.  Kesejahteraan rakyat disini dicerminkan oleh tersedianya  sarana  prasarana  yang
dibutuhkan masyarakat dan terciptanya  lapangan  kerja  baru, dimana  dalam  penyususnan  kontrak BOT para pihak wajib mempertimbangkan
kepentingan rakyat  nantinya,  sehingga  dalam kontrak  BOT  harus  memuat  mengenai tanggung jawab sosial.

## Simpulan
Terhadap  pembahasan  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa: pertama, Kontrak Build  Operate  Transfer yang  dilakukan oleh  pihak  pemerintah  dan  sektor swasta  adalah  untuk  membangun proyek infrastruktur beskala besar yang memiliki  dampak  postif  bagi  rakyat, seperti pembanguan jalan tol, bandara, pelabuhan  dan  infrastruktur  publik lainya  yang  memiliki  nilai  komersil. Kontrak  ini  digunakan  oleh  pihak pemerintah semata-mata untuk mengalihkan  proyek  ke  sektor  privat (swasta) dengan jangka waktu tertentu, di  mana  pihak  swasta  adalah  pihak yang  menyediakan  modal,  sebagai pihak  yang  dapat  membangun  dan mengoprasikan  infrastruktur  beserta fasilitas  yang  telah  dibangun,  yang kemudia  diserahkan  kembali  kepada pemerintah; kedua, Kontrak  BOT merupakan implementasi HAM berkaitan  hak  fundamental  yaitu  hak kebebasan dan hak hidup antar sesama manusia  yang  diwujudkan  kedalam hukum guna menghormati, melindungi dan  memenuhinya  sebagai  HAM;  dan ketiga, Prinsip  kebebasan  manusia menyangkut  harkat  dan  martabat manusia  itu  sendiri  berhubungan dengan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia individu maupun kelompok. Dimana prinsip ini ditekankan  pada  daya  laku  prinsip kebebasan  berkontrak  untuk  mengejar kesejahteraan masyarakat (sosial).
Adapun saran dari penulis yaitu, dalam  penafsiran  daya  laku  prinsip kebebasan  berkontrak  secara  umum oleh  praktisi  hukum  dan  praktisi ekonomi diharuskan berdasarkan ideologi bangsa Indonesia agar kontrak khususnya  kontrak  BOT  digunakan sebagai  sarana  mengimplementasikan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. ”
Daftar Pustaka Buku Jaya, N.S.P. (2018). Hukum Dan Hukum Pidana  Di  Bidang  Ekonomi. Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Suteki & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori Dan  Praktik) .  Depok  :  PT RajaGrafindo Persada.
Jurnal Abbas,  M.Y.  (2016).  Public  Private
Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity  Plaza  Sidoarjo  (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan  PT.  Indraco). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 6 (No. 3), pp.1-9.
Algami,  A.M.,  Arditi,  D.,  &  Polat,  G. (2007). Build Operate Transfer In Infrastruckture  Projects  In  The United  States. Journal  Of Construcktion  Engineering  And Management, Vol.133  (No.  10), pp. 728-735.
Al-Azemi, K.F., Bhamra, R., & Salman, A.F.M. (2014). Risk Management Framework  For    Build  Operate Transfer  (BOT)  Projects  In Kuwait.  Journal  Of  Civil Engineering  And  Management, Vol. 20 (No. 3), pp. 415-433.
Asnawi,  M.N.  (2018).  Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif  Hukum  Kontrak
Kontenporer. Jurnal  Masalah- Masalah  Hukum, Vol.  46  (No.1), pp. 55-68.
Aswandi,  B.,  &  Roisah,  K.  (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila  Dalam  Kaitannya Dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 (No. 1), pp. 128-145.
Cindawati.  (2016).  Prinsip  Good  Faith (Itikad  Baik)  Dalam  Hukum Kontrak  Bisnis  Internasional. Jurnal  Mimbar  Hukum, Vol.  26 (No. 2), pp.181-193.
Kuahaty,  S.S.  (2017).  Pemenuhan  Hak Asasi  Manusia  Atas  Bangunan Dengan  Kontrak  Build  Operate And  Transfer, Jurnal  SASI, Vol. 23 (No. 2), pp.108-117.
Khoriyah,  N.,  &  Santoso,  L.  (2017). Batasan  Kebebasan  Berkontrak Dalam  Kontrak  Konvensional Dan  Kontrak  Syariah, Jurnal AHKAM, Vol.  5  (No.  1),  pp.41- 59.
Algabili, M.Z., Santoso, B., & Saptono, H. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Proyek  Pembangunan  Dan
Pengelolaan  Pasar  Turi  Kota Surabay), Diponegoro
Law
Journal, Vol. 5 (No. 4), pp.1-18. Priyono,  E.A.  (2018).  Aspek  Keadilan Dalam  Kontrak  Bisnis  Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba), Jurnal Law Reform, Vol. 14 (No. 1), pp.15-28. Puspitasari,  I.,  &  Santoso,  B.  (2018).
Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Den Swasta Dengan Pola  (BOT)  Build  Operate
Transfer  Dalam  Pembangunan Jalan  Tol  (Studi  Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo), Jurnal Law  Reform, Vol.  14  (No.  2), pp.57-73.
Sitanggang,  P.A.,  Santoso,  B.,  & Njatrijani,
R. (2017). Pelaksanaan  Kontrak  Kerja Sama  Dengan  Sistem  Bangun Guna  Serah/  Build  Operate Transfer (BOT) Dalam Pembangunan Infrastruktur
Jalan  Tol  Medan-  Kualanamu- Bukit  Tinggi, Diponegoro  Law Journal, Vol. 6 (No. 38), pp.1-16. Tang, L.Y., Shen, Q., & Cheng, E.W.L. (2010). A Review Of Studies On Public Private Partnership
Projects  In  The  Construction Industry, International Journal Of Project Management, Vol. 25, pp. 683-694. Wagian,  D.  (2015).  The  Aspect  Of Contract  Law  Reform  Within The  Regulation  Of  Indonesian, Jurnal  IUS  :  Kajian  Hukum  Dan Keadilan, Vol. 3 (No. 7), pp.172- 189. Xu, X., Chen, A., Wong, S.C., & Cheng, L. (2015). Selection Bias In Build Operate Transfer Transportation Project Appraisals, Journal Transportation  Researh  Part  A: Police  And  Practice, Vol.  75, pp.245-251. Zulfirman.  (2017).  Kontrak  Sebagai
Sarana Mewujudkan
Kesejahteraan  Sosial. Jurnal
Rechts Vinding, Vol. 6 (No. 3), pp. 403-422.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 Kitap Undang-Undang Hukum
Perdata
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol.