## INTERAKSI DAN ASIMILISI MASYARAKAT KETURUNAN
TIONGHOA DENGAN  MASYARAKAT PRIBUMI (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)
Suwarno 1 , Abdulsyani 2 , Damar Wibisono 3 , Pairulsyah 4
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  (1)  untuk  mengetahui  tingkat  intensitas  interaksi  sosial masyarakat  keturunan  Tionghoa;  (3)  Untuk  mengetahui  sikap  dan  prilaku  masyarakat keturunan Tionghoa terhadap  proses asimilasi dengan masyarakat pribumi.   Berdasarkan hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  intensitas  interaksi  sosial  masyarakat  keturunan Tionghoa  dengan  masyarakat  pribumi  berada  pada  tingkatan  yang  sedang-sedang  saja. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hubungan  inteaksi  sosial  yang  terjadi  hanya  berdasarkan kepentingan bisnis dan di dalam pergaulan sehari-hari menempatkan masyarakat pribumi lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat keturunan Tionghoa.  Begitu pula dengan prilaku  asimilasi,  terdapat  kecenderungan  bahwa  proses  ini  berlum  dapat  berjalan maksimal dan masih berada pada taraf yang rendah.  Gejala ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya  amalgamasi  dalam  keluarga  keturunan  Tionghoa  serta  akulturasi  yang masih sangat rendah.
Kata Kunci: Interaksi, Asimilasi, Masyarakat Tionghoa, Masyarakat Pribumi

## ABSTRACT
The objectives of this study were: (1) to determine the intensity level of social interaction among Chinese descendants; (3) This is to determine the attitudes and behavior of people of  Chinese  descent  towards  the  assimilation  process  with  the  indigenous  community. Based  on  the  results  of  this  study,  it  is  known  that  the  intensity  of  social  interaction between  Chinese  descendants  and  indigenous  people  is  at  a  moderate  level.  This  is indicated  by  the  social  interaction  that  occurs  only  based  on  business  interests  and  in daily  relationships  places  the  indigenous  people  lower  than  those  of  Chinese  descent. Likewise  with  assimilation  behavior,  there  is  a  tendency  that  this  process  has  not  been able to run optimally and is still at a low level. This symptom is indicated by the absence of amalgamation in families of Chinese descent and the still very low acculturation.
Keywords: Interaction, Assimilation, Chinese Society, Indigenous People

## PENDAHULUAN
Pada hakekatnya kemajemukan bangsa Indonesia merupakan aset nasional yang  kaya  akan  khasanah  kebudayaan  bangsa.    Dari  begitu  banyak  ragam kebudayaan  daerah  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  suku  bangsa  yang  ada, memiliki  perbedaan  dan  ciri  yang  khas.    Selain  suku  bangsa  Indonesia  Asli,  di Indonesia  juga  terdapat  suku  bangsa  asing  yang  anggotanya  sebagian  sudah
menjadi  warga  negara  Indonesia.    Mereka  banyak  yang  berasal  dari  etnis Tionghoa, Arab, India, Pakistan dan lain sebagainya. Akan tetapi persoalan yang sering muncul kepermukaan adalah timbulnya suatu gejala yang kurang serasi dan harmonis kontak sosial  antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan khususnya  dengan  masyarakat  etnis  Tionghoa  yang  merupakan  etnis  asing mayoritas.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Nasikun  (1984)  bahwa  suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki  sub-sub  kebudayaan  yang  bersifat  diverse.  Masyarakat  demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat.
Oleh  karena  itu  dalam  realitanya,  kendatipun  masyarakat  Indonesia bersatu dalam ke-Bhineka Tunggal  Ika-an dan telah menerima Pancasila sebagai azas  tunggal,  memiliki  simbol-simbol  positif  berupa  Sumpah  Pemuda,  Lagu  dan Bendera Kebangsaan serta UUD 1945, akan tetapi dalam proses sosialnya masih tetap  terasa  akan  adanya  konflik-konflik  yang  terjadi,  walaupun  dalam  kualitas dan  kuantitas  yang  kecil  (Nasikun,  1984:  4-8).    Selanjutnya  dinyatakan  bahwa potensi  disintegrasi  yang  dimiliki  oleh  Bangsa  Indonesia  juga  relatif  besar. Kekhawatiran  tersebut  terutama  dikarenakan  oleh  keanekargaman  yang  dimiliki oleh  bangsa  Indonesia,  dan  diantara  keanekargaman  tersebut  kurang  terjalin suasana interaksi yang hangat dan harmonis antar suku-suku di dalamnya.
Menurut  Koentjaraningrat  (1982:  345),  salah  satu  permasalahan  integrasi dalam  usaha  mempersatukan  masyarakat  adalah  masalah  hubungan  antara masyarakat  pribumi  (masyarakat  mayoritas)  dengan  masyarakat  keturunan (masyarakat  minoritas).    Dalam  hal  ini  terlihat  adanya  pengaruh  stereotipe  etnis yaitu  berupa  penggambaran  subjektif  terhadap  ciri-ciri  suatu  bangsa  lain  secara khusus,  sehingga  dapat  menghalangi  atau  minimal  menghambat  terjadinya  pola interaksi dan pembauran dalam masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  maka  untuk  lebih  objektif menelaah  hubungan  antara  masyarakat  pribumi  dengan  masyarakat  keturunan Tionghoa,  ada  baiknya  terlebih  dahulu  melihat  latar  belakang  historis  masuknya masyarakat Tiongho ke  Indonesia.  Sejarah pertama dimulainya hubungan bangsa Indonesia  dengan    bangsa  Tiongkok  yaitu  sejak  orang  yang    bernama  Fa-Hien
singgah  di  pulau  Jawa  dalam  perjalanannya  menuju  India.    Pada  saat pemerintahan  Tiongkok  berada  di  bawah  pimpinan  Dinasty  Ching,  banyak  pula para  pedagang  Tiongkok  yang  menetap  sehingga  menguasai  rute-rute  perjalanan di  Asia  Tenggara  termasuk  di  Indonesia,  (Hidayat  Z.M.,  1984:  155).    Setelah menetap  dan  mengadakan  akulturasi  dengan  kebudayaan  setempat  maka  dapat dijabarkan  bahwa  saat  ini  secara  garis  besar  masyarakat  Indonesia  keturunan Tionghoa ini terbagi atas dua golongan,  yaitu: golongan pertama golongan totok yaitu  termasuk  golongan  yang  berasal  dari  kaum  imigran  pada  awal  abad  ke-20 yang  pada  umumnya  belum  berakulturasi  dan  dalam  berkomunikasi  masih menggunakan  bahasa  Tionghoa  dengan  orientasi  ke  tanah  leluhurnya  masih sangat  kuat.    Sedangkan  g olongan  kedua ,    adalah  golongan  peranakan  yaitu masyarakat peranakan yang telah lahir dan besar di Indonesia, orientasi mereka ke tanah  leluhur  hampir  memudar  karena  telah  menerima  pengaruh  kebudayaan pribumi dalam kehidupan sehari-hari dan mereka dominan beragama Kristen.
Dalam perjalanan kehidupan etnis Tiongkok di Indonesia pada masa-masa selanjutnya,  golongan  ini  kemudian  ditempatkan  sebagai  golongan  masyarakat yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  dari  masyarakat  pribumi  menurut  hukum kolonial  Belanda.    Kondisi  seperti  ini  tentu  memiliki  dampak  terhadap  proses interaksi  yang  terjadi  antara  kedua  golongan  tersebut.    Selain  itu  terdapat  pula fakta  yang  menunjukkan  pernah  terbentuknya  tentara  golongan  Tiongkok  anti Indonesia yang bernama Po An Tui.
Latar  belakang  sejarah  di  atas  tentunya  bisa  mempengaruhi  persepsi masyarakat pribumi ketika memandang keberadaan masyarakat Tionghoa saat ini dan  dalam  memberikan  tanggapan  terhadap  proses  pembauran.    Fakta  sejarah tersebut  kemungkinan  juga  memberi  sumbangan  penting  terhadap  pembentukan prasangka  dan  stereotip  negatif  dari  masyarakat  pribumi  untuk  berinteraksi dengan  golongan  masyarakat  keturunan  Tionghoa.    Menurut  Frans  Seda,  dalam perkembangannya  golongan  masyarakat  keturunan  Tionghoa  di  Indonesia  secara umum terlihat dengan menguatnya dominasi mereka dalam bidang perekonomian yang  lebih  disebabkan  oleh  adanya  proteksi  yang  berlebihan  dari  pemerintahan diawal  orde  baru,  selain  memang  sifat  asal  tanah  leluhur  yang  ulet  dan  tekun bekerja.      Sementara  golongan  masyarakat  pribumi  jauh  tertinggal,  hal  ini  lebih
disebabkan  tipe  masyarakat  Indonesia  yang  hipokrit,  malas  dan  cepat  putus  asa (Prisma  No.  8/1976:  60).    Kondisi  ini  dapat  menjadikan  adanya  jarak  berupa kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  cukup  tajam,  sehingga  sangat  memungkinkan potensi konflik status dan rasial makin berkembang.
Pengaruh  dominasi  pada  bidang  perekonomian,  jasa  dan  perdagangan menyebabkan  golongan  masyarakat  Tiongkok  hidup  dalam  suatu  tingkatan  yang relatif  lebih  baik  dari  segi  pendapatan,  pendidikan  dan  taraf  hidup  dibandingkan dengan  masyarakat  pribumi.    Ketidak  seimbangan  pada  sektor  ekonomi,  rumah tempat  tinggal  yang  menutup  diri  dan  kawasan  pemukiman  atau  pecinan  yang tersegresi  dan  terpusat  akan  menyebabkan  masing-masing  pihak  terpisah  dalam lingkungan  yang  berbeda,  dan  hal  ini  akan  menimbulkan  eklusivisme,  (Hidayat Z.M., 1984: 8).
Selain  dalam  masalah  perekonomian,  rendahnya  interaksi  sosial  dalam bermasyarakat,  keengganan  ikut  berorganisasi  seperti  organisasi:  PKK,  Karang Taruna, Posyandu, partisipasi aktif dalam siskamling dan gotong royong (jika pun ada  hanya  sebatas  pada  bantuan  materi)  dan  kehidupan  yang  terpisah, memungkinkan  terjadinya  pemeliharaan  dan  pengembangan  nilai-nilai  dan norma-norma  mereka  sendiri  yang  berbeda  dengan  norma  yang  berlaku  umum, kondisi  yang  berlarut  ini  akhirnya  dapat  menimbulkan  disintegrasi  seperti  yang terjadi  pada  tahun  1918  di  Kudus  berupa  huru  hara  anti  Cina  (Leo  Suryadinata, 1976: 8), dan konflik terbuka yang terjadi pada peristiwa tanggal 10 Mei 1963 di Sukabumi  1995,  dan  kerusuhan  rasial  di  Pasuruan,  Purwakarta,  (Suara Pembaharuan, 5 November 1995).
Konsep  integrasi  yang  dilakukan  melalui  pembauran  dan  asimilasi dirasakan sangat tepat karena dapat lebih meleburkan jati diri masing-masing serta akhirnya dapat lebih mengindentifikasikan ke Indonesiaannya.  Secara sederhana dasar  dari  persoalan  integrasi  adalah  adanya  konsensus  tentang  “ agreement  on opinion  or  values ”    yaitu  kesepakatan  akan  pandangan  dan  nilai-nilai  (Susanto, 1995: 107).
Proses  asimilasi  merupakan  tahap  perkembagan  yang  akan  meminta sedikit  banyak  pengorbanan  identitas  dan  loyalitas  dari  individu  atau  kelompok, pengorbanan  itu  dapat  berupa  kehilangan,  artinya  apabila  kelompok  etnis
Tionghoa menerima maka mereka harus mau meninggalkan ciri-ciri ke-Tionghoa- annya.    Hal  ini  seperti  yang  terdapat  dalam  Piagam  Asimilasi  yang  merupakan hasil  Seminar  Kesadaran  Nasional  di  Bandung  pada  tanggal  15  Januari  1961 tentang  Asimilasi  Kebudayaan  yang  menegaskan  adanya  harapan  agar  ciri-ciri kultural  “ke-Tinghoa-an”  diganti.    Seperti  penggunaan  nama-nama  Indonesia untuk  WNI  keturunan  walaupun  ada  anggapan  itu  dapat  digunakan  untuk mengelabui, akan tetapi jika sudah merupakan keharusan Undang-Undang, maka tuduhan  seperti  itu  akan  hilang  dengan  sendirinya,  (Yahya,  1983:  13-27).    Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa para WNI keturunan yang telah berganti nama Indonesia  bukan  berarti  orang  tersebut  telah  berbaur  dan  terintegrasi,  karena pergantian nama itu harus diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan orientasi, sehingga  pembauran  tersebut  bukan  hanya  sekedar  syarat  berganti  nama  ke- Indonesia-an.
Beranjak  dari  ungkapan  yang  mengatakan  bahwa  keberhasilan  integrasi atau  asimilasi  harus  datang  dari  kedua  belah  pihak,  yakni  kesediaan  masyarakat keturunan Tionghoa untuk menyatukan diri dengan mayoritas, dan kesediaan dari pihak  pribumi  untuk  menerimanya.  Dengan  demikian  untuk  mewujudkan integrasi  nasional  yang  mantap  hal-hal  tersebut  hendaknya  secara  berangsur- angsur dapat diminimalisir.  Itulah sebabnya maka penelitian ini perlu dilakukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Interaksi
Interaksi  mengandung  pengertian  tentang  kontak  secara  timbal  balik  atau inter-stimulasi  dan  respon  antara  individu  dengan  individu  dan  individu  dengan kelompok.  Menurut  H.  Bonner  (dikutip  dalam  Gerungan.  1980:  61),  interaksi sosial  adalah  hubungan  antar  dua  orang  atau  lebih  individu  manusia,  dimana kelakuan  individu  yang  satu  mempengaruhi,  mengubah  atau  memperbaiki kelakuan  individu  lainnya  atau  terjadi  sebaliknya.    Alvin  dan  Helen  Gouldner (dikutip  dalam  Gerungan.  1980:  62),  menjelaskan  bahwa  interaksi  adalah  suatu aksi  dan  reaksi  diantara    orang-orang.    Dengan  demikian  terjadinya  interaksi apabila suatu individu berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu  lainnya.    Bentuk  bentuk  interaksi  antar  manusia  tersebut memberikan  alternatif-alternatif  yang  dapat  digolongkan  menjadi  empat  bentuk
utama  yaitu  kerjasama,  persaingan,  pertentangan  dan  akomodasi    (Soekanto, 1987: 58).
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  interaksi  sosial  pada  intinya mengandung makna  yang tidak jauh berbeda dengan tujuan integrasi sosial  yang mendasarkan pada dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan  komunikasi,  artinya  kontak  sosial  merupakan  aksi  dari  individu  atau kelompok yang bermakna bagi aktornya, yang  kemuidan ditangkap oleh individu atau kelompok lainnya. Penangkapan makna tersebut menjadi pangkal tolak untuk memberikan  reaksi  dan  sikap,  (Taneko,  1984:  111).    Reaksi  yang  muncul  dari individu  atau  kelompok  tersebut  dapat  berupa  kontak  sosial  dengan  tiga  macam hubungan,  yaitu  dengan  panca  indera,  emosi  dan  dengan  sentimen,  (Hasan Shadily,  1983:  85).    Sedangkan  komunikasi  adalah  kegiatan  pengoperan  unsur komunikator  dan  komunikan,  proses  komunikasi  dapat  berjalan  serasi  apabila semua  pihak  yang  terkait  memberi  makna  dan  arti  yang  sama  terhadap  lambang yang dipergunakan, (Rahmat, 1985: 113).

## Konsep Asimilasi
Asimilasi adalah suatu proses sosial dalam taraf  kelanjutan  yang ditandai dengan  adanya  usaha-usaha  mengurangi  perbedaan  yang  terdapat  antara  orang atau  kelompok  manusia  dan  juga    meliputi  usaha-usaha  untuk  mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan- kepentingan dan tujuan-tujuan bersama, (Soekanto, 1986: 68).
Milton  Gordon  (dikutip  dalam  Majalah  Ilmu  dan  Budaya,  1990:  615), merinci  konsep  asimilasi  sebagai  proses  sosial  yang  menyangkut  baik  kelompok mayoritas  dan  minoritas  dalam  tujuh  macam  yang  berkaitan  antara  satu  sama lainnya, sebagai berikut:
a. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang berkaitan dengan perubahan pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dalam kelompok mayoritas;
b. Asimilasi  struktural  yang  berkaitan  dengan  masuknya  golongan  minoritas secara besar-besaran dalam kelompok, perkumpulan dan pranata pada tingkat kelompok primer golongan mayoritas;
c. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang berkaitan dengan perkawinan  antar golongan secara besar-besaran;
d. Asimilasi sikap berkaitan dengan tidak adanya prasangka dan stereotip;
e. Asimilasi  identifikasi  berkaitan  dengan  perasaan nation berdasarkan mayoritas;
f. Asimilasi perilaku berkaitan dengan tidak adanya diskriminasi;
g. Asimilasi civic berkaitan dengan tidak adanya konflik nilai dan kekuasaan.

## METODE
Tipe  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  yang  bersifat menggambarkan  dan  menuturkan,  serta  mengklasifikasikan  dan  menganalisis, dengan menggunakan metode survei terhadap fenomena sosial tertentu.   Adapun tipe ini dipergunakan dengan tujuan untuk:
a. Mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu; dan
b. Mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat  keturunan Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungkarang Pusat khususnya yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 50 tahun, dengan mengesampingkan status dalam keluarga  dan  dianggap  telah  mampu  memberikan  pendapatnya  sendiri. Berdasarkan data yang ada, populasi adalah berjumlah 655 jiwa yang tersebar di 4 lingkungan.  Sementara  itu  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  10%  dari seluruh  populasi  yaitu  sejumlah  65  jiwa.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: kuesioner, wawancara, dan observasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Interaksi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi
Interaksi  dapat  diartikan  hubungan  dinamis  antarindividu  maupun antarindividu  dengan  kelompok,  dalam  hubungan  tersebut  kemudian  terjadi hubungan saling mempengaruhi antara masing-masing pihak yang terlibat.  Dalam penelitian  ini  kajian  interaksi  diukur  melalui  intensitas  berinteraksi,  tujuan berinteraksi,  komposisi  teman  sepergaulan,  kesempatan  berinteraksi  dan  media berinteraksi.
Kecenderungan  yang  ditampilkan  oleh  perilaku  responden  dalam berinteraksi memperlihatkan bahwa sedikit banyak interaksi sudah dilakukan oleh
responden,  meskipun  dalam  jarak  yang  kurang  dekat  atau  akrab..    Kesempatan berinteraksi biasanya dilakukan oleh responden disela-sela kesibukan bekerja, dan untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  1.  Tanggapan  Responden  terhadap  Kesempatan  Berinteraksi  atau
Berhubungan dengan Masyarakat Pribumi No Tanggapan responden Frekuensi % 1 Sempat 16 24,61 2 Kadang-kadang 41 63,08 3 Tidak sempat 8 12,31 Jumlah 65 100,00

## Sumber:  Data lapangan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  sebagian  besar  responden (63,08%) hanya memiliki waktu atau kesempatan yang kadang-kadang saja untuk berinteraksi  secara  langsung  dengan  masyarakat  pribumi,  dan  hanya  sebagian kecil saja yang menyatakan selalu sempat atau sengaja menyempatkan diri untuk berinteraksi, bahkan ada sekitar 12,31% responden yang menyatakan tidak sempat sama sekali.
Sebaran  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  kesibukan  berdagang  telah menyita  sebagian  besar  waktu  responden  dalam  satu  kehidupan  bermasyarakat. Kesibukan  tersebut  pada  akhirnya  dapat  mencabut  akar  dari  fungsi  interaksi  itu sendiri.    Padahal  dengan  semakin  banyaknya  intensitas  interaksi  dengan  kualitas yang baik berdampak positif pada jalannya pemahaman terhadap proses integrasi. Sebagian  responden  dalam  memenuhi  kebutuhan  sosial  akan  rasa  aman,  tenang, bersaudara  dan  adanya  rasa  empati  secara  alami  akan  sulit  mereka  dapatkan, mereka  dapat  saja  membayar  satpam  atau  centeng  untuk  menjaga  rumah  atau dirinya, namun rasa aman yang sebenarnya tidak mereka dapatkan.
Sementara  itu  mengenai  tujuan  mereka  melakukan  kontak  sosial  dengan masyarakat pribumi, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel  2.    Tujuan  Responden  Melakukan  Kontak  Sosial  dengan  Masyarakat
Pribumi No Tujuan responden Frekuensi % 1 Mencari teman dan kerjasama 20 30,77 2 Untuk kepentingan pribadi 4 6,15 3 Kepentingan ekonomi/bisnis 41 63,08 Jumlah 65 100,00 Sumber:  Data lapangan
Data  pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar  responden (63,08%),  menyatakan  tujuan  mereka  melakukan  kontak  sosial  dengan masyarakat  pribumi  adalah  untuk  kepentingan  ekonomi  atau  bisnis,  terutama dengan  menjadikan  masyarakat  pribumi  sebagai  konsumen  dari  binsis  mereka. Selain itu kepentingan tersebut berupa upaya memenuhi akan kebutuhan pekerja, serta  kebutuhan  akan  sosok  yang  dapat  melindungi  mereka  ketika  melakukan aktivitasnya.    Perlindungan  tersebut  dapat  dilakukan  secara  fisik  atau  melalui pengaruh  yang  dimiliki  oleh  golongan  masyarakat  pribadi  yang  bersangkutan. Sedangkan  lainnya  sebanyak  30,77%  responden  menyatakan  tujuan  melakukan kontak  sosial  dengan  masyarakat  pribumi  adalah  dalam  rangka  mencari  teman untuk bekerjasama.  Hal ini disebabkan antara lain karena responden menganggap adanya sebagian masyarakat pribumi yang dapat diajak bekerja sama, dan sisanya hanya  sebagian  kecil  saja  yaitu  sekitar  6,15%  yang  menyatakan  tujuan  mereka adalah untuk kepentingan secara pribadi terutama untuk menjadi teman yang baik.
Para  pejabat    atau  pemimpin  formal  sebagai  pemegang  keputusan  yang dianggap  bisa  menjamin  diberikannya  kemudahan-kemudahan,  bagi  masyarakat keturunan  Tionghoa  merupakan  salah  satu  sosok  individu  yang  dapat  dijadikan teman.  Selain itu orang  pribumi lain  yang dianggap mempunyai pengaruh besar dilingkungan  sekitarnya  secara  formal/non  formal,  juga  mereka  inginkan  untuk bisa  dijadikan  teman,  sehingga  akan  mengamankan  jalannya  usaha  mereka. Tabel  berikut  memperlihatkan  gambaran  adanya  teman  pergaulan  dari  kalangan pejabat atau pemimpin di kalangan non formal yaitu:
Tabel  3.    Tanggapan  Responden  tentang  Pemilikan  Teman  Pergaulan  dari
Kalangan Pejabat dan Pemimpin Non Formal No   Tanggapan responden Frekuensi % 1 Mempunyai 62 95,38 2 Tidak mempunyai 3 4,62 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  pada  umumnya  responden menyatakan memiliki teman yang berasal dari pejabat atau pemimpin non formal. Adapun alasan mereka karena para pejabat formal maupun pemimpin non formal bisa  memberikan  perlindungan  terhadap  keamanan  dan  kelangsungan  aktivitas
ekonomi  mereka.    Disamping  itu  alasan  mereka  adalah  orientasi  vertikal  dalam memandang hubungan antara sesama manusia  yang melekat pada diri responden sebagai  masyarakat  keturunan  Tionghoa.    Menurut  Koentjaraningrat  (1983:  62), bagi mereka yang memiliki orientasi vertikal maka hubungan yang muncul adalah anggapan  pejabat  atau  atasan  adalah  sangat  menentukan  jalan  hidup  dan  tujuan yang hendak dicapainya.
Upaya  untuk  melakukan  interaksi  dan  kontak  sosial  yang  mereka  pilih sebagai  teman  biasanya  tergantung  tingkat  kebutuhan  yang  mereka  tetapkan sebagai  ukuran.    Akan  tetapi  pada  dasarnya  mereka  selalu  menjaga  intensitas dalam  berhubungan  dengan  masyarakat  pribumi  dalam  kapasitasnya  sebagai pejabat/pemimpin  non  formal  tadi.    Berikut  ini  disajikan  tabel  yang  berkaitan dengan  kesempatan  yang  dimiliki  responden  dalam  berhubungan  dengan masyarakat pribumi yang menduduki jabatan-jabatan tertentu.
Tabel 4.  Kesempatan Responden untuk Melakukan Interaksi atau Kontak  Sosial
dengan Masyarkat Pribumi yang Menduduki Jabatan Tertentu No Kesempatan responden Frekuensi % 1 Pada acara resepsi keluarga masyarakat pribumi 11 16,92 2 Pada waktu hari raya keagamaan nasional 29 44,61 3 Membuat janji-janji khusus 25 38,46 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Berdasarkan  tabel  di  atas,  sebanyak  44,61%  responden  menyatakan berhubungan  dengan  masyarakat  pribumi  yang  menduduki  jabatan  tertentu umumnya  dilakukan  pada  saat  ada  acara  hari  raya  keagamaan  nasional. Sedangkan  lainnya  38,46%  menyatakan  dengan  membuat  janji  terlebih  dahulu dan  selebihnya  16,92%    menyatakan  pada  saat  acara  resepsi  keluarga  seperti perkawinan, khitanan atau resepsi lainnya.
Dalam  menjalin  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  pribumi  khususnya mereka yang menjadi pejabat/pemimpin non formal media pertemuan pun mereka rancang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menunjang  upaya  pencapaian  tujuan mereka.  Media  tatap  muka  secara  langsung  masih  dianggap  sebagai  media  yang paling  efektif.    Akan  tetapi  selain  dengan  cara  bertemu  secara  langsung  mereka juga mengupayakan cara-cara lain seperti tampak pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Media Hubungan dan Interaksi yang Digunakan Responden Selain Tatap Muka No Media yang digunakan responden Frekuensi % 1 Melalui penghubung atau kurir 21 32,31 2 Melalui telpon 38 58,46 3 Melalui surat menyurat 6 9,23 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  58,46%  responden  menyatakan hubungan  yang dilakukan dengan cara melalui telpon.  Cara ini dianggap praktis dan secara langsung dapat membicarakan alasan dan inti permasalahan, tujuan dan kompensasinya  antara  mereka.    Selain  alasan  murah,  telepon  juga  dapat menghemat waktu pertemuan dan menjaga kerahasiaan pembicaraan.  Sedangkan 32,31%  melalui  mediator  atau  penghubung  berupa  utusan  atau  kurir.    Cara  ini dipakai  untuk  menghilangkan  rasa  sungkan  responden  dan  untuk  memahami kesibukan  masing-masing  pihak.  Dan  sisanya  9,23%  akan  menggunakan  surat- menyurat  terutama  bila  menyangkut  referensi,  rekomendasi,  akta  perjanjian  atau akta kerjasama yang didasari oleh kesepakatan kepentingan kedua belah pihak.
Media  yang  dipergunakan  oleh  responden  juga  sangat  pribadi  dan  tidak semua  orang  dapat  melakukannya.    Artinya  interaksi  yang  mereka  bangun cenderung tertutup.  Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang mereka kembangkan. Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  masyarakat  pribumi  khususnya  pejabat atau pimpinan formal cenderung segan bila membicarakan bisnis secara terbuka. Apalagi  pejabat  formal  dikenai  peraturan  yang  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  30  Tahun  1980  yang  menjelaskan  bahwa  mereka  tidak  dapat melakukan dan terlibat bisnis secara langsung.

## Asimilasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi
Sebagai  sebuah  proses  sosial  asimilasi  merupakan  proses  yang  tegas karena  menuntut  ketiadaan  jati  diri  asal  atau  ciri  yang  khas  kelompok  etnis. Proses  tersebut  dapat  bersifat  sangat  komplek  dan  mencakup  berbagai  aspek kehidupan.    Milton  Gordon  membagi  konsep  tersebut  kedalam  beberapa pemilahan  diantaranya  asimilasi  kebudayaan,  asimilasi  struktural,  asimilasi perkawinan, asimilasi sikap, asimilasi identifikasi, asimilasi prilaku dan asimilasi civic.    Kesemua  bagian  tersebut  pada  akhirnya  merujuk  pada  adanya penyatugabungan dari setiap individu yang terlibat, baik itu dari pihak masyarakat
keturunan Tionghoa maupun dari pihak masyarakat pribumi dan   lebih rinci akan dijabarkan dalam kajian sebagai berikut:

## 1. Asimilasi Kebudayaan
Asimilasi kebudayaan merupakan bagian yang pertama dikemukakan dari bagian asimilasi dan dititikberatkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang biasa dipatuhi bersama-sama oleh mereka untuk menjalaninya. Dalam mengukur proses tersebut  kepada  responden  ditanyakan  mengenai  pemakaian  bahasa  yang  paling sering  dipergunakan  sehari-hari  sebagai  cerminan  dari  nilai-nilai  pergaulan  yang mereka  miliki.    Sebelumnya  dalam  diri  responden  sebagai  warga  masyarakat keturunan  Tionghoa  terdapat  nilai  yang  menempatkan  bahasa  Tionghoa  sebagai bahasa  yang  paling  baik  untuk  dipergunakan  sehari-hari.    Dalam  kelanjutannya interaksi  yang  terjadi  antara  mereka  dengan  masyarakat  pribumi  menuntut pergeseran  anggapan  terhadap  anggapan  tadi.    Asimilasi  kebudayaan  yang seutuhnya  akan  menciptakan  anggapan  atau  nilai  yang  baru  bahwa  bahasa Tionghoa  sudah  tidak  layak  dipergunakan  dalam  pergaulan  sehari-hari  di Indonesia.  Untuk  lebih  jelasnya  tabel  berikut  akan  memberikan  gambaran mengenai pemakaian bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari.
Tabel  6.  Bahasa  yang  Dipergunakan  dalam  Berkomunikasi  Sehari-Hari  antara Anggota Keluarga, Sesama Etnis dan dengan Masyarakat Pribumi
Jenis Bahasa Digunakan ketika berhubungan dengan: Anggota keluarga Sesama msy. Tionghoa Masyarakat Pribumi F % F % F % Bahsa Indonesia 47 72,31    23 35,38    63 96,92 Bahasa Tionghoa 18 27,69    42 64,62      0 0,00 Bahasa Daerah (Jawa) 0 0,00      0 0,00      2 3,08 Jumlah 100 100,00  100 100,00  100 100,00

## Sumber: Data Lapangan
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dalam  lingkungan keluarga,  terdapat  47  atau  sekitar  72,31%  responden  yang  telah  mengggunakan bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  komunikasi,  dan  sisanya  27,69%  masih menggunakan  bahasa  leluhur  sebagai  bahasa  komunikasi  sehari-hari.    Fakta  ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah diterima mejadi bahasa persatuan dan bahasa nasional.
Sedangkan  apabila  berhubungan  dengan  sesama  masyarakat  Tionghoa sebanyak 64,62% responden masih menggunakan bahasa leluhurnya
(Tionghoa/mandarin) sebagai bahasa komunikasi utama, dan hanya sebagian kecil saja (35,38%) yang menggunakan bahasa Idonesia.
Sementara  itu  ketika  berhubungan  dengan  masyarakat  pribumi,  sebagian besar  responden  yaitu  sebanyak  96,92%  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan bahkan ada sebagian kecil responden (3,08%) justru menggunakan bahasa daerah khususnya  bahasa  jawa.    Hal  ini  disebabkan  responden  pernah  tinggal  di  Jawa dalam jangka waktu yang lama khususnya di Jawa Tengah.
Bertolak  dari  sebaran  data  pada  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa asimilasi  kebudayaan  khususnya  mengenai  penggunaan  bahasa  Indonesia  dari para responden sudah cukup baik.  Hal ini tampak dari banyaknya responden yang menggunakan  bahasa  Indonesia  sebagai  alat  komunikasi  utama  dalam  lingkup keluarga  mereka.    Hal  tersebut  disebabkan  oleh  efektivitas  berbahasa  Indonesia cukup besar dalam menunjang tujuan hidup mereka, terutama untuk berhubungan dengan  masyaraka  pribumi.    Selain  itu  sosialisasi  penggunaan  bahasa  Tionghoa (mandarin)  sudah  semakin  kurang  dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat mereka.  Sebaliknya intensitas penggunaan bahasa Indonesia  yang mereka terima sehari-hari  terutama  dari  lembaga-lembaga  resmi  seperti  sekolah,  kursus  atau yang  sejenisnya  dan  media  massa  juga  turut  menentukan  pilihan  mereka  akan bahasa Indonesia dalam aktivitas komunikasi yang dijalani.
Selain  diamati  dari  sisi  berbahasa,  asimilasi  kebudayaan  juga  dikaji melalui  penggunaan  adat  istiadat  Tionghoa  dalam  upacara  ritual    mereka.    Sifat upacara  ritual  berdasarkan  adat  istiadat  sangatlah  khas  dan  pelaksanaannya  bisa sangat  mencolok  dalam  masyarakat  yang  berbeda  secara  mayoritas  adat istiadatnya.    Tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan  kebiasaan  responden  dalam melakukan  upacara  ritual  sesuai  dengan  adat  istiadatnya  dalam  lingkungan masyarakat yang mereka huni.
Tabel  7.  Tanggapan  Responden  dalam  Melakukan  Upacara  Ritual  Berdasarkan
Adat Istiadat Masyarakat Tionghoa No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Selalu melakukan 43 66,15 2 Kadang-kadang 15 23,54 3 Tidak pernah 7 10,78 Jumlah 65 100,00 Sumber: Data lapangan
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  66,15%  responden menyatakan  selalu  menggunakan  adat  istiadat  Tionghoa  dalam  melakukan aktifitas  dalam  bidang  keagamaan,  kelahiran  ataupun  kematian.    Responden menyatakan  bahwa  meeka  melakukan  hal  itu  karena  sudah  merupakan  tradisi sekaligus  untuk  melestarikannya.    Sedangkan  23,54%  responden  menyatakan kadang-kadang  saja  melakukan  hal  tersebut  dengan  alasan  terlalu  sibuk  dan memerlukan  biaya  yang  tinggi.    Sisanya  10,78%  responden  menyatakan  tidak pernah  melakukannya  lagi  dikarenakan  kepercayaan  yang  dianut  sekarang  tidak mengajarkan hal itu lagi.
Kecenderungan  di  atas  menunjukkan  bahwa  para  responden  umumnya masih  mempertahankan  nilai-nilai  adat  istiadat  mereka  yang  ditunjukkan  dalam pelaksanaan  upacara  ritual,  dimiliki  atau  masih  digunakannya  benda/alat  yang menjadi  simbolik  khas  tanah  leluhur  seperti  adanya  cermin  di  dalam  rumah  dan sio  bakar  terutama  jika  ada  kematian  atau  kelahiran  anak.    Gejala  tersebut menjelaskan  kekhasan  yang    melekat  dalam  upacara  ritual  masih  mereka pertahankan  dan  sifatnya  sangat  berbeda  dengan  acara-acara  ritual  yang  dimiliki oleh masyarakat pribumi.
Dalam  kaitannya  dengan  asimilasi  kebudayaan,  kondisi  seperti  di  atas, akan menyulitkan terlaksananya proses yang dimaksud.  Masih tegasnya pembeda antara  masyarakat  pribumi  dengan  masyarakat  keturunan  Tionghoa  melalui kegiatan  upacara  ritual  atau  barang-barang  khas  simbolik  yang  oleh  masyarakat pribumi tidak diketahui dengan jelas maknanya akan membuat individu dari setiap kelompok tersebut merasa terasing satu sama lain.
Kekhawatiran  yang  mungkin  muncul  dari  keterasingan  seperti  itu  adalah benturan  terhadap  adanya  kesalahpahaman,  kesenjangan  informasi  atau ketidakmengertiannya  akan  sesuatu  hal  di  luar  komunitasnya,  yang  pada gilirannya akan menciptakan potensi konflik.

## 2. Asimilasi Struktural
Kajian  asimilasi  selanjutnya  ditinjau  dari  segi  asimilasi  struktural  yang memandang  pembauran  responden  dalam  lembaga  sosial  secara  aktif.    Lembaga sosial  diterjemahkan  sebagai  sebuah  struktur  masyarakat  yang  ada  dalam lingkungan  responden  baik  yang  formal  maupun  informal.    Asimilasi  struktural
akan  dikatakan  baik  apabila  responden  sudah  dapat  merasakan  dirinya  sebagai bagian  yang  utuh  dan  menyeluruh  dan  mau  terlibat  aktif  dalam  salah  satu organisasi  kemasyarakatan.    Untuk  mengetahui  perilaku  asimilasi  struktural masyarakat  keturuan  Tionghoa,  tabel  berikut  akan  memperlihatkan  keterlibatan responden  dalam  menjabat  kepengurunsan  dalam  lembaga-lembaga  sosial kemasyarakat.
Tabel  8.  Keterlibatan  Responden  menjadi  Pengurus  dalam  Organisasi
Kemasyarakatan No  Keterlibatan Responden Frekuensi % 1 Pernah 5 7,69 2 Tidak pernah 60 92,31 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Data  pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  92,31%  responden menyatakan tidak pernah terlibat dan mengikuti dalam kegiatan dan kepengurusan salah  satu  organisasi  kemasyarakatan  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang menyatakan  pernah  terlibat,  namun  itupun  tidak  terlalu  aktif  bahkan  hanya sekedar partisipasi saja.
Dengan  demikian  terlihat  bahwa  asimilasi  struktural  yang  dilakukan  oleh responden  masih  sangat  kurang  dapat  berjalan.    Kondisi  ini  dapat  ditunjukkan melalui rendahnya keterlibatan responden dalam kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu,  karang  taruna,  organisasi  kepemudaan  dan  lain-lain  yang  bersifat  non profit atau tidak mendapatkan keuntungan secara materi.  Apalagi bagi responden yang  dalam  kesehariannya  sangat  sibuk  dalam  kegiatan  bisnis.  Hal  ini  menjadi salah  satu  sebab    yang  memberatkan  mereka  untuk  mengikuti  kegiatan-kegiatan tersebut.

## 3. Asimilasi Perkawinan
Bentuk  asimilasi  selanjutnya  adalah  asimilasi  perkawinan  yang  berupa pendekatan  secara  fisik  antara  dua  individu  untuk  membangun  sebuah  lembaga keluarga.  Istilah  lain  dari  proses  tersebut  adalah  amalgamasi,  proses  tersebut menurut  Soekanto  (1990:  91)  merupakan  faktor  yang  paling  menentukan  bagi kelancaran  proses  asimilasi  secara  keseluruhan.    Pernyataan  tersebut  disebabkan oleh  karena  dengan  terbentuknya  sebuah  lembaga  yang  terdiri  dari  individu- individu  yang  berlainan  budaya  maka  pembentukan  nilai-nilai  baru  akan  lebih
mudah,  mengingat  intensitas  pergaulan  dan  komunikasi  antara  individu-individu tersebut relatif lebih tinggi.  Tabel berikut menggambarkan tanggapan responden jika dirinya atau keluarga dekatnya menikah dengan masyarakat pribumi.
Tabel  9.  Tanggapan  Responden  Mengenai  Perkawinan  Campuran  dengan
Masyarakat Pribumi No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Setuju dilakukan 16 24,62 2 Tidak setuju 49 75,38 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Sebaran  data  pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  ternyata  sebagian besar  responden  (75,38%)  menyatakan  tidak  setuju  terhadap  perkawinan campuran antara masyarakat keturunan Tionghoa  dengan masyarakat pribumi dan hanya  sebagian  kecil  saja  (24,62%)  yang  menyatakan  setuju.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  perkawinan  campuran  (amalgamasi)  belum  sepenuhnya dapat  diterima  oleh  responden,  yang  disebabkan  oleh  pandangan  tentang  makna sebuah  perkawinan  itu  sendiri.    Responden  atau  mungkin  juga  masyarakat pribumi    pada  umumnya  memandang  perkawinan  tidak  hanya  merupakan penyatuan  dua  orang  individu  saja,  akan  tetapi  lebih  jauh  lagi  perkawinan dipandang sebagai penyatuan dua keluarga yang diwakili oleh dua orang individu untuk menikah. Artinya perkawinan menurut responden melibatkan banyak orang, sehingga perbedaan perbedaan yang bisa menghalangi proses penyatuan keluarga yang  terlibat  harus  diminimalisasikan.    Dengan  demikian,  adanya  saling pengertian  terhadap  perbedaan  perbedaan  dari  dua  orang  yang  hendak  menikah saja dianggap tidak akan cukup untuk membangun sebuah keluarga.

## 4. Asimilasi Sikap
Dalam mendifinisikan nilai-nilainya sendiri ataupun nilai-nilai masyarakat lain, sikap yang menunjang asimilasi akan menunjukkan objektivitas yang tinggi. Tidak  akan  ada  keberpihakan  terhadap  salah  satu  nilai  tertentu.    Tujuan  yang paling  diutamakan  dalam  hal  ini  adalah  terciptanya  nilai-nilai  baru  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak.    Berkaitan  dengan  pernyataan  tersebut  kepada responden ditanyakan sikap mereka apabila adat istiadat leluhur mereka dilebur ke dalam kebudayaan nasional, akan dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 10.  Tanggapan Responden Terhadap Peleburan Budaya Dan Adat Istiadat Tionghoa Ke Dalam Kebudayaan Nasional No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Setuju 19 29,23 2 Tidak setuju 46 70,77 Jumlah 65 100,00 Sumber: Data lapangan
Data  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar  responden menyatakan  ketidaksetujuannya  terhadap  peleburan  budaya  leluhurnya  ke  dalam kebudayaan  nasional.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sikap  responden  umumnya kurang mendukung terhadap terciptanya asimilasi dengan menolak peleburan/akulturasi  adat  istiadat  leluhurnya  ke  dalam  kebudayaan  nasional. Sikap responden  tersebut, cenderung menginginkan kondisi yang mereka rasakan sekarang  terus  dapat  berjalan.    Hal  tersebut  disebabkan  mereka  bisa    banyak mengambil  keuntungan  dari  kondisi  sekarang  ini,  serta  mereka  juga  tidak menginginkan  resiko  yang  mungkin  diperoleh  dengan  adanya  peleburan  adat istiadat  Tionghoa  ke  dalam  kebudayaan  nasional.    Selain  itu  kurang  pahamnya terhadap  makna  kebudayaan  nasional  itu  sendiri  turut  pula  menentukan  pilihan mereka untuk tetap mempertahankan adat istiadatnya sekarang, dan menganggap peleburan adat istiadatnya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.

## 5. Asimilasi Identifikasi
Proses  asimilasi  yang  lainnya  adalah  berupa  proses  asimilasi  identifikasi, proses  ini  ditandai  dengan  cara  pandang  responden  tentang  identifikasi  dirinya sebagai seorang individu dan juga merupakan bagian dari masyarakat.  Asimilasi identifikasi yang berjalan baik akan memperlihatkan individu atau kelompok yang bersangkutan  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  warga  negara  seutuhnya,  dan bukan sebagai bagian dari kelompok masyarakat kecil di dalamnya.
Nama  diri  dianggap  merupakan  ciri  yang  paling  mendasar  dalam  menilai asimilasi identifikasi seorang responden. Pilihan responden untuk memakai nama diri  dengan  menggunakan  nama  versi  Indonesia  atau  versi  Tionghoa,  yang  lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih relevan untuk dikaji sebagai ukuran  dalam  menilai  pelaksanaan  asimilasi  identifikasi  yang  sedang  berjalan. Tabel  berikut  akan  menampilkan  sebaran  data  mengenai  penggunaan  nama panggilan yang lebih dominan tersebut.
Tabel  11.  Tanggapan  Responden  Terhadap  Nama  Panggilan  yang  Lebih
Dominan Dipakai No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Versi nama Indonesia 25 38,46 2 Versi nama Tionghoa 40 61,54 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  sebagian  besar  responden (61,54%) menyatakan lebih banyak menggunakan nama panggilan versi Tionghoa sebagai  panggilan  sehari-hari,  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  (38,46%)  yang menggunakan nama versi Indonesia.
Dengan  demikian  maka  nama  versi  Tionghoa  ternyata  lebih  sering digunakan  dalam  pergaulan  sehari-hari  dibandingkan  nama  versi  Indonesia. Menurut responden, mereka merasa memiliki identitas diri yang lebih kuat dengan digunakannya nama versi Tionghoa yang disandangnya ketika berhubungan, baik dengan  masyarakat  pribumi  ataupun  dengan  sesama  keturunan  Tionghoa. Identifikasi  diri  sebagai  warga  negara  Idonesia  seutuhnya  dari  responden  juga diperlihatkan  melalui  tanggapan  mereka  jika  ditunjuk  untuk  memasuki  wajib militer  oleh  negara.    Tanggapan  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa seorang  individu  yang  merasa  seutuhnya  telah  menjadi  warga  suatu  negara, tentunya  akan  bersedia  membela  negaranya  tersebut  termasuk  dengan  mengikuti wajib militer, terutama apabila negara yang bersangkutan dalam keadaan perang. Tabel  berikut  akan  memperlihatkan  tanggapan  responden  atas  diharuskan  untuk mengikuti wajib militer dalam suasana yang genting.
Tabel 12. Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Wajib Militer
No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Setuju 25 38,46 2 Tidak setuju 40 61,54 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Dari sebaran data di atas terlihat bahwa umumnya responden tidak setuju untuk  mengikuti  wajib  militer  meskipun  negara  benar-benar  membutuhkannya, dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  menyatakan  setuju  sebagai  wujud  dari  bela negara.    Banyaknya  responden  yang  menyatakan  tidak  setuju,  alasannya  karena
menurutnya  mereka  tidak  cocok  dalam  bidang  militer.    Hal  ini  menunjukkan bahwa  mereka  sebagai  warga  negara  Indonesia  kurang  menghayati  sepenuhnya, dan mereka lebih merasa dirinya sebagai orang  yang melakukan aktivitas sehari- hari disebuah negara yang bernama Indonesia.

## 6. Asimilasi Perilaku
Aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  oleh  responden  dalam  penelitian  ini diinventasikan  untuk  kemudian  ditanamkan  apakah  dalam  kegiatan  tersebut responden  selalu  memberikan  perhatian  yang  lebih,  memperioritaskan  atau memberi  keringanan  terhadap  masyarakat  sesama  keturunan  Tionghoa dibandingkan dengan masyarakat pribumi.  Tabel berikut memberikan  gambaran variasi jawaban responden tersebut.
Tabel 13. Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Perhatian yang Lebih atau Memperioritaskan Masyarakat Keturunan Tionghoa
No Klasifikasi aktivitas Variasi jawaban responden Ya Kadang Tidak Jumlah F % F % F % F % 1 Jual beli 29 44,61 34 52,51 2 3,08 65 100,00 2 Menerima pegawai 30 90,91 3 9,09 0 0,00 33 100,00 3 Melamar kerja 25 100,00 0 0,00 0 0,00 25 100,00 4 Memilih teman kerja 49 84,48 9 15,52 0 0,00 58 100,00 5 Mengundang resepsi 26 4 0,00 34 52,31 5 7,69 65 100,00 6 Memilih  teman  bicara  dalam sebuah kerumuman 37 56,92 25 38,46 3 4,62 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Dari  sebaran  data  pada  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  seluruh  responden menyatakan melakukan aktivitas jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam  melakukan  aktivitasnya  tersebut,  44,61%  responden  menyatakan  selalu memberikan keringanan, baik dalam discount jumlah, harga maupun dalam proses khususnya  kepada  konsumen  sesama  keturunan  Tionghoa.  Sedangkan  52,51% responden  menyatakan  kadang-kadang  saja  memberikan  keringanan  dan  sisanya sebanyak  3,08%  menyatakan  tidak  pernah  memberikan  keringanan-keringanan tertentu.
Selanjutnya tercatat hanya terdapat 33 responden yang menyatakan pernah melakukan aktifitas penerimaan pegawai dalam lembaga bisnis yang dipimpinnya. Dari jumlah tersebut 90,91% responden menyatakan selalu memberikan perioritas
terhadap  kalangan  sendiri,  sedangkan  sisanya  9,09%  responden  menyatakan kadang-kadang  saja  memberikan  perioritas  tergantung  dengan  kemamuan  dan sumber daya manusianya.
Sedangkan  25  orang  responden  yang  tercatat  pernah  melakukan  aktifitas melamar  pekerjaan,  seluruhnya  menyatakan  selalu  memberikan  perhatian  lebih terhadap  perusahaan  yang  dimiliki  atau  dipimpin  oleh  orang-orang  sesama keturunan Tionghoa untuk dijadikan sasaran dalam mengajukan lamaran kerja.
Dalam  kaitannya  dengan  pemilihan  teman  kerja,  sebanyak  84,48% responden  dari  sejumlah  58  responden  yang  pernah  beraktivitas  memilih  teman kerja,  menyatakan  bahwa  mereka  selalu  memperioritaskan  orang  sesama keturunan  Tionghoa  menjadi  teman  kerjanya  dan  sisanya  hanya  sekitar    15,52% yang  menyatakan  kadang-kadang  saja  memperioritaskan  hal  tersebut.  Sementara itu,  dalam  hal  memenuhi  undangan  resepsi  terdapat  sekitar  40,00%  responden yang  selalu  memperioritaskan  sesama  masyarakat  keturunan  Tionghoa,  dan sisanya  52,31%  hanya  kadang-kadang  saja  memperioritaskannya,  serta  7,67% justru  tidak  pernah  membeda-bedakannya  sama  sekali  antara  sesama  keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi.
Sedangkan  pada  saat  responden  memilih    teman  bicara  dalam  sebuah kerumunan, sebanyak 56,92% responden menyatakan selalu memilih teman bicara yang berasal dari masyarakat keturunan Tionghoa.  Selebihnya 38,46% responden menyatakan  hanya  kadang-kadang  saja  melakukannya  dan  sisanya  4,62% responden  menyatakan  tidak  pernah  memilih  teman  bicara,  artinya  dia  akan mengajak bicara siapa saja tanpa menilai asal usul atau etnisnya.
Berdasarkan  variasi  jawaban  responden  sebagaimana  terpapar  pada  tabel di  atas,  memperlihatkan  bahwa  perilaku  responden  cenderung  menempatkan masyarakat sesama keturunan Tionghoa pada tingkat pergaulan yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  masyarakat  pribumi.    Hal  ini  disebabkan  komunikasi  yang terjalin  diantara  sesama  keturunan  Tionghoa  dirasakan  sangat  efektif  dan menyenangkan.
Menurutnya  mereka  tidak  merasakan  adanya  kekhawatiran  atau  perasaan tidak  sepadan  seperti  halnya  ketika  berhubungan  dengan  masyarakat  pribumi. Selain  itu  pemahaman  responden  mengenai  tindakan  yang  dilakukannya  sangat
jelas yaitu dengan lebih menjalin keakraban dengan masyarakat sesama keturunan Tionghoa,  mereka  bisa  memenuhi  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan  kebutuhan sosial  lainnya  yagn  akan  sulit  didapatkan  jika  berinteraksi  dengan  masyarakat pribumi.

## 7. Asimilasi Civic
Pada  akhirnya  asimilasi  akan  menunjuk  pada  gagasan  dan  keinginan mengenai  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan,  kewenangan  dan pemerintahan  dalam  masyarakat,  proses  tersebut  akan  disebut  sebagai  asimilasi civic.  Pada tingkat itu setiap individu dalam suatu masyarakat dinyatakan berhak atas  tugas  kepemimpinan  atau  kekuasaan  yang  mengatur  masyarakat  di lingkungannya.  Dalam penelitian ini kajian mengenai asimilasi civic ditekankan pada  tanggapan  responden  terhadap  tugas  kepemimpinan  dalam  masyarakat disekitarnya.  Tabel berikut memperlihatkan tanggapan responden apabila dirinya atau  orang  lain  sesama  keturunan  Tionghoa  dipilih  untuk  mempimpin  lembaga struktural pemerintahan.
Tabel 14. Tanggapan Responden Jika Dirinya atau Orang Lain Sesama Keturunan
Tionghoa Memimpin Lembaga Struktural Pemerintahan No  Tanggapan Responden Frekuensi % 1 Setuju 3 4,62 2 Tidak setuju 62 95,38 Jumlah 65 100,00

## Sumber: Data lapangan
Data  pada  tabel  di  atas  memperlihatkan  bahwa  sebanyak  95,38% responden  menyatakan  tidak  bersedia  dan  tidak  mau    apabila  dirinya  atau  teman sesama keturunan Tionghoa diminta untuk memimpin lembaga struktural  tertentu di  pemerintahan,  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  (4,62%)  yang  menyatakan bersedia  apabila  benar-benar  diberi  kepercayaan  penuh  untuk  mempimpin lembaga yang dimaksud.
Dengan  demikian  tampak  bahwa  umumnya  responden  enggan  terlibat dalam  lembaga  struktural  pemerintahan  dan  tidak  tertarik  terhadap  masalah- masalah pemerintahan dan kekuasaan dalam masyarakat sekitarnya.
Kecenderungan  tersebut  tidak  terlepas  dari  ketiadaan  pengalaman  responden untuk  terlibat  dan  mengamati  individu  sesama  keturunan  Tionghoa  yang  terlibat dalam  kegiatan  politik  atau  kekuasaan.    Selain  itu  dalam  diri  responden  tercipta
pemahaman bahwa masalah politik dan kekuasaan mrupakan masalah yang harus dihindari  karena  hal  itu  bukan  bidang  mereka.  Dalam  kondisi  sekarang  ini responden  sudah  merasa  cukup  puas  jika  dapat  mengenal  dengan  baik  para pemipin  dan  pemegang  kekuasaan  untuk  bisa  dijadikan  kolega  yang menguntungkan.  Sedangkan apabila mereka aktif terlibat secara langsung dengan masalah  tersebut  pemahaman  mereka  mengatakan  itu  artinya  perubahan,  dan karenanya  harus  dihindari  karena  dapat  disertai  dengan  permasalahan- permasalahan yang  pada akhirnya dapat merugikan dirinya.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dari  situasi  tersebut  adalah  bahwa  asimilasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena akan menimbulkan perasaan tidak puas  dan  dapat  menimbulkan  penyimpangan  dari  proses  keutuhan  masyarakat secara alami, yang pada akhirnya justru bisa merusak proses integrasi yang sedang berjalan.    Pada  dasarnya  responden  relatif  mendukung  terhadap  pelaksanaan proses  integrasi  di  dalam  masyarakat.    Hal  tersebut  terlihat  dari  keengganan mereka  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  konflik-konflik  sosial  yang  terjadi. Terutama  konflik  mengenai  nilai-nilai  budaya  yang  menurut  mereka  akan  dapat ditemukan  dalam  hubungan  perkawinan  campuran  serta  keterlibatan  dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik.  Selain itu mereka juga sedikit banyak  menghindari  penyimpangan  aturan-aturan  yang  melingkupi  mereka sebagai  warga  negara  Indonesia,  terutama  dilihat  dari  pemilikan  nama  versi Indonesia  serta  ketidaktertarikan  mereka  dalam  bidang  struktural  pemerintahan. Akan  tetapi  pelaksanaan  integrasi  tersebut  cenderung  mereka  inginkan  tanpa menghilangkan  perbedaan-perbedaan  yang  dimilikinya.    Hal  tersebut  tidak terlepas dari rasa aman yang mereka peroleh dengan memiliki profil integritas diri dan  nilai-nilai  yang  mereka  anut  selama  ini,  hanya  saja  perlu  diakui  bahwa integrasi yang seperti itu tetap berpotensi konflik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa masyarakat keturunan  Tionghoa  dalam  melakukan  interaksi  atau  hubungan  sosial  dengan masyarakat  pribumi  cenderung  lebih  selektif  dalam  memilih  siapa,  dengan  cara apa  mereka  akan  berhubungan  dan  bagaimana  hasil  keuntungan  yang  hendak dicapai  sebagai  bahan  pertimbangan.    Dalam  berhubungan  dengan  masyarakat
pribumi  sehari-hari  sangat  dirasakan  interaksi  yang  dijalankan  kurang  dapat tercipta  dengan  baik,  mengingat  intensitas  interaksi  yang  dilakukan  responden termasuk  relatif  jarang.    Kesibukan  masing-masing  pihak  terutama  responden dalam  menekuni  usahanya,  bentuk  tempat  tinggal  berupa  ruko  yang  cenderung terpusat,  menjadi  salah  satu  sebab  jarangnya  pertemuan  tatap  muka  secaa langsung.
Intensitas  interaksi  antara  masyarakat  keturunan  Tionghoa  dengan masyarakat  pribumi  diketahui  masih  relatif  dangkal,  sehingga  proses  integrasi tidak  dapat  berjalan  dengan  sempurna  yang  pada  gilirannya  pemahaman  dan kemampuan  mengambil  atau  memainkan  peranan  dari  masing-masing  kelompok etnis tersebut secara efekif menjadi kurang memadai.  Kondisi ini ditandai dengan masih  terjadinya  salah  pengertian,  rasa  saling  curiga  dan  jarak  sosial  antaretnis dalam kehidupan sehari-hari.
Asimilasi  masyarakat    keturunan  Tionghoa  dengan  masyarakat  pribumi secara  keseluruhan  dapat  dikategorikan  dalam  taraf  yang  rendah.    Kondisi  ini menjadikan proses integrasi sulit untuk ditingkatkan kualitasnya sampai pada taraf penyatugabungan.  Tingginya pilihan responden untuk tetap menggunakan bahasa Tionghoa dalam berkomunikasi dengan sesama masyaraka Tionghoa, keengganan untuk  terlibat  secara  aktif  dalam  berbagai  organisasi  kemasyarakatan,  kurang setuju  terhadap  perkawinan  campuran  antara  masyarakat  keturunan  Tionghoa dengan masyarakat pribumi dan lain sebagainya adalah contoh nyata dari adanya kendala  dan  kesulitan  dalam  rangka  membentuk  satu  keutuhan  yang  harmonis diantara dua kelompok masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Taneko,  Soleman.  (1984). Struktur  dan  Proses  Sosial  suatu  Pengantar Sosiologi Pembangunan . Jakarta: CV. Rajawali.
Syani,  Abdul.  (1987). Sosiologi  Kelompok  dan  Masalah  Sosial .  Jakarta:  Fajar Agung
Susanto, Astrid. (1985). Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Jakarta: Bina Cipta.
Hidayat, Z.M. (1984). Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia . Bandung:
Tarsito.
Rahamat, Jalaludin. (1985). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Karya.
Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan dan Mentalitas . Jakarta: PT. Gramedia.
Nasikun. (1984). Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
W.A. Gerungan. (1987). Psykologi Sosial . Jakarta: PT. Bina Aksara.