## PENGARUH JUMLAH PERCEPATAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
Astri Warih Anjarwi 1 , Linda Kharisma 2
Taxation Department, Faculty of Administrative Science, University Brawijaya 12
Email: astrics19@ub.ac.id 1 , lindakrsm@student.ub.ac.id 2

## ABSTRACT
The Accelerated of Value Added Tax Restitution is Indonesian government’s policy to a preliminary refund  of  value  added  tax  overpayment.  The  simplification  or  the  acceleration  of  the  provision  of restitution  is  done  without  strict  examination  and  long  process,  but  by  simple  research.  Accelerated restitution policy is given to the Taxpayer who fulfills certain requirements (certain amount of restitution as  mentioned  above),  certain  criteria  (Taxpayers  who  comply)  and  they  are  low  risk  Taxable Entrepreneurs  that  determined  by  the  Minister  of  Finance.  The  Acceleration  of  Value  Added  Tax restitution is expected to reduce the cost compliance because the provision of restitution is done without examination and it is hoped that this policy could increase cash flow and liquidity of the economy. The research’s purpose is determine to impact the number of acceleration of value added tax restitution to the  acceptance  of  value  added  tax.  The  type  of  research  is  explanatory  research  with  a  quantitative approach. The research’s data is secondary data that obtaine from the Pratama Tax Office Malang Utara. The research’s  data is time series data during the periode of April 2018 – November 2019. The data analysis  technique  on  the  research  is  a  simple  regresi  linier  analysis.  The  results  of  this  research  is variable number of acceleration restitution on value added tax impact and significant for the revenue value added tax in the Pratama Tax Office Malang Utara. The value of R Square earned is 0.374 which means that the number of accelerated restitution of value added tax has an impact on the variable revenue of value added tax is 37.4%.
Keywords : Number of acceleration restitution on value added tax and revenue of value added tax

## ABSTRAK
Percepatan  Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan  fasilitas  dari  pemerintah  dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dilakukan tanpa melalui alur pemeriksaan yang sangat ketat dan proses nya lama, namun melalui penelitian sederhana. Percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai ini diberikan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak berisiko rendah, dan Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan karena proses restitusi dilakukan tanpa alur pemeriksaan dan diharapkan dapat meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Jenis  penelitian  ini  adalah explanatory  research dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan merupakan data time series selama bulan April 2018 – November 2019. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi  linier  sederhana.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Jumlah  Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Nilai R Square yang diperoleh yaitu sebesar 0,374 yang berarti bahwa jumlah percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai pengaruh terhadap variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 37,4%.
Kata Kunci : Jumlah Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## PENDAHULUAN
Indonesia menersapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 10% yang harus disetor  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP). Apabila  terjadi  kelebihan  pajak,  PKP  dapat melakukan  kompensasi  ke  Masa  Pajak berikutnya ataupun dapat melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah proses  pengembalian  kelebihan  pajak  dari negara kepada  wajib  pajak,  karena  jumlah kredit  pajak  atau  jumlah  pajak  yang  dibayar lebih  besar  daripada  jumlah  pajak  yang terutang.  Menurut  Maulida  (2018)  restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  yang  dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak  tercantum  dalam  Pasal  17  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (UU  KUP).  Pengajuan  permohonan  restitusi pajak  dapat  dilakukan  melalui  restitusi  biasa dan restitusi pendahuluan.
Proses restitusi biasa khususnya pada PPN dimulai  dengan  diajukannya  permohonan  oleh wajib pajak (WP) kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan  atas  permohonan  pengembalian kelebihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (3)  harus  menerbitkan  surat ketetapan pajak paling lama 1 (satu) tahun atau 12  (dua  belas)  bulan  sejak  permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima. Proses ini dinilai lama dan rumit serta dapat membuat masyarakat mengeluhkan pelayanan Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP).  Ketua  Dewan  Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi  Sukamdani,  dan  Direktur  Eksekutif Gabungan  Industri  Minyak  Nabati  Indonesia, Sahat  Sinaga,  menyampaikan  keluhannya  atas lamanya  jangka  waktu  restitusi  PPN  dan seringnya pelebaran area pemeriksaan sehingga membuat  Wajib  Pajak  tidak  nyaman  (Bisnis Jakarta dalam Octavia, S. et.al, 2015:2).
Oleh  karena  itu,  pemerintah  melalui
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  memberikan  fasilitas  perpajakan yang  dijalankan  pemerintah  sejak  April  2018 melalui kebijakan
percepatan restitusi. Kebijakan  ini  termuat  pada  PMK  Nomor
39/PMK.03/2018 yang telah mengalami perubahan  atau  penyempurnaan  pada  PMK Nomor  117/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran  Pajak.  Kebijakan  percepatan restitusi  khususnya  PPN  dapat  diberikan  lebih cepat  tanpa  melewati  alur  pemeriksaan  yang sangat ketat dan melalui proses yang lama. Hal ini  dilakukan  untuk  mendorong  efisiensi administrasi  perpajakan, meningkatkan tingkat kemudahan  berusaha,  meningkatkan  kepastian hukum.
Percepatan restitusi PPN memiliki keuntungan  yaitu  apabila  dilihat  dari  sudut pandang  Wajib  Pajak  dapat  membantu kelancaran  arus  kas (cash  flow) dan  menjadi tambahan modal kerja bagi Wajib Pajak dalam menjalankan  bisnisnya,  sehingga  diharapkan dapat  mendorong  Wajib  Pajak  untuk  lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Siaran Pers Kementerian  Keuangan  RI  Nomor  17/2018, kebijakan  percepatan  restitusi  ditujukan  agar lebih  banyak  lagi  Wajib  Pajak  yang  dapat memanfaatkan  fasilitas  percepatan  restitusi yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kemudahan  berusaha  dan  mengurangi  beban opportunity  cost akibat  proses  pemeriksaan restitusi  yang  panjang  dan  memakan  waktu lama.  Bagi  pemerintah  sendiri,  keuntungan adanya  percepatan  restitusi  yaitu  kebijakan  ini akan membebaskan sumber daya manusia yang saat  ini  digunakan  untuk  pemeriksaan  restitusi sehingga  dapat  fokus  pada  upaya  pengawasan atas  wajib  pajak  dengan  risiko  tinggi  (porsi tugas para pemeriksa pajak berkurang dan dapat dialihkan untuk tugas lainnya).
Kerugian  dari  adanya  percepatan  restitusi PPN  yaitu  penerimaan  pajak  melambat khususnya PPN dari tahun sebelumnya. Negara harus  mengembalikan  uang  yang  merupakan hak wajib pajak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Menurut Yon Arsal selaku Direktur dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  rendahnya  penerimaan  pajak  itu didasari  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya yaitu
meningkatnya restitusi pajak
(mediaindonesia.com, diakses  pada  tanggal  26 November  2019).  Berdasarkan  pendapat  Yon Arsal dapat ditarik kesimpulan bahwa restitusi pajak dapat memengaruhi penerimaan pajak.
Menurut  Sita  (2019)  tingkat  permohonan restitusi pajak meningkat sebesar 47,83% pada kuartal  pertama  tahun  2019,  sedangkan  tahun 2018  sebesar  34,26%.  Permohonan  restitusi terbesar  pada  pos  pajak  pertambahan  nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)  senilai  Rp38,21  triliun  atau  tumbuh 46,2%.  Hal  ini  tentunya  menjadi  perhatian khusus  terutama  untuk  otoritas  pajak  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk menggali  potensi  pajak  agar  dapat  mengejar target penerimaan pajak.

## Gambar 1. Jumlah pemohon percepatan restitusi
Sumber : APBN Edisi September 2018, data diolah peneliti (2019) Berdasarkan Gambar 1. tersebut menunjukkan  bahwa  untuk  bulan  Mei  -  Juni terdapat  lonjakan  jumlah  pengajuan  restitusi. Permohonan restitusi tahun 2017 dari total 401 menjadi  1.542  permohonan  di  tahun  2018. Artinya terjadi kenaikan hingga 284,54 persen, atau  hampir  empat  kali  lipat.  Penyebab tingginya  angka  restitusi  dikarenakan  adanya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  117/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara
Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran  Pajak,  yang  terbit  dan  efektif berlaku  sejak  12  April  2018  (Kemenkeu  RI, 2018).  Langkah  penyederhanaan  ini  dilakukan tanpa  adanya  pemeriksaan  yang  memakan waktu  cukup  lama,  namun  hanya  melalui penelitian  administratif  yang  sederhana  untuk restitusi pendahuluan. Proses percepatan restitusi  ini  dilakukan  dengan  cepat,  sehingga pemerintah  harus  melakukan  pengembalian kelebihan pembayaran pajak lebih cepat kepada wajib pajak. Apabila proses percepatan restitusi PPN ini tidak di barengi oleh penerimaan PPN
yang  optimal  akan  berdampak  pada  turunnya penerimaan PPN.
Robert  Pakpahan  mengutarakan  bahwa pada  tahun  2019  penerimaan  PPN  tertekan dikarenakan  adanya  kebijakan  percepatan restitusi  (Setiawan  dalam  DDTCNews,  2019). Berdasarkan  data  APBN  Edisi  Mei  2019 menunjukkan bahwa penerimaan dari PPN atau PPnBM tercatat tumbuh negatif 4,35 % persen. Faktor yang diperkirakan menekan pertumbuhan  PPN  atau  PPnBM  adalah pertumbuhan  restitusi  yang  cukup  signifikan. Banyak  media  nasional  yang  mengungkapkan bahwa menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  disebabkan  oleh  adanya kebijakan percepatan restitusi yang menimbulkan lonjakan restitusi PPN.
Menurut  Suryo  Utomo  selaku  Staf  Ahli Kementerian  Keuangan  Bidang  Kepatuhan Pajak,  pertumbuhan  restitusi  pajak  yang memengaruhi realisasi penerimaan pajak bulan pertama  di  tahun  2019.  Berdasarkan  catatan Kementerian  Keuangan  sepanjang  Januari- Agustus  2019  total  pengembalian  pajak  atau restitusi  pajak  tumbuh  32%.  Sayangnya, pemerintah belum dapat membeberkan nominal restitusi  tersebut  (Santoso  dalam  nasional kontan, 2019).
Menurut  pengamat  perpajakan  Danny Darussalam  Tax  Center  (DDTC)  (Redaksi DDTCNews , 2019),  perlambatan  penerimaan pajak  pada  kuartal  pertama  tahun  2019 seharusnya tidak perlu terlalu dikaitkan dengan restitusi  PPN,  alasannya  restitusi  merupakan konsekuensi  logis  dari  penerapan  konsep netralitas dari sistem PPN. Percepatan restitusi justru  akan  baik  bagi  kepatuhan,  karena  akan mengurangi  distorsi  atas cash  flow dari  wajib pajak  dan  efisiensi  sumber  daya  manusia  dari otoritas pajak.
Restitusi  merupakan  bagian  dari  sistem PPN yang dianut Indonesia, pada dasarnya tidak ada  alasan  untuk  tidak  mempercepat  restitusi. Ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, maka negara harus mengembalikan  kelebihan  tersebut  karena pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak merupakan  hak  wajib  pajak,  dalam  hal  ini kantor  pelayanan  pajak  memiliki  tugas  untuk melayani Wajib Pajak, terutama terkait dengan hak-hak  Wajib  Pajak.  Kantor  pajak  harus memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak untuk  mendapatkan  hak-haknya  termasuk  hak atas restitusi. Salah satu kantor pelayanan pajak
327 1087 128 156 179 66
PKP Resiko Rendah WP Persyaratan Tertentu WP Kriteria Tertentu Jumlah Permohonan Restitusi Dipercepat Periode Mei - Juni 2018 2017
yang harus melakukan hal tersebut yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Malang  Utara  merupakan  salah  satu  Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya meliputi
Kecamatan
Lowokwaru dan Kecamatan  Blimbing.  Salah  satu  KPP  yang menerapkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  39/PMK.03/2018  sebagaimana  telah diubah  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  117/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran  Pajak  yaitu  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Malang  Utara.  Hal tersebut  memungkinkan  wajib  pajak  untuk mengajukan  permohonan  restitusi.    Selain  itu, realisasi pajak Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Malang  Utara  selama  Januari-Agustus  tahun 2018 dan 2019 belum mencapai target, terlihat pada tabel 1.
Tabel 1 Realisasi Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Malang Utara (dalam Jutaan Rupiah)
Jenis Pajak Target 2019 Realisasi Jan-Agu 2019 Target 2018 Realisasi Jan-Agu 2018 PPN 379.475,35  144.143,90  303.339,10  156.330,88
Sumber : KPP Pratama Malang Utara (2019)
Berdasarkan tabel diatas penerimaan PPN KPP  Pratama  Malang  Utara  bulan  Januari sampai  Agustus  tahun  2018  sebesar  Rp 156.330.880.000  dari  targetnya  sebesar  Rp 303.339.103.000, sedangkan  penerimaan PPN tahun  2019  sampai  dengan  bulan  Agustus mencapai  144.143.900.000  dari  targetnya sebesar 379.475.350.000. Oleh karena itu, KPP Pratama Malang Utara dituntut untuk menggali potensi  pajak  agar  target  penerimaan  pajak khususnya  PPN  dapat  tercapai,  meskipun percepatan restitusi pajak diberlakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengetahui Pengaruh  Jumlah  Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Malang Utara).

## KAJIAN PUSTAKA Pajak Pertambahan Nilai
Pajak  Pertambahan  Nilai  menurut  Smith  et.al dalam Rosdiana (2011:68) yaitu
“ The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value  added  can  be  viewed  either  as  the difference  between  a  firm’s  sales  an  its purchace  during  an  accounting  period  or  as the sum of its wages, profit, rent, interest and other payments mot subject to the tax during that  period. (Smith,  et  al. dalam  Rosdiana, 2011:68)”.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  nilai tambah  yang  timbul  di  setiap  jalur  peredaran suatu  barang  seperti  bunga,  sewa,  upah  kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Obyek  PPN  yaitu  setiap  penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari  luar  daerah  Pabean.  PPN  di  Indonesia dikenakan  taruf  sebesar  10%  dari  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) seperti harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya  sebagai  dasar  perhitungan  pajak. Prinsip PPN yaitu Prinsip Asal (PPN dipungut ditempat asal barang) dan Prinsip Tujuan (PPN dipungut di tempat barang tersebut dikonsumsi)

## Restitusi
Restitusi  merupakan  pengembalian  jumlah pembayaran pajak dari hasil perhitungan pajak terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan selisih lebih atau telah dilakukan pembayaran  pajak  yang  tidak  seharusnya terutang.  Tujuan  adanya  Restitusi  yaitu  untuk melindungi  hak  wajib  pajak.  Wajib  pajak berhak  mengajukan  pengembalian  kelebihan pembayaran tersebut. Penyebab adanya kelebihan  pajak  yaitu  Pembelian  BKP  berupa barang  modal  yang  dilakukan  PKP  mulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak; PKP memiliki kegiatan ekspor;  PKP  menyerahkan  BKP  atau  JKP kepada  pemungut  PPN;  PKP  menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas tidak dipungut.

## Percepatan Restitusi
Kebijakan  percepatan  restitusi  PPN  adalah fasilitas  dari  pemerintah  dalam  pengembalian lebih  bayar  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) yang dapat diberikan lebih cepat tanpa melewati alur pemeriksaan yang sangat ketat dan melalui proses  yang  lama.  Fasilitas  ini  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor
117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Tujuan utama dari kebijakan tersebut antara lain untuk memperbaiki  likuiditas  Wajib  Pajak,  terutama eksportir.  Bagi  eksportir  yang  potensi  lebih bayar  PPNnya  besar  karena  produk  ekspor bebas  PPN  (0%),  kebijakan  tersebut  menjadi insentif yang dapat memacu kegiatan ekspornya.  Keterangan  Pers  Kementerian  RI No.  19/KLI/2018  mengungkapkan  bahwa kebijakan percepatan restitusi diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi  tanpa  dilakukan  pemeriksaan  dan diharapkan  kebijakan  ini  bisa  meningkatkan cash  flow dan likuiditas  perekonomian.  Syarat pengajuan  percepatan  restitusi PPN  diatur dalam  PMK  Nomor  117/PMK.03/2019  atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  39/PMK.03/2018.  Peraturan  tersebut menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  yang  dapat mendapatkan fasilitas percepatan restitusi PPN ini  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  wajib  pajak kriteria  tertentu,  wajib  pajak  persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.

## Perbandingan  Restitusi  Ketentuan  Lama dengan  Percepatan  Restitusi  (Ketentuan Baru)
Perbandingan ketentuan restitusi yang lama dan ketentuan restitusi yang baru dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.
Tabel 2 Perbandingan Ketentuan Restitusi Biasa dan  Ketentuan Restitusi yang Baru
Pokok Pengaturan Ketentuan Lama Ketentuan Baru Wajib Pajak Krieria Tertentu Subyek 1. Tepat  waktu  lapor SPT 2. Tidak ada tunggakan pajak 3. Laporan Keuangan diaudit  3  tahun (WTP) 4. Tidak dipidana pajak 5 tahun terakhir Sama Penetapan Permohonan dan Jabatan Sama Jangka  waktu penetapan Berlaku 2 tahun Sekali  dan  berlaku terus, kecuali dicabut penetapannya. Pokok Pengaturan Ketentuan Lama Ketentuan Baru Pencabutan 1. Dilakukan pemeriksaan  bukti permulaan atau penyidikan 2. Terlambat lapor SPT 1. Dipidana pajak 2. Terlambat lapor SPT Jangka  waktu pengembalian 1. PPh → 3 bulan 2. PPN → 1 bulan Sama Koreksi  lebih bayar SKPPKP  tidak  terbit dan dilakukan pemeriksaan pasal 17B  UU  KUP  (Batas waktu  penyelesaian  1 tahun) SKPPKP terbit sebesar hasil penelitian (tanpa pemeriksaan) (Penyelesaian tetap 1 bulan) b. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Subyek 1. WP OP → LB ≤ Rp 10 juta
2. WP Badan → LB ≤ Rp
100 juta 3. PKP → LB ≤ Rp 100 juta 1. WP OP → LB ≤ Rp 100 juta 2. WP Badan → LB ≤
Rp 1 M
3. PKP  → LB ≤ Rp 1 M Penetapan Tanpa  penetapan  → otomatis Sama Penelitian pengembalian pendahuluan 1. Terdapat lebih bayar
2. SPT lengkap 3. Penulisan dan perhitungan pajak benar 4. Kredit pjaak atau pajak masukan benar 5. Pembayaran pajak benar Sama,  tetapi  ebih diatur  tata  caranya → penelitian material Jangka  waktu pengembalian 2. PPh OP → 15 hari
3. PPh Badan → 1 bulan 4. PPN → 1 bulan Sama Koreksi  lebih bayar SKPPKP  tidak  terbit dan dilakukan pemeriksaan pasal 17B  UU  KUP  (Batas waktu  penyelesaian  1 tahun) SKPPKP terbit sebesar hasil penelitian (tanpa pemeriksaan) (Penyelesaian  tetap 1 bulan)
c. Pengusaha Berisiko Rendah Subyek 1. Perusahaan  terbuka minimal  saham  40% di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2. BUMN atau BUMD 3. Produsen dengan syarat tertentu 1. Perusahaan  dengan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2. BUMN atau BUMD 3. Produsen 4. Eksportir MITA atau AEO 5. PKP Pasal 17D Penetapan Permohonan dan jabatan Sama Jangka  waktu penetapan Berlaku 2 tahun Sekali  dan  berlaku terus, kecuali dicabut penetapannya Pencabutan 1. Dilakukan pemeriksaan bukti 1. Diperiksa bukti permulaan atau disidik
Pokok Pengaturan Ketentuan Lama Ketentuan Baru permulaan atau penyidikan 2. Hasil pemeriksaan →tidak  memenuhi kriteria 2. Dipidana pajak 3. Tidak memenuhi ketentuan subyek Jangka  waktu pengembalian 1 bulan Sama Koreksi  lebih bayar SKPPKP tidak terbit dan dilakukan pemeriksaan pasal 17B UU KUP SKPPKP terbit sebesar hasil penelitian (tanpa pemeriksaan) Hipotesis
Gambar 2. Model Hipotesis
H 0 =  Diduga jumlah percepatan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai (X) tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)
H a =  Diduga jumlah percepatan restitusi Pajak
Pertambahan  Nilai  (X)  berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

## METODE PENELITIAN
Pеnеlitian  ini  mеrupakan  pеnеlitian pеnjеlasan  ( еxplanatory  rеsеarch )  dеngan pеndеkatan kuantitatif. Pеnеlitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang  berlokasi  di  Jalan  Jaksa  Agung  Suprapto No.29-31 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan data Jumlah Percepatan Restitusi PPN  sebagai  variabel  bebas  dan  Penerimaan PPN sebagai variabel terikat mulai bulan April 2018-November  2019,  didapat  20  populasi. Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini mneggunakan Nonprobability  Sampling yaitu semua  populasi  dijadikan  sampel.  Model analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  rеgrеsi liniеr sederhana dengan menggunakan Software Aplikasi  Package  for  Social  Scienses  (SPPS) Statistik  21.0. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  dokumentasi  dengan  cara peneliti mengumpulkan, mencatat, atau mendata,  serta  mengkaji  data  yang  telah didapatkan dan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Statistik Deskriptif
Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut.
Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
N  Minimum Maximum Mean Std. Deviation X 20 .00 476706068.0 0 153404866.3
000 161868296.67 751
Y 20  639420091 9.00 5685580529 5.00 2303542757 7.5000 10029726333.
60472 Vali d N (list wise ) 20

## Sumber : Output SPSS 21.0, 2020
Berdasarkan  Tabel  4.1  dapat  dilihat bahwa variabel jumlah percepatan restitusi PPN memiliki  nilai  terendah  sebesar  0  dan  nilai tertinggi  sebesar  476706068.  Selain  itu  nilai rata-ratanya  sebesar  153404866,3  dengan standar  deviasi  sebesar  161868296,67751. Sedangkan, variabel penerimaan PPN memiliki nilai  terendah  sebesar  6394200919,0  dan  nilai tertinggi  sebesar  56855805295.00  serta  nilai rata-ratanya  sebesar  23035427577,5  dengan standar deviasi 10029726333.60472.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas Uji Normalitas dilakukan dengan
menggunakan  Kolmogorof-Smirnov,  sebagai berikut.
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 20 Normal Parameters a,b Mean ,0000011 Std. Deviation 7935475913 Most Extreme Differences Absolute ,235 Positive ,235 Negative -,103 Kolmogorov-Smirnov Z 1,053 Asymp. Sig. (2-tailed) ,218
Sumber : Output SPSS 21.0, 2020 Berdasarkan  tabel  4.2  tersebut  diketahui bahwa  nilai  yang  tertera  pada Asymp.  Sig. (2- tailed ) sebesar 0,218. Angka tersebut menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  ( Sign. ) lebih besar (>) dari taraf nyata yang ditetapkan sebesar  0,05.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  data terdistribusi  normal  atau  telah  memenuhi  uji normalitas.
Penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (Y)
Jumlah
Percepatan
Restitusi PPN (X)
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji scatterplot sebagai berikut.

## .
Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) Sumber : Output SPSS 21.0, 2020 Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa  data  penelitian  ini  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Uji  scatterplot  tersebut menunjukkan titik-titik data tersebar di atas dan di  bawah  atau  disekitar  angka  0.  Hasil  uji scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

## c. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  melihat apakah  dalam  model  regresi  linier  terjadi korelasi  antara  suatu  periode  t  dengan  periode sebelumnya  (t-1).  Penelitian  ini  menggunakan uji Durbin Watson (D) dengan membandingkan nilai  d table dengan  α  (0,05).  D tabel mempunyai dua  nilai  batas  yaitu  batas  atas  (d u )  dan  batas bawah  (d L ).  Data  dikatakan  H 0 diterima  atau tidak ada autokorelasi jika d u < d < 4-d u . Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

## Sumber : Output SPSS 21.0, 2020
Berdasarkan  Tabel  IV.3  dapat  diketahui bahwa  nilai  uji  Durbin  Watson  (d)  sebesar 1,689.  Nilai  d  (1,689)  berada  diantara  nilai  d u dan  4-d u (1.411  <  1.689  <  2.589).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  asumsi  tidak  terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

## 3. Analisis Regresi Linier Sederhana
Uji  regresi  linier  sederhana  digunakan untuk  mengukur  besarnya  pengaruh  variabel independen yaitu Percepatan Restitusi PPN (X) terhadap  variabel  dependen  yaitu  Penerimaan PPN (Y).
a. Uji Regresi Linier
Hasil uji regresi linier sebagai berikut.
Tabel 6 Uji Regresi Linier Sederhana

## Sumber : Output SPSS 21.0, 2020
Berdasarkan  Tabel  5  didapatkan  persamaan regresi sebagai berikut:
Y=17222328824.456 + 37,894X
Hasil  persamaan  regresi  di  atas  dapat diintepretasikan dengan melihat nilai konstanta sebesar 17222328824.456, nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan PPN jika tidak ada Percepatan Restitusi PPN sebesar 17222328824.456. Sedangkan, koefisien regresi sebesar 37,894 artinya Penerimaan PPN akan meningkat sebesar Rp 37,894 untuk setiap tambahan Rp 1 untuk Percepatan Restitusi PPN (X),  maka  penerimaan  PPN  akan  meningkat sebesar Rp 37,894 dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Berdasarkan interpretasi  di  atas  dapat  diketahui  Percepatan Restitusi PPN berpengaruh terhadap Penerimaan  PPN,  dengan  kata  lain  apabila Percepatan Restitusi PPN meningkat maka akan diikuti peningkatan Penerimaan PPN.

## b. Koefisien Determinan (R 2 )
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 7 Koefisiensi Determinasi

## Sumber : Output SPSS 21.0, 2020
Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil R 2 (koefisien  determinasi)  sebesar  0,374,  artinya 37,4% variabel penerimaan PPN akan dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu Percepatan  Restitusi  PPN.  Sedangkan  sisanya 62,6%  variabel  Penerimaan  PPN  dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square 1 .612 .374 .339 Model Durbin- Watson 1 1,689 Coefficients a 17222328824.456 2542768039.84 6.773 .000 37.894 11.555 .612 3.279 .004 (Constant) X Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Dependent Variable: Y a.
Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan  antara  variabel  Percepatan  Restitusi PPN dengan variabel Penerimaan PPN. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,612, nilai korelasi ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara variabel  Percepatan  Restitusi  PPN  (X)  dengan Penerimaan PPN (Y) termasuk dalam kategori kuat karena berada di selang 0,6-0,8. Hubungan antara  variabel  Percepatan  Restitusi  PPN dengan  variabel  Penerimaan  PPN  bersifat positif,  artinya  jika  variabel  independen semakin  ditingkatkan  maka  Penerimaan  PPN juga akan mengalami peningkatan.

## 4. Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  Uji  t. Uji  t  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah percepatan  restitusi  PPN  terhadap  penerimaan PPN  dari  hasil  analisis  regresi  signifikan  atau tidak,  dengan  kata  lain  model  yang  diduga tepat/sesuai  atau  tidak.  Adapun  kriteria pengambilan keputusan Uji t sebagai berikut: a. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung lebih besar  dari  t tabel maka  H 0 ditolak  dan  H a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan  antara  variabel  independen dengan variabel dependen.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 atau t hitung lebih kecil  dari  t tabel maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh signifikan  antara  variabel  independen dengan variabel dependen.
Berikut  ini  hasil  uji  t  yang  ditampilkan  pada Tabel 8.
Tabel 8 Hasil Uji t

## Sumber: Output SPSS 21.0, 2020
Berdasarkan Tabel IV.6 nilai t hitung sebesar 3,279. Sedangkan t tabel (α = 0.05; db residual = 18) adalah sebesar 2,10092. Hal ini menunjukkan  bahwa  nilai  pada    t hitung >  t tabel yaitu 3,279 > 2,10092 atau nilai Sig. (0,004) < α  =  0.05  maka  model  analisis  regresi  adalah signifikan.  Hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H a diterima  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  dependen  (Penerimaan  PPN)  dapat
dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  variabel Percepatan  Restitusi  PPN.  Berdasarkan  hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN dan dapat diketahui  bahwa  variabel  independen  tersebut memberikan  pengaruh  yang  tinggi  terhadap Penerimaan PPN.

## 5. Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh  percepatan restitusi PPN terhadap penerimaan
PPN dengan menggunakan PMK  117/PMK.03/2019 sebagai acuan. Hal ini dikarenakan PMK 117/PMK.03/2019 merupakan dasar dilakukannya percepatan restitusi PPN. Menurut  PMK  117/PMK.03/2019,  percepatan restitusi diberikan tanpa melalui alur pemeriksaan  dan  proses  yang  lama,  serta diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  memenuhi syarat  pengajuan  percepatan  restitusi  pajak. Berdasarkan  PMK  tersebut,  wajib  pajak  dapat memperoleh  proses  restitusi  PPN  lebih  cepat, namun  tidak  semua  wajib  pajak  dapat mengajukan percepatan restitusi. Proses restitusi PPN yang lebih cepat akan mempengaruhi  penerimaan  PPN  dikarenakan pemerintah  harus  lebih  cepat  memberikan pengembalian kepada wajib pajak.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah  percepatan  restitusi  PPN  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  PPN.  Hal tersebut  ditunjukkan  oleh  uji  hipotesis  dengan nilai t hitung sebesar 3,279, sedangkan t tabel (α =  0.05;  db  residual  =  18)  adalah  sebesar 2,10092.  Hasil  uji  hipotesis  ini  menunjukkan bahwa nilai pada  t hitung > t tabel yaitu 3,279 > 2,10092 atau dengan melihat nilai Sig. (0,004) <  α  =  0.05  sehingga  percepatan  restitusi  PPN berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan PPN.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh  percepatan  restitusi  PPN  terhadap penerimaan  PPN  yang  ada  memberikan akibat dan dampak bagi pemerintah untuk menyalurkan dana pajak yang digunakan untuk pembiayaan,  serta  tidak  tercapainya  target penerimaan PPN.
Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Supit,  et.al, (2014)  mengenai  Analisis  restitusi  PPN terhadap  penerimaan  PPN  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Manado, menunjukkan terdapat pengaruh antara restitusi PPN  terhadap  penerimaan  PPN  pada  KPP
Model  t hitung t tabel (α= 0,05;
db residual = 18) 1 X 3,279 2,10092 a. Dependent Variable: Y
Pratama Manado. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi, Elly Suryani dan Kurnia (2018)  mengenai  Pengaruh Self  Assesment System , Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  (Studi  Kasus  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cibinong Tahun    2014-2016),  menunjukkan  bahwa restitusi  PPN    berpengaruh  negatif  terhadap penerimaan  PPN.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada hasil uji hipotesisnya yang menunjukkan bahwa thitung  lebih  besar  dari  pada  ttabel  (-2,281  > 2,037). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang  hasilnya  tidak  berpengaruh  seperti penelitian  yang  dilakukan  Riftiasari  (2019), Usman (2017) serta Jusmani dan Rudi (2016). Artinya  penelitian  ini  tidak  dapat  mendukung dan  sebaliknya  penelitian  ini  tidak  dapat didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Dinar  Riftiasari  (2019),  Sarah Usman (2017) serta Jusmani dan Rudi (2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  Jumlah  Percepatan  Restitusi  PPN terhadap  Penerimaan  PPN.  Populasi  yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang  mengajukan  permohonan  percepatan restitusi  PPN  dan  terdaftar  di  KPP  Pratama Malang  Utara.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  jumlah  percepatan  restitusi  PPN berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan PPN pada KPP Pratama Malang Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis bahwa nilai pada  t hitung > t tabel yaitu 3,279 > 2,10092 atau dengan  melihat  nilai  Sig.  (0,004)  <  α  =  0.05. Maka dapat diketahui bahwa jumlah percepatan restitusi PPN merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  penerimaan  PPN.  Alasanya adalah ketika wajib pajak mengajukan percepatan restitusi PPN akan terjadi pengembalian  dana  oleh  pemerintah  kepada Wajib  Pajak  yang  melakukan  percepatan restitusi PPN.
Berdasarkan  kesimpulan tersebut,  peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. KPP Pratama Malang Utara a. Dalam hal menanggapi terjadinya percepatan  restitusi  PPN  perlu  adanya pengawasan  yang  lebih  terhadap  Wajib Pajak    dalam  proses  pelaporan    pajak,
agar  persentase  terjadunya  percepatan restitusi dapat berkurang.
b. Dalam  hal  penerimaan  PPN,  KPP Pratama Malang Utara diharapkan dapat meningkatkan  potensi  penerimaan  PPN melalui  pengawasan  terhadap  Wajib Pajak/Pengusaha  Kena  Pajak  agar  patuh membayar pajak khususnya PPN. Selain itu, melakukan evaluasi kebijakan percepatan restitusi PPN, sehingga dapat lebih  bijak  dalam  mengambil  keputusan demi tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan khususnya
Pajak Pertambahan Nilai secara optimal.
2. Saran
a. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menambah variabel bebas lainnya dengan tujuan untuk mengetahui varibel- variabel bebas yang lain, sehingga dapat diketahui  variabel  bebas  mana  yang memperkuat  dan  memperlemah  variabel terikat.
b. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas  obyek  penelitian  misalnya penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa Timur  III  yang  menampung  14  KPP Pratama  dan  juga  lebih  memperluas periode  obyek  penelitian,  sehingga diketahui  di  lokasi  penelitian  manakah yang terjadi permasalahan dibidang PPN yang  mengakibatkan  target  penerimaan PPN tidak tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Maulida,    R.  (2018).  Restitusi  Pajak: Pengertian, Tujuan dan Syarat
Percepatan  Restitusi  Pajak.  Online Pajak  [on-line].  Diakses  26  Oktober 2019 dari https://www. online- pajak.com/tentang-kami. Ortax,  Tim  Redaksi.  (2017).  Susunan  dalam Satu Naskah 10 (Sepuluh) UndangUndang  Perpajakan  (5th  ed.). Jakarta:  Observation  &  Research    of Taxation (Ortax).
Octavia, S., Y. Mayowan dan S. Karjo. (2015).
Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan  Nilai (PPN) di  Indonesia (Studi Pada PT. XYZ). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 7(1) : 1.
Avisena,  M.I.R.  (2019).  Restitusi  Meningkat,
Penerimaan Pajak Loyo. Media Indonesia [on-line]. Diakses 26 November 2019 dari https://mediaindonesia.com/read/ detail/273673-restitusi-
meningkatpenerimaan-pajak-loyo.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2018).  APBN  Kita  Kinerja  dan  Fakta Edisi September 2018. K emenkeu [on- line]. Diakses 19 September 2019 dari https://www.kemenkeu.go.id/ media/10576/apbn-kita- edisiseptember-2018. pdf.
. (2019). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi  Mei  2019.  Kemenkeu  [online]. Diakses  20  September  2019  dari https://www.kemenkeu.go.id/media/
12483/apbn-kita-mei-2019.pdf.
Santoso,  Y.I.  (2019).  Kenaikan  Restitusi
Berpotensi  Mengancam  Penerimaan Pajak.  Kontan  [on-line].  Diakses  28 November 2019 dari https://nasional.kontan.co.id/news/ken aikan-restitusi-berpotensimengancam- penerimaan-pajak.
Setiawan, D.A. (2019). Dirjen Pajak Paparkan 3 Faktor Target 2019 Tidak Bisa Dicapai.
DDTCNews  [on-line].    Diakses  20 September 2019 dari
https://news.ddtc.co.id/dirjen-pajak- paparkan-3-faktor-target-2019- tidakbisa-dicapai-16418.
Rosdiana,  H.,  E.S.  Irianto,  dan  T.M.  Putranti.
(2011).  Teori  Pajak  Pertambahan Nilai:Kebijakan  dan  Implementasinya di  Indonesia.  Bogor  :  Penerbit  Galia
Indonesia.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2018). Sukseskan Tingkat Kemudahan Berusaha, Kemenkeu Luncurkan Berbagai Fasilitas Fiskal. Dalam Keterangan Pers. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI. Jusmani  dan  R.  Qurniawan.  (2016).  Pengaruh Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang Ilir  Barat.  Jurnal  Media  Wahana Ekonomika, 13(3) : 130-142. Octavia, S., Y. Mayowan dan S. Karjo. (2015). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan  Nilai (PPN) di  Indonesia (Studi Pada PT. XYZ). Jurnal
Perpajakan (JEJAK), 7(1) : 1.
Pratiwi,  S.A.,  E.  Suryani,  dan  Kurnia.  (2018).
Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan  Pajak  dan  Restitusi  Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Cibinong
Tahun    2014-2016).  Jurnal  Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, 4(2) : 1201-1210.
Usman,  S.  (2017).  Restitution  and  Restitution
Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari. Jurnal Nusamba, 2(1) : 57-67. Riftiasari,  D.  (2019).  Pengaruh  Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Penjaringan. Moneter, 6(1) : 63-68.
Supit,  W.M.,  D.P.  Elia,  dan  H.  Sabijono.
(2014). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Manado. Jurnal EMBA, 2(3) : 159-166.
DDTC. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun  2018  (2018).  DDTC  [online]. Diakses  19  September  2019  dari https://engine.ddtc.co.id/peraturanpaja k/read/peraturan-menteri-keuangan- 39pmk-032018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2019  (2019,  Agustus).  Pajak  [online]. Diakses  19  September  2019  dari http://pajak.go.id/sites/default/files/201 9-08/117PMK032019.pdf.