Vol. 04  No. 2  Desember  2018 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## PUTUSAN MK NO. 46/2010 TENTANG HUBUNGAN
KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGIS (ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF,  UIDHR, Dan UDHR)

## NUR AZIZAH
IAIN Manado Sulawesi Utara nurazizahhutagalungdo@gmail.com

## Abstract
The Constitutional Court is a legal institution where  the judicial review of the law in Indonesia. In 2010, there was a judicial review of the article on marriage registration and the rights of children outside marriage or the marriage of Sirri. Although not all lawsuits were granted by the Constitutional Court judge, but the  decision  that  was  born  raised its  own  polemic.  The  article  of  the  Marriage Law  of  article  43  takes  place  in  the  provision  of  point  content  where  an illegitimate  child  occupies  a  state-recognized  status  with  proof  of  technology. Therefore, the interpretation of UDHR, UIDHR, Islamic Law, Positive Law, and Child Protection Law and MUI's Fatwa on the decision strongly contributed in interpreting  the  Constitutional  Court's  decision  and  the  word  "civil relationship" with biological father.
Keywords : out of wedlock children, Constitutional Court, Marriage Law, and Islamic Law.

## Abstrak
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum tempat judicial review hukum di Indonesia.  Pada  tahun  2010,  ada  peninjauan  kembali  artikel  tentang pendaftaran pernikahan dan hak-hak anak di luar nikah atau pernikahan Sirri. Meskipun  tidak  semua  tuntutan  hukum  diberikan  oleh  hakim  Mahkamah Konstitusi, tetapi keputusan yang lahir mengangkat polemiknya sendiri. Pasal Hukum  Perkawinan  pasal  43  terjadi  dalam  penyediaan  isi  poin  di  mana seorang  anak  tidak  sah  menempati  status  yang  diakui  negara  dengan  bukti teknologi. Oleh karena itu, interpretasi UDHR, UIDHR, Hukum Islam, Hukum Positif,  dan  UU  Perlindungan  Anak  dan  Fatwa  MUI  pada  keputusan  sangat berkontribusi  dalam  menafsirkan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  kata "hubungan sipil" dengan ayah biologis.
Kata  kunci : anak  luar  nikah,  mahkamah  konstitusi,  hukum  pernikahan,  dan  hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  tujuan  hukum  adalah  demi  menjaga  ketertiban  dan kedamaian  serta  menjamin  hak-hak  setiap  warga  negara  atau  setiap  orang.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Seiring  berkembangnya  zaman,  kebutuhan  akan  hukum  semakin  meningkat, maka  secara  otomatis  hukum  yang  kaku  harus  dapat  dilakukan  pembaruan. Namun  pembaruan  hukum  yang  dimaksud  tidak  sampai  merusak  sendi-sendi aturan dasar.
Sejak  zaman  sebelumnya  hingga  tahun  2010  masih  dipegang  sebuah aturan  yang  ketat  tentang  anak  luar  nikah.  Bahwa  anak  hasil  zina  atau  hasil hubungan luar nikah dipandang sebagai makluk yang tidak memiliki hubungan keperdataan  apapun  dengan  ayah  biologisnya.  Hingga  kemudian  tejradi pengajuan uji materi hukum tentang pencatatan nikah dan hak anak atas UU No. 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi.
Pembaruan  hukum  yang  lahir  dari  putusan  MK  melahirkan  sebuah polemik  hingga  secara  cekatan  Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan keputusan  dengan  judul  Fatwa  MUI  No.  11  Tahun  2012.  Tidak  sampai  di  situ saja,  gejolak  pro  dan  kontra  tentang  putusan  MK  menimbulkan  dilema  dalam penafsiran hukum.
Maka,  berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis  akan  memabahas bagaimana sebanarnya hukum Islam, Hukum Positif,   Universal  Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM dalam PBB, Universal Islamic Declaration of  Human  Right  (UIDHR)  tentang  HAM  dalam  Islam,  dan  UU  No.  23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keseluruhan akan memberikan sudut pandang maasing-masing terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan normatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalahPutusan MK No.46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologis, hokum  Islam,  hukum  positif,  UIDHR  dan  UDHAR.  Data  sekunder  diperoleh dari teori-teori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut di atas. Teknik  pengumpulan  data  melalui  ribrary  riset  dan  telaah  pustaka.  Untuk analisa  data  dengan  menganalisa,  mengkolaborasikan  Putusan  MK  No.46/2010, hukum  Islam,  hukum  positif,  UIDHR  dan  UDHR  dan  selanjutnya  diambil kesimpulan.

## HASIL KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN Penjelasan tentang Putusan
Isi  putusan  menunjukkan  bahwa  antara  ayah  biologis  dengan  anak memiliki  hubungan  keperdataan  secara  hukum  negara,  ini  artinya  antara  anak dan  ayah  (keluarga  ayah)  memiliki  hubungan  keperdataan  dalam  arti  berhak saling  mewarisi,  menyandang  nama  ayah,  dan  hubungan  hukum  lainnya selayaknya keluarga kecuali dalam hal nasab, sebab nasab adalah ranah agama, agamalah  yang  menentukan  seseorang  tersebut  memiliki  nasab  atau  tidaknya dengan ayah.
Dalam putusan MK menunjukkan pernikahan sirri tidak dapat disahkan dan  anak  yang  lahir  atas  pernikahan  di  bawah  tangan  (sirri)  tidak  serta  merta mendapatkan  hak  dan  statusnya  setelah  adanya  putusan  MK,  harus  terlebih dahulu  dibuktikan  dengan  alat  teknologi  atau  bukti  lainnya  yang  menandakan adanya  hubungan  darah.  Sementara  ibu  dari  anak  hasil  pernikahan  di  bawah tangan tidak memiliki hubungan apapun dengan suaminya dari pernikahan sirri tersebut.
Anak  luar  nikah  yang  dimaksud  MK  adalah  anak  hasil  pernikahan  sirri (tidak dicatatkan) dan anak-anak yang lahir akibat hubungan seksual antara laki- laki  dan  wanita.  Atas  putusan  inilah,  banyak  pihak  dan  masyarakat  berpikir bahwa  akibat  putusan  ini  dapat  mempersamakan  antara  anak  hasil  pernikahan sirri dengan zina. Putusan ini dikhawatirkan berimplikasi pada pelegalan zina.
Maka dari itu, MK memberikan penjelasan secara resmi pada hari rabu 7
Mret 2012 bahwa MK tidak
melegislasi perzinaan.
MK
menerangkan:“Seoranglaki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  menyebabkan terjadinya  kelahiran  anak  tersebut  harus  bertanggungjawab  atas  kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Sisi tanggung jawab kedua orang tuanya dan aspek kepentingan anaklah yang sangat ditekankan, bukan dimaksudklan untuk melegalkan perzinaan.
Selain  mendengar  keterangan  ahli,  majelis  hakim  Mahkamah  Konstitusi juga mendengarkan berbagai masukan dari pihak pemerintah, pihak DPR. Pihak pemerintah  menyampaikan  paparan  dan  alasan  panjang  yang  kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan penjelasannya tersebut di atas, pemerintah memohon kepada MK yang mengadili permohonan penguji  UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  terhadap  UU  1945,  dapat  memberikan  putusan  sebagai  berikut:
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
pertama, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); kedua, menolak  permohonan  penguji  para  pemohon  seluruhnya  atau  setidak-tidaknya menyatakan  permohonan  penguji  para  pemohon  tidak  dapat  diterima;  ketiga, menerima  keterangan  pemerintah  secara  keseluruhan,;  keempat,  menyatakan ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  dan  pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  24  tidak bertentangan  dengan  pasal  28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  pasal  28  (D)  ayat  (1) UUD 1945; namun demikian apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. 1

## Hak dan Kewajiban, Hubungan dan Perlindungan Hukum dalam pandangan Hukum Islam, Hukum Positif, dan UIDHR, dan UDHR
Sebagaimana  penjelasan  putusan  di  atas,  hak  dan  kewajiban  para  pihak setelah  putusan  MK  adalah  anak  memiliki  hak  keperdataan  kepada  ayah biologis. Artinya ayah biologis harus memberikan hak-hak anak selayaknya dan melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  seorang  ayah.  Akan  tetapi  laki-laki tersebut  tidak  memiliki  hubungan  suami  istri  dengan  wanita  pemilik  anak terkecuali dengan pernikahan yang sah secara hukum di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengakibatkan wanita dan laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak memiliki hubungan suami istri. Putusan ini hanya  menegaskan  hubungan  antara  orangtua  dengan  anak  biologis.  MK  tidak memberikan  keterangan  secara  jelas  apakah  hubungan  perdata  ini  sampai kepada  hubungan  nasab  atau  hanya  sebatas  hak-hak  perdata  lainnya.  Kata hubungan perdata ini sudah sepatutnya diberikan tafsiran secara jelas oleh MK agar tidak terjadi kekosongan hukum supaya pasal ini tidak dimanfaatkan oleh suatu oknum untuk mempermaikan hukum.

## Hak dan Kewajiban, Hubungan dan Perlindungan Hukum dalam isi putusan MK ditinjau dari Hukum Islam
Yang  dimaksud  dengan  anak  zina  ialah  anak  yang  dilahirkan  bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap  sebagai anak dari  laki-laki  yang  menggauli  ibunya,  walaupun  laki-laki  tersebut  kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut دنٔ ًعزسشززسٍغ = walad gairu syar’i (anak tidak sah).
1 H. M. Nurul Irfan, Nasab & status anak dalam hukum Islam (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 185.
Oleh  karena  itu,  tidak  ada  hubungan  nasab/keturunan  dengan  laki-laki itu,  namun  anak  itu  tetap  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan kerabat ibunya.
Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  jika  seorang  wanita  hamil  karena  zina melahirkan  anaknya,baik  orang  yang  melakukan  zina  mengaku  atau  tidak mengaku,  maka  anak  yang  lahir  tersebut  adalah  anak    dari  ibunya,  bukan  dari anak laki-laki yang menzinainya. 2
Tujuan  adanya  syari’at  adalah  untuk  mencapai  kemaslahatan.  Beberapa kemaslahatan  pokok  adalah:  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan  keturunan. Demi  menjaga  nasab  atau  keturunan  inilah  ajaran  agam  Islam  mensyari’atkan nikah  sebagai  cara  yang  dipandang  sah  untuk  menjaga  dan  memelihara kemurnian nasab.
Dengan  demikian  nasab  adalah  sebuah  karunia  besar  yang  diturunkan Allah kepada hamba-Nya, sesuai dengan firman Allah:
ا ٗسٌِدَق  َكُّب َز ٌَاَك َٔ ۗا ٗس ۡٓ ِص َٔ اٗبَسََ ۥَُّهَعَجَف ا ٗسَشَب ِءٓاًَۡنٱ ٍَِي َقَهَخ يِرَّنٱ  َُْٕ َٔ ٪٩
54.  Dan  Dia  (pula)  yang  menciptakan  manusia  dari  air  lalu  dia  jadikan  manusia  itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan  haram  pula  bagi  seorang  wanita    menisbahkan  (menghubungkan)  seorang anak  kepada  yang  bukan  ayah  kandungnya,  seperti  dalam  hadis  Rasulullah bersabda: 3
َق َُُّْع ُ َّللَّا  ًَ ِض َز ٍدْعَس  ٍَْع
َََُّّأ ُىَهْعٌَ  َُْٕ َٔ ٍِِّبَأ  ِسٍَْغ ىَنِإ ىَعَّدا  ٍَْي  ُلُٕقٌَ َىَّهَس َٔ ٍَِّْهَع ُ َّللَّا ىَّهَص ًَِّبَُّنا  ُتْعًَِس  َلا ْهَق ُِاَع َٔ َٔ  َياََُذُأ ُّْتَعًَِس اَََأ َٔ  َلاَقَف َة َسْكَب ًِبَ ِلِ ُُّت ْسَكَرَف ٌوا َسَح ٍَِّْهَع ُتََُّجْناَف ٍِِّبَأ  ُسٍَْغ ِي ًِب
ُ َّللَّا ىَّهَص ِ َّللَّا  ِلُٕس َز  ٍْ َّمَس َٔ ٍَِّْهَع
Dari  Abu  Utsman  dari  Sa'd  radliallahu  'anhu  mengatakan,  aku  menengar  Nabi Shallallahu'alaihiwasallam  bersabda;  "Barangsiapa  menasabkan  diri  kepada  selain ayahnya  padahal  ia  tahu  bukan  ayahnya  maka  surga  haram  baginya."  Maka  aku sampaikan  hadits  ini  kepada  Abu  Bakrah  dan  ia  berkata;  'Aku  mendengarnya  dengan kedua  telingaku  ini  dan  hatiku  juga  mencermati  betul  dari  Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam '. (HR. Bukhari No. 6269).
Jumhur  ulama  telah  sepakat  bahwa  anak-anak  hasil  zina  tidak digolongkan  ke  dalam  nasab  bapak-bapak  mereka  kecuali  (hal  itu  terjadi)  pada masa  Jahiliyah  berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  dari Umar  bin  Khattab  ra
2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 189-190.
3 Nasution, Hukum Kewarisan... , hlm. 6-9.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
bersamaan  dengan  adanya  perbedaan  di  kalangan  para  sahabat  sendiri. Segolongan  ulama  memiliki  pendapat  syadz,  mereka  berpendapat  bahwa  anak zina  pun  digolongkan  (ke  dalam  nasab  bapaknya)  pada  jaman  Islam,  artinya digolongkan ke dalam nasab orang yang berzina pada masa Islam. 4
Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, Ibnu Taimiyah tetap mengakui adanya  hubungan  nasab  antara  anak  zina  dengan  ayahnya,  alasannya  sanksi zina ditimpakan kepada pelaku perbuatan zina baik di dunia maupun di akhirat, bukan kepada anak yang dilahirkan.
Pada  masa  sahabat  dan  ulama  mazhab  dikenal  ahli  nasab  yang  dapat menetapkan  tentang  nasab  seorang  anak.  Yaitu  dua  orang  yang  melakukan persetubuhan  dalam  satu  masa  suci,  baik  karena  sebab  perbudakan  atau pernikahan,  artinya  perzinaan  tidak  termasuk  pada  kategori  ini.  Para  ulama yang  berpegang  pada  putusan  ini  adalah  Imam  Malik,  Syafi’i,  Ahmad,  Abu Tsaur, dan Al-Auza’i.
Para  Ulama  Kufah  dan  mayoritas  ulama  Irak  menolak  qafah,  harus  ada pengakuan. Apabila diakui oleh dua orang, maka anak tersebut milik keduanya asalkan  hubungan  tersebut  bukan  atas  dasar  perzinaan.  Dasar  pijakan  mereka menganut putusan qafah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Sulaiman  bin  Yasar:  Bahwa  Umar  bin  Khattab  memberikan  putusan  atas  anak- anak  yang  terlahir  pada  masa  Jahiliyah  untuk  bercampur  dengan  orang-orang tua mereka, yaitu mereka yang mengakuinya dalam masa Islam. 5
Anak-anak  yang  lahir  akibat  hubungan  antara  pria  dan  wanita  di  masa jahiliyah  belum  termasuk  kepada  pelanggaran  hukum  karena  Islam  hadir setelahnya  sehingga  anak-anak  tersebut  dinasabkan  kepada  bapak-bapak mereka.
Jadi,  dalam  hal  nasab,  kedudukan  anak  Machicha  Mochtar  mantan  istri sirri  Moerdiono  (dalam putusan  MK)  yang  menjadikan  statusnya  menjadi  anak di  luar  nikah  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Sebab  secara  syara’  mereka telah  menikah  secara  syariat  namun  tidak  dicatatkan.  Dalam  hal  ini  anak  yang lahir  akibat  pernikahan  sirri  tidak  dapat  dipersamakan  statusnya  dengan  anak luar nikah lainnya (hasil zina).
4 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 717.
5 Rusyd, Bidayatul Mujtahid... , 719–20.
Secara  garis  besar,  kewarisan  dilakukan  karena  beberapa  sebab  yaitu hubungan  kekerabatan  nasab,  hubungan  pernikahan  yang  sah,  dan  hubungan kekerabatan hukmiyah (pembebasan budak). 6
Allah berfirman:
جََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِّم مُكَل َلَعَج ُهللَّٱَو ا َلَعَجَو مُكَل ۡنِّم مُك ِجََٰو ۡزَأ َيِنَب ةَدَفَحَو مُكَقَزَرَو َنِّم ِتََٰبِّيهطلٱ ِلِطََٰب ۡلٱِبَفَأ ۡؤُ ي َنوُرُف ۡكَي ۡمُه ِهللَّٱ ِتَمۡعِنِبَو َنوُنِم ٢٧
72.  Allah  menjadikan  bagi  kamu  isteri-isteri  dari  jenis  kamu  sendiri  dan menjadikan  bagimu  dari  isteri-isteri  kamu  itu,  anak-anak  dan  cucu-cucu,  dan memberimu  rezeki  dari  yang  baik-baik.  Maka  mengapakah  mereka  beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Qs. An-Nahl ayat 72).
Dapat  disimpulkan  berdasarkan  pendapat  yang  kuat  yaitu,  jumhur ulama.  anak  hasil  zina  tidak  dapat  dinasabkan  sama  sekali  kepada  bapaknya sekalipun  telah  ada  pengakuan  atau  jenis  bukti  lainnya.  Beda  halnya  dengan anak  zina  (luar  nikah),  anak  hasil  perkawinan  sirri  (tanpa  pencatatan),  maka terdapat hubungan nasah secara langsung kepada si bapak.
Dalam hal nafkah, secara otomatis, anak hasil pernikahan sirri yang telah diakui  hubungan  nasabnya  maka  secara  otomatis  si  bapak  berkewajiban memberikan nafkah sebagai mana anak-anak kandung lainnya yang ditetapkan syariat.  Sedangkan  anak  hasil  zina  yang  dapat  dibuktikan  secara  pengetahuan teknologi terdapat hubungan darah dengan seorang laki-laki,maka putusan MK bersesuai dengan hukum Islam dalam hal pemberian belanja dan nafkah anak.
Allah berfirman:
نَاَسۡحِإ ِنۡيَدِلََٰو ۡلٱِب َو َهللَّٱ  هلَِإ َنوُدُب ۡعَ ت  َلَ َليِءََٰٓرۡسِإ ِٓنَِب َقََٰثيِم َنَۡذَخَأ ۡذِإَو يِذَو ََٰبۡرُق ۡلٱ ََٰتَ ي ۡلٱ َو ْاوُلوُقَو ِيِكََٰسَم ۡلٱ َو  َٰىَم ن ۡسُح ِساهنلِل ا ْاوُميِقَأَو َةَٰوَلهصلٱ ْاوُتاَءَو َةَٰوَكهزلٱ هُث ۡمُتۡ يهلَوَ ت هلَِإ لايِلَق ۡمُكنِّم مُتنَأَو َنوُضِرۡعُّم ٣٨ 83. Dan  (ingatlah),  ketika  Kami  mengambil  janji  dari  Bani  Israil  (yaitu): Janganlah  kamu  menyembah  selain  Allah,  dan  berbuat  kebaikanlah  kepada  ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata  yang  baik  kepada  manusia,  dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah  zakat. Kemudian  kamu  tidak  memenuhi  janji  itu,  kecuali  sebahagian  kecil  daripada kamu, dan kamu selalu berpaling
ۡرَه ۡقَ ت  َلاَف َميِتَيۡلٱ اهمَأَف
٤
6 Sulhani  Hermawan, “Kedudukan  Waris  Anak  di  Luar  Nikah”  dalam  Problematika  Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, diedit oleh Muchit A.Karim (Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  RI,  2012),  hlm.  289, http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/problematika%20hukum%20kewarisan%2 0islam%20kontemporer%20di%20indonesia-2012.pdf.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. ۡسَيَو ِِۗة َرِخٓ ۡلۡٱ َو اَي ۡ نُّدلٱ  ِفِ َ ح َلاۡلِإ ۡلُق   َٰىَمََٰتَ ي ۡلٱ ِنَن َ َنوُل ۡمُهلَّ ر ۡ يَخ نِإَو ۡمُهوُطِلاَُتُ ۡمُكُنََٰوۡخِإَف ُهللَّٱَو ُمَلۡعَ ي َدِسۡفُم ۡلٱ َنِم ِحِل ۡصُم ۡلٱ ۡوَلَو َءٓاَش ُهللَّٱ ۡمُكَتَ نۡنََلۡ هنِإ َهللَّٱ زيِزَن ميِكَح ٢٢ٓ 220. tentang  dunia  dan  akhirat.  Dan  mereka  bertanya  kepadamu  tentang  anak yatim,  katakalah:  "Mengurus  urusan mereka  secara patut  adalah  baik,  dan  jika kamu  bergaul  dengan  mereka,  maka  mereka  adalah  saudaramu;  dan  Allah mengetahui  siapa  yang  membuat  kerusakan  dari  yang  mengadakan  perbaikan. Dan  jikalau  Allah  menghendaki,  niscaya  Dia  dapat  mendatangkan  kesulitan kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana .  (Al- Baqarah ayat 210).
Anak  yang  lahir  pada  dasarnya adalah  suci  dan  tidak  mengemban  dosa kedua  orang  tua.  Bahkan  untuk  anak  yatim  yang  tidak  memiliki  hubungan apapun  dengan  manusia  lainnya  diwajibkan  untuk  diperlakukan  dengan  baik dan  disantuni.  Sejak  awal  kita  mengenal  sedekah    dan  berbagi  rezeki.  Terlebih lagi  kepada  anak  yang  merupakan  darah  daging  seorang  laki-laki,  sebab perbuatan  laki-laki  dan  perempuan  itulah  ia  terlahir.  Maka  sudah  sepatutnya mempertanggungjawabkan anak tersebut dalam hal perbelanjaan (nafkah).
Isi putusan MK menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki yang mengakibatkan  lahirnya  seorang  anak,  keduanya  bertanggungjawab  terhadap anak tersebut. Tawaran solusi terhadap polemik putusan MK tentang status anak luar  kawin  disampaikan  dalam  Fatwa  MUI  tentang  status  anak  hasil  zina  dan perlakuan terhadapnya.
Harus diakui  bahwa fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ini muncul sebagai akibat atau respons atas putusan MK tentang  status  anak  luar  nikah  yang  merupakan  bentuk  dikabulkannya permohonan seorang mantan istri siri seorang pejabat kelas atas era Orde Baru.
Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, memutuskan: Ketentuan Hukum:
a. Anak  hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab,  wali  nikah,  waris,  dan nafaqah dengan lelaki menyebabkan kelahirannya.
b. Anak  hasil  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  waris,  dan  nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
c. Anak  hasil  zina  tidak  menanggung  dosa  perzinaan  yang  dilakukan  oleh orang yang mengakibatkan kelahirnannya
d. Pezina  dikenakan  hukuman  Hadd  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk menjaga keturunan yang sah
e. Pemerintah  berwenang  menjatuhkan  hukuman  takzir  lelaki  pezina  yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
Hukuman  sebagaimana  dimaksud  nomor  5  bertujuan  melindungi  anak,  bukan untuk  mansahkan  hubungan  nasab  antara  anak  tersebut  dengan  lelaki  yang mengakibatkan kelahirannya. 7
Hak dan Kewajiban, Hubungan dan Perlindungan Hukum dalam isi putusan MK ditinjau dari UDHR
Universal  Declaration  of  Human  Right  (UDHR)  diterima  dan diumumkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948  melalui resolusi 217 A (III) . UDHR terdiri dari pasal-pasal penegakan hak asasi manusia di  dunia  menjamin  hak  setiap  warga  negara  sebagai  manusia.  Apabila dihubungkan  dengan  hak-hak  yang  diperoleh  anak  luar  nikah  sebagaimna dalam  putusan,  maka  ditemukan  pasal-pasal  yan  terkait:  Pasal  43  UU  No.  1 Tahun  1974    pra  putusan  MK  menyebutkan  bahwa  anak  di  luar  nikah  hanya memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibu  saja.  Pasal  ini  dipandang  kurang menjamin  hak-hak  setiap  anak  yang  lahir.  Karena  pada  dasarnya  yang seharusnya  bertanggungjawab  terhadap  anak  yang  lahir  bukanlah  pihak perempuan saja tetapi juga laki-laki.
Universal Declaration of Human Right menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya lahir dengan memiliki hak dan martabat yang sama, meskipun itu anak hasil  perkawinan  sah  maupun  hubungan  luar nikah. 8 Sehingga  keputusan MK  dalam  hal  hubungan  perdata  terhadap  ayah  dan  ibu  biologis  bersesuaian dengan harapan pasal 2 dan 10 UDHR.
Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam  pernyataan  ini  tanpa  perkecualian apapun,  seperti ras, warna  kulit, jenis kelamin,  bahasa,  agama,  politik  atau  pendapat  yang  berlainan,  asal  mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
7 Irfan, Nasab & status anak dalam hukum Islam... , hlm. 234-237.
8 Majelis  Umum  PBB/  United  Nations  Information  Centre,  Indonesia,  “Universal Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM Internasional,” Web. Blog, 10 Desember 1948, https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Di  samping  itu,  tidak  diperbolehkan  melakukan  perbedaan  atas  dasar kedudukan  politik,  hukum  atau  kedudukan  internasional  dari  negara  atau daerah  dari  mana  seseorang  berasal,  baik  dari  negara  yang  merdeka,  yang berbentuk  wilayah-wilayah  perwalian,  jajahan  atau  yang  berada  di  bawah batasan kedaulatan yang lain.
Pasal 10
Setiap  orang,  dalam  persamaan  yang  penuh,  berhak  atas  pengadilan  yang  adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak  dan  kewajiban-kewajibannya  serta  dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang dijatuhkan kepadanya.
Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk  martabat  dan  pertumbuhan  bebas  pribadinya,  melalui  usaha-usaha nasional  maupun  kerjasama  internasional,  dan  sesuai  dengan  pengaturan  serta sumber daya setiap negara.

## Hak dan Kewajiban, Hubungan dan Perlindungan Hukum dalam isi putusan
MK ditinjau dari UIDHR
A spek-aspek  hukum  keluarga  yang  disoroti  Universal  Islamic Declaration of Human Right  (UIDHR)  juga tidak seluruhnya. Aspek-aspek itu adalah:
Tentang  waris  misalnya,  dalam  masalah  waris  ini  UIDHR  tidak menyebutnya  secara  panjang  lebar/detail  siapa  saja  yang  dapat  mewarisi  harta ayah atau ibu yang meninggal (siapa yang menjadi ahli waris) dan berapa bagian masing-masing, siapa yang menjadi ahli waris ashabah, Aul, Radd dan konsep- konsep waris lainnya seperti yang ada didalam kitab-kitab fikih. UIDHR hanya menyatakan  bahwa;  istri  mempunyai  hak  waris  terhadap  suaminya  yang meninggal,  terhadap  ayahnya,  anaknya  dan  keluarga-keluarga  lainnya  sesuai dengan hukum (Pasal XX ayat 4). 9
Selanjutnya  adalah  masalah  hadhanah,  bahwa  anak  memiliki  hak-hak atas ayahnya, hak yang dimaksud secara umum berupa nafkah juga pendidikan. Pasal-pasal  UIDHR  menjelaskan  bahwa  seorang  ayah  wajib  memberi  nafkah
9 Muhammad  Faisal  Hamdan, Hukum  Keluarga  Islam  dalam  Perspektif  HAM  Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR) (Medan: Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2015), hlm. 27.
pada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya (Pasal XIX ayat 3). Dilihat dari  pasal  ini  bahwa  anak  berhak  untuk  diberi  nafkah  oleh  ayahnya  bukan ibunya.  Namun,  jika  orang  tuanya  ( parents =baik  bapak  atau  ibu,  pen)  tidak mampu  memberi  nafkah  karena  keadaan  tertentu  (misalnya  karena  miskin), maka hak nafkah anak ditanggung oleh negara (misalnya anak dapat ditampung di  Panti  Asuhan,  Indonesia).  Disamping  itu,  anak  berhak  mendapatkan dukungan  materi  (benda-benda  materi  lainnya),  perhatian  dan  perlindungan dari  orang  tuanya  semasa  kecilnya  atau  ketika  masa  dewasa  tetapi  anak  masih belum  mempunyai rusd (kecerdasan  yang  menjadi  kapasitas  untuk  berbuat) (Pasal XIX ayat [6]). Anak juga tidak boleh dipaksa bekerja pada usia yang relatif sangat  muda  atau  walaupun  berumur  tetapi  ia  tidak  mampu  ditakutkan  akan membahayakan pertumbuhan mereka (ayat [4]). Anak juga berhak mendapatkan pendidikan  sesuai  dengan  kemampuannya  (Pasal  XIX  ayat  [1])  dan  bahkan menuntut ilmu ini adalah kewajiban setiap orang Islam (Pasal XII ayat [2]). 10
Dari  pemaparan  UIDHR  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa sebenarnya  hak  waris  anak    terhadap  orang  tua  tidak  disebutkan  dengan  jelas. artinya,  kedudukan  anak  luar  nikah  (hasil  zina)  masih  memungkinkan  sebagai ahli  waris,  tetapi  juga  bisa  berarti  tidak  memperoleh  harta  waris.  HAM  Islam hanya memaparkan lebih rinci tentang hak waris seorang ibu atau istri.
Namun  dalam  hal  nafkah  dan  pendidikan,  pasal  UIDHR  nampaknya tidak  membedakan  antara  anak  luar  nikah  dan  anak  sah.  Karena  setiap  anak memiliki  hak  dari  orang  taunya  seperti  belanja  dan  jaminan  pendidikan  sesuai kemampuan orang tua serta perlindungan dari orang tuanya.

## Hak dan Kewajiban, Hubungan dan Perlindungan Hukum dalam isi putusan MK ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

## Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Defenisi  anak  yang  sah  dalam  perspektif  KHI  diatur  di  dalam  Bab  XIV tentang  pemeliharaan  anak.  Pasal  99  KHI  mengatur  bahwa  anak  yang  sah menurut  hukum  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan yang  sah.  Termasuk  dihitung  sebagai  anak  yang  sah  ketika  pembuahan dilakukan oleh suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh suami istri tersebut.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018
Anak  yang  tidak  sah  atau  anak  di  luar  nikah  adalah  anak  yang  lahir  di luar  atau  bukan  akibat  perkawinan  yang  sah.  Pasal  100  KHI  mengatur  bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Akhmad Junaedi menegaskan bahwa menurut  Burgelijk Wetboek (BW), anak  di  luar  perkawinan  adalah  anak  yang  dibenihkan  dan  dilahirkan  di  luar perkawinan  sah  dan  tidak  termasuk  anak  zina  dan  anak  sumbang.  Menurut sistem  yang  dianut  BW  pasal  272  “adanya  keturunan  di  luar  perkawinan  saja belum  terjadi  suatu  hubungan  nasab  antara  anak  dengan  orang  tuanya,  baik dengan bapak maupun ibunya”.
Berdasarkan  pasal  280  BW  dengan  adanya  pengakuan,  anak  diluar perkawinan  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologis  termasuk  dalam hal waris. Pasal 103 KHI menjelaskan bahwa anak yang lahir akibat perkawinan di  bawah  tangan  (tidak  dicatatkan)  dianggap  sebagai  anak  tidak  sah. 11 Secara otomatis tidak ada keterikatan hubungan antara suami istri yang menikah sirri. Mungkin inilah alasan MK memutuskan permohonan Machicha Muchtar dengan menyebutkan  anak  hasil  perkawinan  sirri  dengan  Moerdiono  sebagai  “anak  di luar nikah”.
Dalam pasal 2  UU No. 1 1974 disebutkan:

## Pasal 2
1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Hukum agama Islam di Indonesia tentang perkawinan yang berkekuatan tetap  dan  pasti  adalah  KHI  dan  UU  No.  1  Tahun  1974,  sedangkan  pernikahan menurut kepercayaan yaitu Islam hanya dengan syarat dan rukun saja sebelum dilakukan pembaruan.
Setelah  putusan  MK,  pasal  43  ayat  1  UUP  terdapat  penambahan  yakni  : Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu,  dan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan  alat bukti lainnya sebagai ayah.
11 Hermawan, “Kedudukan Waris Anak di Luar Nikah” dalam... , hlm. 294-297.
Historisitas  atau  latar  belakang  adanya  putusan  ini  adalah  berkenaan dengan  tuntutan  atas  hak-hak  anak  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan hingga  berimplikasi  pada  lahirnya  jaminan  hukum  terhadap  hak-hak  seluruh anak  yang  dikategorikan  “anak  luar  nikah”.  Dapat  diartikan  bahwa  dalam pandangan hukum positif, anak hasil perkawinan sirri adalah anak luar nikah.
Beberapa  negara  secara  jelas  mengatur  tentang  status  atau  posisi  dari pencatatan  tersebut,  apakah  pencatatan  merupakan  syarat  kesahan  secara agama.  Di  Indonesia  aturan  pencatatan  perkawinan  dapat  dilihat  di  UU  No. 22/1964.  UU  ini  mengatur  hanya  administrasi  perkawinan  dan  menegaskan bahwa  perkawinan  diawasi  oleh  pegawai  pencatat  nikah.  Aturan  pencatatan nikah  diperkuat  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI. 12 KHI  dan  Undang- Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila dilakukan  menurut  ajaran  agama  dan  keyakinan  masing-masing,  dalam  KHI dinyatakan  apabila  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Pencatatan  perkawinan  adalah sebuah  kewajiban  yang  apabila  dilanggar  maka  perkawinan  tidak  memiliki kekuatan  hukum.  Maka,  faktor  utama  sahnya  perkawinan  adalah  prosedur perkawinan  yang  sesuai  dengan  syariat  bagi  umat  yang  beragama  Islam. Pencatatan  perkawinan  sekedar  syarat  administratif  yang  harus  dipenuhi  bagi setiap warga negara yang hendak menikah.
Maka, melihat penggunaan kata “anak luar nikah” secara umum dalam putusan MK  tidak  bertepatan  dengan  penafsiran  hukum  yang  sebenarnya.  Bahwa  anak machicha muhtar yakni hasil perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatan tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  anak  luar  nikah.  Karena  perkawinan  telah dilakukan  sebagaimana  ajaran  Islam  hanya  saja  tidak  mengikuti  syarat administratif.  Sedangkan  anak  yang  lahir  bukan  dalam  pernikahan,  maka termasuk  kepada  anak  luar  nikah,  yaitu  anak  hasil  zina  atau  hubungan  luar nikah lainnya.

## UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Hak dan Kewajiban Pasal 4
Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12 Asep  Saepudin  Jahar  dan  dkk, Hukum  Keluarga,  Pidana,  dan  Bisnis (Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 26.

## Pasal 5
Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.

## Pasal 6
Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir,  dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

## Pasal 7
1) Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2) Dalam  hal  karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin tumbuh  kembang anak, atau  anak  dalam  keadaan  terlantar  maka  anak tersebut  berhak  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak angkat  oleh  orang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## Pasal 8
Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

## Pasal 9
1) Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai dengan minat dan bakatnya.
2) Selain  hak  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  khusus  bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,  sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak mendapatkan pendidikan khusus.
Dari setiap pasal perlindungan anak di atas terdapat kesamaan dengan putusan MK yang juga mempertimbangkan pasal 4 dalam mengabulkan satu permohonan  pemohon.  Dilihat  juga  dari  setiap  pasal,  nampaknya  MK berupaya  mengabulkan  apa  yang  sudah  menjadi  hak  setiap  anak  dalam  UU no. 23 Tahun 2002.

## Polemik Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hubungan Perdata Anak Luar Nikah
Dari  pemaparan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  tumpang tindih  dan  seperti  terjadi  simpang  siur  antara  kedudukan  anak  hasil  zina  dan anak sah dalam perkawinan. Hukum legal di Indonesia termasuk HAM, UU No. 1  Tahun  1974,  Putusan  MK  menyetujui  tentang  hubungan  perdata  antara  anak luar nikah dan ayah biologis. Hubungan perdata masih menjadi sebuah dilema tersendiri,  apakah  sampai  kepada  nasab  atau  hanya  sebatas  hubungan  perdata seperti  nafkah,  wasiat  wajibah  dan  bukan  termasuk  warisan  dan  perwalian (nasab).
Sementara  hukum  Islam  menghendaki  hubungan  perdata  tidak  sampai pada  nasab.  Termasuk  pendidikan,  belanja,  dan  nafkah  adalah  sebuah pemberian  yang  pantas  dilakukan  oleh  siapapun.  Sebuah  hukum  yang mewajibkan  ayah  biologis  dan  ibu  biologis  untuk  bertanggungjawab  terhadap anak yang dilahirkan adalah sebuh keniscayaan dan sudah seharusnya.
Sedikit  perbedaan  tentang  sudut  pandang  terhadap  anak  hasil  zina adalah  sebuah  pertimbangan  menuju  sebuah  tujuan  hukum  dibentuk.  Tujuan hukum  Islam  tidak  terlepas  dari  tujuan  hidup  manusia  itu  sendiri,  yaitu mengabdi  kepada  Allah.  Hukum  buat  agama  Islam  hanya  berfungsi  mengatur kehidupan  manusia,  baik  pribadi  maupun  dalam  hubungan  kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan  akhirat.  Dengan  kata  lain,  hukum  dalam  agama  Islam  terlingkup  dalam masalah ta’abbudi . 13
Tujuan  dari  hukum  sipil  tidaklah  demikian  langsung  hubungannya dengan  Tuhan,  karena  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum  sipil  hanyalah “kedamaian”  dalam  masyarakat  dengan  mengatur  kepentingan-kepentingan antara  manusia  yang  satu  dengan  manusia  yang  lain  dalam  kehidupan bermasyarakat. 14
Hubungan  perdata  yang  tidak  dibatasi  dikhawatirkan  mengurangi kesadaran  manusia  tentang  buruknya  perbuatan  zina.  Terlebih  hukuman  bagi pezina tidak ada diterapkan di Indonesia ini, maka dampak negatif dari tindakan
13 Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 45.
14 Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya , hlm.
45.
buruk  tersebut  tidak  terlihat  lagi  di  dunia.  Maka  dikhawatirkan  merusak  jiwa dan pribadi manusia dalam beragama.

## Analisis Penulis terhadap putusan MK
Isi  pasal  43  ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974: Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. Hubungan  perdata  yang  dimaksudkan  adalah  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  bernasab  dengan  ibunya  saja,  dalam  arti  segala  jenis  hubungan keperdataan  termasuk  hal  waris  dan  nafkah  menjadi  tanggungjawab  ibu  saja. Kemudian  pasca  putusan  MK  yang  lahir  akibat  permohonan  uji  Machicha Muchtar selaku mantan istri sirri alm. Moerdiono kepada MK untuk melegalkan perkawinan  di  bawah  tangan  dan  supaya  anak  hasil  perkawinan  sirri  tersebut dapat  dihubungkan  kekeluargaannya  kepada  bapak  si  anak  (Moerdiono)  di mana  berdampak  pada  anak  sirri  mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana mestinya hak anak-anak sah lainnya.
Namun MK hanya mengabulkan uji materi pada 1 pasal saja yakni pasal 43 ayat 1 di mana  sebelumnya anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya  saja  kemudian  dapat  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologis dengan  pembuktian  teknologi  atau  alat  bukti  lainnya.  Namun  yang  menjadi kegundahan  penulis  adalah  bagaimana  mungkin  anak  hasil  pernikahan  sirri dipersamakan  kedudukannya  dengan  anak  luar  perkawinan.  Setidaknya meskipun  guna  melindungi  hukum  pencatatan  perkawinan,  ada  baiknya penggunaan kata di luar nikah tidak diperuntukkan bagi anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan.
Mengenai  kata  “hubungan  perdata”  sudah  seharusnya  MK  memberikan penafsirannya secara jelas dan pasti agar tidak terjadi perbenturan antara hukum Islam dengan keputusan MK. Islam tidak membenarkan anak hasil zina bernasab dengan lelaki yang merupakan ayahnya tanpa adanya perkawinan sebelumnya. Hukum Islam juga tidak membenarkan anak hasil zina berhak atas warisan ayah biologis.  Sebenarnya  putusan  MK  tentang  hubungan  perdata  baik  apabila  jelas dan  tidak  kabur.  Jika  yang  dimaksud  hubungan  perdata  adalah  sebatas  nafkah (belanja hidup) serta bantuan pendidikan, dan wasiat wajibah maka sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan Hukum Islam juga mengajarkan  untuk  saling  tolong  menolong,  menafkahi  anak  yatim,  maka dengan  demikian  kedudukan  anak  yang  lahir  akibat  lelaki  yang  menghamili
wanita lebih lagi. Sudah menjadi selayaknya lelaki tersebut memberikan nafkah kepada  anak  tersebut  serta  memberikan  harta  peninggalan  dengan  wasiat wajibah.
Selanjutnya, penulis berpikir bahwa akan lebih baik apabila sebelum MK memutuskan  uji  materi  pasal,  MK  terlebih  dahulu  bermusyawarah  dengan Majelis  Ulama  Indonesia  supaya  tidak  terjadi  kekaburan  hukum  dan kesewenang-menangan.  Sebab  negara  Indonesia  juga  mengakui  Islam  sebagai salah  satu  agama  di  Indonesia,  maka  sudah  sepatutnya  putusan  tersebut  tidak menyalahi kaidah Islam. Sebagai tambahan lagi, bagaimana mungkin anak yang lahir  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  masuk ke  dalam    kategori  anak  di  luar nikah bersama-sama dengan anak hasil zina.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  setiap  anak  yang  lahir  di  dunia  adalah  suci  terlepas  dari latar  belakang  lahirnya  anak.  Karena  yang  melakukan  perbuatan  dosa  zina adalah  orang  tuanya,  maka  seorang  anak  tidak  sepantasnya  mengemban dampak  negatif  yakni  tidak  pandang  oleh  hukum.  Lahirnya  putusan  MK memberikan  nuansa baru  di  mana  seorang  lelaki  yang  mengakibatkan lahirnya seorang  bayi  yang  sebelumnya  lepas  dari  tanggungjawab  nafkah  untuk kemudian  anak  diberikan  hak  keperdataan  atas  ayah  biologis  dengan pembuktian.  Adapun  pembuktian  yang  dimaksud  adalah  ilmu  pengetahuan atau  teknologi  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  darah  antara anak dan ibu atau ayah biologis.
Kata  “hubungan  perdata  “  dalam  putusan  memberi  masalah  baru  , apakah  hubungan  perdata  sampai  kepada  nasab  yang  berimplikasi  pada  hak waris  atau  hanya  sebatas  hubungan  perdata  biasa  demi  menjamin keberlangsungan  hidup  dan  masa  depan  anak.  MK  tidak  memberikan penafisiran  yang  jelas  sehingga  ada  pro  dan  kontra  di  antara  setiap  sudut pandang hukum.
Dalam putusan MK, anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan masuk pada  kategori  anak  luar  nikah.  Sehingga  hak-hak  seorang  anak  harus  juga daiperoleh  dengan  pembuktian  teknologi  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan biologis antara anak hasil nikah sirri dengan ayahnya.
Vol. 04  No. 2 Desember  2018

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid. Berkah Mengasuh Anak Yatim. (Solo: Kiswah, 2013).
Arifin,  Busthanul. Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah,  Hambatan dan Prospeknya . Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
Hamdan,  Muhammad  Faisal. Hukum  Keluarga  Islam  dalam  Perspektif  HAM Universal  (UDHR)  dan  HAM  Islam  (UIDHR) .  Medan:  Pasca  Sarjana  UIN
Sumatera Utara, 2015.
Hermawan,  Sulhani. “Kedudukan  Waris  Anak  di  Luar  Nikah”  dalam  Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, diedit oleh Muchit A.Karim . Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2012. http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/problematika%2 0hukum%20kewarisan%20islam%20kontemporer%20di%20indonesia-
2012.pdf.
Irfan,  H.  M.  Nurul. Nasab  &  status  anak  dalam  hukum  Islam .  Jakarta:  AMZAH, 2013.
Jahar,  Asep  Saepudin,  dan  dkk. Hukum  Keluarga,  Pidana,  dan  Bisnis .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
Majelis  Umum  PBB/  United  Nations  Information  Centre,  Indonesia.  “Universal
Declaration of Human Right (UDHR) tentang HAM Internasional.” Web. Blog, 10 Desember 1948. https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz.
Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.