## Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran
Berkonsep Value for Money
Budi S Purnomo 1 , Cahaya Putri 2
Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 2
Abstract. This  study aims to  examine the effect of accountability, transparancy, and supervision on the budget erformance concept in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung. The sample used in this tudy  was  57  SKPD  in  City  of  Bandung.  Field  research  are  used  to  collect  the  data  by  using  questionnaires  as nstruments.  Partial  Least  Square  (PLS)  approach  employed  SmartPLS  software  as  data  analysis  method. Statistical  test  was  utilizied  as  testing  the  hyphothesis.  The  results  of  the  study  with  inner  models  showed  that accountability,  transparency,  and  supervision  significant  effect  partially  on  the  budget  performance  concept  in value for money on regional work unit (SKPD) City of Bandung.
Keywords.  accountability; transparency; supervision; value for money.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan  pengawasan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep  value  for  money  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota  Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah 57 SKPD di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian  lapangan  dengan  menggunakan  kuesioner  sebagai  instrumen.  Metode  analisis  data  menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini  menggunakan  uji  t-statistic.  Hasil  penelitian  dengan  evaluasi  inner  model  menunjukkan  secara  parsial akuntabilitas,  transparansi,  dan  pengawasan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  anggaran  berkonsep value for money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.
Kata Kunci. akuntabilitas; pengawasan; transparansi; value for money.
Corresponding author. Email: budi.purnomo@upi.edu 1 , henycaput@student.upi.edu 2
How to cite this article. Purnomo, B., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan  Kinerja Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan , 6 (3),  467-480. Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14886
History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018
Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v6i3.14886
Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Berdasarkan laporan realisasi anggaran  kota  Bandung,    rasio  realisasi anggaran  dengan  anggaran  tahun  2016, sebesar  102,55%,  lebih  tinggi  dibanding 2015,  yang  mencapai  102,03%.  Sebaliknya, tingkat  efektifitas  pengelolaan  keuangan pemerintah  Kota  Bandung  tahun  2016 mencapai 85,05%, menurun dibanding tahun 2015  yang  mencapai  93,45%.  Hal  ini menunjukkan  kinerja  dalam  merealisasikan PAD berdasarkan potensi pendapatan daerah riil  menurun  efisiensinya  dan  semakin kurang efektif.
Efisiensi merupakan suatu perbandingan    antara  realisasi    pengeluaran rutin    dengan  realisasi  pendapatan    dalam melaksanakan    suatu  pekerjaan.    Semakin kecil    rasio    ini,    maka  semakin    efisien. Sedangkan, efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  dietapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Semakin  tinggi  rasio  Efektivitas, semakin baik kemampuan daerah tersebut.
Selain  itu,  masih  dari  laporan  BPK, ditemukan  11  SKPD  yang  melanggar  azas kepatuhan dalam mengikuti aturan penggunaan anggaran pemerintah sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri. ( http://rmoljabar.com/read/2016/07/14/2255 5/Laporan-Keuangan-11-SKPD KotaBandung-Masih-Bermasalah.html ).
Salah  satu  upaya  Pemerintah  untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa  otonomi  daerah  ini,  adalah  dengan memberlakukan sistem penganggaran berbasis  kinerja,  yang  lebih  menekankan pada  pendayagunaan  dana  yang  tersedia untuk mencapai hasil yang optimal (Khusufi 2013: 35). Penganggaran berbasis kinerja ini dimulai  dengan  perencanaan,  yang  berisi komitmen  mengenai  kinerja  yang  nantinya akan  dihasilkan,  kemudian  penjabaran berbagai  program  dan  kegiatan  yang  akan dilakukan. Sistem penganggaran ini menekankan  pendekatan value  for  money yang menekankan pada  ekonomis,  efisiensi,
dan  efektivitas.  Suatu  organisasi  yang  telah menggunakan  biaya  input  terendah  untuk mencapai  output  atau  hasil  yang  optimum untuk  mencapai  tujuannya,  maka  organisasi tersebut  telah  menerapkan Value  for  money (Mardiasmo 2005 hlm. 7).
Selain Anggaran kinerja, untuk mewujudkan Good  Goverment  Governance dalam  pengelolaan  keuangan, pemerintah daerah  pun  harus  mengimplementasikan Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan  pertanggungjawaban  atau untuk  menjawab,  menerangkan  kinerja,  dan tindakan  seseorang  atau  badan  hukum  dan pimpinan  kolektif  atau  organisasi  kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Indra, 2010:385). Adapun
transparansi berarti
mempertanggung  jawabkan  apa-apa  yang telah dilakukan dengan memberikan informasi  relevan,  dan  memberikan  laporan pada  pihak  luar  atau  organisasi  mandiri seperti  legislator,  auditor,  publik  secara terbuka,  dan  kemudian  di  publikasikan (Haryatmoko, 2011, hlm.112).
Value  for  Money dapat  menjadi jembatan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mencapai  tata  kelola  yang  baik  ( good governance ), sehingga penting untuk diimplementasikan. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik, tentu tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan  oleh  atasan  langsung  pengguna anggaran  itu  sendiri  maupun  lembaga pengawas  khusus  lainnya  yang  bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Menurut Mardiasmo  (2002:126)  kinerja  anggaran daerah  melibatkan  tiga  elemen  dasar  yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut  adalah  (1)  Masyarakat,  (2)  DPRD, (3)  Pemerintah  Daerah.  Oleh  karenanya, untuk  memastikan  perencanaan  yang  telah dilakukan  dapat  berjalan  dengan  efisien, efektif  dan  ekonomis  diperlukan  adanya pengawasan.
Wiguna,  dkk  (2015)  menyimpulkan bahwa  kinerja  pemerintah  secara  signifikan
dipengaruhi  oleh  akuntabilitas,  transparansi, dan  pengawasan.  Demikian  pula  halnya dengan Hanafiah, dkk (2016) yang menyimpulkan  akuntabilitas,  transparansi, pengawasan  internal  dan  kapasitas  sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ketiga penelitian  tersebut  menggunakan  analisis regresi  linier  berganda.  Berbeda  dengan kedua  peneliti  sebelumnya,  hasil  penelitian Adiwiraya  (2015)  menunjukkan  bahwa akuntabiltas  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja, sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dari paparan di atas maka akuntabilitas,  transparansi,  dan  pengawasan dapat  mempengaruhi  kinerja  anggaran berkonsep Value for money pada pemerintah kota  Bandung. Value  for  Money sebagai indikator yang memberikan informasi kepada publik, apakah anggaran pemerintah daerah telah dibelanjakan dengan menghasilkan  suatu  nilai  tertentu  bagi masyarakat atau tidak.

## KAJIAN LITERATUR
Governance merupakan  serangkaian proses  interaksi  sosial  antara  pemerintah dengan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  dan  intervensi pemerintah  atas  kepentingan-kepentingan tersebut  (Koiman,  2009  :  273).  Menurut Mardiasmo  (2005  :  114)  mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance , dimana  pengertian  dasarnya  adalah  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Salah  satu tujuan  implementasi Good  government governance adalah untuk menjaga keseimbangan  antara  pencapaian  tujuan pemerintahan  dengan  tujuan  masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, perlu adanya prinsip-prinsip good government governance yang  diantaranya  membahas hubungan  antara  akuntabilitas,  transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran.
Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah ( agent )
untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal ) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,  2002 :  20). Pemegang amanah harus bisa mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada pemberi amanah. Adanya  akuntabilitas  berarti  memberikan ruang  bagi  publik  untuk  ikut  terlibat  dalam proses  pembangunan  dan  pemerintahan. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas sangat diperlukan  sebagai  alat  ukur  kinerja  dalam sebuah  organisasi  termasuk  organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik  yang  lebih  baik  dan  tepat  sasaran. Utari  Permananda  dan  Yenni  (2017) berpandangan bahwa akuntabilitas berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Semakin  baik  akuntabilitas  maka  akan semakin  baik  kinerja  anggaran  pemerintah daerah.  Sementara  Ismiarti  (2013  :  90-91) menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas  pada  pengelolaan  keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Garini  (2011)  berpendapat  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money . Hubungan  kedua  variabel  tersebut  juga diperkuat  oleh  Wandari  (2015)  yang menyimpulkan  akuntabilitas  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  anggaran berkonsep value  for  money pada  instansi pemerintah daerah. Ciri lain dari akuntabilitas  ini  selalu  berkaitan  dengan pengelolaan  anggaran,  di  mana  dalam pendekatannya menjelaskan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas  publik  oleh  organisasi  sektor publik  di  pusat  maupun  daerah,  semakin baik pula pengelolaan anggarannya (Mahmud, F.A, 2013).
Prinsip dalam good government governance selanjutnya  adalah  transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap
individu untuk memperoleh informasi mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan, yakni  informasi  tentang  kebijakan  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta  hasil hasil yang dicapai (Krina, 2003). Sementara
Amitai Etzioni (2010 : 1)
mendefinisikan  transparansi  sebagai: “...the principle  of  enabling  the  public  to  gain information  about  the  operations  and structures of a given equity. Transparency is often  considered  synonymous  with  openess and  disclosure,  although  one  can  find subltle  differences  among  these  terms.”. Adanya transparansi ini menjadikan masyarakat  lebih  kritis  dalam  menanggapi kejadian-kejadian  yang  ada  di  sekitarnya. Selain  itu,  transparansi  juga  berperan sebagai  alat  pengendalian  atas  kinerja  yang dilakukan pemerintah. Garini (2011) menyimpulkan transparansi memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja  anggaran berkonsep Value for Money untuk menghasilkan  anggaran  yang  diharapkan. Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat  oleh  pemerintah  merupakan  variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan  pelaksanaan  anggaran,  oleh karena  itu  semakin  transparan  kebijakan  itu sendiri  maka  akses  informasi  dapat  dengan mudah  diketahui  oleh  publik.  Hal  senada diungkapkan oleh Rezky (2014) dan I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) yang menyatakan
bahwa transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep value  for money . Salah satunya dalam aktivitas pengelolaan  anggaran  yang  perlu  dilakukan demi  mencapai  kinerja  anggaran  yang  baik, yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai.  Menurut  Terry  dan  Rue  (2005  : 10), pengawasan adalah mengukur pelaksanaan  tujuan,  menentukan  sebab- sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan  korektif  yang  diperlukan. Sedang  Baswir,  Revrisond  (1999  :  118) menyatakan  salah  satu  aspek  pengawasan adalah  pemeriksaan,  yang  bertujuan  untuk menilai  apakah  pelaksanaan  kegiatan  yang sesungguhnya  telah  sesuai  dengan  yang
seharusnya.  Apabila  terdapat  indikasi- indikasi  penyimpangan  hal  ini  dapat  segera diperbaiki. Dalam pelaksanaannya pengawasan adalah kegiatan yang mengamati  secara  sungguh-sungguh  yang kemudian membandingkan dengan apa yang seharusnya  terjadi.  Jika  ternyata  dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka penyimpangan  atau  hambatan  tersebut segera  dilakukan  tindakan  koreksi.  Melalui tindakan  korektif  ini,  maka  pelaksanaan kegiatan  yang  bersangkutan  diharapkan masih  dapat  tercapai  secara  maksimal (Pratuvaliandry, 2004, hlm, 19).
Dengan adanya pengawasan ini diharapkan  setiap  pelaksanaan  kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki penyimpangannya.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan hasil penelitian Wiguna, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil penelitan Rezky (2014) yang kemudian diperkuat oleh I  Desak  Nyoman  Tri  Wandari  (2015), menunjukkan bahwa pengawasan mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value  for  money .  Adanya pengawasan  ini  mampu  mencegah  praktik- praktik menyimpang, sehingga dapat dikatakan  bahwa  pengawasan  yang  baik akan meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep Value for Money .
Mardiasmo  (2009  :  127)  menjelaskan bahwa value  for  money merupakan  inti  dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pada organisasi pemerintah  tidak  dapat  dinilai  dari  sisi output yang  dihasilkan  saja,  akan  tetapi harus  mempertimbangkan input , output dan outcome secara  bersama-sama. Value  for money merupakan  konsep  pengelolaan anggaran  yang  menekankan  pada  tiga elemen  penting,  yakni  ekonomi,  efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan  sumber  daya  ( input )  dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga yang terendah. Diharapkan dengan menerapkan elemen ekonomi ini, organisasi
sektor  publik  tidak  melakukan  pemborosan ataupun  mengeluarkan  anggaran  untuk kegiatan  yang  tidak  produktif.  Elemen kedua,  efisiensi  adalah  pencapaian output yang  maksimun  dengan input tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian  hasil  program  dengan  target yang  ditetapkan,  dimana  ini  menunjukkan kesuksesan  atau  bahkan  kegagalan  dalam pencapaian
tujuan sebuah kegiatan/kebijakan.  Jika  ekonomi  berfokus pada input dan  efisiensi  pada  o utput atau proses,  maka  efektivitas  berfokus  pada outcome (hasil).

## METODE PENELITIAN
Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas,  tranparansi  dan  pengawasan mempengaruhi  kinerja  anggaran  berkonsep Value  for  money dalam  penelitian  ini digunakan metode kausalitas. Data diperoleh melalui  kuesioner  yang  disebarkan  kepada kepala bagian anggaran, atau bendahara atau staf  bagian  anggaran  pada  SKPD  Kota Bandung sebagai respondennya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah bagian  anggaran  wilayah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  dan  bagian  anggaran sekretariat  DPRD  yang  berada  di  kota Bandung  yang  berjumlah  57  bagian/unit, yang kesemuanya menjadi sampel.
Mengingat jumlah data dalam penelitian  ini  kurang  dari  100,  serta mengantisipasi  terjadinya  data  yang  hilang ( missing values ) dan multikolinearitas, maka seluruh  data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  pendekatan Partial  Least
Square
(PLS) .
Pengujian bahwa akuntabilitas,  transparansi,  dan  pengawasan berpengaruh terhadap kinerja angaran berkonsep value  for  money menggunakan evaluasi inner  model yaitu  analisa  hasil hubungan  antar  konstruk.  Hubungan  antar konstruk  dapat  dikatakan  signifikan  jika memiliki  nilai T-Statistics lebih  besar  dari 1,96 (Hair et al., 2012, hlm. 171).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian
model  struktural,  dapat  dilihat  dari  nilai  t- statistic antara  variabel  independen  ke variabel dependen dalam tabel Path Coefficient pada output Smart PLS dibawah ini:

## Tabel 1 Nilai Path Coefficients dan Nilai R Square
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018
Pengaruh  seluruh  variabel  eksogen terhadap  variabel  endogen  pada  model memiliki kontribusi sebesar 82,9%, sehingga  pengaruh  faktor  lain  yang  tidak diamati  di  dalam  penelitian  ini  adalah sebesar 17,1%. Adapun persamaan jalur dan hasil  uji  signifikansi  disajikan  sebagai berikut:
KA = 0.352 AT + 0.314 TR + 0.305 PG + 0.171

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah, akuntabilitas  yang  diterapkan  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat baik.  Hal  ini  terlihat  dari  perhitungan  skor kuesioner  yang  diperoleh  sebesar  93.04%. Akuntabilitas memiliki nilai original sample sebesar  0,352  yang  mengindikasikan  bahwa akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Bandung.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  akuntabilitas  maka  akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada SKPD Kota Bandung. Akuntabilitas juga dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  anggaran  berkonsep value  for money , hal ini didasari oleh pengujian secara parsial  atau  biasa  disebut  dengan  uji  t dimana  variabel  akuntablitas  memiliki  t-
hitung sebesar 2,167 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.
Penerapan akuntabilitas yang dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  di Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Bandung  secara  menyeluruh  dikatakan sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan fakta yang menyatakan bahwa Kota Bandung  adalah  satu-satunya  kota  di  Jawa Barat  yang  mendapatkan  predikat  A  dalam laporan  hasil  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  oleh Kementerian  PANRB.  Walaupun  begitu, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan  lagi  yaitu  salah  satunya  pada indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau  tidak  dan  hasil  yang  optimal  dengan biaya  yang  minimal,  khususnya  pada pernyataan  tentang  keterlibatan  masyarakat dalam tahapan pengelolaan anggaran. Pemerintah  sudah  seharusnya  melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan anggaran ini,  agar  apa  yang  menjadi  program pemerintah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik oleh masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian  I  Desak  Nyoman  Tri  Wandari (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value  for  money pada  instansi pemerintah  di  kabupaten  Buleleng.  Dengan menjalankan akuntabilitas sebagai kewajiban  pihak  pemegang  amanah  dalam mempertanggungjawabkan
segala aktivitasnya kepada pemberi amanah dengan baik  maka  kualitas  kinerja  pemerintah daerah baik dari sisi financial atau anggaran dapat  meningkat  dan  menjadi  lebih  baik guna mencapai terwujudnya good governance .
Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money
Berdasarkan hasil analisisi data, transparansi  yang  diterapkan  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sangat baik.  Hal  ini  terlihat  dari  perhitungan  skor kuesioner  yang  diperoleh  sebesar  89.28%,
serta  capaian  nilai original  sample sebesar 0,314 yang mengindikasikan bahwa transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota Bandung.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  transparansi  maka  akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada SKPD Kota Bandung. Transparansi juga dinilai memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja anggaran berkonsep value for money , hal ini didasari  oleh  pengujian  secara  parsial  atau biasa  disebut  dengan  uji  t  dimana  variabel transparansi memiliki t-hitung sebesar 2,237 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.
Penerapan transparansi yang dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kota  Bandung  secara  menyeluruh dikatakan  sudah  sangat  baik,  hal  ini dibuktikan  dengan  fakta  yang  menyatakan bahwa pemerintahan Kota Bandung menerima  penghargaan  dari  Managing Director  Open  Gov  Asia  Mohit  Sagar  atas konsep smart  city yang  diterapkan sehingga mampu  mengelola  pemerintahan yang transparan.  Walaupun  begitu,  ada  beberapa indikator yang harus ditingkatkan, diantaranya  penyampaian  informasi  tentang anggaran  kepada  publik  setiap  saat,  agar masyarakat  dapat  memberikan  usulan  atau aspirasinya, jika menemukan informasi yang tidak  sesuai  dan  perlu  untuk  didiskusikan kembali.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian Garini (2011), Rezky Mulya (2014),  dan  I  Desak  Nyoman  Tri  Wandari (2015) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value  for  money .  Dengan menerapkan  transparansi  yang  baik,  maka salah satu dampak yang terjadi yakni dapat mengurangi  terjadinya  KKN,  sehingga transparansi  dapat  dikatakan  pula  sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah.

## Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money
Hasil  perhitungan  skor  kuesioner sebesar  93.09%  menunjukkan  variabel pengawasan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kota  Bandung  termasuk  ke  dalam kategori sangat baik. Selain itu, capaian nilai
original sample sebesar 0,305
mengindikasikan bahwa pengawasan berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran berkonsep value  for  money pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik pengawasan  maka  akan  semakin  baik  pula kinerja anggaran berkonsep value for money pada  SKPD  Kota  Bandung.  Pengawasan juga  dinilai  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value  for  money ,  hal  ini  didasari oleh  pengujian  secara  parsial  yang  disebut dengan  uji  t  dimana  variabel  pengawasan memiliki t-hitung sebesar 2,263 yang berarti lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu 1,96.
Penerapan pengawasan yang dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  di Satuan Kerja Perangkat Dinas Kota Bandung  secara  menyeluruh  dikatakan sudah  sangat  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan  Mardiasmo  (2002  :  126)  bahwa kinerja  anggaran  daerah  melibatkan  tiga elemen  dasar  yang  saling  terkait  dan terintegrasi,  yaitu:  (1)  Masyarakat,  (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. Oleh karena itu  pengawasan  sangat  perlu  diterapkan untuk  mencapai value  for  money yaitu efisien,  efektif  dan  ekonomis.  Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan indikator output (keluaran)  pengawasan,  dimana aspirasi  masyarakat  penting untuk  dijadikan dasar  pelaksanaan  penyusunan  anggaran, agar  segala  kebijakan  atau  program  yang telah dibuat pemerintah dapat selaras dengan keinginan  masyarakat  untuk  mencapai masyarakat yang sejahtera.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rezky Mulya (2014)  dan  I  Desak  Nyoman  Tri  Wandari (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep value  for
money .  Dengan  menerapkan  pengawasan yang baik maka setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki
penyimpangannya, sehingga dapat
meningkatkan kinerja pengelolaan anggarannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada SKPD  kota  Bandung  melalui  analisis deskriptif maupun analisis verifikatif dengan menggunakan alat uji statistik, dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  (1) Akuntabilitas telah diimplementasikan dengan  sangat  memadai,  dan  berpengaruh terhadap  kinerja  anggaran  berkonsep value for  money. Oleh  karenanya  semakin  baik penerapan  akuntabilitas maka akan semakin tinggi  pula  capaian  kinerja  anggaran berkonsep value for money . (2) Transparansi telah  diimplementasikan  dengan  sangat memadai,  dan  berpengaruh  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money. Oleh karenanya semakin baik penerapan transparansi  maka akan  semakin tinggi  pula capaian  kinerja  anggaran  berkonsep value for money . (3) Pengawasan telah diimplementasikan dengan sangat  memadai, dan  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran berkonsep value for money. Oleh karenanya semakin  baik  penerapan  pengawasan  maka akan  semakin  tinggi  pula  capaian  kinerja anggaran berkonsep value for money . Sesuai  dengan  pembahasan  dan  hasil penelitian  ini,  maka  dapat  disarankan  pada implementasi  akuntabilitas,  transparansi, dan pengawasan pada SKPD Kota Bandung sudah  memadai,  namun  terdapat  beberapa indikator dari masing-masing variabel tersebut  yang  perlu  ditingkatkan,  yaitu:  (1) Keterlibatan  unsur-unsur  masyarakat  dalam tahapan pengelolaan anggaran sebagai salah satu indikator Akuntabilitas belum dilakukan  secara  optimal,  oleh  karenanya perlu  ditingkatkan  agar  apa  yang  menjadi program  pemerintah  dapat  dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. (2) Penyampaian  informasi  terkait  anggaran sebagai salah satu indikator dari transparansi belum  optimal  dilakukan,  oleh  karenanya
perlu  ditingkatkan  agar  masyarakat  dapat menerima informasi  yang lebih lengkap dan dapat  lebih  memahami  proses  pelaksanaan anggaran  yang  sedang  dilakukan  (3) Keluaran  pengawasan  sebagai  salah  satu indikator  dari  pengawasan  masih  perlu dioptimalkan, oleh karenanya perlu ditingkatkan  agar  kesadaran  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasinya  sebagai salah satu dasar penyusunan anggaran dapat meningkat pula.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk: memperluas  lingkupan  penelitian selain  variabel  akuntabilitas,  transparansi, pengawasan  dan  kinerja  anggaran  konsep value  for  money ,  dan  melakukan  pengujian dengan  model  lain  yang  dikembangkan sehingga  hasil  penelitian  dapat  lebih memberi gambaran yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwiraya,  M.  F.,  &  Sudana  ,  I.  P.  (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota
Denpasar. Jurnal Akuntansi, 11 No. 2 .
Amitai, Etzioni (2010). Organisasi- Organisasi Modern. Jakarta: UI-press.
Baswir,  R.  (1999). Akuntansi  Pemerintahan Indonesia  edisi  ke-3. Yogyakarta: BPFE.
Garini, Nadia. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintahpada Dinas Kota Bandung . Bandung: Fakultas  Ekonomi  Jurusan Akuntansi UNIKOM.
Hanafiah,  R.,  Syukriy,  A.,  &  Saputra,  M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia,  dan  Pengawasan  Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.  (Studi  di  SKPK  Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 4 .
Haryatmoko.  (2011). Etika  Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hair,  J.  F.,  Sarstedt,  M.,  Ringle,  C.M.,  and Mena,  J.A.  (2012).  An  Assessment  of the  Use  of  Partial  Least  Squares Structural  Equation  Modeling  in Marketing  Research. Journal  of  the
Academy of Marketing Science (40:1),pp. 414-433.
Indra,  Bastian.  (2010). Akuntansi  Sektor Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Ismiarti.  (2013).  Analisis  Implementasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. Tesis.  Program  Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Bengkulu.

## Bengkulu
Khusufi,  M.  S.  (2013). Teori,  Konsep  dan Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Krina, P, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
Mahmud, F. A. (2013). Pengaruh Value for Money  terhadap  Akuntabilitas  Publik.
Gorontalo.
Mardiasmo.  (2002,  2005,  2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Pratuvaliandry.  (2004). Analisis  Kinerja Badan  Pengawas  Daerah  Kota  Pare- Pare dalam Pelaksanaan Pengawasan di  Pemerintahan  Kota  Pare-Pare. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Rezky, A. Mulya. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja
Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar .
Terry,  Rue.  G.  &  Leslie,  W.  R.  (2005). Dasar-Dasar  Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Utari  Permananda,  N.  P.,  &  Yenni  Latrini, N.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi
Anggaran  terhadap  Kinerja  Anggaran pada pemerintah kota Denpasar.
Jurnal Akuntansi, Vol. 18, No.3 .
Wandari, I. T. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan  Pengawasan Internal terhadap  Kinerja  Anggaran  berkonsep Value  for  Money  pada  instansi Pemerintah kabupaten
Buleleng.
Skripsi Akuntansi  Fakultas  Ekonomi
Undiksha .
Wiguna,  S.  M.  B.,  Yuniartha,  G.  A.,  &
Surya  Dermawan,  N.  A.  (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  terhadap  Kinerja  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No.1 .
Diakses  pada    tanggal  2,  November  2017,
dari http://rmoljabar.com/read/2016/07 /14/2 2555/Laporan-Keuangan-11- SKPDKota-Bandung MasihBermasalah.html.  (2,  November 2017).

## LAMPIRAN
Tabel  1.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kota  Bandung  Untuk  Tahun  Berakhir  s.d    31 Desember 2016 dan 2015 (dalam rupiah)
Sumber:  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dan 2016
Tabel  2.  Tingkat  Efisiensi  dan  Efektifitas  Pengelolaan  Keuangan    Pemerintah  Kota Bandung
Tahun Anggaran Rasio Efisiensi Rasio Efektifitas 2015 102,03% (tidak efisien) 93,45% (efektif) 2016 102,55% (tidak efisien) 85,05% (kurang efektif) Realisasi 2016 Realisasi 2015 (Audited) (Audited) Pendapatan *PAD 2.767.404.903.364 2.152.755.704.962 77,8 2.066.246.830.526 1.859.694.643.505 90 *PT 3.556.118.038.811 3.186.705.853.324 89,6 3.262.813.188.768 3.144.486.854.423,00 96,37 *LLPS 360.606.675.209 345.752.301.643 95,9 126.301.596.800 93.890.418.920 74,34 Total Pendapatan 6.684.129.617.384 5.685.213.859.929 85,1 5.455.361.616.094 5.098.071.916.848 93,45 Belanja *BO 5.336.672.986.293,47 4.575.469.446.261 85,7 4.623.533.972.302,19 3.914.018.385.824 84,65 *BM 1.995.568.170.865,53 1.254.021.785.263 62,8 1.908.650.351.654,81 1.287.802.827.811 67,47 *BTT 27.607.311.863 21.746.900 0,08 21.184.473.092 116.993.530 0,552 *BT 1.000.000.000 900.741.220 90,1    - - - Total Belanja 7.360.848.469.022 5.830.413.719.644 79,2 6.553.368.797.049 5.201.938.207.165 79,38 SURPLUS (DEFISIT) -676.718.851.638 -145.199.859.715 21,5 -1.098.007.180.955 -103.866.290.317 9 Uraian Anggaran 2016 % % Anggaran 2015