## MENUJU DEKOLONISASI KEBUDAYAAN

## Abdul Mun’im DZ1

## Wakil Sekjen PBNU
Pada  akhirnya  penjajah  berkesimpulan  bahwa  untuk  menaklukkan  wilayah Nusantara yang demikian luas dan beragam itu membutuhkan sarana yang efektif dan efisien  untuk  menjalankan  kekuasaan.  Penggunaan  sarana  militer  sebagaimana  yang terjadi dalam Perang Diponegoro, Perang Paderi, Perang Aceh terlalu menguras dana, tenaga  dan  nyawa.  Sejak  saat  itu  Belanda  mulai  lebih  banyak mengerahkan  pasukan intelektual  untuk  melakukan  kajian  di  berbagai  bidang  kehidupan  mulai  dari  suku bangsa, bahasa, agama hukum adat dan sebagainya.
Kebudayaan merupakan kesadaran kolektif, di dalamnya memuat cara berpikir, bersikap  dan  bertindak.  Melihat  kenyataan  itu  kolonial  berkesimpulan,  kebudayaan sebagai  sektor  strategis  harus  dikuasai  untuk  dikendalikan,  dengan  demikian diharapkan akan mampu menciptakan sistem kolonial yang efektif dalam mengontrol cara  berpikir  dan  bersikap  masyarakat  terjajah.  Pada  taraf  itu  bukan  hanya  gerakan rakyat    yang  bisa  dikontrol  tetapi  lebih  dalam  lagi  kesadarannya  juga  dapat dikendalikan.
Dengan cara semacam itu tujuan kolonial itu seolah legitimate karena berjubah ilmiah  yang  berdalih enlightening (pencerahan),  padahal  tujuan  utamanya  tetap conquestador (penaklukan),  dengan  cara  pemutusan  mata  rantai  sejarah  dan membelokkan  arah  kebudayaan  yang  diangap  dinamis,  dengan  mengutuk menjahanamkan  militansi,  kerelaan  berkorban  serta  keberanian  mengambil  risiko. Sebaliknya mengekspos habis-habisan nilai-nilai lokal yang dianggap menguntungkan seperti harmoni, teposeliro . Semangat perlawanan mereka diredam melalui pemaknaan baru terhadap setiap ekspresi kebudayaan Nusantara.
Dengan  politik  kebudayaan  itu  penjajahan  lestari,  bagaimana  sebuah  negeri kecil berpenduduk jarang seperti Belanda bisa menguasi negeri yang begini luas, begitu banyak  penduduk.  Itu  terjadi  karena  kesadaran  masyarakat  telah terjajah,  penjajahan paling efektif dilakukan melalui penafsirann ulang terhadap kebudayaan Nusantara dan
kedua menyebarkan pendidikan jenis kolonial, yang ini kemudian menghempas habis sistem pendidikan tradisional, seperti asrama, pesantren, padepokan dan sebagainya.
Sebenarnya sejak awal para founding fathers kita telah sadar terhadap proses kolonisasi kebudayaan itu, karenanya sangat gigih melakukan proses dekolonisasi baik secara politik maupun kebudayaan. Sebagaimana dilakukan oleh Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muh Yamin dan sebagainya. Bagi mereka tidak mungkin bangsa ini bisa merdeka secara politik tetapi masih terjajah secara budaya, karena hal itu akan menjadi bom waktu bagi kemerdekaan di kemudian hari.

## PROSES KOLONISASI
Sebenarnya  upaya  sistematis  dan  programatis  kolonisiasi  budaya  yang dilakukan Belanda sudah sangat terlambat, setelah mengalami kekalahan dan kerugian besar  pada  saat  Perang  Jawa  1830,  baru  mereka  sadar,  dan  itupun  mendapatkan inspirasi dari penjajah sebelumnya yakni Raffles dari Ingris. Persis seperti sekarang ini, bidang  yang  paling  awal  diselidiki  selain  pusat  kerajaan  adalah  pesantren,  yang merupakan  sumber  kekuatan  perlawanan  terhadap  kolonial  yang  dipimpin  oleh Diponegoro. Kalau sebelumnya hanya para kontrolir yang dikirim, namun pada saat itu secara periodik para sarjana dikirim ke pesantren dan pusat kebudayaan lainnya.
Pada saat bersamaan dilakukan kajian terhadap berbagai karya satra, sejarah dan babad yang ada. Karena disitulah tersimpan khazanah pemikiran yang menjadi gudang mesiu  bagi  spirit  pergerakan  bangsa  ini.  Dari  sini  lahirlah  para  indolog  yang  gigih melakukan  kajian  di  berbagai  lapangan  kehidupan,  dengan  dana  dan  fasilitas  serta dibawah  supervisi  kolonial.  Pusat  kajian  budaya  Jawa  di  Jawa  maupun  di  Belanda didirikan.  Seluruh  pegawai  Belanda  baik  yang  asing  maupun  pribumi  pada  saat  ini bertugas melakukan pencatatan terhadap seluruh perilaku masyarakat, sebagai laporan perjalanan  setiap ambtenaar. Demikian  kajian  kolonial  terhadap  budaya  Nusantara yang  lain  seperti  Bugis,  Minang,  Bali,  Aceh,  Banjar  dan  sebagainya  sangat  giat dilaksanakan.
Perburuan  terhadap  naskah-naskah,  karya  sastra  serta  dokumen  kebudayaan lainnya  sangat  gencar  dilakukan.  Tim  akademik  disertakan  di  setiap  operasi  militer, atau  sebaliknya  setiap  ekpedisi  akademis  selalu  ditopang  oleh  kekuatan  bersenjata. Terakhir kasus penyerbuan Puri Cakranegara di Lombok diikuti oleh para sarjana yang kemudian juga merampas berbagai naskah pusaka di Puri itu, yang antara lain berisi
kitab  sangat  berharga  yaitu Negarakertagama ,  yang  kemudian  segera  dilarikan  ke Belanda.  Kitab  tersebut  diterjemah,  diinterpretasi  ulang  tidak  berdasarkan  tradisi Nusantara melainkan berdasarkan nalar dan kepentingan Belanda.
Sejak masa Rafles hingga masa selanjutnya perburuan naskah Nusantara terjadi sangat gencar. Perburuan itu dilakukan baik secara paksa maupun dengan manipulasi. Dengan langkah itu maka karya kreatif terbaik dari bangsa ini menjadi hilang, apalagi saat itu belum ada percetakan massal, sehingga satu naskah diambil maka hilanglah dari peredaran. Termasuk banyak pemilik pustaka-pusaka di kalangan para rohaniawan dan pujangga  yang  menggunakan  karya  warisan  leluhur  itu  sebagai  bahan  kajian  dan sumber  rujukan  berpikir  dan  berkarya  serta  pedoman  hidup  itu  dipaksa  untuk menyerahkan pada mereka. Bagi kalangan Belanda dan masyarakat Eropa naskah itu tidak  hanya  dijadikan  sebagai  sarana  hegemoni  politik, tetapi juga  dijadikan  sebagai barang  dagangan  eksotik  yang  sangat  laku  di  pasaran  Eropa  yang  sedang  dilanda demam pencerahan.
Di antara kajian yang langsung berhubungan dengan politik kekuasaan adalah kajian  hukum adat,  yang  berisi tata-pemerintahan,  pidana,  perdata  termasuk memuat berbagai norma sosial. Maka bidang itu yang banyak dilakukan. Belanda sangat risau dengan  banyaknya  ragam  hukum  adat,  di  masing-masing  etnik  bahkan  sub-etnis. Sehingga pengetahuan terhadap satu hukum adat yang sudah sekian lama dipelajari para ambtenar menjadi  tidak  berguna  ketika  masuk  wilayah  adat  yang  lain.  Karena  itu Belanda  berusaha  menciptakan  hukum  supra  adat  untuk  memantapkan  hegemoni kulturalnya,  karena  itu  berusaha  keras  memperoleh  pengetahuan  tata  politik  serta hukum adat, oleh karena itu sejak 1848 telah menempatkan seorang kontrolir di setiap Onderafdeling yang bertugas mengalihkan hukum adapt menjadi hukum kolonial.
Sebenarnya  Belanda  ingin  menrapkan  hukum  kolonial  secara  seragam  dan serentak,  tetapi  terhalang  oleh  lokalisme  yang  begitu  beragam.  Dalam  kasus  yang terjadi di Sumatera, mereka berusaha menunggangi aspirasi hukum Islam yang selama ini  dianggap  memiliki  sistem  hukum  yang  relatif  makro,  yang  mampu  mengatasi lokalitas. Dengan memperalat kelompok Islam baik melalui kerajaan, maupun melalui kelompok  Islam  militan.  Setelah  Islam  puritan  berhasil  melakukan  unifikasi  hukum Islam di atas hukum adat, maka saat itu kekuasaan Islam ditaklukkan diganti dengan
hukum  kolonial, maka  Belanda  mampu menerapkan  hukum  kolonial  di atas  langkah yang dirintis kelompok Islam.
Dengan  kekuasaannya  itu  maka  Belanda  tidak  hanya  mengubah  dan menetapkan  hukum  serta  norma-norma  adat,  tetapi  juga  menentukan  batas  wilayah adat. Karena selama ini hukum adat tidak tertulis, hanya teredar dalam bentuk konvensi maka kehadiran Belanda itu hukum adat itu mulai ditulis. Saat penulisan itulah berbagai manipulasi terjadi agenda kolonialpun dimasukkan ke dalam batang tubuh hukum adat. Hukum  adat  yang  menghalangi  ambisi  kolonial  dihapus,  kemudian  dimasukkan berbagai  pasal  kolonial  yang  mengarahkan  mereka  pada  sebuah  jalan  buntu  yang akhirnya membuat mereka konflik di antara sesamanya. Melalui sistem itu konflik etnik dikembangkan,  semangat  juang  dilemahkan,  kemalasan  dan  kepasrahan  dipupuk. Dengan cara manipulasi seperti itu maka kolonisasi politik melalui kolonisasi hukum adat  dan  kebudayaan  itu  bisa  dijalankan  dengan  sangat  efektif.  Tidak  terbayangkan masyarakat terjajah oleh peraturan adatnya sendiri.
Satu  hal  lagi  langkah  strategis  yang  dilakukan  kolonial  adalah  melakukan pemutusan akar kesejarahan bangsa Indonesia, yang merupakan sumber energi kreatif bangsa  ini  serta  merupakan  pijakan  dalam  meletakkan  identitas  dan  integritas  moral mereka,  sehingga  mampu  berdiri  setara  dengan  kolonial.  Masyarakat  terjajah  tidak boleh memiliki indentitas, integritas dan kreativitas, karena itu harus dipotong sumber kreativitas dan identitasnya, dengan cara memotong akar sejarahnya.
Langkah  itu  berhasil,  dengan  pendidikan  kolonial  yang  dirintis  mulai  1900 dengan  nama  politik  etis.  Tetapi  sekolah  itu  hanya  mengajarkan  sejarah  Belanda, padahal saat itu kesadaran sejarah yang ada di masyarakat berkembang secara tertulis melaui babad dan  sebagainya,  tetapi  yang  lebih  besar  beredar  secara  lisan.  Sejarah Indonesia  menjadi  sejarah  Eropa,  dengan  demikian  bangsa  ini  harus  mengacu  ke Belanda,  dengan  cara  itu  kelompok  elite  terpelajar bangsa.  ini  mulai  dibelandakan,  dicerabut  dari  akar sejarah dan ranah budayanya sendiri.
Semuanya  terjadi  karena  sistem  pendidikan Nusantara yang selama ini telah berhasil melahirkan para  satria,  para  raja,  para  pujangga  dan  para rohaniawan  agung,  dilarang  bahkan  dihina-dinakan
sebagai wilde  scholen (pendidikan  liar).  Bahkan  seorang  sejarawan  mengangap kelompok yang mengembangkan kebudayaan tidak berdasarkan nilai-nilai pencerahan Eropa  dianggap  sebagai Pedagang  gelap  kebudayaan ,  dianggap keminter ,  berani mendahului  langkah  kolonial.  Bangsa  terjajah  tidak  boleh  memiliki  kebudayaan sendiri, kalaupun hendak mengembangkan kebudayaan haruslah berdasarkan prinsip- prinsip  Eropa,  karena  itu  para  budayawan  dan  kiai  hanya  menerima  status  sebagai cultural broker (calo kebudayaan), sementara bandarnya Belanda.
Pandangan  kolonial  ini  berlaku  sangat  umum  dalam  sistem  ilmu  sosial  dan politik kita. Padahal setiap kebudayaan selalu mencukupi bagi kebutuhan kehidupannya sendiri, karena itu semua bangsa termasuk bangsa Nusantara selalau berperan sebagai cultural  setter (perancang  kebudayaan),  karena  merekalah  yang  paling  tahu  sumber, dasar  dan  tujuan  hidup  mereka  sendiri,  sementara  kebudayaan  adalah  ekspresi  dari keseluruhan dasar, makna dan tujuan hidup itu.
Hal  itu  sungguh  ironis  bagaimana  pemberian  pendidikan  kaum  pribumi  yang merupakan bagian dari politik etik, sebagai dianggap sebuah niat baik untuk melakukan een  eereschuld (balas  budi)  pada  bangsa  Nusantara  yang  sudah  diperas,  sehingga menjadikan Nederland sebagai negara kaya raya, tetapi dilakukan dengan pemusnahan sistem pendidikan nasional yang selama ini telah berhasil melahirkan kader intelektual diberbagai  bidang  keilmuan  dan  kehidupan  secara  umum.  Ya  karena  pendidikan kolonial diselenggarakan bukan untuk rakyat Nusantara melainkan untuk kepentingan kolonial  sendiri  yakni  untuk  memperoleh  tenaga  kerja  pribumi  sebagai ambtenaren yang setia pada kolonial dan mau dibayar murah.
Dalam  kenyataannya  bukannya  Belanda  yang  membalas  budi,  tetapi  kaum pribumi  yang  harus  membalas  budi  karena  disekolahkan  Belanda,  maka  mereka menjadi aparat kolonial yang paling efektif. Dan sejak politik etis itu volume penjajahan bukan semakin surut, tetapi semakin mengintensifkan penjajahan, terbukti kalau selama ini Belanda hanya menguasai daerah tertentu di Jawa dan sebagian kecil Sumatera dan Kaliamantan,  maka  sejak  1911  seluruh  wilayah  Nusantara  dikuasai,  karena  dibantu ambtenar  dan  priyayi  pribumi  yang  disekolahkan.  Politik  balas  budi  itu  sangat menguntungkan Belanda.
Sebuah satire yang ditulis Kihajar Dewantara dengan dengan judul Als ik een Nederlander  was (Seandainya  saya  orang  Belanda)  melukiskan  bagaiman  bangsa
Indonesia  yang  sudah  dibelandakan  itu  dengan  gegap-gempita  turut  merayakan kemerdekaan  Belanda,  sementara  saat  itu  bangsa  ini  sedang  dalam  keadaan  remuk dijajah  Belanda.  Tulisan satire yang  berupaya  menyadarkan  rakyat  itu  membuat Belanda  tersinggung,  sehingga  penulisnya  ditangkap  dan  diasingkan  agar  tidak membangkitkan perlawanan terhadap kolonial.
Kesadaran sebagai bangsa primitif, bangsa tidak mengenal kedisiplinan, tidak memiliki  sistem  hukum  yang  efektif  dan  tidak  meiliki  sistem  ketatanegaraan  yang relevan menjadi sangat merata. Karena itu bangsa ini menjadi minder bahkan kemudian mengutuk  budayanya  sendiri  yang  sudah  berabad  menghidupi  mereka,  lalu  belajar budaya Belanda sebuah bangsa kecil yang baru mengenal kebudayaan, yang nyempil di pojok Eropa sana. Mereka melihat kolonial sebagai bangsa beradab, tidak peduli setiap hari drama kebiadaban dipertunjukkan, darah ditumpahkan, dan setiap saat para elite bangsa ini ditipu dan diterlantarkan dalam pembuangan.
Seperti  yang  pernah  diperingatkan  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  dalam  tulisan terbuka  di  majalah Wasita 1936,  bahwa  Belanda  pernah  menjarah  ribuan  naskah Nusantara yang hendak dibawa kabur kenegaranya, tetapi kemudian tenggelam ditelan gelombang lautan, ini sebagai upaya Belanda memutus kesejarahan kita dan mengganti dengan kesadaran sejarah mereka. Sejarah Nusantara hanya dikenal dibebarapa tempat seperti  padepokan  Asram  dan  pesantren  serta  di  kelompok-kelompok  budaya  lokal, yang dipelajari dan ditransmisi dari generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan. Maka terpelajar Nusantara terbagi menjadi kelompok Belandis dengan nalar Eropanya dan  kelompok  terpelajar  lokal  dengan  nalar  ketimurannya.  Terjadinya  Polemik kebudayaan 1934-1935 merupakan puncak pergulatan dua kekuatan nalar itu. DEKOLONISASI ZAMAN PERGERAKAN HINGGA KEMERDEKAAN .
Jauh  ketika  bangsa  ini  mempersiapkan  kemerdekaan,  maka  yang  dilakukan adalah melakukan kajian sejarah dan budaya Nusantara. Dari situ mereka merumuskan indentitas  keindonesiaan  dan  bagaimana negara  yang  bakal  dibentuk  itu  dirumuskan dan dikelola. Selesai menyelesaikan kuliah di THS Soekarno perlu masuk ke Insutute Ksatrian  untuk  mempelajari  sejarah  Nusantara,  dari  situ  ia  sadar  bahwa  bangsa  ini bukan bangsa primitif seperti yang diceritakan Belanda melainkan bangsa besar yang memiliki peradaban tinggi, menguasai belahan dunia, yang mampu berhadapan dengan super power seperti Mongolia, Cina dan Persia. Kesadaran itu memunculkan harga diri,
melawan kepasrahan, melawan ketundukan pada kolonial. Apalagi setelah bersentuhan dengan  para  penggerak  kebangkitan  seperti  Cokroaminoto,  Dr.  Soetomo  dan sebagainya,  maka  gerakan  pembebasan  semakin  mendapatkan  momentumnya. Kehendak untuk merumuskan kebudayaan Indonesia berdasarkan warisan kebudayaan Nusantara dan merumuskan sejarah Indonesai sesuai dengan cara pandang Indonesia bukan nerlando  centris mulai  dilakukan.  Langkah  itu  sangat  penting  sebab  hasilnya sangat radikal dan spektakuler, bagaimana para pejuang yang selama ini disebut sebagai kriminal  oleh  Belanda,  kemudian  ditempatkan  semestinya  sebagai  pahlawan  oleh bangsa ini.
Upaya  sistematis  yang  dilakukan  Husein  Djajadiningrat,  Poerbotjaroko  dan sejarawan segenerasinya,cukup memberikan dorongan sejarawan generasi berikutnya melakukan penyelidikan lebih sistematis. Ini penting agar sejarah berguna bagi bangsa ini,  karena  itu koloniale  tendenzen (watak  kolonial)  yang  ada  di  dalamnya  harus dibersihkan. Langkah konkret yang dilakukan bangsa ini ketika hendak merumuskan Undang-undang dasar sejak masa BPUPKI maupun masa Konstiuante adalah mencari sumber-sumber Nusantara, sebagaiman yang dilakukan sejarawan Besar Muhammad Yamin yang selama ini merupakan nara sumber penting bagi pemahaman sejarah Bung Karno dalam merumskan berbagai naskah kenegaraan. Untuk menysun konstitusi yang relevan  dan  mengakar  pada  bangsa  ini  Muhammad  Yamin  keliling  jagat  untuk melakukan  kajian  intensif  tentang  ketatanegaraan  Nusantara,  sejak  zaman  Singasari, Majapahit  dan  sebagainya,  sehingga  melahirkan  karya  sejarah  monumental, Tatanegara Majapahit, yang terdiri dari tujuh parwa (jilid).
Walaupun  penelusuran  sejarah  yang  dilakukan  Soekarno,  Yamin  dan  kawan- kawan itu dinista dan dicemooh bangsa sendiri, yang anti ketimuran, sebagai klenik, set back ,  chaufinis,  demagogis,  tetapi  terbukti  mampu  menumbuhkan  semangat  kreatif, tidak hanya menumbuhkan budaya politik yang dinamis, tetapi juga melahirkan karya monumental bangsa ini yaitu Pancasila dan Undang-undang dari 1945. Sebuah karya ketetanegaraan modern yang orisinil yang mampu berdiri tegak di antara traktat politik besar dunia seperti Declaration of Independence di Barat ataupun Manifesto Komunis di  sebelah  Timur.  Dengan  demikian  Pancasila  dan  UUD  45  merupakan  karya monumental  yang  membanggakan,  tetapi  sekaligus  sebagai  hantu  yang  mengerikan bagi kolonial. Untuk itu berbagai taktik dan muslihat ditempuh untuk mengamendir dan
memodulir .  Tentu  saja  itu  tidak  dilakukan  sendiri  tetapi  melalui  kelompok reformis (oportunis). Karena itu kelompok reformis merupakan kelompok terkutuk pada zaman itu.
Mengingat  penjajahan  terjadi  tidak  hanya  secara  politik  tetapi  juga  secara mental dan kebudayaan. Dengan demikian revolusi yang dilakukan tidak cukup sekadar politik  dan  fisik,  tetapi  lebih  penting  lagi  adalah  revolusi  mental,  atau  revolusi kebudayaan. Karena itu walaupun revolusi politik 1945 telah selesai sementara seluruh mental dan cara berpikir kita masih berwatak kolonial, maka Bung Karno menegaskan bahwa  revolusi  belum  selesai,  karena  baru  satu  tahap  revolusi  yaitu  revolusi  fisik, politik, perlu dilanjutkan dengan revolusi kebudayaan dengan tujuan untuk menentang imperialisme  kebudayaan  di  mana  pemerintah  harus  menjamin  berkembangnya kebudayaan nasional.
Revolusi kebudyaan itu dilaksanakan untuk melakukan character building dan nation building sekaligus, dengan langkah itu walaupun sebagai bangsa baru, bangsa Indonesai mampu menjadi teladan bangsa lain dalam menciptakan kemandirian harga diri  serta  peran  kepemimpinan  politik  internasional.  Demikian  juga  berhasil membangun sistem pertahan mental dan mliter terkuat di kawasan Asia. Capaian besar itu  tentu  sangat  mencemaskan  kalangan imperialis,  untuk  itu  berbagai cara  berusaha mensabotnya melalui para pengkianat lokal.
Gerakan riset sejarah dengan perspektif masyarakat Indonesia dilakukan secara intenfif  oleh  sejarawan  Muhammad  Ali, di  situ  sejarah  benar-benar  dijadikan  sarana revolusi, sarana pembentukan kepribadian. Penggunaan sejarah dan kebudayaan sendiri bukan  berarti  menolak  kebudayaan  dari  luar,  justeru  agar  dapat  menentukan pengkayaan budaya itu diperlukan penguatan terhadap budaya sendiri, sebab bangsa ini membangun  sejarah  dan  kebudayaannya  haruslah  berdasarkan  pilihan  sendiri,  bebas dari tekanan dan paksaan pihak lain, di situlah proses seleksi adaptasi atau yang disebut asimilasi budaya diperlukan, agar budaya sendiri tidak lenyap oleh gelombang budaya lain.  Ketika  pembentukan  karakter  berjalan,  maka  bangsa  ini  dengan  sendirinya menjadi bangsa yang terhormat dan mandiri yang bias berdiri sejajar dengan bangsa lain.

## REKOLONISASI BUDAYA
Pembangunanisme  telah  menghempas  agenda  revolusi,  demikian  pula kemandirian  nasional  yang  dianggapn  sebagai  sikap  introvert,  telah  diganti  dengan ideologi  ektrovert  serba  kerjasama  yang  sebenarnya  hanya  untuk  menciptakan ketergantungan pada pemikiran, dana peralatan asing. Masuknya investasi asing dengan sendirinya  disertai  masuknya  sistem  politik  yang  digunakan  untuk  menopang  dana, serta  teknologi  sebagai  sarana  industrialisasi,  maka  tidak  bisa  dielakkan  untuk menghadirkan  konsultan  serta  tenaga  ahli  dari  luar  sebagai  pelaksana.  Paradigma pembangunan  yang  dijalankan  berdasarkan  teori  modernisasi  yang  bersemangat kapitalistik, karena itu yang dituju dalam pembangunan itu bukan peningkatan harkat manusia, tetapi peningkatan pendapatan manusia. Yang dibangun bukan mentalnya tapi materinya.  Ukuran  keberhasilan  seseorang  bukan  karena  prestasi  akademik,  kualitas mental dan spiritual, tetapi diukur dari keberhasilan dalam meningkakan pendapatan.
Dalam pembangunan ini bangsa Indonesia tidak diperlakukan sebagai bangsa yang  bermartabat, tetapi  dipandang  sebagai  pangsa  pasar,  karena itu  seleranya  harus terus ditumbuhkan, agar kebutuhan terus meningkat, dengan demikian proses produksi massal yang diusahakan oleh sistem kapitalis berjalan. Sistem kesadaran atau budaya materialistik itu tidak hanya diajarkan di sekolah hingga universitas dengan terselubung dengan berbagai filsafat dan teori yang kompleks, tetapi juga disebarkan sangat gencar melalui media massa.
Pereduksian terhadap mata pelajaran sejarah, pemusnahan pelajaran ilmu bumi dengan  sendirinya  mengikis  keterikatan bangsa  ini  dengan  sejarah  dan  tanah  airnya, kemudian masuk ke wilayah global, akibatnya wilayah sendiri menjadi jarahan bangsa lain,  dengan  dalih  saat  ini  telah  tiada  lagi  penjajahan.  Dengan  cara  itu  maka nasionalisme  menjadi  luntur,  keterikatan  pada  budaya  juga  memudar,  akhirnya keterikatan dengan norma setempat juga hilang. Dengan demikian kesadaran kolektif masyarakat telah dikuasai lagi oleh sistem kapital dan imperialisme global.
Imperialisme  kebudayaan,  yakni  imperialisme  terhadap  cara  berpikir, impeialisme  terhadap  cara  bersikap  dan  bertindak  berlangsung  secara  massal  dalam suasana  kebudayaan  global  yang  demikian  hebat.  Saat  ini  orang  sudah  berpikir, bersikap  dan  bertindak  dengan  cara  kolonial.  Kekuatan  Negara  Indonesia  yang  luar biasa  pada  tahun  1960-an  baik  dari  segi  ideologi,  karakter  bangsanya,  serta  sistem
pertahanan  yang  luar  biasa,  merupakan  jalan  buntu  bagi  kolonial  untuk  menguasai republik ini.
Karena  itu  pertama-tama  yang  dilakuakan  adalah  paya  mengubah  doktrin pertahanan,  agar  senjata  tidak  diarahkan  keluar  (pada  kolonial)  tetapi  diarahkan  ke dalam, maka Amerika mengundang puluhan perwira untuk mengikuti program Civic Mission di  negaranya  yang  mulai  dirintis  1962.  Dengan  program civic  mission itu, senjata  berat  dan  canggih  yang  dibeli  mahal  serta  para  perwira  milter  yang  tangkas dipusokan diganti dengan para kopral bersenjata senapan untuk menumpas gerilyawan yang itu rakyatnya sendiri, akhirnya pupuslah pertahanan RI, lupa menjaga kedaulatan Negara  sibuk  memusuhi  rakyat  sendiri.  Sebagai  imbangannya  pada  tahun  1990-an, rakyat ganti diprovokasi untuk melawan negara dan tentara dengan memperkenalkan program civil society , maka negara akhirnya tidak ditopang kekuatan pertahanan militer yang  memadai,  serta  tidak  mendapat  legitimasi  dari  rakyatnya  sendiri.  Indonesia menjadi  negara  tanpa  kuasa,  maka  meletuslah  reformasi  yang  akibatnya  Bangsa Indonesia tidak ikut memetik hasilnya, tentara tersingkir dari gelangang, demikian pula kaum reformis dan rakyat kehilanagan kedaulatan, negara akhirnya dikuasasi kolonial pemilik modal.
Melalui penguasaan sistem kebudayaan, organisasi dan lembaga pendidikan itu sistem kolonial yang represif dan eksploitatif itu dianggap sebagai kewajaran. Mereka belum  sadar  bahwa  dirinya  sebagai manusia  terjajah.  Langkah  penting  yang  diambil adalah deligitimasi Pancasila sebagai dasar negara lalu mengamendir UUD 1945. Tidak bisa dibayangkan bagaiman sebuah undang-undang dasar dirumuskan oleh bangsa lain,
akibatnya pasal- pasal colonial masuk, sementara pasasl-pasal pro rakyat dimusnahkan. Sebagai turunanya muncul berbagai rencana undang-undang dan undang-undang yang sudah disahkan yang hampir keseluruhannya merupakan ciptaan kelompok kolonial., atau  paling  sedikit  pesanan  mereka.  Dengan  demikian  tidak  mungkin  sistem  politik dilembagakan  karena  tidak  memiliki  akar  sosial,  dank  um  juga  tidak  mungkin diinternalisasikan sebab tidak bersumber pada sejarah dan norma masyarakat yang ada. Justeru anarkhisme yang terjadi baik yang dilakukan negara maupun masyarakat.
Walaupun  gerakan  reformasi  itu  semula  diniati  untuk  memperbaiki  sistem politik,  tetapi  karena  sarana,  agenda  dan  paradigmanya  imperialis,  bahkan  sebagian dilaksanakan oleh mereka sendiri, akibatnya reformasi bukan menguntungkan rakyat, sebaliknya malah melindas hak-hak rakyat. Hak-hak politik mungkin diperoleh, tetapi hak  ekonomi  sosial  dan  budaya  lenyap.  Seluruh  sistem  dikelola  secara  kapitalistik, negara akhirnya tidak memiliki peran dalam mensejahterakan rakyat, akhirnya rakyat tidak  memiliki  lagi  kedaulatan  sebagaimana  yang  dibayangkan,  bahkan  semua kebijakan  negara  merugikan  kepentingan  rakyat,  dan  menguntungkan  pihak  kapital. Kalau dulu negara bisa menyantuni rakyat, saat ini negara menjadi alat kapital untuk memeras rakyat. Semua harga kebutuhan pokok di naikan termasuk biaya pendidikan dan  kesehatan.  Ketika  pikiran  dan  kesadaran  telah  terjajah  maka  elite  terpelajar  dan rakyat menerima dengan apa adanya, persis ketika imperialisme Belanda dulu diterima dengan kewajaran, sebelum para aktivis pergerakan melakukan penyadaran.
Langkah  penting  yang  mesti  dilakukan  saat  ini  adalah  menyadarkan  bahwa bangsa  Indonesia  sedang  terjajah.  Walaupun  memiliki  lembaga  negara,  tetapi  tidak memiliki  kedaulatan  atau  setidaknya  tidak  memiliki  kebebasan  untuk  berdaulat, sehingga  semua  kebijakan  ditekankan  oleh  pihak  lain,  demi  penyelamatan  dan keuntungan pemasang modal. Langkah itu mestinya diawali dengan gerakan self help , kemandirian,  sebab  saat  ini  semuanya  tergantung,  pemerintah  rakyat  dan  ormas termasuk  universitas,  tidak  ada  yang  hidup  mandiri  semua  menggantungkan  belas kasihan pada lembaga asing. Maka mental menggantung itu yang terlebih dulu dibenahi agar kita bisa berpikir mandiri bertindak kreatif, berani berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan.

## MEMBANGKITKAN KESADARAN NASIONAL
Mengingat proses kolonisasi kebudayaan berjalan sedemikian gencar, bahkan lembaga yang ada baik sekolah, organisasi, universitas dan lembaga sosial lainnya telah menjadi sarana imperialisme yang begitu intensif, maka yang perlu dilakukan saat ini adala  melakukan  gerakan  penyadaran.  Gerakan  itu  haruslah  dilakukan  dengan  cara memulai  dengan  cara  hidup  yang  berbeda  dengan life  style yang  digariskan  oleh kapitalis,  selanjutnya  menmpuh  cara  hidup  yang  wajar  sesuai  dengan  kondisi perekonomian rakyat.
Soal  gaya  hidup  itulah  ang  menjadi  sasaran  kaum  kapitalis  imperialis  untuk melakukan penaklukan, dengan demikian orang tidak bisa lagi hidup mandiri. Padahal kemandirian  itu  langkah  awal  yang  harus  ditempuh  untuk  melakukan  pembebasan. Selama ini banyak sekali seruan kearah kebangkitan nasional, tetapi karena selera hidup masih  kapitalis,  burjuis,  maka  seruan  itu  menjadi  kandas,  sebaliknya  semua  orang berlomba  menjadi  aparat  capital,  sehingga  dengan  mudah  terkolonisasi,  kolonisasi melalui selera hidup.
Mangingat  kegagalan  gerakan  dekolonisasi  yang  terjadi  selama  ini,  mestinya saat  ini  para  penggerak  kebabasan  dan  kemerdekaan  Nusantara  sebaiknya  mulai menjaga konsistensi antara pikiran, sikap dan tindakan. Dan semuanya harus dijalankan dengan ketat, saling kontrol dalam sebuah doktrin perjuangan, kalau tidak akan mudah ditaklukkan,  atau  jalan  sendiri  tanpa  mengenal  kedisiplinan.  Padahal  hanya  dengan kedisiplinan  yang  tingi  serta  konsistensi  yang  kuat  perjuangan  pembebasan  dari kolonial  akan  terjadi.  Dengan  demikian  kemandirian  serta  martabat  bangsa  ini  bisa ditampilkan kembali.