## Mulawarman LawReview
Volume 7 Issue 1, June 2022 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia. Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.
Efektivitas

## Pengawasan
Pelayanan Publik Oleh

## Ombudsman Republik Indonesia

## Nurfaika Ishak
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: nurfaika.ishak@gmail.com

## ABSTRACT
Surveillance is an action carried out in a matter with the aim that what is the object of the supervision goes something as it should so that there is no "detournement de pouvoir". Public service is an activity or interaction  between  the  community  and  the  government  or  bureaucracy.  Good  public  services  will actualize good governance. Public services are needed by the community in all areas of life. Therefore, the existence of an independent institution authorized to oversee the implementation of public services is essential.  Based  on  Law  Number  37  of  2008,  the  state  institution  authorized  to  oversee  the implementation of public services is the Ombudsman of the Republic of Indonesia. An interesting study is the effectiveness of the surveillance of public services carried out by the Ombudsman. Using a normative legal  research  approach,  by  collecting  data  from  primary  legal  sources  and  secondary  data  from literature related to the topic. The results show that not all reports that entry to the Ombudsman RI can be  processed  and  completed.  The  Ombudsman  still  has  limitations,  one  of  which  is  if  the  community report cannot be continued if the results of the substantive examination show that the ombudsman is not authorized to continue. However, it can be seen that the public has begun to trust the Ombudsman of the Republic of Indonesia with an increase in non-report consultations carried out by the public for the 2017-2021 period.
Keywords: Ombudsman; Public Service; Republic of Indonesia; Surveillance.

## ABSTRAK
Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “ detournement de  pouvoir ”. Pelayanan  publik  merupakan  suatu  aktivitas  atau  interaksi  antara  masyarakat  dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “ good governance” .  Pelayanan  publik  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di  segala  bidang  kehidupan.  Oleh karena  itu,  eksisnya  sebuah  lembaga  independen  yang  berwenang  untuk  mengawasi  jalannya penyelenggaraan  pelayanan  publik  menjadi  penting.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008,  lembaga  negara  yang  berwenang  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  RI.  Pendekatan  penelitian  hukum  normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke  meja  Ombudsman  RI  dapat  diselesaikan.  Ombudsman  masih  memiliki  keterbatasan,  salah  satunya adalah  apabila laporan  masyatakat  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan  jika  hasil  pemeriksaan  substantif menunjukkan  bahwa  ombudsman  tidak  berwenang  melanjutkan  pemeriksaan.  Namun,  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  mulai  memberikan  kepercayaan  kepada  Ombudsman  RI  dengan  terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.
Kata Kunci: Ombudsman; Pelayanan Publik; Pengawasan; Republik Indonesia.
Citation: Ishak,  Nurfaika.  2022.  “Efektivitas  Pengawasan  Pelayanan  Publik  Oleh  Ombudsman  Republik Indonesia ”. Mulawarman Law Review 7 (1), 71-87. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Paham  negara  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  paham  kerakyatan.  Sebab pada  akhirnya  hukum  yang  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  negara  diartikan sebagai  hukum  yang  dibuat  atas  dasar  kekuasaan  atau  kedaulatan  rakyat. 1 Bahwa hukum  diciptakan  untuk  mewujudkan  keadilan,  kedamaian,  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran dll bagi seluruh rakyat/masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu  bentuk  untuk  mewujudkan  cita  negara hukum  adalah  dengan  adanya pelayanan publik baik sektor swasta maupun sektor publik (secara khusus) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. 2 Pelayanan  publik  yang  mana merupakan pemberian pelayanan yang dilak  sanakan oleh negara kepada masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dalam  rangka  untuk  terciptanya  kesejahteraan masyarakat. 3 Pelayanan  publik  merupakan  suatu  aktivitas  atau  interaksi  antara masyarakat  dan  pemerintah  atau  birokrasi  yang  tidak  mungkin  untuk  dihindari.  Dari hasil pelayanan publik yang baik itulah yang akan membentuk pemerintahan yang baik “ good governance ” . Good Governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. 4
Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan mulai dari  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  keuangan,  dan  masih  banyak  lagi.  Oleh karena  itu, public  service menjadi  sangat  krusial.  Sehingga  agar  tidak  terjadinya penyalagunaan kekuasaan/ wewenang “ detournement de pouvoir ” maka dibutuhkannya sebuah lembaga yang independen untuk melakukan pengawasan atas segala  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  publik.  Corak  dan  struktur organisasi  negara  kita  di  Indonesia  juga  mengalami  dinamika  perkembangan  yang sangat  pesat.  Setelah  masa  reformasi  sejak  tahun  1998,  banyak  sekali  lembaga- lembaga  dan  komisi-komisi  independen  yang  dibentuk.  Banyak  orang  bingung  dan tidak  mengerti  dengan  pertumbuhan  kelembagaan  semacam  ini. 5 Yang  menjadi
1 Jumiarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat.  (2009). Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan PelayanPublik. Bandung: Nuansa Cendekia.
2 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3 Sultoni Fikri & Syofyan Hadi. (2020). “Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Denmark ”. Jurnal Ilmu Hukum , 16(1): 1-12
4 Firman Mustika. (2018). “Peran Ombudsman dalam Penyelengga raan Negara yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Baik ”. Jurnal Lex Et Societatis, VI(3): 21-30
5 Jimly Asshiddiqie. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. H.24
persoalan  yaitu  berjamurnya  lembaga  independen  yang  menimbulkan  kebingungan bagi masyarakat awam.
Muncul  perkembangan  berkenaan  dengan  lembaga-lembaga  khusus  seperti Ombusman, dll yang bersifat independen. Lembaga-lembaga independen ini seringkali memiliki  fungsi  yang  bersifat  campur-sari,  yaitu  semi-legislatif  dan  regulatif,  semi administrative, dan bahkan semi-judikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah “ independent  and  self  regulatory  bodies ” yang  juga  berkembang  di  banyak  negara. Karena  itu,  keberadaan  lembaga-lembaga  seperti  ini  di  Indonesia  dewasa  ini, betapapun  juga,  perlu  didudukkan  pengaturannya  dalam  kerangka  sistem ketatanegaraan  Indonesia  modern  dan  sekaligus  dalam  kerangka  pengembangan sistem  hukum  nasional  yang  lebih  menjamin  keadilan  dan  demokrasi  di  masa  yang akan datang. 6 Bahwa untuk mengembangkan sistem hukum nasional yang menjamin adanya  keadilan  dan  demokrasi,  maka  pembentukan  dan  pelaksanaan  tugas,  fungsi dan wewenang lembaga independen harus diatur sedemikian rupa sehingga arah dan tujuannya  menjadi  jelas.  Selain  itu,  pengaturan  yang  baik  akan  meminimalisir  konflik horizontal  antar  lembaga  negara  maupun  konflik  vertikal  antara  pemerintahan  pusat dan daerah.
Di sektor  negara  dan pemerintahan, upaya  penataan  kelembagaan hukum mencakup kelembagaan  di  ranah  legislatif,  eksekutif,  judikatif,  dan  bahkan  di  wilayah-wilayah campuran  atau  yang  disebut  dengan  badan-badan  independen.  Sekarang  telah bermunculan banyak lembaga independen, misalnya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional  HAM,  Komisi  Persaingan  Usaha,  Komisi  Ombudsman,  Komisi  Penyiaran Indonesia,  dan  sebagainya.  Semua  badan-badan  itu  perlu  dikonsolidasikan  sehingga tidak berkembang tanpa arahan yang jelas. 7 Saran dan pandangan Jimly atas lembaga negara  yang  independen  dalam  beberapa  tulisan/  bukunya,  mengungkapkan pentingnya  penataan  kelembagaan  hukum  sehingga  dalam  hal  ini,  Ombudsman  RI idealnya  memiliki  regulasi  yang  menguatkan  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan kewenangannya.
Salah  satunya  tulisan  Antonius  Sujata  dan  RM.  Surachman  yang  menyatakan  bahwa Ombudsman tidak memiliki kepentingan dengan status kekuasaan dan tidak berada di dalam  pemerintahan  sehingga  memiliki  kebebasan  bertindak  dalam  menentukan pengawasan serta hasil-hasil pengawasan. Satu-satunya kesamaan antara Ombudsman dengan  otoritas  pemerintah  adalah  misi  kepentingannya  untuk  masyarakat  dalam wujud  memberi  kesejahteraan,  ketertiban  serta  keadilan. 8 Ombudsman  Republik indonesia menerjemahkan semangat pro rakyat dengan mengawasi lembaga-lembaga yang  menggunakan  APBN. 9 Bahwa  Ombudsman  secara  langsung  maupun  tidak
6 Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi & Konstitusinalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, h.183-184
7 Jimly  Asshiddiqie.  (2005). Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional. Jakarta: Konstitusi Press, h.23
8 Antonius  Sujata  dan  RM.  Surachman.  (2002). Ombudsman  Indonesi  di  Tengah  Ombudsman Internasional: Sebuah Analogi. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, h.7-8
9 Sudianto. (2017). “Komunikasi Ombudsman dalam Sosialisasi Aduan Publi k sebagai Lembaga Pengawas Publik di Provinsi Riau ”. Jurnal Risalah, 28(2): 104-114
langsung  terlibat  dalam  pemerintahan  dengan  menyelenggarakan  pengawasan  atas pelayanan publik.
Dari pengalaman di berbagai negara, dapat diketahui bahwa semua bentuk organisasi, badan, dewan, komisi, otoritas, dan agencies tumbuh dengan sangat cepat. Ketika ide pembaruan  kelembagaan  diterima  sebagai  pendapat  umum,  maka  di  semua  lini  dan semua  bidang,  orang  berusaha  untuk  menerapkan  ide  pembentukan  lembaga  dan organisasi-organisasi  baru  itu  dengan  idealism,  yaitu  untuk  modernisasi  dan pembaruan  menuju  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan.  Akan  tetapi,  yang  menjadi masalah  ialah,  proses  pembentukan  lembaga-lembaga  baru  itu  tumbuh  cepat  tanpa didasarkan  atas  desain  yang  matang  dan  komprehensif. 10 Lalu  bagaimana  dengan peran  dan  posisi  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  pengawasan serta  kekuatan  tindak  lanjut  dari  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga independent ini. Selain itu, ajudikasi yang diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik juga menjadi tambahan peran dari Ombudsman.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  ORI,  kinerja  ombudsman  ditunjukkan  dalam  beberapa aspek  utama,  yaitu  penanganan  pelaporan,  upaya  pencegahan  maladministrasi, pengawasan  pelayanan  publik,  relasi  dengan stakeholder strategis,  dan  manajemen internal  organisasi.  Dalam  menyelesaikan  sengketa  maladministrasi,  putusan  penting ORI  adalah  rekomendasi  dan  ajudikasi  khusus.  Berdasarkan  Pasal  50  UU  Pelayanan Publik,  dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi  pelayanan  publik,  ORI  dapat  melakukan ajudikasi  khusus.  Sayangnya  hingga  saat  ini  proses  ajudikasi  khusus  belum  dapat dilakukan  karena  dua  kebijakan,  yaitu  Peraturan  Presiden  tentang  Mekanisme  dan Ketentuan  Pembayaran Ganti Rugi dan  Peraturan  Ombudman RI  tentang  Mekanisme dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  belum  disahkan.  Padahal  UU  Pelayanan  Publik memandatkan  maksimal  5  tahun  sejak  diundangkan  (18  Juli  2014)  ajudikasi  harus dilaksanakan. 11 Praktek  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  buruk  dan  kaku mengakibatkan  terjadinya  maladministrasi  dalam  penyediaan  pelayanan  publik. 12 Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara teknis memberikan legalitas terhadap proses ajudikasi oleh Ombudsman, penulis sependapat dengan Jimly Asshiddiqie  yang  selalu  menekankan  pentingnya  peremajaan  atau  penataan kelembagaan  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  terhadap  seluruh  lembaga negara.
Keterbatasan  regulasi  dan  implementasi  kewenangan  ajudikasi  khusus  yang  dimiliki oleh  ombudsman  dapat  menjadi  faktor  penghambat  kurang  efektifnya  pengawasan pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  ORI.  Pelaksanaan  teknis  kewenangan  ORI  di lapangan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  akan  terbatas  dikarenakan  belum lengkapnya  regulasi  teknis  yang  mengatur.  Bahwa  legalitas  pelaksanaan  kewenangan merupakan hal yang utama sehingga Ombudsman memiliki payung hukum yang jelas.
10 Jimly  Asshiddiqie.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II. Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, h.81-82
11 Masyarakat Peduli Pelayanan Publik/ MP3, (2016). Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011-2016. Jakarta: Sekretariat MP3 [YAPPIKA], h.1
12 Felicya  Astwilanda  Putri  &  M.  Fachri  Adnan.  (2020). “Upaya  Pencega han  Maladministrasi Pelayanan Publik oleh ORI di Provinsi Sumatera Barat ”. Jurnal MIAP, 2(1): 33-41
Adapun  data  dari  lima  tahun  terakhir  berdasarkan  laporan  tahunan  Ombudsman 13 bahwa  data  penerimaan  laporan/pengaduan  masyarakat  pada  tahun  2017-2021 berturut-turut  sebanyak:  8647,  8685,  7961,  7146,  dan  7186.  Adapun  penyelesaian laporan  pengaduan  masyarakat  dalam  lima  tahun  terakhir  berdasarkan  kuantitas sebanyak: 8344, 8001, 6980, 5048, dan 6421. Sedangkan konsultasi non laporan yang masuk  di  meja  Ombudsman  pada  tahun  2017  tercatat  kosong,  2018-2021  masing- masing berjumlah 1384, 2780, 5603, dan 8716.
Dari  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  laporan/aduan  masyarakat  yang tidak selesai pada lima tahun terakhir yaitu:
Tabel 1: Jumlah Aduan yang Tidak Selesai Tahun Jumlah Aduan yang Tidak Selesai 2017 303 2018 684 2019 981 2020 2.098 2021 765
Sumber: Hasil olah data sekunder.
Sepanjang  tahun  2017,  2018,  2019,  dan  2020  tercatat  peningkatan  jumlah laporan/aduan masyarakat dari tahun ke tahun yang masuk ke Ombudsman RI namun tidak  selesaikan.  Selain  itu,  apakah  hasil  pemeriksaan  ombudsman  dalam  menerima laporan  masyarakat  dan  memberi  rekomensasi  kepada  pelapor,  terlapor,  dan  atasan terlapor,  apakah  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Tentu  saja  ini  akan menjadi  perdebatan  Panjang  apabila legal  basic atas  kewenangan  Ombudsman  tidak diatur dengan baik. Urgensi kajian atas efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia  menjadi  bagian  atas  konsep  hukum tata  negara  dan  administrasi  negara  yang  berhubungan  dengan  kewenangan, pengawasan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat.
Bahwa  isu  yang  akan  dibahas  terfokus  pada  bagaimana  pengaturan/regulasi pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombusman Republik Indonesia; dan bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  ORI  dalam  mengawasi pelayanan publik bagi masyarakat. Efektifitas kinerja ORI akan dapat terukur dari data- data  yang  ditemukan  berdasarkan  laporan  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Ombusman Republik Indonesia.

## METODE
Pendekatan utama penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif yang berbasis data resmi oleh Ombusman Republik Indonesia . Selain itu juga menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  yang  mengunakan  peraturan
13 Ombudsman RI. (2021). Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Menghadapi Ketidakpastian. Republik Indonesia: Ombudsman. h.11
perundang-undangan/ statute  approach 14 .  Pendekatan  yang  mengutamakan  bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  berlandaskan  materi  dan  data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data  primer/ sumber  hukum  primer  melalui penelitian secara  langsung berupa  pengumpulan  data  peraturan  perundang-undangan,  dan  pengumpulan  data sekunder  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka  ( library  research )  yang  ada  kaitannya dengan  permasalahan  yang  sedang  dikaji,  yang  terdiri  dari  literatur-literatur  yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti buku, jurnal, laporan dan situs internet.

## PEMBAHASAN

## Regulasi Pengawasan Pelayanan Publik Oleh ORI
S.P  Siagian  memberikan  definisi  tentang  pengawasan  yaitu  proses  pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan  yang  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan  sebelumnya. 15 Berdasarkan  Hukum  Administrasi  Negara,  rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah ( bestuurrechtshan delling ), suatu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 16
Viktor  M.  Situmorang  mendefinisikan  pengawasan  adalah  setiap  usaha  dan  tindakan dalam  rangka  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  tugas  yang  dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 17 Dalam definisi tersebut terdiri dari  dua  bagian,  yaitu:  (1)  menggambarkan  wujud  dari  kegiatan  pengawasan;  (2) menggambarkan  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai  oleh  pengawas  tersebut. Istilah ketentuan dalam definisi di atas mengandung arti yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.  Kemudian istilah sasaran yang hendak  dicapai  dalam  definisi  tersebut  artinya  sesuai  dengan  rencana  yang  sudah ditentukan  dan  memenuhi  prinsip  daya  guna  dan  prinsip  hasil  guna.  Jadi,  definisi tersebut  di  atas  memiliki  ruang  lingkup  diterapkannya  terhadap  kegiatan  atau pekerjaan  yang  sedang  berjalan,  juga  terhadap  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  telah selesai.  Penulis  berpandangan  bahwa  pengawasan  adalah  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  oleh  seseorang/sekelompok  orang  tertentu  baik  sebagai  individu (masyarakat)  maupun  sebagai  pegawai  lembaga  yang  terikat  dalam  suatu  organisasi dengan  tujuan  agar  apa  yang  menjadi  objek  pengawasan  tersebut  berjalan  sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “ detournement de pouvoir ”.
14 Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi . Yogyakarta: Mirra Buana Media, h.133
15 S.P. Siagian. (1990). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung, h.107, Lihat juga: Viktor M. Situmorang. (1998). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta, h.19
16 Ridwan H.R. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.187- 188
17 Viktor M. Situmorang. (1998). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta, h.21-22
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. 18 Pelayanan  publik  dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah/ negara atas penggunaan dan pemanfaatan barang, jasa maupun di bidang administrasi.
Tabel 2 . Asas-Asas Pelayanan Publik Kepentingan umum Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan Kepastian hukum Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Kesamaan hak Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi Keseimbangan hak dan kewajiban Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan Keprofesionalan Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas Partisipatif Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil Keterbukaan Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan Akuntabilitas Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan Ketepatan waktu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan
Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau Sumber: Hasil olah data sekunder.
Asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di atas, memiliki kesamaan dengan asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang  tujuannya  untuk  menciptakan good governance. Adapun  Ruang  Lingkup  Pelayanan  Publik  menurut  Pasal  5  UU  25/2009 adalah:
1.  Ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi  pelayanan  barang  publik  dan  jasa  publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2.  Ruang  lingkup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pendidikan, pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi, lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengadaan  dan  penyaluran  barang  publik  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah;
b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  atau  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  atau  badan  usaha  yang  modal  pendiriannya  sebagian  atau seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  tetapi  ketersediaannya  menjadi  misi  negara  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundangundangan.
4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyediaan  jasa  publik  oleh  instansi  pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. Penyediaan  jasa  publik  oleh  suatu  badan  usaha  yang  modal  pendiriannya sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. Penyediaan  jasa  publik  yang  pembiayaannya  tidak  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari  kekayaan  negara  dan/atau  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  tetapi ketersediaannya  menjadi  misi  negara  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundangundangan.
5.  Pelayanan  publik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang  digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
6.  Ruang  lingkup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tindakan  administratif  pemerintah  yang  diwajibkan  oleh  negara  dan  diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mempunyai tekad untuk mendorong  percepatan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa sebagaimana  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketertinggalan kualitas pelayanan publik pasti akan  menghambat  percepatan  pembangunan  kesejahteraan  rakyat  dan  sekaligus merendahkan  daya  saing investasi  di  Indonesia dalam  menghadapi  MEA  (Masyarakat Ekonomi  Asean).  Maka  dari  itu,  dalam  upaya  mengangkat  daya  saing  bangsa, serangkaian  program  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  musti  dilakukan.  Negara telah  melahirkan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, sebagai  kebijakan  dan  acuan  bagi  seluruh  instansi  pelayanan  publik  dalam menyelenggarakan  pelayanan  publiknya  secara  berkualitas. 19 Pelayanan  publik  yang bagus  tidak  hanya  mampu  mengembangkan  tetapi  juga  dapat  memajukan  suatu pemerintahan/  negara.  Suatu  daerah/  negara  yang  sedikit  atau  tidak  mendapatkan keluhan  terhadap  pelayanan  publik  yang  diterima  oleh  masyarakat  tentunya mencerminkan  kemajuan  sistem  birokrasi  pemerintahan  dan  begitupun  sebaliknya. Daerah/  negara  yang  banyak  mendapatkan  keluhan  terhadap  pelayanan  publik  yang diterima  oleh  masyarakat  mencerminkan  buruknya  sistem  birokrasi  pemerintahan daerah/ negara tersebut.
Data  pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik  yang  masuk  ke  Ombudsman  RI bahwa permasalahan buruknya pelayanan sebagaian besar diakibatkan ketidakjelasan standar  pelayanan  yang  menjadi  acuan  dalan  penyelenggaraan  pelayanan  publik, seperti  ketidakjelasan  persyaratan,  jangka  waktu  penyelesaian  pelayanan,  prosedur dan  biaya  pelayanan.  UU  No.  25  Tahun  2009  mengatakan  bahwa  standar  pelayanan merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang wajib  ditaati  oleh  penyelenggara  dalam  melayani  masyarakat.  Rendahnya  kepatuhan terhadap  standar  pelayanan  publik  secara  langsung  mengakibatkan  maladministrasi berupa  ketidakpastian  hukum,  ketidakakuratan  pelayanan  dan  praktiki  pungli  pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai ke daerah. Pengabaian terhadap standar  pelayanan  mengakibatkan  kualitas  pelayanan  publik  buruk  dan  juga  akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi yang berujung pada inefisiensi
19 Tim  Penelitian  dan  Pengembangan  Bidang  Pencegahan  Ombudsman  Republik  Indonesia. (2015). Hasil  Penelitian  Kepatuhan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, h. 1
birokrasi  dan  perilaku  koruptif. 20 Perilaku  yang  tidak  efisien  dan  KKN  (kolusi,  korupsi dan  nepotisme)  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  akan  berujung  dengan  terjadinya perilaku maladministrasi/ tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.
Menurut  klasifikasi  Crossman 21 yang  termasuk  tindakan-tindakan  penyimpangan wewenang  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  mencakup  beberapa  hal, yaitu  sebagai  berikut:  berprasangka;  kelalaian;  kurang  peduli;  keterlambatan;  bukan wewenang;  tindakan  tidak  layak,  jahat,  kejam,  dan  semena  -  mena;  bersikap  kasar; keengganan  memperlakukan  masyarakat  sebagai  insan  yang  memiliki  hak;  menolak memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  yang  beralasan;  melalaikan  keharusan memberitahu  masyarakat  akan  hak  -  haknya;  dengan  sengaja  memberi  nasihat  yang menyesatkan  atau  tidak  lengkap;  mengabaikan  nasihat  yang  sah  atau  pertimbangan yang  membatalkan  yang dapat  menimbulkan perasaan  tidak  enak  kepada  pihak  yang memberikan  nasihat;  menawarkan  tidak  ada  pemulihan  atau  pemulihan  yang  tidak proporsional;  menunjukkan  sikap  prasangka  atas  alasan  warna  kulit,  jenis  kelamin, atau  alasan  lain;  cacat  prosedur;  kegagalan  prosedur  dalam  memantau  kepatuhan melalui prosedur yang memadai; dan bersikap sepihak.
Bahwa  regulasi  pengawasan  pelayanan  publik  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia dimulai  sejak  ditetapkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  pada  tanggal 10  Maret  2000  berdirilah  lembaga  Ombudsman  Indonesia  dengan  dengan  nama Komisi Ombudsman  Nasional.  Menurut Kepres Nomor  44  Tahun  2000,  pembentukan lembaga  Ombudsman  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  tiga  pemikiran  dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni:
1. Bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui  peran  serta  mereka  melakukan pengawasan  akan  lebih  menjamin  peneyelenggaraan  negara  yang  jujur,  bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Bahwa  pemberdayaan  pengawasan  oleh  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan negara  merupakan  implementasi  demokrasi  yang  perlu  dikembangkan  serta diaplikasikan  agar  penyalahgunaan  kekuasaan,  wewenang  ataupun  jabatan  oleh aparatur dapat diminimalisasi;
3. Bahwa  dalam  penyelenggaraan  negara  khususnya  penyelenggaraan  pemerintahan memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anggota  masyarakat oleh  aparatur  pemerintah  termasuk  lembaga  peradilan  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Landasan Filosofis Ombudsman RI 22
1. Upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien
2. Meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian hukum
20 Tim  Penelitian  dan  Pengembangan  Bidang  Pencegahan  Ombudsman  Republik  Indonesia. (2015). Hasil  Penelitian  Kepatuhan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, h. 1
21 Aziz  Syamsudin.  (2009). Ombudsman  Republik  Indonesia,  Merengkuh  Keluhan  Rakyat, Menjewer Sang Pejabat. Jakarta, h. 30 – 31
22 Azlaini Agus. (2013). Ombudsman dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (ppt), pada rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, h.6
3. Pelayanan dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara
4. Pengawasan  pelayanan  oleh  penyelenggara  negara/pemerintahan  merupakan unsur  penting  dalam  upaya  menciptakan  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan efisien
5. Mewujudkan  aparatur  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka dan bebas KKN
Ombudsman  sebagai  badan  pengawas  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam pelaksanaan  perannya  untuk  mendukung  good  governance,  menjalankan  tugasnya dengan  cara  menerima  laporan/pengaduan  setiap  Warga  Negara  Indonesia  atau penduduk  terhadap  dugaan  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara negara. 23 Pada  tanggal  7  Oktober  2008  ditetapkanlah  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Setelah berlakunya  Undang-Undang  Ombudsman  Republik  Indonesia,  maka  Komisi Ombudsman  Nasional  berubah  menjadi  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Perubahan nama  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  Ombudsman  tidak  lagi  berbentuk  Komisi Negara  yang  bersifat  sementara,  tetapi  merupakan  lembaga  negara  yang  permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainya. Selanjutnya disusul dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang di dalamnya memberikan tugas tambahan untuk ajudikasi khusus bagi Ombudsman.
Visi dan Misi ORI 24 , bahwa Visi ORI yaitu : “Lembaga Pengawas yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan guna Mewujudkan Pelay anan Publik yang Berkualitas” .
Adapun Misi ORI yaitu:
1. Mewujudkan  Profesionalisme  Fungsi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik; Kompetensi, Integritas, dan Inovasi.
2. Mewujudkan  Kepatuhan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Terhadap  Hasil Pengawasan Ombudsman; Kepatuhan (compliance) dan Disiplin.
3. Mewujudkan  Pelayanan  Publik  yang  Inklusif  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia. Partisipatif, Non Diskriminatif dan Mudah diakses.

## Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ORI
Sebelum  reformasi  tahun  1998  secara  gamblang  masyarakat  kerap  menyaksikan praktek-praktek  penyimpangan  oleh  para  pejabat  publik.  Lembaga  penegak  hukum kurang menunjukkan fungsi idealnya sehingga menghancurkan kepercayaan publik dan melahirkan apatisme sosial. 25 Telah menjadi rahasia umum di masa lalu bahwa banyak penguasa/  pejabat  yang  melakukan  praktek-praktek  yang  menyimpang  sehingga
23 Solechan. (2018). “ Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia ” . Adminitrative Law & Governance Journal, 1(2): 67-89
24 Ombudsman (2022). Visi dan Misi . Diakses melalui: https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm, [10 Februari 2022]
25 Antonius  Sunjata,  dkk.  (2002). Ombudsman  Indonesia  Masa  Lalu,  Sekarang,  Masa Mendatang. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, h.x
setelah  reformasi,  banyak  tuntutan  dari  rakyat  untuk  membersihkan  penguasa  dan krooni-kroninya yang bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Ombudsman  adalah lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. 26 Fungsi  dan  tugas Ombudsman  harus  dilaksanakan  untuk  menindaklanjuti  perbuatan  maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat. 27
Gambar 1 . Posisi Ombudsman Republik Indonesia

## Sumber: Litbang ORI
Sebagai lembaga negara independen, Ombudsman bertugas untuk: 28
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
c. menindaklanjuti  laporan  yang  tercakup  dalam  ruang  lingkup  kewenangan Ombudsman;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
26 Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia, Lihat juga: Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
27 T. Fitra Yusriawan, dkk. (2018) “ Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah ” . Syiah Kuala Law Journal, 2(3): 354-370
28 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
e. Melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  lembaga  negara  atau  lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. Membangun jaringan kerja;
g. Melakukan  upaya  pencegahan  maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik; dan
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
Adapun  fungsi  dari  Ombudsman  adalah 29 mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  diselenggarakan  oleh  Penyelenggara  Negara  dan  pemerintahan  baik  di pusat  maupun  di  daerah  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik tertentu.
Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: 30
a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. Memeriksa  keputusan,  surat-menyurat, atau  dokumen  lain  yang  ada pada  pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
c. Meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau  fotokopi  dokumen  yang  diperlukan  dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi terlapor;
d. Melakukan  pemanggilan  terhadap  pelapor,  terlapor,  dan  pihak  lain  yang  terkait dengan Laporan;
e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. Membuat  rekomendasi  mengenai  penyelesaian  Laporan,  termasuk  rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
g. Demi  kepentingan  umum  mengumumkan  hasil  temuan,  kesimpulan,  dan rekomendasi.
Selain itu, Ombudsman juga berwenang untuk: 31
a. Menyampaikan  saran  kepada  Presiden,  kepala  daerah,  atau  pimpinan penyelenggara  negara  lainnya  guna  perbaikan  dan  penyempurnaan  organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan/atau  kepala  daerah  agar  terhadap  undang-undang dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  diadakan  perubahan  dalam  rangka mencegah maladministrasi.
Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  Ombudsman  dilarang  mencampuri  kebebasan hakim  dalam  memberikan  putusan. 32 Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  dan wewenangnya,  Ombudsman  tidak  dapat  ditangkap,  ditahan,  diinterogasi,  dituntut, atau  digugat  di  muka  pengadilan. 33 Ombudsman  merupakan  lembaga  negara  yang
29 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
30 Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
31 Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
32 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
33 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki  hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan instansi  pemerintahan  lainnya,  serta  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 34 Ombudsman dalam menjalankan tugas dan  wewenangnya  berasaskan: 35 kepatutan;  keadilan;  non-diskriminasi;  tidak memihak;  akuntabilitas;  keseimbangan;  keterbukaan;  dan  kerahasiaan.  Ombudsman bertujuan: 36
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
b. Mendorong  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. Meningkatkan  mutu  pelayanan  negara  di  segala  bidang  agar  setiap  warga  negara dan  penduduk memperoleh  keadilan,  rasa  aman,  dan  kesejahteraan  yang  semakin baik;
d. Membantu  menciptakan  dan  meningkatkan  upaya  untuk  pemberantasan  dan pencegahan  praktekpraktek  Maladministrasi,  diskriminasi,  kolusi,  korupsi,  serta nepotisme;
e. Meningkatkan  budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
Efektivitas  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  Ombudsman  salah  satunya dapat diukur atas pencapaian penyelesaian pengaduan/laporan atas penyelenggaraan publik.  Sebagaimana  laporan  yang  telah  dirilis  pada  tahun  2021  oleh  Ombudsman Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan grafik di bawah ini.
Gambar 2. Grafik Laporan/Pengaduan Masyarakat
Sumber: Laporan Tahunan 2021 ORI
34 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
35 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
36 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Bahwa, tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI diselesaikan hal ini disebabkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh  ORI. Tidak selesainya seluruh  laporan  masyarakat  dapat  dipahami  sebagai  akibat  dari  UU  Ombudsman  itu sendiri,  bahwa  dalam  menjalankan  kewenangannya,  Ombudsman  memiliki keterbatasan,  salah  satunya  adalah  apabila  laporan  masyatakat  tersebut  tidak  dapat dilanjutkan  jika  hasil  pemeriksaan  substantif  menunjukkan  bahwa  ombudsman  tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan.
Hasil  pemeriksaan  substasi  juga  menjadi  penentu  dapat  atau  tidaknya  laporan masyarakat  untuk  ditindaklanjuti  atau  diselesaikan  oleh  Ombudsman  Republik Indonesia.  Isu  lainnya  adalah  apabila  laporan  masyarakat “ diselesaikan ” oleh ombudsman,  apakah  selanjutnya rekomendasi  oleh  Ombudsman  kepada penyelenggara  publik/pihak  terkait  akan  dijalankan.  Tentu  saja,  apabila  mekanisme teknis  tidak  tersedia  maka  jawabannya  adalah  kurang  efektif.  Namun,  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  mulai  memberikan  kepercayaan  kepada  Ombudsman  RI  dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berarti  masyarakat  memiliki  harapan  pada  Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman atas konsep pelayanan publik.

## SIMPULAN
Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok orang  tertentu  baik  sebagai  individu  (masyarakat)  maupun  sebagai  pegawai  lembaga yang  terikat  dalam  suatu  organisasi  dengan  tujuan  agar  apa  yang  menjadi  objek pengawasan  tersebut  berjalan  sesuatu  dengan  seharusnya  sehingga  tidak  terjadi “ detournement de pouvoir ”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi yang tidak mungkin untuk dihindari. Dari hasil pelayanan publik yang baik itulah yang akan membentuk pemerintahan yang baik “ good governance ” . Pelayanan publik menjadi sangat penting sehingga agar tidak terjadinya  penyalagunaan  kekuasaan/  wewenang  maka  dibutuhkannya  sebuah lembaga  yang  independen  untuk  melakukan  pengawasan  atas  segala  kegiatan  yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Efektivitas  pengawasan  pelayanan  publik  oleh  Ombudsman  saat  ini  belum  maksimal, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil  pemeriksaan  substantif  menunjukkan  bahwa  ombudsman  tidak  berwenang melanjutkan  pemeriksaan.  Keterbatasan  kewenagan  dan  belum  lengkapnya  regulasi pelaksana  teknis  menjadi  penyebab  utama.  Namun,  di  sisi  lain  mulai  memberikan kepercayaan  kepada  Ombudsman  RI  dengan  terjadinya  peningkatan  konsultasi  non laporan  berarti  masyarakat  memiliki  harapan  pada  Ombudsman  Republik  Indonesia untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman atas konsep pelayanan public.
Diperlukannya  penataan  secara  menyeluruh  terhadap  pengaturan  pelaksanaan kelembagaan negara khususnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada penilaian terhadap kehadiran ORI menjadi tidak begitu penting. Diperlukannya political will dari seluruh stakeholder yang  terlibat  untuk  mewujudkan  terwujudnya  pelayanan  publik  yang  tidak
mengecewakan/menghindari  terjadinya  maladministrasi  yang  dapat  berujung  pada kegiatan kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga good governance tidak hanya menjadi sekadar wacana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Antonius  Sunjata,  dkk.  (2002).  Ombudsman  Indonesia  Masa  Lalu,  Sekarang,  Masa Mendatang. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
Antonius  Sujata  dan  RM.  Surachman.  (2002).  Ombudsman  Indonesi  di  Tengah Ombudsman  Internasional:  Sebuah  Analogi.  Jakarta:  Komisi  Ombudsman Nasional.
Aziz Syamsudin. (2009). Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh Keluhan Rakyat, Menjewer Sang Pejabat. Jakarta.
Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Jimly  Asshiddiqie.  (2005).  Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Konstitusi Press.
_______________,  (2006).  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II.  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
_______________,  (2006).  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
_______________, (2005). Konstitusi & Konstitusinalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Jumiarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan PelayanPublik. Bandung: Nuansa Cendekia.
Masyarakat  Peduli  Pelayanan  Publik/  MP3,  (2016).  Hasil  Studi  Evaluasi  Kinerja Ombudsman Republik  Indonesia  (ORI)  Periode  2011-2016.  Jakarta:  Sekretariat MP3 [YAPPIKA].
Ombudsman  RI.  (2021).  Mengawasi  Kepatuhan  dan  Kesigapan  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  dalam  Menghadapi  Ketidakpastian.  Republik  Indonesia: Ombudsman.
Ridwan H.R. (2011). Hukum Administrasi Negara.  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
S.P. Siagian. (1990). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
Viktor  M.  Situmorang.  (1998).  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam  Lingkup Aparatur Pemerintah . Jakarta: PT Rineka Cipta.

## Jurnal
Felicya  Astwilanda  Putri  &  M.  Fachri  Adnan.  (2020).  Upaya  Pencegahan Maladministrasi  Pelayanan  Publik  oleh  ORI  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal MIAP , 2(1): 33-41, doi: https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.33
Firman  Mustika.  (2018).  Peran  Ombudsman  dalam  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Baik. Jurnal Lex Et Societatis , VI(3): 21-30, doi: https://doi.org/10.35796/les.v6i3.19572
Solechan.  (2018).  Memahami  Peran  Ombudsman  sebagai  Badan  Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal, 1(2): 67-89, doi: https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.67-89
Sudianto.  (2017).  Komunikasi  Ombudsman  dalam  Sosialisasi  Aduan  Publik  sebagai Lembaga Pengawas Publik di Provinsi Riau. Jurnal Risalah, 28(2): 104-114, doi: https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5548
Sultoni  Fikri  & Syofyan  Hadi.  (2020).  Ombudsman: Studi  Perbandingan  Hukum  antara Indonesia  dengan  Denmark. Jurnal  Ilmu  Hukum ,  16(1):  1-12,  doi: https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728
T.  Fitra  Yusriawan,  dkk.  (2018) “P eran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Aceh  dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah ”. Syiah Kuala Law Journal, 2(3): 354-370, doi: https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11851

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
_______________,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Tahun  2008  Nomor  139,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899

## Websites
Ombudsman (2022). Visi dan Misi . Diakses melalui:
https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfvm, [10 Februari 2022]

## Sumber lainnya
Azlaini  Agus.  (2013).  Ombudsman dan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  (ppt),  pada rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Tim  Penelitian  dan  Pengembangan  Bidang  Pencegahan  Ombudsman  Republik Indonesia.  (2015).    Hasil  Penelitian  Kepatuhan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (pdf).