Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## PERAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN
Melisa Angela 1 ; Dorantes Widjaja 2 ; Carissa Amanda Siswanto 3 ; Astrid Athina Indradewi 4 .
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dorantesw@gmail.com, carissa.siswanto@uph.edu, astrid.indradewi@uph.edu
Naskah diterima : 20/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 13/08/2024

## Abstrak
Penulisan  ini  memiliki  tujuan  untuk  menjelaskan  peran  masyarakat  dalam melindungi  hak  nya  sebagai  konsumen  sebagaimana  tercantum  dalam  Konsiderans huruf  d  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  agar  lebih  teliti  dalam memperhatikan suatu produk pangan olahan supaya pelaku usaha dapat menjaga mutu produknya  tetap  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  karena  turut  serta masyarakat sebagai konsumen dapat membantu pemerintah maupun badan pengawas obat  dan  makanan  dalam  melindungi  hak  konsumen  atas  terjaminnya  mutu  suatu produk pangan olahan dan berdasarkan hal itu maka peran masyarakat menjadi penting dalam  melindungi  hak  konsumen  terhadap  produk  pangan  olahan.  Penulisan  ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  sehingga  dipetoleh  kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam perlindungan konsumen bukan hanya pada pelaku usaha maupun pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk ataupun diakui namun juga tanggung jawab konsumen untuk melindungi hak konsumen yang dimilikinya, karena dengan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan,  dan  kemandirian  maka masyarakat sebagai konsumen akan dapat  melindungi hak konsumennya dari pihak- pihak  yang  memiliki  niat  buruk  dalam  perdagangan.  Masyarakat  diharapkan  untuk mengimplementasikan  konsideran  huruf  d  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dalam  kehidupannya  sebagai  konsumen  agar  pembangunan  perekonomian  nasional dapat dijalankan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen.
Kata kunci: Produk Pangan Olahan;Peran Masyarakat; Perlindungan Konsumen.

## ABSTRACT
This writing aims to explain the role of the community in protecting their rights as consumers as stated in the Consideration letter d of the Consumer Protection Law so that they pay more careful attention to  processed food products so that business actors can maintain the quality of their products in accordance with the standards that have been set because they contribute to and the public as consumers can assist the government and food and  drug  regulatory  agencies  in  protecting  consumer  rights  to  ensure  the  quality  of
processed food products and based on this, the role of the community becomes important in protecting consumer rights regarding processed food products. This writing uses a type of  normative  research  which  is  descriptive  analytical  in  nature  with  data  collection techniques through library research so that it can be concluded that the responsibility for consumer  protection  is  not  only  on  business  actors  and  the  government  as  well  as established or recognized institutions but also the responsibility of consumers to protect consumer rights. that they have, because with awareness, knowledge, concern, ability and independence,  society  as  consumers  will  be  able  to  protect  their  consumer  rights  from parties  who  have  bad  intentions  in  trade.  The  public  is  expected  to  implement  the consideration of letter d of the Consumer Protection Law in their lives as consumers so that national  economic  development  can  be  carried  out  while  maintaining  consumer protection.
Keywords: Processed Food Products; Community Role; Consumer protection.

## A. Pendahuluan
Globalisasi telah mendukung meningkatnya persaingan usaha secara internasional yang mana  telah  membantu  perekonomian  negara.  Produksi  barang  dan  jasa  telah  dibantu dengan  adanya  teknologi  yang  tentunya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Perdagangan  dalam  eera  globalisasi  harus  menjamin  kepastian  akan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  pelaku  usaha  harus  menjamin  mutu,  jumlah,  serta keamanan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.
Jaminan mutu barang dan/atau jasa merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi permintaan konsumen. Globalisasi telah meningkatkan persaingan usaha yang tentunya juga meningkatkan permintaan konsumen di pasar. Peningkatan jumlah barang dan/atau jasa tidak boleh digunakan oleh pelaku  usaha  unuk menurunkan mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga dalam hal ini perlindungan konsumen tentu harus diperhatikan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam  menghasilkan  maupun  mempromosikan  produknya.  Pemerintah  juga  telah mengakui lembaga-lembaga yang mendukung untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dikarenakan konsumen juga turut  menjadi  bagian  dari  pasar  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat umum.
Makanan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pelaku usaha memilih untuk memperdagangkan makanan karena menganggap makanan menjadi suatu produk  yang  memiliki  permintaan  yang  tinggi  mengingat  bahwa  setiap  manusia  tentu membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Namun, kandungan yang buruk  dalam  makanan  dapat  mempengaruhi  fungsi  tubuh  sehingga  pelaku  usaha  harus menjamin mutu dari produk nya tersebut.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan berbagai aturan yang salah  satunya  yaitu  bahan  yang  dilarang  untuk  ditambahkan  maupun  yang  hanya  boleh ditambahkan dalam jumlah sedikit sesuai dengan kegunaan dan efek samping nya. Pelaku usaha  yang  mencari  keuntungan  biasanya  tidak  memedulikan  hal  tersebut  sehingga mecampurkan  bahan-bahan  terlarang  untuk  mengawetkan  produk  maupun  untuk
mempermudah produksi agar dapat memenuhi jumlah dari permintaan konsumen tanpa memperhatikan kualitas produk yang dibuatnya.
Masyarakat sebagai konsumen tentunya akan sangat dirugikan dengan adanya pelaku usaha  yang  menghasilkan  produk  tanpa  jaminan  mutu.  Pelaku  usaha  tersebut  tentunya telah  menyalahi  aturan  dalam  UUPK.  Hak  konsumen  sendiri  telah  diatur  dalam  Pasal  4 UUPK dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV yaitu Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK. Tentunya untuk melindungi hak konsumen perlu adanya turut serta dari pemerintah yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang juga telah diatur dalam Pasal 31 hungga Pasal 43 UUPK. Selain itu, pengkauan adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diatur dalam Pasal 44 UUPK.
UUPK telah mengatur bagaimana pemerintah, badan perlindungan konsumen nasional, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk  melindungi  hal-hak  konsumen.  Konsiderans  huruf  d  UUPK  menyatakan  bahwa konsumen  harus  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan,  dan kemandirian untuk melindungi dirinya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulisan ini akan  menjelaskan  apa  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  untuk  menjadi  konsumen  yang lebih  baik  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  terhadap  produk  pangan  olahan  agar konsideran  huruf  d  UUPK  dapat  terwujud  dan  perekonomian  nasional  dapat  meningkat diiringi dengan perlindungan hak konsumen.
Pembahasan  mengenai  perlindungan  konsumen  bukanlah  suatu  hal  baru,  namun banyak penulisan yang membahas mengenai peran pemerintah, pelaku usaha, dan BPOM dalam  perlindungan  konsumen  terhadap  pangan.  Beberapa  karya  ilmiah  yang pembahasannya mendekati judul penulisan ini yaitu :
Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Farhan Nandiva dengan judul “Peranan BPOM Dalam Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Produk  Makanan  Kadaluarsa”  dalam  Jurnal  Ilmiah Wahana  Pendidikan,  Volume  9  No  1,  Januari  2023,  Hal  132-138.  Penulisan  ini  memiliki tujuan untuk memperjelas peran BPOM dalam menjalankan pengawasan terhadap produk pangan  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  konsumen.  Konsumen  dalam  memenuhi haknya dapat melakukan pengaduan kepada BPSK untuk membantu dalam penyelesauan sengketa  dengan  pelaku  usaha.  Namun,  BPOM  sebagai  badan    yang  memiliki  wewenang dapat  melaksanakan  pengawasan  dengan  lebih  ketat  dan  efektif.  Dalam  penulisan  ini, pembahasan  mengenai  perlindungan  konsumen  lebih  ditekankan  pada  peran  BPOM sebagai badan pengawas dan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa, serta kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  terhadap  hak  konsumen,  sedangkan  peran konsumen  untuk  melindungi  hak  nya  adalah  dengan  mengadukan  kerugian  yang dialaminya pada BPSK.
Kedua,  Jurnal  yang  ditulis  oleh  Aulia  Muthiah  dengan  judul  “Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Kepada  Konsumen  Tentang  Keamanan  Pangan  Dalam  Perspektif  Hukum Perlindungan Konsumen” yang bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pada tata hukum  di  Indonesia  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  terkait  permasalagan keamanan pangan. Penulisan ini membahas mengenai aspek hukum tanggung jawab pada hukum  perlindungan  konsumen  dan  tanggung  jawab  perlindungan  konsumen  tentang keamanan pangan yang mana dalam hal ini berlaku prinsip tanggung jawab mutlak ( Strict Liability ) yaitu pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuktikan bahwa dirinya  tidak  bersalah  dikarenakan  posisi  konsumen  yang  lemah  yaitu  konsumen  tidak
dapat  memberikan  bukti  mengenai  kesalahan  pelaku  usaha  dalam  proses  produksi sehingga  keamanan  pangan  tersebut  menjadi  tidak  aman  dikonsumsi  oleh  konsumen. Penulisan  ini  menekankan  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dalam  perlindungan kosumen terhadap keamanan dari produk pangan.
Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Agung Ngurah Divya Baswara dan I Gusti Ngurah Dharma  Laksana  dengan  judul  “Peranan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait Peredaran Makanan dan Minuman Kemasan Kadaluarsa” dalam Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 4 Tahun 2022, hlm. 704-713. Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran pemerinta dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam mengantisipasi peredaran produk  kemasan  kadaluarsa  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  pengedaran produk  kemasan  yang  kadaluarsa.  Penulisan  ini  menjelaskan  bahwa  perlindungan konsumen  merupakan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  sebagai  produsen  serta pemerintah dan  lembaga-lembaga perlindungan konsumen sebagai pengawas. Penulisan ini  menjelaskan  bahwa  konsumen  harus  berhati-hati  dalam  memilih  produk  makanan terutama terhadap batas waktu kadaluarsa produk tersebut.
Berdasarkan dari beberapa jurnal diatas, belum ada yang menjelaskan bahwa konsumen sendiri  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  perlindungan  konsumen.  Sehingga penulisan  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penulisan  terdahulu  yaitu  dengan  membahas peran  konsumen  yang  berdasarkan  pada  konsiderans  huruf  d  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## B. Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Sifat Penelitian Penulisan  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  berarti  bahwa  pembahasan  dalam penulisan  ini  dilakukan  dengan  menyajikan  dan  menjelaskan  data  secara  lengkap, terperinci, dan sistematis, data-data tersebut akan diolah serta dianalisis dengan teori dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penilitian  hukum normatif  dengan  melakukan  penelitian  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dan  jika diperlukan maka akan didukung dengan penelitian empiris.
3. Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam pelitian yaitu:
a. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini
b. Pendekatan  kasus  (case  approach)  dilakukan  dengan  menelaah  kasus-kasus  yang memiliki kaitan dengan penulisan ini
4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  (library  research) yakni  dengan  mencari,  mengumpulkan,  serta  mengkaji  berbagi  buku  dan  literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berlaku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, internet dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini
5. Teknik Pengolahan Data
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan kalimat-kalimat sehingga menjadi suatu pembahasan yang sistematis dan bisa dimengerti serta dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Pembahasan
1. Pengaruh  Peningkatan  Persaingan  Usaha  dan  Peran  BPOM  Terhadap  Produk Pangan Olahan
Pembangunan  perekonomian  nasional  merupakan  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  mana  tidak  lepas  dari  meningkatnya dunia  usaha.  Globalisasi  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  jelas  dalam peningkatan  persaingan  usaha.  Namun  karena  persaingan  usaha  yang  meningkat membuat  pelaku  usaha  melakukan  persaingan  usaha  ynag  tidak  sehat  untuk  dapat bertahan  di  pasar.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  pelaku  usaha  berlomba-lomba mendapatkan  profit  yang  sebanyak-banyaknya 1 .  Persaingan  yang  tidak  sehat  dapat terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  platform  digital  maupun  dengan  pelaku  usaha konvensional 2 .  Perilaku  dan  struktur  pasar  tidak  dapat  diprediksi  sehingga  ada kemungkinan  akan  pelaku  usaha  yang  melakukan  kecurangan  dan  mengakibatkan beberapa  pelaku  usaha  merugi 3 .  Persaingan  usaha  yang  sehat  dapat  memberikan motivasi  untuk  meningkatkan  efisiensi,  produktivitas,  inovasi,  dan  kualitas  produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha serta menyebabkan penurunan harga, banyaknya pilihan,  dan  peningkatan  kualitas  produk  bagi  konsumen,  namun  persaingan  usaha yang tidak sehat akan memberikan pengaruh negative bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional 4 .
Sandang,  pangan,  papan  merupakan  tiga  hal  pokok  yang  menjadi  kebutuhan fisiologis  manusia 5 .    Dari  tiga  hal  tersebut,  pangan  merupakan  salah  satu  hal  yang sering  menjadi  permasalahan 6 .  Pangan  memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan manusia sehari-hari. Karena menjadi suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup pada setiap harinya maka perdagangan pangan memiliki potensi yang  besar  dalam  meningkatkan  perekonomian.  Namun  potensi  tersebut  terkadang membuat beberapa pelaku usaha menginginkan keuntungan yang lebih. Hal tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan terhadap pangan  yang  memiliki  resiko  merugikan  banyak  pihak  seperti  pelaku  usaha  dan konsumen.
1 Artharini, Nadia Feby, "PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," "Dharmasisya”  Jurnal  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Volume  2  Nomor  3, September 2022, 1403-1412
2 Adis Nur Hayati, “A nalisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di  Indonesia”,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Volume  21  Nomor  1,  Maret  2021,  hal  109-122, DOI:http://dx. doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122
3 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2012), hal 1
4 Hermansyah, “ Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha ”, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-10
5 Sutono, “GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE”, Jurnal Inovasi Penelitian , Vol.1 No.8 Januari 2021, hal 1647-1662
6 Indrawan Firdauzi, “Analisis Pola Konsumsi Pangan Pokok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2000-2014”, Jurnal Ekonomi Indonesia , Volume 10 Nomor 1, 2021, hal 71-90
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Persaingan  usaha  yang  semakin  meningkat  terkadang  membuat  pelaku  usaha mencampur  bahan  yang  berbahaya  dalam  proses  produksi  pangan  olahan  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  dari  pasar.  Hal  tersebut  tentunya  dapat merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk pangan olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut sehingga adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang lebih  dikenal  dengan  BPOM  merupakan  wujud  lembaga  untuk  melindungi  hak konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  menyatakan  bahwa  “Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  yang  selanjutnya  disingkat  BPOM  adalah  lembaga  pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat  dan  makanan”  yang  mana  fungsi dari  BPOM  dijelaskan  dalam  Pasal  3  Ayat  (1) Perpres  BPOM  yang  berbunyi  “dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  Obat  dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan  Obat  dan  Makanan;  b.  pelaksanaan  kebijakan  nasional  di  bidang pengawasan  Obat  dan  Makanan;  c.  penyusunan  dan  penetapan  norrna,  standar, prosedur,  dan  kriteria  di  bidang  Pengawasan  Sebelum  Beredar  dan  Pengawasan Selama  Beredar;  d.  pelaksanaan  Pengawasan  Sebelum  Beredar  dan  Pengawasan Selama  Beredar;  e.  koordinasi  pelaksanaan  pengawasan  Obat  dan  Makanan  dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan;  g.pelaksanaan  penindakan  terhadap pelanggaran  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pengawasan  Obat dan Makanan; h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  BPOM;  i.  pengelolaan barang  milik/  kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab  BPOM;j.  pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelalsanaan dukungan yang bersifat substantif  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di  lingkungan  BPOM”  sehingga  produk pangan olahan dalam proses hingga beredar tentu diawasi oleh BPOM.
Pengertian pangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Label  Pangan  Olahan  yaitu  “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan  lainnya  yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman” yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dalam hidup. Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional tentunya membutuhkan olahan dari pangan  agar mempu menciptakan berbagai macam jenis  pangan yang memiliki daya saing di pasar. Pasal 2 Peraturan BPOM Label Pangan Olahan menyatakan bahwa “Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan” yang mana dalam prosesnya tentu harus memperhatikan standar mutu yang berlaku.
Sistem  pengawasan  BPOM  terbagi  atas  2  (dua)  yaitu  Pre-Marker  Evaluation  dan Post-Market Control. Pre-Market Evaluation adalah evaluasi produk sebelum produk mendapatkan izin edar yang mana izin edar didasarkan pada registrasi obat, pangan olahan,  kosmetik,  obat  tradisional,  dan  suplemen  kesehatan.  Produk  pangan  olahan
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
yang  akan  didaftarkan  pada  BPOM  tentunya  juga  harus  memenuhi  persyaratan keamanan  dan  mutu  yang  ditetapkan  menurut  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan dalam Post-Market Control terbagi atas
1. Sampling dan pengujian yaitu melakukan sampling obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk diuji di laboratorium dan dinilai kualitas serta keamanan produk yang beredar
2. pengawasan  promosi  dan  iklan  merupakan  langkah  untuk  menjaga  konsistensi informasi  obat  dan  makanan  yang  tercantum  pada  iklan  harus  sesuai  dengan indikasi yang telah disetujui oleh pihak BPOM
3. pemeriksaan  sarana  produksi  dan  distribusi  ynag  mana  tugas  utama  dari pemeriksaan  ini  adalah  untuk  menjamin  kepatuhan  implementasi  pelaku  usaha terhadap  standar  yang  ada  untuk  menjamin  konsistensi  keamanan  dan  mutu produk
4. pengawasan daring/online dilakukan dengan penelusuran menggunakan aplikasi untuk mendatakan website/akun sosial media/ akun e-commerce dan marketplace yang menjual secara daring obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan agar dapat dilakukan Take Down
5. monitoring  efek samping yaitu dengan melaporkan efeksamping  melalui aplikasi BPOM untuk dapat ditindaklanjuti yang kemudian  produk yang  tidak memenuhi syarat tersebut dievaluasi
6. Post-Market Alert System ASEAN yaitu suatu sarana pertukaran informasi antara negara ASEAN yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
Fungsi BPOM diatas merupakan upaya untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di pasar sebagaimana definisi dari keamanan pangan dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Penerbitan  Izin  Penerapan  Cara  Produksi  Pangan  Olahan  Yang  Baik  yang  berbunyi “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat  sehingga  aman  untuk  dikonsumsi”. Keamananan  pangan  tentu  sangat  berkaitan  erat  dengan  mutu  pangan  yang  dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  Penerapan  Sistem  Jaminan  Keamanan  dan  Mutu  Pangan  Olahan  di  Sarana Peredaran dinyatakan “Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan”.
Keamanan,  mutu,  dan  gizi  pangan  tentunya  harus  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku. Hal tersebut harus dijaga untuk melindungi hak konsumen dari pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat dengan mencampurkan bahan- bahan  yang  memperburuk  mutu  produk  pangan  olahan  sehingga  konsumsen  akan mendapatkan gizi yang buruk pula. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  Nomor  34  Tahun  2019  Tentang  Kategori  Pangan  menyatakan  bahwa “Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan” yang mana pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  penggunaan  bahan  tambahan
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
pangan; b.  penggunaan  dan/atau  residu  bahan  penolong;  c.  ketentuan  cemaran;  d. ketentuan klaim; e. ketentuan takaran saji; f. pedoman pelabelan informasi nilai gizi; dan/atau  g.  penggunaan  kemasan  pangan”  sehingga  dapat  diketahui  bahwa  BPOM merupakan salah satu badan yang mengawasi persyaratan produk pangan olahan yang beredar di pasar agar dapat dijamin mutunya untuk melindungi hak konsumen.
2. Perlindungan Hak Konsumen Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  menyatakan  “bahwa  pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era globalisasi  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  sekaligus  mendapatkan kepastian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa mengakibatkan  kerugian  konsumen”.  Pelaku  usaha  dalam  melakukan  perdagangan tidak  boleh  menghasilkan  produk  yang  dapat  merugikan  konsumen  meskipun permintaan  produk  tersebut  mengalami  peningkatan  dalam  era  globalisasi.  Jumlah permintaan yang meningkat membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan tersebut dan tak jarang pelaku usaha menggunakan cara yang dapat merugikan konsumen. salah satu contohnya dalam produk pangan olahan yaitu seperti menambahkan bahan-bahan yang dilarang untuk dicampurkan pada makanan hanya untuk mengurangi biaya produksi serta mengawetkan makanan tersebut agar dapat dijual kembali dalam keadaan yang terlihat masih dapat dikonsumsi. Kepastian  akan  mutu  suatu  produk  barang  dan/atau  jasa  merupakan  tanggung jawab  setiap  pihak  yang  terlibat  didalam  nya.  Konsiderans  huruf  d  UUPK  berbunyi “bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu  meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuhkembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung  jawab”.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut  maka  konsumen  juga  harus memiliki  peran  agar  dapat  melindungi  dirinya  dari  kerugian  yang  disebabkan  oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam menghasilkan produk. Hal itu juga dinyatakan  kembali  dalam  Pasal  3  huruf  a  UUPK  yang  berbunyi  “Perlindungan konsumen  bertujuan  meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri” sehingga sangat jelas bahwa konsumen juga harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya.
Konsumen  dapat  melindungi  diri  jika  mereka  mengerti  dan  memahami  apa  saja hak-hak konsumen yang mereka miliki. Pasal 4 UUPK telah menyebutkan berbagai hak konsumen yang dilindungi. Pasal 4 huruf a UUPK berbunyi “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” yang didukung dengan Pasal 7 huruf d UUPK yang berbunyi “Kewajiban pelaku usaha  adalah  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang berlaku” serta Pasal 8 ayat (1) huruf  a UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen harus memperhatikan mutu suatu produk agar tidak mengalami kerugian karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan standar mutu yang telah diatur.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Pasal  4  huruf  b  UUPK  menyatakan  “Hak  konsumen  adalah  hak  untuk  memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” yang mana berkaitan juga dengan pasal 4 huruf c UUPK yang berbunyi “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar,  jelas,  dan  juur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa”.  Pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang juju dan benar dalam menarik konsumen, agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan. Pelarangan perbuatan promosi yang tidak benar diatur dalam Pasal 9 hingga  10  UUPK  sehingga  konsumen  dapat  lebih  memperhatikan  kebenaran  suatu produk sebelum membeli. Konsumen juga berhak untuk membandingkan suatu produk dengan  produk  lainnya  agar  dapat  melihat  kebenaran  informasi  dari  suatu  produk tersebut dan mendapatkan produk yang dibutuhkan maupun diinginkan.
Suara masyarakat atas suatu produk juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal  4  huruf  d  UUPK  yang  berbunyi  “Hak  konsumen  adalah  hak  untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” tentunya untuk hak  konsumen  dalam  menyampaikan  pendapat  dan  keluhan  pun  harus  benar  atas barang dan/atau jasa yang digunakan, konsumen tidak boleh menyampaikan pendapat maupun  keluhan  yang  tidak  benar  hanya  untuk  menjatuhkan  pelaku  usaha.  Untuk melindungi  pendapat  dan  keluhan  konsumen  maka  Pasal  4  huruf  e  UUPK  berbunyi “Hak  konsumen  adalah  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” sehingga pelaku usaha tidak  melakukan  tindakan  yang  sewenang-wenang  terhadap  konsumen  yang menyampaikan  pendapat  dan keluhan  terhadap  suatu  produk  yang diperdagangkannya.
Upaya  peningkatan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  maka  diatur  Pasal  4  huruf  f  UUPK  yang  berbunyi  “Hak konsumen adalah hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen” yang mana pembinaan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUPK yang berbunyi  “Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku usaha  serta  dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha”  sehingga konsumen  dapat  lebih  memperhatikan  kualitas  suatu  produk  dan  menghindari kemungkinan  kerugian  yang  dapat  terjadi.  Tentunya  berdasarkan  pada  hak  asasi manusia,  Pasal  4  huruf  g  menyatakan  bahwa  “hak  konsumen  adalah  hak  untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif”  yang penjelasannya berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin  dan  status  sosial  lainnya”  maka  pelaku  usaha  pun  memiliki  kewajiban  yang berdasarkan  pada  Pasal  7  huruf  c  UUPK  berbunyi  “kewajiban  pelaku  usaha  adalah memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif” sehingga memenuhi sila ke 5 pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  karena  dengan  tidak  adanya  perbedaan  dalam perlakuan dan pelayanan maka keadilan akan dirasakan oleh seluruh konsumen. Pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  atas  suatu  produk  yang  mengakibatkan kerugian  pada  konsumen  berdasarkan  Pasal  4  huruf  h  UUPK  yang  berbunyi  “Hak konsumen  adalah  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau
penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” yang didukung dengan kewajiban pelaku usaha  pada  Pasal  7  huruf  f  UUPK  yang  berbunyi  “memberi  kompensasi,  ganti  rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan” dan Pasal 7 huruf g UUPK yang berbunyi “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian”  sehingga  pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan tidak merugikan konsumen.
3. Peran Masyarakat Sebagai Konsumen Produk Pangan Olahan
Masyarakat  sebagai  konsumen  memiliki  kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  5 UUPK. Berdasarkan pada hak-hak konsumen maka konsumen juga harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara konsumen  dan  pelaku  usaha,  agar  konsumen  juga  tidak  melakukan  tindakan sewenang-wenang yang dapat menjatuhkan pelaku usaha dan membuat pelaku usaha mengalami kerugian tanpa adanya dasar yang benar. selain itu juga untuk meyakinkan pihak yang membantu penyelesaian sengketa dalam memberikan sanksi pada pelaku usaha ynag terbukti telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal  8 hingga Pasal 17 UUPK yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Masyarakat harus teliti dalam memperhatikan produk beserta dengan keterangan yang  ada  pada  kemasan  produk  berdasarkan  Pasal  5  huruf  a  UUPK  yang  berbunyi “Kewajiban  konsumen  adalah  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan keselamatan” yang mana setiap produk pangan olahan memiliki keterangan dan jika memiliki nomor BPOM maka dapat di periksa melalui laman BPOM maupun aplikasi BPOM untuk mengetahui apakah benar bahwa produk tersebut memang telat terdaftar oleh BPOM. Perlu juga melihat bahan yang tertulis pada kemasan, dan tentunya bukan hanya bahan utama maupun bahan yang dapat mengakibatkan alergi namun juga perlu memperhatikan bahan tambahan yang tertulis dalam kemasan. Jika memang ada efek samping setelah mengkonsumsi produk tersebut, maka masyarakat juga harus meneliti apakah  memang  efek  samping  tersebut  dikarenakan  produk  tersebut  atau  karena konsumen mengkonsumsi produk tersebut dengan produk lainnya yang kemungkinan dapat menjadi suatu campuran yang berbahaya saat dikonsumsi bersamaan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan konsumen dalam mengkonsumsi produk terutama jika mencampur 2 (dua) atau lebih produk secara bersamaan.
Pasal  5  huruf  b  UUPK  berbunyi  “beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian barang dan/atau jasa”. Itikad baik dapat diartikan sebagai suatu niat dari salah  satu  pihak  untuk  tidak  merugikam  pihak  lainnya  dalam  suatu  perjanjian 7 . Sedangkan pembeli dengan itikad baik berdasarkan pendapat para ahli dapat diartikan sebagai berikut:
1. Pihak  yang  tidak  mengetahui  bahwa  pihak  lainnya  bukanlah  pemiilik  yang sebenarnya 8
7 Sutan  Remy  Sjahdeini,  “ Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia ” Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 112
8 R. Subekti, “ Aneka Perjanjian ”, Bandung:  PT Aditya Bakti, 2014, hlm. 15.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
2. Orang yang membeli suatu barang denagn keperayaan yang penuh bahwa penjual merupakan pemilik sebenarnya dari barang yang dijualnya 9
3. Orang yang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat pada barang yang dibelinya 10 . Iktikad baik memiliki unsur kesetiaan, janji, dan perlindungan sehingga pelanggaran terhadap  iktikad  baik  dipandang  sebagai  suatu  bentuk  dari  ketidaksetiaan  dan perbuatan  yang  melawan  hukum 11 .  Itikad  baik  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilakukan tanpa adanya tipu muslihat dan tanpa mengganggu pihak lain, sehingga para pihak  dapat  dipercaya 12 .  Berdasarkan  pada  pengertian  mengenai  itikad  baik  maka dalam  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  konsumen  wajib  untuk  melakukan transaksi  pembelian  tanpa  adanya  niatan  untuk  merugikan  pelaku  usaha  maupun menipu  pelaku  usaha  dengan  berbagai  cara  apapun  sehingga  transaksi  pembelian merupakan transaksi yang dilakukan dengan jujur dan benar. Hal tersebut berkaitan dengan  kewajiban  konsumen  untuk  membayar  sesuai  dengan  harga  yang  telah disepakati  berdasarkan  Pasal  5  huruf  c  UUPK  yang  berbunyi  “kewajiban  konsumen adalah  membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati”  yang  mana menghindarkan kerugian bagi pihak pelaku usaha dan mencegah dilanggarnya hak-hak konsumen  karena  konsumen  sendiri  tidak  melakukan  kewajiban  nya  dalam pembayaran yang telah disepakati. Berdasarkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen maka Pasal 5 huruf d UUPK menyatakan  “Kewajiban  konsumen  adalah  mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”
Peran masyarakat tidak hanya berdasarkan pada kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK namun berdasarkan konsideran huruf d UUPK yang menyatakan perlunya meningkatkan kesadaran maka masyarakat harus memahami bahwa sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak-hak yang dilindungi berdasarkan Pasal 4 UUPK sehingga  jika  masyarakat  merasa  ada  produk  yang  merugikan  konsumen diperdagangkan  secara  bebas  di  pasar  maka  masyarakat  berhak  untuk  melaporkan pada  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  maupun  lembaga  perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat  yang  diakui  pemerintah  agar  dapat  diproses  secara hukum  dan  produk  nya  dapat  ditarik  dari  pasar.  Sedangkan  untuk  produk  berlabel BPOM maka masyarakat  dapat mengadukan hal tersebut pada BPOM melalui laman mereka agar  dapat ditindaklanjuti mengenai bahan dan kualitas yang dipakai dalam produk tersebut.
Konsiderans huruf d UUPK juga menyatakan mengenai meningkatkan pengetahuan, yang  mana  dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  mempelajari  secara  mandiri  dengan mengakses beberapa laman pemerintah yang menyatakan mengenai ciri-ciri produk yang  tidak  layak  dikonsumsi  maupun  bahan-bahan  yang  tidak  seharusnya  dipakai dalam  pembuatan  suatu  produk  pangan  olahan.  Alternatif  lainnya  yang  dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkat pengetahuan yaitu meminta pada BPOM
9 Ridwan Khairandy, “ Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak ”, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 194 10 Agus Yudha Hernoko, “ Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial ”, Yogyakarta: Mediatama, 2008, hlm. 25.
11 Olsen  Peranto,  “IKTIKAD  BAIK”  DALAM  KETENTUAN  PASAL  27  AYAT  (2)  UU  NO.  2  TAHUN  2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?”, Jurnal Rechtvinding , Desember 2020 12 Afif Khalid, “ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN”, Jurnal Legal Reasoning Vol. 5, No. 2, Juni 2023
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
untuk mengadakan penyuluhan mengenai hal-hal terkait produk yang layak dan tidak layak  konsumsi  beserta  dengan  efek  samping  dan  apa  yang  harus  dilakukan.  BPOM menyatakan  bahwa  mereka  memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  yang  ingin menambah  pengetahuan  mereka  terkait  produk-produk  terutama  dalam  obat  dan makanan  yang  layak  dan  tidak  layak  konsumsi.  berdasarkan  pada  hal-hal  tersebut maka  terlihat  bahwa  banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam memilah produk pangan olahan yang layak dan tidak layak konsumsi.
Meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri untuk mendapatkan produk pangan olahan  yang  terjamin  dan  aman  untuk  dikonsumsi.  Selain  itu  juga  merupakan kewajiban  bagi  seluruh  rakyat  untuk  saling  memperhatikan  sesama  yang  mana kepedulian terhadap sesama membantu masyarakat dalam meneliti lebih baik sebagai konsumen  untuk  menghindarkan  kerugian  bagi  konsumen  lain  maupun  dirinya  dan kepedulian akan membuat sesama konsumen untuk saling menginformasikan jika ada produk yang tidak sesuai dengan standar mutu bahkan tidak layak konsumsi agar tidak ada sesama konsumen yang mengalami kerugian. Kepedulian masyarakat seharusnya ditingkatkan  tertutama  jika  konsumen  lain  ialah  anak  kecil  yang  masih  dalam  masa pertumbuhan karena produk pangan olahan yang tidak memenuhi standar mutu akan menghasilkan  banyak  konsumen  anak  kecil  yang  mengalami  gizi  buruk  maupun penghambatan dalam masa pertumbuhan, sedangkan perlu diingat bahwa anak kecil ialah  penerus  bangsa  ini  jika  mereka  mengalami  penghambatan  dalam  masa pertumbuhan mereka hanya karena produk pangan olahan yang tidak sesuai standar maka akan menjadi  penyebab semakin buruknya bangsa ini  karena  penerus  bangsa telah dirusak oleh pelaku usaha yang mementingkan keuntungan tanpa memandang sumber daya masnusia yang memiliki kualitas. Anak kecil sering kali menjadi sasaran yang  paling  mudah  dalam  mengalami  kerugian  karena  produk  pangan  olahan  yang tidak layak konsumsi karena mereka masih belum mengerti mengenai hal-hal tersbeut dan perlu adanya pengawasan yang lebih baik untuk melindungi konsumen anak kecil, sehingga masyarakat diharapkan untuk menjadi bagian dalam melindungi konsumen anak kecil agar terhindar dari produk yang tidak sesuai standar mutu, tentunya cara yang dapat dilakukan ialah membantu anak memilih produk yang baik dan memiliki kandungan yang baik pula. Pengawasan tentunya memerlukan turut serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Konsumen harus meningkatkan kemampuan untuk melindungi hak konsumen dari perbuatan  pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Kemampuan  dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 2 (dua) arti yaitu kesanggupan; kecakapan; dan kekuatan, sedangkan arti lainnya yaitu kekayaan. Tentunya kemampuan ini juga didasarkan pada pengetahuan dari konsumen tersebut. Berdasarkan dari pengetahuan yang dimiliki maka konsumen yang memiliki kemampuan yang memadai tentu akan dapat  membedakan  produk  yang  sesuai  dengan  standar  maupun  tidak,  dan  dalam produk  pangan  olahan  tentunya  konsumen  dapat  membedakan  produk  yang  layak konsumsi dan tidak layak konsumsi. Serta konsumen juga mampu untuk memeriksa apakah  produk  pangan  olahan  tersebut  aman  untuk  di  konsumsi  dan  tidak mengandung bahan yang berbahaya. Berdasarkan pada kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian  akan  hak  konsumen  bagi  diri  dan  keluarga  nya  maka  konsumen  akan
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
mampu  untuk  lebih  waspada  dalam  memilih  produk  pangan  olahan  yang  aman dikonsumsi.
Meningkatkan kemandirian dalam melindungi diri sebagai konsumen, merupakan salah  satu  upaya  untuk  memperjuangkan  hak-hak  konsumen.  Konsumen  terkadang hanya  menyerahkan  kesalahan  kepada  pihak  lain  tanpa  memperhatikan  hak  dan kewajiban  konsumen  dalam  membeli  produk.  Meningkatkan  kemandirian  berarti merupakan upaya dari masyarakat sendiri sebagai konsumen untuk dapat melakukan pengecekan  secara  mandiri  terhadap  suatu  produk  yang  tentunya  upaya  ini  dapat dilakukan  setelah  konsumen  memiliki  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  dan kemampuan untuk menjadi konsumen yang bijak dalam memilih produk. Masyarakat yang sadar akan hak-hak konsumen yang dimiliki tentu akan mencari informasi yang dibutuhkan  untuk  menambah  pengetahuan  nya  dalam  suatu  produk  tertentu  dan berdasarkan  dari  pengetahuan  tersebut  maka  konsumen  akan  memiliki  kepedulian bahwa produk pangan olahan yang tidak layak konsumsi memiliki akibat yang buruk bagi masyarakat yang mengkonsumsi nya terutama pada konsumen anak kecil dapat mengakibatkan gizi buruk dan menyebabkan buruknya sumber daya manusia di masa depan, berdasarkan pada kepedulian tersebut maka masyarakat akan tergerak untuk melindungi keluarga dan sekitarnya sehingga dengan kepedulian tersebut masyarakat akan  mampu  untuk  menggunakan  pengetahuannya  dengan  membedakan  produk pangan  olahan  yang  layak  maupun  yang  tidak  layak  konsumsi  serta  dengan kepeduliannya akan menghimbau keluarga dan sekitarnya berhati-hati dengan produk yang dicurigai tidak layak konsumsi, maka kemandirian konsumen dalam melindungi hak konsumen akan tercipta.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Sandang, pangan, papan adalah kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang mana sandang berarti pakaian, pangan berarti makanan, dan papan berarti tempat tinggal. Makanan yang menjadi salah satu kebutuhan utama manusia merupakan produk  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  karena  setiap  hari  tentunya  manusia membutuhkan makanan namun hal tersebut juga dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha yang mencari keuntungan sehingga memproduksi pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu  yang  ditetapkan  bahkan  menggunakan  bahan-bahan  yang  seharusnya  tidak  boleh digunakan  dalam  memproduksi  pangan  hanya  untuk  meningkatkan  keuntungan  semata. BPOM  sebagai  lembaga  pemerintah  nonkementerian  merupakan  lembaga  yang  secara khusus mengawasi obat dan makanan agar makanan yang beredar di pasar terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk mewujudkan konsiderans huruf d UUPK maka konsumen  juga  turut  berperan  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  karena  tanggung jawab  atas  perlindungan  konsumen  bukan  hanya  dari  pelaku  usaha  dan  pemerintah maupun  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  atau  diakui,  namun  juga  tanggung  jawab  dari konsumen sendiri untuk melindungi hak nya sebagai konsumen. Sehingga sangat penting bagi  masyarakat  untuk  mengimplementasikan  konsiderans  huruf  d  UUPK  dalam kehidupannya  sebagai  konsumen  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  yang melindungi hak konsumen.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 100-112 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agus  Yudha  Hernoko,  “Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial”, Yogyakarta: Mediatama, 2008.
Hermansyah, “Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha”, Jakarta: Kencana, 2008.
Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia”, Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
R. Subekti, “Aneka Perjanjian”, Bandung:  PT Aditya Bakti, 2014.
Ridwan Khairandy, “Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak”, Jakarta; UI Press, 2004.
Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia”, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

## B. Jurnal
Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.
Afif Khalid, “ANALISIS ITIKAD BAIK SEBAGAI ASAS HUKUM PERJANJIAN”, Jurnal Legal Reasoning Vol. 5, No. 2, Juni 2023.
Artharini, Nadia Feby, "PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 3, September 2022.
Indrawan Firdauzi, “Analisis Pola Konsumsi Pangan Pokok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2000-2014”, Jurnal Ekonomi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, 2021.
Olsen  Peranto,  “IKTIKAD  BAIK”  DALAM  KETENTUAN  PASAL  27  AYAT  (2)  UU  NO.  2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?”, Jurnal Rechtvinding, Desember 2020.
Sutono, “GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.8 Januari 2021.