Analisis

## Tanggung
Jawab Pegadaian Syariah  Palu  Plaza  Terhadap  Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak
Hilal Malarangan 1 Irfan Irfan 2*, Ahmad Haekal 2 , Rabaniyah Istiqamah 4
1 Jurusaan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
2 Jurusaan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
3 Jurusaan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
34 Jurusaan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
ABSTRAK

## INFORMASI
ARTIKEL
Tulisan ini membahas tanggung jawab pengadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak. Pokok permasalahan adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pegadaian syariah apabila barang jaminan  yang  dititipkan  nasabah  mengalami  kehilangan  dan kerusakan. Apakah bentuk tanggung jawab pegadaian syariah sudah sesuai  dengan  tinjauan  ekonomi  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan metode    kualitatif,  dengan  mengumpulkan  data-data  melalui, observasi, interview (wawancara),  kemudian  dari  dokumen- dokumen.  Penulis  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah analisis,  dan  pengecekan  keabsahan  data.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh pegadaian syariah  Palu  Plaza  telah  sesuai  dengan  ketentuan  ekonomi  Islam, yaitu melakukan upaya ansitipasi terhadap barang jaminan nasabah dan  memberikan  ganti  rugi  kepada  nasabah  yang  mengalami kehilangan atau kecurian barang jaminannya dengan cara mengganti dengan  uang  atau  mengantinya  dengan  barang  yang  sama  sesuai dengan  kesepakatan  bersama  antara  nasabah  dan  pihak  pegadaian. Ansitipasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah  selain dari tempat  penyimpanan  yang  dijaga  dengan  ketat.  Pegadaian  Syariah juga  mengansuransikan barang jaminan tersebut.

## Katakunci:
Kualitas produk, desain produk, keputusan pembelian

## 1. Pendahuluan
Adanya  pembangunan  ekonomi yang berkesinambungan, membuat para pelaku  ekonomi  baik  pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun  badan  hukum  memerlukan dana  yang  besar. 1 Tingginya  kebutuhan ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan tidak  selamanya  bisa  dipenuhi individu secara  mandiri  tetapi  memerlukan bantuan  orang  lain.  Kebutuhan  akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan  yang  segera  pada  waktu- waktu  tertentu.  Namun  demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan  uang  tunai  yang  dimiliki. Pinjam  meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang  terzalimi.  Banyak  orang  yang meminjam  uang  lantas  tidak  datang membayar kewajibanya. Hal ini dikarenakan  rendahnya  nilai  kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi sesuatu  yang  mahal,  untuk  melakukan pinjaman  haruslah  adanya  jaminan untuk  memberikan  rasa  aman  bagi pemberi  utang,  memberikan  barang yang  mempunyai  nilai  (harta)  dalam pandangan  syariat  sebagai  jaminan utang,  yang  memungkinkan  untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jasa tersebut.
Untuk  memperoleh  pinjaman uang,  salah  satu  alternatif  aman  adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga  keuangan  non  bank,  misalnya pegadaian  syariah.  Pegadaian  syariah adalah sebuah badan usaha milik negara
1 Adrian Sutendi, Hukum Gadai  Syariah , (Ed 1, cet, 1, Bandung: PT. Alfabeta,2011), 5.
(BUMN)  di  Indonesia  bergerak  di bidang    jasa  penyaluran  kredit  kepada masyarakat  atas  dasar  prinsip  syariah. Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  tentang Rahn (gadai)  dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang  sebagai  jaminan  utang  itu diperbolehkan. 2
Perusahaan  umum  pegadaian syariah  dalam  memberikan  kreditnya dilakukan dengan jaminan yang disebut dengan gadai. Dalam pelaksanaan kredit gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak  yang  menerima  gadai  disebut ‘’pemegang  gadai”  dan  pihak  yang menggadaikan disebut ‘’pemberi gadai’’. Setiap  pemberian  kredit  harus  diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan    kredit  yang  telah diberikan.  Dalam  hal  ini  terjadi perjanjian  kredit, debitur (orang  yang mengambil  pinjaman).  Menyerahkan benda  gadai  sebagai  jaminan  atas pelunasan  hutang-hutangnya  terhadap kreditur (pemberi  pinjaman).  Jaminan sangat penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk  mendapatkan  kembali atau  mendapatkan  kepastian  mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan  oleh kreditur kepada debitur sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan dan kesepakatan bersama.
Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza, barang  jaminan  selain  dari  emas  yaitu hp,  eletronik,  leptop,  kamera,  TV, tupperware,  motor  dan  mobil.  Gadai tersebut  harus  diserahkan  oleh debitur (orang  yang  mengambil  pinjaman) kepada kreditur (pemberi pinjaman), jadi
2 Adiwarman  A.  Karim, Maqashid  Bisnis dan  Keuangan  Islam, (  C,2  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2015), 150.
barang-barang yang digadaikan  berada di  bawah  kekuasaan  pemegang  gadai. Hal  ini  untuk  memberikan  kepastian bahwa debitur akan  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan  harus  berada  di  pegadaian sebagai  barang  jaminan  sampai debitur (orang  yang  mengambil  pinjaman), melunasi  hutang-hutangnya  kepada kreditur (pemberi pinjaman) atau pemegang  gadai.  Dengan  gadai,    orang yang  mengadakan/pemberian  gadai tertutupi  kebutuhannya  tanpa  harus kehilangan  harta  miliknya.  Adapun pemberian  utang/pemegang  gadai, selain  mendapatkan  ketenangan  dari rasa  aman  atas  haknya,  ia  juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat.  Namun  barang  jaminan  utang pihak  yang  mengadai,  pemegang  gadai dalam  hal  ini    hanya  mempunyai  hak kebendaan,  tidak  boleh  memanfaatkan atau  menyalahgunakan  barang  gadai. Selain  itu,  pemegang  gadai  juga memiliki  tanggung  jawab  menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik.  Akan  tetapi  di  dalam  prakteknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana  alam  atau  perampokan  yang bisa  terjadi  kapan  saja  sehingga  dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan  bisa  hilang  atau  rusak  bahkan bisa juga akibat dari peristiwa kelalaian pemegang  gadai  itu  sendiri  (dalam  hal ini  pihak  pegadaian  syariah)  karena tidak menjaganya dengan baik, misalnya barang  jaminan  yang  seharusnya disimpan dalam berangkas penyimpanan  barang  jaminan  tapi pemegang  gadai  lupa  menyimpannya lalu  barang  jaminan  tersebut  hilang, maka  pemegang  gadai  sewajarnya
bertanggung  jawab  untuk  mengganti kerugiannya,  baik  mengganti  dengan barang  yang  sama  atau  mengantinya dengan uang tunai. 3
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, penulis tertarik untuk membahas  dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah Palu  Plaza  Terhadap  Barang  Jaminan yang Hilang dan Rusak.

## 2. Kerangka Teori

## 2.1 Gadai syariah
Pegadaian  syariah  adalah  sebuah badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  di Indonesia  bergerak  di  bidang    jasa penyaluran  kredit  kepada  masyarakat atas  dasar  prinsip  syariah.  Masyarakat yang  membutuhkan  uang  tunai  bisa datang meminjam uang dengan barang- barang  pribadi  sebagai  jaminanya dengan  manfaat  utama  yang  diperoleh masyarakat  (nasabah)  dari  pegadaian adalah  ketersediaan  dana  dengan prosedur  yang  relatif  lebih  sederhana dan  dalam  waktu  yang  relatif  lebih cepat  dibandingkan  dengan  kredit perbankan. 4 Berikut Pembahasan mengenai gadai syariah.
a. Pengertian gadai
Gadai atau Rahn dalam bahasa Arab berarti al-tsubut wa al-darwam (tetap dan kekal). Sebagai ulama memberi
3 Evi  Lutfiaana  Dewi, Tanggung  Jawab Pegadaian  Syariah  atas  Hilangnya  atau  Rusaknya Barang  Jaminan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam , (Studi  Pada  Pegadaian  Syariah  Cabang  Radin Intan),2017,1,http://scholar.google.co.id/schola r. (Online di akses 18 Mei 2018).
4 Heri  Sudarsono. Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah ,  (Ed,  4,  Yogyakarta:  Ekonisia 2013), 172.
pengertian rahn dengan al-habs (tertahan). Rahn adalah  menahan  salah satu  harta  milik  seseorang  (peminjam) sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang telah  diterimanya.  Barang  yang  ditahan tersebut  memiliki  nilai  ekonomis. Dengan  demikian  pihak  yang  menahan memperoleh  jaminan  untuk  dapat mengambil  kembali  atas  sebagian piutang 5
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir gadai (rahn) ialah  menjadikan  sesuatu benda  bernilai  menurut  pandangan syara’  sebagai  tanggungan  hutang dengan  adanya  benda  yang  menjadi tanggungan  itu  seluruh  atau  sebagaian hutang dapat diterima. 6 Rahn adalah menahan harta salah satu  miliksi  peminjam  sebagai  jaminan atas  jaminan  yang  diterimanya.Secara sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah  semacam  jaminan  utang  atau gadai. 7
Menurut  UU  perdata  pasal  1150 gadai  adalah  hak  yang  diperbolehkan seseorang  yang  mempunyai  piutang atas  suatu  barang  bergerak,  yang diserahkan  kepadanya  oleh  seseorang yang  berutang  atau  oleh  seseorang  lain atas  dirinya,  dan  yang  memberikan kekuasan kepada orang yang berpiutanguntuk  mengambil  pelunasan dari  barang  tersebut  pada  orang  yang berpiutang. 8
5 Muhammad, Lembaga  Ekonomi  Syariah , (Jakarta:Graha Ilmu, 2007), 64.
6 Ahmad  Azhari  Basyir, Hukum  Islam Tentang  Riba Utang  Piutang  Gadai, (Bandung:  al- Ma’arif, 1983), 50.
7 Muhammad  sholahuddin. Lembaga Keuangan  dan  Ekonomi  Islam .  (Yogyakarta: OmbakAnggota IKAPI, 2019), 199.
8 Siagian,  sondang  P, Manajemen  Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 85.
Dari  berbagai  definisi  tersebut diatas,  menegenai rahn maka  dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai  nilai  ekonomis  untuk diberikan  kepada  seseorang  atau  badan usaha  sebagai  jaminan  utang  dan  jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak  melakukan  kewajibannya  maka barang tersebut dilelang sesuai syarat.
b. Landasan Gadai syariah
Pada dasarnya semua transaksi memiliki landasan  yang  menjadi  sahnya  suatu transaksi,  ada  pun  landasan  gadai syariah yang menjadi pijakan  penulis dalam penelitian ini adalah Al-qur,an hadis ijma dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  terkait  dengan  gadai. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) menjadi  landasan  gadai  syariah karena  transaksi  dari  waktu  kewaktu selalu  mengalami  perkembangan yang tidak menentu sehingga diperlukan  adanya    Fatwa  untuk penyesuaian
a. Jenis Barang Gadai
Jenis  barang  gadai  yang  dapat dijadikan sebagai jaminan adalah semua jenis  barang  yang  bergerak  dan  tidak bergerak  sehingga  barang  yang  dapat digadaikan  harus  memnuhi  syarat sebagai berikut: 9
1) Merupakan  benda  yang  bernilai menurut hukum syara’.
2) Ada  wujudnya  ketika  perjanjian terjadi.
9 Kasmir, Bank dan Keuangan Lainnya , (Ed. Revisi C.17.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),234-234.
3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.
Selain  itu  terdapat  pula  jenis-jenis barang  gadai  yang  digunakan  untuk jaminan  adalah  barang  yang  dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari’ah atau keberadaan barang tersebut ditangan  nasabah  bukan  karena  hasil praktek riba,gharar, dan maisyir .Barang- barang tersebut antara lain seperti: 10
a) Barang  perhiasan  seperti  perhiasan yang  terbuat  dari  intan,  mutiara, emas, perak, berlian, dan sebagainya.
b) Barang  rumah  tangga,  seperti perlengkapan  dapur,  perlengkapan makan  dan  minum,  perlengkapan kesehatan,  perlengkapan  bertanam, dan  sebagainnya.  Dengan  catatan bahwa  semua  barang-barang  yang dijaminkan  haruslah  dalam  kondisi baik  dalam  arti  masih  dapat dipergunakan atau bernilai.
c) Barang elektronik seperti, tape recoer, radio,  media  player,  tv,  komputer, kulkas, dan sebagainya.
d) Kendaraan  seperti  sepeda  onthel, sepeda motor, becak, mobil (termaksud bajai dan bemo).
e) Barang  yang  dianggap  bernilai lainnya. 11
Keberadaan  barang  gadai  selain karena alasan syari’ah juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan  barang  jaminan  mudah rusak  dan  jenis  barang  jaminan  yang berbahaya  seperti  barang-barang  yang berukuran  besar  contohnya  pesawat terbang, dan kereta api, dan benda yang
10 Alvien  Septian  Haerisman, Pegadaian Tinjauan  Syariah .  PDF  File,  (  Februari  2016).  20. www.syehknurjati.ac.id .(Online,  diakses  pada tanggal 10 Februari 2019).
11 Ibd, 21.
berbahaya  contohnya  bahan  peledak (bom atau granat), dan senjata api. Menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang  yang  dapat  digadaikan  itu berupa  barang  yang  boleh  dijual,  baik yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak yang terpenting memiliki nilai. Ada  beberapa  syarat  barang  jaminan yang harus dimiliki yaitu: 12
(1) Berupa  barang  yang  berwujud  nyata didepan  mata,  karena  barang  nyata itu  dapat  diseraterimakan  secara langsung.
(2) Barang  jaminan  itu  diseraterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
(3) Barang  jaminan  bernilai  ekonomis dan  dapat  diperjualbelikan  untuk dijaikan pembayaran marhum .
(4) Barang  jaminan  itu  tidak  terkait dengan hak milik orang lain.
(5) Barang  jaminan  seimbang  dengan marhum.
(6) Barang  yang  digadaikan  harus berstatus  sebagai  piutang  bagi pemberi pinjaman.
b. Pemanfaatan barang jaminan
Terkait pemanfaatan barang gadai  oleh  orang  yang  mengadaikan, ada  dua  pendapat  pendapat  dari kalangan  para  ulama,  mayoritas  ulama selain  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa orang  yang  mengadaikan  tidak  boleh memanfaatkan barang gadai. 13 Sementara  kalangan  Syafi’yah  memper bolehkan  pihak  yang  mengadaikan memanfaatkan  barang  gadaian  selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak yang menerima gadai.
12 Adrean  Sutedi, Hukum  Gadai  Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011), 107-108.
13 Imam  Mustofa, Fiqih  Mu’amalah Kontemporer (Ed, 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers,
2016), 190.
Kalangan  Hanafiyah  berperdapat bahwa  pihak  yang  mengadaikan  tidak boleh  memanfaatkan  barang  yang  telah digadaikan,  apa  pun  jenis  dan  bentuk barang  gadai  tersebut,  baik  kendaraan, tempat  tinggal  dan  lainnya,  kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga  berlaku  kepada  pihak  penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan  barang  gadai  atau jaminan  kecuali  diizinkan  oleh  pihak penerima gadai.Kalangan Hanbali berpendapat  senada  dengan  kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan  bagi  pihak  yang mengadaikan untuk memanfatkan barang  gadai.karena  barang  pegadaian syariah  pada  dasarnya  sedang  dalam penahanan  di  tengah  penerima  gadai, maka  pemilik  barang  gadai  atau  pihak yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkannya  kecuali  seizin  pihak penerima gadai.
Kalangan
Malikiyah lebih ekstrim,  bagi  pihak  yang  mengadaikan tidak  boleh  memanfaatkan  barang gadai.meskipun  puhak  penerima  gadai mengizinkannya.  Izin  yang  diberika pihak  penerima  gadai  itu  membatalkan gadai  bagi  Malikiyah  memang  manfaat barang  gadai  menjadi  hak  bagi  pemilik barang    namun  iya  harus  menyerahkan kepada penerima gadai. 14 c. Pemeliharaan barang gadai
Ada  perbedaan  pendapat  para ulama  dalam  hal  pemeliharaan  barang gadai  ulama  Syafi’ah  dan  hambaliah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai  menjadi  tanggung  jawab  pemberi gadai karena barang tersebut
14 Imam  Mustofa, Fiqih  Mu’amalah Kontenporer (Ed, 1, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 199.
merupakan  miliknya  dan  akan  kembali kepadanya.Sedangkan para ulama Hanafiyah  berpendapat  bahwa  biaya pemeliharaan  barang  gadai  menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam  posisinya  sebagai  penerima amanat.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam  kedudukannya  sebagai pemilik  yang  sah.Akan  tetapi  jika  harta atau  barang  jaminan  tersebut  menjadi kekuasaan murtahin dan  diizinkan  oleh rahin, maka  biaya  pemeliharaan  jatuh pada murtahin . 15 Sedangkan  untuk mengganti  biaya  tersebut  nantinya, apabila murtahin mendapat  izin  dari rahin maka murtahin dapat  memungut hasil marhun sesuai  dan  senilai  dengan yang  telah  ia  keluarkan.  Tetapi  apabila rahin tidak mengizinkannya maka biaya memelihara  menjadi  hutang rahin kepada murtahin.
Resiko  atas  kerusakan  menurut para  ulama  Syafi’iah  dan  Hambaliah berpendapat  bahwa murtahin tidak bertanggung  jawab  atas  rusaknya barang gadai jika tidak disengaja.Sedangkan  ulama  Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan murtahin sebesar  harga minimum,  dihitung  mulai  waktu diserahkannya  barang  gadai  kepada murtahin sampai barang tersebut rusak.Pembayaran atau pelunasan hutang  gadai  apabila  sudah  sampai jatuh tempo dan rahin belum membayarkan  kembali  utangnya,  maka murtahin boleh  memaksa rahin untuk menjual barangnya.
Kemudaian
15 Muhammad Shalikul Hadi, Pegadaian Syariah , (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), 17.
hasilnya  digunakan  untuk  menebus utang  tersebut  sedangkan  jika  terdapat sisa  atas  penjualan  barang  tersebut, maka akan dikembalikan kepada rahin . Prosedur pelelangan gadi jika ada persyaratan  akan  menjual  barang  gadai pada  saat  jatuh  tempo,  maka  ini diperbolehkan  dengan ketentuan yaitu, murtahin harus  mengetahui  terlebih dahulu keadaan rahin, dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran,  kalau  keadaan  mendesak murtahin boleh  memindahkan  barang gadai  kepada murtahin lain  dengan  izin rahin dan  apabilah  ketentuan  tidak terpenuhi, maka murtahin maka murtahin boleh  menjual  barang  gadai  dan kelebihan utangnya dikembalikan kepada rahin . 16
d. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam Moral Islam sebagai pilar ekonomi  Islam  perlu  dijabarkan  lebih lanjut  menjadi  nilai-nilai  yang  lebih terinci  sehingga  pada  akhirnya  dapat menjadi  rumusan  penuntun  perilaku para  pelaku  ekonomi 17 .  Nilai-nilai merupakan  sisi  normatif  dari  ekonomi Islam yang berfungsi menjamin kualitas perilaku  ekonomi,  nilai  dasar  yang menjadi  pembeda  ekonomi  Islam dengan yang lainnya yaitu:
1) Adl Keadilan  ( adl )  merupakan  nilai paling  asasi  dalam  ajaran  Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman  adalah  tujuan  utama  dari risalah  para  Rasul-Nya  keadilan  sering kali diletakkan sederajat dengan kebijakan  dan  ketakwaan,  maka  bisa
16 Ibd, 85. 17 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Cet , 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 58.
bisa  diturunkan  berbagai  nilai  turunan yang  berasal  darinya  yaitu,  Persamaan kompensasi, merupakan pengertian adil yang  paling  umum  yaitu  bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain  sesuai  dengan  pengorbanan  yang telah  dilakukan.Persamaan  hukum, yaitu  memberikan  makna  bahwa  setia orang  harus  diperlakukan  sama  di depan  hukum.Moderat,  yaitu  sebagai posisi  tengah-tengah.Nilai  adil  disini dianggap  telah  diterapkan  seseorang jika  orang  yang  bersangkutan  mampu memposisikan  dirinya  dalam  posisi  di tengah artinya tidak mengambil keputusan  yang  terlalu  mempererat ataupun keputusan yang terlalu memperingan.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa, keadilan mmpunyai makna yang dalam  dan  urgen  dalam  Islam  serta menyangkut
seluruh aspek kehidupan.Karena itu, keadilan merupakan  dasar,  sekaligus  tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.  Salah  satu  sumbagan terbesar  islam  kepada  umat  manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya  dalam  setiap  aspek kehidupan.  Islam  mendidik  umat manusia  bertanggung  jawab  kepada keluarga,  fakir  mskin,  Negara,  bahkan seluruh makhluk di muka bumi. 18
2) Khilafah Nilai  khilafah  secara  umum berarti tanggun jawab sebagai pengganti atau  utusan  Allah  di  alam  semesta. Khilafah  bermakna  tanggung  jawab berperilaku  ekonomi  dengan  cara  yang
18 Rozalinda, Ekonomi  Islam  Teori  dan Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi ,  (Ed,  1, Cet,  3 Jakarta: Rajawali, 2016), 20-21.
benar, tanggung
jawab untuk mmewujudkan mashlahah maksimum dan tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. 19 3) Takaful Konsep takaful dijabarkan sebagai jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, jaminan setiap individu untuk menikmati  hasil  pembagunan  atau output,  serta  jaminan  setiap  individu untuk  membangun  keluarga  sakinah dan  jaminan  untuk amar  ma’ruf  nahi munkar . 20

## 2.2 Tanggung  Jawab  atas  Kerusakan  dan Hilangnya barang Jaminan
Menurut  Syafi’iyah  bila  barang gadai  atau mahrun hilang  dibawah pengawasan murtahin, maka al-murtahin tidak wajib menggantinya. 21 Kecuali bila rusak  atau  hilangnya  itu  karena kelalaian murtahin atau karena disiasiakan umpamanya, murtahin bermain-main  api  lalu  barang  gadai  itu terbakar,  atau  gudangnya  tidak  dikunci lalu  barang  gadai  tersebut  dicuri  orang. Kongkretnya murtahin diwajibkan memelihara mahrum secara  layak  dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi  tanggung  jawaban murtahin . Menurut  Hanafi  dan  Ahmad  Azhari Basyir,  menyatakan  bahwa murtahin yang  memegang mahrun, menanggung resiko  kerusakan  atau  kehilangan marhun, bila mahrum itu  rusak  atau hilang,  baik  karena  kelalaian  maupun tidak.
19 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam , 62. 20 Ibd , 63.
21 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamala,
( Ed.1, C. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 270.
Perbedaan  dua  pendapat  tersebut ialah jika menurut Hanafi murtahin harus menanggung  resiko  kerusakan  atau kehilangan al-mahrun dipegangnya, baik mahrun itu  hilang  karena  disia- siakan  atau  atau  dengan  sendirinya, sedangkan  menurut  Syafi’iyah murtahin menanggung  resiko  kehilangan  atau kerusakan mahrum bila mahrum itu rusak atau  hilang  karena  tidak  diurus  atau disia-siakan oleh murtahin. 22
Jika barang yang digadaikan rusak ditangan murtahin (penerima  gadai) bukan  karena  teledor  atau  menyia- nyiakannya  atau  jika  barang  itu harganya  lebih  mahal  dari  utangnya atau  harganya  sama  dengan  utangnya, maka  habislah  utangnya  dan murtahin tidak perlu menambah sisa harga barang itu.  Jika  barang  itu  lebih  murah  dari utangnya,  maka  besar  utang  yang seharga  dengan  barang  itu  habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh rahin (pengadai) kepada murtahin (penerima gadai). 23 kalau barang itu  rusak  atau  hilang  di  tangan  orang yang  jujur  ,  maka  ditanggung  sendiri oleh  yang  mengadakan.  Kalau  hilang ketika  berada  pada  penerima  gadai, maka  dia  sendiri  yang  menanggung. Apabila barang rusak dengan sendirinya,  bukan  karena  perbuatan penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan  utang.  Artinya  utang  yang telah  dipinjamkan  kepada  orang  yang mengadaikan harus dibayar juga.

## 2.3 Jaminan
Istilah “ jaminan ” berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung sehingga
22 Ibd , 271.
23 Idri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015) , 215.
istilah
“jamin” dapat
diartikan tanggungan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan  memenuhi  kewjiban  yang dapat  dinilai  dengan  uang  yang  timbul dari suatu perikatan. 24
Dewan  penasehat  syariah  bank negara malaysia mendefinisika jaminansebagai  ‘’kontrak  terjamin  atas suatu  aset,  manfaat,  dan  jasa  tertentu, yang  disediakan  oleh  peminjam  kepada pihak yang terlibat”. Umumnya, Kafalah berarti jaminan atau mengambil tanggung  jawab  membayarkan  suatu utang  atau  atas  kehadiran  seseorang  di pegadaian. 25
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan barang  yang  disediakan  peminjam untuk  diberikan  kepada  yang  memberi jaminan, jika pinjaman gagal dibayarkan maka  pihak  pemberi  pinjaman  dapat memiliki  barang  jaminan  tersebut. Dalam  kredit  jaminan  sering  menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun  perusahan,  bahkan  dalam perjanjian kredit gadai jaminan merupakan  satu-satunya  faktor  yang dinilai  dalam  menentukan  besarnya pinjan.
Jaminan dalam pembiyaan memiliki dua fungsi yaitu:
1) Untuk pembayaran hutang seandainya tidak melaksanakan kewajiban  sebagaimana  mestinya yang  dibebankan  oleh  kontrak
24 Martono, Hukum  Perdata  Internasional dan Nasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 244.
25 Internasional Shari’ah Research  Academy for Islamic Finance (ISRA). Sistem Keuangan  Islam : Prinsip  dan  Oprasional /ISRA  (Ed.1-Cet.  1,  (Jakarta:
Rajawali pers, 2015), 304.
terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan  atas  pihak  ketiga  yaitu dengan  jalan  menguangkan  atau menjual jaminan tersebut.
2) Sebagai  indikator  penentu  jumlah pembiyayan  yang  akan  diberikan kepada  pihak  debitur.  Pemberian jumlah  pembiayaan  tidak  boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. 26
Dari  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  jaminan adalah  untuk  menyakinkan kreditur bahwa debitur mempunyai  kemampuan untuk  melunasi  kredit  yang  diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.Jaminan  dapat  membantu memperoleh  pembiayan  bagi  pihak ketiga  dan  tidak  melemahkan  potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan
guna meneruskan usahanya,  dan  memberikan  kepastian kepada
pihak kreditur untuk mengeluarkan  pembiayaan dan mudah digunakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.
c  Barang Jaminan
Jenis  barang  yang  dapat  diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah  barang  bergerak  dan  barang tidak bergerak, yaitu:
1) Barang-barang  perhiasan,  yaitu semua  perhiasan  yang  dibuat  dari emas,  perhiasan  perak,  platina, baik yang berhiasan intan, mutiara, batu maupun tidak.
2) Barang-barang elektronik: TV, kulkas,  radio,  tape  recorder,  dan lain-lain.
26 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2000), 281.
3) Kendaraan:  sepeda,  sepeda  motor, dan mobil.
4) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah.
5) Mesin: mesin jahit dan mesin motor kapal.
6) Testil: kain batik dan permadani.
7) Barang-barang  lain  yang  dianggap bernilai. 27
Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan  bahwa  barang  jaminan yang  dijadikan  jaminan  adalah  benda yang bergerak dan benda tidak bergerak atau benda yang  memiliki nilai. Namun untuk  barang  jaminan  di  pegadaian syariah  sebagai  pelunasan  pinjaman hanya  meliputi,  barang  yang  berharga atau  mempunyai  nilai  ekonomis  serta dapat disimpan/bertahan lama.

## 3. Metode Penelitian
Metode merupakan suatu prosedur tata  cara  megetahui  sesuatu  yang mempunyai  langka  sistematis. 28 Dalam penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode  kualitatif  dapat  digunakan untuk  mengungkap  dan  memahami sesuatu  di  balik  fenomena  yang  sedikit pun  belum  diketahui.  Metode  ini  dapat juga  digunakan  untuk  menambah wawasan  tentang  sesuatu  yang  belum diketahui. 29 Peneliti  dalam  penelitian kualitatif  ini  akan  mencoba  mengerti
27 Martono. Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lain , (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), 175. 28 Muhammad, Metodologi  Penelitian Ekonomi  Islam  Pendekatan  kualitatif ,  (Jakarta:
Rajawali PT. Raja grafindo Persada, 2008), 12.
29 Ansel  Struss  dan  Julet  Corbin, Dasar- Dasar  Penelitian  Kualitatif, (Yogyakarta :  Pustaka pelajar, 2007), 5.
makna  suatu  kejadian  atau    peristiwa dengan  mencoba  berinteraksi  dengan orang-orang  dalam  situasi/fenomena tersebut.
Penggunakan  metode  kualitatif dalam  penelitian  ini  dengan  beberapa pertimbangan.  Pertama,  menyesuaikan metode  kualitatif  lebih  mudah  apabila berhadapan  dengan  kenyataan  ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung  hakikat  hubungan  antara peneliti  dengan  informan 30 .  Ketiga, Metode  ini  lebih  peka  dan  lebih menyesuaikan  diri  dengan  banyak penajaman  pengarah  bersama  dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 31
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Pegadaian  Syariah  Kota  Palu  yang berlokasi  di  jalan  Danau  Poso  Blok  A NO.  11  Palu  Barat.  Lokasi  tersebut dipilih  karena  identitas  dari  penelitian untuk  mengumpulkan  data  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dalam  penyusunan skripsi  ini.  Kemudian    semakin banyaknya  masyarakat  yang  berminat untuk  menggadaikan  barang  dalam mengatasi  biaya  yang  membuat  orang makin  terdesak  dengan  kebutuhan hidup yang dialami, sehingga masyarakat  beralih  kepada  pegadaian untuk  mendapatkan  bantuan  dengan menggadaikan
barangnya yang berharga. Data dikumpul dengan menggunakan
teknik observasi, wawancara  mendalam  dan  kajian  dari
30 Nurdin, N. (2017a). Research in Online Space:  The  Use  of  Social  Media  for  Research Setting Jurnal  Sistem  Informasi  (Journal  of Information System), 13 (1), 67-77.
31 Ibid ., 5.
berbabagi
dokumen tertulis 32 . Sedangkan  analisa  data  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  reduksi dan  verifikasi  dengan  berbagai  sumber data 33 .  Data  yang  sudah  direduksi kemudian  dianalisis  dengan  mengaku pada  konsep  teori  yang  digunakan dalam penelitian ini.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Tanggung  Jawab  Pegadaian  Syariah terhadap  Barang  Jaminan  yang  Hilang dan Rusak.
Untuk meminimalisir
kemungkinan terjadinya barang jaminan yang  hilang  dan  rusak,  ada  beberapa upaya ansitipasi yang dilakukan pegadaian syariah Palu Plaza yakni:
a. Adanya  dasar  hukum    yang melandasi  oprasional  Pegadaian Syariah  Palu  Plaza  dalam  hal tanggung jawab kreditur atas hilangnya barang gadai Berkaitan  dengan  dasar  hukum yang  melandasi  oprasional  Pegadaian Syariah  Palu  Plaza,  dapat  dilihat  dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHP)  pasal  1150,  1154,  1156,  1157, 1244, 1245 dan 1338. 34
32 Nurdin,  N.  (2017b).  To  Research Online  or  Not  to  Research  Online:  Using Internet-Based  Research  in  Islamic  Studies Context. Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim Societies, 7 (1), 31-54. 33 Nurdin,  N.  (2016).  The  Roles  of Information  Technology  in  Islamic  Bank Knowledge  Management:  A  study  of  Two Syariah  Banks  in  Palu. Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika, 13 (2), 181-217. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v1
3i2.444.181-217
34 Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska,  “ Tanggung  Jawab  Kreditor  atas  Hilangnya Barang  Gadai” (Jurnal  diberikan  oleh  Riski
Pasal  1150  kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  gadai didefenisikan  sebagai  suatu  hak  yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya oleh  seseorang  debitur  atau  oleh  orang lain atas debitur, dan yang memberikan kekuasaan  kepada  kreditur  untuk mengambil  pelunasan  dari  barang tersebut  secara  didahulukan  dari  para kreditur  lainnya.  Penerima  gadai  baik orang  atau  badan  hukum  yang menerima  jaminan  untuk  pinjaman uang yang diserahkan oleh debitur.
Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk  untuk  mengelola  lembaga gadai adalah perusahan pegadaian. Ada pun  tujuan  Pegadaian  Syariah  Palu Plaza  umumnya  yaitu  menghindarkan masyarakat  dari  gadai  gelap,  praktek riba  dan  pinjaman  tidak  wajar  lainnya (Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor  103  Tahun  2000  tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian).
Dari  adanya  perjanjian  gadai perjanjian  gadai  yang  didasarkan  pada penyerahan  benda  bergerak  kepada penerima gadai (kreditor), maka berdasarkan  Pasal  1154  KUH  Perdata kreditur  mempunyai  kewajiban  tidak diperkenankan  mengalihkan  barang yang  digadaikan  menjadi  miliknya walaupun  pemberi  gadai  wanperstasi dan  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga barang yang digadaikan.
Berdasarkan  Pasal  1156  KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan  kepada  pemberi  gadai (debitur)  tentang  pemindahan  barang gadai.  Dengan  adanya  kewajiban kreditur  tersebut,  maka  kreditur  wajib
Oktavian  dikirim  melalui  (Whatsapp)  12  juni 2019).
bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Selain terdapat dalam Pasal  1157  ayat  (1)  KUH  Perdata, terdapat  juga  pada  angka  (4)  isi perjanjian  kreditur  dengan  jaminan barang  bergerak  yang  telah  di  lakukan pegadaian  yang  menyatakan:    “Barang jaminan  sebagaimana  diuraikan  di halaman  depan,  bila  di  kemudian  hari barang  jaminan  hilang  dan  rusak  akan dig anti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah  dikurangi  uang  pinjaman  dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian apabila  terjadi force  majeure (  kejadian yang  terjadi  di  luar  kemampuan manusia)  antara  lain  bencana  alam, huru-hara, dan perang”. 35
Lain  halnya  apabila  kreditur dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaianya  atau  disebabkan  karena terjadi  bencana  alam,  huru-hara  dan perang.  Hal  tersebut  terdapat  dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH  Perdata.  Pasal  1244  KUH  Perdata menyatakan: “Jika ada alasan untuk itu, si  berutang  harus  dihukum  mengganti biaya  rugi  apabila  ia  tak  dapat membuktikan,  bahwa  hal  tidak  atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,
disebabkan  suatu  hal  yang  terduga,
ataupun
tak dpat
dipertanggungjwabkan
padanya, kesemuanya  itu  pun  jika  itikad  buruk tidaklah ada pada pihaknya”.
Selanjutnya  Pasal  1245  KUH perdata  menyatakan:  “Tidaklah  biaya rugi  harus  digantinya,  apabila  lantaran
35 Amalia Yustika Febriani, I Made Budi Ariska, “ Tanggung Jawab Kreditor atas Hilangnya Barang Gadai” , 4.
keadaan memaksa atau lantaran sesuatu kejadian  tak  disengaja  si  berutang berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau lantaran  hal-hal  yang  sama  telah melakukan yang terlarang.”
Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH  Perdata  dan  Pasal  1245  KUH Perdata hanya mengatur apabila debitur yang mengalami force majeure (kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia).  Maka  perjanjian  kredit  yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa kreditur tidak bertanggung  jawab  dalam  kerugian yang  disebabkan  karena force  majeure (kejadian yang terjdi diluar kemampuan manusia).  Dapat  dilihat  dalam  Pasal 1338  KUH  perdata  bahwa:  “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Setiap subjek  hukum  bebas  aturan  dimana aturan  tersebut  belum  ada  dalam  KUH Perdata. 36
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  tujuan  Pegadaian  Syariah  Palu Plaza  umumnya  yaitu  menghindarkan masyarakat  dari  gadai  gelap,  prakterk riba dan pinjaman tidak wajar, dan tidak diperkenankan  mengalihkan  barang jaminan  jika  terjadi  kecurian  atau kerusakan akibat bencana alam. kreditur tidak bertanggung jawab dalam kerugian  yang  disebabkan  karena force majeure (kejadian  yang  terjadi  diluar kemampuan  manusia),  seperti  bencana alam huru-hara dan perang.
Fasilitas  merupakan  salah  satu faktor  penilaian  dalam  melihat  aspek
36 Amalia  Yustika  Febriani,  I  Made  Budi Ariska,  “ Tanggung  Jawab  Kreditor  atas  Hilangnya Barang Gadai”, 5.
pelayanan  yang  berlangsung  saat transaksi.  Karena  setiap  instansi  wajib memiliki  sarana  dan  prasarana  yang memadai  dalam  menunjukan  proses pelayanan  ketika  ada  nasabah  yang sedang  melakukan  transaksi  tersebut. Sarana  dan  prasarana  memiliki  peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan barang jaminan nasabah yang diserahkan  kepada  pihak    Pegadaian, sarana  dan  prasarana  bertujuan  untuk menjaga  keamanan  agar  meminimalisir terjadinya  kecurian  atau  kerusakan barang jaminan nasabah.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan salah satu pegawai syariah Palu Plaza, yaitu Rizki Oktavian menjelaskan bahwa  sarana  dan  prasaranan  yang dimiliki  pegadaian  syariah  Palu  Plaza dalam  hal  keamanan  barang  jaminan nasabah yaitu:
1) Brangkas
Berangkas
yaitu tempat penyimpanan  dengan  kapasitas  dan fitur  masing-masing  dan  merupakan salah  satu  lemari  penyimpanan  yang paling  aman yang  terbuat dari  besi dan baja yang sistem pengunciannya menggunakan  kunci  kombinasi  atau digital  lock .  Barangkas  dalam  pegadaian syariah  Palu  Plaza  memiliki  fungsi sebagai  tempat  penyimpanan  barang- barang berharga dengan sistem keamanan  dan  ketahanan  yang  tinggi untuk melindungi barang-barang berharga  anda  dari  bahaya  pencurian ataupun kebakaran.
2) CCTV dan Alaram CCTV dan Alarm yaitu merupakan  sistem  keamanan  yang memiliki  peranan  yang  sangat  penting didalam menjaga sistem keamanan. Hal ini  sesuai  dengan  ungkapan  Rizki Oktavian bahwa:
Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  di lengkapi dengan peralatan- peralatan  keamanan    CCTVnya lengkap  semua,  alarmnya  lengkap. Alarmnya online sudah  jadi kalau bunyi  disini  ketahuan  di  kantor cabang  ketahuan  juga  di  kantor pusat jadi seperti itu. 37
Berdasarkan  pernyataan  tersebut di  atas,  CCTV  memiliki  fungsi  dan tujuan untuk mencegah pelaku kriminal menurunkan  niatnya  atau  merasa  takut ketika  melihat  terpasangnya  kamera CCTV, memantau dengan mudah untuk membantu  dalam  memonitoring  atau memgawasi  situasi  serta  kegiatan  yang terjadi  dilokasi  yang  terpasang  kamera CCTV.
Peningkatan  kinerja  karyawan dengan  adanya  CCTV  maka  akan meningkatkan  kinerja  karyawan  secara signifikan  dalam  hal  ini  CCTV  yang dipasang  ditiap-tiap  sisi  kantor  untuk meninjau  pekerjaan  yang  dilakukan setiap  karyawan,  penyelidikan  dengan sistem  CCTV  akan  lebih  mudah  untuk menunjang penyelidikan terhadap tindakan  kejahatan  yang  terjadi  dan bukti  yang  terekam  CCTV  dapat dijadikan  bukti  apabilah  terjadi  aksi kejahatan.
Pasalnya,  dengan  CCTV  tidak kejahatan  akan  tersimpan  dengan  rapi sehingga  dapat  menjadi  bukti  untuk pelaporan  kepada  pihak  yang  berwajib. Dengan begitu pihak pegdaian juga bisa langsung  mengetahui  jika  ada  orang- orang  yang  tidak  dikenal  memasuki daerah  yang  sudah  terpasang  CCTV.
37 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 17:40.
Sedangkan alaram berfungsi
memberitahukan apabilah terjadi bahaya dan kerusakan ataupun kejadian yang  tidak  diharapkan  pada  jaringan melalui  sinyal  sehingga  memberikan peringatan  secara  jelas  agar  dapat diantisipasi. Sistem alaram di pegadaian syariah  Palu  Plaza  saling  terhubung antara  cabang  dan  unit-unitnya  yang berada  di  daerah  berbeda.  Apabila terjadi  bahaya  atau  kecurian    di  kantor unit  makan  secara  otomatis  alaram tersebut akan memberitahukan kejadian kecurian  dan bahaya  tersebut  ke  kantor cabang  sehingga  kejadian  tersebut segerah  ditangani.  Peralatan  keamanan seperti  CCTV  dan  alaram  di  pegadaian syariah  Palu  Plaza  secara  otomatis online selama 24 jam.
3) Security (satpam)
Security/satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan tempat  kerja  dari  setiap  gangguan keamanan,  serta  menegakkan  peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan  kerja,  hal  ini  sesuai dengan  ungkapan  Rizki  Oktavian bahwa: “Sudah jelas to security menjaga keamanan di dalam kantor to”. 38
Bukan hanya itu peranan satpam dalam pelaksanaan tugas dan kewajibanya dan dilihat dari kebutuhan perusahan  yaitu,  penjagaan  setiap keamanan  memiliki  fungsi  dan  tugas yang  sama  secara  umum  menjaga  dan mengamankan  semua  aset,  karyawan, atasan dan keamanan kerja di lingkungan  kerja  atau  tempat-tempat
38 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 17:32
tertentu sesuai dengan yang diatur oleh perusahan atau atasan.
Melakukan  pengawalan  pada atasan atau aset perusahan yang dibawa atau  dipindahkan  atau  diambil  dari tempat lain yang diperlukan perusahaan atau  yang  dikeluarkan  oleh  perusahan. Kemudian  satpan  melakukan  patrol yang  diwajibkan  kepada  setiap  petugas keamanan  yang  ditempatkan  di  setiap kantor pegadaian dan dapat melakukan pencegahan  apabila  dalam  melakukan patroli mendapati hal-hal yang mencurigakan atau janggal dan melakukan  pencekalan  apabila  terdapat hal-hal yang merupakan suatu pelanggaran di dalam sistem pengamana.  Stpan  juga  memiliki peranan  sebagai  penyelidikan.  Agar dapat mengantisipasi sebelumnya untuk tidak  terjadi  hal-hal  yang  merugikan. Satpam  juga  melakukan  pelaporan kepada  atasan  dan  harus  melaporkan segala  sesuatu  yang  dianggap  perlu dilaporkan.  Kemudian  mengamankan keamanan  yang  mempunyai  hak  untuk mengamankan.  Kemudian  tugas  dari seorang  satpan  adalah  senyum,  satpam dan salam.
4) Kerangkeng Kerangkeng yaitu kurungan berpagar besi  atau suatu tempat bertirai besi  di  Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza. Salah  satu  fungsi  dari  karangkeng adalah pagar pemisah antara ruang antri nasabah  dan  pegawai  yang  melayani nasabah.
b. Pengelolaan barang jaminan Sebelum pihak Pegadaian Syariah Palu  Plaza  menerima  barang  jaminan dari  nasabah,    Pihak  pegadaian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan  yang  dimiliki  calon  nasabah untuk  diterima  sebagai  barang  jaminan.
Setelah  barang  jaminan  tersebut  dicek sekaligus  ditaksir  oleh  penaksir,  maka pihak  pegadaian  menerima  barang tersebut sebagai barang jaminan.
Dalam  hal  pengelolaan  barang jaminan  berupa  kendaraan,  baik  roda dua  (motor),    maupun  roda  empat (mobil),  maupun  alat-alat  eletronik seperti leptop, perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah sebagaimana yang diungkapakan oleh Rizki Oktavian sebagai berikut:
Untuk  ansitipasinya  sih  untuk eletronik  memang  ada  SOP Khusus  untuk  kendaran  kaya kendaraan  motor  memang  harus dipanaskan    secara  berkala  1  m inggu  2  kali  dikasi  panas,  itu motor    untuk  leptop  itu  leptop paling  para  apa  lagi  laptop  betrei tanam  biasa  kita  kasi  hidup  tapi tidak  dipakai  dicek  dia  punya sistem itu 1 bulan 2 kali. 39 Berdasarkan  pernyatan  tersebut di  atas,  dapat  diketahui  bahwa pengelolaan barang jaminan yang ada di Pegadaian Syariah Palu Plaza dilakukan dengan  pengecekan  secara  berkala  baik itu  barang  jaminan  eletronik  maupun kendaraan.  Pengecekan    roda  dua seperti,  motor  yang  harus  dirawat dengan    melakukan  pengecekan  mesin dua  kali  dalam  seminggu.  Begitu  pun dengan  kendaran  roda  empat  (mobil). Pengecekan kendaraan tersebut dilakukan    dua  kali    dalam  seminggu. Khusus  alat  eletronik  seperti  laptop, perawatan  yang  dilakukan  pegadaian syariah  Palu  Plaza  adalah  melakukan
39 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 15:00.
pengecekan  satu  bulan  sekali  untuk memastikan  barang  jaminan  nasabah dalam  kondisi  baik  dan  untuk mengantisipasi  kerusakan  dari  barang tersebut.
c. Mengasuransikan barang jaminan Apabila  terdapat  kemungkinan buruk  yang  akan  terjadi  terhadap barang jaminan nasabah seperti mengalami  kerusakan  atau  hilang,  baik disengaja  ataupun  tidak  disengaja, misalnya  akibat  terjadinya  bencana alam, seperti banjir likuifaksi dan gempa yang  menyebabkan  barang  jaminan nasabah  hilang  dan  rusak,  maka  pihak Pegadaian  Syariah  mengansuransikan barang jaminan tersebut.
Dalam  hal  ini  Pegadaian  Syariah Palu  Plaza  melakukan  kerja  sama dengan    perusahaan  asuransi  untuk mengasuransikan  barang  jaminan  yang diterima  Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza, hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  Rezki Oktavian:  “semua  barang  yang  masuk disini  itu  diasuransikan  jadi  semua  ada asuransinya”. 40 Hal  ini  merupakan bentuk  tanggung  jawab  pegadaian syariah  Palu  Plaza  terhadap  barang jaminan yang hilang dan rusak.
Untuk melakukan ganti rugi. Baik hilang  dan  rusak  disebabkan  karena kehilangan dan rusak misalnya  kecuria atau bencana alam maupun  hilang dan rusak  akibat  kelalaian    pegawai  itu sendiri.  Rizki  oktavian  menyatakan bahwa:
Kalau  misalnya  hilang  karena kelalaian  rusak  karena  kelalaian Karena  dia  lalai  menyimpan harusnya  kan  diisi  di  berangkas
40 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 13:53.
ternyata  tatinggal  di  luar  terus  di curi  di  tanggung  asuransi  sesaui sopnya  pegadaian  penyimpanan barang  saja  kalau  barang  eletronik disimpanya dalam gudang ternyata dicuri itu ditanggung asuransi. 41
Berdasarkan pernyataan tersebut di  atas,  untuk  mngurangi  resiko kecurian atau kelalaian yang menyebabkan  barang  jaminan  nasabah hiang dan rusak maka, pihak pegadaian harus  lebih  berhati-hati  dalam  menjaga barang  jaminan  tersebut.  Agar  barang jaminan nasabah aman dan terjaga.

## 4.2 Melakukan penggantian atas hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah
Apabilah barang jaminan nasabah mengalami  kerusakan  atau  hilang,  baik disengaja  ataupun  tidak  disengaja, misalnya  akibat  terjadinya  kecurian, bencana  alam,  seperti  banjir  likuifaksi dan  gempa  yang  menyebabkan  barang jaminan nasabah hilang dan rusak, maka pihak  Pegadaian  Syariah,  maka  ganti rugi  dapat  di  lakukan  melalui  tahapan- tahapan sebagai berikut: 42 1. Pihak pegadaian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi
2. Membuat  surat  pengajuan  ke  pihak asuransi
3. Pihak  asuransi  akan  turun  lapangan untuk memastikan apa yang disampaikan pegadaian sesuai dengan  fakta-fakta  penyampaian
41 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 16:31.
42 Rezki  Octavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara”, Tempat Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,27 Mei 2019.
yang  tertera  di  surat  pengajuan tersebut
4. Jika  fakta  tersebut  yang  disampaikan pegadaian  dengan  yang  terjadi  di lapangan  benar  maka,  asuransi  akan dibayarkan  sesuai  dengan  barang jaminan
5. Pihak  nasabah  dan  pihak  asurasi melakukan  komunikasi  apakah  akan digantikan dengan uang atau dengan barang yang baru.
Dalam  hal  Pemberian  ganti  rugi yang  diberikan  oleh  pegadaian  syariah Palu  Plaza.  Rizki  Oktavian  menyatakan bahwa:
Tinggal  komunikasikan  dengan nasabahnya  lagi  kan  asuransinya digantikan dengan uang dikomunikasikan dengan nasabahnya  apakah  mau  diganti dengan uang atau dengan barang. 43 Penggantian  biaya  ganti  rugi kepada  nasabah  dalam  hal  ini  Rizki Oktavina Menyatakan bahwa:
Kita ada namanya taksiran kita liat taksirannya  kalau  misalnya  minta barang  baru  maka  diliat  jumlah taksiranya jadi penggantian barang jaminan  dilihat  dari  taksiranya bukan berdasarkan uang pinjamannya. 44
Berdasarkan  pernyataan  tersebut di  atas,  Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza akan  memberikan  ganti  rugi  dengan
43 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 19:21.
44 Rizki  Oktavian,  Pengelola  Unit Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres,  “Wawancara” Tempat  Unit  Pegadaian  Syariah  Pasar  Inpres, Senin 27 Mei, detik 19:31.
memberikan barang yang sesuai dengan jumlah  taksiran  barang  jaminan  yang hilang  atau  rusak,  bukan  berdasarkan besarnya  pinjaman  yang  telah  diterima oleh  nasabah.  Pada  dasarnya,  semua barang  jaminan  yang  masuk  ke Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  terlepas dari  kehilangan  dan  rusak  maka  pihak pegadaianlah  yang  pertanggung  jawab atas barang jaminan tersebut.
4.3 Perspektif  Ekonom  Islam  Terhadap Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Islam sangat menekankan perlunya tanggung jawab bagi pengelola atau  pihak  yang  diamanahi  untuk menjaga  barang  jaminan.  Berdasarkan hal ini, maka penulis akan menguraikan perspektif  ekonomi  Islam  berkaitan dengan tanggung jawab pihak Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  sebagai berikut:
Landasan  hukum  merupakan pondasi  dasar  untuk  melakukan  segala bentuk oprasional dalam suatu lembaga keuangan.  Setiap  orang  yang  beriman haruslah patuh kepada Allah dan Rasul- Nya.  Aturan-aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dalam  suatu  lembaga keuangan  merupakan  kewajiban  untuk di  patuhi.  Allah  swt  berfirman  dalam Q.S An-Nisa (4):59:
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul- Nya,  dan  ulil  amri  di  antara kamu”.
Dalam  ayat  ini  terkandung isyarat  bahwa  suruhan  kepada  orang- orang  yang  beriman  taat  kepada  Allah dan  taat  kepada  Rasul  dan  kepada orang-orang  yang  memegang,  orang- orang yang memiliki urusan yakni para penguasa  mereka  menyuruh  menaati
Allah  dan  Rasul-Nya. 45 Islam  mengatur segala  perilaku  manusia  dalam  aspek kehidupannya.  Baik  di  bidang  ekonomi sosial  maupun  bidang  politik  hal  ini juga  secara  spesifik  di  anut    di  dalam lembaga  di  mana  setiap  aktivitas mereka.  Mereka  di  atur  oleh  kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan aturan-aturan  lainya.  Seperti  yang terjadi  di  pegadaian  syariah  dimana segala  kegiatan  oprasionalnya  di  atur kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHP)  pasal  1150,  1154,  1156,  1157, 1244,  1245  dan  1338,  sebagaimana  yang sudah  di  ungkapkan  sebelumnya  pada halaman  59  pada  poin  A.  Bentuk kepatuhan pegadaian syariah Palu Plaza juga termuat dalam salah satu nilai-nilai dasar  ekonomi  Islam,  yaitu  nilai kelurusan.  Nilai  kelurusan  diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. 46
Berdasarkan  taat  hukum  atas Undang- Undang Kitab Hukum Perdata (KUHP)  tersebut  menunjukan  bahwa pegadaian  syariah  komitmen  dan konsisten menjalangkan Undang- Undang  Kitab  Hukum  Perdata  (KUHP) tersebut. Melihat fenomena yang ada di lapangan serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan berdasarkan hasil wawancara penulis  Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza menaati  Undang-Undang  Kitab  Hukum Perdata  (KUHP)  tersebut.  sebagai  dasar kegiatan  oprasionalnya,  dalam  tinjauan ekonomi Islam yang dilakukan
45 Al-Imam  Jalaluddin  Muhammad  bin Ahmad  bin  Muhammad  Al-Mahalli  Al-Iman Jalaluddin  Abdirrahman  bin  Abu  Bakar  As- Suyuthi, Tafsir  Jalalain ,  (C,2,  Surabaya:  PT.  Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 355.
46 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Ekonomi  Islam, Ekonomi  Islam ,  (Cet  ,  4,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 62.
Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  sudah dilakukan sebagaimana mestinya.
Dalam  ekonomi  Islam  pemberian ganti  rugi marhun (barang  jaminan) hilang  dibawa  penguasaan murtahin (orang  yang  menerima  barang  jaminan) maka murtahin tidak wajib menggantinya,  kecuali  bila  rusak  atau hilangnya  itu  karena  kelalaian murtahin atau  karena  disia-siakan,  umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar  barang  gadai  itu,  atau  gudang tidak  dikunci,  lalu  barang-barang  itu hilang dicuri orang. Murtahin diwajibkan  memelihara  sebagaimana layaknya,  bila  tidak  demikian,  ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahi.
Menurut  Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung  resiko kerusakan marhun atau  kehilangan marhun ,  bila  marhun  itu  rusak  atau hilang,  baik  karena  kelalaian  (disia- siakan)  maupun  tidak.  Demikian  itu pendapat Ahmad Azhar Basyir.
Perbedaan dua pendapat tersebut ialah  menurut  Hanafi murtahin harus menanggung  resiko  kerusakan  atau kehilangan mahrum yang  dipegangnya, baik mahrun hilang  karena  disia-siakan maupun  dengan  sendirinya.  Sedangkan menurut syafi’iyah murtahin menanggung  resiko  kehilangan  atau kerusakan marhum bila marhun itu rusak atau disia-siakan murtahin . 47
Bentuk  pertanggung  jawaban Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  terhadap kerusakan  atau  hilangnya  barang jaminan baik itu disebabkan oleh hilang dan  rusak  karena  kelalaian  pihak pegadaian maka Pegadaian Syariah Palu
47 Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah, ( Ed. 1,8 Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 109.
Plaza    memberikan  ganti  rugi  sebesar nilai  taksiran  dari  barang  jaminan, pegadaian  syariah  Palu  Plaza  dapat menggantinya  dalam  bentuk  nominal atau  diganti  barang  yang  sama  sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian.  Pertanggungjawaban  ini dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.
Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza juga  memberikan  ganti  rugi  barang jaminan    yang  disebabkan  hilang  dan rusak  akibat  kelalaian  pemegang  gadai misalnya bermain-main dengan api, lalu terbakar  barang  gadai  itu,  atau  gudang tidak  dikunci,  lalu  barang-barang  itu hilang dicuri orang atau akibat kelalaian pegawai  itu  sendiri  misalnya  barang jaminan  harus  disimpan  di  dalam berangkas  tapi  pegawai  tersebut  lalai menyimpannya  lantas  barang  jaminan tersebut  hilang  dan  rusak.  Pihak Pegadaian Syariah
Palu Plaza mengansuransikan semua barang jaminan milik nasabah, sehingga Pegadaian  Syariah  Palu  Plaza  memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan  nasabah.  Selain  itu,  dalam penentuan  biaya  ganti  rugi  pegadaian syariah Palu Plaza menentukan berdasarkan  nilai  taksiran  barang jaminan  bukan  berdasarkan  jumlah pinjaman nasabah.

## 5. Kesimpulan
Dari uraian yang penulis kemukakan  sebelumnya  dapat  diambil kesimpulan,  bahwa  bentuk  tanggung jawab  pegadaian  syariah  Palu  Plaza terhadap  kerusakan        atau  hilangnya barang  jaminan  adalah  melakukan upaya  ansitipasi  untuk  meminimalisir terjadinya  barang  jaminan  hilang  atau
rusak  yaitu  adanya  dasar  oprasional yang  melandasi  kegiatan  pegadaian syariah  Palu  Plaza  dalam  hal  tanggung jawab  atas  kerusakan  dan  kehilangan barang jaminan, kemudian menyediakan  sarana  dan  prasarana untuk  menjaga  keamanan  barang jaminan  dan  menlakukan  pengelolaan barang  jaminan  yang  dilakukan  secara berkala. Mengasuransikan barang jaminan  dan  melakukan  ganti  rugi apabila terjadi barang jaminan mengalami kehilangan atau kerusakan. Tanggung  jawab  yang  diberikan pegadaian  syariah  Palu  Plaza  dengan melihat fonomena di lapangan, berdasarkan  ekonomi  Islam,  ayat-ayat ekonomi  Islam  dan  berdasarkan  hasil wawancara,  pegadaian  syariah  Palu Plaza  dalam  hal  tanggung  jawab terhadap  barang  jaminan  yang  hilang dan rusak sudah sesuai dengan ekonomi Islam  yaitu  melakukan  upaya  ansitipasi untuk  meminimalisir  terjadinya  barang jaminan hilang atau rusak yaitu adanya dasar  oprasional  yang  melandasi kegiatan  pegadaian  syariah  Palu  Plaza dalam  hal  tanggung  jawab  atas kerusakan  dan  kehilangan  barang jaminan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan barang jaminan
dan melakukan pengelolaan  barang  jaminan  yang dilakukan
secara berkala.
Mengasuransikan  barang  jaminan  dan melakukan ganti rugi memberikan ganti rugi kepada setiap nasabah yang barang jaminannya  hilang  dan  rusak  baik  itu hilang  dan  rusak  dengan    penentuan biaya ganti rugi ditentukan berdasarkan nilai  taksiran  barang  jaminan  bukan berdasarkan  jumlah  pinjaman  nasabah. Sehingga  sudah  cukup  untuk  menutup kerugian yang dialami nasabah.

## Daftar Pustaka
Adrian. Hukum  Gadai    Syariah C.  1; Bandung: PT. Alfabeta, 2011. Arikunto,Suharsimi. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Pakte. Cet. XI;Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 1998.
Al  Arif  M,  Nur  Rianto. Lembaga Keuangan  Syariah ,  Bandung:
Pustaka Setia, 2012.
Ahmad,Ruslam,
MetodologiPenelitianKualitatif Cet.  I:  Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media, 2014.
Ali,    Zainuddin, Hukum  Gadai  Syariah . C.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Basyir,  Azhari  Ahmad. Hukum  Islam Tentang  Riba  Utang  Piutang Gadai. Bandung:  al-Ma’arif, 1983.
Bungin,  Burhan. Metode  Penelitian  Sosial &  Ekonomi, jakarta:  Kencana, 2013.
Depertemen  Agama  RI, Al-Qur,an  dan Terjemahnya, Surabaya:  Duta Ilmu, 2005.
Depertemen
Pendidikan Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Pusat  Bahasa).  Edisi  keempat. Jakarta: Gramedia, 2008.
Djamil,
Faturrahman. PenyelesaianPembiy ayaanBermasalah  di  Bank, Jakarta:
SinarGrafika, 2000.
Djokowidagmdho,dkk. Ilmu
Budaya Dasar , Ed. 1, C. 8, Jakarta: Bumi Aksara 2003.
Evi,  LutfianaDewi. Pertanggung  Jawaban Terhadap  Objek  Gadai  Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqih Mamalah ,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampug 2017. Ghazly,  Abdul  Rahman.  Ghufron  Ihsan dan  Sapiudin  Shidiq. Fiqh Muamalat .  Jakarta:  kencana,
2010.
Hadi,  Muhammad  Shalikul.Pegadaian Syariah,
Jakarta: SalembahDiniyah, 2003. Haerisman,
AlvienSeptian. PegadaianTinjaua
n  Syariah .  PDF  File,  (  Februari
2016). 20. www.syehknurjati.ac.id .
(Online,  diakses  pada  tanggal 10 Februari 2019).
Haricahyono,  Cheppy. Ilmu  Budaya
Dasar , Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
Haroen,Nasrun. FiqhMuamalah ,  C.  2, Jakarta:  Gaya  Media  Pertama, 2007.
Idri. Hadis  EkonomidalamPerspektif    Hadis Nabi, Jakarta: Kencana, 2015 Internasional Shari’ahResearchAcademyfor Islamic  Finance  (ISRA). Sistem Keuangan  Islam : Prinsip  dan Oprasional /ISRA, edisi pertama.
Cet.1;  Jakarta:  Rajawali  pers,
2015.
Kahf,Monzer.
Ekonomi Islam (AnalitikTerhadapFungsiSistemEk onomi Islam, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1995.
Karim  A,Adiwarman. Maqashid  Bisnis dan  Keuangan  Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Kasmir, Bank  dan  Keuanganlainnya ,  Ed.
Revisi  C.17.(Jakarta:  PT  Raja GrafindoPersada, 2016.
Martono. Bank  dan  Lembaga  Keuangan lain . Yogyakarta: Ekonisa, 2002.
HukumPerdataInternasional  dan Nasional ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2013. Mohammad, Herry. 44 TeladanKepemimpinan Muhammad SAW,Jakarta: GemaInsani, 2008.
Muhammad. Lembaga  Ekonomi  Syariah .
Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
Munir,Abdul Pendidikan Karakter .
Yogyakarta:
PustakaInsanMadani, 2010. Muslich, Wardi Ahmad. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2011.
Mustafa,  Al-  MaragiAhmad.Terjemah
Tafsir Al-Maragi,cet: 1,
Semarang:  CV.  Toha  Putra Semarang, 1987. Musuari, Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang  Jaminan  dalam  Perspetikf Hukum  Islam ,  Universitas  Islam Darussalam, Banda Aceh 2016. Nurdin,  N.  (2016).  The  Roles  of
Information Technology in Islamic Bank Knowledge
Management:  A  study  of  Two Syariah  Banks  in  Palu. Hunafa: Jurnal  Studia  Islamika,  13 (2),  181- 217.
https://doi.org/https://doi.org/ 10.24239/jsi.v13i2.444.181-217 Nurdin,  N.  (2017a).  Research  in  Online Space:  The  Use  of  Social  Media for  Research  Setting Jurnal  Sistem Informasi  (Journal  of  Information System), 13 (1), 67-77.
Nurdin,  N.  (2017b).  To  Research  Online or Not to Research Online: Using Internet-Based
Research in Islamic Studies Context.
Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies, 7 (1), 31-54.
Ruslan,
Rosady. PublicRelations
dan
Komunikasi .  Cet  V;  Jakarta:  PT. Rajawali Pers, 2010.
Rozalinda,  Ekonomi  Islam  Teori  dan Aplikasinya  pada  Aktivitas Ekonomi,  Ed,  1,  Cet,  3  Jakarta: Rajawali, 2016. Sadulloh. Pedagogik, Bandung:  Alfabeta,
2010, 175.
Sodang,  PSiagian. Manajemen  Sumber Daya  Manusia, Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
Subagyo,PJoko. Metode  Penelitian  dalam Teori  dan  Praktek. Jakarta:
Rimeka Cipta, 1997.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah ,  Edisi  4 Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
Sugiyono, Metode  penelitian  Pendidikan.
Cet.  XX,  Bandung:  CV  Alvabet,
2014.
Suhendi,
Hendi. M.Si. Fiqh
Muamala. Jakarta:Rajawali  Pers,
2011.
Sukiman. Seri  Pendidikan  Orang  Tua , Jakarta:  KementriaAgama  dan Kebudayaan, 2016.
Suryabrata,Suryadi. Metodologi  Penelitian , jakarta:Raja  Grafindo  Persada, 1998.
Sutedi,  Andrea. HukumGadai  Syariah , Bandung: Alfabeta, 2011. TaqdirQodratillahdkk,  Kamus  Bahasa
Indonesia
untuk Pelajaran/Meity. Jakarta: Badan Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
Yanggo,  TChuzaimahYanggo  dan  HA, Anshary AZ. Problematika Hukum    Islam  Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdus, 1997. Yusuf,  Muri.MetodePenelitianKualitatif, Kualitatif&PenelitianGabungan, Edisi I,Cet.IV: Jakarta: Kencana, 2017