## TUKAR GULING HARTA WAKAF MENURUT FIKIH SYAFI’IYAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh

## RAMLAN

## Dosen IAIN Lhokseumawe

## A. Pendahuluan
Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara  kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf  selain berdimensi ‘ ubudiyah ilahiyah , ia juga berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Ibadah  wakaf  merupakan  manisfestasi  dari  rasa  keimanan  seseorang  yang   mantap  dan  rasa solidaritas  yang  tinggi  terhadap  sesama  umat  manusia.  Wakaf  sebagai  perekat  hubungan “ hablumminallah  wa  hablum  minannas ”,  hubungan  vertikal  kepada  Allah  Swt  dan  hubungan horizontal kepada sesama manusia.
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia  memiliki  potensi  tanah wakaf sangat banyak.  Potensi wakaf tanah di Indonesia menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 341.213 dengan luas 49.277, 33 Ha. 1
Hal  ini  dikarenakan  kedudukan  wakaf  sebagai  ibadah  dimana  dijadikan  sebagai  media untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga diharapkan menjadi tabungan Si Wakif sebagai bekal di hari akhirat  kelak. Oleh sebab itu wajar  jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariah yang tidak putus-putus walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis:
ةقدص :ثلاث نم لاإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ
ملسم هاور .هل وعدي لحاص دلوو ،هب عفتني ملعو ،ةيراج
1 Bimas Kemenag 2017, sebagaimana yang dikutip dalam link: https://media.neliti.com/media/publications/257191-istibdal-wakaf-dalam-pandangan-fukaha-kl-e2fa66f8.pdf
Artinya; jika anak cucu adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orangtuanya. (HR. Muslim) 2
Seiring  dengan  perjalanan  waktu  dan  perubahan  keadaan  dan  tempat,  timbul  beberapa problematika kekinian dalam masyarakat tentang pengelolaan harta wakaf, salah satu diantaranya adalah tukar guling tanah wakaf. Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. 3
Maka untuk mengkaji lebih lanjut, dalam penelitian ini akan dibahas tentang kedudukan istibdal  (tukar  guling)  dalam  fikih  Syafi’iyah  dan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia, hal ini dengan alasan bahwa fikih Syafi’iyah sudah menjadi hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedangkan  tukar  guling  ditinjau  lewat  peraturan  negara  supaya  dapat  dilihat  hubungan  dan keterikatan diantara keduanya.

## B. Pembahasan
1. Pengertian
Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa adalah sama dengan habasa . Yaitu berasal dari  kata  kerja waqafa (fi’il  madi), yaqifu (fiil  mudari’), waqfan (isim  masdar)  yang  berarti berhenti atau berdiri.
Secara  istilah  wakaf  adalah  mendayagunakan  harta  untuk  diambil  manfaatnya  dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Menurut Muhammad Khatib Syarbaini memberikan pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya berserta kekal zatnya dan dipergunakan pada bukan untuk tujuan maksiat. 4
2 Imam Nawawi, Syarh Hadis Shahih Muslim, (Semarang: Pustaka Firdaus, tt), h.88 3 https://kbbi.web.id/tukar
4 Muhammad Khatib Syarbaini, Iqna’ Fi Hilli Alfadhi Abi Syujaa’ , Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 81. Baca juga  Zakaria Ansari, Tuhfatul Labib , (Jeddah:Sangqapurah, n.d), h. 172. Baca juga Ibrahim Bajuri, Fathul Qarib , Juz. II, (n.p: Syirkah Nur Asia, n.d), h. 42. Beliau mengutarakan dengan redaksi yang berbeda yaitu dengan mempergunakan harta yang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak menghilangkan zat barang tesebut.
Jumhur  ulama  Syafi’iyah  mengemukakan  definisi  tentang  wakaf  dengan  takrif:
نكيم لالما سبح حابم فرصم ىلع هيرغو فقاولا نم هتبقر في فرصتلا عطقب هنيع ءاقب عم هب عافتنلإا دوجوم

## 5
Artinya:” menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan  tanpa  menghilangkan  zatnya,  baik dijaga oleh siwakif atau orang lain, dan dipergunakan bagi tempat yang dibolehkan oleh syara’”.
Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syafi’iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syafi’iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi ( ‘ain ) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga.
Menurut Imam al-Syafi’i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka  waktunya  seperti  yang  dibolehkan  Imam  Maliki.  Maka  disyaratkan  pula  benda  yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam al-Syafi’i memahami tindakan Umar menyedekahkan  hartanya  dengan  tidak  menjual,  mewariskan  dan  menghibahkan,  juga  sebagai hadis karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits taqriry, walaupun telah didahului oleh hadits qauly. 6
Dengan memperhatikan kutipan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya wakaf adalah memberikan atau menyedekahkan sesuatu yang bernilai dan tampak akan bendanya dan kekal akan zatnya (tahan lama) untuk dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan agama dan masyarakat banyak.

## 2. Dasar Hukum Wakaf
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh  karena  wakaf  termasuk  infaq  fi  sabilillah,  maka  dasar yang digunakan  para  ulama  dalam
5 Syamsuddin  Muhammad  ibn  Abi  al-Abbas  Ahmad  ibn  Hamzah  ibn  Syihabuddin  al-Ramli  al-Manufi  al- Anshari al-Syafi’i al-Shagir, Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i , Juz. II (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938), h. 355
6 Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , (Mesir: Dar al-Fikri, 1986), hal. 153
menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
اونمأ نيذلا اهييأ اوقفنأ متبسك ام تبيط نم ضرلأا نم مكل انجرخأ اممو ت لاو
متسلو نوقفنت هنم ثيبلخا اوممي
إ هيذخبأ اوملعاو  هيف اوضمغت نا لا إ ديحم نيغ الله ن :ةرقبلا ةرروس( ٢٦٧ ) ززززز
Artinya:“ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  infakkanlah  (zakatkanlah)  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .” (Q.S. Al Baqarah : 267)
Dan firman Allah dalam surat Ali   Imran ayat 92
نل ت لا  اولان بر قفنت  تىح مم  او يش  نم  اوقفنت  امو  نوبتح  ا ء ميلع  هب  الله  نإف
:نارما  لا  ةروس(. ٩٢ )
Artinya  : "Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menafkahkan  sebahagian  harta  yang  kamu  cintai.  dan  apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya ." (Q.S Ali Imran:92)
Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman tentang landasan hukum wakaf, yaitu: نوقفني نيذّلا لثم ومَأ ةّبح لثمك  ّللّا ليبس في ملها نَأ نس عبس تتب ا لب ةئم ةلبنس ّلك في فعاضي  ّللّاو ةّبح لم ن عساو  ّللّاو ءاشي ميلع . ةرقبلا ةرروس( : ٢٦١ )
Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bu tir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S al-Baqarah:261)
Ayat-ayat  tersebut  di  atas  menjelaskan  tentang  anjuran  untuk  menginfakkan  harta  yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Juga ayat-ayat di atas mengungkapkan anjuran bagi umat Islam untuk memberikan (menafkahkan) sebagian hartanya demi tujuan kebaikan serta mengharap ridha Allah SWT. Rezki
yang  dikaruniakan  Allah  SWT  kepada  manusia  yang  beriman  (Islam)  sebagiannya  harus dikeluarkan  atau  dinafkahkan  untuk  orang  lain  dan  kepentingan  umum  lainnya.  Adakalanya menafkahkan harta itu wajib bagi seseorang bila telah  mencapai (memenuhi) jumlah dan syarat- syarat tertentu, hal ini dinamakan zakat. Tetapi ada pula hukum menafkahkan harta itu yang sunat ( tathawwu’ ), namun juga dengan persyaratan tertentu. Salah satu bentuk dari menafkahkan harta yang hukumnya sunat tersebut adalah wakaf.
Juga  terdapat  beberapa  hadits  yang  menjelaskan  tentang  wakaf.  Hadist-hadist  tersebut antara lain:
ةريره بيا نع
با تام اذإ ن أ قنا مد ط ةيراج ةقدص ثلاث نم لاإ هلمع ع وَأ ، أ ، هب عفتني ملع و لحاص دلو وعدي له )ملسم هاور( 7
Artinya:” dari  Abi  Hurairah  r.a.  sesunggunya  Rasulullah  Saw  berkata:  jika  seseorang  telah  meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”. ( H.R. Muslim)
ا نع بن ع م ع الله يضر ر ن ه م ق ا ا يبخ اضرأ رمع باصأ  : ل بر بينلا ىتأف , ي  ملسو هيلع الله ىلص , اهيف هرمأتس بح تئش نإ " : لاق . هنم يدنع سفنأ وه طق لاام بصأ لم بريبخ اضرأ تبصأ نيإ  الله لوسر يا : لاقف س ت
, رمع ابه قدصتف : لاق . " ابه تقدصتو , اهلصأ يرغ هنأ ابه قدصتف , بهوي لاو , ثروي لاو ,اهلصأ عابي لا نأ اهيلو نم ىلع حانج لا , فيضلاو , ليبسلا نباو , الله ليبس فيو , باقرلا فيو , بىرقلا فيو , ءارقفلا في
هنم لكيأ ا يو , فورعلمبا ط دص مع اقي يلع قفتم .   لام لومتم يرغ ه . 8
Artinya: “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan  wariskan.  Umar  menyedekahkan  kepada  fakir  miskin,  untuk  keluarga,  untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu.
7 Muslim , Shahih Muslim , Juz.VIII (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, n.d), h. 405. 8 Muhammad  Bin  Muhammad  Bin  Musthafa  Ubadi, Irsyadul  Akal  Salim  Ila  Mazaya  Kitabil  Karim , (n..p:Mawaqi’ul Taffasir, n.d), h. 46
Bagaimanapun  ia  boleh  digunakan  dengan  cara  yang  sesuai  oleh  pihak  yang  mengurusnya, seperti  memakan  atau  memberi  makan  kawan  tanpa  menjadikannya  sebagai  sumber pendapatan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
Dan dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda:
لاق لاق رمع نبا نع عفنا نع رمع نب الله ديبع نع ةنييع نب نايفس انثدح لاق نحمرلا دبع نب ديعس نابرخأ لم بريبخ لي تيلا مهس ةئالما نإ ملسو هيلع الله ىلص بينلل رمع قدصتأ نأ تدرأ دق اهنم ليإ بجعأ طق لاام بصأ ىئاسنلا  هاور(.اتهرثم  لبسو  اهلصأ  سبحا  ملسو  هيلع  الله  ىلص  بينلا  لاقف  ابه )

## 9
ز Artinya: Menceritakan kepada kami Said ibn “abd al-Rahman, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sofyan ibn Uyainah dari Abdullah ibn Umar dari Nafi’ dari Ibn Umar r.a ia berkata, Umar  RA  berkata  kepada  Rasulullah  SAW.,  “Bahwa  seratus  saham  (tanah,  kebun)  telah  saya dapatkan di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah  itu,  saya  bermaksud  menyedekahkannya.”Nabi  SAW.  berkata:  “Tahanlah  pokoknya  dan sedekahkanlah buahnya pada sabililah.” (H.R al-Nasa’i). ززززز
زززز
Hadits-hadits yang penulis sebutkan di atas secara umum menjelaskan tentang dorongan untuk menafkahkan harta demi kemashlahatan umat. Kandungan ini sangat sejalan dengan makna ayat-ayat  al-Qur’an  yang  telah  dikutip  sebelumnya.  Secara  agak  spesifik,  hadits  yang  pertama menjelaskan pentingnya menafkahkan harta itu dan kaitannya dengan imbalan pahala yang secara terus  menerus  akan  diterima  oleh  orang  yang  menafkahkannya,  sekalipun  dia  telah  meninggal dunia. Hadits berikutnya secara teknis sangat dekat dengan konsep wakaf. Menjawab pertanyaan Umar ibn al-Khaththab, Nabi memberikan jawaban agar tanah itu disedekahkan, namun dengan mempertahankan pokoknya hasilnya dimanfaatkan bagi siapa yang membutuhkan .
ز Selain dasar dari al-Quran dan Hadist di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. 10 Tidak ada orang yang dapat menafikan dan  menolak  amalan  wakaf  dalam  Islam  karena  wakaf  telah  menjadi  amalan  yang  senantiasa dijalankan  dan  diamalkan  oleh  para  sahabat  Nabi  dan  kaum  Muslimim  sejak  masa  awal  Islam hingga sekarang.
9 Imam al-Nasa’i, Sunan Nasa’i , (Bairut: Dar Alfikr, 1989), h. 232.
10 Ibrahim Bajuri, Bajuri , Juz.II, (n.p: Syirkah Nur Asia, n.d), h. 41

## 3. Kedudukan Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (istibdal) dalam Fikih Syafi’iyah
Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut  masalah  peruntukan  atau  penggunaan  lain  dengan  menitiberatkan  pada  “prinsip keabadian”  bahwa  menjaga  kelestarian  atau  keberadaan  barang  wakaf  merupakan  keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk  apapun,  kecuali  menghadapi  keadaan-keadaan  tertentu  seperti  harta  benda  wakaf  yang tidak  produktif  karena  umur  yang  sudah  tua,  rusak  dan  terbengkalai  sehingga  tidak  bisa dimanfaatkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mausu’ah fiqhi islami.
عيبلا نلأ ؛اهمونحو ةبه وأ عيبب هيف فرصتلا زويج لاف ،لجو زع لله هتيكلم نع ناسنلإا هجرخأ لام فقولا هل كلام لا فقولاو ،ةيكلم لىإ رقتفي
“Wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim dari kepemilikannya karena Allah Azza wa Jalla . Maka tidak boleh melakukan transaksi terhadapnya baik berupa jual-beli, hibah, ataupun semisalnya. Karena jual-beli itu membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf itu tidak memiliki pemilik”. 11
Perubahan  alih  status  harta  benda  wakaf  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah “istibdal” atau ibdal”. Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang  dimaksud  dilakukan  dengan  cara  menjual  harta  benda  wakaf  semua  atau  sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.
Imam Nawawi dalam karyanya menjelaskan tentang hukum tukar guling tanah wakaf : طوقسلا لىإ لآ دق للمحا نوكي نأ مهدنع هتروصو ةيفنحلل افلاخ برخ نإو نادنع فوقولما لادبتسا زويج لاو هتحص ىري مكاح مكح دعب هنم نسحأ رخآ لحبم لدبيف
12
"Tidak boleh menukarkan barang wakaf menurut madzhab kami (Syafi'i), walaupun sudah rusak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkannya. Contoh kebolehan menurut pendapat
11 Mausu’ah Fiqh Islami.
12 Nawawi al-Bantani, Nihayatuz Zein, Juz.I, h. 272 . Mak.Syamilah.
mereka  adalah  apabila  tempat  yang  diwakafkan  itu  benar-benar  hampir  longsor,  kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya".
Abu Bakar Syata dalam kitabnya, Ianah Thalibin, menjelaskan bahwa:
" ِهِلْوَ ق  ِفِ ُهُرْكِذ ُمِّدَقَ تُمْلا ُمِدَهْ نُمْلا ِيَا ُدِجْسَمْلا ُضُقْ نَ ي َلاَو . ُلِّطَتُمْلَا ِمِدَهْ نُمْلا ُلْثِمَو ، " ٌدِجْسَم َمَدَْنْا ِوَلَ ف َلا َّرَم اَمَك ُهَل ِدَلَ بْلا ِلْهَا ِلْيِطْعَ تِب َلَّطَعَ ت ْوَا ْىَا َمَدَْنْا ىِذَّلا َدِجْسَمْلا اَذه َّنَا ) ُلِصاَْلْاَو( ُلَطْبُ ي َلا ْىَا ُضَقْ نُ ي
ْدَه ُمَّمَتُ ي ُثْيَِبِ ُهُؤاَنِب
َح ىَلَع ىَقْ بَ ي ْلَب ؛ ِلَّطَعَ تُمْلا ِةَرْوُص  ِفِ ِهِلْصَا ْنِم ُمَدْهُ ي ْوَا ِمِدَهْ نُمْلا ِدِجْسَمْلا ِةَرْوُص ِْفِ ُهُم
ِهِلا ِهِدْوَع ِناَكْمِلإَو ِةَلاَْلْا ِهِذِبه َوُهَو ِهْيِف ِةَلاَّصلا ِناَكْمِلإ َكِلذَو . ِلْيِطْعَّ تلا ْوَا ِماَدِْنِْلاا َنِم َناَك اَمَك
.
Dan tidak boleh masjid dirusak. Artinya, masjid yang roboh yang telah disebutkan sebelumnya dalam  ucapan  mushannif  "Maka  andaikata  ada  sebuah  masjid  yang  roboh".  Masjid  yang menganggur adalah seperti masjid yang roboh. Kesimpulannya, sesungguhnya masjid yang telah roboh ini, artinya, atau telah menganggur sebab dianggurkan oleh penduduk desa tempat masjid tersebut  berada  sebagaimana  keterangan  yang  telah  lalu,  maka  masjid  tersebut  tidak  boleh dirusak,  artinya  bangunannya  tidak  boleh  dibatalkan  dengan  jalan  disempurnakan penghancurannya dalam bentuk masjid yang roboh, atau dihancurkan mulai dari asalnya dalam bentuk  masjid  yang  dianggurkan.  Akan  tetapi  hukum  masjid  tersebut  tetap  dalam  keadaannya sejak roboh atau menganggur. Yang demikian itu ialah karena masih mungkin melakukan shalat di  masjid  tersebut  dalam  keadaannya  yang  roboh  ini  dan  masih  mungkin  mengembalikan bangunannya seperti sediakala". 13
Sementara ulama Syafi’iyah lainnya semisal Qalyubi, juga memberikan pandangan tentang pergantian harta wakaf, yaitu:
:
لا يج لأ ول و فقولا ينع نم ئش يريغت زو لاق و ، هطرش عبتا ةحلصلمبا لمعلا فقاولا طرش ناف اهنم عفر لازت لا نا و ، هعير ةديازك هل ةحلصم نوكي نا و ، هامسم يرغي لا نا ةثلاث طورشب فقولا يريغت زويج يكبسلا عي ا بناج نم اهلقن رضي لاف هن رخا لى
Tidak boleh merubah sedikitpun dari bangunan wakaf meskipun untuk yang lebih baik. Apabila  pihak pewakaf  meminta  syarat  perbaikan,  maka  harus dipenuhi.  Menurut  Imam  Subki boleh merubah bentuk wakaf dengan 3 syarat, yaitu:
1. Tidak merubah status nama
13 Abu Bakar Syata, Ianah Thalibin, Juz.III, (Surabaya: Toha Putra, tt), h 181
2. Untuk kemaslahatan wakaf
3. Tidak menghilangkan bangunan fisiknya, sehingga jika sekedar menggesernya ke posisi lain di area yang sama diperbolehkan. 14
Ba’alawi  juga  mengomentari  tentang  status  tukar  guling  harta  wakaf  dalam  kitabnya bugyah mustarsyidīn yaitu dengan ungkapan:
، لهلأﺍ مكالْﺍ ﺛﻢ ، فقﺍولﺍ ةهج نم رﻇانلﺍ ﻥﺫﺇ ﻁرشب ةجاحلل هعفﺭ وحنب هئانب يريغتﻭ دجسلمﺍ عيسوت ﺯويجﻭ ﺯاج هب يضرل ًايح فقﺍولﺍ ﻥاك ول هنﺃ نﻈلﺍ ىلع بلغي ثيبِ ةحلصم هﺁﺭﻭ ةلﺍدع ﺍﺫ عسولمﺍ ﻥاكﻭ دجوي لم ﻥإف فقﺍولﺍ ةثﺭﻭ ﻥﺫﺇ لىﺇ ﺝاتﻳﺤ لاﻭ ،

## ،رﻈنلﺍ مله ﻁرشي لم ﺍﺫﺇ
Boleh memperluas masjid dan merubah bangunannya,  seperti mempertinggi bangunan karena ada hajat dengan syarat dapat izin dari nadzir, kemudian hakim yang ahli, jika tidak ditemukan nadzirnya,  sedangkan  orang  yg  membangun  adalah  orang  adil  dan  juga melihat  ada kemaslahatan,  dan  punya  prasangka  andai  si  waqif  masih  hidup  itu  setuju  maka  boleh  untuk merehab/merenovasi/memperluas masjid tersebut . 15
Dari  beberapa  nukilan  pendapat  ulama  produktif  dalam  mazhab  Syafi’iyah,  semuanya sependapat bahwa apabila harta wakaf (mauquf) masih bisa digunakan dan dimanfaatkan, maka tidak boleh melakukan tindakan apaun terhadapnya baik menjual, merenovasi atau lainnya.

## 4. Istibdal (Tukar Guling) Wakaf Menurut UU  No. 41  Th.  2004  dan  PP  No.42  Th. 2006
Lahirnya  Undang-undang (UU)  Nomor  41  Tahun  2004, Tentang  Wakaf, dan  Peraturan Pemerintah (PP)    Nomor  42  Tahun   2006 Tentang  Pelaksanaannya, 16 yang hadir  di  tengah- tengah  semangat  pemberdayaan  wakaf  secara  global,  semenjak  datang  abad  ke  XV  Hijriah.
Di beberapa negara-negara Islam diselenggarakan konferensi, seminar, worshop   atau   lokakarya    tentang   wakaf,   seperti   Konferensi   Internasional  Menteri- menteri   Wakaf   &   Agama   (1979)    di    Jakarta,      Nadwah      “Muassasah    al-Awqaf    fi   al- ‘Alam al-Arabi al-Islami“ (1983) di Rabat Maroko, Nadwah “idarah wa Tatsmir Mumtalakaat al-
14 Qalyubi, Hasyiah Qalyubi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. III, h. 108 15 Ba’alawi, Bughyah Mustarsyidin, (Semarang:Pustaka Firdaus, tt), h. 65 16 UU  No. 41  Th. 2004  Tentang  Wakaf  dan  PP  No.  42  Th.  2006  Tentang Pelaksanaannya. Dirjen  Bimas  Islam  Depag  2007
Auqaf”(1984) di  Jeddah Arab Saudi,  Nadwah “alAtsar alIjtima’iyah  wal  Iqtishadiyah  lil  Waq fi   fi   al-‘Alam   al-Islami   al-Mua’shir”  (1992)  di    Istambul   Turkey,   Nadwah  “ Nahwa  Daur  Tanmawiy  lil  Waqfi “  (1992)  di  Kuwait, Nadwah  “ Ahammiyah  al-Awqaf  al- Islamiyah  fi  ‘Alam  al-Yaum “   (1996)  di  Amman   Yordan,  dan  lain-lain.
Pembahasan  wakaf  dalam  forum-forum  tersebut  terasa  sangat  kuat  kecenderungannya untuk membuka jalan Istibdal wakaf  sebagai salah satu , cara   untuk   melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari terjadinya keterbengkalaian barang wakaf karena   beberapa   sebab.   Munculnya   paradigma   yang   lebih   berkonsentrasi   pada   prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat harta wakaf” (tasbil al-tsamrah), menggeser  paradigma   yang  selama   ini  lebih   berkonsentrasi  pada  prinsip   “penjagaan  kea badian barang wakaf“   (habsu   al-ashl). Pandangan  yang   menarik   dari   pembahasan   forum- forum tersebut adalah , adanya  semangat   “kompromi  antar  madzhab”   yang  selama  ini  dapat dikatakan   belum   pernah    terjadi.    Keputusan-keputusan   yang    ditetapkan    melalui    forum- forum   tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  gambaran  terjadinya   “pluralisme  madzhab”  dalam kajian fiqih seperti: waqaf mu’aqqat (wakaf temporal), wakaf uang, istibdal  al-waqf (penukaran barang   wakaf), istitsmar   amwal   al-waqf (investasi   dana   wakaf),   profesionalisasi   nazhir wakaf.
Issu-issu   wakaf    kontemporer   tersebut   mempengaruhi   agenda    pertemuan   wakaf baik   dalam   skala   nasional   maupun   internasional,   juga   dalam   penulisan   buku-buku   per- undangan  wakaf   serta  kajian-kajian  ilmiah  dan  produk-produk  akademis, Para  narasumber dan perumus UU Nomor 41Tahun 2004,  serta  PP  Nomor  42  Tahun  2006 tentang  perwakafan di   Indonesia   juga   sudah   dipengaruhi    oleh   arus   pemikiran   seperti   disebut   di   muka. Dalam UU Nomor 41 Tahun , 2004   Tentang   Wakaf   ini,   masalah Istibdal dimasukkan   dalam “hukum   pengecualian“   (al-hukmu   al-istitsna’i)   seperti    disebut   dalam     BAB    IV Pasal  40  dan  41  ayat  (1).
Dalam pasal 40 dinyatakan bahwa harta  benda  wakaf  yang  sudah  diwakafkan  dilarang  :
a. Dijadikan  jaminan.
b. Disita.
c. Dihibahkan.
d. Dijual.
e. Diwariskan.
f. Ditukar,
g. Dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya.
Dalam  Pasal  41  dinyatakan  :
a) Ketentuan   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  huruf  f  dikecualikan   apabila harta    benda   wakaf   yang   telah    diwakafkan   digunakan   untuk   kepentingan umum  sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR)   berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
b) Pelaksanaan   ketentuan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)  hanya  dapat  dila kukan   setelah   memperoleh   izin   tertulis   dari   Menteri   atas   persetujuan   Badan Wakaf  Indonesia .
c) Harta   benda  wakaf  yang  sudah  diubah statusnya  karena  ketentuan  pengecualian sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   wajib   ditukar   dengan   harta   benda yang   manfaat    dan   nilai    tukar   sekurang-kurangnya    sama   dengan   harta   benda wakaf  semula.
d) Ketentuan  mengenai  perubahan  status  harta  benda  wakaf sebagaimana  dimaksud pada   ayat   (1),  ayat   (2),   dan   ayat   (3)   diatur   lebih   lanjut   dengan   Peraturan Pemerintah.
Dari ketentuan , yang  tercantum  mulai  Pasal  40  dan  41  diatas,  terlihat  adanya  sikap kehati-hatian  dalam menukar barang wakaf, dan  masih menekankan , upaya , menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja.
Tapi   disisi   lain  juga  sudah  membuka  pintu  Istibdal  meskipun  tidak tasahul (mem permudah   masalah).   Hal    ini   lebih   jelas   lagi   dengan   melihat   aturan   yang   terdapat   pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006.  Dalam  Bab  VI,  Pasal  49  dinyatakan:
1) Perubahan   status   harta   benda   wakaf   dengan   bentuk   penukaran   dilarang   kecuali dengan  izin  tertulis  dari  Menteri  berdasarkan  pertimbangan  BWI.
2) Izin  tertulis   dari  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya   dapat  diber ikan  dengan  pertimbangan  sebagai  berikut  ;
a) Perubahan  harta  benda  wakaf  tersebut digunakan  untuk  kepentingan  umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
berdasarkan   ketentuan , Peraturan Perundangundangan   dan  tidak  bertentangan dengan  prinsip   syari’ah.
b) Harta   benda  wakaf   tidak   dapat   dipergunakan   sesuai  dengan   ikrar   wakaf, atau
c) Pertukaran  dilakukan  untuk  keperluan  keagamaan  secara  langsung  dan  men desak.
3) Selain   dari   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),   izin   pertukaran Harta  benda  wakaf  hanya  dapat  diberikan  jika :
i. Harta  benda   penukar  memiliki   sertfikat  atau  bukti  kepemilikan  sah  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan ;    dan
ii. Nilai   dan  manfaat   harta  penukar  sekurang-kurangnya   sama   dengan  harta benda  wakaf  semula.
iii. Nilai  dan   manfaat  harta  benda  penukar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) , huruf b , ditetapkan   oleh   Bupati/Walikota    berdasarkan   rekomendasi   tim penilai yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur :
a) Pemerintah  daerah  kabupaten/kota .
b) Kantor  pertanahan  kabupaten / kota .
c) Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  kabupaten /kota .
d) Kantor  Departemen  Agama  kabupaten / kota .
e) Nazhir  tanah  wakaf  yang  bersangkutan.
Pasal   50   dan   51    PP   Nomor   42   tersebut,   selanjutnya   di   dinyatakan : Pasal  50 :  Nilai  dan  manfaat  harta  benda  penukar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   4 ayat (3)  huruf   b  dihitung    sebagai  berikut :17
a. Harta   benda   penukar   memiliki    Nilai   Jual   Obyek   Pajak   (NOJP)    sekurang- kurangnya  sama  dengan  NPJP  harta  benda  wakaf ,  dan
b. Harta   benda   penukar  berada   di   wilayah   yang   strategis   dan   mudah   untuk dikembangkan.
Pasal  51:Penukaran  terhadap  harta  benda  wakaf  yang  akan  diubah  statusnya  dilaku kan  sebagai  berikut :
a. Nazhir  mengajukan  permohonan  tukar  ganti  kepada  Menteri  melalui  Kantor  Uru san  Agama  Kecamatan   setempat   dengan  menjelaskan  alasan  perubahan  status / tukat  menukar  tersebut ;
b. Kepala  KUA   Kecamatan  meneruskan   permohonan  tersebut  kepada   Kantor  Dep artemen  (Kementerian)  Agama  kabupaten / kota.
c. Kepala Kantor wilayah Departemen Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten/kota setelah   menerima   permohonan   tersebut   membentuk   tim   dengan   susunan dan maksud   seperti   dalam   Pasal   49   ayat   4   dan   selanjutnya   Bupati/ Walikota  setempat membu-at  Surat  Keputusan;
d. Kepala   Kantor   Departemen    (Kementerian)   Agama   kabupaten  /  kota   meneruskan permohonan    tersebut   dengan   dilampiri   hasil   penelitian   dari   tim   kepada   Kantor Wilayah  Departemen  (Kementerian) Agama  propinsi  dan  selanjutnya  meneruskan permohonan  tersebut  kepada  Menteri ;
e. Setelah   mendapatkan  persetujuan  tertulis   dari   Menteri,  maka   tukar  ganti  dapat dilaksanakan  dan  hasilnya  harus  dilaporkan  oleh  Nazhir  ke  kantor  pertanahan  dan / atau  lembaga  terkait  untuk  pendaftaran  lebih  lanjut .
Memperhatikan   isi   aturan   perundangan   (UU   No.  41   Tahun.   2004,   dan   PP  No. 42 2006) , sepintas  terasa   sangat  birokratis   dan  tidak  mudah  dilakukan  oleh  para  Nazhir  di daerah   yang   jauh   dari   akses   pelayanan   perkantoran,   ditambah   lagi   dengan   kemampuan mayoritas   Nazhir   yang  ada  di  Indonesia   sekarang,   serta  luasnya  daerah  lokasi  harta  ben da   wakaf   terutama   di   daerah   pedesaan   di   luar   Jawa,    juga    mengingat     kebutuhan biaya   yang    harus   disediakan   untuk   tranportasi   selama    pengurusan   surat   permohonan tersebut,   rasanya   perlu   dicarikan   cara   yang  lebih   mudah,   yang  lebih  murah,   dan  yang lebih    proporsional   dengan   nilai   wakaf   yang   ditukar   gantikan.   Tapi   semangat   ke-hati- hatian  seperti  yang  terasa  dalam  peraturan  perundangan  wakaf  yang  ada  itu  perlu  tetap  te rjaga.
Masalah  wakaf  ini  memang  sejak  dulu  merupakan masalah  yang  banyak  mengundang kontroversial  diantara    para   ulama,  mulai   dari   kedudukan   substansialnya,   hukumnya, macamnya   barang   yang   boleh   diwakafkan,   cara   pengelolaannya,   peruntukannya,   dan lain  sebagainya.  Perwakafan  memang  sangat  dinamis,  setiap  waktu  bisa  terjadi  perubahan
persepsi  dan  penafsiran sejalan dengan perkembangan dinamika  sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalildalil  yang  digunakan  dalam  fikih  wakaf  adalah ijtihadiyah  (bersifat  ijtihad)  bukan qath’iyah (bersifat  pasti),  oleh  karenanya  bisa  terjadi banyak  perbedaan  diantara  ulama  mujtahid.  Wakaf   itu  sendiri  tidak  termasuk  perintah  ya ng  sifatnya  “ta’abbudiy”  yang  tidak   bisa  dinalar  maksudnya,tapi  lebih  bersifat  “ta’aqquliy”, yang  dapat  dinalar  maknanya,  dan  yang  tujuan  akhirnya  adalah  memberi  kemaslahatan  ke pada  umat . 18

## C. Penutup
Hukum Tukar Guling tanah wakaf (istibdal) secara umum adalah tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi’i, walaupun dalam mazhab selain Syafi’i masih mempunyai celah untuk melegalkan istibdal tanah wakaf (benda tetap). Namun bila benda wakaf itu termasuk ke dalam jenis benda bergerak,  maka  bila  sudah  rusak  boleh  digantikan  dengan  yang  lebih  bermanfaat.  Sedangkan dalam  peraturan  perundang-undangan,  aturan  tentang  wakaf  disebutkan  dalam  Undang-undang (UU) Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dimana ketentuan tentang tukar guling (istibdal) dimasukkan ke dalam hukum pengecualian dan diperbolehkan dengan aturan yang sangat ketat.

## D. Daftar Pustaka
Abu Bakar Syata, Ianāh Thālibin, Juz.III, (Surabaya: Toha Putra, tt)
Al-Jamal,  Ahmad  Muhammad   Abdul’azhim, Al-Waqfu  al-Islamiy, 2007
Ba’alawi, Bughyah Mustarsyidin, (Semarang:Pustaka Firdaus, tt)
Bimas Kemenag 2017 https://kbbi.web.id/tukar
https://media.neliti.com/media/publications/257191-istibdal-wakaf-dalam-pandangan-fukaha-kl- e2fa66f8.pdf
Ibrahim Bajuri, Bajuri , Juz.II, (n.p: Syirkah Nur Asia, n.d)
Imam al-Nasa’i, Sunan Nasa’i , (Bairut: Dar Alfikr, 1989)
18 Al-Jamal,  Ahmad  Muhammad   Abdul’azhim,  2007.  Al-Waqfu  al-Islamiy  :
Imam Nawawi, Syarh Hadis Shahih Muslim, (Semarang: Pustaka Firdaus, tt)

## Mausu’ah Fiqh Islami.
Muhammad Bin Muhammad Bin Musthafa Ubadi, Irsyadul Akal Salim Ila Mazaya Kitabil Karim , (n..p:Mawaqi’ul Taffasir, n.d)
Muhammad Khatib Syarbaini, Iqna’ Fi Hilli Alfadhi Abi Syujaa’ , Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t)
Zakaria Ansari, Tuhfatul Labib , (Jeddah:Sangqapurah, n.d)
Ibrahim Bajuri, Fathul Qarib , Juz. II, (n.p: Syirkah Nur Asia, n.d)
Muslim , Shahih Muslim , Juz.VIII (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, n.d)
Nawawi al-Bantani, Nihayatuz Zein, Juz.I, h. 272 . Mak.Syamilah.
Qalyubi, Hasyiah Qalyubi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. III
Syamsuddin  Muhammad  ibn  Abi  al-Abbas  Ahmad  ibn  Hamzah  ibn  Syihabuddin  al-Ramli  al- Manufi al-Anshari al-Syafi’i al-Shagir, Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i , Juz. II (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938)
UU  No. 41  Th. 2004  Tentang  Wakaf  dan  PP  No.  42  Th.  2006  Tentang Pelaksanaannya.
Dirjen  Bimas  Islam  Depag  2007
Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu , (Mesir: Dar al-Fikri, 1986)