## NORMA PERSATUAN SEBAGAI BATASAN PERBUATAN PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI INTERNET
Hwian Christianto Fakultas Hukum, Universitas Surabaya email: hwall4jc@yahoo.co.id
disampaikan 21/9/19 – di -review 8/1/20 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3501

## Abstract
The Law no 11 of 2008 contains a penal rule against spreading hatred by the means of the internet (or digital social media). The enforcement of this penal sanction, due to its vagueness on the meaning of  the  term  hate  and  spread  of  hate,  consequently  result  in  a  public  debate  on  how  it  impacts  on people’s  right  of  free  expression.  Apparently  this  vagueness  opens  up  the  possibility  to  limit  even suppress  freedom  of  expression.  Using  a  juridical  normative  approach,  this  article  discusses  the leitmotiv of the above penal sanction.  The author suggests that the express purpose of this article is to secure the unity and integrity of a pluralistic society.
Keywords: hate crimes, unity, integrity, pluralistic society

## Abstrak
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  memuat  satu  ketentuan  yang  mengancam  dengan  sanksi pidana  perbuatan  menyebar  kebencian  melalui  internet.    Di  dalam  praktik  penegakan  aturan memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh hal ini membatasi kebebasan berekspresi.  Fakta dilapangan  menunjukkan  adanya  ketidakpastian  tentang  batasan  pengertian  kebencian  dan penyebaran  kebencian  melalui  internet.  Ketidakpastian  batasan  ini  membuka  peluang  untuk membatasi dan memberangus kebebasan berekspresi. Tulisan ini dengan metode yuridis normatif, menelaah  gagasan yang melandasi ketentuan pidana ini.  Satu  hal yang terungkap adalah  bahwa tujuan  adanya  ketentuan  pidana  tersebut  terutama  adalah  untuk  menjaga  dan  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang bercirikan kemajemukan.
Kata Kunci:
penyebaran ujaran kebencian; nilai persatuan Indonesia; perbuatan pidana

## Pendahuluan
Keberadaan  manusia  bersama  manusia  lainnya  selalu  berisiko menimbulkan  gesekan  kepentingan  berujung  pada  perdamaian  dengan  sikap saling memahami atau berujung pada pertikaian yang dilandasi sikap penolakan terhadap perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan diri. Kondisi masyarakat Indonesia  yang  terdiri  dari  beribu  suku,  beragam  bahasa  dan  berbagai  macam latar belakang budaya merupakan tantangan tersendiri untuk dapat hidup dalam
sebuah  institusi  sosial,  masyarakat.  Perbedaan  yang  ada  dapat  menjadi  materi yang  sangat  reaktif  bagi  munculnya  konflik  antar  golongan  atau  kelompok  yang justru  merugikan  bangsa  Indonesia  sendiri.  Berbagai  macam  ketentuan  hukum diberlakukan  oleh  Pemerintah  sebagai  upaya  mencegah  dan  menanggulangi perpecahan  antar  golongan  ini  termasuk  di  dalamnya  ketentuan  hukum  pidana. Mulai  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu  Pasal  156  KUHP (perbuatan menyatakan permusuhan terhadap golongan masyarakat), Pasal 156a KUHP  (perbuatan  menyatakan  permusuhan  terhadap  agama  yang  dianut  di Indonesia)  serta  Pasal  157  KUHP  (perbuatan  mempublikasikan  pernyataan permusuhan  terhadap  golongan  masyarakat)    sampai  beberapa  Undang-Undang pidana  khusus  (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis/UU  PDRE)  menyebutkan  secara  eksplisit  larangan perbuatan menganggu keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia.
Era  globalisasi  informasi  yang  menghadirkan  kecanggihan  teknologi informasi  pun  tidak  ketinggalan  menghadirkan  sebuah  realitas  baru  berupa masyarakat  internet  atau netizen dengan  fasilitas  kecepatan,  kemudahan  dan ruang wilayah yang tidak terbatas pada satu negara dalam memperoleh informasi. Walaupun  internet  menghadirkan  sebuah  realitas  masyarakat  baru  tidak berarti aman  dari  perbuatan  yang  menyerang  atau  mengganggu  perbedaan  yang  ada. Perbedaan  justru  muncul  ke  permukaan  sebagai  bahan  pembicaraan  mulai  dari individu kepada individu lain, individu kepada kelompok masyarakat sampai pada masyarakat sebuah negara.
Risiko munculnya perbuatan menyerang orang lain atau kelompok tertentu justru dinilai sebagai hal yang sangat penting untuk diatur dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang selanjutnya  diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  secara khusus Pasal 28 ayat (2). Pemberlakuan ketentuan hukum ini pada perjalanannya menghadirkan permasalahan terkait ukuran mana yang digunakan untuk menilai suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  indivividu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan
Suku,  Agama,  Ras  dan  Antar  golongan  (SARA).  Kasus  ADP  yang  mengunggah kalimat  “Siapa  saja  dukung  penista  agama  adalah  bajingan  yang  perlu  diludahi mukanya-ADP”  dalam  akun  media  sosial Twitter merupakan  salah  satu  kasus ujaran  kebencian  yang menimbulkan  perdebatan.  ADP  memang  diputus terbukti melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat  (2) UU ITE oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 walau demikian  perdebatan  masih  muncul  terkait  ukuran  penilaian  ujaran  kebencian yang  digunakan. 1 Tim  Kuasa  Hukum  ADP  dalam  pembelaannya  menyatakan keberatan  karena  ia  menilai  pernyataannya  sebagai  bagian  dari  kebebasan berpendapat. 2 Kasus ujaran kebencian terhadap golongan masyarakat juga terjadi pada perbuatan AT yang diketahui dari video saat memberikan ceramah di Masjid Mujahidin,  Surabaya  melalui  media  sosial YouTube mengatakan  “Jokowi  adalah PKI,  China  PKI,  Ahok  harus  dipenggal  kepalanya  dan  Kapolda  Metro  Jaya diindikasikan PKI”. 3 Ketua Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi menyatakan bahwa perbuatan AT masuk klasifikasi kasus Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 1167K/PID.SUS/2018. 4 Pertimbangan  yang  menarik  jika  melihat  pernyataan  AT tidak  hanya  mengarah  pada  perbuatan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  melainkan perbuatan ujaran kebencian.
Kedua contoh kasus tersebut menunjukkan penilaian suatu perbuatan yang didasarkan  pada  ukuran  yang  tidak  jelas  pada  gilirannya  menimbulkan ketidakpastian  hukum  baik  bagi  tersangka/terdakwa,  maupun  masyarakat  lebih luas.  Tersangka/terdakwa  mengalami  ketidakpastian  hukum  akan  ukuran  yang digunakan  untuk  mengatakan  perbuatannya  sebagai  terlarang  sedangkan
1 Pebriansyah  Ariefana,  Isi  Lengkap  Putusan  Banding  Kasus  Ujaran  Kebencian  Ahmad  Dhani, https://www.suara.com/news/2019/03/13/174931/isi-lengkap-putusan-banding-kasus- ujaran-kebencian-ahmad-dhani, diakses 28 Februari 2020
2 Nina Atmasari, ed., Bantah Lakukan Ujaran Kebencian, Ahmad Dhani Anggap Cuitannya Wajar, https://news.harianjogja.com/read/2018/12/11/500/958068/bantah-lakukan-uahmad- dhani-anggap-cuitannya-wajar-, diakses 28 Februari 2020
3 Rivki,  Alfian  Tanjung:  Lepas  di  Kasus  PDI  Dihukum  karena  Fitnah  Jokowi, https://news.detik.com/berita/d-4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus-pdip-dihukum- karena-fitnah-jokowi, diakses 28 Februari 2020
4 Id.
masyarakat  menjadi  tersulut  untuk  bereaksi  negatif  padahal  perbuatan  yang disangkakan  sebagai  penyebaran  kebencian  belum  tentu  terbukti.  Berdasarkan kondisi  tersebut  tulisan  ini  akan  membahas  tentang  arti  penting  pengaturan larangan penyebaran kebencian serta kedudukan norma persatuan sebagai dasar penilaian perbuatan penyebaran kebencian.

## Pembahasan

## Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Instrumen Hukum Internasional dan Regulasi Nasional
Kebebasan  berekspresi  menjadi  isu  penting  bagi  perlindungan  hak  asasi manusia.  Instrumen  hukum  internasional  penting  terkait  kebebasan  berekspresi terdapat  dalam International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  atau Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  Resolusi  2200A  (XXI) tertanggal  16  Desember  1966.  Indonesia  telah  meratifikasi  melalui  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 per 28 Oktober 2005. Ifdhal Kasim 5 menjelaskan substansi ICCPR dalam 2 (dua) klasifikasi, kelompok hak tidak boleh dibatasi atau dikurangi  pemenuhannya  ( non-derogable  rights )  oleh  negara-negara  pihak  dan kelompok  hak  yang  boleh  dikurangi  atau  dibatasi  pemenuhannya  ( derogable rights ) oleh negara-negara pihak. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi  sendiri  masuk  dalam derogable-rights. 6 Klasifikasi  kebebasan berekspresi  sebagai derogable-rights tidak berarti  eksistensi  hak  atas  kebebasan berekspresi tidak penting. Hak atas kebebasan berekspresi diatur secara khusus dalam Article  19  Paragraph  2 dan paragraph  3. Pemahaman  atas  hak  atas kebebasan berekspresi dipahami sebagai berikut:
“ Article 19.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include  freedom  to  seek,  receive  and  impart  information  and  ideas  of  all
5 Ifdhal Kasim, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar Bahan Bacaan Kursus HAM untuk  Pengacara  XI  Tahun  2007,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat, https://lama.elsam.or.id/downloads/1365566878_Kovenan_SIPOL_MateriKursusHAM- ELSAM.pdf, di akses 28 Februari 2020
6 Id.
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice .” 7 (Setiap orang berhak atas kebebasan  untuk  menyatakan  pendapat;  hak  ini  termasuk  kebebasan untuk  mencari,  menerima  dan  memberikan  informasi  dan  pemikiran apapun,  terlepas  dari  pembatasan-pembatasan  secara  lisan,  tertulis,  atau dalam  bentuk  cetakan,  karya  seni  atau  melalui  media  lain  sesuai  dengan pilihannya 8 )
Article  19  Paragraph  2 ICCPR  tersebut  lebih  memberikan  jaminan  atas kebebasan  berekspresi  dalam  penyalurannya.  Hak  atas  kebebasan  berekspresi pada  ketentuan  hukum  ini  berkaitan  erat  dengan  pihak  lain  yang  menerima informasi.  Komentar  Umum  10  atas Article  19  Paragraph  2 ICCPR  semakin menegaskan hal ini dengan menyatakan:
“Ayat  2  menentukan  adanya  perlindungan  terhadap  hak  atas  kebebasan berekspresi,  termasuk  tidak  hanya  kebebasan  untuk  “kebebasan  untuk mencari,  menerima  dan  memberikan  informasi  dan  ide  apapun”,  tetapi juga  kebebasan  untuk  “mencari”  dan  “menerima”  informasi  dan  ide tersebut “tanpa memperhatikan medianya” dan dalam bentuk apa pun...” 9
Berdasarkan  Komentar  Umum  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  hak  atas kebebasan  berekspresi  memiliki  tidak  hanya  dipahami  sebagai  hak  untuk memberikan  informasi  akan  tetapi  rangkaian hak  untuk  mencari,  menerima  dan memberikan  informasi.  Pelaksanaan  hak  atas  kebebasan  berekspresi  sebagai derogable rights ditegaskan dalam Article 19 Paragraph 3 ICCPR. Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan  untuk  2  (dua)  alasan  utama,  yaitu  pertama  Menghormati  hak  atau nama  baik  orang  lain  dan  kedua Melindungi  keamanan  nasional  atau  ketertiban umum  atau  kesehatan  atau  moral  umum. 10 Artinya,  pemahaman  hak  atas kebebasan  berekspresi  menurut  ICCPR  tetap  memerhatikan  penghormatan  hak
7 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by General Assembly of  the  United  Nations on  19  December  1966,  https://treaties.un.org/doc/publication/ unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf, di akses 28 Februari 2020
8 Ignatius  Basis  Susilo,  et.al.,  Kompilasi  Instrumen  Internasional  Hak  Asasi  Manusia  Berikut Ratifikasinya  dalam  Peraturan  Perndang-Undangan  di  Indonesia , Pusat  Studi  Hak  Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003, Surabaya, hlm., 22
9 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Komentar  Umum  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik,  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya , Komisi  Nasiona  Hak  Asasi Manusia, Jakarta, 2009, hlm., 16
10 Ignatius Basis Susilo, et.al., Supra no. 8.
asasi  manusia  orang  lain  serta  situasi  dan  kondisi  keamanan  negara  yang bersangkutan.
Terkait  dengan  pemahaman  hak  atas  kebebasan  berekspresi  ini,  Price 11

## menjelaskan hal penting yaitu
“...’free expression’ is not only a set of principles and practices but also a set of institutions. These institutions include the mechanisms that exist in a society for  the  production  and  diffusion  of  information-the  infrastructure  of information flows- as well as the process by which people process information as they function as citizens or as  members of a community.”
Sebagai sebuah hak asasi manusia, hak atas kebebasan berekspresi sudah mendapatan  pengakuan  dalam  instrumen  internasional.  Hanya  saja  arti  penting kebebasan berekspresi sebagai suatu hak asasi manusia memerlukan penjabaran di  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  kebebasan  berekspresi  tidak terlepas dari regulasi nasional di suatu negara tidak terkecuali Indonesia.
Kebebasan  berekspresi  juga  merupakan  kebebasan  yang  sangat  penting bagi  bangsa  Indonesia.  Sejarah  perjuangan  bangsa  mencatat  bahwa  kebebasan berekspresi  menjadi  wadah  bagi  pejuang  kemerdekaan  dalam  merintis, menyamakan  pandangan  kebangsaan,  memperkuat  barisan  perjuangan  bahkan sampai  pada  kemerdekaan  Indonesia.  Penggunaan  berbagai  macam  media komunikasi  mulai  dari  surat  kabar,  pertemuan  para  tokoh  dan  penyebaran informasi  melalui  media  komunikasi  radio  menunjukkan  bahwa  kebebasan berekspresi  memiliki  nilai  strategis  bagi  perjuangan  bangsa.  Tidak  heran  jika pendiri  bangsa  ( founding  fathers )  memasukkan  kebebasan  berekspresi  sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
Hadirnya  Pasal  28  UUD  1945  memberikan  dasar  utama  akan  pengakuan dan  perlindungan  hak  untuk  berekspresi  yang  dipahami  dalam  sebuah  istilah “Kemerdekaan  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya”. Kebebasan  berekspresi  di  dalam  ketentuan  hukum  tersebut  dipahami  dalam bentuk tertentu yaitu hasil pikiran yang disampaikan secara lisan seperti dengan
11 Monroe  E. Price, Free Expression, Globalism and  the New Strategic Communication, Cambridge University Press, New York, 2015, hlm., 27
ucapan atau perkataan ataupun dalam bentuk tulisan seperti melalui media cetak, poster,  spanduk  atau  bentuk  lain  yang  memuat  dan  menyampaikan pikiran.  Apa yang  diatur  sebagai  kemerdekaan  mengeluarkan  pikiran  pada  rumusan  tersebut juga  memiliki  2  (aspek)  penting  yaitu  Pertama, harus  dalam  bentuk  yang  dapat dilihat  atau  dipahami  oleh  orang  lain  sebagai  media  informasi,  serta  kedua , ada tujuan  orang  lain  untuk  mengetahui  informasi  tersebut.  Aspek  pertama, menunjukkan  adanya  perwujudan  pikiran  seseorang  yang  dapat  berbentuk apapun  asalkan  sudah  dituangkan  dalam  media  tertentu.  Aspek  kedua, menyangkut maksud dari dituangkannya informasi sehingga dari sudut pandang pembuat  perbuatan  itu  dikehendaki  olehnya  untuk  diketahui  orang  lain.  Perihal orang lain harus tergerak oleh informasi yang diberikan, pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 sama sekali tidak memberikan pengaturan.
Hal  yang  penting  untuk  diketahui  Pasal  28  UUD  1945  juga  memberikan pembatasan  terhadap  kebebasan  berekspresi,  yaitu  dilakukan  dengan  cara  atau prosedur  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Sejauh  ini  undang-undang  yang memberikan  pengaturan  terhadap  kebebasan  berekspresi  terdapat  dalam berbagai bidang menyangkut penyampaian informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers (UU Pers), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  Telekomunikasi  (UU  Telekomunikasi),  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009  tentang  Perfilman  (UU  Perfilman),  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta)  serta  UU  ITE.  Masing-masing  undang-undang memberikan  pembatasan  sendiri  terkait  bidang  yang  diatur.  Pembatasan  yang dilakukan  sangat  beragam  bersesuaian  dengan  tujuan  pengamanan  informasi yang  hendak  disampaikan.  Berikut  bentuk  pembatasan  yang  diberikan  oleh  tiap undang-undang:

## Tabel 1: Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Undang-Undang
Undang-Undang Bentuk pembatasan UU Pers Larangan memuat iklan: a. merendahkan  martabat  suatu  agama  dan  atau mengganggu  kerukunan  hidup  antar  umat  beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman  keras,  narkotika,  psikotropika,  dan  zat  adiktf lainnya  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. (Pasal 13) UU Telekomunikasi Penyelenggara  Telekomunikasi  dilarang  melakukan kegiatan  usaha  penyelenggaraan  telekomunikasi  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. (Pasal 21) UU Penyiaran Isi  Siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan  tidak  boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang: a. bersifat  memfitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau bohong; b. menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan. Isi  siaran  dilarang  memperolokkan,  merendahkan, melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai  agama, martabat  manusia  Indonesia  atau  merusak  hubungan internasional. (Pasal 36 ayat (4), (5) dan (6)) UU Perfilman Setiap  insan  perfilman  berkewajiban  menjunjung  tinggi nilai-nilai  agama,  etika,  moral,  kesusilaan  dan  budaya bangsa (Pasal 48 huruf d) Setiap  pelaku  usaha  perfilman  berkewajiban  menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam usaha perfilman (Pasal 50 ayat (2) huruf b) UU Hak Cipta Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian,  atau  Komunikasi  Ciptaan  yang  berten- tangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara (Pasal 50) Kekuatan  hukum  pencatatan  Ciptaan  dan  produk  Hak Terkait  hapus  karena  melanggar  norma  agama,  norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau  peraturan  perundang-undangan  yang  penghapusan- nya dilakukan oleh Menteri. (Pasal 74 ayat (1) huruf d) UU ITE 1. Larangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) 2. Larangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  yang  memiliki  muatan  perjudian  (Pasal  27 ayat (2) 3. Larangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) 4. Larangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) 5. Menyebarkan  berita  bohong  atau  menyesatkan  yang
merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1)
6. menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)  (Pasal  28 ayat (2) 7. mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara pribadi (Pasal 29) (UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016) UU Pornografi Larangan menunjukkan atau menampilkan pornografi yang secara  eksplisit  memuat  persenggamaan  termasuk persenggamaan  yang  menyimpang,  kekerasan  seksual, masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan  ketelanjangan,  alat  kelamin  atau  pornografi anak atau jasa pornografi (Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008)
Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.
Pembatasan  kebebasan  berekspresi  ditekankan  pada  larangan  perbuatan yang  muatannya  menyerang  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Perbuatan  yang termasuk  dalam  muatan  yang  menyerang  kesusilaan  sebagai  contoh menyebarkan  informasi  yang  bermuatan  melanggar  kesusilaan,  cabul  dan pornografi  sedangkan  ketertiban  umum  termasuk  di  dalamnya  muatan  yang merendahkan  martabat  agama,  ras,  golongan,  perjudian,  pengancaman, penghinaan/pencemaran nama baik, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan serta narkotika dan obat terlarang.
Secara khusus tentang penyebaran kebencian, tidak semua undang-undang mengatur  tentang  larangan  penyebaran  kebencian.  Tidak semua  undang-undang yang  mengatur  larangan  penyebaran  kebencian  merumuskan  secara  eksplisit perbuatan menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan namun  ada juga yang dirumuskan  secara  implisit.  Ketentuan  hukum  pidana  terkait  penyebaran kebencian  antara  lain  Pasal  36  ayat  (5)  huruf  a  Undang-Undang  Penyiaran  dan Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE.    Ketentuan  hukum  lain  yang  mengatur  penyebaran kebencian  secara  implisit  antara  lain  Pasal  13  huruf  a  UU  Pers  (“mengganggu kerukunan  hidup  antar  umat  beragama”),  Pasal  21  UU  Telekomunikasi (“bertentangan  dengan  kepentingan  umum,..  ketertiban  umum”)  serta  Pasal  46 ayat  (3)  jo  Pasal  58  huruf  d  UU  Penyiaran  (“menyinggung  perasaan  dan/atau merendahkan  kelompok  lain”).  Kepentingan  yang  hendak  dilindungi  dari
perbuatan  penyebaran  kebencian  atau  permusuhan  mengarah  pada  ketertiban umum masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  tersebut  tampak  bahwa  larangan  atas penyebaran ujaran kebencian memiliki karakteristik berbeda dengann perbuatan pidana  lainnya.  Karakteristik  perbuatan  menyebarkan  kebencian  tidak  sama dengan  pencemaran  nama  baik,  penghinaan  dan  penodaan  yang  selama  ini dikenal  dalam  hukum  pidana.  Perbuatan  menyebarkan  kebencian  pada hakikatnya  mengancam  kerukunan  hidup  antar  anggota  masyarakat memunculkan  konflik  bahkan  kerusuhan  rasial  sebagaimana  ditegaskan Penjelasan  Umum  UU  PDRE.  Perihal  perbedaan  sejak  semula  menjadi  perhatian utama dari pendiri bangsa pada saat merumuskan dasar negara Indonesia, secara khusus Sila Persatuan Indonesia. Pendiri bangsa menegaskan persatuan Indonesia dipahami  sebagai  semangat  kebangsaan  yang  menyatukan  setiap  anggota masyarakat  tanpa  meniadakan  perbedaan  yang  ada.  Sebagaimana  ditegaskan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dhrama Manrwa, yaitu walaupun berbeda dalam pluralitas tetap berada dalam bingkai kesatuan. 12 Senada dengan pandangan  ini,  Soediman  Kartohadiprodjo  sebagaimana  dikutip  Shidarta  pun mengungkapkan  bahwa  Pancasila  memiliki  inti  kekeluargaan  yang  mengakui perbedaan  individu  dalam  semangat  persatuan. 13 Soekarno  menegaskan  bahwa adanya  persatuan  yang  membentuk  sebuah bangsa  didasarkan  pada  2  (dua)  hal penting  yaitu  kehendak  untuk  hidup  bersama  ( Le  desir  d’etre  ensemble )  dan persamaan  watak  ( gemeinschaft ). 14 Kehendak  untuk  hidup  bersama  ini memunculkan  rasa  kebersamaan  dari  setiap  individu  yang  berada  di  suatu wilayah  tertentu  untuk  bekerjasama  dalam  penhormatan  peran  tiap  anggota. Sedangkan  persamaaan  watak  tidak  terbatas  pada  kesamaan  adat  akan  tetapi kesamaan  bangsa  yang  menghendaki  masyarakat  adil  dan  makmur.  Yudi  Latif
12 Erika  &  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika,  Politik  Hukum  Pancasila  dalam  Paradigma  Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia. Jurnal Pandecta, Vol 9 No 1 2014, hlm., 44.
13 Shidarta, Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum , Jurnal Veritas et Justitia , Vol 1 No 1 2015, hlm., 23
14 PSP  UGM  Yogyakarta  &  Yayasan  TIFA,  Pancasila  Dasar  Negara:  Kursus  Presiden  Soekarno tentang  Pancasila,  Aditya  Media  bekerjasama  dengan  Pusat  Studi  Pancasila  (PSP)  UGM Yogyakarta dan TIFA. Yogyakarta, 2008, hlm., 97-102
menjelaskan  perihal  keberadaan  Indonesia  atas  persatuan  ini  melalui cultural nationalism, yaitu:
“suatu konsepsi kebangsaan yang memandang bahwa kemanusiaan secara inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis, yang masing-masing diwarnai  oleh  kekuatan  uniknya  sendiri,  yang  diekspresikan  melalui kekhasan budaya, berbasiskan pada persada alamiah ( natural homelands ), dengan tata-pemerintahan yang khas.” 15
Persatuan dalam pemahaman inilah yang membuat perbedaan tetap hidup dalam  kebersamaan.  Persatuan  tidak  menuntut  peleburan  perbedaan  yang  ada namun meminta kerelaan diri untuk menerima perbedaan yang ada bersatu padu demi  menjaga  kehidupan  bersama.  Negara  pun  hadir  sebagai  wujud  persatuan bangsa  yang  memiliki  beragam  perbedaan  memiliki  misi  mempertemukan  nilai, kepentingan,  dan  cita-cita  bersama. 16 Regulasi  merupakan  tindakan  pemerintah yang penting demi menjaga kebersamaan dalam keragaman tersebut. Keberadaan hukum  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengayomi  ( guardianship ) 17 masyarakat. Dengan  demikian  persatuan  Indonesia  yang  menjadi  sila  ketiga  Pancasila mengilhami lahirnya norma persatuan Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan persatuan bangsa/negara lainnya.

## Perkembangan Regulasi Penyebaran Kebencian di Indonesia
KUHP  merupakan  ketentuan  hukum  pidana  yang  paling  lama  berlaku  di Indonesia. Sejak disahkannya, Wetboek van Strafrecht yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 maka KUHP menjadi pedoman dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan  pidana  (Undang-Undang  1946  No.  1  Pasal  I).  Perihal  penyebaran kebencian jika dikaji berdasarkan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP  dapat  dilihat  berdasarkan  kepentingan  hukum  publik  yang  hendak dilindungi  dan  dipertahankan  oleh  pembentuk  undang-undang 18 dalam  hal  ini
15 Yudi  Latif,  Negara  Paripurna:  Historitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm., 358-359
16 Id.
17 E.  Fernando  M.  Manullang, The  Purpose  of  Law,  Pancasila  and  Legality  According  to  Ernst Utrecht: A Critical Reflection”, Indonesia Law Review , Vol 5 No 2 2015, hlm., 193.
18 Christina Widowati,  Hukum Sebagai Norma Sosial memiliki Sifat Mewajibkan , Jurnal Hukum Adil, Vol 4 No. 1 2013, hlm., 161.
KUHP.  Kepentingan tersebut tidak lain merupakan ketertiban umum  yang tidak hanya dimiliki oleh orang perorangan akan tetapi setiap orang sebagai manusia.
Setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk larangan terkait erat dengan larangan penyebaran  kebencian  kepada  orang  lain  dan/atau  golongan  masyarakat,  yaitu pertama, larangan  perbuatan  menyatakan  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan  terhadap  golongan  rakyat  Indonesia  berdasarkan  ras,  negeri  asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.  Kedua, Larangan  perbuatan  menyatakan  permusuhan,  penyalahgunaan atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua pengaturan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda namun  mengatur  substansi  perbuatan  yang  sama,  pernyataan  permusuhan  atau kebencian.  Perbedaan  terdapat  dalam  hal  obyek  yang  diserang  oleh  perbuatan pertama  berupa  golongan  rakyat  Indonesia  sedangkan  perbuatan  kedua  berupa agama  yang  dianut  di  Indonesia.  Jika  dicermati  dengan  seksama,  perbuatan pertama  memiliki  ruang  lingkup  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan  perbuatan kedua, bahkan perbuatan pertama mencakup perbuatan kedua mengingat agama menjadi  bagian  dari  istilah  “golongan  rakyat  Indonesia”  dan  disebutkan  secara eksplisit  dalam  Pasal  156  KUHP.  Berdasarkan  asas lex  specialist  derogat  legi generalis maka  Pasal  156a  KUHP  lebih  diberlakukan  pada  perbuatan  pidana permusuhan  terhadap  agama  yang  dianut  di  Indonesia  karena  mengatur  lebih khusus.
Hal yang menarik dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156  KUHP  lebih  menitik  beratkan  pada  larangan  terhadap  3  (tiga)  macam perbuatan yaitu (1) Menyatakan perasaan permusuhan, (2) Menyatakan perasaan kebencian  dan  (3)  Menyatakan  perasaan  penghinaan.  Ketiga  bentuk  perbuatan tersebut  dirumuskan  secara  alternatif  yang  berarti  perbuatan  tersebut  dapat berdiri  sendiri-sendiri  sebagai  sebuah  perbuatan  pidana.  Pemahaman  terhadap masing-masing  perbuatan  ternyata  memiliki  makna  yang  berbeda  karena  pada dasarnya  istilah  “permusuhan”,  “kebencian”  dan  “penghinaan”  memiliki pemahaman  yang  berbeda.  Istilah  “permusuhan”  diartikan  sebagai  “perihal
sesuatu  yang  mengancam  (kesehatan,  keselamatan),  yang  merusakkan  atau perseteruan” 19 ,    istilah  “kebencian”  berarti  “perasaan  sangat  tidak  suka” 20 sedangkan  istilah  “penghinaan”  berarti  “proses  atau  cara  merendahkan kedudukannya  (pangkatnya,  martabatnya)”. 21 Jika  diamati  dari  ketiga  istilah  ini maka diperoleh pemahaman bahwa kebencian menjadi awal atau sebab dari dua perbuatan  lainnya.  Seseorang  yang  memusuhi  orang  lain  pasti  diawali  dari perasaan  benci,  begitu  pula  dengan  penghinaan  yang  menjadi  wujud  dari ungkapan  kebencian  baik  secara  langsung  (lisan)  ataupun  tidak  langsung (tulisan).  Berdasarkan  pemahaman  tersebut  dapat  dipahami  keberadaan kebencian  menjadi  hal  yang  sangat  membahayakan  karena  dapat  menimbulkan perbuatan pidana yang lainnya.
Jauh  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  awal  Januari  1965  Pemerintah mengeluarkan sebuah ketetuan hukum penting terkait dengan toleransi terhadap keberagaman  yaitu  Penetapan  Presiden  No.  1/PNPS  Tahun  1965  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.  Bab  Konsiderans Penetapan Presiden yang ditetapkan pada 27 Januari 1965 tersebut menegaskan 2 (dua)  pertimbangan  utama  yaitu  (a)  Pembentukan  peraturan  untuk  mencegah penyalahgunaan  atau  penodaan  agama  dibutuhkan  untuk  mendukung pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional Semesta dan (b) penetapan  presiden  diperlukan  sebagai  langkah  pengamanan  revolusi  dan ketentuan  masyarakat  yang  jelas.  dari  kedua  pertimbangan  tersebut  terlihat dengan  jelas  bahwa  pemerintah  lebih  berfokus  pada  pembentukan  peraturan a quo diarahkan untuk kepentingan keamanan Negara dan masyarakat menuju cita- cita  revolusi  Nasional.  Stabilitas  sosial  menjadi  penekanan  utama  bagi terwujudnya  revolusi  nasional  mengingat  kondisi  politik  pada  saat  itu  masih berfokus pada penghayatan Pancasila dan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959. Kedua pertimbangan tersebut lebih jelas dijabarkan dalam Penjelasan Umum yang menguraikan 5 (lima) hal antara lain:
19 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm., 168
20 Id., hlm., 334
Pertama , Sejalan dengan UUD 1945 Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar moral  yang  memastikan  adanya  kesatuan  nasional  yang  berasas  keagamaan. Kedua, timbul  aliran-aliran  atau  organisasi-organisasi  kebatinan/kepercayaan masyarakat  yang  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  dan  hukum  agama  bahkan melanggar  hukum,  memecah  persatuan  dan  menodai  Agama  sehinigga membahayakan  agama-agama  yang  ada.  Ketiga, demi  kewaspadaan  Nasional dalam  Demokrasi  Terpimpin  Penetapan  Presiden  merupakan  jaminan ketenteraman  beragama  dan  menunaikan  ibadah  menurut  Agamanya  masing- masing.  Keempat, Penetapan  Presiden  ini  bertujuan  untuk  mencegah  agar  tidak terjadi  penyelewengan  dari  ajaran  agama  yang  dianggap  sebagai  ajaran  pokok serta  melindungi  ketentraman  beragama  dari  penodaan/penghinaan  serta  dari ajaran-ajaran  untuk  tidak  memeluk  agama  yang  bersendikan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Kelima, Peraturan ini tidak dimaksudkan uintuk mengganggu hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.  Kelima  pertimbangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Pemerintah berinisiatif  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  agama  sebagai  ajaran- ajaran  pokok  dari  upaya  penodaan/penghinaan  agama.  Ketentuan  hukum  ini memberikan  konsekuensi  dengan  penambahan  Pasal  156a  pada  KUHP  yang memberikan  2  (dua)  larangan  pokok  yaitu  perbuatan  pidana  menyatakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di  Indonesia  dan  Perbuatan  Pidana  membuat  orang  tidak  menganut  agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Pemberlakuan  ketentuan  hukum  tersebut  terkait  erat  dengan  larangan terhadap  perbuatan  Penyebaran  kebencian  terutama  tentang  kehidupan beragama. Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 (Pasal 156a KUHP) menyatakan larangan terhadap perbuatan yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau  melakukan  perbuatan  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan  terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut memiliki ruang lingkup yang jelas dalam Penjelasan Pasal 4 UU a quo bahwa
“…  Cara  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  dapat dilakukan  dengan  lisan,  tulisan  ataupun  perbuatan  lain.  Huruf  a,  tindak
pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan  ilmiah  mengenai  sesuatu  agama  yang  disertai  dengan  usaha untuk  menghindari  adanya  kata-kata  susunan  kata-kata  yang  bersifat permusuhan  atau  penghinaan,  bukanlah  tindak  pidana  menurut  pasal ini.” 22
Penjelasan  Pasal  4  UU a  quo menunjukkan  pemahaman  atas  perbuatan permusuhan baik dari sisi substansi perbuatan maupun ruang lingkup perbuatan. Substansi perbuatan permusuhan terhadap agama di sini harus dilakukan dengan adanya  niat  untuk  memusuhi  atau  menghina  sehingga  bentuk  kesalahan  yang disyaratkan  adalah  kesengajaan  dalam  bentuk  kesengajaan  sebagai  maksud.  Hal tersebut tampak dengan jelas pada penjelasan Pasal 4 bahwa “perbuatan itu (pada pokoknya) ditujukan untuk memusuhi atau menghina” sehingga pelaku memiliki maksud  utama  untuk  melakukan  permusuhan  atau  penghinaan.  Pemahaman tersebut  dipertegas  kembali  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  4  tersebut  bahwa pengecualian  terhadap  perbuatan  permusuhan/penghinaan  jika  perbuatan  itu dinilai secara obyektif, zakelijk dan ilmiah tidak ditujukan untuk permusuhan atau penghinaan.  Maksud  tersebut  tampak  dengan  jelas  dari  kehati-hatian  seseorang dalam menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak bersifat permusuhan. Ruang lingkup dari perbuatan permusuhan terhadap agama pun dalam ketentuan hukum ini tidak terbatas pada bentuk perbuatan lisan termasuk di  dalamnya perbuatan tertulis  atau  perbuatan  lain.  Penggunaan  frasa  “perbuatan  lain”  ini  membuka kemungkinan  bagi  perbuatan  permusuhan  yang  dilakukan  dengan  bentuk  lain yang  mungkin  terjadi  di  masa  yang  akan  datang.  Berada  dalam  konteks  ini sebenarnya  penyebaran  informasi  yang  dilakukan  melalui  media  internet termasuk  dalam  ruang  lingkup  perbuatan  permusuhan  terhadap  agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum a quo.
Perkembangan  pengaturan  ketentuan  hukum  selanjutnya  terdapat  dalam beberapa  undang-undang  pidana  khusus  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU ITE dan UU PDRE. Masing-
22 Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965
masing pengaturan terkait dengan perbuatan penyebaran rasa permusuhan atau kebencinan diuraikan sebagai berikut:
a. Penyebaran kebencian sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Semangat Reformasi yang timbul pada pertengahan tahun 1998 menjiwai upaya  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  selama  ini  masih  belum mendapatkan pengaturan yang jelas, utamanya dalam produk Undang-Undang. Hak  Asasi  Manusia  didefinisikan  sebagai  secara  yuridis  formal  sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupkaan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap  orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” (Pasal 1 angka  1  UU  HAM).  Keberadaan  hak  asasi  manusia  bukan  merupakan pemberian  dari  hukum  melainkan  pemberian  Tuhan  yang  melekat  secara esensi (bersifat universal) 23 dalam kemanusiaan manusia itu sendiri. Sepintas pemahaman Pasal 1 angka 1 UU  HAM ini cenderung menempatkan hak asasi manusia sebagai hak yang paling ampuh dan tidak mungkin dikurangi bahkan dibatasi  dalam  pemenuhannya,  padahal  tidak  demikian  adanya.  UU  HAM mencatat bahwa perlindungan hak asasi manusia memiliki 2 (dua) sisi utama yang saling melengkapi dan berjalan seimbang, yaitu  Hak Dasar Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia.
Tercatat dalam Hak Dasar Manusia yang dilindungi antara lain: Hak untuk hidup,  Hak  Mengembangkan  Diri,  Hak  Memperoleh  Keadilan,  Hak  Atas Kebebasan  Pribadi,  Hak  atas  Rasa  Aman,  Hak  atas  Kesejahteraan,  Hak  Turut Serta  dalam  Pemerintahan,  Hak  Wanita  dan  Hak  Anak.  Sedangkan  yang termasuk  dalam  Kewajiban  Dasar  Manusia  antara  lain  (1)  patuh  pada peraturan  perundang-undangan,  hukum  tidak  tertulis  dan  hukum internasional  serta  (2)  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain,  moral, etika,  dan  tata  tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.
23 Muktiono,  Kritik  Konseptualisasi  Pemegang  Hak  dan  Pemegang  Kewajiban  Dalam  Undang- Undang Hak Asasi Manusia, Jurnal Arena Hukum , Vol 8 No 3 2015, hlm., 350.
Pemahaman akan 2 (dua) sisi Hak Asasi Manusia tersebut menjadi tanda beda bagi pemahaman hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi penerapannya di  Negara  Indonesia.  Pemenuhan  hak  asasi  manusia  apapun  bentuknya  tetap harus  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta serasi ketika berdampingan dengan hak asasi manusia yang diiringi orang lain.
Hak asasi manusia yang terkait dengan perlindungan terhadap perbuatan penyebaran kebencian dapat dilihat dari 2  (dua) sisi hak asasi manusia yang dimiliki,  oleh  orang  yang  mengeluarkan  pendapat  dan  orang  lain  yang mendapatkan  informasi  (pendapat)  dari  orang  pertama  tersebut.  Kebebasan mengeluarkan  pendapat  terkait  dengan  beberapa  bentuk  hak  asasi  manusia antara lain:

## Tabel 2: Pengaturan Hak Asasi Kebebasan Berpendapat dalam UU HAM
Hak Asasi terkait Kebebasan Berpendapat Ketentuan Hukum Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya Pasal 12 Hak untuk berkomunikasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat (1) Hak untuk mengolah dan menyampaikan informasi dengan mengguakan segala jenis sarana yang tersedia Pasal 14 ayat (2) Hak untuk memperjuangkan pengembangan dirinya Pasal 15 Hak untuk memilih dan berkeyakinan politik Pasal 23 ayat (1) Hak untuk bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara Pasal 23 ayat (2) Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 25 Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum Pasal 29 ayat (2) Hak untuk mengajukan pendapat kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemeritahan yang bersih, efektif dan efisien baik lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 44 Hak anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali Pasal 55 Hak anak untuk memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia demi pengembagan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan Pasal 60 ayat (2) Hak atas perlindungan untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya Pasal 12 Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya Pasal 13 Hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat (1)
Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 14 ayat (2) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya Pasal 29 ayat (1) Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum Pasal 29 ayat (2) Hak wanita untuk memperoleh informasi dalam pendidikan di semua jenjang Pasal 48 Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara Pasal 52 ayat (1) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam ranka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya Pasal 60 ayat (1) Hak untuk mencari dan menerima informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan Pasal 60 ayat (2)
Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.
Jika dicermati lebih lanjut, hak kebebasan berpendapat dalam UU HAM juga  menunjukkan  pemahaman  yang  sama  dengan Article  19  Paragraph  2 ICCPR .  Penekanan  hak  kebebasan  berpendapat  meliputi  kebebasan  untuk mencari, menerima dan memberikan informasi yang ada pada diri seseorang kepada orang lain seperti ditegaskan Pasal 14 ayat (2) UU HAM. Uniknya, UU HAM  menegaskan  pentingnya  hak  atas  kebebasan  berekspresi  tersebut sebagai  pemenuhan  kebutuhan  pengembangan  diri  secara  personal  dan kebutuhan  untuk  bermasyarakat.  Hak  atas  kebebasan  berpendapat  sebagai pemenuhan  kebutuhan  akan  pengembangan  diri  tampak  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  hidup  (Pasal  12)  serta  upaya  aktualisasi  diri  (Pasal  13, Pasal  14  ayat  (1),  Pasal  29,  Pasal  48  dan  Pasal  60).  Hak  atas  kebebasan berpendapat  sebagai  kebutuhan  bermasyarakat  dijelaskan  sebagai  upaya untuk  mengembangkan  lingkungan  sosial  (Pasal  12,  Pasal  14  ayat  (1)  dan Pasal 60 ayat (2).
Tampak  dengan  jelas  perlindungan  hak  asasi  manusia  terkait  dengan informasi  menjadi  bagian  yang  sangat  penting.  Tidak  ada  satu  bidang  yang luput  dari  hadirnya  hak  asasi  atas  informasi  ini  dalam  berbagai  macam bentuknya,  seperti  hak  untuk  memilih  dalam  bidang  politik,  agama, pendidikan sampai pada kehidupan sehari-hari. Hanya saja di sisi lain hak atas informasi  yang  aman  juga  dibutuhkan  oleh  orang  lain  yang  menerima informasi  tersebut.  Informasi  haruslah  informasi  yang  bermanfaat  bagi
penerima informasi terutama pada hal pengembangan diri. Berdasarkan pada pemahaman  ini  maka  hak  asasi  manusia  dalam  pelaksanaan  hak  asasi berekspresi  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  “bersifat  particular”. 24
Pelaksanaan  hak  berekspresi  sangat  bergantung  pada  substanasi  informasi dan tujuan diberikannya informasi tersebut.
Hal yang menarik bahwa dalam hak asasi manusia atas informasi baik bagi pemberi  maupun  penerima  informasi  dibatasi  pada  nilai-nilai  agama, kesusilaan,  kepatutan,  keutuhan  dan  kepentingan  negara.  Pasal  28I  ayat  (2) UUD  1945  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Ketentuan ini juga menjadi batasan bagi hak atas informasi untuk tidak mengurangi atau mengganggu hak orang lain untuk bebas  dari  diskriminasi.  Pasal  28J  UUD  1945  jelas  memberikan  kejelasan bahwa apapun bentuk hak asasi manusia itu harus dipahami secara berimbang dan sesuai aturan hukum. Pendangan ini berbeda sama sekali dengan konsep Hak  Asasi  manusia  yang  dipahami  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia.    Kharlie  menegaskan  perbedaan  ini  “ the  difference  is  that  in obligation of every person to respect human rights of others in the society, nation and state, as well as the ability to restrict freedom through legislation, as well as considerations  of  morality,  religious  values,  security,  public  order  in  a  country democratic .” 25 Hak asasi manusia tidak boleh digunakan untuk menyerang hak asasi  manusia  milik  orang  lain.  Penggunaan  hak  asasi  manusia  tetap  harus disesuaikan  dengan  nilai  agama,  moral,  pertimbangan  keamanan  dan ketertiban umum.
Batasan  tersebut  pada  dasarnya  dapat  digunakan  dalam  menilai  arti penting  pengaturan  perbuatan  penyebaran  kebencian.  Kebencian  terhadap sesuatu  atau  obyek  tertentu  baik  itu  berupa  orang,  entitas  atau  hal  lain merupakan  kebencian  yang  dilarang  ketika  melanggar  nilai-nilai  agama,
24 Suparman Marzuki, Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia: Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004;  Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009, Jurnal Yudisial Vol 6 No 3 2013, hlm., 191.
25 Ahmad  Tholabi  Kharlie, Human  Rights  in  Indonesian  Constitution  Amandment ,  Jurnal  Cita Hukum, Vol I No 1 2013, hlm., 161.
kesusilan,  kepatutan,  keutuhan  dan  kepentingan  negara.  Perbuatan penyebaran kebencian melalui internet dipandang sebagai yang tidak dilarang ketika  besesuaian  dengan  nilai  agama,  kesusilaan,  kepatutan,  keutuhan  dan kepentingan  negara  sebagai  contoh  informasi  yang  menekankan  untuk membenci  perbuatan  zinah  dan  perkosaan,  informasi  yang  menguraikan bahaya  dari  pornografi,  dan  informasi  yang  mengutuk  keras  faham separatisme  dan  diskriminasi.  Terkait  dengan  hal  inilah  maka  penyebaran kebencian  harus  dipandang  sebagai  upaya  untuk  melanggar  nilai  agama, kesusilaan,  kepatutan,  keutuhan  dan  kepentingan  negara.  Dengan  demikian kepentingan  yang  dilindungi  bukan  bersifat  privat  melainkan  bersifat  publik. Penilaian atas suatu perbuatan yang menebarkan kebencian tidak boleh hanya dirasakan oleh satu orang saja melainkan menjadi kepentingan umum.
b. Penyebaran Kebencian sebagai Substansi Informasi yang Dilarang Pembentukan  UU  ITE  pada  dasarnya  memiliki  keunikan  terutama  dalam hal  model  pengaturan  yang  dipilih  dan  substansi  pengaturannya  sendiri. Pembentuk  undang-undang  mempertimbangkan  urgensitas  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  internet  ketika  mengingat  begitu banyak  perbuatan  yang  merugikan  terjadi  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi.  Pembentuk  undang-undang  menyadari  bahwa  pembentukan ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  bagi  transaksi  elektronik  bukanlah perkara  yang  mudah  mengingat  ruang  lingkup  dan  bentuk  perbuatan  yang terjadi  dapat  mengalami  perkembangan  begitu  cepat  seiring  dengan perkembangan teknologi.
Perumusan perbuatan yang dilarang lebih bersifat umum dengan harapan mampu menampung kepentingan yang lebih besar. Model perumusan seperti ini di sisi lain menimbulkan permasalahan dari sisi pemahaman ruang lingkup dari  ketentuan  hukum.  Ketentuan  hukum  pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE menunjukkan  bahwa  penyebaran  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA merupakan perbuatan yang dilarang. Rumusan ketentuan hukum tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas
karena  bukan  hanya  menyangkut  kepentingan  individu  melainkan kepentingan kelompok masyarakat tertentu dengan alasan SARA.
Substansi  pengaturan  tersebut  menjadi  lebih  luas  jika  dibandingkan dengan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  UU  HAM  yang  memberikan batasan bahwa kepentingan umumlah yang diatur sebagai hak asasi manusia. Substansi  pengaturan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  sendiri  lebih  memberikan perlindungan dari perbuatan yang menimbulkan rasa benci atau permusuhan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
Unsur  perbuatan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE terdiri dari  unsur subyektif yaitu “dengan sengaja”, dan  unsur  obyektif  yaitu  “tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan (SARA)”. Berdasarkan kedua unsur perbuatan pidana tersebut tampak bahwa unsur obyektif menjadi penekanan dari rumusan ketentuan hukum pidana ini ( bestandeel  delict ).  Penggunaan  istilah  “ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan”  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  dalam  kajian semantik  melalui  proses  asosiasi 26 mengandung  arti  bahwa  penyebarluasan informasi  tidak  hanya  sebagai  pernyataan  ekspresi  atau  perasaan  saja. Pernyataan  perasaan  memang  memiliki  muatan  kebencian  akan  tetapi pernyataan  tersebut  mengganggu  kehidupan  bersama  bangsa  Indonesia. Demikian  pula  dalam  hal  penyebaran  informasi  tersebut  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  dan  permusuhan  dari  masyarakat  secara  luas. Berdasarkan  tujuan  penyebarluasan  melalui  media  elekronik  tersebut  maka larangan  perbuatan  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bersifat antisipatif. Terkait ada atau  tidak  adanya  rasa  kebencian  atau  permusuhan  tidak  perlu  disyaratkan dalam  pembuktian  cukup  bahwa  tujuan  dari  pelaku  untuk  menyebarluaskan
26 Ikhwan  M.    Said,  Kajian  Semantik  Terhadap  Produk  Hukum  Tertulis  Di  Indonesia,  Jurnal Mimbar Hukum Vol 24 No 2 2012, hlm., 191.
rasa  kebencian  atau  permusuhan.  Bentuk  rumusan  ketentuan  hukum  seperti ini sangat dimungkinkan dalam hukum pidana.
Remmelink  menjelaskan  bentuk  rumusan  perbuatan  pidana  didasarkan pada  bahaya  yang  akan  atau  selalu  ditimbulkan  dibedakan  menjadi  2  (dua) delik  yaitu  delik  yang  menimbulkan  bahaya  konkret  dan  delik  yang menimbulkan  bahaya  abstrak. 27 Delik  yang  menimbulkan  bahaya  abstrak dipahami  sebagai  delik  yang  dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  berdasarkan pengalaman  perbuatan  ini  berisiko  pelanggaran  ketentuan-ketentuan  hukum tanpa merumuskan secara rinci kepentingan hukum apa yang rentan terhadap risiko  ini.  Berbeda  dengan  delik  yang  menimbulkan  bahaya  konkrit  bahwa bahaya  ini  sudah  disebutkan  secara  langsung  sebagai  sesuatu  yang  terjadi sehingga  perbuatan  tersebut  dilarang.  Perumusan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE dirumuskan  dengan  bentuk  delik  yang  menimbulkan  bahaya  abstrak.  Hal tersebut diketahui dari istilah “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” sehingga akibat rasa kebencian atau permusuhan menjadi hal yang berisiko terjadi dari penyebaran informasi. Sebagai bentuk rumusan perbuatan  pidana  maka  rumusan  pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  menekankan  arti penting pada dilarangnya perbuatan dan unsur apa yang harus dibuktikan oleh penuntut  umum. 28 Dilarangnya  perbuatan  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan melalui media internet jelas telah diatur dalam UU ITE sehingga dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Dampak pengaturan dari bentuk delik yang  menimbulkan  bahaya  abstrak  terdapat  dalam hal  penuntutan.  Penuntut umum  tidak  perlu  membuktikan  adanya  akibat  telah  timbul  rasa  kebencian atau permusuhan sebagai akibat dari penyebaran informasi tersebut. Penuntut umum  cukup  membuktikan  bahwa  perbuatan  pelaku  telah  nyata  ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.
27 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasa-Pasal  Terpenting  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm., 62-63
28 Septa  Candra,  Perumusan  Perbuatan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia, Jurnal Hukum Prioris Vol 3 No 3 2013, hlm., 115
c. Penyebaran kebencian sebagai bentuk Perbuatan Diskriminasi Ras dan Etnis Pemberlakuan  UU  PDRE  memberikan  sebuah  pertanyaan  tersendiri  bagi pengakuan  keberagaman  dan  kerukunan  hidup  masyrakat  Indonesia  yang berbhineka  tunggal  ika.  Pengaturan  UU  PDRE  seolah  menegaskan  bahwa keberagaman menjadi hal yang selama ini penting bagi kehidupan bangsa akan tetapi  lupa  diberikan  pengaturan  dalam  Undang-Undang.  Secara  historis yuridis  perbuatan  diskriminasi  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  terlarang oleh  UUD  1945  dilanjutkan  dengan  Pasal  156  KUHP.  Artinya,  keberadaan pengaturan perbuatan diskriminasi sangatlah penting baik dari dimensi politik hukum maupun dimensi politik kriminal. Dimensi politik hukum memberikan penekanan  perumusan  perbuatan  diskriminasi  sebagai  perbuatan  yang dilarang  menjadi  hal  yang  penting  sebagai  perwujudan  asas  legalitas.  Di  sisi lain,  dimensi  politik  kriminal  keberadaan  larangan  perbuatan  diskriminasi menunjuk  pada  upaya  pencegahan  terjadinya  kejahatan  yang  dimaksud  di kemudian  hari. 29 Pasal  156  KUHP  ternyata  mengatur  perbuatan  menyatakan permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa golongan.  Beberapa  bentuk  perbuatan  tersebut  pada  dasarnya  tidak  berbeda jika  dibandingkan  dengan  rumusan  Pasal  156  KUHP  yang  menegaskan larangan  pernyataan  perasaan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia. Golongan rakyat yang dimaksudkan yaitu tiap  bagian  rakyat  Indonesia  yang  memiliki  perbedaan  atas  dasar  ras,  negeri asal,  agama,  tempat  asal,  keturunan,  kebangsaan  atau  kedudukan  menurut hukum tata negara.
Hanya  saja  pemberlakuan  UU  PDRE  memberikan  nuansa  baru  terhadap larangan  tersebut  karena  memiliki  tujuan  diskriminasi.  Diskriminasi  yang dimaksudkan  bukanlah  sekedar  tidak  memberikan  sikap  yang  sama  pada seseorang.  Istilah  “diskriminasi”  berarti  “pembedaan  perlakuan  terhadap sesama  warga  negara  (berdasarkan  warna  kulit,  golongan,  suku,  ekonomi,
29 Sari  Mandiana,  Konsepsi  Pertanggung  Jawab  Pidana  Sebagai  Sistem  Normatif,  Jurnal  Prioris Vol 5 No 2 2016, hlm., 138-139
agama,  dsb)” 30 berdasarkan  pemahaman  istilah  ini  maka  perbuatan  memiliki sebab  utama  yaitu  perasaan  benci  atas  kondisi  lahiriah  yang  ada  pada  diri seseorang. UU PDRE lebih spesifik memberikan ruang lingkup diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 1 angka 1 sebagai:
“segala  bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  atau  pemilihan berdasarkan  ras  dan  etnis  yang  mengakibatkan  pencabutan  atau pengurangan  pengakuan,  perolehan,  atau  pelaksanaan  hak  asasi  manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  suatu  kesetaraan  di  bidang  sipil,  politik, ekonomi, sosial dan budaya.”
Berdasarkan definisi tersebut maka diskriminasi ras dan etnis merupakan perbuatan  yang  dengan  sengaja  dilakukan  untuk  menunjukkan  kebencian terhadap  orang  lain  atau  golongan  atau  kelompok  tertentu  di  bidang  sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perbuatan menunjukkan kebencian disini terbatas  pada  perbuatan  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  atau pemilihan  dengan  alasan  ras  atau  etnis.  Akibatnya  pun  ditentukan  adanya pencabutan,  pengurangan  pengakuan,  perolehan  atau  pelaksanaan  hak  asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kelima bidang tadi.
Penyebaran  kebencian  jika  dipadukan  dengan  pemahaman  diskriminasi ras  dan  etnis  tersebut  dapat  digolongkan  dalam  perbuatan  awal  dari perwujudan  diskriminasi  bahkan  perbuatan  diskriminasi  itu  sendiri.  Pasal  4 huruf  b  UU  PDRE  menyatakan  4  (empat)  bentuk  perbuatan  menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang antara lain:
1. “membuat  tulisan  atau  gambar  untuk  ditempatkan,  ditempelkan  atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. berpidato atau mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. mengenakan  sesuatu  pada  dirinya  berupa  benda,  kata-kata,  atau gambar  di  tempat  umum  atau  tempat  lainnya  yang  dapat  dibaca  oleh orang lain; atau
4. melakukan  perampasan  nyawa,  penganiayaan,  pemerkosaan, perbuatan  cabul,  pencurian  dengan  kekerasan,  atau  perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”
Keempat  bentuk  perbuatan  menunjukkan  kebencian  tersebut  pada  dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan secara nyata dan di tempat umum agar dapat  diketahui  oleh  masyarakat.  Walaupun  UU  PDRE  sama  sekali  tidak mensyaratkan  adanya  respon  dari  masyarakat  baik  berupa  dukungan  atau penolakan  dari  perbuatan  menunjukkan  kebencian.  Hal  yang  penting  untuk dipahami  bahwa  dalam  Pasal  4  huruf  b  UU  PDRE  sasaran  atau  tujuan  dari perbuatan  menunjukkan  kebencian  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua)  sasaran, yaitu:
1. orang yang menjadi korban secara langsung;
Perbuatan  menunjukkan  kebencian  yang  ditujukan  secara  langsung  pada korban  dapat  berupa  membuat  tulisan  atau  gambar  yang  menyerang perbedaan  ras  dan  etnis  dari  korban  yang  membaca  secara  langsung, melakukan  perampasan  nyawa,  pengaiayaan,  pemerkosaan,  perbuatan cabul,  pencurian  dengan  kekerasan  atau  perampasan  kemerdekaan  dari korban dengan alasan perasaan benci ras dan etnis yang dimiliki korban.
2. orang lain atau masyarakat umum;
Sisi  lain  dari  perbuatan  menunjukkan  kebencian  justru  mengusahakan dukungan  dari  masyarakat  umum  terhadap  upaya  diskriminasi.  Tiga bentuk  perbuatan  awal  dari  Pasal  4  huruf  b  UU  PDRE  merupakan perbuatan  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  umum  untuk  mengetahui perasaan  benci  dari  pelaku.  Perbuatan  tersebut  justru  sangat  berbahaya karena  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Walaupun  tidak ditujukan  secara  langsung  kepada  korban,  perbuatan  tersebut  justru menciptakan suasana diskriminasi ras dan etnis yang lebih luas.
Perbuatan menunjukkan kebencian dalam UU PDRE memiliki sifat khusus karena ditujukan pada diskriminasi ras dan etnis saja. Dengan demikian maka UU  PDRE  menjadi lex  specialist dari  Pasal  156  KUHP  untuk  pengaturan larangan  pernyataan  permusuhan  kepada  orang  atau  kelompok  berdasarkan ras dan etnis.
Norma Persatuan sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Kebencian Norma  persatuan  merupakan  norma  yang  jarang  diketahui  oleh masyarakat  Indonesia.  Norma  yang  secara  umum  dikenal  seperti  halnya  norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  norma  Ketuhanan  merupakan  norma-norma  yang banyak  dikenal  mengingat  banyaknya  kasus  yang  terjadi.  Keberadaan  norma kesusilaan dan kesopanan tidak lain bersumber pada nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bentuk pengakuan hakikat kemanusiaan yang dihayati oleh Bangsa  Indonesia.  Begitu  pula  dengan  norma  Ketuhanan  yang  Maha  Esa mengarahkan pandangan masyarakat Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan ajaran  yang  bersendikan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hanya  saja  dengan perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  cepat  nilai-nilai  asing  banyak berdatangan  memengaruhi  nilai  yang  ada  sehingga  menggangu  keragaman Indonesia. 31 Pemahaman  akan  norma  persatuan  sebagai  nilai  sosial  sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menanggulangi bahaya tersebut.
Persatuan  Indonesia  merupakan  sila  ketiga  yang  membawa  tanda  beda bangsa  Indonesia  yang  sadar  akan  keragaman  diri  manusia.  Keragaman  diri manusia merupakan suatu hal yang diterima secara kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa  sehingga  keberadaannya  merupakan  suatu  keniscayaan.  Sila  Persatuan Indonesia  dalam  sejarah  pemikiran  Pendiri  Bangsa  ( the  founding  fathers )  tidak lahir  secara  otomatis.  Keberadaan  persatuan  Indonesia  dilatarbelakangi  akan kesadaran  perbedaan  yang  ada  sebagai  suatu  hal  yang  lumrah  sehingga  harus diterima  dengan  lapang  dada  untuk  sama-sama  bekerjasama  mewujdukan  cita- cita  Bangsa  Indonesia,  masyarakat  adil  dan  makmur  sebagai idee negara. 32
Persatuan  Indonesia  dalam  Pancasila  saat  ditempatkan  sebagai  ideologi  bangsa dapat  mempersatukan  semua  masyarakat  serta  menyelaraskan  semua kepentingan  yang  berbeda. 33 Persatuan  Indonesia  tidaklah  menyamakan perbedaan  yang  ada  dan  menolak  perbedaan  yang  ada  melainkan  menerima
31 Kamarudin Hasan, Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia, Jurnal Digest Epistema Vol 4 No 1 2013, hlm., 28.
32 Supra no. 14.
33 Gabriela Febrianty, Philosophy, Pancasila and Modern Technology , Jurnal Yuridika Vol 29 No 2 2014, hlm., 10-11.
perbedaaan  yang  ada  sebagai  suatu  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa  untuk  dapat hidup  secara  bersama-sama.  Kesadaran  akan  perbedaan  yang  dimiliki  oleh  tiap individu  menjadi  hal  yang  penting  dalam  memahami  manusia  seutuhnya berdasarkan  Pancasila.  Kesadaran  tersebut  menimbulkan  pemahaman  bahwa sebagaimana  diri  sendiri  diciptakan  unik  begitu  pula  orang  lain  juga  memiliki keunikan.
Keberadaan  norma  persatuan  memang  tidak  disebutkan  secara  eksplisit dalam  ketentuan  hukum  pidana.  Pemberlakuan  norma  persatuan  mendasari larangan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  sebagai  perbuatan  yang  mengancam kepentingan hukum masyarakat untuk akan ketertiban hukum. Pemahaman akan pentingnya  persatuan  menjadi  penting  sebagai  ukuran  sekaligus  batasan  bagi seseorang yang ingin menyebarluaskan informasi di media massa, terutama media internet.  Setiap  orang  harus  mampu  memahami  isi  dari  informasi  yang disampaikannya  memiliki  risiko  tertentu  sudah  dapat  diperkirakan  sebelumnya. Jika  menilik  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  tampak  dengan  jelas  bahwa  pembentuk undang-undang  mensyaratkan  pelaku  sudah  mengetahui  dan  menghendaki ( willens en weten ) isi atau substansi informasi yang disampaikannya mengandung kebencian  dan  dapat  dipahami  sebagai  upaya  membuat  orang  lain  melakukan kebencian atau permusuhan pada orang dan/atau kelompok lain atas dasar SARA.
Perbuatan  menyebarkan  kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  SARA melalui  internet  jika  dipahami  berdasarkan  norma  persatuan  sudah  seharusnya merupakan  perbuatan  pidana  dalam  bentuk  kejahatan.  Perbuatan  menyebarkan kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  SARA  merupakan  perbuatan  yang menyerang  kepentingan  umum  dalam  hal  ini  ketertiban  umum  untuk  hidup bersama  dalam  keberagaman.  UU  ITE  hanya  menyebutkan  bahwa  Pasal  28  ayat (2)  UU  ITE  sebagai  tindakan  yang  dilarang  dan  tidak  menegaskan  perbuatan  ini sebagai  perbuatan  yang  tercela  sehingga  harus  diantisipasi  dan  ditanggulangi dengan sesegara mungkin oleh aparat penegak hukum. Dampak dari tidak adanya penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran  terdapat  dalam hal  penindakan,  secara  khusus  penindakan  perbuatan a  quo di  luar  wilayah Indonesia.  Penindakan  perbuatan  menyebarkan  kebencian  atau  permusuhan
berdasarkan SARA yang dilakukan oleh warga negara Indoensia di wilayah negara lain  tidak  dapat  dilakukan  (asas  nasionalitas  aktif  tidak  berfungsi) 34 karena penindakan  di  luar  territorial  negara  lain  perlu  penetapan  perbuatan  sebagai kejahatan.
Pemahaman  terhadap  norma  persatuan  ini  juga  begitu  penting  dalam penanganan  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Penanganan Ujaran  Kebencian  (SE  Kapolri  PUK)  merupakan  pedoman  bagi  kepolisian  untuk menangani  perkara  ujaran  kebencian  yang  sangat  berbahaya.  SE  Kapolri  PUK menegaskan bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan (Pasal 2 huruf b). Ujaran kebencian ini merupakan  perbuatan  yang  mendorong  terjadinya  perbuatan  lain  yang  lebih berbahaya dalam skala yang lebih luas antara lain kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan pembantaian etnis atau genosida atas kelompok yang menjadi sasaran. Ujaran kebencian dalam SE Kapolri PUK ini ditempatkan sebagai perbuatan  yang  melahirkan  perbuatan  pidana  lainnya  sehingga  harus ditanggulangi  dengan  segera.  Hal  yang  menarik  dari  SE  Kapolri  PUK  ini  terletak dalam dasar kebencian yang digunakan serta media komunikasi yang digunakan.
SE  Kapolri  PUK  merinci  11  aspek  yang  dapat  dijadikan  bahan  atau  tema perbuatan  ujaran  kebencian  yaitu  suku,  agama,  aliran  keagamaan, keyakinan/kepercayaan,  ras,  antar  golongan,  warna  kulit,  etnis,  gender,  kaum difabel  (cacat)  dan  orientasi  seksual.  Kesebelas  alasan  tersebut  menunjukkan bahwa  SE  Kapolri  PUK  ingin  mengakomodasi  semua  ketentuan  hukum  tentang ujaran kebencian yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan agama melainkan isu  kemasyarakatan  yang terdapat  dalam  ketentuan  hukum  pidana  khusus serta hak  asasi  manusia.  Perbuatan  ujaran  kebencian  pun  dapat  dilakukan  dalam  7 (tujuh) bentuk antara lain orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring
34 Supriyadi,  Penetapan  Tindak  Pidana  sebagai  Kejahatan  dan  Pelanggaran  dalam  Undang- Undang Pidana Khusus, Jurnal Mimbar Hukum Vol 27 No 3 2015, hlm., 397.
media  sosial,  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  (demonstrasi),  ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik dan pamflet.
Secara umum, SE Kapolri PUK memang menjadi pedoman operasional bagi internal kepolisian hanya tetap memiliki dampak bagi masyarakat karena terkait erat dengan aspek dan media yang digunakan. Kegiatan orasi kegiatan kampanye semula sebagai bagian dari kegiatan politik memperoleh batasan sepanjang tidak menunjukkan  ujaran  kebencian  kepada  orang  lain  atau  kelompok  lain.    Tidak dapat  dipungkiri  masalah  diskriminasi  yang  bermuara  pada  kebencian  ras  dan etnis  merupakan  hal  yang  sangat  sensitive  bagi  masyarakat  Indonesia.    Jejaring media  sosial  yang  semula  menawarkan  kebebasan  informasi  juga  mendapatkan pantauan sebagai media menyebarkan ujaran kebencian. Penyampaian informasi kampanye  yang  berisikan  ujaran  kebencian  akan  mengakibatkan  partisipasi politik  menjadi  rendah  sehingga  pelaksanaan  demokrasi  menjadi  tidak  sehat. 35
Begitu  pula  dengan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  serta  media  massa baik  cetak  maupun  elektronik  mendapatkan  batasan  apabila  dinilai  berpotensi menimbulkan diskriminasi atau kebencian atau permusuhan pada orang lain atau kelompok lainnya. Hal yang unik dalam SE Kapolri PUK ini, ceramah keagamaan pun tidak boleh dijadikan sarana untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan padahal ceramah keagamaan sifatnya terbatas pada umat tertentu.
Keberadaan  SE  Kapolri  PUK  tersebut  harus  ditangani  secara  berimbang oleh  Kepolisian  dengan  mengedepankan  keadilan  substantif  daripada  keadilan prosedural. Keadilan prosedural cenderung memenuhi rumusan ketentuan hukum pidana  tanpa  menghiraukan  norma  persatuan  yang  diakui.  Penanganan  perkara dugaan  penyebaran  kebencian  atau  permusuhan  yang  mendasarkan  diri  pada keadilan  substantif  akan  membentuk  penyelesaian  hukum  yang  bersandar  pada hukum yang mendalami hati masyarakat. 36 Penilaian suatu informasi dapat dinilai sebagai  ujaran  kebencian  atau  permusuhan  padahal  maksud  awal  dari penyampaian  informasi  untuk  memberikan  pendapat,  opini  atau  kritikan.
35 Benny Sumardiana, Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum,  Jurnal Pandecta Vol 11 No 1 2016, hlm., 83-85.
36 M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PNYK, Jurnal Yudisial Vol 7 No 1 2014, hlm., 22.
Penilaian  yang  tidak  berimbang  dan  hati-hati  akan  berakibat  kriminalisasi  pada perbuatan  penyampaian  informasi  yang  pada  hakikatnya  merupakan  hak  asasi manusia. Oleh karena itu pemahaman terhadap norma persatuan oleh Kepolisian menjadi hal yang sangat penting.
Arti  penting  dari  noma  persatuan  sebagai  batasan  dan  ukuran  penilaian informasi  yang  disampaikan  melalui  media  internet  terletak  pada  perlindungan atas keberagaman dan kebersamaan masyarakat. Norma persatuan menghendaki informasi yang dibuat haruslah informasi yang menghargai perbedaan sebagai hal yang  utama.  Penerimaan  informasi  pun  harus  disaring  dengan  rasa  tanggung jawab untuk menjaga semangat kebersamaan. Norma persatuan mengajak setiap individu  atau  kelompok  untuk  mengedepankan  keadilan  yang  kejujuran  yang bersumber dari hati nurani 37 terhadap apa yang seharusnya dilakukan kepada diri dan  orang  lain/kelompok  lain.  Akhirnya,  informasi  pun  disajikan  untuk mempererat  hubungan  satu  dengan  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  norma persatuan  merupakan  penyampaian  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  benci  atau  permusuhan  pada  orang  lain  secara  individu dan/atau kelompok. Tujuan penyampaian informasi ini dapat dilihat bukan hanya dari  sisi  niat  dari  pelaku  semata  akan  tetapi  tampak  dalam  substansi  informasi yang  diberikan  oleh  pelaku.  Sisi  obyektif  dari  informasi  ini  harus  digali  dengan jelas  menunjukkan  tujuan  dari  pemberian  informasi  tersebut.  Kepolisian  harus mampu memberikan penjelasan yang tepat dan obyektif terhadap informasi mana yang dinilai berisiko menimbulkan kebencian atau permusuhan.

## Penutup
Perbuatan  penyebaran  kebencian  selalu  bersingungan  dengan  2  (dua) macam  hak  asasi  manusia,  kebebasan  berekspresi  dan  hak  asasi  manusia  untuk bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu larangan terhadap perbuatan penyebaran kebencian  dapat  dipandang  sebagai  bentuk  pembatasan  terhadap  kebebasan berekspresi  yang  diatur  dalam  berbagai  undang-undang  terkait.  Pengaturan
37 Budiono Kusumohamidjojo, Adakah: Veritas et Iustitia?,  Jurnal Veritas et Justitia Vol 1 No 1 2015, hlm., 10
larangan perbuatan ujaran kebencian menunjukkan maksud pembentuk undang- undang  untuk  melindungi  norma  persatuan  di  masyarakat.  Keberadaan  norma persatuan  tidak secara  eksplisit  disebutkan  dalam ketentuan  hukum  akan  tetapi menjadi  kepentingan  hukum  yang  dlindungi  oleh  pembentuk  undang-undang yang dalam perwujudannya diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk pemahaman yaitu penyebaran  kebencian  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  penyebaran kebencian  sebagai  substabsi  informasi  yang  dilarang  dan  penyebaran  kebencian sebagai  perbuatan  diskriminasi  ras  dan  etnis.  Norma  persatuan  menjadi  norma yang  cocok  dijadikan  tolok  ukur  atau  pedoman  dalam  menentukan  suatu pernyataan  atau  perbuatan  menyatakan  kebencian.  Norma  persatuan menghadirkan  cara  pandang  yang  tepat  tentang  semangat  kebangsaan,  tidak dalam tataran konsep saja melainkan tataran penerapan hukum sebagai pedoman dalam  menangani  perkara  secara  bijak.  Rumusan  perbuatan  pidana  penyebaran kebencian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  dan  dilanjutkan dengan  penganan  kepolisian  SE  Kapolri  PUK  sudah  seharusnya  didasarkan  pada pemahaman  norma  persatuan.  Oleh  karena  itu  norma  kesusilaan  perlu dicantumkan  dalam  rumusan  perbuatan  pidana  atau  setidaknya  penjelasan ketentuan  hukum a  quo. Hal  tersebut  memiliki  dampak  penting  untuk  menjaga obyektivitas  penegak  hukum  dalam  menilai  suatu  informasi  sebagai  ungkapan kebencian atau permusuhan yang bersifat negatif.

## Daftar Pustaka
Buku: Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
Ignatius Basis Susilo, et.al., Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut  Ratifikasinya  dalam  Peraturan  Perndang-Undangan  di  Indonesia , Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003, Surabaya.
Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana:  Komentar atas  Pasa-Pasal  Terpenting dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil  dan  Politik,  Kovenan  Internasional  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya , Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009.
PSP  UGM  Yogyakarta  &  Yayasan  TIFA  Jakarta,  Pancasila  Dasar  Negara:  Kursus Presiden  Soekarno  tentang  Pancasila,  Aditya  Media  bekerjasama  dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Yogyakarta dan TIFA Jakarta, Yogyakarta, 2008.
Yudi  Latif,  Negara  Paripurna:  Historitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
Jurnal: Ahmad  Tholabi  Kharlie, Human  Rights  in  Indonesian  Constitution  Amandment , Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1 2013.
Benny Sumardiana, Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum,  Jurnal Pandecta Vol. 11 No.1, 2016.
Budiono Kusumohamidjojo, Adakah: Veritas et Iustitia?,  Jurnal Veritas et Justitia Vol.  1 No. 1, 2015.
Christina  Widowati,    Hukum  Sebagai  Norma  Sosial  memiliki  Sifat  Mewajibkan,
Jurnal Hukum Adil Vol. 4 No. 1 2013.
E. Fernando M. Manullang, The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection. Indonesia Law Review, Vol.  5 No. 2 2015. Erika  &  Mangku,  Dewa  Gede  Sudika,  Politik  Hukum  Pancasila  dalam  Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia, Jurnal Pandecta Vol. 9 No. 1 2014.
Gabriela Febrianty, Philosophy, Pancasila and Modern Technology, Jurnal Yuridika Vol.  29 No. 2, 2014.
Ikhwan M.  Said, Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum  Vol. 24 No. 2 2012.
Kamarudin  Hasan,  Pancasila  dan  Arsitektur  Negara  Hukum  Indonesia,  Jurnal Digest Epistema Vol. 4 No. 1, 2013.
M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari:  Kajian  Putusan  Nomor  74/PDT.G/2009/PNYK,  Jurnal  Yudisial Vol. 7 No. 1, 2014.
Muktiono, Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Jurnal Arena Hukum Vol.  8 No. 3 2015. Sari  Mandiana,  Konsepsi  Pertanggung  Jawab  Pidana  Sebagai  Sistem  Normatif, Jurnal Prioris Vol. 5 No. 2, 2016.
Septa  Candra,  Perumusan  Perbuatan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia, Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 3 2013.
Shidarta,  Membaca  Ulang  Pemaknaan  Keadilan  Sosial  Dalam  Gagasan  Revolusi Hukum, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 1 No. 1 2015.
Suparman Marzuki, Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia: Kajian  Tiga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  065/PUU-II/2004;  Nomor
102/PUU-VII/2009  dan  Nomor  140/PUU-VII/2009,  Jurnal  Yudisial  Vol.  6 No. 3 2013.
Supriyadi,  Penetapan  Tindak  Pidana  sebagai  Kejahatan  dan  Pelanggaran  dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Jurnal Mimbar Hukum Vol.  27 No. 3, 2015
Internet:
Ifdhal Kasim, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,  https://lama.elsam.or.id/downloads/1365566878_Kovenan_ SIPOL_MateriKursusHAM-ELSAM.pdf , di akses 28 Februari 2020.
Nina  Atmasari,  ed.,  Bantah  Lakukan  Ujaran  Kebencian,  Ahmad  Dhani  Anggap Cuitannya  Wajar,  https://news.harianjogja.com/read/2018/12/11/500/ 958068/bantah-lakukan-uahmad-dhani-anggap-cuitannya-wajar-,  diakses 28 Februari 2020.
Pebriansyah  Ariefana,  Isi  Lengkap  Putusan  Banding  Kasus  Ujaran  Kebencian Ahmad  Dhani,  https://www.suara.com/news/2019/03/13/174931/isi- lengkap-putusan-banding-kasus-ujaran-kebencian-ahmad-dhani,  diakses 28 Februari 2020.
Rivki,  Alfian  Tanjung:  Lepas  di  Kasus  PDI  Dihukum  karena  Fitnah  Jokowi, https://news.detik.com/berita/d-4060805/alfian-tanjung-lepas-di-kasus- pdip-dihukum-karena-fitnah-jokowi, diakses 28 Februari 2020.
United  Nations,  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  Adopted  by General  Assembly  of  the  United  Nations on  19  December  1966, https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume- 999-i-14668-english.pdf, di akses 28 Februari 2020.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan Etnis.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian.