Copyright ©2019, ISSN: 2302-4666 print/ 2540-9638 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka doi: 10.14710/lenpust.v5i2.26669
Kebutuhan Informasi di Bidang Politik Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Malang pada Pemilu Serentak 2019
Amalia Nurma Dewi 1* ; Dwi Novita Ernaningsih 1
1 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang
* Korespondensi: amalia.nurma.fs@um.ac.id

## Abstract
In  the  Indonesian  general  election  of  2014,  the  blind  community  signed  a  petition  to  not  to  participate  in presidential  election  because  even  though  they  had  been  given  the  right  to  information,  they  did  not  receive relevant information. In 2019, Indonesia held the first simultaneous election, and the government made various efforts to improve the information accessibility, however, the information provided by the government was solely based on what the government thought the blind community needed, rather, than what the community actually did need. With affinity, the focus of this research is to analyze information needs of the blind community with the aim to increase the information literacy of the Pertuni Malang for the next election. The method which is used in this article is qualitative involving a case study approach. Information needs can be understood from four dimensions, namely  function,  form,  agents  and  mechanisms.  The  finding  for  function  dimension  shows  that  on  the  2019 Concurrent Elections the need for information of the Pertuni community arose because they were aware of their role  as  citizens  and  members  of  Pertuni.  Form  dimension  shows  the  information  needs  related  to  the  election procedures, braille voting templates, advocacy, and the background of legislative candidates. The agent dimension shows that the producer of information is the KPU; the information seeker is the Pertuni; and the processor is the MCW and Pertuni administrators. The mechanism shows that they look  for information through television and communication
Keywords: Information needs; simultanious election; blind community

## Abstrak
Pada  pemilihan  umum  2014  komunitas  tunanetra  menandatangani  petisi  untuk  abstain  karena  mereka  tidak mendapatkan  hak  informasi.  Tahun  2019  Indonesia  mengadakan  Pemilu  Serentak  untuk  pertama  kalinya. Pemerintah  melakukan  berbagai  usaha  untuk  meningkatkan  aksesbilitas  informasi  tunanetra  dalam  pemilu tersebut, tetapi  informasi  yang  diberikan hanya  informasi  yang menurut  pemerintah  diperlukan  oleh  tunanetra. Melihat hal tersebut fokus penelitian ini ada pada analisis kebutuhan informasi  dengan tujuan untuk meningkatkan literasi informasi komunitas Pertuni pada pemilu selanjutnya. Metode  yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Kebutuhan  informasi  dilihat  dari  empat  dimensi  yaitu function,  form,  agents dan mechanisms. Pada dimensi function diketahui kebutuhan informasi tentang Pemilu Serentak 2019 muncul karena mereka  menyadari  peran  mereka  sebagai  warga  negara  dan  sebagai  anggota  komunitas  Pertuni.  Pada  dimensi function ditemukan ada empat kebutuhan informasi utama yaitu tata cara pemilu, template suara braille, advokasi, dan latar belakang calon legislatif. Dimensi agents berkaitan dengan pihak mana yang berperan sebagai produsen informasi, pencari, dan prosesor. Produsen informasi adalah KPU, pencari informasi adalah Komunitas Pertuni Malang,  dan  prosesor  adalah  MCW  dan  pengurus  Pertuni.  Dimensi mechanisms berkaitan  dengan  bagaimana kebutuhan informasi tersebut dipenuhi, yaitu melalui televisi dan melalui komunikasi dengan pengurus pertuni.
Kata kunci: Perilaku informasi; pemilu serentak; pertuni

## PENDAHULUAN
Sandra Braman dalam bukunya, Change of State menyatakan bahwa sejak tahun 1960 terjadi pergeseran  dari bureucratic  state menjadi Information  State .  Pergeseran  tersebut  menyebabkan meningkatnya peran informasi dalam bidang politik. Informasi dilihat sebagai kekuatan. Kekuatan yang  mampu  memberdayakan  warga  negara  untuk  mengontrol  dan  menyeimbangkan  jalannya pemerintahan demi terwujudnya suatu sistem pemerintahan  yang baik ( good governance) , tetapi pada praktiknya tidak semua informasi mampu membantu terwujudnya good governance (Braman, 2007).
Syarat  agar  informasi  bisa  membantu  mewujudkan  good  governance  adalah  informasi tersebut  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  politik  warga  negara,  sehingga  mereka  tahu  hak  dan kewajibannya, dan tahu bagaimana ikut berperan dalam partisipasi politik demi mewujudkan sistem
pemerintahan  yang  kuat  (Andriadi,  2016).  Salah  satu  informasi  politik  yang  mempunyai  peran penting dalam sistem pemerintahan adalah informasi tentang pemilihan umum. Menurut Heryanto, pemilihan umum merupakan salah satu tonggak dari negara demokrasi, dimana setiap warga negara, tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memberikan aspirasi politiknya demi masa depan bangsa (Heryanto, 2019).
Aspirasi politik warga negara bisa diekspresikan secara maksimal saat mereka mendapatkan informasi yang memadai. Selama ini ada kecenderungan bahwa aspirasi politik masyarakat dalam pemilu belum didasari oleh informasi politik yang kuat, kebanyakan dari mereka hanya mengikuti arus  pendapat  yang  populer,  sehingga  orientasi  politik  mereka  mudah  dimanipulasi  (Alexander, 2009). Dampak kurangnya informasi tentang pemilu yang lebih signifikan dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan keterbatasan indra penglihatan yaitu tunanetra
Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi tunanetra terbesar kedua di dunia (UNDP, 2017)  telah  berusaha  melakukan  perlindungan  terhadap  hak-hak  kelompok  difabilitas  melalui Undang-Undang hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 pada pasal 41 yang menyatakan bahwa “ para penyandang cacat berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus” (UU  nomor  39 tahun 1999) . Kemudahan dan perlakuan khusus pada pasal di atas mengacu pada toleransi terhadap berbagai jenis keterbatasan yang dimiliki oleh kaum difabilitas harus difasilitasi agar mereka bisa berpartisipasi seperti masyarakat lain. Toleransi dan fasilitas tersebut harus mencakup segala aspek dalam kehidupan difabilitas termasuk dalam kaitannya dengan informasi.
Tidak dapat dipungkiri, walaupun perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap  hak  informasi  kelompok  masyarakat  difabilitas  telah  disahkan,  tetapi  pada  prakteknya selalu  ada  kesenjangan  saat  undang-undang  tersebut  dijalankan.  Salah  satu  kesenjangan  yang berdampak pada pelanggaran hak informasi kemudian berpengaruh pada hak politik warganegara terjadi  pada  pemilihan  umum  presiden  tahun  2014,  dimana  enam  komunitas  yang  mewakili tunanetra di Indonesia mengadakan konfrensi di gedung Indonesia menggugat.
Mereka menyatakan bahwa tunanetra membutuhkan template huruf braille agar mereka bisa “membaca  informasi”  tentang  kandidat  capres  dan  cawapres  secara  mandiri.  Tuntutan  keenam komunitas  tunanetra  tidak  direspon  selama  beberapa  waktu,  sehingga  menyebabkan  mereka menandatangani petisi untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2014 (liputan 6, 2014). Kasus pada pemilihan  umum  2014  tersebut  merupakan  contoh  pentingnya  pemahaman  akan  kebutuhan informasi masyarakat tunanetra dalam pemilu.
Berdasarkan  apa  yang  terjadi  pada  pemilihan  umum  2014,  peneliti  ingin  menganalisis kebutuhan informasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 dari sebuah komunitas tunanetra yaitu Dewan Perwakilan Cabang Persatuan  Tunanetra Indonesia Malang (DPC Pertuni Malang). DPC Pertuni Malang merupakan cabang dari komunitas pertuni yang ada di Malang, kegiatan dari komunitas  DPC  Pertuni  Malang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  literasi  informasi, meningkatkan kekuatan ekonomi, pendidikan, dan juga politik dari anggotanya demi memajukan kualitas hidup tunanetra yang ada di Malang (Suryadi, 2019).
Kaitannya  dengan  Pemilu,  pihak  DPC  Pertuni  Malang  dengan  aktif  berusaha  untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Tetapi,  selama  ini  belum  pernah  dilakukan  analisis  terhadap  kebutuhan  informasi  anggota komunitas terkait pemilihan umum. Kerjasama  yang dilakukan berupa sosialisasi  yang diberikan kepada pihak pertuni dilakukan tanpa didahului oleh analisis kebutuhan informasi, sehingga materi yang  diberikan  hanya  berkaitan  dengan  apa  yang  dianggap  oleh  pihak  kolaborator  penting  bagi anggota  pertuni,  tetapi  menurut  anggota  masih  belum  sesuai.  Melihat  fakta  tersebut  maka  perlu dilakukan  analisis  kebutuhan  informasi  berkaitan  dengan  pemilu  pada  DPC  Komunitas  Pertuni Malang  demi  meningkatkan  pengetahuan  akan  informasi  politik  dan  pada  akhirnya  bisa memaksimalkan partisipasi komunitas tersebut dalam pemilu.
Penelitian terdahulu tentang kebutuhan informasi tunanetra dilakukan oleh Retty Dina Lestari dengan  judul  Kebutuhan  Informasi  Penyandang  Cacat  Tunanetra  pada  SMPLB YPAB  Surabaya dengan  menggunakan  teori  kebutuhan  informasi  dari  TD  Willson  (Lestari,  2017).  Hasil  dari penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  informasi  tunanetra  khususnya  pada  siswa sekolah  menengah  pertama  berupa  kebutuhan  pendidikan  dan  hobi  serta  kebutuhan  penunjang untuk kehidupan sehari-hari. Sumber informasi yang digunakan adalah televisi, radio, buku bicara, internet maupun dengan cara mengikuti program atau pelatihan yang diadakan di sekolah.
Kelemahan dari penelitian terdahulu adalah sasaran penelitian ditujukan pada siswa tunanetra yang  ada  di  SLB  menyebabkan  kebutuhan  informasi  mudah  diprediksi  dan  kurang  beragam. Lingkungan  sosial  berupa  sekolah  yang  lebih  terkondisikan  menyebabkan  permasalahan  yang dihadapi oleh tunanetra dalam penelitian tersebut kompleksitasnya belum bisa mewakili kebutuhan tunanetra yang mereka benar-benar telah terjun ke masyarakat. Sasaran penelitian dalam artikel ini adalah komunitas tunanetra yang memiliki anggota dengan latar belakang berbeda dimana mereka merupakan  individu  dewasa  yang  telah  terjun  ke  masyarakat,  sehingga  permasalahan  terkait kebutuhan informasi yang digambarkan dalam artikel ini akan lebih bisa mendekati kondisi nyata tunanetra yang ada di masyarakat.
Selain  itu, dalam artikel  ini penulis menggunakan  Model Kebutuhan  Informasi Sosial dari Moore  yang  didesain  dan  dikembangkan  berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  kelompok masyarakat  tunanetra,  sehingga  teori  yang  digunakan  lebih  mampu  untuk  memberikan  analisis mendalam dalam mengkaji kebutuhan informasi Komunitas Pertuni Malang dalam Pemilu Serentak 2019. Moore membagi Model Kebutuhan Informasi Sosial menjadi enam dimensi, yaitu function , form , clusters , agents, users , dan mechanisms. Dimensi pertama  yaitu function, konteks function dalam model perilaku informasi sosial berkaitan dengan alasan mengapa tunanetra membutuhkan informasi tersebut. Moore membagi function menjadi dua, yaitu tunanetra membutuhkan informasi untuk memenuhi perannya sebagai warga negara dan sebagai konsumer.
Sebagai  warga  negara  tunanetra  mempunyai  kewajiban  untuk  membuat  pilihan  yang demokratis, untuk itu mereka perlu landasan informasi yang kuat agar bisa membuat pilihan yang bijak  bagi  kepentingan  bersama  dan  kepentingan  pribadinya.  Dimensi function juga  berkaitan dengan  peran  tunanetra  sebagai  konsumen  yang bukan  hanya  terbatas  pada  kemampuan membandingkan  produk  X  lebih  baik  dari  produk  Y,  Moore  menjelaskan  bahwa  informasi digunakan untuk membantu tunanetra dalam memilih berbagai produk baik dari pemerintah ataupun swasta,  dalam  bentuk  layanan  sosial  dan  lainnya  yang  yang  sesuai  untuk  meningkatkan  kualitas hidup mereka.
Dimensi kedua yaitu form yang berkaitan dengan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh tunanetra.  Moore  membagi  dimensi form menjadi  analisis  lingkungan,  maksudnya  adalah kebutuhan informasi yang ada tetapi tidak disadari oleh tunanetra dan mereka memenuhi kebutuhan informasi tersebut dengan cara yang “tidak sengaja”, dari apa yang mereka dengar. Setelah analisis lingkungan  dimensi form juga  mencakup  kebutuhan  informasi  yang  digunakan  untuk  menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan menjawab kebutuhan praktikal sehari-hari, seperti kapan mereka bisa  menghubungi  dokter,  pukul  berapa  kreta  akan  berangkat,  dsb.  Di  tingkatan  selanjutnya  ada advokasi.  Advokasi  berarti  bahwa  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  tunanetra  berkaitan  dengan bagaimana cara mereka memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
Dimensi ketiga yaitu clusters yang berarti mengelompokan kebutuhan informasi yang ada pada  dimensi form berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dari  Mashlow  atau  berdasarkan life  events. Tujuan  dari  pengelompokkan  ini  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  komperhensif tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesamaan kebutuhan informasi antara individu yang satu dengan individu yang lain.
Dimensi  keempat  adalah agents yang  berarti  pihak  yang  berperan  dalam  pemenuhan kebutuhan informasi. Dibagi menjadi tiga yaitu produsen, pencari, dan processor. Produsen adalah pihak  yang  memproduksi  informasi,  pengguna  adalah  pihak  yang  memanfaatkan  informasi,  dan processor  adalah  pihak  yang  menyedikan  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna  melalui proses repackaging dan filterisasi informasi.
Dimensi kelima adalah pengguna, dalam dimensi ini Moore berargumen bahwa pengguna yang berkelompok akan memiliki kecenderungan kebutuhan informasi yang sama, tetapi kekuatan kelompok tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi keseluruhan kebutuhan informasi seseorang. Kelompok akan mempengaruhi kebutuhan individu dalam level tertentu, semakin kuat identitas dan rasa  keterikatan  terhadap  kelompok  maka  akan  muncul  kecenderungan  yang  semakin  kuat  pada kesamaan kebutuhan informasi kelompok pengguna tersebut. Dimensi keenam adalah mechanism , didefinisikan sebagai cara seseorang dalam mendapatkan informasi seperti merekam, menyimpan menduplikasi, membuat ulang, mengkomunikasikan, dan mengemas ulang informasi.
Pada artikel ini peneliti mengambil empat dimensi yaitu dimensi function , form , agents , dan mechanisms . Alasan pemilihan empat dimensi karena pada teori Kebutuhan Informasi Sosial Moore pada dimensi clusters memiliki kesamaan ide dengan dimensi form yaitu tentang jenis kebutuhan informasi  yang  dimunculkan.  Dimensi users memiliki  kesamaan  dengan  dimensi agents pada bagian seeker atau pencari, dengan pertimbangan  tersebut maka penelitian  ini mengambil empat dimensi  dari  Model  Kebutuhan  Informasi  Sosial.  Diawali  dengan  mengetahui  alasan  munculnya kebutuhan informasi pemilu serentak 2019 ( function ), cakupan kebutuhan informasi tentang pemilu ( forms ),  siapa  saja  yang  berperan  dalam  memproduksi,  mencari,  dan  memproses  kebutuhan informasi tentang pemilu tersebut ( agents ) dan cara pemenuhannya ( mechanisms).

## METODE PENELITIAN
Artikel Kebutuhan Informasi Bidang Politik untuk Komunitas DPC Pertuni di Kota Malang ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Pendekatan  kualitatif  dipilih karena tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendalam terhadap kebutuhan informasi dari suatu komunitas yaitu DPC Pertuni Malang terkait pemilu serentak tahun 2019 pada setting alamiahnya yang dianalisis menggunakan model kebutuhan informasi sosial yang dilihat  dari  empat  dimensi  yaitu  a) function, alasan  komunitas  membutuhkan  informasi  tentang pemilu, b) form, informasi apa tentang pemilu yang mereka butuhka, c) agents berkaitan dengan pihak yang berperan dalam penyebaran kebutuhan informasi, dan d) mechanisms , cara pemenuhan kebutuhan informasi (Moore, 2002).
Data  dari  penelitian  ini  adalah  perilaku  informasi  Komunitas  Dewan  Perwakilan  Cabang Pertuni Malang dalam kaitannya dengan Pemilu Serentak tahun 2019. Sumber data dari penelitian ini  adalah  seluruh  anggotan  Dewan  Perwakilan  Cabang  Pertuni  Malang,  Perwakilan  Malang Corruption Watch, dan Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Malang, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi I- Function
Berdasarkan  teori  Moore,  dimensi function mencakup  alasan  seseorang  membutuhkan informasi  yang  berkaitan  dengan  perannya  sebagai  warga  negara  dan  sebagai  konsumen.  Pada anggota  DPC  Komunitas  Pertuni  kebutuhan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  umum serentak, beberapa anggota inti dan ketua komunitas menjawab bahwa alasan mereka membutuhkan informasi karena mereka menyadari bahwa hak mereka sebagai warga negara adalah menyalurkan aspirasi politknya melalui pemilihan umum
“karena ya kita walaupun ngga bisa lihat apa-apa tapi hak kita kan tetap sama dengan warga negara lain” (Ari)
“biar kita  itu bisa  ikut ngeramein pemilu  serentak,  selama  ini  banyak  dari  kita  yang  tidak berpartisipasi, dikiranya kita itu nggak peduli, padahal kita peduli loh mba, tapi kita kurang informasi dan sudah berusaha mengajukan tapi responnya lamban kalau ingin ikut tapi tidak tahu apa-apa, rasanya itu gimana soalnya ada beberapa kasus kita itu dibohongi (Sunu)
“kita  butuh  sekali  informasi  tentang  pemilu mba, orang netra itu  sebenarnya  lebih  butuh bantuan informasi dibandingkan yang lainnya, karena kita ngga bisa lihat sehingga informasi yang kita butuhkan itu spesial dan susah dapetnya (Mas)
Dari kutipan wawancara di atas, anggota komunitas tidak sekedar menyadari posisi mereka sebagai warga negara, tetapi lebih dari itu mereka menyadari karena keterbatasan indra penglihatan yang  dimiliki  menyebabkan  mereka  mudah  dimanipulasi  dan  dirugikan  secara  politis.  Beberapa anggota mendapat pengalaman buruk pada pemilihan umum sebelumnya, dimana hak pilih mereka disalahgunakan,  hal  tersebut  menyebabkan  komunitas  pertuni  bersikap  lebih  waspada  terhadap orang-orang  sekitar  dan  juga  meningkatkan  motivasi  mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan informasi.
Kejadian penyalahgunaan hak pilih tersebut memotivasi ketua komunitas bersikap antisipatif dengan  cara  lebih  proaktif  dalam  memenuhi  kebutuhan  informasi  tentang  pemilu  dari  berbagai badan pemerintahan ataupun NGO untuk anggota komunitas. Pada era dimana  informasi di  lihat sebagai kekuatan (Braman, 2007), maka untuk memperkuat posisi mereka sebagai warga negara, komunitas pertuni menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan informasi adalah suatu keharusan.
Ketua  komunitas  menyadari  bahwa  selama  ini  pemerintah  maupun  masyarakat  kurang memperhatikan kebutuhan informasi pemilu dari kelompok masyarakat tunanetra. Sikap pasif yang ditunjukkan  oleh  komunitas  pertuni  sebelumnya  dalam  menunggu  pihak  lain  memberikan  akses informasi  tentang  pemilu  ternyata  membuat  mereka  kekurangan  informasi,  sehingga  untuk menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2019 beberapa anggota dan ketua komunitas saling membantu untuk mendapatkan informasi dengan cara sharing dengan komunitas pertuni di daerah lain  tentang  informasi  pemilu  apa  saja  yang  mereka  sudah  dapatkan  dan  bagaimana  cara mendapatkannya, menghubungi KPU untuk mendapatkan sosialisasi khusus tentang pemilu untuk tunanetra, dan Malang Corruption Watch untuk mendapatkan pelatihan kesadaran berpolitik.
Selain dilatarbelakangi oleh peran anggota komunitas sebagai warga negara, ternyata alasan lain yang memunculkan kebutuhan informasi tentang pemilu serentak adalah ikatan antar anggota komunitas  yang  kuat.  Ikatan  tersebut  mempengaruhi  kebutuhan  informasi  anggotanya,  sehingga kebutuhan  informasi  tentang  pemilu  tidak  murni  muncul  dari  kesadaran  individu  tiap  anggota komunitas tetapi muncul juga karena rangsangan dari komunitas. Ahmadpour menyatakan bahwa kebutuhan  informasi  bukan  suatu  proses  tertutup  antara  individu  dan  informasi,  tetapi  ia  adalah suatu  proses  terbuka  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor  termasuk  lingkungan  sosial (komunitas) disekitar (Kamran, 2015)
Kesadaran  sebagai  warganegara  ditunjukkan  oleh  ketua  komunitas  dan  anggota inti/pengurus komunitas, sementara untuk anggota lain kebutuhan informasi tersebut muncul karena keinginan mereka untuk menjadi bagian dari komunitas, karena ketua dan anggota kunci komunitas memiliki posisi yang kuat, dimana mereka bisa mempengaruhi pemikiran dan sikap dari anggota, sehingga saat ketua dan anggota inti mempunyai ketertarikan akan isu pemilihan umum serentak, maka  anggota  lain  pun  akan  mengikuti.  Berikut  ini  kutipan  wawancara  yang  menunjukkan  hal tersebut
“Pengen taunya si karena  teman-teman  sering  ngobrolin  tentang  pemilu  itu,  kalau ga nyambung rasanya ngga enak” (Ari) “Masa anak-anak tahu saya tidak, ngga gaul dong” (Dian)
“ kalo pas bola ya kita ngomongin bola, kalo ramenya pemilu ya saya ikut aja” (Fani) Kutipan  di  atas  menunjukkan,  keinginan  diakui  dan  menjadi  bagian  dari  suatu  kelompok mendorong  anggota  untuk  memunculkan  kebutuhan  informasi  yang  sama,  hal  tersebut  sejalan dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Wilson  yang  menyatakan  bahwa  kebutuhan  akan  informasi bukanlah suatu proses tertutup antara seorang individu dan informasi, tetapi lebih dari itu kebutuhan informasi  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  seperti  interaksi  individu  dengan  masyarakat  sekitar (Wilson, 2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dimensi function selain dipengaruhi  oleh  peran  seseorang  sebagai  warganegara  juga  dipengaruhi  oleh  peran  seseorang sebagai anggota komunitas.
Dimensi II- Form
Dimensi Form berkaitan  dengan  informasi  apa  yang  diperlukan  oleh  seseorang.  Pada penelitian ini dimensi form digunakan untuk menganalisis informasi apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan Komunitas DPC Pertuni Malang dalam Pemilu Serentak 2019. Berikut adalah hasilnya:
Tabel 1 Kebutuhan Informasi utama tentang Pemilu pada DPC Pertuni Malang No. Kebutuhan Informasi Presentase (%) 1. Tata cara pemilihan umum untuk tunanetra 35 2. Template surat suara braille 35 3. Cara melakukan advokasi dalam menuntut hak dalam pemilu 20 4. Latar belakang calon legislatif 10
Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa sebanyak 35% anggota komunitas menyatakan bahwa  kebutuhan  informasi  utama  mereka  berkaitan  dengan  tata  cara  pemilihan  umum  untuk tunanetra.  Kebutuhan  tersebut  muncul  dilatarbelakangi  oleh  pengalaman  beberapa  anggota  pada pemilihan  umum  sebelumnya,  dimana  petugas  tempat  pemungutan  suara  (TPS)  kurang  tanggap dalam membantu tunanetra memberikan hak pilihnya.
Selain itu masih sering ditemukan hal-hal kecil yang mengganggu aksesbilitas menuju TPS, seperti  penataan  tempat  duduk  di  TPS  yang  terlalu  berdekatan  sehingga  membuat  tunanetra tersandung  saat  menuju  bilik  suara,  bilik  suara  yang  letaknya  terlalu  tinggi,  dan  kebingungan pendamping dalam berinteraksi  serta memberikan bantuan tunanetra  pada saat mencoblos  kertas suara. Anggota Pertuni berharap bahwa mereka, petugas TPS, dan juga pendamping mendapatkan informasi  tentang  bagaimana  tata  cara  dalam  melakukan  pencoblosan  dan  dalam  membantu tunanetra  menyalurkan  hak  pilih  dalam  pemilu,  serta  informasi  tentang  bagaimana  mereka menuntut  haknya saat pihak  lain (petugas dan pendamping) tidak mematuhi tata cara  yang  telah ditentukan.
Informasi  yang  berkaitan  dengan  tatacara  pemilihan  umum  ternyata  mempunyai  dampak signifikan  terhadap  motivasi  anggota  dalam  melakukan  pemilihan.  Anggota  menyatakan  bahwa saat  mereka  tidak  diberikan  informasi  tentang  tata  cara  pemilihan  mereka  enggan  untuk memberikan hak pilihnya karena memunculkan anxiety . Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Wurman  bahwa  terlalu  sedikit  ataupun  terlalu  banyak  informasi  memunculkan  apa  yang  disebut Wurman sebagai information anxiety (Wurman, 2000). Mereka merasa bahwa kebutuhan khusus yang  mereka  miliki  hanya  merepotkan  orang-orang  disekitar  dan  membuat  mereka  merasa  tidak nyaman. Lain halnya jika da informasi tentang tata cara pemilihan umum tersebut diinformasikan kepada seluruh pihak terkait, anggota merasa mereka akan lebih “aman” saat meminta pihak lain
mengikuti tata cara dan prosedur yang ada. Berikut ini adalah wawancara yang menunjukkan hal tersebut:
“kadang ewuh mba kalau mau meminta tolong ke petugas TPS nya, kadang mereka juga tidak mau kita ribetin” (AA)
“aku sering mba nabrak-nabrak bangku terus orang-orang yang di TPS itu ketawa   rasanya itu gimana ya... siapa sih yang mau jadi orang netra” (BB)
“kalau sudah di informasikan, di tata tata cara pemilihannya bagaimana kan sama-sama enak mba, jadi kita itu tidak sungkan untuk meminta petugas atau pendamping jika mereka tidak mengikuti tata cara” (SN)
Dari  tabel dan  kutipan wawancara  kita bisa menyimpulkan bahwa  informasi tentang tata cara  dalam  pemilihan  umum  dibutuhkan  oleh  anggota  pertuni,  tanpa  informasi  tersebut  mereka merasa insecure dalam memberikan hak pilih mereka saat pemilihan umum. Informasi tentang tata cara diharapkan  tidak  hanya diketahui  oleh pihak pemilih saja tetapi  juga  oleh petugas TPS dan pendamping  dengan  tujuan  agar  semua  pihak  yang  terlibat  bisa  mengetahui  hak  dan  kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum sehingga proses pemilihan umum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
35% anggota pertuni juga menyatakan bahwa kebutuhan informasi mereka dalam pemilihan umum  berkaitan  dengan template surat  suara braille .  Surat  suara  dalam  huruf braille ini memungkinkan  tunanetra  untuk  bisa  menjadi  pemilih  mandiri,  mereka  tidak  memerlukan pendamping dalam memberikan hak pilih karena informasi tentang nomor urut dan calon legislatif bisa  mereka “baca sendiri”, sehingga prinsip pemilu  yaitu  luber  jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) bisa diterapkan dengan baik.
Pada kenyataannya, dalam proses pemilu prinsip tersebut belum dipegang teguh. Pada pemilu tahun 2014 dan 2019 yang lalu, pihak komunitas merasa kecewa karena mereka tidak mendapatkan format braille padahal pada masa sebelum pemilu pihak KPU menginformasikan bahwa  mereka akan mendapatkan  format tersebut.  Tidak disediakannya  format braille menyalahi prinsip utama pemilu yaitu jujur, rahasia, dan adil (Kementrian Komunikasi & Informatika, 2019).
Pelanggaran  terhadap  tiga  hal  tersebut  terjadi  karena  dalam  proses  pencoblosan  anggota tunanetra  membutuhkan  pendamping.  Pendamping  adalah  orang  yang  membantu  tunanetra memberikan  hak  suaranya  pada  kertas  suara  karena  tidak  adanya  kertas  suara  huruf braille ,  hal tersebut tentunya melanggar prinsip kerahasiaan karena ada pihak lain yang mengetahui siapa yang dipilih oleh anggota komunitas.
Kedua  prinsip  jujur,  beberapa  kali  anggota  komunitas  menyatakan  mereka  dicurangi  oleh pendamping mereka, contoh kasus yang baru saja terjadi, salah satu anggota datang tanpa keluarga, sehingga pendamping yang diambil bukanlah anggota keluarga seperti biasanya, sebelum anggota pertuni tersebut memilih calon yang akan dicoblos dia mendengar surat suara sudah dicoblos oleh pihak pendamping dan saat dikonfirmasi pihak pendamping hanya berkata “ sudah nurut saja ” (Adi) hal  tersebut  menimbulkan  kecurigaan  tetapi  anggota  pertuni  yang  mengalami  kejadian  tersebut hanya bisa pasrah saja karena kekurangan indra penglihatan mereka.
“pasrah yo mba wong yo aku ga iso ndelok” (Ari)
Dari kejadian di atas tentu saja prinsip jujur sudah dilanggar. Prinsip keadilan juga dilanggar karena tidak adanya kesetaraan akses informasi bagi anggota komunitas.
Jadi informasi akan surat suara dalam huruf braille diperlukan oleh anggota komunitas karena tanpa  surat  suara  tersebut  hak  mereka  sebagai  warga  negara  sering  kali  dirampas  yang  secara otomatis juga melanggar prinsip luber jurdil dari pemilu.
Sebanyak 20% anggota menyatakan bahwa kebutuhan informasi utama mereka dalam pemilu adalah cara melakukan advokasi dalam menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan. Menurut para anggota yang memberikan jawaban tersebut selama ini mereka sebenarnya sudah tahu hak dan
kewajiban dalam pemilu, begitu pun pihak penyelenggara, tetapi pengetahuan tersebut tidak serta merta  membuat  mereka  bisa  melaksanakan  kewajiban  dan  mendapatkan  haknya.  Mereka berpendapat  bahwa  pemerintah  seharusnya  juga  melakukan  sosialisasi  bagaimana  cara  agar komunitas mendapatkan advokasi terkait hak yang tidak mereka dapatkan.
Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Moore yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada tunanetra sebagai warga negara kebanyakan terkait dengan hak dan kewajibannya, tetapi informasi tentang bagaimana mereka harus menuntut haknya saat hak tersebut tidak dipenuhi masih  minim  sehingga  pelanggaran  terhadap  hak-hak  tunanetra  sebagai  warga  negara  terus berlangsung (Moore, 2002).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa informasi tentang advokasi terhadap hak anggota  komunitas  yang  tidak  mereka  dapatkan  dalam  pemilu  menyebabkan  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  hak  tunanetra  terus  berlanjut  tanpa  adanya  upaya  maksimal  untuk mendapatkan/menuntut  haknya,  pengulangan  terhadap  pelanggaran  hak  dalam  pemilu  membuat anggota komunitas menganggap pelanggaran tersebut bukan lagi sebagai pelanggaran tetapi sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi.
Sebanyak  10%  anggota  menyatakan  bahwa  kebutuhan  informasi  utama  mereka  berkaitan dengan  atar  belakang  calon  legislatif  dalam  pemilu  2019.  Kebutuhan  tersebut  muncul  karena kekhawatiran  para  anggota  terhadap  beberapa  calon  legislatif  daerah  yang  datang  ke  komunitas mereka  selama  masa  kampanye.  Kedatangan  para  calon  legislatif  tersebut  selain  untuk  meminta dukungan  anggota  komunitas  terkadang  juga  diselingi  informasi  yang  menjelekkan  lawan politiknya,  anggota  komunitas  merasa  khawatir  jika  anggota  lain  terpovokasi  oleh  informasi tersebut.
“pertama si biasanya minta doa mba biar terpilih, tapi setelah itu kadang diselingi omongan kayak “milihnya  saya  aja  yang  peduli  sama  teman-teman  disini,  yang  lain  mana  peduli”, kasarannya seperti itu” mba” (Suni)
“kalau  datangnya  baik-baik  ya  kami  terima,  hanya  kadang  itu  diselingi  berita  yang  agak macem-macem takutnya ada teman lain yang percaya, yang datang mungkin mikirnya karena kita buta jadi gampang dibohongi” (Ari)
Dari kutipan dan penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa komunitas tunanetra sudah mampu  bersikap  waspada  dan  kritis  terhadap  berita  tentang  calon  legislatif,  mereka  tidak sepenuhnya percaya  jika ada  calon  legislatif  yang datang  ke  mereka  dan menjelek-jelekan calon legislatif lain. Anggota komunitas merasa khawatir jika mereka didisorientasikan secara politik.
Kesimpulan  dari  poin  kedua  yaitu  kebutuhan  informasi  menunjukkan  bahwa  pengalaman selama  pemilu  mempengaruhi  jenis  kebutuhan  informasi  anggota  komunitas  DPC  Pertuni. Pengalaman  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kebutuhan  informasi  ternyata  adalah pengalaman  yang  berkaitan  dengan  tidak  dipenuhinya  hak  pertuni  sebagai  warga  negara,  yang kemudian  menimbulkan anxiety .  Pengalaman-pengalaman  tersebut  menyebabkan  kebutuhan informasi tunanetra pada tabel  di atas dapat digolongkan menjadi dua  yaitu  kebutuhan  informasi tentang hak mereka sebagai warga negara yang memiliki keterbatasan indra penglihatan dan juga kebutuhan informasi tentang bagaimana menuntut hak mereka secara legal.

## Dimensi III- Agents
Agents dalam model kebutuhan informasi yang dikemukakan oleh Moore dibagi menjadi tiga yaitu a) produsen informasi, yaitu pihak yang memproduksi informasi. b) prosesor yaitu pihak yang  mengelola  informasi  sehingga  lebih  mudah  dimanfaatkan  oleh  pengguna,  c)  dan  terakhir adalah c) pencari yaitu pihak yang menggunakan informasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  pihak  yang  berperan  sebagai  produsen informasi pada pemilihan umum serentak adalah pada komunitas Pertuni adalah Komisi Pemilihan
Umum  (KPU)  Kota  Malang.  Saat  mewancarai  perwakilan  dari  KPU  Malang,  narasumber menyatakan bahwa sebelum pemilihan umum serentak dan pemilihan umum sebelumnya  mereka selalu mengadakan sosialisasi melalui FOMI (Forum Malang Inklusi). FOMI merupakan organisasi lintas difabilitas yang bertujuan untuk membangun masyarakat inklusi Malang.
Adapun  informasi  yang  disampaikan  berkaitan  dengan  pentingnya  keikutsertaan  dalam proses  pemilu  sebagai  wujud  sumbangsih  warga  negara  bagi  kemajuan  Indonesia  dan  literasi kewarganegaraan. Menurut  narasumber dari KPU pemberian  informasi tersebut dikemas melalui acara sosialisasi tanpa membedakan jenis difabilitas.
Saat pernyataan dari narasumber KPU ditanyakan ke pihak Komunitas Pertuni Malang, pihak komunitas  menyatakan  bahwa  memang  benar  ada  perwakilan  dari  tunanetra  yang  mengikuti sosialisasi tersebut, tetapi karena informasi yang disampaikan pada sosialisasi tidak disebarluaskan oleh  perwakilan  tunanetra  yang  mengikuti  acara  sosialisasi  maka  pihak  komunitas  mengajukan permohonan  kepada    KPU  untuk  melakukan  sosialisasi  khusus  pada  komunitas  mereka, permohonan  tersebut  disetujui  oleh  KPU,  tetapi  sampai  masa  pemilu  serentak  2019  selesai sosialisasi khusus tersebut tidak dilaksanakan.
“Saya sudah mengajukan permohonan ke pihak KPU. Pertimbangannya karena kami-kami ini  kebutuhan  informasinya  tidak  bisa  disamakan  dengan  difabilitas  lain,  sosialisasi  yang diadakan melalui FOMI  itu disamakan  mba,  jadi  kurang mengena untuk tunanetra, setelah disetujui sampai sekarang tidak dilakukan sosialisasi tersebut “ (Sunu)
Alasan  KPU  melakukan  sosialisasi  hanya  melalui  FOMI  dan  tidak  memenuhi  permintaan khusus  dari  Komunitas  Pertuni  disebabkan  karena  informasi-informasi  tentang  pemilu  sudah  di sebarluaskan  melalui  website  KPU,  tanggung  jawab  KPU  berhenti  pada  saat  informasi  tersebut telah diterbitkan di web, masalah informasi tersebut sampai kepihak komunitas bukan lagi tanggung jawab KPU”
“sekarang  kan  sudah  zamannya  teknologi,  jadi  kami  menerbitkan  informasi  melalui  web, masalah  informasi  tersebut  sampai  ke  tunanetra  atau  tidak  bukan  tanggung  jawab  kami, karena  kami  tidak  bisa  memastikan  bahwa  informasi  tersebut  sampai  untuk  semua  orang, sampai tidaknya informasi tergantung pada kesadaran individu, mau tidak mencari informasi tentang  pemilu.  Kalau  harus  datang  ke  komunitas  satu  persatu  kami  tidak  ada  biaya,  kan sudah kami terbitkan melalui web” (Afi)
Dari  kutipan  wawancara  pihak  KPU  dan  Komunitas  Pertuni  kita  bisa  melihat  adanya perbedaan  pendapat  dari  produsen  informasi  dan  konsumen.  Produsen  informasi  beranggapan bahwa tanggung jawab mereka selesai pada saat menerbitkan informasi tentang pemilu, sementara pihak  konsumen  beranggapan  bahwa  produsen  seharusnya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menerbitkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan harus menyampaikan informasi tersebut ketangan mereka agar bisa dimanfaatkan dalam Pemilu Serentak 2019.
Komunitas  Pertuni  Malang  sebagai  pencari  informasi  menunjukkan  perilaku  aktif  dalam pencarian  kebutuhan  informasi  mereka.  Pihak  komunitas  menyadari  bahwa  informasi  yang didapatkan  melalui  kegiatan  sosialisasi  dari  KPU  belum  bisa  memenuhi  kebutuhan  informasi mereka,  sehingga  mereka  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  dengan  mengajukan permohonan  agar  KPU  bersedia  melakukan  sosialisasi  khusus  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka, selain mengajukan permintaan ke KPU, Pertuni juga berusaha memenuhi kebutuhan informasinya dengan cara menghubungi Komunitas Pertuni lain yang ada di luar Malang, sehingga mereka bisa menggunakan  beberapa  informasi  yang  relevan  dengan  kebutuhan  informasi  untuk  diterapkan dalam pemilihan umum serentak 2019.
Keaktifan komunitas pertuni malang sebagai konsumen informasi dimana mereka memiliki kesadaran akan kekurangan yang dimiliki dan berusaha secara aktif untuk memenuhi kekurangan tersebut  merupakan  suatu  indikator  penting  yang  menunjukan  kemampuan  komunitas  dalam
meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Pernyataan ini didukung kuat oleh pendapat Paulo Freire yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat minoritas hanya bisa dibebaskan dari tekanan dan ketidakadilan  jika  mereka  memiliki  kesadaran  kritis  tentang  kondisi  mereka,  mampu mengidentifikasi  kebutuhan  sebagai  modal  untuk  berkembang  dan  berupaya  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut demi memberdayakan anggotanya (Freire dalam Nwafor dan Chigbu, 2017).
Pada  kenyataannya,  pernyataan  dari  Freire  tersebut  sulit  untuk  diaplikasikan  dalam kehidupan  nyata.  Komunitas  Pertuni  yang  sudah  berusaha  untuk  aktif  tetapi  ternyata  tetap  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  informasinya.  Kekritisan  dan  keaktifan  kelompok  masyarakat minoritas  dalam  memenuhi  kebutuhan  kelompoknya  tidak  serta  merta  mampu  memberdayakan anggotanya, karena kelompok minoritas tersebut membutuhkan bantuan dari kelompok masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Pada  konteks  Komunitas  Pertuni  dalam  usahanya  memenuhi  kebutuhan  informasi  tentang Pemilu  Serentak  2019,  komunitas  memerlukan  bantuan  dari  kelompok  masyarakat  lain  untuk berperan sebagai prosesor.
Prosesor  pada  nantinya  berperan  dalam  mengemas  ulang  informasi  yang  diberikan  oleh produsen  agar  bisa  digunakan  oleh  komunitas  pertuni  dengan  maksimal,  sehingga  setelah  KPU menerbitkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilu,  pihak  prosesor  bisa  mengelola  informasi tersebut  dengan  berbagai  cara  misal  dengan  menggabungkan  informasi  yang  diterbitkan  KPU dengan  informasi  lain sehingga  lebih relevan, bisa  mengubah  informasi teks menjadi  audio, dsb. Pihak  yang  mempunyai  potensi  untuk  dijadikan  prosesor  adalah  Pengurus  Pertuni  Malang  dan Malang Corruption Watch (MCW).
Pengurus  Pertuni  Malang  mempunyai  potensi  strategis  untuk  dijadikan  prosesor  karena pengetahuan dan peran pengurus dalam komunitas. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pengurus menunjukkan perilaku informasi yang lebih aktif daripada anggota komunitas, sehingga tidak  mengherankan  bahwa  mereka  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan  untuk  mengelola informasi  menjadi  informasi  yang  relevan  untuk  kebutuhan  tunanetra  sehingga  dengan memposisikan pengurus menjadi prosesor untuk komunitas merupakan langkah yang strategis.
Kemampuan yang dimiliki oleh pengurus sebagai prosesor tidak akan bisa maksimal apabila mereka tidak bekerjasama dengan pihak di luar komunitas. Hal ini terjadi karena pengurus memiliki pengetahuan  mendalam tentang  komunitas  tunanetra tetapi  informasi tentang  apa  yang  terjadi di luar komunitas terbatas sehingga mereka perlu menjalin kerjasama dengan pihak luar yaitu Malang Corruption  Watch  ( MCW ) ,  yang  juga  berpotensi  untuk  dijadikan  prosesor  karena  tujuan dibentuknya MCW adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat minoritas salah satunya melalui  informasi.  Menurut  pernyataan  narasumber  dari  MCW  mereka  selama  ini  sudah memndampingi  Komunitas  Pertuni  Malang  dalam  melakukan  advokasi  dengan  menyediakan informasi-informasi  yang  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi  oleh  Pertuni  dan  juga  memberikan pendampingan  dalam  mengaplikasikan  informasi  tersebut  untuk  menyelesaikan  permasalahan (Intan, 2019).
Kesimpulan  dari  dimensi agents adalah  KPU  yang  berperan  sebagai  produsen  informasi tentang pemilihan umum serentak 2019 memiliki pemahaman berbeda dari pencari informasi yaitu komunitas pertuni malang. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan komunitas pertuni belum bisa memenuhi  kebutuhan  informasi  akan  pemilihan  umum  serentak  2019  dengan  maksimal,  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut  maka  pertuni  dan  KPU  membutuhkan  prosesor  informasi, pihak yang mempunyai potensi untuk memenuhi peran tersebut adalah pengurus Komunitas Pertuni Malang dan MCW.

## Dimensi IV- Mechanisms
Dimensi mechanisms pada  model  yang  dikemukakan  oleh  Moore  merepresentasikan  cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi, yang terdiri dari komunikasi, media masa, internet, dan perpustakaan, (Moore, 2002). Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan  bahwa  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  Komunitas  Pertuni  Malang  dalam  memenuhi kebutuhan informasi tentang Pemilu Serentak 2019 dilakukan melalui dua cara yaitu komunikasi dengan anggota pertuni dan mengakses media masa yaitu televisi. Berikut ini kutipan wawancara dari anggota Komunitas Pertuni Malang:
“untuk informasi tentang pemilu ya nonton televisi, tapi yang saya pilih hanya berita dari TV One saja, karena beritanya bagus tidak seperti berita yang lain” (Bambang) “lebih banyak dari berita di televisi mba, terus ngobrol dengan teman-teman di pertuni juga karena kita kan setiap bulan ada arisan anggota, terus beberapa kali itu ada caleg yang datang ke kita , jadi ya dari situ aja” (Aci)
“di televisi dan dari teman-teman pertuni, saya juga sering menghubungi teman-teman pertuni di daerah  lain, untuk ngecek di pemilu  ini mereka dapat  informasi  apa saja,  jangan-jangan hanya  Pertuni  Malang  yang  ketinggalan  atau Cuma kita  yang  tahu  tentang  berita  itu,  ya sharing lah intinya” (Sunu)
Kecenderungan anggota komunitas memenuhi kebutuhan informasi tentang pemilu melalui televisi dan melalui komunikasi dengan anggota Pertuni Malang ataupun anggota pertuni di daerah lain  menurut  Moore  terjadi  karena  dua  faktor  yaitu environmental  scanning dan tailored information (Moore, 2002). Informasi tentang Pemilihan Umum Serentak 2019 berkaitan dengan isu-isu di luar komunitas yang memiliki skala nasional dan bahkan internasional, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi tentang Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, pihak Pertuni harus melakukan scanning informasi terkait pemilu dari lingkungan di sekitar mereka.
Televisi  dipilih  sebagai  media  untuk  melakukan environmental  scanning karena  sifat informasi yang ada di televisi yang sangat beragam tentang isu-isu terbaru yang ada di masyarakat dan informasi tersebut bisa diakses oleh tunanetra di pertuni melalui audio, selain itu harga telivisi yang terjangkau menyebabkan televisi menjadi tool yang strategis untuk melakukan environmental scanning informasi tentang pemilu.
Informasi yang didapatkan dari environmental scanning melalui televisi masih bersifat umum seperti informasi tentang jadwal pelaksanaan pemilu, informasi tentang calon presiden dan wakil presiden, dan juga isu-isu tentang persiapan pelaksanaan pemilu serentak, agar informasi tersebut bisa  dimanfaatkan  dengan  lebih  maksimal  selanjutnya  anggota  melakukan  komunikasi  (diskusi) dengan pengurus. Dalam diskusi tersebut terjadi proses personalisasi informasi.
Personalisasi  informasi  disini  maksudnya  adalah  pihak  pengurus  komunitas  pertuni menggabungkan informasi bersifat umum yang didapatkan dengan kebutuhan informasi komunitas sehingga  pada  saat  kegiatan  diskusi  mereka  mampu  memberikan  informasi  yang  lebih  relevan daripada informasi yang didapatkan melalui televisi. Informasi-informasi tersebut contohnya adalah informasi  tentang  tidak  tersedianya  surat  suara  huruf braille dalam  kegiatan  pemilu  serentak , rencana sosialisasi untuk pemilu, bahkan informasi tentang calon legislatif mana yang lebih peduli dengan nasib komunitas tunanetra pun bisa didapatkan dari diskusi bersama.
Anggota komunitas menyatakan bahwa saat memerlukan informasi tentang pemilihan umum yang  berkaitan  dengan  tunanetra  anggota  lebih  memilih  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut melalui  komunikasi  dengan  pengurus  komunitas  mereka  menganggap  bahwa  informasi  yang didapatkan dari pengurus lebih spesifik dan terpercaya. Berikut ini adalah kutipan wawancaranya:
“lebih memilih tanya ke Pak Tri mba, karena beliau mendapatkan informasi dari mana-mana, dan tidak mungkin informasi yang diberikan beliau itu merugikan, kan beliau ketua jadi lebih bertanggung jawab” (Aci)
Pernyataan  dari  anggota  komunitas  sesuai  dengan  pendapat  dari  Wilson  yang  menyatakan bahwa  peran  seseorang  dalam  lingkungan  sosial  berpengaruh  terhadap  perilaku  informasi  orang tersebut. Saat seseorang mempunyai peran signifikan dalam lingkungan sosial peran tersebut akan mendorong  individu  untuk  lebih  aktif  dalam  mencari  informasi  dan  lebih  berhati-hati  dalam menjaga  kebenaran  informasi  yang  disebarkannya  (Wilson  dalam  Kundu,  2017),  sehingga  tidak mengherankan  jika  anggota  komunitas  mempercayai  pemenuhan  kebutuhan  informasi  tentang pemilu kepada pihak pengurus komunitas.
Kepercayaan  anggota  komunitas  dalam  memilih  mekanisme  berupa  komunikasi  dengan pengurus komunitas  juga didasari adanya  faktor sense of community yang  kuat dalam komunitas tersebut. Sense  of  community adalah  suatu  kondisi  psikologis  dalam  sebuah  komunitas  dimana mereka merasa menjadi suatu kesatuan, berbagi emosi yang sama, pengalaman , dan nilai-nilai yang sama  (McMillan,  1986). Sense  of  community tersebut  membangun  rasa  kepercayaan  yang  tinggi antar anggota komunitas, mereka percaya bahwa pengurus tidak akan memberikan informasi yang menyebabkan mereka terdisorientasi secara politik, anggota bahkan lebih percaya kepada informasi yang telah di personalisasi oleh pengurus daripada informasi dari televisi atau dari unsur apapun di luar komunitas mereka.
Kesimpulan pada dimensi mekanisme adalah komunitas pertuni dalam memenuhi kebutuhan informasi  tentang  Pemilu  Serentak  2019  memilih  mengkombinasikan  informasi  yang  mereka dapatkan  dari  televisi  dan  berkomunikasi  dengan  pengurus  komunitas.  Informasi  didapatkan melalui proses environmental scanning dan juga personalisasi, dimana anggota komunitas mencari informasi  tentang  pemilu  dari  lingkungan  sekitar  yang  kemudian  mereka  sesuaikan  dengan kebutuhan  informasi  mereka  sebagai  tunanetra  melalui  proses  komunikasi  dengan  pengurus komunitas.

## SIMPULAN
Kebutuhan informasi Komunitas Pertuni Malang dianalisis menggunakan model kebutuhan informasi sosial dari Moore, dilihat dari tiga dimensi yaitu function, form, agents dan mechanisms menunjukkan bahwa informasi yang di dapatkan pada masa pemilu serentak belum secara maksimal memenuhi kebutuhan mereka.
Belum terpenuhinya kebutuhan mereka secara maksimal disebabkan karena dua faktor yaitu dari segi konten dan media penyebaran informasi. Dari segi konten informasi yang diberikan kepada tunanetra  selama  pemilu  serentak  2019  tidak  dirancang  untuk  memfasilitasi  kebutuhan  khusus mereka sebagai tunanetra. Adapun informasi tentang tata cara pemilihan, template braille, advokasi apabila hak mereka tidak diperoleh dalam pemilu, dan juga latar belakang calon legislatif.
Kedua  berkaitan  dengan  media  penyebaran  informasi  dimana  KPU  Malang  memilih melakukan penyebaran  informasi melalui FOMI ataupun website KPU, dimana pihak  komunitas tidak melakukan pencarian informasi melalui kedua media tersebut.
Dari dua faktor di atas maka upaya yang perlu dilakukan pihak-pihak terkait untuk pemilihan umum  pada  periode  yang  akan  datang  adalah  saat  memberikan  informasi  harus  terlebih  dahulu menganalisis  kebutuhan  informasi  komunitas  DPC  Pertuni  Malang,  jangan  dilakukan  searah dimana  pihak  produsen  informasi  memberikan  informasi  yang  menurut  mereka  dibutuhkan  oleh komunitas DPC Pertuni Malang . Kedua  lakukan pendampingan selama proses pengaksesan dan pemanfaatan  informasi,  dan  yang  terakhir  adalah  melakukan  evaluasi  dengan  melibatkan  pihak komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  R..  (2009).  Political  Literacy  as  Information  Literacy. Georgia  International Conference on Information Literacy . 28.
Andriadi, F., & Rosdi, A. (2016). Demokrasi di tangan netizen . Jakarta: RMBooks.
Braman, S. (2007). Change of state: information, policy, and power . Cambridge, MA: MIT Press.
Heryanto,  G.  G.  (2019). Literasi  politik:  dinamika  konsolidasi  demokrasi  Indonesia pascareformasi . Yogyakarta: IRCiSoD.
Intan. (2019). Wawancara Personal, “Literasi Informasi Bidang Politik Komunitas DPC Malang”. Juni 2019.
Kamran, A. (2015). Negotiating the Digital Maze of Information Literacy: A Review of Literature. Diunduh
dari https://www.academia.edu/36270057/Negotiating_the_Digital_Maze_of_Information_Liter acy_A_Review_of_Literature.
Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2019). Buku  Pintar  Pemilu 2019.  Diunduh  dari https://agamkab.go.id/template/file/upload/fileupload_1553225220.pdf.
Kundu,  D.K.  (2017).  Models  of  Information  Seeking  Behaviour:  A  Comparative  Study.
International Journal
of Library and Information Studies, 7(4).
http://ijlis.org/img/2017_Vol_7_Issue_4/393-405.pdf
Lestari, R. D. (2017). Kebutuhan Informasi Penyandang Cacat Tunanetra SMPLB YPAB Surabaya. Diunduh dari http://repository.unair.ac.id/15520/.
Liputan 6. (2014). Tak Ada Braile di Surat Suara, Penyandang Tuna Netra Demo . Diunduh dari https://www.liputan6.com/news/read/2028613/tak-ada-braile-di-surat-suara-penyandang- tuna-netra-demo
Mc.  Millan.,&  M.Chavis.  (1986).  Sense  of  Community:  A  Definition  and  Theory. Journal  Of Community Psychology, 14
Moore, N. (2002). A model of social information need. Journal of Information Science , 28 (4), 297– 303. doi: 10.1177/016555150202800404
Nwafor  & Chigbu. (2017). Information Literacy Skills Required by Blind and  visually  Impaired Students  for  Effective  Information  Access  in  the  University  of  Nigeria,  Nsukka. Library Philosophy and Practice . 15. 10.31641/ulj150205.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Suryadi.  (2019).  Wawancara  Personal,  “Literasi  Informasi  Bidang  Politik  Komunitas  DPC Malang”. Juni 2019.
UNDP. (2017)Leave no one behind,' UNDP aims to champion the rights of visually impaired people in Indonesia. UNDP in Indonesia . Retrieved November 19, 2019, from
https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/08/31/_leave- no-one-behind--undp-aims-to-champion-the-rights-of-visual.html
Willson, T.D. (2016). A General Theory Of Human Information Behaviour. Proceedings of ISIC: the information behaviour conference , Zadar, Croatia, 20-23 September, 2016: Part 1
Wurman, R. S. (2000). Information anxiety . Indianapolis, IN: Que.