## ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR
Jusmiati 1
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jusmiatiumie@ymail.com
Abstract This  article  aim  to  analyze  the  Implementation  of  local  regulation:
No.7/2016  on  the  simultaneous  Election  of  Village  chief  in  the  Rantau Pulung  District,  East  Kutai  Regency,  and  any  factors  that  the
Implementation inhibited of simultaneous election of Village Head District.
This type of research is qualitative descriptive. Based on the study results as  for  the  Implementation  of  local  regulation:  No.7/2016  on thesimultaneous  election  of  village  chief  has  been  implemented  in accordance with the local regulations but not effective yet. In which there are  still  obstacles  in  the  implementation  of  simultaneous  elections  of village  chief  in  Rantau  Pulung  district,  because  of  communication  rarely and  information  among  the  committee  for  election  of  village  chief  and budgeting  disbursement  retard  of  village  chief  election  and  coordination rarely among the committees in the election of village chief.
Keyword : Election of Regional Chief, Regulation, Implementation Abstrak Tulisan ini mencoba untuk  menganalisis Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan  Rantau  Pulung  Kabupaten  Kutai  Timur,  serta  faktor  yang menghambat Implementasi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian tentang  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  tentang
Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  daerahnamun  tidak  berjalan  secara  optimal.  Dimana masih  ada  faktor  penghambat  di  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala desa  serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung,  kurangnya  komunikasi  dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa dan kurang koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Regulasi, Implementasi

## Pendahuluan
Dalam  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa,  karena  di  dalam Undang-undang  Desa  mengatur  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemilihan kepala desa, setiap daerah harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak.  Saat  ini,  Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-undang desa yang  termasuk  di  dalamnya  mengenai  pemilihan  kepala  desa  adalah Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  dan  Permendagri  yang  memuat ketentuan  teknis  dalam  pemilihan  kepala  desa  adalah  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang  menggantikan  undang-undang  nomor  32  tahun  2004,  dalam  pasal  31 ayat  1  dan  2  maka  pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan  secara  serentak  di seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota.  Dan  salah  satu  syarat  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa adalah setiap  daerah  harus  memiliki  peraturan  yang mengatur  tentang  pemilihan  kepala  desa  secara  serentak.  Berdasarkan  atas Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014,  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor  7 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kutai Timur yang telah  disahkan pada bulan Agustus 2016 lalu.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  7  tahun  2016 tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  merupakan peraturan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  juga  sebagai  payung hukum  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Kutai  Timur. Kabupaten  Kutai  Timur  pertama  kalinya  melaksanakan  pemilihan  kepala desa  secara  serentak,  diikuti  sebanyak  77  desa  yang  tersebar  di  17 kecamatan. Tulisan ini mencoba untuk menganalisi bagaiaman implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  beserta  kendala  yang muncul dalam pelaksanaannya.

## Kerangka Teori Implementasi Kebijakan
Secara  etimologis  pengertian  implementasi  menurut  Kamus  Webster yang  dikutip  oleh  Wahab  (2004)  adalah  “Konsep  implementasi  berasal  dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan)  berarti to  provide  the  means  for  carrying  out (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu);  dan to  give  practical effect  to (untuk  menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu)”(Webster dalam  Wahab,  2004:64).  Implementasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris  yaitu  to implement  yang  berarti  mengimplementasikan.  Implementasi  merupakan penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan  dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah, keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
Perlu  disadari  bahwa  dalam  melaksanakan  implementasi  suatu kebijakan  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Banyak  faktor  yang  dapat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan.  Untuk menggambarkan  secara  jelas  variabel  atau  faktor-faktor  yang  berpengaruh penting  terhadap  implementasi  kebijakan  publik  serta  guna  penyederhanaan pemahaman,  maka  akan  digunakan  model-model  implementasi  kebijakan. Terdapat  banyak  model  implementasi  menurut  para  ahli,  diantaranya  model implementasi  kebijakan  publik  menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn  (1975),

## Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa………..………………………(Jusmiati)
George  Edward  III  (1980),  Grindle  (1980)  dan  Masmanian  dan  Sabatier (1987).

## Pemerintah Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  1,  Desa adalah  Desa  dan    adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan  demikian    sebagai  suatu  bagian  dari  sistem  pemerintahan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diakui  otonominya  dan  Kepala melalui  pemerintah    dapat  diberikan  penugasan  pendelegasian  dari pemerintahan  ataupun  dari  pemerintahan  daerah  untuk  melaksanakan pemerintahan  tertentu.  Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan  mengenai adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintahan  dan  Badan  Permusyawaratan  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan asal-ususl  dan  adat  istiadat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Merupakan  suatu kegiatan  pemerintah  ,  lebih  jelasnya  pemikiran  ini  didasarkan  bahwa penyelenggaraan  tata  kelola    (disingkat  penyelenggara),  atau  yang  dikenal selama  ini  sebagai  “Pemerintahan”.  Kepala  adalah  pelaksana  kebijakan sedangkan  Badan  Pemusyawaratan  dan  lembaga  pembuatan  dan pengawasan kebijakan (Peraturan).
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  signifikan  dalam  pengelolaan proses  sosial  dalam  masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  diemban pemerintah  desa  adalah  bagaimana  menciptakan  kehidupan  demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa  tersebut  merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  system  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang  harus  dijalankan  dalam  pemerintahan  desa  tersebut.  Pemerintah  desa adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Kepala  desa  selaku kepala  pemerintahan  desa  berwenang  untuk  memimpin  pemerintahan  desa selama enam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan  dibantu  oleh  perangkat  desa  yang  terdiri  dari:  sekretaris  desa; pelaksana  kewilayahan;  dan  pelaksana  teknis.  Perangkat  desa  tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan
kepada  Camat  atas  nama  Bupati/Walikota.  Perangkat  desa  tersebut  akan bertugas  untuk  membantu  kepala  desa  dalam  melasanakan  tugas  dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

## Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan  kepala  desa  atau  pilkades  adalah  sebuah  kata  yang  sudah tidak  asing  lagi  dan  diperbincangkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat khususnya  masyarakat  pedesaan  di  masa  demokrasi  saat  ini,  terutama  bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik. Pemilihan  kepala  desa  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  pemerintah  desa yang  nantinya  berperan  sebagai  motor  penggerak  bagi  kesejahteraan masyarakatnya.
Pemilihan  kepala  desa  merupakan  praktek  demokrasi  di  daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan  sehingga  akan  mengundang  kompetisi  dari  golongan  minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut  dibutuhkan  partisipatif  aktif  dari  masyarakat  yang  ada  pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri  dalam pemilihan kepala desa.
Berdasarkan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112 Tahun  2014  yang  diperkuat  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kutai  Timur  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala Desa  Secara  Serentak  yang  dimana  Pemilihan  kepala  desa  adalah pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  desa  dalam  rangka  memilih  kepala  desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan  secara  serentak  satu  kali  atau  dapat  bergelombang  dilaksanakan pada  hari  yang  sama  diseluruh  desa  pada  wilayah  Kabupaten/Kota  dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya  masa  jabatan  kepala  desa,  kemampuan  keuangan  daerah  serta ketersediaan  PNS  di  lingkungan  Kabupaten/Kota  yang  memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  atau  melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:1)  Penelitian  Kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Penelitian Deskriptif  Kualitatif  ialah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan, menganalisa  dan  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti dan diamati dalam penelitian  tentang  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  di  Kabupaten

## Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa………..………………………(Jusmiati)
Kutai Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala  Desa  Serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung  Kabupaten  Kutai Timur
Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung Kabupaten  Kutai  Timur  memiliki  empat  tahapan  dalam  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan  suara,  dan  penetapan.  Tahapan-tahapan  dalam  Pemilihan Kepala  Desa  di  Desa  Manunggal  Jaya  dan  Desa  Tanjung  Labu  Kecamatan Rantau  Pulung  Kabupaten  Kutai  Timur  pada  dasarnya  sama  dengan pemilihan  kepala  desa  secara  serentak  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten Kutai Timur.

## Persiapan Pemilihan Kepala Desa
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  serta  Peraturan  daerah  Kabupaten  Kutai Timur  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa Serentak  mengenai  persiapan  pemilihan  kepala  desa  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  namun  tidak  berjalan  secara  optimal.  Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan penyampaian akhir masa jabatan kepala desa,  Penyaluran  komunikasi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam penyampaian  akhir  masa  jabatan  kepala  desa  disampaikan  melalui  surat pemberitahuan,  dimana  komunikasi  menurut  Edward  III  dalam  Agustino (2006:157),  merupakan  salah  satu  variabel  penting  dalam  implementasi kebijakan  publik,  komunikasi  sangat  menetukan  keberhasilan  pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.
Dalam  tahapan  pembentukan  panitia  pemilihan  kepala  desa  di  Desa Manunggal  Jaya  dan  Desa  Tanjung  Labu  dalam  pemilihan  kepala  desa  yang dilaksanakan secara serentak di Kecamatan Rantau Pulung dibentuk melalui proses musyawarah, namun di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan secara maksimal. Dimana ketua panitia pemilihan kepala desa Manunggal Jaya tidak memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sebagai panitia pemilihan kepala desa. Ketua panitia pemilihan kepala desa tidak aktif dalam  proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dan  membebankan  tugas dan  tanggungjawab  kepada  anggota  panitia.  Sehingga  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Manunggal Jaya panitia pemilihan kepala desa harus  berjalan  dan  berinisiatif  sendiri  tanpa  menunggu  dan  mengharapkan arahan dari ketua panitia.
Selain dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran juga menjadi hal  pokok  dalam pelaksanaan  implementasi  kebijakan.  Karena  keterbatasan anggaran yang tersedia dapat menyebabkan pelaksanaan dan pelayanan yang
diberikan  juga  terbatas.  Dimana  keterbatasan  sumberdaya  anggaran  akan mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan,  disamping  program tidak  dilaksanakan  dengan  maksimal,  keterbatasan  anggaran  menurut Edward  III  dalam  Widodo  (2010:101)  juga  dapat  mengakibatkan  disposisi para  pelaku  kebijakan  rendah.  Dalam  tahapan  perencanaan  biaya  anggaran pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung,  pencairan biaya  anggaran  pemilihan  kepala  desa  dari  kabupaten  kepada  panitia pelaksana  pemilihan  tingkat  desa  sangat  terlambat.  Sehingga  panitia  harus mencari  anggaran  sementara  untuk  melaksanakan  persiapan  pemilihan kepala  desa  sambil  menunggu  pencairan  anggaran  pemilihan  kepala  desa dari Kabupaten.

## Pencalonan Kepala Desa
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  dilanjutkan  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak,  pencalonan  kepala  desa  merupakan  salah satu  tahapan  dalam  pemilihan  kepala  desa  yang  terdiri  dari  pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, penetapan calon kepala desa serta pelaksanaan  kampanye  dan  masa  tenang.  Dimana  berdasarkan  pada pemilihan-pemilihan  kepala  desa  sebelumnya  komunikasi  penyampaiaan informasi  pengumuman  dan  pendaftaran  bakal  calon  kepala  desa disampaikan  melaluai  pamflet  yang  ditempel  pada  tempat-tempat  yang mudah dilihat oleh masyarakat.
Proses  kominikasi  dalam  penyampaian  Informasi  pengumuman  dan pendaftaran bakal Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak di  Kecamatan  Rantau  Pulung  dilakukan  dengan  baik.  Dimana  kominikasi menurut  Edward  III  dalam  Agustino  (2008:150)  penyaluran  komunikasi yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik. Penyaluran  informasi  tentang  pelaksanaan pemilihan  Kepala  Desa  Serentak di  Kecamatan  Rantau  Pulung,  harus  diinformasikan  kepada  pelaksana  dan kelompok  sasaran.  Persyaratan  utama  dalam  implemantasi  kebijakan  yang efektif  adalah  bahwa  mereka  yang  melaksanakan  keputusan  harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi yang diterima oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan kelompok sasaran/masyarakat harus  jelas  dan  tidak  membingungkan.  Perintah  yang  diberikan  dalam pelaksanaan  suatu  kominikasi  akan  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksanan dan kelompok sasaran.
Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di  Kecamatan Rantau  Pulung  dan  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur  tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak,  bakal  calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa  berjumlah  paling  sedikit  2  (dua)  orang  dan  paling  benyak  5  (lima)

## Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa………..………………………(Jusmiati)
orang.  Berdasarkan  dari  pendaftaran  dan  penelitian  kelengkapan  dan keabsahan  administrasi  pencalonan,  panitia  pemilihan  kepala  desa menetapkan  2  (dua)  orang  calon  untuk  Desa  Tanjung  Labu  dan  4  (empat) orang  calon  untuk  Desa  Manunggal  Jaya  yang  ikut  serta  dalam  pemilihan kepala  desa  serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung.  Selanjutnya  panitia pemilihan  juga  memberikan  kesempatan  kepada  para  calon  Kepala  Desa untuk memperkenalkan diri dan melaksanakan kampanye.
Kewenangan  otoritas  bagi  para  panitia  pelaksana  pemilihan  Kepala Desa dalam penetapan calon kepala desa.Dimana menurut Edward III dalam Widodo  (2010:103),  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberikan  kewenangan yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  dalam menjalankan  kewajiban  yang menjadi  kewenangannya.Kewenangan  panitia  pelaksana  pemilihan  Kepala Desa  dalam  penetapan  calon  Kepala  Desa  berdasarkan  pada  penelitian berkas  bakal  calon  Kepala  Desa  dan  Hasil  seleksi  tertulis  dan  wawancara. Selain dari kewenangan dalam menetapkan calon Kepala Desa, kewenangan dalam  memberikan  kesempatan  kepada  para  calon  Kepala  Desa  untuk memperkenalkan  diri  secara  pribadi  dan  melaksanakan  kampanye  secara terbuka untuk melakukan sosialisasi.

## Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  dilanjutkan  dengan  Peraturan Daerah  kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai dari tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara,  dan  penghitungan  suara  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak  di Kecamatan  Rantau  Pulung  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Dimana  tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan paling menetukan dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Namun  lemahnya  komunikasi antara  panitia  pemilihan  kepala  desa  tingkat  kabupaten  dengan  panitia pemilihan  tingkat  desa  yang  mengakibatkan  banyaknya  surat  suara  yang dinyatakan tidak sah.
Dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan,  menurut  Edward  III dalam  Winarno  (2012:179)  komunikasi  merupakan  variabel  pertama  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan.  Aspek  lain  dari komunikasi menyangkut petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Dimana  petunjuk-petunjuk  pelaksanaan  tidak  hanya  harus  dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu  tidak  jelas,  maka  para  pelaksana  akan  mengalami  kebingungan  tentang apa  yang  harus  dilakukan  dan  akan  mimbulkan  dampak  negatif  terhadap implementasi kebijakan.

## Penetapan
Berdasarkan  pada  peraturan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
dan  oleh  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  serta  dilanjutkan dengan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Kutai  Timur  Nomor  16  Tahun  2016 Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, penetapan kepala desa terpilih dimulai  dari  berita  acara  hasil  pemungutan  dan  penhgitungan  suara  yang telah ditandatangani oleh panitia dan para calon kepala desa dan dilaporkan panitia pemilihan kepala desa kepada BPD.
Selanjutnya BPD menyerahkan laporaran hasil pelaksanaan pemilihan kepala  desa  kepada  Bupati  Kutai  Timur  melalui  Camat  selaku  panitia pengawas  tingkat  Kecamatan.  Berdasarkan  laporan  hasil  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  yang  dilaporkan  oleh  BPD,  Bupati  Kutai  Timur menerbitkan  keputusan  mengenai  pengesahan  dan  pengangkatan  Bapak Marino sebagai kepala desa untuk Desa Manunggal Jaya dan Bapak Anselmu sebagai Kepala Desa Tanjung Labu bersama seluruh kepala desa terpilih yang ikut  serta  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  Pada  tanggal 17 Februari 2017.

## Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur
Dalam  teori  implementasi  menurut  Edwards  III  dalam  Widodo (2010:96)  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan implementasi  kebijakan  ialah  Komunikasi,  Sumberdaya,  Disposisi,  dan Struktur  Birokrasi.  Sementara  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  serentak  di  Kecamatan  Rantau  Pulung  Kabupaten Kutai  Timur  ialah  kurangnya  komunikasi  antar  pelaksana  pemilihan  kepala desa,  dimana  komunikasi    menurut  Edward  III  Widodo  (2010:96)  sebagai proses  penyampaian  informasi  komunikator  kepada  komunikan.  Informasi perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan dapat  mengetahui  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan  lakukan  untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan harapa. Dari hasil penelitian tidak ada informasi lebih lanjut  mengenai  desain  surat  suara,  sehingga  kesalah  pahaman  panitia pelaksana pemilihan tingkat desa dalam memahami desain dan bentuk surat suara mengakibatkan banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah pada proses penghitungan suara.
Selain dari kurangnya komunikasi antar pelasanana pemilihan kepala desa, sumberdaya anggaran yang tersendat juga merupakan salah satu faktor penghambat  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  kecamatan rantau  pulung,  dimana  dalam  melaksanakan  sebuah  kegiatan  atau  program pemerintah,  anggaran  menjadi  hal  pokok  yang  harus  dibahas  dalam  proses perencanaan  kerja  pemerintah.  Anggaran  menjadi  kunci  utama  berjalannya sebuah  program  pemerintahan.  Dari    hasil  pemenelitian  yang  dilakukan penulis  sumberdaya  anggaran  (pembiayaan)  masih  menjadi  salah  satu kendala  dimana  keterlambatan  penyaluran  anggaran  kepada  panitia
pelaksana  tingkat  desa,  sehingga  pelaksanaan  persiapan  pemilihan    kepala desa masih kurang optimal.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  Secara  Serentak  di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor  penghambat  di  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  di Kecamatan Rantau Pulung, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana  pemilihan  kepala,  serta  keterlambatan  penyaluran  anggaran pemilihan kepala desa dan kurang koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  dilapangan  mengenai Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.
Kepada pihak –pihak terkait baik panitia pelaksana tingkat kabupaten, tingkat  kecamatan,  dan  panitia  pelaksana  tinggkat  desa  harus  lebih meningkatkan  komunikasi  dan  koordinasi  terkait  dengan  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  serentak  khususnya  dalam  penyampaian  informasi dari  panitia  pelaksana  tingkat  kabupaten  kepada  panitia  pelaksana  tingkat desa  dengan  penyaluran  informasi  yang  sejelas-jelasnya  agar  tidak  terjadi kesalah pahaman dalam memahami informasi yang disampaikan.
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  Panitia  harus bersifat  netral  dan  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khususnya  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggujawab.  Sehingga  sangat  perlu  adanya pelatihan  dan  pemahaman  tentang  pemilihan  kepala  desa  terlebih  dahulu, agar  setiap  panitia  pemilihan  kepala  desa  dapat  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab secara maksimal.
Kepada  panitia  pemilihan  kepala  desa  tingkat  kabupaten  dan pemerintah  yang  terkait  khususnya  dalam  penyediaan  anggaran  pemilihan kepala  desa  serentak  untuk  memaksimalkan  penyaluran  anggaran  dan menginformasikan  jika  terdapat  keterlambatan  penyaluran  anggaran  agar panitia  pemilihan  kepala  desa  di  tingkat  desa  dapat  mencari  alternatif  lain agar persiapan pemilihan kepala desa tetap dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
_______.  2014.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  Nomor  112  Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa .
_______. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
_______. 2016. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara . PT. Bumi Aksara. Jakarta. Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik . AIPI. Bandung.
_______. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta. Bandung. Bintaro.  1989. Dalam  Interaksi  Desa-Kota  dan  Permasalahannya .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Alpabeta. Bandung.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi Kebijakan Negara . CV. Cutra Media. Surabaya.
_______. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Bayumedia. Malang. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Media  Press. Yogyakarta.