## PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI NIRLABA BAGI UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS)
Maya Syafriana Effendi 1 , Hamka Halkam 2 , Asri Warnanti 3 , Venus F Firdaus 4 dan M. Iman Nugroho 5
1 Jurusan Manajemen, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Email: mayasyafriana@gmail.com
2 Jurusan Manajemen, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Email: hamkaspuh@gmail.com
3 Jurusan Manajemen, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Email: warnanti@yahoo.com
4 Jurusan Akuntansi, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Email: adibetawi26@yahoo.com
5 Jurusan Akuntansi, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Email: m.imannugroho@yahoo.com

## ABSTRACT
With 230 million Muslims, or 87% of Indonesia's overall 270 million population in 2020, the country has the ability to collect IDR 327 trillion in zakat annually. From IDR 327 trillion in potential zakat, only IDR 17 trillion in zakat have been collected as of 2021. Even yet, it only represents 5% of the community's potential for zakat. This demonstrates that the amount of zakat money that can be raised from the community has not been used to its fullest potential. How to strengthen the ability of zakat management institutions or organizations to manage zakat in a professional and transparent manner is one of the primary issues encountered in zakat management. Organizational leadership, managerial abilities, organizational management systems, human resource capacity, technology utilization, financial reporting and reporting, and the institution's reputation are all still issues that zakat management institutions or organizations must deal with. The goal of putting this community service project into action is to give the zakat management institution or organization information and knowledge pertaining to issues of management, finance, accounting, and developing an organizational image. A workshop is used to carry out this act of community service. The activity's findings and recommendations include the need to improve the managerial skills of the Zakat Management Unit managers, enhance their capability to make financial management more transparent and responsible, and enhance the Zakat Management Unit's reputation and credibility. In order to achieve the goals of zakat management, the Zakat Management Unit must be competent, transparent, and accountable.
Keywords : Zakat, Organization for Zakat Management, Capacity Building, and Zakat Management

## ABSTRAK
Dengan penduduk muslim sebanyak 230 juta jiwa atau 87% dari total 270 juta jiwa populasi Indonesia pada tahun 2020, Indonesia memiliki potensi untuk mengumpulkan zakat Rp327 triliun per tahun. Pada tahun 2021, zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp17 triliun dari Rp327 triliun potensi zakat yang dimiliki. Jumlah masih sangat kecil, hanya 5% dari total potensi zakat yang ada di masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa potensi dana zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana meningkatkan kapasitas lembaga atau organisasi pengelola zakat dalam mengelola zakat agar lebih profesional dan transparan. Lembaga atau organisasi pengelola zakat masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan organisasi, managerial skill, sistem manajemen organisasi, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, pemanfaatan teknologi, pembuatan dan pelaporan laporan keuangan, dan citra lembaga. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan aspek manajemen, keuangan, akuntansi, dan membangun citra organisasi kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop. Hasil dan kesimpulan kegiatan ini, antara lain: perlunya peningkatan kemampuan manajerial pengelola Unit Pengelola Zakat, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, dan membangun citra serta kredibilitas Unit Pengelola Zakat. Dibutuhkan adanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Unit Pengelola Zakat guna mewujudkan tujuan pengelolaan zakat. Kata kunci : Zakat, Peningkatan Kapasitas, Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelola Zakat
Bagi Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)
Effendi, et al.

## 1. PENDAHULUAN
Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 230 juta jiwa atau sebesar 87% penduduk Indonesia memeluk agama Islam ( www.kemenag.go.id : 2020). Dengan jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengumpulkan dana dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari penduduknya. Bagi seorang muslim, membayar zakat merupakan kewajiban karena merupakan perwujudan pelaksanaan rukun Islam ketiga. Apalagi, masyarakat Indonesia dikenal oleh dunia sebagai masyarakat yang taat beragama. Hal ini dibuktikan oleh hasil survei Pew Research Center dari Amerika Serikat yang menempatkan Indonesia dalam urutan pertama dari 34 negara sebagai negara paling religius ( www.rm.id : 2022). Sehingga jumlah penduduk muslim yang besar dan ketaatan terhadap agama menjadi faktor pendukung penting dalam memanfaatkan potensi zakat tersebut.
Potensi dana yang dapat dikumpulkan dari pembayaran zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun dan pada tahun 2021, dana yang terkumpul dari pembayaran zakat masyarakat hanya Rp17 triliun ( www.bisnis.tempo.co : 2022). Nilai dana yang terkumpul tersebut hanya sebesar 5% dari total potensi dana zakat yang ada. Jumlah yang masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Karena itu, diperlukan adanya upaya yang optimal guna meningkatkan jumlah dana yang dikumpulkan dari potensi pembayaran zakat yang dimiliki masyarakat Indonesia.
Aspek pengelolaan zakat menjadi salah satu isu penting dan strategis dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat. Masalah yang sering mengemuka dan menjadi perhatian umum dalam pengelolaan zakat adalah berkaitan lembaga atau organisasi pengelola zakat. Lembaga atau organisasi pengelola zakat menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan zakat dari aspek lembaga pemangku kepentingan (Huda dkk, 2014).
Berkaitan dengan lembaga atau organisasi pengelola zakat, beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga atau organisasi pengelola zakat, antara lain: efektivitas kepemimpinan, sistem manajemen, kapasitas dan kompetensi sumber daya amilin-amilat, koordinasi dan konsolidasi organisasi, dan inovasi pemanfaatan teknologi informasi (Zayadi, 2022). Selain itu, menurut Alam (2018), hal lain yang perlu ditingkatkan adalah gaji dan tunjangan pegawai, penerapan PSAK 109, dan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga atau organisasi pengelola zakat.
Sebagaimana tertera pada UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah "untuk meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan". Karenanya, peran lembaga atau organisasi pengelola zakat menjadi sangat penting. Lembaga atau organisasi pengelola zakat mesti dikelola secara profesional dan transparan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Selain itu, karena dana yang dikelola bersifat amanah, maka lembaga atau organisasi pengelola zakat mesti membangun citra sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Keterlibatan perguruan tinggi secara aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan lembaga atau organisasi pengelola zakat menjadi penting dan strategis. Perguruan tinggi mesti berkontribusi dalam upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi yang efisien dan efektif kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal.
Vol. 5, No. 3, November 2022, Hal. 729-
Berdasarkan uraian di atas, kami bermaksud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan workshop yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan aspek manajemen, keuangan, akuntansi, dan membangun citra organisasi bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat. Diharapkan dengan mengikuti workshop ini dapat meningkatkan kapasitas lembaga dan organisasi pengelola zakat tersebut.
Solusi yang ditawarkan, antara lain:
- Meningkatkan kemampuan manajerial pengelola UPZ.
- Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan UPZ agar lebih transparan dan akuntabel.
- Membangun citra dan meningkatkan kredibilitas UPZ di masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien kepada Unit Pengelola ZIS dan UPZ;
b. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai manajemen keuangan;
c. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai akuntansi PSAK 109; dan
d. Membekali Unit Pengelola ZIS dan UPZ dengan pengetahuan mengenai membangun citra organisasi
Kegiatan diharapkan memberikan manfaat bagi Unit Pengelola ZIS dan UPZ agar dapat: a. Memahami dan mengetahui bagaimana mengelola organisasi secara efektif dan efsien. b. Menerapkan manajemen keuangan yang baik dan benar.
c. Menerapkan PSAK 109.
d. Membangun citra organisasi  yang baik dan terpercaya.
Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya berlandaskan syariat Islam. Dengan membayar zakat, membayar zakat mengharapkan mendapat berkah, jiwa yang bersih, dan sebagai ladang kebaikan.
Setiap muslim memang diwajibkan membayar zakat dan zakat dikeluarkan dari harta yang dimilikinya. Namun tidak semua harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang setidaknya telah memenuhi persyaratan berikut: merupakan barang halal yang diperoleh dengan cara halal, milik sepenuhnya pemilik harta, dapat dikembangkan, telah mencapai nishab sesuai jenis hartanya, telah melewati haul, dan pemiliknya bebas dari hutang jangka pendek (www.baznas.go.id).
Zakat dibedakan ke dalam zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim setiap tahun di bulan Ramadhan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim jumlahnya setara dengan 2,5 hingga 3,0 kilogram beras ( www.islam.nu.or.id : 2019). Sedangkan, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang diperoleh, baik secara zat maupun substansi, tidak bertentangan dengan ketentuan
agama. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan usaha yang disebut  muzaki (www.baznas.go.id).
Zakat mal meliputi:
a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
b. Uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang diambil dari harta berupa uang atau setara uang dan surat-surat berharga telah mencapai nisab dan haul.Perniagaan, merupakan zakat yang diambil dari usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
c. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang diambil dari hasil panen usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan.
d. Peternakan dan perikanan adalah zakat yang diambil dari usaha peternakan dan perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
e. Pertambangan adalah zakat yang diambil dari usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
f. Perindustrian adalah zakat yang diambil dari usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
g. Pendapatan dan jasa adalah zakat yang diambil dari pembayaran jasa yang diterima dari hasil pemberian jasa profesi, dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
h. Rikaz adalah zakat yang diperoleh dari penemuan harta dengan kadar zakat sebesar 20%.
Dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah berfirman bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yaitu:
1) Fakir ialah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2) Miskin ialah mereka yang hartanya tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.
3) Amil ialah mereka yang bertugas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
4) Mualaf ialah mereka yang baru saja memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan dalam upaya memperkuat tauhid dan syariah.
5) Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6) Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8) Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.
Pembayaran zakat menjadi pengurang pendapatan kena pajak bagi wajib pajak. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sementara itu, dengan berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam UU tersebut, harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim selain zakat juga berupa infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha selain zakat dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, namun infak berbentuk harta, sedangkan sedekah berbentuk harta maupun non-harta.
Pengelolaan Zakat sebagaimana tertuang pada UU No. 23 Tahun 2011 dan memberikan pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat dikelola dengan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan
Vol. 5, No. 3, November 2022, Hal. 729-
akuntabilitas. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fungsi BAZNAS adalah:
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengumpulan zakat; b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat; dan c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat.
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat guna membantu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan, Zakat LAZ dibentuk atas izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit wajib dilaporkan secara oleh LAZ kepada BAZNAS.
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu kegiatan pengumpulan zakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, pukul 10.00 sampai dengan 15.00 WIB. Tabel 1, menunjukkan jadwal lengkap dari persiapan hingga pembuatan laporan. Kegiatan abdimas ini dilaksanakan secara luring dan daring dalam bentuk workshop, dengan jadwal kegiatan seperti pada Tabel 2. Peserta pengabdian masyarakat adalah lembaga atau organisasi pengelola zakat, masyarakat umum, pesantren, dosen dan mahasiswa UPI Y.A.I.
Guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap, yang pertama mengidentifikasi masalah guna merumuskan materi yang akan diberikan dan narasumber materi tersebut, kedua menentukan bentuk penyampaian dan pelaksanaan kegiatan.

## Tabel 1.

## Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Mei Juni Penanggungjawab 1. Persiapan V Tim Abdimas 2. Koordinasi Peserta V Tim Abdimas 3. Identifikasi masalah V Tim Abdimas 4. Penyusunan materi V V Tim Abdimas 5. Pelaksanaan Abdimas V Tim Abdimas 6. Laporan V Tim Abdimas
Bagi Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)

## Tabel 2.

## Susunan Acara
No Waktu Mata Acara Personil 1 10.00-10:30 Registrasi peserta Host 2 10.30-10.35 Pembukaan Hamka Halkam, S. E., M. B. A 3 10.35-10.50 Opening Speech: Dekan FEB UPI Y.A.I Dr. Marhalinda, SE, MM 4 10.50-11.35 Sesi 1: Pengelolaan Organisasi yang Efektif & Efisien dan Membangun Citra Organisasi Dr. Venus F Firdaus, M.M., M.T 5 11.35-12.15 Sesi 2: Manajemen Keuangan bagi Organisasi Nirlaba Dr. Ir. Maya Syafriana Effendi, M.M 6 12.15-13.00 ISHOMA Host 5 13.00-13.45 Sesi 3: Akuntansi Dasar Berdasarkan PSAK 109 bagi Pengelola ZIS Drs. M. Iman Nugroho, Ak., M.Ak., CA 6 13.45-14.30 Diskusi dan Tanya Jawab Asri Warnanti, S.E., M.M 7 14.30-14.45 Closing Speech: Wadek III/Ka. LPPM FEB UPI Y.A.I Dr. Abdullah Muksin, MM 8 14.45-15.00 Penutup dan Foto bersama Hamka Halkam, S. E., M. B. A

## 3 . HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1 sampai dengan Gambar 4, menunjukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Gambar 1.
Foto Kegiatan
Gambar 2. Link Zoom

## Gambar 2.
Pemateri 1:  Dr. Ir. Maya Syafriana Effendi, M.M

## Gambar 3.
Pemateri 2: Drs. M. Iman Nugroho, Ak., M.Ak., CA

## Gambar 4.
Pemateri 3 : Dr. Venus F Firdaus, M.M., M.T

## 4. KESIMPULAN
Potensi zakat di Indonesia mesti dimaksimalkan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu sektor yang harus mendapat perhatian adalah lembaga atau organisasi pengumpulan zakat. Kapasitas unit pengelola zakat, infak, dan sedekah (UPZ) perlu lebih ditingkatkan dalam pengelolaan zakat. Terdapat disparitas kemampuan UPZ dalam menghimpun dan mengelola zakat. Karena itu perlu adanya standarisasi dalam pengelolaan zakat. Dibutuhkan adanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas UPZ agar tujuan pengelolaan zakat dapat terwujud. Hal ini juga agar kredibilitas UPZ dapat terangkat di masyarakat.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilaksanakan secara rutin agar dapat memberikan pendampingan kepada UPZ dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga tersebut dan dalam merespon perkembangan serta tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan zakat.

## REFERENSI
Ahmad, A. (2018). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Manajemen Universitas Ibnu Khaldun, Volume 9, Issue 2, Desember 2018, Pages. 128-136.
Husnul, H. (2019). Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan. Diakses dari www.islam.nu.or.id : 2022.
Nurul, H., Anggraini, D., Ali, K.M., Mardoni, Y., dan Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. VI No. 2, Juli 2014.
Kementerian Agama RI. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat. Direktorar Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Ahmad, Z. (2022). Zakat dalam Lanskap Ekonomi Umat. Diakses dari www.baznas.go.id : 2022. https://baznas.go.id/
https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun# https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat-ulama-soal-besaran-zakat-fitrah-yang-ha rus-dikeluarkan-LKgAI
https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-ba ngsa-muslim-terbesar-xmo8a https://rm.id/baca-berita/nasional/119377/indonesia-negara-paling-religius-tapi-tingkat-korupsin ya-tinggi-kok-bisa