INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9796-9806 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang
Amanda Novia Ramahani 1 ✉ ,Erdiansyah 2 , Hendry Saladin 3
Universitas PGRI Palembang
Email : amandanovia85@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan  Undang-Undang  No.  58  Tahun  2023.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Populasi  pada penelitian ini yaitu 9 karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang dan sampel 4 karyawan dipilih dari keseluruhan populasi. Pada penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Varuna  Tirta  Prakasya  telah  sesuai  dengan  kedua  peraturan  yang  berlaku,  meskipun  terdapat perbedaan dalam jumlah pajak yang dipotong. Perbedaan ini disebabkan oleh metode penghitungan gaji  yang  disetahunkan  dan  penerapan  tarif  efektif  bulanan.  Undang-Undang  No.  58  Tahun  2023 memperkenalkan  tarif  efektif  bulanan  yang  menyederhanakan  proses  perhitungan  namun  dapat menyebabkan potensi lebih bayar atau kurang bayar di akhir tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penggunaan  metode  tarif  efektif  bulanan  pada  PPh  Pasal  21  untuk  masa  pajak  Januari- November dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap  setiap  bulan  dan  mendekati  jumlah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Selain  itu,  adanya tambahan penghasilan seperti bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR) dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 58
Tahun 2023

## Abstract
This study aims to analyze the calculation and withholding of Income Tax (PPh) Article 21 at PT. Varuna Tirta Prakasya Palembang Branch based on Law No. 36 of 2008 and Law No. 58 of 2023. The research method  used  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques  through  interviews  and documentation.  The  population  in  this  study  includes  9  employees  of  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya Palembang  Branch,  and  a  sample  of  4  employees  was  selected  from  the  entire  population.  The research shows that the calculation of Income Tax Article 21 at PT. Varuna Tirta Prakasya complies with both  applicable  regulations,  although  there  are  differences  in  the  amount  of  tax  withheld.  These differences are due to the method of annualized salary calculation and the application of the effective monthly rate. Law No. 58 of 2023 introduces an effective monthly rate that simplifies the calculation process but may lead to overpayment or underpayment at the end of the year.
The study results show that the use of the effective monthly rate method for PPh Article 21 for the tax period January-November can cause overpayment at the end of the year for employees with a fixed monthly income close to the Non-Taxable Income (PTKP) threshold. Additionally, extra income such as bonuses or holiday allowances (THR) can result in overpayment at the end of the year.
Keywords: Income Tax Article 21, Law No. 36 Of 2008, Law No. 58 Of 2023.

## PENDAHULUAN
Negara-negara bagian menerima sebagian besar pendapatannya dari pajak. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal.  Tujuan  pajak  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan mewajibkan  mereka  memberikan  kontribusi  kepada  negara  tanpa  menerima  imbalan hukum  langsung  dalam  bentuk  apa  pun.  Peraturan  perpajakan  merupakan  salah  satu contoh  bagaimana  peraturan  perpajakan  selalu  berkembang  untuk  mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi. Peraturan lainnya juga dapat direvisi secara berkala sebagai respons terhadap keadaan baru.Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  10  Tahun  1994,  dan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah, diterbitkan oleh pemerintah. dan diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. UU Nomor 58 Tahun 2023 berada di urutan terakhir.  Penyesuaian  ini  dilakukan  pemerintah  sebagai  bagian  dari  upaya  memberikan kepastian  hukum,  meningkatkan  pelayanan  wajib  pajak,  dan  memberikan  keadilan. Perubahan undang-undang perpajakan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada sistem self-assessment dan mengacu pada konsep-konsep perpajakan yang berlaku umum, seperti keadilan, kemudahan administrasi, dan produktivitas penerimaan negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  modifikasi  tarif  pemotongan  PPh  21  dengan menggunakan skema rata-rata tarif efektif (TER). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan  rencana  tarif  pajak  progresif  untuk  tarif  pemotongan  PPh  21.  menurut peraturan  pemerintah  no.  58  Tahun  2023  tentang  Tarif  Pemotongan  PPh  Pasal  21  Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mulai Berlaku Pada Tahun 2024.
Pelayanan  logistik  ekspor-impor  disediakan  oleh  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya,  sebuah Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Solusi  untuk  masalah  pengelolaan  operasi  dan administrasi ekspor ditawarkan oleh logistik ekspor. Pembuatan palet, pelabelan, pemuatan, pembongkaran, pergudangan, pengepakan, dan pemrosesan dokumentasi ekspor adalah beberapa  opsi  yang  ditawarkan.  tugas  tambahan  seperti  mengirimkan  barang  dalam container atau memecahkan banteng melalui udara atau laut dari lokasi pabrik ke lokasi tujuan ekspor.
Karet,  kakao,  CPO,  teh,  serta  hasil  perkebunan  dan  kehutanan  lainnya  merupakan beberapa  barang  ekspor  yang  dikelola  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya.  Ia  mempekerjakan beberapa  orang  untuk  melaksanakan  berbagai  tugasnya  guna  mendukung  tercapainya seluruh kegiatan operasional. Penghasilan bulanan diterima oleh para pekerja tersebut, dan apabila  penghasilannya  melebihi  penghasilan  tidak  kena  pajak  (PTKP),  maka  dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Bersamaan dengan disetornya oleh  Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan ke Kas Negara, Bank Persepsi, atau Kantor Pos, penerimaan pajak dari pajak penghasilan ke Kas Negara pada tahun berjalan juga dapat dilakukan dengan mengambil potongan pajak.

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitiannya dilakukan atas PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Jl. Naskah  No.  453  KM.  7  Sukarami  Palembang  –  30151,  phone:  0711-5710967,  Email: vtplogistics.co.id. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, menurut Sugiyono (2018:224). PT. Bagian keuangan dan bendahara Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang akan menjadi subjek langsung tanya jawab mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Metode pengumpulan data ini akan digunakan dalam wawancara dan dokumentasi.
Sugiyono (2024:130) mengartikan populasi sebagai suatu wilayah generik yang terdiri atas barang-barang atau subyek-subyek dengan jumlah dan sifat-sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini ada 9 orang  pekerja  pada  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya  Cabang  Palembang.  Menurut  Sugiyono
(2024:131) sampel yakni unsur pada total pada karakteristik yang dipunyai atas populasi ini. Pada  penelitiannya  sampel  sejumlah  4  karyawan  dipilih  dari  keseluruhan  populasi. Penggunaan sampel ini bertujuan untuk menggambarkan praktik perpajakan secara efisien, sementara  populasi merujuk  pada total pegawai yang kerja  di  PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Pemilihan sampel yang hati-hati memungkinkan hasil penelitian yang relevan dan dapat digunakan untuk pemahaman lebih lanjut tentang topik ini.
Sumber data berdasarkan Sugiyono (2018: 456) sebagai berikut:
a. Data Primer
Sumber  data  primer  adalah  yang  memberikan  data  secara  langsung  kepada pengumpul  data,  menurut  Sugiyono  (2018:456).  Dalam  penelitian  ini  kebijakan perusahaan  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  pasal  21  serta  dasar-dasar penghitungan yang diterapkan perusahaan dikaji melalui data penghasilan karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang Tahun 2023.
b. Data Sekunder
Data sekunder menurut Sugiyono (2018:456) adalah sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui kertas atau individu lain. Penulis menggunakan data sekunder berupa laporan utang PPh pasal 21, struktur organisasi, laporan pembayaran gaji, dan sejarah singkat perusahaan.
Dalam penelitiannya penghimpunan keterangan dilaksanakan lewat tanyajawab serta dokumentasi  yakni  melalui  melaksanakan  tanyajawab  secara  terus  menerus  ke  seksi bendahara  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya  Cabang  Palembang,  mengenai  pentaksiran  serta pemotongan pajak pendapatan pasal 21 atas pekerja tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sembilan karyawan tetap yang masing-masing memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bekerja di PT. Varuna Tirta Prakasya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data gaji pegawai tahun 2023 dan data rekap gaji pegawai selama satu tahun yang dipotong PPh Pasal 21. Data primer selanjutnya diperoleh dari wawancara pimpinan unit pajak PT di Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Penelitian dilakukan sejak tanggal tersedianya data untuk penelitian ini. 13-01-2024 hingga 13-04-2024.
Pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang memberikan tambahan sarana dan prasarana dalam menaikkan kemakmuran karyawan dan efektivitas erja karyawan. Sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh Perusahaan antara lain berbenuk tunjangan lembur, tunjangan asuransi bonus, beserta tunjangan hari raya.
Berikut merupakan data gaji karyawan tetap pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang

## Palembang.
Tabel 4.1. Daftar Gaji Karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang tahun 2023
No. Jabatan Jenis Kelamin Status Penghasilan Bruto Jumlah Pengurangan 1. GM Region II P TK0 179.495.841 12.149.377 2. Operation & Sales Manager L K0 75.433.711 658.101 3. Operation & Sales Manager L K2 52.034.655 0 4. Operation & Sales Manager L K0 67.965.538 323.277 5. Operation Pelaksana L K2 46.520.399 0 6. Operation Pelaksana L K2 23.688.230 0 7. Shared Service & Finance pelaksana P TK0 54.561.087 0 8. Asman Operation & Sales L K1 27.060.610 0 9. Shared Service & Finance Pelaksana P TK0 13.332.201 0
Sumber: Data PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang yang telah diolah
Tabel  4.1  menunjukkan  sampel  karyawan  berdasarkan  jabatan  serta  jumlah tanggungan  pegawai  di  PT.  Varuna  Tirta  Prakasya  Cabang  Palembang.  Berikut  akan dijelaskan Penghitungan serta Pemotongannya PPh Pasal 21 dengan Perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 serta Undang-undang No. 58 Tahun 2023. Berdasarkan status karyawan di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang untuk tahun 2023:
Tabel 4.2. Perbandingan PPh pasal 21 menurut Undang-undang No. 38 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 58 Tahun 2023 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang
No. Jabatan dan perhitungan UU No. 36 Tahun 2008 Perhitungan bulan Desember UU No. 58 Tahun 2023 1. GM Region II Gaji Pokok Tunjangan Lembur Tunjangan Asuransi Bonus/THR Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Tarif Jabatan 46.249.155 116.157.672 2.123.811 14.965.203 179.495.841 4.500.000 174.995.841 Pendapatan bruto setahun Pengurangan: tarif jabatan Pendapatan Netto 179.495.841 4.500.000 174.995.841 54.000.000
Pendapatan Neto Setahun PTKP Setahun (TK/0)
PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang PPh pasal 21 PPh pasal 21 Sebulan 54.000.000 120.995.841 12.149.377 12.149.377 1.012.448 PTKP Pendapatan Kena Pajak
Tarif Pasal 17:
5% x 60.000.000 15% x 60.995.841 Total PPh  terpotong  hingga November PPh  21  terpotong  bulan desember
3.000.000 9.149.377 12.149.377 11.139.572 1.009.805 2. Operation & Sales Manager Gaji Pokok Tunjangan Lembur Tunjangan Asuransi
Bonus/THR Penghasilan Bruto Setahun
Pengurangan:
Biaya Jabatan
Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun (TK/0) PKP Setahun
PPh Pasal 21 Terutang
PPh pasal 21
PPh pasal 21 Sebulan 31.644.150 36.910.160 1.766.470 5.112.931 75.433.711 3.771.686 71.662.025 58.500.000 13.162.025 658.101 658.101 54.841 Penghasilan bruto setahun Pengurangan:
Biaya jabatan
Penghasilan Netto PTKP
Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17: 5% x 13.162.025
PPh  terpotong  hingga November PPh  21  terpotong  bulan desember 75.433.711 3.771.686 71.662.025 58.500.000 13.162.025 658.101 652.787 5.314 3. Operation & Sales Manager Gaji Pokok
Tunjangan Lembur
Tunjangan Asuransi Bonus/THR Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: 15.764.120 26.930.420 708.980 8.631.135 52.034.655 Penghasilan bruto setahun Pengurangan: Biaya jabatan 52.034.655 2.000.000
Biaya Jabatan
Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun (TK/0)
PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang PPh pasal 21 PPh pasal 21 Sebulan 2.000.000 50.034.655 67.500.000 0 0
0 0 Penghasilan Netto PTKP Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17: PPh  terpotong  hingga November PPh  21  terpotong  bulan desember 50.034.655 67.500.000 0 0 0 0 4. Operation & Sales Manager Gaji Pokok Tunjangan Lembur Bonus/THR
Penghasilan Bruto Setahun
Pengurangan:
Biaya Jabatan Penghasilan Neto Setahun PTKP Setahun (TK/0)
PKP Setahun
PPh Pasal 21 Terutang PPh pasal 21
PPh pasal 21 Sebulan 19.936.974 40.015.630 8.012.934 67.965.538 3.000.000 64.965.538 58.500.000 6.465.538 323.277 323.277 26.940 Penghasilan bruto setahun Pengurangan:
Biaya jabatan
Penghasilan Netto
PTKP Penghasilan Kena Pajak Tarif Pasal 17: 5% x 6.465.538
PPh  terpotong  hingga November PPh  21  terpotong  bulan desember 67.965.538 3.000.000 64.965.538 58.500.000 6.465.538 323.277 241.777 81.500

## Tabel 4.3. Perhitungan PPh pasal 21 Tarif TER Bulanan Karyawan 1
Bulan Gaji Tunjangan THR Bonus Premi Asuransi Penghasila n Bruto Ter Bulanan Kategori A PPh pasal 21 Januari 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Februari 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Maret 3.854.096 9.358.631 3.854.09 7 1.247.100 176.984 18.490.908 8% 1.479.273 April 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Mei 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Juni 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Juli 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Agustus 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 September 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Oktober 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 November 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 6% 878.209 Desember 3.854.096 9.358.631 1.247.100 176.984 14.636.812 Tarif PPh Pasal 17 Jan-Nov Jumlah 46.249.152 112.303.57 2 3.854.09 7 14.965.20 0 2.123.80 8 179.495.84 0 12.149.377 11.139.572 1.009.805

## Sumber:Data Diolah,2023
Pada tahap analisis tersebut, akan dibahas secara rinci perhitungan dan implikasi dari Pajak Pendapatan pasal 21 di PT. Varuna Tirta  Prakasya  Cabang Palembang. Karyawan 1 merupakan GM Region II di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang, jenis kelamin Perempuan  dengan  status  Tidak  kawin  dan  belum  punya  kewajiban,  Penghasilan  Bruto setahun  179.495.841,  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun  2008 menyatakan bahwa pasal 21 berasal dari penghasilan bruto, gaji pokok ditambah berbagai tunjangan, seperti gaji hari raya, maka penghasilan bersih dihitung dengan dikurangi biaya- biaya kantor. Sesuai UU Pajak Penghasilan Nomor 58 Tahun 2023, Pasal 21 menggunakan tarif TER bulanan untuk perhitungan bulan Januari sampai dengan November. Penghasilan Bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pasal 17, sehingga diperoleh Rp 12.149.377 per tahun dan Rp 1.012.448 per bulan, sesuai dengan status karyawan dan besarnya penghasilan bruto perbulan, pada karyawan ini berstatus TK/0 maka tarif yang didapat yaitu tarif TER bulanan kategori A,  pada
tarif  kategori  A  dengan  penghasilan  13.750.000-15.100.000  menggunakan  tarif  6%  pada bulan januari-februari  dan april-november karena  penghasilan  bruto Rp 14.636.812  dan 16.950.000-19.750.000 dengan tarif 8% di bulan maret adanya penambahan uang tunjangan hari raya dengan jumlah penghasilan bruto Rp 18.490.908, perhitungannya PPh pasal 21 bulan desember memakai harga pasal 17 yakni Rp 12.149.377 dikurangi PPh terpotong bulan januari-november Rp 11.139.572 maka PPh 21 terpotong bulan desember Rp 1.009.805
Kelebihan dari penggunaan metode PPh 21 melalui harga Efektif Rata-rata (TER), Hal ini, mulai 1 Januari, diberlakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kemudahan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilannya.  Aturan  ini  memperbolehkan  pegawai  tetap  untuk  menggunakan  tarif efektif PPh 21 hanya pada saat menghitung PPh Pasal 21 masa pajak Januari-November. Hal ini  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2023  dan  peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Cara ini menyederhanakan prosedur perhitungannya hanya dengan mengalikan Pendapatan Bruto bulanan dengan tarif efektif bulanan.
Namun, prospek pembayaran pajak yang kurang atau lebih sepanjang bulan Januari hingga November, yang bergantung pada pendapatan karyawan, merupakan kekhawatiran lain yang timbul dari penerapan tarif efektif ini di kalangan pembayar pajak, khususnya bagi perusahaan yang melakukan pemotongan pajak. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan  tarif  efektif  untuk  menghitung  PPh  Pasal  21  agar  tidak  terjadi  perbedaan pembayaran pajak yang cukup besar. Pentingnya komunikasi yang jelas antara perusahaan dan karyawan untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin terjadi karena fluktuasi besar dalam pembayaran pajak di akhir tahun.
Selain  itu,  kekhawatiran  juga  muncul  dari  aspek  finansial  perusahaan.  Perusahaan dapat membayar lebih banyak dari sebelumnya jika PPh Pasal 21 ditanggung atas perseroan, terutama karena imbalan natura ataupun kenikmatannya yang menjadikan obyek PPh Pasal 21. Hal ini terjadi karena objek pajak yang meningkat akibat penambahan imbalan natura dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dampaknya adalah peningkatan beban keuangan bagi perusahaan dalam membayar PPh Pasal 21 yang lebih besar.
Ketidakpastian ini juga mempengaruhi karyawan, terutama jika terjadi kurang bayar pajak di Desember. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penghasilan bersih ( take home pay) karyawan, terutama apabila perseroan tak memberi tunjangan hari raya atau bonus. Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  baik  tentang  perubahan  aturan  pajak  ini  menjadi penting, baik bagi perusahaan maupun karyawan, guna mengantisipasi dampak finansial yang mungkin terjadi.
Berikut  kekurangan  dan kelebihan pentaksiran  berdasarkan UU No 58 Tahun 2023 (Tarif TER Bulanan) serta berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 (Tarif Progresif).
1. Adanya  kemungkinan  terjadinya  lebih  bayar  pajak  di  akhir  tahun  bagi  karyawan dengan  penghasilan  tetap  setiap  bulan  dan  mendekati  total  PTKP.  Dalam penghitungan memakai TER, lonjakan atau tambahan penghasilan seperti bonus atau Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dapat  menyebabkan  lebih  bayar  pajak  di  akhir  tahun. Dengan metode tarif progresif, pajak yang dibayarkan tiap bulan akan lebih sesuai dengan penghasilan aktual yang diterima, menghindari potensi lebih bayar di akhir tahun.
2. Penerapan metode TER dapat menyebabkan kekurangan bayar pajak yang signifikan di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap besar secara nominal, yang berada  pada  rentang  tarif  PPh  Pasal  17.  Dalam  konteks  tarif  progresif,  pajak  yang dibayarkan akan mencerminkan besaran penghasilan setiap bulan, mengurangi risiko kekurangan bayar pajak yang signifikan di akhir tahun.
3. Penggunaan metode TER dapat menyebabkan kurang bayar yang signifikan pada PPh Orang  Pribadi  untuk  karyawan  non-karyawan.  Namun,  dengan  tarif  progresif, penyesuaian pajak akan lebih tepat dan sesuai dengan penghasilan masing-masing individu, mengurangi risiko kurang bayar yang signifikan pada PPh Orang Pribadi.
4. Kelebihan  bayar  PPh  Pasal  21  di  akhir  tahun  dapat  menimbulkan  permasalahan cashflow bagi pemberi kerja. Dalam konteks tarif progresif, pembayaran pajak yang lebih  merata  tiap  bulan  dapat  membantu  menghindari  masalah cashflow  yang disebabkan oleh kelebihan bayar pajak di akhir tahun.

## SIMPULAN
Penelitian ini menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 58 Tahun 2023. Hasil menunjukkan perhitungan  pajak sesuai,  namun  ada  perbedaan  jumlah  pajak  karena  metode  penghitungan  gaji  yang disetahunkan dan tarif efektif bulanan. Penggunaan tarif efektif bulanan mempermudah perhitungan  tetapi  dapat  menyebabkan  lebih  bayar  di  akhir  tahun.  Kepatuhan  pada peraturan  perpajakan  dan  akurasi  dalam  perhitungan  pajak  sangat  penting  untuk menghindari  penalti.  Disarankan  perusahaan  memanfaatkan  e-Filing  untuk mempermudah proses administrasi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, S., & Trisnawati, E. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. Serina IV Untar, 523-
534.
Bakri, Adriani, & Jumardi. (2022). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Cempaka Nusantara Makassar. Jurnal Ilmiah Neraca Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi, 5, 46-53.
Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Hartina. (2018). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
Jumaiyah. (2020). Pajak Penghasilan . Yogyakarta: Lautan Pustaka.
Jumaiyah, & A. W. (2021). Pajak Penghasilan- Teori, Kasus dan praktik. Yogyakarta: Lautan pustaka.
Lubis, R. H. (2018). Pajak penghasilan - Teori, kasus dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 . (n.d.).
Republik  Indonesia  .  (n.d.).  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2008  . Tentang  Pajak Penghasilan.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Sitorus. (2020). Moderasi Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur dan E-Bukti Potong terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Business Studies, 5(2).
Sudiyanto, T., Oktariansyah, Najib, M., & Ruslin, M. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21  pada  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 19(2), 314-322.
Sugiyono . (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: CV Alfabeta.
Syarifudin, A. (2018). Perpajakan. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
TIM. (2023). Pedoman Penulisan Skripsi . Palembang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas PGRI Palembang.
Valianti, R. M., Saladin, H., & Emilia, E. (2023). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  21  pada  Gaji  Karyawan  di  PT.  Kereta  Api  Indonesia  Divre  III Palembang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 16058-16062.