Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser
Edwin Kurniawan 1 ,  Aji Ratna Kusuma 2 , Adam Idris 3

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is to  describe  and analyse  the Implementation of Remote  Indigenous  Community  Empowerment Program In Tackling Poverty. The data are taken from the informants and key  informants  and  supported  by  secondary  data.  The  data  then  is analysed using interactive model that were developed by Milles, Huberman and Saldana. Keywords:  Implementation  of  Remote  Indigenous  Community Empowerment Program Abstrak Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Sumber data diambil dari informan dan key informan  dan didukung dengan data sekunder, Analisis data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif  yang  dikembangkan  oleh Milles, Huberman dan Saldana.
Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil
UU  1945  Pasal  34  ayat  (1)  menyebutkan  Bahwa  “Fakir  miskin  dan anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”  kemudian  ayat  (2)  menyebutkan bahwa “Negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan  bantuan  jaminan  sosial”.  Amanat  Undang-Undang  ini  mempertegas pentingnya  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia.  Salah  satu penyandang  masalah  kesejahteran  sosial  (PMKS)  yang  memerlukan perhatian khusus oleh negara yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT), karena ada  beberapa  alasan mendasar  yang  dapat  mempengaruhi  proses pembangunan, yaitu (1) secara kuantitas populasi KAT yang belum tersentuh pembangunan cukup tinggi, (2) terkait dengan masalah harkat dan martabat sebagai  suatu  bangsa  dan  isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  (3)  belum menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan nasional bagi bangsa, dan (4)  terkait  dengan  masalah  ketahanan  nasional,  terutama  KAT  yang
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
mendiami  wilayah  perbatasan  antar  negara.  Di  Kabupaten  Paser,  masalah kemiskinan telah ada sejak lama, dan hingga saat ini masalah tersebut belum dapat dituntaskan secara penuh. Ini terlihat dari berbagai gambaran kondisi yang  dialami  oleh  sebagian  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  Kabupaten Paser terutama di Kecamatan Longkali, dimana kondisi mereka masih sangat jauh dari kehidupan yang layak, seperti rumah tidak layak huni, aksebilitas pelayanan  umum  yang  tidak  memadai,  pengangguran,  dan  tidak terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Publik Menurut  W.I.  Jenkins  (1997:4)  kebijakan  publik  adalah :”A  set  of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them winthin a specified situation where these decisions should in princple be within the power of these actors to achieve.” (kebijakan  negara  merupakan  serangkaian  keputusan  yang  saling berkaitan  yang  diambil  oleh  seorang  aktor  politik  atau  kelompok  aktor politik yang dalam hal ini berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk  mencapainya  dalam  suatu  situasi  dalam  batas-batas  kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  Anderson,  (dalam  Sunarko, 2001  :  29),  mengatakan  bahwa  kebijakan  ( policy )  dapat  diartikan  suatu pedoman  untuk  bertindak,  meliputi  pedoman  yang  bersifat  sederhana sampai dengan yang komplek, bersifat umum maupun khusus, berdasarkan luas  maupun  sempit,  transparan  maupun  kabur  (tidak  jelas),  terperinci maupun global, kualitatif dan bersifat publik maupun privat.
Menurut Edward (1980 : 84) implementasi adalah bagian dari proses pembuatan  kebijakan,  dimana  setelah kebijakan  ditetapkan  dan  diperoleh legitimasi  secara  hukum  maka  sebagai  konsekuensinya  kebijakan  akan diaplikasikan dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat. Pandangan senada dikemukakan oleh Presman dan Wildawsky (dalam Nugroho, 2004 : 70)  mengatakan bahwa  implementasi  dapat  dipandang  sebagai  proses interaksi antara penentuan tujuan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan atau kemampuan membuat kaitan-kaitan tindakan dalam suatu mata rantai sebab akibat guna hasil yang diinginkan. Berdasarkan atas kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik jika  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  baik  dalam  konteks  organisasi maupun dalam konteks manajemen.
Pendapat diatas  kemudian dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn, (dalam Abdul Wahab, 1997 : 79), bahwa “suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol, dan  kepatuhan  bertindak  merupakan  konsep-konsep  penting  dalam prosedur-prosedur  implementasi.”  Atas  dasar  pandangan  tersebut,  maka tipologi  kebijakan  yaitu  :  (1)  jumlah  masing-masing  perubahan  yang  akan dihasilkan,  dan  (2)  jangkauan  atau  lingkup  kesepakatan  terhadap  tujuan
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan  bukan  hanya  sekedar  dijadikan dokumen yang tersimpan rapi dalam arsip, melainkan harus diimplementasi sehingga  dampaknya  dapat  dirasakan  oleh target  group .  Dengan  demikian proses  implementasi  merupakan  suatu  tindakan  yang  mutlak  harus dilakukan dalam meraih dampak yang diinginkan. Sebab yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.
Meter  dan  Horn  (1978;263)  mendefinisikan  ; Policy  implementation encompasses  those  by  public  and  private  individuals  (and  groups)  that  are directed  decisions .  Definisi  tersebut  memberi  memberi  makna  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan  oleh individu-individu  (dan  kelompok-kelompok)  pemerintah  dan  swasta  yang diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  menjadi  prioritas dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi Danies A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier ( Abdul Wahab,1997;65) menyatakan bahwa ; memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan  fokus  perhatian  implementasi  kebijaksanaan,  yaitu  kejadian- kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman- pedoman  kebijakan  negara,  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Dalam  implementasi kebijakan  implementor  yang  terlibat  di  selain kaum birokrat banyak lagi anatara lain yang terlibat, yaitu:
1. Kaum  birokrat  sendiri  terlibat  dalam  aktifitas-aktifitas  fungsional lainnya di samping dalam aktifitas implementasi.
2. Para  legislator  sering  diminta nasihatnya,  karena  keahlian    mereka dalam  administrasi  kebijakan  pada  bidang  tertentu,  dan  selain  itu mereka juga sering terlibat dalam masalah-masalah kepegawaian dan penunjukkan administrasi.
3. Hakim  terkait  dengan  kasus  implementasi  kebijakan.  Peranan pengadilan dalam pembentukan kebijakan secara khusus dapat dilihat dalam hal penafsiran undang-undang khususnya dalam nilai undang- undang nasional yang bertentangan dengan konstitusi.
4. Partisipasi  dan  kelompok  perorangan  di  dalam  implementasi kebijakan memiliki beberapa bentuk. Kelompok ini sering kerjasama dengan  badan-badan  pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan tersebut.
Disamping  variabel  sumberdaya  manusia, implementasi  kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Menurut  pendapat  Steward  (1997:  1008)  istilah  tersebut  dinamakan pendekatan kontrol dan komando ( the command and control approach ) yang mirip  dengan  pendekatan top  down dan  pendekatan  pasar  ( the  market
approach ) mirip dengan pendekatan bottom up. Masing-masing pendekatan mengajukan  model  kerangka  kerja  dalam  membentuk  keterkaitan  antar kebijakan dan hasilnya.
Dalam implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter & Carl E. Van  Horn  (dalam  Islamy,  (2004:  139),  ada  6  variabel  yang  mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:
1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Disposisi implementor.
6. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan  ( empowerment )  pada  awalnya  muncul  dari  adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan  pembangunan,  posisi  sentral  negara  terlihat  mulai  dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan ( Soetrisno , 1995; 135). Paradigma ini   banyak   mendapat kecaman  dari   para ahli   dan  pengamat pembangunan  negara-negara    yang  sedang  berkembang,  khususnya  dari kalangan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM  ).  Salah  satu  kritik  yang dikemukakan  adalah  paradigma  ini  sangat  tidak  mempercayai  kemampuan masyarakat dalam membangun diri dan kelompok mereka sendiri, disamping itu  paradigma  ini  menghambat  timbulnya  kearifan  lokal  sebagai  unsur sentral dalam perencanaan pembangunan masyarakat yang berkesinambungan. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa “pembangunan  akan  berjalan  dengan  sendirinya  apabila  masyarakat  diberi hak  untuk  mengelola  sumberdaya  alam  yang  mereka  milik  dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat“.
Kartasasmita (2007 : 145) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk  mengembangkannya”. Dari  pendapat  tersebut  kemudian    dipertegas oleh Steward, (1997  :  217)  yang  mengatakan  bahwa  pemberdayaan mendorong  terjadinya  suatu  proses  perubahan  sosial  yang  memungkinkan orang-orang/masyarakat  pinggiran  yang  tidak  berdaya  untuk  memberikan pengaruh  yang  lebih  besar  di  arena  politik  secara  lokal  maupun  nasional. Oleh  karena  itu,  pemberdayaan  sifatnya  individual  sekaligus  kolektif. Pemberdayaan  juga  merupakan  suatu  proses  yang  menyangkut  hubungan- hubungan  sosial.  Disamping  itu,  pemberdayaan  juga  merupakan  proses perubahan  pribadi    karena    masing-masing    individu    mengambil pemahamannya terhadap tempat dunia Kemiskinan  adalah  kondisi  sosial  ekonomi  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat. Menurut  Andist  (2008)  kemiskinan  dapat  dibedakan  menjadi  tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural.
Seseorang  termasuk  golongan  kemiskinan  absolut  apabila  hasil pendapatannya  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  tidak  cukup  untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.  Seseorang  yang  tergolong  kemiskinan  relatif  sebenarnya  telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  yang  tidak  mau  berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha daru pihak lain yang membantunya.
Kemiskinan  pada  umumnya  didefinisikan  dari  segi  ekonomi, khususnya  pendapatan  dalam  bentuk  uang  ditambah  dengan  keuntungan- keuntungan  non-material  oleh  seseorang.  Namun  demikian,  secara  luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan  pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk,  dan  kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto et.al., 2004).  Definisi  kemiskinan  dengan  menggunakan  pendekatan  kebutuhan dasar  seperti  ini  diterapkan  oleh  Depsos,  terutama  dalam    mendefinisikan fakir miskin.
Strategi  pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  adalah menciptakan  kondisi  lingkungan  yang mendukung  KAT  untuk  dapat mengembangkan  keterampilan  dan  kemampuan  adaptasi  terhadap perubahan  lingkungan  sosial  budaya,  ekonomi  dan  politik.  Dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah :
a) Pemberdayaan,  yang  mengandung  makna  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  kinerjanya  serta  pemberian  kepercayaan  dan peluang  kepada  masyarakat,  dunia  usaha  dan  KAT  untuk  mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
b) Kemitraan,  yang  mengandung  makna  adanya  kerjasama  sesuai dengan program,  kepedulian,  kesetaraan,  kebersamaan,  kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dengan KAT.
c) Partisipasi,  yang  mengandung  makna  adanya  prakarsa  dan  peranan dari  KAT  dan  lingkungan  sosialnya  dalam  pengambilan  keputusan serta  melakukan  pilihan  terbaik  untuk  peningkatan  kesejahteraan sosialnya.
d) Advokasi  sosial,  yang  mengandung  makna  perlindungan  terhadap berbagai  sumberdaya  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan  harkat  dan martabat serta kualitas hidup KAT.

## Analisis Data
Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan maka analisis  data  yang  digunakan  adalah  Analisis  data  model  interaktif  seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan  yaitu .  Kondensasi  Data  ( Data  Kondensation ), Penyajian
Data  ( Data  Disply ),  Pengambilan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( Drawing  and Verifying Conclusition ).
Implementasi  Kebijakan  Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil (KAT) Desa Munggu, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser : Tahapan Program dan Bentuk Impelementasinya. Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  merupakan pilihan  strategis  dalam  rangka  menanggulangi  kemiskinan.  Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  09  Tahun  2012  tentang  Pemberdayaan Komunitas  Adat  Terpencil.  Hal  ini  merupakan  langkah  yang  tepat  sehingga tidak  terjadi  kesenjangan  yang  terlalu  melebar.  Secara  filosofis  kebijakan Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil merupakan  salah program  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan sosial para warga yang berada di daerah terpencil.
Sebagai program  pemberdayaan  tentunya  mempunyai  keunggulan dalam  menanggulangi  masalah  kemiskinan,  karena  program  tersebut berorientasi  pada  peningkatan  daya  kemampuan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat. Program tersebut  mendapat  apresiasi  masyarakat  khususnya  pada  masyarakat terpencil,  seperti  halnya  di  Lokasi  Sekulit, Desa  Manggu, Kecamatan  Long Kali yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk sehingga kehidupannya kurang memenuhi standar hidup yang layak. Agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu diberdayakan, sehingga mampu beradaptasi  dengan  lingkungan  yang  terus  berkembang.  Karena itu cukup beralasan  jika Lokasi  Sekulit di Desa  Manggu, dijadikan  sebagai  pemetaan penelitian mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang memenuhi standar hidup yang layak.

## Tahapan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
Pemetaan sosial merupakan tahapan pertama dalam rangka persiapan pelaksanaan  pemberdayaan  Komunitas  Adat  terpencil. Hasil  penelitian mengenai tahapan ini, menunjukkan bahwa pemetaan sosial sudah dilakukan dengan  baik  dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  ada  dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Dengan demikian maka Lokasi Sekulit dikategorikan sebagai KAT kategori I dimana daerah tersebut mendapatkan bantuan sarana dan prasarana serta bantuan permakanan (Jaminan hidup). Sebagaimana diketahui bahwa sifat kebijakan program ini adalah top bottom , sehingga  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  kurang  atau bahkan tidak ada. Program merupakan murni inisiatif dari pemerintah, dan masyarakat hanya sebagai  obyek,  namun  respon  dan  antusias  warga  pada program pemberdayaan  ini  sangat  tinggi,  hal  ini  diindikasikan  pada pertemuan bimbingan sosial sebelum melaksanakan program pemberdayaan yang dihadiri oleh semua warga Lokasi Sekulit.
Dalam  melaksanakan  keseluruhan  tahapan  pada  Program Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil,  oleh  Dinas  Sosial  Provinsi Kalimantan  Timur  selaku  Implementor  sudah  dilakukan  sesuai  mekanisme yang ditentukan. Yaitu merencanakan, menyusun dan melaksanakan semua langkah langkah yang disesuaikan dengan tujuan agar semua bentuk bantuan dapat tersalurkan dengan baik, tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang maksimal. Fakta menunjukkan bahwa secara teoritis program pemberdayaan yang  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  berimplekasi  pada  efektivitas program.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Abdul    Wahab,  (2003  :  83), mengatakan  bahwa  dalam  rangka  efektivitas  pelaksanaan  program hendaknya  dilakukan  berdasarkan  tahapan-tahapan  yang  tersusun  sesuai dengan  rencana  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Yaitu  mulai  dari  persiapan pelaksanaan pengawasan hingga pembuatan laporan hasil kegiatan program. Ini berarti  keberhasilan  pelaksanaan  program  pemberdayaan  pada komunitas  adat  terpencil  sangat  tergantung  pada  kemampuan implementator  dalam  mendistribusikan  bantuan  yang  didasarkan  atas tahapan-tahapan  yang  telah  tersusun.  Seperti  halnya  pemberian    bantuan pada warga komunitas adat terpencil di lokasi Sekulit Desa Manggu. Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit sebagai kategori KAT I adalah berupa bantuan jaminan hidup (bahan makanan) dan bantuan sarana prasarana (perumahan).
Implementasi  Program  Melalui  Pemberian  Bantuan  Sosial  Jaminan Hidup (Permakanan)
Dalam  kaitannya  dengan  pemberian  bantuan  tersebut  selain memperhatikan  jenis  bantuan  yang  diberikan  dan  juga      landasan  hukum yang  mengatur  bantuan,  bantuan  juga  mempunyai  acuan  dalam pelaksanaannya.  Sebagai  acuan  pemberian  bantuan  jaminan  hidup  diatur berdasarkan  Kermensos  RI  No.  09  Tahun  2012  tentang  Pemberdayaan Komunitas  Adat  Terpencil.  Adapun  jenis  bantuan  yang  diberikan  meliputi jaminan  hidup  dan  bantuan  sarana  daan  prasarana  untuk  menunjang kehidupan  masyarakat.  Sebagai  penerima  bantuan  adalah  warga  Lokasi Sekulit dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 50 KK dan 150 jiwa. Setiap KK mendapatkan masing masing 1 unit rumah dan bantuan bahan makanan antara lain : beras, minyak, gula, teh, kopi, ikan asin, susu kaleng, mie instan dan  garam.  Dari  hasil  penelitian,  jika  dilihat  dari  kuantitas  bantuan khususnya  bantuan  jaminan  hidup  (permakanan)  yang  diperoleh  warga Lokasi  Sekulit  sangatlah  kurang  terlebih  diberikan  hanya  satu  tahun  sekali selama tiga tahun namun warga warga tetap merespon bantuan ini dengan baik dan merasa cukup terbantu.
Dari  jenis  bantuan  sarana  dan  prasarana  (perumahan)  yang  sudah diberikan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur juga dirasakan warga sangat baik. Dari hasil penelitian di lapangan bantuan perumahan yang diberikan kepada warga Lokasi Sekulit sudah sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan yang telah ditentukan. Hanya dengan Rp. 35
juta rumah bantuan untuk warga KAT terbangun dengan kategori sederhana. Dikhawatirkan rumah bantuan bagi warga KAT ini tidak bisa bertahan lama karena kualitas bahan yang tidak begitu baik dan susahnya ekonomi warga untuk merenovasi rumah mereka menjadi lebih baik lagi.
Sasaran  dari  kebijakan  program  pemberdayaan  komunitas  adat terpencil  ini  sangatlah  tepat  dan  sudah  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan, meski  demikian  dalam  proses  menghadapi  kendala  tetapi  semuanya  dapat teratasi. Ini terlihat dari fenomena yang terjadi ketika dalam proses peralihan yaitu  dari  komunitas  adat  terpencil  yang  dulunya  hidup  terpencar,  dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah,  lingkungan dan perumahan yang sangat memprihatinkan,  menuju  kehidupan  yang  terorganisir,  tidak  terlepas  dari berbagai  kendala.  Meski  demikian  semuanya  dapat  teratasi  dengan  baik sehingga  kehidupan  warga  komunitas  adat  terpencil  sejalan  dengan  tujuan program Kemudian  dalam  hal  sumberdaya  manusia  tampaknya  mempunyai persoalan  yang  tidak  terlepas  dari  pelaksanaan  program,  sebab  faktor tersebut  merupakan  determinan  penting  untuk  menunjang  kelancaran pelaksanaan  program  pemberdayaan. Terutama  dalam  hal  kemampuan teknis,  meskipun  penguasaannya  terhadap  program  pemberdayaan  kurang optimal  tetapi    kemampuan  yang  dimiliki  cukup  memadai  maka  program pemberdayaan  pada  komunitas  adat  terpencil  dapat  dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini semua diperoleh melalui rangkaian perencanaan yang matang dari para implementor kebijakan dan kerjasama yang dibangun dengan unsur terkait
Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana (Perumahan) Sesuai  kebijakan  program  yang  diteutukan,  bahwa  bantuan  sarana dan prasarana  meliputi :
a) Rumah warga, merupakan tempat tinggal sederhana warga Komunitas Adat  Terpencil  yang  disediakan  oleh  pemerintah  yang  memenuhi standar layak huni dengan ukuran minimal 30 meter persegi.
b) Bahan bangunan rumah. Bahan bangunan rumah yang disediakan oleh Pemerintah berdasarkan kebutuhan warga Komunitas Adat Terpencil untuk  memperbaiki  rumah  sehingga  memenuhi  standar  kelayakan huni.
c) Jalan  lingkungan.  Jalan  lingkungan  merupakan  sarana  penghubung dalam pemukiman warga yang disediakan oleh Pemerintah.
d) Balai  sosial,  merupakan  tempat  pertemuan  warga  yang  disediakan oleh  Pemerintah  untuk  meningkatkan  interaksi  sosial  antar  warga Komunitas Adat Terpencil.
e) Rumah  petugas,  yaitu  tempat  tinggal  sederhana  untuk  pendamping yang  disediakan  oleh  pemerintah  di  pemukiman  selama  masa pemberdayaan.
f) Rumah  ibadah,  merupakan  tempat  ibadah  yang  sederhana  yang disediakan oleh Pemerintah.
g) Sarana  air  bersih,  merupakan  fasilitas  yang  disediakan  oleh pemerintah  meliputi  tempat  penampungan  dan  pengelolahan  air layak minum serta MCK.
h) Bibit  tanaman,  merupakan  varietas  tanaman  disediakan  oleh Pemerintah  yang  sesuai  dengan  kondisi  lokasi  Komunitas  Adat Terpencil berupa tanaman palawija dan atau tanaman keras.
i) Peralatan  kerja,  merupakan  perkakas  yang  disediakan  oleh pemerintah untuk digunakan warga Komunitas Adat Terpencil dalam meningkatkan taraf kehidupannya.
j) Peralatan  Rumah  Tangga,  merupakan  alat  yang  disediakan  oleh Pemerintah untuk menunjang aktivitas kehidupan warga sehari-hari Secara  aplikatif  pemberian  bantuan  bagi  Komunitas  Adat  Terpencil, sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.  Meski demikian secara aplikatif dihadapkan oleh  suatu  kendala  terutama  rendahnya  aksesbilitas  transformasi  dan transportasi yang menyulitkan petugas pelaksana dalam proses pelaksanaan program  pemberdayaan,  terutama  komunikasi  dengan  masyarakat  KAT  di Lokasi Sekulit. Hal ini disebabkan karena susahnya jaringan telekomunikasi di  Lokasi  Sekulit.  Namun  di  sisi  lain  bahwa  komunikasi  antar  aparat pelaksana  berjalan  dengan  baik. Keberhasilan  suatu  program  dinilai  dari sejauh mana kerjasama dalam hal ini komunikasi serta penguatan aktivitas dari implementor yang  terlibat  dalam  proses implementasi suatu  program. Dengan komunikasi yang harmonis, maka seluruh mekanisme implementasi akan terkoordinir dengan baik.
Pada  dasarnya  respon  para  implementor  pusat  terhadap  usulan daerah terkait program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit, Desa Manggu sangat baik. Disamping berpedoman pada Renstra Data Base KAT Nasional, hasil peninjauan calon lokasi pemberdayaan atas usulan daerah  ini  dinilai  sangat  tepat  sasaran  dan  minim  hambatan . Keberadaan pelaksanaan  program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  yang dilaksanakan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  di  Lokasi  Sekulit  di sambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Hal ini terlihat dari adanya  keterlibatan  Pemerintah  Daerah  terhadap  sharing  dana  APBD  guna melengkapi  kebutuhan  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  di  Lokasi  Sekulit. Selain pemerintah daerah,  keterlibatan  dunia  usaha  pada  Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit sangat diperlukan kehadirannya guna membuka inovasi baru bagi warga KAT Lokasi Sekulit. Sehubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lokasi Sekulit Desa Manggu Kecamatan Long Kali ternyata tidak terlepas dari  faktor  pendukung  den  penghaabat.  Adapun  faktor  pendukung pelaksanaan  program  adalah  kebijakan  Menteri  sosial  yang  diatur  dalam Permensos Nomor  09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,  dan  Keputusan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  84/HUK1997  tentang Pelaksanaan  Pemberian  Bantuan  Sosial  Bagi  Keluarga  Masyarakat  Miskin, kemudian perhatian Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan dana APBD
sebagai  bentuk  bantuan  dan  kerjasama  yang  baik  sehingga  Program Pemberdayaan  Komunitas Adat  Terpencil  yang  ada  di  Lokasi  Sekulit  dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kesamaan pemahaman juga sangat diperlukan dalam melaksanakan program pemberdayaan Komunitas Adat  Terpencil  ini  sehingga  didalam  pelaksanaannya  semua  implementor sudah mempunyai persepsi yang sama.
Upaya Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit Desa Manggu Kecamatan Long Kali Dalam rangka efektivitas sehubungan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan  komunitas adat terpencil maka upaya yang dilakukan adalah menentukan standar  dan  sasaran  kebijakan,  meningkatkan  sumberdaya manusia,  melakukan  komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas, melakukan  kerjasama  dengan  agen  pelaksana  dana  memberikan  disposisi implementor  untuk  menindaklanjuti  program-program  yang  telah ditetapkan.
Dari upaya yang dilakukan nampaknya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga implementasi kebijakan program pemberdayaan komunitas  adat  terpencil  kurang  berjalan  efektif,  meski  demikian  program tersebut  terus  dilaksanakan  meskipun  secara  aplikatif  dihadapkan  oleh berbagai kendala. Seperti keterbatasan dana dan lambatnya dana APBN yang dikucurkan ke daerah menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil.  Ditambah  dengan birokrasi  yang  panjang  dan  cuaca  yang  kurang  mendukung  menjadikan program  pemberdayaan  ini  terlihat  sedikit  lamban  namun  didalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan. Disamping  alasan  di  atas,  adanya mutasi pejabat  baik  dari  Dinas  Sosial Provinsi  maupun  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Paser  yang  dinilai  sangat berpengaruh  dalam  pelaksanaan  Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil  di  Lokasi Sekulit,  Desa Manggu  sehingga  komitmen  yang  telah disepakati dalam pemberdayaan tersebut sedikitnya ada kebijakan baru dari pejabat tersebut.
Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berdasarkan  hasil  temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  yang  mendukung  meliputi  Amanah  Undang-undang  Dasar  1945,  UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  11 tahun 2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Permensos  RI  Nomor  9  Tahun  2012 Tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil,  sebagai  landasan  moral bagi  kebijakan  Program  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil. Sedangkan  faktor  yang  menghambat  meliputi  :  lambatnya  pendanaan  dari pusat,    terbatasnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  program pemberdayaan  komunitas  adat  terpencil, keadaan cuaca  dan  kondisi lapangan serta akses jalan di Lokasi Sekulit dan menuju Lokasi Sekulit yang
masuk  pada  musim  hujan  sehingga  menghambat  pekerjaan  pembuatan bantuan sarana dan prasarana (perumahan) dan berdampak pada lambatnya pemberian  bantuan  tersebut kepada  masyarakat.  Kurangnya  akses komunikasi seluler di Lokasi Sekulit sehingga mengakibatkan informasi yang masuk  dan  keluar  baik  untuk  warga  maupun  implementor  tidak  dapat tersampaikan  dengan  baik. Jalur  birokrasi  yang  cukup  panjang  dalam penyaluran  dana  sehingga  berpengaruh  terhadap  lambatnya  proses pencairan dana Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Lokasi Sekulit.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan  Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  di Lokasi  Sekulit,  Desa  Manggu,  Kecamatan  Long  Kali,  secara  aplikatif kurang  mencapai  kualifikasi  yang  diharapan,  meski  demikian tindakan  yang  dilakukan  menunjukkan  indikasi  cukup  baik  atau mempu  membawa  perubahan  yang  lebih  baik  terutama  untuk memperbaiki  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  komunitas adat terpencil.
2. Pemberdayaan  melalui  pemberian  bantuan  sosial  (konsumtif)  dan sarana  dan  prasarana  (perumahan)  dan  bantuan  jaminan  hidup (bahan  makanan  pokok)  secara  aplikatif  sudah  sesuai  mekanisme yang  telah  ditentukan  dan  bantuan  yang  disalurkan  sudah  tepat sasaran.
3. Kurang efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan komunitas adat  terpencil  disebabkan  oleh  terbatasnya  anggaran  yang dialokasikan  untuk  program  pemberdayaan,  buruknya  cuaca  dan kondisi  lapangan  serta  rendahnya  aksebilitas  transformasi, dan sarana transportasi menuju lokasi objek pemberdayaan.

## Saran-saran
1. Perlu  adanya  penambahan  porsi  pendanaan  baik  dari  pemerintah pusat  maupun  pemerintah daerah  sehingga  pelaksanaan pemberdayaan  komunitas  adat  terpencil  tidak  terkesan  apa  adanya karena  warga  komunitas  adat  terpencil  juga  mempunyai  hak  yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan.
2. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur secara implementatif dapat dilaksanakan dengan  cukup  baik,  meskipun  kurang  optimal.  Untuk  lebih meningkatkan  program  ini  perlu  adanya  peningkatan  implementor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Bantuan  yang  diberikan  kepada  warga  Sekulit  sudah  cukup  baik namun dari  segi  jenis  dan  kuantitas  masih  dirasakan  kurang.  Perlu adanya  gagasan  dan  ide  ide  yang  inovatif  dalam  menentukan  jenis
bantuan yang akan diberikan terutama bantuan jaminan hidup (bahan makanan  pokok).  Sebaiknya  ada komunikasi  yang  lebih  mendalam terhadap  kebutuhan  yang  sesuai  harapan  mereka  sehingga optimalitas dalam pemberian bantuan bisa lebih tinggi
Daftar Pustaka Anonimus, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. ________, BPS tahun 2013, ________, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing  Public  Policy .  Texas:  University Congressional Quarterly Press.
Grindle,  M.  1980. Polities  and  Policy  Implementations  in  the  third  World . Princeton: Princeton University Press.
Islamy. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Kartasasmita,  Ginanjar. 1996. Ekonomi  Rakyat  :  Memadukan  Perumbuhan Dan Pemerataan . Jakarta: Cides. _________.  2007. Pembangunan  untuk  Rakyat  : Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataaan . Jakarta: Pustaka Cidensindo.
Meter,  VanDonald,  S.  Van  dan  Carl  E.  Van  Horn,  1975, The  Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work . Baverly Hills: Sage Publication. Inc.
Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik , Cetakan Ke- 3. Jakarta: Gramedia. Sunarko.  2001. Kebijaksanaan  Negara,  Teori  dan  Aplikasi .  Surabaya: Universitas Airlangga Press.
Soetrisno,  Lukman.  1995. Menuju  Masyarakat  Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. Soerjono, Agus, 2004, Pembangunan, Memperkuat dan Meningkatkan Wibawa Sektor Publik. Dalam Majalah Manajemen tahun III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Supardi,  Suparlan, 2005.  Kemiskinan  di  Perkotaan. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Sunyoto,  Agus.  1995. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: Badan Penerbit IPWI. Steward,  Aileen  Mitchell.  1997. Empowering  People .  London:  Pitman Publishing.
Wahab,  Abdul.  1997. Analisis  Kebijaksanan  Publik , Teori  dan  Aplikasinya . Cetakan II. Malang: Brawijaya University Press.
________. 2003. Analisis Kebijaksanan Negara , Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.