JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## REKOMENDASI RESOLUSI KONFLIK DI DESA WADAS MENGGUNAKAN METODE TINJAUAN PUSTAKA
Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina 1 dan Moch Reski Fauzi 2
1,2 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: fadhlizha19001@mail.unpad.ac.id, moch19012@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  berfokus  pada  analisis  dan  rekomendasi  terhadap  resolusi  konflik  di  Desa  Wadas,  Kabupaten Purworejo,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Aspek  yang  diteliti  dalam  tulisan  ini  adalah  resolusi  konflik  yang  telah dilakukan atau telah diterapkan di Desa Wadas menggunakan pendekatan yang dijabarkan oleh Nulhaqim dkk serta merekomendasikan upaya resolusi konflik seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi pustaka,  dimana  penulis  mendeskripsikan  fenomena  situasi  dan  masalah  secara  komprehensif  dengan mengumpulkan dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas. Tujuan penulis menganalisis permasalahan  di  Desa  Wadas  yakni  agar  memberikan  gambaran  secara  komprehensif  mengenai  runtutan kronologi konflik yang terjadi di Desa Wadas serta menganalisis bagaimana resolusi yang sudah dilakukan dan direncanakan  serta  memberikan  rekomendasi  upaya  resolusi  konflik  yang  sebaiknya  dilakukan  untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas.  Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penulisan  ini  adalah terdapat  beberapa  rekomendasi  resolusi  konflik  yang  diusulkan  oleh  akademisi  dan  praktisi  serta  pemangku pemerintah.
Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Desa Wadas.

## ABSTRACT
This paper focuses on analysis and recommendations for conflict resolution in Wadas Village, Purworejo District, Central Java Province. The aspect examined in this paper is the conflict resolution that has been carried out or has been implemented in Wadas Village using the approach described by Nulhaqim et al as well as recommending what  kind  of  conflict  resolution  efforts  should  be  carried  out  to  mitigate  the  conflict  that  occurred  in  Wadas Village.  This  paper  uses  a  qualitative  research  method  with  a  literature  study  approach,  in  which  the  author describes  the  phenomena  of  the  situation  and  problems  comprehensively  by  gathering  from  scientific  sources relevant to the themes discussed. The author's goal is to analyze the problems in Wadas Village, namely to provide a comprehensive picture of the chronological sequence of conflicts that occurred in Wadas Village and to analyze how the resolutions have been carried out and planned and to provide recommendations for conflict resolution efforts that should be carried out to resolve conflicts that occurred in Wadas Village. The conclusion that can be drawn from this writing is that there are several conflict resolution recommendations proposed by academics and practitioners as well as government stakeholders.
Keywords: Conflict, Conflict Resolution, Wadas Village.

## PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  hal  yang  sulit dihindari  oleh  suatu  masyarakat,  konflik dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan pendapat,  pemikiran,  atau  bahkan  terjadi karena  adanya  kesalahpahaman  antara pihak-pihak  yang  berkonflik  (Arya  Hadi, 2006).  Mengutip  dari  Webster  (2016) dalam modul sosiologi, istilah “ conflict ” di dalam  bahasa Inggris  berarti  suatu perkelahian,  peperangan  atau  perjuangan, yaitu  berupa  pertentangan  fisik  antara
beberapa  pihak.  Sedangkan,  konflik  atau pertentangan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan  pihak  lain  dengan  cara menghancurkan  atau  membuatnya  tidak berdaya.  Latar  belakang  adanya  konflik adalah  adanya  perbedaan  yang  sulit ditemukan  kesamaannya  atau  didamaikan baik  itu  perbedaan  kepandaian,  ciri  fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
Menurut Wirawan (2016), kriteria yang menandai  suatu  pertentangan  sebagai konflik adalah sebagai berikut:
1. Sebuah  konflik  harus  melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya;
2. Pihak-pihak  tersebut  saling  tarik- menarik  dalam  aksi-aksi  saling bermusuhan  ( mutually  opposing actions );
3. Mereka biasanya cenderung
menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi  dan  menghancurkan “musuh”;
4. Interaksi  pertentangan  di  antara pihak-pihak  itu  berada  dalam keadaan  yang  tegas,  karena  itu keberadaan  peristiwa  pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh  para  pengamat  sosial  yang tidak terlibat dalam pertentangan.
Menurut  Coser  (1957),  konflik  yang terjadi  di  masyarakat  dikarenakan  adanya kelompok  lapisan  bawah  yang  semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Coser menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Tiga faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat, yaitu sebagai berikut:
a. Luas  sempitnya  tujuan  konflik sosial.
b. Adanya pengetahuan maupun kekalahan dalam konflik.
c. Adanya  peranan  pemimpin  dalam memahami biaya terjadinya konflik dan persuasi pengikutnya.
Konflik  dapat  menjaga  hubungan antarkelompok  dan  memperkuat  kembali identitas  kelompok.  Adapun  manfaat konflik  menurut  Coser,  adalah  sebagai berikut:
a. Konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi.
b. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok.
c. Konflik  dengan  kelompok  lain dapat  menghasilkan  solidaritas  di dalam  kelompok  tersebut  dan
solidaritas tersebut dapat
mengantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain.
d. Konflik dapat menyebabkan anggota masyarakat  yang terisolasi menjadi berperan aktif.
Kemudian,  Coser  mengelompokkan konflik  sosial  menjadi  dua  macam,  yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis.
a. Konflik  Realistis  konflik  realistis adalah  konflik  yang  berasal  dari kekecewaan individu atau kelompok  atas  tuntutan  maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial.
b. Konflik Non-Realistik Konflik non- realistis  merupakan  konflik  yang bukan  berasal  dari  tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, melainkan  dari  kebutuhan  untuk meredakan ketegangan.
Buckles,  D  and  Rusnak,  G.  (1999) Menyampaikan  Secara  umum  strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan  pengetahuan  yang  mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan berbekal peta  tersebut,  segala  kemungkinan  dan peluang  resolusi  konflik  diperhitungkan dengan  cermat,  sehingga  setiap  manfaat dan  kerugiannya  dapat  dikalkulasikan dengan  baik.  Seringkali  dijumpai  banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional  untuk  mengatasi  konflik  sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus- kasus  yang  demikian  itu,  maka  resolusi konflik  sepantasnya  dikelola  (conflict management)  pada  derajat  dan  suasana yang  sedemikian  rupa  sehingga  ledakan berupa “ clash-social ” yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan.
Melalui penelusuran dari studi terdahulu  mengenai  berbagai  konflik yang terjadi  di  berbagai  belahan  dunia,  serta berdasarkan  kerangka  konseptual  dan teoritis mengenai konsep dan teori resolusi konflik yang banyak dikembangkan dalam dunia  akademis,  maka  tidak  berlebihan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
untuk mengatakan  bahwa  jika  kita dihadapkan  dengan  situasi  konflik  maka kita  harus  mulai  memikirkan  apa  yang dalam  pemaparan  berikutnya  dikenal sebagai “Resolusi Konflik”.
Tidwell (1998) memperkenalkan sebuah  mekanisme  yang  nantinya  akan menunjukan kita untuk mengambil langkah-langkah resolusi: pertama, diawali dengan  mempertanyakan  apakah  konflik yang  terjadi  berguna  apa  tidak?  Harus ditanamkan  dalam  benak  kita  bahwa konflik  tidak  akan  berguna  apabila  sudah merenggut  korban  nyawa  dan  harta,  tetapi harus  dipahami  bahwa  banyak  konflik (tanpa kekerasan) membawa kemajuan dan menguntungkan  kita.  Kemudian,  kedua, mencari  sumber  dari  konflik  tersebut, dilanjutkan dengan langkah ketiga menentukan mekanisme penyelesaian, dan terakhir keempat, mengaplikasikan mekanisme tersebut.
Desa Wadas merupakan salah satu desa yang  terletak  di  Kabupaten  Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Akar konflik agraria di  Desa  Wadas  bermula  dari  rencana pembangunan Bendungan Bener yang akan menampung  air  dari  Sungai  Bogowonto. Pembangunan  bendungan  itu  termasuk dalam  rencana  Proyek  Strategis  Nasional (PSN)  dan  pembangunannya  diperkirakan menelan biaya Rp 2,06 triliun. Permasalahan  muncul  karena  salah  satu material  untuk  membangun  Bendungan Bener adalah batu andesit, yang rencananya akan ditambang dari Desa Wadas.
Dilansir dari laporan Project Multatuli,
24  Mei  2021,  Kepala  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  Bendungan  Bener,  M Yushar mengatakan bahwa bukit di Wadas menyimpan  batu  andesit  sebanyak  40  juta meter  kubik.  Namun,  Yushar  mengatakan bahwa batu andesit yang diambil dari perut Wadas  hanya  8,5  juta  meter  kubik  selama dua hingga tiga tahun. Ia mengatakan para pemilik  tanah  di  bukit  itu  akan  mendapat "ganti  untung"  minimal  Rp120.000  per meter  persegi.  Setelah  itu  tanah  dikuasai pemerintah,  tetapi  setelah  direstorasi, masyarakat  dapat  memanfaatkannya  lagi
melalui  kesepakatan  antara  Badan  Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  dengan  Balai  Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).
Dari  kasus  ini  masyarakat  secara  garis besar  mengkhawatirkan  dua  permasalahan utama. Pertama, warga khawatir penambangan  batu  andesit  akan  merusak 28  titik  sumber  mata  air  yang  ada  di kampung  tersebut.  Padahal  keberadaan sumber  mata  air  itu  sangat  vital  untuk menopang  pertanian  di  Desa  Wadas,  di mana  mayoritas  warga  bekerja  sebagai petani. Kedua, warga khawatir penambangan  batu  andesit  akan  membuat kawasan  Desa  Wadas  menjadi  semakin rentan  terkena  longsor.  Kekhawatiran  ini muncul  berdasarkan  Peraturan  Daerah tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Purworejo  2011-2031,  dimana Kecamatan  Bener  (termasuk  di  dalamnya Desa  Wadas)  merupakan  bagian  dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor. Menurut  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia (Walhi), tambang yang mengganggu  ketentraman  warga  Desa Wadas saat ini merupakan tambang quarry atau  penambangan  terbuka  (dikeruk  tanpa sisa).
Penambangan  direncanakan  berjalan selama  30  bulan  dengan  cara  dibor, dikeruk,  dan  diledakkan  menggunakan 5.300  ton  dinamit  atau  5.280.210  kg, hingga  kedalaman  40  meter.  Tambang quarry  batuan  andesit  di  Desa  Wadas menargetkan  15,53  juta  meter  kubik material batuan andesit untuk pembangunan  Bendungan  Bener,  dengan kapasitas  produksi  400.000  meter  kubik setiap  tahunnya.  Walhi  menyebutkan,  jika penambangan batu  andesit di  Desa Wadas benar-benar terjadi, maka akan menghilangkan bentang alam dan tidak ada bedanya  dengan  memaksa  warga  untuk hidup dengan kerusakan ekosistem.
Sementara  itu,  Rencana  konstruksi proyek  Bendungan  Bener  telah  dimulai sejak  2018  dan  direncanakan  mulai beroperasi pada 2023 mendatang. Pembangunan ini dianggarkan melalui dana APBN dan APBD.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
Penelitian  ini  penting  untuk  diteliti dengan  konsep  konflik  sosial  yang dikemukakan oleh Nulhaqim karena untuk melihat  bagaimana  proses  terjadinya konflik yang terjadi di Desa Wadas, konflik yang terjadi di Desa Wadas ini juga masih berlangsung  dan  belum  memiliki  titik terang  terkait  dengan  resolusi  konfliknya. Tak  hanya  itu,  tulisan  ini  juga  akan berfokus  pada  usaha  resolusi  konflik  baik yang  telah  dilaksanakan  maupun  yang sudah  direncanakan.  Dalam  penelitian  ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan beberapa sumber literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel,  atau  berita  yang  relevan  dengan topik penelitian. Dimana metode ini sesuai dengan penulisan ini yang mendeskripsikan secara  komprehensif  bagaimana  analisis konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas. Penelitian  ini  merupakan  jenis  kualitatif melalui  studi  pustaka.  Tahapan  penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  manfaat  bagi  khazanah  ilmu pengetahuan  terutama  dalam  kaitannya dengan resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas, mendeskripsikan bagaimana konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas  dapat berlangsung  serta  bagaimana  pelaksanaan resolusi  konflik  yang  telah  dilaksanakan. Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi referensi pemecahan konflik yang terjadi di Desa Wadas sebagai upaya resolusi konflik.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan  artikel  ini  adalah  pendekatan resolusi  konflik  yang  dikemukakan  oleh Nulhaqim.  Nulhaqim  (2017)  mengusulkan lima  aspek  konflik  untuk  dikaji  yakni dimulai  dari  peristiwa  konflik,  pemicu konflik,  penyebab  konflik,  dampak  dari konflik  yang  terjadi,  dan  resolusi  konflik yang  dilakukan  untuk  mengatasi  konflik
yang  terjadi.  Fokus  dari  tulisan  ini  adalah menganalisis  resolusi  konflik  yang  sudah dilakukan  di  Desa  Wadas.  Metode penulisan  yang  akan  digunakan  adalah metode  studi  kepustakaan  atau literature review .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konflik Wadas
Konflik  yang  terjadi  di  Desa  Wadas, Kecamatan  Bener,  Kabupaten  Purworejo, Jawa  Tengah  merupakan  konflik  agraria yang  telah  berlangsung  sejak  tahun  2019 hingga  saat  ini.  Konflik  Wadas  timbul antara  pihak  warga  Desa  Wadas  dan Pemerintah  Indonesia,  lebih  tepatnya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dilansir dari BBC News Indonesia, konflik Wadas  berlatar  belakang  oleh  rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka  batuan  andesit  yang  berada  di wilayah  desa  tersebut  untuk  dijadikan bahan  baku  pembangunan  Bendungan Bener  yang  masih  satu  kecamatan  dengan wilayah  desa  ini.  Menurut  masyarakat setempat,  penambangan  batu  ini  akan merusak lingkungan desa.
Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan  pembangunan  Bendungan Bener  sebagai  Proyek  Strategis  Nasional (PSN)  melalui  Perpres  Nomor  58  Tahun 2017. Bendungan tersebut rencananya akan mengairi  lahan  seluas  15.069  hektar  dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter  kubik  per  detik  (Utami  &  Firdaus, 2022).  Selain  itu,  Bendungan  Bener  juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan akan mampu menghasilkan  daya  sebesar  6  megawatt. Proyek  tersebut  rencananya  menggunakan material  andesit  dari  bukit  di  Desa Wadas,yang disebut sebagai "batu lemosoh" oleh warga setempat (Nuswantoro, 2018).
Pada  27  Maret  2018,  warga  Wadas melakukan  penolakan  rencana  tersebut dengan  berdemo  di  depan  Balai  Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).Demonstrasi tersebut dilakukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
ketika 100 orang yang terdampak pembebasan  lahan  menerima  sosialisasi dari  pihak  BBWS.  Beberapa  orang  yang tidak  setuju  terhadap  rencana  tersebut langsung  meninggalkan  sosialisasi  dan bergabung dalam aksi demonstrasi.
Pada  7  Juni  2021,  Ganjar  Pranowo mengeluarkan  Surat  Keputusan  Gubernur Jawa  Tengah  Nomor  590/20  Tahun  2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan  Kabupaten  Wonosobo  Provinsi  Jawa Tengah.  Pada  15  Juli  2021,  warga  Desa Wadas melalui Gerakan Peduli Alam Desa Wadas  (Gempadewa)  menuntut  Gubernur Jawa  Tengah,  Ganjar  Pranowo,  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Semarang atas diterbitkannya SK Gubernur tentang lokasi pengadaan tanah Bendungan Bener.  Tuntutan  tersebut  ditolak  oleh PTUN Semarang melalui  putusan pada 30 Agustus  2021  (Harjanto,  2022).  Pada  14 September 2021, warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Wadas,  Hasrul  Buamona,  beranggapan bahwa  putusan  tersebut  tidak  memiliki dasar  hukum  dan  menganggap  bahwa majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan aspek  pengelolaan  ruang  hidup  yang  baik dan sehat (Gandhawangi, 2021).
Konflik di antara kedua pihak membesar  pada  April  2021  dan  Februari 2022,  dengan  laporan  dari  masyarakat bahwa  beberapa  warga  mengalami  tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Dari kedua peristiwa itu, sedikitnya total  78  orang  dari  pihak  warga  Desa Wadas  ditahan  oleh  pihak  kepolisian (Syambudi & Bernie, 2021; CNN Indonesia, 2022).
Penyebab  terjadinya  konflik  agraria tersebut  adalah  sebagian  warga  menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian  aksi  protes  yang  berujung bentrokan  dengan  aparat  yang  bersenjata lengkap  hingga  penangkapan  Warga  Desa Wadas.
Kejadian    di  Desa  Wadas    dinyatakan sebagai  konflik    agraria    karena    terdapat proses dua proyek  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum.  Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan   pembangunan bendungan, dan proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama (Bendungan  Bener).  Pilihan  pemerintah untuk  mengedepankan  tindakan  represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat  dengan  warga  Desa  Wadas  yang menolak proyek penambangan.

## Rekomendasi  Resolusi  Konflik  Oleh Akademisi dan Praktisi
Konflik Wadas menimbulkan beberapa resolusi konflik yang mampu direkomendasikan oleh akademisi maupun praktisi  dalam  lingkup  kajian  resolusi konflik.  Berikut  beberapa  rekomendasi resolusi  konflik  yang  diusulkan  dari berbagai sumber. Aliardo (2022)
mengusulkan beberapa pendekatan yakni:
1. Pertama,  memastikan  bahwa  akses ekonomi  masyarakat  atau  mata pencaharian  masyarakat  di  desa Wadas  tidak  ada  yang  terganggu satu orang pun akibat dilakukannya penambangan  batuan  andesit  di wilayah mereka;
2. Kedua, adanya penambahan
lapangan pekerjaan baru yang layak dan  bermartabat  bagi  warga  desa Wadas akibat dilakukannya penambangan  andesit  di  desa tersebut;
3. Ketiga,  kepastian  secara  amdal bahwa penambangan batuan andesit di desa Wadas tidak akan mengakibatkan  bencana  seperti yang  dikhawatirkan  oleh  warga desa Wadas;
4. Keempat, adanya jaminan kepastian dari pemerintah apabila  ternyata di kemudian  hari  terjadi  bencana akibat penambangan batuan andesit di  desa  Wadas,  maka  pemerintah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
akan  menjamin  ganti  rugi  yang layak  dan  patut  bagi  korban  serta relokasi yang sesuai dengan kondisi alam  dan  lingkungan  desa  Wadas sebelum adanya penambangan batuan andesit di desa Wadas;
5. Kelima, adanya jaminan dan kepastian  dari  pemerintah  bahwa ruang hidup masyarakat tidak akan terganggu akibat dilakukannya penambangan  batuan  andesit  di desa Wadas.
Aliardo  (2022)  mengatakan  bahwa untuk  mencapai  pendekatan-pendekatan yang  telah  dijelaskan,  pemerintah  perlu membuat  suatu  kebijakan  dan  komitmen secara khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi kepastian pemenuhan hak masyarakat di  Desa  Wadas  yang  sudah  pasti  sedikit atau banyak akan terdampak dari penambangan  batuan  andesit  di  desa mereka.
Sibuea  (2022)  menjabarkan  kajiannya dengan mencantumkan rekomendasi resolusi  konflik  yang  direkomendasikan oleh Komisi III DPR RI yakni:
1. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait diharapkan melakukan
pendekatan dialogis untuk
sosialisasi  dan  komunikasi  secara intensif terhadap warga masyarakat di  lokasi  PSN      maupun      daerah sekitar  atau  penunjang  (baik  yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak);
2. Pemerintah daerah (gubernur),
Badan Pertanahan Nasional (BPN),
dan  Balai  Besar  Wilayah  Sungai melakukan  kajian,  evaluasi,  dan penghitungan
kembali akan kebutuhan  dan  sumber  batu quarri
andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan   Bener;
3. Gubernur  Provinsi  Jawa  Tengah bersama  dengan  BPN  dan  Balai Besar  Wilayah  Sungai  melakukan evaluasi  kembali  pemetaan  lokasi tanah  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  batu  andesit  untuk
pembangunan  Bendungan  Bener dan penyelesaian proses ganti rugi;
4. Balai  Besar  Wilayah  Sungai  agar merealisasikan    komitmen  pada rapat  dengar  pendapat  dengan
Komisi  III    DPR    RI    pada    11
Februari    2022  untuk    menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat  dan  tidak  memberikan pekerjaan  tersebut  pada  pihak ketiga atau pihak lain;
5. Komisi  III  DPR  RI  meminta  agar pihak  Kepolisian  Daerah  Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis  dan  humanis  terhadap seluruh  warga  (baik  yang  setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan  keadilan  restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Komisi  III  DPR  RI  meminta  agar pemerintah  segera  menuntaskan pembayaran  ganti  rugi  terhadap warga  masyarakat  yang  berada  di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah  setuju  untuk  mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan Menteri;
7. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  konflik  yang terdapat  di  bagian  pendahuluan  dan pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Konflik  Wadas  merupakan  konflik agraria dan konflik lingkungan dan terdapat beberapa  rekomendasi  yang  diajukan  oleh akademisi, praktisi, dan pemangku pemerintah  dalam  menyelesaikan  Konflik Wadas.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22

## DAFTAR PUSTAKA
Adler,  P.  S.  2000.  Natural  Resources Conflict  Resolution:  Water,  Science, and  The  Search  for  Common  Ground.
1st  Australian  Natural  Resources  Law and Policy Conference. Canberra.
Aliardo,  M.  (2022).  Pemenuhan  Hak
Ekonomi Masyarakat Dan Penyelesaian konflik  di  Desa  Wadas.  Diakses
December, 2022,
dari https://takeastand- indonesia.or.id/2022/02/26/pemenuhan -hak-ekonomi-masyarakat-dan- penyelesaian-konflik-di- wadas/#:~:text=Penyelesaian%20konfl ik%20di%20desa%20Wadas%20dapat %20dilakukan%20dengan%20pendeka tan%2C%20pertama,batuan%20andesi t%20di%20wilayah%20mereka Blau, Peter M. & Schwartz, Joseph E. 1984.
Crosscutting  Social  Circles:  Testing  a Macrostructurał Theory of
Interrelation. Orlando: Academic Press.
Buckles, D and Rusnak, G. 1999. Conflict and Collaboration in  Natural  Resource Management. in Buckles, D. et. al. (ed). 1999.  Cultivating  Peace:  Conflict  and
Collaboration  in  Natural  Resources Management  IDRC  World  Bank. Washington D.C.
CNN  Indonesia  (2022).  66  Warga  Desa
Wadas dibebaskan Dan Diberi
Sembako Oleh Polisi. Diakses November, 2022, dari https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20220209192341-12-757213/66- warga-desa-wadas-dibebaskan-dan- diberi-sembako-oleh-polisi
Coser, A Lewis. (1957). Social Conflict and the  Theory  of  Social  Change.  The British Journal of Sociology is currently published  by  The  London  School  of Economics  and  Political  Science.  The British  Journal  of  Sociology,  Vol.  8, No. 3. (Sep., 1957), pp. 197-207. Darmalaksana,  W.  (2020a).  Cara  Menulis
Proposal Penelitian.
Fakultas
Ushuluddin  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Gandhawangi,  S.  (2021).  Warga  Desa Wadas Ajukan Kasasi. Diakses Desember, 2022, dari https://www.kompas.id/baca/dikbud/20 21/09/15/warga-desa-wadas-ajukan- kasasi
Hadi  Darmawan,  Arya.  (2006).  Konflik-
Sosial  dan  Resolusi  Konflik:  Analisis Sosio-Budaya (Dengan
Fokus
Perhatian  Kalimantan  Barat).  Seminar
PERAGI Pontianak 10-11 Januari.
Harjanto,  S.  A.  (2022).  Keputusan  Ganjar Jadi  PEMICU  Warga  Wadas  Tolak Bendungan Bener. Diakses November, 2022,
dari https://kabar24.bisnis.com/read/20220
209/15/1498487/keputusan-ganjar- jadi-pemicu-warga-wadas-tolak- bendungan-bener
Mawardi,  Margareta.  “Kawasan  Tambang Quarry  di  Desa  Wadas  Direklamasi Agar  Memiliki  Potensi  Wisata”. Halosemarang. Diakses pada 2 November 2022. https://halosemarang.id/kawasan- tambang-quarry-didesa-wadas- direklamasi-agar-memiliki-potensi- wisata.
Miall, Hugh, dkk. Resolusi Damai Konflik
Kontemporer: Menyelesaikan,
Mencegah,  dan  Mengubah  Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras.  Jakarta  :  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Nulhaqim, S. A., Irfan, M., & Adiansah, W.
(2017). KONFLIK PADA

## MASYARAKAT
NELAYAN PANTAI  UTARA  JAWA  BARAT (STUDI KASUS: DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN
KANDANGHAUR KABUPATEN
INDRAMAYU. Prosiding  Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat ,
4 (1), 11-28.
Nusantoro  (2018).  Warga  Wadas  Tolak pengerukan Bukit Untuk Proyek
Bendungan Bener. Diakses November, 2022, dari https://www.mongabay.co.id/2018/04/
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5 NOMOR 1 HALAMAN 15 - 22
23/warga-wadas-tolak-pengerukan- bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/ Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2017  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rizal, J. G. (2022). Apa Yang akan diambil Dari Desa Wadas, Dan Mengapa Warga Menolaknya...  halaman  2.  Diakses November, 2022,
dari https://www.kompas.com/cekfakta/rea d/2022/02/09/133632082/apa-yang- akan-diambil-dari-desa-wadas-dan- mengapa-warga-menolaknya?page=2. Saidin,  Ernas.  2012.  Policy  of  Social
Conflict Resolution; Implementation of The  Malino  Agreement.  Journal  of Government  and  Politics.  3  (2):  316-
344.
Salindeho,  John,  Masalah  Tanah  dalam
Pembangunan Cetakan
Kedua, (Yogyakarta: Berhard Limbong, 2006). Sari,  H.  R.  (2022).  Kronologi  Dan  Duduk perkara konflik warga Desa Wadas Dan Aparat.  Diakses  Desember,  2022,  dari https://www.merdeka.com/peristiwa/kr onologi-dan-duduk-perkara-konflik- warga-desa-wadas-dan-aparat-hot- issue.html Sibuea,  Harris  Y.P.  “Konflik  Agraria  Di Desa  Wadas:  Pertimbangan  Solusi.” Info Singkat 14, no. 4 (2022): 1–6. Sumardjono,  Maria  S.W.,  Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep penguasaan  tanah  oleh  Negara,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  besar  pada Fakultas  Hukum  UGM,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
Syambudi,  I.,  &  Bernie,  M.  (2021).
Brutalitas  Polri  Ke  Warga  penolak tambang  di  wadas  Jawa  Tengah.
Diakses Desember,
2022,
dari https://tirto.id/brutalitas-polri-ke- warga-penolak-tambang-di-wadas- jawa-tengah-gdWG Tidwell, C. A. (1998). Conflict Resolved?:
A  Critical  Assessment  of  Conflict
Resolution.  London  and  New  York: Continuum.
Tidwell,  C.  A.,  &  Lerche,  C.  (2004).
Globalization  and  Conflict  Resolution. International  Journal  of  Peace  Studies, 9(1).
Utami, K. D., & Firdaus, H. (2022). Dosen UGM:  Skema  Pembebasan  Lahan tambang di Wadas Bermasalah. Diakses November, 2022, dari https://www.kompas.id/baca/nusantara /2022/02/09/dosen-ugm-sebut-skema- pembebasan-lahan-tambang-di-wadas- bermasalah
Wadas  -  'gesekan'  antar  warga  desa,  Kata Pemerintah  namun  pegiat  menyebut 'pembungkaman' atas Penolakan
Masyarakat  -  BBC  News  Indonesia. (2022). Diakses pada November, 2022, dari
https://www.bbc.com/indonesia/indone sia-60322206
Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik,
Teori, Aplikasi, dan Penelitian,
(Jakarta: Salemba Humantika, 2013).