SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
MODALITAS CALON ANGGOTA DPRD BERDASARKAN JENIS KELAMIN (STUDI DI PARTAI GOLKAR, PKB DAN PDIP) DAPIL 1 PROVINSI LAMPUNG
Handi Mulyaningsih 1)*
1) Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung
* Corresponding authors: (email) handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id

## ABSTRAK
Affirmasi  belum  berhasil  meningkatkan  keterwakilan  di  lembaga  legislatif.  Pada  tahun  1999 prosentase perempuan di DPR hanya 9,0 %, pada pemilu 2004 mencapai 11,24 %; pada tahun 2009 menjadi 18 %; tahun 2014 mencapai 17,32%; dan 20,52% pada pemilu 2019. Mengapa sulit bagi perempuan untuk menjadi anggota legislative? Penelitian ini mendeskripsikan modalitas perempuan dan  laki-laki  calon  anggota  DPRD  Lampung  di  daerah  pemilihan  I  Kota  Bandar  Lampung. Penelitian difokuskan di partai Golkar, PKB dan PDIP. Data diolah dengan cara mengklasifikasikan, memprosentase, serta membandingkan data antara laki-laki dan perempuan. Data dianalisis dengan pendekatan  gender  mainstraiming  pada  dimensi  Akses,  Kontrol  dan  Partisipasi  laki-laki  dan perempuan pada aspek modal ekonomi, politik dan social. Namun analisis tidak membandingkan modal social, politik dan ekonomi perempuan dan laki-laki antara partai satu dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perolehan suara perempuan dan laki-laki ditentukan modal sosial, ekonomi dan politik. Apabila ke tiga modal tersebut tinggi maka perolehan suaranya tinggi. Apabila calon laki-laki  dan  perempuan  tidak  memiliki  modal politik,  social,  ekonomi  maka  perolehan suaranya rendah. Jadi tidak benar bahwa karena laki-laki maka perolehan suaranya tinggi, sebaliknya karena perempuan  maka  perolehan  suaranya  rendah.  Faktor  yang  menyebabkan  perempuan  suaranya rendah  adalah  rendahnya  modalitas  politik,  social  dan  ekonomi.  Jadi  modalitas  itu  yang  harus ditingkatkan.
Kata Kunci: petunjuk penulisan, jurnal pengabdian, template artikel

## ABSTRACT
Affirmations have not succeeded in increasing representation women in the legislature. In 1999 the percentage of women in the DPR was only 9.0%, in the 2004 election 11.24%; in 2009 to 18%; in 2014 was 17.32%; and 20.52% in the 2019. This study describes the modalities of women and men candidates for members of DPRD Lampung in the electoral district I of Bandar Lampung.  City. The data  is  processed  by  classifying,  presenting,  and  comparing  between  men  and  women.  The  data were  analyzed  using  the  gender  mainstreaming  approach  the  aspects  of  economic,  political  and social  capital.  The  research  show  that  the  vote  acquisition  of  women  and  men  is  determined  by social,  economic  and  political  capital.  If  the  three  capitals  are  high,  then  the  vote  acquisition  is high. If both male and female candidates do not have political, social and economic capital, the vote acquisition will be low. So it is not true that because it is a man, the vote gain is high, and because it is a woman, the vote gain is low. The factor that causes women's votes to be low is the low political, social and economic modality.
Keywords: template; community service journal; article

## PENDAHULUAN
Indonesia  melakukan  perubahan  politik  secara  mendasar  tahun  1998, melalui  amandemen  UUD  1945  yang  dimaksudkan  untuk  memperkuat  proses demokratisasi.  Di  bidang  politik,  pemberlakuan  UU  Nomor  12  tah2003  tentang pemilu  dimaksudkan  untuk  mengganti  system  pemilu  dari  pemilu  yang proporsional  tertutup  menjadi  proporsional  terbuka.  Juga  diatur  tentang  aksi affirmasi ( affirmative action ) agar perempuan semakin meningkat representasinya di dalam lembaga perwakilan rakyat, serta di kepengurusan partai politik.
Pada Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 affirmative action diimplementasikan melalui  pengaturan  dimana  wajib  bagi  setiap  partai  politik  untuk  mengisi  daftar calon minimal 30 persen perempuan (DCT). Upaya ini masih mengalami kegagalan dalam  menambah  perempuan  menjadi  anggota  legislative  hingga  30%.  Namun aturan  ini  patut  diapresiasi  karena  meningkatkan  jumlah  perempuan  di  dalam pencalonan.
Tabel  di  bawah  ini  menjelaskan  jumlah  keterwakilan  perempuan  di  DPR sejak pemilu 1971-2019.
Tabel 1. Keterwakilan Perempuan di DPR RI Tahun 1955-2019
Periode Perempuan Laki-laki 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987-1992 65 (13%) 435 (87%) 1992-1997 62 (12,5%) 438 (87,5%) 1997-1999 54 (10,8%) 446 (89,2%) 1999-2004 46 (9%) 454 (91%) 2004-2009 65 (11,6%) 435 (87%) 2009-2014 101 (18%) 459 (82%) 2014-2019 97 (17,3%) 463 (82,7%) 2019-2024 118 (20,5%) 457 (79,5%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 dan 2019
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  kesenjangan  yang  signifikan  antar jenis  kelamin,  dimana  jumlah  perempuan  sangat  rendah  dibandingkan  laki-laki sebagai  anggota  DPR.  Kesenjangan  tersebut  semakin  menurun  seiring  dengan kebijakan affirmative action, namun hingga pemilu 2019-2024, jumlah perempuan yang  menjadi  anggota  DPR  belum  mencapai  30%.  Dengan  kata  lain,  tingkat
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
kegagalan  perempuan  calon  anggota  legislative  sangat  tinggi  (sekitar  10%  pada pemilu  tahun  2019-2024);  12,7%  pada  pemilu  tahun  2014-2019;  dan  seterusnya dengan kecenderungan semakin tinggi.
Affirmativ  action telah  membuka  akses  bagi  perempuan  untuk  mencalo calon  anggota  legislative.  Namun  hasil  penelitian  menunjukkan  masih  ada hambatan psikologis, konstruksi sosial budaya yang menyulitkan perempuan untuk berpolitik; perempuan belum berani menerobos batas patriarkhi berupa ijin suami; bagi yang sudah menjadi anggota legislative belum menunjukkan kemampuannya dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  sensitive  gender  dan  belum  menampakkan sebagai  representasi  perempuan  Indonesia  (Sulastri,  2020).  Penelitian  tentang hambatan budaya patriarkhi dalam keterpilihan perempuan telah banyak dilakukan. Termasuk  studi  komparasi  Indonesia  dengan  Korea,  bahwa  meski  Korea  telah meningkatkan  Indeks  Pemberdayaan  Gender  namun  belum  dapat  mengatasi hambatan  patriarki  (Syafputri,  2017).  Penelitian  lainnya  Boro  &  Kale  (2020) menunjukkan  calon  perempuan  hanya  mengandalkan  tim  sukses  untuk  turun lapangan,  dan  tidak  memanfaatkan  organisasi  di  akar  rumput  yang  mendukung kompetisinya  dengan  caleg  laki-laki.  Juga  minimnya  dukungan  media  dalam mempromosikan perempuan sebagai caleg. (Taufik, 2018).
Meskipun  belum  mencapai  harapan  (30%)  namun  semakin  banyak perempuan  menjadi  anggota  legislative.  Selama  ini  banyak  penelitian  yang menyebutkan  kegagalan  perempuan  menjadi  anggota  legislative  karena  budaya patriarkhi. (Alip, 2016; Taufik, 2018; Boro & Kale, 2020; Putri & Fatmariza, 2020). Penelitian juga menunjukkan keberhasilan perempuan sebagai anggota legislative (bahkan semakin meningkat jumlahnya) menunjukkan bukan karena kodrat sebagai perempuan  maka  perempuan  gagal  menjadi  anggota  legislative.  Hasil  penelitian Ramadhani  &  Rahmawati  (2020)  menunjukkan  bahwa affirmatif  action tidak otomatis membuat perempuan terpilih sebagai anggota legislative, namun selama habitus, medan dan modalitasnya dikuasai laki-laki maka perempuan sulit berhasil dalam politik (Ramadhani & Rahmawati, 2020). Hasil penelitian juga menunjukkan keterpilihan bupati Lampung Timur karena memiliki modal social, ekonomi, politik (Hertanto & Mulyaningsih, 2017); modalitas dan profesionalitas tim pemenangan (Efendi, n.d.)
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  aspek  modalitas  baik  modal  politik, ekonomi  dan  social  baik  calon  laki-laki  dan  perempuan  yang  memberikan kontribusi  bagi  perolehan  suara  yang  diperoleh  calon.  Penggunaan  pendekatan gender  mainstreaming  akan  menjadi  pembeda  penelitian  ini  dengan  yang sebelumnya.

## KAJIAN PUSTAKA
Jenis  kelamin,  apakah  benar  secara  kodrati  telah  dibedakan  status  dan perannya. Teori nurture dan nature merupakan teori yang banyak digunakan untuk membahas  hal  itu.  Teori nature menjelaskan  perbedaan  perilaku  laki-laki  dan perempuan  itu  alamiah  atau  biologis.  Perempuan  alamiahnya  hamil,  melahirkan, dan  menyusui,  sehingga  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  perempuan  terkait dengan biologisnya (Purnomo, 2019).
Kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan seperti mengurus anak, membersihkan rumah  ,  mencuci  baju,  seringkali  dianggap  sebagai  kodrat  perempuan.  Padahal kegiatan tersebut dapat dipertukarkan (Islam Ats-Tsauri, 2020). Pada jaman dulu pekerjaan  rumah  tangga  yang  dianggap  kodrat,  tabu  dilakukan  laki-laki.  Namun pada  saat  ini  laki-laki  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  bahkan  berbayar.  Kondisi inimenunjukkan bahwa peran-peran yang semula dianggap kodrati 0ternyata bukan kodrati (Shintya, 2009); (Pratiwi & Wiyanti, 2017). Hal ini disebabkan terjadinya perubahan social karena Industrialisasi memaksa perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan- pekerjaan di luar rumah tangga. (Astuti, 2022).
Perubahan  tersebut  belum  diterima  semua  pihak,  sebagian  perempuan masih mempertimbangkan munculnya konflik karena bekerjanya perempuan di luar rumah  mengakibatkan  perubahan  distribusi  pekerjaan  di  dalam  rumah  tangga (Marsella & Afrizal, 2022). Pada akhirnya, perempuan terpaksa berbeban ganda, apabila  tidak  ada  kesadaran  untuk  berbagi  beban  antara  laki-laki  dan  perempuan (Ainul Luthfia et al., 2021). Meskipun perempuan yang bekerja di luar rumah itu memperoleh persetujuan dari laki-laki namun peran ganda tetap terjadi (Puspitarini & Femilia, 2018).
Teori nurture menyebutkan bahwa perbedaan peran dan status perempuan dan  laki-laki  disebabkan  konstruksi  budaya.  Perempuan  distereotypkan  tidak
rasional, emosional, lemah dan sebagainya. Sebaliknya laki-laki  kuat, rasional, dan sebagainya.  Konstruksi  sosial  tersebut  diberi  nama  gender.  Konstruksi  social tersebut  berdampak  pada  terciptanya  perempuan  sebagai  obyek  pengambilan keputusan dari laki-laki. Konstruksi social tentang perempuan yang tidak rasional, dan selalu emosional menyebabkan perempuan hanya sebagai penerima keputusan. Perempuan yang berciri tersebut akhirnya tidak cocok berada di ruang politik yang penuh kekerasan, persaingan dan konflik (Kiftiyah, 2019).
Para  feminis  Islam  menegaskan  kalau  konstruksi  yang  bias  gender  itu karena tafsir- tafsir yang membenci perempuan diyakini sebagai kebenaran agama Islam. Padahal diciptakannya manusia adalah untuk saling setara, memahami dan menghormati  bukan  untuk  menyakiti.  Untuk  menggapai  kesetaraan  pada  jenis kelamin dibutuhkan kajian ajaran Islam (Muqoyyidin, 2013); serta tafsir Al-Qur’an ataupun hadits yang bias gender. Pejuang kesetaraan gender  Amina Wadud (Dewi, 2013)  menyatakan  bahwa  ketidakadilan  gender  disebabkan  penafsiran  al-Qur’an para ulama tradisional yang pemikirannya diwarnai kultur patriarki. Padahal prinsip dasar dan spirit al-Qur’an tidak membedakan perempuan dan laki-laki. un prinsip- prinsip dan spirit relasi laki-laki dan perempuan terdistorsi karena yang tafsir yang patriarki  (Nuraini,  2019).  Amina  Wadud  menegaskan  seorang  mufassir  haruslah memiliki  worldview.  Menurut  Fatima  Mernissi,  konsep  persamaan  laki-laki  dan perempuan  didasari  nilai-nilai  dalam  nash,  sedangkan  marginalisasi  perempuan dalam kehidupan publik merupakan konstruksi social (Afif et al., 2021). Sehingga kesetaraan gender b e r m a k n a kesamaan kondisi antara laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan sehingga perempuan  memiliki  kebebasan  untuk  memasuki  sector  tersebut  (Saputra  et  al., 2021).
Gender  yang  menciptakan  kesenjangan  gender  tersebut  muncul  pada masyarakat  yang  budayanya  patriarkhi.  Budaya  tersebut  memposisikan  laki-laki sebagai makhluk yang utama di dalam pengamblan keputusan. Budaya ini terbukti merugikan perempuan karena banyak keputusan yang tidak memberikan manfaat bagi  perempuan.  Banyak  regulasi  dan  kebijakan  yang  tidak  bermanfaat  bagi perempuan itu disebabkan rendahnya perempuan di Lembaga- lembaga politik yang berperan di dalam menyusun regulasi. Sedangkan laki-laki yang berada di dalam
pengambilan keputusan pada masyarakat patriarkhi bisa jadi tidak berpihak pada perempuan.
Affirmatif action merupakan metode yang  dipergunakan untuk mensiasati terbukanya akses, meingkatnya control perempuan pada ranah politik yang masih terbatas  karena  budaya  patriarkhi.  Keterbatasan  akses  perempuan  dalam  akan berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan di dalam politik. Agar partisipasi politik  meningkat  dan  memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan  keluarga.  Upaya untuk menurunkan kuatnya budaya patriarkhi juga dilakukan dengan pembangunan yang ditujukan untuk menurunkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi hambatan internal dan eksternal perempuan dalam partisipasinya di bidang politik (Fauziyah, 2020).
Menurut Bourdieu dibutuhkan modal untuk menang dalam persaingan yaitu modal budaya, sosial, ekonomi dan simbolik yang semuanya berhubungan saling pengaruh  mempengaruhi.  Modal  social  adalah  modal  berupa  jaringan  ke  dalam maupun  keluar  partai,  jaringan  batih,  dominasi  di  masyarakat,  dan  pemimpin lembaga.  Modal  social  ini  signifikan  pada  keberhasilan.  Modal  Politik  ( political capital )  berupa  pengalaman  memimpin  masyarakat,  kapasitas  mengontrol  public publik, track  record ,  tersohor,  incumbent.  Modal  ekonomi  ( economic  capital ) berupa  ketersediaan  dana  pribadi  maupun  pihak-pihak  lainnya.  Modal  simbolik ( symbolic  capital )  berupa  posisi  seseorang  di  masyarakat.  (Ramadhani  & Rahmawati, 2020).

## METODE
Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Data penelitian merupakan data sekunder  dari  KPU  dan  BPS,  serta  wawancara  dengan  informan  anggota  DPRD yang  berhasil  menjadi  anggota  DPRD  Lampung.  Data  diolah  dengan  cara mengklasifikasikan,  memprosentase,  serta  membandingkan  data  antar  jenis kelamin.  Data  dianalisis  dengan  pendekatan gender  mainstraiming pada  dimensi Akses, Kontrol dan Partisipasi laki-laki dan perempuan pada aspek modal ekonomi, politik dan social. Namun analisis tidak membandingkan modal social, politik dan ekonomi perempuan dan laki-laki antara partai satu dengan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Upaya  untuk  membangun  budaya  yang  setara  gender,  salah  satunya dilakukan  dengan  meningkatkan  IPG  pada  komponen  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi  ketenagakerjaan.  Sebenarnya  IPG  merupakan  indicator  Indeks Pembangunan  Manusia  yang  disempurnakan  dengan  memasukkan  unsur  jenis kelamin.  Dengan  membandingkan  hasil  pembangunan  terhadap  laki-laki  dan perempuan  maka  terlihat  kondisi  kesenjanganngan  gendernya.  Apabila kesenjangannya  tinggi  maka  diasumsikan  bahwa  budaya  patriarki  masih  kuat pengaruhnya  sehingga  pembangunan  tidak  mampu  meningkatkan  akses,  control perempuan  dalam  memasuki  ruang-ruang  pembangunan.  Akibatnya  perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Sejak IPG Indonesia membaik (di atas 90), semakin meningkat represenati perempuan di DPR. Pada tahun 2004, IPG masih sangat rendah yaitu 63,94; tahun 2009  meningkat  menjadi  89,42;  tahun  2014  menjadi  90,34;  tahun  2019  menjadi 91,06. Peningkatan IPG itu diikuti dengan peningkatan representasi perempuan di DPR  yang  pada  tahun  2004  hanya  65  orang  (11,6%),  tahun  2009  mencapai  101 erempuan  (18%),  tahun  2024  mencapai  97  orang  (17,3%),  pada  tahun 2019mencapai 118 orang (20,5%).
Peningkatan  IPG  itu  bermakna  bahwa  kesenjangan  gender  dalam  bidang kesehatan,  pendidikan,  ekonomi  semakin  menurun.  Kesetaraan  pendidikan  antar jenis  kelamin  bermakna  terbukanya  wawasan  berfikir  yang  membuat  perubahan sikap  dan  perilaku  masyarakat.  Pola  pikir  yang  semula  menganggap  perempuan tidak perlu bersekolah telah mengalami perubahan sehingga perempuanpun tidak lagi  selalu  berada  di  rumah  sebagai  “konco  wingking”  .  Kesetaraan  dalam pendidikan  juga  mengubah  perilaku  ekonomi  dari  perempuan  sebagai  pencari nafkah  tambahan  menjadi  pencari  nafkah  yang  tidak  boleh  dibedakan  upahnya. Akses  perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah  di  segala  sector  sudah  terbuka. Bekerja dan tidak bekerja merupakan pilihan yang patut dihormati, bukan karena pemaksaan  namun  karena  perempuanpun  memiliki  hak  untuk  mengambil keputusan  terbaik  bagi  dirinya.  Menguatnya  perempuan  dalam  mengambil keputusan akan meningkatkan kesehatan perempuan.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Perlu diperhatikan bahwa aspek pendidikan itu berpangaruh pada partisipasi politik (Talaohu, 2022). Perempuan yang berpendidikan tinggi dan usianya sudah dewasa  memiliki  kesadaran  politik  lebih  tinggi  dibanding  perempuan  yang berpendidikan tingginamun masih muda usia (Salsabila & Nurmina, 2022). Selain pendidikan,  factor  pendapatan  keluarga  juga  memberikan  kontribusi  terhadap partisipasi politik sebesar 57% (Laia et al., 2021). Kondisi itu juga berlaku dalam kesehatan,  bahwa  usia  harapan  hidup  yang  seimbang  antar  jenis  kelamin  dan perempuan  akan  memberikan  kontribusi  pada  keseimbangan  partisipasi  politik antara laki-laki dan perempuan.
Terkait dengan diskripsi di atas, di tingkat local dijelaskan kontribusi IPG terhadap peningkatan representasi perempuan.
Tabel  2.  Keterlibatan  Perempuan  Dalam  Politik  dan  IPG  Kabupaten/Kota  di Lampung
Provinsi/Kab/Kota Keterlibatan Perempuan dalam Politik Indeks Pembangunan Gender(IPG) Keterlibatan Perempuan dalam Politik 2020 2020 2014 2014 LAMPUNG 20,00 90,33 89, 62 14,12 LAMPUNG BARAT 17,14 92,95 91,54 2,5 TANGGAMUS 6,67 91,13 89,61 17,78 LAMPUNG SELATAN 10,20 89,600 88,82 10 LAMPUNG TIMUR 12,00 88,83 87,42 10 LAMPUNG TENGAH 12,00 89,87 88,99 4,00 LAMPUNG UTARA 13,33 89,46 87,69 6,67 WAY KANAN 10,00 88,190 87,45 15 TULANGBAWANG 20,00 89,31 87,39 15,56 PESAWARAN 24,44 87,200 85,33 PRINGSEWU 30,00 92,33 85,33 27,5 MESUJI 22,86 84,170 83,36 14,29 TULANGBAWANG BARAT 3,33 88,56 87,42 6,67 PESISIR BARAT 4,00 93,21 92,18 7,1
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023
Mencermati  tabel  di  atas,  Kabupaten  yang  representasinya  cukup  tinggi yaitu  Pringsewu  (30%),  Kota  Metro  (  28%),  Pesawaran  (24,44(  22%),  Mesuji (22,86%),  Tulang  Bawang  (20%),  Lampung  Barat  (17,14%).  Selebihnya
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
diklasifikasikan rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa kabupaten Pringsewu, Kota Metro, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang tersebut Indeks Pembangunan Gendernya tinggi.
Di  Kabupaten  Lampung  Barat  pada  tahun  2014  IPG  nya  tinggi  yaitu 91,54%, lalu meningkat menjadi 92,95%. Artinya kesenjangan gender pada aspek pendidikan,  kesehatan,  dan  ekonomi  berkurang.  Kondisi  ini  berkontribusi  pada peningkatan prosentase keterwakilan di DPRD kabupaten Lampung Barat.
Untuk  Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  IPG-nya  masih  rendah  namun terjadi  peningkatan  dari  IPG  88,82  tahun  2014  menjadi  89,6  telah  sedikit meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dari  10%  menjadi  10,2%.  Kecilnya peningkatan ini karena  IPG nya masih dalam taraf rendah  (belum mencapai 90), artinya  kesenjangan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  tiga  aspek  yaitu  Pendidikan, Kesehatan,  dan  ekonomi  ketenagakerjaan,  masih  tinggi.  Rendahnya  IPG  di Kabupaten  Lampung  Timur  sebesar  87,42  tahun  2014  yang  sedikit  meningkat menjadi  88,83  pada  tahun  2019,  telah  sedikit  berdampak  pada  kenaikan  jumlah perempuan  anggota  legislative  tahun  2019.  Namun,  di  Kabupaten  Lampung Tengah,  meskipun  IPG  nya  pada  tahun  2014  rendah  yaitu  88,09  dan  meningkat menjadi 89,87, namun mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari empat persen  menjadi  12%.  Rendahnya  IPG  Kabupaten  Lampung  Utara  tahun  2014 sebesar  87,69  menjadi  89,46  berdampak  kenaikan  representasi  perempuan  dari 6,67% menjadi 13,33%. Untuk kabupaten Tulang Bawang yang IPGnya 87,39 pada tahun  2014,  meningkat  menjadi  89,31  di  tahun  2019,  kenaikan  representasi perempuannya meningkat dari 15,56% menjadi 20%.
Di Kabupaten Pringsewu yang IPG nya meningkat signifikan dari rendah yaitu  85,33  menjadi  tinggi  sebesar  92,33  (lebih  dari  90)  pada  tahun  2019  telah berhasil  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dari  27,5%  menjadi  30%.  Yang unik, pada IPG Kabupaten Mesuji termasuk rendah dimana tahun 2014 hanya 83,36 dan  tahun  2019  masih  rendah  yaitu  84,170  namun  keterwakilan  perempuannya sebesar  14,29%  tahun  2014  meningkat  menjadi  22,86%.  Keunikan  ini  perlu dilakukan penelitian yang mendalam.
Untuk Kota Metro yang IPG tinggi yaitu 94,61 pada tahun 2014, meningkat menjadi  95,55,  keterwakilan  perempuannya  meningkat  tajam  yaitu  10%  menjadi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
22%.  Untuk  Kota  Bandar  Lampung,  IPG  tahun  2014  sebesar  93,25  meningkat menjadi  93,86.  Keterwakilan  perempuannya  28%  pada  tahun  2014,  pada  tahun 2019 juga 28% . Ini menunjukkan bahwa IPG tinggi di daerah perkotaan memiliki kecenderungan menurunnya budaya patriarkhi.
Di  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat,  data  menunjukkan  adanya peningkatan  IPG  namun  jumlah  representasi  perempuan  justru  menurun.  Hal  ini sama  dengan  yang  terjadi  di  Way  Kanan  dimana  IPG  meningkat  namun keterwakilan perempuan menurun. Kejadian seperti di Way Kanan, Tulang Bawang juga terjadi di Tanggamus. Jadi terdapat 6 kecenderungan dampak kenaikan IPG terhadap  peningkatan  atau  penurunan  representasi  perempuan.  Jadi  terdapat  tiga kondisi  tersebut  yaitu  IPG  naik-representasi  perempuan  naik;  IPG  naik  namun representasi  turun;  IPG  naik  namun  representasi  tetap,  menunjukkan  bahwa terdapat  kekuatan  patriarkhi  yang  berbeda.  Kekuatan  patriarkhi  dapat  menurun dalam  kondisi  perkembangan  masyarakat  yang  semakin  tinggi  kualitasnya  pada sector ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

## Modal Sosial, Ekonomi, Politik Calon Berdasarkan Jenis Kelamin
Upaya  untuk  menurunkan  pengaruh  patriarkhi  telah  dilakukan  dengan menurunkan  kesenjangan  gender  di  dalam  pembangunan  melalui  peningkatkan IPG.  Lalu  pemerintah  juga  menerapkan Affirmatif  action ,  telah  memberikan peluang bagi perempuan di dalam pencalonan anggota legislative minimal 30% di setiap partai politik di setiap daerah pemilihan. Namun data menunjukkan bahwa kemenangan  calon  perempuan  untuk  mengisi  representasi  dalam  keterpilihan  di lembaga legislative ternyata masih belum sesuai harapan. Di bawah dideskripsikan data modal sosial, ekonomi dan politik di Dapil 1 DPRD Provinsi Lampung di 3 partai yaitu Golkar, PKB dan PDIP.
Tabel 3. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 DPRD Lampung 2019
No Ur ut Jenis Kela m in Juml ah suara Modal Politik Modal Ekonomi Modal Sosial X1  X2  X2  X1  X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 1 L 5736 V V V 2 L 8520 V V V 3 P 3310 V V V 4 P 2048 V V V
5 P 869 V V V 6 P 4456 V V V 7 L 927 V V V 8 L 1097 V V V 9 P 427 V V V 10 L 568 11 L 454 V V V
Sumber Data: KPU Provinsi, diolah tahun 2023 Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah
Modal para calon di partai Golkar dipetakan tinggi , sedang, rendah. Modal politik  diklasifikan  tinggi  apabila  calon  tersebut  merupakan  kader  utama  partai, sedag apabila kader tengahan partai, dan rendah apabila bukan kader partai. Modal ekonomi diklasifikasikan tinggi apabila calon memiliki pekerjaan, sedang apabila calon sudah tidak bekerja, rendah apabila calon tidak bekerja. Modal sosial tinggi apabila  calon  berpendidikan  tinggi  dan  aktif  dalam  banyak  organisasi  sosial kemasyarakatan,  sedang  apabila  calon  berpendidikan  tinggi  namun  tidak  banyak beraktivitas  di  organisasi  sosial  kemasyarakatan,  rendah  calon  berpendidikan rendah dan tidak aktif di organisasi sosial kemasyarakatan.
Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  ada  beberapa  variasi  keberhasilan  calon untuk meraih suara sesuai dengan modal yang dimilik di parta Golkar:
1. Ada kecenderungan calon yang memiliki modal politik, ekonomi dan sosial ting-gi perolehan suaranya tinggi.
2. Meskipun perempuan berada di urutan 3 dan 6, apabila ke tiga modal tersebut tinggi maka perolehan suaranya tinggi meskipun tidak memperoleh kursi.
3. Perempuan  yang  modal  politiknya  tinggi  namun  modal  ekonomi  dan sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.
4. Laki-laki  sekalipun  yang  modal  ekonominya  tinggi  namun  sumberdaya politik dan sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.
5. Laki-laki  sekalipun  yang  ketiga  sumberdayanya  rendah  maka  perolehan suaranya rendah.
Tabel 4. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 Provinsi Lampung, Pemilu 2019
No Urut Jenis Kelami n Jumla h Suara Modal Politik Modal Ekonomi  Modal Sosial X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 1 L 4352 V V V 2 L 1269 V V V 3 P 667 V V V 4 L 2033 V V V 10 P 128 V V V 11 L 814 V  V V
Sumber Data: KPU Provinsi Lampung, diolah 2023 Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah
Berdasarkan  data  pada  table  di  atas  diperoleh  beberapa  variasi  tinggi rendahnya  modalitas  perempuan  dan  laki-laki  di  PKB.  Perempuan  dan  laki-laki sama-sama  rendah  modalitas  politiknya.  Modalitas  ekonomi  perempuan  lebih rendah  dari  laki-laki.  Sedangkan  modalitas  social  laki-laki  lebih  tinggi  dari perempuan.  Data menunjukkan bahwa di PKB ada kecenderugan:
1. Calon yang memiliki 3 modal dalam kategori tinggi akan memperoleh suara tinggi
2. Calon  laki-laki  yang  modal  politiknya  rendah,  namun  modal  ekonomi  dan sosial tinggi, maka perolehan suaranya rendah.
3. Calon yang modal sosial dan ekonomi tinggi namun modal politiknya sedang maka perolehan suaranya cukup tinggi.
4. Perempuan yang modal politiknya rendah, sosialnya rendah, dan ekonominya rendah, maka perolehan sosuanya rendah.
5. Pada  umumnya,  baik  perempuan  dan  laki-laki  yangmodal  politik,  ekonomi, sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.
Tabel 5. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota
DPRD PDIP  Dapil 1 Lampung 2019 No Urut Jenis Kela min Jumlah Suara Modal Politik  Modal Ekonomi  Modal Sosial X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 X 1 X 2 X 3 1 P 86258 X X X 2 P 4304 X X X 3 L 2315 X X
4 L 4714 X X 5 P 13437 X X X 6 L 1736 X X 7 L 3369 X X X 8 L 558 X X 9 P 800 X X X 10 L 679 X X X 11 L 2518 X X X
Sumber Data: KPU Provins Lampung, diolah 2023 Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah.
Di  partai  PDIP,  modal  politik  perempuan  lenih  tinggi  dari  laki-laki, modalitas  ekonomi  dan  social  laki-laki  dan  perempuan  hampir  sebagian  besar tinggi meskipun ada yang modal sosialnya sedang dan rendah.  Mencermati tabel di atas, modal sosial perempuan dan laki-laki calon PDIP adalah sebagai berikut:
1. Calon  yang  modal  politik,  ekonomi,  sosial  tinggi,  maka  perolehan  suaranya tinggi, walaupun perempuan.
2. Calon yang modal politik dan sosial tinggi, meskipun modal ekonomi sedang, suaranya tetap tinggi meskipun perempuan.
3. Calon yang laki-laki yang memiliki modal politiknya sedang, dan kedua modal ekonominya  tinggi  atau  sedang,  namun  modal  sosialnya  tinggi  maka  maka perolehan suaranya agak tinggi.
4. Selama calon itu baik perempuan dan laki-laki modal politik, ekonomi, sosial rendah maka perolehan suaranya rendah.
Berdasarkan uraian di atas, perempuan yang menjadi calon anggota sudah tidak lagi  berada  di  dalam  hambatan  psikologis  dan  budaya  patriarkhi.  Karena  dalam kondisi modal politiknya masih lemah, sedang atau tinggi, sudah ada keberanian untuk  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislative  dan  bertarung  untuk memperebutkan suara. Dengan kata lain affirmative action telah berhasil membuat partai  politik  yang  mayoritas  dikuasai  laki-laki  di  dalam  kepengurusan  (minimal 60% laki-laki: maksimal 30% perempuan) sehingga keputusannya berpihak kepada laki-laki dipaksa harus menurunkan maskulinitasnya. Regulasi zipper system yang mengatur  susunan  daftar  calon  dimana  harus  ada  satu  perempuan  merupakan  di setiap tiga calon bentuk gerakan perlawanan terhadap budaya patriarkhi. Regulasi ini memaksa partai politik harus membuka  akses bagi perempuan untuk  menjadi
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
calon. Bagi perempuan terbukanya akses ini menjadikannya memiliki control atas pencalonannya  misalnya  perempuan  bernegosiasi  tentang  biaya  pencalonan ditanggung  partai  politik.  Penempatan  perempuan  dan  laki-laki  pada  nomor  urut kecil  memang  masih  menjadi  perebutan  antar  calon  karena  ada  anggapan  nomor urut kecil memberikan peluang besar untuk terpilih. Namun, perempuan cenderung berada  di  nomor  bawah  atau  besar.  Namun zipper  system terbukti  menempatkan perempuan pada nomor kecil 1, 2, atau 3, yang biasanya ditempati laki-laki, namun di dalam zipper system harus ada perempuannya.
Kelemahan perempuan di modal ekonomi merupakan realitas yang semakin sulit dihadapi perempuan (juga oleh laki-laki). Karena politik semakin pragmatis, atau  dalam  istilah  demokrasi  telah  terjual  (Aspinall  &  Berenschot,  2019). Pragmatisme ini menyulitkan perempuan yang mencalonkan (dicalonkan) namun modal  ekonominya  masih  rendah.  Bahkan  perempuan  yang  memiliki  modal ekonomi juga berfikir realistis tentang strategi pemenangan yang harus ditempuh dalam  memenangkan  pertempuran.  Bagi  perempuan  yang  secara  ekonomi tergantung pada pada laki-laki akan berfikir keras apabila larut dalam pragmatism politik. Sehingga calon perempuan cenderung tidak larut dalam strategi pertarungan model  ini.  Kecuali  bagi  perempuan  yang  memang  telah  mempersiapkan  modal ekonomi.  Publik  pemilih  yang  semakin  pragmatis  ini  menjadi  problem  baru  saat perempuan sedang diaffirmasi. Fenomena lain adalah nepotisme dalam pemilihan yang melibatkan istri atau suami, dan anak, dan semuanya berhasil memenangkan pertarungan  juga  merupakan  problem  keterpilihan  perempuan  yang  modal ekonominya  terbatas.  Menguatnya  fenomena  nepotisme  dalam  pencalonan  dan pemenangan  seperti  suami  istri  dan  anak  mencalonkan  dalam  satu  daerah pemilihan. Tren ini akan menjadi hambatan bagi perempuan-perempuan caleg yang sumberdaya  social,  ekonomi,  dan  politiknya  rendah.  Di  Lampung  seorang  ketua partai menjadi anggota DPR demikian juga istrinya, dan anaknya menjadi anggota DPRD  Provinsi  Lampung.  Seorang  wakil  gubernur  memiliki  saudara  menjadi anggota  DPD.  Seorang  Bupati,  istrinya  ketua  DPRD.  Terpampang  baleho  yang berbunyi  “calon  anggota  DPR,  anak  kandung  mantan  Walikota”.  Nepotisme, merupakan  modal  politik  dan  social  yang  potensial  bagi  keterpilihan  anggota
legislative.  Seorang  anggota  legislative  berkomentar,  nepotisme  membuat  biaya politik pelaku nepotisme rendah, namun menjadi berat bagi yang lain.
Kelemahan  perempuan  di  modal  social  merupakan  problem  berat  yang dihadapi perempuan. Karena modal social itu tidak dapat ditingkatkan secara instan kecuali ada tim sukses yang membranding calon. Padahal modal social seperti aktif di banyak organisas kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi olah raga, seni, budaya  akan  membuat  perempuan  dikenal  public.  Selain  itu,  dalam  keterbatasan ekonomi,  modal  social  akan  meringankan  beban  ekonomi  karena  untuk menjangkau  public  dapat  menggunakan  jaringan  social.  Laki-laki  lebih diuntungkan karena memiliki kebebasan lebih besar untuk berada di dalam banyak organisasi  social  kemasyarakatan,  keagamaan,  olah  raga,  seni,  dan  sebagainya, yang  semuanya  terkait  dengan  ketersediaan  waktu  luang.  Laki-laki  juga diuntungkan  karena  dalam  konteks  masyarakat  patriarkhi  laki-laki  adalah pemimpin.  Sehingga  lebih  bisa  membangun  hubungan  patron-klien.  (Nastain  & Nugroho,  2022).  Hubungan-hubungan  ini  terbukti  berpengaruh  pada  pemberian suara  klien  kepada  patron.  Bagi  perempuan,  waktu  luang  tidak  banyak  tersedia karena perempuan berperan ganda (Purnomo, 2019). Sehingga perempuan terbatas untuk menginvestasikan dirinya pada aktivitas di berbagai organisasi non politik. Akibatnya perempuan tidak terlatih berbicara, memimpin, tidak mampu mengatur laki-laki, serta tidak memiliki jaringan berpengaruh untuk mendapatkan suara (Putri & Fatmariza, 2020).
Rendahnya  modalitas  perempuan  bukan  karena  takdir.  Karena  banyak politisi yang berhasil menjadi anggota legislative. Bila takdir pasti ada keseragaman perilaku perempuan di dalam politik. Artinya bukan aspek biologis yag membuat perempuan rendah partisipasinya dalam politik. Hal ini lebih karena aspek nurture seperti sosialisasi atau pembiasaan politik, budaya politik. Seorang anggota DPRD Provinsi  Lampung  menjelaskan  bahwa  keterpilihannya  sebagai  anggota  DPRD karena pembiasaan dirinya dalam berbagai aktivitas organisasi, berkumpul dengan para  politisi,  diskusi-diskusi  politik,  mengurusi  problem  masyarakat.  Problem biologis seperti melahirkan, menyusui, dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas- aktivitas kemasyarakatan. Problem relasi dengan suami, secara perlahan dibiasakan  untuk  bersinergi  dalam  mengurus  keluarga.  Dengan  kondisi  ini,
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
dukungan  suami  juga  mengalir  pada  saat  istri  berkampanye  ke  tempat  yang terpencil. Dukungan suami memmbuat istri percaya diri, nyaman, bersemangat
Menyediakan  modal  politik,  social,  ekonomi  idealnya  merupakan kebutuhan  partai  politik  sebagai  peserta  pemilu.  Namun  dalam  realitasnya  para calon  bekerja  sendiri  untuk  memperoleh  suara  melakukan  aktivitas  blusukan sendiri.  Hal  ini  akibat  sistem  proporsional  terbuka  yang  membuat  partai  politik tidak fungsional dalam pemenangan calon.  Para calon tidak mau terikat pada partai politk dalam pemenangan dan lebih suka menggunakan tim sukses informal non- partai.  (Hartono, 2019). Jejaring informal berperan dalam pembentukan tim sukses yang sangat potensial untuk pencarian suara. (Tawakkal et al., 2020)
Perempuan-perempuan  calon  anggota  legislative  yang  kalah  di  dalam meraih kemenangan sesuangguhnya merupakan perempuan yang berani melawan arus  budaya  patriarkhi.  Dalam  kondisi  penuh  kesadaran  bahwa  modal keterpilihannya  rendah  namun  keberanian  mencalonkan  diri  merupakan  bentuk kemampuan  perempuan  untuk  terlibat  dalam  politik.  Perempuan  yang  terlibat sebagai  calon  merupakan  sedikit  perempuan  yang  berhasil  menghilangkan hambatan psikologis, social, budaya bahwa perempuan itu tidak cocok berpolitik. Perempuan  dengan  sedikit  modal  ini  juga  telah  berhasil  mengesampingkan kepesimisannya untuk menang karena dirinya perempuan yang sulit melawan laki- laki yang lebih kuat dalam politik.
Berdasarkan data penelitian, perempuan tidak selalu kalah namun ada yang menang.  Laki-laki  juga  tidak  selalu  menang,  tetapi  ada  yang  kalah.  Hal  ini menunjukkan bahwa bukan karena jenis kelamin yang membuat kemenangan dan kekalahan.  Juga  bukan  karena  nilai-nilai  budaya  yang  membuat  perempuan mengalami kekalahan dalam pertarungan perebutan suara. namun karena modalitas dalam pertarungan terutama modal politik, ekonomi dan social.

## SIMPULAN
Budaya  patriarkhi  memang  realitas  yang  menghambat  perempuan  di  dalam berpolitik. Namun peningkatan IPG merupakan salah satu infrastruktur yang dapat meningkatkan  wawasan  perempuan  untuk  realistis  dalam  mengambil  keputusan termasuk di dalam ranah politik. Selain itu, affirmative action telah menjadi jalan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
bagi terbukanya ruang bagi perempuan untuk berada di daftar calon lebih banyak (minimal 30%). Memang masih ada hambatan bagi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislative, namun tidak disebabkan hambatan psikologis, social, budaya. Hambatan dalam keterpilihan merupakan hambatan yang sama dengan calon laki- laki yaitu modal social, ekonomi dan politik. Apabila ketiga modal tersebut tidak ada  atau  rendah  maka  tingkat  keterpilihan  bagi  laki-kali  dan  perempuan  juga rendah. Bagi perempuan yang telah menjadi calon, meskipun kalah tetap bermakna yaitu  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap  budaya  patriarkhi.  Kepesertaannya sebagai  calon  telah  membuktikan  keberaniannya  melawan  hambatan  psikologis, social  dan  kultural.  Kesadaran  tentang  hal  ini  penting  bagi  perlawanan  yang selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  N.,  Ubaidillah,  A.,  &  Sulhan,  M.  (2021).  Konsep  Kesetaraan  Gender Perspektif  Fatima  Mernissi  dan  Implikasinya  dalam  Pendidikan  Islam.
Urnal Pendidikan Islam , 3 (02), 229–242.
https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131
Ainul Luthfia, A. F., Diana, N. Z., & Yulianti, Y. (2021). Beban Ganda Perempuan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Soka  Gunungkidul:  Pandangan  Feminis  Dan Islam. EMPATI:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial , 10 (1),  10–  20. https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.19223
Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Pemilihan  Umum,
Klientelisme, dan Negara di Indonesia . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qvqTDwAAQBAJ&oi=fn dpg=PR8&dq=klientelisme+dalam+politik&ots=GSsTTj0zBx&sig=_FnC o 8WXihI1XFTc-lBIjlVInQ4
Astuti,  D.  (2022).  Transformasi  Peran  Domestik  dan  Peran  Peran  Berbasis GenderPublik  Dalam  Persepsi  Masyarakat  di  Yogyakarta. Partisipatoris ,
4 (1). file:///C:/Users/USER/Documents/disertasi/dwi astuti.htm
Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal:
Studi  Kasus  di  Kecamatan  Boawae,  Nusa  Tenggara  Timur  dalam  Pemilu
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Legislatif  2014. Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik , 11 (1),  115–130. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130
Dewi,  E.  (2013).  Pemikiran  Amina  Wadud  Tentang  Rekonstruksi  Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. Jurnal Substantia , 15 (2), 145–167.
Fauziyah,  I.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  1 Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Dewan  Perwakilan  rakyat  Republik Indonesia Ida Fauziyah . XII , 1–18.
Hartono, R. (2019). Politik Klientelisme di Indonesia. Detik.Com . https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia Islam  Ats-Tsauri,  F.  (2020).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Islam:  Reinterpretasi Kedudukan  Perempuan. Jurnal  Pemikiran  Dan  Pendidikan  Islam , 9 (2), 106–132. https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874
Kiftiyah,  A.  (2019).  Perempuan  Dalam  Partisipasi  Politik  di  Indonesia. Yuridis , 6 (2),55–72.
file:///C:/Users/USER/Downloads/rosalia,+3.+Anifatul+Kiftiah.pdf
Laia, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif
2019. Perspektif , 10 (2), 416–423.
https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4602
Marsella,  W.,  &  Afrizal,  S.  (2022).  Konflik  Rumah  Tangga  Akibat  Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS , 2 (2), 51. https://doi.org/10.26418/skjpi.v2i2.54785
Muqoyyidin,  A.  W.  (2013).  Feminisme:  Perspektif  Islam  Kontemporer. Wahana Akademika ,
15 (2). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/540/487
Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 13 (1), 167–184.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/41083
Nuraini, S. (2019). Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis.
Hermeneutik , 12 (1), 71. https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6023
Pratiwi, H. A., & Wiyanti, E. (2017). Representasi Kesetaraan Gender pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi).
Jurnal Desain , 4 (03), 212.
https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1634
Purnomo, A. (2019). Teori Peran Laki-laki dan Perempuan. AL-MAIYYAH Media Transformasi  Gender  Dalam  Paradigma  Sosial  Keagamaan , 12 (1). http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1705648&val = 18521&title=HARAKAH DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN
Puspitarini, D., & Femilia, P. S. (2018). Kata Kunci : Relasi Gender , Kehidupan Sosial  Ekonomi  ,  Buruh  Tani  Perempuan. An-Nisa’ , 2 (2),  117–144. http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/annisa/article/view/778/623
Putri,  N.,  &  Fatmariza,  F.  (2020).  Perempuan  dan  Kepemimpinan  di  Organisasi Mahasiswa  Universitas  Negeri  Padang. Journal  of  Civic  Education , 3 (3), 267–276. https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.378
Saputra, A. B., Setiawan, A., & ... (2021). Gender-Equality Concerns and Political Attitudes toward Women in the 2019 Legislative Election: Evidence from Pelalawan.  In …  Sosial  dan  Ilmu  Politik .  pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/0e78/2efc9d0a0ccc04284ab11523fa3afb8 42 893.pdf
Shintya, S. (2009). “Laki-laki Pun Bisa”: Kesetaraan Gender dalam Iklan. Jurnal Alayasastra , 5 (1). file:///C:/Users/USER/Documents/disertasi/sintya.htm Sulastri, R. (2020). Hambatan dan Tantagan Perempuan Anggota Legislatif Pasca
Affirmative Action. Khasanah Multidisiplin , 1 (2), 137–155. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/10361/4952
Syafputri, E. (2017). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia
dan Korea Selatan. Global South Review , 1 (2), 165. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839
Talaohu, A. R. (2022). Analisisi Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat  Dusun  Nasiri  Desa  Luhu  Kecamatan  Huamual  Kabupaten Seram Bagian. BERTERKUNDE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 , 1– 15. https://unidar.e-journal.id/best/article/view/116/97
Taufik, M. (2018). Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan:
Studi  Pemilu  Legislatif  Tahun  2014  di  Kabupaten  Aceh  Besar. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 10 (1), 24–30. https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1072 Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., & ... (2020). Jejaring Sosial Dalam Pembentukan  Tim  Sukses  Mandiri  Di  Pemilu  Dprd  Kabupaten  2019.
Wacana Politik) .scholar.archive.org.
https://scholar.archive.org/work/idlbqm5zuncxnnlg6xlgulkk2u/access/way ba ck/http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/download/25654/pdf
e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-004