YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (35-48) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Penegakan Hukum Kejahatan Carding dengan Modus Wiretapping di Polda Jawa Timur

## Miftachul Nurjanah
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya E-mail : Miftachulnurjanah@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 20 Mei 2022
|Revised : 11 Agustus 2022 |Accepted : 14 Agustus 2022
How to cite: Miftahul Nurjannah, “ Penegakan Hukum Kejahatan Carding Modus Wiretapping  di  Polda  Jawa  Timur ” , Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  2 No. 1, (Agustus, 2022 )”, hlm. 35 -48.

## ABSTRACK:
Modernization in the field of financial transactions is the modernization of new criminal modes, this can occur because the electronic financial transaction network system creates a blemish that can be exploited by every cyber crime actor. In this case, it is the carding perpetrator, the carding crime has also undergone a revolution  in accordance with the development of the financial transaction  system, of course in this era of electronic  banking,  the  crime  of  carding  also  uses  the  internet  network  system.  Wiretapping  is  done  by tapping  credit  card  transactions  through  a  communication  network.  there  are  problems  faced  in  law enforcement  of  Carding  wiretapping  crime.  In  this  case,  the  author  is  interested  in exploring  more  clearly related  to  how  the  cyber  crime  unit  of  the  East  Java  Police  in  carrying  out  law  enforcement  for  carding crimes. This study uses a normative juridical approach, in order to examine legal protection for victims of carding crime, so that later it produces a descriptive conclusion. The implementation of law enforcement is carried  out  by  means  of  members  of  the  Cyber  Team  of  the  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  conducting investigations  in the  form  of  cyber  patrol  activities  against  perpetrators  who  previously  communicated  on social media such as Facebook groups by using wiretapping tools that can find perpetrators quickly through the Cyber system. The efforts that have been made by the Cybercrime Unit of the East Java Regional Police are to create a report hotline number addressed to the public to make it easier to submit complaints. And we also make socialization through social media that never give personal data to others.
Keyword : Cyber Crime, Carding, Legal Protection

## ABSTRAK:
Modernisasi  dibidang  transaksi  keuangan  adalah  modernnisasi  modus  kejahatan  baru ( new  criminal )  hal  ini  dapat  terjadi  karena  dalam  sistem  jaringan  transaksi  keuangan  secara elektronik  menilbulkan  suatu  cela  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap  pelaku  kejahatan cyber . Dalam  hal  ini  adalah  pelaku carding ,  kejahatan carding juga  mengalami  revolusi  sesuai  dengan perkembangan  sistem  transaksi  keuangan,  tentu  pada  era  elektronik  banking  ini  kejahtannya Carding juga menggunakan sistem jaringan internet. wiretapping dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan  hukum  kejahatan carding wiretapping.  Dalam  hal  ini  penulis  berminat  untuk menelusuri  lebih  jelas  terkait  dengan  bagaimana  unit cyber  crime Polda  Jatim  dalam  melakukan penegakan  hukum  pelaku  kejahatan Carding. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, guna mengkaji perlindungan hukum bagi korban kejahatan carding, sehingga nantinya menghasilkan  kesimpulan  yang  perskriptif.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  anggota  dari  team Cyber Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melakukan  penyelidikan  dalam bentuk  kegiatan  cyber  patrol  terhadap  pelaku  yang  sebelumnya  telah  berkomunikasi  di  media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalu sistem cyber . Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit Cybercrime Polda  Jawa  Timur  adalah  dengan  membuat  nomor  hotline  laporan  yang  ditujukan  kepada masyarakat  agar  lebih  mudah  untuk  menyampaikan  pengaduan.  Dan  kami  juga  membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain.
Kata Kunci : Cyber Crime , Carding , Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Bahwa  pada  era  modern  ini semua  orang  tahu  tentang  bank,  baik dari  kalangan  orang  tua,  kalangan  anak muda,  sampai  dengan  kalangan  anak kecil.  Semua  kalangan  butuh  bank dengan  berbagai  maksud  dan  tujuan, ada  yang  tujuannya  berinfestasi,  ada yang  kredit  pinjaman,  ada  yang  hanya sekedar menyimpan uang, dan ada pula yang  memanfaatkan  untuk  efektifitas transaksional. Pada abad ke-19 elekronik banking  mulai  dikenalkan  pada  setiap nasabah  bank  dengan  tujuan  untuk memberikan  fasilitas  baru  yang  lebih praktis  untuk  kebutuhan  transaksi. Kehadiran  elektronik  banking  ini  tentu di  topang  oleh  teknologi  jaringan telekomunikasi  dan  jaringan  internet, sehingga  dalam  penggunaanya  bisa melewati  ruang  dan  waktu,  dimanapun dan  kapanpun  bisa  digunakan.  Namun perkembangan  teknologi  dalam  bidang elektronik  baking  ini  membawa  potensi kejahatan  baru  yang  lebih  besar. Kejahatan  ini  adalah  kejahatan Carding melalui  jaringan  internet  Instrumen pembayaran electronic based terdiri dari e- money,  internet  banking , mobile  banking , dan electronic mall . 1 Hal  yang  tidak  dapat  dihindari dari  modernisasi  dibidang  transaksi keuangan  adalah  modernnisasi  modus kejahatan  baru  (new  criminal)  hal  ini dapat  terjadi  karena  dalam  sistem jaringan  transaksi  keuangan  secara elektronik  menilbulkan  suatu  cela  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap  pelaku kejahatan  cyber.  Dalam    hal  ini  adalah pelaku Carding , kejahatan Carding  juga mengalami  revolusi  sesuai  dengan perkembangan
sistem
transaksi keuangan,  tentu  pada  era  elektronik banking  ini  kejahtannya  Carding    juga menggunakan  sistem  jaringan  internet.
1 Resa  Raditio, Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, Dan
Penyelesaian  Sengketa ,  Yogyakarta,  Graha  Ilmu, 2014, hlm. 12.
Wiretapping  dilakukan  dengan  cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan  komunikasi.  Kejahatan  ini  bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya.
Sejak  tahun  2000  hingga  tahun 2021  jumlah  korban  terus  mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan  yang  sangat  mendalam  soal keamanan  transaksinya.  Bank  Indonesia yang  termasuk  sering  menjadi  sasaran Carding    adalah  bank  BCA  salah  satu skemanya adalah phising dengan meniru web domain bank BCA www.klikbca.com.  mengingat  segala aspek kehidupan
menggunakan transaksi  keuangan,  sehingga  tidak dapat  terhindarkan  setiap  orang  yang menggunakan    kartu  debet  maupun yang  lainnya  juga  ikut  merasakan keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak sedikit  yang  telah  menjadi  korban  dari pada  kejahatan  Carding  .  Istilah Carding sering  dihubungkan  dengan  suatu aktivitas  kartu  kredit  seperti  contohnya pada  transaksi e-commerce .  Pengertian dari Carding itu  sendiri  adalah  suatu bentuk  kejahatan  yang  menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 2 Nilai  pertumbuhan  per tahun  mencapai  30%,  sementara  itu  di sisi  volume  mencapai  19%.  Jumlah  nilai transaksi  kartu  kredit  di  tahun  2009 mencapai  Rp.  136,7  triliun  dan  volume mencapai  182,6  juta  transaksi.  Apabila dibandingkan  dengan  tahun  2008,  nilai transaksi  meningkat  27%  dan  volume meningkat 10%. 3
2 Endah  Lestari  and  Johanes  Arif,
‘ Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Penggunaan  Kartu Kredit Di Indonesia ’, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, 2010, hlm..1
3 Leonard  Tiopan  Panjaitan,  ‘ Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam  Kaitannya  Dengan  Undang-  Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008’ ,  Jurnal  Telekomunikasi  Dan  Komputer, Vol. 3. No. 1, 2012, Hlm. 2
Sejak  tahun  2008  Indonesia  telah mengesahkan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  dan  sudah  di  perbaruhi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,  hal  ini  guna  memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat agar  mendapat  perlindungan  hukum dari  padanya  kejahatan  Carding  yang telah  banyak  menimbulkan  korban, bahkan  pelaku carding ini  mendapat keuntungan  yang  sangat  besar,  berkisar puluhan  juta  sampai  miliaran  rupiah. Berdasarkan  hasil  wawancara  dari Ipda Niken  Charisma  Lahardi, Penyidik Cyber  Crime    Polda  Jatim,  pada  2 November  2021  bahwa  terdapat suatu kasus  yang  ditangani  oleh Unit  I  Subdit V  Siber  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  Jl. Achmad  Yani  Nomor  116  Surabaya. Kejahatan  baru  yang  dikenal  dengan Carding , Pokok perkara sebagai berikut : “Pada  tanggal  11  Februari  2020  antara akun  telegram  terdakwa  1  Sergio Chondro  dengan  terdakwa  2  Mira  deli ruby  permata  berkomunikasi  terkait dengan adanya pembelian tiket pesawat dari aplikasi tiketkekinian yang memesan penerbangan pesawat
singapore  airlines  yang  terbang  dari bandar udara internasional haneda tokyo ke  bandar  udara  internasional  soekarno hatta,  pelaku  memberikan  harga  tiket pesewat  tersebut  kepada  konsumen dengan potongan harga 50 %. Tiket itu di booking oleh pelaku dengan
menggunakan  rekening  kredit  Aeon Kredit  Sevice  Co.LTD  negara  jepang warga  negara  asing  tanpa  ijin  yaitu rekening  milik  Tatsuya  Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340  yang  tersimpan  di email juragantempur2@yandex.com setelah itu keluarlah kode booking yaitu TMYVRC, dan diberikan kepada konsumen,  dan  konsumen  hanya membayar ke palaku dengan harga 50% dari harga website Singap oreairline.com.”
`Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  32  ayat  (2)  jo  pasal  48  ayat (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 tahun 2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Jo pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa  dari  kasus  Carding tersebut  di  atas,  dapat  diklasifikasikan jenisnya  adalah  wiretapping  mengingat unsur-unsurnya  adalah  pengambilan datanya  melalui  media  sosial  seperti telegram.  Tentu  modus ini  bisa  dibilang sangat  modern  dalam  melakukan pencurian uang yang ada pada rekening korban,  semua  perbuatannya  dilakukan menggunakan  dalam  jaringan.  Tentu kejahatan Carding  wiretapping ini telah diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang ITE.
Namun dalam perjalannya penerapan  pasal  tersebut  bukannya tanpa  kendala,  nampaknya  terdapat beberapa  kendala  yang  dialami,  seperti jejak  investigasi  yang  menggunakan jaringan  internet,  identitas  pelaku  tidak terlacak,  lokasi  pelaku  tidak  terlacak. Oleh  sebab  itu  terdapat  permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan Carding wiretapping . Dalam hal ini  penulis  berminat  untuk  menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit cyber crime Polda Jatim dalam melakukan penegakan  hukum  pelaku  kejahatan Carding wiretapping.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris 4 yang  dalam  penelitian
4 Reine Rofiana Muhamad Nur Ardhy,

## Muhyi  Mohas,  “Sanksi  Rehabilitasi  Bagi
Prajurit  TNI  yang  Menjadi  Terpidana Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Militer  II – 08  Jakarta),” Sultan
ini  dalam  penelitian  ini  merupakan analisa  permasalahan  yang  dilakukan dengan  cara  mengelompokkan  atau memadukan  antara  bahan  hukum dengan  data  yang  diperoleh  dilapangan tentang proses penyidikan yang
dilakukan  terhadap  pelaku  tindak pidana Carding  Wiretapping .  Penelitian ini  bersifat  mengungkapkan  fakta  atau yang  disebut  dengan  deskriptif  analitis yaitu  analisis  yang  dilakukan  dapat mengungkapkan  suatu  permasalahan, keadaan  atau  peristiwa  sebagaimana adanya.  Dengan  Teknik  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi  dan studi keperpustakaan. Atau dengan kata lain  yaitu  suatu  penelitian  yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian menuju  kepada  identifikasi  masalah yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah.  Pendekatan  yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di
lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan  berkaitan  dengan implementasi  perlindungan hukum bagi korban  kejahatan Carding  Wiretapping oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.
Pelaksanaan  Penegakan  Hukum  Oleh Unit  Cyber  Crime  Polda  Jawa  Timur Dalam Kejahatan Carding Wiretapping
Pelaksanaan  penegakan  hukum dalam Tindak Pidana Carding Wiretapping harus  memuat  asas  hukum agar  terciptanya  suatu  ke  efektifitas dalam  pelaksanaan  nya  .    Menurut Gustav Radbruch, hukum harus Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1. No. 2, 2021, hlm. 69 – 78.
mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 5 1. Asas kepastian hukum ( rechtmatigheid ),  Asas  ini  meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas  keadilan  hukum  ( gerectigheit ),
Asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk  semua orang di depan pengadilan;
3. Asas  kemanfaatan  hukum  ( zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility ). Asas  kepastian  hukum  yaitu apabila suatu perundangan mengatur dan dijelaskan secara jelas dan logis agar tidak akan  menimbulkan  suatu  konflik  norma. Keadaan  hukum  sendiri  mempunyai  arti dimana.  Pada  permasalahan  kejahatan carding telah  dilarang  dan  ditentukan hukuman  berupa  pidana  penjara  hal demikian  ini  telah  diatur  dengan  jelas  di dalam Undang-Undang ITE.
Kepolisian  Polda  Jawa  Timur memiliki tugas penting dalam mengawasi, menjaga, dan menegakan hukum diwilayah  Jawa  Timur,  tentu  sudah menjadi  kewajiban  dan  keharusan  Polda Jawa  Timur    dalam  mencegah  kejahatan- kejahatan  yang  mungkin  akan  terjadi  di wilayah  jawa  timur.  Bahwa  kejahatan yang  ada  pada  masyarakat  tentunya sangat berfariatif, mulai dari yang sifatnya asusila, perampasan kemerdekaan, perampasan  harta  benda,  pengeroyokan, penganiayaan,  pembunuhan,  pencurian, dan  kejahatan  yang  terbaru  sekalipun. Berkaitan  dengan  perkembangnya  modus kejahatan  tentunya  tidak  akan  terlepas pada  perkembangan  zaman.  Bilamana perkembangan zaman ini telah melahirkan teknologi-teknologi yang paling  canggih  seperti,  alat  komunikasi berbasis  jaringan  internet,  yang  dapat membantu  manusia  dalam  aktivitas sehari-hari, seperti komunikasi jarak jauh, mengirim  e-file  jarak  jauh,  melakukan
5 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta,  Liberty, 2003, hlm. 122.
transaksi  keuangan  jarak  jauh,  sampai dengan  menonton  film.  Tentu  hal  yang pasti  akan  datang  dan  lahir  dari  lahirnya teknologi  secanggih  itu  adalah  kejahatan model  baru.  Kejahatan  pada  prinsipnya akan  terus  mengalami  kemajuan  seiring dengan  berkembangnya  pola  kehidupan di  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah kejahatan  pecurian  uang  yang  ada  pada rekening  atau  dalam  istilah  yang  familiar (carding).  Bahwa  kejahatan  ini  sudah marak  terjadi  sejak  tahun  2001  di Indonesia  Penegakan  hukum    hendaknya di  lihat  sebagai  kegiatan  yang  menarik lingkungan  ke  dalam  proses  social maupun yang harus menerima pembatasan – pembatasan dalam bekerjanya    disebabkan    oleh  faktor lingkungan. 6
Berdasarkan    Wawancara  dengan Ipda  Niken  Charisma  Lahardi,  Penyidik Cyber  Crime    Polda  Jatim,  2  November 2021, pukul 13.25 WIB,  Bahwa Polda Jawa Timur  telah  melakukan  monitoring  dan penegakan  hukum  atas kejahatan  carding yang  terjadi  pada  wilayah  Jawa  Timur, bahwa        dalam  3  tahun  belakangan  ini dari tahun 2019 – 2021 ada 19 data.
Sumber : Unit Cybercrime Polda Jawa Timur
Data  tersebut  penulis  dapatkan berdasarkan  dari  wawancara  penulis dengan Ibu Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit  Cyber Crime Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur telah berhasil  melaksanakan  penegakan  atas kejahatan  carding  sejumlah  19  kasus carding ,  dari  19  kasus  carding  tersebut yang  paling  dominan  adalah  jenis
6 Ali  Zaidan, Dalam  Bunga  Rampai Komisi  Yudisial  Kontribusi  Lembaga  Kejaksaan Dalam  Mempercepat  Reformasi  Peradilan , Jakarta, Komisi Yudisial, 2007, hlm. 110.
wiretapping .  Hal  demikian  itu  dapat dijelaskan  karena carding  wiretapping menggunakan  metode  menelusuri  dan membobol  data  rekening  korban  melalui media sosial korban seperti facebook , gmail, akun-akun  pada  aplikasi  e-commerce, sehingga  metode carding  wiretapping ini termasuk  yang  paling  efektif  dalam mendapatkan data rekening korban.
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang    Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :
“Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” . Dengan  demikian  sudah  jelas bahwa  Polda  Jawa  Timur    menjalankan tugas  berdasarkan  undang-undang  guna menciptakan
dan memelihara keamanandan  ketertiban  masyarakat,  dan juga  penegakan  hukum,  memberikan perlindungan  hukum,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Pada  prinsipnya proses penegakan  hukum  tetap mengacu pada  nilai – nilai  dasar  yang  terdapat dalam hukum, seperti keadilan ( gerechtigheit ), kepastian
hukum (rechtssicherheit ),  dan  kemanfaatan  hukum ( zweckmassigkeit), ketiga unsur itulah yang harus  dipenuhi  dalam  proses  penegakan hukum  sekaligus  menjadi  tujuan  utama penegakan hukum. 7
Dalam  upaya  menangani  kasus- kasus  yang  terjadi  para  penyidik melakukan  analogi  atau  perumpamaan dan  persamaaan  terhadap  Pasal-Pasal yang  ada  dalam  KUHP.  Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari  satu  Pasal  karena  melibatkan beberapa  perbuatan  sekaligus  Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cyber crime antara lain: 8
7 Mertokusumo.
8 Kombes  (Pol)  Drs.  Petrus  Reinhard Golose,  ‘ Perkembangan  Cybercrime  Dan  Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri ’, Vol. 4,
2006, Hlm. 38. Tahun Jumlah 2019 10 2020 5 2021 4
a. Pasal  362  KUHP  yang  dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri  nomor  kartu  kredit  milik orang  lain  walaupun  tidak  secara fisik  karena  hanya  nomor  kartunya saja
yang diambil dengan menggunakan software card generator di Internet untuk melakukan transaksi  di ecommerce .  Setelah dilakukan  transaksi  dan  barang dikirimkan,  kemudian  penjual  yang ingin  mencairkan  uangnya  di  bank ternyata  ditolak  karena  pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
b. Pasal  378  KUHP  dapat  dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan  dan  menjual  suatu produk atau barang dengan memasang  iklan  di  salah  satu website  sehingga  orang  tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang  iklan.  Tetapi,  pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada.  Hal  tersebut  diketahui  setelah uang  dikirimkan  dan  barang  yang dipesankan  tidak  datang  sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
c. Pasal  406  KUHP  dapat  dikenakan pada  kasus deface  atau  hacking yang membuat  sistem  milik  orang  lain, seperti  website  atau  program menjadi  tidak  berfungsi  atau  dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Kejahatan carding termasuk dalam cyber crime yang sudah memiliki undang-undang khusus yaitu Undang- Undang  ITE  atau  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik untuk  menangani  kejahatan-kejahatan yang khusus berkaitan dengan penyalahgunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi  sesuai  dengan  asas hukum lex  specialis  derogate  legi generali artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang
yang  umum.  Dalam  bidang  hukum pidana,  asas lex  specialis  derogate  legi
generali diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
“Jika  suatu  tindakan  masuk  dalam suatu  ketentuan  pidana  umum,  tetapi termasuk  juga  dalam  ketentuan  pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.
Pasal  32  Ayat  1  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi :
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan cara  apa  pun  mengubah,  menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,  menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi
elektronik  dan/atau  Dokumen  elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  8 (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah)”.
Melihat  ancaman  sanksi  dalam kedua  Pasal  tersebut  yang  tidak menggunakan  ketentuan  ancaman pidana  minimal,  maka  tidak  menutup kemungkinan
hakim akan menjatuhkan  putusan  sanksi  pidana yang  relatif  ringan.  Bahwa  dasar  yang digunakan  oleh  Polda  Jawa  Timur dalam  melakukan  penegakan  hukum atas  kejahatan carding  wiretapping ada pada  ketentuan  Pasal  32  Ayat  (1) Undan-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Namun  terkadang  pada dakwaan alternatif menggunakan ketentuan  yang  ada  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)  seperti  Pasal  362,  Pasal  378, Pasal  335,  Pasal  311,  Pasal  303,  Pasal 282, Pasal 378, Pasal 406.
Pelaksanaan  penegakan  hukum dalam  kasus-kasus  yang  bernuansa cyberlaw  sudah  tentu  domainnya adalah  di  Polda  Jawa  Timur  , mengingat kelengkapan sarana teknologi dalam melakukan investigasi jaringan  internet  cukup  mumpuni, dengan  demikian  Polda  Jawa  Timur memiliki  unit  khusus  yakni  Unit  I
Subdit  Siber  Ditreskrimsus  Polda  Jawa Timur. Tetapi dalam perkembangannya hacking  digunakan  untuk  keperluan- keperluan lain yang bersifat merugikan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari penggunaan  internet  yang  semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan  hacking  juga  mengikuti luasnya pemanfaatan internet. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Ibu  Ipda  Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku penyidik di Unit Cyber Crime Polda Jawa Timur. Proses  penegakan  hukum    dalam tindak  pidana  carding  yang  ditangani oleh  unit  cyber  crime  di  Polda  Jawa Timur yaitu :
1. Korban  dari  kejahatan  carding wiretapping  yang  telah menyadari bahwa terdapat pencurian didalam rekeningnya  melakukan  tahapan pelaporan/pengaduan
kepada polisi  baik  secara  tertulis,  lisan maupun  menggunakan  media elektronik  tentang  adanya  tindak pidana  (Pasal  3  ayat  (1)  Perkap
Nomor 6 Tahun 2019).
2. Setelah menerima laporan/ pengaduan  dari  korban  kejahatan carding dilakukanlah tahapan
penyelidikan meliputi:
a. Pengolahan TKP;
b. Pengamatan;
c. Wawancara;
d. Pembuntutan;
e. Penyamaran;
f. Pelacakan;
g. Penelitian dan analisis dokumen.  (Pasal  6  ayat  (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019) 3. Setelah  mendapat  bukti  permulaan yang  cukup  polisi  menaikkan tahapan menjadi penyidikan. Kegiatan  penyedikan  tindak  pidana terdiri atas
a. penyelidikan;
9 Yurizal, Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Cyber  Crime (Malang:  Media  Nuda Creatif, 2015).
b. dimulainya penyidikan;
c. upaya paksa;
d. pemeriksaan;
e. penetapan tersangka;
f. pemberkasan;
g. penyerahan berkas perkara;
h. penyerahan  tersangka  dan barang bukti; dan
i. penghentian penyidikan (Pasal  10  ayat  (1)  Perkap No.6 Tahun 2019).
4. Dalam  melaksanakan  penyidikan penyedik  dapat  melakukan  upaya paksa  yang  diatur  dalam  Pasal  16 ayat (1) Perkap No.6 Tahun 2019 a. pemanggilan; b. Penangkapan
c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. penyitaan; dan
f. pemeriksaan surat. 5. Dalam
menetapkan tersangka penyidik  setidak-tidaknya  2  (dua) alat  bukti  yang  didukung  dengan barang  bukti.  Penetapan  tersangka dilaksanakan  melalui  mekanisme gelar perkara. (Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
6. Penyerahan  berkas  perkara  ke Penuntut  Umum  dilakukan  setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. (Pasal 28 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019) 7. Penyerahan  tersangka  dan  barang bukti  dilakukan  setelah  berkas perkara  dinyatakan  lengkap  oleh Penuntut  Umum.  (Pasal  29  ayat  (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019)
Berikut  adalah  contoh  kasus Tindak  Pidana Carding  Wiretapping yang  ditangani  oleh  unit cybercrime Polda Jawa Timur :
Kasus Posisi
Kejahatan  ini  bermula  pelaku
Sergio Chondro menggunakan facebook  yang  akunnya  menggunakan nama Harleen Quinzel, sergio chondro menggunakan facebook untuk
berkomunikasi  pada  team  yang  lain dalam  melakukan  kejahatan  carding.
Dalam  chat  grup  facebook  pelaku sergio  chondro  berkomunikasi  dengan akun  bersama  rogers  terkait  dengan transaksi  tiket  maskapai  penerbangan. Pada tanggal 31 mei 2019 pelaku sergio chondro  membeli  tiket  penerbangan pada akun rogers tiket pesawat air asia yang  seharusnya  sesuai  dengan  harga normal/resmi  harganya  senilai  Rp. 19.800.0000  namun  palku  sergio chondro  hanya  membeli  seharga  Rp. 11.982.0000 atau senilai 60% dari harga normal/resmi,  dimana  pelaku  sergio chondro  membeli  tiket  dengan  harga murah  karena  akun  facebook  bernama rogers  milik  muhammad  farhan darmawan  merupakan  agen  travel yang mendapatkan tiket-tiket maskapai dari  pelaku  illegal  akses  jenis  carding yaitu  orang  yang  dapat  membeli barang yang pembayarannya menggunakan  data  kartu  kredit  (cc) milik orang lain. Selanjutnya pelaku sergio chondro menjual tiket tersebut kemballi dengan keuntungan 15%. Pada saat itu pula  sergio  chondro  berkomunikasi dengan mira deli ruby melalui aplikasi telegram untuk pembelian tiket pesawat  singapore  airliness  jurusan tokyo -Jakarta. Saat itu pelaku mira deli ruby  permata  menjual  tiket  dengan diskon  50%  dari  harga  normal,  yaitu seharga  Rp.  10.978.100  dijual  oleh pelaku dengan harga Rp.5.399.050.Kemudian  pelaku  sergio chondro  dan  mira  deli  ruby  membeli tiket  maskapai  penerbangan  asia airlines  dengan  cara  pembayaran  bia kartu  kredit  milik  orang  asing  yang didapat dari ilegal akses carding.
Kedua pelaku dalam melakukan  penjualan  tiket  secara online  tersebut,  tiket  yang  dijual,  baik melalui pelaku sergio chondro maupaun mira deli ruby adalah dengan menawarkan  diskon  ,  baik  dari singapore  airlines  maupun  air  asia airlines,  dan  tiket  tersebut  ada  yang berhasil  digunakan/terbang,  juga  ada
yang  tidak  berhasil  karena  ada  refund oleh  yang  mempunyai  kartu  kredit korban ilegal akses carding.
Kedua  pelaku  ini  mendapatkan data  kartu  kredit  dan  tiket  pesawat tersebut  dari  akun  facebook  dzako chandra (DPO) dan aku facebook oliver torvalds(DPO). Dalam melangsungakan  perbuatannya  kedua pelaku  menggunakan  pelaku  sergio chondri  satu  unit  handpone  merek iphone  type  x  warna  putih,  satu  buah laptop  merek  acer  warna  hitam,  tiga buah  buku  tabungan  bank  BCA  serta satu  buku  rekening  Bank  PANIN. Pelaku  sergio  chondro  dan  mira  deli ruby  melakukan  pembelian  tiket pesawat
singapore airlines penerbangan  tanggal  17  februari  2020 dari  bandara  internasional  Haneda Tokyo, Jepang menuju bandara internasional  soekarno  hatta,  Jakarta Indonesia atas nama Kevin Widyatmika dan kode booking TMYVRC,  dari  terdakwa  atas  nama mira  deli  ruby,  bahwa  perbuatan pelaku  mira  deli  ruby  membeli  tiket pesawat  singapore  airlines  dengan kode  booking  TMYVRC  menggunakan data  kartu  kredit  milik  orang  jepang yang nomor kartu kreditnya 4205295152791340  tanpa  seizin  pemilik kartu  kredit/ilegal  akses  carding. Sedangka  dari  pekau  mira  deli  ruby, satu  unit  handpone  merek  iphone  11 promax  warna  midnight  green,  satu buah  laptop  merek  macbook  pro toucher  2019  warna  silver,  dan  dua buah  ATM  bank  BCA.  Yang  dimana kasus  tersebut  Terdakwa  Sergio Chondro dan Mira Deli Ruby Permata, yang divonis Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48  ayat  (1)  UU  ITE  dengan  pidana penjara  masing-masing  sepuluh  bulan dan  denda  Rp.  10.000.000,00  jika  tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu bulan.
Bahwa  kedua  pelaku  tersebut melancarkan kejahatan carding dengan alat  bantu  yang  pertama,  satu  unit
laptop  merek  macbook  pro  touchbar 2019 warna silver; satu uni handphone merek  iphone  11  pormax  warna midnight  green,  IMEI  35391310032989; akun email juragantempur@yandex.com ; akun
email juragantempur2@yandex.com . Analisis  penulis  dalam  kasus tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan  oleh  terdakwa  unsur- unsurnya  mencukupi  sebagaimana yang dimuat dalam Pasal Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:
1.  Setiap  Orang  dalam  hal  ini  adalah Sergio chondro dan mila deli ruby.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan  hukum  dalam  hal  ini terdakwa  melakukan  perbuatan tersebut  tanpa  seizin  pemiliki rekening.
3.  Dengan  cara  apa  pun  mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,
memindahkan, menyembunyikan  suatu  Informasi
Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  milik  Orang  lain  atau milik  publik  dalam  hal  ini terdakwa menggunakan seperangkat  teknologi  handpone dan  macbook  untuk  melakukan ilegal  akses  dan  menggunakan saldo  rekning  orang  lain  untuk berbelanja tiket penerbangan. Dengan demikian dapatlah diketahui  perbuatan  terdakwa telah  melanggar  Pasal  32  ayat  (1)
UU ITE.
Berdasarkan  hasil  lapangan dalam  analisis  penulis,  jika  dikatikan dengan  teori  sistem  hukum  dari Lawrens  M.  Friedman,  yang  dimana
Lawrens  menyebukan  bahwa  dalam sistem hukum mengemukakan efektifitas  dan  berhasil  tidak  nya penegakan  hukum  tergantung  dari  3 sistem hukum. Di dalam kenyataan nya hanya  substansi  hukum  yang  sudah terlaksana  ,  kemudian  untuk  struktur
hukum dan juga budaya hukum belum terlaksana  dengan  baik  dikarenakan terdapat  beberapa  kendala  dari  pihak kepolisian yaitu kendala yang pertama dikarenakan  pelaku  menggunakan VPN  ,  lalu  yang  kedua  pelaku menggunakan  akun  palsu,  kendala ketiga  yaitu  pelaku  menggunakan identitas  palsu,  dan  kendala  terakhir yaitu alamat yang dgunakan tidak jelas. kendala  yang  dialami  oleh  aparat kepolisian  bukan  hanya  karena  faktor dari pihak kepolisian tersebut melainkan ada faktor yang tejadi akibat dari  kebiasaan  masyarakat  itu  sendiri.
Oleh karena itu, pihak kepolisian harus lebih memperluas dalam hal bersosialisasi mengenai kejahatan modern ini agar terciptanya penegakan hukum yang efektif dan demi menjaga keamanan bersama.
Kendala dan Upaya Unit Cyber Crime Polda  Jawa  Timur  Dalam  Mengatasi Penegakan Hukum Kejahatan Carding Wiretapping S etiap  kejahatan  selalu  mengalami evolusi atau perubahan sesuai mengikuti perkembangan zaman, semakin modern
perkembangan zaman, semakin modern pula kejahatan yang  akan  digunakan  oleh  pelaku- pelaku  kejahatan.  Hal  ini  sangat alamiah  sekali,  dan  setiap  jenis kejahatan  selalu  ada  titik  lemah  dan tingkat kompleksitas dalam melakukan penegakan hukumnya.
Kejahatan yang berbasis teknologi medern di zaman industri 4.0 ini  tentu  memiliki  banyak  cela  yang bisa  dimanfaatkan  oleh  pelaku  dalam melakukan Carding atau Cybercrime . Dalam  hal  ini  Pelaku  akan  sangat leluasa  menggunakan  identitas  palsu atau  disamarkan  dalam  melancarkan kejahatan Carding ,  disamping  itu palaku  menggunakan  VPN  untuk mengelabuhi  lokasi  server  jaringan internetnya,  biasnya  pelaku  berada  di jawa  timur  namun  server  jaringan
onlinennya  terlacak  diluar  negeri seperti  Amerika,  atau  negera  yang lainnya.
Meskipun  di  Indonesia  telah terdapat  aturan-aturan  yang  bisa menjerat  para  pelaku  Cybercrime, faktanya  dalam  hal  ini  belum dijalankan  secara  maksimal  karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi  dalam  penangananan  kasus Cybercrime.  Perangkat  hukum  yang ada  saat  ini  oleh  sebagian  kalangan dianggap  belum  memadai.  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ”Informasi dan Transaksi Elektronik” baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi  dan  informatika  dalam mencapai  kepastian  hukum.  Undang- Undang    ITE  sampai  saat  ini  belum dibuat  dalam  proses  pelaksanaannya.
Undang-Undang  ITE  masih  bersifat abstrak , sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. Undang- Undang ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi  sebagai  alat  atau  instrumen dalam melakukan kejahatan. Pembuktian  merupakan  faktor  yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi  informasi  diatur  secara tegas sehingga  terdapat  suatu  kepastian. Ahmad  Ali  berpendapat,  bahwa  pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk  ditaati  atau  tidak  ditaati  yaitu faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas suatu  perundang  undangan  adalah profesional  dan  optimal  pelaksanan peran  dari  para  penegak  hukum  baik dalam menjalankan tugas dan
menjalankan  isi  dari  Undang-Undang tersebut. 10 Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan  akses  internet  yang tidak  hanya  terjadi  dalam  suatu wilayah.  Keterbatasan  tenaga  ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  aparat  kepolisian  dalam memberantas kasus Cybercrime , dengan jumlah anggota ahli yang sangat minim menjadi batu hambatan dalam memberantas  kasus  kejahatan  dunia maya  yang  tidak  bisa  diselesaikan dengan  waktu  yang  efisien,  sehingga hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  para pelaku  dalam  menjalankan  aksinya dengan lebih leluasa.
Penindakan  kasus Cybercrime sering  mengalami  hambatan  terutama dalam  penangkapan  tersangka  dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan  tersangka  sering  kali tidak  dapat  menentukan  secara  pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer  yang  dapat  dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya  sehingga  tidak  ada saksi yang mengetahui secara langsung.  Hasil  pelacakan  paling  jauh hanya  dapat  menemukan  IP  Address dari  pelaku  dan  komputer  yang digunakan.  Hal  itu  akan  semakin  sulit apabila  menggunakan  warnet  sebab saat  ini  masih  jarang  sekali  warnet yang  melakukan  registrasi  terhadap pengguna  jasa  mereka  sehingga  kita tidak  dapat  mengetahui  siapa  yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.
Dalam  menangani  kendala yang ada, upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan 10 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum Dan Teori Keadilan (Jakarta: Kencana, 2010).
penyidik  dalam  bidang Cybercrime. tentu POLRI telah melakukan peningkatan  kemampuan  penyidik untuk  terus  dapat  mengimbangi perkembangan  kejahatan  yang  makin modern  ini,  beberapa  diantaranya dilakukan  pelatihan  khusus  terkait sistem  jaringan  internet  dan  cara mengatasi dan melacak pelaku kejahatan Carding.
Selain itu upaya yang dilakukan Polda  Jawa  Timur    untuk  menangani kendala-kendala  yang  ada  yaitu  terus menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang mumpuni  dalam  bidang  teknologi komputer  untuk  melakukan  patroli Cyber , penyadapan, investigasi, sampai melakukan  pelacakan  identitas  pelaku guna  kepentingan  mencegah  dan menangkap  pelaku  kejahatan  carding. Polda  Jawa  Timur    dalam  melakukan pencegahan  kejahatan  carding  dengan cara  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  terkait  wawasan  etika  dan batas-batas  penggunaan  media  sosial, seperti  merahasiakan  nomor  KTP, nomor  ATM,  tanggal  lahir,  data keluarga, id dan pasword media sosial, jangan  mudah  melakukan  klik  pada spamm  yang  ada  pada email  dan  sms, hal demikian ini dilakukan Polda Jawa Timur    untuk  terus  menekan  jumlah kenaikan korban atas kejahatan carding wiretapping.
Polda  Jawa  Timur    melakukan upaya  dalam  melakukan  penelusuran dan  implementasi  Undang – Undang No.  19  tahun  2016  tentang  ITE  bahwa didalam  pasal  32  ayat  (1)  Undang – Undang    ITE  : “ Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  dengan  cara  apa  pun  mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan  suatu Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  milik  Orang  lain  atau  milik publik ” Dalam  mengahadap  masalah
Carding penyidik  juga  menggunakan
alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (1)    Undang-Undang  ITE  : “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Bahwa  yang  dimaksud  dengan informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  seperti  yang  disebut  dalam Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  ITE dapat dilihat penjelasannya pada Pasal 1  ayat    1  Undang-Undang    ITE
: “Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic data  interchange  (EDI),  surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya” dan  Pasal  1  ayat  2
Undang-Undang ITE “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya”
Dengan
adanya jaminan berlakunya alat bukti informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  5 Ayat  (1)  Undang-Undang    ITE  maka sudah barang tentu dapat memberikan manfaat  kepada  penyidik  khususnya Unit  I  Subdit  V Cyber Ditreskrimsus Polda  Jawa  Timur    guna  melegitimasi kekuasan  pembutian  dari  setiap kejahatan Cyber  Crime. khususnya Carding  Wiretapping. Dengan  begitu upaya  khusus    untuk melakukan penegakan  hukum  atas  kejahatan
Carding Wiretapping dapat terlaksana  dengan  maksimal  dan tentunya efektif.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahwa dasar yang  digunakan  oleh  Unit  Cybercrime Polda  Jawa  Timur  dalam  melakukan penegakan  hukum  atas  kejahatan
Carding Wiretapping ada pada ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Pelaksanaan  penegakan  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  anggota  dari team  Cyber  Ditreskrimsus  Polda  Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan  cyber  patrol  terhadap  pelaku yang  sebelumnya  telah  berkomunikasi di  media sosial  seperti  facebook  group dengan  cara  menggunakan  alat-alat penyadap  yang  bisa  menemukan pelaku  dengan  cepat  melalu  sistem Cyber.  Penindakan  kasus Cyber  Crime sering  mengalami  hambatan  terutama dalam  penangkapan  tersangka  dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan  tersangka  sering  kali tidak  dapat  menentukan  secara  pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer  yang  dapat  dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya  sehingga  tidak  ada saksi yang mengetahui secara langsung.  Hasil  pelacakan  paling  jauh hanya  dapat  menemukan  IP  Address dari  pelaku  dan  komputer  yang digunakan.  Untuk  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  Unit  Cybercrime  Polda Jawa  Timur  adalah  dengan  membuat nomor  hotline  laporan  yang  ditujukan kepada  masyarakat  agar  lebih  mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan kami  juga  membuat  sosialisasi  melalui media  sosial  bahwa  jangan  pernah memberi  data  pribadi  kepada  orang lain  seperti  nama  lengkap,  nama  ibu
kandung,  nomor  kartu  ATM/Kredit serta  nomor  kode One  Time  Password (OTP). Upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan penyidik  dalam  bidang Cyber  Crime , tentu POLRI telah melakukan penginkatan  kemampuan  penyidik untuk  terus  dapat  mengimbangi perkembangan  kejahatan  yang  makin modern  ini.  Selain  itu upaya  oleh Unit Cybercrime  Polda  Jawa  Timur  untuk terus  menyediakan  fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam bidang teknologi  komputer  untuk  melakukan patroli Cyber  dan melakukan  pelatihan khusus  dalam  bidang  cyber  ini.  Selain itu  upaya  uang  dilakukan  Polda  Jawa Timur  untuk  mencegah  kendala- kendala  yang  ada  dengan  cara  terus menyediakan  fasilitas  yang  mumpuni dalam bidang teknologi yang digunakan untuk melakukan penyadapan, investigasi,
sampai melakukan pelacakan identitas.

## Daftar Pusataka
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum Dan Teori  Keadilan ,  Jakarta:  Kencana, 2010.
Golose,  Kombes  (Pol)  Drs.  Petrus Reinhard, “Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri,” 4 (2006), 38 Lestari,  Endah,  dan  Johanes  Arif, “Tinjauan Yuridis Kejahatan
Penggunaan  Kartu  Kredit  di Indonesia,” Jurnal  Hukum ,  XVIII
(2010), 1 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar ,
Yogyakarta: Liberty, 2003. Muhamad  Nur  Ardhy,  Muhyi  Mohas, Reine Rofiana, “Sanksi Rehabilitasi Bagi  Prajurit  TNI  yang  Menjadi
Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta),” Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset Ilmu Hukum , Vol. 1.2 (2021), 69 – 78

## Panjaitan,  Leonard  Tiopan,  “Analisis
Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  no.11  Tahun  2008,” Jurnal Telekomunikasi dan Komputer , 3.1 (2012), 2 <https://doi.org/10.22441/incomt ech.v3i1.1111>
Raditio,  Resa, Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik:  Perikatan,  Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Yurizal, Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Cyber  Crime ,  Malang:  Media  Nuda Creatif, 2015.
Zaidan,  Ali, Dalam  bunga  rampai  Komisi Yudisial Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan , Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.