## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-04-12 Accepted: 2022-02-22
Published: 2022-03-01

## KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

## Hartanto*
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram hartanto.yogya@gmail.com

## Djoko Budiarto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram jokoyudan.dayamandiri@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  secara  tegas  telah  meniadakan  mudik  Lebaran  2021  selama  6-17  Mei 2021  dikarenakan  masa  pandemi  Covid-19,  dan  hal  ini  dimaknai  oleh  masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam keadaan  apapun  pemerintah  harus  berperan  nyata  agar  dapat  memastikan terwujudnya  perlindungan  masyarakat,  sebagaimana  yang  menjadi  asas  dari  segala peraturan  perundang-undangan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021.
Kata Kunci: Mudik, HAM, Pembatasan, Covid-19.

## Abstract
The government has expressly eliminated the Lebaran 2021 homecoming for May 6-17 2021  due  to  the  Covid-19  pandemic,  and  this  is  interpreted  by  the  community  as  a prohibition so that there are pros and cons in the community regarding this, this is the basis  for  the  author  in  making  This  research  uses  normative  juridical  research methods.  The  results  of  the  study  indicate  that  under  any  circumstances  the government  must  play  a  real  role  in  order  to  ensure  the  realization  of  community protection, as is the basis of all laws and regulations. The method used in this research is the study and vertical synchronization between Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and S.E. Number 13 of 2021
Keywords: Homecoming, Human Rights, Restriction, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Mahfud  MD  menyatakan  bahwa Indonesia  menganut  konsep  prismatik sebagai  konsep  negara  hukum  pasca perubahan  UUD  NRI  1945.  Konsep prismatik  dalam  sebuah  negara  hukum merupakan konsep jalan tengah, kompromi  di  antara  dua  konsep  yakni antara rechsstaat dan the  rule  of  law . Seperti  kita  ketahui  bersama,  bahwa rechsstaat menitikberatkan  pada  aspek
kepastian  hukum, sedangkan  the  rule  of law menitikberatkan  aspek  keadilan. Sehingga  negara  hukum  yang  dianut Indonesia  pasca  perubahan  UUD  NRI 1945  menekankan  pada  kedua  aspek, yaitu: kepastian hukum yang berdasarkan aspek keadilan. Tuhan  YME  telah  menciptakan manusia  dengan  dilengkapi  hak-hak yang untuk melindungi derajatnya sebagai  manusia.  Hak-hak  inilah  yang
kemudian  disebut  dengan  hak  asasi manusia,  yaitu  hak yang  diperoleh  sejak kelahirannya  sebagai  manusia  yang merupakan  karunia  Sang  Pencipta, karena setiap manusia diciptakan kedudukannya  sederajat  dengan  hak- hak  yang  sama  [1],  maka  prinsip persamaan dan
kesederajatan merupakan  hal  utama  dalam  interaksi sosial  Namun  kenyataan  menunjukan bahwa  manusia  selalu  hidup  dalam komunitas  sosial  untuk  dapat  menjaga derajat  kemanusiaan  dan  mencapai tujuannya,  dalam  hal  kegiatan  rutin tahunan  yang  disebut  “mudik”  [2] merupakan  kebiasaan  yang  dianggap layak  bahkan  wajib  secara  sosial,  dan sebagai makhluk sosial. Umunya “mudik” ini terjadi secara besar-besaran perpindahan  warga  masyarakat  yang umumnya dari kota besar ke kampung/desa/ kota kecil yang merupakan kampong kelahiran/ kampong halamannya, dapat pula dimaknai  eksodus.  Sehingga  hak  untuk “mudik”  tersebut  kemudian  dikaitkan dengan  hak  asasi  manusia,  sesuai rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  yang  menyatakan  HAM merupakan serangkaian hak yang bersifat  “given”  secara  hakiki  sebagai manusia  yang  merupakan  anugerah Tuhan YME dan wajib dihormati, dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum, sehingga semua  aspek  kehidupan  sudah  diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu  mencegah  konflik  yang  terjadi diantara  warga  negara    Dalam  sebuah negara  hukum,  sesungguhnya  yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.  Hukum  merupakan  suatu kesatuan  hirarkis  tatanan  norma-norma
hukum  yang  memiliki  puncak  yaitu konstitusi.  Lebih lanjut mengandung arti bahwa suatu negara hukum menginginkan  keberadaan  supremasi konstitusi.  Supremasi  konstitusi  selain merupakan  konsekwensi  dari  sebuah negara  hukum,  sekaligus  wujudnya terjadinya  demokrasi  karena  konstitusi merupakan  perwujudan  perjanjian  sosial yang paling tinggi [3].  Lebih lanjut maka negara  hukum  memerlukan  penegakan hukum  yang  salah  satu  usaha  untuk mewujudkan tata tertib hukum didalamnya terkandung keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang pada akhirnya  menciptakan  keamanan  dan ketentraman di dalam masyarakat banyak,  baik  itu  merupakan  usaha pencegahan maupun
penindakan setelah  terjadi  pelanggaran  hukum, dengan  kata  lain  usaha  yang  dilakukan secara preventif maupun reprensif.

## POKOK PERMASALAHAN
Pokok permasalahan yang dikaji di dalam  penelitian  ini  ialah  bagaimana analisis terhadap kebijakan yang menggunakan  sanksi  pidana  dalam peniadaan  mudik  ditinjau  dari  perspektif hak asasi manusia?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  jurnal  ilmiah  ini  yaitu  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  berdasarkan  bahan  hukum dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta perundang-undangan (statute  approach) yang  mengkaji  undang-undang  dan peraturan  yang  terkait  serta  pendekatan konseptual (conseptual  approach) yang mengkaji  teori-teori  dan  doktrin-doktrin dari para ahli . [ 4 ] Cara pengumpulan data dengan  mencari  data  kepustakaan, mempelajari dan meneliti berbagai literatur  yang  bersumber  dari  sumber hukum  primer,  sumber  hukum  sekunder dan  sumber  hukum  tersier,  seperti  buku kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, artikel, makalah, jurnal mengenai akuisisi saham perusahaan.
Objek  penelitiannya  adalah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
hukum persaingan usaha berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri maupun  berbentuk  keputusan  menteri. Adapun  metode  analisis  data  yang digunakan adalah kuantitatif  yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  analisis  kuantitatif  yang deskriptif. [ 5 ]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penutupan perbatasan nasional telah mengungkapkan kelemahan masing-masing  negara  (secara  umum kekurangan  dana),  sistem  kesehatan nasional dan berbagai kapasitas pemerintah  untuk  mengatasi  kondisi kerawanan ekonomi dan sosial. Kapasitas  yang  berbeda  ini  tercermin dalam  respon  penanggulangan  yang beragam negara-negara anggota ASEAN  terhadap  pandemi  ini.    Maka yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia dalam berbagai cara pengendalian penyebaran  Covid-19  adalah  langkah- langkah yang wajar berdasarkan kapasitas/ kemampuan pemerintah Indonesia.  Contoh  pemerintah  daerah  di Canada,  merespon  adanya  Covid-19 secara  global,  COVID-19  pertama  kali dirasakan  di  kota-kota,  yang  merupakan 50%  populasi  di  dunia  pada  umunya,  di Kanada, Pemerintah daerah (kota) dengan cepat malakukan langkah- langkah ketat untuk melakukan pembatasan penyebaran Covid-19
berdasarkan,  termasuk  menutup  taman bermain  dan  menambah  tempat  tidur pasien.
Peniadaan  “mudik”  melanjutkan dari kebijakan  larangan  untuk  berpergian  ke luar  kota  pada  saat  pandemi  Covid-19 sedang melanda negeri ini. Serangkaian kebijakan/  aturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal  mudik  sudah  menjadi  tradisi
tahunan  untuk  melepas  kerinduan  pada keluarga  dan  kampung  halaman  , dengan  disertai  sanksi  berupa  denda atau Ancaman hukuman penjara selama, hal  ini  dianggap  kontraproduktif  dengan apa  yang  di  alami  masyarakat  selama hampir  setahun  ini  akibat  dari  wabah pandemi  Covid-19,  dengan  adanya pembatasan  aktivitas  dan  himbauan untuk  bekerja  dari  rumah  (work  from home) ditambah dengan larangan beroperasinya  moda  transportasi  secara keseluruhan  hal  ini  menimbulkan  suatu masalah  baru  bagi  perusahaan  maupun hak-hak  dari  pekerja,  dalam  hal  ini pekerja  disektor  tarnsportasi  mengalami hal  yang  sama.  Jika  melihat  kenyataan dilapangan  hal  ini  merupakan  unsur memaksa  dari  hukum,  yang  beririsan dengan  aspek  sosial  dan  psikologi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Tidak  ada  yang  dapat  menjamin bahwa  demi  keinginannya  untuk  mudik, maka  setiap  anggota  masyarakat  mau jujur  untuk  physical  distancing/social distancing,  mengingat  sesorang  yang kontak  erat  dengan  pasien  Covid-19 belum  tentu  mau  mengakui  bahwa  ia telah  melakukan  perilaku  berbahaya; Bahkan  hingga  saat  ini  belum  ada tindakan  tegas  bagi  pasien  yang  tidak jujur  misalnya  pasien  tersebut  pernah kontak dengan orang yang positif Covid- 19,  padahal  dampak  akibatnya  bisa menyebabkan dokter tertular dan hingga menyebabkan kematian [6]. Akibat ketidak  jujuran  pasien  sudah  banyak berguguran  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan.  Lebih  lanjut  ia  menyarankan perlunya regulasi terhadap perilaku tidak jujur dan pelaksanaan penegakan hukum untuk  perlindungan  kepada  dokter  serta tenaga kesehatan, agar tidak
menimbulkan  potensi  korban  jiwa  bagi dokter dan tenaga kesehatan.
1.  Kebijakan Larangan Mudik Lebaran  2021  dan  6-17  Mei  2021 akhirnya  dilarang  oleh  pemerintah.  Hal itu  diumumkan  dalam  Surat  Edaran Nomor  13  Tahun  2021  dari  Satgas
Penanganan Covid-19 tentang
Peniadaan  Mudik  Idul  Fitri  Tahun  1442
Hijriah  dan  Pengendali  Penyebaran
Covid-19  Selama  Bulan Suci  Ramadhan 1442 Hijriah. Pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Thn. 2021 tertanggal 22 Januari  2021  mengenai  Perpanjangan
Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian
Penyebaran  Virus  Corona  (COVID  19) dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku, Kebijakan  itu  diperketat  melalui  “aturan tambahan”  atas  SE  Nomor  13  Tahun 2021 tersebut.
Pengetatan persyaratan Pelaku
Perjalanan  Dalam  Negeri  (PPDN)  dua minggu  sebelum  dan  semigngu  setelah masa  peniadaan  mudik,  yakni  22 April-5 Mei  2021  dan  18-24  Mei  2021.  Meski aturan  ini  berlaku  untuk  jangka  pendek, namun  memiliki  dampak  sangat  luas. Aturan lengkap larangan atau peniadaan mudik  dan  ancaman/sanksi  bagi  yang pelanggar, sebagai berikut:
a.  Pelarangan/  peniadaan  mudik berlaku 6 Mei - 17 Mei 2021 b.  Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik kota/kabupaten, propinsi, atau  negara,  untuk  yang  menggunakan transportasi  darat,  kereta  api,  laut, maupun udara.
c.  Pengecualian:
1)  Kendaraan distribusi logistik 2)  Masyarakat  dengan  keperluan perjalanan nonmudik : Perjalanan
kunjungan dinas/ kerja, keperluan terkait kedukaan/sakit,  keluarga  meninggal,  ibu hamil  berhak  didampingi  maksimal  satu orang, untuk keperluan persalinan didampingi maksimal dua orang.
d.  Perjalanan diizinkan, namun
harus memiliki bukti surat izin perjalanan tertulis  atau  Surat  Izin  Keluar/Masuk. Berikut ini ketentuannya :
1)  Pegawai instansi pemerintah atau ASN,  juga  anggota  TNI/Polri  bukti  tulis surat izin dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi
tanda tangan elektronik/basah dari pejabat yang
berwenang,  identitas  diri  calon  pelaku perjalanan
2)  Karyawan swasta
3)  Pekerja  informal  print  out  surat izin  tertulis  dari  Ka.Des/Lurah  yang dilengkapi tanda tangan elektronik/basah pejabat  serta  identitas  diri  calon  pelaku perjalanan
4)  Masyarakat umum bukan pekerja print-out  (izin  tertulis)  dari  Kades/Lurah yang dilengkapi tanda
tangan elektronik/basah  pejabat  serta  identitas diri calon pelaku perjalanan.
e.  Ketentuan  Surat  izin  perjalanan atau Surat Izin Keluar Masukk:
1)  Berlaku secara individual
2)  Hanya  berlaku  sekali  perjalanan
(PP)  antar  kota/kabupaten,  propinsi, ataupun negara
3)  Diwajibkan  untuk  orang  yang melakukan perjalanan di atas 17 tahun
f.  Ketentuan sebelumnya tetap wajib  dipatuhi,  dalam  masa  Ramadhan dan  Idul  Fitri  1442H,  aturan-aturan perjalanan  dalam  negeri/internasional juga  tetap  berlaku  sesuai  SE  Satgas Penanganan  Covid-19  Nomor  12  Tahun 2021.
g.  Skrining masyarakat dalam perjalanan  akan  diperiksa  kelengkapan dokumen berupa bukti tertulis SIKM/surat izin perjalanan, dan hasil tes RT-PCR/ GeNose C19/Rapid Test Antigen, di pintu masuk kedatangan atau pos pengawasan yang ada di perbatasan kota,  titik-titik  pengecekan/  posko,  rest area dan penyekatan (daerah aglomerasi). Persyaratan dalam rangka pengetatan; 1)  Para pengguna transportasi udara,  wajib  memiliki  surat  keterangan negatif  Covid-19  dari  tes  RT-PCR/Rapid
Test  Antigen  yang  dilakukan  maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. GeNose  C19  dilaksanakan  sebelum keberangkatan di dalam bandara
2)  PPDN pengguna transportasi dan/  atau  penyeberangan  laut  wajib menunjukkan  surat  Covid-19  dengan
hasil  negatif  dari  tes  RT-PCR/Rapid Tes Antigen  yang  dilakukan  maksimal  1x24 jam  sebelum  keberangkatan.  GeNose C19 dilaksanakan sebelum keberangkatan di dalam bandara 3)  Perjalanan rutin di wilayah terbatas,  perjalanan  tidak  diwajibkan menunjukkan  surat  hasil  tes  Covid-19. Tetapi  pengujian  dengan  random  dapat dilakukan Satgas Covid-19 jika dianggap perlu.
4)  PPDN  memakai  kereta-api  antar
kota,
wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT- PCR/Rapid  Test  Antigen  yang  dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.  Tes  memakai  GeNose C19 di stasiun sesaat sebelum berangkat. 5)  PPDN pengguna transportasi umum  melalui  darat,  dilakukan  tes  acak oleh  petugas,  menggunakan  rapid  test antigen/GeNose C19 jika diperlukan. 6)  PPDN pengguna moda tranportasi darat pribadi Diimbau
melakukan  tes  RT-PCR/Rapid  Test Antigen  yang  dilakukan  maksimal  1x24 jam  sebelum  keberangkatan.  Untuk  tes
GeNose  C19  di  rest  area  untuk persyaratan meneruskan perjalanan, atau akan dites satgas dengan acak jika diperlukan 7)  e-HAC adalah Kartu Kewaspadaan  Kesehatan  versi  modern yang  harus  diisi  oleh  pelaku  yang menggunakan  moda  transportasi  udara dan/ laut, bagi pelaku perjalanan seluruh moda transportasi darat baik umum/pribadi  hanya  diimbauan  turut mengisi e-HAC. 8)  Tes Covid-19 untuk pelaku perjalanan wajib melakukan tes Covid-19
baik  menggunakan  RT-PCR/rapid  test antigen/GeNose  C19,  kecuali  anak-anak di  bawah  usia  5  tahun.  Jika  hasil  tes
Covid-19 negatif
tetapi yang
bersangkutan menunjukkan adanya gejala,  maka  yang  bersangkutan  tidak boleh  melanjutkan  perjalanan  dan  wajib melakukan  tes  diagnostik  menggunakan
RT-PCR  juga  isolasi  mandiri  selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. h.  Sanksi Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai  sanksi  berupa  denda  yang tertinggi  Rp.100.000.000,  sanksi  sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.  Peniadaan Mudik Dalam Perspektif HAM Ainaya  Nadine  dalam  penelitiannya menyatakan,  dalam  waktu  yang  singkat beberapa  kebijakan  pemerintah  terkait transportasi  berubah-ubah  terkait  masa pandemi Covid-19, sehingga masyarakat ragu-ragu  dalam  menentukan  sikap. Namun hal ini menimbulkan penggunaan transportasi  pribadi  (kendaraan  pribadi) bagi  para  pemudik  yang  nekat  tetap mudik pada saat Covid-19. Dalam perspektif HAM peniadaan/larangan mudik Lebaran tahun  ini  sesungguhnya  merupakan wujud dari pembatasan
HAM sebagaimana  telah  dijelaskan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  pasal  27  ayat  1, Pembatasan  yang  dilakukan  terutama akan  terkait  dengan  hak  untuk  hidup (right to life), hak atas kesehatan (right to health), dan hak untuk bergerak/berpindah  (right  to  move). Perubahan  dengan  adanya  ketentuan terkait  kesehatan  ke  dalam  Undang- Undang Dasar 1945, menunjukkan perubahan  paradigma  yang  luar  biasa bahwa kesehatan tidak dianggap sebatas  urusan  pribadi/  persoalan  nasib atau pemberian pencipta-Nya, tetapi hak hukum (legal rights) yang keberadaannya harus dijamin oleh
Negara.
Mudik  adalah  tradisi  budaya  dan agama,  hal  yang  substansial  bukan hanya  masalah  mudik  (kepulangan). Mudik  mencerminkan  gagasan  budaya tentang  pentingnya  ikatan  yang  kuat dengan  orang  tua  dan  leluhur,  Orang- orang berkumpul kembali dengan keluarga  besar,  meminta  maaf  kepada
orang  tua  mereka  (dalam  tradisi  yang disebut sungkem), Bagi sebagian orang, ini  saatnya  menunjukkan  status  sosial mereka atau keberhasilan saat merantau untuk  berbagi  kebanggan  dengan  sanak keluarga  di  kampus  (daerah  asal). Meskipun  tradisi  ini  dikaitkan  dengan berakhirnya  perayaan  Ramadhan  dan Idul  Fitri,  meski  banyak  pula  kalangan yang tidak beragama Islam juga melakukan  kegiatan  “mudik”  untuk kesempatan  berkumpul  kembali  dengan keluarga.  Nilai  budaya  yang  melekat pada pulang ke rumah dan bentuk norma sosial pengembalian yang berlaku adalah  ekspresi  penghormatan  wajib bagi orang tua [7]. Pembatasan hak untuk bergerak/berpindah bertujuan agar risiko penyebaran  wabah  Covid-19  dapat diminimalkan, sebagai akibat dari terjadinya  interaksi  manusia  secara masif.    Salah  satunya,  bisa  dipastikan, akan  berimplikasi  terhadap  hak  asasi manusia  (HAM)  yang  dalam  perspektif sesungguhnya  merupakan  pembatasan terhadap realisasi pemenuhan HAM oleh negara.    Negara  memiliki  tiga  kewajiban terkait  HAM,  yaitu:  melindungi  (to protect), menghormati (respect), memenuhi (fulfill) [8]. Pembatasan  (derogation)  berupa ditunda atau ditangguhkannya pelaksanaan HAM tertentu karena terjadi situasi darurat (misalnya darurat kesehatan, bencana alam, perang) memang  diperbolehkan    Situasi  darurat kesehatan  berupa  terjadinya  pandemi covid-19  merupakan  hal  nyata  yang sedang  dihadapi  Indonesia  maupun negara-negara  di  dunia.  Dalam  konteks Indonesia,  situasi  itu  ditandai  dari adanya  kebijakan  pembatasan  sosial berskala  besar/PSSB  yang  mengacu kepada  Undang-Undang  No.24  Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana dan  Undang-Undang  No.6  Tahun  2018 tentang Karantina Kesehatan. Selanjutnya,  diterapkan  pula  kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat  (PPKM)  mikro,    penguatan protokol kesehatan maupun vaksinasi.
Hal  tersebut  merupakan  kondisi demi  terpenuhinya  hak  atas  kesehatan, dan  pada  akhirnya  akan  bermuara kepada  terpenuhinya  hak  untuk  hidup sebagai  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai. Keberhasilan  dari  pembatasan  yang dilakukan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pada tataran implementasi, seperti regulasi, koordinasi,  dan  konsistensi  dari  seluruh pemangku  kepentingan,  termasuk  pula partisipasi dari seluruh anggota masyarakat sebagai faktor kunci. Selanjutnya,  hal  tersebut  setidaknya akan  tecermin  dari  turunnya  angka penularan  dan  tentunya  angka  kematian karena covid-19. Berbagai pro-kontra tentang pembatasan mobilitas masyarakat dimasa  Covid-19,  hingga  peniadaan mudik merupakan tantangan bagi penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan  praktik  kenegaraan harus diwujudkan guna mencapai tujuan hukum  dan  tujuan  bernegara,  sekalipun dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Oleh karena  itu,  pemerintah  terus  berupaya hadir  dengan  sepenuh  hati  dalam keadaan apapun untuk ,menjamin terpenuhinya hak masyarakat sebagaimana  yang  menjadi  asas  dari segala  peraturan  perundang-undangan baik nasional maupun internasional. 3.  Sektor Transportasi Paling Terdampak Kebijakan peniadaan/larangan
mudik ini, tentunya memiliki maksud dan tujuan  yang  baik.  Namun,  pemerintah cuma  sebatas  melakukan  pelarangan mudik,  dan  belum  memberikan  solusi bagi  pekerja  transportasi,  Sejauh  ini, hanya  larangan  saja  tidak  ada  solusi, apalagi kompensasi. Larangan ini bukan hanya  berlaku  bagi  bus  antar  provinsi, tapi  juga  antar  kota  dalam  provinsi, Seperti  penyelenggaraan  mudik  tahun sebelumnya,  dalam  hal  ini  Pemerintah
berharap  larangan  mudik  2021  dapat menekan penyebaran Covid-19.
Pengusaha  transportasi  darat  yang merasakan  dampak  kebijakan  larangan mudik Lebaran tahun lalu masih menyisakan  kekhawatiran  karena  apa yang menjadi program pemerintah dalam membantu warganegara yang terdampak yang diberikan berupa program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  yang  diusulkan Organda  tidak  ditanggapi  serius  oleh pemerintah, keringanan pajak dan retribusi,  terkait  transportasi  umum  di daerah  tidak  didapat  [9].    Kebijakan Pemerintah  dengan  mengeluarkan  tiga stimulus bantuan bagi masyarakat maupun  pengusaha  yang  terdampak akibat virus corona, termasuk pengusaha transportasi.  Antara lain ;
a.  Perangsang keuangan untuk karyawan  atau  pegawai,  termasuk  di bidang  angkutan/  transportasi,  dapat diartikan  gaji  pegawai  tidak  dipotong pajak.
b.  Perangsang (Stimulus) keuangan atau  moneter  berupa  relaksasi  kredit bagi  para  wajib  bayar  bagi  perorangan/ perusahaan, termasuk dibidang transportasi. c.  Bantuan bagi masyarakat Indonesia  yang  terdampak  pandemi Covid-19, termasuk dibidang transportasi seperti  para  pengemudi,  kondektur/ kernet. Berdasarkan data Direktorat Angkutan  Jalan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,  dikutip  dari  MTI  Pusat, saat ini terdaftar 346 perusahaan AKAP, 56 angkutan travel atau AJAP dan 1.112
perusahaan bus pariwisata. Keseluruhan ada 6.328 tenaga kerja pekerja
transportasi  umum  (bus  AKAP  dan  bus Pariwisata)  yang  dipecat  sejak  wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia,
seperti  yang  tertulis  dalam  rilis  MTI Pusat. Ratusan perusahan otobus terancam  terpuruk  bahkan  gulung  tikar,
Akibatnya perusahaan-perusahaan
tersebut  terpaksa  mengambil  langkah
untuk mengurangi kerugian yang didapatkan,  yaitu  dengan  melakukan
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) terhadap para pekerjanya pada dasarnya perusahaan  tidak  boleh  melakukan  PHK terhadap pekerja/buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi kedaruratan  kesehatan  masyarakat  , bahwa  pengusaha  dapat  melakukan PHK salah satunya disebabkan keadaan memaksa (force majeure).  Namun yang terjadi diatas adalah hubungan kasualitas atau efek domino. Lebih lanjut terkait  banyaknya  korban  PHK  di  masa pandemi  merupakan  sebuah  polemik baru, adanya PHK secara sepihak dapat dikatakan  sebagai  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM).    Sejalan  dengan teori perlindungan hukum yang
disampaikan oleh Satjipto Rahardjo [10], bahwa  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan dari  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum.  Dalam  hal  ini, berlaku  pula  bagi  pekerja  yang  terkena PHK  akibat  pandemi  Covid-19  karena bagaimanapun  juga  hak-hak  tenaga kerja yang terkena PHK berdimensi HAM dimana  berkaitan  dengan  kebutuhan hidup manusia.
Namun,  tanggung  jawab  negara berkaitan  dengan  perlindungan  hak-hak prinsipil  dari  manusia  hendaknya  tetap dilaksanakan,  hal  ini  wajib  diperhatikan mengingat tanggung jawab negara merupakan hak konstitusional dari setiap warga  negara  yang  telah  dituangkan dalam  UUD  NRI  1945  .  Untuk  itu, pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  diharapkan  dapat  merangkul stakeholder  terkait  yang  juga  terkena dampak pandemi Covid-19 ,agar perlindungan  hak  asasi  warganegara dapat terpenuhi. Bangsa Indonesia memahami bahwa  The  Universal  Declaration  of
Human  Rights  yang  dicetuskan  pada tahun  1948  merupakan  per¬nyataan umat  manusia  yang  mengan¬dung  nilai- nilai  universal  yang  wajib  dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa  The Universal Declaration of Human
Responsibility  yang  dicetuskan  oleh Inter-Action  Council  pada  tahun  1997 juga  mengandung  nilai  universal  yang wajib dijunjung tinggi un¬tuk melengkapi The  Universal  Declaration  of  Human Rights tersebut.
Terlepas  dari  itu  penting  atau  tidak untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19, akan  tetapi  kalau  hak-hak warga  negara Indonesia, yakni berkaitan dengan keluar-masuk  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  itu  harus dilarang  apalagi  juga  dijatuhi  sanksi pidana,  maka  seharusnya  sesuai  hirarki peraturan  perundang-undangan,  produk hukum yang melarang itu bukan merupakan  Peraturan  Menteri.    Intinya segala  kekuasaan  (souverain),  harta benda,  kebebasan  melalui  fakta  sosial hanyalah  mencakup  sebagian  saja  yang penting bagi masyarakat, …  kekuasaan tidak boleh membebani warganya dengan  tugas  yang  tidak  berguna  bagi masyarakat,  bahkan  ia  tidak  boleh menghendakinya.    Pembatasan  hak warga  negara  harus  disertai  dengan solusi  yang  tidak  membebani  rakyat secara  ekonomi  dan  sosial,    sebab  hak untuk keluar dan masuk wilayah indonesia  itu  dijamin  dalam  Undang- Undang Nomor    39 Tahun 1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  pasal  27  secara tegas menyatakan pada ayat (1) bahwa: Setiap  warga  negara  Indonesia  berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah,  dan  bertempat  tinggal  dalam wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dan pada  ayat  (2)  Setiap  warga  negara Indonesia  berhak  meninggalkan  dan masuk  kembali  ke  wilayah  negara Republik  Indonesia,  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Peraturan-peraturan yang dikemudian hari berdampak pada
pembatasan  hak  atau  kebebasan  itu boleh  dilakukan  oleh  negara,  tetapi dengan  produk  hukum  berupa  Undang- Undang  bukan  membatasi  hak  warga negara  dengan  produk  hukum  berupa Peraturan  Menteri,  Peraturan  Gubernur ataupun Peraturan Walikota, karena Hak asasi  manusia  tersebut  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  No.39  tahun 1999  tentang  HAM.  Hal  ini  seakan bertentangan  dengan  asas  lex  superior derogat  legi  inferiori  bahwa  hukum  yang lebih  tinggi  diutamakan  pelaksanaannya daripada  hukum  yang  rendah.  Misalnya,
Undang-Undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  atau Peraturan  Pemerintah  (PP)  maupun
Keputusan  Presiden  (keppres)  .  Dalam hal  ini  tak  luput  pula  mengikat  Surat Edaran  SE  No.  13  Tahun  2021  dari Satgas  Covid-19.  Perlindungan  HAM bukanlah  merupakan  hal  yang  mudah dan  masih  perlu  perbaikan  disana-sini, namun  selaras  dengan  pendapat  Ratna dan  Sapto  [11]  dalam  penelitiannya menyimpulkan  kedudukan  HAM  dalam hukum  di  Indonesia  telah  mendapat pengakuan dan
penghormatan, sedangkan  persoalannya  adalah  pada implentasi terhadap jumlah regulasi yang cukup banyak.

## KESIMPULAN
Hak  dan  kebebasan  setiap  orang, wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan de¬ngan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  un¬tuk menjamin peng-akuan serta
penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertim¬bangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat  demokratis      Maka  penulis berpendapat  bahwa  tidak  teradapat konflik  hukum  antara  Surat  Edaran Nomor  13  Tahun  2021  dari  Satgas
Penanganan  Covid-19  dengan  Undang- Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. Maka  peniadaan  mudik  ini  seakan merupakan pembatasan hak asasi manusia  namun  sebenarnya  merupakan wujud  tanggung  jawab  negara  dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Penyelenggaraan praktik kenegaraan  harus  diwujudkan  guna mencapai  tujuan  hukum  dan  tujuan bernegara, sekalipun dalam masa Pandemi Covid-19. karena itu, pemerintah harus tetap setia untuk hadir dalam  kondisi  apapun  agar  dapat memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  oleh  berbagai  peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.
Implikasinya, pemerintah tidak dapat mengambil suatu kebijakan  dengan  tidak  memperhatikan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat atas  pemenuhan  hak-hak  dasar  selama masa  pandemi  Covid-19.  Tanggung jawab  secara  moral  maupun  hukum kepada masyarakat harus tetap dilakukan oleh pemerintah agar membentuk suatu penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan
pembangunan  publik  yang  prima  dalam masa  pandemi  Covid-19.  Maka  penulis berpendapat  bahwa  peniadaan  mudik disertai  ancaman  sanksi  pidana  ini seakan  merupakan  pembatasan  hak asasi manusia namun sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab negara  dalam  menjunjung  tinggi  Hak Asasi  Manusia,  maka  kearifan  dan kebijaksaan kita sangat diperlukan untuk mendukung  pemerintah  dalam  upaya- upayanya  menanggulangi  penyebaran Covid-19.

## REFERENSI
[1]  Hananto  Widodo,  Fradhana  Putra Disantara. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan  Masyarakat  Pada  Masa Pandemi  COVID-19, Jurnal  Suara Hukum, Vol.3 No. 1, 2021, hlm.199 [2]  Umagapi,  Juniar  &  Sanur,  Debora. (2021). Ambiguitas Kebijakan Larangan  Mudik  Lebaran 2021 .  XIII. 25. [3]  Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia  Sebuah  Studi  tentang Prinsip-prinsipnya,  Penanganannya oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan  Administrasi  Negara ,  Bina
Ilmu, Surabaya, hlm. 72. [4]  Johnny  Ibrahim.  (2005). Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Bayumedia : Surabaya. [5]  L. Moleong. (2002). Metode Penelitian  Kualitatif, PT  Remaja Rosdakarya : Bandung. [6]  Rita  Anggraeni,  Rd.  Henda.  (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan  Fasilitas  Umum  Di  Kota Cirebon  Dikaitkan  Dengan  Perda Nomor  9  Tahun  2003  Tentang
Ketertiban  Umum ,  Jurnal  Hukum Responsif,  Vol.  11,  No.  1,  Februari 2020, hlm. 26
[7]  Alexandra  Flynn, Vulnerable (The Law, Policy And Ethics Of Covid-19), Chapter  A-8,  Canadiana  (ebook) 20200262815, Third Quarter, University  of  Ottawa  Press,  2020, hlm. 132 [8]  Randi,  Yusuf.  (2020). Pandemi Corona  sebagai  Alasan  Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang  Ketenagakerjaan . Jurnal  Yurisprudensi.  Vol.  3.  No.  2. 2020, hlm. 121. [9]  Ontran  Sumantri  Riyanto  dan  Hetty W.A. Panggabean. (2021). Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien Dalam
Memberikan  Keterangan  Di  Masa Pandemi  Covid-19, Syntax  Literate, Vol. 6, No. 6, Juni 2021, hlm. 2995.
[10] Ainaya  Nadine  dan  Zulfa  Zahara Imtiyaz.  (2020). Analisis  Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik  Melalui  Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada  Masa  Covid-19 ,  Jurnal  Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, hlm 280.
[11] Ratna  Kumala  Sari,  Sapto  Budoyo. (2020). Perkembangan  Pengaturan
Hak  Asasi  Manusia  (Ham)  Dalam Hukum  Di  Indonesia ,  Jurnal  Meta- Yuridis,  Fakultas  Hukum  Universitas PGRI  Semarang,    Vol  2,  No  2, hlm.99.