## Abstract
Abu Hanifah (80H-150H) is one of the figures who made valuable contributions to the development of Islamic law. His legal thought more advanced aspects of rationality that is affected by geographic and demographic environment of Iraq. Many progressive thinking and different from other scholars, both on methodological aspects and results of ijtihad. Islamic legal methodology of Abu Hanifah is istihsan, that caused controversy among scholars of fiqh. Many of Abu Hanifah’s thought in the area of   family law that had different from others are: the permissibility of marriage without a guardian, the need kafaah in marriage, as well as nasab a child out of wedlock. Marriage without a guardian is valid, but not perfect. Abu Hanifah kafa’ah concept emerged as a response to social differences (social distinction) which then shifts into legal issues (legal distinction). Position child out of wedlock was fixed to his father as a legitimate child. In taking the law, Abu Hanifah tend to use Burhani epistemology. The dominance of the realm usage paradigm Burhani certainly can not be separated by geographical location or state of Abu Hanifah’s life. Kufa and Baghdad is a metropolitan city that Imam Abu Hanifa have to deal with high rationality.
Abu Hanifah (80 H-150 H) adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan hukum Islam. Pemikiran hukumnya lebih mengedepankan aspek rasionalitas yang

## PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga

## M. Iqbal Juliansyahzen
Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, email:iqbal.zein21@gmail.com
dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan demografis Irak. Banyak pemikirannya yang progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis maupun hasil ijtihad. Metodologi penetapan hukumnya yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama usul fikih adalah istihsan. Hasil ijtihadnya yang berbeda dalam bidang hukum keluarga antara lain: kebolehan nikah tanpa wali, perlunya kafaah dalam pernikahan, serta nasab anak luar nikah. Perkawinan tanpa adanya seorang wali adalah sah, tetapi tidak sempurna. Konsep kafa’ah dimunculkan Abu Hanifah sebagai respons terhadap perbedaan sosial (social distinction) yang kemudian bergeser menjadi masalah hukum (legal distinction). Kedudukan anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Dalam pengambilan hukum, Abu Hanifah cenderung menggunakan epistemologi burhani. Dominasi penggunaan ranah paradigma burhani tentu tidak dapat dipisahkan dari letak geografis atau keadaan Abu Hanifah saat berijtihad. Kota Kufah dan Baghdad merupakan kota metropolitan sehingga Imam Abu Hanifah harus menghadapinya dengan rasionalitas yang tinggi.
Kata Kunci : Abu Hanifah, istihsan , rasionalitas, pemikiran hukum.

## A. Pendahuluan
Hukum Islam merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat Islam. Eksistensi hukum Islam menempati posisi sentral dan urgen serta merupakan intisari dari ajaran Islam itu sendiri, bahkan hukum Islam dipandang sebagai pengetahuan per excellence (paling istimewa), sehingga wajar ketika Josept Schacht, mengatakan bahwa mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. 1 Siapa pun yang akan belajar Islam maka tidak dapat lepas dari mempelajari aspek hukum Islam. Bahkan, seorang pakar di bidang sejarah mengatakan bahwa Islam itu identik dengan hukum. Pendapat ini bukan tanpa alasan dan dasarnya. Sebab, setiap pembahasan mengenai ajaran Islam, tema yang sering diperbincangkan adalah tema hukum Islam. 2
Keistimewaan hukum Islam sebagai hukum “suci” Tuhan memang
1 Josept Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press, 1982), hlm. 1.
2 Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 13.
harus mendapat porsi yang kedudukan yang tinggi karena bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan primer seluruh umat Islam. Hukum yang disyari’atkan tersebut sejatinya ditujukan sebagai petunjuk manusia dalam kehidupan manusia di dunia. Kehadiran hukum Allah yang dijadikan pedoman manusia tersebut tiada lain dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlatan umat manusia itu sendiri. 3
Dalam diskursus hukum Islam terdapat dua istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu secara seksama, yakni term syari’ah dan fikih. Tidak jarang ada yang menyamakan arti syari’at dan fikih. Syari’at menurut pengertian ulama fikih adalah hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran maupun sunnah nabi. Ia bersifat tetap (tidak berubah). Sebab jika syari’at Allah itu berubah, maka ia tidak ada bedanya dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. 4 Sementara fikih adalah hasil pemahaman mujtahid terhadap syari’at. Oleh karena itu, fikih selalu berkembang dan berubah mengikuti perkembangan masa perubahan zaman. Dalam hal ini, John L. Esposito menyatakan bahwa syari’at adalah hukum yang bersifat ketuhanan ( Divine Law ) sedangkan fikih adalah produk pemahaman manusia dalam mengintrepretasikan dan menerapkan hukum ketuhanan tersebut. 5
Sebagai produk ijtihad, hukum Islam tentunya tidak terlepas dari adanya perubahan. Setiap perubahan sosio-kultural umat Islam akan berpengaruh terhadap perubahan hukum Islam. Oleh karena itu,
3 Imam asy-Syatibi yang dikenal sebagai bapak maslahah membagi maqa > sid asy-syari > ah menjadi 3 (tiga), yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Lihat Abu Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwa > faqat fi > Ushu > li Syari’ah,
Juz IV (Riyad: Dar Fikr Araby, t.t.), hlm. 8-12.
4 Abdullah Salim Zarkasyi, “Fiqh di Awal Abad 21” , dalam Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Walisongo Press, 2009), hlm. 30-33.
5 John L. Esposito, Muslim family Law Reform: Toward an Islamic Methodology (Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, t.t), hlm. 23. Dapat diakses melalui http://www.jstor.org/stable/20846978. Sayyed Hossein Nasr menambahkan bahwa perintah dalam hukum Islam sejatinya bersifat permanen, akan tetapi secara prinsipnya semuanya dapat diimplementasikan dalam situasi dan kondisi baru yang terjadi dalam masyarakat. Lihat Aan Black dkk., Modern Perspectives on Islamic Law (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), hlm. 6. Lihat juga Shibli Mallat dan Jane Connors (ed.), Islamic Family Law (London: Graham & Trotman, 1993), hlm. 261.
hukum Islam tidak boleh stagnan dan harus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Persoalan umat Islam akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, kebudayaan dan lingkungan itu sendiri. Berhentinya aktifitas ijtihad pada akhirnya menyebabkan kekosongan hukum yang juga tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ketidakberdayaan hukum Islam dalam merespons persoalan baru dan dikenal kaku akan menjadikan “stempel” khusus bagi hukum Islam sebagai hukum yang tidak relevan untuk masa kini, apalagi untuk masa yang akan mendatang.
Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai mazhab yang memiliki corak dan karakteristik berbeda, sesuai dengan latar belakang sosio-historis dan politik di mana mazhab tersebut tumbuh- berkembang. Tumbuh-kembangnya hukum Islam ini didorong oleh paling tidak 4 (empat) faktor utama: pertama, karena dorongan keagamaan, kedua, meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab, ketiga, independensi para spesialis hukum Islam (Juris/Fuqaha) dari kekuasaan politik, dan keempat, fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri. 6
Dorongan keagamaan kaum muslim untuk terus mengkaji dan berusaha membumikan norma dan nilai-nilai normatif Islam, menyebabkan kaum muslim sejak masa-masa awal kelahiran Islam sampai dengan saat ini berusaha keras menguasai berbagai disiplin ilmu. Sehingga tidak jarang ditemui sosok ulama yang menguasai berbagai lintas disiplin keilmuan. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan hukum Islam adalah Abu Hanifah (80 H-150 H). 7 Dia merupakan mujtahid dan sekaligus pendiri mazhab Hanafi. Pemikirannya di bidang hukum Islam sangat cemerlang sehingga banyak ulama yang berhutang budi kepadanya. Imam asy-Syafi’i (pendiri mazhab Syafi’i), misalnya, menyatakan bahwa manusia berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fikih. Selain menguasai bidang fikih, Abu Hanifah juga dikenal sebagai ahli hadis, sebagaimana penuturan Abu Yusuf yang merupakan salah satu murid Abu Hanifah, bahwa dirinya
6 Hasyim Fathoni, Pemikiran Hukum Islam Imam al-Bukhari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.
7 Muhammad Muhammad ‘Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah; an-Nu’man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl ‘Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra’y (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 6 dan 27.
tidak pernah mengetahui seorang pun yang melebihi kemampuan Abu Hanifah dalam menafsirkan suatu hadis. 8
Di antara hasil ijtihad Abu Hanifah seputar hukum keluarga Islam ialah sahnya nikah tanpa adanya wali, adanya konsep kafa’ah, 9 serta keharaman menjatuhkan talak ketika hubungan suami-istri sedang rukun, damai dan tentram. 10 Tulisan ini hendak mengkaji pemikiran Abu Hanifah di bidang hukum Islam, baik dari aspek metodologi maupun materinya, khususnya yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan Islam.

## B.  Biografi Abu Hanifah
Abu Hanifah memiliki nama lengkap an-Nu’man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Lahir di Kufah pada tahun 80 H pada zaman Dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Ia diberi gelar “an-Nu’man” yang berarti darah atau roh, agar menjadi generasi penerus kebaikan. Ayahnya merupakan tokoh ahli fikih dan tokoh masyarakat. Ia mendapat gelar “hanifah” ( mu’annats dari asal kata hanif) yang berarti ahli ibadah, karena ia senang dan condong terhadap agama kebenaran. Dalam riwayat lain gelar tersebut dikarenakan ia terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah). 11 Saat kelahirannya, banyak sahabat yang masih hidup, di antara mereka adalah Anas bin Abu Hanifah (pembantu Rasul), Abdullah bin Abi Auf, Sahl bin Said as-Sa’idi, dan Abu Tufail bin Amir bin Watsilah. 12
Sejak kecil, kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan telah tampak, terutama berkaitan dengan agama Islam. Ia banyak belajar kepada para tabi’in, seperti Ata bin Abi Rabah dan Nafi’ Maula Ibnu Umar. Ia juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari ulama-ulama di negerti terkemuka. Adapun guru yang paling berpengaruh ialah Imam
8 Ali Fikri, Kisah-kisah Imam Madzhab (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 5-6.
9 Abdurrahman al-Ghazaly, Fiqih Menakahat, Cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 96.
10 Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa: Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi Press, 2010), hlm. 366.
11 Terjadi perbedaan pendapat terkait kapan dilahirkannya Abu Hanifah. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 61 H. Lihat ‘Uraidhah, al- Imam Abu Hanifah; an-Nu’man., hlm. 5 dan Ali Fikri, Kisah-kisah Imam ..., hlm. 3.
12 Ibid ., hlm. 9.
Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Di antara guru Abu Hanifah adalah Ahmad al-Baqir, Abu Zabir, Ady bin Sabit, Abdur Rahman bin Harmaz, dan Qatadah. 13 Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fikih, tetapi memulai dengan ilmu kalam sehingga hal ini yang menyokong dalam pembentukkan metode berfikirnya yang rasional dan realistis. Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan ahl ra’yi dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsa > n. 14
Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan- pandangan hukum. Hanya saja terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti al-fiqh al-akbar, al-alim wa al-muta’alim dan juga risalah yang menolak pandangan qadariyyah. Karya-karya tersebut kemduian dibukukan oleh para muridnya. Terdapat empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal, yakni Ya’kub ibn Ibrahim ibn Habib al- Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad asy-Sayibani, dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lui. Melalui keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar luas, terutama melalui dua muridnya, Abu Yusuf dan asy-Syaibani.
Kuffah, kota kelahiran Abu Hanifah  pada masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh berbagai ilmu dan budaya. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan di sana juga (sebelum Islam datang) beberapa mazhab dalam agama Nasrani tumbuh kembang dan memperdebatkan masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah dan lain sebagainya. Selain itu, Kuffah merupakan kota di mana lahir sejumlah mujtahid dan juga hidup beberapa aliran pemikiran dalam ilmu kalam, seperti Syiah, Khawarij, dan Mu’tazilah. 15 Kuffah menjadi tempat pertemuan antar budaya Arab dan non-Arab, sehingga tampak lebih majemuk. Secara geografis, Kuffah yang berada jauh dari pusat tradisi Nabi telah ikut menentukan aktivitas warna ijtihad, yakni lebih rasional, kritis, dan realistis. Profensi Abu Hanifah sebagai seorang saudagar menjadikan pola pemikirannya tidak terikat dengan hal yang besifat tekstualis. 16 Kosmopolitan dan kompleksitas kota Baghdad dan Kuffah
13 ‘Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah ..., hlm. 22-23.
14 Ahmad Mugits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 73-74. Lihat pula ‘Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah ..., hlm. 18.
15 Hasbi Ash Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab (Semarang: Rizki Putra, 2007), hlm. 442 dan ‘Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah ..., hlm. 34-35.
16 Ahmad Mugits, Kritik Nalar..., hlm. 73.
nyata-nyata berpengaruh terhadap pola pemikiran hukum Abu Hanifah. Abu Hanifah sering disebut sebagai pemuka ahl ra’yi. Pemilihannya menggunakan akal-rasional dalam menetapkan hukum ketika tidak menemukan landasan hadis yang populer merupakan langkah kehati- hatiannya dalam meriwayatkan hadis, karena takut adanya dusta dalam periwayatan hadis. 17 Kerangka berfikir inilah yang kemudian diadopsi oleh para muridnya. Di antara muridnya yang terkenal adalahAbu Yusuf dan Al-Syaibani. Abu Yusuf merupakan pemuka fikih di Basrah dan Kuffah. Ia sangat ahli dalam meriwayatkan hadis sehingga ia menjadi seorang hafidz. Dia memiliki andil besar dalam perkembangan mazhab Hanafi. Kealimannya di bidang hukum Islam menjadikan Abu Yusuf diangkat menjadi hakim di Baghdad dan kemudian menjadi hakim tinggi pada masa khalifah Harun al-Rasyid. Melalui kedudukan tersebut, ia berwewenang untuk mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyyah. Dengan kedudukan ini pula, ia mempunyai kesempatan untuk menyebarluaskan mazhab Hanafi dalam praktek hukum.
Tokoh lain yang berperan dalam pengembangan mazhab Hanafi adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Ia merupakan tokoh yang dikagumi oleh Imam Syafi’i. Ia juga berperan besar dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah sehingga mazhab Hanafi pun menjadi semakin besar. Ia membukukan semua pemikiran Abu Hanifah tentang hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya, mazhab Hanafi terus berkembang dengan peran aktif para generasi selanjutnya. Dalam hal ini, al-Karchi memegang kendali mazhab Hanafi di Iraq, sementara perkembangan mazhab Hanafi di Mesir dilakukan oleh Ismail bin Yasa’ al-Kufi ketika menjadi hakim di negeri itu (sekitar tahun 164 H.). Ia merupakan hakim pertama di Mesir yang bermazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi sempat berkembang di Mesir selama dua periode Dinasti Abbasiyyah, namun setelah itu yang menjadi hakim tidak hanya dibatasi dari mazhab Hanafi saja, tetapi dapat dipimpin oleh ulama yang bermazhab Maliki ataupun Syafi’i. Dinamika madzhab Hanafi mengalami “penurunan” ketika Mesir dikuasai oleh Dinasti Fatimiyyah. Pada saat itu, Mesir didominasi oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, setelah Dinasti Ayyubiyyah berdiri di Mesir dan para rajanya menganut mazhab Syafi’i, maka perkembangan mazhab Syaf’i-lah yang kemudian berkembang
17 Ibid., hlm. 62.
pesat. Pada saat itu, hakim yang bermadzhab Hanafi adalah Nuruddin al-Syahid dan dialah yang mengembangkan mazhab Hanafi ke negara Syam. 18 Akan tetapi, setelah Dinasti Umayyah memerintah Mesir, jabatan hakim dikuasai kembali oleh penganut mazhab Hanafi. Mazhab ini menjadi mazhab para pejabat negara dan elit penguasa. Mazhab Hanafi tersebar di kota-kota, tetapi tidak tersebar di perkampungan dan pegunungan. 19

## C.  Metodologi Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah
Abu Hanifah adalah seorang pemikir brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad (menggali dan menetapkan hukum), melainkan ia juga mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad ( istinbath hukum). 20 Oleh karena itu, dalam tataran atau tingkatan mujtahid, ia digolongkan sebagai mujtahid mutlaq. Adapun salah satu metode istinba > th hukum (ijtihad) yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah adalah istihsa > n . Secara bahasa, istihsa > n merupakan bentuk masdar dari kata istahsana, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah beralih dari penggunaan sebuah dalil dari qiyas
18 Ali Fikri, Kisah-kisah Imam ... , hlm. 45-47. 19 Ibid. 20 Secara etimologis (bahasa) kata ijtihad diambil dari kata dasar al-jahd atau al-juhd yang berarti kepayahan, kesulitan dan kesungguhan. (Lihat A. Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 217). Sementara secara terminologis, ijtihad bisa dimaknai sebagai pengerahan segala kesanggapun seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’ (agama). Lihat Abu Ishaq asy-Syatibi, Al-Muwa > faqat fi > Ushu > li Syari’ah, Juz IV (Riyad: Dar Fikr Araby,t.t.), hlm. 113; Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushu > l (Mesir: Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 342, dan Wahbah az-Zuhaili, Ushu > l al-Fiqh al-Islami > (Beirut: Da > r el-Fikr,1986), hlm. 1038. Adapun orientasi atau tujuan dari ijtihad tersebut adalah pada upaya terciptanya kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syari’at ( maqa > sid syaríah ), yang meliputi upaya untuk menjaga agama ( hifdz ad-dín ), menjaga jiwa ( gifdz an-nafs ), menjaga akal (hifdz al-‘akl), menjaga harta ( hifd al-ma > l ), dan menjaga keturunan ( hifdz an- nasl ). Lihat Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushu > l (Mesir: Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), Abu Ishaq As-Syatibi, Al- Muwa > faqat. ..,Juz 2, hlm. 10, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah fi al-Islam , alih bahasa: Khikmawati (Jakarta: AMZAH, 2010), hal xv.
jali > ke qiyas khafi, atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat daripadanya. 21 Dalam pengertian yang lain, istihsa > n adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Syara’ dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman mujtahid. Dengan demikian, istihsa > n tidaklah berdiri sendiri, tetapi tetap berlandaskan pada dalil- dalil syara’, bukan berdasar pada hawa nafsu. 22 Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal termasuk ulama yang menyepakati digunakannya istihsan sebagai metode penggalian hukum, meskipun dalam tataran yang sangat minimalis. Sementara asy-Syafii dan az-Zahiri termasuk yang menolak istihsan sebagai metode penggalian hukum. 23
Menurut asy-Syatibi, istihsa > n yang digunakan oleh imam madzhab bukanlah didasarkan pada akal semata dan mengikuti hawa nafsu, tetapi berorientasi pada maksud syara’ , yaitu merealisasikan maslahat dan menolak kemafsadatan. 24 Sebagai contoh, diperbolehkan memeriksa aurat orang lain dengan tujuan untuk mengobati penyakit. Hal ini tentu merupakan bentuk pengecualian terhadap kaidah umum yang mengharamkan melihat aurat orang lain.
Apabila dilacak dasar perumusan istihsa > n dan akar sejarah kemunculannya sebagai dalil hukum, ternyata ia berawal dari qiyas , sebagai metode yang paling tepat untuk menetapkan suatu hokum yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Ketika qiyas tidak bisa atau tidak tepat dijadikan sebagai metode atau dalil hukum dalam suatu persoalan tertentu, maka istihsan adalah alternatif penggantinya. Penetapan hukum dengan menggunakan istihsan ini didasarkan pada prinsip atau upaya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. 25
21 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushu > l Fiqih (Kairo: Maktabah ad-Dakwah al- Islamiyyah, t.t.), hlm. 79.
22 Ini merupakan pendapat yang paling tepat dalam pandangan mazhab Hanafi. Lihat Ibid ., hlm. 82. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, cet- 13 (Jakarta: Pustaks Firdaus, 2010), hlm., 401.
23 Ibid. 24 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushu > l Fiqih , hlm. 83.
25 Aida Humaira, “Istihsan dalam Proses Istinbath Hukum ”, Jurnal al-Risalah,
No. 1, Vol. 13 (Mei 2013), hlm. 54.

## D. Pemikiran Abu Hanifah dalam Hukum Keluarga
Sebagai seorang mujtahid mutlaq , Abu HAnifah selain telah mencetuskan konsep istihsan sebagai metode penggalian hukum Islam, sebagaimana telah dipaparkan di depan,  dia juga telah melahirkan pemikiran di bidang hukum Islam, sebagai hasil dari ijtihad yang telah dilakukannya. Di antara hasil ijtihad Abu Hanifah di bidang hukum keluarga yang menarik untuk dibahas di sini ialah menyangkut konsep kafaah , kedudukan wali dalam pernikahan, dan nasab anak di luar nikah. Term kafa’ah secara bahasa berarti setaraf, setara, seimbang, dan sepadan. Dalam pernikahan, kafa’ah ialah keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga masing-masing pihak tidak merasa keberatan (berat sebelah) untuk melangsungkan pernikahan. 26 Dalam pandangan Abu Hanifah, standar kafa’ah meliputi enam unsur, yaitu keturunan ( nasab ), agama ( ad-Din ), kemerdekaan ( al-hurriyah ), harta ( al-mal ), kekuatan moral ( diyanah ), dan pekerjaan ( as-sina’ah ). Munculnya konsep kafa’ah itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi Irak ketika itu, yang mengehendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup. 27 Dengan kata lain, konsep kafa’ah ini muncul karena kompleksitas masalah yang ada di Irak kala itu. Proses urbanisasi tidak dapat dipungkiri menjadi penyebab terjadinya percampuran etnis, seperti bercampurnya orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Lebih lanjut, konsep kafa’ah muncul pertama kali sebagai respons atas perbedaan sosial ( social distinction ) yang kemudian bergeser menjadi masalah hukum ( legal distinction ). 28
Pemikiran (hasil ijtihad) Abu Hanifah yang juga kontroversial adalah tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan. Wali dalam pernikahan
26 Lihat Abdurrahman al-Ghazaly, Fiqih Munakahat.., hlm. 96; Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), hlm 226. Konsep Kafa’ah itu sendiri merupakan sesuatu yang banyak diperdebatkan di kalangan para ulama. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mengatur akan hal tersebut secara spesifik. Perbedaan para ulama mengenai kafa’ah/ kufu’ berkaitan dengan pihak manakah yang menjadi standar ke- khufu’ -an; laki-laki atau perempuan. Selain itu, perbedaan lain dalam kafa’ah juga berkaitan dengan faktor apa saja yang dijadikan standar ke- kufu’ -an tersebut. Sebagian ulama menyebutkan nasab, merdeka atau budak sahaya, agama, pekerjaan harta, dan fisik sebagai standarnya.
27 Ibid ., hlm. 230.
28 Ibid., hlm. 227.
adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai perempuan. Menurut jumhur ulama, bagi seorang calon pengantin, keberadaan wali adalah sesuatu yang urgen dan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Mereka (jumhur ulama) mendasarkan pendapatnya itu pada hadis nabi yang berbunyi: La nikaha illa bi waliyyin 29 (bahwa tiada pernikahan tanpa adanya wali). Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama berpendapat bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan menikah dengan tidak disertai adanya wali maka pernikahannya dianggap tidak sah.
Akan tetapi Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda. Dia tidak menjadikan wali sebagai salah satu syarat atau rukun nikah. 30
Dengan demikian, seorang perempuan yang menikah dengan tanpa disertai adanya wali tetap dianggap sah. Hanya saja, menurut Abu Hanifah, pernikahan tersebut dinilai tidak sempurna. Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya. Selain itu, perempuan yang telah dewasa juga tidak boleh dihalang-halangi ketika dirinya sudah berkehendak untuk menikah, kecuali jika pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekufu (sederajat/sepadan), maka walinya boleh menghalangi pernikahan tersebut. 31
Argumen yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah argumen analogi ( qiyas ) bahwa perempuan dewasa sebenarnya adalah sama dengan janda; dalam arti bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami akan dirinya sendiri. Adapun ukuran kedewasaan menurut Abu Hanifah adalah baligh dan berakal sehat. Oleh karena itu, seorang perempuan, baik gadis ataupun janda, dianggap telah dewasa apabila sudah baligh dan berakal; dan bahwa perempuan yang telah dewasa berhak untuk melakukan akad perkawinan, baik pernikahan itu dilakukan secara langsung ataupuan mewakilkan atas nama dirinya kepada orang lain.
Selain masalah kafa’ah (kesepadanan/kesederajatan) dan bolehnya perempuan dewasa, baik gadis ataupun janda, untuk melakukan pernikahan tanpa wali, hasil ijtihad  Abu Hanifah yang lain yang menarik untuk didiskusikan adalah tentang nasab anak di luar nikah. Menurut
29 Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram.., hlm. 204.
30 Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat …, hlm. 339.
31 Ibid .
Imam Malik dan asy-Syafi’i, seorang anak yang lahir sebagai buah dari hubungan di luar nikah kekerabatannya dinasabkan kepada ibunya. Hal ini berbeda dengan pandangan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada bapaknya. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam memaknai lafaz firasy, dalam hadis nabi: anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam. Mayoritas ulama memahami kata firasy sebagai perempuan. Pemahaman ini didasarkan pada makna kata firasy itu sendiri yakni “duduk berlulut”; dalam hal ini, duduk berlutut diidentikkan dengan perempuan. Meski demikian, ada juga yang memahami kata firasy sebagai laki-laki (bapak). Menurut Abu Hanifah, adanya akad perkawinan yang sah menyebabkan adanya nasab bagi anak tersebut, meskipun setelah akad antara suami dan istri hidup berjauhan, suami berada di Timur dan istri di Barat, dan meskipun pernikahannya itu dilakukan melalui utusan atau tulisan.
Pemikiran Abu Hanifah sebagaimana dipaparkan di depan, jika dianalisis dengan menggunakan epistemologinya Abed al-Jabiri, maka bisa dikategorikan sebagai pemikiran yang berbasis pada nalar burhani , yakni model berpikir yang bertumpu pada akal atau panca indra dalam mencari kebenaran. 32 Dominannya penggunaan nalar burhani tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosio-historis, sosio-kultural dan juga letak geografis Abu Hanifah saat berijtihad. Keberadaannya di kota Kuffah dan Baghdad sebagai kota metropolitan menjadikan Imam Abu Hanifah harus menghadapinya dengan rasionalitas yang tinggi dalam menghadapi pelbagai persoalan yang terus bermunculan. Ditambah lagi kenyataan
32 Abed al-Jabiri membagi model berpikir umat Islam ke dalam tiga kategori, yakni bayani, burhani, dan irfani. Model berpikir atau epistemologi bayani adalah cara atau model berpikir yang mendasarkan sepenuhnya pada teks (wahyu) atau dalam istilah lain menekankan pada otoritas teks. Dalam epistemologi ini, kebenaran hanya ada pada teks atau wahyu, dan bahwa rasio dianggap tidak dapat memberikan pengetahuan kecuali jika disandarkan pada teks. Epistemologi burhani adalah suatu model berpikir yang bertumpu pada akal atau panca indra dalam pencarian kebenaran. Sedangkan epistemologi irfani ialah pola pencarian kebenaran yang lebih menekankan pada ilham ataupun kasyf . Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-Arabi: Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al Ma’rifah fi al-Thaqafah al-Arabiyah (Beirut: Markaz Dirasat Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990); Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm, 215-217; dan Amir Muallim dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi ..., hlm. 71-96.
bahwa kota Baghdad terletak jauh dari pusat kota hadis, Madinah. Hal tersebut menjadikan dia dan muridnya lebih memprioritaskan potensi akal daripada hadis yang tidak masyhur dalam hal tidak ada nash dalam al-Qur’an.
Model berpikir (ijtihad) Abu Hanifah yang cenderung menggunakan nalar atau paradigma burhani tentu saja menjadi karakter tersendiri dalam dinamika penggalian hokum Islam. Namun demikian, terkadang ia juga membawa dampak terhadap konklusi hukum yang lebih luas dan bahkan terkadang bias. Sebagai contoh, penyamaan antara perempuan gadis dan janda dengan berpatokan pada batas kedewasaan dan keberakalan nampaknya dapat membawa dampak negatif bagi perempuan gadis yang akan melakukan pernikahan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak negatif, seorang gadis tampaknya tetap membutuhkan wali sebagai mediator dalam pernikahan.

## E. Penutup
Hasil pemikiran seseorang tidak terlahir dari ruang hampa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran seseorang, tak terkecuali Abu Hanifah dalam melakukan proses istinbath hukum. Kondisi sosial tidak luput mempengaruhi kerangka berpikir Abu Hanifah. Kondisi Kuffah yang berpenduduk plural mengharuskannya menyesuaikan dengan pola dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penggunaan rasio (nalar burhani ) menjadi dominan karena kondisi geografis Kuffah yang terpisah jauh dengan pusat hadis, yaitu Madinah. Implikasi dari pola pemikiran Abu Hanifah tersebut kemudian dikenal dengan istilah ahl ra’yi. Penggunaan rasio secara langsung memberikan warna berbeda terhadap konklusi hukum yang lebih fleksibel dengan konteks di mana hukum diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif- Interkonektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Aida Humaira, “Istihsan dalam Proses Istinbath Hukum ”, dalam Jurnal al-Risalah, No. 1, Vol. 13, Mei 2013.
al-Asqalani, Ibn Hajar, Bulughul Maram. Beirut: Bar al-Fikr, t.t.
Black, Aan, dkk., Modern Perspectives on Islamic Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013.
ad-Dimsyaqi, Muhammad bin Abdurrahman, Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
Esposito, John L., Muslim family Law Reform: Toward an Islamic Methodology, Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, t.t
al-Fakih, Abdurrahman, Arsyifu Multaqa Ahl Hadis, CD. Maktabah Syamilah: Jilid 1.
Fathoni, Hasyim, Pemikiran Hukum Islam Imam al-Bukhari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Fikri, Ali, Kisah-kisah Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushu > l, Mesir: Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.
al-Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Menakahat, Cet. III. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
al-Jabiri, Muhammad Abid, Bunyah al-‘Aql al-Arabi: Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al Ma’rifah fi al-Thaqafah al-Arabiyah, Beirut: Markaz Dirasat Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990.
Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, Maqasid Syariah fi al-Islam , alih bahasa: Khikmawati, Jakarta: AMZAH, 2010.
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushu > l Fiqih, Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyyah, t.t.
Mallat, Shibli dan Jane Connors ( ed. ), Islamic Family Law, London: Graham
& Trotman, 1993.
Muallim, Amir dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer,
Jakarta: UII Press, 2005.
Mughits, Ahmad, Kritik Nalar Fiqh Pesantren, Jakarta: Kencana, 2008.
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.
Cet.14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
Schacht, Josept, An Introduction to Islamic Law, London: Oxford University Press, 1982.
ash-Shiddieqy, Hasbi, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: Rizki Putra, 2007.
Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
asy-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwa > faqat fi > Ushu > li Syari’ah, Juz IV, Riyad: Dar Fikr Araby, t.t.
‘Uraidhah, Muhammad Muhammad, al-Imam Abu Hanifah; an-Nu’man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl ‘Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra’y, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fikih, cet-13, Jakarta: Pustaks Firdaus, 2010.
Zarkasyi, Abdullah Salim, Fiqh di Awal Abad 21, dalam Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama Walisongo Press, 2009.
az-Zuhaily, Wahbah, Ushu > l al-Fiqh al-Islami > , Beirut: Da > r el-Fikr,1986.