## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 393-400 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan *
Rafnitul Hasanah Harahap 1
Universitas Negeri Sumatera Utara Medan https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098
Abstract.
The  Decision  of  the  Director  General  of  Islamic  Guidance  No.  379  Year  2018  on  the Implementation  of  the  Marriage  counseling  Premarital  aims  to  realize  a  happy  family  and peaceful as well as to reduce the number of divorce. But in reality, in Medan divorce rates keep increasing  every  year.  This  study  focuses  the  problem  on  the  implementation  of  the  marriage counseling pre marriage based on the Decision of the Director general of Islamic Guidance No. 379 of the Year 2018 in the KUA of Medan and the impact of the implementation of pre-marital counseling based on the Decision of the Director general of Islamic Guidance No. 379 Year 2018 to decrease the divorce rate in Medan. This research is qualitative research with the type of field research (empirical). The conclusion of  this study that premarital counseling not running as it should be, there are many couples who have been married don't get premarital counseling, but get  a  certificate  course  marriage.  It  supposed  that  premarital  counseling  became  the administrative requirements to show proof certificate for couples who want to get married. And the government should give authority to KUA as no further than the activities of the premarital counseling to do mediation to the couple who will get divorce before the Religious Court. Keywords: Premarital counseling, Divorce, KUA, Medan.

## Abstrak.
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan mewujudkan keluarga bahagia dan tentram serta menekan angka perceraian. Namun pada realitanya di Kota Medan angka perceraian tetap meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian  ini  memfokuskan  masalah  pada  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pra  nikah berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  379  Tahun  2018  di  KUA  Kota  Medan  dan dampak  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pra  nikah  berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  lapangan  (empiris).  Adapun  kesimpulan penelitian  ini  bahwa  bimbingan  perkawinan  pranikah  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, masih  banyaknya  pasangan  yang  telah  menikah  tidak  mendapatkan  bimbingan  perkawinan pranikah,  namun  mendapatkan  sertifikat  kursus  nikah.  Seharusnya  bimbingan  perkawinan pranikah menjadi syarat administrasi dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi pasangan yang hendak menikah. Pemerintah hendaknya memberikan kewenangan kepada KUA sebagai tidak lanjut  dari  kegiatan  bimbingan  perkawinan  pranikah  untuk  melakukan  mediasi  kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama. Kata kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah , Perceraian, KUA, Medan.
* Manuscript  received  date:  July  21,  2021,  revised:  August  25,  2021,  approved  for  publication: Desember 30, 2021.
1 Rafnitul  Hasanah  Harahap adalah  peneliti  pada  Universitas  Negeri  Sumatera  Utara  Medan. Email: ucirabbani2@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia atau diistilahkan dengan sakinah , mawadah wa rahmah . Untuk  itu,  suami  istri perlu  saling  membantu  dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
Sebagai rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan bimbingan perkawinan  pranikah  bagi  calon  pengantin  diproritaskan  bagi  calon  pengantin  yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. 2 Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah  mendaftar,  maka  bimbingan  perkawinan  dapat  diberikan  kepada  remaja  yang telah memasuki 21 (dua puluh satu) tahun. 3
Bimbingan  perkawinan  pranikah  adalah  pemberian  bekal  pengetahuan, pemahaman,  keterampilan  dan  penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018  Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  Pranikah ini  berkaitan  juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Ada  enam  prinsip  dalam  perkawinan  yang  berasal  dari  Undang-  undang Perkawinan: 5 Pertama, tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal. Kedua , perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dan  disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga , perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Keempat , calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan  perkawinan  tanpa  berpikir  untuk  bercerai. Kelima ,  mempersulit terjadinya perceraian. Keenam , hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
Melalui  program  bimbingan  perkawinan  pranikah  diharapkan  dapat mengurangi dan menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Semua tujuan yang tertera  dalam  bunyi  pasal  tersebut  tidak  lepas  dari  upaya  menggapai  kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer ( ad-daruriyyat ), sekunder ( al- hajiyyat dan tersier ( at-tahsiniyyat ) . 6 Oleh karena itu,
2 Pertimbangan  atas  perlunya  menetapkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam  Nomor:  DJ.  II/542  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah.  Lihat  juga Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam  pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada Bab II penyelenggaraan.
3 Ibid.
4 Pasal  1  Ayat  (1)  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 48.
6 Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli maqāsid tradisional, khususnya asy-Syā ṭ ibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi
Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan
pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum  yang  terbaik  dan  bagaimana  hukum  itu  diterapkan  agar  bisa  mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.  379  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  yang berkaitan juga dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus  Calon  Pengantin  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  Peraturan  Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  belum  dapat tercapai sebab belum terlaksana  bimbingan perkawinan pranikah secara maksimal di tengah-tengah  masayarakat.  Karena  hingga  saat  ini,  masih  banyaknya  ditemukan pasangan  yang  telah  menikah  namun  sebelumnya  tidak  mengikuti  bimbingan perkawinan pranikah dengan dibuktikan tidak dapat menunjukkan sertifikat, sehingga diantara  dampaknya  angka  perceraian  terus  meningkat  pertahunnya  di  Pengadilan Agama khususnya di Kota Medan.
Pada tahun 2017 terdapat 3278 perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan dan pada tahun 2018 terdapat 3669 perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Dari  data  2017  dan  2018  terdapat  kenaikan  angka  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama Medan sebanyak 391 perkara perceraian. Begitu juga Pengadilan Agama Binjai, pada tahun 2017 tercatat 557 perkara perceraian yang diterima, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 683 perkara perceraian. Hal yang sama juga pada Pengadilan Lubuk  Pakam,  pada  tahun  2017  terdapat  2863  perkara  perceraian  yang  diterima  dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3112 perkara perceraian. Sedangkan untuk tahun 2020 dan pada masa pandemi ini angka perceraian juga tetap meningkat. Terhitung ada sebanyak  1.934  gugatan  cerai  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Medan  perceraian tersebut lebih dominan melalui gugat cerai yang diajukan oleh istri. 7
Meningkatnya angka perceraian tiap tahunnya menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah yang diatur oleh peraturan pemerintah tidak mampu menjawab persoalan  dan  tantangan  dan  dinamika  rumah  tangga  di  tengah-tengah  masyarakat. Maka  penelitian  ini  mencoba  untuk  menguji  dan  menganalisis  relevansi  bimbingan perkawinan pranikah dengan tingginya angka perceraian di Kota Medan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian lapangan ( field research) dengan objek penelitian  melalui  wawancara,  kemudian  dikaji  dan  dianalisis  menggunakan  bahan-
yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhan- kebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi  idenya  tersebut  dan  menyarankan  kebutuhan-  kebutuhan  itu  menjadi  tujuh  tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy- Syā ṭ ibī dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik,  yaitu  kedinamisan.  Lihat  Jasser  Audah, al-Maqā ṣ id  untuk  Pemula, terj.  Ali  Abdel  Mon’im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), h. 12.
7 Wawancara  dengan  Husna Ulfa  selaku  Panitera  Muda  Pengadilan  Agama  Medan,  Medan  05 Februari 2021.
bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis persoalan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Dalam hal ini, Keputusan  Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018  Tentang Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  merupakan  data  utama/primer  yang akan  memberikan  data  kepada  penyusun  secara  langsung  dan  wawancara  dengan pihak KUA sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah, calon pengantin pasangan yang menikah di atas tahun 2018. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  buku-buku  dan  penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan kursus  pra  nikah,  serta  sumber-sumber  lain  yang  masih  berhubungan  dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  Pranikah  di  Kantor  Urusan  Agama  Kota Medan
Bimbingan  perkawinan  pra  nikah  adalah  pemberian  bekal  pengetahuan, pemahaman,  keterampilan  dan  penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  nikah tentang  kehidupan  rumah  tangga  dan  keluarga. 8 Bimbingan  perkawinan  pranikah merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  perceraian. Hal  ini  tergambar  pada  materi  pokok  yang termuat  dalam  kurikulum  dan  silabus pranikah.
Unsur-unsur  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  sesuai  dengan  peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ. II/542 Tahun  2013.  Dimaksudkan  sebagai  pedoman  untuk  para  pejabat  teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah.
Materi  pembekalan  tersebut  dapat  disampaikan  dengan  metode  ceramah, dialog,  tanya  jawab,  simulasi  dan  penugasan  yang  pelaksanaanya  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  dan  kebutuhan  di  lapangan.  Narasumber  atau  penasehat  yang dimaksud  adalah  orang  yang  dianggap  cakap  dan  mampu  untuk  menyampaikan maksud  dan  tujuan  dalam  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  adalah  orang  yang mempunyai  keahlian  dibidang  tertentu.  Dengan  kata  lain  yang  bersangkutan  harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut: a). Memahami ketentuan dan  peraturan  agama  Islam  mengenai  pernikahan  dan  kehidupan  rumah  tangga;  b). Menguasai  ilmu  bimbingan  dan  konseling  Islam;  3).  Memahami  landasan  filosofi
8 Pasal  1  Ayat  (1)  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.  II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,
Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan
bimbingan; d). Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan. 9
Adapun  langkah-langkah  konkret  dan  sistematis  yang  dilakukan  dengan beberapa  cara,  yaitu;  (1)  Metode  individual  yang  terdiri  dari  percakapan  pribadi, kunjungan  kerumah  ( home  visit ),  dan  kunjungan  dan  observasi  kerja;  (2)  Metode kelompok  yang  terdiri  dari  diskusi  kelompok,  karyawisata,  sosiodrama  dan psikodrama, group teaching; (3) Metode tidak langsung yang terdiri metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya dan metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, televisi dan sebagainya. 10
Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Kota  Medan,  menjelaskan  bahwa pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pra  nikah  dilaksanakan  dengan  beberapa  cara. Pertama, sarana pembelajaran. Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar berupa: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran.  Silabus  dan  modul  disiapkan  oleh  kementrian  agama  untuk  dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pranikah. 11 Kedua, materi dan metode pembelajaran. Materi  kursus  pranikah  terdiri  dari  kelompok  dasar,  kelompok  inti  dan  kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ketiga, narasumber atau pengajar. Keempat, biaya pembelajaran pembiayaan kursus pranikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari  dana  APBN,  dan  APBD. Kelima, sertifikat  yang  berupa  pernyataan  resmi  yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama  bahwa  yang  bersangkutan  telah  mengikuti  kegiatan  bimbingan  perkawinan pranikah.
Dari keterangan responden KUA di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA di  Kota  Medan  melaksanakan  bimbingan  perkawinan  pranikah  dengan  cara memberikan  silabus,  modul,  dan  bahan  ajar  lainnya  yang  dibutuhkan  untuk pembelajaran, memberikan pemaparan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi  dan  kebutuhan  dilapangan,  selanjutnya  menyediakan  konsultan  keluarga, tokoh  agama,  psikolog, dan  profesional  dibidangnya,  dan  yang  terakhir  memberikan sertifikat  yang  nantinya  menjadi  syarat  pelangkap  pencatatan  perkawinan  pada  saat mendaftar di KUA.
Walapun  praktik  bimbingan  perkawinan  pranikah  telah  dilaksanakan  oleh beberapa KUA yang ada di Kota Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada  praktinya  juga  masih  terdapat  pelaksanaan  kegiatan  bimbingan  perkawinan pranikah  yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  masih  banyaknya  diantara pasangan  yang  telah  menikah  yang  ditemui  oleh  peneliti  sebagai  responden,  ketika
9 Asumsi Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 99-100
10 Aunur  Rahim  Faqih, Bimbingan  dan  konseling  Islam, (Yogyakarta:  UII  Press,  2007) hlm. 53-55
11 Suharto, Ahladdun, Mohammad Ridwan, A. Mutoza, Abdul Mukid, Zaenuddin Hikam, Abd. Kafi, Wawancaa Pribadi, Ketua KUA sebagai sampel di Kota Medan, 18 September 2021.
ditanya saat hendak menikah tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dari KUA setempat. Praktik ini tentunya menjadi hambatan dari cita-cita Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah agar  pasangan  yang  hendak  menikah  diberi  pembekalan  untuk  membangun  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah,  sehingga  secara  langsung  dapat menekan angka perceraian khususnya di Kota Medan. 12

## 2.  Relevansi  Bimbingan  Perkawinan  Pra  Nikah  Terhadap  Penyebab  Perceraian  di Kota Medan
Keluarnya  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  379  Tahun  2018  Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, merupakan respon dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah pasangan calon  pengantin  yang  mau  melenggang  ke  jenjang  pernikahan  akan  dibekali  materi dasar  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Lahirnya peraturan-peraturan  tentang  kursus  calon  pengantin  tersebut,  merupakan  bentuk kepedulian  pemerintah  terhadap  tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia.  Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.
Pengetahuan  calon  mempelai  tentang  dasar-dasar  pernikahan  masih  sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk  mengadakan  bimbingan  perkawinan  pranikah.  Dengan  mengikuti  bimbingan perkawinan pranikah, pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.
Motivasi  dan  tujuan  KUA  dalam  melaksanakan  bimbingan  perkawinan pranikah guna meminimalisir dan merespon tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah  Indonesia  dalam  hal  ini  juga  termasuk  di  Kota  Medan.  Melalui  bimbingan perkawinan pranikah, maka para calon pengantin dan keluarga dibekali dengan materi dasar dan pengetahuan dan keterampilan hidup berumah tangga. Dengan tujuan agar calon  pengantin  mempunyai  bekal  berumah  tangga  dengan  materi-materi  yang diberikan berpengaruh pada tujuan pernikahan yaitu sakinah mawaddah dan rahmah.
Jika bimbingan perkawinan pranikah yang telah dilaksanakan dari tahun 2018, dan  dikaitkan  hubungannya  dengan  angka  perceraian  di  Kota  Medan.  Maka  peran bimbingan  perkawinan  pranikah  dalam  menekan  angka  perceraian  di  Kota  Medan belum tercapai, justru pada 1 (satu) tahun belakang saat ini dimasa pandemi (2019-2020) angka perceraian di Kota Medan meningkat. Sebagaimana disampaikan oleh Panitera Muda  Pengadilan  Agama  Medan,  Husna  Ulfa  menyampaikan,  Kasus  perceraian  di
12 Wawancara peneliti dengan M. Nur Iman menikah pada bulan Desember 2020, selaku informan, Medan, 12 Februari 2021.  Begitu juga penjelasan yang sama dari informan, Ardiansyah Pasaribu menikah pada bulan Agustus 2021, dan beberapa informan lainnya yang memberikan keterangan yang sama saat dilakukan wawancara.
Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan
Medan,  Sumatera  Utara  (Sumut)  mengalami  peningkatan  selama  masa  pandemic, tercatat  ada  sebanyak  1934  gugatan  cerai  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Medan perceraian tersebut lebih dominan melalui gugat cerai yang diajukan oleh istri. 13 Bahwa kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  medan  meningkat  sebesar  70  persen  jika dibanding  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Kasus    perceraian  di Pengadilan Agama Medan yang sebelumnya menyidangkan 15 perkara dalam sehari, meningkat menjadi 25 perkara kasus perceraian tersebut. 14
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  bimbingan  perkawinan  pranikah  di Kota  Medan  belum  mampu  menekan  angka  perceraian.  Oleh  karenanya  pentingnya meningkatkan  kesadaran  kepada  pihak  penyelenggara  (Kementerian  Agama/  Kantor Urusan  Agama)  melaksanakan  kegiatan  dengan  serius  dan  benar  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  serta  bagi  masyarakat  memandang  positif  program  dari pemerintah  terkait  bimbingan  perkawinan  pranikah.  Sebab  banyak  calon  pengantin yang merasa tidak siap ketika pernikahan akan dilangsungkan, kemudian dari mereka juga  hanya  mengetahui  bahwa  menikah  bisa  mendapatkan  rasa  gembira  disebabkan punya pasangan, tidak mengetahui masalah yang akan dihadapi pada bahtera rumah tangga  itu  sendiri.  Maka  melalui  bimbingan  perkawinan  pranikah  calon  pengantin menjawab permasalahan itu semua.
Peneliti  berpendapat  bahwa  keberhasilan  program  bimbingan  perkawinan pranikah  tercapai  jika  data  pengajuan  cerai  di  Pengadilaan  Agama  khususnya  Kota Medan setiap tahunnya terjadi tren penurunan. Data di Pengadilan Agama Medan yang selalu menunjukkan alasan dominan perceraian yang disebabkan faktor ekonomi dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan dikemudian hari akan dapat di mediasi dan berdamai  kembali.  Jika  ini  terjadi  maka  bagi  peneliti  ini  yang  dianggap  berhasilnya program  bimbingan  perkawinan  pranikah.  Keberhasilan  program  bimbingan perkawinan  pranikah  juga  harus  di  dukung  oleh  pemerintah,  dengan  merespon kebutuhan  dalam  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  pranikah,  seperti  kurangnya tenaga  penyuluh,  minimnya  fasilitas  dan  dana  serta  rendahnya  minat  para  calon pengantin mengikuti program bimbingan perkawinan pra nikah.

## D. KESIMPULAN
Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Medan oleh beberapa  KUA  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  berlaku.  Walapun  disaat yang  bersamaan  pada  praktiknya  masih  terdapat  pelaksanaan  kegiatan  bimbingan perkawinan  pranikah  yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  masih  banyaknya terdapat  diantara  pasangan  yang  telah  menikah  yang  ditemui  oleh  peneliti  sebagai responden  dan  saat  hendak  menikah  tidak  mendapatkan  bimbingan  perkawinan pranikah dari KUA setempat. Peran bimbingan perkawinan pra nikah dalam menekan angka perceraian di Kota Medan belum tercapai, justru pada 1 (satu) tahun belakang saat ini dimasa pandemi (2019-2020) angka perceraian di Kota Medan meningkat.
13 Wawancara dengan Husna Ulfa selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Medan, Medan  05 Februari 2021.
14 Ibid.

## REFERENSI:
Abu, Isma’il. al-Fida’, Ruh al- Bayan (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.). Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Mesir: Musthofa al-Babi, 1946), IV: 211. Audah, Jasser. al-Maqā ṣ id untuk Pemula, terj. Ali Abdel Mon’im, (Yogyakarta: Suka Press,
t.t.).
Baroroh, Nurdhin. Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul) , Tesis, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
Departemen Agama, Al-qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: UII Press, t.t.). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
Hasbi, T.M. Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002). Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012).
Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  No.  379  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan  Bimbingan Perkawinan Pranikah.
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016). Munir, Samsul. Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2015). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Quraish,  Muhammad.  Shihab, Membumikan  Al-qur ‟ an;  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994). Rahim, Aunur Faqih, Bimbingan dan konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007). Rajafi, Ahmad. Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publisihing,
2015).
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013). Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008). Sutan,  Deni.  Bahtiar, Ladang  Pahala  Cinta  Berumah  Tangga  Menuai  Berkah (Jakarta: Amzah, 2012).
Syukir, Asumsi. Dasar-Dasar Strategi Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Yasid,  Abu. Aspek-aspek  Penelitian  Hukum;  Hukum  Islam-Hukum  Barat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al- Mu’in , terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014).