Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
Devi Yulida 1 *, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa 2 dan Xavier Nugraha 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia deviyulida@usu.ac.id

## ABSTRAK
Globalization, accompanied by advancements in science and technology, has increased the usage of social media in  Indonesia.  Currently,  social  media  accounts  serve  not  only  as  platforms for  interaction  but  also  as  potential sources of significant economic value. Moreover, regulations concerning the inheritance of social media accounts remain  unclear  and  vary  across  platforms.  The  research  methodology  employed  utilizes  the  normative  juridical method, incorporating conceptual and case approaches. This study involves analysis of laws, court decisions, and social  media  platform  policies.  The  research  findings  indicate  that  an  extensive  interpretation  of  inheritance  in civil law, by considering their economic value, encompasses social media accounts. However, the implementation of social media account inheritance encounters various obstacles, including inconsistent platform policies. Some platforms have facilitated account preservation as memorials, but clarity regarding access to content or account management is lacking. Concerns persist regarding legal protection for heirs concerning social media accounts as inheritance. In the context of Civil Law, clear legal protection is necessary to ensure that heirs' rights are fulfilled, especially  in  acquiring  economic  benefits  from  inherited  social  media  accounts.  Furthermore,  this  paper underscores  the  necessity  for  clearer  regulations  within  Civil  Law  concerning  the  inheritance  of  social  media accounts.  Strong  legal  protection  is  required  to  ensure  justice  for  heirs  and  facilitate  the  effective  and  efficient resolution of digital legacy.
Keywords: Civil law; social media; digital legacy.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 52
Published: 13/08/2024
How To Cite:
Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 18(2). Pp 52 - 61. https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52 - 61

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  telah  membawa  pengaruh  signifikan dalam  kehidupan  manusia.  Fenomena  perubahan tersebut juga didukung dengan adanya globalisasi Secara  sederhana,  globalisasi  dapat  dimaknai sebagai  suatu  penawaran  gagasan  dari  suatu bangsa  kepada  bangsa  lain  untuk  diikuti,  hingga pada  satu  titik  mencapai  kesepakatan  bersama bagi  bangsa - bangsa  di  seluruh  penjuru  dunia (Amini  et  al.,  2020).  Globalisasi  telah mempermudah penyebaran informasi dan komunikasi  pada  masyarakat  dunia.    Saat  ini, penyebaran  informasi  dapat  dilakukan  secara massive, terlepas dari ruang dan waktu  (Hafizah, 2023).
Penyebaran informasi dan komunikasi tersebut didukung  dengan  penyebaran  internet  yang merata  di  Indonesia.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet  Indonesia  (APJII),  menyatakan  bahwa pada  tahun  2024,  setidaknya  terdapat  221  Juta pengguna  internet  di  Indonesia.  Data  ini menunjukkan  bahwa  setidaknya  79,5%  dari penduduk  Indonesia  telah  menerima  penetrasi internet  (Asosiasi  Penyedia  Jasa  Internet Indonesia,  2024).  Meningkatnya  pengguna internet,  tentu  sejalan  dengan  meningkatkan pengguna media sosial di Indonesia.
Lebih  lanjut,  media  sosial  terdiri  dari  2  (dua) kata,  yakni  media  dan  sosial.  Media  adalah  alat yang  digunakan,  sementara  sosial  merujuk  pada interaksi  individu  dengan  lingkungannya.  Oleh
karena itu, media sosial adalah sarana komunikasi yang  memfasilitasi  interaksi  individu  (Kosasih, 2019).  Adapun  ciri - ciri  media  sosial,  adalah sebagai berikut (Br Sembiring et al., 2022):
Pesan  yang  disampaikan  tidak  hanya  untuk satu orang saja, tetapi juga bisa disebarkan secara langsung  ke  banyak  pihak.  Contohnya,  pesan singkat  pribadi,  maupun  unggahan  yang  dapat dilihat oleh seluruh pengikut.
Pesan  yang  di  sampaikan  bebas,  tanpa  harus melalui suatu gatekeeper.
Pesan  yang  di  sampaikan  cenderung  lebih cepat di banding media tradisional lainnya.
Penerima  pesan  yang  menentukan  waktu interaksi.
Merujuk  pada  ciri - ciri  tersebut,  dapat diketahui  bahwa  penggunaan  media  sosial  dapat menyebarkan  informasi,  baik  secara  pribadi  atau kepada  umum,  serta  penyebaran  informasi tersebut  tidak  terbatas  waktu,  dalam  artian  dapat dilihat berkali - kali, sepanjang masih disediakan di internet.
Melihat  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  media sosial  dibandingkan  dengan  media  tradisional lainnya,  tidak  heran  pengguna  media  sosial melejit  pesat  di  Indonesia.  Pesatnya  penggunaan media  sosial  didukung  oleh  data  yang dipublikasikan  oleh  Reportal,  yang  menyatakan bahwa  pada  tahun  2023  terdapat  167  juta pengguna  media  sosial  di  Indonesia,  atau  79,5% dari  total  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2023. Apabila  melihat  ke  belakang,  pada  tahun  2017, hanya terdapat 47,03% pengguna media  sosial di Indonesia.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa terdapat  peningkatan  hampir  2  (dua)  kali  lipat penggunaan  media  sosial  dalam  rentang  waktu 2017  sampai  dengan  tahun  2023.  Dalam publikasinya,  Portal  juga  memprediksi  bahwa pengguna  media  sosial  di  Indonesia  akan mencapai  81,82%  dari  total  penduduk  Indonesia (Agnes Z. Yonatan, 2023).
Sebagaimana  adagium: “ tempora  mutantur, nos  et  mutamur  in  illis ” yang  pada  pokoknya bermakna  bahwa  adanya  perkembangan  zaman menyebabkan    adanya  perubahan  dalam kehidupan  masyarakat  (Marenco  &  Seidl,  2021), maka  meningkatnya  penggunaan  media  sosial  di Indonesia,  tentunya  tidak  hanya  membawa pengaruh  dalam  perubahan  komunikasi,  tetapi juga  berpengaruh  ke  dalam  hal  lainnya.  Media sosial  saat  ini  tidak  hanya  sebatas  pada
komunikasi,  tetapi  juga  digunakan  untuk memperoleh  pundi - pundi  keuntungan,  misalnya melalui  monetisasi  dari platform YouTube,  atau endorsement di Instagram.
Hadirnya  fenomena ‘ selebgram ’ merupakan salah satu contoh dari  keuntungan ekonomis  dari kehadiran  media  sosial.  Selebgram  merupakan akronim  yang  berasal  dari  2  (dua)  kata  yakni ‘ seleb ’, yang  secara  sederhana  dapat  dimaknai sebagai  orang  yang  terkenal,  serta ‘ gram ’ yang merujuk pada media komunikasi yang digunakan yakni  Instagram.  Dengan  demikian,  selebgram memiliki  makna  sebagai  orang  yang  terkenal  di Instagram,  atau  dengan  kata  lain  juga  disebut sebagai influencer , yakni merujuk pada seseorang yang  memiliki  kesempatan  untuk  mempengaruhi orang lain. Atas penjelasan tersebut, maka penulis dapat menggambarkan bahwa selebgram merupakan  suatu  akun  terkenal,  yang  memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikutnya di media  sosial  Instagram.  Kemampuan  untuk mempengaruhi yang dimiliki suatu akun tersebut, selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  mendapatkan keuntungan  ekonomis.  Misalnya  melakukan promosi atau mengiklankan suatu produk dengan imbalan  ekonomis  yang  akan  diterima  oleh  si pemilik  akun.  Iklan  dan  promosi  juga  dapat dilakukan  media  sosial  YouTube,  yang  mana sang  pemilik  akun  YouTube  dapat  menerima keuntungan  dari  setiap  video  yang  dimonetisasi. Keuntungan  lainnya  dari  media  sosial  YouTube juga dapat diperoleh dari promosi brand tertentu.
Maraknya  penggunaan  media  sosial  sebagai wadah  promosi,  dikarenakan  pelaku  bisnis memerlukan  media  pemasaran  yang  efektif, sebagai usaha untuk memperluas target pasarnya. Oleh  karena  itu,  fenomena  pengiklanan  produk melalui  media  sosial  telah  menggeser trend promosi iklan. Promosi tidak lagi dilakukan pada media  tradisional,  tetapi  lebih  marak  dilakukan pada  media  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  media sosial  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan, masyarakat  digital  dapat  melakukan  segala aktivitasnya  dengan  hanya  menggunakan gadget (Puspitarini & Nuraeni, 2019) .
Sejalan  dengan  hal  ini,  Rangkuti  menjelaskan bahwa  promosi  adalah  upaya  yang  dilakukan untuk  memberitahukan  keberadaan  kepada publik,  diikuti  dengan  tujuan  untuk  meyakinkan pembeli  untuk  membeli  produk  tersebut.  Dengan demikian  promosi  dilakukan  dengan  tujuan meningkatkan volume pembelian  suatu  produk (Rangkuti,  2009).  Adapun  tujuan  dari  promosi
Halaman 53 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
menurut Rangkuti adalah (Rangkuti, 2009):
Modifikasi  tingkah  laku,  yakni  mengubah tingkah  laku  dan  pendapat audiens. Dari  yang semula  tidak  menerima  kehadiran  suatu  produk, bergeser  menjadi  menerima  produk  tersebut, bahkan  mungkin  sampai  pada  tahap  sebagai pengguna setia produk tersebut.
Media pemberi informasi. Promosi diharapkan dapat  menjadi  media  untuk  menyebarluaskan informasi kepada konsumen, khususnya berkaitan dengan harga, kegunaan produk, syarat pembelian,  hingga  keistimewaan  dari  produk tersebut.
Sarana  membujuk,  yakni  promosi  yang dilakukan  dengan  tujuan  mendorong  adanya pembelian atau meningkatkan volume pembelian,
Bertujuan  untuk  mengingatkan  eksistensi merek  dalam  masyarakat.  Promosi  dilakukan untuk  mempertahankan  merek  produk  dalam ingatan konsumen.
Oleh karena itu, menurut hemat penulis, tujuan akhir  dari  adanya  promosi  adalah  meningkatkan laba.  Dengan  demikian,  harga  yang  ditawarkan untuk  melakukan  promosi  di  media  sosial, bertarif  cukup  tinggi.  Harganya  bahkan  bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Tingginya  harga  tersebut,  sejalan  dengan maraknya  pengguna  media  sosial  di  Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kata Media Network,  terhitung  pada  Januari  2024  di Indonesia, setidaknya 90,0% penduduk Indonesia aktif  menggunakan  media  sosial  WhatsApp. Diikuti  dengan  Instagram  dengan  85,3% pengguna,  serta  81,6%  masyarakat  Indonesia aktif berselancaar di Facebook.
Aktifnya penduduk Indonesia dalam menggunakan  media  sosial,  maka  sudah sepatutnya  negara  mengambil  perhatian  lebih terkait  media  sosial.  Saat  ini  sudah  sepatutnya media  sosial  tidak  lagi  dipandang  sebatas  alat komunikasi. Tidak hanya sebatas pada menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi. Tetapi juga media  yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mendapatkan keuntungan  ekonomis.  Dikarenakan  adanya keuntungan  dari  penggunaan  media  sosial,  maka perlu  juga  memperhatikan  mengenai  kedudukan media sosial sebagai warisan digital.
Namun, pada praktiknya, tidak semua pemilik akun media sosial concern terkait pewarisan akun media  sosial  yang  mereka  miliki.  Acapkali
pengguna  akun  media  sosial  tersebut  belum sempat memberikan akun sosial medianya kepada ahli waris. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan  ahli  waris  terkait  pewarisan  media sosial  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  praktik  pewarisan  media  sosial belum  terlalu  familiar  saat  ini,  khususnya  di Indonesia.
Kurangnya  pengetahuan  akan  pewarisan media  sosial  juga  diikuti  dengan  kekaburan hukum  terkait  dengan  kedudukan  akun  media sosial  sebagai  bagian  dari  harta  yang  dapat diwariskan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  tidak adanya  pengaturan  mengenai  pewarisan  media sosial dalam Burgelijk Wetboek (BW), atau dalam aturan  Hukum  Indonesia  dikenal  dengan  istilah Kitab  Undang - Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata).
Merujuk  pada  penjabaran  di  atas,  maka menurut hemat penulis, penting untuk menganalisis  lebih lanjut terkait kedudukan  akun media  sosial  terkualifikasi  sebagai  warisan, terkhusus  di  dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan analisis  adalah  dalam  perspektif  Hukum  Perdata. Ketika  permasalahan  hukum  ini  dibiarkan,  maka akan  ada  kekaburan  terkait  kedudukan  akun media  sosial  sebagai  warisan  atau  tidak. Seandainya  benar  ( quod  non )  akun  media  sosial terkualifikasi sebagai warisan, tetapi media sosial terkait  tidak  mau  memberikan  akses  terhadap akun  pewarisnya,  maka  hal  ini  akan  sangat merugikan ahli waris yang ada tentunya.
Ada pun rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama :  Apakah  akun  media  sosial terkualifikasi  sebagai  warisan  dalam  perspektif Hukum Perdata?; Kedua : Bagaimana
perlindungan  hukum  ahli  waris  terkait  dengan akun  media  sosial  sebagai  warisan  dalam perspektif Hukum Perdata?
Tujuan  di  dalam  artikel  ini  adalah pertama : menganalisis  kedudukan  akun  media  sosial terkualifikasi  sebagai  warisan  dalam  persepktif Hukum
Perdata.
Kedua : menganalisis perlindungan  hukum  ahli  waris  terkait  dengan akun  media  sosial  sebagai  warisan  dalam persepktif Hukum Perdata.
Untuk  memastikan  adanya  kebaruan  ( novelty ) terkait  dengan  artikel  ini,  maka  akan  diuraikan beberapa artikel serupa dan diuraikan perbedaannya. Pertama ,  artikel  dari  Nicolas Mario  Gunawan,  yang  membahas  mengenai “ Pewarisan  Akun  Digital ”. Pembeda  penulisan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 54
yang  dilakukan  oleh  Gunawan  dan  tulisan  ini adalah  tulisan  yang  dibuat  Gunawan  hanya membahas  mengenai  pewarisan  akun  digital secara  umum,  tidak  secara  spesifik  membahas mengenai  pewarisan  akun  media  sosial  (Mario Gunawan  et  al.,  2022). Kedua, artikel  dari  Santi Dewi  Sukresna,  dengan  judul: “ Pewarisan  Aset Digital  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia  dan Amerika  Serikat ”. Pembeda  utama  penulisan  ini dengan  penulisan  yang  dibuat  sebelumnya terletak pada objek kajiannya, yang mana penulis menekankan  pada  pewarisan  media  sosial  dan memfokuskan  pada  aturan  yang  dimuat  dalam kaidah Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Merujuk  pada novelty tersebut,  diketahui  bahwa artikel  ini  akan  memfokuskan  media  sosial sebagai  warisan  digital,  dikaji  dari  persfektif Hukum Perdata Indonesia.

## II. METODE
Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah sebagai  upaya  untuk  menganalisis,  serta mengkontruksi  secara  sistemtis  dan  konsisten, dengan  tujuan  untuk  dapat  menjawab  suatu permasalahan (Soekanto, 2006).
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  yuridis  normatif, yakni menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan  perundang - undangan  meninjau  semua undang - undang  dan  peraturan  terkait  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan konseptual  dilakukan  dengan  menganalisis  dan mengkritisi  implementasi  hukum,  serta  upaya untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara  praktik dan  upaya  menghadirkan  ketentuan  hukum  yang ideal.    Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif - analitis.  Sementara  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah penelitian  perpustakaan,  yaitu  dengan  mencari materi  hukum  dan  data  yang  relevan  dengan materi  yang  sedang  diteliti  dalam  penulisan  ini (Efendi & Ibrahim, 2018) .
Agar  mendapatkan  data  yang  maksimal  dari suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan sumber data primer, berupa undang - undang,  dan  keputusan  pengadilan.  Sementara sumber  sekunder  mencakup  literatur,  analisis komprehensif,  serta  peraturan  dari  media  sosial, yang  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  dan kualitatif serta disajikan dalam teks yang bersifat
naratif.

## III. PEMBAHASAN
Akun  Media  Sosial  Sebagai  Warisan  Dalam Perspektif Hukum Perdata

## Pengaturan Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia
Pengaturan  mengenai  Hukum  Waris  di Indonesia  saat  ini,  sangat  bervariasi  dan  terus mengalami  perkembangan.  Hal  ini  dikarenakan kehidupan  dinamis  dan  plural  dalam  masyarakat Indonesia.  Adapun  jenis  Hukum  Waris  yang berlaku  di  Indonesia  adalah:    Hukum  Waris Islam,  Hukum  Waris  Barat  yang  tertuang  dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
(KUHPER), dan  Hukum  Waris  Adat  (Zulvyanita et  al.,  2023).  Terkait  dengan  adanya  ragam hukum  waris  di  Indonesia  ini,  juga  ditegaskan oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  di dalam  Pertimbangan  Hukum  ( Ratio  Decedendi ) paragraf  [3.12]  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  1/PUU - XIX/2022  (Silalahi  et  al.,  2022): “ Dalam  konteks  hukum  pewarisan  yang  berlaku di  Indonesia,  hingga  saat  ini  terdiri  atas  hukum waris  Islam,  hukum  waris  perdata  barat  (KUH Perdata),  dan  hukum  waris  adat  secara  bersama - sama.  Keanekaragaman  hukum  ini  semakin terlihat  karena  hukum  waris  adat  yang  berlaku pada  kenyataannya  tidak  bersifat  tunggal,  tetapi juga  bermacam - macam  sesuai  dengan  adat istiadat  yang  berlaku  di  masing - masing  daerah. ” Dalam  konteks  artikel  ini,  fokus  pembahasannya adalah terkait dengan hukum waris perdata barat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
Pada  intinya  Hukum  Waris  adalah  peraturan yang  mengatur  terkait  perpindahan  kekayaan seseorang  yang  telah  meninggal  dunia,  kepada satu  atau  beberapa  orang  lainnya  (Satrio,  1992). Oleh karena itu, maka ada 3 (tiga) unsur penting apabila  berbicara  mengenai  Hukum  Waris,  yakni (Mario Gunawan et al., 2022):
Ada orang yang mati, atau pewaris;
Ada harta yang ditinggalkan;
Ada ahli waris.
Menurut  Diana  Anisya  Fitri  Suhartono  et.al., ada 3 (tiga) asas dalam hukum waris Perdata yang harus  diperhatikan,  antara  lain  (Anisya  Fitri Suhartono et al., 2022a):
Asas  yang  pertama  yaitu  asas  pribadi,  bahwa ahli waris itu perorangan.
Asas bilateral yaitu asas yang mengatur bahwa
Halaman 55 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
ahli  waris akan memperoleh harta warisan sesuai dengan  silsilah  dari  pihak  laki - laki  maupun  dari silsilah  pihak  perempuan,  begitu  pula  dengan pewarisnya dapat sesuai silsilah dari laki - laki atau silsilah dari perempuan.
Asas penderajatan, maksudnya adalah penerima harta warisan ialah orang atau ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih akrab bersama si pewaris.
Dalam Hukum Perdata, ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan waris (Khadapi et al., 2023):
Secara ab  intestato (pewarisan  menurut undang - undang)
Pewarisan  menurut  undang - undang  yaitu pembagian  warisan  kepada  orang - orang  yang mempunyai  hubungan  darah  yang  terdekat dengan  pewaris  yang  ditentukan  oleh  undang - undang.
Secara testamentair (ahli  waris  karena  di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen)
Surat  wasiat  adalah  suatu  pernyataan  dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai  kekuatan  berlaku  sesudah  pembuat surat  wasiat  meninggal  dunia  dan  tidak  dapat ditarik  kembali.  Pemberian  seseorang  calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk  menghapus  hak  untuk  mewaris  secara ab intestate .
Lebih  lanjut  mengenai  harta  waris  dalam konteks  Hukum  Perdata,  pada  Pasal  874  KUH Perdata  menjelaskan  bahwa  apabila  seseorang telah  meninggal  dunia,  maka  harta  yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, akan menjadi warisan.
Secara  sederhana,  warisan  dapat  dimaknai sebagai  pemindahan  suatu  pusaka  dari  seorang individu  yang  telah  meninggal  dunia,  lalu diberikan  kepada  ahli  waris,  agar  dapat dimanfaatkan  untuk  memajukan  kesejahteraan dan  merubah  kehidupan  bagi  yang  ditinggalkan (Anisya  Fitri  Suhartono  et  al.,  2022b).  Warisan juga  dapat  dimaknai  sebagai  kekayaan  yang bersifat komplek aktiva dan pasiva, yang dimiliki si  pewaris  yang  akan  berpindah  ke  ahli  waris, ketika pewaris telah meninggal dunia. Berdasarkan  hal  ini,  diketahui  bahwa  ketika seseorang  meninggal  dunia,  perpindahan  tangan tidak  hanya  terkait  kekayaan  saja,  tetapi  juga hutang  (Mario  Gunawan  et  al.,  2022).  Apabila melihat  penjabaran  di  atas,  maka  segala  sesuatu
yang  bernilai  ekonomis,  dapat  dikatakan  sebagai warisan,
Dalam konteks harta warisan atau warisan ini, maka  pewaris  memiliki  2  (dua)  hak  (Binneka  et al., 2022):
Hak untuk menuntut bagian waris
Di  dalam  hak  ini  setiap  ahli  waris mempunyai hak untuk menuntut tentang adanya pembagian warisan. Hak ini diatur dalam Pasal 1066 (1) KUH Perdata: “ tiada seorangpun yang mempunyai  bagian  dalam  harta  peninggalan diwajibkan  menerima  berlangsungnya  harta peninggalan  itu  dalam  keadaan  tak  terbagi. ” Artinya jika seseorang yang menjadi salah satu ahli  waris  mempunyai  hak  untuk  menerima suatu  harta  warisan  yang  menjadi  bagian  ahli waris  tersebut,  dan  ahli  waris  tersebut  berhak untuk  menuntut  pembagian  warisan  karena sebagai  ahli  waris  tidak di  haruskan  menerima berlangsungnya  harta  warisan  dalam  keadaan tidak  terbagi.  Penuntutan  ini  bisa  dilakukan sewaktu - waktu, seperti yang diatur dalam Pasal 1066 (2) KUH Perdata.
Hak untuk menolak bagian waris
Hak  tersebut  di  jelaskan  pada  Pasal  1045 KUHPerdata yang pengaturannya: “ tiada seorangpun  di  wajibkan  menerima  suatu warisan yang jatuh padanya ”.
Perkembangan  kehidupan  masyarakat  telah membawa  perubahan  yang  dinamis  dan kompleks.  Saat  ini,  harta  warisan  tidak  hanya terikat  pada  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak saja,  tetapi  juga  perlu  mempertimbangkan  media sosial sebagai bagian dari warisan digital. Hal ini berlandaskan pada fenomena bahwa media sosial saat  ini  tidak  hanya  digunakan  sebagai  ajang untuk  berinteraksi  dan  komunikasi,  tetapi  juga memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan  keuntungan  secara  ekonomis. Dengan demikian, ahli waris dapat menggunakan hak  warisnya  untuk  memperbaiki  kehidupan menjadi lebih baik.
Kebijakan  Penyedia  Platform  Media  Sosial  terkait Pengalihan Akun Akibat Kematian
Apabila  dilihat  dari  karakteristinya,  maka suatu platform dapat dikatagorikan sebagai media sosial  apabila  memenuhi  unsur  berikut  ini (Purwa, 2022):
Jaringan,  yakni  adanya  koneksi  internet  antar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 56
computer. Koneksi  ini  digunakan  sebagai  jalur utama untuk terhubung secara online .
Informasi,  digunakan  sebagai  upaya  untuk mengekspresikan  diri,  membuat  konten,  dan berinteraksi  berdasarkan  informasi  yang  mereka miliki.
Arsip,  menandakan  bahwa  informasi  telah disimpan  dan  dapat  diakses  kapan  saja  oleh pengguna dari berbagai perangkat.
Interaksi,  di  media  sosial  tidak  hanya  tentang memperluas  jaringan  pertemanan,  tetapi  juga melibatkan  pengguna  dalam  percakapan  dan kegiatan aktif lainnya.
Media  sosial  menciptakan  dunia  virtual  yang unik,  berbeda  dari  kehidupan  nyata,  tetapi  tetap mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi. Konten di media sosial berasal dari kontribusi pengguna
atau pemilik akun, yang memungkinkan  partisipasi  aktif  dari  pengguna, berbeda  dengan  model  tradisional,  yang menempatkan audiens, sebatas  sebagai  penonton pasif.
Selanjutnya,  media  sosial  juga  dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) katagori besar, yakni (Setiadi Amik, 2016):
Media  jejaring  sosial,  yakni  suatu platform di internet  yang  memungkinkan  pengguna  dapat berinteraksi  satu  sama  lain,  membangun  jaringan pertemanan,  dan  berbagi  konten.  Contohnya adalah:
Facebook:  Pengguna  dapat  berbagi  status, foto, dan video, serta berinteraksi dengan  teman - teman mereka melalui komentar dan suka.
LinkedIn:  Digunakan  untuk  membangun jaringan  profesional,  mencari  pekerjaan,  dan berbagi konten profesional.
Jurnal online (Blog):  Blog  adalah  situs  web yang  dapat  digunakan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  membagikan  informasi, pemikiran,  dan  pengalaman  secara  teratur. Contohnya:
WordPress: Platform blogging yang memungkinkan  pengguna  untuk  membuat  dan mengelola blog mereka sendiri dengan mudah.
Blogger  ( Blogspo t):  Layanan blogging gratis yang  dimiliki  oleh  Google,  memungkinkan pengguna  untuk  membuat blog pribadi  dengan
cepat.
Micro  blogging :  Ini  adalah  bentuk bloggin g yang  lebih  pendek,  di  mana  pengguna  dapat berbagi  pesan  singkat  dengan  para  pengikut mereka.  Contohnya  adalah  Twitter.  Pengguna Twitter,  dapat  mengirim twee t  untuk  berbagi pemikiran, berita, dan aktivitas sehari - hari.
Media  Berbagi  (media sharin g), platform ini memungkinkan  pengguna  untuk  mengunggah, menyimpan,  dan  berbagi  berbagai  jenis  konten multimedia  seperti  foto,  video,  dan  audio. Contohnya termasuk:
YouTube,  merupakan  situs  berbagi  video terbesar di dunia, memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video.
Instagram,  memiliki  fokus  utamanya  adalah berbagi foto dan video singkat, dengan fitur - fitur kreatif seperti filter dan cerita.
Penanda  Sosial  ( Social  Bookmarking ),  yakni situs  ini  memungkinkan  pengguna  untuk menyimpan,  mengelola,  dan  berbagi  tautan  ke berbagai konten dan situs web yang menarik bagi mereka.
Contohnya adalah Pinterest,
memungkinkan  pengguna  untuk  menemukan  dan menyimpan  gambar  dan  ide - ide  inspiratif  dari web.
Media  Konten  Bersama  atau  Wiki. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam  membuat  dan  mengedit  konten  bersama. Salah  satu  contohnya  termasuk  Wikipedia,  yakni ensiklopedia online , yang menyediakan informasi dalam  berbagai  bahasa  tentang  berbagai  topik, setiap  orang  di  seluruh  belahan  dunia  diberikan kebebasan untuk berkontribusi.
Setelah  diuraikan  terkait  dengan  karakteristik warisan  dalam  Hukum  Perdata  dan  klasifikasi media  sosial.  Berikutnya,  akan  dianalisis  terkait dengan kedudukan akun media sosial terkualifikasi  sebagi  warisan  atau  tidak.  Dalam menjawab  hal  ini,  maka  perlu  dilakukan interpretasi hukum, mengingat terdapat kekaburan hukum terkait dengan kedudukan akun media  sosial  sebagai  warisan  dalam  perspektif Hukum Perdata.
Pertanyaan  terkait  kekaburan  ini,  berikutnya akan  dijawab  dengan  menggunakan  metode interpretasi  hukum,  yakni  akan  diinterpretasikan berdasarkan  penalaran  hukum  yang  logis  untuk mengembangkan  lebih  lanjut  suatu  teks  undang - undang.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  John Austin. Pada intinya, Ia menyatakan bahwa suatu
Halaman 57 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
undang - undang  dibuat  memiliki  maksud  dan tujuan  tertentu.  Untuk  itu,  makna  yang dilampirkan  pada  suatu  undang - undang,  dapat dikatakan  sebagai  objek  interpretasi  asli  (Ratu Ayu Uswatun Khasanah & Doramia Lumbanraja, 2022).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  kekaburan mengenai  pengakuan  media  sosial  sebagai Hukum  Waris  di  Indonesia,  tidak  serta  merta menjadikan  pewarisan  media  sosial  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  kuat.  Sebagaimana dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa warisan  merupakan  sesuatu  yang  memiliki  nilai ekonomis, maka termasuk juga didalamnya media sosial.    Sri  Soedewi  memyatakan,  bahwa  suatu benda  tidak  dapat  dipisahkan  menjadi  barang berwujud  dan  hak  saja,  tetapi  juga  perlu memperhatikan  perkembangan  hukum  yang  akan datang (Mario Gunawan et al., 2022). Dalam hal ini,  media  sosial  termasuk  dari  bagian perkembangan  yang  dimaksudkan  oleh  Sri Soedewi tersebut.
Bedasarkan  pada  penjabaran  di  atas,  maka dapat  ditarik  suatu  benang  merah  bahwa  pada pokoknya  warisan  dalam  perspektif  Hukum Perdata  adalah  segala  sesuatu  yang  bernilai ekonomis.  Dengan  demikian,  warisan  tersebut jika  diinterpretasikan  secara  ekstensif  termasuk juga  akun  media  sosial,  mengingat  akun  media sosial  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Oleh sebab itu, berdasarkan interpretasi ekstensif, akun media  sosial  juga  termasuk  warisan  dalam perspektif Hukum Perdata.
Dalam  hal  akun  media  sosial  terkualifikasi sebagai  warisan,  maka  ketika  ahli  waris  tidak memperolehnya, maka ahli waris dapat menggunakan  hak  untuk  menuntut  bagian  waris, sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Ketika  ada  orang lain  yang  menguasai  akun  media  sosial  yang notabene  merupakan  hak  ahli  waris,  maka pewaris  dapat  mengajukan  gugatan  perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ), sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata,  bahkan  tidak  perlu  semua  ahli  waris sebagai Penggugat, maka dapat diajukan  gugatan tersebut,  sebagaimana  Yurisprudensi  Tetap ( Fasten Jurisprudentie ), yaitu Putusan
Mahkamah  Agung  Nomor  224  K/Sip/1959 tanggal  5  Januari  1959  yang  kaidah  hukumnya: “ Gugatan  untuk  penyerahan  kembali  harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima  walaupun  dalam  gugatan  tidak  semua ahli  waris  turut  serta  atau  disertakan  karena
Tergugat  dalam  hal  ini  tidak  dirugikan  dalam pembelaannya. ”

## Tantangan  Menjadikan  Media  Sosial  sebagai Warisan Digital
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Dengan Akun Media  Sosial  Sebagai  Warisan  Dalam  Persepktif Hukum Perdata
Sebagaimana  penjelasan  pada  uraian  di  atas, bahwa  berdasarkan  interpretasi  ekstensif,  akun media  sosial  juga  termasuk  warisan  dalam perspektif  Hukum  Perdata.  Namun,  dalam implementasinya  terdapat  beberapa  hambatan dalam  menjadikan  media  sosial  sebagai  warisan digital.  Hal  ini  karena  tidak  semua  media  sosial memuat  pengaturan  yang  jelas  mengenai pewarisan platfornya . Penyebab utamanya adalah setiap platform media sosial diberikan kebebasan untuk  mengatur  hal  ini.  Pengaturan  mengenai pewarisan  di  media  sosial  dapat  dimuat  dalam Term of Service, Privacy Policy, serta Ends User License Agreement, atau nama lainnya, disesuaikan  dengan  kebijakan platform media sosial.  Salah  satu  dampak  kebebasan  ini  adalah tidak semua media sosial memberikan kesempatan  untuk  menjadikan  akun  jejaringnya sebagai  warisan  digital.  Misalnya,  Steam  yang melarang penggunannya untuk memberikan akun pribadi  mereka  kepada  orang  lain,  meskipun dalam  bentuk  warisan  (Mario  Gunawan  et  al., 2022).
Meskipun  demikian,  terdapat  media  sosial yang  memberikan  kemungkinan  untuk  dilakukan pewarisan  akunnya  apabila  si  pemilik  akun  telah meninggal  dunia.  Misalnya  saja  Facebook memberikan  kesempatan  kepada  pemilik  akun untuk  menentukan  2  (dua)  pilihan,  yakni: Pertama, menetapkan  akun  bagi  pemilik  yang telah meninggal dunia sebagai akun memorialization, yakni menjadikan akun tersebut sebatas  pada  kenangan  untuk  mengingat  si pemilik  akun  yang  telah  meninggal  dunia,  tanpa diberikan  kesempatan  untuk  mengubah  isi  akun tersebut. Kedua, memberikan  pilihan  pengguna, untuk  menghapus  akun  Facebook - nya  setelah meninggal  dunia.  Dalam  hal  ini,  Facebook memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk menentukan  pilihan  sebelum  meninggal  dunia. Pilihan tersebut juga termasuk kepada memberikan pilihan pengguna untuk menentukan legacy contact, bila pemilik akun telah meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata, maka ketentuan dari Facebook ini dikenal dengan nama  wasiat.  Wasiat  adalah  suatu  pesan  yang
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 58
diberikan  oleh  seseorang  sebelum  meninggal dunia. Pada hakikatnya, wasiat tidak hanya berisi mengenai pesan saja, tetapi juga harta benda yang diamanahkan  untuk  dipergunakan,  sesuai  dengan pesan  tertulis  dalam  surat  wasiat  (Anisya  Fitri Suhartono et al., 2022).
Berbeda  dengan  Facebook,  Instagram  pada saaat  ini  hanya  memungkinkan  suatu  akun  untuk di - memorial setelah  seseorang  meninggal  dunia. Akun memorial adalah akun yang tetap ada, akan tetapi,  akun  tersebut  tidak  dapat  diakses  atau dimodifikasi  oleh  siapa  pun.  Pengaturan pewarisan  juga  dimuat  dalam  jejaring  YouTube, yakni  dengan  melalui  pengisian  formulir  untuk permohonan sebagai warisan digital. Akan tetapi, keputusan  untuk  mengakui  pewarisan  itu  tetap ada  pada  penyedia  jasa  layanan,  yang  dalam  hal ini adalah YouTube.
Permasalahan  berikutnya  adalah  apabila pemilik  akun  tersebut  tidak  menentukan  pilihan sebelum  meninggal  dunia,  terkait  tindak  lanjut akun  yang  dimilikinya.  Kemudian,  karena  ahli waris  tersebut  tidak  tahu  akun  sosial  media pewarisnya, ahli waris tersebut hendak mengajukan  permohonan  agar  bisa  masuk  ke dalam  akun  pewarisnya,  tentunya  agar  bisa memperoleh manfaat - manfaat ekonomi di atas.
Permasalahn  ini  dapat  dijawab  dengan menggunakan analogi hukum. Akun media sosial pewaris  dapat  dianalogikan  seperti  akun  bank dari pewaris  yang meninggal dunia. Ada  kalanya ahli  waris  tidak  mengetahui  identitas  akun  bank dari  pewaris  tersebut,  sehingga  tidak  dapat membuka akun bank pewaris tersebut. Ketika ahli waris tersebut telah melalui prosedur hukum yang ada  untuk  memperoleh  hak  waris  atau aditio hereditatis , maka nantinya bank akan mengizinkan  ahli  waris  untuk  mengakases  akun dari  pewaris  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  sepatutnya ketika  sudah  melalui  prosedur  hukum  yang  ada, maka  ahli  waris  tersebut  diizinkan  oleh  media sosial  terkait,  untuk  dapat  membuka  akun  dari pewaris tersebut.
Terkait  pada  fenomena  ini,  Instagram memberikan  kesempatan  kepada  kerabat  yang memiliki  akun  Instagram,  untuk  melaporkan bahwa  si  pemilik  akun  telah  meninggal  dunia. Akan  tetapi  apabila  melihat  kebijakan  Instagram saat  ini,  akun  yang  pemiliknya  telah  meninggal dunia,  hanya  memungkinkan  untuk  menjadikan akun  tersebut  sebagai  akun memorial .  Dengan demikian,  akun  tersebut  tidak  dapat  dipindah
tangankan oleh ahli waris.
Berdasarkan  contoh  konkrit  di  atas  yang notabene terdapat  beberapa  media  sosial  yang tidak  memungkinkan  atau  memperbolehkan adanya  pewarisan  terhadap  akun  media  sosial yang  ada,  maka  tentunya  penting  untuk menganalisis
perlindungan hukum ( rechtsbescherming )  terkait  dengan  akun  media sosial  sebagai  warisan  bagi  ahli  waris  dalam persepktif  Hukum  Perdata.  Hal  ini  untuk memastikan,  bahwa  hak  ahli  waris  dari  pewaris tersebut  benar - benar  diperolehnya,  sebagaimana adagium hukum: “ Haeres est aut jure proprietatis aut  jure  representationis ” (terjemahan  bebas: “ Seseorang  merupakan  ahli  waris  karena  hak harta atau hak perwakilan. ”) yang pada pokoknya bermakna,  bahwa  seorang  ahli  waris  berhak  atas hak - hak dari pewaris.
Ada  2  (dua)  klasifikasi  perlindungan  hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan  hukum  preventif  berkaitan  dengan pencegahan, yang dalam hal ini pewaris membuat wasiat  terhadap  ahli  waris  yang  secara expressis verbis menyatakan  bahwa  akun  media  sosial diwariskan pada ahli waris dengan menyampaikan username dan password. Sedangkan  perlindungan  hukum  represif,  bisa dilakukan  dengan  melakukan  pengajuan  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  terhadap pihak  yang  menguasai  akun  media  sosial  secara melanggar  hukum.  Bahkan  tidak  menutup kemungkinan  menggugat  media  sosial  tersebut. Sebagai perbandingan hukum, di Jerman terdapat landmark  decision terkait  hal  ini,  yaitu  BGH, 12.07.2018 – III ZR 183/17…. Selain itu, terdapat juga BGH, 27.08.2020 – III  ZB 30/20 yang pada pokoknya  menyaakan  bahwa  Facebook  harus memberikan  izin  langsung  kepada  orang  tua terhadap  akses  ke  akun  media  sosial  ( in  casu : akun  Facebook)  putri  mereka  yang  telah meninggal.
Diketehui  bahwa  meskipun  menyedia  layanan tidak mengatur mengenai pewarisan media sosial, namun  bukan  berarti  pewarisan  ini  tidak  dapat dilakukan.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya  setiap layanan  jasa  memberikan  pengaturan  yang menerangkan  bahwa  adanya  kemungkinan  untuk dibuka  atau  diberikan  akses  akun  pengguna  jasa mereka.  Hal  yang  demikian  dapat  dilakukan  atas permintaan  oleh  pihak  yang  berwenang  atau pengadilan  (Mario  Gunawan  et  al.,  2022). Tujuannya adalah untuk pencegahan pemanfaatan akun tersebut dengan tujuan jahat, yang akhirnya
Halaman 59 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
berakibat  pada  memberikan  kerugian  bagi pemilik akun tersebut.
Lebih  lanjut,  apa  dikaitkan  dengan  konstruksi ius  constituendum ,  terkait  dengan  media  sosial sebagai  warisan  ini,  perlu  dilakukan  adanya penyempurnaan,  sehingga  tercipta  hukum  yang merefleksikan  cita  hukum  Pancasila.  Hukum hadir  untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat menjadi  teratur,  dan  efisien.  Dengan  demikian kehidupan  yang  tentram  dan  damai  dapat terwujud. Melihat perkembangan kehidupan yang dinamis, maka sudah sepatutnya para regulator di Indonesia,  memberikan  perhatian  terhadap fenomena  media  sosial,  termasuk  di  dalamnya menjadikan media sosial sebagai warisan digital.
Berdasarkan  pada  analisis  yang  telah  penulis jabarkan,  maka  dalam  hal  menjadikan  media sosial  sebagai  warisan  digital,  dibutuhkan pembaharuan  dalam  kaidah  hukum  yang mengatur mengenai pewarisan, diantaranya:
adalah: Pertama ,  penyempurnaan  hukum dalam jangka panjang. Pertama; Perubahan yang dimuat  dalam  Undang - Undang  Nomor  5  Tahun
1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok - Pokok Agraria  (UUPU),  yakni: Pasal  30  UUPA: Mengatur  tentang  hak  atas  tanah  dan  properti. Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan media sosial,  data  digital,  serta  asset  digital  sebagai bagian dari ‘ hak atas properti ’. Selanjutnya Pasal 35  UUPA,  yang    mengatur  tentang  hak  waris. Perlu  direvisi  untuk  mencakup  secara  eksplisit warisan  digital  sebagai  bagian  dari  harta  waris yang dapat diturunkan kepada ahli waris.
Kedua; Dalam  rangka  penyempurnaan  hukum jangka  panjang,  dapat  dilakukan  revisi  terhadap undang - undang yang ada. Adapun revisi undang - undang terkait yang perlu dilakukan adalah revisi terhadap KUH Perdata, tepatnya pada Pasal 830 - 856  KUH  Perdata.  Pasal  tersebut  mengatur mengenai  warisan  dan  pembagian  harta  pusaka. Perlu  dipertimbangkan  apakah  pasal - pasal  ini juga  mencakup  warisan  digital,  dan  jika  tidak, perlu  menambahkan  ketentuan  yang  khusus mengatur    mengenai  warisan  digital.  Perubahan juga  diperlukan  dalam  Pasal  992 - 1015  KUH Perdata  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta waris  antara  ahli  waris.  Perlu  direvisi  untuk memasukkan  warisan  digital  sebagai  bagian  dari harta waris yang dapat dibagi di antara ahli waris.
Pembaruan  atau  revisi  pasal - pasal  ini  akan membantu  menciptakan  landasan  hukum  yang lebih  jelas  dan  komprehensif  untuk  mengatur
warisan  digital  di  Indonesia,  serta  memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi  ahli waris dan pemilik warisan digital.
Kedua ,  penyempurnaan  hukum  dalam  jangka pendek.  Mahkamah  Agung  melalui  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  dapat  menyatakan,  bahwa akun  media  sosial  terkualifikasi  sebagai  harta waris.  Dengan  demikian,  ketika  terjadi  gugatan atau permohonan terkait waris, maka akun media sosial  ini,  dapat  diterima  oleh  Hakim  sebagai salah satu warisan milik ahli waris.
Pembagian  warisan  dapat  memainkan  peran penting  dalam  membangun  ekonomi  yang  lebih merata  dan  berkelanjutan.  Namun,  untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memperhatikan  manajemen  warisan,  pembagian yang  adil,  dan  perlindungan  hak  ahli  waris. Proses  ini  tidak  hanya  melibatkan  aspek  hukum, tetapi  juga  faktor  sosial,  budaya,  dan  ekonomi yang  terkait  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum,  dan  masyarakat  untuk  menciptakan sistem warisan yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

## IV. SIMPULAN
Merujuk  pada  analisis  yang  telah  penulis lakukan, maka dapat ditarik benang merah, bahwa menjadikan  media  sosial  sebagai  warisan  digital sudah  sepatutnya  untuk  dipertimbangkan.  Akan tetapi,  dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut, diperlukan  perbaikan  dan  pembaharuan  hukum yang mengatur mengenai kewarisan di Indonesia.
Selanjutnya,  sosialisasi  kepada  notaris  dan masyarakat  secara  umum  juga  perlu  menjadi prioritas perhatian para stake holder terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes  Z.  Yonatan.  (2023). Menilik  Pengguna  Media Sosial Indonesia 2017 - 2026 . Https:// Data.Goodstats.Id/Statistic/Menilik - Pengguna - Media - Sosial - Indonesia - 2017 - 2026 - XUAlp.
Amini,  Q.,  Rizkyah,  K.,  Nuralviah,  S.,  &  Urfany,  N. (2020).  Pengaruh  Globalisasi  Terhadap  Siswa Sekolah  Dasar.  In Jurnal  Pendidikan  dan Dakwah (Vol. 2, Issue 3). https:// ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa Anisya Fitri Suhartono, D., Nur Azizah, N., & Sirikiet Wibisono,  C.  (2022a).  Sistem  Pewarisan Menurut  Hukum  Perdata. JURNAL  HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL , 1 (3), 204 – 214. Anisya Fitri Suhartono, D., Nur Azizah, N., & Sirikiet Wibisono,  C.  (2022b).  Sistem  Pewarisan Menurut  Hukum  Perdata. Jurnal  Hukum,
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Halaman 60
Politik, Dan Ilmu Sosial , 1 (3), 204 – 214. Asosiasi  Penyedia  Jasa  Internet  Indonesia.  (2024). APJII  Jumlah  Pengguna  Internet  Indonesia Tembus  221  Juta  Orang .  Https://Apjii.or.Id/ Berita/d/Apjii - Jumlah - Pengguna - Internet -
Indonesia - Tembus - 221 - Juta - Orang.
Binneka,  J.,  Atas,  P.  H.,  Warisan,  T.,  Dilaksanakan, Y., Persetujuan, T., Ahli, S., Ermila, W., Rizqi, D.,  Rafi ’ ie,  M.,  &  Winarsih,  R.  (2022). Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Warisan  Yang Dilaksanakan  Tanpa  Persetujuan  Seluruh  Ahli Waris. Jurnal  BINNEKA , 1 (2),  1 – 16. https:// ejournal.undar.or.id/index.php/binneka/article/ view/235
Br Sembiring, T., Rachmawati Maruf, I., & Amin, M. (2022). Understanding the Role of social media in  Shaping  Millennial  Generation  Legal Awareness  in  the  Digital  Age. Budapest International  Research  and  Critics  Institute - Journal (BIRCI - Journal) . https:// doi.org/10.33258/birci.v5i3.5836
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana. Hafizah,  N.  (2023).  Pengaruh  Globalisasi  Terhadap Kebudayaan  Bangsa  Indonesia.  In Journal  of Creative  Student  Research  (JCSR) (Vol.  1, Issue 1).
Khadapi,  Moh.  A.,  Hamzani,  A.  I.,  &  Wildan,  M. (2023).  Tinjauan  Hukum  Pencegahan  Konflik
Dalam  Pembagian  Waris  Menurut  Hukum Perdata. Jurnal  Studi Islam  Indonesia  (JSII) , 1 (1), 33 – 50. https://doi.org/10.61930/
JSII.V1I1.129 Kosasih,  E.  (2019).  Literasi  Media  Sosial  dalam Pemasyarakatan  Sikap  Moderasi  Beragama Social  Media  Literacy  on  Socializing  Religous Moderate Action. Jurnal Bimas Islam , 12 (1). Marenco,  M.,  &  Seidl,  T.  (2021).  The  discursive construction  of  digitalization:  A  comparative analysis  of  national  discourses  on  the  digital future  of  work. European  Political  Science Review , 13 (3), 391 – 409. https:// doi.org/10.1017/S175577392100014X Mario Gunawan, N., Salam, A., & Hartiati, E. (2022). Pewarisan  Akun  Digital. Lex  Patrimonium , 1 (1), 10 – 11. https://scholarhub.ui.ac.id/ lexpatriAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/ lexpatri/vol1/iss1/11
Purwa,  I.  (2022).  Pemanfaatan  Media  Sosial  Menuju
Masyarakat  Cerdas  Berpengetahuan. MSIP , 2 (1).
Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan Media  Sosial  sebagai  Media  Promosi  (Studi Deskriptif  pada  Happy  Go  Lucky  House). Jurnal Common | , 3 .
Rangkuti,  F.  (2009). Strategi  Promosi  yang  Kreatif dan  nalisis  Kasus  Integrated  Marketing Communication . Gramedia Pustaka Utama.
Ratu  Ayu  Uswatun  Khasanah,  D.,  &  Doramia Lumbanraja, A. (2022). Perkembangan Interpretasi  Hukum  oleh  Hakim  di  Indonesia dalam  Dominasi  Tradisi  Civil  Law  System. Jurnal  Ius  Constituendum , 7 (2),  232 – 245. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307
Satrio, J. (1992). Hukum Waris . Alumni. Setiadi  Amik.  (2016).  PEMANFAATAN  MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI. Jurnal Humaniora , 2 (16). Silalahi,  W.,  Felicia,  E.,  &  Siregar,  N.  (2022). Distribution  of  Woman  Inheritance  In  Batak Toba  Traditions  According  To  The  Law. International  Journal  of  Global  Community , 5 (2 - July), 109 – 130. https://www.riksawan.com/ IJGC - RI/index.php/IJGC - RI/article/view/113 Soekanto,  S.  (2006). Pengantar  Penelitian  Hukum . Universitas Indonesia.
Zulvyanita, F., Program, W. H., & Kenotariatan, S. M. (2023).  Upaya  Penyelesaian  Pembagian  Waris Tanah  Menurut  Hukum  Adat  Di  Hadapan Notaris. NOTARIUS , 16 .
Halaman 61
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC - BY - SA 4.0 License
Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia