ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e) © 2016 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374

## BATAS USIA IDEAL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH

## Holilur Rohman
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya elrahman10@gmail.com

## Abstract
An ideal marriage is a marriage that able to achieve the goal of becoming a family wedding sakinah, mawaddah wa rahmah. Al-Qur'an and Sunnah did not explain in detail about the limitations of marriageable age. There are three perspectives on the age limit to get married in Indonesia, first, the perspective of Islamic law, the second law No. 1 in 1974 allow a woman to get married at the age of 16 and men at age 19, the third, BKKBN which advocated age at marriage ideal namely the minimum age for women 21 years and for men 25 years old. But in different perspective, the ideal age of marriage  maqasid  shari'ah  perspective  for  women  20  years  and  for  men  25  years, because at this age considered to have been able to realize the goal wedding (maqasid shari'ah)  such  as:  creating  a  family  sakinah  mawaddah  wa  rahmah,  keeping  the lineage,  maintaining  the  pattern  of  family  relationships,  maintaining  diversity  and deemed ready in terms of economic, medical, psychological, social, religious.

## Keywords:   marriage, maqasid sharia, married ideal age limit

## Abstrak
Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al- Qur’an  dan  as-Sunnah  menjelaskan  secara  rinci  tentang  batasan  usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama,  perspektif  hukum  Islam,  kedua,  undang-undang  no  1  1974 mengijinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal  yaitu  usia  minimal  bagi  perempuan  21  tahun  dan  bagi laki-laki  25 tahun..  Akan  tetapi  usia  ideal  perkawinan  perspektif  maqasid  shari’ah adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada  usia  ini  dianggap  telah  mampu  merealisasikan  tujuan-tujuan pensyariatan pernikahan (maqasid shari’ah) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga  garis keturunan, menjaga pola  hubungan  keluarga,  menjaga  keberagamaan  dan  dipandang  siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.
Kata kunci:  Pernikahan, maqasid shari’ah, batas usia ideal menikah

## Batas Usia Ideal Pernikahan

## Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Qur’an dan Hadis,  baik  secara  prinsip-prinsip  umum,  ataupun  secara  detail tekhnis  pelaksanaannya.  Para  fuqaha’  mazhab  yang  mencoba mensistematiskan  aturan-aturan  pernikahan  dan  dituangkan  dalam lembaran-lembaran  kitab  fiqh.  Sifat  fiqh  yang  merupakan pemahaman para ahli fiqh dengan mendialektikakan antara teks suci dan realitas yang dihadapi, maka menjadi wajar ketika terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab.
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  itu,  secara  umum  ulama’ sepakat bahwa  tujuan pernikahan  adalah  membentu keluarga  yang bahagia,  sakinah  mawaddah  wa  rahmah.  Demi  terealisasinya  tujuan agung tersebut akhirnya fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai  dengan  mazhabnya masing-masing. Akan  tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur  ideal  pernikahan.  Kalaupun  ada,  sebatas  memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa.
Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa  teks al- Qur’an  dan  al-Sunnah  tidak  pernah  memberi  batasan  yang  sangat tegas  terkait  umur  minimal  seseorang  untuk  bisa  melangsungkan pernikahan.  Ulama  fiqh  klasik  juga  tidak  memberi  batasan  yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut.
Dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba’ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika  membahas  persyaratan  calon  suami  dan  istri  yang  akan menikah,  ulama’  empat  mazhab  tidak  memberi  batasan  secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.
Persoalan usia pernikahan juga menjadi pembahasan dari pasal- pasal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan  pada  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan  laju  penduduk  Inonesia  dan  mengatur  agar  keluarga Indonesia  menjadi  keluarga  sejahtera,  mempunyai  program  yang berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu program pendewasaan usia perkawinan (PUP).
Rencana  strategis  atau  yang  biasa  disebut  RENSTRA Pembangunan KKB tahun 2010-2014, menetapkan median usia kawin pertama  adalah  21  tahun.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  Sensus Penduduk tahun 2010, median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6  tahun.  Data  SDKI  2007  menunjukkan  usia  kawin  pertama adalah  19,8  tahun  dan  menurun  menjadi  19  tahun  pada  SDKI 2012. 1 Perbedaan  data  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh  faktor sosial,  ekonomi  dan  budaya,  termasuk  terbatasnya  akses  terhadap informasi  tentang  kesehatan  reproduksi.  Di  berbagai  wilayah Indonesia, orang tua merasa malu kalau anak perempuannya belum menikah pada usia 20 tahun. Mereka belum memahami bahwa untuk menikah  dan  memiliki  anak,  seorang  perempuan  sebaiknya  sudah memiliki kesiapan fisik dan mental.
Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengijinkan seorang perempuan menikah pada usia  16  tahun  dan  laki-laki  pada  usia  19  tahun,  program  KB mengembangkan  program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP) yang  menganjurkan  usia  kawin  yang  ideal  untuk  menikah  dan memiliki anak pertama, yaitu di atas 20 tahun. Bagi Indonesia yang menempati  urutan  ke  5  penduduk  terpadat  di  dunia,  tentu  saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan  perhatian  besar  dari  pemerintah  untuk  menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.
Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai  batas  usia  menikah  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut  berdasarkan  pemahaman  yang  universal,  integral,  dan
1 ww.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%2020102014.pdf (diakses 12 Januari 2014)
komprehensif, yaitu teori Maqasid shariah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur’an dan sunnah saja dalam merumuskan  sebuah  hukum,  akan  tetapi  juga  melihat  faktor  lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.
Maqasid  al-shari’ah  dapat  dimaknai  dengan  makna-makna (pemahaman)  yang  dikehendaki  oleh  shari’  (Allah  dan  Rasul-Nya) untuk  bisa  terealisasikan  lewat  tashri’  dan  penetapan  hukum- hukumnya yang di-istinbat (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks shari’at.” 2 Merujuk kepada definisi  tersebut. maka sasaran utama dari  maqasid  adalah  menciptakan  kemaslahatan  kepada  umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target  shari’ah adalah manusia itu sendiri.
Secara singkat, walaupun  tidak  ada  teks  al-Qur’an  dan sunnah mengenai  batas  usia  menikah,  akan  tetapi  teori  Maqasid  shari’ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan  batas  usia  ideal  melangsungkan  pernikahan.  Batasan usia ideal perspektif maqasid shari’ah ini tentunya mempertimbangkan banyak  aspek,  seperti  kajian  terhadap  teks  al-Qur’an  dan  Sunnah mengenai  tujuan  pernikahan,  serta  pandangan  ilmu  kontemporer seperti  medis,  psikologi,  antropologi,  sosiaologi,  dan  lainnya  agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif  dan integral.
Ada  beberapa  penelitian  dan  tulisan  yang  membahas  tentang maqasid  shari’ah,  baik  berupa  buku  khusus  yang  fokus  membahas secara mendetail tentang maqasid shari’ah, atau buku ushul fiqh yang di  dalamnya  juga  ada  pembahasan  maqasid  shari’ah,  atau  berupa penelitian dan tulisan lepas yang mengkaji pemikiran maqasid shari’ah menurut tokoh tertentu.
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: (1). Bagaimana batasan minimal umur pernikahan dalam teks al-Qur’an dan Hadis? (2). Bagaimana batasan minimal umur pernikahan dalam UU No, 1 tahun 1974 tentang pernikahan?. (3). Bagaimana batasan minimal  umur  pernikahan  dalam  program  Pendewasaan  Usia
2 Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari‘ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  System Approach  (London  &  Washington:  The  International  Institute  of  Islamic Thought, 2008), 2
Perkawinan  oleh  BKKBN?  (4).  Bagaimana  batas  umur  ideal pernikahan menurut maqasid shari’ah?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu tentang batas ideal  pernikahan  perspektif   maqasid  sha’riah,  juga  kualitatif   yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha mendiskripsikan secara detail tentang batas usia ideal pernikahan dari berbagai perspektif, yaitu dari al-Qur’an dan hadis, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga  menurut  BKKBN,  kemudian  isi  dari  data  yang  diperoleh tersebut  dianalisa  dan  diinterpretasi  untuk  dengan  menggunakan teori  maqasid  shari’ah  untuk  menentukan  batas  usia  minimal pernikahan yang boleh dilangsungkan oleh uamt Islam.
Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data-data yang akan dikumpulkan meliputi:
a.  Konsep batas usia pernikahan dalam al-Qur’an dan hadis b.  Batas usia pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974
c.  Batas  usia  pernikahan  menurut  program  Pendewasaan  Usia Perkawinan oleh BKKBN
Sumber  primer  penelitian  ini  adalah  buku-buku  tentang  batas usia pernikahan sesuai kebutuhan peneliti, yaitu: 1) Kitab al- Fiqh Ala Madzahib  al-  Arba’ah,  Jilid  4  karya  Abdurrohman  al-Jaziri,  2)  Amir Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  3)  buku Undang- undang no.1  tahun 1974  tentang perkawinan,  dan  rujukan  tentang program pendewasaan usia perkawinan.
Sedangkan  refrensi  yang  skunder  adalah  buku  dan  kitab  yang berkaitan dengan maqasid shari’ah dan ushul fiqh (metodologi hukum Islam),  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  karena penelitian ini banyak membahas tentang metodologi hukum Islam.
Pengumpulan data di lapangan akan diawali dengan identifikasi subjek  penelitian  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  data penelitian,  kemudian  dilakukan  penggalian  dan  penelusuran  data melalui  studi  pustaka  dengan  mendalami  dan  menganalisa  refrensi primer dan skunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Apabila data  yang  diperoleh  belum  mencukupi  kebutuhan  data  penelitian,
maka  akan  dilakukan  studi  pustaka  lanjutan  agar  data  yang dibutuhkan bisa terkumpul.
Dalam  analisis  data  akan  digunakan  prosedur  analisa  model Miles & Huberman, yaitu menggunakan analisis interaktif. Data yang diperoleh  dari  pustaka  direduksi  sehingga  menemukan  tema-tema dan pola pokok yang relevan dengan penelitian, kemudian disajikan dalam  bentuk  narasi  sesuai  dengan  katagorisasi  data  yang  selaras dengan  permasalahan  penelitian.  Reduksi  data  dan  penyajian  data adalah dua komponen analisis yang dapat dilakukan secara bersama- sama  pada  saat  pengumpulan  data  lapangan.  Setelah  reduksi  data telah  tersajikan  atau  dibuat  display  data,  maka  langkah  berikutnya penarikan  kesimpulan  atau  ferivikasi  yang  mampu  menjawab permasalahn penelitian. 3
Penetapan  keabsahan  data  yang  ditentukan  melalui  empat kreteria  yaitu:  derajat  keterpercayaan  (credibility),  keteralihan (transferability),  kebergantungan  (dependability),  dan  kepastian (confirmability),  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:
a.  Credibility
Dalam  pengecekan  derajat  keterpercayaan  (credibility)  data, peneliti  akan  menggunakan  teknik  Triangulasi 4 dengan  melakukan pembandingan  dan  pengecekan  derajat  keterpercayaan  suatu informasi yang diperoleh melalui sumber atau metode yang lain.
b.  Transferability
Dalam  pengecekan  derajat  keteralihan,  peneliti  akan menggunakan  teknik  uraian  rinci  (thick  description) 5 .  Data  akan
3 Matthe B. Miles, A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penerjemah) Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru, (Jakarta, UI=Press: 1992), 16-20
4 Triangulasi  merupakan  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, bisa berupa sumber lain, metode lain, penyidik lain dan atau teori lain. (lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif), 230
5 Teknik  ini  menuntut peneliti  untuk  melaporkan hasil  penelitian dengan uraian yang seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 337-338)
diuraikan sesuai dengan konteksnya sehingga dapat dipahami makna yang terkandung dalam data.
c.  Confirmability
Dalam  pengecekan  derajat  kepastian  (confirmability),  akan digunakan  pula  teknik  penelusuran  audit  kepastian.  Dalam  hal  ini audit  akan  difokuskan  pada  keputusan  auditi  (peneliti)  dalam penelusuran data dan penggunaan metodologinya. 6

## Seputar Batas Umur Pernikahan
Mengenai  batas  umur  pernikahan,  penelitian  ini  mencoba mendiskripsikan  tiga  perspektif   yang  masing-masing  mempunyai paradigmanya  sendiri.  Ketiga  perspektif  inilah  yang  nantinya  akan menjadi  objek  pembahasan  jika  dielaborasi  dengan  teori  maqasid shariah. Tiga persepektif  tersebut adalah:
1.  Perspektif  hukum Islam (al-Qur’an dan Sunnah, serta pendapat ulama’ fiqh)
Pada  dasarnya  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  tidak  ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut  hanya  menegaskan  bahwa  seseorang  yang  akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa’ ayat 6 disebutkan:
ا اوُغَلَ ب اَذِإ  َّتََّح ىَماَتَ يْلا اوُلَ تْ باَو
ْمُهْ نِم ْمُتْسَنآ ْنِإَف َحاَكِِّنل ُر اًدْش ُكَْتَ لاَو ْمَُلَاَوْمَأ ْمِهْيَلِإ اوُعَ فْداَف َي ْنَأ اًراَدِبَو اًفاَرْسِإ اَهوُل ْنَمَو اوَُبَْك َف َناَك ْنَمَو  ْفِفْعَ تْسَيْلَ ف اًّيِنَغ َناَك َيْلَ ف اًيرِق ِفوُرْعَمْلِبِ ْلُكْأ اَذِإَف وُدِهْشَأَف ْمَُلَاَوْمَأ ْمِهْيَلِإ ْمُتْعَ فَد ًبيِسَح َِّللَِّبِ ىَفَكَو ْمِهْيَلَع ا ا
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai
6 Ibid, 342-343
memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada  mereka  harta- hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara  itu)  mampu,  Maka  hendaklah  ia  menahan  diri  (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” 7
Ayat diatas  menegaskan bahwa  seseorang bisa  menikah  ketika dia  sudah  cukup  umur  untuk  menikah.  Atau  dengan  bahasa  lain, pernikahan  seseorang  boleh  dilakukan  ketika  dia  sudah  balig  atau dewasa.
Bahkan  sejarah  pun  seakan  tidak  pernah  usang  untuk mengatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  menikahi  Siti  Aisyah  ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun.” Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang  menikahkan  anak  perempuannya  yang  bernama  Ummi Kuls|um  dengan  Sahabat  Umar  Bin  Khattab  ketika  masih  muda. Begitu  juga  sahabat  Urwah  Bin  Zubair  yang  menikahkan  anak perempuan  saudaranya  dengan  anak  laki-laki  saudaranya  yang  lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur. 8
Dalam kitab Fiqh Mazahib al-Arba’ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika  membahas  persyaratan  calon  suami  dan  istri  yang  akan menikah,  ulama’  empat  mazhab  tidak  memberi  batasan  secara konkrit  tentang  batas  umur  menurut  hukum  Islam.  Rinciannya sebagaimana berikut:
7 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 115-116.
8 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.
a.  Menurut Hanafiyah. syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
b.  Menurut Syafi’iyah. syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon  istri,  tidak  terpaksa,  tertentu  dan  harus  tahu  kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram  calon  suami,  harus  tertentu,  tidak  ada  halangan pernikahan, dan lain-lain.
c.  Menurut Hanabilah. syaratnya adalah harus tertentu. harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
d.  Menurut  Malikiah.  syaratnya  adalah  tidak  ada  larangan  yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram. 9
Menurut  Wahbah  Zuhaili,  syarat  kedua  calon  mempelai  yang akan menikah ada tiga:
a.  Berakal b.  Baligh dan merdeka
c.  Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh. 10
Selain syarat  diatas,  ada dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk melangsungkan pernikahan, yaitu mukallaf  (orang yang dibebankan untuk melaksankan hukum syar’i) dan istita’ah (mampu melaksankan hukum syar’i).
Secara  global  Amir  Syarifuddin  dalam  bukunya  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi  oleh  calon  suami  dan  istri  agar  sah  melaksanakan pernikahan, yaitu:
a.  Laki-laki  dan  perempuan  yang  melangsungkan  pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
b.  Keduanya  harus  jelas  identitasnya  dan  bisa  dibedakan  dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
9 Abdurrahman  al-Jaziriy,  Kitab  al-  Fiqh  Ala  Madzahib  al-Arba’ah,  Jilid  4
(Beirut: Darul Fikr, t.t), 13-22.
10 Wahbah Zuhailiy, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 9 (tk: tp, tt), 84.
c.  Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari  kedua  belah  pihak  yang  akan  melangsungkan  pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.
d.  Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
e.  Kedua belah pihak  telah  mencapai usia  yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.
Pada  pembahasan  batas  usia  yang  pantas  dan  layak  untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun al-Sunnah tidak memberi  penjelasan  yang  tegas  tentang  batasannya.  Dengan mengutip  pendapat  Ibnu  al-Humam  dalam  dalm  kitab  fiqh  yang berjudul Syarh Fath al-Qadir, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah. 11

## Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang  no  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah manifestasi  dari  hukum  Islam  yang  dikodifikasi  dan  dilegalkan menjadi aturan negara. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dijelaskan  bahwa  umur  minimal  boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan berbunyi:
a.  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
b.  Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3.  Perspektif BKKBN
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta, Kencana,
2006), 66.
Walaupun  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengijinkan  seorang  perempuan  menikah  pada  usia  16  tahun  dan laki-laki pada usia 19 tahun, program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang  ideal  untuk  menikah  dan  memiliki  anak  pertama,  yaitu  usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia  ini  dianggap  sudah  siap  baik  dipandang  dari  sisi  kesehatan maupun  perkembangan  emosional  untuk  menghadapi  kehidupan berkeluarga. 12 .  Bagi  Indonesia  yang  menempati  urutan  ke  5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari  pemerintah  untuk  menghindari  angka  kelahiran  yang  tidak terkendali.
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  adalah  upaya  untuk meningkatkan  usia  pada  perkawinan  pertama,  sehingga  pada  saat perkawinan  mencapai  PUP  bukan  sekedar  menunda  perkawinan sampai  usia  tertentu  saja,  akan  tetapi  juga  mengusahakan  agar kehamilan  pertama  terjadi  pada  usia  yang  cukup  dewasa.  Apabila seseorang  gagal  mendewasakan  usia  perkawinannya,  maka diupayakan  adanya penundaan  kelahiran  anak pertama. Penundaan usia  kehamilan  dan  kehamilan  anak  pertama  ini  dalam  istilah komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  (KIE)  disebut  sebagai  anjuran untk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.
Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga  Berencana  Nasional.  Program  PUP  akan  memberikan dampak  terhadap  peningkatan  umur  kawin  pertama  yang  pada gilirannya  akan  menurunkan  Total  Fertility  Rate  (TFR).  Tujuan program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP)  ini  adalah  untuk memberikan  pengertian  dan  kesadaran  kepada  remaja  agar  dalam merancanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental
12 BKKBN;  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi, Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan  Hak-hak  Reproduksi  bagi  Remaja  Indonesia Perempuan, (Jakarta: 2010), 19
emosional,  pendidikan,  sosial,  ekonomi,  serta  menentukan  jumlah dan jarak kelahiran.
Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia  kawin  yang  lebih  dewasa.  Program  PUP  dalam  program  KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan  kelahiran  pertama  pada  usia  ibu  di  bawah  21  tahun menjadi sekitar 14%. 13

## Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqashid Shari’ah
Secara etimologi, maqasid adalah bentuk plural (jamak) dari kata maqsad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata  al-Shari’ah  berarti  tempat  mengalirnya  air. 14 Secara terminologis  shari’ah  adalah  hukum-hukum  Allah  yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang  kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian,  aturan  apa  pun  yang  menggantikan  keadilan  dengan ketidakadilan, belas  kasih dengan  lawan,  kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam Shari’ah, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.
Sedangkan  secara  terminologi,  kata  Maqasid  al-Shari’ah  adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntunkannya shariah baik  secara  global  maupun  secara  terperinci. 15 Jasser  Audah menjelaskan  Maqasid  al-Shari’ah  secara  aplikatif.  Menurut  Jasser, Maqasid  al-Shari’ah  adalah  cabang  ilmu  keislaman  yang  menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata  yang  tampak  sangat  sederhana,  yaitu  ”mengapa?”,  seperti beberapa  pertanyaan  berikut?  Mengapa  seorang  muslim  sholat? mengapa  zakat  dan  puasa  merupakan  salah  satu  rukun Islam?Mengapa  berlaku  baik  terhadap  tetangga  merupakan kewajiban  dalam  Islam?  Mengapa  minum  minuman  beralkohol,
13 Ibid, 20
14 Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, (Dar al- Baida’: Ribat: 1999), hlm. 13
15 idem
walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja? 16
Jasser menambahkan bahwa Maqasid al-Shari’ah adalah sejumlah tujuan  yang  baik  yang  diusahakan  oleh  shari’at  Islam  dengan  cara memperbolehkan  atau  melarang  suatu  hal.  Maqasid  al-Shari’ah  juga berarti  sejumlah  tujuan  ilahi  dan  konsep  akhlak  yang  melandasi proses al-tash’ri’ al-islami (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. 17
Dalam  kajian  hukum  Islam,  biasanya  para  ulama  fiqh  klasik mengkategorikan maqasid al-shari’ah sebagai bagian dari ilmu usul al- fiqh. Namun kategerosasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa maqasid  mempunyai  substansi  yang  berbeda  dengan  ushul  fiqh. Menurutnya,  ilmu  usul  al-fiqh  sebagai  ilmu  banyak  terfokus  kepada lahiriyah teks, sementara maqasid lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser  terhadap  pendapat  Shekh  al-Tahir  Ibn  ‘Asyur  tentang kemandirian maqasid dari disiplin ilmu usul al-fiqh.
Khusus  bab  pernikahan,  salah  seorang  pakar  maqasid  shari’ah, Jamaluddin  Atiyyah,  menjelaskan  secara  rinci  tentang  maqasid  atau tujuan  dari  pensyariatan  pernikahan  (keluarga)  dengan  cara memahami  dan  menafsrikan  teks  al-Qur’an  dan  sunnah  tentang maqasid  shari’ah  pernikahan,  serta  memadukan  beberapa  pendapat dari  pakar  maqasid  lainnya.  Menurut  Jamaluddin  Atiyyah,  maqasid shari’ah dari pernikahan adalah:
1.  Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan
Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan  di  arab  sebelm  datangnya  Islam  yang  dianggap  tidak mencerminkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Pernikahan  sebelum  Islam memposisikan  manusia  layaknya  binatang,  apalagi  kedudukan seorang  perempuan  yang  jauh  di  bawah  kedudukan  laki-laki.
16 Jasser  auda,  Maqāsid  al-Sharī`ah:  A  Beginner’s  Guide,  terjemah  oleh  ‘Ali Abdelmon’im, Al-Maqasid untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), hlm 4
17 Idem, 4-5
Hadirnya  pernikahan  Islam  membawa  angin  segar  terutama  bagi kalangan  perempuan,  di  mana  Islam  menganggap  laki-laki  dan perempuan  sama,  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang sebagai suami dan istri.
Pernikahan  Islam  lalu  menjelaskan  beberapa  aturan  yang berkaitan  dengan  hubungan  suami  Istri,  seperti  anjuran  untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau kalaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga. 18
2.  Menjaga keturunan
Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan  yang  subur  (bisa  melahirkan  anak)  karena  termasuk  dari tujuan  pernikahan  adalah  menjaga  keturunan,  artinya  melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti  menjadikan  laki-laki  sebagai  seorang  ayah  dan  seorang  istri sebagai seorang ibu.
Tujuan  menjaga  keturunan  ini  menjadi  sangat  penting  demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat  Islam  di  dunia  sepakat  untuk  tidak  menikah  dan  tidak melahirkan  keturunan,  maka  secara  perlahan  umat  Islam  akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah.  Institusi  pernikahan  menjadi  sangat  urgen  melihat  tujuan pernikahan ini.
Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar  menjaga  keturunan  ini  tetap  terealisasi,  di  antaranya  adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan  menikah  dengan  sesama  jenis  (laki-laki  dan  laki-laki,  dan perempuan  dengan  perempuan),  adanya  larangan  mengeluarkan sperma  di  luar  kelamin  istri  dengan  alasan  agar  tidak  punya  anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap
18 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149
alat  reproduksi  perempuan  agar  terhindar  untuk  mempunyai  anak, dan aturan lainnya. 19
3.  Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasing sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang  bagi  suami  dan  istri  untuk  saling  mencurahkan  kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.
Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri  yang  dideskripsikan  dengan  “mu’asharah  bi  al-ma’ruf”,  yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan  menyakiti  kedua  pasangan,  Islam  juga  mengatur  tata  krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya. 20
4.  Menjaga garis keturunan
Menjaga  garis  keturunan  berbeda  dengan  menajga  keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang  anak  dan  menjadikan suami  sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan  menjaga  garis keturunan,  tidak sekedar  melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.
Untuk  merealisasikan  tujuan  ini,  Islam  melarang  keras perzinahan  yang  berakibat  pada  ketidakjelasan  nasab  sorang  anak, Islam  juga  melarang  mengadopsi  anak  dengan  tujuan  menjadikan anak  angkatnya  sebagai  anak  keturunannya  sendiri,  ada  larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya. 21
5.  Menjaga keberagamaan dalam keluarga
Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya
19 Ibid, 150 20 Ibid., 21 Ibid,151
(suami  atau  sitri).  Nabi  Muhammad  saw.  memberikan  gambaran bahwa  ada 4  kriteria  yang harus  jadi pertimbangan  ketika  memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi kelaurga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannyalah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya. 22
6.  Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan  kewajiban  yang  dialami  dan  masih  terkesan  bebas  melakukan apapun  yang  dinginkan.  Setelah  masuk  pada  jenjang  berkeluarga, maka  suami  dan  istri,  begitu  juga  anak  yang  dilahirkan  akan dihadapkan  pada  beberapa  aturan  yang  merangkai  pola  hubungan antara anggota keluarga. Suami dan sitri akan terikat pada hak dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  begitu  juga  pola  hubungan  antara anak dan orang tua.
Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang  dilengkapi  dengan  aturan-aturan  yang  mengikat,  seperti  pola hubungan  kekerabatan,  pola  hubungan  mahram,  pola  hubungan kewalian,  dan  pola  hubungan  lainnya  yang  oleh  Islam  diatur sedemikian  rupa  sehingga  tidak  ada  ruang  bagi  anggota  keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan. 23
7.  Mengatur aspek finansial keluarga
Pernikahan  Islam  menjadi  pintu  masuk  lahirnya  aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami  memberi  mahar  kepada  istri  sebagai  bukti  bahwa  dia  adalah laki-laki  yang  serius  dan  bertanggung  jawab,  suami  juga  punya kewajiban  memberi  nafkah  kepada  istri  dan  juga  anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah  bagi  ibu  susuan,  adanya  hukum  kewarisan,  hukum  wasiat
22 Ibid, 153
23 Ibid, 154
kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial. 24
Maqasid  shari’ah  di  atas  menjadi  gambaran  yang  sangat  jelas bagimana  menentukan batas  usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar maqasid shari’ah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal  untuk  menikah  adalah  ketika  pernikahan  dilangsungkan  yang kemungkinan  besar  tujuan-tujuan  pernikahan  tidak  akan  tercapai, kalaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  ada  tiga  perspektif mengenai  batas  usia  menikah,  pertama,  perspektif   hukum  Islam, kedua,  undang-undang  no  1  1974  tentang  perkawinan,  dan  ketiga, program pendewasaan usia perkawinan BKKBN.
Perlu menajdi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur’an maupun  al-Sunnah  tidak  pernah  dijelaskan  secara  rinci  tentang batasan  umur,  bahkan  ulama’  fiqh-pun  masih  berbeda  pendapat terkait  dengan  batas  umur  baligh  seseorang, 25 akan  tetapi  bukan berarti  hukum  Islam  tidak  memberikan  batas  usia  ideal  untuk melangsungkan  pernikahan.  Usia  ideal  menikah  dalam  Islam  bisa diungkap  melalui  teori  maqasid  shariah,  sebagaimana  dalam  kajian sejarah  hukum  Islam,  banyak  peristiwa  dan  kejadian  baru  yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan maqasid shariah. Pada zaman  Khalifah  Umar  Bin  Khattab,  banyak  aturan-aturan  dan kebijakan-kebijakan  baru  yang  tidak  pernah  dilakukan  oleh Rasulullah saw. dan tidak ada penjelasan dari al-Qur’an. Dalam buku Metodologi  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  disebutkan  ada  sebelas  (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan nas h khususnya’ diantaranya
24 Ibid.,
25 Menurut jumhur ulama’ membatasi umur balîg 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan hanâfiyah berpendapat bahwa umur balîg adalah 17 tahun.
adalah kebijakan dan aturan tentang Undang-Undang Administrasi dan Kepegawaian. 26
Jika  melihat  tujuan  dari  maqasid  shari’ah  dalam  pensyari’atan pernikahan,  ketiga  perspektif  memiliki  pandangannya  masing- masing  sesuai  waktu  dan  tempat  serta  kebutuhannya.  Jika  melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah  persoalan  yang  urgen,  karena  Nabi  adalah  manusia  yang ma’sum  (terjaga  dari  dosa)  sedangkan  para  sahabat  sebagaimana dijelaskan  Nabi,  bagaikan  bintang-bintang  yang  sekiranya  kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapaun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan shariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam.
Sedangkan  aturan yang  berlaku  dalam pasal 7 UU no  1  tahun 1974  tentang  pernikahan,  bahwa  batas  minimal  usia  menikah  bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, hal ini juga berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  dan  sebagai  jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya batasan usia nikah ini ideal  untuk  merealisasikan  tujuan  pensyariatan  pernikahan? Walaupun  secara hukum  Islam  dan hukum  positif dinyatakan sah, akan  tetapi  belum  dikatakan  ideal  karena  dianggap  belum  mampu merealisasikan tujuan pensyariatan secara maksimal.
Sebagaimana  dijelaskan  tentang  maqasid  shari’ah  tentang pernikahan,  Jamaluddin  ‘Atiyyah  menjealskan  bahwa  tujuan pernikahan  diantaranya  adalah  menjaga  keturunan,  menciptakan
26 Ibid.,  434.  Khalifah  Umar  Bin  Khattab  membagi  negara-negara  yang dibebaskan  Islam  dalam  wilayah-wilayah  daerah  teritorial  tertentu,  yang  di dalamnya ada aturan-aturan  yang berbentuk  perundang-undangan keadministrasian  dan  data  tentang  pengadilan,  data  statistik,  data  akutansi. Termasuk  aturan  baru  Khalifah  Umar  yang  tidak  ada  nas  khususnya  adalah Undang-Undang  tentang  Administrasi  Daerah  dan  Tata  Kota.  Khalifah  juga mengangkat beberapa orang untuk mengatur administrasi daerah yang bekerja untuk mengatur proses dan sirkulasi keuangan daerah. Begitu juga Khalifah Umar mengangkat  petugas  yang  disebut  Asyir  (petugas  bea  cukai),  petugas  penarik pajak, pegawai yang bekerja di Baitul Mal, dan petugas pemeriksa sirkulasi harta zakat.
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga  pola  hubungan  keluarga,  menjaga  keberagamaan  dalam keluarga,  dan  mepersiapkan  aspek  ekonomi.  Beberapa  tujuan  ini tentunya  tidak bisa  direalisasikan secara  maksimal  karena  umur  16 bagi  perempuan  bukanlah  umur  ideal,  terutama  berkaitan  dengan kesehatan reproduksi.
Menurut dr. Ali Sibra M, Ketentuan usia perkawinan dalam pasal 7  ayat  1&2  UU  No.1  Tahun  1974  tidaklah  cocok  untuk  dijadikan tolak ukur terjadinya sebuah perkawinan, karena pada usia di bawah 20  tahun  seseorang  masih  belum  mengalami  kedewasaan  dalam dirinya  dan  organ  reproduksi  belum  matang  dan  tidak  siap  untuk mengalami kehamilan sampai persalinan. 27
Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar.  Perkawinan  dalam  usia  di  bawah  20  tahun  akan mengakibatkan  putusnya  sekolah  dan  membuat  wanita  secara permanen  menjadi  tidak  mandiri  dan  selalu  bergantung  pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan  reproduksi.  Dengan  demikian  mereka  lebih  mungkin terjadi  banyak  risiko  kesehatan,  kekerasan,  infeksi  menular  seksual termasuk HIV dan AIDS. 28
Mengenai  bahaya  medis  yang  dapat  terjadi  ketika  seorang menikah  pada  usia  di  bawah  20  tahun,  ada  5  bahaya  yang  timbul darinya, yakni:
1)  Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat  badan  yang  rendah.  Hal  tersebut  karena  bayi  memiliki waktu  yang  kurang  dalam  rahim  untuk  tumbuh.  Bayi  lahir
27 Tsamrotun kholilah, Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974 (Skripsi, tidak diterbitkan), 60
28 ibid
dengan  berat  badan  rendah  biasanya  memiliki  berat  badan sekitar  1.500-2.500  gram  dan  Ibu  yang  hamil  pada  usia  muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat  kekurangan  berbagai  zat  yang  diperlukan  saat pertumbuhan  dengan  demikian  akan  mengakibatkan  makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.
2)  Pre-eklampsia  dan  Eklampsia  (keracunan  kehamilan)  yakni Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan  perhatian  serius  karena  dapat  menyebabkan kematian.
3)  Abortus  atau  Keguguran,  pada  saat  hamil  seorang  ibu  muda, sangat  memungkinkan  terjadi  keguguran.  Hal  ini  disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
4)  Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu  maupun  janin.  Penyebab  dari  persalinan  lama  sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan  his,  mengejan  serta  pimpinan  persalinan  yang  salah. Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun, mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya  oprasi  lebih  besar  daripada  melahirkan  secara normal.
5)  Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR)  karena  semakin  muda  usia  pertama  kali  seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. 29
Kemudian,  dr.  Ali  Sibran  M  berpendapat  tentang  usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah
matang  dan  alat  reproduksi  perempuan  sudah  matang  sehingga ketika  terjadi  pembuahan  dan  kehamilan  akan  mengurangi  bahaya yang telah diuraikan di atas. 30
Sedangkan menurut dr. Akhmad Khof  Albar, SpOG, ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk  laki-laki  dalam  pasal  7  ayat  1&2  tahun  1974  menurutnya tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20  tahun  jika  ia  mengalami  kehamilan  akan  terjadi  perebutan  gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya: Angka Kematian  Ibu  (AKI)  dan  Angka  Kematian  Anak  (AKA)  akan meningkat  lebih  tinggi,  karena  resiko  kehamilan  dan  persalinan perempuan  yang  berusia  di  bawah  20  tahun  lebih  besar  daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas. 31
Lebih lanjut dr. Akhmad Khof  Albar, SpOG menjelaskan bahwa ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU N0.1 Tahun  1974  akan  mengakibatkan  kerugian-kerugian  yang  didapat oleh pihak wanita dan harus adanya revisi pasal di atas karena jarak pembuatan UU dengan sekarang pun sangat jauh. Sehingga sudah layaknya pasal di atas direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena kondisi pada tahun 1974 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 dimana pergaulan yang dialami tahun 1974 dan sekarang sangat berpengaruh dalam psikologi anak.
Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia  di  atas  20  tahun.  Jadi  ketika  seorang  wanita  mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya- bahaya  yang  tertuang  di  atas  tidak  akan  terjadi  dan  tujuan  dari
30 Ibid, 63
31 Ibid, 57-58
perkawinan  itu  sendiri  akan  tercapai  yakni  menjadi  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah.. 32
Dalam sebuah penelitian  yang dilakukan oleh  LKBH Fakultas Hukum  Universitas  Wiralodra,  Indramayu,  menyimpulkan  bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten  Indramayu  yang  berakhir  dengan  perceraian.  Bahkan setelah  perceraian  terjadi,  sang  perempuan  pada  umumnya  lantas menjadi  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  atau  Pekerja  Seks  komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.
Melihat pandangan pakar medis dan hasil penelitian oleh LKBH di atas seakan membukaan mata kita bahwa sebenarnya menikah di usia di bawah 20 tahun justru akan mengakibatkan beberapa bahaya bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan, yang justru jauh dari  tujuan-tujuan  yang  diharapkan  dari  pensyari’atan  pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan sebenarnya  tidak  mencerminkan  dan  tidak  merealisasikan  maqasid shari’ah pernikahan, oleh karena itu tidak bisa dikateogrikan sebagai usia perkawinan yang ideal.
Usia  perkawinan  yang  ideal  adalah  perkawinan  yang dilangsungkan  oleh  laki-laki  yang  berumur  minimal  25  tahun  dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal  perkawinan  karena  mampu  merealisasikan  tujuan-tujuan pernikahan  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Jamaluddin  Atiyyah, yaitu  menjaga  keturunan,  menciptakan  keluarga  yang  sakinah mawaddah  wa  rahmah,  menjaga  garis  keturunan,  menjaga  pola hubungan  keluarga,  menjaga  keberagamaan  dalam  keluarga,  dan mepersiapkan  aspek  ekonomi.  Batas  usia  ideal  tersebut  dianggap telah  siap  dan  matang  dari  aspek  medis,  psikologis,  sosial,  dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid shari’ah pensyariatan pernikahan.
Batas usia ideal perspektif maqasid shari’ah ini juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan.  Program  KB  mengembangkan program Pendewasaan
Usia  Perkawinan  (PUP)  yang  menganjurkan  usia  kawin  yang  ideal untuk  menikah  dan  memiliki  anak  pertama,  yaitu  usia  minimal  20 tahun  bagi  perempuan  dan  25  tahun  bagi  laki.  Batasan  usia  ini dianggap  sudah  siap  baik  dipandang  dari  sisi  kesehatan  maupun perkembangan  emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. 33 .

## Penutup
Ada  dua  kesimpulan  penting  sebagai  penutup  dari  tulisan  ini, Pertama. batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas  oleh  teks  al-Qur’an  dan  as-Sunnah.  Secara  umum  keduanya hanya  mendeskripsikan  bahwa  kedua  calon  mempelai  yang  akan menikah  harus  mencapai  umur  yang  patut  untuk  melangsungkan pernikahan.  Adanya  ketidakjelasan  inilah  yang  juga  menyebabkan sikap ulama’ fiqh khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan.  Secara  umum  ulama’  fiqh  hanya  menjelaskan  bahwa calon suami istri haruslah dewasa.
Kedua,  Walaupun  dalam  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  tidak  ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah. akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif  maqasid shari’ah adalah 25 tahun bagi laki- laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia  ideal  perkawinan  karena  mampu  merealisasikan  tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan  keluarga,  menjaga  keberagamaan  dalam  keluarga,  dan mepersiapkan aspek ekonomi. Juga dianggap telah siap dan matang dari  aspek  medis,  psikologis,  sosial,  dan  tentunya  agama.  sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid shari’ah pensyariatan pernikahan.
33 BKKBN;  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Reproduksi, Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan  Hak-hak  Reproduksi  bagi  Remaja  Indonesia Perempuan, (Jakarta: 2010), 19

## Batas Usia Ideal Pernikahan

## Daftar Pustaka
Abdurrahman al-Jaziriy. Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al- Arba’ah, Jilid 4. Beirut: Darul Fikr, t.t
Ahmad al-Raisuni. al-Fikru al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawaiduhu.Dar al-Baida’: Ribat: 1999
Amir  Syarifuddin.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Jakarta, Kencana, 2006
BKKBN;  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-Hak
Reproduksi,  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan  Hak-hak
Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan. Jakarta: 2010
Departemen Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahannya. Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993
Husein Muhammad. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKIS. 2007
Jamaluddin ‘Atiyyah. Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah. Damaskus: Dar al- fikr, 2001
Jasser Auda. Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of  Islamic Law: A System Approach. London & Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008
--------.  Maqâsid  al-Sharîah:  A  Beginner’s  Guide,  terjemah  oleh  ‘Ali Abdelmon’im, Al-Maqâsid untuk Pemula. Suka Press, tk; tt
Jumansyah. Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian  Maqashid  Shariah Bank  Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.
Matthe  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman.  1992.  Qualitative  Data Analysis,  Tjetjep  Rohendi  Rohidi  (Penerjemah)  Analisa  Data Kualitatif,  Buku  Sumber  Tentang  Metode-Metode  Baru.  Jakarta,
UI=Press.
Moh. Hefni. Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî’ah (sebuah gagasan hasan hanafi tentang revitalisasi turâts, dalam Jurnal al-Ihkam, vol. 6 no. 2 desember 2011.
Siti  Zumrotun.  Al-Maqasid:  Alternatif   Pendekatan  Ijtihad  Zaman Kontemporer dalam “Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013.
Tsamrotun  Kholilah.  Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1
& 2 UU No.1 tahun 1974. Skripsi, tidak diterbitkan
Wahbah Zuhailiy. Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, juz 9. tk: tp, tt www.bkkbn.go.id/arsip/.../RENSTRA%20BKKBN%202010- 2014.pdf (diakses 12 Januari 2014)
Yubsir. Maqâshid Shari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum:
Telaah  Filsafat  Hukum  Islam,  dalam  Jurnal  al-‘Adalah  Vol.  xi No. 2 juli 2013.