## THE STRATEGY DEVELOPMENT AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF MICRO SMALL MEDIUM ENTREPRISE BUSINESS INSTITUTION TOWARD REGIONAL DEVELOPMENT

## Andi Munandar
Doctoral Student of Business Administration Faculty of Social and Political Science University of Padjadjaran
Email: andimunandar999@ymail.com

## ABSTRACT
The implementation of “business not as usual” on the MP3EI 2011 – 2015 was held to optimize the potential of regional commodities that can increase the regional values. This research was conducted to search  for  the  potential  of  UMKM  in  developing  the  potential  commodities  of  Lampung  province.  The problems related to the commodities development consists of setting up the potential commodities which as based  on  the  production  copacity,  so  that  it  is  difficult  for  those  local  governments  to  stimulate  the coomdities development.
The  research  method  was  qualitative  method  and  data  collected  through    literature  reviews  and analysis of competitive advantage. The results of the research were 1) there are high potential of UMKM development,  2)UMKM  should  be  developed  in  accordance  with  the  local  culture  and  regional commodities,  3)  UMKM  plays  an  important  role  in  solving  the  social  problems  such  as  creating employment,  4)  the  development  of  human  resources,  technology,  capital,  marketing,  information  and management plays an important role in the development micro business, 5) the natural resources, human resources,  and  the  world  market  in  the  global  era  would  be  a  high  potential  if  it  is  designed  and  the initiation  strategy  consists  of  the  government  network,  NGO,  private  institution,  individual  and  groups, which is managed effectively.
Keywords : strategy, business institutions, competitivve advantages

## STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KEUNGGULAN BERSAING LEMBAGA BISNIS UMKM TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

## ABSTRAK
Penerapan  “business  not  as  usual”  pada  MP3EI  2011-2025  dilakukan  dengan  menggali  dan mengoptimalkan  potensi  unggulan  daerah  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  daerah  tersebut. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  potensi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam mengembangkan komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Permasalahan terkait dengan pengembangan komoditas  unggulan  yang  hanya  didasarkan  pada  kapasitas  produksi,  sehingga  menyulitkan  bagi pemerintah daerah untuk menstimulir pengembangan komoditas unggulannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  dan data yang dikumpulkan melalui studi literatur  dan  analisis  keunggulan  bersaing.  Hasil  penelitian  adalah,  Pertama;  potensi  pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM ini sangat berperan dalam  menanggulangi  masalah  sosial  di  daerah  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  sangat  tinggi. Keempat, peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi,  dan  manajemen  sangat  penting  dalam  mengembangkan  usaha  mikro.  Kelima;  Sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  serta  pasar  dunia    yang  semakin  terbuka  pada  era  global  merupakan potensi  besar jika disain dan strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan (network) pemerintah, LSM, lembaga swasta dan individu maupun kelompok dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.
Kata kunci :strategi,lembaga bisnis, keunggulan bersaing,

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pelaku  usaha  yang  memiliki eksistensi  penting  namun  kadang  dianggap “terlupakan”  dalam  percaturan  kebijakan  di negeri  ini  adalah  Lembaga  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Padahal  jika  dikenal lebih  jauh  dan  dalam,  peran  Lembaga  UMKM bukanlah  sekedar  pendukung  dalam  kontribusi ekonomi  nasional.  Lembaga  UMKM  dalam perekonomian  nasional  memiliki  peran  yang penting  dan  strategis.  Kondisi  tersebut  dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung  bahwa  eksistensi  UMKM  cukup dominan dalam perekonomian Indonesia (Setyobudi, 2007).
Peningkatan  peran  dan  kegiatan  usaha UMKM semakin tampak sejak krisis tahun 1997, UMKM  telah  menunjukkan  perkembangan  yang terus  meningkat  dan  bahkan  mampu  menjadi penopang  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  data  BPS  2003,  yang menunjukkan  populasi  UMKM  mencapai  sekitar 48,39  juta  unit  atau  99,85%  dari  keseluruhan pelaku  bisnis  di  Indonesia.  UKM  memberikan kontribusi  besar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja yaitu 99,4% dan memberikan kontribusi terhadap Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  Rp. 1.013,5 triliun atau 56,73% (Lestari Hs, 2010).
Hasil penelitian oleh Bank Indonesia bekerja sama  dengan  LPM  Unila  (Bank  Indonesia. 2010a), menemukan UMKM memberikan kontribusi  terhadap  pengurangan  kemiskinan. Penelitian  tersebut  dilakukan  pada  sembilan sektor  usaha  baik  yang  tergabung  dalam kelompok  ILMEA  (Industri  Logam,  Mesin, Elektronik  dan  Aneka)  maupun  IKAH  (Industri Kimia, Agro Industri dan Hasil Hutan) yang ada di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa;  1)  struktur  UMKM  di Provinsi  Lampung  masih  dikuasai  oleh  sektor agraris  terutama  sektor  pertanian,  2)  tingkat keeratan  hubungan  antara  penambahan  satu  unit usaha  kecil  baru  dengan  upaya  pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung sangat kuat/erat, dimana setiap penambahan (pembukaan)  satu  unit  usaha  kecil  baru  akan
berpotensi meningkatkan pendapatan riil perkapita  masyarakat  sebesar  Rp14,57838.  3) penambahan  tenaga  kerja  pada  UMKM  yang berstruktur  ekonomi  agraris  yang  didominasi oleh  sektor  pertanian  tidak  bisa  digunakan sebagai  media  pengurangan  kemiskinan  karena produktivitas tenaga  kerja di  sektor  pertanian ini sangat  rendah  dan  4)  penambahan  modal (investasi) pada UMKM tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  pada  upaya  pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Setiap penambahan  investasi  pada  UMKM  sebesar  Rp 1.000.000,-  secara  komulatif  hanya  berpotensi meningkatkan  pendapatan  perkapita  sebesar  Rp 0,826531.
Hasil  penelitian  pada  poin  ketiga  dan keempat  tentunya  ironi  bila  diandingkan  dengan keunggulan  Provinsi  Lampung,  dimana  sektor Pertanian,  Peternakan,  Kehutanan  dan  perikanan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB yaitu  39%.  Jumlah  ini  lebih  besar  dibandingkan industri  pengolahan  (14%)  dan  perdagangan, restoran  dan  hotel  (14%)  (LDA,  2010). Berdasarkan  potensi  tersebut  tentunya  perlu dikaji  pengembangan  model  yang  efektif  yang dapat  menciptakan  UMKM  komoditas  unggulan yang  produktif.  Penambahan  modal  semata terbukti dari penelitian tersebut tidak meningkatkan produktifitas usaha, namun penambahan  jumlah  UMKM  signifikan  dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  (poin  2).  Hal ini sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  (Deputi Bidang  Pengkajian  Sumberdaya  UKMK,  2006), bahwa  pengembangan  UMKM  daerah  ternyata memang  harus  memperhatikan  daya  saing komoditasnya.  Bila  hal  ini  tidak  diperhatikan, berapapun  penambahan  modal  investasi,  tidak signifikan  dapat  meningkatkan  produktifitas usaha.
UMKM  memang  tidak  terlepas  dengan berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapinya  (Arsyad  (1993:38),  Idrus  (1998:17), Bappenas  (2010),  Thee  Kian  wie  dalam  Ismail (2010). Sehingga perlu dikaji mendalam berbagai hal yang dapat mendukung produktiftas UMKM. Berdasarkan  kondisi  tersebut  tentunya  perlu dikembangkan Model UMKM Berbasis
Komoditas  Unggulan  khususnya  di  Provinsi Lampung.
Pengembangan  Model  UMKM  Berbasis Komoditas Unggulan Provinsi Lampung
didasarkan  kepada  konsep  MP3EI  2011-2025. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang  didasari  oleh semangat  “ Not  Business  As  Usual ”,  melalui perubahan  pola  pikir  bahwa  keberhasilan pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  tergantung pada  pemerintah  saja  melainkan  merupakan kolaborasi  bersama  antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  BUMN,  BUMD,  dan Swasta.  Pihak  swasta  memegang  peran  utama dan  penting  dalam  pembangunan  ekonomi terutama  dalam  peningkatan  investasi  dan penciptaan  lapangan  kerja.  Kegiatan  Utama untuk  Koridor  Ekonomi  Sumatera  difokuskan kepada  tiga  indikator  utama  yaitu; Kelapa  sawit, karet  dan  batu  bara.  Ketiga  indikator  utama tersebut memiliki kontribusi secara nasional.
Hanya  saja  bila  dilihat  secara  khusus  pada Provinsi Lampung, komoditas unggulan Provinsi Lampung  tidak  hanya  pada  ketiga  indikator utama tersebut. Provinsi Lampung justru terkenal dengan komoditas yang diakui dunia, diantaranya kopi  robusta,  jagung,  nanas  kaleng,  udang  dan lain  sebagainya.  Produksi  beras  Lampung menjadi  salah  satu  lumbung  nasional,  dan Lampung juga penghasil tapioka. Oleh karena itu perlu  dikaji  secara  mendalam  komoditas- komoditas  unggulan  Provinsi  Lampung  beserta keunggulan  bersaingnya  serta  pengembangan Model UMKM yang dapat mengolah komoditas- komoditas  unggulan  tersebut  secara  baik. Sehingga  pemanfaatan  nilai  tambah  produk benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku UMKM khususnya  serta  peningkatan  PDRB  Provinsi Lampung secara luasnya.
Model UMKM Berbasis Komoditas Unggulan  Provinsi  Lampung  diawali  pada  tahun pertama  dengan  mengkaji  berbagai  komoditas unggulan  dan  keunggulan  bersaingnya  serta produk-produk derivatif yang telah dikembangkan.  Hal  ini  penting  disebabkan semangat MP3EI adalah pengembangan komoditas  dilakukan  di  dalam  negeri  dan  bukan
di  negara-negara  investor.  Sehingga  keuntungan dari  nilai  tambah  produk  benar-benar  dapat dirasakan di dalam negeri bukan di negara-negara investor  sebagaimana  yang  telah  terjadi  selama ini.  Misalnya  Indonesia  saat  ini  belum  mampu mempertahankan  keunggulan  bersaing  kelapa sawit  dan  karetnya.  Hal  ini  terlihat  dengan semakin  menurunnya  permintaan  ekspor  sawit dan  karet,  sedangkan  produksi  dan  differensiasi produk  negara  pesaing  seperti  Malaysia  dan Thailand semakin meningkat (Purwantoro (2008) dan Departemen Pertanian (2007).

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep
Usaha Kecil itu sendiri sesungguhnya,  dari  48,9  juta  usaha  kecil  di Indonesia,  hanya  1  juta  unit  lebih  yang  benar- benar  dapat  di  sebut  sebagai  pengusaha  kecil. Koperasi  pun  hanya  80  ribu  lebih,  lebih  dari 47,50 juta pengusaha sesungguhnya dikategorikan  sebagai  usaha  mikro.  Dengan demikian,  bila  kita  berbicara  tentang  UMKM perlu  di  ingat  bahwa  sebetulnya  kebanyakan usaha  yang  kita  bahas  itu  bersifat  sangat  kecil. Sampai  saat  ini  masih  terdapat  perbedaan mengenai kriteria pengusaha kecil baik yang ada dikalangan  perbankan,  lembaga  terkait,  biro statistik  (BPS),  maupun  menurut  kamar  dagang dan  industri  Indonesia  (KADIN).  Perbedaan kriteria  tersebut    adalah  Bank  Indonesia.  Suatu perusahaan  atau  perorangan  yang  mempunyai total assets maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah  dan  tanah  yang  ditempati.  Untuk Departemen  Perindustrian  kriteria  usaha  kecil sama dengan Bank Indonesia. Biro Pusat Statistik (BPS);  Usaha  rumah  tangga  mempunyai  :  1-5 tenaga  kerja,  Usaha  kecil  mempunyai  :  6-19 tenaga  kerja,  Usaha  menengah  mempunyai  :  20- 99    tenaga  kerja.  Kamar  Dagang    Industri Indonesia  (KADIN);  Industri  yang  mempunyai total asset maksimal Rp.600 juta termasuk rumah dan  tanah  yang  ditempati  dengan  jumlah  tenaga kerja dibawah 250 orang. Departemen Keuangan; Suatu  badan  usaha  atau    perorangan  yang mempunyai  assets  setinggi-tingginya  Rp.  300
juta  atau  yang  mempunyai  omset  penjualannya maksimal Rp. 300 juta per tahun.
Sebagai  permbandingan  dikemukakan  pula beberapa  kriteria  usaha  kecil  beberapa  negara berkembang seperti India, Thailand dan Philipina.  India,    Industri  yang  memiliki  pabrik dan mesin-mesin beserta perlengkapannya dengan  fixed  assets  maksimal  Rupe  2.500.000 atau  sekitar  Rp.  496,4  juta.  Thailand    Industri yang  memiliki  fixed  assets  maksimal  Bath 2.000.000  atau  sekitar  Rp.  438,1  juta.  Philipina Usaha  rumah  tangga  industri  adalah  yang  nilai fixed  aset  kurang  dari  Peso  100.000  atau  sekitar Rp.  16  juta. Small  industry adalah  yang  nilai fixed  asetnya  antara  Peso  100.000  s/d  1.000.000 atau sekitar Rp. 160,8 juta.
Usaha  berskala  mikro,  kecil  dan  menengah dalam  arti  yang  sempit  seringkali  dipahami sebagai  suatu  kegiatan  usaha  yang  memiliki jumlah  tenaga  kerja  dan  atau  asset  yang  relatif kecil. Bila hanya komponen ini dijadikan sebagai patokan  dalam  menentukan  besar  kecilnya  skala usaha  maka  banyak  bias  yang  terjadi,  sebagai contoh  sebuah  perusahaan  yang  memperkejakan 50  orang  karyawan  di  Amerika  Serikat dikategorikan  sebagai  perusahaa  kecil  (relatif terhadap  ukuran  ekonomi  Amerika  Serikat). Sementara  itu  untuk  ukuran  yang  sama,  sebuah perusahaan  di  Bolivia  tidak  lagi  masuk  dalam kategori usaha kecil. Dengan demikian, diperlukan  komponen  atau  karakteristik  lain dalam  melakukan  penilaian  ukuran  usaha, misalnya  dengan  melihat  tingkat  informalitas usaha  dengan  berdasarkan  kepada  dokumen- dokumen  usaha  yang  dimiliki,  tingkat  kerumitan teknologi  yang  digunakan,  padat  karya  dan  lain sebagainya.
Perbedaan  beberapa  kriteria  tersebut  dapat dimengerti karena alasan kepentingan pembinaan yang spesifik dari masing-masing sektor/kegiatan yang  bersangkutan.  Namun  disadari  pula  bahwa dalam  beberapa  hal  perbedaan  tersebut  dapat menimbulkan  kesulitan  bagi  suatu  lembaga peneliti  terutama  dalam  pengambilan  sampel penelitian, sehingga hasilnya dapat menimbulkan persepsi berbeda.
Sehubungan dengan kesulitan yang ditimbulkan di atas, maka sejak tahun 1995 telah diadakan  kesepakatan  bersama  antar  instansi BUMN  dan perbankan untuk menciptakan suatu kriteria  usaha  kecil,  yaitu  suatu  badan  atau perorangan yang mempunyai total assets maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan pustaka/literatur  dan  penelitian  lapangan.  Pada pendekatan  pustaka  dikaji  literatur-literatur termasuk  situs  penelitian  terkait  komoditas unggulan  dan  UMKM  di  Provinsi  Lampung, penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  cara pengumpulan data melalui observasi dan dianalisis  mengunakan  teknik  analisis  SWOT. Berdasarkan  penelitian  terdahulu  ditemukan bahwa pada umumnya kabupaten/kota menetapkan  komoditas  unggulannya,  namun tidak  didasarkan  kepada  keunggulan  bersaing komoditas  tersebut,  sehingga  menyebabkan pemerintah kesulitan menstimulir pengembangan komoditas unggulannya Deputi Bidang
Pengkajian Sumberdaya UKMK (2006a). Penelitian  mengenai  strategi  pengembangan UMKM  di  Jawa  Tengah  menunjukkan  pada sektor industri  pengolahan, pertanian kehutanan, perikanan  serta  peternakan,  perlu  dilakukan pemetaan  produk  secara  lebih  spesifik  dan homogen  (Widiyanto  dan  Sumarno,  2010). Penelitian  oleh  Bank  Indonesia  bekerja  sama dengan  LPM  Unila  (Bank  Indonesia.  2010a), menemukan  bahwa  struktur  UMKM  di  Provinsi Lampung  masih  dikuasai  oleh  sektor  agraris terutama  sektor  pertanian,  penambahan  modal (investasi) pada UMKM tidak memiliki pengaruh yang  signifikan  pada  upaya  pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hasil penelitian oleh Hayati dan Sari (2007) menunjukkan ketrampilan kepemimpinan pemilik usaha kecil; industri pengolahan, meubel dan percetakan di Bandar Lampung berpengaruh
terhadap  kinerja,  kepuasan  dan  komitmen karyawannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Strategi Pengembangan
Dalam  Era  persaingan  bebas  ini  yaitu  telah diberlakukannya  Masayarakat  Ekonomi  Asean (MEA)  sekarang,  setiap  masyarakat di  Indonesia menghadapi  tantangan  yang  berbeda  dari lingkungan eksternal. Dalam kaitan ini, pemecahan  masalah  tidak  dapat  dilakukan dengan  kebijakan sama  yang  berlaku  umum  dari tingkat  pusat.  Kebijakan  dan  strategi  yang dikembangkan haruslah sesuai dengan spesifikasi atau  kondisi  yang  dibutuhkan  oleh  daerah  yang bersangkutan.  Untuk  itu,  perlu  diperhatikan bahwa peran UMKM strategis untuk menciptakan  tenaga  kerja,  kesejahteraan  dan peningkatan  standar  hidup  masyarakat  setempat. Pertumbuhan  UMKM  tergantung  dari  kondisi lingkungan  bisnis  yang  dibuat  sebagai  usaha bersama  antara  UMKM,  Pemerintah  dan  entitas masyarakat  setempat.  Adapun  unsur  lingkungan bisnis  kondusif  yang  perlu  menjadi  perhatian, meliputi  ketersediaan  modal,  infrastruktur  dan fasilitasnya, ketersediaan tenaga terampil, layanan  pendidikan  dan  pelatihan,  jaringan pengetahuan, ketersediaan layanan bisnis, lembaga  lingkungan  pendukung  pembangunan daerah,  dan  kualitas  pengelolaan  sektor  publik. Sebagai  persyaratan  agar  strategi  pembangunan daerah  bekerja  dengan  baik,  maka  harus  ada evaluasi  terhadap  kekuatan  dan  kelemahan masyarakat, identifikasi kesempatan bagi UMKM,  pengurangan  hambatan  bisnis,  dan pemberian  kesempatan  lintas  pelaku  setempat untuk berpartisipasi dalam proses.
Dalam pembangunan daerah ini, strategi dan pendekatan  yang  bisa  dilakukan,  antara  lain investasi  dibidang  infrastruktur,  penyediaan insentif  bagi  investasi bisnis, mendorong pengembangan  investasi  baru,  pengembangan klaster, pengembangan kemitraan, pengembangan  kesempatan  kerja,  penyediaan layanan  pelatihan dan  konsultasi,  pengembangan
lembaga  keuangan  mikro,  penguatan  proteksi lingkungan,  pengembangan  tanggung  jawab sosial perusahaan, perlindungan terhadap warisan budaya,  dan  pendirian  lembaga  pembangunan daerah.

## Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah seharusnya  mempercepat  pembangunan  daerah, pemerintah  daerah  sebagai  pengambil  kebijakan pembangunan  harus  lelalu  mengintegrasikan semua  lintas  pelaku,  termasuk  berbagai  unsur dalam  pemerintah  daerah,  bisnis,  organisasi nirlaba  dan  penduduk  lainnya.  Lintas  pelaku harus  bekerjasama  untuk  membuat  kerangka kerja  formal  dan  informal  atau  lembaga  untuk mendorong  interaksi  dan  mengatur  hubungan antar  lembaga.  Fleksibilitas  harus  menjadi  kunci dari  kerangka  kerja  dan  lembaga  yang  harus menyalurkan  perhatian  dan  kepentingan  yang relevan dalam proses dan mobilisasi sumber daya masyarakat.  Percepatan  pembangunan  daerah mungkin  memerlukan  pendirian  suatu  organisasi pengembangan  khusus,  yang  bertanggungjawab dalam  pengordinasian  seluruh  lintas  pelaku  dan berfungsi  sebagai  juru  bicara  rencana  aksi  atau platform yang ingin dituju.
Organisasi  ini  harus  membentuk  jejaring untuk  pembangunan  daerah  untuk  peningkatan efisiensi pengalokasian sumberdaya serta berbagai pengetahuan dan informasi. Operasionalisasi  dan  pembiayaan  organisasi  ini harus didukung oleh lintas pelaku daerah.
Salah satu misi utama dari pemerintah daerah adalah menggambarkan dan
mengimplementasikan
seluruh strategi
pembangunan.  Proses  ini  harus  dimulai  dengan penetapan  tujuan  yang  jelas  dan  memahami kondisi daerah setempat.
Entitas harus juga mempertimbangkan keberlanjutan  pada  semua  tahapan  perencanaan dan implementasi untuk menjamin suatu lingkungan  yang  sehat  dan  suatu  kualitas  hidup yang  baik.  Strategi  yang  diterapkan  haruslah dikembangkan  dengan  pembagian  tenaga  kerja antar  pelaku  sesuai  dengan  kekuatan  dan sumberdaya  mereka.  Sejalan  dengan  tren
desentralisasi,  peran  pemerintah  daerah  menjadi semakin  penting  dalam  pembangunan.  Otoritas pemerintah  daerah  harus  menyediakan  petunjuk dan  bantuan  untuk  efektifitas  dan  efisiensi implementasi  pengembangan  strategi.  Simplikasi dan deregulasi prosedur birokrasi harus dilakukan  untuk  mengurangi  biaya  bisnis. Pemerintah  daerah  harus  menjembatani  antara masyarakat  dan  otoritas  pemerintah  yang  lebih tinggi.

## Promosi Inovasi
Seorang  wirausaha  secara  umum  mampu memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas  ekonomi  dan  pengalokasian  sumber daya  secara  efektif.  Sejalan  dengan  tren  baru dalam  pembangunan  ekonomi,  wirausaha  juga harus  mampu  menghadapi  kompetisi  dan berinovasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pembaharuan  teknologi,  penciptaan  lapangan kerja  dan  perbaikan  kesejahteraan  masyarakat setempat. Sumber daya lokal harus dimanfaatkan untuk  mendorong  pengembangan  bisnis  dengan memfasilitasi pengusaha untuk mengakses informasi,  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  modal, dan  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  bagi keberhasilan  bisnisnya.  Lebih  penting  lagi, otoritas  daerah  harus  mampu  melakukan  upaya penyederhanaan  proses  administrasi  bagi  usaha pemula ( new business start-up ).
Sistem  inovasi  lokal  merupakan  mekanisme fundamental  untuk  penguatan  kapasitas  inovasi ditingkat  lokal.  Adapun  aktor  utama  dalam sistem ini meliputi pemerintah setempat, industri, lembaga  riset  dan  perguruan  tinggi.  Untuk penguatan operasi sistem inovasi lokal, pemerintah daerah perlu mengembangkan kolaborasi  antara  industri  dan  perguruan  tinggi dengan menyediakan insentif untuk pengembangan usaha patungan antara pengusaha daerah  dan  perguruan  tinggi.  Pengembangan inkubator  akan  meningkatkan  diseminasi  ilmu pengetahuan dalam sistem inovasi.
Pembentukan klaster akan mampu merangsang  penumbuhan  bisnis  baru  dan menarik perusahaan bisnis baru dari luar daerah,
sehingga  menigkatkan output industri  dan menciptakan  kesempatan  kerja  baru.  Melalui interaksi  dan  berbagai  sumber  daya  dalam jejaring,  inovasi  dan  perbaikan  teknologi  dapat ditingkatkan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu  menumbuhkan  iklim  usaha  yang  kondusif sesuai dengan kondisi lokal untuk pengembangan industri klaster.

## Pengembangan SDM.
Kebijakan  tenaga  kerja  terkait  erat  dengan strategi  pengembangan  ekonomi  dan  kebijakan stabilitas  sosial.  Dan  keberhasilan  pada  satu  sisi suatu  kebijakan  tergantung  pada  keberhasilan yang  lain.  Unsur-unsur  interaksi  mempengaruhi keberhasilan  kebijakan  tenaga  kerja  meliputi seberapa  baik  kebijakan  itu  sejalan  dengan seluruh  strategi  pengembangan  ekonomi,  yang juga  harus  membangun  jejaring  dengan  layanan organisasi  ekonomi  dan  sosial  lain,  dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi fleksibilitas implementasinya.
UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan  tenaga  kerja  di  tingkat  lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai  andil  pending  dalam  penyusunan kebijakan  tenaga  kerja  diberbagai  wilayah.  Agar kebijakan  UMKM  dan  bisnis  pemula  berjalan dengan  baik,  otoritas  pemerintah  daerah  harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
Pendirian  organisasi  pelatihan  lokal  perlu koordinasi  antar  pembisnis,  tega  ahli,  dan perguruan  tinggi.  Masukan  dari  pebisnis  dapat membantu  menjamin  kandungan  pelatihan  dapat merefleksikan  keterampilan  yang  sesuai  dengan alam  kebutuhan  pasar  tenaga  kerja.  Otoritas daerah dapat menawarkan insentif untuk mengembangkan  pelatihan  keterampilan,  dan mendorong  partisipasi  dalam  pelatihan.  Dalam era  globalisasi,  keterampilan  yang  dibutuhkan pasar berubah cepat. Tenaga kerja harus fleksibel mampu  beradaptasi  dengan  perubahan.  Oleh karena  itu  sangat  penting  untuk  mempercepat kapasitas pekerja untuk mempelajari keterampilan  baru,  dan  alih  keterampilan  bagi industri yang lain.

## Dukungan Finansial
Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  biasanya  diiringi  dengan kebutuhan  modal.  UMKM  yang  semakin berkembang, disebabkan karena semakin besarnya pula peluang usaha yang dapat diakses.
Dalam  kondisi  tersebut  biasanya  UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, karena kurangnya dukungan dana. Di sinilah pentingnya  lembaga  pemberi  modal  memainkan peranannya,  sekaligus  melalukan  pendampingan. Sejumlah  mekanisme  dapat  dilakukan  sesuai dengan  keragaman  kondisi  yang  dihadapi UMKM  berkaitan  dengan  akses  finansial.  Untuk pembiayaan  usaha  mikro  biasanya  memerlukan pengembangan  lembaga  keuangan  mikro  dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka.
Lembaga  keuangan  mikro  bisa  berbentuk bank  atau  non  bank,  termasuk  koperasi.  Bagi usaha  pemula,  pengembangan  jejaring  lokal usaha malaikat ( Business Angels ) dapat mengatasi  sebagian  masalah  mereka.  Lembaga jaminan  kredit  termasuk  di  tingkat  lokal  juga memadai  untuk  pasar  lokal  yang  lebih  kecil. Tujuan  pengembangan  lembaga  jaminan  kredit untuk menjamin keamanan pembiayaan UMKM, membantu UMKM mengatasi keterbatasan agunan,  meningkatkan  minat  lembaga  keuangan memberikan kredit kepada UMKM dan mendukung  lembaga  lain  yang  telah    berusaha membantu  UMKM,  sebab  selama  ini  perbankan tidak  kondusif  dalam  memberikan  pinjaman kredit,  karena  kredit  yang  mereka  kucurkan selalu  berdasarkan  5  C,  yakni character, capacity,  capital,  condition  of  ecconomic,  and collateral.
Akibatnya  perbankan  selalu  menerapkan berbagai  persyaratan  jaminan  keamanan  kredit yang  disalurkannya.  Apalagi  mereka  juga  sering kali  tidak  membedakan  persyaratan  kredit  antara usaha  mikro  atau  kecil  dengan  usaha  besar. Karena itulah pemerintah mendukung peran serta lembaga  keuangan  lain  seperti  lembaga  modal ventura sebagai alternatif solusi didalam pemberdayaan  UMKM.  Keunggulan  modal ventura,  modal  ventura  adalah  pembiayaan  yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil, dan
obligasi  konversi  kepada  UMKM  dalam  jangka waktu  tertentu  dengan  karakteristik  mempunyai tingkat  resiko  atau  modal  yang  ditanamkan karena bertindak sebagai investor. Modal ventura merupakan  investasi  aktif,  yakni  jika  dipandang perlu  melibatkan  diri  dalam  pengelolaan  usaha UMKM investasi bersifat sementara dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.  Dibandingkan  dengan  perbankan, lembaga  modal  ventura  memiliki  beberapa kelebihan didalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah antara lain:
Pertama, lembaga modal ventural menyediakan  modal  seperti  halnya  perbankan, tetapi dengan syarat lebih sederhana dalam aspek formal maupun agunan karena lebih mengedepankan kelayakan usaha.
Kedua ,  selain  modal,  pola  ventura  juga menyediakan  pendampingan  sesuai  kebutuhan UMKM,  sehingga  dapat  berjalan  lebih  efektif bagi  kedua  pihak.  Pola  pendampingan  ini menjadi trdemark ventura.  Pendampingan  ini dapat  berbentuk  pembinaan  atau  Pelatihan, konsultasi,  manajemen  dan  perluasan  pasar  bagi UMKM.  Ini  yang  menyebabkan  pola  modal ventura  berbeda  dengan  perbankan.  Faktor  lain yang  mendukung  lembaga  modal  ventura menjadi  alternatif,  adalah  akses  jaringan  di seluruh Indonesia.

## Modal Awal Pendanaan
Sejak  tahun  2001,  modal  ventural  telah menjadi  mitra  kementrian  Koperasi  dan  UMKM untuk  menggulirkan  dana penguatan  permodalan kepada  usaha  kecil,  mengengah  dan  koperasi melalui  program  modal  awal  pendanaan  (MAP). MAP  ini  merupakakan  dana  investasi  untuk disalurkan  kepada  usaha  kecil,  menengah  dan koperasi  (UMKMK)  melalui  lembaga  modal ventura  untuk  memulai  atau  mengembangkan bisnis  UMKMK.  Program  MAP  bertujuan melakukan  pengembangan  UMKMK  terutama yang  bernilai  tambah  tinggi,  menstimulasi  dan menggalang  partisipasi  berbagai  pihak  dalam pengembangan basis permodalan UMKMK, serta merangsang  pengembangan  permodalan  jangka panjang bagi UMKMK melalui penyediaan dana
investasi  ( matching  fund ),  dengan  mekanisme pengembalian  pokok  dana  MAP  oleh  UMKMK dilakukan  dengan  diangsur  atau  sekaligus  sesuai dengan jadwal investasi UMKMK yaitu maksimal 5 tahun.
Strategi Pemasaran.
Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran  menjadi  perhatian  utama,  khususnya untuk produk budaya lokal. Industri budaya lokal yang  tradisional  mungkin  masih  menggunakan metode  pemasaran  kadaluarsa.  Ini  bisa  membuat industri  ini  mengalami  penurunan.  Tetapi, upaya mengembangkan  industri  budaya  lokal  dengan pemasaran  inovatif  dan  modern  bisa  membantu meraih  kembali  keuntungan  pasar.  Kebijakan seperti  ini  dapat  mencegah  hilangnya  nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi.
Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi  budaya  dan  seni,  yang  biasanya  banyak menarik bagi pembeli asing dan memiliki potensi ekspor  tinggi.  Walaupun  secara  umum,  sebagian dari  industri  ini  adalah  usaha  mikro  yang kesulitan pemasaran di luar negeri. Pengembangan e-commerce merupakan  strategi yang  dapat  membantu  memasarkan  produknya keluar negeri dengan biaya yang murah. Sebelum itu,  memperkecil  kesenjangan  digital  perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet. Untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan sumber daya, pembisnis budaya lokal dapat menerapkan strategi pembangunan  kerjasama,  seperti  kerja  sama pemasaran  dengan  pebisnis  di  industri  budaya lokal dan bisnis lain yang saling menguntungkan. Para  pasangan  bisnis  ini  dapat  bekerja  sama untuk  membangun  asosiasi  atau  jejaring  untuk mempromosikan produk.

## Membangun Kemitraan
Pembangunan daerah sebagian besar tergantung  pada  kemitraan  antara  pemerintah, pelaku  bisnis  dan  lembaga  non  pemerintah. Kemitraan ini memfasilitasi koordinasi dan kerja sama.  Pasangan  lokal  dari  sektor  swasta  dapat membantu  mengekspolitasi  kesempatan  daerah dalam  mengembangkan  kebijakan  dan  strategi
yang  sesuai  dengan  kebutuhan  setempat.  Kunci utama  dari  kemitraan  ini  adalah  mekanisme untuk  mengatur  dan  mengkoordinir  secara  benar sumber daya dan upaya-upaya yang berbeda dari para  pelaku  yang  berbeda.  Perencanaan  dan implementasinya  dilaksanakan  sesuai  dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Selama  dalam  proses  ini  penting  untuk diperhatikan, yakni membentuk jejaring kerjasama  dan  mengembangkan  rasa  saling percaya.  Karena  keterbatasan  institusionalisasi, kemitraan  untuk  pembangunan  daerah  kerap kurang  berjalan  dengan  stabil.  Oleh  karena  itu pemerintah  daerah  harus  memimpin  di  depan dalam  membangun  mekanisme  yang  lebih  stabil dan  formal  untuk  membantu  memberikan kemitraan  sebagai  basis  pelembagaan  dan kemampuan merancang dan menerapkan rencana pengembangan. Konsep kemitaan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya dengan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( corporate social  responsibility ).  Sejalan  dengan  filosofi CSR,  perusahaan  ingin  mendedikasikan  dirinya untuk  membangun  kemitraan  lokal,  memperkuat kapasitas  lokal,  perlindungan  lingkungan  dan berkontribusi  dana  untuk  pembangunan  daerah. Kesadaran  akan  pentingnya  CSR  diantara  para pebisnis  menjadi  prasyarat  penting  untuk melibatkan  para  pebisnis  dalam  kemitraan  untuk pengembangan  daerah.  Membangun  kesadaran ini  merupakan  bidang  yang  perlu  menjadi perhatian pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama; potensi pengembangan  UMKM  di  daerah  sangat  besar. Kedua , pengembangan UMKM harus dilaksanakan  sesuai  dengan  budaya  lokal  dan potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah  yang bersangkutan. Ketiga ,  Sektor  UMKM  ini  sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  yang sanagat  tinggi. Keempat ,  peranan  peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting
dalam mengembangkan  usaha  mikro. Kelima; Sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  serta  pasar dunia  yang  semakin  terbuka  pada  era  global merupakan  potensi  besar  jika  disain  dan strategi replikasi yang  meliputi  kerjasama  jaringan (network) pemerintah, LSM, lembaga swasta dan individu  maupun  kelompok  dikelola  secara efektif dalam bentuk kemitraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan .
Bagian penerbit STIE YPKN Yogyakarta. Asmara,  Anjal  Anie .  “ Pola  Pemasaran  Yang Efektif Untuk UKM.” Makalah disampaikan pada Seminar UKM Strategi  Pengembangan  Usaha  Kecil Menengah  Dalam  Rangka  Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2
Oktober 2004.
Bank  Indonesia.  2010a.  Peran  Usaha  Mikro,
Kecil  dan  Menengah  dalam  Pengentasan Kemiskinan  Di  Provinsi  Lampung.  Boks 2. www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D15253E3- 0DE4-4EDC.../Boks2.pdf . diakses  20 May 2010
Bank Indonesia. 2010b. http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=2&no =1010305&idrb=21&prop=35. diakses
20 May 2010
Bank  Indonesia. “Statistik  Ekonomi  Keuangan Indonesia.” 1995.
Bappenas.  2010.  Pemberdayaan  Koperasi,  Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Bab 20 . www.bappenas.go.id/get-file- server/node/165. Diakses 23 May 2010 . Chang,  Willian.  “Rakyat  Kecil  di  Tengah Instabilitas  Sosial.” Masyarakat  Versus Negara. Kompas, Jakarta, 2002. Departemen  Pertanian.  2007. Prospek  Dan  Arah
Pengembangan  Agribisnis  Karet .  Edisi Kedua. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian.
Deputi  Bidang  Pengkajian  Sumberdaya  UKMK. 2006a.  Pengkajian  Peningkatan  Daya Saing  Usaha  Kecil  Menengah  yang Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal    Pengkajian  Koperasi  dan  UKM. Nomor  2 Tahun I.
Deputi  Bidang  Pengkajian  Sumberdaya  UKMK. 2006b.  Pengkajian  Peningkatan  Daya Saing  Usaha  Kecil  Menengah  yang Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal. Jurnal    Pengkajian  Koperasi  Dan  Ukm. Nomor  1 Tahun I.
Dipta, I Wayan. 2008.  Strategi Penguatan  Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR .
Infokop. Volume 16 - September hal: 62- 75. Ernawati. “Upaya Meningkatkan
Peran
UMKMK.” Warta  Kemitraan  Bagi Pengembangan  Ekonomi  Lokal  (KPEL, Jakarta,    Edisi  Oktober    Bappenas, UNDP, UN-HABITAT, 2002.
Endang,  Sri  Nuryani.  “Peran  Pemerintah  Dalam Pengembangan  UKM  Menghadapi  Pasar Global.”  Makalah  disampaikan  pada Seminar  UKM  Strategi  Pengembangan Usaha  Kecil  Menengah  Dalam  Rangka
Menghadapi Persaingan Global, Yogyakarta, 2 Oktober 2004.
Hayati,  Keumala  dan  Sari,  Aida.  2007.
Keterampilan  Kepemimpinan  Pengusaha Industri  Skala  Kecil  (Studi  di  Bandar Lampung). Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Indonesia. Volume  22,  No:  2,  April
2007, Hal: 197-214. Terakreditasi
Nasional. Hasanullah.  “Peranan  PPUK  Bank  Indonesia Dalam  Pemberian  KUK  oleh  Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Magister
Manajemen. No.  26,  Jakarta,  Badan Penerbit IPWI, 1997.
Ismail,  Zarmawis.  Pemberdayaan  Usaha  Kecil dan  Menengah. Bab III www.pacific.net.id/pakar/sadli/1299/131 299.html. diakses 20 May 2010.
Karsidi,  Ravik  dan  Irianto,  Heru.  2005. Strategi
Pemberdayaan UMKM di Wilayah
Surakarta .  Makalah  disampaikan  dalam dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan  Lintas  Kabupaten/Kota Wilayah  II  Surakarta  Provinsi  Jawa Tengah.
Ketetapan  MPR  Nomor  XVI  Tahun  1998 Tentang  Politik  Ekonomi  DalamRangka Demokrasi Ekonomi.
Lampung Dalam Angka. 2010.
Lembaga Penelitian SMERU. 2003. Buku I: Peta Upaya  Penguatan  Usaha  Mikro/Kecil  di
Tingkat Pusat Tahun 1997-2003 . Kerjasama  Lembaga  Penelitian  SMERU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Lestari  Hs,  Sri.  Perkembangan  Dan  Strategi Pengembangan Pembiayaan
Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM). www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/ VOL15.../6_%20lestari.pdf. Diakses  23 Maret 2012.
MP3EI 2011 -  2025. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Pfeffer,  Jeffrey.  1994. Competitive  Advantage
Through  People,  Unleashing  Power  of
The Workforce. Harvard Business School. Porter, Michael E., 1985. Competitive
Advantage,  Creating  and  Sustaining Superior  Performance. New  York:  The Free Press.
Purwantoro,  R.  Nugroho. 2008.  Sekilas  Pandang Industri  Sawit. USAHAWAN  LMFEUI. edisi No. 04/2008.
Rangkuti,  Freddy. “Analisa  SWOT  Teknik Membedah  Kasus  Bisnis.” Jakarta,  PT. SUN, 2000.
Setyobudi,  Andang.  2007.  Peran  Serta  Bank Indonesia  Dalam  Pengembangan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).
Buletin Hukum Perbankan dan
Kebanksentralan. Volume  5,  Nomor  2, Agustus 2007.
Sriyana,  Jaka.  2010.  Strategi  Pengembangan Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM): Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bantul.
Simposium  Nasional  2010:  Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif. Hal: 79- 103.
Widiyanto dan Sumarno, 2010. Strategi Pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Eksplanasi. Vol. 5. No. 1 edisi Maret.