Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

## Novita Ulya Hastuti
Bawaslu Kota Bekasi

## Ahsanul Minan
Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia

## Abstrak
Asas Keadilan merupakan salah satu dari enam asas pemilu dan salah satu dari sebelas prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur  dalam  Pasal  2  dan  3  UU  Nomor  7  Tahun  2017.  Namun demikian, bagaimana operasionalisasi asas dan prinsip adil dalam mediasi pada proses penyelesaian sengketa pemilu masih belum diterjemahkan secara teknis operasional dalam peraturan teknis Bawaslu.  Peneliti  meyakini  bahwa  empat  parameter  keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yakni equal liberty, equal opptortunity dan equal distribution dapat dijadikan acuan untuk  mengoperasionalisasikan  asas  dan  prinsip  adil  tersebut. Dengan mengkaji dokumen Laporan Penyelesaian Sengketa dan Putusan mediasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bekasi atas kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat hukum, peneliti menemukan  bahwa  pelaksanaan  mediasi  penyelesaian  sengketa tata  usaha  negara  pemilu  antara  Partai  PAN  dan  Partai  PPP dengan  KPU  Kota  Bekasi  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota Bekasi  memenuhi  tiga  parameter  keadilan  sebagaimana dikemukakan  oleh  John  Rawls,  yakni equal  liberty,  equal opptortunity, equal opportunity dan equal distribution.
Keywords : Pemilihan Umum, Partai, Mediasi
Corresponding Author: Novita Ulya Hastuti Bawaslu Kota Bekasi Email: laraslangit@gmail.com
Ahsanul Minan Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia Email: minan@unusia.ac.id

## © The Author(s) 2022
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 43 Classification
Research Article
Submitted: 2 Februari 2023 Accepted: 5 April 2023 Online: 30 April 2023
JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 43-54 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## PENDAHULUAN
Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, pemilu dipergunakan sebagai  sarana  bagi  rakyat  selaku  pemilik  kedaulatan  atas  negara  untuk  memilih  wakil- wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Bagi peserta pemilu, pemilu menjadi  sarana  untuk  memperebutkan  dukungan  politik  (suara)  rakyat  yang  akan  menjadi tolok ukur untuk menentukan keterpilihan mereka sebagai wakil rakyat.
Pemilu sebagai ajang kompetisi bagi peserta pemilu untuk memperebutkan suara rakyat, secara  universal  diakui  harus  dilaksanakan  dengan  menjunjung  tinggi  asas  bebas  dan  adil. Dalam konteks Indonesia, asas pemilu ini diperluas, tidak hanya bebas dan adil, melainkan juga asas langsung, umum, rahasia dan jujur. Asas adil untuk memastikan terciptanya arena bermain yang setara (same level playing field) bagi seluruh peserta pemilu, dan juga perlakuan yang adil terhadap rakyat sebagai pemilih. Bahkan di Indonesia, adil ini tidak hanya dijadikan asas pemilu saja, namun juga dimasukkan ke dalam salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Dengan  demikian,  tidak  hanya  penyelenggaraan  pemilunya  saja  yang  harus  adil,  tetapi penyelenggara pemilu juga dituntut untuk bersikap, bertindak dan membuat keputusan secara adil.
Untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu ini, maka diperlukan sistem keadilan pemilu (electoral  justice  system). Sistem  keadilan  pemilu  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak peserta pemilu dan masyarakat, tegaknya rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan melalui sistem penegakan hukum, serta memunculkan kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu. Salah satu pilarnya adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu,  yang  dalam  konteks  sistem  hukum  pemilu  di  Indonesia,  sistem  ini  terbagi  atas sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Berbeda dengan sistem penegakan hukum pemilu  (baik  terkait  pelanggaran  pidana  pemilu,  pelanggaran  administrasi  pemilu,  maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu) yang telah memiliki prosedur penyelesaian yang mapan,  sistem  penyelesaian  sengketa  memiliki  sifat  yang  lebih  fleksibel,  karena penyelesaiannya  menempuh  jalan  mediasi  sebagai  pintu  pertama  dan  utama.  Namun  jika mediasi menemui jalan buntu, maka proses penyelesaian sengketa pemilu dilanjutkan dengan proses adjudikasi.
Proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu telah memiliki prosedur (hukum acara) yang ketat dan mapan, dengan melibatkan prosedur pembuktian oleh masing- masing  pihak  yang  bersengketa.  Prosedur  adjudikasi  ini  dirancang  untuk  memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan argumentasi hukum dan bukti- buktinya sehingga dapat memungkinkan Bawaslu sebagai majelis pemeriksa untuk membuat putusan yang adil. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 mengatur secara jelas dan detail prosedur adjudikasi ini. Sedangkan prosedur mediasi diatur secara lebih umum dan fleksibel guna membuka ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu dan menghasilkan kesepakatan.
Pengaturan  prosedur  mediasi  yang  bersifat  umum  dan  fleksibel  ini  tentunya mengandung  tantangan  tersendiri,  terkait  dengan  penerapan  asas  dan  prinsip  keadilan  bagi para  pihak.  Bagaimana  proses  mediasi  yang  berjalan  dapat  dipastikan  menempatkan  posisi masing-masing pihak secara setara? Bagaimana negosiasi yang berlangsung antar pihak dapat berjalan  secara  adil  dan  seimbang?  Serta  bagaimana  kesepakatan  yang  dicapai  dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak?
Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil  dalam  proses  penyelenggaraan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  mediasi.
Peneliti  menggunakan  studi  kasus  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  yang dilakukan oleh Bawaslu di Kota Bekasi pada tahun 2018 yang melibatkan PAN dan PPP yang bersengketa  dengan  KPU  Kota  Bekasi.  Peneliti  mengharapkan  penelitian  ini  dapat menemukan model penerapan asas keadilan dalam pemilu dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil dalam proses mediasi sengketa pemilu, sehingga dapat menjadi acuan penerapan asas  keadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  pada  pemilu  mendatang. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  peneliti  mengkaji  permasalahan  ini dengan  mengacu  kepada  tiga  permasalahan  penelitian  yaitu:  1)  Bagaimana  proses  mediasi menempatkan posisi masing-masing pihak secara setara? 2) Bagaimana negosiasi antar pihak dapat  berjalan  secara  adil  dan  seimbang?  3)  Bagaimana  kesepakatan  yang  dicapai  dapat memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing pihak?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum legal research, yang dilakukan berdasarkan kasus hukum case study dengan menggunakan pendekatan kajian filsafat hukum. Kasus yang dikaji  adalah  sengketa  antara  PAN  dan  PPP  dengan  KPU  Kota  Bekasi  pada  tahun  2018, dengan obyek sengketa Keputusan KPU Kota Bekasi yang dituangkan ke dalam Berita Aacara KPU No: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Di dalam BA KPU tersebut memutuskan Pembatalan sebagai  Peserta  Pemilu  yaitu  PAN  dan  PPP,  dikarenakan  atas  keterlambatannya menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Atas Keputusan KPU Kota Bekasi ini, PAN dan PPP mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi.
Pendekatan filsafat hukum mempergunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dipergunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan analisa terhadap penerapan asas keadilan dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mekanisme mediasi. Teori keadilan  dari  John  Rawls  dipilih  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  teori  ini  dibangun berdasarkan tiga parameter keadilan yang jelas sehingga dapat secara mudah dipergunakan untuk  mengukur  penerapan  asas  keadilan  di  dalam  proses  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa pemilu.
Adapun  data  yang  diteliti  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh dari wawancara dengan majelis pemeriksa dari Bawaslu Kota Bekasi dan para pihak yang bersengketa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan Bawaslu Kota Bekasi, dan bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan  maupun  bahan  hukum  sekunder  dari  buku  dan  artikel  jurnal.  Data-data  tersebut dianalisa dengan cara dikelompokkan sesuai dengan kategori yang relevan, diintepretasikan, disimpulkan, serta selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Keadilan Pemilu
Pemilu adalah instrument demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya, yang diselenggarakan secara regular dan  damai.  Pemilu  merupakan  sebuah  kompetisi  politik  untuk  memperebutkan  kursi kekuasaan  yang  didalamnya  mengandung  otoritas  yang  besar  untuk  menyelenggarakan pemerintahan.  Dalam  hal  ini  kompetisi  apapun  misalnya  kompetisi  di  bidang  olah  raga, pendidikan, dan sebagainya yang selalu mengandung kerawanan bagi terjadinya pelanggaran
maupun  sengketa,  sehingga  memerlukan  pengadil  (wasit)  dan  aturan  main  (hukum).  Oleh karena itu, diperlukan sistem keadilan dalam setiap kompetisi, termasuk dalam pemilu, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep sistem keadilan pemilu. Sistem ini diharapkan dapat menjaga  dan  mengawal  terwujudnya  keadilan  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu, meskipun tentunya tidak dapat menjamin sepenuhnya pemilu akan berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Ketiadaan sistem ini dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk.
Sistem keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Selain itu berguna untuk  melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.
Sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya  penyelesaian  sengketa  pemilu  yang  kredibel.  Mekanisme  keadilan  pemilu  meliputi tindakan  pencegahan  dan  metode  penyelesaian  sengketa  pemilu  yang  sifatnya  formal (institusional)  dan  informal  (alternatif).  Mekanisme  penanganan  sengketa  pemilu  yang tersedia, yaitu mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  merupakan  bentuk  penyelesaian sengketa pemilu informal, yang menyediakan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk membuat  kesepakatan  atas  penyelesaian  konflik.  Meskipun  demikian,  mediasi  ini  perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar hasilnya lebih adil, kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum.
Untuk mengukur kadar keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses pemili, teori “Justice as fairness” yang dikemukakan oleh John Rawls dapat dijadikan opsi. Teori ini pada  dasarnya  menjelaskan  bahwa  manusia  di  dalam  posisi  asal  masing-masing  akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan  dasar  ( equal  liberty  principle ),  seperti  misalnya  kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, serta kebebasan beragama. Kedua, realitas ketidaksamaan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) dapat melindungi kepentingan kelompok  masyarakat  yang  lemah  atau  disebut  dengan  “Prinsip  Perbedaan”  ( difference principle ),  dan  (b)  jabatan-jabatan  dan  posisi-posisi  harus  dibuka  bagi  semua  orang  dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil, atau dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” ( equal opportunity principle ).
Penerapan teori Justice as Fairness di dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara  pemilu  menempatkan  seluruh  peserta  pemilu  dalam  posisi  memiliki  kebebasan- kebebasan  dasar equal  liberty yang  mencakup  hak  kebebasan  untuk  mengikuti  kontestasi dalam  pemilu  sebagai  bagian  dari  hak  dipilih.  Sistem  penyelenggaraan  pemilu  juga  harus melindungi  hak  atas  persamaan  kesempatan equal opportunity dalam  bentuk  hak  untuk mengajukan  keberatan  hukum  terhadap  keputusan  penyelenggara  pemilu  yang  dianggap merugikan  peserta  (atau  calon  peserta)  pemilu.  Di  sisi  lain,  perbedaan  kedudukan  antara Penyelenggara Pemilu yang memiliki wewenang untuk menentukan dan memutuskan calon peserta pemilu yang lolos menjadi peserta pemilu dengan calon peserta pemilu itu sendiri juga harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  perbedaan  dimana  sistem  dan  mekanisme  kerjanya harus  dapat  melindungi  kepentingan  kelompok  yang  lemah  (dalam  hal  ini  calon  peserta pemilu).
Mengingat bahwa realitas sosial tidak dapat sepenuhnya bergerak sesuai dengan cita- cita, maka apabila terjadi benturan antar prinsip tersebut, Rawls menegaskan bahwa prinsip
equal liberty haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sehingga kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi, diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap  orang  untuk  menduduki  jabatan  atau  posisi  tertentu,  dan  yang  terakhir  prinsip perbedaan. Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.
Mengacu  kepada  teori  keadilan  tersebut,  maka  penilaian  terhadap  keterpenuhan  asas keadilan  dalam  proses  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  sepatutnya didasarkan  pada  penilaian  atas  terpenuhinya  prinsip equal  liberty,  equal  opportunity dan difference principle.

## Pelaporan Dana Kampanye
Salah  satu  tahapan  pemilu  adalah  kampanye  yang  didalamnya  mempersyaratkan penyampaian laporan dana kampanye oleh peserta pemilu. UU Pemilu no 7 tahun 2017 (pasal 338) mengatur bahwa dalam hal peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye, maka peserta pemilu tersebut dibatalkan statusnya sebagai peserta pemilu.
KPU  telah  menetapkan  jadwal  penyampaian  laporan  dana  kampanye  peserta  pemilu, dimana batas akhir penyerahan laporan awal dana kampanye pemilu tahun 2019 adalah paling lambat tanggal 23 September 2018, Pukul: 18:00. Dalam kenyataannya, KPU Kota Bekasi menganggap bahwa DPC PAN dan PPP Kota Bekasi terlambat menyampaikan laporan dana awal kampanye. DPC PPP Kota Bekasi menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bekasi pada tanggal 23 September 2018, pukul: 18:30 WIB. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota  Bekasi  menyampaikan  LADK  kepada  KPU  Kota  Bekasi  pada  tanggal  23  September 2018, Pukul 18:10 WIB. Atas keterlambatan ini, pada tanggal 10 Oktober 2018 KPU Kota Bekasi mengeluarkan BA KPU No: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Di dalam BA KPU tersebut memutuskan  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  pembatalan  PAN  dan  PPP  sebagai  Peserta Pemilu  dikarenakan  atas  keterlambatannya  menyampaikan  Laporan  Awal  Dana  Kampanye (LADK).
Dengan dikeluarkannya BA KPU tersebut, maka kedua Partai Politik yaitu PAN dan PPP mengajukan Permohonan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Kantor Bawaslu  Kota  Bekasi  pada  Tanggal  12  Oktober  2018  untuk  Partai  PPP  dan  Tanggal  13 Oktober  2018  untuk  Partai  PAN.  Pemohon  menganggap  BA  KPU  Kota  Bekasi  nomor: 258/PL.07.1-BA/KPUKot/X/2018  tentang  Penerimaan  Laporan  Dana  Kampanye  Perserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2018 tidak tepat.

## Penerapan Asas Keadilan Dalam Mediasi
Tim  Advokasi  dan  Hukum  DPD  PAN  Kota  Bekasi  mengajukan  permohonan penyelesaian proses pemilu di kantor Bawaslu Kota Bekasi dikarenakan telah dikeluarkan SK KPU dengan nomor:  258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Permohonan tersebut diterima oleh staff  divisi  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  Bawaslu  Kota  Bekasi  dan  selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan berkas, dan ternyata ditemukan kekurangan dalam berkas tersebut, sehingga Bawaslu memberikan kesempatan kepada DPD PAN selama 3 hari untuk perbaikan.  Pada  tanggal  15  Oktober  2018  Tim  Advokat  Partai  PAN  Kota  Bekasi menyampaikan  perbaikan  berkas  di  Kantor  Bawaslu  Kota  Bekasi  dan  setelah  dilakukan
pengecekan, berkas dinyatakan lengkap, sehingga diberikan selembar Berita Acara Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
Sedangkan  Partai  PPP  Kota  Bekasi  mengajukan  permohonan  penyelesaian  Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018 melalui LO Partai PPP  Kota  Bekasi.  Permohonan  tersebut  di  terima  oleh  staff  divisi  Penyelesaian  Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Bekasi dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Setelah berkas dilakukan pengecekan ternyata ada kekurangan berkas, sehingga Bawaslu memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan jangka waktu 3 hari. Pada tanggal 15 Oktober 2018 LO Partai PPP Kota Bekasi menyampaikan berkas perbaikan di Kantor Bawaslu Kota Bekasi,  dan  setelah  dilakukan  pengecekan,  berkas  dinyatakan  lengkap,  sehingga  diberikan selembar Berita Acara Registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
Tindakan  yang  dilakukan  Bawaslu  Kota  Bekasi  dalam  memproses  berkas  peneriman permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  tersebut  secara  administrasi  menurut Penulis  sudah  memenuhi  prinsip equal  liberty , equal  opportunity dan difference  principle . Bawaslu Kota Bekasi menjunjung tinggi prinsip equal liberty dengan memberikan kesempatan kepada DPD PAN dan DPC PPP untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses tata usaha negara pemilu sebagai instrument untuk memperjuangkan haknya sebagai peserta pemilu  (hak  dipilih).  Di  samping  itu,  dalam  proses  regristrasi  permohonan  penyelesaian sengketa pemilu ini, Bawaslu Kota Bekasi juga mematuhi prinsip equal opportunity dengan memberikan  kesempatan  kepada  DPD  PAN  dan  DPC  PPP  untuk  mengajukan  keberatan terhadap Keputusan KPU termasuk kebijakan Bawaslu untuk memberikan kesempatan kepada kedua partai tersebut untuk memperbaiki berkas permohonannya. Bawaslu Kota Bekasi juga mengakui  hak  kedua  partai  tersebut  untuk  menggugat  keputusan  KPU  tersebut (difference principle) .  Adapun  prinsip-prinsip  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dapat  dilihat  dari penjabaran berikut:
a) Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Mediasi Setelah menerima dan meregister permohonan penyelesaian sengketa dari DPC PAN dan  PPP  Kota  Bekasi,  Bawaslu  memulai  proses  penyelesaian  sengketa  dengan proses  mediasi.  Proses  Mediasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bawaslu  Kota  Bekasi  di kantor  Bawaslu  Kota  Bekasi  terhadap  Pemohon  dalam  hal  ini  Partai  PPP  dengan Termohon dalam hal ini KPU Kota Bekasi berlangsung kurang lebih satu jam dengan Hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut :
1) Bahwa  dalam  Pasal  338  dan  339  Undang-undang  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum disebutkan adalah Batas akhir pelaporan LADK adalah 14 hari sebelum rapat umum.
2) Partai PPP Kota Bekasi mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU  Kota  Bekasi  adalah  kelalaian  internal  dan  hal  ini  sudah  dilakukan klarifikasi  oleh  KPU  Kota  Bekasi  dengan  Nomor  :  239/PL.07.1/BA/KPU- Kot/IX/2018 tertanggal 24 September 2018.
3) KPU  Kota  Bekasi  menghimbau  kepada  Partai  PPP  untuk  tertib  administrasi kedepannya agar tidak adanya miss komunikasi
4) KPU Kota Bekasi mengakui dalam hal terjadinya error aplikasi Sidakam ketika penginputan data.
b) Mediasi ini dilakukan untuk kepastian Hukum Proses  Mediasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bawaslu  Kota  Bekasi  di  kantor  Bawaslu Kota Bekasi terhadap Pemohon dalam hal ini Partai PAN dengan Termohon dalam
hal  ini  KPU  Kota  Bekasi  berlangsung  kurang  lebih  satu  jam  dengan  Hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut :
1) Pedoman KPU Kota Bekasi terdapat dalam Pasal 338 dan 339 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan adalah Batas akhir pelaporan LADK adalah 14 hari sebelum rapat umum.
2) Adanya kondisi fost Meujeur kecelakaan dari LO dan menunjukkan bukti -bukti mengenai kecelakaan tersebut dalam kesepakatan ini.
3) KPU  Kota  Bekasi  sebagai  termohon  adalah  melayani  dan  mengatur  secara tekhnis dan menghimbau kepada PAN untuk tertib administrasi kedepannya agar tidak terjadi hal demikian.
c) Hal Kesepakatan dilakukan untuk kepastian hukum. Tindakan  Bawaslu  Kota  Bekasi  dalam  proses  mediasi  ini  menurut  peneliti  sudah memenuhi prinsip equal liberty, equal opportunity dan difference principle. Dalam proses  mediasi  ini,  Bawaslu  Kota  Bekasi  memberikan  hak  dan  kesempatan  yang sama (equal opportunity) kepada Partai PAN dan Partai PPP serta KPU Kota Bekasi untuk saling menyampaikan tuntutan, jawaban, argumentasi hukum serta bukti-bukti yang  dimiliki.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  suasana  mediasi  yang kondusif berdasarkan kesetaraan posisi dan pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak.
Melalui  penciptaan  dan  pemberian  kesempatan  yang  sama  ini,  masing-masing  pihak mendapatkan ruang untuk menjelaskan duduk perkara berdasarkan perspektif dan bukti-bukti yang  dimilikinya,  termasuk  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  proses  penyampaian LADK.  Hal  ini  dapat  mengungkap  pengakuan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota Bekasi bahwa PPP mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal dan hal ini sudah dilakukan klarifikasi nomor: 239/PL.07.1/BA/KPU- Kot/IX/2018 tertanggal 24 September 2018. Sedangkan dalam proses mediasi permohonan PAN,  penerapan  prinsip equal  opportunity ini  memunculkan  pengakuan  dari  PAN  tentang adanya  kondisi Force  Meujeur berupa  kecelakaan  yang  dialami  oleh  petugas  penghubung ( Liaison Officer ) dalam proses penyampaian LADK dan menunjukkan bukti-bukti mengenai kecelakaan tersebut.
Kedua pengakuan dari PAN dan PPP yang muncul dari proses pemberian kesempatan yang  sama  ini  memiliki  arti  penting  dalam  proses  mediasi,  karena  tidak  hanya  dapat menurunkan  tensi  konflik,  namun  juga  dapat  menunjukkan  fakta  adanya  kondisi  di  luar kendali masing-masing pihak yang menghasilkan keterlambatan penyerahan LADK. Dengan kata  lain,  PAN  dan  PPP  tidak  memiliki  intensi  untuk  melanggar  ketentuan  hukum  yang berlaku,  namun  peristiwa  ini  semata  disebabkan  karena  adanya  factor  yang  di  luar  kendali mereka.
Melalui  proses  ini,  KPU  Kota  Bekasi  selaku  penyelenggara  pemilu  yang  berwenang memutuskan  status  kepesertaan  pemilu  berkesempatan  untuk  mendapatkan  informasi  yang lebih  lengkap  dan  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  kuat.  Hal  ini  berkontribusi  dalam membentuk  pemahaman  dan  penilaian  KPU  Kota  Bekasi  atas  permasalahan  hukum  yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan selanjutnya.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  ketiga  pihak  dalam  proses  mediasi  ini  memiliki kedudukan yang berbeda. PAN dan PPP memiliki kedudukan sebagai peserta pemilu yang memiliki  hak  untuk  mengikuti  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  serta  memiliki  kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum pemilu. Sedangkan KPU Kota Bekasi memiliki kedudukan sebagai  penyelenggara  pemilu  yang  memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  status
kepesertaan  pemilu  dan  menjatuhkan  sanksi  administratif  dalam  bentuk  pembatalan  status kepesertaan pemilu kepada partai politik.
Perbedaan  kedudukan  di  antara  ketiga  pihak  ini  merupakan  realitas  social  yang menunjukkan  adanya  ketidakseimbangan  relasi  kuasa  di  antara  mereka.  KPU  Kota  Bekasi dalam  kedudukannya  sebagai  penyelenggara  pemilu  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  besar karena berwenang untuk menentukan status kepesertaan pemilu, termasuk membatalkan status kepesertaan pemilu partai politik.
Namun  demikian,  dalam  proses  mediasi  ini,  Bawaslu  Kota  Bekasi  menekankan pentingnya  melindungi  dan  memenuhi  hak  politik  PAN  dan  PPP  untuk  mengikuti  tahapan pemilu serta kewajiban KPU untuk memberikan pelayanan kepada peserta pemilu secara adil dan professional. Adapun dalam hal terjadi pertentangan antar fakta hukum, maka perlu dicari cara dan solusi yang lebih menguntungkan pihak yang lebih lemah kedudukannya.
KPU Kota Bekasi tidak perlu mengedepankan superioritas kedudukannya secara absolut dalam  menggunakan  wewenangnya  untuk  membatalkan  status  kepesertaan  partai  politik, sedangkan pada saat yang sama mengabaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh PAN dan PPP.
Sikap dan cara pandang Bawaslu Kota Bekasi dalam memfasilitasi proses mediasi ini selaras dengan formula yang diajukan oleh John Rawls sebagaimana disinggung sebelumnya. Jika terjadi benturan antar prinsip, maka prinsip equal liberty haruslah didahulukan, diikuti dengan  adanya  jaminan  kesempatan  yang  sama,  dan  yang  terakhir  prinsip  perbedaan. Perbedaan kedudukan antara KPU Kota Bekasi dengan PAN dan PPP perlu didorong untuk meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung (dalam hal ini PAN dan PPP).

## Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Pembuatan Kesepakatan Mediasi
Proses mediasi sengketa pemilu antara PPP dan PAN dengan KPU Kota Bekasi yang dimediasi  oleh  Bawaslu  Kota  Bekasi  yang  dilaksanakan  dengan  menjunjung  tinggi  prinsip equal liberty, equal opportunity dan difference principle , pada akhirnya mampu mengungkap akar  permasalahan  yang  melatari  munculnya  sengketa  ini.  Proses  mediasi  ini  melahirkan pengakuan atas permasalahan yang dialami masing-masing pihak sebagai berikut:
a) Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  Kota  Bekasi  mengakui  keterlambatan penyerahan LADK ke kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal.
b) Keterlambatan  penyerahan  LADK  oleh  PAN  disebabkan  karena  adanya  kondisi Force  Meujeur berupa  kecelakaan  yang  dialami  oleh  LO  yang  bertugas menyerahkan LADK kepada KPU Kota Bekasi.
c) KPU  Kota  Bekasi  mengakui  terjadinya  error  dalam  aplikasi  SIDAKAM  yang menghambat penginputan data LADK.
Berangkat dari semangat saling memahami kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak  tersebut,  maka  proses  mediasi  ini  dapat  menghasilkan  kesepakatan  yang  selanjutnya dituangkan  dalam  Putusan  Bawaslu  Kota  Bekasi  nomor  01/PS.Reg/13.03/X/2018  dan 02/PS.Reg/13.03/X/2018. Putusan ini pada intinya mencakup:
1) KPU Kota Bekasi (Termohon) menerima tuntutan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi (Pemohon) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1- BA/KPU-Kot/X/2018  tentang  Penerimaan  Laporan  Dana  Kampanye  Peserta Pemilihan  Umum  Tahun  2019  tetanggal  10  Oktober  2018  dan  KPU  Kota  Bekasi
bersedia mengeluarkan Berita Acara sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
2) KPU  Kota  Bekasi  (Termohon)  menerima  tuntutan  DPD  Partai  Amanat  Nasional (PAN)  Kota  Bekasi  (Pemohon  )  untuk  membatalkan  Berita  Acara  Nomor  : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018  tentang  Penerimaan  Laporan  Dana  Kampanye Peserta  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  tertanggal  10  Oktober  2018  dan  KPU  Kota Bekasi bersedia mengeluarkan  Berita Acara yang menyatakan DPD PAN Kota Bekasi sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
3) KPU  Kota  Bekasi  menghimbau  kepada  Partai  Politik  di  Kota  Bekasi  untuk  tertib administrasi di masa mendatang agar tidak adanya miss komunikasi.
4) Bawaslu  Kota  Bekasi  memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk  melaksanakan  isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan  Umum,  serta  memerintahkan  KPU  Kota  Bekasi  untuk  melaksanakan putusan  Bawaslu  Kota  Bekasi  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  putusan  dibacakan  di ruang sidang mediasi Kantor Bawaslu Kota Bekasi.
Putusan Bawaslu Kota Bekasi tentang hasil kesepakatan dalam mediasi ini jika dianalisa menggunakan  ketiga  prinsip  keadilan  yang  dikemukakan  oleh  John  Rawls,  tampak  telah memenuhi ketiga prinsip equal liberty, equal opportunity, dan difference principle.
Kesepakatan  antar  pihak  yang  menghasilkan  kesediaan  KPU  Kota  Bekasi  untuk menerima tuntutan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi agar membatalkan Berita Acara nomor : 258/PL.07.1- BA/KPU-Kot/X/2018 mampu melindungi hak dan kesempatan bagi PPP dan PAN untuk terus mengikuti tahapan pemilu selanjutnya sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan  demikian,  prinsip  equal  liberty  telah  diwujudkan  oleh  KPU  Kota  Bekasi  dengan menjamin hak PAN dan PPP untuk tetap mengikuti pemilu tahun 2019.
Penerapan  prinsip equal  opportunity selama  proses  media  mediasi  Partai  PAN (Pemohon) dengan KPU Kota Bekasi (Termohon) dan Partai PPP (Pemohon) dengan KPU Kota Bekasi (Termohon) juga dapat menghasilkan sikap saling mengakui dalam memahami perbedaaan penafsiran Regulasi di Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, serta kendala dan kelemahan yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat mempermudah munculnya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
Kesepakatan mediasi ini juga menunjukkan bahwa perbedaan kedudukan antara KPU Kota  Bekasi  dengan  PAN  dan  PPP  di  dalam  peristiwa  sengketa  pemilu  ini  dapat  didorong untuk  tetap  menghasilkan  kesepatakan  yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak.  KPU  Kota Bekasi bersedia untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga PPP  dan  PAN  dapat  tetap  mengikuti  tahapan  pemilu  tahun  2019,  namun  juga  tetap menghimbau agar peserta pemilu di Kota Bekasi untuk tertib administrasi guna menghindari potensi sengketa di masa mendatang.

## Problematika Penerapan Asas Keadilan dalam Proses Mediasi Sengketa TUN Pemilu
Peristiwa penyelesaian sengketa pemilu antara PAN dan PPP dengan KPU Kota Bekasi yang ditangani oleh Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2018 ini merupakan peristiwa yang baru terjadi untuk pertama kalinya. Peristiwa ini menjadi pengalaman pertama bagi Bawaslu Kota Bekasi dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam penyelesaian sengkata pemilu.
Di samping tantangan dan kendala akibat tidak adanya pengaturan yang jelas di dalam Peraturan Bawaslu tentang prosedur dan prinsip-prinsip dalam proses penyelesaian sengketa pemilu,  Bawaslu  Kota  Bekasi  juga  menghadapi  beberapa  kendala  teknis  dan  administratif. Kendala  teknis  yang  dialami  oleh  Bawaslu  Kota  Bekasi  berupa  kegagapan  SDM  di kesekretariatan  ketika  ditanya  mekanisme  pelaporan  Sengketa  Proses  Pemilu  di  Bawaslu dikarenakan tidak ada pelatihan untuk staff kesekretariatan bagian Sengketa Proses Pemilu.
Sedangkan kendala administrasi yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bekasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu tersebut mencakup:
a) Sarana  mediasi  kurang  representatif  karena  masih  bercampur  di  ruang  staff sekretariatan.
b) Belum adanya sistem informasi pelaporan penyelesaian sengketa pemilu secara online, sehingga  menghambat  proses  pelaporan  progress  penyelesaian  sengketa  pemilu kepada Bawaslu RI.
c) Peserta  Pemilu  masih  belum  kebingungan  regulasi  dan  terkait  Objek  Sengketa dikarenakan masih minimnya sosialiasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu mengandung kelemahan berupa belum diaturnya teknis dan langkah-langkah penyelenggaraan mediasi yang selaras dengan asas dan prinsip penyelenggara pemilu yang adil. Peraturan ini lebih  menekankan  pengaturan  secara  detail  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ajdukasi, padahal  mediasi  merupakan  pintu  pertama  dan  utama  dalam  proses  penyelesaian  sengkata proses  pemilu.  Hal  ini  menimbulkan  tantangan  dalam  mengukur  dan  memastikan  proses penyelenggaraan mediasi, apakah dapat memenuhi asas dan prinsip keadilan.
Dengan  mendasarkan  kepada  teori justice  as  fairness yang  dikemukakan  oleh  John Rawls untuk meneliti proses penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu Kota Bekasi pada tahun 2018 yang melibatkan PPP dan PAN dengan KPU Kota Bekasi, peneliti menemukan bahwa praktek penyelenggaraan mediasi sengketa yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bekasi dapat  memenuhi  prinsip  keadilan  ini.  Bawaslu  Kota  Bekasi  dalam  menerima  permohonan sengketa  pemilu,  melaksanakan  mediasi  dan  membuat  putusan  hasil  mediasi  atas  perkara tersebut mampu memenuhi prinsip equal liberty, equal opportunity dan difference principles yang menjadi tiga pilar justice as fairness .

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  menyarankan  kepada  Bawaslu  RI  agar melakukan perbaikan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dengan menambahkan norma pengaturan  tentang  prosedur  penyelenggaraan  mediasi  sengketa  pemilu  dengan  mengacu kepada tahapan dan prinsip yang telah dipraktekkan oleh Bawaslu Kota Bekasi. Penambahan pengaturan  ini  perlu  mencakup:  penerapan  asas  keadilan  dalam  proses  penerimaan  dan registrasi permohonan, pelaksanaan mediasi dan pembuatan putusan hasil mediasi.
Penambahan norma tentang prosedur mediasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tata  cara  (hukum  acara)  pelaksanaan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu diatur secara jelas dan terperinci sehingga dapat menghasilkan kepastian hukum. Di sisi lain, penambahan norma tentang prosedur mediasi ini juga akan dapat memastikan terpenuhinya
asas  dan  prinsip  keadilan  yang  menjadi  salah  satu  pondasi  utama  dalam  penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

## REFERENSI

## Perundang-undangan
Undang-Undang Pemilu no 7 Tahun 2017
Perbawaslu No 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Perbawaslu)  No  27  Tahun  2018  tentang  Tata  cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  No  29  Tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye Pemilihan Umum.
Putusan Mediasi 01/PS.Reg/13.03/X/2018 dan No : 02/PS.Reg/13.03/X/2018 .
Surat  Edaran  (SE)  KPU  RI  No:  1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018  tentang  Penyampaian Laporan Awasl Dana Kampanye.
BA  KPU  No  :  258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018  tentang  Penerimaan  Laporan  Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
Asshiddiqie, Jimmly. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Jurdi, Fajlurrahman.  (2018). Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
International  Institute  for  democracy  and  Electoral  Assistance.  (2012). Keadilan  Pemilu: Ringkasan buku Acuan International IDEA . Jakarta: International IDEA.
Rawls, John. (2019). A Theory of Justice . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riwanto, Agus dkk. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu . Jakarta: www.bawaslu.go.id.
Yulianto.  (2019).  Problematika  dan  Tantangan  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  dan Pemilihan Tahun 2024. Jakarta: www.bawaslu.go.id.
Ediwarman. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: GENTA Publishing.
Afifudin, M. 2020. Membumikan Pengawasan Pemilu. Jakarta: PT Gramedia.
International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance.  2010. Keadilan  Pemilu (International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Nugraha, Angga N. 2021. Pentingnya Mengawasi Kampanye, Bawaslu Jawa Barat. Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 2 No. 2.
Martinadhia,  Devita  Triwiraputri.  2021. Analisis  Permasalahan  Pada  Penggunaan  Aplikasi PeduliLindungi  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional.  Jurnal  Studi  Islam  Mukaddimah. Vol 19. No. 1 hal. 51
Sunaryo. 2022. Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi. Vol. 19 No.1