## Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak

## Ismet Firdaus

## Abstrak
Violence  against  children  in  Indonesia  continues  to  increase.  Many  cases  of  violence,  one of  them,  as  happened  at  the  childcare  institution  (orphanage).  Forms  of  violence  and  crime are  physical,  psychological,  sexual,  and  neglect.  Results  of  the  study  conducted  by  Ministry of  Social  Affairs,  UNICEF,  and  Save  the  Children  showed  that  the  factors  that  support  the physical and psychological violence to the children are associated with the method in educating and disciplining children. Often used physical force or by means of humiliating and degrading treatment of children. Ironically, the staff and caregivers view it as an important part of their role in doing the job.
Key words: kekerasan, kekerasan terhadap anak, kejahatan kekerasan.

## Pendahuluan
“Saya  dipukul  pakai  bambu  hingga  membekas,”  kata  Yd  sembari  memperlihatkan  bekas  luka di  punggung  dan  kakinya.  Sedangkan  Hr  mengaku  pernah  dipukul  sambil  dikejar  dari  lantai  1 hingga lantai 3 sampai-sampai buang air. “Teman saya ada yang pernah digantung di tangga yang mengakibatkan kepalanya bocor,” kata Hr, korban kekerasan di salah suatu panti asuhan di Gowa, Kota Makasar. ( Disiksa, 20 Anak Panti Melapor ke Polisi , diunduh dari  www.tempo interaktif. com, 12 Juli 2011).
Pemberitaan media elektronik tersebut merupakan salah satu potret beberapa kasus kekerasan  pada  anak.  Menurut  data  pelanggaran  hak  anak  yang  dikumpulkan  Komisi Nasional Perlindungan Anak dari data induk lembaga perlindungan anak di 30 provinsi di Indonesia, pada tahun 2006 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921  kasus  dan  pada  2007  jumlahnya  meningkat  40.398.625  kasus.  Di  samping itu,  Komnas Anak juga  melaporkan bahwa  selama  periode  Januari-Juni  2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga (Liunir Z, 2010: 1)
Kekerasan  ditemukan  di  dalam  keluarga,  sekolah,  panti  atau  institusi  dan  tempat lain yang menjadi tempat  perawatan,  jalanan, tempat kerja dan penjara.  Kekerasan dapat timbul  karena  keyakinan  budaya,  norma-norma,  dan  praktik-praktik  tradisi  atau  karena keadaan konﬂ ik. Sebagian kecil kekerasan terhadap anak berakibat pada kematian, namun sebagian  besar  tidak  meninggalkan  bekas-bekas  yang  kasat  mata.  Meskipun  demikian, kekerasan merupakan masalah serius yang menimpa anak-anak saat ini. Banyak kekerasan yang disembunyikan. Anak-anak tidak melaporkan tindakan tersebut karena ketakutan akan balasan yang akan dilakukan pelaku kekerasan terhadap mereka.
Baik  anak  maupun  pelaku  kekerasan  mungkin  tidak  menganggap  bahwa  yang dilakukan itu merupakan kekerasan, tapi memandang sebagai hukuman yang bisa dibenarkan dan  perlu. Anak  sebagai  korban  merasa  malu  atau  bersalah,  dan  percaya  bahwa  mereka memang sepantasnya mendapatkan perlakuan demikian. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi. (O’Donnel, 2006: 95).
Kenakalan sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, pengurus panti atau guru sehingga anak menerima hukuman. Bahkan karena disertai emosi, tidak jarang digunakan kekerasan  ﬁ sik.  Apabila  hal  ini  terus  dialami  oleh  anak,  maka  akan  menimbulkan  luka yang  mendalam  pada  ﬁ sik  dan  batinnya,  sehingga  tumbuh  kebencian  pada  mereka  dan menyebabkan trauma.
Akibat  lain  dari  kekerasan  anak  adalah  merasa  rendah  harga  dirinya  karena menganggap pantas mendapat hukuman, prestasinya di sekolah atau hubungan sosial lainnya juga menurun, dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu. Semua itu akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang sejatinya harus dibangun sejak kecil. Lebih jauh, apa yang dialami akan membuatnya meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara  memukul atau membentak  bila timbul  rasa  kesal  di  dalam  dirinya. Anak  akan  selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah di sekolah.
Sedangkan untuk konteks remaja, setiap remaja yang terbunuh dengan cara kekerasan, 20 sampai 40%  mengalami cedera yang cukup serius sehingga memerlukan perawatan rumah sakit. Efek kekerasan dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan bisa menjadi cacat menetap. Selain cedera ﬁ sik, para korban beresiko mengalami masalah psikologis dan perilaku seperti depresi, penyalahgunaan alkohol, kecemasan, dan perilaku yang mengarah pada bunuh diri.
Makalah ini mencoba menelaah tentang konsep kekerasasan, kejahatan kekerasan  dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam panti asuhan anak di Indonesia.

## Deﬁ nisi Kekerasan, Kekerasan terhadap Anak, dan Kejahatan Kekerasan

## a.  Kekerasan
Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki deﬁ nisi yang beragam meski secara sepintas setiap orang sering mendengar dan memahaminya.
Arti  kekerasan  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (1998:  733)  adalah  perihal (yang bersifat/berciri) keras; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan ﬁ sik atau barang orang lain; dan  paksaan.  Dapat  dikatakan  bahwa  kata  kekerasan  dalam  bahasa  Indonesia  umumnya dipahami  hanya  menyangkut  serangan  ﬁ sik  belaka.  Jadi  tindakan  kekerasan  (perbuatan yang menyebabkan cedera, luka, mati atau kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung  sifat  penyiksaan (torture )  dan  pengenaan  penderitaan  atau  rasa  sakit  yang sangat berat ( severe pain or suffering ) (Barda Nawawi Arief, 1998: 20)
Kekerasan menurut KUHP hanya dideﬁ nisikan sebagai kekerasan ﬁ sik sebagaimana yang  terdapat  dalam  Pasal  89  dan  Pasal  90  KUHP.  Pasal  tersebut  mengemukakan  bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal itu kemudian dinyatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul  dengan  tangan  atau  dengan  segala  macam  senjata,  menyepak,  menendang  dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu sakit yang sangat.
Dalam  pasal  tersebut,  melakukan  kekerasan  sama  dengan  membuat  orang  pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya
artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun, seperti orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, orang lumpuh yang terkurung dalam kamar karena terkena suntikan. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (R. Suhandhi, 1981: 107). Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:
a.  Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
b.  Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
c.  Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.
d.  Mendapat cacat besar.
e.  Lumpuh (kelumpuhan).
f.  Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih dari empat minggu.
g.  Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Deﬁ nisi kekerasan dari kedua pasal di atas hanya menyangkut kekerasan ﬁ sik saja yang berakibat luka pada badan atau ﬁ sik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan.

## b.  Kekerasan terhadap Anak (Child abuse)
Menurut  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak,  kekerasan  terhadap  anak  adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau  penderitaan  secara  ﬁ sik,  seksual,  psikis,  mental,  emosi  dan  penelantaran  termasuk pemaksaaan  dan  merendahkan  martabat.  Penelantaran  anak  ( child  neglect )  merupakan konsep yang luas yang meliputi kegagalan memenuhi kebutuhan emosi, kebutuhan materi anak dan kegagalan menyediakan stimulasi ﬁ sik dan stimulasi intelektual serta pengawasan dan bimbingan. Pengawasan yang tidak memadai dapat mengarah pada penyebab kematian dan  cedera karena kecelakaan  yang terjadi di rumah, memberi andil terhadap  keterlibatan anak dalam kegiatan berbahaya seperti penggunaan obat-obat terlarang, kegiatan seks yang prematur dan tidak amam, dan sebagainya.
WHO  melaporkan  bahwa  sekitar  400.000  anak-anak  yang  berusia  di  bawah  5 tahun  meninggal  dunia  setiap  tahunnya  karena  kecelakaan-kecelakaan  seperti  tenggelam, terbakar,  keracunan,  dan  kecelakaan  lalulintas.  Data  dari  Amerika  Serikat  menunjukkan bahwa penelantaran menyebabkan lebih banyak kematian pada anak di bawah usia delapan belas tahun bila dibandingkan dengan kekerasan. Penelantaran adalah bentuk paling ekstrim dari pengabaian. Keputusan untuk menelantarkan seorang anak kadang-kadang merupakan tanggapan  terhadap  buruknya  mekanisme  dukungan  ( support  mechanism )  atau  beratnya tradisi budaya.
Di Indonesia, anak-anak ditelantarkan karena orang tua tidak sanggup memberikan nafkah kepada mereka, sehingga menyerahkan anak ke keluarga atau panti  yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mapan. Orang tua mereka seolah percaya bahwa itu merupakan satu-satunya  cara  untuk  menawarkan  kesempatan  kepada  anak  agar  memperoleh  masa depan lebih baik. Data paling mengejutkan, pada beberapa budaya, stigma yang ditimpakan kepada kehamilan di luar perkawinan menyebabkan sebagian besar anak yang lahir di luar perkawinan ditelantarkan pada waktu dilahirkan (O’Donnel, 2006: 100).
c. Kejahatan Kekerasan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merumuskan  kejahatan  kekerasan ke  dalam  berbagai  pasal  yaitu  285-301  (kejahatan  susila),  310-321  (penistaan),  324-337 (penghilangan  kemerdekaan),  338-340  (pembunuhan),  351-356  (penganiayaan),  dan  lain- lain.  Sedangkan  pengertian  kejahatan  kekerasan  itu  sendiri  dalam  KUHP  tidak  diberikan deﬁ nisinya.
Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan deﬁ nisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Huriodo (1984: 4), kejahatan kekerasan adalah:
a.  Tindak  pidana  yang  didahului,  disertai  atau  dikuti  dengan  kekerasan  terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan  barang  orang  lain  secara  tidak  sah  atau  mencederai  dan  atau membunuh orang).
b.  Suatu  tindak  pidana  sebagaimana  yang  disebut  dalam  Pasal  89  KUHP,  yaitu perbuatan  yang  membuat  orang  menjadi  pingsan  atau  tidak  berdaya,  maka perbuatan itu bersifat ﬁ sik.
c.  Tindak pidana yang bersifat psikis, sehinga menyebabkan orang lain tidak berdaya
Sedangkan ketentuan pidana kejahatan kekerasan terhadap anak dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak sebagai berikut:
1.  Pasal 77 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril, sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik ﬁ sik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.  Pasal  78  bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  dan  sengaja  membiarkan  anak dalam  situasi  darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  anak  yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau  anak  korban  kekerasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59,  padahal anak  tersebut  memerlukan  pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3.  Pasal  79  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.  Pasal  80  menyatakan  bahwa:  (1)  setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (3) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  (4)  pidana  ditambah  sepertiga  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila  yang  melakukan  penganiayaan tersebut orang tuanya.
5.  Pasal 81 menyatakan bahwa: (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
6.  Pasal  82  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## Bentuk-bentuk Kekerasan dan Kejahatan Kekerasan yang Dialami Anak Panti di Indonesia
Hasil  penelitian  Kementerian  Sosial,  Unicef,  Save  the  Children  (1996:  170-194) menunjukkan terjadinya kekerasan ﬁ sik dan psikis di Panti Asuhan Anak, yakni:
a.  Kekerasan Fisik 1 dan Psikis 2
“Dua penghuni Wisma UPS Asuhan Anak Nganjuk yaitu, Ris (12) dan Bi (14) nekat kabur karena tidak tahan. Kasus dugaan kekerasan itu pun saat ini tengah ditangani pihak yang berwajib, setelah kedua orang tua korban melapor pada polisi. Menurut keterangan Mujianah (38), ibu Ris asal Begandung, Nganjuk mengaku terkejut saat anaknya pulang dengan cara kabur dari panti, pada hari Kamis lalu. “Ris mengaku sedang  sakit  akibat  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  para  seniornya.  Ris  langsung
1 Dalarn Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan ﬁ sik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang,dan atau sampai menyebabkan kematian;
2 Dalarn Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
dibawa  ke  rumah  sakit  untuk  menjalani  visum.  Berdasar  keterangan  dokter,  Ris mengalami luka memar dibagian dalam“ ( koranmontera.com).
Menurut  pengakuan  Kepala  Panti  Nurul  Ikhlas,  kekerasan  yang  sering  terjadi  di lingkungan  panti  berupa  perkelahian  antar  anak,  terutama  anak  laki-laki,  sedangkan  anak perempuan paling hanya adu mulut. Meskipun ada anggapan umum pada staf maupun anak- anak bahwa tidak ada kekerasan di panti kecuali beberapa contoh perkelahian antar anak, namun ketika penelitian ini lebih lanjut menanyakan apakah ada yang pernah dipukul maka gambaran berbeda tiba-tiba muncul.
Kasus di Panti Asuhan Darul Aitam, NTB, merupakan contoh yang cukup menarik dalam  hal  ini.  Berdasarkan  pengakuan  salah  satu  korban  kekerasan  menyatakan,  “Kami biasa  dipukul  kalau  tidak  naik  musholla,  tidak  kerja.  Pokoknya  kalau  melanggar  aturan pasti dikasih hukuman. Tidak boleh sarapan pagi, kalau berturut-turut bisa dibotakin. Noh- noh si dia dibotakin karena sering tidak naik musholla. Kalau pacaran atau mencuri maka hukumannya tidak ada ampun, langsung dikeluarin,” katanya.
Hukuman ﬁ sik dan psikologis ditemukan di mayoritas panti asuhan.  Hal ini sering bersifat rutin dan tanpak pengurus serta anak-anak menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari- hari mereka. Hal ini juga secara umum tidak dianggap oleh mereka sebagai kekerasan, seperti diceritakan oleh seorang anak dari Harapan di NTB. Menurutnya, kekerasan  itu tidak ada, yang ada hanyalah semacam sanksi karena anak-anak melanggar aturan. Di antaranya hukuman scout jump atau push up oleh pengasuh karena tidak ikut sholat jama’ah atau tidak piket.
Sebagai suatu cara untuk mendidik dan mendisiplinkan anak, penggunaan pemaksaan ﬁ sik  dan  perlakuan  mempermalukan  atau  merendahkan  banyak  digunakan  secara  luas. Banyak pula  staf yang memandang itu  sebagai bagian penting dari peranan mereka. Pada kenyataannya, seperti yang kita lihat di atas, sama halnya dengan mengatur jadwal harian dan memantau anak, mendisiplinkan anak dipandang sebagai peranan utama dari para pengasuh.
Keyakinan  pada  kebutuhan  mendisiplinkan  anak  dipandang  sebagai  peranan  utama dari para pengasuh. Keyakinan pada kebutuhan mendisiplinkan anak dengan paksa, tampak disetujui oleh kebanyakan staf meski tidak banyak mengungkapkan secara terbuka, seperti yang dikatakan seorang mantan staf pengasuh di Panti Muhammadiyah Lhoksemawe, “Anak Aceh itu keras, tidak bisa dilembutin tapi harus dikerasin. Kalau tidak dikerasin maka aturan tidak jalan, sehingga anak perlu dijewer, dicubit, dipukul atau ditampar. Apalagi bagi yang sudah gede . Jika keseringan keluar malam, saya tidak sanggup lagi, saya serahin ke kepala panti dan pengasuh yang lain,” akunya.
Bentuk  kekerasan  dalam  konteks  disiplin  atau  mendidik  anak  bervariasi  seperti meninju,  melempar, memukul dengan  kayu atau batang rotan, mencubit perut, menjewer telinga,  merayap  di  lumpur,  menyuruh  lari  mengelilingi  lapangan, rolling ,  menyuruh mengangkat barang yang berat, berjemur, melakukan push up atau scout jump , menyiramkan air kotor, membotaki di muka umum, dan mengunci di WC, dan beberapa bentuk pengucilan. Umumnya, semakin serius pelanggaran dilakukan atau semakin dianggap “nakal” seorang anak, hukumannya akan semakin berat.
Menariknya,  meninju  kadang  dilihat  sebagai  hal  yang  dekat  dengan  kekerasan  di beberapa  kasus  dan  tidak  dapat  diterima.  Sedangkan  semua  bentuk  pemukulan  lainnya
dipandang hanya sebagai hukuman dan tidak sama dengan kekerasan. Mencubit perut anak atau memukul dengan rotan merupakan bentuk umum hukuman, sementara membotaki dan menyiramkan air kotor dilakukan pada anak yang melakukan pelanggaran berulang-ulang. Beberapa pengalaman anak-anak panti Nurul Ikhlas yang mengalami kekerasan dari pengasuh A10  (perempuan,  kelas  6  SD,  15  tahun)  dipukul  kakinya  dengan  rotan,  dicubit  pahanya hingga  biru,  dan  dimarahi.  Hukuman  tersebut  diterima A10  karena  kesiangan  mengambil jatah  makan. Akibatnya,  jika  terlambat  mengambil  jatah  makan,  kadang-kadang  terpaksa tidak makan. Ini sebagaimana diungkapkannya, “Separuh makan separuh tidak”. Demikian pula dengan A9 (perempuan, kelas 2 SMP, 14 tahun). Dia dimarahi dan dipukul dengan rotan karena telat mengambil jatah makan. Tidak jauh beda dengan itu, A8 (perempuan, kelas I MAN, 16 tahun) juga mengalami perlakuan yang sama.
Di sebagian besar kasus, hukuman diterapkan oleh kepala panti atau staf. Tetapi di sejumlah kecil panti, anak-anak juga dihukum secara kolektif karena kesalahan satu orang. Perlakuan ini tampaknya dipraktikkan untuk memastikan semua anak merasakan hukuman. Di satu panti milik pemerintah terdapat contoh mengenai praktik ini.
“Setahun  yang  lalu  seorang  anak  perempuan  (A6)    kelas  I  SMA,    menginap  di  rumah  kawan tanpa  izin.  Pulangnya  dia  terkena  marah  pengasuh.  Malamnya,  sebelum  makan  di  mana  anak- anak  sedang  berkumpul  di  dapur,  atas  perintah  staf  I,  teman-teman  sekelas  anak  tersebut  yang ada di panti diminta mencubit anak tersebut ditambah cubitan dari teman seagamanya (Katholik). Cubitan tersebut dilakukan di depan anak-anak dan pengasuh. Saat itu, dia jatuh pingsan namun dibiarkan (anak-anak tidak selera makan, tapi dipaksa). Banyak anak yang menangis menyaksikan perbuatan tersebut sehingga juga dimarahi.  Akibatnya, setelah makan A6 masuk kamar mengunci pintu lalu mengambil gunting untuk bunuh diri. Kebetulan ada temannya di dalam kamar, sehingga dengan tangkas gunting itu diambil, meski tangan A6 sudah terluka”.
Di beberapa panti di mana tidak cukup terdapat orang dewasa untuk mengawasi, anak  yang  paling  tua  akan  diminta  untuk  mendisiplinkan  yang  lebih  muda.  Contohnya Panti Muhammadiyah, Meulaboh. Akibat tidak ada pengasuh yang jelas di asrama putera, pelaksanaan  hukuman  diberikan  kepada  anak  usia  SMA  dan  mahasiswa.  Hukumannya berbentuk pukulan yang diberlakukan pada adik-adik asuh, anak laki-laki.
Di Panti Yoga Dharma, Jawa Tengah, anak-anak kerap mendapat ejekan dari teman- temannya  di  sekolah.  Mereka  dianggap kuper (kurang  pergaulan), ndeso (kampungan), orang miskin sehingga kalau menggunakan barang yang pantas pasti syirik. Dalam bahasa mereka, “cah panti koq ngono, biasane cah panti ya koyo ngono.”

## b.  Kekerasan Seksual 3
Pada  tahun  2004  di  satu  panti  di  Kalimantan  Barat,  ditemukan  sebuah  kasus kekerasan seksual yang melibatkan dua anak dari panti yang sama. Hal yang cukup menarik adalah bukan para pengasuh melainkan guru di sekolah yang mengetahui apa yang terjadi. Sebuah kasus kekerasan seksual terjadi di panti ini tahun 2004, melibatkan seorang anak laki-laki yang duduk dibangku kelas 3 SMP dan seorang anak perempuan yang baru duduk di kelas 5 SD.
3 Dalarn Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan  seksual  adalah  tiap-tiap  sikap  dan  perbuatan  yang  ditujukan  terhadap  tubuh  atau  seksualitas seseorang  untuk  tujuan  merendahkan  martabat  serta  integritas  tubuh  atau  seksualitasnya,  yang  berdampak secara ﬁ sik maupun psikis.
Begitu pula, kasus di panti X pada awal pendirian tahun 1990an diketahui terjadi kasus seorang  staf  memperkosa  dan  membuat  hamil  salah  seorang  anak  perempuan  asuhannya. Akibatnya, pengasuh itu dipenjara dengan hukuman selama kurang lebih 3 tahun. Setelah kejadian tersebut, mulai terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap panti tersebut sehingga satu per satu anak diambil oleh orang tua atau walinya. Akhirnya pada tahun 1998, panti asuhan ini resmi ditutup.

## Penutup
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami anak di panti asuhan  anak,  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta  sudah  merupakan  kategori  kejahatan kekerasan. Hasil penelitian Save The Children, Depsos dan UNICEF sebagian menunjukkan bahwa hal yang mendukung terjadinya kekerasan ﬁ sik dan psikis tersebut berkaitan dengan cara panti asuhan mendidik dan mendisiplinkan anak. Kerapkali digunakan pemaksaan ﬁ sik dan perlakuan yang mempermalukan atau merendahkan anak (pelembagaan kekerasan). Staf dan  pengasuh  panti  asuhan  memandang  hal  tersebut  sebagai  bagian  penting  dari  peranan mereka dalam melakukan pekerjaannya.

## Bibliograﬁ
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Huriodo,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Kejahatan  Kekerasan  di Wilayah Perkotaan”, makalah disampaikan dalam Seminar Kriminalogi, FISIP UI, 29 November 1984.
Liunir, Z , Kekerasan terhadap anak : Permasalahan dan Pemecahannya . Jakarta: tnp 2010.
O’Donnel,  Dan, Perlindungan  Anak,  Sebuah  Panduan  bagi  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat . Jakarta: UNICEF, 2006.
Suhandhi, R, KUHP dan Penjelasannya . Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
Save the Children, DEPSOS RI, dan UNICEF, Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan di Indonesia . Jakarta: UNICEF, 2007.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1998
UU No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
www.tempointeraktif.com, “Disiksa, 20 Anak Panti Melapor  ke Polisi,”  Selasa, 12  Juli 2011.