Naskah diterima tanggal 27 Maret 2017, diperiksa 8 M ei 2017, dan disetujui tanggal 2 6 Ju l i 2017.

## KEBIJAKAN PENGUASA DALAM PELESTARIAN BANGUNAN KEAGAMAAN PADA MASA PEMERINTAHAN RAKAI WATUKURA DYAḤ BALITUNG (898-910 M.)

## Yogi Pradana
Tenaga Ahli Cagar Budaya, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pradanayogi@gmail.com
Abstract. Policy of the Authorities in the Preservation of Religious Buildings During the Reign of Rakai Watukura Dyaḥ Balitung (898-910 A.D.) This study discusses the policy of the authorities during the reign of King Balitung (898-910 A.D.) of Ancient Mataram Kingdom. The policy that was discussed in this study was the forms of preservation of religious buildings. The aim of this study was to provide information on the forms of preservation of religious buildings in the past. The method used in this study was inductive reasoning with descriptive-analytic approach. The analysis used in this study was structural analysis, which was making internal critic on inscriptions’ transliterations to generate interpretation about aspects of human life. Based on this study, it is known that the mention of the religious buildings’ preservation policy is expressed explicitly or implicitly, while the forms of policies to preserve religious buildings were among others renovation, addition of buildings, and maintenance.
Keywords : Policy, Preservation, Religious buildings, Inscription
Abstrak. Penelitian  ini  membahas  kebijakan  penguasa  pada  masa  pemerintahan  Raja  Balitung (898-901  Masehi)  dari  Kerajaan  Matarām  Kuno.  Kebijakan  yang  dibahas  bentuk  pelestarian bangunan keagamaan berdasarkan data prasasti dari masa pemerintahan Raja Balitung. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk pelestarian bangunan keagamaan pada masa lampau. Metode yang digunakan adalah penalaran induktif dengan sifat deskriptif-analitis. Analisis yang digunakan dalam  penelitian  ini  berupa  analisis  struktural,  yaitu  melakukan  kritik  intern  pada  transliterasi atau  alih  bahasa  isi  prasasti  untuk  memperoleh  penafsiran  berupa  aspek-kehidupan  manusia. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyebutan kebijakan pelestarian bangunan keagamaan dalam prasasti disebutkan, baik secara tersurat maupun tersirat. Adapun bentuk-bentuk kebijakan penguasa  dalam  melestarikan  bangunan  keagamaan  antara  lain  berupa  renovasi,  penambahan bangunan, dan perawatan bangunan.
Kata Kunci : Kebijakan, Pelestarian, Bangunan keagamaan, Prasasti

## 1. Pendahuluan
Penulisan  sejarah  Indonesia  kuno  tidak dapat terlepas dari prasasti sebagai sumber tertulis  yang  autentik,  prasasti  dibuat  pada waktu  yang  bersamaan  dengan  peristiwa  yang diperingati  (Dwiyanto  1998,  2).  Oleh  karena itu  banyak  informasi  yang  diperlukan  untuk penulisan  sejarah  menggunakan  informasi dari  hasil  kajian  para  pakar  prasasti  (Wibowo 1976,  63).  Kata prasasti berasal  dari  kata praśasti dalam  bahasa  Sansekerta  yang
memiliki  arti  ‘pengumuman  pemerintah’  dan ‘surat  keputusan’  atau  ‘piagam’  (Zoetmulder 2011,  850).  Menurut  Boechari,  prasasti  ialah sumber  sejarah  dari  masa  lampau  yang  ditulis di  atas  batu  atau  logam  (Boechari  1977,  4). Berdasarkan data yang telah ditemukan, aksara pada prasasti masa Jawa Kuno dipahatkan pada batu  ( linggopala ),  logam  emas  ( mas ),  perak ( pirak ),  tembaga  ( tamra ),  dan  ada  juga  yang dituliskan pada daun “tal” (lontar) yang disebut ripta prasasti (Darmosoetopo 2003, 1).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
Prasasti dapat dilihat tidak hanya sebagai media  penyampai  pesan  tekstual,  karena  pada hakikatnya  merupakan  produk  bendawi  dari kegiatan  manusia  masa  lampau  yang  masuk dalam  kategori  artefak  (Kusumohartono  1994, 17). Berdasarkan gagasan tersebut, prasasti dapat diartikan  sebagai  salah  satu  artefak  berbentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau  raja  yang  berisi  pengumuman,  peraturan dan  perintah.  Hampir  seluruh  prasasti  Jawa Kuno yang ditemukan berisi tentang penetapan sīma yang diberikan untuk orang yang berjasa, baik kepada raja maupun sīma untuk menunjang bangunan keagamaan (Darmosoetopo 2003, 11). Meskipun demikian, ada sejumlah kecil prasasti yang  berisi  tentang jayapattra atau masalah hukum  (Boechari  1977,  4)  dan  anugerah  raja atau  penguasa  berupa  hadiah  barang  kepada para pendeta (Darmosoetopo 2003, 91).
Prasasti  adalah  peringatan  peristiwa penetapan sīma .  Penetapan  itu  dituliskan sebagai  anugerah  penguasa  kepada  desa  atau pejabat yang telah berjasa kepada kerajaan atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan suatu bangunan keagaman (Boechari 1977, o 4). Untuk meresmikan  sebuah  daerah  sebagai  daerah sīma ,  terlebih  dahulu  harus  diadakan  upacara peresmian atau penetapan yang disebut manusuk sīma .  Prosesi  penetapan sīma (Haryono  1980, 35-54)  mengandung  aspek  magis  dan  religius untuk  memperlihatkan  bahwa  penetapan suatu daerah sebagai sīma dengan segala ketentuan  merupakan  ketetapan  mutlak  yang harus  dipatuhi  oleh  seluruh  rakyat.  Dalam  hal ini,  termasuk  ketentuan  mengenai  kebijakan terhadap pelestarian bangunan keagamaan yang ada di dalamnya.
Bangunan  keagamaan  pada  masa  Jawa Kuno  diperuntukkan  bagi  keperluan  ibadah atau  pemujaan.  Oleh  karena  itu,  bangunan keagamaan  ini  perlu  dijaga  kelestariannya melalui  kegiatan  pelestarian.  Pengertian pelestarian pada masa sekarang berbeda dengan pelestarian pada masa lalu. Perbedaan tersebut
terletak  pada  pengertian  pelestarian  yang didefinisikan  sebagai  usaha  untuk  melakukan perawatan  agar  suatu  objek  bisa  bertahan  dan tidak mengalami perubahan (Pusat Bahasa 2008, 820). Ketika masih digunakan, suatu bangunan bisa saja mengalami perubahan atau perbaikan. Oleh karena itu, tulisan ini tidak mengacu pada pengertian pelestarian pada masa sekarang.
Informasi  mengenai  bentuk  pelestarian bangunan  keagamaan  pada  masa  Matarām Kuno banyak terdapat dalam prasasti meskipun jarang ada yang menyebutnya secara langsung. Penguasa  memiliki  peran  sentral  dalam  upaya melestarikan  bangunan  keagamaan  yang mereka  dirikan.  Prasasti  Wanua  Tengah  III yang  dikeluarkan  pada  tahun  908  Masehi (Kusen 1988, 18 dan Darmosoetopo 2003, 41) menyebutkan  bahwa  Rahyangta  i  Hara  adik Rahyangta i Mḍang (Sang Ratu Sañjaya) telah membangun  biara  ( bihāra )  (tempat  tinggal biksu)  dalam  kompleks  bangunan  keagamaan Buddha  di  Pikatan,  juga  menyiapkan  sawah yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai keperluan  upacara  dan  pelestarian  dalam bangunan keagamaan.
Dalam Prasasti Wanua Tengah III (908 M) juga ada pernyataan yang menyebutkan bahwa Śrī  Mahārāja  Rake  Watukura  Dyaḥ  Balitung mengeluarkan  kebijakan  penting  terkait dengan  keberadaan  dan  kelestarian  bangunan keagamaan di wilayah kerajaannya. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali status semua bihāra (biara)  di  seluruh  Jawa sebagai daerah swatantra .  Dengan  kata  lain, semua  biara  itu  diberi  kebebasan  penarikan pajak,  yang  berarti  dana  yang  dihasilkan dari tanah punpunan ,  yaitu  tanah sīma yang diperuntukkan  khusus  untuk  bangunan keagamaan  dapat  digunakan  untuk  keperluan pelestarian  bangunan  keagamaan.  Selain punpunan dijumpai pula tanah aṅśa yang merupakan  tanah  yang  diperuntukkan  bagi bangunan  keagamaan  tetapi  letaknya  jauh dari  bangunan  keagamaannya,  istilah aṅśa
baru muncul pada masa sesudahnya (abad ke- 11)  sampai  pada  masa  keemasan Kerajaan Majapahit  (Boechari  1980,  277;  Jones  1984, 78).  Keterangan  tentang  status  semua  biara  di Jawa pada masa itu dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:
II.6-7  “… ajña nira kumonakan sang hyang  dharmma  bihāra  i  jawa  kabeḥ swatantra umaryya kadandan …”  (=… perintahnya menyuruh semua sīma untuk bangunan  keagamaan bihāra di  Jawa statusnya  dihidupkan  kembali  (sebagai swatantra ) (Darmosoetopo 2003, 41).
Berdasarkan  informasi  yang  terdapat dalam  prasasti  ini,  Raja  Balitung  diasumsikan memiliki  kepedulian  yang  tinggi  terhadap kelestarian  bangunan  keagamaan.  Beberapa pertanyaan  yang  diajukan  dalam  penelitian ini  yaitu:  (1)  Apa  saja  bentuk  kebijakan pelestarian  terhadap  bangunan  keagamaan yang telah dilakukan? (2) Apa tujuan penguasa tersebut membuat kebijakan pelestarian itu? (3) Bagaimana posisi para penguasa tersebut secara birokrasi  terkait  dengan  kebijakan  pelestarian terhadap  bangunan  kegamaan  yang  mereka lakukan?

## 2. Metode
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian kualitatif  dengan  sifat  penelitian  deskriptif- analitis.  Penalaran  yang  digunakan  bersifat induktif yang bermula dari kajian fakta khusus, kemudian  disimpulkan  menjadi  gejala  yang bersifat  umum.  Penelitian  mengambil  data informasi  mengenai  kebijakan  penguasa  pada masa Raja Balitung dalam pelestarian bangunan keagamaan. Fakta atau gejala dari data tentang permasalahan yang diajukan akan digambarkan dengan  mendeskripsikan  data  prasasti  dengan terlebih  dahulu  melakukan  analisis  untuk mengetahui maksud dari data prasasti tersebut.
Tahapan penelitian dimulai dari pencarian data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi
berdasarkan  hasil  analisis.  Data  diperoleh  dari alih  aksara  prasasti  Raja  Balitung  yang  telah dilakukan  oleh  pakar  sebelumnya.  Pemilihan informasi  dilakukan  khusus  yang  berkaitan dengan  kalimat  yang  menyebutkan  tentang pelestarian bangunan keagamaan.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  analisis  struktural,  yaitu  melakukan kritik  intern  yang  berupa  transliterasi  atau alih  bahasa  pada  pesan  atau  isi  prasasti  yang menghasilkan  penafsiran  berupa  keterangan yang  berhubungan  dengan  aspek  ekonomi, politik,  agama,  birokrasi,  dan  sebagainya  pada masa lampau. Analisis seperti ini adalah cara umum  yang  digunakan  oleh  kalangan  epigraf (Dwiyanto 1993, 7). Oleh karena itu penelitian ini  akan  menghasilkan  interpretasi  beragam bentuk  pelestarian  bangunan  keagamaan  pada masa Raja Balitung.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Penyebutan Usaha Pelestarian Bangunan Keagamaan dalam Prasasti Masa Balitung (898-910 M)
Raja  Rakai  Watukura  Dyaḥ  Balitung mengeluarkan  banyak  prasasti  pada  masa pemerintahannya  (898-910  M).  Diantara prasasti-prasasti tersebut, terdapat beberapa prasasti yang memuat keterangan yang berkaitan dengan  kelestarian  bangunan  keagamaan. Prasasti masa Raja Balitung (898-910 M) yang dijadikan  sebagai  data  dalam  penelitian  ini memperlihatkan  perbedaan  penyebutan  usaha pelestarian  bangunan  keagamaan.  Penyebutan mengenai pelestarian terhadap bangunan keagamaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyebutan secara tersurat dan penyebutan secara tersirat .  Penyebutan  tersurat  diketahui dari  kalimat  atau  kata  yang  dituliskan  pada kalimat prasasti dan penyebutan anugerah yang disebut sebagai sīma punpunan . Sīma punpunan merupakan anugerah sīma pada sebidang tanah pada sebuah desa untuk mendukung kelestarian bangunan keagamaan (Jones 1984, 78).
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74

## 3.1.1  Penyebutan Tersurat
Penyebutan tersurat adalah isi dari kalimat dalam prasasti yang memberikan indikasi tentang usaha  pelestarian  bangunan  keagamaan.  Tidak ada standardisasi pasti untuk membedakan jenis penyebutan  pelestarian  bangunan  keagamaan. Pengelompokan  ini  untuk  memudahkan pengidentifikasian  bentuk  pelestarian  yang tampak  dalam  data  prasasti,  Berikut  ini  istilah yang dipakai dalam prasasti masa Raja Balitung yang berhubungan dengan pelestarian:
a. Makmitan Kata makmitan memiliki arti ‘memelihara’, makmitan dalam beberapa prasasti disebutkan untuk  menerangkan  upaya  pemeliharaan yang  dilakukan  pada  bangunan  keagamaan maupun tanah sīma .  Untuk  bangunan keagamaan  disebut makmitan dharmma , sedangkan  untuk sīma disebut makmitan sīma .  Berikut  adalah  kutipan  kalimat  dari prasasti yang menyebutkan kata tersebut: Prasasti Telang I (903 M)
I.5-6  “… wusan  makakmitan    ikanaŋ kamulān mu°aŋ parahu.  umantassakna saŋ mahawān  pratidina  paṅguhanya  mas  mā  7 pasaŋ niŋ kalaŋ mā 2 piṇḍa mā 9 iŋ satahun. paknānya...  mu°aŋ  parāna  °i  maṅkmit kamulān …” (=[yang termasuk wilayah Hu] wusan untuk menjaga kamulān dan perahu.
[Sebagai  imbalan]  menjaga  perahu  dan menyeberangkan  pejalan  kaki  setiap  hari [mereka]  akan  menerima    bayaran  senilai 7 māsa emas disatukan dengan dari kalang
2 māsa [emas],  jumlahnya  9 māsa [emas] dalam setahun. [Penduduk] yang dikenakan [untuk  .....]  dan parana kepada  penjaga kamulān (Nastiti 2015, 27-28). Prasasti Watukura I (902 M) IIIb.  1-2.  “… i  bhatāra  dharmma. çesanya.  maraha  i  saŋ  karmmanya. mamūja.  upakalpa.  dewakarmma.  anapū. dewadāsa.  pasiṅhir.  sahana  saṅkarmma kummit  bhatāra  makadrwya  ya …”(=…di
bhatāra dharmma sisanya diberikan ke sang karmmanya untuk  memuja  mempersiapkan upacara,  upacara  untuk  dewa,  menyapu, pemelihara  bangunan  keagamaan  pejabat keagamaan,  sang  karma  yang  memelihara seluruh bangunannya ( bhātara ) sebagai kerja baktinya (Wuryantoro 2011, 130). Prasasti Samalagi (910 M) 3-4.“… dharmma  rakryān  mahāmantri. Gawainya  mā…sawaḥnya  lamwit…(hu…n tampaḥ 1 ka…ḥ) 2 pinḍah sawaḥ kmittanni rāma  i  samalagi …”(=… dharmma rakryān mahāmantri. Kerjanya mā sawahnya mmiliki luas lamwit …… ( hu…n tampaḥ 1 ka…ḥ ) 2 jumlah  sawah  yang  dikelola  oleh rāma di Samalagi…(Boechari 2012, 479).
b.  Rumakṣa
Kata ini berasal dari kata dasar rakṣa yang berarti ‘jaga’, dengan ditambah sisipan um . Karena sisipan ini bersifat aktif maka arti kata ini  seharusnya  menjadi  ‘menjaga.’  Berikut ini adalah kutipan kalimat dalam prasasti Taji (901 M) yang menyebutkan kata ini:
VIIa. 3-4.“… kasusukan nikanaŋ kabikuan  riŋ  dewasabhā  muaŋ  sīmānya de  rakryān  ri  watu  tihaŋ  pu  saŋgrāma dhurandhara winehakanira ya ri anaknira anakbi  samgat  dmu(ŋ)  pu  cintyā  rake  śrī bhāru  dyaḥ  dhetā.  sira rumakṣā saŋ  hyaŋ dharmma …”(=…dibatasilah kabikuan di  Dewasabha  itu  dan  (juga) sīma- nya oleh  Rakryān  ri  Watu  Tihaŋ  Pu  Saŋgrāma Dhurandhara  diberikan  kepada  anaknya istri  dari  Samgat  Dmu(ŋ)  Pu  Cintyā  yaitu Rake  Śrī  Bhāru  Dyaḥ  Dhetā.  dialah  yang menjaga  (bangunan  keagamaan) saŋ  hyaŋ dharmma …(Boechari 1985/86, 42).
c. Umiwia
Kata umiwia juga memiliki arti ‘memelihara’, dalam  prasasti  Rukam  (907  M)  kata  ini muncul  untuk  menerangkan  pemeliharaan lima  bangunan  keagamaan  yang  dilakukan oleh  warga  Desa  Rukam  dengan  dipimpin
Tabel 1. Penyebutan Tersurat Tentang Pelestarian dalam Prasasti Masa Balitung
oleh  ketiga rāma di daerah itu. Kutipan prasastinya adalah:
1.3-4. “… sīmān rakryān sañjīwana nini haji  maṅasīa  i  dharmma  nira  i  limwunŋ muaŋ  pagawayana  kamulān  paṅguḥhannya pirak dhā 5 piliḥ mas mā 5 marā i parhyaṅan i  limwuŋ  buñcaŋ  hajyanya  umiwia  ikanaŋ kamulān …”  =…dijadikan  daerah  perdikan bagi neneknya raja, yaitu Rakryān Sañjīwana dan  hendaknya  dipersembahkan  kepada dharmmanya (Rakryān  Sañjīwana)  di Limwung dan hendaknya membuat kamulān (di  Rukam).  Pendapatan  (daerah  Rukam yang  berjumlah)  5 dhārana perak  dan  5 māsa  pilih  mas ,  (supaya)  diberikan  untuk pemeliharaan parhyaṅan yang  terletak  di Limwung, sebagai buñcang hajinya adalah memelihara kamulān tersebut…  (Nastiti et al. 1982, 23-26 dan 36-40).
d.  Byapāra Kata byapāra memiliki  arti  ‘mengurusi/ melayani’.  Kata byapāra atau wyaparā juga  diidentifikasikan  sebagai  jabatan  dari seseorang yang mempunyai tugas memelihara bangunan  keagamaan  dari  kerusakan (Setianingsih 1991, 6). Satu-satunya prasasti masa  Balitung  yang  menyebutkan  kata byapāra adalah prasasti Watukura (902 M), berikut ini kutipan kalimatnya: IIIa.1.“… nāhan  kweh  ni  rāmanta  i watukura tumarima ikanāŋ mās panīma saṅke
haji  muaŋ  milu  sumusuk  ikanāŋ  dharmma ika  ta  kabeh  kapwa  byapāra  i  bhatāra dharmma i watukura …”(Wuryantoro  2011,
129)(=…demikian banyaknya kepala desa di Watukura yang menerima uang emas untuk melaksanakan  upacara  penetapan sīma dari raja  dan  ikut  membatasi  atau  menetapkan bangunan  keagamaan  itu  semuanya  adalah pemelihara  bangunan  keagamaan  di Watukura…

## e.  Sīma Punpunan
Penyebutan  ini  tercantum  dalam  empat prasasti  pada  masa  Raja  Balitung,  berikut kutipan kalimatnya:
Prasasti Sangsang I (907 M)
1.6.“… inanugrahān  kinon  sumusuka i  kanaŋ  wanua  i  saŋsaŋ  simā  punpunnana nikanaŋ  wiharā …”  (van  Naerssen  1937, 442)(=dianugerahi  untuk  membatasi  desa sangsang menjadi simā  punpunan bagi wiharā itu…)
Prasasti Samalagi
3.  “ …i  samalagi…susukên  sīmā punpunanai  bhaṭāra  waiṣṇawa  iŋ  bulusan dharmma  rakryān  mahāmantrī.  Gawainya mā… ”(=…di  samalagi..  ditetapkan  atau dibatasi  (sebagai) sīmā  punpunan untuk bangunan suci bagi kelompok pemuja dewa wisnu ( bhaṭāra waiṣṇawa ) di bulusan yang merupakan kebaikan ( dharmma ) dari rakryān mahāmantrī. baktinya… māsa (mā) …).
Kata Terjemahan Prasasti kmit Makmitana melestarikan atau memelihara Telang I (903 M) Kummit melestarikan atau memelihara Watukura (902 M) Kmitanni yang dipelihara Samalagi rumakṣa menjaga Taji (901 M) umiwia memelihara Rukam (907 M) byapāra mengurusi atau melayani Watukura (902 M) sīma punpunan tanah sīma yang diperuntukkan bagi kelestarian bangunan keagamaan Sangsang (907 M), Samalagi (t.t.), Kandangan (906 M), Wukajana (t.t.)
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74

## 3.1.2  Penyebutan Tersirat
Ada 11 prasasti yang secara tidak langsung atau tersirat usaha pelestarian bangunan keagamaan (kutipan prasastinya tercantum dalam Tabel  2.).  Usaha  untuk  melestarikan  bangunan keagamaan secara tersirat pada umumnya berisi pemberian sebuah tanah sīma untuk  bangunan
keagamaan.  Tanah  yang  ditetapkan  menjadi sīma adalah  tanah  yang  bebas  dari  pungutan pajak  kerajaan.  Sebagai  gantinya,  hasil  dari tanah  tersebut  diperuntukkan  bagi  bangunan keagamaan  untuk  mendukung  kelestarian  atau keberadaan  bangunan  keagamaan  (Boechari 2011, 280).
Kutipan Prasasti Terjemahan Prasasti sinusuk rake wanua poḥ. sīmani parhyaṅan ditetapkan atau dibatasi oleh Rake Wanua Poh sebagai sīma untuk bangunan keagamaan (yang jenisnya) parhyangan Kayu Ara Hiwang (901 M) paknānyan sinusuk punyā nira sīmā bhaṭara muaŋ bhaṭāri I kinawuhan Tujuannya membatasi sīma yaitu sebagai jasa mereka (bagi) bhaṭāra dan bhaṭārī di Kinawuhan Panggumulan I & II (902 & 903 M) inalap śīmā nikanang kamulān muang parahu dijadikan sīma bagi Bangunan keagamaan ( kamulān ) dan perahu Telang II (903 M) panamwah sawaha simājaran diwassa sīmājñaya ikānaŋ kabikuan i simājaran memperluas sawah sīma untuk para ajar (pendeta/guru) ketika (pada saat itu) perintah untuk menjadikan sīma untuk kabikuan di sīma untuk para ajar (sīmājaran) Ketanen I (904 M) paknān yan sinuśuk muang kalangnya sīmā sang hyang caitya mahaywa silunglung sang dewata sang lumāḥ i pastika Fungsinya dibatasi dengan pejabat sīma (bagi) Sang Hyang Caitya bagi kesejahteraan silunglung dari raja yang diperdewakan di pastika Poh (Randusari) (905 M) kāla rakryān i wuṅkaltihaŋ pu wīrawikrama maṅarpanākan gaṇṭa i bhaṭāra iŋ rabwān Pada waktu itu Rakryān Wuṅkaltihaṅ Pu Wīrawikrama memberikan genta kepada dewa ( bhaṭāra ) di Rabwān Rabwan (905 M) śīmā ni parhyangan I prasāja watak patapān dijadikan śīma bagi parhyangan Prasāja (yang masuk dalam wilayah) Patapān Kandangan (906 M) lain sangke kapūjan bhaṭāra i malangkuśeśwara. ing pūteśwara.i kutusan. i śilābhedeśwara. i tuleśwara. ing pratiwarsa
selain itu juga melakukan pemujaan kepada bangunan keagamaan ( bha ṭ āra ) di Malangkuśeśwara. di Pūteśwara.di Kutusan.
di Silābhedeśwara.di Tuleśwara setiap tahun Mantyasih I (907 M) knanyan sinusuk sīmā bhaṭārī ta…pa ri…iṅinira sa…maṇik tujuan pembatasan (tanah itu) ialah untuk dijadikan perdikan bagi bangunan keagamaan untuk Bhaṭārī (=dewi durgā?) Sīmā Bhaṭāri (907 M) irikā diwasa nikanaŋ sawaḥ sīma i pikatan inuwahakan i saŋ hyaŋ wihāra i pikatan adalah saat sawah sīma di pikatan diberikan kepada sang hyang wihāra di Pikatan Wanua Tengah III (908 M) sinêmbahakên ḍampunta sudḍara mwaŋ ḍampunta dampi. sīma pananamāna kambaŋ panikêlana susur dipersembahkan kepada Dampunta Sudḍara dan Dampunta Dampi sebagai tanah sīma untuk menanam bunga yang nanti hasilnya sebagai pemberian wajib
Kaladi (909 M)
Tabel 2. Kutipan Penyebutan Tersirat Kebijakan Pelestarian Bangunan Keagamaan

## 3.2 Bentuk Pelestarian Bangunan Keagamaan
3.2.1  Perawatan dan Perlindungan
Sebagai  tempat  yang  diperuntukkan  bagi kegiatan keagamaan, bangunan keagamaan perlu dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap lestari. Bangunan keagamaan perlu dijaga keamanannya dari  berbagai  ancaman  yang  mengganggu keberadaan  dan  kegiatan  yang  terjadi  pada bangunan keagamaan. Sebagai contoh pada masa Matarām Kuno dalam Prasasti Śiwagṛha (856 M) memberikan keterangan mengenai kemungkinan adanya peristiwa pencurian pada suatu bangunan keagamaan,
19.“… ista  kariḥ  dwarapalā  weh  dadi matakut  maling  ta  kumaling  waruhheriṅ alap  grhahayu  ning  hyaṅ …”(=…arca dwarapala  ditempatkan  untuk  menakuti pencuri  yang  mencuri  (menganggu) keindahan  bangunan  keagamaan  milik dewa…(Casparis 1956, 313).
Kutipan  prasasti  Śiwagṛha  di  atas menunjukkan  upaya  mencegah  tindakan pencurian dengan menempatkan arca dwarapala yang  biasanya  ditempatkan  pada  pintu  masuk sebuah  bangunan  keagamaan.  Pada  masa Balitung,  kebijakan  tentang  usaha  menjaga keamanan  bangunan  keagamaan  diwujudkan
dengan membangun kamulān .  Bangunan  ini merupakan  bangunan  yang  diperuntukkan  bagi penjaga  keamanan,  dan  biasanya  berkaitan dengan  keamanan  jalan  raya  atau  sarana penyeberangan  (tambangan)  pada  masa  Jawa Kuno  (Darmosoetopo  2003,  104-106,  Nastiti et al. 1982,  48).  Prasasti Telang  I  memberikan keterangan  bahwa  Desa  Telang  diwajibkan untuk menjaga kamulān dan perahu, seperti yang tercantum dalam kutipan ini:
A.4-5  “… jar  ya  tan  wuara  saŋgahan. inujaran  saŋ  huwusan  pu  waluḥ anakwanua  i anṅahi. de rakryān mapatiḥ kinon    umaparṇnākna    ikanaŋ  wanua    i tlaŋ muaŋ  iŋ mahe…
5.wusan  makakmitan    °ikanaŋ  kamulān mu°aŋ parahu ....(=Penguasa Desa Huwusan [bernama] Pu Waluh, penduduk
Desa  Manṅahi,  disuruh  oleh  Rakryan Mapatih  untuk  menyampaikannya  ke [penduduk] Desa Tlaŋ, Desa Mahe, [dan Desa Paparahuan][yang termasuk wilayah Hu]wusan  untuk  menjaga kamulān dan perahu) (Nastiti 2015, 27-28)
Pemeliharaan  bangunan  keagamaan membutuhkan  seorang  petugas  khusus. Petugas  khusus  tersebut  dalam  prasasti  disebut dengan byapāra yang  berarti  juru  pelihara
Foto 1. Prasasti Mantyasih lempeng I sisi depan dan pembesaran bagian awalnya (Sumber: OD 8737)
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
bangunan  keagamaan  (Setianingsih  1991, 5).  Sebagai  petugas  khusus  untuk  merawat bangunan  keagamaan, byapāra memiliki tugas  membersihkan  dan  merawat  bangunan keagamaan  dan  lingkungan  sekitarnya.  Prasasti Landa  yang  tidak  terdapat  angka  tahun  di dalamnya menurut Christie (1999, 172) berasal dari  masa  Raja  Kayuwangi  memberikan keterangan  mengenai  bangunan  keagamaan prāsāda yang  ada  di  Ruhur  dan  Tambak  yang disapu  bagian  dalam  ruangannya.  Halaman prāsāda ini  juga  dibersihkan  dan  dicabuti rumput-rumputnya  (Darmosoetopo  2003,  248, Wuryantoro 2012, 351-352).
Petugas byapāra , seperti yang disebutkan dalam prasasti Watukura I jumlahnya lebih dari satu  orang,  kutipan  prasasti  yang  menyebutkan indikasi tersebut adalah:
IIIa.1.“… rāmānamarata saŋ gariyan saŋ subhara  saŋ  windawa  nāhan  kweḥ  ni rāmanta i watukura, tumarima ikanāŋ mās panīma  saṅke  haji,  muaŋ  milu  sumusuk ikanāŋ  dharmma,  ika  ta  kabeḥ  kapwa byapāra i bhaṭāra dharmma i watukura …” (Wuryantoro  2012,  129)(=pejabat  kepala desa  yang  telah  pensiun  yaitu  Sang Gariyan,  Sang  Subhara,  Sang  Windawa. Demikian  banyaknya  kepala  desa  di Watukura yang menerima uang emas untuk melaksanakan  upacara  penetapan sīma
dari raja dan ikut membatasi/menetapkan bangunan keagamaan itu semuanya adalah para  pemelihara  bangunan  keagamaan  di Watukura).
Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa para  kepala  desa  yang  telah  menerima  uang emas  untuk  memelihara  bangunan  keagamaan itu semua tergolong dalam petugas yang disebut byapāra . Termasuk ketiga kepala desa yang telah pensiun juga diberikan tugas untuk melestarikan bangunan keagamaan.
Pada  masa  Raja  Rakai  Watukura  Dyaḥ Balitung,  pemeliharaan  bangunan  keagamaan mungkin  tidak  banyak  berbeda  dengan  bentuk pemeliharaan  bangunan  keagamaan  pada Prasasti  Landa  di  atas.  Pembersihan  terhadap bangunan keagamaan bukan tanpa alasan, ajaran keagamaan  yang  mengajarkan  bakti  terhadap bangunan keagamaan atau dewa juga diajarkan dalam ajaran agama. Visualisasi dalam salah satu relief Karmawibhangga Borobudur menampilkan gambaran mengenai hal itu.

## 3.2.2. Renovasi Bangunan
Pada  masa  pemerintahan  Raja  Balitung pernah  ada  peristiwa  renovasi  bangunan keagamaan, peristiwa ini dicatat dalam prasasti Sangsang  (907  M).  Samgat  Lamwa  yang merupakan  pejabat  tinggi watak Lamwa di tugaskan  untuk  menetapkan  Desa  Sangsang
Foto 2. Panil 31 Relief Karmawibhangga Candi Borobudur yang menggambarkan seorang Biksu yang duduk di depan sebuah bangunan keagamaan atau candi dan seseorang terlihat membersihkan bagian kaki candi, adegan ini menurut Fontein (1989) menunjukkan ajaran membersihkan kediaman Biksu (Sumber: Widjaja 1999, 31)
sebagai sīma karena ia telah berjasa memperindah bangunan kuṭi di Hujung Galuh dan membangun biharā untuk  komplek kuṭi tersebut. Kutipan kalimat prasastinya adalah:
5-6.“… i kanaŋ wanua wuara kuṭī i hujuŋ galuḥ watak lamwa ya ta pinuliḥ samgat lamwa pinahayu-nira jinayyakan nira wihāra ya sambandhā nya r inanugrahān kinon  sumusuka  i  kanaŋ  wanua  i  saŋsaŋ simā  punpunnana  nikanaŋ  wiharā … ”(=van  Naerssen  1937,  442)(=…wuara kuṭī  di  hujung  galuh  itu  yang  masuk dalam  wilayah watak lamwa.  Dia  lah yang  bernama Samgat Lamwa  yang mempercantik  (kompleks  bangunan keagamaan), memulihkan kejayaan dengan menambahkan wiharā .  Itulah  sebabnya (ia)  dianugerahi  untuk  membatasi  desa sangsang menjadi simā  punpunan  bagi wiharā itu…)
Berdasarkan kutipan prasasti di atas, ada dua hal penting yang tercantum, pertama adalah hubungan antara bangunan keagamaan kuṭi dan wiharā . Karena bangunan wiharā dibangun dalam  sebuah  kompleks kuṭi , berarti bangunan wiharā merupakan  bagian  kecil  dari  bangunan kuṭi yang sudah ada. Kemungkinan lain yang bisa saja terjadi adalah bangunan kuti yang merupakan bangunan  bernafaskan  agama  Buddha  belum memiliki wiharā yang  diidentifikasi  sebagai tempat  tinggal  para  pendeta  agama  Buddha (Darmosoetopo 2003, 204).
Jika  bangunan wiharā ini dibangun setelah kuṭi- nya,  berarti  dapat  dianggap  bahwa wiharā merupakan  bangunan  pelengkap  yang dibangun  kemudian  untuk  menambahkan kompleks  bangunan kuṭi yang  sudah  ada. Sebagai contoh, fenomena penambahan sebuah bangunaan  keagamaan  Buddha  dengan  sebuah bangunan wiharā telah  ada  sejak  tahun  700  Ś (778 M). Raja Rakai Panangkaran membangun sebuah  bangunan  keagamaan  untuk Dewi  Tāra ( Tārābhavanaṃ ), sekarang diidentikkan dengan Candi Kalasan. Berdasarkan Prasasti Kalasan ini
juga disebutkan pembangunan sebuah bihāra di sekitar  bangunan  keagamaan  tersebut  (Santiko 2012, 5-6).
Sesuai dengan bukti yang telah disebutkan sebelumnya,  salah  satu  bentuk  kebijakan pelestarian bangunan keagamaan adalah dengan cara menambah bangunan baru dalam suatu bangunan  keagamaan.  Prasasti  Sangsang  I adalah suatu bukti bahwa bangunan keagamaan kuṭi mengalami perawatan dan penambahan bangunan wiharā untuk  melengkapi  bangunan yang sudah ada. Prasasti ini juga menunjukkan bahwa  pejabat  yang  terlibat  dalam  usaha pelestarian  bangunan  keagamaan  tidak  harus pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, hal ini dapat  dilihat  dari  peran  Samgat  Lamwa.  Fakta ini  semakin  memperjelas  bahwa  gelar samgat adalah  gelar  pejabat  yang  berada  pada  tingkat watak yang  memiliki  tugas  khusus  di  bidang keagamaan.

## 3.3.  Dukungan untuk Keberadaan Bangunan Keagamaan
Pada  masa  pemerintahan  Raja  Balitung, pemberian  atau  dukungan  terhadap  bangunan keagamaan  dapat  berupa  tanah  sawah,  kebun, dan  tanah  desa.  Pemberian  tanah  kepada bangunan  keagamaan  masa  Raja  Balitung beragam jenisnya. Tanah yang diberikan sebagai biaya  melestarikan  bangunan  keagamaan tersebut  merupakan  tanah  yang  terlebih  dahulu dibatasi sebagai tanah sīma .  Pemberian  tanah terutama untuk penetapan sīma punpunan karena sīma  punpunan sudah  jelas  merupakan  tanah sīma untuk  mendukung  keberadaan  bangunan keagamaan (Boechari 1980, 324; Darmosoetopo 2003, 109; Jones 1984, 78).
Seperti  telah  dikemukakan  bahwa  tanah adalah sumbangan yang paling banyak diberikan, mungkin  karena  masyarakat  Matarām  Kuno adalah masyarakat agraris. Sawah menghasilkan komoditas yang berguna untuk memenuhi hajat hidup  masyarakat  sehingga  dapat  juga  untuk membiayai  bangunan  keagamaan.  Hasil  dari
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
sawah sīma yang  seharusnya  diserahkan  untuk kerajaan dalam bentuk pajak digunakan sebagai biaya untuk pelestarian bangunan keagamaan.
Misalnya  Desa  Panggumulan  yang memiliki  kewajiban  membayar  pajak  empat māsa yang  diperoleh  dari  sawah  yang  luasnya tujuh tampah dan satu kaṭik ditambah dengan penghasilan setahun dari hutan sebesar satu māsa perak  harus  di  serahkan  semuanya  untuk memelihara bangunan keagamaan di Kinawuhan (Nastiti et al. 1982,  30).  Contoh  lainnya, adalah  sawah  di  Wanua  Tengah  yang  hasilnya diperuntukkan bagi biara di Pikatan yang telah dibangun oleh Rahyangta i Hara pada tahun 745 M.  Adapun  luas  tanah  yang  disebutkan  dalam prasasti  adalah  sisi  utara  182 dpa sihwa , sisi selatan 162 dpa sihwa , sisi timur 160 dpa sihwa dan sisi barat 162 dpa sihwa dengan 3 tu . Penambahan  tanah  terkait  usaha  atau kebijakan  dalam  menunjang  pelestarian bangunan  keagamaan  pada  masa  pemerintahan Raja  Balitung  terdapat  dalam  prasasti  Ketanen (904  M)  yang  ditemukan  di  Desa  Ketanen, Mojokerto.  Penjelasan  mengenai  hal  itu  dalam prasasti  disebutkan  bahwa  Rakryan  Lañja  dai Innahan  dan  pembantu  Rakryān  memperluas sīma untuk para ajar (pendeta/guru) yang ada di Kabikuan Simājaran. Alasan penambahan tanah tersebut  supaya  hasil  dari sīma menjadi lebih besar sehingga dana untuk mengurus bangunan keagamaan juga bertambah.
Pemberian tanah berupa kebun didapatkan dari  Prasasati  Taji  (901  M)  yang  menyebutkan kebun  di  Desa  Taji  ini  berisi  anugerah sīma yang  diberikan  untuk  tanah  kebun  di  Desa Taji  yang  masuk  wilayah dmung dijadikan tanah  perdikan  untuk  sebuah kabikuan yang bernama  Dewasabhā.  Sebagaimana  diketahui, kebun  merupakan  tanah  yang  juga  ditanami sebagaimana  tanah  sawah,  yang  hasilnya  dapat memberikan  nilai  ekonomis  untuk  digunakan dalam pelestarian bangunan keagamaan.
Hal menarik adalah penjelasan dari prasasti Kaladi  (909  M.)  yang  menyebutkan  adanya
tanah sīma di Kaladi, Gayam, dan Pyapya yang masuk ke wilayah Bawang, tadinya merupakan hutan  ( alas  araṇan )  yang  dan  dirubah  menjadi kebun.  Kemudian  kebun  tersebut  disebutkan ditanami  dengan  bunga  yang  diperuntukkan untuk mendukung pemberian wajib ( panikĕlana susur ). Adapun  alasan  mengapa  hutan  tersebut dijadikan  kebun  bunga,  karena  hutan  tersebut tadinya  hutan  yang  sangat  rawan  kejahatan yang  menyebabkan  ketakutan  bagi  orang  yang melaluinya. Keterangan mengenai hal itu dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:
“…sambandha  ikanaŋ  lmaḥ  iŋ  kaladi i  gayam  mwaŋ  iŋ  pyapya  watĕk  bawaŋ sinêmbahakên  ḍampunta  sudḍara  mwaŋ ḍampunta  dampi.  sīma  pananamāna kambaŋ  panikĕlana  susur…  sampun pua  ya  winehakĕn  simān.  sambandha iŋkang  lmaḥ  iŋ  gayām  muaŋ  iŋ  pyapya hlat  gunanta  kamulanya.  alas  araṇan katakutan…” (=…alasannya tanah
di  Kaladi,  Gayam  dan  Pyapya  yang masuk  dalam  wilayah  ( watêk )  bawang dipersembahkan kepada Dampunta
Sudḍara  dan  Dampunta  Dampi  sebagai tanah sīma untuk  menanam  bunga  yang nanti  hasilnya  sebagai  pemberian  wajib. sudah diberikan anugerah sīma itu kepada mereka.  Alasannya  tanah  di  Gayām  dan Pyapya  terhalang  dari  segi  keamanan…) (Jones 1984, 180).
Kutipan  ini  menunjukkan  bahwa  kebun bunga merupakan hal penting untuk mendukung bangunan  keagamaan  sebagai  sarana  upacara. Persembahan bunga untuk bhaṭāra atau bangunan keagamaan  juga  disebut  dalam  prasasati  Kwak I  pada  masa  pemerintahan  Rakai  Kayuwaŋi untuk  bangunan pastika ( mangraga kambang ing pastika ) yang dilakukan tiap setengah tahun sekali (Darmosoetopo 2003, 250). Pemberian  bunga  yang  dilakukan  untuk sebuah bangunan keagamaan merupakan sebuah bakti yang ditunjukkan kepada dewa. Pemberian itu  memiliki  arti  religius  bagi  penguasa  karena
suatu  pemberian  baik  yang  diberikan  akan membawa suatu pengembalian dalam hidup ini  maupun  dalam  hidup  yang  akan  datang (reinkarnasi)  dalam  keyakinan  Hindu  (Mauss 1992, 111). Secara luas bentuk-bentuk kebijakan yang telah diuraikan di atas pada akhirnya dapat dianggap sebagai kepedulian penguasa terhadap kehidupan beragama dan masyarakat pada masa itu.

## 4. Penutup
Pelestarian bangunan keagamaan sebagai usaha  untuk  membuat  bangunan  keagamaan tetap  dilakukan  oleh  penguasa  Jawa  Kuno pada  898-910  M.  dengan  berbagai  cara.  Cara- cara  yang  dilakukan  oleh  penguasa  untuk menjaga  keberlanjutan  bangunan  keagamaan adalah  dengan  mendu-kung  keterawatan, mempertahankan keberadaan bangunan keagamaan. Hal itu dikarenakan bahwa bangunan keagamaan merupakan bangunan sakral sebagai tempat  melakukan  ibadah  dan  ritual-ritual keagamaan masyarakat Jawa Kuno.
Pelestarian untuk mempertahankan keberadaan  sebuah  bangunan  kegamaan  pada masa  itu  dilakukan  dengan  cara  merawat, merenovasi  dan  menambah  bangunan  dan memberikan dukungan baik hasil tanah maupun barang.  Perawatan  untuk  mempertahankan keberadaan  bangunan  keagamaan  dilakukan dengan cara membersihkan bangunan, membuat bangunan  pos  keamanan  ( kamulān )  untuk bangunan keagamaan dan merenovasi bangunan
keagamaan  ( pinahayu ).  Untuk  mendukung kelangsungan bangunan keagamaan dan kegiatan yang  ada  di  dalamnya  penguasa  melakukukan pemberian yang antara lain berupa tanah sawah, sawah  kering  ( gagā ),  kebun,  dan  tanah  yang belum  dimanfaatkan.  Dukungan  itu  merupakan tanda bakti kepada dewa. Bakti seorang penguasa ini sering disebut dengan buat haji ( buñcang haji ), gawai atau buathyang atau  sebagai  bakti (kerja) rakyat untuk raja dan dewa.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa kebijakan pelestarian bangunan keagamaan tidak hanya dilakukan atas perintah dari Śrī Maharājā sebagai penguasa tertinggi. Para pejabat di tingkat lebih rendah seperti tingkatan daerah watak juga bisa melakukan kebijakan pelestarian bangunan keagamaan.  Hal  ini  mendukung  pemahaman mengenai  sistem  birokrasi  pada  masa  kerajaan Matarām Kuno. Sistem itu disebut dengan sistem “desentralisasi”  yang  memperbolehkan  para penguasa  lokal  atau  daerah  untuk  melakukan pengaturan terhadap wilayahnya sendiri.

## Daftar Pustaka
Boechari.  2012.  “Epigrafi  dan  Sejarah Indonesia.” Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, Kumpulan Tulisan  Boechari ,  3-28.  Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Boechari. 1980. “Candi dan Lingkungannya.” In Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) , 319- 341. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Foto 3. Prasasti  Kaladi  Lempeng  I  a  yang  memberikan  informasi  mengenai  kebun  bunga  yang  dipersembahkan  bagi bangunan keagamaan (Sumber:  OD 20297-20298)
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
Boechari  and  A.  S.  Wibowo.  1985/1986. Prasasti Koleksi Museum Nasional I .  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Arkeologi Nasional.
Brandes,  J.  L.  A.  1913. Oud-Javaansche Oorkonden  Nagelaten  Transcripties  van Wijlen Dr. J. L. A. Brandes Uitgegeven door Dr. N. J. Krom. VBG LX . Batavia: Albrecht & Co. M. Nijhoff.
Casparis,  J.  G.  de.  1956. Selected Incriptions From The 7th to The 9th Century A. D. II . Bandung: Masa Baru.
Christie, Jan Wisseman. 1999. Register of The Inscriptions of Java 732-1060 A. D. I-II (The  Inscriptions  of  Mataram) -Working Draft 9 July 1999.
Darmosoetopo,  Riboet.  2003. Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad
IX-X TU . Yogyakarta: Prana Pena.
Dwiyanto,  Djoko.  1993.  “Metode  Penelitian Epigrafi  dalam  Arkeologi”. ARTEFAK No. 13, Agustus 1993: 7-9.
Haryono,  Timbul.  1980.  “Gambaran  tentang Upacara  Penetapan  Sīma”. Majalah Arkeologi III (1-2): 35-54.
Jones,  Antoinette  M.  B.  1984. Early  Tenth Century  Java  From  The  Inscriptions, A Study of Economic, Social and Administrative  Conditions  in  The  First Quarter of The Century . Dordrecht: Foris
Publication.
Kusen.  1988.  Prasasti  Wanua  Tengah  III,  830 Saka:  Studi  Tentang  Latar  Belakang
Perubahan Status Sawah di Wanua Tengah Sejak  Rake  Panangkaran  Sampai  Rake
Watukura  Dyah  Balitung.  In Kegiatan
Ilmiah Arkeologi IAAI Komisariat Yogyakarta-Jawa  Tengah .  Unpublish
Work.
Kusumuhartono, Bugie. 1994. “Data Baru dari Distribusi  Artefak  Prasasti”. Berkala Arkeologi tahun  XIV-Edisi  Khusus:  17-
21.
Mauss,  Marcel.  1992. Pemberian, Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno . Terj  Parsudi  Suparlan.  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia.
Nastiti,  Titi  Surti,  Dyah  Wijaya  Dewi,  and
Richadiana  Kartakusuma.  1982. Tiga Prasasti dari masa Balitung .  Jakarta:
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Nastiti,  Titi  Surti  2015.  “Prasasti  Tlanŋ  (904
M.):  Desa  Perdikan  untuk  Tempat Penyeberangan  Masa  Matarām  Kuna.” Kalpataru Majalah Arkeologi Vol. 24 No. 1: 25-35. Purnamasari,  Dewi.  2012.  Sambandha  dalam Prasasti-Prasasti  Masa  Balitung  (820- 832  Çaka).  Skripsi.  Depok:  Fakultas Ilmu  Pengetahuan  Budaya  Universitas Indonesia.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-empat .  Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama.
Santiko, Hariani. 2012. Dua Dinasti di Kerajaan
Matarām  Kuna:  Tinjauan  Prasasti Kalasan. Seminar Nasional Epigrafi dan Sejarah Kuo Indonesia 5 Desember 2012 . Unpublish Work.
Sarkar,  Himanshu  Bhusan.  1972. Corpus of  The  Inscriptions  old  Java  (Corpus Inscriptionium Javanicarium up to 928 A. D.) .  Calcutta:  Firma  K.  L.
Mukhopadhyay.
Setianingsih,  Rita  Margaretha.  1991.  Sekilas Tentang Petugas Bangunan Suci di Dalam Masyarakat Jawa Kuna. In Diskusi Ilmiah Epigrafi 9-10  November.  Unpublish Work. Soekmono.  1974.  Candi,  Fungsi  dan Pengertiannya. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia. ---------.  1927.  “Een  Belangrijke  oorkonde  uit de Kedoe.” In TBG 67: 172-215. Batavia: ALBRECHT & Co.
Sttuterheim,  W.  F.  1940.  “Oorkonde  Van Balitung  Uit  905  A.D.  (Randoesari  I)”. In Inscripties Van Nederlandsch-indie . Batavia: Kon. Drukkerij De Unie.
Stuart, A. B. Cohen. 1975. Kawi Oorkonden in Facsimile, Met Inleiding en Transscriptie. Leiden: Gedrukt bij E. J. Brill.
Suhadi, Machi and M. M. Soekarto Kartoatmojo. 1986. “Laporan Penelitian Epigrafi Jawa Tengah”. Berita Penelitian Arkeologi No. 37. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tedjowasono,  Ninie  Susanti.  1981.  Struktur Birokasi  Jaman  Balitung:  Data  Prasasti. Skripsi.  Depok:  Fakultas  Sastra Universitas Indonesia.
van  Naeersen,  T.  H.  1937.  “Twee  Koperen Oorkonden van Balitung in Het Koloniaal Instituut  te  Amsterdam”. BKI 95.  441- 461.
Widjaja,  Metta.  1999.  Penggambaran  Kaum
Agamawan pada Relief Karmawibhangga
Candi  Borobudur.  Skripsi.  Depok: Universitas Indonesia.
Wuryantoro, Edhie. 2012. Prasasti Berbahasa Jawa Kuno Abad VIII – X Masehi Koleksi Museum Nasional Jakarta (Alih aksara dan  Terjemahan) .  Jakarta:  Museum Nasional Indonesia.
Wuryantoro,  Edhie  and  Hasan  Djafar.  1996. “Prasasti  Wanua  Tengah  3  dan  Masalah Dinasti  Sanjaya-Sailendra”. Laporan Penelitian FS-UI. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Zoetmulder,  P.  J.  and  S.  O.  Robson.  2011. Kamus Jawa Kuna-Indonesia .  Terj. Darusuprapta  &  Sumarti  Suprayitna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
P ada  masa  lampau,  ketika  sedang berkembangnya  pengaruh  kebuda- yaan  India  di  Nuṣāntara,  khususnya pada  masa  Kerajaan  Kaḍiri  (abad  XI-XII), Siŋhasāri  (abad  XIII),  dan  Majapahit  (abad XIV-XV),  Gunung  Penanggungan  dianggap sebagai gunung suci yang dapat disamakan dengan  Gunung  Meru,  sebuah  gunung tempat  tinggal  para  dewa  serta  Lokapāla dimana Indra bersemayam sebagai raja para dewa. Entah kebetulan dalam hal pemilihan lokasi,  Penanggungan  yang  populernya Pawitra mirip dengan Gunung Meru dengan sebuah  puncak  utama  dikelilingi  empat puncak  di  empat  penjuru  angin.  Sebagai representasi  tempat  tinggal  para  dewa,  di Gunung Penanggungan terdapat bangunan- bangunan suci mulai dari kaki hingga puncak gunung,  dan  pemandian  ( pethirtaan ). Dengan  demikian  tinggalan  budaya  masa lampau  di  gunung  ini  mempunyai  nilai historis-kultural.
Dalam  babakan  sejarah  kebudayaan
Indonesia, Gunung Penanggungan mempunyai  posisi  penting.  Tinggalan- tinggalan  budaya  yang  terdapat  di  gunung itu  mencerminkan  tinggalan  budaya  yang mewakili  asal  dan  jamannya.  Adanya bangunan  berundak  mencerminkan  unsur budaya  asli  Nuṣāntara.  Sayangnya hingga  saat  ini  informasi  mengenai kepurbakalaan,  apalagi  kesejarahan Penanggungan  sangat  minim.  Akibat dari  minimnya  informasi  tersebut pengetahuan mengenai hal itu sangat terbatas. Gunung  Penanggungan  dan tinggalan  budayanya  merupakan kekayaan  yang  tidak  ternilai  bagi bangsa  Indonesia.  Jarang  ada  situs arkeologi, dan mungkin satu-satunya di Indonesia  yang  mempunyai  tinggalan budaya  sebanyak  Penanggungan dan  berasal  dari  berbagai  periode dalam  satu  kawasan  gunung.  Pada tahun  2015,  ketika  kebakaran  hebat di  daerah  lereng  Penanggungan
yang  menghabiskan  ratusan  hektar  hutan, ditemukan  jalan  yang  dibuat  dari  tatanan batu kali. Jalan yang lebarnya sekitar 3 meter menghubungkan  satu  bangunan  dengan bangunan  lain,  mengelilingi  punggung gunung  hingga  ke  bagian  puncak.  Karena itulah, tinggalan budaya dan lingkungannya di Penanggungan harus dapat dilestarikan. Namun sayangnya, untuk Situs Gunung Penanggungan  ini,  masalahnya  justru terletak pada hal tersebut di atas. Pertama, data  arkeologis  yang  terbilang  banyak  itu ternyata  tidak  seimbang  dengan  kegiatan penelitian  yang  telah  dilakukan.  Kedua, kondisi  bukti-bukti  arkeologis  yang  ada seperti  berpacu  dengan  waktu.  Ancaman terhadap  kelestariannya  selalu  ada  dari waktu ke waktu. Disinilah kemudian terlihat pentingnya  Situs  Gunung  Penanggungan disasar  dalam  Program  Rumah  Peradaban. Dengan  itu  diharapkan,  kegiatan  untuk menepis  kabut  kesejarahan  Sang  Pawitra atau  Gunung  Penanggungan,  menjadi semakin menggeliat.
Pengungkapan kesejarahan itu tentu  harus  disertai  dengan  upaya  untuk menggali  nilai-nilai  kearifannya,  untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  Situs
Gunung  Penanggungan  dapat  dimaknai --dan  memiliki  makna  tertentu--  dalam kehidupan  di  masa  sekarang.  Semua  itu, bukan tidak mungkin, meniscayakan tumbuh kembangnya rasa cinta masyarakat terhadap bukti-bukti  sejarah  mereka  sendiri.  Dan pada  gilirannya,  mereka  akan  terlibat  aktif dalam upaya pelestariannya.
Salah satu usaha untuk memasyarakatkan  tinggalan  budaya  masa lampau  di  Gunung  Penanggungan  adalah melalui  Program  Rumah  Peradaban. Dalam  pelaksanaan  program  ini,  Pusat Penelitian  Arkeologi  Nasional  bekerjasama dengan  UBAYA  Penanggungan  Centre  - Integrated Outdoor Campus yang MoU-nya ditandatangani di Trawas, Mojokerto tanggal 15  Agustus  2016.  Adapun  pelaksanaan kegiatan  Rumah  Peradaban  Situs  Gunung Penanggungan  di  Trawas  tanggal  15-20 Mei  2017,  dihadiri  oleh  lebih  dari  200 undangan  yang  terdiri  dari  murid  sekolah SMA  dan  mahasiswa,  guru-guru  sejarah, dan dosen dari universitas di Surabaya dan Malang,  tokoh-tokoh  masyarakat  di  sekitar Penanggungan, serta pejabat-pejabat Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. ( Bambang Budi Utomo )

## MENEPIS KABUT PAWITRA RUMAH PERADABAN GUNUNG PENANGGUNGAN:
"Ketika kebakaran hebat di daerah lereng Penanggungan yang menghabiskan ratusan hektar hutan, ditemukan jalan yang dibuat dari tatanan batu kali. Jalan yang lebarnya sekitar 3 meter menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lain, mengelilingi punggung gunung hingga ke bagian puncak"
"Ketika kebakaran hebat di daerah lereng Penanggungan yang menghabiskan ratusan hektar hutan, ditemukan jalan yang dibuat dari tatanan batu kali. Jalan yang lebarnya sekitar 3 meter menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lain, mengelilingi punggung gunung hingga ke bagian puncak"
Foto: Kusworo Foto: Kusworo