## Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kebutuhan Strategis Gender

## Linda Dwi Eriyanti
Dosen Fisipol Universitas Jember
Abstract: This  qualitative  research  is  describes  the  strategic  gender  needs  in  the community  PTPN  XII  Kebun  Silosanen  worker.    While  the  specific  purpose  of  this research  is  to  find  a  model  of  women's  empowerment  based  strategic  gender needs.  The  location  chosen  for  this  is  Silosanen  coffee  plantations  managed  by
PTPN  XII  Silo  Jember,  citing  the  quiet  absorption  of  labor  in  plantations  is  quite large,  reaching  1479  people.  Data  collection  methods  used  were  interviews, observation, literature, documentation studies and focus group discussion.
Keywords: Women’s Empowerment, Gender Strategic Needs, Organizing
Abstrak: Penelitian  kualitatif  ini  akan  mendeskripsikan  tentang  kebutuhan strategis  gender  pada  komunitas  pekerja  PTPN  XII  Kebun  Silosanen.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  model  pemberdayaan  perempuan  yang berdasarkan  kebutuhan  strategis  gender.  Lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah perkebunan  kopi  Silosanen  yang  dikelola  oleh  PTPN  XII  Silo  Jember  yang membawahi 1479 orang pekerja. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, telaah literatur, dokumentasi dan focus group discussion.
Kata  Kunci  :  Pemberdayaan  Perempuan,  Kebutuhan  Strategis  Gender, Pengorganisasian
Perbedaan  akses terhadap pendidikan, perekonomian, politik, dan kesehatan menjadikan  perempuan  tersisih  dalam  berbagai  segi  kehidupan.  Berdasarkan  data BPS  tahun  2011,    jumlah  penduduk    perempuan  di  Jawa  Timur  masih  lebih  banyak dibandingkan dengan laki-laki, yakni 50,54%. Namun demikian, dalam kehidupannya kondisi  perempuan  tidak  lebih  baik  dari  laki-laki.  Hingga  saat  ini  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  yang  tinggal  di  pedesaan  18,08  juta  orang  atau  14,70%  pada September  2012,  dan  dari  jumlah  tersebut  70%  diantaranya  adalah  perempuan. Sementara itu, di seluruh Indonesia, angka pengangguran terbuka perempuan juga lebih tinggi untuk kelompok umur 15-64 tahun yakni 7,63% dibanding  5,90% laki-laki yang menganggur. (BPS, 2011)
Konstruksi  gender  di  masyarakat  yang  patriarkhis  menempatkan  perempuan pada  posisi  yang  seringkali  dirugikan.    Perbedaan  gender  itu  membawa  dampak ketidakadilan  bagi  perempuan,  yakni  marginalisasi,  subordinasi,  stereotip, kekerasan dan beban ganda (Fakih, 2008). Marginalisasi dan subordinasi yang ada di masyarakat dan dilegitimasi oleh negara dengan kebijakan yang tidak mengganggap penting  kebutuhan perempuan  dan  secara  umum  tidak  berpihak  pada perempuan telah  mengakibatkan  kemiskinan.  Pelekatan  stereotip  negatif  pada  perempuan, mengakibatkan  perempuan  yang  seringkali  menjadi  korban  ketidakadilan,  dan kekerasan justru dianggap sebagai pihak penyebab kekerasan. Bahkan  oleh aparat pemerintah  yang  seharusnya  menegakkan  hukum  untuk  menjamin  hak  semua warganegara,  termasuk  perempuan.    Kekerasan  berupa  pemerkosaan,  pemukulan atau  serangan  fisik,  penyiksaan  yang  mengarah  kepada  organ  alat  kelamin, pelacuran,  pornografi,  pemaksaan  sterilisasi  dan  KB,  kekerasan  terselubung,
pelecehan seksual, menimpa perempuan dari berbagai usia, berbagai kelas sosial, di ruang publik, bahkan di dalam rumahnya sendiri.
Perempuan  yang  bekerja  di  ruang  publik,  karena  masyarakat  masih menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  urusan rumah  tangga,  maka  ia  harus  menanggung  beban  kerja  ganda,  yakni  tetap mengurus  rumah  tangga,  dan  masih  harus  bersaing  dengan  laki-laki  di  wilayah public dengan sistem yang masih menguntungkan laki-laki.
Sementara itu kehidupan perempuan yang tinggal di wilayah perkebunan juga tidak lepas dari permasalahan yang muncul akibat ketimpangan relasi gender.
Para  tenaga  kerja  perkebunan,  termasuk  perempuan  di  perkebunan,  sangat tergantung  kepada  perkebunan,    maka  secara  tidak  langsung  kelangsungan  hidup mereka  sangat  dipengaruhi  oleh  produktivitas  di  perkebunan  begitu  juga sebaliknya.  Perkebunan  juga  sangat  membutuhkan  buruh  yang  murah  untuk menjalankan produksinya. Peran ganda buruh perempuan perkebunan, baik sebagai buruh  dan  ibu  rumah  tangga  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  dalam kehidupan sosial ekonominya (http://repository.upi.edu).
Model  pemberdayaan  perempuan  yang  selama  ini  ada  belum  menyentuh kebutuhan  strategis  gender  perempuan.  Kebutuhan  strategis  gender    muncul  dari posisi  subordinat  perempuan  yang  tidak  menguntungkan  dalam  masyarakat  dan terkait dengan pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol. (http://sulbar.bkkbn.go.id). Kebutuhan strategis gender tidak lagi berorientasi pada bagaimana seseorang bisa menjalankan  fungsi  sesuai  tugas  dan  peran  gender  masing-masing.  Tetapi  lebih kepada  upaya  membangun  kesetaraan  gender  sehingga  ketika  akses  dan  kontrol terhadap  kehidupan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  terbuka  secara  sama,  maka kebutuhan praktis genderpun akan terpenuhi.
Pendekatan  pembangunan  yang  selama  ini  dilaksanakan  di  Indonesia  dalam rangka peningkatan peran perempuan menurut Hubeis  adalah:
1. Pendekatan  kesejahteraan:  pengembangan  peran  perempuan  sebagai  ibu rumahtangga  atau  pemenuhan  kebutuhan    praktis  gender  perempuan  yang trerkait dengan pelaksanaan peran reproduksi (domestik) perempuan.
2. Pendekatan  penyamaan hak:  diarahkan  pada upaya  kesamaan  pengembangan peran  perempuan  agar  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan  seperti halnya  laki-laki.  Pelaksanaannya  dengan  pemenuhan  kebutuhan  strategis gender  yang  memperhatikan  tiga  peran  perempuan  yakni  peran  produktif, reproduktif dan peran sosial.
3. Pendekatan  anti  kemiskinan:  pemenuhan  kebutuhan  praktis  gender  yang dikaitkan  dengan  keperluan  perempuan  untuk  meningkatkan  peran produktifnya.  Kegiatan  usaha  kecil  yang  memungkinkan  perempuan memperoleh pendapatan.
4. Pendekatan  efisiensi:  adanya  jaminan  terjadinya  proses  pembangunan  yang lebih  efektif  dan  efisien,  kontribusi  perempuan  merupakan  bagian  penting dalam pembangunan ekonomi.
5. Pendekatan  penguatan:  upaya  pemberdayaan  perempuan  untuk  mandiri. Subordinasi  perempuan  bukan  hanya  karena  ketimpangan  relasi  antara perempuan  dan  laki-laki  tetapi  juga  sebagai  akibat  penindasan  kolonial  dan
neokolonial.  Pemenuhan  kebutuhan  strategis  gender  dilakukan  dengan mobilisasi dari bawah keatas, sedangkan pemenuhan kebutuhan praktis gender diarahkan sebagai upaya melawan penindasan.
6. Pendekatan  gender:  kemitrasejajaran  laki-laki  dan  perempuan  mencakup kebersamaan dalam berbagi pekerjaan rumahtangga, pengawasan sumberdaya dan  kekuasaan,  pengambilan  keputusan  keluarga  terhadap  penggunaan sumberdaya  dan  hasilnya,  kesempatan  memperoleh  pekerjaan  yang  dibayar, partisipasi politik, dan berbagi upah yang lebih adil (Hubeis, 2010).
Pemenuhan  kebutuhan  strategis  perempuan  dilakukan  dengan  berusaha mengatasi  ketertinggalan  perempuan  di  masyarakat  dengan  menciptakan  tatanan dan  struktur  yang  lebih  berkeadilan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan (Mulyono,  2010).  Kebutuhan  strategis  gender  merupakan  kebutuhan  jangka panjang  yang  bertujuan  mengubah  peran  gender  agar  perempuan  dan  laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan (Demartoto dan Budiarti, 2010
Kebutuhan  strategis  berkaitan  dengan  perubahan  subordinasi  perempuan terhadap  laki-laki,  seperti  perubahan  pembagian  peran,  pembagian  kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain. Kebutuhan strategis gender juga meliputi perubahan hak-hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi, persamaan  upah,  dan  sebagainya  (Dep.  Kehutanan,  2005).  Dengan  demikian pemenuhan  kebutuhan  strategis  merupakan  program  pemberdayaan  perempuan dalam mematangkan potensi yang memungkinkan perempuan dapat memanfaatkan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  di  peran  publik (Subhan, 2002).
Sedangkan  unsur  utama  dalam  proses  pemberdayaan  perempuan  menurut Naila  Kabeer  (2001,  dikutip  Claros  and  Zahidi,  2005:  2-5),  terdiri  dari:  1. Welfare (Kesejahteraan)  yang  mencakup  partisipasi  ekonomi  perempuan,  pencapaian pendidikan,  Kesehatan dan kesejahteraan.  2. Access (Akses)  terhadap sumber daya produktif  seperti  tanah,  kredit,  pelatihan,  fasilitas  pemasaran,  tenaga  kerja,  dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. 3. Consientisation (Kesadaran) akan perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. 4. Participation (Partisipasi), yakni  partisipasi  perempuan  dalam  proses  pembuatan  keputusan,  pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. (Claros dan Zahidi, 2005: 4). 5. Equality of Control (Kesetaraan  dalam  kekuasaan),  dimana  kesetaraan  dalam  kekuasaan  atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki- laki berada dalam posisi yang dominan.

## Metode Penelitian
Daerah  penelitian  ditentukan  dengan  sengaja  pada  daerah  perkebunan  kopi Silosanen  yang  dikelola  PTPN  XII  di  Kecamatan  Silo,      yang  penyerapan  tenaga kerjanya mencapai 1479 orang (Data Disbun, 2006)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data-data  primer  dan  data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:  Pertama,  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  observasi dilokasi  penelitian  dan  hasil  wawancara  dengan purposive  sampling dan metode
snowball terhadap  dinas  terkait  dengan  pemberdayaan  perempuan,  Pengelola Perkebunan,  LSM  dan  Ormas  yang  terkait  dengan  pemberdayaan  perempuan, perempuan  dan  laki-laki  pekerja  perkebunan,  serta  aparat  desa  setempat.  Kedua, data  sekunder  diperoleh  dari  hasil  laporan  tertulis  (penelaahan  dokumen)  instansi terkait,  pengumpulan  literatur,  karya-karya  tulis  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  ada  serta  sifatnya mendukung data primer.
Analisis data mengikuti model interaktif analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1992), yakni melalui proses Data reduction, Data Displays, Conclution Drawing /Verification . Pertama, reduksi data dilakukan semenjak pengumpulan data dengan  penyederhanaan  klasifikasi  data  kasar  di  lapangan.  Reduksi  dilaksanakan secara  bertahap  dengan  cara  membuat  ringkasan  data  dan  menelusuri  tema  yang tersebar.  Kedua,  penyajian  data  merupakan  suatu  upaya  penyusunan  sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya  terpencar  dan  terpisah  menurut  sumber  informasi  dan  pada  saat diperolehnya  informasi  tersebut.  Kemudian  data  diklasifikasikan  menurut  pokok- pokok permasalahan. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan  penyajian  data  yang  telah  dilakukan  pada  setiap  tahap  sebelumnya  selaras dengan  mekanisme  logika  pemikiran  induktif,  maka  penarikan  kesimpulan  akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general).

## Kebutuhan Strategis Gender masyarakat
Hasil  Penelitian  tahun  pertama  telah  berhasil  mengidentifikasi  berbagai pemasalahan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  Buruh  Perkebunan  kopi  di  PTPN  XII kebun  Silosanen.  Dari  permasalahan  tersebut  diidentifikasi  beberapa  kebutuhan strategis gender bagi perempuan di wilayah perkebunan, yakni :
1. Kekuasaan/kontrol, yakni kemampuan untuk menentukan kegunaan dan fungsi atas sesuatu yang meliputi :
a. Sumberdaya,  berupa  sumberdaya  alam  (tanah,  air,  hutan),  sumber pengetahuan  dan  informasi  (buku,  TV,  Radio,  Koran),  finansial  (uang, properti)
b. Ideologi,  dimana  seorang  atau  golongan  masyarakat  seringkali  menjadi penentu,  dukun,  ataupun  dipercaya,  yang  akhirnya  mengatur  bahkan seringkali  menentukan  benar  atau  salah  nilai-nilai  dan  cara  pandang/cara berpikir warganya.
c. Pasar, dengan memiliki kontrol atas pasar, berarti juga akan memiliki kendali atas sumberdaya alam dan uang.
2. Akses Budaya yang berkembang di masyarakat patriarkhi berdampak kepada peluang yang  dimiliki  perempuan  untuk  menggunakan  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh keluarga, maupun yang ada dimasyarakat masih sangat terbatas
3. Kesadaran Kritis
Hingga  saat  ini  belum  terbangun  kesadaran  diri  perempuan  akan  kesetaraan gender,  yang  berdampak  kepada  perempuan  tidak  berusaha untuk mengubah struktur patriarkhi di masyarakatnya.
4. Partisipasi Di  satu  sisi,  perempuan  mendapatkan  beban  ganda,  dimana  mereka  harus bertanggungjawab atas semua urusan di dalam rumah tangga, dan masih harus ikut  mencari  nafkah  untuk  keluarga  dan  beraktifitas  di  masyarakat.  Namun demikian  perempuan  tidak  mendapatkan  tempat  dalam  aktifitas  yang  terkait dengan  pengambilan  kebijakan  baik  diruang  domestik,  yakni  dalam  lingkup rumah  tangga,  maupun  di  ruang  publik  tatau  dalam  masyarakat.  Hal  ini berakibat  banyak  kebijakan  di  tingkat  bawah  sampai  atas  yang  tidak  sensitif gender.
5. Kesejahteraan Tingkat kesejahteraan perempuan buruh perempuan masih sangat rendah, rata- rata  hidup  dibawah  garis  kemiskinan,  dan  dengan  fasilitas  hidup  yang  masih sangat  terbatas.  Mereka  masih  harus  berhadapan  dengan  permaalahan marginalisasi  ekonomi,  subordinasi,  stereotip  negatif,  beban  ganda  dan kekerasan.
Oleh  karenanya  perlu  ada  perubahan  dalam  masyarakat  di  wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen yakni :
1. Perbaikan  posisi  perempuan  terkait  dengan  sharing  kekuasaan  di  keluarga maupun masyarakat.
2. Pengubahan  status  gender,  peningkatan  akses  dan  kontrol  terhadap  sumber daya,  dan  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  di  lingkup  domestik maupun di ruang publik.
3. Pembangunan    keesadaran  perempuan  dan  laki-laki  atas  pentingnya kesetaraaan dalam kehidupan dalam keluarga dan di masyarakat.
4. Keikutsertaan  perempuan  dalam  setiap  proses  pembangunan  (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring).
5. Pemenuhan  kesejahteraan  perempuan,  yang  akan  terwujud  ketika  hak-haknya juga  terjamin,  yakni  hak  politik,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran,  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  hak  atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, hak untuk diperlakukan secara adil.

## Model  Pemberdayaan  Perempuan  Perkebunan  Berbasis  Kebutuhan  Strategis Gender
Pemberdayaan  perempuan  buruh  perkebunan  PTPN  XII  kebun  Silosanen dilakukan  dengan  peningkatan  kesadaran  kritis  atas  hak,  penguatan,  pengalihan kekuasaan,  peningkatan  partisipasi,  serta  menumbuhkan  keseimbangan  relasi  di antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut secara teknis berupa :

## Sekolah Perempuan Berdaya
Sekolah  perempuan  ini  adalah  upaya  untuk  membuka  wawasan  dan memberikan pengetahuan kepada perempuan buruh perkebunan. Dengan sekolah perempuan ini diharapkan akan terbangun pola pikir baru yang adil gender. Keadilan dan  sensitifitas  gender di  masyarakat  menjadi penting  untuk  memperbaiki kualitas
hidup  perempuan,  termasuk  dalam  pemenuhan-pemenuhan  kebutuhan  praktis perempuan.
Sekolah  perempuan  ini  membutuhan  fasilitator  yang  memiliki  pemahaman gender,  pemahaman situasi  dan  kondisi perempuan  di  perkebunan Silosanen,  juga memiliki semangat pengabdian,  komitmen, dan empati yang tinggi. Peserta sekolah perempuan adalah buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen, baik yang berasal dari  buruh  kebun,  buruh  pabrik,  buruh  bedeng,  maupun  mandor.  Sekolah perempuan  diselenggarakan  secara  rutin  setiap  dua  minggu  sekali,  pada  hari minggu selama 10 kali pertemuan.

## Pengorganisasian buruh perempuan
Pengorganisasian  buruh  perempuan  penting  untuk  menjadi  wadah  bagi perempuan buruh Perempuan. Organisasi buruh ini diharapkan mampu menjadi : (1) media  bagi  para  anggotanya  untuk  berbagi  informasi,  (2)  untuk  mendiskusikan berbagai  permasalahan  yang  dihadapi, (3) Pencarian  solusi  bersama  permasalahan yang  ada,  (4)  sebagai  media  untuk  menyebarluaskan  kesadaran  gender  bagi perempuan  di  wilayah  perkebunan  PTPN  XII  kebun  Silosanen,  (5)  wadah  bagi perjuangan kepentingan kaum buruh ketika berhadapan dengan perusahaan.
Model Pemberdayaan Buruh Perkebunan Kopi PTPN XII Kebun Silosanen
Sumber: Diolah oleh penulis.

## Langkah 1 : Identifikasi Masalah
Terjadi ketimpangan relasi gender  masyarakat  di Perkebunan Kopi  PTPN XII Silosanen,  dimana  terdapat  Pembedaan  Kontrol  dan  Akses  antara  perempuan  dan laki-laki,  di  ranah  domestik  maupun  diruang  publik,  termasuk  di  tempat  mereka bekerja di perkebunan.
Tabel 1 Perbedaan Akses dan Kontrol Sumberdaya Akses Kontrol Laki-laki Perempuan  Laki-laki Perempuan
Tanah v V v Peralatan v V v Uang kas v v v v Sarana dan prasarana v v v Pendapatan dari luar v v v Pemilikan properti v v Kebutuhan dasar v v v Pendidikan v v v Pelatihan v v Kekuasaan politis/prestise v v Fasilitas kesehatan v v v Peluang jabatan v v Gaji v v v Tunjangan v v Cuti Kredit v v Keselamatan/kenyamanan kerja v v v
Sumber: hasil wawancara penulis.
Tabel 2

## Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Akses dan Kontrol
No Faktor Hambatan 1 Politik Penentu kebijakan di semua  tingkatan didominasi oleh laki- laki, sehingga, produk kebijakannya pun tidak sensitif gender. 2 Ekonomi Sistem ekonomi yang kapitalistik menempatkan perempuan dalam keluarga sebagai aset yang dimiliki oleh laki-laki. 3 Sosial Masyarakat  menganggap berada dibawah tanggungjawab laki-laki, sehingga keputusan atau pemikiran laki-laki dianggap juga mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan. 4 Budaya Ketidakadilan yang dialami perempuan akibat relasi antara laki- laki dan perempuan yang timpang dimasyarakat dianggap sebagai kewajaran dan bersifat kodrati. 5 Hukum ada aturan dan produk perundangan-undangan yang melindungi hak-hak perempuan, namun tidak disertai perangkat yang memadai, seperti halnya pemahaman yang masih bias diantara penegak hukum dan terlebih lagi bagi masyarakat.

## Sumber: hasil wawancara penulis
Terdapat  pembedaan  status  dan  peran    antara  perempuan  dan  laki-laki  di masyarakat  perkebunan,  yang  berpengaruh  terhadap  aktifitas  yang  dilakukan  laki- laki dan perempuan.

## Tabel 3 Aktifitas Reproduktif Masyarakat Perkebunan
Jenis Aktifitas Reproduktif Laki- laki Anak laki2 perempuan Anak perempuan Mengasuh Anak v Memasak, v v Mencuci Perabot Dapur v v Mengambil Air, v Mengambil Kayu Bakar, v v v Mencuci Baju, v v Menyetrika Baju, v v Membersihkan Rumah, v v v Membantu Belajar Anak v v Belanja Keperluan Sehari-Hari v Mengantar Anak Sekolah v Memperbaiki Rumah v v Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit v v v Mengantar Ke Klinik/Puskesmas/Posyandu v v Mencari/membuat obat alamiah/jamu v
Sumber: hasil wawancara penulis
Tabel 4 Aktifitas Produktif Buruh Perkebunan Jenis Aktifitas Produktif Laki-laki perempuan Pembibitan v Pemupukan v v
Dangir/menyiangi rumput v v Memotong/merapikan cabang v Pemetikan v v Penyortiran v Buat lubang tanaman baru, v Timbang v Operator mesin pabrik v Pemeliharaan peralatan pabrik v Mencari rumput untuk sapi/kambing v v Merawat sapi/kambing v v Menanam sayur/buah di pekarangan v
Sumber: hasil wawancara penulis
Tabel 5 Aktifitas Kemasyarakatan Aktifitas Kemasyarakatan Laki-laki Anak laki- laki perempuan Anak perempuan Perkawinan v v v v Pemakaman v v v v Dasa wisma v v Pengajian v v PKK v Posyandu v Peringatan hari besar/selamatan v v Rapat desa/RT/RW V

## Sumber: diolah dari hasil wawancara

## Dampak Relasi Gender Bagi Kehidupan Perempuan Di Perkebunan
Relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan berdampak kepada tidak terjaminnya  hak-hak  perempuan,  diantaranya  hak  politik,  hak  untuk  mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran,  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Sedangkan  bentuk-bentuk  ketidakadilan  yang  dialami  perempuan  buruh perkebunan PTPN XII Kebun Silosanen berupa :
a. Marginalisasi ekonomi
b. Subordinasi
c. Beban ganda
d. Stereotip
e. Kekerasan

## Langkah II : Persiapan
Langkah  persiapan  ini  dilakukan  oleh  penyelenggara  bersama  dengan  beberapa perempuan  dan  atau  laki-laki  buruh  perkebunan  yang  bisa  menjadi  tokoh  kunci dalam proses pemberdayan perempuan berbasis kebutuhan strategis gender  yang dilaksanakan di Kebun Silosanen. Tahapan yang dilakukan yakni :
1. Pemetaan  masalah  dari  sudut  pandang  perempuan  dan  laki-laki,  untuk menemukan  persoalan  yang  betul-betul  dimiliki  oleh  buruh  perempuan perkebunan yang merupakan konstituen pengorganisasian;
2. Analisis  bersama  untuk  pengenalan  potensi  masyarakat  (laki-laki  dan perempuan),  merupakan upaya mengidentifikasi dan mengumpulkan kekuatan dan kemampuan koinstituen  yang menjadi obyek pengorganisasian untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri;
3. Membangun  kesadaran  awal,  dimana  proses  peningkatan  kesadaran perempuan,  sebagai  korban  dalam  hal  ini  diperlukan  untuk  membangkitkan semangat untuk perubahan;
4. Penyatuan gagasan dan ide;
5. Perumusan tujuan bersama yang mengacu kepada kebutuhan strategis gender laki-laki dan perempuan.

## Langkah III: Sekolah Perempuan Berdaya
1. Metode
Metode  dalam  sekolah  perempuan  berdaya  ini  adalah  partisipatoris,  dimana dalam proses belajar yang melibatkan elemen-elemen:
a. Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri.
b. Menciptakan  mekanisme  dan  prosedur  untuk  perencanaan  bersama  dan partisipatif
c. Diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik
d. Merumuskan  tujuan-tujuan  program  yang  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan belajar
e. Merencanakan pola pengalaman belajar
f. Melakukan  dan  menggunakan  pengalaman  belajar  ini  dengan  metoda  dan teknik yang memadai
g. Mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar. (http://www.kemsos.go.id)
2. Peserta
Peserta sekolah perempuan berdaya ini diprioritaskan bagi perempuan buruh Perkebunan  PTPN  XII  Kebun  Silosanen,  tetapi  dalam  perkembangannya  tidak menutup  kemungkinan  untuk  mengikutsertakan  laki-laki  yang  merupakan  para suami mereka.
3. Materi
a. Gender dan kesetaraan
b. Ketidakadilan gender
c. Hak-hak perempuan
d. Manajemen konflik
e. Problem solving
f. Analisis sosial dan  SWOT
g. Advokasi
4. Fasilitator
Fasilitator merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pemberdayaan ini. Oleh  karenanya  diperlukan  kompetensi  khusus  yang  harus  dimiliki  oleh  fasilitator, diantaranya adalah :
a. Memiliki komitmen dan empati terhadap proses pemberdayaan perempuan
b. Memiliki  kemampuan  untuk  membantu  dan  mengembangkan  suasana bersahabat, informal dan santai
c. Mampu  menciptakan  suasana  demokratis  dan  kebebasan  untuk  menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
d. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan diantara warga belajar
e. Menguasai  dan  mampu  mentransfer  materi/  pokok-pokok  bahasan  dari  setiap sesi pertemuan.
5. Sarana dan prasarana
Dalam  pelaksanaan  sekolah  pemberdayaan  ini  dibutuhkan  modul Pemberdayaan Perempuan Perkebunan berbasis Kebutuhan Strategis Gender yang didalamnya telah memperinci berbagai materi, metode, dan media yang dibutuhkan dalam  proses  pembelajaran.  Selain  itu  juga  diperlukan  media  berupa  :  ATK,  Kertas Plano, Papan Tulis, dan LCD Viewer

## Langkah IV : Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mengetahuai  efektifitas  dan  efisiensi,  serta keberhasilan  proses  pembelajaran,  meliputi  2  hal,  yakni  (1)  pelaksanaan  sekolah secara  kuantitas,  meliputi  jumlah  pertemuan,  jumlah  peserta,  ketersediaan  media, sarana  prasarana  dan  sebagainya.  (2)  Evaluasi  terkait  dengan  hasil  dari  proses pembelajaran.  Evaluasi  ini  dilakukan  untuk  mengukur  perubahan  pemikiran  dan sikap,  serta  perilaku  setelah  mengikuti  proses  pembelajaran/pelatihan.  Tidak menutup  kemungkinan  evaluasi  dilaksanakan melalui  pengujian  terhadap  dan  oleh peserta  sekolah  pemberdayaan  itu  sendiri.  Sedangkan  materi  evaluasi  ditetapkan bersama  secara  partisipatif,  meliputi  keseluruhan  pokok  bahasan  dalam  sekolah perempuan berdaya.

## Langkah V : Pengoperasian
Pemberdayaan    perempuan  perkebunan  ini  adalah  kegiatan  yang berkelanjutan  menuju  kehidupan  yang  lebih  adil  gender.  Merupakan  proses membentuk  kelompok  perempuan  buruh  perkebunan  menuju  penguatan  dan kemandirian  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  alternatif  kebijakan,  peningkatan akses  dan  kontrol,  kemampuan  berfikir  kritis,  adil  dan  demokratis  yang bersperspektif  gender  dengan  cara  yang  partisipatif.  Pengorganisasian  ini
merupakan  tindak  lanjut  dari  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  di  Sekolah Perempuan Berdaya.
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengorganisasian ini adalah :
1. Identifikasi pihak-pihak, masalah, analisis dampak dan ancaman;
2. Analisis potensi dan kebutuhan;
3. Pembagian peran sesuai analisis kebutuhan;
4. Bangun  aliansi  dengan  berbagai  kelompok  yang  lebih  besar  atau  dengan publik yang lebih luas;
5. Menjalankan fungsi organisasi :
a. Memelihara solidaritas perempuan perkebunan.
b. Membangun dan memelihara pertukaran informasi.
c. Membangun  mekanisme  perubahan  sebagai  upaya  pencapaian pemberdayaan perempuan perkebunan.

## Langkah VII : Kegiatan Kelompok
Pelaksanaan  kegiatan  kelompok  ditentukan  bersama  saat  perencanaan program organisasi. Kegiatan-kegiatan organisasi akan bermuara kepada perubahan masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan :
a. Penentuan  prioritas kegiatan.
b. Merencanakan  waktu,  disesuaikan  dengan  waktu  luang  yang  dimiliki  buruh perempuan PTPN XII Kebun Silosanen.
c. Penyediaan  alat  pemantauan  dan  evaluasi,  berupa  matriks  kegiatan  yang dilengkapi dengan target, waktu, dan indikator.

## Langkah VII : Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  Evaluasi  pada  tahap  ini  adalah  untuk  melihat  keberhasilan ataupu  kegagalan  dalam  keseluruhan  proses  pengorganisasian.  Dalam  hal  ini digunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif.
1. Kualitatif
Secara kualitatif pengorganisasian perempuan  buruh Perkebunan Silosanen ini berhasil jika ada indikator :
a. Peningkatan  kontrol  perempuan  dalam  kehidupan  di  lingkup  domestik maupun di ruang publik.
b. Peningkatan  partisipasi  dalam  setiap  rangkaian  proses  pembangunan,  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan,  sampai  kepada  manfaat  yang bisa dinikmati bersama-sama dengan laki-laki.
c. Perubahan  pola  pikir  perempuan  dan  tumbuhnya  kesadaran  kritis perempuan  untuk  mengubah  kondisi  yang  timpang  menjadi  lebih  adil gender.
d. Semakin  banyak  akses  yang  dimiliki  perempuan  terhadap  sumberdaya, informasi,  dan  fasilitas-fasilitas  lain  baik,  yang  tersedia  di  alam,  masyarakat, maupun yang disediakan oleh negara.
e. Peningkatan  kesejahteraan  perempuan  yang  ditandai  dengan  terjaminnya hak-hak perempuan, terutama hak untuk hidup layak.
2. Kuantitatif
Secara kuantitatif, indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilah proses pemberdayaan ini adalah:
a. Terbentuknya organisasi perempuan buruh perkebunan.
b. Jumlah anggota yang terus bertambah.
c. Tersusunnya rencana kegiatan organisasi.
d. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

## Kesimpulan
Perempuan di wilayah perkebunan kopi PTPN XII Kebun Silosanen  belum bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh semua warga negara. Hak  untuk  mengembangkan  diri,  hak  atas  kerja  dan  penghidupan  yang  layak,  hak atas  kesehatan  dan  lingkungan  yang  bersih,  hak  bebas  dari  ancaman,  diskriminasi dan  kekerasan,  hak  atas  kepastian  hukum  dan  keadilan  belum  didapatkan  oleh perempuan buruh PTPN XII Silosanen.
Mereka  juga  mengalami  ketidakadilan  beripa  marginalisasi  dalam  bidang ekonomi.  Juga  subordinasi,  dimana  perempuan  selalu  ditempatkan  sebagai  warga kelas dua setelah laki-laki. Buruh perempuan juga harus menanggung beban ganda, berupa tugas-tugas dalam rumah tangga, dimana mereka harus menjalankan fungsi reproduksi,  sekaligus  ikut  dalam  aktifitas  produktif  untuk  membantu  mencukupi kebutuhan  keluarga.  Anggapan-anggapan  negatif  berupa  stereotip  terhadap perempuan  juga  membuat  kondisi  perempuan  lebih  terpuruk.  Ditambah  dengan berbagai  bentuk  kekerasan  yang  dialami  perempuan    di  lingkup  domestik  maupun ketika mereka berada di ruang publik.
Untuk  itu  perlu  adanya  perubahan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  di masyarakat  perkebunan.  Perempuan  buruh  kebun  perlu  mendapatkan  kekuasaan untuk  mengontrol  kehidupannya,  mendapatkan  akses  terhadap  sumberdaya  dan informasi.  Model  pemberdayaan  yang  cocok  untuk  perempuan  buruh  perkebunan PTPN  XII  Silosanen  adalah  melalui  sekolah  perempuan  berdaya  dan pengorganisasian.  Sekolah  perempuan  berdaya  diharapkan  akan  mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih sensitif gender. Sedangkan perorganisasian dibutuhkan sebagai langkah yang strategis  untuk  menjadi  wadah  bagi  perempuan  buruh  kebun,  untuk  melakukan diskusi-diskusi  dan  sharing  dalam  upaya  membangun  kesadaran  gender,  dan sekaligus sebagai alat bargain terhadap pihak perkebunan, perusahaan, maupun di masyarakat.
Program pemberdayaan perempuan perkebunan berbasis kebutuhan strategis gender  ini  adalah  program  jangka  panjang  yang  membutuhkan  dukungan  dari berbagai  pihak  yang  terkait,  yakni  masyarakat,  laki-laki  dan  perempuan,  ormas, orsospol,  aparat  desa,  dan  pemerintah.  Untuk  itu  menjadi  penting  melibatkan berbagai pihak dalam proses sekolah perempuan berdaya maupun pengorganisasian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk perbaikan hidup masyarakat yang lebih berkeadilan gender.

## Daftar Pustaka
Claros, Augusto Lopez dan Zahidi, Saadia. 2005. Woman Empowerment : Measuring The  Global  Gender  Gap .World  Economic  Forum.  Diakses  dari  situs :www.weforum.org, pada 11 Maret 2013
Darwin,  Muhadjir,  M.  2005. Negara  dan  Perempuan:  Reorientasi  Kebijakan  Publik . Yogyakarta: Media Wacana.
Demartoto, Argyo dan Budiati, Atik Catur. 2010. Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan Dikirim Ke Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar) , Laporan Penelitian. http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian- wanita.pdf, diakses pada 10 Maret 2013
Fakih, Mansour. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Miles, Matthew B. dan Huberman,  A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Mulyono,  Joko.  2010.  “Kebijakan  Pemberdayaan  perempuan  Melalui  Kebutuhan Strategis  dan  Praktis  Gender”, Jurnal  Inspirat ,  Edisi  1,  Tahun  1,  Nomor  1, Januari-Juni
Simatauw,  Meentje,  dkk.  2001. Gender  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  :  Sebuah Panduan Analisis . Kupang: Yayasan PIKUL. Subhan,  Zaitunah.  2002. Menanggulangi  Budaya  Marjinalisasi  di  Perusahaan, dalamMimif  Hidayat  dan  Edi  Junaedi  (Ed):  Rekonstruksi  Pemahaman  Jender Dalam Islam . Jakarta: El KAHFI.

## Akses Internet
Data BPS, 2011, http://www.bps.go.id/, diakses pada 11 Maret 2013. Data Disbun Jatim 2013, Tenaga kerja,
http://www.disbun.jatimprov.go.id/tenagakerja.php., diakses pada 11 Maret 2013.
Data Disbun, 2011, Data Komoditi Kopi,
http://www.disbun.jatimprov.go.id/komoditi_kopi.php, diakses pada 11 Maret 2013.
Data KPU, 2009, www.kpu.go.id, Diakses pada 11 Maret 2012. Departemen  Kehutanan,  2005, Pengarusutamaan  Gender  Lingkup  Departemen Kehutanan . Jakarta: Departemen Kehutanan .
http://repository.upi.edu/operator/upload/s_sej_022470_chapter5.pdf, diakses pada 11 Maret 2013
PTPN XII Silosanen, http://www.disbun.jatimprov.go.id/dbdata/dwnlad/stakeholder/ptpnxiiwilii/PT PN%20XII%20WIL%20II-UUS%20Silosanen.pdf, diakses pada 11 Maret 2013. http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=209