## DILEMA TROTOAR
Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga
Amos Mario Khosasi Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Email: amos.mario42@gmail.com
Dita Mawar Kusumaningtyas Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Theodore Halsted Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana Gatot Sasongko Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana Email: gatot.sasongko@uksw.edu

## Abstract
The existence of street vendors can reduce the burden of government in overcoming unemployment. Due to the existence of street vendors, can absorb labor that can not be accommodated by the formal sector. But on the other hand, the presence of street vendors often disrupt the activities in the public sphere area such as sidewalks. Therefore, the government of Salatiga City made a policy by improving the function of the sidewalk and  sterilize  it  to  be  enjoyed  again  by  pedestrians.  But  with  the sterilization, the impact also to the street vendors, which they should move. The purpose of this study is to determine the impact caused by the construction of the sidewalk to the income level of street vendors. In conducting this research, we conducted interviews with several street vendors  who  are  still  actively  selling.  Among  other  things,  soto traders,chicken noodles, and leker. The results showed that the impact of pavement development had a negative impact on the income level of street vendors. Also found obstacles that arise after the street vendors are  moving  places,  such  as  infrastructure  facilities  are  not  met, inadequate facilities, and reduced visitors who come.
Keywords : Construction of sidewalks, street vendors, impacts.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Urbanisasi  mengakibatkan  jumlah  penduduk  di  suatu  kota  bertambah. Ada beberapa alasan orang melakukan urbanisasi harapan dapat mengubah nasib dan  alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Meskipun  demikian,  seringkali pertambahan  penduduk  ini  tidak  diiringi  dengan  pertambahan  lapangan pekerjaan. Akibatnya, pengangguran di perkotaan meningkat. Selain itu, karena para pendatang harus bertahan hidup dan bekerja, maka sektor informal menjadi salah satu alternatif utama yang dapat dikerjakan oleh para pendatang, terlebih bagi pendatang tanpa modal keterampilan.
Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang juga banyak didatangi oleh para  urban  maupun  transmigran.  Kebanyakan  dari  urban  dan  transmigran  ini melakukan  urbanisasi  dan  transmigrasi  ke Kota  Salatiga  karena  Universitas  dan Sekolah Tinggi. Setidaknya tercatat 186.420 penduduk di Kota Salatiga yang hanya memiliki  luas  56,78  Km².  Banyaknya  transmigran  dan  urban  yang  bertujuan mengubah  nasib  tetapi  tidak  memiliki  keterampilan  kemudian  mengakibatkan pengangguran  di  Kota  Salatiga  meningkat.  Dimana  terjadi  pertambahan  jumlah angkatan  kerja  sekitar  2.554  tiap  tahunnya,  tetapi  tidak  diikuti  dengan pertambahan  lapangan  pekerjaan.  Kebutuhan  para  transmigran  dan  urban  ini memerlukan  pekerjaan  untuk  bertahan  hidup  maka  sektor  informal  menjadi pilihan paling tepat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ada setidaknya 3 jenis usaha di Kota Salatiga, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),usaha kecil rumahan, dan sektor informal.
Salah  satu  usaha  dalam  sektor  informal  yang  paling  banyak  pemilik usahanya  adalah  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Para  PKL  biasanya  berjualan menggunakan  gerobak,  membawa  etalase  di  atas  sepeda  motor  atau  bahkan membuka tenda di atas trotoar jalan. Para PKL di Kota Salatiga tersebar biasanya di sekitar sekolah-sekolah, tempat-tempat umum seperti rumah sakit dan taman kota, serta universitas, termasuk berada di luar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).  Para  PKL  membaca  peluang  bahwa  ada  kurang  lebih  31.000  civitas akademika  yang  sehari-hari  belajar  dan  memerlukan  makanan  atau  kebutuhan lain tetapi merasa terlalu jauh untuk berjalan ke area kemiri di belakang kampus UKSW.  Demikianlah,  para  PKL  ini  menciptakan  penawaran  untuk  memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan siswa di SMP Stella Matutina Salatiga. Para PKL ini menawarkan barang dan jasanya di depan UKSW tepat setelah pintu gerbang dimana  mereka  memanfaatkan  area  trotoar  pejalan  kaki  sebagai  tempat bertransaksi mereka.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 2018: 150-162
Mulai  dari  tahun  1997  beberapa  pedagang  bahkan  mendirikan  tenda bongkar  pasang  untuk  melayani  permintaan  mahasiswa  UKSW.  Hal  ini  bukan tanpa alasan, di samping penggunaan trotoar yang salah, pemerintah Kota Salatiga sudah membuat peraturan mengenai penggunaan fasilitas publik seperti trotoar ini  dalam  Peraturan  Pemerintah  Kota  Salatiga  Nomor  5  tahun  2011.  Namun karena rendahnya pengawasan pemerintah dan pemberian sanksi yang tidak tegas membuat para PKL ini tetap menawarkan barang dan jasanya di area trotoar depan kampus  UKSW.  Tidak  dilakukannya  inspeksi  oleh  para  petugas  pemerintahan sehingga  21  tahun  berdagang  di  area  kampus  UKSW  para  pedagang  kaki  lima sangat jarang menerima teguran. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk  diperhatikan,  pentingnya  pemerintah  menata  wajah  Kota  Salatiga  untuk lebih  cantik  lagi  dan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  fasilitas  publik bagi  warga Kota Salatiga beriringan juga dengan pentingnya keberadaan para PKL di depan kampus UKSW Salatiga sebagai untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan siswa yang ada di sekitar kampus UKSW Salatiga. Ada perbedaan kebutuhan yang keduanya sama-sama penting. Namun di sisi lain terjadi kesalahan perilaku yang menggunakan  trotoar  yang  seharusnya  tempat  bagi  para  pejalan  kaki  sebagai tempat untuk membentuk pasar.

## Penelitian Terdahulu
Trotoar  pada  dasarnya  memiliki  fungsi  sebagai  sarana  bagi  masyarakat melakukan  mobilitasnya  (berjalan  kaki)  dengan  nyaman  dan  aman  kini  beralih fungsi menjadi tempat yang nyaman bagi para PKL sebagai tempat yang tempat untuk  mempromosikan  segala  dagangannya.  Entah  berupa  barang  siap  jadi maupun  souvenir-souvenir  yang  menarik.  Mengacu  pada  fungsi  trotoar  dalam Perencanaan Trotoar oleh Departemen Pekerjaan Umum (1990) adalah, berikut: Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya,  Untuk  meningkatkan  kelancaran  lalu  lintas  baik  kendaraan maupun pejalan kaki, Untuk memberikan ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas  kelengkapan  jalan  seperti  saluran  air  buangan  muka  jalan,  penempatan rambu lalu lintas dan lain-lain.
Namun realita yang ada fungsi ketiga trotoar ini sudah tidak lagi berjalan dengan  baik.  Digantikan  dengan  penggunaan  trotoar  sebagai  tempat  berjualan, tempat melakukan kegiatan perekonomian dan mempromosikan barang serta jasa yang  di  produksi.  Ada  beberapa  hal  yang  dihasilkan  dari  beberapa  jurnal  yang sudah dibaca penulis. Ketiga jurnal ini sepakat bahwa alih fungsi trotoar menjadi hal yang umum dan hal ini sudah mengakar seolah-olah trotoar memang tempat berjualan.  Namun  ada  beberapa  perbedaan  yang  dapat  dilihat.  Di  jurnal  yang ditulis  oleh  Aji  Wahyu  Heriyanto  (2012)  disebutkan  bahwa  keuntungan  yang didapat ketika berjualan di trotoar tidak lebih banyak ketika berjualan di lokasi
yang sudah ditetapkan pemerintah. Para PKL merasa dengan adanya relokasi ke tempat yang disediakan pemerintah memberikan dampak yang baik
Selain  kenaikan  pendapatan,  kenyamanan  dan  keamanan  menjadi  hal yang  begitu  menguntungkan.  Permasalahan  yang  di  dapat  hanya  minimnya prasarana  yang  ada  seperti  MCK  dan  kurangnya  lahan  parkir.  Namun  secara keseluruhan  para  PKL  merasa  diuntungkan  dengan  adanya  relokasi  yang meninggalkan  trotoar  sebagai  tempat  berjualan.  Namun  berbeda  dengan  kedua jurnal  yang  lain,  Dinarjati  Eka  Puspitasari  (2009)  dan  Suryantika  Sinaga  (2004) menjelaskan  bahwa  besarnya  keuntungan  yang  didapatkan  dan  kenyamanan pelanggan tetap yang ada membuat para PKL enggan ‘menyucikan’ trotoar sebagai tempat  bagi  pejalan  kaki.  Hal  ini  menunjukkan  adanya trade  off  antara meninggalkan  trotoar  atau  menetap  untuk  proses  perekonomian  para  PKL. Namun di 2 jurnal disebutkan bahwa peningkatan jumlah PKL ketika di relokasi meningkat  sekitar  20%.  Hal  ini  berarti  sebenarnya  para  PKL  sudah  sadar  dan mengerti  mengenai  kesalahan  mereka  menggunakan  trotoar  sebagai  tempat berjualan. Namun ketidakpastian mengenai perbaikan nasib setelah direlokasikan yang membuat mereka enggan meninggalkan trotoar. Terlebih bila tidak adanya relokasi dari pemerintah bagi para pedagang kaki lima.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  kemukakan,  ditemukan adanya informasi asimetris antara pedagang kaki lima dengan  Pemerintah Kota Salatiga.  Kemudian  terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai  pembangunan trotoar di depan kampus UKSW serta terdapat perubahan pendapatan pedagang kaki lima sebagai akibat dari pembangunan trotoar di depan kampus UKSW. Maka tujuan  yang  ingin  dicapai  penulis  adalah  untuk  mengetahui  dampak  dari dibangunnya  trotoar  bagi  para  pedagang  kaki  lima  dan  mengetahui  perubahan pendapatan para pedagang kaki lima setelah dibangunnya trotoar.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dengan  memberikan penjelasan bagi pembaca mengenai dampak yang terjadi akibat relokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di trotoar. Kemudian diharapkan juga dapat dijadikan  acuan  bagi  peneliti  lain  yang  ingin  melakukan  penelitian  serupa  dan menjadi bahan bagi pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang lebih baik dan tidak menurunkan pendapatan para pedagang kaki lima.

## KAJIAN PUSTAKA

## Trotoar
Trotoar  sebagai  lajur  untuk  pejalan  kaki  saat  ini  mulai  berubah  fungsi menjadi tempat untuk kegiatan yang lain (Ambarwati et al, 2006). Selain itu sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa  trotoar  termasuk  salah  satu  fasilitas  pendukung  yang  digunakan  untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.Dinarjati Eka Puspitasari di dalam jurnalnya  yang  berjudul  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Kuliner  Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (2010)  menyebutkan  trotoar  sebagai  ruang  publik  yang  diperuntukkan  bagi pejalan kaki.
Trotoar  juga  dapat  digunakan  sebagai  jalur  strategis  untuk  mendukung keindahan kota (Rahayu et al, 2018). Seiring dengan berkembangnya jaman dan kepentingan,  trotoar  sebagai pedestrian  ways  tidak  lagi  memberikan  rasa  aman dan  nyaman  karena  pejalan  kaki  harus  berebut  ruang  gerak  dengan  pengguna trotoar lain yang tidak seharusnya menggunakan trotoar (Setiyawan et al, 2020). Trotoar sebagai jalur yang dibuat dengan tujuan memberi rasa aman dan nyaman bagi  pejalan  kaki  kini  mulai  beralih  fungsi sebagai  tempat  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  dan  bahkan  sebagai  lahan  parkir  yang  semakin  meresahkan  tidak  hanya untuk pejalan kaki namun juga pemerintah kota.
Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  sebagai  salah  satu  alternatif  sektor  informal yang  paling  digemari  dan  keberadaanya  di  berbagai  kota  semakin  banyak dikarenakan  minimnya  lapangan  pekerjaan  dan  tingginya  pertumbuhan penduduk,  sehingga  PKL  menjadi  pilihan  yang  tepat  bagi  banyak  orang  untuk memenuhi  kebutuhan  perekonomiannya  (Heriyanto,  2012).  PKL  termasuk  di dalam  jenis  usaha  kecil  yang  seharusnya  berkembang  tanpa  mengganggu kelangsungan  kegiatan  dan  kepentingan  publik  sebagaimana  di  atur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  yang  mengatur  tentang  Usaha  Kecil (Prasetya  et  al,  2016).    Walaupun  di  satu  sisi  keberadaan  PKL  harus  disadari menimbulkan permasalahan kota dan penyalahgunaan trotoar namun tidak dapat dipungkiri bahwa PKL sebagai bagian dari usaha kecil juga menunjang kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sehingga diperlukan peran pemerintah agar PKL tetap  bisa  mengembangkan  usahanya  tetapi  juga  tidak  merusak  fasilitas  publik dalam hal ini trotoar (Puspitasari, 2010).
Melihat  trotoar  dengan  segala  atributnya  membuat  PKL  yang  memang dalam menjajakan barangnya tidak memiliki tempat yang pasti menjadi tertarik karena dirasa trotoar adalah tempat yang tepat dan cocok untuk digunakan sebagai tempat  berjualan  (Setiyawan  et  al,  2020). Keberadaan  PKL  memiliki  sisi  positif untuk menunjang perekonomian di suatu daerah namun juga memiliki sisi negatif karena  keberadaannya  merusak  fasilitas  ruang  publik  dan  mengganggu  pejalan
kaki,  oleh  karena  itu  peran  pemerintah  diharapkan  mampu  memberikan  solusi terbaik agar tidak terjadi trade off  antara pejalan kaki dan juga PKL.
Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)
Penurunan pelayanan fasilitas pejalan kaki yakni trotoar disebabkan oleh adanya  penyalahgunaan  trotoar  sebagai  lahan  parkir  dan  tempat  berjualan  para PKL  yang  mengurangi  rasa  aman  dan  nyaman  dari  para  pejalan  kaki  (Winaya, 2010).  Penyalahgunaan  trotoar  dilakukan  oleh  para  PKL  semata-mata  karena tidak  tersedianya  fasilitas  publik  lain  yang  memugkinkan  untuk  para  PKL berdagang,  sehingga  seminim  mungkin  fasilitas  yang  ada  di  trotoar  tidak menurunkan niat para PKL untuk tetap berjualan di area tersebut ( Setiyawan et al, 2020). Sumber Rahayu (2018) menjelaskan bahwa penyalahgunaan trotar oleh PKL  memang  terjadi,  hal  ini  disebabkan  minimnya  pejalan  kaki  yang menggunakan  fasilitas  publik ini  sehingga  para  PKL  merasa  sayang  jika  trotoar terlihat sepi dan tidak digunakan.
Selain alasan-alasan di atas Dinarjati Eka Puspitasari (2010) menyatakan keputusan  dilematis  PKL  yang  merugikan  pejalan  kaki  karena  menjajakan dagangannya  di  trotoar  menuntut  pemerintah  melakukan  langkah  kebijakan untuk  mengatasi  trade  off  antara  pejalan  kaki  dan  PKL.  Ketidakmampuan membayarbiaya  sewa  ruko  juga  menjadi  alasan  bagi  57,1%  PKL  berjualan  di sepanjang trotoar (Bakri et al, 2013).
Relokasi  PKL  memberikan  dampak  yang  positif  untuk  kenyamanan berdagang namun tmemberikan dampak negatif terhadap turunnya pendapatan para PKL selain itu kewajiban untuk membayar sewa tempat juga menjadi alasan PKL  tetap  enggan  meninggalkan  trotoar  (Prasetya,2016).  Berbeda  dengan Prasetya  (2016),  Aji  Wahyu  Heriyanto  (2012)  menjelaskan  bahwa  keputusan merelokasi  para  PKL  justru  meningkatkan  pendapatan  para  PKL  dan meningkatkan kenyamanan namun pemberian fasilitas yang tidak lengkap masih menghambat kegiatan para PKL.

## METODE
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus di depan Kampus UKSW Kota Salatiga. Sampel yang kami teliti adalah tiga pedagang kaki  lima  yang  sebelumnya  berjualan  didepan  kawasan  kampus  UKSW,  yaitu pedagang Soto, penjual leker, dan penjual mie ayam Pak No. Data yang digunakan adalah  data  primer,  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wawancara dilakukan selama kurang lebih 90 menit kemudian hasil wawancara disusun dalam bentuk rekaman wawancara
tertulis. Selanjutnya, data dikelompokkan dan dianalisis secara tematik. Metode ini  dipakai  untuk  dapat  mengetahui  dampak  ekonomi,  meliputi  pendapatan pedagang  kaki  lima  setelah  tidak  berjulan  didepan  kawasan  kampus  UKSW Salatiga.

## Ket : Pemerintah – PKL = Ketertiban PKL
PKL – Pemerintah = Informasi yang jelas Mayarakat – Pemerintah = Penyediaan Fasilitas, Penjagaan Fasilitas Pemerintah – Masyarakat = Menjaga fasilitas yang berada di trotoar Masyarakat/Konsumen – PKL  =  Penawaran  dari  PKL  atas  barang  yang  dijual belikan PKL – Masyarakat/Konsumen = Ingin tetap pendapatannya.

## TEMUAN PENELITIAN
Dari  hasil  penelitian,  para  PKL  yang  berjualan  di  sepanjang  trotoar  di depan kawasan Kampus UKSW sudah melakukan aktivitas berjualan dari 21 tahun yang lalu. 2 PKL menyatakan sudah mulai berjualan dari tahun 1997. Sedangkan satu PKL sudah berjualan selama 35 tahun.
Para  PKL  tersebut  sudah  cukup  lama  menempati  trotoar  tesebut  akan tetapi pada tahun 2017 para PKL tersebut harus menerima bahwa tidak dapat lagi berjualan  di  sepanjang  trotoar.  Pemerintah  juga  tidak  memberikan  tempat relokasi  bagi  para  PKL.  Dan  para  PKL  juga  mengatakan  bahwa  pemerintah memberitahukan informasi akan tetapi dalam penyampaian informasinya terlalu mendadak,  Tidak  adanya  relokasi  membuat  PKL  kebingungan  mencari  tempat berjualan. Tetapi, dengan berjalannya waktu, Para PKL dapat menemukan tempat berjualan,  seperti  di  wilayah  belakang  kampus  UKSW  dan  didepan  SMAN  1 Salatiga,  meskipun  demikian  ada  beberapa  PKL  yang  harus  berjualan  di  sekitar rumah dan ada yang bahkan memutuskan untuk tidak lagi berjualan .
Pemerintah Masyarakat/ Konsumen PKL
Disisi  lain  dengan  berpindahnya  tempat  berjualan,  para  PKL  pun merasakan  perbedaan  pendapatan  dan  pelanggan.  Mereka  mengatakan  bahwa pendapatannya sekitar berkurang 20 persen dan ada yang sampai 30 persen setelah berpindah ke tempat yang baru. Para PKL pun tidak terlalu banyak melakukan strategi  untuk  mengantisipasi  situasi  tersebut  hanya  menempelkan  informasi bahwa mereka sudah mengandalkan informasi mulut ke mulut.
Tanggapan para PKL berbeda-beda terhadap trotoar yang baru dibangun tersebut.  Jika  pedagang  soto  merasa  trotoar  baru  tersebut  sudah  bagus  dan memberikan  manfaat  bagi  dirinya  dan  keluarganya  untuk  berjalan-jalan,  tidak demikian dengan PKL yang lain. Pembangunan trotoar oleh Pemerintah Salatiga disepanjang  trotoar  dirasa  tidak  memberikan  manfaat  bagi  pedagang  mie  ayam dan penjual leker. Berikut pendapat pedagang mie ayam terkait trotoar yang baru dibangun tersebut. Manfaat yang mereka inginkan adalah menjadi ruang terbuka, trotoar lebih leluasa dan tidak disalahgunakan oleh pemuda.
“Ya  gimana  Mbak  udah  programnya  pemerintah,  Saya  ya  legowo  aja. Cuman  saya  kok  kurang  suka  ya  mbak  soalnya  malah  cuman  buat nongkrong anak-anak remaja itu. Motornya sampai dinaikkan ke trotoar itukan sama aja yo opo y o mbak gak apik lah mbak.” (Pak Paino, 10 Juli 2018, Grogol, Salatiga)
Pedagang leker juga mengutarakan komentar yang mirip dengan komentar pedagang  mie  ayam.  Intinya,  trotoar  itu  malah  disalahgunakan  oleh  anak-anak muda  yang  suka  duduk-duduk  di  pinggir  jalan,  aktivitasnya  pun  kurang  baik, sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik
“ Kalo saya lihatnya kok rame ya mbak, lampunya kebanyakan, itu yang bunder-bunder batu itu ya banyakmen kok saya lihatnya terlalu rame malah gur (Cuma) dipake buat nongkrong anak-anak nakal kalo malam itu to saya lihatnya, yang lewat juga gak banyak-banyak banget, bikin jalane tambah sempit jadi sering macet, apalagi anak saya bilang kalau banyak yang mabuk itu to mbak kan malah gak baik ya.” (Pak Paijo, 12 Juli 2018, Kemiri, Salatiga)
Pembangunan trotoar yang dibangun pemerintah salatiga juga diapresiasi dan  diterima  secara  sukarela  oleh  PKL  tetapi  ada  juga  PKL  yang  tidak mengapresiasi  pembangunan  trotoar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. “Supaya mempermudah pejalan kaki si mas, seperti sekarang kan sudah banyak dilewati pejaln kaki, saya juga lihat makin rapi mas trotoarnya ”.
Para PKL juga mempunyai beberapa harapan yang ingin disampaikan oleh pihak pemerintah setempat, para PKL ingin diberikan tempat relokasi,modal dan pemberitahuan yang jelas mengenai penggusuran sehingga para PKL masih bisa melanjutkan  aktivitas  berjualan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Para PKL juga ingin adanya pemeliharaan trotoar agar trotoar selalu terlihat bersih
dan indah. “Ya harapan saya si mas,dikasih midal dari pemerintah buat na mbah- nambah  biaya  sewa”,  “Ya  enak  buat  semuane  lah  mbak,  gada  yang  dirugikan. Apalagi trotoar itu harusnya diawasi mbak biar hak cepat rusak juga”, “ Ya kalo saya  gapapa  digusur  suruh  pindah  tapi  yo  ada  pemberitahuan  yang  jelas, dikumpulin semua. Kalo kemarin kan engga, cuman dibilang dikasih waktu 1,5 bulan buat cari tempat. Baik lagi dikasih tempat itu di dekat trotoar ada tempat buat jualan kan enak.”
Dari  penelitian  yang  kami  lakukan  terhadap  konsumen  mengenai pengaruh  yang  mereka  rasakan  setelah  melihat  para  PKL  tidak  berjualan  lagi ditrotoar  adalah  mereka  tidak  merasakan  kesusahan  dalam  mencari  makan, karena mahasiswa masih dapat mencari makan di kantin UKSW atau dibelakang kampus. “Enggak susah, karena dibelakan kampus juga ada”, “Kalau menurut saya sih  tidak  berpengaruh,  karena  lebih  sering  makan  di  café  rindang  (dalam kampus)”, “Tidak terlalu susah, soalnya di belakang kampus ada jajanan juga yang didepan pindah kebelakang sebagian”, “Iya lumayan juga mas, sekarang kalau mau cari mkan biasanya di caf etaria atau rindang.”
Tapi disisi lain mereka merasa peduli dengan para PKL yang tidak dapat berjualan  lagi  didepan  kampus  UKSW  tetapi  para  konsumen  juga  menyadari bahwa apa yang dilakukan para PKL untuk berjualan disepanjang trotoar adalah tindakan  yang  salah. “Ada,  tetapi  untuk  kepentingan  bersama  lebih  baik  para penjual dipindahkan agar trotoar salatiga terlihat lebih rapi dan kampus UKSW tidak  tertutup  oleh  para  pedagang”,  “Ada,  seharusnya  dinas  terkait  juga  harus memberikan  solusi  dengan  adanya  pembangunan  trotoar  untuk  para  penjual karena beberapa penjual sudah berjualan selama bertahun- tahun”, “Kalau peduli ada, kasihan juga, akan tetapi untuk kepentingan bersama lebih baik para penjual dipindahkan di lahan yang sudah disediakan, agar trotoar salatiga terlihat lebih rapi dan berfungsi sebagaimana mestinya trotoar”, “Iya kepikiran juga sih, nanti mereka pindah jualan dimana gitu”
Konsumen juga setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah salatiga  mengenai  perbaikan  trotor  walupun  akan  berdampak  pada  para  PKL sendiri yang akan kehilangan tempat berjualannya. Karena fungsi asli dari trotoar sendiri adalah diperuntungkan bagi para pejalan kaki bukan bagi para pedagang kaki  lima  yang  berjualan.  Dengan  dibangunnya  trotoar  sendiri  para  konsumen juga merasa lebih luas dan nyaman untuk berjalan kaki disepanjang trotoar. “Lebih leluasa  dan  lebih  nyaman”,  “setelah  pembangunan  pejalan  kaki  lebih  nyaman untuk berjalan di area pedestrian”, “lebih leluasa lebar juga buat pejalan yg lain tidak msuk ke jln dan lebih nyaman”, “Senang mas , bedanya sekarang lebih bersih, nyaman sama ada lampunya kuga jadi lebih menarik gitu. ” Dari konsumen juga mempunyai saran kepada pemerintah salatiga untuk memberikan tempat relokasi
bagi para PKL yang tidak dapat lagi melakukan aktivitas berjualan ditrotoar agar para  PKL  tersebut  tidak  kehilangan  mata  pencahariannya  ataupun  merasa dirugikan.
Kami juga melihat permasalahan ini dari sudut pandang pemerintah yang dalam tulisan ini kami mengambil sampel dari 4 anggota satpol PP yang namanya telah  kami  samarkan.  Ada  beberapa  informasi  yang  kami  peroleh  ketika  kami melakukan wawancara kepada keempat responden ini di waktu dan tempat yang berbeda.  Kami  mencoba  mencari  informasi  mengenai  dasar  mereka  melakukan penggusuran kepada para PKL di depan kampus UKSW. Ada 2 alasan yang kami temukan.  Pertama  karena  kewajiban  yang  harus  dilakukan  sebagai  aparatur pemerintah dalam hal ini satpol PP dan yang kedua murni karena ingin melihat Kota  Salatiga  lebih  bersih  dan  rapi.  3  dari  4  satpol  PP  yang  diwawancarai menyatakan  bahwa  mereka  melakukan  penggusuran  PKL  di  depan  kampus UKSW  hanya  karena  kewajiban  mereka  sebagai  satpol  PP  bukan  murni  karena ingin  memperbaiki  wajah  Kota  Salatiga.  “Ya,  nek  aku  pribadi  ga  begitu memperhatikan jane mbak, wong ya selama iki diolehke. La mergo meh digawe trotoar e makane di kon do lungo. Disuruh nggusur ya teko digusur mbak wong tugas.”  “Ya  kalau  saya  apa  yang  disuruh  aja  mbak  dilakukan.”  “Ya  kerjaannya emang gusur- gusur mbak, mau gamau yaudah dilakukan saja” Sedangk an hanya 1 orang yang memiliki alasan kedua. “Ya kan biar bersih juga mbak, lebih longgar enak dipandang mata. Jadi ya kadang seneng juga liat tempat yang digusur jadi lebih indah, cuman ya itu kadang kan tetep ada ga teganya.”
Dari informasi di atas sesuai dapat dilihat bahwa informasi-informasi ini sesuai  dengan  teori  dari  Paul  Ricoeur  bahwa  ada  2  alasan  mengapa  seseorang melakukan  sesuatu,  yang  pertama  karena  kemauan  dari  dalam  diri  sendiri  dan yang  kedua  adalah  melakukan  karena  merupakan  kewajiban  yang  harus dilakukan. Dari narasumber yang diwawancarai kami dapat menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya mereka tidak menginginkan penggusuran itu terjadi. Tidak ada keinginan dari dalam diri bahwa mereka melakukan penggusuran agar Kota Salatiga  dapat  terlihat  bersih  dan  cantik.  Melainkan  karena  hal  ini  adalah kewajiban yang harus dilakukan.
Ketika kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh para  pemerintah  yang  dalam  penelitian  ini  diwakili  oleh  satpol  PP,  kami menemukan beberapa fakta yang menarik. Harapan semua satpol PP kepada para PKL adalah kedisiplinan PKL untuk sadardengan tempat yang digunakan untuk berjualan, sehingga tidak perlu dilakukan penggusuran. Kepada pemerintah kota sendiri, para satpol PP menginginkan ketegasan dari awal, kontrol terhadap suatu fasilitas publik di Kota Salatiga ini.
"Intinya gini mbak kami maunya ya nek ga dibolehin jualan di trotoar mbok  ya  nggugu,  jangan  jualan  di  trotoar.  Seringnya  tu  saya  sedih sendiri  mbak,  saya  bilang  mending  pindah  sendiri  aja  pak,  saya  meh gusur  malah  ga  tega.  Tapi  ya  gimana  pemerintah  kurang  tegas  juga, mereka  udah  jualan  15  tahun  lebih  di  trotoar  ya  baru  di  tidaknya sekarang kan kacau jadinya." (Sdr. Parjo, 17 Juli 2018, Ngentak, Salatiga)

## PEMBAHASAN
Ada  perbedaan  dari  hasil  yang  telah  diperoleh  dengan  penelitian terdahulu dari Heriyanto, 2012. Dalam hal perubahan pendapatan ternyata dari hasil  yang  diperoleh  keseluruhan  pedagang  kaki  lima  yang  kami  wawancarai mengalami  penurunan  pendapatan  mulai  dari  20%-30%.  Sedangkan  dari penelitian  terdahulu  penggusuran  PKL  di  kawasan  Simpang  Lima  Semarang memberi  pengaruh  kenaikan  pendapatan  kepada  para  PKL.  Sementara disandingkan dengan penelitian Dinarjati Eka Puspitasari (2009) dan Suryantika Sinaga  (2004)  terdapat  kesamaan,  bahkan  berdagang  di  kaki  lima  mampu menghasilkan  pendapatan  yang  memadai  sehingga  mereka  enggan  untuk direlokasi.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  perubahan pendapatan  di  kedua  tempat  ini,  yang  pertama  adalah  adanya  relokasi  ketika terjadi  penggusuran  di  kawasan  Simpang  Lima  Semarang  sedangkan  di  depan Kampus  UKSW  pemerintah  tidak  melakukan  relokasi  kepada  para  PKL.  Dari penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa para PKL di relokasi ke tempat yang sama strategis dan nyaman dibandingkan di tempat yang lama. Ada penambahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu petak-petak tempat bagi tiap-tiap pedagang, adanya toilet umum bagi para penjual maupun pemberi serta perbaikan berbagai fasilitas pendukung. Sedangkan di depan kampus UKSW tidak dilakukan relokasi  oleh  pemerintah.  Para  PKL  hanya  diberikan  waktu  sendiri  dan  hanya mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencari tempat yang strategis. Namun, ketiadaan ruang dan tempat yang pas membuat perbedaan tempat berjualan yang cukup berbeda. Dan kemudian membawa perubahan kepada pembeli, ongkos, dan banyaknya produksi. Tidak heran bila di depan kampus UKSW sebaliknya para PKL mengalami kemunduran hang tidak sedikit.

## PENUTUP
Para pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di ruang – ruang public seperti trotoar dikarenakan intensitas pengunjung yang tinggi dan mudah dicapai orang banyak. Tetapi para pedagang kaki lima ini tidak mempertimbankan
kepentingan  serta  kenyamanan  penggunaaktivitas  lain  di  tempat  yang  sama (trotoar).  Dampak  dari  pembangunan  trotoar  di  depan  kampus  UKSW  yang dilakukan  pemerintah,  yang  kemudian  berimbas  pada  berpindahnya  pedagang kaki  lima  yang  dulunya  berdagang  di  depan  kampus  UKSW,  menyebabkan perubahan kondisi ekonomi bagi para pedagang kaki lima.
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  dimana  kami  mengambil tiga sampel, yaitu pedagang soto, mie ayam serta leker. Ditemukan bahwa dampak relokasi  para  pedagang  kaki  lima  menyebabkan  adanya  penurunan  pendapatan bagi para pedagang kaki lima tersebut. Bahkan berkurangnya pendapatan tersebut dapat menyentuh  angka 30%. Tidak jarang juga ditemukan pedagang  kaki lima lainnya lebih memilih untuk kembali kekampung halamannya daripada mencari tempat lain di sekitar kampus untuk kembali berjualan. Relokasi ini memberikan kendala-kendala bagi para pedagang kaki lima, seperti sarana prasarana yang tidak terpenuhi,  kurangnya  fasilitas  yang  memadai  seperti  lahan  parkir  yang  kurang luas, dan perbedaan pengunjung yang tidak sama seperti saat berjualan di depan kampus UKSW. Pemerintah setempat sudah seharusnya ikut andil dan memberi perhatian  lebih  dalam  mengatasi  kendala-kendala  yang  ada.  Seharusnya pemerintah  dapat  membantu  dengan  memfasilitasi  para  pedagang  kaki  lima dengan  menyediakan  tempat  yang  strategis  dan  nyaman  untuk  berjualan.  Juga mengevaluasi  kembali  tataruang  Kota  Salatiga,  sehingga  terdapat  tempat/lahan bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Bukan hanya sekedar membangun trotoar  tanpa  mempertimbangkan  bagaimana  nasib  para  pedagang  kaki  lima kedepannya

## REFERENSI
Ambarwati,  Lasmini,  and  Amelia  K.  Indriastuti.  2006.  "Pengaruh  Kegiatan  Lain  Pada Trotoar Terhadap Tingkat Pelayanan Trotoar Dan Karakteristik Berjalan Pejalan Kaki: Studi Kasus di Pusat Kota Malang." Jurnal Transportasi Vol 6 No. 1 51-62.
Bakri, Isthaslama, Buchori Asyik, and Rahma Kurnia Sri Utami. 2013. "Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung." Bandar Lampung.
Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di
Kawasan  Simpang  Lima  dan  Jalan  Pahlawan  Kota  Semarang." Economics Development Analysis Journal 1 (2) 1-7.
Prasetya,  Mochammad  Aringga,  and  Luluk  Fauziah.  2016.  "Dampak  Sosial  Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." JKMP Vol. 4, No. 2 134-149.
Puspitasari,  Dinarjati  Eka.  2010.  "Penataan  Pedagag  Kaki  Lima  Kuliner  Untuk Mewujudkan  Fungsi  Tata  Ruang  Kota  di  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten Sleman." Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 588-606.
Rahayu,  Sumber,  and  Retno  Widjajanti.  2018.  "Pengembangan  Trotoar  Sebagai  Jalur Pejalan  Kaki  Pada  Koridor  Jalan  Utama  Pusat  Kota  Wonogiri  (Studi  Kasus  : Trotoar Jl. A. Yani, Jl. Sudirman Dan Jl. Pemuda)." Jurnal Pembangunan Wilayah
Dan Kota Vol. 14 No. 1 73-82.
Ricoueur, P. 1994. Freedom and Nature : The voluntary and involuntary (Translated by E.V. Kohak). USA: Northwestern University Press.
Setiyawan, Alfanadi Agung, Suzanna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono. 2020. "Persepsi Atribut Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Trotoar Pandanaran." Jurnal Teknik Arsitektur Vol. 5 Issue 2 287-296.
Sinaga, Suryantika. 2004. Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat. Thesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
Winaya,  Putu  Preantjaya.  2010.  "Analisis  Fasilitas  Pejalan  Kaki  Pada  Ruas  Jalan  Gajah Mada, Denpasar, Bali." Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol.14 No. 1 82-95.