## Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh
Damanhur 1 , Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan 2 dan Ichsan 3
1, 2, 3 Universitas Malikussaleh Email Corespondent : damanhur @unimal.ac.id
Abstract: This research is very important to do because it is necessary to do an  in-depth  study  by  combining  theoretical  and  field  studies  on  Islamic economic concepts with zakat distribution instruments as poverty alleviation in Aceh province. The potential is quite large because the majority of Aceh's population are adherents of the Islamic religion. The purpose of this study is to look at the problems in the distribution of zakat carried out by Baitul Mal Aceh as an effort  to alleviate poverty. This type of  research is a descriptive qualitative  research,  which  begins  with  a  literature  study  and  then  field studies  from  several  zakat  management  organizations,  academics, government  and  practitioners.  The  technique  used  is  a  purposive  sampling technique  which  is  carried  out  in  the  application  of  field  studies  where  the field study in this research is to interview experts who are experts in the field of zakat in Baitul Mal Aceh. This study will explain the problems that occur in the distribution of Zakat to the Poor in Aceh Province. The results of the study  are  expected  that  through  the  problems  of  distributing  zakat,  it  will improve  the  standard  of  living  of  the  people  who  are  good  and  able  to become a learning solution for Baitul Mal Aceh in alleviating poverty.
Keywords : Problems, distribution of zakat, poverty.
Abstrak: Penelitian  ini  sangat  penting untuk  dilakukan  dikarenakan  perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam dengan menggabungkan kajian teoritis  dan  lapangan  mengenai  konsep-konsep  ekonomi  syariah  dengan instrumen  distribusi  zakat  sebagai  pengentasan  kemiskinan  yang  ada  di provinsi  Aceh . Potensi  yang  cukup  besar  di  karenakan  mayoritas  penduduk Aceh  merupakan  penganut  agama  Islam.Tujuan  dari penelitian  ini  untuk melihat  peroblematika  dalam  pendistribusian  zakat  yang  di  lakukan  oleh Baitul  Mal  Aceh  sebagai  uapaya  dalam  pengentasan  kemiskinan. Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuliatatif  deskriptif,  yang  dimana  di awali  dari  studi  literature  dan  kemudian  studi  lapangan  dari  beberapa organisasi  pengelolah  zakat,  akademisi,  pemerintah  dan  praktisi.  Teknik yang  digunakan  adalah  teknik  purposive  sampling  yang  di  lakukan    dalam penerapan  studi  lapangan  di  mana  studi  lapangan  dalam  penelitian  ini adalah mewawancarai para pakar yang expert dalam bidang zakat yang ada di  Baitul  Mal  Aceh.  Penelitian  ini  akan  menjelaskan  problematika  yang terjadi  dalam  pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  di Provinsi  Aceh. Hasil  penelitian  diharapkan  bahwa  melalui  problematika pendistribusian  zakat  akan  meningkatan  taraf  hidup  masyarakat  yang  baik dan  mampu  menjadi  solusi  pembelajaran  bagi  Baitul  Mal  Aceh  dalam pengentasan kemiskinan.
Keywords :Problematika, pendistibusian zakat, kemiskinan.
JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS Volume  23, Nomor 1, APRIL 2022 P-ISSN : 1412-968X
E-ISSN : 2598-9405
Damanhur, Ahamad Fauzul Hakim Hasibuan, Ichsan Analisis  Problematika  Pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi Aceh

## PENDAHULUAN
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu menghimpit masyarakat tidak hanya mengenai  pendapatan  masyarakat  saja  melainkan juga  rendahnya  pemenuhan  kebutuahn  pokok sehari-hari  (Prasetyo  et  al.,  2015). Pada  konteks ini,  problematika  kemiskinan  erat  berkaitan dengan  terbatasnya  lahan  suatu  pekerjaan, pendidikan  yang  rendah  serta  tidak  adanya modal  untuk  dap at  membuka  usaha  sehingga berdampak  terhadap  banyaknya  pengangguran (Kurnianto, 2004). Kemiskinan merupakan problematika  yang  kerap  terjadi  terhadap  negara berkembang  khususnya  pada  Negara  Indonesia. Oleh  karena  itu  menjadi  hal  yang  penting pembahasan solusi dan penanggulangan kemiskinan pada semua Negara (Todaro & Smith, 2000) .
Studi  komprehensif  yang  dilakukan  oleh Bank  Dunia  yaitu  memperkirakan  1,2  miliyar jumlah  penduduk  warga  negara  dunia  yang berada pada garis kemiskinan dengan berbagai faktor  terutama  pada  sektor  ekonomi  (World Bank Institute, 2004).
Kemiskinan  di  Indonesia  pada  bulan  Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk, jika di lihat dari persentase  Maret  2019  penduduk  miskin  di Indonesia  tercatat 9,41 persen  menurun pada tahun sebelumnya  menjadi  9,82  persen.  Meski  demikian, kemiskinan  masih  menjadi  persoalan  Negara  di Indonesia.  Berdasarkan  data  BPS  tahun  2019 angka kemiskinan  Aceh 15,01  %  tahun  2020 menjadi 15,43% dalam  hal ini naik  sebesar 0,42%, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin
Upaya  dalam  penanggulangan  permasalahan kemiskinan  hendaknya  dapat  di  mengerti  dan  di pahami  sebagai  persoalan  dunia  secara  global. Agama  Islam  dalam  hal  ini,  menawarkan  solusi kepada  manusia  yang  sifatnya  universal  untuk mewujudkan  kehidupan  sejahtera  secara  bersama. Artinya  ajaran  agama  Islam  mengajarkan  prinsip hidup  bagi  manusia  agar  menjadi  manusia  rahmat bagi manusia dan alam semesta (Arthur, 2007)
Dalam  hal  ini  zakat  menjadi  salah  satu instrumen yang bisa mencegah terjadinya kemiskinan, dengan pengelolaan yang baik menjadikan zakat dapat terus di kembangkan. Pada artikel  ini  akan  membahas  tentang  problematika yang  terjadi  dalam  pendistribusian  zakat  terhadap masyarakat miskin di provinsi Aceh.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi  hal-hal  yang  menjadi  masalah dalam  pendistitribusian  zakat  pada  Baitul  Mal
Aceh,  kemudian  untuk  dapat  dipakai  sebagai landasan  dalam  memberikan  berbagai  alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## zakat
Zakat  adalah  ibadah  yang  berkaitan  dengan harta  benda  yang  telah  di  sepakati  ( māliyyah ijtimā’īyyah ) yang memiliki posisi strategis, baik di lihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi pembangunan  kesejahteraan  ummat.  Sebagai  suatu ibadah  pokok,  zakat  termasuk  salah  satu  rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima . Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan  tertentu,  yang  Allah  SWT  mewajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahan kepada yang berhak  menerimanya  dengan  persyaratan  tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002)
Zakat memiliki potensi yang besar menanggulangi  permasalahan  di  Indonesia  dalam seperti penanggulangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat, namun implementasi zakat (Alam, 2018)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kuliatatif deskriptif, yang dimana di awali dari studi literature  dan  kemudian  studi  lapangan  dari beberapa  organisasi  pengelolah  zakat,  akademisi, pemerintah dan praktisi. Metode kualitatif deskriptif  digunakan  untuk  membangun  sebuah analisa yang kongkrit pada problematika pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh
Sumber  data  penelitian  ini  berupa  data  primer yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  praktisi Amil  dan  akademisi  yang  dianggap  pakar  dan mengetahui  tentang  pendistribusian  zakat  yang terjadi  di  Baitul  Mal.  Selain  itu,  data  diperoleh melalui  kajian  kepustakaan  berupa  penelusuran literatur-literatur  yang  terkait  dengan  fokus penelitian.
Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik purposive sampling yang  di  lakukan    dalam  penerapan  studi lapangan  di  mana  studi  lapangan  dalam  penelitian  ini adalah  mewawancarai  para  pakar  yang  expert  dalam bidang zakat yang ada di Baitul Mal Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  penulis  melakukan Indepth Interview atau  berdiskusi  secara  terbuka  kepada para pakar zakat terkait dengan masalah pendistribusian  zakat  dengan  mendalami  beberapa kajian pustaka melalui literatur-literatur yang terkait
Analisis  Problematika  Pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi Aceh
dengan  pendistribusian  zakat  dalam  mengentaskan kemiskinan.  Setelah  melakukan  hal  tersebut, kemudian  dilakukan  di  komposisi  masalah  yang dikonstuksikan  dalam  sebuah  model  agar  dapat memudahkan  peneliti  dan  responden  dalam memahami  masalah  pendistribusian  zakat.  Setelah dilakukan  dekomposisi  masalah,  maka  diperoleh kerangka  umum  analisis  masalah  memiliki  4 (Empat) buah klaster masalah, yaitu
1. Aspek  memiliki  2  elemen,  yaitu  masalah aspek  internal  dan masalah  aspek eksternal
2. Masalah aspek Internal memiliki 2 elemen yaitu  masalah  SDM  dan  masalah  hukum dan tata Kelola
3. Masalah  aspek  Eksternal  memiliki  2 elemen  yaitu  masalah sosial  dan  masalah ekonomi.
Masalah  internal  adalah  masalah  yang  berasal  dari dalam lembaga itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi  sisi  Internal  adalah  Baitul  Mal  Aceh. Faktor  serta  peran  dari  internal  merupakan  yang terpenting  dalam  pendistribusian  zakat  itu  sendiri. Tepat atau tidaknya pendistribusian zakat tergantung  kepada  lembaga  itu  sendiri  yang mengelola  lalu  mendistribusikan  zakatnya  kepada masyarakat.
Ada  terdapat  beberapa  masalah  internal  yaitu; masalah  SDM  memiki  3  elemen  yaitu,  Sebagian kecil  tupoksi  kinerja  diluar  keahlian  atau  skill, Pemberdayaan  Amil  belum  maksimal,  dan  Mutasi pegawai  struktural  yang  tidak  sesuai  dengan keahliannya.  Kemudian  masalah  hukum  dan  tata kelola  memiliki  5  elemen  yaitu,  peralihan  dana zakat  dari  cash  ke  non-cash  (transfer),  belum memiliki  database  mustahik  secara  komprehensif, pendisitribusian  sebagian  zakat  yang  tidak  tepat sasaran,  kurangnya  koordinasi  Baitul  Mal  dengan Lembaga  Amil  Zakat  Swasta,  dan  belum  adanya sistem informasi dan teknologi di Baitul Mal.
Aspek  Eksternal  adalah  aspek-aspek  yang berasal dari luar Lembaga. Pada penelitian ini yang menjadi  sisi  Eksternal  adalah  masyarakat  dan pemerintah.  Terdapat  beberapa  aspek  maslah internal, diantaranya yaitu; Masalah sosial memiliki 3  elemen  yaitu,  minimnya  sinegritas  dengan  LAZ Swasta,  faktor  lingkungan  dan  kondisi  geografis, dan khilafiah masalah zakat kontemporer.
Sedangkan  Masalah  ekonomi  memiliki  2  elemen yaitu, minimnya zakat produktif ke masyarakat dan kurangnya  pendamping  pembinaan  zakat  produktif terhadap UMKM.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  kajian literatur,  kedua  aspek  tersebut  mengalami  masalah yang  harus  diselesaikan  seperti  yang  pertama adalah terkait dengan aspek internal. Dalam hal ini,
pakar  ataupun  para  responden  lainnya  memiliki paradigma  yang  sama,  dalam  artian  persamaan persepsi  bahwa  aspek  internal  lebih  penting daripada  aspek  eksternal.  Aspek  internal  seperti masalah  SDM,  masalah  hukum  dan  tata  kelola, solusi SDM serta solusi hukum dan tata kelola. Hal ini  dikarenakan  sebagian  masalah  pendistribusian zakat  yang  terjadi  di  masyarakat  merupakan tantangan yang harus dihadapi  pihak internal.
Kemudian  permasalahan  kedua  yaitu terkait  dengan  aspek  eksternal  adalah  mengenai masalah  sosial  dan  masalah  ekonomi  yang  terjadi masyarakat  dan  pemerintahan  serta  bagaimana solusi  atas  segala  permasalahan  tersebut.  Hal  ini juga  dianggap  penting  dikarenakan  Baitul  Mal harus  terus  berinovasi  dan  berada  dekat  dengan masyarakat sekitar.
Kemudian  berdasarkan  hasil  wawancara yang mendalam oleh beberapa responden, ditemukan  adanya  masalah  lokasi  dan  letak geografis  pada  pendistribusian  zakat.  Hal  ini dianggap penting agar dapat terwujudnya pemerataan distribusi.  Agar masyarakat yang jauh dan  sulit  dijangkau  dapat  menerima  apa  yang menjadi haknya.
Temuan  di  atas  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Fiqih  Afriadi  dan  Yulizar  D Sanrego  (2016)  tentang  Mengurai  Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi  Pengelola  Zakat  Baznaz,  Dompet Dhuafa, Dan Lazizmu menyimpulkan lima permasalahan  distribusi  zakat  kepada  fakir  miskin, yaitu  (1)  permasalahan  yang  datang  dari  internal, (2)  permasalahan  dari  hubungan  antar  OPZ,  (3) permasalahan  yang  datang  dari  sisi  mustahik,  (4) permasalahan  dari  sisi  pemerintah,  dan  (5) permasalahan  dari  masyarakat  dan  umum.  Dari berbagai permasalahan tersebut permasalahan  yang datang  dari  Internal  OPZ  menjadi  permasalahan yang paling prioritas (Fiqih Afriadi, 2016).
Selain  itu  hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tika Widiastuti,  Eko  Fajar  Cahyono,  dkk  tentang Optimizing  zakat  governance  in  East  Java  using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech) menyimpulkan masalah tata kelola  dibagi  menjadi  empat  aspek,  yaitu  (1) lembaga  zakat  seperti  keterbatasan  SDM  lembaga Amil  zakat  baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas, minimnya pengetahuan Amil sehingga kemampuan Amil  terbatas,  (2)  muzakki  seperti  kurangnya kesadaran,  pengetahuan  dan  pemahaman  untuk membayar  zakat,  kurangnya  kepercayaan  terhadap Lembaga  zakat,  (3)  mustahik  seperti  keterbatasan informasi  tentang  keberadaan  mustahik,  dan
rendahnya  motivasi  serta  kemampuan  mustahik untuk  berkembang.  (4)  dukungan  hukum  seperti kurangnya  pengaturan  zakat  sebagai  pengurang pajak  langsung  (kredit  pajak).  Dari  berbagai permasalahan  tersebut,  masalah  Lembaga  zakat menjadi  permasalahan  yang  paling  prioritas (Widiastuti et al., 2021).
Masalah  ekonomi  seperti  minimnya  zakat produktif ke masyarakat dan kurangnya pendamping  pembinaan  zakat  produktif  terhadap UMKM. Program pembinaan zakat produktif sudah berjalan  sejak  lama  pada  Baitul  Mal.  Namun  yang menjadi  masalah  disini  masih  banyak  masyarakat yang  memiliki  usaha  namun  belum  mendapatkan bantuan  program  zakat  produktif  oleh  Baitul  Mal. Hal  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  banyaknya  sebab sehingga  belum  merata  nya  program  zakat produktif  di  masyarakat.  Permasalahan  pertama minimnya  zakat  produktif  berkaitan  erat  dengan masalah  yang  kedua  yaitu  kurangnya  pendamping pembinaan  zakat  produktif,  hal  ini  disepakati  oleh responden bahwa dalam pembinaan zakat produktif haruslah  didampingi  oleh  seseorang  yang  disebut pendamping,  agar  program  yang  telah  diberikan membuahkan  hasil  ( multiplayer  effect) sehinga membawa  dampak  yang  sangat  besar  yaitu seseorang  yang  awalnya  merupakan  mustahik berubah menjadi muzakki. Seseorang yang awalnya menerima  zakat  berubah  menjadi  seseorang  yang menyalurkan zakat .
Hal ini sejalan dengan penelitian Hafas Furqani, Ratna Mulyany, Fahmi Yunus (2018) tentang Zakat for  Economic  Empowerment  (Analyzing  the Models,  Strategy  and  Implications  of  Zakat Productive  Program  in  Baitul  Mal  Aceh  and Baznas Indonesia) menjelaskan zakat pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk membangun  kemampuan  fakir  miskin  dengan memperkuat  unsur-unsur  pemberdayaan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  taraf  hidup  dengan menggunakan  kekuatan  sendiri.  Harapannya  agar masyarakat  miskin  mampu  keluar  dari  perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan menciptakan  rasa  percaya  dan  kemampuan  diri (Furqani et al., 2018).
Beberapa  responden  berpendapat  bahwa  mutasi dalam  dunia  zakat  ini  tidak  selamanya  baik. Seseorang  yang  ahli  dipindahkan  ke  bagian  lain tentu  ia  harus  beradaptasi  kembali  dengan lingkungan  kerja  yang  baru  dan  memulai  belajar dari  awal  lagi.  Hal  ini  dapat  menghambat  kinerja dari  SDM  karena  untuk  mendalami  suatu  bidang diperlukan keseriusan dan waktu untuk mempelajari semuanya.
1  orang  dari  responden  menjawab  prioritas masalah  internal  dalam  menentukan  model distribusi zakat yaitu masalah hukum dan tata kelola.  Adapun  masalah  hukum  dan  tata kelola  yaitu  seperti  (1)  peralihan  dana  zakat dari  cash  ke  non-cash  (transfer),  (2)  belum memiliki database mustahik secara komprehensif,  (3)  pendistribusian  Sebagian zakat  tidak  tepat  sasaran,  (4)  kurangnya koordinasi  dengan  LAZ  Swasta,  dan  (5) belum adanya sistem informasi dan teknologi di Baitul Mal.
Hal  ini  sejalan    dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  Atih Rohaeti  Dariah (2012) tentang Improving  Social  Capital  Of  Bmt  (Baitul  Mal Watamwil):  An  Experience  From  Bmt  Lathifah, Sumedang  Indonesia menjelaskan  bahwa  untuk faktor internal ada dua aspek. Pertama, manajemen organisasi  yang  kurang  optimal.  Tidak  ada deskripsi  pekerjaan  yang  jelas  di  antara  karyawan. Ini adalah sumber komunikasi yang buruk di antara mereka.  Terkadang  itu  berkonflik  ketika  membuat keputusan  yang  akan  menerima  pembiayaan. Kedua,  manajemen  keuangan  yang  kurang  optimal terutama  akuntansi  manajemen.  Dalam  kondisi  ini, fungsi  kontrol  dan  perencanaan  tidak  berjalan dengan baik.(Dariah, 2012)
Beberapa  responden  berpendapat  bahwa amil  menjadi  prioritas  karena  Amil  masih banyak  yang  belum  mengetahui  lebih  dalam tentang  zakat,  masih  harus  belajar  dan  belajar lagi  agar  kualitas  SDM  dapat  meningkat, kurangnya SDM sebenarnya tidak dipermasalahkan  pada  masalah  SDM  ini, karena  lebih  baik  dengan  jumlah  yang seperlunya  tetapi  ahli  di  bidangnya  masing- masing atau memiliki keinginan dan komitmen untuk belajar daripada jumlah SDM Baitul Mal yang  banyak  tetapi  tidak  semuanya  bekerja dengan  baik.  Kemudian  diikuti  oleh  sebagian kecil  tupoksi  kinerja  diluar  keahlian  atau  skill sebesar  28%.  Hal  ini  dimasukkan  kedalam masalah  SDM  karena  setelah  melakukan indepth  interview  dengan  pakar,  beliau menyebutkan  bahwa  masih  ada  sebagai pegawai  baik  itu  tenaga  ahli  ataupun  bukan yang  berasal  dari  program  studi    yang  jauh bahkan  diluar  dari  dunia  zakat.  Beberapa responden  juga  sepakat  hingga  menjadikan masalah  ini  di  urutan  prioritas  kedua  setelah
Analisis  Problematika  Pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi Aceh
masalah  pemberdayaan  amil  yang  belum maksimal.
adanya sebagian pegawai yang terstruktural (bukan  tenaga  professional)  itu  tidak  sesuai dengan keahlian atau skill yang dimiliki. Tentu hal  ini  menjadi  masalah  karena  bawahan biasanya  mengikuti  arahan  dari  atasan.  Dan bila  atasan  tidak  mengerti  terakit  tupoksi  nya atau  lambat  dalam  bekerja  karna  harus  belajar dari dasar, hal ini akan menghambat pekerjaan nantinya.  Persentase  masalah  ketiga  ini  beda tipis  yaitu  hanya  1%  karena  permasalahan yang  hamper  mirip  tapi  tidak  sama.  Kalau masalah  yang  kedua  itu  ditujukan  kepada tenaga  professional  atau  pegawai  lainnya, sedangkan  masalah  yang  ketiga  dikhususkan untuk pegawai structural.
Hal  ini  sejalan    dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Azman  Ab  Rahman  &  Syed Mohd  Najib  Syed  Oma  tentang Tauhid Epistemology In Increasing The Number Of Zakat- Of-Wealth Payers And Its Contribution Toward The Development  Of  Malaysia  Economy menjelaskan bahwa    pusat  atau  orang  yang  berwenang  dalam mengelola  dan  mendistribusikan  zakat  harus memainkan  peran  utama  dalam  menjelaskan pentingnya  dan  kewajiban  untuk  melakukan  zakat terutama  pada  properti  zakat  atau  pendapatan  yang datang  dalam  bentuk  baru;  properti  mustaghallat misalnya.  Karena  zakat  pada  kekayaan  memiliki potensi  besar  untuk  meningkatkan  pengumpulan zakat;  Semua  penjelasan  dan  pemahaman  detail diperlukan  untuk  dan  dari  masyarakat  Muslim. Semua  kerja  keras  dan  upaya  dari  otoritas  terkait dalam memberikan penjelasan secara tidak langsung  akan  mendorong  tidak  hanya  kepada individu,  perusahaan,  dan  bahkan  organisasi  besar tertentu  untuk  melakukan  zakat;  pada  saat  yang sama  akan  menyelesaikan  fungsi  dan  peran  yang dimainkan  oleh  lembaga  zakat  sebagai  badan jaminan  keadilan  ekonomi  dan  social  (Rahman  & Omar, 2010).
Beberapa responden  sepakat bahwa masalah  sosial  pertama  sekali  ialah  masalah dengan  LAZ  swasta,  Baitul  Mal  sebaiknya mengadakan  lebih  banyak  program  dan bekerjasama  dengan  LAZ  swasta  dalam program  tersebut  dan  diharapkan  agar  kedua pihak  untuk  saling  berkoordinasi  terkait kendala atau perkembangan setiap tahapannya. Ketika  peneliti  terjun  ke  lapangan  dan
melakukan  survei,  ternyata  pihak  Baitul  Mal sudah  melakukan  Kerjasama  dengan  banyak LAZ  Swasta  contohnya  seperti  Dompet Dhuafa,  Lazizmu,dll  tetapi  masih  kurangnya sinegritas terhadapnya. Oleh sebab itu masalah minimnya  sinegritas  dengan  LAZ  Swasta  ini diangkat  oleh  peneliti  sebagai  masalah  sosial. kemudian  diikuti  oleh  faktor  lingkungan  dan kondisi geografis sebesar 27%. Faktor lingkungan dan kondisi geografis juga menjadi masalah  yang  terjadi  di  Baitul  Mal  karena masalah  sosial  masih  termasuk  kedalam masalah  eksternal.    Adanya  faktor  lingkungan dan  kondisi  geografis  menghamabat  lancarnya kegiatan  pendistribusian  zakat,  dan  karena adanya  faktor  ini  pula  dapat  menyebabkan pendistribusian  zakat  yang  belum  merata,  dan pemerintah  setempat  juga  diharapkan  selalu melakukan  koordinasi  kepada  Baitul  Mal Gampong. Lalu Baitul Mal Gampong berkoordinasi  kepada  Baitul  Mal  Kabupaten atau  kota.  Dan  berakhir  dengan  berkoordinasi ke Baitul Mal pusat.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Azman  Ab  Rahman,  Mohammad Haji  Alias,  dan  Syed  Mohd  Najib  Syed  Omar tentang Zakat  Institution  in  Malaysia:  Problems and Issue s (2012) menjelaskan bahwa mereka yang mendukung  pandangan  pertama  akan  membayar zakat  dalam  bentuk  nyata  seperti  zakat  untuk  padi dibayar  di  sawah.  Oleh  karena  itu,  mereka membayar  zakat  bukan  ke  lembaga  zakat  karena lembaga  ini  jarang  menerima  zakat  dalam  bentuk nyata.  Dalam  beberapa  kasus  zakat    telah diserahkan  kepada  orang-orang  yang  sah  tetapi pada saat yang sama ada orang yang membutuhkan lebih  banyak  zakat  dibandingkan  dengan  yang pertama.  Oleh  karena  itu,  tujuannya  tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, birokrasi memainkan  peran  lain  di  mana  hal  itu  akan mengganggu proses penyaluran zakat. Keberhasilan lembaga  zakat  juga  akan  membantu  untuk menyangga  dampak  resesi  ekonomi  pada  orang miskin  melalui  peningkatan  kapasitas.  Mengelola zakat  adalah  tugas  yang  sangat  penting.  Ini  tidak hanya  berkaitan  dengan  mengumpulkan  dan mendistribusikan  uang,  tetapi  juga  terkait  dengan semangat  untuk  menegakkan  Islam  sebagai  agama bagi  seluruh  umat  manusia  (Ab  Rahman  et  al., 2012).
Program  pembinaan  zakat  produktif  oleh Baitul Mal sudah terlaksana sejak lama.
Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh  tim peneliti  yang  masih  menjadi  kendala  yaitu kurangnya  pendamping  dalam  pembinaan  zakat produktif terhadap UMKM ini sehingga masyarakat yang butuh untuk diberikan dorongan, menjadi
kekurangan
pendorong
dan mengakibatkan  kurang  terealisasikan  nya  hasil nyata  dari  zakat  produktif  ini.  Seharusnya,  Baitul Mal memfokuskan untuk memberi pendamping di setiap binaan zakat produktif. Jumlah pendamping pada  tiap  pembinaan  disesuaikan  dengan  tingkat kebutuhan yang dibutuhkan UMKM tersebut .
Sehingga,  program  pembinaan  zakat produktif  ini  akan  menunjukkan  hasil  nyata dan  menumbuhkan  perekonomian  daerah tersebut dan tentunya mendorong lebih banyak masyarakat agar berpindah dari yang konsumtif  (berperilaku  sebagai  konsumen) menjadi produktif (berperilaku sebagai produsen).
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nurul  Ilyana  Muhd  Adnan,  Mohd Izhar  Ariff  Mohd  Kashim,    Ahmad  Dahlan  Salleh, Ezad  Azraai  Jamsari,  Md  Yazid  Ahmad  &  Noor Izzati  Ab  Rahman  tentang Sustainability  of  Zakah Distribution  in  Baitul  Mal  Aceh:  Basic  and Implementation  Methods yang  menjelaskan  bahwa Tujuan dari modal usaha ini diberikan agar kondisi ekonomi  masyarakat  miskin  dapat  dikembangkan dan tidak  hanya  mengandalkan bantuan. Selain itu, mustahiq akan berubah menjadi muzakki suatu hari nanti.  Al-Nawawi  (1996)  telah  membahas  hal  ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menggunakan distribusi  ini.  Dia  memberikan  zakat  dua  dirham kepada orang miskin. Satu dirham untuk pengeluaran  sehari-hari  dan  satu  dirham  untuk membeli  kapak.  Tujuannya  adalah  agar  orang miskin tidak lagi bergantung pada orang lain karena dia sudah memiliki kapak untuk bekerja. Keuangan mikro  yang  dipraktikkan  Baitul  Mal  Aceh  sejalan dengan  Qanun  Aceh  No.  10/2007,  klausul  29, distribusi  zakat  dalam  bentuk  produktif.  Distribusi zakat  produktif  melalui  keuangan  mikro  masih dalam  kisaran  hukum  Islam  yang  diizinkan. Demikian  pula,  dengan  'aqad  al-qard  al-hasan  dan 'aqad  mudarabah,  masih  berkaitan  dengan  hal-hal yang  diperbolehkan  dari  ijtihadi.  Peningkatan jumlah  pinjaman  rata-rata  Rp  500.000  sebagai return yang menguntungkan melebihi 75% membuktikan  bahwa  keuangan  mikro  adalah metode  yang  menguntungkan.  Oleh  karena  itu, lembaga  zakat  di  negara-negara  Muslim,  terutama Malaysia, Brunei dan Singapura harus
mempertimbangkan  mereka  untuk  diterapkan  di negara masing-masing. Selain itu, penyaluran zakat melalui  keuangan  mikro  merupakan  salah  satu metode distribusi untuk mewujudkan keberlangsingan zakat fitrah.. (Adnan et al., 2019)
Berdasarkan  literatur  review,  hampir semua permasalahan yang terjadi pada Baitul Mal yaitu  belum  memiliki  database  mustahik  secara komprehensif.  Database  berisi  seluruh  data  atau jumlah para mustahik dan muzakki secara lengkap dan  update.  Baitul  Mal  harus  melakukan pendataan  ulang  muzakki  dan  mustahik  secara menyeluruh baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota,  ataupun  di  tingkat  gampong. Sehingga  apabila  database  mustahik  dan  muzakki yang lengkap dan terupdate sudah ada, maka tidak akan  ada  lagi  permasalahan  pendistribusian  zakat yang  tidak  merata  karena  sudah  dilakukan pendataan  secara  menyeluruh  dan  masalah  lain yang  berkaitan  dengan  mustahik  muzakki  akan ikut terselesaikan pula.
Permasalahan  selanjutnya  yaitu  belum adanya sistem informasi dan teknologi Baitul Mal.  Berdasarkan  hasil indepth  interview dengan  pakar  Baitul  Mal,  saat  ini  memang belum  ada  sistem  informasi  dan  teknologi secara  khusus  untuk  mengelola  seluruh  data Baitul  Mal  pada  satu  sistem  baik  itu  data mustahik  dan  muzakki  setiap  tahunnya,  data pegawai,  laporan  keuangan,  dll  namun  sudah terencana akan dibuatnya sistem tersebut yang dinamakan  dengan  SIMBAMAL  (Sistem Informasi  Baitul  Mal).  Sejauh  ini  masyarakat masih  dapat  mengunjungi  atau  mencari informasi  pada  website  yang  dikelola  secara resmi  oleh  Baitul  Mal.  Di  dalam  website tersebut  juga  terdapat  informasi  terpdate seputar zakat, laporan penerima dan penyalur zakat, dan masih banyak lagi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mutia  Sumarni tentang The  Role  Of  Zakat  Collection  By  Baitul Mal In Overcoming Poverty In Langsa City dengan hasil  yang  menyimpulkan  bahwa  Lembaga  Baitul Mal  belum  optimal  dalam  menyalurkan  dana zakatnya yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan  di  Kota  Langsa  karena  lembaga tersebut  masih  menerima  dana  bantuan  minimal karena  kurangnya  kepercayaan  pada  muzakki untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal  dan  lembaga  tersebut  belum  tepat  sasaran dalam  menyalurkan  zakatnya.  dana  zakat.  ini
Analisis  Problematika  Pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi Aceh
sebabnya  Baitul  Mal  belum  optimal  salurkan dananya ke  warga  miskin di kota langsa.(Sumarni et al., 2021).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Aspek  masalah  yang  menjadi  prioritas  dalam problematika pendistribusi zakat terhadap masyarakat  miskin  di  provinsi  Aceh  adalah  aspek internal selanjutnya diikuti oleh eksternal.
Dalam probelmatika pendistribusi zakat terhadap  masyarakat  miskin  di  provinsi  Aceh, terdapat beberapa masalah seperti masalah eksternal  yang  menjadi  prioritas  adalah    masalah ekonomi,  masalah  internal  yang  menjadi  prioritas adalah  masalah  SDM  sebesar,  masalah  SDM  yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan amil belum maksimal,  masalah  sosial  yang  menjadi  prioritas adalah  minimnya  sinegritas  dengan  LAZ  Swasta
sebesar,  masalah  ekonomi  yang  menjadi  prioritas adalah  kurangnya  pendamping  pembinaan  zakat produktif  terhadap  UMKM,  serta  masalah  hukum dan tata kelola yang menjadi prioritas adalah belum memiliki database mustahik sebesar.

## Saran
Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan di antaranya:
1. Atas  hasil  penelitian  ini,  diharapkan menjadi  bahan  pengambilan  kebijakan pengembangan  zakat  khususnya  pada Baitul  Mal  Aceh  dalam  pendistribusian harta  zakat,  baik  bagi  pemerintah  sebagai pemilik regulasi di Indonesia maupun bagi pihak lembaga dan pihak lainnya
2. Pengembangan penelitian dapat dilakukan pada lingkup objek yang lebih luas bukan pada objek lembaga zaka tguna menjeneralisir hasil penelitian
Damanhur, Ahamad Fauzul Hakim Hasibuan, Ichsan Analisis  Problematika  Pendistribusian  Zakat  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di Provinsi Aceh

## REFERENSI
Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat Institution In Malaysia: Problems And Issues. Global Journal Al-Thaqafah , 2 (1), 35–41. Https://Doi.Org/10.7187/GJAT122012.02.01 Adnan, N. I. M., Kashim, M. I. A. M., Salleh, A. D., Jamsari, E. A., Ahmad, M. Y., & Rahman, N. I. A.
(2019). Sustainability Of Zakah Distribution In Baitul Mal Aceh: Basic And Implementation Methods. International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences , 9 (1), 554– 562. Https://Doi.Org/10.6007/Ijarbss/V9-I1/5457 Alam, A. (2018). Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Jurnal Manajemen , 9 (2), 128– 136. Https://Doi.Org/10.32832/Jm-Uika.V9i2.1533 Arthur. (2007). Teori Pertumbuhan Ekonomi . PT Raja Grafindo Pustaka. Dariah, A. R. (2012). Improving Social Capital Of BMT (Baitul Mal Watamwil): An Experience From BMT Lathifah , Sumedang Indonesia. The International Journal Of Social Sciences , 4 (1), 64–70. Fiqih Afriadi, Y. D. S. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompet Dhuafa, Dan Lazizmu. Madania , 20 No.1 . Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat For Economic Empowerment (Analyzing The
Models, Strategy And Implications Of Zakat Productive Program In Baitul Mal Aceh And Baznas Indonesia). Iqtishadia , 11 (2), 391. Https://Doi.Org/10.21043/Iqtishadia.V11i2.3973 Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern . Gema Insani. Kurnianto. (2004). Dinamika Permasalahan Ekonomi . Gadjah Mada University Press. Prasetyo, P. E., Marimin, M., & S., A. S. (2015). Model Kaji Tindak Program Pembangunan Partisipatif Pengentasan Kemiskinan Dan Rawan Pangan. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan , 11 (2), 217. Https://Doi.Org/10.23917/Jep.V11i2.326
Rahman, A. A., & Omar, S. M. N. B. S. (2010). Tauhid Epistemology In Increasing The Number Of Zakat- Of-Wealth Payers And Its Contribution Toward The Development Of Malaysia Economy. Seventh International Conference , 54.
Sumarni, M., Islam, A., & Langsa, N. (2021). The Role Of Zakat Collection By Baitul Mal In Overcoming Poverty In Langsa City . 5 (1), 96–102. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga . Erlangga.
Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing Zakat Governance In East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role Of Zakat Technology (Zakatech). Journal Of Islamic Accounting And Business Research , 12 (3), 301–319.
Https://Doi.Org/10.1108/JIABR-09-2020-0307 World Bank Institute. (2004). Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan. (Terjemahan) .