## REAKTUALISASI HUKUM ISLAM : PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI
Oleh : Vita Fitria

## UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : vitafitria08@gmail.com.

## Abstrak
Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer saat ini, mulai berkembang suatu pemikiran sumber  hukum  yang  dianggap  mandiri  yakni maslahah atau maqashid  asy-syariyyah. Belakangan konsep tersebut makin berkembang bahkan menjadi disiplin ilmu yang seolah terlepas dari ilmu ushul  fikh.  Konsep  pemikiran  tersebut  meski  mulai  berkembang  belakangan,  namun  secara implisit sudah dijadikan sebagai landasan berpikir oleh para intelektual Muslim tak terkecuali di Indonesia.  Munawir  Sjadzali,  seorang  intelektual  Muslim  Indonesia,  memunculkan  ide  tentang “Reaktualisasi  Ajaran  Islam“  dengan  mengedepankan  aspek maslahah. Dalam  hal  ini  Munawir lebih mengkonkritkan lagi pada tiga kerangka metodologi yakni adat , nasakh dan maslahah . Lebih lanjut tulisan ini akan mengupas tentang garis besar pemikiran Munawir terutama pada masalah waris dan bunga bank, beserta argumen-argumen yang melatari konsep pemikirannya. Melalui pendekatan fikh dan ushul fikh, penulis akan menggali aspek pembaruan serta sedikit mengurai tentang  pemikiran  tokoh  Indonesia  yang  lain  sebagai  pembanding,  juga  mengulas  tentang beberapa polemik seputar konsep ijtihad yang ditawarkan oleh Munawir tersebut.
Kata kunci : Reaktualisasi, Islam, maslahah, Munawir Sjadzali.

## Abstract
In the development of contemporary study of Islam, there grows an autunomous idea  of source of law, that is  maslahah  or  maqashid  asy-syariyyah.  Lately,  this  concept  has  been  growing  to  be  a  discipline  that autonomously  apart  from  ushul  fiqh.   Relatively  new,  this  discipline  has  implisitely  become  a  basic  of thought for many Moslem intellectualists, including  in Indonesia. Munawir Sadjali, one of those, proposed an idea of  “Reactualize of Islam” by advancing aspect of maslahah. In this standpoint, Munawir concretize on three methodological frames, namely adat (tradition), nasakh, and maslahah. Further, this writing will analyse the outline of Munawair‟s reasoning, particullary on issues of  inheritance and bank interest, along with arguments of his background concept. Through fiqh and ushul fiqh approachment , the writer will dig up some aspects of renewal and a little of some other  thoughts of Indonesian figures as comparators;  and will also provide a review around polemic of  Munawir‟s idea on  concept of ijtihad.
Keywords : Reactualization, Islam, maslahah, Munawir Sjadzali.

## A. Pendahuluan
Sejarah menunjukkan bahwa pada periode formulatifnya, fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip prinsip  yang  ada  dalam  Alquran  dan  As-Sunah  sesuai  dengan  struktur  dan  konteks perkembangan mayarakat pada waktu itu. Fiqh merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang. 1 Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya mazhab yang masing-masing mempunyai corak fikir yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu. 2
Setiap  fase  dalam  perubahan  mempunyai  karakter  yang  berbeda  dalam  memberikan semangat continuity  and  change yang  berlangsung  secara  berkesinambungan.  Para  pemikir muslim dan pengamat sosial keagamaan menekankan perlunya meneliti kembali prinsip-prinsip dasar, nili-nilai dan norma-norma keislaman yang akan dihidupkan kembali di era modern saat ini. Setidaknya ada kesepakatan bahwa tidak semua bentuk historisitas dalam ajaran Islam perlu dipertahankan  dan  diterima  apa  adanya.  Peninjauan  kembali  terhadap  aturan  hukum  dalam aspek  kemasyarakatan  dapat  dilakukan  dengan  penalaran  intelektual,  dengan  menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur yang utama.
Maka  perubahan  dan  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  pada  akhirnya  menjadi suatu  kebutuhan,  khususnya  bagi  umat  Islam  yang  memiliki  kondisi  wilayah  dan  budaya berbeda  dengan  Timur  Tengah.  Hal  tersebut  di  dasarkan  pada  pertimbangan:  1).  Banyak ketentuan  hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  produk  ijtihad  yang didasarkan pada kondisi kultur Timur Tengah. 2). Kompleksitas masyarakat umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dibanding Islam masa dulu, baik dalam perkembangan budaya dan kemajuan iptek.
Dalam  dekade  ini  banyak  bermunculan  istilah-istilah  yang  diartikan  untuk  memaknai pembaruan  Islam  terutama  di  kalangan  para  intelektual  muslim  baik  di  Indonesia  maupun  di luar  negeri.  Istilah  tersebut  antara  lain  adalah  reinterpretasi  (penafsiran  ulang),  reaktualisasi (mengangkat  dan  menghidupkan  kembali),  reorientasi  (memikirkan  kembali),  revitalisasi
1 Farouq  Abu  Zaid, Hukum  Islam  antara  Tradisionalis  dan  Modernis, terj.  Husein  Muhammad,  cet.2,  (Jakarta  : P3M, 1986), h.6.
2 As-Suyuti, Asbah wa an-Nazair, (Indonesia : Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.) h 63.
(membangkitkan  kembali,  kontekstualisasi  (mempertimbangkan  konteks  kehidupan  sosial budaya), dan masih banyak lagi istilah –  istilah lain yang senada. 3
Munawir  Sjadzali,  seorang  intelektual  Muslim  Indonesia,  yang  juga  menjabat  sebagai Menteri Agama, memunculkan ide tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam“ dengan mengedepankan aspek maslahah. Gagasan  tersebut  dilontarkan  Munawir  pada  tahun  1985,  dan  direspon  oleh Yayasan Paramadina. Munawir juga mengatakan bahwa situasi dan kondisi umat Islam saat ini sangat  berbeda  dengan  zaman  Rasul  dulu.  Namun  para  pemikir  Islam  belum  berani  berpikir lebih  kontekstual.  Akibatnya,  Islam  yang  dulu  di  tangan  nabi  saw  merupakan  ajaran  yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat. 4
Itulah  salah  satu  alasan  yang  mendukung  Munawir  memunculkan  gagasan  pembaruan terhadap  hukum  Islam.  Gagasan  Munawir  dianggap  terlalu  berani  dan  sangat  kontroversial untuk  seorang  Menteri  Agama  yang  masih  menduduki  masa  jabatannya.  Namun  di  sisi  yang lain,  posisinya  sebagai  seorang  Menteri  justru  memungkinkan  banyak  ruang  untuk mensosialisasikan.      Maka,  terlepas  dari  pro  dan  kontra,  konsep  “reaktualisasi  ajaran  Islam” mendapat respon beragam terutama setelah disampaikan dalam forum Paramadina. Lebih lanjut makalah  ini  akan  mengupas  tentang  garis  besar  pemikiran  Munawir  terutama  pada  masalah waris dan bunga bank, beserta argumen-argumen yang melatari konsep pemikirannya. Melalui pendekatan  fikh  dan  ushul  fikh,  penulis  mencoba  menggali  aspek  pembaruan  serta  sedikit mengurai  tentang  pemikiran  tokoh  Indonesia  yang  lain  sebagai  pembanding,  juga  mengulas tentang beberapa polemik seputar konsep ijtihad yang ditawarkan oleh Munawir tersebut.

## B. Munawir Sadzali dan Landasan Pemikirannya

## 1. Biografi
Munawir  Sjadzali  lahir  di  desa  Karanganom,  Klaten,  Jawa  Tengah,  pada  7  November 1925.  Ia  merupakan  anak  tertua  dari  delapan  bersaudara  dari   pasangan  Abu  Aswad  Hasan Sjadzali dan Tas„iyah. Dari segi ekonomi, keluarga  Munawir termasuk keluarga kurang mampu, tetapi  dari  segi  agama  keluarga  ini  dikenal  sebagai  keluarga  yang  taat  beragama.  Ayahnya seorang  kiai  sekaligus  pemimpin  Ranting  Muhammadiyah  di  desanya  yang  juga  aktif  dalam kegiatan tarekat Sjadzaliyyah. Dalam diri ayah Munawir tergabung pemikiran modern dan jiwa
3 Yunahar Ilyas, “Reaktualisasi Ajaran Islam, Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali” dalam Jurnal Al- Jamiah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.44, Number 1, 2006.
4 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 5.
yang  tenang  (sufisme),  hal  ini  pula  yang  mengalir  pada  diri  Munawir.  Sebagai  orang  yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional, dia selalu menjaga etika ketimuran (jawa), dan sebagai orang  modern  dia  merespon  setiap  perubahan  yang  positif  termasuk  pembaharuan  pemikiran hukum Islam.
Dua  fenomena  yang  ada  pada  keluarga  Munawir  Sjadzali  yaitu  kondisi  ekonomi  yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir  pada  satu  pilihan  pendidikan  yaitu  Madrasah.  Selain  karena  biaya  pendidikan  di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, lembaga pendidikan ini juga mengutamakan ilmu- ilmu  tradisional  Islam.  Karena  alasan  ini  pula,  setelah  menamatkan  Madrasah  Ibtidaiyah  di kampungnya, Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo. 5
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum tahun 1943, Munawir  menjadi guru  di  sekolah  Muhammadiyah  Salatiga  dan  kemudian  pindah  menjadi  guru  di  Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatan-kegiatan Islam berskala nasional dimulai. Dia tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, di antaranya  sebagai  Ketua  Angkatan  Muda  Gunungpati,   Ketua  Markas  Pimpinan  Pertempuran Hizbullah-Sabilillah  (MPHS)  dan  Ketua  Umum  Gerakan  Pemuda  Islam  Indonesia  (GPII) Semarang. Di Gunungpati ini juga untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang berkunjung ke Gunungpati. Munawir menulis buku yang berjudul “Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam” .  Bung  Hatta,  orang  nomor  dua  di  Indonesia  saat  itu  sempat  membaca  tulisan  Munawir hingga pada suatu saat Bung Hatta dipertemukan dengannya. Dari  pertemuan inilah Munawir dipercaya untuk bekerja di Departemen Luar Negeri.
Selanjutnya  kehidupan  Munawir  mulai  berubah.  Kesempatan  untuk  melanjutkan  studi keluar negeri seperti yang dia impikan telah terbuka lebar. Munawir melanjutkan studi bidang politik di Exeter University, London (1953-1954). Kemudian dia ditugaskan sebagai diplomat di Washington (1953-1954). Sambil bekerja Munawir menggunakan kesempatan untuk mendalami ilmu politik di George Town University, yang kemudian akhirnya dia menulis sebuah tesis yang berjudul “Indonesian Moslem Political Parties and Their Political Concepts”. Selama lebih kurang 32 tahun Munawir Sjadzali mengabdi di Departemen Luar Negeri dengan jabatan terakhir sebagai
5 Tentang  Biografi  Munawir  secara  lengkap  ditulis  dalam  Munawir  Sjadzali,  “Dari  Lembah  Kemiskinan”, dalam Muhammad Wahyu Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta : Paramadina dan IPHI, 1995), h. 1 - 74.
Direktur Jenderal Politik. Pada tanggal 19 Maret 1983 Munawir Sjadzali dipercaya oleh Soeharto sebagai  Menteri  Agama  Kabinet  Pembangunan  IV  (1983-1988),  dan  periode  Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Setelah tidak menjabat menjadi Menteri, beliau tetap aktif sebagai anggota  DPA,  Ketua  KOMNAS  HAM,  staf  pengajar  di  Pascasarjana  UIN  Jakarta  serta  dosen terbang di beberapa perguruan tinggi yang lain. Munawir meninggal dunia tanggal 23 Juli 2004, di  Jakarta  dalam  usia  79  tahun.  Tulisan-tulisannya  antara  lain  : Mungkinkah  Negara  Indonesia Bersendikan  Islam ( 1950), Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam  (1988),  Islam  dan  Tata  Negara  (1990), Bunga  Rampai  Wawasan  Islam  Dewasa  Ini  (1994),  Kontekstualisasi  Ajaran  Islam  (1995) dan Ijtihad Kemanusiaan (1997).

## 2. Orisinalitas dan Landasan Pemikiran
Pemahaman  terhadap  ajaran  Alquran,  akan  bisa  merespon  perkembangan  zaman  bila kajian-  kajian  yang  dilakukan  tidak  hanya  terhenti  pada  dataran  normative,  tapi  juga  meliputi aspek  historis.  Alquran  merupakan  kitab  suci  yang  tidak  seperti  kitab  suci  lain  menggunakan bahasa  Arab  sebagai  bahasa  tetap  dan  tidak  berubah.  Pertanyaannya,  bagaimana  umat  Islam menghadapai  persoalan yang  selalu  berubah  dengan  berlandaskan  kepada  Alquran  yang  tidak akan  berubah?  Fazlur  Rahman  mengatakan  bahwa  problem  krusial  yang  dihadapi  umat  Islam saat ini adalah problem modernitas. 6 Untuk mengatasi hal itu, maka bermunculan  para pemikir Muslim modern maupun kontemporer yang menawarkan sejumlah teori dan metodologi dalam upaya  mengkontekstualkan  ajaran  Alquran,  terutama  teori-  teori  yang  terkait  dengan  ijtihad sekaligus implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.
Pembahasan  tentang  ijtihad  tidak  bisa  lepas  dari  kajian  ushul  fikh  secara  mendalam. Melalui  ushul  fikh  ini  para  emikir  Muslim  akan  mengetahui,  1).  Sumber  ajaran  Islam  yang disepakati,  2).  Sumber  Ajaran  Islam  yang  masih  diperselisihkan,  3).  Bagaimana  memahami sumber-sumber tersebut, terutama bila ada pertentangan antara teks satu dengan teks lain, antara teks  dengan  kemaslahatan,  dan  bagaimana  memposisikan nash dalam  persoalan  kontemporer yang terkait masalah sosial, budaya, politik ekonomi dan sebagainya. 7 Kajian ini akan melibatkan unsur  hermeneutik  sebagai  pendekatan  yang  dianggap  baru.  Meski  sebenarnya,  menurut Norman  Calder  berdasarkan  penelitiannya,  bahwa  sejumlah  elemen-elemen  dalam  prinsip
6 Fazlur  Rahman, Islamic  Modernity  :  Transformation  of  an  Intellectual  Tradition, (Chicago:  The  University  of Chicago Press, 1982).
7 Akh.  Minhaji,  “Sejarah  Sosial  Pemikiran  Hukum  Islam  (  Sebuah  Pengantar  )”  dalam  Akh.  Minhaji  dkk, Antologi Hukum Islam, ( Yogyakarta :Prodi Hukum Islam PPs UIN Sunan Kalijaga, 2010), h, 24.
hermeneutika  yang  berkembang  saat  ini,  sudah  diterapkan  pada  kitab-  kitab  ushul  fikh  masa klasik. 8 Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer saat ini,  mulai berkembang suatu pemikiran  sumber  hukum  yang  dianggap  mandiri  yakni maslahah atau maqashid  asy-syariyyah.
Belakangan  konsep  tersebut  makin  berkembang  bahkan  menjadi  disiplin  ilmu  yang  seolah terlepas dari ilmu ushul fikh. 9
Konsep pemikiran tersebut meski mulai berkembang belakangan, namun secara implisit sudah  dijadikan  sebagai  landasan  berpikir  oleh  para  intelektual  Muslim  tak  terkecuali  di Indonesia.    Pemikir  modern  Indonesia  masa  kemerdekaan,  Hazairin,  memperkenalkan  konsep “kewarisan  bilateral”.  Dalam  al-Qur‟an  maupun  Sunnah  memang  tidak  menjelaskan  tentang struktur kekerabatan tertentu menurut hukum Islam. Namun demikian dalam realitasnya umat Islam    dihadapkan  dengan  berbagai  macam  bentuk  susunan  kekerabatan,  meliputi:  patrilineal, matrilineal,  dan  bilateral, 10 yang  masing-masing  memiliki  implikasi  terhadap  hukum  waris Islam.  Menurut  Hazairin,  al-Qur‟an  hanya  menghendaki  sistem  sosial  yang  bilateral.  Dengan demikian  hukum  kewarisan  yang  digariskan  di  dalamnya  juga  bercorak  bilateral,  bukan patrilineal  seperti  yang  biasa  dikenal  selama  ini.  Pembagian  waris  dengan  sistem  patrilinear sebenarnya merupakan produk hukum adat, yang oleh sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai  model  kewarisan  menurut  Alquran.  Hazairin  telah  memberikan  penafsiran  yang  baru terhadap  hukum  kewarisan  dalam  Islam  secara  total  dan  komprehensif  dengan  asumsi  dasar sistem  bilateral  yang  dikehendaki  al-Qur‟an.  Teori  ini  lebih  dapat  memberikan  unsur maslahah dan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  bila  dibandingkan  dengan  sistem  kewarisan  bercorak patrilineal yang selama ini dikenal. 11
Begitu juga konsep “fikh sosial” KH Sahal Mahfudz, sangat kental dengan pengutamaan unsur maslahah dan maqashid al-syariah dalam penerapan ijtihad barunya. Menurut beliau, kitab fiqih harus disikapi secara metodologis dan proposional, sehingga tidak kehilangan elan vitalnya. Selain  itu  penyikapan  fiqih  yang  terlalu  tekstual,  justru  paradoks  dengan  historisitas  fiqih  itu
8 Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1993),  h. 222 -243. 9 Ide  tersebut  berasal  dari  Muhammad  Tahir  Ibn  Asyur, Maqashid  al-Syari‟ah  al-Islamiyah, ed.  Al-Tahir  al- Musawi  (  Kuala  Lumpur  :  Al-Fajr,  1999),  kemudian  dikembangkan  lebih  detail  lagi  oleh  Jaseer  Auda, Maqashid  al- Syari‟ah as Philoshopy of Islamic Law : A System Approach (London : The International Institute of Islamic Thought, 2009). 10 Patrilineal merupakan  bentuk  kekerabatan  yang  menarik  garis  nasab  hanya  melalui  jalur  bapak  atau  laki- laki. Matrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata. Sementara bilateral merupakan  bentuk  kekerabatan  yang menentukan garis nasab  melalui  jalur  bapak dan  ibu.  Lihat Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur‟an  dan  Hadits, cet.  7  (Jakarta:  Tintamas,1990),  hal.11.  Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, ( Padang : Angkasa Raya, 1993), h.144.
11 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, ( Padang : Angkasa Raya, 1993), hal.144.
sendiri  dari  pergulatan  antara  “teks”  dan  “konteks”.  Metode  kontekstual  ini  adalah  metode (bermadzhab) yang harus dikembangkan, karena fiqih mengandung makna penalaran ( reasoning) atas  persoalan-persoalan  hukum.  Terma  yang  dijadikan  acuan  adalah  ungkapan  Imam  Ghazali yaitu  seorang  ulama  harus  menangkap  “pesan  zaman”  demi  kemaslahatan  umat. 12 Fiqh  sosial memiliki  lima  ciri  pokok  yang  menonjol:  1).  Interpretasi  teks-teks  Fiqh  secara  kontekstual,  2). Perubahan  pola bermazhab  dari  bermazhab  secara  tekstual (mazhab qauli )  ke  bermazhab  secara metodologis (mazhab manhaji) , 3). Verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang  cabang  ( furu‟ ),  4).  Fiqh  dihadirkan  sebagai  etika  sosial,  bukan  hukum  positif  Negara,  5). Pengenalan  metodologi  pemikiran  filosofi,  terutama  dalam  masalah  budaya  dan  sosial.  Fiqh sosial  bertolak  dari  pandangan  bahwa  mengatasi  masalah  sosial  yang  kompleks  dipandang sebagai  perhatian  utama  syari‟at  Islam.  Pemecahan  problem  sosial  berarti  merupakan  upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan  atau  kemaslahatan  umum (al-maslahah  al-„ammah) .  Kemaslahatan  umum  secara sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  kebutuhan  nyata  masyarakat  dalam  suatu  kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyahnya. Kebutuhan itu bisa berdimensi dlaruriyah atau  kebutuhan  dasar  ( basic  need) yang  menjadi  sarana  pokok  untuk  mencapai  keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan) dan harta benda, maupun kebutuhan hajjiyah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi tahsiniyyah atau pelengkap (suplementer). 13
Mencermati  pemikiran  Hazairin  dan  Sahal  Mahfudz  terkait  dengan  konsep  ijtihad, keduanya tidak lepas dari unsur maslahah maupun maqashid asy-syariah . Bahwa dalam memahami ajaran  Alquran,  juga  dalam  mengkaji  kembali  konsep  fikh  yang  berkembang,  hendaknya mengutamakan  kepentingan  umat  dan  tujuan  dibuatnya  suatu  hukum  tertentu.  Dalam  hal  ini Munawir  lebih  mengkonkritkan  lagi  pada  tiga  kerangka  metodologi  yakni adat , nasakh dan maslahah . Lebih lanjut tulisan ini akan membahas tentang konsep pemikirannya, terutama tentang aplikasi kerangka metodologi yang ditawarkan beserta contoh permasalahan.

## C. Latar Belakang Pemikiran
Sebagai  seorang  Menteri  Agama,  Munawir  banyak  mendapat  laporan  dari  para  Hakim Agama di berbagai wilayah Indonesia, tentang banyaknya penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai contoh dalam masalah warisan, bila
12 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta : LKiS, 1994), h. 71. 13 Ibid., hal 40-49. Lihat juga dalam  http://id.shvoong.com
ada  keluarga  Muslim  yang  meninggal,  pembagian  waris  yang  seharusnya  diselesaikan  di Pengadilan  Agama  dengan  ketentuan faraidl ,  yang  terjadi  justru  mereka  pergi  ke  Pengadilan Negeri  agar  penyelesaian  bisa  diselesaikan  dengan  ketentuan  di  luar  ilmu faraidl. Hal  tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam namun juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. 14 Sementara itu banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan pre-emptive . Semasa hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari  kekayaannya kepada anak-anak, masing-masing mendapat pembagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah. Dengan demikian jika orang tua meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan hampir habis  sama  sekali.  Dalam  hal  ini,  secara  formal  tidak  terjadi  penyimpangan  dari  ketentuan  al- Quran. Tetapi apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian sudah betul.
Sikap  mendua  di  kalangan  umat  Islam  dalam  menjalankan  hukum  Islam  juga  terlihat dalam  penerapan  bunga  bank.  Di  antara  umat  Islam  banyak  yang  berpendirian  bahwa  bunga atau interest dalam bank itu riba, dan oleh karenanya maka hukumnya haram sebagaimana riba. Sementara  dalam  realitasnya,  mereka  justru  banyak  yang  menggunakan  jasa  bank,  hidup  dari bunga  deposito,  dan  bahkan  mendirikan  bank  dengan  sistem  bunga,  dengan  alasan dlarurat . Padahal seperti yang dapat dibaca dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 173, 15 kelonggaran yang diberikan  dalam  keadaan  darurat itu  dengan  syarat  tidak  adanya  unsur  kesengajaan  dan  tidak lebih  dari  pemenuhan  kebutuhan  esensial.    Yang  menjadi  pertanyaan  Munawir  adalah  apakah tindakan  demikian  bukan  termasuk  kategori  mempermainkan  agama  ?  Itulah  realitas  yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Munawir, kenyataan sosial demikian memang banyak terjadi di kalangan umat Islam  bahkan  di  kalangan  agamawan.  Sementara  di  sisi  lain,  mereka  para  “pelaku penyimpangan”    tidak  bisa  dikatakan  tidak  mempunyai  komitmen  utuh  kepada  ajaran  Islam tanpa  mempelajari  factor  apa  saja  yang    melatarbelakangi  mereka  melakukan  hal  itu.  Dalam kasus hukum waris misalnya, Munawir mengatakan bahwa pembagian waris Islam seperti yang ditentukan  oleh  al-Quran  bukan  berarti  tidak  adil,  tetapi  justru  sikap  masyarakat  yang  tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraidh . Inilah yang melatarbelakangi pemikirannya untuk memunculkan ide “Reaktualisasi Hukum Islam”.
14 Munawir  Sjadzali,  “Dari  Lembah  Kemiskinan”  dalam  Muh.  Wahyuni  Nafis  (ed), Kontekstualisasi  Ajaran islam, h. 88 – 89. 15 “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging yang isembelih dengan tanpa menyebut Nama Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya,dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Ijtihad  yag  dilakukan  oleh  Amirul  Mukminin  Umar  bin  Khattab  sangat  mempengaruhi pemikirannya,  terutama  dikaitkan  dengan  posisinya  sebagai  Menteri  Agama.  Munawir mengemukakan  fakta  bahwa  Umar  bin  Khattab  pernah  melakukan  ijtihad  yang  didasarkan kepada  aspek maslahah dalam  beberapa  kasus  yang  dihadapinya.  Beberapa  pertimbangan terhadap  situasi  konkrit  dan  realitas  umat  sangat  mempengaruhi  Umar  dalam  mengurus masyarakat  dan  menafsirkan  kembali  aturan-aturan  yang  sudah  berlaku  sebelumnya. Pertimbangan sosial ekonomi serta keadilan untuk senantiasa mewujudkan kemaslahatan ummat telah mempertegas sikap beliau dalam menjalankan ajaran Islam. 16 Sebagaimana Khalifah Umar dahulu, banyak membuat kebijakan dan keputusan yang tidak sesuai dengan Alquran atas dasar kemaslahatan umat.
Menurut  Ibrahim  Husen  dalam  catatannya,  langkah  ijtihad  penerapan  konsep maslahah yang dilakukan oleh Munawir  juga tidak lepas dari tokoh Najmuddin Ath-Thufi dan Abu Yusuf dengan  teori  adatnya.  Hal  ini  sangat  mungkin  dipahami  mengingat  Munawir  berasal  dari keluarga agamis yang kental dengan nuansa tradisional, sehingga pemahamannya terhadap kitab kuning  juga  tidak  diragukan.  Sementara  perjumpaannya  dengan  metodologi  baru  yang didapatkan  dari  Barat  juga  sangat  mempengaruhi  konsep  pemahamannya  terhadap nash . Beberapa  kalangan  ahli  fikh  ushul  fikh  tidak  sepakat  dengan  pemikiran  Ath-Thufi,  termasuk Ibrahim  Husen,  namun  dalam  hal  ini  Munawir  justru  menggunakannya  dalam  penerapan konsep ijtihadnya. 17

## D. Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.

## 1. Kasus Pembagian Harta Waris
Berangkat  dari  pemahaman  surat  An-Nisa  ayat  11  yang  menyatakan  bahwa  bagian warisan  harta  untuk  anak  laki-laki  adalah  dua  kali  yang  diberikan  kepada  anak  perempuan, 18 Munawir  berusaha  mengkonstektualisasi  ajaran  Islam  dengan  mendekonstruksi  masalah pembagian warisan tersebut. Dekonstruksi yang dilakukannya bukan merupakan hal baru, sebab masalah interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama juga pernah dilakukan Umar bin
16 Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. xiii.
17 Ibrahim  Hosen,  “Beberapa  Catatan  Tentang  Reaktualisasi  Hukum  Islam”  dalam  Muh.  Wahyuni  Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam”, h. 251-284.
18 “Allah  mensyariatkan  (  mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan  )  untuk  anak-anakmu,  yaitu  bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan….”.
Khattab. Dalam masalah warisan, Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara laki-laki yang  dua  kali  lipat  dari  bagian  wanita, pertama, tidak  mencerminkan  semangat  keadilan  bagi masyarakat  Indonesia  sekarang  ini.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  penyimpangan  dari ketentuan  waris  tersebut  baik  dilakukan  oleh  orang  awam  maupun  ulama,  dengan  cara melakukan hailah ,  yakni  dengan  cara  menghibahkan  harta  bendanya  kepada  putera-puterinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Alquran. Alasan kedua adalah faktor gradualitas. Menurut Munawir,  wanita  pada  masa  jahiliyah  tidak  mendapatkan  warisan,  maka  ketika  Islam  datang, wanita  diangkat  derajatnya  dan  diberi  warisan  walaupun  hanya  separo  dari  bagian  laki  laki. Pengangkatan  derajat  wanita  dengan  diberinya  warisan  ini  tidak  secara  langsung  disamakan dengan  laki-laki,  tetapi  dilakukan  secara  bertahap.  Hal  ini  sesuai  dengan  sifat  gradual  ajaran Islam  sebagaimana  kasus  pengharaman  khamr.  Kemudian  oleh  karena  pada  masa  modern  ini wanita  memberikan  peran  yang  sama  dengan  laki-laki  di  masyarakat,  maka  merupakan  suatu yang logis bila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki. Alasan ketiga, bahwa bagian laki-laki  dua  kali  lipat  bagian  perempuan  dikaitkan  dengan  suatu  persyaratan  bahwa  laki-laki mempunyai  kewajiban  memberi  nafkah  terhadap  anak  isteri,  bahkan  orang  tua  maupun  adik perempuan yang belum bersuami. 19 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa (4) : 34 yang artinya,
“  Laki-laki  itu  pelindung  bagi  perempuan,  karena  Allah  telah  melebihkan  sebagian  dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya…”
Sebenarnya  dalam  konteks  zaman  sekarang  bukan  hanya  suami  yang  bisa  mencari nafkah.  Perkembangan  zaman  menuntut  perempuan  untuk  bisa  lebih  maju  dan  mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

## 2. Kasus Bunga Bank
Bunga  bank  yang  oleh  umat  islam  biasa  disebut  riba,  mempunyai  arti  tambahan,  baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam membayar selain jumlah
19 Hasbullah Mursyid, ” Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh”  dalam Muh. Wahyuni Nafis (ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam..., h. 205.
uang  yang  dipinjam,  pada  hari  jatuh  waktu  mengembalikan  uang  pinjaman  tersebut. 20 Seperti dlam Surat Albaqarah 278 disebutkan ;
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”
Sampai sekarang banyak para ulama yang mengharamkan pemungutan bunga bank tapi tidak ada pencegahan terhadap penggunaan jasa bank. Termasuk umat Islam di Indonesia saat ini,  dari  berbagai  kalangan  sudah  terbiasa  hidup  dengan  sistem  bunga  bank  bahkan ketergantungan terhadap jasa bank tidak ada bedanya dengan umat yang lain. Menurut Sayyid Sabiq,  ada  empat  alasan  mengapa  riba  diharamkan  yakni:  a).  Riba  merupakan  penyebab timbulnya permusuhan antar masyarakat, b). Riba cenderung melahirkan perbedaan kelas dalam masyarakat,  c).  Riba  merupakan  penyebab  terjadinya  penjajahan,  wewenang  untuk  lebih menguasai  yang  lain,  d).  Islam  menghimbau  untuk  memberikan  pinjaman  untuk  menolong, bukan  memberatkan  dengan  tambahan. 21 Mencermati  alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh Sayid Sabiq diatas, nampaknya sangat masuk akal kalau kemudian riba diharamkan oleh Islam. Namun berkaitan dengan sistem bunga bank yang ada di Indonesia saat ini apakah mempunyai kriteria demikian ? Dalam Surat Albaqarah 279 dijelaskan : “…. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas harta pokokmu. Kamu tidak berbuat dzalim ( merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan).”
Lebih tegas lagi Munawir menjelaskan bahwa kata kuncinya adalah tidak merugikan orang lain atau tidak ada pihak yang dirugikan. Bank adalah suatu lembaga terhormat, dan sistem bunga adalah  suatu  mekanisme  pengelolaan  bank  untuk  peredaran  modal  masyarakat.  Berdasarkan prinsip jangan  ada  pihak  yang  dirugikan,  tidak  adil  kalau  pemilik  modal  kehilangan  daya  beli modal  yang  dititipkan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  sementara  peminjam  dana  yang menggunakannya  untuk  modal  usaha  dan  mendapatkan  untung  tidak  harus  membagi keuntungannya dengan pemilik asli modal. 22
Salah satu keberatan yang dikemukakan orang terhadap sistem bunga bank ialah karena jumlah  prosentase  bunga  sudah  ditetapkan  lebih  dahulu.  Maka,  sebagai  alternatif  ditawarkan sistem  bagi  hasil  yang  berarti  akan  dihitung    untung  dan  rugi  perusahaan,  kemudian  dibagi antara  pemilik  dan  pengguna  modal,  baik  keuntungan  maupun  kerugiannya.  Tetapi  menurut
20 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan..., h. 11.
21 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut : Dar al- Fikr li al-Thiba‟ah wa al-Nasri wa al- Tauzi‟, tt ), Jilid 3, h. 178.
22 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan..., h. 14.
Munawir,  dalam  prakteknya  sistem  pengelolaan  bagi  hasil  ternyata  lebih  kompleks  dan  tidak efisien. 23
Bisa  dipahami,  bahwa  konsep  reaktualisasi  yang  dilontarkan  oleh  Munawir  sebenarnya tidak  menghapus  apa  yang  ada  dalam  Alquran,  jadi  pada  dasarnya  bukan  sesuatu  yang  baru. Mengingat pada sekitar abad 12, Abu Yusuf, murid Imam Hanifah menyatakan bahwa kalau ada nash yang  didasarkan  oleh  adat,  kemudian  adat  tersebut  berubah,  maka  petunjuk  yang terkandung  dalam nash tersebut  juga  ikut  berubah. 24 Pada  sekitar  abad  ke-7,  at-Thufy,  seorang ulama  mazhab  Hanbali,  mengatakan  bahwa  kalau  terjadi  benturan  antara  kepentingan masyarakat  dengan  nash,  maka  yang  didahulukan  adalah  kepentingan  masyarakat. 25 Dua Mufassir besar abad 20,  yaitu Mustofa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridho menyatakan bahwa  hukum  itu  semata-mata  diundangkan  untuk  kepentingan  manusia,  sementara kepentingan manusia dapat berubah sesuai perkembangan zaman, maka sangat mungkin terjadi muncul  hukum  yang  baru  yang  bisa  disesuaikan  dngan  kondisi  masyarakat  setempat. 26 Demikian juga Muhammad Abduh mengawali sebuah makalahnya yang berjudul Al-Islah al-Diny (Reformasi  Keagamaan)  dengan  kalimat  sebagai  berikut  :  “Kita  harus  berani  membebaskan belenggu  pikiran  kita  dari  belenggu  taqlid  dan  berusaha  memahami  agama  dengan mempergunakan  akal  sebagai  sesuatu  yang  paling  utama..”. 27 Pada  dasarnya  disini  Munawir ingin menegaskan bahwa berijtihad menemukan sesuatu hukum baru dari Alquran adalah bukan hal yang pertama dia lakukan. Para tokoh-tokoh dan ulama sebelumnya sudah menerapkan hal itu, bahkan pada masa Umar bin Khattab sekalipun.

## E. Metodologi Ijtihad Munawir Sjadzali
Pada  kondisi  dan  kasus  tertentu,  secara  sosio  kultural,  sebenarnya  Hukum  Islam  telah menyatu  dan  menjadi  hukum  yang  hidup.  Namun  secara  teori,  sebagaimana  dikatakan  oleh Schacht,  bahwa hukum Islam  mengesampingkan  adat  sebagai  suatu  sumber  yang  resmi  dalam Islam. Hal itu bisa dikatakan bahwa secara teoritis, adat  tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam. 28
23 Ibid., hal. 15.
24 Mnawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, (Jakarta : UI Press, 1994), h. 43. 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid., h. 44. 28 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: The Clarendon Press,1964), h. 62.
Disini  Munawir  menawarkan  tiga  kerangka  metodologi  dalam  berijtihad  yakni „adat , nasakh dan maslahah. a). Adat (kebiasaan), Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan  bahwa nash diturunkan  dalam  suatu  kasus  adat  tertentu.  Jika  adat  berubah,  maka gugur  pula  dalil  hukum  yang  terkandung  dalam nash tersebut.  Bagi  Munawir nash hanyalah sebuah  tawaran  bagi  pemecahan  masalah  (hukum,  sosial,  politik)  yang  efektif  dalam  kondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara nash dan adat, dan ternyata adat lebih  menjamin kemaslahatan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  maka  adat  dapat  diterima. Kekuatan  hukumnya  sama  kuatnya  dengan  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan nash .  Hal  ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah.
“Penolakan”  terhadap nash karena  adanya  adat  baru  yang  dipandang  sebagai illat pembatalan hukum yang terkandung dalam nash adalah sesuai dengan kaidah yang mengatakan:
اهدع و ادوجو ةلعلا عه ردي نكحلا
تاهزاعلا و تانكهلاا ريغتب ماكحلاا ريغت
Hal ini tidak otomatis bisa dipandang sebagai pengabaian nash , namun merupakan cara lain  untuk  menafsir-ta‟wilkan  kandungan maslahah yang  terdapat  dalam nash .  Teori  ini  masih sangat  layak  digunakan  dalam  pengembangan hukum  Islam.  Teori  adat  yang  disiapkan  dalam kerangka  metodologi  hukum  Islam  ini  merupakan  langkah  untuk  mengantisipasi  perubahan dalam masyarakat, karena kebutuhan hukum masyarakat tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang.  Untuk  itu  adat  ini  digunakan  sebagai  salah  satu  alat  yang  memberikan  jaminan bahwa Islam shalih li kulli makan wa zaman, b). Naskh, dalam pandangan Munawir, nasakh adalah pergeseran  atau  pembatalan  hukum-hukum  atau  petunjuk  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat yang diterima oleh Rasul pada masa sebelumnya. Munawir sering mengutip pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Qutb. Menurut para mufassir  tersebut, nasakh merupakan  suatu  perubahan  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan perubahan tempat dan waktu, c). Maslahah , pengertian maslahah sendiri menurut Abdul Wahab Khallaf  adalah  menetapkan  hukum  suatu  masalah  yang  tidak  disebut  ketentuannya  dalam Alquran dan Sunah. Penetapan semata-mata dimaksudkan dalam rangka mencari kemaslahatan
dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia. 29 Bila dilihat dari konsep maslahah at-Thufi, bahwa jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma‟ , maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas nash dan ijma‟ . Pemikiran at-Thufi ini dibangun atas empat prinsip dasar yakni : 30
للاقتسا لوقعلا كارداب حلاصملا و

## دسافملا
(Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk tanpa harus dibimbing oleh kebenaran wahyu).
Namun disini kebebasan akal hanya dalam hal muamalat dan adat istiadat, bukan dalam hal ibadah.
تحلصملا
ليلد عرشلا لقتسم هع

## صوصنلا
“ Maslahah  adalah  dalil  syara‟  yang  tidak  terikat  dengan  ketentuan  nash.” Bagi  ath-Thufy,  untuk menyatakan sesuatu itu maslahah atau tidak didasarkan pada ada istiadat dan eksperimen, bukan pada nash .
لجم لمعلا تحلصملاب وه ثلاماعملا نود ةدابعلا
“ Maslahah hanya dapat dijadikan dalil syara‟ dalam bidang mu‟amalah, tidak dalam bidang ibadah.”
تحلصملا ىوقْا ليلد عرشلا
“ Maslahah  adalah  dalil  syara‟  yang  terkuat.” Disini  ath-Thufi  berpendapat  bahwa maslahah adalah  dalil  yang  terkuat  mengingat  sabda  nabi:  “Tidak memadlaratkan dan  tidak dimadlaratkan ”.
Adapun  teori  Abu  Yusuf  yang  sering  dijadikan  rujukan  oleh  Munawir  adalah kaidah ushuliyah yang berbunyi : Al-Hukmu yadurru ma‟a illatihi wujudan wa adaman, yaitu bahwa hukum itu  beredar  menurut illat baik  ada  maupun  tidak  adanya.  Begitu  juga  dengan  kaidah  : Taghayyurul  ahkam  bi  taghayyuril  amkinat  wal  azman. Kaidah  ushuliyah  ini  masih  bisa dikembangkan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam sekarang ini. Adat, nasakhh dan maslahah yang  menjadi  landasan  metodologis  Munawir  dalam  melakukan  ijtihad,  kadang  diterapkan
29 Abd Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Ttp : Li al- Tiba‟ah wa al-Nashshyr al-Tauzi‟, 1977), h. 84. 30 Mustofa Zaid, Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islamiy wa Najmuddin al-Thûfî, (Ttp : dar al-Fikr al-arabiy,1959).
secara  terpisah,  namun  juga  tidak  jarang  digunakan  secara  bersamaan.  Penangguhan pemberlakuan ayat waris dalam al-Qur‟an, atau mempertimbangkan kembali sistem bunga bank dalam  kondisi  Indonesia  saat  ini,  akan  memunculkan  pemikiran  baru  (ijtihad)  yang  lebih memperjuangkan nilai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

## F. Beberapa Kritik
Para  intelektual  Muslim  Indonesia  nampaknya  menangkap  semangat  pembaruan  yang dilontarkan oleh Munawir. Beberapa menyambut positif gagasan-gagasan progresifnya, namun banyak  juga  kalangan  ulama  dan  intelektual  yang  memberikan  kritik  maupun  catatan  atas  ide tersebut.  Ibrahim  Hosen  meragukan  tentang maslahah yang  didahulukan  apabila  ada pertentangan  dengan nash .  Menurut  Ibrahim,  di  dalam nash sendiri  sudah  terkandung  nilai maslahah. 31 Lebih lanjut dikatakan bahwa -seperti yang dikutip Munawir dari abu Yusuf- bahwa nash sekalipun,  kalau  dasarnya  adat,  dan  adat  tersebut  kemudian  telah  berubah,  maka  gugur pula hukum yang terkandung dalam nash tersebut. Menurut Ibrahim, adat yang dijadikan dasar hukum yang kemudian berubah tidak berhubungan dengan substansi hukum, melainkan hanya berupa penjelasan dan penerapan saja. 32
Begitu  juga  ketika  Munawir  berpedoman  kepada  ijtihad  Umar  bin  Khattab,  Jalaluddin Rakhmat  mengatakan  bahwa  ijtihad  Umar  tidak  meninggalkan dhahir  nash ,  apalagi  mengganti atau menghapus ketentuannya, melainkan Umar berpegang kepada ruh dan maqashid al-ahkam. 33
Safrudin  Prawiranegara  menjelaskan  makna  keadilan  dalam  warisan,  dan  juga  tentang  status hukum  waris  yang  masuk  kategori voluntary  law (hukum  yang  berlaku  kalau  yang berkepentingan  tidak  mempergunakan  alternatif  lain  yang  tersedia),  bukan compulsary  law (hukum yang berlaku secara mutlak ). Para ahli waris dapat memusyawarahkan dulu sebelum menentukan  pembagian  waris  jika  memang  ada  kasus  seperti  yang  dikemukakan  oleh Munawir. 34
Menurut  hemat  penulis,  pemikiran  Munawir  merupakan  suatu  terobosan  baru dizamannya, yang pada masa itu pemahaman terhadap fikh di Indonesia masih sangat normative dan penuh kecurigaan terhadap metode penafsiran model Barat ( hermeneutik). Bahkan sampai
31 Ibrahim  Hosein,  “Beberapa  Catatan  tentang  Reaktualisasi  ajaran  islam”,  dalam  Muh.  Wahyuni  nafis, Kontekstualisasi ajaran Islam”, h. 258 – 260.
32 Ibid. 33 Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, ( Jakarta : Pustaka panjimas, 1988) h. 45 34 Ibid., h. 31.
saat  inipun  kajian  fikh  ushul  fikh  belum  beranjak  jauh  dari  keterpurukan  yang  justru menghambat  perkembangan  pemikiran  Islam.    Beberapa  catatan  dari  penulis  terkait  tentang pemikiranya  adalah  :  1).  Kata  “adat”  yang  dijadikan  sebagai illat  hukum dalam  mencapai maslahah, penulis  lebih  sepakat  menggunakan  kata „urf yang  lebih  memposisikan  pada  “adat yang baik” dibanding kata “adat” yang mengandung pemaknaan lebih luas yang bisa meliputi adat  baik  dan  adat  buruk.  2).  Posisi nash bagaimanapun  menurut  penulis  tidak  akan  terhapus, atau ter nasakh, karena konsep ijtihad pada dasarnya adalah pemaknaan, penafsiran, takwil, atau kalau  mengambil  dari  istilah  Fazlur  Rahman,  memahami  “ruh  atau  ideal  moral”nya  yang terdapat  dalam nash. Nash dalam Alquran  tidak  berubah,  apalagi  terhapus,  hanya  penggeseran makna, yang bukan tidak mungkin, makna yang terkandung secara tekstual akan bisa diterapkan lagi di masa yang akan datang kalau kondisi sosial menginginkan teks tersebut untuk diterapkan.

## G. Simpulan
Pemikiran  reaktualisasi  Munawir  Sjadzali  sedikit  banyak  memberi  pengaruh  terhadap perkembangan  pemikiran  Islam  di  Indonesia.  Loncatan  cara  berpikirnya,  yang  jarang  dimiliki oleh  para  ulama  semasanya,  memberikan  suatu  energi  bagi  umat  Islam  yang  sudah  lama “tertidur”  dalam  kebekuan  kerangka  tekstualitas.  Dalam  masa  jabatannya  sebagai  Menteri Agama, Munawir telah memberi angin baru bagi eksistensi hukum Islam di Indonesia. Salah satu contoh hasil keputusan hukum pada masa jabatannya adalah munculnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyusul diterbitkannya KHI (Kompilasi Hukum Islam, merupakan suatu pengakuan terhadap eksistensi Hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya tidak punya kewenangan mutlak. Terwujudkan landasan hukum tadi merupakan suatu landasan baru, bahwa fikh  bisa  disesuaikan  dengan  zaman  dan  tempat  sesuai  dengan  kemaslahatan  masing-masing wilayah. Terlepas dari pro dan kontra, sumbangan pemikiran Munawir sudah barang tentu akan memotivasi para pemikir Muslim berikutnya untuk selalu menggali dan menyelaraskan nash dan pesan dalam Alquran dengan situasi lokal dan temporal masyarakat Indonesia.

## REFERENSI
As-Suyuti, Asbah wa an-Nazair, Indonesia : Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
Asyur,  Muhammad  Tahir  Ibn, Maqashid  al-Syari‟ah  al-Islamiyah, ed.  Al-Tahir  al-Musawi    Kuala Lumpur : Al-Fajr, 1999.
Auda, Jaseer, Maqashid al- Syari‟ah as Philoshopy of Islamic Law : A System Approach , London : The International Institute of Islamic Thought, 2009.
Calder, Norman, Studies in Early Muslim Jurisprudence, (Oxford: Clarendon Press, 1993).
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur‟an dan Hadits, cet. 7, Jakarta: Tintamas,1990.
Hosen, Ibrahim, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Muh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta : Paramadina dan IPHI, 1995.
Khallaf, Abd Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh, Ttp : Li al- Tiba‟ah wa al-Nashshyr al-Tauzi‟, 1977.
Mahfudz, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta : LKiS, 1994.
Minhaji, Akh., “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar)” dalam Akh. Minhaji dkk, Antologi  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta  :  Prodi  Hukum  Islam  PPs  UIN  Sunan  Kalijaga, 2010).
Mursyid,  Hasbullah, ” Menelusuri  Faktor  Sosial  yang  Mungkin  Berpengaruh”    dalam  Muh. Wahyuni Nafis (ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta : IPHI dan Paramadina, 1995.
Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
Rahman,  Fazlur, Islamic  Modernity  :  Transformation  of  an  Intellectual  Tradition, Chicago:  The University of Chicago Press, 1982.
Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, jilid 3, Beirut : Dar al- Fikr li al-Thiba‟ah wa al-Nasri wa al- Tauzi‟, tt.
Saimina,  Iqbal  Abdurrauf  (ed.), Polemik  Reaktualisasi  Ajaran  Islam, Jakarta  :  Pustaka  Panjimas, 1988).
Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law ,(Oxford : The Clarendon Press,1964).
Sjadzali,  Munawir,    “Dari  Lembah  Kemiskinan”,  dalam  Muhammad  Wahyu  Nafis  (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta : Paramadina dan IPHI, 1995.
_______, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, Jakarta : UI Press, 1994.
_______, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta : Paramadina, 1997.
Syarifuddin, Amir, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Padang : Angkasa Raya, 1993.
Yunahar  Ilyas,  “Reaktualisasi  Ajaran  Islam,  Studi  atas  Pemikiran  Hukum  Munawir  Sjadzali” dalam Jurnal Al-Jamiah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.44, Number 1, 2006.
Zaid, Farouq Abu, Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis, terj. HuseinMuhammad, cet.2 , Jakarta : P3M, 1986.
Zaid,  Mustofa, Al-Maslahah  fi  al-Tasyri  al-Islamiy  wa  Najmuddin  al-Thufiy ,  ttp  :  Dar  al-Fikr  al- Arabiy,1959.
http://tokohindonesia.com
http://id.shvoong.com