Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
Pendahuluan 1.
Pajak  memegang  peranan  yang  penting sebagai sumber andalan utama penerimaan negara dalam APBN selain minyak dan gas bumi, yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
rakyat  melalui  pembangunan  dan  peningkatan sarana publik.  Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan  dana  ( budgetair )  yang  akan digunakan  untuk  membiayai  berbagai  macam
Pengaruh  Sosialisasi,  Sanksi,  dan  Kepercayaan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21
Meiliyah Ariani 1 , Defrianto 2 , Zulhawati 3
1.2 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, Indonesia 3 Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogykarta, Indonesia, Jalan Ringroad Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification:
H26 H83

## Keywords:
Socialization Taxes, Penalties Tax,
Trust Officers Against Taxes, Taxes Pay Individual Compliance.

## A  B  S  T  R  A  C  T
This study aims to determine the effect of Socialization Taxes, Penalties Tax, and Trust Officers Against Taxes on Individual Taxpayer Compliance in Tax Paying Income Tax Article 21 (Empirical Study KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). Data were obtained from the questionnaire (primary). analysis of the data model used in this research is multiple regression analysis. Sampling was done by accidental sampling method (Convenience Sampling). Based on the results of data analysis using SPSS 23 shows that the t-test results prove the hypothesis that socialization tax and penalties tax have no effect, while the effect on the confidence of taxpayer compliance in paying taxes Income Tax Article 21 on KPP Pratama Jakarta  Kebayoran  Lama.  F-test  results  prove  the  hypothesis  that  socialization tax, penalties tax, and the trust officers against taxes has a positive influence on tax compliance in paying taxes Income Tax Article 21 on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

## A  B  S  T  R  A  K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan terhadap Aparat Pajak dalam Kepatuhan Individu Wajib Pajak Membayar Pajak PPh pasal 21 (Studi Empiris KPP Pratama Jakarta Kebayoran  Lama).  Data  penelitian  diperoleh  dari  kuesioner  (primer).  analisis model data yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   analisis   regresi berganda. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode accidental  sampling (Convenience  Sampling) .  Berdasarkan  hasil  analisis  data  dengan  menggunakan SPSS 23 menunjukkan bahwa hasil hipotesis t-test membuktikan bahwa sosialisasi pajak  dan  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh,  sedangkan  kepercayaan  terhadap aparat  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  dari  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  PPh  pasal  21  di  KPP  Pratama  Jakarta  Kebayoran  Lama.  Hasil  hipotesis f-test  membuktikan  bahwa  sosialisasi  pajak,  sanksi  pajak,  dan  kepercayaan terhadap aparat pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PPh pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
*Email Korespondensi: 1 meiliyah_ariani@dsn.moestopo, 2 depriswa@gmail.com, 3 zulhawaty@uty.ac.id
pengeluaran pemerintah. Selama 5 tahun terakhir, penerimaan  perpajakan  rata-rata  hampir  sekitar 70%  dari  total  pendapatan  negara.  Penerimaan perpajakan  membutuhkan  sistem  pengelolaan serta  peningkatan  pengawasan  dan  pelayanan yang  semakin  prima  sehingga  penerimaan perpajakan dapat dioptimalkan.
Realisasi  penerimaan  pajak  tahun 2014  mencapai  Rp  984.903,21  miliar.  Dari target  penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  sesuai APBN-P  2014  sebesar  Rp  1.072.376,37  miliar, realisasi  penerimaan  pajak  mencapai  91,84%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013, realisasi penerimaan pajak di tahun 2014  ini  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup baik  di  sektor  tertentu,  namun  juga  mengalami penurunan  pertumbuhan  di  sektor  PBB  -7,22% dan PPh Migas -1,47%. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan beban tugas yang di emban oleh aparat perpajakan akan semakin berat. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2014 dapat dilihat pada tabel.1
Setelah  reformasi  perpajakan Official- assessment system sudah  tidak berlaku lagi dan diberlakukan self-assessment  system .  Fakta
yang  terjadi,  kewenangan  yang diberikan  tidak sepenuhnya    dijalankan    oleh    wajib    pajak orang    pribadi    untuk  memenuhi    kewajiban perpajakannya,  justru    membuat    wajib pajak  tersebut  menjadi  lebih  mudah  untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.
Pencapaian  persentase  rasio  kepatuhan penyampaian  SPT Tahunan  PPh  dalam  5  tahun terakhir  selalu  berada  di  bawah  target  yang ditetapkan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada tabel.2
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui bahwa  dengan  kata  lain  dari  dua  orang  wajib pajak  yang  wajib  menyampaikan  SPT  tahunan hanya 1 orang yang menyampaikan SPT Tahunan. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah. Kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak  tersebut  tentu  saja  berakibat  kepada sulit tercapainya  target    penerimaan    pajak  (www. pajak.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi motivasi wajib pajak orang pribadi yang rendah  untuk  membayar  pajak.  Pembahasan mengenai hal ini penting dilakukan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Jenis Pajak APBN-P 2014 Realisasi s.d 31 Des Δ(%) 2013 2014 PPh Non Migas 485.976,87 417.656,59 458.692,28 9,83 PPN & PPnBM 475.587,18 384.628,91 408.995,74 6,34 PBB 21.742,91 25.302,49 23.475,71 -7,22 Pajak Lainnya 5.179,61 4.933,63 6.293,13 27,56 Total Non PPh Migas 988.486,57 832.521,62 897.456,86 7,8 PPh Migas 83.889,80 88.747,47 87.446,35 -1,47 Total termasuk PPh Migas 1.072.376,37 921.269,09 984.903,21 6,91
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak s/d 31 Desember 2014 (Miliar Rupiah)
Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Keuangan 2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 WP Terdaftar 15.911 19.112 22.564 24.886 26.918 WP Wajib SPT 14.101 17.694 17.659 17.731 18.357 SPT Tahunan PPh 8.202 9.332 9.482 10.781 10.851 Rasio Kepatuhan 58,16% 52,74% 53,70% 60,80% 58,73% Target Rasio 62,50% 62,50% 62,50% 65,00% 70,00%
Tabel 2. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahun 2010-2014 (Satuan Ribu)
Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Keuangan 2014.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
Beberapa faktor-faktor seperti sosialisasi pajak,  sanksi  pajak,  dan  kepercayaan  terhadap aparat pajak memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak PPh pasal 21.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi, sanksi, dan kepercayaan secara partial maupun  secara  simultan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal 21. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi  yang  dibutuh  dan  bermanfaat  bagi akademisi maupun pemerintah berkaitan dengan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal 21.

## Telaah Teori Dan Pengembangan Hipotesis 2.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, kepatuhan  berarti  sifat  patuh  atau  taat. Rutiyaningsih  (2011)  menyatakan  kepatuhan membayar pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang  mana  wajib  pajak  patuh  dan  mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  terbagi menjadi  dua  macam  indikator  (Lingga,  2013), yaitu:
Kepatuhan formal 1.
Wajib  pajak  yang  memiliki  kepatuhan formal berarti:
Wajib  pajak  tersebut  sudah  memahami a. semua ketentuan perpajakan,
Wajib  pajak  melaksanakan  ketentuan b. perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakannya.
Kepatuhan  materiaWajib  pajak  yang 2. memiliki  kepatuhan  material  berarti  sudah dapat  mengisi  SPT  dengan  baik  dan  benar serta  menyampaikannya  tepat  waktu. Sama  halnya  menurut  Devano  dan  Rahayu (2006)  kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan kewajiban  perpajakan,  adapun  indikatornya yaitu:
Melaporkan SPT tepat waktu, a.
Menghitung pajak terutang,
b. Membayar  pajak  terutang  sesuai  dengan c. jumlahnya,
Mengisi SPT secara lengkap d.
Menurut UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan  umum  perpajakan  menyatakan  wajib pajak  yang  patuh  dilihat  dari  kepatuhan  dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindakan pidana. Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku  terutama  kewajiban  membayar  pajak. Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan secara  sukarela (voluntary  of  compliance) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu  dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
Wajib  pajak  mengenal  istilah  Surat Setoran Pajak (SSP) dalam membayar pajaknya. SSP  adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain ke  kas  negara  melalui  tempat  pembayaran yang  ditunjuk  oleh  menteri  keuangan  (Utami, 2016).  Bentuk  ketaatan  wajib  pajak  adalah membayar  pajak  dengan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT).  Menurut  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (Direktorat Jenderal Pajak, 2014) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang  oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Terdapat  dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:
SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk a. suatu Masa Pajak.
SPT  Tahunan  adalah  Surat  Pemberitahuan b.
untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

## Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak
Sosialisasi  adalah  suatu  proses  dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola  perilaku  yang  diharapkan  oleh  kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai  orang  luar  menjadi  organisasi  yang efektif (Basamalah, 2004). Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktoral Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian,  informasi,  dan  pembinaan  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  wajib  pajak pada  khususnya  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perpajakan.
Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan  salah  satu  institusi  di  Kementerian Keuangan  untuk  memberikan  pengertian, informasi  dan  pembinaan  kepada  masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  perpajakan  dan  perundang  undangan (Saraswati,  2012).  Kegiatan  penyuluhan  dan pelayanan  pajak  memegang  peranan  penting dalam  upaya  memasyarakatkan  pajak  dalam upaya  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pem- bangunan sarana publik. Maka dari itu, melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 22/PJ./2007  tentang  Penyeragaman  Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat menyatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan terdiri dari:
Media Informasi a. Sumber  informasi  tentang  pajak  banyak bersumber  dari  media  massa.  Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih  banyak  digunakan  dalam  sosialisasi perpajakan, seperti: televisi, koran, spanduk, flyers (poster  dan  brosur),  billboard,  dan radio.
Slogan b.
Slogan  yang  digunakan  hendaknya  tidak boleh menakut nakuti atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan. Slogan sebaiknya lebih ditekankan kepada kata manfaat pajak yang  diperoleh,  seperti:  Lunasi  Pajaknya
Awasi  Penggunaannya;  Orang  Bijak  Taat Pajak; Pajak Menyatukan Hati, Bangga Bayar Pajak; Pajak Milik Bersama.
Cara penyampaian c.
Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan  dengan  cara  kontak  langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi  tersebut  sebaiknya  menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat  teknis,  sehingga  informasi  tersebut dapat diterima dengan baik.
Kualitas sumber informasi d. Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang  oleh  masyarakat.  Sumber  informasi yang  dinilai  informatif  dan  dibutuhkan seperti: call  center, penyuluhan,  internet, aparat pajak, radio, televisi, dan koran. Materi sosialisasi e. Materi  sosialisasi  yang  disampaikan  lebih ditekankan  pada  manfaat  pajak,  manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing- masing unit, serta disampaikan dengan jelas agar mudah dimengerti.
Kegiatan penyuluhan f. Dalam  pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan, yang  penting  diperhatikan  adalah  metode yang  digunakan  adalah  metode  diskusi, media  yang  dipergunakan  adalah  proyektor, materi  yang  disampaikan  adalah  pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan, penyuluh/ pembicara harus sudah menguasai materi.
Program-program  yang  telah  dilakukan berkaitan  dengan  kegiatan  sosialisasi  pajak (www.pajak.go.id), antara lain:
Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang 1. perpajakan,
Mengadakan  seminar-seminar  di  berbagai 2. profesi  serta  pelatihan-pelatihan  baik  untuk pemerintahan maupun swasta,
Memasang spanduk yang bertemakan pajak, 3. Memasang  iklan  layanan  masyarakat  di 4. berbagai stasiun televisi,. Mengadakan acara 5. tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
pajak dimana acara tersebut bertujuan untuk menimbulkan  pemahaman  tentang  pajak  ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis.
Dengan  terlaksananya  sosialisasi  perpajakan yang berkualitas, efektif dan efisien diharapkan dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Kata  sanksi  dalam  Kamus  Bahasa Indonesia  berarti  tanggungan  (tindakan, hukuman,    dan    sebagainya)    untuk    memaksa orang    menepati    perjanjian    atau  menaati ketentuan   undang-undang.    Dalam    konteks hukum,   sanksi   berarti hukuman. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman  yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan  agar  peraturan  dan  undang-  undang tidak dilanggar.
Menurut  Mardiasmo  (2011)  sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang  perpajakan  terdapat  dua  jenis sanksi,  berupa  sanksi  pidana  dan  administrasi. Ancaman  terhadap  pelanggaran  suatu  norma perpajakan  ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  saja,  ada  yang  diancam  dengan sanksi  pidana  saja,  dan  ada  pula  yang  diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi  administrasi  merupakan  pembayaran a. kerugian  negara,  khususnya  yang  berupa denda, bunga, dan kenaikan.
Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau
b. penderitaan,  merupakan  suatu  alat  terakhir atau  benteng  hukum  yang  digunakan  fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
Perbedaan    sanksi    administrasi    dan sanksi    pidana    menurut    undang-undang  per- pajakan adalah :
Sanksi Administrasi 1.
Macam-macam  sanksi  administrasi  antara lain adalah :
Denda,  sebesar  Rp.  100.000,-  apabila a. Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  tidak disampaikan  sesuai  dengan  batas  waktu
yaitu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari setelah bulan takwim berakhir khusus untuk  pemungutan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Pasal  22  atau  paling  lambat  dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk  pemungutan  PPh  Pasal  4  ayat  (2), PPh Pasal 21 dan PPh   Pasal    23;    dan apabila   Surat   Pemberitahuan   Tahunan PPh  tidak  disampaikan  sesuai    dengan batas  waktu  yang  ditentukan,  dikenakan denda  untuk  WP  Orang  Pribadi  denda sebesar Rp. 100.000,- .
Bunga, sebesar :
b.
Sebesar  2%  sebulan  untuk  selama- 1. lamanya  24  bulan  atas  jumlah  pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
WP    membetulkan    sendiri    SPT a. yang    mengakibatkan    utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan;
PPh dalam tahun berjalan tidak atau b. kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran  pajak  sebagai  akibat salah tulis dan/atau salah hitung; Terdapat  kekurangan  pajak  yang c. terutang   dalam   Surat   Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain;
Penghitungan    sementara    pajak d. yang  terutang  kurang  dari  jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang  akibat  diberikan  ijin penundaan  penyampaian  SPT Tahunan.
2.  Sebesar 2%  sebulan  dari  pajak  yang  kurang dibayar  dalam  hal  Bendahara diperbolehkan mengangsur  atau  menunda  pembayaran pajak.
3.  Sebesar  48%  dari  jumlah  pajak  yang  tidak atau  kurang  dibayar,  dalam  hal  WP  setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4.  Sebesar  2%  sebulan  dihitung  dari  jatuh tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal pembayaran  dan  bagian  dari  bulan  dihitung penuh  satu  bulan,  apabila  pembayaran  atau penyetoran  yang  terutang  untuk  suatu  saat atau  masa  dilakukan  setelah  jatuh  tempo pembayaran atau penyetoran.
Kenaikan, sebesar : c. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam  satu  tahun  pajak  akibat  SPT  tidak disampaikan  dalam  jangka  waktu  yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana  ditentukan  dalam  Surat Teguran.
Sebesar 100% dari jumlah PPh yang tidak 1. atau  kurang  dipotong,  tidak  atau  kurang dipungut,  tidak  atau  kurang  disetorkan, dan  dipotong  atau  dipungut  tetapi  tidak atau kurang disetorkan.
Sebesar  100%  dari  jumlah  kekurangan 2. pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan  data  baru  dan/atau  data  yang semula  belum  terungkap  dari  WP  yang menyebabkan  penambahan  jumlah  pajak yang terutang.
Sanksi  administrasi  berupa  denda  150% 3. dari pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap WP yang atas kemauannya sendiri membetulkan  SPT  setelah  dilakukan pemeriksaan  tetapi  belum  dilakukan penyidikan;
Sanksi  administrasi  berupa  kenaikan 4. sebesar  200%  dari  pajak  yang  kurang dibayar,  dikenakan  terhadap  WP  yang karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dan  dapat merugikan negara.
Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal : WP   karena   kealpaannya   tidak   me- a. nyampaikan      SPT      Tahunan      atau menyampaikan  tetapi  isinya  tidak  benar atau  tidak  lengkap,  sehingga  dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara diancam pidana kurungan selama-lamanya
satu tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak yang terutang/tidak atau kurang dibayar (Pasal 38);
WP    dengan    sengaja    tidak    menyampaikan b.
SPT        Tahunan        atau  menyampaikan tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap/  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian  pendapatan  Negara.  Diancam pidana penjara selama-lamanya  6  (enam) tahun    dan    denda    setinggi-tingginya    4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (pasal 39);
WP melakukan percobaan untuk c. menyampaikan  SPT  Tahunan  dan  atau keterangan  yang  isinya  tidak  benar  atau tidak  lengkap  dalam  rangka  mengajukan restitusi  atau  melakukan  kompensasi pajak  dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi- tingginya 4 kali jumlah restitusi yang  dimohon/atau  kompensasi  yang dilakukan oleh WP.
WP  bukan  PKP  tetapi  menerbitkan  faktur d. pajak.  WP  tertentu  yang dikecualikan dari sanksi  administrasi  berupa  denda  karena tidak menyampaikan  surat  pemberitahuan tepat  waktu  adalah WP  Non  Efektif
(Pasal  7  ayat  (2)  KMK  Nomor:  537/ KMK:04/2000).
Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak  bila  memandang  sanksi  perpajakan  akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

## Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak
Kepercayaan  adalah  ekspektasi  yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat  diandalkan.  Kelompok  terpercaya  perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan,  dengan  kualitas  yaitu:  konsisten, kompeten,  jujur,  adil,  bertanggungjawab,  suka membantu dan baik (Yulianto dan Waluyo, 2004). Aparat  pajak  merupakan  pegawai  pemerintah yang  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan tugas  pemungutan  pajak  (Sulistyowati,  2012). Kepercayaan terhadap Aparat Pajak didefinisikan sebagai  suatu  ekspektasi  wajib  pajak  terhadap ucapan  dan  tindakan  aparat  pajak  yang  dapat
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
diandalkan  dalam  melayani,  membantu, mengurus,  atau  menyiapkan  segala  keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.
Menurut  Robbins  (2006)  kepercayaan adalah  ekspektasi  atau  pengharapan  positif bahwa  orang  lain  tidak  akan  bertindak oportunistik,  baik  melalui  kata-kata,  tindakan, ataupun keputusan. Istilah oportunistik mengacu pada  risiko  dan  kerawanan  bawaan  di  dalam hubungan  berbasis  kepercayaan.  Pada  dasarnya kepercayaan memberikan peluang untuk kecewa atau dimanfaatkan orang lain. Menurut Robbins (2006)  terdapat  lima  dimensi  kunci  (indikator) yang melandasi konsep kepercayaan, yaitu:
Integritas a.
Integritas  merujuk  pada  kejujuran  dan keadaan  yang  sebenarnya.  Dalam  dimensi ini,  integritas  aparat  pajak  tercermin  dalam kejujuran,  tanggung  jawab  dan  kesesuaian setiap  tindakan  dengan  kode  etik  pegawai pajak yang berlaku.
Kompetensi b.
Kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian teknis dan kecerdasan interpesonal (kecerdasan sosial  dalam  menjalin  hubungan  yang  baik dan  menangani  permasalahan).  Kompetensi aparat pajak diukur dari pengetahuan maupun keterampilan teknis yang dimiliki oleh aparat pajak dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan wajib pajak.
Konsistensi
c.
Konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat  diramalkan,  dan  pandangan  yang  baik dalam menangani sesuatu. Konsistensi aparat pajak  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  dalam berjanji  terkait  manfaat  pajak  dengan  realita yang ada di masyarakat dan konsisten dalam menangani  permasalahan  dan  keluhan  yang dialami oleh wajib pajak.
Loyalitas
d. Loyalitas  merujuk  kepada  kepatuhan  dan kesetiaan.  Kepercayaan  masyaratkan  bahwa individu  akan  bergantung  pada  seseorang yang  tidak  bersifat  oportunistik.  Dalam  hal ini,  wajib  pajak  cenderung  akan  memiliki kepercayaan  dan  bertindak  positif  kepada aparat pajak yang tidak bertindak oportunistik
(menguntungkan  diri  sendiri)  serta  aparat pajak yang patuh dan setia terhadap undang- undang perpajakan.
Keterbukaan e. Wajib  pajak  akan  memiliki  kepercayaan apabila  aparat  pajak  memiliki  transparansi dalam  aliran  masuk  dari  berbagai  sumber penerimaan  pajak  serta  pengelolaan  dan pendistribusian dana pajak.
Kepercayaan terhadap aparat pajak tidak lepas dari kualitas aparat pajak dan pelayanannya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang- undangan.  Tujuan  pelayanan  untuk  menjaga kepuasan  wajib  pajak  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban membayar  pajak  tergantung  pada  bagaimana citra aparat pajak dimata wajib pajak dan mutu pelayanan  yang  terbaik    aparat  pajak  kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Berkaitan dengan kepercayaan terhadap aparat  pajak,  Maxwell  (menurut  Potter  1998 dalam supriyono 2001) mengungkapkan perlunya aparat  pajak  yang  memiliki  beberapa  kriteria sebagai berikut :
Tepat  dan  relavan,  artinya  pelayanan  harus a. mampu  melebihi  preferensi,  harapan  dan kebutuhan individu dan masyarakat.
Tersedia  dan  terjangkau,  artinya  pelayanan b. harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok orang yang mendapat prioritas.
Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka c. dalam  memberikan  perlakuan  terhadap individu  atau  sekelompok  orang  dalam keadaan yang sama.
Dapat diterima, artinya pelayanan memberikan
d. kualitas apabila dilihat dari teknis/cara, kualitas, kemudahan,  kenyamanan,  menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiawi.
Ekonomis  dan  efisien,  artinya  dari  sudut e. pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau melalui tarif dan pajak oleh semua lapisan.
Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna f. dan semua lapisan masyarakat.
Meskipun  aparat  pajak  diberi  hak
atau  kewenangan  untuk  bertanggung  jawab dalam  keberhasilan  pemungutan  pajak,  tetapi kewenangan  setiap  aparat  pajak  tersebut  tetap dibatasi  sesuai  dengan  jenjang  jabatan  pada instansi  yang  bersangkutan  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  kewenangan  oleh  aparat  pajak yang dapat merugikan wajib pajak. Oleh karena itu  seorang  aparat  pajak  dalam  menjalankan tugasnya  harus  ada  penugasan  resmi  yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian  apabila  aparat  pajak  akan  melakukan pemungutan  terhadap  wajib  pajak  atau  instansi yang terkait harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal diri yang sah (Utami, 2016).
Aparat pajak yang baik, ramah, adil, dan tegas  terhadap  wajib  pajak  adalah  dasar  yang harus dimiliki aparat pajak dalam mendapatkan kepercayaan  wajib  pajak  sehingga  diharapkan dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam menjalankan kewajibannya.

## Planned Behavior Theory
Planned Behavior Theory atau yang lebih dikenal  sebagai Theory  of  Planned  Behavior menyatakan  bahwa  perilaku  yang  ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku  (Ajzen,  2006).  Munculnya  niat tersebut dikarenakan oleh tiga faktor, yaitu:
Attitude Toward the Behavior.
a.
Attitude Toward the Behavior (sikap terhadap suatu  perilaku)  merupakan  derajat  penilaian positif  atau  negatif  individu  terhadap  suatu perilaku. Attitude  Toward  the  Behavior ditentukan  oleh  kombinasi  antara  beliefs individu  mengenai  konsekuensi  positif atau  negatif  dari  melakukan  suatu  perilaku
(Behavioral Beliefs) . Subjective Norm. b. Subjective  Norm (norma  subyektif  tentang suatu perilaku) merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak  melakukan  suatu  perilaku. Subjective Norm ditentukan oleh kombinasi antara beliefs individu  tentang  harapan  normatif  orang lain  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan tersebut (Normative Beliefs). Perceived Behavioral Control. c.
Perceived  Behavior  Control (persepsi tentang control perilaku) merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk  melakukan  suatu  perilaku. Perceived Behavioral Control ditentukan oleh kombinasi antara  beliefs  individu  mengenai  faktor pendukung dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku (Control Beliefs).
Teori  ini  menjelaskan  perilaku  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum  melakukan  sesuatu,  seseorang  akan memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang  akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian ia akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak. Seseorang yang taat pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, karena ia memiliki keyakinan  terhadap  hasil  yang  diperoleh  dari membayar  pajak  yang  salah  satunya  untuk membantu  menyelenggarakan  pembangunan negara (Attitude Toward the Behavior).
Pada  saat  akan  melakukan  sesuatu  se- seorang akan memiliki persepsi tentang tekanan sosial  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu  perilaku (Subjective  Norm). Hal  tersebut dapat  dikaitkan  dengan  kepercayaan  terutama terhadap  aparat  pajak,  dimana  dengan  adanya citra yang baik dari aparat pajak dan sosialisasi perpajakan  yang  berkualitas  memberikan dorongan  kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib pajak  tersebut  memiliki  persepsi  yang  baik sehingga memilih perilaku taat pajak.
Sanksi  pajak  dibuat  untuk  mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan  wajib  pajak  akan  ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat  sanksi  pajak  mampu  mendukung  perilaku wajib pajak tersebut untuk taat pajak (Perceived Behavior Control).
Attitude Toward the Behavior, Subjective Norm,  Perceived  Behavior  Control sebagai tiga  faktor  yang  menentukan  seseorang  untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention  merupakan  tahap  dimana  seseorang memiliki  maksud  atau  niat  untuk  berperilaku, sedangkan  behavior  adalah  tahap  seseorang
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
berperilaku  (Ajzen,  2006).  Tahap  intention terkait  dengan  motivasi  atau  keinginan  yang timbul  dari  dalam  diri  wajib  pajak  dan  tahap behavior  adalah  tahap  dimana  wajib  pajak kemudian  merealisasikan  keinginan  tersebut yang  dalam  hal  ini  yaitu  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi, sanksi,  dan  kepercayaan  dapat  menjadi  faktor yang  memotivasi  wajib  pajak  dalam  membayar pajak.

## 3.  Metode
Model  dan  desain  dalam  penelitian  ini adalah untuk memperoleh data tentang variabel- variabel  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak PPh pasal 21. Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  penelitian  eksperimen,  yaitu  penelitian yang menggunakan treatment berupa skenario
data  kuesioner.  Sumber  data  yang  digunakan adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap,  pengalaman  atas  karakteristik  seseorang/ kelompok  yang  menjadi  subyek  penelitian (responden).  Sedangkan  data  dalam  penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah berjumlah 159.162 yaitu wajib pajak aktif yang membayar  pajak  PPh  pasal  21  dan  terdaftar di  KPP  Pratama  Jakarta  Kebayoran  Lama. Sedangkan jumlah atau ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan  e2  =  10% yaitu  berjumlah  99,94  responden,  tetapi  untuk memudahkan  dalam  penelitian,  maka  jumlah sampel  yang ditetapkan sebanyak 100 respoden (pembulatan).
Gambar  I.  Kerangka  Pemikiran  Sosialisasi,  Sanksi,  dan  Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PPh Pasal 21
Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah nonprobability  sampling dengan  teknik pengambilan sampel secara Accidental Sampling (Convenience  Sampling). Sugiono  (2012) Accidental  Sampling  (Convenience  Sampling) adalah  tehnik  penentuan  sampel  berdasarkan kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara kebetulan/insidental  bertemu  dengan  peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, yang dalam hal ini kriteria utamanya adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama..
Untuk  melakukan  pengujian  hipotesis yang  diajukan,  variabel  yang  diteliti  perlu diukur. Dalam penelitian ini, variabel – variabel penelitian  terdiri  dari  variable  eksogen  dan variabel  endogen.  Variabel  eksogen  adalah “ source variabel ”  atau “ independent variabel ” yang  tidak  diprediksi  oleh  variabel  lain  dalam model,  sedangkan  variabel  endogen  adalah variabel  yang  diprediksi  oleh  variabel  lain. Sosialisasi Pajak
Variabel Sosialisasi 1) . Sosialisasi perpajakan merupakan  upaya  Direktorat  Jendral Pajak  memberikan  pengertian,  informasi dan  pembinaan  kepada  masyarakat  pada umumnya  dan  wajib  pajak  pada  khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang undangan (Saraswati,  2012).  Surat  Edaran  Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman  Sosialisasi  Perpajakan  Bagi Masyarakat. Indikator sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini terdiri dari:
Media informasi, a) Slogan, b) Cara penyampaian, c) Kualitas sumber informasi, d) Kegiatan penyuluhan. e) Variabel Sanksi 2) . Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  akan  dipatuhi,  atau  bisa  dengan kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat
pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar  norma  perpajakan.  Sanksi  pajak dapat diukur dengan indikator:
Sanksi administrasi, merupakan a) pembayaran kerugian negara, khususnya yang  berupa  denda,  bunga,  dan kenaikan.
Sanksi pidana, merupakan sanksi berupa b) siksaan  atau  penderitaan,  merupakan suatu  alat  terakhir  atau  benteng  hukum yang  digunakan  fiskus  agar  norma perpajakan dipatuhi.
Variabel Kepercayaan 3) . Kepercayaan terhadap Aparat Pajak ialah ekspektasi wajib pajak  terhadap  ucapan  dan  tindakan  aparat pajak yang dapat diandalkan dalam melayani, membantu,  mengurus,  atau  menyiapkan segala  keperluan  yang  dibutuhkan  wajib pajak (Sulistyowati, 2012). Menurut Robbins (2006).  Indikator  kepercayaan  terhadap aparat pajak terdiri :
Integritas, a) Kompetensi, b) Konsistensi, c) Loyalitas, d) Keterbukaan. e) Variabel Kepatuhan. Menurut Lingga (2013), 4) Devano  dan  Rahayu  (2006)  indikator  dari kepatuhan perpajakan,yaitu:
Kepatuhan formal, dimana: a) Wajib  pajak  sudah  memahami  semua b) ketentuan perpajakan, Melaksanakannya sesuai dengan undang- c) undang perpajakan.
Kepatuhan  material,  yaitu  kepatuhan d) kewajiban perpajakannya dalam: Melaporkan SPT tepat waktu, e) Menghitung pajak terutang, f) Membayar pajak terutang sesuai dengan g) jumlahnya,
Mengisi SPT secara lengkap. h)
Data  Penelitian  yang  akan  dianalisis  meng- gunakan alat analisis SPSS versi 23 yang terdiri dari: statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji reliabilitas dan uji validitas, uji asumsi klasik, uji koefisien  determinasi  dan  uji  hipotesis  dengan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
persamaan regresi berganda (multiple regression) yaitu sebagai berikut:
Y = 6,746 + 0,035 + 0,052 + 0,370 + e
Keterangan :

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Responden dalam penelitian ini berjumlah 100  yang  terdiri  dari  laki-laki  yaitu  sebanyak 55  responden  (55%),  sedangkan  perempuan sebanyak  45  responden  (45%).  Berdasarkan lama memiliki NPWP, responden yang memiliki NPWP < 1 tahun sebanyak 30 responden (30%), responden  yang  memiliki  NPWP  selama  1-5 tahun  sebanyak  32  responden  (32%),  dan responden yang lama memiliki NPWP > 5 tahun sebanyak 38 responden (38%). Mengenai statistik deskripsi variable penelitian dapat dilihat tabel 3 dan 4 pada lampiran.
Uji kualitas data meliputi uji reliabilitas dan  uji  validitas  menggunakan  SPSS  Ver.23. Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan  uji Cronbach Alpha dengan  nilai Cronbach  Alpha >  0,60 dan  uji  validitas  dengan  melihat Correlated item-Total  Correlation r tabel  product  moment dengan  signifikansi  10%.  Hasil  uji  reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha , semua alat ukur variabel  dependen  dalam  penelitian  ini,  yang terdiri dari pelayanan aparat pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak serta  variabel  independen  yaitu  motivasi  wajib pajak  orang  pribadi  dalam  membayar  pajak penghasilan mempunyai nilai Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat ukur  yang  dipakai  dalam  penelitian ini  adalah  reliabel  atau  handal.  Hasil  dari  uji validitas  menunjukan bahwa semua nilai r hitung lebih  besar  dari  nilai  r table  prodeuct  moment pada taraf signifikansi 10% dengan df = N-2, jadi
dapat dihitung df = 100-2 = 98, maka dari hasil perhitungan  tersebut  dapat  diketahui  r-  tabel  = 0,1654 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item  pernyataan  yang  digunakan  sebagai  alat ukur dalam penelitian ini adalah valid. Mengenai statistik uji kualitas data penelitian dapat dilihat tabel  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 pada lampiran.
Pengujian  asumsi  klasik  yang  dilakukan dalam   penelitian   ini   adalah     uji normalitas dengan  menggunakan  analisis  grafik (Normal Probability Plot) , histogram, dan uji kolmogorov smirnov  terhadap  variabel  dependen  yang seluruhnya  terdistribusi  secara  normal  karena signifikansi melebihi 0,50. Uji multikolonieritas terhadap  variabel  independen  nilai tolerance menunjukkan  tidak  ada  variabel  independen yang  memiliki tolerance kurang  dari  0,10 (VIF  dibawah  10)  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  semua  konsep-konsep  variabel  tidak mengandung  multikolinieritas.  Sedangkan  dari hasil uji heterokedastisitas dengan uji spearman’s rho mengindikasikan nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 10% atau  nilai  signifikansi  korelasinya  lebih  besar dari 0.10 , yang berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.  Hasil  uji  heterokedasitas dengan menggunakan analisis grafik Scatterplot dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah  angka  0 pada sumbu Y,   maka dapat disimpulkan bahwa tidak  terjadi  heterokedastisitas  pada  model regresi, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan. Mengenai  hasil    penelitian  uji asumsi  klasik  dapat  dilihat  tabel 14,15,16  dan gambar 1,2, dan 3 pada lampiran.
Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian  ini diketahui  bahwa  nilai Adjusted  R Square dari hasil pengolahan data sebesar 62,1% atau  (0,621).  Hal  ini  menunjukkan      variabel independen      dalam      pengaruhnya      terhadap variabel dependen  sebesar  6 2 , 1 %  dan  sisanya dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti yaitu 37,9% atau (0,379). Mengenai statistik uji koefisien  determinasi  dalam  penelitian  ini  dapt
Y = α + β 1X1+ β 2X2 + β 3X3 + e
Y X 1 = = Motivasi  Wajib  Pajak  dalam Membayar  Pajak  PPh  Pasal  21 Sosialisasi Pajak X 2 X 3
Α = = = Sanksi Pajak Kepercayaan terhadap Aparat Pajak Konstanta Β
= Koefisien  Regresi
E = Error
dilihat tabel 19 pada lampiran.

## Pengaruh  Sosialisasi  Pajak  terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar Pajak
Hasil  analisis  membuktikan  bahwa sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  membayar  pajak  PPh  pasal  21  pada KPP  Pratama  Jakarta  Kebayoran  Lama.  Hal ini  sejalan  dengan  faktor  kegiatan  penyuluhan kurang  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, meskipun faktor-faktor sosialisasi pajak yang diukur dengan media  informasi,  slogan,  cara  penyampaian, kualitas sumber informasi, dan materi sosialisasi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  PPh  pasal  21.  Hal  ini  disebabkan  karena sebagian  besar  wajib  pajak  tidak  mau  untuk mengikuti penyuluhan tentang perpajakan yang dilakukan  aparat  pajak.  Akibatnya  para  wajib pajak  biasanya  menghindar  untuk  mengikuti penyuluhan.  Akibatnya  kegiatan  penyuluhan tidak terlaksana dengan efektif.
Pada  sub  variabel  lainnya  yang  diukur dengan media informasi berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak,  karena wajib  pajak  menyadari  media  informasi akan  mampu  membantu  wajib  pajak  dalam memberikan  informasi  yang  terkini  dibidang perpajakan. Dengan demikian wajib pajak yang bersangkutan  akan  termotivasi  untuk  patuh membayar pajak.
Hasil  analisis  pada variabel sosialisasi pajak  yang  diukur  dengan  slogan  dapat berpengaruh    signifikan    terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal 21.  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  slogan yang  dipajang  tidak  menakut  nakuti  wajib pajak  dan  menekankan  kepada  manfaat  pajak yang  diperoleh.  Dengan  demikian  ia  dapat mempengaruhi  wajib  pajak  agar  termotivasi untuk patuh membayar pajaknya.
Hasil analisis  pada variabel sosialisasi pajak  yang  diukur  dengan  cara  penyampaian dapat    berpengaruh    signifikan    terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak
PPh pasal 21. Hal ini disebabkan karena dengan cara penyampaian secara lansung kepada wajib pajak oleh aparat pajak serta dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Dengan demikian ia dapat mempengaruhi wajib pajak agar termotivasi untuk patuh membayar pajaknya.
Hasil  analisis  pada variabel sosialisasi pajak  yang  diukur  dengan  kualitas  sumber informasi dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak PPh pasal 21. Hal ini disebabkan karena sumber informasi  seperti  televisi,  call  center,  internet, aparat  pajak,  radio,  dan  koran  bisa  dipercaya dan dipertanggung jawabkan serta bisa menjadi sumber informasi yang informatif dan berkualitas. Dengan demikian ia dapat mempengaruhi wajib pajak  agar  termotivasi  untuk  patuh  membayar pajaknya.
Hasil  analisis  pada variabel sosialisasi pajak yang diukur dengan materi sosialisasi dapat berpengaruh    signifikan    terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal 21. Hal ini disebabkan karena materi sosialisasi yang  disampaikan  jelas  dan  mudah  dimengerti dan  ditekankan  terutama  pada  manfaat  pajak, manfaat  NPWP  dan  pelayanan  perpajakan. Dengan  demikian  dapat  mempengaruhi  wajib pajak  agar  termotivasi  untuk  patuh  membayar pajaknya.  Maka  secara  garis  besar  mengenai variabel  sosialisasi  pajak  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  tinggi  sosialisasi  pajak  yang dilakukan oleh aparat pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran  Lama  maka  semakin  meningkat kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak PPh  pasal  21  pada  KPP  tersebut.  Wajib  pajak akan melaporkan, menghitung dan membayarkan pajak  jika  memiliki  pengetahuan  yang  baik tentang perpajakan.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
Hasil    analisis  dalam  tabel  17  pada lampiran  membuktikan    bahwa    sanksi  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak PPh pasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, meskipun
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
faktor  sanksi  pajak  yang  diukur  dengan  sanksi pidana  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemberian sanksi administrasi yang masih dianggap ringan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mengabaikan  sanksi  administrasi  tersebut. Dengan  demikian,  wajib  pajak  tidak  segan apabila telat membayar bahkan tidak membayar dan melaporkan pajak sama sekali.
Selain  itu  variabel  sanksi  pajak  yang diukur dengan sanksi pidana berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  motivasi  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini disebabkan  karena  sanksi  pidana  merupakan hukuman  yang  sangat  berat  dalam  perpajakan, cenderung tidak dapat dinegoisasi dan memberi efek jera bagi wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak merasa takut akan sanksi pidana yang akan diterimanya  apabila  ia  melanggar  ketentuan perpajakan, maka dengan demikian wajib pajak orang pribadi tersebut akan taat dan termotivasi untuk membayar pajak.
Maka  secara  garis  besar  mengenai variabel  sanksi  perpajakan  dapat  disimpulkan bahwa  sanksi  yang  diberikan  tidak  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal  21. Hal  ini  disebabkan  karena  pemberian  sanksi yang  masih  dianggap  ringan,  sehingga  wajib pajak  cenderung  mengabaikan  sanksi  tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tidak takut apabila telat  membayar  bahkan  tidak  membayar  dan melaporkan pajak sama sekali.

## Pengaruh Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak dalam Kepatuhan Membayar Pajak
Hasil  analisis dalam tabel 17 pada lampiran membuktikan  bahwa  kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPhpasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, meskipun  faktor-faktor  kepercayaan  terhadap aparat  pajak  yang  diukur  dengan  keterbukaan, kurang  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  PPh  pasal  21.  Hal  ini  disebabkan  karena
sebagian besar wajib pajak menilai aparat pajak kurang terbuka dalam aliran masuk dari berbagai sumber penerimaan pajak dan dalam pengelolaan serta  pendistribusian  dana  pajak.  Hal  itu  jelas terlihat bahwa sub variabel keterbukaan kurang membuat wajib pajak patuh.
Hasil  analisis  pada variabel kepercayaan terhadap  aparat  pajak  yang  diukur  dengan integritas dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak PPh pasal 21. Hal ini disebabkan karena dengan aparat  pajak  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab serta  bertindak  sesuai  kode  etik  yang  berlaku dapat mempengaruhi wajib pajak agar termotivasi untuk patuh membayar pajaknya.
Hasil  analisis  pada variabel kepercayaan terhadap  aparat  pajak  yang  diukur  dengan kompetensi  dapat    berpengaruh    signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  PPh  pasal  21.  Hal  ini  disebabkan  karena aparat  pajak  memiliki  kecerdasan  interpesonal (kecerdasan  sosial)  dalam  menjalani  hubungan yang  baik  dengan  wajib  pajak  serta  memiliki pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  dalam melayani  setiap  kepentingan  wajib  pajak, sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak agar termotivasi untuk patuh membayar pajaknya.
Hasil  analisis  pada variabel kepercayaan terhadap  aparat  pajak  yang  diukur  dengan konsistensi  dapat    berpengaruh    signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  PPh  pasal  21.  Hal  ini  disebabkan  karena aparat  pajak  mempunyai  pandangan  yang  baik dan  konsisten  dalam  menangani  permasalahan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak  agar  termotivasi  untuk  patuh  membayar pajaknya.
Hasil  analisis  pada variabel kepercayaan terhadap  aparat  pajak  yang  diukur  dengan loyalitas dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak PPh pasal 21. Hal ini disebabkan karena aparat pajak tidak bertindak menguntungkan diri sendiri dan  patuh  terhadap  peraturan  undang-undang perpajakan sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak  agar  termotivasi  untuk  patuh  membayar pajaknya.
Maka  secara  garis  besar  mengenai variabel kepercayaan terhadap aparat pajak dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan terhadap aparat pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran  Lama  maka  semakin  meningkat kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak PPh pasal 21 pada KPP tersebut. Wajib pajak akan melaporkan, menghitung dan membayarkan pajak jika  memiliki  kepercayaan  yang  baik  terhadap aparat  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), pada penelitian  di  KPP  Pratama  Batu,  menemukan bahwa  variabel  kepercayaan  terhadap  aparat pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pemilik  UMKM  dalam memiliki NPWP.
Meskipun faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang diukur dengan kegiatan  penyuluhan,  sanksi  administrasi,  dan keterbukaan  kurang  memberi  pengaruh  yang signifikan, namun ke sepuluh sub variabel lainnya yang  diukur  dengan  media  informasi,  slogan, cara  penyampaian,  kualitas  sumber  informasi, materi  sosialisasi,  sanksi  pidana,  integritas, kompetensi,  konsistensi,  dan  loyalitas  secara bersama-sama  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  PPh  pasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama secara signifikan.
Dengan  demikian,  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  yang  membayar  pajak PPh  pasal  21  dan  terdaftar  di  KPP  Pratama Jakarta  Kebayoran  Lama,  para  aparat  pajak harus  meningkatkan  kegiatan  penyuluhan yang  diiberikan  kepada  wajib  pajak  tersebut, meningkatkan  sanksi  perpajakan  dengan menindak tegas para pelanggar ketentuan pajak, serta  meningkatkan  keterbukaan  aliran  masuk dan pendistribusian dana pajak.

## Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 5. Hasil Penelitian
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  maka dapt  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut  : Pertama.  Secara  parsial  membuktikan  bahwa
variabel  Sosialisasi  Pajak  yang  diukur  dengan media  informasi,  slogan,  cara  penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, dan kegiatan penyuluhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  membayar  pajak  PPh  pasal  21  pada KPP  Pratama  Kebayoran  Lama.  Kedua.  Secara parsial  membuktikan  bahwa  variabel  sanksi pajak  yang  diukur  dengan  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  membayar  pajak  PPh  pasal  21  pada KPP  Pratama  Kebayoran  Lama.  Ketiga.  Secara parsial membuktikan bahwa variabel kepercayaan terhadap  aparat  pajak  yang  diukur  dengan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  PPh pasal  21  pada  KPP  Pratama  Kebayoran  Lama. Keempat. Secara simultan membuktikan bahwa seluruh  variabel  independen  yaitu  Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  PPh  pasal 21 pada KPP Pratama Kebayoran Lama.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan ini ada beberapa saran yang mungkin berguna : Pertama. bagi Instansi Pemerintahan yang dalam hal ini otoritas pajak, hendaknya memperhatikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya terutama mengenai faktor kepercayaan terhadap aparat pajak, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama wajib pajak yang membayar pajak PPh  pasal  21.  Sehingga  dengan  diberikannya kepercayaan  kepada  para  wajib  pajak,  dapat membantu  meningkatkan  kepatuhan  para  wajib pajak  tersebut.  Kedua.  Bagi  wajib  pajak,  untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak, yaitu membiasakan diri untuk patuh  dan  taat  akan  kewajiban  perpajakannya. Ketiga.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menambahkan  variabel  independen  lainnya atau  menambahkan  variabel  moderating  untuk mengetahui  variabel-variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  variabel  dependen.  Penelitian selanjutnya  juga  dapat  mengembangkan  atau menambahkan  daftar  pernyataan  yang  ada  dan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan  JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016,  hal 161-175 ISSN 2339 - 1545
tidak hanya menggunakan data kuesioner, tetapi dapat dilakukan wawancara terhadap responden agar  validitas  data  yang  lebih  baik.  Selain  itu dapat  menambah  jumlah  sampel  penelitian serta  memperluas  wilayah  sampel  penelitian, tidak hanya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama saja tetapi juga di KPP lainnya, sehingga dapat  diperoleh  hasil  penelitian  dengan  tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

## Daftar Rujukan
. 2014. Laporan Kinerja Kementrian  Keuangan (URL:  www.kemenkeu. go.id, diakses 1 Maret 2016).
. 2014. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (URL: www. pajak.go.id, diakses 1 Maret 2016). Rutiyaningsih,  Sri.  2011.  Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Wydia  Warta No.  2  Tahun  XXXV,  Juli 2011, Hal 44-54.
Lingga, Salsalina Ita. 2013. Pengaruh Peneraan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Mei 2013. Hal 50-60.
Devano, Sony dan Rahayu, Siti. 2006. Perpajakan: Konsep  Teori  dan  Isu. Jakarta:  Prenada Media Group.
. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Berita Pajak.
Utami, Tyas Erasari. 2016. Pengaruh Pelayanan Aparat  Pajak,  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  dan  Sanksi Pajak  terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  dalam  Membayar  Pajak Penghasilan. Skripsi Universitas  Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Jakarta. Anies. S, Basamalah. 2004. Perilaku Organisasi Memahami  dan  Mengelolah  Aspek Humaniora  dalam  Organisasi. Edisi  3.

## Depok: Usaha Kami.
Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. Analisis Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan. Skripsi Universitas
Diponegoro. Semarang.
. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor  SE-22/PJ/2007  Tentang Penyeragaman  Sosialisasi  Perpajakan bagi Masyarakat.
Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. 2011.
Yogyakarta: Andi.
. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Sanksi.
Yulianto,  Gatot  dan  Waluyo,  Purwanto.  2004. Pengaruh  Keefektifan  Komunikasi, Kualitas Tekhnikal, Kualitas Fungsional dan  Nilai  Pelanggan  pada  Komitmen Ketrhubungan pada Bandara Ahmad Yani Semarang. Telaah Manajemen, Magister STIE Stikubank Semarang, Vol. 1, Edisi
3, 2004.
Sulistyowati,  Endah.  2012.  Implementasi
Kurikulum Pendidikan Karakter.
Yogyakarta: Citra Adi Parama.
Robbins,  Stephen.  2006.  Perilaku  Organisasi.
Edisi 10. Klaten: Indeks Gramedia.
Jatmiko, Agus. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda, Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Tesis Universitas  Diponegoro. Semarang.
Supriyono,  R.A.  2001. Akuntansi  Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Ajzen,  I.  2006. Behavioral  Interventions  Based on  the  Theory  of  Planned  Behavior. Milton Keynes: Open University Press. Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.