## AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  PELAPORAN  KEUANGAN  MASJID (STUDI EMPIRIS: MASJID JAMI’ DI KOTA BANDA ACEH)
Abrar Fauzi Maulana 1 , Ridwan *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : abrarmaulana1997@gmail.com 1 , ridwan.ibrahim@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstrak
This research is aim to decribe the accountability and transparancy of  financial report of the Jami’ mosque in Banda Aceh. This  research is a describtive-qualitative research. This is a natural research in which the events are not conrolled research. The degree of the interference is a minimal interference. This research apllied cross sectional time  horizon.  The  object  of  this  research  is  Jami’  mosque  in  Banda  Aceh  and  the  subject  of  this  research  is  the financial manager and BKM division of Jami’ mosque. The primary data collected by interview is used in this study. The results of this study indicate in general that the application of accountability and transparancy in the financial reporting of the Jami mosque 'in the city of Banda Aceh has not been implemented.
Keywords: Accountability, Transparancy, Mosque, Financial Reporting

## 1. Pendahuluan
Masjid  merupakan  tempat  yang  penting  bagi umat  beragama  Islam.  Umat  Islam  tidak  hanya menjadikan  masjid  sebagai  tempat  beribadah,  namun juga  menjadikan  masjid  sebagai  tempat  menjalankan fungsi  pendidikan  dan  fungsi  sosial.  Oleh  karena  itu, masjid  dapat  didefinisikan  sebagai  tempat  yang multifungsi.  Masjid  bisa  menjadi  tempat  umat  islam untuk  melakukan  segala  aktivitas  yang  sifatnya  positif dan  bermanfaat,  seperti;  aktivitas  peribadatan,  proses belajar-mengajar  ilmu  agama  atau  yang  dikenal sekarang  Taman  Pembelajaran  Alquran  (TPA),  dan dapat  digunakan  juga  sebagai  tempat  bermusyawarah (Zawawi & Ramli, 2016).
Dalam  menjalankan  segala  aktivitas  masjid termasuk aktivitas operasional, pembangunan/ perenovasian  masjid,  dan  lain-lain, sudah tentu setiap pengurus diharuskan untuk melakukan proses pencatatan  untuk  mengontrol  setiap  pendapatan  dan juga  pengeluaraan  yang  terjadi.  Hal  ini  dilakukan sebagai  wujud  pertanggungjawaban  kepada  pihak-
pihak yang menyalurkan,  mengifaqkan  dananya dalam proses  pembangunan/perenovasian  masjid.  Kemudian pihak pengurus juga diharuskan melakukan pencatatan terhadap  aset-aset  yang  ada di  masjid tersebut.  Hal  ini sama seperti tujuan organisasi publik yang sejenisnya.
Sebagian    besar    sumber    pendanaan    pada organisasi  keagamaan,  umumnya  berasal  dari  umat, namun  juga  ada  yang  berasal  dari  bantuan  pinjaman ataupun   pihak   luar.   Seperti   yang   dikatakan   oleh Bastian  (2007),  organisasi  seperti  masjid  memiliki perolehan  dana  dalam  bentuk  infaq,  sadaqah,  fidyah, dan zakat. Sama halnya dengan sumber dana Masjid di Kota  Banda  Aceh  yang  berasal  dari  publik,  yaitu jamaah  masjid  tersebut  dan  lainnya.   Sumber  dana dapat  berupa  tabungan  harian  masjid,  sumbangan jamaah  jumat,  sumbangan  akad  nikah,  dan  lain-lain. Berikut  penerimaan  sumbangan  tiga  bulan  terakhir yaitu  pada  periode  Januari-Maret  tahun  2019  pada empat Masjid di Kota Banda Aceh:

## Tabel 1 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Mesjid
Nama Masjid Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Masjid Agung Almakmur Rp. 1.143.427.500 Rp.1.567.535.888 Masjid Baitul Musyahadah Rp.    116.312.000 Rp.   120.270.144
 ISSN: 1978-1520
Nama Masjid Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran Masjid Darul Falah Rp.    107.717.374 Rp.     56.460.817 Masjid Jami’ Unsyiah Rp.    117.579.000 Rp.   178.149.000
Sumber: Data observasi awal, 2019
Berdasarkan   tabel   tersebut   diketahui   bahwa masjid  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh  menerima  uang dengan  jumlah  yang  sangat  signifikan.  Sumbangan dana  tersebut      harus  dikelola  oleh  masjid  sebaik mungkin  sebagai  pertanggungjawabannya  terhadap publik.
Latar  belakang  dan  fenomena  penelitian  ini terjadi  karena  peneliti  melihat  sistem  pelaporan laporan  keuangan  pada  masjid  hanya  dilakukan dengan  mengumumkannya  didepan  jamaah  pada kegiatan-  kegiatan  tertentu,  seperti  salat  jumat,  dan hanya  beberapa  masjid  yang  mempublikasikannya  di papan mading  yang  dimiliki  masjid,  pencatatannya juga  hanya  secara  sederhana,  yaitu  sekedar  catatan pemasukan dan pengeluaran.
Sebagai  entitas  pelaporan  akuntansi  yang menggunakan   dana   masyarakat   (publik)   sebagai sumber  keuangannya  dalam  berbagai  bentuk,  masjid menjadi  bagian  dari  entitas  publik  yang  semua aktivitasnya  harus  dipertanggungjawabkan  kepada publik,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  kata kunci  yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan  memaksimalkan  perannya  pada  domain  sosial budaya  dimana  entitas  tersebut  berada  dan  berbeda dengan  entitas  publik  lainnya  (Simanjuntak,  et.  al., 2011).

## 2. Kerangka Teoritis

## Mesjid
Masjid    merupakan    tempat    ibadah    juga disebut  oleh  Bastian  dalam  Halim  dan  Kusufi (2014:453)  dengan  organisasi  keagamaan.  Secara etimologis,  organisasi    keagamaan    dapat    diartikan sebagai  organisasi  yang  fokus  gerakannya  terkait agama  tertentu,  yang  menyangkut  juga  permasalahan ibadah atau   menjalankan   segala   kewajiban   tuhan terkait agama atau kepercayaan.

## Pelaporan
Pelaporan adalah aspek-aspek yang berhubungan  dengan  penyampaian  dan  penyediaan suatu informasi. Aspek yang dimaksud adalah lembaga yang  terlibat,  seperti  entitas  pelapor,  penyusunan
standar,  dengan  badan    pengawas    dari    organisasi profesi  atau pemerintah (Zawawi & Ramli, 2016).

## Pelaporan Keuangan
Pelaporan  keuangan  tidak  hanya  membuat informasi   terkait   laporan   keuangan,   tetapi   juga memuat  cara  mengkomunikasikan  informasi  yang berkaitan,  baik  secara  langsung  dan  juga  secara  tidak langsung  dengan  informasi  dari  sistem  akuntansi.
Pelaporan keuangan diharapkan menginformasikan  terkait  kinerja  keuangan  entitas pada  satu  periode  dan  bagaimana  menejemen  dari sebuah  entitas  tersebut  (Mangkona  &  Walandouw, 2015).

## Akuntabilitas
“Dalam  pandangan  Islam  akuntabilitas  tidak ditujukan  hanya  kepada  masyarakat  (stakeholders) sebagai  pertanggungjawaban  horizontal,  namun  juga kepada Allah Swt   yaitu sebagai pertanggungjawaban vertikal” (Mardiasmo, 2009). Hafidhuddin et al. (2008: 103)  mengungkapkan    dalam    pandangan    akuntansi, akuntabilitas  merupakan  aktivitas  atau  upaya  untuk menghasilkan   pengungkapan   yang   benar   dengan proses-proses akuntansi.
Mardiasmo  (2004  :  20)  menambahkan  bahwa akuntabilitas    adalah   kewajiban   pihak   pemegang amanah  (agent)  untuk  memberikan  pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan  segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah    (principal)    yang    memiliki    hak    dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban tersebut. Terdapat dua jenis akuntabilitas:
1. Akuntabilitas  vertical  (vertical  accountability), yaitu        pertanggungjawaban  atas  pengelola keuangan kepada Allah Swt.
2. Akuntabilitas         horizontal         (horizontal accountability), yaitu suatu pertanggungjawaban pengelola  keuangan  kepada  masyarakat  secara luas .
Tujuan  akuntabilitas  adalah  agar  terciptanya kepercayaan  publik  terhadap  pengelolaan  keuangan suatu  organisasi.  Tingginya  kepercayaan  publik  yang ditimbulkan   dapat   mendorong   partisipasi   menjadi lebih  tinggi  pula  terhadap  pengelolaan  manajemen. Lebih  utama  lagi  tujuan  akuntabilitas  adalah  untuk mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  suatu organisasi  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  terciptanya pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  terpercaya (Mardiasmo, 2009).

## Transparansi
Nilai  transparansi  dalam  pandangan  islam sangat  menuntut  nilai-nilai  kejujuran  akan  setiap informasi  dalam  sebuah  lembaga  organisasi  tidak terkecuali organisasi keagamaan seperti halnya masjid. Sehubungan dengan kejujuran, tertulis dalam Q.S. Al- Isra’ : 35 disebutkan:
Artinya:  “Dan  sempurnakanlah  takaran  apabila kamu  menakar,  dan  timbanglah  dengan  neraca  yang benar. Itulah  yang  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih baik akibatnya”.
Menurut    Mardiasmo    (2004)    transparansi bermakna keterbukaan suatu organisasi dalam menginformasikan  mengenai  aktivitas  pengelolaan sumberdaya publik kepada para pihak yang membutuhkan informasi. Sutedi (2012 : 11)
menambahkan  bahwa  transparansi  adalah  penyediaan informasi  yang  memadai,  akurat,  dan  tepat  waktu kepada stakeholder.
Tujuan transparansi adalah menciptakan kepercayaan  timbal    balik  antara  suatu  organisasi  dan masyarakat melalui penyajian informasi dan menjamin kemudahan   didalam   memperoleh   informasi   yang akurat  dan  memadai.  Transparansi  merujuk  kepada prinsip  menciptakan  lingkungan  di  mana  informasi tentang    kondisi,  keputusan  dan  tindakan    akan  dapat diakses,  dilihat,  dan  dipahami  oleh  semua  partisipan pasar (Abbas & Zamir, 2008 : 366).
Sutedjo  (2009)  menyatakan  bahwa  transparansi dan  akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  berkaitan erat  satu  dengan  yang  lain,  karena  tanpa  transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi  tidak  akan  banyak  bermanfaat  tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.
Pembuatan  laporan  keuangan  adalah  salah  satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat
pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan  (openness)  atas  aktivitas  pengelolaan sumber  daya  publik.  Tujuannya  adalah  untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan (Mardiasmo, 2009).

## 3.   Metode Penelitian Desain Penelitian
Tujuan    penelitian    ini    bertujuan    untuk menganalisis apakah pelaporan keuangan Masjid Jami’ di  Kota  Banda  Aceh  sudah  akuntabilitas  dan transparansi.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah    menggunakan metode  kualitatif deskriptif.  Situasi  penelitian  tidak  diatur.  Tingkat intervensi  dalam  penelitian  ini  adalah  intervensi minimal.  Horizon waktu yang digunakan adalah cross sectional, yaitu data dikumpulkan sekaligus/satu tahap berupa hasil  wawancara dari masing-masing  pengurus masjid.  Wawancara  dilakukan  kepada  pengurus  atau BKM Masjid Jami' di Kota Banda Aceh.

## Objek dan Subjek Penelitian
Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Masjid  Jami’  di  kota  Banda  Aceh.  Adapun subjek dari penelitian ini adalah bendahara masjid atau Kepala  BKM    Masjid    yang    dianggap    memiliki pengetahuan atas pengelolaan dan pelaporan di  bidang keuangan masjid.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  tempat  dimana  suatu penelitian  dilakukan.  Dalam  penelitian  kualitatif penentuan  lokasi  penelitian  merupakan  tahap  yang sangat  penting,  karena  dapat    mempermudah    peneliti dalam  melakukan  penelitian.  Lokasi  penelitian  ini dilakukan di 20 (dua Puluh) Masjid Jami'  yang  ada di Kota  Banda  Aceh.  Alasan  melakukan  penelitian  pada Masjid  Jami’  di  Kota  Banda  Aceh  karena  tipologi masjid  jami’  merupakan  tipologi  terbanyak  diantara tipologi  masjid  yang  ada  di  Kota  Banda.  Dan  alasan melakukan  penelitian  pada  20  masjid  adalah  untuk mendapatkan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya,  dan  mencari  masjid  yang  lokasinya terjangkau,  karena  waktu penelitian  ini terbatas  dan agar   terciptanya   hasil   yang   efektif   dan   efisien
ISSN: 1978-1520

## Tabel 2.

## Daftar Masjid Jami’ yang dijadikan lokasi penelitian yaitu terfokus pada
No. Nama Masjid Kecamatan 1 Masjid Babul Jannah Baiturrahman 2 Masjid Al fitrah Baiturrahman 3 Masjid Babunnajah Meuraxa 4 Masjid Darul Falah Syiah Kuala 5 Masjid An Nur Syiah Kuala 6 Masjid Al Mukmin Syiah Kuala 7 Masjid Al Muttaqin Syiah Kuala 8 Masjid Al Hidayah Syiah Kuala 9 Masjid Ar Rahman Lueng Bata 10 Masjid Al Hidayah Lueng Bata 11 Masjid At Taqwa Muhammadiyah Kuta Raja 12 Masjid Ar Rahman Kuta Raja 13 Masjid Baitul Musyahadah Banda Raya 14 Masjid As Shadaqah Banda Raya 15 Masjid Al Ishlahiyah Ulee Kareng 16 Masjid Raudhatul Jannah Ulee Kareng 17 Masjid Baitul Mukmin Ulee Kareng 18 Masjid Al fitrah Kuta Alam 19 Masjid Al Abrar Kuta Alam 20 Masjid Al Badar Kuta Alam Sumber: Data diolah, 2019

## Sumber Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari Masjid Jami’ di Kota Banda Aceh berupa data primer dari hasil wawancara dan data sekunder seperti sumber pustaka, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen pemberian  informan  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan  dengan  cara wawancara  dan  studi
dokumentasi
1) Pengumpulan data dengan proses wawancara
Dalam  penelitian  ini  jenis  wawancara  yang  akan digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kerangka berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya  berupa  garis  besar  yang  akan  ditanyakan agar  para  informan  tidak  cenderung  mengolah atau   mempersiapkan   informasi   tersebut   lebih dulu,  serta  dapat  memberikan  penjelasan  apa adanya.
2) Pengumpulan data dengan studi dokumentasi Dalam  penelitian  ini  studi  dokumenter  yang akan  digunakan  adalah  dengan  cara  mencari data  mengenai  akuntabilitas  dan  transaparansi pelaporan  keuangan  Masjid  Jami’  di  Kota Banda  Aceh  berupa  literatur  dan  laporan keuangan yang dikeluarkan oleh masing-masing masjid  serta  dokumen  lainnya  yang  menjadi pendukung dalam penelitian yang diberikan oleh informan.

## Teknik Analisis Data
Peneliti  menggunakan  Teknik    analisis    data  Teknik berdasarkan  yang  dikemukakan  dalam  Bungin (2013:70), yaitu ;
1) Pengumpulan Data
2) Reduksi Data
3) Display data
4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan


## ISSN: 1978-1520
4. Hasil Dan Pembahasan

## Struktur Organisasi Masjid
Layaknya    sebuah    organisasi,    masjid    juga memiliki   struktur   organisasi.   Struktur   organisasi adalah  suatu  bagan  yang  membagi  tugas  dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  atau  melaksanakan tugas  yang  harus  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan yang yang dirumuskan oleh organisasi.
Struktur kepengurusan masjid sekurang- kurangnya terdiri dari : 1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Sekretaris
4) Bendahara
5) Bidang Imarah (Pelaksanaan Ibadah)
6) Bidang Idharah (Administrasi)
7) Bidang Ri’ayah (Sarana dan Prasarana)
8) Bidang Humas/Publikasi
9) Bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
Masing-masing bidang dalam struktur organisasi  tersebut    dilaksanakan    dan    diberikan tanggungjawab  kepada  pengurus  sesuai  bidangnya. Dimana masing- masing  pengurus  mengemban  tugas dan  tanggungjawab  selama  masa  kepengurusannya. Karena itu pengurus atau kepengurusan sebuah masjid sebaiknya mempunyai masa jabatan tertentu, misalnya 2  tahun.  3  tahun,  atau  selama-lamanya  5  tahun  Selain tujuan  utama  sebagai  pelayanan  umat,  masjid  juga memiliki tujuan keuangan untuk mendukung terlaksananya  tujuan  pelayanan  peribadatan.    Tujuan keuangan    ini    merupakan    fungsi  dan  tugas  seorang bendahara  masjid.  Bendahara  bertanggungjawab
terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dan  juga dalam pembuatan laporan keuangan masjid.
Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Masjid  Jami’ di Kota Banda Aceh
Masjid  Jami’  di  Kota  Banda  Aceh  tidak memiliki Standar  Operation  Procedure  (SOP)  secara tertulis  layaknya  sebuah  organisasi  lain  dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangannya.  Kendati demikian, pihak pengurus masjid yang bertanggungjawab  tetap  melaksanakan  kewajibannya dengan  baik  dalam  mengelola  dan  melaporkan keuangan  masjid  yang  sumber  dananya  berasal  dari jamaah  (publik).  Untuk  memastikan  kegiatan  rutin masjid  telaksana  dengan  lancar,  termasuk  pelaporan keuangan  masjid,  maka  standar  yang  diikuti  oleh pengurus adalah peraturan- peraturan tahapan pelaksanaan  yang  sudah  menjadi  tradisi  dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Sebagai    bentuk    pertanggungjawaban    pada dana  yang  berasal  dari  Jamaah  (publik),  Pengurus masjid menerbitkan laporan keuangan  atas dana yang telah  dikelolanya.  Laporan  keuangan  yang  diterbitkan oleh masjid  pada  umumnya dalam bentuk   sederhana dan  belum  memenuhi  standar  laporan  keuangan organisasi  nirlaba,  yaitu  laporan  penerimaan  dan pengeluaran kas bentuk pencataan single entry.
Pembuatan    laporan    keuangan    merupakan tanggung  jawab  bendahara  masjid.  Dalam  pembuatan laporan  keuangan,  setiap  masjid  memiliki  format tersendiri  secara  komputerisasi.  Umumnya,  Laporan keuangan  masjid  berisikan  nomor,  tanggal,  uraian, penerimaan    kas,    pengeluaran    kas,    dan    saldo    kas. Berikut contoh format laporan keuangan masjid :

## Tabel 3 Contoh Format Laporan Keuangan Masjid
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Kas Jumlah
Saldo Kas
Sumber: Data Diolah (2019)
Setiap masjid berkewajiban melaporkan laporan keuangannya  pada  jamaah  selaku  pemberi    dana  dan kepada  internal  kepengurusan  masjid  sebagai  bentuk tanggungjawab  pengurus  masjid.  Pelaporan  kepada jamaah  dilakukan  dengan  cara  mempublikasikan
kondisi  keuangan  masjid  pada  jamaah  dalam  kurun waktu tertentu, baik berupa laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan mingguan.
Laporan  keuangan  masjid  belum  pernah  diaudit seacara  formal  sebagaimana  laporan  keuangan  suatu
organisasi  lain  yang  diaudit  oleh  seorang  Akuntan Publik.  Namun,  pengurus  masjid  mengatakan  bahwa kewajaran  laporan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh pengurus bisa secara langsung dinilai oleh jamaah dan internal  kepengurusan  masjid    saat  laporan    keuangan tersebut dipublikasikan secara transparan.

## Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid Jami’ di Kota Banda Aceh
Pengurus  masjid  mencatat  setiap  penerimaan dan  pengeluaran  kas  pada  buku  kas  harian  masjid secara manual. Kemudian setiap hari jumat, penerimaan  dan  pengeluaran  yang  telah  dicatat  secara manual  akan  dirangkum  dan  diketik  dengan  format yang  telah  ada  untuk  membuat  laporan  keuangan masjid  dan  akan  diumumkan  kepada  jamaah  secara lisan.  Laporan  ini  selanjutnya  akan  ditempel  di  sisi kanan dan kiri masjid agar jamaah bisa melihanya.
Setiap    hari    jumat,    pengurus    masjid mengumumkan  jumlah  penerimaan  dan  pengeluaran yang  diperoleh  oleh  masjid   selama   kurun  waktu
1(satu)  minggu  dan  saldo  kas  yang  dimiliki masjid  saat  itu.  Pengumuman  ini  dilakukan  secara lisan  oleh  pengurus  kepada  jamaah  sebelum pelaksanaan shalat jumat.
Publikasi    kondisi    keuangan    lainnya    yang dilakukan  oleh  pengurus  masjid  adalah  laporan keuangan  mingguan  yang  ditempel  pada  papan pengumuman  atau  dinding  masjid.  Namun,  masih terdapat  masjid  yang  hanya  melakukan  pengumuman secara lisan tanpa mempublikasikan laporan  keuangan yang  mana  laporan  keuangan  hanya  diperuntukkan sebagai arsip kepengurusan masjid.
Masjid  tidak  memiliki  sarana  khusus  untuk penyampaian saran dan kritik dari jamaah. Jika jamaah ingin  menyampaikan  saran  atau  kritik,  maka  jamaah bisa  menyampaikan  secara  langsung  secara  lisan kepada  pengurus.  Pengurus  masjid  bisa  memberikan tanggapan  secara  langsung  atau  mendiskusikan  saran dan  kritik  tersebut  bersama  dengan  pengurus  lainnya. Kritik dan saran akan dipertimbangkan oleh pengurus, apabila sesuai maka akan diterima. Selain secara lisan, terdapat  juga  jamaah  yang  memberikan  saran  dan kritik secara tulisan melalui kotak tabungan amal.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
1) Masjid      Jami’      di      Kota      Banda      Aceh belum sepenuhnya    menerapkan    akuntabilitas dalam  pelaporan  keuangannya,  walaupun  tidak memiliki SOP tertulis, namun dalam pelaksanaan  kegiatan,  pengurus  mengikuti aturan-aturan  yang  sudah  menjadi  tradisi  dalam kepengurusan masjid. Pengurus membuat laporan  keuangan  masjid  berupa  laporan penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dalam  bentuk single  entry  yang  diserahkan  oleh  pengurus kepada jamaah dan internal kepengurusan,  serta beberapa  pihak  tertentu  lainnya.  laporan keuangan  masjid  tidak  diaudit  oleh  akuntan publik,  namun  kewajaran  laporan  bisa  dinilai oleh jamaah secara langsung.
2) Pelaporan      keuangan      masjid      sudah transparan dengan   dapat   diaksesnya   laporan keuangan  masjid  oleh  jamaah  melalui  publikasi dan  media  yang  dilakukan  dan  disediakan  oleh pengurus,  pengurus  juga  menerima  saran  dan kritik dari jamaah.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  20  (dua puluh)  Masjid  di  Kota  Banda  yang  dipilih  secara random, dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini memiliki begitu banyak  kekurangan dan kelemahan  dikarenakan  banyaknya  masjid  yang  harus diwawancarai dan kurangnya data yang diperlukan.

## Saran
Untuk  memahami  dan  menelaah  penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang dapat ditemukan.
a) Saran Akademik
Agar      peneliti      selanjutnya      dapat      meneliti tentang  mengapa  pengurus  masjid  enggan  untuk membuat laporan keuangannya secara akuntabilitas dan transparansi.
b) Saran Praktis
1) Bagi  pemerintah,  ada  baiknya  melakukan audit terhadap laporan keuangan masjid.
2) Bagi  pihak   pengurus   masjid,  ada  baiknya membuat  laporan  keuangan  yang  memenuhi standar, membuat website untuk publikasi

## Daftar Pustaka
Abbas,  Mirakhor  &  Zamir  Iqbal.  2008. Pengantar Keuangan  Islam  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:
Kencana.
Abdussalam,  H.R.  2009. Hukum  Kepolisian  Sebagai
Hukum  Positif  dalam  Disiplin Hukum.  Jakarta: Restu Agung.
Adnan &  Akhyar M.2012. The  Financial Management Practices of The Mosques in the  Special Region of    Yogyakarta    Province,    Indonesia. Tazkia Islamic  Finance  and  Business  Review  Volume 8.2
Antonio,    M.S.    2002. Bank    Syariah    dan    Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani
Arifuddin, M., Safaruddin, & Falziah. 2017. Persepsi
Pengelolaan    Keuangan    Desa    Dalam
Mewujudkan Transparansi dan
Akuntablitas Keuangan desa di Kecamatan Mawasangka
Kabupaten  Buton  Tengah. Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan , II, 23–38.
Aryani.  2007. Prinsip  dan  Akuntabilitas  dalam Tata  Kelola  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kota  Salatiga .  Skripsi  tidak  dipublikasikan.
Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Asdar,          U.,          Ludigdo,          &          Widya.          Y.
2014.  Phenomonological  Study  of  Financial Accountability  of  Mosque. IOSR  Journal  of Economic  and  Finance  (IOSR-JEF) volume  5 issue 4.
Basri, H., Afifudddin & Siti. N. 2010. Towards Good
Accountability  :  The  Role  of  Accounting  in Islamic    Religious    Organizations. World Academy  of  Science,  Engineering,  and Technologi 66 Bastian,  I.  2007. Akuntansi  untuk  LSM  dan  Partai Politik . Jakarta: Erlangga.
-------    2007. Akuntansi  Yayasan  dan  Lembaga Publik . Jakarta: Erlangga.
Bungin,  B.  2013. Metodologi  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Damayanti,  A.  2013. Analisis  Transparansi  dan
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Masjid
Kampus . Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Hafidhuddin,  D.  2008. The  Power  of  Zakat  Studi Perbandingan    Pengelolaan    Zakat    Asia Tenggara . Universitas  Islam  Negri  Malang
Bekerjasama  dengan  Pusat  Kajian  Zakat  dan Wakaf “El-Zawa”
Halim,  A,  &  Kusufi.S.  2013. Akuntansi  Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Hanafi,   R.   2015. Akuntabilitas   dan   Pengelolaan Keuangan  di  Masjid  melalui  pendekatan Fenomologi .  Skripsi.  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah.
Hartatik,  I.  P.  2014. Buku  Pintar  Membuat  SOP (Standar Operasional Prosedur) . Yogyakarta: Flashbooks.ha
Ikatan  Akuntan  Indonesia. 2018. Pernyataan  Standar Akuntansi    Keuangan    Nomor    1    tentang Penyajian Laporan Keuangan.
-------. 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Nomor  45    tentang Laporan Keuangan  Entitas Nirlaba .
Ihsan,        H        &        Gustina.        2008.        Manajemen dan  Akuntabilitas    Institusi  Pengelola    Zakat.
Jurnal  Akuntansi  &  Manajemen Vol.  3  no.  1 Juni 2008. Kemenag RI., http://simas.kemenag.go.id//Jumlah  Masjid  di Banda Aceh, Khairaturrahmi. 2017. Akuntabilitas dan
Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Masjid di  Kota  Banda  Aceh .    Skripsi.    Banda    Aceh:
Universitas  Syiah Kuala.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah . Jakarta: Bineka Cipta.
Mahmudi.    2007. Manajemen    Kinerja    Sektor Publik .  Yogyakarta:      Unit      Penerbit      dan Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN.
Mangkona,  S.  W.  S.,  &  Walandouw,  S.  K.  2015.
The  Application  of    the    Sfas  No    .  45    on Financial  Reporting  in  the  Non-  Profit Organization Nurul Huda Mosque
Kawangkoan. EMBA ,    3(ISSN  2303-1174), 304–314.
Mardiasmo.  2004.  Perwujudan  transparansi  dan akuntabilitas  publik  melalui  ASP  :  suatu  saran good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah . Vo; 2 no 1 mei 1-17.
Moleong, L. J. 2016. Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.  Moleong.  2009. Akuntansi  Sektor Publik .  Yogyakarta: ANDI.
Nazila.  S.R.  2018. Analisis  Penerapan  Laporan Keuangan  Entitas  Nirlaba  Berdasarkan  PSAK No.  45  pada  Masjid  di  Banda  Aceh .  Skripsi.
Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Nurjannah.    2018. Akuntabilitas    Pengelolaan
Keuangan  Masjid:  PSAK  No.  45  Tentang Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  (Sudi Pada  Masjid  Al-Markaz  Al-Islami  Jendeeral M.Jusuf) . Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nurlailah, Nurleni, & Madris. 2014. Akuntabilitas  Keuangan  Masjid  di  Kecamatan Tubo  Sendana Kabupaten Majene, 4, 206–217. Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Peraturan Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  1 Tahun  2009  tentang Pedoman  Penyelenggaraan
Pendidikan    dan    Pelatihan    Analisis Kepegawaian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor    38    Tahun    2018    tentang
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja . Pontoh,   C.   R.   2013   Penerapan
Laporan Keuangan  Organisasi Nirlaba Berdasarkan  PSAK  No.  45 Pada Gereja BZL. EMBA , 1(45), 129–139.
Pratama,    M.    A.    2017. Analisis    Penerapan
Prinsip  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  Masjid (Studi  Kasus  5 Masjid Di Medan), 96.
Rahayu,    R.    A.    2014.    Tranparansi    dan Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Masjid Agung  Al-Akbar  Surabaya. Jurnal  Review Akuntansi Dan Keuangan , 4(2), 631–638.
Sailendra,        Y.        2015. Langkah-Langkah Praktis  Membuat      SOP .      Yogyakarta      :
Trans    Idea Publising
Sanusi,      A.      2014. Metodologi      Penelitian
Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran,  U  &  Bougie  R..  2017. Metode  Penelitian Untuk  Bisnis.  Edisi  Keenam,  Buku  Satu . Jakarta: Salemba Empat.
Shalihin,  D.  2007.  Good  Governance  di  Sektor Publik  untuk        Meningkatkan        Akuntabilitas
Kinerja Lembaga Publik
Simanjuntak,  D.  A  &  Januarsi.  Y. Simposium Nasional  Akuntansi    xiv    aceh    2011 . Akuntabilitas dan  Penelolaan  Keuangan
Masjid.
Siskawati,    E.    2016.    Bagaimana    Masjid    dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas  Masjid. Jurnal    Akuntansi
Multiparadigma Volume 7 Nomor 1. Sugiyono.        2017. Metode        Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta.
Sukrisno, A. 2012. Auditing Petunjuk Praktis
Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik . Jilid  1,  Edisi  Keempat.  Jakarta  :  Salemba  Empat.
Sutedi,      A.      2012. Good      Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedjo.  2009. Persepsi  Stakeholders  terhadap Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan    Sekolah .    Tesis.    Semarang: Universitas Diponegoro.
Zawawi, M & Noriah. R. 2016. Pencatatan Keuangan Masjid  yang  ada  di  Kota  Pontianak. Jurnal Audit  Dan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis . 5(May), 31–48.