## J-MAS

## Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun
Nurul Ni’matul Usriyah, Tukiman *
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Correspondence email: tukiman_upnjatim@yahoo.com
Abstrak. Penerapan electronic  government merupakan  upaya  pemerintah  mengadopsi  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun pelaksanaan electronic government dalam implementasinya masih mendapatkan permasalahan didalamnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  kebijakan  penerapan  electronic  government  terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  pada  Puskesmas  di  Kota  Madiun.  Metode  peneltian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni kuantitatif  dengan  kuisioner  untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengguna  jasa kesehatan  di  puskesmas  se-Kota  Madiun  yang  memanfaatkan  layanan electronic  government (Sist  Bro)  pada  Puskesmas  di Lingkungan  Puskesmas  di  Kota  Madiun  sebanyak  130  orang  dari  enam  Puskesmas  di  Kota  Madiun  yang  mana  sampelnya sebanyak  57  orang  yang  jawabannya  dianalisis  menggunakan  SPSS.  Hasil  analisis  menyatakan  bahwa  variabel  penerapan electronic government berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kualitas pelayanan.
Kata kunci : Electronic government ; kualitas pelayanan; puskesmas
Abstract. The application of electronic government is an effort by the government to adopt information technology to improve the quality of public  services.  However,  the  implementation of  electronic  government  in its implementation still has  problems in it. This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  implementation  of  electronic  government  policies  on  improving  the  quality  of services  at  the  Puskesmas  in  Madiun  City.  The  research  method  used  in  this  research  is  quantitative  with  questionnaires  to answer the research problem formulation. The population in this study were users of health services at health centers throughout Madiun City who used electronic government (Sist Bro) services at Puskesmas in the Puskesmas environment in Madiun City as many  as  130  people  from  six  Puskesmas  in  Madiun  City  where  the  sample  was  57  people  whose  answers  were  analyzed  using SPSS.  The  results  of  the  analysis  state  that  the  variable  of  the  implementation  of  electronic  government  has  a  significant  and positive effect on service quality.

## Keywords: Electronic government; service quality; puskesmas

## Pendahuluan
Mencermati  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  semakin  berkembang  pesat,  menyebabkan manusia  nyaris  tidak  bisa  lepas  dari  teknologi,  baik  dalam  hal  pengetahuan,  ekonomi,  dan  budaya  yang  dimanjakan dengan  teknologi.  Tidak  hanya  itu,  dengan  adanya  teknologi  yang  semakin  mudah  dijangkau  akan  mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan pekerjaannya. Indonesia menduduki peringkat empat dunia atas banyaknya  jumlah  populasi  penduduk  (Akasumbawa,  Adim,  and  Wibowo,  2021).  Sebagai  negara  berkembang, Indonesia  dituntut  untuk  dapat  mengikuti  berbagai  perkembangan  yang  terjadi  secara  global,  salah  satunya perkembangan  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  dewasa  ini  berkembang  dengan  sangat  pesat (Widiani and Abdullah, 2018).
Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ditunjukkan dengan survei Rahma  (2020),  yang  memperlihatkan  bahwa  Indonesia  masuk  dalam  lima  besar  negara  terbanyak  dalam  proporsi penggunaan  internet  di  wilayah  Asia.  Pada  era  sekarang  ini  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  sektor  tengah mengalami  perubahan,  begitu  juga  dalam  sektor  swasta  ataupun  sektor  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Tidak  bisa  dipungkiri  perkembangan  perkembangan  terutama  dalam  hal  pendidikan,  pemerintahan, ekonomi,  maupun  teknologi  tidak  perlu  diragukan  lagi,  dengan  adanya  teknologi  dapat  mempermudah  untuk berkomunikasi  baik  dengan  orang  lain.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat memberikan inovasi dalam model pelayanan publik yang dapat diakses melalui aplikasi web browser . Dengan adanya aplikasi web browser menjadikan pelayanan pemerintah menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.  Inovasi  model  pelayanan  publik  yang  mengadopsi  perkembangan  teknologi  informasi  tersebut  juga berpengaruh  pada  sektor  pelayanan  public  di  Indonesia.  Teknologi  informasi  berkembang  di  Indonesia  namun pengimplementasiannya  di  instansi-instansi  pemerintahan  dimulai  sejak  dikeluarkannya  kebijakan  pada  tahun  2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan  teknologi  telematika  untuk  mendukung good  governance dan  mempercepat  proses  demokrasi. Selanjutnya  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan  e lectronic  government yang  merupakan  bukti  nyata  pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui electronic government (Oktavya, 2015).

## Nurul Ni’matul Usriyah dan Tukiman, Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun
Namun  pelaksanaan  electronic  government  dalam  implementasinya  masih  mendapatkan  permasalahan didalamnya.  Hal  ini  dilihat  dari  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  masyarakat  baik  lisan  maupun  tulisan  secara langsung ataupun melalui media massa seperti contohnya berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan dan kurangnya transparasi  yang  menjadi  penghambat  perbaikan  pelayanan  publik.  Maka  dari  itu  untuk  mengatasi  kondisi  tersebut diperlukan  adanya  kualitas  perbaikan  pelayanan  public.  Terdapat  beberapa  indikator  mengenai  kualitas  pelayanan, diantaranya adalah yang dikemukakan Lovelock & Wirtz (2010), tentang beberapa dimensi tentang kualitas pelayanan diantaranya  adalah  keandalan,  ketanggapan,  berwujud, tangible ,  dan  empati.  Kebutuhan  akan  pelayanan  yang  baik juga tercermin di bidang kesehatan. Total 192 negara di dunia, 5 negara dengan angka harapan hidup tertinggi antara lain Jepang, Swiss,  San Marino, Singapura,  dan  Italia.  Sedangkan  Indonesia berada pada  urutan 115, angka  harapan hidup  Indonesia  dibanding  negara-negara  ASEAN  lainnya  yang  masih  dibawah  Brunei,  Vietnam,  Thailand  dan Malaysia (Nikki, 2020).
Kepuasan masyarakat dalam bidang kesehatan ini meningkat dari 54,2% pada tahun 2010 menjadi 67,6% pada tahun  2012.  Selanjutnya  diikuti  oleh  sektor  pendidikan  yang  pada  tahun  2012  mencapai  peningkatan  kepuasan  dari masyarakat  sebesar  65,5%,  yang  sebelumnya  pada  tahun  2010  kepuasan  masyarakat  Indonesia  dalam  bidang pendidikan  mencapai  61,8%.  Kemudian  pada  tahun  2012  tingkat  kepuasan  terakhir  diperoleh  sektor ekonomi/kesejahteraan  yang  mencapai  64,9%,  yang  pada  dua  tahun  sebelumnya  mencapai  angka  44,3%.  Hal  ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwa kesehatan merupakan indikator penting yang selalu  dibutuhkan,  sehingga  diharapkan  pemerintah  senantiasa  berinovasi  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan pelayanan kesehatan (Asril, 2013). Penerapan electronic government merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya tersebut teknologi berperan sebagai “alat”  yang  diyakini  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan.  Berdasarkan  teori  tersebut  dapat diartikan  kesimpulan bahwa  unsur-unsur dalam pelaksanaan electronic government merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga unsur penting dalam penerapan electronic government untuk peningkatan kualitas pelayanan yaitu support , kapasitas, dan v alue.
Sebagai  instansi  yang  menangani  atau  mengurus  proses  pelayanan  kesehatan.  Puskesmas  di  lingkungan  Kota Madiun dirasa belum maksimal dalam melakukan tugasnya, dengan indikator proses pelayanan yang tidak maksimal seperti  yang  dicontohkan  di  Kota  Madiun  merupakan  permasalahan  yang  tidak  diinginkan  oleh  masyarakat.  Karena harapan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  layanan  adalah  pelayanan  yang  sederhana,  mudah,  cepat,  tidak  berbelit- belit,  manusiawi,  ramah,  terdapat  kepastian  dan  kejelasan  prosedur,  persyaratan  pelayanan  yang  tidak  rumit,  biaya yang masuk akal dan konsisten, kenyamanan serta transparansi. prosedur  pendaftaran,  beberapa  fasilitas  yang  belum memadai,  kurangnya  pegawai,  dan  banyak  pasien  yang  merasa  belum  puas  dengan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan.  Jika  hal  ini  tidak  segera  ditangani,  maka  akan  menjadi  suatu  masalah  yang  serius  bagi  pihak  puskesmas karena  dapat  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  kesehatan  Puskesmas  di  lingkungan  Kota  Madiun. Selain  itu  isu-isu strategis yang dapat berpengaruh negatif pada kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas di lingkungan Kota Madiun perlu  diantisipasi  untuk  kurun  waktu  mendatang.  Beberapa  diantaranya  adalah  derajat  kesehatan  yang  dilihat  dari persentase  keluarga  sehat  sebesar  65%,  persentase  penanganan  penyakit  sebesar  6%,  Indeks  Kepuasan  Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebesar 79,61. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya, pelayanan kesehatan yang belum optimal, fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi peyandang cacat dan lansia belum memadai, Sistem informasi  Kesehatan  (SIK)  yang  belum  ada  (Dinkes,  2020). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  dari kebijakan penerapan electronic government terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun.

## Metode
Penelitian kualitatif merupakan jenis yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini, dan mempergunakan variabel sebagai berikut:
1. Kebijakan  Penerapan Electronic  Government (X).  Kebijakan  penerapan electronic  government adalah  kebijakan menerapkan  alat  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  kinerja  pemerintahan  dalam  melayani  masyarakat  dengan menggunakan  teknologi  sebagai  alat  untuk  mencapai  kualitas  pelayanan  publik  yang  lebih  baik..  Indikator  yang digunakan  adalah  indikator  menurut  Menurut  hasil  kajian  dan  riset  dari  Harvard  JFK School  of  Government (Indrajit, 2006), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang hars dimiliki dan diperhatikan yaitu support, capacity dan value . Variabel ini diukur menggunakan skala likert. 2. Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y).  Peningkatan  Kualitas  pelayanan  publik  adalah  peningkatan  tingkat keunggulan  yang  diharapkan  dan  pengendalian  atas  tingkat  keunggulan  tersebut  untuk  memenuhi  keinginan masarakat.  Indikator  yang  digunakan  adalah  indikator  menurut  Lovelock  &  Wirtz  (2010),  diantaranya  adalah Keandalan  ( reability ),  ketanggapan  ( responsiveness ),  berwujud  ( tangible ),  jaminan  ( assurance )  dan  empati ( emphaty ). Variabel ini diukur menggunakan skala likert.

## Nurul Ni’matul Usriyah dan Tukiman, Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun

## Tabel 1
Instrumen Pengukuran Kebijakan Penerapan Electronic Government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kota Madiun Variabel Dimensi Indikator No Soal Kebijakan Penerapan Electronic Government Support Komitmen 1 Sosialisasi 2 Capacity Kemampuan 3 Pengetahuan 4 Kejelasan 5 Value Kemudahan 6 Akuntabilitas 7, 11 Efisien dan efektif 8, 10 Kualitas Pelayanan Tangible Fasilitas 1,2 Reliability Handal 4 Akurat 3 Responsiveness Kecepatan 5 Ketepatan 6 Assurance Pengetahuan 7 Kemampuan 8 Empathy Kepedulian 10 Perhatian 9 Sumber: data olahan
Skala  interval likert merupakan  skala  pengukuran  yang  dipilih  dalam  mendeskripsikan  kuesioner  jawaban penelitian  ini.  Populasi  yang  dipergunakan  yakni  pengguna  jasa  kesehatan  di  puskesmas  se-  Kota  Madiun  yang memanfaatkan layanan electronic government (Sist Bro) pada Puskesmas di Lingkungan Puskesmas di Kota Madiun sebanyak  130  orang  dari  enam  Puskesmas  di  Kota  Madiun  (Manguharjo,  Oro  Oro  Ombo,  Demangan,  Sukosari, Tawangrejo dan Banjarejo), diambil dari database pengguna layanan Sist Bro di Kota Madiun kurun waktu November 2020  sampai  dengan  Februari  2021  yang  mana  diambil  sampel  dengan  Margin  Error  sebesar  5%  atau  sebanyak  57 responden dengan metode purposive sampling . Selanjutnya  kuisioner merupakan metode dalam mengumpulkan data yang  akan  didapatkan  dalam  penelitian,  kuisioner  dilakukan  melalui  pertanyaan  yang  ditujukan  kepada  para  sampel (orang  lain)  yang  dijadikan  responden  untuk  menjawab  pertanyaan  dalam  kuisioner.  Selain  itu  metode  analisa  data yang  dipergunakan  di  studi  ini  yakni  Uji  Validitas  dan  Uji  Reliabilitas  dengan  menggunakan SPSS yang  kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi serta uji hipotesis terhadap tabulasi  yang  telah  dilakukan.  Sehimgga  hipotesa  penelitian  ini  adalah  diduga  tidak  ada  pengaruh  antara  kebijakan penerapan electronic government terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun

## Hasil

## Tabel 1
Deskriptif Statistik Variabel Penerapan Electronic Government N Min Max Mean Std. Deviation Kategori EG1 60 1,00 5,00 3,4833 1,03321  Tinggi EG2 60 1,00 5,00 3,6667 1,17411  Tinggi EG3 60 1,00 5,00 3,9333 1,05552  Tinggi EG4 60 1,00 5,00 3,4667 1,19981  Tinggi EG5 60 2,00 5,00 4,0000 ,99149  Tinggi EG6 60 1,00 5,00 3,9833 1,04948  Tinggi EG7 60 1,00 5,00 3,8667 1,12697  Tinggi EG8 60 1,00 5,00 3,9167 1,21141  Tinggi EG9 60 1,00 5,00 3,8333 1,07619  Tinggi EG10 60 1,00 5,00 3,6333 1,24828  Tinggi EG11 60 1,00 5,00 3,7333 ,88042  Tinggi
Sumber: data olahan
Tabel  2  menggambarkan  statistik  deskriptif  variabel  penerapan electronic  government ,  dari  tabel  diatas  dapat diketahui  jumlah  responden  yang  mengisi  kuesioner  sebanyak  60  orang.  Nilai  minimum  dalam  variabel  ini keseluruhan  indikator  memiliki  nilai  minimum  1  yang  berarti  bahwa  jawaban  terendah  dari  60  responden  adalah sangat  tidak  setuju  dan  untuk  nilai  maksimum  dalam  variabel  ini  keseluruhan  indikator  memiliki  nilai  maksimum  5

## Nurul Ni’matul Usriyah dan Tukiman, Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun
yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari 60 responden adalah sangat setuju. Untuk nilai standar deviasi pada variabel penerapan electronic government , seluruhnya memiliki nilai yang lebih rendah dari mean dimana hal ini berarti bahwa tingkat keberagaman data atau tingkat sebaran data untuk variabel ini adalah rendah. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel penerapan electronic government secara  keseluruhan termasuk dalam kategori  tinggi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  responden  yang  digunakan  dalam  penelitiaan  ini  menilai  bahwa pemerintah Kota Madiun memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam menerapkan electronic government. Meskipun demikian  masih  terdapat  beberapa  responden  yang  belum  yakin  dengan  kemampuan  Pemerintah  Kota  Madiun. Mereka  berpendapat  bahwa  pemerintah  belum  sepenuhnya  terjun  langsung  secara  maksimal  dalam  meemcahkan masalah  antrian di Kota Madiun.  Selain itu  masih  ada pertanyaan terkait penggunaan electronic government di Kota Madiun yang dijawab oleh pemerintah, baik melalui aplikasi maupun secara langsung.

## Tabel 3
Deskriptif Statistik Variabel Kualitas Pelanggan N Min Max Mean Std. Deviation Kategori KP1 60 1.00 5.00 39.833 108.130  Tinggi KP2 60 1.00 5.00 37.000 123.919  Tinggi KP3 60 1.00 5.00 36.667 117.411  Tinggi KP4 60 1.00 5.00 36.667 118.846  Tinggi KP5 60 1.00 5.00 36.667 133.616  Tinggi KP6 60 1.00 5.00 36.333 116.396  Tinggi KP7 60 1.00 5.00 36.833 103.321  Tinggi KP8 60 1.00 5.00 38.500 113.234  Tinggi KP9 60 1.00 5.00 36.667 123.050  Tinggi KP10 60 1.00 5.00 38.667 114.191  Tinggi
Sumber: data olahan
Tabel 3 menggambarkan statistik deskriptif variabel kualitas pelanggan, dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden  yang  mengisi  kuesioner  sebanyak  60  orang.  Nilai  minimum  dalam  variabel  ini  keseluruhan  indikator memiliki  nilai  minimum  1  yang  berarti  bahwa  jawaban  terendah  dari  60  responden  adalah  sangat  tidak  setuju  dan untuk  nilai  maksimum  dalam  variabel  ini  keseluruhan  indikator  memiliki  nilai  maksimum  5  yang  berarti  bahwa jawaban tertinggi dari 60 responden adalah sangat setuju. Untuk nilai standar deviasi pada variabel kualitas pelanggan, seluruhnya  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  mean  dimana  hal  ini  berarti  bahwa  tingkat  keberagaman  data  atau tingkat  sebaran  data  untuk  variabel  ini  adalah  tinggi.  Selanjutnya,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  penilaian  responden terhadap variabel  kualitas pelanggan secara keseluruhan termasuk dalam  kategori tinggi.  Hal ini menunjukan bahwa responden yang digunakan dalam penelitiaan ini menilai bahwa pemerintah Kota Madiun memiliki kualitas pelanggan yang  tinggi dalam menerapkan electronic government. Meskipun demikian masih terdapat beberapa  responden yang belum  memiliki  kualitas  terhadap  Pemerintah  Kota  Madiun  dalam  penerapan electronic  government .  Mereka berpendapat  bahwa  pemerintah  belum  sepenuhnya  terjun  langsung  secara  maksimal  melaksanakan  penerapan electronic government dengan baik di Kota Madiun. Hal ini muncul karena mereka berpendapat bahwa masih sering ditemukan  error  pada  aplikasi.  Tentunya  hal  tersebut  mengganggu  masyarakat  dalam  menggunakan  serta memanfaatkan aplikasi tersebut.

## Tabel 4
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Butir r hitung r tabel Keterangan Cronbach Alpha cutt off Keterangan Penerapan E-government X1.1 0.505 0.254 Valid 0.718 0.6 Reliabel X1.2 0.635 0.254 Valid X1.3 0.388 0.254 Valid X1.4 0.624 0.254 Valid X1.5 0.486 0.254 Valid X1.6 0.453 0.254 Valid X1.7 0.441 0.254 Valid X1.8 0.362 0.254 Valid X1.9 0.543 0.254 Valid X1.10 0.534 0.254 Valid X1.11 0.501 0.254 Valid Kualitas Pelanggan X2.1 0.376 0.254 Valid 0.745 0,6 Reliabel X2.2 0.526 0.254 Valid X2.3 0.588 0.254 Valid X2.4 0.559 0.254 Valid X2.5 0.682 0.254 Valid

## Nurul Ni’matul Usriyah dan Tukiman, Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun
X2.6 0.582 0.254 Valid X2.7 0.401 0.254 Valid X2.8 0.535 0.254 Valid X2.9 0.625 0.254 Valid X2.10 0.594 0.254 Valid
Sumber: data olahan
Tabel  4  dapat  dikatakan  bahwa  kesemua  item  pernyataan  penelitian  reliabel  karena  terbukti  bahwa  nilai koefisien r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesemua item tepat untuk mengukur  variable  penelitian  ini.  Hasil  uji  reliabilitas  terhadap  variabel  penelitian  diperoleh  nilai  alpha  (  )  sebesar berada di atas nilai 0.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan adalah reliabel. Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pernyataan penelitian ini konsisten atau kemantapan alat-alat ukur dalam mengukur apa yang diukurnya sehingga dengan alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah
Tabel 5 Uji Normalitas N 60 Normal Parameters a,b Mean 37.3833 Std. Deviation 6.47051 Most Extreme Differences Absolute .141 Positive .075 Negative -.141 Kolmogorov-Smirnov Z 1.089 Asymp. Sig. (2-tailed) .186 Sumber: data olahan
Berdasarkan  uji kolmogorov  smirnov diperoleh  temuan  penelitian  bahwa  model  regresi  mempunyai  residual yang berdistribusi normal, temuan ini dibuktikan dengan koefisien sig = 0.186 yang lebih besar dari 0.05.
Tabel 6

## Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.162 2.179 2.828 .006 Penerapan_EG -.077 .052 -.192 -1.490 .142
Sumber: data olahan
Berdasarkan  hasil  uji  tersebut  maka  variable  penerapan  electronic  government  dengan  nilai  signifikansi  0.142 tidak memiliki masalah dengan heterokedastisitas, karena nilai signifikansinya di atas 0,005
Tabel 7 Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,806 ,649 ,643 3,86716 1,944
Sumber: data olahan
Tabel 7 nilai Durbin Watson sebesar 1,944, pembanding menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n), dan jumlah variabel independen 1 (k=1), maka di tabel DurbinWatson akan didapat nilai du sebesar 1,73. Karena nilai DW 1,944 lebih besar dari batas atas (du) 1,6134 dan kurang dari 4 – 1,6134 (2,3866), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi

## Tabel 8
Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,378 3,514 ,392 ,696 Penerapan_EG ,867 ,084 ,806 10,353 ,000 Sumber: data olahan

## Nurul Ni’matul Usriyah dan Tukiman, Pengaruh Kebijakan Penerapan Electronic Government terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Puskesmas di Kota Madiun
Berdasarkan  Tabel  8  diperoleh  temuan  Variabel  penerapan  electronic  government  berpengaruh  secara signifikan  dan  positif  terhadap  kualitas  pelayanan  hal  ini  dibuktikan  dengan  koefisien  sig  =  0.000  <  0.05  serta koefisien beta yang bernilai Positif
Tabel 9 Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1602.798 1 1602.798 107.175 .000 a Residual 867.386 58 14.955 Total 2470.183 59

## Sumber: data olahan
Tabel 9 nilai F sebesar 107,175 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 4,00 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau <  0,05  maka  secara  simultan  variabelpenerapan  electronic  government  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel  kualitas  pelayanan.  Berdasarkan  Tabel  7  juga  menunjukkan  hasil  uji  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai Adjusted  R²  sebesar  0,649  yang  berarti  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  penerapan electronic  government  sebesar  64,9%,  sedangkan  sisanya  35,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model  yang diteliti.  Pengujian  hipótesis  pertama  menunjukkan  bahwa  penerapan electronic  government berpengaruh  terhadap kualitas  pelayanan  pengguna  aplikasi  sist  bro  pada  puskesmas  di  Kota  Madiun.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kualitas pelayanan  pemerintahan  menunjuk  pada  tingkat  sejauh  mana  sebuah  institusi  melaksanakan  kegiatan  atau  fungsi- fungsi  kerjanya,  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat  tercapai  dengan  menggunakan  secara  optimal  alat-alat dan sumber daya yang ada. Jika dilihat dari pernyataan Indrajit (2006) teknogi rutin lebih mengarah kepada kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi dan teknologi non rutin berkaitan dengan bagaimana mengolah dokumen dalam hal  pelayanan,  berarti  ada  kaitannya  dengan  komunikasi  antara  organisasi  sebagai  penyedia  layanan  dan  masyarakat sebagai  orang  yang  dilayani  dengan  melalui  teknologi  sebagai  sarana  interaksi.  Hal  ini  sejalan  dengan  beberapa penelitian  pendahuluan  yang  memberikan  hasil  bahwa  penerapan electronic  government berpengaruh  terhadap kualitas  pelayanan,  seperti  yang  dilakukan  Harahap  (2018).  Hasil  penelitiannya  memberikan  hasil  bahwa  penerapan electronic government berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan  tersebut  diatas  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  bahwa variable  penerapan  electronic  government  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap  Kualitas  pelayanan. Kemudian  Variabel  Kualitas  pelayanan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  penerapan  electronic  government  sebesar 64,9%, sedangkan sisanya 35,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti

## Daftar Pustaka
Akasumbawa,  Muhammad  Dedat  Dingkoroci,  Abd.  Adim,  and  Muhammad  Ghafur  Wibowo.  2021.  Pengaruh Pendidikan, Angka Harapan Hidup Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia. Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan) 2(1). Asril, Sabrina. 2013. Survey Pelayan Publik. Dinkes. 2020. Indek Kepuasan Masyarakat Kota Madiun. Pemerintah Kota madiun .
Harahap,  Syahputra.  2018.  Pengaruh  Penerapan  E-Government  Terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik
Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
Indrajit,  Eko.  2006. Electronic  Government:  Konsep  Pelayanan  Publik  Berbasis  Internet  Dan  Teknologi  Informasi . Jakarta: Aptikom.
Lovelock, Christopher, and Jochen Wirtz. 2010. Erlangga Pemasaran Jasa : Manusia, Teknologi, Strategi . Nikki. 2020. Pelayanan Kesehatan di Asean.
Oktavya,  Ayu  Aditya.  2015.  Penerapan  (Electronic  Government)  E-Government  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 3(3).
Rahma, Ida. 2020. Tolak Ukur Perbandingan Negara Indonesia 4.0 (Four Point Zero) Dengan Negara 5.0 (Five Point Zero). Jurnal Sosial Humaniora Sigli 3(2).
Widiani,  Yunissa  Nur,  and  Abdullah  Abdullah.  2018.  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  E-Government  Melalui Aplikasi  E-Filing  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Cibeunying  Terhadap  Kepuasan  Pengguna Aplikasi. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen 11(2).