## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 01, Januari 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## ISU HUKUM DAN ETIKA DALAM PRAKTIK ANASTESI DI INDONESIA
Adi Sakti Setionegoro a,1 a Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia 1 doktersakti@gmail.com; *email korespodensi : doktersakti@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Praktik  anastesi  merupakan  salah  satu  bidang  krusial  dalam  pelayanan  kesehatan.  Anastesi berperan penting dalam membantu prosedur operasi maupun tindakan medis lainnya dengan memberikan efek pembiusan,  menghilangkan rasa sakit, dan mempertahankan kondisi pasien yang stabil selama proses berlangsung. Namun, di balik perannya yang vital, praktik anastesi juga menghadapi berbagai tantangan terkait isu hukum dan etika yang seringkali muncul.
Keselamatan pasien merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam praktik anastesi 1 . sebagian besar kasus gugatan hukum terkait praktik kesehatan di Amerika Serikat disebabkan oleh  kesalahan  dalam  pemberian  anastesi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  risiko  dalam  praktik anastesi  cukup  signifikan  dan  dapat  berpotensi  merugikan  pasien,  baik  secara  fisik  maupun
1 David M. Studdert and others, ‘Negligent Care and Malpractice Claiming Behavior in Utah and Colorado’:, Medical Care , 38.3 (2000), pp. 250 – 60, doi:10.1097/00005650-200003000-00002.

## I N F O R M A S I A R T I K E L AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-02-24
Diterima 2024-08-22 Dipublikasikan 2024-08-23 Anesthesia  practice  in  Indonesia  faces  challenges  related  to  the application of professional and ethical standards as well as legal issues that  often  arise.  This  research  aims  to  examine  the  application  of professional and ethical standards in current anaesthesia practice in Indonesia and identify legal problems that frequently occur and how to resolve them. This research uses normative legal research methods by analyzing primary and secondary legal materials. The research results show  that  even  though  there  are  guidelines  and  codes  of  ethics governing  anaesthesia  practice,  its  implementation  in  the  field  still faces  obstacles  such  as  lack  of  understanding  of  health  workers, excessive  workload,  lack  of  support  from  hospital  management,  and suboptimal  supervision  and  sanctions.  Legal  problems  often  arise including  negligence  in  administering  anaesthesia,  lack  of  informed consent, violations of the professional code of ethics, and problems in the  doctor-patient  relationship.  Efforts  that  have  been  made  to overcome these  problems include increasing education and training, improving  standard  operational  procedures,  strengthening monitoring  and  sanctioning  mechanisms,  developing  non-litigation dispute  resolution  pathways,  improving  communication  and  doctor- patient  relationships,  as  well  as  increasing  support  from  hospital management.  However,  these  efforts  are  still  not  fully  optimal  and require  further  evaluation  and  improvement.  The  importance  of individual awareness of each anaesthetist to comply with professional and ethical standards as well as strengthening ethical education is also a  key  factor.  Close  collaboration  between  various  related  parties  is needed  to  improve  the  quality  of  anaesthesia  practice  in  Indonesia while still prioritizing patient safety and welfare.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Praktik Anastesi, Standar Profesi, Etika, Permasalahan Hukum, Penyelesaian Sengketa

## D
psikologis.  Selain  itu,  praktik  anastesi  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti kerusakan otak, kecacatan permanen, hingga kematian.
Di Indonesia, praktik anastesi juga tidak lepas dari permasalahan hukum dan etika. Menurut data dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) pada tahun 2018, terdapat sekitar 20% kasus pelanggaran yang melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter anastesi. Pelanggaran tersebut antara lain terkait dengan kelalaian dalam pemberian anastesi, kurangnya informed consent, dan pelanggaran kode etik profesi. 2
Salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, seorang pasien mengalami  kondisi  koma  setelah  menjalani  operasi  pengangkatan  tumor  di  kepala.  Keluarga pasien  menggugat  rumah  sakit  dan  dokter  anastesi  atas  dugaan  kelalaian  dalam  pemberian anastesi yang menyebabkan cedera otak permanen pada pasien.
Kasus-kasus  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  praktik  anastesi  di  Indonesia  masih  memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan standar profesi dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut isu-isu hukum dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia, serta  mencari  solusi  yang  tepat  untuk  meningkatkan  keselamatan  pasien  dan  meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum maupun etika.
Standar profesi dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  badan-badan  terkait  seperti  Konsil  Tenaga  Kesehatan Indonesia (KTKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN). Salah satu pedoman penting adalah Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diterbitkan oleh PDSKIAN pada tahun 2016. Panduan ini mencakup standar operasional prosedur (SOP) dalam praktik anastesi, termasuk pengkajian pra- anastesi, perencanaan anastesi, pengelolaan anastesi, dan pemantauan pasca-anastesi.
Selain itu, terdapat pula Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip etika dalam praktik kedokteran di Indonesia. Kode Etik Kedokteran ini menekankan pada aspek-aspek seperti  kerahasiaan  medis,  informed  consent,  hubungan  dokter-pasien,  dan  penghormatan terhadap  hak-hak  pasien.  Dokter  anastesi,  sebagai  bagian  dari  profesi  kedokteran,  juga  harus mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan praktik anastesi.
Namun,  meskipun  peraturan  dan  pedoman  tersebut  telah  ada,  masih  seringkali  terjadi pelanggaran  yang  menimbulkan  permasalahan  hukum  dalam  praktik  anastesi  di  Indonesia. Beberapa permasalahan hukum yang sering muncul antara lain:

## 1. Kelalaian dalam Pemberian Anastesi
Kelalaian  dalam  pemberian  anastesi  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  seperti kurangnya keterampilan atau pengalaman, kesalahan dalam perhitungan dosis obat, atau kurangnya pemantauan terhadap kondisi pasien selama pemberian anastesi. Kelalaian ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi pasien, seperti cedera otak, gagal napas, atau bahkan kematian. Dalam kasus seperti ini, keluarga pasien seringkali mengajukan gugatan hukum terhadap dokter anastesi dan rumah sakit atas dugaan kelalaian.
2. Kurangnya Informed Consent
2 Cassiane De Santana Lemos and Vanessa De Brito Poveda, ‘Role of Perioperative Nursing in Anesthesia: A National Overview’, Revista Da Escola de Enfermagem Da USP , 56 (2022), p. e20210465, doi:10.1590/1980-220x-reeusp-2021- 0465.

## D
Informed consent merupakan aspek penting dalam praktik kedokteran, termasuk praktik anastesi. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang prosedur anastesi yang akan diberikan, risiko yang mungkin timbul, serta alternatif lain  yang  tersedia.  Kurangnya  informed  consent  yang  memadai  dapat  menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi komplikasi atau kerugian pada pasien. 3

## 3. Pelanggaran Kode Etik Profesi
Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak menjaga kerahasiaan medis, diskriminasi terhadap pasien, atau melakukan tindakan di luar kewenangan profesi. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terkait dengan hak-hak pasien yang dilanggar.
4. Masalah dalam Hubungan Dokter-Pasien
Hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  dokter  anastesi  dan  pasien  dapat  memicu permasalahan hukum. Komunikasi yang tidak efektif, kurangnya empati, atau perilaku yang tidak profesional dari dokter anastesi dapat memicu kemarahan dan ketidakpercayaan dari pasien  atau  keluarganya.  Hal  ini  dapat  memicu  gugatan  hukum,  bahkan  dalam  kasus  di mana tidak terjadi kelalaian medis secara nyata.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh  badan-badan  terkait,  seperti  memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  berkelanjutan  bagi dokter  anastesi, melakukan  audit  kepatuhan  terhadap  standar  profesi,  serta mengembangkan mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  efektif.  Namun,  upaya-upaya  ini  masih  belum sepenuhnya  optimal dan masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut. Selain permasalahan  hukum,  praktik  anastesi  di  Indonesia  juga  menghadapi  tantangan  dalam  aspek etika.  Etika  dalam  praktik  anastesi  mencakup  prinsip-prinsip  seperti  menghormati  otonomi pasien,  berbuat  baik  ( beneficence ),  tidak  mencederai  ( non-maleficence ),  dan  memperlakukan pasien secara adil ( justice ).
Salah satu isu etika yang sering muncul dalam praktik anastesi adalah terkait dengan otonomi pasien.  Pasien  memiliki  hak  untuk  menentukan  prosedur  medis  yang  akan  dilakukan  pada dirinya, termasuk dalam hal pemilihan metode anastesi. Namun, seringkali pasien tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam hal ini, dokter anastesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. 4
Isu etika lain yang sering muncul adalah terkait dengan prinsip beneficence dan non-maleficence. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebaikan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, terkadang terdapat konflik antara kebaikan bagi pasien secara individu dengan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam situasi kekurangan sumber daya, dokter anastesi mungkin harus membuat keputusan yang sulit tentang prioritas penggunaan obat atau peralatan anastesi. 5
3 Anik Sulistiyowati, ‘Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat Dalam Melakukan Tindakan Intubasi’, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 2021, pp. 85 – 97. 4 Sherliyanah Sherliyanah and Asmuni Asmuni, ‘Aspek Hukum Ketiadaan Informed Consent Atas Tindakan Anestesi Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan’, Unizar Law Review , 6.2 (2023).
5 Dwi Sandry Resky Dzulhizza, Darwis Anatami, and Ramon Nofrial, ‘Aspek Yuridis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter Pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum’, Jurnal Kajian Ilmiah , 23.1 (2023), pp. 43 – 50.

## D
Prinsip keadilan ( justice ) juga menjadi perhatian dalam praktik anastesi. Dokter anastesi harus memperlakukan  setiap  pasien  secara  adil,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  ras,  gender,  status sosial, atau faktor-faktor lainnya. 6 Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan  masih  sering  terjadi,  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan  etika  tersebut,  diperlukan  upaya  untuk  memperkuat  pendidikan etika bagi dokter anastesi, serta mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan. Selain itu, peran komite etik rumah sakit juga perlu diperkuat untuk  memberikan  panduan  dan  rekomendasi  dalam  penanganan  kasus-kasus  etika  yang kompleks. 7
Dalam  mengatasi  isu-isu  hukum  dan  etika  dalam  praktik  anastesi  di  Indonesia,  diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anastesi, rumah sakit, asosiasi profesi,  badan  pengawas,  dan  pemerintah.  Dengan  upaya  bersama  dan  komitmen  yang  kuat, diharapkan praktik anastesi di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar profesi serta etika yang berlaku, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut  juga  penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji  dan  menganalisis  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan hukum tertentu 8 . Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 9

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penerapan Standar Profesi Dan Etika Yang Berlaku Dalam Praktik Anastesi di Indonesia Saat Ini
Praktik  anastesi  merupakan  salah  satu  bidang  yang  sangat  penting  dalam  pelayanan kesehatan.  Anastesi  memiliki  peran  krusial  dalam  membantu  prosedur  operasi  maupun tindakan medis lainnya dengan memberikan efek pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan mempertahankan  kondisi  pasien  yang  stabil  selama  proses  berlangsung.  Namun,  di  balik perannya yang vital, praktik anastesi juga harus memenuhi standar profesi dan etika yang ketat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien. 10
Di  Indonesia,  standar  profesi  dan  etika  dalam  praktik  anastesi  diatur  dalam  berbagai peraturan  dan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  badan-badan  terkait.  Salah  satu  pedoman penting  adalah  Panduan  Praktik  Klinis  Anestesiologi  dan  Terapi  Intensif  yang  diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN) pada
6 Edi Prayitno, ‘Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin Oleh Penata Anestesi Di Rumah Sakit (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta)’, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 1.1 (2021), pp. 74 – 85. 7 Heri Subroto, ‘Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Malpraktek Pada Bidang Orthopedy Yang Dilakukan Oleh Dokter Pada Saat Tindakan Operasi’, Majelis: Jurnal Hukum Indonesia , 1.3 (2024), pp. 17 – 31. 8 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Ed. 1. Cet. 11 (Rajawali Pers, 2009).
9 P.D.M. Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017) <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
10 Amalia Zuhra, ‘Analisis Yuridis Biolaw Dan Penerapan Di Indonesia Menurut Hukum Internasional’, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 2.2 (2020).

## D
tahun  2016.  Panduan  ini  mencakup  standar  operasional  prosedur  (SOP)  dalam  praktik anastesi, termasuk pengkajian pra-anastesi, perencanaan anastesi, pengelolaan anastesi, dan pemantauan pasca-anastesi.
Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif menetapkan standar yang  harus dipatuhi oleh dokter anastesi dalam setiap tahapan praktik anastesi. Pada tahap pengkajian pra-anastesi, panduan ini mengatur bahwa dokter anastesi harus melakukan evaluasi yang menyeluruh  terhadap  kondisi  pasien,  riwayat  penyakit,  dan  risiko-risiko  yang  mungkin timbul  selama  pemberian  anastesi.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  tersebut,  dokter  anastesi harus  membuat  perencanaan  yang  tepat  mengenai  jenis  anastesi,  obat-obatan  yang  akan digunakan, serta strategi pengelolaan risiko yang mungkin terjadi. 11
Selama  pemberian anastesi, panduan tersebut menekankan pentingnya  pemantauan yang ketat terhadap kondisi pasien, termasuk tanda-tanda vital, respons terhadap obat-obatan, dan kemungkinan terjadinya komplikasi. Dokter anastesi harus selalu siap untuk mengambil tindakan  yang  diperlukan  jika  terjadi  situasi  darurat  atau  komplikasi  yang  tidak  terduga. Setelah  prosedur  anastesi  selesai,  panduan  juga  menetapkan  standar  untuk  pemantauan pasca-anastesi. Dokter anastesi harus memastikan bahwa pasien pulih dengan baik dari efek anastesi,  mengelola  rasa  sakit  dan  gejala  lain  yang  mungkin  timbul,  serta  memberikan instruksi dan edukasi yang diperlukan untuk perawatan lanjutan di rumah. 12
Selain panduan dari PDSKIAN, terdapat pula Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip  etika  dalam  praktik  kedokteran  di  Indonesia.  Kode  Etik  Kedokteran  ini menekankan  pada  aspek-aspek  seperti  kerahasiaan  medis,  informed  consent,  hubungan dokter-pasien, dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Dokter anastesi, sebagai bagian dari profesi kedokteran, juga harus mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan praktik anastesi.
Salah satu prinsip utama dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah kerahasiaan medis. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan tidak  membocorkannya  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  berwenang.  Hal  ini  penting  untuk menjaga kepercayaan pasien dan membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Prinsip  lain  yang  sangat  penting  adalah  informed  consent.  Sebelum  melakukan  prosedur anastesi,  dokter  anastesi  harus  memberikan  penjelasan  yang  lengkap  dan  jelas  kepada pasien atau keluarganya tentang prosedur yang akan dilakukan, risiko-risiko yang mungkin timbul,  serta  alternatif  lain  yang  tersedia.  Pasien  atau  keluarganya  kemudian  harus memberikan persetujuan secara sukarela setelah memahami informasi tersebut. Informed consent  merupakan  salah  satu  aspek  penting  untuk  menjamin  otonomi  pasien  dalam mengambil keputusan terkait dengan perawatan kesehatannya. 13
Selain  itu,  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  juga  menekankan  pentingnya  hubungan  yang baik  antara  dokter  dan  pasien.  Dokter  anastesi  harus  menjalin  komunikasi  yang  efektif, bersikap empati, dan memperlakukan pasien dengan hormat dan bermartabat. Hubungan
11 Mark A. Warner and others, ‘Anesthesia Patient Safety: Next Steps to Improve Worldwide Perioperative Safety by 2030’, Anesthesia & Analgesia , 2022, doi:10.1213/ANE.0000000000006028.
12 Manisha Chandalia and others, ‘Beneficial Effects of High Dietary Fiber Intake in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus’, New England Journal of Medicine , 342.19 (2000), pp. 1392 – 98, doi:10.1056/NEJM200005113421903.
13 Adek Khazelia Putra and Tri Hapsari Listyaningrum, ‘HUBUNGAN PENGETAHUAN KODE ETIK PROFESI PENATA ANESTESI DENGAN SIKAP MENJALANKAN PRAKTIK KLINIK DASAR DI RUMAH SAKIT MAHASISWA ANESTESIOLOGI UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA’, Jurnal Ilmiah Kesehatan , 14.1 (2024), pp. 32 – 45.

## D
yang baik antara dokter dan pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan membantu dalam proses penyembuhan.
Meski standar profesi dan etika dalam praktik anastesi telah diatur dalam pedoman dan kode etik  yang  berlaku,  penerapannya  di  lapangan  masih  menghadapi  berbagai  tantangan. Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh 14 .  Terdapat  beberapa  kendala  dalam  penerapan standar profesi dan etika di rumah sakit di Indonesia, antara lain 15 :
1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari tenaga kesehatan, termasuk dokter anastesi, tentang pentingnya mematuhi standar profesi dan etika.
2. Beban kerja yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kelelahan dan menurunnya kualitas pelayanan.
3. Kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar profesi dan etika.
4. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar profesi dan etika.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak terkait. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Meningkatkan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  dokter  anastesi  dan  tenaga  kesehatan lainnya terkait dengan standar profesi dan etika dalam praktik anastesi. Hal ini dapat dilakukan  melalui  kerjasama  antara  asosiasi  profesi,  rumah  sakit,  dan  institusi pendidikan.
2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pedoman dan standar operasional prosedur yang berlaku agar lebih sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik anastesi.
3. Memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran standar profesi dan etika. Rumah sakit dapat membentuk komite khusus atau  bekerja  sama  dengan  badan  pengawas  independen  untuk  melakukan  audit kepatuhan secara berkala.
4. Meningkatkan dukungan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai, seperti peralatan yang modern, fasilitas yang memadai, dan jumlah tenaga  kesehatan  yang  cukup  untuk  menerapkan  standar  profesi  dan  etika  secara optimal.
5. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara dokter anastesi, tenaga kesehatan lain, manajemen rumah sakit, dan pasien atau keluarganya.
Komunikasi  yang  baik  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain upaya-upaya  tersebut, pentingnya  kesadaran individu dari setiap dokter anastesi untuk  selalu  mematuhi  standar  profesi  dan  etika  juga  tidak  dapat  diabaikan.  Dokter anastesi  harus  memiliki  integritas  yang  kuat  dan  berkomitmen  untuk  selalu
14 Susilowati Susilowati and Sri Mulyani, ‘JAMINAN KREDIT PADA PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI’, MAGISTRA Law Review , 3.02 (2022), p. 75, doi:10.35973/malrev.v3i2.3173.
15 Nova Arikhman, ‘Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia’, Jurnal Kesehatan Medika Saintika , 7.2 (2021).

## D
mengutamakan  keselamatan  dan  kesejahteraan  pasien  dalam  setiap  tindakan  yang dilakukan. 16
Dalam menghadapi situasi yang sulit atau dilematis, dokter anastesi perlu mengedepankan prinsip-prinsip  etika  yang  berlaku,  seperti  menghormati  otonomi  pasien,  berbuat  baik ( beneficence ), tidak mencederai ( non-maleficence ), dan memperlakukan pasien secara adil ( justice ).  Dengan  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  etika  tersebut,  diharapkan  dokter anastesi  dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  bertanggung  jawab  dalam menjalankan praktik anastesi.
Isu-isu etika yang sering muncul dalam praktik anastesi juga harus mendapat perhatian khusus. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah terkait dengan otonomi pasien. Pasien memiliki  hak  untuk  menentukan  prosedur  medis  yang  akan  dilakukan  pada  dirinya, termasuk dalam hal pemilihan metode anastesi. Namun, seringkali pasien tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam  hal  ini,  dokter  anastesi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.
Isu  etika  lain  yang  sering  muncul  adalah  terkait  dengan  prinsip  beneficence  dan  non- maleficence.  Dokter  anastesi  memiliki  kewajiban  untuk  memprioritaskan  kebaikan  dan keselamatan  pasien  dalam  setiap  tindakan  yang  dilakukan.  Namun,  terkadang  terdapat konflik  antara  kebaikan  bagi  pasien  secara  individu  dengan  kebaikan  bagi  masyarakat secara  keseluruhan.  Misalnya,  dalam  situasi  kekurangan  sumber  daya,  dokter  anastesi mungkin  harus  membuat  keputusan  yang  sulit  tentang  prioritas  penggunaan  obat  atau peralatan anastesi.
Prinsip keadilan ( justice ) juga menjadi perhatian dalam praktik anastesi. Dokter anastesi harus  memperlakukan  setiap  pasien  secara  adil,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  ras, gender, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan masih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  etika  tersebut,  diperlukan  upaya  untuk memperkuat  pendidikan  etika  bagi  dokter  anastesi,  serta  mengembangkan  mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran komite etik di rumah sakit. Komite etik dapat memberikan panduan dan rekomendasi dalam penanganan kasus-kasus etika yang kompleks, serta membantu dalam pengambilan keputusan etis yang sesuai dengan prinsip- prinsip etika yang berlaku.
Selain  itu,  perlu  juga  dibangun  budaya  etis  yang  kuat  di  lingkungan  rumah  sakit. Manajemen  rumah  sakit  harus  memberikan  contoh  dan  mendorong  perilaku  etis  dari seluruh  tenaga  kesehatan,  termasuk  dokter  anastesi.  Dengan  budaya  etis  yang  kuat, diharapkan setiap individu akan lebih sadar akan pentingnya mematuhi standar profesi dan etika dalam praktik anastesi.
16 Aprilia Nuryanti and Kholifah Hasnah, ‘Uji Coba Formulir Dokumentasi Asuhan Keperawatan Anestesiologi Pada Lingkup Praktik Klinik Mahasiswa’, Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan , 20.1 (2024), pp. 37 – 46.

## D
Dalam mengatasi isu-isu hukum dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anastesi, rumah sakit, asosiasi profesi, badan pengawas, dan pemerintah. Dengan upaya bersama dan komitmen yang  kuat,  diharapkan  praktik  anastesi  di  Indonesia  dapat  terus  berkembang  dan memenuhi  standar  profesi  serta  etika  yang  berlaku,  dengan  tetap  mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

## 3.2 Permasalahan Hukum Yang Sering Muncul Dalam Praktik Anastesi Di Indonesia Dan Bagaimana Penyelesaiannya
Praktik  anastesi  merupakan  salah  satu  bidang  yang  berisiko  tinggi  dalam  pelayanan kesehatan. Meskipun telah ada standar profesi dan etika yang mengatur praktik anastesi di Indonesia,  namun  masih  sering  terjadi  permasalahan  hukum  yang  melibatkan  dokter anastesi. Permasalahan hukum ini dapat timbul  karena  berbagai faktor, seperti  kelalaian, kurangnya  informed  consent,  pelanggaran  kode  etik,  hingga  masalah  dalam  hubungan dokter-pasien.
Beberapa  permasalahan  hukum  yang  sering  muncul  dalam  praktik  anastesi  di  Indonesia antara lain:

## 1. Kelalaian dalam Pemberian Anastesi
Kelalaian  dalam  pemberian  anastesi  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  seperti kurangnya  keterampilan  atau  pengalaman,  kesalahan  dalam  perhitungan  dosis  obat, atau  kurangnya  pemantauan  terhadap  kondisi  pasien  selama  pemberian  anastesi. Kelalaian  ini  dapat  menyebabkan  komplikasi  serius  bagi  pasien,  seperti  cedera  otak, gagal napas, atau bahkan kematian.
Salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang terjadi di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Kota  Depok  pada  tahun  2019.  Dalam  kasus tersebut,  seorang  pasien  mengalami  kondisi  koma  setelah  menjalani  operasi pengangkatan  tumor  di  kepala.  Keluarga  pasien  menggugat  rumah  sakit  dan  dokter anastesi  atas  dugaan  kelalaian  dalam  pemberian  anastesi  yang  menyebabkan  cedera otak permanen pada pasien.
Dalam kasus-kasus seperti ini, keluarga pasien seringkali mengajukan gugatan hukum terhadap  dokter  anastesi  dan  rumah  sakit  atas  dugaan  kelalaian.  Gugatan  hukum  ini dapat  berupa  tuntutan  ganti  rugi  secara  perdata  atau  bahkan  tuntutan  pidana  jika terbukti terjadi kelalaian yang disengaja atau sangat berat.
2. Kurangnya Informed Consent Informed  consent  merupakan  aspek  penting  dalam  praktik  kedokteran,  termasuk praktik anastesi. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara  jelas dan  lengkap  tentang  prosedur  anastesi  yang  akan  diberikan,  risiko  yang  mungkin timbul, serta alternatif lain yang tersedia. Kurangnya informed consent yang memadai dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi komplikasi atau kerugian pada pasien.
Contoh kasus yang terkait dengan permasalahan informed consent adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun 2017.

## D
Dalam kasus ini, seorang pasien mengalami kondisi lumpuh setelah menjalani operasi tulang  belakang.  Keluarga  pasien  menggugat  dokter  anastesi  karena  dianggap  tidak memberikan informasi yang lengkap tentang risiko yang mungkin timbul dari prosedur anastesi. 17
Kasus-kasus  seperti  ini  menunjukkan  pentingnya  informed  consent  dalam  praktik anastesi. Jika terbukti bahwa dokter anastesi tidak memberikan informasi yang cukup kepada  pasien,  maka  dokter  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  hukum,  baik  secara perdata maupun administratif.

## 3. Pelanggaran Kode Etik Profesi
Pelanggaran terhadap kode  etik profesi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak  menjaga  kerahasiaan  medis,  diskriminasi  terhadap  pasien,  atau  melakukan tindakan  di  luar  kewenangan  profesi.  Pelanggaran  terhadap  kode  etik  ini  dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terkait dengan hak-hak pasien yang dilanggar.
Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran kode etik profesi adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Dalam kasus ini, seorang dokter anastesi dianggap melakukan diskriminasi terhadap pasien dengan memberikan pelayanan yang kurang baik kepada pasien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam kasus-kasus seperti ini, pasien atau keluarganya dapat melaporkan pelanggaran kode  etik  tersebut  kepada  badan  profesi  yang  berwenang,  seperti  Konsil  Tenaga Kesehatan  Indonesia  (KTKI)  atau  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI).  Badan  profesi  tersebut  kemudian  dapat  menindaklanjuti  laporan  dan memberikan sanksi yang sesuai, seperti teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik, jika terbukti terjadi pelanggaran berat. 18

## 4. Masalah dalam Hubungan Dokter-Pasien
Hubungan  yang  tidak  harmonis  antara  dokter  anastesi  dan  pasien  dapat  memicu permasalahan hukum. Komunikasi yang tidak efektif, kurangnya empati, atau perilaku yang  tidak  profesional  dari  dokter  anastesi  dapat  memicu  kemarahan  dan ketidakpercayaan dari pasien atau keluarganya. Hal ini dapat memicu gugatan hukum, bahkan dalam kasus di mana tidak terjadi kelalaian medis secara nyata.
Contoh kasus yang terkait dengan masalah dalam hubungan dokter-pasien adalah kasus yang terjadi di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2021. Dalam kasus ini, seorang pasien  menggugat  dokter  anastesi  karena  dianggap  bersikap  tidak  profesional  dan
17 Ahmad Arif, ‘Mengungkap Kronologi Tragedi di Rumah Sakit Sardjito’, kompas.id , 2021 <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/07/22/mengungkap-kronologi-tragedi-di- rumah-sakit-sarjito> [accessed 22 August 2024].
18 Ambia Nurdin, Ully Fitria, and Kiki Asrifa Dinen, ‘TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKTIK TANPA SURAT IZIN OLEH PENATA ANESTESI DI RUMAH SAKIT’, Public Health Journal , 1.2 (2024).

## D
kurang  empati  saat  memberikan  penjelasan  mengenai  prosedur  anastesi  yang  akan dilakukan.
Kasus-kasus  seperti  ini  menunjukkan  pentingnya  membangun  hubungan  yang  baik antara  dokter  dan  pasien  dalam  praktik  anastesi.  Dokter  anastesi  harus  menjalin komunikasi yang efektif, bersikap empati, dan memperlakukan pasien dengan hormat dan  bermartabat.  Jika  terjadi  masalah  dalam  hubungan  dokter-pasien,  maka  pasien dapat mengajukan gugatan hukum terhadap dokter yang bersangkutan.
Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan terkait untuk mencari solusi yang tepat. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

## 5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  pendidikan  dan pelatihan bagi dokter anastesi dan tenaga kesehatan lainnya. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dokter anastesi dalam menjalankan  praktik  anastesi  sesuai  dengan  standar  profesi  yang  berlaku.  Dengan kompetensi  yang  baik,  diharapkan  dapat  meminimalkan  risiko  terjadinya  kelalaian dalam pemberian anastesi.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga diberikan terkait dengan aspek hukum dan etika  dalam  praktik  anastesi.  Hal  ini  dilakukan  agar  dokter  anastesi  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hak-hak  pasien,  informed  consent,  kode  etik profesi, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.
6. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  evaluasi  dan  penyempurnaan terhadap  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  berlaku  dalam  praktik  anastesi. Penyempurnaan SOP ini dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang ada sudah sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik anastesi dan dapat menjadi panduan yang lebih efektif bagi dokter anastesi dalam menjalankan praktiknya.
Penyempurnaan SOP juga dilakukan dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak, seperti  asosiasi  profesi,  badan  pengawas,  serta  praktisi  yang  berpengalaman  di lapangan. Dengan demikian, SOP yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan praktik anastesi di Indonesia.
7. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pemberian Sanksi Upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar profesi dan etika. Rumah sakit  dapat  membentuk  komite  khusus  atau  bekerja  sama  dengan  badan  pengawas independen untuk melakukan audit kepatuhan secara berkala.

## D
Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ada mekanisme pemberian sanksi yang jelas  dan  tegas.  Sanksi  ini  dapat  berupa  teguran,  peringatan,  hingga  pencabutan  izin praktik bagi dokter yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Penguatan  mekanisme  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kepatuhan  dokter  anastesi  terhadap  standar  profesi  dan  etika  yang berlaku, serta memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

## 8. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi
Selain  melalui  jalur  litigasi  atau  pengadilan,  upaya  penyelesaian  sengketa  dalam permasalahan hukum praktik anastesi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ini dapat berupa negosiasi, mediasi, atau arbitrase yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.
Jalur  non-litigasi  ini  memiliki  beberapa  keuntungan,  seperti  proses  yang  lebih  cepat, biaya yang lebih murah, serta hasil yang lebih win-win bagi kedua belah pihak. Selain itu, jalur non-litigasi juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien, serta menghindari publisitas yang berlebihan yang dapat merugikan reputasi dokter atau rumah sakit.
Untuk menerapkan jalur non-litigasi ini, diperlukan adanya lembaga atau badan yang dapat  memfasilitasi  proses  negosiasi,  mediasi,  atau  arbitrase  tersebut.  Lembaga  ini harus  memiliki  kredibilitas  dan  independensi  yang  baik,  serta  mampu  memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
9. Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Dokter-Pasien
Upaya lain yang penting untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antara dokter anastesi, tenaga kesehatan lain, manajemen rumah sakit,  serta  pasien  atau  keluarganya.  Komunikasi  yang  baik  dapat  membantu  dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Rumah sakit dapat mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan  komunikasi  dan  hubungan  interpersonal  bagi  tenaga  kesehatannya, termasuk  dokter  anastesi.  Program-program  ini  dapat  berupa  pelatihan  komunikasi, konseling, atau bahkan pendampingan oleh psikolog atau konselor profesional.
Selain itu, rumah sakit juga dapat menyediakan saluran komunikasi yang lebih terbuka bagi  pasien  atau  keluarganya  untuk  menyampaikan  keluhan  atau  masukan  terkait dengan  pelayanan  yang  diterima.  Keluhan  atau  masukan  tersebut  kemudian  dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh manajemen rumah sakit untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang lebih serius.
10. Peningkatan Dukungan dari Manajemen Rumah Sakit Upaya  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  dengan  meningkatkan  dukungan  dari manajemen  rumah  sakit  dalam  hal  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai  untuk

## D
menerapkan  standar  profesi  dan  etika  secara  optimal.  Dukungan  ini  dapat  berupa penyediaan  peralatan  yang  modern,  fasilitas  yang  memadai,  serta  jumlah  tenaga kesehatan yang cukup untuk menangani beban kerja yang ada.
Dengan dukungan sumber daya yang memadai, diharapkan dokter anastesi dapat menjalankan praktiknya  dengan  lebih  baik  dan  mengurangi  risiko  terjadinya  kelalaian  atau  pelanggaran standar profesi. Selain itu, manajemen rumah sakit juga perlu memberikan dukungan dalam hal peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatannya, termasuk dokter anastesi. Dalam  mengatasi  permasalahan-permasalahan  hukum  dalam  praktik  anastesi,  pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anastesi untuk selalu mematuhi standar profesi dan etika juga tidak dapat diabaikan. Dokter anastesi harus memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, dokter anastesi juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam praktiknya. Mereka harus selalu memastikan bahwa  setiap prosedur dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jika terdapat keraguan atau situasi yang sulit, dokter anastesi harus tidak ragu untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat atau ahli yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan panduan atau solusi yang tepat.
Dalam menghadapi situasi yang dilematis secara  etika, dokter anastesi perlu mengedepankan prinsip-prinsip  etika  yang  berlaku,  seperti  menghormati  otonomi  pasien,  berbuat  baik ( beneficence ),  tidak  mencederai  (non-maleficence),  dan  memperlakukan  pasien  secara  adil ( justice ). Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika tersebut, diharapkan dokter anastesi dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  praktik anastesi.
Isu-isu etika dalam praktik anastesi juga harus mendapat perhatian khusus. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah terkait dengan otonomi pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan prosedur  medis  yang  akan  dilakukan  pada  dirinya,  termasuk  dalam  hal  pemilihan  metode anastesi.  Namun,  seringkali  pasien  tidak  memiliki  cukup  informasi  atau  pemahaman  untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam hal ini, dokter anastesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.
Isu etika lain yang sering muncul adalah terkait dengan prinsip beneficence dan non-maleficence. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebaikan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, terkadang terdapat konflik antara kebaikan bagi pasien secara

## 4. KESIMPULAN
Praktik anastesi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan penerapan standar profesi dan etika, serta permasalahan hukum yang sering muncul. Meskipun telah ada pedoman dan kode etik yang mengatur praktik anastesi, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi  beberapa  kendala  seperti  kurangnya  pemahaman  tenaga  kesehatan,  beban  kerja yang berlebihan, kurangnya  dukungan manajemen rumah sakit,  serta pengawasan dan sanksi yang belum optimal.

## D
Permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi  dalam  praktik  anastesi  di  Indonesia  antara  lain kelalaian dalam pemberian anastesi, kurangnya informed consent, pelanggaran kode etik profesi, serta  masalah  dalam  hubungan  dokter-pasien.  Kasus-kasus  seperti  ini  dapat  mengakibatkan gugatan hukum dari pasien atau keluarganya, baik secara perdata maupun pidana.
Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh badan-badan  terkait,  seperti  meningkatkan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  dokter  anastesi, menyempurnakan  standar  operasional  prosedur,  memperkuat  mekanisme  pengawasan  dan pemberian  sanksi,  mengembangkan  jalur  penyelesaian  sengketa  secara  non-litigasi, meningkatkan  komunikasi  dan  hubungan  dokter-pasien,  serta  meningkatkan  dukungan  dari manajemen rumah sakit dalam penyediaan sumber daya yang memadai. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan evaluasi serta penyempurnaan lebih lanjut. Pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anastesi untuk selalu mematuhi standar profesi dan etika juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu, isu-isu etika dalam praktik anastesi, seperti otonomi pasien, prinsip beneficence dan non-maleficence, serta prinsip keadilan, juga harus mendapat perhatian khusus. Diperlukan upaya  untuk  memperkuat  pendidikan  etika  bagi  dokter  anastesi  serta  mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan.
Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anastesi, rumah sakit, asosiasi profesi, badan pengawas, dan pemerintah, menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas  praktik  anastesi  di  Indonesia.  Dengan  upaya  bersama  dan  komitmen  yang  kuat, diharapkan praktik anastesi di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar profesi serta etika yang berlaku, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Ahmad,  ‘Mengungkap  Kronologi  Tragedi  di  Rumah  Sakit  Sardjito’, kompas.id ,  2021 <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/07/22/mengungkap- kronologi-tragedi-di-rumah-sakit-sarjito> [accessed 22 August 2024]
Arikhman,  Nova,  ‘Tinjauan  Sosial,  Etika  Dan  Hukum  Surrogate  Mother  Di  Indonesia’, Jurnal Kesehatan Medika Saintika , 7.2 (2021)
Chandalia, Manisha, Abhimanyu Garg, Dieter Lutjohann, Klaus Von Bergmann, Scott M. Grundy, and  Linda  J.  Brinkley,  ‘Beneficial  Effects  of  High  Dietary  Fiber  Intake  in  Patients  with  Type  2 Diabetes  Mellitus’, New  England  Journal  of  Medicine ,  342.19  (2000),  pp.  1392 – 98, doi:10.1056/NEJM200005113421903
Dzulhizza,  Dwi  Sandry  Resky,  Darwis  Anatami,  and  Ramon  Nofrial,  ‘Aspek  Yuridis  Dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter Pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum’, Jurnal Kajian Ilmiah , 23.1 (2023), pp. 43 – 50
Lemos,  Cassiane  De  Santana,  and  Vanessa  De  Brito  Poveda,  ‘Role  of  Perioperative  Nursing  in Anesthesia:  A  National  Overview’, Revista  Da  Escola  de  Enfermagem  Da  USP ,  56  (2022),  p. e20210465, doi:10.1590/1980-220x-reeusp-2021-0465
Marzuki,
P.D.M., Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017) <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>

## D
Nurdin, Ambia, Ully Fitria, and Kiki Asrifa Dinen, ‘TANGGUNG JAWAB HUKUM PRAKTIK TANPA SURAT IZIN OLEH PENATA ANESTESI DI RUMAH SAKIT’, Public Health Journal , 1.2 (2024)
Nuryanti, Aprilia, and Kholifah Hasnah, ‘Uji Coba Formulir Dokumentasi Asuhan Keperawatan Anestesiologi  Pada  Lingkup  Praktik  Klinik  Mahasiswa’, Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Keperawatan , 20.1 (2024), pp. 37 – 46
Prayitno, Edi, ‘Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin Oleh Penata Anestesi Di Rumah Sakit (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta)’, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 1.1 (2021), pp. 74 – 85
Putra, Adek Khazelia, and Tri Hapsari Listyaningrum, ‘HUBUNGAN PENGETAHUAN KODE ETIK PROFESI  PENATA  ANESTESI  DENGAN  SIKAP  MENJALANKAN  PRAKTIK  KLINIK  DASAR  DI RUMAH  SAKIT  MAHASISWA  ANESTESIOLOGI  UNIVERSITAS  ‘AISYIYAH  YOGYAKARTA’, Jurnal Ilmiah Kesehatan , 14.1 (2024), pp. 32 – 45
Sherliyanah, Sherliyanah, and Asmuni Asmuni, ‘Aspek Hukum Ketiadaan Informed Consent Atas Tindakan Anestesi Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan’, Unizar Law Review , 6.2 (2023)
Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Ed. 1. Cet. 11 (Rajawali Pers, 2009)
Studdert, David M., Eric J. Thomas, Helen R. Burstin, Brett I.W. Zbar, E. John Orav, and Troyen A. Brennan, ‘Negligent Care and Malpractice Claiming Behavior in Utah and Colorado’:, Medical Care , 38.3 (2000), pp. 250 – 60, doi:10.1097/00005650-200003000-00002
Subroto,  Heri,  ‘Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Atas  Malpraktek  Pada  Bidang  Orthopedy  Yang Dilakukan Oleh Dokter Pada Saat Tindakan Operasi’, Majelis: Jurnal Hukum Indonesia , 1.3 (2024), pp. 17 – 31
Sulistiyowati,  Anik,  ‘Pelimpahan  Wewenang  Dari  Dokter  Kepada  Perawat  Dalam  Melakukan Tindakan Intubasi’, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 2021, pp. 85 – 97
Susilowati,  Susilowati,  and  Sri  Mulyani,  ‘JAMINAN  KREDIT  PADA  PERJANJIAN  KREDIT SINDIKASI’, MAGISTRA Law Review , 3.02 (2022), p. 75, doi:10.35973/malrev.v3i2.3173
Warner,  Mark  A.,  Daniel  Arnal,  Daniel  J.  Cole,  Rola  Hammoud,  Carolina  Haylock-Loor,  Pedro Ibarra, and others, ‘Anesthesia Patient Safety: Next Steps to Improve Worldwide Perioperative Safety by 2030’, Anesthesia & Analgesia , 2022, doi:10.1213/ANE.0000000000006028
Zuhra,  Amalia,  ‘Analisis  Yuridis  Biolaw  Dan  Penerapan  Di  Indonesia  Menurut  Hukum Internasional’, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 2.2 (2020 )