## RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU RI NO. 21 TAHUN 2007 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

## Wiend Sakti Myharto
Universitas 17 Agustus Jakarta Jl. Sunter Permai Raya, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 E-mail: wiendsaktimyharto@yahoo.co.id
Naskah diterima tanggal 08 Maret 2016, revisi I tanggal 21 April 2016, dan revisi II tanggal 16 Mei 2016
Abstract: Human Trafficking is a criminal offense which later became a hotly discussed in various circles. In- donesian state actually already had the legal instruments to protect our society of crime of trafficking in persons, namely with the enactment of Law RI No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. What is interesting in the law as well as a goal in this paper is a regulation of restitution or compensation which allowed requested by the victim against the perpetrator. The method used in this paper is a normative juridical by taking primary legal materials, secondary and tertiary relating to the investigation. Not as sweet as the ideals of the nation, Restitution still pose a number of problems at the level of norms and implementation. Listed some of the problems that arise as the norm blurred in the rules and procedures for implementation, the unavailability of human resources of personnel qualified in handling cases of human trafficking, as well as a low awareness of the public to report cases of trade in the following efforts to obtain their rights.
Keywords: Human trafficking, restitution, victim.
Abstrak: Perdagangan orang adalah tindak pidana yang belakangan menjadi hangat dibicarakan pada ber- bagai kalangan.Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki Instrumen hukum untuk melindungi waraga masyarakatnya dari tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan lahirnya UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang menarik dalam undang-undang terse- butsekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah pengaturan mengenai restitusi atau ganti kerugian yang diperkenankan dimohon oleh korban terhadap pelaku.Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yu- ridis normative dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan hal yang diteliti.Tidak semanis cita-cita negara, Restituti masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti norma yang kabur dalam aturan dan tata cara pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan kasus perdangan orang berikut usaha untuk memperoleh hak-hak mereka.
Kata Kunci: Perdagangan orang, restitusi, korban.

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 45-56)

## Pendahuluan
Penegakan hukum merupakan ciri utama da- lam kehidupan berbangsa dan bernegara, kar- ena itu perlindungan hukum kepada korban kejahatan merupakan salah satu kewajiban negara dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Muladi berpendapat. Kor- ban kejahatan perlu dilindungi karena: perta- ma, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust) . Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang di ek- spresikan di dalam struktur kelembagaaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.
Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem keper- cayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut kor- ban akan berfungsi sebagai sarana pengem- balian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argumentasi kontrak social dan soli- daritas social karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang bi- asanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian kon fl ik. Den- gan penyelesaian kon fl ik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 1
1 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1997), hlm. 172.
Perlindungan hukum bagi korban keja- hatan khususnya korban tindak pidana perda- gangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagan- gan Orang (UUPTPPO) yaitu pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa; Ayat (1), setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Ayat (2) restitusi sebagaimana di- maksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas. Kehilangan kekayaan atau penghasilan; Penderitaan; Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ atau Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat per- dagangan orang.
Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang- undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 21 Tahun 2007, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindun- gan Anak, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di tingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara telah dilakukan berbagai upaya konk- rit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan usaha sungguh-sungguh da- lam memerangi dan menghapus perdagangan manusia.
Dengan dibuat dan diberlakukannya UU RI No. 21 Tahun 2007, diharapkan pencega- han dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelangg- aran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah ke- jahatan tersebut, bersamaan dengan hal terse- but perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan per- hatian yang serius. 2
Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita kor- ban atau ahli warisnya.
Selama ini perlindungan hukum terhadap korbankejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut beberapaputu- san pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegakhukum ter- hadap kerugian dan penderitaan korban, yaitu terhadap hak restitusi korban. 3
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 33/Pid.B/2009/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut:
1.  Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan berencana melaku- kantindak pidana perdagangan orang.
2.  Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)bulan, denda
2  M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum, Teknologi Informasi , (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23.
3  Rehngena Purba, “Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan”,
Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium, Jakarta.
sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh jutarupiah) subsidair pidana kurun- gan selama 1 (satu) bulan.
3.  Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 020/Pd.B/2009/PN.PTK,tanggal 17 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut.
4.  Menyatakan terdakwa telah terbukti se- cara sah dan meyakinkanbersalah melaku- kan tindak pidanamembawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi keluar neg- eri danmenjual WNIuntuk bekerja di luar negeri.
5.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara se- lama 8 (delapan) tahun danpidana den- dasebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ru- piah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan.
Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 556/Pid.B/2007/PN.Sbr, yang amarnya seba- gai berikut:
1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk- melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dendasebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan menolak hukuman res- titusi yang diajukan oleh para saksi korban untuk seluruhnya.
Dari ketiga contoh tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertim- bangkan penderitaan dan kerugian yang diala- mi korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat kepolisian dan penuntutan di tingkat kejaksaan, tidak dimasu- kannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi).
Padahal, UU RI No. 21 Tahun 2007 justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan
untuk memberikan perhatian terhadap pend- eritaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi me- dis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fi sik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.
Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka ter- hadap penanganan perkara tindak pidana per- dagangan orang sudah saatnya diberikan per- hatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadin- ya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum ( equali- ty before of the law ). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban ( compassion and respect for their dignity ) 4 Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau compassion . 5
Menyangkut mengenai kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hu- kum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti keru- gian materiel maupun immateriel pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU
4  Muladi, “HAM dalam Perspektif Sistem Peradi- lan Pidana”, dalam Muladi, HakAsasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pers- pektif Hukum dan Masyarakat , (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.107.
5 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , (Yogyakar- ta: Genta Publishing, 2009), hlm.92.
RI No. 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, pelak- sanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang.
Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara kompre- hensif dalam sebuah penelitian dengan judul: Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2007.Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam putusan No: 609/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim me- mutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai den- gan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang.
Hakim menjatuhkan pidana terhadap Ter- dakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ke- tentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi ke- pada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ke- tentuan apabila dalam jangka waktu 14 (ema- pat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak memba- yar restitusi tersebut, maka diganti dengan pi- dana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdak- wa, hakim memutus terdakwa untuk mem- bayar restitusi kepada para korban.namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut resti- tusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan.  tetapi
hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.
Adapun perlindungan hukum atas kepent- ingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penega- kan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut.Oleh sebab itu restitusi bagi korban merupakan hal yang penting untuk dilaksana- kan yang dalam tulisan ini khusus pada perka- ra tindak pidana perdagangan orang.

## Teori Negara Hukum Kesejahteraan
Negara   merupakan   organisasi   tertinggi   di antara   satu   kelompok   atau beberapa kel- ompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai  pemerintahan yang berdaul- at. Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok. 6
Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Negara mendukung atau langsung menyedia- kan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkon fl ik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.
Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahter- aan atau social service social ) adalah menye- lenggarakan kepentingan umum untuk mem-
6  Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Keta- tanegaraan Indonesia , (Edisi Revisi), (Jakarta: Renaka Cipta, 2000), hlm. 64.
berikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum. 7 Negara modern adalah personi fi kasi dari tata hukum. 8 Artinya, negara dalam segala aki fi tasnya senantiasa didasar- kan pada hukum.Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum.Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hu- kum materiil.Negara hukum materiil ini dike- nal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan . Negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) bertujuan menyeleng- garakan kepentingan seluruh rakyat sehingga berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepas- tian hukum kepada rakyat. 9 Tujuan negara hu- kum adalah untuk mencapai keadilan. 10
Pengertian keadilan yang dimaksud da- lam konsep negara hukum indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum ( legal justice ),
7 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Penger- tian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Ad- ministrasi , (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 110
8  Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen ber- dasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hu- kum, sebagai badan hukum, yakni korporasi. Lihat dalam Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225.
9  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Pera- turan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerin- tahan Yang Baik , (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 56
10 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hu- kum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno , (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25
tetapi juga keadilan sosial ( sociale justice ). Sehingga konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah kesejahteraan ( walfare ) atau pelayanan so- sial ( social services ), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Menurut Aristoteles “Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.” 11 Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum,karena tujuan negara adalah kesem- purnaan warganya yang berdasarkan atas kea- dilan.
Pada bidang Hukum dan kekuasaan, So- erjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam konsep Negara Hukum yang ada memun- culkan kekurangan-kekurangan, dimana hal tersebut dikarenakan Negara hanya dipandang sebagai instrument of power semata, maka mulai timbul aliran-aliran yang menggangap Negara sebagai agency of service . Sehingga muncullah konsep welfare state yang teru- tama memandang manusia tidak hanya seba- gai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektif akan tetapi juga un- tuk tujuan dirinya sendiri.
Teori kesejahteraan sebagai tujuan nega- ra suatu teori mutakhir.Semua negara modern menganut teori kesejahteraan umum ( walfare state atau social service state ) yang menjadi- kan sebagai tujuan negara.Secara konsepsion- al, ada dua versi teori negara kesejahteraan yaitu rule of law dan rechsstaat . 12 Teori menu-
11 Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109. 12 Mohamad Tharir Azhary, Negara Hukum, Suatu
rut versi rechsstaat dikenal di negara-negara civil law system seperti Prancis, Belanda dan Indonesia sedangkan menurut versi rule of law dikenal di negara-negara Anglo-saxon dengan sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan kedua versi tersebut tidak bersifat prinsip karena tujuan nya sama yaitu menyelenggarakan kesejahter- aan rakyat.
Negara hukum material ( walfare state ) bertujuan untuk menyelenggarakan kese- jahteraan bagi segenap bangsa (kesejahteraan umum). 13 Sehingga, pemerintah tidak hanya bertugas (berfungsi) untuk menyelenggara- kan keamanan dan ketertiban seperti fungsi pemerintah dalam negara hukum liberal/ klasik, tetapi pemerintah juga berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan hidup warga negara. 14 Dalam rangka memenuhi tu- juan kesejahteraan bersama, pemerintah dapat berfungsi rangkap. Kedua macam kedudu- kan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. 15 Pertama, disatu pihak pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang ber- wenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan keten- traman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat ( public servant ) yang bertugas mengurus, me- nyelenggarakan, dan melayani segenap uru- san dan kepentingan masyarakat.
Konsekuensi pemberian kewenangan be-
Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada peri- ode Negara Madinah dan Masa kini , (Jakarta: t.p, 1992), hlm. 67
13 Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara , (Jakarta: Erlang- ga, 2014), hlm. 335
14 Ibid .
15 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum ..., Op. Cit ., hlm. 42
bas kepada pemerintah dalam menyelenggara- kan kesejahteraan umum mendorong berkem- bangnya ajaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan yang layak yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan atas diskresi pe- merintah. Menurut Muin Fahmal mengatakan “Asas umum pemerintahan yang layak ses- ungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelanggara negara dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai den- gan tujuan hukum yang sesungguhnya.” 16

## Pengertian Restitusi
Secara bahasa, restitusi dapat diartikan seba- gai ganti kerugian pembayaran kembali. 17 Se- dangkan menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No. 21 Tahun 2007 menyebutkan “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebank- an kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian ma- teriil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.
Peraturan dan Kebijakan Restitusi ter- hadap Korban Tindak Pidana Perdagangan OrangKetentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.
Restitusi dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk
16 Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerin- tahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerin- tahan yang Bersih , (Yogyakarta: t.p, 2008), hlm.
60
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pus- taka, 2003), hlm. 1204.
tindakan perawatan medis dan/atau psikolo- gis dan/atau kerugian lain yang diderita kor- ban sebagai akibat perdagangan orang. 18 Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya ke- hilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang ber- hubungan dengan proses hukum, atau kehil- angan penghasilan yang dijanjikan pelaku. 19 Prosedur Pengajuan Restitusi Pada Perka- ra Tindak Pidana Perdagangan OrangProsedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya diten- tukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Selanjutnya dalam perjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pen- gajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia set- empat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang di- lakukan”.
Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di- lakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut. 20 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksan- aan pemberian restitusi tersebut.Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pen- gadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut
18  Lihat UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pember- antasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat (2).
19 Ibid .
20 Ibid ., Pasal 48 ayat (6)
dipapan pengumuman pengadilan yang ber- sangkutan.Lalu salinan tanda bukti pelaksan- aan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli war- isnya.
Analisis tentang kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak (restitusi) korban pada tindak pidana perdagangan orangkebijakan hukum pidana dengan menerbitkan UU RI No. 21 Tahun 2007 yang didalamnya meng- atur perihal restitusi untuk korban tindak pi- dana perdagangan orang mencerminkan wu- jud nyata dari negara untuk memperhatikan serta melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang.
Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut men- jadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti keru- gian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Na- mun, disisi lain dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kele- mahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasi- annya.
Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pen- gajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terper- inci.Kemudian pada Pasal 50 ayat (4) dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 menimbulkan tiga permasalahan.Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya. Selain dari itu, kalau pu-
tusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) ta- hun.
Kedua, apabila pelakunya adalah korpo- rasi, maka ketentuan pasal tersebut tidak bisa diterapkan kepada terpidana korporasi terse- but, karena suatu korporasi tidak mempunyai tubuh.Ketiga, pidana kurungan pengganti tersebut paling lama hanya satu tahun, aturan kurungan maksimal satu tahun itu dirasa ter- lalu singkat sebagai sanksi dari akibat pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dari per- masalahan tersebut tentunya akan menggangu bahkan dapat menghilangkan hak restitusi korban untuk mendapatkannya.
Ganti rugiadalah sesuatu yang diberi- kan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusa- kan yang dideritanya. 21 Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dandibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk per- tanggungjawaban masyarakat atau negara, se- dangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusanpengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud- pertanggungjawaban terpidana. Mengenai hak korban berupa pemberian restitusi(ganti keru- gian) pada sistem peradilan pidana khusus- nya pada perkara tindakpidana perdagangan orang adalah suatu hal yang penting meng- ingat tanggungjawab untuk memberi perlind- ungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan bagi masyarakat.
Faktanya dalam putusan 609/Pid.
21 Jeremy  Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana , (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 316
Sus/2013/PN.Jkt.Sel, hakim menjatuhkan pi- dana terhadap terdakwa dengan pidana pen- jara selama 4 (empat) tahun dan denda sebe- sar Rp. 20.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terse- but tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta mem- bayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebe- sar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (emapat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdak- wa, hakim memutus terdakwa untuk mem- bayar restitusi kepada para korban.namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu yang mana jaksa menuntut resti- tusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan.  tetapi hakim hanya mengabulkan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.Selain putusan diatas, Sebelumnya pada bagian pendahuluan (halaman 5) penulis telah mengutib data mengenai 3 kasus yang Res- titusinya tidak ada sama sekali. Ada 2 kasus lagi yang hendak diuraikan yaitu satu kasus di Medan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan No. Putusan 1554/PID.B/2012/ PN.MDN yang melibatkan Andreas Ginting sebagai terdakwa dan Lisna Widiyanti seba- gai korban serta Ikbal Salehudin juga sebagai korban dalam hal ini.
Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan telah dibuktikan dalam persidangan, Andreas terbukti secara sah melakukan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) dengan 2 kor- bannya Lisna dan Ikbal. Putusan ini memang lebih baik dari kasus terdahulu dimana hakim memvonis khusus untuk restitusi senilai Rp. 64.700.000,-Namun, Putusan itu sebenarnya lebih rendah, Jika tuntutan keluarga sebel- umnya adalah Rp. 79.700.000,- yang hanya memasukkan Rp. 30.000.000,- saja sebagai tuntutan ganti kerugian Immaterial (sangat rendah). Jadi dalam hal ini hakim mengabul- kan permohonan keluarga sebahagian saja.
Putusan Lainnya dapat kita temui dalam Putusan bernomor 1633/PID.B/2009/PN.TK dengan  Fitriyani Binti Muradi sebagai Ter- dakwa yang telah melakukan Tindak pidana perdagangan orang terhadap Mai Diana Binti Raja Sulaiman Als Asnawi. Dalam putusan ini, meskipun restitusi dikabulkan seluruh- nya oleh majelis hakim, Namun nilai Resti- tusi yang dimintakan Jaksa hanya senilai Rp. 10.000.000,- (Supuluh Juta Rupiah). Sungguh nilai yang tidak berkeadilan bagi sisi korban dan efek jera bagi pelaku.
Kesulitan memperoleh nominal resti- tusi bisa juga disebabkan karena pengaturan mengenai hukum acaranya sendiri belum ada. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan memperhatikan peraturan UU RI No. 21 Tahun 2007. Kemudian terkait res- titusi yang dikabulkan majelis hakim dalam amar putusan, besaran nominal restitusinya yang kadang berbeda dengan tuntutan jaksa, menurut penulis berdasarkan pemahaman dan hasil wawancara berbagai sumber, hal terse- but dikarenakan jaksa dalam pembuktiannya terkait tuntutan restitusi kurang menyakinkan hakim.
Dimana bukti-bukti kerugian yang diala- mi korban pada tindak pidana tersebut untuk mengupayakan hak restitusinya tidak dapat dibuktikan seluruhnya secara hukum, sehing- ga hal tersebut menjadi pertimbangan majelis
dalam memutus tuntutan restitusi.Lalu ber- dasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan hakim memutus restitusi dengan besaran nominal sebagaimana yang terdapat pada amar putusan.
Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagan- gan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pi- dana perdagangan orang, yang mana hal terse- but menjadikan kurang efektifnya peneparan restitusi dan tentunya berimplikasi pada kor- ban untuk mendapatkan hak restitusinya.
Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah.yaitu pada faktor endala  pada peraturan perundang-undangan adalah perta- ma, ketentuan  mengenai prosedur pengajuan restitusi belum jelas dan terperinci. Kedua, ke- tentuan Pasal 50 ayat (4) UU RI No. 21 Tahun 2007  menjadikan gugurnya hak korban un- tuk mendapatkan restitusi.Ketiga, kurangnya peraturan-peraturan internal dari masing-mas- ing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai ba- gaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelak- sana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang.
Kemudian faktor kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah pertama, masih belum memadainya kualitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan ha- kim) yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan pada kasus perdagangan orang. Kedua, usaha-usaha dalam rangka mengu- payakan restitusi bagi pihak korban kejahatan
terbentur dengan waktu penahanan tersangka/ terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Ketiga, pemahaman aparat penegak hukum terhadap implementasi UU RI No. 21 Tahun 2007 belum sama, sehingga penerapan resti- tusi menjadi kurang optimal.
Terakhir faktor kendala pada kesadaran hukum korban adalah pertama, korban atau keluarganya jarang melaporkan apabila ter- jadinya tindak pidana perdagangan orang ke- pada pihak berwajib dengan berbagai macam alasan.Kedua, kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi, yang disebabkan pen- garuh dari pendidikan korban. Serta yang keti- ga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainya dalam hal menge- nai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban khusus- nya mendapatkan restitusi.

## Penutup
Dari paparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sehubungan dengan pokok per- masalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut: Pertama , kebijakan hukum pidana dalam me- lindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberi landasan hukum materil dan formil. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala mekanisme restitusi pada perkara tin- dak pidana perdagangan orang adalah: a) fak- tor pada perundang-undangan, b) faktor pada sumber daya manusia penegak hukum, c) fak- tor pada kesadaran hukum korban.
Adapun saran yang dapat diajukan antara lain: Pertama , aturan mengenai prosedur pen- gajuan restitusi harus jelas, tegas, dan terper-
inci. Pasal 50 ayat (4) perlu direvisi karena dirasa kurang efektif dan menimbulkan per- masalahan dalam penerapan restitusi. Perlu ada aturan acara tersendiri berkenaan tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban. Kedua, mengenai pengupayaan restitusi, kor- ban dan penyidik atau pihak yang terkait da- lam upaya restitusi harus bekerja dengan baik dan teliti saat menafsirkan kerugian yang dia- lami korban. Sumber daya manusia penegak hukum disetiap instansi harus mampu mema- hami dan menguasai tindak pidana perdagan- gan orang khususnya mengenai restitusi.

## Bibliography
Abu Daud Busroh dan H. Abu Bakar Busro, Asas-asas Hukum Tata Negara , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Penger- tian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi , Bandung: Alumni,
1985.
Dahlan Thaib, kedaulatan Rakyat Negara Hu- kum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kum- pulan Tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewigno , Jakarta: Media Pratama, 1996.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta:
Balai Pustaka, 2003.
Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Nega- ra: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa Soemardi, Cetakan Ke-3, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010. Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Pera- turan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , Jakarta: Er- langga, 2010.
_____, Ilmu Negara , Jakarta: Erlangga, 2014.
Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undan-
gan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana , Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gul- tom, Cyber Law Aspek Hukum, Teknolo- gi Informasi, Bandung: Re fi ka Aditama, 2009.
Mohamad Tharir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Imple- mentasinya pada periode Negara Madi- nah dan Masa kini , Jakarta: t.p, 1992. Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Keta- tanegaraan Indonesia, (Edisi Revisi), Ja- karta: Renaka Cipta, 2000.
Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemer- intahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih , Yogyakarta: t.p, 2008.
Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana , Sebagaimana dimuat dalam kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Uni- versitas Diponogoro, 1997.
______, HakAsasi Manusia: Hakekat, Kon- sep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Re- fi ka Aditama, 2005.
Rehngena Purba, “Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan”, Makalah disampaikan da- lam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Ho- tel Millennium, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif , Yogya- karta: Genta Publishing, 2009.
UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 No. 58 dan Tambahan Lem- baran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).