## ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA
SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

## Wita Setyaningrum
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan E-mail : wita.setyaningrum@yahoo.com

## ABSTRAK
Protokol  Kyoto  Protokol  Kyoto  adalah  sebuah  instrument  hukum  ( legal instrument )  yang  dirancang  untuk  mengimplementasikan  Konvensi  Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem  iklim  Bumi.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  turut  meratifikasi Protokol  tentu  saja  memiliki  konsekuensi  untuk  mengimplementasikannya  ke dalam  undang-undang  nasionalnya.  Negara  berkembang  tidak  diwajibkan menurunkan  emisi  tetapi  bisa  melakukannya  secara  sukarela  dan  diminta melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  lebih  bersih  dan  lebih  ramah iklim.  Untuk  itu,  negara  maju  diwajibkan  memfasilitasi  alih  teknologi  dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim.
Penulisan  ini  untuk  mengetahui  bagaimanakah  implementasi  protokol Kyoto  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  kebijakan  apasaja  yang  telah dirumuskan  oleh  pemerintah  Indonesia,  yaitu  kementrian  Lingkungan  Hidup sebagai  wujud  pelaksanaan  isi  protokol.  Selain  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terutama yang berhubungan  dengan  penyelamatan  lingkungan  serta  untuk  menganalisis konsistensi dari suatu peraturan perundangan yang dilaksanakan.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  protokol  kyoto melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun tidak serta merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol, namun sudah tampak jelas adanya upaya pemerintah melalui kebijakan- kebijakan  terkait  perlindungan,  pelestarian  lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan sebagai dampak  pemanasan global dan perubahan iklim.
Kata kunci : Pemanasan Global, Protokol Kyoto, UU No.32 Tahun 2009

## ABSTRACT
The Kyoto Protocol is a legal instrument which is designed to implement the Convention  on  Climate  Change  aims  to  stabilize  greenhouse  gas  concentrations  in order not to disrupt the Earth's climate system. Indonesia as one of the participating countries to ratify the Protocol of course has consequences for implementing it into national law. Developing countries are not required to reduce emissions but may do so  voluntarily  and  asked  to  implement  the  sustainable  development  of  cleaner  and more climate friendly. To that end, developed countries are required to facilitate the
transfer  of  technology  and  provide  funding  for  programs  that  climate-friendly sustainable development.
This study was to determine how the implementation of the Kyoto Protocol in Indonesia  and  to  find  out  anything what  policies that  have  been formulated  by  the Indonesian  government  ,  namely  the  Ministry  of  the  Environment  as  a  form  of implementation  of  the  protocol.  In  addition  ,  the  purpose  of  this  study  was  to determine the effectiveness of the implementation of laws and regulations , especially related to saving the environment as well as to analyze the consistency of the rules and regulations implemented.
The  results  of  the  study,  Indonesia  as  one  of  the  countries  that  ratified  the Kyoto Protocol as a form of harmonizing the content of the protocol implementation through Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. Although not necessarily fully adopt the provisions stipulated in the protocol, but it was  clear  the  government  efforts  through  policies  related  to  the  protection, preservation  of  the  environment  and  sustainable  development  as a  result  of  global warming and climate change.
Keywords : Global Warming , The Kyoto Protocol , Act No. 32 of 2009
Pendahuluan Pada pertengahan tahun 1980-an, berbagai  pertemuan  awal  konferensi mulai diselenggarakan antar pemerintah untuk membicarakan masalah  perubahan  iklim.  Mengingat pentingnya  data-data  terkini  yang merespon  masalah  perubahan  iklim, maka dibentuklah IPCC (Intergovernmental  Panel  on  Climate Change) oleh  UNEP (United  Nations Environment  Programme) dan  WMO (World  Meteorological  Organization) pada  tahun  1989.IPCC,  sebuah  panel ilmiah  yang  terdiri  dari  berbagai ilmuwan dari seluruh duniayang berdiri pada  tahun  1988  atas  prakarsa  WMO dan  UNEP  guna  memberikan  informasi ilmiah  yang  terkini  bagi  para  pembuat kebijakan  di  berbagai  negara.  (Armely Meiviana dkk, 2004:33) Pada tahun 1990 IPCC mengeluarkan  hasil  penelitiannya  yang pertama (First  Assesment  Report) .
Didalam  laporannya  dipastikan  bahwa perubahan  iklim  merupakan    sebuah ancaman  bagi  seluruh  kehidupan  umat manusia. IPCC menyerukan pentingnya
sebuah  kesepakatan  global  guna menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat hal ini merupakan masalah global yang harus diselesaikan secara global pula. Majelis  Umum  PBB  akhirnya menanggapi  seruan  IPCC  untuk mengatasi  masalah  perubahan iklim secara global. Pada Desember 1990, PBB secara resmi membentuk badan antar pemerintah, yaitu Intergovernmental Negotiating Comittee (INC)  untuk  melakukan negosiasi ke arah Konvensi Perubahan  Iklim.  Pada  bulan  Mei 1992,  INC  menyepakati  secara konsensus Kerangka Kerja Konvensi  Perubahan  Iklim  PBB (United Nations Framework Convention  on  Climate  Change- UNFCCC) .  Kemudian  pada  Juni
1992,  mulailah  diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil, dimana  pada  kesempatan  ini Konvensi  Perubahan  Iklim  mulai ditandatangani.
Konvensi  ini  kemudian  membagi negara-negara  ke  dalam  2  kelompok, yaitu  negara  yang  maju  yang  terdaftar di  dalam  Annex  I  (dikenal  dengan negara Annex I) serta negara berkembang  yang  tidak  terdaftar  di dalam  negara  Annex  I  (dikenal  dengan negara  non-Annex  I).  Di  dalam Konvensi  Perubahan  Iklim  dinyatakan bahwa  negara  Annex  I  maupun  negara non-Annex  I  harus  menyerahkan laporan  yang  dikenal  dengan  nama National  Communication ,  yaitu  laporan mengenai inventarisasi emisi GRK serta program  dan  kebijakan  perubahan iklim nasionalnya. Namun, batas waktu penyerahan National  Communication bagi  negara  non-Annex  I  lebih  longgar daripada  negara  Annex  I,  sebagaimana disimpulkan  oleh  Armely  Meiviana (2004:37). Protokol Kyoto merupakan persetujuan dalam Persidangan Rangka
Kerja  PBB  tentang  Perubahan  Iklim (UNFCCC),  yang  diterima  di  seluruh dunia  tentang  pemanasan  global. Negara-negara yang bekerjasama untuk melaksanakan  protokol  ini  di  negara masing-masing  berkomitmen  untuk mengurangi  pembebasan  gas  karbon dioksida  dan  lima  gas  rumah  kaca  lain, atau  bekerjasama  dalam  perdagangan kontrak  pembebasan  gas  jika  mereka menjaga  jumlah  atau  menambah pembebasan  gas-gas  tersebut,  yang menjadi  puncak  gejala  pemanasan global.
Nama  resmi  protokol  ini  ialah “Kyoto  Protocol  to  the  United  Nations Framework  Convention  on  Climate
Change” (Protokol Kyoto dalam Persidangan Rangka Kerja  PBB tentang Perubahan  Iklim).  Protokol  ini  telah dirumuskan  di  Kyoto,  Jepang  pada Disember 1997, dibuka untuk penandatanganan  pada  16  Maret
1998  dan  ditutup  pada  15  Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada  16  Februari  2005  setelah pengesahan  resmi  dilakukan  oleh Rusia pada 18 November 2004. Protokol  Kyoto  merupakan persetujuan sah oleh negara-negara perindustrian  bahwa  mereka  akan mengurangi  pembebasan  emisi  gas rumah  kaca  mereka  secara  kolektif sebesar  5.2%  berbanding  tahun 1990  (tetapi  jika  dibandingkan dengan jumlah pengurangan pembebasan  gas  rumah  hijau  jika tidak  wujud  protokol  ini,  pada tahun  2010,  ialah  kira-kira  29%). Enam  gas  rumah  kaca  itu  ialah karbon  dioksida,  metana,  nitrus oksida, sulfur heksafluorida, kloroflurokarbon/CFC, dan perfluorokarbon/PFC. Para  pihak  dalam  Protokol Kyoto  harus  menyepakati  target penurunan emisi, target waktu dan menerima pembatasan- pembatasan yang dianggap rasional.  Jadi,  jelaslah  bahwa Protokol  Kyoto  dengan  tujuan utama  mencapai  tujuan  konvensi dirancang, disepakati dan diimplementasikan untuk kepentingan semua pihak. Indonesia  sebagai  salah  satu negara  yang  telah  meratifikasi Protokol  Kyoto  tentu  saja  memiliki konsekuensi untuk mengimplementasikan  isi  yang tertuang  dalam  protokol.  Dalam ketentuan protokol, Indonesia sebagai negara berkembang dikelompokkan dalam negara Annex  II  dimana  kewajiban- kewajiban  yang  diatur  dalam konvensi  berbeda  dengan  negara
Annex  I  dalam  hal  ini  negara-negara maju.  Untuk  mengetahui  bagaimana efektifitas  pelaksanaan  Protokol  Kyoto di Indonesia perlu dilakukan pengkajian  secara  mendalam  terhadap kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang tertuang  dalam  bentuk  peraturan perundangan  yang  terkait  dengan masalah  penyelamatan  lingkungan, pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) .
Tinjauan  Umum  Tentang  Protokol Kyoto Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menunjukkan  sebuah  upaya  yang sangat  serius  dalam  menghadapi perubahan iklim. Secara hukum Protokol  Kyoto  mewajibkan  seluruh negara  Annex  I  untuk  menurunkan emisi  GRK  rata-rata  sebesar  5,2%  dari tingkat  emisi  tahun  1990  pada  periode tahun 2008-2012.Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran (annex) serta  menetapkan  penurunan  emisi GRK akibat kegiatan manusia, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan,  serta  prosedur  penataan dan  penyelesaian  sengketa.  Annex  A mencantumkan  jenis  GRK  yang  diatur protokol  yaitu  :  karbondioksida  (C02), metana  (CH4),  nitrogen  oksida  (N20), hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon  (PFC)  dan  sulfur heksaflourida  (SF6)  beserta  sumber emisinya  seperti  pembangkit  energi, proses industri, pertanian dan pengolahan limbah. Negara berkembang tidak diwajibkan  menurunkan  emisi  tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta  melaksanakan  pembangunan berkelanjutan  yang  lebih  bersih  dan lebih  ramah  iklim.  Untuk  itu,  negara
maju  diwajibkan  memfasilitasi  alih teknologi  dan  menyediakan  dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Efektifitas  Protokol  Kyoto mensyaratkan agar diratifikasi oleh paling  sedikit  55  negara,  yang menunjukkan  bahwa  Protokol  ini memerlukan  partisispasi  banyak negara,  termasuk  negara-negara berkembang.  Sementara  syarat minimum  55%  emisi  negara  maju harus  dilibatkan,  menunjukkan betapa  pentingnya  peranan  negara maju  sebagai  pengemisi  utama untuk  bertindak  langsung.  Selama ini  merekalah  yang  memberi kontribusi terbesar dalam peningkatan konsentrasi GRK hingga  pada  keadaan  sekarang. Dalam  tabel  terakhir  dari  lampiran Protokol  Kyoto  yang  digunakan untuk menentukan efektifitas Protokol  kyoto  secara  prosentase kontribusi  terbesar  adalah  AS (36,1),  Rusia  (17,4),  Jepang  (8,5),
Jerman  (7,4),  Inggris  (4,2),  Kanada (3,3),  Italia  (3,1),  Polandia  (3), Perancis  (2,7),  Australia  (2,1), empat  negara  antara  1-2%,  17 negara di bawah 1% dan sisanya 3 negara 0%.
Protokol  Kyoto  menyatakan bahwa  negara  Annex  I  pada Konvensi  Perubahan  Iklim  harus mengurangi emisi melalui kebijakan  dan  langkah-langkah  di dalam negeri, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan energi, perlindungan perosot (peresap)  GRK,  teknologi  yang ramah  iklim  dsb.  Selain  itu,  untuk memudahkan negara maju memenuhi  sasaran  penurunan emisi, Protokol Kyoto juga
mengatur mekanisme fleksibel, yakni:
1.
Implementasi  Bersama (Joint Implementation) ;
Yaitu  mekanisme  penurunan  emisi dimana  negara-negara  Annex  I  dapat mengalihkan pengurangan emisi
melalui  proyek  bersama  dengan  tujuan mengurangi  emisi.  Pada  awalnya perundingan  tentang  JI  menimbulkan perdebatan  mengenai  dimasukkannya negara  berkembang  dalam  mekanisme ini.  Negara-negara  OPEC  menolak dengan alasan akan menjauhkan negara majudari kemungkinan menandatangani Protokol Kyoto.(2003:48) India dan Cina mengharapkan  kekompakan  G77+Cina dan  akhirnya  memutuskan  bahwa negara  berkembang  tidak  akan  ikut dengan JI di bawah Protokol Kyoto. Ada  4  alasan  mengapa  negara berkembang harus menolak JI, diantaranya adalah : a. Biaya  transaksi  yang  tinggi, sehingga  mengurangi  keuntungan negara berkembang b. Tidak  jelasnya  penentuan  garis awal sebelum proyek dilaksanakan  dan  kemungkinan adanya  kebocoran (leakage) yang mendorong terjadinya kolusi antara kedua belah pihak c. Isu kesetaraan yang sulit dipertahankan  karena  negara maju  akan  mengubah  strateginya jika  biaya  proyek  JI  sudah  terlalu mahal sementara negara berkembang belum siap memasuki  indistri  rendah  emisi yang teknologinya belum dikuasai. d. JI  adalah  bentuk  neokolonialisme yang harus ditolak karena negara- negara  maju  akan  memiliki  posisi tawar  yang  makin  kuat  karena kemampuan teknologinya semakin baik, sementara emisinya  dibayar  dengan murah di negara berkembang. 2. Perdagangan Emisi (Emission Trading) ; Ini adalah mekanisme perdagangan emisi  yang  hanya  dapat  dilakukan antar negara industri untuk memudahkan  mencapai  target. Negara  industri  yang  emisi  GRK- nya  di  bawah  batas  yang  diizinkan dapat  menjual  kelebihan  jatah emisinya  ke  negara  industri  lain yang  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya.
Namun, jumlah emisi  GRK  yang  diperdagangkan dibatasi  agar  negara  pembeli  emisi tetap memenuhi kewajibannya. 3. Mekanisme  Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism--CDM) Pasal 12 Protokol Kyoto menguraikan  prosedur  penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama negara  industri  dengan  negara berkembang. Mekanisme ini diharapkan membantu negara Annex I mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex  I  dapat  melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex I melakukan investasi dalam program pengurangan  emisi  atau  program yang  berpotensi  mengurangi  emisi dan/atau  menyerap  GRK  di  negara berkembang. Hasilnya akan dihitung sebagai pengurangan emisi  di  negara  Annex  I  yang melakukan investasi tersebut. Mekanisme ini melibatkan berbagai persyaratan  dan  diawasi  oleh
sebuah  badan  operasional  (Executive Board)  yang  ditunjuk  COP.  Dalam pelaksanaannya  CDM  adalah  murni bisnis jual beli emisi.
Negara  Annex  I  dan  Negara  Non- Annex I
Negara  Annex  I  adalah  negara- negara  yang  telah  menyumbangkan pada  GRK  akibat  kegiatan  manusia sejak  revolusi  industri  tahun  1850-an, yaitu:  Amerika  Serikat,  Australia, Austria,  Belanda,  Belarusia,  Belgia, Bulgaria,  Ceko,  Denmark,  Estonia, Finlandia,  Federasi  Rusia,  Jerman, Hongaria,  Irlandia,  Italia,  Inggris,
Islandia,  Jepang,  Kanada,  Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Monako, Norwegia, Polandia,  Portugal,  Perancis,  Rumania,
Selandia  Baru,  Slovakia,  Slovenia, Spanyol,  Swedia,  Swiss,  Turki,  Ukraina, Uni  Eropa  dan  Yunani.Sedangkan Negara  Non-Annex  I  adalah  negara- negara  yang  tidak  termasuk  dalam Annex  I,  yang  kontribusinya  terhadap GRK  jauh  lebih  sedikit  serta  memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  jauh  lebih rendah.  Indonesia  termasuk  dalam negara Non-Annex I.
Kebijakan Dalam Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia Protokol  Kyoto  adalah  sebuah instrument  hukum  ( legal  instrument ) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan  Iklim  yang  bertujuan  untuk menstabilkan  konsentrasi  GRK  agar tidak  mengganggu  sistem  iklim  Bumi.
Setelah  diadopsi  pada  tanggal  11 Desember 1997, Protokol Kyoto dibuka untuk  ditandatangani  pada  tanggal  16 Maret  1998.  Sesuai  dengan  ketentuan Pasal  25,  Protokol  Kyoto  secara  efektif
akan  berlaku  90  hari  setelah diratifikasi  oleh  paling  sedikit  55 Pihak  Konvensi,  termasuk  negara- negara  maju  dengan  total  emisi karbon  dioksida  paling  sedikit  55 persen  dari  total  emisi  tahun  1990 dari  kelompok-kelompok  negara industri. (Daniel Murdiyarso, 2007:8). Protokol Kyoto sebagai instrument perjanjian internasional secara  resmi  berlaku  pada  tanggal 16 Februari 2005 setelah dilakukan ratifikasi  secara  resmi  oleh  Rusia pada  tanggal  18  November  2009. Pengesahan  atas  sebuah  perjanjian internasional  melalui  ratifikasi akan  mempunyai  implikasi  yang luas  bagi  suatu  negara,  seperti implikasi  di  bidang  politik,  hukum, ekonomi  dan  kelembagaan.Sebagai negara berkembang Indonesia yang tidak  memiliki  obligasi  untuk menurunkan emisinya, telah meratifikasi Protokol Kyoto. Mekanisme yang diatur dalam Protokol  Kyoto  mengelompokkan negara-negara menggunakan istilah Negara  Annex  I  dan  Negara  Non- Annex  I.Negara  Annex  I  adalah negara-negara yang telah menyumbangkan  pada  GRK  akibat kegiatan  manusia  sejak  revolusi industri  tahun  1850-an,  yaitu:
Amerika  Serikat,  Australia,  Austria, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Ceko,  Denmark,  Estonia,  Finlandia,
Federasi  Rusia,  Jerman,  Hongaria, Irlandia,  Italia,  Inggris,  Islandia, Jepang,  Kanada,  Kroasia,  Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg,  Monako,  Norwegia, Polandia, Portugal, Perancis, Rumania,  Selandia  Baru,  Slovakia, Slovenia,  Spanyol,  Swedia,  Swiss,
Turki,  Ukraina,  Uni  Eropa  dan Yunani.Sedangkan  Negara  Non-Annex  I adalah  negara-negara  yang  tidak termasuk  dalam  Annex  I,  yang kontribusinya  terhadap  GRK  jauh  lebih sedikit  serta  memiliki  pertumbuhan ekonomi  yang  jauh  lebih  rendah.
Indonesia termasuk dalam negara Non- Annex I. (Wita Setyaningrum, 2009:32) NSS, dengan meminjam model perencanaan  energi  MARKAL  (Market Allocation), memproyeksikan komposisi  pemakaian  energi  primer ( primary  energy  mix )  di  Indonesia
hingga  tahun  2025.    Diperlihatkan pangsa konsumsi minyak bumi, gas bumi, batubara, tenaga air ( hydropower )  dan biomass .  (Hanan Nugroho,  2004:7)    Kecenderungan pertumbuhan  konsumsi    energi primer yang menonjol tampak pada pemakaian  batubara.    Berdasarkan proyeksi  konsumsi  energi  primer tersebut,  kemudian  diperkirakan besaran emisi karbondioksida (CO 2 )  yang  dihasilkan  dari  kegiatan pemanfaatan energi.
Tabel 1.  Perkiraan emisi karbondioksida dari sektor energi Indonesia hingga tahun 2025
Total emisi CO2 (juta TON) Pertumbuhan Rata-rata Sektor 2000 2005 2010 2015 2020 2025 (% per tahun) Industri 58 66 73 91 109 141
2.4 Rumah Tangga
21 22 23 23 22 25
0.4 Transportasi
55 61 76 99 128 168
3.4 Pbk. Tenaga Listrik
54 66 90 152 220 275
5.1 Industri Energi
40 30 35 27 48 63 1.9
TOTAL
228 246 298 392 526 672 3.3
Sumber: NSS on CDM in Indonesia, 2001.
Dari  table  diatas  tampak  jelas adanya  peningkatan  penggunaan  emisi karbondioksida  (CO2)  di  Indonesia pada tiap tahunnya, sehingga dikhawatirkan  akan  menambah  laju kerusakan  lingkungan  terutama  pada efek gas rumah kaca (GRK) yang secara langsung  merusak  lapisan  atmosfer bumi dan memicu terjadinya pemanasan global (global warming) .
Seiring  perkembangan  tehnologi dan  pembangunan  di  dunia  selain meninggalkan  sisi  positif  ternyata  juga menimbulkan dampak terhadap perusakan  serta  pencemaran  terhadap lingkungan.  Kualitas  lingkungan  yang buruk  apabila  tidak  dicegah  akan
menimbulkan  persoalan-persoalan terhadap  lingkungan  yang  juga menimbulkan  kehancuran  bagi manusia  dan  mahkluk  hidup lainnya.  Tabel  diatas sedikit menjelaskan  gambaran  konsumsi bahan  bakar  energi  (emisi)  di Indonesia yang membawa pengaruh  terhadap  fenomena  efek gas  rumah  kaca  (GRK)  yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global (global warming) yang berimplikasi terhadap perubahan  iklim  di  dunia.  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  PPLH  telah  mengatur mengenai perubahan iklim
sebagaimana  ditegaskan  di  dalam konsiderans dari undang-undang tersebut  dan  juga  dijabarkan  dalam Pasal 1 butir 19 bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan  langsung  atau  tidak langsung  oleh  aktivitas  manusia sehingga  menyebabkan  perubahan komposisi  atmosfir  secara  global  dan selain  itu  juga  berupa  perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada  kurun  waktu  yang  dapat dibandingkan. Indonesia  sebelum  meratifikasi Protokol Kyoto telah memiliki kebijakan  lingkungan  hidup  yang disebut  AMDAL.  Kebijakan  Lingkungan Hidup  dan  Protokol  Kyoto  telah mendorong  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  yang  rentan  terhadap dampak  perubahan  iklim  merumuskan kebijakan lingkungan dengan melakukan agenda mitigasi dan adaptasi. Agenda mitigasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia menyangkut: 1. Konservasi energy
2. Bidang transportasi
3. Sektor industry
4. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor pembangkit listrik 5. Penggunaan energi baru terbarukan  seperti  pemanfaatan ternaga surya, angin, ombak, energi panas  bumi  dan  pemanfaatan sampah. Sementara agenda adaptasi dalam strategi pembangunan yang direncanakan  antara  lain  dilakukan melalui: 1. Program pengurangan risiko bencana  terkait  iklim  melalui program penghutanan kembali, penghijauan terutama di kawasan hutan/lahan yang kritis. 2. Penyebarluasan informasi perubahan  iklim  dan  informasi adaptasi 3. Peningkatan kapasitas mengintegrasikan perubahan iklim  kedalam  perencanaan, perancangan infrastruktur, pengelolaan konfril dan pembagian  kawasan  air  tanah untuk institusi pengelolaan air 4. Pengarus-utamaan adaptasi perubahan iklim kedalam kebijakan  dan  program  dengan fokus  pada  pengeloaan  bencana, sumberdaya air, pertanian, kesehatan dan industri 5. Pengembangan  isu  perubahan iklim  ke  dalam  kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi; Kebijakan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto memberi  peluang  Indonesia  secara ekonomi sebagai negara non-Annex 1  melalui  penerapan  proyek  CDM (Clean Development Mechanism). CDM merupakan mekanisme  Protokol  Kyoto  yang memungkinkan negara Annex-I dan negara  berkembang  bekerja-sama untuk  melakukan  “pembangunan bersih”.  Dengan  fasilitas  CDM, negara  Annex-I  dapat  memenuhi kewajiban  pengurangan  emisinya dengan melakukan proyek “pengurangan  emisi”  di  suatu negara  berkembang  dan  negara berkembang mendapatkan kompensasi finansial dan teknologi dari  kerja-sama  tersebut.    Tujuan CDM  sebagaimana  ditegaskan  oleh Protokol  Kyoto  (Pasal  12)  adalah
membantu negara berkembang melakukan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )  dan  turut  menyumbang bagi  pencapaian  tujuan  pengurangan emisi  global,  serta  untuk  membantu negara  Annex-I  mencapai  target pengurangan  emisi  mereka.    Investasi negara  Annex-I  di  negara  berkembang yang  menghasilkan  penurunan  emisi akan  disertifikasi  dan  kredit  dari “pengurangan  emisi  yang  disertifikasi” ( certified  emission  reduction ,  CER) tersebut  akan diberikan  kepada negara Annex-I.  (Hanan Nugroho, 2004:5) Dikeluarkannya  UU  No.32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PPLH) sebagai wujud upaya pemerintah dalam menjaga  dan  melestarikan  lingkungan. Prinsip sustainable  development dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia harus senantiasa dijaga agar keberlangsungan kehidupan tetap terjaga  hingga  generasi  yang  akan datang.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan dirumuskannya Protokol Kyoto sebagai kerangka  hukum  yang  mengatur upaya dalam mengantisipasi dampak  adanya global  warming dan climate change .
Konsistensi Pelaksanaan UU NO.32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Mekanisme Protokol Kyoto Konsekuensi Indonesia meratifikasi suatu Instrument Internasional dalam hal ini Protokol Kyoto adalah dilakukannya harmonisasi Protokol Kyoto  ke  dalam  Undang-Undang nasional  Indonesia.Melalui  UU  No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mekanisme implementasi Protokol Kyoto tergambar jelas arah dan pelaksanaannya. Implementasi  Protokol  Kyoto ke  dalam  UU  No.32  Tahun  2009 lebih  spesifik  dapat  digambarkan dalam  tabel  sebagai  berikut  : (Tabel. 2) Lingkup Protokol Kyoto UU No.32 Tahun 2009 Tujuan 1. Protokol Kyoto dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah kesepakatan yang mengatur upaya penurunan emisi GRK oleh negara maju, secara individu atau bersama-sama. 2. Tujuan Protokol Kyotomengantisipasi dan mengurangi dampak global warming dan climate change dengan prinsip sustainable development . Tujuan  yang  terkait  dengan Protokol, tercantum dalam konsiderans  poin  b  dan  e  yang isinya : 1. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Bahwa pemanasan global yangsemakin meningkatmengakibatkan perubahan iklimsehingga
memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Target Tercapainya target penurunan emisi yang dikenal dengan nama quantified emission limitation and reduction commitments (QELROs) adalah inti dari Protokol Kyoto.Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3, target Kyoto memilikibeberapa implikasi sebagai berikut: 1. Mengikat secara hukum (legally binding) 2. Adanya periode komitmen (commitment period) 3. Digunakannya rosot (sink) untuk mencapai target
4. Adanya  jatah  emisi (assigned amount) setiap pihak Annex I
5. Dimasukkannya  enam  jenis GRK (basket  of  gases) dan disetarakan dengan CO 2
Tujuan dirumuskannya UU
No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang secara langsung berintegrasi dengan isi Protokol
Kyoto diantaranya adalah:
1. Dalam Bab II bagian kesatu (Pasal 3) Tentang Tujuan yang mengatur beberapa hal, diantaranya: a. melindungi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b.  menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasimanusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 2. Pelaksanaan Sanksi secara tegas, yaitu sanksi administrative yang diatur dalam Pasal 77, 78 dan 79. Dan adanya eksekusi paksa yang diatur secara tegas dalam Pasal 80 dalam hal ini adalah Paksaan Pemerintah. Mekanism e Protokol Kyoto menyatakan bahwa  negara  Annex  I  pada Konvensi  Perubahan  Iklim  harus mengurangi emisi melalui kebijakan dan langkah-langkah di dalam negeri, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan energi, perlindungan perosot (peresap) GRK, teknologi yang ramah iklim dsb. Indonesia  merupakan  negara Non-Annex I yang tidak terbebani secara langsung dalam  upaya  penurun  emisi. Namun demikian, dalam kebijakannya  yang  tertuang dalam        Paragraf  1  mengenai Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup yang  diatur  dalam  Pasal  15,  16, 17  dan  18  tampak  nyata  sekali adanya komitmen dari pemerintah dalam upaya penyelamatan  dan  pelestarian lingkungan hidup. Mekanisme  implementasi  isi Protokol  yang  tertuang  dalam
Pasal  15  yang  berbunyi  sebagai berikut:
1. Pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  membuat  KLHS untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan  telah  menjadi dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan  suatu  wilayah dan/atau  kebijakan,  rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  melaksanakan KLHS  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  ke  dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana  tata  ruang  wilayah (RTRW)  beserta  rencana rincinya, rencana pembangunan jangkapanjang  (RPJP),  dan rencana pembangunan jangka  menengah  (RPJM) nasional, provinsi, dan b. kebijakan, rencana, dan/atau  program  yang berpotensi  menimbulkan dampak dan/atau risikolingkungan hidup. 3. KLHS  dilaksanakan  dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan  hidup  disuatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan  kebijakan,
rencana, dan/atau program;
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,  rencana, dan/atau  program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Walaupun tidak semua ketentuan-ketentuan yang terkandung  dalam  protokol  dapat diharmonisasikan ke dalam hukum nasional, Indonesia sebagai  negara  pihak  peserta konvensi  memiliki  andil  yang cukup  baik  dalam  merespon dalam melakukan upaya penyelamatan  dan  pelestarian lingkungan.  Berakhirnya  batas waktu  yang  disepakati  dalam pelaksanaan  Protokol  Kyoto  pada 2012  kemarin,  dan  munculnya ketentuan REDD (Reducing Emission for Degradation Deforestation) sebagai  kelanjutan dari  protokol  tidak  menyurutkan Indonesia melakukan upaya penurunan  emisi.  Indonesia  tetap memiliki  komitmen  dalam  upaya penurunan  emisi  dan  menekan laju  gas  rumah  kaca  melalui kebijakan-kebijakan,  diantaranya dalam  pengelolaan  BBM,  migrasi bahan  bakar  minyak  ke  bahan bakar  gas,  izin  pendirian  usaha dan  bangunan  berbasis  AMDAL, menghentikan impor peralatan/produk berbahan Freon atau  CFC (Chloroflourocarbon)
yang  menyebabkan  kerusakan lapisan ozon bumi dan kebijakan-
kebijakan  lain  terkait  upaya penyelamatan lingkungan.
S impulan Protokol  Kyoto  adalah sebuah instrument hukum ( legal instrument
) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi  Perubahan  Iklim  yang bertujuan  untuk  menstabilkan konsentrasi  GRK  agar  tidak mengganggu sistem iklim Bumi.Indonesia  sebagai  salah satu  negara  yang  meratifikasi protokol melakukan harmonisasi sebagai  wujud  implementasi  isi protokol  melalui  UU  No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan Hidup  dan  Protokol  Kyoto  telah mendorong  Indonesia  sebagai negara  kepulauan  yang  rentan terhadap  dampak  perubahan iklim  merumuskan  kebijakan lingkungan  dengan  melakukan agenda  mitigasi  dan  adaptasi.
Agenda  mitigasi  yang  dilakukan Pemerintah Indonesia menyangkut  konservasi  energi, bidang transportasisektor industri,  penerapan  teknologi ramah  lingkungan  pada  sektor pembangkit  listrik,  penggunaan energi  baru  terbarukan  seperti pemanfaatan  ternaga  surya, angin, ombak, energi panas bumi dan pemanfaatan sampah.
Sementara agenda adaptasi dalam  strategi  pembangunan yang  direncanakan  antara  lain dilakukan melalui program pengurangan  risiko  bencana terkait  iklim  melalui  program
penghutanan kembali, penghijauan terutama di kawasan hutan/lahan yang kritis, penyebarluasan informasi perubahan  iklim  dan  informasi adaptasi,  peningkatan  kapasitas mengintegrasikan perubahan iklim kedalam perencanaan, perancangan infrastruktur, pengelolaan konfril dan pembagian  kawasan  air  tanah untuk  institusi  pengelolaan  air, pengarus-utamaan adaptasi perubahan iklim kedalam kebijakan  dan  program  dengan fokus  pada  pengeloaan  bencana, sumberdaya air, pertanian, kesehatan dan industri pengembangan  isu  perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi. Walaupun  tidak  serta  merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam  protokol,  namun  sudah tampak  jelas  adanya  upaya pemerintah  melalui  kebijakan- kebijakan  terkait  perlindungan,
pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai  dampak    pemanasan global dan perubahan iklim.
Daftar Pustaka Heinrich  Böll  Foundation.  2002. The  Jo'burg  Memo:  Keadilan yang  Wajar  dalam  Dunia yang  Rapuh  Memorandum untuk  World  Summit  on Sustainable Development. Edisi Kedua. Berlin-Germany : the Heinrich Böll Foundation Murdiyarso. Daniel. 2003. Sepuluh Tahun  Perjalanan  Negosiasi Konvensi  Perbahan  Iklim. Jakarta : Kompas .  2007. Protokol Kyoto Implikasi Bagi Negara Berkembang. Jakarta: Kompas Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, ,  1985, Pengantar hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  singkat),
Jakarta  : Raja Grafindo Persada Triatmodjo, Marsudi. 1999. Penerapan  Precautionary Principle: Pergeseran Paradigma Hukum Lingkungan  Internasiona. Yogyakarta: Gama Press UNDP. 2001. Sustainable Development,  Energy  and the  Environtment  :  UNDP’s Climate  Change  Initiatives. UNDP. Artikel, Publikasi dan Jurnal Artikel Depkominfo. 2007. Perubahan  Iklim  (Global Climate  Change) .  diakses pada http://www.blogs.depkomi nfo.go.id/artikel/2007/11/
22/perubahan-iklim- global-climate-change/ Naskah  Akademik  Pengesahan Protokol Kyoto, dari http://www.google.com/a dobe-reader    diakses  pada tanggal 20 Januari 2009 Setyaningrum Wita, 2009, Implementasi Protokol Kyoto Dalam  Pencegahan Dampak  Perubahan  Iklim Global (Study  Terhadap Laporan  Walikota  London Tahun 2008 Tentang
Strategi Adaptasi Kota London  Dalam  Pencegahan Dampak  Akibat  Perubahan Iklim Global), Tesis : UGM Perundang-undangan Convention  on  Climate  Change diakses dari http://www.google.com Rio  Declaration  on  Environment and  Development,  1992 dari http://www.google.com The  Kyoto  Protocol  to  The  United Nations Framework Convention on Climate Change,  1999 diakses  dari http://www.google.com UNEP,  1999, Convention  on Climate  Change, Geneva  : UNEP/IUC UU  No.32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Internet Burhan Latief, H.A, 2007, Perubahan  Iklim  Global ,  dari http://www.google.com/ad obe-reader    diakses  pada tanggal 20 Januari 2009
CIFOR (Center For International
Forestry Research) , 2005,
Carbon Brief, diakses  pada http://www.cifor.cgiar.org/ publications/pdf_files/carbo brief/carbobrief0503.pdf KLH (Kementrian Negara Lingkungan Hidup) & JICA (Japan International Cooperation Agency), 2004, Konvensi Perubahan Iklim ,
diakses pada http://www.menlh.go.id/i ndex.php Meiviana, Armely dkk, 2004,
Bumi Makin Panas (Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia) , Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Pelangi (Yayasan Pelangi Indonesia), hlm.8 Diakses pada Http://www.pelangi.or.id NN, 2007,
Pemanasan Global dan Dampak  yang  Ditimbulkan , diakses dari http://wahdisblog.blogspo t.com/2007/12/pemanasa n-global-dan-dampak-
yang.html  pada  6  April 2008 21:36:05 GMT. NN,  2007, Perubahan  Iklim Dunia, diakses dari http://www.atanitokyo.blo gspot.com/2008/3/peruba han-iklim-dunia.html  pada tanggal 10 April 2008. Nugroho  Hanan,  2004,
Ratifikasi Protokol  Kyoto,  Mekanisme Pembangunan  Bersih  dan Pengembangan Sektor Energi  Indonesia :  Catatan Strategis, diakses dari www.kompas.com pada 28januari 2014 Wikipedia, Protokol Kyoto, diakses  pada  tanggal  10 April 2008 dari http://www.id.wikipedia.o rg/wiki/protokol-kyoto