Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 10 (1) (2024): 43 - 52

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos
Akses Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan

## Access to Employment for People with Disabilities in Medan City
Hairani Siregar 1) , Berlianti 1) , Ritha Dalimunthe 2) , Supsiloani 3)
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
2) Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
3) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

## Abstrak
Penyandang  disabilitas  masih  banyak  yang  tidak  dapat  memiliki  akses  atau  kesempatan  seperti masyarakat  non-disabilitas  lainnya,  salah  satunya  akses  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Penelitian bertujuan  untuk  menganalisis  peran  pemerintah  dalam  mengupayakan  ketersediaan  akses  lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Medan serta untuk melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat tersedianya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  FGD,  observasi,  dan  dokumentasi. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh para disabilitas untuk mendapatkan  pekerjaan.  Diperlukan  pemberdayaan  masyarakat  penyandang  disabilitas  guna meningkatkan skill dan kemampuan para disabilitas dengan tujuan dapat mencari pekerjaaan sesuai dengan  keahlian  para  disabilitas,  sangat  dibutuhkan  data  berdasarkan  jenis  kedisabilitasan  serta keahlian para disabilitas. Disamping itu perlu sosialisasi tentang kebijakan/ program dari Pererintah Kota Medan untuk pencari kerja disabilitas.
Kata Kunci: penyandang disabilitas, akses, lapangan kerja

## Abstract
There are still many people with disabilities who do not have access or opportunities like other non- disabled  people,  one  of  them  is  access  to  employment. The  study  aims  to  analyze  the  role  of  the government in ensuring the availability of access to employment for people with disabilities in Medan City and to see what factors hinder the availability of employment for people with disabilities, both from  the  government  and  private  sectors.  This  research  uses  qualitative  research  methods  with  a descriptive  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  using  interviews,  FGD, observation and documentation. Based on these conditions, there are still problems faced by people with disabilities in getting work. It is necessary to empower people with disabilities to improve the skills and abilities of people with disabilities with the aim of being able to find work according to the skills of people with disabilities. Data is really needed based on the type of disability and the skills of
people  with  disabilities.  Apart  from  that,  there  is  a  need  to  socialize  policies/programs  from  the Medan City Government for job seekers with disabilities.
Keywords : persons with disabilities, access, employment
How to Cite : Siregar, H., Berlianti, B., Dalimunthe, R., & Supsiloani, S. (2024). Akses Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 10 (1): 1 - 17.
* Corresponding author: E-mail: hairani@usu.ac.id ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Data Word  Health  Organization (WHO) menyatakan  bahwa  terdapat sekitar 1.3 miliar manusia atau 16% dari populasi  dunia  yang  merupakan penyandang  disabilitas.  Menurut  data ILO, International  Labor  Organization, penyandang  disabilitas  di  dunia  82% berada  di  negara-negara  berkembang dan  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan (Erissa,  2022).  Survei  Badan  Pusat
Statistik menyatakan jumlah penyandang  disabilitas  di  Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 22,5 juta orang. Namun, dari jumlah tersebut menunjukkan  bahwa  hanya  terdapat sekitar 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas  usia  produktif  yang  bekerja atau  hanya  sekitar  5%  .  Penyandang disabilitas menghadapi hambatan untuk mengakses  dan  empat  kali  lebih mungkin  melaporkan  diperlakukan buruk,  serta  tiga  kali  lebih  mungkin ditolak perawatan kesehatannya.
Artinya,  penyandang  disabilitas  masih banyak yang tidak dapat memiliki akses atau  kesempatan  seperti  masyarakat non-disabilitas  lainnya,  dan  bahkan mereka mendapat perlakuan diskriminasi. Menurut UU No.8/2016
penyandang  disabilitas  merupakan
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lam yang dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif degan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan hak. Para penyandang disabilitas  juga  mampu  bekerja  seperti masyarakat  normal  pada  umumnya, bahkan  banyak  dari  mereka  yang mempunyai  keahlian  dan  potensi  dalam diri yang digunakan untuk bertahan hidup. Namun  karena  berbagai  faktor  seperti belum  maksimalnya  akses  berbagai pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas dan  upaya  pemberdayaan  pemerintah menempatkan  penyandang  disabilitas pada  kondisi  yang  tidak  menguntungkan dalam berbagai hal, seperti ketenagakerjaan.
Keberadaan  undang-undang  yang mengatur pelibatan penyandang disabilitas dalam  dunia  kerja,  yang  dikategorikan menjadi dua yakni pemerintah dan  swasta. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni Pasal 53 ayat 1 dan 2 ditetapkan bahwa semua penyedia kerja  wajib  memberikan  akses  kerja  bagi penyandang  disabilitas,  dengan  penyedia kerja sektor pemerintah wajib mempekerjakan  minimal  2%  penyandang
disabilitas  dari  jumlah  karyawan  dan bagi  perusahaan  swasta  paling  sedikit mempekerjakan  paling  sedikit  1% penyandang  disabilitas  dari  jumlah karyawan  mereka  (Erissa,  dkk,  2022). Perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Undang Undang Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemerintah  beserta  perangkat  dan jajarannya  memiliki  wewenang  dalam mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini juga  termasuk  penyandang  disabilitas. Secara  statistik  jumlah  penyandang disabilitas di Indonesia yang berpartisipasi dalam dunia kerja masih minim.  Kota  Medan  sendiri,  aksebilitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas juga terbilang cukup rendah. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih banyaknya penyandang disabilitas yang menjadi  pengemis  di  jalanan,  tidak mempunyai kesempatan kerja dan tidak ada  penyedia  kerja  ataupun  lapangan pekerjaan  yang  layak.  Terdapat  dua faktor rendahnya
partisipasi penyandang  disabilitas  di  dunia  kerja, yakni  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  merupakan hambatan  yang  berasal  dari  diri  para
penyandang  disabilitas  yaitu  kepercayaan diri  (Dewi,  2015;  Multadi,  2020), penyesuasian  diri  (Purinami,  Apsari, &Mulyana,  2018),  rendahnya  kapasistas penyandang  disabilitas  karena  minimnya akses terhadap pendidikan, dan terbatasnya  informasi  bagi  penyandang disabilitas (Utami, 2015). Sedangkan faktor ekternal berasal dari masyarakat, pemerintah,  dan  juga  penyedia  kerja. Faktanya penyandang disabilitas memiliki berbagai kendala dalam hidup bersosial di tengah  masyarakat,  baik  itu  keterbatasan ruang  gerak,  keterbatasan  fisik  sehingga menggiring  pada  pandangan  masyarakat dan melihat bahwa penyandang disabilitas adalah  makhluk  lemah  yang  tidak  dapat melakukan  aktivitas  normal  sebagaimana masyarakat  lainnya.  Padahal  penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki  hak  untuk  hidup  mandiri  dan produktif serta berhak untuk mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak. Fenomena  ini  juga  berlanjut  pada minimnya  penyediaan  fasilitas-fasilitas umum  bagi  para  penyandang  disabilitas, sekolah  atau  pendidikan  bagi  para penyandang  disabilitas  juga  lapangan pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas. Bagaimana pemerintah Kota Medan dalam penyediaan akses lapangan pekerjaan bagi penyandang  disabilitas  dan  apa  saja  yang
menjadi faktor penghambat penyediaan lapangan  pekerjaan  pada  disabilitas baik  di  sektor  pemerintah  maupun swasta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakana pendekatan  kualitatif  yaitu  sebuah konsep  besar  yang  meliputi  beberapa bentuk  penyelidikan  dan  membantu dalam  memahami  dan  menjelaskan makna  fenomena  sosial.  Menurut Creswel  dalam  bukunya  Educational Research,  penelitian  kualitatif  adalah jenis  penelitian  dimana  peneliti  sangat tergantung  terhadap  informasi  dari objek/  partisipasi  pada;  ruang  lingkup yang  luas,  pertanyaan  yang  bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian  besar  terdiri  atas  kata- kata/teks  dari  partisipan,  menjelaskan dan  melakukan  analisa  terhadap  kata- kata  dan  melakukan  penelitian  secara subjektif (Creswell, 2008).
Penelitian  dilaksanakan  di  Kota Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara. Sedangkan  teknik  pemilihan  informan pada  penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling. Pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  observasi, wawancara, dan focus group discussion .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyandang disabilitas yang berada di Kota Medan yang sering kali mengalami diskriminasi  dan  keterbatasan  dalam beraktivitas.  Kedisabilitasan  mereka  bisa bersifat bawaan sejak lahir atau disebabkan  oleh  kecelakaan  maupun penyakit.  Berdasarkan  data  dari  Dinas Sosial  Kabupaten/Kota  Sumatera  Utara tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan mencapai 2.100 jiwa, terdiri dari  1.200  laki-laki  dan  300  perempuan. Data  dari  Dinas  Sosial  Medan  tahun  2022 menunjukkan  bahwa  terdapat  837  anak disabilitas di kota tersebut. Namun, hingga kini data mengenai penyandang disabilitas yang  mencari  kerja  belum  tersedia. Kekurangan  data  ini  menjadi  salah  satu kendala dalam upaya penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan, diketahui bahwa Dinas Ketenagakerjaan  belum  memiliki  data ketenagakerjaan  disabilitas  berdasarkan jenis  kedisabilitasan,  pendidikan,  dan keterampilan.  Instansi  tersebut  hanya memiliki data mengenai jumlah disabilitas. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan masih sangat terbatas dalam melakukan pendampingan dan menyediakan pelatihan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas memasuki dunia kerja. Pelatihan
yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan lebih banyak
diperuntukkan  bagi  kalangan  umum, dengan  tujuan  agar  penyandang disabilitas  juga  memiliki  kesempatan yang  sama  dengan  masyarakat  umum lainnya yang sedang mencari pekerjaan.
Mengingat bahwa penyandang disabilitas  memiliki  berbagai  jenis kedisabilitasan,  kesiapan  infrastruktur di Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan-perusahaan baik pemerintah  maupun  swasta  belum memadai. Menanggapi Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang Disabilitas,  Pemerintah  Kota  Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan mengambil kebijakan dengan membentuk Tim Unit Layanan Disabilitas  (ULD)  Kota  Medan.  Tim  ini bertugas  memberikan  pendampingan kepada  pemberi  kerja  (perusahaan) hingga penyandang disabilitas memenuhi kompetensi
melalui pelatihan.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota Medan  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan juga mengadakan job fair. Awalnya, job fair  dilaksanakan  di  satu  tempat  yang kurang efektif karena pencari kerja sulit menjangkau  lokasi  tersebut.  Oleh karena itu, job fair kini diadakan secara
bergiliran di kecamatan-kecamatan.
Dengan pelaksanaan job fair di kecamatan, acara  ini  lebih  mudah  dijangkau  oleh pencari  kerja.  Pencari  kerja  memiliki beberapa  pilihan;  jika  tidak  bisa menghadiri  job  fair  di  satu  kecamatan, mereka dapat mengunjungi kecamatan lain pada waktu dan tempat yang lebih mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.
Data menunjukkan bahwa terdapat dua permasalahan utama dalam penyediaan  lapangan  pekerjaan  bagi penyandang  disabilitas.  Permasalahan tersebut  berasal  dari  sisi  penyandang disabilitas sendiri dan dari para pengusaha.
Tantangan  yang  dihadapi  oleh penyandang  disabilitas  antara  lain  adalah penghasilan yang tidak tetap, ketidaksesuaian  antara  gaji  dan  tingkat pendidikan,  serta  kebutuhan  akan  lokasi kerja yang dekat dengan rumah.
Di  sisi  pengusaha,  tantangan meliputi:  ketidakmampuan  penyandang disabilitas  untuk  memenuhi  kualifikasi yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan,  kurangnya  dukungan  dan insentif  dari  pemerintah,  keterampilan pelamar yang tidak memadai, infrastruktur perusahaan yang tidak mendukung, sarana publik  seperti  transportasi  yang  belum memadai,  kurangnya  informasi  tentang cara  merekrut  karyawan  disabilitas,
kurangnya  dukungan  dari  manajemen perusahaan, dan kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas perusahaan.
Beberapa  faktor  penghambat
akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah
diungkapkan  oleh  beberapa  informan, baik  melalui  wawancara  maupun  hasil FGD yang dilakukan. Faktor penghambat ini  dapat  dikategorikan  ke  dalam  dua bagian,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
Faktor internal berkaitan dengan kesiapan  penyandang  disabilitas  untuk memasuki  dunia  kerja,  termasuk kepercayaan diri dan persiapan menghadapi  tantangan.  Selain  itu, pendidikan  dan  keterampilan  juga menjadi  pertimbangan  penting  dalam memperoleh  pekerjaan  yang  sesuai dengan kedisabilitasan.
Sedangkan faktor eksternal mencakup aspek-aspek seperti masyarakat, perusahaan,
dan aksesibilitas  menuju  tempat  kerja,  di mana  masih  banyak  tempat  kerja  yang belum ramah terhadap disabilitas.
Kondisi ini juga terungkap dalam hasil  FGD,  di  mana  beberapa  peserta menyatakan hal-hal berikut:
1. Belum  ada  data  akurat  tentang jumlah  penyandang  disabilitas  pencari
kerja  berdasarkan  jenis  kedisabilitasan, pendidikan, dan keterampilan.
2. Belum  semua  perusahaan,  baik milik pemerintah maupun swasta, membuka  lowongan  pekerjaan  dengan kuota  2%  dan  1%  untuk  penyandang disabilitas.
3. Akses pelayanan publik dan fasilitas di  tempat  kerja  belum  tersedia  secara maksimal.
4. Masih banyak yang belum menerima keberadaan penyandang
disabilitas,  terutama  di  kalangan  pemberi kerja atau perusahaan swasta/pemerintah.
5. Dinas  terkait  terkendala  karena tidak  bisa  langsung  bertindak,  mengingat UU yang berasal dari pusat, sehingga tidak dapat  secara  langsung  memberikan  aksi terkait penyediaan akses lapangan pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan adanya  Perda  tentang  disabilitas  di  Kota Medan.
Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan, beberapa solusi yang ditawarkan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Pengenalan dan Sosialisasi Diperlukan upaya untuk memperkenalkan  kemampuan  yang dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas,
karena  banyak  perusahaan  swasta  dan
pemerintah  yang  masih  awam mengenai  disabilitas.  Sosialisasi tentang  keterampilan  dan  potensi yang dimiliki penyandang disabilitas sangat  penting.  Perusahaan  swasta dapat memanfaatkan dana CSR untuk kegiatan  sosialisasi  ini.  Selain  itu, perusahaan harus bertanggung jawab dalam menyesuaikan ekosistem kerja agar inklusif.
2. Sertifikasi Kompetensi Jika pendidikan formal tidak memungkinkan, penyandang disabilitas sebaiknya memiliki sertifikat  kompetensi  dari  pelatihan yang diakui secara nasional atau oleh negara.  Sertifikat  ini  dapat  menjadi dokumen tambahan yang mendukung  dalam  proses  lamaran pekerjaan. 3. Peran Organisasi Penyandang
Disabilitas (PPDI) PPDI harus berfungsi sebagai wadah yang  efektif  dalam  menyalurkan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas berdasarkan  jenis  kedisabilitasan, pendidikan, dan keterampilan. Selain itu,  PPDI  perlu  menjalin  kerja  sama dengan  instansi  pemerintah  dan swasta untuk menyediakan pelatihan yang  sesuai  dengan  kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Penggunaan LinkedIn Penyandang disabilitas dapat memanfaatkan LinkedIn untuk memperluas  jangkauan  mereka  dan agar dapat dijangkau oleh perusahaan.
5. Mencontoh Praktik dari Negara Maju
Dinas  Ketenagakerjaan  diharapkan dapat  mencontoh  negara-negara  maju seperti  Jepang  dalam  hal  penempatan penyandang  disabilitas  ke  pasar  kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan kesempatan  yang  setara  seperti  tenaga kerja lainnya.

## SIMPULAN
Pemerintah  Kota  Medan  telah melakukan beberapa upaya dalam penyediaan akses lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, antara lain:
a)  Melalui  Dinas  Ketenagakerjaan, pemerintah  telah  membentuk  Tim  Unit Layanan  Disabilitas  (ULD)  Kota  Medan, sesuai  dengan  SK  (Surat  Keputusan)  Wali Kota Medan Nomor 800/01.K/2023. SK ini ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  SK  No. 560/DISNAKER/1155 tentang penunjukan personel  tim  Unit  Layanan  Disabilitas Ketenagakerjaan  Kota  Medan.  Tim  ini bertugas  melakukan  pendampingan  bagi pemberi  kerja  (perusahaan)  hingga penyandang disabilitas memenuhi
kompetensi  melalui  pelatihan.  Namun, pada  kenyataannya,  pemanfaatan  Tim ini  oleh  penyandang  disabilitas  masih belum optimal.
b)  Dinas  Ketenagakerjaan  juga mengadakan kegiatan job fair. Awalnya, job fair dipusatkan di satu lokasi, namun karena  sulit  diakses  dari  wilayah  yang lebih  jauh,  acara  ini  kini  dilaksanakan secara  bergiliran  di  setiap  kecamatan dengan  harapan  agar  penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi.
c)  Pemerintah  Kota  Medan melakukan  seruan  kepada  perusahaan- perusahaan  untuk  mempekerjakan penyandang disabilitas.
Beberapa  faktor  penghambat akses lapangan pekerjaan bagi penyandang  disabilitas  meliputi  faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal berkaitan dengan kesiapan penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja, termasuk  kepercayaan  diri,  persiapan menghadapi
tantangan, serta
pendidikan  dan  keterampilan  yang memadai.  Faktor  eksternal  mencakup masyarakat, perusahaan,
dan aksesibilitas  menuju  serta  di  tempat kerja,  yang  masih  banyak  yang  belum ramah  terhadap  disabilitas.  Selain  itu, terdapat  beberapa  hal  prinsipil  yang juga menjadi kendala:
a)  Belum  ada  data  akurat  tentang jumlah  penyandang  disabilitas  pencari kerja  berdasarkan  jenis  kedisabilitasan, pendidikan, dan keterampilan.
b)  Belum  semua  perusahaan,  baik milik pemerintah maupun swasta, membuka  lowongan  pekerjaan  dengan kuota  2%  dan  1%  untuk  penyandang disabilitas.
c)  Akses  pelayanan  publik  dan fasilitas  di  tempat  kerja  belum  tersedia secara maksimal.
d)  Masih  banyak  yang  belum menerima keberadaan penyandang disabilitas,  terutama  di  kalangan  pemberi kerja atau perusahaan swasta/pemerintah.
e)  Dinas  terkait  terkendala  karena tidak  dapat  bertindak  secara  langsung akibat  peraturan  UU  yang  berasal  dari pusat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  adanya Perda  tentang  disabilitas  di  Kota  Medan untuk  memfasilitasi  penyediaan  akses lapangan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonym. Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
Erissa,  D.  (dkk).  (2022).  Akses  Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan : Kajian Literatur. Jurnal Pembangunan Manusia,Vol. 3, No. 1 [2022]
International Labour Organization. (2013).
Pedoman ILO tentang Pengelolaa Penyandang  Disabilitas  di  tempat  Kerja.
URL  :  www.ilo.org/pubins  .  Diakses pada : 31 Juli 2023
International  Labour  Organization.  (2020).
Risalah  Kebijakan  :  Covid  -19  dan dunia kerja : Memastikan Keterlibatan penyandang  disabilitas  di  semua tahapan
respons. URL : wcms_749375.pdf  (ilo.org)  .Diakses pada : 31 Juli 2023 Rifani Indrianti, Hak Penyandang Disabilitas diatur Undang-undang https://indonesiabaik.id/infografis/h
ak-penyandang  diakses  17  Novenber 2023/12.10 wib
Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif.  Jurnal Alhadharah,  Vol.  17,  No.  33  (2018) Rustanto,  B.  (2015).  Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
Siregar,  H.  Y.,  Sismudjito.,  Ginting  B.  (2023).
Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.  Jurnal  Perspektif,  Vol.  12 (1) (2023).
Kemenaker.go.id  diakses  17  November  2023/
13.00 WIB