## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.614

## Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi

## Thania Khairunisa¹ dan Puti Priyana²
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 Correspondence email: thaniakhairunisa996@gmail.com, puti.priyana@fh.unsika.ac.id
Abstrak .  Perkara  pidana  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  telah  menjadi  hal  yang  pasti  terjadi  setiap  harinya,  sehingga  dalam mengungkap  kasus  perkara  pidana  seperti  pencurian,  pembunuhan  dan  lainnya,  perlu  adanya  alat  bukti  untuk  mengungkap penyebab  terjadinya  perkara  pidana  yang  mana  perlu  adanya  pemeriksaan  suatu  peristiwa  pidana  di  mana  ilmu  kedokteran forensik sangat membantu aparat penegakan hukum untuk mengungkap terjadinya suatu perkara pidana, baik pemeriksaan orang hidup maupun orang mati. Jadi perlu yang perlu dipahami disini adalah peranan apa saja dan kekuatan alat bukti hukum forensik di  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  menggunakan  metode  normatif,  spesifikasi  penelitian  ini  digunakan  yaitu  deskriptif. Gambaran kedepannya kita dapat mengetahui apa saja peranan ilmu kedokteran forensik dan kekuatan hukum alat bukti forensik di dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya pada perkara pidana aborsi yang kerap terjadi di Indonesia.
Kata Kunci : Kedokteran Forensik, Alat Bukti, Aborsi.
Abstract. Crimes that often occur in Indonesia has become a sure thing to happen every day, so in uncovering criminal cases such as theft, murder and others, there needs to be evidence to uncover the cause of a crime which is necessary to examine a criminal case  in  which  forensic  medical  science  is  very  helpful  to  law  enforcement  officials  to  uncover  a  criminal  act  ,  both  the examination of the living and the dead. So what needs to be understood here is the role of any and the strength of forensic legal evidence in the settlement of criminal cases. using normative methods, the specifications of this study are used that are descriptive. In the future, we can find  out  what  are the roles of forensic medicine and the legal force of forensic evidence in  the process of proof of criminal acts, especially in abortion crimes that often occur in Indonesia.
Keywords: Forensic Medicine, Evidence, Abortion.

## PENDAHULUAN
Kejahatan  kerap  terjadi  dimanapun  kita  berada,  baik  dilakukan  di  lingkungan  masyarakat  atau  dalam  keadaan sendiri.  Hal  ini  membuat  kita  harus  waspada.  Tetapi  bagaimanakah  jika  terdapat  sesosok  mayat  yang  tidak  jelas kematiannya  dan  tidak  terdapat  saksi  ataupun  adanya  janin  yang  dibuang  tanpa  tau  siapa  yang  membuang  janin tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  membuat  kita  memerlukan  sebuah  bukti  untuk  mengungkap  kematian  tersebut  atau dalam mengungkap kasus perkara pidana aborsi tersebut. Di dalam kedokteran forensik, kita dapat mengetahui sebab dan akibat kematian seseorang.
Kedokteran  forensik  adalah  suatu  pemeriksaan  terhadap  mayat  atau  orang  hidup  dengan  menggunakan  ilmu medis  untuk  membantu  proses  kepentingan  penegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pelayanannya  berupa:  penyelidikan medis  terhadap  orang  sudah  meninggal  maupun  yang  masih  hidup,  dan  penyelidikan  medis  terhadap  bahan  yang berasal dari jasad manusia seperti darah, urine, air seni, rambut, kuku dan lain-lain buat kepentingan penyidikan serta peradilan. Penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan KUHAP, menurut Pasal 184(1) KUHAP), alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 1
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Pasal  133(1)  KUHAP,  keterangan  ahli  forensik  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang legal  dalam  persidangan,  jika  penyidik  berurusan  dengan  korban  untuk  tujuan  peradilan,  terlepas  dari  cedera, keracunan  serta  kematian  yang  prediksi  terjadi  karena  insiden  perkara  pidana,  penyidik  berhak  mengajukan permintaan  keterangan  ahli  kepada  pakar  kedokteran  kehakiman  maupun  dokter,  serta  ahli  lainnya. 2 Hasil pemeriksaan kedokteran forensik ini merupakan  informasi tertulis dari dokter  yang telah  disumpah atau disebut juga dengan Visum  et  Repertum. Alat  bukti  ini  hanya  dapat  diminta  oleh  penyidik  yang  mana Visum  et  Repertum sangat membantu  proses  penyidikan  hingga  peradilan.  Tetapi  di  dalam  KUHAP  tidak  tercantum Visum  et  Repertum melainkan Keterangan ahli.
Keterangan  ahli  dapat  diberitahukan  secara  lisan  maupun  dalam  bentuk  surat.  Yang  berwenang  menjadi keterangan ahli yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman, dokter dari instansi pemerintah dan ahli lainnya, yang sinkron
1 Dilla Haryanti, Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan, Jurnal Constitutum, Vol. 13, No. 1, Oktober 2013, hlm. 600.
2 Muchlas  Rastra  Samara  Muksin,  Nur  Rochaeti, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menggunakan  Keterangan  Ahli  Kedokteran  Forensik Sebagai  Alat Bukti  Tindak Pidana Pembunuhan , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo. 2, No. 3, 2020, hlm. 345.
Thania Khairunisa dan Puti Priyana, Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011. Maka, berdasarkan Pasal 179 KUHAP bahwa para dokter ahli kehakiman, dokter dari instansi pemerintah dan ahli lainnya wajib menyampaikan keterangan ahli demi keadilan.
Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi  permasalahan,  yaitu  apakah  peranan  alat  bukti  forensik  di  dalam  proses  pembuktian  pada penyelesaian perkara pidana aborsi dan bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam melakukan pembuktian forensik pada  penyelesaian  perkara  perkara  pidana  aborsi. Sejalan  dengan  pokok  permasalah  tersebut,  maka  tujuan  dari penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  peranan  peranan  alat  bukti  forensik  di  dalam  proses  pembuktian  pada penyelesaian  perkara  pidana  aborsi dan  untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  pembuktian forensik pada penyelesaian perkara pidana aborsi.

## METODE
Penelitian  yang  bertajuk  “Kedudukan  Alat  Bukti  Forensik  Dalam  Proses  Pembuktian  Perkara  Pidana  Aborsi” ini  mengambil  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis-normatif  merupakan  suatu  pendekatan  yg dilaksanakan  dengan  mengkaji  teori,  konsep,  asas,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  sejalan  dengan pembahasan ini, berdasarkan sumber hukum yang asli.
Data  dalam  jurnal  ini  merupakan  data  sekunder,  yakni  materi  pustaka  yg  meliputi  dokumen  atau  arsip  dinas, buku  perpustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  karya  ilmiah,  artikel,  hingga  dokumen  atau  akta  yang berhubungan  dengan  materi  yang  akan  dibahas. 3 Penggunaan  data  sekunder  dibagi  sebagai  materi  hukum  utama (primer),  materi  hukum  inferior  (sekunder),  serta  materi  hukum  tersier.  Pertama,  materi  hukum  utama  (primer) merupakan  materi  hukum  seperti  peraturan  perundang-undangan  yang  membatasi  kehidupan  masyarakat.  Kedua, materi  hukum  sekunder,  yakni  materi  yang  menyampaikan  penerangan  terhadap  materi  hukum  primer,  contohnya buku  ilmiah  yang  terkait,  hasil  penelitian  atau  bahkan  opini  para  pakar  hukum.  Ketiga,  materi  hukum  tersier,  yaitu materi  yang  mengantarkan  petunjuk  kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi  hukum  sekunder.  Pada  pengumpulan data sekunder menggunakan penelitian pustaka serta studi dokumentasi. Kemudian, data tadi akan diidentifikasi serta diklasifikasikan,  sehingga  dapat  sebagai  goresan  pena  hukum  menggunakan  cara  mendeskripsikan  persoalan- persoalan yang ada pada penelitian melalui teknik analisis data kualitatif. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi
Aborsi  sebagai  perkara  pidana  yang  menghilangkan  atau  menggugurkan  nyawa  (janin)  dalam  kandungan memiliki unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 346 KUHP yaitu:
1. Unsur  seseorang  perempuan  ;  yang  dimaksud  dengan  unsur  seorang  perempuan  yaitu  orang  atau  subyek  hukum yang  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatan  atau  tindakannya,  maksudnya  tidak  mempunyai  alasan  pembenar maupun alasan pemaaf yang subjeknya adalah seorang perempuan yang tengah mengandung;
2. Unsur  dengan  sengaja;  maksud  unsur  ini  adalah  perempuan  yang  sedang  mengandung  mengetahui  serta menghendaki  dan  ditujukan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sadar  yang  bertujuan  untuk  menggugurkan kandungannya;
3. Menggugurkan atau meniadakan kandungannya atau meminta orang lain untuk itu; dalam hal ini, si ibu dari janin yang  dikandungnya  meneggugurkan  kandungannya  sendiri  atau  meminta  orang  lain  untuk  menggugurkan kandungannya dengan maksud agar kandungannya digugurkan. 5
Dalam  perkara  pidana  aborsi,  ilmu  kedokteran  forensik  memiliki  peranan  untuk  membuat visum  et  repertum dan  dokter  ahli  forensik  sebagai  saksi  ahli.  Pertama, visum  et  repertum dibuat  oleh  dokter  ahli,  yang  dalam  perkara pidana aborsi dibuat oleh dokter ahli kandungan. Surat keterangan ini dibuat oleh dokter dalam kasus-kasus peristiwa pidana  yang  berkaitan  dengan  tubuh  manusia,  khususnya  kasus-kasus  kematian  seseorang  yang  memerlukan pembedahan terhadap mayat-mayat yang ditemukan dan diduga telah terjadi kejahatan pidana terhadap mayat tersebut. Dalam  hal  ini, visum  et  repertum digunakan  sebagai  alat  bukti  surat.  Kedua,  dokter  ahli  forensik  sebagai  saksi  ahli yang berkedudukan sebagai pembuat surat keterangan atau visum et repertum . Dokter ahli diberikan tugas sepenuhnya untuk membuat visum et repertum sebagai pembantu hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara  pidana.  Dalam  hal  ini,  dokter  diikutsertakan  untuk  turut  menyampaikan  pendapatnya  sesuai  dengan  ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam pemeriksaan peristiwa pidana. 6
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 13.
4 Abdurrahman Al Hakim, dkk, Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya , Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5(2), 2021, hlm. 433.
5 Widowati, Tindakan  Aborsi  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Dan  Kesehatan  Di  Indonesia ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Tulungagung, hlm. 24.
6 Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, hlm 132-133.

## Thania Khairunisa dan Puti Priyana, Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi
Diperlukannya  pendapat  dokter  ahli  forensik  disebabkan  ketua  sidang,  atau  disebut  juga  dengan  hakim  selaku pemutus  masalah  tidak  memiliki  bekali  pengetahuan-pengetahuan  yang  memiliki  hubungan  dengan  anatomi  tubuh manusia. Oleh karenanya, peranan dokter sebagai ahli forensik sangat diperlukan  buat membenarkan karena, metode dan durasi kematian yang diduga terjadi sebab pembantaian, bunuh diri, musibah kecelakaan, ataupun kematian yang dianggap  meragukan.  Dalam  hal  ini,  jasad  korban  yang  tidak  diketahui  identitasnya  dibutuhkan  penyelidikan  agar identitasnya  diketahui,  serta  yang  terjadi  pada  korban  aborsi,  pembunuhan,  penganiayaan,  peracunan  serta  peristiwa lain  yang  dibutuhkan  pengecekan  oleh  dokter  pakar  ilmu  mayat  untuk  menerangkan  insiden  itu  dengan  cara kedokteran (secara medis). 7
Dalam keterkaitan dengan aborsi, terdapat 2  jenis aborsi, yaitu pengguguran normal dan pengguguran induksi. Pengguguran  normal  merupakan  keadaan  dimana  gugurnya  janin  disebabkan  proses  alamiah  yang  diakibatkan  oleh cacat  kromosom  maupun  musibah  kecelakaan.  Sebaliknya,  untuk  penguguran  induksi  dipecah  lagi  jadi  2  (dua)  tipe, yaitu:
1. Induksi Medicinalis adalah pengguguran yang dilaksanakan karena tujuan medis;
2. Induksi Kriminalis yaitu pengguguran yang dilakukan di luar tindakan medis. 8
Dalam  perihal  ini,  aborsi  yang  bisa  dikecualikan  terhadap  larangan  aborsi  ataupun  pengguguran  kandungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan selaku berikut:
1. Gejala dalam kedaruratan kedokteran yang dideteksi semenjak umur kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun  janin,  yang  cacat  bawaan  ataupun  mengidap  penyakit  genetik  berat,  serta  bayi  yang  sulit  untuk  hidup  di luar kandungan karena tidak bisa diperbaiki atau disembuhkan; atau
2. Perkosaan yang mengakibatkan kehamilan menimbulkan trauma psikologis untuk korban perkosaan.
Dalam  hal  ini,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  aborsi  di  atas,  aborsi  hanya  dapat  dilaksanakan jika  telah  dikonsultasikan  dan/atau  dinasihati  oleh  konsultan  yang  berkualifikasi  dan  berwenang  sebelum  aborsi dilakukan dan setelah aborsi diakhiri sesuai Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang ayat (3) Kesehatan. Oleh karena itu,  semua  aborsi  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  adalah  pengguguran  kandungan ilegal  dan  pelakunya  akan  dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  Pasal  194 UU Kesehatan  No. 36  Tahun  2009,  yang menyebutkan,
“Tiap orang yang dengan sengaja melakukan pengguguran tidak memenuhi Pasal 75 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupilah)”. 9
Selanjutnya,  dalam  perkara  pidana  aborsi  untuk  membuktikan  dilakukannya  aborsi  ilegal,  maka  surat keterangan dokter sebagai  alat bukti surat diperlukan apabila tidak terdapat bukti lain, karena dalam  hal pembuktian diperlukan  minimal  2  alat  bukti.  Seperti  yang  dikemukakan  sebelumnya,  bahwasanya  peran  surat  keterangan  dokter ialah alat bukti yang legal seperti yang terdapat dalam dalam Pasal 184(1) huruf c KUHAP. Selaku alat bukti yang sah surat keterangan dokter memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya, yang apabila terdapat dalam berkas perkara,  maka  surat  keterangan  dokter juga  harus  disebutkan  serta  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  majelis hakim.  Sebagaimana  Pasal  184  (1)  KUHAP  jo  Pasal  187  KUHAP  perihal  penjelasan  yang  dimaksud  menggunakan alat bukti surat, surat keterangan dokter sudah memenuhi kriteria dalam alat bukti tersebut, jelas merupakan alat bukti yang sah. Peran surat keterangan dokter sebagai alat bukti pada pembuktian perkara pidana aborsi sangat membantu, serta bisa menolong penyidik untuk menemukan petunjuk dalam hal mengungkap suatu perkara pidana.
Kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Pembuktian Forensik pada Penyelesaian Perkara Pidana Aborsi Pembuktian  forensik  pada  masalah  pidana  aborsi  memerlukan Visum  et  Repertum selaku  alat  bukti  pada pembuktian peristiwa pidana  pengguguran anak atau aborsi, dimana Visum et Repertum maksudnya adalah salah satu alat bukti yang legal di pengadilan yang berisikan data, kenyataan, opini dari dokter ilmu mayat atau dokter lainnya. Kendala dalam pengumpulan bukti forensik dalam kasus aborsi kriminal adalah perlunya menyatakan kembali kepada keluarga,  tentang  maksud  dan  tujuan  otopsi  jika  keluarga  mengajukan  keberatan.  Ada  beberapa  akibat  penolakan otopsi  dan  dapat  dijatuhkan  Pasal  222  KUHP,  Pasal  135  KUHAP  dan  segala  akibat  konsekuensinya  tidak  dapat
7 Netty  Endrawati,  “  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Sektor  Informal  (studi  kasus  di  Kota  Kediri)”, Disertai  Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, (Surabaya: UNTAG, 2011), Tidak dipublikasikan, hlm.13.
8 Tongku Adhil Fitrah, Peran Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Abortus Provokatus Kriminalis , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
9 Freedom Bramy Johnatan Tarore, Penguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP, Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 36.
Thania Khairunisa dan Puti Priyana, Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi
diadakannya  penguburan,  warisan,  asuransi,  serta  urusan  perdata  lainnya  dikarenakan  tidak  mendapatkan  Surat Keterangan Form-A. 10
Contoh kasus perkara pidana aborsi:
Pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB ditemukan bayi laki-laki di selokan Dusun Jakatawa, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dalam keadaan meninggal dunia;
Hasil investigasi secara medis terhadap bayi tersebut yaitu :
1. Janin yang ditemukan adalah janin manusia;
2. Panjang janin manusianya, yaitu 16,5 Cm;
3. Berat janin manusianya, yaitu 150 gram;
4. Jenis kelamin janin manusianya, yaitu jenis kelamin laki-laki;
5. Bentuk tubuh sudah dalam keadaan komplit, hanya saja mata belum terbuka, dan belum ditumbuhi rambut;
6. Diduga janin manusia tersebut sudah meninggal sekitar 5 (lima) hari atau sejak masih didalam kandungan janin itu sudah meninggal;
Berdasarkan  keterangan  ahli,  bahwa  hasil  visum  yang  dihadirkan  telah  sinkron  dengan  isi  pada  pasal  133 KUHAP, yakni Pertama, pada perihal penyidik untuk kebutuhan peradilan dalam menangani korban, baik akibat racun, luka maupun meninggal yang diprediksi akibat adanya peristiwa kejahatan, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kepada pakar medis dan atau ahli lainnya. Kedua, permintaan keterangan ahli yang dimaksud ayat (1) dilakukan  dengan  menggunakan  surat  tertulis,  yang  dalam  surat  itu  disebutkan  secara  tegas  untuk  pemeriksaan terhadap luka  atau pemeriksaan jenazah dan/ atau dilakukannya bedah mayat. Ketiga, jenazah yang dikirimkan pada pakar medis di rumah sakit wajib diperlakukan sebaik-baiknya serta dengan penuh hormat kepada jenazah serta diberi label  yg  memuat  bukti  diri  jenazah,  diberikan  cap  posisi  yang  ditempelkan  pada  jempol  kaki  atau  bagian  lain  pada tubuh jenazah.
Bukti yang telah diberikan yaitu berupa keterangan ahli, dan berupa surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter termasuk  dalam  Pasal  187  (c)  KUHAP dan  terdiri  dari  surat  keterangan  dari  seorang  pakar  yang  menyatakan opini mengenai suatu ataupun sesuatu kondisi yang diminta dengan cara yang sah atas dasar keahliannya.
Atas  dasar  autopsi  pemeriksaan  medis  forensik,  atas  segala  sesuatu  yang  dilihatnya  dalam  pemeriksaan  alat bukti, atas ikrar yang diucapkan pada saat menerima jabatan itu, dan atas dasar pengetahuannya yang sebaik-baiknya untuk  memenuhi  pasal  133  dan  pasal  187(c)  KUHAP  juga  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  alat  bukti yang  benar  yang  dibatasi  oleh  norma  hukum,  sehingga  membuktikan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  suatu  tindak pidana.  Perkara  pidana  aborsi  yang  diajukan  kejaksaan  terhadap  terdakwa  berdasarkan  pasal  194  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. 11

## SIMPULAN
Dalam perkara pidana aborsi ilmu kedokteran forensik memiliki peranan sebagai pembuktian dalam membantu penyidik  dalam  membuat  terang  suatu  perkara  pidana,  yaitu  dokter  ahli  forensik  dapat  menggunakan  keilmuannya untuk membuat surat keterangan dokter ( visum et repertum) . Sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP menjelaskan bahwa penggunaan  alat  bukti  surat  keterangan  dokter  sudah  memenuhi  kriteria  sebagai  alat  bukti  surat,  sehingga  jelas merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Surat  keterangan  dokter  juga  sangat  membantu  penyidik  dalam  mendapatkan pembuktian perkara pidana aborsi.
Kendala dalam pengumpulan bukti forensik dalam kasus aborsi kriminal adalah perlunya  menyatakan kembali kepada  keluarga,  tentang  maksud  dan  tujuan  otopsi  jika  keluarga  mengajukan  keberatan.  Ada  beberapa  akibat penolakan otopsi dan dapat dijatuhkan Pasal 222 KUHP, Pasal 135 KUHAP dan segala akibat konsekuensinya tidak dapat  diadakan  penguburan,  warisan,  asuransi,  serta  urusan  perdata  lainnya  dikarenakan  tidak  mendapatkan  Surat Keterangan Form-A.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji.  (2011). P enelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.
10 Tongku  Adhil  Fitrah, Peran  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  Abortus  Provokatus  Kriminalis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 59-69.
11 Reka  Dewantara, Rekonseptualisasi  Asas  Demokrasi  Ekonomi  Dalam  Konstitusi  Indonesia , Arena  Hukum  Vol.  7,  No.  2, (Agustus 2014), hlm. 195.
Thania Khairunisa dan Puti Priyana, Kedudukan Alat Bukti Forensik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi

## Peraturan Perndang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Artikel Jurnal Online
Al Hakim, Abdurrahman, dkk. (2021). Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam. Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya, Jurnal Wajah Hukum , Vol. 5(2). Dewantara,  Reka.  (2014).  Rekonseptualisasi  Asas  Demokrasi  Ekonomi  Dalam  Konstitusi  Indonesia. Arena  Hukum Vol. 7, No. 2,(Agustus).
Fitrah,  Tongku  Adhil,  (2020).  Peran  Visum  et  Repertum  sebagai  Alat  Bukti  pada  Pembuktian  Abortus  Provokatus Kriminalis. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Haryanti,  Dilla.  (2013).  Peranan  Visum  Et  Repertum  Sebagai  Salah  Satu  Alat  Bukti  Di  Persidangan  Dalam  Tindak Pidana Perkosaan. Jurnal Constitutum . Vol. 13, No. 1. Oktober.
Muksin, Muchlas Rastra Samara, Nur Rochaeti. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 3.
Monita, Yulia, Dheny Wahyudhi. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Tarore Jonathan, Freedom Branky. (2013). Penguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP. Lex Crimen , Vol. 2, No. 2.
Widowati.  Tindakan  Aborsi  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Dan  Kesehatan  Di  Indonesia. Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Tulungagung .

## Skripsi
Endrawati,  Netty.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Sektor  Informal  (Studi  Kasus  di  Kota Kediri. , Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum . Surabaya: UNTAG. Tidak dipublikasikan.