Volume 1, Nomor 2, Juli 2020 ; p-ISSN 2745-4282; e-ISSN 2745-5246; 103-117
Mochammad Hilmi Alfarisi, SH., C.Me. salmanhilmi112@gmail.com
Abstrak: Jauh  sebelum  masa  diutusnya  Rasulullah  saw., peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as., pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam as.  yang  menjadi  hakim  dalam  menyelesaikan  permasalahan tersebut.  Sejarah  ketatanegaraan  Islam  telah  menunjukkan adanya  tiga  badan  atau  organ  kekuasaan  negara,  yakni  satu diantaranya adalah kekuasaan kehakiman ( Sulthah qadha`iyah ). Pada  dinasti  Umayyah,  kekuasaan  kehakiman  menyebutnya Lembaga  pelaksana  hukum  ( Nizam  al-Qadha `),  sedangkan pada  masa  Dinasti  Abbasiyah  menyebutnya  lembaga  yang bertugas  memberi  penerangan  dan  pembinaan  hukum ( Nizham al-Maza > lim ).  Peradilan Maza > lim ini  diharapkan  hak- hak  rakyat  dapat  dilindungi,  serta  sengketa  yang  terjadi diantara  para  penguasa  dengan  rakyat  dapat  segera diselesaikan.  Keberadaan  lembaga  peradilan  di  dalam  Islam juga  bisa  dikaitkan  dengan  studi  kelembagaan  atas kewenangan  Hakim  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ini  diciptakan  untuk
menyelesaikan  sengketa  antara  pemerintah  dan  warganya, yakni  sengketa  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak- hak  warganya.  Kesemuanya  itu  adalah  untuk  menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat.
Kata  Kunci :  Lembaga  Peradilan,  Peradian al-Maza > lim ,  dan Sengketa Administrasi.

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Sebenarnya  jauh  sebelum  masa  diutusnya  Rasulullah  saw., peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as., pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil  dan  Habil,  di  mana  Nabi  Adam  as.  yang  menjadi  hakim  dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa  itu  belum  dapat  dikatakan  peradilan  seperti  dikenal  lazimnya sekarang,  karena  pada  saat  itu  belum  dikenal  yang  namanya  hakim  dan tugas-tugasnya serta perundang-undangannya. 1
Sejarah ketatanegaraan Islam telah menunjukkan adanya tiga badan atau  organ  kekuasaan  negara,  yakni  kekuasaan  eksekutif  ( Sulthah Tanfiziyah ),  kekuasaan  legislatif  ( Sulthah  Tasyri`iyah ),  dan  kekuasaan kehakiman  ( Sulthah  qadha`iyah ).  Ketiga  badan  negara  tersebut  belum terpisahkan  dari  wilayah  kekuasaan  yang  ada,  tapi  cenderung  masih berada  pada  satu  atap  kekuasaan  pemerintah. 2 Pada  masa  berikutnya, ketiga  badan  kekuasaan  negara  tersebut  masing-masing  melembaga  dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan  dan perkembangan kekuasaan peradilan  sendiri  pada  dasarnya  tidak  lepas  dari  sejarah  perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam. Guna melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, maka bisa dilihat awal munculnya  istilah  peradilan,  yakni  sejak  masa  Rasulullah  saw.,  sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya.
Prinsip-prinsip  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Islam  juga tergambar  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  (tafsir  al  Qur'an  bil sunnah), beliau bersabda 3 :
1 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.
2 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia , (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 5.
3 Amir  Mu'aliim,  ―Maslahah  Mursalah:  Ruh  Hukum  Administrasi  Negara  dalam Perspektif Islam‖, Jurnal Hukum, No. 24 (2003), 75.
"Setiap  muslim  wajib  mendengar  dan  mentaati  (pemlmpin) dalam  hal  yang  disenangi  atau  dibencinya,  kecuali  bila  ia diperintah berbuat maksiat, maka (pemimpin itu) tidak usah didengar dan ditaati."
Periode pertama, Rasulullah di samping sebagai kepala negara yang juga  sekaligus  sebagai  hakim  tunggal.  Hal  tersebut  didasarkan  pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah bukan  hanya  masyarakat  agama,  tetapi  juga  masyarakat  politik  sebagai pengejewantahan  dari  suku-suku  bangsa  Arab,  dan  Rasulullah  sebagai pemimpinnya.  Itulah  sebabnya,  dalam  Piagam  Madinah,  beliau  diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Karena  itu,  segala  urusan  yang  menjadi kewenangan sulthah  qadha`iyah -pun  semuanya  tertumpu  pada  satu kekuasaan,  dan  nanti  setelah  wilayah  kekuasaan  Islam  meluas,  barulah mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin  Jabal  diutus  ke  Yaman  sebagai  gubernur—  sekaligus  juga  sebagai hakim.
Rasulullah juga selalu menunjuk sahabat untuk menggantikannya di Madinah bila beliau bertugas keluar memimpin pasukan. Namun karena sifatnya  masih  sederhana,  tugas  kehakiman  itu  belum  dilakukan  di Gedung  pengadilan  tersendiri,  melainkan  dilaksanakan  di  masjid,  dan bahkan di teras rumah. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab al- Qadha’ ( ءاضقلا ) .  al-Qadha’ sendiri  memiliki  beberapa  arti,  yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi 4 al-Qadha’ juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi. 5 Menurut definisi, Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi ―menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan.‖
Ada  pula  yang  menyatakan  bahwa al-Qadha’ adalah  mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah- perintah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al- Qur’an  dan  As-Sunnah.  Atau  secara  ringkas,  menyelesaikan  sengketa antara  dua  pihak  dengan  (menggunakan)  hukum  Allah. 6 Dari  beberapa pengertian di tersebut, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan ( al-Qadha’ )  adalah  upaya  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa.  Dengan demikian ia mengandung makna proses, yakni proses penyelesaian suatu
4 H.  Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia, (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, t.t.), 347.
5 Imran A.M., Peradilan dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu , 1991), 20.
6 Ibid, 20.
sengketa  dengan  berpedoman  pada  aturan-aturan  tertentu,  yang  dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah swt.
Pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  al-Shiddiq,  keadaan  umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di  dalam  masalah  peradilan.  Keadaan  peradilan  di  masa  pemerintahan Abu  Bakar  al-Shiddiq  relatif  sama  dengan  peradilan  yang  terdapat  pada masa  Nabi  dan  tidak  ada  suatu  perubahan  dalam  lapangan  peradilan. 7
Setelah  khalifah  Abu  Bakar  meninggal  dunia,  maka  tampuk pemerintahan  beralih  ke  tangan  Umar  bin  Khattab.  Pada  masa pemerintahan  beliau,  wilayah  kekuasaan  Islam  semakin  bertambah  luas dan  umat  Islam  semakin  bertambah  banyak.  Maka  bertambah  banyak pula  beban  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  kemajuan  yang  sangat  pesat itu,  maka  pemisahan  kekuasaan  eksekutif  dan  yudikatif  dirasakan  amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Dalam  hal  ini,  menurut  Prof.  TM.  Hasbi  ash-Shiddieqy mengatakan bahwa 8 : ―Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi,  telah  berbagai  corak ragamnya  dan  pergaulan  orang-orang  Arab  dengan  orang- orang  lain  pun  sudah  sangat  erat,  dan  terjadilah  pertemuan kebudayaan.  Karena  itu,  khalifah  Umar  tidak  dapat menyelesaikan  sendiri  perkara-perkara  yang  diajukan kepadanya.‖
Pada  waktu  Umar  meninggal  dunia,  maka  terpilihlah  Utsman  bin Affan  untuk  menjadi  khalifah  yang  ketiga  dari  khufa  al-Rasyidin.  Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti  jejak  yang  ditempuh  oleh  khalifah  sebelumnya.  Pada  masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu yang  di  masa  Abu  Bakar  dan  Umar  masjidlah  yang  dijadikan  sebagai tempat pengadilan. 9 Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi- qadhi yang  bertugas  agar  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  dengan
7 Imran A.M., Peradilan…, 31.
8 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta:  PT. Ma’arif,  t.t),
16-17.
9 Samih  Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam, (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar Grup, 2004), 298.
keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum di  antara  manusia  selama  di  Madinah.  Ketika  keluar  di  Basrah,  dia mengangkat  Abdullah  bin  Abbas  sebagai  gantinya  di  Madinah,  dan mengangkat  Abul  Aswad  ad-Du’ali  dalam  masalah  pemerintahan  di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. 10
Perjalanan  sejarah  kekuasaan  kehakiman  dalam  Islam menunjukkan  bahwa  kekuasaan  yudikatif  yang  sudah  dilaksanakan  oleh beberapa  lembaga—yang  masing-masing  berkuasa  dalam  bidangnya, tetapi  bersatu  di  bawah  satu  kekuasaan  umum.  Pada  dinasti  Umayyah, kekuasaan  kehakiman  menyebutnya  Lembaga  pelaksana  hukum  ( Nizam al-Qadha `),  sedangkan  pada  masa  Dinasti  Abbasiyah  menyebutnya lembaga  yang  bertugas  memberi  penerangan  dan  pembinaan  hukum ( Nizham  al-Maza > lim ). 11 Peradilan Maza > lim merupakan  lembaga  peradilan yang  menangani  masalah  kezaliman  penguasa  beserta  keluarganya terhadap hak-hak rakyat. 12
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  peradilan Maza > lim ini  diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa  dengan  rakyat  dapat  segera  diselesaikan.  Yang  dimaksud dengan  penguasa  disini  adalah  seluruh  jajaran  pemerintahan  mulai  dari pejabat  tertinggi  sampai  rendah,  peradilan Maza > lim ini  sudah  ada  sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa’il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di wilayah Yaman.
Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di  lingkungan  pemerintahan,  maupun  di  lingkungan  masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman,  akan tetapi masing-masing badan yang berada  di  bawahnya  sama-sama  memiliki  tiga  badan  peradilan  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  yakni Wilayah al-Qadha`,  Wilayah  al- Hisbah ,  dan Wilayah al- Maza > lim .  Bahkan  pada  Dinasti  Mamluk  terdapat satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  lagi,  yakni  Mahkamah  Militer ( Mahkamah  al-Asykariyah ),  dan  kesemua  lembaga  tersebut  berada  di bawah  naungan al-Qadhi  al-Qudha `-semacam  Mahkamah  Agung  di
10 Ibid, 305.
11 Jaenal  Aripin, Peradilan  Agama  Dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana, 2008), 170
12 Hasan  Mu’arif  Ambari, Ensiklopedia  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,
1996), 51-52.
Indonesia  yang  membawahi  lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. 13

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan-bahan hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  akan  dikumpulkan, dikelompokkan  sesuai  variabel  masing-masing,  untuk  selanjutnya dianalisis  yuridis  kualitatif.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam menganalis  bahan-bahan  hukum  yaitu  pendekatan  sejarah  ( historical approach ),  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conceptual  approach ).  Hasil  dari  penelitian  disajikan  dalam  bentuk preskriptif analitis.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian dan sejarah Peradilan al- Maza > lim .
Kata wilayah al- Maza > lim merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wilayah dan al- Maza > lim . Kata wilayah secara bahasa bermakna kekuasaan tertinggi,  aturan,  dan  pemerintahan.  Sedangkan  kata al- Maza > lim adalah bentuk  jamak  dari mazlimah yang  secara  literal  berarti  kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi atau istilah, wilayah  al-  Maza > lim berarti  kekuasaan  pengadilan  yang  kedudukannya lebih  tinggi  dari  kekuasaan  hakim  biasa  dan muhtasib ,  yang  bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. 14
Wilayah al- Maza > lim adalah  lembaga  peradilan  yang  secara  khusus menangani  kezaliman  para  peguasa  dan  keluarganya  terhadap  hak-hak rakyat. Wilayah  al-  Maza > lim sendiri  didirikan  dengan  tujuan  untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan  keluarganya  dan  juga  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk penganiayaan,  penindasan,  dan  permusuhan  dari  badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan  hak-hak  rakyat  yang  telah  diambil  oleh  mereka,  dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. 15
13 Lomba Sultan, ―Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia‖,
Jurnal Al-Ulum , Nomor 2 (2013), 437
14 Basiq Djalil, Peradilan Islam , (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
15 Alaiddin Kotto , Sejarah Peradilan…, 132.
Muhammad  Iqbal  mendefinisikan wilayah  al-  Maza > lim adalah sebagai Lembaga kehakiman yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara  dalam  melaksanakan  tugasnya,  seperti  pembuatan  keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan  pejabat  negara  yang  melanggar  HAM  rakyat. 16 Secara  umum, dapat disimpulkan bahwa wilayah al- Maza > lim adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.
Peradilan Maza > lim memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. Maza > lim merupakan  institusi  pembelaan  terhadap  hak-hak  rakyat  kecil dari  seorang  penguasa  yang  di  dalam  penyelesaiannya  sulit  diputuskan oleh  pengadilan  biasa.  Pengadilan  ini  menyelesaikan  perkara  suap  dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan W ali al- Maza > lim . Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah  keberanian  serta  bersedia  melakukan  hal-hal  yang  tidak  sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara. 17 Lembaga al- Maza > lim ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, ini disebabkan karena beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan  yang  keras  dan  menyelidiki  pengaduan-pengaduan terhadap  penguasa-penguasa  yang  berbuat  kedzaliman  di  masa  beliau. Permulaan  khalifah  yang  sengaja  mengadakan  waktu-waktu  tertentu untuk  memperhatikan  pengaduan-pengaduan  rakyat  pada  para  pejabat ialah pada zaman Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn  Marwan.  Mereka  menentukan  hari-hari  tertentu  untuk  menerima pengaduan dari rakyat terhadap para pejabat negara. Menurut al-Mawardi, yang diterjemahkan oleh Nur Mufid dalam bukunya Bedah Al-Ahkamus Shulthoniah ,  orang  pertama  dalam  sejarah  Islam  yang  mengadakan lembaga  peradilan Maza > lim adalah  Abdul  al-Malik  ibn  Marwan,  khalifah Bani Umayyah.
Gagasannya  untuk  menciptakan  lembaga  ini  timbul  setelah  pada suatu hari dia membaca dan meneliti sebuah laporan terkait sebuah kasus sengketa.  Sebelumnya,  dia  cukup  hanya  dengan  menyerahkan  kasus- kasus  yang  sulit  diselesaikannya  kepada  seorang  hakim  kepercayaannya, yaitu  Abu  Idris  al-Audi.  Abdul  al-Malik  tahu  bahwa  Abu  Idris  adalah hakim  yang  sangat  teliti  dalam  menyimpulkan  dan  memutus  perkara dengan meneliti sebab-sebab timbulnya suatu perkara. Abu Idrislah yang
16 Imam Amrusi  Jaelani, Hukum Tata Negara Islam ,  (Surabaya:  Mitra  Media  Nusantara,
2013), 33.
17 Muhammad  Syarif, Al-Fikr  al-Islami:  Manabi’uhu  wa  Asaruhu., Cet.  VIII,  (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986), 151.
menjadi  pelaksana  (pemeriksa) Maza > lim pertama  dalam  sejarah  islam, sedangkan  Malik  ibn  Marwan  adalah  orang  pertama  yang  mengangkat seorang pemeriksa Maza > lim. 18
Adapun  jabatan Maza > lim ini  boleh  diemban  sekaligus  oleh  para pejabat  tinggi  seperti  Gubernur  atau  Menteri  yang  menangani  urusan umum.  Namun  jabatan Maza > lim ini  juga  bisa  dengan  proses pengangkatan  seseorang  yang  memiliki  kriteria  sebagai Maza > lim yaitu; nama yang terhormat di mata masyarakat, berwibawa, tidak ambisius, dan wara’ . 19
2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wilayah al-Maza > lim Mengenai  tingkatan  pengadilan  /  putusan,  diriwayatkan  ketika sahabat Ali dihadapkan pada suatu perkara, lalu beliau (Ali) berkata yang artinya 20 :
“Aku  akan  putuskan  hukum  di  antara  kamu,  kemudian  kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau  kamu  tidak  mau  menerimanya  maka  aku  cegah  sebagian kamu  dari  sebagian  yang  lain  (berbuat  sesuatu),  sampai  kamu menghadap  (sendiri)  kepada  Rasulullah  saw.  agar  ia  memutus  di antara  kamu.  Lalu  setelah  Ali  memutuskan  hukum  di  antara mereka  itu  dan  mereka  menolak  dan  tidak  mau  menerima keputusannya;  maka  pergilah  mereka  menghadap  Rasul  saw.  pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putuskan di antara kamu.”
Kejadian  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  masa  Rasulullah  saw. telah  dikenal  adanya  mekanisme  peninjauan  kembali  (PK)  suatu keputusan  hukum  yang  telah  dijatuhkan,  karena  kejadian  tersebut menggambarkan  semacam  adanya  keputusan  dari  pengadilan  tingkat pertama  di  hadapan  pengadilan  yang  lebih  tinggi,  lalu  ditinjau  kembali. Kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau mungkin diganti dengan keputusan baru.
18 Nur Mufid, Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 120.
19 Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 101.
20 Abd al-Wahhab Khallaf, Al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadha, al-Tanfiz, Cet. II, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1998), 156.
Dalam  sejarah  Islam,  secara  hierarki  structural, Wilayat  al-Hisbah bersama  dengan Wilayatul Qadha dan Wilayatul Maza > lim berada  dibawah Qadhi  al-Qudhah (Hakim  Agung).  Ketiga  badan  tersebut  mempunyai peran  yang  sama  yaitu  sebagai  lembaga  peradilan  yang  memutuskan sengketa  dan  memberikan  hukuman,  tetapi  ketiganya  mempunyai perbedaan  dalam  hal  cakupan  tugas  serta  wewenang. 21 Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah al-maza > lim adalah memutuskan perkara- perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti kezaliman  atau  ketidakadilan  oleh  para  kerabat  khalifah,  pegawai pemerintahan,  dan  hakim-hakim,  sehingga  kekuasaan wilayah  al-maza > lim lebih luas dari kekuasaan qa > d } a > . 22
Adapun  tugas  dan  wewenang  majelis Maza > lim adalah  sebagai berikut 23 :
- Menangani  pelanggaran  pejabat  pemerintah  atas  rakyat,  untuk kemudian  memberikan  catatan  yang  buruk  baginya.  Bahwa mereka  telah  melakukan  penindasan  dan  memperlakukan  tidak adil terhadap rakyat.
- Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari  rakyat).  Untuk  menanganinya,  (melihat)  kembali  pada undang-undang.
- Bertugas  sebagai  pencatat  pembukuan  administrasi  negara.  Hal ini  karena  mereka  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan kepercayaan  dari  kaum  mukminin  untuk  mencatat  kepemilikan harta (kaum muslimin).
- Menerima  pengaduan  para  penerima  gaji  atas  penyunatan  gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
- Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal  ini  ada  dua  macam,  yaitu  sebagai  berikut: pertama , perampasan  dan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara, seperti  harta  yang  dirampas  dari  pemiliknya  oleh  pejabat  negara karena  keinginannya  untuk  mendapatkan  harta  itu  atau  karena tindakan  kesewenangannya  terhadap  pemiliknya  itu. Kedua, tanah/harta  yang  dikuasai  dengan  paksa  oleh  orang-orang  yang kuat  dan  mereka  menggunakan  tanah  itu  seakan-akan  sebagai pemiliknya.
21 Mariadi, ―Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh‖, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Nomor 1 (2018), 78.
22 Basiq Djalil, Peradilan..., 116.
23 Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara…, 163.
- Mengawasi  harta  wakaf.  Bentuk  wakaf  ada  dua  macam:  wakaf umum  dan  wakaf  khusus.  Untuk  wakaf  umum,  ia  dapat memeriksanya  tanpa  terlebih  dahulu  menerima  pengaduan. Adapun  untuk  wakaf  khusus,  penanganan  masalahnya bergantung  pada  adanya  pengaduan  pihak  pemberi  wakaf  atau menerima  yang  berhak  menerima  wakaf  itu  saat  terjadi persengketaan  karena  kasus  seperti  ini  berkaitan  dengan  lawan kasus tertentu.
- Menangani  kasus  yang  tidak  mampu  ditangani  oleh  para qadhi, yang  disebabkan  lemahnya  kemampuan  mereka  untuk menanganinya  atau  keseganan  mereka  menghadapi  pihak tertuduh.
- Menangani  kasus-kasus  pelanggaran  kepentingan  umum  yang sulit  ditangani  oleh  pejabat  biasa,  seperti  tindakan  berbuat mungkar  secara  terang-terangan  yang  sulit  diberantas,  tindakan mengganggu  kelancaran  dan  keamanan  lalu  lintas  yang  sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
- Memperhatikan  pelaksanaan  ibadah-ibadah  yang  lahiriah,  seperti pelaksanaan  shalat  hari  Jumat,  shalat  hari  raya,  ibadah  haji,  dan jihad.
- Menangani  kasus  pertengkaran  dan  memberikan  keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.
Segala  masalah  kezaliman  apapun  yang  dilakukan  individu  baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya,  tetap  dianggap  sebagai  tindak  kezaliman,  sehingga diserahkan  kepada  khalifah  agar  dia  sendiri  yang  memutuskan  tidak kezaliman  tersebut,  ataupun  orang-orang  yang  menjadi  wakil  khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan qa > d } i > al- maza > lim , artinya perkara- perkara yang menyangkut masalah fikih al-maza > lim , sehingga diangkat qa > d } i > al-maza > lim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara. 24
3. Dasar Hukum, Sumber Hukum dan Alat Bukti dalam
Peradilan al- maza > lim
Peradilan  memiliki  memiliki  dasar  hukum  yang  bersumber  dari firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang artinya 25 :
24 Imam Amrusi, Hukum Tata Negara…, 34.
25 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Tafsirnya,  Edisi  yang  Disempurnkan, (Jakarta:
Ikrar Mandiri abadi, 2010), 195.
―Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat.‖
Pernyataan  ini  memerintahkan  agar  menyampaikan  ―amanat‖ kepada yang berhak. Pengertian ―amanat‖ di dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Kata ―amanat‖ ini meliputi ―amanat‖ Allah swt kepada hamba- Nya,  amanat  seseorang  kepada  sesamanya  dan  terhadap  dirinya  sendiri. Dan  termasuk  juga  sifat  adil  penguasa  terhadap  rakyat  dalam  bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yan lain di  dalam  pelaksanaan  hukum,  walaupun  terhadap  keluarga  dan  anak sendiri. 26 Sumber  hukum  peradilan  pada  masa  Rasulullah  saw.  hanya  dua yaitu  al-Qur ‟ an  dan  ijtihad  Rasulullah  saw.  sendiri.  Kalau  terjadi  suatu peristiwa  yang  memerlukan  adanya  ketetapan  hukum  karena  terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka  Allah  swt.  menurunkan  wahyu  kepada  Rasulullah  saw.  satu  atau beberapa  ayat  alquran  untuk  menjawabnya  kemudian  Rasulullah  saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi  permintaan  fatwa  hukum.  Hasil  ijtihad  Rasulullah  saw.  ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. 27
Mengenai  alat  bukti,  Rasulullah  saw.  mensyaratkan  bahwa  ketika terjadi persengketaan antara dua pihak atau lebih yang saling mengklaim kebenaran,  keputusan  tidak  boleh  diambil  hanya  karena qadhi (hakim) telah  mendengarkan  keterangan  dari  para  pihak  yang  bersengkta.  Tapi Rasulullah saw. juga megharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan  sumpah  bagi  yang  dilaporkan.  Pembuktian-pembuktian  di  zaman
26 Ibid, 196-197.
27 Wajidi  Sayadi, Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2002), 35.
Rasulullah  saw.  ialah bayyinah (fakta  kebenaran),  sumpah,  saksi,  bukti tertulis, firasat dan qur’ah (undian). 28
DISKUSI
Dari  penjelasan  yang  penulis  paparkan  diatas  bisa  kita  ketahui bahwa, Peradilan maza > lim memiliki kedudukan dan kekhususan tersendiri. Dikarenakan  memiliki  tugas  atau  wewenang  yang  tidak  di    dapat  oleh qadhi biasa,  yaitu  yang  menjadi  ciri  khasnya  ialah  mengurusi  dan mengadili  kedzaliman  atau  kesewenang-wenangan  pemerintah  terhadap rakyatnya. Jika kita lihat, karakteristik dari Peradilan maza > lim ini memiliki beberapa  kesamaan  dengan  Peradilan  Administrasi  yang  ada  di  negara Indoensia.  Satu  ciri  kesamaan  diantara  keduanya  yaitu  sama-sama dipandang  sebagai  peradilan  yang  khusus,  dalam  arti  peradilan  yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi  dan  kepegawaian  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan. 29
Maka  jika  kita  cermati  lebih  jauh,  sebenarnya Wilayah Maza > lim ini adalah  tidak  lain  merupakan  representasi  dari  Peradilan  Tata  usaha Negara  itu  sendiri,  yang  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakimannya berada  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Sebagai  penguat  analisis,  penulis juga  mengutip  pendapat  dari  W.  Riawan  Tjandra,  adanya  PTUN  ini diciptakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pemerintah  dan warganya,  yakni  sengketa  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya tindakan-tindakan  pemerintah  yang  dianggap  melanggar  hak-hak warganya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah 30 :
- Memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat  yang bersumber dari hak-hak individu.
- Memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  merupakan  satu  diantara lembaga  yudikatif  yang  memiliki  kewenangan  menjalankan  kekuasaan kehakiman  dan  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  (MA).  Hal  ini ditegaskan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  yang  berbunyi bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
28 Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud , (Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988), 343.
29 SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara , (Yogyakarta: Liberty, 1988), 17
. 30 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2002), 1.
dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum,  sehingga  dapat memberikan  pengayoman  kepada  masyarakat,  khususnya  dalam hubungan  antara  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan masyarakat 31
Penulis  tidak  ada  maksud  membandingkan  kedua  Lembaga peradilan  tersebut,  tapi  disini  penulis  ingin  sedikit  memberi  gambaran bahwa Lembaga peradilan modern yang sudah bermacam-macam bentuk dan wewenangnya ternyata sudah pernah ada sejak zaman Rasulullah saw masih hidup. Dan alangkah baiknya kekuasaan atau wewenang peradilan tata  usaha  negara  ditambah  seperti  wewenang  yang  ada  pada  peradilan mazalim agar penegakan hukum lebih efisien.

## KESIMPULAN
Kata wilayah  al-maza > lim merupakan  gabungan  dari  dua  kata,  yaitu wilayah dan al- maza > lim .  Kata wilayah secara  bahasa  bermakna  kekuasaan tertinggi,  aturan,  dan  pemerintahan.  Sedangkan  kata al-maza > lim adalah bentuk  jamak  dari mazlimah yang  secara  literal  berarti  kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi atau istilah, wilayah al-maza > lim berarti kekuasaan pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim biasa dan muhtasib , yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus  yang  menyangkut  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh penguasa terhadap rakyat biasa.
Wilayah  al-maza > lim adalah  lembaga  peradilan  yang  secara  khusus menangani  kezaliman  para  peguasa  dan  keluarganya  terhadap  hak-hak rakyat. Wilayah  al-maza > lim sendiri  didirikan  dengan  tujuan  untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan  keluarganya  dan  juga  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk penganiayaan,  penindasan,  dan  permusuhan  dari  badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan  hak-hak  rakyat  yang  telah  diambil  oleh  mereka,  dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.
Peradilan maza > lim memiliki  akar  sejarah  di  zaman  Rasulullah  saw. maza > lim merupakan  institusi  pembelaan  terhadap  hak-hak  rakyat  kecil
31 Lihat  Ketentuan  Menimbang  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
dari  seorang  penguasa  yang  di  dalam  penyelesaiannya  sulit  diputuskan oleh  pengadilan  biasa.  Pengadilan  ini  menyelesaikan  perkara  suap  dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan W ali al- maza > lim . Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah  keberanian  serta  bersedia  melakukan  hal-hal  yang  tidak  sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara Dalam  sejarah  Islam,  secara  hierarki  structural, Wilayat  al-Hisbah bersama  dengan Wilayatul Qadha dan Wilayatul maza > lim berada  dibawah Qadhi  al-Qudhah (Hakim  Agung).  Ketiga  badan  tersebut  mempunyai peran  yang  sama  yaitu  sebagai  lembaga  peradilan  yang  memutuskan sengketa  dan  memberikan  hukuman,  tetapi  ketiganya  mempunyai perbedaan  dalam  hal  cakupan  tugas  serta  wewenang. Wilayah  maza > lim juga  bertugas  sebagai  pencatat  administrasi  negara.  Lingkup  kerjanya mengidentifikasi  apakah  ada  pelanggaran,  pengurangan,  penambahan atau penggelapan.
Sumber  hukum  peradilan  pada  masa  Rasulullah  saw.  hanya  dua yaitu  al-Qur ‟ an  dan  ijtihad  Rasulullah  saw.  sendiri.  Kalau  terjadi  suatu peristiwa  yang  memerlukan  adanya  ketetapan  hukum  karena  terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka  Allah  swt.  menurunkan  wahyu  kepada  Rasulullah  saw.  satu  atau beberapa  ayat  alquran  untuk  menjawabnya  kemudian  Rasulullah  saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi  permintaan  fatwa  hukum.  Hasil  ijtihad  Rasulullah  saw.  ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.
Sedangkan mengenai alat bukti, Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah  saw.  ialah bayyinah (fakta  kebenaran),  sumpah,  saksi,  bukti tertulis, firasat dan qur’ah (undian).

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyah,  Samih. Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004. Al-Mawardi, Imam. Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as. Sunan Abu Dawud , Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988.
Ambari, Hasan Mu’arif. Ensiklopedia Islam , Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
A.M., Imron. Peradilan dalam Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu , 1991.
Aripin, Jaenal. Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2008.
Ash-Shiddiqiey, Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: PT. Ma’arif, t.t.
Djalil, Basiq. Peradilan Islam , Jakarta: Amzah, 2012. Jaelani, Imam Amrusy. Hukum Tata Negara Islam , Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
Ka’bah, Rifyal. Penegakan Syariat Islam di Indonesia , Jakarta: Khairul Bayan,
2004.
Khallaf, Abd. Al-Wahhab. , Al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadha, al-Tanfiz, Cet. II, Kuwait: Dar al-Kalam, 1998. Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Marbun, SF. Peradilan Tata Usaha Negara , Yogyakarta: Liberty, 1988. Mufid,  Nur. Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000. RI, Departemen Agama. Al-Qur’an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan,
Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2010.
Sayadi,  Wajidi, Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002 Syarif,  Muhammad., Al-Fikr al-Islami: Manabi’uhu wa Asaruhu., Cet.  VIII, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986. Tjandra,  W.  Riawan. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
Yunus,  H.  Mahmud. Kamus  Arab  Indonesia, Jakarta:  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, t.t.

## JURNAL
Mariadi.  ―Lembaga  Wilayatul  Hisbah  Dalam  Tinjauan  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh‖, Jurnal  Perundang  Undangan  dan  Hukum Pidana Islam, Nomor 1, 2018.
Mu’aliim, Amir. ―Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam‖, Jurnal Hukum, No. 24, 2003.
Sultan, Lomba. ―Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di
Indonesia‖, Jurnal Al-Ulum , Nomor 2, 2013.