Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 370-378
Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi
Kisanda Midisen 1*) , Listian Indriyani Achmad 2) , Parida 3) 1,2,3 Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa *Email korespondensi: kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id

## Abstract
This research aims to find out whether zakat funds can be empowered for communities affected by the pandemic, and whether the empowerment of zakat funds is in accordance with the concept of maqosid sharia. This research uses  descriptive  analysis  methods.  While  the  data  used  is  secondary data,  the  data  collection  technique  in  this research uses literature study. The results of the study in this research show that zakat funds can be empowered effectively to deal with the consequences of Covid-19, and the empowerment or distribution of zakat funds in this sector is in accordance with maqashid sharia. The zakat funds provided have great benefits and bring benefits to communities  affected  by  the pandemic,  especially  those  affected  economically,  so  that  the  goal  of  sharia  is  to ensure that communities affected by the pandemic can be protected from the five elements of maqashid sharia.
Keywords : Zakat, Empowerment of Covid-19, Maqashid Sharia,.
Saran  sitasi :  Midisen,  K.,  Achmad,  L.  I.,  &  Parida.  (2024).  Analisis  Penerapan  Maqashid  Syariah  Dalam Pemberdayaan  Dana  Zakat  Bagi  Masyarakat  Terdampak Pandemi. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 10 (01),  370- 378. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12392

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi virus yang berasal dari Wuhan, Cina, berdampak  besar  di  seluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia.  Hal  ini  menyebabkan  kepanikan, gangguan ekonomi, PHK, penutupan usaha mikro, dan  dampak  negatif  pada  pendapatan  masyarakat kecil. Kebijakan pemerintah, seperti stay at home dan PSBB, diterapkan untuk mengendalikan
penyebaran  virus,  mengganggu  banyak  aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya.
Peningkatan  kasus  positif  COVID-19  di Indonesia telah memicu penerapan PSBB dan status darurat  kesehatan  masyarakat  untuk  membatasi mobilitas  dan  mencegah  penularan  virus  (Irfandi and Maisyal 2020).
Dana  zakat  seharusnya  menjadi  instrumen kesejahteraan  masyarakat,  dan  pelaksanaan  serta pengelolaannya  harus  diawasi  oleh  pemerintah, dilakukan oleh petugas dengan tertib, dan dipungut dari  yang  berkewajiban  untuk  diberikan  kepada penerima  yang  berhak.  Pandemi  menyebabkan peningkatan  kemiskinan  di  Indonesia,  dan  Badan
Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  mendorong gerakan zakat untuk mengatasi wabah korona. MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengimbau umat Islam untuk menunaikan zakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan  saat  ini.  Zakat  dapat  disalurkan  secara daring atau online kepada Badan Amil Zakat yang terpercaya  sesuai  dengan  protokol  kesehatan pemerintah.

## Gambar 1 Semeru working paper 2020 1
(Suryahadi, Izzati, and Suryadarma 2020)
Wakil  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Zainut  Tauhid  mewajibkan  umat  Islam  untuk menunaikan  zakat  sesuai  kondisi  dan  kebutuhan
saat  ini  karena  banyak  warga  membutuhkan bantuan  selama  pandemi.  Zakat  dapat  disalurkan secara  daring  atau  online  kepada  badan  atau  Amil Zakat  yang  terpercaya  sesuai  dengan  protokol kesehatan  pemerintah.  Pandemi  berdampak  pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, dan pemberlakuan PSBB meningkatkan krisis ekonomi. Lembaga  keuangan  zakat  juga  terdampak  dengan penurunan  pengumpulan  zakat  yang  tersalur  ke lembaga tersebut.
Lembaga  amil  zakat  diharapkan  memberikan kontribusi  nyata  dalam  menangani  masalah ekonomi yang muncul akibat pandemi. Pertanyaan muncul tentang penggunaan zakat untuk membantu masyarakat  terdampak  pandemi  dan  apakah  ini sesuai  dengan  tujuan  syariah,  yaitu  melindungi kelima tujuan syariah yang dijelaskan oleh imam as- Syatibi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan  maqashid  syariah  dalam  pemberdayaan dana  zakat  bagi  masyarakat  yang  terdampak pandemi.
Perspektif maqashid al-syariah sendiri didasarkan pada dua sumber  ajaran  Islam yaitu al- Qur’an  dan  Hadist.  Kedua  hal  tersebut  menjadi hukum  terutama  dalam  bidang  mu’amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi  yang  telah  mencoba  mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran  Islam  itu  dengan  mengaitkannya  dengan maqashid al-syariah. Melalui pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan menitikberatkan  pada  nilai-nilai  yang  berupa kemashlahatan  manusia  dalam  setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.
Maqashid  al-syariah  dapat  digunakan  untuk menganalisis permasalahan hukum  yang tidak jelas dimensi kemashlahatannya, termasuk dalam pengelolaan  zakat.  Upaya  produktif,  aktif,  dan kreatif  dalam  perspektif  maqashid  al-syariah diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan syariat,  seperti keadilan  sosial dan pengentasan  kemiskinan.  Contohnya,  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  atau  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  harus  memaksimalkan  pengelolaan dana  zakat,  baik  zakat  mal  maupun  zakat  fitrah, untuk  mencapai  pertumbuhan  dan  kemakmuran masyarakat fakir miskin. Dana zakat perlu dikelola secara  produktif,  yang  memungkinkan  dana  zakat untuk  digunakan  dalam  berbagai  usaha  yang berdampak positif.
Dana  zakat  di  BAZNAS,  baik  di  tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional, yang jumlahnya cukup besar perlu dikembangkan agar tidak hanya digunakan  dalam  bentuk  konsumtif  kepada penerima  zakat.  Upaya  produktif  harus  dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan perintah zakat. Memberikan zakat  konsumtif tidak akan  mencapai  tujuan  zakat.  Oleh  karena  itu, permasalahan penelitian adalah bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam pemberdayaan dana  zakat  bagi  masyarakat  yang  terdampak pandemi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif analisis. Unsur deskriptif diarahkan untuk memberikan        gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat- sifat  populasi  atau  daerah  tertentu  (Hardani  et  al., 2020).    Dan  unsur  analisis  dalam  usaha  untuk menemukan  atau  untuk  mengembangkan  atau menguji  suatu  kebenaran/pengetahuan,  atau  untuk memperoleh  suatu  jawaban  atas  suatu  masalah (Tanjung & Devi, 2018).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sosiologis  yuridis  dengan  memberikan gambaran  utuh  sosiologis  masyarakat  terdampak pandemi  dan  membenturkan  dengan  keberlakuan hukum  dalam  permasalahan  distribusi  zakat. Tujuannya  adalah  untuk  menjelaskan  gambaran secara utuh mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk  eksplorasi  dan  klasifikasi  tentang  sesuatu fenomena  atau  kenyataan  sosial  dengan jalan mendiskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkenaan dengan  masalah  yang  di  teliti  antara  fenomena  yang diuji.

## Peneletian Terdahulu
Pertama ,    Jurnal  oleh  Afifuddin  Kadir,  Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara, yang berjudul  ”Pengunaan  Dana  Zakat  Pada  Korban Bencana Alam Perspektif Maqashid Syariah”.
Penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  lembaga atau  badan  amil  zakat  memiliki  peran  yang  cukup besar dalam penyaluran dan pemberdayaan dana zakat terhadap  pada  korban  bencana  alam,  dan  dalam perspektif maqashid syariah apa yang dilakukan oleh lembaga  dan  badan  amil  zakat  sudah  sejalan  dengan tugas dan fungsinya.
Kedua, Jurnal  Bimas  Islam  oleh  Ahmad  Fikri Sabiq  (Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Salatiga, dengan  judul  ”Pendayagunaan  Zakat  Oleh  Beberapa Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Sesuai  Fatwa  MUI Nomor 23 Tahun 2020”
Penelitian ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat oleh  beberapa  lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah  (ZIS)  di  masa pandemi  Covid-19  sesuai  berdasarkan  Fatwa  MUI Nomor  23  tahun  2020.  Pendistribusian  zakat,  infaq, dan  shadaqah  (ZIS)  untuk  kemaslahatan  umum dilaksanakan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau  layanan  bagi  kemaslahatan  umum,  khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung  diri  (APD),  disinfektan,  dan  pengobatan serta  kebutuhan  relawan  yang  bertugas  melakukan aktifitas  kemanusiaan  dalam  penanggulangan  wabah (Sabiq & Amirudin, 2021).
Ketiga, Skripsi oleh Nisfu Nurul Hasanah Nim. 102180068  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah Fakultas  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri Ponorogo  2022  dengan  judul  “Pendayagunaan  Dana Zakat,  Infaq,  Dan  Sedekah  (ZIS)  Yang  Dilakukan Oleh  LAZISNU  Kabupaten  Magetan  Dalam  Upaya Penanggulangan  Pandemi  Covid-19  Termasuk  Ke Dalam Maslahah Al- Ammah”.
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pendistribusian  dana  zakat,  infak, dan  sedekah  (ZIS) yang  dilakukan  oleh  LAZISNU  Kabupaten  Magetan dalam  upaya  penanggulangan  pandemi  Covid-19 mengandung maṣlᾱḥah ,  yaitu maṣlᾱḥah  al-‘ammah , karena  berkaitan  dengan  kepentingan  seluruh  umat manusia  dan maṣlᾱḥah  al-ḍaruriyyah dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangkut lima aspek,  yaitu  pemeliharaan  agama,  akal,  jiwa, keturunan,  dan  harta,  akan  tetapi  pemeliharaan  jiwa merupakan  aspek  dominan.  Pendayagunaan  dana zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  yang dilakukan  oleh LAZISNU  Kabupaten  Magetan  dalam  upaya penanggulangan  pandemi  Covid-19  termasuk  ke dalam maṣlᾱḥah al-‘ammah , karena tujuannya untuk meraih  kemaslahtan  seluruh  umat  manusia  dari ancaman  wabah  Covid-19  dengan  mendayagunakan secara  konsumtif  dan maṣlᾱḥah  al-ḍaruriyyah yaitu pemutusan  mata  rantai  penyebaran  virus  Covid-19 dan penanggulangan dampaknya.

## Tinjauan Teoritis Zakat
Menurut  Bahasa,  Zakat  artinya  adalah  subur, tumbuh,  berkembang,  atau  bertambah.  Dalam  Al- Qur’an  disebutkan, ”Dan  dirikanlah  salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta  orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka, dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 103)
Menurut  istilah,  dalam  kitab  Al-Hawi,  Al- Mawardi  zakat  didefinisikan  sebagai  pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu,  dan  untuk  diberikan  kepada  golongan tertentu.  Menurut  Subhi  as-  Shalih, dalam Suprayitno,  Aslam,  &  Harun,  (2017),  zakat merupakan pendapatan utama negara-negara Islam selain  pajak  seperti  pajak  tanah,  pajak  hasil pertanian,  dan  lain-lain.  Sementara  menurut  As- Said Syabiq, zakat merupakan bagian dari kekayaan manusia yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan Al-Quran, Hadits, dan ajaran Islam.
Menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat didefinisikan  sebagai  sejumlah  harta  yang  wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha agar dapat diberikan  kepada  pihak yang memiliki hak untuk menerima  sesuai dengan syariat  Islam. Zakat juga  diartikan sebagai  sejumlah  harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim dan  diserahkan  kepada  golongan  yang  berhak menerimanya  (fakir  miskin  dan  sebagainya) menurut  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh syarak.  Zakat  termasuk  dalam  rukun  ketiga  dari rukun Islam.

## Maqashid Syariah
Secara  etimologi,  Maqashid  Syariah  terdiri  dari dua  kata,  yakni  Maqashid  dan  Syariah.  Maqashid adalah  bentuk  jamak’  dari  kata  maqshad,  qashd, maqsad atau qusud yang merupakan turunan dari kata qashada-yaqshudu.  Yang  artinya  antara  lain  menuju suatu  arah,  tengah-tengah,  tujuan,  adil  dan  tidak melampaui batas, jalan lurus.
Secara  etimologi  syariah  berarti  “jalan  menuju sumber air” dan “tempat minum orang”. Orang-orang Arab  menggunakan  istilah  ini  terutama  dalam pengertian  "jalan  menuju  sumber  air  yang  tetap  dan
ditandai  dengan  jelas  sehingga  terlihat  oleh  mata". Dengan  pengertian  bahasa  ini,  syariah  berarti  jalan yang harus dilalui (Ichsan, 2015).
Menurut  Ahmad  Hasan,  dalam  Aruan  (2019) syariah  merupakan al  nusus al muqaddasah  (teks- teks  yang  suci) dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah  yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Menurut Ahmad Hasan syariah disebut at-tariqah al- mustaqimah dan khuluqiyyah.
Sederhananya,  Maqashid  Syariah  berarti tujuan  yang  di  syariatkan  oleh  hukum  islam.  Ibnu ‘Asyur dalam kutipan al- Yubi, dalam Aruan (2019) menjelaskan  bahwa  Maqashid  Syariah  merupakan makna- makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau  diperlihatkan  oleh  Allah  SWT  dalam  semua atau  sebagian  besar  syariat-Nya,  dimana  juga masuk  dalam  wilayah  ini  sifat-sifat  syari’ah  atau tujuan hukumnya.
Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al- Syatibi  bahwa  tujuan  pokok  disyariatkan  nya hukum  islam  adalah  untuk  kemaslahatan  manusia baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Kemaslahatan yang  akan  diwujudkan  menurut  al-Syatibi  terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat , kebutuhan hajiyat ,  dan  kebutuhan tahsiniyat. Maqashid syariah sudah ada sejak awal diturunkannya  Al-  quran  dan  hadits  disabdakan, karena menyertainya (Febriadi 2017).
Allah  berfirman  dalam  surat  Al-Anbiya ayat 107:
ني ِم َ ل ََٰع ْ لِ ل ًة َم ْح َر ا َّ لِإ َكََٰنْل َس ْر َ أ ٓا َم َو
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta  alam”. (Q.S Al- Anbiya : 107)

## Masyarakat Terdampak Pandemi
Pada  saat  Covid-19  mulai  muncul  di tahun  2020,  memberikan  dampak  luar  biasa bagi  masyarakat  dunia,  tidak  terkecuali masyarakat  Indonesia,  dan  mengakibatkan kepanikan sosial ekonomi serta kerugian besar secara global (Ceylan, Ozkan, and Mulazimogullari 2020).
Pemerintah  Indonesia  melakukan  beberapa kebijakan  dengan  melakukan  PSBB  bagi  warga Indonesia.  Pembatasan  kegiatan  sosial  yang dilakukan  menghambat  perekonomian  Indonesia, dimana  angka  pertumbuhan  ekonomi  mulai melambat  dan  ketidakpastian  ekonomi  meningkat. Berdasarkan  data  yang  dirilis  BPS,  ekonomi
Indonesia pada triwulan ke II tahun 2020  terhadap triwulan  II  tahun  2019  mengalami  kontraksi pertumbuhan atau minus sebesar 5,32 persen (y-on- y),  dan  apabila  dibandingkan  dengan  triwulan sebelumnya  angka  pertumbuhan  ekonomi  minus 4,19 persen (q- to-q) (BPS 2020).
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan jika laju  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dihambat oleh  covid-19.  Aktivitas  perkantoran  dan  industri yang dibatasi membuat kerugian ekonomi semakin bersar  dan  mengganggu  rantai  pasokan.  Akhirnya berimbas pada berhentinya proses produksi barang dan  jasa  (Yamali  and  Putri  2020).  Hotel,  rumah makan,  industri  komersil,  dan  tempat  wisata  juga terdampak covid-19. Hal ini terjadi karena mobilitas masyarakat berkurang, mereka cenderung tinggal di rumah.
Covid-19  merupakan  virus  yang  mengubah kondisi  tubuh  seperti  sesak  napas,  batuk,  dan demam, serta menyerang imun tubuh. Coronavirus masuk  di  keluarga  virus  yang  menyebabkan penyakit ringan, seperti pilek dan yang paling berat seperti SARS dan MERS yang dpat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyebaran pandemi belum bisa ditemukan  secara  jelas  proses  penularannya. Karena kasus yang ditemukan di Wuhan, semuanya terjadi  karena  adanya  kontak  dengan  pasar  hewan yang  terdapat  di  Huanan  (Kementerian  Kesehatan 2020).  Kasus  pandemi  di  Indonesia  pertama  kali disiarkan  di  tanggal  2  Maret  2020.  Setelah  itu, pemerintah segera melakukan respon cepat dengan melakukan  berbagai  langkah  seperti  PSBB  serta mengurangi kegiatan sosial.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi.
Zakat  mempunyai  pengaruh  positif  yang  sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian  Islam  dan  mengembangkannya. Karena  pertumbuhan  harta  individu  pembayar  zakat memberikan  kekuatan  dan  kemajuan  bagi  ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi  penumpukan  harta  di  tangan  orang- orang kaya saja. Allâh Azza wa Jalla berfirman:
ُه ْو ُ ذ ُ خ َ ف ُ ل ْو ُس َّرلا ُم ُ كىَٰت َٰ ا ٓا َم َو ْْۗم ُ كْن ِم  ِءۤاَيِن ْ غ َ ا ْ لا  َنْيَب ۢ ً ة َ ل ْو ُد َ ن ْو ُ كَي ا َ ل  ْي َ ك
ِبا َ ق ِع ْ لا  ُدْي ِد َش َ ٰ للّا َّ ن ِا َْۗ ٰ للّا او ُ قَّتا َو ۚا ْو ُهَتْنا َ ف ُهْن َع ْم ُ كى َٰهَن ا َم َو
“Supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allâh. Sesungguhnya Allâh amat keras hukumanNya.”
[al-Hasyr/59:7]
Pada  dasarnya  zakat  diperuntukkan  bagi  8 golongan  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al-  Qur’an surat At-Taubah ayat 60:
ِة َ ف َّ ل َؤ ُم ْ لا َو  ا َه ْي َ ل َع   َنْي ِل ِم َٰع ْ لا َو   ِنْي ِك َٰس َم ْ لا َو   ِءۤا َر َ ق ُ ف ْ لِل   ُت َٰ ق َد َّ صلا  اَمَّنِا ِبا َ ق ِ رلا ىِف َو  ْم ُهُبْوُلُق
ًة َضْي ِر َ ف ِْۗلْيِب َّسلا  ِن ْبا َو ِ ٰللّا  ِلْيِب َس ْيِفَو  َنْيِم ِر َٰغ ْ لا َو
ٌم ْي ِك َح ٌم ْيِلَع ُ ٰ للّا َو ِْۗ ٰ للّا  َن  ِم
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang  fakir,  orang-orang  miskin,  para  amil zakat,  orang-orang  yang  dilunakkan  hatinya (mualaf),  untuk  (memerdekakan)  para  hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang- orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  (yang memerlukan  pertolongan),  sebagai  kewajiban dari  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)
Jika  kita  kembali  pada  hukum  dasar  tersebut, secara  kasat  dapat  dinyatakan  bahwa  masyarakat terdampak  pandemi  tidak  termasuk  ke  dalam mustahik  yang  sudah  ditentukan,  terlebih  lagi  di antara  mereka  ada  yang  kaya,  dan  berkecukupan, walaupun ada juga yang miskin. Dengan demikian tidak  bisa  dana  zakat  diberikan  kepada  terdampak pandemi  secara  umum,  terkecuali  masyarakat terdampak pandemi yang termasuk ke-8 ashnaf.
Adapun tujuan zakat adalah agar tidak ada Gap antara  si  kaya  dan  si  miskin,  sebagaimana  yang dijelaskan dalam surah At- Taubah : 103
َّ ن ِا ْْۗم ِهْي َ ل َع  ِ ل َص َو ا َهِب ْم ِهْي ِ كَزُت َو ْم ُه ُر ِ ه َطُت ًةَق َد َص ْم ِهِلاَوْم َ ا  ْن ِم ْ ذ ُخ ٌع ْي ِم َس ُ ٰ للّا َو ْْۗم ُه َّ ل  ٌن َ ك َس  َكَتو َٰ ل َص

## ٌم ْي ِلَع
“Ambillah  zakat  dari  harta  mereka  (guna) menyucikan  dan  membersihkan  mereka,  dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah  ketenteraman  bagi  mereka.  Allah  Maha Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui.” (QS.  At- Taubah: 103)
Zakat  adalah  bagian  utama  dari  rangkaian solidaritas  sosial  yang  berpijak  kepada  penyediaan kebutuhan  dasar  kehidupan.  Kebutuhan  dasar kehidupan  itu  berupa  makanan,  sandang,  tempat tinggal  (papan),  terbayarnya  hutang-hutang,  dan bentuk-bentuk  solidaritas  lainnya  yang  ditetapkan dalam  Islam.  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam bersabda :
ِد َسَجلا   ِل َث َمَك ْم ِهِف ُطاَعَتَو ْم ِه ِمُحا َرَتَو ْم ِهِ داَوَت يِف  َنيِنِم ْؤُملا ُ لَث َم
ِر ْه َسلِاب   ِد َس َجلا  ُرِئا َس ُه َ ل ى َ عا َدَت   ٌو ْض ُع  ُهْن ِم  ى َ كَت ْشا  ا َذ ِإ   ِد ِحا َولا ى َّ مُحلا َو “Perumpamaan  orang-orang  mukmin  dalam sikap  saling  menyayangi,  mengasihi  dan melindungi adalah  seperti  jasad  yang  satu,  bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya  akan  ikut  merasakannya  dengan  tidak tidur dan demam”. [HR Muslim]
Sementara itu, maqashid syariah adalah tujuan- tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh  Allah  dalam  setiap  hukum  dari  keseluruan hukumnya.  Inti  dari  tujuan  syariah  adalah merealisasikan  kemaslahatan  bagi  manusia  dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi’ (pokok  dasar)  yakni  memperhatikan  nilai-nilai dasar  islam.  Seperti  keadilan  persamaan,  dan kemerdekaan.
Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali
membagi maslahat menjadi lima yaitu:
a. Menjaga  agama (hifdz  ad-Din);  illat (alasan) diwajibkannya  berperang  dan  berjihad  jika ditunjukan  untuk  para  musuh  atau  tujuan senada.
b. Menjaga  jiwa (hifdz  an-Nafs) ; illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
c. Menjaga  akal (hifdz  al-aql) ; illat (alasan) diharamkan  semua  benda  yang  memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
d. Menjaga  harta (hifdz  al-Mal) ; illat (alasan); pemotongan  tangan  untuk  para  pencuri, illat diharamkannya  riba  dan  suap  menyuap,  atau memakan harta orang lain dengan cara bathil .
e. Menjaga  keturunan (hifdz  an-Nasl) ; illat (alasan);  diharamkannya  zina  dan  menuduh orang berbuat zina.
Masyarakat  terdampak  pandemi  pasti  secara keadaan  dan  mental  semakin  terpuruk.  Berkaitan dengan hal itu ada satu kaidah yang berbunyi “Kaada al  Faqru An  Yakuuna Kufron” maksudnya  adalah bahwa dengan keadaan seseorang yang ekonominya  sedang  terpuruk  dan  jika  tetap dibiarkan  demikian  dapat  menjadikan  dirinya mengalami kekufuran baik kufur nikmat, dan lebih jauh  lagi  adalah  kufur  agama.  Padahal  tujuan maqashid  syariah  diantaranya  menjaga  agama, supaya orang itu tetap dalam agamanya.
Adapun  Kaitannya  dengan  maqashid  syariah, masyarakat  terdampak  pandemi  itu  sangat  erat kaitannya  dengan perlindungan  terhadap  agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Namun semua itu tidak terlepas dari kriteria yang sesuai yaitu adanya sifat kefakiran dan kemiskinan.
Pada  dasarnya  dana  zakat  ini  mempunyai potensi  untuk  membantu  para  terdampak  Dari semua unsur maqashid syariah misalnya:
a. Dari  Segi  Agamanya,  Misalnya  Membangun Masjid/tempat  untuk  Membantu  Menampung para pandemi untuk isolasi mandiri/khusus.
b. Dari  segi  jiwanya  memberikan  vitamin- vitamin/obat-obatan.
c. Menjaga  keturunannya,  Misalnya  memberikan biaya-biaya / memberikan dana tunjangan bagi anak-anak  yang  menjadi  terdampak  pandemi karena  kan  pada  saat  itu  mereka  tidak  bisa bekerja/mencari Nafkah .
d. Menjaga akalnya, misalnya memberikan edukasi- edukasi terkait pandemi ke Masyarakat yang terdampak pandemi.
e. Menjaga  hartanya,  misalnya  memberikan modal-  modal  usaha  bagi  para  pelaku  usaha yang terdampak pandem.
Dalam konteks pemberdayaan dana zakat pada individu  terdampak  pandemi,  penting  untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta.  Pemberdayaan  dana zakat  harus  mengutamakan  elemen  maslahah (kemanfaatan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan  yang  baik  sangat  penting  untuk memastikan efektivitas dan penggunaan dana zakat yang tepat sasaran.
Dana  zakat,  infak,  dan  shadaqah  dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi,  termasuk  dalam  bentuk  makanan,
pakaian,  obat-obatan,  pendidikan,  dan  bantuan keuangan.  Zakat  juga  dapat  diberikan  kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi kriteria dalam agama Islam. Dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah, transparansi, akuntabilitas, dan  keadilan  harus  dijaga.  Ini  melibatkan lembaga-lembaga  zakat,  organisasi  amal,  atau lembaga  filantropi  yang  berpengalaman.  Penting untuk  berkonsultasi  dengan  ulama  atau  institusi Islam yang berwenang di wilayah  masing- masing untuk  memahami  ketentuan  yang  lebih spesifik. Dalam semua aktivitas, penerapan prinsip Maqashid  Syariah  harus  mengutamakan  maslahah dan menghindari mafsadah.
Pemberdayaan  merupakan  terjemahan  dari empowerment ,  sedang  memberdayakan  adalah terjemahan  dari empower (Nadzir,  2015).  Istilah pemberdayaan sama dengan pemanfaatan. Memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat  yang  belum  mampu  melepaskan  diri dari  keterbelakangan  serta  kemiskinan.  Titik  tolak pemberdayaan  yaitu  pengenalan  dimana  setiap manusia  atau  masyarakat  dapat  mengembangkan potensi  yang  dimiliki.  Pemberdayaan  dilakukan untuk membangun daya melalui dorongan, motivasi dan  membangkitkan  kesadaran  jika  manusia memiliki  potensi  yang  dapat  dikembangkan  serta upaya  pengembangan  dari  potensi  tersebut. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menginisiasi perubahan seseorang, sekelompok  orang,  organisasi  maupun  komunitas menuju  kondisi  yang  lebih  baik.  Pemberdayaan berarti adanya sikap mental yang kuat dan tangguh.
Pemberdayaan dana zakat terhadap masyarakat terdampak pandemi diharapkan menjadikan Masyarakat  yang  tidak  berdaya  menjadi  berdaya, dimana  dengan  adanya  pemberdayaan  diharapkan ada perubahan kondisi yang menuju arah yang lebih baik. Semua pihak perlu mendukung pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  merupakan agenda  umat,  karena  umat  akan  memperoleh manfaat  dari  kegiatan  tersebut.  Pemberdayaan ekonomi  adalah  sebuah  usaha  pengembangan  dan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  keadaan sebelumnya kurang mampu.
3.2. Bagaimana  Konsep  dan  Prinsip-Prinsip
Maqashid  Syariah  dapat  diterapkan  dalam
Pengelolaan Dana Zakat untuk
Pemberdayaan  Masyarakat  yang  terdampak Pandemi?
Konsep  maqashid  syariah  merupakan  suatu kajian  yang  memfokuskan  pada  tujuan-tujuan syari'ah. Terdapat lima maqashid syariah yaitu: a. Memelihara agama
b. Memelihara jiwa
c. Memelihara akal
d. Memelihara keturunan, dan
e. Memelihara harta.
Dalam  konteks  pengelolaan  dana  zakat  untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi, beberapa prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat yaitu:
a. Prinsip Pemeliharaan Agama (Hifdzu al-Din):
Dalam  prinsip  ini  maka  dana  zakat  dapat digunakan  untuk  memastikan  pemenuhan kebutuhan  dasar  korban  terdampak  Covid-19, diaman  kebutuhan  dasar  ini  akan  berdampak besar  terhadap  keagamaannya.  Karena  jika pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hidupnya tidak  terpeneuhi  dan  tercukupi,  maka  bisa  jadi ia  akan  menjadi  kufur,  baik  kufur  nikmat mauun kufur agama.
b. Prinsip  Pemeliharaan Jiwa (Hifdzu al-Nafs):
Pada  tataran  ini  dana  zakat  dapat digunakan  untuk  memberikan  bantuan  medis kepada  para  terdampak  pandemi.  Ini  meliputi pembiayaan pengobatan, perawatan, dan vaksinasi.  Selain  itu,  dana  zakat  juga  dapat digunakan  untuk  menyediakan  dukungan psikologis  dan  sosial  bagi  mereka  yang mengalami  trauma  atau  permasalahan  mental akibat pandemi.
c. Prinsip Pemeliharaan Akal ( Hifdzu al-‘Aql ):
Pemberdayaan  dana  zakat  dalam  konteks ini  harus  mencakup  upaya  untuk  memberikan pendidikan  dan  pelatihan  kepada  terdampak pandemi  agar  mereka  dapat  mandiri  secara ekonomi. Dana tersebut dapat digunakan  untuk mendirikan  pusat  pelatihan  keterampilan, memberikan beasiswa pendidikan, atau memfasilitasi program pelatihan wirausaha.
d. Prinsip  Pemeliharaan  Keturunan (Hifdzu  al-
Nasl):
Dana  zakat  dalam  ranah  ini  dapat digunakan untuk mendukung program perlindungan anak-anak yang terdampak pandemi.  Ini  mencakup  pemenuhan  seperti makanan,  pakaian, pendidikan,  dan  perawatan kesehatan.  Selain  itu,  dana  zakat  juga  dapat ddigunakan  untuk  memfasilitasi  program pemberdayaan  perempuan  dan  keluarga  yang terdampak.
e. Prinsip  Pemeliharaan  Harta  ( Hifdzu  al-Mal ):
Dana zakat harus dikelola dengan transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Ini mencakup  pengawasan  yang  ketat  terhadap penggunaan  dana  zakat,  pelaporan  yang  Jelas kepada  para  Muzakki  (pemberi  zakat),  dan penyaluran  dana  yang  tepat  sasaran  kepada terdampak  pandemi.  Selain  itu,  penting  juga untuk  melibatkan  ulama  dan  pakar  yang kompeten  dalam  pengelolaan  dan  penyaluran dana  zakat  pada  terdampak  pandemi.  Mereka dapat memberikan pedoman dan nasihat syariah yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa pemberdayaan  dana  zakat  sesuai  dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan memberikan  manfaat  maksimal  bagi  penerima zakat .
3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penerapan Prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam  Pengelolaan  Dana  Zakat  untuk Pemberdayaan  Masyarakat  yang  terdampak pandemi”?
Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan  dana  zakat  untuk  pemberdayaan masyarakat  terdampak  Covid-19  adalah  sebagai berikut:
a. Peran lembaga pengelola zakat:
Lembaga  yang  menangani  zakat  memiliki peran  penting  dalam  pengelolaan  zakat  untuk pemberdayaan  masyarakat  yang  terdampak pandemi. Lembaga ini harus memiliki keahlian dan  keterampilan  yang  baik  dalam  mengelola dana  zakat  serta  memiliki  kemampuan  untuk menentukan  prioritas  dalam  penyaluran  dana zakat.
b. Keterlibatan masyarakat:
Partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  sangat penting  dalam  mencapai  tujuan  maqashid syariah. Hal ini akan memungkinkan
masyarakat  untuk  bersama-sama  menentukan prioritas pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi.
c. Hambatan lingkungan:
Hambatan  lingkungan  seperti  kurangnya aksesibilitas, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur  yang  buruk  dapat  menyulitkan lembaga  pengelola  zakat  untuk  menyalurkan dana zakat dengan efektif.
d. Peran media:
Penggunaan media sosial dan media massa
dalam menyebarkan informasi tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat dapat memfasilitasi peran masyarakat
dan memberikan  transparansi  dalam  pengelolaan dana zakat.
e. Keharusan teknologi:
Teknologi  juga  memainkan  peran  penting dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan pengelolaan  dana  zakat  akan  tergantung  pada kemampuan  lembaga  pengelola  zakat  untuk mengembangkan  sistem  teknologi  informasi yang  baik  untuk  pencatatan,  pengelolaan,  dan diseminasi data zakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor  di  atas,  pengelolaan  dana  zakat dapat diarahkan pada pemberdayaan
masyarakat  yang  tepat  dan  memenuhi  tujuan maqashid syariah.

## 4. KESIMPULAN
Melihat  penjelasan  sebelumnya  maka  dapat disimpulkan  bahwasannya  analisis  pemberdayaan dana  zakat  pada  masyarakat  terdampak  pandemi dalam perspektif maqashid syariah dapat dilakukan dengan  mempertimbangkan  tujuan-  tujuan  utama syariat  Islam  yang  meliputi  pemeliharaan  agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis perspektif Maqashid  Syariah  dalam  pemeliharaan  agama dapat mempertimbangkan bagaimana  dana  zakat dapat  digunakan  untuk  memastikan  pemenuhan kebutuhan agama terdampak pandemi.
Dalam  konteks  pengelolaan  dana  zakat  untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi, beberapa prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan dana zakat:
a. Prinsip Pemeliharaan Agama (Hifdzu al-Din)
b. Prinsip  Pemeliharaan  Jiwa (Hifdzu al-Nafs)
c. Prinsip Pemeliharaan Akal ( Hifdzu al-‘Aql )
d. Prinsip Pemeliharaan Keturunan (Hifdzu al-Nasl)
e. Prinsip Pemeliharaan Harta ( Hifdzu al-Mal ) Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan  dana  zakat  untuk  pemberdayaan masyarakat  terdampak  pandemi  adalah  sebagai berikut:
a. Peran lembaga pengelola zakat:
b. Keterlibatan  masyarakat
c. Hambatan lingkungan
d. Peran media
e. Keharusan teknologi

## 5. REFERENSI
Amin,  A.  Rifqi.  2012.  “Penelitian  Kepustakaan (Library Research).” Banjir Embun .
Aruan, Edi Irwansyah. 2019. “Ihdad Wanita Yang Ditinggal  Mati  Oleh  Suami  Pada  Pasal  170 Kompilasi  Hukum  Islam  Ditinjau  Menurut Maqashid Al- Syari’ah.” UIN Suska Riau.
Badan  Amil  Zakat  Nasional.  2020. Laporan BAZNAS Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19 . Jakarta: Puskas BAZNAS.
BPS.  2020.  “Ekonomi  Indonesia  Triwulan  II  2020 Turun 5,32 Persen.”
Ceylan,  Rahmiye  Figen,  Burhan  Ozkan,  and  Esra Mulazimogullari.  2020.  “Historical  Evidence for  Economic  Effects  of  COVID-19.” The European Journal of Health Economics 21(6):817– 23.
Febriadi,  Sandy  Rizki.  2017.  “Aplikasi  Maqashid Syariah  Dalam  Bidang  Perbankan  Syariah.” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan Syariah 1(2):231–45.
Irfandi, and Nurul Maisyal. 2020. “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi  Covid- 19:  Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam.” Al- Muamalat:  Jurnal  Hukum  &  Ekonomi  Syariah 5(1):1–26.
Kementerian  Kesehatan.  2020.  “Tentang  Novel
Coronavirus.” Nadzir, Mohammad. 2015. “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren.”
Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 6(1).  doi: 10.21580/economica.2015.6.1.785.
Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. 2021. “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23  Tahun  2020  Di  LAZ  Selama  Pandemi Covid-19.” Jurnal Bimas Islam 14(1):161–84. Sari,  Milya,  and  Asmendri.  2020.  “Penelitian
Kepustakaan (Library Research) Dalam
Penelitian  Pendidikan  IPA.” Natural  Science: Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  Dan  Pendidikan IPA 6(1):2477–6182. doi: 10.15548/nsc.v6i1.1555.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suprayitno,  Eko,  Mohamed  Aslam,  and  Azhar Harun. 2017. “Zakat and SDGs: Impact Zakat on  Human  Development  in  the  Five  States  of Malaysia.” International  Journal  of  Zakat 2(1):61–69.
Suryahadi,  Asep,  Ridho  Al  Izzati,  and  Daniel Suryadarma.  2020. The  Impact  of  COVID-19 Outbreak  on  Poverty:  An  Estimation  for Indonesia .  Jakarta:  The  SMERU  Research Institute.
Yamali,  Fakhrul  Rozi,  and  Ririn  Noviyanti  Putri. 2020.  “Dampak Covid-19  Terhadap Ekonomi Indonesia.” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4(2):384–88.