UPAYA PEMENUHAN HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULELENG
Oleh:
I Gede Punia Negara 1 dan I Nyoman Lemes 2
(nym.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Konsumen  wajib  diperhatikan  kepentingannya  supaya  tidak  selalu berada  dipihak  yang  dirugikan.  Pertanggungjawaban  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng  wajib  ada  dalam  menangani  hal-hal  yang merugikan  konsumen  atau  pelanggan.  Penelitian  ini  meneliti:  kendala  yang dihadapi  Perusahaan  Daerah  Air  Minum ( PDAM)  Kabupaten  Buleleng  untuk pemenuhan  hak  konsumen  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  dan  upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng  untuk  pemenuhan  hak  konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Data diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  dan  lapangan,  sehingga  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.
Kendala  yang  dihadapi  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten Buleleng  untuk  pemenuhan  hak  konsumen  menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  antara  lain:  keterbatasan  sumber daya,  khususnya  air  baku  di  Kabupaten  Buleleng,  terlebih  pada  saat  musim kemarau; jumlah pelanggan yang relatif besar dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki; kontur Geografis wilayah pelayanan PDAM Buleleng, yang curam, dan sebagian sumber air ada di area yang lebih rendah dibandingkan dengan area pelayanan  PDAM.  Upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng untuk pemenuhan hak konsumen menurut Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  adalah  dengan  : meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  sesuai  bidang  tugas  masing- masing;  menyusun  dan  melaksanakan  program-program  pelayanan  pada  masing- masing  bidang;  menambah  permodalan  untuk  memperluas  jangkauan  pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Kata Kunci: Perlindungan,  Hak, Konsumen.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang  sedang  berkembang  di  dunia. Pembangunan  nasional  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  Negara  yaitu
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
menciptakan  masyarakat  Indonesia  yang  makmur  dan  sejahtera.  Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  telah  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang secara  berkesinambungan.  Sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional, khususnya  disektor  perdagangan  barang  atau  jasa,  produktivitas  barang atau jasa meningkat dengan pesat. Guna memenuhi kebutuhan pasar tersebut, produktivitas yang  dilakukan  cenderung  tidak  seimbang  dengan  selera  permintaan  ( demand ) pasar  dan  standar  kebutuhan  konsumen,  sedangkan  pelaku  usaha  hanya memikirkan  bagaimana  meningkatkan  kuantitas  barang  atau  jasa  tanpa  diikuti dengan  peningkatan  kualitasnya,  sehingga  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan sering tidak sesuai dengan penerapan etika bisnis serta jauh dari kemampuan daya beli konsumen.
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatan bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Sehingga produsen harus sanggup menawarkan produk atau jasa yang berkualitas dan berkelanjutan, karena mutu produk atau kualitas pelayanan yang diterima konsumen saat ini belum tentu diterima  pula  pada  esok  harinya.  Begitu  pula  iklim  layanan  yang  ada,  tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  layanan  yang  diharapkan.  Dalam  peraturan  tentang otonomi  daerah  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014)  peran  pemerintah kabupaten  sebagai  daerah  yang  memiliki  otonomi  yang  nyata  dan bertanggungjawab  diharapkan  semakin  berarti.  Prinsip  ini  memandang  bahwa daerah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Daerah atau kota kemudian memperoleh penambahan kewenangan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam diantaranya adalah “Sumber Daya Air”. Air merupakan salah satu kebutuhan  pokok  bagi  semua  mahkluk  dan  kehidupan  manusia  untuk mempertahankan  kelangsungan  hidupnya,  maka  pengelolaannya  menjadi wewenang Negara yang telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun 2017  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  Pemerintah  pusat  melalui
pemerintah  daerah  menyerahkan  wewenang  pengelolaan  air  bersih  ini  kepada pemerintah  daerah  dalam  suatu  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng membuat  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Perusahaan  Daerah  Air  Minum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Buleleng,  yaitu  Perusahaan  Daerah  Air  Minum yang  memberikan jasa pelayanan air minum  bagi  seluruh masyarakat secara adil dan  merata  serta  menyediakan  air  dengan  mutu  tinggi  yang  memenuhi  syarat- syarat  kesehatan  (tidak  berwarna  dan  tidak  berbau),  kontinuitas,  dan  inovatif. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng juga harus tanggap dalam  kasus-kasus  ketidakpuasan  yang  disampaikan  oleh  pelanggan  baik  secara langsung dalam bentuk telepon langsung, melalui SMS, datang ke tempat atau ke kantor,  dengan  menyampaikan  rendahnya  kualitas  air  seperti  keruh,  air  tidak mengalir, maupun pipa bocor. Pelaku usaha (PDAM) sebagai pihak produsen atau penyedia  barang  atau  jasa  berupa  kebutuhan  air  mempunyai  kewajiban  dalam memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  konsumen  atau  pelanggan  sesuai  dengan standar produksi yang dibutuhkan konsumen.
Pelaku  usaha  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  dan  menerima  biaya pengganti  atas  barang  atau  jasa  yang  sewajarnya  dari  pihak  konsumen.  Di samping itu, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh ganti  rugi  atas  barang  atau  jasa  yang  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  oleh konsumen.  Hal  demikian  dijelaskan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Konsumen  lebih  diperhatikan  kepentingannya  supaya  tidak  selalu  berada dipihak  yang  dirugikan.  Pertanggung  jawaban  dari  pihak  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng  harus  ada  dalam  menangani  hal-hal  yang merugikan  konsumen  atau  pelanggan,  dan  perlu  diketahui  bahwa  konsumenlah
yang membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng bisa mendapat keuntungan ( income ) yang besar.
Berdasarakan    latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan sebagai berikut :
a. Apa  kendala  yang  dihadapi  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten  Buleleng  untuk  pemenuhan  hak  konsumen  menurut  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
b. Apa  upaya  yang  dilakukan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten  Buleleng  untuk  pemenuhan  hak  konsumen  menurut  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  atau  pekerjaan  untuk  mencari  kembali  yang dilakukan  dengan  suatu  metode  tertentu  dengan  cara  hati-hati,  sistematis  serta sempurna  terhadap  permasalahan  (Joko  P.  Subagyo,  1997:  2).  Secara  teoretis metode  ilmiah  yang  diterapkan  dalam  penelitian  di  antaranya  harus  berdasarkan fakta,  bebas  dari  prasangka,    dan  menggunakan  ukuran  obyektif  (Bambang Sunggono, 2003: 49).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  empiris  yang  dilakukan untuk  mengetahui  pelaksanaan  hukum  yang  difungsikan  untuk  pelayanan  serta pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, dalam hal ini oleh Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng,  yang  memiliki  potensi  untuk terjadinya  pengabaian.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena  pelayanan  dan pemenuhan  hak  konsumen  ditujukan  untuk  menciptakan  keadilan,  hal  yang merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.  Selain  itu,  dalam  relasi  antara  konsumen dengan pelaku usaha  cenderung terjadi keadaan yang kurang berimbang, di mana pelaku  usaha  berada  pada  posisi  yang  lebih  kuat.  Pelaksanaan  penelitian dilakukan  secara  langsung terjun  kelapangan dengan mencari data obyektif  yang berupa wawancara dan observasi langsung.
Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif  (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  tepat
sifat-sifat  suatu  individu  keadaan,  gejala,  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini  mendeskripsikan  (menggambarkan)  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak  konsumen  oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Perusahaan  Daerah  Air  Minum    (PDAM) Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Melati Nomor 10, Kelurahan Banjar Jawa,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng,  Bali.  Pemilihan    lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan  yang  dimaksud  adalah dikarenakan  peneliti  bertempat  tinggal  dekat  dengan  lokasi  penelitian  dan permasalahan  yang  diangkat  dari  judul  usulan  penelitian  ada  di  Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) Kabupaten Buleleng.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  kepustakaan  dan wawancara yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Teknik  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk  memperoleh  data dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan,  mengidentifikasi dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berupa perautran  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu mengenai  upaya  pemenuhan  hak  konsumen  menurut  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  oleh  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng.
b. Teknik  wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling lazim  digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris  untuk  memperoleh keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu.  Adapun  dalam praktiknya dilakukan wawancara dan kuesioner langsung dengan produsen serta  konsumen  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten Buleleng,  demi  memperoleh  langsung  informasi  terkait  dengan  upaya
pemenuhan  hak  konsumen  oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten Buleleng (Burhan ashsofa, 2010: 95).
“Data  kualitatif  adalah  data  yang  didapat  dari  rekaman,  pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka. Adapun data kuantitatif  adalah  data  yang  berbentuk  angka,  didapat  melalui  penjumlahan, pengukuran, dan sebagainya” (Jonaedi Efendi dan  Johnny Ibrahim: 178).
Analisis  data  merupakan  proses  mengidentifiikasi  dan  menganalisa  data yang  sebaiknya  dilakukan  segera  setelah  peneliti  mendapatkan  data.  Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan, namun  sebagian  besar  konsentrasi  untuk  menganalisis  dan  menginterpretasi  data itu  tentu  tercurah  pada  tahap  sesudah  penelitian  lapangan.  Digunakan  metode berpikir atau penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia  atau  gejala-gejala  lainnya  (Soerjono Soekanto, 1986: 10).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai  jawaban  atas  permasalahan  (Soerjono  Soekanto,  1986:  250).  Analisis kualitatif dilakukan dengan tidak melakukan tindakan khusus terhadap data yang diperoleh, tetapi data diupayakan untuk dipahami dalam situasinya yang nyata dan natural. Kecukupan data dinilai oleh peneliti dengan ukuran kecukupannya untuk menjawab  masalah  yang  telah  dirumuskan.  Data  tentang  pemenuhan  hak konsumen  PDAM  Buleleng  dikumpulkan,  dilakukan  pemilahan  dan  pemilihan data, dibuat uraian yang sistematis, dan kemudiaan dilakukan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1   Kendala Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng untuk  Memenuhi  Hak  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Sepanjang tahun 2018, semua pengaduan yang masuk telah dapat ditangani Bentuk dan jumlah pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:
Masalah yang Diadukan Jumlah Air Macet 357 Air Kecil 192 Water meter rusak/macet 866 Pemakaian tinggi 8 Kebocoran 2802 Lain-lain 153 Jumlah seluruhnya 4378
Program  dan  kegiatan  yang  dilakukan  Bagian  Pelayanan  PDAM  Buleleng untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, adalah:
a. Menambah  kapasitas  produksi  dengan  memaksimalkan  operasional pompa serta mencari sumber-sumber air baru  (pembuatan sumur bor)
b. Menambah ± 2.400 sambungan pelanggan baru per tahun.
c. Memperluas  jaringan  pipa  terutama  di  kawasan-kawasan  pemukiman baru.
d. Menjaga  kualitas  dan  meningkatkan  cakupan  pelayanan  “air  siap minum”.
e. Menjaga kontinyuitas dan pemerataan distribusi air kepada pelanggan.
f. Penanganan kebocoran secara cepat, tepat dan akurat.
g. Penggantian dan pemasangan WM induk di reservoir -  reservoir.
h. Sosialisasi  pelayanan  melalui  pameran,  media  elektronik  dan  media cetak.
Masyarakat  yang  diberikan  oleh  PDAM  Buleleng  dibandingkan  dengan sumber  daya  yang  tersedia  relatif  banyak.  Berikut  adalah  jumlah  pelanggan PDAM Buleleng per Desember 2018:
Keterangan :
S1 : Sosial 1  (kran umum) S2 : Sosial 2 (tempat ibadah, rumah sakit, sekolah) R1 : Rumah Tangga P1 : Instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta N1 :Niaga 1 (kios, rumah kos, loundry, bengkel kecil, rumah makan, dll) N2 : Niaga 2 (hotel, restoran, bengkel mobil, rumah sakit swasta, dll) I1 : Industri 1 (home industri, usaha batu bata, batako, genteng, dll I2 : Industri 2 (pabrik minuman, pabrik es, industri perikanan, pabrik dan industri lainnya K : Pelabuhan
Keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  kepada  PADM  Buleleng dibedakan  antara  keluhan  teknis  dengan  keluhan  administrasi.  Keluhan  teknis ditangani  secara  teknis,  sedangkan  keluhan  administrasi  dilanjutkan  dan diselesaikan  secara  administrasi.  Penanganan  keluhan  dilakukan  secara berjenjang.  Misalnya  keluhan  bahwa  air  tidak  mengalir,  diteruskan  ke  bagian distribusi untuk ditangani. Keluhan air keruh akan dilanjutkan ke bagian produksi dengan  melakukan  uji  laboratorium.  Keluhan  terhadap  adanya  kebocoran  akan ditindaklanjuti  dengan  pengiriman  teknisi.  Keluhan  akan  adanya  pembayaran yang tinggi, dapat dilakukan upaya pembayaran dengan cicilan.
Cabang /Unit K l a s i f i k a s I S 1 S 2 R 1 P 1 N 1  N 2 I 1 I 2 Khs Jumlah Singaraja 74 444 23.829 470  2.994 204 4 6 - 28.025 Cab. Seririt 50 153 6.287 38 377 129 - - - 7.034 Cab. Gerokgak 3 51 1.461 42 90 9 - 2 1 1.659 Cab. Busungbiu 17 30 2.637 17 17 5 - - - 2.723 Unit Pancasari 4 15 877 5 47 5 - - - 953 Cab. Kubutambahan 19 145 5.522 17 105 72 - - - 5.880 Sambirenteng 2 20 949 7 5 11 - - - 994 Cab. Lovina 6 54 4.029 27 242 80 - 1 - 4.439 Unit Pejarakan - 5 216 1 - 6 - - - 228 Jumlah 175 917 45.807 624  3.877 521 4 9 1 51.935
Kendala  yang  paling  dirasakan  pada  bagian  pelayanan  adalah  pelayanan pada saat musim kemarau, di mana debit air jauh mengecil. Berkaitan dengan hal ini dilakukan upaya antisipasi dari berbagai aspek sebagai berikut:
1. Aspek air baku:
a. Mengoperasikan sistem gravitasi sumebr mata air selama 24 jam.
b. Mengoperasikan sistem perpompaan yang belum 24 jam secara optimal.
c. Membangun  sumber  air  baku  sebesar  48  ltr/dt  (tiga  sumur  bor: Kubutambahan  10  ltr/dtk,  Banyualit  10  ltr/dtk,  Tinga-tinga  10  ltr/dtk, pemanfaatan mata air Ancar di Busungbiu 5 ltr/dtk, SPAM Sanih untuk reservoar Bungkulan 13 ltr/dtk.
2. Aspek distribusi:
a. Mengatur distribusi air dari zone bertekanan tinggi ke zone bertekanan rendah.
b. Memonotoring  manometer  sebagai  indikasi  pemerataan  tekanan  dan pembagian air.
c. Pemasangan booster pump 5 unit.
d. Melakukan  inspeksi  di  malam  hari  terhadap  jaringan  distribusi  yang kemungkinan mengalami kebocoran.
e. Menangani kebocoran pipa secara cepat.
f. Membangun 3 reservoar, Bungkulan, Girimas, dan Padang Bulia.
3. Aspek pelayanan:
a. Menyediakan  5  unit  mobil  tangki  pada  saat  gangguan  layanan  dan permohonan masyarakat yang belum ada jaringan perpipaan.
b. Menghimbau  kepaa  pelanggan  PDAM  jika  terjadi  gangguan  layanan pada saat jam puncak atau musim kemarau diharapkan menampung air
pada  saat  air  mengalir  untuk  digunakan  pada  saat  jam-jam  puncak pemakaian.
4.2  Upaya  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten  Buleleng Untuk  Memenuhi    Hak  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Bidang  Teknik/Pelayanan  telah  melakukan  program-program  untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
1. Menambah  kapasitas  produksi  dengan  memaksimalkan  operasional  pompa serta mencari sumber-sumber air baru  ( pembuatan sumur bor ).
2. Menambah ± 2.400 sambungan pelanggan baru per tahun.
3. Memperluas jaringan pipa terutama di kawasan-kawasan pemukiman baru.
4. Menjaga kualitas dan meningkatkan cakupan pelayanan “air siap minum”.
5. Menjaga  kontinyuitas  dan  pemerataan  distribusi  air  kepada  pelanggan Penanganan kebocoran secara cepat, tepat dan akurat.
6. Penggantian dan pemasangan WM induk di reservoir -  reservoir.
7. Sosialisasi pelayanan melalui pameran, media elektronik dan media cetak Semua jajaran PDAM buleleng telah memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan Prima. Pelayanan Prima yang dimaksud adalah pelayanan yang:
a. Melayani  dengan  ramah  dan  sopan  serta  memberikan  informasi  yang benar dan pasti kepada pelanggan.
b. Menyediakan  kotak  saran  serta  menempatkan  petugas  informasi  yang profesional.
c. Proses  permohonan  calon  pelanggan  dilakukan  dengan  cepat,  waktu penyambungan  tidak  melebihi  2  (dua)  hari  untuk  standar  6  (enam) meter  dan  4  (empat)  hari  bagi  yang  diluar  standar,  terhitung  sejak pembayaran  biaya sambungan baru.
d. Memberikan    pencicilan  biaya  sambungan  baru,  dan  pencicilan pemakaian air yang rekeningnya melonjak secara tidak sengaja.
e. Melayani pembayaran rekening melalui sistem Debet Rekening di Bank BCA dan BPD Bali.
f. Pengembalian  seketika  kelebihan  pembayaran  rekening  air  minum apabila terjadi kesalahan baca stand meter air.
g. Pencabutan  saluran  air  minum,  karena  keterlambatan  pembayaran senantiasa didahului dengan surat pemberitahuan.
h. Pelayanan  pengaduan  melalui  Dinas  Gangguan  dengan  nomor  telepon (0362)  21140  dan email : pdam_buleleng @yahoo.com.
i. Penanganan  keluhan  pelanggan  secara  cepat  dan  tepat  oleh  tim distribusi.
j. Meter air yang terpasang sebelumnya sudah ditera.
k. Memberikan  pelayanan  melalui  mobil  tangki  bagi  daerah  yang  belum terlayani air bersih melalui perpipaan.
l. Setiap  gangguan  distribusi  air,  sebelumnya  diinformasikan  kepada pelanggan melalui mas media / elektronik.
m. Air  minum  yang  didistribusikan  ke  pelanggan  dijamin      memenuhi syarat kesehatan, karena pengawasan dilakukan secara ketat dan rutin.
n. Penggantian  meter  air,  dilakukan  secara  berkala  tanpa            membebani biaya kepada pelanggan.
o. Menjadikan    motto “Melayani  dengan  PRIMA“ sebagai  spirit  bagi seluruh pegawai.
p. Meningkatkan  pelayanan  pembayaran  rekening  dengan  bekerja  sama dengan PT POS beserta Agennya.
Semua  bagian  telah  menyusun  program  agar  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Program yang dimaksud adalah:
Bidang Keuangan:
a. Menerapkan  sistem  tarif  sesuai  kemampuan  masyarakat  dan menguntungkan bagi perusahaan
b. Mengadakan penyesuaian klasifikasi pelanggan sesuai ketentuan
c. Meningkatkan penerimaan dengan sistem debet rekening di Bank BCA dan BPD Bali
d. Proses  sambungan  baru  dilaksanakan  secara  transparan,  mudah  dan cepat
e. Senantiasa  mengevaluasi  system  prosedur  dan  mekanisme  pelayanan prima
Bidang Sumberdaya Manusia:
a. Meningkatkan  profesionalitas,  disiplin  dan  tanggung  jawab  pada bidang  tugas  melalui  “7”  Sikap  dan  Perilaku  Pegawai  PDAM Buleleng.
b. Mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak eksternal.
c. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin.
d. Berlangganan  majalah/bulletin  serta  membeli  buku-buku  yang berhubungan dengan air minum.
e. Studi  banding/  saling  bertukar  informasi  dengan  PDAM/  Institusi terkait.
Bidang Sumberdaya Alam/Lingkungan:
a. Senantiasa melakukan upacara/ persembahyangan pada setiap hari-hari suci
b. Membantu biaya upacara/pembangunan pura-pura yang terkait dengan sumber air.
c. Berpartisipasi menjaga kelestarian hutan melalui program penghijauan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan.
d. Penyuluhan  air  bersih  bagi  masyarakat,  khususnya  generasi  muda/ pelajar di Kabupaten Buleleng.
Program-program  yang  dilakukan  bidang-bidang  yang  ada  pada  PDAM Buleleng  sangat  relevan  dengan  pemenuhan  hak-hak  konsumen  sebagaimana diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan  tentang  Hak  Konsumen,  khususnya    pada  Pasal  4.  Hak- hak itu adalah:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
6. Hak  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.
Pentingnya  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  ada,  yang  antara  lain  untuk kepentingan  domestik  di  Kabupaten  Buleleng,  berkaitan  dengan  fakta-fakta bahwa  kurang  kebih  70%  muka  bumi  terdiri  dari  massa  air,  tetapi  meskipun secara geofisik sumber daya air melimpah, hanya sebagian kecil saja yang dapat dimanfaatkan  secara  langsung.  Lebih  dari  97%  air  di  muka  bumi  merupakan  air laut, sementara dari 3% air tawar 2% tersimpan dalam bentuk es, sehingga hanya 1%  yang  dapat  dimanfaatkan    manusia  secara  langsung,  itupun  tersebar  secara tidak  merata  menurut  ruang  dan  waktu  karena  adanya  perbedaan  curah  hujan (Fauzi, A., 2004: 87). Di Indonesia, kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan  hasil  riset  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Air Kementerian  Pekerjaan  Umum  tahun  2009  disebutkan  masih  memiliki  cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2.530 km 3 , atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak merata. Di wilayah barat cukup besar namun di wilayah timur dan selatan kurang sehingga  ancaman  krisis  air  di  sejumlah  wilayah  di  Indonesia  kerap  terjadi  dan dikhawatirkan  akan  semakin  meluas.  Hal  ini  diperparah  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk  yang  tidak  merata,  seperti  di  Pulau  Jawa  yang  hanya  tujuh persen dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 persen dari potensi air di Indonesia.
Dari  1%  air  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  langsung  tersebut,  akan dirasakan  semakin  kurang  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk.
Pertambahan jumlah penduduk selain dibarengi dengan menurunnya fungsi hutan juga disertai dengan meningkatnya pencemaran terhadap air. Semakin terbatasnya jumlah air yang dapat dimanfaatkan secara langsung, dan semakin meningkatnya kebutuhan  aakan  air,  dapat  memicu  konflik  di  masyarakat.  Forum  Air  Dunia  II ( World  Water  Forum )  di  Den  Haag  pada  Maret  2000  sudah  memprediksi Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025.  Penyebabnya  adalah  kelemahan  dalam  pengelolaan  air.  Salah  satu  di antaranya pemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber daya air dan  potensi  ketersediaannya  sangat  pincang  dan  semakin  menekan  kemampuan alam dalam menyuplai air.
Berikut  adalah  sumber-sumber  air  di  Provinsi  Bali  ( Japan  International Cooperation Agency ,  2014):
KABUPATEN SUNGAI MATA AIR  SUMUR PENJELASAN Buleleng - 79% 21% Mata air, sumur Jembrana - - 100% Sumur dalam Tabanan 15% 84% 1% Mata air Badung 67% 8% 25% Sungai Gianyar - 38% 62% Sumur Klungkung 55% 40% 5% Sungai, mata air Bangli - 100% - Mata air Karangasem 33% 37% 30% Tiga sumber air Denpasar 72% - 28% Sungai, sumur Total 40% 32% 28% Sungai terbanyak digunakan
Akibat  pengelolaan  yang  salah,  air  bisa  menjadi  bencana  bagi  kehidupan. Air  yang  berkelebihan  di  suatu  tempat  akibat  hujan  yang  besar  dapat menimbulkan kerugian yang besar. Sebaliknya kekurangan memungkinkan terjadi bencana kekeringan. Pada umumnya pengelolaan sumberdaya air berangkat hanya dari satu sisi saja yakni bagaimana mamanfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya  air.  Namun  untuk  tidak  dilupakan  bahwa  jika  ada  keuntungan  pasti  ada
kerugian.  Tiga  aspek  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  yang  tidak  boleh dilupakan, yakni aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek perlindungan.
1. Aspek  pemanfaatan.  Kebanyakan  inilah  yang  langsung  terlintas  dalam pikiran  manusia  jika  berhubungan  dengan  air.  Baru  setelah  terjadi  ketidak seimbangan  antara  kebutuhan  dengan  yang  tersedia,  manusia  mulai  sadar atas aspek yang lain.
2. Aspek  pelestarian.  Agar  pemanfaatan  tersebut  bisa  berkelanjutan  maka  air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah  tangkapan  hujan  dihulu  maupun  daerah  pedataran  merupakan  salah satu  begian  dari  pengelolaan,  sehingga  perbedaan  debit  air  musim  kemaru dan  musim  hujan  tidak  besar.  Demikian  pula  menjaga  air  dari  pencemaran limbah.
3. Aspek pengendalian. Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi. Badan air (sungai, saluran dsb,) terbiasa  menjadi  tempat  pembuangan  barang  tak  terpakai,  baik  berupa  cair (limbah  rumah  tangga  dan  industri),  maupun  benda  padat  berupa  sampah dan terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam pengelolaan sumberdaya air  tidak  boleh  dilupakan  adalah  pengendalian  terhadap  daya  rusak  yang berupa banjir maupun pencemaran.
Ketiga  aspek  penting  tersebut  dalam  pengelolaan  sumberdaya  air  harus menjadi  satu  kesatuan,  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya.  Salah  satu aspek  saja  terlupakan,  akan  mengakibatkan  tidak  lestarinya  pemanfaat  air  daan bahkan  akan  membawa  akibat  buruk.  Jika  kita  kurang  benar  dalam  mengelola sumberdaya  air,  tidak  hanya  saat  ini  kita  akan  menerima  akibat,  tetapi  juga generasi  mendatang.  Meskipun  mandat  utama  PDAM  Buleleng  adalah menyediakan  air  baku  untuk  kepentingan  domestik  masyarakat  Buleleng,  tetapi upaya  pelestarian  dan  pengendalian  juga  perlu  mendapat  perhatian  dari  PDAM, setidaknya menjadi acuan dalam penyusunan program-program pelayanan.
Berikut adalah kebutuhan air dan potensi air di Kabupaten Buleleng ( Japan
International Cooperation Agency ,  2014): NO PERIHAL BULELENG 1 Potensi Air 26.130 a. Air Permukaan 24.085 b. Air Tanah 2.045 2 Penggunaan air 8.679 a. Irigasi 8.125 b.  Pengadaan air umum 245 c.  Pengadaan air non publik 309 3 Kebutuhan mendatang (pengadaan air umum) 859 4 Kapasitas sekarang (pengadaan air umum) 394 a.  Sungai 0 b.  Mata air 312 c.  Sumur 82 5 Defisit (pengadaan air umum) 465 6 Potensi yang tersisa 17.760 7 Tingkat Kapasitas yang diperlukan 3%
Dari data tersebut tampak bahwa Tingkat Kapasitas yang Diperlukan, yaitu persentase  kapasitas  yang  diperlukan  (akan  dikembangkan)  berlawanan  dengan potensi  yang  tersisa,  di  Kabupaten  Buleleng  kecil,  hanya  3%.  Hal  ini  berarti terdapat  banyak  potensi  untuk  dikembangkan,  tetapi  realitanya  terdapat  defisit dalam pengadaan air minum.
Data  yang  ada  pada  Dinas  Pekerjaan  umum  Kabupaten  Buleleng menunjukkan bahwa permasalahan potensi air permukaan yang ada di kabupaten Buleleng,  relatif  sama  baik  berupa  mata  air,  sungai  (88  sungai,  26  buah  berair sepanjang tahun),  danau dan waduk (2 danau (Buyan dan Tamblingan), 1 waduk
(Gerokgak),  dan  1  embung  (Tembok)),  yaitu  semakin  surutnya  debit  air, sementara upaya konservasi belum banyak dilakukan.
Untuk mengatasi permasalahan yang telah ada, dan potensi masalah-masalah baru  di  masa  yang  akan  datang  sumber  daya  air  di  Kabupaten  Buleleng  perlu dikelola  secara  sistematis,  dengan  menyeimbangkan  aspek  pemanfaatan, pelestarian,  dan  pengendalian.  hal  itu  perlu  didukung  dengan  regulasi  yang memadai,  yang  sekaligus  menjadi  dasar  hukum  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air.
Sebagai  lembaga,  yang  dalam  kategori  swasta-pemerintah,  dikategorikan sebagai  lembaga  pemerintah,  PDAM  kabupaten  Buleleng  merupakan  ‘pemain’ dalam  pengelolaan  sumber  daya  air,  karenanya  peran  PDAM  menjadi  penting Pemain-pemain yang lain adalah:
1. Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pemerintah:
a. Departemen-departemen.
b. Propinsi  :  Gubernur,  Bappeda,  Dinas  PU  Pengairan,  Cipta  Karya, Pertanian.
c. Kabupaten/Kota  :  Bupati/Walikota,  Bappeda  Dinas  PU  Pengairan, Cipta Karya, Pertanian.
d. Camat, Lurah.
e. Jasa Tirta, PDAM.
f. Proyek-proyek Infrastruktur.
g. PLN, PLTA.
h. Kontraktor, Konsultan (BUMN).
3. Swasta:
a. Industri.
b. Kontraktor.
c. Konsultan.
d. Supplier, Pengelola Rekreasi Pantai, Waduk, dll
4. Masyarakat Perkotaan, Pedesaan.
5. LSM.
6. Perguruan Tinggi.
TIM JICA ( Japan International Cooperation Agency ) dengan memperhitungkan berbagai faktor membuat proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Buleleng sebagai berikut ( Japan International Cooperation Agency ,  2014): Tahun Pengadaan air umum Pengadaan air non umum Total Dom Non- Dom Total Dom Non- Dom Total Dom Non- Dom Total 2005 211 34 245 304 6 309 515 39 554 2010 297 46 344 275 6 281 573 52 625 2025 665 194 859 211 113 324 876 306 1.182

## Catatan:
a. Dom=Domestik
b. Non Dom= Non Domestik
Adapun  potensi  sumber  daya  air  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng  adalah sebagai berikut:
1. Potensi aliran permukaan
Curah hujan Area Debit (M 3 /S) Annual Runoff (m 3 /s) (mm) (km 2) Jenis A Jenis B Jenis C 1.841 1.365,88 79,507 37,364 27,296 6,824 Jenis A ： BerdasarkanDebit Alami
Jenis B ： Debit alami untuk lebih dari 10 km2
Jenis C ： Debit 95%

## 2. Potensi mata air
Hasil (lt/dt) Volume abstaksi Irigasi PDAM lainnya Total (lt/dt) (lt/dt) (lt/dt) (lt/dt) 6172,6 147,2 408,1 2378,8 2934,1
Mata  air  di  Kabupaten  Buleleng  tersebar    pada  9  Kecamatan.  Kecamatan Gerokgak memiliki 88 mata air dengan debit berada pada rentangan 0,1-25 lt/dtk. Kecamatan  Seririt  mempunyai  25  mata  air  dengan  debit  berada  pada  rentangan 0,4-150  lt/dtk.  Kecamatan  Busungbiu  memiliki  31  mata  air  dengan  debit  berada pada  rentangan  0,4-100  lt/dtk.  Kecamatan  Banjar  memiliki  55  mata  air  dengan debit berada pada rentangan 0,1-10 lt/dtk. Kecamatan Sukasada memiliki  29 mata air  dengan  debit  berada  pada  rentangan  0,4-100  lt/dtk.  Kecamatan  Buleleng memiliki    57  mata  air  dengan  debit  berada  pada  rentangan  0,5-100  lt/dtk. Kecamatan Sawan memiliki  45 mata air dengan debit berada pada rentangan 0,2- 60 lt/dtk. Kecamatan Kubutambahan  memiliki  28 mata air dengan debit berada pada  rentangan  0,4-80 lt/dtk. Semua sumber  air yang ada di  kabupaten Buleleng mengalami  permasalahan  yang  sama,  yaitu  debit  air  yang  semakin  kecil.  Selain itu,  terdapat  beberapa  sumber  air  yang  yang  belum  dimanfaatkan  sehingga terbuang percuma atau mengalir ke laut. Diperkirakan 743,8 ltr/dtk air dari mata air  terbuang  tanpa  dimanfaatkan.  terbuangnya  air  ini  disebabkan  karena  debit airnya yang kecil, atau karena kualitas airnya kurang baik, atau karena teknologi yang ada belum memadai untuk memanfaatkannya (Made Vivi Oviantari, 2011):
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  33,4%  dari  314  air  yang  dianalisis berstatus  beresiko  jika  dilihat  dari  aspek  bakteriologi  (Made  Vivi  Oviantari, 2011).

## 3. Potensi danau/ Waduk
No Nama Luas genangan (ha) Volume (M 3 ) 1 Danau Buyan (Desa Pancasari) 412.650 92.800.000 2 Danau Tamblingan (Desa Munduk) 133.500 27.050.000 3 Waduk Gerokgak (Desa Gerokgak) 29.000 3.750.000 4 Embung Tembok (Desa Tembok) 0,100 3.500
Ada  beberapa  hal  yang  masih  harus  dioptimalkan  berkaitan  dengan pengelolaan sumber daya air di kabupaten Buleleng antara lain:
a. Ketersediaan  sumber  air  yang  tidak  merata,  perlu  ditindaklanjuti  agar kekurangan air di  Buleleng Barat dan di  Buleleng Timur  dapat teratasi. Teknologi dan dukungan pendanaan sangat diperlukan untuk melakukan distribusi.
b. Sumber  air  yang  terbuang  percuma  diupayakan  untuk  dapat dimanfaatkan misalnya dengan teknologi tepat guna.
c. Konflik  pemanfaatan  air,  semisal  antara  kepentingan  pertanian  (irigasi) dengan kepentingan air baku (PDAM) harus diselesaikan dengan baik.
d. Kajian  terhadap  sumber-sumber  air  perlu  ditingkatkan  pelaksanaannya, serta dilakukan secara sistematis.
e. Menurunnya debit sumber air, mengindikasi bahwa daerah tangkapan air semakin  berkurang,  sehingga  alih  fungsi  lahan  perlu  dilakukan  secara terkendali.
Sebagai  perusahaan,  PDAM  Buleleng  telah  mendapat  pengakuan  dalam menjalankan usaha, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.
a. Trophy Abdi Satya Bakti (1996)
b. Trophy  Citra  Pelayanan  Prima  untuk  unit  kerja  pelayanan  Publik Percontohan (2006)
c. Trophy  Penghargaan  Pekerjaan  Umum  atas  pencapaian  kinerja  terbaik 3  (tiga)  kali  berturut-turut  dalam  penyelenggaraan  air  minum  kategori khusus untuk tingkat kota sedang/kecil (2007)
d. PERPAMSI Award (2013)
e. Kategori  :  PDAM  Kabupaten  dengan  Jumlah  Pelayanan  30.000  – 50.000 Pelanggan
f. PERPAMSI Award Tahun 2015
g. Kategori : Pelayanan Terbaik Air Minum dan Sanitasi dibawah 50.000 Pelanggan
h. Penghargaan  TOP  BUMD  Tahun  2017Kategori  Bidang  :  Peningkatan Laba Ekonomis
i. Penghargaan TOP BUMD Tahun 2018
j. Kategori : Top BUMD 2018, Kabupaten, Pelanggan 30.000 - 100.000
k. Penghargaan  Kementerian  PUPR  Tahun  2018  Kategori  :  Jumlah Pelanggan 20.001 – 50.000 Sambungan Rumah
PDAM  Buleleng  merupakan  salah  satu  Perusahaan  Daerah  Milik Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng  yang  dituntut  agar  dapat  bersaing  dan berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi  nasional  sekaligus  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  rangka  tercapainya  tujuan Perusahaan  Daerah  berdasarkan  prinsip-prinsip  ekonomi  perusahaan  yang  sehat, perlu  diperhatikan  permodalan  dalam  mengadakan  penyertaan  modal  terhadap Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Buleleng  yang  ditetapkan  dengan Peraturan  Daerah.  Pada  Tahun  2014  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng meningkatkan  modal  dasar  PDAM  Buleleng  menjadi  Rp.135.000.000.000,- (seratus  tiga  puluh  lima  milyar  rupiah).  Hal  ini  dinyatakan  dalam    Pasal  8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Buleleng  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  2  Tahun  2010  tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian  di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng untuk pemenuhan hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain:
a. Keterbatasan sumber daya, khususnya air baku di Kabupaten Buleleng, terlebih pada saat musim kemarau.
b. Jumlah  pelanggan  yang  relatif  besar  dibandingkan  dengan  sumber daya yang dimiliki.
c. Kontur  Geografis  wilayah  pelayanan  PDAM  Buleleng,  yang  curam, dan  sebagian  sumber  air  ada  di  area  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan area pelayanan PDAM.
2. Upaya yang dilakukan Perusahaan Daerah  Air Minum (PDAM)  Kabupaten Buleleng untuk pemenuhan hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah dengan :
a. Meningkatkan  kemampuan  sumber  daya  manusia  sesuai  bidang  tugas masing-masing.
b. Menyusun  dan  melaksanakan  program-program  pelayanan  pada masing-masing  bidang,  antara  lain  bidang  pelayanan  melaksanakan program peningkatan mutu.
c. Menambah  permodalan  untuk  memperluas  jangkauan  pelayanan  dan meningkatkan kualitas pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunggono.  2003. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Burhan ashsofa. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Fauzi,  A.  2004.  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka.
Japan  International  Cooperation  Agency.  2014. The  Comprehensive  Study  On Water  Resources  Development  And  Management  In  Bali  Province  In  The Republic Of Indonesia.
Joko  P.  Subagyo.  1997. Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Made  Vivi  Oviantari.  2011. Kartografi  Sumberr  Daya  Air  Menuju  Pengelolaan yang Optimal Di Kabupaten Buleleng. Singaraja: F MIPA Undiksha.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.