## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM
Ni Ketut Anik Virgayanti 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { anikvirga280@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem; dan (2) mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  jenis  penelitian  hukum empiris  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  menggunakan  teknik  penentuan  sampel  non probability  sampling.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  (pengamatan),  dan  studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  meninggalnya  korban  di  wilayah  hukum Kabupaten Karangasem  sudah  dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing- masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Pasal  359  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir  angka  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  meninggalnya  korban  di wilayah  hukum  Kabupaten  Karangasem  yaitu  secara  (a)  pre-emtif  dengan  mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos  polisi  yang  lokasinya  rawan  terjadi  kecelakaan  dan  melakukan  patroli  jalan  raya, dan  (c)  represif  dengan  melakukan  tilang  terhadap  pengendara  yang  melanggar  dalam operasi  razia  gabungan  yang  memeriksa  kelengkapan  pengendara  (helm,  SIM,  STNK,  dan lain-lain).
Kata kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  review  and  analyze  law  enforcement  against  perpetrators  of  traffic accidents that resulted in the death of the victim in the jurisdiction of Karangasem Regency; and
(2) review and analyze the countermeasures carried out by police for minimizing the number of traffic accidents that resulted in the death of victims in the jurisdiction in Karangasem Regency. In  this  study,  the  method  used  empirical  legal  research  and  descriptive  qualitative  using  non- probability sampling techniques. The data of this study used primary and secondary data. Data were  collected  by  interviews,  observations,  and  document  studies.  The  results  of  the  study indicate  that  (1)  law  enforcement  against  perpetrators  of  traffic  accidents  that  resulted  in  the death  of  victims  in  the  jurisdiction  of  Karangasem  Regency  has  been  according  to  applicable laws  and  regulations  and  coordinated  according  to  standard  operating  procedures  owned  by each  law  enforcement  officer  (police,  prosecutors,  judge).  The  verdict  on  criminal  sanctions imposed  in accordance by  Article 310, Article 311 paragraph (5) of the  Law  of the Republic of Indonesia  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation,  Article  359  of  the Criminal  Code  (KUHP),  and  the  Code  of  Procedure  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  Law Number 8 of 1981; and (2) countermeasures carried out by police for minimizing the number of traffic accidents that resulted in the death of victims in the jurisdiction in Karangasem Regency are  (a)  pre-emptively  by  conducting  counseling, giving  appeals,  and  socializing,  (b)  preventive by guarding police at police posts which are prone to accidents and conducting highway patrols, and  (c)  repressively  by  issuing  fines  against  motorists  who  violate  the  joint  raid  operation  that checks the completeness of riders (helmets, driver's license, vehicle registration certificate, and others).

## Keywords:  Law Enforcement, Traffic Accidents, Death Victims

## PENDAHULUAN
Pentingnya peran transportasi didalam pembangunan
wilayah secara menyeluruh. Perkembangan
transportasi  yang  pesat  merupakan sumbangan  bagi  kualitas  kehidupan manusia di masyarakat. Upaya manusia dalam memudahkan
perjalannya dilihat melalui waktu tempuhnya, jarak perjalanannya, ataupun menghemat pembiayaan perjalanan  memberikan  dampak  bagi perkembangan  teknologi  transportasi. Trasportasi  menjadi  keperluan  ke-2 ataupun turunan pada  keperluan perekonomian  masyarakat (Azis,  R.  & Asrul,
2014:1). Cenderung
transportasi yang dominan di Indonesia  yakni  transportasi  darat dibanding transportasi yang lain misalnya  udara  dan  laut.  Inipun diperlihakan  oleh  data  OD  Nasional 2001
dimana mencerminkan bahwasanya ± 95% perjalanan barang juga penumpang mempergunakan moda  transportasi  darat.  Besaran presentasenya  merefleksi  tingginya
ketergantungn  penduduk  Indonesia pada  moda  transportasi  ini  (Admin Dishub,  2017).  Transportasi  darat merupakan semua bentuk transportasi atau  kendaraan  yang  dipergunakan  di jalan  dalam  mengangkut  barang  juga penumpang (Azizah, 2021).
Peran penting dari transportasi terutama transportasi darat telah teratur pada UU RI No. 22 tahun 2009 terkait  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan sehingga  bisa  menjamin  lalu  lintas yang  efisien,  lancar,  tertib  dan  aman sebagai penjamin kelancaran beberapa aktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Didasarkan UU  RI  No.  22  tahun  2009 bahwasanya  lalu lintas  serta  angkutan jalan  selaku  gabungan  pada  sistem transportasi nasional yang wajib dikembangkan potensinya dan fungsinya  dalam  menciptakan  rasa aman,  selamat,  tertib  dan  kemulusan dalam  berlalu  lintas  serta  transportasi jalan didalam upaya mendukung pembangunan  ekonomi  juga  ekspansi
wilayahnya.
Lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai peranan hakiki sebagai
pendukung pembangunan  dan  keutuhan  nasional selaku bagian usaha menciptkan kemajuan kesejahteraan  umum seperti  yang  teratur  didalam  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945.
Permasalahan  lalu  lintas  menjadi suatu  permasalahan  yang  memiliki skala nasional dan berkembang sejalan  pada  peningkatan  jumlah penduduk. Seiring dengan pertambahan  jumlah  penduduk  tiap tahunnya, maka keperluan transportasi pun akan makin melonjak tinggi. Peningkatan kebutuhan transportasi  dengan  tidak  langsung bisa  membuat  risiko  pertumbuhan masalah lalu lintas yang makin besar, salah satu diantaranya ialah kecelakaan  lalu  lintas  (Fajar,  2015). Kecelakaan  lalu  lintas  berlandaskan UU RI No 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 ialah sebagai kejadian dijalan yang tanpa  bisa  terduga  dan  tidaklah  di sengaja  menghubungkan  kendaraan terhadap ataupun dengan tidak adanya  pengguna  jalan  lain  yang menjadikan korban nyawa dan maupun  kerusakan  harta  benda. Insiden  lalu  lintas  bisa  dikarenakan pengguna  jalan  yang  lalai,  ketidak laikan  kendaraan  dan  ketidak  laikan jalan ataupun lingkungan.
Karangasem sebagai kabupaten yang ada diujung  paling  timur  Pulau  Bali. Dengan astronomis, kabupaten ini ada dalam  posisi  8 0 00’00  –  8 0 41’37,8
Lintang  Selatan  dan
115 0 35’9,8  –  115 0 54’8,9  Bujur  Timur yang  menjadikannya  memiliki  iklim
tropis  seperti  wilayah  lainnya  di Provinsi
Bali (BPS Kabupaten
Karangasem,  2021).  Terdapat  pula pembatasan  wilayahnya  Kabupaten Karangasem  yakni  sebelah  utara berbatasan laut Bali, sebelah selatannya berbatasan Samudra Indonesia, sebelah baratnya berbatasan  Kabupaten  Klungkung, Bangli,  dan  Buleleng,  dan  sebelah timur berbatasan dengan Selat
Lombok.  Banyaknya  penduduk  di
Kabupaten Karangasem terus menghadapi kenaikan yang tinggi dari tahun 2018-2020, yang mana banyaknya  penduduk  pada  tahun 2018    adalah    414.800    orang,
kemudian  tahun  2019  adalah  416.600 orang,  dan  meningkat  kembali  pada tahun 2020  yaitu  492.400  orang  (BPS Kabupaten
Karangasem, 2021).
Ketimpangan antar Das Sein terhadap Das  Sollen merupakan  sebuah  hal yang  umum dijumpai  didunia  hukum. Sama halnya terhadap tahapan dalam menegakkan  sebuah  perundangan yang kadang kali tidak bisa berlangsung seperti yang terencanakan.  Ada  beberapa  faktor yang  dijadikan  sebagai  akibat  dari keberlangsungan  sebuah  perundang- undangan  dijadikan  tidak  optimal  dan banyaknya
pelanggaran yang berlangsung. Sedangkan tahapan pengimplementasiannya tidak memperoleh perhatian dengan serius. Pada kondisi berlalu  lintas  terdapat  prinsip “untuk melihat  dan dilihat”  ketika  dijalan.
Pemakai jalan wajib memiliki kesanggupan  memperhatikan dan pencernaan  keadaan  berlalu  lintas secara baik. Melalui banyaknya
kendaraan yang
mengalami peningkatan  akan  tetapi  disisi  yang lain  kesadaran akan berkendara sangatlah  minim,  total  kecelakaan berlalu lintas juga mengalami peningkatan. Peningkatan  jumlah  penduduk  di Kabupaten Karangasem
mempengaruhi jumlah kebutuhan transportasi  yang  digunakan,  dimana sepeda  motor  adalah  transportasi yang paling banyak digunakan. Peningkatan penggunaan sepeda motor juga akan mempengaruhi banyaknya  kecelakaan  berlalu  lintas yang  ada  di  Kabupaten  Karangasem. Jumlah  kendaraan  yang  terlibat  laka lantas  di  Kabupaten  Karangasem  dari tahun  2018-  2021  paling  banyak adalah  sepeda  motor  dengan  jumlah 1059 kendaraan,
selanjutnya kendaraan  yang  membawa  barang (ran barang) sebanyak 149, kemudian kendaraan yang membawa penumpang (ran penumpang) sebanyak  96,  dan  terakhir  kendaraan bus sebanyak
2.  Kecelakaan  berlalu  lintas  dapat dikelompokkan atas 3 bagian didasarkan UU RI  No. 22 tahun 2009 pasal 229 yakni:
a)  Kecelakaan  berlalu  lintas  ringan sebagai kecelakaan yang menjadikan rusaknya kendaraan ataupun barang.
b)  Kecelakaan  berlalu  lintas  sedang sebagai kecelakaan yang menjadikan luka  ringan  dan  rusaknya  kendaraan maupun barang.
c)  Kecelakaan  lalu  lintas  berat  sebagai kecelakaan  yang  menjadikan  korban meninggal dunia maupun luka berat.
Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan berlalu  lintas  telah teratur pada UU RI No.
22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  teratur  pada  Pasal 310- Pasal 311. Terdapat pula sanksi pidana  bagi  pelaku  kecelakaan  lalu lintas  yang  menjadikan  meninggal dunia teratur pada: Pasal 310 ayat 4:
“Pada  hal    kecelakaan  seperti yang diartikan  dalam  ayat  (3) yang menjadikan seseorang meninggal  dunia, dipidana melalui pidana penjara  selama  6  (enam) tahun maupun denda setidaknya  Rp12.000.000,00
(dua  belas  juta  rupiah)”. Pasal  311 ayat 5:
“Pada  hal  perbuatan  seperti  yang diartikan  dalam ayat (4) yang menjadikan seseorang  meninggal dunia, pelaku dipidana melalui pidana penjara  selama  12  (dua  belas)  tahun ataupun didenda setidaknya Rp24.000.000,00  (dua  puluh  empat juta rupiah)”.
Permasalahan  kecelakaan  lalu  lintas yang  diakibatkan  karena  kealpaan telah  diatur  dalam  KUHP  diawali melalui  Pasal  359 hingga  Pasal  361. Adapun  sanksi  pidana  untuk  pelaku kecelakaan  berlalu  lintas  disebabkan kealpaannya  menjadikan  meninggal dunia  teratur  pada  KUHP  Pasal 359: “Barang siapa sebab kesalahan yang dibuat (kealpaannya) menjadikan seseorang  mati,  mendapat  ancaman dengan  dipidana  penjara  setidaknya lima  tahun  ataupun  pidana  kurungan setidaknya satu tahun”. Meninggalnya seseorang  tidak  dimaksud  sedikitpun dari  terdakwa  namun  sebagai  sebab kekurangan kehati-hatiannya ataupun lalainya terdakwa (Sangki, 2012:37).
Beberapa  kondisi  yang  digunakan untuk mengklasifikasikan korban
kecelakaan berlalu  lintas  berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan diantaranya: a)  Luka  ringan  adalah  luka  yang menjadikan korban menghadapi
penderitaan sakit yang tidak membutuhkan perawatan inap dirumah  sakit  ataupun  disamping yang diklasifikasi kedalam luka berat. b)  Luka berat ialah luka yang menjadikan  korban  jatuh  sakit  dan tanpa  adanya  harapan  sembuh sedikitpun maupun
menjadikan timbulnya  bahaya  bagi  nyawanya, tidak  bisa  secara  berlanjut  untuk melangsungkan  tugas  jabatannya maupun  pekerjaannya,  hilangnya salah  satu  panca  indra,  mengalami penderitaan  cacat  berat  maupun kelumpuhan, daya berpikir terganggu  melebihi  4  mingguna, gugurnya maupun matinya kandungan  seorang perempuan, maupun  luka  yang  memerlukan perawatan  dirumah sakit melebihi  30
hari.
c)  Meninggal  dunia  merupakan  korban kecelakaan yang dinyatakan
meninggal  dunia  selaku  penyebab kecelakaan  berlalu  lintas  didalam periode  waktu  sampai  30  harian sesudah kecelakaan berlangsung.
Banyaknya  kecelakaan  berlalu  lintas di  Kabupaten  Karangasem  ditahun 2018-  2021  sebanyak  945  kasus. Adapun  korban  kecelakaan  berlalu lintas  ditahun  2018  -  2021  yang meninggal  dunia  125  korban,  luka berat  31  korban,  luka  ringan  1.376 korban,  dan  mengalami  kerugian materil sebesar Rp 1.662.040.00.
Sesuai dengan pengidentifikasian masalah  dan  batasan  permasalahan yang  dijelaskan, pengkaji dapat
memberikan beberapa rumusan permasalahan diantaranya:
1.  Bagaimana  penegakan  hukum  pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya  korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem? 2.  Bagaimana usaha dalam penanggulangan yang dilaksanakan bagi  kepolisian  dalam meminimalisir angka kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban diwilayah hukum Kabupaten Karangasem?
Didasarkan  penjelasan  diatas  pengkaji terdorong  dalam  melaksanakan  studi dengan  topik “Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem” .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  kajian  hukum  empiris.  Kajian hukum  empiris  ialah  telaah  yang memperhatikan  hukum  untuk  realita (Warjiyanti,2018:10) yang mencangkup  realita  sosial  dan  realita kultur  (Dewi,2020:37)  yang  beranjak dari  kesenjangan  (Law  in  Action) sebagai perilaku individual atau masyarakat terhadap peraturan hukum  untuk  dibedakan  ke  Law  in Book  yang  diartikan  sebagai  undang- undang (Marzuki, 2017:13). Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang mengilustrasikan
karakteristik
populasi  ataupun  peristiwa  yang sedang  diteliti  di  daerah  tertentu (Nurfauziah & Hetty Krisnani, 2021:2). Sehingga  metode  penelitian  ini  fokus
utamanya menjelaskan objek penelitian, menjawab apa peristiwanya, dan apa fenomena yang terjadi (Awwaabiin, 2021).
Data  penelitian  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data primer ialah bahan informasi pengkajian  yang  tanpa  perantara memberikan  data  dan  bebas  dari alat penghubung  (Sugiyono,  2018:23). Data  primer  ini  bersumber  dari penelitian lapangan di Polres Karangasem  tepatnya  di  bagian  unit ke  celakaan  lalu  lintas  dan  lokasi penelitian  akan  dilakukan  di  Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem,  dan  Pengadilan  Negeri Amlapura. Data sekunder ialah informasi  pengkajian  yang  dengan penghubung memberi informasi untuk penghimpun informasi contohnya melalui pihak asing ataupun melalui arsip. Data sekunder yang  digunakan  pada  pembuatan kajian studi berikut ialah:
1.  Bahan  hukum  primer  yakni  materi hukum  yang  digunakan  peneliti mencakup atas
peraturan perundang- undangan  yang  didapat dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang  Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2.  Bahan  hukum  sekunder ialah  materi yang  mengasih  penguraian  terkait materi hukum primer yang
mancakup dari buku hukum, literatur hukum  yang  mengandung  esensial pokok (asas hukum), persepsi kaum pakar hukum (doktrin), output pengkajian hukum dan kamus
hukum. Tanya jawab dari sumbernya pakar  hukum  guna  memberikan masukan  hukum  terkait  sebuah peristiwa  atau  insisen  hukum  dapat dimaknai  menjadi  materi  hukum
sekunder (Efendi, 2020 : 173).
3.  Materi  hukum  tersier  yakni  materi yang  memberi isyarat ataupun keterangan  akan  hukum  primer  dan hukum  sekunder.  Materi  hukum yang  dipakai  oleh  pengkaji  ialah kamus  besar  Bahasa  Indonesia  dan kamus hukum.

## Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini menggunakan:

## a)  Teknik studi dokumen
Penelitian  dilaksanakan  dengan materi-materi pustaka yang sejalan  berupa  literatur,  hasil penelitian,  peraturan  perundang- undangan,  jurnal  ilmiah,  dan dokumentasi.
b)  Teknik observasi (pengamatan) Teknik  observasi  merupakan  media penghimpun
informasi yang umumnya  dipakai,  bilamana  target kajian  hukum  yang  berkaitan  ialah menulis  tindakan  hukum  sebagai halnya berlangsung direalita.
c)  Teknik wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan
menyuguhkan pertanyaan  untuk  narasumber secara  langsung  ataupun tuturan kata berlandaskan
tabel pertanyaan yang sudah disediakan  pengkaji.  Media  yang dipakai  pada  tanya  jawab  berikut ialah  tabel pertanyaan,  rekaman (tape  recorder)  juga  memakai media  tulis.  Pada  pengkajian berikut  dilaksanakan  terhadap instansi  kepolisian  dari  Polres Karangasem,  Kejaksaan  Negeri Karangasem  serta  Pengadilan Negeri Amlapura.
Teknik penentuan sampel
menggunakan non probability sampling merupakan  suatu  teknik sampling yang menuntut peran
peneliti  yang  jujur  karena  keputusan berada di peneliti termasuk menentukan  populasi  dan  sampel. Tidak  ada  ukuran  yang  jelas  dapat dipergunakan  sampai  seberapa  jauh sampel  yang  ditarik  dapat  mewakili populasinya  (Sugiyono,  2009:119). Wujud  akan non  probability  sampling yang digunakan ialah purposive sampling adalah  penentuan  sampel dilandaskan peninjauan kalau sampel sudah lolos ketentuan juga karakteristik  tertentu  yang  menjadi sifat  pokok  dari  populasinya  yang ditentukan  sendiri  oleh  peneliti  dan responden  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain  petugas kepolisian  dari  Polres  Karangasem, Kejaksaan  Negeri  Karangasem,  dan Pengadilan  Negeri  Amlapura.  Teknik pengolahan  dan  analisis  data  secara kualitatif yakni informasi yang disuguhkan bukan berwujudkan numerik tetapi sebagai informasi  yang berwujud  kata-kata  akan  disusun secara sistematis (Adi, 2021:221).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP

## PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN  LALU  LINTAS  YANG MENGAKIBATKAN  MENINGGALNYA KORBAN

## DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM
Penegakan  hukum  ialah  langkah yang dijalankan guna membuat hukum  selaku  landasan  bertindak  di tiap  tindakan  hukum,  mau  itu  dari kaum  subjek  hukum  yang  berkaitan ataupun  dari  instansi  penegakan hukum yang legal diwariskan kewajiban dan  otoritas  dari  undang- undang  guna  menjaga  kedudukan
asas-asas  hukum  yang  sah  pada keseharian khalayak  umum dan berbangsa. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah aksi menyelaraskan  jalinan  kaidah-kaidah yang teruraikan  di  ajaran-ajaran  juga tingkah laku selaku rantaian penguraian  nilai  langkah  akhirnya guna  menciptakan,  menjaga  juga menegakkan ketenteraman perbauran  hidup.  Penegakan  hukum tidak  terlepas  akan  peran  srta  dari penegak  hukum  sebab  penegak hukumlah yang kedepannya meluruskan  tata  etrtib  hukum  terkait (Arliman,  2015:14).  Kaum  penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa serta lembaga  penegak  hukum  lainnya. Pelanggaran  lalu  lintas  diberikan sanksi  pidana  sesuai  dengan  yang diatur dalam
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan yaitu: Pasal 310: (1)  Setiap  orang  yang  mengemudikan Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  229  ayat  (2), dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2)  Setiap  orang  yang  mengemudikan Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan Lalu Lintas  dengan  korban  luka  ringan dan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  229  ayat  (3),  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah).
(3)  Setiap  orang  yang  mengemudikan
Kendaraan  Bermotor  yang  karena kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan Lalu
Lintas  dengan  korban  luka  berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229  ayat  (4),  dipidana  dengan pidana  penjara paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda  paling banyak  Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah).
(4)  Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  yang mengakibatkan orang lain meninggal  dunia,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah).
Pasal 311:
(1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama 1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp3.000.000,00  (tiga  juta rupiah).
(2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan  pidana  penjara paling lama
2  (dua)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu
Lintas  dengan  korban  luka  ringan dan kerusakan  Kendaraan  dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  229  ayat  (3),  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(4)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu Lintas  dengan  korban  luka  berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengakibatkan orang lain meninggal  dunia,  pelaku  dipidana dengan  pidana penjara  paling  lama 12  (dua  belas)  tahun  atau  denda paling banyak Rp24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Pasal 359:
“Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun”
Berlandaskan output kajian studi yang  dijalankan,  adapun  prosedur penegakan hukum  kepada      pelaku
tindak   pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan
meninggalnya      korban      di
wilayah Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan  sesuai  undang-undang yang  sah  serta  standar  operasional prosedur aparat penegak        hukum.
Penegakan hukum kepada    pelaku   tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas yang menyebabkan  meninggalnya korban
dimulai dari Polres Karangasem   Unit Laka Lantas    yang melakukan  olah TKP  (Unit  zebra  Satlantas  Polres
Karangasem), pemeriksaan para saksi, pemeriksaaan tersangka,
sampai proses penyidikan
berlangsung.  Penyidik memanggil para      saksi dan
tersangka dengan surat
panggilan  yang  sah  untuk  diperiksa sesuai  Pasal  112  ayat  1  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Penyidik  yang  melakukan pemeriksaan,  dengan  menyebutkan alasan pemanggilan secara    jelas berwenang memanggil tersangka  dan  saksi  yang  dianggap perlu  untuk  diperiksa  dengan  surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang  waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.” Penyidik menjalankan wewenangnya dalam proses penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  7  ayat  1  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PPU-
XIII/2015  tanggal  11  Januari  2017, penyidik  wajib  memberitahukan  dan menyerahkan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa  Penuntut  Umum  rentangan masanya  selambatnya tujuh  hari sesudah dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap tersangka.
Apabila  pada  persoalan  kecelakaan lalu  lintas  menyebabkan  tersangka meninggal dunia, maka     pemeriksaan akan     dihentikan dengan dikeluarkan SP3  (Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan). Sedangkan apabila korbannya  yang  meninggal  dunia,
maka tahap pemeriksaan
dilaksanakan kepada terdakwa
sampai  dokumen sengketa  dikatakan lolos (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus  dijalankan  serah  terimanya barang  bukti  dan  tertuduh  ke  pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Kejaksaan Negeri Karangasem. Jaksa Penuntut Umum kemudian menyerahkan  berkas  perkara,  surat dakwaan,  dan  surat-  surat  yang berkaitan dengan perkara ke Pengadilan Negeri Amlapura.
Proses persidangan dilaksanakan  paling lambat  7  (tujuh) hari  setelah  Ketua  Majelis  Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil putusan persidangan kepada terdakwa  tindak  pidana  insiden  lalu lintas yang menyebabkan
meninggalnya  korban  di  Kabupaten Karangasem  dari  tahun  2018-  2021 dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),  Pasal  311  ayat  (5)  Undang- Undang
Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan
Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara  Pidana,  dan  Pasal  359  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana. Hal- hal  yang  meringankan  terdakwa terhadap putusan persidangan diantaranya terdapat surat perdamaian  antara  terdakwa  dengan keluarga korban,
terdakwa memberikan  ganti  rugi  dan  santunan kepada  keluarga  korban,  terdakwa menjadi  tulang  punggung  keluarga dan  memiliki  tanggungan,  terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,  terdakwa  berjanji  tidak mengulangi  perbuatannya,  terdakwa sedang hamil, terdakwa  bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan, dan lain sebagainya.

## UPAYA  PENANGGULANGAN  YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA KECELAKAAN  LALU  LINTAS  YANG
MENGAKIBATKAN  MENINGGALNYA KORBAN

## DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM
Dalam meminimalisir angka
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan  meninggalnya  korban di Kabupaten Karangasem dilakukan upaya  penanggulangan oleh Polres  Karangasem yaitu  Unit  Dikyasa Satlantas  Polres  Karangasem  sebagai elemen  eksekutor  kewajiban  utama yang  berposisi  dinaungi  kasat  lantas yang berfungsikan menjalankan pengukuhan  peran  serta  publik  dan dikmas  lantas.  Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu:
a.  Upaya pre-emtif ialah langkah-
langkah pertama yang dijalankan dari bagian kepolisian guna membendung insiden tindak pidana. Contohnya: (1) penyuluhan
kepada masyarakat melalui media  massa,  diantanya  koran dan  radio  agar  selalu mematuhi aturan  berlalu  lintas,  berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor,  dan  selalu  menggunakan sabuk pengaman, (2) menghimbau  supir  truk  masuk kota agar mengurangi kecepatan,
mematuhi rambu-rambu lalu lintas,  serta  parkir  jangan  di badan  jalan  cari  tempat  yang luas.  Hal  ini  dilakukan  karena kendaraan  truk  selalu  membawa beban  yang  cukup  berat  dan memiliki
resiko terhadap pengguna jalan yang lain sehingga harus mengurangi kecepatan  saat masuk  kota.  Truk memiliki  jalur  khusus yang  harus dilalui sehingga
tidak mengganggu  aktivitas  kendaraan lain  yang  ada  di  dalam  kota karena  posisi  truk  terkadang memiliki ukuran yang besar  dan
kadang-kadang menghabiskan sebagian dari badan  jalan.  Truk  ketika  parkir bagian  roda  depan dan belakang sebelah kiri harus sudah berada di bahu  jalan  dan  harus memasang tanda segi tiga pengaman sebagai antisipasi  bahwa  terdapat  truk yang  parkir  atau  menyalakan lampu  hazard  sehingga  lampu sein kanan dan kiri akan berkedip bersamaan  untuk  tanda  atau isyarat  kepada  pengguna  jalan yang  lain,  (3)  menghimbau  juru parkir agar tetap mematuhi aturan lalu  lintas  karena  juru  parkir merupakan  perpanjangan  tangan dari  kepolisian  utamanya  polisi lalu  lintas  dalam  melaksanakan pengaturan di jalan yang wilayahnya
ada  parkir  kendaraan.  Juru parkir  dihimbau  agar  dia  dapat melakukan pengaturan
kendaraan dengan baik, sehingga  tidak  terjadi  parkir ganda  yang  akan  memakan badan  jalan  dan  menimbulkan kemacetan, serta bisa melakukan pengaturan
lalu lintas diantaranya menjalankan kendaraan, menyetop
kendaraan, dan  memberikan isyarat  berhati-hati dengan  bunyi peluit, (4) memberikan himbauan kepada masyarakat di pasar, (5) memberikan sosialisasi terhadap pelajar  tentang  pendidikan  lalu lintas agar mengendalikan jumlahnya insiden lalu lintas.
b.  Usaha preventif ialah upaya lanjutan akan pre-emtif yang tengah pada  kadar pengamanan dini insiden  kriminalitas  atau  hal-hal buruk yang tidak diinginkan.
Contohnya: penjagaan polisi di pos-
pos  polisi  yang  lokasinya  rawan terjadi kecelakaan, melakukan patroli jalan raya.
c.  Upaya represif adalah usaha penegakan  hukum  yang  dilakukan setelah upaya pre-emtif dan preventif  telah  dilakukan  tetapi masih  terjadi  pelanggaran  hukum, dimana penegakan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan. Contohnya: melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa
kelengkapan
pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas yang  mengakibatkan  meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten
Karangasem  sudah  dilaksanakan sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan koordinasi  dijalankan  sesuai  standar operasional  prosedur  yang  dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan  sesuai  Pasal  310,  Pasal
311 ayat (5) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  Pasal  359  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1981.
2.  Upaya penanggulangan yang dilakukan  oleh  kepolisian  dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan meninggalnya  korban  di  wilayah
hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara
(a)  pre-emtif  dengan  mengadakan penyuluhan,  memberikan  himbauan, dan sosialisasi, (b)  preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya  rawan  terjadi  kecelakaan dan  melakukan  patroli  jalan  raya, serta (c)  represif dengan melakukan tilang terhadap pengendara yang
melanggar  dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).

## SARAN
1.  Kepada Polres Karangasem diharapkan untuk penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas  bukan  hanya memberikan  efek  jera  tetapi  juga memberikan  peningkatan  kesadaran mengenai  akibat  yang  ditimbulkan apabila  terjadi  pelanggaran  dalam berlalu  lintas  seperti  melanggar rambu-rambu  lalu  lintas,  berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak peduli terhadap keselamatan pengguna  jalan yang  lain  sehingga menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas yang  mengakibatkan  meninggalnya korban. Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dan kunjungan ke sekolah-sekolah
jangkauannya semakin diperluas dan perlu  ditingkatkan  lagi  sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman pengendara dalam mematuhi  peraturan lalu lintas. Kemudian pemberian izin bagi masyarakat  yang  ingin mengendarai kendaraan  di  jalan  raya harus diperketat, seperti pembatasan umur  dan  memperketat  tes  yang diberikan  untuk  memperoleh  SIM. Sehingga masyarakat semakin menyadari  bahwa  berkendara  di jalan  raya  tidak  boleh  sembarangan dan  harus  mematuhi  peraturan  lalu
lintas yang berlaku.
2.  Kepada  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Karangasem dan Hakim Pengadilan Negeri Amlapura diharapkan dalam memberikan tuntutan  dan  memutuskan  sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
meninggalnya
korban  bukan  karena  kelalaian tetapi  kenakalan  dan  terjadi  lebih dari  satu  kali  kejadian  harus diperberat  bila  perlu  dilakukan pencabutan SIM. Sehingga mendidik  masyarakat  agar  lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan  Ida  Sang  Hyang  Widi Wasa  karena  atas  asung  wara nugrahanya penulis
dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan  lancar.  Dalam  kesempatan  baik ini  penulis  mengucapkan  banyak terimakasih  kepada Bapak  Dr.  Dewa Gede Sudika Mangku. S.H.,LL.M. dan Ibu  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  S.H.,M.H., serta orang tua dan saudara- saudara penulis yang telah memberikan arahan,  bimbingan,  saran,  motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga artikel ini dapat selesai tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. 2021. Metodologi Penelitian Sosial  Dan  Hukum .  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Efendi, Jonaedi. 2020. Metode Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empiris . Jakarta: Kencana.
Faisal.  2021. Hukum  Pidana  Dalam Dinamika  Asas,  Teori,  dan Pendapat  Para  Ahli .  Jakarta:
Kencana.
Hakim, Lukman. 2020. Asas-Asas
Hukum  Pidana .  Yogyakarta: Deepublish. Jasmine, Noor Camilla. “Pertanggungjawaban  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena
Penggunaan  Smartphone  Saat Mengemudi”, Indonesian  Journal of Criminal  Law  and  Criminology (IJCLC) , Vol.1, No.1, 2020, hlm.33- 44.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Krisna, I Gede, dkk. “Tindak Pidana
Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan Upaya Penanggulangannya Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19”. Jurnal  Konstruksi  Hukum , Vol.2,  No.2,  2021,  hlm.338- 343.
Lubis,
Muhammad Ridwan. “Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak  Pidana  Lalu  Lintas Yang  Menyebabkan  Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian”. Jurnal Hukum
Kaidah ,  Vol.17,  No.2,  2018, hlm.97-111.
Mangkepriyanto,  Extrick.  2019. Hukum Pidana  Dan  Kriminologi .  Bogor: Guepedia Publisher.
Maulana,  Wahyu,  dkk. “Analisis  Yuridis Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu Lintas  Berakibat  Kematian  (Studi Penelitian  Di  Wilayah  Hukum Polres Kota Lhokseumawe)”. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas  Malikussaleh , Vol. 1, No.1, 2018.
Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum  di  Indonesia  Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan  dan Kemanfaatan”.
Jurnal  Warta  Edisi  59 ,  Vol.13,
No.1, 2019.
Nachrawi,  Gunawan  &  I  Gusti  Agung Ngurah  Agung.  2020. Teori Hukum . Bandung: CV
Cendekia Press.
Nurfauziah, Rahayu & Hetty Krisnani.
“Perilaku  Pelanggaran  Lalu
Lintas  Oleh  Remaja  Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial”. Jurnal Kolaborasi
Resolusi  Konflik ,  Vol.3,  No.1,
2021, hlm.75-85.
Qamar,  Nurul  &  Farah  Syah  Rezah.
2020. Metode  Penelitian  Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal . Makassar:  CV  Social  Politic  Genius. Ruusen,  Andrew  Stefanus. “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi    Kendaraan    Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Lex  Crimen , Vol  X,  No. 2, Maret 2021.
Salle. 2020. Sistem Hukum Dan Penegakan  Hukum .  Makassar: CV Social Politic Genius. Sambas,  Nandang  &  Dian  Andriasari.
2019. Kriminologi Perspektif
Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika. Silaban, Rudolf & Indah Malau Pase. “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan. Jurnal Rectum ,  Vol.3,  No.1,  2021, hlm.107-119.
Sugianto.  2018. Hukum  Acara  Pidana Dalam Praktek Peradilan   Di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish. Sugiyono.   2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Supiyono. 2018. Keselamatan Lalu Lintas . Malang: Polinema Press.
Tomalili, Rahmanuddin. 2019.
Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
Warjiyati,  Sri.  2018. Memahami  Dasar Ilmu Hukum:  Konsep  Dasar  Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Yuliantoro. “Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Linta s”.
Jurnal Hukum Unissula , Vol.35, No.1, 2019, hlm.36-51.
Zainal,  Muhammad.  2019. Pengantar Sosiologi  Hukum .  Yogyakarta:
Deepublish. Zuleha.  “Relevansi  Putusan  Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol.13, No.1, 2018, hlm.176-186.