Penyuluhan Hukum: Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Harta Kekayaan di Tangerang
Robbyson Halim 1* , Shinta Pangesti 2 , Susi Susantijo 3 , dan Ely Baharini 4 1,2 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
3,4 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan E-mail: 1 robbyson.uph@gmail.com, 2 shinta.pang@gmail.com,
3 susi.susantijo@uph.edu, 4 ely.baharini@lecturer.uph.edu

## Abstrak
Masih  terjadinya  stigma  dan  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  menandakan minimnya kesadaran hukum Masyarakat akan perlindungan yang diberikan pemerintah atas hak- hak  yang  mereka  miliki.  Bahkan,  para  penyandang  disabilitas  pun  jarang  memperoleh kesempatan untuk mendapatkan edukasi ataupun penyuluhan atas hak-hak mereka khususnya hak yang menyangkut harta kekayaan mereka. Hal ini yang mendorong Tim PkM untuk melakukan penyuluhan hukum pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 di Jalan Benteng Betawi 110, Poris Plawad  Cipondoh,  Kecamatan  Tangerang,  Kota  Tangerang  dengan  Yayasan  Difabel  Mandiri Indonesia  (YDMI)  sebagai  mitra  dalam  kegiatan  ini.  Metode  penyuluhan  hukum  dilakukan dengan mempresentasikan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab dan dibantu seorang juru bahasa isyarat  dalam  menerjemahkan  kepada  para  peserta.  Penyuluhan  hukum  yang  dilakukan diharapkan  dapat  meningkatkan  wawasan  hukum  dan  kesadaran  hukum  para  penyandang disabilitas akan hak-hak yang mereka miliki atas harta kekayaan mereka. Hasil dari kegiatan PkM ini  adalah  para  penyandang  disabilitas  mampu  mengetahui  hak  mereka  atas  harta  kekayaan mereka.  Para  penyandang  disabilitas  juga  memahami  keterbatasan  yang  mereka  miliki  tidak menjadi penghambat atau penghalang dalam pelaksanaan hak mereka sehingga perlu ada bantuan dari  para  professional  misalnya  menghadirkan  juru  bahasa  isyarat  dalam  melakukan  suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris dan/atau PPAT. Kata kunci: Disabilitas, Hak, Harta Kekayaan, Perbuatan Hukum, Tangerang

## Abstract
The stigma and discrimination that still occurs among people with disabilities shows the lack of public legal awareness of the protection provided by the government for the rights they have. In fact,  people  with  disabilities  rarely  have  the  opportunity  to  receive  education  or  counseling regarding their rights, especially rights relating to their assets. This is what prompted the PkM Team to conduct legal counseling on Saturday, October 14 th , 2023 at Jalan Benteng Betawi 110, Poris  Plawad  Cipondoh,  Tangerang  District,  Tangerang  City  with  Yayasan  Difabel  Mandiri Indonesia (YDMI)  as  a  partner  in this  activity.  The  legal  counseling  method is carried  out  by presenting material, followed by a question and answer session, and assisted by a sign language interpreter in translating for the participants. It is hoped that legal counseling will increase legal knowledge and legal awareness of people with disabilities regarding their rights over their assets. The result of this PkM activity is that people with disabilities can know their rights to their assets. Disabled people also understand that their limitations do not become obstacles or barriers in the implementation of their rights, so they need assistance from professionals, for example providing a sign language interpreter when carrying out legal actions before a Notary and/or Land Deed Official.
Keywords: Disabilities, Right, Assets, Legal Action, Tangerang

## 1. PENDAHULUAN
Limabelas  persen  (15%)  dari  total  tujuh  miliar  (7  M)  penduduk  dunia  di  tahun  2021 merupakan  penyandang  disabilitas.  Dari  limabelas  persen  (15%)  tersebut,  delapanpuluh persennya (80%) berdomisili di negara berkembang [1]. Jumlah penduduk penyandang disabilitas di  Indonesia  pada  tahun  2022  mencapai  sekitar  dua  puluh  dua  koma  lima  (22,5)  juta  orang berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar enambelas koma lima (16,5) juta [2].
Sebagi komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah  merumuskan Convention  on  the  Rights  of  Persons  with Disabilities (CRPD). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh seratus delapan puluh dua (182) negara di dunia yang dilanjutkan dengan penyusunan rancangan nasional masing-masing berupa program kerja untuk mendukung penyelenggaran penghormatan hak-hak disabilitas [3].
CRPD merupakan perjanjian hak asasi manusia komprehensif pertama pada abad ke-21 yang  berisikan  tentang  undang-undang,  yang  mengatur  dan  memastikan  bahwa  semua penyandang  disabilitas  dapat  menikmati  semua  hak-hak  dasar  manusia  dan  kebebasan  yang fundamental  [4].  CRPD  membawa  perspektif  dan  pendekatan  baru  terhadap  penyandang disabilitas yang lebih berpusat pada pendekatan hak dibandingkan charity . Pendefinisian person with disability (dalam konvensi itu) bukanlah satu-satunya cara pendefinisian dan penamaan yang mutlak  sebagai  acuan  bagi  setiap  negara.  Faktanya,  terdapat  beragam  nama  dan  pendefinisian yang muncul seperti: people with disability (Amerika Serikat), disabled people (Inggris), orang kurang atau kelainan upaya/OKU (Malaysia), Penyandang Disabilitas (Indonesia), dan lain-lain [5].
Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  (UU  8/2016).  Kata  “Penyandang Disabilitas” ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat [6]. “Penyandang Disabilitas” dalam UU 8/2016 didefinisikan  sebagai,  “setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi  dengan lingkungan  dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.
Tentunya,  para  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak- hak Penyandang Disabilitas mengatur bahwa: “penyandang disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi;  g.  kesehatan;  h.  politik;  i.  keagamaan;  j.  keolahragaan;  k. kebudayaan  dan  pariwisata;  l.  kesejahteraan  sosial;  m.  aksesibilitas;  n.  pelayanan  publik;  o. pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat;  t.  berekspresi,  berkomunikasi,  dan  memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.
Legal standing dengan penyebutan “penyandang disabilitas” memberikan posisi hukum penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  martabatnya  sebagai  manusia  dengan  hak-hak  dasar penyandang disabilitas yang dihormati. UU 8/2016 tentang Penyandang disabilitas memberikan legal standing yang kuat bagi para penyandang disabilitas. Dalam UU 8/2016 keberadaan para penyandang disabilitas di hadapan hukum, diakui dan dilindungi hak konstitusionalnya mencakup hak dan kewajiban serta kesetaraannya sebagai warga negara dan masyarakat [7].
Stigma  masyarakat  terhadap  kaum  disabilitas  acapkali  diibaratkan  sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas masih dianggap sebagai sakit yang selalu meminta uluran tangan pada orang lain. Tak hanya anggapan tersebut, tetapi juga anggapan terhadap  kaum  disabilitas  yang  tidak  dapat  mengenyam  atau  menempuh  pendidikan,  apalagi memasuki dunia kerja seperti kaum normal pada umumnya [8].
Masih  terjadinya  diskriminasi  terhadap  para  penyandang  disabilitas  menandakan ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Penyebabnya oleh Friedman, dikategorikan menjadi tiga faktor antara lain substansi hukum ( legal substance ), struktur hukum ( legal structure ), dan budaya  hukum  ( legal  culture ).  Dari  tiga  faktor  ini  dikembangkan  menjadi  lima  faktor  oleh Soerjono  Soekanto,  sehingga  menjadi:  aturan  hukum,  penegak  hukum,  sarana  dan  prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum [9].
Padahal  pada  Pembukaan  UUD  1945  alinea  IV,  tercantum  jelas  bahwa:  “Negara melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial”. Kemudian, Pancasila yang menjadi salah satu  dasar  filosofi  bangsa  pada  sila  ke-5  menyatakan  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas [10].
Para  penyandang  disabilitas  juga  adalah  manusia,  artinya  kendatipun  mereka  dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, tetap merupakan subjek hukum. Setiap orang yang berada di Indonesia, tanpa kecuali merupakan subjek hukum [11].
Sesuai  amanat  dalam  Pasal  27  UU  8/2016,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib melakukan  perencanaan,  penyelenggaraan,  dan  evaluasi  tentang  pelaksanaan  Penghormatan, Pelindungan,  dan  Pemenuhan  hak  Penyandang  Disabilitas.  Keseriusan  pemerintah  dalam menjalankan  amanat  pasal  ini  terlihat  dari  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  mengenai Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan  Evaluasi  Terhadap  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP Nomor 70 Tahun 2019).
Walaupun perhatian serius dan perlindungan hak penyandang disabilitas telah dilakukan pemerintah, masih terdapat sejumlah halangan dan catatan perbaikan agar penyandang disabilitas dapat  menikmati  hak-hak  mereka  seperti  warga  lainnya.  Salah  satunya  adalah  minimnya kesempatan untuk memperoleh edukasi, sosialisasi, bahkan penyuluhan hukum terkait hak-hak mereka  atas  harta  kekayaan  mereka.  Permasalahan  inilah  yang  dihadapi  oleh  para  anggota Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI). Para anggota YDMI mengakui bahwa jarang sekali mereka  dapat  kesempatan  untuk  memperoleh  penyuluhan,  apalagi  penyuluhan  yang  berkaitan dengan hak-hak atas harta kekayaan mereka.
Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan terhadap perbuatan hukum sehubungan dengan harta kekayaan yang para penyandang disabilitas miliki. Mereka seyogianya mengetahui  dan  memperoleh  pengetahuan  yang  tepat  dalam  melakukan  perbuatan  hukum sehubungan  harta  kekayaan  mereka,  seperti  jual  beli,  hibah,  atau  bahkan  ketika  menjaminkan asetnya di hadapan Notaris dan/atau PPAT.

## 2. METODE
Beberapa hal yang dilakukan sebelum kegiatan PkM dilakukan antara lain adalah diawali dengan  studi  literatur  berdasarkan  kegiatan  PkM  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  terkait penyuluhan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas.  Setelah  melakukan  studi  literatur,  tim  PkM menentukan  judul,  usulan  proposal,  persiapan  administrasi,  dan  pengajuan  proposal  PkM  ke Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Pelita  Harapan (UPH). Setelah proposal PkM disetujui, tim PkM melakukan survei lokasi, rapat koordinasi dan persiapan seperlunya untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
Pelaksanaan PkM yakni penyuluhan hukum secara tatap muka diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 di Jalan Benteng Betawi 110, RT 001, RW 003, Poris Plawad Cipondoh, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini lebih dari 60 (enampuluh) orang yang terdiri dari Pengurus YDMI, anggota YDMI, dosen Fakultas Hukum UPH,  mahasiswa  Ilmu  Hukum  (S1)  UPH,  mahasiswa  Magister  Kenotariatan  (S2)  UPH, mahasiswa Doktor Hukum (S3) UPH, juru bahasa isyarat, serta tim PkM.
Dari peserta yang hadir mayoritas merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan ada
juga penyandang disabilitas fisik. Untuk membantu para peserta dapat memahami sepenuhnya materi yang disampaikan para narasumber dalam kegiatan penyuluhan, tim PkM menghadirkan seorang juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat ialah orang (baik orang dengar maupun tuli/tuna rungu) yang mempunyai kemampuan menjurubahasakan bahasa Isyarat secara tepat, simultan dan akurat ke bahasa lisan dan sebaliknya [12].
Bahasa Isyarat merupakan bahasa nyata yang terletak di modalitas visual-gestural yang terdiri dari bahasa yang terlihat dan diciptakan dengan penggunaan tangan dan tubuh bagian atas termasuk  wajah  [13].  Juru  bahasa  isyarat  juga  sebaliknya  menerjemahkan  bahasa  isyarat  ke bahasa  non  isyarat  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  selama  berlangsungnya kegiatan tersebut.
Kegiatan  penyuluhan ini diawali dengan registrasi dan pembagian makan serta minum kepada seluruh peserta. Setelah berkenalan dengan peserta, kegiatan PkM dibuka dengan doa dan sambutan dari Sekretaris YDMI serta Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH. Gambar 1 menunjukkan penyampaian sambutan dari Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH.
Gambar 1. Penyampaian Sambutan dari Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH
Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan dengan sistematis dan ringkas oleh para narasumber serta dibantu dengan tampilan powerpoint sehingga mempermudah para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Gambar 2 menunjukkan penyampaian materi  oleh  narasumber  pertama  dan  Gambar  3  menunjukkan  penyampaian  materi  oleh narasumber kedua.
Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber Pertama

## Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber Kedua

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai bentuk ucapan syukur Dies Natalis Magister Kenotariatan UPH ke-10, kegiatan PkM yang diusul tim PkM disambut baik oleh YDMI sebagai mitra dalam kegiatan ini. Sekretaris YDMI  menyampaikan  bahwa  kegiatan ini  sangat  dinantikan oleh  para anggota YDMI.  Sangat diharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum mereka berkaitan dengan hak mereka atas harta kekayaan mereka.

## 3.1  Dasar Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas
Beberapa  landasan  hukum  yang  mengatur  perihal  penyandang  disabilitas,  antara  lain Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  dan  UU 8/2016.  Pasal  28  (D)  UUD  NRI  1945  mengatur  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum”. Orang merupakan pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.
Pasal  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  mengatur  bahwa  “tiada suatu  hukumanpun  yang  mengakibatkan  kematian  perdata  ( burgelijke  dood ),  atau  hilangnya segala hak-hak kewargaan”. Bahkan sesungguhnya sejak dalam kandungan ibunya asal ia lahir hidup  dan  kepentingannya  menghendaki,  anak  tersebut  sudah  dihitung  sebagai  subjek  hukum (Pasal  2  KUHPerdata).  Subjek  hukum  dapat  mempunyai  wewenang  hukum  berlangsung  terus sampai ia meninggal dunia.

## 3.2   Hak Perdata dan Kecakapan
Hak  Perdata  merupakan  hak  asasi  yang  melekat  pada  setiap  orang.  Faktor  yang membatasi  kewenangan  berbuat  ini  antara  lain:  Cakap  atau  mampu  berbuat  karena  memenuhi syarat hukum, kecakapan atau kemampuan berbuat karena memenuhi syarat hukum dan kuasa atau  berhak  berbuat  karena  diakui  oleh  hukum  meskipun  tidak  memenuhi  syarat  hukum, kekuasaan atau kewenangan berbuat.
Berbicara  kecakapan,  orang  yang  cakap  hukum  ialah  mereka  yang:  a.  telah dewasa/berusia 21 tahun atau telah menikah; b. tidak di bawah pengampuan/ curatele ; dan c. dapat melakukan  perbuatan  hukum  secara  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain  dan  dapat  bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang diperbuat.
Pasal  433  KUHPerdata  berbunyi:  “Setiap  orang  dewasa,  yang  selalu  berada  dalam keadaan  dungu,  gila  atau  mata  gelap,  harus  ditempatkan  di  bawah  pengampuan,  sekalipun  ia kadang-kadang  cakap  menggunakan  pikirannya.  Seorang  dewasa  boleh  juga  ditempatkan  di bawah pengampuan karena keborosan”.
Pasal  ini  setelah judicial  review mengalami  perubahan  sebagaimana  ternyata  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  93/PUU-XX/2022  sehingga  ketentuan  Pasal  433  KUHPerdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat  ditaruh  di  bawah  pengampuan,  pun  jika  ia  kadang-kadang  cakap  mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.
Dengan demikian orang yang tidak cakap hukum berarti adalah mereka yang: a. belum dewasa; b. di bawah pengampuan; c. perempuan yang telah kawin (ketentuan ini tidak berlaku lagi karena kedudukan suami dan isteri yang seimbang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan);  d.  semua  orang  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk membuat perjanjian.
3.3  Perbuatan Hukum Penyandang Disabilitas atas Harta Kekayaannya Perbuatan hukum sehubungan dengan harta kekayaan para penyandang disabilitas tidak terlepas  dari  dibuatnya  suatu  perjanjian.  Untuk  itu  perlu  dipahami  benar  bahwa  syarat  sahnya suatu  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  antara  lain:  kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan atau hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (sebab yang tidak terlarang).
Apabila  terdapat  persyaratan  yang  tidak  dipenuhi  maka  perjanjian  tersebut  tidak  akan diakui di hadapan hukum, meskipun perjanjian tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian  tetap  berlaku  bagi  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut,  kendatipun  tidak memenuhi  syarat  yang  sudah  tercatat.  Apabila  sampai  suatu  ketika  terdapat  pihak  yang  tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal [14].
Penyandang Disabilitas tentu juga dapat melakukan haknya dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Namun perlu perhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, harus telah dewasa atau berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Kedua, penyandang disabilitas tersebut tidak dibawah pengampuan/ curatele . Ketiga,  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  secara  sendiri  tanpa  dibantu  orang  dan  dapat bertanggung  jawab  terhadap  akibat  hukum  yang  timbul  kemudian.  Apabila  memang  mereka masuk dalam kategori tidak cakap hukum yang diuraikan di atas, maka untuk melakukannya dapat dibantu seorang Pengampu.
Pasal 4 UU 8/2016 mengatur ragam penyandang disabilitas yang meliputi: penyandang disabilitas  fisik,  penyandang  disabilitas  intelektual,  penyandang  disabilitas  mental,  dan/atau penyandang disabilitas sensorik.
Para penyandang disabilitas fisik adalah mereka yang fungsi geraknya terganggu, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, pareplegi, celebral palsy , akibat stroke, akibat kusta, dan orang  kecil.  Sedangkan,  penyandang  disabilitas  intelektual  adalah  terganggunya  fungsi  pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom .
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah mereka yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar,  depresi,  anxietas,  dan  gangguan  kepribadian;  dan  disabilitas  perkembangan  yang berpengaruh  pada  kemampuan  interaksi  sosial  di  antaranya  autis  dan  hiperaktif.  Sedangkan, “penyandang disabilitas  sensorik” adalah  mereka  yang  salah  satu fungsi dari  panca  inderanya terganggu, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
Pasal 5 UU 8/2016 mengatur bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan  koperasi;  kesehatan;  politik;  keagamaan;  keolahragaan;  kebudayaan  dan  pariwisata; kesejahteraan  sosial;  aksesibilitas;  pelayanan  publik;  pelindungan  dari  bencana;  habilitasi  dan rehabilitasi;  konsesi;  pendataan;  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.
Secara khusus hak keadilan dan perlindungan hukum dari penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 9 UU 8/2016 yang berbunyi:
“Hak keadilan dan perlindungan hukum yang diatur dalam pasal ini meliputi hak:
a) Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b) Diakui sebagai subjek hukum;
c) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d) Mengendalikan  masalah  keuangan  atau  menunjuk  orang  untuk  mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
f) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g) Atas  pelindungan  dari  segala  tekanan,  kekerasan,  penganiayaan,  diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i) Dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.
Dengan  demikian,  penyandang  disabilitas  tentu  juga  dapat  melakukan  haknya  dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Namun perlu  perhatikan  beberapa  hal  sebagai  berikut.  Pertama,  harus  telah  dewasa  atau  berusia  21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Kedua, penyandang disabilitas tersebut tidak dibawah pengampuan/ curatele .  Ketiga,  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  secara  sendiri tanpa  dibantu orang  dan  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  akibat  hukum  yang  diperbuat.  Apabila  memang mereka  masuk  dalam  kategori  tidak  cakap  hukum  yang  diuraikan  di  atas,  maka  untuk melakukannya dapat dibantu seorang Pengampu.
Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia,  penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya di depan hukum dan pemerintahan. Hak warga negara dari penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun tidak lebih berharga dibandingkan hak warga negara lainnya yang bukan penyandang  disabilitas  [10].  Negara  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa  diskriminasi,  termasuk  melindungi  hak  penyandang  disabilitas atas  harta kekayaan  yang mereka miliki.
Contoh konkrit sebagaimana pengaturan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU 8/2016 bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahkan dalam Pasal 30 ayat 1 UU 8/2016 diatur bahwa:
“penegak  hukum  sebelum  memeriksa  penyandang  disabilitas  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari:
a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
c) Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial”.
Pasal  32  UU  8/2016  mengatur  bahwa  “Penyandang  Disabilitas  dapat  dinyatakan  tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal  Penyandang  Disabilitas  harus  disertai  alasan  yang  jelas  dan  wajib  menghadirkan  atau melampirkan  bukti  dari  dokter,  psikolog,  dan/atau  psikiater.  Keluarga  Penyandang  Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Penetapan dari pengadilan negeri bersifat wajib bilamana  orang  yang  ditunjuk  untuk  mewakili  kepentingan  penyandang  disabilitas  akan melakukan  tindakan  yang  berdampak  pada  bertambah,  berkurang,  atau  hilangnya  hak kepemilikan penyandang disabilitas.
Sebaliknya,  suatu  penetapan  pengadilan  negeri  juga  dapat  diajukan  pembatalan  ke pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas. Pembatalan diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau  psikiater  bahwa  yang  bersangkutan  dinilai  telah  mampu  dan  cakap  untuk  mengambil keputusan. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 34 UU 8/2016.
Tak  hanya  pengaturan  soal  dapat  dibatalkannya  penetapan  pengadilan  negeri  tersebut, tetapi pemerintah juga mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang berdampak atas
kurang  atau  hilangnya  hak  kepemilikan  penyandang  disabilitas  bahkan  melarang  untuk mendapatkan hak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 144 dan Pasal 145 UU 8/2016. Pengaturan kedua pasal ini adalah sebagai berikut.
• Pasal  144  UU  8/2016:  “Setiap  orang  yang  melakukan  tindakan  yang  berdampak  kepada bertambah,  berkurang,  atau  hilangnya  hak  kepemilikan  penyandang  disabilitas  tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.
• Pasal  145  UU  8/2016:  “Setiap  orang  yang  menghalang-halangi  dan/atau  melarang penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.
Masyarakat  yang  hadir  khusus  para  penyandang  disabilitas  memberikan respon positif dan menunjukkan antusiasme dalam kegiatan PkM ini. Hal ini terlihat dalam sesi tanya jawab dimana  peserta  berperan  aktif  dalam  bertanya,  meminta  pendapat,  dan  mencari  informasi- informasi atas perbuatan hukum yang telah atau sedang mereka hadapi seperti jual beli rumah, hutang puitang, bahkan ada yang memiliki saudara yang berurusan dengan aparat kepolisian.
Penyuluhan yang dilakukan diharapkan tak hanya meningkatkan wawasan hukum tetapi juga  kesadaran  hukum  Masyarakat  khusus  para  penyandang  disabilitas  akan  hak-hak  mereka ketika hendak melakukan perbuatan hukum terkait harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan kesadaran hukum dan pengetahuan tersebut, mereka dapat jauh lebih leluasa dalam menentukan langkah dan keputusan terbaik atas harta kekayaan mereka. Gambar 4 menyajikan foto bersama para narasumber dan peserta dalam kegiatan penyuluhan.

## Gambar 4. Foto Bersama Para Narasumber dan Peserta dalam Kegiatan Penyuluhan
Entitas  penting  dalam  pengimplementasian,  pelaksanaan  hukum,  serta  perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah kesadaran hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, maka akan semakin terasa pula penikmatannya oleh penyandang disabilitas [15].

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah  dilakukannya  penyuluhan  tersebut,  diharapkan  masyarakat  khususnya  para penyandang  disabilitas  mengetahui  hak  mereka  atas  harta  kekayaan  mereka.  Para  penyandang disabilitas  juga  memahami  keterbatasan  yang  mereka  miliki  tidak  menjadi  penghambat  atau penghalang  dalam  pelaksanaan  hak  mereka  sehingga  perlu  ada  bantuan  dari  para  profesional misalnya menghadirkan juru bahasa isyarat dalam melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan Notaris dan/atau PPAT. Sangat disarankan untuk kegiatan penyuluhan seperti ini dapat dilakukan secara berkala dan diselenggarakan di ruangan dan tempat yang lebih luas, sehingga lebih banyak anggota YDMI maupun tamu undangan anggota YDMI yang dapat mengikuti kegiatan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat (LPPM) UPH yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan PkM ini dapat
terlaksana, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UPH yang telah mendukung serta membantu dalam kegiatan PkM ini. Ucapan terima kasih juga secara khusus disampaikan kepada Pimpinan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), seluruh pengurus, dan anggota YDMI  yang  telah  bersedia  bekerjasama  menjadi  mitra  dalam  kegiatan  PKM  ini,  membantu mempersiapkan  lokasi  kegiatan  PkM,  serta  segenap  dosen,  mahasiswa  ilmu  hukum  (S1), mahasiswa magister kenotariatan (S2), dan mahasiswa doktor hukum (S3) UPH yang telah ikut membantu dan menyiapkan PkM ini sehingga dapat kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Puslapdik  Kemendikbudristek,  “Hari  Disabilitas  Internasional  2021:  Libatkan Penyandang  Disabilitas  Pasca  Covid-19,”  Dec.  03,  2021.  Accessed:  May  13,  2023. [Online].  Available:  https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional- 2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/
[2] Liputan6.com, “WSIS Forum 2023 Bahas Ketimpangan Akses Penyandang Disabilitas,” Mar. 18, 2023. Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available: https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsis-forum-2023-bahas- ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas?page=2
[3] V.  Yulaswati,  F.  Nursyamsi,  M.  N.  Ramadhan,  H.  Palani,  and  E.  K.  Yazid,  “Kajian Disabilitas  Tinjauan  Peningkatan  Akses  dan  Taraf  Hidup  Penyandang  Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis,” Jakarta Pusat, 2021.
[4] C.  A.  Violetta  and  H.  Susetyo,  “Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , vol. 5, no. 2, pp. 1909–1922, 2023.
[5] I. Salim and M. J. Yulianto, Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas . BAPPENAS, KSP dan JPODI, 2021.
[6] A.  H.  Widjaja,  W.  Wijayanti,  and  R.  Yulistyaputri,  “Perlindungan  Hak  Penyandang Disabilitas  dalam  Memperoleh  Pekerjaan  dan  Penghidupan  yang  Layak  bagi Kemanusiaan,” Jurnal  Konstitusi ,  vol.  17,  no.  1,  pp.  197–223,  May  2020,  doi: 10.31078/jk1719.
[7] A. B. Kusumastuti, “Legal Standing Penyandang Disabilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas,” Magistra Law Review , vol. 4, no. 1, pp. 32–44, Jan. 2023.
[8] K.  A.  Farrisqi  and  F.  Pribadi,  “Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak,” Jurnal Pekerjaan Sosial , vol. 4, no. 2, pp. 149–155, Dec. 2021.
[9] A.  Sodiqin,  “Ambigiusitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam Perundang-Undangan di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia , vol. 18, no. 1, pp. 31–44, Mar. 2021.
[10] L. H. Amaliah, Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas . Jakarta : Beebooks Publishing, 2016.
[11] F.  D.  Navisa,  “Kedudukan  Dan  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam Pewarisan,” Arena  Hukum ,  vol.  15,  no.  2,  pp.  307–324,  Aug.  2022,  doi: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5.
[12] F.  W.  Saija, Eksistensi  dan  Urgensi  Penerjemah  Bahasa  Isyarat  “Bisu  Tuli”  Dalam Melancarkan  Proses  Peradilan  Pidana .  Jakarta  :  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
[13] D.  Ashar,  B.  I.  Ashila,  G.  N.  Pramesa,  N.  Saadah,  and  Ayatullah  R.K, Panduan Penanganan  Perkara  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam Lingkup  Pengadilan .  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum
Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019.
[14] S.  N.  Maramis,  M.  E.  Kalalo,  and  R.  S.  Mamengko,  “KAJIAN  HUKUM  TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI FACEBOOK,” Lex Privatum , vol. XI, no. 4, May 2023.
[15] E. Listiawati, E. Fauzi, L. M. Nata, and A. Jamaludin, “Access to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law,” Simbur Cahaya , vol. XXX, no. 1, pp. 173–190, Jun. 2023.