## ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG

## NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  DAN KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KOTA BATAM
Cang Elin *
Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anly Cenggan, S.H.

## Abstract
Witness is a person who sees, hears, and directly experiences the occurrence of a criminal act. The information conveyed by the witness can assist the investigation process to the court to reveal the actual criminal suspect. Meanwhile, victim is a person  experiencing  the  occurrence  of  a  criminal  act  that  suffers  from  harm materially or physically. In Batam, some witnesses and/or victims are questioned but  they  do  not  want  to  reveal  information  for  the  fear  of  threats  from  the perpetrators  or  the  perpetrators'  families,  on  the  other  hand,  statements  of witnesses  and/or  victims  are  extremely  necessary  to  find  out  the  chronology  of crimes.  This  study  analyses  the  protection  of  witnesses  and/or  victims  from  the perspectives of the Witness and Victim Protection Act. This study used an empirical research  method,  therefore  the  data  primary  was  obtained  by  distributing questionnaires  to  people  living  in  Batam  City  and  conducting  interviews  with several polices in Batam city. The secondary data was obtained from books, articles and other online sources. The study found that witnesses and victims have priority in their statements during the investigation process of criminal cases both at the police investigation and the court stage. The implementation of protection in the Act  on  Witness  and  Victim  Protection  in  Batam  City  has  not  been  fully  effective because several  rights  of witnesses and/or victims that cannot  be fulfilled by the Police since there are no special authority and special budget to provide protection for witnesses and/or victims in criminal cases in Batam city.
Keywords: Effectiveness, Witnesses and Victims, Criminal Case

## Abstrak
Saksi  adalah  orang  yang  melihat,  mendengar,  dan  secara  langsung  mengalami tindak  pidana.  Informasi  yang  disampaikan  saksi  dapat  membantu  proses penyidikan ke pengadilan untuk mengungkap tersangka pidana  yang sebenarnya. Sedangkan  korban  adalah  orang  yang  mengalami  terjadinya  tindak  pidana  yang dirugikan baik  fisik  maupun materil. Di Batam beberapa saksi  dan /  atau korban dimintai keterangan namun tidak mau mengungkapkan informasi karena takut akan ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku, di sisi lain pernyataan saksi dan / atau korban sangat diperlukan untuk ditemukan kronologi peristiwa kriminal. Kajian ini menganalisis perlindungan saksi dan / atau korban dari perspektif UU Perlindungan Saksi  dan  Korban.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris,  oleh karena itu data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat
* Alamat Korespondensi : Cangelin55@gmail.com
yang  tinggal  di  Kota  Batam  dan  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  pihak Kepolisian di Kota Batam. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel dan sumber online lainnya. Studi ini menjelaskan bahwa saksi  dan korban memiliki  prioritas dalam  keterangannya  selama  proses  penyidikan  perkara  pidana  baik  pada penyidikan polisi maupun pada tahap pengadilan. Penerapan perlindungan dalam UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  di  Kota  Batam  belum  sepenuhnya  efektif karena  beberapa  hak  saksi  dan  /  atau  korban  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh Kepolisian  karena  tidak  adanya  kewenangan  khusus  dan  anggaran  khusus  untuk memberikan  perlindungan  bagi  saksi.  dan  /  atau  korban  kasus  pidana  di  Kota Batam.
Kata Kunci: Efektivitas, Saksi dan Korban, Kasus Pidana

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945),  makna  dari Negara Hukum  yaitu bahwa setiap perbuatan  yang dilakukan dalam Wilayah Republik  Indonesia  harus  berdasarkan  dengan  norma-norma  hukum  yang berlaku di Indonesia agar hukum dapat memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat Indonesia.
Negara  Indonesia  mengenal  adanya  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  HAM) yang mana setiap kehidupan manusia diatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh setiap manusia, sehingga pemerintah maupun  negara  tidak  dapat  merampas  begitu  saja  hak  dan  kewajiban  dari kehidupan manusia.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  HAM  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  “ Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum  dan  pemerintah,  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia” 1
Hukum di Negara Indonesia bertujuan untuk menegakan suatu keadilan dan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dalam  Wilayah  Indonesia,  tetapi  fakta sebaliknya  masyarakat  Indonesia  masih  banyak  belum  mendapatkan  hak  dan kewajibannya  sebagai  masyarakat  yang  seharusnya  mendapatkan  haknya seperti  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Negara Indonesia.  Terdapat lima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia, salah satu dari lima alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi. Yang mana keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian  suatu  tindakan  pidana  yang  mana  saksi  tersebut  dapat  memberikan keterangan  kepada  penyidik.  Keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi  dapat
1 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999.
membantu penyidik pada saat proses penyidikan, yang mana  keterangan yang disampaikan  oleh  saksi  merupakan  kejelasan  atau  kronologi  kejadian  tindak pidana  yang  terjadi  pada  saat  itu.  Sedangkan  korban  merupakan  orang  yang mengalami  kejadiaan  tindak  pidana  yang  mana  keterangan  korban  dapat membantu  seorang  penyidik  untuk  menemukan  kejelasan  kronologi  suatu kejadian tindak pidana.
Penyidik dalam mencari dan mengetahui kronologi suatu kejadian pidana yang  terjadi,  penyidik  kesulitan  dalam  menemukan  kejelasan  suatu  kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena penegak hukum kesulit untuk meminta keterangan oleh saksi  yang melihat, mendengar dan ia alami sendiri kejadian tindak pidana dikarena saksi dan/ataupun korban takut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan adanya ancaman terhadap  dirinya  maupun  keluarganya  baik  secara  fisik  maupun  psikis  dari pihak  tertentu  sehingga  saksi  dan/atau  korban  tidak  mau  memberikan keterangan  dan  ada  juga  saksi  yang  tidak  mau  memberikan  keterangannya karena  tidak  mau  terlibat  dalam  permasalahan  di  kantor  polisi  dan  saksi atau/korban tidak memberikan keterangan dikarenakan trauma dalam memberi keterangan.
Negara Indonesia adanya lembaga khusus yang didirikan untuk melindungi saksi  dan/ataupun  korban  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,    agar  hak  dan kewajiban  saksi  dan/ataupun  korban  tetap  terpenuhi  dan  tetap  adanya perlindungan  dalam  pemeriksaan.  Sistem  perlindungan  saksi  dan/ataupun korban dalam proses peradilan pidana disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (selanjutnya  disebut  LPSK),  lembaga  tersebut  merupakan  lembaga yang  didirikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  membantu  dan  melindungi para  saksi  dan/ataupun  korban  dalam  memberikan  keterangan  maupun pendampingan dalam proses hukum pidana, karena saksi dan/ataupun korban berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (untuk  selanjutnya  disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Yang mana dalam undang- undang  tersebut  mengatur  mengenai  hak  yang  didapatkan  oleh  saksi  dalam proses perlindungan yang diberikan oleh lembaga perlindungan. Sering terjadi dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  yang  mana  saksi  tidak  mau  hadir dalam  pemeriksaan  dikarenakan  adanya  ancaman  ke  dirinya  maupun keluarganya  jika  ia  memberikan  keterangan  oleh  penyidik,  sehingga  Negara Indonesia membuat  dan  mengesahkan  adanya  undang-undang  tersebut  dalam pemeriksaan perkara pidana.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, untuk lebih memahami secara lebih mendalam penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam dua rumusan permasalahan yaitu :
1. Bagaimana Kedudukan Saksi dan/atau Korban dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana berdasarkan Sistem Hukum Pidana ditinjau dari Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana  Efektivitas  Perlindungan  Saksi  dan/atau  Korban  dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris,  yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dari data primer yang penulis ambil dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Batam dan melakukan wawancara kepada beberapa Kepolisian di Kota Batam sedangkan data  sekunder  penulis  mengambil  dari  buku-buku,  Undang-undang  dan  studi kepustakaan lainnya.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi studi  kepustakaan  yaitu  meneliti  dokumen,  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  bidang  perdata  dan  teori  lain  yang  mendukung  penyusun konsep  penelitian  dan  juga  mendukung  penyajian  dan  pembahasan  masalah  yang dijadikan obyek penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1) Hasil Penelitian
Data  pendukung  sebagaimana  didapatkan  dari  laporan  tahunan  LPSK bahwasannnya  jumlah  permohonan  yang  masuk  ke  LPSK  di  tahun  2016 sebanyak 1727 kasus, di tahun 2017 terdapat 1901 kasus, di tahun 2018 terdapat 1401 kasus yang mengajukan permohonan kepada LPSK Pusat.
Sebagaimana  dari  data  yang  di  dapatkan  terdapat  beberapa  saksi  yang  takut untuk  memberikan  keterangan  kepada  penyidik,  dikarenakan  saksi  takut  akan menyampaikan keterangan apa yang ia lihat dan ia dengar, ada juga saksi yang tidak mau ikut mengenai kasus-kasus ia tau dan ada juga saksi  yang tidak ada waktu untuk menyampaikan keterangan. Proses pemeriksaan saksi, sebelumnya saksi dipanggil terlebih dahulu dengan diberikan surat panggilan. Sebagaimana dalam Pasal 112 KUHP ayat 1 “ Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan  Saksi  yang  dianggap  perlu  untuk  diperiksa  dengan  surat  panggilan yang sah  dengan  memperhatikan  tenggang  waktu  yang  wajar  antara  diterimanya panggilan  dan  hari  seseorang  itu  diharuskan  memenuhi  panggilan tersebut” .Apabila  Saksi  telah  dipanggil  sebanyak  3  (tiga)  kali  dan  tidak  mau hadir juga dalam pemeriksaan maka sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 2 KUHP
Orang  yang  wajib  datang  kepada  penyidik  dan  jika  ia  tidak  datang,  penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawanya”.
Saksi  di  panggil  dan  saksi  tersebut  tidak  dapat  hadir  dalam  pemeriksaan dengan tidak memberikan alasan yang wajar, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan  saksi  dengan  cara  mendatangi  saksi.  Sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 113 KUHAP “Jika seseorang tersangka atau Saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik  yang  melakukan  pemeriksaan,  penyidik  itu  datang  ke  tempat kediamannya”, dan jika seorang saksi, yang berkewajiban sebagai saksi tetapi ia tidak  memenuhi  kewajibannya  maka  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  224 KUHP maka saksi dapat dipidana “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau  juru  bahasa  menurut  undang-undang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam : (1)  Dalam  perkara  Pidana,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan) bulan; (2) Dalam perkara lain, dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan”.
Saksi  dapat  memberikan  keterangan  dapat  meminta  atau  mendatangi pendampingan  untuk  dirinya,  sebagaimana  di  Indonesia  sendiri  sudah  adanya lembaga khusus yang dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana di sebut LPSK, dalam praktek pemeriksaan saksi dan atau korban saksi  dan/atau  korban  dapat  mengajukan  permohonan  perlindungan  baik terhadap  dirinya  maupun  keluarganya.  Untuk  saat  ini  Perlindungan  dapat diberikan  oleh  LPSK  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  seperti  kasus pelanggaran HAM,  Terorisme dan  Tindak Pidana  Perdagangan orang  (TPPO) dan kasus pidana lainnya.
Sebagaimana  dari  hasil  penelitian  bahwasanya  LPSK  seharusnya  ada didirikan  di  setiap  daerah  Kabupaten  atau  Kota  yang  minimal  memiliki Pengadilan  Negeri,  terutama  di  Kota  Batam  agar  kebanyakan  masyarakat mengetahui adanya peraturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap saksi  dan  korban  dalam  tindak  pidana.  Pada  saat  ini  kebanyakan  masyarakat masih  belum  tahu  adanya  peraturan  khusus  yang  dapat  melindungan  saksi dan/atau  korban  dalam  tindak  pidana  karena  kurangnya  sosialisasi  dari pemerintah untuk menyampaikan tugas dan fungsi LPSK.
Bahwasannya  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sudah efektif  tetapi  untuk  pelaksanaannya  di  Kota  Batam  belum  efektif  sepunuhnya karena masih jarangnya kasus-kasus pidana di Kota Batam yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban.
2) Pembahasan
1. Kedudukan  Saksi  dan/atau  Korban  dalam  Proses  Pemeriksaan Perkara  Pidana  berdasarkan  Sistem  Hukum  Pidana  Ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban .
Proses  tahapan  pemeriksaan  dalam  perkara  pidana  diawali  dari  tahap penyelidikan  yang  merupakan  tahap  dalam  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa  yang  di  duga  sebagai  tindak  pidana  guna  untuk  melanjutkan  proses
penyidikan, kemudian setelah dilakukannya tahap penyelidikan dan menemukan adanya unsur tindak pidana maka tahap selanjutnya dilakukan penyidikan yang merupakan tahap untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tindak pidana yang terjadi guna untuk mengetahui siapa tersangka sebenarnya dalam tindak pidana tersebut,  setelah  mendapatkan  bukti-bukti  dan  mengetahui  tersangka  tindak pidana yang terjadi kemudian penyidik menangkap tersangka tindak pidana guna untuk  kelancaran  pemeriksaan  agar  tersangka  tidak  kabur  dan  dalam  proses penyidikan  seorang  penyidik  mengumpulkan  bukti-bukti  dan  kelengkapan dokumen  yang  akan  di  berikan  kepada  penuntut  umum,  kemudian  tahap penuntut  dilakukan  oleh  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana kepada  Pengadilan  Negeri  guna  untuk  diadili  dan  diputuskan  tindak  pidana tersebut dalam catatan jika perkara tersebut sudah lengkap berkas yang diberikan penyidik  kepada  Penuntut  Umum,  dan  terakhir  tahap  persidangan  yang merupakan  tahap  untuk  mengadili  dan  memutuskan  suatu  perkara  pidana  dan menentukan apakah terdakwa tindak pidana tersebut bersalah atau tidak, dalam memeriksan  dan  memutuskan  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa  harus  didasari dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Kedudukan saksi  dan/atau korban dalam tahap  Penyelidikan sampai pada tahap Persidangan merupakan sebagai pihak yang memberikan keterangan yang mana  keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi  dan/atau  korban  tersebut memiliki  kedudukan  sebagai  alat  bukti  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184 KUHAP.  Sedangkan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada Pasal  1  angka  1  kedudukan  “ Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyelidik,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. ”
Keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat membantu Penyidik dalam tahap  penyidikan  agar  penyidik  dapat  mengetahui  tersangka  atas  suatu  tindak pidana,  tahap  penuntutan  kedudukan  saksi  sebagaimana  dalam  memberikan keterangan  yang  mana  keterangan  yang  disampaikan  saksi  telah  dituangkan dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (selanjutnya  disebut  BAP)  sehingga  saksi masih memiliki kedudukan sebagai alat bukti sebagaimana saksi akan dihadiri kembali  pada  tahap  persidangan,  kedudukan  saksi  dalam  tahap  Pengadilan sebagaimana saksi yang telah memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP saksi  tersebut  akan  dipanggil  kembali  untuk  hadir  dalam  memberikan keterangan  di  persidangan  sebelumnya  saksi  memberikan  keterangan  saksi disumpah  terlebih  dahulu  didepan  Majelis  Hakim,  keterangan  saksi  yang  di sampaikan  dalam  persidangan  merupakan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  dalam hakim  memutuskan  suatu  perkara  tindak  pidana  dengan  menjatuhkan  suatu hukuman  atau    bebasnya  terdakwa,  karena  Hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan didasari pembuktian dan menurut  hakim  benar  atas  pembuktian  tersebut  maka  hakim  memutuskan perkara  dengan  memperoleh  keyakinan  bahwa  benar-benar  terdakwa  tersebut bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP).
Kedudukan  korban  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  bahwasannya  korban  memiliki  peran  penting  dalam  proses
peradilan pidana sehingga korban dalam memberikan keterangan dapat secara bebas dari adanya ancaman untuk korban mengungkapkan suatu tindak pidana yang ia alami  sendiri.  Korban sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban bahwa “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh suatu  tindak  pidana.” Sehingga  kedudukan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana  yaitu  dalam  tahap  Penyidikan  korban  merupakan  sebagai  pelapor  dari tindak  pidana  yang  ia  alami  dan  memiliki  kedudukan  sebagai  orang  yang memberikan  keterangan  kepada  penyidik  mengenai  kronologi  kejadian  tindak pidana yang ia alami. Keterangan yang disampaikan oleh korban dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang berupa saksi korban maupun alat bukti petunjuk. Kedudukan  korban  dalam  tahap  penuntutan  sebagaimana  keterangan  korban tersebut  dapat  memberikan  petunjuk  untuk  Penuntut  Umum  melakukan pembuatan dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka sehingga kedudukan korban sebagai saksi korban tindak pidana, kedudukan korban dalam tahap pengadilan bahwa jika korban dalam tahap awal penyidikan menjadi saksi korban  maka  pada  saat  persidangan  korban  tersebut  tetap  di  panggil  untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.
Kedudukan  korban  tidak  sepenuhnya  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti keterangan  saksi  karena  jika  keterangan  yang  disampaikan  oleh  korban  tidak mendasari  dengan  BAP  atau  alat  bukti  lain  maka  keterangan  tersebut  dapat sebagai alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah salah satu dari 5 alat bukti Hukum Acara  Pidana  yang  mana  bukti  petunjuk  dalam  Pasal  188  KUHAP  “ Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keaadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara  sattu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, menandakan  bahwa  telah  terjadi  suat  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya, petunjuk  dapat  di  peroleh  dai  keterangan  saksi,  surat,  dan  keterangan terdakwa.”
Dikaitakan  dengan  Teori  Hukum  Integratif  oleh  Prof.  Dr.  Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara pidana saksi dan korban yang diperiksa dengan mendasari dari nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :
(1) Nilai  Ketuhanan,  bahwa  kedudukan  saksi  dan  korban  dalam  proses pemeriksaan perkara saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal  184  KUHAP    dan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  dalam  sila  pertama  saksi  dan/atau  korban  dalam  memberikan keterangan  di  pengadilan  disumpah  terlebih  dahulu  sesuai  dengan kepercayaan dan agamnya  masing-masing;
(2) Nilai Perikemanusiaan, bahwa kedudukan saksi dan/atau korban dilandaskan dengan  rasa  kemanusiaan  dalam  memberikan  keterangan  pembuktian  atas keamanan terhadap apa yang telah keterangan disampaikan;
(3) Nilai Persatuan, bahwa kedudukan saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan  didasari  dengan  Bhineka  tunggal  ika  yang  mana  kedudukan sebagai saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan sebagaimana dengan  apa  yang  ia  liat  tidak  memberikan  kesaksian  dengan  memandang keagamaan, suku dan ras dari tersangka tindak pidana;
(4) Nilai  Kerakyatan  Yang  dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan  Perwakilan,  kedudukan  saksi  dan/atau  korban  dalam memberikan  keterangan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan saksi-saksi  tindak  pidana  lainnya,  saksi  dan  korban  dalam  memberikan keterangan  harus  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  keputusan  hakim, saksi dalam memberikan keterangan harus memberikan keterangan dengan itikad baik.
(5) Nilai Keadilan Sosial, kedudukan saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan perkara  pidana  memiliki  kedudukan  yang  sama  dimata  hukum,  penegak hukum  yang  mengadili  perkara  mewujudkan  keadilan  dan  kemanfaatan hukum dalam pemberian keterangan.
Teori  Integratif  memandang  suatu  aturan  mengenai  peraturan  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwasannya dengan adanya nilai- nilai hukum yang baru tentang perlindungan yang dapat diberikan oleh saksi dan/atau korban dapat  memberikan kepastian, kemaanfaatan, dan keadilan bagi setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang mana dalam kedudukan saksi dan/atau korban dapat  mempertahankan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  pelaksanaan  pemberian mengenai perlindungan saksi dan korban.
2. Efektivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban d alam Pemeriksaan Perkara Pidana di Kota Batam Ditinjau dari  Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Berbicara  tentang  perlindungan  terhadap  hak-hak  saksi  dan/atau  korban sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat beberapa hak yang menjadi hak dari saksi dan korban dalam peroses pemeriksaan suatu tindak pidana, adapun hak dari saksi dan korban meliputi :
a. “Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya, ;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah ;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat ;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan ;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan ;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihan hukum;
o. Memperoleh  bantun  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan. ”
Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  mengamanatkan terbentuknya  LPSK,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  12  lembaga  ini mempunyai tanggung jawab bahwasannya “ LPSK bertanggung jawab untuk menangani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada  saksi  dan  korban berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.”
Selanjutnya berbicara tentang Kota Batam, dalam pelaksanaan pemberian perlindungan  kepada  saksi  dan  korban  tersebut  belum  efektif  sepenuhnya karena masih kurangnya pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh LPSK di  Kota  Batam,  adapun  beberapa  kasus  di  Kota  Batam  yang  diberikan perlindungannya  oleh  LPSK  tidak  sepenuhnya  hak-hak  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban tergantung hak yang diperlukan oleh saksi dan korban.
Contoh salah satu kasus di Batam Korban dalam tindak pidana mendapatkan haknya sebagaimana diperlukan, kasus tersebut yaitu kasus penganiayaan dan pemborgolan  Siswa  SMK  SPN  Dirgantara  sekolah  penerbangan  di  Batam dalam kasus tersebut terjadinya penganiayaan terhadap siswa SMK SPN yang diduga  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut  adalah  pembina  yayasan tersebut  yang  sehari-harinya  sebagai  oknum  Polri,  korban  penganiayaan tersebut kemudian mengajukan permohon untuk perlindungan dirinya kepada LPSK, singkat cerita LPSK bekerja sama dengan pihak penyidik Polresta untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  tersebut  dan  Lembaga Perlindung Saksi dan Korban berkerjasama dengan Propam untuk menangani kasus tersebut  yang dilakukan oleh pihak Polri. Korban dan keluarga korban takut  adanya  ancaman  dari  pelaku  sehingga  LPSK  memberikan  perhatian perlindungan  atas  korban  penganiayaan  tersebut  dan  LPSK  memberikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya, perlindungan yang diberikan khususnya  pada  pelaksanaan  hukum  yang  mana  korban  tersebut  dicek pisikologisnya dan diberikaan pendampingan dalam pemeriksaan serta korban dan keluarganya diberikan rumah aman untuk sementara waktu.
Kota  Batam  tidak  memiliki  Lembaga  khusus  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  sebagaimana  dari  hasil  data  penelitian  yang  Peneliti  dapatkan bahwasannya  pihak  kepolisian  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  apa yang menjadi hak dari saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  adapun  hak-hak  yang  telah dipenuhi tersebut yaitu saksi dan korban dalam memberikaan keterangannya atas suatu peristiwa tindak pidana dapat dilindungi atas keamanan pribadinya dalam lingkungan Kepolisian dan pada saat di sidang pengadilan untuk perlindungan di lokasi tempat tinggalnya pihak Kepolisian tidak dapat selalu memberikan hak- hak sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlidungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kecuali jika ada terjadi ancaman dari pelaku maupun orang sekitar dari pelaku maka saksi  dan/atau korban dapat  memberi tahukan kepada kepolisian agar pihak kepolisian segera menangani pelaku dan
oang sekitar pelaku, saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan tanpa adanya  tekanan  dari  pihak  kepolisian  untuk  menyampaikan  kesaksian  dan kronologi kejadian, saksi dan/atau korban yang tidak mengerti bahasa Indonesia maka  pihak  Keolisian  dapat  mendatangi  penerjemahan  untuk  saksi  dan/atau korban  dalam  memberikan  keterangan,  penyidik  dalam  mempertanyakan kronologi  kejadian  tindak  pidana    kepada  saksi  dan/atau  korban  tidak  boleh membuat mempertanayakan pertanyaan yang menjerat terhadap saksi dan/atau korban,  saksi  dan/atau  korban  yang  identitasnya  tidak  ingin  diketahui  maka Pihak Kepolisian akan merahasiakan identitas terhadap saksi dan/atau korban, saksi  dan/atau  korban  yang  membutuhkan  pendampingan  maka  Pihak Kepolisian  dapat  memberikan  pendampingan  yang  diperlukan  oleh  saksi dan/atau korban.
Sedangkan  sebagian  dari  hak  saksi  dan  korban  seperti  hak  memperoleh identitas yang baru, diberikan tempat kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman  baru,  memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan kebutuhan  dan    mendapatkan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan  berakhir  belum  dapat  diberikan  oleh  saksi  dan  korban  karena terdapat  keterbatasan  dari  pihak  kepolisian  yang  tidak  memiliki  kewenangan khusus  serta  anggaran  sepenuhnya  dalam  memberikan  hak-hak  saksi  dan/atau korban  sebagaimana  dijelaskan  diatas.  Yang  memiliki  kewenangan  khusus sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yaitu LPSK  karena  lembaga  tersebut  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menangani pemberiaan perlindungan dan bantuan terhadap Saksi dan Korban dalam tindak pidana.
Di  Kota  Batam  dalam  pemberian  perlindungan  jarang-jarang  meminta perlindungan  kepada  LPSK  dikarenakan  keterbatasan  wilayah  sehingga Kepolisian  di  Batam  jarang  mengajukan  permohonan  perlindungan  kepada LPSK,  kecuali  terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  berat  seperti  tindak  pidana Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat,  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyiksaan, Kekerasan Seksual, dan Penganiayaan yang mana saksi dan/atau korban tersebut harus dan wajib diberikan perlindungan atas perhatian kasus tindak pidana yang terjadi.
Melihat  efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  sebagaimana  dikaji  dalam  Teori  Efektivitas  Hukum  yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A bahwa untuk mengukur dan  mengetahui  suatu  pelaksanaan  undang-undang  efektif  atau  tidak  dapat dilihat dari lima faktor, sebagaimana berikut:
1) Faktor Hukum
Peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban  dalam  perkara  pidana  yaitu  Undang-Undang  Perlindungan  saksi  dan korban.  Hukum  memiliki  fungsi  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  dalam praktek  perlindungan  saksi  dan  korban  faktor  hukum  sudah  efektif  karena sebagaimana  aturan  hukum  perUndang-Undangan  Perlindungan  Saksi  dan Korban  sudah  terlaksanakannya  hak-hak  saksi  dan/atau  korban  dalam  tindak pidana.  Dalam  pelaksanaan  perlindungan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bahsawannya  saksi  daan/atau  korban
dalam paktek peradilaan pidana telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi dirinya.
2) Faktor Penegak Hukum Penegak hukum yaitu Aparat atau Penegak Hukum yang memiliki tugas dan fungsi  dalam  tugas  pokoknya,  penegak  hukum  dapat  dikatakan  seperti  Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Penasehat Hukum, Lembaga Hukum lainnya. Penegak  hukum  dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  saksi dan/ataupun  korban  di  Kota  Batam  di  tangani  oleh  Pihak  Kepolisian  telah memberikan perhatian atas perlindungan terhadap korban terutama terkait hak memberikan  perlindungan  atas  keamanan  pribadinya  dalam  memberikan keterangan  di  kantor  polisi  maupun  di  sidang  pengadilan,  jika  saksi  dan/atau korban  tidak  mau  diketahui  identitasnya  maka  pihak  kepolisian  akan merahasiakan identitas saksi dan/atau korban yang bersangkutan dengan tindak pidana  dalam  memberikan  keterangan  tidak  adanya  tekanan  terhadap  saksi dan/atau  korban,  saksi  dan/atau  korban  yang  tidak  mengerti  bahasa  indonesia maka  akan  di  panggil  penerjemahan  untuk  saksi  dan/atau  korban  yang  tidak mengerti bahasa indonesia sedangkan untuk hak seperti saksi dan/atau korban mendapatkan  identitas  baru,  mendapatkan  dan  diberitahukan  perkembaangan kasus  tindak pidana, informasi  putusan pengadilan, terlepasnya tindak pidana, saksi dan/atau korban mendapatkan tempat kediaman sementara ataupun tempat tinggal baru, saksi dan/atau korban mendapatkan penggantian uang transportasi, di  berikan  biaya  hidup  sementara  sampai  dengan  waktu  tertentu  belum terlaksana  efektif  di  karenakan  keterbatasan  terhadap  tugas,  kewenangan  dan anggaran untuk diberikan kepada saksi dan/atau korban.
3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
LPSK dalam menjalankan tugasnya di bantuan oleh aparat penegak hukum yaitu  Pihak  Kepolisian,  yang  mana  dalam  menjalankan  tugas  perlindungan yang  dijalankan  oleh  penegak  hukum  dibantu  dengan  adanya  fasilitas  dan sarana pendukung dalam menjalankan tugas dan kewenangan LPSK.
Fasilitas Pendukung dari Pihak Kepolisian sudah terpenuhi seperti peralatan yang diperlukan oleh pihak Kepolisian, contoh senjata api, pakaian kepolisian, borgol  dan  lain-lain.  Sarana  dan  fasilitas  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  saksi  dan  korban  dalam  tindak  pidana  masih  belum  efektif  karena masih belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam, sebagaimana yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan  bantuan  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban  adalah  LPSK  (Pasal  12  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban),  untuk  sekarang  dalam  menjelankan  pelaksanaan  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam tindak pidana di Kota Batam yaitu pihak Kepolisian bekerjasama dengan LPSK sehingga masih belum efektifnya sarana dan  fasilitas  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  karena  masih  keterbatasan  fasilitas  sarana  dalam  melaksanakan perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Saksi dan Korban.
4) Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  juga  merupakan  masyarakat  yang  mana  hanya  profesi penegak  hukum  saja  yang  berbeda  dengan  masyarakat  lain.  Faktor  agar
mengefektifkan  suatu  pelaksanaan  perundang-undangan  adalah  masyarakat sendiri  dengan  kesadaran  untuk  patuh  terhadap  pengetahuan  hukum  baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.
Peraturan  perundang-undangan  telah  disahkan  berdasarkan  prosedur  dan aturan  yang  resmi  maka  berdasarkan  hukum  peraturan  perundang-undangan tersebut  berlaku  di  kehidupan  masyarakat,  masyarakat  dianggap  tau  adanya dan  berlakunya  hukum  tersebut  tetapi  faktanya  masyarakat  tidak mengetahuinya  adanya  peraturan  perundangan-undangan  yang  sudah dijalankan dan diterapkan.
Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan bahwasannya masyarakat di Kota Batam masih banyak tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan khusus yang megatur mengenai perlindungan saksi dan korban sehingga masih banyak  saksi  maupun  korban  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  masih  takut untuk hadir maupun dalam memberikan keterangan dan Peneliti menanyakan kepada  narasumber  apakah  bapak  mengetahui  adanya  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan 1 dari 4 orang Kepolisian yang Peneliti wawancarai ada 1 pihak Kepolisan yang tidak tau dan baru mengetahui bahwasannya adanya lembaga khusus yang mengatur Perlindungan Saksi dan Korban.
Peneliti menyebarkan kuesioner kepada warga Batam, kuesioner di isi oleh 50  orang  masyarakat  yang  berada  di  Kota  Batam.  Kuesioner  di  isi  oleh mahasiswa dan ada juga dari masyarakat yang pekerjaannya karyawan swasta, dari  hasil  dari  kuesioner  tersebut  46%  responden  tidak  taunya  bahwasannya ada  Lembaga  Khusus  yang  mengatur  mengenai  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  26%    responden  baru  mengetahui  pada  saat  Peneliti  menyebarkan kuesioner  bahwasannya  adanya  lembaga  yang  mengatur  perlindungan  saksi dan  korban  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana,  28%  responden  mengetahui adanya lembaga perlindungan yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam pemeriksaan perkara pidana.
Peneliti juga ada menanyakan kepada 50% responden apakah mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemeriksaan perkara  pidana,  dan  50%  responden  tidak  mengetahuinya  adanya  Undang- Undang khusus yang mengatur perlindungan terhadapa saksi dan korban, 28% baru  mengetahui  adanya  aturan  undang-undang  yang  mengaturnya,  22% responden  menjawab  bahwa  mengetahuinya  adanya  aturan  khusus  yang mengatur perlindungan saksi dan korban dalam perkaara pidana.
Berdasarkan  data  yang  Peneliti  dapatkan  bahwasannya  faktor  masyarakat menunjukan  belum  efektif  di  Kota  Batam  karena  masih  banyak  yang  belum mengetahui adanya undang-undang khusus  yang dapat melindungi saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada kasus pidana, sehingga masih ada saksi dan korban takut untuk memberikaan keterangan pada proses pemeriksaan. Seharusnya adanya solialisasi terhadap masyarakat yang berada di  Kota  Batam  agar  mayoritas  masyarakat  yang  kurang  memahami  hukum mengetahuin  adanya  lembaga  khusus  yang  memberikan  perindungan  dalam perkara pidana .

## 5) Faktor Kebudayaan
Faktor Kebudaya merupakan budaya dari kehidupan masyarakat, Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki fungsi untuk mengadili dan melindungi  masyarakat  dengan  norma  keadilan.  LPSK  memberikan perlindungan kepada setiap saksi dan/atau korban dalam tindak pidana, dalam perlindungan  yang berikan terhadap masyarakat  tanpa memandang ras, suku dan  budaya.  Perlindungan  yang  diberikan  terhadap  semua  Warga  Indonesia tanpa memandang perbedaan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan sosialisasi atau penyaluran  pada  setiap  pengadilan  negeri  terutama  terhadap  masyarakat Batam agar masyarakat Batam yang kurang memahami hukum mengetahui adanya  lembaga  yang  dapat  melindungan  saksi  dan/atau  korban  dalam perkara pidana. Berdasarkan pembahasan diatas efektifnya suatu Undang-
UndangPerlindungan Saksi dan Korban dilihat dari faktor Teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam perkara pidana di Kota Batam belum efektif karena masih terdapat kendala- kendala  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban di Kota Batam.
Terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  tersebut sehingga belum dikatakan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kasus tindak pidana, kendala dalam pelaksanaan sebagaimana berikut : (1) Kurangnya  fasilitas  dan  sarana  perlindungan  saksi  dan  korban  di  Kota Batam, dengan adanya fasilitas berupa lembaga yang berdiri di Batam dapat memaksimalkan  pelaksanaan  pemberian  perlindungan  terhadap  tindak pidana  yang  dialami  korban  maupun  terhadap  saksi  yang  memberikan keteraangan  sebagaimana  perlindungan  dapat  diberikan  sesuai  dengan diatur  Undang-Undang  perlindungan  Saksi  dan  Korban.  (2)  Kurangnya sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga mayoritas masyarakat yang status sebagai saksi dan atau korban tidak mngetahuinya adanya Undang-Undang dan lembaga yang dapat melindungi hak para saksi dan korban dalam tindak pidana.

## E. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  sebagai  jawaban  dari permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yaitu  saksi  merupakan orang  yang  memberikan  keterangan  untuk  kepentingan  proses penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan mengenai  kronologi  kejadian  yang  ia  lihat,  dengar,  dan  ia  alami  sendiri suatu  tindak  pidana.  Sedangkan  kedudukan  korban  dalam  pemeriksaan perkara  pidana  korban  memiliki  peran  penting  dalam    proses  peradilan
pidana,  keterangan  korban  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  dapat membantu penyidik, penuntutan dan pengadilan dalam mengadili perkara pidana sehingga korban dalam memberikan keterangan dapat secara bebas dari  adanya  ancaman  untuk  korban  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana yang ia alami sendiri.
2. Efektivitas  perlindungan  saksi  dan  korban  di  Kota  Batam  belum  efektif sepenuhnya karena masih terdapat hak-hak saksi dan korban berupa seperti hak  memperoleh  identitas  yang  baru,  diberikan  tempat  kediaman sementara, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan  mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir tidak dapat dipenuhi oleh pihak Kepolisian dikarenakan tidak memiliki kewenangan khusus dan anggaran khusus untuk memenuhi hak dari saksi dan korban dalam tindak pidana dan di Kota Batam tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK)  untuk  melaksanakan  perlindungan  terhadap  saksi  dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Andi, Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke tiga, 2004.
C.S.T. Kansil dan Kansil Christine S.T., Pokok-Pokok Hukum Pidana , Jakarta: Paramita, 2004.
Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, Jakarta:  Citra  Aditya Bakti, 1997.
Muladi, Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana , Bandung: Refika Adi, 2005.
Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Prof.  Romli  Atmasasmita,  S.H.,  LL.M, Teori  Hukum  Integratif  Rekontruksi Terhadap  Teori  Hukum  Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif , Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
Bambang  Waluyo,  S.H.,M.H, Viktimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi , Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2012.
Made Darma Wade, Kriminologi , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Novita, Ayu Ria. “ Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil tanah di desa bringin ”.

## INTERNET
Abi Jam’an Kurnia, S.H. “Definisi Saksi Mahkota” Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt55e6ba0b40629/easybiz, diunggah pada 11 Januari 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang Tentang Advokat, UU No. 18 Tahun 2003. Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 30 Tahun 1999. Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), UU No. 8 Tahun 1981.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  48  Tahun 2009.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002.
Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  UU  No.  16 Tahun 2004.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia, UU No. 20 Tahun 1982.
Indonesia, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 27 Tahun 2004.
Indonesia,  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  UU  No.  31  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Tata  Cara  Perlindungan  Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No. 2 Tahun 2002.
Putusan Mahkamah Agung No. 2437.K/Pid.Sus/2011. Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE Kejagung No. B-69/E/02/1997 Tahun 199