## GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF MAQAASID ASY-SYAARI’AH KONTEMPORER
Muhammad Iqbal Juliansyahzen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 E-mail: iqbal.zen21@gmail.com
Received: 05/08/2018 Revised: 17/08/2018 Approved: 18/08/2018
Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syaari’ah Kontemporer licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License

## Abstract
Good  governance  is  a  concept  for  governance  that  should  be  run. Theoretically, the discourse of good governance reaps its pros and cons since it had been firstly introduced. However, as a concept and a strategic offer it deserves to be appreciated and re-examined. There are principles in good governance that are compatible with Islam such as accountability, transparency, deliberation, and others. Good governance will be achieved when it involves a good communication among the government, civil society, and the business sector. The author uses the perspective of contemporary maqaasid asy-shari>ah to view the discourse with more emphasis on development and right. The perspective is different from the old maqasid which emphasizes more on the protection and preservation. The result of the study shows that good governace needs  harmonious relationship among the followers of religion, social justice, organized and equitable education, human rights protection, and the development of civilized law.
Keywords : Good Governance, Maqâsid asy-Syaari’ah, Development.

## Abstrak
Good governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang seharusnya dijalankan. Secara teoritis, diskursus good governace menuai pro-kontra sejak awal kemunculannya. Meskipun demikian, sebagai sebuah konsep  dan  tawaran  strategis  patut  untuk  diapresiasi  dan  dikaji  kembali. Terdapat prinsip-prinsip dalam good governance yang berkesesuaian dengan Islam  diantaranya  akuntabilitas,  transparansi,  musyawarah,  dan  lainnya. Upaya mewujudkannya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi komunikasi  antara  pemerintah  ( goverment ),  masyarakat  sipil,  dan  sektor dunia usaha. Dalam melihat diskursus ini, penulis menggunakan perspektif maqaasid  asy-Syaari’ah  kontemporer  dengan  lebih  menekankan  pada development (pembangunan; pengembangan) dan right (hak-hak). Berbeda dengan maqasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan;  pelestarian).  Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  bahwa  dalam mewujudkan good governace diperlukan pembangunan dalam berbagai aspek seperti membangun hubungan harmonis antar pemeluk agama, mewujudkan keadilan sosial, penyelenggaran dan pemerataan pendidikan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembangunan hukum berkeadaban..
Kata kunci: Good Governance, Maqaasid asy-Syaari’ah , dan Pembangunan.

## Pendahuluan A.
Kehadiran  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  atau yang dikenal dengan good governance secara teoritis telah menginspirasi banyak  kalangan  terutama  di  negara-negara  berkembang,  baik  di kawasan  Asia,  Afrika  Selatan,  maupun  Amerika  Latin.  Konsep  ini memberikan  gambaran  terkait  bagaimana  suatu  lembaga  negara khususnya maupun reformasi pemerintahan pada umumnya dikelola dengan baik untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan cita-cita demokrasi. Namun konsep ini meninggalkan tantangan serius yaitu, apakah  konsep  tersebut  sesuai  dalam  kondisi  apapun?  Kelemahan dasar  dari  konsep good  governance atau  tata  kelola  pemerintahan adalah bagaimana penerapannya pada kawasan negara berkembang, hal ini karena menerapkan peraturan yang disamaratakan, baik negara maju maupun berkembang. Problem tersebut direspon dan bahkan dikritik dengan mengingatkan bahwa memahami realitas reformasi kebijakan,  institusi  dan  keberlangsungan  suatu  pemerintahan.  Hal
ini  karena  kebijakan  tata  kelola  pasti  mempertimbangkan  tuang, kapasitas historis, dan realitas pemerintahan yang dimiliki. 1
Pembahasan  mengenai good  governance selalu  menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut oleh berbagai lintas kepakaran ilmu,  baik  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial-kepemerintahan  dan bahkan hukum Islam. Pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi perhatian  karena  pemerintah  sangat  sentral  dalam  berbagai  sektor pembangunan. Namun demikian, usaha pemerintah dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, akuntable, transparan, melalui reformasi birokrasi  juga  mengalami  rintangan  dan  tantangan  yang  sangat serius.  Di  antaranya  faktor  penghambatnya  ialah  masih  kentalnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 2 Oleh karenanya, perlu upaya penanganan yang sangat serius, baik melalui pendekatan budaya dan khususnya  pendekatan  agama.  Hal  ini  karena  agama  memberikan nilai-nilai  substantif,  tidak  hanya  bagi  individu  tetapi  juga  bagi penyelenggaran negara.
Islam  memang  tidak  memberikan  penjelasan  rinci  tentang bentuk dan pola penyelenggaraan negara, tetapi Islam mengajarkan falsafah  nilai  yang  bertujuan  mewujudkan  kemashalahatan  bagi umat  secara  umum.  Hal  inilah  yang  menjadi  tujuan  tertinggi pensyariatan  Islam.  Islam  mensyaratkan  adanya  pemimpin  dalam sebuah kelompok, apalagi dalam konteks kenegaraan, perlu adanya pemerintah  atau  pemimpin.  Tanpanya  akan  terjadi  ketimpangan dan  kekacauan.  Maka,  kebutuhan  terhadap  kehidupan  yang  baik mensyarakatkan keharusan pemerintah untuk mewujudkan hukum yang adil dan demokratis, dengan istilah lain good governance .
Kajian mengenai good governance perspektif Maqasid Syariah Kontemporer lebih diarahkan pada upaya pendayagunaan maqasid sebagai  sistem  nilai  khususnya  dalam  penyelenggaraan  tata  kelola yang  baik.  Maqasid  sebagai  basis  nilai,  sangat  potensial  untuk menjembatani  antara  realitas  pembangunan  dengan  peraturan
1 Syarif Hidayat, “Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis,” Masyarakat  Indonesia 42,  no.  2  (19  September  2017):  152,  https://doi. org/10.14203/jmi.v42i2.724.
2 Ahmad  Zayyadi,  “Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam Kontemporer,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, no. 1 (2017): 14, https://doi. org/10.24090/mnh.v11i1.1265.
perundangan-undangan dan turunannya. Konsep maqasid dihadirkan untuk melihat apakah realitas pemerintahan termasuk tata kelola dan konteks kerakyatan sudah terjalin secara maqasidi . Artinya, perspektif maqasidi, tidak  hanya  melihat  prioritas  tata  kelola  yang  lebih dahulu  diperbaiki,  namun  mengembangkan  dan  juga  membangun, sebagaimana akan diuraikan selanjutnya.

## Pengertian dan Prinsip
B. Good Governance
Governance merupakan  konsep  yang  mencakup  banyak fenomena  terkait  dengan  pengaturan  masyarakat.  Awalnya  hal tersebut menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian.  Namun  masyarakat  tidak  dapat  dikendalikan. Pengendalian  masyarakat  semestinya  dilakukan  oleh  aktor  sosial. Namun  seiring  berjalannya  waktu  para  pemikir  menyadari  bahwa pemerintah seharusnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seperti menciptakan keamanan, melindungi hak milik, mengurangi masalah  kemasyarakatan  dan  mengambil  peran  utama  dalam mengendalikan dan mengarahkan masyarakat.
Berbicara  mengenai governance pasti  memiliki  banyak perbedaan  pendapat  terkait  definisi.  Pratikno  menjelaskan  istilah governance dan government merupakan  dua  istilah  yang  digunakan untuk menggambarkan proses pemerintahan. Jika goverment merujuk pada  pelaku  yaitu  pemerintah,  maka governance digunakan  untuk menyebut  pada  prosesnya.  Secara  sederhana  Pratikno  menjelaskan bahwa governance praktik  atau  impelementasi  dari  kerja  aktor yaitu goverment. 3
Istilah Governance kemudian  ditambahkan  dengan  awalan yang normatif oleh para pemikir yaitu “good” yang mengindikasikan minimnya  kelalaian  dan  meningkatnya  kriteria  untuk  pemerintah yang  baik  sehingga  memaksakan  agenda  pada  pemerintah  yang sebenarnya  sudah  kelebihan  beban (overload) .  Pemerintah  harus bertindak  sesuai  dengan  kriteria good  governance seperti  menjamin aturan hukum, akuntabilitas, stabilitas politik, tidak adanya kekerasan,
3 Pratikno, “‘Good Governance’ Dan ‘Governability,’” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 8, no. 3 (2005): 231–48, https://doi.org/10.22146/jsp.11043.
efektivitas, kualitas peraturan, dan pengendalian korupsi (dibuat oleh Bank Dunia). 4
Adapun definisi mengenai good governance menurut Kofi Annan dalam jabatannya sebagai secretary general of united nation , merujuk pada pemberantasan  kemiskinan  dan  mempromosikan  perkembangan. 5
Adapun Bank dunia dalam laporannya yang berjudul “Pemerintahan dan Pembangunan” mendefinisikan bahwa tata pemerintah yang baik atau good governance adalah cara dimana kekuasan digunakan untuk pengelolaan  sumbar  daya  ekonomi  dan  sosial  suatu  negara  untuk tujuan  pembangunan. 6 Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Michiel de Vries dimana good governance menurutnya adalah tindakan yang tepat dari g overment . Menurut Grindle bahwa adanya good governance adalah sesuatu yang tidak  realtistis. 7
Di  antara  banyak  reformasi  tata  pemerintahan  yang  “harus dilakukan”, ada sedikit panduan tentang apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang harus didahulukan dan apa yang harus diikuti, apa yang bisa dicapai dalam jangka pendek dan apa yang hanya bisa dicapai setelah memerlukan waktu lama, apa yang layak dan mana yang  tidak.  Jika  lebih  banyak  perhatian  diberikan  untuk  memilah pertanyaan-pertanyaan ini, “pemerintahan yang cukup baik” dapat menjadi tujuan yang realistis bagi banyak negara. 8 Pemerintahan yang cukup baik (good enough governance) dipandang sebagai pemerintahan yang  mendapat  nilai  tinggi  pada  faktor-faktor  yang  penting  bagi minimalisasi masalah-masalah kemasyarakatan, meskipun mungkin gagal  pada  indikator  lain  dari  tata  pemerintahan  yang  baik  yang kurang relevan dalam situasi tertentu. 9
Salah  satu  faktor  penting  dalam  pemerintahan  yang  cukup baik (good  enough  governance) adalah  sektor  publik  yang  berfungsi
4 Michiel  de  Vries,  “The  Challenge  of  Good  Governance,” The  Innovation Journal 18, no. 1 (1 Januari 2013): 1–9.
5 “United  Nations  University.  2002.  Policy  Notes.  World  Governance Assessment (WGA). Diakses pada 28 Juli 2018 pada laman: http://archive.unu.edu/ p&g/wga/index.html,” n.d.
6 “International  Fund  for  Agricultural  Development,”  diakses  17  Agustus 2018, https://www.ifad.org/.
7 Merilee S Grindle, “Good Enough Governance Revisited,” Development Policy Review 29, no. S1 (2011): 525 – 548.
8 Merilee S Grindle, 525 – 548.
9 Merilee S Grindle, 526.
dengan baik. Efektivitas pemerintah tidak bergantung pada tindakan para  politisi  yang  hanya  mampu  mendistorsikan  kepercayaan antarpribadi  dan  institusional  dengan  membuat  janji-janji  kosong. Melainkan  bergantung  pada  tingkat  yang  jauh  lebih  tinggi  yaitu pada  kapasitas  sektor  publik  yang  dapat  memulihkan  kepercayaan dengan benar-benar memberikan layanan yang dibutuhkan. Apakah pekerjaan  mereka  dilakukan  atas  nama  pemerintah  agama  atau sekuler adalah kepentingan sekunder.
Para  ahli  tidak  bersepakat  terhadap  bentuk  baku  suatu pemerintahan  dianggap  baik  dan  dapat  diaplikasikan  di  semua negara.  Namun,  setidaknya  suatu  pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  memiliki  tiga  komponen  yaitu  pemerintah  ( goverment ), masyarakat,  dan  dunia  usaha  yang  berada  di  sektor  swasta  yang sejajar  dan  berperan  saling  mengontrol.  Oleh  karena  itu,  harus dikemukakan beberapa prinsip yang menandai suatu pemerintahan agar disebut good governance. 10
Adapun  prinsip  yang  dimaksud  adalah pertama, partisipasi masyarakat.  Semua  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang sama  untuk  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  negara  baik disampaikan melalui tulisan atau langsung atau melalui forum atau lembaga perwakilan yang sah. Masyarakat memiliki peran mengontrol pemerintahan. Pemerintah tidak dapat mengabaikan masukan rakyat. Kedua, supremasi hukum ditegakkan. Hukum menjadi panglima dan ditegakan secara adil, termasuk yang menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia. Ketiga, menjunjung asas transparansi. Ini dibangung diatas kebebasan informasi yang dapat diakses siapapun dan disampaikan dengan ulasan yang lugas agar dapat difahami secara  baik. 11
Bank Dunia mengidentifikasi tiga aspek dari good governance yaitu  bentuk  rezim  politik;  proses  wewenang  dilakukan  dalam pengelolaan  ekonomi  suatu  negara  dan  sumber  daya  sosial  untuk pembangunan;  serta  kapasitas  pemerintah  untuk  merancang, merumuskan,  dan  menetapkan  kebijakan.  Sedangkan  untuk dapat  menilai  aspek-aspek  tersebut  perlu  sebuah  penilaian  yang memudahkan untuk identifikasi.
10 Zayyadi, “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” 16.
11 Zayyadi, 16.
Bank  dunia  merumuskan  empat  aspek  yang  untuk  dapat menilai good governance yaitu: 1. manajemen sektor publik. Ini adalah dimensi  paling  mudah  diidentifikasi.  Bahasan  manajemen  sektor publik sebagian besar bersifat teknis, mengubah struktur organisasi dari  lembaga  sektor  untuk  tujuan  baru,  membuat  anggaran  kerja yang lebih baik, mempertajam tujuan layanan sipil dan menempatkan manajer perusahaan publik di bawah kontrak kinerja. 2. Akuntabilitas. Pemerintah dan karyawannya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.  3.  Kerangka  hukum  untuk  pembangunan.  Hal  tersebut dimaksudkan  bahwa  sistem  hukum  yang  sesuai  harus  diciptakan untuk  memberikan  stabilitas  dan  prediktibilitas,  yang  merupakan elemen  penting  dalam  menciptakan  suatu  lingkungan  ekonomi.  4. transparansi  dan  informasi  meliputi  pemerintahan  yang  baik  dan memperkuat akuntabilitas. 12
Pilar  penegak good  governance memiliki  banyak  sekali  sudut pandang. Beberapa organisasi dunia memberikan ukurannya terkait hal  tersebut.  Sebut  saja  World  Bank,  International  Development Association  (IDA),  The  Asian  Development  Bank  (AsDB),  The African Development Bank (AfDB), The United Nation Development Programme  (UNDP),  dan  International  Fund  for  Agricultural Development (IFAD). Namun, paling tidak yang cukup representatif ialah apa yang dikategorisasikan oleh IDA sebagai berikut yaitu: 13
Akuntabilitas.  Akuntabilitas  yang  dimaksud  dalam  hal  ini 1. yaitu  akuntabilitas  Pada  tingkat  makro  seperti  akuntabilitas keuangan.  Yaitu  sistem  yang  efektif,  transparan  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  publik  untuk  pengendalian pengeluaran  dan  manajemen  kas,  dan  sistem  audit  eksternal. Ini mencakup pilihan-pilihan fiskal yang sehat, dibuat dengan cara yang transparan, yang mengutamakan program-program sosial  yang  produktif  -  seperti  layanan  kesehatan  dasar  dan pendidikan  dasar  yang  penting  untuk  meningkatkan  standar hidup  orang  miskin  dan  mempromosikan  pembangunan ekonomi  -  atas  pengeluaran  non-produktif,  seperti  belanja militer. Pada tingkat mikro hal tersebut mengharuskan manajer
12 de Vries, “The Challenge of Good Governance,” 5.
13 “International Fund for Agricultural Development.”
pelaksana  dan  lembaga  parastatal  bertanggung  jawab  atas efisiensi  operasional.  Sistem  audit  harus  memenuhi  standar internasional dan terbuka untuk pengawasan publik.
Transparansi.  Maksud  dari  transparansi  adalah  transparansi 2. pengambilan  keputusan,  khususnya  dalam  proses  anggaran, pengaturan  dan  pengadaan,  juga  penting  untuk  efektivitas penggunaan  sumber  daya  dan  pengurangan  korupsi dan  pemborosan.
Aturan  hukum.  Peraturan  hukum  yang  berlaku  harus  benar- 3. benar diterapkan secara konsisten dan adil. Setiap konflik dapat dipecahkan oleh sistem peradilan yang independen, dan bahwa prosedur untuk mengubah dan membatalkan aturan ada dan diketahui publik.
Partisipasi. 4. Good  governance mensyaratkan  bahwa  masyarakat sipil  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  selama perumusan  strategi  pengembangan.  Serta  masyakarat  dan kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan harus dapat berpartisipasi dalam desain dan implementasi program dan  proyek.  Bahkan  jika  proyek  memiliki  dampak  sekunder pada daerah atau kelompok populasi tertentu, harus ada proses konsultasi yang mempertimbangkan pandangan mereka. Aspek governance ini merupakan elemen penting dalam mengamankan komitmen  dan  dukungan  untuk  proyek  dan  meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Pilar-pilar  penegak good  governance yang  dirumuskan  oleh IDA  sama  dengan  yang  disebutkan  oleh  AsDB.  Perbedaan  pilar hanya  pada  satu  poin.  AsDB  menambahkan  poin  prediktabilitas yaitu hukum dan kebijakan harus ada secara adil dan konsisten untuk mengatur masyarakat.

## Maqaashid Asy-Syariah Sebagai Sebuah Perspektif C.
Kata maqaashid al-syarii‘ah lazim digunakan ushūliyyūn sebagai istilah  untuk  menyebut  sebuah  konsep  tentang  tujuan  syariat. 14
14 Lihat dalam beberapa artikel yaitu Jasser Auda, Maqaasid Asy-Syaari’ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach , 2007, 2; Dalam versi bahasa Arab Jasser Auda, Maqaasid Asy-Syaari’ah ka Falsafah li at-Tasyri’ al-Islamii; Ru’yah Mandzumiyyah
Adapun secara literal, kata maqaashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid yang berarti tempat tujuan. kata maqaashid merupakan bentuk  jamak  dari  kata maqshid yang  berarti  tempat  tujuan.  Kata maqshid berasal  dari  kata qashd ,  ( qashada , yaqshidu , qashd , fahuwa qaashid ). Kata maqshid berasal dari kata qashd , ( qashada , yaqshidu , qashd , fahuwa qaashid ). Ibn Manzūr memaknai kata qashd dengan arti; tetap pada jalan ( istiqaamat al-thariiq ). Selain makna di atas, kata qashd juga berarti  adil  ( ‘adl ),  atau  sikap  pertengahan  ( i‘tidaal ),  yaitu  kebalikan dari sikap melampaui batas ( ifraat ), seperti sikap pertengahan antara boros ( israaf ) dan kikir ( taqtiir ). 15
Ada  pun  kata al-syarii‘ah berasal  dari syara‘a , yasyra‘ , syar‘ , wa  syurū’ .  Secara  etimologis  berarti  agama  ( Millah,  ad-Dien ),  jalan ( al-tariiqah ),  yaitu  jalan  yang  ditempuh  menuju  sumber  air  untuk diminum. Secara terminologis, kata al-syarii‘ah berarti jalan yang lurus yang  diridhai  Allah  bagi  hamba-Nya,  dan  aturan  hukum  sebagai tatanan bagi hamba-Nya. 16
Secara lebih rinci, didefinisikan oleh Satria Efendi sebagaimana dikutip  Ghofar  Sidiq  bahwa maqaasid  asy-syaari’ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum  mengacu  pada  yang  dimaksud  oleh  ayat-ayat  hukum  atau hadis-hadis  hukum,  baik  yang  ditunjuk  oleh  nash  (pengertian kebahasaannya)  atau  tujuan  yang  terkandung  di  dalamnya. Sedangkan  pengertian  yang  bersifat  khusus  adalah  substansi  atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. 17 Weal B.
(Beirut: Maktab at-tauzi’ fi Alam al-Arabii, 2012), 30; Ahmad Fathan Aniq, “Maqaasid Asy-Syaari’ah wa Makaanatuhaa fii Istinbaati al-Ahkaam Asy-SyarII-ah,” Al-Qonun 12, no. 1 (2009): 3; Jasser Auda, Fiqh al-Maqaasid; Inaathu al-Ahkaam asy-Syar’īyyah bi Maqaashidihaa (USA: al-Ma’had al-Alaamī lil Fikri al-Islamī, 2007), 15; Jasser Auda, Maqaasid  Asy-Syaari’ah;  A  Beginner’s  Guide (London:  The  International  Institute  of Islamic  Thought,  2008),  3–5;  Muhammad  Saiid  bin  Ahmad    bin  Mas’ud  al-Yubi, Maqaasid Asy-Syaari’ah al-Islamiyyah wa “Ilaqatuhaa bi al-Adillati asy-Syar”iyyati (Riyadh: Daar al-Hijrah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1998), 13.
15 Ibn Manzuur, Lisaan al-‘Arab , VII (Kairo: Daar al-Hadīth, 2003), 377.
16 Lebih  lanjut  baca.  Muhammad  Saiid  bin  Ahmad    bin  Mas’ud  al-Yubi, Maqaasid Asy-Syaari’ah al-Islamiyyah, hlm. 29-31.
17 Muhammad Saiid bin Ahmad  bin Mas’ud al-Yubi, Maqaasid Asy-Syaari’ah al-Islamiyyah wa “Ilaqatuhaa bi al-Adillati asy-Syar”iyyati , 29–31.
Hallaq menyebutkan bahwa maqaasid asy-syaari’ah dengan “universal aims of the law”, yakni tujuan universal dari suatu hukum. 18
Pemabahasan mengenai maslahah menjadi fokus yang terus dikembangkan  oleh  para  juris  Islam.  Maslahah  dipandang  sebagai tujuan tertinggi dari pensyariatan Islam (baca: Hukum Islam). Islam sebagai  agama  yang  luhur  mencitakan  kemashlatan  sebagai ending dan  tujuan  akhir  yang  ditujukan  kepada  pemeluk  agamanya.  Hal ini tercermin dari pengertian agama Islam itu sendiri menurut para ulama yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan seperangkat peraturan Ilahi bagi mereka yang memiliki akal yang sempurna untuk memperoleh kebahagian atau kemashlatan baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat maslahah sebagai tonggak dalam hukum Islam, maka muncul ungkapan yang terkenal di kalangan ushuliyyun bahwa “dimana ada mashlahah, maka disitulah hukum Allah ( ainamaa kaanat al-Mashlahah fa tsamma hukm Allah ).” 19
Konsep  mashlahah  sebagai  maksud  pensyariatan  dalam Islam  ( Maqaasid  Asy-Syaari’ah )  mendapatkan  perhatian  besar  dan curahan  pemikiran  terhadap  konsep  ini.  Menurut  Ahmad  Raysuni, pemikir  asal  Maroko,  menyatakan  bahwa  pemikir  Islam  pertama yang  mencurahkan  perhatian  terhadap  Mashalah  sebagai maqaasid asy-syaari’ah ialah al-Hakiim al-Turmudhii, ulama yang hidup pada abad ke-3 H. al-Hakiim dikenal sebagai ulama sufi dan juga filosof ( sufi philosopher ). 20
Jika  dicermati  secara  mendasar  bahwa  apa  yang  diperintah maupun dilarang di dalam al-Quran dan Sunnah yang kemudian juga dirumuskan dalam fikih (hukum Islam) mempunyai tujuan tertentu. Semua memiliki maksud untuk memproteksi manusia sekaligus untuk memberikan kedudukan yang mulia bagi manusia ( mashlahah ).
18 Weal B. Hallaq, “Maqaasid and The Challenges of Modernity,” Jurnal Al- Jaami’ah 49, no. 1 (2011): 3.
19 Muhammad  Roy  P,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Pasal  43 Ayat  (1)  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Status  Anak  di  Luar  Nikah  Berdasarkan Mashlahah  Najmuddin  Al-thufi  (Dekonstruksi  Undang-undang  Hukum  Islam),” Al-Mawarid Journal of Islamic Law 12, no. 1 (2012): 88, https://www.neliti.com/id/ publications/42586/putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pasal-43-ayat-1-uu-no- 1-tahun-1974-tentang.
20 Ahmad Raysuni, Imam al-Shatibi’s Theory of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law (London: IIIT, 2011), 5.
Kemashlahatan  sebagai  tujuan  dari  syariat  ( Maqaasid  Asy- Syaari’ah) oleh Imam Syatibi dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu
1) Maqasid Syaari’ (tujuan Tuhan) dan 2) Maqasid al-Mukallaf (tujuan Mukallaf). Maqaasid  Asy-Syaari’ah dalam  artian Maqasid  Syaari’, mengandung empat aspek yaitu : 21
Tujuan  awal  dari  syariat  yaitu  kemashlatan  manusia  baik  di
1.
dunia maupun di akhirat Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
2. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilaksanakan 3. Tujuan syari’at adalah membawa manusia di bawah naungan 4.
hukum.
Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqaasid Asy-Syaari’ah, sedangkan  aspek  kedua  berkaitan  dengan  dimensi bahasan agar syariat dapat dipahami sehingga tercapai kemashlahatan yang  dikandungnya.  Aspek  ketiga  berkaitan  dengan  ketentuan- kententuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf di  bawah  dan  terhadap  hukum-hukum  Allah  (aspek  tujuan  syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu). 22
Mashlahat sebagai substansi dari maqaasid asy-Syaari’ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan : 23
Dharuriyyat, 1. yaitu  maslahat  yang  bersifat  primer,  dimana kehidupan  manusia  tergantung  padanya,  baik  aspek  duniawi maupun  agama.  Aspek  ini  tidak  bisa  ditinggalkan  dalam kehidupan manusia, apabila unsur ini ditinggalkan maka akan terjadi  ketimpangan  dalam  pelbagai  aspek  kehidupannya. Ini  merupakan  tingkatan  yang  paling  tinggi.  Di  dalam  Islam, mashlahat dharuriyyat dijaga dengan dua cara yaitu : realisasi dan perwujudannya  ( jalb  al-mashaalih )  dan  memelihara  kelestarian
( dar al-mafaasid ). Sebagai contoh, yang pertama menjaga agama dengan  melestarikan  dan  melaksanakan  kewajiban  shalat
21 La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syariah,” Asy-Syir’ah 45, no. II (n.d.): 1256. 22 La Jamaa, 1256–57.
23 La Jamaa, 32–33.
serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang terhadap  hal-hal  yang  merusak  eksistensi  agama  itu  sendiri. Tingkatan ini memiliki lima unsur penting. Kelima unsur pokok tersebut  menurut  Imam  Asy-Syatibi  yaitu diin (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), ‘ aql (akal), maal (harta). 24
Hajiyyat, 2. yaitu  mashlahat  yang  bersifat  sekunder,  yang diperlukan  manusia  untuk  mempermudah  dalam  kehidupan serta  menghilangkan  kesukaran  maupun  kesulitan.  Jika tidak  ada,  maka  akan  terjadi  kesukaran  atau  kesulitan  dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak sampai merusak eksistensi kehidupannya.
Tahsiniyyat, 3. yaitu  mashlahat  yang  merupakan  moral,  dan  itu dimaksudkan  sebagai  pelengkap.  Jika  tidak  ada,  maka  tidak akan menyulitkan atau bahkan merusak kehidupan seseorang. Tingkatan  dibutuhkan  dan  diperlukan  untuk  meningkatkan kualitas kehidupan seseorang.
Mata  rantai Maqaasid  Asy-Syaari’ah sebenarnya  tidak  dapat dipisahkan dari madzhab Maliki, karena madzhab inilah yang cukup konsep dalam sejarah dan pengembangan maqasid. Madzhab Maliki bermula  di  Madinah  yang  dipelopori  oleh  Malik  bin  Anas.  Secara umum,  madzhab  mengembangkan  pemikiran  dengan  mengikuti seniornya  yaitu  Umar  bin  Khattab.  Secara  prinsip,  prinsip  yang membedakan  dengan  madzhab  lainnya  ialah  prinsip  mashlahah al-mursalah.  Hubungan  antara  maqasid  dan  mashlahah  mursalah sangat erat, sebagaimana adagium dari maqasid al-Syariah itu sendiri yaitu jalbu al-masaalih wa dar’u al-mafaasid (mencari kemashlahatan dan menolak kemudlaratan). Pada tahap dan titik ini, ijtihad terhadap fiqh terkodifikasikan di atas konsep dan prinsip ishlah. Hal ini misalnya dalam  konteks  aplikasi,  maka  seorang  mujtahid  dalam  memahami dan menafsirkan hukum dari nash bermuara pada prinsip jalbu al- masaalih wa dar’u al-mafaasid. Hal ini pula yang diaplikasikan dalam aktivitas  qiyas.  Tidak  saja  mengambil  dalil  mashlahah  mursalah terhadap  suatu  kasus  yang  tidak  didapatkan  nashnya,  tidak  pula
kemudian men-qiyas-kannya, melainkan mendatangkan mashlahah dalam memahami nash. 25
Dalam perkembangannya, Maqaasid Asy-Syaari’ah mengalami pergeseran  dalam  pendefinisiannya  maupun  secara  orientasi yang  saat  ini  perkembangannya  dengan  melibatkan social  science, filsafat  hukum  dan  lebih  bercorak  antroposentris.  Di  antara  tokoh kontemporer  tersebut  diantaranya  Abdullah  Saeed  dengan  teori kontekstual dan ethico-legal. Selain itu, Jasser Auda yang menyatakan bahwa Maqaasid  Asy-Syaari’ah adalah wisdoms  behind  rulings (kebijaksaan  yang  terdapat  di  balik  aturan-aturan)  dalam  konteks moralitas ( morality ), universalitas ( universality ), keadilan sosial ( social justice ),  kemanusiaan  ( humanity ),  hak  asasi  manusia  ( human  right ), yang  semuanya  berorientasi  untuk  kemashlahatan  manusia,  tidak hanya kaum Muslim, tetapi juga non-Muslim. 26 Selain itu, Jasser juga menambah unsur menjaga kehormatan ( Irdh ).
Jasser  juga  ingin  merekonstruksi  konsep  maqaa ṣ id lama menuju konsep yang lebih baru yang lebih terbuka, elastis, dan damai dalam  menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan.  Berikut  pergeseran paradigma teori maqasid klasik menuju kontemporer: 27 Teori Maqasid Klasik: Menjaga Keturunan ( al-Nasl ); Menjaga Akal ( al-Aql ); Menjaga kehormatan;  menjaga  jiwa  ( al-‘Irdh );  Menjaga  agama  ( al-Diin );  dan Menjaga  harta  ( al-Maal ).  Sedangkan  Teori  Maqasid  Kontemporer: Teori  yang  berorientasi  kepada  perlindungan  keluarga;  kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga; Melipatgandakan pola pikir dan  research  ilmiah;  mengutamakan  perjalanan  untuk  mencari ilmu  pengetahuan;  menekan  pola  pikir  yang  mendahulukan kriminalitas  kerumunan  gerombolan;  menghindari  upaya-upaya untuk  meremehkan  kerja  otak.;  Menjaga  dan  melindungi  martabat kemanusiaan;  menjaga  dan  melindungi  hak-hak  asasi  manusia; Menjaga,  melindungi  dan  menghormati  kebebasan  beragama atau  berkepercayaan;  Mengutamakan  kepedulian  sosial;  menaruh
25 Asmuni Mth, “Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis,” Jurnal al-Mawarid XIV, no. 2015 (n.d.): 166.
26 Sanuri,  “Signifikan  Maqaasid  asy-Syaari’ah  sebagai  kerangka  Berfikir Epistemik Ijtihad,” Jurnal Islamica: Jurnal Studi Keislaman 8, no. 2 (n.d.): 321.
27 Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan  di  Era  Negara-Bangsa  dan  Globalisasi  (Pemikiran  Filsafat  Keilmuan Agama Islam Jasser Auda,” Jurnal Media Syariah XIV, no. 2 (n.d.): 2012.
perhatian  pada  pembangunan  dan  pengembangan  ekonomi; mendorong  kesejahteraan  manusia;  menghilangkan  jurang  antara miskin dan kaya.
Perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru  terletak  pada  titik  tekan  keduanya.  Titik  tekan  maqasid  lama lebih  pada protection (perlindungan)  dan preservation (penjagaan; pelestarian),  sedangkan  teori  maqasid  baru  lebih  menekankan pada development (pembangunan;  pengembangan)  dan right (hak- hak).  Dalam  upaya  pengembangan  konsep  maqasid  pada  era  baru ini,  Jasser  Auda  mengajukan ‘human  development’ sebagai  ekspresi obsesinya dan target utama dari maslahah ( public interest ) masa kini; maslahah inilah  yang  mestinya  menjadi  sasaran  dari maqaaS } id  asy- syarii’ah untuk  direalisasikan  melalui  hukum  Islam.  Perkembangan teori  Maqasid  dari  abad  ke  abad  terutama  pada  abad  ke-20  cukup progresif.  Para  teoritikus  kontemporer  mengkritik  konsep  maqasid tradisional sebagaimana sebelumnya diurai dengan beberapa alasan, antara lain : 28
Jangkauan maqasid tradisional lebih berkaitan dengan individu,
1.
dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
Klasifikasi  Maqasid  tradisional  tidak  memasukan  nilai-nilai 2. yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan Maqasid  tradisional  dideduksi  dari  kajian  “literatur  fikih” 3. ketimbang sumber-sumber syariat (al-Quran dan hadis)
Barulah  cendikiawan  Muslim  modern  dan  kontemporer memperkenalkan  konsep  dan  klasifikasi  maqasid  yang  baru  dan memasukkan dimensi-dimensi Maqasid yang baru guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqasid tradisional.

## Prinsip “ D. Good Governance ” dalam Islam
Islam  sebagai  suatu  ajaran  tentang  kehidupan  manusia merupakan  suatu  pandangan  yang  tidak  dapat  diperdebatkan  lagi di kalangan kaum muslim. Akan tetapi, bagaimana Islam difahami dan  diterapkan  oleh  pemeluknya  dalam  kehidupan,  dalam  kontek inilah, terletak persoalan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan Islam sebagai ajaran itu satu (tunggal) tetapi polyinterpretable (pemahaman
28 Amin Abdullah, 33–34.
terhadap Islam itu beragam), 29 termasuk dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan ( governance ).
Agama  sebagai  sebuah  panduan,  pedoman  dan  penuntun hidup  harus  difahami  secara  seksama,  tidak  dengan  pandangan sempit yang pada akhirnya melahirkan pemahaman yang melegalkan untuk berbuat kekerasan dan permusuhan dengan umat dari agama yang  berbeda.  Bahkan,  akibat  dari  hal  tersebut  sebagian  sosiolog berpendapat bahwa agama di satu sisi menjadi alat pemersatu, tetapi di sisi yang lain menjadi alat pemeca belah, seperti faktor fanatisme agama  yang  menjadi  pemicu  perang  salib  (merugikan  kedua  belah pihak). 30 Di sinilah pentingnya mengetahui akar perbedaan sekaligus persamaan  yang  ada  pada  agama  lain.  Umat  Islam  memang seharusnya  perlu  untuk  membuka  diri  dan  mengembangkan pemahaman  terhadap  dimensi  pluralitas  sehingga  dapat  membaca realitas kemajemukkan secara positif-optimis.
Model  dan  tata  kelola  pemerintahan  sebenarnya  tidak diatur  secara  eksplisit  dalam  Islam.  Islam  menyerahkan  kepada manusia  dalam  pengelolaan  pemerintah  sesuai  dengan  realitas sosial,  perkembangan  zaman,  tempat  dan  kemashlahatan,  karena hal itu masuk dalam bagian urusan dunia. Dalam salah satu sabda Nabi  disebutkan  bahwa  “ engkau  lebih  tahu  soal  urusan  dunia  kalian”, menjelaskan bahwa Islam memberikan ruang kepada manusia untuk mengelola urusan dunianya termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Doktrin  Islam  tidak  menekankan  model  pemerintahan  tertentu, maupun  mewajibkan  umatnya  untuk  mengikuti  dan  menganut sistem pemerintahan tertentu untuk memerintah. Islam memberikan kebebasan, ruang untuk mengorganisasi atau mengelola suatu negara ( governance )  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  dan  kondisi  sosial, ekonomi yang dimiliki. 31
Secara  historis,  kehidupan  bernegara  maupun  tata  cara pengelolaannya  bagi  umat  Islam  baru  dimulai  setelah  Nabi  dan pengikutnya  berhijrah  dan  menetap  di  Madinah.  Untuk  keperluan
29 Yusdani, Fiqih Poitik Muslim (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 276. 30 Muhammad Yahya, “Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural,” Jurnal Lentera Pendidikan 13, no. 2 (2010): 3.
31 Muntoha, “Respon Islam terhadap Perubahan Relasi Masyarakat Lokal dan Negara di Indonesia Era Reformasi,” Jurnal Wahana Akademika 2, no. 2 (2015): 15, 19.
pengelolaan  negara,  Nabi  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  yang mengatur  kehidupan  keluarga,pembagian  waris,  perdagangan dan  jual  beli  berdasarkan  wahyu  Ilahi.  Kaidah-kaidah  pokok perihal  kehidupan  bermasyarakat,  ekonomi,  dan  budi  pekerti, tidak  memberikan  rincian  tentang  asas  mendirikan  negara,dan tidak  menyinggung  secara  langsung  sistem  pemerintahan  dan  tata kelolanya. Bahkan, dua ayat (QS. Ali Imran [3] : 159 dan QS. Al-Syura [42]  :  38)  yang  berkaitan  dengan  perintah  syura,  tidak  diturunkan dalam kaitan sistem dan tata kelola pemerintahan. 32
Adapun  dasar-dasar  yang  dijadikan  pedoman  dalam kehidupan  individu,  bermasyarakat  hingga  pada  bernegara,  yang kemudian menjadi titik tolak bagi sistem negara dan juga tata kelola dalam  pemerintahan,  adalah  iman  kepada  Allah  (tauhid).  Prinsip dasar  ini  berimplikasi  pada  adanya  pengakuan  prinsip-prinsip persamaan,  persaudaraan  dan  kebebasan.  Semua  orang  mukmin memeliki  kedudukan  yang  sama  disisi  Allah,  yang  membedakan diantara mereka adalah taqwa. Prinsip persamaan merupakan nilai dasar yang dijunjung dalam Islam. Tidak ada keutamaan orang Arab atas  lainnya,  karena  seluruh  manusia  hakikatnya  akan  menerima balasan  sesuai  dengan  amal  perbuatannya.  Prinsip  dasar  inilah yang  dilaksanakan  dalam  pemerintahan  periode  awal  Islam  dan pengaruhnya berkembang secara nyata di negara-negara Arab.
Meskipun  Islam  tidak  menetapkan  sistem  baku  dalam mengelola pemerintahan, akan tetapi Islam meletakkan ajaran dasar peradaban manusia yang akan berkembang sepanjang zaman sesuai dengan  kebutuhannya.  Oleh  karena  itu,  mengatakan  bahwa  Islam hanya  mengurus  seputar  spiritualitas  tanpa  bersangkutan  dengan persoalan  negara,  barangkali  sama  halnya  dengan  mengatakan bahwa  Islam  menyediakan  seluruh  aspek  dalam  kehidupan termasuk  bernegara,  sistem  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Namun demikian, bukan berarti al-Quran tidak membawa pesan apapun bagi penyelenggaraan  pemerintahan.  Pesan  yang  disampaikan  al-Quran lebih  bersifat  substansial    dengan  mewarkan  nilai  etik  dan  moral
32 Yusdani, Fiqh Politik Muslim Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 170.
daripada menekan bentuk baku tata kelola dan sistem pemerintahan. Di antara prinsip yang disampaikan al-Quran ialah sebagai berikut : 33
Kekuasaan sebagai amanah
1. Musyawarah sebagai jalan pengambilan keputusan 2. Keadilan harus ditegakkan 3. Adanya prinsip persamaan 4. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia 5. Perdamaian 6. Kesejahteraan 7. Ketaatan 8. Pengadilan yang bebas (dialog Mu’adz dengan Nabi) 9.
Maka, berdasarkan prinsip dasar yang disampaikan al-Quran dalam penyelenggaran tata kelola yang baik ternyata selaras dengan prinsip good  governance itu  sendiri.  Keselarasan  tersebut  misalnya seperti  tercermin  dalam  prinsip  keadilan,  partisipasi  masyarakat sehingga  pemerintah  tidak  otoriter  sehingga  dijalan  berdasarkan prinsip musyawarah, transparasi, akuntabiltas.

## Kontekstualisasi
E. Good Governance Perspektif Maqasid
Pada  sub  ini,  penulis  mengkontekstualisasikan  diskursus good  governance melalui  perangkat  teori  maqasid  baru  yang  lebih menekankan  pada development (pembangunan;  pengembangan) dan right (hak-hak)  dibanding  maqasid  lama  lebih  pada protection (perlindungan)  dan preservation (penjagaan;  pelestarian).  Dalam konteks  penjagaan  agama  misalnya,  tidak  hanya  mengerjakan perintah  dan  meninggalkan  larangan  atau  melindungi  pemeluk agama  dari  serangan,  tetapi  dalam  konteks  pembangunan  menuju good  governance upaya  penjagaan  agama  mesti  difahami  untuk kemashlahatan  dan  orientasi  yang  lebih  luas  yaitu  membangun harmoni  di  tengah  perbededaan,  begitu  seterusnya  dalam  konteks lainnya.  Berikut  beberapa  kontekstualisasi  maqasid  kontemporer dalam membangun good governance:
33 Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Politik  Islam:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi (Yogyakarta: PSI UII Kerjasama dengan Rona Pancaran Ilmu, 2016), 59.
Membangun hubungan Harmonis Antara Pemeluk Agama

## 1.
( Hifdz al-Din )
Al-Buraey  sebagaimana  dikutip  Rahmad  Asril  mengatakan bahwa Islam mengakui kebebasan beragama tidak hanya pada tataran teoritis semata, tetapi juga dalam praktis. Protret paling nyata dapat dilihat dari perjanjian Nabi kepada masyarakat Madinah. Setidaknya ada dua asas yang sangat mendasar dalam Piagam Madinah, yaitu pertama, kebebasan beragama dan kedua, asas yang mendasari adanya pemikiran  kemanusian  dan  persaudaraan,  asas  yang  melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dan seluruh  warga  negara.  Persamaan  hak  warga  negara  yang  maksud adalah  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  masing-masing  orang dalam hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, persamaan tersebut baik dalam  konteks  hukum  dan  peradilan  maupun  dalam  kehidupan sosial.  Fakta  demikian  merupakan  realitas  yang  terjadi  pada  saat pendirian  kota  Madinah,  manusia  memiliki  porsi  dan  kedudukan yang sama yang diwujudkan dalam prinsip kebebasan beragama. 34
Praktek  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  SAW  merupakan prototype yang berhasil membawa kota Madinah menjadi kota yang terpandang,  tersohor,  dan  terkemuka  hingga  saat  ini.  Hijrah  yang dilakukan  Nabi  disebabkan  karena  memang  kala  itu  ia  merupakan sosok  yang  dibutuhkan  untuk  mendamaikan  suku-suku  yang bermusuhan. Anggapan bahwa hijrah nabi sebagai “keputusasaan” dalam  menghadapi  kebengisan  masyarakat  Mekkah  merupakan anggapan  yang  keliru.  Sehingga,  hijrah  merupakan  bagian  dari politik  dan  strategi  dakwah  Nabi  dalam  menciptakan  masyarakat yang berperadaban. 35
Keberadaan  Nabi  di  Madinah  membawa  misi  besar  yaitu untuk  menyakinkan  kepada  masyarakat  Madinah  bahwa  Islam memberikan jaminan keamanan terhadap siapa pun yang menerima
34 Rahmad  Asril  Pohan, Toleransi  Inklusif;  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 168–69.
35 Hal  penting  yang  harus  digarisbawahi  adalah  bahwa  dalam  periode Mekkah, dakwah Nabi ditekankan  pada aspek penanaman dasar-dasar keimanan. Berbeda  dengan  di  Madinah,  Nabi  menerapkan  syariah  Islam  dan  pembangunan ekonomi  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara,  sehingga  Nabi  berhasil  meletakkan dasar-dasar  kemasyarakatan  Islam.  Lihat.  Abdul  Karim, Sejarah  Pemikiran  dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), 68.
kepemimpinannya. Ia tidak mempersoalkan kedudukan, melainkan memikirkan  bagaimana  menegakkan  kebebasan  beragama  dan menyatakan  pendapat  di  kalangan  masyarakat  Madinah  sehingga tidak  ada  lagi  orang  atau  kelompok  yang  diintimidasi  lantaran agama dan pendapatnya. Semua penduduk, tanpa memandang latar belakang  agama,  akan  dapat  memperoleh  kebebasan  yang  sama dalam melaksanakan ajaran agama dan mempropagandakan agama masing-masing. 36
Prinsip-prinsip  penyelenggaraan  negara  berbasis  pada  nilai toleran  di  Indonesia  pada  dasarnya  pula  mengacu  pada  Piagam Madinah, terutama terkait aturan kerukunan antar umat beragama. Prestasi  Nabi  Muhammad  Saw  dalam  menyelesaikan  persoalan agama dapat dijadikan cermin dalam menyelesaikan persoalan agama yang  terjadi  di  Indonesia.  Secara  konstitusional,  Indonesia  telah menjamin kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Pada batang tubuh UUD 1945 terkait agama memuat pasal 29 yang berisi tentang kebebasan menjalankan syariat agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 37
Pembinaan  kerukunan  antar  umat  beragama  semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.  Misal,  Mukti  Ali,  pada  tahun  1971  melontarkan  gagasan untuk  dilakukan  dialog  agama  sebagai  salah  satu  bentuk  untuk mempertemukan  pemuka-pemuka  agama  dalam  penyelesaian konflik  bermotif  agama.  Perkembangan  selanjutnya  terjadi  pada era  H.  Alamsyah  ratu  Prawiranegara  yang  terus  dilanjutkan  oleh menteri-menteri  selanjutnya.  Pada  tahun  1978-1984,  Alamsyah ratu  Prawiranegara  pernah  menetapkan  Tri  Kerukunan  Beragama sebagai  landasan  toleransi  beragama.  Tiga  prinsip  tersebut  adalah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 38
Maka, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, hubungan antara berbagai agama yang hidup di suatu negara harus terjalin  dengan  harmonis.  Konsep  maqashid  syariah  kontemporer
36 Abdul Karim, 68.
37 Rahmad  Asril  Pohan, Toleransi  Inklusif;  Menapak  Jejak  Sejarah  Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah , 280–281.
38 Rahmad Asril Pohan, 281–83.
tidak  hanya  bermaksud  melindungi  agama  (Islam)nya  saja  dari ganguan dan lain sebagainya, tetapi juga turut serta dalam melindungi agama–agama  lain  dari  penistaan  maupun  politisasi  agama.  Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan beragama yang humanis dan toleran sangat dibutuhkan kerjasama antar pemeluk agama.
Mewujudkan Keadilan Sosial ( 2.
Hifdz al-Maal )
Suatu  pemerintahan  yang  baik  perspektif maqaasid  asy- syaari’ah kontemporer tidak hanya mewujudkan kesejahteraan pada kalangan  tertentu,  tetapi  harus  merata,  dapat  dirasakan  semua kalangan masyarakat. Keadilan sosial merupakan cita-cita umat Islam dalam menjamin kesejahteraan bersama. Bahkan, menurut Nurcholis Madjid,  dalam  konteks  kesejahteraan  sosial,  cita-cita  dalam  bidang ekonomi  yang  dijelaskan  secara  langsung  dalam  al-Quran  adalah cita-cita keadilan sosial. 39 Namun demikian, nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan bersama sulit untuk diwujudkan jika para pemangku kebijakan atau otoritas tidak menjiwai sila-sila dalam pancasila. 40
Islam  melarang  umatnya  untuk  menumpuk  kekayaan  dan mendorong mereka dalam pemerataan dengan tidak berpihak pada golongan tertentu. Pemerataan distribusi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan peluang dalam memperoleh harta. Kebebasan melakukan usaha sesuai kemampuan  untuk  mencari  harta  merupakan  sakah  satu  diantara syarat  mewujudkan  keadilan.  Kewajiban  untuk  mengeluarkan sebagian  dari  harta  yang  diperoleh  kepada  mereka  yang  kurang beruntung  menjadikan  redistribusi  kekayaan  dapat  berjalan,  dan pemerataan di masyarakat berjalan.
Prinsipnya, distribusi sangat dibutuhkan dalam mewujudkan diperlukan beberapa hal yaitu : kesempatan menikmati sebagi harta dalam pemenuhan kebutuhan hidup, memberikan dampak positif bagi pemberi,  khususnya  dapat  meningkatkan  keimanan  dan  kesadaran untuk  berbagi,  menebar  kebaikan  kepada  sesama,  mengurangi kesenjangan di antara masyarakat, memberikan harapan bagi orang
39 Nurcholis Madjid, Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1994), 101. 40 M.  Sidi  Ritaudin,  “Fatwa  Keadilan  Sosial:  Tawaran  Resolusi  Konflik Horizontal dalam Negara Majemuk,” Jurnal Analisis XII, no. 2 (2012): 344.
lain dalam menghadapi kehidupan. Terlebih secara maqasidi, dengan memprioritaskan golongan masyarakat yang berkategori miskin dan fakir. 41 Hal karena dalam salah satu riwayat disebutkan baha kefakiran dapat mendekatkan seseorang pada kekafiran. Upaya penyelamatan dari kekafiran ( menjaga agama) juga menjadi agenda prioritas dalam Islam, dan pemerintah wajib melindungi terhadap persoalan ini.
Keadilan  merupakan  salah  satu  esensi  dari  ajaran  Islam. ia  juga  merupakan  ekspresi  dan  tujuan  hak  asasi  manusia,  oleh karenanya,  pembahasan  mengenai  keadilan  bersangkutan  dengan pemenuhan  terhadap  hak-hak  fundamental  bagi  manusia  secara umum tanpa diskriminasi. Kemajemukan yang ada di suatu negara bukan menjadikan mereka menindas kelompok lainnya. Di antara isu krusial dalam permasalahan keadilan sosial ialah tentang pemenuhan hak-hak  minoritas  dan  perempuan.  Bahkan  menurut  Abou  El  Fadl menegaskan  bahwa  tidak  ada  tirani  mayoritas  terhadap  minoritas, baik minoritas agama, suku, bahasa, dan lainnya. Sistem pemerintahan dan tata kelola harus menjamin hak minoritas dan mengembalikannya pada prinsip-prinsip etis dan moral Islam. 42
Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pemerintahan  yang berorientasi  pada  pemerataan  keadilan  bagi  seluruh  warganya. Ketimpangan acapkali terjadi khususnya di perkotaan dan di pulau- pulau  tertentu.  Golongan  dan  kelompok  tertentu  sangat  berlimpah harta kekayaan, namun di sisi yang lain terdapat banyak kelompok masyarakat  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ) perspektif maqasidi belum  terwujud.  Padahal  dalam  konteks  keindonesiaan, keadilan  sosial  termaktub  secara  jelas  dalam  sila  dalam  pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.
Penyelenggaran dan Pemerataan Pendidikan ( 3.
Hifdz al-‘Aql )
Menurut  perspektif  maqasid  kontemporer,  penjagaan terhadap akal tidak hanya sebatas pelarangan terhadap hal-hal yang memabukkan sehingga hilang kesadaran, namun lebih dari itu yaitu
41 Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi di Indonesia,” Jurnal Islamica 6, no. 2 (2012): 323.
42 Abid  Rohamnu,  “Pluralisme,  Demokrasi  dan  Keadilan  Sosial  dalam Konsepsi Fiqh Humanistik Abo u El Fadl,” Jurnal Islamica 4, no. 1 (2009): 29.
mewujudkan generasi yang berpendidikan. Negara bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan.
Penyelenggaraan  dan  pemerataan  pendidikan  merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara. Hak ini tidak dapat dikurangi. Dalam konteks UUD 1945, kewajiban ini menyebutkan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).  Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 tahun 2005) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa  terkecuali.
Dalam  konteks  Indonesia,  UUD  merupakan  rujukan  baku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya, telah dijamin kebutuhan  warga  dan  khususnya  anak-anak  yang  kurang  mampu. Padahal  secara  jelas  konstitusi  negara  Indonesia  mengamanatkan sebagaimana tertuang  dalam pasal 34 dan 38, namun tetap  banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan terlantar yang pada  akhirnya  tingkat  kriminalitas  meningkat.  Akses  pendidikan yang kurang tersebar dan merata menjadi salah satu faktor anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. 43 Karena itu, Pemerataan pendidikan menjadi agenda yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Problem  lain  yang  mengakibatkan  pendidikan  tidak  dapat dirasakan semua kalangan meskipun pemerintah telah meningkatkan biaya APBN sebesar 20% ialah terkait ketatnya persyaratan memasuki bangku  sekolah  yang  semakin  ketat  dan  kompleks.  Problem tersebut  diperparah  dengan  komersialisme  pendidikan  yang  tentu semakin  menutup  akses  pendidikan  bagi  kelompok-kelompok masyarakat  tertentu. 44
Maka, dalam membantu mewujudkan pembangunan nasional dari  sektor  pendidikan,  pemerintah  harus  melakukan  reformasi pendidikan secara lebih serius lagi, baik dengan penambahan alokasi APBN, menggiatkan gerakan literasi, memperbaiki sarana-prasarana serta infrastruktur dan lain sebagainya.
43 Lukman  Hakim,  “Pemerataan  Akses  Pendidikan  Bagi  Rakyat  Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Jurnal EduTech 2, no. 1 (2016): 62.
44 Mujahidun,  “Pemerataan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Pendidikan  Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan,” Jurnal Tarbiyatuna 7, no. 1 (2016): 41.

## Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ( 4. Hifdz al-Ird )
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hak  dasar  yang diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  setiap  manusia  semata- mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena pemberian masyarakat atau hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia  dari  Tuhan  Yang  Maha Kuasa.  Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  maka  perbedaan  warna kulit,  jenis  kelamin,  suku,  budaya  maupun  kewarganegaraan  tidak dapat  menghilangkan  hak-hak  tersebut  dari  manusia.  Inilah  sifat universal  dari  hak-hak  tersebut.  Selain  sifat  universal,  HAM  juga tidak dapat dicabut ( inalienable ). Artinya seburuk apapun perlakuan terhadap  seseorang,  hak-hak  orang  tersebut  tidak  lantas  tercerabut begitu saja. 45
Dalam  rumusan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 mengenai  Hak  Asasi  Manusia  disebutkan  “hak  asasi  manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat  universal  dan  langgeng,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas  oleh  siapa  pun.” 46 Lebih  lanjut  ditegaskan  pada  Undang- Undang  yang  sama  pada  pasal  1  disebutkan  bahwa  “Hak  Asasi Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Penghormatan terhadap eksistensi hak-hak manusia tersebut sejalan dengan visi hadirnya Islam yaitu menegakkan keadilan dan hak asasi manusia, terutama pembelaan terhadap kaum yang lemah. Misalnya, Islam datang untuk menghapus kelas dan diskriminasi bagi kaum perempuan sebagai subjek yang kerap kehilangan hak-haknya.
45 Suparman  Marzuki,  DKK,  ed., Hukum  Hak  Azasi  Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 11.
46 Konsideran  “menimbang”  huruf  b.  Diantara  hak-hak  yang  dijamin meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,  hak  atas  rasa  aman,  hak  atas  kesejahteraan,  hak  untuk  turut  serra  dalam pemerintahan,  hak  perempuan,  hak  anak.  Pembahasan  mengenai  masing-masing dapat dibaca lebih lanjut pada. Lihat. Suparman Marzuki, DKK, 256–170.
Hak-hak  rakyat  merupakan  sesutau  yang  mesti  harus  dijamin  oleh pemerintah,  karena  hak  rakyat  merupakan  prasarat  mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, 47 atau dengan istilah lainnya disebut good governance.
Jika dirunut dalam Islam, sebetulnya falsafah dasar dari HAM adalah  tauhid.  Tauhid  sebagai  sebuah  prinsip  dasar  dalam  Islam mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam semesta. Dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia.  Bahkan,  tauhid  mencakup  ide  persamaan  dan  persatuan semua  makhluk.  Paling  tidak,  terdapat  14  buah  hak  asasi  dalam Islam sebagai acuan dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang  baik  yaitu:  (1)  Hak  memperoleh  perlindungan  hidup;  (2)  hak memperoleh keadilan (3) hak memperoleh persamaan perlakuan (4) kewajiban mengikuti apa yang benar dan meninggalkan apa yang tidak benar dalam kaca mata hukum (5) hak ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  (6)  hak  memperoleh  kemerdekaan (7)  hak  memperoleh  kebebasan  dari  pengejaran  dan  penuntutan (8)  hak  menyatakan  pendapat  (9)  hak  atas  perlindungan  terhadap penuntutan  atas  dasar  perbedaan  agama  (10)  hak  memperoleh ketenangan  perorangan  ( privacy )  (11)  Hak-hak  ekonomi,  termasuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan atasnya (12) hak mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik (13) hak atasharta benda dan milik (14) hak memperoleh imbalan yang pantas dan penggantian yang sesuai. 48
Maka,  upaya  mewujudkan good  governance dalam  sudut pandang  perspektif  maqasid  kontemporer  tidak  hanya  menjaga jiwa manusia tetapi lebih dari itu menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan secara lebih umum; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, sebagaimana diurai sebelumnya.

## Pembangunan Hukum Berkeadaban
5.
Suatu pemerintahan yang baik ( good governance ) hanya akan terwujud  jika  didasarkan  pada  dua  hal  yaitu  kedaulatan  hukum dan keadilan dalam hubungan internasional. Pembangunan hukum
47 Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Tapis 12, no. 1 (n.d.): 46.
48 Yusdani, Fiqih Poitik Muslim , 298.
merupakan upaya sadar dan sistematis dan berkesinambungan untuk membangun  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Semua  elemen  masyarakat  hidup  rukun,  berdampingan,  sejahtera dan dalam kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pembangunan  tersebut  merupakan  upaya  dalam  mencapai  tujuan negara  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  alenia  keempat  UUD 1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 49
Persoalan  mendasar  dan  terbesar  pembangunan  hukum  di Indonesia  yaitu  adanya  kesenjangan  antara  Undang-Undang  1945, yang secara konten sudah sangat jelas berisi atas keadilan sosial dan ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dengan garis politik dan perundang-undangan yang menyusul di bawahnya. Mencuatnya  isu  keadilan  sosial  dan  paradigma  kerakyatan  ke permukaan menjadi penanda bahwa persoalan di masyarakat begitu kompleks sehingga tawaran paradigma tersebut dapat dipergunakan dalam  menata  sistem  termasuk  perimbangan  kekuasaan  antara pemerintah pusat dan daerah-daerah. 50
Melihat persoalan tersebut, maka kiranya perlu mereorientasi pembangunan  hukum  dalam  pengelolalan  pemerintah  yang  baik ( good governance)  meliputi, pertama, masalah  reaktualisasi  sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (adat) ke dalam hukum nasional dan juga hukum lain yang bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati dan diakui. Kedua, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral, miskomunikasi dan miskoordinasi antar berbagai lembaga penegak hukum. Ketiga, masalah pemberdayaan masyarakat  secara  khusus  yang  mengedepankan  pada  partisipasi publik  dalam  pembangunan  dan  akses  informasi  publik  terhadap kinerja  birokrasi.  Kedua  hal  ini  dapat  pula  dikelompokan  sebagai “budaya  hukum”.  Kedua  piranti  harus  difahami  dan  dilaksanakan
49 Wicipto  Setiadi,  “Pembangunan  Hukum  dalam  Rangka  Peningkatan Supremasi Hukum,” Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (n.d.): 6. 50 Wicipto Setiadi, 7.
dengan  baik,  karena  tanpa  adanya  kedua  piranti  tersebut  hukum tidak  dapat  difahami  secara  benar  atau  jika  dapat  difahami  tetapi tidak dapat ditempatkan pada kondisi dan tempat yang selayaknya dalam konteks persepsi dan pandangan  masyarakat. 51
Pembangunan hukum berkeadaban secara maqasidi memang tidak bisa dipisahkan antar satu elemen dengan elemen lainnya. Unsur pemerintah sebagai pelaksana ( goverment ), hukum itu sendiri, akses informasi, supremasi hukum maupun kontrol masyarakat harus saling berkaitan. Perspektif maqasidi mengharuskan bahwa satu elemen atau unsur  harus  saling  berkomunikasi  sehingga  pembangunan  hukum dapat terwujud dengan baik.
Simpulan

## F.
Diskursus good governance selalu menjadi kajian yang menarik dari  berbagai  kalangan.  Meskipun  secara  teoritis  khususnya  di Dunia  Barat,  konsep  ini  menuai  pro-kontra.  Tetapi  hal  itu  adalah wajar dalam diskursus sebuah tawaran strategis. Namun demikian, indikator yang disampaikan menunjukan bahwa secara prinsip dasar penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik telah berkesesuaian dengan  prinsip  dasar  dalam  Islam.  Prinsip-prinsip  akuntabilitas, transparansi,  keterbukaan  dan  kontrol  masyarakat  merupakan prinsip yang juga diajarkan dalam Islam. Islam sebagai sebuah ajaran memang  tidak  memberikan  sistem  baku  bagi  penyelenggaraan pemerintah.  Islam  hanya  memberikan  seperangkat  nilai  etis  yang dapat disesuaikan dengan realitas zaman dan kondisi.
Untuk  melihat  diskusus  ini,  penulis  menggunakan  sebuah perspektif maqaasid  asy-syariiah kontemporer.  Jika  maqasid  lama lebih  pada protection (perlindungan)  dan preservation (penjagaan; pelestarian),  maka  dalam  konteks  maqasid  baru  atau  kontemporer berorientasi  pada  pembangunan  dan  pengembangan  ( development ). Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  tidak  hanya  berfokus  pada penjagaan dan pengamanan sekelompok saja, tetapi lebih meluas pada pemerataan  dan  pembangunan  di  berbagai  sektor.  Dalam  konteks penjagaan  agama  misalnya,  tidak  hanya  mengerjakan  perintah
51 Romli  Atmasasmita,  “Tiga  Paradigma  Hukum  dalam  Pembangunan Nasional,” Jurnal Hukum Prioris 3, no. 1 (n.d.): 12.
dan  meninggalkan  larangan  atau  melindungi  pemeluk  agama  dari serangan, tetapi dalam konteks pembangunan menuju good governance upaya  penjagaan  agama  mesti  difahami  untuk  kemashlahatan dan orientasi yang lebih luas yaitu membangun harmoni di tengah perbededaan,  begitu  seterusnya  dalam  konteks  pembangunan  di bidang lainnya[.]

## REFERENSI
Abdul  Karim. Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam .  Yogyakarta:
Bagaskara, 2012.
Abid Rohamnu. “Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsepsi  Fiqh  Humanistik  Abo  u  El  Fadl.” Jurnal  Islamica 4, no. 1 (2009).
Abu Ishaq Asy-Syatibi. al-Muwaafaqaat fī ushûl asy-Syari’ah . II. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
Ahmad  Fathan  Aniq.  “Maqaasid  Asy-Syaari’ah  wa  Makaanatuhaa fii  Istinbaati  al-Ahkaam  Asy-SyarII-ah.” Al-Qonun 12,  no. 1  (2009).
Ahmad Raysuni. Imam al-Shatibi’s Theory of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law . London: IIIT, 2011.
Amin  Abdullah.  “Epistemologi  Keilmuan  Kalam  dan  Fikih  dalam Merespon  Perubahan  di  Era  Negara-Bangsa  dan  Globalisasi (Pemikiran  Filsafat  Keilmuan  Agama  Islam  Jasser  Auda.”
Jurnal Media Syariah XIV, no. 2 (n.d.): 2012.
Asmuni  Mth.  “Studi  Pemikiran  al-Maqashid  (Upaya  Menemukan Fondasi  Ijtihad  Akademik  yang  Dinamis.” Jurnal  al-Mawarid
XIV, no. 2015 (n.d.).
Ellya  Rosana.  “Negara  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal Tapis 12, no. 1 (n.d.): 2016.
Ghofar Shidiq. “Teori Maqaasid Asy-Syaari’ah dalam Hukum Islam.”
Jurnal Sultan Agung XLIX, no. 118 (2009).
Hidayat,  Syarif.  “Menimbang  Ulang  Konsep  Good  Governance: Diskursus  Teoretis.” Masyarakat  Indonesia 42,  no.  2  (19
September  2017):  151–65.  https://doi.org/10.14203/jmi. v42i2.724.
Ibn Asyur. Maqaashid Asy-Syarii’ah al-Islaamiyyah . Tunis: Dar Sukhnūn lin-Nasyr wa At-Tauzi’, 2014.
Ibn Manzuur. Lisaan al-‘Arab . VII. Kairo: Daar al-Hadīth, 2003.
“International  Fund  for  Agricultural  Development.”  Diakses  17 Agustus 2018. https://www.ifad.org/.
Jasser  Auda. Fiqh  al-Maqaasid ;  Inaathu  al-Ahkaam  asy-Syar’īyyah bi  Maqaashidihaa .  USA:  al-Ma’had  al-Alaamī  lil  Fikri  al- Islamī,  2007.
---------- Maqaasid  Asy-Syaari’ah;  A  Beginner’s  Guide .  London:  The International Institute of Islamic Thought, 2008.
---------- Maqaasid  Asy-Syaari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law;  A  System Approach , 2007.
---------- Maqaasid  Asy-Syaari’ah  ka  Falsafah  li  at-Tasyri’  al-Islamii; Ru’yah  Mandzumiyyah .  Beirut:  Maktab  at-tauzi’  fi  Alam  al-
Arabii,  2012.
La  Jamaa.  “Dimensi  Ilahi  dan  Dimensi  Insani  dalam  Maqasid  al- Syariah.” Asy-Syir’ah 45, no. II (n.d.): 2011.
Lukman Hakim. “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan  Amanat  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.” Jurnal  EduTech 2,  no.
1  (2016).
M. Sidi Ritaudin. “Fatwa Keadilan Sosial: Tawaran Resolusi Konflik Horizontal  dalam  Negara  Majemuk.” Jurnal  Analisis XII,  no. 2  (2012).
Merilee S Grindle. “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance.” Governance 17, no. 4 (2004): 525–48.
--------“Good  Enough  Governance  Revisited.” Development  Policy Review 29, no. S1 (2011): 199–221.
Muhammad Roy Purwanto. Dekontruksi Hukum Islam, Krtitik terhadap Teori  Mashlahah  Najmuddin  at-Tufi .  Yogyakarta:  Kaukaba
Dirgantara, 2014.
---------“Kritik  terhadap  Konsep  Mashlahah  Najmuddin  at-Tufi,
Disertasi.” Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.
Muhammad  Saiid  bin  Ahmad    bin  Mas’ud  al-Yubi. Maqaasid  Asy- Syaari’ah al-Islamiyyah wa “Ilaqatuhaa bi al-Adillati asy-Syar”iyyati .
Riyadh: Daar al-Hijrah li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1998.
Muhammad Yahya. “Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural.”
Jurnal Lentera Pendidikan 13, no. 2 (2010).
Mujahidun.  “Pemerataan  Pendidikan  Anak  Bangsa:  Pendidikan Gratis  Versus  Kapitalisme  Pendidikan.” Jurnal  Tarbiyatuna 7, no. 1 (2016).
Muntoha.  “Respon  Islam  terhadap  Perubahan  Relasi  Masyarakat
Lokal dan Negara di Indonesia Era Reformasi.” Jurnal Wahana
Akademika 2, no. 2 (2015).
Nurcholis  Madjid. Islam  Kemoderanan  dan  Keindonesiaan .  Bandung: Mizan, 1994.
P,  Muhammad  Roy.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di  Luar  Nikah  Berdasarkan  Mashlahah  Najmuddin  Al-thufi (Dekonstruksi  Undang-undang  Hukum  Islam).” Al-Mawarid Journal  of  Islamic  Law 12,  no.  1  (2012).  https://www.neliti. com/id/publications/42586/putusan-mahkamah-konstitusi- terhadap-pasal-43-ayat-1-uu-no-1-tahun-1974-tentang.
“Policy  Notes.  World  Governance  Assessment  (WGA).”  United Nations University, n.d. Diakses 28 Mei 2018.
Pratikno,  -.  “‘Good  Governance’  Dan  ‘Governability.’” Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik 8,  no.  3  (2005):  231–48.  https://doi. org/10.22146/jsp.11043.
Rahmad Asril Pohan. Toleransi Inklusif; Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah . Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
Romli Atmasasmita. “Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional.” Jurnal Hukum Prioris 3, no. 1 (n.d.): 2012.
Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor.  “Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam dalam  Membangun  Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia.” Jurnal Islamica 6, no. 2 (2012).
Sanuri. “Signifikan Maqaasid asy-Syaari’ah sebagai kerangka Berfikir Epistemik Ijtihad.” Jurnal Islamica : Jurnal Studi Keislaman 8, no.
2 (n.d.): 2014.
Suparman Marzuki, DKK, ed. Hukum Hak Azasi Manusia . Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
“United Nations University. 2002. Policy Notes. World Governance Assessment  (WGA).  Diakses  pada  28  Juli  2018  pada  laman: http://archive.unu.edu/p&g/wga/index.html,” n.d.
Vries, Michiel de. “The Challenge of Good Governance.” The Innovation
Journal 18, no. 1 (1 Januari 2013): 1.
Weal B. Hallaq. “Maqaasid and The Challenges of Modernity.” Jurnal Al-Jaami’ah 49, no. 1 (2011).
Wicipto Setiadi. “Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan
Supremasi  Hukum.” Jurnal  RechtsVinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (n.d.): 2012.
Yusdani. Fiqh Politik Muslim Progresif, . Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
---------- Fiqih Poitik Muslim . Yogyakarta: Amara Books, 2011.
---------- Konfigurasi Pemikiran Politik Islam: Antara Tradisi dan Liberasi . Yogyakarta:  PSI  UII  Kerjasama  dengan  Rona  Pancaran
Ilmu,  2016.
Zayyadi, Ahmad. “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, no. 1
(2017): 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265.