## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: SEBUAH KENISCAYAAN

## Lindra Darnela
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email:lindra@yahoo.co.id

## Abstrak
The 1945 Constitution of Indonesian Republic (UUD 1945) has been a set of sacred norm and national administration reference for four decades. However, since the reform era Indone- sian people are now able to review, discuss, and criticize its content consistent with recent na- tional progress. Amendment of the 1945 Constitution becomes a new momentum to improve the state’s management, which has apparently deviated from the country’s foremost objectives written in the national philosophy of “Pancasila”. In response to the amendment, there are three diverse perspectives that highlight its process. First, there are people who wish to keep the ori ginality of the 1945 Constitution. Second, there are individuals who agree with the last amendment of the 1945 Constitution. Lastly, there is a public view which supports the conti- nuous amendment process of the 1945 Constitution until it achieves the supreme mandate of the country and the people. This paper will focus on the third perspective as the main issue of discussion.
UUD 1945 telah menjadi norma yang sakral dan referensi administrasi nasional selama empat dekade ini.Akan tetapi, sejak era reformasi masayarakat Indonesia mampu mereview, mendis- kusikan dan mengkritik isi dari UUD 1945 seiring dengan keajuan bangsa saat ini. Peruba- han UUD 1945 menjadi momentum untuk meningkatkan manajemen Negara yang nampak- nya menyimpang dari tujuan Negara pada awalnya yang tercantum dalam pancasila. Dalam menyikapi perubahan UUD 1945 tersebut, ada tiga pendapat yang berbeda yang menggaris- bawahi proses tersebut. Yang pertama, sebagian masyarakat menginginkan keaslian dari UUD 1945. Yang kedua, sebagian masayarakat menginginkan perubahan terkhir dari UUD 1945. Yang  terakhir,  ada  pendapat  publik  yang  mendukung  keberlanjutan  dari  proses  perubahan UUD 1945 hingga mencapai mandat tertinggi dari Negara dan rakyat. Tulisan ini secara fokus akan mendiskusikan isu dari pendapat yang terakhir dari amandemen UUD 1945
Kata Kunci: Perubahan UUD 1945, desakralisasi, tujuan bernegara Indonesia.
UUD  1945  dalam  perjalanannya  menuju tahap  perubahan,  mengalami  sejarah  yang cukup panjang. Dimulai pada tanggal 22 Juni 1945,  ketika  disahkan  Piagam  Jakarta  yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945, yang kemudian  dihilangkannya  tujuh  suku  kata terakhir  dalam  sila  pertama  Pancasila  yak- ni, ” ... dengan kewajiban menjalankan syari- at  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”.  Nas- kah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK) yang  dikenal  dengan  nama dokuritsu  zyun-
bi tyosakai . 1 Nama Badan ini tanpa kata ”In- donesia”  karena  hanya  diperuntukkan  un- tuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk  Sumatera.  Masa  Sidang  Kedua  tang- gal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI  mengesahkan  UUD  1945  sebagai  Un- dang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  kar- ena  Indonesia  sedang  disibukkan  dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
1 Taufiqurrahman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 107.
130  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 129-137
Maklumat  Wakil  Presiden  Nomor  X  pada tanggal  16  Oktober  1945  memutuskan  bah- wa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, kare- na MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14  November  1945  dibentuk  Kabinet  Parle- menter yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945. 2
Situasi  politik  pada  Sidang  Konstitu- ante 1959 yang kurang kondusif, karena ter- jadi  banyak  saling  tarik  ulur  dari  berbagai kepentingan  partai  politik  sehingga  gagal menghasilkan  UUD  yang  baru.  Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden  yang  salah satu  isinya  memberlakukan  kembali  UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, meng- gantikan  Undang-Undang  Dasar  Semen- tara  1950  waktu  itu. 3 Namun  berbagai  pe- nyimpangan  UUD  1945  telah  dilakukan,  di antaranya: Presiden mengangkat Ketua dan Wakil  Ketua  MPR/DPR  dan  MA  serta  Wa- kil Ketua DPA menjadi Menteri Negara dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presi- den seumur hidup.
Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  mene- tapkan  kembalinya  UUD  1945  sebagai  hu- kum  dasar  menjadi  pedoman  bagi  kegia- tan  penyelenggaraan  pemerintahan  hingga pada masa Orde Baru (1966-1998). Pemerin- tah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konse- kuen.  Namun  dalam  pelaksanaannya  terja- di beberapa penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan  terlalu  besarnya  kekuasaan pada Presiden. Begitu juga terjadi sakralisasi terhadap UUD 1945 yang cenderung irrasio- nal pada masa ini. UUD 1945 tidak diizinkan untuk  bersentuhan  dengan  ide  perubahan sama sekali. 4 Pada  masa  Orde  Baru,  UUD  1945  juga menjadi  konstitusi  yang  sangat  ”sakral”, diantaranya melalui sejumlah peraturan be- rikut: 1) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983
2 Hendarmin  Ranadireksa, Amandemen  UUD  1945, Menuju  Konstitusi  yang  Berkedaulatan  Rakyat (Jakarta: Pancur Siwah, 2002), h. 65-66.
3 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan PSHTN Fakultas Hukum UI), h. 38-39.
4 Taufiqurrahman  Syahuri, Hukum Konstitusi..., h.6. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi..., h. 39-40.
yang  menyatakan  bahwa  MPR  berketeta- pan  untuk  mempertahankan  UUD  1945,  ti- dak  berkehendak  akan  melakukan  peruba- han terhadapnya Ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehen- dak  mengubah  UUD  1945,  terlebih  dahulu harus  minta  pendapat  rakyat  melalui  refe- rendum.  2)  Undang-Undang  Nomor  5  Ta- hun  1985  tentang  Referendum,  yang  meru- pakan  pelaksanaan  TAP  MPR  Nomor  IV/ MPR/1983.
Selain itu pula, dalam perjalanannya, pe- merintah  Orde  Baru  sangat  diwarnai  oleh budaya patrimornial. UUD 1945 dinyatakan bahwa  ”seluruh  menteri  merupakan pem- bantu presiden”. 5 Fungsi pembantu bergeser seperti peran antara pembantu rumah tang- ga dan majikan. 6 Ketika Orde Baru tumbang, dengan  momentum  reformasi,  UUD  1945 tidak lagi menjadi satu-satunya produk hu- kum yang abadi. Dalam kurun waktu 1999- 2002, UUD 1945 mengalami 4 tahap peruba- han  yang  ditetapkan  dalam  Sidang  Umum dan Sidang Tahunan MPR: 1) Sidang Umum MPR  1999,  tanggal  14-21  Oktober  1999;  Pe- rubahan  Pertama  UUD  1945,  2)  Sidang  Ta- hunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000; Perubahan Kedua UUD 1945, 3) Sidang Tahu- nan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001; Perubahan Ketiga UUD 1945, 4) Sidang Ta- hunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002; Perubahan Keempat UUD 1945
Dalam  menyikapi  perubahan  tersebut, muncul beberapa arus pemikiran mengenai konstitusi 7 Negara  Indonesia  sejalan  den- 5 Penjelasan  tentang  UUD  1945  Republik  Indonesia, Sistem Pemerintahan Negara, butir VI.
6 Hendarmin Ranadireksa, Amandemen UUD 1945... , h. 67. 7 Konstitusi secara sederhana dinyatakan sebagai “…a constitution is a document which contains the rules for the operation  of  an  organization” .  Lihat:  Brian  Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law (Edisi ketiga, Blackstone Press ltd., London, 1997), h. 3. Seba- gaimana halnya dengan organisasi, Negara juga memi- liki konstitusi atau Undang-undang Dasar (terkecuali Israel  dan  Inggris  yang  dikenal  tidak  memiliki  kon- stitusi secara tertulis). Sedangkan menurut Ivo Duch- acek, konstritusi adalah “Identify the sources, purposes, and  restrains  of  public  power ”  untuk  itu,  pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan cor- ak umum materi konstitusi. Jimly Asshiddiqie, Konsti- tusi dan Konstitusionalisme..., h. 17-18.
Lindra Darnela Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan     |  131 gan euporia kebebasan yang selama hampir empat  dekade  mengalami  pembelengguan struktur.  Pada  saat  itu,  ada  tiga  arus  yang berkembang  dalam  menyikapi  perubahan atau amandemen konstitusi. Pertama , mere- ka  yang  tidak  menginginkan  perubahan, kedua mereka yang  menginginkan  peruba- han secara perlahan dan mencukupkan pe- rubahan sampai amandemen ke-empat, dan ketiga mereka  yang  menginginkan  dekon- struksi konstitusi secara radikal dan peruba- han masih harus terus dilakukan. Tulisan ini akan berdasar pada arus ketiga yang mengi- nginkan perubahan secara total.
Ada beberapa alasan kenapa penulis men- gambil sikap dan memilih untuk dilakukan- nya  amandemen  UUD  45  secara  menyelu- ruh, di antaranya:
Desakralisasi Konstitusi
Hampir  selama  empat  dekade,  nuansa pemikiran diarahkan untuk seragam mene- rima  doktrin  dari  negara.  Selama  itu  pula, tidak pernah ada dorongan untuk menggu- gat  UUD  1945.  UUD  1945  menjadi  mitos yang diagung-agungkan dan dilanggengkan dengan  berbagai  pengajaran  untuk  menja- di warga negara yang baik dan benar di ber- bagai  institusi.  Karena  itu  pulalah,  Penata- ran  mengenai  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  terhadap  Pancasila  (P4)  men- jadi  ”password”  ketika  masuk  ke  berba- gai  tingkatan  bagi  berbagai  tingkatan  pen- didikan. Yang menarik dalam metode yang dikembangakan  dalam  pengajaran  terse- but adalah bagaimana supaya peserta hafal dan mematuhi terhadap isi dari Undang-Un- dang Dasar tersebut, bahkan hal tersebut di- uji dengan kontes adu hafalan yang dikemas dalam lomba P4.
Ketiadaan  dialektika  yang  secara  terbu- ka mengupas, bahkan mengkritisi terhadap isi dari konstitusi yang semestinya menjadi identititas  komunal  dalam  tingkatan  nega- ra  yang  kemudian  membentuk  karakter dan  identitas  personal  setiap  warga  nega- ra. Dengan tidak adanya ruang dialog terse- but, yang terjadi adalah pelapukan ideologi. Doktrin  bahwa  UUD  1945  adalah  sempur-
na, UUD 45 adalah bukti sejarah, dan UUD 1945  adalah  konstitusi  yang  bersifat  luwes, dan lain-lain, mempersulit terjadinya aman- demen terlebih lagi jika dilakukan secara to- tal. Keyakinan bahwa menafikan UUD 1945 sama dengan menafikan eksistensi perjuan- gan bangsa Indonesia yang ditebus dengan darah dan air mata, justru menafikan adanya kebutuhan untuk merubah sistem ketatane- garaan menuju bangsa Indonesia yang lebih adil dan beradab sesuai dengan dasar nega- ra kita yaitu Pancasila.
Jika melihat sejarahnya, UUD 1945 meru- pakan  hasil  para  aktor  kemerdekaan  pada saat itu mengingat keadaan yang mendesak kebutuhan akan konstitusi. UUD 1945 yang disahkan  berlaku  pada  tanggal  18  Agus- tus  1945  adalah  konstitusi  yang  diistilah- kan oleh Soekarno pada pembukaan sidang PPKI sebagai ”UUD Darurat yang dibuat se- cara kilat”, 8 atau revolutie grownwet, merupa- kan UU yang bersifat sementara dan harus diganti  dengan  yang  baru  jika  negara  su- dah merdeka dan berdiri serta kondisi lebih memungkinkan. 9 UUD  1945  inipun  pernah tidak  diberlakukan  dan  diberlakukan  lagi ketika keadaan darurat yaitu dengan Dekrit Presiden  1959.  Sampai  diberlakukannya pada tahun 1959, UUD 1945 sebenarnya me- mang belum sempat diterapkan dengan se- baik-baiknya hingga akhirnya muncul orde baru dengan jargon ”menegakkan UUD 1945 secara  murni  dan  konsekuen”.  Untuk  itu tidak  ada  landasan  kuat  untuk  tetap  mem- pertahankan UUD 1945, terlebih lagi dalam aturan  tambahan  Pasal  I  dan  Pasal  II  UUD 1945 sendiri, 10 menyatakan sifat interim UUD 1945 tersebut. 11
Perubahan  adalah  keniscayaan.  Dengan demikian  dimaksudkan  dapat  mengiku- ti  irama  perubahan  dengan  tanpa  mening- galkan nilai-nilai luhur yang dijunjung ting-
8 Moh. Mahfud MD., Hukum Tak Kunjung Tegak (Band- ung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)..., h. 221.
9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme... , h. 34.
10 Aturan  Tambahan  Pasal  II  UUD  1945  menyatakan “ Dalam  enam  bulan  sesudah  Majelis  Permsyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar ” 11 M. Mahfud MD., Hukum Tak Kunjung Tegak..., h. 221.
132  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 129-137
gi oleh bangsa Indonesia, adalah salah satu upaya  dalam  membangun  bangsa  Indone- sia  lebih  maju  tanpa  melepaskan  nilai-nilai kemanusiaan.  Nilai-nilai  luhur  inilah  yang kemudian  dicarikan  bentuknya  yang  bisa berubah dari waktu ke waktu. Ketika nilai- nilai luhur direduksi menjadi salah satu ben- tuk yang berupa UUD 1945, maka yang ter- jadi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia atas nama konstitusi. Sejarah membuktikan bahwa berbagai pembantaian terhadap para aktivis  dibenarkan  atas  nama  memperta- hankan ideologi negara.
Para  perancang  UUD  1945  tidak  berniat untuk  menciptakan  konstitusi  yang  akhir- nya  menjadi  agama  baru  dalam  bernegara. Mereka  tahu  bahwa  tidak  ada  UUD  di  du- nia ini yang tidak bisa ditubah. K. C. Wheare, seorang pakar konstitusi mengatakan bahwa UUD suatu negara merupakan hasil kesepa- ka tan dari situasi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu tertentu. Jika situasi, dan kebu- tuhan  masyarakat  berubah,  maka  UUD  se- bagai resultante juga dapat berubah. Sehing- ga menurutnya, setiap UUD harus memiliki pasal  yang  mengatur  masalah  perubahan. 12 Konstitusi di setiap negara tentunya berbe- da satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pilihan politiknya. Bisa saja menganut teori yang sama, tetapi dalam menghadapai kon- disi dan pengalaman yang berbeda, maka se- cara tertulis, konstitusi tersebut menjadi ber- beda dengan beragam variasi dan alternatif.
Dalam  hal  apapun,  keajegan  yang  awal- nya  dibentuk  oleh  sistem,  dipatuhi  dan  di- laksanakan  sehingga  menjadi  budaya,  jika tertutup dan menutup diri dari perubahan, yang  terjadi  adalah  sakralisasi.  Hal  inilah yang berbahaya karena sakralisasi kemudian tidak lagi menggunakan pikiran yang jernih dan rasional, bahkan tidak pula mengguna- kan  rasa.  Yang  ada  adalah  keyakinan  yang frigid dari  hal  apapun.  Sehingga  langkah awal  dalam  menciptakan  perubahan  yang lebih  baik  adalah,  sikap  terbuka  akan  pe- rubahan dan desakralisasi berbagai ideologi termasuk konstitusi.
12 KC. Wheare, The Modern Costitutions (London-New York-Toronto: Oxford University Press, 3 rd Impression, 1975), h.67-68.

## Meminimalisir dan meniadakan intervensi Asing terhadap kedaulatan bangsa Indonesia
Tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  pe- rubah an pola dunia yang kita kenal dengan istilah  globalisasi  ternyata  telah  merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama kelompok marginal. Globalisasi, sebagai ten- densi sistem pemikiran kapitalisme, berope- rasi  berdasarkan  prinsip:  kebebasan  berge- rak modal, penghancuran kekuasaan negara bangsa  sebagai  sebuah  entitas  politik,  dan pelemahan  secara  struktural  posisi  rakyat pekerja.  Dasar  pemikirannya,  ”semakin  ka- pital beroperasi secara global, semakin nega- ra nasional terintegrasi ke dalam satu pasar bersama,  maka  kemakmuran  bersama  bisa diwujudkan.  Konspirasi  antara  globalisasi yang  berada  dalam  genggaman  kekuasaan pemodal  dan  legislatif  dalam  ranah  nega- ra,  seringkali  tidak  memperhatikan  kepenti- ngan masyarakat sipil secara umum. Prinsip- nya adalah: kebijakan dibuat untuk memenuhi kepentingan pemodal adalah suatu persoa lan. Dampaknya terhadap usaha kecil masyarakat dan lingkungan adalah persoalan lain.
Hal  tersebut  menjadi  keniscayaan  ketika fungsi DPR-MPR sebagai wakil rakyat untuk mengatur kebijakan yang seharusnya berpi- hak  kepada  masyarakat,  menjadi  berpihak kepada pemodal asing. Intervensi dari pihak asing  baik  itu  pemodal,  organisasi  interna- sional, pemberi utang (IMF dan Word Bank ) nampak  sekali  dalam  pembuatan  beberapa undang-undang. Contoh konkrit adalah UU tentang  Penanaman  Modal  yang  baru-baru ini disahkan.
Dalam  teori  kedaulatan, 13 ada  tiga  term penting yang harus dimiliki oleh suatu nega-
13 Kedaulatan  ( sovereignty )  merupakan  konsep  yang biasa  dijadikan  objek  dalam  filsafat  politik  dan  Hu- kum  Ketatanegaraan.  Secara  sederhana,  kedaulatan berkaitan  dengan  gagasan  mengenai  kekuasaan  tert- inggi  baik  dalam  bidang  ekonomi  maupun  politik. Lihat: Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat da- lam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Kedaulatan juga sering diartikan  sebagai  kebebasan  dan  kemerdekaan  dari kekuasaan lain selain dirinya. Konsep ini pertama kali diluncurkan  sebagai  wacana  pengetahuan  oleh  Jean Bordin (1530-1596) dengan bukunya “Sir Livres de la Republique”.  Lihat:  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstiusionalisme Indonesia , h. 96-97.
Lindra Darnela Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan     |  133 ra  dalam  kapasitasnya  sebagai international personaliy ,  sekaligus  sebagai  subjek  hukum dalam hukum internasional. Pertama adalah Intern  kedaulatan  yaitu  suatu  negara  dika- takan  berdaulat  jika  negara  tersebut  memi- liki kebebasan dalam mengatur dan memeli- hara negaranya seperti membuat kebijakan/ hukum  untuk  kepentingan  warga  negara- nya. Kedua ,  ekstern  kedaulatan  yaitu  nega- ra  bebas  dan  mandiri  menentukan  dengan siapa  bekerja  sama  dan  membangun  relasi, termasuk  ikut  serta  sebagai  anggota  dalam organisasi  intenasional. Ketiga ,  negara  me- miliki hak penuh untuk mengelola dan me- manfaatkan sumber daya alam yang berada dalam batas teritorialnya. 14 Dengan  berkaca  pada  teori  kedaulatan di atas, nampaknya Indonesia belum benar- benar  memiliki  ketiga  aspek  tersebut.  Ke- daulatan yang dimiliki mengalami erosi se- iring dengan banyaknya intervensi pemodal dan  lembaga  keuangan  internasional  (LKI) dalam menentukan nasib bangsa Indonesia. Dengan  patuhnya  Indonesia  terhadap  atu- ran-aturan  dalam  WTO  menuju  perdaga- ngan bebas, melemahkan posisi pemerintah sebagai pengatur negara menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu pula, atas perin- tah IMF dan Word Bank, Pemerintah Indo- nesia memilih untuk taat dalam melakukan deregulasi ekonomi, privatisasi pendidikan, mencabut subsidi atas layanan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pili- han sikap seperti ini diikuti dengan aturan- aturan  baik  dalam  skala  nasional  maupun daerah yang lebih berpihak kepada pemodal asing.
Jika  para  pemangku  kebijakan  menya- dari, intervensi yang dihalalkan tersebut di atas,  telah  merusak  cita-cita  luhur  bangsa yang semestinya menjadi ruh dalam keselu- ruhan sistem materi Undang-undang Dasar, termasuk Undang-undang beserta turunan-
14 Ekstern kedaulatan merupakan ciri kedaulatan yang dimiliki  dalam  wacana  hukum  internasional.  Yaitu kekuasaan  mutlak  suatu  Negara  untuk  berhadapan dengan kekuasaan lain. Lihat: C.F. Strong, Modern Po- litical Constitution (London: The English Language So- ciety, 1966), h. 80.
nya. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia yakin bahwasannya  kemerdekaan  itu  adalah  hak asasi segala bangsa, dan karena itu pula, se- gala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan  dan  peri  keadilan. 15 Penjaja- han  modern  tidak  lagi  menggunakan  sena- pan atau meriam seperti zaman kolonial Be- landa  dulu,  tetapi  lebih  terstruktur  melalui kekuasaan dalam bingkai ilmu pengetahuan dan  dekapan  organisasi-organisasi  interna- sional. Neo-imperialisme terjadi dengan cer- das dan ramah sehingga tidak menimbulkan resistensi dan perlawanan yang berarti.
Gambaran di atas merupakan potret bu- ram tata Pemerintahan di Indonesia sehing- ga pilihan bijaknya adalah bagaimana mem- buat sistem yang mengatur partisipasi aktif rakyat dalam mengambil kebijakan. Hal yang paling sederhana adalah, masyarakat diberi- kan  kesempatan  untuk  memberikan  masu- kan dan mengawasi, serta membatalkan se- buah undang-undang melalui badan negara tertentu.  Peran  yang  diberikan  tidak  hanya sekedar ceremonial seperti hearing ,  namun juga  setelah  mendengar,  para  wakil  rakyat tersebut  menjadikan  masukan  yang  diberi- kan masyarakat sebagai sebuah bahan pen- ting dalam pembuatan kebijakan. Sikap ter- buka  dari  para  wakil  rakyat,  merupakan salah satu cara dalam meminimalisir peran aktif pemodal asing dalam pembuatan kebi- jakan. Namun menunggu keterbukaan terse- but muncul, tidaklah cukup jika tidak dido- rong oleh adanya ketentuan yang jelas dalam konstitusi. Untuk itu, amandemen UUD 1945 belum tuntas dan harus selalu terbuka untuk berubah.
Amandemen UUD 1945 saat ini telah me- munculkan sistem ketatanegaraan yang baru dengan menguatnya format dan mekanisme check and balance oleh lembaga Yudisial dan pengaturan  secara  rinci  tentang  perlindu- ngan HAM bagi warga negara. 16 Hal ini di- 15 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme... , h. 51.
16 Moh.  Mahfud  MD., Perdebatan  Hukum  Tata  Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007)..., h. 47.
134  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 129-137
harapkan akan mewujudkan kehidupan ber- negara yang independen dan beradab.
Amandemen UUD 1945 yang sudah dila- kukan, menjadi celah baru dalam mewujud- kan kedaulatan negara. Misalnya mengenai kekuasaan kehakiman yang dulu berpuncak pada  Mahkamah  agung,  sekarang  berada pada dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mah- kamah Konstitusi, yang secara yuridis berpe- ran dalam menguji perkara ketatanegaraan, termasuk menilai UU berdasarkan konstitu- si, semestinya memiliki kewenangan dalam menilai isi dari undang-undang supaya ber- pihak kepada rakyat dan menilai alur pem- buatan  UU  sehingga  dipastikan  bebas  dari intervensi asing.
Amandemen  UUD  1945  juga  memben- tuk Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengangkat  dan  mengawasi  hakim  agung. Terlepas  dari  perdebatan  dan  ketumpang- tindihan yang ada, dengan sistem tata nega- ra yang baru, memberikan angin segar demi terwujudnya  undang-undang  yang  pro  ter- hadap masyarakat terutama kelompok mar- ginal.  Untuk  itu,  konstitusi  harus  dirubah sesuai  dengan  semangat  di  atas,  sehingga tercipta hukum yang adil dan mandiri.
Agenda selanjutnya yang perlu dilakukan dalam amandemen adalah menentukan sis- tem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dengan mengu- tamakan  memiimalisir  kesenjangan  strata ekonomi yang tinggi. Pengentasan kemiski- nan  seharusnya  menjadi  agenda  utama  da- lam pembuatan kebijakan di berbagai sektor sesuai  dengan  tujuan-tujuan  Pembangunan Milenium  ( Millenium  Development  Goals ). 17
17 Millenium Development Goals (MDGs) adalah Tujuan Pembangunan  Milenium  yang  tertuang  dalam  “De- klarasi Milenium” dan disepakati oleh 189 negara ang- gota PBB, termasuk Indonesia, dalam KTT Milenium PBB pada bulan September 2000. Tujuan Pembangunan Milenium disebut sebagai suatu pendekatan yang ink- lusif dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, terdiri dari delapan tujuan (goals) yang dijabarkan kedalam delapan  belas  target  dan  lima  puluh  dua  indikator terkait  untuk  dapat  dicapai  dalam  jangka  waktu  25 tahun antara 1990 dan 2015. Deklarasi Milenium me- nandai abad perjuangan yang lebih menitik beratkan pada hak ekonomi sosial dan budaya, dan mendorong
Menghadapi persaingan pasar bebas, market socialism dapat menjadi alternatif dalam me- milih kerangka ekonomi yang efektif dalam menciptakan  kesejahteraan  sosial.  Hal  ini, harus secara jelas tercantum dalam Undang- undang Dasar.

## Mengembalikan Sistem Hukum yang Bermoral
Sejak  lebih-kurang  200  tahun  negara-ne- gara di dunia menggunakan konsep hukum modern, maka pelan-pelan hukum telah me- misahkan  diri  dari  moral.  Praksis  hukum menghadapi  pertanyaan  yang  sifatnya  spe- sialistis, teknologis, bukan pertanyaan moral. Keadaan yang demikian itu sangat kuat tam- pak pada hukum sebagai profesi. Kaum pro- fesional adalah orang-orang yang ahli dalam perkara perundang-undangan, tetapi kita ti- dak bisa bertanya kepada mereka persoalan moral atau moralitas. Ekses praktik hukum di Amerika yang sudah menjadi bisnis me- ngundang orang untuk berkomentar, bahwa sifat kesatriaan, menolong orang yang susah, sudah semakin luntur. Hal ini menular pada budaya hukum di beberapa negara berkem- bang termasuk Indonesia.
Kebaikan publik ( public good ) yang selama ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia, se- perti gotong royong, tepo saliro , menjadi lun- tur  dengan  semakin  dekatnya  pemerintah Indonesia  dengan  kebijakan-kebijakan  glo- bal yang menuntut adanya tanggung jawab personal. Ekonomi yang pada awalnya men- jadi sasaran kapitalisme global, menciptakan ruang-ruang baru yang menggeser kearifan lokal yang ada di ranah pertiwi ini.
Saat  ini,  hukum  modern  yang  menja- di  teknologis  dan  profesionalistis,  semakin mengalami  deregulasi  moral.  Sejak  itu  hu- kum  sudah  kehilangan  bobotnya  sebagai institusi moral dan keadilan. Kualitas seperti itulah yang saat ini kita hadapi, yaitu saat ke- bebasan global akan memberikan kesempa- tan para lawyer asing berhamburan ke Indo- nesia. Sesuai dengan model keempat dalam menguatnya  gerakan  global  yang  ditujukan  untuk penghapusan  kemiskinan.  Lihat:  Laporan  Pecapaian MDGs Versi Masyarakat Sipil, Oktober 2005.
Lindra Darnela Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan     |  135 aturan GATS, 18 negara kita tidak memiliki ke- wenangan untuk melarang arus tenaga kerja profesional masuk ke Indonesia. Kalau me- mang hukum modern mengalami deregula- si moral, salah satu tugas yang kita hadapi adalah bagaimana mengembalikan  sisi mo- ral dari hukum itu ke tempatnya.
Dekrit Presiden 9 Juli 1959 dalam Konsi- derannya  menyatakan  bahwa  ”Piagam  Ja- karta  menjiwai  UUD  1945  dan  merupakan satu  kesatuan  dengan  UUD  1945. 19 Pernya- taan ini menujukkan bahwa antara Undang- undang  Dasar  1945  dan  juga  UUD  apapun yang berlaku di Indonesia, merupakan pen- cerminan piagam Jakarta yang secara ekspli- sit  tertuang  dalam  butir-buir  pembukaan UUD 1945.
Dua pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone- sia,  dan  juga  merupakan  negara  yang  ber- ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. 20 Kea- dilan dalam hukum merupakan tujuan yang harus  dicapai  dalam  pembuatan  dan  pene- gakkan hukum. Keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa yang termanifestasikan dalam ke- taatan  menjalankan  hukum  yang  bermoral sesuai dengan perintah Tuhan, adalah ama- nah para funding people yang harus dipenu- hi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kita  dapat  membayangkan  berbagai  akibat apabila dimensi moral tersebut terabaikan.
Untuk itulah, amandemen selanjutnya ma- sih diperlukan dengan memuat klausul baru yang  mampu  mengembalikan  citra  hukum di Indonesia lebih humanis dan menjunjung tinggi nilai moralitas dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejak awal men- jadi tujuan dilakukannya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat. 21 Dengan peru-
18 GATs ( General Agreement on Tariffs and Services ) ada- lah  perjanjian  yang  membahas  masalah  jasa  sebagai sala  satu  paket  perjanjian  dalam  WTO  ( World  Trade Organization ). 19 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta  22  Juni 1945 (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1981), h. 117.
20 Pembukaan UUD 1945, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme... , h. 51.
21 Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahka- mah Konstitusi... , h. 49.
bahan  struktur  hukum,  maka  diharapkan menjadi  langkah  awal  dalam  merubah  bu- daya dan substansi hukum di Indonesia.

## Mengembalikan Kedaulatan kepada Rakyat
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 ada- lah  dilakukannya  perubahan  (amandemen) terhadap  UUD  1945.  Latar  belakang  tuntu- tan  perubahan  UUD  1945  antara  lain  kare- na pada masa Orde Baru, kekuasaan terting- gi di ta ngan MPR (dan pada kenyataannya bukan  di  tangan  rakyat),  kekuasaan  yang sangat  besar  pada  Presiden,  adanya  pasal- pasal  yang  terlalu  “luwes”  (sehingga  dap- at me nimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan  UUD  1945  tentang  semangat  pe- nyelenggara ne gara yang belum cukup didu- kung ketentuan konstitusi.
Tujuan  perubahan  UUD  1945  waktu  itu adalah  menyempurnakan  aturan  dasar  se- perti  tatanan  negara,  kedaulatan  rakyat, HAM,  pembagian  kekuasaan,  eksistensi nega ra demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal  lain  yang  sesuai  dengan  perkemba- ngan  aspirasi  dan  kebutuhan  bangsa.  Pe- rubahan  UUD  1945  dengan  kesepakatan di  antara nya  tidak  mengubah  Pembukaan UUD  1945,  tetap  mempertahankan  susu- nan  kene garaan  ( staat  structuur )  kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Nega- ra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ser- ta memperte gas sistem pemerintahan presi- densiil.
Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pra aman- demen  mengenai  kedaulatan  mengatakan bahwa ”Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Per- musyawaratan Rakyat”. Selanjutnya Penjela- san tentang UUD 1945 Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 berbunyi:
”Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mem- punyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat ” UUD  1945  pra  amandemen  menempat- kan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  nega- ra yang memiliki kekuasaan tertinggi. MPR
136  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 129-137
adalah lembaga tertinggi negara rakyat dan melakukan  sepenuhnya  kedaulatan  rakyat, dan  secara  eksplisit  dikatakan  bahwa  MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indone- sia .  Dalam  hal  ini,  ada  kerancuan  konsep antara  kedaulatan  dan  faham  integralistik, antara faham negara hukum dengan faham negara kekuasaan. 22 Dengan  melihat  pasal  tersebut  di  atas, nampak  adanya  ketidakjelasan  mengenai hakekat  kedaulatan  rakyat.  Jika  kedaula- tan  berarti  menyerahkan  kemerdekaan  ke- pada  pihak  lain,  berarti  menyalahi  hakekat kedaulatan. Jika MPR dianggap sebagai pen- jelmaan  rakyat,  secara  tidak  langsung  me- niadakan keberadaan rakyat. Peran dan ke- beradaan  rakyat  menurut  UUD  1945  pra amandemen menjadi tidak jelas karena MPR diberi  kekuasaan  dan  kewenangan  secara mutlak sedangkan pertanggungjawabannya tidak  jelas  mengingat  keanggotaannya  be- rasal Utusan Daerah, dan KPU yang memi- lih anggota MPR utusan golongan.
Jimly  Asshiddiqie  berpendapat  bahwa bangsa  Indonesia  menempatkan  kedaula- tan  rakyat  ( democratie )  dan  kedaulatan  hu- kum  ( nomocratie )  dalam  posisi  yang  sama dan ha rus beriringan. 23 Masing-masing tidak dapat terpisahkan dan dicermin dalam ben- tuk  nega ra  yang  demokratis  ( democratiche rechsstaat ) sekaligus sebagai negara demokra- si yang berdasarkan atas hukum ( constitution- al democracy ). Untuk itulah, demokrasi tidak hanya menjadi slogan saja, namun harus se- cara jelas tertuang secara jelas dalam konsti- tusi negara.
Pertanyaan mengenai ada atau tidak ada- nya kedaulatan rakyat secara hakiki menjadi penting mengingat kedaulatan tersebut telah dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Tidak ada satu pasal dalam UUD 1945 pra amandemen yang  menyebut  tentang  pemilihan  umum dan referendum, sehingga pemerintah dapat tetap melaksanakan fungsinya dengan atau tanpa  pemilihan  umum  mengingat  UUD
22 Adnan  Buyung  Nasution  yang  dikutip  oleh Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstiusi dan Mahkamah Konsti- tus i (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)..., h. 10.
23 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme...,
h. 57.
1945 pra amandemen sangat terbuka untuk ditafsirkan.
Persoalan lain yang terjadi adalah menge- nai kekuasaan eksekutif. Presiden memiliki pengaruh yang sangat dominan yaitu seba- gai  pemegang  kekuasaan  pemerintah  ( chief executive ) dan sebagai kepala negara de ngan hak-hak  konstitusionalnya  (lazim  dise but hak  prerogatif),  serta  memiliki  kekuasaan un tuk  membentuk  undang-undang.  Hal ini me nyebabkan lahirnya kekuasaan otori- ter yang salah satunya disebabkan oleh ban- yaknya pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945  pra  amandemen  sehingga  menimbul- kan multi tafsir. Dengan sistem politik yang executive heavy seperti ini, tidak mampu me- munculkan  mekanisme check  and  balance yang seimbang dan proporsional. 24
Sejarah  membuktikan  bahwa  dengan mem berlakukan UUD 1945 dalam dua rezim yang  berbeda  yaitu  pada  Masa  Demokrasi Ter pimpin (1949-1966), dan Masa Demokra- si Pancasila (1966-1998), sistem politik yang mun cul  adalah  otoriterisme. 25 Pada  pe - riode  re zim  Demokrasi  Parlementer  (1945- 1959),  nam pak  bahwa  sistem  politik  yang tampil  ada lah  demokratis.  Hal  ini  terjadi karena pa da masa tersebut, UUD 1945 tidak diberlakukan  meskipun  tanpa  mencabut- nya  secara  res mi. 26 Salah  satu  contoh  tidak diberlakukan nya  UUD  1945  adalah  dengan menetapkan  sistem  parlementer  di  bawah pim pinan  Syahrir,  padahal  menurut  UUD 1945, sistem yang harus diberlakukan dalam pe merintahan adalah sistem presidensiil. 27 Dengan UUD 1945 amandemen, MPR bu- kan lagi lembaga tertinggi negara dan rakyat meletakkan  kedaulatannya  pada  MPR,  me- lainkan  hanya  berwenang  dalam  menetap- kan dan mengubah UUD, melantik presiden dan  wakil  presiden,  serta  memberhentikan presiden dan wakil presiden. MPR sekarang ini sejajar dengan lembaga-lembaga lain se-
24 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara... , h.38.
25 Moh.  Mahfud  MD, Hukum  Tak  Kunjung  Tegak... ,  h. 220-221.
26 Moh. Mahfud MD, Hukum..., h. 220-221.
27 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi..., h. 34-36.
Lindra Darnela Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sebuah Keniscayaan     |  137 perti MA, Presiden, DPR MK dan BPK. 28
Perubahan  lain  yang  terjadi  dengan UUD  1945  adalah  presiden  sebagai  peme- gang kekuasaan eksekutif tidak lagi meme- gang kekuasaan membentuk UU yang telah bergeser  ke  tangan  DPR,  melainkan  hanya berhak  mengajukan  RUU  ke  DPR,  membe- rikan persetujuan bersama DPR dan menge- sahkan  RUU  menjadi  UU.  Selain  itu  pula, pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  di- selenggarakan  secara  langsung  sesuai  kon- stitusi.  Mekanisme impeachment terhadap pre siden  dan  wakil  presiden  menjadi  salah satu alat dalam mengawasi kinerja presiden se hingga  meminimalisir  terjadinya  otoriter- isme. UUD 1945 amandemen juga mengatur bahwa dalam pembentukan dan pengubah- an, serta pembubaran kementrian harus dia- tur dengan UU, tidak bebas seperti sebelum- nya.  Dengan  adanya  amandemen  ini,  baik
28 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara..., h.31.
legislatif maupun eksekutif tidak dapat den- gan  dengan  mudah  melakukan  tindakan yang  bersebrangan  dengan  nilai-nilai  ker- akyatan.  Meminimalisir  peran  dan  kekua- saan  badan-badan  tinggi  negara,  merupak- an salah satu upaya dalam mengembalikan kedaulatan  kepada  rakyat  dan  pemegang kekuasaan.
Kesimpulan Amandemen masih perlu dilakukan yang sesuai  dengan  ruh  kedaulatan  rakyat  dan keadilan. Apabila ruh kedaulatan rakyat te- lah menjiwai pasal-demi pasal dalam UUD, maka  rakyat  akan  menghayati  keyakinan bahwa bangsa dan negara sesungguhnya be- rada dan menuju pada arah yang benar. Pan- casila sebagai falsafah negara, menjadi spirit yang harus dimiliki dalam setiap pembuatan kebijakan,  dan  undang-undang  dasar  men- jadi  langkah  awal  dalam  mewujudkan  hal tersebut. Untuk itu, amandemen UUD 1945 adalah sebuah keniscayaan.
Anshari, Endang Saifuddin. 1981. Piagam Ja- karta  22  Juni  1945 .  Bandung:  Pustaka Salaman ITB.
Asshiddiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaan- nya  di  Indonesia .  Jakarta:  Ichtiar  Baru Van Hoeve.
Asshiddiqie,  Jimly.  2004. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Mahkamah  Konstitusi  dan  Pusat  Stu- di Hukum Tata Negara Universitas In- donesia.
Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum Konsti- tusi  dan  Mahkamah  Konstitusi .  Yogya- karta: Citra Media.
Mahfud  MD,  Moh.  2007. Perdebatan  Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitu- si. Jakarta: LP3ES. Mahfud MD, Moh. 2007. Hukum Tak Kunjung Tegak . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Kon- stitusi,  Proses  dan  Prosedur  Perubahan UUD  di  Indonesia  1945-2002 .  Bogor: Ghalia Indonesia.
Ranadireksa,  Hendarmin.  2002. Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi yang Berke- daulatan Rakyat . Jakarta: Pancur Siwah. Strong,  C.F.  1966. Modern  Political  Constitu- tion .  London:  The  English  Language Society.
Thompson, Brian. 1997. Textbook on Constitu- tional and Administrative Law . Edisi ke- tiga. London: Blackstone Press ltd.
Wheare, K.C. 1975. The Modern Costitutions . London-New  York-Toronto:  Oxford University Press, 3 rd Impression.

## DAFTAR PUSTAKA