## Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

## Muhamad Hafidz Abdillah hfdzabd@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Terrorism event nowadays has reached a point that it should be considered as a worrying condition because not only adults that participated among terrorism event but also teenagers and children Children have dynamic, energetic, and curiosity behavior, which it is misused by some terrorism organizations to brainwash children’s minds for their own sake. Based on that reason, children that involved or allegedly involved in terrorism event are specially handled by the country (affirmative action). The special handlings are applied because children don’t seem to be able to use their rights properly. The special handlings are arranged in law number eleven (11) from 2012 about juvenile justice system, law number twenty three (23) from 2002 about child defense, and law number thirty five (35) from 2014 about changes in law number twenty three (23) from 2002 about child defense. The special handlings are not only noted from the child law but also noted explicitly in terrorism eradication law. This study aims to get normative education about the relation between one law and another, and their practical appliances, by using either primary or secondary legal sources.
Keywords: Affirmative Action; Child; Children; Terrorism; Special Handlings.

## Abstrak
Tindak pidana terorisme bukan hanya melibatkan orang-orang dewasa namun juga saat ini kaum anak dan remaja mulai dilibatkan dalam kejahatan terorisme. Salah satu faktor anak dilibatkan dalam kejahatan terorisme adalah karena anak memiliki sifat dinamis, energik dan selalu ingin tahu sehingga mudah untuk mendapat pengaruh. Sehingga anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme  diperlukan  tindakan  khusus  (afirmatif)  oleh  Negara  yang  berupa  undang-undang  atau pengaturan dengan memberikan keistimewaan agar dapat menggunakan hak-hak dasarnya, karena anak dinilai belum cakap dalam menggunakan haknya. Tindakan khusus tersebut saat ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dengan demikian bukan berarti tindakan khusus pada anak hanya dirumuskan pada Undang-Undang Anak tersebut melainkan juga terdapat secara explisit pada beberapa rumusan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah  penelitian yuridis normatif yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan praktiknya dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Kata Kunci: Anak; Terorisme; Anak Berkonflik dengan Hukum; Tindakan Afirmatif; Tindakan khusus.

## Pendahuluan
Pada  tahun  2010  hingga  2017  tercatat  di  Indonesia    terdapat  130  kasus terorisme.  896  pelaku  telah  ditangkap  dan  dijatuhi  hukuman,  126  di  antaranya dihukum  mati,  674  sedang  dalam  hukuman  dan  96  pelaku  bebas.    Berdasarkan
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 1030 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
kasus  tersebut  diantaranya  terdapat  anak-anak.  Menurut  Brigjen  Hamidin  dari BNPT (2016), kelompok usia rentan 20-23 tahun menyumbang 47% dari seluruh tindak  pidana  terorisme. Apabila    dijumlahkan  dengan  usia  di  bawah  18  tahun, angka ini melonjak sampai 59 %. Sehingga usia di bawah umur 18 (anak) yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menyumbang 12% dari seluruh tindak pidana terorisme. Jumlah kasus tersebut tentunya jumlah yang sangat besar bagi Indonesia dan menjadi masalah serius bagi negara karena tak hanya melibatkan orang dewasa namun juga melibatkan anak-anak untuk memperlancar tindak pidana terorisme.
Salah satu alasan utama pelaku dewasa melibatkan tindak pidana terorisme adalah sulitnya merekrut anggota baru yang telah dewasa sedangkan anak anak memiliki kondisi yang rentan untuk dibujuk. Selain itu juga terdapat alasan religius yakni mengajak mereka untuk jihad.
Anak menurut bahasa adalah adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil, 1 dalam kaidah hukum di Indonesia anak menurut Undang–undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dewasa ini, permasalahan berkaitan dengan anak sangatlah beragam dan berimbas pada tumbuh kembang anak yang terganggu, baik terganggu fisiknya maupun psikisnya.
Anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan korban dari derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akal maupun spiritual menyebabkan banyaknya tingkah laku kenakalan anak yang menyimpang. Kondisi anak yang labil menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan perlindungan anak, menurut Irwanto menyebutkan empat prinsip perlindungan anak, yaitu : (a) negara harus ikut campur dalam  urusan  perlindungan  anak  karena  anak  tidak  dapat  berjuang  sendiri  ;  (b) setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak ; (c) perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara
1 kemdikbud, < http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, accesed tanggal 7 Agustus 2018.
terus-menerus ; dan (d) perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat. 2 Hal  tersebut yang melatarbelakangin perlunya tindakan khusus yang diberikan untuk anak.
Tindakan khusus juga termasuk dalam tindakan afirmatif ( affirmative action ).
Indonesia  termasuk  negara  yang  sudah  menerapkan affirmative  action yang merupakan cara negara yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. 3 Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan  pada  kelompok  tertentu.  Pada  praktek  hukum  nasional  tindakan afirmatif sering diterapkan untuk mencapai keadilan. 4
Undang–undang  R.I.  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak adalah salah satu tindakan afirmatif ( affirmative action ) yang secara konsitusional didasari dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. pasal tersebut berbunyi “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan  dan  keadlian”  dengan  demikian  konstitusi  di  Indonesia  mengadopsi prinsip perbedaan ( difference principle ). Sesuai dengan prinsipnya yang memberikan keistimewaan atau kelompok minoritas yang terdiskriminasi. Maka dalam negara Indonesia  dapat  melakukan  affirmative  action  terhadap  kaum  perempuan,  anak anak, ataupun kelompok minoritas. 5 Dimana kelompok-kelompok ini pada dasarnya belum cakap mengenai hak nya atau hukum atau belum bisa mampu menggunakan hak hak dasarnya. Sehingga membuat mereka semakin tidak terperhatikan. Sarana terpenting untuk menerepakan affirmative action adalah dengan adanya hukum dan jaminan pelaksanaan dalam kontitusi dan undang undang.6 Artinya, diperlukan pengaturannya melalui hukum yang berlaku dalam suatu negara.  Berdasarkan hal
2 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Per - spektif Konvensi Hak Anak , (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).[106].
3 “Affirmative Action”< www.hukumonline.com> accesed 8 Agustus 2018
4 ibid.
5 Sayuti, Hendri. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pember - dayaan Yang Terpinggirkan).” Menara.Vol 12.No. 1 (2013).[44].
6 ibid.

## 1032 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
tersebut tentunya tindakan khusus bagi anak ini dapat berupa sanksi pidana dan tindakan ( treatment ). 7
Meningkatnya  keterlibatan  tindak  pidana  terorisme  di  kalangan  generasi muda,  telah  mengisi  dan  menambah  pola  baru  dalam  kriminalitas  di  Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.8 Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang- undang ini memiliki prinsip atau asas melindungi hak hak kelangsungan hidup pada anak dan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir. Sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberi ruang yang luas bagi penegak hukum untuk memberikan tindakan dan upaya terbaik bagi kelangsungan hidup seorang anak yang terlibat dengan hukum.

## Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme
Hukum  pidana  terdapat  penyertaan  ( deelneming) atau keikutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diaturdalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk  tindak pidana terorisme sendiri juga ditemukan pelaku lebih dari seseorang, Sehingga secara langsung berpengaruh pula dalam pemidanaan pelaku penyertaan dalam  Pasal  13,14,15  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018.  Walaupun  dalam penyertaan  berlaku  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, mengenai konsep pembagian penyertaan tetap merujuk pada KUHP sebagai Lex Generali dari Undang-Undang Terorisme. Karena setiap unsur-unsur dalam Pasal
7 J. Remmelink. Pengantar Hukum Pidana Material 3 (Maharsa 2017).[119].
8 Septian Chandra , “Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelom - pok Radikal ISIS” eJournal Ilmu Hubungan Nasional Volume 6, Nomor 1,(2018). [323].
13,14,15  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  terkandung  konsep  penyertaan dalam KUHP.
Penyertaan ( deelneming ) pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang yang terdapat beberapa hubungan sebagai berikut : 9
1. Beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana;
2.  Hanya  satu  orang  yang  mempunyai  kehendak,  akan  tetapi  tidak  dilakukan sendiri, namun dengan mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. (mengajak)
3. Terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi  mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana. (menyuruh)
Terorisme memiliki pelaku aktif dan pelaku pasif. “Aktif / ak-tif / ” dalam
KBBI adalah berkerja , beraksi , giat, dinamis atau bertenaga. Sedangkan “pasif/ pa-sif ” dalam KBBI adalah menerima saja, tidak giat, tidak aktif. 10 Misal pelaku aktif adalah pelaku yang melakukan bom bunuh diri atau pengeboman. Sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang tidak ikut eksekusi pengeboman namun ikut memperlancar aksi terorisme tidak melakukan pencegahan/pembiaran/pembantuan.
Konsep  dasar  perbuatan  aktif  dan  pasif  terdapat  pada  KUHP,    perbuatan aktif juga disebut sebagai perbuatan materil yang dalam mewujudkannya diisyarat dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya perbuatan Pencurian dan Penipuan. 11 Sedangkan pada perbuatan pasif dibagi menjadi murni dan tidak murni, pada pasif murni yaitu perbuatan yang dirumuskan secara formil atau didasarkan pada unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam Pasal 224, 304 dan 352 KUHP. 12 Pada pasif tidak murni, perbuatan yang pada dasarmya berupa tindak pidana positif atau perbuatan aktif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif atau perbuatan pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakikan
9 Didik Endro Purwoleksono. Buku Ajar Hukum Pidana (Fakultas Hukum Universitas Air - langga. 2010).[54] 10 Pasif dan Aktif ,< https://kbbi.web.id/>. accesed 31 Oktober 2018
11 Andi Hamzah. Bunga Rampai hukum Pidana dan Acara Pidana. (Ghalia Indonesia 2001).[25].
12 ibid. [26].

## 1034 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan), ibu tidak menyesui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. 13
Penyertaan merupakan sesuatu yang paling penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban bagi seseorang yang terlibat tindak pidana sesuai dengan kapasitas pelaku atau kontribusi dalam mewujudkan peristiwa pidana. Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pada Pasal 55 KUHP menjelaskan mengenai pelaku (daders ), yang memiliki unsur sebagai berikut: 14
1. Yang melakukan ( plagen )
2. Yang menyuruh lakukan ( doen plegen )
3. Yang turut melakukan , memiliki niat yang sama ( medeplagen )
4. Yang memberi upah,janji-janji, sengaja membujuk ( uitlokkers )
Mengenai unsur doen pleger dan uitlokkers jika dimaknai secara langsung akan terlihat sama. Namun sebenarnya terdapat dua perbedaan yang mendasar, pada doen plegen mengenai pelaku yang disuruh lakukan dianggap sebagai alat yang belum tentu mampu mempertanggungjawabkan pidana, sedangkan pada uitlokkers pelaku  yang  disuruh  lakukan  (dibujuk)  dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatan pidana nya. Kemudian mengenai perbedaan kedua, pada doen plegen tidak harus perlu ada ikhtiar (minim) , sedangkan pada uitlokkers harus menggunakan ikhtiar sebagaimana ditentukan secara limitative dalam KUHP. 15
Selanjutnya mengenai penyertaan yang dirumuskan pada Pasal 56 menjelaskan mengenai pembantu melakukan ( medeplitcher) yang unsurnya sebagai berikut: 16
1. Yang membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Selanjutnya mengenai konsep penyertaan pada terorisme dapat dilihat pada konsep penyertaan yang terdapat pada KUHP. Pertama mengenai plegen atau yang melakukan  perbuatan  pidana.  Dalam  memori  penjelasan  KUHP  tidak  terdapat
13 ibid. [27].
14 Didik Endro Purwoleksono, Op. Cit. [55]
15 ibid. 16 ibid.
mengenai makna dari plegen . Padahal plegen diketahui atau termasuk juga dader .
Sehingga  tidak sulit menentukan siapa plegen dalam suatu tindak pidana pidana terorisme dengan melihat setiap unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Dalam  undang-undang  ini  pelaku bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh. 17
Kedua mengenai doen plegen yaitu pelaku sebagai penyuruh atau yang menyuruh lakukan.  Dalam M.v.T KUHP Belanda doen plegen dimaknai sebagai berikut.” Penyuruh perbuatan pidana (doen plegen) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan , kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. 18
Ketiga mengenai medelplegen yaitu  pelaku  peserta.  Pelaku  peserta  adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik.  Jadi berbeda dengan pelaku pelaksana, pelaku pelaksana melakukan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta melakukan sebagian unsur-unsur delik. 19
Keempat mengenai uitlokken yaitu Pembujuk. Yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 sub ke-2 dan ayat 2 KUHP. Sebagaimana dengan doen plegen bahwa pembujuk juga merupakan actor intelektual, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur, atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena bujukan oleh penganjur tersebut. 20
Mengenai plegen, doen plegen, medelplegen, dan uitlokken dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Berdasarkan pasal tersebut pelaku bertanggung jawab terhadap
17 Tommy J. Bassang, “ Pertanggunghawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, Lex Cri - men Vol.IV. No.5. (2015). [125].
18 ibid. [126].
19 ibid. 20 ibid.

## 1036 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh karena pidananya disamakan dengan orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang dirumuskan pada Pasal 6,Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 13 huruf b dan Pasal 13A.
Selanjutnya kelima mengenai mrdeplechtige yaitu  pembantuan,  definisi pemberian pembantuan sebelum dan ketika delik terlaksana, pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan perbuatan yang mempermudah, terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. 21  Hal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Pasal 13, yang tentunya tidak bertanggung jawab penuh dalam suatu tindak pidana. pemberian pembantuan tersebut dengan cara:
a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme
b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
Perlu  pula  dicatat  bahwa  penyertaan  anak  dalam  tindak  pidana  terorisme dirumuskan    dalam  Pasal  16A    Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal ini dirumuskan sebagai berikut : setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak. Sehingga pada pasal ini keikutsertaan anak terdapat dua macam kemungkinan yaitu menjadi medeplegen (pelaku peserta) atau medeplechtige (pemberi bantuan).
Walaupun  pada  Pasal  14  dan  Pasal  15  Undang-undang  terorisme  secara normatif menyamakan mengenai tanggung jawab pidana dalam beberapa pasal tersebut dengan tidak membedakan besar kecilnya kontribusi dalam satu rumusan pasal, tentunya penegak hukum tetap mempertimbangkan mengenai kontribusi
pelaku, dengan melihat pembagian konribusi atau konsep penyertaan pada KUHP. terlebih pada pelaku anak tidak berlaku demikian karena perlu dicatat bahwa dalam mempertimbangkan hakim dalam memutus perkara pada anak harus benar-benar memikirkan kepentingan terbaik pada anak sesuai dengan prinsip Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Sistem Pemidanaan sebagai Bentuk Tindakan Khusus Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme
Istilah tindakan khusus berasal dari tindakan afirmatif yaitu tindakan yang memberikan izin kepada negara untuk  melakukan tindakan khusus atau perlakuan khusus terhadap kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. 22  Hal  tersebut secara normatif dituangkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang berbunyi:
Pasal 41 ayat (2) “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita, dan anak-anak, berhak memperloh kemudahan dan perlakuan khusus ” Selain itu mengenai tindakan khusus sendiri pula dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) lampiran  UU 7 Tahun 1984 yang berbunyi :
Pasal 4 ayat (1) “Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara  oleh  Negara  –  Negara Pihak  yang  bertujuan  mempercepat  kesetaraan  ‘de  facto’  antara  laki-laki dan  perempuan  tidak  dianggap  diskriminasi  sebagaimana  didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.”
Pasal 4 ayat (2) “Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh negara pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.”
Berdasarkan rumusan pasal tersebut telah terlihat mengenai kedudukan tindakan khusus yang dilakukan oleh negara.  Untuk konteks tindakan khusus di Indonesia  memang  pantas  diterapkan  pada  anak  sebab  secara  faktual  kelompok tersebut selama ini kurang mendapat perlindungan melalui sistem yang ada. Bahwa
22 Affirmative Action (Diskriminasi Positif ) dalam Penegakan HAM . <https//  www.huku- monline.com>. accesed 20 Januari 2019.

## 1038 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
dengan menerapkan prinsip hukum yang merata telah membuat kelompok khususnya pada anak kurang mampu mengakses hak-hak dasarnya. 23 Dalam perkembangan terakhir, tindakan khusus tersebut telah diupayakan terjadinya pergerseran dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang- Undang  nomor  11  tahun  2012    tentang  Sistem  Peradilan Anak  yang  menganut prinsip prinsip tindakan khusus. Dimana didalam undang-undang tersebut terdapat mengenai konsep dan tata cara perlakuan khusus kepada anak dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pula  pidana maupun tindakan.24
Definisi sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. 25 Sistem  pemidanaan Anak  yang  berkonflik  dengan hukum dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum atau lazimnya dalam praktek disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Untuk menentukan sistem pemidanaan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme secara garis besar tentunya harus melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki definisi mengenai anak.  Yang pada intinya umur anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu 12 sampai 18 tahun.
23 Sayuti, Hendri Loc.Cit.
24 ibid.
25 http://kbbi.web.id/sistem, accesed  30 oktober 2018.
Proses peradilan anak terdapat lembaga-lembaga khusus guna menjaga hak- hak anak dan menerapkan upaya terbaik bagi kelangsungan hidup yang telah di akomodir dalam UU SPPA yaitu :
Tabel 1. Lembaga Khusus Anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Lembaga Fungsi Dasar Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya pada anak yang berkonflik dengan hukum (usia 12-18 tahun) Pasal 1 angka 3 dan 20, Pasal 81, Pasal 85 Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS) Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun) Pasal 1 angka dan angka 22, Pasal 21, Pasal 30 ayat 3, Pasal 69. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung  untuk usia 14 tahun -18 tahun (pengganti rutan) Pasal 1 angka 21, Pasal 32 ayat 2, Pasal 33 ayat 4 Ruang Pelayanan Khusus Anak tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam Pasal 30 ayat (3)
Sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU SPPA adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi :
1.  Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;
2.  Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Mengenai  proses  peradilan,  Anak  mendapat  perlindungan  khusus,  yaitu penjatuhan  sanksi  tanpa  pemberatan,  aparat  penegak  hukum  Jaksa  Penuntut Umum dan Hakim khusus yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, dalam setiap pemeriksaan di Pengadilan wajib didampingi wali/orang tua, Pembimbing kemasyarakatan/Bapas, dan Penasehat Hukum, ruang sidang khusus Anak, dalam sidang yang tertutup untuk umum Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak. Bahwa “ratio decidendi” Hakim dalam memutus perkara pidana Anak adalah wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, apabila Hakim
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## 1040 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
mengesampingkan hal ini maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Selain itu juga pada Pasal 70 UU SPPA mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.
Pelaksanaan  pidana  bukan  merupakan  pembalasan,  bahkan  sebaliknya, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi terpidana. Jadi pemidanaan dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan. 26 Sebaliknya, tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, hal ini mempunyai sifat sebagai pidana, sehingga pidana dan  tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seorang yang terpidana ( double track ). 27 Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara antara lain denmark, dapat menggunakan istilah sanksi saja. 28 Penerapan  sanksi dalam  UU  SPPA  dibagi  menjadi  sanksi  pidana,  sanksi  tindakan,  adapun  sanksi administrasi namun hal tersebut tidak relevan dikenakan pada pelaku tindak pidana terorisme, karena sanksi administrasi hanya dikenakan pada pejabat dan petugas pelaksana UU SPPA.
Mengenai hal tindak pidana anak hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan Pasal 71 UU SPPA tentang macam-macam pidana pada anak, dalam pembagiannya dibagi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari :
Pasal 71
a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat 1) Pembinaan di luar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga;dan
26 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,( Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2016) . [145]. 27 ibid.

## e. Penjara;
Jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak dan relevan dengan tindak pidana terorisme adalah pidana penjara karena terorisme merupakan tindak pidana berat yang disertai kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU SPPA. Sehingga sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA dan Pasal 85 UU SPPA maka anak yang dijatuhi pidana penjara maka di letakkan di LPKA dalam menjalani masa pidananya.
Perbedaan    ketentuan  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme terletak pada ketentuan  sanksi  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dirumuskan  dalam  Pasal  19  dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Tabel 2. Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme Anak dan Orang Dewasa
No Jenis Perbedaan Dewasa Anak 1 Jenis Pidana Penjara/mati/seumur hidup Penjara 2 Strafminima khusus Ada Tidak ada 3 Pemberatan Pidana Pasal 16A ditambah 1/3 jika melibatkan anak Tidak Ada. 4 Penjara maksimal 20 Tahun 10 Tahun
Pada  Pasal  19  dan  Pasal  24  dirumuskan  mengenai  penjatuhan  pidana minimum khusus  yang  tercantum dalam Pasal  6,  8,9,10,11,12,13,15,16,20,21,22 Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  tidak  berlaku pada anak yang terlibat terorisme. Dan selain itu juga dipertegas pada UU SPPA bahwa pada Pasal 79 ayat 3 minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dengan demikian dipakai strafminima umum yang terdapat didalam Pasal 12 KUHP yaitu pidana penjara dijatuhkan  paling sedikit 1 hari.
Selain itu pada Pasal 19 dan Pasal 24 tersebut juga mengapuskan ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap seorang yang belum berusia 18 tahun (anak-anak). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak berlaku mengenai strafiminima khusus yang

## Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
tercantum  dalam  Pasal-pasal  6,8,9,10,11,12,13,15,16,20,21,22  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003 Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme.  Dengan  demikian,  anak  yang terlibat tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.
Pasal 81 ayat (2) UU SPPA,  dan Pasal 79 ayat (2) merumuskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ dari maksimum ancaman pidana penjara 20 tahun yang dalam hal ini ancaman tersebut hanya untuk orang dewasa. Dan dalam penjelasannya, menyebutkan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain dalam hal ini undang-undang terorisme. 29 Sehingga pada anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat aksi terorisme ditangkap dan diadili, dengan pidana penjara maksimal 10 tahun.
Mengenai sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUSPPA terdapat syarat pemberian sanksi tindakan yaitu mengecualikan pengajuan sanksi tindakan oleh penuntut umum jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana paling singkat 7 tahun. Sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang memilik ancaman pidana di bawah 7 tahun.dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3. Klasifikasi Sanksi Pidana Terorisme yang Memiliki Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun
Ketentuan yang mengatur Pidana penjara paling singkat Pasal 6, Pasal 8,Pasal 10, Pasal 12B ayat 4, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 5 tahun Pasal 9, Pasal 10A ayat (1), Pasal 10 A ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21 3 tahun Pasal 10A ayat (2), Pasal 12A ayat (2), Pasal 14, Pas - al 15, Pasal 22 2 tahun Pasal 10A ayat (3), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 14, Pasal 15. 4 tahun
Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang terlibat dalam aksi terorisme dapat dikenakan sanksi tindakan jika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan
diatas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tindakan menurut Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yaitu :
Pasal 82 ayat (1) a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi;
g. Perbaikan akibat tindak pidana;
Mengenai  perlindungan  khusus  atau  yang  dapat  dikatakan  sebagai  sanksi tindakan pada anak yang terlibat aksi terorisme juga dirumuskan Pasal 59 UUPA ayat (1) dan ayat (2) huruf k , pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus pada anak terlibat jaringan terorisme.
Dimana  pada  undang-undang  ini  anak  dipandang  sebagai  korban.  Perlindungan khusus tersebut terdapat pada Pasal 69B UUPA berupa tindakan sebagai berikut:
1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme.;
2. Konseling tentang bahaya terorisme;
3. Rehabilitasi Sosial; dan
4. Pendampingan Sosial.
Hal ini ditegaskan dengan pasal 18 UUPA yaitu anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuannya lainnya. Bantuan tersebut termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Namun dalam konteks UUPA tidak memberikan syarat seperti pada Pasal 82 ayat (3) UU SPPA. Sehingga memberikan tindakan terhadap anak yang melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme secara keseluruhan.
Sanksi tindakan tentunya juga melihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tindakan apa saja yang dapat dikenakan pada anak yang terlibat aksi terorisme. Hal tersebut guna memberikan perlindungan secara komprehensif dan efektif. Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru tentunya terdapat tindakan ( treatment) yang diatur  dalam  43D  bab  VIIA    “Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme”.    Dalam
bab tersebut terdapat deradikalisasi, deradikaliasasi ini berbeda dengan kontra radikalisasi , pada deradikalisasi ditujukan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sehingga deradikalisasi ini dapat dikatakan sebagai tindakan represif yang merupakan treatment bagi seorang  anak/orang dewasa yang telah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosalisasi, dan reintegrasi. 30

## Kesimpulan
Mengenai  bentuk-bentuk  keterlibatan  anak  pada  tindak  pidana  terorisme dapat dilihat dari konsep pasal penyertaan pada KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 guna mengetahui besar kecil nya kontribusi anak dalam melakukan tindak pidana terorisme dengan mengaitkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018. Selanjutnya mengenai tindakan khusus pada anak dalam tindak pidana terorisme meliputi sistem pemidanaan anak yang merupakan serangkaian proses pemidanaan Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau  lazimnya  dalam  praktek  disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga mensinkronisasi peraturan perundang- undangan yang terkait secara formil maupun materil agar menciptakan penerapan hukum yang komprehensif

## Daftar Bacaan

## Buku
Ha mzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. (Ghalia Indonesia, Jakarta.2001).
Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak
30 Usman. “ Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia”. Terorism, Radicalism, Deradicalisation. In - ovativ, Vol. VII No. II. (2014). [11]

## 1044 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
dalam  Perspektif  Konvensi  Hak  Anak ,  (PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1999).
Purwoleksono  ,  Didik  Endro. Buku  Ajar  Hukum  Pidana  . (Fakultas  Hukum Universitas Airlangga. 2010).
Remmelink ,J., Pengantar Hukum Pidana Material 3 , (Yogyakarta, Maharsa, 2017).
Wiyono,  R., Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia, (Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2016).

## Jurnal
Chandra, Septian , ‘Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS’ , (2018),  e-Journal Ilmu Hubungan Nasional Volume 6, Nomor 1.
Hendri,  Sayuti,  ‘Hakikat  Affirmative  Action  dalam  Hukum  Indonesia  (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).’ (2013). Menara.Volume 12 Nomor 1.
J, Tommy. Bassang, ‘Pertanggunghawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming’ , (2015), Lex Crimen Volume IV. Nomor 5.
Usman. ‘Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia.’ (2014) Terorism, Radicalism, Deradicalisation. Inovativ, Volume VII Nomor II.

## Internet
“A ffirmative Action (Diskriminasi Positif ) dalam Penegakan HAM” . <https// www. hukumonline.com.>
Kemdikbud, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>,
Sistem, <http://kbbi.web.id/sistem>
Pasif dan Aktif , < https://kbbi.web.id/>

## Perundang-undangan
Und ang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Jo. Undang-Undang  No.  73  Tahun  1958  tentang  Berlakunya  Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003  Nomor  45,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4284).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205).
Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme. Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

## 1046 Muhamad Hafidz: Tindakan Khusus Terhadap
HOW TO CITE : Muhamad Hafidz Abdillah, ‘Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.