## PERKEMBANGAN  ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAH DESA STUDI KASUS DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Rusito - rusito.tamireja@gmail.com

## STIA Banten
Abstrak : Dengan otonomi desa dan pola desentralisasi maka perkembangan  organisasi dan manajemen pemerintah desa harus meningkat agar tujuaan yang sebenarnya dari otonomi desa yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  cepat  tercapai.  Namun  kondisi  yang  terjadi bahwa perkembangan organisasi dan manajemen pemerintah desa masih sangat lamban untuk menuju  pemerintah  desa  melayani.Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  memperoleh pemahaman    perkembangan  organisasi  manajemen  pemerintah  desa    dengan  studi  kasus  di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kerangka pikir yang digunakan yaitu pemikiran  Janet V Denhart et al (2007:121).
Kesimpulan  dari  penulisan  ini  bahwa  perkembangan  organisasi  dan  manajemen  pemerintah desa    di  obyek  studi    dimulai  dengan  telah  ditinggalkannya    pemerintah  desa  masa  lalu  dan secara formal sudah masuk kepada pemerintah birokrasi desa. Baru sebagian kecil pemerintah desa  masuk  pada  fase  pemerintah  desa  wirausaha  karena  kurangnya  penanaman  jiwa wirausaha.  Pemerintah  desa  melayani  dengan  sepenuh  hati  terkendala  dengan  faktor  luas wilayah  dan  kesulitan  geografis  meskipun  anggaran  desa  yang  berasal  dari  pemerintah meningkat.
Kata kunci :  organisasi, manajemen, pemerintah desa
Abstract :  With  village  autonomy  and  decentralization  patterns,  the  development  of  village government  organizations  and  management  must  be  increased  so  that  the  actual  goals  of village  autonomy  that  are  to  improve  the  welfare  of  the  community  are  quickly  achieved. However,  the  condition  that  the  development  of  the  organization  and  management  of  the village government is still very slow to go to the village government to serve.  The purpose of this paper is to gain an understanding of the development of village government management organizations with case studies in Lebak District of Banten Province. The framework used is thinking of Janet V Denhart et al (2007: 121).
The conclusion of this paper is that the development of the organization and management of the  village  government  in  the  study  object  begins  with  the  abandonment  of  past  village government  and  has  formally  entered  the  village  bureaucracy  government.    Only  a  small percentage of village governments enter into the village government entrepreneurship phase because of the lack of entrepreneurial spirit. Village government serves with a vengeance is plagued by factors of geographical area and difficulties even though village budgets from the government are increasing.
Keywords: organization, management, village government

## PENDAHULUAN
Bahwa otonomi desa dengan implementasi UU No. 6/2014 tentang desa dan  PP    No.  43/2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  dan  telah  ditindaklanjuti dengan  Perda  Kabupaten  Lebak  No. 1/2015  tentang  Desa  telah  berjalan  selama 2  tahun  dan  pada  tahun  2017  memasuki tahun  ketiga.    Implementasi    peraturan perundangan tentang desa tersebut ditandai dengan  membesarnya  anggaran  ke  desa dan membesarnya kewenangan desa terutama kewenangan lokal berskala desa.
Kebijakan  desentralisasi  kewenangan dan  anggaran  ke  desa  tersebut    tidak dilakukan terlebih dahulu langkah persiapan  melalui  perkuatan  kelembagaan pemerintah desa. Dampak kebijakan desentralisasi  yang    tidak  dipersiapkan mengakibatkan  perkembangan  organisasi dan
manajemen pemerintah desa mengalami  kelambatan.      Dengan  beban kewenangan  dan  anggaran  yang  besar sementara kondisi  pemerintah desa  belum mapan maka kewenangan dan pengelolaan anggaran desa tidak dapat dilakukan secara maksimal.  Seharusnya  kebijakan  otonomi desa  didahului  dengan  persiapan  berupa pemantapan pemerintah desa baik personil, sarana  dan  prasarana  pemerintahan  desa. Karena  pemerintah  desa  adalah  unsur utama  desa  yang  diharapkan  mampu menggerakan  unsur  desa  lainnya  yaitu unsur  masyarakat  melalui  pemberdayaan masyarakat  dan  unsur  wilayah  melalui penggalian  dan  pengembangan    potensi desa  yang  ada  di  wilayahnya.  Dengan demikian pemberdayaan masyarakat menjadi berkelanjutan (sustainable) karena diperankan oleh pemerintah desa yang kuat sebagai unsur utama desa.
Agar  kewenangan  dan  anggaran  desa efektif  maka  perlu  adanya  kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terutama dalam memperkuat organisasi pelaksana di tingkat desa yaitu Pemerintah Desa. Untuk
itu  Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas Pemberdayaan  Maysarakat  dan  Desa Kabupaten
Lebak terus berupaya meningkatkan  perkuatan  organisasi  dan manajemen pemerintahan desa.
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini adalah  perkembangan  organisasi  dan manajemen  pemerintah  desa  mengalami kelambatandi  Kabupaten  Lebak  Provinsi Banten.Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah  :  “Bagaimana  perkembangan organisasi  dan  manajemen  Pemerintah Desa  Adat    di  Kabupaten  Lebak    Provinsi Banten ?”
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh  pemahaman  yang  mendalam mengenai  perkembangan  organisasi  dan manajemen  pemerintah  desa.    Hasil penelitian  ini  diharapkan  memperoleh manfaat  teoritis dan praktis.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintah Desa seperti halnya organisasi publik lain mengalami perkembangan  organisasi  dan  manajemen. Dalam  kontek  teori  menurut  Janet  V Denhart et al (2007:121) bahwa perkembangan teori organisasi dan manajemen  kontemporer  dalam  ilmu administrasi  publik  diawali  pada  masa  pra sejarah  (…s/d  abad  19),  masa old  public administration (….s/d 1970) dan masa new publik  management (1970  s/d  2003)  dan masa  new  public  service (2003  s/d sekarang).
Pada  masa  pra  sejarah  sampai  dengan abad ke-19 terjadilah kapitalisme, kolonialisme,  liberalisme,  dengan  gaya manajemen yang otoriter, terjadinya eksploitasi  sumberdaya  dan  masih  banyak negara-negara  yang  dijajah.  Pada  masa paradigma old public administration (OPA) lahirlah  konsep  birokrasi  dan  studi  gerak dan  waktu  menghasilkan  cara  kerja  ban berjalan  sehingga  dikenal spesifikasi pekerjaan,  adanya  hierarki  jabatan  dan the right man on the right job .  Pada paradima new  public  administration  (NPM) yang ditandai dengan lahirnya konsep
reinvention government dan prinsip-prinsip administrasi
publik dengan mengedepankan  efesiensi,  kreativitas  dan daya  saing.  Perkembangan  terakhir  dari paradigma  administrasi  publik  yaitu new public  service(NPS) yang  berlaku  dari tahun  2003  sampai  dengan  sekarang dimana  peran  pemerintah  adalah  lebih banyak  memberikan  pelayanan  daripada memberikan  arahan (more  serving  than steering ),  masyarakat  harus  dilayani  dan tidak dianggap pelanggan (serve citizen not customer) dimana jika masyarakat dianggap  pelanggan  maka  yang  diberikan layanan  terbaik  yang  membayar  lebih tinggi  karena  itu  pada  paradigma new public  service pelayanan  yang  sama diberikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya dalam paradigma new public service dikembangkan  asas  demokrasi,  transparasi dan pertanggungjawaban dari semua aktivitas pemerintah.
Dengan mengikuti perkembangan teori organisasi dan manajemen kontemporer  tersebut  di  atas,  maka perkembangan  administrasi  pemerintah desa  menurut  Rusito  (2017:233)  dibagi menjadi  4  paradigma.  Paradigma  tersebut yaitu  Paradigma  Pemerintah  Desa  Budaya Lama, paradigma Birokrasi Desa, paradigma  Pemerintah  Desa  Wirausaha dan  Paradigma  Pemerintah  Desa  melayani dengan  sepenuh  hati.  Paradigma  pra sejarah (…s/d abad 19) disamakan dengan pemerintah  desa  budaya  lama.  Pemerintah desa  budaya  lama  dicirikan  dengan  setiap pergantian  kepala  desa  selalu  diikuti dengan pergantian perangkat desa, pergantian  kantor  desa  dan  sarana  kerja. banyak desa yang tidak mempunyai kantor desa, perangkat desa hanya sekdes,  sarana kerja  kurang  sehingga  banyak  desa manajemen  pemerintahan  desanya  tidak berjalan. Fase ini harus sudah ditinggalkan.
Paradigma Old  Public  Administration
(OPA) dalam  kontek  pemerintah  desa disebut  pemerintah  desa  dengan  birokrasi desa  dicirikan  dengan    makin  baiknya penyelenggaraan
pemerintahan
desatermasuk  manajemen  keuangan  desa karena  didukung  dengan  SDM  perangkat desa  secara  kuantitas  dan  kualitas  serta sarana prasarana kerja yang memadai.Kebiasaan lama setiap pergantian
Kepala Desa selalu diikuti dengan pergantian  Perangkat  Desa,  terjadinya pergantian  kantor  desa  dan  sarana  dan prasarana lainnya sudah ditinggalkan.  Ciri lain  yaitu  sudah  adanya  spesifikasi pekerjaan dalam jabatan organisasi Pemerintah  Desa,  adanya  hierarki  jabatan dan  penempatan  Perangkat  Desa  dalam jabatan  ( the  right  man  on  the  right  job) yaitu jabatan    Sekdes,  Kepala  Urusan,
Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
Paradigma New  Publik  Management (NPM) dalam  kontek  pemerintah  desa disebut pemerintah desa wirausaha. Pemerintah Desa Wirausaha yaitu mentransformasikan  semangat  wirausaha kedalam  pemerintah  desa  yang  dilakukan dengan    prinsip    pemerintah  desa menghasilkan  ketimbang  membelanjakan. dalam prakteknya pemerintah desa diharapkan tidak hanya berfikir bagaimana membelanjakan  anggaran  tetapi  berfikir juga bagaimana menggali pendapatan desa sehingga  dalam  membangun  tidak  hanya bergantung pada anggaran pemerintah atas tetapi juga mampu meningkatnya pendapatan  asli  desa  melalui  hasil  badan usaha milik desa maupun sumber pendapatan asli desa lainya.
Paradigma New  Publik  Service  (NPS) dalam  kontek  pemerintah  desa  disebut pemerintah desa melayani dengan sepenuh hati.  Pemerintah  Desa  melayani  dicirikan dengan  Pemerintah  Desa  yang  mampu melayani  sebagian  besar  kebutuhan  dasar masyarakat  desa  karena  didukung  oleh anggaran  desa  yang  meningkat  bersumber dari  pemerintah  maupun  pendapatan  asli desa,  SDM  aparatur  desa  yang  berkualitas dan sarana prasarana kerja yang memadai.Untuk menuju paradigma pemerintah desa birokrasi desa,
Pemerintah Desa Wirausaha dan Pemerintah Desa Melayani dalam penyelenggaraan  kewenangan  desa  maka
faktor proses kemanusiaan (human
process), strukuktur (structure), pengetahuan (knowldge), posisi  stratgeis (strategic position) dan sumberdaya bukan manusia (nonhuman  reseources) dan pembinaan (coaching) harus  terintegrasi dan  merupakan  strategi  dalam  bentuk rencana aksi.

## METODE PENELITIAN
Obyek atau fokus penulisan ini adalah organisasi pemerintah
desa
yaitu perkembangan  organisasi  pemerintah  desa yang  dimulai  dari  tahun  2014  sampai dengan sekarang. Prosedur yang digunakan meliputi  :  desain  penelitian,  informan penelitian,  teknik  pengumpulan  data, instrument  penelitian,  teknik  analisis  data, teknik pengujian keabsahan dan penafsiran data dan jadwal pelaksanaan penelitian.Penelitian ini menggunakan desain  penulisan kualitatif dengan  metode analisis deskriptif  kualitatif. Teknik  yang digunakan  di  dalam  penulisan  ini  yaitu observasi yang dilengkapi dengan in-depth interview yang  dilakukan,  terhadap key informan dan  pembuatan  catatan  lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui Penulis di lapangan.
Informan  dalam  penulisan  ini  yaitu Asisten  Administrasi  Pemerintahan  Setda, Unsur Dinas PMD (Kabid Bina Pemerintahan Desa, Kabid Bina Pembangunan dan Kelembagaan
Masyarakat  Desa,  Kabid  Bina  Usaha Ekonomi  Masyarakat),    Camat    dan Kepala  Desa,  Sekdes,  Ketua  BPD  desa lokasi penelitian.Selain itu informan diambil  dari  tokoh  masyarakat  yang menguasai
permasalahan tentang
pemerintahan desa di Kabupaten Lebak.
Teknik yang digunakan dalam memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dalam penulisan  ini  dilakukan  melalui  cara observasi  atau  Pengamatan,  wawancara mendalam  ( indepth  interview )  dan  studi dokumentasi. Analisis data dalam penulisan  ini  dilakukan  secara  simultan
(bersamaan),   yaitu kegiatan pengumpulan data,  interpretasi  data  dan  penulisan  draft hasil  penulisan.  Dalam  prosesnya,  analisis data  dalam  penulisan  ini  menggunakan model  interaktif  yaitu  reduksi  data (data reduction) ,  penyajian  data (data  display) dan  verifikasi (verification) .  Pengujian data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik tringulasi dan deskripsi  rinci  ( thick  description ).    Jadwal pelaksanaan  penelitian  dilakukan  selama kurang  lebih  empat  tahun  yaitu  tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  Desa  di  Kabupaten Lebak
Penelitian  ini  berlokasi  desa-desa  di
Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kabupaten  Lebak  adalah  salah  satu
Daerah  Tertinggal    yang  ada  di  Provinsi Banten  yang  tergabung  dalam    Asosiasi Kabupaten
Tertinggal Indonesia (ASKATI).    Kabupaten  Lebak  adalah Daerah  Tertinggal    yang  paling  dekat dengan  Ibu  Kota  Negara  Jakarta  dengan jarak  tempuh  100  Km  atau  2  jam  dengan perjalanan  mobil  dan  bahkan  1  (satu)  jam apabila ditempuh dengan perjalanan kereta api,    tetapi  kondisinya  sangat  tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di  Provinsi  Banten.    Ada  kalimat  anekdot yang  mengatakan  bahwa  :  “Kabupaten Lebak  adalah  Kabupaten  di  Jawa  yang kondisinya  luar  Jawa”.    Daerah  tertinggal adalah  Daerah  Kabupaten  yang  relatif kurang  berkembang  dibandingkan  daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal.
Jumlah desa di Kabupaten Lebak, 340
Desa dan 5 Kelurahan pada 28 kecamatan, jumlah  RT    5.995    dan  RW  1.680.    Dari 340  desa  sangat  sulit  membedakan  desa asli  dan  administratif.  Desa  administatif hasil  pemekaran  telah  ada  sebelum  tahun 2006.  Berdasarkan  data  yang  ada  desa baru  hasil  pemekaran  yang  dibentuk berdasarkan Perda Kab. Lebak No. 3/2006
Tentang  Pembentukan,  Penataan  dan Perubahan  Nama  Desa-desa  di  Wilayah Kabupaten  Lebak  yaitu  berjumlah  20 Desa.    Pada  tahun  2008  ditetapkan kembali  25  Desa  baru  melalui  Perda  Kab. Lebak Nomor  1/2008 yang terdiri dari 25 desa. Desa-desa hasil pemekaran termasuk desa administratif. Hal tersebut sebagaimana  pendapat  Sadu  Wasistiono (2006:77-78)  bahwa  desa  asli  dengan karakteristik  otonomi  asli  lebih  dominan, self  governing  community ,  kekerabatan tinggi,  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, masyarakat  homogen,  sifat  kawasannya perDesan dan perkotaan. Desa administratif,  karakteristik  dari  bentuk desa  ini  adalah  antaralain  dibentuk  oleh pemerintah  supra  desa  dan  ada  setelah kemerdekaan,  otonomi  pemberian  lebih dominan, quasi self governing community , merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum, kekerabatan  mulai  berkurang,  masyarakat mulai  heterogen/pluralistik/majemuk,  sifat kawasannya  perotaan  dan  perdesan  dan sebagainya. Bentuk desa seperti ini adalah desa-desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi  ataupun  karena  alasan  lain yang  warganya  pluralistik,  majemuk ataupun heterogen.
Tema perdesaan menjadi visi Kabupaten  Lebak,    berdasarkan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah tahun 2014-2019 yaitu : Menuju Kabupaten  Lebak  yang  maju  dan  berdaya saing  melalui  pemantapan  pembangunan perdesaan  dan  pengembangan  ekonomi kerakyatan.  Pemantapan  pembangunan perdesaan,  merupakan  upaya  untuk  terus melanjutkan pembangunan perdesaan sebagai  basis  utama  pembagunan  yang dilakukan  pada  periode  pembangunan sebelumnya.  Pemantapan  pembangunan perdesaan  menunjukan  itikad  pemerintah daerah  untuk  mengusung  desa  sebagai pusat  pengembangan  ekonomi,  sosial  dan budaya dan menggiring agar menjadi desa yang  berkembang  dan  mandiri.  Misi Kabupaten  Lebak  yang  mendukung  faktor kinerja pemerintah desa yaitu
meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi  pelayanan  publik.  Birokasi berperan sebagai  katalisator pembangunan daerah  dengan  karakteristik  organisasi yang  responsive  terhadap  tuntutan  public sehingga  senantiasa  berorientasi  pada peningkatan  kinerja  pelayanan  secara transparan dan akuntabel.
Jumlah  anggaran  desa  tahun  2017 sebesar Rp. 406.009.618.310,-dengan
rincian  Dana  Desa  APBN    sebesar  Rp. 274.521.587.000,-Alokasi Dana Desa APBD  Rp.124.465.177.300,-    dan Dana Bagi  Hasil  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah Rp.  7.022.854.010,-.    jumlah  alokasi masing-masing desa berkisar antara rp. 1,1 milyar sampai dengan 1,4 milyar.
Perkembangan Organisasi dan Manajemen Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak Perkembangan organisasi dan manajemen  pemerintah  desa  di  Kabupaten Lebak  terdapat  dalam  rencana  aksi  yaitu dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa), Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJP).  Dengan demikian dalam waktu 5-20 tahun kedepan perkembangan  organisasi  dan  manajemen Pemerintah Desa sudah ada road map.
Perkembangan organisasi dan manajemen  pemerintah  desa  di  kabupaten lebak  dibagi  menjadi  4  fase  yaitu  fase pemerintah  desa  budaya  lama,  pemerintah desa  birokrasi  desa,  pemerintah  desa wirausaha  dan  pemerintah  desa  melayani. Keempat  fase  tersebut  dijadikan  r oadmap dalam Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten Lebak. Kajian akademik roadmap perkembangan  organisasi  dan manajemen pemerintah desa merujuk pada teoriJanet  V  Denhart  et  al  (2007)  bahwa perkembangan teori organisasi dan manajemen  kontemporer  dalam  ilmu
administrasi publik diawali pada paradigma  pra  sejarah,  paradigma old public  administration  (OPA) ,    paradigma new publik management(NPM) dan paradigma  new  public  service  (NPS) . Paradigma  pra  sejarah  diidentikan  dengan pemerintah  desa  budaya  lama,  paradigma old public administration didentikan dengan  pemerintah  desa  birokrasi  desa, paradigma new  public  administration diidentikan dengan pemerintah desa wirausaha  dan  paradigma new  public service diidentikan  dengan  pemerintah desa melayani sepenuh hati.

## Pemerintah Desa Budaya Lama
Pemerintah  desa  budaya  lama  di Kabupaten Lebak berakhir  sampai dengan akhir tahun 2014  karena sejak tahun 2015 implementasi  kebijakan  UU  No.  6/2014 tentang  Desa  yang  ditandai  dengan membesarnya  kewenangan  dan  anggaran desa  sudah  dimulai.    Pemerintah  Desa budaya  lama  dapat  diketahui  dengan indikasi  bahwa  setiap  pergantian  kepala desa  selalu  diikuti  dengan  pergantian perangkat desa, pergantian kantor desa dan sarana  kerja.  Banyak  desa  yang  tidak mempunyai  kantor  desa,    perangkat  desa bukan  menjadi  profesi  karena  pada prakteknya rekrutmennya dilakukan penunjukan  dan  masa  jabatan  mengikuti masa jabatan kepala desa dengan gaji yang tidak  jelas,    sarana  kerja  kurang  sehingga banyak  desa-desa  di  Kabupaten  Lebak manajemen  pemerintahan  desanya  tidak berjalan. Siklus pergantian tersebut berlangsung setiap pergantian Kepala Desa membentuk  lingkaran  setan  yang  tidak pernah  putus  sehingga  pemerintahan  desa setiap  awal  masa  jabatan  Kepala  Desa mulai  dari  titik  nol.  Fase  ini  harus  kita tinggalkan.
Kondisi pemerintah desa budaya lama yang  berlangsung  sampai  dengan  tahun 2014  yang  terjadi  di  Kabuapaten  Lebak kondisi organisasi dan manajemen pemerintah  desa    mirip  sebagaimana diuraiakan  Janet V Denhart  et al
(2007:121)  bahwa  pada masa pra sejarah sampai  dengan  abad  ke-19  terjadilah kapitalisme, kolonialisme, liberalisme, dengan  gaya  manajemen  yang  otoriter, terjadinya  eksploitasi  sumberdaya  dan masih banyak negara-negara yang dijajah

## Pemerintah Desa Birokrasi Desa
Pemerintah  desa  birokrasi  desa    adalah pemerintah  desa  yang  terdapat  jabatan birokrasi  sebagai  pelaksana  kebijakan desa.  Hal  tersebut  sesuai  paradigma old public  administration (OPA)  lahirlah konsep birokrasi dan studi gerak dan waktu menghasilkan  cara  kerja  ban  berjalan sehingga  dikenal  spesifikasi  pekerjaan, adanya  hierarki  jabatan  dan the  right  man on  the  right  job .Jabatan  birokrasi  dalam pemerintah  desa  adalah  para  perangkat desa  yang  menjabat  sebagai  Sekretaris Desa,  Kepala  Urusan,  Kepala  Seksi, Kepala  Dusun.  Perangkat  desa  menjadi pegawai  tetap  yang  profesional  dengan penghasilan  tetap  dan  tunjangan  yang layak.    Perangkat  Desa  dikelola  dengan manajemen  sumberdaya  manusia  mulai dari  perencanaan  SDM,    rekrutmen, penugasan,
pengembangan
dan pemberhentian. Untuk menjamin Perangkat  Desa  tidak  begitu  mudahnya diberhentikan maka perangkat desa diangkat  oleh  Kepala  Desa  dengan  dasar penetapan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes)  oleh  Bupati  dan  persetujuan tertulis Camat dan pemberhentian perangkat  desa  dilakukan  oleh  Kepala Desa  dengan  dasar  pencabutan  Nomor Register  Perangat  Desa  (NRPDes)  dan rekomentasi  tertulis  Camat.    Dengan pemerintahan  desa  birokrasi  diharapkan makin baiknya penyelenggaraan pemerintahan  desa      termasuk  manajemen keuangan  desa  karena  didukung  dengan SDM  perangkat  desa  secara  kuantitas  dan kualitas  serta  sarana  prasarana  kerja  yang memadai.    Organisasi  pemerintah  desa dibangun  dari  mulai  organisasi  mekanik, human  relation sampai  dengan  organisasi berbasis informasi teknologi menuju
electronic government village . Target yang ingin  dicapai  dalam  pemerintah  desa birokrasi  desa  yaitu  pemerintah  desa mampu  merencanakan,  mengelola  dan mempertanggungjawabkan  anggaran  yang berasal  dari  sumber  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah.
Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Lebak dilakukan dengan pengangkatan  Perangkat  Desa  lama  yang memenuhi syarat tingkat Pendidikan minimal  SLTA  dan  diangkat  sebelum berlakunya UU No. 6/2014. Bagi Perangkat  Desa  baru  dilakukan  melalui seleksi  berdasarkan  pengalaman  kerja, tingkat Pendidikan dan kompetensi. Pengangkatan perangkat desa lama ternyata tidak menjamin ketersediaan SDM yang  memadai.  Pengisian Perangkat Desa untuk melengkapi 5 jabatan pada organisasi pemerintah desa ternyata membutuhkan  waktu  3  tahun  dan  baru selesai pada tahun 2017 dan keterlambatan tersebut dikarenakan perlu adanya persiapan regulasi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.
Untuk  pembinaan  perangkat  desa dilakukan  dengan  penetapan  peraturan disiplin perangkat desa dan untuk
pengembangan  perangkat  desa  dilakukan dengan berbagai  jenis  pelatihan teknis dan program Pendidikan
tinggi konsentrasi/peminatan
administrasi pemerintahan desa. Kemampuan Perangkat
Desa  dalam  melaksanakan  tugas    minimal harus mampu menguasai komputer, pengelolaan  keuangan  desa  dan  bidang tugas  untuk  itu  diperlukan  pelatihan. Kondisi  kapasitas  Perangkat  Desa  di Kabupaten  Lebak  masih  belum  merata sehingga  pekerjaan  masih  didominasi  oleh
Perangkat Desa yang mampu melaksanakan tugas teknis maupun administrative.  Kapasitas  yang  diperlukan Perangkat Desa untuk dapat melaksanakan tugas  minimal  menguasai  3  bidang  yaitu penguasaan computer, pengelolaan keuangan  desa  dan  bidang  tugas  sesuai jabatan.  Pada kenyataanya masih  terdapat Perangkat  Desa  yang  belum  menguasai  3
bidang  tersebut  hal  ini  karena  kurangnya kesempatan  untuk  mengikuti    pelatihan. Kegiatan  pelatihan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah belum mampu menggarap  seluruh  Perangkat  Desa  yang ada  karena    terbatasnya    anggaran Pemerintah  Daerah.  Dalam  Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  setiap  tahun selalu dianggarkan untuk kegiatan pelatihan  tetapi  karena  masih  minimnya regulasi  dan  kesiapan  dari  penyelenggara terutama  pihak  ke-3  maka  anggaran tersebut  tidak  dapat  diserap  dan  menjadi sisa lebih pada akhir tahun anggaran.
Untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Lebak diberikan  penghasilan  tetap  di  atas  Upah Minim  Regional  dan  berbagai  jenis tunjanganyaitu  tunjangan  wiyata  bhakti, tunjangan  pendidikan,  tunjangan  hari  tua dan tunjangan kesehatan. Tunjangan wiyata  bhakti  dilihat  dari  masa  kerja seorang  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa, tunjangan  Pendidikan  diberikan  kepada Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  yang memperoleh  gelar  sarjana  atau  pasca sarjana  dan  tunjangan  hari  tua  dapat diberikan setelah yang bersangkutan purna tugas.
Dengan  start  membangun  pemerintah desa birokrasi desa yang baru dimulai pada tahun  2015  maka  anggaran  desa  lebih dioreintasikan  untuk  pengadaan  sarana prasarana dan operasional pemerintah desa termasuk  untuk  kesejahteraan  aparatur desa.    Karena  sebelum  tahun  2015  pada umumnya  desa-desa  di  Kabupaten  Lebak masih  masuk  dalam  katagori  pemerintah desa masa lalu seperti yang diuraikan pada pembahasan di atas.

## Pemerintah Desa Wirausaha
Pemerintah desa wirausaha yaitu mentransformasikan  semangat  wirausaha kedalam  pemerintah  desa  yang  dilakukan dengan    prinsip    pemerintah  desa menghasilkan  ketimbang  membelanjakan. Dalam prakteknya pemerintah desa diharapkan tidak hanya berfikir bagaimana
membelanjakan  anggaran  tetapi  berfikir juga bagaimana menggali pendapatan desa sehingga  dalam  membangun  tidak  hanya bergantung pada anggaran pemerintah atas tetapi juga mampu meningkatnya pendapatan asli desa.
Sumber  pendapatan  desa  yang  tidak berasal  dari  anggaran  pemerintah  terdiri atas pendapatan asli Desa, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga  dan  lain-lain  pendapatan  desa  yang sah.  Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong  royong  dan  lain-lain  pendapatan asli  Desa.  Sumber  pendapatan  lain  yang dapat  diusahakan  oleh  Desa  berasal  dari Badan  Usaha  Milik  Desa,  pengelolaan pasar  Desa,  pengelolaan  kawasan  wisata skala  Desa,  pengelolaan  tambang  mineral bukan  logam  dan  tambang  batuan  dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya  dan  tidak  untuk  dijualbelikan. (UU No. 6/2014 tentang Desa).
Dalam  pendirian  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUM  Desa)  terdapat  beberapa faktor pendukung yaitu tersedianya anggaran desa, regulasi yang memungkinkan, sumberdaya manusia tersedia,  sumberdaya  alam  yang  belum terkelola. Dalam kontek regulasi pendirian Bumdes  diatur  dalam  PP  No.  43/2015 bahwa  desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa melalui  musyawarah  desa  ditetapkan dengan  peraturan  desa  dengan  organisasi pengelola  terpisah  dengan  organisasi Pemerintah  Desa.Modal  awal  BUM  Desa bersumber dariAPB Desa berupa penyertaan  modal  desa  dan  dapat  dari penyertaan modal masyarakat desa.
Dalam  kontek  teori  pendirian  BUM Desa    terkait  dengan  konsep  pemerintah wirausaha.  Pemerintah  wirausaha  dibahas oleh  David  Osborne  dan  Ted  Gaebler (1992) dalam buku yang berjudul Reinvention  Government diterjemahkan mewirausahakan
birokrasi mentransformasikan  semangat  wirausaha kedalam  sektor  publik.  Konsep  yang terkait  langsung  dengan  pendirian  badan usaha  yaitu  pemerintah  wirausaha  yaitu
menghasilkan  ketimbang  membelanjakan. Selanjutnya perilaku kewirausahaan dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor-faktor  internal  meliputi hak  kepemilikan (property  right-PR) ,
kemampuan/kompetensi
(ability/competency-C) dan insentif (incentive-I) sedangkan  faktor  eksternal meliputi lingkungan (environment-E).
(Suryana:2008:62)
Jumlah  Bumdes  di  Kabupaten  Lebak sebanyak  220  desa,  dari  jumlah  tersebut telah  dilakukan  evaluasi  dengan  hasil terdiri dari tiga katagori yaitu bumdes yang harus  diganti  pengurusnya,  bumdes  yang tidak  diperkenankan  untuk  menambah modal  dan  bumdes  yang  diperkenankan untuk  menambah  modal.    Dari  hasil evaluasi  BUMDes  se-Kabupaten  Lebak terdapat diantaranya masuk dalam katagori BUMDes  yang  harus  diganti  pengurusnya dan  BUMDes  yang  tidak  diperkenankan untuk menambah modal hal ini disebabkan usaha BUMDes tersebut tidak berkembang.    Faktor  penyebab  tidak  jalan atau  tidak  berkembangya  usaha  BUMDes yaitu prosedur pembentukan lembaga yang belum  dijalankan,    prosedur  pengangkatan pengurus  yang  belum  dilakukan  sesuai ketentuan,  proposal  usaha  tidak  dilakukan verifikasi  oleh  tenaga  ahli  serta  kurang tangungjawabnya pengurus dalam menjalankan usaha.
Kurang  tangungjawabnya  Pengurus Bumdes  dalam  menjalankan  usahanya disebabkan  karena  tidak  jelasnya  kontrak kerja  antara  Pemerintah  Desa  dengan Pengurus  BUMDes  terkait  dengan  jumlah laba yang akan disetorkan untuk pendapatan  desa  setiap  bulan  atau  setiap tahun.    Kurang  memahaminya  hakekat bisnis  dalam  pemerintahan  desa  sehingga keluar  dari  prinsip Business  is  Business . Kurang  memahaminya  Pasal    190  Perda Kab.  Lebak  No.  1/2015  bahwa  Kerugian yang  dialami  oleh  BUM  Desa  menjadi tanggung  jawab  pelaksana  operasional BUM  Desa.  Pengurus  BUMDes  tidak memberikan  jaminan  kepada  Pemerintah Desa.  Permasalahan  para  Calon  Ketua
BUMDes tidak dilakukan seleksi terutama  seleksi  proposal  usaha  baru umumnya  langsung  dilakukan  pemilihan melalui  musyawarah  Desa,  belum    adanya audit  secara  berkala,  belum  adanya pertanggungjawaban akhir tahun dan akhir masa  jabatan  dan  pengurus  BUMDes masih  merupakan    jabatan  politik    yang dipilih  setiap  masa  jabatan  dan  belum adanya  jabatan administrasi.
Dalam  rangka  penggalian  pedapatan asli  desa  melalui  hasil  usaha  seperti  dari pengelolaan  pasar  desa  hanya  terdapat pada beberapa desa yang mempunyai pasar desa, pengelolaan kawasatan wisata diantara  Pantai  Sawarna,    Pantai  Bagedur,
Pantai    Muara  Binuangen,  Wisata  Pantai Cihara dan Wisata
Budaya Kanekes.Pendapatan  asli  desa  melalui usaha  desa  dalam  pengelolaan  tambang mineral  bukan  logam  dan  tambang  batuan dengan  tidak  menggunakan  alat  berat terdapat  di  desa-desa  yang  terdapat  bahan tambang  pasir  di  Kecamatan  Cimarga, Rangkasbitung, Maja, Cihara,
Banjarsari.Pendapatan  asli  desa  dari  hasil aset berupa hasil dari tanah bengkok, sewa bangunan  milik  desa  seperti    gedung serbaguna  untuk  kegiatan  olahraga  dan hajat  baru  terdapat  disebagian  kecil  desa. Pendapatan  asli  desa  dari  swadaya  dan partisipasi,  gotong  royong merata disemua desa namun  sulit   dicatat  dan nilai  dengan uang.Pendapatan desa Hibah dan sumbangan pihak ketiga terdapat pada desa yang  terdapat  pabrik.    Dari  semua  desa yang terdapat sumber pendapatan asli desa dan  pendapatan  desa  dari  hibah  serta sumbangan  dari  pihak  ke-3  jumlah pendapatan  desa  yang  masuk  ke  kas  desa dan direncanakan dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  jumlahnya belum  signifikan  dibandingkan  dengan sumber  pendapatan  yang  berasal  dari APBN dan APBD.
Untuk  menjadikan  pemerintah  desa wirausaha  maka  harus  ada  langkah- langkah  konkrit  agar  dapat  menghasilkan sumber  pendapatan  desa.  Beberapa  poin penting  untuk  mewujudkan  pemerintahan
wirausaha sebagaimana dikemukakan David  Osborn  &Ted  Gaebler  (2000:225- 238)  yaitu  mengubah  laba  menjadi penggunaan  public;Menghasilkan  uang melalui pembebanan
biaya;
Membelanjakan untuk menabung : investasi  untukmendapatkan  hasil  dan mengubah manajer menajadi wirausaha. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  prinsip  mengubah  laba  menjadi penggunaan  public    dapat  dilakukan dengan    membangun  bangunan  untuk dikomersialkan.    Menghasilkan  uang melalui pembebanan biaya dapat dilakukan dengan  membebani/memungut  pengusaha yang  menggunakan  pelayanan  pemerintah, menciptakan  pelayanan  pemerintah  yang dapat mendatangkan uang.
Membelanjakan  untuk  menabung    yaitu dengan  cara  membuat  program  kegiatan investasi  untukmendapatkan  hasil  dan mengubah  manajer  menajdi  wirausaha yaitu  para  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa  harus  mampu  merubah  pola  pikir bahwa  setiap  kegiatan  yang  dianggarkan senantiasa  perlu  dipertimbangkan  dari aspek input dan output.
4.2.4.  Pemerintah desa melayani Pemerintah  desa  melayani  (dengan sepenuh  hati),  melayani  dengan  sepenuh hati  artinya  melayani  dengan  penuh keikhlasan  tanpa  pamrih  semata-mata hanya berharap ridho Allah SWT. Paradigma  Pemerintah  Desa  melayani sepenuh  hati  dapat    tercapai  secara  efektif apabila  anggaran  pemerintah  desa  telah cukup  memadai  baik  yang  berasal  dari pemerintah  maupun  yang  berasal  dari pendapatan  asli  desa.  Dengan  anggaran desa  yang  meningkat  bersumber  dari pemerintah  maupun  pendapatan  asli  desa, didukung  oleh  SDM  aparatur  desa  yang meningkat  kuantitas  dan  kualitas  serta kesejahteraanya didukung sarana prasarana kerja yang memadai maka pemerintah desa diharapkan mampu secara penuh melayani semua  kebutuhan  dasar  masyarakat  desa. Itulah  sesungguhnya  mimpi  pemerintah melayani  semua  kebutuhan  masyarakat apabila sudah seperti di negara maju.
Tujuan  organisasi  Pemerintah  Desa adalah    untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberian pelayanan.    Pelayanan  yang  dilakukan Pemerintah  Desa  yaitu  pelayanan  kepada masyarakat  desa  dan  pemerintah  supra desa  serta  pihak  yang  berkepentingan lainnya.      Core  bisnis  dari    setiap organisasi  berbeda-beda  namun  yang dilakukan  oleh  setiap  organisasi  adalah sama  yaitu  memberikan  pelayanan  dengan sebaik-baiknya.  Bisnis  menurut  kamus artinya usaha komersial didunia perdagangan;  bidang  usaha;  usaha  dagang dari  suatu  perusahaan.    Usaha  dari  suatu organisasi bisnis adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit), sedangkan organisasi publik yaitu memberikan  pelayanan (service) yang sebaik-baiknya
untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat ( welfare ). Pengertian bisnis (busines) yang tepat pada organisasi  publik  adalah  bidang  usaha dalam  bentuk  program  dan  kegiatan. Bisnis/bidang  usaha  dalam  organisasi Pemerintah  Desa  adalah  memberikan pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  melalui program  dan  kegiatan  untuk    mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan memberikan pelayanan kepada pemerintah supra desa dan pihak  yang berkepentingan .
Persamaan  antara  organisasi  bisnis  dan organisasi  publik  yaitu dalam memberikan pelayanan.    Hal  tersebut  sebagaimana dikatakan    Prajudi  Atmosudirjo  (1999: 157) yaitu bahwa organisasi pemerintahanpun,  misalnya  suatu  kantor kecamatan,  dikelilingi  oleh  serangkaian pasar.    Hanya  sifat  bisnisnya  berbeda  dari perusahaan.  Namun  prinsipnya  sama, artinya  Kantor  Kecamatan  harus  melayani masyarakat kecamatan sedangkan perusahaan  harus  melayani  langganannya. Analog dengan pendapat Prajudi Atmosudirjo  bahwa  organisasi  Pemerintah Desa  sebagai  organisasi  publik  harus memberikan pelayanan kepada masyarakat  desa  disamping  itu  juga  harus melayani    pemerintah  di  atasnya  dan
pihak-pihak  lain yang  membutuhkan pelayanan.
Kegiatan pelayanan yang telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  meliputi pelayanan  administratif,  pelayanan  jasa public  dan  pelayanan  barang  public. Pelayanan  administratif  seperti  penerbitan surat  keterangan  dan  surat  rekomendasi, pelayanan  jasa  publik  seperti    kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.    Pelayanan  barang  public seperti pembangunan sarana dan prasarana. Hal tersebut sesuai dengan  UU No.  25/2009  tentang  Pelayanan  Publik bahwa  ruang  lingkup  pelayanan  publik meliputi  pelayanan  barang  publik  dan  jasa publik  serta  pelayanan  administratif  yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
Gambaran pelayanan yang dilakukan di desa-desa  se-Kabupaten  Lebak    meliputi pelayanan  pada  jam  kantor  maupun  diluar jam  kantor,    jumlah  kegiatan  bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan  masyarakat    pada    APB Desa dan perbandingan usulan pembangunan  masyarakat  dengan  realisasi anggaran  APB  Desa.  Pada  10  Desa  lokasi penelitian,  umumnya  kegiatan  kantor dilakukan mengikuti jam kantor pemerintah  daerah  Kab.  Lebak  yaitu dimulai  07.30  s/d  04.00  wib  walaupun pada  praktenya  kegiatan  kantor  secare efektif  dimulai  jam  08.00  wib.    Meskipun jam  kantor  sudah  ditentukan  namun apabila diperlukan Aparatur Desa melaksanakan  kegiatan  24  jam.    Kegiatan yang  biasa  dilakukan  diluar  jam  kantor yaitu kegiatan pengajian, kegiatan kepemudaan,    jika  terdapat  warga  yang lahiran, sakit, kematian dan hajatan.
Bentuk  pelayanan  administratif    yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu pelayanan  penerbitan  surat  menyurat.
Jenis  surat  yang  diterbitkan  yaitu    surat keterangan  dan  surat  rekomendasi.  Surat keterangan dan surat  rekomendasi  tersebut seperti    Surat  Keterangan  Tidak  mampu, Surat  rekomendasi  Ijin  Usaha,    Surat Keterangan  Domisili  Penduduk,  Surat
Kerangan  Domisili  Perusahaan,  Suratan rekomendasi  ijin  Ramai-ramai,  Surat Keterangan Numpang Nikah, Surat
Keterangan KTP Sementara,
Surat Rekomendasi Permohonan KTP KK, Surat Keterangan  Kematian,    Surat  Keterangan Penguburan/pemakaman, Surat Keterangan Lahir,  Surat  Keterangan  Pindah  Datang, Surat  Keterangan  Tinggal  Sementara, Rekomendasi permohonan Surat Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK), Surat  Keterangan  Suami  Istri,    Surat Keterangan  Janda/Duda,  Surat  Keterangan Belum  Pernah  Menikah,  Surat  Keterangan Belum Memiliki Rumah, Surat Keterangan Pergi  Ibadah  Haji,  Surat  Keterangan Bekerja, Surat Keterangan Berpenghasilan, Surat  Keterangan  Beda  Biodata,  Surat Keterangan Cerai/Rujuk, Surat Keterangan Gangguan  Lingkungan,  Surat  Keterangan Angkutan  Barang,    Surat  rekomendasi pengurusan  Surat  keterangan  Kehilangan kepala  Kepolisian,  Surat  rekomendasi  Ijin Mendirikan  Bangunan.  Surat  Keterangan Pertanahan,
Surat Keterangan Waris/Kuasa/Gadai, Surat Keterangan Harga  Tanah  dan Bangunan,  Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan  Belum  Memiliki  SPPT  PBB dan Surat   Keterangan Domisili.
Pemerintah  Desa  juga  memberikan pelayanan    kepada  SKPD  Kabupaten  dan Provinsi  yaitu  dalam penyediaan data dan laporan  rutin.  Laporan  rutin  desa  seperti laporan  kependudukan,  laporan  absen pegawai, laporan keuangan, laporan realisasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan, laporan realisasi pendistribusian  beras  sejahtera,  laporan kondisi  keamanan  ketentraman  ketertiban dan laporan perkembangan fisik.
Pemerintah  Desa  juga  harus  dapat dirasakan  keberadaanya  selama  24  jam oleh  masyarakat  desa  dalam  pelayanan bidang  ketentraman  ketertiban  keamanan dan  perlindungan  masayarakat.    Untuk  itu pada  10  Desa  lokasi  penelitian  ditugaskan 2-4  orang  untuk  melakukan  jaga  di  kantor desa.  Fasilitas  kerja  yang  telah  diberikan yaitu  seperti  seragam  dan  diberikan  gaji
tetap  setiap  bulan  dan  diberikan  pelatihan. Pengangkatan Petugas Jaga  sesuai dengan Perbup  No.  39/2015  dan  Perbup  43/2016 bahwa Pemerintah Desa dapat mengangkat Petugas  Jaga (Raksa  Desa) maksimal  4 orang  dan  diberikan  gaji  tetap.  Dengan adanya  Petugas  Jaga  yang  menjaga  kantor desa  24  jam  secara  bergiliran,    maka  jika terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dimasyarakat  terutama  pada  malam  hari seperti bencana alam, tindakan kriminalitas dan  masyarakat  sakit  atau  ibu  melahirkan maka  Pemerintah  Desa  dapat  melakukan langkah-langkah antisipatif.
Berdasara  uraian  tersebut  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  pelayanan  Pemerintah Desa  dalam  bidang  pelayanan  jasa  publik dan pelayanan administratif cukup meningkat.    Pelayanan  dan  kegiatan  di desa  makin  meningkat  setelah  berlakunya UU  No.  6/2014  diberlakukan,    hal  ini disebabkan  adanya  dukungan  anggaran dalam  APB  Desa,  tersedianya  sarana prasarana  kantor  desa,  penghasilan  dan tunjangan  yang    jelas  bahkan  sampai dengan  insentif  bagi  Ketua  RT  dan  RW. Walaupun  menurutnya  masih  terdapat hambatan  dalam  pelayanan  diantaranya pemahaman    kepala  desa  dan  perangkat desa  yang  masih  belum  memahami peraturan tentang tata kelola pemerintahan desa, standar operasional prosedur termasuk  peraturan  hubungan  kerja  antara Kepala  Desa  dengan  Perangkat  Desa  dan lembaga  kemasyarakatan.  Disamping  itu rendahnya  SDM  masyarakat  juga  menjadi kendala dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. Meningkatnya  pelayanan  jasa  publik dan  pelayanan  administratif    pada  desa- desa  di Kabupaten Lebak karena didukung oleh  beberapa  faktor.    Faktor  yang mendukung  meningkatnya  pelayanan  di desa  selain  anggaran  adalah  adanya perangkat desa dan kelembagaan masyarakat  desa  serta  lembaga  lain  yang turut  aktif  di  desa.  Hambatannya  yaitu masih  adanya  kepentingan  pribadi  kepala
desa  yang  pada  akhirnya  menghambat pelayanan itu sendiri.
Pemerintah  Desa  pada  lokasi  desa penelitian setidak-tidaknya telah memberikan pelayanan administratif dengan berpegang prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Menurut Fitzimmons and  Fitzsimmons  dalam  Budiman  Rusli (2013:179)  menyebutan  bahwa  terdapat sejumlah  indikator  yang  diperlukan  untuk melaksanakan sebuah pelayanan yang baik yaitu tangibles,  empaty,  responsiveness, reliability dan assurance. Prinsip tangibles yaitu  dalam  memberikan  pelayanan  telah mulai tersedia sumberdaya manusia Aparatur  Desa  dan  sumberdaya  sarana prasarana  yang  memadai. Empathy yaitu bahwa  Pemerintah  Desa  telah  berusaha untuk  mau  mengetahui  keinginan  dan kebutuhan masyarakat desa atau pihak lain yang membutuhkan pelayanan.
Responsiveness yaitu  keinginan  melayani masyarakat  dengan  cepat  dan  assurance yaitu  dalam  memberikan  pelayanan  selalu memperhatikan etika dan moral.
Meskipun  dalam  pelayanan  jasa  publik dan  pelayanan  administratif  sudah  relatif baik  namun  dalam    pelayanan  penyediaan barang publik masih perlu terus ditingkatkan.    Kemampuan  Pemerintah Desa  dalam  menyediakan  sarana  dan prasarana yang memadai tergantung dengan  jumlah  anggaran  desa  yang tersedia dibandingkan dengan luas wilayah dan  kesulitan  geografis.    Dengan    luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa yang tinggi maka kebutuhan sarana  dan  prasarana  umum  sangat  besar dan  Pemerintah  Desa  tidak  mampu  untuk memenuhinya  meskipun  anggaran  tahun 2015,  2016  dan  2017  sangat  meningkat dibandingkan  tahun  sebelumnya.    Hasil observasi  lapangan  rata-rata  realisasi anggaran  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana umum yang dapat dibangun pada tahun  2015  hanya  sebesar  30%  dan  pada tahun 2016 hanya sebesar 35% dari jumlah total usulan berdasarkan hasil musrenbangdes.
Pada  desa  dengan  kondisi  luas  wilayah yang  luas  dan  geografis  yang  sulit seharusnya  alokasi  anggaran  desa  lebih besar untuk mendorong percepatan pembangunan  fisik.    Namun  sebaliknya dalam  kebijakan  alokasi  Dana  Desa  (DD) berdasarkan  PP  No.  22/2015  tentang Perubahan  atas  PP  No.  60/2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN disebutkan  bahwa  alokasi  dasar  dihitung berdasarkan  alokasi  yang  dibagi  secara merata  kepada  setiap  Desa  sebesar  90% (sembilan  puluh  per  seratus)  dari  alokasi Dana  Desa.  Alokasi  anggaran  berdasarkan formula (jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan  geografis  desa)  hanya  10%. Kebijakan  tersebut  juga  diikuti  oleh kebijakan  alokasi  dana  desa  berdasarkan Kep.  Bupati  Lebak  No.  900/Kep.592- BPMPD/2015  tanggal  30  Desember  2015 Perihal Penetapan Rincian Besaran Bantuan  Keuangan  kepada  Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak tangun anggaran 2016.  Dengan  kebijakan  tersebut  maka alokasi anggaran tiap desa hampir sama hal tersebut  tidak sesuai dengan kondisi  riil  di desa  dengan  luas  wilayah  dan  tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda.
Sebagai  bahan  perbandingan  bahwa luas wilayah yang sempit sangat menguntungkan dalam meningkatkan pelayanan seperti halnya Negara
Singapura.    Faktor  yang  menentukan style administrasi Singapura sebagaimana dikemukakan oleh Jon ST. Quah (2010-15- 24)  yaitu:      Geografi  :  Keuntungan memiliki wilayah yang kecil (Geography: The Advantages Of Being Small), sejarah : keberlangsungan  warisan  aturan  dari Kolonial Inggris    (History:  The  Enduring Legacy Of British Colonial Rule, pertumbuhan  Ekonomi  :  dari  kemiskinan menuju  kemakmuran (Economic  Growth: From  Poverty  To  Affluence), demografi  ; Masyarakat  yang multi ras (Demography: A  Multi-Racial  Society, kontinuitas  dan kestabilan  politik (Political  Stability  And Continuity, tingkat  Kendala (Stretching The Contextual Constraint).
Selanjutnya bentuk pelayanan Pemerintah Desa yang adil dan proporsional juga dapat dilihat dari alokasi penempatan  kegiatan  pembangunan  dalam wilayah  desa  di  masing-masing  kampung. Pada  desa-desa  lokasi  penelitian  terlihat bahwa  penempatan  lokasi  pembangunan fisik  lebih  banyak  dilakuan  karena  adanya janji  pada  saat  kampanye.    Penempatan kegiatan pembangunan sesuai dengan janji kampanye  terlihat  pada  desa-desa  yang habis  melaksanakan  pemilihan  Kepala Desa  seperti  di  Desa  Pasirkupa  dan  Desa Maja.
Kebijakan  penempatan  kegiatan  fisik berdasarkan  pendekatan  politik  terjadi pada  desa  yang  kepala  desanya  baru terpilih  pada  umumnya    berdasarkan pertimbangan politik yaitu karena ada janji dalam  kampanye  pemilihan  Kepala  Desa bukan  berdasarkan  skala  prioritas  lokasi yang  sangat  membutuhkan.  Penempatan kegiatan  fisik  berdasarkan  pertimbangan politik  dibenarkan  asalkan    tercantum dalam    dokumen  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa karena dokumen tersebut disusun  berdasarkan  beberapa  pendekatan yaitu  pendekatan  teknokratik,  pendekatan politik, pendekatan top down dan pendekatan bottom  up .    Setelah  Kades terpilih  dan  dilantik  yang  bersangkutan sudah tidak menjadi milik para pendukungnya  saja  tetapi  sudah  menjadi pemimpin desa untuk melaksanakan pembangunan  selama  6  tahun  kedepan. Pencapaian  target  pembangunan  setiap tahun  yang  tercantum  dalam  RKP  Desa dan APB Desa akan menjadi ukuran dalam menilai  kinerja  Kepala  Desa  setiap  akhir tahun.  Untuk  itu  dalam  perencanaan pembangunan di desa harus mempertimbangkan  skala  prioritas  dengan menggunakan  berbagai  pendekatan  yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan bottom up dan pendekatan top  down secara  berimbang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Faktor    yang  menghambat  peningkatan pelayanan  Pemerintah  Desa  dibidang pelayanan  penyediaan  barang  publik  yaitu selama  ini  anggaran  masih  bersifat sentralistik.    Pola  anggaran  sentralistik yaitu  pola  anggaran  langsung  diberikan kepada masyarakat tanpa melalui Pemerintah Desa menyebabkan Pemerintah Desa tidak mempunyai kewenangan  untuk  mengelola  kegiatan.
Kegiatan  langsung  dikelola  oleh  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  atau Provinsi  sementara  tidak  masuk  dalam APB Desa.
Pola  anggaran  sentralistik  yang  selama ini  terjadi  telah  membentuk    perilaku masyarakat    bahwa    setiap  ada  kebutuhan masyarakat  selalu  muncul  pengajuan tersebut  bukan  kepada  Pemerintah  Desa tetapi pengajuan proposal kepada Pemerintah  Kabupaten  maupun  Provinsi.
Mindset selalu meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tersebut    masih  banyak  terjadi  dalam pemikiran    masyarakat  jika  memerlukan pembangunan di  kampungnya selalu  harus mengajukan  proposal  ke  tingkat  atas.  Hal ini  menunjukan  Pemerintah  Desa  belum dianggap  organisasi  pemerintah  yang mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat  desa.    Contoh  proposal pembangunan  yang  sering  diajukan  oleh masyarakat langsung ke Pemerintah
Daerah proposal  pembangunan masjid dan bantuan untuk pondok pesantren.
Dari  uraian  di  atas  bahwa  pelayanan jasa  publik  dan  pelayanan  administratif pada  desa-desa  lokasi  penelitian  sudah cukup  baik  karena  didukung  oleh  faktor anggaran, sarana dan prasarana kerja  yang memadai. Namun dalam pelayanan penyediaan  barang  publik  masih  kurang karena  faktor  luas  wilayah,  kesulitan geografis  dan  kebijakan  pegalokasian anggaran  tiap  desa  yang  belum  terlalu mempertimbangkan  luas  wilayah  dan kesulitasn  geografis  pada  masing-masing desa  dan  kebijakan  anggaran  melalui bantuan keuangan kepada desa.

## Simpulan dan Saran
Perkembangan
organisasi dan manajemen  pemerintah  desa  dimulai  pada fase  pemerintah  desa  masa  lalu  ,  fase pemerintah  desa  birokrasi  desa,  fase pemerintah  desa  wirausaha  dan  fase pemerintah  desa  melayani.    Pemerintah desa  birokrasi  desa  diperlukan    ketika beban  kewenangan  desa  dang  anggaran desa  meningkat  sehingga  dibutuhkan pejabat  birokrasi    yang  profesional  agar kewenangan  dan  anggaran  desa  mampu dikelola dengan baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan peratanggungajwaban. Dalam rangka melaksanakan  kewenangan  desa  yang besar  diperlukan  sumber  pendapatan  yang bukan  hanya  bersumber  dari  pemerintah tetapi harus dilakukan penggalian pendapatan  asli  desa  dan  pendapatan lainnya  untuk  itu  diperlukan  pemerintah desa  wirausaha  yang  tidak  hanya  mampu membelanjakan tetapi mampu
menghasilkan.  Selanjutnya  sesuai  dengan tujuan pemerintah desa adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa yang dilakukan dengan cara memberikan  pelayanan  jasa  dan  barang public  dengan  sebaik-baiknya  untuk  itu pemerintah desa melayani dengan sepenuh hati merupakan keniscayaan.
Perkembangan
organisasi dan manajemen pemerintah desa  di Kabupaten
Lebak dimulai dengan telah ditinggalkannya    pemerintah  desa  masa lalu.    Secara  formalitas  dan  kuantitas sebagian  besar  sudah  masuk  kepada pemerintah  desa  birokrasi  desa  dan sebagian kecil pemerintah desa di Kabupaten  Lebak  yang  masuk  pada  fase pemerintah desa wirausaha. Dengan kondisi  luas  wilayah  dan  kesulitasan geografis  yang  cukup  meskipun  anggaran desa  sudah  cukup  besar  yang  berasal  dari sumber  pemerintah  dan  peerintah  daerah namun pelayanan pemerintah desa terhadap  pemenuhan  kebutuhan  akan sarana  dan  prasarana  masih  sangat  perlu ditingkatkan. Dengan demikian fase
pemerintah desa melayani dengan sepenuh hati  masih  belum  maksimal  karena terkendala  dengan  faktor  luas  wilayah  dan kesulitan geografis serta belum meningkatnya sumber pendapatan desa asli desa dan pendapatan desa lainnya.
Saran teoritis yaitu bahwa penulisan ini baru  mengkaji  organisasi  dan  manajemen pemerintah desa dari perspektif perkembangan  paradigma  maka  konsep organisasi  dan  manajemen    pemerintah desa  perlu  pengkajian  lebih  lanjut  dari perspektif  lain.  Diharapkan  pihak-pihak yang  terkait  dalam  pembinaan  pemerintah desa  perlu  memahami  dan  memiliki pengetahuan  yang  memadai  menyangkut konsep-konsep  yang  berkaitan  dengan organisasi  dan  manajemen  pemerintah desa.    Saran  praktisnya  yaitu  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  perlu  melakukan kegiatan  nyata  dalam    implementasi kebijakan  otonomi  desa  bukan  hanya orientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat tetapi juga pada pemberdayaan pemerintah desa  karena  pemerintah  desa  adalah  unsur utama  desa  yang  menggerakan  unsur  lain yaitu  masyarakat  dan  wilayah  serta  belum meningkatkan sumber pendapatan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,  Prajudi.  1996. Teori Organisasi .  Jakarta:    STIA  LAN
Press.
Denhardt, Janet V and Robert B Denhardt.
2007. The  New  Public  Service expanded Edition Serving, not Steering. ME  Sharpe  Armonk.  New York, London, England.
Osborn, David and Ted Gaebler penerjemah  Abdul  Rosyid.  1996. Mewirausahakan Birokrasi Reinvention Government Mentransformasi Semangat
Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor  Publik.
Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
Quah, Jon. ST. 2010.
Public
Administration Singapore-Style .
Singapore:  Emerald  Group  Publishing Limited.
Rusito.  2017. Kinerja  Pemerintah  Desa  di Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten. The  Performance  of  the  Village Government in Lebak Regency Banten Province . Bandung. Unpad.
Rusli,  Budiman.  2013. Kebijakan  Publik Membangun  Pelayanan  Publik  yang
Responsif . Bandung. Hakim
Publishing.
Suryana.  2008. Kewirausahaan  Pedoman Praktis  :  Kiat  dan  Proses  Menuju Sukses. Jakarta. Salemba Empat.

## Peraturan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Desa.
Peraturan  Daerah    Kabupaten  Lebak
Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa-desa di Wilayah Kabupaten Lebak. Peraturan  Daerah    Kabupaten  Lebak Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa-desa di Wilayah Kabupaten Lebak.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.