NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
STRATEGI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SITUASI BENCANA (STUDI KASUS PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN DP3AKB JABAR)
Anisa 1 , M. Fedryansyah 2 , Meilanny Budiarti Santoso 3
1 Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2, 3 Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran sasha.anisa05@gmail.com 1 , fedry_cone@yahoo.com 2 , meilannybudiarti13@gmail.com 3

## ABSTRAK
Kekerasan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana adalah isu  yang  kurang  mendapat  perhatian  dalam  proses  penanggulangan  bencana.  Padahal  isu  ini sering  kali  terjadi,  mulai  dari  tindak  kekerasan  yang  ringan  seperti  diskriminasi,  subordinasi, marginalisasi, beban ganda. Hingga tindak kekerasan yang serius seperti kekerasan secara fisik, psikis hingga ekonomi. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang rawan terjadi bencana, baik bencana alam, non – alam, ataupun bencana sosial memerlukan pedoman untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan  upaya  pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  situasi  bencana dengan  menggunakan  analasis  manajemen  stratefi  David  (2011).  Metode  yang  digunakan adalah  kualitatif  deskriptf  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam,  observasi  non pastipatif  dan  studi  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  informan  yang  terlibat  berjumlah  11 orang. Hasil penelitian ini menggambarkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam  situasi  bencana  yang  telah  di  lakukan  oleh  lembaga  DP3AKB  Jabar.  Di  dalamnya membahas tiga tahap manajemen strategi yaitu tahap perumusan strategi, tahap implementasi strategi  dan  tahap  evaluasi  strategi.  Namun,  hasil  pelaksanaan  strategi  masih  belum  dapat mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan sebuah plan of treatment  berupa  kegiatan  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dalam  Situasi  Bencana  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  dan menguatkan peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam segala situasi termasuk dalam situasi bencana.
Kata  kunci:  strategi  pencegahan,  kekerasan  terhadap  perempuan,  kebencanaan,  kelompok rentan

## ABSTRACT
Violence against women as vulnerable groups in disaster situations is an issue that has received less attention in the disaster management process. Even though this issue often occurs, ranging from non-minor violence such as discrimination, subordination, marginalization, double burden. To serious acts of violence such as physical, psychological to economic violence. West Java as one of the provinces that is prone to disasters, whether natural, non-natural, or social disasters
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
requires guidelines for preventing violence against women in disaster situations. The purpose of this study is to describe efforts to prevent violence against women in disaster situations using David's  (2011)  strategic  management  analysis.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  by using  in-depth  interview  techniques,  non-participatory  observation  and  documentation  study. The informants involved amounting to 11 people. The results of this study describe efforts to prevent violence against women in disaster situations that have been carried out by the West Java  DP3AKB  institution.  In  it  discusses  three  stages  of  strategic  management,  namely  the strategy  formulation  stage,  the  strategy  implementation  stage  and  the  strategy  evaluation stage. However, the results of implementation strategy still could not reach the goal. Based on the results of the study, the authors recommend a plan of treatment in the form of activities to strengthen  community  participation  to  prevent  violence  against  women  in  disaster  situations with the aim of enhancing and strengthening the role of the community in preventing violence against women in all situations including disaster situations.
Keywords: prevention strategies, violence against women, disasters, vulnerable groups
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Catatan Tahunan
(CATAHU)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) tahun  2015-2019  dapat  diketahui  bahwa  angka kekerasan  hanya  mengalami  penurunan  pada tahun  2016,  kemudian  secara  konsisten mengalami  peningkatan  yang  signifikan  di tahun-tahun  berikutnya.  Padahal  data  tersebut juga  masih  bisa  dianggap  sebagai  fenomena gunung  es,  yang  artinya  kehidupan  perempuan Indonesia  dalam  situasi  sebenarnya  bisa  jadi jauh  lebih  tidak  aman.  Adanya  peningkataan jumlah  kekerasan  terhadap  perempuan  setiap tahun,  dapat  menunjukan  bahwa  perlindungan dan  keamanan  untuk  perempuan  masih  belum mempuni.  Bahkan  apabila  terus  terjadi pembiaran,  fenomena  tersebut  dapat  menjadi budaya yang menguat dimasyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja termasuk pada situasi bencana (saat penanggulangan bencana).
Sebelum  menjelaskan  lebih  jauh,  perlu diketahui  bahwa  perempuan  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  perempuan penyintas  bencana.  Berikut  ini  merupakan  data kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  situasi bencana:
Tabel 1 Data kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana Lokasi Kejadian Waktu Kejadian Jumlah Kejadian Konflik Aceh 1989-1998  20 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual Palu, Sulawesi Tengah 28 September 2018 57 kasus kekerasan berbasis gender diantaranya : 31 kasus kdrt, 8 kasus pemerkosaan, 12 kasus pelecehan seksual, 5 kasus eksploitasi seksual dan 1 kasus kekerasan gender Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan
United  Population  Fund (UNFPA); Pelapor Khusus  Komnas  Perempuan:  Pengalaman Perempuan  Aceh  Mencari  dan  Meniti  Keadilan Dari Masa ke Masa.
Sebenarnya  mengenai  resiko  bencana yang dapat terjadi, masyarakat sebagai individu, memiliki  pengalaman  yang  berbeda-beda  ketika menghadapi  bencana.  Setiap  individu  memiliki derajat  kerentanan  sosial  dan  penanggulangan yang berbeda pasca bencana terjadi. Kerentanan  sosial  adalah  sebuah  konsep  yang menggambarkan  kondisi  seseorang  dalam mengakses  sumber  daya  untuk  bertahan  hidup atau  memulihkan  diri. Issue gender  dalam penanggulangan bencana dirasa sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah,  karena  dampak  dan  beban  yang dirasakan  secara  berbeda  oleh  laki-laki  dan perempuan. Sebagian besar perempuan, terutama  dari  kalangan  miskin,  lanjut  usia,  dari kelompok  minoritas  sosial  dan  suku  minoritas, memiliki  strategi  penanganan  terbatas  dan berisiko paling tinggi terkena masalah yang lebih rumit karena dampak dari bencana yang terjadi.
Issue gender  kemudian  menjadi  faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana.  Enarson (2002)  mengatakan  bahwa  gender  menjadikan perempuan  sebagai  kelompok  yang  memiliki drajat  kerentanan  yang  tinggi.  Lebih  lanjut dikatakan  bahwa  gender  yang  membentuk akses,  partisipasi,  kontrol  dan  pemanfaatan sumber  daya,  membuat  perempuan  menjadi lebih  rentan.  Gender  seringkali  menjadikan perempuan sebagai kaum marginal, yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.  Hal tersebut  terjadi  karena sistem tata nilai  dalam  budaya,  memandang  wajar perempuan  sebagai  makhluk  yang  lemah  dan lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki.  Enarson juga menjelaskan bahwa dalam situasi bencana umumnya  perempuan  sering  kali  kehilangan sumber pendapatan mereka membuat perempuan  menjadi  lebih  bergantung  pada bantuan  dari  pihak  lain  dan  kesulitan  untuk dapat memulihkan diri pasca bencana.
Perempuan  penyintas  bencana  akan menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  upaya pemenuhan hak atas keamanan, kesehatan, dan tiga kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Namun,  pada  masa  tanggap  darurat  bencana
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
yang dilaksanakan seringkali tidak menggunakan kepekaan  gender dalam  design  program bantuannya,  sehingga  menghasilkan  fasilitas yang  “sama  rata”  untuk  perempuan  dan  laki - laki,  atau  antara  yang  dewasa  dan  anak-anak. Hal  ini  kemudian  menjadi  tidak  adil  bagi  para perempuan  sebab  dari  kondisi  pengungsian sangat  tidak  aman  bagi  mereka  seperti kurangnya  ruang  privasi  bagi  pasangan  suami istri,  toilet  yang  terbuka  tanpa  penutup,  toilet yang  tidak  terpisah  untuk  laki-laki  dan perempuan,  penerangan  yang  minim  pada malam hari. Kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap  resiko  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan.  Selain  itu,  kondisi  pengungsian yang kumuh, tidak adanya ruang menyusui, dan kurangnya  pelayanan  kesehatan  reproduksi pada  masa  darurat  dapat  meningkatkan prevalensi seksual terhadap perempuan. (Murtakhamah,  2013).  Maka  berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  strategi  yang  sesuai untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif,  karena penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  dapat menggambarkan  secara  mendalam  mengenai upaya  institusi  dalam  pencegahan  kekerasan terhadap  perempuan  penyintas  bencana.  Data bersumber  dari  hasil  wawancara  mendalam, studi  dokumentasi,  studi  kepustakaan  dan observasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  David  (2011)  manajemen strategi adalah perpaduan seni dan pengetahuan dalam
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi beberapa  keputusan  lintas  fungsional  yang memungkinkan organisasi untuk dapat mencapai tujuan.  Manajemen  strategi  biasanya  berfokus pada  proses  penetapan  tujuan  organisasi,
pembuatan  atau  pengembangan  kebijakan, serta perancangan program (David, 2011). Berdasarkan teori strategi tersebut, terdapat tiga tahap dalam managemen strategi yaitu;
1. Perumusan Strategi ( Strategi Formulating ) Pada tahapan ini mencangkup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi  peluang  dan  ancaman ekternal  organisasi,  menentukan  kekuatan dan  kelemahan  internal,  dan  memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Implementasi Strategi ( Strategi Implemented ) Penerapan sebuah strategi akan bergantung pada keputusan dari pihak yang berwenang dalam  menetapkan  sebuah  keputusan tentang  tujuan  berjangka,  penyusunan kebijakan,  dan  alokasi  sumber  daya.  Pada tahap  ini  dilakukan  pengembangan  strategi pendukung, perancangan struktur organisasi yang efektif, persiapan dana, sosialisasi, dan koordinasi.
3. Evaluasi Strategi ( Strategi Evaluation )
Ini merupakan tahap akhir dalam manajemen  strategi.  Evaluasi  merupakan sebuah  tahap  untuk  mengetahui  sebuah strategi  berjalan  dengan  baik  atau  tidak, maka  pada  tahap  ini  diperlukan  penilaian dan  pengukuran  kerja  tentang  beberapa aspek internal maupun eksternal. Dari tahap ini  kemudian  akan  menjadi  pengambilan langkah  korektif  untuk  perbaikan  yang penting  bagi  organisasi  dalam  jangka panjang.
Strategi Pencegahan Kekerasan
Terhadap  Perempuan  dalam  situasi  bencana adalah  sebuah  rangkaian  rencana  yang  dibuat berdasarkan  strategi  yang  digunakan  oleh DP3AKB  Jabar,  guna  mencegah  kekerasan terhadap  perempuan  yang  dapat  terjadi  dalam situasi bencana. Kekerasan terhadap perempuan menurut  Saraswati  (2006)  adalah  bentuk tindakan yang dilakukan kepada pihak lain, baik perseorangan  maupun  lebih  dari  satu  orang, yang  mengakibatkan  penderitaan  kepada  pihak lain.  Kekerasan  terhadap  perempuan  dalam situasi  bencana  memiliki  makna  yang  sama dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan  pada  umumnya,  hanya  saja settingnya terjadi selama proses
penanggulangan  bencana,  terutama  pada  saat
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
bencana,  dan  pasca  terjadi  bencana.    Bencana yang  dimaksud  mengacu  pada  UU  No.24/2007 Pasal  1  yaitu  Bencana  Alam  (Gempa  Bumi, Tsunami,  Banjir,  Longsor),  Bencana  Non  Alam (Gagal  teknologi,  Epidemi,  Wabah,  Gagal Modernisasi), dan Bencana Sosial (Konflik Sosial, Aksi Teror, Sabotase).
DP3AKB  Jabar  adalah  sebuah  lembaga pemerintahan  yang  berdasarkan  Perda  No. 8/2019  tentang  RPJMD  memiliki  wewenang untuk menangani segala urusan pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  di  wilayah Jawa  Barat.  Salah  satu  tugas  dari  DP3AKB adalah  memberikan  perlindungan  terhadap perempuan  termasuk  mencegah  kekerasan terhadap  perempuan.  Dalam  menjalankan tugasnya,  DP3AKB  perancangan  strategi  guna mencapai  tujuan  dai  lembaga.  Selanjutnya perancangan  strategi  pencegahan  kekeraasan terhadap  perempuan  dalam  situasi  bencana dianalisis dengan menggunakan Teori Managemen  Strategi  David  (2011).  Teori Managemen  Strategi  David  (2011)  digunakan untuk  merencanakan  pola  penentuan  garis pedoman  guna  mencapai  tujuan.  Teori  ini berfokus terhadap proses perumusan, pengimplementasian, dan pengevaluasian strategi  melalui  keputusan  lintas  fungsional yang  disepakati  oleh  organisasi  dalam pembuatan  atau  pengembangan  kebijakan serta perancangan program.
1. Tahap perumusan strategi
a. Visi dan misi Berdasarkan  Perda  No.8/2019  tentang RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat  maka dirumuskan; Visi : “ Terwujudnya Jawa  Barat  Juara  Lahir  Batin dengan  Inovasi  dan  Kolaborasi (nilai  religius,  nilai  bahagia,  nilai  adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif)”. Adapun  Misi  yang  diusung  adalah sebagai berikut:
1) Membentuk  manusia  Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran  Masjid  dan  Tempat  Ibadah sebagai peradaban.
2) Melahirkan manusia yang Berbudaya,  Berkualitas,  Bahagia dan  Produktif  melalui  peningkatan pelayanan publik yang Inovatif. 3) Mempercepat  pertumbuhan  dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan  dan  tata  ruang  yang berkelanjutan  melalui  peningkatan konektivitas  wilayah  dan  penataan daerah.
4) Meningkatkan  produktivitas  dan daya  saing  ekonomi  umat  yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan  teknologi  digital  dan kolaborasi  dengan  pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  inovatif  dan kepemimpinan  yang  kolaboratif antara  Pemerintah  Pusat,  Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Visi  dan  misi  digunakan  sebagai  acuan dalam perumusan program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik merumuskan program dengan mempertibangkan seluruh aspek
pembangunan  dan  unsur  penting  dan strategis  yang  akan  berperan  dalam pelaksanaan  visi  dan  misi.  Sedangkan, pendekatan integratif dillakukan dengan cara  menggabungkan  kewenangan – kewenangan
untuk merumuskan sasaran  pembangunan  yang  dapat terukur  dalam  upaya  untuk  dapat mencapai tujuan pembangunan.
b. Strategi lembaga Mengacu pada;
1) Peraturan gubernur JABAR Nomor 1 tahun  2013  tentang  Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan  Gender  (PUG)  di Lingkungan  Pembangunan  Jawa Barat 2) SE Nomor 270/M.PPN/II/2013 tentang Strategi Nasional percepatan  PUG  melaksanakan perencanaan  dan  penganggaran yang responsif Gender (PPRE)
3) Kepmendagri  Nomor  67  Tahun 2011  tentang  perubahan  atas Kepmendagri  Nomor  15  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Umum
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional 4) Inpres  Nomor  9  Tahun  2000 tentang  Pengarustamaan  Gender dalam pembangunan.
Berdasarkan  berbagai  pertimbangan  tersebut, maka  dirumuskan  Strategi  Pengarustamaan gender  (PUG),  selanjutnya  dalam  merancang program  dan  kegiatan  strategi  tersebut  Bidang atau  bagian  peningkatan  kualitas  hidup perempuan  DP3AKB,  bersama  seluruh focal point gender yang terdapat dalam setiap Bidang yang ada di DP3AKB dan focal point gender dari seluruh  instansi  atau  dinas  pemerintahan  lain melakukan forum  group  discussion .  Kekerasan terhadap  perempuan  dalam  situasi  bencana dapat  dicegah  dengan  menggunakan  strategi Pengarustamaan Gender (PUG). Strategi ini akan mengintegtasikan gender kedalam perancanaan, penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan pengendalian program penanggulangan bencana.  pelaksanaan  strategi  ini  dilakukan dengan  berdasarkan  indicator  dari  PUG  yaitu kesehatan, pendidian, ketenagakerjaan, keterwakilan, sama hukum.
c. Analisis Internal dan Eksternal
1) Berdasarkan  Renstra  dan  Hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa dalam  internal  lembaga  memiliki wewenang penuh dalam penanganan dan pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan dan  DP3AKB  memiliki  tenaga professional seperti dokter, psikolog,  konselor  dll.  Namun  staff cenderung  memiliki  keterbatasan dalam mengembangkan atau mengubah struktur  organisasi yang ada  karena  sudah  ditetapkan,  dan pegawai atau staff memiliki keterbatasan  kerja  sesuai  fungsi dari struktur organisasinya. 2) Eksternal lembaga, DP3AKB memiliki  hak  untuk  dapat  bekerja sama dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi, dengan lembaga lain baik ditingkat pemerintahan  maupun  masyarakat. Namun,  beberapa  pihak  eksternal
yang  terlibat  masih  memiliki keterbatasan  mengenai  responsive gender sehingga pelaksanaan strategi  belum  dapat  dilaksanakan secara optimal. Pada  tahap  pertama  yaitu  perumusan strategi akan menjelaskan tentang pengembangan visi dan misi organisasi, strategi, dan  analisis  kekuatan  dan  kelemahan  internal serta eksternal.  Dari temuan lapangan, DP3AKB telah memilihi visi dan misi berlandaskan hukum yang  jelas.  Visi  dan  Misi  dalam  perumusan strategi digunakan sebagai acuan demi menjadi satu  kesatuan  dalam  sistem  perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa barat. Oleh karena  itu  program  dan  kegiatan  pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  mengandung nilai  religius,  nilai  bahagia,  nilai  adil,  nilai kolaboratif  dan  nilai  inovatif  sesuai  dengan  visi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk  strategi  yang  dipilih  sebagai pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan adalah Pengarustamaan Gender (PUG).  Strategi ini  telah  sesuai  dengan  tujuan  dari  DP3AKB Jabar yaitu meningkatan pelaksanaan Pengarustamaan  Gender  (PUG)  dalam  segala sektor  bidang  termasuk  penanggulangan bencana.  Strategi  ini  juga  telah  diatur  dalam Perka  BNPB  dan  RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat. Dengan  mengguanakan  strategi  seharusnya dapat mencegah ketimpangan atau ketidaksetaraan  gender  dalam  penanggulangan bencana  yang  menjadi  faktor  utama  terjadinya kekerasan  berbasis  gender  (KBG).  KBG merupakan  bentuk  nyata  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana.  Adanya diskriminasi  pembedaan  dalam  peran,  akses, partisipasi  dan  kontrol  yang  merugikan perempuan  dalam  penanggulangan  bencana kemudian  akan  mengakibatkan  terjadinnya pelebelan  negatif  ( stereotype ),  penomorduaan ( subordinasi) , peminggiran ekonomi (marginalisasi) ,  beban  ganda (double  burden) , dan  kekerasan (violance) yang  kemudian menimbulkan  penderitaan  fisik,  psikis,  seksual maupun  ekonomi.  Dengan  menggunakan strategi
pengarustamaan
gender, penanggulangan  bencana  akan  menjadi  lebih responsif  gender  karena  mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesehatan,
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
pendidikan,  ketenagakerjaan,  keterwakilan  dan penegakan hukum.
Analisis  kekuatan,  kelemahan  internal serta  analisis  peluang,  dan  ancaman  eksteral DP3AKB  diperlukan  untuk  merancang  dapat merumuskan  strategi  yang  efektif.  Dari  hasil penelitian  yang  mengacu  pada  renstra  dan temuan  di  lembaga,  dapat  diketahui  bahwa DP3AKB  mendapatkan  banyak  kekuatan  dan peluang  karena  memiliki  wewenang  penuh berdasarkan  amanat  langsung  dari  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Namun,  DP3AKB  juga memiliki  kelemahan  dan  ancaman,  karena merupakan  lembaga  negara,  para  staff  yang sulit  mengembangkan  diri  atau  mengubah struktur  kelembagaan.  Begitupun  masyarakat sebagai  pihak  eksternal  DP3AKB,  karena masyarakat telah memiliki nilai dan norma yang sudah tertanam sejak lama, sehingga sulit untuk mengubah  pola  pikir  masyarakatnya  hanya melalui  kegiatan  sosialisasi.  Analisis  kekuatan dan  kelemahan  internal  ini  akan  memudahkan dalam perumusan strategi yang lebih efektif dan efisien. Tujuan adanya analisis ini adalah  untuk membuat  lembaga  lebih  dapat  menyesuaikan diri  terhadap  potensi  maupun  hambatan  yang terdapat  dalam  internal  maupun  eksternal lembaga.
2. Tahap Implementasi
a. Pengembangan strategi
1) Aspek  Kesehatan:  Pemberian bantuan  bagi  perempuan  secara spesifik  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  masing – masing, diadakannya  kegiatan  pemulihan fisik dan mental, serta pengadaan pelayanan kesehatan reproduksi.
2) Aspek  Pendidikan:  Mengadakan Sosialiasi  pencegahan  kekerasan di  sekolah-sekolah  di  Jawa  Barat, dan memperjuangkan hak perempuan atas pendidikan pasca bencana. 3) Aspek Ketenagakerjaan: mengadakan program atau kegiatan  pelatihan  keterampilan bagi perempuan dan pembentukan  kelompok  PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) bagi perempuan penyintas bencana. 4) Aspek  Keterwakilan:  Mengawasi, mendata dan memastikan perempuan  ikut  terlibat  dalam segala bentuk kegitan dan pengambilan  keputusan  dalam penanggulangan bencana. 5) Aspek Penegakan Hukum: Melakukan program atau kegiatan advokasi  sebagai  perlindungan dan  penanganan  khusus  bagi perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau tindakan  pelanggaran  hukum lainnya.
b. Koordinasi Melibatkan banyak pihak yaitu pertama, pemerintah  dalam  hal  ini  adalah DP3AKB,  BNPB  dan  instansi  lain berperan sebagai pelaksana, perancang, pengendali,  penggerak,  pengawas,  dan fasilitator.  Kedua  adalah  LSM  berperan bersama pemerintah untuk memberikan bantuan  sosial,  medis,  psikologis maupun  hukum  bagi  para  perempuan. Ketiga,  LBH  berperan  dalam  pemberian bantuan hukum dan melakukan advokasi. Keempat, Kecamatan, Kelurahan,  RT/RW,  PKK  berperan sebagai pelaksana dan pengawas.
c. Anggaran
Penganggaran  strategi  pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  telah dimasukan  ke  RAPBD  (Rancangan Anggatan  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  Provinsi  JABAR,  APBN  Negara, APBN Kabupaten/Kota, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Pada tahap kedua, yaitu pengimplementasian menjalaskan tentang pengembangan strategi pendukung,
perancangan  struktur  organisasi  yang  efektif, persiapan dana, sosialisasi, dan koordinasi. Dari temuan dilapangan pada tahap ini DP3AKB Jabar telah dapat mengembangkan strategi pendukung  secara  efektif  dan  alur  yang  jelas. Pengembangan  strategi  pendukung  ini  telah disesuaikan
dengan
indikator-indikator pengarustamaan  gender,  guna  memudahkan lembaga  untuk  mencapai  tujuannya.  Dalam
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
pelaksanaan  strategi  ini,  masih  banyak ditemukan  hambatan  baik  dari  pihak  internal maupun  eksternal  sehingga  hasil  yang didapatkan masih
belum maksimal. Pengembangan  Strategi  Pencegahan  Kekerasan berdasarkan Teori
Manajemen Bencana, seharusnya dikembangkan dengan upaya-upaya untuk dapat menggunakan seluruh potensi yang tersedia  baik  struktural  maupun  non-struktural guna  melindungi  sebesar-besarnya  masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban, serta  meningkatkan  kemampuan  masyarakat untuk  mengatasi  ancaman  yang  menimpanya, sehingga hal ini juga dapat menutup kelemahan lembaga  yang  staffnya  sulit  mengembangkan diri  dan  sulit  diubah  struktur  kelembagaannya. Dalam  pelaksanaan  pengembangan  strategi  ini program  dan  kegiatan  pencegahan  kekerasan terhadap  perempuan  dalam  situasi  bencana, dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak  dari  lintas sektor.  Mekanisme  koordinasi  dilakukan  secara efektif  dan  efisien  walaupun  sangat  kompleks dan  bersifat  multidimensi.  Koordinasi  ini  telah melibatkan  seluruh  jajaran  baik  di  tingkat pemerintah provinsi, daerah maupun masyarakat setempat. Untuk pendanaan strategi telah  diatur  secara  jelas  dalam  RAPBD (Rancangan  Anggatan  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  Provinsi  JABAR,  APBN  Negara,  APBN Kabupaten/Kota,  dan/atau  sumber  dana  lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Tahap Evaluasi
a. Evaluasi Internal Peran  kelembagaan  dalam  penanganan dan  perlindungan  terhadap  korban kekerasan  masih  belum  maksimal, seperti  kualitas  pelayanan  publik  yang belum optimal, kulitas dokumen perencanaan  dan  evaluasi  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  masih rendah,  sarana  prasarana  penunjang pelayanan  yang  kurang  memadai, lemahnya  pengawasan  dan  monitoring program.
b. Evaluasi Eksternal
Belum  meratanya  pemahaman  dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan
perempuan.
Pada  tahap  terakhir  yaitu,  evaluasi dapat  ditemukan  bahwa  internal  maupun ekternal  DP3AKB  telah  memiliki  potensi  yang baik,  hanya  saja  dalam  pelaksanaan  program dan  kegiatan  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan dalam situasi  bencana masih belum dapat  dilakukan  secara  optimal,  sehingga  hasil yang  diperoleh  pun  masih  belum  dapat mencapai  target  sasaran  dan  tujuan  dari  setiap program dan kegiatan tersebut.  Proses evaluasi masih  belum  disertai  dengan  langkah  korektif sebagai  bentuk  perbaikan  yang  penting  bagi organisasi  dalam  jangka  panjang.  Kurangnya pemahaman internal lembaga mengenai kebencanaan  dan  kurangnya  pemahaman eksternal mengenai responsive gender mengakibatkan  proses  pelaksanaan  strategi akhirnya  tetap  menghasilkan  managemen kebencanaan yang “sama rata”, maka seharusnya perumusan strategi ini harus disertai dengan  peningkatan  pengetahuan  kebencanaan dan  responsive  gender,  baik  internal  maupun eksternal lembaga.
Dari  seluruh  tahapan  managemen strategi  yang  telah  dianalisis,  dapat  diketahui bahwa  belum  terlihat  kesinambungan  antara perumusan,  pengimplementasian  dan  evaluasi strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana.  perumusan strategi  yang  baik,  belum  disertai  dengan pengimplementasian  strategi  yang  efektif, sehingga  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana  belum mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan dari lembaga DP3AKB. Hal ini dapat terlihat dari masih  tingginya  angka  kasus  kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana dan hak – hak  perempuan  yang  belum  terpenuhi secara optimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  data  yang  di  dapat  telah disampaikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap peempuan  dalam  situasi  bencana  berdasarkan 3(tiga)  tahapan  manajemen  strategi.  Adapun kesimpulan yang disusun adalah :
1. Tahap Perumusan Strategi Visi  dan  Misi  dari  DP3AKB  menyesuaikan dengan  visi  misi  provinsi  Jawa  barat  yang
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
tertuang  dalam  RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat tahun  2018 – 2023.  Visi  dan  misi  DP3AKB telah  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang  tujuan,  sasaran,  program  dan kegiatan  serta  rencana  dan  target  sasaran program  dan  rencana  target  sasaran kegiatan.  Adapun  Strategi  yang  digunakan untuk  pencegahan  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  situasi  bencana  adalah Pengarustamaan  Gender  (PUG).  Strategi  ini melibatkan  telah  memiliki  landasan  hukum dan  pedoman  yang  jelas.  DP3AKB  memiliki banyak  kekuatan  dan  peluang  namun, ternyata
sama banyaknya dengan kelemahan dan ancamannya.
2. Tahap Pengimplementasian Strategi Pengembangan
strategi pendukung dirancang berdasarkan
indikator
Pengarustamaan  Gender  (PUG)  yaitu  aspek kesehatan,  pendidikan,  ketenagakerjaan,
keterwakilan,  dan  penegakan  hukum. Pengembangan  strategi  pendukung  ini  juga telah disesuaikan
dalam setting penanggulangan  bencana  (Pra  tanggap darurat,  dan  Pasca).  Untuk  koordinasi program dan kegiatan pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  dalam situasi  bencana  melibatkan  banyak  pihak dari  pemerintah  hingga  non  pemerintahan, dan  juga  mencangkup  seluruh  bidang. Kordinasi  dilakukan  dengan  alur  yang  jelas. Sedangkan  penganggaran,  untuk  internal DP3AKB, penganggaran telah diatur dengan jelas  dalam  APBN  Provinsi  jawa  barat. Sedangkan  untuk  eksternal,  penanggaran merupakan  tanggung  jawab  masing-masing organisasi atau lembaga.
3. Tahap Evaluasi Strategi Proses  evalusi  melibatkan  seluruh  pihak internal  dan  eksternal  yang  terlibat  dalam program atau kegiatan pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  dalam situasi  bencana.  Dari  keseluruhan  program dan  kegiatan,  internal  DP3AKB,  walaupun memiliki  banyak  potensi  dari  perencanaan program,  Anggaran,  dan  SDM,  tetapi DP3AKB belum
dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk
pencegahan  dan  penanganan  perempuan korban  kekerasan  hal  tersebut  dikarenakan
pengarustamaan gender
dalam penanggulangan bencana belum terintegrasi dengan  baik.  Begitupun  pihak  Eksternal, kurangnya  komitmen  dan  pemahaman mengenai  responsif  gender,  serta  budaya patriarki  yang  masih  kental  menyebabkan program dan kegitan belum dapat mencapai tujuan program.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  data  yang  di  dapat  telah disampaikan  sebelumnya  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  pencegahan  kekerasan  terhadap peempuan  dalam  situasi  bencana  berdasarkan tahapan manajemen strategi, peneliti merumuskan beberapa saran yaitu: 1. Perlu adanya peningkatan kualitas perlindungan  dan  pencegahan  tindakan kekerasan  terhadap  perempuan  dalam situasi  bencana  melalui,  pengoptimalan pelayanan  publik,  peningkatan  kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  dan peningkatan  sarana  prasarana  penunjang pelayanan.
2. Perlu  adanya  peningkatan  pemahaman, komitmen,  dan  partisipasi  pihak  eksternal terutama  masyarakat  mengenai  penceahan kekerasan  terhadap  perempuan  dalam situasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian Disaster Reduction Center. (n.d.). Glossary on  Natural  Disasters  2003. Retrieved from adrc.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.
(2007). Pengetahuan  Kebencanaan . Retrieved  MARCH  5,  2019,  from  BNPN: https://www.bnpb.go.id/home/definisi
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat. (2020). Provinsi  Jawa  Barat  Dalam Angka . BPS Provinsi Jawa Barat. Bakornas  Penanggulangan  Bencana.  (2007).
Pengenalan  Karakteristik  Bencana  dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Jakarta: Direktorat Mitigasi Lahar BAKORNAS PB.
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
Bambang,  H.  (2003). Strategi  Manajemen. Malang: Banyumedia Publishing. Brammer,  A.  (2006). Social  Work  Law. Pearson Education Limited. David,  F.  R.  (2011). Strategic  Management Manajemen  Strategi  Konsep,  Edisi  12. Jakarta: Salemba Empat. Dr.  Taufiqurokhman,  S.  S.  (2008). Konsep  dan Kajian Ilmu Perencanaan. Jakarta: FISIP Univ. Prof. Dr. Moestopo Beragama. Duncan,  A.  P.  (2018).  Executive  Summary  of Issue  Paper. Diversity  in  Disaster conference  :  Executive  Summary  of Issue Paper (p. Vol 3). Australian Jurnal of Emergency Management. Enarson, E. (2002). Gender Equality, Work, and Disaster Reduction. Making the Connection .
Hafid  Setiadi,  S.  S.  (2014). Modul  1:  Dasar-
Dasar Teori Peencanaan. Dipetik Juni 8,
2019, dari repository.ut.ac.id: http://repository.ut.ac.id/4330/2/PWKL4 308-M1.pdf
Helen,  T.  (n.d.). Women's  Studies  Encyclopedia Vol. I. New York: Green Wood Press. Huraerah, A. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
IASC. (2015). Guidelines for Integrating Gender- Based Violence Interventions in Humanitarian Action. Irawan,  V.  (2007).  Pengurangan  Resiko bencana. Makalah pada diskusi pengurangan  resiko  bencana (p.  6). Yogyakarta: UNDP. Komnas  Perempuan.  (2006). ADVOKASI  ANTI KEKERASAN  TERHADAP  PEREMPUAN; PENGALAMAN FORUM BELAJAR BERSAMA KOMNAS PEREMPUAN. Jakarta: Komnas Perempuan. Komnas  Perempuan.  (2007). Pelapor  Khusus Komnas Perempuan: Pengalaman Perempuan  Aceh  Mencari  dan  Meniti Keadilan  Dari  Masa  ke  Masa. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. (2018). CATATAN KEKERASAN  TERHADAP  PEREMPUAN
TAHUN  2017. TERGERUSNYA  RUANG AMAN  PEREMPUAN  DALAM  PUSARAN POLITIK POPULISME .
Maarif, S., Kinseng, R. A., & Pramono, R. (2016, October).  DIMENSI  SOSIAL  DALAM PENANGANAN BENCANA. SOCIAL
DIMENSION IN DISASTER MANAGEMENT , pp. 95-105. Mareta, N. (2014). Pengetahuan dan
Manajemen Bencana. Marshana, W. (1992). Kekuasaan dan Kekerasan Menurut  Johan  Galtung. Yogyakarta: Kanisius. Martha,  A.  E.  (2013). Perempuan,  Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Press. Meilanny  Budiarti  S,  H.  K.  (2018).  Penyusunan Rencana  Strategis  dalam  Manajemen Lembaga  Pelayanan  Sosial. Prosiding Penelitian  &  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 281-287. Moser,  C.  (1993). Gender  Planning  and Development. Routledge: Theory, practice and Training. Mulkan.  (2002). Psikologi  suatu  pengantar.
Jakarta: UII Press.
Murtakhamah, T. (2013). PENTINGNYA PENGARUSUTAMAAN  GENDER  DALAM PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANAPENTINGNYA PENGARUSUTAMAAN  GENDER  DALAM PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan
Sosial , 3.
National  Sexual  Violence  Resource  Center. (2010). What is sexual violence. Nurjanah,  d.  (2012). Manajemen  Bencana. Bandung: Alfabeta. Porter,  M.  (1996).  Competitive  Strategy  dalam Harvard Business Review. Rakha,  H.  (2018,  September  14). DAMPAK GEMPA  BUMI  LOMBOK  TERHADAP KERENTANAN KORBAN BERBASIS GENDER . Retrieved April 28, 2019, from Lombok Research Center: https://lrc.or.id/dampak-gempa-bumi- lombok-terhadap-kerentanan-korban- berbasis-gender/
Ramli, S. (2010). Manajemen Bencana. Jakarta: Dian Rakyat. Republika.  (2018,  August  24). Perempuan Rawan  Alami  Kekerasan  Saat  Bencana . Retrieved  April  28,  2019,  from Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/nasio nal/umum/18/08/24/pdyspk382- perempuan-rawan-alami-kekerasan- saat-bencana
NOMOR: 2 HALAMAN: 175 - 185 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.31243
Republika.  (2019,  april  9). Korban  Banjir Baleendah Masih Bertahan di Pengungsian .  Retrieved  april  28,  2019, from Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/nasio nal/daerah/ppoug5328/korban-banjir- baleendah-masih-bertahan-di- pengungsian Saraswati,
R. (2006). Perempuan  dan Penyelesaian  Kekerasan  dalam  rumah tangga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Steine,  G.  (1979). Strategic  Planning. Free Press.
Suwandiyanto,  M.  (2010). Manajemen  Strategi dan Kebijakan Perusahaan.
Suyanto,  B.  (2010). Masalah  Sosial  Anak. Jakarta: Kencana. Warfield,  C.  (2008). The  Disaster  Management Cycle. GDRC. Wheelen,  T.  L.  (2010). Strategic  Management and Business Policy Achieving Sustainability. Pearson. WHO  (World  Health  Organization).  (2012).
Understanding  and  addressing  violence against women. Sexual Violence . Wijayanto,  K.  (2012). Recognize  :  Pencegahan dan Manajemen Bencana. Zastrow,  C.  d.-A.  (2007). Human  Behavior  and The  Social  Environment. United  States of America : Thomson Brooks/Cole.