## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Aniek Periani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : aniekperiani68@yahoo.co.id
Wahyu Hariadi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email : hariadiwahyu67@gmail.com

## Abstrak
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir atau dimulainya ia  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Hak  tersebut  tidak  dapat  diambil  oleh  siapapun bahkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap  individu,  tidak  peduli  apakah  ia  individu  yang  termasuk  dalam  etnis  mayoritas ataupun etnis minoritas. Mengenai etnis minoritas sudah terdapat perlindungan terhadap etnis minoritas tentang hak-hak yang dimilikinya yang berdasarkan hukum internasional secara  umum  sudah  diatur  dalam  instrument-instrument  internasional,  kaum  etnis Rohingya  di  Myanmar  merupakan  kaum  etnis  minoritas  yang  mengalami  banyak pelanggaran  seperti  pengahupasan  kewarganegaraan,  pengekangan  terhadap  kebebasan memeluk  agama,  penindasan  terhadap  anak  dan  perempuan.  Beberapa  instrumen  yang mengatur  mengenai  pelanggaran-pelanggaran  yang  dialami  oleh  kaum  etnis  Rohingya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi mengenai Hak-hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas Berdasarkan Kewarganegaraan.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Etnis Rohingya.

## Abstract
Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has  the  responsibility  to  protect  the  rights  possessed  by  each individual,  regardless  of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which  under  international  law  are  generally  regulated  in  international  instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination  of  citizenship,  restriction  of  freedom  of  confession  religion,  oppression  of children  and  women.  Some  instruments  that  regulate  violations  experienced  by  the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship.
Keywords: Human Rights, Legal Protection, Ethnic Rohingya.

## Pendahuluan
Negara  merupakan  subjek  hukum yang  paling  utama,  terpenting  dan memiliki  kewenangan  terbesar  sebagai subjek  hukum  internasional.  Pasal  1
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan  Kewajiban  Negara,  menyebutkan bahwa  syarat  utama  berdirinya  suatu negara  yang  merdeka  dan  berdaulat adalah    adanya  wilayah  negara  dengan
batas-batas  yang  jelas,  selanjutnya adanya  penduduk  sebagai  pendukung jalannya  roda  pemerintahan,  kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek  hukum  internasional  (Sefriani,
2016:95). Praktik internasional terkait dengan  pemberian  pengakuan  terhadap negara  baru  berpedoman pada  beberapa kriteria berupa keyakinan adanya stabilitas  di  negara  tersebut,  dukungan umum dari rakyat negara yang bersangkutan, kemauan untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban internasional  (Turiman  Fachturahman Nur,  2011:  diakses  pada  tanggal  12 September 2017). Negara sebagai subjek hukum  internasional  merupakan  pihak yang  berkewajiban  untuk  melindungi , menjamin  dan  memenuhi  hak  asasi manusia  (HAM).  Kewajiban  negara menyangkut  hak  asasi  manusia  secara internasional  diatur  dalam  berbagai instrumen  hukum  HAM  internasional seperti  dalam Universal  Declaration  of Human  Right selanjutnya  disingkat
UDHR, International Covenant on Civil and Political Rights selanjutnya disingkat  ICCPR  dan International
Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights selanjutnya  disingkat ICESCR (Sujatmoko, 2016: 59).
UDHR yang diterima dan diumumkan  oleh  Majelis  Umum  PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 27 A (III) menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 sampai  Pasal  3  bahwa  semua  orang dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai martabat  dan  hak-hak  yang  sama. Mereka  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani serta  hendaknya  bergaul  satu  sama  lain dalam  persaudaraan.  Selain  itu  juga dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak atas semua hak dan kebebasan-
kebebasan  yang  tercantum  di  dalam
UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  politik  dan pandangan  lain,  asal-usul  kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.
Selain  itu  juga  dalam  Pasal  2 UDHR  Tahun  1948  hukum  atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara  yang  merdeka,  yang  berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kehidupan,  kebebasan  dan  keselamatan sebagai individu. Selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik. Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur oleh hukum internasional,  beberapa  pakar  hukum internasional memberikan definisi
tentang hak asasi manusia yang diantaranya, hak asasi manusia
merupakan  sesuatu  yang  dipahami  oleh banyak  kalangan  sebagai  hak-hak  dasar fundamental  yang  melekat  pada  setiap manusia  sehingga  mereka  bisa  hidup penuh  martabat  (Soetjipto,  2015:  9). Menurut Andrey Sujatmoko juga memberikan  definisi  tentang  hak  asasi manusia  yakni  hak-hak  yang  dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.
Umat  manusia  memilikinya  bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat  atau  berdasarkan  hukum positif,  melainkan  semata-mata  karena martabatnya sebagai manusia.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia ditegaskan  bahwa  hak  asasi  manusia adalah  seperangkat  hak  yang  melekat pada hakikat keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan  martabat  manusia.  Dalam  Pasal  3 Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan tentang diskiminasi yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang  langsung  ataupun  tak  langsung didasarkan  pada  pembedaan  manusia atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual maupun  kolektif  dalam bidang politik, ekonomi,  hokum, sosial, dan  aspek  kehidupan  lainnya..  Dengan demikian  faktor-faktor  seperti  ras,  jenis kelamin,  agama  maupun  bahasa  tidak dapat  menegaskan  eksistensi  hak  asasi manusia  pada  diri  manusia  (Sujatmoko, 2016: 2).
Myanmar  yang  juga  dikenal sebagai Birma, atau yang disebut Burma di  dunia  Barat  adalah  sebuah  negara  di Asia Tenggara yang telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988.  Pada  1988,  terjadi  gelombang demonstrasi besar menentang pemerintahan  junta  militer.  Gelombang demonstrasi  ini  berakhir  dengan  tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap  para  demonstran.  Perubahan nama  dari  Birma  menjadi  Myanmar dilakukan  oleh  pemerintahan  junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Pada pemilu tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi 82  persen  suara  namun  hasil  pemilu  ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa. Ibu kota  negara  ini sebelumnya terletak
di  Yangon  sebelum  dipindahkan  oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw  pada  tanggal  7  November 2005.  Junta  militer  mengubah  nama Birma menjadi Myanmar agar etnis non- Birma  merasa  menjadi  bagian  dari negara.  Walaupun  begitu,  perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional (dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar diakses pada tanggal 27 Oktober 2017).
Rohingya adalah salah satu etnis yang hidup di Myanmar. Etnis Rohingya telah  mendiami  kota  di  utara  negara bagian  Rakhine  yang  juga  dikenal dengan  nama  Arakan,  wilayah  bagian barat Myanmar, sejak abad ke-7 Masehi. Saat  ini  masih  terdapat  sekitar  600.000 orang Rohingya yang  tinggal di Myanmar.  Rohingya  adalah  kaum muslim  minoritas  yang  telah  tinggal  di Myanmar  barat  selama  berabad-abad. Meskipun telah  berabad-abad tinggal di Myanmar, Pemerintah Myanmar mengganggap bahwa Rohingya termasuk  dalam  etnis  Bengali  sehingga Pemerintah  Myanmar  tidak  mengakui mereka sebagai salah satu etnis
Myanmar, hal  ini  menyebabkan  mereka tidak  mendapatkan  kewarganegaraan Myanmar (Faniati, 2012: 7). Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  termasuk  pada tindakan  genosida  terutama  sejak  tahun 1978.  Hak  kebebasan  untuk  bergerak ( freedom to movement) bagi orang-orang Rohingya  dibatasi  secara  ketat  dan sebagian besar dari  mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Asrieyani,  2013:  42).  Kaum  muslim Rohingya juga diusir untuk meninggalkan Myanmar bahkan mereka dibunuh,  rumah-rumah  mereka  dibakar sehingga  banyak  timbul  korban  baik anak-anak dan wanita. Dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia  yang  terjadi  terhadap  etnis
Rohingya  maka  penulis  menganalisis mengenai  pelanggaran  yang  terjadi dengan mengangkat judul “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”
Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Yang
Fundamental dan Universal Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)  mencakup  tiga  elemen  utama bagi  eksistensi  manusia  baik  sebagai mahkluk  individu  dan  mahkluk  sosial yaitu integritas manusia ( human integrity ),  kebebasan  ( freedom )  dan kesamaan ( equality ) (Allan Rosas, 1995) Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian  dan  pemahaman tentang apa itu HAM.
Pemahaman  atas  pengertian  ini menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak  lain  dalam  konteks  vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar  individu)  baik  secara de  facto maupun de jure . Dengan demikian, nilai- nilai HAM  itu bersifat  fundamental dan universal  dengan  adanya  pengakuan, perlindungan  dan  pemajuan  terhadap integritas,  kebebasan  dan  kesamaan manusia  dalam  instrumen-instrumen pokok  HAM  internasional,  baik  di tingkat  internasional,  regional  dan nasional.
Walaupun nilai-nilainya
bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu,  pertama,  hak-hak  asasi  pribadi atau “personal rights” . Kedua, hak-hak azasi  ekonomi  atau  hak  untuk  memiliki sesuatu (“ property rights ”). Ketiga, hak untuk  mendapatkan  perlakuan  yang sama  dan  sederajat  dalam  hukum  dan pemerintahan  atau  “ right  of  legal equality ”.  Keempat,  hak-hak  asasi politik  atau  “ political  rights ”.  Kelima,
hak-hak  asasi  sosial  dan  kebudayaan atau “ social and cultural rights ”, seperti memperoleh  dan  memilih  pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai.  Keenam,  hak  berperkara  dan perlindungan  atasnya  atau  “ procedural rights” .  Pengertian  dan  pemahaman
HAM  dari  segi  substansi  ini  menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan,  realitas  yang  ada  dan kompleksitas  faktor-faktor  determinan lainnya.
Konsep  dan  nilai-nilai  HAM berubah  dan  sejalan  dengan  waktu  baik melalui proses evolusioner dan revolusioner  dari  kekuatan  normatif kedalam  proses  perubahan  sosial  dan politik  pada  seluruh  tatanan  kehidupan manusia (Bonanza Perwira,2003). Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti HAM dalam artian substansi  harus  dikembalikan  pada konsep  dasar  kenapa  HAM  itu  ada. HAM  itu  ada  dan  muncul  karena  hak- hak  asasi  tersebut  sifatnya  sangat mendasar  atau  asasi  (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak  diperlukan  agar  manusia  dapat berkembang  sesuai  dengan  bakat,  cita- cita,  serta  martabatnya  sebagai  manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.  Prinsip-prinsip  pemahaman HAM  harus  dijadikan  pijakan  utama sehingga  pengertian  dan  pemahaman HAM  dari  segi  substantif  menjadi aplikatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the  interdependence dari  nilai-nilai HAM itu sendiri (UNICEF, 1998).
Menurut ontologinya, HAM
adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat  karena  ia  mempunyai  suatu keistimewaan yang membuka
kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan  tersebut  (Theo  Huijbers,
1990).  Dengan  pengertian  yang  lebih sederhana,  HAM  adalah  hak  seseorang yang  jika  hak  tersebut  diambil  dari dirinya  akan  mengakibatkan  orang tersebut  menjadi  bukan  manusia  lagi (United Nations, 1998).
Hak  asasi  manusia,  sebagaimana yang  dipahami  di  dalam  dokumen- dokumen  hak  asasi  manusia  yang muncul  pada  abad  kedua  puluh  seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM),  mempunyai  sejumlah  ciri menonjol,  yaitu  (James  W.,  1987)  : Pertama,  supaya  kita  tidak  kehilangan gagasan  yang  sudah  tegas,  hak  asasi manusia  adalah  hak.  Makna  istilah  ini tidak  jelas,  namun  setidaknya  kata tersebut menunjukkan  bahwa  itu adalah norma-norma  yang  pasti  dan  memiliki prioritas  tinggi  yang  penegakannya bersifat  wajib.  Kedua,  hak-hak  ini dianggap bersifat universal , yang dimiliki  oleh  manusia  semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan  secara  tidak  langsung bahwa  karakteristik  seperti  ras,  jenis kelamin,  agama,  kedudukan  sosial,  dan kewarganegaraan  tidak  relevan  untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki  atau  tidak  memiliki  hak  asasi manusia.  Ini  juga  menyiratkan  bahwa hak-hak  tersebut  dapat  diterapkan  di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah  bahwa  itu  merupakan  hak internasional.  Kepatuhan  terhadap  hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian  dan  aksi  internasional  yang sah.
Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada  dengan  sendirinya , dan tidak  bergantung pada  pengakuan  dan penerapannya  didalam  sistem  adat  atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak  ini  boleh  jadi  memang  belum
merupakan  hak  yang efektif sampai  ia dijalankan  menurut  hukum,  namun  hak itu  eksis  sebagai  standar  argumen  dan kritik  yang  tidak  bergantung  pada penerapan  hukumnya.  Keempat,  hak asasi manusia dipandang sebagai norma- norma  yang  penting .  Meski  tidak seluruhnya  bersifat  mutlak  dan  tanpa perkecualian,  hak  asasi  manusia  cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan  di  dalam  benturan  dengan norma-norma nasional yang
bertentangan,  dan  untuk  membenarkan aksi  internasional  yang  dilakukan  demi hak  asasi  manusia.  Hak-hak  yang dijabarkan  di  dalam  Deklarasi  tersebut tidak  disusun  menurut  prioritas;  bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi manusia yang dipaparkan oleh Deklarasi itu  adalah  sesuatu  yang  oleh  para  filsuf disebut  sebagai prima  facie  rights . Kelima,  hak-hak  ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah.  Adanya  kewajiban  ini, sebagaimana  halnya  hak-hak  yang berkaitan  dengannya,  dianggap  tidak bergantung
pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya.
Pemerintah  dan  orang-orang yang berada  di  mana  pun  diwajibkan  untuk tidak  melanggar  hak  seseorang,  kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus  memiliki  tanggung  jawab utama untuk mengambil langkah- langkah  positif  guna  melindungi  dan menegakkan hak-hak orang itu.Keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan  yang  layak.  Tidak  seluruh masalah  yang  lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan  problem  hak  asasi  manusia. Sebagai  misal,  suatu  pemerintah  yang gagal  untuk  menyediakan  taman-taman
nasional  bagi  rakyatnya  memang  dapat dikecam  sebagai  tidak  cakap  atau  tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi,  namun  hal  tersebut  tidak  akan pernah  menjadi  persoalan  hak  asasi manusia.
Negara dan masing-masing individu  mempunyai  perannya  sendiri dalam  implementasi  HAM.  Peranan individu terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana
dikemukakan di atas, yakni bahwa HAM tidak  hanya  berisi  kewenangan  atau kebebasan  tetapi  juga  tanggung  jawab atau  kewajiban  individu,  dan  setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai  kewajiban  atau  tanggung jawab  untuk  menghormati  HAM  orang lain,  seperti  juga  orang  lain  dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran  HAM  seseorang  oleh individu  yang  lain  merupakan  suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum.
Namun  demikian,  peranan  negara sangatlah  sentral  dan  penting  dalam implementasi  HAM.  Merujuk  pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang  mengemban  kewajiban  untuk menjamin  dipenuhinya  HAM.  Negara mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin bahwa  HAM  itu  dihormati,  dilindungi, dimajukan  dan  dipenuhi.  Menghormati ( to  respect ),  melindungi  ( to  protect ), memajukan ( to promote ) dan memenuhi ( to  fullfill )  menunjukkan  tingkatan  aksi atau  tindakan  yang  harus  diambil  oleh negara dalam kaitannya dengan implementasi HAM. Menghormati merupakan  tindakan  pemerintah  yang paling “minim”  (berupa  tindakan negatif,  dalam  arti  tidak  melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban  negara  untuk  mengambil upaya  yang  paling  “penuh”  demi terwujudnya HAM.
Sifat  kewajiban  negara  yang diamanatkan  dalam  instrumen  HAM
internasional berkenaan dengan implementasi  HAM  berbeda  antara  hak sipil  dan  politik,  dan  hak-hak  ekonomi, sosial  dan  budaya.  Untuk  hak-hak  sipil dan  politik,  ICCPR  mewajibkan  negara untuk  “segera”  mengambil  langkah- langkah yang perlu di bidang perundang- undangan  atau  langkah  lainnya  dalam rangka  menghormati  dan  menjamin terlaksananya  hak-hak  sipil  dan  politik ini. Sedangkan untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, ICESCR mewajibkan negara  untuk  mengambil  langkah- langkah, dengan mengingat sumber daya maksimum  yang  dimilikinya,  dalam rangka terrealisasinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini secara progresif.
Hal  ini  bisa  dimaklumi  karena untuk  merealisasikan  hak-hak  sipil  dan politik  tidak  diperlukan  sumber  daya ekonomi yang besar sebagaimana dalam hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Namun  ini  tidak  lalu  berarti  bahwa negara  baru  mulai  wajib  mengambil upaya dalam rangka merealisasikan hak- hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  ini ketika  negara  sudah  mencapai  tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.
Seberapa pun kemampuan sumber daya ekonomi  atau  sumber  daya  lainnya, suatu  negara  tetap  sesegera  mungkin bergerak  ke  arah  terwujudnya  hak-hak ini.  Lagi  pula  ada  beberapa  hak  yang dijamin  dalam  ICESCR  yang  relatif tidak memerlukan sumber daya ekonomi yang besar. Negara, misalnya bisa segera melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif,  atau  yang  menyebabkan orang terhalang untuk menikmati haknya,  atau  peraturan  perundang- undangan yang
“memfasilitasi” pelanggaran  hak  oleh  negara.  Langkah- langkah seperti ini tidak harus menunggu sampai negara benar-benar makmur.
Ketika  suatu negara  meratifikasi suatu  intrumen  HAM  internasional,  ia bisa  langsung  memasukkan  ketentuan-
ketentuan  instrumen  tersebut  ke  dalam perundang-undangan  domestiknya  dan atau  melalui  langkah-langkah  lain. Implementasi  HAM  bisa  dilakukan sebaik-baiknya  bila tersedia perundang- undangan  yang  baik,  peradilan  yang independen, dan lembaga-lembaga demokrasi yang mapan. Di samping itu, pendidikan  dan  diseminasi  nilai-nilai
HAM  juga  merupakah  upaya  yang sangat
penting dalam rangka implementasi HAM.

## Sejarah Rohingya
Rohingya  adalah  salah  satu  etnis yang  berasal  dari  Negara  Myanmar. Myanmar  secara  resmi  mengakui  135 kelompok etnis kabupaten,
dikelompokkan  menjadi  8  besar  etnis nasional.  Etnis  Burma  sebanyak  68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China
3%, India 2%, Mon 2% dan lainnya 5%
Populasi yang bukan Myanmar merupakan  32%  dari  total  penduduk Negara Myanmar (dalam Cia The World Factbook. http://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/geos/bm.html  pada tanggal  26  Desember  2017).  Penolakan pemerintah  dan  tidak  menganggap muslim Rohingya sebagai warga negaranya,  dan  malah  mengatakan bahwa  etnis Rohingya merupakan imigran  dari  Bangladesh  bisa  kita  lihat dari  sejarah  dan  gelombang  pengungsi Bangladesh.
Pada  abad  ke  15  hingga  16 penguasa Rakhine Utara dan Bangladesh melakukan beberapa aktifitas kerjasama, mulai  dari  perdagangan,  militer  serta penyebaran  agama.  Pada  abad  inilah terjadi  arus  imigrasi  umat  islam  dari Bangladesh  ke  Arakan.  Kemudian ditahun  1784  raja  Myanmar  yakni Bodawpaya  melakukan  invasi  dan mengambil alih kerajaan Rakhine Utara untuk  menjadi  Myanmar  pusat.  Karena peristiwa itu akhirnya Rohingya
melarikan  diri  ke  daerah  Cox  Bazar  di Bangladesh.  Para  Rohingya  yang  kabur ke  Bangladesh  sebagian  dari  mereka tidak kembali ke Myanmar atau menetap di  Bangladesh  dan  menajdi  terintegrasi dengan masyarakat setempat. Pada tahun 1824, Inggris  menjajah Myanmar untuk menggelar otonomi daerah. Sampai pada perang  dunia  II  ada  beberapa  peristiwa pemberontakan  yang terjadi. Pada  masa pemerintahan  Inggris,  terdapat  migrasi Bangladesh  ke  Myanmar,  pemerintah Inggris mempertimbangkan hal tersebut. Namun  migrasi  yang  terjadi  selama periode  tersebut  dianggap  illegal  oleh pemerintah  Myanmar,  dan  itu  adalah salah  satu  alas  an  mengapa  mereka menolak  kewarganegaraan  Rohingya (Rizki, 2015:3). Terdapat dugaan yang memperlihatkan  kebijakan  pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi
terhadap  muslim  Rohingya  di  Negara bagian  Rakhine.  Pemerintah  Myanmar selama  ini  menggangap  bahwa  muslim Rohingya  sebagai  kelompok  imigran asing,  bukan  sebagai  warga  Negara Myanmar. Warga Myanmar yang mayoritas  Buddha  juga  selama  ini menyiarkan kebencian terhadap  muslim Rohingya.  Terdapat  bukti  dari  12 dokumen  yang  dianalisa  sejak  1993 hingga  2013  dan  mendapatkan  bukti bahwa pemerintah membatasi kebebasan dasar  dari  muslim  Rohingya  di  Negara bagian  Rakhine  tersebut.  Pembatasan tersebut  terjadi  dalam  bentuk  pergeran, kelahiran, perbaikan rumah dan pembangunan  tempat  ibadah.  Muslim
Rohingya  di  Rakhine  juga  dilarang berpergian keluar kota tanpa izin. Dalam laporan tersebut juga disebutkan, bahwa muslim Rohingya yang menikah dilarang  memiliki  lebih  dari  dua  anak. Dan  juga  jika  ingin  menikah  harus mengajukan  izin terlebih dahulu (Rizki, 2015:3).
Perlu  digarisbawahi  bahwa  jauh sebelum  terjadinya  komplik  horizontal pada  Juni  2012,  pemerintah  Myanmar telah  menerapkan  sejumlah  kebijakan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran  terhadap  HAM.  Kebijakan tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang dari etnis Rohingya, misalnya kebijakan Negara menyangkut kewarganegaraan  yang  secara  nyata bersifat diskriminatif dan sangat merugikan mereka. Pengingkaran terhadap  status  kewarganegaraan  inilah yang kemudian menimbulkan persoalan- persoalan  lain  yang  terkait  dengan  hak- hak orang Rohingya, seperti menyangkut hak untuk hidup, ha katas rasa aman, hak untuk  diperlakukan  sama  di  hadapan hukum,  pembatasan  atas  ha  katas kebebasan bergerak/berpindah, hak untuk  tidak  ditangkap  atau  ditahan secara  sewenang-wenang,  hak  atas pendidikan,  dan  hak  atas  pekerjaan (Sujatmoko, 2016:160).
Pengingkaran atas status kewarganegaraan orang-orang Rohingya tersebut  dapat  dikatakan sebagai contoh sempurna yang menggambarkan konsekuensi  yang  timbul  manakala seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan  ( statelessness ).  Oleh karena itu, menurut hukum internasional,  seseorang  tidak  boleh dalam  keadaan  tanpa  memiliki  status kewarganegaraan. Sebab, tanpa
kewarganegaraan, seseorang tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Hak atas status
kewarganegaraan  dan  hak  untuk  tidak didiskriminasi  merupakan  HAM  yang telah  dijamin  dalam  instrument  hukum internasional,  baik  dalam  Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik, maupun instrument hukum internasional lainnya (Sujatmoko, 2016:161).
Undang-undang  kewarganegaraan Myanmar  tahun  1982,  secara  ekspilist
tidak  mengakui  orang-orang  Rohingya sebagai warga Negara Myanmar. Undang-undang tersebut tidak menyebut etnis  Rohingya  sebagai  salah  satu  etnis disamping delapan etnis yang disebutkan yaitu  Arakan,  Burman,  Chin,  Kachin, Karen, Karenni, Mon dan Shan. Keadaan tanpa  status  hukum  tersebut  telah menjadikan orang-orang Rohingya tanpa mendapatkan perlindungan hukum sama sekali  dan  menjadikan  mereka  sebagai sasaran  kekerasan.  Keadaan  tersebut juga  dianggap  sebagai  faktor  kekerasan di  Arakan.  Keadaan  status  tersebut sebenarnya  telah  berlangsung  pada pertengahan  tahun  1970,  pada  saat  itu pemerintah mensyaratkan seluruh warga
Negara untuk memiliki National Registration  Certificates berdasarkan undang-undang imigrasi darurat, namun orang-orang  Rohingya  hanya  diberikan
Foreign registration cards
dan menyebabkan  anak  mereka  sulit  untuk bersekolah  dan  sulit  untuk  mencari pekerjaan (Sujatmoko, 2016:161).
United  Nations  High  Commisions  for Refugees ( UNHCR )
Lembaga internasional yang berkompeten  dengan  urusan  pengungsi adalah United Nations High Commissioner for Refugees yang selanjutnya disingkat UNHCR. Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus  menangani  masalah  pengungsi (Wagiman, 2012: 188). UNHCR dimandatkan  dalam  mengurusi  masalah pengungsi  didirikan  pada  tanggal  14
Desember  1950  pasca-Perang  Dunia  II memimpin dan mengkordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan
permasalahan  pengungsi  di  dunia. Tujuan  utama  UNHCR  adalah  untuk melindungi  hak-hak  dan  keamanan pengungsi  (“Sejarah  UNHCR,  Sebuah Organisasi  Global  yang  Rendah  Hati”,
diakses dari: http://unhcr.or.id/id/tentang-
unhcr/sejarah-unhc,  pada  tanggal  18 September 2017).
Dalam  upaya  menangani  dan melindungi  pengungsi  internasional, UNHCR memiliki situs resmi dan dalam situsnya  tersebut  menyatakan  bahwa mereka  melakukan  delapan  kegiatan dalam penanganan pengungsi internasional, yaitu: advokasi ( advocacy ), mencarikan alternatif untuk camp ( alternatif to camp ), menyalurkan bantuan ( assistance ), membangun kapasitas ( capacity building ), mencarikan  solusi jangka  panjang ( durable solution ), respon darurat ( emergency  response ),  pendanaan  ( fund raising )  dan  perlindungan  ( protection ) terhadap  pengungsi  (UNHCR,  “What We do”, diakses dari http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf
.html, pada tanggal 18 September 2017).
UNHCR  merupakan  salah  satu badan  yang  sukses  dalam  penanganan pengungsi  internasional.  Dalam  jangka waktu lebih dari enam dekade, UNHCR sampai  saat  ini  telah  memberikan pertolongan  kepada  65,3  juta  orang untuk  memulai  kembali  hidup  mereka. Selain  itu,  UNHCR  telah  dua  kali menerima nobel perdamaian dunia, yaitu pada  tahun  1954  atas  kerja  besarnya membantu pengungsi di Eropa, kemudian pada tahun 1981 atas kontribusinya  berupa  bantuan  bagi  para pengungsi  global.  Penerimaan  nobel perdamaian  ini  menjadikan  UNHCR sebagai salah satu organisasi
internasional  yang  menerima  nobel perdamaian  terbanyak  kedua  setelah
International  Comitee  of  Red  Cross selanjtnya disingkat ICRC yang mendapatkan nobel perdamaian sebanyak  tiga  kali  (dalam  “ The  High Commisioners” , diakses dari: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c8. html) .

## Perlindungan Hukum Terhadap Etnis
Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Sistem nilai yang menjelma dalam konsep  hak  asasi  manusia  bukanlah semata-mata  sebagai  produk  barat, melainkan  memiliki  dasar  pijakan  yang kokoh  dari  seluruh  budaya  dan  agama. Pandangan  dunia  tentang  hak  asasi manusia adalah pandangan kesemestaan bagi  eksistensi  dan  proteksi  kehidupan dan  kemartabatan  manusia  (Muhtaj, 2008:1).  Hak  asasi  manusia  berubah menjadi dua sisi dari sebuah mata pisau. Pada  satu  sisi  mengedepankan  dimensi humanitas manusia, tetapi pada sisi yang lain hak asasi manusia dipandang terlalu menakutkan  bagi  setiap  orang  terlebih bagi  pengambil  kebijakan  karena  di dalamnya  sarat  dengan  hegemoni  dan kooptasi (Muhtaj, 2008:3).
Pengakuan  bahwa  setiap  orang, dimana  saja  ia  hidup  di  dunia  ini, memiliki  martabat  kodrati  dan  hak-hak yang  sama  dan  tidak  dapat  dicabut  dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan  bagi  kebebasan,  keadilan  dan perdamaian di dunia (Irsan, 2009:6). Hak asasi  manusia  adalah  suatu  konsepsi mengenai  pengakuan  atas  harkat  dan martabat  manusia  yang  dimiliki  secara alamiah  yang  melekat  pada  setiap manusia  tanpa  perbedaan  bangsa,  ras, agama  dan  jenis  kelamin.  Dalam pengertian  universal  hak  asasi  manusia diartikan  sebagai  hak  dan  kebebasan dasar  manusia  yang  secara  alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia  tidak  dapat  hidup  secara  wajar sebagai manusia (Irsan, 2009:24).
Hak  asasi  manusia  dipercayai sebagai  memiliki  nilai  universal.  Nilai universal  berarti  tidak  mengenal  batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk  hukum  nasional  diberbagai Negara  untuk  dapat  melindungi  dan menegakkan  nilai-nilai  kemanusiaan.
Bahkan  nilai  universal  ini  dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian
internasional
dibidang  HAM,  seperti International Convenant on Civil and Political Rights, International  Convenant  on  Economic, Social  and  Cultural  Rights, dan  masih banyak lagi. Namun kenyataan menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  HAM yang universal ternyata dalam
penerapannya  tidak  memiliki  kesamaan dan keseragaman (Muladi, 2005:70).
Penafsiran hak  untuk  hidup, misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara  satu  Negara  dengan  Negara  lain. Dalam  penterjemahan  hak  ini  tiap-tiap Negara memiliki penafsiran yang berbeda  tentang  seberapa  jauh  Negara dapat  menjamin  hak  untuk  hidup. Penerapan akan terkait dengan karakteristik  ataupun  sifat  khusus  yang melekat  dari  setiap  Negara.  Merupakan suatu fakta bahwa Negara di dunia tidak memeliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk  ekonomi,  sosial,  politik  dan terpenting  system  dan  budaya  hukum. Sebagai akibat terjadi ketidakseragaman dalam  pelaksanaan  HAM  di  tingkat paling  nyata  di  masyarakat  (Muladi, 2005:70).
Supaya apa yang disebut hak asasi manusia itu menjadi jelas dan pasti bagi setiap  orang,  maka  hak  asasi  manusia perlu dirumuskan dalam bentuk tertuliis dalam bingkai hukum positif
internasional. Terwujudlah kaidah- kaidah dan asas-asas hukum tentang hak asasi  manusia,  atau  yang  lebih  dikenal dengan nama hukum hak asasi manusia. Pada tataran internasional kaidah-kaidah tentang  hak  asasi  manusia  itu  sebagian besar berupa perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Jadi  apa  yang  disebut  hukum  hak  asasi manusia  adalah  sekumpulan  kaidah- kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang berkenaan  dengan  hak  asasi  manusia (Parthiana, 2015:210).
Todung Mulya Lubis menyebutkan  ada  empat teori  hak  asasi manusia,  yang  pertama,  hak-hak  alami, berpandangan  bahwa hak asasi  manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan  takdirnya  sebagai  manusia. Kedua, teori positivis, yang berpandangan  bahwa  karena  hak  harus tertuang  dalam  hukum  yang  riel,  maka dipandang  sebagai  hak  melalui  adanya jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural yakni salah  satu  bentuk antitesisdari  teori  hak-hak  alami.  Teori ini  berpandangan  bahwa  menganggap hak  itu  bersifat  universal  merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut  dengan  imperalisme  kultural. Yang  ditekankan  dalam  teori  ini  adalah bahwa  manusia  merupakan  interaksi sosial  dan  kultural  serta  perbedaan tradisi  budaya  dan  peradaban  berisikan perbedaan  cara  pandang  kemanusiaan. Keempat, doktrin Marxis yang menolak teori  hak-hak  alami  karena  Negara  dan kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan  sebagai  hak  individual, apabila  telah  mendapat  pengakuan  dari Negara dan kolektivitas (Muhtaj,
2008:6).
1. Magna  Charta  (Piagam  Agung 1215)
2. Bill of Rights (UU Hak 1689)
3. Declaration  Des  Droits  de  L “home et de Citoyen” (Deklarasi Hak  Asasi  Manusia  dan  Warga Negara Perancis tahun 1789)
4. Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789)
5. Declarations  of  Human  Rights PBB
6. Piagam Atlantic Charter Sejarah  HAM  dimulai  ketika
kedudukan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  yang  paling  tinggi  tingkatannya direndahkan  martabatnya atau dianggap mahluk  yang  dapat  dipermainkan  oleh
yang  lebih  kuat  atau  lebih  tinggi statusnya  dalam  masyarakat.  Nasib manusia sebagai mahluk Tuhan menjadi tidak  ada  harganya  karena  orang  yang merasa  lebih  tinggi  derajatnya  itu menindas,  memeras  atau  memaksakan kehendaknya. Manusia dianggap sebagai budak  yang  nasibnya  ditentukan  oleh tuannya,  yaitu  yang  merasa  berhak atasnya. Apalagi ketika penjajahan yang dilakukan  bangsa-bangsa  barat,  dimulai oleh  bangsa  Portugis  dan  Spanyol dengan penjelajahan samuderanya,
banyak  bangsa-bangsa  yang  tertindas,
diperlakukan semena-mena. Justru kesadaran  manusia  kemudian  timbul karena ketidakadilan, perbuatan
sewenang-wenang mulai mendapat perlawanan  dari  bangsa  yang  tertindas. Di  negara-negara  lain  manusia  yang dianggap lebih rendah tingkatannya oleh bangsanya  sendiri,  terutama  di  negara- negara  yang  berbentuk  kerajaan  juga melakukan perjuangan melawan
penindasan  oleh  golongan  bangsawan atau keluarga raja.
Manusia dari berbagai bangsa dan negara  ada  yang  memperjuangkan HAM.  Perjuangan  pengakuan  terhadap hak  asasi  kemudian  dituangkan  dalam berbagai  UUD,  perundangan,  piagam hak  asasi,  konvensi  yang  tertulis  dan tersimpan  sampai  saat  ini.  Perjuangan HAM terus-menerus berlangsung selama masih  ada  sekelompok  orang  atau manusia  mau  merendahkan  martabat manusia  lainnya.  Sepanjang  sejarah mengenai  hak-hak  asasi  manusia,  telah lahir  naskah  atau  piagam-piagam  hak asasi  yang  memperjuangkan  kehidupan manusia.
Hak-hak  asasi  manusia  itu, misalnya sebagai berikut.
1. Magna Charta, 1215
Piagam  ini  lahir  di  Inggris  pada saat kesewenang-wenangan golongan bangsawan/raja menindas rakyat dengan berbagai
macam  pajak  dan  tindakan  lain yang tidak terpuji. Piagam Magna  Charta  berisi,  antara  lain sebagai berikut ini. a. Seorang  pun  tidak  boleh memungut pajak tanpa sepengetahuan dewan penasihat raja. b. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa  atau  dihukum  tanpa alasan hukum.
2. Habeas Corpus Act, 1679 Piagam  ini  lahir  di  Inggris  pada masa  pemerintahan  Charles  II, yang  memuat  jaminan  bahwa seseorang  tidak  boleh  ditangkap dan ditahan secara semena-mena, kecuali  menurut  peraturan  yang berlaku.
3. Bill of Rights, 1689 Piagam  hak  asasi  ini  diciptakan oleh  parlemen  Inggris  kepada Prince  of  Orange,  yang  memuat pengakuan  terhadap  hak  petisi, kebebasan berbicra, dan kebebasan mengeluarkan pendapat  bagi  parlemen  dan pemilihan parlemen harus bebas. 4. American Declaration of Independence, 4 Juli 1776 Piagam  ini  merupakan  piagam HAM yang mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama, dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.
5. Declaration  des  Droits  del’ Home et du Citoyen, 14 Juli 1789
(Pernyataan  Hak  Asasi  dan Warga Negara) Piagam  ini  merupakan UU  yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan  terhadap  tindakan sewenang-wenang  Raja  Louis XVI,  Revolusi ini  terkenal dengan semboyan Liberty ,
Egolite dan Fraternite .  Isi  dari piagam ini.
a. Manusia  dilahirkan  bebas dan memiliki hak yang sama.
b. Hak-hak  itu  ialah  kebebasan hak milik, hak keamanan.
6. The Four Freedom of Roosevelt, 1941  yang  dicetuskan  oleh Presiden A.S., F.D. Roosevelt
a. Kemerdekaan  berbicara  dan mengeluarkan pendapat.
b. Kemerdekaan beragama.
c. Kebebasan dari segala kekurangan.
d. Kebebasan dari segala ketakutan.
7. The  Universal  Declaration  of
Human  Rights,  10  Desember 1948 Piagam  hak  asasi  PBB  yang berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan  pendapat  terdapat dalam Pasal 19 yang menyatakan setiap orang berhak untuk mempunyai  pikiran  sendiri  dan untuk mengeluarkan pendapatnya,  hak  ini  meliputi juga kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur  tangan  orang  lain  dan untuk  mencari,  menerima,  dan menyiarkan penerangan dan pendapat  melalui  media  apapun dan  tanpa  mengindahkan  batas negara.
Perlindungan  terhadap  etnis  dan langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi  rasial  telah  dibuat  PBB dengan  cara  mengadopsi  sejumlah resolusi, konvensi dan deklarasi. Dalam konferensi dunia pertama untuk memberantas  rasisme  dan  diskriminasi rasial,  negara-negara  didesak  untuk menghapuskan  diskrimasi  karena  latar belakang etnis atau kebangsaan diantara warga  negaranya  dan  melindungi  serta mempromosikan  HAM  etnis  minoritas dan  kebangsaan.  Konferensi  tersebut
merekomendasikan negara-negara untuk mengadopsi  langkah-langkah  khusus  di bidang  ekonomi,  sosial,  pendidikan, budaya,  dan  hak-hak  sipil  dan  politik untuk  memastikan  bahwa  semua  orang akan  menikmati  kesetaraan  hukum, sehingga  menjamin  diskriminasi  antara mayoritas dan minoritas telah dieliminasi. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada 9 Desember  1948.  Konvensi  ini  mulai berlaku pada 12 Januari 1951.
Convention  on  the  Prevention  and Punishment  of  the  Crime  of  Genocide adalah  perjanjian  HAM  pertama  yang disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB. Konvensi  ini  memfokuskan  perhatian pada  perlindungan  minoritas  nasional, ras,  etnis,  dan  agama  dari  ancaman mengenai keberadaan mereka.
Berkaitan  dengan  etnis,  dalam Pasal II Konvensi mengenai Pencegahan dan  penghukuman  terhadap  kejahatan genosida  melindungi  keberadaan  etnis dari segala tindakan yang dapat menyebabkan  punahnya  sebagian  atau keseluruhan kelompok etnis, baik dengan  cara  yang  mencegah  kelahiran bayi dalam kelompok etnis tertentu atau menghilangkan  nyawa  anggota-anggota kelompok  etnis  tersebut.  Seperti  apa yang terjadi pada masa perang dunia ke II ketika pemimpin Jerman Adolf Hitler berupaya  untuk  menghancurkan,  atau mengahabiskan  keturunan  dari  pada etnis  Yahudi  yang  saat  itu  tersebar  di wilayah Eropa. Pelaku genosida maupun yang  merencanakan  genosida  baik mereka adalah pemimpin yang bertanggungjawab secara konstitusional, pejabat  public,  atau  individu  dapat diadili  melalui  pengadilan  di  negara terjadinya  genosida  maupun  melalui pengadilan  internasional  yang  memiliki yurisdiksi.  Dalam  hal  kasus  etnis Rohingya  yang  mengalami diskriminasi yang  mengarah  pada  tindakan  genosida
maka pengadilan Myanmar berhak untuk mengadili  mengenai  kasus  tersebut namun karena dalam  hal  ini pemerintah Myanmar  yang  melakukan  kejahatan tersebut  maka  pengadilan  internasional dapat menggunakan yurisdiksinya untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan  keadilan  yang  seadil- adilnya bagi kaum etnis Rohingya.

## Kesimpulan
Hak  asasi  manusia  adalah  hak dasar  yang  dimiliki  manusia  sejak  ia lahir  atau  dimulainya  ia  berinteraksi dengan  masyarakat.  Hak  tersebut  tidak dapat  diambil  oleh  siapapun  bahkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, tidak peduli apakah ia  individu  yang  termasuk  dalam  etnis mayoritas  ataupun  etnis  minoritas. Mengenai etnis minoritas sudah terdapat perlindungan  terhadap  etnis  minoritas tentang  hak-hak  yang  dimilikinya  yang berdasarkan hukum internasional secara umum  sudah  diatur  dalam  instrument- instrument  internasional,  kaum  etnis Rohingya di Myanmar merupakan kaum etnis  minoritas  yang  mengalami  banyak pelanggaran seperti pengahupasan kewarganegaraan, pengekangan
terhadap  kebebasan  memeluk  agama,
penindasan terhadap anak dan perempuan.  Beberapa  instrumen  yang mengatur mengenai pelanggaran- pelanggaran  yang  dialami  oleh  kaum etnis Rohingya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi mengenai  Hak-hak  Penduduk  yang Termasuk Kelompok Minoritas
Berdasarkan  Kewarganegaraan,  Etnis, Agama,  dan  Bahasa  1992,  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan Politik  1966,  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya,  Konvensi  Genosida,  Konvensi Internasional  Menentang  Penyiksaan,
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi  Rasial  1965,  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,
Konvensi  Hak  Anak,  dan  Konvensi Mengenai Status Pengungsi.

## Daftar Pustaka
Eide,  Asbjorn,  Catarina  Krause,  Allan Rosas,  1995, Economic,  Social and Cultural Rights, A Textbook ,
Martinus Nijhoff, Dordrecht.
Irsan, Koesparmono. 2009. Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia .  Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Nickel,  James  W.,  1987, Making  Sense of  Human  Rights:  Philosophical Reflection  on  the  Universal Declaration of the Human
Rights, The  Regents  of  the
University of California. Sefriani.  2016. Hukum  Internasional Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Soejono dan H Abdurahman. 2003.
Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Rineke Cipta.
Sujatmoko, Andrey. 2016. Hukum HAM
Dan Hukum Humaniter . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Taihitu, Bonanza Perwira,2003, Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu  1991-2002, Thesis  pada Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas  Indonesia.
Theo  Huijbers,  1990, Filsafat  Hukum ,
Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
UNICEF,  1998, A  Human  Rights Approach to UNICEF Programming  for  Children  and Women  :  What  It  is  and  Some Changes It Will Bring.
United  Nations,  1998, Human  Rights, Questions  and  Anwers ,  United
Nations  Department  of  Public Information, New York. W.  Soetjipto,  Ani.  2015. HAM  Dan Politik  Internasional  Sebuah Pengantar .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Wagiman.  2012. Hukum  Pengungsi
Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Widyawati,  Anis.  2014. Hukum  Pidana Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.