## Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam Subhan
Nafkah Isteri Ter- Thalaq Ba’in :
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Fuad Rahman
Diskursus Hukum Kewarisan ‘An-Tarâdhin : Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambio
Albert Al-Fikri

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. IV hlm. 1- 152 no. 1 Probolinggo, Januari – Juni 2017 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief
Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Board Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor
Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of  Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of  Islam in Indonesia and other parts of  the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com ; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017                    ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of  Contents
1 Subhan
NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM

## PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

## 17 Fuad Rahman

## NAFKAH ISTERI TER- THALÂQ BA‘ÎN
: KAJIAN SEJARAH SOSIAL

## PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL

## 33
Albert Al-Fikri

## DISKURSUS HUKUM KEWARISAN
‘AN-TARÂDHIN :

## MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI

## 55 Refky Fielnanda
PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI

## DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

## 69 Alvan Fathoni
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

## 85 Bakir
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

## 97 Musolli

## AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI: STUDI TAFSIR AL-MÎZAN DAN TAFSIR TAHRÎR WA AL-TANWÎR

## 109 Idrus

## FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL

## 123 Mursyid PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN: PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

## 141 Faizin

## HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

## Fuad Rahman

## NAFKAH ISTERI TER- THALÂQ BA‘ÎN : KAJIAN SEJARAH SOSIAL PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fuadasia30@gmail.com
Abstrak: Islam telah menetapkan aturan tentang kewajiban‘iddah bagi wanita tertalak. Demikian pula telah ditetapkan kewajiban bagi seorang suami untuk tetap menafkahi wanita yang telah dia talak yang masih ada dalam masa ‘iddah. Hal ini bertujuan agar istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak begitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa-masa awal perceraian tersebut. Namun, ketetapan tersebut kemudian menjadi berbeda apabila bentuk talak yang dijatuhkan oleh suami berupa talak ba’în, yaitu ketika suami mengucapkan talak tiga atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya yang kemudian berimplikasi terhadap ketidakbolehan untuk merujuk kembali istri yang dicerai tersebut kecuali mantan istrinya menikah kembali dengan orang lain dan sudah disetubuhi. Dalam konteks ini maka para ulama (empat madzhab) berbeda pendapat, namun secara tegas Imam Ahmad ibn Hambal menetapkan bahwa tidak ada kewajiban untuk menafkahi istri yang sudah ditalak bain oleh suaminya. Ketetapan hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad tersebut didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi dari Fatimah ibnti Qais dari Rasulullah SAW, tentang wanita yang ditalak ba‘in (ditalak tiga).
Katakunci: nafkah istri, thalaq ba’in, Imam Ahmad ibn Hambal
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Abstract: The obligation of  ‘iddah for divorced women has been under rule of  Islam. Meanwhile, it is also obligation for men to provide his divorced women a material support during ‘iddah period. It aims to facilitate her for living survival after the firstly time divorce. However, the rule possibly changes if  the divorce is condemned in terms of  thalaq ba’in, a condition in which the men takes three-divorce or state the third divorce to women with its implication to the prohibition for getting remarriage except only if  the women has been under married by other men. For this case, the four ulama’s (with four schools of thought) have different decisions, but Imam Ahmad ibn Hambal determined that there is no obligation for providing material support for the divorced woman with thalaq ba’in. The enforcement of  this law is based on the hadith as narrated by Asy-Sya’bi from Fathiman binti Qais from Rasulullah on the women with thalaq ba’in.
Keywords : livelihood, thalaq ba’in , Imam Ahmad ibn Hambal
Biografi Intelektual
Imam Ahmad Ibn Hambal, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Hilal Ibn As’ad Ibn Idris Ibn Abdullah  Ibn  Hasan  Asy-Syaibani  al-Marwasi  al-Baghdadi. 1 Nasab dan silsilah Imam Ahmad Ibn Hambal bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Nizar yang berada pada tingkat ketirunan ke-19 di atas Rasulullah Saw, sebagaimana berikut:
Ayahnya bernama Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asas ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf  ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dahal ibn Akabah ibn Sya’b ibn Ali ibn Baqa ibn Qashid ibn Aqsy ibn Dami ibn Jadlah ibn As’ad ibn Rabi’ah ibn Nizar. 2 Ibunya adalah dari wanita Syaibaniyah yang bernama Shofiah ibnti Maimunah ibnti Abdul Malik ibn SAWadah ibn Hindun Asy- Syaibani, golongan terkemuka dari bani Amir. Ibunya, sama halnya dengan ayahnya yang berasal dari kabilah Bani Syaiban, adalah  seorang  wanita  yang  sangat  memahami  bukan  hanya  keutamaan- keutamaan dari tradisi yang dibanggakan oleh kaumnya, melainkan juga banyak mengetahui kisah-kisah sejarah masyarakat Arab dan pusaka-pusaka peninggalan Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Semua itu diperkenalkan sendiri oleh ibunya kepada Ahmad sejak usia remaja. Ibunya jugalah yang memilihkan perguruan, guru-guru atau ulama-ulama mana yang menurutnya patut dijadikan guru di bidang hadits dan ilmu fiqh setelah menyelesaikan pelajaran Al-Quran. 3
1 T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 517.
2   Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 2 , (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993),  82.
3  Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh Penerjemah: H.M.H. Al- Hamid
Ahmad lahir di kota Baghdad, Rabiul Akhir 164 H/ 780M. 4 Menurut riwayat, ayah dan ibundanya tinggal di kota Marwin, wilayah Khurasan, ketika ia masih di dalam kandungan, ibunya pergi ke Baghdad, dan di sanalah  Ahmad  dilahirkan.  Ia  lahir  di  tengah-tengah  keluarga  terhormat yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan, kemauan, kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, karenanya ia terbiasa dengan kesederhanaan. 5
Imam  Ahmad  hidup  pada  masa  pemerintahan  khalifah  al-Ma’mun dari  Dinasti  Abbasiyah.  Ketika  itu  aliran  Mu’tazilah  berada  pada  masa kejayaannya. Al-Ma’mun menjadikan aliran ini sebagai Madzhab resmi negara dan selanjutnya dengan menggunakan kekuasaannya, ia memaksakan aliran ini kepada pembesar kerajaan serta tokoh-tokoh masyarakat. Di antara ajaran Mu’tazilah yang dipaksakan itu adalah paham yang mengatakan bahwa Al- Quran  adalah  makhluk  atau  ciptaan  Tuhan.  Peristiwa  ini  menyebabkan terbunuhnya beberapa ulama terkemuka yang mempertahankan pendiriannya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan firman Allah. Diantara para ulama tersebut adalah Imam Ahmad, bahkan ia dipandang sebagai pemuka kelompok oposisi yang menentang keinginan penguasa untuk memaksakan paham  Mu’tazilah  ini.  Karena  membangkang,  ia  ditangkap  dan  dikirim menghadap  al-Ma’mun  di  Tarsus.  Sebelum  sampai  di  kota  itu,  al-Ma’mun wafat dan digantikan oleh putranya al-Mu’tashim, namun ia masih menyiksa Imam Ahmad, memenjarakannya agar Imam Ahmad mau mengikuti hujjah dari  al-Ma’mun  agar  mengakui  bahwa  Al-Quran  itu  makhluk,  namun    ia konsiten pada pendiriannya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Setelah al- Mu’tashim wafat ia digantikan oleh al-Wasiq, raja yang ini berlaku lebih kejam lagi kepada Imam Ahmad, kemudian setelah al- Wasiq wafat, jabatan kepala negara digantikan oleh baginda al-Mutawakkil Billah. Pada masanya Imam Ahmad diberikan kebebasan dari hukuman dan dikeluarkan dari Penjara, sekaligus dihormati sebagai ulama yang istiqâmah mengamalkan ilmunya. 6
Imam Ahmad keluar dari penjara, pada usia yang telah lanjut. Tubuhnya yang sering mendapat penyiksaan membuat ia sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk dan akhirnya ia wafat pada hari Jum’at tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 241 H/ 855 M. Imam Ahmad ibn Hambal dimakamkan di Bâb al-Harb di Kota Baghdad. 7
Al-Husaini , (Bandung: Pustaka Hidayat, 2000),  458. 4  M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab , (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002),  221.
5 Ibid. ,  222. 6  Ahmad  Asy-Syurbasi, Sejarah  dan  Biografi  Imam  Empat  Madzhab, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991),  255.
7  Huzaemah  Tahido  Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),  138.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Imam Ahmad menerima pendidikan pertama di Baghdad, Kota yang dihuni  oleh  orang-orang  dari  budaya  yang  berbeda,  sekaligus  juga  pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Untuk itu, keluarganya mengirimkan untuk belajar di sana dengan harapan agar kelak ia menjadi seorang agamawan terkemuka. Imam Ahmad mengawali pendidikannya dengan belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama di Baghdad sampai usia 16 tahun. Kemudian ia memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi para ulama ternama di berbagai tempat, seperti Kufah, Bashra, Syam (Suriah), Yaman, Makkah dan Madinah. Ketika masih berumur 14 tahun, ia telah dipilihkan dengan dua prioritas pilihan yang sulit, antara menempuh jalan ahli fiqh atau menempuh jalan ahli hadits. Kedua jalan itu merupakan jalan yang sama-sama memperlihatkan hasil yang nyata; telah nyata siapa fuqaha yang mengeluarkan fatwa dan putusan, dan siapa pula muhadditsîn yang menyiapkan materi dalil untuk ahli fiqh . Pada masa itu fiqh yang terkenal di Baghdad adalah fiqh Iraqi yang dikembangkan oleh Muhammad Ibn al-Hasan, al-Hasan Ibn Ziyad, al- Lu’lui dan lain-lain. Dalam dilema keilmuan tersebut ia akhirnya memutuskan untuk memilih jalan hadits, meskipun sebelumnya ia telah menempuh jalan yang dilalui para Fuqaha yang mengumpulkan antara fiqh dan hadits, Ia belajar pada al-Qadhi Abu Yusuf. Kendati demikian pada akhirnya Imam Ahmad lebih cenderung kepada hadits. 8 Ia mempelajari hadits yang tersebar di berbagai kota, Basrah, Kufah, Baghdad dan Hijaz.
Dalam mempelajari hadits Imam Ahmad memiliki dua metode, yaitu:
1. Mencatat segala hadits yang didengar kemudian menghafalnya. Ia bahkan memanfaatkan catatannya dalam meriwayatkan hadits, hal itu dilakukannya untuk memastikan validitas apa yang diriwayatkannya.
2. Menjadikan  hadits,  fatwa-fatwa  sahabat  dan  hasil-hasil  ijtihad  mereka sebagai pelajaran pokok. 9
Para guru Imam Ahmad adalah ulama terkemuka, di antaranya Imam Ismail ibn Aliyyah, Hasyim ibn Basyir, Hammad ibn Hallid, Mansur ibn Salamah, Muzafar ibn Mudrik, Usman ibn Umar, Hasyim ibn Qasim, Abu Said banu Hasyim, Muhammad ibn Zayyid, Muhammad ibn Ash, Yazin ibn Harun, Muhammad ibn Jafar, Ghundur, Yahya ibn Said, Abdurrahman ibn Mahdi, Basyar ibn Fadl, Muhammad ibn bakar, Abu Dawud, Ruh ibn Ubaidah,Wati ibn Jarrah, Muawiyah al-Aziz, Abdullah ibn Muwamir, Abu Usamah, Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Salim, Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, Ibrahim ibn Sa’id,  Abdurrazaq  ibn  Humam,  Musa  ibn  Thariq,  Wahid  ibn  Mulim,  Abu Mashar  Ad-Dhimasqy,  Ibnu  Yaman,  Mu’ammar  ibn  Sulaiman,  Yahya  ibn Zaidah dan Abu Yusuf  al-Qardhi. Selain para ulama tersebut Imam Ahmad
8  Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, 519. 9 Ibid., 520.
juga belajar dengan Imam Syafi’i. Dari asuhan kedua tangannya Imam Ahmad telah melahirkan para ulama, diantara para muridnya ialah  Imam Hasan ibn Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Abu Zur’ah al-Dimasqy, Imam Hambal ibn Ishak as-Syaibany, Imam Shalih dan Imam Abdullah yang keduanya ini merupakan putranya sendiri yang juga berhasil menjadi ulama besar pada masanya.
Layaknya para penuntut ilmu, ia selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar, menghafal, serta memahami hadits-hadits, sehingga tidak heran ketika menjadi seorang alim ia dapat menghafal sejuta hadits, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Abu Zuriah bahwa Imam Ahmad sejak 179 H-186 H, yakni sejak mempelajari dan menuntut hadits-hadits Nabi satu demi satu, ia mencatat, menghimpun dan menyusunnya. Setelah dihimpun dan disusun dalam  beberapa  jilid  himpunan  hadits-hadits  itu  dinamakan  “ al-Musnâd ”. Kitab al-Musnad sepanjang penyelidikan para ahli berisi 40.000 hadits, di antara sekian banyak itu terdapat 10.000 hadits diriwayatkan dengan berulang- ulang.  Artinya,  hanya  ada  30.000  hadits  yang  tidak  berulang-ulang.  Selain al-Musnâd , Imam Hambali juga mengarang beberapa kitab: Tafsir al-Qur’ân, kitab al-Nasîkh wa al-Mansûkh (kitab mengenai ayat-ayat yang menghapuskan dan dihapuskan hukumnya), kitab Jawâbana al-Qur’ân , kitab al-Muqaddam wa al-Mu’akhkhar fî al-Qur’ân (buku tentang ayat-ayat  yang terdahulu dan yang kemudian diturunkan), kitab al-Târikh (buku sejarah), Kitab al-Manâsikh al- Shâghir (buku kecil tentang ayat-ayat yang dihapuskan), kitab al-Manâsikh al- Kabîr (buku  besar  tentang  ayat-ayat  yang  dihapuskan),  kitab al-’Illâh (buku tentang sebab-sebab hukum), kitab Tha’at al-Rasûl (buku mengenai ketaatan kepada Rasul), kitab al-Shalâh dan kitab al-Warâ’ (buku mengenai ketakwaan). 10
Imam Ahmad adalah imam di bidang hadits sekaligus imam di bidang fiqh.  Hanya  saja,  argumentasi  fiqhnya  lebih  cenderung  kepada atsar . Ibnu Jarir 11 tidak menggolongkan ia ke dalam kalangan para Fuqaha. Akan tetapi beberapa penelitian telah menuntut mengkategorikannya sebagai seorang ahli hukum yang berpedoman pada atsar . Dalam memberikan fatwa tentang urusan agama  dan  hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan  agama  ia  merupakan faqih yang sangat berhati-hati, baik ketika menjawab maupun menjelaskan hukumnya. Bahkan ketika dihadapkan dengan persoalan yang tidak ia pahami atau masih meragukan, ia tak segan untuk menyatakan: “Saya tidak tahu atau belum tahu atau belum saya periksa”.  Inilah salah satu pernyataan tentang cara-cara Imam Ahmad dalam memberikan fatwa dan/atau jawaban tentang persoalan  yang  dihadapi,  baik  masalah  hukum  atau  masalah-masalah  yang
10 Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, 145. 11 Baca selengkapnya dalam Ash-Shaddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, 536
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
baru terjadi dalam lingkungan masyarakat. 12 Karena masalah hukum yang terkait dengan agama itu tidak mudah dan sangat sulit, maka ia menghimbau para pimpinan dan berpesan kepada siapa saja yang hendak memberi fatwa atau  jawaban  kepada  orang  lain  tentang  masalah-masalah  keagamaan,  agar mengerti  tentang  Al-Quran,  Sunnah,  mengerti  akan  perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Singkatnya bahwa orang yang hendak memberikan fatwa itu hendaklah orang yang mempunyai persediaan alat-alat yang lengkap dan pengertian yang cukup.
Imam  Ahmad  tidak  menulis  kitab  dalam  bidang  fiqh  yang  dapat dijadikan  pegangan  dan  acuan  madzhab  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Abu Hanifah, tetapi para muridnyalah yang menyerap nalar fiqihnya untuk kemudian  dijadikan  pegangan  dalam  penulisan  fiqhnya,  yakni  bahwa  fiqh Imam Ahmad dibangun atas lima landasan:
1. Nash (Al-Quran dan sunnah Nabi Saw.)
2.  Fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan dikalangan mereka maupun yang diperselisihkan.
3.  Hadits mursâl .
4.  Hadits dhaîf .
5. Qiyas. 13
Sebelum wafat, Imam Ahmad selalu merenungkan pemikirannya sendiri mengenai masalah-masalah “penciptaan Al-Quran” (terkait pendapat beberapa golongan bahwa Al-Quran itu makhluk), pada akhirnya ia menyatakan bahwa orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir, dan orang yang beranggapan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk adalah mubtadi’ (ahlul bid’ah).  Al-Quran,  baik  bunyi  huruf-hurufnya  maupun  makna-maknanya, adalah kalam (firman) Allah, bukan makhluk. Al-Quran tergolong ilmu Allah (pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu) dan pengetahuan-Nya bukanlah makhluk-Nya. 14
Madzhab  Hambali  pada  awalnya  kurang  mendapat  sambutan,  karena Imam Ahmad sangat keras berpegang pada riwayat dan kukuh dalam menahan diri dari berfatwa tanpa rujukan nash . Namun seiring perjalanan dakwahnya, ia memiliki relatif  bannyak pengikut mazahab yang menyebarkan mazhabnya. Di antaranya adalah Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Hani, Ishak ibn Ibrahim, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajjaj al Maiwasi, yang selanjutnya diteruskan oleh Samsuddin ibn Qudamah al-Maqsidi, pengarang al-Syarh al- Kabîr , Ibn Taimiyah pengarang kitab al-Fatwa , Muwaffaquddin ibn Qudamah al-Maqsidi pengarang al-Mughni, dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pengarang I’lâm
12   M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab ,  229.
13 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam 2 , (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), 314.
14 Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh Penerjemah, 551 .
al-Muwaqqi‘în. Pada awalnya, mazhab Hambali berkembang di Baghdad, lalu di  Irak  dan  Mesir,  yang  jika  dibandingkan  dengan  tiga  madzhab  masyhur sebelumnya, tampak bahwa madzab Hambali cenderung  memiliki pengikut yang lebih sedikit.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena 1) Madzhab Hambali  muncul  setelah  tersebarnya  tiga  madzhab  fiqh  lainnya  di  wilayah kekuasaan  Islam  dan  2)  karena  pengikut  Madzhab  Hambali  tidak  suka memegang  jabatan  di  pemerintahan,  sehingga  perkembangan  madzhab  ini tidak didukung oleh kekuasaan. Pada masa pemerintahan Ibn Sa’ud di Hijaz, madzhab  ini  mulai  mendapat  tempat,  karena  raja  Ibnu  Su’ud  bermadzhab Hambali. Sejak itulah Madzhab Hambali berkembang dengan pesat, utamanya di  daerah  Hijaz,  sementara  di  Mesir  dan  Irak  pengikut  Madzhab  Hambali masih relatif  sedikit. 15
Pendapat  Imam Ahmad tentang Hak Nafkah bagi Perempuan ‘Iddah Thalâq Ba’în
Al-Quran telah menetapakan kewajiban ‘iddah bagi wanita yang ditalak, demikian pula kewajiban nafkah atas suami yang mentalak bekas istrinya. Hal itu dikarenakan suami adalah penyebab terjadinya talak, dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga habis masa ‘iddahnya. Ketentuan ini bertujuan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya tidak merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup pasca perceraian, dengan demikian apabila terjadi  perceraian,  suami  mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  harus dipenuhi kepada mantan istrinya. 16 Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari bekas suaminya selama berada dalam masa ‘iddah , karenanya dalam masa ‘iddah seorang istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain sampai selesai masa ‘iddahnya . Namun, hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku selama dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa ‘iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. 17 Konsekuensinya, istri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah bi al-ma’rûf (atas  ukuran  sepatutnya),  sebagaimana  dinyatakan  dalam  QS  At- Thalaq (65): 1,
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu
15  Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976),  72-
73.
16 Amir  Nuruddin,  Azhar  Akmal  Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, t. th), 255.
17  Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006), 322.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
ceraikan mereka (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-Mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (ijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru . (QS At-Talaq [65]: 1). 18

## Dalam ayat lainnya Allah berfirman:
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya . (QS At-Talaq [65]: 6). 19
Dengan ayat tersebut Allah Swt memerintahkan suami yang mempunyai hak untuk menahan dan melepaskan istrinya (masih memungkinkan untuk merujuk namun hampir habis masa ‘iddahnya ) untuk tidak mengeluarkan istri- istri tersebut dari rumah mereka dan Allah juga memerintahkan istri-istri itu agar tidak keluar. Ini adalah satu hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, jelaslah bahwa objek hukum pada ayat ini adalah wanita yang dicerai dengan talak raj’i . Tegasnya bahwa tidak ada celah dalam interpretasi ayat tersebut untuk memasukkan wanita yang dicerai dengan thalâq ba’în pada maksud ayat, kecuali dengan cara merinci dhamîr-dhamîr serta memisahkannya dengan menafsirkannya. 20
Apa yang ditunjukkan dalam ayat di atas cenderung serupa dengan pendapat Imam Ahmad dalam kisah Fatimah binti Qais yang dengan tegas menafikan wajib nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang di- thalâq ba’în . Ini adalah pendapat dari Ahmad, Dawud, Abu Tsur, Ishak, sebuah riwayat dari Ali, Ibn Abbas, Jabir, Al-Hasan, Atha’ Sya’bi, Ibn Abi Laila, Auza’i dan Syiah Imamiyah. 21 Imam  Ahmad,  dan  orang-orang  yang  sependapat  dengannya
18  Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992), 445 19 Ibid ,  446.
20 Mahmud Syalthut, Ali As-Sayis, Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhl terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 229.
21  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz VII, (Kuwait: Dar Al-Bayan, 1976),  113.
tentang  tidak wajib nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ter- thalâq ba’in , menggunakan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Asy-Sya’bi  dari  Fatimah  binti Qais  dari  Rasulullah  Saw,  tentang  wanita  yang  di- thalâq ba’in (ditalak tiga) sebagai argumentasi hukum itu, yakni merujuk pada hadits: 22
Dari Sya’bi dari Fatimah ibnti Qais dari Nabi SAW tentang perempuan yang ditalak tiga, beliau bersabda: “Tidak ada (hak) baginya tempat tinggal dan tidak juga nafkah.” (HR. Ahmad dan Muslim)
Abdullah telah menceritakan pada saya dari Bapakku dari Abdurrahman, berkata: Sofyan telah menceritakan dari Salamah yakni Ibnu Kuhail dari Sya›bi dari Fatimah ibnti Qais dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang wanita yang ditalak tiga, maka tidak berhak tempat tinggal dan nafkah- nafkah. (HR. Ahmad) 23
Imam Ahmad, dan orang-orang yang sependapat dengannya, mengatakan bahwa kisah Fatimah binti Qais telah diriwayatkan dari banyak sanâd dan para ulama pun telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum, kisah tersebut dengan tegas menafikan wajib nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang di thalâq ba’în . 24
Dalam Al-Quran tidak menyinggung wanita yang dicerai thalâq ba’în . Kisah Fatimah  binti  Qais  merupakan  penjelasan  yang  sempurna  untuk  diketahui hukum terhadap kedua jenis wanita yang diceraikan itu ( thalâq raj’i dan thalâq ba’în ). Dalam hal ini Imam Ahmad beralasan bahwa perempuan yang ditalak ba’în tidak mendapat nafkah dan juga tidak mendapat tempat tinggal karena perkawinan telah putus sama sekali dan tidak ada pula kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya. 25 Imam Ahmad juga beralasan dengan mengambil dalil dari segi logika bahwa istri yang di thalâq ba’in oleh suaminya sudah menjadi ajnâbî (orang lain) bagi suaminya dan tidak ada hubungan lagi kecuali semata- mata ber ‘iddah . Sedang semata-mata ber ’iddah tidaklah mewajibkan nafkah. 26
Seandainya nafkah itu wajib untuk wanita yang ditalak ba’in dengan alasan bahwa ia masih dalam masa ‘iddah , tentulah wajib pula terhadap wanita yang ber ’iddah karena suaminya meninggal dunia. Akan tetapi tidak seorangpun
22 Muhammad  Bin  Ali  Bin  Muhammad  As-Syaukani, Nail Al Authar ,  Juz  IV,  (Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Araby, t. th.), 401.
23  Imam Ahmad Ibn Hambal, Musnad Imam Ahmad, Juz. VI, (Beirut Libanon: Daar Al- Kutub Al-Ilmiah, t.th), 440.
24 As-Sayis, Muqaaranatul Madzaahib fil Fiqh. ,  227
25 Ibn Qudamah, al-Kâfi fî fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad bin Hambal , (Beirut Libanon: al- Maktab al Islami, 1988), Juz 3,  358
26 As-Sayis, Muqaaranatul Madzaahib fil Fiqh, 230
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
yang berpendapat demikian. Sabda Rasulullah Saw: Dari Fatimah ibnti Qais, ia berkata, bersabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak rujuk (talak raj’i).” (HR. Ahmad dan Nasa’i). 27
Sabda yang lain: Dan dalam lafadz lain (dikatakan): sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak rujuk kepadanya, tetapi apabila suaminya tidak lagi mempunyai hak rujuk kepadanya, maka tidak ada (hak) nafkah dan juga tempat tinggal baginya. (HR. Ahmad) 28
Pendapat Fuqaha  tentang Hak Nafkah Perempuan yang Ter- Thalâq Ba‘în
Imam Malik dan Syafi’i berpendapat mereka berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak mendapat nafkah. Mereka berdalil dengan firman Allah Swt:
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka). (QS At-Talaq [65]: 6)
Ayat ini hanya menyebutkan tempat tinggal dan tidak menyebutkan masalah nafkah. Imam Syafi’i mengatakan bahwa tiada suami itu memberikan nafkah kepada bekas istrinya, apabila ia tidak berhak untuk rujuk kepada suaminya itu, Karena wanita itu lebih berhak dengan dirinya dari suami itu dan pada wanita itu tidak halal lagi baginya selain dengan perkawinan baru. 29 Golongan Hanafi berpendapat mereka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Mereka mengambil dalih kepada firman Allah Swt:
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurutkemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya. (QS At-Thalâq [65]: 6)
Ayat di atas menerangkan tentang wajibnya memberi tempat tinggal. Jika
27 Asy-Syaukani, Nail Al Authar , 406.
28 Ibid.
29 Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm , juz. V, (Beirut Lebanon: Daar Al-Fikr, At-Thaba’ah Wa-Nasr Wa-Tauzi’, t. th),  88.
secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah. Sebagaimana adanya kewajiban memberikan tempat tinggal dalam talak raj’i , dalam talak perempuan yang sedang hamil dan karena sebagai istri itu sendiri. 30 Kedua pendapat tersebut di atas sama-sama menggunakan dalil firman Allah Swt., QS At-Thalâq ayat 6, hanya penafsiran mereka saja yang berbeda dalam memahami ayat tersebut.

## Metode Pengambilan Hukum tentang Ketidakwajiban Nafkah bagi
Mantan Istri Thalâq Ba‘în
Dalam sejarahnya, Imam Ahmad adalah termasuk salah seorang pendiri madzhab, yaitu madzhab Hambali. Oleh yang ahli fiqh (fâqih) walaupun para ulama berbeda pendapat tentang apakah Imam Ahmad itu seorang yang fâqih ataukah seorang yang muhaddîts . Dalam ilmu fiqh Imam Ahmad jarang mengeluarkan fatwa, melainkan hampir selalu mengembalikan masalah kepada al-Quran dan sunnah atau fatwa sahabat. Imam Ahmad tidak menulis fiqihnya dalam bentuk kitab, melainkan mengajarkan kepada murid-muridnya dan mereka itulah yang menulis tentang kitab fiqh Hambali.
Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam beristinbâth (upaya menggali hukum) secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Nâsh (Al-Quran dan Hadits) Dasar pengambilan hukum Imam Ahmad adalah al-nushûsh
( nâsh-nâsh ),  yaitu  Al-Quran  dan  Hadits  yang marfû’ . Bila jawaban atas persoalan  hukum  sudah  didapat  dalam  nash-nash  tersebut  dia  tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan metode ijtihad. 31
Beliau  menempatkan  dasar-dasar  ini  dengan  menempatkan  Al-Quran pada posisi pertama, dilanjutkan dengan hadits. Hadits memperoleh kekuatannya  dari  Al-Quran,  andaikata  Al-Quran  tidak  mengharuskan mengikuti hadits tentulah hadits tidak diikuti. Imam Ahmad menegaskan bahwa hadits adalah penafsir Al-Quran. Karena itu tidak ada kemungkinan terjadi pertentangan dzahîr Al-Quran  dengan  hadits,  karena dzahîr Al- Quran  harus  sesuai  dengan  kandungan  hadits.  Menurutnya dzahîr Al- Quran haruslah ditafsirkan dengan sunnah dan bahwa ‘ âmm Al-Quran masuk kepada dzahîr , kecuali ada hadits yang mengharuskan kita mengkhususkannya. Segala hadits baik mutawâtir , mustafidl , ataupun ahad dapat dipergunakan untuk mentafsirkan Al-Quran, men -taqyîd mutlaq nya dan men tafsîr mujmalnya. Lantaran itu, Ahmad menetapkan bahwa al-
30  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ,  112.
31 M.  Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
1996), 123-124.
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
sunnah merupakan hakim terhadap Al-Quran. 32 Dalam persyaratan hadits, Imam Ahmad tidak mensyaratkan hadits itu harus sesuai dengan kaidah, harus dikemukakan kepada kaidah. Ia hanya meninggalkan hadits bila berlawanan dengan hadits yang lebih kuat dari padanya. Ia menerima hadits  dari  orang-orang  yang  tidak  diketahui  ada  berdusta,  walaupun hafalannya kurang kuat. Ia selalu membandingkan riwayat-riwayat yang lain, ia menerima riwayat dari orang-orang yang kurang kuat hafalannya, kemudian diteliti, dibandingkan, ditepis dan disaring.
2. Fatwa sahabat Imam  Ahmad  mempelajari  koleksi  fiqh  yang  diriwayatkan dari  Rasul  Saw,  mempelajari  hukum-hukum  yang  dinukil  dari  Rasul, mempelajari  hukum-hukum  dan  putusan-putusan  dari  sahabat,  baik yang diambil dari kitâbullah dan sunatullah maupun yang diperoleh dari ijtihad, kumpulan ini semuanya dari madrasah fiqhiyah yang dipelajari dari Imam Syafi’i. Imam Ahmad memperoleh sekumpulan besar itu dari majmû’ah fiqhiyah yang diriwayatkan dari Nabi dan dari sahabat, karenanya fatwa sahabat dipandang sebagai hujjah yang mengiringi hadits Rasul dan mendahulukan hadits mursal dan dhâîf . Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa ini dan tidak ditemukan pendapat yang berbeda dengannya maka ia tidak berpaling ke ra’y atau qiyâs . Bahkan Imam Ahmad menjadikan perkataan tâbi’în sebagai rujukan seperti perkataan sahabat. Ini berbeda dengan  Imam  Hanafi  yang  memilih  berijtihad  sendiri  seperti  halnya masing-masing tabi’in juga berijtihad. 33
3. Hadits mursal dan hadits dhaîf Imam Ahmad mengambil hadits mursal dan hadits dlaîf itu, apabila ia tidak menemukan petunjuk nashnya dalam Al-Quran, hadits shahih atau fatwa sahabat dan juga tidak ada dalil dari sumber hukum yang menolak hadits dhaîf tersebut. Yang dimaksud dengan dhaîf di sini bukan dhaîf yang batil dan yang mungkar, tetapi dhaîf yang tergolong yang shahih atau hasan . Dalam pandangan Imam Ahmad hadits itu tidak terbagi atas shahih , hasan dan dhaîf , tetapi terbagi atas dua yaitu shahih dan dhaîf saja. Karenanya tidak mengherankan kalau di masa Imam Ahmad, pembagian hadits masih kepada shahih dan dhaîf . Hadits dhaîf ada bertingkat-tingkat. Yang dimaksud dhaîf tadi adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadits semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyâs .
32   Ash Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab , 273.
33 M. Zuhri, Hukum Isalam , 124.
4. Qiyâs Qiyâs berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan ‘ illat hukumnya dari sebuah peristiwa itu. Oleh  karena  peristiwa  hukum  terus  menerus  terjadi,  maka  teranglah bahwa qiyâs ini sangat diperlukan dalam fiqh. Dalam pandangannya, qiyâs (analogi) menempati bangku terbelakang diantara dalil-dalil lainnya, artinya tiada beliau menggunakan qiyâs dalam mengistinbath hukum melainkan dalam keadaan terdharurat dimana sumber hukum yang lain tidak dapat terinterpretasi dalam menetapkan suatu hukum oleh sebab itu ia dikenal sebagai pemikir literalis Langkah istinbath Imam Ahmad adalah dengan mengambil langkah- langkah sebagai berikut:
Pertama: apabila ada suatu masalah, padahal sudah ada keterangan dari Nabi Saw, maka yang dipergunakan oleh beliau untuk hukumnya adalah hadits Nabi yang telah diketahuinya itu dan tidak akan beliau ambil atau mempergunakan keterangan yang selainnya, baik dari perkataan sahabat nabi ataupun dari perkataan tâbi’în . Kedua : apabila ada suatu masalah padahal keterangan dari Nabi belum ada atau tidak didapati oleh beliau, maka yang dipergunakan oleh beliau dalam menjatuhi hukumnya adalah keterangan dari para sahabat nabi jika memang sudah didapati keterangannya. Ketiga : apabila keterangan dari para sahabat nabi masih didapati perselisihan, maka beliau memilih mana yang kiranya agak dekat kepada yang benar dan beliau belum suka mengambil perkataan dari tâbi’în . Keempat : apabila dalam masalah itu belum atau tidak didapati keterangan dari nabi Saw, dan tidak pula didapati keterangan dari sahabat nabi seorangpun, maka barulah beliau mengambil keterangan dari para tâbi’în atau memilih dari antara perkataan mereka. Kelima : apabila ternyata beliau tidak menjumpai nash yang menerangkan suatu masalah yang dicari, maka beliau mengambil dan meneliti kembali apakah ada nash yang menolak dan menyalahi hadits dhaîf tersebut yang akan dipergunakan. Bahwa Imam Ahmad dalam menetapkan suatu hukum yang dijadikan sebagai hujjah tentang tidak wajib nafkah secara mutlak (nafkah dan tempat tinggal) terhadap perempuan yang sedang dalam ‘iddah talak ba’in berpegang pada hadits, yaitu:
At-Turā ṡ, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017
Dari  Sya’bi  dari  Fatimah  binti  Qais  dari  Nabi  Saw  tentang perempuan yang ditalak tiga, beliau bersabda: “Tidak ada (hak) baginya tempat tinggal dan nafkah.” (HR. Ahmad dan Muslim) 34
Hadits tersebut memberikan penjelasan secara khusus tentang nafkah bagi perempuan yang tertalak ba’in ,  yang  di  dalam  Al-Quran hanya diterangkan secara globalnya. Karena hadits juga mempunyai fungsi takhashush al-’Amm yang artinya menerangkan secara khusus ayat- ayat yang di dalam Al-Quran hanya diterangkan secara umum.
34 Asy-Syaukani, Nail Al Authar ,  338.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, A. (2000). Riwayat  Sembilan  Imam  Fiqh. Bandung: Pustaka Hidayat.
Al-Syafi’I, I. (t.t.) Al-Umm , juz. V. Beirut Libanon: Daar Al-Fikr.
Amir, N. (t.t.) Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. Amir, S. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada media Group.
As-Syaukani, M. (t.t.) Nail Al Authar (Juz IV). Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Araby.
Asy-Syurbasi, A. (1991). Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
Dahlan, A. A. (t.t.) Ensiklopedi Hukum Islam 2 . Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
Hambal, I. (t.t.) Musnad Imam Ahmad. Beirut Libanon: Daar Al- Kutub Al-
Ilmiah.
Hasan, Ali. (2002). Perbandingan Madzhab (Juz IV) . Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
Hasbi, A. (1997). Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab . Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Qudamah,  I.  (1988). al-Kafi  fi  fiqh  al-Imam  al-Mujabbal  Ahmad  ibn  Hambal . Beirut Libanon: al-Maktab al-Islami.
Redaksi. (1993). Ensiklopedi Islam 2 . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Sabiq, S. (1976). Fiqh Sunnah (Juz VII) . Kuwait: Dar Al-Bayan. Sobhi, M. (1976). Filsafat Hukum dalam Islam. Bandung: PT. Al-Ma’arif. Tahido, Y. H. (1997). Pengantar Perbandingan Madzhab. Jakarta: Logos Wacana
Ilmu.
Zuhri,  M.  (1996). Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: PT. Raja Grafindo.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full name(s) of  the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
 All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of  author(s), title of  the source in italic, place of  publication, publishing company, date of  publication, and the precise page that is cited. For the following citations of  the same source, list the author’s last name, two or three words of  the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of  footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of  Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli. (1994). “Sufism in Java: The Role of  the Pesantren in the Maintenance of  Sufism in Java,” Master Thesis . Singapore: Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis: The Holy Qur’an in Egypt and Indonesia,” Journal of  Archipel , 62(1),
143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of  the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of  study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of  study  The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of  researches
 The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute  to scholarly discussion in a field of  study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of  at- turā ṡ is responsible only for minor typos and understandable grammatical erros
 The style and format, including the structure of  article, footnotes, bibliography, should follow those of  at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of  a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The PDF version of  this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of  Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
Copyright Notice Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors retain copyright and grant the journal right of  first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of  the work’s authorship and initial publication in this journal.
 Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of  the journal’s published version of  the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of  its initial publication in this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of  published work.

## Privacy Statement
 The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of  this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.