## RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

## F. Yudhi Priyo Amboro
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Batam 29442 yudhi.amboro@gmail.com

## Abstract
The  compositions  are  still  far  away  to  be  achieved  in  bankruptcy  law.  Eventhough  the composition is the main key for the companies to survive, including for the go public companies. The  purposes  of  this  research  are  to  get  the  description  of  the  implementation  in  the  debt restructuring  of  the  go  public  companies  in  the  process  of  bankruptcy  and  suspenment  of payment, which was obtained from the compositions that were succeedly achieved. This research is an empirical juridical research. The approach is qualitative approach which was analyzed by deductive method. The results of this research is the implementation in debt restructuring of Go Public  Company  based  on  Bankruptcy  Law  of  Indonesia  is  rescheduling  and  it  becomes  the common use, and combined with the other debt restructuring model.
Keywords: Debt Restructuring; Bankruptcy Law of Indonesia; Go Public Company

## Abstrak
Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah  kunci  bagi  perusahaan  untuk  tetap  berlangsung,  termasuk  untuk  perusahaan go  public . Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  implementasi  restrukturisasi utang  perusahaan go  public dalam  proses  kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang,  yang  dicapai  dengan  jalan  perdamaian.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  dianalisis  dengan  metode deduktif.  Hasil  penelitian  adalah  implementasi  restrukturisasi  utang  perusahaan go  public berdasarkan  Hukum  Kepailitan  Indonesia  adalah  penjadwalan  kembali  pembayaran  utang  dan hal  ini  banyak  digunakan  dalam  praktiknya  dan  dikombinasikan  dengan  model  restrukturisasi utang yang lain.
Kata Kunci: Restrukturisasi Utang; Hukum Kepailitan Indonesia; Perusahaan Go Public

## A. Pendahuluan
Akibat  penjajahan  di  Indonesia  yang didominasi
oleh Belanda,
maka kecenderungan tradisi hukum yang mengakar  di  Indonesia  adalah  Hukum Belanda.  Maksud  dari  tradisi  hukum  di  sini adalah  sekumpulan  sikap  yang  telah mengakar  kuat  dan  terkondisikan  secara historis  terhadap  hakikat  hukum,  aturan hukum  dalam  masyarakat  dan  ideologi politik,  organisasi  serta  penyelenggaraan
sistem  hukum  (De  Cruz,  2010).  Tradisi hukum  dari  Hukum  Belanda  tersebut kemudian  dilanjutkan  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia  yang  berdaulat  pasca kemerdekaan  Indonesia  untuk  selanjutnya menjadi  bagian  dari  hukum  yang  ada  di wilayah Republik Indonesia.
Salah  satu  produk  hukum  yang  masih menggunakan  produk  hukum  Belanda  di Indonesia adalah Hukum Kepailitan Indonesia, yang diwujudkan dalam
Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906
No. 348. Sejak dibentuknya negara Indonesia,  Hukum  Kepailitan  yang  tertuang dalam  kedua Staatsblad tersebut  berada dalam suatu tatanan Sistem Hukum Indonesia.  Kemudian  terjadi  perubahan hukum oleh karena perekonomian Indonesia dalam  keadaan  terpuruk  di  tahun  1998. Selanjutnya  digantikan  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1998  dan  selanjutnya setelah  diundangkan  menjadi  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998.
Secara  empiris,  implementasi  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengarahkan kreditor untuk mudah menyelesaikan permasalahan  utang  piutang  di  Pengadilan Niaga.  Menurut  Widjaja  (2003),  di  tahun 1998  terdapat  31  permohonan  pailit  yang dibuat  oleh  kreditor,  tahun  1999  terdapat 100  permohonan  pailit,  dan  di  tahun  2000 terdapat  84  permohonan.  Sumber  lain menyebutkan  bahwa  di  tahun  2001  terdapat 61  permohonan  pailit,  di  tahun  2002 terdapat  39  permohonan  pailit,  di  tahun 2003  terdapat  38  permohonan  pailit  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  (Widjaja,  2003).  Menurut Theresia Endang Ratnawati (2009), di tahun 1998  dan  1999  tidak  terdapat  permohonan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  utang atau  PKPU  yang  diajukan,  di  tahun  1999 terdapat  5  permohonan  PKPU,  di  tahun 2000  terdapat  6  permohonan  PKPU,  di tahun  2001  terdapat  7  permohonan  PKPU, dan  di  tahun  2002  terdapat  5  permohonan PKPU  (Ratnawati,  2009).  Di  Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat,  perdamaian  yang dicapai melalui kepailitan di tahun 1998 ada 2  perkara,  di  tahun  1999  ada  5  perkara,  di tahun  2000  ada  9  perkara,  di  tahun  2001 tidak  ada,  dan  di  tahun 2002  ada  8  perkara. Perdamaian  yang  dicapai  melalui  PKPU  di tahun  1998  dan  1999  tidak  ada,  di  tahun 2000  ada  4  perkara,  di  tahun  2001  ada  3 perkara  dan  di  tahun  2002  ada  4  perkara. Perkara-perkara di atas menunjukkan adanya  kebangkitan  kesadaran  penggunaan kepailitan  dan  PKPU  sebagai  lembaga penyelesaian  permasalahan  utang  piutang
yang  memang  pada  waktu  itu  sangat dibutuhkan.
Selanjutnya  pembuat  hukum  mengubah beberapa ketentuan dalam
Hukum Kepailitan  Indonesia,  yang  diwujudkan dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004.  Pasca  berlakunya  undang-undang tersebut,  di  tahun  2004  terdapat  52 permohonan  pailit,  di  tahun  2005  terdapat 44  permohonan  pailit,  di  tahun  2006 terdapat  59  permohonan  pailit,  di  tahun 2007  terdapat  64  permohonan  pailit  dan bulan  Januari  sampai  dengan  April  tahun 2009  terdapat  59  permohonan  pailit  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat.  Secara  keseluruhan,  baik perkara  kepailitan  maupun  PKPU,  fakta menunjukkan  bahwa  dari  600  perkara kepailitan  dan  PKPU  yang  masuk  ke Pengadilan  Niaga  di  seluruh  Indonesia, hanya  92  perkara  atau  sekitar  15%  yang diselesaikan  dengan  perdamaian,  sedangkan 297  perkara  atau  sekitar  49%  debitor dinyatakan  pailit  dan  dilikuidasi  (Sitompul, 2009).
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan  dan  PKPU  di  Indonesia  masih sangat  sedikit.  Padahal  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  sudah  memberikan fasilitas  penyelesaian  berupa  perdamaian, baik  di  dalam  proses  kepailitan  maupun  di dalam  proses  PKPU.  Perdamaian  tidak didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2004,  akan  tetapi  pemahaman secara umum dapat merujuk pada pandangan  Pasal  222  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada  kreditor.  Menurut  Sutan  Remy Sjahdeini  (2002),  tawaran  seperti  itu terkategori  bentuk  restrukturisasi  utang (Sjahdeini, 2002).
Perseroan  Terbatas Go  Public yang melalui  proses  kepailitan  maupun  PKPU diharuskan  melalui  tahapan  yang  telah ditentukan  oleh  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004,  tahapan  yang  tidak  berbeda dengan  jenis  perseroan  terbatas  tertutup.
Tahapan  yang dilalui berdasarkan ketentuan undang-undang  adalah  tahapan  yang  efektif dengan  adanya  pembatasan  waktu  untuk penyelesaiannya,  termasuk  dari  awal  proses persidangan  yang  diawali  dengan  adanya permohonan, sampai pada tahapan pemberesan boedel pailit,  jika  itu  adalah proses  pailit,  dan  tahapan  pengesahan perdamaian  dalam  PKPU,  jika  itu  adalah proses  PKPU.  Salah  satu  tahapan  yang penting dan menentukan di dalam Kepailitan dan  PKPU  adalah  tahapan  ketika  debitor diminta  untuk  menyampaikan  rencana perdamaian  yang  berisi  mengenai  cara-cara debitor untuk melakukan pembayaran utangnya  kepada  para  kreditor  menurut Pasal  144  dan  Pasal  265  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004.  Di  sinilah  posisi restrukturisasi  utang  dijalankan  terhadap perusahaan  yang  telah  dinyatakan  pailit maupun dinyatakan dalam PKPU Sementara ataupun PKPU Tetap.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  penelitian ini fokus pada rumusan masalah “bagaimana implementasi  restrukturisasi  utang  terhadap Perusahaan Go  Public dan  permasalahan yang muncul berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia?”.  Rumusan  masalah  tersebut diangkat  untuk  dapat  mencapai  tujuan penelitian  yaitu  mendapatkan  gambaran mengenai implementasi restrukturisasi utang terhadap  perusahaan go  public dan  segala permasalahan yang muncul. Hasil penelitian ini  dapat  digunakan  untuk  merumuskan restrukturisasi utang dalam perdamaian yang bagaimana  yang  berpeluang  disetujui  oleh kreditor.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Harapan  dari  penelitian  yuridis empiris  ini  adalah  dapat  mengungkap  dan mengurai segala tahapan yang terjadi dalam tataran  empiris  mengenai  restrukturisasi utang  yang  terjadi  dalam  proses  kepailitan dan  PKPU  terhadap  perseroan  terbatas go public. Data  primer  didapatkan  dengan melakukan  studi  lapangan  dalam  bentuk observasi  dan  wawancara.  Observasi  yang digunakan  adalah participant  observation
dan non  participant  observation .  Cara wawancara yang digunakan adalah wawancara  secara  mendalam  atau indepth interview kepada  narasumber  yang  telah dipilih, dengan menggunakan metode purposive sampling . Data sekunder didapatkan  dengan  cara  studi  kepustakaan, dimana  dilakukannya  penelusuran  literatur sesuai  dengan  bahan  hukum  yang  terkait dengan  obyek  penelitian  ini.    Data  yang telah  diperoleh  tersebut  di  atas  kemudian diproses  dengan  pendekatan  kualitatif  yang didukung dengan analisis dengan menggunakan  cara  pikir  deduktif.  Tahapan awal  yang  dilakukan  dalam  melakukan analisis  deskriptif  terkait  perkara-perkara kepailitan  dan  PKPU  terhadap  perseroan terbatas go  public ,  lalu  dipilah-pilah  sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menemukan  restrukturisasi  utang  yang  ada di  dalam  perkara-perkara  tersebut.  Segala fakta  yang  muncul  terkait  dengan  proses pembentukan
restrukturisasi utang selanjutnya dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini.

## C. Hasil  dan Pembahasan
1. Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Perusahaan Go Public
Sejak  awal  rezim  Undang-Undang  No. 4 Tahun 1998, di tahun 1998 sampai dengan tahun  2004  dan  rezim  Undang-Undang  No. 37  Tahun  2004,  sejak  tahun  2004  sampai dengan  tahun  2017,  yang  terkait  dengan Perusahaan Go  Public sebagai  debitornya menurut  hasil  penelusuran  penelitian  ini terdapat  21  perkara  kepailitan  dan  15 perkara PKPU. Hampir keseluruhan perkara yang  terkait  dengan  Perusahaan Go  Public sebagai  debitor,  baik  kepailitan  maupun PKPU,  berada  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  meskipun demikian  terdapat  2  perkara  PKPU  yang berada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Dalam penelusuran penelitian ini, debitor  dalam  perkara  PKPU  yang  berhasil mencapai  adanya  perdamaian  dengan  para kreditornya adalah perkara PKPU PT. Davo
Abadi  Tbk,  perkara  PKPU  PT.  Arpeni Pratama  Ocean  Line  Tbk,  perkara  PKPU PT. Berlian Laju Tanker Tbk, perkara PKPU PT. Trikomsel Oke Tbk, perkara PKPU PT. Dwi  Aneka  Jaya  Kemasindo  Tbk,  dan perkara  PKPU  PT.  Bumi  Resources  Tbk. Penelitian  ini  tidak  menemukan  adanya perkara  kepailitan  yang  berhasil  mencapai perdamaian  dalam  prosesnya  dalam  kaitan dengan  Perusahaan Go  Public .  Debitor dalam  perkara  PKPU  yang  tidak  berhasil mencapai perdamaian dengan para kreditornya  adalah  perkara  PKPU  PT. Texmaco  Jaya  Tbk,  perkara  PKPU  PT. Dayaindo  Resources  International  Tbk  dan perkara PKPU PT. Daya Mandiri Resources Indonesia Tbk, dan perkara PKPU PT. Citra Maharlika  Nusantara  Corpora  Tbk,  yang kesemuanya berujung pada proses kepailitan.
Latar  belakang  permasalahan  ketiga perusahaan yang berhasil melakukan perdamaian dengan kreditornya berbeda satu dengan yang lain. Utang yang timbul adalah utang  sebagai  penjamin  obligasi  anak perusahaannya,  seperti  PT.  Davomas  Abadi Tbk.  Ada  juga  utang  yang  timbul  yang langsung kaitannya dengan bisnis perusahaan, seperti PT. Trikomsel Oke Tbk. Kunci  keberhasilan  PT.  Arpeni  Pratama Ocean  Tbk,  PT.  Davomas  Abadi  Tbk  dan PT. Trikomsel Oke Tbk mencapai perdamaian  dengan  kreditornya  adalah perusahaan tersebut aktif melakukan pendekatan dengan para kreditornya, sehingga  para  kreditor  masing-masing perusahaan  tersebut  yakin  dengan  rencana restrukturisasi utang yang diajukan.
Misalnya  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean  Tbk yang  berhasil  mencapai  perdamaian  dalam waktu  kurang  lebih  1  bulan  setelah perusahaan  tersebut  mendapatkan  PKPU Tetap.  PT.  Davomas  Abadi  Tbk  yang  aktif melakukan  pendekatan  dengan  kreditornya sebelum  terjadinya  PKPU,  sehingga  ketika terjadi  pembahasan  dalam  proses  PKPU perdamaian lebih cepat dicapai. PT. Trikomsel Oke Tbk aktif menyusun rencana restrukturisasi  utang  yang  sangat  baik  dan detail  dalam  proses  PKPU,  dibandingkan
dengan  rencana  restrukturisasi  utang  yang disusun  oleh  PT.  Arpeni  Pratama  Ocean Tbk, sehingga PT. Trikomsel Oke Tbk dapat meyakinkan  kreditornya.  Keyakinan  para kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang berisi restrukturisasi utang tidak hanya terletak pada posisi debitor yang aktif melakukan pendekatan saja, tetapi juga rencana  perdamaian  tersebut  terkategori layak  atau visible ,  ditinjau  dari  kajian solvabilitas  dari  debitor.  Meskipun  rencana perdamaian  yang  dibuat  itu  sangat  bagus dan detail, akan tetapi kreditor akan melihat solvabilitas debitor untuk mengukur seberapa mampu debitor membayar utangnya. Oleh karena itu, terhadap perdamaian  yang  telah  disetujui,  nantinya akan  diuji  lagi  apakah solvable atau  tidak pada waktu perdamaian tersebut
dilaksanakan.  Apabila  tidak solvable akan berakibat pada perbuatan wanprestasi debitor,  sehingga  mengakibatkan  kreditor yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan  perdamaian.  Pada  akhirnya debitor  tersebut  akan  menjadi  pailit  dan dilikuidasi hartanya.
2. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go  Public Dalam  Proses
Kepailitan dan PKPU
Rencana perdamaian di proses kepailitan maupun PKPU merupakan rancangan  restrukturisasi  utang.  Melihat hasil  penelusuran  perkara  di  atas,  baik perkara kepailitan maupun PKPU mempunyai kesempatan untuk
menyampaikan  rencana  perdamaian  yang nantinya  akan  dapat  menjadi  bagian  dari restrukturisasi  utang,  meskipun  terdapat penolakan  kreditor  rencana  perdamaian yang diajukan oleh debitor. Undang-Undang ini  dibentuk  untuk  memberikan  kesempatan yang luas bagi debitor untuk lepas dari jerat- jerat  utang  dan  diberikan  perlindungan  oleh hukum  sebagaimana  mestinya,  terutama bagi  debitor  beritikad  baik  yang  masih mempunyai  potensi kelangsungan usaha. Di dalam  kepailitan,  hal  tersebut  diatur  di dalam  Pasal  144  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004.  Dalam  menanggapi  rencana
perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit dalam  kepailitan,  ada  kewajiban  yang muncul  kepada  kurator  dan  panitia  kreditor sementara  untuk  memberikan  pendapat tertulisnya terkait dengan rencana perdamaian  tersebut.  Hal  ini  di  dalam praktik  jarang  sekali  dilakukan,  meskipun diwajibkan  oleh  Pasal  146  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  sekalipun,  halmana didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan kurator  dan  pengurus  serta  hasil  observasi. Hal  yang  paling  sering  dilakukan  di  dalam praktik  adalah  setelah  rencana  perdamaian dalam  kepailitan  dilakukan  oleh  debitor pailit,  selanjutnya  akan  dilemparkan  kepada forum dalam rapat kreditor yang sebelumnya diberikan kesempatan bagi para kreditor  untuk  mempelajarinya  terlebih dahulu.
Menurut
kurator yang diwawancarai,  kebanyakan  debitor  yang menghadapi  kepailitan  mengajukan  rencana perdamaian  pada  waktu  diselenggarakannya rapat  kreditor,  dan  bukan  sebelum  rapat kreditor  yang  mengagendakan  pencocokan piutang.  Hal  ini  menyebabkan  kurator  tidak mempunyai  waktu  lagi  untuk  melakukan tanggapan  tertulis  terkait  dengan  rencana perdamaian, karena setelah agenda pencocokan  piutang  selesai,  selanjutnya adalah membahas mengenai rencana perdamaian.
Di  dalam  PKPU,  ketentuan  rencana perdamaian  diatur  di  dalam  Pasal  265 Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004. Berbeda  dengan  rencana  perdamaian  dalam konsep  kepailitan  yang  merupakan  jalan alternatif  untuk  supaya  menghindarkan insolvensi  dan  pemberesan  harta  pailit,  di dalam PKPU justru tujuan utamanya adalah supaya  tercapai  perdamaian  dan  oleh karenanya  hukum  memberikan  penundaan untuk  debitor  melakukan  pembayaran  utang dan  untuk  kreditor  melakukan  penagihan piutang. Hal ini nampak di dalam Pasal 222 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  No. 37 Tahun 2004. Rencana perdamaian dalam PKPU  yang  telah  disampaikan  kemudian juga diberikan kewajiban oleh hukum untuk ditanggapi  ataupun  diberikan  pendapat secara  tertulis  oleh  pengurus  maupun  ahli
apabila  diangkat.  Hal  ini  merupakan kewajiban yang muncul berdasarkan ketentuan  Pasal  278  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004.  Sama  halnya dengan  pemberian  pendapat  secara  tertulis atas  rencana  perdamaian  oleh  kurator  di dalam proses kepailitan, di dalam praktiknya pemberian  pendapat  tertulis  dalam  proses PKPU  pun  jarang  sekali  dilaksanakan. Justru langkah selanjutnya adalah menyampaikan rencana perdamaian tersebut kepada  para  kreditor  supaya  mendapatkan persetujuan  atau  penolakan.  Alasan  yang sama  dilakukan  dalam  proses  PKPU, menurut  pengurus  yang  diwawancarai, debitor dalam menyampaikan rencana perdamaian  biasanya  dilakukan  di  waktu yang  terlalu  dekat  dengan  waktu  rapat kreditor,  sehingga  membuat  pengurus  tidak mempunyai banyak waktu untuk menanggapi rencana perdamaian dari debitor, dan selanjutnya pengurus menyampaikan  kepada  rapat  kreditor  untuk dibahas di dalam forum sekaligus menentukan  apakah  PKPU  dilanjutkan menjadi PKPU tetap, jika masih berada pada tahap  PKPU  Sementara,  dan  menentukan apakah ada perpanjangan waktu PKPU, jika berada pada tahap PKPU tetap.
Di  dalam  penelusuran  penelitian  ini, terkait  dengan  perkara-perkara  kepailitan dan  PKPU  yang  terkait  dengan  Perusahaan Go Public , ternyata tidak ditemukan adanya rencana perdamaian yang disetujui oleh para kreditornya  di  dalam  proses  kepailitan, tetapi  lebih  banyak  rencana  perdamaian disetujui  oleh  para  kreditornya  di  dalam proses  PKPU.  Menurut  Hakim  Pengawas yang  diwawancarai,  kreditor  dalam  perkara yang  melibatkan  Perusahaan Go  Public , kebanyakan  mempunyai  kemampuan  untuk menilai  tingkat  solvabilitas  debitor.  Ketika kreditor  tidak  dapat  diyakinkan  dengan kondisi  solvabilitas  debitornya  atau  kondisi lain  yang  dapat  memberikan  kepastian  bagi kreditor,  maka  kreditor  lebih  cenderung memilih  likuidasi.  Hal  ini  juga  dibenarkan oleh  kurator  yang  diwawancarai,  yang menurut  kurator  ada  kreditor  yang  sejak awal  sudah  mengetahui  bahwa  debitornya
dalam kondisi  insolven, dan oleh karenanya patut untuk dilikuidasi daripada diselamatkan  perusahaannya.  Perkara  PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk merupakan salah  satu  contoh  keberhasilan  pencapaian perdamaian  di  dalam  PKPU,  meskipun dalam perjalanan waktunya terjadi hambatan yang  harus  dihadapi  oleh  perusahaan  ini. Perkara  PT.  Trikomsel  Oke  Tbk  juga merupakan  salah  satu  contoh  keberhasilan pencapaian  perdamaian  di  dalam  PKPU. Untuk itu, perlu dilihat lagi mengenai detail rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  dan disetujui oleh para kreditornya, baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis.
Dalam penelusuran penelitian ini ditemukan fakta bahwa pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sesuai  dengan  konsep  perdamaian,  baik  di dalam  kepailitan  maupun  PKPU,  bisa bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung. Bersifat  langsung,  jika  debitor  di  dalam rencana perdamaiannya menyatakan restrukturisasi  utangnya.  Bersifat  tidak langsung,  jika  debitor  di  dalam  rencana perdamaiannya  menyatakan  memanfaatkan bisnis  perusahaannya  secara  optimal  dan selanjutnya  dapat  melakukan  pembayaran kepada  kreditornya.  Hal  ini  nampak  di dalam perkara PT. Argo Pantes, Tbk. dalam perkara No. No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.  05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dimana  debitor  sebagai  pemohon  PKPU telah  mengajukan  rencana  perdamaian berupa debt to equity swap yang mengkonversi  utangnya  menjadi  bagian saham  dari  perusahaan  tersebut.  Hal  ini merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan  dan  sekaligus  pembayaran secara  tidak  langsung  kepada  kreditornya, minimal dalam bentuk dividen.
Bentuk restrukturisasi utang yang diajukan  oleh  debitor  kepada  kreditornya, baik  di  dalam  kepailitan  maupun  di  dalam PKPU, yang paling sering adalah rescheduling .
Rescheduling adalah penjadwalan  kembali  berkaitan  dengan waktu  pembayaran  berupa  pelunasan  utang pokok  maupun  bagi  hasil, profit  margin ,
maupun fee yang merupakan kewajiban dari debitor  (Amalia,  Thaif,  Nasution,  & Sunarmi.,  2013).  Hal  ini  juga  disampaikan oleh  Hakim  Pengawas  yang  diwawancarai, yang  menyatakan  bahwa rescheduling menjadi  rencana  favorit  para  debitor  dalam proses di kepailitan dan PKPU. Rescheduling memberikan jadwal yang pasti terkait pengembalian dana kreditor, sehingga  pemberian  kepastian  seperti  ini lebih  disukai  kreditor.  Restrukturisasi  utang tersebut  bisa  dilaksanakan  dalam  waktu yang  pendek  maupun  panjang,  bahkan  ada juga  debitor  yang  mengajukan  rencana perdamaian  berupa rescheduling sampai dengan  puluhan  tahun.  Kreditor  di  dalam praktiknya  lebih  suka  menerima  rencana perdamaian rescheduling dalam waktu  yang pendek,  antara  5-6  tahun  paling  lama, mengingat  dalam  waktu  tersebut  masih terjangkau  bagi  kreditor  untuk  menunggu. Apalagi bagi kreditor yang telah mengeluarkan  segala  modalnya  untuk  dapat berbisnis  dengan  debitor,  yang  pada akhirnya pembayarannya pun macet.
Perdamaian  yang  terjadi  antara  PT. Trikomsel  Oke  Tbk  dengan  kreditornya adalah  salah  satu  contohnya  adanya  praktik rescheduling ,  tetapi  dengan  menggunakan kombinasi debt to equity swap, hair cut dan juga  pengurangan  dan  penundaan  jumlah bunga  tertunggak. Hair  cut merupakan pemotongan  pokok  pinjaman  dan  bunga (Irianto,  2015).  Perkara  PT.  Dayaindo Resources  International  Tbk  dan  PT.  Daya Mandiri  Resources  Tbk  dalam  perkara  No. 46/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst juga menunjukkan  adanya  model rescheduling utang,  yang  dikombinasi  dengan asset  sales dan equity  carve-outs serta  penambahan utang  baru,  meskipun  tidak  disetujui  oleh sebagian  besar  kreditornya. Asset  sales terkadang  menjadi  pilihan  karena  menurut John  &  Ofek  (John  &  Ofek,  1995), asset sales atau  penjualan  aset  mengarah  pada peningkatan  kinerja  operasional  dari  sisa aset  perusahaan  penjual  dalam  tiga  tahun setelah  penjualan  aset.  Peningkatan  kinerja terjadi  terutama  pada  perusahaan  penjual yang  fokus  pada  bisnis  yang  ditetapkan.
Equity  carve-outs juga  menjadi  pilihan karena  adanya  keuntungan  abnormal  rata- rata  muncul  karena equity  carve-out setelah pengumuman  penawaran  publik  ekuitas induk  (Schipper  &  Smith,  1986).    Menurut Apostolos  Dasilas  &  Stergios  Leventis (2018), demikian equity carve-outs
diumumkan akan menghasilkan
pengembalian  abnormal  yang  signifikan bagi pemegang saham perusahaan induk.
Permasalahan pengajuan rencana perdamaian  kepada  kreditor  sebenarnya merupakan cerminan keberlangsungan usaha,  dengan  kata  lain  jika  debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang materinya  dalam  batas  kewajaran  kreditor, maka  itu  menandakan  bahwa  debitor  masih going  concern ,  yang  berarti  debitor  masih dapat  melanjutkan  usahanya  dengan  baik. Going  concern juga  dapat  dilihat  dari  sisi analisis  solvabilitasnya.  Menurut  Kukuh Komandoko  Hadiwidjojo  (2016),  analisis solvabilitas dilakukan dengan cara membandingkan  keadaan  total  aset  dengan total kewajiban. Suatu perusahaan dikatakan memiliki kondisi yang baik apabila perusahaan  dapat  memenuhi  kewajibannya, baik  kewajiban  jangka  pendek  maupun kewajiban  jangka  panjang  (Hadiwidjojo, 2016).  Dalam  hal  ini,  analisis  terhadap solvabilitas  dilakukan  untuk  memastikan apakah  aset  yang  dimiliki  oleh  debitor mampu  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan bisnisnya.  Menurut  narasumber  dari  Bursa Efek Indonesia yang diwawancara,
Perusahaan Go Public yang tetap mempertahankan  posisinya  untuk  tetap berada  dalam  daftar  emiten  di  Bursa  Efek Indonesia, biasanya adalah perusahaan yang ingin  tetap  melanjutkan  usahanya  secara optimal.
Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa kepailitan maupun PKPU, bukan merupakan perkara  yang  bisa  dianggap  ringan  oleh debitor,  karena  akibatnya  tidak  baik  bagi kelangsungan  usaha  debitor.  Sifat  putusan pailit  yang  serta  merta  didasarkan  atas ketentuan  Pasal  16  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004, mengakibatkan debitor berpotensi  dirugikan  hartanya  oleh  karena
kurator  yang  secara  hukum  harus  dominan melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta debitor, termasuk kurator diperkenankan jika harus melakukan penjualan harta sebelum putusan hasil upaya hukum  Kasasi  maupun  Peninjauan  Kembali diterima.  Kegagalan  perdamaian  di  dalam proses  PKPU,  juga  mengakibatkan  harta debitor harus dilikuidasi, tanpa ada kesempatan lagi bagi debitor untuk mengajukan  upaya  hukum  apapun.  Hal  ini berarti  bahwa  pencapaian  kesepakatan dalam perdamaian yang berisi restrukturisasi utang,  baik  di  dalam  proses  kepailitan maupun PKPU, yang akan lebih menguntungkan  daripada  proses  dibiarkan berjalan terlalu lama sehingga akan menurunkan  nilai  harta  debitor.  Penurunan nilai  harta  debitor  tersebut  oleh  karena sedikit  demi  sedikit  harta  debitor  harus dijual  untuk  pembiayaan  kepailitan  maupun PKPU. Dalam tataran
implementasi restrukturisasi  utangnya,  ternyata  menurut hasil wawancara dengan narasumber kurator kepailitan  dan  pengurus  PKPU,  debitor banyak  melakukan  modifikasi  terhadap rescheduling ,  seperti  menjual  aset  dari debitor sebagian, mencari ekuitas baru, atau dengan model lain  yang selain rescheduling juga  mengkonversi  utang  menjadi  saham ( debt  to  equity  swap ),  sehingga  kreditor yang  bersedia  dapat  menjadi  pemegang saham  dari  perusahaan  debitor.  Selain contoh di dalam perkara PT. Trikomsel Oke Tbk  di  atas,  model  rencana  perdamaian seperti  itu  pernah  dilakukan  dalam  perkara No. 03/PKPU/2006/PN.Niaga,Jkt.Pst jo. No. 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Di  dalam perkara  tersebut  PT.  Argo  Pantes  Tbk awalnya  dimohonkan  pailit  oleh  Indo  Plus BV,  terkait  dengan  utang  yang  telah  jatuh tempo  sebesar  US$  12,000,000  (dua  belas juta dollar Amerika Serikat), tetapi selanjutnya PT. Argo Pantes, Tbk melakukan counter dengan  cara  memohon PKPU.  Di  dalam  PKPU-nya  PT.  Argo Pantes  Tbk  kemudian  mengajukan  rencana perdamaian dengan para kreditornya,
dengan mengajukan debt to equity swap , dan disetujui oleh para kreditornya.
Penawaran debt  to  equity  swap juga pernah  dilakukan  oleh  PT.  Sekar  Laut,  Tbk kepada para kreditornya melalui mekanisme PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  Surabaya  dengan  perkara  No. 08/PKPU/2005/PN.Niaga.Sby, yang selanjutnya  disetujui  oleh  para  kreditornya. Debt  to  equity  swap secara  teori  dapat dikategorikan  sebagai  bagian  dari  akuisisi atau  pengambilalihan  suatu  perusahaan, dalam  hal  terjadi  peralihan  pengendalian atas perusahaan yang bersangkutan, mengingat  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1) Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 menyatakan pada prinsipnya bahwa pengambilalihan dapat dilakukan atas saham yang akan dikeluarkan. Dalam debt to equity swap ,  setidaknya  baik  pemegang  saham maupun perseroan terbatas akan mengeluarkan  sejumlah  saham  di  dalam saham portopel guna menggantikan kedudukan  utang,  dengan  harapan  nilai utang  menjadi tidak  ada  lagi, atau setidaknya  menjadi  berkurang  (Kairupan, 2014). Debt  to  equity  swap menurut  prinsip akuntansi  mempunyai  rasio  di  mana  jika rasionya  tinggi  maka  dapat  memberikan pengembalian  yang  lebih  tinggi  kepada pemegang  sahamnya  (Sari  &  Hutagaol, 2009).  Selain  itu,  memilih debt  to  equity swap, akan  menyebabkan  perkuatan  status kepemilikan  perusahaan,  dengan  demikian akan  meningkatkan  kemampuan  bersaing bagi  debitor  di  kemudian  hari    (Respatia  & Fidiana, 2010).
Dalam praktiknya,  menurut kurator dan pengurus  yang  diwawancarai,  debitor  yang mengajukan  rencana  perdamaian  berupa rescheduling dalam  jangka  waktu  yang pendek  biasanya  melakukan  secara  mandiri operasional  perusahaannya  tanpa  bantuan pihak  lain  terutama  kreditor.  Tetapi  jika rescheduling lebih  dari  5  tahun,  maka biasanya  debitor  dibantu  oleh  kreditornya, terutama  kreditor  dari  bidang  keuangan, yaitu  perbankan.  Dalam  implementasinya, kreditor  perbankan  bersedia  membantu debitor  jika  ia  mempunyai  itikad  baik  dan
masih  berpotensi going  concern ,  dengan cara  mengucurkan  penambahan  kredit  ke debitor. Dari dana kredit ini nantinya debitor akan  mengelolanya  untuk  menjalankan kegiatan  usahanya,  dengan  pengawasan ketat dari kreditor.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  pada prinsipnya  Hukum  Kepailitan  Indonesia telah  diuji  dalam  rangka  pencapaian perdamaian yang berisi mengenai restrukturisasi utang, yang pada kenyataannya tidak tercapai secara maksimal,  baik  di  dalam  proses  kepailitan maupun  PKPU  terhadap  Perusahaan Go Public .  Kelemahan  ini  menjadi  tolok  ukur selanjutnya  dalam  penelitian  ini  untuk melangkah dalam menyusun analisis lanjutan  terkait  dengan  apa  yang  dapat dilakukan  untuk  dapat  memaksimalkan pencapaian perdamaian yang berisi restrukturisasi  utang  tersebut.  Sebagaimana juga  telah  disampaikan,  bahwa  pentingnya pencapaian perdamaian dalam proses kepailitan  maupun  PKPU  dalam  rangka memberikan  perlindungan  bagi  investor pemegang saham publik, karena perdamaian merupakan jalan menurut Hukum Kepailitan Indonesia  saat  ini  yang  dapat  memberikan peluang  bagi  investor  pemegang  saham publik  untuk  pulih  dari  kerugian  atas  dana yang telah disetorkan kepada Perusahaan Go Public . Dibandingkan dengan likuidasi yang merupakan  hasil  akhir  dari  kepailitan maupun PKPU oleh karena gagalnya proses negosiasi  dengan  kreditornya,  yang  kedua proses tersebut berakhir pada penjualan aset perusahaan,  dan  investor  pemegang  saham publik menurut analisis empiris di atas tidak pernah mendapatkan apapun.

## D. Simpulan
Implementasi restrukturisasi utang terhadap Perusahaan Go Public berdasarkan Hukum  Kepailitan  Indonesia  yang  paling banyak  digunakan  di  dalam  praktiknya adalah  penjadwalan  kembali  pelunasan utang atau rescheduling. Selain itu, rescheduling juga  dikombinasikan  dengan debt  to  equity  swap,  hair  cut ,  pengurangan dan  penundaan  jumlah  bunga  tertunggak,
asset  sales dan equity  carve-outs serta penambahan  utang  baru.  Restrukturisasi utang tersebut terdapat di dalam perdamaian, baik di dalam proses kepailitan maupun  PKPU.  Fakta  empiris  menyatakan bahwa  perkara-perkara  kepailitan  yang terkait  dengan  Perusahaan Go  Public ,  tidak ada satupun tercapai perdamaian, sedangkan dari  sebagian  besar  perkara  PKPU  yang terkait  dengan  Perusahaan Go  Public tercapai  perdamaian.  Model  restrukturisasi utang  yang  digunakan  terhadap  pencapaian persetujuan perdamaian adalah rescheduling yang  dikombinasi  dengan  beberapa  model lain  sebagaimana  tersebut  di  atas,  akan tetapi  kreditor  juga  akan  melihat  analisis solvabilitas  dari  Perusahaan Go  Public tersebut. Jika analisis solvabilitasnya positif, maka  perusahaan  tersebut  terkategori going concern dan  kreditor  akan  yakin  untuk menyetujui usulan perdamaian yang disampaikan, dan begitu juga sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  C.,  Thaif,  H.,  Nasution,  B.,  &
Sunarmi.  (2013).  Analisis  Yuridis Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah Pada  Bank  Syariah  (Studi  pada  PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan). USU Law Journal , 1 (1).
De  Cruz,  P.  (2010). Perbandingan  Sistem Hukum:  Common  Law,  Civil  Law  dan Socialist  Law.  diterjemahkan  oleh Narulita Yusron  dari Comparative Law in  a  Changing  World .  Jakarta:  Nusa Media.
Hadiwidjojo,  K.  .  (2016).  Metode  dan
Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan  Asas  Kelangsungan  Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  Terhadap Perusahaan  Publik  dan  Non  Publik.
Jurnal Hukum & Pasar Modal , 7 (2).
Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang  (PKPU). Jurnal  Hukum  Dan
Peradilan , 4 (3).
John, K., & Ofek, E. (1995). Asset Sales and Increase in  Focus. Journal of Financial Economics , 37 (1).
Kairupan,  D.  (2014).  Kepemilikan  dan Pengendalian Perusahaan Terbuka Oleh Pihak Asing: Suatu Analisa Yuridis dan Komparatif. Jurnal  Hukum  &  Pasar Modal , 5 (7).
Ratnawati,  T.  E.  (2009).  Kajian  Terhadap Proses  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2).
Respatia,  W.,  &  Fidiana.  (2010).  Kebijakan Restrukturisasi  Utang  Melalui  Debt  To Equity Swap. Ekuitas , 14 (1).
Sari,  L. A.,  & Hutagaol, Y. (2009). Debt  to Equity  Ratio,  Degree  of  Operating Leverage Stock Beta and Stock Returns of  Food  and  Beverages  Companies  on The Indonesian Stock Exchange.
Journal  of  Applied  Finance  and Accounting , 2 (1).
Schipper,  K.,  &  Smith,  A.  (1986).  A Comparison  of  Equity  Carve-Outs  and Seasoned Equity Offerings: Share Price Effects  and  Corporate  Restructuring.
Journal  of  Financial  Economics , 15 (1– 2).
Sitompul,  M.  M.  .  (2009). Penyelesaian Sengketa  Utang  Piutang  Perusahaan Dengan  Perdamaian  di  Dalam  atau  Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) .
Medan: Universitas Sumatera Utara.
Sjahdeini,  S.  R.  (2002). Hukum  Kepailitan: Memahami  Faillissementsverordening Juncto  Undang-Undang  No.4  Tahun 1998 . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Widjaja,  G.  (2003). Tanggung  Jawab Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.