## PEMBANGUNAN

## PROVINSI  ACEH:  KEBUTUHAN  SINERGITAS  DAN  PEMETAAN ANCAMAN 1

## DEVELOPMENT OF ACEH PROVINCE: NEEDS OF SYNERGITY AND THREAT MAPPING
Heru Syah Putra 2 , Said Fadhil, Edy Saputra Email: heruaddaif@gmail.com
ABSTRACT The  development  challenges  in  Aceh  is  increasing  in  a  row  of  strategic  environmental changes,  including  globalization  which  bring  new  challenges  of  Aceh  development.  Several social and macro economic indicators shows that frustrating numbers. Poverty is becoming the  main  problems  of  development.  The  Huge  fiscal  authority  has  not  able  to  brought improvement which show low level development synergy. Mapping of development threat is becoming  more  significant  for  collecting  preventive  or  curative  proceeding.  This  purpose research  for  mapping  the  development  threat  in  Aceh  province.  The  result  of  this  research shows that Aceh will deal with four threaten namely politic, economic, social, and information technology. Poverty obtains huge attention while the other side poverty in Aceh still on the high  level  than  the  capacity  of  Aceh  fiscal.  Number  of  unemployment  is  high  enough  it because  of  low  investment.  Furthermore,  natural  disaster  also    affects  the  quality  of development and the increasing of drugs trafficking.
Keywords : Development, Synergity, Threat, Decentralization

## ABSTRAK
Tantangan  pembangunan  di  Aceh  terus  meningkat  seiring  perubahan  lingkungan strategis, termasuk globalisasi yang membawa tantangan baru pembangunan Aceh. Beberapa  indikator  makro  ekonomi  dan  sosial  menunjukkan  angka  yang mengecewakan.  Kemiskinan  masih  menjadi  masalah  utama  pembangunan. Kewenangan  fiskal  yang  besar  belum  mampu  membawa  perbaikan  yang menunjukkan rendahnya sinergitas pembangunan. Pemetaan ancaman pembangunan menjadi penting guna mengambil tindakan preventif maupun kuratif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan ancaman pembangunan di Provinsi Aceh. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  paling  tidak  Aceh  menghadapi  empat ancaman  yaitu  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  teknologi  informasi.  Kemiskinan mendapat  sorotan  terbesar  mengingat  kemiskinan  sangat  tinggi  di  Aceh  jika dibandingkan  dengan  kapasitas  fiskal  Aceh.  Jumlah  pengangguran  juga  cukup tinggi  akibat  rendahnya  investasi.  Selain  itu,  bencana  alam  juga  mempengaruhi kualitas pembangunan, disamping peredaran narkoba yang semakin meningkat.
1 Diterima pada 15 Oktober 2018 . Diterima revisi terakhir pada  2 November 2018
2 Peneliti Ahli Muda pada PKP2A IV LAN
Kata kunci : Pembangunan, Sinergitas, Ancaman, Desentralisasi
A. PENDAHULUAN erkembangan lingkungan strategis akibat globalisasi telah mempengaruhi kondisi ketahanan bangsa Indonesia. Perubahan situasi politik, ekonomi, dan sosial  internasional  telah  mengubah bentuk  ancaman  terhadap  ketahanan dan pembangunan
Indonesia.
Dinamika globalisasi
juga mempengaruhi  pola  dan  bentuk ancaman  sehingga  menjadi  semakin kompleks  dan  multidimensional,  tidak hanya  ancaman  militer  tetapi  juga ancaman  non  militer,  baik  nyata maupun tidak nyata (Sutomo, 2016).
Ancaman non militer sangat erat kaitannya  dengan  strategi  perang global  yang  cenderung  tidak  bersifat frontal  dan  tidak  langsung  yang dikenal  dengan  istilah proxy  war . Senjata  dalam proxy  war tidak menggunakan  senjata  konvensional melainkan  isu-isu  yang  tidak  sadar menembus  pertahanan  sebuah  bangsa. Berbagai  isu  dikemas  secara  rapi  dan terstruktur untuk dapat menembus dan merusak  kedaulatan  sebuah  negara seperti isu ekonomi, sosial, politik, dan hak  asasi  manusia  (HAM).  Isu-isu tersebut dikemas secara menarik dalam bentuk  propoganda  yang  disebarkan melalui media cetak maupun elektronik.
Provinsi
Aceh merupakan sebuah  provinsi  yang  dapat  menjadi pusat pembelajaran tentang pentingnya pembangunan  ketahanan  negara  di daerah  melalui  pembangunan  politik, ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Stephen Sherlock  menyatakan  bahwa  tradisi yang  khas  dalam  dalam  kehidupan sosial politik masyarakat Aceh merupakan pendorong konflik separatisme  di  Aceh  (Bakrie,  2007).
Penelitian  lain  yaitu  Lesley  McCulloch memandang  konflik  Aceh  sebagai permasalahan  yang  timbul  akibat ketidakmampuan mengelola isu nasionalisme dan ekonomi di Aceh.
Sedikitnya Aceh
telah mengalami  tigas  fase  pembangunan yaitu  fase  konflik,  fase  bencana  alam dan  perdamaian,  dan  fase  pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan  Aceh  berjalan  sangat lambat  bahkan  menurun  pada  fase konflik (sebelum 2005) karena hilangnya kepercayaan investor terhadap  keamanan  Aceh.  Fase  kedua yaitu  fase  perdamaian  dan  rehabilitasi bencana  tsunami  2004.  Pada  fase  ini pembangunan  Aceh  mendapat  sorotan dan  pendampingan  langsung  dari multi  donor  baik  dalam  maupun  luar negeri.  Triliunan  rupiah  mengalir  ke Aceh dalam upaya pembangunan pasca tsunami  tahun  2004  dan  perdamaian pasca Memorandum  of  Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005. Fase ketiga yaitu fase pembangunan pasca rehabilitasi  dan  rekonstruksi  serta transisi  politik.  Beberapa  daerah dipimpin  oleh  mantan  kombatan  dan kursi  legislatif  dikuasai  oleh  partai lokal  seperti  Partai  Aceh  (PA)  dan Partai Nasional Aceh (PNA).
Peningkatan kewenangan pemerintah  Aceh  dengan  adanya Undang-Undang  Pemerintah  Aceh 11/2006  belum  mampu  membawa Aceh menuju kondisi yang menggembirakan.  Beberapa  indikator makro ekonomi dan sosial menunjukkan angka
yang mengecewakan.  Walaupun  produk domestik  regional  bruto  (PDRB) cenderung  tumbuh  setiap  tahunnya, indikator kemiskinan dan pengangguran  masih  relatif  tinggi.

## P
Kondisi  kemiskinan  di  Aceh  belum memuaskan meskipun persentase penduduk  miskin  cenderung  turun selama  periode  2012-2015.  Pada  Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 848 ribu orang (16,73 persen). Selain  itu,    pengangguran  juga cenderung  meningkat  yaitu  dari 179,944  jiwa  pada  tahun  2012  menjadi 217.806  pada  akhir  tahun  2015 (Bappeda Aceh, 2016).
Permasalahan  ekonomi  dan sosial di atas dapat mendorong muncul dan  meningkatnya  potensi  ancaman non  militer  di  Aceh  (Kemhan  Aceh, 2017).  Kesejahteraan  yang  belum meningkat secara nyata dapat mendorong  kembali  gerakan  separatis akibat  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap agenda pembangunan daerah. Kemiskinan  yang  masih  dirasakan sebagian  mantan  kombatan  GAM sangat berpotensi mendorong keinginan  untuk  berjuang  kembali. Walaupun sudah ada beberapa program reintegrasi bagi eks kombatan seperti  pemberian  dana,    program tersebut  belum  efektif  mengangkat kesejahteraan mereka. Akibatnya sebagian  besar  mantan    GAM  diyakini masih  dililit  kemiskinan  yang  dapat mendorong  tindakan kriminal  (Haffan, 2015).
Ancaman pembangunan  lainnya yang  sangat  mengganggu  agenda pembangunan  dan  keamanan  di  Aceh adalah narkotika (Kemhan Aceh, 2017). Aceh tidak hanya menghadapi ancaman
peningkatan pengguna narkotika  tetapi  juga  telah  menjadi wilayah  transit  dan  produsennarkotika di  Indonesia.Jenis  narkotika  yang beredar  juga  semakin  variatif  yaitu
tidak  hanya  ganja  tetapi  juga  sabu- sabu.  Walaupun  beberapa  tindakan pencegahan dan penanggulangan telah masif  dilakukan,  kasus  narkotika  di Aceh  cenderung  meningkat  tajam. Semakin memburuknya kasus narkotika di Aceh mendorong pemerintah  Aceh  untuk  memasukan agenda  pencegahan  dampak  narkotika dalam  RPJM  Aceh  2012-2017  dengan agenda  peningkatan  sosialisasi  hukum dan  bahaya  narkotika  (RPJM  Aceh, 2017).
Beberapa permasalahan
pembangunan  di  atas  menunjukkan masih lemahnya
sinergitas pembangunan  di  Aceh.  Kondisi  ini dikhawatirkan dapat mendorong tumbunya atau meningkatnya ancaman non  militer  di  Aceh  yang  dapat mengancam  pembangunan  di  Aceh. Rencana  pembangunan  Aceh  dalam RPJM  2019-2022  harus  berdasarkan pembangunan  yang  sinergis  dengan melibatkan  unsur  utama  dan  unsur penunjang pembangunan sehingga visi misi Gubernur baru yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan  yang  bersih,  adil,  dan melayani dapat tercapai. Dalam rangka menjawab  tantangan  pembangunan yang  sinergi,  maka  dianggap  perlu sebuah  kajian  yang  dapat  memetakan ancamam pembangunan di Aceh.

## Masalah Penelitian
Relatif kurang sinerginya pembangunan  di  Aceh  dikhawatirkan mendorong beberapa ancaman pembangunan. Oleh sebab itu,
pertanyaan  penelitian  ini  sebagai berikut:
a. Bagaimana  bentuk  ancaman pembangunan di Provinsi Aceh?
b. Apa  saja  faktor-faktor  yang mempengaruhi pembangunan daerah  di  Provinsi  Aceh  guna menghadapi ancaman ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Memetakan  bentuk  ancaman pembangunan di Provinsi Aceh.
b. Menemukan  faktor-faktor  yang mempengaruhi pembangunan daerah di Provinsi Aceh.

## B. STUDI PUSTAKA
1. Sinergitas Sinergitas  merupakan  proses menyelaraskan beberapa aktivitas dalam  rangka  memperoleh  suatu  hasil yang  menjadi  sasaran.  Sinergitas merupakan  sebuah  interaksi  dari  dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi  dan  menjalin  hubungan yang  bersifat  dinamis  guna  mencapai tujuan  bersama.  Secara  garis  besar sinergitas  akan  tumbuh  dari  suatu hubungan yang berasal dari dua pihak atau  lebih  yang  sering  berkomunikasi dan membentuk kerjasama yang  dapat berubah  sesuai  dengan  kebutuhan untuk  mencapai  tujuan  dari  semua pihak dan komunikasi antara dua atau lebih  lembaga  yang  besar  dalam mempengaruhi hasil akhir dari kerjasama antara lembaga dengan hasil lebih  besar  daripada  hasil  jika  hanya lembaga itu sendiri yang mengerjakannya.
Sinergitas  dibutuhkan  dalam melakukan  kerjasama  baik  itu  antara individu,  kelompok  dan  lembaga
(Utami,  2017).  Terciptanya  sinergitas yang  baik  menghasilkan  komunikasi yang  yang  bersifat  kompromi  dan saling  menghargai.  Adanya  hasil  yang lebih  besar  merupakan  hasil  kerjasama yang  terjalin  dengan  baik  dan  setiap pihak  yang  melakukan  kerjasama dengan  hasil  persentanse  kepuasaan yang  besar  antara  pihak-pihak  yang bersinergi.  Sebagai  tolak  ukur  dalam melakukan sinergitas, adanya akuntabelitas, feedback , komunikasi dan koordinasi.
Sinergitas  merupakan  proses memadukan  beberapa  aktivitas  dalam rangka  mencapai  satu  hasil  yang optimal.  Sinergitas  sering  juga  disebut dengan “Sinergisme”. Sinergitas merupakan  kunci  keberhasilan  dalam perencanaan  pembangunan  (Mulyono 2014).
Konsep Koordinasi dan Komunikasi  juga  dapat  digunakan sebagai  pendukung  teori  sinergitas (Adriansyah,  2017).  Koordinasi  adalah proses  pemaduan  sasaran-sasaran  dan kegiatan-kegiatan  unit  (bagian-bagian atau  bidang-bidang  fungsional)  yang terpisah  pada  sebuah  organisasi  agar dapat  mencapai  tujuan  organisasi secara  efisien  (Stoner  dan  Freeman, 1992).  Selain  koordinasi,  komunikasi merupakan  aspek  penting  dalam mewujudkan  sinergitas.  Komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu: 1). Pengertian komunikasi yang berorientasi  pada  sumber:  komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang  (sumber)  secara  sungguh- sungguh  memindahkan  stimuli  guna mendapatkan  tanggapan;  dan  2). Pengertian
komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai  semua  kegiatan  di  mana
seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.
2. Ancaman Nasional
Upaya pertahanan negara diselenggarakan  untuk  mencegah  dan mengatasi  ancaman  baik  yang  bersifat aktual  dan  potensial.  Setiap  bentuk ancaman  memiliki  karakteristik  serta tingkat resiko berbeda yang mempengaruhi  pola  penanganannya, sehingga  perlu  dicermati  hal-hal  yang berhubungan dengan penilaian, penggolongan,  sasaran  dan  eskalasi ancaman. Ancaman dapat digolongkan berdasarkan  jenisnya;  militer  dan nonmiliter,  berdasarkan  sumbernya; luar  negeri  dan  dalam  negeri,  serta aktornya;  negara  dan  non-negara. Indonesia dengan sumber daya alamnya,  keragaman  budaya,  suku, agama,  ras,  dan  golongan  merupakan potensi  kekuatan  sekaligus  ancaman bagi Indonesia dalam menjaga keamanan  negara  (Witjaksono,  2016). Ancaman  non-militer  pada  hakikatnya adalah  ancaman  yang  menggunakan faktor-faktor  non  militer  yang  dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan  kedaulatan  negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan
segenap bangsa (Indrawan,  2015).  Sehingga  penguatan pertahanan  nirmiliter  merupakan  hal yang mendesak untuk dilaksanakan.
Ancaman nonmiliter dapat berdimensi  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta  keselamatan  umum.  Ancaman non-militer  sangat    berdimensi  sosial budaya  karena  sifatnya  yang  internal, atau  muncul  dari  dalam  negara. Ancaman  jenis  ini  berdimensi  sosial budaya  karena  didorong  oleh  isu-isu kemiskinan, kebodohan,
keterbelakangan,  dan  ketidakadilan. Isu-isu  ini  sangat  terkait  dengan masalah-masalah sosial budaya (Indrawan, 2015).
Pemetaan  ancaman  non  militer dapat  dilakukan  dengan  melalui  dua metode, yaitu (1) berdasarkan ancaman ( threatbased  assessment ),  atauanalisa mengenaikalkulasi ancaman yang dihadapi; dan (2) berdasarkan kapabilitas  ( capability  basedassessment ), atauanalisa mengenai kalkukasi kemampuan  untuk  bisa  melakukan suatu tindakan militer.
Lembaga  Katahanan  Nasional (Lemhanas)  RI  menyatakan  bahwa proxy  war di  Indonesia  memiliki beberapa bentuk sebagai berikut:
a. Gerakan  separatis.  Lepasnya  Timor Timur  dari  Indonesia  yang  dimulai dengan  pemberontakan  bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum.
b. Demonstrasi  massa.  Demonstrasi massa  yang  berlangsung  selama  ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan  yang  jelas.  Bahkan sering  ditemui  demonstran  yang tidak tahu apa yang akan diperjuangkan  dalam  demonstrasi itu.
c. Penerapan regulasi yang merugikan. Sebagai  contoh  adalah  peraturan regulasi produk perjanjian internasional  yang  diterbitkan  atas prakarsa World  Health  Organization (WHO)  dan  Amerika  Serikat,  yaitu Framework  Convention  on  Tobacco Control (FCTC).
d. Peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba  di  Indonesia  diyakini memiliki  keterkaitan  dengan proxy war ,  dengan  tujuan  untuk  merusak generasi  muda  Indonesia  sehingga bangsa  Indonesia  di  masa  depan
tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi.
e. Bentrok antar kelompok. Perkelahian  dan  aksi  anarkis  antar pelajar  SD,  SMP  dan  SMA  dan bahkan  mahasiswa,  menunjukkan di bidang pendidikan dan generasi muda, tidak terlepas dari aksi proxy war itu sendiri.
f. Makanan  dan  Obat-Obatan  Palsu. Maraknya  peredaran  makanan yang  dibubuhi  zat-zat  berbahaya bagi  kesehatan,  peredaran  obat- obatan  palsu  hingga  kejadian vaksin  palsu  baru  baru  ini, merupakan  bagian  dari proxy  war dalam upaya melemahkan ketahanan bangsa dari dalam.
g. Illegal  logging  dan  illegal  fishing. Pembalakan  liar  dan  pencurian kekayaan alam kita dilaut, merupakan  upaya proxy  war untuk menghancurkan  kekayaan  alam kita melalui bencana alam.
h. Seks  bebas  dan  LGBT.  Generasi muda disusupi dengan gaya hidup hedonisme  dan  pergaulan  seks bebas dan sesama jenis merupakan
upaya proxy
war untuk menghancurkan  moral  generasi muda Indonesia.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di provinsi Aceh. Penelitian ini membahas ancaman  non  militer  yang  dihadapi oleh  Pemerintah  Aceh  akibat  belum optimalnya  sinergitas  pembangunan. Penelitian  ini  akan  memfokuskan pembahasan  seluruh  ancaman  non militer yaitu ancaman politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.
Penelitian ini juga melakukan pengolahan  ulang  data  sekunder  yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik,  TNI,  POLRI,  dan  BNP  Aceh serta  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh (SKPA) untuk memperkuat temuan.
Penyusunan rekomendasi kebijakan  dilakukan  dengan  mengolah informasi hasil indepth interview narasumber kunci baik praktisi maupun akademisi. Penyusunan rekomendasi kebijakan juga mempertimbangan
penelitian- penelitian  terdahulu  yang  khusus membahas  ancaman  dan  strategi pembangunan Aceh.
Penelitian  ini  dilakukan  di provinsi  Aceh  yaitu  Kota  Banda  Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh.
Beberapa
narasumber yang diwawancarai sebagai berikut: a. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Aceh
b. Sekretaris daerah Aceh
c. Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Aceh
d. Kepala Pusat Kajian dan
Pendidikan  dan  Pelatihan  IV LAN
e. Kepala  Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Aceh
f. Badan  Investasi  dan  Promosi Aceh
g. Kepala  Dinas  Pendidikan  Aceh dan Kepala Dinas Sosial Aceh
h. Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan Mobilitas Penduduk Aceh
Kerangka Pemikiran Beberapa indikator makro ekonomi,  sosial,  dan  politik  di  Aceh menunjukkan masih adanya permasalahan
pembangunan.
Kemiskinan  yang  masih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di Sumatera  menunjukkan  pembangunan Aceh  belum  mampu  memaksimalkan desentralisasi  fiskal  yang  diberikan. Beberapa  konflik  sosial  dan  politik
menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas aktor dalam menyelesaikan  permasalahan  di  Aceh. Kondisi  tersebut  dapat  meningkatkan ancaman pebangunan di Aceh.
Gambar 1. Kerangka Pikir Sinergitas Pembangunan di Aceh
Aceh masih menghadapi
ancaman  ideologi  yang  salah  satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan literasi informasi. Pada sektor politik, dinamika  politik  Aceh  sanga  ttinggi dan tidak dapat dipisahkan dari konflik keamanan yang berkepanjangan sebelum  adanya  MoU  Helsinki  (2005).
Dari segi ekonomi, rendahnya investasi mengindikasikan
beberapa permasalahan  yang  mungkin  dihadapi Aceh  seperti  jaminan  kemananan  dan prosedur investasi. Selain itu, ancaman narkoba  juga  terus  meningkat  dengan adanya  upaya-upaya  menjadikan  Aceh sebagai jalur masuk perederan narkoba international.
Beberapa ancaman di atas hanya bisa diatasi dengan melakukan pemetaan  permasalahan.  Kelemahan- kelemahaan  hasil  pemetaan  harus ditindaklanjuti dengan penguatan koordinasi  lintas  satker  sehingga  daya tangkal terhadap ancaman pembangunan meningkat.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Tantang Sinergitas Pembangunan di Aceh
Pembangunan  Aceh  yang  terus berjalan  tidak  terlepas  dari  ancaman pembangunan  yang  terus  berkembang dan  bertransformasi.    Walaupun kondisi  Aceh  sudah  sangat  aman  jika
Tantangan Sinergitas Pembangunan di Aceh rendah
Paradigma nasional:
 Pancasila
 UU NRI 1945
 Wasantara
 Pertahanan Negara Sinergitas pembangunan Aceh tinggi

## Economi:
 Investasi  Belanja- publik Sosial:  Kemiski nan  Pengang guran Teknologi Informasi:  Hoax  Radikali sme Konsepsi sinergitas pembangunan Aceh Bang Lingstra: Global Regional Nasional Politik:  Konflik kewenang an  Pilkada
Lainnya:  Narkoba  Bencana alam
dibandingkan  sebelum  perdamaian terjadi  di  tahun  2005,  beberapa  kasus kekerasan  atau  pelanggaran  tetap  ada. Beberapa konflik masih sering dijumpai khususnya  di  kabupaten/kota  yang
jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Adapun  konflik  yang  terjadi  selama tahun 2016 di Aceh dapat diperhatikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Konflik di Aceh Tahun 2016
Sumber: Kesbangpolinmas Aceh, 2017
Konflik  politik  dan  kebijakan mendominasi kasus yang terjadi di Aceh selama  tahun  2016.  Adanya  perbedaan pandangan politik belum dapat diterima oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hal tersebut  sangat  erat  hubungannya dengan  pendidikan  politik  masyarakat yang relatif rendah khususnya di daerah pedesaaan.  Adanya  partai  lokal  belum sepenuhnya mampu mengurangi konflik politik. Akibatnya, tujuan pembangunan Aceh  yaitu  menciptakan  Aceh  yang sejahtera  dan  aman  akan  relatif  sulit dicapai.
Konflik-konflik  yang  terus  terjadi di  Aceh  merupakan  bentuk  ancaman non  militer  yang  dapat  mengganggu pembangunan  berkelanjutan  di  Aceh. Oleh  sebab  itu,  pemetaan  permasalahan menjadi suatu kebutuhan dalam agenda menciptakan pembangunan yang berkelanjutan  di  Aceh  dalam  bingkai menjaga NKRI.

## Dimensi Politik
Konflik politik Aceh tidak terlepas dari  sejarah  konflik  keamanan  Aceh. MoU  Helsinki  sebagai  kesepakatan untuk  menghentikan  konflik  antara Pemerintah  Indonesia  dan  GAM  tidak
dapat  dijadikan  jaminan  perdamaian dan  keamanan  hakiki  di  Aceh.  Untuk tataran  makro,  konflik  memangsudah berakhir. Akan tetapi, selesainya konflik bukan berarti berakhirnya konflik, justru setelah lebih 10 tahun sejak kesepakatan damai  ditandatangani,  pola  konflik  di Aceh  berubah.  Jika  dulu  konflik  yang terjadi  bersifat  vertikal  (antara  GAM dengan Pemerintah Indonesia), sekarang yang  justru  terjadi  adalah  konflik horizontal.  Konflik  ini  terjadi  akibat kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan belum  sesuai  dengan  kebutuhan  rakyat Acehb (waspada.co.id).
Partai  lokal  telah  menjadi  media penyampaian  tujuan  politik  yang  sah dari  mantan  anggota  Gerakan  Aceh Merdeka  (GAM).  Suara  rakyat  Aceh terkosentrasi  di  beberapa  partai  lokal. Walaupun begitu, konflik yang berbentuk  intimadasi  dan  perusakan masih  sering  terjadi.  Hal  tersebut disebabkan  kesiapan  di  akar  rumput dalam  menghadapi  transformasi  dari perjuangan  bersenjata  ke  pergerakan politik.  Di  beberapa  daerah  yang dulunya merupakan
daerah rawan,terjadi beberapa kekerasaan politik  seperti  ancaman  pembunuhan terhadap  kandidat  tertentu,  perusakan kantor  partai,  dan  perusakan  alat-alat kampanye.  Kasus  tersebut  meningkat tajam  khususnya  pada  saat  menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.
Permasalahan  politik  lain  yang muncul  adalah  konflik  kewenangan Aceh  dengan  pemerintah  pusat.  Dua belas  tahun  sejak  naskah  perjanjian damai  ditandatangani  oleh  Pemerintah Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka, banyak  butir  kesepakatan  yang  belum dilaksanakan,  salah  satunya  tentang bendera  daerah  (http://www.kba.one).
Keberadaan  bendera  bulan  sabit  dan bintang,  sebagaimana  disahkan  melalui Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh 2013,  dapat  dilihat  sebagai  simbol  yang identik  dengan  perlawanan  terhadap dominasi  pemerintah  pusat  terhadap daerah, dalam hal ini Aceh. Bahkan dari sisi  historis,  pada  saat  konﬂik  di  Aceh masih  berlangsung,  bendera  bulan  sabit dan bintang ini telah menjadi simbol dari cita-cita  untuk  memerdekakan  diri  dari NKRI (wijaya dkk, 2016).Adanya pengibaran bendera tersebut dikhawatirkan akan memperkeruh suasana perdamaian yang telah dibangun dalam bingkai NKRI.

## Dimensi Ekonomi
Perekonomian  Aceh  masih  terus berjuang  menghadapi  beberapa  kendala yang  sebenarnya  bukan  hal  baru  di Aceh.  Investasi  masih  berjalan  sangat lambat  baik  investasi  dalamnegeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Beberapa  penyebab  rendahnya  investasi Aceh sebagai berikut:
1. Keamanan.    Beberapa  investor baik  dalam  maupun  luar  negeri masih meragukan keamanan Aceh.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari sejarah  Aceh  yang  merupakan daerah konflik yang
berkepanjangan.
Walaupun beberapa  upaya  telah  dilakukan untuk  mengubah image tersebut, hasil  yang  diharapkan  belum maksimal.
2. Kutipan  Ilegal.      Adanya kehawatiran  dengan  tingginya kutipan  ilegal  atau  yang  dikenal dengan  “ illegal  tax ”  menyurutkan banyak  calon  investor  ke  Aceh. Tidak  hanya  calon  investor, kutipan seperti ini juga dirasakan sangat berat oleh pengusaha yang telah  menjalankan  bisnisnya  di
Aceh. Akibatnya, terjadi peningkatan  biaya  produksi  yang dapat menutup atau menghentikan  aktivitas  bisnisnya di Aceh.
3. Prosedur. Prosedur  yang  sulit
dalam  berinvestasi  di  Aceh  juga masih menjadi kendaladan hambatan.  Reformasi  birokrasi belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan  kepastian  hukum, standarisasi pelayanan, dan waktu pelayanan.
Kepastian keamanan di Aceh juga sering terganggu oleh sekolompok orang yang  menginginkan  perlakukan  khusus dengan  mengkaitkan  kondisi  mereka pada masa konflik. Adanya pembenaran malakukan pengutipan/ pemerasan oleh oknum  yang  mengaku  mantan  pejuang menyebar  ketakutan  oleh  sebagian pengusaha  maupun  kepala  instansi pemerintah  di  Aceh.  Hal  senada ditegaskan  oleh  Kepala  Polisi  Daerah (Kapolda)  Aceh  bahwa  tidak  boleh  ada pembenaran  tindak  kriminal  dengan dalih  kondisi  ekonomi  oleh  kolompok orang  yang  mengaku  sebagai  pejuang masa  konflik.  Selanjutnya  Kapolda  juga menegaskan
tidak boleh ada penggunaan kata pejuang selain pejuang kemerdekaan karena dapat memunculkan pembenaran
untuk melakukan  hal-hal  yang  mengganggu ketertiban umum.
Selain  permasalahan  investasi, perekonomian Aceh juga menghadapipermasalahan terkait
belanja  publik.  Anggaran  Pendapatan Belanja  Aceh  (APBA)  sering  menjadi polemik  tahunan  yang  mengganggu penyedian barang publik dan pergerakan ekonomi Aceh.
Ketergantungan ekonomi Aceh terhadap
APBA  masih  sangat  tinggi  sehingga masalah  APBA  dapat  mengganggu  laju ekonomi di Aceh. Keterlambatan pengesahan  APBA  bukanlah  hal  yang baru  terjadi,  sejak  2004  fenomena  ini telah  ada.  Pihak  legislatif  maupun eksekutif sepertinya kurang serius dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang disiplin  waktu.  Padahal,  keterlambatan pengesahan  APBA  merupakan  suatu pelanggaran  sesuai  dengan  amanah Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  Keuangan  Negara.  Setiap daerah  diharapkan  telah  mengesahkan APBD  satu  bulan  sebelum  tahun anggaran dilaksanakan.
Pada  2017,  APBA  mengalami keterlambatan yaitu baru disahkan pada 30  Januari  2017.  Pengesahan  yang terlambat  juga  terjadi  pada  tahun  2007 yaitu  APBA  baru  disahkan  pada  akhir Juni  2007.  Sedangkan  pada  tahun  2004, pengesahan APBA dapat dilakukan pada bulan April 2004. Akibatnya, Pemerintah Aceh  belum  bisa  melakukan action  plan pembangunan  sejumlah  proyek  dan program  pembangunan  selama  setahun anggaran (www.pikiranmerdeka.co).
Keterlambatan  pengesahan  APBA disebabkan  oleh  beberapa  kondisi sebagai berikut:
1. Proses  transaksional  atau  tawar- menawar  yang  tak  kunjung selesai  antara  eksekutif  dan legislatif
( http://aceh.tribunnews.com .
2. Anggaran  dan  Plafon  Prioritas Anggaran Sementara (KUA-
PPAS)  2017  berjalan  lamban  di DPRA( http://aceh.tribunnews.co m )
3. Trik  atau  akal-akalan  oknum anggota DPR Aceh untuk kepentingan tertentu (portalsatu.com)
Selain permasalahan keterlambatan pengesahan, serapan APBA  juga  cenderung  relatif  lambat. Pada  tahun  2017,hingga  pertengahan Agustus,  realisasi  APBA  baru  hanya sebesar
40 persen ( http://www.bappeda.acehprov.go.id ). Penyerapan  tersebut  relatif  sangat rendah  mengingat  sisa  waktu  yang tersedia  hanya  sekitar  empat  bulan  lagi.
Banyak kalangan yang
mengkhawatirkan manfaat APBA
terhadap  kesejahteraan  rakyat  jika keterlambatan  ini  terus  berulang.  Selain itu,  keterlambatan  penyerapan  APBA juga dapat berdampak terhadap kualitas pengadaan barang publik akibat penyelesaian yang diburu waktu dengan potensi  pengurangan  kualitas  dan akuntabilitas pekerjaan.
Keterlambatan  realisasi  anggaran di  SKPA  juga  tidak  terlepas  dengan adanya  rotasi  kepemimpinan  di  semua level  jabatan  di  SKPA.  Stabilitas  jabatan cenderung  rendah  sehingga  dapat mempengaruhi semangat dan keberanian  dalam  melakukan  kegiatan dan pembiayaan. Halini ditegaskan oleh Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur IV Lembaga Administrasi  Negara  bahwa  stabilitas jabatan sangat mempengaruhi pencairan anggaran di pemerintah Aceh. Seringnya pergantian  kepemimpinan  di  SKPA menurunkan  motivasi  kerja  SKPA sehingga  realisasi  fisik  dan  keuangan  di Aceh terlambat.

## Dimensi Sosial Budaya
Permasalahan sosial di Aceh yang menjadi sorotan publik adalah kemiskinan  dan  pengangguran.  Jumlah penduduk  miskin  di  Aceh  masih  sangat tinggi walaupun persentasenya cenderung  menurun.  Penduduk  miskin
di  Aceh  pada  tahun  2012  sebesar  21,97 persen menjadi 19,44 persen pada tahun 2015  atau  menurun  sebesar  2,53  persen (rata-rata  penurunan  hanya  sebesar  0,84 persen). Penduduk miskin Aceh dekonsentrasi  di  pedesaan  yaitu  sebesar 19,46  persen  (2012)  dan  17,08  persen (2015).  Sementara,  penduduk  miskin  di perkotaan  hanya  sebesar  13,07  persen (2012)  dan  11,13  persen  di  perkotaan (Bappeda Aceh, 2016).
Kondisi  kemiskinan  Aceh  sangat memprihatinkan karena menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan  dalam  pembangunan  2012- 2017.  Kondisi  ini  ditegaskan  oleh Sekretaris Bappeda Aceh bahwa:
‘’Ada  10  isu  yang  menjadi  prioritas pembangunan 2018 di Aceh. Pertama kemiskinan  dan  pengangguran  yang merupakan  masalah  krusial  di  Aceh. Bahkan Aceh termiskin nomor satu di Sumatera.  Hal  tersebut  tentunya bukan kondisi yang kita inginkan’’
Tingginya  angka  kemiskinan  di Aceh menunjukkan kelemahan Pemerintah  Aceh  dalam  membangun program-program pengentasan kemiskinan.
Besarnya anggaran pemerintah  yang  tertuang  di  APBA belum  dimanfaatkan  secara  optimal untuk kebijakan-kebijakan yang langsung mengurai simpul kemiskinan,khususnya  kemiskinan  di pedesaaan.  Kinerja  BAPPEDA  menjadi sorotan  publik  karena  merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Aceh. BAPPEDA menjadi saringan akhir dalam penentuan semua kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Selain  itu,  tingginya  kemiskinan di  Aceh  disebabkan  ketidakmampuan pengelolaan  sumber  daya  desa.  Adanya
transfer  fiskal  yang  cukup  besar  sejak tahun  2015  ke  pemerintah  desa seharusnya  mampu  menyelesaikan  atau paling  tidak  mengurangi  masalah kemiskinan  di  desa.Kesiapan  aparatur desa  (gampong)  menjadi  modal  awal suksesnya  pemanfaatan  dana  desa dalam  mengangkat  kemandirian  desa. Pengelolaan  yang  efektif  akan  mampu memberikan  manfaat  langsung  bagi masyarakat seperti peningkatan infrastruktur dan
pengurangan kemiskinan  yang  merupakan  rencana pembangunan nasional.
Permasalahan  lain  yaitu  masih mengganggu pembangunan Aceh adalah tingginya angka pengangguran di Aceh. Angka pengangguran cenderung berfluktuasi, namun angka pengangguran  sebesar  9,93  pada  tahun 2015  tergolong  tinggi.  Selanjutnya, jumlah  penduduk  yang  menganggur cenderung  meningkat  dari  179.944  jiwa (2012)  menjadi  217.806  jiwa  (2015) (Bappeda  Aceh,  2016).  Hubungan pengangguran dan investasi sangat kuat. Investasi  yang  rendah  mendorong rendahnya serapan tenaga kerja di Aceh. Pertumbuhan  jumlah  lulusan  sekolah dan  universitas  yang  tinggi  tidak  dapat diikuti  pertumbuhan  lapangan  kerja. Akibatnya, angka pengangguran meningkat tajam di Aceh.

## Dimensi Keselamatan Umum
Dua  permasalahan  yang  dapat mengganggu  keselamatan  umum  di Aceh  yaitu  narkoba  dan  bencana  alam. Provinsi  Aceh  tidak  lagi  hanya  dikenal sebagai  produsen  ganja  tetapi  sebagi pusat  transit  narkotika  international. BNN Aceh menyatakan bahwa beberapa pelabuhan  tikus  diyakini  menjadi  titik masuk  peredaran  narkoba  di  Aceh. Luasnya  garis  pantai  di  Aceh  dan
pengawasan  yang  kurang  menjadikan Aceh sebagai wilayah transit narkotikainternational  di  Indonesia. Salah  satu  tantangan  terbesar  adalah keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta SDM  untuk  pengungkapan  kasus narkoba di wilayah Aceh.
Selain  itu,  pengungkapan  kasus narkoba  di  Aceh  menjadi  sulit  karena respon dan dukungan masyarakat masih minim.  Adanya  keengganan  dalam melaporkan
kegiatan narkoba mempersulit BNN dan POLRI mengungkap  kasus  narkoba  di  Aceh. Pelaporan masyarakat terhadap aktivitas penanaman  ganja  atau  penyulundupan sabu  dan  ekstasi  di  Aceh  masih  sangat minim. Selain itu, kesedian keluargapara pecandu  narkoba  untuk  melaporkan pengguna narkoba di kalangan keluarganya masih sangat sedikit karena kekhawatiran  terhadap  proses  hukum yang akan dihadapi.
Selain  narkoba,  bencana  alam menjadi  ancamam  keselamatan  umum yang  menjadi  fokus  pembangunan Pemerintah  Aceh.  Berada  pada  wilayah cincin  api,  Aceh  memiliki  potensi bencana alam yang sangat tinggi seperti gempa  dan  tsunami.  Pada  tahun  2004, Aceh  mengalami  gempa  dan  tsunami terbesar  yang  menyebabkanlebih  dari 200  ribu  korban  jiwa  meningggal  dan ratusan  ribu  lainnya  hilang.  Sedangkan gempa yang terbaru terjadi di Pidie Jaya (2016)  dengan  jumlah  korban  jiwa  lebih dari 100 jiwa. Tingginya angka kematian akibat  bencana  disebabkan  masih rendahnnya ketahanan bencana masyarakat  Aceh.  Upaya  sosialisasi masih  relatif  kurang  dan  cenderung intensif pada periode tertentu saja.

## Dimensi Teknologi Informasi
Perkembangan  informasi  dan teknologi  menjadi  modal  sekaligus  juga ancaman  pembangunan.  Permasalahan informasi  dan  teknologi  di  Aceh  relatif sama  dengan  yang  dihadapi  provinsi lain  ataunasional.  Salah  satu  masalah yang  sering  muncul  adalah  penyebaran berita  palsu  atau hoax yang  bertujuan mengganggu  keamanan  dan  kerukunan beragama.  Selain  itu,  hoax  juga  sering tujukan  untuk  memfitnah  kinerja pemerintah  dengan  tujuan  menurunkan kepercayaan  dan  dukungan  publik.Hal tersebut biasanya diikuti dengan penyusupan  ideologi  yang  tidak  sesuai dengan Pancasila atau ajakan melakukan kegiatan  yang  dapat  mengganggu keamanan umum.
Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh:
Banyak berita hoax dan menyebar luas  karena  hitungan  detik informasi dengan mudah tersebar bahkan hingga ke pelosok desa di Aceh. Sebaran ini (hoax) tidak bisa kita bendung.
Perkembangan  akses  informasi melalui website atau  aplikasi online menjadi  pintu  masuk  penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan NKRI. Deradikalisasi  melalui  dunia  maya  juga dirasakan  oleh  netizen  di  Aceh.  Berita terkait liberalisme, atheisme, extrimisme, dan  lain  sebagainya  dapat  dengan mudah  di  akses  oleh  publik  Aceh. Ajakan  untuk  mendirikan  negara dengan  landasan  agama  tertentu  juga ditemukan di Aceh. Penyebaran paham- paham  tersebut  biasanya  menyasar kaum muda yang masih mencari jati diri
dan  menginginkan  perubahan  yang cepat.

## Dimensi Legislasi
Aceh  merupakan  salah  satu provinsi  yang  menyandang  status daerah  otonomi  khusus  di  Indonesia dengan dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah  Aceh.Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh  (DPRA)  bertindak  sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan  kebijakan  (legislasi)  Aceh. Permasalahan  yang  sering  dijumpai adalah  produktivitas  yang  rendah.  UU No.  11/2006  sudah  berjalan  10  tahun sejak dijadikan instrumen baru kebijakan otonomi  khusus  Aceh  pada  agustus 2006.  Akan  tetapi,  tercatat  masih  ada  4 Peraturan  pemerintah  dan  sekitar  23 qanun  Aceh  yang  belum  dibentuk  dari total  64  qanun  Aceh.  Hal  ini  tentu  saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan  otonomi  khusus  Aceh  dengan sempurna  (Herizal  dan  Purwaningsih, 2017).
Salah  satu  permasalahan  legislasi adalah  perihal  bendera  Aceh.  Konflik bendera  inimenjadi  isu  hangat  dalam praktik  ketatanegaraan  dan  politik  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dengan  alasan  antara  lain: pertama,  gambar  dan  komposisi  bentuk serta  warna  yang  digunakan  sebagai bendera  Aceh  faktanya  sama  dengan bendera  GAM  yang  dianggap  oleh Pemerintah  Indonesia  sebagai  gerakan separatis.  Bendera  Aceh,  begitu  pun bendera  GAM,  terdiri  dari  unsur-unsur sebagai  berikut:  warna  dasar  merah, garis  horizontal  putih,  garis  horizontal hitam, bulan sabit, dan bintang (Widjaya dkk, 2016).
Pengibaran  bendera  Aceh  di beberapa kabupaten dikhawatirkan akan
menciptakan  konflik  baru.  Padahal, Pemerintah  pusat  belum  mengizinkan pengibaran
bendera Acehkarena Pemerintah  Aceh  dengan  pemerintah pusat belum ada kesepakatan mengubah atau  tidak  mengklarifikasi  qanun (peraturan  daerah)  tentang  bendera  dan lambang  Aceh. Oleh sebab itu, tindakan pengibaran  harus  dapat  dicegah  karena konflik qanun bendera belum selesai.

## b. Permasalahan
Sinergitas Pembangunan di Aceh Selain  permasalahan  di  atas, Pemerintah Aceh juga masih menghadapi permasalahan terkait pencapaian visi dan misi pembangunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan dan sasaran  yang  telah  ditetapkan  belum tercapai sepenuhnya akibat dari perencanaan  yang  terlalu  optimis, kondisi kekinian yang berubah, pelaksanaan program dan kegiatan yang belum  optimal  akibat  dari  kurangnya komitmen  dalam  membangun  dan terbatasnya  pendanaan  (Bappeda  Aceh, 2016).
Pemerintah  Aceh  juga  menilai, kualitas  pembangunan  di  provinsi  Aceh tidak terlepas dari kualitas pembangunan  di  kabupaten/kota.  Oleh sebab  itu,  keberhasilan    pembangunan hanya  dapat  dicapai  jika  adanya sinergitas  pembangunan  antar  wilayah yang  dirasakan  masih  kurang.  Dalam konteks  kekinian,  membangun  Aceh tidak  hanya  memerlukan  integrasi program  dan  kegiatan  di  semua  level pemerintahan  namun  juga  memerlukan kontribusi  pendanaan  yang  bersumber dari APBN, APBA, APBK dan Swasta.
Sinergitas pembangunan di beberapa aspek masih menjadi tantangan  terbesar  di  Aceh.  Oleh  sebab itu,  BAPPEDA  Aceh  dalam  laporan
Kinerja  Pembangunan  Aceh  telah menekankan  pentingnya  koordinasi lintas  satker  SKPA  dan  juga  instansi vertikal. Beberapa kelemahan koordinasi yang telah dipetakan sebagai berikut:
1. Tingginya  angka  kemiskinan  di Aceh menunjukkan masih lemahnya  koordinasi  kegiatan penanggulangan kemiskinan Aceh  yaitu  antar  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh  dengan  bersama  Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota.
2. Permasalahan  pendidikan  terkait menghadirkan  pendidikan  yang bermutu,  relevan  dan  berdaya saing  mengindikasikan  masih relatif lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan di Aceh. Lulusan Aceh dinilai belum mamliki  daya  saing  yang  tinggi dalam  pasar  tenaga  kerja  daerah dan nasional.
3. Permasalahan
pembangunan infrastruktur Aceh seperti pembangunan  irigasi  dan  jalan menunjukkan  masih  lemahnya koordinasi Pemerintah Aceh dengan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  kabupetan/kota  di Aceh. Kondisi irigasi yang banyak rusak berat memerlukan koordinasi  pembangunan  dan perawatan dalam rangka mewujudkan  ketahanan  pengan di Aceh. Selain ketiga permasalahan koordinasi di atas, sinergitas penanganan  bencana  alam  di  Aceh  juga dinilai  masih  lemah.  Penanganan  belum maksimal  karena  lemahnya  manajemen bencana.  Koordinasi  pemerintah  daerah masih kurang. TNI, Polri, Pemkab masih terlihat  berjalan  sendiri-sendiri  dan
belum berjalan secara sinergis
(www.bencana-kesehatan.net). Selain itu,  mobilisasi  aset  dalam  penangan bencana  alam  juga  masih  sangat  lambat akibat  standar  pelayanan  yang  belum tersusun secara baik dan sinergis.

## 2. Indikasi Ancaman Pembangunan Dimensi Politik
Bentuk-bentuk  ancaman  yang terjadi  saat  kampanye  baik  pemilihan kepala daerah maupun legislatif danbeberapa kejadian
yang mengindikasikanmasih adanya ancaman politik di Aceh sebagai berikut:
a. Adanya  ancaman  terhadap  calon kepala  daerah  di  kabupaten/kota yang  akan  ikut  berkompetisi  di pilkada.  Ancaman  yang  muncul berupa ancaman kekerasan maupun ancaman pembunuhan.
b. Perusakan  alat  peraga  kampanye masih  tinggi  khususnya  di daerah-daerah  yang  tergolong daerah  rawan  pada  saat  konflik keamanan  sebelum  tahun  2005. Pembakaran  dan  perusakan  alat peraga menjadi kasus yang sering terjadi dan diikuti dengan bentrok antar tim sukses kandidat tertentu.
c. Pengeboman,  penggranatan,  atau penembakanposko  kemenangan kandidat  tertentu.  Salah  satu kejadian  yang  menjadi  perhatian publikadalah  penggranatan  ke posko  pemenangan  calon  Bupati dan  Wakil  Bupati  Bener  Meriah pada  November  2016.Selain  itu, kejadian tersebut mengindikasikan  masih  adanya kepemilikan  senjata  ilegal  oleh kelompok  tertentu yang  mungkin merupakan sisa konflik Aceh.
d. Permasalahan politik di Aceh juga ditunjukkan dengan adanya
indikasi kecurangan calon tertentu dengan melakukan politik  uang.  Adanya  pemberian nilai uang tertentu kepada masyarakat  guna  memilih  calon tertentu  menimbulkan  keresahan terhadap  kualitas  demokrasi  di Indonesia.  Selain  uang,  politik uang dilakukan dengan memberikan  benda-benda  yang merupakan kebutuhan dasar pemilih.  Kejadian  politik  uang semakin tinggi di daerah pedesaan mengingat pemilih yang rentan  dalam  tindakan  ini  adalah pemilih  didaerah  yang  jauh  dari pengawasan dan masuk ke dalam daerah pedesaaan.
e. Selain itu, masalah politik di Aceh yang langsung berhubungan dengan  kualitas  pembangunan  di Aceh  adalah  adanya  indikasi politik  birokrasi.  Pada  periode Gubernur  2012-2017,  telah  terjadi sepuluh kali mutasi kepala Satuan Kerja  Pemerintah  Aceh  (SKPA). Hal tersebut tentunya merupakan catatan  buruk  bagi  pemerintah Aceh dimana setiap semester, jika dibagi  rata,  terjadi  pergantian kepala  SKPA.    Ini  merupakan mutasi  yang  sangat  tinggi  selama Aceh  menjadi  provinsi  mandiri. Tentu gubernur mempunyai alasan melaksanakan mutasi pejabat dalam pemerintahan yang tengah dijalankannya. Akan tetapi, hal tersebut mengindikasinya adanya pengaruh politik di dalam birokrasi di Aceh.
Beberapa kejadian tersebut
tersebut telah mengganggu dan merusak kualitas  demokrasi  di  Aceh  yang bertujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan danmemberi
kesempatan semua pihak untuk berkompetisi dunia politik.

## Dimensi Ekonomi
Perekonomian  Aceh  dapat  dilihat dari  beberapa  indikator  makro  ekonomi danbelanja  publik.  Adapun  beberapa indikasi  yang  menunjukkan  ancaman pembangunan  ekonomi  diAceh  sebagai berikut:
a. Rendahnya investasi dapat diamati dari tingkat dan fluktuasi nilai  investasi  Aceh  baik  PMDN maupun  PMDA.  Agroindustri yang  mendukung  peningkatan nilai  tambah  belum  berkembang secara  baik  meskipun  promosi dan  kemudahan  investasi  sudah dilakukan. Produk unggulan tersebut masih cenderung dipasarkan  dalam  bentuk row material ke  luar  Aceh.  Sehingga nilai  investasi  cenderung  masih rendah dan berfluktuasi.
b. Kemandirian  fiskal  yang  rendah akibat PAD rendah. Ketergantungan  Aceh  terhadap dana  pusat  masih  sangat  tinggi. Pada  tahun  2015,  48  persen  porsi pendapatan  APBA  bersumber dari  dana  perimbangan  yaitu sebesar Rp 16,92 triliun, hanya 10
persen berasal dari PAD
( aceh.tribunnews.com ).
c. Realisasi APBA belum menyentuh angka 50 persen di triwulan ketiga mengindikasinya lambatnya pengeluaran belanja publik. Paket-paket
pengadaan, khususnya  infrastruktur,  baru
selesai pada penetapan pemenang sehingga  sudah  dapat  dipastikan akan terlambatnya pencairan
APBA Aceh. Permasalahan pengadaan  mendorong  Gubernur Aceh melakukan klarifikasi kebijakan melalui media sosial FB sebagai  penyampaian  informasi ke  publik  terkait  adanya  indikasi permainan  di  Unit  Layanan Pengadaan (ULP) Aceh.
d. Permasalahan ekonomi Aceh juga dapat  diamati  dari  indikator makro  lainnya  yaitu  kemiskinan dan  pengangguran.  Kemiskinan yang terkosentrasi di desa menunjukkan bukti pembangunan  yang  belummereta hingga  ke  pedesaan.  Selain  itu, serapan tenaga kerja yang rendah menunjukkan perekonomian yang tidak padat karya.

## Dimensi Sosial Budaya
Permasalahan kemiskinan di Aceh  dapat  dilihat  dari  kondisi kemiskinan dan pengangguran. Adapun indikasi tersebut sebagai berikut:
a. Kondisi kemiskinan dan pengangguran  secara  nasional Aceh  berada  di  peringkat  ke-6 termiskin  setelah  Papua,  Papua Barat, Maluku, NTT, dan Gorontalo.  Padahal  sebelumnya, Aceh  masih  berada  pada  posisi nomor  2  termiskin  di  Sumatera, dan nomor 7 di Indonesia.
b. Kemiskinan  Aceh  diperburuk dengan  angka  pengangguran yang tinggi sehingga kemungkinan  masyarakat  keluar dari  kemiskinan  sangat  sulit. Pembukaan  lapangan  kerja  baru
sangat  sedikit  karena  investasi sangat rendah.
c. Peningkatan pengangguran
sarjana  telah  menjadi  masalah sosial baru di Aceh. Tidak adanya kontrol terhadap universitas swasta dalam menghasilkan sarjana  berkompetensi  tinggi  di Aceh menyebabkan educated unemployment meningkat. Dikhawatirkan dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan  kepercayaan  publik terhadap  instansi  pendidikan dalam
menciptakan lulusan sarjana  yang  dapat  diserap  oleh dunia kerja.
Dimensi Keselamatan Umum Peningkatan pengungkapan kasus penyalahgunaan  narkoba  di  Aceh mengindikasikan  minimal  dua  fakta;  (1) aktifitas  penggunaan  dan  peredaran narkoba  di  Aceh  meningkat,  (2)  Upaya Polri  dan  BNN  dalam  mengungkap kasus  narkoba  terus  dilakukan.  Akan tetapi,  terdapat  kemungkinan  kasus yang  terjadi  lebih  besar  dari  yang berhasil diungkap.  Menurut BNN Aceh, adanya  hambatan  internal  instansi  dan masih rendahnya
keterbukaan masyarakat  menjadi  kendala  tersendiri dalam penanganan narkoba di Aceh. Beberapa indikasi
yang menunjukkan eskalasi ancaman narkoba di Aceh sebagai berikut:
a. Penangkapan  yang  terjadi  pada Agustus  2017  yaitu  40  kg  sabu- sabu  mengindikasikan  adanya jalur  perederan  narkoba  dari Malaysia  ke  Indonesia  memalui Aceh  yaitu  perairan  laut  Aceh melalui  Selat  Malaka.Pada  tahun 2016,  kasus  narkoba  di  wilayah
Polda Aceh
mengalami
peningkatan,  dimana  pada  tahun 2015  terjadi  sebanyak  1.170  kasus menjadi  1.441  kasus  pada  tahun 2016 atau meningkat sebanyak271 kasus (aceh.tribunnews.com).
b. Adanya keterlibatan oknum instansi pemerintah dalam peredaran sabu. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan  terhadap  oknum PNS (sipir) yang bertugas di Pintu Pengamanan Utama (P2U) Rumah Tahanan  Bireuen.  Sipir  tersebut terbukti  menjadi  pengedar  sabu- sabu  yang  bersumber  dari  salah satu napi yang merupakan bandar sabudi lingkungan rumah
tahanan (www.harianaceh.co.id).
a. Penggunaan  sabu  oleh  anggota legislatif. Anggota dewan terhomat  di  Aceh  juga  tidak terlepas  dari  ancaman  narkoba  di Aceh. Pengungkapan kasus penyalahgunaan  narkoba  oleh salah  satu  anggota  DPRA  Aceh pada Agustus 2017
mengindikasikan  bahwalembaga legislatif  Aceh  juga  tidak  kebal terhadap ancaman narkoba.
b. Peningkatan  peredaran  narkoba di  Aceh  juga  dapat  diamati dengan  meningkatkan  jumlah pasien rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa  Aceh.  Peningkatan  jumlah pasien  yang  sangat  signifikan menyebabkan  antrian  panjang mengingat  keterbatasan  kapasitas RSJ Aceh.
c. Narkoba  juga  telah  ditemuai dikalangan  siswa  dan  mahasiswa Aceh.  Upaya  pengedaran  yang masif  dan  proteksi  dini  yang kurang  menyebabkan  golongan pelajar  menjadi  sasaran  mudah bandar narkoba.
Keselamatan  umum  lainnya  yang menjadi perhatian adalah bencana alam. Masih  tingginya  korban  jiwa  dari  setiap bencana
alam mengindikasikan rendahnya  ketahanan  masyarakat  Aceh terhadap  bencana,  khususnyabencana yang masuk dalam kategori unpredictable disaster seperti gempa dan tsunami.

## Dimensi Teknologi Informasi
Indikasi  permasalahan  teknologi dan informasi di Aceh dapat dilihat dari meningkatkan jumlah penyebaran berita hoax  terkait  kondisi    nasional  maupun internasional. Ancaman teknologi informasi  di  level  nasional  juga merupakan  ancaman  informasi  di  Aceh karena  keunikan  jangkauan  ancaman informasi  berbeda  dengan  ancaman lainnya  yaitu  tidak  terbatasi  oleh wilayah (Kemhan, 2017). Informasi tidak memiliki  batasan  ruang  sehingga penyebaran  informasi hoax di  nasional dapat  menjadi  konsumsi  masyarakat  di Aceh.
Adapun beberapa indikasi ancaman perkembangan
teknologi informasi di Aceh sebagai berikut:
a. Akses  internet  terhadap  konten- konten yang mengarah radikalisme  masih  dapat  diakses oleh masyarakat Aceh. Walaupun pemerintah telah menuntup ribuan situs yang dapat mengancam  keutuhan  NKRI, masih  banyak website yang menyebarkan  ajaran-ajaran  yang bertentangan  dengan  ideologi Pancasila.
b. Terjadi peningkatan sebaran berita hoax dikalangan masyarakat  Aceh  yang  terkait dengan
kinerja pemerintah, konflik  Timur  Tengah,  dan
konflik-konflik  negara  tertentu seperti  Konflik  Rohingnya  yang dapat  menciptakan  kebencian pada  etnis  dan  agama  tertentu  di Aceh.
c. Isu  keamanan  informasi  juga sempat  menyerang  pengguna komputer berbasis online di tahun 2017. Ransomware , salah satu jenis malware , telah menyebar ketakutan  di  kalangan  pengguna internet  di  Aceh,  baik  di pemerintahan,  swasta,  maupun pelajar  serta  masyarakat  umum. Walaupun  tidak  ada  laporan penyerangan  di  pemerintahan, terdapat  beberapa  perusahaan dan  individu  yang  menjadi korban serangan ransomware pada tahun 2017.
Kedewasaan  masyarakat  umum dalam  memanfaatkan  akses  internet dapat  dilihat  dari  masih  adanya penyebaran  informasi  yang  belum  tentu benar  sehingga  menyebakan  kekeliruan dalam  memahami  sebuah  masalah.  Di media  sosial  seperti facebook,  twitter,  dan whatapps , terjadi peningkatan penyebaran  informasi  yang  dapat mengganggu  ketertiban  dan  kerukunan bermasyarakat.

## Dimensi Legislasi
Permasalahan  legislasi  d  Aceh dapat  dibagi  dalam  dua  pengamatan yaitu  produktivitas  dan  ketepatan waktu.  Pemetaan  terhadap  legislasi  di Aceh telah dipetakansecara komprehensif  oleh  Herizal  dan  Titin (2017).  Adapun  temuan  mereka  terkait indikasi  rendahnya  produktivitas  dan ketepatan  waktu  legislasi  di  Aceh sebagai berikut:
a. Produktivitas  rendah;  dari  tahun 2006-2016,  produktivitas  DPRA selalu  rendah  jika  dilihat  dari jumlah qanun Aceh yang dihasilkan.  DPRA  selalu  gagal setiap  tahunnya  untuk  mencapai target  yang  telah  ditentukan dalam  program  legislasi  Aceh (prolega).  Dari  target  prolega tahun  2006-2016  sebanyak  193 rancangan  qanun  (raqan)  hanya dapat  diselesaikan  sebanyak  104 qanun  Aceh.  Dari  jumlah  itu, sebanyak  70  qanun  Aceh  berjenis nonkumulatifterbuka dan sebanyak 34 qanun berjenis qanun kumulatif terbuka.
b. Ketepatan  waktu;  dalam  sepuluh tahun  terakhir,  DPRA  tidak pernah  tepat  waktu  menetapkan prolega  prioritas  sebagaimana ditentukan  peraturanperundang- undangan.
Prolega prioritas paling lama harus ditetapkansebelum pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan  BelanjaAceh  (RAPBA)  atau sebulan sebelum tahun berjalan.Begitu juga dengan ketepatan  waktu  membahas  dan mensahkanqanun  Aceh.  DPRA sering  melewati  tenggat  waktu yang telahditetapkan dalam
prolega  prioritas,  RKT,  dan keputusan lainnya sehingga target legislasi DPRAtidak
pernah
tercapai
c. Selain  dua  kondisi  di  atas, implikasi  qanun  juga  menjadi perhatian masyarakat Aceh. Salah satunya  adalah  qanun  bendera yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara Pemerintah Aceh dengan
Pemerintah  Pusat.  Keberadaan bendera  bulan  sabit  dan  bintang, sebagaimana  disahkan  melalui Qanun  Bendera  dan  Lambang Aceh  2013,  dapat  dilihat  sebagai simbol  yang  identik  dengan perlawanan  terhadap  dominasi pemerintah pusat terhadap daerah,  dalam  hal  ini  Aceh.
Bahkan dari sisi historis, pada saat konﬂik di Aceh masih berlangsung,  bendera  bulan  sabit dan  bintang  ini  telah  menjadi simbol dari cita-cita untuk memerdekakan diri dari NKRI.

## E. KESIMPULAN
Pembangunan  di  Aceh  masih terus  menghadapi  perubahan  ancaman pembangunan. Intimidasi dalam pemilihan  langsung  masih  ditemui.
Kemiskinan juga tinggi jika dibandingkan  kapasitas  fiskal  yang dimiliki.  Investasi,  baik  dalam  maupun luar,  masih  relatif  rendah.  Selain  itu, tantangan  narkoba  di  Aceh  semakin tinggi dengan tingginya peredaran sabu- sabu  di  Aceh.  Ancaman  teknologi informasi juga tidak dapat dikesampingkan mengingat akses informasi semakin cepat dan pembangunan  kesadaran  internet  sehat masih relatif rendah.
Adapun  rekomendasi  penelitian terkait  strategi  penurunan  ancaman  non militer di Aceh  sebagai berikut:
a. Untuk mereduksi ancaman politik,  Pemerintah  Aceh  bekerja sama  dengan  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) serta instansi terkait lainnya harus meningkatkan upaya  edukasi  politik  melalui kegiatan-kegiatan lokakarya, simposium,  maupun  seminar. Edukasi  politik  juga  tidak  hanya
diarahkan  ke  masyarakat  umum tetapi  juga  calon  kepala  daerah dan  legislatif  sehingga  dapat menghasilkan  pemimpin  yang memiliki wawasan dan kesadaran berpolitik yang tinggi.
b. Untuk mengurangi ancaman ekonomi terkait investasi makaPemerintah Aceh harus menggiatkan kegiatan-kegiatan promosi dan sosialisasi keamanan Aceh  seperti  mengadakan  even- even  nasional.  Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat diikuti dengan deklarasi  lintas  sektor  terhadap jaminan  kemanan  investasi  di Aceh. Selain itu, Pemerintah Aceh harus  meningkatkan  kepastian hukum  dan    prosedur  dalam setiap  rencana  dan  realisasi investasi di Aceh.
c. Untuk mengurangi ancaman sosial  terkait  kemiskinan  dan pengangguran  maka  perencanaan dan  pengawasan  program  dan dana  desa  harus  ditingkatkan. Program  yang  disusun  harus disingkronkan  dengan  program kabupaten, sehingga pembangunan  desa  dan  program kemiskinan dapat berjalan beriringan. Pengembangan produk  lokal  di  setiap  desa  juga dapat  menjadi  model  alternatif kemandirian desa dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
d. Untuk  mengurangi  ancaman  dari perkembangan teknologi informasi  maka  Pemerintah  Aceh harus meningkatkan upaya literasi masyakat melalui sosialisasi  dan  edukasi  baik  tatap muka  maupun  via  media  online terkait  internet  sehat.  Selain  itu,
penguatan  peran  keluarga  juga harus disosialisasikan agar pengawasan dapat dilakukan dan dimulai dari keluarga.
e. Untuk mengurangi ancaman narkoba  maka  perlu  adanya  pola koordinasi  yang  lebih  efektif  dan efisien  antar  POLDA  Aceh  dan BNNP  Aceh  dalam  penanganan kasus narkoba di Aceh. Keterbatasan sarana dan
prasaranan  serta  SDM  harus disikapi dengan adanya kerjasama yang lebih fleksibel guna mobilisasi sumber daya yang ada. Selain itu, Pemerintah Aceh perlu memasukan  agenda  penangan narkoba sebagai agenda perioritas pembangunan dengan memasukan isu narkoba ke dalam RPJM 2018-2022.
f. Untuk mengurangi ancaman legislasi  maka  DPRA  harus meningkatkan  produktivitasnya serta  ketetepatan  waktu  terkait pembahasan qanun-qanunyang belum  diselesaikan.  Penyusunan qanun  juga  harus  dilandaskan kepentingan bersama, bukan sekelompkgolongantertentu  yang selema  ini  masih  dirasakan  oleh masyarakat dan akademisi. Qanun-qanun  yang  dihasilkan harus  mengedepankan  semangat pembangunan  dalam  bingkai NKRI.

## F. PERNYATAAN
Penelitian  ini  dilakukan  atas pembiayaan  Kantor  Pelaksana  Tugas Pokok  (PTP)  Kementerian  Pertahanan (Kemhan)  RI  Perwakilan  Aceh.  Tim penulis  merupakan  tim  peneliti  dalam
kegiatan  penelitian  yang  dilaksanakan oleh PTP Kemhan RI Perwakilan Aceh.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah,  H,.  J.  2017.    Sinergitas Kodim  0402/Oki  Dengan  Pemda Ogan  Komering  Ilir  Dalam Penanganan  Darurat  Bencana Kebakaran  Lahan  Gambut  Dan
Kabut Asap Di Wilayah Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir Pada  Tahun  2015.  Jurnal  Prodi Peperangan  Asimetris.  Volume  3 Nomor 3 Affan, H.2015. Sepuluh tahun perdamaian Aceh: Kesaksian empat  eks  kombatan  GAM. Diakses
melalui www.bbc.com/indonesia/  pada tanggal 5 Juni 2017
Bakrie,  C.  R.  2007.  Pertahanan  negara dan  postur  TNI  ideal.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 69 BAPPEDA  Aceh,  2016.  Kinerja  Empat Tahun  Pemerintah  Aceh,  2013- 2016.  Banda  Aceh:  Lembaga Naskah Aceh (NASA). Kemhan. 2017. Hasil Rapat Kerja Kantor
Perwakilan Aceh Kemenhan. 2017. Banda Aceh. Herizal  dan  Purwaningsih,T.  (2017). Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat  di  Daerah  Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan  Fungsi  Legislasi. Journal of Governance And Public Policy Vol. 4 No. 2 Indrawan,  Jerry.  2015.  Studi  Strategis dan Keamanan. Jakarta:
NadiPustaka. Mulyono, S. P. 2014 Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca. MMH, Jilid 43 No. 3. Sutomo,  A.  2016.  Naskah  Komandan Sesko TNI Pada Seminar
Nasional“Peningkatan  Ketahanan Bangsa  untuk  MenjagaKeutuhan NKRI”. Hal.12 Stoner,  J.  A,  Freeman,  R.  E  (1992). Manajemen. Jakarta: Intermedia Utami, T,. H.2017. Sinergitas Pemerintah Desa  Dan  Lembaga  Adat  Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol  Di  Desa  Datah  Bilang Ulu  Kecamatan  Long  Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. Journal Pemerintahan  Integratif,    2017,  5 (4): 497-506
Witjaksono.  2016.  Strategi  dalam  Upaya
Mempertahankan  Bangsa  dan NKRI. Proceeding Seminar Nasional  Peningkatan  Ketahanan Bangsa  untuk  Menjaga  Keutuhan NKRI. Bandung: UNPAD Wijaya, dkk. (2016). Problem Pengesahan Bendera  Aceh  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.3  No.  1 Tahun 2016
Website http://waspada.co.id/artikel- pembaca/aceh-dari-konflik- angkat-senjata-hingga-konflik- politik/ http://www.kba.one/news/nova- bendera-dan-lambang-aceh- tergantung-pemerintah- pusat/index.html http://aceh.tribunnews.com/2017/01/1 8/proyek-siluman-molorkan- apba.  Pernyataan  dari  Aktivis Masyarakat  Transparasni  Aceh (MaTA)
http://aceh.tribunnews.com/2017/01/3 1/apba-2017-ketuk-palu http://portalsatu.com/read/news/hent ikan-akal-akalan-dpr-aceh- mengutak-atik-apba-2017-22949.
Pernyataan  Ketua  Forum  Bedah Desa Nasional (FBDN) http://aceh.tribunnews.com/2016/04/0 8/ketergantungan-aceh-terhadap- pusat-tinggi https://www.harianaceh.co.id/2016/12 /30/kapolda-aceh-kasus-narkoba- selama-2016-meningkat/ http://aceh.tribunnews.com/2017/06/0 9/sipir-rutan-bireuen-tertangkap- tangan-jual-sabu