Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , Vol. 5, No. 1, Juni 2019: 20-39. ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN ( Print ): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index. Dikelola oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.
Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang
Mujianto Solichin, 1 Imama Kutsi 2
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Email: 1 mujiantosolichin@unipdu.ac.id, 2 imaqudsi97@gmail.com
Abstract:  The  new  policy  in  “Implementation  of  New  Students”  (PPDB)  2018 concerning  the  zoning  system  is  implemented  by  the  government.  Student domicile  with distance  will  be  one  of  the  considerations in  PPDB.  The research objective is to find out how the implementation of the Minister of Education and Culture’s policy on PPDB using the zoning system in Jombang. This study uses a qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  This  research  shows  that  the implementation  of  the  Minister  of  Education  and  Culture’s  policy  on  zoning systems  based  on  zoning  systems  at  Madrasah  Ibtidaiyah  (Islamic  Primary School)  and  Primary  School  levels  in  Jombang  runs  in  accordance  with  the guidelines of  each school due to differences in guidelines for conducting PPDB. The application of this policy has both  positive and negative effects that are felt by  the  school  and  student  guardians.  Based  on  these  impacts,  the  researcher conducted an analysis of the measurement of policy implementation and obtained the  results  that  the  implementation  of  the  policy  on  the  zoning  system  in elementary schools in Jombang went well.
Keywords: Implementation of policies, implementation of new students (PPDB), zoning systems.
Abstrak:  Implementasi  kebijakan  baru  dalam  PPDB  2018  tentang  sistem  zonasi diterapkan  oleh  pemerintah.  Domisili  atau  tempat  tinggal  dengan  jarak  sekolah akan  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam  PPDB.  Tujuan  penelitian  adalah untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  Permendikbud  tentang PPDB  yang  menggunakan  sistem  zonasi  di  Kecamatan  Jombang.  Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari  penelitin  ini  adalah  bahwa  implementasi  kebijakan  Permendikbud  tentang sistem  zonasi  berbasis  sistem  zonasi tingkat  MI  dan  SD  di Kecamatan  Jombang berjalan  sesuai  dengan  pedoman  masing-masing  lembaga  karena  adanya perbedaan  pedoman  dalam  melakukan  PPDB.  Penerapan  kebijakan  ini  memiliki dampak  posistif  dan  negatif  baik  yang  dirasakan  oleh  lembaga  pelaksana (sekolah)  dan  para  wali  murid.  Dengan  adanya  dampak  tersebut  maka  peneliti melakukan  analisis  pengukuran  implementasi  kebijakan  dan  mendapatkan  hasil implementasi  kebijakan  tentang  sistem  zonasi  pada  SD  di  Kecamatan  Jombang berjalan dengan cukup baik meski masih ada kendala dalam hal komunikasi dan aktivitas para pelaksana antara agen pelaksana dengan lembaga pelaksana.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, penerapan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi.

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hak  asasi  manusia  sehingga  memiliki  peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.” 1
Adanya  kualitas  layanan  pendidikan  ditunjukkan  untuk  peningkatan mutu  dan  pembaharuan  sistem  pendidikan.  peningkatan  mutu  pendidikan merupakan salah satu faktor  yang penting untuk  mewujudkan pendidikan yang  berkualitas  dengan  melalui  pemerataan  pendidikan  dan  perbaikan sistem  pendidikan.  Dalam  perbaikan  sistem  pendidikan  pada  saat  ini adalah  sistem  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru  menggunakan  sistem zonasi  yang  tertuang  pada  peraturan  pemerintah  tahun  2017  dan  2018. 2
Dalam peraturan menteri nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik  baru  pasal  12. 3 Peraturan  pemerintah  tersebut  yang  diterbitkan  oleh menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  yang  kemudian  di  tetapkan  oleh bupati berbagai daerah, Untuk menerapkan peraturan tersebut maka kepala dinas  pendidikan  melakukan  sosialisasi  dan  rapat  untuk  membentuk  tim PPDB, berlanjut untuk sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung (suara pendidikan, online , berita koran).
Hasil  wawancara  peneliti  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  Jombatan  III Jombang tentang adanya sistem zonasi  menginformasikan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan adanya sistem zonasi sebelum adanya peraturan dari  Permendikbud.  Pihak  sekolah  menyatakan  bahwa  adanya  sistem zonasi  memiliki  dua  sisi  baik  positif  maupun  negatif.  Dari  segi  negatif pihak sekolah merasa lingkup penerimaan siswa menjadi kurang bebas dan harus  lebih  ekstra  untuk  menyeleksi  calon  peserta  didik,  sedangkan  segi positifnya  sekolah  dapat  menerima  siswa  yang  akses  dari  sekolah  dekat atau siswa yang masih masuk dalam wilayah dekat sekolah tersebut masuk dalam zona sekolah tersebut.
Berdasarkan dari  latar belakang  masalah  maka rumusan  masalah  yang akan  dituliskan  dengan  jelas  untuk  memberikan  arah  pada  pembahasan
1 Hermin Aprilia Lestari, “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PBDB) di SMP 4 Kota Madiun Tahun 2017,” Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2017): 02.
2 Ibid.
3 Permen Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.
selanjutnya.  Pertama,  bagaimana  implementasi  Permendikbud  nomor  14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat MI/SD di kecamatan Jombang? Kedua, bagaimana dampak implementasi Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  tentang  penerimaan  peserta  didik baru  pada  tingkat  MI/SD  di  kecamatan  Jombang?  Ketiga,  bagaimana faktor  pendukung  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018 tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  tingkat  MI/SD  di  kecamatan Jombang?
Bedasarkan  hasil  penelusuran  penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya  peneliti  tidak  menemukan  penelitian  yang  sama  dengan  hal yang  akan  diteliti,  namun  peneliti  menemukan  beberapa  penelitian  yang telah  dilakukan  yang  hampir  serupa  dengan  hal  yang  akan  diteliti  oleh peneliti.  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  Hermin  Aprilia  Lestari  dkk yang  berjudul  “Impelentasi  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  di  SMP  4  Kota  Madiun  Tahun  2017.”  Hasil  dalam  penelitian pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam  berkomunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak  pelaksana  yang terlibat.  Sedangkan  dari  lingkungan  ekonomi,  sosial,  politik  terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. 4
Kedua,  penelitian  Muhammad  Zainal  Abidin  dkk  yang  berjudul “Peranan Sekolah Kawasan  Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter  Di  SMP  Negeri  15  Kedung  Cowek  Surabaya.”  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerimaan  PPDB  di  SMPN  15  belum  maksimal, implementasi  di  SMPN  15  memiliki  5  metode  yaitu  mengajarkan, keteladanan,  menentukan  prioritas,  praktis  dan  refleksi  dan  Peranan  guru dalam mendidik peserta didik menjadi insan yang berkarakter baik sangat dibutuhkan. 5 Ketiga,  penelitian  Mujianto  Solichin  yang  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran  Birokrasi.”  Hasil  dari penelitian  yang  didapatkan  adalah  peran  birokrasi  di  lembaga  pendidikan menjadi  puncak  model  implementasi  kebijakan,  oleh  karena  itu  perlu adanya pembaharuan manajemen baik yang berkaitan dengan pengembangan,  penyebaran,  diseminasi,  perencanaan  adopsi  dan penerapan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan. 6
Dari  beberapa  penelitian  di  atas  terdapat  persamaan  dan  perbedaan, dari  segi  persamaan  yakni  berisi  tentang  implementasi  kebijakan  yang terdapat  dalam  dunia  pendidikan,  sedangkan  dalam  segi  perbedaan
4 Hermin, “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru”: 1.
5 Muhammad  Zainal  Abidin,  “Peranan  Sekolah  Kawasan  Berbasis  Sistem  Zonasi  Dalam Pembentukan  Karakter  Di  SMP  Negeri  15  Kedung  Cowek  Surabaya,” Jurnal  Universitas Muhammadiyah Surabaya 7, no. 1 (2018): 01.
6 Mujianto  Solichin,  “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran  Birokrasi,” Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (2015): 01.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 23
penelitian  adalah  baik  dalam  segi  yang  dianalisis  peneliti  tempat  yang berbeda (jenjang pendidikan).

## Landasan Teoritis
Implementasi  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Inggris to  implement yang  berarti  mengimplementasikan.  Kata  implementasi  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  pelaksanaan  atau  penerapan. 7 Implementasi  merupakan  penyediaan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu yang  menimbulkan  dampak  terhadap  sesuatu.  Sesuatu  tersebut  dilakukan untuk  menimbulkan  dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 8
Menurut Van Horn dan Van Metter implementasi merupakan tindakan oleh  individu,  pejabat,  kelompok  bandan  pemerintah  atau  badan  swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digarisan dalam suatu  keputusan  tertentu.  Badan-badan  tersebut  melaksanakan  pekerjaan- pekerjaan  pemerintah  yang  membawa  dampak  bagi  warga  negaranya, namun  dalam  pelaksanaanya  badan-badan  pemerintah  sering  menghadapi pekerjaan-pekerjaan  dibawah  mandat  dari  undang-undang,  sehingga membuat  mereka  menjadi  tidak  jelas  untuk  mengambil  keputusan  apa yang  seharusnya  dilakukan  dan  apa  yang  seharusnya  tidak  dilakukan. 9
Sedangkan  kebijakan  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) adalah  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak  (tentang  pemerintahan,  organisasi,  dan  sebagainya),  atau pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman untuk  menejemen  dalam  usaha  mencapai  sasaran. 10 Kebijakan  pada umumnya adalah pedoman untuk mencapai tujuan yang terarah.
Dari uraian di atas, implementasi  kebijakan adalah rangkaian  kegiatan setelah  suatu  kebijakan  dirumuskan.  Tanpa  adanya  implementasi  maka suatu  kebijakan  tidak  dapat  di  terapkan  dan  yang  dirumuskan  atau direncanakan  akan  menjadi  sia-sia.  Dengan  adanya  implementasi pemerintah  atau  organisasi  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  untuk mencapai tujuan sebagaimana rencana yang telah dibuat dan ditetapkan.
Dalam  dunia  pendidikan  arti  kebijakan  memiliki  makna  yang  hampir serupa,  yaitu  merupakan  rumusan  dari  berbagai  cara  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk  mewujudkan  kebijakan  pendidikan
7 KBBI versi offline , diakses pada tanggal 20 November 2018.
8 Iwan Ratmoko, “Implementasi Electronic Ticketing”,
https://www.academia.edu/11981964/implementasi,  diakses  pada  tanggal  20  November 2018.
9 Ibid . 10 KBBI offline , diakses pada tanggal 20 November 2018.
perlu  dilakukan  perencanaan  yang  diwujudkan  atau  dicapai  melalui lembaga-lembaga  sosial (social  institutions) atau  organisasi  sosial  dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. 11
Menurut  Nanang  Fattah  dalam  sistem  kebijakan  terdapat  tiga  elemen kebijakan,  yaitu  pelaku  kebijakan,  lingkungan  kebijakan,  dan  kebijakan publik.  Pelaku  kebijakan,  misalnya  kelompok  warga  negara,  perserikatan buruh,  partai  politik,  agen-agen  pemerintah,  pemimpin  terpilih  dan  para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu; konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebiajakan terjadi, mempengaruhi dan  dipengaruhi  oleh  pembuat  kebijakan  berisi  proses  yang  yang  bersifat dialektis,  yang  berarti  bahwa  dimensi  objektif  dan  subjektif  dari pembuatan kebijakan tidak terpisah didalam praktiknya. Sistem  kebijakan adalah  produk  manusia  yang  subjektif  yang  diciptakan  melalui  pilihan- piihan yang sadar para pelaku kebijakan. 12
Sebuah  implementasi  kebijakan  pendidikan  adalah  salah  satu  upaya dan  usaha  yang  dilakulan  oleh  badan  pemerintah  untuk  menciptakan adanya  pendidikan  yang  bermutu.  Mutu  pendidikan  tentu  merupakan sebuah  cita-cita  semua  badan  yang  terlibat  dalam  dunia  pendidikan. Banyak  faktor  yang  menentukan  mutu  pendidikan,  baik  secara  internal maupun  eksternal.  Menurut  Davis  dan  Newstrom  menjelaskan  bahwa mutu  pendidikan  ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia  ( people ),  sistem organisasi  ( structure ), sarana dan prasarana ( technology ), dan  lingkungan tempat  madrasah  di  selenggarakan  ( evironment ).  Sedangkan  dalam  sisi lain dapat dilihat dari efektivitas input , proses, output , dan outcome . 13
Mengingat  begitu  banyak  faktor  yang  menentukan  mutu  pendidikan, maka  dalam  pengembangan  diperlukan  strategi  tertentu  ada  beberapa strategi  atau  kebijakan  yang  mungkin  dikembangkan,  antara  lain; perbaikan  sistem  pendidikan  secara  berkala  atau  berkelanjutan, menentukan standar mutu pendidikan, perubahan kultur, dan mempertahankan  hubungan  dengan  pelanggan. 14 Hal  ini  dapat  dilakukan oleh  badan  pemerintah  melalui  adanya  sebuah  kebijakan-kebijakan  baru dalam pendidikan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  sebuah  penerapan  keputusan- keputusan  yang  dibuat  oleh  para  pejabat  pemerintah  untuk  mengetahui tolak  ukur  sebuah  kebijakan.  Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn menawarkan  suatu  model  proses  implementasi  kebijakan (a  model  of  the policy  implementation  process) .  Dalam  suatu  proses  implementasi dipengaruhi  oleh  sifat  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan,  kemudian
11 H.A.R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 07.
12 Nanang  Fattah, Analisis  Kebijakan  Pendidikan (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
2013), 136.
13 Abd. Madjid, Analisis Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 03.
14 Ibid., 03.
menggunakan  suatu  pendekatan  yang  mencoba  untuk  menghubungkan antara  isu  kebijakan  dengan  implementasi  dan  suatu  model  konseptual yang  menghubungkan  kebijakan  dengan  kinerja  ( performance ).  Dalam pandangan  Van  Metter  dan  Van  Horn  menguraikan  jalan  yang menghubungkan  antara  kebijakan  dan  kinerja  dipisahkan  oleh  sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, variabel bebas yang dimaksud adalah standar/ukuran  dan  tujuan kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan, Karakteristik badan pelaksana, Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan  pelaksanaan,  sikap  para  pelaksana,  dan  lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 15
Ciri-ciri  Kebijakan  adalah  suatu  tanda  yang  khas  yang  dimiliki  untuk membedakan satu dengan yang lainnya, adapun kebijakan berdeda dengan keputusan  karena  sebuah  kebijakan  sudah  pasti  sebuah  keputusan, sedangkan sebuah  keputusan belum tentu sebuah  kebijakan. Jadi perlulah peneliti menyebutkan  ciri-ciri kebijakan, menurut  Said  Zainal mengemukakan  beberapa  ciri-ciri  kebijakan,  antara  lain  setiap  kebijakan yang  disusun  harus  ada  tujuannya,  suatu  kebijakan  tidak  bisa  berdiri sendiri, terpisah  dari  kebijakan  yang  lain  yang telah  disusun sebelumnya, kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  seharusnya  bukan  apa  yang masih  dikehendaki  untuk  dilakukan  oleh  penerintah  sehingga  dapat memberikan  manfaat  bagi  sasaran  kebijakan,  kebijakan  dapat  bersifat negatif  atau  melarang  dan  juga  berupa  pengarahan  untuk  melaksanakan atau  menganjurkan,  kebijakan  yang  disusun  harus  berdasarkan  yang hukum  yang  telah  berlaku,  sehingga  memiliki  kewenangan  untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

## Metode Penelitian
Bidang  kajian  dampak  implementasi  Permendikbud  tentang  penerimaan peserta  didik  baru  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Subjek  penelitian  yaitu  informan  penelitian  yang memahami informasi tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah  orang-orang  yang  dianggap  mengetahui  dan  memahami  hal  yang terkait  dengan  penelitian,  sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang sesuai.  Adapun  yang  menjadi  subjek  penelitian  adalah  Kepala  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Jombang,  kepala  Kementrian  Agama  Kabupaten Jombang,  kepala  UPTD  Kecamatan  Jombang,  kepala  SDN  Jombatan  II, kepala  SDN  Jombatan  IV,  kepala  SDN  Kaliwungu  II  dan  kepala  SDN Kepanjen II.
Metode  yang  digunakan untuk penggalian  dan pengumpulan data oleh peneliti  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  data  yang  terdiri  dari  3  tahap  yaitu  data  reduksi
15 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan (Jakarta: PT Bumi aksara, 2015), 165.
(merangkum),  data display (penyajian  data),  dan conclusion  drawing (penarikan  kesimpulan) . Adapun  teknik  analisis  menggunakan  dampak implementasi  kebijakan  yang  menggunakan  teori  kebijakan  Van  Metter dan  Van  Horn,  yaitu  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya, karakteristik,  agen  pelaksana,  sikap/  kecenderungan  ( disposision) para pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 16

## Paparan dan Analisis Data
Tinjauan  Tentang  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Sistem Zonasi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru
Peraturan  menteri  yang  telah  direncanakan  dan  diterbitkan  adalah  suatu usaha memperbaiki sistem  yang ada, sistem pendidikan  dapat diubah  dan diperbaiki  sesuai  kebutuhan,  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional,  menimbang; bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efesiensi manjemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 17 Dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan)  Nomor  14  Tahun  2018  yang  berisi  tentang  petunjuk teknis  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru  pada  tahun  2018. Terutama pada bagian ketiga (seleksi) pasal 12 yang menjelaskan tentang seleksi penerimaan peserta didik baru, tertulis sebagai berikut.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  penerimaan peserta didik baru pasal 12: (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 sd atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas  sebagai  berikut:  (a)  usia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6 ayat  (1);  dan  (b)  jarak  tempat  tinggal  ke  sekolah  sesuai  dengan  zonasi yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya.  (2)  Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik  yang  paling  dekat  dengan  satuan  pendidikan.  (3)  Jika  usia  dan/atau jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  denga  satuan  pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  sama,  maka  peserta didik  yang  mendaftar  lebih  awal  diprioritaskan.  (4)  Dalam  seleksi  calon peserta  didik  baru  kelas  1  (satu)  SD  atau  bentuk  lain  yang  sederajat
16 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan , 165.
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 04.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 27
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dilakukan  tes  membaca, menulis, dan berhitung. 18
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  tentang  sistem  penerimaan peserta didik baru tingkat MI/SD diatas, terutama pada yang bersyaratkan tentang  sistem  zonasi,  pasal  tersebut  didukung  oleh  bagian  keempat (sistem  zonasi)  pasal  16,  yang  berisi  sebagai  berikut.  (1)  Sekolah  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  wajib  menerima  calon  peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah yang paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  alamat  pada  kartu  keluarga  yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. (3) Radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kondisi  di  daerah  tersebut berdasarkan: (a) ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan (b) jumlah  ketersediaan  daya  tampung  dalam  rombong  belajar  pada  masing- masing  sekolah.  (4)  Dalam  menetapkan  radius  zona  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. (5) Bagi sekolah yang berada di  daerah  perbatasan  provinsi/  kabupaten/kota,  ketentuan  presentase  dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui  kesepakatan  secara  tertulis  antar  pemerintah  daerah  yang berbatasan.  (6)  Sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah dapat  menerima  calon  peserta  didik  melalui:  (a)  jalur  prestasi  yang berdomisili  diluar  radius  zona  terdekat  dari  sekolah  paling  banyak  5% (lima  persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang  diterima; dan (b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari  sekolah  dengan  alas  an  khusus  meliputi  perpindahan  domiisili orangtua/wali peserta didik tau terjadi bencana alam/social, paling banyak 5%  (lima  persen)  dari  total  jumlah  keseluruhan  peserta  didik  yang diterima. 19

## Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Tingkat  MI/SD  di  Kecamatan Jombang
Penerapan  permendibud  nomor  14  tahun  2018  tentang  PPDB  tingkat MI/SD  di  kecamatan  Jombang.  Sebelum  menjelaskan  tentang  bagaimana implementasi  Permendikbud  peneliti  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu bagaiamana  kondisi PPDB tingkat MI/SD di  kecamatan Jombang. Dalam wawancara  dinas  pendidikan  kabupaten  Jombang  menjelaskan  dalam
18 Dadang,  “Juknis  PPDB  2018”,  http://www.salamedukasi.com/2018/05/pedoman-juknis- ppdb-tk-sd-smp-sma-smk.html?m=1, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.
19 Ibid.
pelaksanaan  PPDB  MI/SD  berjalan  dengan  semestinya  yang  objektif, transparan,  akuntabel  serta  tidak  diskriminatif.  Dalam  PPDB  MI  dan  SD memiliki perbedaan karena dibawah naungan kelembagaan yang berbeda. Dalam pendidikan SD berada pada naungan Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan sedangkan MI berada dibawah naungan Kementerian Agama maka  dari  itu  memiliki  peraturan  yang  berbeda  sesuai  dengan kelembagaan.  Pada  pelaksanaan  PPDB  masing-masing  lembaga  dilakuan sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  ada.  Dalam  setiap  tahun  pelaksanaan PPDB  memiliki petunjuk teknis  yang berbeda, pada petunjuk teknis pada tahun  2018  terdapat  peraturan  sistem  zonasi  yang  melanjutkan  peraturan pada  tahun  sebelumya  tahun  2017.  Berikut  adalah  hasil  penelitian petunujuk teknis PPDB pada SD dan MI.
Hasil penelitian petujuk teknis PPDB SD menggunakan sistem zonasi, dalam  pelaksaan  PPDB  SD  menggunakan  perhitungan  poin  yangmana dalam perhitungan poin tersebut jarak antara lokasi sekolah dengan alamat rumah  termasuk  dalam  penentuan  poin  yang  didapat.  Jika  siswa  yang mendaftar  berasal  dari  luar  kabupaten  maka  nilai  25  poin  yang  didapat, jika  siswa  yang  mendaftar  berasal  dari  luar  kecamatan  masih  dalam  satu kabupaten  maka  nilai  50  poin  yang  didapat,  jika  siswa  berasal  dari  satu kecamatan  maka  nilai  50  poin  yang  didapat,  dan  jika  siswa  yang mendaftar berasal dari satu desa/kelurahan maka mendapat nilai 100 poin. maka  dapat  dilihat  dalam  poin  perhitungan  bobot  dan  skor  bahwa  peran domisili memiliki 40% point dalam sistem penilaian PPDB di SD.
Tabel 1: Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik SD adalah: 20 No. Komponen Bobot Rumus Perhitungan Skor Skor Maksimal 1. Nilai usia 50% x 50 50 2. Nilai Domisili 40% x 40 40 3. Nilai  saudara kandung 10% x 10 10 Jumlah skor 100% Nilai  usia+nilai  domisili  + nilai saudara kandung 100
Dalam  implementasinya  PPDB  di  SD  yang  menggunakan  sisitem zonasi hanya pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk seperti pada daerah kota dan memiliki persaingan antar sekolah yang ketat, sedangkan di  daerah  yang  berada  di  dalam  desa  yang  kepadatan  penduduknya  tidak seberapa  tidak  mementingkan  adanya  sistem  zonasi  dan  lebih  memilih fokus menerima siswa.
20 Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Dokumentasi (Jombang, 21 Januari 2019).
Hasil  penelitian  petunjuk  pelaksanaan  atau  pedoman  PPDB  di  MI bahwa PPBD MI tidak  menggunakan sistem  zonasi, namun terdapat pada point  tata  cara  seleksi  di  bagian  ke  dua  bahwa  mempertimbangkan  jarak tempat  tinggal  ke  sekolah,  namun  dalam  pedoman  tidak  menekankan kriteria  tentang  penerimaan  peserta  didik  lebih  detail  atau  tidak menggunakan  seleksi  point.  Dalam  implementasinya  di  madarasah berjalan  dengan  kurang  maksimal  dan  dilakukan  dengan seadanya  hal  ini dikarenakan adanya sistem dalam pendidikan madarasah yang mempunyai konsep  menerima  siswa  yang  ingin  mencari  ilmu,  dalam  wawancara Kementerian  Agama  Kabupaten  Jombang  menjelaskan  dalam  pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) lebih tidak mementingkan adanya sistem zonasi meskipun  dalam  petunjuk  teknis  tetap  adanya  mempertimbangkan  jarak tempat  tinggal  ke  madrasah,  dalam  pendidikan  MI  lebih  mengutamakan menerima  segala  murid  yang  ingin  belajar  karena  pada  dasarnya  agama tidak melarang adanya peraturan melarang seseorang untuk belajar, namun tetap  menyesuaikan  daya  tampung  dan  kriteria  yang  ada  dalam  petunjuk teknis.
Dari  kedua  petunjuk  teknis  yang  telah  dijelaskan  diatas  dalam  PPDB MI  dan  SD  tahun  2018  tidak  memiliki  kesamaan  yakni  dalam  penerapan sistem zonasi yang hanya di terapkan dalam PPDB di SD penerapan lebih detail  dengan  adanya  penilaian  poin  dalam  tahap  seleksinya,  sedangkan PPDB  di  MI  tidak  menggunakan  sistem  zonasi  namun  hanya melakukannya  secara  global  karena  adanya  konsep  dasar  yang  menerima murid yang ingin menimba ilmu.
Dampak  Implementasi  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Tingkat  MI/SD  di  Kecamatan

## Jombang
Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  adalah  sebuah  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintahan  yang  berisi  tentang  peraturan pedoman  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  baru  tahun  2018  dalam peraturan  pedoman  tersebut  terdapat  sebuah  peraturan  baru  yaitu  adanya seleksi  peserta  didik  dengan  cara  sistem  zonasi.  Sistem  zonasi  menurut kamus  besar  bahasa  indonesia  adalah  pembagian  atau  pemecahan  suatu areal  menjadi  beberapa  bagian,  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan pengelolaan  perzonaan. 21 Zonasi  dapat  dikatakan  daerah  (dalam  kota) dengan  pembatasan  khusus  kawasan,  penjelasan  zonasi  yang  dimaksud dalam  peraturan  adalah  jarak  atau  kawasan  yang  ditentukan  sesuai domisili.  Domisili  adalah  tempat  seseorang  yang  harus  dianggap  selalu
21 Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Dokumentasi (Jombang, 21 Januari 2019).
hadir dalam hubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atau tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi. 22
Sistem  zonasi  merupakan  sebuah  peraturan  baru  untuk  penerimaan peserta  didik  baru  mulai  tahun  2017  diterapkannya  dan  tetap  dilanjutkan pada  tahun  2018  dengan  perbaikan  isi  peraturan.  Sebelum  adanya peraturan  sistem  zonasi  pada  PPDB,  penerimaan  peserta  didik  dilakukan tanpa  melalui  tahap  seleksi  jarak  domisili  dan  penerimaan  peserta  didik bebas  dari  zona,  orang  tua  dapat  memilih  sekolah  sesuai  keinginan  yang dituju,  dan  tak  sedikit  dari  orang  tua  memilih  sekolah  yang  memiliki kualitas baik atau dapat dibilang favorit meski jarak yang ditempuh cukup jauh  dari  rumah,  hal  ini  mengakibatkan  sekolah-sekolah  harus  berlomba dalam  memajukan  dan  memperbaiki  kualitas,  dan  jika  terdapat  sekolah yang  memiliki  perkembangan  yang  telat  maka  akan  tertinggal  dengan sekolah yang memiliki perkembangan pesat dan mengakibatkan sedikitnya jumlah siswa yang didapat. Tahun 2017 pemerintah menerbitkan petunjuk teknis  penerimaan  peserta  didik  baru  berbasis  sistem  zonasi  untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada.
Permendikbud  nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru  berbasis  sistem  zonasi  merupakan  suatu  peraturan  atau  kebijakan yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  suatu  permasalahan atau  membuat  pembaharuan  untuk  suatu  kemajuan.  Kebijakan  adalah sebuah  tindakan  yang  sengaja  dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan tertentu, dalam rangka mengatur, mengendalikan, mengatasi permasalahan yang  ada.  Kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  pedoman  untuk  menuju tujuan  yang  terarah.  Sedangkan  menurut  Carl  Friedrich  kebijakan  adalah suatu bentuk pengarahan demi  mencapai tujuan  dari  hasil  yang  diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan. 23
Tujuan  kebijakan  pendidikan  adalah  hal  yang  sangat  penting  dari adanya suatu kebijakan pendidikan, khususnya dalam bidang kependidikan yang jelas dan terarah demi berkontrabusi dalam pendidikan. Kebijakan  peraturan  sistem  zonasi  memiliki  dasar  (asas)  dan  tujuan adanya peraturan antara lain sebagai berikut. Dasar (asas) peraturan sistem zonasi: (1) Objektivitas artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum. (2) Transparansi artinya pelaksanaan  PPDB  bersifat  terbuka  dan  dapat  diketahui  oleh  masyarakat termasuk  orangtua  atau  wali  peserta  didik,  untuk  menghindarkan penyimpangan  yang  mungkin  terjadi.  (3)  Akuntabilitas  artinya  PPDB dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat,  baik  proses,  prosedur, maupun hasilnya. (4) Tidak diskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah
22 KBBI versi offline , diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
23 Abd. Madjid, Analisis Kebijakan Pendidikan , 12.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 31
asal,  agama,  dan  golongan.  (5)  Kompetitif  artinya  sistem  PPDB memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  calon  peserta  didik baru.
Tujuan  peraturan  sistem  zonasi  adalah  sebagai  berikut.  (1)  Untuk mendorong  peningkatan  akses  layanan  pendidikan  dan  menjamin penerimaan  peserta  didik  baru  berjalan  secara  objektif,  akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. (2) Memberi kesempatan yang seluas- luasnya  bagi  warga  negara  usia  sekolah  agar  mendapatkan  layanan pendidikan  yang  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan kompetensinya.  (3)  Memberikan  layanan  bagi  anak  usia  sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. 24
Dasar  dan  tujuan  adanya  kebijakan  diatas  adalah  dasar  dan  tujuan adanya  kebijakan  tentang  sistem  zonasi  yang  diharapkan  dapat  merubah sistem  pendidikan  yang  ada  menjadi  lebih  baik.  Namun  tak  lepas  dari adanya  dasar  dan  tujuan  kebijakan  sistem  zonasi  yang  diharapkan  belum tentu  sesuai  dengan  yang  di  terapkan  atau  di  implementasikan.  Dalam Suatu  kebijakan  yang  telah  diterapkan  terkadang  dapat  menghasilkan sesuatu yang berbeda dari adanya dasar dan tujuan  yang  diharapkan. Dan suatu  kebijakan  dapat  menghasilkan  suatu  dampak,  baik  positif  maupun negatif  ,  dampak  positif  didapat  ketika  suatu  kebijakan  yang  diterapkan dapat  mengatasi  atau  mengatur  atau  mengendalikan  permasalahan  yang dihadapi,  sedangkan  berdampak  negatif  ketika  suatu  kebijakan  memiliki hal  lain  yang  berakibat  kurang  sesuai  dengan  penerapan  yang  ada.  Maka dalam  suatu  kebijakan  yang  telah  diterapkan  tentunya  memiliki  tujuan yang dampak positif dan negatif.
Dari adanya kebijakan sistem zonasi tersebut  memiliki  dampak positif bagi  segi  lembaga  pendidikan  dan  wali  murid.  Menurut  hasil  wawancara peneliti  mendapatkan  dampak  positif  yang  didapat  oleh  lembaga  adalah sekolah  tidak  terlalu  sulit  untuk  mencari  peserta  didik  baru,  karena menyesuaikan  lokasi  tempat  tinggal  dengan  jarak  sekolah.  Bagi  lembaga dapat  membantu  kesempatan  pemerataan  mutu  masing-masing  sekolah, hal  ini  membantu  bagi  sekolah  yang  kurang  unggul  untuk  membentuk sekolah  yang  unggulan,  maka  tidak  adanya  sekolah  yang  difavoritkan. Sedangkan  dampak  positif  bagi  wali  murid  adalah  anak  yang  dalam  satu wilayah  desa  terdekat  akan  tertampung  dalam  sekolah  yang  kawasannya. peserta didik dapat melanjutkan ke sekolah yang terdekat dengan domisili orang tuanya. Hal ini lebih memudahkan bagi siswa terutama untuk siswa sekolah  dasar  yang  masih  dalam  pengawasan  orang  tua  karena  dekatnya lokasi  sekolah.  wali  murid  yang  anaknya  memiliki  nilai  rendah  tidak khawatir  akan  tidak  diterima  oleh  sekolah  dan  tidak  terlalu  repot  untuk
24 Permen Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
memilih sekolah, meski sekolah tersebut memiliki daya saing pendaftaran yang ketat karena adanya faktor “ sekolah unggulan. ”
Dampak  negatif  dari  adanya  penerapan  sistem  zonasi  juga  berdampak pada  lembaga  pendidikan  dan  wali  murid.  Pada  lembaga  pendidikan memiliki  dampak,  antara  lain;  sekolah  tidak  terlalu  diuntungkan  karena seluruh  siswa  yang  berdomisili  disekitar  sekolah  harus  diterima  tanpa adanya  seleksi  (tes)  jadi  sekolah  merasa  terbebani  dengan  siswa  yang kurang mampu tersebut. Hal ini dirasakan sekolah unggulan karena siswa pada PPDB sebelumya menggunakan tes dan menjaring siswa berdasarkan nilai  tes,  namun  pada  PPDB  2018  tidak  menggunakan  adanya  tes  namun menggunakan  poin  yang  salah  satunya  poin  sistem  zonasi.  Sedangkan dampak  negatif  bagi  orang  tua  adalah  orang  tua  yang  anaknya  memiliki prestasi(nilainya tinggi) tidak dapat memilih sekolah yang di inginkan. Hal ini  dirasakan  oleh  para  orang  tua  yang  ingin  mendaftarkan  anaknya  pada sekolah yang bernotabene unggulan.
Dari  hasil  paparan  mengenai  dampak  kebijakan  sistem  zonasi  diatas peneliti  juga  mengukur  suatu  implementasi  kebijakan  sistem  zonasi menggunakan  model  implementasi  Van  Horn  dan  Van  Metter  yang meliputi;  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumberdaya,  karakteristik  agen pelaksana,  sikap/kecenderungan  para  pelaksana,  komunikasi  antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya tujuan kebijakan diperlukan untuk terarahnya  pandangan-pandangan  yang  sesuai  dengn  tujuan  kebijakan. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan deskriminasi pendidikan  sehingga  akses  terhadap  kualitas  pendidikan  dapat  merata. Selain  itu  mempermudah  peserta  didik  memperoleh  layanan  pendidikan. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Permendikbud  Nomor  14  tahun  2018  bagian asas  dan  tujuan  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Dalam  pelaksanaan PPDB  SD  di  kecamatan  jombang  telah  sesuai  dengan  teknis  pelaksanaan yang  ada,  mekanisme  jalur  pendaftaran,  serta  pagu  dalam  kuota  PPDB yang ada.
Sumberdaya.  Dalam  pelaksanaan  PPDB  tahun  2018  membutuhkan sumberdaya  manusia  dan  kelengkapan  peralatan  serta  fasilitas  untuk membantu  terlaksananya  sebuah  kebijakan.  Sumberdaya  manusia  yang dibutuhkan  adalah  pembentukan  panitia  PPDB  sebelum  dilaksanakannya PPDB 2018. Pada tingkat Dinas Kabupaten untuk mempersiapkan adanya PPDB  maka  akan  dibentuk  panitia  PPDB  untuk  mensosialisasikan pedoman  petunjuk  teknis  dari  tingkat  pusat.  Dengan  adanya  panitia tersebut akan melakukan persiapan dan memaparkan pedonam dari tingkat pusat  untuk  disosialisasikan  pada  tingkat  pengawas  koordinator  wilayah, sehingga pengawas pada setiap koordinator wilayah dapat menyampaikan pada  tingkat  wilayah  sekolah.  Sedangkan  sumberdaya  kelengkapan peralatan  serta  fasilitas  yang  dibutuhkan  adalah  ketersediaan  sarana  dan
fasilitas seperti alat elektronik, hal ini dibutuhkan untuk membantu dalam hal sosialisasi secara tidak langsung seperti melalui penyiaran radio (suara pendidikan), berita, media masa (pengumuman situs web dinas, koran dan lain sebagainya).
Dalam  penerapan  suatu  kebijakan  tak  lepas  dari  agen  pelaksana  dan karakteristik  yang  dimiliki  agen  pelaksana  tersebut.  Dalam  PPDB  di kecamatan Jombang sebelum adanya PPDB telah dibentuk sebuah panitia untuk  membantu  jalannya  PPDB  yang  sesuai  dengan  pedoman  petunjuk teknis  yang  ada.  Dan  dalam  pelaksanaanya  telah  berjalan  dengan  baik, panitia  telah  melakukan  tugasnya  dengan  melakukan  komunikasi  dan koordinasi  pada  tingkat  pengawas  koordinator  wilayah.  Sebagai  agen pelaksana  melakukan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  serta  mentaati peraturan  dan  mendukung  dengan  adanya  segala  ketentuan  yang  ada dalam pedoman pelaksanaan PPDB.
Sikap/Kecenderungan  Para  Pelaksana.  Dalam  penelitian  yang  telah dilakukan oleh peneliti, agen pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik  sesuai  dengan  ketentuan  umum  yang  telah  ditetapkan  dalam pelaksanan  PPDB  2018.  Sikap  agen  pelaksana  baik  dari  dinas  maupun koordinator  cabang  dinas  telah  menunjukkan  sikap  yang  positif  dengan mentaati pedoman yang ada. Setiap agen pelaksana telah melakukan tugas, namun  tidak  semua  pihak  menunjukkan  respon  yang  positif  terkait pedoman  petunjuk  teknis  yang  ada  terutama  dalam  penggunaan perhitungan  poin  dan  adanya  sistem  zonasi  dalam  tahap  seleksi  PPDB tahun 2018. Beberapa sekolah  merasa keberatan dengan adanya pedoman PPDB  yang  baru  karena  harus  dalam  menyeleksi  harus  ekstra  memilah peserta didik  yang akan  diterima  dan sekolah yang bernotabene unggulan harus  menerima  siswa  tanpa  adanya  seleski  tes.  Wali  murid  juga  kurang mendukung  adanya  hal  tersebut,  mereka  merasa  bahwa  adanya pembatasan dalam kebebasan memilih sekolah.
Dalam penerapan kebijakan sebuah komunikasi adalah hal yang sangat penting,  komunikasi  yang  dimaksud  adalah  sosialisasi  atas  rumusan- rumusan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  penerapan  PPBD  tahun 2018  para  agen  telah  melakukan  komunikasi  dan  sosialisasi  dengan cabang  wilayah  dan  cabang  wilayah  wajib  menyampaikan  pada  tingat wilayah  masing-masing  serta  pengumuman  untuk  melakukan  penyebaran pedoman yang ada. Sosialisasi yang dilakukan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan  adanya  PPDB  hingga  selesainya  PPDB,  hingga  pelaporan hasil  akhir  PPDB  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  kepada  Dinas Pendidikan  Provinsi.  Dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  maka  dapat mengetahui  kendala  dan  permasalahan  yang  ada,  seperti  kurang  tertibnya ketika  sosialisasi  berlangsung  sehingga  mengakibatkan  tidak  pahamnya hasil sosialisasi yang telah disampaikan.
Lingkungan  ekonomi  yang  berpengaruh  pada  sistem  zonasi  adalah beberapa  wali  murid  yang  kurang  mampu  yang  dalam  zona  sekolah bertarif  sedikit  mahal  akan  sulit  memilih  sekolah  yang  bertaif  lokal, namun hal tersebut juga mempermudah orang tua untuk menghemat biaya perjalanan.  Dan  untuk  sekolah  yang  bertarif  sedikit  mahal  juga  harus menerima  siswa  yang  kurang  mampu  yang  domisilinya  dekat.  Dari  segi sosial  dapat  dipengaruhi  dari  respons  atau  tanggapan  dari  masyarakat terutama  orang  tua  wali  murid  meski  dari  pihak  pelaksana  telah melakukan  tugasnya  dengan  baik  namun  tidak  untuk  kelompok  sasaran, dari pihak  wali  murid tidak semuanya  memandang  dengan positif adanya sistem  zonasi  merasa  terbatasi  dalam  kebebasan  memilih  sekola. Sedangkan  dari  segi  politik  perlu  menjadi  perhatian  dan  juga  evaluasi untuk PPDB selanjutnya bahwa PPDB tahun 2018 mengenai sistem zonasi ini  pemerintah  telah  membuat  sebuah  kebijakan  untuk  memperbaiki  dan memajukan  sistem  yang  ada.  Adanya  sebuah  kendala  dalam  PPDB  2018 terutama sistem zonasi dapat diatasi dalam PPDB selanjutnya.

## Faktor Pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  pada  Tingkat  MI/SD  di Kecamatan Jombang
Sebuah  kebijakan  baru  diciptakan  berdasarkan  adanya  faktor-faktor  yang mendukung  atau  suatu  yang  mendasari  perlu  adanya  sebuah  kebijakan baru  guna  memperbaiki  sistem  yang  ada.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang tidak  memadai  lagi  dan  perlu  diganti  serta  perlu  disempurnakan  agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945.  Sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan komponen  pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  nasional. 25 Pengelolaan  sistem  pendidikan  nasional merupakan  tanggung  jawab  Menteri,  sedangkan  pemerintah  menentukan kebijakan  dan  standar  nasional  pendidikan  untuk  menjamin  mutu pendidikan. 26 Dalam  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018 tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  juga  memiliki  faktor  pendukung adanya penerapan antara lain;
Sistem  zonasi  didasari  oleh  pemberian  kesempatan  pemerataan  mutu pendidikan  pada  sekolah-sekolah.  Sesuai  dengan  dasar  yang  ada  dalam Undang-Undang  Rebuplik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  menjelaskan  bahwa  sistem  pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
26 Ibid.
mutu serta relevansi  manajemen pendidikan untuk  menghadapi tantangan sesuai  dengan  tuntutan  peerubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  pendidikan  serta  terencana, terarah,  dan  berkesinambungan. 27 Kesempatan  pemerataan  mutu  sekolah dirasakan  oleh  sekolah  yang  bernotabene  kurang  bermutu  dan  masih memiliki banyak kekurangan baik sistem maupun sarana prasaranya.
Sarana  dan  prasarana  suatu  sekolah  adalah  sebuah  hal  penting  dalam penjaminan mutu pendidikan, dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap  satuan  pendidikan  formal  dan  nonformal  menyediakan  sarana  dan prasarana  yang  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  sesuai  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual, sosial  emosional,  dan  kewajiban  peserta  didik 28 .  sekolah  yang  memiliki kenaikan  jumlah  peserta  didik  maka  otomatis  sekolah  akan  mengalami perbaikan  menjadi  lebih  baik  sehingga  mutu  pendidikan  dan  sekolah menjadi samarata.
Menurut  peraturan  pemerintah  menjelaskan  bahwa  standar  sarana  dan prasarana  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan kriteria  minimal  tentang  ruang  belajar,  tempat  olahraga,  tempat  ibadah, perpustakaan,  laboratorium,  bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang  dalam  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi, informasi  dan  komunikasi.  Sarana  yang  dimaksud  adalah  perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan  habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang  dibutuhkan  untuk menunjang  pembelajaran,  sedangkan  prasarana  yang  dimaksud  meliputi lahan,  ruang  kelas,  ruang  pimpinan  satuan  pendidikan,  ruang  pendidik, ruang  tata  usaha, ruang  perpustakaan, ruang  laboratorium,  ruang  bengkel kerja,  ruang  unit  produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran. 29
Faktor  pendukung  lain  adalah  menghilangkan  adanya  diskriminasi antar  sekolah  dan  antar  siswa.  Diskriminasi  adalah  pembedaan  pelakuan terhadap sesama, hal ini didasari oleh prinsip penyelanggaraan pendidikan pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tetang  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  menjelaskan  bahwa  pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dan  menujunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
28 Ibid, 30.
29 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sarana Dan Prasarana.
kemajemukan  bangsa. 30 Sudah  merupakan  sebuah  hak  dan  keewajiban pemerintah  untuk  mengarahkan,  membimbing,  membantu,  pengawasi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah berlaku.
Sistem  zonasi  membantu  adanya  meniadakan  deskriminasi  yang membedakan antara sekolah yang satu dengan yang lain dan membedakan siswa  yang  bersekolah  unggulan  dan  tidak,  jadi  pendidikan  dapat disamakan  sehingga  mendapat  lulusan  yang  berkualitas  sama  dan  dapat membantu  negara  dalam  membangun  negara  di  kemudian  hari  sesuai dengan  fungsi  pendidikan  nasional  yaitu  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. 31
Faktor  pendukung  lain  adalah  memberi  kesempatan  yang  seluas- seluasnya  bagi  warga  negara  agar  mendapat  layanan  pendidikan  yang sebaik-baiknya,  karena  setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  sesuai  dengan  prinsip penyelenggaraan  pendidikan  yaitu  memberdayakan  semua  komponen masyarakat  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian mutu  layanan  pendidikan. 32 Tugas  sebagai  Pemerintah  juga  melakukan pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau.
Pengelolaan  pendidikan  didasarkan  pada  kebijakan  nasional  bidang pendidikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang ada.  Menteri  bertanggung  jawab  atas  mengelola  sistem  pendidikan nasional  serta  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  pendidikan nasional.  Pengelolaan  pendidikan  juga  mencakup  pelaksanaan  strategi pembangunan pendidikan  nasional. 33 Sedangkan  dalam satuan pendidikan pengelolaan  dilakukan  oleh  seorang  kepala  satuan  pendidikan.  Dalam pengelolaan  satuan  pendidikan  tingkat  dasar  dan  menengah  menerapkan
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
31 Ibid.
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
33 Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010,  Tentang  Pengelolaan  Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 37
manejemen  berbasis  sekolah  yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 34
Faktor lainnya adalah mengurangi persaingan dalam menerima peserta didik baru, 35 karena dengan menaiknya jumlah peserta didik maka sekolah akan  mudah  untuk  memajukan  mutu  sekolah  maka  dalam  setiap  adanya PPDB  sekolah  akan  berusaha  menjaring  peserta  didik  sebanyak- banyaknya  untuk  memperbanyak  peserta  didik  dalam  sekolah.  Hal  ini menimbulkan  adanya  persaingan  yang  kurang  objektif  karena  sekolah yang  bernotabene  unggulan  akan  lebih  mudah  mendapat  siswa  dari  pada sekolah  yang  bernotabene  tidak  unggulan  hal  ini  mengakibatkan  adanya tidak meratanya mutu pendidikan yang ada.

## Kesimpulan .
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Permendikbud  Nomor 14  Tahun  2018  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Sistem Zonasi  Pada  Tingkat  Madrasah  Ibtidaiyah/  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan Jombang,  maka  peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama,  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  tentang penerimaan peserta didik baru tingkat MI/SD berbasis sistem  zonasi pada Kecamatan Jombang memiliki teknis yang beda antara MI dan SD karena dibawah  naungan  kelembagan  yang  berbeda  pada  MI  dibawahi  oleh kelembagaan  Kementerian  Agama  sedangkan  SD  dibawahi  oleh  lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keduanya memiliki sistem yang berbeda  dalam  pedoman  persyaratan  penerimaan  peserta  didik  baru  dan sesuai  dengan  masing-maing  kelembagaan.  Sesuai  dengan  peraturan pemerintah sekolah dan komite sekolah madrasah dan komite madrasah.
Kedua,  kebijakan  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018 tentang  penerimaan  peserta  didik  baru  tingkat  MI/SD  di  Kecamatan Jombang  memiliki  beberapa  dampak  baik  positif  maupun  negatif  yang berdampak  pada  lembaga  sekolah  maupun  wali  murid,  dari  sebuah kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  maupun  badan-badan  yang bertanggung  jawab  tentu  memiliki  sebuah  dampak  baik  positif  maupun negatif  dari  implementasi  kebijakan,  penelitian  yang  dilakukan  peneliti menemukan beberapa dampak positif dan negatif dari implementasi sistem zonasi yang berdampak positif pada pemerintah  dapat  mencapai asas dan tujuan  adanya  sistem  zonasi  serta  dapat  meningkatkan  kualitas  sistem pendidikan,  sedangkan  dari  dampak  negatif  beberapa  hal  yang  muncul setelah adanya penerapan terjadi  ketidak sesuaian  dengan asas dan tujuan sistem zonasi.
34 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sarana Dan Prasarana.
35 Permen Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Ketiga,  implementasi  Permendikbud  nomor  14  tahun  2018  tentang penerimaan  peserta  didik  baru  menggunakan  sistem  zonasi  memiliki faktor pendukung adanya penerapan kebijakan sistem zonasi salah satunya untuk  memperbaiki  sistem  pendidikan  yang  ada  sehingga  dapat menyamaratakan mutu pendidikan nasional, meniadakan deskriminasi dan mengurangi  persaingan  antar  sekolah,  serta  seluruh  warga  mendapat layanan pendidikan  dengan sebaik-baiknya sesuai  dengan  dalam  Undang- Undang  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningktan  mutu  serta  relevansi  dan efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai dengan  tuntunan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  pendidikan  secara  terencana, terarah dan berkesinambungan.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Muhammad  Zainal.  “Peranan  Sekolah  Kawasan  Berbasis  Sistem Zonasi  Dalam  Pembentukan  Karakter  Di  SMP  Negeri  15  Kedung Cowek Surabaya,” Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya 7, no. 1 (2018). Dadang, “Juknis PPDB 2018”,
http://www.salamedukasi.com/2018/05/pedoman-juknis-ppdb-tk-sd- smp-sma-smk.html?m=1, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jombang. Dokumentasi (Jombang,  21 Januari 2019). Fattah,  Nanang. Analisis  Kebijakan  Pendidikan (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2013).
Lestari, Hermin Aprilia. “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PBDB) di SMP 4 Kota Madiun Tahun 2017,” Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2017). Madjid, Abd. Analisis Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010,  Tentang  Pengelolaan  Dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005,  Tentang  Sarana  Dan
Prasarana.
Permen Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
Ratmoko, Iwan. “Implementasi Electronic Ticketing”,
https://www.academia.edu/11981964/implementasi,
diakses pada
tanggal 20 November 2018.
Solichin,  Mujianto.  “Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran Birokrasi,” Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (2015). Tilaar,  H.A.R Kekuasaan  dan  Pendidikan (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2009).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahab,  Solichin  Abdul. Analisis  Kebijakan (Jakarta:  PT  Bumi  aksara, 2015).