## Politik hukum pendaftaran tanah elektronik
pasca undang-undang cipta kerja

## Political law of electronic land registration
post the job creation act

## Androvaga Renandra Tetama
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia email: andro.vaga@gmail.com
Submitted: November 6, 2022 Accepted: December 21, 2022 Publish: January 2, 2023
Abstract: Implementation  of  electronic  land  registration  as  a  form  of  efficiency,  transparency,  and accountability in providing public services to the community. So, the purpose of this study is to analyze the  legal  politics  of  the  electronic  land  registration  system  from  a  regulatory  perspective  after  the publication  of  the  job  creation  act.  The  method  used  is  normative  legal  research  with  a  statutory regulation approach. The results of the study show that after the publication of the job creation act, one of the goals is to reduce overlapping regulations and conflicting norms, which are not achieved, and even become complicated at the implementation level. If there is disharmony between regulations governing  electronic  land  registration,  synchronization  of  regulations  is  a  necessity.  Electronic certificates as the final product of land registration as an embodiment of certainty and protection of land have strong, valid, and irrefutable evidence, according to the size of the area and boundaries, and even become valid evidence in court proceedings. The quality of good land data as a measure of the success  of electronic  land registration  has  positive sides  including  efficiency,  cheaper  land  services, accountability, and accessibility.
Keywords: Electronic land certificate, land registration, land rights
Abstrak: Implementasi  pendaftaran  tanah  elektronik  sebagai  wujud  efisiensi,  transparansi  dan akuntabilitas dalam melakukan layanan publik kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis  politik  hukum sistem  pendaftaran  tanah  elektronik  dari  sisi  regulasi  setelah  terbitnya undang-undang  cipta  kerja.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pasca  terbitnya undang-undang cipta kerja salah satunya tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih regulasi dan konflik  norma  tidak  tercapai,  bahkan  menjadi  keruwetan  sendiri  dalam  tataran  pelaksanaannya. adanya disharmoni di antara regulasi yang mengatur pendaftaran tanah elektronik, maka sinkronisasi regulasi merupakan sebuah keniscayaan. Sertifikat elektronik sebagai produk akhir pendaftaran tanah sebagai mewujudkan kepastian dan perlindungan atas tanah memiliki bukti yang kuat, valid dan tidak terbantahkan,  sesuai  ukuran  luas  dan  batas-batasnya,  bahkan  menjadi  alat  bukti  yang  sah  dalam proses  peradilan.  Kualitas  data  pertanahan  yang  baik  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  pendaftaran tanah  elektronik  yang  memiliki  sisi  positif  diantarnya  efisiensi,  layanan  pertanahan  lebih  murah, akuntabilitas dan aksesibilitas.
Kata Kunci: Sertifikat tanah elektronik, pendaftaran tanah, hak atas tanah
Tetama, Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja … 31

## Pendahuluan
Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu dampaknya adalah disharmoni  atau  tumpang  tindih  peraturan  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal. Maka  di  gagas  konsep  “Omnibus  Law”  dalam  peraturan  perundang -undangan  Indonesia. Salah satu undang-undang yang menganut konsep omnibus law adalah UU No. 11 Tahun 2021 tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Konsep omnibus  law ini  telah  dilaksanakan  oleh beberapa negara misalnya, di Kanada pada tahun 2012 diperkenalkan RUU omnibus terbaru yaitu RUU C-38 berjudul RUU anggaran, dengan banyak termasuk undang-undang yang tidak ada hubungannya dengan anggaran federal. RUU itu memiliki panjang lebih dari 400 halaman dan  membuat  perubahan  substansial  pada  lebih  dari  70  undang-undang  dan  peraturan  di tingkat federal (Kirchhoff & Tsuji, 2014). Di Filipina menerbitkan omnibus investment code of 1987 yang memberikan sejumlah insentif dan hak-hak dasar yang menjamin usaha investasi di  Filipina  (Suriadinata,  2019). Omnibus  Law seperti  Law  Amending  and  Supplementing  a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration ,  yaitu  UU  yang  mengubah,  menambahkan  serta  mencabut  beberapa  pasal terkait perpajakan (Mayasari, 2020).
Di Indonesia omnibus law digagas oleh Sofyan Djalil yang saat menjadi Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN).  Di  UU  Cipta Kerja tidak menjelaskan satu kata pun mengenai omnibus law , tidak ada penjelasan yang pasti mengenai omnibus law. Istilah omnibus law merupakan hanya sebutan atau penamaan saja, karena dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak  dikenal  dengan  istilah omnibus  law. Jauh  sebelum  UU  Cipta  Kerja,  KUHPerdata  juga menganut  sistem omnibus  law, KUH  Perdata  berisi  tentang  Orang,  Benda,  Perikatan, Daluwarsa  dan  Pembuktian. omnibus  law dipahami  sebagai  aturan  bersifat  pokok  atau undang-undang payung sebagai rujukan undang-undang lainya maupun peraturan di bawah undang-undang. Sebagai undang-undang payung maka secara hierarki memiliki status yang lebih tinggi dengan undang-undang lain (lex superior derogat legi inferior), sebagai undang- undang  yang  bersifat  khusus  (lex  specialis  derogat  legi  generali),  dan  sebagai lex  posterior derogat legi priori, mengesampingkan undang-undang yang lama apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama.
Apabila  UU  Cipta  Kerja  sebagai  undang-undang  payung  untuk  mengatur  mengenai agraria/pertanahan,  bagaimana  kedudukan  UU  No.  5  Tahun  1960  (UUPA)  yang  selama  ini sebagai  undang-undang  payung  atau  sebagai  rujukan  pengelolaan  agraria/pertanahan.  UU Cipta  Kerja  juga  telah  mengatur,  merevisi,  merubah,  mencabut  dan  menambah  mengenai pengaturan  agraria/pertanahan,  namun  disisi  lain  adanya  pertentangan  di  antara  kedua regulasi tersebut. Mana yang harus di jadikan rujukan? Bahkan peraturan pelaksana setingkat Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  mengatur  agraria/pertanahan  mengabaikan  keberadaan UUPA.  Misalnya  PP  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengacu pada UU Cipta Kerja dan UU ITE.
Secara  formal  boleh  saja  politik  hukum  pembentuk  PP  No.18  Tahun  2021  tidak memasukkan  atau  mengabaikan  UUPA  sebagai  dasar  rujukan  namun  secara  materiil  atau substantif PP tersebut wajib memperhatikan asas-asas hukum dalam UUPA karena tidak ada satu  ketentuan  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  menghapus  berlakunya  UU  No.5  Tahun  1960. UUPA merupakan berisi asas hukum sebagai hukum yang khusus (lex specialis) sedangkan UU Cipta  Kerja  berkedudukan  sebagai  hukum  yang  umum  (lex  generalis)  sehingga konsekuensinya UU Cipta Kerja tidak boleh mengandung substansi hukum yang bertentangan dengan UUPA dan begitu juga halnya PP No.18 Tahun 2021 Artinya, substansi PP No.18 Tahun 2021 harus menjabarkan ketentuan baik UUPA maupun UU Cipta Kerja sepanjang ketentuan UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUPA (Ismail, 2021).
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  baik  pustaka  maupun  internet,  yang  melakukan penelitian  khusus  tentang  pendaftaran  tanah  elektronik  belum  ada,  namun  ada  beberapa penelitian  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  sertifikat  elektronik  diantaranya. Pertama, penelitian Silviana (2021),  Hasil kajian bahwa, penerapan sertifikat tanah elektronik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin  modern,  karena  sertifikat  tanah  elektronik  dapat    lebih  memberikan  kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan.
Kedua, penelitian  Yani  &  Syafiin  (2021)  menyebutkan  salah  satu  jenis  arsip  bidang pertanahan adalah sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk  secara  fisik  (kertas).  Hal  ini  berpotensi  adanya  pemalsuan  sertifikat  dan  rentannya sertifikat rusak atau hilang, maka arsip elektronik sertifikat ini dapat menjadi alat bukti yang sah jika terjadi sengketa pertanahan, serta dapat meminimalisasi pemalsuan sertifikat tanah dan jaminan ketersediaan arsip jika sertifikat tanah rusak atau hilang. Ketiga, Negara et al., (2021)  terkait  perlindungan  sistem  sertifikat  tanah  digital  dengan  menggunakan  teknologi blockchain .  Karena  memiliki  keamanan  yang  tinggi  apabila  diaplikasikan  dalam  sistem pengamanan sertifikat tanah digital, namun belum ada regulasi yang mengaturnya. Teknologi blockchain mampu  menjaga  keamanan  data  fisik  maupun  yuridis  bidang  tanah  yang  telah terdaftar (Nugraha et al., 2022).
Dengan  demikian  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  peneliti terdahulu  hanya  mengangkat  kajian  tentang  sertifikat  elektronik  dari  aspek  manfaat, pengarsipan dan keamanan sertifikat elektronik. Sertipikat adalah produk akhir dari proses pendaftaran  tanah,  bagian  yang  paling  penting  adalah  proses  pendaftaran  tanahnya  yang harus menggunakan sistem elektronik. Maka penelitian ini penting karena mengangkat kajian aspek hukum dan politik hukum pendaftaran tanah elektronik.

## Metode penelitian
Artikel  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan isu hukum seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah,  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang
Tetama, Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja … 33
Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, diantaranya buku, tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian. Kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu argumen dan menemukan isu hukum terkait politik hukum pendaftaran tanah elektronik.

## Hasil dan pembahasan

## Aspek hukum pendaftaran tanah elektronik
Penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah  yang  diatur  dalam  UUPA  merupakan  arah  dari politik  hukum  pertanahan  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  menjamin  terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat (Ismail, 2012). Fungsi inti dari hukum tanah adalah untuk menjamin keamanan dan kepastian dari hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah adalah indikator  utama  untuk  menjamin  keamanan  dan  kepastian  hak  atas  tanah.  Tata  kelola pendaftaran  tanah  berkaitan  erat  dengan  proses  pendaftaran,  durasi,  biaya,  dan  akses  ke informasi,  yang  saat  ini  di  anggap  rumit,  prosedur  berbelit,  biaya  mahal,  belum  lagi  untuk mempercepat proses pendaftaran tanah akan ada biaya tersendiri lagi, maka di gagas sistem pendaftaran tanah elektronik.
Layanan publik berbasis elektronik di bidang pertanahan pada awalnya telah dilakukan melalui  program Land  Office  Computerization (LOC)  pada  tahun  1997,  kemudian  berubah nama menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), terhadap KKP ini juga mengalami transformasi  semula  menggunakan  KKP-Desktop,  kemudian  menjadi  Geo-KKP  dan  terakhir aplikasi berbasis web/KKP-Web (Mujiburohman, 2021). Terkait dengan layanan pertanahan berbasis elektronik telah dilakukan pada empat jenis pelayanan pertanahan berbasis secara nasional:  Informasi  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT),  Pemeriksaan  Sertipikat  Tanah,  Surat  Informasi Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Hak Tanggungan Elektronik dan sedikitnya ada 72 layanan yang belum  elektronik  (Kusmiarto  et  al.,  2021).  Layanan  pertanahan  ini  terus  diperbaiki  dan dikembangkan, kemudian berevolusi menjadi berbasis elektronik.
Lahirnya sistem pendaftaran tanah elektronik diawali dengan Permen ATR/Ka BPN No. 1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik.  Meskipun  lahirnya  Permen  tersebut  terjadi penolakan dari berbagai unsur masyarakat, kemudian kegiatan pendaftaran tanah elektronik untuk  tanah-tanah  perorangan/masyarakat  ditangguhkan,  namun  untuk  tanah  instansi pemerintah  tetap  dilaksanakan  pendaftaran  tanah  berbasis  elektronik  karena  untuk  tanah instansi pemerintah tidak banyak melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Faktor utama penolakan masyarakat terhadap pendaftaran elektronik karena kurangnya sosialisasi dan faktor keamanannya sertipikat elektronik.
Setelah Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2021, kemudian terbit PP No. 18 Tahun 2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah. Kedua  regulasi tersebut sebagai dasar  lahir  sistem  pendaftaran tanah  elektronik, terhadap kedua  regulasi  tersebut  ada  disharmoni  regulasi  diantaranya: Pertama, Dasar  Lahirnya Permen  ATR/Ka  BPN  No.  1  Tahun  2021.  Permen  terbit  tidak  ada  perintah  langsung  dari peraturan yang lebih tinggi, secara samar merujuk langsung pada Pasal 147 dan Pasal 175 UU
Cipta Kerja.  Berikut bunyi Pasal 147: “Tanda bukti hak atas tanah hak milik atas satuan rumah susun  hak  pengelolaan  dan  hak  tanggungan  termasuk  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik” dan Pasal 175 UU  Cipta  Kerja terkait  wewenang  Pejabat  dan/ atau  Badan  Pemerintahan  dapat  membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.
Kedua, Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2021 terbit lebih dahulu dari pada PP No. 18 Tahun 2021. Terlihat tergesa-gesa menerbitkan Permen sebagai dasar pelaksanaan sertifikat elektronik,  seyogyanya  PP  terbit  lebih  dahulu  dibandingkan  Permen,  meskipun  judul regulasinya  berbeda,  namun  pengaturan  substansinya  sama  yaitu  pendaftaran  tanah elektronik. Sertipikat elektronik adalah sebagai proses akhir pendaftaran tanah, maka tidak jadi soal apa pun bentuk sertifikatnya, baik analog maupun elektronik. Ketiga, Kedua regulasi tersebut  telah  mengabaikan  keberadaan  UUPA  sebagai  rujukan  pengelolaan  sumber  daya alam  khususnya  tanah.  Secara  hukum  formal  pengabaian  terhadap  UUPA  tidak  menjadi persoalan, namun secara material asas-asas dalam UUPA seyogyanya diikuti/dilaksanakan.
Kelima, pengaturan  pendaftaran  tanah  dalam  PP  No.  18  Tahun  2021  yang  digabung dengan materi lain (hak pengelolaan, hak atas tanah dan satuan rumah susun) dirasa kurang tetap, semestinya diatur dalam PP tersendiri atau setidaknya merevisi PP No. 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Keberadaan  kedua  PP  tersebut  yang  mengatur  pendaftaran tanah  akan  menimbulkan  tafsir  adanya  dua  sistem  pendaftaran  tanah  yaitu  pendaftaran tanah  analog  menggunakan  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  pendaftaran  menggunakan  sistem elektronik menggunakan PP No. 18 Tahun 2021.
Pendaftaran tanah  merupakan  syarat  untuk  mencapai  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum hak atas tanah (Mujiburohman, 2018). Maka perlu aturan yang jelas dan konsisten baik secara formal maupun material, disisi lain Instansi pemerintah  menerapkan aturan  hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadap aturan yang dibuatnya. Sehingga kepastian  hak  atas  tanah,  subjek  hak,  dan  kepastian  objek  hak  dapat  terjamin.  Namun demikian  ada  sisi  baik    pengaturan  pendaftaran  tanah  elektronik  meminimalisir  penipuan, calo/mafia  tanah,  pencegahan  korupsi,  pencegahan  sertifikat  ganda,  menghemat  biaya, mencegah sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan seterusnya
Demikian juga lahirnya UU Cipta Kerja yang didasari untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, lemahnya investasi salah satu sebabnya adalah permasalahan regulasi. misalnya regulasi  bidang  pertanahan  ada  sekitar  632  regulasi  yang  terkait  bidang  pertanahan,  208 peraturan sudah tidak berlaku lagi sehingga yang berlaku 424 regulasi yang dianggap sebagai penghambat investasi (Busroh, 2017). UU Cipta Kerja dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan  investasi,  keruwetan  perijinan,  banyak  regulasi,  namun  dalam  praktiknya regulasi turunan UU Cipta kerja menimbulkan kerumitan semantik, sehingga menimbulkan banyak  tafsir  dan  tidak  sinkron  dengan  regulasi  vertikal  mau  pun  horizontal,  belum  lagi peraturan turunannya baik dalam bentuk PP maupun Peraturan Menteri yang menimbulkan potensi konflik norma antar regulasi.
Tetama, Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja … 35
Dalam konteks sistem pendaftaran tanah elektronik (PP No. 18 Tahun 2021) di harapkan dapat melakukan penataan regulasi dan menuju tata kelola yang baik di bidang pertanahan sehingga  mendorong  berkurangnya  konflik  agraria  (Huda  &  Wandebori,  2021;  Wibowo  & Kinanggi,  2022).  Namun  pada  kenyataannya  tidak  sinkron  secara  vertikal  adalah  dasar rujukannya, seperti PP No. 18 Tahun 2021 merujuk pada Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 142 Cipta Kerja menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai hak  pengelolaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah”.  Makna  diatur  “dalam  Peraturan Pemerintah”  dapat  diatur  dalam  PP  tersendiri  mau  beberapa  PP,  bila  menggunakan  kata diatur (dengan Peraturan Pemerintah) harus menggunakan PP tersendiri. Pasal 142 ini hanya memerintahkan mengatur hak pengelolaan, namun ditambah dengan ketentuan lainnya (hak atas tanah rumah susun, dan pendaftaran tanah). Padahal terkait dengan pendaftaran tanah telah diatur dengan PP No. 24 Tahun 1997, semestinya merevisi PP No. 24 Tahun 1997 bukan membuat pengaturan yang terpisah.
Kemudian sebagai rujukan adalah 185 huruf b UU Cipta Kerja, yang berbunyi: “Semua peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  ini dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-  Undang  ini  dan wajib  disesuaikan  paling  lama  3  (tiga)  bulan”.  Bahkan  pasal  yang  menjadi  rujukan  terkait dengan  perijinan  dalam  berusaha,  tidak  ada  kaitannya  dengan  agraria/pertanahan. seyogyanya sumber rujukannya ditambah dengan Pasal 147 dan Pasal 175 poin 3 UU Cipta Kerja terkait dengan tanda bukti hak atas tanah, akta peralihan dan dokumen lainya dapat berbentuk  elektronik  dan  terkait  dengan  Pejabat  dan/atau  Badan  Pemerintahan  dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.
Secara  horizontal  ketidaksingkronan  regulasi  dapat  dilihat  ada  dua  regulasi  yang mengatur pendaftaran tanah yaitu antara PP No. 18 Tahun 2021 dan PP No. 24 Tahun 1997. Sehingga  konsep omnibus  law dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  salah  satunya  tujuannya  adalah mengurangi  tumpang  tindih  regulasi  dan  konflik  norma  tidak  tercapai,  bahkan  menjadi keruwetan sendiri dalam tataran pelaksanaannya. Misalnya PP No. 18 Tahun 2021 terdapat tujuh 7 prasa menentukan pengatur an “dalam Peraturan Menteri” yaitu pengaturan tentang HPL (Pasal 18), HGU (Pasal 33), HGB (Pasal 48), HP (Pasal 63), Pemilikan Rumah Orang Asing (Pasal  73),  HPL,  HGB,  HP  atas  Ruang  Bawah  dan  atas  Tanah,  dan  pengaturan  tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 99), serta 1 prasa pengaturan “dengan Peraturan Menteri” yaitu pengaturan tentang Tanah Musnah (Pasal 66 ayat (5). Regulasi turunan ini sebelumnya telah diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, namun regulasi ini telah di cabut.
Beberapa  isu  krusial  dalam  PP  No.  18  Tahun2021  yaitu:  1)  Problematika  Pengaturan tentang Tanah (Hak) Ulayat MHA; 2) Perpanjangan dan pembaharuan jangka waktu hak atas tanah di  atas  HPL  atas nama  Badan  Bank Tanah;  3)  Tanah dan  tempat  tinggal/hunian bagi Orang  Asing  jika  berupa  satuan  rumah  susun  (sarusun)  (PP  No.  18 Tahun  2021  jo.  Permen ATR/Ka  BPN  No.  16  Tahun  2021);  4)  Penegasan  tak  berlakunya  lagi  alat  bukti  hak  lama, khususnya terkait dengan tanah bekas milik adat; 5) Permasalahan jangka waktu permohonan
pembaharuan  hak  atas  tanah  2  tahun  setelah  hak  berakhir.  Apakah  hal  ini  berlaku  secara umum atau, apakah ada pengecualiannya; PP No. 18 Tahun 2021 belum mengatur tentang pembatasan penguasaan tanah bagi badan hukum walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA (Sumardjono, 2021). Kemudian Nurhasan Ismail menyimpulkan bahwa dari 104 Pasal PP No.18 Tahun 2021, jika dikaji dari konsisten-tidaknya substansi normanya, dapat ditemukan yaitu: a) 90 Pasal dapat dinyatakan mengandung konsistensi norma baik secara internal  maupun  vertikal  dan  horizontal;  dan  b)    16  Pasal  dapat  dinyatakan  mengandung inkonsistensi baik secara internal maupun secara vertikal (Ismail, 2021).

## Politik hukum pendaftaran tanah elektronik
Politik  hukum  merupakan  salah  satu  kajian  untuk  mengetahui  secara  kritis  dan komprehensif  sebuah  tujuan  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  melalui pendekatan  interdisipliner  (Anggoro,  2019).  Istilah  politik  hukum  diterjemahkan  dalam bahasa Belanda adalah “rechtpolitiek”, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Politics of Law dan Politic of Legislation (politik perundang-undangan). Namun penggunaan istilah politik hukum belum ada informasi yang cukup sejak kapan istilah politik hukum digunakan oleh para sarjana hukum Indonesia.
UUPA merupakan arah dari politik hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin  terwujudnya  kemakmuran  bagi  kelompok  masyarakat  lemah  melalui  kebijakan pertanahan yaitu pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA (Alfons et al., 2021). Telah berbagai upaya untuk mendaftarkan tanah untuk  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  ha  atas  tanah.  salah  satu  program percepatan pendaftaran tanah saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang  menargetkan  pada  tahun  2025  tanah-tanah  di  Indonesia  semaunya  terdaftar  tanpa kecuali. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai regulasi terkait PTSL beberapa kali telah direvisi dan disempurnakan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.
Setelah tanah-tanah terdaftar gagasan untuk menciptakan sistem publikasi positif telah dicanangkan, yang saat ini sistem publikasi dianut adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Menurut Hutagalung dalam praktik pendaftaran tanah yang menjadi masalah adalah kebenaran  data  fisik  dan  yuridis  yang  disajikan,  apabila  dikemudian  hari  dinyatakan  tidak benar, maka tergantung dengan sistem publikasi yang dianut (Hutagalung et al., 2012). Sistem publikasi  dalam  pendaftaran  tanah  terbagi  menjadi  sistem  publikasi  positif  dan  sistem publikasi  negatif,  masing-masing  mempunyai  karakteristik  berbeda-beda  dan  berimplikasi hukum terhadap kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah (Wulansari et al., 2021).
Gagasan perubahan sistem publikasi positif sepertinya hanya sekedar gagasan, karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur ke arah itu. Kajian publikasi positif ini telah ada  dalam  RPJMN  2015-2019.  Namun  berupa  ke  arah  pendaftaran  tanah  menggunakan sistem elektronik. Hal positif apabila antara mengimplementasikan sistem penggunaan sistem publikasi  positif  dan  pendaftaran  tanah  elektronik  dilakukan  bersamaan.  Beberapa  alasan
Tetama, Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja … 37
dapat dikemukakan: Pertama, s istem publikasi positif dan pendaftaran tanah elektronik untuk saat ini sama-sama tidak bisa dilaksanakan, karena jumlah bidang tanah sekitar 44 juta bidang belum  terdaftar,  demikian  juga  cakupan  peta  bidang  tanah  kurang  dari  80  persen; Kedua, Pada tahun 2025 ditargetkan tanah-tanah terdaftar melalui program PTSL, hingga kini masih terus dilaksanakan pendaftaran tanah, karena jumlah bidang tanah terdaftar dan penggunaan sistem publikasi positif dan pendaftaran tanah elektronik saling berkaitan, karena kebenaran data fisik dan yuridis yang disajikan harus benar-benar valid, tidak terbantahkan, maka proses validasi dan digitalisasi (warkah, buku tanah dan surat ukur) memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
Belum tepat apabila sistem publikasi positif dan pendaftaran tanah elektronik dilakukan saat  ini,  harus dibangun  infrastrukturnya terlebih dahulu,  termasuk  sumber  daya  manusia, peralatan digitalisasi, anggaran dan kemampuan masyarakat menggunakan sistem elektronik, karena  pada  umumnya  masyarakat  terbatas  dalam  hal  kepemilikan  elektronik (HP/komputer),  bahkan  kemampuan  untuk  menggunakannya.  Bila  ingin  diterapkan  hanya kantor-kantor  pertanahan  tertentu  yang  kualitas  data  pertanahannya  sudah  bagus  dan masyarakatnya secara ekonomi dan Pendidikan mampu menggunakan elektronik.
Pendaftaran  tanah  menggunakan  sistem  elektronik  merupakan  sebuah  keniscayaan sebagai wujud pelaksanaan e-government yang merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3 Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Government,  yang akan  meningkatkan  akuntabilitas,  efisiensi,  efektivitas  dan  transparansi  (Andiyanto  et  al., 2021).  Ssertifikat  tanah  elektronik  merupakan  produk  hukum  dari  rangkaian  pendaftaran tanah  elektronik  dan  sah  secara  hukum  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  bidang  tanah (Sapardiyono & Pinuji, 2022; Wulan et al., 2022).
Sisi positif menggunakan sistem elektronik disampaikan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa (Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 2021):
1) efisiensi;  layanan  atas  dokumen  dokumen  elektronik  otomatis  akan  dilakukan secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi baik pada simpul input, proses maupun output, sehingga akan melahirkan efisiensi waktu layanan;
2) minimalisasi  pertemuan  fisik;  akan  berdampak  pada  minimalisasi  biaya  transaksi layanan pertanahan;
3) akuntabilitas dan aksesibilitas; pencatatan semua aspek pendaftaran tanah secara elektronik  akan  meningkatkan  akuntabilitas  Sertipikat,  dan  meningkatkan aksesibilitas informasi;
4) mengurangi  intervensi  pihak  yang  tidak  berkepentingan;  semua  simpul  informasi dilindungi keamanannya, sehingga pemegang hak atas tanah bisa mendeteksi jika terjadi intervensi pada hak atas tanahnya;
5) Kontribusi aktif dalam memperbaiki iklim investasi Indonesia; pengelolaan dokumen pertanahan secara paperless akan memberikan nilai tinggi pada aspek Registering Property dalam pemeringkatan Ease of Doing Business Indonesia.
Pelaksanaan pendaftaran elektronik seyogyanya di dukung oleh regulasi yang baik, tidak saling tumpeng tindih norma yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dalam pelaksanaannya, di buat studi kesiapan infrastruktur dan kesiapan masyarakat dengan cara membuat  diskusi  publik  terhadap  regulasi  yang  akan  dibuat.  Implementasi  pendaftaran elektronik hanya dapat dilaksanakan apabila kualitas data pertanahan baik, tanah-tanah di seluruh  wilayah  Indonesia  telah  terdaftar,  dan  dapat  sekaligus  merubah  sistem  publikasi pendaftaran tanah yang semula sistem publikasi negatif bertendensi positif menjadi sistem publikasi positif murni.
Maka dapat di simpulkan bahwa hukum yang bersifat ius constituendum (hukum yang berlaku sekarang) adalah UUPA dan peraturan pelaksaannya dan hukum yang ius constitutum (hukum yang dicita-citakan) adalah pendaftaran tanah elektronik, apabila semua prasyarat telah di penuhi yaitu tahun 2024, dimana tahun itu merupakan target Kementerian ATR/BPN bahwa tanah seluruh wilayah Indonesia telah terdaftar.

## Kesimpulan
Modernisasi  dan  teknologi  telah  menggeser  sistem  pendaftaran  tanah  yang  semula berbasis kertas menjadi ke elektronik. Perubahan ini sebagai wujud efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan layanan publik kepada masyarakat. Namun demikian aspek regulasi merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan karena sebagai dasar atau fondasi untuk  mengimplementasikan  layanan publik  tersebut.  Termasuk  sistem pendaftaran tanah elektronik,  seyogyanya  ada  sinkronisasi  dan  harmonisasi  terkait dengan  regulasi   terhadap kedua PP yang mengatur pendaftaran tanah dan tidak mengabaikan asas-asas dalam UUPA.
Politik hukum sistem pendaftaran tanah elektronik untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan  atas  tanah.  sehingga  sertifikat  elektronik  yang  dipegang  memiliki  bukti  yang kuat, valid dan tidak terbantahkan, sesuai ukuran luas dan batas-batasnya, bahkan menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Sebagaimana yang di anut dalam sistem publikasi positif. Tidak ada gunanya melakukan pendaftaran berbasis elektronik apabila sertifikat yang telah terbit masih dapat digugat pihak lain.

## Daftar pustaka
Alfons, Mujiburohman, D. A., & Sutaryono. (2021). Penerbitan dan pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi. Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2), 277 – 288.
Andiyanto,  K.,  Mujiburohman,  D.  A.,  &  Budhiawan,  H.  (2021).  Penerapan  pendaftaran  hak tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik  di  kantor  pertanahan  kota  Pekanbaru. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 6 (1), . 198 – 210.
Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. Jurnal Cakrawala Hukum ,
10 (1), 77 – 86.
Busroh,  F.  F.  (2017).  Konseptualisasi  omnibus  law  dalam  menyelesaikan  permasalahan regulasi pertanahan. Arena Hukum , 10 (2), 227 – 250.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4
Direktorat  Jenderal  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah.  (2021). Sertipikat  elektronik menuju pelayanan pertanahan modern berstandar dunia . Kementerian ATR/BPN.
Huda,  N.,  &  Wandebori,  H.  (2021).  Problematika  transformasi  sertipikasi  tanah  digital. Marcapada:
Jurnal Kebijakan Pertanahan , 1 (1), 17 – 28.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.7
Hutagalung, A. S., Verstappen, L. C., Kolkman, W. D., & Bosko, R. E. (2012). Hukum pertanahan di Belanda dan Indonesia . Pustaka Larasan.
Ismail,  N.  (2012).  Arah  politik  hukum  pertanahan  dan  perlindungan  kepemilikan  tanah masyarakat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (1), 33 – 51.
Ismail,  N.  (2021). Catatan  terjadinya  inkonsistensi  internal  &  vertikal  substansi  PP  No.18 Tahun 2021 .
Kirchhoff, D., & Tsuji, L. J. S. (2014). Reading between the lines of the “Responsible Resource Development”  rhetoric:  The  use  of  omnibus  bills  to  “streamline”  Canadian environmental legislation. In Impact Assessment and Project Appraisal (Vol. 32, Issue 2, pp. 108 – 120). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/14615517.2014.894673
Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). Digital transformation of land services in Indonesia: A readiness assessment. Land , 10 (2), 1 – 16. https://doi.org/10.3390/land10020120
Mayasari,  I.  (2020).  Kebijakan  reformasi  regulasi  melalui  implementasi  omnibus  law  di Indonesia. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 9 (1),  1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4 (1), 88 – 101.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat  tanah  elektronik. Bhumi :  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 7 (1),  57 – 67. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472
Negara, C. U. K. K., Maylinda, P. D., & Pratiwi, N. W. W. (2021). Urgensi sistem pengamanan pada sertifikasi tanah digital. Rewang Rencang : Jurnal Huku m Lex Generalis , 2 (9), 832 – 855. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91
Nugraha,  J. P.,  Kurniawan,  A. P.,  Putri,  I.  D., Wicaksono,  R.  K.,  & Tarisa. (2022).  Penerapan Blockchain untuk pencegahan sertipikat tanah ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Jurnal  Widya  Bhumi , 2 (2),  123 – 135. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.43
Sapardiyono, & Pinuji, S. (2022). Konsistensi perlindungan hukum kepemilikan dan hak atas tanah  melalui  sertifikat  tanah  elektronik. Jurnal  Widya  Bhumi , 2 (1),  54 – 64. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Silviana,  A.  (2021).  Urgensi  sertipikat  tanah  elektronik  dalam  sistem  hukum  pendaftaran tanah  di  Indonesia. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 4 (1),  51 – 68. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51- 68
Sumardjono, M. S. W. (2021). “Qu o Vadis regulasi pengelolaan pertanahan pasca UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?” (Issue September).
Suriadinata, V. (2019). Penyusunan undang-undang di bidang investasi: Kajian pembentukan omnibus  law  di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (1),  115 – 132. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132
Wibowo,  A.  T.,  &  Kinanggi,  D.  (2022).  Analysis  of  the  Job  Creation  Act  (  UUCK  )  mandate through  Government  Regulation  Number  18  of  2021. Marcapada:  Jurnal  Kebijakan Pertanahan , 2 (1), 1 – 11. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.21
Wulan,  D.  R.,  Salim,  M.  N.,  &  Rineksi,  T.  W.  (2022).  Re-Scanning  the  electronic  certificate infrastructure  (  Sertipikat-el  ). Marcapada:  Jurnal  Kebijakan  Pertanahan , 2 (1),  12 – 23. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/mj.v2i1.24
Wulansari, H., Junarto, R., & Mujiburohman, D. A. (2021). Mewujudkan sistem pendaftaran tanah publikasi Positif. Riau Law Journal , 5 (1), 61 – 74.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875
Yani,  A.,  &  Syafiin,  R.  A.  (2021).  Pengarsipan  elektronik  sertifikat  tanah  untuk  menjamin ketersediaan  arsip  sebagai  alat  bukti  yang  sah  pada  sengketa  pertanahan. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan , 14 (1), 57. https://doi.org/10.22146/khazanah.59105