## Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Rehabilitasi dan
Rekonstrusi Pembangunan Perpustakaan Pasca Tsunami Aceh
Sri Wahyuni
Dosen Tetap Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar padang e-mail: sriwahyuni@iainbatusangkar.ac.id
Abstract:    At  the  end  of  the  year,  December  26,  2004,  the  world  was  shocked  by  a tectonic  earthquake  and  tsunami  wave  in  Aceh  province  with  8.9  magnitude  on  the Richter Scale. It destroyed almost all of aspects, including psychological, social, cultural, economic,  and  infrastructure.  The  Archives  and  Library  Agency  of  Aceh  were  also devastated  by  the  tsunami  tantrums,  even  though  the  library  was  not  badly  damaged. There  is  a  lot  of  infrastructure  reconstruction  in  Aceh,  including  the  agency  of  the Archives  and  Library  which  carries  out  reconstruction  and  rehabilitation  actions.  It  is hoped  that  the  Aceh  National  Archives  and  Library  Board  will  be  able  to  get  up  and running  as  usual  after  the  tsunami,  although  it  takes  time  to  realize  these  desires.  This was  clearly  supported  by  the  government  through  the  reconstruction  regulation  of  the Aceh  Library  building.  This  study  aims  to  examine  the  extent  of  the  role  of  National Archives  and  Library  to  carry  out  initial  library  revitalization  to  support  the  recovery effort. Although this study only provides an initial estimate of damage which is a natural indication.  Indications  are  generally  serious  effects  like  an  impact  on  the  recovery  of various sectors. The result from Interviews conducted by researchers was found that the development  of  library  and  maintenance  infrastructure  cannot  be  done  alone,  but  they must  build  the  cooperation  each  institutions,  both  by government  agencies  (central  and regional),  NGOs  (local  and  abroad),  as  well  as  international  organizations  and  other countries.
Keywords : Rehabilitation, Reconstruction, Tsunami
Abstrak: Di akir tahun, tepatnya 26 Desember 2004 seluruh dunia digemparkan dengan terjadi  gempa  tektonik  yang  diikuti  oleh  gelombang  tsunami  di  provinsi  Aceh  dengan kekuatan  8,9  Skala  Richter  yang  telah  menghancurkan  hampir  semua  aspek  di  provinsi Aceh  termasuk  psikologis,  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  infrastruktur  di  masyarakat. Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Aceh  juga  diluluhlantakkan  oleh  amukan  tsunami, meskipun perpustakaan tidak mengalami kerusakan yang parah. Ada banyak rekonstruksi infrastruktur  yang  ada  di  Aceh,  termasuk  intansi  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Aceh yang  melakukan  tindakan  rekonstruksi  dan  rehabilitasi.  Harapannya  Badan  Arsip  dan Perpustakaan  Aceh  dapat  bangkit  dan  berjalan  seperti  biasa  pasca  tsunami  meskipun butuh  waktu  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  ini.  Hal  ini  jelas  didukung  oleh pemerintah melalui regulasi rekonstruksi gedung Perpustakaan Aceh. Studi ini bertujuan untuk  menguji  sejauh  mana  peran  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Nasional  untuk melakukan revitalisasi perpustakaan awal untuk mendukung upaya pemulihan. Meskipun studi  ini  hanya  memberikan  perkiraan  awal  kerusakan  yang  merupakan  indikasi  alami, namun  indikasi  umumnya  efek  serius  yang  berdampak  pada  pemulihan  berbagai  sektor lapangan.  Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  didapatkan  bahwa  dalam pengembangan infrastruktur perpustakaan dan perawatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi  harus  membangun  kerjasama  dengan  institusi  lain,  baik  itu  dengan  lembaga
pemerintah  (pusat  dan  daerah),  LSM  dalam  dan  Luar  Negeri,  serta  dengan  organisasi internasional dan negara lain.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Rekonstruksi, Tsunami

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar terjadi bencana. Setiap bencana pasti memberikan dampak yakni  terjadi kerusakan berskala besar maupun kecil, seperti kerusakan gedung, komunikasi, dan sarana prasarana umum lainnya. bencana ini tidak dapat dihindari, sehingga dapat merugikan secara moril maupun  materil  bagi  wilayah  yang  mengalaminya.  Secara  umum,  bencana  dapat dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  bencana  alam  dan  bencana  yang disebabkan  oleh  manusia.    Bencana  alam  adalah  bencana  yang  disebabkan  oleh alam,  seperti  gempa  bumi,  banjir,  tsunami,  atau  gunung  meletus.  Sementara  itu, bencana  yang  disebabkan  oleh  manusia  antara  lain  perusakan  bahan  pustaka (vandalisme),  kebocoran  pada  sistem  pemipaan  air,  gangguan  listrik, tertumpahnya zat beracun, dan kecelakaan dalam bekerja. (Sitepu, Vol. 3, No. 1., Tahun 2009)
Bencana  gempa  bumi  dan  gelombang  tsunami  yang  melanda  Nanggroe Aceh  Darussalam  atau  sekarang  lebih  dikenal  dengan  Provinsi  Aceh  merupakan bencana alam yang luar biasa, terjadi pada hari Minggu 26 Desember 2004 setelah sebuah gempa bumi tektonik berkekuatan 8,9 skala richter di samudera Indonesia, 32 km dari pantai Melaboh, Aceh Barat. Bencana alam terbesar sepanjang sejarah manina  ini  menyapu  sebagaian  besar  ilayah  pesisir  aceh  hingga  Sumatera  Utara, yang  menelan  korban  jiwa  hingga  150.000  lebih,  70%  persen  inrastruktur  rusak parah,  jalan-jalan,  dan  jembatan  putus.  Instansi  pemerintah  dan  swasta  hancur. Kota  Banda  Aceh  pada  waktu  itu  menjadi  bagaikan  kota  mati,  listrik  padam, komunikasi  putus,  dan  ratusan  ribu  aset  pemerntah  dan  masyarakat  bernilain kurang lebih 117 triliun menjadi puing yang berserakan (Apridar, 2005).
Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Provinsi  Aceh  juga  rusak  akibat  bencana tsunami, walaupun gedung perpustakaan NAD tidak terlalu mengalami kerusakan yang  cukup  parah,  akan  tetapi  bahan  perpustakaan  mereka  mengalami  kondisi yang cukup memprihatinkan. Berbagai koleksi tidak dapat dipergunakan kembali kecuali koleksi deposit yang terletak di lantai III, karena dapat diselamatkan oleh Kepala  Bidang  Layanan.  Menurut  Arkian  (2014)  menyatakan  bahwa:  ”Dari  200 ribu  eksemplar  buku  yang  dimiliki  perpustakaan  NAD  ini,  sekitar  95  persen  di antaranya  telah  lenyap  hilang  dibawa  arus  tsunami  yang  menghantam  ruang bacaan utama perpustakaan tersebut”.
Badan  Arsip  dan  perpustakaan  Aceh  salah  satu  perpustakaan  yang menyediakan  prasarana  dan  sarana  bagi  masyarakat  penggunanya,  seperti  ruang ruang  adminitrasi,  ruang  pengadaan,  ruang  pengolaan,  ruang  referensi,  ruang teknologi  informasi,  ruang  baca,  ruang  anak,    dan  ruang  lainnya.  Namun  akibat terjadinya  gempa  tersebut  ruangan-ruangan  tersebut  terkena  tsunami,  sehingga menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan perpustakaan  aceh  juga  banyak  mengalami  rekonstruksi  dan  rehabilitasi pembangunan. Mereka optimis bahwa Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dapat
bangkit  dan  berjalan  seperti  biasanya  setelah  bencana  tsunami  walaupun  perlu waktu  untuk  mewujudkan  keinginan  tersebut.  Hal  ini  jelas  didukung  oleh pemerintah  melalui  peraturan-peraturan  rekonstruksi  pembangunan  Perpustakaan Aceh.
Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Provinsi  Aceh  pasca  peristiwa  tsunami terus  berbenah  setiap  tahunnya  dalam  pembangunan  infrastruktur  sarana  dan prasasarana  sebagai  contoh  dalam  menambah  koleksi  buku,  rak  buku,  meja  dan kursi baca, serta pemeliharaan jaringan LAN serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari Lembaga Pemerintah maupun NGO seperti Perpustakaan Nasional  R.I,  Perpustakaan  Nasional  Australia,  Persatuan  Pustakawan  Malaysia, World Vision, Goethe Institut, UNESCO, Kota Augsburg Jerman, dan lain-lain.

## Landasan Teori
A. Perpustakaan Umum
Menurut  Sutarno  (2003)  Perpustakaan  umum  sering  diibaratkan  sebagai Universitas  Rakyat  atau  Universitas  Masyarakat  maksudnya  adalah  bahwa perpustakaan  umum  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  demokratis  karena menyediakan  sumber  belajar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya.
Berdasarkan pedapat di atas, Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  umum  secara  luas  baik  yang  tinggal  di perkotaan maupun diperdesaan, dimana lokasinya dibangun ditempat yang mudah dijangkau  secara  umum  yang  bertujuan  membantu  mencerdaskan  kehidupan masyarakat.
Masyarakat  yang  dilayani  suatu  perpustakaan  umum  sangat  heterogen. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal tentang berikut ini:
a. Kategori  perpustakaan  umum  yaitu  perpustakaan  daerah,  kotamadya, kabupaten, desa, atau perpustakaan masjid.
b. Ukuran perpustakaan, yaitu besar, sedang, atau kecil.
c. Lokasi perpustakaan, yaitu daerah industri, pertanian, pesisir dekat kota besar, kota besar, kota kecil, desa, atau daerah terpencil.
d. Komposisi  penduduk  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan  formal, pekerjaan, penghasilan dan agama. (Sulistyo-Basuki, 1991).
Saat  ini  perpustakaan  tidak  lagi  hanya  sebagai  tempat  menyimpan  buku, tapi  sudah  mengarah  kepada  apa  yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  atau  dikenal tindakan  menjemput  bola.  Perpustakaan  saat  ini  tidak  lagi  berdiam  diri,  tetapi harus  mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  d  isekitarnya.  Adapun  peranan perpustakaan umum salah satunya yang penting adalah untuk meningkatkan minat baca  masyarakat  khususnya  masyarakat  marginal.  Perpustakaan  umum  memiliki peran  yang  sangat  vital  dalam    menjadikan  masyarakat  yang  melek  akan informasi,  selain  itu  juga  sebagai agent  of  change dalam  pembangunan kebudayaan bangsa.

## B. Pengertian Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Menurut  Undang-Undang  No.  24  (2007)  dalam  makalah Pelatihan Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana pengertian Rehabilitasi adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai  pada  wilayah  pascabencana.  Sasarannnya  adalah  normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti  pada  kondisi  sebelum  terjadinya  bencana.  Sedangkan Rekonstruksi Pembangunan  kembali  semua  prasarana  dan  sarana  serta  kelembagaan  pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat. Sedangkan sasaran utama yaitu tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum  dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dari  definisi  di  atas  adapun  definisi  dari  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh adalah:
• Rehabilitasi  yaitu  perbaikan  semua  aspek  pelayanan  di  perpustakaan  sampai pada tingkat yang memadai pada pascabencana dengan tujuan untuk melalukan normalisasi keadaan kembali secara wajar seperti semula.
• Rekonstruksi  yaitu  perbaikan  kembali  semua  sarana  dan  prasarana  di perpustakaan  pascabencana,  sasarannya  untuk  berkembangnya  kembali kegiatan  dan  aktivitas,  dan  membangkitkan  semangat  masyarakat  untuk berkunjung ke perpustakaan.
Namun,  pada  dasarnya  ada  yang  membedakan  dari  kedua  proses  tersebut adalah  bagaimana  dalam  hal  proses  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  rencana pembangunaan  jangka  panjang  dan  jangka  menengah.  Rehabilitasi  merupakan perbaikan/pemulihan  untuk  kembali  kepada  kondisi/fungsi  sebagaimana  bencana sebelum  terjadi.  Sedangkan  rekonstruksi  aalah  perbaikan/pemulihan  dengan memperhatikan  pengurangan  resiko  bencana,  termasuk  pergantian  sarana  dan prasarana yang dilakukan dari kegiatan tanggap darurat/peningkatan kondisi status menjadi  lebih  tinggi  lebih  baik  daripada  sebelum  terjadi  bencana (build  back better). Kedua  proses  ini  diperlakukan  secara  bersamaan  atau  berurutan  dalam penanganan  dalam  dampak  bencana  tetapi  masing-masing  tidak  saling mempengaruhi.

## B. Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Program Rehabilitasi
Menurut  Enni  Jasmita  (2014)  dalam  penentuan  kebijakan  rehabilitasi prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Menempatkan  masyarakat  tidak  saja  sebagai  korban  bencana,  namun  juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi
2. Dalam  terintegrasi  dengan  kegiatan  prabencana,  tanggap  darurat  dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.
3. “Early  recovery” dilakukan  oleh  “Rapid  Assessment  Team”  segera  setelah terjadi bencana.
4. Program  rehabilitasi  dimulai  segera  setelah  masa  tanggap  darurat  (sesuai dengan  Perpres  tentang  Penetapan  Status  dan  Tingkatan  Bencana)  dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

## 2. Program Rekonstruksi Fisik
Erni  Jasmita  (2014)  mengemukakan  Rekonstruksi  fisik  adalah  tindakan untuk  memulihkan  kondisi  fisik  melalui  pembangunan  kembali  secara  permanen prasarana  dan  sarana  permukiman,  pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat (kesehatan,  pendidikan  dan  lain-lain),  prasarana  dan  sarana  ekonomi  (jaringan perhubungan,  air  bersih,  sanitasi  dan  drainase,  irigasi,  listrik  dan  telekomunikasi dan  lain-lain),  prasarana  dan  sarana  sosial  (ibadah,  budaya  dan  lain-lain.)  yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
Cakupan  kegiatan  rekonstruksi  fisik  mencakup,  tapi  tidak  terbatas  pada, kegiatan  membangun  kembali  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  lebih  baik  dari hal-hal berikut:
➢ Prasarana dan sarana
➢ Sarana sosial masyarakat;
➢ Penerapan  rancang  bangun  dan  penggunaan  peralatan  yang  lebih  baik  dan tahan bencana.
3. Program Rekonstruksi Non Fisik
Erni  Jasmita  (2014)  menjelaskan  mengenai  rekonstruksi  non  fisik  adalah tindakan  untuk  memperbaiki  atau  memulihkan  kegiatan  pelayanan  publik  dan kegiatan  sosial,  ekonomi  serta  kehidupan  masyarakat,  antara  lain  sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan  dan  kondisi  mental/sosial  masyarakat  yang  terganggu  oleh  bencana, kembali  ke  kondisi  pelayanan  dan  kegiatan  semula  atau  bahkan  lebih  baik  dari kondisi sebelumnya.
Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:
➢ Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
➢ Partisipasi  dan  peran  serta  lembaga/organisasi  kemasyarakatan,  dunia  usaha, dan masyarakat.
➢ Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
➢ Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
➢ Kesehatan mental masyarakat.

## C. Pengertian Infrastruktur
Pengertian  Infrastruktur,  menurut  Grigg  (1988)  infrastruktur  merupakan sistem  fisik  yang  menyediakan  transportasi,  pengairan,  drainase,  bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk  pada  infrastruktur  sebagai  suatu  sistem.  Dimana  infrastruktur  dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak  terpisahkan  satu  sama  lain.  Infrastruktur  sendiri  dalam  sebuah  sistem menopang  sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  sekaligus  menjadi  penghubung dengan  sistem  lingkungan.  Ketersediaan  infrastruktur  memberikan  dampak terhadap  sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  yang  ada  di  masyarakat.  Oleh
karenanya,  infrastruktur  perlu  dipahami  sebagai  dasar-dasar  dalam  mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).
Pembangunan  infrastruktur  dalam  sebuah  sistem  menjadi  penopang kegiatan-kegiatan  yang  ada  dalam  suatu  ruang.  Infrastruktur  merupakan  wadah sekaligus  katalisator  dalam  sebuah  pembangunan.  Ketersediaan  infrastruktur meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  sumberdaya  sehingga  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  yang  menuju  pada  perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.
Jadi, dapat disimpulkan Infrastruktur Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yaitu  sarana  dan  prasana  yang  memadai  yang  menunjang  untuk  pekasanaan kegiatan dan tugas pokok pada perpustakaan, sarana tersebut meliputi diantaranya gedung, jaringan, komputer, koleksi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

## Pembahasan
A. Sejarah Singkat Perpustakaan
Dinas  Perpustakaan  dan  Kearsipan  Aceh  Pertama  didirikan  tahun  1969 dengan nama Perpustakaan Negara, yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12  M  dikantor  perwakilan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Daerah Istimewa  Aceh  dengan  jumlah  koleksi  80  eksemplar  dengan  tenaga  pengelola  2 (dua)  orang  pegawai.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  :  8429/C/B.3/1979  tanggal  29  Oktober  1979  yang menyatakan bahwa Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah. Pada  tahun  1989  terbit  Kepres  No.  11  tahun  1989  yang  mengatur  bahwa Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah.
Terbitnya  KEPRES  No.  50  tahun  1997,  tentang  perubahan  struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI yang berdampak pula pada perubahan nama dari  Perpustakaan  Daerah  menjadi  Perpustakaan  Nasional  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh.  Kemudian  dengan  terbitnya  Perda  Nomor  39  tahun  2001, Perpustakaan  Nasional  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  telah  menjadi  salah  satu lembaga  Daerah  dengan  nama  Badan  Perpustakaan  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
Peristiwa  gempa  dan  tsunami  yang  melanda  Nanggroe  Aceh  Darussalam  pada tanggal  26  Desember  2004  mengakibatkan  aktifitas  Badan  Perpustakaan  terhenti beberapa bulan, karena hampir seluruh koleksi buku pustaka, rak buku, meja dan kursi baca, serta jaringan LAN (Local Area Network) rusak berat, Dan pada Bulan Mei   2005  Badan  Perpustakaan  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  mulai melaksanakan aktivitasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Masa  pasca  gempa  dan  tsunami  banyak  pihak  donator  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri  turut  menaruh  perhatian  terhadap  korban  material,  sarana prasarana  yang  dialami  Badan  Perpustakaan  sehingga  berbagai  aliran  bantuan dalam  melengkapi  kebutuhan  Perpustakaan  yang  diterima  antara  lain  dari Perpustakaan  Nasional  RI,  PT.  H.M.  Sampoerna,  Perpustakaan  Nasional Australia,  Persatuan  Pustakawan  Malaysia  (PPM),  World  Vision,  Goothe Institute,  UNESCO,  Kota  Augsburg  Jerman,  National  Library  of  Board  (NLB) Singapore,  Badan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  (BRR)  Aceh-Nias,  Yayasan Guruh  Soekarno  dan  lain-lain.  Selanjutnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Dinas,  Lembaga  Teknis  Daerah  dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Badan Perpustakaan Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  bergabung  dengan  Badan  Arsip  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  dengan  nomenklatur  Badan  Arsip  dan  Perpustakaan Aceh.
Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh sudah beberapa kali terjadinya masa pergantian pimpinan, mulai dari tahun 2008 terbentuknya/berdirinya Badan Arsip dan  perpustakaan  Aceh  sampai  dengan  tahun  2016,  di  awal  tahun  2017  Badan Arsip  dan  Perpustakaan  Aceh  telah  berganti  nomenklatur  baru  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dengan nomenklatur baru Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan  Aceh   Semoga  makin  berkembang  dan  sukses.  (sumber: https://arpus.acehprov.go.id/?page_id=114)

## Gambar 1. Ruang Lobi Perpustakaan
B. Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Infrastruktur  Badan  Arsip  dan Perpustakaan Pasca Tsunami
Badan  Arsip  dan  Provinsi  Aceh  sampai  dengan  saat  ini  telah  berusia  45 tahun  yang  didirikan  tahun  1969.  Gempa  dan  tsunami  yang  melanda  Provinsi mengakibatkan aktivitas Badan Perpustakaan terhenti beberapa bulan. Gedung A Lantai  I  rusak  50  %  dan  Gedung  B  mengalami  kerusakan  70%.  Sedangkan koleksi, rak buku, meja, dan kursi baca serta jaringan LAN hancur total.
Pasca  gempa  sepuluh  tahun  silam,  keberadaan  Badan  Arsip  dan Perpustakaan  Aceh  telah  mengalami  berbagai  pembenahan  melalui  proses rehabilitasi  dan  rekonstruksi  baik  hal  prasana  dan  prasana.  Ada  tahun-tahun dimana  instansi  ini  mengalami  produktivitas  tinggi  dan  masa-masa  sulit  ketika mencoba  mulai  bangkit  pascabencana  tsunami.  Beberapa  tahun  terakhir sebelumtsunami  merupakan  msa  dimana  instans  ini  sangat  produktif  degnan berbagai kegiatan yang diadakan sendiiri maupun kerjasama dengan pihak terkait. Namun  puncak  dari  kondisi  ini  semua  menjadi  terhenti    dan  semua  orang  tidak menduga yakni bencana Tsunami.
Pasca  gempa  dan  tsunami  upaya  untuk  mengaktifkan  kembali  layanan perpustakaan  selain  bantuan  dari  Pemda  Prov.  Aceh  juga  telah  dilakukan kerjasama baik  Pemerintah, Swasta dan LSM dalam  dan luar negeri. Antara lain Peprustakaan  Nasional  RI,  P.T.H.M.  Sampoerna  Tbk,  Peprustakaan  Nasional Australia, Goethe Institut Jakarta, Persatuan Pustakawan Malaysia, World Vision, Unesco  Yayasan  Universitas  Sumatera  Utara,  Guruh  Sukarno,  Perpustakaan Nasional  Singapore  dan  berbagai  lembaga  swadaya  masyarakat  lainnya  (Arkian, 2019).
Masa-masa  yang  terasa  memberatkan  kemudian  perlahan-lahan  bangkit berkat usaha dan kerja keras dari personil Badan Arsip dan Provinsi serta bantuan dar  berbagai  NGO  dan  LSM  masyarakat  dalam  pemulihan  kembali  infrastruktur hingga akhirnya mampu berkiprah kembali untuk melayani masyarakat pengguna kota Banda Aceh.
Seperti  yang  dikemukakan  Arkian  (2019)  Selaku  Kabid.  Pelayanan  dan Teknologi  mengemukakan  bahwa  secara  keseluruhan  terjadi  rehabiitasi  dan rekonstruksi  untuk  sarana  dan  prasarana  sebagai  contoh  misalnya  Rak  buku, koleksi,  jaringan,  dan  peralatan-peralatan  komputer,  scanner.    Adapun  bantuan yang  diberikan  oleh  UNESCO  pada  saat  itu  pertama  kali  adala  komputer sebanyak 20 unit, mobil keliling, rak buku dan koleksi bacaan seperti buku yang langsung diberikan kepada perpustakaan Badan Arsip dan Provinsi Aceh.
Di tahap lain adalah pembangunan gedung ruang Agama serta rehabilitasi seluruh  bagian  ruangan  yang  terkena  tsunami  pada  saat  itu.  Dan  banyak  terjadi perluasan dan penambahan fasilitas pasca tsunami tujuannya untuk mengaktifkan kembali layanan perpustakaan. lembaga yang banyak memberikan bantuan dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh  yaitu  UNESCO  yang  merupakan  organisasi  dunia  PBB  yang  bergerak  di bidang pendidikan (Arkian, 2019).

## Gambar 2. Ruang Deposit
Adapun tujuan Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Badan Arsip dan Perpustakaan  Aceh  yakni  memulihkan  kembali  apa  yang  terkena  dampak  dari tsunami  baik  prasarana  dan  sarana  secara  fisik  dan  non  fisik.  Sedangkan  dan manfaat  yaitu  merevitalisasikan  kembali  fungsi  perpustakaan  dan  untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Arkian (2014) menuturkan, pasca tsunami yang berlangsung hampir sudah 10  tahun  silam,  perpustakaan  arsip  terus  melakukan  pembenahan  dalam  Badan Arsip  dan  Perpustakaan  Aceh  Rencana  kedepan  pasca  tsunami  10  tahun  Badan Arsip  dan  Provinsi  Aceh  dalam  prasarana  dan  sarana  fasilitas  sistem  pminjaman yang  menggunakan  Teknologi  RFID,  desain  ruangan  yang  lebih  menarik, perluasan ruangan, serta penambahan fasilitas komputer untuk akses penelurusan. Rencananya pada tahun 2015 pembangunan gedung baru akan rampung dan sudah dalam  tahap  perintisan.  Namun  karena  pergantian  pimpinan  rencana  tersebut terjadi  sedikit  kendala  karna  program  kerja  tersebut  dilaksanakan  oleh  kepala yang  terdahulu.  Pimpinan  saat  ini  baru  dilantik  bulan  Oktober  2014  dan  masa jabatannya masih terhitung selama 2 bulan ini. Program kerja ini akan dilanjutkan oleh pimpinan yang baru.
.
Gambar 3. Pembangunan gedung baru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

## Kesimpulan
Bencana  gempa  bumi  dan  gelombang  tsunami  yang  melanda  Provinsi Aceh  pada  tanggal  26  Desember  2004  mengakibatkan  Badan  Arsip  dan Perpustakaan Provinsi Aceh juga rusak akibat bencana tsunami, walaupun gedung perpustakaan tidak terlalu mengalami kerusakan yang cukup parah, namun koleksi dan sarana mengalami kerusakan yang parah. Gempa dan tsunami yang melanda Provinsi  mengakibatkan  aktivitas  Badan  Perpustakaan  terhenti  beberapa  bulan. Gedung  A  Lantai  I  rusak  50  %  dan  Gedung  B  mengalami  kerusakan  70%. Sedangkan  koleksi,  rak  buku,  meja,  dan  kursi  baca  serta  jaringan  LAN  hancur total.
Secara  keseluruhan  terjadi  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  untuk  sarana  dan prasarana  sebagai  contoh  misalnya  Rak  buku,  koleksi,  jaringan,  dan  peralatan- peralatan  komputer,  scanner.  Di  tahap  lain  adalah  pembangunan  gedung  ruang Agama  serta  rehabilitasi  seluruh  bagian  ruangan  yang  terkena  tsunami  pada  saat itu.  Dan  banyak  terjadi  perluasan  dan  penambahan  fasilitas  pasca  tsunami tujuannya untuk mengaktifkan kembali layanan perpustakaan.
Selama 15 tahun pasca tsunami, pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh berencana untuk melakukan pembenahan baik dari segi prasarana dan
sarana dalam prasarana dan sarana fasilitas sistem pminjaman yang menggunakan Teknologi  RFID,  desain  ruangan  yang  lebih  menarik,  perluasan  ruangan,  serta penambahan fasilitas komputer untuk akses penelurusan. Rencananya tahun 2018 pembangunan  gedung  baru  yang  masih  dalam  tahap  pembangunan  dan  tahap penyelesaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Budi  Wibowo,  dkk, Sepuluh  Tahun  Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai Tradisional  Banda  Aceh:  Kebangkitan  Pascagempa  dan  Tsunami ,  Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2006.
Apridar, Tsunami Aceh: Adzab atau Bencana , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
Badan  Arsip  dan  Perpustakaan  Aceh, Rencana  Kerja  (Renja)  Badan  Arsip  dan Perpustakaan  Provinsi  NAD  tahun  2010 ,  Banda  Aceh:  Badan  Arsip  dan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  No.  17  Tahun  2010  tentang Pedoman Penyelenggaraan  Umum  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Pascabencana , 2010. Erni Jasmita, “Pemulihan Pasca Bencana”, dalam http://erni- jasmita.blogspot.com/2014/01/pemulihan-pasca-bencana.html. Akses tanggal 22 Desember 2014.
Hasil  Wawancara  Bapak  Arkian,  S.Sos, Selaku  Kepala  Bidang  Pelayanan  dan
Teknologi Badan Arsip Perpustakaan Aceh , tanggal 23 Desember 2014.
P.  Cahanar,  Bencana Gempa  dan  Tsunami  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan Sumatera , Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.
Sitepu,  A.  (Vol.  3,  No.  1.,  Tahun  2009).  Kesiapsiagaan  dalam  Mengantisipasi
Bencanadi Perpustakaan Pusat dan Arsip. BACA , 1-13.
Sutarno  NS,  Perpustakaan  dan  Masyarakat,  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2003.
Sulistyo-Basuki, Pengantar  Ilmu  Perpustakaan, Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta: 1991.
Wisnu Widjaja, Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana , Banda Aceh; BNBP, 2008.
__________,  “Sasaran  Subtansi  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi”,  Paper dipresentasikan  di  acara Pelatihan  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi Pascabencana , Surabaya: April 2013.