Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

## PERJANJIAN  PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

## Marsidah
Fakutas Hukum Universitas Palembang E-mail: marsidahelan@gmail.com

## Abstract
Marriage  agreements  between  husband  and  wife  can be  done before the  marriage  is  carried out. Many marriage agreements are carried out in relation to assets included in shared assets. Marriage agreements in Indonesia are not very popular, therefore, many husbands and wives do  not  carry  out  these  marriage  agreements.  This  is  because  many  do  not  know  that  Law Number  16  Year  2019  regulates  marriage  agreements. The problem in  this  paper  is  how  the legal  strength  of  a  marriage  agreement  according  to Law  Number  1  of  1974  as  amended  by Law  Number  16  of  2019  concerning  Marriage.  This  type  of  research  used  in  this  study  is  a type  of  normative  written  legal  research  that  examines  the  legal  strength  of  marriage agreements  according  to  Law  Number  16  of  2019.  Data  collection  techniques  used  are secondary  data  by  taking  data  obtained  from  books  and  legislation  called  literature  review. Then  it  can  be  concluded  that  the  marriage  agreement  arrangement  is  contained  in  Law Number  16  of  2019  and  compilation  of  Islamic  law.  If  husband  and  wife  do  not  obey  the marriage  agreement  that  has  been  contained  in  the  Marriage  Certificate,  then  the  marriage can  be  requested  for  cancellation  and  can  be  used  as  a  basis  for  filing  for  divorce  in  the Religious Court.
Keywords: marriage agreement

## Abstrak
Perjanjian  perkawinan  antara  suami  istri  dapat  dilakukan  sebelum  perkawinan  dilaksanakan. Perjanjian  perkawinan  banyak  dilakukan  yang  berhubungan  dengan  harta  kekayaan  yang masuk  dalam  harta  bersama.  Perjanjian  perkawinan  di  Indonesia  belum  begitu  populer,  oleh karena,  itu  banyak  suami  istri  tidak  melakukan  perjanjian  perkawinan  tersebut.  Hal  ini disebabkan  banyak  yang  tidak  mengetahui  bahwa  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Adapun permasalahan dalam tulisan ini bagaimana kekuatan  hukum  perjanjian  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif tertulis  yang  mengkaji  kekuatan  hukum  perjanjian  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dengan  mengambil  data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  dan  peraturan  perundangan  yang disebut  studi  pustaka.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suami  istri  tidak  mentaati  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dimuat  dalam  Akta  Nikah,  maka perkawinan dapat diminta pembatalan serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
Kata Kunci :  perjanjian perkawinan

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  salah  satu kebutuhan dasar manusia yang bertujuan  untuk  membentuk  keluarga bahagia  dan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  suatu
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
ikatan  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai  suami  istri  untuk  mendapatkan keturunan dan membangun serta membina  kehidupan  keluarga  rumah tangga.
Mendapatkan  keturunan  adalah harapan  yang  diinginkan  dari  suatu perkawinan. Keturunan menjadi penerus  orang  tua  dan  kerabat.  Oleh karenanya  sebuah  perkawinan  yang ideal  adanya  anak  merupakan  idaman bagi setiap orang tua.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  untuk  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Maksudnya  sebagai  negara  yang berdasarkan  Pancasila,  dimana  Sila Pertamanya  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  maka  perkawinan  mempunyai hubungan  erat  sekali  dengan  agama atau kerohanian, sehingga perkawainan bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir
tetapi  batin  juga  mempunyai  peranan yang penting. 1
Perkawinan merupakan suatu prilaku  makhluk,  pada  dasarnya  orang melakukan perkawinan adalah bertujuan  untuk  membentuk  keluarga yang  berbahagia  dan  kekal  atas  dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah. 2
Sesuai  dengan  prinsip  atau  asas dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  yaitu  membentuk  keluarga  yang berbahagia  dan  kekal  berdasarkan Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dikatakan bahwa  dalam  proses  perkawinan  yang dicita-citakan  itu  sudah  tentu  mereka mengharap  perkawinan  dapat  berjalan dengan  lancar  dan  bahagia  selama- lamanya  sesuai  dengan  prinsip  atau asas dari suatu perkawinan.
Perkawinan  selain  mempunyai tujuan  untuk  memperoleh  keturunan, juga  mempunyai  tujuan  dapat  hidup
1 Annisa  Istrianty  dan  Erwan  Priambada, “Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  yang Dibuat  Setelah  Perkawinan  Berlangsung,” Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, https://media.neliti.com/media/publications/16 4410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan- yang.pdf, 2019.
2 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
bersama  pada  suatu  masyarakat  dalam ikatan kekeluargaan.
Guna  keperluan  hidup  bersama- sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi berupa harta kekayaan perkawinan  yang  akan  dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan modal dalam perkawinan.
Sejak saat dilangsungkannya perkawinan  antara  suami  istri,  maka terjadi  harta  bersama  menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu  selama  perkawinan  itu  berjalan tidak    boleh  ditiadakan  atau  dirubah dengan  suatu  persetujuan  antara  suami istri. Berkenaan dengan soal keuntungan,  maka  harta  bersama  itu meliputi  barang-barang  bergerak  dan barang-barang  yang  tidak  bergerak suami  istri  itu,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  akan  ada,  juga  barang yang  mereka  peroleh  dengan  cuma- cuma,  kecuali  bila  dalam    hal  terakhir ini yang diwariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  mengenai  harta bersama  dalam  perkawinan,  antara lain :
a. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta  bawaan  dari  masing-masing suami dan istri dan harta benda yang dipeorleh selama perkawinan menjadi  harta  bersama,  sedangkan harta  bawaan  dari  suami  istri masing-masing  baik  sebagai  hadiah atau  warisan  tidak  menentukan  lain kedua  belah  pihak.  Sedangkan  harta bawaan  masing-masing  suami  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Kedudukan harta dalam perkawinan terutama harta bawaan dan harta  yang  diperoleh  masing-masing suami  istri  dapat  tidak  menjadi  harta bersama  apabila  ditentukan  dalam perjanjian kawin.
Sebelum perkawinan dilaksanakan  atas  dasar  persetujuan bersama,  calon  suami  dan  istri  dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta  kekayaan  dengan syarat  keberadaan  perjanjian  kawin tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum, agama dan ketertiban umum.
Tidak  semua  perkawinan  sesuai dengan  yang  diharapkan    dalam mewujudkan kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, harmonis,  dan  kekal  selama-lamanya. Terkadang  faktor  ketidakcocokan  satu sama  lain  seringkali  mempengaruhi
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
kehidupan berumah tangga dalam suatu perkawinan,  ada  rasa  kekhawatiran pasangan  suami  istri  atas  hal-hal  yang mungkin  terjadi  dalam  rumah  tangga yang  berujung  timbulnya  perceraian. Sehingga saat ini tidak sedikit pasangan  suami  istri  yang  mengikat perkawinannya dengan sebuah perjanjian  sebagai  langkah  antisipasi pada  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dalam sebuah perkawinan. 3
Perjanjian  kawin  menurut  Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor  16  Tahun  2019  adalah  suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri  selama  perkawinan,  perjanjian  itu harus  diadakan  sebelum  dilakukan perkawinan  dan  tidak  boleh  ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.
Perjanjian  kawin  dalam  Undang- undang perkawinan tersebut menyatakan sebelum perkawinan, dilangsungkan  kedua  belah  pihak  atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai  pencatat  perkawinan.  Isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga
3 Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah ),” Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam , Vol. 1, No. 2, April (2018): 5.
sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut, yang  dimaksud  dengan  perjanjian dalam  pasal  ini  tiadk  termasuk  taklik talak. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan  calon  mempelai  pria  setelah akad  nikah  yang  dicantumkan  dalam akta  nikah  berupa  janji  talak  yang digantungkan  kepada  suatu  keadaan tertentu  yang  mungkkkin  terjadi  di masa  yang  akan  datang.  Sighat  taklik ini  terdapat  pada  buku  nikah  bagian belakang.  Pada  umumnya,  setelah  ijab qabul selesai mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.
Perjanjian  kawin  itu  sifat  dan hukumnya  tidak  wajib  dan  juga  tidak diharamkan.  Artinya  perjanjian  kawin itu  sifat  dan  hukumnya  mubah  (boleh- boleh  saja).  Secara  umum  perjanjian kawin  berisi  tentang  pengaturan  harta kekayaan calon suami istri dan bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan  yang  menyangkut  harta kekayaan.  Perjanjian  kawin  mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Isi perjanjian kawin  itu bermacam-macam,  tergantung  pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap  masa  depan  rumah  tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah  hukum,  agama,  dan  memuat ketentuan  tentang  masalah  harta  benda
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
dalam  perkawinan,  perjanjian  ini  juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan anak, pendidikan,  dan  komitmen  terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan.
Dalam
membuat  suatu  perkawinan  harus kesepakatan kedua suami istri.
Adapun  permasalahan  yang  akan diteliti adalah berkaitan dengan Bagaimana  kekuatan  hukum  perjanjian perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Selaras  dengan  tujuan  yang dimaksud  menelusuri  prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan  perjanjian  kawin  antara  suami istri, maka jenis penelitian ini tergolong  Penelitian  Hukum  Normatif yang  bersifat  eksploratoris,  sehingga tidak bermaksud membuktikan hipotesa.

## PEMBAHASAN
Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan  Antara  Suami  Istri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Negara  Indonesia  adalah  negara yang berdasarkan pada Pancsila.
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  sila
pertama  yang  melandaskan  dalam setiap  kehidupan,  maka  perkawinan mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali dengan  agama,  sehingga  perkawinan bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir tetapi juga unsur batin yang melandaskan pada agama juga mempunyai peranan yang utama.
Dalam pengertian perkawinan itu tercantum  pada  tujuan  perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini bermakna bahwa pada  suatu  perkawinan  dilangsungkan bukan  untuk  sementara  waktu  atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup  atau  selama-lamanya,  dan  tidak boleh diputuskan begitu saja. Misalnya perkawinan  yang  hanya  dilangsungkan sementara  waktu  saja  seperti  kawin kontrak. Pemutusan perkawinan diperbolehkan  dalam  keadaan  yang sangat  terpaksa.  Suatu  perkawinan harus  didasarkan  pada  agama  dan kepercayaan masing-masing. Oleh sebab  itulah  dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan    bahwa  sahnya  suatu Perkawinan  bila  dilakukan  menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
Penjelasan  dari  aturan  terkait perkawinan  dalam  hukum  positif  di Indonesia,  tidak  diperkenankan  dalam hukum  positif  pada  perkawinan  yang dilangsungkan  di  luar  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  ini sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Maksud  dari  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya disini adalah termasuk ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  sepanjang  tidak bertentangan  atau  ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam  Pasal  2  ayat  (1) menentukan bahwa  tiap-tiap perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundangan  yang berlaku,  maksudnya  dimuat  dalam Akta Perkawinan.
Sedangkan  perkawinan  di  bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan  oleh  seorang  pria  dan seorang wanita, dimana telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam  namun  tidak  dicatat  dan  tanpa P3N, sehingga akibat yang ditimbulkan dari  perkawinan  bawah  tangan  adalah tidak  jelasnya  dan  tidak  adanya kepastian  hukum  terhadap  perkawinan
itu dengan tidak memperoleh bukti akta perkawinan.
Undang-Undang Perkawinan Nasional  Indonesia  juga  membolehkan calon  suami  istri  membuat  perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan  oleh  calon  suami  dan istri,  atas  dasar  persetujuan  bersama dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan,  dengan  syarat  keberadaan perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum  agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sahnya  perkawinan  itu  apabila  berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan  dan selama perkawinan berlangsung.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang
Perjanjian  Perkawinan  yang  diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan penjelasan tentang:
1) Terkait pelaksanaan perkawinan, maka  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua  pihak  atas  persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.
2) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
melanggar  batas-batas  hukum, agama dan kesusilaan.
3) Perjanjian perkawinan mualai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4) Selama  perkawinan  berlangsung perjanjian  perkawinan  tidak  dapat dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua belah  pihak  ada  persetujuan untuk  merubah  dan  perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  29 ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 sebenarnya tidak secara rinci dijelaskan apa  saja  yang  dapat  diperjanjikan  oleh kedua belah pihak jika ingin mengadakan  perjanjian  perkawinan, sehingga  ini  dapat  diartikan  bahwa dalam  artian  apapun  bisa  diperjanjikan dengan syarat tidak bertentangan dengan  hukum,  agama,  kesusilaan  dan ketertiban  umum  serta  tidak  boleh merugikan pihak ketiga atas diterbitkannya  perjanjian  perkawinan. Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  dinyatakan  bahwa  taklik  talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan dan setiap perjanjian tersebut  harus  dituangkan  dalam  suatu Akta Perkawinan.
Berdasarkan  wawancara  dengan Bapak  Drs.  Suyadi  Ketua  Pengadilan
Agama  Baturaja,  untuk  mempertegas perjanjian  perkawinan  bagi  suami  istri yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga  mempunyai  suatu  kekuatan hukum. Maka dipertegas dalam kompilasi  Hukum  Islam.  Berdasarkan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam di dalam Pasal 47, 48, 49 dan Pasal 50 menentukan bahwa :
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua calon  mempelai  dapat  membuat perjanjian  tertulis  yang  disahkan Pegawai  Pencatat  Nikah  mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian  tersebut  dalam  ayat  (1) dapat  meliputi  percampuran  harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang  hal  itu tidak  bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di  samping  ketentuan  dalam  ayat (1)  dan  (2)  di  atas,  boleh  juga  isi perjanjian itu menetapkan kewenangan  masing-masing  untuk mengadakan  ikatan  hipotik  atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
4. Apabila dibuat perjanjian perkawinan  mengenai  pemisahan harta  bersama  atau  harta  syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan  kewajiban  suami untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga.
5. Apabila dibuat
perjanjian perkawinan tidak memenuhi
ketentuan  tersebut  pada  ayat  (1)
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
dianggap  tetap  terjadi  pemisahan harta  bersama  atau  harta  syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
6. Perjanjian pencampuran harta pribadi  dapat  meliputi  semua  harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam  perkawinan  maupun  yang diperoleh  masing-masing  selama perkawinan.
7. Dengan tidak  mengurangi ketentuan tersebut  pada  ayat  (1)  dapat  juga diperjanjikan  bahwa  pencampuran harta  pribadi  hanya  terbatas  pada harta pribadi  yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga  pencampuran  ini  tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh  selama  perkawinan  atau sebaliknya.
8. Perjanjian  perkawinan  mengenai harta  mengikat  kepada  para  pihak dan  pihak  ketiga  terhitung  mulai tanggal  dilangsungkan  perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
Pada  dasarnya  tiap  keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan  itu  dipertahankan  untuk selama  hidupnya.    Hal  ini  selaras  dari tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan yang akan dilaksanakan  oleh  suami  istri  harus
memenuhi  tata  cara  dan  syarat-syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah perkawinan  dilaksanakan  kedua  suami istri  menandatangani  Akta  Perkawinan yang  telah  disiapkan  oleh  Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan wali nikah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,  bahwa  Akta  Perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :
“Perjanjian  perkawinan  yang  sah dibuat  dalam  Akta  Perkawinan harus  ditaati  oleh  suami  istri tersebut tetapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan  dapat  dicabut  atas persetujuan  bersama  suami  istri yang bersangkutan.”
Perjanjian perkawinan pada dasarnya  dibuat  untuk  melindungi kepentingan  para  pihak  yakni  baik pihak  suami  maupun  pihak  istri  dalam suatu perkawinan terkait pada permaslahan harta atau lainnya. Timbulnya  kesadaran  hukum  sebagian masyarakat  untuk  membuat  perjanjian perkawinan disebabkan karena timbulnya permasalahan harta bersama,
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
adanya  hutang  dalam  harta  bersama. Perjanjian  perkawinan  dilakukan  juga untuk mendapatkan kepastian mengenai harta, melindungi kepentingan  para  pihak.  Alasan  lain yang  mendorong  dibuatnya  perjanjian perkawinan  karena  kemajuan  dan perkembangan  zaman  yang  diikuti dengan permasalahan perkawinan lebih kompleks  dibandingkan  zaman  dulu, serta faktor meningkatnya angka perceraian. 4
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  50 ayat  (2),  (3),  (4)  dan  ayat  (5),  Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi  Hukum  Islam  pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perjanjian  perkawinan  mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan  bersama  suami  istri dan  wajib  mendaftarkannya  di Kantor  Pegawai  Pencatat  Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah  mengikat kepada suami-istri  tetapi  terhadap  pihak
4 Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan
Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak” (Studi  Kasus  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Privat  Law, Vol.  VI  No  2  Juli  -  Desember (2018): 223.
ketiga  pencabutan  baru  mengikat sejak  tanggal  pendaftaran  itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
3. Apabila  dalam  tempo  6  (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran  pencabutan  dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan  perjanjian  perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan  perjanjian  yang  telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.
Ketentuan  di  atas  menjelaskan bahwa  apabila  perjanjian  perkawinan sah  dimuat  dalam  Akta  Perkawinan, maka  tidak  boleh  dicabut  kembali kecuali  atas  kesepakatan  kedua  belah pihak  suami  dan  istri  tersebut.  Dengan demikian  antara  suami  istri  tersebut tidak boleh melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati.
Dalam  hubungan  dengan  tujuan perkawinan,  suami  istri  mempunyai harapan  supaya  perkawinan  dapat berjalan  tanpa  ada  rintangan  atau halangan, memang itu yang diharapkan oleh  pasangan  suami  istri.  Akan  tetapi tidak  semua  keinginan  setiap  manusia dapat  tercapai  seperti  dikehendaki,
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228
demikian  juga  dalam  hubunganya dengan perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan.
Adakalanya  suami  istri  tersebut  tidak mentaati  perjanjian  perkawinan  yang telah  dimuat  dalam  Akta  Perkawinana tersebut.
Akibat hukum adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum  Islam  menentukan bahwa,  pelanggaran  atas  perjanjian perkawinan  memberi  hak  kepada  istri untuk  meminta  pembatalan  nikah  atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Undang-Undang
Perkawinan menjamin kepastian hukum dan mengikat  para  pihak  dalam  perjanjian perkawinan  yang  sah  dibuat  dalam Akta  Perkawinan  yang  harus  ditaati oleh  suami istri,  tapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dicabut atas persetujuan  bersama  suami  istri  yang bersangkutan.
Perjanjian perkawinan diatur
dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019,  walaupun  tidak  secara  tegas mengatur  apa  saja  yang  harus  dimuat dalam perjanjian perkawinan. Penjelasan  Pasal  29  menyebutkan bahwa  yang  tidak  termasuk  perjanjian perkawinan  hanya  taklik  talak.  Tetapi perjanjian perkawinan dipertegas kembali dalam Pasal 47 sampai dengan 50  ayat  (1)  yang  menentukan  bahwa perjanjian perkawinan yang dilaksanakan  berhubungan  harta  dalam perkawinan.
Perjanjian perkawinan untuk Warga Negara Indonesia hanya sebagian kecil  pada masyarakat. Selain itu  masih  terdapat  sebagian  besar pandangan masyarakat Indonesia, bahwa kurang pantas dan akan menodai  tujuan  dan  kesakralan  suatu perkawinan itu sendiri, padahal perjanjian  perkawinan  terhadap  harta perkawinan  perlu  dilaksanakan  untuk menjaga hak masing-masing suami istri terhadap  harta  perkawinan  itu  sendiri. Untuk  itu  perlu  adanya  sosialisasi tentang  perjanjian  perkawinan  kepada masyarakat  luas,  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nasional Indonesia.
Marsidah, Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Halaman 218-228

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa Istrianty dan Erwan Priambada,
“Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan  yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” Privat  Law Vol.  III  No  2  Juli- Desember 2015, https://media.neliti.com/media/p
ublications/164410-ID-akibat- hukum-perjanjian-perkawinan- yang.pdf, 2019.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  “Perjanjian
Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri  (Perspektif Maqashid Syari’ah ),” Ulul Albab: Jurnal Studi dan
Penelitian Hukum Islam , Vol. 1,
No. 2, April (2018).
Gusti  Muhammad  Faruq  Abdul  Hakim
Sutikno,  “Kekuatan  Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan  Bagi  Para  Pihak” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Surakarta), Privat Law, Vol.  VI  No  2  Juli-
Desember (2018).
Sudarsono, Hukum
Perkawinan
Nasional ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2003.
Kompilasi  Hukum Islam Di Indonesia,
Humaniora Utama Press, 1992. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun
2019 Tentang Perkawinan Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Perkawinan
Indonesia.
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.