## KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM IMPLEMENTASI e-FAKTUR DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI EFEK MODERASI
Nandia Ega Pratama* Gideon Setyo Budiwitjaksono
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *email: egaunited88@gmail.com
ABSTRACT INFO ARTIKEL
Taxpayer compliance is a condition where taxpayers carry out all their tax obligations and rights in formal and material forms. The purpose of this study was to analyze the effect of the Electronic Tax Invoice  Application on  Corporate Taxpayer Compliance which is moderated by Understanding the Internet. This type of research is descriptive  quantitative.  The  sample  in  this  study  was  98  taxable entrepreneurs (PKP) who were active in KPP Pratama Surabaya Rungkut as many as 98 respondents using the calculation of Slovin. The  analysis  technique  in  this  research  is  using  Partial  Least Square analysis. The results of the analysis in this study prove that e-Invoice Reporting has a significant effect on corporate taxpayer compliance.  The  results  of  the  analysis  also  prove  that understanding  of  the  internet  cannot  moderate  the  relationship between  e-invoice  reporting  and  corporate  taxpayer  compliance. Taxable  entrepreneur  (PKP)  at  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut complained if they didn’t understand the internet so they came to the KPP Pratama office.
Diterima: 30 Maret 2021 Direview: 8 April 2021 Disetujui: 19 April 2021
Terbit: 30 Juni 2021 Keywords: e-Invoice, Internet Understanding,  Corporate Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  sumber  APBN,  pajak  masih  menjadi  sumber  penerimaan  pertama  dengan komposisi terbesar selama satu  dekade terakhir. Pajak mempunyai  peran penting bagi  penerimaan negara. Terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi beban wajib pajak seperti PBB, PPh, bea cukai, dsb.
Direktorat Jendral Pajak mencatat perolehan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun namun  realisasi  sebesar  Rp  388,7  triliun.  Tahun  2020  dalam  APBN-P  sebesar  Rp  1.254  triliun sedangkan realisasi per 30 April tahun 2020 sebesar 376,5 triliun rupiah, dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak memiliki penurunan tingkat pengetahuan membayar pajak dari tahun ke tahun. Direkorat Jendral Pajak menggunakan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor pajak. Hal tersebut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat kurang.
Kondisi dimana wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam pajak baik bentuk formal maupun material disebut sebagai ketaatan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memberikan peran  tinggi  pada  peningkatkan  pemasukan  Negara,  sehingga  ketaatan  wajib  pajak  menjadi komponen  krusial  bagi  peningkatan  pemasukan  pajak.  Terdapat  berbagai  faktor  yang  mampu memengaruhi kualitas ketaatan wajib pajak, antara lain faktor kesadaran, faktor petugas pajak, faktor
hukum perpajakan, dan faktor perlaku yang rasional, dari faktor petugas pajak petugas pajak adalah suatu aspek yang dapat memengaruhi baik buruknya wajib pajak dalam melaporkan serta melakukan pembayaran pajak.
Penerbitan  faktur  pajak  serta  pelaporan  SPT  dapat  menjadi  patokan  sejauh  mana  besar kepatuhan wajib pajak tercapai dalam KPP Pratama Surabaya yang digunakan sebagai objek. Pada tabel 1 dapat dilihat sejauh mana wajib pajak memiliki kepatuhan pada pembayaran pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun Kepatuhan WP Badan Terdaftar Kepatuhan WP Badan Aktif Status PKP Jumlah WP Badan yang Melaporkan SPT Kepatuhan Wajib Pajak 2015 9.159 4.625 4.687 101% 2016 9.786 5.049 4.751 88% 2017 10.435 5.890 4.593 78% 2018 11.040 6.347 5.363 84% 2019 11.599 6.921 5.375 78% 2020 11.624 7.121 5.461 77% Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut
Apabila ditinjau dari tabel 1, maka dapat dilihat tahun 2015 tingkat  kepatuhan sangat patuh, sedangkan  pada  tahun  2016  –  2017  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  mulai  mengalami  penurunan. Tahun 2018 mengalami kenaikan, kemudian turun pada tahun 2019. Berdasarkan fenomena di atas bahwa kesadaran di Indonesia akan kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap daerah berbeda, seperti salah satu  contohnya  di  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut  dari  tahun  ke  tahun  tingkat  kepatuhan  sangat kurang.
Pengembangan e-SPT oleh Direktorat Jendral Pajak di tahun 2010 menjadi pembenahan dalam administrasi PPN yang disebut dengan e-faktur. Peran utama berlakunya e-faktur supaya pungutan PPN  lebih  mudah  transaksinya  dikontrol  secara  silang  sekaligus  pengamanan  untuk  PKP  dari pengkerditan  Pajak  Masukan  (PM)  yang  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan. Adanya e-faktur dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, namun (Tyasmminingsih, 2016) mendapatkan  hasil  berbeda  yang  menyatakan  bahwa  penerapan  aplikasi  e-faktur  tidak  dapat memberikan  dampak  pada  wajib  pajak  terkait  dengan  kepatuhannya  untuk  membayar  pajak. Modernisasi perpajakan diyakini mampu memberikan kemudahan dari sisi waktu, biaya yang lebih efisien (Dalimunthe, 2019).
Penggunaan  aplikasi  e-faktur  dibutuhkan  pengetahuan  serta  pemanfaatan  jaringan  internet, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Assosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia membuat hasil tentang berapa banyak penduduk Indonesia menggunakan internet. Hasil tersebut sebanyak 264 juta jiwa penduduk di tahun 2019 penggunaan internet sebesar 171,71 juta  jiwa  penduduk  atau  64,8%.  Pulau  Jawa  pengguna  internet  teringgi  mencapai  55%,  kemudian Pulau  Sumatra  dengan  21%.  Pada  akhir  Januari  2020  pengguna  internet  sebesar  175,4  juta  jiwa (meningkat 17%). Rata-rata pengguna internet tersebut usia 16 tahun hingga 64 tahun.
Internet  tersebut  digunakan  dalam  perpajakan  (e-faktur)  atau  penggunaan  yang  lain, dikarenakan  semakin  tinggi  penggunaan  internet  di  Indonesia.  Pemerintah  mensosialisasikan penggunaan e-faktur menggunakan aplikasi digital, sehingga PKP dituntut memahami internet dan menggunakan dengan benar. Penelitian ini yang membedakan adalah untuk mengetahui pemahaman internet apakah dapat memperkuat atau memperlemah e-faktur dalam tingkat kepatuhan wajib pajak badan.  Tujuan  studi  ialah  1)  Untuk  menguji  pengaruh  implementasi  e-Faktur  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan,  2)  Untuk  menguji  pengaruh  pemahaman  internet  terhadap  hubungan  antara implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Theory Planned Behaviour (TPB)
TPB didasari oleh perluasan dari TRA berperilaku dengan melakukan evaluasi menggunakan akal  sehat,  sehingga  yang  telah  disajikan  oleh  Fishbein  serta  Ajzen  yang  mengasumsikan  TBP menjadi  manusia cenderung untuk  memutuskan mencari informasi  tentang perilaku dengan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan sebab dan akibat dari perilaku tersebut.
TPB jika dikaitkan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dalam menerangkan perilaku seorang wajib pajak ketika melakukan tanggung jawab yang dimilikinya dalam membayar pajak. Hal ini bermula dari keyakinan individu terkait keputusan yang ada dalam melakukan tindakan.

## Pajak
Pajak menurut UU No 28 thn 2007 merupakan kontribusi dari wajib pajak baik individu ataupun instansi pada pemerintah yang terutang bersifat tuntutan atau keharusan sesuai undang-undang dan dimanfaatkan sebagai kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat. Menurut definisi tersebut bisa diambil  simpulan  bahwa  pajak  merupakan  sumbangan  yang  diberikan  pada  kas  pemerintah  sesuai undang-undang  dengan  sifat  tuntutan  atau  paksaan  yang  mana  sumbangan  tersebut  dipergunakan sebagai pembayaran pengeluaran umum.

## Fungsi Pajak
1. Fungsi Anggaran
Fungsi ini terkait dengan kegunaan pajak sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah yang mana digunakan dalam membayar pengeluaran serta pembangunan
2. Fungsi Pengatur
Fungsi  ini  terkait  dengan  kemampuan  pajak  dalam  menjalankan  kebijakan  di  bidang ekonomi dan sosial serta demi mewujudkan tujuan diluar bidang keuangan

## Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)
Dalam pasal 1 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017, aplikasi elektronik pajak merupakan penerapan faktur pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan suatu alat melalui sistem elektronik dengan fasilitas layanan SPT digabung menjadi satu ( prepopulated ). Aplikasi e-Faktur dinamakan e-Faktur 3.0. Berdasarkan pengertian aplikasi elektronik faktur pajak diatas disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi atau sistem elektronik dapat memicu peningkatan self-asessment yang lebih baik ditandai dengan adanya kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab terkait pajak sesuai peraturan yang ada.
Manfaat Penerapan e-Faktur, Implementasi e-faktur mampu memberi beberapa manfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu:
1. Dapat melakukan perbaikan pada sistem administrasi PPN.
2. Mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.
3. Mengurangi penyelewengan faktur pajak oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
4. Terjadi peningkatan validitas faktur pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Kepmenkeu  No.544/  KMK.04/  2000  menyampaikan  kepatuhan  wajib  pajak merupakan tindakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan yang  menyesuaikan  undang-undang  pajak  yang  berlaku.  Berdasarkan  arti  tersebut  bisa  diambil ringkasan  kepatuhan  wajib  pajak  ialah  sebuah  kondisi  ketika  wajib  pajak  bersedia  menjalankan seluruh  kewajibannya  dalam  perpajakan  dengan  rela  hati.  Dalam  hal  ini,  wajib  pajak  memiliki tanggung  jawab  untuk  melakukan  penentuan  terhadap  kewajiban  dan  hak  pajak  yang  dimilikinya sejalan dengan ketentuan UU perpajakan yang telah dirancang.

## Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang atau badan ketika aktivitas pekerjaan memberikan
hasil  barang,  impor  barang,  ekspor  barang,  melaksanakan  usaha  dagang,  melakukkan  jasa  diluar wilayah  pabean,  menggunakan  produk  tidak  berbentuk  dari  luar  wilayah  pabean.  PKP  adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak serta memberikan layanab kena pajak yang dikenai bea menurut UU PPN 1984.

## Pemahaman Internet
Dalam  KBBI,  internet  adalah  jaringan  komunikasi  elektronik  yang  memberi  koneksi  antar perangkat  dengan  terstruktur  pada  keseluruhan  Bumi  menggunakan  satelit.  Menurut  KBBI, pemahaman  memiliki  kata  dasar  paham  yang  memiliki  arti  mengerti  betul,  cara,  dan  perbuatan (tentang  suatu  hal).  Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  pemahaman  internet  adalah  memahami tentang apakah internet dan mengetahui cara penggunaan internet.

## Model Penelitian
Gambar 1

## Model Penelitian Hipotesis

## Pengaruh Implementasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Aplikasi  e-Faktur  pajak  adalah  upaya  KPP  dalam  peningkatan  layanan  bagi  wajib  pajak sehingga kepatuhan PKP untuk memenuhi kewajiban PPN. Hal yang mendasar saat menerapkan e- Faktur Pajak adalah adanya beban administrasi yang besar sehingga adanya e-Faktur bagi DJP dan PKP  akan  dirasa  lebih  efisien.  Wajib  pajak  cenderung  untuk  memutuskan  membayar,  melaporkan pajak dengan pertimbangan sebab dan akibat yang terjadi, hal ini didukung oleh TPB. TPB dalam studi sangat relevan digunakan. Hal tersebut dalam penelitian Sari (2019), Allolayuk (2018), e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 1 : Implementasi e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## Pengaruh Implementasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Internet
Internet  adalah  jaringan  komunikasi  eletronik  yang  ruang  lingkup  tidak  terbatas.  Internet menjadi  salah  satu  faktor  penting  di  era  digital  saat  ini.  Internet  memudahkan  sesorang  berbagai aktivitas,  salah  satunya  pada  pembayaran  pajak.  Pengusaha  Kena  Pajak  diwajibkan  mengerti penggunaan  internet  dalam  pembayaran  pajak.  Direktorat  Jenderal  Pajak  memperbarui  aplikasi  e- Faktur  tujuannya  memudahkan  para  PKP  dalam  pembayaran  pajak  sehingga  meningkatkan pendapatan  Negara  dari  sektor  pajak.  PKP  cenderung  memerlukan  informasi  jelas  penggunaan  e- Faktur, TPB mendukung karena manusia memutuskan mencari informasi sesuai perilakunya. Hal ini sejalan dengan penelitian Christin (2017) penggunaan internet memperkuat hubungan implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak. Internet memberikan waktu lebih efisien dan hemat biaya.
H 2 :  Pemahaman  internet  berpengaruh  terhadap  hubungan  antara  implementasi  e-Faktur  dengan kepatuhan wajib pajak badan

## METODOLOGI PENELITIAN
Studi ini memakai jenis studi kuantiatif deskriptif, yakni menjelaskan data yang meliputi angka
Implementasi e- Faktur Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pemahaman Internet
yang bersumber menggunakan tanggapan responden pada kuisioner yang dibagikan peneliti. Variabel pada  studi  ini  terdiri  dari  unsur  variabel  independen  yaitu  penerapan  e-faktur,  variabel  dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan variabel moderating yakni pemahaman internet.
Populasi  studi  ini  ialah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  aktif  di  KPP  Pratama  Surabaya Rungkut sebanyak 7.121 wajib pajak. Penarikan sampel dengan rumus slovin sebagai berikut:
Penjelasan:
n : ukuran sampel/jumlah responden
N : jumlah populasi
e : presentase kesalahan
Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 98 responden.
Operasional variabel bertujuan untuk memastikan skala pengukuran masing-masing variabel, maka didapatkan pengujian hipotesis dengan memakai alat ukur tepat.

## Tabel 2
Operasional Variabel Variabel Indikator Implementasi e-Faktur (X) 1. Urgensi diterapkannya e-Faktur 2. Kecepatan pelaporan SPT 3. E-Faktur lebih hemat biaya 4. Tujuan penerapan e-Faktur 5. Pelayanan menjadi lebih cepat dengan e- Faktur 6. Sosialisasi  kepada  Pengusaha  Kena Pajak 7. Rintangan implementasi e-Faktur Pemahaman Internet (Z) 1. Kemudahan memperoleh informasi 2. Kemudahan panduan e-Faktur 3. Menambah ilmu pengetahuan 4. Kecepatan akses web pajak 5. Kecepatan penyampaian SPT Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) 1. Registrasi ulang sebagai PKP 2. Melaksanakan  permohonan  sertifikat digital 3. Melaporkan SPT tepat waktu
4. Mengisi data e-Faktur dengan benar
5. Menghitung PPN dengan benar
Teknik  analisis  penelitian  ini  menggunakan  SmartPLS  3.2.8.  Teknik  analisis  dilakukan
dengan dua pendekatan yaitu pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji t, dimana untuk mengetahui implementasi e-faktur memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak badan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

## 1. Uji Convergent Validity
Ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk dalam penelitian, yaitu dengan batas loading factor sebesar 0,60 yang disajikan dalam tabel.
Tabel 3

## Hasil Pengujian Convergent Validity
Variabel Indikator Outer Loading Keterangan Implementasi e-Faktur X 1.1 0.727 Valid X 1.2 0.696 Valid X 1.3 0.819 Valid X 1.4 0.844 Valid X 1.5 0.770 Valid X 1.6 0.791 Valid X 1.7 0.801 Valid Pemahaman Internet Z 1.1 0.720 Valid Z 1.2 0.823 Valid Z 1.3 0.835 Valid Z 1.4 0.827 Valid Z 1.5 0.766 Valid Kepatuhan Wajib Pajak Badan Y 1.1 0.698 Valid Y 1.2 0.718 Valid Y 1.3 0.696 Valid Y 1.4 0.758 Valid Y 1.5 0.755 Valid Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021
Menurut tabulasi tersebut diketahui seluruh parameter mempunyai nilai loading factor > 0.6, Bisa dinyatakan seluruh item valid.

## 2. Uji Diskriminant Validity
Tujuan  discriminant  validity  untuk  melakukan  pengujian  pada  validitas  blok  indikator dengan melakukan perbandingan pada nilai cross loading . Berikut adalah hasil pengujian cross loading pada studi ini.
Tabel 4 Cross Loading Implementasi e-Faktur Pemahaman Internet Kepatuhan Wajib Pajak Badan X 1.1 0.727 -0.024 0.114 X 1.2 0.696 0.125 0.198 X 1.3 0.819 0.028 0.317 X 1.4 0.844 0.222 0.397 X 1.5 0.770 0.159 0.255 X 1.6 0.791 0.197 0.243 X 1.7 0.801 0.120 0.214 Z 1.1 0.123 0.720 0.258 Z 1.2 0.123 0.823 0.428 Z 1.3 0.098 0.835 0.356 Z 1.4 0.176 0.827 0.452
Z 1.5 0.144 0.766 0.421 Y 1.1 0.178 0.275 0.698 Y 1.2 0.232 0.281 0.718 Y 1.3 0.158 0.485 0.696 Y 1.4 0.380 0.334 0.758 Y 1.5 0.292 0.378 0.755
Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021
Tabel diatas menunjukkan besaran korelasi parameter akan konstruk adalah lebih besar dibanding  dengan  konstruk  yang  lainnya.  Hal  tersebut  menandakan  konstruk  mempunyai diskriminan baik.
Pengujian discriminant validity juga dapat diukur dengan melihat  nilai average variant extracted (AVE) yang harus > 0,5 (Ghozali, 2020:76). Kalkulasi pengujian AVE terlihat dalam tabulasi 5 dibawah:
Tabel 5 Nilai AVE AVE Implementasi e-Faktur 0.608 Pemahaman Internet 0.632 Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0.527
Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021
Hasil nilai AVE untuk blok indikator yang mengukur konstruk dapat dinyatakan memiliki nilai  discriminant  validity  yang  baik  sebab  besaran  AVE  >  0,5.  Hal  tersebut  menunjukkan semua variabel konstruk reliabel.
3. Uji Composite Reability dan Cronbach’s Alpha
Untuk mengukur bagaimana suatu konstruk yang reabilitas dilakukan dengan C omposite Reability dan Cronbach’s Alpha. Konstruk yang dikatakan reliable jika nilai composite reability serta Cronbach’s Alpha melebihi 0,70 (Ghozali, 2020:75). Berikut ini tabel Composite Reability dan Cronbach’s Alpha.
Tabel 6 Hasil Pengujian Composite Reability dan Cronbach’s Alpha Composite Reability Cronbach’s Alpha Implementasi e-Faktur 0.915 0.896 Pemahaman Internet 0.896 0.856 Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0.847 0.779
Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021
Pengujian  Composite  Reliability  serta  Cronbach’s  Alpha  mendapatkan  keseluruhan adalah > 0,70 yang diartikan seluruh konstruk pada studi ini adalah memadai dalam mengukur variabel dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

## Gambar 2 Model Pengukuran

## Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Besaran R-Square adalah uji goodness fit model yang berguna dalam menjabarkan pengaruh variabel bebas akan variabel terikat.
Tabel 7
Nilai R 2 Variabel Endogen
R-Square Implementasi e-Faktur Pemahaman Internet Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0.324
Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021
Untuk  variabel  bebas  implementasi  e-Faktur  (X1)  dan  Pemahaman  Internet  (Z)  yang mempengaruhi parameter Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) memiliki besaran R2 0,324 yang berarti model termasuk pada kategori “moderet”.

## Uji Hipotesis
Nilai signifikansi ini didapat dengan metode bootstrapping . Apabila signifikansi T-statistik dengan metode bootstrapping menunjukkan lebih dari 1.96 dengan tingkat signifikansi (α) 5%.
Tabel 9 Hasil Bootstrapping Original Sampel Sampel Mean St. Dev T-Statistic P Value Implementasi e-Faktur -  Kepatuhan Wajib Pajak 0.253 0.272 0.092 2.754 0.006 Implementasi e-Faktur * Pemahaman Internet -  Kepatuhan Wajib Pajak Badan 0.085 0.066 0.083 1.026 0.306
Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8. 2021
1. Uji Hipotesis I
Hasil  pengujian  dibuktikan  bahwa  hubungan  variabel  implementasi  e-Faktur  akan  kepatuhan
wajib  pajak  badan  memiliki  nilai  jalur  positif  sebesar  0.253  berarti  penerapan  e-Faktur  yang membaik  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengaruh  Penerapan  e-Faktur  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  memiliki  nilai  t-statistik  sebesar  2.754  atau  >  1.96.  Hasil menunjukkan implementasi e-Faktur memiliki pengaruh signifikan akan kepatuhan wajib pajak, jadi hipotesa 1 diterima.
2. Uji Hipotesis II
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu menjembatani relasi implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan nilai signifikansi dari nilai t-statistik sebesar 1.026 atau > 1.96. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tak mampu memperkuat relasi antara implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan, jadi hipotesa 2 ditolak.

## Gambar 3 Bootstrapping

## Pembahasan
Pengaruh  Implementasi  Aplikasi  Elektronik  Faktur  Pajak  (e-Faktur)  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi alat elektronik faktur (e-Faktur) berpengaruh signifikan akan kepatuhan wajib pajak badan yang berarti penerapan aplikasi elektronik faktur (e-faktur) memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak badan dapat ditingkatkan melalui adanya penerapan aplikasi elektronik  faktur  (e-Faktur)  yang  baik  dan  benar.  E-faktur  merupakan  upaya  untuk  membenahi administrasi PPN DJP yaitu pengembangan dari aplikasi e-SPT di tahun 2010. Hal yang mendasari DJP dalam pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk mengurangi penyelewengan faktur pajak seperti wajib pajak non PKP yang tidak memiliki hak mengeluarkan faktur pajak namun tetap melakukan, terlambat menerbitkan, faktur fiktif, atau ganda.
Aplikasi  e-Faktur  pajak  adalah  upaya  KPP  dalam  peningkatan  layanan  bagi  wajib  pajak sehingga kepatuhan PKP untuk memenuhi kewajiban PPN. Hal yang mendasar saat menerapkan e- Faktur Pajak adalah adanya beban administrasi yang besar sehingga adanya e-Faktur bagi DJP dan PKP  akan  dirasa  lebih  efisien.  Diberlakukannya  e-Faktur  ini  bertujuan  agar  lebih  mudah  dalam melakukan cek transaksi maupun pemungutan PPN maupun proteksi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.
Adanya  pengaruh  signifikan  serta  positif  e-Faktur  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan sejalan  dengan  hasil  temuan  Tyasminingsih  (2016)  yang  meneliti  pada  KPP  Pratama  Surabaya Wonocolo  menemukan  bahwa  aplikasi  e-faktur  memiliki  pengaruh  akan  tingkat  kepatuhan  wajib
pajak.  Temuan  tersebut  juga  selaras  dengan  temuan  Nursanti  (2018)  yang  meneliti  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Subulussalam  membuktikan  bahwa  e-faktur  memiliki  pengaruh  akan kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Hasil  tersebut  juga  sejalan  dengan  Simatupang  (2019)  yang menemukan bahwa penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak memiliki pengaruh akan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dengan demikian juga Faizah (2018), Astuti and Panjaitan (2017), Allolayuk (2018), Desyana (2020) yang sejalan dengan temuan dalam penelitian  ini  yang  menemukan  bahwa  e-faktur  memiliki  pengaruh  akan  kepatuhan  wajib  pajak badan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Lintang and Pusung (2017), Putri (2019) tidak mendukung implementasi e-Faktur tidak memiliki pengaruh akan kepatuhan wajib pajak badan.

## Pengaruh  Implementasi  Aplikasi  Elektronik  Faktur  Pajak  (e-Faktur)  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Internet
Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa dampak implementasi aplikasi elektronik faktur pajak (e-faktur) akan kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi oleh pemahaman internet tidak  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pemahaman  internet  tidak  terlalu  berperan penting  dalam  memoderasi  hubungan  yang  terjadi  antara  alat  elektronik  faktur  (e-faktur)  dengan kepatuhan wajib pajak badan.
Pemahaman internet adalah paham dengan baik tentang internet dan penggunaannya. Internet dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  mengenai  prosedur penggunaan e-faktur, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat berperan penting dalam meningkatkan dampak implementasi aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak badan, karena ditemukan hasil bahwa pemahaman internet tidak bisa menjembatani hubungan antara aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) dengan kepatuhan wajib pajak badan. Dalam studi ini di KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut  masih  banyak  PKP  yang  tidak  paham  tentang  internet.  Internet dalam pelaporan e-Faktur tidak berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pembaruan aplikasi e-Faktur 3.0 kurang sosialisasi sehingga PKP tidak dapat menjalankan aplikasi tersebut, akhirnya mereka datang ke KPP. Selain itu, komunikasi menggunakan media digital apabila ada kesalahan dalam pajak tidak dapat diulang. Internet ada manfaatnya bagi PKP tidak ada waktu ke  KPP  dalam  pelaporan  pajak,  juga  ada  kerugiannya.  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut  sebagian besar PKP tidak paham internet.
Hasil  pada  studi  ini  tidak  mendukung  temuan  Christin  (2017)  yang  membuktikan  bahwa penerapan  e-faktur  memoderasi  kemampuan  penggunaan  internet  tidak  berpengaruh  signifikan, namun  penelitian  Sari  (2019)  mendukung  bahwa  penerapan  e-faktur  dapat  memoderasi  hubungan pemahaman internet dengan kepatuhan wajib pajak badan.

## KESIMPULAN
Hasil analisa yang dilakukan, didapatkan beberapa simpulan, yaitu:
a. Pelaporan  e-Faktur  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  dimudahkan  aplikasi  e-Faktur  terbaru  oleh  DJP  yaitu  e-Faktur  3.0.  Aplikasi tersebut menyediakan layanan SPT online ( prepopulated ) sehingga PKP tidak datang langsung ke kantor pajak. Aplikasi e-Faktur terbaru sangat mempersingkat waktu, biaya, maupun tenaga.
b. Pemahaman  internet  tidak  dapat  menjembatani  (moderasi)  ikatan  antara  pelaporan  e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan. Aplikasi e-Faktur 3.0 kurang sosialisasi sehingga Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  kesulitan  dalam  mengoperasikan,  disisi  lain  penggunaan  internet  dalam pelaporan  e-Faktur  sangat  minim  dikarenakan  PKP  lebih  menyukai  datang  ke  KPP  dan  bisa berkomunikasi  dengan  petugas  perihal  masalah  yang  dialaminya  ketika  menggunakan  aplikasi tersebut, jadi internet tidak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Saran
Sesuai  dengan  diskusi  serta  simpulan  tersebut,  saran  pada  studi  ini  adalah  diharapkan  KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban  pajak  dan  melaporkan  pajak  sehingga  kepatuhannya  akan  meningkat,  penelitian  ini menguji satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Peneliti berikutnya dalam
mengembangkan  parameter  lainnya  yang  mampu  memberi  pengaruh  akan  kepatuhan  wajib  pajak badan.

## REFERENSI
Allolayuk, T. (2018) ‘Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak’, Akuntansi & Keuangan Daerah , 13(1), 148–157.
Astuti,  A.  N.  P.  and  Panjaitan,  I.  (2017)  ‘Pengaruh  E-Faktur  Dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara’, Media  Akuntansi  Perpajakan , 2(1), 1–13.
Christin, L. (2017) ‘Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha  Kena  Pajak  Dengan  Kemampuan  Menggunakan  Internet  Sebagai  Variabel Moderating’, Media Akuntansi Perpajakan , 2(1), 35–44.
Dalimunthe,  Mohd Idris (2019) ‘Pengaruh E-Faktur Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan  Yang  Terdaftar  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Subulussalam’, Jurnal Akuntansi Bisnis 4(1), 27–31.
Desyana, Helena. (2020) ' Analisis Penerapan e-Faktur dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi)', Unpublished thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Faizah, Assasiyatul. (2018) ' Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang', Unpublished thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Ghozali, Imam. (2020) 'Partial Lease Square Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0', Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lintang, K. and Pusung, R. (2017) ‘Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  Untuk  Pelaporan  Spt  Masa  Ppn  Pada  Kpp  Pratama Manado’, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 5(2), 2023–2032.
Mardiasmo. (2016) 'Perpajakan', Yogyakarta: Andi Offset.'
Putri, A. A. (2019) ‘Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur’, Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas , 21(1), 19–39.
Pohan,  Chairil  Anwar.  (2016)  'Manajemen  Perpajakan:Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis', Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sari, R. R. N. (2019) ‘Pengaruh e-Filing, e-Blling dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri’, Ekuivalensi , 5(1), 158–170.
Sari,  S.  P.  (2019)  ‘Pengaruh  Penerapan  e-Faktur  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  PKP  dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi’, Jurnal Ekonomi 3(1), 102-115.
Simatupang,  Novita  Sari.  (2019).  'Analisis  Penerapan  e-Faktur  Dalam  Upaya  Meningkatkan Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  Untuk  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP Pratama Medan Polonia', Unpublished thesis, Universitas Medan Area.
Sugiyono. (2017) ' Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', Bandung: Alfabeta.
Tyasmminingsih, A. (2016) ‘Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Dalam Rangka Pengukuran Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak’, El  Muhasaba:  Jurnal Akuntansi , 7(2), 172.
Waluyo. (2017) ‘Perpajakan Indonesia’, Yogyakarta: Salemba Empat.
Waluyo. (2017) ‘Faktur Perpajakan Indonesia’, Yogyakarta: Salemba Empat.