Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495

## Pengujian Resiko Redenominasi terhadap Nilai Tukar Rupiah

## Abdul Holik*
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi abdulcholiq20@ymail.com
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 7 Agustus 2021 Disetujui : 25 Agustus 2021 Dipublikasi
: 25 Agustus 2021

## ABSTRACT
The  redenomination  is  a  breakthrough  policy  to  induce  the  stabilization  because  making transaction  easier  among  the  economic  agents.  This  quantitative  research  aims  to  find  the properness  of  redenomination  policy  in  Indonesia.  The  focus  of  this  research  is  to  analyze  the impact of redenomination risk on rupiah exchange rate performance. It is conducted from April 1 st ,  2015  until  May  9 th ,  2016.  The  method  of  analysis  used  here  is  VECM  (Vector  Error Correction Model) to find relation reciprocally among the three variables: CDS (Credit Default Swap) as proxy for redenomination risk, exchange rate, and sovereign yields. Based on the result, we find that there are negative impacts in the long-run and short-run from redenomination risk on rupiah exchange rate. Meanwhile the sovereign yield has positive impact on rupiah exchange rate in the long-run. In the short-run, exchange rate has positive impact on redenomination, as well as on sovereign yield. The sovereign yield also has positive effect on exchange rate, as well as  on  the  redenomination  risk.  But  there  is  no  impact  of  redenomination  risk  on  the  sovereign yield. From this finding, we should suggest that redenomination is a not proper decision yet. It is because weakness of rupiah after its implementation due to sentiment of over-confidence among the economic agents sometimes triggers uncontrollabe and high inflation rate. For the successful policy, previously the government should take action to reduce the inflation rate.
Keywords : Redenomination Risk; Rupiah Exchange Rate; Sovereign Yield

## PENDAHULUAN
Wacana  penerapan  redenominasi  di  Indonesia  sempat  menimbulkan  perdebatan  di kalangan ahli ekonomi. Problem utamanya, Indonesia sempat mengalami kejadian buruk setelah diberlakukannya  sanering  di  zaman  Presiden  Soekarno.  Kendati  kedua  hal itu berbeda  dari  segi bentuk  dan  penerapannya,  tetapi  ketidaksiapan  sisi  fundamental  ekonomi  saat  diberlakukannya redenominasi bisa berujung pada situasi yang tidak kalah buruk dibandingkan sanering.
Kebijakan  redenominasi  selalu  terkait  dengan  ketepatan  waktu.  Penentuan  waktu  yang tepat  menjadi  sangat  penting.  Banyak  contoh  kasus  penerapan  redenominasi  yang  gagal  karena setelahnya  terjadi hyperinflation .  Uniknya,  inflasi  yang  tinggi  sebenarnya  kerap  menjadi  alasan dilakukannya redenominasi. Tapi alih-alih berhasil menurunkan kenaikan harga, justru apa yang dilakukan  pemerintah  dengan  kebijakan  tersebut  membuat  kondisi  semakin  buruk.  Inflasi semakin membumbung tinggi.
Tetapi  dalam  prakteknya,  tidak  selalu  kondisi  inflasi  yang  buruk  diikuti  kebijakan redenominasi. Indonesia menjelang akhir 1960-an, dan Ghana pada akhir 1970-an dan awal 1980- an, merupakan dua contoh negara yang tidak menerapkan redenominasi, kendati inflasi saat tinggi di kedua negara tersebut. Beberapa kasus menarik terkait penerapan kebijakan redenominasi perlu disimak.
Dalam sejarah Turki modern, nilai tukar Lira merosot terhadap dollar Amerika, yang di tahun  1988  satu  dollar  AS  setara  dengan  nilai  1.422  Lira.  Sementara  menjelang  2003  nilainya kembali  menurun  menjadi  1.500.890  Lira  untuk  1  USD.  Akhirnya  pada  Januari  2005  Turki
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
meredenominasi  mata  uangnya,  dengan  konversi  sebesar  1  juta  Lira  menjadi  1  Lira  baru.    Di bulan  Juli  2005,  Romania  juga  meredenominasi  Leu—mata  uang  resmi  negara  itu—dengan menghilangkan 4 nol pada uang yang berlaku. Pasalnya, 1 USD dinilai 1.655 di tahun 1994, lalu merosot menjadi 33.200 menjelang tahun 2003. Dengan diberlakukannya redenominasi, negeri itu bisa  keluar  dari  masalah.  Afghanistan  menerapkan  redenominasi  pada  Oktober  2002  dengan menghilangkan 3 nol di mata uangnya, dan menandai kemunculan negara baru yang terbebas dari konflik bertahun-tahun. Redenominasi berkaitan dengan era baru, dan harapan hidup masyarakat yang  lebih  baik.  Bolivia  meredenominasi  sebanyak  dua  kali,  yakni  pada  tahun  1963  dan  1987. Peru  meredenominasi  mata  uangnya  pada  tahun  1985  dan  1991.  Brazil  meredenominasi  pada tahun 1993 dan 1994. Israel meredenominasi mata uangnya sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1980 dan 1985. Argentina tercatat sebanyak tiga kali meredenominasi, seiring melemahnya nilai tukar Peso terhadap dollar AS, yakni tahun 1983, 1985 dan 1992. Berkali-kali inflasi yang tinggi menghantam negeri tarian tanggo itu, berkali-kali pula redenominasi diberlakukan. Secara umum, di seluruh dunia, redenominasi diberlakukan untuk mengatasi inflasi yang tinggi.
Redenominasi  sebagai  sebuah  kemajuan  reformasi  kebijakan  ekonomi  moneter, memerlukan  pertimbangan  matang  untuk  diterapkan.  Banyak  sekali  alasan,  kapan  selayaknya redenominasi  mulai  dijalankan.  Pertanyaan-pertanyaan  semacam  itu  yang  menjadi  perdebatan hangat terkait keberhasilan program penyederhanaan mata uang tersebut.
Banyak  pakar  sepakat  tentang  keuntungan  penerapan  redenominasi.  Misalnya, redenominasi akan mempermudah perhitungan dalam mata uang. Rupiah, dalam hal ini nilainya sudah  terbilang  cukup  besar,  sebagai  alat  ukur,  dibandingkan  misalnya  dengan  dollar  Amerika, atau  mata  uang  negeri  tetangga,  Malaysia:  ringgit.  Selain  itu,  redenominasi  dipercaya  bisa menurunkan  angka  inflasi  yang  selama  lima  tahun  terakhir  selalu  bertengger  di  atas  kisaran  5 persen  per  tahun.  Secara  politis,  penerapan  redenominasi  adalah  pilihan  yang  lebih  baik dibandingkan pemberlakuan dolarisasi terhadap mata uang dalam negeri.
Kendati penggunaannya lebih menguntungkan, dolarisasi sebenarnya dapat menurunkan wibawa  pemerintah  yang  berkuasa,  dan  menghilangkan  kredibilitas  kedaulatan  negara. Bagaimana  mungkin  negara  yang  sudah  merdeka  tidak  memiliki  mata  uang  sendiri,  tapi menggunakan mata uang negara lain, yakni dollar. Hal-hal semacam inilah, kendati berada di luar koridor ekonomi, turut menjadi alasan diterapkannya redenominasi sebagai salah satu instrumen moneter.  Seperti  halnya  Brazil,  yang  melakukan  restrukturisasi  lembaga  negaranya  demi penguatan ekonomi, karena memang tuntutan keadaan ( Afonso, Araújo, & Fajardo, 2016 ). Struktur tulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagian pertama menjelaskan pendahuluan.  Bagian  kedua  memaparkan  kajian  pustaka,  terkait  redenominasi.  Ketiga  berisi penjelasan metodologi penelitian. Bagian keempat menggambarkan temuan empiris dan analisis kritis. Bagian kelima penutup berisi kesimpulan.

## STUDI LITERATUR
Penelitian  ini  mengikuti  salah  satu  gagasan  ekonom  yang  menggunakan  perbandingan spread CDS  nominal  euro  dengan  yang  berdenominasi  dollar  AS,  sebagai  proksi  bagi  resiko redenominasi  ( De  Santis,  2015 ).  Dalam  riset  ini,  euro  diganti  rupiah.  Banyak  ekonom menggunakan  pendekatan  berbeda  dalam  mempelajari  resiko  redenominasi.  Misalnya, kecondongan perbandingan dua mata uang, estimasi ekuilibrium bunga obligasi beserta jarak nilai aktualnya,  dan  nilai  hitung  depresiasi  yang  diharapkan,  dengan  menggunakan  teori general equilibrium model New Keynesian.
Tapi  beberapa  cara  tersebut  memiliki  beberapa  kelemahan.  Model  yang  pertama  cukup lemah  karena  tidak  bisa  menangkap  reaksi  pasar  jika  terjadi  redenominasi,  meskipun  bisa menjelaskan  volatilitas  dan  depresiasi  mata  uang  ( De Santis,  2015 ).  Pendekatan berikutnya  pun lemah  karena  mengandaikan  resiko  redenominasi  mampu  diisolasikan.  Padahal  persepsi  pasar atas  resiko  redenominasi  tidak  bisa  dipaksakan  untuk  mencapai  titik  keseimbangan.  Cara  yang terakhir kurang mumpuni karena peneliti harus membuat model teoritis yang spesifik dan ukuran kunci yang sesuai.
Telah  menjadi  fakta  bahwa  resiko  redenominasi  menjadi  salah  satu  komponen  penting penilaian  atas credit  spread di  sejumlah  negara  pengguna  Euro,  terutama  semisal  Italia,  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
Spanyol di tahun 2012. Penggunaan CDS sebagai proksi redenominasi bukan tanpa sebab. Spread CDS  diintuisikan  bisa  menggambarkan  pergerakan  nilai  tukar  saat  terjadi  redenominasi,  karena biasa digunakan untuk melindungi nilai atas resiko sebuah aset, dan dalam sifatnya yang sangat likuid ( De Santis, 2015 ). CDS  ( Credit  Default  Swap )  secara  istilah  adalah  transaksi  yang  menggunakan  kontrak swap (transaksi  yang  melibatkan  kesempatan  di  masa  depan).  Pembeli  CDS  membayar  kepada penjual  secara  periodik,  sebaliknya  penjual  harus  memberikan  hak  kepada  pembeli  berupa pembayaran  bila  suatu  instrumen  kredit  mengalami default (gagal  bayar),  atau  terjadi  hal-hal tidak diinginkan sebagaimana tercantum di dalam credit events , seperti restrukturisasi atau malah kebangkrutan.  CDS  umumnya  dijadikan  instrumen  oleh  bank-bank  di  berbagai  belahan  dunia untuk penyebaran resiko, dan hedging funds (melindungi dana) yang mereka miliki. Sebenarnya, redenominasi di Indonesia dijalankan sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, melalui kebijakan moneter berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah  di  bidang  perekonomian.  Redenominasi,  dalam  konteks  ini,  merupakan  salah  satu instrumen  moneter  guna  menstabilkan  nilai  rupiah,  sekaligus  meningkatkan  produktivitas ekonomi  nasional.  Redenominasi  ditujukan  untuk  mempermudah  transaksi  pembayaran,  karena menghilangkan beberapa digit nol yang terlalu banyak.
Redenominasi  secara  bahasa  diambil  dari  dua  kata  dalam  bahasa  Latin,  ―re‖  bermakna kembali,  dan  ―denominare‖  berarti  memecah.  Secara  istilah  kata  redenominasi  bermakna, penyederhanaan  nilai  mata  uang,  tanpa  mengurangi  nilainya,  dan  disertai  penyesuaian  harga komoditas  di  pasar  dan  dengan  valuta  asing  (Kurnianingrum,  2013).  Bila  kebijakan  ini diberlakukan, maka nilai nominal uang semisal Rp 100.000 akan disederhanakan menjadi Rp 100. Penyederhanaan ini berlaku juga untuk harga berbagai komoditas yang beredar di pasar, sehingga harga barang bersifat tetap, dan tak ada penurunan nilai uang. Begitu pun untuk standar nilai tukar dengan  mata  uang  negara  lain,  akan  berlaku  penyesuaian.  Di  samping  itu,  masa  penyesuaian redenominasi memakan waktu lama. Hal ini agar sebaran informasi bisa merata ke semua lapisan masyarakat. Kebijakan redenominasi sangat berbeda dari sanering .
Sanering  diambil  dari  bahasa  Belanda  yang  berarti,  ―penyehatan,  atau  reorganisasi‖. Beberapa  kali  Indonesia  menerapkan  kebijakan  salah  tersebut,  yakni  tahun  1950,  1959,  dan terakhir  1965—bersamaan  jatuhnya  Orde  Lama.  Bentuk  kebijakan  sanering  di  tiga  periode  itu sama  sekali  tidak  membawa  dampak  positif  kepada  masyarakat,  malah  justru  memperburuk keadaan.  Misalnya,  ketika  sanering  pertama  mulai  diterapkan,  uang  merah  (uang  NICA)  dan cetakan De Javasche Bank Rp 5 ke atas digunting dan dipotong setengah nilainya. Kebijakan ini dikenal,  Gunting  Syafruddin—Menteri  Keuangan  Indonesia  waktu  itu.  Sanering  pertama diterapkan  untuk  menata  perekonomian  yang  masih  kacau,  dan  mengganti  mata  uang  lama, terbitan Hindia Belanda, dengan mata uang baru.
Sanering kedua diberlakukan karena pemerintah ingin menutup utang-utangnya di bank. Kekacauan muncul pasca diberlakukannya sanering, likuiditas terjadi di mana-mana. Bank-bank mengalami masalah likuiditas. Akhirnya pemerintah membekuan simpanan pada bank sebesar 90 persen  dari jumlah  di  atas Rp  25.000,  dengan  ketentuan  simpanan itu  menjadi  simpanan jangka panjang.  Begitu  pula  terjadi  depresiasi  besar-besaran  pada  rupiah,  sehingga  mata  uang  nasional Indonesia pun merosot tajam.
Sanering ketiga, dijalankan karena pemerintah ingin menurunkan inflasi akibat peredaran uang yang terlalu besar. Pada sanering ketiga nilai uang dari Rp 500 dan Rp 1000 diganti menjadi Rp 50 dan Rp 100. Sementara harga-harga tidak berubah. Konsekuensinya daya beli masyarakat menurun.  Akibatnya  kemiskinan  semakin  merajalela  ( Kurnianingrum,  2013 ).  Sanering  dengan demikian, berbeda dari redenominasi.
Redenominasi  sebenarnya  bukanlah  mekanisme  untuk  menurunkan  angka  inflasi.  Tapi dalam  kebijakan  itu,  bank  sentral  bisa  mengupayakan  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat terhadap posisi tawar mata uang suatu negara, disertai berbagai langkah untuk menahan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kasus redenominasi di Turki cukup menarik karena dapat menahan  pertumbuhan  level  harga  ( Židek  &  Chribik,  2015 ).  Pasca  diberlakukannya redenominasi—mengubah  nilai  1  juta  Lira  lama  menjadi  1  Lira  baru—stabilitas  ekonomi  bisa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
berjalan, karena diikuti diterapkannya kebijakan penargetan inflasi ( inflation targeting ). Artinya kebijakan  redenominasi  bisa  dijalankan  dengan  penerapan  kebijakan  lainnya  yang  mendukung tercapainya tujuan stabilisasi harga.
Satu  penelitian  justru  menemukan  bahwa  pemberlakukan  redenominasi  di  saat  inflasi sedang  tinggi,  cenderung  menyebabkan  harga  kembali  naik (Pambudi,  Juanda,  &  Priyarsono, 2014 ).  Sehingga  tujuan  utama  kebijakan  redenominasi  yang  ditujukan  untuk  stabilisasi  harga tidak tercapai. Sementara ketika inflasi relatif rendah (< 10%), redenominasi bisa menjadi pemicu penurunan harga  beberapa tahun  setelahnya. Kendati riset  yang  dihasilkan  berdasarkan  simulasi atas sejumlah responden terbatas dalam pasar posted offer (pasar yang tidak menerapkan tawar- menawar dalam transaksi), tapi kebenarannya didukung pula oleh sejumlah kasus pemberlakuan redenominasi di negara lain. Artinya, memiliki pijakan empiris yang kokoh.
Riset  lain  menyebutkan  bahwa  krisis  utang  di  zona  Euro  dipengaruhi  resiko  sistemik— resiko  redenominasi—yang  mempengaruhi  penentuan  nilai  bunga  obligasi  di  sejumlah  negara anggota  Uni  Eropa  ( Klose  &  Benjamin,  2014 ).  Bagi  beberapa  negara  semacam  Irlandia,  Italia, Spanyol dan Portugal, yang sedang terlilit utang, pilihannya adalah mendepresiasi nilai mata uang mereka setelah keluar dari penggunaan Euro. Sementara bagi negara yang perekonomiannya kuat semacam Jerman dan Prancis, pilihannya justru membuat mata yang nasional mereka terapresiasi. Itali sendiri ketika bergabung menggunakan Euro kondisinya sama seperti Belgia: memiliki utang publik  sebesar  110%  dari  PDB  dan  PDB  per  kapita.  Berdasarkan  pengalaman  Belgia,  Euro sebenarnya  bisa  digunakan  oleh  Itali  dalam  membuat  penyesuaian  fiskal  skala  besar  sebelum munculnya  krisis  untuk  menghindari  langkah  keras  dan  berbahaya  yang  akhirnya  krisis  terjadi pada negara tersebut ( Sapir, 2020 ).
Resiko redenominasi memiliki kaitan dengan imbal hasil obligasi. Begitu pula terkait erat dengan  penilaian  dari  mata  uang  yang  baru  diperkenalkan,  jika  dibuat  estimasi  anggota  EMU (The  Economic  and  Monetary  Union)  memisahkan  diri  lalu  kembali  menggunakan  mata  uang lamanya.  Diprediksi  mata  uang  dari  negara  semisal  Portugal,  Irlandia,  Spanyol  dan  Itali  akan terdepresiasi.  Sementara  mata  uang  negara-negara  selain  ini  dapat  terapresiasi  karena  faktor fundamental yang kuat ( Kolse & Weigert, 2014 ).
Negara  yang  secara  fundamental  ekonominya  kuat  tentu  akan  lebih  tahan  menghadapi berbagai masalah. Dalam situasi yang tidak menentu, restrukturisasi keuangan dibutuhkan untuk menjaga  dan  memulihkan  hubungan  antara  debitur  dengan  kreditur,  karena  hal  itu  merupakan penggerak  perekonomian.  Saat  aliran  modal  lancar  semua  kegiatan  bisa  berjalan  sesuai mekanisme  pasar:  semua  agen  ekonomi  bebas  menjalankan  aktivitas  komersialnya.  Mekanisme berbasis  pasar  dapat  menyediakan  cara  termudah  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang membelenggu  persoalan  ekonomi  sehari-hari  masyarakat  ( Calomiris,  Klingebiel,  &  Laeven, 2012 ). Diskontinuitas pasar keuangan dapat terjadi jika tidak ada langkah berani untuk melakukan perbaikan  secara  menyeluruh  ( Philips  &  Shi,  2019 ).  Meningkatnya  resiko  di  sektor  perbankan membebani keuangan publik karena potensi biaya bailout di masa yang akan datang, dan dampak negatifnya terhadap pinjaman di sektor riil ( Saka, 2020 ).
Sebenarnya  kebijakan  pelonggaran  moneter  mampu  mempercepat  kemajuan  dalam lingkungan  bisnis  dengan  kredit  yang  terbatas  dan  kompetisi  tinggi.  Kebijakan  pelonggaran moneter  dalam  bentuk  OMT  ( Outright  Monetary  Transanction: Bank  Sentral  Eropa  melakukan pembelian  obligasi  zona  euro  di  pasar  sekunder)  misalnya,  berkontribusi  terhadap  kenaikan pertumbuhan sektoral (level perusahaan) di sektor yang lebih tinggi daya ungkitnya ( leveraged ), dan  terlebih  lagi  semakin  tinggi  tingkat  persaingan  pasar  produk  di  negara  tersebut  ( Aghion, Farhi, & Kharroubi, 2019 ).
Penerapan  redenominasi  berdampak  besar  terhadap  seluruh  agen  ekonomi.  Resiko  yang dihadapi  akibat  penerapan  kebijakan  itu  bisa  diukur  dengan  memecah  ekonomi  ke  dalam beberapa bagian: publik, swasta, perbankan, dan bank sentral ( Lapavitsas, 2018 ). Hasil temuan di Yunani  membuktikan  bahwa  resiko  redenominasi  berdampak  buruk  terhadap  sektor  publik. Sementara  pengaruhnya  terhadap  sektor  swasta  dan  perbankan  justru  positif.  Sementara dampaknya  terhadap  bank  sentral  terlihat  cukup  ambigu.  Kebijakan  yang  dibuat  Pemerintah bertujuan  agar  membuat  rakyat  percaya  bahwa  sektor  keuangan  dikelola  secara baik  dan  benar. Berbagai  program  yang  ditetapkan  dijalankan  dengan    dukungan  keuangan  publik  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
penggunaannya  dapat  diaudit  secara  transparan.  Keuangan  publik  yang  lemah  dapat  dengan mudah mendorong krisis perbankan menjadi krisis fiskal ( Erce, 2014 ) .

## METODE
Penelitian ini bertujuan menemukan pengaruh redenominasi terhadap performa nilai tukar rupiah. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data harian dari tanggal 1 April 2015 sampai  9  Mei  2016.  Terdapat  tiga  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  terdiri  dari: Pertama, resiko  redenominasi  yang  diproksikan  dengan  hasil  bagi  antara spread pada annual probability  of  default sebesar  10  persen  dari  CDS  dalam  rupiah,  dengan  CDS  dalam  dollar  AS. Data diperoleh dari situs DB Research ( Deutsche Bank Research ) . DB Research menerjemahkan data spread CDS ke dalam implied default probabilities . Jadi misalkan dikatakan spread sebesar 200 basis poin, artinya dinilai sama dengan pasar yang menghargai kesempatan tahunan sebesar 3 persen akan gagal ( default ); Kedua, hasil pembagian bunga obligasi pemerintah skala 5 tahunan, yang  dinilai  antara  yang  bernilai  dalam  rupiah  dengan  dollar  AS.  Data  diambil  dari  situs investing.com; Ketiga, nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  AS.  Data  didapat  dari  situs  Bank Indonesia, untuk nilai tukar mata uang yang diperdagangkan setiap hari. Semua data diolah dalam bentuk logaritma natural, guna memudahkan analisis.
Dalam  penelitian  ini,  metode  analisis  VECM  ( Vector  Error  Correction  Model ), digunakan  untuk  melihat  hubungan  dalam  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  antara  ketiga variabel  yang  dikaji.  VECM  dinilai  memenuhi  kebutuhan  penelitian  ini,  karena  memungkinkan hubungan  timbal  balik  antar  variabel,  dan  pengujian impulse  response yang  digunakan  untuk peramalan  guncangan  di  masa  depan,  serta variance decomposition yang  bisa  ditujukan  untuk mengetahui  variasi  pengaruh shock suatu  variabel  terhadap  dirinya  sendiri,  ataupun  pengaruh variabel lainnya ( Lütkepohl & Krätzig, 2004 ).
Karena  penelitian  ini  bersifat  runtut  waktu  ( time  series ),  pertamakali  data  diuji stasioneritasnya.  Hal  ini  penting  dilakukan  agar  data  tidak  mengalami spurious  regression (regresi  semu)  ( Baltagi,  2008 ).  Dari  hasil  analisis  ditemukan  bahwa  data  tidak  stasioner  pada tingkat  level.  Lalu  data  diubah  ke  dalam  tingkat first  difference ,  dan  terbukti  sudah  stasioner. Tabel ringkas hasil analisisnya bisa dilihat di bawah ini:
Tabel 1. Pengujian Stasioneritas Data Variabel t-statistik Prob.* Obligasi -19.63816 0.0000 CDS -21.95369 0.0000 Exchange rate -18.86111 0.0000 Sumber: Hasil Olahan Penulis.
Pengujian  stasioneritas  ini  penting  dilakukan,  karena  data  yang  tidak  stasioner  akan menghasilkan  hasil  analisis  yang  tidak  bisa  dipertanggungjawabkan.  Stasioneritas  menunjukkan bahwa error term pada data tersebut bersifat konstan sepanjang waktu.
Metode  VECM  sebenarnya  merupakan  pengembangan  dari  metode  VAR  ( Vector Autoregressive ).  Dalam  penerapannya,  pengujian  kointegrasi  diberlakukan  untuk  menemukan hubungan jangka panjang yang  mempengaruhi keterkaitan antar variabel. Asumsinya, jika tidak terdapat  kointegrasi,  maka  analisis  VAR  dipilih.  Sementara  jika  terdapat  kointegrasi,  VECM lebih  layak  digunakan.  Hasil  pengujian  menemukan  adanya  kointegrasi  pada  1  variabel,  maka analisis VECM layak dipilih dibandingkan VAR.
Model analisis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:
1)
2)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495

## 3)
Keterangan: atau = residual dari regresi linear sederhana Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
Perbandingan spread CDS dalam Rupiah terhadap yang bernilai dollar AS (Rp/USD) Perbandingan bunga obligasi lima tahunan antara Indonesia dengan Amerika Serikat Koefisien masing-masing variabel independen Tren deterministik Vektor kointegrasi = Simbol first difference = Komponen error dalam model VECM
Persamaan  pertama  menunjukkan  nilai  tukar  sebagai  variabel  dependen.  Persamaan kedua  memposisikan  CDS  sebagai  variabel  yang  dipengaruhi.  Sementara  di  persamaan  ketiga, obligasi  pemerintah  dijadikan  variabel  terikat.  Dari  ketiga  model  di  atas,  kita  bisa  mendapatkan gambaran utuh, bukan saja tentang kondisi di masa lalu, tetapi juga forecasting (prediksi di masa depan), berupa analisis guncangan dari ketiganya.

## HASIL
Berdasarkan  temuan  empiris,  didapatkan  hasil  bahwa  resiko  redenominasi  berpengaruh cukup  besar  terhadap  kondisi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  Amerika  Serikat.  Pengujian menggunakan  alat  ukur  VECM  ( Vector  Error  Correction  Model )  mendukung  hal  tersebut.  Di bawah ini gambaran singkatnya untuk analisis jangka panjang:
= 4.84E-05 – 0.206434 + 0.169634 s.e. (0.00015) (0.06899) (0.07501) t-stat   [ 0.31765] [-2.99206] [ 2.26158]
Dari temuan di atas, jelas sekali pengaruh resiko pemberlakukan redenominasi terhadap kondisi  nilai  tukar  rupiah  bernilai  negatif.  Resiko  redenominasi  sebesar  1  persen,  berpengaruh terhadap penurunan performa nilai tukar sebesar 20 persen. Artinya, jika dilakukan redenominasi, dampaknya adalah nilai tukar rupiah langsung melemah. Hal ini menandakan bahwa situasi tidak menentu akibat pemotongan nilai nol pada mata uang rupiah bukan saja membawa konsekuensi kemudahan  dalam  hal  transaksi  keuangan,  tapi  juga  goncangan  mata  uang  tersebut  saat diperdagangkan di lantai bursa.
Sementara  itu,  variabel  imbal  hasil  dari  obligasi  negara  justru  berpengaruh  positif terhadap  nilai  tukar.  Hal  ini  mengindikasikan  surat  berharga  pemerintah  bisa  menjadi  stimulus penguatan  nilai  tukar,  karena  bunga  yang  menjadi  acuannya  cukup  kompetitif  dibandingkan negara lain, terutama negara maju.
Dari  hasil  analisis  jangka  pendek,  ditemukan  bahwa  resiko  redenominasi  berpengaruh buruk  terhadap  nilai  tukar  rupiah.  Terlihat  pada  lag  ke-1  sampai  lag  ke-20,  resiko  negatif  yang diakibatkan redenominasi masih terasa. Pada lag ke-1, nilai pengaruh redenominasi sebesar -0,30 persen. Pengaruh itu berubah sering waktu menjadi -0,25 persen pada lag ke-5, hingga mencapai level -0,24 persen pada lag ke-20.
Menariknya,  pengaruh  nilai  tukar  mata  uang  justru  positif  terhadap  variabel  resiko redenominasi.  Dalam  jangka  pendek,  pada  periode  ke-8,  pengaruh  itu  mulai  terasa  sebesar  5,40 persen. Pada periode ke-16 menjadi 4,50 persen. Lalu di periode ke-21, ditemukan pengaruhnya menjadi  4,06  persen.  Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  nilai  tukar  yang  positif  membawa  efek
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
kenaikan  CDS  yang  kerap  diperdagangkan  bank  sebagai  lindung  nilai  ( hedging )  aset  mereka. Sebagai salah satu instrumen di pasar keuangan, CDS cukup likuid sebagai penjamin mutu, dan menjadi penunjang kinerja sistem perbankan lintas negara.
Sementara  itu,  variabel  nilai  tukar  mata  uang  juga  berdampak  secara  positif  terhadap imbal hasil obligasi pemerintah. Tercatat sejak periode ke-29 pengaruh itu mulai terasa, sebesar 4,52  persen.  Lalu  pada  lag  ke-36  menjadi  3,15  persen,  dan  berakhir  pada  lag  ke-42  menjadi sebesar  2,94  persen.  Artinya,  penguatan  nilai  tukar  menjadi  stimulus  penguatan  nilai  obligasi pemerintah. Semakin baik performa rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, semakin membawa dampak positif pada pasar obligasi.
Pengaruh  imbal  hasil  obligasi  pemerintah  terhadap  nilai  tukar  dalam  jangka  pendek, ternyata tidak jauh berbeda dari jangka panjang, yakni berdampak positif. Pada lag ke-1 pengaruh itu  sebesar  0,26  persen,  yang  kemudian  menurun  sampai  lag  ke-10  menjadi  0,23  persen  dan menjadi  0,16  persen  pada  lag  ke-24.  Dalam  hal  ini,  pengaruh  positif  imbal  hasil  obligasi pemerintah  dan  nilai  tukar  bisa  saling  menentukan.  Ketika  nilai  obligasi  naik,  performa  rupiah pun menguat. Begitu sebaliknya, saling mempengaruhi antara keduanya dimungkinkan adanya.
Dalam  penelitian  ini  tidak  ditemukan  adanya  pengaruh  resiko  redenominasi  terhadap imbal  hasil  obligasi  pemerintah.  Namun  variabel  resiko  redenominasi  bisa  dipengaruhi  variabel sovereign yield , ditemukan pada lag ke-12 sebesar 1,068 persen hingga lag ke-21 sebesar 1,062 persen.  Sebelum  dan  setelah  kedua  periode  itu,  pengaruh  imbal  hasil  obligasi  terhadap  CDS/ resiko redenominasi tidak terlihat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa penentuan suku bunga obligasi turut menjadi indikator bagaimana nilai CDS ditetapkan saat diperdagangkan. Namun sebaliknya, karena CDS adalah kontrak swap dari instrumen keuangan perbankan, penentuannya tidak akan berpengaruh apapun terhadap obligasi.
Analisis Impulse Response Analisis impulse  response menemukan  fakta  menarik.  Karena  penelitian  ini  bersifat harian,  kita  bisa  menemukan  bagaimana  guncangan  redenominasi  berpengaruh  terhadap  nilai tukar  yang  diperdagangkan  setiap  harinya.  Berdasarkan  hasil  estimasi,  ditemukan  bahwa guncangan  redenominasi  terhadap  nilai  tukar  rupiah  cenderung  berfluktuasi.  Antara  hari  ke-10 dan  ke-15,  guncangan  itu  mencapai  titik  terendah,  terus-menerus  di  bawah  nol.  Tapi  di  periode berikutnya  naik,  dari  hari  ke  20  sampai  ke  25.  Kemudian  turun  sejenak,  dan  naik  kembali,  lalu sedikit  turun  menuju  hari  ke-30.  Kondisi  semacam  ini  menandakan  bahwa  resiko  redenominasi bersifat cepat, selaras dengan arus pasar keuangan. Tidak ada satu pun alat yang bisa mengekang pergerakan  pengaruh  itu,  terlebih  Indonesia  termasuk  negara  yang  menganut  sistem  nilai  tukar mengambang bebas. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan pengaruh redenominasi, melalui mekanisme  penguatan  infrastruktur  likuiditas.  Pada  beberapa  kasus,  semisal  di  Korea  Utara, redenominasi  dengan  pengenalan  uang  baru  gagal  dijalankan,  karena  saat  warga  ingin  menukar uang  lama  dengan  yang  baru  di  bank,  ternyata  stoknya  telah  habis.  Tanpa  persiapan  yang memadai, penerapan redenominasi hanya akan menimbulkan masalah.
Dari  estimasi impulse  response ditemukan  pengaruh  obligasi  pemerintah  terhadap  nilai tukar  cenderung  negatif.  Sejak  periode  hari  pertama  nilainya  turun,  lalu  naik  sebentar  tanpa melebihi  satu,  turun  kembali  menjadi  minus  di  hari  ke-5,  hari  ke-10  sampai  ke-25.  Setelah  itu naik  saat  menuju  hari  ke-30.  Pergerakan  demikian  menandai  pasar  obligasi  kita  memang cenderung  berfluktuasi  dari  waktu  ke  waktu,  karena  pelaku  pasar  yang  lebih  suka  menyimpan uang  mereka  di  sektor  yang  mendatangkan  untung  lebih  besar.  Dibandingkan  dengan  surat berharga  sektor  swasta,  tentu  nilai  bunga  obligasi  pemerintah  relatif  kecil,  kendati  jaminan keamanan  yang  lebih  meyakinkan.  Maka tidak  mengherankan  bila pengaruh  itu  pun berdampak ke performa nilai tukar rupiah, sebagai alat pembayaran untuk nilai bunga tersebut.

## Analisis Variance Decomposition
Dari  hasil  perhitungan,  didapat  kesimpulan  bahwa  variasi  dari  variabel  nilai  tukar  lebih banyak  dipengaruhi  nilai  tukar  itu  sendiri,  kemudian  oleh  variabel  CDS,  dan  disusul  variabel obligasi  pemerintah.  Variasi  seperti  ini  menandakan  bahwa  pergerakan  nilai  tukar  acapkali dipengaruhi  guncangan  dan  pergerakan  ketidakkonsistenan  situasi  pasar.  Resiko  redenominasi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
besar  kemungkinan  sangat  menentukan  bagaimana  akhir  dari  harga  sebuah  mata  uang  saat diperdagangkan  di  pasar.  Jika  memang  kebijakan  penghilangan  sejumlah  nol  itu  dijalankan, dalam  waktu  hitungan  hari  guncangan  akan  jelas  terlihat.  Selebihnya  pasar  akan  merespon perdagangan seperti biasa.
Hasil  perhitungan  juga  memunculkan  pemahaman  bahwa  variasi  guncangan  pada variabel CDS lebih banyak dipengaruhi oleh CDS itu sendiri. Selebihnya dipengaruhi nilai tukar, lalu  obligasi  pemerintah.  Sementara  variabel  obligasi  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  dirinya sendiri,  kemudian  CDS,  baru  kemudian  oleh  nilai  tukar.  Kendati  ukurannya  kecil,  pengaruh resiko redenominasi terhadap nilai dari obligasi patut diperhitungkan.

## PEMBAHASAN
Pemberlakuan  redenominasi  sejatinya  memiliki  konsekuensi  yang  tidak  terbantahkan. Paling  tidak,  ada  dua  kemungkinan  kebijakan  moneter  itu  diterapkan. Pertama ,  keinginan pemerintah  setempat untuk  merestrukturisasi  ekonominya.  Sehingga  pemotongan  nol pada  mata uang  lokal  mengandung  unsur  keniscayaan  yang  tidak  bisa  terelakkan,  sebagai  salah  satu instrumen  mengembalikan  kredibilitas  pemerintah; Kedua ,  adanya  keinginan  pemerintah  untuk mengambil  untung  dari  warganya.  Pada  kondisi  kedua,  redenominasi  semacam seignorage tersembunyi  yang  bekerja  menjadi  mesin  keuntungan  pemerintah.  Pasalnya,  ketika  mata  uang baru  diluncurkan,  mata  uang  lama  tidak  akan  bisa  ditukarkan  secara  cepat.  Kekacauan  sosial dipastikan akan terjadi. Di situlah pemerintah bisa mengambil untung melalui berbagai program terselubung.
Pada  kasus  pertama,  redenominasi  umumnya  terjadi  di  negara  demokratis  yang mengandaikan  kepentingan  publik  bisa  diawasi  oleh  semua  orang.  Sementara  kasus  kedua, merupakan  cerminan  kebijakan  di  negara  otoriter  yang  kerap  menipu  rakyatnya  sendiri  dengan pembodohan dan penipuan. Misalnya seperti redenominasi di Zimbabwe.
Zimbabwe adalah negara yang bermasalah dengan mata uangnya. Redenominasi berkali- kali pun tidak membawa dampak apa-apa terhadap kondisi perekonomian di negara benua hitam itu.  Zimbabwe  sekarang  sudah  meninggalkan  mata  uang  nasionalnya.  Hal  itu  tidak  lain  karena nominal  mata  uang  di  sana,  Dollar  Zimbabwe,  sudah  sangat  tinggi  akibat  hiperinflasi.  Dollar Amerika pun menjadi alat pembayaran yang sah selain Rand Afrika Selatan, menggantikan mata uang domestik. Masyarakat di sana sudah terbiasa disuguhi perhitungan hingga triliunan, sampai quadrilion,  quintillion,  dan  bahkan  sextilion  ( Voanews,  2009 ).  Para  pebisnis  dan  pelaku  usaha mengeluh,  karena  perangkat  kalkulator  dan  peralatan  mereka  tidak  sanggup  memenuhi perhitungan  dengan  jumlah  nol  yang  sangat  banyak.  Kuat  dugaan,  manipulasi  dan  aneka kebijakan  yang  tidak  populis  lainnya  dijalankan  otoritas  setempat.  Sungguh  pemandangan  yang mencengangkan jika hal itu sampai terjadi di Indonesia.
Dari  hasil  temuan  empiris  dalam  penelitian  ini,  kita  dapat  memahami  bahwa  resiko redenominasi berpengaruh cukup besar terhadap nilai tukar rupiah. Jika pemerintah ingin proyek penerapan  kebijakan  itu  berjalan  optimal,  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  hal-hal  fundamental yang menjadi kerangka keberhasilannya. Di antaranya:
Pertama, kestabilan  ekonomi.  Tanpa  kondisi  ekonomi  yang  kuat,  redenominasi  akan memunculkan masalah baru. Pasalnya, ketika redenominasi terjadi, transaksi antar agen ekonomi memerlukan  penyesuaian.  Kendati  bisa  diatasi  seiring  berjalannya  waktu,  stabilitas  ekonomi makro  kita  perlu  terjaga  agar  tidak  mudah  jatuh  saat  terjadi  perubahan-perubahan  mendasar terutama terkait sisi finansial.
Melihat  situasi  saat  ini,  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,18  persen  di  kuartal  2 2016,  sebenarnya  Indonesia  belumlah  siap  menerapkan  kebijakan  redenominasi.  Pasalnya, kondisi disparitas pendapatan rakyat Indonesia masih cukup tinggi. Sulit mengatakan bahwa saat ini  kita  sudah  berada  pada  kondisi  stabil.  Selama  lima  tahun  terakhir,  Index  Gini  Rasio  di Indonesia belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Berikut tabelnya:
Tabel 2. Index Gini Rasio Indonesia Tahun Index Gini Ratio 2010 0.38
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
2011 0.41 2012 0.41 2013 0.41 2014 0.41 2015 0.40 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  disparitas  kesejahteraan  rakyat  Indonesia masih  cukup  lebar.  Pertumbuhan  ekonomi  saat  ini  belum  mencerminkan  rasa  keadilan  yang sesungguhnya.  Jika  redenominasi  tidak  berhasil,  tentu  masyarakat  kecil  yang  paling  terkena dampaknya,  berupa  inflasi  yang  sangat  tinggi  dan  aneka  goncangan  ekonomi  lainnya.  Tentu masalah ini harus dipertimbangkan sebelum kebijakan penghapusan nol itu dijalankan.
Kedua, inflasi  harus  terkendali.  Terbukti  redenominasi  di  beberapa  negara  dijalankan bukan  di  saat  inflasi  sedang  tinggi-tingginya,  tapi  setelah  kenaikan  harga  mulai  menurun.  Di beberapa  negara  yang  berkali-kali  menerapkan  redenominasi,  kebijakan  stabilisasi  menjadi prioritas  sebelumnya.  Tanpa  inflasi  yang  rendah—untuk  posisi  aman  di  bawah  5  persen  per bulan—menerapkan  redenominasi  seperti  menumbuhkan  masalah  baru.  Hal  ini  terkait money illusion yang dikhawatirkan terjadi pasca diberlakukannya kebijakan itu. Ilusi keuangan ( money illusion ) terkait dengan anggapan bahwa harga barang terasa lebih murah, karena beberapa nol dihilangkan dari mata uang baru. Tentunya kejadian ini harus diatasi agar tidak menimbulkan kekacauan, berupa hasrat mengonsumsi yang lebih besar, dan berujung pada pemanfaatan para spekulan untuk menaikkan harga seenaknya.
Berdasarkan  laporan  Bank  Indonesia,  laju  inflasi  di  Indonesia  selama  penelitian  ini dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Inflasi Bulanan Indonesia Bulan Tahun Tingkat Inflasi April 2015 6.79 % Mei 2015 7.15% Juni 2015 7.26% Juli 2015 7.26% Agustus 2015 7.18% September 2015 6.83% Oktober 2015 6.25% November 2015 4.89% Desember 2015 3.35% Januari 2016 4.14% Februari 2016 4.42% Maret 2016 4.45% April 2016 3.60% Mei 2016 3.33%
Sumber: Bank Indonesia
Berdasarkan  laporan  BI  di  atas,  inflasi  bulanan  di  Indonesia  tergolong  tinggi,  karena secara  rata-rata  berada  di  atas  5  persen.  Inflasi  sebaiknya  berada  di  bawah  5  persen  saat melakukan  redenominasi,  agar  lebih  mudah  memitigasi  dampak  yang  terjadi  di  kemudian  hari. Bagi  pihak  pemerintah,  penerapan  redenominasi  juga  akan  menjadi  bumerang  yang  bisa menghancurkan kredibilitas, saat kebijakan itu gagal mencapai target yang diharapkan.
Besar  kemungkinan  dalam  pemilu  berikutnya  kepercayaan  rakyat  terhadap  pihak  yang berkuasa saat ini akan luntur. Sementara bagi kubu pesaing, kegagalan itu adalah motivasi mereka untuk  menjatuhkan  petahana.  Namun  dalam  sistem  demokrasi,  sekali  lagi,  redenominasi  bisa dijadikan  acuan  yang  melengkapi  beragam  kebijakan  di  bidang  moneter.  Berbagai  bentuk kebijakan itu ditetapkan melalui sistem pertimbangan para ahli, atau mereka yang berkompeten di
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
bidangnya,  dan  bukan  atas  dasar  pemaksaan  ala  kediktatoran  yang  terkadang  dikemas  dalam slogan ―demi kepentingan orang banyak‖.
Bila  memang  tidak  ada  pilihan  lagi  selain  melakukan  redenominasi,  pemerintah  harus menyiapkan  langkah-langkah  antisipatif  menghadapi  kemungkinan  potensi-potensi  buruk  yang bakal  terjadinya.  Minimal  untuk  5  tahun  ke  depan,  mulai  saat  ini  tindakan  antisipatif  itu  sudah harus  dipersiapkan.  Penerapan  redenominasi  pun  dilakukan  secara  bertahap.  Mulai  dari penyebaran  informasi  seperti  sekarang,  agar  kesadaran  masyarakat  mulai  tergugah  melalui program  pengenalan  redenominasi  yang  berkesinambungan.  Setelah  kesiapan  itu  didapat, pemerintah bisa meluncurkan mata uang baru hasil redenominasi kepada rakyat secara luas. Mata uang lama, ditarik dari peredaran secara perlahan-lahan. Karena tidak mungkin semua mata uang lama bisa ditarik secara menyeluruh dalam waktu singkat.
Redenominasi  bukan saja berpengaruh  pada  kepercayaan  diri  masyarakat  terhadap  mata uang  negaranya,  tetapi  sesungguhnya  membawa  implikasi  positif  yang  tidak  sedikit.  Beberapa manfaat  penerapan  redenominasi  bagi  Indonesia  di  antaranya: Pertama, dengan  redenominasi transaksi  akan  menjadi  lebih  mudah.  Disebabkan  catatan  penghitungan  lebih  sedikit; kedua, integritas mata uang nasional Indonesia semakin meningkat di mata dunia; ketiga , bisa menekan inflasi  sampai  ke  batas  yang  disepakati  pasar.  Artinya,  kenaikan  harga  barang  bisa  ditekan  dan tidak  akan  membumbung  tinggi; keempat ,  penguatan  standar  fundamental  ekonomi; kelima , menjadi  langkah  pembaruan  ekonomi  nasional.  Dengan  pemberlakuan  redenominasi,  kita membuat sistem perekonomian yang lebih pro kemajuan.
Hasil  riset  dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  penerapan  kebijakan  redenominasi perlu  mempertimbangkan  banyak  hal,  salah  satunya  inflasi.  Upaya  kehati-hatian  menerapkan redenominasi  ditujukan  sebagai  langkah  memitigasi  efek  negatif  terhadap  kondisi  ekonomi sebuah negara. Temuan ini selaras dengan peneliti lainnya yang menemukan bahwa inflasi tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian pasca diberlakukannya redenominasi ( Pambudi et al., 2014 ).
Selain  itu,  riset  ini  pun  mengonfirmasi  temuan  peneliti  yang  mengambil  kasus  negara lain,  seperti  Turki.  Turki  menerapkan  kebijakan  redenominasi  untuk  melakukan  pembaharuan sistem  ekonominya  agar  mendorong  stabilisasi  moneter  dan  lebih  memudahkan  masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka ( Židek & Chribik, 2015) .

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengaruh  negatif  resiko  redenominasi  terhadap  nilai  tukar  rupiah  terbukti  bakal  terjadi.  Hal  itu mengindikasikan  bahwa  mata  uang  kita  rentan  terkena  dampak  buruk  jika  redenominasi  tidak dijalankan dengan hati-hati. Sementara variabel obligasi pemerintah berpengaruh positif terhadap nilai  tukar  rupiah.  Hal  ini  menandakan  pasar  obligasi  yang  mendukung  laju  perdagangan  mata uang  di  lantai  bursa.  Dari  hasil  analisis,  kita  mendapatkan  pemahaman  bahwa  penerapan redenominasi  perlu  mempertimbangkan  berbagai  hal.  Tidak  saja  variabel  moneter,  melainkan juga  kondisi  riil,  sebagai  penopang  keberhasilannya.  Karena  dari  beberapa  contoh  kasus  yang terjadi,  redenominasi  bisa  berhasil,  artinya  membawa  dampak  perubahan  positif  pada kesejahteraan  masyarakat,  bila  disertai  penguatan  fundamental  ekonomi.  Tanpa  hal  itu, redenominasi hanya akan menimbulkan masalah baru.

## REFERENSI
Afonso, J. R., Araújo, E. C., & Fajardo, B. G. (2016). The Role of Fiscal and Monetary Policies in the Brazilian Economy: Understanding Recent Institutional Reforms and Economic Changes. The Quarterly Review of Economics and Finance , 62 , 41–55. Retrieved from https://www.mendeley.com/research-papers/role-fiscal-monetary-policies-brazilian- economy-understanding-recent-institutional-reforms- economic/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.1&utm_campaign=open_catalog&use rDocumentId=%7B32892011-80da-46ce-85d4-de5c1735 Aghion, P., Farhi, E., & Kharroubi, E. (2019). Monetary Policy, Product Market Competition and Growth. Economica , 86 (343), 431–470.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.495
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3th ed.). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Calomiris, C. W., Klingebiel, D., & Laeven, L. (2012). Seven Ways to Deal with a Financial Crisis: Cross-Country Experience and Policy Implications. Journal of Applied Corporate Finance , 24 (4), 8–22. De Santis, R. A. (2015). A measure of redenomination risk (1785). ECB Working Paper (Vol. April). https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.1980.tb00220.x Erce, A. (2014). CROSS-BORDER BANKING, EXTERNALITIES AND SOVEREIGN DISTRESS: DOES THE EURO NEED A COMMON BANKING AUTHORITY? International Journal of Finance and Economics , 19 (3), 188–203.
Klose, J., & Benjamin, W. (2014). Sovereign Yield Spreads during the Euro Crisis: Fundamental Factors Versus Redenomination Risk. International Finance , 17 (1), 25 – 50. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/infi.12042
Kolse, J., & Weigert, B. (2014). Sovereign Yield Spreads During the Euro Crisis: Fundamental Factors Versus Redenomination Risk. International Finance , 17 (1), 25–50.
Kurnianingrum, T. P. (2013). Redenominasi Rupiah dalam Perspektif Hukum. Negara Hukum ,
4 (1), 67 – 85. Retrieved from https://www.mendeley.com/research-papers/redenominasi- rupiah-dalam-prespektif-
hukum/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.1&utm_campaign=open_catalog&userD ocumentId=%7B927dbca4-719a-4fbf-baea-1ba797e5d010%7D Lapavitsas, C. (2018). The redenomination risk of exiting the Eurozone: An estimation based on the Greek case. European Law Journal: Review of European Law in Context , 24 (2–3), 226– 243.
Lütkepohl, H., & Krätzig, M. (2004). Applied Time Series Econometrics . Cambridge: Cambridge University Press.
Pambudi, A., Juanda, B., & Priyarsono, D. S. (2014). Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang: Pendekatan Historis dan Eksperimental. Bulletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 17 (2), 167 – 196.
Philips, P. C. B., & Shi, S. (2019). Detecting Financial Collapse and Ballooning Sovereign Risk.
Oxford Bulletin of Economics and Statistics , 81 (6), 1336–1361.
Saka, O. (2020). Domestic Banks As Lightning Rods? Home Bias and Information during the Eurozone Crisis. Journal of Money, Credit and Banking , 52 (S1), 273–305.
Sapir, A. (2020). High Public Debt in the Euro Area: A Tale of Belgium and Italy. Journal of Common Market Studies , 58 (3), 672–687. Voanews.com. (2009). Zimbabwe Currency Redenomination Looms, Two Years After Last One. Retrieved September 28, 2016, from http://www.voanews.com/a/a-13-2008-07-28-voa51- 66822762/374502.html
Židek, L., & Chribik, M. (2015). Impact of Currency Redenomination on Inflation Case Study Turkey. Asian Economic and Financial Review , 5 (6), 908–914.