JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## RESOLUSI KONFLIK BERBASIS BUDAYA OLEH MASYARAKAT KABUPATEN POSO

## Nanang Wijaya
Mahasiswa Program Doktoral Pascasarjana Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: nanang.wijaya@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik  Poso  pecah  menjadi  salah  satu  konflik  terlama  di  Indonesia  yang  menyebabkan  kerugian  dan korban yang banyak. Segala upaya dilakukan untuk menanggulangi konflik dengan segala upaya resolusi konflik yang dilaksanakan. Selain upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk menanggulangi konflik, masyarakat  Poso  melaksanakan  upaya  resolusi  berbasis  budaya.  Kehadiran significant  others  ( orang berpengaruh) melaksanakan proses resolusi konflik dengan menggunakan komunitas rumah kata sebagai lembaga  melaksanakan  resolusi  konflik  dengan  menggunakan  kearifan  lokal Sintuvu  Maroso dan kearifan lokal Tonda Talusi diterima oleh masyarakat yang bertikai.
Kata kunci: Konflik, Resolusi Konflik, kearifan lokal, Budaya

## PENDAHULUAN
Pasca  jatuhnya  penguasa  rezim  orde baru Presiden Suharto, beberapa daerah di Indonesia  mengalami  konflik.  Konflik paling besar yaitu Kalimantan Barat, Poso, Ambon,  dan  Maluku  Utara.  Ada  berbagai macam pendapat tentang penyebab konflik-konflik tersebut seperti ketidakpastian transisi nasional, persaingan antar agama, persaingan
ekonomi  antar  pendatang  dan  masyarakat lokal  serta  persaingan  politik  lokal (Acciaioli: 2001; Aditjondro: 2002; Aragon:  2001;  Aspinall:  2008;  Barron: 2008;  Bertrand:  2004;  Crouch:  2010; Davidson:  2009;  Tornquist:  2000;  Wessel and  Wimhofer:  2001;  Sidel:  2006;  Baron, Kaiser  and  Pradhan:  2004;  Varshney; Aspinall  &  Felat,  G:  2003;  Malley  & Michael. S.: 2009).
Pada  keempat  daerah  yaitu  Ambon, Maluku Utara, Poso, dan Kalimantan Barat disebut  sebagai  konflik  komunal  karena memakan  waktu  yang  lama  dan  korban yang  banyak.  Konflik  Poso  selama sembilan  tahun  terjadi  sejak  1998  hingga 2007, akan tetapi sejak tahun 2003 konflik komunal berubah menjadi aksi-aksi kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal  yang  terjadi  sampai  saat  penelitian dilaksanakan. Khusus daerah Poso,
Ambon  dan  Maluku  Utara  konflik komunal  berubah  menjadi  gerakan  radikal keagamaan  dengan  aksi-aksi  kekerasan yang dikategorikan sebagai gerakan teroris oleh  pemerintah  RI  (Sidel:  2006;  Aragon: 2007; Aspinall, Edward: 2008; Sirozi, M.: 2005;  Hasan,  N.:  2002;  Harb  &  Fischer: 2013; Kolig: 2005; Taylor: 2012;
Bruinessen:  2002;  Klinken:  2007;  McRae: 2016; Ross, M. H.: 2009).
Sejak konflik pecah upaya perdamaian sudah dilaksanakan baik oleh Pemda Poso, Pemprov  Sulawesi  Tengah,  Pemerintah Pusat,  aparat  keamanan  dan  Masyarakat Poso  seperti  yang  telah  dilaksananakan pada tanggal 22 Agustus 2000
penandatanganan  Rujuk Sintuvu  Maroso , akan  tetapi  konflik  pecah  lagi.  Upaya damai kedua  membuahkan  hasil  Deklarasi Malino  pada  tanggal  19  –  20  Desember 2001 dan membentuk Pokja Malino. Akan tetapi  pasca  penandatanganan  perjanjian Malino  aksi-aksi  kekerasa  di  Poso  terus terjadi.  Komunitas  Muslim  ada  yang merasa  tidak  terwakili  dalam  kesepakatan Deklarasi  Malino  (McRae:  2016;  Komnas HAM;  2005;  Damanik:  2000;  Gogali: 2009;  Hasrullah:  2004;  Karnavian:  2008; Lasahido:  2003,  Sihbudi:  2005).  Artikel ini mencoba menganalisi upaya perdamaian  oleh  masyarakat  Poso  psca
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
penandatanganan  deklarasi  Malini  yang tidak  menghentikan  aksi-aksi  kekerasan dengan  pertanyaan  yang  hendak  dijawab “Bagaimana  Resolusi  Konflik  Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Poso?”,
disamping  operasi  oleh  aparat  keamanan dalam  upaya  penanggulangan  konflik, selain operasi Densus 88, aparat keamanan juga  melaksanakan  operasi  militer  sejak konflik  Poso  pecah  (1998).  Sejak  tahun 2000,  sudah  dilaksanakan  operasi  militer Sadar  Maleo  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  operasi Sintuvu  Maroso sejak tahun  2001, Sintuvu  Maroso II  2002, Sintuvu  Maraoso III    2003, Sintuvu Maroso IV  2004.  operasi  Camar  Maleo sebagai  lanjutan  operasi Sintuvu  Maroso, operasi  Tinombala  sejak  tahun  2015 sampai  disaat  penelitian.  (Albanna:  2017; Karnavian: 2018; Igneus: 2014).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  kualitatif  menginterpretasikan dan  menjelaskan  satu  fenomena  secara holistik  dengan  menekankan  pemaknaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam penyajian laporan tentang upaya  resolusi  konflik  Poso.  Sumber  data dalam  pendekatan  kualitatif  adalah  semua pihak  yang  berkepentingan.  Fakta  yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan-tindakan informan yang memberikan  data  dan  informasi  dari informan  kunci  melalui  suatu  proses wawancara dan pengamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan/partisipasi aktif,
studi dokumentasi  dan  wawancara.  Sedangkan, jenis  data  yang  dikumpulkan  berupa  data primer  dan  data  sekunder.    Sumber  data dalam  penelitian  ini  yaitu:  Masyarakat Muslim  Poso  yang  kami  bagi  kedalam  5 kategori  yakni;  a)  ustaz-ustaz  yang bermukin di Poso sejak tahun 1998 sampai sekarang;  b)  tokoh  politik  Muslim  Poso yang  telah  bermukim  di  Poso  sejak  1998 sampai sekarang; c) Mantan napi terorisme yang  menjalani  proses  deradikalisasi  di Poso.  Masyarakat;  d)  Unsur  pemerintah
Poso  dari  kabupaten  hingga  desa  di  Poso, serta  dokumen, arsip  dan  data  dari BNPT, FKPT,  Kepolisian,  TNI  dan  Pemda  Poso berkaitan  dengan  penanggulangan  konflik di Poso;

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tokoh yang menjadi motor pelaksanaan upaya resolusi konflik berbasis  budaya  di  Poso  adalah  Arifudin Lako  yang  biasa  dipanggil  Iin  Bruru seorang mantan napiter dengan penahanan selama  8,6  tahun.  Setelah  menjalani  masa penahanannya,  Arifudin  Lako  langsung mengkoordinir kawan-kawan yang menjadi  bawahannya  semasa  aktif  di kelompok radikal dan membentuk komunitas  Rumah  Katu  pada  bulan
November  2015  yang  beranggotakan mantan napi terorisme yang mau bergerakn  dalam  bidang  sosial  budaya dalam  mengupayakan  resolusi  konflik, perdamaian dan deradikalisasi.
Kegiatan  Komunitas  Rumah  Katu yaitu  :  1)  temu  Budaya  antara  dua komunitas Muslim dan Nasrani; 2) festival Budaya antara dua komunitas Muslim dan Nasrani;  3)  pembuatan  Film  Pendek  yang memuat pesan perdamaian, resolui konflik dan  deradikalisasi;  4)  pembinaan  generasi muda (SMP dan SMU) dalam menciptakan keharmonisa antara dua komunitas Muslim dan Nasrani.
Komunitas  Rumah  Katu  menjadi menjadi  tebusan  atas  apa  yang  mereka telah lakukan membuat Poso dan masyarakat  Poso  terjebak  dalam  konflik berkepanjangan. Dalam Komunitas Rumah Katu  terkumpul  50an  orang  mantan kombatan  Muslim  Poso  dan  mantan  napi terorisme yang dikumpulkan oleh Arifuddin Loko. Arifuddin Loko
merupakan salah seorang pemimpin massa yang  paling berani  dan dikenal  pada  masa konflik.  Itu  sebabnya  Arifudin  Loko sangat  dihormati  dan  dikagumi  oleh Masyarakat Muslim Poso.
Pada  saat  konflik  Arifuddin  Lako tergabung  kedalam  kelompok  yang  dibina dan  mendapat  pelatihan  oleh  jamaah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Islamiyyah  bahkan  menjadi  salah  seorang tim  10,  tim  yang  mendapat  tugas melakukan  pembunuhan  di  beberapa tempat  di  Poso  dan Kota  Palu.  Komunitas Rumah Katu memilih untuk tidak mengungkit-ungkit  permasalahan  konflik yang  pernah  terjadi  sebab  akan  kembali membangkitkan  trauma  masyarakat  Poso. Komunitas  Rumah  Katu  memilih  untuk mengkaji  bagaimana  masa  depan  Poso yang  harus  dibangun.  Ini  merupakan bentuk  objektivasi  kehendak  damai  dan aman  dari  mereka  yang  tergabung  dalam Komunitas Rumah Katu.
Komunitas Rumah Katu mensosialisasikan  kearifan  lokal  pada masyarakat Muslim Poso dengan menggunakan  kearifan “Sintuvu  Maroso”
dan  kearifan “Tonda  Talusi” terus dikembangkan  dan  diobjektivasi  oleh Komunitas  Rumah  Katu  dalam  sejumlah kegiatannya. Sintuvu Maroso adalah kearifan  masyarakat  Poso  yang  sudah  ada sejak masa lalu yang kemudian terabaikan dan  terlupakan. Sintuvu  Maroso sebelum konflik  komunal  Poso  pecah  dengan Sintuvu  Maroso setelah  konflik  komunal Poso  pecah  dimaknai  dan  diobjektivasi masyarakat Poso berbeda.
Sintuwu  Maroso dalam  bahasa  Poso mengandung  dua  makna  yaitu  Sintuwu yang  berarti  bersatu  atau  persatuan sedangkan  maroso  berarti  kuat  sehingga apabila  digabungkan  berarti  persatuan yang  kuat.  Konflik  yang  berkepanjangan menyebabkan  kearifan  lokal Sintuvu Maroso memiliki  pemaknaan  yang  lebih kuat. Sintuvu Maroso bermakna persaudaraa, solidaritas, kebersamaan dengan  tiga  dimensi,  yakni:  hidup  saling menghargai ( tuwu mombetuwunaka ), hidup saling
menghidupi ( tuwu mombepatuwu ), dan hidup saling menolong ( tuwu mombesungko ).
Perilaku  yang  lahir  dari  internalisasi nilai Sintuvu  Maroso sejalan  dengan  nilai
Islam rahmatan lil alamin , keanekaragaman  etnis  dan  agama  menjadi terjembatani  dalam  proses  interaksi  dalam masyarakat.  Saling  menghargai  dan  saling
menghormati menjadi perilaku yang terobjektifikasi  dalam  proses  konstruksi sosial  masyarakat  Muslim  Poso  dan masyarakat  agama  lain.  Menempatkan tokoh  masyarakat  Muslim  dengan  tokoh masyarakat  agama  lain  pada  posisi  di pemerintah  dan  keterlibatan  dalam  proses deradikalisasi  menjadi  objektivasi  saling menghargai.
Pada  awalnya  pendekatan  budaya selalu mendapat penolakkan dari kelompok  radikal  Muslim  Poso  sebab dianggap  bertentangan  dengan  ajaran Islam,  akan  tetapi  pemaknaan Sintuvu Maroso pasca  konflik  menjadi  sangat sesuai  dengan  ajaran  Islam  dalam  upaya mewujudkan  perdamaian.  Sebagaimana diungkapkah  oleh  Arifudin  Lako  (41 tahun):
“Kita  punya  Sintuvu  Maroso  yang tidak pilah-pilah masyarakat, pokoknya  semua  sama  selama  dia masyarakat  Poso,  hidup  di  Poso, walaupun  kita  punya  agama  yang berbeda tapi Sintuvu Maroso melarang untuk  saling  mengganggu.  Islam dengan  budaya  itu  saling  mendukung, menguatkan, tidak saling bertentangan, karena  konfliknya  di  Poso  dari  Islam dan  Kristen,  kita  cari  yang  bisa mempersatukan keduanya.
Dengan  karakter  saling  menyatukan dua  agama  yang  berbeda  dengan  prinsip tidak saling mengganggu tapi bekerja sama demi  Poso.  Hal  ini  yang  menyebabkan pilihan atas kearifan Sintuvu Maroso yang digunakan  oleh  Komunitas  Rumah  Katu untuk  resolusi  konflik  dan  penciptaan perdamaian. Hal yang sama juga dikedepankan  dalam  upaya  pembinaan para mantan combatan maupun pelaku aksi kekerasan.
Penghindaran atas konflik dan pelepasan  diri  dari  segala  bentuk  idiologi yang  mengajarkan  kekerasan  berangkat dari  makna  inti  dari Sintuvu  Maroso . Seluruh  masyarakat  Poso,  baik  lokal maupun  pendatang  bersepakat  dalam interaksi dibangun berbasis Sintuvu Maroso. Deradikalisasi  terlegitimasi  oleh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kearifan Sintuvu Maroso. Sementara dalam pengelolaan politik pemerintahan masyarakat  Poso  terlegitimasi  oleh Tonda
Talusi yakni  pemerintahan  dikelolah  oleh tiga  unsur  yakni  Pemerintah,  Aparat Kemanan dan Tokoh.
Pengambilan-pengambilan  keputusan dan kebijakan berdasarkan musywarau tiga unsur  di  dalam  masyarakat.  Termasuk penyelesaian masalah-masalah di masyarakat,  sebelum  masuk  ke  ranah hukum  formal  elemen Tonda  Talusi terlebih
dahulu mengupayakan
penyelesaiannya.  Tiga  elemen  dalam Tonda  Talusi yaitu:  1)  mereka  yang dituakan  sehingga  diakui  kearifannya;  2) mereka  dihormati  sehingga  didengarkan keputusannya,\;  dan  3)  mereka  yang dimuliakan  sehingga  diikuti  titah  atau perintahnya. Deradikalisasi mendapat legitimasi  dari Tonda  Talusi dalam pencapaian  perdamaian  dan  keamanan. Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan menjadi bagian dalam pengupayaan pencegahan  radikalisme  dan  terorisme. Deradikalisasi  mendapat  peneguhan  dan penguatan  dari Tonda  Talusi melalui kebijakan, kearifan dan keputusan. Legitimasi  berbasis  kearifan  lokal menciptakan:  1)  pengakuan  keragaman budaya  yang  dapat  dijadikan  basis  dalam pengelolaan  perdamaian  di  Poso;  2) pengakuan  persamaan  hak  dan  martabat antar  komunitas  etnis;  3)  tanggungjawab bersama terlepas dari beragam etnis dalam menjaga  perdamaian  dan  keamanan;  4) ikatan  solidaritas  yang  kuat  dalam masyarakat;  dan  5)  membangun  cita-cita bersama  dalam  upaya  kedamaian  dan kebahagiaan.
Dalam  upaya  penanggulangan  konflik sampai  pada  proses  rekonsiliasi  pasca konflik komunal di Poso, signficant others
(orang  berpengaruh) senantiasa  hadir menjadi  kenyataan  yang  mempengaruhi dalam proses penciptaan keamanan,
perdamaian dan resolusi konflik.
Significant others berupa tokoh masyarakat,  tokoh  agama  dan  tokoh pemuda yang terus berupaya
melaksanakan resolui konflik, mengusahakan  terwujudnya  perdamaian dan berjalannya proses deradikalisasi pada masyarakat Muslim Poso.
Ketika  konflik  pecah, signicant  others muncul dari pemimpin-pemimpin lembaga adat  pada  masyarakat  Poso  sebanyak  13 orang yang mewakili 10 sub etnis Pamona ditambah etnis Jawa, etnis Bugis dan etnis Kaili berkumpul mencari cara agar konflik dapat  dihentikan  dan  tidak  melebar. Kesepakatan  13  pimpinan  lembaga  adat menyepakati perdamaian dengan melakukan  upacara  rekonsiliasi  berbasis adat  yang  diberi  nama “Rujuk  Sintuvu Maroso” .  Akan  tetapi Rujuk  Sintuvu Maroso gagal  dengan  terbukti  konflik pecah  kembali  dan  menyebar  hampir diseluruh  Poso.  Kegagalan Rujuk  Sintuvu Maroso karena  sebagian  umat  Islam  yang mulai terpengaruh dengan doktrin
radikalisme lebih memilih untuk membalas  dendam.  Dengan  dalih  upacara adat  oleh  13  pimpinan  lembaga  adat  tidak sesuai  dengan  syariat  Islam,  kelompok Muslim  mulai  melancarkan  balas  dendam dengan  melakukan  aksi-aksi  kekerasan yang  oleh  aparat  keamanan  dikategorikan tindakan terorisme atau konflik Poso.
Tokoh yang menjadi significant others yang  sangat  berpengaruh  besar  dalam pencapaian  perdamaian  dan  keberhasilan deradikalisasi  yaitu  Arifudin  Loko  alis Brus  alias  Iin  seorang  mantan  napi terorisme  setelah  mendapatkan  kesadaran berhasil  mengumpulkan  sesama  pelaku aksi-aksi kekerasan dan melakukan pembinaan,  kegiatan  Arifudin  Loko  alias Brur  alias  Iin  terobjektivasi  kedalam Komunitas  Rumah  Katu. Significant  other berperan sebagai penjaga nilai dengan cara mensosialisasikannya  kepada  generasi- generasi berikutnya maupun yang sekarang.
KESIMPULAN Upaya resolusi konflik sangat
membutuhkan tokoh yang sangat dihormati  oleh  masyarakat  yang  terus mensosialisasi  nilai-nilai  yang  digunakan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
mencapai  upaya  resolusi  konflik.  Tokoh masyarakat  atau  yang  disebut  sebagai signficant  others menentukan  nilai  apa yang akan digunakan dalam upaya resolusi konflik  diterima  oleh  masyarakat.  Nilai budaya  menjadi  pilihan  yang  tepat  untuk digunakan  sebagai  legitimasi  resolusi konflik.  Nilai  diterima  oleh  pihak-pihak yang  konflik  dan  dilaksanakan  secara bersama-sama  sehingga  terwujud  keadaan aman dan perdamaian.
Nilai budaya diterima oleh kedua pihak bertikai karena dianggap tidak menyinggung  atau  tidak  berkesesuaian satu  kelompok  yang  bertikai.  Nilai  agama akan kesulitan dipakai sebagai nilai dalam resolusi  konflik  pada  konflik  yang berdasarkan  agama.  Penggunaan  nilai agama  akan  ditolak  oleh  kelompok  yang berbeda  agama.  Maka  penggunaan  nilai budaya  selama  tidak  bertentangan  dengan agama  apapun  akan  diterima  sebagai  nilai resolusi konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Acciaioli, G.  (2001).  Grounds  of  Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion,
and Nationalism in Violence Avoidance  at  the  Lindu  Plain,  Central Sulawesi. Indonesia, 72, 81.
doi:10.2307/3351482
Aditjondro  2004  Kerusahan  Poso  dan Morowali  ;  akar  permasalahan  dan jalan  keluarnya,  makalah  seminar “penerapan  keadaan  darurat  di  Aceh, Papua dan Poso, ProPatria , Jakarta . Albanna,  Dien.  2017.  Operasi  Tinombala: Perburuan  Gembong  Teroris  Santoso. Jember. Jember Katamedia.
Aragon,  L.  V.  2001.  Communal  Violence in  Poso,  Central  Sulawesi:  Where
People  Eat  Fish  and  Fish  Eat  People.
Indonesia, 72, 45. doi:10.2307/3351481 Aspinall  and  Felat,  G.  2003.  Local  Power and politics in indonesia; decentralisation  and  democratisation, Singapore: ISEAS
Baron,  Kaiser  dan  Pradhan  2004  Local conflict in indonesia; Measuring
incidience  and  indentifying  patters, Jakarta: World Bank Online
Bertrand,  Jacques.  2004.  National  and ethnic conflict in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press. Bruinessen, Van Martin. (2002). Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in Post-Suharto  Indonesia.  South  East Asia Research, 10(2), 117–154. doi:10.5367/000000002101297035 Crouch,  Harold.  2010.  Political  reform  in Indonesia  after  Suharto.  Singapore. ISEAS Publishing Damanik, Rinaldy. 2000. Tragedi Kemanusiaan  Poso;  Menggapai  Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Sulawesi Tengah. PBHI& LPS-HAM.
Davidson,  S.  J.  (2009).  Studies  of Massive,  Collective  Violence  in  Post- Soeharto  Indonesia.  Critical  Asian Studies, 41(2), 329–349. doi:10.1080/14672710902809450 Harb,  C.,  &  Fischer,  R. (2013).  Terrorism and  jihad  in  Indonesia:  Questions  and possible  ways  forward.  Asian  Journal of  Social  Psychology,  16(2),  117–122. doi:10.1111/ajsp.12020 Hasan,  Noorhaidi.  2008.  Laskar  Jihad  ; Islam, Militansi dan Pencarian
Identitas  di  Indonesia  Pasca  Orde Baru. Jakarta. LP3ES.
Hasan,  N.  (2002). Faith  and  Politics:  The Rise  of  the  Laskar  Jihad  in  the  Era  of Transition in Indonesia. Indonesia, 73, 145. doi:10.2307/3351472 Hasrullah,  2004.  Dendam  Konflik  Poso;
Periode 1998-2001. Jakarta. Gramedia. Igneus,  Alganih.  2014.  Konflik  Poso (Kajian  Historis  Tahun  1998-2001). S1  thesis,  Universitas  Pendidikan Indonesia.
Karnavian,  Tito.  2008.  Top  Secret; Membongkar  Konflik  Poso.  Jakakrta. Gramedia
Klinken,  Gerry  Van.  2007.  Perang  Kota Kota  Kecil.  Jakarta.  Yayasan  Obor Indonesia.
Kolig,  E.  (2005).  Radical  Islam,  Islamic Fervour,  and  Political  Sentiments  in
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Central  Java,  Indonesia.  European Journal  of  East  Asian  Studies,  4(1), 55–86. doi:10.1163/1570061054030341 KomnasHam.  2005.  Poso;  Kekerasan Yang  Tak  Kunjung  Usai.  Jakarta. Komnas Ham. Komnas  HAM.  2005.  Interaksi  Antara Moyoritas  dan  Minoritas  Agama. Jakarta  :  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Lasahido,  Tahmidy  dkk.2003.  Suara  Dari Poso  ;  Kerusuhan,  Konflik  dab Resolusi.  Jakarta.  Alinasi  Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi (YAPPIKA).
Malley,  Michael.  S.  2009..  Regions, centralization  and  resistence,  dalam Donald  K.  Emerson  (ed)  Indonesia Beyond  Suharto;  Polity,  economy, Society,  transition.  New  York;  M.E
Sharpe McRae,  Dave.  2016.  Poso;  Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama  Terpanjang  di  Indonesia  Pasca Reformasi. Jakarta. Marjin Kiri.
Ross,  M.  H.  2009.  Riots,  Pogroms,  Jihad: Religious  Violence  in  Indonesia.  By
John  T.  Sidel.  Ithaca  and  London: Cornell University Press. 304p. $57.95 cloth,  $21.00  paper.  Perspectives  on Politics, 7(01), 161–163. doi:10.1017/s1537592709090239 Sihbudi,  2005.  Konflik  Poso;  Pemetaan dan  Pencarian  Pola-Pola  Alternatif Penyelesaian.  Jakarta.  Pusat  Penelitian Politik Lembaga Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Sidel,  John  T.  2006.  Riots,  Progroms,
Jihad; Religious Violence in Indonesia. Cornel University Press. Sirozi,  M.  (2005).  The  Intellectual  Roots of  Islamic  Radicalism  in  Indonesia: Ja’far  Umar  Thalib  of  Laskar  Jihad (Jihad  Fighters)  and  His  Educational Background*.  The  Muslim  World, 95(1),  81–120.  doi:10.1111/j.1478- 1913.2005.00080.x Taylor,  J.  G.  (2012).  The  End  of
Innocence?  Indonesian  Islam  and  the
Temptations  of  Radicalism.  Asian
Affairs, 43(2), 334–337. doi:10.1080/03068374.2012.682761 Tornquist 2000 Politics violence; Indonesia  and  india  in  comparative perpective. Oslo; Centre for Development  and  the  Environmrent (SUM) Varshney,  Panggabean  dan  Tadjoeddin 2003, Patterns of collective violence in indonesia (1999-2003), Jakarta UNSFIR Wessel  dan  Wimhofer  2001  Violence  in Indonesia, Hamburg; Abera-Verl