## PERANAN DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR NASABAH DSP DI
KABUPATEN JEPARA)
Fitri Ella Fauziah Nurul Komaryatin Dwi Agung Nugroho Ariyanto
Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara
Email : v3ella@gmail.com

## Abstrak
Danamon  Simpan  Pinjam  (DSP)  merupakan  bank  nasional  Indonesia  yang mengkhususkan  pada  pemberian  kredit  usaha  mikro,  terutama  pedagang  pasar  tradisional. Pada umumnya bank nasional Indonesia tidak tertarik untuk memberikan layanan mikrokredit karena  kurang  informasi,  biaya  dan  resiko  transaksi  yang  tinggi.  Masuknya  DSP  ke  pasar semakin  memperbesar  persaingan  dengan  lembaga  keuangan  mikro  yang  lain.  Penelitian  ini berupaya untuk memberikan pemaparan mengenai pihak-pihak yang memberikan mikrokredit serta berbagai layanan dan produk di pasar tahunan jepara. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memaparkan peran DSP bagi pedagang pasar tradisional tahunan jepara. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  memberikan  temuan  bahwa  DSP  memberikan  tingkat bunga  yang  paling  rendah  diantara  lembaga  keuangan  mikro  yang  lain.  DSP  memberikan pelayanan yang menyesuaikan kebiasaan pedagang pasar tradisional. Pedagang pasar merasa nyaman  dengan  cara  penagihan  yang  dilakukan  dengan  mendatangi  kios  setiap  pedagang pasar tanpa perlu mendatangi DSP untuk melakukan pembayaran.

## Kata Kunci : mikro kredit, DSP

## Abstract
Danamon  Simpan  Pinjam  is  the  first  national  indonesian  Bank  which  specialized  in microcredit, especially to the wet market merchant. Most of the Indonesian National Bank are not interesting to serve microcredit because of the lack of information, high transaction, cost and  risk.  The  Danamon  Simpan  Pinjam  entry  makes  the  competition  among  microfinance institution become harder. This paper first try to describe microcredit lender and their variety of  services  and  product  in  Tahunan  wet  market  Jepara.  And  second  try  to  find  out  the advantages  of  Danamon  Simpan  Pinjam  to  the  Tahunan  wet  market  merchant.  Using  the qualitative methode, we find that the Danamon Simpan Pinjam give the cheapest interest rate among the microfinance institutions. And Danamon Simpan Pinjam service is suitable to the wet market merchant habits. The wet market merchant is comfortable with the collect or that came to their kiosk everyday.
Keywords : microcredit, DSP

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Akhir-akhir  ini  masyarakat  dunia semakin  sadar  akan  pentingnya  kredit sebagai instrumen pembangunan. Pemberian kredit secara berimbang kepada lapisan  masyarakat  tertentu  memiliki  efek positif terhadap perkembangan masyarakat.  Kredit  yang  dapat  diakses oleh semua lapisan masyarakat merupakan salah  satu  perwujudan  dari  demokrasi ekonomi.  Keberhasilan  Grameen  Bank menyalurkan  kredit  terhadap  masyarakat miskin di Bangladesh sehingga mengantarkan
pendirinya Prof.
Muhammad  Yunus  mendapatkan  nobel perdamaian.  Keberhasilan  tersebut  diakui banyak pihak dan trobosan tersebut banyak dikaji secara ilmiah untuk dapat diaplikasikan  tempat  lain  di  dunia.  Kredit yang digulirkan oleh Grameen Bank bukan hanya  mampu  mengeluarkan  masyarakat dari  kemiskinan,  namun  juga  mampu meningkatkan perekonomian dan memupuk jiwa kewiraswastaan.
Pemerintah  Indonesia  menyadari pentingnya  penyaluran  kredit  terhadap golongan ekonomi lemah terutama terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Perbankan  nasional  di  dorong  untuk  tetap memperhatikan  sektor  ini.  Bahkan  akhir- akhir  ini  diadakan  penghapusan  kredit macet  yang  dipinjam  oleh  sektor  usaha mikro  kecil  dan  menengah  untuk  memacu perkembangan  sektor  ini  lebih  jauh. Namun  kebijakan  ini  tidak  diikuti  oleh perbankan  nasional.  Perbankan  nasional masih  enggan  untuk  fokus  kepada  sektor UMKM.  Sedangkan    Walaupun  angka tersebut berjumlah besar, namun sebenarnya  terjadi  penurunan  jumlah kredit  yang  diberikan  oleh  perbankan nasional  terhadap  usaha  mikro  kecil  dan menengah.  Sampai  akhir  2005,  porsi penyaluran  kredit  untuk  UMKM  telah mencapai 51,02% dari total kredit perbankan, namun berdasarkan data BI per akhir  Desember  2007,  posisi  kredit
UMKM    mencapai  502,79  triliun  atau hanya 50,2 % dari total kredit perbankan.
Terkait  dengan  penurunan  kredit kepada  sektor  UMKM,  Djoko  Retnadi (2007)  mengemukakan  bahwa  BI  melalui berbagai kebijakannya telah mampu menciptakan kondisi keuangan dan perbankan  yang  cukup  memadai  untuk menunjang  akselerasi  sektor  riil.  Berbagai keluhan klasik seperti sulitnya akses kredit bank  telah  pula  dicoba  diatasi  melalui berbagai program, terutama untuk memberdayakan  pengusaha  di  sektor UMKM.  Namun  demikian,  BI  masih menghadapi  area  yang  kadang  bukan menjadi kompetensinya, seperti soal perpajakan atau perijinan, sehingga berbagai  upaya  BI  melalui  kebijakan moneternya  pada  akhirnya  tidak  mencapai hasil optimal.  Apabila beberapa bank pemerintah  mau  melayani  sektor  UMKM ini,  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  beban yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan tujuan  untuk  memajukan  sektor  UMKM ini.  Seperti  yang  dapat  kita  lihat  dalam Undang-Undang  no.21/1968  menetapkan ketentuan  pembentikan  BRI  berdasar  pola dan strutur perbankan yang digariskan oleh UU  no.  14/1967  dan  UU  no.  13/1968, yang mendasari struktur dan pola kehidupan  perkreditan  dan  perbankan sesudah  tahun  1968.  secara  lengkap  tugas dan  usaha  BRI  diarahkan  pada  perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha Bank Umum. Gambaran kredit yang diberikan  oleh  beberapa  bank  pemerintah kepada  sektor  ini  adalah  sebagai  berikut  : Per  September  2007,  BRI  menyalurkan kredit  Rp  105,5  triliun  dengan  komposisi 14% kredit korporasi dan 86% ke UMKM serta  kredit  konsumsi.  Sedangkan  BNI tetap  menjaga  pemberian  kredit  non korporasi  sebesar  60%.  Tampak  dari informasi tersebut bahwa bank pemerintah tetap menjaga konsitensinya dalam penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Kebanyakan perbankan swasta tidak  tertarik  untuk  menggarap  sektor UMKM,  kurangnya  informasi,  biaya
transaksi  tinggi  dan  resiko  yang  tinggi dianggap sebagai permasalahan yang harus dihadapi  untuk  menggarap  sektor  ini. Contohnya  dapat  dilihat  dari    informasi berikut  ini  :”Bank  Mega,  misalnya, mengucurkan kredit korporasi Rp 9 triliun tahun  ini.  Angka  ini  adalah  bagian  dari ekspansi  kredit  Bank  Mega.  Pada  2007, ekspansi  kredit  Bank  Mega  mencapai 63,6% atau Rp 18 triliun. Pada 2006, total kreditnya  Rp  10,998  triliun.  Secara keseluruhan,  kredit  Bank  Mega  lebih didominasi  korporasi  dan  konsumsi.” (www.inilah.com). Sektor UMKM khususnya pengusaha mikro yang membutuhkan  kredit  juga  terimbas  oleh keadaan ini. Sulitnya memperoleh pinjaman  dari  perbankan  nasional  selalu mereka  rasakan  sebagai penghambat perkembangan usaha. Beberapa persyaratan  yang  diajukan  oleh  perbankan seringkali  tidak  dapat  mereka  penuhi, seperti  penyusunan  proposal  pengajuan kredit dan  persyaratan jaminan yang harus dipenuhi.  Skala  usaha  mereka  yang  kecil nampaknya  juga  mempunyai  pengaruh dalam perolehan kredit. Namun ketidakhadiran perbankan nasional sebagai pemberi kredit bagi pengusaha mikro juga memberikan  celah  bagi  pihak  lain  untuk berperan  sebagai  pemberi  kredit  bagi sektor  ini.  Pada  umumnya  pemberi  kredit bagi  pengusaha  mikro  ini  dikenal  sebagai Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  LKM ini  ada  yang  berbentuk  bank,  misalnya Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),dan  ada juga  yang  tidak  berbentuk  bank  seperti Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT),  dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Selain itu juga  terdapat  lembaga  informal  yang melayani  sektor  ini,  misalnya  adalah  para rentenir dan tukang kredit.
Namun  belakangan  ini  walaupun dengan  berbagai  kendala  yang  ada, terdapat  bank  swasta  nasional  yang melayani  sektor  usaha  mikro  tersebut. Bank  Danamon  yang  mendirikan  DSP sebagai  bank  yang khusus  melayani  usaha mikro.  Bank  ini  mengkhususkan  diri melayani  para  pedagang  pasar,  dan
biasanya mendirikan lokasi yang berdekatan dengan pasar yang diperkirakan  menjadi  tempat  nasabah potensialnya.  Hal  ini  merupakan  sesuatu yang  mengejutkan,  mengingat  jarang sekali  terdapat  bank  swasta  yang  mau melayani kredit untuk usaha mikro dengan bersungguh-sungguh.  Tentunya  terdapat perhitungan  yang  cermat  dalam  keputusan untuk  menggarap  pasar  kredit  mikro dengan  tetap  mengedepankan  perolehan keuntungan  yang  diharapkan.  Masuknya DSP  dalam  pasar  kredit  mikro  ini menambah banyaknya pilihan para pengusaha  mikro  dalam  memilih  jenis kredit  yang  mereka  inginkan.  Ciri  khas pasar  bagi  kredit  mikro  yang  didominasi oleh  LKM  semakin  beragam  dengan kehadiran  DSP  tersebut.  Persaingan  ketat tesebut  menguntungkan  para  pengusaha mikro,  khususnya  para  pedagang  pasar untuk memilih kredit yang paling menguntungkan  untuk  usaha  mereka. Penyedia  jasa  penyaluran  kredit  usaha mikro, baik LKM berbentuk bank maupun bukan  serta  penyedia  kredit  informal, persaingan  ini  membuat  mereka  semakin memperbaiki  kualitas  produk  dan  layanan yang mereka tawarkan.
DSP  sebagai  bank  swasta  nasional yang  berorientasi  kepada  pencapaian  laba dan tidak mempunyai tanggungan pelayanan kepada masyarakat seperti pada bank-bank  pemerintah  tentunya  berupaya untuk  memenangkan  persaingan  dalam penyaluran  kredit  mikro  tersebut.  Dengan pengalaman  sebelumnya  dalam  kancah perbankan  nasional  yang  persaingannya terjadi  secara  ketat,  tentu  DSP  sebagai bank swasta yang nasibnya ditentukan oleh upaya  dan  kerja  sendiri,  yang  tidak mungkin  dibantu  oleh  pemerintah  apabila mengalami  kerugian,  akan  memberikan produk  dan  layanan  dengan  kualitas  yang maksimal.  Sehingga  dengan  karakter  khas seperti tersebut diatas, dapat dipertanyakan, mampukah
DSP
memberikan keuntungan kepada pengusaha mikro dibandingkan para pesaingnya.  Apabila  hal  ini  terjadi,
tentunya  bukan  hanya  para  pengusaha kecil  saja  yang  merasakan  keuntungan, namun negarapun ikut merasakan keuntungan, sebab pengusaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dari sisi yang lain hal  ini  terkait  dengan  pertanyaan  lainnya, yaitu apakah bank swasta nasional mampu berperan dalam memajukan usaha mikro di tanah  air?.  Hal  yang  selama  ini  jarang dilakukan  oleh  bank  swasta  nasional. Penelitian  ini  menggunakan  pedagang pasar  sebagai  sampel  dari  pengusaha mikro,  sebab  pedagang  pasar  biasanya memiliki  karakter  modal  yang  kecil  dan manajemen  yang  bersifat  sederhana,  yang merupakan  ciri  umum  dari  pengusaha mikro.

## Rumusan Masalah
Penyedia  jasa  penyaluran  kredit bagi  usaha  mikro,  baik  LKM  berbentuk bank maupun bukan bank, penyedia kredit informal  serta  bank  swasta  nasional bersaing untuk menyalurkan kredit kepada pedagang  pasar.  Maka  terdapat  berbagai macam  kredit  dengan  karakteristik  yang berlainan  yang  dapat  digunakan  oleh  para pedagang pasar. Pengalaman yang dimiliki dalam  kancah  perbankan  nasional  yang persaingannya  terjadi  secara  ketat,  DSP tentu  akan  memberikan  produk  dan layanan  dengan  kualitas  yang  maksimal. Sehingga  dengan  karakter  khas  seperti tersebut  di  atas,  dapat  dipertanyakan, mampukah  DSP  memberikan  keuntungan kepada  pengusaha  mikro  yang  menjadi nasabahnya dibandingkan para pesaingnya. Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1.   Bagaimanakah  berbagai  kredit  beserta ciri-cirinya  yang  tersedia  bagi  para pedagang pasar di Kabupaten Jepara ?
2.  Apakah  DSP  dapat  memberikan keuntungan  kepada  pedagang  pasar  di Kabupaten Jepara ?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan untuk :
1.   Mengetahui  berbagai  kredit  beserta ciri-cirinya  yang  tersedia  bagi  para pedagang pasar di Kabupaten Jepara.
2.  Mengetahui  apakah  DSP  mampu memberikan keuntungan kepada pedagang pasar di Kabupaten Jepara.

## Kontribusi  Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  mampu memberi kontribusi sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi  gambaran  berbagai  kredit beserta  ciri-cirinya  yang  tersedia  bagi para  pedagang  pasar  di  Kabupaten Jepara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi  gambaran  apakah  DSP mampu memberikan keuntungan kepada  pedagang  pasar  di  Kabupaten Jepara
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi  inspirasi    untuk  penelitian yang terkait
4. Hasil  penelitian  ini    diharapkan mampu  memberi  kontribusi  bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu sosial.
5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi  kontribusi  dalam  kebijakan praktis untuk memajukan
perekonomian bagi pembuat keputusan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Mikro kredit dapat dikatakan kredit yang diperuntukkan bagi perusahaan kecil, yaitu  pemberian  kredit  kepada  pengusaha dan  perusahaan  kecil  yang  tidak  dapat memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan kredit dari bank dengan cara konvensional. Pentingnya kredit mikro bagi pembangunan disadari oleh banyak negara, seperti  yang  terjadi  di  Yunnan  (Bislev, 2002).  Kredit  mikro  yang  populer  melalui Muhammad  Yunus  di  Bangladesh  kini telah  banyak  disadari  arti  pentingnya  oleh masyarakat  dunia.  Kredit  tidak  dapat
menjadi  solusi  yang  baik  ketika  tidak diimbangi  oleh human  capital yang memadai.  Pendidikan  merupakan  sumber pembentukan human  capital yang  utama.
Bank  dunia  selalu  mengkampanyekan pendidikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di dunia, sedangkan  Muhammad  Yunus  meyakini kredit dapat menjadi solusi yang baik. Bila dikaitkan  dengan  peningkatan  taraf  hidup di  negara-negara  berkembang  maka  harus ada  kombinasi  antara  keduanya.  Gow (2001)  mengemukakan  bahwa  kombinasi kedit  mikro  dan  akses  pendidikan  melalui teknologi komunikasi mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat di dunia  ketiga  pada  saat  globalisasi  dan kurangnya akses terhadap teknologi semakin  membuat  dunia  ketiga  bertambah miskin.
Ternyata  dampak  dari  pemberian kredit  mikro  ini  lebih  luas  daripada  hanya permasalahan  ekonomi  saja.  Masyarakat miskin yang masih kental dengan dan kaya akan  budaya  kredit  mikro  ini  dapat memiliki  peran  yang  lebih  besar.  Tene (2002) mengemukakan bahwa kredit mikro telah  merevitalisai  perekonomian  lokal, modal  sosial  dan  kultural  dari  penduduk asli telah membuat program kredit berjalan lancar,  ketika  modal  ini  memberikan struktur kepercayaan  yang diawasi  kontrol sosial  dan  akuntabilitas  atas  perilaku individu.
Di  Indonesia  kredit  mikro  juga memiliki  pengaruh  terhadap  kehidupan masyarakat.
Budiman (2003)
mengemukakan bahwa lebih baik program-program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan yang tidak mencapai  sasaran  diganti  dengan  program kredit  mikro  berupa  pinjaman  bergulir kepada masyarakat. Usulan bahwa pemerintah  harus  memulai  terobosan dengan menggunakan kredit mikro sebagai instrumen  dalam  memecahkan  masalah pembangunan rupanya sangat tepat. Harahap  (2007)  menyatakan  bahwa  BPR Syariah  memberikan  kontribusi  yang positif dan signifikan terhadap peningkatan
pendapatan dan pengembangan wilayah di Kabupaten  Deli  Serdang.  Bukti  nyata tersebut  tentunya  tidak  dapat  dipungkiri lagi oleh semua pihak.
Bagi sektor UMKM, modal merupakan  salah  syarat  penting  bagi kelangsungan usaha yang mereka jalankan. Kredit  adalah  salah  satu  sarana  untuk mendapatkan modal. Kebanyakan UMKM, terutama  usaha  mikro,  dipandang  sebagai usaha  yang  tidak Bankable, atau  usaha yang  tidak  layak  untuk  mendapatkan penyaluran  kredit  dari  perbankan.  Padahal sebagai  sebuah  unit  usaha,  terkadang mereka  membutuhkan  kredit  permodalan sebagaimana  usaha  besar.  Kebutuhan mendesak akan pinjaman kredit yang tidak dapat  dipenuhi  oleh  perbankan,  memaksa mereka untuk mencari saluran lainnya.
Hasil penelitian kerjasama Kementrian  KUKM  dan  BPS  (2003) dalam Riskayanto dan Sulistiyowati (2006)  menunjukkan  bukti  bahwa  dari UMKM  yang  mengalami  kesulitan  usaha, utamanya disebabkan oleh faktor permodalan
(51,09%),
pemasaran (34,72%), bahan baku (8,59%),
ketenagakerjaan (1,09%), distribusi transportasi  (0,22%)  lainnya  (3,93%). Hasil  selanjutnya  memberikan  fakta  yang lebih  menantang,  yaitu  bahwa  untuk mengatasi kesulitan permodalannya, hanya sebanyak  17,50%  dari  UMKM  tersebut yang  melakukan  pinjaman  ke  bank, sedangkan  sisanya  sebanyak  82,50  %  ke lembaga  non  bank  atau  informal.  Secara lebih  rinci,  faktor  utama  yang  dijadikan alasan oleh UMKM sehingga mereka tidak meminjam ke bank adalah karena prosedur sulit  (30,30%),  tidak  berminat  (25,34%), tidak  punya  agunan  (19,28%),  tidak  tahu prosedur  (14,33%),  suku  bunga  tinggi (8,82%),  dan  proposal  ditolak  (1,93%). Hal  sebagaimana  yang  terungkap  dalam penelitian  itulah  yang  terutama  menjadi penyebab  mengapa  sektor  UMKM  di negara-negara berkembang pada umumnya masih menggantungkan diri pada pendanaan  informal  dengan  resiko  beban biaya modal yang sangat tinggi.
Kekosongan  peran  bank  bagi  usaha  mikro ini  kemudian  diisi  oleh  berbagai  LKM, yang  terdiri  dari  LKM  berbentuk  bank, maupun  yang  berbentuk  bukan  bank. Lembaga yang berbentuk bank diantaranya adalah  BPR,  sedangkan  LKM  bukan  bank diantaranya adalah koperasi simpan pinjam,  baitul  mal  wa  tamwil  dan pinjaman perorangan.
Wijaya  dan  Hadiwigeno  (1999) mengemukakan dua penyedia kredit perorangan  yang  lazim  dijumpai  di Indonesia, yaitu :
1. Mindring  (tukang  kredit)  adalah pengusaha  perorangan  yang  memberi kredit  konsumsi berupa  alat-alat kebutuhan  rumah  tangga  dengan pembayaran cicilan. Dalam operasinya mereka  bekerja  secara  fleksibel  dan tekun.  Modal  mereka  kebanyakan berasal  dari  tauke-tauke  Cina  di  kota dan  sebagian  dari  modal  mereka sendiri.
2. Pelepas  uang  (rentenir)  adalah  usaha perorangan  yang  memberi  kredit berupa  uang  tunai.  Sumber  dana berasal  dari  modal  sendir,  disamping itujuga  dari  pinjaman  orang  lain  di kota  dengan  tingkat  suku  bunga sebesar 5 sampai 10 %, dan seringkali dari nonpribumi.
Perbankan  mempunyai  beberapa kriteria  dalam  menerima  kredit  dari UMKM  yang  mengajukan  kredit  terhadap mereka.  Riskayanto  dan  Sulistiyowati (2006)  dengan  mendasarkan  pada  survey UMKM  yang  mengajukan  permohonan kredit, akses bagi kredit UMKM dianalisis dengan  regresi  logit  atas  sampel  beberapa UMKM  dari  beberapa  BPR.  Hasil  analisa menunjukkan  bahwa  dari  17  kriteria  yang digunakan  dalam  penilaian  permohonan kredit  yang  dilakukan  oleh  PT.  BPR Aslindo  Mitra,  ternyata  hanya  3  yang signifikan sebagai penentu dengan koefisien determinasi hanya sebesar 17,1%.
Cziraky et  al .  (2005)  dalam penelitiannya tentang preferensi pemberian
kredit bagi perbankan menemukan ketidakkonsistenan  dalam  semua  kriteria kecuali bahwa bank lebih menyukai kredit yang lebih kecil, diantara semua permintaan kredit bagi UMKM bank lebih menyukai  memberikan  kredit  kepada perusahaan  yang  lebih  kecil  dengan permintaan  pinjaman  yang  juga  kecil. Ditemukan  pula  tidak  ada  kaitan  yang positif  antara  ukuran  bank  terhadap preferensi  besarnya  kredit.  Mungkin  bank melakukan  hal  tersebut  untuk  mengurangi resiko  yang  mungkin  akan  mereka  hadapi apabila kredit dari UMKM tersebut macet. Namun kecenderungan ini tentu merupakan  kerugian  bagi  UMKM  dalam memajukan usahanya.
Ching  dan  Hsu  (2006)  dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  tingkat bunga  dibebankan  oleh  institusi  keuangan terhadap  perusahaan  dengan  profil  resiko yang  berbeda,  dengan  memverifikasi peringkat  kredit  dan  dan  jatuh  tempo pinjaman.  Semakin  baik  peringkat  kredit pengutang  maka  akan  semakin  rendah bunga  yang  harus  dibayar,  kemudian diketahui  bahwa  struktur  tingkat  bunga pinjaman  semakin  meningkat  sejalan dengan  semakin  lamanya  kredit  berjalan pada  perusahaan  besar,  sedangkan  pada perusahaan  kecil  berlaku  sebaliknya, kemudian  diketahui  bahwa  perusahaan yang  memberikan  informasi  keuangan secara lebih transparan, akan mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah.
UMKM cenderung memiliki peringkat  utang  yang  kurang  baik  apabila dibandingkan  dengan  usaha  besar  sebab skala  usaha  UMKM  yang  kecil  ini membuat  mereka  tidak  banyak  dikenal, dan  kebutuhan  mereka  akan  kredit  yang relatif  kecil  membuat  mereka  lebih  jarang meminta  kredit  dibanding  perusahaan besar.  Kemudian  kebijakan  semakin  lama pinjama  maka  semakin  kecil  bunga  yang harus dibayar disinyalir menjadi penyebab banyak    UMKM  yang  menjalin  hubungan dengan  sebuah  bank  dalam  waktu  yang lama.  Kemudian  pemberian  informasi keuangan  yang  dilakukan  Oleh  UMKM
tentunya tidak sebaik yang dapat dilakukan oleh  perusahaan  besar.  Tampak  bahwa UMKM  harus  membayar  bunga  lebih mahal daripada perusahaan besar. Perusahaan kecil seringkali didirikan untuk keperluan  darurat  biasanya  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Oleh  karena  itu  perusahaan  ini  biasanya adalah perusaan informal. Karena didirikan  atas  dasar  keperluan  mendesak, maka  usaha  ini  jarang  untuk  beralih menjadi  sektor  formal.  Fridel  (2008) tentang  kaitan  antara  kredit  mikro  dan sektor  informal  di  Tepi  Barat,  Palestina menemukan  bahwa  kredit  mikro  tidak memberikan  cukup  dorongan  kepada peminjamnya  untuk  meninggalkan  sektor informal.
Nilai tawar UMKM  yang lemah di mata  perbankan  nasional,  maka  wajar  bila pemerintah menjaga agar UMKM ini dapat terlayani  dengan  menugaskan  bank  milik pemerintah  dalam  hal  ini  Bank  Rakyat Indonesia  untuk  melayani  kredit  mikro.
Sesuai dengan Undang-Undang
no.21/1968 menetapkan ketentuan
pembentikan BRI berdasar pola dan strutur perbankan  yang  digariskan  oleh  UU  no. 14/1967  dan  UU  no.  13/1968  prioritas usaha  BRI  adalah  1)  pemberian  kepada sektor  koperasi  tani  dan  nelayan  yang meliputi : membantu perkembangan koperasi,  terutama  bidang  pertanian  dan perikanan  serta  membantu  kaum  tani  dan nelayan  yang  belum  bergabung  dalam koperasi  untuk  mengembangkan  usahanya di  bidang  pertanian  dan  perikanan,  dan mendorong  serta  membimbing  ke  arah usaha bersama atas azas sendi perekonomian atau perkoperasian 2) membantu  rakyat  yang  belun  tergabung dalam  koperasi  dan  menjalankan  kegiatan dalam  bidang  kerajinan,  perindustrian rakyat  dan  perdagangan  kecil  3)  memberi bantuan  pada  usaha  negara  dalam  rangka pelaksanaan  politik  agraria  4)  pemberian bantuan  pada  usaha  pemerintah  dalam rangka  pembangunan  masyarakat  desa  5) pembinaan  dan  pengawasan  bank  desa, lumbung  desa,  bank  pasar  dan  bank-bank
sejenis berdasarkan petunjuk Bank Indonesia.
Bank  swasta  nasional  biasanya memasuki  bidang  usaha  pemberian  kredit mikro  ini  dengan  melihat  keuntungan potensial  yang  mungkin  dapat  di  capai. Langkanya bank yang melayani pemberian kredit  bagi  usaha  mikro,  maka  tingkat persingan menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan  tingginya  tingkat  suku bunga  yang  di  terapkan  dengan  tingginya tingkat  suku  bunga,  maka  keuntungan yang  didapat  tentu  akan  lebih  baik.  Linne dan  Natikson  (2005)  mengemukakan bahwa fokus kepada tanggung jawab sosial dan  pembangunan  komunitas  hanya  dapat dijalankan  dengan  komitmen  yang  kuat dari  manajemen  bank  senior  dan  hanya dalam  waktu  yang  lama.  Pada  akhirnya keuntungan  menjadi  isu  penting  apabila sumber daya digunakan untuk memperluas  jangkauan  dan  volume  untuk membuat kontribusinya terhadap keuntungannya bank menjadi penting.

## METODE PENELITIAN Metode Penelitian
Metode
pendekatan yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif ( qualitatif approach ).
Spesifikasi  penelitian  adalah  studi  kasus ( case  study ).  Dalam  pendekatan  ini digunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang diamati, baik dalam bahasanya, peristilahannya dan kawasaannya  (Moleong,  1984  :  21).  Oleh karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan dilakukan  observasi  secara  langsung  ke pasar-pasar dan mewawancarai para pedagang yang ada di pasar.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pedagang  pasar  tradisional di  pasar  Tahunan  Kabupaten  Jepara  Jawa Tengah.  Sampel  diambil  secara  purposif baik  terhadap  situasi  sosial  yang  diteliti maupun informan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif,  sehingga  sampel  akan  bergulir terus  untuk  mendapatkan  informasi  yang paling akurat, valid dan mampu memberikan  jawaban  atas    pertanyaan yang  muncul  dalam  penelitian  ini.  Oleh karena  itu  metode  pengambilan  sampel adalah snow ball sampling.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  akan  diambil berasal dari data primer yaitu observasi ke pasar  Tahunan  untuk  mengetahui  kondisi yang  sebenarnya  dan  wawancara  kepada para  pedagang  yang  mengambil  kredit serta  melakukan  wawancara  pada  pemberi kredit.  Data  sekundernya  dicari  melalui berbagai  sumber  seperti  :  media  cetak, elektronik, arsip, brosur. Untuk memperoleh  informasi  yang  semaksimal mungkin  maka  pegumpulan  data  primer dan  data  sekunder  akan  dilakukan  dengan cara pengamatan, wawancara atau pencatatan  peristiwa  yang  terekam  dalam berbagai  tulisan,  arsip  dan  dokumen  yang telah ada. Teknik  wawancara  yang dilakukan adalah wawancara terbuka  yang dibakukan,  yaitu  teknik  wawancara  yang dilakukan
dengan memberikan seperangkat  pertanyaan  yang  disusun dengan hati-hati bertujuan untuk mengambil setiap responden dengan urutan  yang  sama  dengan  kata-kata  yang esensinya sama.

## Teknik Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis induktif, yaitu dimaksudkan bahwa evaluator berupaya menyikapi dengan akal sehat  suatu  situasi  tanpa  mengedepankan harapan  yang  sudah  diduga  sebelumnya perihal  latar  belakang  program  (Patton, 2006).  Data  yang  telah  diklasifikasi  akan dianalisa secara kualitatif, artinya pernyataan atau norma yang telah ditemukan akan dianalisis secara semantik hermeunetik (bahasa yang interpretatif) hal ini  dilakukan  untuk  menangkap  makna
yang  dimiliki  oleh  para  pedagang  pasar maupun narasumber lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Berbagai kredit beserta ciri-cirinya
yang tersedia bagi para pedagang pasar Lembaga  kredit  di  setiap  pasar tradisional  beraneka  ragam,  hal  ini semakin memberi kesempatan bagi pedagang  untuk  memilih  lembaga  mana yang  akan  dimintai  kredit.  Berdasarkan survey  lapangan,  lembaga  kredit  di  Pasar Tahunan terdiri dari DSP, BPR Sungkunan Dana,  LKM  Syariah  (LKMS)  Mu’amalah, Koperasi  Veteran  Republik  Indonesia (KOVERI),  Koperasi  Yayasan  Tri  Karya, dan  terdapat  individu  yang  kebanyakan berasal  dari  Bandung  yang  menggunakan uangnya sendiri untuk dipinjamkan. Berikut  penjelasan  mengenai  lembaga- lembaga kredit tersebut :
1. Danamon Simpan Pinjam (DSP)
Awal  mula  terbentuknya  DSP berfilosofi dari Bank titil, dimana penagihannya  dilakukan  tiap  hari.  DSP didirikan  sejak  tahun  2004  dan  di  Unit Tahunan  didirikan  dan  mulai  beroperasi pada Bulan Juni 2005 beralamat di Pekeng Tahunan  Jepara.  Sistem  pemberian  kredit di  DSP  sebelumnya  dilakukan  survey  ke Dinas Pasar untuk mengetahui kios dan los yang sudah berpengalaman dalam berdagang  selama  5  tahun.  Survey dilakukan H+1 setelah pengajuan kredit ke kios  maupun  di  rumah  pedagang.  Suku bunga berkisar antara 1,5% -3% tergantung besar kecilnya pinjaman. Pinjaman  tanpa  jaminan,  bunga  berkisar antara  2,5%  -  3%,  dan  pinjaman  dengan jaminan, bunga berkisar antara 2%  - 2,5% dan  pinjaman  sebesar  Rp.50.000.000,-. Pinjaman antara Rp.50.000.000,- s.d Rp.100.000.000,-  dengan  bunga  1,5%  - 3%.  Jangka  waktu  pencairan  max  2  hari dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 60 bulan.  Jaminan kredit berupa sertifikat tanah  dan  bangunan,  SIMKL  (Surat  Ijin Memiliki Kios dan Los), BPKB sedangkan persyaratan berupa KTP dan surat keterangan usaha.
Hal-hal yang dinilai dalam pemberian  kredit  yaitu  : Character, Capacity dan Colateral (jaminan).  3C  ini berlaku  bagi  nasabah  yang  meminjam dengan  menggunakan  jaminan.  Nasabah yang  meminjam  tanpa  jaminan  maka penilaian  pemberian  kredit  cukup  dengan 2C  saja.  Sistem  penagihan  di  DSP  ( pick up ) ini dikategorikan menjadi 2 macam :
a. Kolektibilitas 2 Dikatakan  kolektibilitas  2  jika jangka  waktu  tunggakan  1-90  hari. Untuk  tunggakan  dengan  kategori ini  akan  ditagih  oleh  Teller  dan Sales Officer (SO)
b. Kolektibilitas 3
Dikatakan  kolektibilitas  3  jika jangka waktu tunggakan 1-120 hari atau 91 hari keatas. Untuk tunggakan dengan kategori ini akan ditagih oleh Field Collector (FC)
Pada dasarnya nasabah tanpa jaminan  diharuskan  membayar  secara bulanan, tetapi untuk meringankan nasabah  maka  penagihan  dilakukan  setiap hari  dengan  hitungan  angsuran  satu  bulan dibagi  30  hari.  Penagihan  dilakukan langsung  ke  kios  menggunakan  alat  yang nantinya  akan  dimasukkan  kartu  tiap nasabah  untuk  mengetahui  identitas  dan jumlah  tagihannya.  Hal  ini  dilakukan untuk  menghindari  kecurangan.  Transaksi penagihan  dibuktikan  dengan  slip  bukti angsuran.  Jika  dalam  satu  hari  nasabah belum  mampu  untuk  membayar  akan dikenakan denda sebesar 4% dari angsuran.  Denda  ini  diberlakukan  secara harian yang dihitung dari 4% dari angsuran dibagi  30  hari  x  hari  tidak  bisa  bayar. Tidak  setiap  nasabah  mampu  melunasi pinjaman  tepat  pada  tanggal  jatuh  tempo atau  dalam  artian  macet.  Langkah  yang diambil  DSP  yaitu  menjual  jaminan, penagihan intensif, restrukturisasi.
2. LKM Syariah (LKMS) BMT
Mu’amalah
BMT  Mu’amalah  terletak  di  Jl.
Balai  desa  no.2  Tahunan  Jepara  yang
mulai  beroperasi  pada  tanggal  1  Agustus 2001  dengan  modal  awal  dari  anggota pendiri  sebesar  Rp.68.0000.000,-.  Sistem kerja  BMT  Mu’amalah  berpegang  pada prinsip  dasar  yang  berlandaskan  syari’ah yang menjauhkan dari sistem riba, maysir, gharar  yang  melanggar  prinsip  fiqh alghunmu  bil  ghurmi  (keuntungan  mencul bersama  resiko)  atau  al  kharaj  bi  dhaman (hasil  muncul  bersama  beban)  yaitu dengan  sistem  bagi  hasil.  BMT  ini memiliki berbagai macam produk pembiayaan yaitu :
a. Bai Al-Murobahah, pembiayaan penjualan  barang  dengan  ditambah keuntungan yang telah disepakati
b. Bai Bithaman Ajil, jenis pembiayaan harga  asal  ditambah  keuntungan yang  disepakati  dengan  cara  kredit
(angsuran) c. Bai Al-Mudlorobah, jenis pembiayaan  yang  dilakukan  untuk mengadakan perkongsian yang keuntungannya dibagi  sesuai dengan kesepakatan  (jumlah  modal  yang disertakan)
d. Qordul  Hasan,  jenis  pembiayaan tanpa  ada  kesepakatan  pembagian.
Produk  ini  diambil  dari  Baitul  Maal sebagai produk sosial.
Sistem pemberian kredit (pembiayaan) di BMT ini :
1. Nasabah datang ke BMT Mu’amalah
2. Terjadi  kesepakatan  (akad)  antara pihak  nasabah  (peminta  kredit)  dan BMT  Mu’amalah  dimana  didalamnya termasuk frekuensi pembayaran, jangka  waktu  pembayaran,  prosentase bagi hasil.
3. Persyaratan  KTP,  memiliki  kios  atau los di pasar (berdasarkan hasil survey) untuk pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,-  s.d  Rp.1.500.000,-. Untuk  pembiayaan  >  Rp.1.500.000,- s.d Rp.5.000.000,- persyaratan ditambah dengan SIMK atau Surat Ijin Memiliki Kios
4. Sistem  pembayaran  dilakukan  dengan cara  ditagih  ke  kios  pasar  dan  itupun
harus didasarkan pada akad. Pembayaran  dicatat  dalam  bentuk buku  tabungan  dan  selain  itu  juga menerima tabungan.
5. Dana  pinjaman  dapat  cair  dalam jangka waktu 1 hari, jika dana di BMT Mu’amalah  tidak  ada  atau  tidak mencukupi,  BMT  ini  bekerja  sama dengan  BMT  lain  untuk  menyediakan dana.
6. Jangka  waktu  pembiayaan  maksimal satu tahun.
7. Jika  nasabah  belum  dapat  membayar tidak  dikenakan  denda  dan  biaya administrasi
8. Jika  terjadi  macet  dilakukan  Akad Ulang
3. Koperasi  Veteran  Republik  Indonesia
(KOVERI)
Dalam  memberikan  kredit  pihak pemberi kredit mendatangi dan menawarkan  kredit  pada  pedagang  pasar. Mekanisme  pengambilan  kredit  bagi pedagang pasar memiliki persyaratan yang mudah  hanya  KTP  dan  walaupun  tidak adapun  tidak  menjadi  masalah  serta  tanpa jaminan. Pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 5% dan diangsur sebanyak 24 kali angsuran  (tergantung  kesepakatan  dengan pedagang).  Biasanya  angsuran  ini  lunas dalam jangka waktu 6 bulan.
4. Koperasi Yayasan Tri Karya Sistem  Koperasi  ini  hampir  sama dengan Koperasi Veteran Republik
Indonesia  (KOVERI)  hanya  saja  biaya administrasi  yang  dikenakan  sebesar  1% dan  diangsur  sebesar  25  kali.  Baik Koperasi  Veteran  Republik  Indonesia (KOVERI)  maupun  Koperasi  Yayasan  Tri Karya  sering  disebut  oleh  pedagang  pasar sebagai Bank Titil.
5. Koperasi  Serba  Usaha  (KSU)  Kartika Artha Pati Pinjaman sebesar Rp.500.000,- dikenakan  biaya  administrasi  sebesar  3%.
Diangsur  10  kali  sebesar  Rp.60.000,- setiap minggu.
6. Kredit Perkumpulan Orang Batak Perkumpulan yang dimaksud disini bukan  perkumpulan  organisasi  akan  tetapi dalam  menjalankan  usaha  kredit  mereka bertindak sebagai individu dan menggunakan dana pribadi. Sistem pemberian  kredit  ini,  misal  pinjaman sebesar Rp.500.000,- tanpa biaya administrasi.  Dengan  besarnya  angsuran fleksibel,  sekali  angsuran  bisa  sebesar Rp.25.000,-  bisa  Rp.50.000,-.  Asalkan dilunasi sebesar Rp.600.000,- dalam jangka waktu 1 bulan.
7. BPR Sungkunan Dana
Sistem  pemberian  kredit  di  BPR terdiri  dari  2  macam  yaitu  :  a)  Bulanan, angsuran  diangsur  tiap  bulan  sesuai dengan  tanggal  penerimaan  uang  yaitu pokok  dan  bunga.  Suku  bunga  sebesar 2,5%  dengan  jangka  waktu  pinjaman maksimal 12 bulan. b) Musiman, angsuran dibayar setiap bulan, hanya bunganya saja dan  pokok  dibayar  pada  saat  jatuh  tempo (sesuai  dengan  jangka  waktunya).  Suku bunga  sebesar  3%  dengan  jangka  waktu pinjaman 4 bulan. Jaminan dan persyaratan diantaranya  BPKB,  sertifikat  tanah,  SIUP Pasar, foto kopi KTP suami istri, foto kopi kartu keluarga, foto kopi jaminan. Pengajuan  kredit  disetujui  setelah  survei lapangan terlebih dahulu untuk melihat :
1. Character, menyangkut  integritas  dan kejujuran  seseorang  yang  dideteksi dari  catatan  masa  lalu,  latar  belakang keluarga dan pola kehidupannya
2. Capacity, kemampuan untuk membayar kembali
3. Capital, modal  sendiri  yang  dimiliki calon debitur
4. Colateral, aset  calon  debitur  yang dapat  dipakai  sebagai  agunan  kredit yang diharapkan dapat menjadi jaminan  bagi  pengembalian  kredit, bunga serta beban.
5. Condition, k ondisi yang mempengaruhi  calon  debitur  yang
selanjutnya dapat mempengaruhi kemampuan  dan  kemauan  untuk membayar utang.
Besarnya  kredit  untuk  pedagang pasar di BPR ini berbeda dengan kalangan umum.  Bagi  pedagang  pasar  besarnya kredit  berada  dikisaran  Rp.1.000.000,-  s.d Rp.7.500.000,-.  Jangka  waktu  pencairan kreditpun  dibedakan  antara  nasabah  baru dengan  nasabah  lama.  Jangka  waktu pencairan  kredit  nasabah  baru  2-3  hari (tergantung  survei  lapangan),  nasabah lama 1-2 hari. Pembayaran angsuran wajib dilakukan  di  kantor  dan  jika  terlambat bayar akan dilakukan a) kunjungan debitur yaitu  di  pasar  atau  di  rumah  b)  melalui surat  panggilan  bagi  debitur  yang  sulit  c) melalui  aparat  atau  dinas  yang  ada ikatannya  d)  penarikan  atau  penyitaan jaminan.
Perbandingan berbagai macam lembaga kredit yang ada di Pasar Tahunan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Peranan DSP bagi pedagang pasar
Usaha memberikan pinjaman kepada  para  pedagang  pasar  merupakan usaha  yang  menguntungkan.  Hal  ini terbukti dengan banyaknya lembaga pemberi kredit yang memberikan pinjaman kepada  para  pedagang  pasar  di  Pasar Tahunan Jepara, berdasarkan survey lapangan setidaknya terdapat tujuh lembaga yang bersedia memberikan keperluan  kredit  kepada  para  pedagang pasar  seperti  yang  sudah  disebutkan  di atas.  Hal  lain  yang  dapat  dijadikan  tolok ukur adalah tingkat kesejahteraan pegawai lembaga  pemberi  kredit.  Kesejahteraan yang  mereka  nikmati  mencerminkan bahwa  usaha  ini  adalah  usaha  yang
menguntungkan, seperti pernyataan seorang pedagang pasar terhadap kesejahteraan  yang  dinikmati  salah  satu lembaga pemberi kredit yaitu perkumpulan orang batak sebagai berikut :
“...Sekarang  ini  malah  tukang kredit  -  tukang  kredit  Batak  itu  kaya, mereka  bisa  mengambil  perumahan  yang bagus-bagus dan punya mobil...(Ibu pedagang asesoris)
Mengambil kredit merupakan pilihan  yang  harus  dipikirkan  secara matang, diharapkan mempunyai kegunaan.
Kehati-hatian  merupakan  prinsip  yang dipegang. Perhitungan kemampuan membayar  kredit  yang  sudah  diperoleh disertai  kemampuan  membaca  situasi usaha tidak boleh dikesampingkan. Pedagang  pasar  memutuskan  mengajukan pinjaman dengan rasionalitas yang cermat, seperti pernyataan dibawah ini :
“...Mengambil  kredit  seperti  ini hanya  untuk  tambahan-tambahan  saja, kalau ada kekurangan, kalau usaha sedang kurang lancar, jadi tidak berani mengambil banyak-banyak,  untuk  apa  ?  wong  cuma berdagang  seperti  ini  saja  kok  mengambil kredit  banyak-banyak,  yang  benar  itu  ya kalau bisa tidak usah mengambil kredit...(Ibu pedagang ayam)
“...Mengambil  kredit  seperti  itu malah  menambah  pusing  saja,  kalau  ada uang  biasanya  dipakai  untuk  kulakan, malah  jadi  mikir  cicilan  juga,  iya  kalau pasarnya lagi ramai, kalau lagi sepi seperti ini kan repot...(Ibu pedagang plastik)”
Tabel 1. Perbandingan Berbagai Macam Lembaga Kredit yang Ada di Pasar Tahunan No Keterangan DSP BPR SungkunanDana KOVERI (Bank Titil) Koperasi Yayasan Tri Karya (Bank Titil) KSU Kartika Artha Pati LKMS Mu’amalah Perkumpulan Orang Batak 1 Persyaratan KTP dan surat keterangan usaha Foto kopi KTP Suami Istri Foto kopi Kartu Keluarga Foto kopi Jaminan Foto kopi KTP Foto kopi KTP Foto kopi KTP Foto kopi KTP Tidak Ada 2 Jaminan Jaminan kredit berupa Sertifikat tanah dan bangunan, SIMKL (Surat Ijin Memiliki Kios dan Los), BPKB, Sertifikat kios BPKB Sertifikat Tanah SIUP Pasar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak ada Tidak Ada 3 Jangka Waktu Pinjaman 60 bulan Tergantung jenis pinjaman a. Bulanan max 12 bulan b. Musiman 4 bulan 24 kali angsuran Maksima l 6 bulan 25 kali angsuran Maksimal 6 bulan 10 kali angsuran Maksimal 6 bulan Maksimal 1 tahun 1 bulan 4 Jangka Waktu Pencairan Kredit Maksimal 2 hari Tergantung jenis nasabah Nasabah Lama 1-2 hari Nasabah Baru 2-3 hari Langsun g Cair Langsung Cair Langsung Cair 1 – 2 hari Langsung Cair 5 Survey Nasabah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada
6 Penilaian Survey Tergantung ada dan tidaknya jaminan Tanpa jaminan 2C Dengan Jaminan 3C Dinilai berdasarkan 5C Memiliki lapak dan kios Memiliki lapak dan kios Memiliki lapak  dan kios Memiliki lapak dan kios Memiliki lapak dan kios 7 Biaya Administrasi - - 5% 1% 3% Tidak Ada Tidak Ada 8 Denda Denda  harian  yang  dihitung dari  4%  dari  angsuran dibagi 30 hari x jumlah hari tidak bisa bayar Tidak  Ada,  tetapi  ada tindakan lebih lanjut Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 9 Suku Bunga Tanpa  jaminan  bunga  2,5% sampai  dengan  3%  atau antara 30% - 36% setahun Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- bunga  1,5%-3%  atau  antara 18%-36% setahun dengan jaminan bunga berkisar  antara  2%-2,5% atau antara 24%-30% setahun dan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- Tergantung jenis pinjaman a. Bulanan  2,5%  atau 30% setahun b. Musiman  3%  atau 36% setahun Pinjam 100 rb Diangsur 5 rb untuk 24 kali angsuran 20% sebulan 40% setahun 40% setahun Tidak ada suku  bunga tetapi  bagi hasil 120% setahun 10  Sistem Penagihan Ditagih  setiap  hari  ke  kios- kios Nasabah  wajib  datang ke kantor Ditagih setiap hari ke kios-kios Ditagih harian  atau mingguan Ditagih harian  atau mingguan Penagihan tergantung akad Ditagih setiap hari ke kios-kios
Banyaknya
pilihan lembaga
pemberi kredit, juga memberikan kesempatan  kepada  para  pedagang  pasar untuk  memilih  dan  mempertimbangkan lembaga  manakah  yang  akan  mereka jadikan  sumber  pinjaman.  Para  pedagang pasar  sudah  mengetahui  lembaga  pemberi kredit  tersebut  beserta  produknya  masing- masing,  sekalipun  mengajukan  kredit biasanya  dilakukan  dengan  pertimbangan yang matang, namun  mencoba mengambil kredit  dari  pilihan  yang  baru  merupakan sebuah kewajaran,
”...kemarin  teman  saya  malah  mengambil kredit  dari  sumber  yang  baru  lagi,  harian mungkin pembayarannya...( Ibu Ali ) ”
Tidak semua pedagang pasar terbiasa  mengambil  kredit,  kuat  tidaknya permodalan
yang mereka
miliki merupakan faktor yang menentukan apakah  mereka  akan  mengajukan  kredit atau  tidak.  Pedagang  dengan  modal  yang kuat  dan  sudah  mapan  tidak  terlalu membutuhkan  kredit.  Biasanya  pedagang bermodal  kuat  ini  digolongkan  sebagi pedagang  besar.  Sebaliknya,  pedagang kecil  merupakan  pihak  yang  sangat membutuhkan  kredit.  Hal  ini  dapat  dilihat di  Pasar  Tahunan  Jepara,  para  pedagang yang  menempati  lantai  bawah  pasar, kebanyakan  adalah  pedagang  besar  yang sudah  kuat  permodalannya,  banyak  dari mereka  yang  tidak  mengambil  kredit. Sebaliknya  para  pedagang  kecil  yang menempati  lantai  atas  pasar  kebanyakan mempunyai  kredit,  seperti  pernyataan dibawah ini :
” ...Kalau pedagang di pasar bagian bawah kan  pedagang  yang  sudah  besar  dan modalnya  besar,  kalau  yang  mengambil banyak  pedagang  sayur  kan  karena memang pedagang-pedagang kecil...seperti pedagang sayur, pedagang ikan...(Ibu Ali)”
”...Pedagang-pedagang kecil di sini banyak mengambil kredit...(Ibu penjual sembako)”
Kredit yang diperoleh para pedagang  pasar  tidak  selalu  digunakan untuk  keperluan  usaha,  keperluan  lain diluar  usaha  sering  menjadi  alasan  untuk mengambil  kredit.  Keperluan  seperti membangun  rumah,  membiayai  sekolah anak,  bahkan  hanya  untuk  menyumbang hajatan  dikampung  sering  menjadi  alasan. Bahkan  peneliti  mendapati  bahwa  lebih banyak  pedagang  yang  mengambil  kredit untuk  alasan  di  luar  usaha  daripada  untuk keperluan  usaha.  Contohnya  dapat  dilihat dari pernyataan-pernyataan dibawah ini :
”...Kredit  yang  untuk  usaha  ada,  yang untuk  keperluan  rumah  tangga  juga  ada, kalau  saya  mengambil  kredit  untuk keperluan rumah...untuk memenuhi keperluan  undangan  hajatan  kalau  sedang musim...(Ibu Ali)”
”...Kalau  sedang  musim  hajatan,  banyak yang punya hajat kan saya jadi kewalahan, kemudian  saya  mengambil  kredit,  biaya sekolah  untuk  anak  tidak  ada,  saya mengambil  kredit...(Ibu  pedagang  jajan pasar)...”
“...Saya  mengambil  kredit  untuk  membeli motor,  tidak  untuk  dagangan.  Kalo dagangan  saya  disetori  sama  orang,  kalo jajanan  saya  sisa  atau  tidak  terjual  akan dikembalikan lagi kepada penyetor jajan...(Ibu pedagang jajan pasar)....”
”...Saya mengambil kredit untuk membangun  rumah,  terus  kemarin  saya ambil  lagi  20  juta  untuk  keperluan  anak saya,  kredit  itu  untuk  jangka  waktu  3 tahun...(Ibuke tahu gendut)”
Walaupun sebagian besar pedagang mengambil  kredit  untuk  keperluan  di  luar usaha,  namun  tetap  terdapat  pedagang yang  meminjam  kredit  untuk  keperluan usaha,  misalnya  untuk  modal  awal    untuk berdagang,  seperti  pernyataan  dibawah  ini :
”...Saya  mengambil  kredit  untuk  usaha, untuk  dagang,  untuk  modal  anak  saya berjualan sayuran di pasar bagian atas...Kredit  itu  untuk  anak  saya,  tetapi saya  yang  membayar  cicilannya...(Bapak penjaga toilet pasar)”
Kegunaan  lain  peminjaman  kredit untuk  keperluan  usaha,  adalah  untuk membeli barang dagangan, atau yang biasa disebut  kulakan.  Biasanya  para  pedagang dipinjami  dahulu  barang  dagangan,  yang dilunasi  setelah  laku  atau  dalam  jangka waktu  tertentu,  tidak  dengan  pembayaran cash,.  Model  seperti  ini  dalam  bahasa setempat  disebut  dengan  istilah  ”ngalap nyaur”.  Namun  tidak  semua  pedagang menerapkan  model  seperti  ini.  Seorang pedagang  yang  dagangannya  tahan  lama bisa  membeli  dalam  jumlah  yang  banyak untuk persediaan beberapa waktu.
Membeli  dalam  partai  besar  seperti  ini membutuhkan  uang  yang  besar,  yang terkadang  harus  dibantu  oleh  pinjaman  , seperti dibawah ini :
”...Saya  mengambil  kredit  untuk  modal usaha,  ya  untuk  kulakan,  kadang  kalau kulakan sampai habis jutaan...(Ibu Munta’i) ”
Contoh  lainnya  dari  penggunaan  kredit untuk  kepentingan  usaha  adalah  untuk memberi persenan kepada para pelanggan. Di  Pasar  Tahunan  Jepara,  merupakan kebiasaan  para  pedagang  di  sana  untuk memberikan persenan kepada para pelanggannya  pada  saat  Hari  Raya Lebaran.  Pemberian  itu  bertujuan  untuk mengikat  para  pelanggan  agar  tidak berpindah  ke  kios  /  tempat  lain.  Bahkan dalam  masa  Lebaran  permintaan  akan kredit bagi para pedagang pasar meningkat untuk  memberikan  persenan  tersebut, seperti dalam pernyataan dibawah ini:
”...Kalau  habis  lebaran  begini  banyak pedagang  yang  mengambil  kredit,  untuk memberi persenan kepada para pelanggannya,  kalau  tidak  diberi  persenan
nanti  akan  beralih  tidak  berbelanja  disini lagi...(Ibu pedagang sayur dan sembako)”
Mengapa para pedagang banyak memanfaatkan  kredit  untuk  keperluan  di luar  usaha?  Hal  ini  mungkin  dikarenakan usaha  yang  dijalani  sudah  berkembang baik,  sehingga  tidak  perlu  lagi  dibantu dengan  kredit.  Seperti  dalam  pernyataan dibawah ini :
”...Saya  itu  kalau  mendapat  kredit  itu untuk  keperluan-keperluan  membeli  tanah atau  yang  lainnya,  kalau  dulu  memang mengambil  kredit  untuk  modal  usaha, tetapi  sejalan  dengan  kemajuan  usaha, sudah  tidak  perlu  lagi  kredit  untuk  modal usaha,  makanya  sekarang    kalau  ngambil pinjaman  untuk  beli  tanah  atau  lainnya ...(Ibu pedagang nasi)”
”...Tujuan  saya  mengambil  kredit  untuk biaya  sekolah  anak,  jika  punya  hutang otomatis saya akan bekerja lebih giat...(Ibu pedagang tempe)”
Dalam  persepsi  para  pedagang pasar,  lembaga  penyalur  kredit  yang bernaung  dalam  koperasi  atau  yang  biasa disebut  bank  titil  hanya  melayani  kredit untuk  jumlah  kecil  saja,  hal  ini  terkadang dilihat  oleh  para  pedagang  sebagai perbedaaan  pangsa  pasar,  koperasi  yang biasa  disebut  bank  titil  dan  perorangan pemberi  kredit  seperti  perkumpulan  batak dilihat  oleh  para  pedagang  sebagai pemberi  kredit  dalam  jumlah  kecil, sedangkan  pihak  bank,  seperti  BPR  dan DSP  dilihat  sebagai  pemberi  pinjaman dalam jumlah besar, seperti dalam pernyataan dibawah ini :
”...Kalau  bank  titil  itu  kan  cuma  untuk sayuran,  maksudnya  jumlahnya  kecil, hanya  seratus-dua  ratus  ribu  saja...(Bapak Penjaga Toilet Pasar)”
”...Nggak  berani  saya  ngambil  di  bank- bank  itu,  itu  kan  untuk  yang  pinjaman- pinjaman  besar,  kalau  saya  kan  perlunya
pinjaman kecil-kecilan, seratus, dua ratus(ribu),  jadi  pinjamnya  ya  di  orang- orang itu...(Ibu pedagang ayam)”
“  ...Kalo  saya  ndak  mau  pinjam  ke  Bank Titil,  wong  saya  butuh  modal  yang  besar, jadi  saya  lebih  senang  pinjam  di Danamon...(Ibu penjual nasi)”
Kecepatan pelayanan dalam memberikan kredit sangat dibutuhkan oleh para  pedagang  pasar.  Hampir  semua pemberi  kredit  di  Pasar  Tahunan  Jepara mampu  memberikan  kredit  dalam  waktu yang  singkat.  DSP  mampu  beradaptasi terhadap  hal  ini,  pencairan  kredit  yang cepat,  membuat  para  pedagang  merasa nyaman  dengan  layanan  DSP,  cepatnya pencairan  kredit  dapat  dilihat  dalam pernyataan berikut :
”...Kalau  di  Danamon  itu  cepat  cairnya, seminggu,  malah  kadang  kurang...(Ibu penjual pedagang sembako)”
Pernah  dalam  satu  kasus  seorang pedagang tidak dapat mencairkan kreditnya  dalam  waktu  yang  cepat, ternyata  hal  ini  bukan  karena  pelayanan yang lamban dari DSP, namun dikarenakan  kurangnya  persyaratan,  yaitu KTP  si  pedagang  sudah  tidak  berlaku sehingga  harus  di  buat  KTP,  yang  baru, seperti dalam pernyataan di bawah ini
”...Saya  sampai  menunggu  selama  dua bulan  sampai  pinjaman  saya  cair  di Danamon,  hal  itu karena saya tidak punya KTP, jadi harus menunggu mengurus KTP dulu...(Ibu Ngaryati)”
Pedagang  pasar  nampaknya  tidak cocok  dengan  sistem  angsuran  bank  yang umumnya dilakukan secara bulanan. Pedagang  pasar  mungkin  telah  terbiasa dengan  model  angsuran  yang  dilakukan setiap hari atau mingguan yang selama ini dilakukan  oleh  koperasi  atau  yang  biasa disebut  bank  titil,  jauh  sebelum  adanya layanan  perbankan  kepada  para  pedagang
pasar.  Pembayaran  angsuran  setiap  hari mungkin  juga  sesuai  dengan  pendapatan yang  mereka  peroleh  secara  harian. Sehingga  walaupun  jumlah  angsurannya sama,  pembayaran  secara  harian  lebih terasa  ringan  bagi  mereka  daripada  secara bulanan, seperti dalam pernyataan dibawah ini :
”...Kalau  dulu  saya  pernah  mengambil kredit  di  BRI,  mengangsurnya  tiap  bulan sekali, jadi terasa berat, kalau kredit-kredit yang sekarang banyak terdapat di pasar itu kan  ditagihi  setiap  hari,  jadi  terasa  ringan membayarnya...(Ibu  As  penjual  telur puyuh)
Pada dasarnya nasabah DSP (tanpa jaminan)  diharuskan  untuk  membayar secara  bulanan,  tetapi  untuk  meringankan nasabah  penagihan  dilakukan  setiap  hari dengan  hitungan  angsuran  satu  bulan dibagi  30  hari.  Walaupun  ada  beberapa model  penarikan  yang  diterapkan  oleh DSP,  dapat  harian,  mingguan  dan  dapat pula secara bulanan. Akan tetapi membayar secara harian lebih disukai oleh para  pedagang  karena  dianggap  ringan seperti dalam pernyataan berikut :
”...Kalau ditariknya setiap hari itu kan jadi terasa  lebih  ringan  daripada  kalau  ditarik sebulan  sekali  kan  langsung  terasa,  ya seperti  Danamon  itu  kan  nariknya  setiap hari...(Ibu penjual bumbu pawon)
”...  Memang  saya  yang  menyuruh petugasnya  menarik  setiap  hari,  memang sebenarnya aturannya bebas, boleh bulanan, boleh mingguan...(Bu Ngaryati)”
Petugas  yang  berkeliling  di  pasar (pick  up)  setiap  hari  juga  mempunyai keuntungan lain, kedekatan mereka dengan pedagang,  mampu  meminimalkan  biaya informasi,  sehingga  pedagang  pasar  yang menginginkan  kredit  tidak  perlu  mencari tahu  keluar  pasar,  hal  ini  menimbulkan keuntungan  baik  bagi  DSP  maupun  para
pedagang pasar sebagai nasabahnya, seperti dalam pernyataan dibawah ini :
”...Saya  memilih  mengambil  pinjaman  di Danamon  karena  petugasnya  ada  di  pasar setiap hari, ketika saya sedang butuh dana, ada  petugasnya  yang  datang  menawarkan pinjaman...kalau masalah bunga saya tidak mengerti  perhitungannya...(Bapak  penjaga toilet pasar)”
“ ... Memang banyak yang memberi kredit, tapi kalo disuruh ngitung lebih menguntungkan  yang  mana  saya  ndak bisa.  Saya  ngambil  kredit  di  Danamon karena  saya  berkali-kali  didatangi  sama petugas  Danamon  dan  pintar  ngomong ditambah  lagi  pas  saya  lagi  butuh  uang ...(Bapak pedagang sayur dan sembako)”
Jika  selama  penagihan  nasabah dapat  membayar  lancar,  oleh  DSP  akan diberikan  tambahan  kredit  tanpa  adanya syarat  tambahan  walaupun  kreditnya belum lunas, seperti pernyataan berikut ini :
”...Kalo di DSP kalo membayarnya lancar akan  diberi  tambahan  kredit,  ini  saya dikasih tambahan...(Ibu penjual kain troso)”
Keuntungan  lain  dari  petugas  yang datang  ke  pasar  setiap  hari  adalah memudahkan  para  pedagang  pasar  untuk menabung.  Para  pedagang  pasar  biasanya rajin  dalam  menabung.  Hal  tersebut terungkap  dalam  beberapa  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Petugas  di LKMS  Tahunan  dan  koperasi  atau  bank titil  biasanya  juga  menerima  tabungan yang  dititipkan  oleh  para  pedagang,  hal serupa  juga  terjadi  di  DSP,  seperti pernyataan berikut ini :
”...  Kalau  di  tagih  setiap  hari  itu  malah kalau  ada  kelebihan  pendapatan  bisa ditabungkan  sekalian,  saya  malah  senang tidak perlu datang langsung ke
Danamon...(Ibu penjual sayuran dan sembako)”
”....Saya  tidak  mengambil  kredit  di Danamon,  kalau  di  Danamon  saya  cuma menabung...( Ibu pedagang sembako)”
Para pedagang pasar biasanya tidak terlalu memperhitungkan suku bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang mereka terima,  hal  ini  mungkin  dikarenakan mereka  telah  terbiasa  membayar  bunga tinggi  dari  pemberi  kredit  seperti  koperasi atau bank titil yang sudah lama beroperasi di  pasar-pasar,  seperti  dapat  dilihat  pada tabel  1.1  di  atas.  Namun  terdapat kesadaran  pula  dari  beberapa  pedagang tentang  pentingnya  suku  bunga  pinjaman, dan suku bunga  yang terlalu tinggi,  malah menjadi  bumerang  yang  dapat  merugikan usaha mereka. Seperti misalnya cerita yang mereka katakan tentang beberapa pedagang  di  Pasar  Pecangaan,  sebuah pasar  disebelah  selatan  Kota  Jepara,  yang harus  gulung  tikar  karena  terjerat  kredit yang  diberikan  oleh  perkumpulan  orang batak, seperti pernyataan sebagai berikut :
”...Kalau  yang  Batak  itu  kan  terlalu  besar bunganya,  itu  lho  yang  ditarik  setiap  hari, sama  kayak  bank  titil....jadi  malah  seperti menjerat leher pedagang...Di pasar Pecangaan  itu  banyak  pedagang  yang bangkrut karena terjerat utang pada orang- orang Batak itu...(Ibu penjual kain troso)”
Oleh  karena  itu  maka  salah  satu peran  DSP  bagi  pedagang  pasar  adalah memberikan  kredit  dengan  suku  bunga yang  wajar.  Suku  bunga  yang  diberikan oleh  DSP  adalah  yang  paling  murah diantara  lembaga  pemberi  kredit  lain,  hal ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1  di  atas. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dengan berbagai  macam  teknik  dan  metode pemberian kredit.
DSP mampu memberikan keuntungan dan dapat memajukan  usaha  pedagang  pasar  dalam hal  ini  adalah  pedagang  dengan  modal yang cukup besar. Salah satu inovasi yang
sangat  sesuai  yang  dilakukan  oleh  DSP adalah kemauan untuk menerima sertifikat kios  sebagai  jaminan kredit, hal  ini sangat sesuai untuk pedagang pasar.

## V. KESIMPULAN
1. Pedagang pasar menggunakan perhitungan  yang  matang  dan  rasional dalam  meminjam  kredit  dalam  artian perhitungan  kemampuan  membayar, akan
tetapi mereka kurang memperhatikan tingkat bunga
pinjaman.
2. Pedagang  dengan  modal  kecil  lebih memerlukan  kredit  daripada  pedagang dengan  permodalan  yang  besar  atau kuat.
3. Pedagang  dengan  modal  kecil  banyak yang  mengambil  kredit  di  Bank  titil dengan  jumlah  pinjaman  yang  relatif kecil.  Sedangkan  pedagang  dengan modal  yang  besar  (memiliki  kios) cenderung  untuk  tidak  mempunyai kredit  atau  jika  membutuhkan  kredit lebih  memilih  untuk  meminjam  di Bank dengan jumlah yang cukup besar.
4. Kredit yang diambil oleh para pedagang  pasar  banyak  dipakai  untuk keperluan  di  luar  usaha,  misalnya untuk  memperbaiki  rumah,  biaya sekolah  anak  atau  untuk  sumbangan hajatan.
5. Peran DSP dalam memberikan keuntungan  bagi  para  pedagang  pasar antara lain :
a.    Kemudahan  yaitu  penagihan  dapat dilakukan sesuai dengan permintaan  nasabah  dapat  harian, mingguan ataupun bulanan,
petugas langsung mendatangi nasabah  atau  dapat  disebut  dengan istilah  jemput  bola,  nasabah  tidak perlu  datang  ke  DSP,  selama penagihan nasabah dapat melakukan  transaksi  menabung, diberikan tambahan kredit walaupun  kredit  belum  lunas  atau belum jatuh tempo
b.  Tingkat  suku  bunga,  memberikan kredit  dengan  suku  bunga  yang
wajar  bagi  para  pedagang,  dan merupakan suku bunga yang paling murah apabila dibandingkan dengan  lembaga  pemberi  kredit lainnya
c. Persyaratan,  dapat  menggunakan jaminan dan tanpa jaminan
d. Kecepatan  pelayanan,  dana  kredit cair  dalam  jangka  waktu  maksimal 2 hari.
6. Pinjaman yang dipakai untuk keperluan  usaha  memiliki  kegunaan penting  bagi  usaha  yang  mereka jalankan, pinjaman ini biasanya dipakai untuk memperkuat permodalan,  memberikan  persenan kepada  para  pelanggan,  dan  juga untuk  membeli  barang  dagangan dalam  partai  besar.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  dengan  berbagai macam  teknik  dan  metode  pemberian kredit.  DSP  mampu  memberikan keuntungan  dan  dapat  memajukan usaha  pedagang  pasar  dalam  hal  ini adalah  pedagang  dengan  modal  yang cukup besar
SARAN DAN

## IMPLIKASI KEBIJAKAN
1. Pemerintah  hendaknya  menggalakkan beberapa  Bank  untuk  ikut  menangani sektor UMKM, agar terdapat persaingan  di  beberapa  Bank  nasional. Sehingga  layanan  perbankan  pada sektor mikro semakin kompetitif.
2. Memberikan penyuluhan tentang penghitungan suku bunga karena biasanya para pedagang kurang memahami.
3. Pemerintah  hendaknya  menjembatani agar  perbankan  lebih  fleksibel  dalam memberikan  kredit  pada  usaha  mikro terutama  dalam  hal  persyaratan  dan jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahluwalia,  2008,  Kredit  Besar  Untuk
Bisnis Besar, diakses dari www.inilah.com  pada  25  Maret
2008
Bislev,  Ane  Katrine,  2002,  “Women
Networks and Microcredit in
Yunnan”. Workingpaper.
Department  of  East  Asian  Studies,
Aarhus University, Denmark
Budiman,  2003,  Mikrokredit  :  “Tinjauan
Atas Perguliran Dana Untuk Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis no  1 jilid 8
Ching, Syeven dan Dora Hsu, 2006, “Loan
Pricing  Behavior  of  Financial Institutions--Empirical  Study  from SME Non-Securitized Transactions”, Review of Financial
Risk Management .
Curran,  Linne dan  Nancy Natilson,  2005,
Case  Study  of  Profitability  of
Microfinance in Commercial Banks.  Hatton  National  Bank, diakses dari www.eldis.org pada 25 Maret 2008 Cziráky, dario, Sanja Tišma dan Anamarija Pisarović, 2005, “Determinants  of  the  Low  SME Loan-Application Approval Rate in Croatia”. Small Business
Economics , Volume 25, No 4, Hal. 347-372
Fridel,  Mikael,  2008,  Microcredit  and  the informal  sector  on  the  West  Bank, Do  microcredit  activities  provide enough stimulus to lead  businesses away from informal sector characteristics,  Master's  Thesis, Uppsala University.
Gow,  Katrhyn  M,  2001,  “How  Acces  To Microfinance and Education
Through  Technology  can  Alleviate Poverty in Third World Countries”, International  Journal  of  Economic Development , Vol.3 No.1 Hal.1- 20
Harahap  Arwin,  2007,  “Peranan  Bank
Perkreditan  Rakyat  Syariah  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Usaha Kecil, Serta Hubungannya Terhadap Pengembangan Wilayah”, Thesis, Program Pascasarjana  Universitas  Sumatra
Utara, Medan
Djoko  Retnadi  ,2006,  Mempersempit Kesenjangan  Kebijakan  Moneter dengan  Sektor  Riil,  diakses  dari www.iei.or.id/    pada  25  Maret 2008
Djoko  Retnadi  ,2007,  Peran  Kredit
UMKM 2007, Peluang dan Tantangan, Economic Review  No. 207 Kasmir,  2003, Bank  dan Lembaga Keuangan  Lainnya,  RajaGrafindo
Persada, Bandung
Kompas,  2005,  Bank  Danamon  Makin Gencar  Kembangkan  Unit  Simpan
Pinjam
Moleong, Lexy,J, 1988, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung
Mulyati,  TS,  Sri,  2004,  Menuju  Industri Bank  Perkreditan  Rakyat  yang Sehat dan Berkelanjutan, Kompas
Norman  MacIsaac,  1997.  "The  Role  of Microcredit  in  Poverty  Reduction and  Promoting  Gender  Equity," South  Asia  Partnership  Canada, Strategic  Policy  and  Planning Division,  Asia  Branch  Canada
International  Development  Agency diakses di www.acdi- cida.gc.ca/index-e.htm.  pada  25 Maret 2008
Patton,  Michael  Quinn,  2006,  Metode Evaluasi Kualitatif, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
RAM  Consultancy  Services  Sdn  Bhd. 2005  ,  “SME  Acces  to  Financing: Addresing The Suply Side of SME Financing”,  REPSF  Project  No. 04/003  Final  Main  Report  diakses dari    pada  www.aadcp-repsf.org pada 25 Maret 2008.
Riskayanto  dan  Sulistiyowati  ,  2006, Determinan penyaluran akredit Pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) Melalui BPR, diakses dari ejournal.gunadarma.ac.id.  pada  25 Maret 2008 Tempointeraktif, 2005, Kredit Bank
Perkreditan  Rakyat  Tumbuh  53
Persen
Tene,  Carmen,  2002  ,  Microcredit  and Social  Capital  among  Indigenous Women  in  the  Andean  Countries  ,
LCR Sustainable Development
Working Paper No. 20 world bank.
Wijaya, Faried, dan Soetatwo Hadiwigeno, 1999, Lembaga-Lembaga Keuangan san Bank; Perkembangan , Teory Dan
kebijakan, BPFE, Jogjakarta