## KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT BALI

## Ni Putu Yunika Sulistyawati
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar Email : putu_yunika@yahoo.com

## Abstrak
Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan dan bagi keluarganya maupun lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu akan  menimbulkan  banyak  pertentangan-pertentangan  diantara  keluarga  maupun  didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam  sistem  pewarisan  menurut  hukum  adat  Bali  dan  untuk  mengetahui  penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode emperis. Dari   hasil penelitian dan pembahasan diatas Anak diluar kawin yang tidak diakui oleh laki-laki yang menghamili ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan lelaki tersebut.Anak yang lahir tersebut hanya  mempunyai  hubungan  hukum  dan  berkedudukan  sebagai  anak  dari  ibunya. Kedudukan anak diluar kawin yang tidak diakui dipandang lebih rendah oleh masyarakat hukum, dan secara yuridis mempunyai hak-hak yang kurang jika dibandingkan dengan anak sah. Anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya,  tetapi  seringkali  ayah  biologis  dari  anak  tersebut  juga  memberikan  sesuatu  dari barang  harta  kekayaanya.  Sehingga  anak  diluar  kawin  perlu  ada  perlindungan  hukumnya karena  semua  anak  berhak  atas  haknya.  Selain  anak  diluar  kawin  memiki  hak,  adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan.Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada pewaris misalnya ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan (Ngaben).
Kata kunci : Kedudukan Anak Diluar Kawin, Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali

## Abstract
The presence of a child outside of marriage will make a problem that is quite concerning both for a woman who gives birth and for her family and the local community. Where the existence of a child born outside of marriage will cause many conflicts between the family and within society regarding the position of the child's rights and obligations. As for the purpose of research in this paper is to determine the position of children outside of marriage in the inheritance system according to Balinese customary law and to find out the problem solving regarding the distribution of inheritance obtained by children outside marriage. The approach  method  used  in  this  study  uses  the  empirical  method.  From  the  results  of  the research and discussion above, children outside of marriage who are not recognized by the man who impregnated their mother do not have a legal relationship with the man. The child born only has a legal relationship and is the son of the mother. The unrecognized position of children outside of marriage is viewed as lower by the legal community, and legally has less
rights than legal children. Unmarried children also have inheritance rights to the mother's and mother's family's legacy, but often the biological father of the child also gives something from  his  wealth.  So  that  children  outside  of  marriage  need  legal  protection  because  all children have the right to their rights. In addition to children outside of marriage having rights, there are obligations that must be carried out and carried out. These obligations must be carried out by the heir to the heir, for example the heir is obliged to pay the heir's debt, carry out distribution, organize religious ceremonies (Ngaben).
Keywords:  Position  of  Children  Outside  Marriage,  Inheritance  System  According  to Balinese Customary Law

## Pendahuluan
Dalam  hukum  adat  Bali,  ada  tigal  hal  pokok  yang  harus  dipakai  tumpuan  untuk memahami  eksitensi  hukum  adat  Bali  secara  lebih  mendasar.  Ketiga  hal  pokok  tersebut adalah upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga  masyarakat  itu  sendiri.  Upaya  menegakkan  keseimbangan  hubungan  warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan. Ketiga hal pokok tersebut merupakan penuangan dari Tri Hita Karana.
Secara  umum  hukum  adat  Bali  adalah  hukum  yang  tumbuh  dalam  lingkungan masyarakat  Bali  yang  berlandaskan  pada  ajaran  agama  (Agama  Hindu)  dan  berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat bali itu sendiri. Dalam hukum Kekeluargaan  di  Bali  bahwa  anak  laki-laki  ( purusa )  adalah  yang  paling  penting  dalam kehidupannya karena anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah.Pada  prinsipnya  berhak  untuk  mewaris  selama  tidak  gugur  haknya  sebagai  ahli waris.Ketentuan  demikian  karena  dihubungkan  dengan  adanya  kepercayaan  bahwa  anak laki-laki atau keturunan laki-laki adalah penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dengan  adanya  anak  adalah  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  yaitu  untuk meneruskan kelangsungan clannya atau keturunannya.Makna dari arti perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.
Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga  tidak  selamanya  merupakan  suatu  kebahagiaan.  Hal  ini  biasanya  terjadi  apabila seseorang  wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki- laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena didalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak diluar nikah dibagi menjadi dua macam yaitu anak diluar nikah dalam arti luas dan anak diluar nikah dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah anak diluar pernikahan karena perzinahan dan  sumbang,  sedangkan  dalam  arti  sempit  adalah  anak  yang  di  lahirkan  diluar pernikahan yang sah.
Kehadiran  seorang  anak  diluar  perkawinan  akan  menjadikan  suatu  permasalahan yang  cukup  memperihatinkan  baik  bagi  seorang  wanita  yang  melahirkan  maupun  bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu
akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama anak diluar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik  bila  ternyata  cela  hukum  adat  terhadap  anak  diluar  kawin  justru  dapat dikesampingkan,  dimana  pada  kenyataannya  penyimpangan  yang  dimaksud  terjadi  juga dengan  berlandaskan  kepercayaan  akan  petaka  adat  yang  bersumber  dari  kentalnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  mitos  yang  ada.  Jika  didalam  kehidupan  masyarakat ternyata  ada  seorang  wanita  yang  melahirkan  anak  dan  tidak  mempunyai  seorang  suami, merupakan  masalah  yang  penting  pada  kehidupan  individu  keluarganya  maupun  dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

## Perumusan Masalah
Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang  bejudul  Kedudukan  Anak  Diluar  Kawin  Dalam  Sistem  Pewarisan  Menurut  Hukum Adat Bali.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  Penulis  Gunakan  dalan  penelitian  ini  adalah penelitian  ilmu  hukum  dengan  aspek  Emperis  berkaitan dengan Kedudukan Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali.

## Pembahasan

## Kedudukan  Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali
Pada  masyarakat  Bali  yang  menganut  sistem  kekeluargaan  patrilinial  dimana kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi lebih penting dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah sama dengan seorang anak sah dalam hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya.
Kedudukan anak luar kawin  luar kawin (astra) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan tertentu. Misalnya mengesahkan anak luar kawin dengan dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan  tinggal  dalam  masyarakat  serta  dapat  berhubungan  dengan  ibunya.  Masyarakat  yang bersistem  kekerarabatan  matrilineal  adalah  masyarakat  masyarakat  yang  menganut  garis keturunan perempuan atau garis keturunan ibu, sehingga sebagai penerus keturunan adalah perempuan,namun sebagai ahli waris adalah semua anak baik perempuan maupun laki-laki dari harta peninggalan ibunya. Sedangkan harta peninggalan orang tuanya (bapak) diwaris oleh semua saudaranya perempuan dan anak keponakan perempuan
Kelahiran anak diluar kawin itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang  tuanya  (bapak  biologisnya).  Dengan  dengan  dilakukan  pengakuan  dan  pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak astra tersebut, maka sejak disahkannya maka yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya. Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum adat Bali anak di luar perkawinan disebut anak astra, tidak  semua  daerah  mempunyai  pandangan  yang  sama  mengenai  hubungannya  dengan wanita  yang  melahirkannya  serta  terhadap  bapaknya.  Ada  sebagian  daerah  yang
berpandangan  bahwa  wanita  yang  melahirkan  anak  itu  dianggap  sebagai  ibu  anak  yang bersangkutan,  jadi  biasa  seperti  kejadian  normal  wanita  melahirkan  anak  dalam perkawinannya yang sah.
Kedudukan  anak  dilur  kawin  didalam  hukum  adat  Bali  dipandang  rendah  oleh masyarakat,  dan  secara  yuridis  mempunyai  hak-hak  yang  kurang  dari  pada  anak  sah. Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan adalah sama seperti  seorang  anak  sah  dalam  hubungan  terhadap  ibunya.  Pada  dasarnya  anak  itu mempunyai hubungan hukum sebagai anak sah dengan orang tua, hanya terhadap wanita yng melahirkannya.Sedangkan  antara  anak  itu  sendiri  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan kelahirannya  jika  tidak  ada  pengakuan  tidak  terdapat  hubungan  hukum.    Demikian  pula keluarga  yang  terjadi  didaerah  yang  menjadi  objek  penelitian  ini,  karena  itulah  timbul kebiasaan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang hamil tanpa suatu perkawinan yang sah.
Hukum adat Bali itu tidak lepas dari ajaran Agama Hindu yaitu Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana. Tri Kaya Parisudha merupakan tiga perbuatan yang baik, yang tediri dari Kayika ( berprilaku yng baik), Wacika (berbicara yang baik), Manacika (berpikir yang baik). Sedangkan Tri Hita Karana merupakan tiga hubungan yang harmonis, yang terdiri dari Parhyangan (hubungan  manusia  dengan  Tuhan), Pawongan (hubungan  manusia  dengan manusia), Palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan).Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat Bali itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama yaitu agama Hindu yang berkembang pada masyarakat khususnya di Bali.Kaitnnya dengan hukum adat Bali, anak diluar kawin terjadi karena adanya perkembangan jaman dan teknologi sehingga pola pikir masyarakat itu cendrung sering berpikir negatif. Sehingga pergaulan dimasyarakat itu  menjadi  kurang  adanya  keteraturan,  dan  dapat  dikatakan  bahwa  anak  diluar  kawin  itu terjadi  karena  kurangnya  keteraturan  dalam  masyarakat  itu  serta  perkembangan  teknologi yang  menyebabkan  pola  pikir  masyarakat  cendrung  berpikir  negatif.  Dalam  masyarakat khusunya di Bali anak diluar kawin diakui kedudukannya, tetapi anak diluar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya karena anak diluar kawin tersebut tidak diakui kedudukannya oleh orang tua biologisnya.
Sehingga perlunya pengaturan  hukum yang pasti tentang nak diluar kawin agar hak dan kewajibanya bisa didapatkan dan bisa dipenuhi serta kepastian hukumya juga bisa terjamin dengan baik.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak diluar kawin juga mendapatkan hak waris dari pewarisnya. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak diluar kawin adalah tergantung dari dengan bersama siapa anak diluar kawin itu mewaris atau dengan golongan ahli  waris  yang  mana  anak  diluar  kawin  itu    mewaris.  Dalam  Pasal  863  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak diluar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah.
Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 .
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak diluar kawin mewaris dengan ahli  waris  golongan  I,  bagiannya  sepertiga  dari  bagiannya  seandainya  dia  anak  sah,  anak diluar  kawin  mewaris  dengan  ahli  waris  golongan  II  dan  III  golongannya  setengah  dari seluruh  warisan,  anak  diluar  kawin  mewaris  dengan  golongan  ahli  waris  golongan  IV bagiannya tiga perempat dari seluruh warisan.
Berbeda dengan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, dimana tidak mengenal adanya pembagian yang  ditentukan.  Semuanya  dikembalikan  pada  asas  musyawarah  mufakat,  kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat. Dalam pembagian waris adat tentu adanya unsur-unsur tersendiri.Dimana unsur-unsur pembagian warisan terdiri dari pewaris, ahli waris dan harta waris.Demikian  dalam  pembagian  waris  adat,  didalam  hukum  adat  memiliki  tiga  sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan individual.
Pembagian harta warisan dilaksanakan atas pemufakatan para ahli waris berdasarkan atas kerukunan dengan memperhatikan bahwa para prinsipnya semua anak mempunyai hak terhadap peninggalannya. Apabila dalam pembagian tersebut kerukunan tidak tercapai maka kepala  adat  yang  akan  turun  tangan.  Mengenai  bagian  dari  para  ahli  waris  tidak  terdapat keseragaman  karena  hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  kewarisan  yang  dianut.Pada masyarakat  patrinial  yang  menganut  sistem  kewarisan  mayorat,  yakni  laki-laki  tertua mendapat  sepenuhnya  sebagai  ahli  waris  tunggal.  Di  Bali  yang  menganut  sistem kekeluargaan patrilinial , ahli waris adalah anak laki-laki. Pada prinsipnya juga harta warisan tersebut akan dibiarkan tidak berbagi-bagi tetapi apabila akan dibagi antara anak laki-laki tersebut  akan  mendapat  bagian  yang  sama.  Anak  perempuan  dalam  hal  ini  hanya  dapat menikmati saja dengan bagain sama atau lebih sedikit dari laki-laki.
Pada sistem pewarisan di Bali, tidak hanya anak kandung saja yang mendapatkan hak waris tetapi juga anak diluar perkawinan. Dimana anak diluar kawin berhak atas harta warisan, tetapi menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga  ibunya,  tetapi  seringkali  ayah  biologis  dari  anak  tersebut  juga  memberikan sesuatu  dari  barang  harta  kekayaanya.  Sehingga  anak  diluar  kawin  perlu  ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak semenjak ia lahir ke dunia. Hak  yang  diperoleh  oleh  anak  diluar  kawin  terhadap  harta  peninggalan  ibunya  harus digunakan sebaik-baiknya.Selain anak diluar kawin memiki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan.Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh ahli waris kepada  pewaris  misalnya  ahli  waris  berkewajiban  membayar  hutang  pewaris, melaksanakan penyeburan ,  penyelenggaraan  upacara  keagamaan.  Di  Bali  bahkan  ahli waris  mempunyai  kewajiban  yang  sangat  berat,  dimana  sebagai  ahli  waris  ia  harus berkewajiban  seterusnya  memuja  mereka  sebagai  leluhur  pada  keluarganya  dan  juga harus  berkewajiban  untuk  melakukan  upacara ngaben jika  pewaris  sudah  meninggal dunia.
Pada setiap keluarga didalam masyarakat Hindu di Bali mempunyai harta kekayaan atau  harta  kekayaan  keluarga  yang  dapat  berupa  harta  benda  yang  mempunyai  nilai magisreligius,  yaitu  harta  tersebut  berhubungan  dengan  keagamaan  atau  upacara-upacara
keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai magisreligius. Dalam hukum adat Bali dikenal dengan berbagai macam harta yaitu:
1. Harta Guna Kaya
Harta guna kaya ialah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat (jerih payahnya) sendiri, sebelum ia melakukan perkawinan. Mengenai  harta  guna  kaya  ini,  menurut  Kitab  Hukum  Agama  di  Bali  yang  masih berlaku sebagai pedoman yaitu didalam Pasal 211 ayat (2), disebutkan bahwa setelah suami istri hidup rukun selama 5 tahun  antara suami istri itu, harta guna kaya berubah menjadi harta druwe gabro . Dengan kata lain yaitu disebut dengan harta gono-gini.
2. Harta Jiwa Dana
Jiwa dana adalah berarti pemberian secara tulus iklas. Harta jiwa dana adalah harta yang  diberikan  oleh  orang  tua  kepada  anaknya,  baik  laki-laki  maupun  perempuan semasa masih hidup kumpul dengan pewaris, sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini dapat juga dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sebelum ia meninggal dunia dan juga kepada anaknya.
3. Harta Tatadan Tatadan adalah pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar)  dilangsungkan. Tatadan ini  adalah  salah  satu  bentuk  dari  pada  jiwa  dana. Didalam Pasal 129 Kitab Hukum Agama Hindu disebutkan bahwa barang pemberian dari  orang  tuanya  di  waktu  perkawinan  dilangsungkan,  apabila  salah  seorang  dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka barang-barang tersebut akan jatuh kepada suami atau istri yang hidup terlara, dengan ketentuan jika suami atau istri telah hidup bersama seperti tingkah laku orang sudah bersuami istri selama 12 tahun lamanya. Akan  tetapi  jika  perkawinannya  itu  belum  lama  dilakukan  maka  barang-barang pemberian itu kembali kepada orang tuanya.
4. Harta Druwe Gabro Druwe gabro adalah harta yang diperoleh suami atau istri dan lebih-lebih harta yang diperoleh suami atau istri dengan cucuran keringat bersama. Harta druwe gabro ini dalam istilah lain disebut dengan harta gono-gini atau harta bersama.
Menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya, tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaanya. Selain anak diluar kawin memiki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan  dilaksanakan.  Kewajiban  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  ahli  waris  kepada  pewaris misalnya  ahli  waris  berkewajiban  membayar  hutang  pewaris,  melaksanakan  penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan, bahkan ahli waris mempunyai kewajiban yang sangat berat, dimana sebagai ahli waris ia harus berkewajiban seterusnya memuja mereka sebagai leluhur pada keluarganya dan juga harus berkewajiban untuk melakukan upacara ngaben jika pewaris sudah meninggal dunia.

## Kesimpulan
Dari uraian diatas tentang kedudukan anak diluar kawin dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Menurut Hukum Adat Bali anak diluar kawin yang berkedudukan sebagai anak astra, anak diluar kawin juga mempunyai hak waris terhadap peninggalan ibu dan keluarga ibunya,
tetapi seringkali ayah biologis dari anak tersebut juga memberikan sesuatu dari barang harta kekayaanya. Sehingga anak diluar kawin perlu ada perlindungan hukumnya karena semua anak berhak atas hak Semenjak ia lahir ke dunia. Hak yang diperoleh oleh anak diluar kawin terhadap harta peninggalan ibunya harus digunakan sebaik-baiknya. Selain anak diluar kawin memiki hak, adapun kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut harus  dilaksanakan  oleh  ahli  waris  kepada  pewaris  misalnya  ahli  waris  berkewajiban membayar hutang pewaris, melaksanakan penyeburan, penyelenggaraan upacara keagamaan, bahkan  ahli  waris  mempunyai  kewajiban  yang  sangat  berat,  dimana  sebagai  ahli  waris  ia harus berkewajiban seterusnya memuja mereka sebagai leluhur pada keluarganya dan juga harus berkewajiban untuk melakukan upacara ngaben jika pewaris sudah meninggal dunia.

## Daftar Pustaka
I Ketut Artandi, 2003, Hukum Adat Bali , Pustaka Bali Post, Bali, cetakan ke-3 Effendi Perangin, 2011, Hukum Waris , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-10 Sudantra, I Ketut, 2004, Bahan Ajar Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
Soeripto,  K.R.M.H,  1973, Beberapa  Bab  Tentang  Hukum  Adat  Waris ,  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Jember, Jember
Ellyne Dwi Poespasari, Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau dari sistem hukum kekerabatan adat, Perspektif No 3, Volume XIX, Edisi September 2014
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Putusan Mahkamah Konstitusi Regristasi Nomor 46/PUU-VIII/2010.