Hal: 59-72
PENENTUAN PRIORITAS PANGKALAN UTAMA KAPAL PENGAWAS PERIKANAN UNTUK PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING DI WPP NRI - 715
Determination of Priority Ports for Fisheries Surveillance Vessel as Illegal Fishing Prevention in FMA RI – 715
Oleh:
Yaser Krisnafi 1 , Muhammad Romdonul Hakim 2 *, Muhamad Riyono Edi Prayitno 3 , Marcelino Willobrordus Maturbongs 4
1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. yaser_bunda@yahoo.com
2 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. anugerah_hakim@gmail.com 3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. yoenoetpl.2012@gmail.com 4 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. marcelinomaturbongs22@gmail.com
*Korespondensi: anugerah_hakim@gmail.com
Diterima: 20 Desember 2020;  Disetujui: 15 Juli 2021

## ABSTRACT
The selection of the main base for fishery surveillance vessels is very important because the base has significant role in supporting the successful operation. However, the arising problem is how to determine the right base to support the best possible performance. The purpose of this study is to determine  the  priority  in  selecting  the  surveillance  vessel  base  in  FMA  NRI-715.  The  analytical method  used  in  determining the  priority base for the  supervisory ship  is TOPSIS. The principle  of TOPSIS is that the chosen alternative must have the shortest distance from the positive ideal solution and  the  farthest  from  the  negative  ideal  solution. The  results  of testing  of 10  out  of  6  alternatives showed  that  priorities  of  the  main  base  for  fisheries  surveillance  vessels  in  FMA  NRI  -  715  are: PSDKP Bitung Base = 1,000; PSDKP Tual Base = 0.662 and Ambon PSDKP Station = 0.541. The ranking of these alternatives will be proposed as the basis for determining the operation strategy of fisheries surveillance vessels in WPP NRI - 715 in order to combat illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing activities..
Keywords: TOPSIS, port of Fishery patrol vessel, FMA NRI-715.

## ABSTRAK
Pemilihan pangkalan utama kapal pengawas perikanan menjadi sesuatu yang sangat penting dikarenakan  dermaga  pangkalan  kapal  pengawas  perikanan  berfungsi  menunjang  keberhasilan kegiatan  operasional  kapal  pengawas  perikanan.  Masalah  yang  timbul  adalah  bagaimana  cara menentukan  dermaga  atau  pangkalan  yang  tepat  untuk mendukung  operasional  kapal  pengawas pada suatu wilayah perairan agar memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menentukan  prioritas  pangkalan  kapal  pengawas  di  WPP  NRI-715.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penentuan  pangkalan  prioritas  kapal  pengawas  adalah  TOPSIS.  Prinsip  kerja TOPSIS adalah alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari  solusi  ideal  negatif.  Hasil  dari  pengujian  10  alternatif  dari  6  kriteria  didapatkan  Prioritas Pangkalan Utama kapal pengawas perikanan di WPP NRI - 715 adalah : Pangkalan PSDKP Bitung = 1,000; Pangkalan PSDKP Tual = 0,662 dan Stasiun PSDKP Ambon = 0,541.  Perangkingan dari alternatif tersebut akan dijadikan usulan sebagai dasar penentuan strategi operasi kapal pengawas
perikanan  di  WPP  NRI  -  715  sehingga  mampu  meminimalisasi  kegiatan illegal,  unreported, unregulated (IUU) fishing .
Kata kunci: TOPSIS, Dermaga Pangkalan Kapal Pengawas, WPP NRI - 715

## PENDAHULUAN
Potensi  wilayah  pesisir  dan  lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari perairan nasional seluas 3,1 juta km 2 (perairan nusantara seluas 2,8 juta km 2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km 2 ), dan luas daratan sekitar 1,9 juta km 2 (Sugiyanto et al . 2019).  Hanapi et al. (2013)  menambahkan  bahwa  selain  per- airan  nasional  seluas  3,1  juta  km 2 ,  Indonesia juga  memiliki  luas  perairan  Zona  Ekonomi Ekslusif  (ZEE)  sekitar  3,0  juta  km 2 ,  dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau. Mengacu pada  potensi  tersebut  maka  bidang  kelautan yang  didefinisikan  sebagai  sektor  perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan,  dan  jasa  kelautan,  merupakan andalan  dalam  menjawab  tantangan  dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa  potensi  sumberdaya  kelautan  yang besar  yakni  75%  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  laut  dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat  berarti  bagi  keberhasilan  pembangun- an nasional (Setiawan 2018).
Dalam  rangka  mengelola  perikanan, pada  3  Agustus  2011  dikeluarkan  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor Kep.5/Men/2011  tentang  Estimasi  Potensi Sumberdaya  Ikan  di  WPP-NRI.  Dalam  Surat Keputusan ini potensi sumberdaya ikan diper- kirakan  sebesar  6.520.100  ton/tahun,  dengan tingkat  pemanfaatan pada tahun 2011 mencapai  5.345,729  ton  (KKP  2013).  Namun data terbaru seperti yang disebutkan Suman et al. (2018) menunjukan bahwa potensi perikanan  Indonesia  mencapai  12,54  juta  ton per tahun.  Data tersebut menunjukkan bahwa produksi  tangkapan  laut  sudah  menembus angka  82%,  melebihi  pemanfaatan  optimal yang  disyaratkan  ( maximum  sustainable yield /MSY)  yaitu  80%.  Hal  ini  diperparah dengan  angka  kegiatan  ilegal,  tak  dilaporkan dan  tak  diatur  ( Illegal,  Unreported  and Unregulated  Fishing  -  IUU  Fishing )  yang diperkirakan mencapai 4.326 kapal, baik lokal maupun  asing.  Menurut  sumber  pemerintah, potensi  ikan  Indonesia  yang  dicuri  sebesar 25,29%, sehingga produksi menembus angka
107%  (KKP  2008).  Pada  kurun  waktu  tahun 2014-2019  jumlah  kasus  pengkapan  kapal illegal  mengalami  penurunan  dimana  men- capai  angka  582  kapal  (KKP  2019).  Namun pengawasan  sumberdaya  perikanan  harus tetap  diperketat  sehingga  mempersempit peluang terjadinya tindak pidana perikanan.
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun 2004  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  RI  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  27 Tahun 2007 mengamanahkan tentang penge- lolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil merupakan  legitimasi  dari  kegiatan  penga- wasan  sumberdaya  perikanan.  Pengawasan dan  perangkat  hukum  di  bidang  perikanan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Kapal Pengawas yang diimplemen- tasikan  melalui  kapal  pengawas  dalam  mela- kukan  operasi  pengawasan  sumber  daya kelautan dan perikanan.
Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi kapal  pengawas,  maka  wilayah  operasi  kapal pengawas  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu:  1) wilayah  barat  (Selat  Malaka,  Laut  Cina Selatan, Samudera Hindia dari Mentawai barat Sumatera  hingga  Selatan  Jawa),  2)  wilayah timur  (Samudera  Hindia  dari  sebelah  timur Laut  Flores  Laut  Banda,  Laut  Arafuru,  Laut Maluku,  Teluk  Tomini,  Laut  Sulawesi  dan Samudera Pasifik).
Kapal  patroli  merupakan  komponen utama dalam menjaga keamanan laut. Tanpa kapal patroli dan hanya mengandalkan penga- wasan  dari  udara  dalam  memantau  perairan wilayah  operasi,  dampaknya  kurang  efektif. Kehadiran kapal patroli merupakan suatu yang utama  karena  akan  menunjukkan  kedaulatan hukum  negara  dan  kemampuan  kontrol  di wilayah tersebut (Munaf 2013). Permasalahan pokok  pada  pengawasan  perikanan  tangkap adalah bagaimana memberantas pelaku illegal fishing. Dimana kegiatan yang dimaksud illegal fishing seperti  penangkapan  ikan  menggu- nakan alat tangkap yang terlarang, melanggar batas wilayah perairan, tidak melaporkan hasil tangkapan,  menangkap  ikan  yang  dilindungi dan  lain-lain,  untuk  itu  perlu  adanya  solusi dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan perikanan tangkap diantaranya adalah
mengoptimalkan letak lokasi strategis dermaga pangkalan kapal pengawas sehingga operasional kapal pengawas lebih maksimal.
Dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dibagi dalam  11  (sebelas)  WPP,  sedangkan  khusus WPP  NRI  -  715  mencakup  wilayah  perairan Teluk  Tomini,  Laut  Maluku,  Laut  Halmahera, Laut  Seram,  dan  Teluk  Berau.  Luasnya perairan laut di WPP NRI – 715 dan maraknya kegiatan  penangkapan  ikan  secara  illegal, menjadi  alasan  yang  kuat  untuk  mengopti- malkan  kegiatan  pengawasan  SDKP  oleh kapal pengawas perikanan. Agar lebih optimal, maka  diperlukan  pemilihan  Prioritas  Pangkal- an  Utama  Kapal  Pengawas.  Dermaga  pang- kalan  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  paling utama.  Dermaga  pangkalan  bukan  hanya sebatas  tempat  untuk  tambat  kapal  saja melainkan  dermaga  menjadi  sebuah  fungsi berlangsungnya  kegiatan  operasi  pengawas- an.  Dalam  hal  ini  adalah  sarana  dan  fasilitas dermaga  pangkalan  harus  mampu  memberi- kan  fasilitas  serta  kemudahan  dalam  mendu- kung  kegiatan  operasi  Kapal  Pengawas Perikanan di WPP NRI 715.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memilih Prioritas  Pangkalan  Utama  kapal  Pengawas Perikanan  di WPP  NRI  -  715  sebagai  penun- jang Operasional Kapal Pengawas Perikanan, selain itu rumusan hasil yang diperoleh dalam penelitian  ini  dapat  menjadi  formula  untuk penentuan  prioritas  dan  bermanfaat  bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat. Penentuan  Prioritas  Pangkalan  Utama  Kapal Pengawas  Perikanan  di  wilayah  Kerja  UPT Pengawasan SDKP yang strategis merupakan permasalahan  penting  yang  harus  disele- saikan  karena  dapat  memberikan  dukungan yang maksimal dalam kegitan operasi penegakan IUU Fishing di  Indonesia. Dimana kegiatan IUU  Fishing merupakan  kejahatan yang  dapat  digolongkan  kedalam  kejahatan ekonomi  ( economic  crime ).  Rumusan  tindak pidana  dibidang  perikanan  memiliki  faktor kriminogen yang serupa dengan tindak pidana ekonomi dan akibat yang ditimbulkan berdampak  pada  kepentingan  bangsa  dan negara  dalam  mencapai  kemakmuran  rakyat (Lewerissa 2010).

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  WPP  NRI  715 dari  bulan  Maret  -  April  2019.  Pengumpulan
data  dan  informasi  pada  penelitian  ini, dilakukan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
1.  Kementerian Kelautan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). 2.  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan Perikanan (PSDKP) Ambon. 3.  Kapal Pengawas HIU 13
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara seperti disajikan pada Gambar 1.
1.  Pengamatan langsung, yaitu peneliti secara langsung  mengikuti  operasional  Kapal Pengawas Perikanan sehingga bisa mengetahui  secara  langsung  bagaimana kegiatan Pengawasan SDKP dan apa saja kriteria  yang  sesuai  untuk  dipakai  dalam menentukan  Dermaga  Pangkalan  Kapal Pengawas. Selain itu bukti foto pemanfaatan  sumber  daya  ikan  di  WPP NRI - 715 oleh kapal perikanan.
2.  Wawancara,  yaitu  melakukan  wawancara dengan responden yang mengetahui tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI 715, operasional  kapal  pengawas  perikanan, wilayah  kerja  pengawasan  SDKP  di  WPP NRI  -  715,  dan  IUU Fishing .  Wawancara dilakukan  dengan  pihak  yang  terkait  yaitu dengan  Kepala  UPT  Pengawasan  SDKP, Penyidik  Perikanan,  Nakhoda  dan  Perwira Kapal Pengawas perikanan untuk mendapatkan  data  tentang  kriteria  yang dipakai untuk penentuan dermaga pangkalan, selain itu disebarkan kuesioner ke  responden  sebagai  data  penilaian kriteria.
3.  Mengambil data  yang sudah jadi/dokumen resmi,  yaitu  penulis  mengambil  data  yang sudah  jadi/dokumen  resmi  di  kantor  pusat Ditjen  PSDKP,  UPT  Pengawasan  SDKP dan  kapal  pengawas  perikanan  yang berkaitan dengan Penelitian.
Analisis  data  yang  digunakan  untuk menentukan  prioritas  pangkalan  utama  kapal pengawas  adalah  dengan  menggunakan Technique for Order of Preference by Similarity to  Ideal  Solution (TOPSIS).  Metode  TOPSIS merupakan metode  penilaian  yang  ditafsirkan dapat memberikan setiap objek untuk dievaluasi  nilainya  secara  spesifik  (Chamid 2016).  Cara  kerja  metode  tersebut  adalah menggunakan  prinsip  bahwa  alternatif  yang terpilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dengan  menggunakan  jarak euclidean untuk
menentukan  kedekatan  relatif  dari  suatu alternatif  dengan  solusi  optimal  (Torlak et  al. 2011; Gaoa et al . 2013; dan Zyoud et al. 2016). TOPSIS  mempertimbangkan  keduanya,  jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi  ideal  negatif  dengan  mengambil kedekatan  relatif  terhadap  solusi  ideal  positif. Susunan  prioritas  alternatif  bisa  dicapai dengan mengacu pada perbandingan terhadap jarak relatifnya.
Metode TOPSIS sebagai sistem pendukung  pengambilan  keputusan  sudah banyak  digunakan  dalam  berbagai  bidang. Menurut  Hermawan  (2015)  metode  TOPSIS dapat  digunakan  untuk  menentukan  lokasi pengembangan  kawasan  pedesaan  pada bidang  pemerintahan.  Pada  bidang  industri menurut  Murti  dan  Setyaningsih  (2016), metode  TOPSIS  dapat  digunakan  untuk menentukan lokasi industri yang layak/memungkinkan  untuk  didirikan  pabrik, kemudian  pada  bidang  kesehatan  TOPSIS digunakan untuk menentukan lingkungan yang rentan  terjangkit  penyakit  (Gumus  2009  dan Zunaidi et al . 2017).
Metode  TOPSIS  dalam  prosesnya memerlukan  kriteria  yang  akan  dijadikan bahan perhitungan pada proses perengkingan. Kriteria  yang  menjadi  bahan  pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentunya harus memiliki  bobot  yang  akan  dijadikan  acuan berdasarkan  tingkat  kepentingannya.  Dalam proses  penentuan  kriteria  maka  dilakukan pengambilan  data  dengan  menggunakan metode wawancara dan pengamatan ( observasi )  langsung  dan  dilakukan  kepada orang-orang  yang  memiliki  kewenangan  atau yang  memiliki  informasi  akurat  tentang illegal fishing dan  operasional  kapal  pengawas perikanan.  Masing-masing  responden  yang diwawancarai berjumlah satu orang berdasarkan  tingkat  dan  jabatan  yang  telah ditentukan antara lain sebagai berikut :
1.  Kepala UPT Pengawasan SDKP
2.  Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
3.  Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
4.  Kepala Urusan Tata Usaha
5.  Kepala Satuan Pengawas
6.  Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan
7.  Perwira Kapal Pengawas Perikanan
8.  Penyidik Perikanan
Hasil  data  wawancara  di  atas  berupa gambaran/informasi  tentang  kriteria  dalam pengambilan  keputusan  penentuan  Prioritas Pangkalan  Utama  dengan  memperhatikan aspek  politik  (posisi  strategis,  ancaman  dari negara  luar  dan  kerawanan  daerah),  aspek
teknis  (keadaan  geografis,  oseanografi  dan fasilitas  UPT  Pengawasan  SDKP)  dan  aspek ekonomis  (biaya  operasional  dan  biaya pengembangan).  Adapun  hasil  kriteria  yang ditetapkan seperti pada Tabel 1. Kriteria yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam kuesioner dan selanjutnya dilakukan pengambilan  data  dengan  metode  sensus. Tujuan dilakukan pengambilan data menggunakan  metode  sensus  adalah  untuk mendapatkan  data  yang  sebenarnya  ( true value ), sesuai dengan pengertian sensus yaitu cara  pengumpulan  data  apabila  seluruh elemen  populasi  diselediki  satu  persatu (Kukutai et  al .  2014  dan  Liebler et  al. 2017). Dari hasil pengamatan  akan diperoleh karakteristik dari populasi yaitu berupa ukuran- ukuran yang disebut dengan parameter.
Pada penelitian ini yang menjadi elemen populasi  adalah  Kepala  UPT  Pangkalan Pengawasan
SDKP, Kepala Stasiun Pengawasan  SDKP,  dan  Kepala  Satuan Pengawasan SDKP di WPP NRI - 715. Dimana terdapat  10  elemen  populasi,  sehingga dipilihlah  metode  sensus  dalam  pengambilan data  dikarenakan  jumlah  elemen  populasinya sedikit  dan  yang  menjadi  elemen  populasi tersebut  adalah  2  (dua)  orang  Kepala  UPT Pangkalan Pengawasan SDKP, 1 (satu) orang Kepala Stasiun PSDKP, 7 (tujuh) orang Kepala Satuan Pengawasan
PSDKP,
yang memahami  terhadap  permasalahan illegal fishing yang terjadi di wilayahnya dan di WPP NRI  -  715.  Pada  Gambar  2  disajikan  lokasi  3 (tiga)  Dermaga  Pangkalan  Kapal  Pengawas Perikanan di WPP NRI – 715.
Tabel  1  adalah  kriteria  yang  ditetapkan untuk  memilih  dermaga  pangkalan.  Adapun koreksi  untuk  memilih  dermaga  pangkalan dengan menggunakan parameter skoring yang terdapat  pada  kuesioner,  sedangkan  korelasi antara  kriteria  dengan  pemilihan  lokasi  dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Kondisi Hidro Oseanografi
Kondisi Hidro Oseanografi yang dimaksud  disini  adalah  pengaruh  kondisi pasang  surut,  gelombang,  arus,  musim  angin barat, musim angin timur terhadap keamanan kapal yang melakukan olah gerak atau sandar di Dermaga Pangkalan. Menurut Sufyan et al .
(2017)  analisa  hidro  oseanografi  juga  dapat digunakan  sebagai  cara  untuk  menentukan lokasi dermaga.
 Produktivitas Sumber Daya Ikan
Nilai  produktivitas  sumber  daya  ikan yang  terdapat  pada  sekitar  wilayah  cakupan
pengawasan Stasiun PSDKP, Satuan
Pengawas  SDKP,  dan  Pos  Pengawasan SDKP terpilih menjadi salah satu kriteria dalam penentuan lokasi dermaga pangkalan. Semakin  besar  nilai  produktivitas  SDI  suatu wilayah,  tentunya  wilayah  tersebut  menjadi target lokasi untuk melakukan tindakan illegal fishing dikarenakan  pada  wilayah  tersebut terdapat banyak sumber daya ikan.
 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
ALKI  adalah  alur  laut  yang  ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut internasional  sebagai  alur  yang  terbuka  bagi perlintasan  perdagangan  internasional  dan kapal  asing  (Malisan  2014)  sehingga  ALKI dapat  dilintasi  oleh  kapal-kapal  pelayaran internasional tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu. Hal ini bisa menjadi peluang kejahatan di laut, salah satunya adalah transhipment ikan hasil  tangkapan  dari  kapal  penangkap  ikan untuk dipindahkan ke kapal mother ship (kapal induk) dan selanjutnya dibawa ke negara lain. Keberadaan  dermaga  pangkalan  di  sekitar ALKI,  mengakibatkan  pengawasan  dapat dilakukan  lebih  intensif.  Tentunya  dapat menghemat BBM kapal karena lokasi dermaga pangkalan dekat dengan ALKI.
 Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kondisi  dan  ketersediaan  fasilitas  dan sarana yang terdapat pada Stasiun Pengawasan SDKP, Satuan Pengawasan, dan Pos  Pengawasan  yang  terpilih  harus  mampu mendukung  kegiatan  operasi  pengawasan perikanan.  Sebagai  contoh  fasilitas  bunker BBM  semestinya  harus  tersedia  di  dermaga pangkalan.  Kondisi  ini  menjadikan  Kapal Pengawas  Perikanan  mudah  melakukan pengisian  BBM  sebelum  melakukan  kegiatan gelar  operasi  pengawasan  tanpa  harus mengisi  di  dermaga  lain  yang  lokasinya  lebih jauh dari wilayah operasi pengawasan.

##  Jumlah Armada
Kesesuaian antara ketersediaan jumlah armada  kapal  pengawas  perikanan  yang tersedia  di  UPT  Pengawasan  SDKP  terpilih dengan kebutuhan kapal pengawas yang akan digunakan  untuk  mengamankan  luas  wilayah pengamanan.

##  Perangkat Hukum
Ketersediaan  perangkat  yang  dapat digunakan  dalam  proses  penindakan  hukum yang  tersedia  pada  UPT  Pengawasan  SDKP (Penyidik  Perikanan,  Hakim  Perikanan  dan
Saksi  Ahli  Perikanan).  Semakin  lengkap ketersediaan  perangkat  hukum  Pangkalan PSDKP, Stasiun PSDKP, dan Satuan Pengawasan  PSDKP  yang  terpilih  dapat mempercepat  proses  penindakan  bagi  para pelaku kejahatan illegal fishing .
Pada  permasalahan  ini  yang  menjadi responden  adalah  2  (dua)  orang  Kepala  UPT Pengawasan  SDKP,  1  (satu)  orang  Kepala Stasiun  PSDKP,  7  orang  Kepala  Satuan Pengawas PSDKP yang berada di WPP NRI - 715,  yang  didefinisikan  sebagai  alternatif seperti  pada  Tabel  2.  Dipilihnya  10  orang responden  ini  dikarenakan  masing-masing memiliki  kewenangan,  memahami,  mengerti dan  memiliki  informasi  tentang  persoalan illegal fishing dan operasional kapal pengawas. Adapun sepuluh responden Pengawasan SDKP sebagai berikut :
1.  Kepala Pangkalan PSDKP Bitung.
2.  Kepala Satwas PSDKP Gorontalo
3.  Kepala Stasiun PSDKP Ambon
4.  Kepala Satwas PSDKP Morotai
5.  Kepala Satwas PSDKP Ternate
6.  Kepala Satwas PSDKP Halmahera selatan
7.  Kepala  Satwas  PSDKP  Seram  Bagian Timur
8.  Kepala Pangkalan PSDKP Tual
9.  Kepala Satwas PSDKP Sorong
10.  Kepala Satwas PSDKP Kaimana
Kepala  Pangkalan  PSDKP,  Kepala Stasiun  PSDKP,  dan  Kepala  Satwas  SDKP memberikan penilaian terhadap Lokasi Pengawasan  SDKP  yang  dipimpinnya  dan sesuai  dengan  pertanyaan  yang  tertuang  di dalam kuesioner. Supaya tidak terjadi pemahaman  yang  berbeda  dalam  pemberian penilaian  pada  kuesioner,  maka  responden diminta  untuk  memahami  cara  pengisian kuesioner  dengan  cara  membaca  petunjuk pengisian  dan  parameter  pemberian  skor. Kuesioner  ini  ditujukan  untuk  mengetahui tingkat  kesesuaian  (persepsi)  dan  tingkat kepentingan  (harapan)  dari  setiap  kriteria penilaian  pada  setiap  alternatif.  Hasil  dari penilaian dari masing-masing Kepala Pengawasan SDKP selanjutnya dirata-ratakan dengan  menggunakan  penilaian Skala  Likert,
yaitu :
1 = Sangat Buruk
2 = Buruk
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
Gambar 1 Alur Proses Penelitian

## Tabel 1 kriteria penentuan dermaga pangkalan
Kode Nama Kriteria K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kondisi Hidro Oseanografi Potensi Sumber Daya Ikan Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ) Fasilitas Sarana dan Prasarana
Jumlah Armada
Perangkat Hukum
Tabel 2 Alternatif prioritas pemilihan pangkalan Utama
Setelah  mendefinisikan  alternatif  dan kriteria,  maka  dibentuk  sebuah  matrik keputusan R yang menunjukan rating kecocokan  dari  setiap  alternatif  pada  setiap kriteria seperti persamaan (1).
....................... ................................ (1)
dengan:
D = Matriks m = Alternatif N = Kriteria X ij = Alternatif ke-i dan Kriteria ke-j
Selanjutnya adalah menyelesaikan dengan  metode  TOPSIS,  ada  beberapa tahapan yang harus diselesaikan, yaitu:
 Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.
 Membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot.
 Menentukan matriks solusi ideal positif dan ideal negatif.
 Menentukan  jarak  antara  nilai  setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.
 Menentukan  nilai  preferensi  untuk  setiap alternatif.
 Perangkingan.
Berikut beberapa tahapan
penyelesaian  permasalahan  dengan  metode TOPSIS:
1)  Normalisasi Matrik Keputusan
Setiap elemen pada matriks D dinormalisasikan untuk mendapatkan matriks normalisasi r. Setiap  normalisasi  dari  nilai r dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
....................................... (2)
dengan: i = 1,2,3,…..,m; j = 1,2,3,…..,n 2)  Pembobotan Matrik yang telah dinormalisasi
Diberikan  bobot  W  =  (w1,w2,…,wn), sehingga Weighted  normalized  matrix 𝑌𝑖𝑗 dapat dihasilkan sebagai berikut:
Y 𝑖𝑗 = 𝑊𝑖𝑗 . 𝑟𝑖𝑗 ............................................ (3)
dengan: i = 1,2,3,….m dan j = 1,2,3,….,n
3)  Menentukan  Solusi  Ideal  Positif  dan Solusi Ideal Negatif
Kode Nama Alternatif A1
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Bitung Gorontalo
Ambon Morotai
Ternate Halmahera Selatan Seram Bagian Timur Tual Sorong Kaimana
Solusi  ideal  positif  dinotasikan  dengan A+ dan solusi ideal negatif dinotasikan dengan A-. Menentukan solusi ideal (+) dan (-).
𝐴 + = (𝑦 1 + , 𝑦 2 + , … 𝑦 𝑚 + ) .................................. (4)
𝐴 − = (𝑦 1 − , 𝑦 2 − , … 𝑦 𝑛 − ) .................................. (5)
dengan: yij  =  Hasil  pembobotan  matrik  ternormalisasi baris ke-i dan kolom ke-j
4)  Menghitung Separation Measure
Separation  measure ini  merupakan pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal  positif  dan  solusi  ideal  negatif. Perhitungan  matematisnya  adalah  sebagai berikut:
 Separation  measure untuk  solusi  ideal positif
..................... (6)  Separation  measure untuk  solusi  ideal negatif
................... (7) Dimana: i = 1,2,3,…,n 5)  Menentukan  nilai  preferensi  (Ci)  untuk
setiap alternatif. Nilai preferensi merupakan  kedekatan  suatu  alternatif terhadap solusi ideal, seperti persamaan berikut:
𝐶 𝑖 = 𝐷𝑖 − ((𝐷𝑖 +)+(𝐷 𝑖 −)) ....................................... (8)
dengan: i = 1,2,3,…,n
6)  Mengurutkan pilihan Alternatif
Alternatif dapat dirangking berdasarkan nilai  preferensi  (Ci)  untuk  setiap  alternatif, nilai  Ci  yang  besar  menunjukan  prioritas alternatif ( Krisnafi 2017).

## HASIL
Setiap
responden memberikan penilaian  kepada  daerahnya  dan  juga memberikan penilaian terhadap daerah lainnya.  Responden  dalam  memberikan penilaian  berdasarkan  kemampuan  dan
kapasitasnya dalam memahami permasalahan  IUU  ( illegal,  unreported,  and unregulated)  fishing di  WPP  NRI  -  715 sehingga  hasil  penilaian  yang  diberikan  oleh masing-masing  responden  beragam  atau tidak  sama.  Hasil  penilaian  dari  masing- masing responden selanjutnya ditabulasi dan dirata-ratakan. Nilai rata-rata penilaian kuesioner  berdasarkan  skala  penilaian  yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diketahui hasil  rekapitulasi  masing  masing  alternatif terhadap  kriteria  yang  ada.  Dalam  hal  ini sebagai  contoh  dapat  diketahui  bahwa  pada alternatif  [A3]  yaitu  alternatif  Ambon  memiliki nilai  rata-rata  kriteria  [443445],  dimana  nilai rata-rata tersebut berarti bahwa:
 Kondisi  Hidro  Oseanografi  [K1]  pada alternatif  [A3]  bernilai  4  artinya  adalah dinilai  baik,  maksudnya  adalah  Ambon berdasarkan kriteria Kondisi Hidro Oseanografi, terdapat hanya 1 (satu) faktor Hidro  Oseanografi  yang  membahayakan keselamatan  Kapal  Pengawas  dalam melakukan kegiatan pelayaran, olah gerak dan  sandar  di  dermaga  sehingga  aman bagi Kapal Pengawas Perikanan.
 Potensi  Sumber  Daya  Ikan  [K2]  pada alternatif  [A3]  bernilai  4  artinya  adalah dinilai baik, maksudnya adalah ketersediaan  potensi  perikanan  di  Ambon melimpah.
 Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  [K3]  pada alternatif  [A3]  bernilai  3  artinya  adalah dinilai  cukup,  maksudnya  adalah  jarak Ambon tidak terlalu jauh dengan ALKI yang berada di perairan WPP NRI - 715.
 Fasilitas Sarana dan Prasarana [K4] pada alternatif  [A3]  bernilai  4  artinya  adalah dinilai  baik,  maksudnya  adalah  fasilitas sarana dan prasarana di Ambon memadai untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan perikanan,  dikarenakan  fasilitas  sarana dan prasarana yang ada lengkap.
 Jumlah  Armada  [K5]  pada  alternatif  [A3] bernilai  4  artinya  adalah  dinilai  baik, maksudnya  adalah  adanya  ketersediaan Kapal  Pengawas  Perikanan  dan speed boat pengawasan di Ambon.
 Perangkat Hukum [K6] pada alternatif [A3] bernilai 5 artinya adalah dinilai sangat baik, maksudnya adalah ketersediaan
Perangkat  Hukum  Perikanan  di  Ambon sangat  lengkap  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan perikanan.
Perhitungan TOPSIS adalah mencari nilai  preferensi  untuk  setiap  alternatif  hasil perangkingan  nilai  preferensi.  Hasil  rangking nilai preferensi pada masing-masing alternatif dermaga Pangkalan Kapal Pengawas Perikanan,  diambil yang  memiliki  nilai tertinggi.  Adapun  3  (tiga)  alternatif  Dermaga Pangkalan  Kapal  Pengawas  Perikanan  di WPP  NRI  -  715  yang  memiliki  bobot  nilai tertinggi  diprioritaskan  sebagai  Pangkalan Utama Kapal Pengawas Perikanan, sehingga peningkatan pengawasan sumber daya kelautan  dan  perikanan  di  WPP  NRI  -  715 akan lebih optimal.
Gambar  2  menunjukan  bahwa  3  (tiga) alternatif  yang  memiliki  bobot  nilai  tertinggi
adalah  [A1]  (Pangkalan  PSDKP  Bitung) dengan  jumlah  nilai  1,000,  [A8]  (Pangkalan PSDKP  Tual)  dengan  jumlah  nilai  0,662  dan [A3] (Stasiun PSDKP Ambon) dengan jumlah nilai  0,541.  Ketiga  wilayah  tersebut  dapat direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai dermaga pangkalan kapal pengawas perikanan  atau  pusat wilayah pemantauan  di WPP  NRI  -  715  ditinjau  dari  6  kriteria  dan diharapkan mampu mewakili beberapa wilayah lainnya di WPP NRI - 715. Kemudian alternatif selanjutnya secara berurutan adalah Ternate (A5; 0,524), Halmahera Selatan (A6; 0,412),  Sorong  (A9;  0,408),  Morotai  (A4; 0,368), Gorontalo (A2; 0,338), Kaimana (A10; 0,219) dan Seram Bagian Timur (A7; 0,189).

## Tabel 3 Hasil rekapitulasi kuesioner
K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 4 5 5 5 5 5 A2 3 4 4 3 2 3 A3 4 4 3 4 4 5 A4 4 4 4 3 2 3 A5 4 4 4 4 3 4 A6 4 4 4 3 3 3 A7 3 4 3 3 2 3 A8 4 5 3 5 5 5 A9 4 4 3 4 3 4 A10 4 4 2 3 3 3 dengan: A1 : Bitung K1 : Kondisi Hidro Oseanografi A2 : Gorontalo K2 : Potensi Sumber daya ikan A3 : Ambon K3 : Alur Laut Kepulauan Indonesia A4 : Morotai K4 : Fasilitas Sarana dan Prasarana A5 : Ternate K5 : Jumlah Armada A6 : Halmahera Selatan K6 : Perangkat Hukum A7 : Seram Bagian Timur A8 : Tual A9 : Sorong
A10 : Kaimana
Gambar 3 Diagram nilai prioritas untuk setiap alternatif Dermaga Pangkalan Kapal Pengawas di WPP NRI - 715

## PEMBAHASAN

## Kondisi Hidro Oseanografi
Kondisi hidro oseanografi adalah suatu kondisi  alam  yang  berpengaruh  dalam kegiatan-kegiatan  pada  Dermaga  Pangkalan Kapal  Pengawas  Perikanan  yang  memiliki dampak  secara  langsung  dengan  kegiatan kapal pengawas perikanan. Perairan pelabuhan  harus  tenang  terhadap  serangan gelombang  yang  cepat.  Untuk  itu  sedapat mungkin  pelabuhan  berada  di  perairan  yang terlindung secara alami.
Dermaga kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Bitung terletak di perairan Selat  Lembeh  sehingga  terlindung  dari penetrasi gelombang laut. Pangkalan PSDKP Tual  juga  memiliki  dermaga  khusus  kapal pengawas  perikanan  yang  terletak  di  selat antara Pulau Dulah (Tual) dan Pulau Kei Kecil sehingga terlindung dari penetrasi gelombang laut.  Sedangkan  dermaga  PPN  Ambon  yang dipakai oleh Stasiun PSDKP Ambon sebagai tempat  sandar  kapal  pengawas  perikanan terletak di Teluk Ambon bagian luar sehingga tidak  terlindung  dari  gelombang  saat  musim angin barat. Dari ketiga wilayah yang terpilih, dermaga  kapal  pengawas  perikanan  milik Pangkalan  PSDKP  Bitung  dan  Pangkalan PSDKP  Tual  sangat  aman  bagi  kapal pengawas perikanan yang sedang bersandar di dermaga.

## Potensi Sumber Daya Ikan
Semakin  besar  nilai  produktivitas sumber  daya  ikan  suatu  wilayah,  tentunya wilayah  tersebut  menjadi  target  lokasi  untuk melakukan tindakan illegal fishing dikarenakan  pada  wilayah  tersebut  terdapat banyak sumber daya ikan. Nilai produktivitas sumber  daya  ikan  dapat  dilihat  pada  volume dan nilai produksi perikanan di suatu wilayah.
Menurut  data  dari  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan dan Perikanan tahun 2017 bahwa dari 34 (tiga puluh  empat)  provinsi  di  Indonesia,  volume nilai  produksi  perikanan  tangkap  provinsi yang  masuk  dalam  WPP  NRI –  715  yaitu Provinsi Maluku menempati urutan ke 2 (dua) dengan nilai produksi 602.952,7 ton, Provinsi Papua Barat menempati urutan ke 4 (empat) dengan nilai produksi 421.840.4 ton, Provinsi Sulawesi  Utara  menepati  urutan  ke  5  (lima) dengan nilai produksi 393.448,1 ton, Provinsi Gorontalo  menempati  urutan  ke  18  (delapan belas)  dengan  nilai  produksi  134.889,4  ton, dan Provinsi Maluku Utara menempati urutan
ke 24 (dua puluh empat) dengan nilai produksi 96.528,2 ton. Sesuai dengan data tersebut 3 (tiga)  alternatif  Dermaga  Pangkalan  Kapal Pengawas Perikanan di WPP NRI- 715  yaitu Bitung,  Tual,  dan  Ambon  sangat  strategis karena perairan dengan potensi sumber daya ikan  yang  besar  rawan  terjadi  kegiatan IUU Fishing .

## Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Alur laut kepulauan Indonesia ditetapkan sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan
kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan  yang  diatur  oleh  Pasal  47-53 Konvensi  Hukum  Laut  1982.  Pasal  47 menyatakan  bahwa  negara  kepulauan  dapat menarik  garis  pangkal  lurus  kepulauan ( arhipelagic  baselines )  dan  aturan  ini  sudah ditransformasikan  kedalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan. Melihat posisi Indonesia sebagai penghubung antara dua lautan bebas Pasifik dan  India,  maka  ALKI  memotong  kesatuan wilayah  perairan  Indonesia.  Dimana  alur  ini dapat  digunakan  sebagaimana  laut  bebas. Ancaman yang terangkum didalamnya mencakup  apa  yang  sering  disebut  sebagai transational  threats  plus ,  yaitu  mencakup: illegal fishing, drugs human and gunstrafficking, terrorism, piracy, global warming  and  climate  change  effects,  illegal migrations,  energy  security  chain,  water  and food  security, serta  bahaya  utama  dari beredarnya Private Military Companies (Waas 2016).
Pada WPP NRI – 715 terdapat ALKI III dengan  3  (tiga)  cabang  alur  laut  kepulauan Indonesia  untuk  pelayaran  dari  Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi  Laut  Maluku, Laut  Seram  dan  Laut Banda,  dan  Selat  Leti.  Sesuai  dengan  hasil TOPSIS,  ketiga  wilayah  terpilih  dapat menjawab  zonasi  wilayah  pengawasan  di ALKI  III.  Pangkalan  PSDKP  Bitung  dapat dijadikan sebagai pusat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di ALKI III untuk kapal  yang  melintasi  Laut  Maluku.  Stasiun PSDKP Ambon dapat dijadikan sebagai pusat pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  di  ALKI  III  untuk  kapal  yang melintasi  Laut  Seram.  Adapun  Pangkalan PSDKP  Tual  dapat  dijadikan  sebagai  pusat
pengawasan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  di  ALKI  III  B  dan  ALKI  III  C  untuk kapal  yang  melintasi  Laut  Banda  dan  Selat Leti.

## Fasilitas Sarana dan Prasarana
Sesuai  jenis  dan  standar  prasarana pengawasan  perikanan  Pangkalan  PSDKP Bitung  dan  Pangkalan  PSDKP  Tual  sudah terpenuhi karena memenuhi jenis dan standar prasarana  pengawasan  serta  berstatus  milik Ditjen  PSDKP.  Adapun  Stasiun  PSDKP Ambon  belum  terpenuhi  karena  prasarana yang  digunakan  berstatus  pinjam  pakai  dari Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN) Ambon.  Untuk  jenis  dan  standar  prasarana pengawasan  perikanan  dapat  dilihat  pada Tabel 4.

## Jumlah Armada
Guna
mendukung pelaksanaan pengawasan  SDKP  di  WPP  NRI –  715, Pangkalan  PSDKP  Bitung  memiliki  armada kapal  pengawas  perikanan  berjumlah  4 (empat) unit kapal yaitu:
1)  KP. HIU 05 (Kapal Pengawas Tipe D) 2)  KP. HIU 02 (Kapal Pengawas Tipe D) 3)  KP. PADAIDO (Kapal Pengawas Tipe D) 4)  KP TODAK 01 (Kapal Pengawas Tipe E)
Pangkalan  PSDKP  Tual  memiliki armada kapal pengawas perikanan berjumlah 2 (dua) unit kapal yaitu:
1)  KP. HIU 14 (Kapal Pengawas Tipe C)
2)  KP.  HIU  MACAN  06  (Kapal  Pengawas Tipe C)
Stasiun PSDKP  Ambon  memiliki armada kapal pengawas perikanan berjumlah 1 (satu) unit kapal yaitu KP. HIU 13 (Kapal  Pengawas  Tipe  C).  Selain  itu Pengawasan  SDKP  di  WPP  NRI –  715 didukung juga oleh armada kapal pengawas yang  dimiliki  Kantor  Pusat  KKP  RI  Jakarta yang terdiri dari:
1)  KP. ORCA 03 (Kapal Pengawas Tipe A) 2)  KP. ORCA 04 (Kapal Pengawas Tipe A) 3)  KP.  Hiu  Macan  Tutul  01  (Kapal Pengawas Tipe B)

## Perangkat Hukum
Illegal,  Unreported,  and  Unregulated (IUU)  Fishing secara  harfiah  dapat  diartikan sebagai  kegiatan  perikanan  yang  tidak  sah, kegiatan  perikanan  yang  tidak  diatur  oleh peraturan  yang  ada,  atau  aktivitasnya  tidak dilaporkan  kepada  suatu  institusi  atau lembaga  pengelola  perikanan  yang  tersedia. Berdasarkan data dari Ditjen PSDKP Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  sejak tahun 2014 sampai 2018 kapal illegal fishing yang  ditangkap  oleh  Kapal  Pengawas Perikanan  di  WPP  NRI –  715  berjumlah  48 (empat  puluh  delapan)  kapal  ikan  Indonesia dan  tidak  terdapat  kapal  ikan  asing.  Adapun lokasi ad  hoc kapal  ikan  ilegal  dan  lokasi Pengadilan  Perikanan,  ada  (empat)  lokasi strategis  sebagai  tempat  dilakukan  proses penanganan kasus IUU Fishing yaitu  Bitung, Ambon, Sorong, dan Tual. Dimana dalam hal ini  perangkat  hukum  yang  dimaksud  yaitu adanya  pengadilan  perikanan  saksi  ahli perikanan  yang  dapat  menunjang  proses kasus pidana perikanan.
Tabel 4   Jenis dan standar prasarana pengawasan perikanan
STANDAR PRASARANA PANGKALAN STASIUN SATWAS POS Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Kantor Kantor Administrasi Administrasi Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Rumah Dinas Pengawas Rumah Dinas Rumah Dinas dan Petugas Pengawas dan Petugas Mess ABK dan Operator Mess ABK dan Operator Dermaga Ruang Pemeriksaan Ruang Pemeriksaan Pos Pengawas Pos Pengawas Gudang Penyimpanan Gudang Penyimpanan Barang Bukti Barang Bukti Bunker BBM Bunker BBM Dermaga, Jetty, Dermaga, Jetty, Causeway Causeway Fasilitas Docking Kapal
Fasilitas Docking Kapai
Fasilitas Pendukung; Fasilitas Pendukung; rumah genset, SAB, rumah genset, SAB, jalan penghubung dan
jalan penghubung dan
lingkungan fasilitas
lingkungan fasilitas
sosial, dll Gudang Senjata sosial, dll
Sumber: PSDKP 2019
Penegakkan  hukum  tindak  pidana perikanan  adalah  suatu  tindakan  yang  akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  di bidang perikanan. Kegiatan penyidikan dalam kaitannya  dengan  penegakan  hukum  di bidang  perikanan  sesuai  dengan  yang tercantum pada Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004  juncto  UU  45  Tahun  2009  tentang Perikanan  menjelaskan  bahwa  penyidikan tindak  pidana  dibidang  perikanan  dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI  AL,  dan/atau  Pejabat  Polisi  Negara Republik Indonesia.
Penyidik  dapat  melakukan  koordinasi pada  forum  koordinasi  yang  dibentuk  oleh Menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Selain itu, dalam UU  Nomor  31  Tahun  2004  juncto  UU  45 Tahun  2009,  disebutkan  bahwa  penyidikan terhadap  tindak  pidana  di  bidang  perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh PPNS Perikanan. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  PPNS memiliki kewenangan khusus dalam menangani  penyidikan  kasus  tindak  pidana perikanan (Arthatiani 2014).
Jumlah  PPNS  yang  dimiliki  oleh Pangkalan  PSDKP  Bitung  berjumlah  10 (sepuluh)  orang  PPNS,  Pangkalan  PSDKP Tual berjumlah 11 (sebelas) orang PPNS, dan Stasiun  PSDKP  Ambon  berjumlah  6  (enam) orang PPNS (PSDKP 2018).
Untuk persiapan
pelaksanaan pembentukan pengadilan perikanan, diterbitkan  Keputusan  Bersama  Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: SKB.04/MEN/2005 danWKMA/Yud/01/SKB/XII/2005  tanggal  5 Desember 2005 tentang Pembentukan Kelompok  Kerja  Persiapan  Pembentukan Pengadilan
Perikanan.
Selanjutnya
diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun 2006  tentang  Penangguhan  Pelaksanaan Tugas  dan  Fungsi  Pengadilan  Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5)  UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.  Diterbitkannya  Perpu  ini  sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memberantas IUU Fishing hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu persiapan dan pemahaman tentang kewenangan antar pengadilan negeri, serta  memerlukan  kesiapan  sumber  daya manusia,  sarana,  prasarana  dan  perangkat
penunjang pelaksanaan lainnya salah satunya  yaitu  perekrutan  Hakim Ad  Hoc Perikanan  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  78  ayat  (1)  UU  Perikanan.  Setelah melewati  persiapan  selama  3  (tiga)  tahun, pada  tanggal  5  Okotober  2007  peresmian pengadilan perikanan dilaksanakan di Medan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan metode TOPSIS  dengan  10  alternatif  dan  6  kriteria terpilih 3 (tiga) wilayah kerja UPT Pengawasan  SDKP  yang  dapat  digunakan sebagai  pangkalan  utama  kapal  pengawas perikanan  guna  peningkatan  pengamanan perikanan tangkap di WPP NRI – 715 secara berturut-turut  yaitu Bitung, Tual, dan  Ambon. Kemudian berdasarkan data IUU Fishing yang terjadi  di  WPP  NRI-715  periode  tahun  2014 sampai dengan 2018, lokasi ad hoc kapal ikan ilegal  dan  lokasi  pengadilan  perikanan, terdapat  4  (empat)  lokasi  strategis  sebagai tempat  dilakukannya  proses  penanganan kasus IUU  Fishing yaitu  Bitung,  Ambon, Sorong,  dan  Tual.  Namun  dalam  upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan  oleh  armada  kapal  pengawas maka  disarankan  untuk  dilakukan  penelitian terkait  kemampuan  daya  tampung  dermaga serta  kemampuan  pengawasan  optimal  dari jumlah armada kapal pengawas perikanan.

## SARAN
Hasil  perhitungan  TOPSIS  tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan  strategi  atau  kebijakan  dalam penempatan  kapal  pengawas  perikanan  di dermaga  pangkalan  yang  strategis  di  WPP NRI –  715.  Perlu  adanya  pembangunan fasilitas  sarana  dan  prasarana  dermaga khusus kapal pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Ambon dengan memperhatikan faktor kondisi  hidro  oseanografi  guna  keamanan kapal  pengawas  perikanan  saat  sandar  di dermaga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan
Sumber  Daya  kelautan  Perikanan  (PSDKP) Ambon  dan  Kapal  Pengawas  HIU  13  yang
bersedia bekerjasama dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthatiani YF. 2014. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Proses  Penegakan  Hukum  Kasus IUU Fishing di Indonesia . Widyariset . 17(1): 1 –12.
Chamid AA. 2016. Penerapan Metode Topsis
untuk  Menentukan  Prioritas  Kondisi Rumah. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer . 7(2): 537-544. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Laporan  Kinerja  Ditjen Tangkap Tahun 2017.
Gaoa L, Hailub A. 2013. Identifying Preferred Management  Options:  An  Integrated Agent  Based  Recreational  Fishing Simulation  Model  with  an  AHP- TOPSIS  Evaluation  Method. Elsavier Ecological Modelling . 249: 75-83.
Gumus  AT.  2009.  Evaluation  of  Hazardous
Waste Transportation Firms by using a  Two  Stepfuzzy-AHP  and  TOPSIS Methodology. Expert  Systems  with
Applications . 36(2): 4067-4074.
Hanapi A, Fasya AG, Mardiyah U,
Miftahurrahmah.  2013.  Uji  Aktivitas Antioksidan  dan  Antibakteri  Ekstrak Metanol  Alga  Merah  Eucheuma Spinosum  dari  Perairan  Wongsorejo Banyuwangi. Alchemy . 2(2): 126-137.
Hermawan  V.  2015.  Penentuan  Lokasi Program  Pengembangan  Kawasan Perdesaan  Berkelanjutan  Kabupaten Bulungan  Provinsi  Kalimantan  Utara. Makalah. Dalam: Seminar Nasional V Teknik Sipil di UMS, 19 Mei.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2008. Refleksi  2007  dan  Outlook 2008 . Pengawasan dan Pengendalian  Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2013. Statistik Kelautan dan
Perikanan  2011.  Marine  Fisheries
Statitics 2011 . Jakarta.
[KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.
2019. Kinerja  Pengawasan  KKP Triwulan  1/2019 .  Direktorat  Jendral Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan. Jakarta
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor
Kep.5/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  Republik  Indonesia  (WPP- NRI). Krisnafi Y. 2017. Penentuan Prioritas Wilayah Kerja untuk Peningkatan Pengawasan  Perikanan  di  WPP  NRI
711. Jurnal  Marine  Fisheries .  8(2):
211-221.
Kukutai T, Victor T, McMillan R. 2014. Whither the  Census?  Continuity  and  Change in Census Methodologies Worldwide,
1985 –2014. J  Pop  Research .  32:  3-
22.
Lewerissa YA. 2010. Praktek Illegal Fishing di Perairan  Maluku  sebagai  Bentuk Kejahatan  Ekonomi. Jurnal  Sasi .
16(3): 61-68.
Liebler CA, Porter SR, Fernandez L, E. Noon JM.  Ennis  SR.  2017. America’s Churning  Races:  Race  and  Ethnicity
Response Changes between Census
2000 and the 2010 Census.
Demography . 54: 259 –284.
Malisan  J.  2014.  Rendahnya  Manajemen
Keselamatan Pelayaran pada Perairan Alur Laut
Kepulauan Indonesia  (ALKI)  II  dan  III. Warta Penelitian  Perhubungan . 26(2):  81- 88.
Munaf  DR.  2013.  Studi  Analisis  Tipikal Insfrastruktur  Keamanan  Laut  di
Pusat
dan Daerah. Jurnal Sosioteknologi . 28: 320-339.
Murti AC, Setyaningsih NYD. 2016. Kombinasi Sistem Pendukung
Keputusan  dan  Sistem  Informasi
Geografis  dalam  Penentuan  Lokasi
Industri  di  Kudus. Jurnal  SIMETRI . 7(1): 263-272.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002. tentang  Hak  Dan  Kewajiban  Kapal
Dan  Pesawat  Udara  Asing  Dalam Melaksanakan  Hak  Lintas  Alur  Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan
[PERMEN  KP]  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia. 2014. No.18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
[PSDKP]  Pengawas  Sumber  Daya  Kelautan dan Perikanan. 2018. Laporan Pengawasan SDKP Tahun 2018.
Setiawan,  A.  2018.  Pelatihan  Branding  dan Product Packaging Management Masyarakat Pesisir Pasuruan (Rengginang  Udang  Uciya)  sebagai Potensi Utama Usaha Kecil
Menengah  (UKM)  Khas  Desa  Raci, Bangil Pasuruan. Soeropati . 1(1): 57-
70.
Suman  A,  Satria  F,  Nugraha  B,  Priatna  A,
Amri  K,  Mahiswara  M.  2018.  Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  (WPP NRI) dan Alternatif Pengelolaannya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia . 10(2): 107-128. Sufyan A, Akhwady R, Risandi J, Syadiah N. 2017.  Analisa  Hidro  Oseanografi Pulau Liwungan Untuk Studi Kelayakan Struktur Dermaga
Apung. Jurnal Kelautan Nasional . 12(3): 127-139. Sugiyanto  S,  Setiawan  JD,  Nugraha  F, Yuwana  RW.  2019.  Dasar-Dasar Perancangan Alat Pemanggil Ikan. Rotasi . 21(2): 115-119.
Torlak  G,  Sevkli  M,  Sanal  M,  Zaim  S.  2011.
Analyzing  Business  Competition  by using  Fuzzy  TOPSIS  Method:  An Example  of  Turkish  Domestic  Airline Industry. Elsevier .  38:  3396 –3406.
Doi: 10.1016/j.eswa.2010.08. 125.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  Juncto  Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Waas  RM.  2016.  Penegakan  Hukum  di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia  (ALKI)  Menurut  Konsepsi Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional  Indonesia . Jurnal  Sasi . 22(1): 22-36.
Zunaidi  M,  Ishak,  Sidik  MZ.  2017.  Sistem
Pendukung Keputusan dalam Menentukan Lingkungan yang
Rentan  Terjangkit  Penyakit  DBD. Jurnal  Ilmiah  Saintikom .  16(1):  99- 112.
Zyoud  SH,  Kaufmann  LG,  Shaheen  H,
Samhan S Fuchs-hanusch D. 2016. A Framework for
Water Loss
Management in Developing Countries under Fuzzy Environment: Integration of  Fuzzy  AHP  with  Fuzzy  TOPSIS. Elsevier . 61: 86-105. Doi: 10.1016/j.eswa.2016.05.016.