## Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan
Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut

## Silvia Divi Salsabillah
silvia.divi.salsabillah-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Baitul  Maal  wa  Tanwil  (BMT)  is  a  type  of  microfinance  institution that functions to collect and channel funds to its members and usually operates on a micro scale. Currently, not a few BMTs are experiencing financial problems so that the condition of the BMT is unstable which causes them to go bankrupt. This has led to a factor in the revocation of the BMT's business license. The purpose of writing this journal is to analyze the revocation of BMT's business license and how the form of BMT's accountability to its customers. In writing this journal using the method of normative legal research type. The results of this study if BMT has violated the relevant laws and regulations, the BMT business license can be revoked by the competent agency and BMT can carry out accountability against its customers.
Keywords: Sharia Financial Institutions; Baitul Maal Wa Tamwil; Cooperatives.

## Abstrak
Baitul Maal wa Tanwil (BMT) merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan mikro yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Saat ini tidak sedikit BMT yang mengalami permasalahan finansial sehingga kondisi BMT tersebut tidak stabil yang menimbulkan BMT mengalami pailit. Hal ini menyebabkan faktor terjadinya pencabutan izin usaha pada BMT tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis pencabutan izin usaha BMT dan bentuk tanggung gugat BMT terhadap nasabah penyimpan pasca pencabutan izin usaha. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini apabila BMT telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait maka izin usaha BMT  dapat dicabut oleh instansi yang berwenang dan BMT dapat melakukan tanggung gugat terhadap nasabahnya. Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Baitul Maal Wa Tamwil ; Koperasi.

## Pendahuluan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan dengan tujuan untuk memberikan atau menyediakan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang tidak semata-mata mencari keuntungan,

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 2, April 2023
Jurist-Diction. 2023; 333-350
How to cite: Silvia Divi Salsabillah, ‘Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa
Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut’ (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 24 Februari 2022; Diterima 6 Maret 2023;
Diterbitkan 28 April 2023.
DOI:
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 334 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
yang dilakukan dengan cara menyediakan pinjaman maupun pembiayaan dalam untuk usaha yang berskala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, yang mengelola simpanan, pengelolaan simpanan, maupun memberikan jasa untuk berkonsultasi. 1
Salah satu jenis dari lembaga keuangan mikro yaitu Baitul Maal wa Tanwil (BMT) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Menurut Abdul Manan, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “ baitulmaal ” dan “ baitultamwil ”. Baitulmaal merupakan istilah untuk lembaga yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit untuk kepentingan sosial. Baitultamwil merupakan istilah untuk lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga yang mempunyai peran ganda yang bergerak di bidang sosial dan mencari keuntungan. Dalam melaksanakan tugasnya BMT mempunyai dua peran, yang pertama Baitul Tanwil yakni melakukan pengembangan kepada usaha-usaha produktif dan investasi dalam hal peningkatan kualitas pengusaha yang tergabung dalam UMKM serta mendukung kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Maal yakni berperan dalam penerimaan zakat, infak dan sedekah yang disesuaikan dengan peraturan serta menaati sifat amanah. 2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya  disebut Undang- Undang LKM), dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa badan hukum BMT dapat berbentuk Koperasi dan Perseroan Terbatas.
Saat ini tidak sedikit BMT yang mengalami permasalahan finansial sehingga kondisi BMT tersebut tidak stabil, salah satunya adalah BMT Perdana Surya Utama (PSU) yang berada di Kota Malang. Tak hanya itu, BMT Bina Usaha Mandiri yang terletak di kabupaten Klaten juga mengalami pemeriksaan oleh kepolisian dikarenakan diduga melarikan uang nasabahnya. Saat ini perkembangan BMT apabila dipandang dari segi kuantitas dinilai berkembang cukup pesat, namun tidak sedikit BMT yang dinyatakan pailit dikarenakan kehabisan modal. Nasabah yang
1 Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansam Anand, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah ( Zifatama Jawara 2017).[112].
2 Neni Sri Imayanti, Aspek-Aspek Hukum BMT (Citra Aditya Bakti 2010). [73].
menjadi korban kebanyakan adalah masyarakat kecil. Kondisi ini mengakibatkan adanya kemacetan pada Lembaga Keuangan Mikro tersebut sehingga izin usaha BMT dicabut. 3
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang LKM juga turut mengawasi lembaga jasa keuangan lain selain perbankan, sehingga dalam hal ini lembaga keuangan mikro juga turut diawasi. LKM merupakan lembaga yang secara spesifik dibuat untuk memberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha yang berskala kecil atau mikro kepada anggota masyarakat, pengelola simpanan, ataupun pemberian jasa konsultasi yang bertujuan tidak semata-mata mencari keuntungan. Tujuan LKM yakni meningkatkan akses pendanaan kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro, membantu peningkatan memberdayakan ekonomi serta produktivitas masyarakat serta membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. 4
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang berkerjasama dengan kementerian. 5
Menurut Undang-undang LKM dalam pembinaan, pengaturan, serta pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan, OJK berkoordinasi dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementrian Dalam Negeri. Pembinaaan dan pengewasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Lembaga Keuangan Mikro berkewajiban pemeliharaan pencatatan atau pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi keuangan yang sedang berlaku. 6
3 Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Twamil (BMT) Yang Dilikuidasi’ Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibra- him.[4].
4 Sukma Ari Sanjaya, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lemba- ga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Otoritas Jasa Keuangan’ Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung.[40].
5 Trisadini Prasastinah Usanti, (n3).[117].
6 Muhammad Isnan, ‘Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ’ (2016) 1 Jurnal Muslim Heritage. [124].

## 336 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...

## Metode Penelitian
Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif ini mampu memberikan penjelasan yang sistematis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta menggunakan pendekatan perundang –undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) .

## Pencabutan Izin Usaha BMT Berbentuk Koperasi
BMT yang berbentuk badan hukum seperti koperasi, untuk menjalankan kegiatan usahanya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan bahwa “Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK”. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, OJK melakukan:
a.  Penelitian atas kelengkapan dokumen;
b.  Analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
c.  Analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.
Ada beberapa karakter izin usaha pada BMT: 7
1.  Terikat, izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar se- jauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya
2.  Menguntungkan, izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenu- han tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
3.  Berlangsung lama, izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirn- ya atau masa berlakunya relatif lama (tidak ada batasan tertentu dalam men-
7 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar  Grafika  2010). [173-173].
jalankan usahanya).
Pasal 54 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi menyebutkan bahwa koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Di pasal 56 juga mengatur yang memiliki kewenangan memberi izin usaha pada koperasi yaitu menteri koperasi disesuaikan dengan jenis koperasi, selain itu menteri koperasi juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila koperasi telah melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam undang-undang ysalah satunya koperasi mengalami pailit sehingga merugikan nasabah berupa teguran tertulis, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha simpan pinjam, atau pembubaran terhadap Koperasi.
Prosedur penerbitan izin usaha koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Tata cara penerbitan Izin usaha dan izin operasional koperasi diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri/gubernur/bupati/wali kota dengan cara mengakses laman OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam laman OSS. Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha. NIB merupakan identitas berusaha Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.NIB  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal Koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau  dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional disampaikan Koperasi kepada Menteri/gubernur/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan. Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan

## 338 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
atas pemenuhan komitmen. Pencabutan izin usaha koperasi menggunakan Asas ius contartius actus yang menerbitkan dengan sendirinya dapat membatalkan izin usaha tersebut. Pencabutan izin usaha BMT dikarenakan BMT dinyatakan pailit dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan nasabah penyimpan.
Pengaturan mengenai kegiatan usaha dalam LKM diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/ PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Di Pasal 19 menyebutkan “Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.” dan Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (maal) dan unit kegiatan usaha bisnis (tamwil).” Hal ini sejalan dengan BMT yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Kegiatan sosial (maal) meliputi :
(1)  Kegiatan sosial (maal) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah;
(2)  Kegiatan sosial (maal) wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggu- naan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya, sepisah dari laporan keuangan kegiatan usaha Koperasi.
Sedangkan kegiatan usaha bisnis (tamwil) ada 2 (dua) macam yaitu
Kegiatan Bisnis (Tamwil) Simpanan dan Kegiatan Bisnis (Tamwil) Pinjaman dan Pembiayaan Syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro, hal ini tentunya tidak luput dari masalah kesulitan dan solvabilitas. Permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang LKM  menyebutkan bahwa:
(1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang memba- hayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar;
a.  Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
b.  Pemegang saham mengganti komisaris atau pengawas dan/atau doreksi atau pengurus LKM;
c.  LKM menghapus bukukan pinjaman atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
d.  LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
e.  Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f.  LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM ke- pada pihak lain; atau
g.  LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepa- da LKM atau pihak lain.
(2)  Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuan- gan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Ra- pat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
Apabila melihat pasal di atas dalam hal BMT mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya maka tindakan yang perlu dilakukan oleh BMT yaitu berkonsultasi kepada OJK terlebih dahulu, hal ini agar BMT mendapatkan sebuah pandangan atau solusi masalah yang dihadapi sehingga BMT dapat kembali ke kondisi yang sehat. Dalam prakteknya, tidak sedikit BMT yang mengalami kesuli- tan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usahanya, BMT tersebut tidak melaporkan kepada OJK sehingga BMT kesulitan dalam menyele- saikan masalahnya. Akibat dari permasalahan tersebut tidak sedikit pihak pengurus melarikan diri tanpa memberikan informasi terhadap nasabahnya. 8 Memberikan informasi terhadap nasabah termasuk dalam perlindungan pengguna jasa LKM yang telah diatur diatur dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa:
Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:
a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKetentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam;dan
b.  Kemungkinan timbul risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM
8 Syafi’atul Mir’ah Ma’sum.(n3).[79].

## 340 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
dengan pihak lain.
Dari uraian pasal tersebut telah memberikan ketentuan khusus tentang hal dan kewajiban bagi pengurus dan nasabah. Namun ada pada suatu titik yang menjadi faktor penyebab timbulnya masalah adalah kurangnya komunikasi dan informasi antara pengurus dan nasabah dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat menimbulkan resiko kerugian. 9 Dalam Pasal 33 mengatur tentang sanksi administratif apabila BMT melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang LKM:
(1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24,
Pasal 27, Pasal 29 ayat 91) dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
a.  Denda uang;
b.  Peringatan tertulis;
c.  Pembekuan kegiatan usaha;
d.  Pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetu- juan Otoritas Jasa Keuangan;atau
e.  Pencabutan izin usaha.
Ada beberapa kasus BMT seperti BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Kota Malang yang memberikan penawaran berbagai program simpanan, tabungan jang- ka waktu tertentu, dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Namun setelah beberapa waktu kondisi BMT tersebut sudah tidak sehat sehingga nasabah mulai kesulitan untuk mengambil uangnya dan melaporkan ke polisi sebagai korban BMT PSU.
Selain itu, ada BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten yang telah menggelapkan uang nasabahnya. Dari beberapa kasus tersebut dinyatakan salah satu penyebab pencab- utan izin usaha BMT yaitu kurangnya kesadaran dalam memahami hukum hingga berdampak pada kerjasama pada kepengurusan BMT untuk menjaga kepercayaan yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada BMT tersebut yang bertujuan mengembangkan usahanya maupun digunakan untuk kegiatan penyimpanan dana. Karena kurangnya kesadaran hukum dalam pengelolaan BMT dapat menimbulkan
9 ibid. [83].
masalah penggelapan dana, kurang maksimalnya fungsi BMT, sistem operasional BMT tidak sehat, dan ketidakmampuan BMT untuk memenuhi kebutuhan nasa- bah yang menyebabkan BMT tersebut harus dicabut izin usahanya. 10 Melihat dari beberapa kasus tersebut, izin usaha BMT dicabut akibat ketidakmampuan BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehingga mengakibatkan BMT pailit dan op- erasional BMT tidak sehat.
Pencabutan izin usaha koperasi dilakukan oleh menteri koperasi karena be- berapa pelanggaran yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sejak tanggal pencabutan izin usaha koperasi dilakukan melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dan kewajiban koperasi. Apabila penyelesaian kasus dilakukan pem- bubaran, maka yang berwenang yaitu menteri koperasi.
Koperasi dapat dibubarkan, hal ini dilakukan oleh pemerintah dan anggota dalam rapatnya yang menghasilkan suatu keputusan. Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan  Pe- merintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah yang menyatakan bahwa “Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”. Dengan demikian, apabila BMT dinyatakan pailit maka pembubaran BMT dilakukan oleh menteri koperasi. Pembuba- ran koperasi dilakukan oleh menteri koperasi dan UKM yang telah melakukan pene- litian bahwa koperasi tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan lalu menteri koperasi menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai ren- cana pembubaran Koperasi kepada Pengurus. Apabila pengurus mengajukan pernyata- an keberatan terhadap rencana pembubaran dengan alasan yang tepat terhadap keber- atan yang diajukan, menteri koperasi dan UKM wajib memutuskan untuk melakukan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan tersebut dengan jangka waktu paling lama satu bulan yang terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Apabi- la tidak ada keberatan dalam pembubaran tersebut, menteri koperasi dan UKM dapat membentuk tim penyelesai, setelah tim penyelesai telah melaksanakan tugasnya maka tim penyelesai membuat berita acara pembubaran koperasi.

## 342 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...

## Tanggung Gugat Baitul Maal Wa Tamwil Terhadap Nasabah Penyimpan Berbadan Hukum Koperasi
Definisi tanggung gugat menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti, “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya)”. Menurut Martono, tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing accountability, responsibility dan liability . Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggungjawabkan laporan pembukuannya. Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenai sanksi administrasi oleh atasannya apabila orang tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatannya. Sedangkan tanggung jawab dalam arti liability adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata atau sering disebut tanggung gugat. Kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas kerugian atau penderitaan yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan badan hukum atau perorangan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat berasal dari terjemahan liability/ aansprakeljkheid . Tanggung gugat mengacu pada badan hukum maupun perseorangan dalam hal bertanggungjawab atas mengganti kerugian setelah ada perbuatan hukum yang telah merugikan orang lain. Contohnya apabila badan hukum maupun perseorangan telah melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap badan hukum atau orang lain maka badan hukum yang telah melakukan pelanggaran tersebut harus mengganti kerugian terhadap badan hukum yang lain. Istilah tanggung gugat digunakan dalam ruang lingkup hukum perdata. 11
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media 2008).[258].
Menurut Agus Yudha Hernoko tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Y. Sogar Simammora, bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula, Y. Sogar Simamora mengemukakan, inti dari suatu perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ), yaitu tidak ada hubungan kontratual antara pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melanggara hukum terjadi apabiila salah satu pihak merugikan pihak lain dengna suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 12
Sedangkan menurut J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. 13 Melihat dari pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat dapat terjadi karena kesalahan seseorang atau badan hukum yang  telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”.
Bentuk  tanggung  gugat  menurut  Pasal  1365  BW  ini  adalah  bentuk tanggung gugat yang menekankan pada faktor kesalahan, sehingga apabila pasal ini dijadikan dasar gugatan, maka pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian itu. Pada perbuatan melanggar hukum berlaku syarat bahwa secara umum penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita adalah merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat. 14
12 Siti kotijah, ‘Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Ba- tubara’ (2011) 26 Yuridika.[3].
13 J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht atau Pokok-Pokok Hukum perikatan (Universitas Airlangga 1985).[135].

## 344 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
Ketentuan Pasal 1365 BW, dalam hal ini seseorang harus bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika:
a.  Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, dimaksudkan,baik berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya kewajiban mana timbul dari ketentuan hukum yang berlaku (sebab ada pula kewajiban yang timbul dari ketentuan hukum yang berlaku (sebab ada pula kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Karena itu, terhadap perbuatan melanggar hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak juga unsur “causa” yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 15
b.  Perbuatan tersebut bersifat melangggar hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar hukum. Bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang tertulis, namun juga ketentuan yang tidak tertulis. Hal tersebut meliputi:
1)  Melanggar hak orang lain;
2)  Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3)  Bertentangan dengan kesusilaan.
c.  Adanya kerugian kepada pihak lain
Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan 1365 BW dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang hanya mengenal kerugian meteriil, maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. 16
d.  Kerugian timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal):
Syarat hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, untuk menentukan apakah antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian ada syarat hubungan kausal, prosedur berikut dapat dilakukan, yaitu: 17
1)  Pertama harus diselidiki apakah perbuatan dalam hubungan dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian, sehingga tanpa kerugian tidak akan timbul;
2)  Kemudian harus dipastikan apakah kerugian itu dianggap sebagai akibat
15 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Citra Aditya Bakti 2002).[10-11].
16 ibid .[12].
17 J.H. Nieuwenhuis, Op.Cit .[131].
yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum.
Apabila diantara kedua syarat diatas, salah satunya dapat dibuktikan, maka ada hubungan kausal yang cukup antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.
e.  Pelaku tersebut bersalah (kesalahan) Pada Pasal 1365 BW mensyaratkan bahwa orang yang menimbulkan keru - gian bertanggung gugat hanya apabila ia bersalah. Syarat kesalahan dalam Pasal 1365 BW menghendaki bahwa disamping tercelanya perbuatan (sifat melanggar hukum),perbuatan pelaku dinyatakan bersalah merupakan syarat untuk tanggung gugat. 18 Suatu tindakan dianggap merupakan syarat untuk mengandung unsur kesalahan, sehingga harus bertanggung gugat, jika me- menuhi unsur sebagai berikut: 19
1)  Ada unsur kesengajaan;
2)  Ada unsur kelalaian;
3)  Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.
Dalam hal BMT melakukan kesalahan yang merugikan nasabah, upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan kepada BMT tersebut agar nasabah mendapat ganti kerugian atas dana yang telah disimpan dalam BMT.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang LKM, BMT dapat berbadan hukum koperasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bah- wasanya acuan dasar hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam hal ini apabila BMT mengalami pailit yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah maka tanggung gugat BMT dapat mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian. Pasal 21 Undang-Undang Perkop- erasian mengatur bahwa koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat  anggota, pengurus, dan pengawas.
a. Rapat Anggota
Rapat anggota merupakan pemagang kekuasaan tertinggi dalam kop- erasi. Dalam rapat anggota menetapkan anggaran dasar dan membahas se- gala hal yang berkaitan dengan koperasi, rapat anggota dilaksanakan min- imal sekali dalam setahun. Apabila dalam keputusan rapat anggota  secara musyawarah tidak terjadi keputusan secara mufakat, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh suara terbanyak.
18 ibid .[129].
19 Munir Fuady. Op.Cit .[12].

## Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
b. Pengurus
Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Tugas dan wewenang pengurus koperasi diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Perkoperasian yaitu pengurus bertugas mengelola koperasi, membuat rencana serta rancangan anggaran dana pada koperasi, serta pengurus bertanggungjawab terhadap laporan dan pelaksanaan kegiatan koperasi. Pengurus koperasi juga berwenang sebagai perwakilan koperasi di dalam maupun diluar pengadilan pengurus berhak menolak atau menerima anggota koperasi sesuai dalam anggaran dasar koperasi, serta pengurus berwenang dalam hal mengambil tindakan dan upaya bagi kepentngan koperasi. Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota luar biasa. Sedangkan di Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa apabila koperasi mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengurus secara sengaja maka pengurus harus menanggung kerugian tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Penerapan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut. 20 Apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan. 21 c.  Pengawas Pasal 39 Undang-Undang Perkoperasian tugas dari pengawas koperasi yaitu mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta pengawas membuat laporan tertulis atas hasil pengawasannya. Adapun wewenang dari pengawas yaitu me.neliti ca.tatan  yang ada pada koperasi dan menda.patkan segala ke.terangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pengawas harus merahasiakan laporan pengawasannya selain angota koperasi.
Tanggung gugat BMT sebagai badan hukum koperasi terhadap nasabah timbul apabila koperasi mengalami kerugian atau pailit dalam menjalankan usahanya dan modal BMT tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian, apabila pengurus BMT terbukti melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum maka pengurus BMT harus bertanggung gugat atas perbuatannya.
20 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (BPFE-Yogyakarta 2015).[118].
21 ibid.
Namun apabila kerugian tersebut bukan kesalahan atau tidak ditimbulkan oleh pengurus BMT maka pengurus tidak bertanggung gugat atas kerugian tersebut. 22
Seperti salah satu contoh dalam kasus BMT Perdana Surya Utama ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BMT bermula dari nasabah yang merasa ditipu karena simpanan dana yang ada dalam BMT tersebut tidak bisa dicairkan, putusan hakim menyatakan pengurus BMT tersebut menjadi tersangka penggelapan dana, dan pengurus tidak menjalankan operasional BMT dengan baik ketika ada kredit macet pengurus tidak bertindak apapun. Hal ini tentu membuat likuiditas BMT terganggu dan berdampak kepada anggota yang lain. 23 Ada juga kasus BMT Bina Usaha Mandiri  pengurus BMT tersebut dinyatakan melakukan penggelapan uang nasabah BMT yang diperkirakan mencapai angka miliaran rupiah. Lemahnya pengawasan dalam kegiatan usaha BMT menyebabkan pengurus BMT kurang maksimal dalam menjalankan fungsi BMT sehingga BMT tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan nasabah.24 Dengan demikian, pengurus BMT terbukti melakukan pelanggaran yang dapat merugikan nasabah maka yang bertanggung gugat adalah pengurus BMT tersebut untuk mengembalikan uang kepada nasabah penyimpan.

## Kesimpulan
Pencabutan izin usaha BMT dalam bentuk koperasi dilakukan oleh menteri koperasi dan UKM diatur dalam Pasal 56 ayat (4) peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 10/Per.M.KUKM/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi dikarenakan BMT mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang merugikan nasabah penyimpan. Tanggung gugat BMT terhadap dana nasabah BMT
22 Moh.  Syaifur  Rijal,  ‘Karakteristik  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  Sebagai  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia’ Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hu- kum Universitas Airlangga.[71].
23 Sri Wahyunik, ‘Hakim Vonis Bos BMT Perdana Surya Utama Malang 4 Tahun Penjara, Nasabah Kecewa’, Surya Malang (online), 16 Juni 2016, [1], dalam https://suryamalang.tribun- news.com/2016/06/16/hakim-vonis-bos-bmt-perdana-surya-utama-malang-4-tahun-penjara-nasa- bah-kecewa?page=all, diakses 1 Januari 2021.
24 Padhang Pranoto, ‘Sempat Buron, Manajer BMT BUM Menyerahkan Diri’ , Tribun Jog- ja (online), 17 November 2014, https://jogja.tribunnews.com/2014/11/17/sempat-buron-mana- jer-bmt-bum-menyerahkan-diri, diakses 1 Januari 2021.

## 348 Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
yaitu dengan cara mengganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pengurus BMT.

## Daftar Bacaan Buku
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2010).
J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissen recht (Universitas Airlangga 1985).
Neni Sri Imayanti, Aspek-Aspek Hukum BMT (Citra Aditya Bakti 2010).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media 2008).
Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (BPFE-Yogyakarta 2015).
Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro, dan Ghansam Anand,
Pengantar Lembaga Keuangan Syariah ( Zifatama Jawara 2017).

## Jurnal
Muhammad Isnan, ‘Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ’ (2016) 1 Jurnal Muslim Heritage.
Novita Dewi M, ‘Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)’ (2014) 5 Jurnal Conomica.

## Siti kotijah, ‘Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan
Batubara’ (2011) 26 Yuridika.

## Laman
Padhang Pranoto, ‘Sempat Buron, Manajer BMT BUM Menyerahkan Diri’ , Tribun Jogja (online), 17 November 2014, https://jogja.tribunnews.com/2014/11/17/ sempat-buron-manajer-bmt-bum-menyerahkan-diri, diakses 1 Januari 2021.
Sri Wahyunik,  ‘Hakim Vonis  Bos  BMT  Perdana  Surya  Utama  Malang  4 Tahun Penjara, Nasabah Kecewa’, Surya Malang (online), 16 Juni 2016, h.1, dalam https://suryamalang.tribunnews.com/2016/06/16/hakim-vonis-bos-bmt-
perdana-surya-utama-malang-4-tahun-penjara-nasabah-kecewa?page=all, diakses 1 Januari 2021.

## Tugas Akhir
Moh. Syaif ur Rijal, ‘Karakteristik Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia’ Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Sukma Ari Sanjaya, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Otoritas Jasa Keuangan’ Skripsi, Program Sarjana Universitas Lampung.

## Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT) Yang Dilikuidasi’ Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

## Silvia Divi: Perlindungan Hukum Nasabah...
--halaman ini sengaja dikosongkan--