## KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN 2006 – 2009
(General Policy on Food Security, 2006 – 2009)

## Dewan Ketahanan Pangan 1
Ketahanan 1 pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek seka- ligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.
Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangun- an ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggu- langi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangga- nya secara berkelanjutan.
Melalui proses pemberdayaan, masyara- kat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usahatani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapat- an akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pa- ngan dalam rumah tangga juga akan membe- rikan kontribusi terhadap ketersediaan pa- ngan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.
Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pa- ngan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

## Arah Kebijakan
Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan selama
1 Dikutip dari hlm. 59 – 71 dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 2006
lima tahun terakhir terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi perminta- an ini menyebabkan kebutuhan pangan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional ter- kendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan terus meningkat, dan ketergantungan terha- dap pangan impor akan semakin tinggi. Ketergantungan impor pangan yang tinggi me- nimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kedaulatan nasional.
Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih besarnya proporsi ke- lompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pa- ngan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya.
Pada sisi lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (comparative advanta- ge)  sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu dida- yagunakan melalui pembangunan ekonomi se- hingga menjadi keunggulan bersaing (compe- titive advantage). Dengan pendekatan demiki- an, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pem- bangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikan- an maupun kehutanan, akan sekaligus mem- perkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan nasional.
Memperhatikan permasalahan dan po- tensi sebagaimana didiskusikan di muka, ma-
ka pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat na- sional, daerah hingga rumahtangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; mela- lui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lo- kal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengen- tasan kemiskinan. Dengan arahan umum ter- sebut maka kebijakan pembangunan ketahan- an pangan adalah sebagai berikut.
Pada sisi ketersediaan, kebijakan keta- hanan pangan diarahkan untuk: (a) mening- katkan kualitas lingkungan dan kualitas sum- berdaya alam dan air; (b) menjamin kelang- sungan produksi pangan utamanya dari pro- duksi dalam negeri; (c) mengembangkan ke- mampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) mening- katkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.
Pada aspek distribusi, kebijakan keta- hanan pangan diarahkan untuk: (a) mening- katkan sarana dan prasarana distribus pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efeisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang meng- hambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolah- an dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distri- busi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.
Dalam hal konsumsi, kebijakan keta- hanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendo- rong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengem- bangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas inter- vensi bantuan pangan/pangan bersubsidi ke- pada golongan masyarakat tertentu (golong- an miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

## Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan
Pembangunan ketahanan pangan dituju- kan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/tingkat rumahtangga dan indi-
vidu serta di tingkat makro/nasional, sebagai berikut:
1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2 200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi mi- nimal 2 000 Kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari.
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Ha- rapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275 g, umbi-umbian 100 g, pangan hewani 150 g, kacang-kacangan  35 g, sayur dan buah 250 g).
4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higi- ene pangan yang dikonsumsi masyarakat.
5. Mengurangi jumlah/persentase penduduk rawan pangan kronis (yang mengonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1 persen pertahun; ter- masuk di dalamnya ibu hamil yang meng- alami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang.
6. Meningkatkan kemandirian pangan mela- lui pencapaian swasembada beras berke- lanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010; serta membatasi impor pangan utama di bawah 10 persen dari kebutuh- an pangan nasional.
7. Meningkatnya rasio lahan per orang (land-man ratio)  melalui penetapan la- han abadi beririgasi minimal 15 juta ha, dan lahan kering minimal 15 juta ha.
8. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9. Meningkatnya jangkauan jaringan distri- busi dan pemasaran pangan ke seluruh daerah.
10. Meningkatnya kemampuan nasional da- lam mengenali, mengantisipasi dan mena- ngani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kera- wanan pangan dan gizi.

## Strategi Umum
Berdasarkan arah dan tujuan tersebut, strategi untuk  mewujudkan ketahanan pa- ngan yang akan dilaksanakan adalah strategi jalur ganda (twin-track strategy), yaitu: (a) membangun ekonomi berbasis pendapatan; dan (b) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak se-
makin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan keta- hanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan mengge- rakkan seluruh komponen bangsa, yaitu pe- merintah, masyarakat termasuk LSM, organi- sasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, serta pelaku usaha, untuk melaksanakan aktivitas ekonominya secara efesien dan bertanggungjawab, melaksana- kan kewajiban sosialnya serta, membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, golongan usia lanjut dan cacat ganda.

## Kebijakan Umum
Kebijakan umum ketahanan pangan ter- diri dari 14 elemen penting, yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewu- judkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tingkat wilayah dan tingkat nasional. Selain memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dan mudah dicerna, pemerintah berpe- ran dalam menjabarkan secara rinci kebijak- an-kebijakan lain yang mampu memberikan insentif kepada petani dan konsumen serta secara komprehensif dari hulu sampai hilir.
Adapun elemen-elemen penting dalam kebijakan umum ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

## 1. Menjamin Ketersediaan Pangan
Kebijakan untuk menjamin ketersedia- an pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut.
a. Pengembangan Lahan Abadi 15 juta ha Beririgasi dan 15 juta ha Lahan Kering. Kegiatan ini mencakup penetapan kawas- an pertanian dan pengendalian alih fung- si lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruk- ktur dan penerapan regulasi atas infra- struktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.
b. Pengembangan Konservasi dan Rehabi- litasi Lahan. Kegiatan ini  meliputi pe- nyebarluasan penerapan teknologi kon- servasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perke- bunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusak- an, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan perkebunan secara luas.
c. Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelo- laan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan
sumberdaya alam secara ramah lingkung- an, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran per- mukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efesiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan pe- nerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumber- daya air dan daerah aliran sungai.
d. Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih /bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan pro- duksi alat dan mesin pertanian untuk me- ningkatkan efisiensi budidaya pertanian.
e. Pengaturan Pasokan Gas untuk Produksi Pupuk. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk kepada industri dalam negeri, melalui regulasi yang tepat.
f. Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif bagi Petani dan Nelayan. Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/ nelayan dalam mengakses permodalan da- ri lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis adminis- trasi maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai ke- giatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelom- pok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan diting- katkan kualitasnya agar lebih efektif da- lam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pin- jaman pada petani/nelayan.
g. Peningkatan Produktivitas Melalui Per- baikan Genetis dan Teknologi Budaya. Kegiatan ini mencakup perakitan tekno- logi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kuali- tas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk me- nekan senjang hasil antara tingkat peneli- tian dan tingkat petani, meningkatkan efesiensi ke arah zero waste, memper- rbaiki/mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
h. Peningkatan Efesiensi Penangan Pasca Panen dan Pengolahan. Kegiatan ini an- tara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efesiensi dan kualitas
produk, mendorong pemanfaatan teknolo- gi dan peralatan tersebut melalui penye- diaan insentif bagi pelaku usaha, khusus- nya skala kecil.
i. Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan pada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebun- an, perikanan, antara lain dalam hal perizinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
j. Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelem- bagaan penyuluhan pertanian, peningkat- an mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendamping- an kepada kelompok masyarakat petani/ nelayan.
2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang/ Wilayah
a. Pengembangan Reforma Agraria. Kegiat- an ini adalah penataan kembali kepemi- likan, penguasaan, serta pemanfaatan la- han usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestari- an sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.
b. Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah.  Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencanan Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan pene- rapan sanksi terhadap pelanggaran.
c. Perbaikan Administrasi Pertanahan  dan Sertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/dukungan proses sertifi- kasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
d. Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar. Kegiatan ini meliputi penyusun-
an peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberat- kan setiap upaya mengkonversi lahan per- tanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

## 3.  Pengembangan Cadangan Pangan
a. Pengembangan Cadangan Pangan Peme- rintah.  Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan peme- rintah provinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan se- suai kewenangan dan tanggungjawab oto- nominya. Pengembangan sistem cadang- an pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.
b. Pengembangan Lumbung Pangan Masya- rakat. Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronismaupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mam- pu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi ma- salah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan da- lam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.
4.  Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Efesien
a. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pen- daratan, serta pengembangan sistem ang- kutan umum yang menjangkau daerah- daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pem- bangunan pada segmen-segmen yang ti- dak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk me- ngembangkan segmen-segmen yang meng- untungkan.
b. Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penela- ahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.
c. Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah
Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transporta- si bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan ter- isolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
d. Pengawasan Sistem Persaingan Perda- gangan yang Tidak Sehat. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regu- lasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari per- saingan yang tidak sehat, baik antar pela- ku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.
5.   Menjaga Stabilitas Harga Pangan
a. Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala. Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khusus- nya pada bulan-bulan tertentu saat pro- duksi menurun dan kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyara- kat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga berman- faat untuk mencegah agar harga gabah/ beras tidak jatuh hingga di bawah harga.
b. Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadang- an Penyangga untuk Stabilisasi Harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama de- ngan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan pe- nyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.
6.  Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga Terhadap Pangan
a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapa- sitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan mendayagunakan sumber- daya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Pening- katan kapasitas melipiti kemampuan ber- organisasi, bekerja sama dan pemben- tukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di
samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk memper- cepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadar- an gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
b. Peningkatan Efektivitas Program Raskin. Kegiatan ini meliputi perbaikan metode penentuan kelompok sasaran mengguna- kan informasi terkini, melibatkan masya- rakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan mem- berikan saran/umpan balik terhadap efek- tivitas program Raskin. Di samping itu ju- ga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.
c. Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan. Kegiatan ini memfasilitasi ber- bagai lembaga sosial masyarakat di pede- saan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam tu- rut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

## 7.  Melaksanakan Diversifikasi Pangan
a. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pa- ngan dan Gizi Seimbang. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizi.
b. Pengembangan Teknologi Pangan. Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersedia- an pangan serta pendapatan masyarakat.
c. Diversifikasi Usahatani dan Pengem- bangan Pangan Lokal. Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inova- si terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang pe- ningkatan pendapatan melalui pendaya- gunaan sumber-sumber pangan lokal men- jadi bahan pangan yang sehat dan bergizi,
serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.
8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan
a. Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meli- puti perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasili- tasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta pengharga- an terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.
b. Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keaman- an pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
c. Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesa- daran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelang pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan mem- berikan kontribusi yang signifikan terha- dap pencegahan dini dan pengawasan.
9.  Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi
a. Pengembangan Isyarat Dini dan Penang- gulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini meliputi pening- katan kepedulian pemerintah dan masya- rakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfa- silitasi penerapannya sesuai kondisi se- tempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun ke- mampuan untuk merespon isyarat terse- but secara tepat dan cepat untuk mence- gah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.
b. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan ini antara lain meliputi penyu- luhan dan bimbingan sosial kepada kelu- arga yang membutuhkan melaui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang
sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.
c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masya- rakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
d. Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerin- tah untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pe- merintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.
10. Memfasilitasi   Penelitian   dan   Pengem- bangan
a. Alokasi Anggaran yang Memadai untuk Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian ber- bagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengaloka- sikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang me- nunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
b. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian. Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan mema- dukan sumberdaya penelitian untuk men- jamin efesiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayaninya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumberdaya penelitian yang terbatas.
11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional ke- pada mereka yang telah memberikan kon- tribusi yang signifikan terhadap pem- bangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peran serta lembaga-lembaga pemerintah dae- rah, lemabga non pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.
12. Melaksanakan Kerjasama Internasional
a. Penggalangan Kerjasama Internasional dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskin- an.  Kegiatan ini dimulai dengan mem- bangun Aliansi Nasional Melawan Kelapar- an, untuk membangun kepedulian, mem- perkuat komitmen dan mendorong aksi- aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun Kemitra-
an antara pemerintah, organisasi peme- rintah, pelaku usaha dalam rangka me- ningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertu- karan informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.
b. Perbaikan Kinerja Diplomasi Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya untuk Me- ningkatkan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para diplomat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga- lembaga internasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan ber- dasarkan informasi tersebut meningkat kan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.
13. Mengembangkan Sumberdaya Manusia
a. Perbaikan Program Pendidikan, Pelatih- an dan Penyuluhan di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi te- naga pengelola dan pelaksana, peningkat- an mutu penyelenggaraan, serta pengem- bangan jaringan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
b. Pemberian Muatan Pangan dan Gizi pada Pendidikan Formal. Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
c. Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya bagi Perem- puan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara
sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prio- ritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendi- dikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

## 14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang
Kondusif
a. Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
b. Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten termasuk lembaga legislatif, untuk mem- berikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.
c. Kebijakan Perdagangan yang Memberi- kan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis. Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regu- lasi perdagangan secara arif untuk melin- dungi dari persaingan yang tidak meng- untungkan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian strategis nasional.