Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)

## PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PENGKLAIMAN BLOK AMBALAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { klislianiserpin@gmail.com,dewamangku.undiksha@gmail.com, ratnawindari@undiksha.ac.id,}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Status  kepemilikan  Blok  Ambalat  ditinjau  dari Hukum  Internasional.  (2)  Cara  penyelesaian  sengketa  antara  Indonesia  dan  Malaysia  terkait Pengklaiman  Blok  Ambalat.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  ( Statute  Approach ),  Pendekatan  historis  ( historical approach ), dan Pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini    adalah  bahan  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Analisis  hukum  yang  digunakan  dari  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  (1)  Blok  Ambalat  yang  di  klaim  Indonesia  dan  Malaysia  adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang diikuti Prp No. 4/1960 tentang  Perairan  Indonesia.  Undang-Undang  No.  17  tahun  1985  yang  sudah  di  ratifikasi  oleh Indonesia  Undang-Undang  No.6  Tahun  1996  tentang  perairan  Indonesia,  Peraturan  pemerintah No.  38  Tahun  2002  tentang  daftar  Koordinat  Geografis  Titik-titik  Garis  Pangkal  Kepulauan Indonesia dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas pemerintah No. 38  Tahun  2002  Tentang  Daftar  Kordinat Geografis  Titik-titik Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia. Sedangkan Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal  (biasa)  dan  garis  pangkal  lurus  apabila  memenuhi  persyaratan.  (2)  Cara  penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di lakukan berdasarkan Pasal  1,  2  dan    33  Piagam  PBB  tentang  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dengan  cara negosiasi.
Kata kunci :  Penyelesaian, Sengketa, Blok Ambalat, Hukum Internasional .

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  (1)  Status  of  ownership  Ambalat  Block  viewed  from  International Law.  (2)  Way  of  settlement  of  dispute  between  Indonesia  and  Malaysia  related  to  Pengklaiman Ambalat Block. The method used in this research is the method of normative law with the approach of law, Historical Approach and Approach fact. The sources of legal materials used in this study are primary,secondary,  and  tertiary  materials.  Legal  analysis  used  From  the  research  results  indicate that, (1)  Ambalat Block which  claimed by Indonesia and  Malaysia belongs to Indonesia based on Djuanda  Declaration  of  1957  followed  by  Prp.  4/1960  on  Indonesian  sea  .  Law  no.  17  of  1985 which  has  been  ratified  by  Indonesia  Law  No.6  of  1996  on  Indonesian  waters,  Government Regulation no. 38 of 2002 on the Geographic Coordinates list of the points of the archipelagic lines of  the  archipelago  and  the  government  regulation  no.  37  of  2008  About  Amendment  to Government  no.  38  of  2002  on  the  List  of  Geographical  Coordinates  of  the  points  of  the archipelagos  of  the  archipelago.  While  Malaysia  is  just  an  ordinary  coastal  state  that  is  only justified to draw a normal base line (regular) and straight line base if it meets the requirements. (2) The  settlement  of  a  dispute  related  to  the  claiming  of  Ambalat  Block  between  Indonesia  and Malaysia  shall  be  conducted  under  Articles  1,  2  and  33  of  the  UN  Charter  on  the  settlement  of disputes peacefully by way of negotiations.
Keywords : Settlement, Dispute, Ambalat Block, International Law

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan, yang  letaknya  secara  geografis  sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni  diantara  benua  Asia  dan  Australia serta diantara Samudera Hindia dan Fasifik. Pulau-pulau  tersebut  dihubung  oleh  laut- laut  dan  selat-selat  di  Nusantara  yang merupakan  laut  yuridiksi  nasional  sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya  5.110  Km  dan  lebarnya  1.888 Km,  luas  perairan  sekitar  5.877.879  km 2, luas  laut  tertorial  sekitar  297.570  km 2 perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) 695.422  Km 2, panjang  pantai  79.610  km, yang  dua  pertiganya  adalah  laut  dan  luas daratannya 2.001.044 Km 2 (Sakti, 2012:54). Sebagai  Negara  Kepulauan  yang besar,  Indonesia  memiliki  potensi  nilai strategis  dari  bidang  kelautan  dalam mendukung  pembangunan  nasional.  Maka Indonesia  harus  mampu  memainkan  peran strategis  sesuai  amanat  UUD  1945  dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Ada  banyak hal sumber daya alam yang bisa dikelola di laut contohnya perikanan dan pertambangan.  Namun pada kenyataannya
Negara Indonesia belum mampu memaksimalkan  pengelolaan  sumber  daya alam  di  laut  (Khomeini  dan  Kurniawan
2013:3). Besarnya wilayah kepulauan
Indonesia berbanding lurus dengan besarnya  tantangan  yang  harus  dihadapi sebuah negara kepulauan. Perlu diperhatikan  bahwa  di  era  globalisasi  saat ini  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan memiliki  potensi  masalah  yang  menjadi ancaman  bagi  sebuah  negara  kepulauan. Ancaman  tersebut  berupa  pelanggaran hukum  yang  meliputi  perompakan  ( armed robbery ),  penyelundupan  manusia  (imigran gelap), penyelundupan barang, illegal fishing,  pencemaran  laut,  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  alam  secara illegal,  serta  pelanggaran  lain  di  wilayah laut (Pujayanti, 2011:5).
Hal  tersebut  bisa  disimpulkan  karena kurangnya  keamanan  dan  kejelasan  fisik kedaulatan  di  wilayah  perbatasan  laut. Kemajuan teknologi dan konsekuensi politis globalisasi juga memungkinkan kemudahan akses informasi dan mobilitas tidak terbatas yang  kemudian  membuka  jalan  bagi tantangan  keamanan  baru  berdimensi transnasional, dan secara tradisional keamanan  adalah  domain  negara.  Maka dari itu diperlukan adanya upaya penegakan  kedaulatan  dan  penegakan hukum di laut sehingga terwujudnya kondisi laut  yang  aman  dan  terkendali  dalam rangka  menjamin  integritas  wilayah  guna menjamin  kepentingan  nasional.  Seperti yang  kita  ketahui  bahwa  Blok  Ambalat adalah  kawasan  dasar  laut  ( sea  Bed )  di Laut  Sulawesi  yang  merupakan  landasan kontinen  pulau  Borneo,  tempat  Indonesia dan  Malaysia  berada.  Kasus  ini  terjadi salah  satunya  karena  belum  disepakatinya garis batas maritim di Laut Sulawesi antara Indonesia  dan  Malaysia.  Idealnya,  garis batas maritim ini merupakan kelanjutan dari garis  batas  darat  antar  kedua  negara  di pulau Borneo (Arsana, 2007:163).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut diatas maka, permasalahan- permasalahn  dalam  perumusan  ini  dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  (1)Bagaimana Status  kepemilikan  Blok  Ambalat  ditinjau dari hukum internasional dan (2) Bagaimana  penyelesaian  sengketa  antara Indonesia  dengan  Malaysia        mengenai Blok Ambalat?

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  hal  ini    adalah merupakan jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan
data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum  primer:  yaitu  peraturan  hukum  laut internasional 1982 (UNCLOS). bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini  penulis mengkaji ketentuan dalam hukum internasional  terkait  pengklaiman  wilayah Blok Ambalat antara indonesia dan malaysia. Sedangkan sumber bahan hukum yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Bahan  Hukum  primer,Sekunder,  bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Kepemilikan Blok Ambalat
Ditinjau Dari Hukum Internasional Status Kepemilikan  Blok  Ambalat  Ditinjau  Dari Hukum Internasional
Daftar  koordinat  merupakan  sesuatu yang penting untuk proses identifikasi lokasi titik  pangkal  dan  garis  pangkal  yang  akan digunakan  dalam  proses  delimitasi.  Daftar koordinat  tersebut  di  perlukan  untuk membentuk  garis  pangkal  negara  pantai, yang  kemudian  akan  menjadi  dasar  untuk mengajukan klaim yuridiksi maritim (Arsana, 2007:89).
Berdasarkan
Undang-Undang peraturan  Esensial  Powers  yang  di  sahkan pada  bulan  Agustus  1969,  Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut  yang  diukur  dari  garis  dasar  dengan menarik  garis  pangkal  lurus  menurut ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1958 mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.  Berdasarkan  Undang-Undang tersebut selanjutnya Malaysia
mendeklarasikan  secara  sepihak  Peta Malaysia  1979  pada  tanggal  21  Desember 1979. Pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan  Peta  Baru  dengan  batas terluar klaim maritim di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan  dasar  laut  sebagai  bagian  dari Malaysia  yang  kemudian  disebut  Blok Ambalat  oleh  Indonesia.  Dalam  pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal  laut  teritorialnya  agar  negara  lain dapat mengetahuinya.
Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah  Malaysia  tersebut  tidak  hanya mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam,  karena  dianggap  sebagai  upaya atas  perebutan  wilayah  negara  lain  (Trost, R:1998).  Dengan  demikian  klaim  Malaysia terhadap  wilayah  teritorial  berdasarkan Peta  1979  tidak  mendapat  pengakuan  dari negara-negara tetangga dan dunia internasional.
ketentuan  dalam  penarikan  Garis pangkal atau baselines garis yang
merupakan  referensi  pengukuran  batas terluar  laut  wilayah  dan  zona  yuridiksi maritim  lain  sebuah  negara  pantai.  Garis pangkal  juga  merepresentasikan  batas perairan pedalaman yang berada disebelah dalam  garis  pangkal  kearah  daratan ( landward )  jelas  terlihat  bahwa  memahami konsep  penentuan  garis  pangkal  sangat penting  dalam  delimitasi  batas  maritim (Arsana, 2007:11).
1. Garis Pangkal Normal
Garis  pangkal  normal  dijelaskan dalam  pasal  5  UNCLOS  sebagai  garis air rendah (the low water) di sepanjang pantai    seperti  terlihat  pada  peta  skala besar yang diakui oleh negara bersangkutan. Sebagai pengertian umum,  garis  pangkal  normal  bisa disamakan  dengan  garis  air  rendah disepanjang  pantai  benua  dan/atau pulau (Arsana, 2007:12).
2. Garis Pangkal Lurus
Berkaitan  dengan  garis  pangkal
lurus, Pasal 7 UNCLOS 1982 menyatakan  bahwa  garis  pangkal  lurus (untuk  laut  teritorial)  bisa  digunakan  jika garis  pantai  benar-benar  menikung  dan memotong  kedalam  atau  bergeriji,  atau jika  pulau  tepi  di  sepanjang  pantai  yang tersebar  tepat  disekitar  garis  pantai. Garis  pangkal  lurus  adalah  garis  yang terdiri atas segmen-segmen lurus menghubungkan  titik-titik  tertentu  yang memenuhi syarat. Pasal 7 UNCLOS juga mengatakan  bahwa  garis  pangkal  lurus bisa  diterapakan karena  adanya  delta  di pantai  yang  tidak  stabil  tetapi  garis pantainya  juga  harus    dalam  keadan benar-benar  menjorok dan terpotong ke dalam,  atau  harus  terdapat  pulau  tepi seperti  yang  disebutkan  sebelumnya (Arsana, 2007:14).
3. Garis Pangkal Kepulauan Berdasarkan  Pasal  46  UNCLOS
1982,  Negara  kepulauan  adalah  Negara yang  seluruhnya  terdiri  dari  suatu  atau lebih kepulauan. Adapun yang di maksud dengan kepulauan ialah sekumpulan  pulau-pulau,  perairan  yang saling bersambung (inter-connecting waters ),  dan  karakteristik  ilmiah  lainnya dalam  pertalian  yang  demikian  eratnya sehingga  membentuk  satuan  instrinsik geografi ekonomi, dan politis atau secara
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
historis  memang  dipandang  demikian (Munawar, 1995:5).
Garis  pangkal  kepulauan  juga cara  formal  diakui  eksistensinya  dalam UNCLOS 1982, tegasnya dalam
Bab/Bagian IV Pasal 46-54, yang secara khusus mengatur tentang negara kepulauan.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa garis pangkal
kepulauan ini khususnya hanya diterapkan oleh negara kepulauan, meskipun  secara  geografis  negara  itu berbentuk kepulauan, maka negara yang demikian tidak menetapkan garis pangkal  kepulauan.  Negara  itu  hanya bisa  menerapkan  garis  pangkal  normal dan garis pangkal lurus dalam pengukuran lebar laut
teritorial (Parthana, 1990:77).
Tentang  garis  pangkal  kepulauan secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  47 ayat  1-9  Ayat  (1)  UNLCOS  1982, menegaskan  hak  negara  kepulauan untuk menetapkan garis pangkal kepulauan.
Selanjutnya ditegaskan tentang  cara  menarik  garis  pangkal kepulauan, yakni
dengan menghubungkan  titik-titik  terluar  dari pulau-pulau  terluar.  Syarat  garis  lain adalah  seperti  yang  ditegaskan  pada ayat  (2)  pada  UNCLOS  1982,  bahwa panjang  garis  pangkal  kepulauan  tidak boleh  melebihi  dari  100  mil  laut,  kecuali hingga  3%  dari  jumlah  seluruh  garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan  diperkenankan  melebihi  dari panjang  tersebut  hingga  pada  panjang maksimum  125  mil  laut  (UNCLOS, 1982:18).
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  47 ayat  (6)  dalam  UNCLOS  1982  yang menegaskan  tentang  perairan  di  negara kepulauan  yang  terletak  antara  dua bagian  dari  suatu  negara  tetangganya yang  secara  langsung  berada  dalam posisi  berdampingan.  Pada  perairan kepulauan  itu,  negara  tetangga  memiliki hak-hak  serta  kepentingan-kepentingan lainnya  yang  secara  sah  memang  ada jauh sebelumnya, dan secara tradisional dilaksanakan  oleh  negara  tetangga  di dalam perairan tersebut
(Parthiana,1990:78).
4. Garis pangkal penutup teluk
Pada  pasal  10  UNCLOS  1982 menentukan  pendinifisian  garis  penutup teluk.  Pasal  ini  mengatur  metode penentuan  jenis  teluk  dan  menegaskan bahwa  teluk  itu  harus  ditutup  dengan garis pangkal lurus. Faktor relevan yang mempengaruhi  adalah  bentu  teluk,  luas teluk,  dan  nilai  sejarah  teluk  tersebut bagi  negara  pantai  yang  bersangkutan. Mengenai bentuknya Pasal 10 UNCLOS 1982  menyatakan  bahwa  teluk  adalah bagian  laut  yang  secara  jelas  teramati menjorok ke daratan yang jarak masuknya  dan  lebar  mulut  teluknya memenuhi  perbandingan  tertentu  yang memuat wilayah perairan bukan sekedar lekukan (Arsana, 2007:19).
5. Garis Pangkal Indonesia
Sebagai negara kepulauan, Indonesia  menerapakan  garis  pangkal kepulauan  atau archipelagic  baseline. Garis  pangkal kepulauan ini merupakan sistem  garis  pangkal  yang  melingkupi kepulauan  Indonesia.  Meski  demikian dalam  kenyataannya  akan  tetap  ada garis  pangkal  normal  yang  diterapkan untuk  suatu  wilayah,  karena  tidak memungkinkan  ditarik  segmen  garis lurus.  Oleh  karena  itu,  sistem  garis pangkal  melingkupi  Seluruh  Negara Indonesia  merupakan  gabungan  antar segmen  garis  pangkal  lurus  dan  garis pangkal normal (Arsana, 2007:21).
Ditinjau dari hukum laut internasional,  Malaysia  bukanlah  negara Kepulauan oleh karena itu tidak dibenarkan menarik  garis  pangkal  demikian  sebagai penentuan  batas  laut  wilayah  dan  landas kontinennya.  Malaysia  hanyalah  negara pantai  biasa  yang  hanya  dibenarkan menarik  garis  pangkal  normal  (biasa)  dan garis  pangkal  lurus  apabila  memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu terdapat deretan  pulau  atau  karang  di  hadapan daratan  pantainya  dan  harus  mempunyai ikatan  kedekatan  dengan  wilayah  daratan Sabah  untuk  tunduk  pada  rezim  hukum perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 KHL  1958  tentang  Laut  Teritorial  dan  zona ekonomi eksklusif dan sesuai dengan pasal 7  KHL  1982  (Jenewa,  1958  pasal  5,  dan UNCLOS, 1982 pasal 7).
Pendapat  Arif  Havas  oegroseno, direktur  perjanjian  politik,  keamanan,  dan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
kewilayahan  Indonesia  mengatakan,  dalam hukum  kebiasaan  Internasional  jika  klaim suatu  negara  merupakan  tindakan  sepihak dari negara tersebut (unilateral action) tidak mendapat protes dari negara-negara terutama negara tetangganya, maka setelah  2  (dua)  tahun  klaim  tersebut dinyatakan  sah.  Sehubungan  dengan  Peta Malaysia  1979  yang  mendapat  banyak protes  dari  negara-negara  tetangga  dan negara lainnya sesungguhnya peta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Aegrosewu, 2004:65).
Jika  Malaysia  berpendapat  bawah  „tiap pulau  berhak  mempunyai  laut  teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya  sendiri‟,  maka  hal  tersebut menyalahi  UNCLOS  pasal  121,  hal  itu dapat dibenarkan. Namun rezim penetapan batas  landas  kontinen  mempunyai specific rule yang  membuktikan  keberadaan  pulau- pulau  yang relatively  small,  socially  and economically insignificant tidak akan dianggap  sebagai special  circumtation dalam  penentuan  garis  batas  landas kontinen. Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak berhak mengklaim  Ambalat.  Menurut  Konvensi hukum  laut,  sebuah  negara  pantai  (negara yang  wilayah  daratannya  secara  langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim  laut  teritorial,  ZEE,  dan  landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan.
Sebagai  negara  pantai  biasa  oleh pengaturan dalam UNCLOS 1982
dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan  menarik  garis  pangkal  biasa ( normal baselines ) atau garis pangkal lurus ( Straight  Baselines ),  karena  alasan  ini seharusnya  Malaysia  tidak  diperbolehkan menarik  garis  pangkal  lautnya  dari  pulau sipadan  ligitan  karena  Malaysia  bukan merupakan negara kepulauan. namun dilain pihak  Malaysia  menggunakan  pasal  121 UNCLOS  yang  menyatakan  bahwa  setiap pulau  berhak  mendapatkan  laut  teritorial, Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan  Landas kontinennya  sendiri-sendiri  hal  ini  dapat dibenarkan namun dalam penetapan landas kontinen antarnegara juga harus memperhatikan  apakah  daratan  dasar  laut itu  merupakan  kelanjutan  tanah  alamiah tanah  diatasnya  sehingga  itu  merupakan
daerah  landasan  kontinen  suatu  negara dan  juga  harus  diperhatikan  perjanjian batas landas kontinen yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia.
Sedangkan  dasar  hukum  Yang digunakan oleh Indonesia Atas kepemilikan blok   Ambalat adalah sebagai berikut: 1.  Berdasarkan kelaziman hukum Internasional  karena  Malaysia  tidak melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun  1960  Sebagai  bukti  pengakuan Malaysia  bahwa  Indonesia  memiliki  hak berdaulat di wilayah Blok Ambalat.
2.  Berdasarkan  sejarah  wilayah  tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Indonesia  adalah  negara  Kepulauan ( archipelagic  state ).  Deklarasi  Negara Kepulauan Indonesia telah dimulai ketika diterbitkan  Deklarasi  Djuanda  tahun 1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan  Indonesia.  Deklarasi  Negara Kepulauan  ini  juga  telah  disahkan  oleh The  United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea  (UNCLOS)  tahun  1982 Bagian  IV.  Isi  deklarasi  UNCLOS  1982 antara lain di antara pulau-pulau Indonesia  tidak  ada  laut  bebas,  dan sebagai  Negara  Kepulauan,  Indonesia boleh  menarik  garis  pangkal  (baselines) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.
3.  Garis Pangkal Teritorial menurut Konvensi  Hukum  Laut  1982  `(UNCLOS 1982)  Seperti  yang  telah  dijelaskan melalui  kerangka  teori,  bahwa  konvensi hukum laut telah disepakati oleh negara- negara di PBB. Yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang
No.17  Tahun  1985.  Dalam  UNCLOS 1982,  terdapat  3  cara  penarikan  garis pangkal  laut  teritorial  atau  garis  dari mana  laut  teritorial  mulai  diukur,  yaitu cara  penarikan  garis  pangkal  normal ( normal  baselines ),  cara  penarikan garis pangkal lurus ( straight baselines ), cara penarikan  garis  pangkal  kepulauan ( archipelagic baselines ).
4.  Garis  Pangkal  Kepulauan  Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mengiplementasikannya melalui UU NO. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Indonesia. Selanjutnya dalam pasal yang menyatakan  garis  pangkal  lurus  yang menyatakan  garis  pangkal  kepulauan Indonesia  tersebut  dicantumkan  dalam peta  yang  memadai  untuk  menegaskan posisi  Indonesia  dengan dibuatnya  titik- titik  koordinat  geografis  dan  lebih  lanjut diatur  dalam  Peraturan  pemerintah  No. 38  tahun  2002  tentang  Daftar  Koordinat Geografis  Garis  Pangkal  Kepulauan Indonesia.  Karena  adanya  perubahan titik  pangkal  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan, Karang  Unarang  sebagai  penggantinya, Karang  Unarang  terletak  pada  posisi  12 mil di luar batas maritim Malaysia dan 12 mil  di  selatan  Pulau  Sipadan,  batas maritim klaim ini tidak pernah dibicarakan  oleh  Malaysia  ke  Indonesia. Dengan  dibangunnya  mercusuar  di  atas Karang  Unarang  dapat  menjadi  acuan bagi  penarikan  garis  batas  maritim  laut teritorial,  zona  ekonomi  eksklusif,  dan landasan  kontinen.  Sehingga  Malaysia akan kehilangan langkah untuk mengklaim Blok Ambalat yang mencakup landasan kontinen dan perairannya  sejauh  200  mil  laut  dari perbatasn maritim (Ayuningtya,2014:8).
5.  Garis  dasar  adalah  garis  lurus  yang menghubungkan titik-titik terluar, apabila di tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk  di  dalamnya  dan  bahkan  lebih jauh  ke  luar  lagi.  Sikap  itu  sudah dicantumkan  Indonesia  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1960,  yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan  konsep  hukum  negara kepulauan  (archipelagic  state)  hingga diakui  secara  internasional.  Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan  mengenai  asas  dan  rezim hukum  negara  kepulauan  dalam  Bab  IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang  Hukum  Laut  di  Montego  Bay,
Jamaica, pada 10 Desember 1982.
6.  Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi  kepada  Shell  untuk  melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu hal itu, tapi  tidak  memprotes.  Malaysia  baru memprotes Indonesia Akhir Tahun 2004,
saat  Indonesia  menawarkan  konsesi baru di Blok Ambalat.
Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa  Blok Ambalat  merupakan  milik  indonesia karena  Malaysia  tidak  melakukan  Klaim atas  tindakan  Indonesia  atas  kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok  Ambalat  sejak  Tahun  1960  hingga pasca  keluarnya  peta  Malaysia  tahun 1979  itu  merupakan  bukti  pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan  Indonesia  memiliki Hak  berdaulat  di wilayah  tersebut.  Tetapi  yang  menjadi kelemahan  Indonesia  adalah    saat pemutusan Sipadan dan Ligitan. Menjadi  milik  Malaysia,  Indonesia  tidak meminta  Mahkamah  Internasional  untuk memutuskan garis perbatasan laut sekaligus.

## Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan  Malaysia  Terkait  Pengklaiman  Blok
Ambalat a.  Prinsip-Prinsip  Penyelesaian  Sengketa Internasional
1. Prinsip Itikad Baik
Dapat dikatakan sebagai prinsip
fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian  sengketa  antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan  adanya  itikad  baik  dari para  pihak  dalam  menyelesaikan sengketanya.  Tidak  heran  jika  prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila  Declaration  (Section  1 paragraph 1).
Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik
disyaratkan untuk mencegah
timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi
hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini
disyaratkan  harus  ada  ketika  para pihak  menyelesaikan  sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa  yang  dikenal  dalam  hukum internasional,
yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi,
arbitrase, pengadilan  atau  cara-cara  lain  yang dipilih para pihak (Adolf, 2004:15).
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa Prinsip  larangan  penggunaaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa  yang  bersifat  mengancam integritas  teritorial  atau  kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak  yang  tidak  sesuai  dengan tujuan-tujuan PBB (Adolf, 2004:16).
3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa
Prinsip  ini  dapat  di  temukan antara  lain  dalam  Pasal  33  Statuta Mahkamah Internasional yang memberikan berbagai altrenatif metode penyelesaian
sengketa.
Pihak-pihak  yang  bersengketa  bisa memilih  metode  apa  pun  dari  pilihan yang  diberikan.  Metode  penyelesaian sengketa  yang  di  larang  adalah penggunaan kekerasan seperti perang (Adolf, 2004:16).
4.  Prinsip  Kebebasan  Memilih  Hukum yang  akan  Diterapkan  Terhadap Pokok Sengketa
Prinsip  ini  dapat  ditemukan dalam  kontrak-kontrak  internasional. Pasal 38 paragraf 2 Statuta
Mahkamah  internasional  mengijinkan para  pihak  menggunakan  prinsip penyelesaian  berdasarkan  kepatuhan dan  kelayakan  bilamana  mereka menyetujuinya (Sefriani,2016:358).
5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)
Prinsip  kesepakatan  para  pihak merupakan prinsip fundamental dalam.  Sebaliknya,  prinsip  3  dan  4 tidak  akan  mungkin  berjalan  apabila kesepakatan  hanya  ada  dari  salah satu  pihak  atau  bahkan  tidak  ada kesepakatan  sama  sekali  dari  kedua belah pihak (Adolf, 2004:16).
6  Prinsip Exhaustion of Local Remedies Prinsip ini diberikan untuk memberikan kesempatan pada pengadilan nasional untuk memberikan  remidy  kepada  pihak yang  merasa  dirugikan  sebelum sengketanya
diajukan ketingkat internasional (Sefriani, 2016:359).
7.  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional tentang  Kedaulatan  Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara- Negara Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya  dalam  berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip  fundamental  integritas wilayah negar-negara.
Disamping ketujuh prinsip diatas, Office of the Legal Affairs PBB memuat  prinsip-prinsip  lainnya  yang hanya  bersifat  tambahan.  Prinsip- prinsip tersebut yaitu:
a)  Prinsip  larangan  intervensi  baik terhadap  masalah  dalam  atau  luar negeri para pihak.
b)  Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
c)  Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara.
d)  Prinsip  kemerdekaan  dan  hukum internasional,  yang  semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari  prinsip  ke-7,  yaitu  prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas  wilayah  negara-negara (Adolf, 2004:17).
b. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai sebagaimana  diatur  dalam  1,  2  dan  33 Piagam PBB yaitu: 1. Negosiasi Negosiasi adalah cara
penyelesaian  sengketa  yang  paling dasar  dan  yang  paling  tua  digunakan oleh  umat  manusia.  Penyelesaian melalui  negosiasi  merupakan  cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan  setiap  hari  melalui  cara ini  tanpa  adanya  publisitas  atau perhatian  publik.  Alasan  utamanya adalah  karena  dengan  cara  ini,  para pihak  dapat  mengawasi  prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya  didasarkan  pada kesepakatan  atau  konsensus  para pihak (Adolf, 2004:19).
2. Pencarian Fakta ( fact finding/Inquiry )
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Fungsi dari Inquiry adalah untuk memfasilitasi  penyelesaian  sengketa dengan  mencari  kebenaran  fakta, tidak  memihak,  melalui  investigasi secara  terus-menerus  sampai  fakta yang  disampaikan  salah  satu  pihak dapat  diterima  oleh  pihak  yang  lain (Sefriani,  2016:364).  Oleh  sebab  itu, pemastian  kedudukan  fakta  yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur dari penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat
memperkecil  masalah  sengketanya dengan penyelesaiannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan  persengketaan  (Adolf,
2004:19-20).
3.  Jasa-Jasa Baik
Jasa-jasa  baik  adalah  cara penyelesaian sengketa melalui
atau dengan  bantuan  pihak  ketiga.
Pihak  ketiga  ini  berupaya  agar para pihak menyelesaikan sengketanya  dengan  negosiasi.  Jadi, fungsi utama  jasa  baik  ini  adalah mempertemukan para pihak
sedemikian rupa  sehingga  mereka mau  bertemu,  duduk  bersama  dan bernegosiasi  (Poeggel    dan  Oeser,
1991:515). Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat  dua  macam  atas permintaan  para  pihak  atau  atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa
baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat  mutlak  yang  harus  ada  adalah kesepakatan para pihak (Adolf,
2004:21).
4. Mediasi Mediasi  adalah  suatu  cara penyelesaian  melalui  pihak  ketiga.
Pihak  ketiga  tersebut  disebut  dengan mediator. Ia  bisa  negara,  organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu  (politikus,  ahli  hukum atau  ilmuwan).  Ia  ikut  serta  secara aktif dalam proses negosiasi.
Biasanya  ia  dengan  kapasitasnya sebagai  pihak  yang  netral  berupaya mendamaikan  para  pihak  dengan
memberikan saran penyelesaian
sengketa.
Jika usulan tersebut tidak diterima,  mediator  masih  dapat  tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru.
Karena  itu,  salah  satu  fungsi  utama mediator  adalah  mencari  berbagai solusi
(penyelesaian), mengidentifikasi  hal-hal  yang  dapat disepakati  para  pihak  serta  membuat usulah-usulan  yang  dapat  mengakhiri sengketa  (Adolf,  2004:21-22).  Secara singkat  dapat  dikatan  Bawah  fungsi mediasi adalah sebagai berikut:
1.  Membangun Komunikasi antar disputing parties 2.  Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara disputing
parties sehingga  dapat  diciptakan atmosfi yang kondisif untuk melakukan negosiasi 3.  Dapat  menjadi  saluran  informasi yang efektif bagi disputing parties 4.  Mengajukan  upaya  penyelesaian yang memuaskan disputing parties
(Sefriani. 2015: 363) 5. Konsiliasi Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding
mediasi.  Konsiliasi  adalah  suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi  yang  dibentuk  oleh para  pihak.  Komisi  tersebut  dengan komisi  konsiliasi.  Komisi  konsiliasi bisa  yang  sudah  terlembaga  atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan  persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.  Namun  putusannya  tidaklah mengikat para pihak.
Persidangan suatu komisi konsiliasi  biasanya  terdiri  atas  dua tahap,  yaitu  tahap  tertulis  dan  tahap lisan Pertama sengketa, (yang diuraikan  secara  tertulis)  diserahkan kepada  badan  konsiliasi.  Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan  lisan  dari  pada  pihak. Para  pihak  dapat  hadir  pada  tahap pendengaran  tersebut,  tetapi  bisa
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
juga  diwakili  oleh  kuasanya  (Adolf, 2004:22).
6  Arbitrase Arbitrase  adalah  penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan  putusan  sifatnya final dan mengikat ( binding ). Badan arbitrase  dewasa  ini  sudah  semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan  pembuatan  suatu compromis , yaitu penyerahan
kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu  klausul  arbitrase dalam  suatu  perjanjian,  sebelum sengketanya lahir
( clause compromissoire ).  Orang  yang  dipilih melakukan  abitrase  disebut  arbitror atau arbiter (Indonesia).
Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada
kesepakatan  para  pihak.  Biasanya abitrator  yang  dipilih  adalah  mereka yang  telah  ahli  mengenai  pokok sengketa  serta  disyaratkan  netral  Ia tidak  selalu  harus  ahli  hukum.  Bisa saja  ia  menguasai  bidang-bidang lainnya.  Ia  bisa  seorang  insiyur, pimpinan  perusahaan  (manajer),  ahli asuransi,  ahli  perbankan,dan  lain-lain (Adolf, 2004:23).
7. Pengadilan Internasional
Metode  yang  memungkinkan
untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara
penyelesaian  yang  ada ternyata  tidak berhasil. Pengadilan  dapat  dibagi  ke dalam  dua  kategori,  yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau  pengadilan  khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional
permanen adalah
Mahkamah
Internasional  ICJ  ( the  International
Court of Justice) (Adolf, 2004:24).
Menurut  Hukum  Laut  Internasional, Malaysia  dan  Indonesia  telah  meratifikasi UNCLOS 1982
maka idealnya penyelesaian  sengketa  berdasarkan  pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku  sepihak.  Menurut  UNCLOS,  Pulau Borneo  (yang  padanya  terdapat  Indonesia, Malaysia  dan  Brunei  Darussalam)  berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas  kontinen.  Di  sebelah  timur  Borneo, bisa  ditentukan  batas  terluar  laut  teritorial yang  berjarak  12  mil  dari  garis  pangkal, kemudian  garis  berjarak  200  mil  yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk  landas  kontinen.  Zona-zona  yang terbentuk  ini  adalah  hak  dari  daratan Borneo.  Maka  secara  sederhana  bisa dikatakan  bahwa  yang  dibagian  selatan adalah  hak  Indonesia  dan  di  utara  adalah hak  Malaysia.  Tentu  saja,  dalam  hal  ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.
Sedangkan  untuk,  garis  batas  darat antara  Indonesia  dan  Malaysia  di  Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau  kecil di ujung timur  Borneo,  pada  lokasi  l intang  4°  10‟ (empat  derajat  10  menit)  lintang  utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini  menjadi  titik  awal  dari  garis  batas maritim.  Meski  demikian,  ini  tidak  berarti bahwa  garis  batas  maritim  harus  berupa garis  lurus  mengikuti  garis  4°  10‟  lintang utara.  Garis  batas  maritim  ini  harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan  maritim  di  Laut  Sulawesi  secara adil.  Garis  inilah  yang  akan  menentukan “pembagian” kedaulatan  dan hak  berdaulat Indonesia  dan  Malaysia  atas  kawasan maritim  di  Laut  Sulawesi,  termasuk  Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut  belum disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut  UNCLOS,  proses  penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83  yang  mensyaratkan  dicapainya  solusi yang adil atau “ equitable solution ” (Ayat 1). Untuk  mencapai  solusi  yang  adil  inilah kedua  negara  dituntut  untuk  berkreativitas sehingga  diperlukan  tim  negosiasi  yang berkapasitas  memadai.  Perlu  diperhatikan bahwa  ‟adil‟  tidak  selalu  berarti  sama  jarak atau equidistance karena ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam  melakukan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
pembagian  batas  maritim  antara  negara kepulauan dan negara pantai biasa.
Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang  sudah  terjadi  eksplorasi  sumber daya  laut  berupa  pemberian  konsesi  oleh Pemerintah  Indonesia  sejak  tahun  1960an kepada  perusahaan  asing  yang  tidak pernah  diprotes  secara  langsung  oleh Malaysia  sampai  dengan  tahun  2002. Sejalan  dengan  itu,  Malaysia  juga  telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun  kenyataannya  peta  itu  diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga  lainnya  dan  dunia  internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan  klaim  terkait  oleh  Malaysia  tentu  akan menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam melakukan  delimitasi  batas  maritim  di  Laut Sulawesi,  selain  mengacu  pada  UNCLOS yang  lahir  belakangan.  Bagi  Indonesia, batas-batas  blok  konsesi  yang  sudah  ada sejak  tahun  1960an  dan  tidak  ditolak  oleh Malaysia  tentu  akan  menjadi  pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.
Sementara  itu,  Malaysia  yang  kini menjadi  pemilik  sah  Sipadan  dan  Ligitan akan  mengambil  keuntungan  dari  posisi kedua  pulau  tersebut.  Meski  Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara  teoritis  Sipadan  dan  Ligitan  tetap berhak  atas  kawasan  maritim  seperti dinyatakan  dalam  UNCLOS,  Pasal  121. Namun demikian, Indonesia tegas menyatakan  Ambalat  sebagai  bagian  dari wilayahnya sebab dari segi historis,
Ambalat  merupakan  wilayah  Kesultanan Bulungan  di  Kalimantan  Timur  yang  jelas masuk  Indonesia.  Terlebih  berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa  yang  telah  diratifikasi  RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Blok Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. (https://www. Cnnindonesia.com/nasional/201506171404 54-20-60584/sejarah-panjang-kemelut- indonesia-malaysia-di-ambalat/).
Persengketaan  yang  terjadi  antara Indonesia  dan  Malaysia,  kedua  negara memilih untuk menggunakan metode negosiasi  atau  perundingan  diplomatis
sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan  mereka.  Hal  ini  terlihat  dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara.Untuk menyelesaikannya, Indonesia dan  Malaysia  sepakat  menggunakan  cara perundingan yang dimulai pada tahun 2005. Hingga  Oktober  2009.  Sejauh  ini  hasil perundingan yang dicapai adalah pengakuan  Malaysia  atas  Karang  Unarang milik  Indonesia  dan  masih  akan  terus dilakukan  upaya  lain  untuk  mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi (Priswari, Inti (2010).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan  hasil  penelitian  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut
1.  Blok  Ambalat  adalah  dasar  laut  (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau  Borneo  (Kalimantan).  Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada  jarak  lebih  dari  12  Mil  dari  garis pangkal  sehingga  termasuk  dalam  rejim hak  berdaulat  (sovereign  rights),  bukan kedaulatan (sovereignty). Pada kawasan ini  telah  terjadi  proses  eksplorasi  dan eksploitasi  sejak  tahun  1960an  namun belum  ada  batas  maritim    antara Indonesia dan Malaysia.
Ditinjau  dari  Hukum  Internasional Blok Ambalat merupakan milik indonesia berdasarkan  sejarah  dimana  sebelum lepasnya  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan menjadi  milik  Malaysia.  Blok  Ambalat sepenuhnya  di  kelola  oleh  Indonesia dengan  bukti  pemberian  ijin  kepada pihak  asing.  karena  Malaysia  tidak melakukan Klaim atas tindakan Indonesia  atas  kegiatan  penambangan dan  eksploitasi  di  wilayah  Blok  Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya  peta  Malaysia  tahun  1979  itu merupakan  bukti  pengakuan  Malaysia terhadap  wilayah  Blok  Ambalat  dan Indonesia  memiliki  Hak  berdaulat  di wilayah tersebut.
2. Penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia  dan  Malaysia  di  selesaikan melalui  negosiasi.  Sejauh  ini  hasil  dari negosiasi  tersebut  adalah  pengakuan
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Malaysia  atas  Karang  Unarang  sebagai milik  Indonesia  dan  masih  akan  terus dilakukan  upaya  lain  untuk  mencapai kesepakatan  batas  negara  di  Laut Sulawesi.
Adapun dari hasil penelitian, penulis  dapat  menyampai  saran-saran sebagai berikut:
1.  Kepada  Masyarakat  untuk  menjaga keutuhan wilayah indonesia, Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemantauan aktivitas di wilayah perbatasan indonesia. Apabilah ada hal- hal  yang  mencurigakan  yang  dapat mengancam  keutuhan  wilayah  NKRI agar segera mungkin melaporkan kepihak yang berwewenang 2.
Kepada pemerintahan terkait Pengklaiman  terhadap  Blok  Ambalat pemerintah  harus  mengambil  tindakan tegas  terhadap  Malaysia  yang  selalu melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia.  Selain  itu  Pemerintah  juga harus  melakukan  penjagaan  ketat  di wilayah  perbatasan  sehingga  Malaysia tidak  ada  peluang  untuk  memasuki wilayah  indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.  2004 .  Hukum  penyelesaian sengketa internasional. Sinar Grafika.
Arsana,  I  Made  Andi.  2007. Batas  Mariti Antarnegara Sebuah  Tinjauan  Teknis
dan  Yuridis. Yogyakarta: Gadjah
Madda University Press.
Elisa  Putri,  Ayuningtya.  2014 Hukum internasional  konflik  Blok    Ambalat antar Indonesia dan Malaysia.
Dam,  Syamsumar.  2010 Politik  Kelautan Jakarta Bumi Aksara.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti . 2012. Aspek Hukum  Wilayah  Negara  Indonesia,
Edisi  Pertama    Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Munavvar,  Mohamed  1995, Ocean  States Archipelagic  Regimes  in  the  Law  of the Sea, Dordrecht : Martinus Nijhoff, Parthiana, I Wayan. 1990 Perjanjian Hukum Internasional  bagian  1,  Mandar  Maju,
Bandung Priswari, Inti 2010. Analisis sengketa perbatasan  wilayah  kedaulatan  Blok Ambalat  antar  Indonesia-Malaysia serta
upaya penyelesaian . Undergraduate  thesis, Universitas Diponegoro Sefriani,  2016. peran  hukum  interrnasional dalam hubungan internasional kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
United  Nations  Convention  on  the  Law  of the 1982 (UNCLOS 1982).
W.  Poeggel  and  E.  Oeser,  1991,  Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.), International  Law:  Achievements  and Prospects, Dordrescht: Martinus Nijhoff and UNESCO.