Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 371-377
Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya  dengan Kebijakan Ekonomi  di Indonesia
Ach Bakir 1*) ,  Mustofa 2)
1 Program Pascasarjana, Universitas Sunan Ampel Surabaya
2 Program Pascasarjana, Universitas Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: bakir@darul-hikmah.com

## Abstract
Happiness for all Indonesian people seems to have not been realized until now. This phenomenon is certainly a bad image for the country. Policies must provide solutions that can support, advance, and create prosperity for the state and its citizens. Islam has helped overcome these problems through thinkers who can find solutions to the  country's  economic  problems,  including  Abu  Yusuf.  In  this  study,  researchers  used  qualitative  research methods with descriptive analysis based on a literature review. Below are some of Abu Yusuf's views on finance. 1) Provision of public facilities by the state. 2) Unproductive land use. 3) Facilitate economic conditions. 4) State management and utilization of natural resources. 5) Application of the Mukasama system. 6) Distribution and transparency of government revenues. 7) Price; 8) Repeal of Jizyah. Abu Yusuf's economic thinking is relevant to the economic policies implemented in Indonesia, and Abu Yusuf's economic thinking on taxation (al-kharaj) is still relevant to be applied to Indonesia's modern economic system.
Keywords : Abu Yusuf, tax, economic policy
Saran  sitasi :  Bakir,  A.,  &  Mustofa.  (2023).  Pemikiran  Abu  Yusuf  Tentang  Pajak  dan  Relevansinya    Dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 371-377. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824

## 1. PENDAHULUAN
Kebahagiaan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia sepertinya  belum  terwujud  saat  ini.  Kesenjangan sosial  yang  muncul  dalam  masyarakat  Indonesia tampaknya  semakin  melebar.  Orang  kaya  bisa  hidup layak  dan  layak  dengan  hartanya,  dan  orang  miskin dengan  batasan  bisa  hidup  sederhana.  Tingkat kemiskinan  sangat  tinggi,  dan  pertumbuhan  bakat yang  sejalan  dengan  pertumbuhan  lapangan  dapat melemahkan  dan  memperbaiki  suatu  negara.banyak yang  menyampaikan  suara  dan  aspirasi  saya  untuk kebijakan tersebut.
Fenomena  ini  tentu  menjadi  citra  buruk  bagi negara.  Politik  harus  memberikan  solusi  yang  dapat mendukung, memajukan, dan menciptakan kesejahteraan  bagi  bangsa  dan  warga  negaranya. Politik  dalam  bidang  ekonomi  sangat  penting mengingat  ekonomi  merupakan  salah  satu  perhatian yang  sangat  penting.  Efektivitas  tindakan  yang diambil  tentunya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,
seperti:  Kurangnya  penelitian,  adanya  manfaat  lain yang  mengarah  pada  fakta  bahwa  tindakan  yang dihasilkan  hanya  menguntungkan  sebagian  kecil kelompok. Islam telah membantu mengatasi masalah ini  melalui  ide-idenya.  Banyak  tokoh  muslim  yang mampu  memberikan  solusi  atas  permasalahan ekonomi negara, demikian Abu Yusuf.
Abu  Yusuf  lahir  pada  tahun  113  Islam,  731  M dan  menjadi  salah  satu  murid  Imam  Abu  Hanifah selama  sekitar  17  tahun.  Abu  Yusuf  belajar  darinya sampai Abu Hanifah meninggal. Sebagai orang besar Abu  Yusuf,  banyak  yang  belajar  darinya.  Salah satunya adalah Muhammad bin Hassan Al-Shaibani.
Masalah lain yang penulis bahas dalam penelitian ini  adalah  relevansi  gagasan  Abu  Yusuf  dengan kebijakan  ekonomi  Indonesia.  Hal  ini  perlu didiskusikan  untuk  memastikan  tidak  ada  kesalahan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di  sisi  lain,  jika  Abu  Yusuf  mampu  mengantarkan rezim  Harun  al-Rashid  ke  masa  kejayaannya  selama
masa  jabatannya,  apakah  akan  sama  jika  Indonesia menerapkan konsep ekonomi tokoh ini?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pemikiran Ekonomi Islam
Pemikiran  ekonomi  adalah  kumpulan  pendapat dan pendapat tentang masalah ekonomi atau kebijakan publik yang terkait dengan ekonomi pada waktu dan tempat  tertentu.  Pemikiran  ekonomi  dapat  dikatakan sebagai  pendapat  tentang  masalah  ekonomi  pada waktu  dan  tempat  tertentu  dalam  masyarakat. Pemikiran  ekonomi  muncul  dari  upaya  masyarakat untuk  mencari  solusi  atas  masalah  ekonomi  mereka. Orang  memikirkan  masalah  ekonomi  secara  kolektif di dalam masyarakat atau dengan kelompok lain yang mereka  pengaruhi  melalui  pemikiran  dan  gagasan mereka.  Secara  historis,  ilmu  ekonomi  berkembang dari  berbagai  pemikiran  manusia  (Mubarok  and Witro, 2022).
Pemikiran ekonomi Islam merupakan kumpulan pendapat  dan  gagasan  manusia  mengenai  ekonomi Islam  pada  suatu  tempat  dan  waktu  tertentu.  Kajian tentang  perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam merupakan ujian empiris yang perlu bagi perkembangan pemikiran ekonomi. Survei ini sangat penting  untuk  kebijakan  ekonomi  dan  keuangan pemerintah.
Pemikiran  ekonomi  Islam  muncul  bersamaan dengan  kehidupan  Nabi  dan  turunnya  Al  Quran. Yaitu, dari akhir abad ke-6 M hingga awal abad ke-7 M (Mubarok and Witro, 2022). Al-Quran dan Hadits merupakan  sumber  utama  dan  landasan  pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam muncul dari para pemikir muslim dan pendapat yang dikemukakan untuk  mencari  solusi  permasalahan  ekonomi  di masyarakat  dirumuskan  dengan  cara  yang  berbeda dari  pedoman  utama  umat  Islam  yaitu  Alquran  dan Hadits.  Al-Qur'an  merupakan  referensi  utama  yang berisi  ajaran  langsung  dari  Allah  SWT,  dan  nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.
Rasulullah  SAW  dapat  dikatakan  sebagai  orang pertama yang menginisiasi pemikiran ekonomi Islam, karena ia menjadi panutan untuk memberi contoh dan mengomentari kegiatan ekonomi. Perbuatan, perkataan, perbuatan dan keputusan, setelah Al Quran, merupakan  standar  kedua  kegiatan  ekonomi  sesuai dengan  prinsip  Islam.  Publikasi  pemikiran  ekonomi Islam  oleh  cendekiawan  muslim  tentunya  akan memberikan  kontribusi  positif  bagi  umat  Islam.  Di antaranya  dapat  membantu  menelusuri  sumber-
sumber  pemikiran  ekonomi  Islam  kontemporer  dan memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  lebih memahami  pemikiran  ekonomi  Islam  (Yulianti, 2010).

## Kebijakan Ekonomi
Serangkaian  konsep,  prinsip,  dan  cetak  biru untuk  menyelesaikan  tugas  atau  tindakan  disebut kebijakan.  Kebijakan  ekonomi  adalah  tindakan  yang diambil  atau  diputuskan  oleh  suatu  kelompok, organisasi, badan atau pemerintah suatu negara untuk mengatur  dan  memantau  kegiatan  ekonomi  dan perkembangan wilayah atau negaranya  Secara umum, istilah  kebijakan  ekonomi  erat  kaitannya  dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara.
Kebijakan  ekonomi  umum  dapat  mencakup perpajakan,  suku  bunga,  dll.,  Terkait  dengan keputusan  yang  menentukan  masalah  di  sektor ekonomi.  Secara  umum,  kebijakan  ekonomi  suatu negara  terdiri  dari  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan moneter.  Tujuan  pembentukan  kebijakan  ekonomi adalah  untuk  memastikan  kemakmuran  rakyat  di wilayah  tersebut  (Lora  Ekana  Nainggolan,  Bonaraja Purba, 2021).
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  semua pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan barang dan jasa  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  DPR. Bentuknya dapat berupa kebijakan penyesuaian pajak bagi wajib pajak. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  yang ditetapkan  oleh  APBN,  dan  dapat  dikatakan  untuk meningkatkan stabilitas ekonomi (Sudirman, 2011).
Kebijakan  moneter  merupakan  salahsatu  upaya pemerintah  dalam  mengatur  penawaran  dan  tingkat bunga  (Hardi  Fardiansyah,  Alfi  Rochmi,  Mashudi Hariyanto, 2022). di sisi lain, mengacu pada pedoman pasar  keuangan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  sentral seperti  Bank  Indonesia.  Kebijakan  dapat  berupa ketentuan  berbagai  jumlah  dan  suku  bunga. Tujuannya  sama,  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi atau  pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  negeri (Sudirman, 2011).    Sederhananya  kebijakan moneter mrupakan  salah  satu  rumpun  ekonomi  perhatian  dan analisisnya  focus  pada  sifat,  fungsi  serta  hubungan diberbagai  ekonomi  makro.  Lebih  dalam  lagi, ekonomi  moneter  mempelajari  berbagai  macam aktivitas  uang  yang  mampu  mempengaruhi  semua
aspek ekonomi dan pelakunya. Namun masih banyak sekali yang dapat dipelajari dari ekonomi moneter ini secara  subtansial,  diantaranya,  bagaimana  caranya pasar  uang    bekerja  dalam  mengatur  tingkat  inflasi, bunga  serta  kebijakan  moneter  (Lora  Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, 2021).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan  tinjauan  pustaka.  Penelitian  kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan menyusun atau menjelaskan  pentingnya  pokok  bahasan  yang  diteliti dan  menjelaskan  secara  sistematis  pemikiran  Abu Yusuf  tentang  pajak  dan  relevansinya  dengan perekonomian  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan dengan mengumpulkan data dan literatur yang sesuai dengan objek penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang diperoleh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Riwayat Abu Yusuf
Ya'qub  bin  Ibrahim  bin  Habib  bin  Khunais  bin Sa'ad  Al-Anshari  Al-Jalbi  Al-Kufi  Al-Baghdadi, kemudian  dipopulerkan  dengan  nama  Abu  Yusuf, lahir di kota Kufah pada tahun 113 (Abdullah, 2010). Ia  lahir  di  penghujung  Dinasti  Bani  Umayyah, tepatnya  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Hisham bin  Abdul  Aziz.  Dia  adalah  keturunan  dari  suku Bujairah,  salah  satu  suku  Arab.  Keluarganya  sering disebut  sebagai  al-Anshori  karena  ibu  dari  Saad  al- Ansari  yang  merupakan  sahabat  Nabi  Muhammad masih  memiliki  garis  keturunan  Anshor(Yulianti, 2010).
Abu Yusuf tinggal bersama ibunya sejak usia dini karena  ayahnya  meninggal  ketika  dia  masih  sangat muda.  Dia  tidak  dilahirkan  dalam  kelas  orang  kaya, terutama setelah ditinggalkan oleh kematian ayahnya. Karena  keadaan  tersebut,  ibunya  menitipkan  Abu Yusuf ke istana, namun tak lama kemudian Abu Yusuf kabur  dari  istana  untuk  menghadiri  pengajian  yang dipimpin  oleh  Abu  Hanifah.  Abu  Hanifah  merasa kasihan  setelah  ibunda  Abu  Yusuf  menghampirinya dan  menceritakan  keadaan  keluarga  Abu  Yusuf. Karena  keadaan  keluarga  dan  keinginan  untuk mencari  ilmu  dari  Abu  Yusuf,  Abu  Hanifah memerintahkan ibu Abu Yusuf untuk meninggalkannya  dengan  Abu  Hanifah,  yang  juga menawarkan 100 dirham kepada keluarga ibunya, dan menyuruhnya  kembali  ketika  uangnya  habis.  Sejak
saat  itu,  Abu  Yusuf  belajar  dan  mengabdi  pada  Abu Hanifah.
Selama  kurang  lebih  17  tahun,  Abu  Yusuf berguru  kepada  Abu  Hanifah.  Cukup  lama,  dan mungkin  jika  Abu  Hanifah  belum  meninggal,  Abu Yusuf  akan  menerima  ilmu  dari  Abu  Hanifah  lebih lama  lagi.  Selain  Abu  Hanifah,  ia  berguru  kepada ulama  besar  seperti  Sulaiman  bin  Maharan, Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Abi  Laila. Muhammad  bin  Ishaq  bin  Yasar  dan  Al  Hajjaj  bin Arthah    Selain  itu  juga  ada  dua  ulama  besar  lainnya yang  pernah  menjadi  tempat  Abu  Yusuf  menimba ilmu yaitu Yahya Ibnu Sa’id dan Sulaiman At-Tamimi (Yulianti,  2010).  Terlihat  jelas  bahwa  Abu  Yusuf memiliki minat yang tinggi untuk menuntut ilmu, dari banyaknya ulama dimana Abu Yusuf pernah menimba ilmu. Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang yang saleh berkat  kegigihannya,  minatnya  yang  besar,  dan didikan  guru-gurunya,  serta  disegani  para  penguasa, ulama, dan rakyat biasa. Bahkan banyak ulama besar yang  menjadi  muridnya  seperti  Hassan  al-Shaibani, Imam Ahmad, Yazid bin Harun dan lainnya (Yulianti, 2010).
Pendapatnya  banyak  dijadikan  bukti  oleh masyarakat dan penguasa, sehingga beliau memegang jabatan  Qadi  selama  tiga  periode  kekhalifahan Abbasiyah,  yaitu  masa  pemerintahan  Khalifah  al- Mahdi,  al-Mamun  dan  Harun-al.  .  Rasyid.  Ia  juga diberi  status  khusus  oleh  khalifah  Harun  al-Rasyid, yaitu Qadi al-Qudat (Hakim Agung), dan merupakan orang pertama dan satu-satunya yang mencapai posisi tersebut (Santosa and Muttaqin, 2015).
Abu  Yusuf  meninggal  di  usia  69  tahun,  yakni pada tahun 182 H di kota Baghdad. Begitu besar jasa yang  diberikan  oleh  Abu  Yusuf  terutama  terhadap pemerintahan  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid  maka  tak heran jika sang Khalifah ikut serta dalam menyolatkan dan  mengantarkan  kepergiannya (Santosa  and Muttaqin, 2015).

## 4.2. Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak
Dalam  konsep  perpajakan,  Abu  Yusuf  lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (muqasamah)  dibandingkan  sistem  pajak  tetap (misahah).  Misahah  adalah  metode  penghitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangakan  unsur  kesuburan  tanah,  irigasi dan  jenis  tanaman.  Sedangkan  metode  muqasamah, tingkat pajak didasarkan pada rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai sistem pajak
proporsional  (muqasamah)  lebih  adil  dan  tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap  (misahah)  tidak  memiliki  ketentuan  apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang (Karim, no  date).  Konsekuensinya,  ketika  terjadi  fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.
Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan  jenis  tanah,  irigasi  dan  jenis tanamannya  demi  memastikan  terjadinya  keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan  pentingnya  menunjuk  administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja  secara  profesional  dan  ia  mengajarkan  gaji mereka  diambil  dari  bait  mal  dan  bukan  dari membayar  kharaj  langsung.  Ini  dilakukan  demi menghindari  terjadinya  tindakan  penyuapan,  korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau  menyarankan  diadakan  penyelidikan  terhadap perilaku para pemungut pajak.
Abu  Yusuf  sangat  berperan  dalam  sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah saat itu. Abu Yusuf ikut  menangani  manajemen  pemerintahan,  yaitu keuangan  negara.  Secara  umum  penerimaan  Negara pada  Daulah  Islamiyah  yang  ditulis  oleh  Abu  Yusuf dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori  utama  yaitu: ghanimah, shadaqah, dan harta fai’ yang di dalamnya termasuk jizyah, ‘ushry dan kharaj.

## a. Ghonimah
Ghanima adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh-musuh mereka. Saat itu, Ghanima ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara- negara  Islam.  Seperlima  dari  harta  rampasan  ini akan  menjadi  milik  negara,  dan  empat  perlima akan  dibagikan  kepada  mereka  yang  berperang (Azmi, 2005).
b. Zakat
Zakat  adalah  pajak  penghasilan  atau  pungutan eksklusif  bagi  umat  Islam  yang  kekayaannya mencapai nisab (E. Amalia, 2005). Zakat sebagai salah satu sarana penerimaan negara pada saat itu. Namun Abu Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hukum zakat yang biasa dipraktikkan oleh para  ulama  fikih.  Di  antara  barang-barang  zakat yang  penting  baginya  adalah  zakat  pertanian. Pembayaran zakat pertanian adalah 5% dan 10% tergantung  pada  jenis  tanah  dan  irigasi.  Tanah yang  membutuhkan  tenaga  kerja  lebih  sedikit untuk menyiapkan sarana irigasi dikenakan pajak
10%, sedangkan tanah yang membutuhkan tenaga kerja  keras  untuk  menyediakan  air  dan  saluran irigasi dikenakan pajak 5%.

## c. Fai’
Fai'  dikuasai  oleh  umat  Islam  dari  harta  benda kafir  tanpa  perang.  Harta  yang  boleh  digunakan dan  disimpan  oleh  umat  Islam  di  Beit  al-Mal, termasuk  harta  yang  menjadi  hak  orang  kafir, yaitu Kharaj, Jizya, dan Ushur. Ini semua adalah bagian  dari  pajak,  sumber  pendapatan  permanen yang digunakan negara untuk keuntungannya (E. Amalia, 2005) . d. Jizyah
Dalam  istilah  pajak  Islam,  jizyah  adalah  pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara  Muslim  sebagai  biaya  perlindungan. Jizyah,  oleh  karena  itu,  adalah  pajak  yang dikenakan  pada  non-Muslim  sebagai  biaya perlindungan  untuk  memungkinkan  mereka tinggal di wilayah Muslim. Perlindungan ini tidak terbantahkan  dalam  bentuk  ini  selama  mereka mau  mematuhi  peraturan  pemerintah  saat  itu, menjalankan  agama  mereka  dengan  bebas,  dan menjaga  keamanan  social  (E.  Amalia,  2005). Meski  wajib,  Islam  tetap  memperbolehkan toleransi. Pemerintah memberlakukan jizya hanya pada mereka yang mampu secara fisik dan mental, non-Muslim,  orang  tua,  anak-anak,  atau  mereka yang sakit atau sakit jiwa. Jizya juga bukan pajak yang memberatkan, tetapi jumlah yang dikenakan bervariasi  dari  12  dirham  hingga  48  dirham  per tahun tergantung pada situasi keuangan seseorang.  Jika  Anda  masuk  Islam,  Anda  tidak wajib  membayar  Jizyah.  Jizahini  membantu mendanai kebaikan bersama(MAJID, 2003).
e. Ushr
Ushr  adalah  hak  umat  Islam  yang  diambil  dari barang-barang  milik  ahl-immah  dan  penduduk Darul  Harbi  yang  melanggar  batas-batas  Islam. Ushr dibayar tunai atau natura. Dia menegaskan, sistem  itu  sejalan  dengan  usulan  yang  diajukan Abu  Musa.  al-Ashiari  kepada  Khalifah  Umar bahwa  pedagang  Muslim  akan  dikenakan  tarif perdagangan pada  sepersepuluh  dari  tanah  Herb. melakukan  hal  yang  sama,  menarik  perbedaan dengan  non-Muslim  seperti  pedagang  Muslim: “tarif  Ushr  ditetapkan  sesuai  dengan  sumber transaksi . Jika ia beragama Islam, maka ia dikenai zakat  perdagangan  sebesar  2,5%  dari  seluruh barang  yang  dibawanya.  Imma,  di  sisi  lain,
dikenakan  5%.  Kafir  di  Harbi  dikenakan  tarif 10%.  Ini  adalah  tarif  yang  sama  yang dikenakan pada  pedagang  Muslim  yang  melintasi  wilayah mereka.  Selain  itu,  Harbi  kafir  dikenakan  bea cukai saat memasuki negara Islam dengan barang yang  sama.  Namun,  pedagang  Muslim  dan pedagang Earl Imah hanya dikenai biaya setahun sekali.  Saat  menagih,  Abu  Yusuf  perlu mempertimbangkan dua hal:
1) Barang harus merupakan barang
perdagangan.  Karena  barang  yang  diangkut untuk peralatan tidak kena pajak.
2) Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 20 dirham.  Hal  itu  dilakukan  agar  Abu  Yusuf bisa melindungi pedagang kecil dan bersaing dengan pedagang besar.

## 4.3. Relevansi  Pemikiran  Abu  Yusuf  Tentang Pajak  Dengan  Kebijakan  Ekonomi    Di Indonesia
Abu Yusuf yang menaruh perhatian pada bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro, yaitu kebijakan penguasa  atau  pemerintah  untuk  menjaga  stabilitas pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  dengan tujuan  akhir  memakmurkan  rakyat  dan  pemerintah, telah  banyak  mencurahkan  pemikirannya.  Pajak merupakan  sumber  pendapatan  pemerintah  dan  Abu Yusuf menyumbangkan pemikirannya tentang perpajakan pada masanya Mengenai perpajakan, Abu Yusuf  meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  perpajakan. Hal  ini  dikenal  dalam  perkembangan  selanjutnya sebagai  norma  perpajakan.  Yaitu  asas-asas  yang berlaku  dalam  pemungutan  pajak,  seperti  asas pemerataan,  asas  kepastian,  asas  efisiensi  dan keadilan,  asas  efisiensi,  dan  asas  kemudahan pembayaran. Menurut Abu Yusuf, penerapan prinsip ini  menciptakan  situasi  yang  menguntungkan, memfasilitasi dan menjamin pembayaran pajak wajib pajak. Jadi, jika pajak dibayar dengan baik, tentunya hal ini berimplikasi pada penerimaan negara. Prinsip dasar pemungutan pajak menuntut wajib pajak untuk bersikap  toleran  dalam  membayar  pajaknya.  Dalam hal ini, Abu Yusuf mencontohkan perbuatan Umar bin Khattab  yang  bersikap  lunak  terhadap  Bani  tholgha, dan  ia  mengutip  pernyataan  Omar  bin  Khattab (Mubarok and Witro, 2022).
Untuk  menghindari  kesalahan  perpajakan,  Abu Yusuf  melakukan  sentralisasi  administrasi  kebijakan perpajakan  dengan  merumuskan  beberapa  ketentuan seperti:
a. Saat  memungut  jumlah  minimum  yang  wajar, kantor  pajak  menentukan  persentase  pajak menurut  Art.  Jumlah  nominal  bea  dan  undang- undang harus diatur.
b. Jangan  memaksa,  memaksa  atau  mengintimidasi pembayar pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk memenuhi  kewajibannya  tanpa  adanya  paksaan atau paksaan dari fiskus. Sebab, wajib pajak bisa merasa  tidak  nyaman  dan  lari  dari  mereka sehingga merugikan negara.
c. Untuk  menjaga  perbendaharaan  negara  yang sehat,  pemerintah  harus  selalu  melakukan pemeliharaan  dan  pemeriksaan  terhadap  barang- barang  milik  pemilik  barang  tetap  dan  barang berwujud.  Ini  memudahkan  mereka  untuk mengetahui  nilai  kekayaan  mereka,  sehingga mereka  dapat  memaksimalkan  pengeluaran pemerintah mereka.
d. Harus  ada  sinergi  antara  departemen  pajak  dan pembayar  pajak  untuk  kepentingan  pemerintah dan  pembayar  pajak.  Keduanya  pada  dasarnya saling menguntungkan, sehingga pemungut pajak memiliki keuntungan atas pajak yang dikenakannya,  dan  wajib  pajak  mendapatkan keuntungan  berupa  fasilitas  yang  dibangun  oleh pajak tersebut.
e. Saat  memilih  kebijakan  alternatif  yang  memiliki dampak  yang  sama  terhadap  Perbendaharaan, preferensi harus diberikan kepada kebijakan yang menguntungkan  wajib  pajak,  dan  manfaat  bagi wajib pajak harus dipertimbangkan saat memutuskan pilihan manfaat antara otoritas pajak dan  wajib  pajak.  hak  lebih  tinggi.  Karena  pada dasarnya negara membutuhkan peran wajib pajak penghasil pendapatan dan pendapatan agar APBN dapat  dibiayai.  Jika  kantor  pajak  menindas  dan memaksa  wajib  pajak,  maka  wajib  pajak  akan melarikan diri dan tidak membayar pajaknya(Zunaidi, 2021).
Ada  beberapa  jenis  pajak  dalam  Islam, diantaranya: Karaj  adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh perang. Singkatnya, karaj adalah pajak atas tanah.
Jizya  adalah  pajak  yang  dikenakan  pada  warga negara  non  muslim  yang  berada  di  negara  Islam sebagai  jaminan  negara  Islam.  Usyr  adalah  pajak usaha  atau  pajak  yang  dipungut  atas  kegiatan perdagangan  (kepabeanan)  impor  dan  ekspor (Mubarok and Witro, 2022).
Abu  Yusuf  membahas  ketiga  jenis  pajak  ini dalam  bukunya  al-Kharaj.  Dalam  hal  haraj  (pajak properti),  ada  beberapa  cara  untuk  menentukan  tarif pajak.
a. UU Misaha (Pajak Tetap). Ini adalah sistem yang menentukan  tarif  pajak  properti  berdasarkan ukuran  dan  luas  tanah,  terlepas  dari  jenis  tanah atau  kesuburannya,  terlepas  dari  sistem  irigasi yang digunakan atau tanaman yang ditanam.
b. Hukum Mukhasama (pajak proporsional) adalah suatu sistem yang menentukan tarif pajak dengan menggunakan  persentase yang disesuaikan dengan produktivitas lahan, berapapun nilai kena pajaknya.  Misalnya  PBB  5%,  PPN  10%  dan pembelian  hak  atas  tanah  dan  bangunan  5%. Persentase  ini  tetap  dan  tidak  berubah.  Mirip dengan  pertanian,  perhitungan  didasarkan  pada jenis tanaman, jenis tanah, dan sistem irigasi yang digunakan.
Abu  Yusuf  telah  menetapkan  tarif  pajak  yang berbeda untuk berbagai negara kena pajak, tergantung pada sistem irigasi, seperti:
a. Tarif pajak musim panas adalah 25%.
b. Tarif pajak untuk properti yang sistem irigasinya menggunakan irigasi buatan adalah 30%.
c. Tarif pajak untuk tanah yang sistem pengairannya menggunakan curah hujan alami adalah 40%(Amalia, 2005).
Abu  Yusuf  lebih  memilih  menggunakan  sistem Mukasama  (pajak  proporsional)  daripada  sistem Missaha  (pajak  tetap),  karena  dianggap  lebih  efektif memungut  pajak  properti  secara  proporsional berdasarkan  peningkatan  produktivitas.  Mengenai Usyr,  Abu  Yusuf  mengajukan  dua  syarat.  Artinya, barang  kena  pajak  di  dalam  negeri  harus  kena  pajak dan  nilai  barang  kena  pajak  minimal  200  dirham. Pemikiran  Abu  Yusuf  tentang  pajak  sangat  relevan dengan sistem perpajakan Indonesia saat ini.
Misalnya, mirip dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan di Indonesia dapat  ditemukan  di  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan sebagai akibat dari keuntungan dan  keadaan  ekonomi  orang  pribadi  dan badan  usaha  yang  mempunyai  hak  dan  kepentingan atas tanah dan bangunan tersebut.
Penetapan  tarif  PBB  didasarkan  pada  Nilai  Jual Kena Pajak (NJOP) yaitu harga pasar/harga jual rata- rata  tanah,  dan  besarannya  ditetapkan  setahun  sekali
oleh  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  Untuk menghormati bupati/walikota setempat. Ada beberapa faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menentukan besaran NJOP.
a. NJOP  bumi  harus  memperhatikan  lokasi, penggunaan, peruntukan dan kondisi lingkungan.
b. Untuk  NJOP  bangunan,  dasar  pertimbangannya adalah  bahan  yang  digunakan  dalam  konstruksi, teknik, kondisi bangunan dan lokasi(Mubarok and Witro, 2022).
Rumus  penentuan  pajak  bumi  dan  bangunan adalah  0,5% dari  jumlah kena pajak  dikalikan  NJKP (perolehan kena pajak). NJKP adalah 20% dari NJOP. Saat mengumpulkan pajak properti dan pajak properti, ada  banyak  petunjuk  seperti  lokasi,  penggunaan, peruntukan,  dan  kondisi  lingkungan.  Jadi  apa  yang diusulkan  Abu  Yusuf  sebelumnya  masih  relevan untuk dieksekusi saat ini. Baik konsep Kharaj maupun PBB  dikumpulkan  dan  hasilnya  dapat  digunakan sebagai  pendapatan  pemerintah  untuk  kemudian dialokasikan  untuk  kepentingan  umum.  Perbedaan antara kedua konsep ini adalah PBB dikenakan pada semua jenis tanah di dalam negeri, sedangkan Kharaj hanya dikenakan pada tanah pertanian.
Konsep pajak Asyur yang diterapkan pada masa Abu Yusuf sama dengan konsep pajak bea cukai yang diterapkan  saat  ini.  Konsep  Usyr'  Abu  Yusuf diterapkan  karena  diberlakukan  tarif  pajak  1/10  bagi para pedagang muslim yang memasuki wilayah Harbi Kafir,  sehingga  pedagang  dari  wilayah  lain  pun  bisa masuk  ke  negara  muslim  tersebut,  harga  pun dikenakan  pajak  saat  berdagang.  Pedagang  Dhinmi Pagan  dikenakan  pajak  5%  dan  pedagang  Muslim dikenakan pajak 5%(Zunaidi, 2021).
Pada  prinsipnya,  pemungutan  pajak  AS  mirip dengan  Indonesia  yang  dikenal  dengan  Bea  Cukai. Pencabutan  dan  penetapan  bea  masuk  di  Indonesia diatur  dalam  PMK-199/PMK.010/2019  tentang Peraturan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor.  Peraturan  Sekretaris  Perbendaharaan  ini memuat pengaturan seperti barang kena pajak, jumlah atau  batasan  barang  kena  cukai,  dan  ketentuan  tarif atas barang kena pajak. Konsep 'Usir' pada masa Abu Yusuf  kurang  preskriptif  dan  sederhana,  berbeda dengan praktik yang berkembang dari waktu ke waktu dan terasa lebih kompleks. , memiliki kesamaan yaitu bertujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  komunitas dan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan: Pertama, pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat  ditemukan  dalam  bukunya  Al  Haraj.  Inti pemikiran  ekonominya  adalah  menekankan  peran negara  dalam  menjamin  kesejahteraan  warga negaranya. Di bawah ini adalah beberapa pandangan Abu  Yusuf  tentang  keuangan,  Penyediaan  fasilitas umum  oleh  negara,  Penggunaan  lahan  yang  tidak produktif,  Memudahkan  kondisi  ekonomi,  Negara pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam, Penerapan  sistem  Mukasama,  Sosialisasi  dan transparansi  pendapatan  negara.,  Harga;Pencabutan Jizyah.  Abu  Yusuf  memadukan  pendekatan  Al  Rai dengan  Al  Hadits  dalam  gaya  berpikirnya  agar pemikirannya lebih aktual.
Kedua,  gagasan  ekonomi  Abu  Yusuf  relevan dengan  kebijakan  ekonomi  yang  diterapkan  di Indonesia,  termasuk  gagasan  ekonomi  Abu  Yusuf tentang  perpajakan  (al-kharaj)  yang  masih  relevan hingga  saat  ini  di  Indonesia  modern.  Relevan  untuk diterapkan  pada  sistem  ekonomi.  Pengertian  Abu Yusuf  tentang  al-Khalaj  tidaklah  sama  dan  dapat dianut saat ini. Persamaannya, baik dalam konsep Al Haraj  maupun  dalam  perpajakan  Indonesia,  terletak pada  penentuan  persentase  tarif  pajak  berdasarkan produktivitas lahan dan alokasi pajak. Ini berbasis laba dan  digunakan untuk  kepentingan  publik negara  dan masyarakat.  Ada  beberapa  perbedaan.  Artinya, keputusan  haraj  yang  dikenakan  hanya  pada  tanah pertanian,  berbeda  dengan  pajak  properti  Indonesia yang dikenakan pada semua jenis tanah.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  saya  panjatkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, karena atas  berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  Oleh  sebab  itu  saya  mengucapkan  terima  kasih kepada  orang  tua,  dosen  pembimbing  dan  semua teman-teman yang selalu mendukung.

## 7. REFERENSI
Abdullah,    boedi  (2010)  ‘peradaban  pemikiran ekonomi islam’.
Amalia  (2005)  ‘Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam: dari Masa Klasik hingga Masa Kontemporer’, in.
Pusaka Asatruss.
Amalia,  E.  (2005) sejarah  pemikiran  ekonomi  islm dari  masa  klasik  hingga  kontemporer .  jakarta: Pustaka Asatruss.
Azmi,  W.  (2005)  ‘ekonomi  islam  keuangan  publik dalam pemikiran awal’.
Hardi Fardiansyah, Alfi Rochmi, Mashudi Hariyanto, D.  (2022) Ekonomi  Moneter  (Teori  dan Kebijakan) .  Edited  by  M.M.  Dr.  Hartini,  S.E.
Media Sains Indonesia.
Karim,  A.A.  (no  date) Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam . ke 2. jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
Lora Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, N.N. (2021) ekonomi  moneter .  Edited  by  J.  Simarmata.
Yayasan Kita Menulis.
MAJID,  M.N.M.  (2003)  ‘Pemikiran  ekonomi  Islam Abu  Yusuf:  relevansinya  dengan  ekonomi kekinian.’, Pusat  Studi  Ekonomi  Islam  (PSEI), Sekolah Tinggi Ilmu [Preprint].
Mubarok,  A.B.  and  Witro,  D.  (2022)  ‘Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan  Kebijakan  Ekonomi  di  Indonesia’, TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic  Law , 5(1), p. 1. Available
at: https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389.
Santosa, P.B. and Muttaqin, A.A. (2015) ‘Maslahah in the Land Tax Perspective of Abu Yusuf (A Study of  the  Book  of  Al-Kharaj).’, Jurnal  Dinamika Ekonomi dan Bisnis , 12(2), pp. 113–123. Sudirman,  W.  (2011) kebijakan  fiskal  dan  moneter teori  dan  empirikal .  ke  1.  Edited  by  Swito.  jl. tambara raya: kencana.
Yulianti, R.T. (2010) ‘Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf’, Muqtasid , 1(1), p. 8.
Zunaidi,  A.  (2021)  ‘Abu  Yusuf  Dan  Pajak  (Konsep Dalam  Kitab  Al-Kharaj  Dan  Relevansinya  Da- Lam  Ekonomi  Saat  Ini)’, Fenomena ,  20(1),  pp.
45–60. Available at: https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49.