IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI (STUDI PADA PEKERJA HOTEL LEE BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)

## LEGAL IMPLEMENTATION ON WOMEN WORKERS WHO WORK AT NIGHT (STUDY ON HOTEL WORKERS LEE BANDAR JAYA LAMPUNG CENTRAL)
Irhammudin 1 * , Ibrahim Fikma Edrisy 2
Universitas Muhammadiyah Kotabumi Jln. Hasan Kepala Ratu No.1052 Sindangsari, Kotabumi, Lampung Utara, Provinsi Lampung, 34517
Email: irhammudin.umko@gmail.com * Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
Legal  protection  for  workers  is  the  fulfillment  of  basic  rights  inherent  and protected by the constitution as regulated in Article 27 Paragraph (2) of the 1945 Constitution.  Article  33  Paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  also  states  that the  economy  is  structured  as  a  joint  effort  of  kinship.  Violation  of  basic  rights protected by the constitution is a violation of human rights. The sovereignty of a country  is  stated  in  the  constitution  which  regulates  the  basics  of  the  state  and guarantees  the  rights  and  obligations  of  its  citizens.  Law  Number  13  of  2003 concerning  Manpower  is  one  solution  in  protecting  workers  and  employers regarding the rights and obligations of each party. Labor protection is regulated more clearly in Article 67 to Article 101 covering the protection of workers with disabilities,  children,  women,  working  hours,  occupational  safety  and  health, wages  and  welfare.  In  principle,  the  Manpower  Law  protects  and  regulates  the rights  and  obligations  of  both  workers  and  employers.  In  its  implementation, various kinds of problems may arise that can harm the workforce itself, especially with regard to legal protection for female workers. Therefore, this study wants to reveal the form of legal protection that should be received by female workers who work  at  night.  especially  with  regard  to  the  legal  protection  of  female  workers. Therefore,  this  study  wants  to  reveal the form  of  legal  protection  that  should  be received by female workers who work at night. especially with regard to the legal protection  of  female  workers.  Therefore,  this  study  wants  to  reveal  the  form  of legal protection that should be received by female workers who work at night.
Keywords : Legal Protection, Labor, Women

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat  (2)  UUD  1945.  Di  dalam  Pasal  33  Ayat  (1)  UUD  1945  juga  dinyatakan bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas  kekeluargaan. Pelanggaran  terhadap  hak  dasar  yang  dilindungi  konstitusi  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kedaulatan  sebuah  negara  dituangkan  dalam konstitusi  yang  mengatur  dasar-dasar  bernegara  dan  jaminan  atas  hak  dan kewajiban warga negaranya. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  solusi  dalam  perlindungan  buruh  maupun  majikan  tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur lebih jelas di dalam  Pasal  67  s.d.  Pasal  101  meliputi  perlindungan  buruh  penyandang  cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan.  Pada  prinsipnya,  UU  Ketenagakerjaan  melindungi  dan  mengatur hak  dan  kewajiban  bagi  para  tenaga  kerja  maupun  para  pengusaha.  Dalam pelaksanaannya,  dapat  saja  timbul  berbagai  macam  masalah  yang  dapat merugikan  pihak  tenaga  kerja  itu  sendiri,  terutama  yang  berkenaan  dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengungkap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Wanita

## A. Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  sedang  menggalakkan  pembangunan  di  semua  lini, salah  satunya  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  pembangunan  nasional  berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  1945. Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi, “tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”. Pasal  33  Ayat  (1) juga  menyatakan  bahwa  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  atas kekeluargaan”.  Pentingnya  pengakuan  hak  asasi  bagi  setiap  manusia  harus senantiasa dijaga melalui berbagai hukum positif di Indonesia. Adanya pengakuan terhadap  eksistensi  hak  asasi  manusia  membawa  dampak  pentingnya
mengupayakan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut  untuk  menghindari potensi kerugian yang dapat terjadi pada manusia itu sendiri. 1
Pelanggaran  terhadap  hak  dasar  yang  dilindungi  konstitusi  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kedaulatan  sebuah  negara  dituangkan  dalam konstitusi  yang  mengatur  dasar-dasar  bernegara  dan  jaminan  atas  hak  dan kewajiban  warga  negaranya.  Pekerja/buruh  merupakan  bagian  dari  tenaga  kerja yaitu  tenaga  kerja  yang  telah  melakukan  kerja,  baik  bekerja  untuk  diri  sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorang, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2
Demi  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  layak,  sebagian  wanita  memilih bekerja  keras  agar  kebutuhan  mereka  tercukupi.  Kondisi  ini  membuat  mayoritas lapangan  pekerjaan  di  tingkat  organisasi  menjadi  rendah  dan  tidak  harus membutuhkan  keterampilan  khusus  sehingga  memberikan  peluang  yang  besar bagi tenaga kerja wanita. 3 Bagi pekerja/buruh perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif,  meski  secara  umum  dari  kondisi  objektif  tidak  ada  perbedaan- perbedaan.  Perhatian  yang  benar  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pekerja/buruh  perempuan  terlihat  pada  beberapa  peraturan-peraturan  yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut  kedirian  seorang  perempuan  secara  umum  seperti  cuti  hamil,  kerja pada malam hari dan sebagainya. 4
1 Ngajulu  Petrus,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang  Bekerja Pada Malam  Hari  Di  PT  Swara Indah  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” JOM Fakultas Hukum III, No. 2 (2016): 1–15.
2 Ni  Wayan  Mega  Jayantari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Pada Malam Hari Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Universitas Mataram, 2013), hlm.  4.
3 Rizki  Ramadhan,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita Yang  Bekerja  Di  SPBU  Pada  Malam  Hari  Ditinjau  Dari  Pasal  76  Undang-Undang Ketenagakerjaan  (Studi  SPBU  Kabupaten  Trenggalek)”  (Universitas  Muhammadiyah  Malang, 2019), hlm. 1.
4 Jayantari, hlm. 4-5.
Dengan  semakin  berkembangnya  zaman  dan  biaya  kebutuhan  yang  terus meningkat,  menimbulkan  banyak  wanita  yang  tertarik  untuk  terjun  ke  dunia pekerjaan.  Munculnya  industri-industri  baru,  menimbulkan  banyak  peluang  bagi angkatan kerja. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk bekerja  telah  memberikan  daya  tarik  yang  kuat  bagi  tenaga  kerja  wanita.  Tidak hanya  menarik  bagi  wanita  yang  masuk  pada  golongan  angkatan  kerja,  tetapi sering  juga  wanita  yang  belum  dewasa  yang  selayaknya  masih  harus  belajar  di sekolah juga ikut tertarik untuk masuk ke dunia kerja. 5
Bagi  tenaga  kerja  wanita  yang  belum  berkeluarga  masalah  yang  timbul berada  dengan  yang  sudah  berkeluarga.  Perhatian  pemerintah  dan  masyarakat terhadap  tenaga  kerja  terlihat  pada  beberapa  peraturan-peraturan  yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut  diri  seseorang  wanita  secara  umum  seperti  cuti  hamil,  kerja  pada malam hari dan sebagainya.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  solusi  dalam  perlindungan  buruh  maupun  majikan  tentang hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Perlindungan  buruh  diatur  di  dalam Undang-Undang Pasal 67 s.d. Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat,  anak,  perempuan,  waktu  kerja,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Undang-Undang Ketenagakerjaan melindungi dan mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha.
Masih  banyak  pekerja  perempuan  di  beberapa  perusahaan  yang  belum terakomodir  perlindungan  hukumnya.  Padahal  dalam  Kepermentas  RI No.Kep.224/Men/2003  telah  dicantumkan  hak-hak  para  pekerja  wanita  yang bekerja di malam hari untuk mendapatkan fasilitas tertentu yang harus disediakan oleh  perusahaan. 6 Begitu  juga  Pelaksanaan  hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja
5 Prisca Oktaviani, “Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (Lampung, 2013), hlm. 2.
6 Dhea  Yulianti,  “Pelaksanaan  Hak-Hak  Normatif  Terhadap  Pekerja/Buruh  Perempuan Yang  Bekerja  Di  Malam  Hari  Dihubungkan  Dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:  Kep.224/Men/2003  Tentang  Kewajiban  Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/B” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021);
antara  pekerja  wanita  dan  Hotel  Mandarin  Lee  Bandar  Jaya  Lampung  Tengah dapat  saja  timbul  berbagai  macam  masalah  yang  dapat  merugikan  pihak  tenaga kerja  itu  sendiri,  terutama  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  hokum terhadap tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
Pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penulisan  ini  yaitu pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  hukum  empiris  (prilaku  hukum  di masyarakat).  Pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang menghasilkan  data  deskritif  analisis,  yaitu  data  yang  dinyatakan  oleh  responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku  yang nyata,  yang diteliti dan dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan pendekatan  masalah  secara  empiris,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan melihat  serta  mengamati  apa  yang  terjadi  di  lapangan,  penerapan  peraturan- peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. 7

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Perempuan  yang Bekerja  pada  Malam  Hari  di  Hotel  Mandarin  Lee  Bandar  Jaya Lampung Tengah
Perlindungan  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang  lemah.  Untuk  itu  pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  perlindungan tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Lingkup perlindugan  terhadap  pekerja/buruh  menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003, meliputi:
Kanyaka  Prajnaparamita,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Di  Indomaret Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Adminitrative  Law  &  Governance  Journal 2,  No.  1  (2019):  34–46;  Hj.  Erwien  Adisiswanto, “Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang  Bekerja  Pada  Malam  Hari  Di  Perusahaan,” IUS 3, No. 01 (2015): 69–75.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.
1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruhuntuk berunding dengan pengusaha;
2) Perlindungan keselamatan dan kerja;
3) Perlindungan  khusus  bagi  pekerja/buruh  perempuan,  anak,  dan penyandang cacat;
4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja. 8
Menurut  Zaeni  Asyhadie  bahwa  jenis  perlindungan  tenaga  kerja  dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 9
1) Perlindungan  ekonomis;  Perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk penghasilan  yang  cukup,  termasuk  apabila  tenaga  kerja  tidak  mampu bekerja di luar kehendaknya.
2) Perlindungan  social;  Perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan kesehatan  kerja,  kebebasan  berserikat,  dan  perlindungan  hak  untuk berorganisasi.
3) Perlindungan teknis; Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
Perlindungan  yang  sifatnya  khusus  untuk  tenaga  kerja  perempuan  antara lain:
a. Perlindungan Jam Kerja
Pekerja/buruh  perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (Pasal 76  ayat  1).  Selanjutnya  disebutkan  Pengusaha  dilarang  mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil  yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul  23.00  sampai  dengan  pukul  07.00.  pengusaha  yang  mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib:
1) Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
8 Jayantari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Pada  Malam  Hari  Di Minimarket  Alfamart  Mataram  (Studi  Berdasarkan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan", hlm. 7.
9 Zaeni Asyahadie, Hukum Kerja (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 78.
2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
Pengusaha  wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi  pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul  05.00  (Pasal  76  ayat  4). 10 Berdasar  peraturan  perundang-undangan  pada prinsipnya tenaga kerja perempuan dilarang untuk bekerja pada malam hari, akan tetapi mengingat berbagai alasan, maka pekerja/buruh perempuan diizinkan untuk bekerja pada malam hari antara lain karena adanya alasan sosial, teknis dan alasan ekonomis.
Ketentuan yang mengatur kerja malam pekerja/buruh perempuan pada Pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1984  menetapkan  bahwa: “Orang wanita  tidak  boleh  menjalankan  pekerjaan  pada  malam  hari,  kecuali  jikalau pekerjaan  itu  menurut  sifat,  tempat,  dan  keadaan  seharusnya  dijalankan  oleh wanita.” Tata  cara  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempan  pada  malam  hari telah  dikeluarkan  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI  Nomor  Per- 04/MEN/1989 tentang tata cara mempekerjakan pekerja/buruh wanita pada malam hari yaitu:
1) Harus  ada  izin  dari  Depnaker  setempat  dengan  syarat  yang  harus dipenuhi, misalnya, mutu produksi harus lebih baik bila mempekerjakan wanita.
2) Pengusaha harus menjaga keselamatan
3) Kesehatan  dan  kesusilaan  (tidak  boleh  mempekerjakan  wanita  dalam keadaan hamil ada angkutan antar jemput dan sebagainya)
4) Penyediaan  makanan  ringan,  ada  izin  dari  orang  tua  atau  suami,  dan lain-lain. 11
Pengaturan  buruh  atau  pekerja  perempuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  telah  banyak  mengalami  perubahan  dari  ketentuan  sebelumnya yang melarang perempuan dipekerjakan pada malam hari, kecuali karena sifatnya
10 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 116-117.
11 Jayantari,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan  Pada  Malam  Hari  Di Minimarket  Alfamart  Mataram  (Studi  Berdasarkan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan", hlm. 10.
pekerjaan  tersebut  harus  dikerjakan  oleh  wanita  dengan  meminta  izin  instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. 12
b. Perlindungan yang bersifat protektif
Pekerja atau buruh perempuan merupakan kelompok yang karena kodratnya mempunyai karakteristik tertentu yang mendapat perhatian, oleh karena itu dalam beberapa  hal  terhadap  pekerja/buruh  perempuan  ini  diberlakukan  peraturan khusus  yang  menyangkut  perlindungan  pekerja/buruh  perempuan,  mencakup larangan  kerja  pada  malam  hari,  larangan  melakukan  pekerjaan  yang membahayakan  kesehatan,  kesusilaan  perempuan.  Bentuk-bentuk  perlindungan tersebut berupa:
1) Peraturan Cuti Haid
Jika  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada pengusaha,  tidak  wajib  bekerja  pada  hari  pertama  dan  kedua  pada  waktu  haid (Pasal  81  ayat  1  UU  Nomor  13  Tahun  2003).  Pelaksanaan  ketentuan  ini  diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Bagi  wanita  yang  normal  dan  sehat,  pada  usia  tertentu  akan  mengalami haid, dalam prakteknya banyak wanita yang sedang dalam masa haid tetapi tetap bekerja  tanpa  gangguan  apapun.  Tetapi  kalau  keadaan  fisiknya  tidak memungkinkan  sehingga  yang  bersangkutan  tidak  dapat  melakukan  pekerjaan tersebut.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1951  tentang Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1948  Tentang  Kerja Terkait Cuti.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 menentukan bahwa buruh wanita tidak  boleh  diwajibkan  bekerja  bekerja  pada  hari  pertama  dan  hari  kedua waktu  haid.  Tidak  boleh  diwajibkan  berarti  dia  boleh  bekerja,  tapi  juga  boleh tidak,  terserah  kepada  buruh  wanita  itu  sendiri.  Untuk  itu  si  buruh  wanita  harus memberitahukan  sendiri  keadaannya  itu  kepada  majikan,  karena  majikan  tidak mengetahui keadaan si buruh itu sendiri.
12 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 117.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1948 mengatur bahwa buruh wanita yang  hendak  menggunakan  haknya  mengambil  cuti  haid,  berkewajiban menyampaikan surat permohonan istirahat pada majikan 10 hari sebelumnya.
2) Peraturan Cuti Hamil/ Cuti Bersalin/ Cuti Keguguran
Pekerja/buruh  perempuan  berhak  memperoleh  istirahat  selama  1,5  (satu setengah)  bulan  sebelum  saatnya  melahirkan  anak  dan  1,5  (satu  setengah)  bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 13
Pekerja/buruh  perempuan  yang  mengalami  keguguran  kandungan  berhak memperoleh  istirahat  1,5  (satu  setengah)  bulan  atau  sesuai  dengan  surat keterangan dokter atau bidan (Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
3) Kesempatan Menyusui Anak pada Waktu Jam Kerja
Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusui  harus  diberi kesempatan  sepatutnya  untuk  menyusui  anaknya  jika  hal  itu  harus  dilakukan selama waktu kerja.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  13  ayat  (4)  ditentukan  bahwa  dipikirkan  oleh pemerintah  kemungkinan  mengadakan  tempat  penitipan  anak.  Kesempatan sepatutnya  adalah  lamanya  waktu  yang  diberikan  kepada  pekerja/buruh perempuan  untuk  menyusui  bayinya  dengan  memperhatikan  tersedianya  tempat yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  perusahaan  yang  diatur  dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pada  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang masalah ibu menyusui. Pemberian kesempatan pada  pekerja  wanita  yang  anaknya  masih  membutuhkan  ASI  untuk  menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya dekat dengan perusahaan.
4) Penghapusan Perbedaan Perlakuan terhadap Pekerja/Buruh Perempuan
13 Husni.
Peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan dapat dilihat pula dengan  adanya  beberapa  ketentuan  yang  menghapuskan  adanya  perbedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh perempuan.
Peningkatan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  wanita,  dapat  dilihat  pula dengan  adanya  beberapa  ketentuan  yang  menghapuskan  adanya  perbedaan perlakuan terhadap tenaga kerja wanita. Adapun ketentuan tersebut adalah :
a) UU Nomor 80 tahun 1957 tentang ratifikasi konvensi ILO Nomor 100 Tahun  1954  mengenai  upah  yang  sama  antara  laki-laki  dan  wanita untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya.  Dalam  prakteknya  banyak  sekali keluhan dari para pekerja wanita tersebut, misalnya :
- Tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan atas beban perusahaan
- Adanya diskriminasi atas pengupahan yang sama untuk masa kerja yang sama dan pekerjaan yang sama nilainya, dan sebagainya.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah yang  menyatakan  adanya  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.
c) Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  per.  04/MEN/  1989  tentang larangan  PHK  bagi  tenga  kerja  wanita  karena  hamil  atau  melahirkan. Peraturan  Menteri  ini  memuat  bahwa  pengusaha  tidak  boleh mengurangi hak hak tenaga kerja wanita yang karena hamil dan karena fisik  dan  jenis  pekerjaan  tersebut  tidak  memungkinkan  diikerjakan olehnya.  Artinya  walaupun  pekerja  tersebut  cuti  dan  tugasanya dialihkan  kepada  orang  lain,  namun  haknya  untuk  mendapatkan  upah tetap tiap bulan dan jika ia sudah dapat bekerja lagi maka upah tersebut harus diterima kembali. Apabila perusahaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan  peraturan  tersebut.  Pengusaha  wajib  memberikan  cuti diluar  tanggungan  perusahaan  sampai  timbul  hak  cuti  hamil  seperti yang  telah  ditetapkan  oleh  pasal  13  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1951  apabila  perusahaan  melanggar  ketentuan  yang  telah  disebutkan diatas  pengusaha  dapat  diancam  atau  denda  setinggi  tingginya  seratus
ribu  rupiah  sesuai  dengan  pasal  17  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun 1969  tentang  ketentuan  ketentuan  pokok  mengenai  tenaga  kerja  pada pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 03/MEN/1989. 14
5) Jaminan Sosial dan Pengupahan
Agar  para  pekerja  dapat  menjalankan  pekerjaanya  dengan  semangat  dan bergairah,  masalah  jaminan  sosial  dan  pengupahan  diperlukan  oleh  perusahaan. Jaminan  sosial  yang  dimaksud  antara  lain  jaminan  sakit,  hari  tua,  jaminan kesehatan,  jaminan  perumahan,  jaminan  kematian  dan  sebagainya.  Mengenai jaminan sosial ini sudah diatur secara normatif dalam perundangan, sehingga bagi perusahaan  yang  belum  atau  tidak  memenuhi  standard  yang  sudah  ditetapkan dapat  dikenakan  sanksi.  Perihal  perlindungan  upah  diatur  dalam  peraturan pemerintah  Nomor  8  Tahun  1981,  antara  lain  mengatur  tentang  upah  yang diterima  oleh  para  pekerja  apabila  pekerja  sakit,  halangan  atau  kesusahan. Disamping itu diatur pula tentang larangan diskriminasi antara tenaga kerja laki – laki dan tenaga kerja wanita didalam hal menetapkan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya. 15
6) Pengaturan Istirahat / Cuti Tahunan
Bagi tenaga kerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan berturut- turut berhak  untuk  mendapat  istirahat/  cuti  tahunan.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1951  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 1954  dan  diperluas  dengan  Surat  Keputusan    Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor 69/ MEN/80 tentang perluasan lingkungan istirahat tahunan bagi buruh.
Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa :
- Setelah  waktu  istirahat  seperti  tersebut  dalam  pasal  10  dan  13  buruh menjalankan  pekerjaan  untuk  satu  atau  beberapa  majikan  dari  sautu organisasi  harus  diberi  izin  untuk  beristirahat  sedikit-dikitnya  dua minggu tiap tahun;
14 Kalsum,  “Tenaga  Kerja  Wanita Dan Perlindungan” (Universitas Sumatera  Utara, 2001), hlm. 5.
15 Kalsum, hlm. 3.
- Pemberian  waktu  istirahat  tersebut  disesuaikan  dengan  jumlah  hari masuk kerja selama satu tahun. 16
c. Perlindungan yang Bersifat Kolektif
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  Pasal  176.  Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi:
1) Penyusunan rencana kerja
2) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja
3) Penindakan preventif maupun secara represif
4) Pelaporan hasil pemeriksaan
d. Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang pengesahan  Konvensi  PBB  mengenai  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan, maka penegasan perlindungan pekerja/buruh perempuan dari perilaku diskriminatif.
Berdasarkan  Analisis  Penulis  terhadap  wawancara  dengan  Jatmiko  selaku Pimpinan  Hotel  Mandarin  Lee  Bandar  Jaya  Lampung  Tengah,  analisis  penulis bahwa  secara  garis  besar  perlindungan  preventif  bagi  tenaga  kerja  perempuan yang bekerja di Hotel Mandarin Lee Bandar Jaya Lampung Tengah  ialah:
1) Perlindungan  ekonomis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar  kehendaknya  (misalnya  karena  sakit,  melahirkan  dan  lain sebagainya) yang bersangkutan tetap diberikan upah, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2) Perlindungan  social,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk jaminan  kesehatan  kerja,  pemberian  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (Jamsostek)  yang  meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
3) Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk keamanan  dan  keselamatan  kerja  dari  bahaya  kecelakaan  yang
16 Kalsum.
ditimbulkan  oleh  alat  kerja,  bahan  yang  diolah  atau  dikerjakan perusahaan,  misalnya  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk  mengetahui  mengenai  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kerja, tentunya harus dilihat dari dari pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha sebagaimana yang telah ditentukan di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jika hak-hak dan kewajiban  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  kedua  belah  pihak, terutama  oleh  pihak  pengusaha,  maka  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  sudag dapat dikatakandilaksanakan dengan baik, jika tidak, berarti perlindungan tenaga kerja belum dilaksanakan.
Faktor  Penghambat  Implementasi  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari di Hotel Mandarin Lee Bandar Jaya
Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebegai berikut:
a) Minimnya anggaran dana
b) Kurangnya  Pemahaman  Tenaga  Kerja  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan
c) Pekerja wanita menjalin hubungan dengan Customer
d) Lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap  pekerja  wanita  adalah  adanya  kesepakatan  antara  pekerja  dengan pengusaha  yang  kadang  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku,  tidak  adanya sanksi  dari  peraturan  perundangan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi.
Agar  langkah  ini  dapat  efektif  maka  negara  harus  menjabarkannya  dan mengusahakan untuk jabaran tersebut ke dala rumusan undang-undang negara dan menegakkannya  dengan  cara  mengajukan  para  pelanggannya  ke  muka  sidang pengadilan. Namun demikian, perempuan sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa  hak-haknya  dilindungi  dan  bahwa  hal  tersebut  mempunyai  pengaruh terhadap kehidupan perempuan.
ICEDAW  ( International  Convention  on  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women )  memerintahkan  kepada  seluruh  negara  di  dunia untuk  tidak  melakukan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Di  dalam  ICEDAW ditentukan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  adalah  perlakuan  yang berbeda berdasarkan gender yaitu:
a) Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;
b) Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau
c) Mencegah  kaum  perempuan  menggunakan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar yang dimilikinya.
Perempuan mempunyai atas perlindungan yang khusus sesuaidengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat (1) ICEDAW huruf f bahwa hak  atas  perlindungan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  termasuk  usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi.
Selain itu seringkali adanya pemalsuan dokumen seperti nama, usia, alamat dan  nama  majikan  sering  berbeda  dengan  yang  tercantum  di  dalam  paspor. Tenaga  kerja  yang  tidak  berdokumen  tidak  diberikan  dokumen  perjanjian  kerja. Hal  ini  juga  sering  terjadi  pada  pekerja  perempuan  yang  bekerja  di  luar  negeri. Maka  untuk  itu  ICEDAW  pada  pasal  15  ayat  (3)  mengatur  yaitu  negara-negara peserta  bersepakat  bahwa  semua  kontrak  dan  semua  dokumen  yang  mempunyai kekuatan  hukum,  yang  ditujukan  kepada  pembatasan  kecakapan  hukum  para wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga  kerja  perempuan  yang  bekerja  pada  malam  hari  di  Hotel  Mandarin  Lee Bandar Jaya Lampung Tengah bahwa tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga  kerja  yang  telah  melakukan  kerja baik  untuk  diri  sendiri  maupun  bekerja dalam  hubungan  kerja  atau  dibawah  perintah  pemberi  kerja  (pengusaha,  badan hukum  atau  badan-badan  lainnya).  Mengingat  tenaga  kerja  wanita  sebagai  pihak yang  lemah  dari  majikannya,  atasannya  yang  kedudukannya  lebih  kuat,  maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.
Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang  bekerja  pada  malam  hari  di  Hotel  Mandarin  Lee  Bandar  Jaya  Lampung Tengah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu perlindungan berupa:
1) Bidang reproduksi, meliputi :
- Hak atas cuti haid
- Hak atas cuti hamil dan keguguran
- Hak atas pemberian kesempatan menyusui
2) Bidang kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi:
- Hak  atas  makanan  dan  minuman  yang  bergizi  bagi  pekerja perempuan  yang  bekerja  pukul  23.00  WIB  sampai  dengan  07.00 WIB
- Hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang  berangkat  dan  pulang  antara  pukul  23.00  WI  sampai  dengan pukul 05.00 WIB.
3) Bidang kehormatan perempuan, meliputi :
- Penyediaan petugas keamanan
- Penyediaan  WC  yang  layak  dengan  penerangan  yang  memadai  dan dipisah antara laki-laki dan perempuan.
Akan  tetapi  menurut  analisi  penulis  bahwa  pemahaman  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  perempuan terutama  yang  bekerja  pada  malam  hari  di  Hotel  Mandarin  Lee  Bandar  Jaya Lampung Tengah masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman hukum bagi para pihak  ini  disebabkan  karena  kurangnya  informasi  yang  diperoleh  tentang  isi peraturan  perundang-undangan  tersebut  sangat  minim,  hal  ini  disebabkan  juga karena  sumber  pemberi  informasi  tidak  mendukung  sosialisasi  tentang perlindungan hukum terkait dengan hak-hak asasi perempuan.
Sedangkan  faktor  penghambat  tenaga  kerja  perempuan  yang  bekerja  pada malam hari di Hotel Mandarin Lee Bandar Jaya Lampung Tengah pada dasarnya tidak  ada  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  perlindungannya,  tetapi  fakta dilapangan  ada  pekerja  yang  kurang  memperhatikan  tata  kerja  yang  baik  sesuai
dengan  prosedur  yang  ada  meski  hal  tersebut  jarang  terjadi,  serta  tingkat pendidikan  pekerja  yang  rendah  sehingga  mereka  tidak mengetahui  tentang  hak- hak mereka yang seharusnya diperoleh.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  perlindungan  kerja  bertujuan  untuk  menjamin  berlangsungnya  sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan tenaga kerja bagi perempuan meliputi :
1) Perlindungan jam kerja
2) Perlindungan yang bersifat protektif
a. Peraturan cuti haid
b. Peraturan cuti hamil/ cuti bersalin/ cuti keguguran
c. Kesempatan menyusui anak
d. Penghapusab  perbedaan  perlakuan  terhadap  pekerja  atau  buruh perempuan
e. Jaminan sosial dan pengupahan
f. Pengaturan istirahat atau cuti tahunan
3) Perlindungan yang bersifat kolektif
4) Perlindungan yang bersifat non-diskriminatif
Hambatan-  hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  wanita  adalah  adanya  kesepatan  antar  pekerja  dengan pengusaha  yang  kadang  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku  tidak  adanya sanksi  dari  peraturan  perundangan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi,  faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi.
Sampai  sejauh  ini  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  pekerja wanita  belum  berjalan  dengan  baik.  Padahal  Undang-undang  yang  mengatur tentang perlindungan pekerja wanita sudah banyak baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Banyak sekali terjadi diskriminasi dan hambatan-hambatan yang terjadi pada pekerja perempuan . Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  wanita  adalah  adanya
kesepakatan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang  kadang  menyimpang  dari aturan  yang  berlaku,  tidak  adanya  sanksi  dari  peraturan  perundangan  terhadap pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masalah ini karena di jaman sekarang ini wanita memiliki kedudukan yang setara dengan laki- laki  .  Kemudian  pemerintah  juga  harus  tegas  dalam  mengatur  peraturan  tentang umur  minimal  untuk  dapat  bekerja  bagi  perempuan,  karena masih  banyak  sekali ditemukan para pekerja wanita yang masih berusia dibawah umur minimal untuk dapat bekerja.

## D. Daftar Pustaka
Adisiswanto,  Hj.  Erwien.  “Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Perusahaan.” IUS 3, no. 01 (2015): 69–75.
Asyahadie, Zaeni. Hukum Kerja . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007. Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
Jayantari,  Ni  Wayan  Mega.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Perempuan Pada  Malam  Hari  Di  Minimarket  Alfamart  Mataram  (Studi  Berdasarkan Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.”  Universitas Mataram, 2013.
Kalsum. “Tenaga  Kerja Wanita Dan Perlindungan.” Universitas Sumatera Utara, 2001.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2011.
Oktaviani,  Prisca.  “Perlindungan  Pekerja  Perempuan  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Lampung, 2013.
Petrus,  Ngajulu.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Wanita  Yang Bekerja  Pada  Malam  Hari  Di  PT  Swara  Indah  Riau  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.” JOM  Fakultas Hukum III, no. 2 (2016): 1–15.
Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di  Indomaret  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.” Adminitrative  Law  &  Governance Journal 2, no. 1 (2019): 34–46.
Ramadhan,  Rizki.  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Wanita  Yang  Bekerja  Di  SPBU  Pada  Malam  Hari  Ditinjau  Dari  Pasal  76 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  (Studi  SPBU  Kabupaten  Trenggalek).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
Yulianti,  Dhea.  “Pelaksanaan  Hak-Hak  Normatif  Terhadap  Pekerja/Buruh Perempuan  Yang  Bekerja  Di  Malam  Hari  Dihubungkan  Dengan  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor: Kep.224/Men/2003  Tentang  Kewajiban  Pengusaha  Yang  Mempekerjakan
Pekerja/B.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.