## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Heriyati 2 O.K. Isnainul 3 Riski Julianda
Affiliation 1,2,3 Universitas Prima Indonesia
Email 1 heriyati@unprinmdn.ac.id 2 okisnainul@unprinmdn.ac.id 3 riskijulianda.aceh@gmail.com

## Date Submission
25 August  2023

## Date Accepted
14 September  2023
Date Published 30 September 2023
DOI
10.52249

## TINJAUAN  YURIDIS  PENGIKATAN  HAK DAN TANGGUNGAN ATAS AKAD PEMBIAYAAN DIBAWAH TANGAN PADA
PERBANKAN  SYARIAH  (Studi  Pada  Bank Aceh Syariah Cabang Singkil)

## Abstract
The purpose of this study is to find out the legal provisions for binding mortgage  rights  to  financing/credit  contracts  in  Islamic  banking,  the implementation  of  binding  mortgage  rights  to  private  financing/credit contracts  in  Islamic  banking,  and  the  legal  consequences  of  binding mortgage rights to private financing/credit contracts. in sharia banking. The research method used in this research is sociological law (empirical juridical), which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the research are that the legal provisions for binding mortgage rights to Islamic banking refer to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related  to  Land.  In  sharia  banking,  generally  the  implementation  of binding  mortgages  on  financing/credit  contracts  is  carried  out  through structured  procedures  and  in  accordance  with  sharia  principles.  The binding  of  mortgage  rights  to  financing/credit  contracts  underhand  in Islamic banking has several important legal consequences, including the binding of mortgage rights made through valid legal documents, Islamic banks have legal validity and legal certainty for the guaranteed collateral. The binding of mortgage rights gives priority to claims against collateral objects  in  the  event  of  default  or  default  on  the  part  of  the  financing applicant. If a dispute occurs regarding the binding of mortgage rights, the parties  involved  can  submit  a  settlement  through  a  dispute  resolution mechanism  regulated  by  applicable  law.  The  government  should,  in making  laws  and  regulations,  harmonize  more  between  the  need  to implement  laws  and  regulations  with  supporting  facilities  so  that  in practice  the  laws  and  regulations  regulated  by  the  government  do  not burden  the  community.  It  is  advisable  for  Islamic  Banks  to  make  a financing contract based on an authentic deed to anticipate risks if there is a dispute in the future.
Keywords: Credit, Islamic Banking, Mortagage, Under Hand

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum pengikatan  hak  tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit  pada perbankan  syariah,  pelaksanaan  dalam  pengikatan  hak tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit  dibawah  tangan  pada perbankan  syariah,  serta  akibat  hukum  terhadap  pengikatan  hak tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit  dibawah  tangan  pada perbankan  syariah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  hukum  sosiologis  (yuridis  empiris),  yang didukung  dengan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  serta dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  bahwa ketentuan  hukum  pengikatan  hak  tanggungan  pada  perbankan syariah  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan  dengan  Tanah.  Dalam  perbankan  syariah,  umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas akad
pembiayaan/kredit  dilakukan  melalui  prosedur  yang  terstruktur dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Pengikatan  hak tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit  dibawah  tangan  pada perbankan syariah memiliki beberapa akibat hukum yang penting diantaranya  adanya  pengikatan  hak  tanggungan  yang  dibuat melalui dokumen hukum yang sah, pihak bank syariah memiliki keabsahan dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diikatkan. Pengikatan hak tanggungan memberikan prioritas klaim terhadap objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak  pemohon  pembiayaan.  Jika  terjadi  sengketa  terkait pengikatan  hak  tanggungan,  pihak-pihak  yang  terlibat  dapat mengajukan  penyelesaian  melalui  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  diatur  oleh  hukum  yang  berlaku.  Hendaknya pemerintah  dalam  membuat  perundang-undangan  dengan  lebih menyerasikan  antara  kebutuhan  untuk  menerapkan  peraturan perundang-undangan  dengan  fasilitas  yang  mendukung  agar dalam  pelaksanaannya  peraturan  perundang-undangan  yang diatur oleh pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sebaiknya Bank  Syariah  membuat  akad  pembiayaan  yang  didasarkan  pada akta autentik untuk mengantisipasi risiko apabila ada perselisihan dikemudian hari.

## Kata  Kunci:  Dibawah  Tangan,  Hak  Tanggungan, Kredit, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip Bunga  yang  terdapat  dalam  sistem  perbankan  syariah.  Perkembangan  yang  signifikan  di bidang  perbankan  syariah  di  Indonesia  terjadi  pada  tahun  2008,  yakni  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Kegiatan  bank  syariah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2008 pada dasarnya ada tiga macam, yaitu berupa pendanaan, jasa, dan pembiayaan. Pada  dasarnya  pembiayaan  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah  atas  dasar  kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai  dengan  waktu  dan  syarat-syarat  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (Ramadhan  Nawawi,  2011).  Bank  syariah  dalam  menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga intermediasi,  mensyaratkan  adanya  jaminan  kepada  nasabah  yang  hendak  mendapatkan pembiayaan, meskipun aturan mengenai adanya jaminan dalam Undang-undang Perbankan Syariah  tidak  disebutkan  secara  jelas,  namun  dalam  pelaksanaannya  adanya  jaminan bertujuan  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip  kehati-hatian  ( Prudential  Banking  Regulation ) serta menjamin kelangsungan hidup dan kesehatan bank tetap terjaga.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai jaminan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan
kepada  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  (Unit  Usaha  Syariah),  guna  menjamin  pelunasan kewajiban Nasabah penerima fasilitas (Dewi Nurul Musjtari,2016).
Salah satu bentuk jaminan dalam perbankan syariah adalah jaminan atas tanah. Dalam prakteknya jaminan atas tanah dalam perbankan syariah guna menjamin kepastian hukum terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah penerima fasilitas kepada bank, maka bank syariah  melakukan  hal  yang  sama  seperti  perbankan  konvensional  yaitu  melakukan pembebanan  Hak  Tanggungan  terhadap  jaminan  atas  tanah  tersebut  melalui  Pejabat  yang berwenang  yaitu  dalam  hal  ini  adalah  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  disebut PPAT).
Pembebanan Hak Tanggungan dalam perbankan syariah menimbulkan problematika, sebagaimana Undang-Undang Perbankan tidak jelas mengatur mengenai bentuk perjanjian kredit  perbankan  harus  dibuat  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  melalui  perjanjian  di bawah tangan atau bahkan harus dengan perjanjian yang dibuat oleh Notaris atau akta otentik (norma  kabur).  Ketentuan  Pasal  1  angka  11  dan  Pasal  1  angka  12  UU  Perbankan  hanya menyebutkan  bahwa  kredit  diberikan  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain.  Ketentuan  ini  tidak  mengatur  agar  pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.
Belum  adanya  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perbankan  mengenai  bentuk perjanjian  kredit  tersebut,  maka  problemnya  setiap  bank  bebas  memilih  bentuk  perjanjian semaunya  bank,  seperti  misalnya  ada  yang  mengharuskan  dengan  akta  Notaris,  ada  yang hanya dengan perjanjian di bawah tangan. Bahkan pada umumnya bank membuat perjanjian kredit dengan bentuk perjanjian baku/standar. Jika problem ini tidak segera diatasi, maka akan berimplikasi terhadap meningkatknya sengketa perjanjian kredit perbankan dan adanya kesewenang-wenangan  bank,  dalam  memberikan  persyaratan  kreditnya  yang  diberikan dalam bentuk perjanjian baku. Oleh karena itu penelitian mengenai perjanjian kredit  di bawah tangan  pada  perbankan  syariah  menjadi  penting  untuk  diteliti,  termasuk  dalam  hal  ini penelitian  mengenai  kekuatan  hukum  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  pada  perbankan syariah.  Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut, Untuk mengetahui  ketentuan  hukum  pengikatan  hak  tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit pada perbankan syariah, untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengikatan hak tanggungan atas  akad  pembiayaan/kredit  dibawah  tangan  pada  perbankan  Syariah  dan  untuk mengetahui  akibat  hukum  terhadap  pengikatan  hak  tanggungan  atas  akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan Syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  penelitian  hukum  sosiologis  (yuridis  empiris), sedangkan  sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa  adanya  dan  dikaitkan  dengan  teori  hukum,  dan  pelaksanaanya  menyangkut  dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hamitijo Soemitro, 2001). Sumber data berasal dari data primer yaitu data yang diperoleh secara lagsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Singkil dan data sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  penelitian  kepustakaan (library research). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Hukum  Pengikatan  Hak  Tanggungan  Atas  Akad  Pembiayaan/Kredit Pada Perbankan Syariah
a. Pembiayaan/Kredit Pada Perbankan Syariah
Secara umum, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataubagi hasil (Kasmir, 2002).
Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  10/POJK.05/2019  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah Perusahaan  Pembiayaan  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Prinsip keadilan (‘adl ) Adil (‘ adl ) adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
2. Prinsip keseimbangan ( tawazun )
Keseimbangan  ( tawazun )  adalah  meliputi  leseimbangan  aspek  material  dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarisn.
3. Prinsip kemaslahatan ( maslahat )
Kemaslahatan  ( maslahat )  adalah  merupakan  segala  bentuk  kebaikan  yang berdimensi  duniawai  dan  ukhrawi,  material  dan  spiritual  serta  individual  dan kolektif  serta  harus  memenuhi  3  (tiga)  unsur  yakni  kepatuhan  syariah  ( halal ), bermanfaat dan membawa keaikan ( thoyib ) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Prinsip universalisme ( alamiyah )
Universalisme ( alamiyah ) adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( rahmatan lilalamin ).
Selain prinsip-prinsip di atas, pembiayaan syariah tidak boleh mengandung:
1. Gharar. Transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahakan pada saat transaki dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
2. Maysir. Transaksi  yang  bersifat  spekulatif  (untung-untungan)  yang  tidak  terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
3. Riba. Pemastian  penambahan  pendapatan  secara  tidak  sah  (bathil)  antara  lain dalam transaksi pertukaran barangsejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu  penyerahan  ( fadhl ),  atau  dalam  transaksi  pinjam-meminjam  yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasiah ).
4. Zhulm. Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
5. Risywah. Tindakan  suap  dalam  bentuk  uang,  fasilitas,  atau  bentuklainnya  yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
6. Objek haram. Suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah (Sutan Remy Sjahdeini, 1999).
Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tersebut,  Pembiayaan  Syariah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Pembiayaan Jual Beli Dilakukan menggunakan akad:
a. Murabahah
Jual  beli  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  beli  atau  harga  perolehan kepada pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
a. Salam
Jual  beli  suatu  barang  dengan  pemesanan  sesuai  dengan  syarat  tertentu  dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
a. Istishna’ Jual  beli  suatu  barang  dengan  pemesanan  pembuatan  barang  sesuai  dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh pemesan (pembeli, mustashni ) dan penjual (pembuat , shani’ ).
2.  Pembiayaan Investasi
Pembiayaan  Investasi  merupakan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah syariah yang disepakati oleh para pihak. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad:
a. Mudharabah
b. Musyarakah
c. Mudharabah Musytarakah
d. Musyarakah Mutanaqisoh
3.  Pembiayaan
Jasa pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang,  pemberian  pinjaman,  dan/atau  tanpa  pembayaran  imbal  jasa  sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Dilakukan dengan menggunakan akad sebagai berikut:
a. Ijarah
b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik
c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah
d. Wakalah Kafalah atau Kafalah bil Ujrah atau Wakalah bil Ujrah e. Ju’alah
f. Qardh

## b. Ketentuan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Akad Pembiayaan/Kredit Pada Perbankan Syariah
Ketentuan  hukum  hak  tanggungan  dalam  pembiayaan  di  perbankan  syariah dapat  dilihat  dari  adanya  lembaga  hak  tanggungan  yang  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda yang Berkaitan dengan Tanah. Terkait dengan ketentuan hukum pembebanan hak tanggungan pada perbankan syariah didasarkan pada bentuk Akta Pembebanan Hak  Tanggungan  (APHT)  dan/atau  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang selanjutnya dikaitkan dengan makna akad-akad dalam pembiayaan di bank syariah. Selain itu, ketentuan hukum hak tanggungan dalam pembiayaan di perbankan syariah dapat dilihat  pula  dengan  adanya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 16/POJK.03/2014  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah.
Dalam  perbankan  syariah  istilah  yang  dikenal  untuk  utang  atau  kredit  ialah pembiayaan.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah menjelaskan  bahwa  pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentu mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamalk;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang qardh; dan
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Prosedur  pembebanan  hak  tanggungan  pada  bank  syariah,  khususnya  Bank Aceh Syariah Cabang Singkil sama seperti pembebanan hak tanggungan pada bank konvensional,  yaitu  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  sebagai landasan peraturannya (Ramadhan, 2023). Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak  Tanggungan  menyebutkan  bahwa  pemberian  Hak  Tanggungan  didahului dengan  janji  memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang tertentu,  yang  dituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari perjanjian  utangpiutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian  lainnya  yang menimbulkan utang tersebut ( ufri, Supriadi, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said,2020) . Pemberian  Hak  Tanggungan  dilakukan  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pemberian  Hak  Tanggungan  juga  wajib  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-undang  Hak Tanggungan,  maka  terhadap  pembuatan  akta  APHT  harus  dibuat  oleh  PPAT berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  pembuatan akta  PPAT  harus  didasarkan  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  tersebut  merupakan  petunjuk  bagi  PPAT  untuk  membuat  akta (diantaranya SKMHT dan APHT), dalam aturan tesebut dilampirkan juga bentuk dari SKMHT  maupun  APHT  yang  wajib  dijadikan  dasar  petunjuk  bagi  PPAT  dalam membuat akta yang berkaitan dengan pembebanan Hak Tanggungan.
Menurut penulis, perbedaan redaksi atau istilah-istilah pada akad pembiayaan dengan  format  APHT  yang  ditentukan  oleh  Perkaban  dalam  pembebanan  hak tanggungan  pada  perbankan  syariah  merupakan  pelanggaran.  Redaksi  tersebut sangat substansial karena redaksi perjanjian utang yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan tidaklah dapat dipersamakan dengan pembiayaan pada perbankan syariah.
Sebagaimana Pasal 96 ayat (2) Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang  disediakan.  Pasal  96  ayat  (3)  menyebutkan  pendaftaran  perubahan  data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimakud  dalam  Pasal  95  ayat  (2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pada ayat (2).
Pasal 95 ayat (1) menjelaskan akta tanah yang buat oleh PPAT untuk dijadikan dasar  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  pada  huruf  (f)  pasal tersebut ialah Akta Pemberian Hak Tanggungan. Selanjutnya jika dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSNMUI/III2008 tentang Rahn Tanjily , menjelaskan bahwa Rahn Tanjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
Dari  penjelasan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tanjily yang menyebutkan bahwa jaminan dalam bentuk barang atas utang  tetapi  barang  jaminan  tersebut  ( marhun )  tetap  berada  dalam  penguasaan (pemanfaatan)  Rahin  dan  bukti  kepemilikannya  diserahkan  kepada  murtahin, mempunyai substansi yang sama dengan Hak Tanggungan.
Dalam Hak Tanggungan, jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau  tidak  berikut  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  tetap  berada  dalam penguasaan debitor dan bukti pembebanan atas tanah untuk hak tanggungan yaitu APHT  dan/atau  SKMHT  diserahan  kepada  pihak  kreditor.  Namun,  dalam implementasi tidak dapat dipersamakan dikarenakan Rahn Tanjily berdasarkan pada pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  sedangkan  Hak  Tanggung  didasarkan  pada perjanjian utang piutang.
Undang-undang  Hak  Tanggungan  di  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  secara  tegas mengatakan  bahwa  pemberian  Hak  Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  tertentu,  yang dituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  perjanjian
utangpiutang yang bersangkutan atau perjanjian yang menimbulkan utang tersebut. Dari penjelasan tersebut Hak Tanggungan harus dan mutlak untuk pelunasan utang.
Menurut penulis, pembiayaan pada perbankan syariah bisa dibebankan jaminan hak tanggungan apabila dibuat grosse akta pengakuan utang dari nasabah, hal ini dikarenakan pembiayaan berbeda dengan perjanjian utang. Namun, dalam pelunasan pembiayaan  menimbulkan  utang-piutang  antara  bank  dengan  nasabah  sehingga perlu  dibuat  grosee  akta  pengakuan  utang  sebagai  landasan  dibebankannya  Hak Tanggungan.  Grosse  akta  pengakuan  utang  merupakan  suatu  akta  yang  berisi pengakuan  utang  sepihak,  dimana  Debitur  (nasabah)  mengakui  bahwa  dirinya mempunyai  kewajiban  membayar  kepada  kreditur  (bank)  sejumlah  uang  dengan jumlah yang pasti (tetap).
Grosse  akta  pengakuan  utang  dibuat  oleh  debitur  dengan  akta  notaris menggunakan kepala akta yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Dengan  irah-irah  pada  kepala  akta  tersebut,  maka  grosse  akta pengakuan  utang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Meskipun  akta  pengakuan utang  bersifat accessoire ,  artinya  grosse  akta  tersebut  selalu  mengikuti  perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka grosse akta pengakuan utang menjadi berakhir pula. Sebuah utang yang telah dibayar lunas oleh debitur, berakibat menghapuskan  perjanjian  utang  piutangnya.  Dengan  hapusnya  perjanjian  pokok tersebut berakibat grosse akta pengakuan utang menjadi tidak berguna lagi. (Gatot Supramono, 2009)
Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh  pihak  bank  dan  nasabah.  Untuk  memperkuat  legalitas  pembebanan  Hak Tanggungan  dalam  perbankan  syariah,  Peraturan  Jasa  Keuangan  Nomor 16/POJK.03/2014  tentang  Peniliaian  Kualitas  Aset  Bank  Bank  Umum  Syariah  dan Unit  Usaha  Syariah  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  mengatur  bahwa  agunan  yang  dapat diperhitungkan  sebagai  pengurangan  PPA  (Penyisihan  Penghapusan  Aset)  adalah agunan yang dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi  bank.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengikatan  yang  memberikan  hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.
Sesuai  Pasal  45  huruf  (b)  dan  huruf  (c),  preferensi  bagi  bank  untuk  agunan berupa  tanah,  gedung,  rumah  tinggal  dan  mesin  akan  diperoleh  apabila  agunan dimaksud diikat dengan hak tanggungan. Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketetuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga bank memiliki hak preferensi terhadap agunan yang diikat dengan hak tanggungan.
Dengan demikian, seperti apa yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa secara pengertian  konsep  pembiayaan  berbeda  dengan  perjanjian  utang.  Namun,
pembiayaan menimbulkan utang pada saat proses pelunasan pembiayaan tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tanjily menggunakan redaksi “utang” dalam memaknai  kewajiban  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah/  kreditur.  Oleh  karena  itu perlu  dibuat  grosse  akta  pengakuan  utang  sebagai  landasan  pembebanan  hak tanggungan pada perbankan syariah. Sehingga hak tanggungan sebagai jaminan sah diimplementaskan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  bank  terhadap pembiayaan  yang  diberikan  untuk  nasabah  pada  perbankan  syariah  dengan menggunakan  landasan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Selain itu,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.03/2014  tentang  Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  juga  memperkuat implemetasi pembebanan hak tanggungan dalam pembiayaan di perbankan syariah.

## Pelaksanaan Dalam Pengikatan Hak Tanggungan Atas Akad Pembiayaan/Kredit diBawah Tangan Pada Perbankan Syariah
Hak Tanggungan digunakan pula oleh Bank Syariah sebagai lembaga jaminan dalam  memberikan  pembiayaan.  Hanya  saja,  meskipun  dalam  bank  syariah menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan namun kedudukan hak tanggungan berbeda  antara  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Posisi  jaminan  dalam  Bank Syariah bukanlah hal yang pokok dalam pemberian dana pembiayaan. Rahn, istilah jaminan  kebendaan  dalam  bank  syariah  merupakan  hal  yang  dibolehkan  sesuai dengan  prinsip  syariah  namun  Rahn  tidak  diwajibkan  adanya  ketika  terjadi  suatu perjanjian  pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  karena  pada  dasarnya  jaminan dalam  bank  syariah  bukan  sebagai  pengganti  utang  melainkan  penjamin  utang nasabah.
Pembiayaan  Musyarakah  yang  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor  08/DSN-MUI/IV/2000,  adanya  jaminan  dalam  Pembiayaan  Musyarakah hanya  untuk  memberikan  kepastian  kepada  pihak  bank  bahwa  nasabah  akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian pembiayaan  tersebut  dibuat.  Dikarenakan  bank  syariah  dalam  memberikan pembiayaan  berdasar  pada  prinsip  investasi,  dimana  setiap  investasi  mempunyai kemungkinan  untung  dan  rugi.  Sehingga  bank  syariah  lebih  mengutamakan kelayakan usaha setiap calon mitra/nasabah pembiayaan dan aspek kemitraan.
Pada  dasarnya,  dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun untuk  menghidari  terjadinya  penyimpangan  yang  dilakukan  nasabah  maka  bank syariah meminta jaminan. Dalam arti lain, jaminan bukanlah hal yang pokok dalam pembiayaan  musyarakah,  melainkan  kedudukan  jaminan  hanya  sebagai  sebagai prinsip kehati-hatian bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Murabahah menyatakan bahwa jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah
serius  dengan  pesanannya  dan  bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menydiakan jaminan yang dapat dipegang.
Dari  pernyataan  tersebut,  pada  dasarnya  jaminan  dalam  pembiayaan Murabahah merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan Murabahah. Jaminan dalam pembiayaan Murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak ba’i (penjual) bahwa pihak musytari (pembeli)  dalam  pembiayaan  Murabahah  akan  serius  dengan  pesanannya  sesuai dengan  yang  telah  diperjajikan  di  awal.  Kedudukan  jaminan  dalam  pembiayaan Murabahah bukanlah untuk menjamin atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang harusada dalam pembiayaan Murabahah, dalam arti lain bahwa  tanpa  adanya  jaminan  pembiayaan  Murabahah  sudah  dapat  disetujui  dan berlaku.
Perjanjian kredit perbankan yang di buat dengan akta notariil, akan memberikan kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  para  pihak,  sempurna  dalam  arti kebenaran menyangkut isi akta yang berkaitan dengan kehendak para pihak, waktu pembuatan yang berkaitan dengan tanggal dibuatnya akta dan kebenaran para pihak yang  menandatangani  perjanjian  tersebut.  Dalam  kalangan  perbankan,  khususnya pada  Bank  BUMN,  pembuatan  perjanjian  kredit  dapat  dengan  menggunakan  akta notariil dan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan dipakai untuk kredit-kredit yang kurang dari nilai 100 juta sementara kredit dengan jumlah lebih dari nilai 100 juta dipergunakan akta notariil, tidak ada perbedaan isi materi antara perjanjian di bawah tangan dan akta notariil.
Tindakan perbankan menggunakan perjanjian di bawah tangan dan akta notariil ini lebih disebabkan adanya tuntutan efisiensi dan biaya dalam pelayanan, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disingkat  UUJN)  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  perjanjian kredit  yang  dibuat  secara  bawah  tangan.  UUJN  hanya  mengatur  perjanjian  atau perjanjian di bawah tangan pada umumnya.
Pengesahan  tanda  tangan  dan  penetapan  kepastian  tanggal  perjanjian  bawah tangan ditandatangani, membukukan perjanjian di bawah tangan, membuat kopi dari asli  perjanjian  di  bawah  tangan  dan  melakukan  pengesahan  kecocokan  fotokopi dengan  surat  aslinya  maka  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  telah  memperoleh pengesahan  notaris  ini  memberikan  kepastian  bagi  hakim  mengenai  tanggal  dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu, serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah tangan perjanjian itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang  namanya  tercantum  dalam  perjanjian  bawah  tangan  itu  dan  orang  yang membubuhkan tanda tangannya di bawah perjanjian itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian bawah tangan tersebut, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan Notaris tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  telah memperoleh pengesahan dari notaris dapat membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi perjanjian bawah tangan pun  dianggap  sebagai  kesepakatan  para  pihak,  karena  perjanjian  di  bawah  tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak berarti para pihak juga mengakui isi perjanjian yang berada di atas tanda  tangannya  tersebut,  oleh  karenanya  akta  tersebut  menjadi  bukti  yang sempurna. Perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat secara sah juga mengikat para pihak, baik pihak bank maupun debitur.
Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya  kepada  pihak  kreditur.  Akan  tetapi,  ada  hal-hal  yang  tetap  harus dipedomani,  yaitu  bahwa  perjanjian  tersebut  rumusannya  tidak  boleh  kabur  atau tidak  jelas,  juga  perjanjian  tersebut  sekurang-kurangnya  harus  memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai  jumlah  besarnya  kredit,  jangka  waktu,  tata  cara  pembayaran  kembali kredit,  serta  persyaratan  lainnya  yang  lazim  dalam  perjanjian  kredit.  Hal-hal  yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang  dibuat  ( invalidity) sehingga  pada  saat  dilakukannya  perbuatan  hukum, (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang- undangan.
Keabsahan perjanjian di bawah tangan sebagaimana perjanjian pada umumnya harus  memenuhi  kriteria  yang  dipersyaratkan  Pasal  1320  KUHPerdata.  perbedaan antara  akta  autentik  dengan  akta  dibawah  tangan  dan  merupakan  ciri-ciri  pada masing-masing  akta  tersebut,  yaitu  akta  autentik  (Pasal  1868  KUHPerdata)  dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;  bila  kebenarannya  disangkal,  maka  pihak  yang  menyangkal  harus membuktikan  kebenarannya.  Sedangkan  akta  di  bawah  tangan  mempunyai  ciri sebagai berikut: tidak terikat bentuk formal; dapat dibuat bebas oleh para pihak yang berkepentingan; apabila tidak disangkal oleh pihak yang menandatangani akta, maka akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (sama  halnya dengan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  autentik);  dan  apabila  kebenarannya disangkal,  maka  pihak  yang  mengajukan  sebagai  bukti  yang  harus  membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kekuatan  hukum perjanjian kredit di bawah tangan bergantung pada pengakuan para pihak terhadap kebenaran  perjanjian  kredit  di  bawah  tangan  tersebut.  Para  pihak  diwajibkan membenarkan  atau  memungkiri  tandatangannya,  sedangkan  bagi  ahli  warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (25)  Undang-Undang  No  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang bisa
dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil pada bentuk akad mudharabah , & Musyaraka h, sewa menyewa pada bentuk ijarah muntahiya bittamlik , jual beli pada bentuk piutang murabahah, salam & istishna, pinjam meminjam pada bentuk piutang qardh , & sewa menyewa pada bentuk ijarah buat transaksi multijasa ( Prima Putri, Wilda, 2019) .
Setelah  pengajuan  pembiayaan  disetujui  Komite  Pembiayaan  atau  Dewan Pengawas Syariah (C. Absor, K. F. Hana, & F. R. Nur, 2019), selanjutnya pembiayaan syariah itu dituangkan kepada suatu perjanjian/akad yang memiliki kiprah krusial pada pembiayaan, lantaran sebagai dasar pada kegiatan pembiayaan. Menurut Pasal 1  ayat  (13)  UU  No.21  Tahun  2008  mengenai  Perbankan  Syariah,  akad  merupakan perjanjian antara suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah menggunakan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingannya  yang  tidak  bisa  dipenuhinya  sendiri tanpa bantuan orang lain (L. Hakim & A. Anwar, 2017).
Dalam  Islam,  akad  merupakan  perjanjian  yg  muncul  bila  pihak  saling  terikat satu sama lain. Akad itu dipakai untuk melakukan transaksi dan kerjasama dengan orang  lain.  Setiap  aktivitas  pembiayaan  dalam  perbankan  baik  konvensional  dan syariah selalu dimuat pada suatu perjanjian/akad tertulis untuk mengatur hak dan kewajiban  para  pihak  yang  melakasnakan  akad.  Agar  suatu  akad  mempunyai kekuatan  aturan  yg  kuat,  perjanjian/akad  tadi  dibentuk  secara  autentik  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akta autentik pada akad- akad pembiayan pada perbankan memerlukan kiprah notaris menjadi pejabat yang berwenang menerbitkannya. Sebagai catatan, kata akad dan akta memiliki arti yang sama, hanya saja bila pada bank konvensional memakai kata akta, sedangkan dalam bank syariah memakai kata akad.
Berdasarkan formulasi akad pembiayaan Al-Murabahah tersebut, bisa dipahami bahwa menggunakan pencantuman kalimat-kalimat landasan prinsip syariah yang bersumber berdasarkan Al-Qur’an juga Hadist dalam bagian isi/badan akad syariah, maka secara formalitas akta/akad pada atas sudah sesuai dengan Pasal 38 UUJNP ayat  (2),  dan  secara  substansi  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah  Islam,  sebagai akibatnya label autentik atas akad tadi dibentuk dihadapan notaris benar-benar secara menyeluruh  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  sebagai  akibatnya  apabila  notaris sudah  melaksanakan  ketentuan  yang  dimaksud  dalam  akadnya,  maka  baik  secara lahiriah,  formil  juga  materiil  akad  tadi  akan  memiliki  nilai  kekuatan  verifikasi  yg sempurna. Kemudian untuk bagian isi di dalam akad adalah perjanjian para pihak. Dalam menyusun bagian isi akad atau menciptakan kerangka akad yang dikehendaki para pihak, notaris harus menyesuaikan amanat dalam UUJNP tentang wewenang dan kewajiban notaris. (P. Nurwulan, 2018)
Poin krusial menurut uraian yang sudah dijelaskan tadi dalam rangka menjaga akta  bersifat  autentik,  maka  unsur-unsur  kalimat  sebagai  landasan  prinsip  syariah
misalnya lafdaz Basmallah , & ayat-ayat Al-Qur’an juga Hadist bisa dipindahkan atau diletakkan dalam bagian isi akta. Lantaran bila kalimat itu diletakkan dalam bagian awal  akad  maka  pada  segi  formalitas  atau  bentuknya  akad  akan  sebagai  stigma hukum,  lantaran  persyaratan  yg  tercantum  pada  Pasal  38  ayat  (2)  UUJNP.  Hal  itu mengakibatkan  kedudukan  akta  terdegradasi  menjadi  akta  dibawah  tangan  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata.
Pasal  1869  KUHPerdata  sudah  memiliki  batasan  akta  autentik  (akta  notaris) yang memiliki nilai kekuatan verifikasi menjadi akta di bawah tangan bisa terjadi bila tidak memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak berwenangnya pejabat generik  yg  bersangkutan,  (2)  Tidak  memiliki  pejabat  yang  bersangkutan,  atau  (3) Cacat pada bentuknya.
Meskipun demikian, akta itu permanen memiliki kekuatan verifikasi menjadi akta  pada  bawah  tangan  apabila  akta  tadi  ditandatangani  dan  diakui  para  pihak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa akad pembiayan syariah yang masih ada kalimat dari Al-Qur’an dan Hadist dalam bagian awal akad tidak mengurangi keabsahan atau tidaknya suatu akad tadi, tetapi apabila hal itu dilakukan maka akad tadi melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUJNP, dan akan menerima sanksi sesuai dengan Pasal 41 bahwa akad itu akan terdegradasi yang semula bersifat akta akad autentik menjadi akta akad pada bawah tangan.
Akibat  Hukum  Terhadap  Pengikatan  Hak  Tanggungan  Atas  Akad Pembiayaan/Kredit Dibawah Tangan Pada Perbankan Syariah a. Legalitas  Hukum  Terhadap  Pengikatan  Hak  Tanggungan  Atas  Akad Pembiayaan/Kredit Dibawah Tangan Pada Perbankan Syariah
Akta di bawah tangan ini lazim digunakan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah.  Menurut  Hilman  Tisnawan,  analis  hukum  senior  Bank  Indonesia,  dalam praktik di perbankan, penggunaan akta di bawah tangan lazim digunakan terutama untuk pemberian kredit yang nilai nominalnya relatif kecil (Hilman Tisnawan, 2010). Namun, ada juga bank yang tetap menggunakan akta di bawah tangan meskipun nilai pemberian pembiayaannya mencapai hampir Rp. 100 juta.
Perbedaan  Akta  Otentik  dengan  Surat  di  Bawah  Tangan  memiliki  ciri  dan kekhasan tersendiri, berupa:
1. Bentuknya yang bebas;
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya (Dwi Fidhayanti, 2017).
Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan,  sebaiknya  dimasukkan  dua  orang  saksi  yang  sudah  dewasa  untuk memperkuat pembuktian ( Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi, 2019).“ . Ada dua kategori akta di bawah tangan, antara lain:
1. Legalisasi , yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris,  setelah  Notaris  menjelaskan  isi  akta  kepada  para  pihak  kemudian  para pihak  menandatangani  perjanjian  tersebut  dihadapan  Notaris.  Pada  legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
2. Waarmeken ,  yaitu  akta  di  bawah  tangan  yang  didaftarkan  untuk  memberikan tanggal  yang  pasti.  Akta  yang  sudah  ditandatangani  diberikan  kepada  Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta.  Hanya  mempunyai  kepastian  tanggal  saja  dan  tidak  ada  kepastian  tanda tangan. (Dwi Fidhayanti, 2017)
Perbedaan  antara  akta  otentik  dengan  akta  di  bawah  tangan  adalah  sebagai berikut:
1. Akta Otentik – Pasal 1868 KUH Perdata
a. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang- Undang  Akta  otentik  mempunyai  tanggal  yang  pasti  sebagaimana  dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya.
b. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
c. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti  putusan  hakim.  Terutama  mengenai  waktu,  tanggal  pembuatan,  isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.
d. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil.
2. Akta di Bawah Tangan
a. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.
b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
c. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti.
d. Akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan  tidak  pernah  mempunyai  kekuatan eksekutorial.
e. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar.
f. Apabila penandatanganan di akui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak  disangkal  kebenarannya,  akta  tersebut  sama  halnya  seperti  akta  otentik (Dwi Fidhayanti, 2017).
Akta  di  bawah  tangan  berdasarkan  fungsinya  sebagai  formalitas  causa,  yaitu sebagai syarat lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk akta ( Nurul Musjtari, Dewi,2016) . Contoh akta sebagai formalitas causa ialah  pasal  1610  KUH  Perdata  tentang  perjanjian  pemborongan,  pasal  1767  KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan pasal 1851 KUH Perdata tentang  perdamaian.  Akta  di  bawah  tangan  sebagai  alat  bukti  harus  memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata.

## b. Kekuatan  Mengikat  Terhadap  Pengikatan  Hak  Tanggungan  Atas  Akad Pembiayaan/Kredit Dibawah Tangan Pada Perbankan Syariah
Dalam  pembiayaan  bank  syariah,  selama  para  pihak  melakukan  suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian pembiayaan di bawah tangan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka  perjanjian  pembiayaan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Utang  merupakan  sejumlah  uang  yang  dipinjam  pada  seseorang  dan  wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis atau disebut akta tersebut  bersifat  mengikat  sebagaimana  telah  memenuhi  pasal  1320  KUH  Perdata. Kekuatan  mengikat  suatu  perjanjian  baik  dalam  bentuk  akta  otentik  atau  akta  di bawah tangan dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur’an QS. Al-Maidah ayat 1.
Jika dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barang siapa yang telah membuat janji (perjanjian) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian. Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu  melunasi  utangnya,  maka  orang  yang  berutang  wajib  segera  melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah.

## c. Akibat  Hukum  Terhadap  Pengikatan  Hak  Tanggungan  Atas  Akad Pembiayaan/Kredit Dibawah Tangan Pada Perbankan Syariah
Pengikatan  hak  tanggungan  atas  akad  pembiayaan/kredit  menimbulkan  hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hubungan hukum yang berujung kepada lahirnya hak dan kewajiban, maka dapat dipahami bahwa hak bagi salah satu pihak sesungguhnya kewajiban bagi pihak lain, sebaliknya kewajiban bagi salah satu pihak, maka hak bagi pihak lainnya (Ramadhan, 2023).
Debitur mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu  tidak  dilaksanakan  maka  debitur  dikatakan  telah  melakukan  tindakan  yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi, maka dalam hal ini debitor harus memenuhi prestasi  kepada  kreditor  begitu  juga  kreditur  harus  melaksanakan  hak  dan kewajibannya untuk menjaga nama baik perbankan.
Kekuatan  eksekutorial  oleh  pihak  bank  merupakan  suatu  cara  baru  yang dilegalkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang bertujuan untuk memudahkan  dan  memberikan  kekuasaan  eksekutorial  pada  kreditor,  dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut maka eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa  melalui  pengadilan  dan  bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakan putusan tersebut.
Adanya  aturan  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian hukum.  Maka  ketika  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  tidak dilaksanakan berarti tidak ada kepastian hukum dalam pengikatan hak tanggungan
atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah antara Bank Aceh  Syariah  Cabang  Singkil  dengan  nasabah.  Adanya  Undang-Undang  Hak Tanggungan  sebagai  payung  hukum  untuk  melaksanakan  pengikatan  hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah berkaitan dengan efektivitas hukum.

## KESIMPULAN
Ketentuan  hukum  pengikatan  hak  tanggungan  pada  perbankan  syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (Undang-undang  Hak Tanggungan).  Undang-undang  ini  mengatur  mengenai  prosedur  dan  persyaratan dalam pembentukan dan pelaksanaan hak tanggungan.
Dalam perbankan syariah, umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas  akad  pembiayaan/kredit  dilakukan  melalui  prosedur  yang  terstruktur  dan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Pihak  yang  membutuhkan  pembiayaan mengajukan permohonan kepada bank syariah. Permohonan ini harus menyertakan informasi mengenai objek jaminan yang akan diikatkan, besaran pembiayaan yang dibutuhkan, serta tujuan penggunaan pembiayaan.
Pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan  syariah  memiliki  beberapa  akibat  hukum  yang  penting  diantaranya adanya pengikatan hak tanggungan yang dibuat melalui dokumen hukum yang sah, pihak bank syariah memiliki keabsahan dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diikatkan.  Hal  ini  memberikan  perlindungan  kepada  bank  syariah  dalam mengamankan  pembiayaan  yang  diberikan.  Pengikatan  hak  tanggungan memberikan  prioritas  klaim  terhadap  objek  jaminan  dalam  hal  terjadi  wanprestasi atau gagal bayar dari pihak pemohon pembiayaan. Jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar,  bank  syariah  dapat  menggunakan  hak  tanggungan  sebagai  sarana  untuk menagih kembali pembiayaan yang diberikan. Jika terjadi sengketa terkait pengikatan hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan penyelesaian melalui mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  oleh  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini dapat melibatkan proses mediasi, arbitrase, atau proses peradilan yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Nurul  Musjtari,  (2016). Penyelesaian  Sengketa  Akad  Pembiayaan  dengan  Jaminan  Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah , (Yogyakarta : Parama Publishing. Dwi Fidhayanti, (2010). “Kekuatan Mengikat Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah”, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 1, Tahun 2017 Hilman Tisnawan, “Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 1, Januari.
C.  Absor,  K.  F.  Hana,  &  F.  R.  Nur, (2019).  “Ada  Apa  dengan  Dewan  Pengawas  Syariah  di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?”, MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance , Vol. 3, No. (2).
Gatot  Supramono,  (2009). Perbankan  dan  Masalah  Kredit  (Suatu  Tinjauan  di  Bidang  Yuridis), (Jakarta: PT Rineka Cipta.
Hilman Tisnawan, (2010). “Akta Otentik Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 1, Januari.
Jufri, Supriadi, Anwar Borahima, and Nurfaidah Said. (2020).“Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.
Kasmir, (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Jakarta :PT Raja Garfindo Persada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
L. Hakim & A. Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", Al-Urban , Vol. 1, No. (2), (2017).'
Ningsih, Ayup Suran, and Hari Sutra Disemadi. (2019).“Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Banking.” Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 19, no. 1: 89–102
Nurul Musjtari, Dewi, (2016). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta.
Prima  Putri,  Wilda.  (2019).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bank  Sebagai  Pemegang  Jaminan Kebendaan  Terkait  Pelunasan  Hutang  Oleh  Debitor  (Studi  Kasus  Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga. JKT.PST).” ADIL: Jurnal Hukum 9, no. 2 : 35–60.
P.  Nurwulan,  “Akad  Perbankan  Syariah  Dan  Penerapannya  Dalam  Akta  Notaris  Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 25, No. (3), (2018). Ramadhan Nawawi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011). Sutan  Remy  Sjahdeini ,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tatat  Hukum  Perbankan Indonesia , (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda yang Berkaitan Dengan Tanah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah