## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA
Ketut Bayu Wirayuda 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail: {bayuwirayuda2808@gmai.com , ketut.sudiatmaka@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  Undang-Undang  No.20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  terkait  adanya  peniruan  logo  merek  terdaftar  di  Kota  Singaraja  serta kendala  apa  saja  yang  dihadapi  masyarakat  Kota  Singaraja  dan  sistem  pemerintahan  Kota  Singaraja dalam  penegakan  hukum  terhadap  peniruan  logo  merek  terdaftar  di  Kota  Singaraja.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Singaraja dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  yang  berasal  dari  penelitian  langsung  dilapangan  yang didukung  dengan  bahan  hukum  yang  terdiri,  peraturan  Perundang-undangan,  jurnal,  artikel,  literatur- literatur  serta  karya  tulis  yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji.  Dari  hasil  penelitian menunjukan bahwa pelaksaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait peniruan logo merek terdaftarn belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak adanya  kasus  pelanggaran  terkait  peniruan  logo  merek  terdaftar,  dimana  pelanggaran  ini  sudah  sangat jelas dilarang didalam aturan tersebut serta kendala dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Pelanggaran, Logo Merek, Terdaftar, Peniruan.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  Law  Number  20  of  2016  on  Trademarks  and Geographical Indications related to the impersonation of registered brand logos in the City of Singaraja as well as any obstacles faced by the people of the City of Singaraja and the government system of the City of Singaraja in enforcing the law against impersonation of registered brand logos. in the city of Singaraja. This research is an empirical legal research, which is descriptive in nature. This research was conducted in  Singaraja  City  by  using  data  collection  techniques  in  the  form  of  observations,  interviews,  and document  studies.  This  study  uses  data  sources  derived  from  direct  research  in  the  field  supported  by legal  material  consisting,  legislation,  journals,  articles,  literature  and  papers  that  are  relevant  to  the subject matter being studied.
Keywords : Breach, Brand Logo, Registered, Impersonation.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara di  asia  tenggara  yang  dilintasi  garis katulistiwa  dan  dihimpit  oleh  dua  benua yaitu  benua  asia  dan  benua  Australia  serta berada  dalam  dua  samudra  yaitu  samudra pasifik dan hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tentangga  kita  yaitu  Malaysia,  timor  leste, serta  papua  new  gini.      Indonesia  adalah salah satu negara yang kaya akan budaya, suku,  ras,  agama  dan  bahasa  yang  paling banyak  di  dunia.  Indonesia  merupakan salah satu negara hukum yang ada di dunia dan  salah  satu  hukum  yang  ada  di indonesia  adalah  hukum  Perdata.  Hukum Perdata  berarti  peraturan  mengenai  warga, pribadi,  sipil,  berkenan  dengan  hak  dan kewajiban  atau  bahwa  hukum  perdata adalah  segala  peraturan  hukum  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  orang yang  satu  dengan  orang  yang  lain  (Ishaq, 2016:152).  Hukum  perdata  yang  berlaku sekarang  di  Indonesia  adalah  Hukum Perdata  Belanda  atau  BW  ( Burgerlijk Wetboek ),  yang  berinduk  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt), yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Burgerlijk Wetboek (BW).
Indonesia juga merupaka salah satu negara  yang  terkena  arus  globalisasi modern.  Globalisasi  adalah  suatu  bentuk kolonialisme,  imperalisme  baru  di  bidang ekonomi.  Dalam  era  globalisasi  ini  banyak tantangan  untuk  memasuki  dunia  baru. Globalisasi  tidak  hanya  terjadi  pada  bidang ekonomi  saja  namun  juga  terjadi  pada bidang  hukum,  sosial  dan  budaya.  Dalam aspek  ini  globalisasi  perlu  diantisipasi karena  dapat  membawa  dampak  yang besar  terhadap  kehidupan  manusia  secara keseluruhan.  Globalisasi  yang  semakin meluas  dalam  bidang  ekonomi,  hukum, sosial  dan  budaya  perlu  kita  waspadai terutama  di  bidang  ekonomi  perdagangan. Penyebab utamanya karena perkembangan teknologi  informasi  dan  transformasi  telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat
secara pesat dan bahkan telah menempatkan  dunia  sebagai  pasar  tunggal bersama.  Indonesia  juga  telah  ikut  serta dalam organisasi perdagangan dunia dengam  menjadi  anggota  dari  World  Trade Organization  (Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dania) yang mencakup  pula  Agreement  on  Tralited Aspects  of  intellectual  Property  Right (Persetujuan  tentang  Aspek-Aspek  Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang selanjutnya  disebut  TRIPS.  Indonesia  juga sudah meratipikasi Bern Conventio For The Protection  of  Artistic  and  Literary  Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni  dan  Sastra)  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang Pengesahan  Berne  Convention  For  The Protection  Of  Literary  And  Artistic  Works (Keputusan  Presiden  Nomor  18  Tahun 1997).
Dalam  hal  ini  Globalisasi  bukan hanya  dalam  bidang  perdagangan  saja, tetapi  berupa  hasil  penemuan,  diantaranya yaitu  Hak  Kekayaan  Intelektual  dapat diartikan  yakni  hak  yang  timbul  bagi  hasil olah  pikir  yang  menghasilkan  suatu  produk atau  proses  yang  berguna  untuk  manusia atau  hak  atas  kepemilikan  terhadap  karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan  intelektualitas  manusia  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Hak  Kekayaan  Intelektual  juga  dapat melindungi  karya  sastra  dan  karya  artistic serta invensi dari penggunaan atau peniruan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain tanpa izin (Lindsey, 2013:2). Dalam membuat  karya intelektual dibutuhkan waktu,  tenaga  dan  juga  biaya  yang  tidak sedikit,  sehingga  suatu  karya  intelektual  itu memeliki nilai ekonomi.
Dalam  hal  ini  Salah  satu  bentuk kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta. Pengertian  hak  cipta  adalah  hak  cipta merupakan  kekayaan  intelektual  di  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung  pembangunan  bangsa  dan
memajukan
kesejahteraan umum
sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta).  Hak  Kekayaan  Intelektual  juga mengatur tentang merek , Merek merupakan  tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama, kata,  huruf,  angka,  susunan,  warna,  dalam bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/  atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdangan  barang  dan/ atau  jasa  (Undang-Undang  No.20  Tahun 2016).
Contoh  kasusnya  adalah  salah  satu pengrajin endek di kabupaten buleleng yang sudah  mendaftaran  salah  satu  Merek desainnya  yang  berupa  desain  Tugusinga Ambraraja yaitu maskot dari kota Singaraja. Bapak pengrajin ini mengeluhkan banyaknya orang-orang yang menggunakan desainnya  tersebut  padahal  orang  tersebut tidak membeli pakaian yang memiliki desain Tugusinga tersebut pada si bapak pengrajin tersebut.
Namun
karna malah
mempeributkan  hal  seperti  ini  akhirnya bapak pengrajin tersebut membiarkan orang-orang meniru Merek desainnya. Saat ini  banyak  sekali  para  pengusaha  menjual apa  yang  dia  jual  dengan  cara  mengcopy karya orang lain baik berupa , desain, logo, brand maupun nama merek pengusaha lain tersebut  untuk  tujuan  komersial  tanpa meminta  izin  kepada  pencipta  atau  pun pemegang hak merek atas karya tersebut.
Berhubung dengan banyaknya peniruan  terhadap  desain,  logo,  brand maupun  merek  maka  Indonesia  sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan  Indikasi  Geografis.  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  1
Undang-Undang Hak Cipta seorang
pencipta memiliki hak ekslusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya  atau  memberikan  izin  kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan  karya  milik  orang  lain,  maka harus  terlebih  dahulu  meminta  izin  dari  si pencipta. Kepolisian sebagai aparat penegak  hukum  yang  berwewenang  untuk menekan  fenomena  di  atas  jarang  sekali melakukan  upaya-upaya  yang  bersifat preventif maupun represif. Era perdagangan global  hanya  dapat  dipertahankan  jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini  merek  memegang  peranan  yang sangat  penting  yang  memerlukan  sistem pengaturan yang lebih memadai.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan sejalan dengan
perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi indonesia  serta  pengalaman  melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan  Undang-Undang  Merek yaitu  Undang-Undang  No.19  Tahun  1992  ( Lembaran  negara  Tahun  1992  No.81  ) sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  No.14  Tahun  1997  (Lembaran negara  Tahun  1997  No.31)  selanjutnya disebut  dengan  Undang-Undang  Merek lama,  dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Undang-Undang merek terbaru.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “Implementasi  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan  Logo  Merek  Terdaftar  Di  Kota Singaraja“
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  yaitu  :  1)  Bagaimana  mekanisme pendaftaran  hak  atas  merek  di  kota singaraja.  2)  Bagaimana  implementasi undang-undang  nomor  20  tahun  2016 tentang merek dan indikasi geografis terkait

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
adanya  peniruan  logo  merek  terdaftar  di kota singaraja.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  :  1) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  akibat hukum  terhadap  pelaku  peniruan  merek terdaftar  di  Kota  Singaraja.  2)  Untuk mengembangkan  pengetahuan  mekanisme pendaftaran  hak  atas  merek  terdaftar  di Kota  Singaraja.  3)  Untuk  menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan  ilmu  hukum  khususnya  hukum perdata.  4)  Untuk  menambah  pemahaman penulis  tentang  Implementasi  Undang- Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  Terkait  Adanya Peniruan  Logo  Merek  Terdaftar  Di  Kota Singaraja.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis  empiris.  Kajian  yuridis  empiris dikatakan  sebagai  law  in  action,  dimana mengkaji  hukum  secara  nyata,  baik  itu secara  budaya  maupun  keadaan  sosial, Atau  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo,  2002:15).  Dengan  kata  lain  yaitu sutu  penelitaian  yang  dilakukan  terhadap keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta- fakta  dan  data  yang  dibutuhkan  terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah  (Bambang  Waluyo, 2002:16).    Rasionalitas  dipilihnya  jenis penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Terkait  Adanya  Peniruan  Logo Merek  Terdaftar  Di  Kota  Singaraja.  Sifat penelitan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang menggambarkan  sifat-sifat  atau  karakter individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu.  Penelitian  deskriptif  mempelajari masalah-masalah  dalam  masyarakat,  serta
tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari  suatu  fenomena  (M.  Iqbal  Hasan, 2002:13-14).  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  disini  ada  tiga  yaitu  bahan hukum  primer  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumber  pertama,  bahan hukum sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang di  peroleh  tidak  secara  langsung  dari sumber  pertamanya,  bahan  hukum  tersier yakni  bahan-bahan  yang  termuat  dalam kamuskamushukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai  terbitan  yang  memuat  indeks hukum dan semacamnya (Soetandyo Wignyosubroto,
2002:156).
Dalam
penelitian  ini  ada  beberapa  teknik  yang digunakan  yaitu  teknik  studi  dokumen adalah  suatu  teknik  awal  yang  harus dilakukan  baik  dalam  penelitian  Normatif maupun  pada  penelitian  Empiris,  Teknik wawancara  adalah  proses  tanya  jawab dalam  penelitian  yang  berlangsung  secara lisan  dalam  mana  dua  orang  atau  lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan,  Teknik  Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data  yang  berupa  peristiwa,  tempat  atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor penyebab rendahnya pendaftaran Merek di kota Singaraja
Berdasarkan  wawancara  dengan  I Gede  Agus  Wiswa  Diatmaka,  ST  selaku Kasi  Pembangunan  Sumber  Daya  Industri di  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam hasil  wawancara pada tanggal (27 Februari 2020),  Adapun  faktor  yang  menyebabkan kurangnya  masyarakat  Kota  Singaraja untuk mendaftarkan mereknya yaitu :
1.  Merek yang sama di kelas yang sama

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
satu faktor mengapa banyak masyarakat Kota Singaraja enggan mendafatarkan mereknya yaitu mereka tidak tau bahwa merek yang mereka daftarkan sudah ada dan berada di kelas yang sama. Mereka tidak mengetahui bahwa merek yang mereka ingin daftarkan ternyata sudah ada dan di dekelas yang sama, maka dari itu masyarakat Kota Singaraja tidak jadi mendaftarkan mereknya. Disamping itu kurangnya informasi mengenai merek yang sudah didaftarkan di Kota Singaraja mengakibatkan masyarakat Kota Singaraja tidak mengetahui bahwa mereknya itu sudah di daftarkan dan dikelas yang sama.
2.  Nama merek yang sering memakai nama daerah
Sebenarnya menggunkan nama daerah  itu  tidak  dilarang  dalam pendaftaran  merek  jika  tidak  ada sangkut  pautnya  terhadap  merek yang  sudah  ada  sebelumnya.  Di Kota  Singaraja  banyak  sebenarnya merek  yang  menggunakan  nama daerah  dan  nama  daerah  tersebut sudah  di  gunakan  oleh  merek  yang lain, maka dari itu banyak masyarakat  Kota  Singaraja  banyak yang tidak jadi mendaftarkan mereknya  karna  nama  daerah  yang mereka  gunakan  sudah  terlebih dahulu didaftarkan.
3.  Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Singaraja
mengenai pendaftaran merek Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Singaraja mengenai  bagaimana  mekanisme pendaftaran merek di Kota
Singaraja. Penyebabnya adalah dari masyarakat  itu  sendiri  yang  kurang tertarik  untuk  mencari  informasi mengenai  pendaftaran  merek  di Kota  Singaraja  serta  kurangnya memanfaatkan  sosial  media  untuk mencari  informasi-informasi  lewat
dunia internet. ada yang beranggapan jika tidak
mendaftarkan  merek  bukan  berarti barang  yang  mereka  tawarkan  tidak laku  karna  tolak  ukur  lakunya  suatu barang  bukan  dari  merek  yang diaftarkan.
4.  Kurangnya peran pemerintah
Peran  pemerintah  dalam  memberi pemahaman dan informasi pendaftaran merek di Kota
Sinagaraja sangatlah kurang. Contoh  mudah  dalam  memberi informasi  yaitu  sosialisasipun  dalam hal  inipun  pemerintah  kurang.  Jika dari  pihak  pemerintahnya  saja  tidak bisa  memberikan  informasi  yang tepat  bagaimana  cara  pendaftaran merek  di  Kota  Singaraja  begitupun dengan  masyarakatnya  juga  akan bingung bagaimana cara mendaftarkan mereknya. 5.  Belum merasa perlu mendaftarkan merek Para pemilik usaha di Kota Singaraja  merasa  jika  merek  yang mereka  punyai  belum  cocok  atau belum  saatnya untuk didaftarkan, ini karena  usaha  yang  mereka  geluti masi berjalan sebagaimana mestinya  tanpa  adanya  masalah apapun.  Dengan  ini  mereka  selaku pemilik  usaha  beranggapan  bahwa merek yang punyai belum saat untuk di  daftarnkan.  Focus  pemilik  usaha di Kota Singaraja adalah bagaimana produk mereka laku dipasaran bukan memikirkan
cara mendaftarkan  merek  karna  sekali lagi  mereka  tidak  membutuhkan merek mereka didaftarkan walaupun nanti  ada  yang  meniru  merek mereka,  merekapun  tidak  peduli karna yang mereka pedulikan bagaimana barang laku, dapat uang, usaha lancar.
Mekanisme  Pendaftaran  hak  atas  merek di Kota Singaraja
Berdasarkan hasil wawancara degan Bapak I Gede Agus Wiswa Diatmika,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
ST  selaku  Kasi  Pembangunan  Sumber Daya  Industri  di  Dinas  Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten  Buleleng,  menurut beliau  prosedur  pendaftaran  merek  di  Kota Singaraja sebagai berikut :
Persyaratan Pendafataran Merek 1.  Pemohon mengisi formulir pendaftaran  merek  yang  diberikan oleh dinas Perdagangan Perindustrian  dan  Koperasi  Usaha Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Buleleng sebanyak 4 lembar. 2.  Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan merek  dan  ditandatangani  (diketik) sebagaimana terlampir
3.  Pemohon  menyerahkan  foto  copy KTP dan NPWP (opsional)
4.  Pemohon  menyerahkan  Nama  dan
Label  Merek  (  ukuran  2x2  cm  dan 9x9 ) sebanyak 6 (enam) helai Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek 1.  Cara Pendaftaran merek dilakukan dengan cara manual 2.  Waktu a)  Waktu yang dibuthkan sampai terbit tanda pendaftaran  merek  adalah  1 bulan b)  Waktu yang dibutuhkan samapai  terbitnya  sertifikat hak merek adalah minimal 11 bulan  15  hari  (  sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis ) 3.  Biaya Biaya pendaftaran merek di bebankan pada anggaran Kemenkop  dan  UKM,  sehingga UMKM tidak dikenakan Biaya
Prosedur fasilitas pendaftaran merek
1.  Pemohon  mengajukan  permohoan ke
a.  Deputi  bidang  produksi  dan pemasaran cq. Asdep
Standarisasi dan Sertifikasi.
b.  OPD DI/Provinsi yang membidangi KUMKM c.  OPD Kab/Kota yang membidangi KUMKM
2.  Permohonan  yang  di  ajukan  akan diperiksa  secara  formalitas  dan substantive  oleh  Deputi  Bidang Produksi  dan  Pemasaran  cq.  Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, Fasilitas Biaya  Pendaftaran  dari  Kememkop dan UKM jadi UMKM gratis.
3.  Jika memenuhi persyaratan permohonan  diajukan  de  Ditjen  HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi  persyaratan,  maka  harus melengkapi  persyaratannya  dan  jika tidak  dipenuhi  permohonan  ditarik kembali.
4.  Diberikan  tanda  pendaftaran  hak merek.
5.  diproses  Ditjen  HKI  Kemenkum  dan Ham,  jangka  waktu  perlindungan hak merek selama 10 Tahun.
Bagaimana  mekanisme  pendaftaran  hak atas merek di kota singaraja Berdasarkan hasil wawancara degan Bapak I  Gede  Agus  Wiswa  Diatmika,  ST  selaku Kasi  Pembangunan  Sumber  Daya  Industri di  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  dan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kabupaten Buleleng, menurut beliau prosedur  pendaftaran  merek  di  Kota Singaraja sebagai berikut : Persyaratan Pendafataran Merek 1.  Pemohon mengisi formulir pendaftaran  merek  yang  diberikan oleh dinas Perdagangan Perindustrian  dan  Koperasi  Usaha Kecil  dan  Menengah  Kabupaten Buleleng sebanyak 4 lembar. 2.  Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan merek  dan  ditandatangani  (diketik) sebagaimana terlampir
3.  Pemohon  menyerahkan  foto  copy KTP dan NPWP (opsional)
4.  Pemohon  menyerahkan  Nama  dan Label  Merek  (  ukuran  2x2  cm  dan 9x9 ) sebanyak 6 (enam) helai

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek 1.  Cara Pendaftaran merek dilakukan dengan cara manual 2.  Waktu a)  Waktu yang dibuthkan sampai terbit tanda pendaftaran  merek  adalah  1 bulan b)  Waktu yang dibutuhkan samapai  terbitnya  sertifikat hak merek adalah minimal 11
bulan  15  hari  (  sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis ) 3.  Biaya Biaya pendaftaran merek di bebankan pada anggaran Kemenkop  dan  UKM,  sehingga UMKM tidak dikenakan Biaya Prosedur fasilitas pendaftaran merek Pemohon  mengajukan  permohoan ke
a)  Deputi  bidang  produksi  dan pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi. b)  OPD DI/Provinsi yang membidangi KUMKM c)  OPD Kab/Kota yang membidangi KUMKM d)  Permohonan  yang  di  ajukan akan diperiksa secara formalitas  dan  substantive oleh  Deputi  Bidang  Produksi dan  Pemasaran  cq.  Asdep Standarisasi  dan  Sertifikasi, Fasilitas  Biaya  Pendaftaran dari  Kememkop  dan  UKM jadi UMKM gratis.
e)   Jika  memenuhi  persyaratan permohonan diajukan de Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi persyaratannya dan jika tidak dipenuhi  permohonan  ditarik kembali.
f)  Diberikan  tanda  pendaftaran hak  merek.  Diproses  Ditjen HKI  Kemenkum  dan  Ham, jangka  waktu  perlindungan hak merek selama 10 Tahun. Dalam prosedur pendaftaran merek  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  No.20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan
Indikasi Geografis terdapat kesenjangan  dalam  penerapannya.  Hal  ini dapat dilihat dari prosedur pendaftaran yang diterapkan di Dinas
Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu terdapat  pada  waktu  dan  biaya.  Undang-
Undang  No.20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  Pasal  14  ayat  1 menyatakan menteri mengumumkan permohonan  dalam  berita  resmi  merek dalam  waktu  paling  lama  15  (lima  belas) hari terhitung sejak penerimaan permohonan  seperti  yang  tercantum  dalam Pasal  13  dan  Pasal  2  menyatakan pengumuman  permohonan  dalam  berita resmi  merek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  berlangsung  selama  2  bulan (Saputra, 2018:70).
Jika permohonan pendaftaran merek  telah  memenuhi  persyaratan  yang telah  ditentukan  selanjutnya  Direktorat Jendarl  HKI  akan  melakukan  pemeriksaan substantif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 18 sampai pasal 23 Undang-Undang No.20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Tujuan dari pemeriksaan substantif  ini  untuk  menentukan  layak  atau tidaknya merek yang bersangkutan didaftarkan. Setelah itu pemeriksaan substantif  akan  disimpulkan  apakah  merek tersbut  disetujui  atau tidak,  permohonan  itu dapat disetujui untu difatarkan atas persetujuan  dari  Direktur  Jendral  HKI  dan diumumkan di berita resmi merek.
Jika  permohonan  tidak  dapat didaftar  atau  ditolak  atas  persetujuan direktur  jemdral  HKI  itu  akan  dibeitahukan secara  tertulis  kepada  pemohon  maupun kuasanya  dengan  menyebutkan  alasannya. Dalam hal ini pemohon atau kuasanya akan diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari
menyampaikan keberatan maupun
tanggapannya dengan menyebutkan alasan dari  keputusan  ditolak  untuk  didaftarkan. Terhadap  Penolakan  permohonan  banding dapat di ajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  20 dan/atau  Pasal  21  Undang-Undang  No.20 Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis Implementasi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Singaraja  ditinjau  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang merek dan Indikasi Geografis.
Pendaftaran  suatu  merek  dagang atau  jasa  berguna  untuk  melindungi  merek produk  mereka  dari  penyalahgunaan  nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek  terdaftar.  Merek  yang  telah  terdaftar pasti  orang  lain  tidak  akan  bisa  untuk mendaftarkan  lagi,  dikarenakan  merek  ini merupakan  hak  monopoli  pemilik  merek yang  telah  terdaftar.  Pendaftaran  suatu merek  ini  di  atur  dan  dilindungi  oleh Undang-Undang  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  masih berlaku  sampai  saat  ini.  Namun  ada pengecualian  terhadap  hak  cipta,  jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah  mendaftarkan  ciptaannya  dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut  sebagai  alat  bukti  awal  di pengadilan  apabila  timbul  permasalahan  di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang  terjadi  di  Indonesia  khusunya  di  Kota Singaraja  mengenai  peniruan,  penjiplakan dari  suatu  merek  yang  sudah  terdaftar.  Di dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis sudah  sangat  jelas  dilarang  meniru  merek yang  sudah  terdafatar  pernyataan  tersebut terdapat dalam Pasal 90 sampai Pasal 95.
Pasal 90 berbunyi : “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menggunakan  Merek yang  sama  pada  keseluruhannya dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak
lain  untuk  barang  dan/atau  jasa sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
Pasal 91 berbunyi : “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menggunakan  Merek yang  sama  pada  pokoknya  dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp.  800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”
Pasal 92 berbunyi : “(1)  Barangsiapa  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain  untuk  barang  yang  sama  atau sejenis dengan barang yang terdaftar,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.
1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah). (2)  Barangsiapa  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan  tanda yang pada pokoknya dengan indikasi  geografis  milik  pihak  lain untuk  barang  yang  sama  atau sejenis dengan barang yang terdaftar,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah).
(3)  Terhadap  pencantuman  asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun  pencantuman  kata  yang menunjukkan bahwa barang
tersebut  merupakan  tiruan  dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan
indikasi-geografis,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
diberlakukan ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 93 berbunyi : “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi  berdasarkan  indikasi-asal pada  barang  atau  jasa  sehingga dapat memperdaya
atau menyesatkan  masyarakat  mengenai asal  barang  atau  asal  jasa  tersebut, dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah).”
Pasal 94 berbunyi : (1)  Barangsiapa  memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau  patut  diketahui  bahwa  barang dan/atau  jasa  tersebut  merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal  92,  dan  Pasal  93  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.  200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah pelanggaran
Pasal 95 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal  92,  Pasal  93,  dan  Pasal  94 merupakan detik aduan. Namun dalam
pengimplementasiannya di masyarakat masih  banyak  yang  melanggar  Undang- Undang  ini  dengan  cara  meniru  merek tyang  sudah  terdaftar  tersebut.  Undang- Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  hanya  dijadikan aturan  biasa  yang  tidak  harus  dituruti  oleh masyarakat  oleh  sebab  itu  masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar, selain itu masyarakat Kota Singaraja masih banyak yang belum tahu mengenai Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini.
Sistem  perlindungan  Merek  pada undang-undang  Merek,  UU  No.  15  Tahun 2001  adalah  sistem  konstitutif  atau  sistem first  to  file,  didalam  sistem  ini  dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan  Merek  maka  dialah  yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut, jadi jika pemilik usaha menjalankan usahanya  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan jasa, namun ternyata Mereknya belum  didaftarkan  maka  resiko  terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan  mendaftarkan  Merek  tersebut.  Oleh karena  itu,  pendaftaran  suatu  Merek merupakan  langkah  yang  paling  awal  dan utama dalam kegiatan usaha.
Kurangnya  sosialisasi  mengenai Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  ini juga  menjadi  salah  satu  faktor  dimana masih  banyak  terjadinya  peniruan  merek  di Kota  Singaraja.  Peran  pemerintah  sangat diharapkan  dalam  penanganan  hal-hal seperti  ini  agar  tidak  terjadi  lagi  yang namanya peniruan merek di Kota Singaraja. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat  disini  harus  bersikap  kreatif untuk  mencari  informasi  atau  sesuatu  hal yang berkaitan dengan merek jangan hanya menunggu  pemerintah  yang  harus  turun tangan menhadapi hal seperti ini.
Dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  sudah  sangat  jelas  diterangkan jika  meniru  suatu  merek  yang  sudah terdaftar  dapat  dikenai  sanksi,  namun pengimplementasian  Undang-Undang  ini masih  kurang  terimplementasikan  dengan baik.  Sesuai  dengan  arti  implementasi menurut  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia)  yaitu  pelaksanaan  /  penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya  yang  harusnya  tidak  boleh meniru  merek  yang  sudah  terdaftar  namun pada  kenyataanya  dimasyarakat  masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah  dan masyarakat  Kota  Singaraja

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
itu  sendiri  yang  kurang  memiliki  kesadaran untuk  tidak  melanggar  aturan  yang  sudah ada.
Jadi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis belum  terimplemetasikan dengan baik di Kota Singaraja.

## SIMPULAN
Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah :
1.  Mekanisme  pendaftaran  merek  di  kota singaraja  telah  di  atur  di  Undang-Undang No.20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis.  Pendaftaran  merek  di terapkan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu pemohon  mengajukan  permohonan  ke Dinas  Perdagangan  Perindustrian  dan Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kabupaten  Buleleng,  selanjutnya  akan dilakukan pemeriksaan formalitas dan substantif  yang  dilakukan  oleh  deputi bidang  produksi  dan  pemasaran  cq.  Asdep standarisasi dan sertifikasi, biaya pendaftaran gratis, jika permohonan memenuhi  syarat  maka  permohonan  akan diajukan  ke  Ditjen  HKI  untuk  pendaftaran merek. setelah memenuhi syarat, setelah itu diharuskan  memenuhi  atau  melengkapi persyaratannya dan apabila tidak memenuhi  persyaratannya  permohonan  di anggap ditarik kembali, selanjutnya diberikan  tanda  pendaftaran  merek  dan diproses  Ditjen  HKI  KemenkumHam  dan jangka waktu hak merek adalah 10 tahun. 2.  Implementasi Implementasi perlindungan hukum  terhadap  merek  terdaftar  di  Kota Singaraja  ditinjau  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang merek dan Indikasi Geografis. sudah sangat jelas  diterangkan  jika  meniru  suatu  merek yang  sudah  terdaftar  dapat  dikenai  sanksi, namun pengimplementasian Undang-
Undang ini masih kurang
terimplementasikan  dengan  baik.  Dimana pelaksanaan  atau  penerapan  Undang- Undang tersebut diberjalan dengan semestinya  yang  harusnya  tidak  boleh meniru  merek  yang  sudah  terdaftar  namun
pada  kenyataanya  dimasyarakat  masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah  dan masyarakat  Kota  Singaraja itu  sendiri  yang  kurang  memiliki  kesadaran untuk  tidak  melanggar  aturan  yang  sudah ada. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis belum  terimplemetasikan  dengan  baik  di Kota Singaraja.

## SARAN
1.  Bagi  pemerintah  seharusnya  dalam upaya  memberikan  perlindungan terhadap Merek yang sudah terdaftar  penting  untuk  menangani permasalahan  yang  ada  mengenai Hak  Kekayaan  Intelektual  khusunya dibidang  Merek,  selain  itu  sering melakukan pengecekan ke toko-toko yang  berada  di  seputaran  Kota Singaraja  yang  belum  mendaftarkan mereknya  agar  menyuruh  mereka untuk  mendaftarkan  mereknya  dan untuk pendaftaran merek agar dilakukan sosialisasi bagaimana proses  pendaftaran  merek  di  Kota Singaraja  supaya  masyarakat  tidak bungung dan
mengetahui bagaimama mekanisme pendaftaran merek di Kota Singaraja.
2.  Untuk pelaku usaha dan masyarakat untuk  tetap  mematuhi  peraturan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah dan  masalah  merek  harus  segera didaftarkan  di  dinas  terkait,  tujuan pendaftaran  merek  agar  merek tersebut  mendapatkan  perlindungan hukum dan juga dari sisi pemerintah tidak akan kesulitan untuk menerapkan  Undang-Undang  No.20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
3.  Untuk  merek  yang  sudah  terdaftar untuk tetap melakukan upaya hukum ketika merek yang sudah didaftarkan ditiru  atau  diklaim  oleh  orang  lain, tujuan  dilakukannya  upaya  hukum adalah agar tidak merugikan merek- merek  yang  sudah  terdaftar  dan memberi  efek  jera  bagi  orang-orang

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pedidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020)
atau  masyarakat  yang  suka  meniru, menjiplak maupun mengklaim merek yang sudah terdaftar.
DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Lindsey  Tim,  dkk.  2013.  Hak  Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung:  P.T.
Alumni dan Asian Law Group Pty. Ltd. Hasan  Iqbal  M.  2002.  Pokok-pokok  Materi
Metodologi Penelitian
Dan
Aplikasinya. Jakarta.   Ghalia Indonesia.
Waluyo  Bambang.  2002. Penelitian  Hukum Dalam  Praktek .  Jakarta.  Sinar Grafika. Wignjosoebroto  Soetandyo.  2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya) .
Jakarta.
ELSAM dan HUMA PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang  Pengesahan  Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. SKRIPIS Saputra Yana Agus Putu. 2018. IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK TERHADAP  CLOTHING  DI KOTA SINGARAJA.