## PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN 1

## Sjamsi Pasandaran
Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

## Abstrak
Setiap negara dan pemerintahan mempuyai kepentingan nilai yang sangat mendasar yaitu  memperkuat  nilai-nilai  kebangsaan.  Nilai-nilai  kebangsaan  itu  akan  menjadi landasan  bagi  bangunan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Apabila niai-nilai  kebangsaan  itu  melemah,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  dan bahkan  terhadap  kelangsungan  hidup  suatu  bangsa  ataupun  negara.  Menjelang pertengahan 2012, Indonesia sempat menjadi gempar ketika Lembaga The Fund for Peace (FFP)  melaporkan  bahwa  Indonesia  terancam  menjadi  negara  “gagal”  dan  menempati posisi  ke  63  dari  178  negara  (Kompas.com,  21  Juni  2012).  Dua  tahun  sebelumnya, Lembaga Transparency International Indonesia pada 2010 menurunkan laporan mengenai ancaman-ancaman menuju kehancuran yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingkat ancaman-ancaman  tersebut  persentasenya  secara  berturut-turut  adalah  sebagai  berikut: budaya  korupsi  merupakan  ancaman  yang  sangat  serius  dan  dipersepsi  oleh  38.5% responden,  kemudian  diikuti  oleh    krisis  ekonomi  (15.1%),  pengangguran  (10.3%), terorisme  dan  keamanan  (9.7%),  konflik antara  kelompok  (9.3%),  dan layanan  birokrasi yang buruk (5.6%).
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nilai-nilai Kebangsaan
1 Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  dari  dua  tulisan  penulis  yaitu Penguatan  Wawasan  Kebangsaan Melalui  Pendidikan  Karakter  dan  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pendidikan  Karakter  yang diterbitkan di Majalah Dewan Pertimbangan Presiden, Edisi Desember Tahun 2011 dan Tahun 2012.

## Pendahuluan
Kecenderungan  melemahnya  nilai-nilai kebangsaan  teramati  pula  dalam  sikap  dan perilaku  yang  masih  menjadi  keprihatinan bersama  hingga  saat.  Keprihatinan  itu  muncul ketika secara empirik teramati sikap dan perilaku kohesi  sosial  yang  semakin  melemah  yang ditandai  dengan  semakin  maraknya  tawuran mulai  dari  elit  terpelajar  (mahasiswa-siswa) sampai ke tawuran antar warga di kota ataupun di desa-desa bahkan pada tataran atas nampak pada perseteruan  yang  berkelanjutan  para  elit  politik yang  tidak  mendidik.  Krisis  keteladanan  dimulai dari  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  termasuk para  pemimpin  formal  di  berbagai  institusi;  baik pemerintahan, sosial, politik, maupun pendidikan. Perilaku  koruptif  yang  sudah  masuk  kategori extra ordinary crime . Untuk perilaku koruptif ini, Transparency  International  menurunkan  laporan 2011 yang menempatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia  pada peringkat 100 dengan skor 3.00  dari  142  negara.  Bahkan  di  antara  negara- negara  Asean  Indonesia  berada  di  bawah Singapore  pada  posisi  ke-5  dengan  skor  9.2, Brunei  Darusalam  posisi  44  dengan  skor  5.2, Malaysia posisi 60 dengan skor 4.3, dan Thailand pada posisi 80 dengan skor 3.4.
Nilai-nilai  kebangsaan  menjadi  semakin penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan  untuk  memperkuat  kehidupan  masyarakat yang  sangat  pluralistik.  Urgensi  itu  di  satu  sisi terkait dengan realitas kemajemukan masyarakat, dalam  realtitas  itu  kita  belum  mampu membangun kehidupan bersama yang menghargai  kemajemukan  yang  ada.  Dalam kehidupan  dan  melalui  laporan  media  masa  baik cetak  maupun  elektronik  masih  teramati kecenderungan  semakin  meluasnya  konflik horisontal,  kesenjangan ekonomi masyarakat dan antar  daerah  yang  masih  dirasakan,  pengabaian atas  hak-hak  asasi  manusia,  lemahnya  jaminan terhadap kebebasan beragama kelompok- kelompok  minoritas,  rendahnya  kesadaran  dan penghormatan  terhadap  simbol-simbol  negara, rasa  keadilan  masyarakat  yang  terusik,  rasa ketenteraman masyarakat terusik dengan perilaku anarkistik  ketika  hendak  berdemonstrasi.  Di pihak lain,  nilai-nilai kebangsaan ini mempunyai peran  yang  sangat  besar  karena  terkait  dengan identitas  diri  sebagai  masyarakat,  bangsa  dan negara  atau  sebagai  identitas  kebangsaan.
Identitas  kebangsaan  yang  berisi  nilai-nilai kebangsaan itu harus mendorong tumbuhnya rasa kebanggaan  diri  sebagai  suatu  bangsa.  Identitas kebangsaan  akan  mendorong  sikap  dan  perilaku yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebangsaan itu.
Dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat global  sekarang  ini,  nilai-nilai  kebangsaan hendaknya  menjadi  landasan  dan  memberi  arah terhadap  pembangunan  bangsa  dan  negara sehingga  kita  tidak  tercabut  dari  akar  budaya, tetapi tumbuh kuat di atas nilai-nilai kebangsaan. Hal  ini  penting  karena  di  era  global  persaingan akan  semakin  meningkat  dan  akan  terjadi pergeseran-pergeseran  nilai.  Terdapat  tiga  arus kuat globalisasi yang harus disikapi dan dihadapi bersama  yang  dapat  mempengaruhi  nilai-nilai kebangsaan  yaitu  arus  kuat  teknologi  informasi dan komunikasi, perkembangan ekonomi regional dan  dunia,  dan  perkembangan  di  bidang  politik. Sebagai  bagian  dari  komunitas  global,  Indonesia masuk  dan  menjadi  bagian  dari  berbagai komunitas  seperti  ASEAN  Community  2015 dalam  membangun  kehidupan  bersama  baik dalam  bidang  ekonomi,  politik,  maupun  social budaya.  Dalam  konteks  ekonomi,  Indonesia menjadi  bagian  dari  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA), dan bersama-sama menyepakati General Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS).  Nilai- nilai  kebangsaan  ini  pun  mejadi  sangat  penting ketika  Indonesia  menjadi  salah  satu  anggota  G- 20.  Perdebatan  mengenai  urgen  tidaknya Indonesia bahkan berkembangnya pemikiran agar Indonesia  keluar  dari  G-20  karena  tidak menguntungkan  memberi  gambaran  tentang adanya  persoalan  nilai-nilai  kebangsaan  yang masih terus harus diperjuangkan.
Permasalahan
Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan
Berbicara  tentang  nilai-nilai  kebangsaan, tidak  hanya  terbatas  pada  wacana,  slogan,  dan himbauan.  Nilai-nilai  kebangsaan  harus  nyata dalam  sikap  dan  perilaku  dan  menjadi  karakter. Karakter  akan  menjadi  ciri  identitas  kebangsaan. Oleh  sebab itu  persoalan  pokok  ke  depan adalah bagaimana membangun dan memperkuat pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan karakter.  Sekalipun  demikian  terdapat  beberapa masalah  dalam  upaya  penguatan  nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan karakter.
Masalah-masalah  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut.
a. Pendidikan  karakter  dipahami  secara  terbatas yaitu sebagai bagian dari program pendidikan formal  di  sekolah  dalam  arti civic education .
Pendidikan  karakter  belum  menjadi  bagian dari citizenship  education dimana  semua lembaga  atau  institusi  mempunyai  peran  dan tanggunjawab  dalam  memperkuat  nilai-nilai kebangsaan  sehingga  menjadi  karakter  dan identitas bangsa. Institusi-institusi pemerintahan,  politik,  agama,  social,  budaya, pendidikan  dan  bahkan  ekonomi  memiliki tanggungjawab  bersama  dalam  membangun karakter  bangsa.  Belum  terbangun  sinergitas yang kuat antar institusi bahkan kecenderungan  yang  ada  menunjukkan lemahnya  pendidikan  karakter  di  banyak institusi.  Praktik-praktik  seperti  korupsi, kolusi,  nepotisme,  menguatnya  kepentingan kelompok,  primordialisme  baik  karena  suku, agama, maupun aliran
politik mengekspresikan  lemahnya  upaya-upaya pembentukan karakter yang baik warganegara dan  warga  masyarakat.  Anak-anak  akan mengalami  disonansi  kognitif  atau cognitive dissonance ketika  di  sekolah  mereka  diajari nilai-nilai  kebangsaan  yang  baik  tetapi  di dalam  kehidupan  sehari-hari    mereka disuguhkan dengan perselisihan, pertengkaran,  dan  perseteruan  antar  elit politik,  praktik  manipulatif  para  pemimpin, dan bahkan tindakan-tindakan anarkistik yang terjadi di masyarakat.
b. Kelemahan  dalam  proses  internalisasi  dan institusionalisasi  nilai-nilai  kebangsaan  dari berbagai  instrument  nilai.  Hampir  semua pemimpin dan lembaga memiliki visi sebagai cita-cita  yang  menjadi  standar  nilai.  Bahkan visi  ini  menjadi  bagian penting dalam  proses seseorang  untuk  menjadi  pemimpin,  dan menjadi keharusan bagi setiap lembaga untuk memiliki  visi.  Visi  ini  kemudian  dijabarkan dalam berbagai instrument baik yang sifatnya programatik maupun yuridis. Namun demikian  visi,  misi,  program  dan  berbagai instrument yuridis belum menjadi bagian dari sikap  dan  perilaku  kita  semua.  Nilai-nilai  itu belum  menjadi  karakter dan  diperlukan suatu proses  karakterisasi.  Dua  kelemahan  yang teramati dalam proses karakterisasi nilai-nilai
kebangsaan adalah lemahnya proses internalisasi  dan  institusionalisasi  nilai-nilai kebangsaan  yang  implicit  dirumuskan  dalam berbagai  isntrumen.  Nilai-nilai  kebangsaan harus  dihayati,  dan  sekaligus  menjadi  ciri karakter  baik  individu  maupun  lembaga. Laporan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  mengenai  adanya  lembaga-lembaga pemerintahan (kementerian atau non kemeneterian)  yang  dinilai  tidak  bersih menunjukkan  bahwa  secara  kelembagaan proses  internalisasi  dan  institusionalisasi nilai-nilai kenagsaan belum optimal.
c. Kelemahan dalam praksis pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Sekolah memang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam  membangun,  memperkuat  nilai-nilai kebangsaan  melalui  pendidikan  karakter. Kelemahan  yang  sangat  mendasar  dalam praksis  pendidikan  karakter  di  sekolah- sekolah  praksis  yang  fragmentaristik  dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, dilaksanakan  terpisah  dan  belum  merupakan program  utuh  dalam  keseluruhan  proses pembelajaran.  Pendidikan  karakter  seolah- olah hanya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran  Pendidikan  Agama  dan  atau Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah belum menjadi lingkungan belajar dalam pembentukan  nilai-nilai  kebangsaan,  dan praktik  pembelajaran  sangat  kuat  pada pengembangan  spek  kognitif  yang  sehingga yang  terjadi  adalah  proses transfer  of knowledge yaitu  pembelajaran  pengetahuan mengenai  nilai  dan  bukan  pada  proses  yang mendorong terjadinya pembentukan sikap dan perilaku moral yang baik.
Pembahasan .
1. Nilai-nilai Kebangsaan
Berbicara  tentang  nilai-nilai  kebangsaan memerlukan  pemahaman  bersama  mengenai nilai.  Nilai  selalu  akan  menunjuk  pada  kualitas atau  standar  yang  menjadi  acuan  untuk menyatakam sesuatu bernilai baik sikap, perilaku, ide  ataupun  gagasan,  benda,  peristiwa,  ataupun produk. Nilai-nilai tersebut memiliki fungsi untuk memberikan arah baik bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara  dan  ataupun institusi. Shalom Schwartz  mendfinisikan  nilai  dan  fungsi  nilai sebagai berikut:
...values as conceptions of the desirable that  guide  the  way  social  actors  (e.g. organisational  leaders,  policy-makers, individual  persons)  select  actions, evaluate  people  and  events,  and explain  their  actions  and  evaluations. In  this  view,  values  are  trans- situational  criteria  or  goals  (e.g. security,  hedonism),  ordered  by importance  as  guiding  principles  in life 2
Nilai-nilai  kebangsaan  merupakan  standar etik  yang  diakui,  diterima,  dan  diyakini  sebagai suatu yang baik dan benar oleh suatu masyarakat bangsa,  dan  negara.  Nilai-nilai  itu  tumbuh, berkembang dan menjadi a common spiritual and psychological sentiment 3 sebagai ciri kebangsaan. Sebagai  ciri  kebangsaan,  maka  nilai-nilai kebangsaan akan mencerminkan jati diri, identitas bangsa atau nation identity. Nilai-nilai kebangsaan ini akan menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku baik individu maupun sosial. Nilai-nilai kebangsaan yang kuat di dalam diri seorang atlit misalnya akan menjadi kekuatan motivasional untuk berprestasi, menjadi kekuatan motivasional  untuk  berkorban  bagi  bangsa  dan negara.  Nilai-nilai  kebangsaan  dengan  demikian akan  menjadi  kekuatan  suatu  bangsa  untuk memperkuat ketahanan, pembelaan dan pembangunan bangsa dan negara.
Nilai-nilai kebangsaan dilandasi oleh sistem nilai  yang  dipercayai,  yang  telah  teruji kebenarannya  melalui  perjalanan  sejarah  suatu bangsa,  negara,  dan  masyarakat.  Nilai-nilai  itu apabila terinternalisasi melalui proses karakterisasi,  akan  menjadi  karakter  seseorang, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Sebagai  bangsa secara  normatif,  sosiologis,  politis,  dan  kultural kita  memiliki  nilai-nilai  kebangsaan  yang tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila, UUD 45, NKRI,  dan  Binneka  Tunggal  Ika.  Nilai-nilai kebangsaan  itu  tersebut  berisi  nilai-nilai  dasar yang  diharapkan  akan  menjadi  ciri  karakter kehidupan berbangsa, bernegara, dan 2 Shalom Schwartz, 1999, A Theory of Cultural Values and Some Implications
for Work. P. 24 http://wwwkrcmar.in.tum.de/lehre%5Clv_materialien.nsf/i ntern01/ (diakses 20 Nopember 2014) 3 Nation and Nationality, p.
2., http://www.newagepublishers.com/  (diakses,  20  Nopember 2014).
bermasyarakat.  Nilai-nilai  itu  secara  sosiologis dan  kultural  tumbuh  dan  berkembangan  melalui sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia,  dan terkristalisasi  sebagai  norma  dalam  bangunan kehidupan NKRI. Menjadi imperatif bahwa nilai- nilai  kebangsaan  yang  hendak  dibangun, hendaknya  mencirikan  cara  pandang  yang dilandasi, dijiwai, dan disemangati oleh nilai-nilai dasar  dan  kebangsaan  itu.  Penguatan  nilai-niai kebangsaan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh preferensi  nilai  yang  dimiliki  baik  individu maupun institusi. Preferensi nilai pada gilirannya akan  menjadi  kekuatan  motivasional  bagi perilaku individu, sosial, ataupun institusi.
Pancasila  merupakan  kristalisasi  nilai  dari sistem  nilai  kemasyarakatan  Indonesia  yang sangat  majemuk,  Nilai-nilai  Pancasila  digali  dari sistem nilai  yang telah hidup di sepajang sejarah bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai  dasar  universal  yang  tumbuh  dari sistem  nilai  kemasyarakatan  dari  berbagai lingkungan  masyarakat  adat,  tradisi,  agama, maupun  sistem  kepercayaan.  Akar  budaya  nilai- nilai Pancasila tersebut, memperkokoh kedudukan  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup, filosofi,  ideologi,  dan  dasar  negara  dalam bangunan  ketatanegaraan  Indonesia.  Dengan demikian  Pancasila  memuat  nilai-nilai  dasar kebangsaan Indonesia yang mendasari keseluruhan bangunan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Undang-undang  Dasar  1945  memuat  nilai- nilai  kebangsaan  yang  menjadi  landasan konstitusional pembangunan hukum ketenegaraan.  Nilai-nilai  kebangsaan  yang terkandung  di  dalam  UUD  1945  adalah  (1) jaminan  kebebasan  beragama  terhadap  setiap warganegara,  (2)  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat,  (3)  supremasi  hukum  dan  kesamaan kedudukan  warganegara  di  dalam  hukum  dan pemerintahan,  dan  hak  atas  kehidupan  yang layak,serta dalam pembelaan negara, (4) jaminan perlingungan  hak  asasi  manusia,  (5)  kedaulatan rakyat, (6) Negara Kesatuan Republik Indonesia, (7)  nilai-nilai  demokrasi,  (8)  perekonomian  bagi kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia,  (9) Menjunjung  tinggi  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  negara,  bendera  merah  putih  sebagai bendera  negara,  Garuda  Pancasila  dan  Bhineka Tunggal  Ika  sebagai  lambang  negara,  dan Indonesia  Raya  sebagai  lagu  kebangsaan,  dan
(10)  pendidikan  dan  kebudayaan  dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Kesepuluh nilai-nilai kebangsaan ini merupakan core values dalam  menjamin  konstitusionalitas  pengelolaan dan penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan, ketatanegaraan dan kehidupan kebangsaan.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  merupakan  nilai  kebangsaan  yang menempatkan  dan  menjadikan  Indonesia  dalam satu  wadah  negara  yang  tidak  dipisahkan  oleh kondisi  geograifs  yang  terdri  dari  puluhan  ribu pulau. NKRI menjamin keutuhan wilayah negara Indonesia  sebagai  suatu  bangsa,  menjembatani dan  menyatukan  seluruh  wilayah  kepulauan Indonesia.  NKRI  juga  memuat  nilai-nilai kebangsaan  yang  menjamin  pembangunan  yang menjangkau  keseluruhan  wilayah  NKRI  sampai ke  daerah-daerah  tertinggal,  terluar  dan terkebelakang  baik  karena  faktor  geografis maupun  karena  factor  kemiskinan.  Dalam perspektif  ini  nilai-nilai  kebangsaan  justeru diukur  pada  jaminan  keutuhan  pembangunan yang  menjangkau  dan  yang  dapat  dijangkau  dan dinikmati  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia. Keterbelakangan  yang  terjadi  akan  merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Bhineka Tunggal
Ika
merupakan semboyang  yang  memuat  nilai-nilai  kebangsaan dalam menjamin keharmonisan hidup bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  dalam masyarakat  Indonesia  yang  sangat  majemuk. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam semboyang  Bhineka  Tunggal  Ika  didorong  pula oleh  kesadaran  kemanusiaan  yaitu  manusia sebagai  makhluk  social  yang  hidup  dalam  suatu komunitas  sebagai  masyarakat,  bangsa,  dan negara. Keharmonisian itu terjelma dalam praktik dan tradisi gotong royong dalam berbagai bentuk di  masyarakat  adat,  saling  menolong,  saling menghormati  tanpa  membedakan  suku,  agama, dan  bahasa.  Kerukunan  hidup  antar  umat beragama  atau  sikap  toleransi  menjadi  ciri kehidupan  masyarakat  Indonesia,  sekalipun  saat ini  terusik  oleh  kecenderungan  gerakan fundamentalisme dan radikalisme.
2. Pendidikan Karakter sebagai Pilar
Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan
a. Hakikat Pendidikan Karakter Pendidikan  karakter  menjadi  media  yang sangat  strategis  dalam  rangka  internalisasi  dan
karakterisasi  nilai-nilai  kebangsaan.  Pendidikan karakter  dalam  konteks  ini  dipahami  sebagai suatu  proses  internalisasi  dan  karakterisasi  nilai- nilai  dasar  kebangsaan,  sehingga  nilai-nilai  itu menjadi ciri perilaku dalam kehidupan bermasyarakat  berbangsa,  dan  bernegara.  Para ahli  seperti  Howard  dan  Berkowitz  merumuskan fungsi  dan  peran  pendidikan  karakter  sebagai berikut:
Character  education  is  an  attempt  to prepare  individuals  to  make  ethical judgments and  to act  on  them,  that is, to  do  what  one  thinks  ought  to  be done.  …  Character  education,  a  vital tool for preparing our young people in our  schools,  has  had  to  confront political  issues  and  challenges  of  its own 4
Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Howard  dan  Berkowitz  tersebut  tampak  bahwa pendidikan  karakter  mempunyai  tugas  untuk mempersiapkan  individu  untuk  dapat  membuat pertimbangan etik dan melakukannya itu melalui tindakan.  Oleh  sebab  itu  pendidikan  karakter selalu  terkait  dengan  upaya  mempersiapkan seseorang  menjadi  warganegara  yang  baik, melakukan  apa  secara  etis  harus  dilakukannya. Tidak  hanya  memiliki  pertimbangan  etik  atau moral  yang  baik,  tetapi  juga  melakukannya  itu sebagai  suatu  keharusan.  Pendidikan  karakter dengan  demikian  menjadi  sangat  penting  untuk mempersiapkan  seseorang  menjadi  warganegara yang baik.
Karakter  yang  baik,  memiliki  tiga komponen utama  yaitu knowing the  good, desire the  good,  and  doing  the  good 5 .  Seseorang memiliki  karakter  yang  baik  pertama-tama mengetahui  apa  yang  baik  ( knowing  the  good ). Mengetahui  apa  yang  baik  belum  cukup,  tetapi harus  memiliki  kesukaan,  kecintaan  dan kehendak  terhadap  apa  yang  baik  ( desire  the good atau loving  the  good ).  Komponen  ketiga yang  sangatpenting  ialah  melakukan  apa  yang baik  atau doing  the  good .  Ketiga  komponen tersebut  secara  utuh  melibatkan  aspk-aspek
4 Robert Howard, Marvin Berkowitz, and Esther Schaeffer, 2004, Politcs of Character Education, Educational Policy, Vol.  18  No.  1,  January  and  March  2004,  p.  189. http://www.fresnostate.edu/
5 Kevin  Ryan  and  Karen  E.  Bohlin,  1999,  Building Character In Schools, Jossey Bass, San Fransisco,   p. 5
kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik.  Oleh  sebab itu  pendidikan  karakter  harus  pula  mencakup ketiga komponen karakter itu. Artinya pendidikan karakter  harus  membelajarkan  kepada  anak mengenai apa yang baik sehingga mengetahui apa yang baik atau knowing the good . Membelajarkan apa  yang  baik  tidaklah  terlalu  sulit.  Kesulitan akan muncul ketika hendak membentuk sikap dan konasi anak untuk menyukai dan mencintai yang baik.  Pembelajaran  pendidikan  karakter  harus mampu membentuk sikap yang baik di dalam diri anak.  Komponen  yang  sesungguhnya  harus menjadi ultimate goal pendidikan karakter adalah perilaku  atau  tindak  moral  yang  melakukan  apa yang  baik  atau doing  the  good .  Keutuhan  ketiga komponen  ini  sudah  harus  terinternalisasi  dan menjadi suatu kebiasaan. Kevin Ryan dan Karen Bohlin  mengemukakannya  sebagai habits  of  the head,  the  heart  and  the  hand 6 . Kebiasaan- kebiasaan itu terintegrasi sebagai ciri kepribadian seseorang yang memiliki karakter yang baik.
Dalam  perspektif  penguataan  nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter memiliki fungsi yaitu membelajarkan dan mempersiapkan warganegara  untuk  memiliki  pengetahuan  nilai- nilai  dasar  kebangsaan  baik  yang  terkandung  di dalam  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  maupun Bhineka  Tunggal  Ika.  Dalam  konteks  ini pendidikan  karakter  harus  dilihat  sebagai  suatu proses pewarisan nilai-nilai kebangsaan. Pewarisan nilai-nilai kebangsaan itu harus diikuti dengan  menumbuhkan  sikap,  keinginan,  dan kecintaan  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan  itu sendiri. Pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan diperlukan dalam rangka
pembentukan sikap kebangsaan seperti kebanggaan  berbangsa  dan  bertanah  air Indonesia,  demokratis  dan  memiliki  sikap kepedulian  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan  itu. Pengetahuan  dan  sikap  itu  pada  gilirannya diharapkan  akan  menumbuhkan  perilaku  etik sebagai  warganegara  negara  yang  baik.  Perilaku etikdalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan  itu  harus  menjadi  bagian  dari  ciri kepribadian  setiap  warganegara,  dan  sebagai suatu  bangsa  hal  itu  akan  menjadi  identitas bangsa  atau nation  ide ntity  sebagai  bangsa Indonesia.
6 Ibid., p . 7
Pendidikan  karakter  memiliki  perspektif yang  sangat  dimulai  karena  dimulai  keluarga, lingkungan  sekolah,  masyarakat,  dan  bahkan negara.  Oleh  sebab  itu  pendidikan  karakter menjadi  tanggungjawab  bersama.  Diperlukan gerakan  bersama  oleh  semua  komponen  bangsa melalui  keterlibatan  semua  institusi.  Keluarga merupakan  institusi  pertama  dan  utama  dalam meletakkan dan membentuk dasar-dasar kehidupan  berkarakter.  Pemerintah  mempunyai kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk  menjamin pengembangan  dan  keterlaksanaan  pendidikan karakter  secara  efektif.  Lembaga-lembaga  lain seperti  lembaga  keagamaan,  politik,  dan  sosial kemasyarakatan  ikut  mempunyai  tanggungjawab dalam membangun karakter berwawasan kebangsaan.  Institusi  peradilan  dan  penegak hukum pun mempunyai kewajiban dan tanggungjawab  merepresentasi  tentang  nilai-nilai keadilan,  kejujuran,  dan  kebenaran.  Akhirnya lembaga  pendidikan  sebagai  lembaga  formal menyelenggarakan pendidikan karakter mempunyai  tanggungjawab  mengembangkan proses  pendidikan  yang  tidak  terjebak  dalam proses indoktrinasi.

## b. Internalisasi  dan  Institusionalisasi  Nilai- Nilai Kebangsaan
Keteladan dan habituasi merupakan praktik metodologis yang efektif dalam proses karakterisasi  nilai-nilai kebangsaan. Guru, orang tua, dan para pemimpin di berbagai institusi harus menjadi contoh dan teladan bagi sesamanya baik dalam hal kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab,  dan  atau  kepedulian  terhadap kehidupan  dan  masalah  bersama.  Keteladanan dan  penerusan  nilai-nilai  dapat  dikemas  melalui interaksi  edukatif  dan  kegiatan  pembelajaran yang  memberi  ruang  bagi  berkembangnya kreativitas, keterbukaan, toleran terhadap keragaman, kejujuran, obyektivitas, kritis konstruktif,  dan  menjunjung  tinggi  hak  dan kewajiban  sebagai  warganegara.  Habituasi  dapat dimulai  dari  lingkungan  keluarga,  sekolah, lingkungan  kerja  dan  ruang  dimana  terjadi interaksi edukatif.
Internalisasi  nilai-nilai  kebangsaan  adalah suatu proses pembelajaran dan habituasi sehingga terjadi penghayatan nilai-nilai kebangsaan. Proses internalisasi  ini  penting  sehingga  nilai  itu terinternalisasi  di  dalam  hati  dan  diri  seseorang
yang  ditandai  oleh  penerimaan  terhadap  nilai- nilai itu sendiri. Penerimaan ini akan mendorong seseorang  untuk  merespons  dalam  bentuk tanggapan  dan  sikap  terhadap  nilai.  Proses  lebih jauh ialah melalu internalisasi yang baik dan kuat, akan  menjadi  landasan  yang  kuat  bagi  individu untuk  melakukan  penilaian  dalam  mengambil keputusan  etik,  dalam  menentukan  mana  yang baik dan benar. Dalam mengambil keputusan etik ini,  seseorang  akan  diperhadapkan  kepada pilihan-pilihan  nilai,  dan  internalisasi  nilai  yang kuat  akan  memperkuat  landasan  pengambilan keputusan  etik  tersebut.  Keputusan-keputusan yang  diambil  dalam  situasi  dilematik  umumnya dilandasi  oleh  pertimbangan-pertimbangan  etik hasil  dari  penghayatan  atas  suatu  nilai  atau  atas nilai-nilai tertentu yang menjadi rujukan.
Institusionalisasi  adalah  suatu  proses pelembagaan  nilai  sehingga  menjadi  preferensi nilai institusi baik insitutsi pemerintahan, politik, pendidikan,  social,  agama,  budaya,  ekonomi  dan berbagai  institusi  yang  ada.  Institusionalisasi  ini penting  untuk  memperkuat  preferensi  nilai lembaga, memperkuat pengorganisasian lembaga, dan  bahkan  meningkatkan  kinerja  kelembagaan. Nilai-nilai  kelembagaan  itu  akan  menjadi landasan  etik  bagi  perilaku  semua  unsur  yang terkait  dengan  suatu  lembaga.  Oleh  sebab  itu institusionalisasi  nilai  seringkali  disebut  sebagai institusionalisasi  etik.  Institusionalisasi  nilai  ini mempunyai  peran  dalam  proses  pengembalian keputusan  suatu  lembaga,  sebab  nilai  yang terinstitusi  itu  akan  merupakan  seperangkat  nilai yang  secara  konsisten  akan  memberi  arah, dorongan,  dan  kekuatan  bagi  swetiap  individu untuk bersikap dan berperilaku 7 .
c. Penguatan Praksis Pendidikan Karakter
Disadari bahwa internalisasi dan karakterisasi  nilai  membutuhkan  suatu  proses, dan proses itu terjadi melalui pendidikan. Namun demikian,  problem  yang  mendasar  ialah pendidikan  seperti  apa  yang  diperlukan? Apakah praksis  pendidikan  selama  ini  “gagal”,  sehingga
7 Zaleha  Othman  and Rashidah Abd Rahman, Recognising Value  Based  Approach  In  Corporate  Governance: Institutionalization Of Ethics, http://www.wbiconpro.com/
berimplikasi  pada  berbagai  fakta  perilaku  moral dan karakter yang memprihatinkan?
Tampaknya  dunia  pendidikan  Indonesia berada  dalam  pilihan-pilihan  mengenai  aspek penting yang harus dibentuk. Problem itu nampak ketika  Konvensi  Nasional  pendidikan  Indonesia (Konaspi)  VII  yang  dilaksanakan  di  Univeritas Yogyakarta (UNY) menetapkan tema “Memantapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi  2045”.  Melalui  Konvensi  tersebut disadari  bahwa  paradigma  selama  ini  yang menempatkan  kecerdasan  terutama Intelligence Quotient (IQ)    sebagai  indikator  penting  untuk sukses seseorang belumlah cukup. Aspek penting lainnya ialah Emotional Quotient ((EQ). Para ahli seperti  Larry  Greider  melihat  EQ  sebagai seperangkat keterampilan yang sangat diperlukan dalam  rangka interpersonal  relationship ,  karena kecerdasan  emosi  mencerminkan  kompetensi sosial  dan  empati  seseorang.  Kedua  aspek tersebut  pun  belum  cukup  kuat.  Aspek  penting lainnya  yang  justeru  kurang  mendapatkan perhatian  dalam  proses  pendidikan  adalah Spiritual  Quotient (SQ)  yang  justeru  berbicara tentang “ the meaning of life and ultimate values ” (Larry  Greider,  2012).  Proses  pendidikan  tidak cukup membekali anak bangsa dengan kecerdasan  baik  IQ  maupun  EQ.  Setiap  anak bangsa  perlu  dibekali  dengan  makna  hidup  dan nilai-nilai  utama  dalam  hidup,  sehingga  didalam kehidupannya  dia  menemukan  kehidupan  yang sungguh sangat  bermakna ( meaningfull life ) baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Proses pendidikan kita memerlukan penguatan  aspek  SQ  seiring  dengan  kebutuhan penguatan IQ dan EQ. Dalam perspektif ini, kita didorong  kembali  untuk  menempatkan  proses pendidikan  secara  utuh  mulai  dari  keluarga sebagai  lembaga  utama  dan  pertama  pendidikan, dan  seterusnya  ke  lembaga-lembaga  formal pendidikan  dan  non  formal,  dan  juga  berbagai lembaga  lainnya  baik  keagamaan,  politik, ekonomi,  maupun  sosial  budaya.  Nilai-nilai utama  dan  kebermaknaan  hidup  tidak  dapat diceramahkan, tetapi internalisasi dan karakterisasinya terbentuk melalui proses interaksi  mulai  dari  kehidupan  keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Penguatan  SQ  bukanlah  hal  yang  mustahil untuk dilakukan. Sebagai bangsa dan negara kita
memiliki ultimate values mengenai  makna  hidup yang terkristalisasi di dalam nilai-nilai Pancasila. Masyarakat kita adalah masyarakat yang religius, memiliki  nilai-nilai  keagamaan  yang  sangat penting  dan  proses  religisitas  itu  diharapkan terbentuk  terutama  melalui  kehidupan  keluarga, dan  praktik-praktik  kehidupan  keberagamaan selama  ini.  Dalam  rangka  penguatan  SQ, Ultimate  values hendaknya  menjadi  moral pendidikan, menjiwai dan menginspirasi keseluruhan praksis pendidikan baik pada tataran konseptual, kebijakan, maupun praktik pendidikan.  Internalisasi  dan  karakterisasi  nilai- nilai  utama  sangat  memerlukan  keteladanan. Dalam  konteks  ini,  peran  orang  tua,  guru-guru, dosen, pemimpinan formal dan informal menjadi sangat penting. Proses habituasi nilai-nilai utama di dalam diri, masyarakat ataupun lembaga perlu terus  dikembangkan  dalam  keseluruhan  aktivitas dan  interaksi  baik  pribadi,  masyarakat  maupun berbagai lembaga.  Lembaga-lembaga pendidikan baik  formal  maupun  non  formal  tentunya  sudah harus  berperan  aktif  dan  efektif  dalam menanamkan  dan  mengembangkan  kecerdasan spiritual, seiring dengan pengembangan kecerdasan emosi dan intelektual.

## Simpulan
1. Pendidikan  karakter  dalam  rangka  penguatan nilai-nilai  kebangsaan  mempunyai  peranan yang  sangat  penting.  Melalui  pendidikan karakter  yang  efektif  akan  terjadi  proses internalisasi  dan  institusionalisasi  nilai-nilai kebangsaan,  sehingga  nilai-nilai  itu  menjadi preferensi nilai baik individu maupun institusi yang  menjadi  kekuatan  motivasional  dan yang  memberi  arah  bagi  pembangunan kehidupan  kemasyarakatan,  kebangsaan  dan kenegaraan.
2. Terdapat  nilai-nilai  kebangsaan  yang  harus terus  diperkuat  melalui  pendidikan  karakter, yaitu  nilai-nilai  dasar  filosofis  dan  ideologis Pancasila,  nilai-nilai  dasar  konstitusional yang  termaktub  di  dalam  UUD  1945,  nilai- nilai  dasar  politik  kebangsaan  sebagai  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam    Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  nilai-nilai
dasar sebagai bangunan kehidupan masyarakat  multicultural  Indonesia  melalui pengakuan  terhadap  Bhinena  Tunggal  Ika dalam  membangun  keharmonisan  dalam keragaman ( hamony in diversity ).
3. Diperlukan sinergitas dalam praksis pendidikan  karakter  oleh  semua  komponen baik  lembaga  pendidikan  formal,  maupun lembaga-lembaga pemerintahan, politik, ekonomi,  social,  dan  budaya.  Berbagai institusi tersebut mempunyai peranan penting sebagai media pendidikan karakter yang dapat memperkuat  nilai-nilai  kebangsaan. Grand design penguatan sinergitas praksis pendidikan  karakter  hendaknya  mencakup landasan etik, tujuan dan arah pengembangan, jalur  dan  keterkaitan  antar  lembaga,  muatan atau  domain  pendidikan  yang  mencakup aspek-aspek  intelektif,  sikap,  dan  perilaku etik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous, Nation and Nationality, http://www.newagepublishers.com/  (diakses, 20 Nopember 2014)
Kevin Ryan and Karen E. Bohlin, 1999, Building Character  In  Schools,  Jossey  Bass,  San Fransisco
Robert  Howard,  Marvin  Berkowitz,  and  Esther Schaeffer,2004, Politcs of Character Education,  Educational  Policy,  Vol.  18  No.
1, January and
March 2004,
http://www.fresnostate.edu/
Shalom  Schwartz,  1999,  A  Theory  of  Cultural Values  and  Some  Implications  for  Work.  P.
24
http://wwwkrcmar.in.tum.de/lehre%5Clv_ma terialien.nsf/intern01/  (diakses  20  Nopember 2014
Thomas Lickona, 1992, Educating For Character, How  Our  Schools  Can  Teach  Respect  and Responsibility, Bantam Books, New York.
Zaleha  Othman  and  Rashidah  Abd  Rahman,
Recognising  Value  Based  Approach  In Corporate  Governance:  Institutionalization Of Ethics, http://www.wbiconpro.com/