## WHISTLEBLOWING PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA
RIPA FAJARINA LAMING 1,2
NUR FADHILA AMRI 3

## UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of whistleblowing hotline on internal fraud in  the  banking  industry  in  Indonesia  and  to  further  examine  whether  the whistleblowing hotline can limit fraud. Observations were made over a period of 10 years. The sample in this study was 270 banking companies listed on the Indonesia Stock  Exchange  (IDX)  which  were  determined  through  purposive  sampling technique. The research data uses the company's annual report for the 2010-2019 period  obtained  from  the  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  and  Good  Corporate Governance  data  obtained  from  the  company's  official  website.  The  analytical method used is linear regression using SPSS software. The results showed that the  whistleblowing  hotline  had  a  significant  negative  effect  on  internal  fraud. However,  in  order  for  the  whistleblowing  hotline  to  run  effectively,  adequate resources  are  needed  in  managing  the  hotline  and  definite  legal  protection  for whistleblowers.
Keywords: Banking, Fraud, Internal Fraud, Whistleblowing

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh whistleblowing  hotline terhadap internal fraud pada  industri  perbankan  di  Indonesia  dan  untuk meneliti lebih  jauh  apakah whistleblowing  hotline dapat  membatasi  tindakan fraud. Pengamatan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 270 perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditentukan melalui teknik purposive sampling . Data penelitian menggunakan laporan  tahunan  perusahaan  periode  2010-2019  yang  diperoleh  dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan data Good Corporate Governance yang diperoleh dari website resmi perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear dengan  menggunakan software SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa whistleblowing  hotline secara  signifikan  berpengaruh  negatif  terhadap internal fraud. Namun, agar whistleblowing hotline dapat berjalan efektif diperlukan sumber daya yang memadai dalam mengelola hotline dan perlindungan hukum yang pasti terhadap whistleblowers.
Kata-kata Kunci: Banking, Fraud,  Internal Fraud, Whistleblowing
1 Correspondence Author
2 E-mail: ripafajarina@gmail.com
3 E-mail: ulfa.nfa@gmail.com
Article Info: Received 26 May 2021│ Revised 26 July 2021│ Accepted 11 November 2021

## 1.  PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Association  of  Certified  Fraud  Examiners menyatakan  bahwa  rata-rata organisasi kehilangan 5%  dari pendapatannya setiap tahun akibat fraud (ACFE, 2012). Fraud atau  kecurangan  secara  umum  merupakan  suatu  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  dari  dalam  dan/atau  luar organisasi,  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Hasil survei Association of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  pada  tahun  2018  menunjukkan  bahwa industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah salah satu sektor yang paling  banyak  terdapat fraud . Fraud dalam  industri  perbankan  dapat  diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi kebijakan, sistem, dan  prosedur  yang  berpotensi  merugikan  bank,  baik  material  maupun  moril. Fraud pada  industri  perbankan  dapat  berdampak  pada  menurunnya  tingkat kepercayaan para nasabah dan tentunya merugikan organisasi secara finansial, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang dapat membatasi tindakan tersebut.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  sebagai  lembaga  yang concern melakukan riset terkait fraud menyimpulkan bahwa metode pencegahan fraud yang  paling  baik  dan  efektif  adalah  melalui  mekanisme whistleblowing hotline . Whistleblowing hotline adalah layanan yang memungkinkan karyawan dan pemasok pihak ketiga untuk melaporkan malpraktik dan perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis di tempat kerja. Mekanisme whistleblowing dapat dilakukan oleh anggota organisasi yang aktif maupun non-aktif dengan melaporkan tindakan pelanggaran, tindakan ilegal, dan tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Penelitian Peltier-Rivest & Lanoue (2015) menemukan bahwa hotline secara signifikan berpengaruh negatif terhadap fraud. Namun dalam penelitian  Somers  &  Casal  (2011)  menemukan  bahwa whistleblowing tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap fraud ,  bahkan  karyawan cenderung enggan melakukan whistleblowing . Selain itu, meskipun whistleblowing sudah  terbukti  dapat  membatasi  tindakan fraud ,  namun  dalam  praktiknya  harus diperhatikan apakah berjalan secara efektif agar dapat memberikan proteksi bagi industri  perbankan  dari  tindakan internal fraud .  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh whistleblowing  hotline terhadap internal fraud .

## 2.  LANDASAN TEORI
Fraud (Kecurangan) Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), fraud (kecurangan) berkenaan  dengan  adanya  keuntungan  yang  diperoleh  seseorang  dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan  keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang dapat merugikan orang lain (Karyono, 2013:3). Sedangkan definisi fraud menurut Tuanakotta (2013:28) ialah:
“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust.  These  acts  are  not  dependent  upon  the  application  of  threats  of violence  or  physical  force.  Fraud  are  perpetrated  by  individuals  and organization to obtain money,  property, or service;  to avoid payment or loss of services; or to secure personal business advantage.”
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa fraud ialah  setiap  tindakan  ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik.  Penipuan  yang  dilakukan  oleh  individu  dan  organisasi  untuk  memperoleh uang,  kekayaan  atau  jasa;  untuk  menghindari  pembayaran  atau  kerugian  jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.
Fraud Triangle Theory
Sumber: Priantara (2013:48)
Gambar 1. Fraud Triangle
Penelitian  Cressey  (1973)  terhadap  200  narapidana  yang  dihukum  karena penipuan  merumuskan hipotesis akhir yang saat ini dikenal sebagai segitiga fraud . Hipotesis  ini  mengasumsikan  bahwa  orang  terpercaya  menjadi  pelanggar kepercayaan ketika mereka menganggap diri mereka memiliki masalah keuangan yang  tidak  dapat  dibagikan/diceritakan  dan  sadar  bahwa  masalah  ini  dapat diselesaikan  secara  rahasia  dengan  melanggar  posisi  kepercayaan  keuangan, dan dapat berlaku untuk perilaku mereka sendiri dalam situasi itu. Verbalisasi yang memungkinkan  mereka  menyesuaikan  konsep  tentang  diri  mereka  sebagai pengguna  dana  dan  properti  yang  dipercayakan.  Penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa fraud terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu  adanya  tekanan, kesempatan,  dan  pembenaran  yang  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  teori  segitiga fraud .

## Fraud pada Perbankan
Fraud dalam  industri  perbankan  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  sengaja melanggar  ketentuan  internal,  meliputi  kebijakan,  sistem,  dan  prosedur  yang berpotensi  merugikan  bank,  baik  material  maupun  moril. Bank  Indonesia  (2011) melalui  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.  13/28/DPNP  mengeluarkan regulasi terkait fraud, di mana fraud didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank atau nasabah yang dilakukan di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank yang mengakibatkan nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku fraud mendapatkan  keuntungan  keuangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Jenis-jenis  perbuatan  yang  tergolong fraud adalah  kecurangan,  penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan
Perceived
Opportunity
Pressure
Rationalization
tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu (Bank Indonesia, 2011). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada 2014 sampai triwulan III-2016 meliputi: kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%) dan pengadaan aset (4%) (Sukmana, 2016).

## Whistleblowing System
Whistleblowing  system dideskripsikan  dalam Sarbanes-Oxley  Act (SOX) sebagai earlywarning dalam organisasi. Whistleblowing merupakan pengawasan lingkungan  yang  dapat  meningkatkan  standar  pelayanan  dan  etika.  Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:3) mendefinisikan whistleblowing sebagai berikut:
“Pengungkapan  tindakan  pelanggaran  atau  pengungkapan perbuatan  yang  melawan  hukum,  perbuatan  tidak  etis  atau  perbuatan tidak  bermoral,  atau  perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi maupun  pemangku  kepentingan,  yang  dilakukan  oleh  karyawan  atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia .”
Penerapan whistleblowing dalam  perusahaan  dengan  menggunakan whistleblowing  system .  Sistem  ini  dibentuk  oleh  komite  audit  perusahaan  dan berdasarkan  peraturan OJK  Nomor: IX.1.5  yang  mewajibkan  komite  audit  untuk menangani  pengaduan,  dan Sarbanes-Oxley  Act of 2002  Section  310 tentang Public  Company  Audit  Committee yang  mengharuskan  komite  audit  untuk menerima,  menelaah,  dan  menindaklanjuti  pengaduan  yang  berkaitan  dengan masalah  akuntansi,  pengendalian  internal,  dan  auditing,  dengan  tetap  menjaga kerahasiaan  identitas  pelapor.  Di  dalam  Pedoman Whistleblowing  System yang diterbitkan  KNKG (2008),  indikator whistleblowing  system terdiri  dari  tiga  aspek, yaitu: aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan.

## Whistleblowing Hotline
Mekanisme  pelaporan  penipuan  merupakan  komponen  penting  dari  sistem pencegahan dan deteksi kecurangan yang efektif. Organisasi harus menerapkan hotline untuk menerima laporan dari sumber internal dan eksternal. Kemampuan untuk  melaporkan  penipuan  secara  anonim  sangat  penting  karena  banyak karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mungkin takut melaporkan perilaku yang  mencurigakan  karena  ancaman  pembalasan  dari  atasan  dan  penilaian negatif dari rekan kerja (ACFE, 2010).
Whistleblowing  hotline adalah  layanan  yang  memungkinkan  karyawan  dan pemasok pihak ketiga untuk melaporkan malpraktik dan perilaku yang melanggar hukum  atau  tidak  etis  di  tempat  kerja.  Wells  (2011)  menyatakan  bahwa  dalam perang  melawan  penipuan, hotline berfungsi  sebagai  metode  deteksi  serta tindakan  pencegahan  dengan  meningkatkan  persepsi  deteksi  dan  ketakutan tertangkap  di  antara  individu  yang  berencana  melakukan  kejahatan.  Priantara (2013) menyebutkan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam mencegah terjadinya  kecurangan  adalah  dengan  menerapkan  sistem  pelaporan  dugaan fraud ( whistleblowing  hotline ).  Penelitian  Peltier-Rivest  &  Lanoue  (2015) menemukan bahwa hotline secara signifikan berpengaruh negatif terhadap fraud. Namun,  dalam  penelitian  Somers  &  Casal  (2011)  menemukan  bahwa whistleblowing tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap fraud ,
bahkan karyawan cenderung enggan melakukan whistleblowing .  Selain itu, hasil survei  ACFE  (2018)  pada  kawasan  Asia  Pasifik  menunjukkan  bahwa  74% organisasi  yang  menjadi  korban fraud memiliki whistleblowing  hotline. Berdasarkan  gap  tersebut,  penelitian  ini  akan  menguji  pengaruh whistleblowing hotline terhadap internal fraud , sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah diduga whistleblowing hotline berpengaruh negatif terhadap internal fraud.

## 3.  METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Tipe hubungan antarvariabel yang diteliti berupa hubungan korelasional. Lokasi penelitian dilakukan pada Bursa Efek  Indonesia  (Pusat  Informasi  Pasar  Modal  perwakilan  Makassar)  dengan menggunakan  data  sekunder  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2019.  Unit analisisnya  adalah  tingkat  perusahaan,  yaitu  perusahaan  perbankan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Horison waktu dalam penelitian ini adalah time  series .  Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  dependen  dan variabel  independen.  Variabel  dependen  yang  digunakan  adalah internal  fraud sedangkan variabel independen adalah whistleblowing hotline .

## Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini akan melihat pengaruh whistleblowing hotline terhadap internal fraud . Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2010-2019.  Pemilihan  sampel  dilakukan dengan  metode purposive  sampling. Perusahaan  yang  memenuhi  syarat  untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan.

## Metode Analisis Data
Data  dalam  penelitian  ini  diolah  dengan  menggunakan software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan untuk memberikan  kepastian  bahwa persamaan regresi  yang  didapatkan  memiliki  ketepatan  dalam  estimasi,  tidak  bias,  dan konsisten.  Adapun  uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  adalah  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

## Analisis Regresi Linear
Analisis  regresi  linear  sederhana  digunakan  untuk  menganalisis  pengaruh whistleblowing hotline terhadap internal fraud . Model regresi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut ini:
IF = β0 + β1WH + e
Keterangan: IF
= internal fraud diukur dengan jumlah terjadinya internal fraud ; 0  = konstanta;
1  = koefisien regresi;
WH = whistleblowing hotline diukur dengan variabel dummy . Nilai 1 jika  ada hotline yang  dapat  dihubungi  ketika  terjadi kecurangan, dan nilai 0 jika tidak ada; e = error terms

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel Kriteria Jumlah Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI di tahun 2019 45 Perusahaan perbankan yang tidak terdaftar berturut-turut selama  tahun pengamatan (2010-2019) (16) Perusahaan perbankan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan Rupiah (Rp) (0) Perusahaan dengan data tidak lengkap terkait variabel yang digunakan (2) Perusahaan yang menjadi sampel 27 Pengamatan dilakukan dalam periode 10 tahun (27x10) 270
Sumber: Data Diolah (2021)
Berdasarkan prosedur pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling, sampel yang dihasilkan sebanyak 270 pengamatan.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil uji normalitas setelah transformasi data menunjukkan nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar 0.813 dengan signifikansi 0.621 berada di atas α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan gambar hasil uji heteroskedastisitas:
Sumber: Data Diolah SPSS (2021)

## Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji autokorelasi menunjukkan jumlah lag yang signifikan kurang dari dua, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Uji Hipotesis Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .342 a .793 .563 .04721023 a. Predictors : ( Constant ), WH X1 Sumber: Data Diolah SPSS (2021)
Hasil  pengujian  menunjukkan  besarnya adjusted 𝑅 2 adalah  0.563,  hal  ini berarti 56,3% variasi internal fraud dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu whistleblowing hotline , sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 12.614 .162 29.191 .000 WH -1.237 .027 -.225 -3.752 .000 a. Dependent Variable : Internal Fraud Sumber: Data Diolah SPSS (2021)
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  variabel whistleblowing  hotline berpengaruh  negatif  terhadap internal  fraud .  Konstanta  sebesar  12.614 menunjukkan  bahwa  tanpa  adanya  pengaruh  variabel whistleblowing  hotline , perusahaan  akan  meningkatkan  tindakan internal  fraud sebesar  12,614%. Koefisien  regresi  variabel whistleblowing  hotline bernilai  -1.237  menunjukkan apabila whistleblowing  hotline meningkat  sebesar  1%  maka  akan  mengurangi tindakan internal  fraud sebesar 1,237 %.  Hal  ini  berarti whistleblowing  hotline berpengaruh  negatif  terhadap internal  fraud .  Tingkat  signifikansi  sebesar  0.000 atau lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa whistleblowing hotline mempunyai pengaruh signifikan terhadap internal fraud , sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa whistleblowing hotline berpengaruh negatif terhadap internal fraud diterima.

## Pembahasan Pengaruh Whistleblowing Hotline Terhadap Internal Fraud
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel whistleblowing hotline berpengaruh negatif terhadap internal fraud , hal tersebut terlihat dari nilai koefisien variabel whistleblowing hotline sebesar -1.237 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hal  tersebut  berarti  semakin  tinggi  tingkat whistleblowing  hotline maka  akan mengurangi tindakan internal fraud. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wells (2011); Priantara (2013); Peltier-Rivest & Lanoue (2015) yang  menemukan  bahwa whistleblowing  hotline secara  signifikan  berpengaruh negatif terhadap fraud. Whistleblowing hotline akan membangun lingkungan bisnis yang sehat, berintegritas, dan terpercaya sehingga perusahaan perbankan dapat memberikan  pelayanan  yang  berkualitas. Whistleblowing  hotline akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melaporkan dugaan fraud yang dilakukan  oleh  internal  perusahaan  sehingga  setiap  saat  perusahaan  akan diawasi,  dengan  demikian  peluang  untuk  melakukan  kecurangan  akan  semakin
kecil  (Laming et  al. ,  2019).  Selain  itu, whistleblowing  system ini  bukan  hanya bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan tindakan kecurangan, namun sistem ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah sarana untuk mengawasi kegiatan antaranggota.  Keberadaan  sistem  ini  memberikan  efek  takut  kepada  setiap karyawan  untuk  melakukan  kecurangan  karena  pada  saat  melakukan  kegiatan, satu sama lain telah melakukan pengawasan (Anandya & Werastuti, 2020).
Hasil  survei  ACFE  (2018)  menunjukkan  kerugian  akibat fraud 57%  lebih rendah  pada  organisasi yang  menerapkan whistleblowing  hotline dibandingkan dengan  organisasi  yang  tidak  menerapkannya.  Namun,  agar  dapat  menjadi benteng untuk melindungi organisasi dari ancaman fraud , whistleblowing hotline harus  berjalan  efektif.  Perusahaan  harus  menyediakan  sumber  daya  yang memadai  untuk  mekanisme  pelaporan.  ACFE  (2018)  menjabarkan  bahwa whistleblower (pelapor)  menggunakan  berbagai  mekanisme  pelaporan,  di antaranya  melalui  telepon, email ,  formulir online ,  formulir  yang  dikirim, fax ,  dan lainnya.  Dari  semua  mekanisme  pelaporan  tersebut,  yang  paling  banyak digunakan  adalah  telepon  dan email .    Namun  tidak  semua  petunjuk  atas fraud datang  melalui whistleblowing  hotline ,  pelapor  juga  melaporkan  ke  pengawas langsung  (28%),  eksekutif  (21%),  teman  kerja  (13%),  dewan  atau  komite  audit (13%), tim investigasi penipuan (11%), dan lainnya (14%) (ACFE, 2018).
Selain kemudahan akses atas whistleblowing hotline , tentunya whistleblower harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  pasti. Tuanakotta  (2010) memaparkan beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait peran whistleblower , tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik terkait korupsi, misalnya Arifin  Wardiyanto  melaporkan  dugaan  korupsi  dalam  urusan  perizinan  wartel  di Yogyakarta pada tahun 1996; Maria Leonita melaporkan dugaan suap oleh Zainal Agus, Direktur Mahkamah Agung, pada tahun 2001; Khairiansyah Salman, mantan auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  melaporkan  kasus  suap  yang  akan diberikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas audit yang dilakukan BPK. Masih banyak kasus lainnya yang menunjukkan peran penting karyawan, auditor, pengacara,  dan  masyarakat  untuk  melaporkan  pelanggaran  yang  diketahui. Namun  nasib  yang  sama  dialami  para whistleblower tersebut,  yaitu  mereka dijebloskan ke dalam penjara, sementara kasus yang dilaporkan ditangani dalam waktu  yang  lama. Sonnier et  al .  (2016)  mengusulkan  bahwa  untuk  mendorong whistleblower untuk  melaporkan fraud ke whistleblowing  hotline ,  perlu dipertimbangkan  Undang-Undang  yang  akan  melarang  pengungkapan  laporan, komunikasi,  dan  identitas  pelapor  dalam  proses  administratif.  Undang-Undang tersebut  juga  bisa  melarang  setiap  anggota  komite  audit,  pihak  ketiga  atau departemen pengelola hotline , dan karyawan dari departemen audit internal, untuk mengungkapkan kepada siapapun selain anggota komite audit.
Ketika whistleblower memberikan  nama  mereka  ke hotline pelaporan, memungkinkan  identitas  mereka  ditemukan  oleh  manajemen,  terjadi  ancaman kerja  yang  merugikan  dan  biaya  pribadi  yang  dirasakan whistleblower sehingga risiko-risiko tersebut akan mengurangi kemungkinan karyawan untuk melaporkan fraud . Seorang pegawai mungkin segan untuk melaporkan kecurangan akuntansi atau hal lain karena takut pembalasan manajemen (SEC, 2011).
Penelitian  Sonnier et  al .  (2016)  yang  menggunakan  instrumen  niat  untuk whistleblow ,  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  pelaporan  meningkat  secara signifikan  dan  biaya  pribadi  yang  dirasakan  secara  signifikan  menurun  ketika whistleblower diwajibkan  untuk  mencantumkan  identitasnya  ke hotline dengan mendapatkan  hak  perlindungan.  Menurut  Sonnier et  al .  (2016)  ketika  seorang
karyawan  berniat  untuk  melaporkan  kecurangan  yang  diketahuinya,  cenderung melihat  konsekuensi  pribadi  yang  merugikan  akibat  dari  pelaporan.  Di  bawah hukum  saat  ini,  laporan,  komunikasi,  dan  identitas  seorang whistleblower tidak dilindungi oleh hak perlindungan, sehingga sangat mungkin bahwa whistleblower akan  memilih  untuk tidak  mengungkap  identitasnya  mengingat  akan merasakan biaya pribadi yang potensial terkait penyelidikan lebih lanjut atas laporan (Sonnier et al ., 2016).

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, whistleblowing hotline berpengaruh negatif terhadap internal fraud , sehingga dapat disimpulkan bahwa whistleblowing hotline dapat  melindungi  perbankan  dari  tindakan internal  fraud .  Namun  agar whistleblowing  hotline dapat  berjalan  efektif,  diperlukan  sumber  daya  yang memadai dalam mengelola hotline dan perlindungan hukum yang pasti terhadap whistleblower. Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  disarankan  pada  penelitian selanjutnya  dapat  menguji  efektivitas whistleblowing  hotline pada  industri perbankan di Indonesia dalam mencegah tindakan fraud .

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal/Buku :
Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 10 (2), 185-194.
Association of  Certified Fraud Examiners (ACFE). (2010). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse . Association of Certified Fraud Examiners . Austin: ACFE.
Association of  Certified Fraud Examiners (ACFE). (2012). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse . Austin , TX: ACFE.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). Report to The Nations 2018  Global  Study  on  Occupational  Fraud  and  Abuse,  Asia-Pasific  Edition . United State of America: ACFE.
Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011  Tentang  Penerapan  Strategi Anti  Fraud bagi  Bank  Umum.  Bank Indonesia: Jakarta.
Cressey, D. R. (1973). Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement . Montclair: Patterson Smith.
Karyono. (2013). Forensic Fraud . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Komite  Nasional  Kebijakan Governance. (2008). Pedoman  Sistem  Pelaporan Pelanggaran – SPP ( Whistleblower System – WBS). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance .
Laming,  R.  F.,  Setiawan,  A.,  &  Saleh,  H.  (2019). The  Effect  Of  Whistleblowing Hotline, Surprise Audit, and the Independence of Audit Committee on Internal Fraud:  Facts  of  Banking  Companies  in  Indonesia . International  Journal  of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), 6 (12), 401-406.
Peltier-Rivest,  D.,  &  Lanoue,  N.  (2015). Cutting  Fraud  Losses  in  Canadian Organizations . Journal of Financial Crime , 22 (3), 295-304.
Priantara, D. (2013). Fraud Auditing & Investigation . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Securities  and  Exchange  Commission (SEC).  (2011). Implementation  of Provisions of Section 21F of the Securities Exchange Act of 1934 . Retrieved at http://www.sec.gov/rules/final/2011/34-64545.pdf
Somers,  M.,  &  Casal,  J.  C.  (2011). Type  of  Wrongdoing  and  Whistle-Blowing: Further  Evidence  that  Type  of  Wrongdoing  Affects  the  Whistle-Blowing Process . Public Personnel Management , 40 (2), 151-163.
Sonnier, B., Lassar, W. M., & Greene, E. (2016). An Examination of the Impact of an Evidentiary Privilege Protecting Corporate Whistleblowers on Intention to Report  Wrongdoing . Journal  of  Accounting , Ethics  and  Public  Policy , 17 (2), 287-331.
Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi (Edisi Kedua). Jakarta: Salemba Empat.
Tuanakotta,  T.  M.  (2013).  Mendeteksi  Manipulasi  Laporan  Keuangan.  Jakarta: Salemba Empat.
Wells, J. T.  (2011). Principles of Fraud Examination . John Wiley & Sons: Hoboken, NJ.

## Internet:
Sukmana, H. J. (2016). Siaran Pers: Tekan Kasus Tindak Pidana Perbankan, OJK Luncurkan Buku "Pahami dan Hindari", https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran- pers/Pages/Siaran-Pers-Tekan-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-OJK-
Luncurkan-Buku-Pahami-dan-Hindari.aspx. Diakses 12 Agustus 2018.