## Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis

## Mohamad Rosyidin
Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Artikel ini bermaksud memetakan isu intervensi kemanusiaan dalam konteks teoritis.  Dua  perspektif  utama  berdiri  secara  diametral  dalam  memandang intervensi kemanusiaan yaitu realisme dan kontruktivisme. Realisme, di satu sisi,  memandang  bahwa  intervensi  kemanusiaan  tak  lebih  dari  instrumen diplomasi  untuk  mengejar  kepentingan  nasional.  Mengingat  realisme  tidak menaruh  kepercayaan  terhadap  prinsip-prinsip  abstrak  dalam  memandu kebijakan  luar  negeri,  mereka  bersikukuh  bahwa  intervensi  kemanusiaan murni  tindakan  politis.  Di  sisi  lain,  konstruktivisme  memandang  sebaliknya bahwa  intervensi  kemanusiaan  berhubungan  erat  dengan  sifat  negara yang mematuhi  peraturan  dan  norma  internasional.  Konstruktivisme  percaya bahwa  terlepas  dari  adanya  kepentingan  nasional  di  balik  tindakan negara, intervensi  kemanusiaan  merupakan  upaya  komunitas  internasional  untuk menegakkan  norma  kemanusiaan.  Alhasil,  berbeda  dengan  realis  yang menganggap  negara  adalah  aktor  yang  mementingkan  diri  sendiri konstruktivis  menganggap  negara  adalah  aktor  altruis  yang  memiliki kepedulian terhadap warga negara lain.
Kata-kata kunci : intervensi kemanusiaan, realisme, konstruktivisme
This  article  presents  the  debate  between  realists  and  constructivists over  the issue  of  humanitarian  intervenstion  focusing  on  its  theoretical  foundations. The article seeks to fill the gap by highlighing on two contending perspectives of  International  Relations;  realism  and  constructivism.  On  the  one  side, realists  argue  that  humanitarian  intervention  is  nothing  but  the  diplomatic instrument  of  foreign  policy  conducted  to  achieve  the  national  interest.  It, however, does not have to follow in the abstract principles. Realists stress that humanitarian  intervention  is  political  in  itself.  On  the  other  side, constructivists  stand  by  the  nature  of  states’  attitude  to  comply  with international rules and norms. They argue against the realists’ penchant to the national  interest  behind  foreign  policy  action.  Humanitarian  intervention  is construed  as  the  act  of  states  to  uphold  humanitarian  norms  in  the international  community.  Finally,  constructivists  consider  the  state  as  an altruist actor caring about foreigners oppsing the realist view of the state’s self help oriented policy.
Keywords : humanitarian intervention, realism, constructivism
Kajian  mengenai  intervensi  militer  yang  dimaksudkan  untuk  tujuan kemanusiaan  atau  „intervensi  kemanusiaan‟  dalam  studi  Hubungan Internasional dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dikarenakan isu ini masih  relatif„baru‟.  Intervensi  kemanusiaan  mencuat  menjadi  isu internasional saat Amerika Serikat menginvasi Somalia pada tahun 1992 dalam  kasus  pendongkelan  rezim  militer  Mohammad  Farrah  Aideed. Peristiwa  yang  kemudian  terkenal  dengan  sebutan  „Black  Hawk  Down‟ ini menjadi preseden bagi tindakan negara mengirim tentara ke wilayah yurisdiksi  negara  lain  tanpa  seizin  negara  bersangkutan.  Meski  tanpa ijin  tuan  rumah,  intervensi  internasional  mendapat  mandat  dari  organ yang lebih tinggi yakni PBB.
Seperti  dicatat  Morgenthau  (1967),  sejarah  campur  tangan  negara  lain dengan  melibatkan  kekuatan  militer  sudah  berlangsung  sejak  lama. Intervensi  merupakan  instrumen  kebijakan  luar  negeri  yang  umurnya sama  tuanya  dengan  instrumen  lain  seperti  tekanan  diplomatik, negosiasi  dan  perang.  Apa  yang  membedakan  hanyalah tujuan- nya, sedangkan cara- nya  tetap  sama  yakni  dengan  instrumen  militer. Berbicara  mengenai  tujuan  tentu  saja  berbicara  tentang  kepentingan negara.  Tujuan  atau  kepentingan  ini  sungguh  terkait  erat  dengan konsepsi  negara.  Konsepsi  inilah  yang  acapkali  mengalami  perubahan alih-alih kontinyuitas. Itulah sebabnya kenapa konsep kepentingan yang terkandung  dalam  intervensi  militer  berbeda  dari  waktu  ke  waktu. Setelah Perang Dingin usai, intervensi militer lebih didominasi konsepsi tentang  kepentingan  kemanusiaan.Beberapa  kasus  intervensi  militer antara  lain  Haiti  (1993),  Kosovo  (1995),  Rwanda  (1995),  Timor-Timur (1999), dan baru-baru ini Libya.
Intervensi kemanusiaan lebih banyak dikaji dari sudut pandang Hukum Internasional ketimbang Hubungan Internasional. Ini tidak
mengherankan  karena  tindakan  ikut  campur  negara  terhadap  urusan domestiknegara  lain  dilegitimasi  oleh  Piagam  PBB  khususnya  Bab  7. Aturan  perihal  tanggung  jawab  internasional  terhadap  kemanusiaan juga bisa ditemukan dalam Konvensi Jenewa mengenai pasal hak asasi manusia.  Sedangkan  dalam  kacamata  Hubungan  Internasional, intervensi  ekuivalen  dengan  perang  sehingga  dikaitkan  dengan kepentingan  negara  agresor.  Sudut  pandang  realis  ini  kemudian mendapat tantangan serius dari para penganut mazhab konstruktivisme yang menitikberatkan pada masalah norma.
Perdebatan teoritis mengenai masalah intervensi kemanusiaan berkutat di  seputar  isu  legal,  moral  dan  politis.  Persoalan  yang  menjadi perdebatan  adalah  terkait  klaim  legitimasi  tindakan  tersebut.  Ini biasanya  identik  dengan  pertanyaan  seperti  kapankah  suatu  intervensi militer  dipandang  sebagai  intervensi  kemanusiaan?  (Holzgrefe  & Keohane  2003).  Isu  intervensi  kemanusiaan  juga  berkaitan  dengan perdebatan  mengenai  konsep  kedaulatan.  Bagaimana  mungkin  negara
yang  kedaulatannya  dijamin  hukum  internasional  bisa  dicampuri  oleh negara  lain?  Argumennya  adalah  bahwa  kedaulatan  tidak  bersifat  tak terbatas (Shue dalam Welsh 2004). Persoalan ini lebih menyentuh aspek filosofis  ketimbang  politis.  Sedangkan  pakar  yang  lain  menyatakan bahwa kedaulatan bisa menjadi sebuah tanggung jawab ( sovereignty as responsibility )  dikarenakan  kepatuhan  negara-negara  kepada  norma internasional  (Wheeler  dalam  Welsh  2004).  Agaknya  tesis  ini  sejalan dengan tesis konstruktivis yang juga menggunakan norma internasional sebagai batu pijakan dalam menjelaskan intervensi kemanusiaan.
Artikel  ini  bermaksud  memetakan  isu  intervensi  kemanusiaan  dalam konteks teoritis. Seperti disebutkan di atas, literatur mengenai masalah ini  lebih  banyak  bernuansa  legal-etis-filosofis-formal  yang  sarat  akan aspek  hukum  internasional  ketimbang  hubungan  internasional. Memang  diakui,  jika  kita  hendak  mengkaji  masalah  intervensi  militer kita  tentu  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  kerangka  hukum internasional.  Tetapi  jika  kita  berpijak  pada  landasan  legal-formal hukum internasional, pendekatan seperti itu tidak banyak memberikan kontribusi  terhadap  kemajuan  ilmiah  Hubungan  Internasional  yang menjadi  disiplin  ilmu  yang  berdiri  sendiri.  Daripada  memperdebatkan dikotomi  legal/tidak  legal  atau  etis/tidak  etis  yang  menjadi subject matter hukum  internasional  dan  demi  alasan  kegunaan  analitis  dalam disiplin  hubungan  internasional,  sebaiknyakita  memfokuskan  pada masalah motif atau alasan dibalik intervensi kemanusiaan.
Artikel ini akan mengikuti sistematisasi sebagai berikut: bagian pertama akan  menjelaskan  konsep  intervensi  kemanusiaan.  Setidaknya  ada  dua jenis  intervensi  yakni  intervensi  militer  dan  intervensi  kemanusiaan. Intervensi  militer  belum  tentu  melibatkan  isu  kemanusiaan,  tetapi intervensi kemanusiaan seringkali didahului oleh intervensi militer.Intervensi kemanusiaan juga dibedakan dari operasi kemanusiaan  ( humanitarian  action ).  Bagian  kedua  akan  menjelaskan intervensi kemanusiaan menurut sudut pandang realis. Realis berasumsi bahwa  intervensi  militer  sekalipun  untuk  alasan  kemanusiaan  adalah instrumen politik luar negeri. Karena negara itu egois  – mementingkan diri sendiri atau self help – maka intervensi militer dilatarbelakangi oleh motif individualis yakni demi kepentingan nasional. Bagian  ketiga akan menjelaskan intervensi kemanusiaan dari sudut pandang konstruktivis. Para  penganut  konstruktivis  berpendapat  bahwa  intervensi  bukan didorong  oleh  kepentingan  individualis  negara  tertentu,  melainkan etikat negara untuk tunduk pada  norma internasional. Bagian  keempat atau terakhir adalah kesimpulan.

## Konsep Intervensi Kemanusiaan
Intervensi  kemanusiaan  merupakan  subyek  yang  banyak  mengandung kontroversi  dan  membingungkan  (Heinze  2009,  7).  Kontroversial karena:  pertama,  intervensi  kemanusiaan  secara  konseptual  jelas-jelas kontradiktif  dengan  konsep  kedaulatan.  Dalam  sejarah  relasi  antar bangsa,  konsep  kedaulatan  yang  diterima  adalah  konsep  kedaulatan Westphalia.  Konsep  ini  lahir  sebagai  konsekuensi  perjanjian  damai Westphalia  pada  tahun  1648  yang  intinya  adalah  setiap  entitas  politik yang disebut negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan  pihak  lain  ( non-interference ).  Prinsip  ini  kemudian  dituangkan dalam  Piagam  PBB  Bab2  (Pasal  7)  yang  melarang  negara  lain  ikut campur  urusan  dalam  negeri  negara  lain.  Kedua,  intervensi kemanusiaan  kontradiktif  dengan  prinsip  larangan  penggunaan kekuatan  militer  ( non-use  of  force ).  Prinsip  ini  termaktub  secara eksplisit  dalam  Piagam  PBB  Bab2  (Pasal  4)  yang  isinya  melarang penggunaan  kekuatan  militer  kecuali  untuk  pertahanan  diri  ( self- defense )  atau  atas  ijin  DK  PBB  (Bellamy  dalam  Wiliams  2008,  423). Mengingat  perdebatan  tentang  hal  ini  merupakan  substansi  hukum internasional, tulisan ini tidak akan memfokuskan pada isutersebut.
Para  sarjana  Barat  umumnya  sepakat  mengenai  definisi  intervensi kemanusiaan.  Intervensi  kemanusiaan  dipahami  sebagai  “pengerahan pasukan  militer  ke  negara  lain  demi  tujuan  melindungi  warga  negara lain  dari  kekerasan”  (Finnemore  2003,  53).  Definisi  yang  lebih komprehensif dikemukakan oleh Holzgrefe (dalam Holzgrefe & Keohane 2003, 18) yakni “ancaman atau penggunaan kekuatan militer di wilayah kedaulatan negara lain oleh satu negara (atau sekelompok negara) yang dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  menghentikan  kekerasan  terhadap hak asasi manusia individu ketimbang warga negaranya sendiri dengan tanpa  seijin  negara  yang  diberikan  tindakan  militer  tersebut”.  Definisi ini  tampak  sejalan  dengan  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Heinze (2009,  7)  yakni  “penggunaan  kekuatan  militer  oleh  satu  atau sekelompok negara di dalam wilayah yurisdiksi negara lain, tanpa seijin negara yang bersangkutan, untuk tujuan mencegah atau menghentikan penindasan  terhadap  warga  negara  yang  dilakukan  oleh  negara  itu. Sedangkan  Welsh  (2004,  3)  mendefinisikan  intervensi  kemanusiaan sebagai tindakan “campur tangan koersif dalam urusan internal negara lain  yang  melibatkan  penggunaan  kekuatan  militer  untuk  mencegah kekerasan  terhadap  hak  asasi  manusia  atau  mencegah  meluasnya penderitaan yang dialami warga.”
Dari  beberapa  definisi  konseptual  mengenai  istilah  intervensi kemanusiaan di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan paling  tidak  mengandung  tiga  unsur  pokok:  penggunaan  kekuatan militer (metode), penghentian pelanggaran terhadap hak asasi manusia (tujuan),  dan  dilakukan  tanpa  seijin  negara  yang  bersangkutan
(prosedur).  Definisi  ini  berbeda  dengan  konsep  intervensi  militer dimana  negara  menggunakan  cara  koersif  –  kekuatan  militer, sebagaimana  namanya  –  untuk  menghukum  negara  lain  karena dianggap membahayakan keamanan internasional tanpa disertai dengan upaya-upaya  kemanusiaan  ( humanitarian  relief ).  Di  sini  penekanan intervensi militer hanya pada metode yang ditempuh, bukan tujuan yang hendak dicapai.
Intervensi kemanusiaan hendaknya juga dibedakan dari konsep operasi kemanusiaan  ( humanitarian  action ).  Jika  intervensi  kemanusiaan acapkali  menggunakan  metode  koersif,  operasi  kemanusiaan menggunakan metode non-koersif atau nir-kekerasan. Hehir (2010, 12) mengatakan bahwa humanitarianisme dan operasi kemanusiaan adalah istilah yang kerap digunakan para pekerja kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah dimana istilah kemanusiaan diartikan sebagai tindakan yang  altruistik,  non-politis,  dan  hirau  dengan  kemaslahatan  orang banyak.  Operasi  kemanusiaan  biasanya  dilakukan  oleh  organ-organ non-pemerintah  (NGO)  internasional  seperti  organisasi  PBB  yang mengurusi  masalah  pengungsi  (UNHCR),  Organisasi  Palang  Merah Internasional (ICRC) dan sebagainya. Tetapi negara terkadang juga ikut terlibat  dalam  menyelenggarakan  aktivitas-aktivitas  kemanusiaan seperti kesehatan, penyaluran bahan pangan, rekonstruksi infrastruktur, pendidikan dan lain-lain.
Cara: koersif Cara: non koersif Cara: koersif Tujuan: politis                     Tujuan: non politis Tujuan: non-politis
Landasan  moral  bagi  intervensi  kemanusiaan  lahir  dari  sejarah peradaban Barat. Para ahli kerap merujuk landasan moral ini pada Just War  Theory atau  diartikan  sebagai  „teori  tentang  perang  yang  dapat dibenarkan‟.  Menurut  teori  ini,  perang  atau  penggunaan  kekerasan hanya dibenarkan sejauh menyangkut dua hal yakni untuk membela diri dan menghukum pihak yang telah melakukan kesalahan. Dalam konteks intervensi  kemanusiaan,  prinsip  kedua  menjadi  landasan  moral  yang menjadikannya  dapat  dibenarkan.  Thomas  Aquinas,  filsuf-rohaniawan Abad  Pertengahan  mencetuskan  ide  tentang Just  War dalam  bukunya Summa Theologicae ( Summary of Theology ) mengatakan bahwa alasan yang  dapat  dibenarkan  untuk  memerangi  orang  lain  adalah  “Mereka yang  melakukan  penyerangan  harus  diperangi  karena  mereka  berhak mendapatkannya  atas  kesalahannya”  (Nardin  2000).  Memerangi  yang tidak  bersalah  adalah  dosa  sehingga  menghukum  mereka  yang
Humanitarian Action Military
Intervention Humanitarian
Intervention
melakukannya adalah suatu tindakan yang dibenarkan. Sedangkan Onuf (2000)  berpendapat  bahwa  konsep  intervensi  kemanusiaan  yang  kita kenal  dewasa  ini  pada  mulanya  adalah  gagasan  untuk  menata  dunia menurut „sensibilitas liberal‟. Pelanggaran hak asasi manusia dipandang sebagai upaya merusak tatanan masyarakat liberal sehingga diperlukan tindakan campur tangan  untuk mengembalikan tatanan itu.

## Egoisme Negara: Intervensi Kemanusiaan dalam Perspektif Realis
Intervensi  kemanusiaan  menantang  premis  dasar  realisme  tentang konsep  keamanan.  Keamanan  dalam  sudut  pandang  realis  dimaknai sebagai  keamanan  tradisional  yakni  kemanannegara  ( states  security ). Studi keamanan adalah studi tentang perang dan diplomasi yang sangat kental dengan urusan negara (Kolodziej 1992). Walt (1991) merangkum gagasan  tentang  studi  keamanan  sebagai  “studi  tentang  ancaman, penggunaan  dan  pengendalian  kekuatan  militer.”Penggunaan  sarana militer ini tentu saja adalah otoritas negara sehingga negara adalah unit analisis  primer  yang  menjadi  sasaran  ancaman  atau referent  object (Buzan & Hansen 2009, 11). Realis mengakui keamanan dalam arti non- tradisional  ( non-traditional  security )  seperti  perubahan  iklim,  wabah penyakit, kemiskinan, krisis ekonomi dan kejahatan terhadap  hak asasi manusia.  Tetapi  seperti  dikatakan  Lynn-Jones  (1991),  isu  keamanan non-tradisional  tersebut  masuk  ke  dalam  ranah studi  keamanan  hanya jika memberikan dampak langsung terhadap keamanan negara sebagai unit analisis utama.Sedangkan intervensi kemanusiaan hirau dengan isu keamanan non-tradisional yakni keamanan manusia ( human security ). Isu  ini  menjadi  salah  satu  isu  penting  dalam  studi  keamanan  dan menantang keterbatasan ruang lingkup studi keamanan tradisional yang hanya  berkutat  pada  masalah  keamanan  negara  (Buzan  1991;  Buzan, Waever & Wilde 1998; dan Buzan & Hansen 2009).
Konsep  intervensi  kemanusiaan  juga  menantang  konsep  moral  dalam hubungan  internasional.  Moralitas  adalah  konsep  sosiologis  yang bermakna  baik  atau  buruk.  Intervensi  kemanusiaan  seringkali  diklaim sebagai upaya untuk menegakkan kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Intervensi  koalisi  Perancis,  Inggris,  dan  Amerika  Serikat  di  Libya  pada bulan  Maret  2011  dikatakan  sebagai  cara  untuk  melindungi  hak  asasi manusia  warga  sipil  Libya  dari  kejahatan  rezim  Khadafi.  Tetapi  dalam ranah  politik,  kategori  tindakan  baik/buruk  tentulah  sangat  subyektif. Pihak yang paling kuatlah yang berperan besar menciptakan kategorisasi baik/buruk ini.
Realisme  sangat  „alergi‟  dengan  masalah  moralitas.  Ini  karena  akar pemikiran  realis  didasarkan  pada  pemikiran  tentang  hakekat  politik
yang  sepenuhnya  pesimistis.  Bagi  para  penganut  realisme,  tidak  ada moralitas dalam politik dan tentu saja politik internasional. Morgenthau (1954,  9)  mengemukakan  salah  satu  dari  enam  prinsip  dasar  realisme yaitu “prinsip-prinsip moralitas universal tidak bisa diaplikasikan dalam tindakan  negara.”  Absennya  moralitas  diklaim  berakar  dari  sifat  dasar ( state  of  nature )  manusia  yang  mempunyai  sifat  jahat  dalam  dirinya. Seperti dikemukakan pemikir realpolitik termasyhur Machiavelli bahwa “harus  diterima  kenyataan  bahwa  manusia  itu  jahat  dan  selalu  akan menggunakan  kelicikan  yang  ada  dipikirannya  setiap  ada  kesempatan” (Donnely  2000,  9).  Selain  jahat,  manusia  juga  mempunyai  perangai mementingkan  diri  sendiri  (egois).  Mengenai  hal  ini,  para  penganut mazhab  realisme  sepakat  tentang  karakter  egoistik  dan  mementingkan diri  sendiri  dalam  politik  internasional.  Pandangan  negatif  dan pesimistis  tentang  sifat  manusia  tersebut  menjadi  ciri  khas  paradigma realisme dalam politik internasional.
Tantangan  terbesar  isu  intervensi  kemanusiaan  kaitannya  dengan paradigma realis adalah tentang konsep kepentingan nasional ( national interest ).  Bagi  realis,  kepentingan  nasional  adalah  faktor  utama tindakan  negara.  Semua  tindakan  negara  selalu  dipandu  oleh kepentingan  nasional.  Karena  hakekat  manusia  adalah  egois,  maka negara  pun  demikian.  Negara  akan  bertindak  semata-mata  karena memperjuangkan  kepentingan  dirinya  sendiri.  Waltz  (1979,  88) menegaskan  bahwa  karakter  anarki  politik  internasional  memaksa negara untuk bertindak seragam ( like unit ) dengan hanya memfokuskan pada  prinsip  menolong  diri  sendiri  ( self  help ).  Dalam  hubungan internasional,  negara  adalah  aktor  privat  yang  memandang  tidak  ada kepentingan  yang  lebih  tinggi  daripada  kepentingannya  sendiri  (Lu 2006, 39).
Intervensi kemanusiaan bagi realis bukan didasari oleh motivasi untuk memperjuangkan  kepentingan  keamanan  internasional.  Intervensi kemanusiaan adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan negara pengintervensi.  Dalam  hal  ini,  definisi  intervensi  kemanusiaan  sesuai dengan  pendapat Bellamy (2003, 10) bahwa jika negara bertindak atas dasar kepentingan dirinya, maka intervensi kemanusiaan adalah upaya negara kuat untuk melawan negara lemah dengan kekuatan militer demi kepentingannya  sendiri.  Negara  melakukan  tindakan  intervensi  bukan semata-mata  untuk  alasan  kemanusiaan  karena  negara  senantiasa didorong oleh kepentingan nasional (Wheeler 2000, 30). Alhasil, negara tidak akan rela bersusah payah mengintervensi negara lain hanya untuk membela  kepentingan  selain  kepentingan  nasionalnya.  Bellamy  dan Wheeler  (dalam  Baylis  &  Smith  1998)  menegaskan  bahwa  kaum  realis tidak  hanya  berangkat  dari  asumsi  bahwa  negara  tidak  melakukan intervensi  untuk  maksud  kemanusiaan  tetapi  juga  negara  tidak  perlu bertindak  melalui  cara  ini.  Pemimpin  politik  tidak  punya  hak  moral untuk  menumpahkan  darah  warga  negaranya  sendiri  demi  menolong
orang asing. Singkatnya, intervensi kemanusiaan tak lebih daripada alat kebijakan luar negeri negara pengintervensi (Krieg 2013, 43).
Masalahnya  di  sini  adalah  keterbatasan  realisme  mengenai  konsep kepentingan  nasional.  Realisme  hanya  mengakui  kepentingan  nasional dalam  segi  material,  baik  militer  maupun  ekonomi.  Sebagaimana dikatakan Burchill (2005, 47), “ideologi-ideologi dominan, agama, cara- cara  produksi  dan  lembaga-lembaga  sosial  bagi  realis  hanya memberikan  pengaruh  kecil  terhadap  perilaku  negara.”  Kepentingan militer  biasanya  bersifat  geostrategis,  artinya  letak  suatu  wilayah dianggap  bisa  memberikan  keuntungan  strategis bagi  negara,  misalnya menginvasi  negara  lain  untuk  membangun  pangkalan  militer  atau mengokupasi  wilayah  tertentu  untuk  memberikan  kemudahan  dalam mengawasi  atau  menyerang  negara  lain.  Amerika  Serikat  merupakan negara  yang  memiliki  pangkalan  militer  terbesar  di  dunia  yang  mana mampu menjangkaukawasan di seluruh dunia. Sedangkan kepentingan ekonomi  lebih  bersifat  geoekonomi,  yakni  letak  suatu  wilayah  yang dianggap menguntungkan secara ekonomis misalnya dalam kasus invasi Amerika  Serikat  ke  Irak  tahun  2003  didorong  oleh  hasrat  untuk mengontrol produksi minyak di negara tersebut.
Namun seringkali kita melihat kepentingan nasional suatu negara tidak terbatas  pada  masalah  materi  semata,  tetapi  hal-hal  yang  bersifat ide/gagasan.  Contohnya  adalah  Uni  Soviet  pada  masa  Perang  Dingin dengan program Komintern yaitu kebijakan Josef Stalin
mengeksporideologi  Komunisme  ke  seluruh  dunia.  Sebagai  respon Amerika  Serikat  di  bawah  pemerintahan  Harry  S.  Truman mengeluarkan  kebijakannya  yang  terkenal  yaitu  Doktrin  Truman sebagai  strategi  pembendungan  ( containment  policy )  komunisme. Sebagai  kompetitor  ideologis,  Amerika  Serikat  tercatat  sebagai  negara yang  paling  banyak  mendalangi  upaya  kudeta  untuk  mengganti  rezim yang  menentang  dia  dengan  demokrasi,  misalnya  penggulingan Mossadeq  di  Iran,  Salvador  Allende  di  Chili,  Ali  Bhutto  di  Pakistan, termasuk  kudeta  1965  di  Indonesia  yang  menggulingkan  presiden Sukarno (Blum 2002).
Realisme menganggap realitas kepentingan nasional yang bersifat non- material  ini  sebagai  epifenomena  –  ada  tetapi  keberadaannya  tidak memberikan  pengaruh  –  dalam  politik  internasional  dan  hanya mengakui kapabilitas material relatif sebagai determinan kebijakan luar negeri  suatu  negara.  Kapabilitas  material  relatif  ini  memang  penting, namun  tidak  begitu  berarti  dalam  menjelaskan  kepentingan  AS  dalam rangka  menyebarluaskan  demokrasi  ke  seluruh  dunia.  Monten  (2005, 118) mengatakan, “kapabilitas untuk menggunakan kekuatan politik dan militer  jelas  merupakan  prasyarat  bagi  upaya  menyebarluaskan demokrasi ke seluruh dunia, namun tidak semua negara yang memiliki kapabilitas ini melakukan kebijakan penyebarluasan demokrasi.”
Misi  mempromosikan  demokrasi  sebagai  identitas  nasional  Amerika memang  lebih  bernuansa  liberal  daripada  realis.  Tetapi  strateginya menggunakan  cara-cara  realis  yaitu  penggunaan  instrumen  militer. Intervensi yang sering dilakukan Amerika Serikat dalam sejarah berupa pengerahan militer ke suatu wilayah bukan untuk latihan tetapi semata- mata mencerminkan kepentingan nasionalnya (Hippel 2004, 3). Mantan menteri  luar  negeri  Amerika  Serikat  Condoleeza  Rice  (2008,  4) menandaskan  dalam  artikelnya  bahwa  “bagi  Amerika  Serikat, mempromosikan  demokrasi  ke  seluruh  dunia  harus  menjadi  prioritas utama”.  Pernyataan  ini  menggarisbawahi  politik  luar  negeri  Amerika Serikat  yang  mengutamakan  kepentingan  untuk  membuat  dunia menganut sistem politik demokratis yang dianggap sebagai ideologi final dan universal (Fukuyama 1992).
Politik  luar  negeri  suatu  negara  senantiasa  dituntun  oleh  doktrin; semacam  pemikiran  yang  memberikan  arahan  tentang  apa  yang  harus dilakukan  dan  apa  yang  tidak  oleh  negara.  Doktrin  politik  luar  negeri Amerika Serikat dapat dikategorikan menjadi beberapa aliran. Kissinger (1994, 18) membagi doktrin politik luar negeri Amerika Serikat menjadi dua aliran: isolasionis dan misionaris. Di kancah internasional, Amerika Serikat  memainkan  peran  ganda  sebagai  „mercusuar‟( beacon )  dan „tentara  salib‟  ( crusader ).  Amerika  Serikat  menganut  demokrasi  dan oleh karena itu seolah-olah ia adalah pemberi petunjuk (mercusuar) bagi negara-negara  lain.  Nilai  yang  dianutnya  itu  kemudian  melahirkan prinsip  bahwa  Amerika Serikat  bertanggung  jawab  untuk  memaksakan nilai tersebut ke seluruh dunia. Justifikasi peran internasional Amerika Serikat  adalah  mesianistik:  Amerika  Serikat  punya  kewajiban,  bukan demi  keseimbangan  kekuasaan,  tetapi  untuk  menyebarluaskan  prinsip yang dianutnya ke seluruh dunia (Kissinger 1994, 26).
Pendapat lainnya dikemukakan oleh Francis Fukuyama. Dalam bukunya Fukuyama  (2006,  7)  membagi  doktrin  politik  luar  negeri  Amerika Serikat  menjadi  empat  aliran:  neokonservatif,  realis,  liberal internasionalis,  dan  nasionalis  „Jacksonian‟.  Neokonservatisme merupakan aliran dalam politik luar negeri Amerika Serikat yang relatif baru.  Aliran  ini  muncul  sebagai  doktrin  kebijakan  luar  negeri  setelah Robert  Kagan  dan  William  Kristol  menulis  artikel  dalam  majalah Foreign  Affairs pada  1996.  Dalam  tulisannya,  Kagan  dan  Kristol memberikan  landasan  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  yang berpedoman pada tiga hal yakni ekspansionisme, intervensionisme, dan mempromosikan  demokrasi.  Doktrin  ini  serupa  dengan  doktrin mesianistik  Wilsonian  menurut  terminologi  Kissinger  dan  „Realisme Baru‟-nya  Condoleeza  Rice.  Menurut  doktrin  ini,  peran  aktif  di  kancah internasional  mencerminkan  kepentingan  nasional  Amerika  Serikat. Kagan dan Kristol (dalam Fukuyama 2006, 40) menggarisbawahi bahwa „hegemoni  demi  kebaikan‟  di  bawah  kepemimpinan  Amerika  Serikat adalah  upaya  untuk  “menahan,  dan  jika  memungkinkan  mencegah
munculnya  diktator-diktator  dan  ideologi-ideologi  mengancam;  ... mendukung kepentingan Amerika dan prinsip-prinsip demokrasi; dan ... memberikan  bantuan  bagi  mereka  yang  berjuang  melawan  sifat  jahat manusia yang lebih ekstrim.”
Landasan politik luar negeri yang demikian itu dimanifestasikan dalam bentuk  kebijakan  „pergantian  rezim‟  ( regime  change )  dalam  rangka memaksa pemerintahan tiran dan despotis untuk tunduk pada nilai yang digariskan  Amerika  Serikat.  Pemerintahan  George  W.  Bush  dengan tegas menyatakan bahwa garis kebijakan luar negerinya adalah mengikis habis  rezim-rezim  non-demokratis  yang  menentang  negaranya. Sebagaimana  Jervis  (2003,  367)  mengatakan,  “…pergantian  rezim diperlukan  sebab  pemerintahan  tirani  akan  senantiasa  mengabaikan perjanjian serta mengancam tetangga-tetangganya sebagaimana mereka memperlakukan warga negaranya dengan tidak layak.”Pasca peristiwa 11 September  2001  kita  melihat  bagaimana  Amerika  Serikat  menginvasi Afganistan  dan  menumpas  habis  rezim  Taliban  serta  menggantinya dengan  rezim  boneka  Hamid  Karzai.  Tidak  lama  setelah  itu,  Amerika Serikat  melanjutkan  petualangan  mesianistiknya  mendongkel  rezim tiran  Saddam  Hussein  di  Irak  dan  memasang  Jalal  Talabani  sebagai presidennya.
Intervensi  kemanusiaan  Amerika  Serikat  dan  koalisi  di  Libya  pada 2011pada  dasarnya  adalah  upaya  mengganti  rezim  Khadafi  yang dianggap  tidak  ramah  terhadap  negara-negara  barat.  Amerika  Serikat menemukan  momentum  itu  ketika  Libya  dilanda  revolusi  politik  yang berlarut-larut  oleh  kaum  pemberontak  yang  didukung  barat. Demokratisasi  ternyata  tidak  berjalan  mulus  seperti  yang  terjadi  di Tunisia  dan  Mesir  dimana  demonstran  anti  pemerintah  berhasil menggulingkan rezim Ben Ali dan Mubarak. Alih-alih mundur, Khadafi justru  memberangus  kelompok  anti  pemerintah  dengan  kekerasan. Situasi  ini  membuat  DK  PBB  terpaksa  mengambil  langkah  tegas.  Tiga anggota tetap (Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat) minus Rusia dan Cina  yang  mengambil  keputusan  abstain  mengeluarkan  resolusi  untuk menggelar  operasi  militer  terhadap  Libya  dengan  satu  misi: menyelamatkan  warga  sipil  yang  menjadi  korban  penindasan  rezim Khadafi.
Intervensi  kemanusiaan  di  Libya  adalah  sebuah  paradoks  (Finnemore dalam Price 2008). Serangan koalisi ke negara itu justru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan sipil. Pada serangan tanggal 20 Maret 2011 serangan NATO membunuh 48 warga sipil Libya (Viva News 2011). Serangan militer itu membuktikan bahwa motivasi pasukan koalisi tidak lagi bersifat kemanusiaan, tetapi politis. Setelah NATO mengambil alih serangan,  korban  sipil  terus  berjatuhan.  Pada  tanggal  13  Mei  2011, serangan tentara NATO menewaskan 16 warga sipil Libya dan melukai sedikitnya  40  orang  di  kota  Brega,  Libya  Timur  (Antara  News  2011).
Bukti  lain  jika  serangan  ke  Libya  bukan  bermotif  kemanusiaan  adalah NATO  menolak  tawaran  negosiasi  dari  pemimpin  Libya  Moammar Khadafi (Republika 2011). NATO meragukan kredibilitas tawaran damai tersebut.  Penolakan  barat  tersebut  bisa  dikategorikan  sebagai pengabaian  terhadap  upaya  damai.  Bagi  negara-negara  barat,  upaya damai  tidak  ada  gunanya  jika  Khadafi  belum  berhasil  digulingkan  dan menggantinya dengan rezim demokratis.

## Altruisme Negara: Intervensi Kemanusiaan dalam Perspektif Konstruktivis
Konstruktivisme  memandang  dunia  secara  berbeda  dengan  realisme. Jika  realisme  lebih  mementingkan  aspek  material,  konstruktivisme menekankan  pada  aspek  non-material.  Realisme  mengklaim  bahwa benda  mati  (fakta  kasar)  seperti  kekuatan  militer  dan  ekonomi  negara menentukan  tindakan  negara.  Konstruktivisme  menantang  cara pandang  itu  bahwa  karena  hubungan  internasional  adalah  masalah sosial,  maka  determinan  tindakan  negara  adalah  pemahaman  bersama ( shared  understanding )  atau  meminjam  terminologi  Alexander  Wendt sebagai  intersubyektivitas  (Wendt  1992&  1999).  Intersubyektivitas berarti tindakan aktor dalam hubungan internasional tidak serta-merta derivasi dari kepentingan yang inheren dan sudah seperti itulah adanya dan  seharusnya  ( given ),  tetapi  produk  dari  proses  pemaknaan  aktor tersebut.
Dalam  menjelaskan  fenomena  internasional,  konstruktivisme  berpijak pada  kata  kunci  norma.  Norma  dipahami  sebagai  “harapan-harapan kolektif  mengenai  perilaku  yang  pantas  bagi  aktor  dengan  identitas tertentu” (Jepperson, Wendt & Katzenstein dalam Katzenstein 1996, 54). Norma  membantu  mendefinisikan  situasi  dan  oleh  karena  itu mempengaruhi  interaksi  antar  negara  (Zehfuss  2004,  4).  Finnemore (1996a,  2)  lebih  jauh  menjelaskan  bahwa  kepentingan  negara didefinisikan dalam konteks nilai dan norma internasional. Aktor-aktor hubungan  internasional  terutama  negara  melakukan  tindakan  karena dituntun  oleh  aturan-aturan,  prinsip-prinsip,  norma  yang  disepakati bersama, serta keyakinan yang kesemuanya ini menyediakan pengertian tentang apa yang penting, berharga, baik dan apa cara-cara yang efektif atau legitimate dalam rangka mencapai hal-hal tadi (Finnemore 1996a, 15).  March  dan  Olsen  (2004,  3)  berpendapat  bahwa  peraturan  dan norma  diikuti  sebab  sudah  terlanjur  dianggap  alami,  benar, dikehendaki,  dan  sah.  Aktor-aktor  internasional  melakukan  tindakan yang mereka anggap pantas untuk dilakukan berdasarkan peraturan dan norma  tersebut.  Jadi  konstruktivisme  tidak  peduli  dengan  masalah kepentingan  yang  menyetir  kebijakan  negara  akan  tetapi apa yang membentuk kepentingan dan bagaimana kepentingan itu terbentuk.
Norma berfungsi sebagai penuntun perilaku (regulatif) negara sekaligus membentuk  identitas  (konstitutif)  negara.  Di  satu  pihak,  norma  secara intrinsik  mengandung  elemen  „keharusan‟,  maka  norma  memberikan justifikasi  atas  tindakan  yang  diambil  suatu  negara  (Finnemore  & Sikkink  1998,  892).  Di  lain  pihak,  negara  yang  melakukan  tindakan  di luar norma internasional dianggap menyimpang ( deviant ), oleh karena itu negara bersangkutan menempel identitas sebagai negara jahat, tiran, tidak beradab, dan seterusnya. Bagi konstruktivis norma bukan sekadar alat kepentingan negara sebagaimana dikatakan kaum realis melainkan struktur sosial yang membatasi pilihan kebijakan negara (Rosyidin 2015, 75).  Negara  patuh  terhadap  norma  bukan  semata-mata  untuk memperoleh  keuntungan  material  berjangka  pendek  tetapi  karena norma  tersebut  dimaknai  secara  positif  sebagai  instrumen  keteraturan masyarakat internasional.
Dalam isu intervensi kemanusiaan, standar perilaku yang menjustifikasi negara  melakukan  tindakan  intervensi  adalah  norma  yang  termaktub dalam  Piagam  PBB  tentang  hak  asasi  manusia.  Norma  hak  asasi manusia yang relevan di sini pada intinya berisi hak untuk hidup, yaitu “hak  bebas  dari  penghilangan  nyawa  dan  hukuman  tanpa  pengadilan serta  bebas  dari  penganiayaan  dan  penangkapan  yang  semena-mena” (Risse  &  Sikkink  dalam  Risse,  Ropp  &  Sikkink  1999,  2).  Norma kemanusian  ini  berlaku  sebagai  „ principled  beliefs ‟  (Goldstein  & Keohane  1993,  43).  yang  berfungsi  memberi  makna  dan  kategorisasi tindakan  yang  baik  atau  buruk  dan  adil  atau  tidak  adil.  Institusi  ini adalah  struktur  normatif  yang  menuntun  aktor  internasional  untuk tunduk  dan  patuh  kepada  aturan  legal-formal  tersebut.  Pada perkembangan  selanjutnya,  norma  internasional  yang  mendasari intervensi kemanusiaan adalah prinsip Responsibility to Protect (R2P). Prinsip  etis  ini  sebenarnya  muncul  lantaran  dunia  internasional  tidak mampu  berbuat  apa-apa  ketika  menghadapi  genosida  di  Bosnia  dan Rwanda  pada  paruh  pertama  dekade  1990-an.  Kofi  Annan,  mantan Sekretaris  Jenderal  PBB  menulis  di The  Economist bahwa  kedaulatan bermakna  tanggung  jawab;  tanggung  jawab  melindungi  warga negaranya  dari  kejahatan  kemanusiaan.  Apabila  pemerintah  suatu negara gagal menjalankan kewajiban ini, maka dunia internasional akan mengambil  alih  kewajiban  itu,  yang  artinya  melakukan  intervensi (Annan 1999). Menurutnya, kedaulatan harus dipahami sebagai sesuatu hal yang bersyarat (tidak mutlak) sejauh pemerintah menghormati hak asasi warga negaranya (Annan 2012, 84).
Intervensi  kemanusiaan  baik  dilakukan  negara  individual  maupun multilateral  bertujuan  membela  nilai-nilai  luhur  yang  disepakati bersama  yaitu  hak  asasi  manusia.  Negara  dalam  konteks  ini  adalah „aktor  publik‟  (Lu  2006).  Tindakan  negara  dimotivasi  oleh  „barang publik‟ dan oleh karena itu negara bersifat altruis (tidak mementingkan diri  sendiri).  Kepentingan  nasional  yang  diterjemahkan  ke  dalam
kepentingan inter nasional  merupakan  manifestasi  altruisme  negara. Organ  internasional  dalam  hal  ini  DK  PBB  berperan  seperti  penegak hukum  yang    menjaga  aturan  dan  norma  internasional  itu  tetap dipatuhi.  Pelanggaran  terhadap  norma  internasional  tadi  sama  artinya mengancam  perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Oleh  karena  itu  harus diberikan  tindakan  untuk  menghukum  si  pelanggar.  Pemberian  sanksi dijustifikasi karena demi terwujudnya kebaikan bersama. Bagi penganut konstruktivis,  studi  tentang  intervensi  kemanusiaan  adalah  studi tentang justifikasi. Ketika suatu negara menjustifikasi intervensi yang ia lakukan,  berarti  negara  itu  telah  mendapatkan  legitimasi  dan mengartikulasikan nilai-nilai  dan harapan bersama dunia internasional (Finnemore dalam Katzenstein 1996, 156).
Penjelasan  konstruktivisme  yang  melihat  negara  sebagai  aktor  yang memperjuangkan  kepentingan  publik  yakni  menegakkan  norma internasional  bisa  kita  cermati  dalam  kasus  intervensi  kemanusiaan Amerika  Serikat  di  Somalia  pada  1992.  Dalam  operasi  militer  bersandi Operation  Restore  Hope yang  berlangsung  selama  tiga  tahun  itu, Amerika  Serikat  memasuki  wilayah  yurisdiksi  Somalia  untuk menunaikan  misi  kemanusiaan  dan  „ nation  building ‟.  Seperti dinyatakan Finnemore (dalam Katzenstein 1996b), intervensi di Somalia bukan didasari oleh motif kepentingan karena Somalia bukanlan negara yang  dapat  memberikan  keuntungan  (baik  politik,  ekonomi,  maupun militer) bagi Amerika Serikat. Sebaliknya, Somalia adalah negara kolaps yang  didera  pertikaian  politik  primordial  akut,  sehingga  membawa kesengsaraan  rakyat  sipil.    Dalam  sebuah  dokumen  resmi  pemerintah Amerika Serikat bertanggal 7 Desember 1992, dikatakan bahwa sebagai anggota  tetap  DK  PBB  Amerika  Serikat  mengintervensi  Somalia  bukan untuk  memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya  melainkan  tekanan domestik  berupa  „desakan  moral‟  untuk  membantu  rakyat  Somalia, khususnya  anak-anak  (Sarbu  2009,  15).  Pembunuhan  rakyat  sipil merajalela  menyebabkan  gelombang  pengungsi  ke  negara  tetangga seperti  Kenya,  Ethiopia  dan  Djibouti.  Kelaparan  parah  akibat  bantuan pangan  dari  lembaga  internasional  disabotase  oleh  para  milisi  untuk memberi  makan  tentara  atau  menukarkannya  dengan  senjata  (Hippel 2004,  3).  Di  sini,  Amerika  Serikat  berperan  seperti  sang  Mesias  atau juru  selamat  bagi  rakyat  Somalia,  jadi  bukan  datang  untuk  mencari keuntungan-keuntungan jangka pendek.
Kasus  lain  misalnya  pada  saat  terjadi  konflik  Serbia-Bosnia  di Yugoslavia  antara  tahun  1993-1995.  Konflik  bernuansa  SARA  memicu perpecahan  politik  di  Balkan  (debalkananisasi)  yang  kemudian  diikuti dengan  genosida  besar-besaran.  Slobodan  Milosevic  yang  chauvinistik dari  Serbia  melakukan  pembersihan  etnis  Bosnia  di  Srebrenica.  Pada 1995,  NATO  menggempur  Sarajevo  dengan  operasi  militer  bersandi Operation  Deliberate  Force untuk  memburu  Slobodan  Milosevic  dan Radovan  Karadzic  yang  dianggap  paling  bertanggung  jawab  atas
pembantaian  warga  sipil  Bosnia.  Intervensi  Amerika  Serikat  di  Bosnia adalah  upaya  untuk  menegakkan  norma  hak  asasi  manusia  yang dilanggar oleh rezim tiran dan berdarah dingin. Intervensi kemanusiaan di  Bosnia  dan  Kosovo  paling  tidak  menunjukkan  komitmen  komunitas internasional untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia berat di negara  itu  (Morris  dalam  Welsh  2004,  99).  Sama  seperti  Somalia, kawasan  Balkan  tidak  terlalu  menguntungkan  bagi  Amerika  Serikat secara  ekonomis  maupun  strategis.  Balkan  adalah  wilayah  yang terfragmentasi berdasarkan identitas etnis dan agama. Setelah  Amerika Serikat  angkat  kaki  dari  Bosnia,  kini  wilayah  itu  terbagi-bagi  menjadi beberapa  negara  independen  yakni  Macedonia,  Slovenia,  Kroasia, Bosnia, dan Serbia-Montenegro.

## Simpulan
Sejarah  intervensi  kemanusiaan  adalah  sejarah  penaklukan.  Intervensi kemanusiaan  sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  perang  untuk menaklukkan  negara  lain.  Hanya  saja,  letak  perbedaannya  adalah apakah negara memasuki wilayah kedaulatan negara lain tanpa ijin tuan rumah tersebut dilatarbelakangi oleh motif mementingkan orang banyak ataukah  mementingkan  diri  sendiri.  Dalam  hal  ini,  realis  menganggap konsep  intervensi  kemanusiaan  sebagai  sebuah oxymoron atau contradiction in  terminis .  Alasannya,  realis  mengasumsikan  hubungan internasional  adalah  arena  perjuangan  mengejar  kepentingan  nasional, bukan  kepentingan  kemanusiaan.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  di bagian  kedua  tulisan  ini,  realis  menegaskan  bahwa  intervensi kemanusiaan  terjadi  hanya  jika  negara  pengintervensi  melihat  ada kepentingan  nasional  atau  keuntungan  yang  bisa  diraih.  Alhasil,  cara pandang  realis  yang  murni  politis  tersebut  cenderung  berlawanan dengan  konsep  intervensi  kemanusiaan  menurut  hukum  internasional yang menempatkan penegakan hak asasi manusia sebagai tujuan dasar dilakukannya  intervensi  kemanusiaan.  Dengan  demikian,  realis merancukan  definisi  intervensi  kemanusiaan  dengan  intervensi  militer atau  agresi.  Dengan  adanya  pandangan  bahwa  tidak  ada  istilah „kemanusiaan‟ dalam kamus hubungan internasional kaum realis, maka boleh  dikatakan  bahwa  realis  hanya  menggunakan  istilah  intervensi kemanusiaan sebagai dalih melakukan agresi.
Hal  ini  berbeda  dengan  cara  pandang  konstruktivis  yang  mengakui adanya  unsur  kemanusiaan  dalam  sebuah  aksi  militer  ke  negara  lain. Bagi  konstruktivis,  norma-norma  internasional  lebih  mempengaruhi tindakan  negara  ketimbang  dorongan  kepentingan  nasional.  Berbeda dengan realis yang menganggap kepentingan nasional sebagai „ the only game  in  town ‟,  konstruktivis  justru  menganggap  kepentingan  nasional adalah  derivasi  dari  norma-norma  internasional.  Alhasil,  intervensi
kemanusiaan  dipandang  kaum  konstruktivis  sebagai  bentuk  kepatuhan negara  pengintervensi  terhadap  norma-norma  internasional  tersebut. Konsep  sentral  norma  ini  berimplikasi  pada  asumsi  bahwa  negara pengintervensi  mengusung  misi  altruis  ketika  memutuskan  terjun  ke medan  perang,  yaitu  menyelamatkan  nyawa  warga  negara  lain  yang terancam  oleh  kekejaman  pemerintahnya.  Sebagaimana  telah dipaparkan di bagian keempat dari tulisan ini, pandangan konstruktivis ini  sejalan  dengan  konsepsi  R2P  yang  secara  eksplisit  memuat  unsur moralitas di dalamnya. Prinsip dasar R2P yakni komunitas internasional –  dalam  hal  ini  negara  –  memikul  tanggung  jawab  untuk  menegakkan norma  hak  asasi  manusia  di  negara  lain  jika  pemerintah  di  negara bersangkutan  gagal  menegakkannya  merepresentasikan  komitmen moral  negara  yang  konsisten  dengan  premis  konstruktivis.  Jadi,  jika kaum  realis  memperlakukan  intervensi  kemanusiaan  sebatas  sebagai kedok  melakukan  agresi  demi  mengejar  kepentingan  nasional,  kaum konstruktivis  melihat  bahwa  perang  sekalipun  terkadang  ada  unsur moralitasnya.
Kritik yang kerapkali muncul mengenai praktik intervensi kemanusiaan adalah  ekses  negatif  yang  ditimbulkannya.  Sekalipun  pada  awalnya intervensi kemanusiaan dimotivasi oleh penegakan hak asasi manusia – entah  sebagai  dalih  agresi  maupun  tujuan  sebenarnya  –  namun kenyataannya  yang  terjadi  malah  sebaliknya.  Warga  sipil  yang  ingin dilindungi  justru  banyak  menjadi  korban.  Hal  ini  mungkin  saja  akibat ketidaksengajaan  atau collateral  damage .  Namun,  seperti  telah disebutkan  sebelumnya,  intervensi  kemanusiaan  adalah  sebuah paradoks.  Amat  sulit  memastikan  tujuan  awal  tidak  melenceng  dari batas-batas  moralitas.  Fakta-fakta  menunjukkan  kalau  intervensi kemanusiaan  selalu  diiringi  dengan  jatuhnya  korban  jiwa  warga  sipil yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam hal ini konsep R2P yang dirancang secara  lebih  komprehensif  –  mensyaratkan  adanya  tanggung  jawab merekonstruksi  ( responsibility  to  build )  –  juga  tidak  efektif  karena bukannya  menciptakan  stabilitas  keamanan  jangka  panjang  melainkan justru  menciptakan  kekacauan  baru.  Munculnya  kelompok-kelompok militan  di  Timur  Tengah  salah  satunya  dipicu  oleh  intervensi  militer negara-negara  Barat  yang  mulanya  diklaim  dimaksudkan  untuk menegakkan hak asasi manusia. Komunitas internasional perlu mencari formula yang lebih tepat bagaimana mencegah ekses-ekses negatif dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan.

## Daftar Pustaka
Buku
Annan,  Kofi,  2012. Intervention:  A  Life in  War  and  Peace .  New  York: Penguin.
Bellamy, Alex dan Nicholas Wheeler, 1998. “Humanitarian Intervention in  World  Politics”,  dalam  Baylis,  John  dan  Steve  Smith  (eds), 1998. The  Globalization  of  World  Politics:  An  Introduction  to International Relations. New York: Oxford University Press. Baylis,  John  and  Steve  Smith,  eds.  1998. The  Globalization  of  World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
Bellamy,  Alex,  2008.  “The  Responsibility  to  Protect”,  dalam  Williams, Paul  (ed.),  2008. Security  Studies:  An  Introduction .  London: Routledge.
Blum, William, 2002. Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower . London: Zed Books. Buzan,  Barry  dan  Lene  Hansen,  2009. The  Evolution  of  International Security Studies . Cambridge: Cambridge University Press. Buzan,  Barry  Ole  Waever  dan  Jaap  de  Wilde,  1998. Security:  A  New Framework of Analysis . Boulder: Lynne Rienner. Buzan,  Barry,  1991. People,  States  and  Fear:  An  Agenda  for International  Security  Studies  in  the  Post-Cold  War  Era . Boulder: Lynne Rienner Publishers. Donnelly, Jack, 2000. Realism and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Finnemore,  Martha,  1996a. National  Interest  in  International  Society . Ithaca: Cornell University Press.
Finnemore,  Martha,  1996b.  “Constructing  Norms  of  Humanitarian Intervention”,  dalam  Katzenstein,  Peter  (ed),  1996. The  Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics . New York: Columbia University Press. Finnemore,  Martha,  2003. The  Purpose  of  Intervention:  Changing Beliefs about the Use of Force . Ithaca: Cornell University Press. Finnemore,  Martha,  2008.  “Paradoxes  in  Humanitarian  Intervention”, dalam Price, Richard (ed.), 2008. Moral Limit and Possibility in World Politics . Cambridge: Cambridge University Press. Fukuyama,  Francis,  1992. The  End  of  History  and  the  Last  Man. New York: Free Press. Fukuyama,  Francis,  2006. America  at  the  Crossroads:  Democracy, Power,  and  the  Neoconservative  Legacy .  New  Haven:  Yale University Press.
Goldstein, Judith dan Robert Keohane, 1993. “Ideas and Foreign Policy: An  Analytical  Framework”,  dalam  Goldstein,  Judith  dan  Robert Keohane  (eds),  1993. Ideas  and  Foreign  Policy:  Beliefs, Institutions,  and  Political  Change .  Ithaca:  Cornell  University Press.
Hehir, Aidan, 2010. Humanitarian Intervention: An Introduction . New York: Palgrave Macmillan. Heinze, Eric, 2009. Waging Humanitarian War: The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention . Albany: State University of New York Press. Hippel, Karin von, 2004. Democracy by Force:US Military Intervention in  the  Post-Cold  War  World .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Holzgrefe, J. L,  2003. “The Humanitarian Intervention Debate”, dalam Holzgrefe, J. L. dan Robert Keohane (eds), 2003. Humanitarian Intervention:  Ethical,  Legal,  and  Political  Dilemmas . Cambridge: Cambridge University Press. Holzgrefe,  J.  L.  dan  Robert  Keohane  (eds),  2003. Humanitarian Intervention:  Ethical,  Legal,  and  Political  Dilemmas . Cambridge: Cambridge University Press. Katzenstein, Peter  (ed), 1996. The Culture of National Security: Norms and  Identity  in  World  Politics .  New  York:  Columbia  University Press.
Kissinger, Henry, 1994. Diplomacy . New York: Simon-Schuster. Krieg,  Andreas,  2013. Motivations  for  Humanitarian  Intervention:
Theoretical and Empirical Considerations . London: Springer.
Lu,  Catherine,  2006. Just  and  Unjust  Interventions  in  World  Politics Public and Private . London: Palgrave Macmillan. Lynn-Jones,  Sean,  1991. International  Security  Studies  after  the  Cold War:  An  Agenda  for  the  Future .  CSIA  Discussion  Paper  91-11, Kennedy School of Government, Harvard University, December. March, James dan Johan Olsen, 2004. “The Logic of Appropriateness”,
ARENA Working Papers, WP 04/09. Morgenthau,  Hans,  1954. Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for Power and Peace, 2 nd edn. New York: Alfred A. Knopf.
Morris,  Nicholas,  2004.  “Humanitarian  Intervention  in  the  Balkans”, dalam  Welsh,  Jennifer  (ed),  2004. Humanitarian  Intervention and International Relations . New York: Oxford University Press.
Nardin,  Terry,  2000. The  Moral  Basis  of  Humanitarian  Intervention . Symposium  on  the  Norms  and  Ethics  of  Humanitarian Intervention,  Center  for  Global  Peace  and  Conflict  Studies, University of California, Irvine, May 26.
Onuf,  Nicholas,  2000. Humanitarian  Intervention:  The  Early  Years . Symposium  on  the  Norms  and  Ethics  of  Humanitarian Intervention,  Center  for  Global  Peace  and  Conflict  Studies, University of California, Irvine, May 26.
Price, Richard (ed), 2008. Moral Limit and Possibility in World Politics . Cambridge: Cambridge University Press. Risse,  Thomas  dan  Kathryn  Sikkink,  1999.  “The  Socialization  of International  Human  Rights  Norms  into  Domestic  Practices: Introduction”, dalam Risse, Thomas, Stephen Ropp dan Kathryn
Sikkink (eds), 1999. The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change . Cambridge: Cambridge University Press.
Risse,  Thomas,  Stephen  Ropp  dan  Kathryn  Sikkink  (eds),  1999. The Power  of  Human  Rights:  International  Norms  and  Domestic
Change . Cambridge: Cambridge University Press. Rosyidin, Mohamad, 2015. The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Tiara Wacana. Sarbu,  Bianca,  2009. Drivers  of  the  UN  Humanitarian  Interventions: Going  Beyond  Human  Rights  Violations ,  Tesis  MA,  The  Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Shue, Henry, 2004. “Limiting Sovereignty”, dalam Welsh, Jennifer (ed), Humanitarian  Intervention  and  International  Relations .  New York: Oxford University Press. Waltz,  Kenneth,  1979. Theory  of  International  Politics. Reading,  MA: Addison Wesley.
Welsh,  Jennifer  (ed),  2004. Humanitarian  Intervention  and International Relations . New York: Oxford University Press. Wendt,  Alexander,  1999. Social  Theory  of  International  Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Wheeler,  Nicholas,  2000. Saving  Strangers:  Humanitarian Intervention  in  International  Society .  New  York:  Oxford
University Press. Wheeler,  Nicholas,  2004.  “The  Humanitarian  Responsibilities  of Sovereignty:  Explaining  the  Development  of  a  New  Norm  of
Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society”, dalam Welsh, Jennifer (ed), Humanitarian  Intervention  and  International  Relations .  New York: Oxford University Press.
Williams, Paul (ed), 2008. Security Studies: An Introduction . London: Routledge.
Zehfuss,  Maja,  2004. Constructivism  In  International  Relations:  The Politics of Reality . Cambridge: Cambridge University Press.

## Jurnal
Bellamy,  Alex,  2003.  “Humanitarian  Intervention  and  the  Three Traditions”, Global Society , 17 (1): 3-20.
Finnemore,  Martha  dan  Kathryn  Sikkink,  1998.  “International  Norm Dynamics  and  Political  Change”, International  Organization ,
52 (4): 887-917.
Jervis,  Robert,  2003.  “Understanding  the  Bush  Doctrine”, Political Science Quarterly, 118 (3): 365-388.
Kolodziej,  Edward,  1992.  “Renaissance  in  Security  Studies?  Caveat Lector!” International Studies Quarterly , 36 (4): 421-438.
Monten,  Jonathan,  2005.  “The  Roots  of  the  Bush  Doctrine:  Power, Nationalism,  and  Democracy  Promotion  in  US  Strategy”, International Security, 29 (4): 112-156. Morgenthau,  Hans,  1967.  “To  Intervene  or  Not  To  Intervene”, Foreign Affairs, 45 (3): 425-436. Rice,  Condoleezza,  2008.  “Rethinking  the  National  Interest:  American Realism for a New World”, Foreign Affairs , 87 (4): 2-26. Walt,  Stephen,  1991.  “The  Renaissance  of  Security  Studies”,
International Studies Quarterly , 35 (2): 211-239.
Wendt, Alexander, 1992. “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction  of  Power  Politics”, International  Organization ,
46 (2): 391-425.

## Artikel online
Antara News, 2011. “TV Libya: serangan NATO tewaskan 16 warga sipil di Brega” [online]. Dalam http://www.antaranews.com/berita/258515/tv-libya-serangan- nato-tewaskan-16-warga-sipil-di-brega [diakses 30 Mei 2011]. Republika,  2011.  “NATO  tolak  tawaran  negosiasi  Qaddafi”  [online]. Dalam http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/04/3 0/lkh36c-nato-tolak-tawaran-negosiasi-qaddafi  [diakses  30  Mei 2011].
Viva  News,  2011.  “Amerika  dan  sekutu  serang  Libya”  [online].  Dalam http://fokus.vivanews.com/news/read/210464-sekutu-serbu- libya [diakses 30 Mei 2011].

## Majalah
Annan,  Kofi,  1999.  “Two  Concepts  of  Sovereignty”, The  Economist ,  19 September.