## Sigma: Journal of Economic and Business
Vol. 5 (2), Desember 2022, pp. 18-32 ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
OPEN ACCES

## EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SULTRA
Dian Astuti 1) Abdul Razak 2) Rachmawati 3) 1,2,3 Program Studi Akuntansi, STIE Enam Enam Kendari(Dian Astuti) email: dianastuti983@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor  pendukung  dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada  Bank  Sultra.  Jenis penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian intern dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  pada Bank  Sultra  dapat  dikatakan  sudah  efektif  dalam  menjalankan  operasional  perusahaannya, khususnya  dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  serta  pada  faktor  pendukung  dan faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kata  Kunci : Sistem pengendalian intern , Kredit Usaha Rakyat (KUR)

## PENDAHULUAN
Negara yang berhasil dapat dilihat dari segi pembangunan terutama dibidang perekonomian. Perekonomian akan menjadi dasar untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dan di bidang lainnya.  Indonesia adalah Negara yang berkembang, sehingga sangat diperlukan sebuah strategi yang  dapat  menjadi  dasar  dalam  pengembangan  sektor  pembangunannya.  Keberhasilan pembangunan  di  bidang  perekonomian  akan  tercapai  apabila  masyarakat  mampu mengoptimalkan  usaha-usaha  yang  dijalankannya.  Seperti  industri,  pertanian,  peternakan, perikanan  dan  semua  hal  yang  menyangkut  usaha.  Masyarakat  adalah  dasar  untuk mengembangkan  pembangunan  di  Negara  ini,  tetapi  tidak  semudah  itu  untuk  memperoleh bantuan kredit dari pihak perbankan (Safirah, 2018).
Peran  pentingnya  lembaga  keuangan  atau  perbankan  di  Indonesia  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  membutuhkan  jasa  melalui  lembaga keuangan. Sebagaimana yang telah diketahui saat ini peranan bank sangat dirasakan manfaatnya baik oleh  masyarakat, maupun pemerintahan. Bank  merupakan badan usaha yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  tarif  hidup  masyarakat. Sehingga  bank  telah  dianggap  menjadi  roda  modal  bagi  masyarakat  serta  menyalurkannya dalam bentuk kredit (Kasmir, 2014;25).
Kasmir  (2019),  menjelaskan  kredit  yang  diperoleh  perusahaan  memiliki  peran  penting untuk  memenuhi  dana,  pertimbangan  utama  dari  perusahaan  untuk  memperoleh  dana  tersebut yaitu  memang  dana  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  manfaatnya. Adapun  keuntungan  yang  diperoleh  dari  dana  kredit  yaitu  penggunaan  modal  pinjaman  dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih giat guna memenuhi kewajiban untuk pengembalian dana  tersebut.  Pemerintah  memberlakukan  program  kredit  yang  dikenal  dengan  Kredit  Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon serta intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007.
KUR  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  perbankan  dalam menyalurkan  kredit  permodalan  kepada  UMKM  dan  Koperasi.  KUR  bertujuan  untuk mengselerasikan  pengembangan  kegiatan  perekonomian  dalam  rangka  penanggulangan/ pengentasan  kemiskinan  serta  dapat  memperluas  kesempatan  kerja  (Putra,  Semara  2013).
Dina Marayanti Hutauruk (2019), menjelaskan BPD Sultra sepanjang tahun 2018  masih belum optimal  dalam  penyaluran  KUR,  dikarenakan  penyaluran  KUR  terkendala  karena    baru diberikan  jadwal  untuk  mengisi  aplikasi  Sistem    Informasi  Kredit  Program  (SIKP)  pada  tahun 2018,  dan  pada  tahun  2018  KUR  baru  bisa  dilaksanakan  mulai  September.  BPD  Sultra  hanya mampu  merealisasikan  penyaluran  KUR  sebesar  Rp25  miliar  atau  13,6%  dari  jumlah  kuota yang  diberikan  oleh  pemerintah  sebesar  Rp183  miliar.  Dengan  capaian  tersebut    maka  pada tahun 2019 BPD Sultra hanya mendapatkan kuota sebesar Rp30 miliar. Untuk  memaksimalkan penyaluran  KUR  tahun  2018  Bank  Sultra  telah  melakukan  pembinaan  terhadap  satu  angkatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Permasalahan kredit merupakan masalah utama yang harus diperhatikan, karena adanya resiko yang mungkin terjadi dalam sistem pemberian kredit. Masalah yang sering terjadi dalam pemberian  kredit  yaitu  kemacetan  pembayaran  atau  pengembalian  utang  yang  dilakukan  oleh nasabah.  Terjadinya  kemacetan  kredit  yang  dilakukan  oleh  nasabah  akan  berakibat  buruk terhadap  kelangsungan  hidup  operasional  perusahaan,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu pengendalian intern dalam pemberian kredit, agar kredit yang disalurkan berjalan dengan efektif dan terhindar darisegala bentuk penyelewangan (Wanangsari, & Iwan 2016).
Pihak  perbankan  sangat  membutuhkan  adanya  pengawasan  atau  pengendalian intern yang  baik  terhadap  perusahaan  akan  dapat  meminimalisir  adanya  resiko-resiko  yang  muncul. Terwujudnya pengendalian internal yang efektif, perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi serta didukung dengan karyawan yang berkualitas.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul:  “Evaluasi  Sistem  Pengendalian  intern  Dalam  Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) Pada Bank Sultra ”.
Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:
1. Untuk  mengetahui  serta  mengevaluasi  sistem  pengendalian intern dalam  pemberian  Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra.
2. Untuk mengevaluasi dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pada Bank Sultra.

## KAJIAN PUSTAKA

## Sistem Pengendalian Intern
Mulyadi (2013), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran -  ukuran  yang  dikoordinasi  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan keandalan  data  akuntansi,  mendorong  dipatuhinya  kebijakan manajemen.  Dengan terselenggaranya  sistem  pengendalian intern yang  memadai  dalam  bidang  perkreditan,  berarti menunjukkan sikap kehati-hatian  dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang  efektif dapat membantu pengurus bank  menjaga asset bank  menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan  manajerial  yang  dapat  dipercaya,  meningkatkan  kepatuhan  bank  terhadap  keuntungan  dan peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  serta  mengurangi  risiko  terjadinya  kerugian, penyimpangan  dana  penganggaran  aspek  kehati-hatian.  Terselenggaranya  sistem  pengendalian intern bank  yang  handal  dan  efektif  menjadi  tanggung  jawab  dari  pengurus  dan  para  pejabat bank.  Evaluasi  sistem  pengendalian intern pemberian  kredit  seharusnya  sering  dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.
Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian intern disusun  berdasarkan  tujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  bahwa  laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi. Manajemen  merencanakan  sistem  pengendalian intern yang  efektif  dengan  empat  (4)  tujuan pokok berikut ini (Mulyadi, 2013) yaitu :
1) Menjaga kekayaan perusahaan
Bila  sistem  pengendalian  intern  berjalan  dengan  baik  maka  akan  dapat  mengantisipasi terjadinya  kecurangan,  pemborosan,  ketidak  efisienan,  dan  penyalah  gunaan  terhadap aktivitas perusahaan.
2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Keandalan  data/  informasi  akuntansi  digunakan  oleh  manajemen  dalam  pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansi.
3) Mendorong efisiensi
Kebijakan  perusahaan  mampu  memberikan  manfaat  tertentu  dengan  membantu  setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  maka  kebijakan,  prosedur,  sistem  pengendalian
intern yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

## Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
Untuk  dapat  menyelenggarakan  suatu  pengendalian intern yang  berhasil  dan memuaskan,  menurut  Mulyadi  (2013:164),  ada  beberapa  unsur  pokok  yang  harus  dipenuhi. Unsur-unsur pengendalian intern yaitu:
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2) Sistem  wewenang  dan  prosedur  pencatatan  yang  memberikan  perlindungan  yang  cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan  biaya.
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi.
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

## Komponen Pengendalian Internal COSO
Komponen  pengendalian intern menurut the  Committee  of  Sponsoring  Organization (COSO) ada lima (Halim, Abdul, 2015) yaitu:
1) Lingkungan pengendalian (Control environment).
Suatu  organisasi  yang  mempengaruhi  kesadaran  penguasaan (control  consciousness) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
2) Penaksiran risiko (Risk assessment)
Merupakan  proses  mengidenfikasi  dan  menilai  risiko-risiko  yang  dihadapi  dalam mencapai  tujuan.  Setelah  teridentifikasi,  manajemen  harus  menentukan  bagaimana mengelola/ mengendalikannya.
3) Aktivitas pengendalian (Control activites)
Aktivitas  pengendalian  merupakan  kebijakan  dan  prosedur  yang  harus  ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arah telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
4) Informasi dan komunikasi (Information and communication)
Informasi  dan  komunikasi  merupakan  elemen-elemen  yang  penting  dari  pengendalian intern perusahaan.  Informasi  tentang  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,    prosedur pengendalian  dan monitoring diperlukan  sebagai  pedoman  operasional  dan  menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan- peraturan yang berlaku pada perusahaan.
5) Pemantauan (Monitoring)
Merupakan  pemantauan  terhadap  sistem  pengendalian  internal  akan  menentukan kekurangan  serta  meningkatkan  efektivitas  pengendalian.  Pengendalian  internal  dapat  di monitoring dengan  baik,  dengan  cara  mengamati  perilaku  karyawan  atau  tanda-  tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara  berkala  saat  terjadi  perubahan  pokok  dalam  strategi  manajemen  senior,  struktur koperasi atau kegiatan usaha.

## Pengertian Kredit
Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  32/POJK.03/2018. Kredit yaitu  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.

## Tujuan Pemberian Kredit
Pemberian  kredit  mempunyai  tujuan  tertentu.  Tujuan  pemberian  kredit  tersebut  tidak akan  terlepas  dari  misi  bank.  Adapun  tujuan  utama  pemberian  kredit  menurut  (Kasmir,  2014  : 88) adalah sebagai berikut:
1) Mencari Keuntungan
Tujuan  utama  pemberian  kredit  adalah  untuk  mencari  memperoleh  keuntungan.  Hasil keuntungan  ini  diperoleh  dalam  bentuk  bunga  yang  diterima  oleh  bank  sebagai  balas  jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah.
2) Membantu Usaha Nasabah
Tujuan  selanjutnya  adalah  untuk  membantu  usaha  nasabah  yang  membutuhkan  dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dana memperluas usahanya.
3) Membantu Pemerintah
Bagi  pemerintah  semakin  banyak  kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  bank,  maka  semakin meningkatkan  jumlah  kegiatan  ekonomi  yang  akan  terjadi.  Mengingat  semakin  banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

## Jenis-Jenis Kredit
Kasmir (2012), Jenis- jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dapat dilihat dari berbagai macam segi yakni :
1) Dilihat dari segi kegunaan
Kredit  dapat  dilihat  dari  segi  kegunaanya  untuk  melihat  penggunaan  uang  tersebut digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dari segi kegunaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
a) Kredit  Investasi,  biasanya  kredit  ini  digunakan  untuk  keperluan,  perluasan  usaha atau pembangunan proyek yang dimana masa pemakaiannya digunakan untuk suatu periode yang relatif  lama dan biasanya digunakan untuk kegiatan  utama perusahaan.
b) Kredit  modal  kerja,  biasanya  kredit  ini  digunakan  untuk  masing-  masing  produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, serta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses kegiatan produksi perusahaan.
2) Dilihat dari segi tujuan kredit
Kredit  ini  dapat  dilihat  dari  segi  tujuan  pemakaian  suatu  kredit.  Jenis  kredit  dilihat dari segi tujuan dibagi menjadi  3 (tiga) jenis yaitu :
a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi/ investasi.
b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara keperluan pribadi.
c) Kredit  perdagangan,  digunakan  untuk  kegiatan  perdagangan  dan  biasanya  untuk membeli  barang  dagangan  yang  pembayarannya  diharapkan  dari  hasil  penjualan barang dagangannya.
3) Dilihat dari segi jangka waktu
Kredit dapat dilihat dari lamanya masa pemberian kredit dimulai dari pertama hingga sampai pelunasannya yang digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit dari segi jangka waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
a) Kredit jangka pendek, artinya  memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun/ biasanya paling lama satu tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
b) Kredit  jangka  menengah,  artinya  memiliki  jangka  waktu  berkisar  satu  tahun  atau sampai tiga tahun.
c) Kredit jangka panjang, artinya kredit yang masa pengambilannya paling panjang diatas 3  tahun  atau  5  tahun.  Biasanya  kredit  ini  digunakan  untuk  investasi  jangka  panjang. Seperti  perkebunan  karet,  kelapa  sawit,  atau,  manufaktur  dan  juga  kredit  konsumtif seperti kredit perumahan.
4) Dilihat dari segi jaminan
Kredit  dapat  dilihat  dari  segi  jaminan  artinya  setiap  pemberian  suatu  fasilitas  kredit harus  dilindungi  oleh  suatu  barang  atau  surat-  surat  berharga  yang  senilai  dengan  kredit yang diberikan. Kredit ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
a) Kredit  dengan  jaminan,  artinya  kredit  ini  dapat  berbentuk  barang  berwujud  atau  tidak berwujud. Seperti kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai dengan jaminan yang akan diberikan kepada debitur.
b) Kredit tanpa jaminan, artinya kredit jenis ini  diberikan dengan  melihat prospek usaha, karakter,  serta  loyalitas  calon  debitur  selama  berhubungan  dengan  bank  yang bersangkutan.
5) Dilihat dari segi sektor usaha Pemberian fasilitas kredit dapat dilihat dari jenis sektor usaha yaitu:
a) Kredit pertanian, artinya kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
b) Kredit  peternakan,  artinya  dapat  diberikan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  pendek seperti peternak ayam, serta kredit jangka panjang seperti peternak kambing atau sapi.
c) Kredit  industri,  artinya  kredit    ini  untuk  pembiayaan  industri  pengolahan  seperti industri kecil, menengah, atau besar.
d) Kredit  pertambangan,  artinya  untuk  jenis  kredit  usaha  tambang  yang  dibiayai, biasanya  kredit  ini  relatif    jangka  panjang.  Seperti  tambang  emas,  minyak,  atau tambang timah.
e) Kredit  pendidikan,  artinya  kredit  yang  diberikan  untuk  membangun  sarana  serta prasarana pendidikan serta dapat dikatakan kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f) Kredit  profesi,  artinya  kredit  yang  diberikan  kepada  kalang  professional.  Seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
g) Kredit perumahan, artinya kredit untuk biaya pembangunan atau pembelian rumah.
h) Serta sektor- sektor lainnya.

## Unsur-Unsur Kredit
Unsur-unsur pemberian kredit menurut (Kasmir, 2019) yaitu sebagai berikut:
1) Kepercayaan
Kepercayaan yaitu pihak bank percaya bahwa nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan,  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  yaitu  adanya  kemauan  untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini nasabah memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.
2) Kesepakatan
Unsur percaya dimana kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu  perjanjian akad kredit yang ditanda tangai oleh  kedua  belah  pihak  dimana  masing-masing  pihak  menandatangani  hak  dan  kewajiban masing-masing.
3) Jangka waktu
Setiap  kredit  yang  diberikan  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  jangka  waktu  ini mencakup  masa  pengembalian  kredit  yang  telah  disepakati.  Jangka  waktu  tersebut  bisa berbentuk  jangka  waktu  pendek  (dibawah  1  tahun),  jangka  waktu  menengah  (1  sampai  3 tahun),  dan  jangka  panjang  (diatas  3  tahun).  Jangka  waktu  merupakan  batas  waktu pengendalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.
4) Risiko
Akibat  adanya  tengang  waktu,  maka  pengembalian  kredit  akan  memungkinkan terjadinya  suatu  resiko  tidak  tertagihnya  atau  macet  pemberian  suatu  kredit.  Semakin panjang    suatu  jangka  waktu  kredit,  maka  semakin  besar  resikonya,  demikian  pula sebaliknya. Untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, maka bank biasanya memberi syarat  suatu  jaminan  yang  nilainya  lebih  tinggii  dari  kredit  yang  akan  diberikan,  atau  bank dapat  juga  dengan  menjaminkan  lewat  asuransi  untuk  mengalihkan  risiko  kerugian  yang terjadi.
5) Balas Jasa
Balas  jasa  bagi  bank  merupakan  keuntungan  atau  pendapatan  atas  pemberian  suatu kredit. Balas jasa kita kenal  dengan  nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank  juga  membebankan  kepada  nasabah  biaya  administrasi  kredit  yang  juga  merupakan keuntungan bagi bank.

## Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang  benar-benar  menguntungkan  dilakukan  analisis  5C  dan  7P  pemberian  kredit  menurut (kasmir, 2012) yaitu sebagai berikut:
1. Adapun analisis 5C dalam pemberian kredit yakni sebagai berikut:
a.) Character (Karakter),  yaitu  bertujuan    untuk  memberi  suatau  keyakinan  bahwa,  sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
b.) Capacity (Kemampuan),  yaitu  untuk  melihat  nasabah  dalam  kemampuannya  dibidang bisnis  yang  dihubungkan  dengan  pendidikannya,  kemampuan  mengelola  bisnis  juga diukur  dengan  kemampuannya  dalam  memahami  tentang  ketentuan-ketentuan pemerintah.
c.) Capital (Modal), yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.
d.) Collateral (Jaminan),  merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik  yang diberikan  fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  kredit  yang diberikan.  Jaminan  juga  harus  diteliti  keabsahannya,  sehingga  jika  terjadi  suatu masalah, maka jaminan yang ditipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e.) Condition (Kondisi), yaitu dalam melalui kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan  politik  sekarang  dan  dimasa  akan  datang  sesuai  sektor  masing-masing,  serta prospek  usaha  dari  sektor  yang  ia  jalankan.  Penilaian  prospek  bidang  usaha  yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.
2. Adapun analisis 7P dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut:
a.) Personality (Keperibadian),  yaitu  menilai  nasabah  dari  segi  kepribadianya  atau tingkah  lakunya sehari-hari  maupun  masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatau masalah.
b.) Party, yaitu  mengklasifikasikan nasabah ke  dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan  tertentu  berdasarkan  modal,  loyalitas  serta  karakternya.  Sehingga  nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
c.) Perpose, yaitu  mengetahui  tujuan  nasabah  dalam  mengambil  kredit,  termasuk  jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan  kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi dan lainnya.
d.) Prospect, yaitu  untuk  meninai  usaha  nasabah  di  masa  yang  akan  datang menguntungkan atau tidak,atau dengan kata lain mempunyai prosfek atau sebaliknya. Hal  ini  penting  mengingatkan  jika  suatu  fasilitas  kredit  yang  dibiayai  tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
e.) Payment, merupakan  ukuran  bagaimana  nasabah  mengembalikan  kredit  yang  telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak penghasilan debitur, akan semakin baik.
f.) Profitability, yaitu  untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan  nasabah  dalam mencari laba. Profability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.
g.) Protection ,  tujuannya  adalah  bagaimana  menjaga  agar  usaha  dan  jaminan mendapatkan  perlindungan.  Perlindungan  dapat  berupa  jaminan  barang  atau  orang atau jaminan asuransi.

## Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yaitu  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  kepada mayarakat  yang feasible tapi  belum bankable. Maksudnya  yaitu  usaha  tersebut  memiliki prospek  bisnis  yang  baik  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengembalikan.  Yang  dimana masyarakat  diharapkan  dapat  mengakses  KUR.  KUR  dapat  bergerak  di  skor  usaha  produkif antara  lain:  pertanian,  perkebunan,  dan  peternakan.  Penyaluran  KUR  dapat  dilakukan langsung,  maksudnya  masyarakat  dapat  langsung  mengakses  KUR  di  kantor  cabang  atau pembantu  bank  pelaksana.  Untuk  lebih  mendekatkan  pelayanan  kepada  usaha  mikro,  maka penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dapat  juga  dilakukan  secara  tidak  langsung, maksudnya  usaha  mikro  dapat  mengakses  KUR  melalui  Lembaga  Keuangan  KSP/  USP Kopesi,  atau  malalui  kegiatan linkage program  lainnya  yang  bekerjasama  dengan  Bank Pelaksana  (Redaksi PUBinfo, 2014) .
KUR  merupakan  kredit/  pembiayaan  dalam  bentuk  pemberian  modal  kerja  dan investasi  yang  didukung  fasilitas  penjaminan  untuk  usaha  poduktif.  KUR  adalah  program yang  di  rencanakan  oleh  pemerintah  namun  sumber  dananya  berasal  sepenuhnya  dari  dana Bank.  Pemerintah  memberikan  penjaminan  terhadap  resiko  KUR  sebesar  70%  sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.
Penjaminan  KUR  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan  akses  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  dan  Koperasi  (UMKMK)  pada  sumber  pembiayaan  dalam  rangka  mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh beberapa bank pelaksana yaitu  : Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, serta bank lainnya.

## Ketentuan Pokok KUR
Adapun ketentuan pokok KUR menurut (Pedoman Teknis, 2013) yaitu :
1. Sumber  dana  KUR  sepenuhnya  dari  bank  pelaksana,  sebagian  resiko  kredit  pembiayaan dicover oleh perusahaan penjamin.
2. Calon debitur KUR sektor pertanian dengan kriteria :
a) Memiliki usaha dibidang pertanian mulai hulu, usaha primer (budaya) dan hilir.
b) Tidak  sedang  menerima  kredit/  pembiayaan  dari  perbankan  atau  tidak    sedang menerima  kredit  program  dari  pemerintah  yang  dibuktikan  denan  hasil  Sistem Informasi  Debitur  (SID),  kecuali  debitur  sedang  menerima  kredit  konsumtif  (kredit kepemilikan  rumah,  kredit  kendaraan  bermotor,  kartu  kredit  dan  kredit  konsumtif lainnya) asih dapat menerima KUR.
c) Besarnya kredit/ pembiayaan KUR maksimu Rp500 juta per debitur.
d) Besarnya KUR ritel lebih dari Rp20 juta, tidak  diipersyaratkan agunan tabahan.
e) Besarnya KUR Ritel lebih dai Rp50 juta sampai dngan Rp500 juta.
f) Suku bunga:
1) Suku bunga unuk KUR Mikro (  kredit s.d Rp20 juta) maksimum 22% pertahun efektif, serta dengan flat per bulan : 0,95%.
2) Suku  bunga  untuk  KUR  Ritel  (kredit  lebih  dari  Rp20  juta  sampai  Rp500  juta) maksimum 7% per tahun efektif, sertara dengan flat per bulan : 0,57%.
g) Mekanisme penyaluran KUR:
1) Langsung kepada debitur.
2) Tidak  langsung mlalui lembaga linkage.
3) Khusus penyaluran KUR melalui lembaga lingkage dapat dilakukan dengan pola Excuting atau Channeling.
h) Penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola excuting dengan ketentuan :
1) Plafon kredit kepada lembaga lingkage maksimum Rp2 miliar.
2) Suku bunga  dari perbankan kepada lembaga linkage maksimum 13% per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,57%.
3) Plafon  kredit  dari  lembaga linkage kepada  debitur  maksimum  Rp100  juta  per debitur, dengan suku bunga maksimum 22%  per tahun efektif, setara dengan flat per bulan : 0,95%.
4) Lembaga lingkage bertanggung  jawab  atas  pengembalian  KUR  yang  diterima dari bank pelaksana.
5) Lembaga linkage tersebut  diperbolehkan  sedang  memperoleh  kredit/ pembiayaan dari perbankan tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah.
i) Penyalurah KUR melalui lingkage dengan pola chanelling , dengan   ketentuan:
1) Plafonan suku bunga mengikuti ketentuan KUR mikro dan KUR ritel.
2) Debitur KUR bertanggung jawab atas pengembalian KUR.
3) Lembaga linkage memperoleh  kredit/  pembiayaan  dari  perbankan  maupun  kredit program pemerintah.
j) Besarnya  Penjaminan  oleh  perusahaanpenjamin  untuk  sektor  pertanian  sebesar  80% dari kredit pembiayaan yang diberikan perbankan.
k) Jangka Waktu Kredit:
1) Kredit  modal  kerja  maksimum  3  (tiga)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sampai  6 tahun.
2) Kredit  investasi  maksimum  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sampai  10 tahun.
3) Khusus kredit investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimum 13 tahun.

## Persyaratan Debitur
Adapun persyaratan debitur  menurut (Pedoman Teknis, 2013) yaitu :
1) Individu : petani/ peternak/ pekebun dengan syarat :
a) Mempunyai identitas diri;
b) Memiliki usaha di bidang pertanian;
c) Usahanya layak (feasible) dan belum bankable;
d) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
2) Kelompok Tani, Gapoktan yang dibina oleh Dinas Teknis/ Badan setempat, Kantor Cabang Dianas/ Balai Penyuluh Pertanian.
3) Koperasi  mempunyai  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  dan  mempunyai anggota terdiri dari petani.
4) Kelompok  usaha,  badan  usaha,  pelaku  agrebisnis  lain  memiliki  usaha  dibidang  pertania, lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Ketentuan lain yang ditetapkan perbankan.

## Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode  deskriptif    kualitatif  dalam  melakukan  penelitian,  setelah  mendapatkan  hasil  penelitian tersebut  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  dan  saran.  Sehingga  kesimpulan  dan  saran penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pemahaman  serta  pengetahuan  tentang  sistem pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  diperoleh  kerangka  pemikiran  yaitu:  Sistem pengendalian  internal  yang    ada  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  teori  (Halim,  Abdul,  2015) yang terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu:
a.) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) b.) Penaksiran Risiko (Risk Assessment)
c.) Aktivitas Pengendalian (Control Activites)
d.) Informasi dan Komunikasi (Informatian and Communication)
e.) Pemantauan (Monitoring)
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  di explorasi oleh  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada  Bank  Sultra.  Kemudian  dapat  diperoleh kerangka pikir.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  pada  penelitian  ini  yaitu  mengevaluasi  sistem  pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra. Sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu  pada    PT.    Bank  Pembangunan  Daerah  Sulawesi  Tenggara  Kantor  Cabang  Utama,  yang berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No. 95, Watu-Watu, Kendari Barat.

## Instrumen Penelitian
Sugiyono  (  2012:222),  menjelaskan  dalam  penelitian  kualitatif,  instrumen  penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan  untuk  mendapatkan  informasi.  Instrumen    itu  disebut  pedoman  pengamatan  atau pedoman wawancara, atau pedoman dokumentasi, sesuai dengan metode yang digunakan.
Adapun  instrumen  yang  akan  peneliti  gunakan  pada  penelitian  ini  menurut  teori  (Halim, Abdul , 2015) yaitu :
a. Lingkungan pengendalian (Control environment)
b. Penaksiran risiko (Risk assessment)
c. Aktivitas pengendalian (Control activites)
d. Informasi dan komunikasi (Information and communication)
e. Pemantauan (Monitoring)
f. Faktor pendukung
g. Faktor penghambat

## Jenis data & Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
1. Data  Kuantitatif  menurut  Sugiyono,  2015  menjelaskan  bahwa  data  kuantitatif  yaitu  data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif pada penelitian ini  berupa  jumlah  pegawai  atau  informan  yang  bergerak  dibidang  pemberian  kredit  usaha rakyat (KUR).
2. Data Kualitatif  menurut Sugiyono, 2015 menjelaskan bahwa data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka, skema, serta gambaran. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

## Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data, yaitu  data primer, dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder yang dimaksud  yaitu : 1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  cara survey lapangan  yang  menggunakan semua  metode  original.  Artinya  data  yang  diperoleh  langsung  dengan  cara  wawancara langsung  dengan  pihak  yang  terkait  pada  lingkungan  pengendalian,  penaksiran  risiko, aktivitas  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  pemantauan (monitoring), faktor pendukung, serta faktor penghambat (Mudrajad Kuncoro, 2013: 148).

## 2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  oleh  lembaga  pengumpulan  data  dan  di  publikasikan  ke masyarakat  pengguna  data  (Internet).  Data  yang  diperoleh  dari  pihak  yang  tidak  berkaitan secara  langsung  dengan  peneliti.  Seperti  data  yang  diperoleh  dari  perpustakaan,  jurnal,  dan sumber  data  lainnya  yang  tentu  membantu  peneliti  hingga  dapat  terkumpul  data  yang berguna untuk penelitian ini (Mudrajad Kuncoro, 2013) .

## Teknik Pengumpulan Data
Salah  satu  cara  yang  akurat  dan  relevan,  serta  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  maka peneliti  menggunakan  teknik  dalam  pengumpulan  data  karena  masing-masing  mempunyai kelebihan  serta  kekurangan.  Sugiyono  (2018),  menjelaskan  teknik  pengumpulan  data merupakan  langkah  yang  strategis  dalam  melakukan  penelitian  karena  tujuan  utama  dalam penelitian yaitu mendapatkan data, metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :
1. Wawancara
Wawancara  merupakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  yakni  pewawancara (yang  mengajukan  pertanyaan),  sedangkan  yang  diwawancarai  yang  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  yang  diberikan  oleh  pewawancara.  Jenis  wawancara  yang  digunaka  pada penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  wawancara  terstruktur.  Wawancara  terstruktur  ini merupakan  wawancara  yang  bersifat  formal,  peneliti  menggunakan  wawancara  yang disusun dengan cara sistematis serta lengkap untuk proses pengumpulan datanya.
2. Dokumentasi
Dokumentasi artinya peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti buku (catatan resmi),  catatan  harian  dan  sebaginya.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  kamera smartphone sebagai alat untuk melakukan dokumentasi atau sebagai alat bukti (Arikunto S, 2017) .

## Pengujian Keabsahan Data
Pengujian  keabsahan  data  yang  dilakaukan  pada  penelitian  ini  yaitu  trigulasi.  Trigulasi merupakan sebagai pengecekan  data dari sumber dan berbagai waktu. Trigulasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
1) Triangulasi Sumber
Triagulasi  sumber  yaitu  menguji  kualitas  data  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data yang  telah  diperoleh  melalui  informan,  sehingga  data  yang  diperoleh  dapat  dievaluasi  oleh peneliti. Sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.
2) Triagulasi Teknik
Sugiyono (2017: 274) , untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data  pada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda.  Misalnya  untuk  mengecek  data biasa  melalui  wawancara,dan  dokumentasi.  Bila  dengan  teknik  pengujian  kredibilitas  data tersebut  menghasilkan  data  yang  berbeda,  maka  peneliti  melakukan  diskusilebih  lanjut kepada sumber- sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3) Triagulasi Waktu
Sugiyono  (2017:  274) , Data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  dipagi  hari pada saat narasumber masih semangat akan memberikan data yang lebih  valid sehingga lebih kredibel.  Selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  pengecekan  dengan  wawancara,  atau  teknik dalam  waktu  atau  situasi  yang  berbeda.  Bila  hasil  uji  menghasilkan  data  yang  berbeda,  maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## Teknik Analisis Data
Penulis  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yakni  dengan cara  mengevaluasi  kembali  data-data  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi.  Serta  membandingkan  dengan  teori-teori  yang  relevan  yang  kemudian  ditarik
sebuah  kesimpulan  serta  saran-saran  yang  diperlukan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017) .

## Definisi Operasional
Definisi operasional  variabel  merupakan suatu variabel berdasarkan kondisi  yang terjadi pada objek penelitian. Adapun spesifikasi dari variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.) Sistem  pengendalian intern merupakan  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  sumberdaya manusia  dan  sistem  teknologi  informasi,  yang  dirancang  untuk  mendukung  satu  dengan yang  lainnya  yang  digunakan  sebagaai  prosedur  dan  pedoman  operasional  suatu perusahaan.
2.) Kredit  merupakan  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang dimana pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo, atau pada saat waktu yang telah di sepakati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Pengendalian Intern DalamPemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Pada  Bank Sultra
Aspek-aspek  dalam  pengendalian intern menurut  teori  (Halim  Abdul,  2015)  dalam pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  berdasarkan  data  yang  di  peroleh  maka  dapat  di jelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:
1) Lingkungan Pengendalian (Control Environtmen)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  terkait  lingkungan  pengendalian,  Bank Sultra    dalam  penerapan    lingkungan  pengendaliannya  sudah  memadai,  yang  dimana perusahaan tersebut sudah memiliki struktur organisasi, memiliki nilai etika yang baik, serta telah memiliki standar dan aturan dalam perusahaan.
2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  terkait  penilaian  risiko,  Bank  Sultra dalam  penilaian  risiko  sudah  memadai,  dimana  perusahaan  sudah  menerapkan  komitmen terhadap  karyawannya,  telah  memiliki  tindakan  untuk  mengidentifikasi  risiko  dan mengevaluasi  dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  serta  telah  memiliki  syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur.
3) Aktivitas Pengendalian (Control Aktivities)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  terkait  aktivitas  pengendalian,  dalam aktivitas  pengendalian  Bank  Sultra  sudah  cukup  memadai,  karena  perusahaan  telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), telah melakukan pemisahan tugas, serta telah memiliki tindakan untuk menghadapi pesaing.
4) Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication)
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  terkait  informasi  dan komunikasi,  dalam  informasi  dan  komunikasi  Bank  Sultra  sudah  cukup  memadai  dilihat dari  segi  komunikasi  pimpinan  terhadap  karyawannya,  sistem  dan  prosedur  pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pencatatan dalam pemberian kredit.
5) Pemantauan (Monitoring)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  terkait  pemantauan (monitoring), Bank Sultra  sudah  cukup  memadai,  dimana  perusahaan  telah  melakukan  pengawasan  atau monitoring pengendalian  internal,  evaluasi  monitoring  atau  pemantauan,  serta  melakukan pelaporan  hasil monitoring atau  pemantauan  dan  menilai  hasil  perusahaan  sudah  berjalan dengan efektif sesuai dengan pengendalian intern perusahaan.
Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  Dalam  Pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR).
Berdasarkan  hal  tersebut  tentu  ada  faktor  pendukung  serta  faktor  penghambat  dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti yang dijelaskan oleh informan pada Bank Sultra yang menjadi faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
Berdasarkan wawancarabahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pemberian Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  yaitu:  1)  karena  adanya  animo  atau  keinginan  dari  masyarat  untuk  lebih maju, 2) karena peluang kredit KUR untuk daerah Sulawesi tenggara masih sangat di butuhkan oleh masyarakat, 3) Karena sumber daya manusia yang memadai dalam poses pemberian kredit KUR, dan 4) Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat sulawesi tenggara.
Selain  faktor  pendukung  tentu  ada  faktor  penghambat  dalam  pemberian  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  Seperti  yang  di  jelaskan  oleh  informan  pada  Bank  sultra,  yang  menjadi  faktor penghambat pada pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yaitu:
Berdasarkan  wawancara  bahwa  terkait  faktor  penghambat  dalam  pemberian  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  yaitu:  1)  Ketidak  sesuaian  calon  debitur  dengan  persyaratan  yang ditentukan  oleh  kementrian,  2)  Kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  bahwa  kredit  KUR  ini adalah  bantuan,  3)  Di  sebabkan  oleh  kondisi  ekonomi  global  yang  tidak support atau  tidak mendukung terhadap pemberian kredit KUR seperti pada kondisi saat munculnya wabah Covid- 19, 4)  Masyarakat  yang  tidak  mempunyai  usaha  maka  tidak  diberikan  pinjaman  dalam  artian permohonan  kredit  ditolak,  dan  5)  Kurang  bagusnya  jalanan    menuju  lokasi survei masyarakat yang mngambil kredit KUR.

## PEMBAHASAN
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra
Evaluasi  yang  terkait  pada  sistem  pengendalian intern dalam  pemberian    kredit  usah rakyat  (KUR)  pada  Bank  Sultra  dapat  di  lihat  dari  beberapa  penjelasan  hasil  uraian  evaluasi yakni sebagai berikut:
1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang berkaitan dengan struktur organisasi, penilaian etika, serta standar dan aturan dalam pemberian KUR. Jika di lihat dari hal tersebut, maka ketepan dalam  suatu  perusahaan  dapat  di  nilai  sudah  efektif.  Di  karenakan  Bank  Sultra    sudah memiliki  struktur,  fungsi,  dan  tugasnya  dengan  jelas,  dan  telah  mmenerapkan  penilaian etika  manajemen  serta    telah  menerapkan  standar  atau  aturan  dalam  proses  pemberian Kredit Usaha Rakyat ( KUR) pada sebuah perusahaan.
2. Evaluasi Penaksiran Risiko
Penaksiran  risiko  dapat  mengidentifikasi  serta  menilai  risiko-risiko  yang  di  hadapi dalam  mencapai  sebuh  tujuan  perusahaan.  Bank  Sultra  telah  menerapkan  penaksiran  risiko dengan  baik  berdasarkan  standar  serta  syarat-  syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  sebuah perusahaan dalam  mencapai sebuah target  dari perusahaa tersebut. Risiko- risiko yang tidak di  ingikan  oleh  perusahaan    bisa  saja  terjadi,  maka  dari  itu  perusahaan  harus  bisa meminimalisir  risiko-risiko  yang  terjadi.    Dan  audit  internal  juga  bertugas  untuk  memantau karyawannya  dalam  menganalisa  informasi  dan  komunikasi  yang  di  laksanakan  antara  lain: 1). Kepatuhan terhadap standar dan prosedur perusahaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),  2).  Memenuhi  syarat-  syarat  dalam  kelengkapan  administrasinya,  dan  3). Pengamatan Asset.
3. Evaluasi Aktivitas Pengendalian
Aktivitas  pengendalian  merupakan  kebijakan  serta  prosedur  yang  harus  ditetapkan untuk  meyakinkan  manajemen  bahwa  semua  arahannya  telah  dilaksanakan.  Evaluasi aktivitas pengendalian pada Bank Sultra telah di jalankan serta telah di terapkan dengan baik dengan  cara  melakukan  pemisahan  tugas,  memiliki  tindakan  untuk  menghadapi  sebuah pesaing  serta telah  memiliki  dan  menerapkan Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  dengan baik.
4. Evaluasi  Informasi dan Komunikasi
Informasi  dan  komunikasi  merupakan  elemen  penting  dari  sebuah  pengendalian intern suatu perusahaan, guna untuk  mengetahui informasi terkait lingkungan pengendalian, penaksiran  risiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta  pemantauan  atau monitoring sebagai  pedoman  operasional  dan  dapat  menjamin  ketaatan  dalam  pelaporan sesuai  dengan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku.  Bank  Sultra  dalam  mengevaluasai informasi  dan  komunikasi  terhadap  pemberian  kredit  KUR  telah  di  lakukan  dengan  baik dengan cara pencatatan transaksi pada kredit masuk, menjalankan sistem dan prosedur dalam pemberian  kredit  KUR,  serta  melakukan  komunikasi  yang  baik  terhadap  karyawan  maupun nasabah,  jadi  dapat  di  katakan  bahwa  Bank  Sultra  dalam  memberikan  informasi  dan komunikasi  sudah  dapat  menjalin  komunikasi  yang  baik  terhadap  bawahan  dalam  hal  ini yaitu kepada karyawan bank dan kepada nasabah.
5. Evaluasi Pemantauan atau monitoring Pemantauan atau monitoring merupakan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal  guna  untuk  meminimalisir  kekurangan-kekurangan  yang  terjadi  pada  suatu perusahaan.  Dan monitoring ini  merupakan  poin  terakhir  dari  sistem  pengendalian  internal pada  Bank  Sultra  melakukan  pengawasan  atau monitoring dengan  baik  dapat  dilihat  dari pengendalian  internal  dalam  sistem  dan  proses  pemberian  kredit,  melakukan  evaluasi  setiap bulan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi dan dilakukan oleh Account Officer , Serta dapat melaporkan  hasil monitoringnya kepada setiap  devisi untuk  di  laporkan kepada Direksi.

## Evaluasi  Faktor  Pendukung  Dan  Faktor  Penghambat  Dalam  Pemberian  Kredit  Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra
Berdasarkan  hasil  yang  telah  di  jelaskan  diatas,  maka  hasil  wawancara  dengan  informan dapat  dijelaskan  bahwa  faktor  pendukung  dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  pada Bank Sultra adalah:
1. Adanya animo dari masyarakat untuk lebih maju dengan memanfaatkan jasa perbankan,
2. Karna  peluang  kredit  KUR  untuk  daerah  sulawesi  tenggara  masih  sangat  di  butuhkan  oleh masyarakat,
3. Karena sumber daya manusia yang memadi dalam proses pemberian kredit KUR, dan
4. Adanya dukungan dari pemerintah dan asyaakat khususnya masyarakat sulawesi tenggara. Sedangkan  faktor  pendukung  tentu  ada  faktor  penghambat  dalam  pemberian  Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Sultra adalah:
1. Ketidak sesuaian calon debitur dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian.
2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa krdit KUR ini adalah bantuan.
3. Disebabkan  oleh  kondisi  ekonomi  global  yang  tidak  support  atau  tidak  mendukung terhadap pemberian kedit KUR seperi pada kondisi saat munculnya wabah Covid-19.
4. Masyarakat  yang  tidak  mempunyai  usaha  maka  tidak  dibeikan  pinjaman  dalam  arti permohonan kredit ditolak,
5. Kurang bagusnya jalanan mnuju lokasi survei masyarakat yang mengambil kredit KUR.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil  kesimpulan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada  Bank Sultra yakni:
1. Pada Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Sultra  dapat  dikatakan  sudah  efektif    dalam  menjalankan  operasional  perusahaannya, khususnya  dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang    terkait  dengan:  1) Lingkungan pengendalian, 2) Penaksiran resiko, 3) Aktivitas pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, serta  5) Pemantauan.
2. Dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  Pada  Bank  Sultra  yang  menjadi  faktor pendukung  yakni  :1)  Adanya  animo  dari  masyarakat  untuk  lebih  maju  dengan memanfaatkan  jasa  perbankan,  2)  karena  peluang  kredit  KUR  untuk  daerah  sulawesi
tenggara sulawesi tenggara masih  sangat dibutuhkan, 3) Karena sumber daya manusia yang memadai  dalam  pemberian  atau  penyaluran  kredit  KUR,  4)  Adanya  dukungan  dari pemerintah  dan  masyarakat  khususnya  masyarakat  sulawesi  tenggara.  Sedangkan  yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni: 1) Ketidak sesuaian  calon  debitur  dengan  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  kementrian,  2)  Kurangnya pemahaman  dari  masyarakat  bahwa  kredit  KUR  ini  adalah  bantuan,  3)  Di  sebabkan  oleh kondisi ekonomi global yang tidak support atau tidak mendukung terhadap pemberian kredit KUR  seperti  pada  kondisi  saat  munculnya  wabah Covid-19 ,  4)  Masyarakat  yang  tidak mempunyai  usaha  maka  tidak  diberikan  pinjaman  dalam  artian  permohonan  kredit  ditolak, dan 5) Kurang bagusnya jalanan menuju lokasi survei ke masyarakat yang mengambil kredit KUR.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penulis  dapat  memberikan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Sultra terkait evaluasi sistem pengendalian intern dalam  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat    (KUR)  diharapkan  lebih  fokus  kepada  Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)    yang  bergerak  dibidang E-commerce (usaha  berbasis online atau digital) karena pada saat pandemi Covid-19 E-commere lebih pesat.
2. Peneliti  berharap  dengan  adanya  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  dan  bisa  menjadi  bahan masukan  bagi  Bank  Sultra  yang  terkait  dengan  sistem  pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapakn  dapat  meneliti  terkait  sistem  pengendalian intern dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengambil objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2017). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik.  Rineka  Cipta:  .Jakarta . Rineka Cipta: Jakarta.
Dina Marayanti Hutauruk. (2019). Waktu penyaluran terbatas, Bank Sultra hanya realisasikan
KUR Rp 25 miliar pada 2018 . Kontan.Co.Id. 22 Januari 2018.
https://amp.kontan.co.id/news/waktu-penyaluran-terbatas-bank-sultra-hanya-realisasikan- kur-rp-25-miliar-pada-2018 . Halim, Abdul. (2015). Audit 1. SN Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta . Kasmir.(2012). Manajemen perbankan.Jakarta . Rajagrafindo persada. Kasmir.  (2014). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya. Edisi  Revisi,  Cetakan  keempatbelas, PT. RajaGrafindo Persada. Jakata.
Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta . PT.RajaGrafindo Persada.
Mudrajad  Kuncoro.  (2013). “Metode  Riset  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi”  Edisi  4  Jakarta:
Erlangga . Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Selemba Empat,Jakarta . Pedoman Teknis. (2013). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian . Direktorat Pembiayaan Pertanian  Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana  Pertanian  Kementerian  Pertanian. https://psp.  pertanian.  go.  id/wp-content/  uploads/  2013/  01/  Pedoman-  Teknis-  Kredit- Usaha- Rakyat- KUR- Sektor-Pertanian- 2013. pdf.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. (2018). Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  32/POJK.03/2018.  Tentang  Batas  Maksimum  Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum . Redaksi  PUBinfo.  (2014). Komite  KUR  -  Komite  Kredit  Usaha  Rakyat .  https://www.  pubinfo. id/ instansi- 631- komite- kur- komite- kredit- usaha-rakyat. html.
Safirah.  (2018).  Analisis  Pengendalian  Internal  Dalam  Pemberian  Kredit  Pada  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  Desa  Pakraman  Tulangnyuh  Cabang  Klungkung. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 10 (2), 460. https://doi. org/https://doi. org/10. 23887/jjpe.
v10i2. 20083 Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Alfabeta . Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D). Penerbit Bandung . CV. Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabeta .
Wanangsari,  &  Iwan.  (2016).  Analisis  sistem  pengendalian  intern  pemberian  kredit  dalam menurunkan tingkat kredit  macet pada koperasi simpan pinjam “Kharisma Mitra Karya.” Jurnal Komp , 8 (1).