## PENGEMBANGAN TECHNOPRENEURSHIP DI UNIVERSITAS RIAU
Sumarno 1 ,Saryono 2 , Gimin 3
1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau, 2 Ilmu Kimia, Universitas Riau,
3 Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau sumarno.s@lecturer.unri.ac.id 1 gim_unri@yahoo.co.id 2 saryono_ur@yahoo.com 3

## Abstract
Nation or state will prosper if it have at least 2% of entrepreneurs.According to the Minister of  Cooperatives  and  SMEs,  entrepreneurs  in  Indonesia  are  still  around  1.6%.For  that,  we need to developtechnopreneurship in order to produce highly competitive entrepreneurs.The purpose  of  this  research  is  to  get  information  about  technopreneurship  development  in University  of  Riau.The  research  was  conducted  on  the  application  of  entrepreneurship  at University  of  Riau,  Pekanbaru.Data  were  collected  through  interviews,  observation,  and documentation,  analyzed  descriptively.The  results  showed  that  the  number  of  students  who have a business plan in accordance with their academic disciplines on average only 5%.The factor  is  the  implementation  of  technopreneurship  development  has  not  been optimal.Lecturers  have  not  emphasized  the  creative  ability  of  students  in  accordance  with academic  science,  while  entrepreneurship  lecturers  only  instill  knowledge,  insight,  and entrepreneurial  interest.Units  and  support  student  entrepreneurship  programs  have  not direct  students'  creative  business  ideas  to  the  field  that  were  appropriate to  their  academic sciences.
Keywords: Entrepreneurship, Technopreneurship

## PENDAHULUAN
Rencana pembangunan jangka menengah  nasional  (RPJMN)  ke-3  (tahun 2015-2019)  memiliki  arah  pembangunan nasional yang menekankan pada pencapaian  daya  saing  perekonomian berlandaskan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia  berkualitas.  Untuk pencapaian tersebut, kebijakan strategisnya mencakup antara lain  peningkatan kualitas sumber  daya  manusia  melalui  penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan  kewirausahaan,  penataan kurikulum  kewirausahaan  di  lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan  khususnya  bagi  wirausaha berbasis teknologi ( technopreneurs ). Kebijakan strategis yang langsung
berkaitan dengan kewirausahaan di pendidikan  tinggi  yaitu  meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi  di  dalam  mata  kuliah.  Jati  dan Priyambodo, (2015) mengungkapkan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan  sebanyak  2%  dari  jumlah penduduk.  Kebutuhan  tersebut  belum dipenuhi  oleh  Indonesia  sebagaimana diungkapkan  oleh  Menteri  Koperasi  dan UKM bahwa saat ini jumlah wirausahawan di  Indonesia  sekitar  1,6  persen,  masih  di bawah  sejumlah  negara  tetangga  seperti Singapura,  Malaysia  maupun  Thailand, yang  masing-masing  memiliki  persentase
pengusaha sebesar 7 persen, 5 persen dan 3 persen  Tugumalangnews  (2016).  Sejalan dengan perlunya pemenuhan jumlah wirausahawan  tersebut,  Handrimurthahjo (2013)  menyatakan  bahwa  Indonesia membutuhkan kebijakan baru yang mendorong  semangat entrepreneurship agar  tercapai  pertumbuhan  ekonomi  yang stabil.Sesuai  kebijakan  strategis  nasional pengembangan kewirausahaan di perguruan  tinggi  dan  untuk  pemenuhan kebutuhan  wirausahawan  nasional,  maka perlu dikembangkan technopreneurship.
Universitas  Riau  telah  melakukan pengembangan kewirausahaan untuk mahasiswa  sejak  1995.  Pengembangan kewirausahaan  mahasiswa  dilaksanakan melalui pemberlakukan mata kuliah Kewirausahaan  sebagai  mata  kuliah  wajib dan  juga  kegiatan-kegiatan  lainnya  seperti pelatihan,  permagangan,  dan  fasilitasi bantuan dana usaha mahasiswa.
Pengembangan  kewirausahaan  akan  dapat membantu  perkembangan  ekonomi  bila mengarah  pada  technopreneurship.  Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana penerapan pengembangan
technopreneruship di  Universitas  Riau yang telah lama mengembangkan kewirausahaan  mahasiswa.  Adapun  tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mendapatkan informasi tentang pengembangan technopreneurship atau pengembangan kewirausahaan  berdasar  ilmu  pengetahuan akademik mahasiswa.
Berdasarkan  hasil  riset,  wirausaha yang  latar  belakang  akademiknya  lebih tinggi  diketahui  lebih  sering  inovatif, menggunakan  model  bisnis  yang  modern, dan  mendasarkan  usaha  mereka  pada penggunaan teknologi baru Handrimurthahjo (2013). Hasil riset
tersebut mengimplikasikan perlunya
pengembangan kewirausahaan melalui pendidikan  di  perguruan  tinggi  agar inovasi  yang  didasarkan  penggunaan teknologi  baru  sering  dilakukan  sehingga produktivitas  nasional  selalu  meningkat. Menurut Direktorat Akademik Ditjen Dikti Kemdiknas (2008), pendidikan pada negara maju ternyata mendasarkan basisnya  pada  kemampuan  anak  bangsa untuk  mandiri  dan  berinovasi  berbasiskan penciptaan  teknologi  sebagai  keunggulan bersaingnya yang disebut dengan pendidikan berbasis enterpreneurship ataupun technopreneurship . Suparno, Hermawan, dan Syuaib (2008) mengungkapkan bahwa technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi (kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi)  dengan  kewirausahaan  (bekerja sendiri  untuk  mendatangkan  keuntungan melalui proses bisnis). Menurut Direktorat Akademik Ditjen Dikti Kemdiknas (2008), technopreneur mendasarkan ke- enterpreneuran-nya    berdasarkan  keahlian yang  berbasis  pendidikan  dan  pelatihan yang didapatkannya di bangku perkuliahan ataupun percobaan pribadi. Jadi, technopreneurship dapat  diartikan  sebagai proses  kemampuan  kreatif  dan  inovatif melalui  penerapan  dan  pemanfaatan  ilmu pengetahuan  untuk  menjalankan  kegiatan yang  memberikan  nilai  tambah  bagi dirinya  dan  atau  masyarakatnya.  Menurut Handrimurthahjo (2013), Indonesia
memiliki peluang mengembangkan technopreneurship untuk menciptakan nilai  tambah  khususnya  bagi  produk- produk  pertanian,  kehutanan,  peternakan, dan perikanan. Pentingnya technopreneurship bagi  kemajuan/masa depan bangsa Indonesia menuntut diperlukannya  pendidikan  kewirausahaan
mahasiswa yang
berbasis technopreneurship .
Pendidikan  kewirausahaan  menurut Rasmussen,  Moberg,  &  Revsbech  (2015) diartikan sebagai isi, metode, dan aktivitas yang mendukung pengembangan motivasi, kompetensi, dan pengalaman yang membuatnya memungkinkan untuk menerapkan, mengelola, dan berpartisipasi dalam  proses  pemberian  nilai  tambah.
Program-program pendidikan kewirausahaanpada  akhirnya  ditujukan pada mempengaruhi perilaku kewirausahaan  bagi  masa  depan  individu dan  pada  peningkatan  keberhasilan  bisnis. Di  perguruan  tinggi  tertentu,pendidikan kewirausahaan  dilaksanakan  dalam  4 (empat)  tahap yaitu  tahun  pertama ( creativity program ), tahun kedua ( foundation program ), tahun ketiga ( establishing  entrepreneurship  program) dan  tahun  ke-empat  ( hatchery  program ).
Tahun  pertama  sampai  tahun  kedua, pesertanya  adalah  seluruh  mahasiswa program studi manajemen/bisnis, sedangkan tahun ketiga dan tahun keempat pesertanya adalah mahasiswa terpilih yang memiliki  karakter  dan  motivasi  tinggi dalam  kewirausahaan  serta  penetapan usaha baru ( start-up new venture ) Handrimurthahjo  (2013).  Kodrat  dan Christina  (2015)  mengemukakan  bahwa untuk  menciptkan  entreprenur  melalui pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas  Ciputra  dilakukan  melalui tahapan:  1)  membangkitkan  inspirasi mahasiswa  untuk  menanamkan  pola  pikir (dilakukan  pada  semester  1);  melatih kemampuan  melihat  peluang,  kreativitas, dan mengkalkulasikan risiko, keterampilan memimpin;  dan  mengembangkan  jejaring bisnis mahasiswa (dilakukan pada semester  1  hingga  semester  7).  Untuk
melatih dan atau mengembangkan kreativitas,  dapat  dilakukan  melalui  4P yaitu:  1)  Pembentukan  pribadi  kreatif,  2) Motivasi  Pendorong  kreativitas,  3)  Proses kreativitas,  dan  4)  Produk  kreatif.Hasil penelitian  Gasse  dan  Tremblay  (2006)  di Universitas  Kanada  menunjukkan  bahwa menampilkan sikap positif terhadap kewirausahaan, mengungkapkan persetujuan program universitas dan media, menyajikan kewirausahaan sebagai gaya hidup, mempromosikan sukses kewirausahaan  melalui  pengakuan  sosial dan kehormatan, memperkuat bakat, mengawasi  keluar  untuk  kesempatan,  dan termasuk  penemuan,  penemuan  dan  risiko dalam konten pedagogi, merupakan faktor- faktor yang  akan membantu untuk mempromosikan kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan kapasitas kreatif  yang  telah  menjadi  bagian  dari lingkungan universitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan kewirausahaan  di  Universitas  Riau  yang mencakup  perkuliahan  kewirausahaan  dan kegiatan-kegiatan  dan  unit  aatu  lembaga penunjangnya.  Responden  penelitian  ini adalah  pimpinan  universitas,  fakultas, jurusan/prodi,  unit  penunjang  kegiatan kewirausahaan,  dan  dosen  pengampu kewirausahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,dan  dokumentasi.  Wawancara digunakan  untuk  mengumpulkan  data tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan
dengan
pendidikan kewirausahaan dan pelaksanaannya; observasi  untuk  mengumpulkan  data tentang  pelaksanaan  kuliah  dan  kegiatan pendukung kewirausahaan; sedangkan
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan  data  tentang  hasil  yang diperoleh dari kegiatan pendidikan kewirausahaan.Data  penelitian  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  analisis deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga teknik analisis rasio.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa Pendidikan kewirausahaan
mahasiswa  di  Universitas  Riau  telah menjadi kebijakan universitas, yaitu diadakannya Mata
Kuliah (MK)
Kewirausahaan  yang  bersifat  Pilihan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor tahun 1995. Untuk menunjang  pendidikan  kewirausahaan  di tingkat  universitas,  dibentuk  lembaga untuk  mengelola  dan  menyelenggarakan program kegiatan kewirausahaan mahasiswa  pada  tataran  universitas  yang bernama  Pusat  Pengembangan  Karir  dan Kewirausahaan    (P2K2).  Penetapan  Mata Kuliah  Kewirausahaan  dan  pembentukan P2K2 sebagai pengelola dan penyelenggara program kegiatan kewirausahaan  pada  tataran  universitas menunjukkan  bahwa  Universitas  Riau telah  mempersipakan  dan  mengantisipasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan mahasiswa.
Keterlaksanaan  SKRektor  tentang Mata  Kuliah  Kewirausahaan  di  tingkat fakultas sudah baik, di mana 80% fakultas sudah  mengarahkan  jurusan/prodi  yang ada  untuk  melaksanakan  perkuliahan kewirausahaan. Di samping itu, sudah ada (25%)  diantara  fakultas  tersebut  yang mengadakan kegiatan pendukung perkuliahan  kewirausahaan  di  tingkat
fakultas seperti bazar atau praktek kewirausahaan  mahasiswa.  Masih  adanya fakultas  (20%)  yang  belum  menerapkan kebijakan adanya perkuliahan kewirausahaan  dikarenakan  status  Mata
Kuliah  Kewirausahaan  pada  SK  Rektor bersifat  pilihan  dan  beban  dari  Mata Kuliah yang ada sudah sangat banyak.Selain  alasan  tersebut,  fakultas juga  memandang  bahwa  Mata  kuliah Kewirausahaan tidak sesuai dengan substansi  ilmu  pengetahuan  fakultasnya. Namun demikian, pimpinan fakultas memberikan kebebasan kepada mahasiswanya dan juga mendukung bila/untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan  pada  tataran  atau  instansi lainnya.Jadi,  sebenarnya  secara  informal seluruh  (100%)  fakultas  yang  ada  sudah mendukung  terselenggaranya  pendidikan kewirausahaan mahasiswa.
Pada tingkat jurusan/prodi, kebijakan pendidikan  kewirausahaan  mahasiswanya sejalan  dengan  kebijakan  fakultasnya. Semua  jurusan/prodi  yang  yang  ada  di fakultas  yang  menyelenggarakan  MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib, megikuti  kebijakan  fakultasnnya,  yaitu memasukkan  MK  Kewirausahaan  dalam kurikulumnnya. Status MK Kewirausahaan  juga  sebagai  MK  Wajib sehingga  wajib  atau  harus  diikuti  oleh setiap  mahasiswanya  dan  mereka  harus lulus  dalam  menempuh  mata  kuliah tersebut.  Di  samping  memasukkann  MK Kewirausahaan  sebagai  mata  kuliah  yang wajib  diikuti  oleh  mahasiswannya  dan mereka  harus  lulus,  diantara  jurusan/prodi di  linngkungan  fakultas  yang  menerapkan kebijakan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib  juga  ada  yang  menyelenggarakan program  kegiatan  kewirausahaan  bersama yaitu  sejenis  bazar  atau  gelar  praktek
kuliah  kewirausahaan  mahasiswa  sebagai pendukung  perkuliahan  kewirausahaan. Kegiatan  bersama  tersebut  dilaksanakan secara bersama oleh beberapa jurusan/prodi  yang  ada.  Kegiatan  bazar atau  praktek  kewirausahaan  mahasiswa bersifat kelompok, bukan individu mahasiswa,  di  mana  setiap  kelompok mahasiswa  menyajikan  produk  untuk dijual.  Produk  yang  disajikan/diusahakan oleh  mahasiswa  bersifat  bebas,  tidak dibatasi dengan ilmu pengetahuan akademik  jurusan/prodinya,yang  penting praktek menjalankan usaha untuk menerapkan/mendukung hasil kuliah kewirausahaan.
Jurusan/prodi di fakultas yang mengambil  kebijakan  seperti  universitas, yaitu  menjadikan  MK  Kewirausahaan sebagai MK Pilihan, diberi kebebasan oleh fakultas untuk memasukkan MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya ataupun  tidak.  Atas  kebijakan  tersebut, diantara  jurusan/prodi  yang  ada,  beberapa jurusan/prodi  ada  yang  menjadikan  MK Kewirausahaan  sebagai  mata  kuliah  yang wajib  ditempuh  oleh  mahasiswanya  dan mereka  harus  lulus,  artinya  kalau  belum lulus  harus  mengulang  dan  ada  juga jurusan/prodi  yang  tidak  menjadikan  MK Kewirausahaan  sebagai  MK  Wajib  atau tidak  memiliki  MK  Kewirausahaan  dalam kurikulumnya.  Bagi  jurusan/prodi  yang memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya,  diwajibkannnya  mahasiswa menempuh  MK  Kewirausahaan  karena jurusan/prodi  memandang/berpikir  bahwa lapangan  kerja  pada  masa  sekarang  ini sangat  terbatas,  sehingga  kesempatan  bagi lulusan harus diperluas dengan kompetensi/kemampuan  lulusannya  untuk dapat  menciptakan  lapangan  kerja  bagi dirinya sendiri. Bagi jurusan yang
memiliki/menaungi beberapa prodi S1, ada juga  jurusan  yang  memiliki  program kegiatan kewirausahaan untuk mendukung perkuliahan kewirausahaan seluruh prodinya.  Di  samping  untuk  mendukung perkuliahan  dan  kegiatan  kewirausahaan prodinya, kegiatan kewirausahaan tersebut juga dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kewirausahaan di tingkat  jurusan  sebagai  lanjutan  dari kegiatan kewirausahaan di tingkat prodi.
Selain  jurusan/prodi  yang  memiliki MK  Kewirausahaan  dalam  kurikulumnya, pada  fakultas  yang  menerapkan  kebijakan kewirausahaan  sebagai  MK  Pilihan,  ada juga jurusan/prodi yang belum/tidak memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya, atau belum menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan secara ko-kurikuler. Alasannya  sama  dengan  alasan  fakultas yang belum/tidakmemiliki program pendidikan  kewirausahaan,  yaitu  beban kurikulum  yang  sudah  banyak  dan menganggap bidang jurusan/prodinya tidak sesuai dengan kewirausahaan.
Walaupun tidak/belum memiliki kebijakan pendidikan  kewirausahaan  secara  ko- kurikuler,  tetapi  memberikan  kebebasan mahasiswanya  bila  ada  yang  mengikuti ataupun  menjalankan  kewirausahaan  di tempat lain. Bahkan jurusan/prodi memberikan dukungan yang berupa persetujuan  tertulis  bila  mahasiswanya memerlukannya. Bagi jurusan/prodi yang fakultasnnya
belum/tidak memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan,
semua  jurusan/prodi  yang  ada  juga belum/tidak memiliki kebijakan pendidikan  kewirausahaan  yang  eksplisit. Namun demikian jurusan/prodi juga memberikan  kebebasan  kepada  individu
mahasiswanya dalam atau untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan  di  tempat  lain  ataupun  di tingkat  universitas.    Bahkan  jurusan/prodi juga  bersedia  memberikan  dukungan  yang berupa  persetujuan  formal  tertulis  bila mahasiswanya memerlukannya.
Jurusan/prodi yang memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan belum  mengarahkan  pada  pengembangan kewirausahaan  yang  sesuai  bidang  ilmu jurusan/prodinya. Hal ini berarti pengembangan technopreneurship melalui kebijakan lembaga belum memadai.
2. Pelaksanaan Program Kegiatan

## Kewirausahaan dan Hasilnya
Program/kebijakan pendidikan
kewirausahaan  pada  tataran  universitas yang berkenaan dengan perkuliahan kewirausahaan  dilaksanakan  oleh  fakultas atau  jurusan/prodi  yang  ada  di  bawah naungan  universitas.  Karena  status  MK kewirausahaan menurut universitas bersifatpilihan,  pelaksanaan  perkuliahan kewirausahaan belum sepenuhnya direspon  oleh  fakultas,  begitu  juga jurusan/prodinya. Ada fakultas yang menjadikan  MK  Kewirausahaan  sebagai MK  Fakultas  yang  wajib  dilaksanakan oleh  jurusan/prodinya,  ada  juga  fakultas yang  menjadikan  MK  kewirausahaan sebgai MK Pilihan.
Program/kebijakan pendidikan kewirausahaan  yang  berkenaan  dengan kegiatan-kegiatan non-perkuliahan kewirausahaan dilaksanakan oleh beberapa pihak  atau  unit  di  lingkungan  universitas, seperti:  Pusat  Pengembangan  Karir  dan Kewirausahaan  (P2K2),  Wakil  Rektor Bidang  Kemahasiswaan  dan  Alumni  (WR III),  Badan  Pengelola  Usaha  (BPU),  serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada  Masyarakat  (LPPM).  Masing- masing  pihak  tersebut  melaksanakan program  sesuai  porsinya,  di  mana  P2K2 dan WR III menjalankan program kegiatan secara langsung berkaitan dengan kewirausahaan mahasiswa, sedangkan BPU  dan  LPPM  melaksanakan  program kegiatan  yang  sifatnya  tidak  langsung dalam menunjang kewirausahaan mahasiswa  yaitu  melalui  kegiatan  usaha yang dikelola BPU dan kegiatan penelitian dosen  yang dikelola LPPM.
Kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh P2K2 merupakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa pada tingkat  dan  lingkup  universitas,  yaitu  dari berbagai jurusan/prodi/fakultas yang ada di lingkungan Universitas Riau (UR). Kegiatannya berupa pelatihan
kewirausahaan,  magang  usaha  atau  Co-op UKM,  lomba  kewirausahaan,  pemberian bantuan  modal  bergulir,  dan  mengikutkan mahasiswa  wirausahanya  dalam  ajang expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) tingkat nasional. Kegiatan pelatihan kewirausahaan  yang  pernah  dilaksanakan mencakup pelatihan pengembangan motivasi berwirausaha, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan penyusunan  kelayakan/proposal  usaha, serta pelatihan teknis usaha.Jumlah peserta kegiatan  pelatihan  selalu  terpenuhi  sesuai targetnya  namun  jumlah  peserta  yang memiliki rencana usaha sesuai bidang ilmu akademiknya  rata-rata  hanya  sekitar  5%. Begitu juga peserta pada kegiatan pemberian bantuan modal bergulir, peserta yang  memiliki  rencana  usaha    sesuai bidang  ilmu  akademiknya  rata-rata  juga hanya  sekitar  5%.  Keberlanjutan  usaha peserta  yang  menerima  bantuan  modal bergulir  kurang  dari  5%.  Hal  tersebut banyak disebabkan ketidakmampuan
mahasiswa dalam mengelola produk usahanya secara teknis.
Sementara ini kegiatan kewirausahaan  mahasiswa  yang  ada  di bawah  koordinasi  WR  III  yaitu  kegiatan Program  Kreativitas  Mahasiswa  bidang Kewirausahaan  (PKM-K)  yang  menyatu dalam  PKM  beserta  PIMNAS-nya,  serta Unit Kesejahteraan Mahasiswa yang berupa  Koperasi  Mahasiswa  (Kopma). Peserta  kegiatan  PKM-K  yang  bidangnya sesuai  ilmu  akademiknya  juga  masih kurang dari 5%, begitu juga  yang lolos ke PIMNAS.  Unit  kegiatan  Kopma  pada  saat ini  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya sebagai wadah dan ajang mahasiswa untuk mengembangkan praktek
kewirausahaannya.  Bahkan  unit  tersebut praktek  pelaksanaannya  cenderung  seperti unit kegiatan mahasiswa non kewirausahaan lainnya.
Pada  fakultas  yang  menjadikan  MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib Fakultas, perkuliahan kewiraausahaan dilaksanakan  oleh  semua  jurusan/prodi yang  ada.  Pelaksanaan  program  kegiatan kewirausahaan  non-perkuliahan,  seperti bazar  atau  praktek  kewirausahaan,  pada fakultas yang menerapkan program/kebijakan  ini  juga  dilaksanakan pada tingkat fakultas untuk menampung/mendukung  perkuliahan  dan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan  oleh  jurusan/prodi.  Kegiatan  ini menjadi  ajang  memberikan/menambah pengalaman  mahasiswa  dalam  praktek usaha,  namun  belum  dikompetisikan secara  profesional.  Hasilnya,  dilihat  dari jumlah  mahasiswa  yang  terlibat  dapat dibilang  100%  mahasiswa  sudah  terlibat. Tetapi  bila  dilihat  dari  jenis  usaha  yang ditaja oleh mahasiswanya, dapat dikatakan baru  5%  yang  sesuai  dengan  bidang  ilmu
akademik  jurusan/prodinya.  Kendala  yang dihadapi atas persoalan itu adalah sulitnya memaksakan mahasiswa untuk mempraktekan kreativitas dan inovasi dari ilmu  akademiknya,  dalam  arti  kalau dipaksakan  seperti  itu,  mahasiswa  justru tidak  mengikuti  kegiatan  karena  tidak memiliki  kemampuan  atau  tidak  bisa berkreasi dan berinovasi dari ilmu akademiknya.  Hal  ini  terkait  dengan tingkatan  tujuan  perkuliahan  kuliah  non- kewirausahaan  yang  belum  sampai  pada tataran tingkat tinggi atau level kreasi atau kognitif  tingkat  6  (C-6).  Di  samping  itu juga  terkait  dengan  praktek  kuliah  non- kewirausahaan yang kurang/belum optimal disebabkan  terbatasnya  dana,  sehingga kompetensi  mahasiswa  tidak  sampai  pada tingkat kreasi dalam ranah kognitifnya.
Pada  tingkat  jurusan/prodi  yang fakultasnya  menerapkan  kebijakan  Mata Kuliah  (MK)  Kewirausahaan  sebagai  MK Wajib, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan  yang  berupa  perkuliahan dituangkan dalam kurikulum jurusan/prodi sebagai  MK  Kewirausahaan  dengan  status MK  Wajib  juga.  Bobot  SKS  untuk  MK tersebut  yaitu  2  (dua)  SKS.  Pada jurusan/prodi yang fakultasnya menerapkan kebijakan MK Kewirausahaan sebgai  MK  Pilihan,  terbagi  menjadi  dua, yaitu  ada  jurusan/prodi  yang  menerapkan perkuliahan kewirausahaan dengan menetapkan  MK  Kewirausahaan    masuk dalam  kurikulum  sebagai  MK  Wajib,  ada juga jurusan/prodi yang tidak memasukkan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum (tidak ada kuliah kewirausahaan).
Pada  jurusan/prodi  yang  menjadikan MK  Kewirausahaan  sebagai  MK  Wajib, ada  jurusan  yang  membawahi  beberapa prodi  S1  yang  melaksanakan  kegiatan
pendukung  perkuliahan  kewirausahaan  di tingkat  jurusan  seperti  bazar  atau  praktek kewirausahaan.    Pelaksanaan  kegiatan kewirausahaan  tersebut  merupakan  tindak lanjut  setelah  mahasiswa  melaksanakan kuliah kewirausahaan dan kegiatan kewirausahaan  lainnya  di  tingkat  prodi. Hasil  yang  dicapai  adalah  munculnya semangat  dalam  kuliah  kewirausahaan karena dalam kegiatan tersebut mahasiswa merasa  senang  serta  adanya/bertambahnya pengalaman  praktek  berwirausaha,  baik yang  mulai  dari  memproduksi  hingga menjual  produknya  maupun  yang  hanya menjual  produk  saja.  Dilihat  dari  jenis produk  yang  diusahakan  dalam  kegiatan tersebut,  ternyata  sangat  sedikit  (rata-rata hanya  5%)  yang  merupakan  produk sebagai  hasil  dari  kreativitas  dan  inovasi ilmu akademik mahasiswanya.
Kebanyakan  mahasiswa  hanya  melakukan praktek  wirausaha  untuk  produk  yang mudah  mendapatkan  atau  membuatnya tanpa mempertimbangkan ataupun mempraktekan ilmu akademiknya prodi/jurusannya.
MK  Kewirausahaan  yang  diadakan dan  dilaksanakan  oleh  jurusan/prodi  pada umumnya  yaitu  (1)  satu  mata  kuliah dengan  bobot  2  (dua)  SKS.  Namun  pada jurusan/prodi yang membidangi ilmu yang sangat  dekat  dengan  kewirausaaan,  yaitu jurusan/prodi  dalam  ilmu  ekonomi  atau bisnis,  MK  Kewirausahaan  tidak  hanya  1 (satu)  melainkan  ada  beberapa  MK  yang masing-masing  MK  berkaitan  dengan konsep  dan  atau  teori  tentang:  sikap/jiwa kewirausahaan,  perencanaan  usaha,  dan manajemen  usaha.  Manajemen  usaha  juga ada  yang terbagi  lagi  dalam  beberapa MK yang  lebih  spesifik  seperti  Manajemen Keuangan, Manajamen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia dll.
MK  Kewirausahaan  yang  diberikan oleh  jurusan/prodi  masih  bersifat  umum sekali, belum mengarahkan pada kewirausahaan  berdasarkan  bidang  ilmu jurusan/prodinya.  Begitu  juga  kegiatan- kegiatan  kewirausahaan  lainnya,  belum ada  pengarahan  yang  “mengharuskan” agar kegiatan kewirausahaannya menyesuaikan dengan ilmu jurusan/prodinya.  Hasil  dari  keduanya belum  banyak  yang  mendasarkan  pada bidang ilmu jurusan/prodinya. Hal demikian  menunjukkan  pengembangan technopreneurship belum dilaksanakan secara memadai dan hasilnya masih sangat rendah. Secara  umum,  program  kebijakan pendidikan
kewirausahaan dan pelaksanaan  program  kebijakan  tersebut sudah ada dan berjalan cukup baik, namun belum  optimal  sebagai  pengembangan technopreneurship , terlebih lagi bila dilihat dari hasilnya. Untuk mengoptimalkan
kebijakan dan pelaksanaanya  serta  hasilnya  tersebut, perlu  adanya  kebijakan  sistemik  yang memungkinkan  terjadinya  integrasi  atau keterpaduan diantara dan antar komponen- komponen  yang  ada,  baik  komponen kurikuler non-kewirausahaan maupun komponenkewirausahaan,  untuk  saling melengkapi  dan  mengisi  demi  penciptaan dan atau peningkatan kompetensi wirausaha  mahasiswa  dan  atau  lulusan. Misalnya, jurusan/prodi membuat program/kebijakan non-kewirausahaan yang berupa pembentukan grup mahasiswa kreator  dalam  bidang  ilmu  akademik jurusan/prodi  yang  harus  diperjuangkan oleh  dosen-dosen  MK  bidang  ilmu jurusan/prodi non-kewirausahaan.
Kemudian  jurusan/prodi  juga  membuat program/kebijakan  kewirausahaan  berupa
pembentukan  mahasiswa  inovator  atau wirausaha berbasis kreativitas bidang ilmu jurusan/prodi,  yang  harus  diperjuangkan oleh dosen kewirausahaan. Untuk melengkapi kedua program/kebijakan tersebut  prodi  juga  harus  membuat program kegiatan non-kuliah yang mewadahi kegiatan berkreasi dan berinovasi  bagi  mahasiswanya,  misalnya program/kebijakan “hari kreativitas- inovasi  jurusan/prodi”.  Program/kebijakan pendukung  kewirausahaan  itu  penting untuk menghasilkan lulusan sebagai wirausahawan, seperti diungkapkan Handrimurthahjo  (2013)  bahwa    untuk membekali  mahasiswa  dalam  bidang kewirausahaan  harus  dilengkapi  dengan program atau kegiatan pendukung kewirausahaan.  Begitu  juga  Galus  (2009) yang menyatakan bahwa program pengembangan  kewirausahaan  diharapkan menjadi  wahana  pengintegrasian  secara sinergi  antara  penguasaan  sains  dan teknologi  dengan  jiwa  kewirausahaan. Ketiga  program/kebijakan  tersebut  harus terpadu menjadi sebuah paket program/kebijakan,  baik  pada  tingkat jurusan/prodi, fakultas, maupun universitas,  sehingga  pada  masing-masing tingkat  ada  grup  mahasiswa  kreator- inovator dan atau wirausaha.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  diambil  kesimpulan seperti berikut:
1. Kewirausahaan mahasiswa di Universitas  Riau  telah  diterapkan cukup baik, tetapi belum mengarah pada pengembangan technopreneurship secara
memadai,  baik  dalam  kebijakan
pengembangan kewirausahaan maupun  dalam  kegiatan-kegiatan kewirausahaannya.
2. Universitas dan sebagian fakultasnya  serta  jurusan/prodinya sudah memiliki kebijakan kewirausahaan berupa adanya Mata Kuliah Kewirausahaan dan kegiatan-kegiatan kewirausahaan lainnya. Namun isi perkuliahan dan kegiatan  tersebut  belum  mengarah secara memadai kepada pengembangantechnopreneurship. 3. Pengembangan technopreneurship mucul secara tidak  terencana,  sehingga  jumlah mahasiswa kategori technopreneur masih sangat sedikit. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, untuk terlaksananya pengembangan technopreneurship yang lebih  memadai,  diberikan  saran  seperti berikut:
1. Isi  Mata  Kuliah  Kewirausahaan pada jurusan/prodi, hendaknya memiliki kaitan erat dengan bidang ilmu  jurusan/prodi.  Begitu  juga kegiatan kewirausahaan lainnya
2. Pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan  kewirausahaan  lainnya harus  mengarah  pada  kesesuaian dengan bidang ilmu jurusan/prodinya . 3. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi,  dan  kolaborasi  antar komponen  untuk  mengarah  pada pengembangan technopreneurship mahasiswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Akademik Ditjen Dikti Kemdiknas. 2008. Technopreneurship . www.undana.ac.id/index.php?opti on=com...view...pdf . Diakses  10 April 2016..
Handrimurthahjo,  Agustinus  Dedy.  2013.
Model Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Jurnal Universitas Paramadina Vol.  10  No.  2
Agustus 2013, h 729-755. Diakses 10 April 2016
Jati,  Bambang  M.E.  dan  Priyambodo,  Tri
K. 2015. Kewirausahaan: Technopreneurship untuk
Mahasiswa  Ilmu-ilmu  Eksakta. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Kodrat,  David  S.  Dan  Christina,  Wina.
2015. Entrepreneurship:  sebuah ilmu . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rasmussen,  Anders;  Moberg,  Kåre  dan
Revsbech,  Christine.  2015. A
Taxonomy  Of  Entrepreneurship Education: Perspectives On Goals,  Teaching  And  Evaluation . URL:
http://eng.ffe- ye.dk/knowledge-
centre/entrepreneurship- education/taxonomy.  Diakses  10
April 2016. Suparno,  Ono.  Hermawan,  Aji.  dan Syuaib, M. Faiz.2008. Technopreneur .  Recognition  and Mentoring Program-Institut
Pertanian  Bogor  (RAMP-IPB). http://ono.suparno.staff.ipb.ac.id/a rticles/technopreneurship-2/ . Diakses 10 April 2016. Tugumalangnews.com. 2016. Jumlah Wirausahawan  Indonesia  Masih 1.6  Persen .  in  Berita,  Ekonomi, Headline March 24, 2016. http://www.tugumalangnews.com /jumlah-wirausahawan-indonesia- masih-1-6-persen/.  Diakses  10
April 2016.