## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Dwi Oktabiantoro
2 Evi Retno Wulan

## Affiliation
1,2 Universitas Narotama Surabaya
Email 1 dwioktab@gmail.com
2 evyrenowulan@gmail.com

## Date Submission
17 December 2023

## Date Accepted
30 January 2024

## Date Published
31 January 2024
DOI 10.52249

## KETIDAKJELASAN
MAKNA “MENTRANSMISIKAN” PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG  INFORMASI  DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## REVISI KEDUA

## Abstract
Article  28  Paragraph  (2)  of  the  Information  and  Electronic Transactions  Law  concerning  the  Second  Amendment  to  Law Number 11 of 2008 regulates the prohibition of the spread of hate- filled information. However, there are differences in interpretation regarding the meaning of "transmitting" which is still confusing. The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  interpretation  of  the meaning  of  "transmit"  based  on  grammatical,  systematic, teleological  and  authentic.  The  results  of  the  analysis  show  that grammatically,  transmit  means  sending  information  from  one party  to  another.  Authentically,  transmitting  is  sending information  to  only  one  recipient,  not  distributing  it  widely. Systematically,  teleologically  and  sociologically,  transmitting needs  to  be  interpreted  only  to  one  person  to  provide  adequate protection  and  be  consistent  with  authentic  interpretation.  In conclusion, transmitting needs to be interpreted strictly as only being sent to one person to provide legal certainty and prevent hate speech via cyberspace.
Keywords: ITE  Law,  Transmitting,  Hate  speech, Authentic interpretation, Legal certainty

## Abstrak
Pasal  28  Ayat  (2)  Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur larangan penyebaran informasi bermuatan  kebencian.  Namun,  terjadi  perbedaan  penafsiran terkait makna “mentransmisikan” yang masih membingungkan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  penafsiran  makna “mentransmisikan” berdasarkan gramatikal, sistematis, teleologis dan  autentik.  Hasil  analisis  menunjukkan  secara  gramatikal, mentransmisikan  berarti  mengirim  informasi  dari  satu  pihak  ke pihak lain. Secara autentik, mentransmisikan adalah pengiriman informasi hanya ke satu orang penerima, bukan disebarluaskan. Secara sistematis, teleologis dan sosiologis, mentransmisikan perlu ditafsirkan hanya ke satu orang untuk memberikan perlindungan memadai  dan  selaras  dengan  penafsiran  secara  autentik. Kesimpulannya,  mentransmisikan  perlu  ditafsirkan  secara  tegas hanya dikirim ke satu orang untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ujaran kebencian melalui dunia maya.
Kata  Kunci: UU  ITE,  Mentransmisikan,  Ujaran kebencian,  Penafsiran autentik, Kepastian hukum

## PENDAHULUAN
Pasal 28 ayat (2) dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Selanjutnya di singkat revisi
dua) ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE disahkan pada 21 April 2008 oleh Presiden RI keenam,  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Adanya  UU  ITE  ini  dilatarbelakangi  oleh meningkatnya  aktivitas  berbasis  internet  atau  digital  di  Indonesia  sejak  reformasi  1998. Pemerintah melihat perlu dibuatnya regulasi untuk mengatur aktivitas digital agar berjalan sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pada  1997,  jumlah  pengguna internet  di  Indonesia  baru  sekitar  500  ribu  orang.  Namun  pada  2007,  angka  itu  melonjak menjadi sekitar 25 juta orang.
Tingginya lonjakan pengguna internet ini mendorong munculnya kekhawatiran akan maraknya  konten  negatif  dan  kejahatan  dunia  maya.  Apalagi  infrastruktur  hukum  dan perangkat keras untuk mendeteksi serta mencegah tindak kejahatan dunia maya di Indonesia masih sangat terbatas. Ditambah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap internet yang masih baru pada waktu itu.
Sebelum  ada  UU  ITE,  tidak  ada  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menindak  berbagai pelanggaran  yang  muncul  di  dunia  maya,  seperti  perdagangan  ilegal,  perjudian  online, penipuan  online,  pornografi  anak,  dan  lain-lain.  Kepolisian  RI  menilai  sulit  untuk menerapkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  di  singkat  KUHP)  yang sudah ada untuk kasus-kasus kejahatan internet. Sebagai contoh, sulit membuktikan unsur "di  muka  umum"  dalam  KUHP  untuk  kasus  penyebaran  konten  asusila  di  internet.  Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI menilai perlu dibentuknya suatu regulasi baru yaitu UU ITE yang secara khusus mengatur aktivitas internet. UU ITE diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.
Tujuan  Pembentukan  UU  ITE  secara  umum  adalah  Mendorong  perkembangan transaksi  dan  perdagangan  elektronik  di  Indonesia,  melindungi  kepentingan  umum  dari segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  informasi  elektronik  dan  transaksi elektronik  yang  mengatasnamakan  kebebasan  berekspresi,  mencegah  penyebaran  dan penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar  hukum,  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kemanfaatan  hukum  bagi pengguna  dan  penyelenggara  teknologi  informasi,  menjaga  ketertiban  dan  kepentingan umum  dari  dampak  negatif  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  UU  ITE mengatur  berbagai  aktivitas  penggunaan  internet  seperti  perdagangan  elektronik,  hak kekayaan intelektual, domain, penyelenggaraan sistem elektronik, perbuatan yang dilarang, hingga peranan pemerintah.
Pasal 28 Ayat 2 UU ITE revisi dua dalam undang undang ITE merupakan salah satu pasal yang paling kontroversial dalam undang-undang tersebut. Pasal ini mengatur tentang larangan  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  sifatnya  menghasut,  mengajak,  atau  memengaruhi  orang  lain sehingga  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  terhadap  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  ras,  kebangsaan,  etnis,  warna  kulit,  agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
Pasal ini pertama kali muncul dalam UU ITE No 11 Tahun 2008. Pada saat itu, pasal ini masih  menggunakan  frasa  "dengan  sengaja  dan  tanpa  hak.  Frasa  ini  menimbulkan kontroversi  karena  dianggap  terlalu  luas  dan  dapat  digunakan  untuk  mengkriminalisasi kebebasan  berpendapat.  Hal  ini  dikarenakan  frasa  “tanpa  hak”  dinilai  terlalu  luas
cakupannya dan dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Sehingga pasal  ini  rawan  disalahgunakan  untuk  membungkam  kebebasan  berpendapat,  khususnya kritik terhadap pejabat publik dan kebijakan pemerintah.
Pada tahun 2016, UU ITE No 11 Tahun 2008 diubah menjadi UU ITE No 19 Tahun 2016. Dalam perubahan tersebut, frasa "dengan sengaja dan tanpa hak" pada Pasal 28 ayat (2) tidak diubah  namun  dalam  Undang  Undang  ITE  revisi  dua  diubah  menjadi  dengan  sengaja. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pasal tersebut hanya berlaku untuk perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  dan  bukan  untuk  perbuatan  yang  dilakukan secara tidak sengaja. Dengan menghapus frasa “tanpa hak”, diharapkan pasal ini tidak lagi disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
Namun, perubahan tersebut dinilai belum cukup. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE No 19 Tahun 2016  tetap  menuai  kritik  karena  dianggap  masih  membatasi  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  warga  negara.  “Pasal  ini  dianggap  terlalu  luas  dan  membuka  peluang penyalahgunaan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  mengkriminalisasi  pernyataan  warga negara yang seharusnya dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pada tahun 2023, UU ITE No 19 Tahun 2016 kembali diubah. Dalam perubahan tersebut, Pasal 28 Ayat (2)    juga  mengalami  perubahan.  Perubahan  yang  dilakukan  antara  lain:  Frasa  "dengan sengaja" diubah menjadi "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum". Frasa "suku, agama, ras, dan antargolongan" diubah menjadi "ras, agama, etnis, dan kelompok masyarakat tertentu". Frasa "menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" dihapus.
Perubahan  tersebut  dimaksudkan  untuk  mempertegas  bahwa  pasal  tersebut  hanya berlaku  untuk  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum. Dengan demikian, diharapkan pasal ini tidak lagi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan  berpendapat  warga  negara.  Menambah  unsur  etnis  dan  kelompok  masyarakat tertentu sebagai objek dari penyebaran informasi SARA. Hal ini untuk memperluas cakupan perlindungan  dari  tindakan  penyebaran  kebencian.  Menghapus  frasa  "menyebabkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik"  karena  dianggap  tidak  relevan  dengan konteks pasal tersebut. Dengan adanya revisi tersebut, pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua diharapkan  dapat  menjadi  lebih  tepat  sasaran  dalam  mencegah  tindakan  penyebaran kebencian  berdasarkan  ras,  kebangsaan,  etnis,  warna  kulit,  agama,  kepercayaan,  jenis kelamin,  disabilitas  mental,  atau  disabilitas  fisik.,  tanpa  harus  membatasi  kebebasan berekspresi warga negara secara berlebihan. Namun, efektivitas penerapan pasal yang baru ini tentu harus dilihat dalam praktik di lapangan.
Latar Belakang Pasal 28 Ayat (2) UU ITE revisi dua, beberapa faktor yang menjadi latar belakang lahirnya pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua antara lain kekhawatiran akan adanya penyebaran  informasi  SARA  melalui  media  elektronik.  Kekhawatiran  akan  maraknya penyebaran ujaran kebencian ( hate speech ) dan informasi SARA di media sosial adalah salah satu faktor utama lahirnya revisi pasal ini.
Di era digital saat ini, siapapun dapat dengan mudah menyebarkan informasi melalui internet  dan  media  sosial.  Hal  ini  berpotensi  disalahgunakan  untuk  menyebarkan  ujaran kebencian  dan  provokasi  berdasarkan  ras,  kebangsaan,  etnis,  warna  kulit,  agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.Perkembangan teknologi informasi  yang  semakin  pesat  perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  cepat, khususnya  internet  dan  jejaring  sosial,  memungkinkan  penyebaran  informasi  kepada
khalayak  luas  dalam  waktu  singkat.  Hal  ini  tentu  meningkatkan  urgensi  regulasi  untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut.
Peningkatan  jumlah  kasus  ujaran  kebencian  di  media  sosial  Data  menunjukkan terjadinya  peningkatan  kasus  ujaran  kebencian  (hate  speech)  di  media  sosial.  Misalnya, Komnas  HAM  mencatat  peningkatan  3.290  kasus  pada  2022.  Kondisi  ini  mendorong diperlukannya  revisi  regulasi  untuk  menangani  masalah  ini.  Peristiwa  sosial  dan  konflik berdasarkan  ras,  kebangsaan,  etnis,  warna  kulit,  agama,  kepercayaan,  jenis  kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang terjadi di masyarakat.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  Pasal  28  Ayat  (2)  UU  ITE  revisi  dua  dimaksudkan untuk  mencegah  penyalahgunaan  media  elektronik  untuk  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan ujaran kebencian dan provokasi berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik di tengah masyarakat,  mengingat  akibat  yang  ditimbulkannya  sangat  merugikan.  Analisis  Pasal  28 Ayat (2) UU ITE revisi dua memiliki beberapa kelebihan, yaitu:
1. Dapat menjadi instrumen pencegahan penyebaran informasi SARA di media elektronik, karena memberikan payung hukum yang jelas.
2. Membantu menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat dengan mencegah provokasi SARA pada dunia maya.
3. Mempertegas  sanksi  hanya  untuk  perbuatan  disengaja  dan  melawan  hukum,  sehingga diharapkan tidak membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.
Pasal  28  ayat  (2)  revisi  dua  ini  mengatur  larangan  penyebaran  informasi  bermuatan Kebencian.  masalah  pada  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  revisi  dua  adalah  apakah  makna “mentransmisikan” mencakup penyebaran informasi secara perorangan atau publik/massal. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  penafsiran  makna  “mentransmisikan” berdasarkan gramatikal, sistematis, teleologis dan autentik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini menganalisis Pasal 28 ayat 2 UU ITE Revisi Dua (Depri Liber Sonata,2014). Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder berasal dari UU ITE serta tambahan dari artikel maupun sumber lain yang relevan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kata “mentransmisikan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE Revisi Dua memiliki makna mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  ditujukan  kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (2)  UU  ITE  revisi  dua.  Secara  gramatikal,  kata  “mentransmisikan”  berasal  dari  kata  dasar “transmisi” yang mendapat awalan “men-“ dan akhiran “-kan” yang menunjukkan makna perbuatan atau tindakan mengirimkan sesuatu.
Dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  “transmisi”  diartikan  sebagai  pengiriman  (pesan, berita,  dan  sebagainya)  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  ( Siregar,Saputra  Husein Siregar,2020). “Dengan  demikian,  secara  gramatikal  kata  “mentransmisikan”  dapat ditafsirkan  sebagai  perbuatan  atau  tindakan  mengirimkan  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  melalui  sistem  elektronik.  Frasa  “pihak lain” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua menimbulkan multitafsir karena
tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai makna “pihak lain” tersebut. Apakah yang dimaksud dengan pihak lain hanya satu orang penerima pesan, beberapa orang tertentu, atau siapa pun yang dapat mengakses informasi elektronik tersebut. Ketidakjelasan penafsiran ini berpotensi merugikan kepastian hukum.
Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa. Penafsiran ini hanya melihat susunan kalimat serta makna perkataan yang digunakan dalam perumusan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, dari sisi gramatikal, frasa “pihak  lain”  dapat  ditafsirkan  sebagai  satu  pihak  selain  pengirim  informasi  elektronik tersebut, tanpa adanya batasan jumlah orang yang berada dalam pihak lain tersebut. Namun, penafsiran gramatikal saja tidak cukup untuk memahami maksud frasa “pihak lain”, karena dapat berpotensi multi tafsir. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan penafsiran lain seperti penafsiran sistematis yang melihat keterkaitan antar pasal, penafsiran teleologis yang melihat tujuan  dan  latar  belakang  pembuatan  undang-undang,  serta  penafsiran  sosiologis  yang mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Kemudian dari sisi autentik, dalam naskah akademik RUU ITE revisi dua tahun 2021 telah  dijelaskan  secara  rinci  definisi  dari  kata  "mentransmisikan".  Berdasarkan  penjelasan tersebut, kata mentransmisikan memiliki makna melakukan pengiriman atau transfer satu kali kepada satu orang penerima. Dengan kata lain, mentransmisikan berarti mengirimkan suatu informasi atau data kepada satu orang tertentu, bukan kepada kelompok orang atau publik secara umum.
Definisi ini sangat jelas dalam naskah akademik yang tidak hanya menjelaskan tentang arti kata, tetapi juga memberikan batasan dan cakupan makna dari kata "mentransmisikan". Oleh karena itu, ini dapat dikategorikan sebagai penafsiran autentik yaitu penafsiran bahasa berdasarkan maksud asli dari pembuat undang-undang atau peraturan. Penafsiran autentik ini diperlukan agar tidak terjadi multitafsir atas pengertian mentransmisikan. Jika definisinya kabur, bisa jadi ada yang mengartikan mentransmisikan sebagai pengiriman ke banyak orang atau  publikasi.  Ini  jelas  bertentangan  dengan  maksud  asli  aturan  tentang  makna mentransmisikan.
Dengan  adanya  penafsiran  autentik  yang  tegas  dan  jelas  ini,  maka  tidak  akan  ada keraguan lagi bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah pengiriman informasi secara individu hanya kepada satu orang penerima. Tidak bisa diartikan sebagai transmisi ke kelompok  orang.  Selain  memberikan  definisi  yang  tegas,  naskah  akademik  tersebut  juga menekankan  aspek  kepastian  dalam  hal  jumlah  penerima  informasi  yang  ditransmisikan. Dijelaskan  bahwa  informasi  yang  ditransmisikan  hanya  untuk  dikonsumsi  oleh  individu penerima  yang  bersangkutan,  bukan  untuk  dibagikan  lagi  ke  pihak  lain  ( Azwar, Muhammad,2019) .
Dengan penekanan ini maka semakin jelas bahwa tindakan mentransmisikan memiliki unsur  kepastian  dan  keterbatasan  dalam  hal  penerima  informasinya.  Tidak  bisa  diartikan sebagai  transmisi  yang  bersifat  viral  atau  massal  karena  bertentangan  dengan  definisi autentik dalam naskah akademik tersebut.
naskah akademik RUU ITE revisi dua tahun 2021 telah memberikan penafsiran autentik yang  Sangat  jelas  dan  rinci  terkait  definisi  dan  makna  dari  kata  “mentransmisikan”. Penafsiran  autentik  tersebut  menegaskan  bahwa  mentransmisikan  berarti  mengirimkan informasi ke satu orang penerima tertentu, dan bukan untuk disebarluaskan atau dibagikan ke pihak lain. Dengan adanya penjelasan detail ini diharapkan tidak ada lagi multitafsir atas
kata  mentransmisikan.  Semua  pihak  harus  memahami  secara  konsisten  bahwa mentransmisikan  hanya  mencakup  pengiriman  informasi  secara  individual  dari  satu pengirim  ke  satu  penerima.  Tidak  termasuk  pengiriman  ke  banyak  orang  sekaligus  atau publikasi informasi ke khalayak luas.
Dari sisi penafsiran sistematis, makna “pihak lain” dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE  revisi  dua  yang  melarang  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.  Dengan demikian,  frasa  “pihak  lain”  dalam  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  revisi  dua  dapat ditafsirkan  mencakup  satu  orang  penerima  informasi  ( Permatasari,  Iman  Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya,2019) .
Selanjutnya, dari sisi penafsiran teleologis, tujuan diaturnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua adalah untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu melalui media elektronik. Oleh karena itu, frasa “pihak lain” perlu  ditafsirkan  sebagai  satu  orang  yang  menerima  dan  dapat  mengakses  informasi elektronik yang memuat ujaran kebencian tersebut, agar tujuan pencegahan dapat tercapai.
Sedangkan  dari  sisi  sosiologis,  maraknya  kasus  ujaran  kebencian  yang  disebarkan melalui media elektronik dan berdampak luas karena diakses banyak orang, menunjukkan perlunya frasa “pihak lain” ditafsirkan. Penafsiran hanya ke satu orang dinilai sesuai dengan realita sosial saat ini dan dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap dampak luas ujaran kebencian di media elektronik ( Mainke, Y., dkk,2020) .
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa “pihak lain” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua perlu ditafsirkan secara tegas mencakup satu orang yang dapat mengirim informasi elektronik yang ditransmisikan. Hal ini sejalan dengan hasil penafsiran secara autentik, sistematis, teologis, dan sosiologis guna memberikan kepastian hukum serta mencapai tujuan pencegahan ujaran kebencian di media elektronik. Dari kesimpulan di atas diperlukan penyempurnaan UU ITE revisi dua agar pengertian “pihak lain” yang terdapat dalam  rumusan  mentransmisikan  dapat  diatur  secara  lebih  jelas  dan  tegas  di  dalam penjelasan  pasal  28  ayat  (2)  UU  ITE  revisi  dua,  sehingga  tidak  menimbulkan  multitafsir. Makna  “pihak  lain”  yang  lebih  spesifik  dan  rinci  dapat  menjadi  salah  satu  rekomendasi perubahan  UU  ITE  revisi  dua  untuk  menutup  celah  multitafsir  dalam  penegakan  hukum terhadap ujaran kebencian di dunia maya yang atur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE revisi dua ( Viany, L Z,2020) .

## KESIMPULAN
Secara  gramatikal,  kata  "mentransmisikan"  mengacu  pada  perbuatan  atau  tindakan mengirimkan  informasi  elektronik  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  melalui  sistem elektronik.Penafsiran autentik dalam naskah akademik RUU ITE revisi dua Tahun 2021 telah memberikan definisi yang rinci bahwa mentransmisikan berarti mengirimkan informasi ke satu orang penerima tertentu, bukan untuk disebarluaskan atau dibagikan ke pihak lain. Dari sisi  penafsiran  sistematis,  teleologis,  dan  sosiologis,  frasa  "pihak  lain"  perlu  ditafsirkan mencakup satu orang penerima informasi untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap penyebaran ujaran kebencian dunia maya.
Berdasarkan keempat metode penafsiran tersebut, frasa "pihak lain" dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE perlu ditafsirkan secara tegas hanya mencakup satu orang penerima informasi .

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  Muhammad.  (2019).  Prospek  Penerapan  Online  Dispute  Resolution  dalam  Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. Media Iuris 2 (2). 182.
Depri Liber Sonata.(2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:  Karakterisrik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).25.
F. H. Winarta. (2021). Penguatan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 51, no. 2,
Harimurti Kridalaksana. (2008). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Mainke,  Y.,  dkk.  (2020).  Dampak  Pasal-Pasal  Multitafsir  Dalam  Undang-Undang  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Bidang  Hukum  Info  Singkat,  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12(16). 2.
Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas UU ITE Kedua (2021)
Permatasari,  Iman  Amanda  Permatasari  dan  Junior  Hendri  Wijaya.  (2019).  Implementasi Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Penyelesaian  Masalah Ujaran  Kebencian  Pada  Media  Sosial.  Jurnal  Penelitian  Pers  dan  Komunikasi Pembangunan 23(1), 28.
Pratama, A. B. (2015). Aspek Hukum dari Adanya Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia . Jurnal Hukum Khaira Ummah, 10(4).
RUU ITE Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Safitri,  M.  (2016).  Urgensi  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Siregar , Saputra Husein Siregar .(2020). Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani. Nady Al- Adab 17(2). 26.
Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka .
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Viany,  L  Z.  (2020).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpandapat di Indonesia. Lex Et Societis. 8(4). 149.