## ANALISIS JUAL BELI HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
Oleh: Ghurrotul Muhajjalah 1
Email: kafa.khanza34@gmail.com Nasiri 2 Email: nasiri.abadi@yahoo.co.id
Abstract: This study aims to seek legal certainty from the practice of buying and selling copyright that occurs in society. By emphasizing the study of the point of view of Islamic criminal law in answering the legality of the practice of  buying  and  selling  copyright  logically  and  comprehensively.  Next,  do  a deeper  analysis  and  study  of  the  ratio  legislation  of  Law  No.  28  of  2014 concerning  Copyright.  The  design  of  this  study  is  normative  legal  research with  a  statute  approach  and  comparative  approach.  Data  collection techniques used documentation in the form of library studies with sources of legal material. The results of this study indicate that: 1) copyright is a new term that is still unfamiliar in the context of Islamic criminal law. Although its  application  has  been  indirectly  recognized  since  the  time  of  the  Prophet with the necessity to include the name of the author in each of the writings cited. This is true on the basis of copyright ownership of property ownership. So that related to the legality of copyright sale and purchase transactions are answered  on  the  basis  of  the  legality  of  buying  and  selling  in  general.  The difference is that the object (mauqud aih alaih) of copyright sale and purchase is based on the perspective of f urf contained in the criteria of the benefits of goods (muntafa‟bih) which are maqsu and „urfan or in other words the public has  economic  value  and  is  worth  trading.  2)  Copyright  sale  and  purchase transactions  are  transactions  that  have  been  legalized  for  a  long  time  in positive law in Indonesia. This is based on the existence of related rights in the exclusive rights inherent in a creator. The related rights are in the form of economic and moral rights. In the end, these economic rights are the basis of the  legality  and  royalties  generated  from  copyright  sale  and  purchase transactions  based  on  the  legality  of  other  transactions  listed  in  Article  9 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 concerning copyright.
Key words: copyright, buying and selling, Islamic Criminal Law
1 Mahasiswa  Pascasarjana  Prodi  Ilmu  Qurán  dan  Tafsir  Universitas  Islam  Negeri Surabaya.
2 Dosen STAI Taruna Surabaya

## Pendahuluan
Akal merupakan salah satu anugrah yang diberikan Allah terhadap manusia. Anugrah inilah yang kemudian menjadikan manusia dipandang lebih sempurna dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Akal merupakan salah satu  dari  tiga  unsur  penting  yang  terdapat  pada  diri  manusia  selain  hati dan  raga. 3 Tiga  unsur  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dalam membentuk diri manusia. Dari ketiga unsur tersebut, yang paling istimewa yang dimiliki manusia yaitu kemampuannya untuk menalar. Kemampuan menalar  hanya  dimiliki  oleh  manusia  dan  sebaliknya  tidak  dimiliki  oleh makhluk  selain  manusia.  Karena  dengannya  manusia  mampu  berfikir, membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan  hal-hal  dan  kebudayaan-kebudayaan  baru  yang  pada akhirnya menjadikan kehidupannya lebih mudah.
Dengan kemampuan yang terdapat pada akal, Islam memerintahkan manusia  untuk  mengamati  fenomena  dan  pertumbuhan  alam  sehingga pada akhirnya bisa memahami kebenaran dari Allah. Dengan kata lain akal akan  berfungsi  atau  bekerja  dengan  semestinya  jika  digunakan  dengan optimal. Terdapat banyak ayat dalam Al Qur‟an yang menegaskan tentang fungsi akal, di antaranya adalah yang disebutkan dalam surah 30/Ar Rum: 24:
ِّٖب  ٖيْحُيَف ًءآَي ِءآًََّطنا  ٍَِي ُلِّسَُُئَاًعًََطَٔ اًفَْٕخ َقْرَبْنا ُىُكْيِرُي  ِّٖخٰيٰا  ٍِْئَ
ٌَ ُْٕهِ ْعَي تٍوَْٕ ِن تٍجٰيَ َا َ ِن ٰ  يِف  ٌَِّ  آَِحَْٕي َ ْعَب  َ ْ َ ْاا
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya,  Dia  memperlihatkan kepadamu  kilat  untuk  menimbulkan  ketakutan,  harapan,  dan  Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan
3 Agus Suryana. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Hak Cipta Perspektif Hukum Islam . Hlm 247.
air  itu  sesudah  matinya.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akalnya.” 4
Ayat  tersebut  memang  tidak  menyebutkan  secara  implisit  fungsi akal,  akan  tetapi  melalui  isi  kandungannya  Allah  menyebutkan  bahwa hanya  kaum  yang  menggunakan  akalnya  saja  yang  mampu memperhatikan keadaan-keadaan tersebut. Selain memperhatikan keadaan sekelilingnya,  akal  juga  berfungsi  menciptkan  inovasi,  gagasan  serta  ide. Ketiga hal tersebut lahir dari kerja keras akal untuk membuka pengetahuan baru untuk kemudian dituangkan dalam sebuah media agar orang lain bisa memanfaatkannya.  Dalam  ruang  lingkup  Hak  Kekayaan  Intelektual (HAKI)  hasil  dari  kerja  akal  tersebut  melahirkan  suatu  hak  yang  disebut dengan hak cipta.
Definisi  hak  cipta  secara  yuridis  dijelaskan  dalam  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 5 Hak  eksklusif  tersebut  menjadikan  ciptaan  ini menjadi  hak  yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi  pencipta  atau  pihak lain    yang  diperbolehkan  memanfaatkan  hak  tersebut  dengan  seizin pencipta. 6
Hak cipta dalam khazanah fikih Islam kontemporer dikenal dengan istilah haq  al-ibtikar, pengertian  keduanya  adalah  kewenangan  atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. 7 Dalam tinjauan hukum  hak  cipta  dalam  Islam,  status  hak  yang  muncul  kemudian
4 Departemen  Agama  RI. Al  Qur’an  dan  Terjemahannya .  Jakarta:  Surya  Cipta Aksara. 1993, hlm 644.
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
6 Tim Lindsey dkk. Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar . Bandung:  Alumni. 2011, hlm 6 .
7 Rochim  Al  Audah. Al  Mashlahah  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam:  Hak Cipta  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Perundang-undangan. hlm 576.
disandarkan kepada hak milik ( haqq al milkiyah 8 ). Sedangkan perlindungan terhadap hak kepemilikan merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam ( maqasid  as-syari‟ah ),  hal  ini  termasuk  kebutuhan  primer  bagi  setiap pencipta atas karya ciptanya. Oleh sebab itulah maka kepemilikan tersebut akan  dilindungi  sebagaimana  perlindungan  terhadap  benda  karena  Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu kepemilikan harta.
Dari  beberapa  teori  terkait  konsep  hak  cipta  tersebut  dalam penempatannya terhadap dinamika modernisasi memerlukan kajian ulang secara intensif. Sebab darinya terlahir produk-produk transaksi baru yang memerlukan  jawaban  secara  komprehensif  baik  dari  perspektif  hukum pidana  Islam  dan  hukum  positif  di  Indonesia.  Terbukti  baru-baru  ini Indonesia International Book Fair (IIBF) 2016 sukses menggelar bisnis jual beli hak  cipta  antara  penerbit  Indonesia  dan  negara  asing.  “Kita  mulai membangun  bisnis  penjualan  hak  cipta  dengan  mancanegara,  mulai  tiga tahun  terakhir.  Alhamdulillah  di  tahun  ini  ada  peningkatan  yang  luar biasa.” kata Ketua Panitia IIBF 2016, Kuslityarini di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (30/9). Ia menjelaskan, peserta jual beli hak cipta hampir 80 penerbit. Angka  tersebut  lebih  besar  dari  target  IIBF  2016  yang  hanya  50  peserta “penjualan  hak  cipta  mulai  meningkat,  ada  peningkatan  dari  tahun  ke tahun di IIBF, “ tutur Rini. Andi Nur Aminah. 9
Keberadaan  transaksi  jual  beli  hak  cipta  tersebut  tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mengingat dalam hukum Islam, hak cipta pun masih menjadi konsep hak yang terbilang baru. Oleh karenanya, selanjutnya  bagaimana  legalitas  transaksi  jual  beli  hak  cipta  itu  mampu menjawab  segala  pertanyaan  yang  timbul  dari  masyarakat  sebagai  reaksi dari  sikap  hati-hati  yang  dimiliki  sebagai  pemeluk  agama  yang  taat. Sehingga nantinya transaksi jual beli hak cipta itu benar-benar membawa
8 Hak milik  (almilkiyah) adalah hubungan keterikatan antar seseorang dengan harta yang  dikukuhkan  dan  dilegitimasi  keabsahannya  oleh  syara’.  Lihat:  wahbah  Az  Zuhaili. Fiqh Islam waAdillatuh jilid 6 hlm 449
9 Andi  Nur  Aminah.  IIBF  2016  Sukses  Gelar  Bisnis  Jual  Beli  Hak Cipta. http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/01/oec8n4384-iibf-2016-sukses- gelar-bisnis-jual-beli-hak-cipta . diakses tanggal 26 November 2018.
manfaat  serta  maslahah  bagi  seluruh  masyarakat  dengan  didasari  status hukum yang jelas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis:  (1)  ketentuan  praktik jual  beli  hak  cipta  dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam;  (2)  ketentuan praktik  jual  beli  hak  cipta  dalam  prspektif  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta;  (3)  perbedaan  dan  persamaan  antara ketentuan  praktik  jual  beli  hak  cipta  dalam  hukum  pidana  Islam  dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum yang diurai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif  yakni  dimulai  dengan  asumsi  dan  penggunaan kerangka  penafsiran  atau  teoritis  yang  membentuk  atau  mempengaruhi studi  tentang  permasalahan  riset  yang  terkait  dengan  makna  yang dikenakan  oleh  individu  atau  kelompok  pada  suatu  permasalahan  sosial atau  manusia. 10 Dengan  kata  lain  penelitian  ini  berusaha  mempelajari benda-benda  di  lingkungan  alamiahnya  serta  berusaha  untuk  memaknai atau  menafsirkan  fenomena  dalam  sudut  pandang  makna-makna  yang diberikan oleh masyarakat. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  yang  seringkali  disebut dengan penelitian hukum doktrinal.
Cakupan  dalam  metode  hukum  normatif  terdiri  dari  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum, dan  penelitian  perbandingan  hukum. 11 Dengan  konsep  penelitian  yang menyandarkan  pada  konsep  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang bersifat  kualitatif,  penelitian  ini  akhirnya  diulas  dengan  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Dalam  penelitianinipendekatanpenelitian  hokum  normatif
10 John  W  Crewell. Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset. Yogyakarta:  Pustaka Belajar. 2015 hlm 58.
11 Ibid . hlm 22.
yang  digunakanadalahpendekatan  undang-undang  ( statuteapproach )  dan pendekatan komparatif ( comparativeapproach ).

## Pembahasan
1. Hak Cipta dalam Hukum Islam
Islam  terhadap  salah  satu  anugerah  istimewa  yang  Allah  berikan terhadap  manusia  berupa  akal,  melahirkan  sebuah  konsep  hak  yang melekat  pada  diri  seseorang  untuk  mengakui  serta  melestarikan  buah karyanya.  Dalam  literatur  Islam  kontemporer,  hak  tersebut  biasa  dikenal dengan istilah ركخبلاا كح ( haq al ibtikar) yang memiliki arti hak cipta. Dalam ruang lingkup haq al ibtikar , secara etimologi lafadz كح ( haq )  memiliki arti sebagai  kewenangan  atau  kepemilikan  atas  suatu  karya  cipta  yang  baru diciptakan  sedangkan اكخبا ( ibtikar )  yang  merupakan  kata  kerja  yang lampau  ( fi‟il  madhi )  memiliki  arti  menciptakan. 12 Maka  jika  dikatakan bahwa ءيشنا ركخبا ( ibtika  raalsyai‟a ),  itu  artinya  “ia  telah  menciptakan sesuatu”. 13 Secara terminologi, haq al ibtikaratau hak cipta ini memiliki arti sebagai “hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. 14 Definisi secara terminologi tersebut diambil atas dasar arti kata lafadz اكخبا ( ibtikara )  itu  saling  berdekatan.  Beberapa  referensi  menunjukkan  bahwa lafadz tersebut memiliki arti pagi-pagi, cepat-cepat, atau segera.
Dalam  undang-undang  hukum  positif  di  Indonesia,  pengertian bahkan  konsep haq  al  ibtikar (hak  cipta)  telah  lama  dikenal,  pengaturan tentangnya  sudah  ada  dan  diberlakukan  sejak  zaman  Hindia  Belanda dengan  berlakunya Auteureswet 1912.  Pada  undang-undang  terbaru  yang digunakan  hingga  saat  ini,  pengertian  hak  cipta  tercantum  pada  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta  yang
12 Agus  Suryana. Al  Mashlahah  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam  Hak Cipta Perspektif Hukum Islam , hlm 249.
13 AW  Munawwir. Kamus  Al  Munawwir  Indonesia-Arab  Terlengkap .  Surabaya: Pustaka Progressif. 2007, hlm101.
14 Agus Suryana, Op. Cit. hlm 250
menjelaskan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 15 Hak eksklusif yang dimaksud  merupakan  hak  yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi pemegangnya  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegangnya. 16
Definisi  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  dalam  fatwanya  yakni  hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi pencipta  atau  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak ciptaannya  atau  memberi  izin  untuk  itu  dengan  tidak  mengurangi pembatasan-pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 17 Dari  kedua  definisi  tersebut,  tidak  tampak  adanya  perbedaan mencolok  yang  kemudian  menjadikan  definisi  hak  cipta  memerlukan penafsiran lebih lanjut, terlebih dengan adanya hak eksklusif yang disebut- sebut  sebagai  hak  melekat  dari  sebuah  karya  cipta  yang  baru  diciptakan. Keserupaan  pandangan  tentang  definisi  hak  cipta  ini  juga  tidak  sedikit disepakati oleh para cendekiawan muslim.
Namun begitu, dari sekian banyak literatur yang beredar di kalangan para  cendekiawan  tersebut,  sebagian  besar  arah  pembahasannya  tertuju kepada  hak  cipta  atas  karya  tulis  ( haq  atta‟lif ).  Di  antaranya  adalah  yang diungkapkan  oleh  Sa‟duddin  bin  Muhammad  Al  Kibi,  seorang cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa definisi haq alta‟lif adalah:
ثٕبث  ابخعاب تعًٕجًنأ تفنؤيأ مئاضرنأ بخكهن بجٔٔ جبث اي

## آيف  ينا م َٔآُع آئافخَا ٔا آيف تيناًنا
“Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta
15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm 3
16 AminWazan. Pelanggaran  Hak  Cipta:  Studi  Komparatif  Undang-Undang  No. 19Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam . 2009, hlm13
17 Agus Suryana, Op. cit. hlm 251
hak untuk menyalinnya” 18 dalam konteks hak kebendaan yang disebutkan dalam  definisi  diatas  adalah  bahwa  hak  ini  dianggap  sebagai  hak  suatu harta,  sedangkan  hak  untuk  menyalin  merupakan  hak  untuk memperbanyak  karya  tulis.  Keseluruhan  klarifikasi  hak  diatas  menjadi milik  bagi  setuap  pengarang  atau  penulis  sebagai  pembuat  dari  karya tulisnya.”
Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta muncul  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  darinya  yang  bergerak  di bidang  seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan. 19 Keberadaan  hak  cipta  ini kemudian  dimaksudkan  untuk  memberikan  motivasi  serta  mendorong kreativitas  pencipta  yang  nantinya  diharapkan  akan  memaksimalkan pencapaian  target  pertumbuhan  ekonomi  yang  berbasis  pada  ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Islam pun dengan prinsip kuat dalam menghormti hak setiap individu, ingin mendorong siapa saja untuk bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil dari jerih payahnya. Kemudian daripada itu, diniscayakan akan timbul rasa menghormati antar sesama  atas  hasil  jerih  payah  orang  lain  sebagaimana  salah  satu  tujuan syariat  Islam yaitu hifdhual mal (menjaga harta). Oleh karena hal tersebut, keberadaan  kepemilikan  hak  cipta  disebut  sebagai  ekspektasi  dari pengakuan konsep harta dalam Islam.
Pengakuan  konsep  harta  yang  menyebabkan  jatuhnya  hak kepemilikan  semacam  ini  dalam  Islam  merupakan  kecenderungan  dan naluri alamiah serta hak individu yang diakui oleh syari‟at serta dilindungi oleh  agama-agama samawi lainnya. 20 Al  Qur‟an  surat  Ali  Imran  ayat  14 berbunyi:
ٍَِي ِثَرَطَُْ ًُْناِرْيِطاََُ ْنأَ  ٍَْيَُِبْنأَ ِءاَطُِّنا  ٍَِي ِثإَََّٓشنا  ُّبُح ِشاَُّهِن  ٍَِّيُز اَيَُّْ نا ِةَٕيَحنْا ُعاَخَي َ ِنَ  ِدْرَحْنأَ ِواَعََْ ْاأَ ِتَيََّٕطًُْنا ِمْيَخْنأَ ِتَّضِفْنَٔ ِبََّْذنا
ِ َاًَْنا  ٍُْطُح َِ ُِْع ُ َٔ
18 Ibid .
19 Arif Lutviansori, Loc.cit.
20 WahbahAz Zuhaili. Op.cit.hlm33
“Dijadikan  indah  pada (pandangan)  manusia  kecintaan  kepada  apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis  emas,  perak,  kuda  pilihan,  binatang-binatang  ternak  dan  sawah ladang.  Itulah  kesenangan  hidup  di  dunia,  dan  di  sisi  Allahlah  tempat kembali yang baik (syurga)”. 21
Didasari pula oleh hadist Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik ra yaitu:
ُُِّْي  لٌصْفََ تٍبِّيَطِب  َّلاِ  تٍىِهْطُي تٍ ِرْيا لٌلاَي ُّمِحَي  َلا
“Tidak  halal  harta  seorang  Muslim  (bagi  seorang  Muslim  yang  lain) kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR ad-Daraquthni ) 22
Sampai di sini bisa dipahami bahwa penyamaan antara konsep harta dan  hak  cipta  berikutnya  melahirkan  pernyataan  bahwa  sejauh  ini  hak cipta  dalam  Islam  dipandang  sebagai  hak  kekayaan  yang  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  perlindungan  hukum terhadap  hak  milik  seseorang.  Bahkan,  pelanggaran  terhadapnya  sudah memasuki domain halal dan haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan  haram  adalah  sebaliknya,  yakni  dilarang  keras  untuk dilakukan. Oleh sebab itulah kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan mendapat siksa kelak di akhirat. 23
Beberapa  teori  terkait  konsep  hak  cipta  berikut  pelanggarannya tersebut  dewasa  ini  dirasa  masih  belum  cukup  mewadahi  dinamika perkembangan teknologi  dan informasi yang banyak melahirkan  produk- produk  modernitas  baru  yang  memerlukan  kajian  lebih  komprehensif untuk  menjawab  legalitasnya.  Seperti  halnya  acara  yang  baru-baru  ini diselenggarakan  oleh Internatioal  BookFair (IIBF)  yang  diberitakan  dengan tema  “IIBF  sukses  gelar  jual  beli  hak  cipta  antara  penerbit  Indonesia  dan
21 Departemen Agama RI. Op.cit. Hlm 77
22 Wahbah Az Zuhaili. Op.cit. hlm 34
23 Nur  Sania. Hak  Cipta  di  Era  Modern  (Perspektif  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer). hlm 72
asing” pada September 2017 lalu. 24 Dalam wawancara yang dilakukan oleh pihak  Republika  terhadap  ketua  panitia  penyelenggara  acara  tersebut diketahui bahwa acara tersebut diikuti oleh hampir 80 penerbit dan sudah diselenggarakan  sejak  tiga  tahun  yang  lalu  (terhitung  dari  tahun  2016). Jumlah  tersebut  diprediksikan  akan  meningkat  setiap  tahunnya  sesuai dengan  prediksi  awal  yang  hanya  ditargetkan  sebanyak  50  peserta.  Hak cipta  yang  berhasil  dijual  pun  dinyatakan  tidak  sedikit,  salah  satunya adalah penerbit Kesai Blanc asal Indonesia yang berhasil menjual sembilan hak  cipta  terhadap  penerbit  Sourten  Publishing  Media  dan  tujuh  ke Sinolingua Cina.
Menyikapi  keberadaan  acara  tersebut,  dengan  transaksi  yang sebenarnya  cukup  asing  di  telinga  penulis,  kiranya  beberapa  pertanyaan terkait hukum legalitasnya dalam Islam perlu dikupas secara tuntas. Sebab dalam  perspektif  hukum  positif,  transaksi  semacam  ini  mampu  dijawab dengan keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni tentang implementasi keberadaan hak ekonomi dalam hak cipta. 25 Namun dalam Islam, sesuai dengan pengetahuan awal bahwa konsep hak cipta ini memang  masih  tergolong  baru,  maka  untuk  menjawabnya  juga memerlukan  analogi  kuat  sesuai  dengan  konsep  kepemilikan  yang disetarakan dengannya.
Jual  beli  pada  umumnya  merupakan  sebuah  transaksi  yang landasannya  nyaris  sempurna  dari  beberapa  sumber  hukum  Islam.  Al Qur‟an,  hadist,  dan  ijma‟  para  ulama  juga  tidak  saling  bertentangan  satu sama  lain  terkait  kebolehannya.  Namun  begitu,  analogi  tersebut  belum sepenuhnya  bisa  menjawab  pertanyaan  yang  ada  oleh  karena  salah  satu struktur dalam jual beli tersebut berbeda dengan jual beli pada umumnya. Disebutkan bahwa struktur jual beli ada empat, yaitu: „aqidain (penjual dan pembeli); ma‟qud „alaih ( mabi‟ dan tsaman ) dan shighah ( ijab dan qabul ). 26 Dari ketiga  struktur  transaksi  jual  beli  tersebut,  satu  di  antaranya  merupakan
24 Andi  Nur  Aminah.  IIBF  2016  Sukses  Gelar  Bisnis  Jual  Beli  Hak Cipta.http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/01/oec8n4384-iibf-2016-sukses- gelar-bisnis-jual-beli-hak-cipta. diakses tanggal 26 November 2018.
25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. hlm 9
26 Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqh Mu’amalah. Lirboyo: LirboyoPress. 2013, hlm 3.
letak titik perbedaan antara jual beli hak cipta dan jual beli pada umumnya. Dalam hal ini perbedaannya terdapat dalam ma‟qud „alaih atau dengan kata lain adalah obyek dari akad jual beli. Secara lebih spesifik, dari dua unsur yang terdapat dalam struktur ma‟qud „alaih (barang dan pembayaran) yang lebih  dititikberatkan  dalam  menjawab  hal  ini  adalah  dari  segi  barang ( mutsman ).  Dalam  hal  ini,  kriteria  barang  yang  mampu  mencapai  syarat untuk diperjualkan ada lima. 27
a. Mutaqawwim atau mutamawwal (barang  yang  memiliki  nilai  intrinsik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga)
b. Muntafa‟ bih ( barang yang memiliki nilai kemanfaatan.) c. Maqdur„ala taslim ( barang yang mampu diserah terimakan.) d. Li al „aqid wilayah ( pelaku transaksi harus memiliki otoritas kewenangan atas ma‟qud „alaih baik barang maupun pembayarannya)
e. Ma‟lum (keberadaan ma‟qud „alaih harus diketahui secara transparan) Dari  penjelasan  tersebut  ditemukan  bahwa  letak  perbedaan  antara jual  beli  hak  cipta  dan  jual  beli  pada  umumnya  tidak  cukup  signifikan. Hampir  seluruh  struktur  serta  unsur  jual  beli  terdapat  pada  jual  beli  hak cipta.  Hanya  saja  dalam  menyetarakan ma‟qud  „alaih terhadap  jenis  harta semacam  hak  cipta,  diperlukan  pemahaman  lebih  lanjut  tentang bagaimana  menjatuhkan  konsep  kemanfaatan  ( muntafa‟  bih )  dalam  hak cipta  yang  menjadi  salah  satu  kriteria  suatu  barang  yang  layak diperjualbelikan.  Dan  pada  akhirnya  penulis  menyimpulkan  bahwa kemanfaatan hak cipta dapat dimiliki baik dalam perspektif syar‟i maupun „urf. Dengan  kata  lain,  legalitas  jual  beli  hak  cipta  dapat  dicapai  dalam Islam sebagaimana Islam melegalkan praktek jual beli pada umumnya.

## 2. Hak Cipta dalam Hukum Positif
Langkah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI) dan  Pemerintah  mengganti  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 tentang  Hak  Cipta  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  ini merupakan bukti dari  kesungguhan upaya negara untuk melindungi hak ekonomi  dan  hak  moral  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait  sebagai  unsur
27 Wahbah Az Zuhaili. Op.cit. Jilid 5, hlm 59.
penting  dalam  pembangunan  kreativitas  nasional.  Karena  dengan teringkarinya  hak  ekonomi  dan  hak  moral  dapat  mengikis  motivasi  para pencipta  dan  pemilik  hak  terkait  untuk  berkreasi.  Hilangnya  motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.  Bercermin  kepada  negara-negara  maju  dimana  perlindungan yang  memadai  terhadap  hak  cipta  merupakan  komponen  terbesar  dalam mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  secara  signifikan  dan  dalam implementasinya  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  perekonomian  dan kesejahteraan rakyat. 28
Pernyataan yang muncul dari keberadaan ratio legis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang  sangat  memperhatikan  nilai-nilai  hak  milik  yang  melekat  pada  diri setiap  individu.  Di  antaranya  adalah  adanya  hak  eksklusif  yang  melekat pada  diri  pencipta  atas  karya  cipta  sebagaimana  dalam  penjelasan sebelumnya.  Munculnya  hak  eksklusif  pada  diri  seorang  pencipta  yaitu setelah sebuah karya cipta diwujudkan, dan pelaksanaannya juga bermula sejak saat itu. 29 Oleh karenanya pula, tidak ada yang diperbolehkan untuk memanfaatkan  hak  cipta  tersebut  kecuali  atas  izin  pemilik  atau pemegangnya.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  bahwa  untuk menuangkan ide serta gagasan dalam sebuah media karya cipta bukanlah hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Keberadaan  hak  eksklusif  sebagai kekuasaan  pribadi  atas  karya  cipta  yang  bersangkutan  merupakan  hak yang melekat erat kepada pemiliknya. Dalam konteks hak eksklusif ini, hak terkait yang juga turut melekat ada dua, yaitu hak ekonomi dan moral.
Hak  ekonomi  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  8  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau  pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomis  atas ciptaan. 30 Hak  inilah  yang  kemudian  dijadikan  dasar  kebolehan  seorang pencipta  mengambil  royalti  tas  karya  ciptanya.  Dengan  begitu  pula, keberadaan transaksi jual  beli  hak cipta didasarkan pada keberadaan hak ekonomi  ini.  Sedangkan  hak  moral    merupakan  hak  yang  tidak  dapat
28 Ibid.
29 Gatot Supramono. Op.cit. hlm 44
30 Undang-Undang Hak Cipta. hlm 9
diganggu  gugat  oleh  siapapun  dan  senantiasa  melekat  pada  diri penciptanya  dimanapun  hak  cipta  tersebut  berada  dan  sampai  kapanpun bahkan meski pnciptanya telah meninggal dunia.
3. Persamaan  dan  Perbedaan  Ketentuan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Hak Cipta  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  dan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pada  hakikatnya,  titik  persamaan  dan  perbedaan  dari  ketentuan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  mengenai  legalitas  transaksi  jual  beli  hak  cipta  tidak  begitu dinilai signifikan. Hanya saja penempatan analogi antara keduanya berada pada  konsep  yang  berbeda  secara  istilah.  Selanjutnya  perbedaan  dan persamaan tersebut peneliti deskripsikan dalam sebuah tabel berikut.
Hukum Pidana Islam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta - Analogi  kepemilikan  hak  cipta terhadap kepemilikan harta
- Perlindungan  terhadap  hak cipta sebagaimana perlindungan terhadap harta
- Legalitas  jual  beli  hak  cipta diakui melalui legalitas jual beli pada umumnya
- Didasarkan pada perspektif „urf dalam kriteria muntafa‟ bih pada mauqud  „alaih yang  menyatakan bahwa hak cipta bersifat maqshuudan  „urfan yakni  diakui secara  publik  memiliki  nilai ekonomis dan layak diperjualbelikan. - Hak  eksklusif  sebagai  hak melekat  atas  kepemilikan  hak cipta - Keberadaan hak ekonomi sebagai  dasar  penerapan  dari hak eksklusif - Implementasi  hak  ekonomi tehadap royalti yang didapatkan  oleh  pencipta  atas kemanfaatan yang diambil darinya
- Legalitas  jual  beli  hak  cipta dilandaskan  pada  transaksi- transaksi  legal  lainnya  yang tercantum  dalam  Pasal  9  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Secara  sederhana,  perbedaan  dan  persamaan  antara  perspektif hukum  pidana  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  204  tentang hak  cipta  terkait  legalitas  jual  beli  hak  cipta  sudah  cukup  menjawab dengan adanya substansi tabel di atas. Namun secara lebih lanjut, analisis tentang legalitas jual beli hak cipta penulis uraikan secara deskriptif dalam penjabaran berikut.
a. Analogi Sifat Hak Cipta
Meski  secara  istilah  masih  tergolong  baru  dan  tidak  ditemukan dalam nash utama, eksistensi hak cipta dalam hukum pidana Islam sudah diakui  jauh  sebelum  istilah  tersebut  dikenal  secara  nyata.  Dalam penganalogiannya,  akhirnya  ditemukan  hak  cipta  dapat  dikaji  status hukumnya melalui sifat-sifatnya yang tidak berbeda dengan harta. Dalam hal  ini,  akhirnya  membawa  sebuah  pemahaman  bahwa  untuk  mengenal hak cipta, sama dengan mengenal konsep harta. Dalam Islam, pernyataan tentang konsep harta terdapat dalam Al Qur‟an surat Al Hadiid ayat 7:
ْىُكُِْي ا َُُْٕيا  ٍَْيِذَّناَف ِّْيِف  ٍَْيِفَهْخَخْطُّي ْىُكَهَعَج اًَِّي إُْ ِفََْأَ ِِّنُْٕضَ َٔ ِ اِب إُُِْيا
لٌرْيِبَ  لٌرْجَا ْىَُٓنإُْ َفََْأَ
“Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu menguasainya.  Maka  orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  dan menafkahkan (sebagian)dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. 31
Sedangkan  sifat  hak  cipta  dalam  hukum  positif  dianalogikan terhadap  hak  kebendaan,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  16 ayat  (1)  yaitu  bahwa  “hak  cipta  merupakan  benda  bergerak  yang  tidak berwujud”. 32
b.  Konsep Kepemilikan
Hak cipta dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif di  Indonesia  sama  melahirkan  konsep  kepemilikan,  perbedaannya  hanya terdapat dalam penyebutannya. Dalam hukum Islam konsep kepemilikan
31 Departemen Agama RI. Op.cit. hlm 901
32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. hlm 12
hak cipta berada dalam haqq al milkiyah (hak milik) yang berarti hubungan keterikatan  antara  seseorang  dengan  harta  yang  dikukuhkan  dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara‟. 33 Sedangkan dalam hukum positif di  Inonesia  melahirkan  hak  berupa  hak  eksklusif.  Hal  ini  dilandasi  atas dasar  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta yang  menyatakan  bahwa  “hak  cipta  adalah hak  eksklusif  pencipta  yanng timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 34
c.  Batasan Perlindungan Hak Cipta
Hak  cipta  dengan  segala  kemanfaatan  yang  dibawa,  mendapat perlindungan  optimal  baik  dalam  konteks  hukum  pidana  Islam  maupun hukum  positif.  Dalam  hukum  pidana  Islam,  perlindungan  terhadap  hak tersebut  dibatasi  dengan  identifikasi  kasus  terkait  jenis  pelanggaran  yang dilakukan  terhadapnya.  Karena  kepemilikannya  dianalogikan  dengan kepemilikan  harta.  Hal  serupa  juga  dinyatakan  dalam  hukum  positif  di Indonesia  melalui  dari  Undang-Undang  hak  Cipta  Pasal  26  tentang pembatasan perlindungan hak cipta yaitu:
1) Penggunaan  kutipan  singkat  ciptaan  dan/  atau  produk  hak  terkait untuk  pelaporan  peristiwa  aktual  yang  ditujukan  hanya  untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2) Penggandaan  ciptaan  dan/atau  produk  hak  terkait  hanya  untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3) Penggandaan  ciptaan  dan/atau  produk  hak  terkait  hanya  untuk keperluan  pengajaran,  kecuali  pertunjukan  dan  fonogram  yang  telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar dan
4) Penggunaan  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan produerfonogram, atau lembaga penyiaran. 35
d.  Analisis hukum terhadap legalitas transaksi jual beli hak cipta
33 Wahbahaz Az Zuhaili. Op.cit. hlm 449
34 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hlm 3
35 Ibid. hlm 17
Jual  beli  hak  cipta  dalam  hukum  pidana  Islam  merupakan  jual  beli yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  jual  beli  pada  umumnya.  Hanya  saja, penganalogian salah satu struktur jual beli biasa dalam hal ini ma‟qud „alaih perlu  lebih  diperinci  jika  dikaitkan  dengan  konteks  jual  beli  hak  cipta sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Oleh karenanya, legalitas jual beli hak cipta juga mampu dicapai dengan setara. Karena  al-Qur‟an  sebagai  nash  utama  telah  menyebutkan  secara sarih tentang legalitas jual beli sebagaimana pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan  keberadaan  surat  al  Qur‟an  surat  al  Baqarah  ayat  275  yang berbunyi:
إَبِّرنا َوَّرَحَٔ َعْيَبْنا ُالله َّمَحَأَ...
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 36
Serupa  pula  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  legalitas  transaksi jual beli hak cipta sebenarnya sudah diketahui cukup lama. Hal ini terbukti dari  praktik  jual  beli  hak  cipta  yang  ada  dan  diselenggarakan  secara transparan.  Karena  dalam  ketentuan  hukum  yang  ada,  terdapat  dua  hak terkait yang terlahir dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi inilah yang kemudian dijadikan landasan  royalti  sebagai  keuntungan  dari  transaksi  jual  beli  hak  cipta. Beberapa transaksi serupa yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta juga turut menjadi landasan hukum atas legalitasnya. Transaksi-transaksi tersebut meliputi penerbitan ciptaan, penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya,  penerjemahan, pengadaptasian,  pengaransemenan,  pentransformasian,  pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. 37

## Kesimpulan
Dengan didasarkan pada dua sumber hukum utama dalam Islam (al Qur‟an  dan  al  Sunnah),  legalitas  jual  beli  hak  cipta  juga  didasarkan
36 Departemen Agama RI. Op.cit. hlm 69
37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. hlm 10
terhadap persepsi „urf yang berada dalam syarat kemanfaatan suatu barang ( muntafa‟  bih) pada  kriteria  obyek  ( mauqud  „alaih )  dalam  jual  beli  pada umumnya yang menyatakan bahwa hak cipta bersifat maqsudan „urfan atau dengan  kata  lain  diakui  publik  memiliki  nilai  ekonomis  dan  layak diperjualbelikan.
Transaksi  ini  sebenarnya  secara  teoritis  sudah  dijawab  oleh keberadaan  Pasal  4  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  yang menyebutkan bahwa keberadaan hak terkait (hak moral dan hak ekonomi) yang muncul sebagai refleksi atas hak eksklusif bagi pencipta merupakan dasar  diperbolehkannya  seorang  pencipta  mengambil  keuntungan ekonomi terhadap karya ciptanya. Secara khusus, keberadaan hak ekonomi inilah  yang  menjadi  dasar  royalti  tersebut.  Dilanjutkan  pula  oleh  Pasal  9 ayat  (1)  yang  menyebutkan  beberapa  transaksi-transaksi  serupa  yang legalitasnya dijamin oleh undang-undang yang ada.
Dalam konteks ketentuan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  analisis  tentang  legalitas transaksi jual beli hak cipta  pada hakikatnya tidak jauh berbeda. Bahkan bisa  dikatakan  bahwa  perbedaan  tipis  antara  keduanya  hanya  terdapat dalam  istilah  yang  dipakai  berikut  analogi  yang  digunakan.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  penempatannya,  konsep  jual  beli  hak  cipta memerlukan  beberapa  analogi  yang  perlu  dikaji  lebih  dalam.  Utamanya dalam  perspektif  Hukum  Pidana  Islam  yang  memang  masih  asing mengenal  jenis  transaki ini.  Berbeda  halnya  dengan  keberadaan  transaksi jual  beli  hak  cipta  yang  cukup  lama  dibahas  secara  komprehensif  dalam Undang-Undang khusus tentang hak cipta dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Az  Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu  Juz  1 .  Jakarta:  Darul Fikir.
Crewell,  John  W  .  2015. Penelitian  Kualitatif  &Desain  Riset .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Departemen Agama RI. 1993. Al Qur‟an dan Terjemahannya. Jakarta: Surya Cipta Aksara.
Lindsey, Tim dkk. 2011. Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar . Bandung: Alumni.
Lutviansori,  Arif.  2010. Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folkor  di  Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Munawwir,  AW.  2007. Kamus  Al  Munawwir  Indonesia-Arab  Terlengkap . Surabaya: Pustaka Progressif
Supramono,  Gatot.  2010. Hak  Cipta  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya .  Jakarta: Rineka Cipta.
Tim  Laskar  Pelangi.  2013.  Metodologi  Fiqh  Mu‟amalah.  Lirboyo:  Lirboyo Press.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Jurnal :
Amin Wazan. 2009. Pelanggaran Hak Cipta: Studi Komparatif Undang-Undang No. 19Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam .
Nur  Sania.  Hak  Cipta  di  Era  Modern (Perspektif  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)
Rochim Al Audah. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam: Hak Cipta  dan  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan.
Suryana,  Agus. Al  Mashlahah  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam  Hak Cipta Perspektif Hukum Islam .
Internet : Andi  Nur  Aminah.  IIBF  2016  Sukses  Gelar  Bisnis  Jual  Beli  Hak Cipta.http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/01 /oec8n4384-iibf-2016-sukses-gelar-bisnis-jual-beli-hak-cipta. diakses tanggal 26 November 2018.