## EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH )
I Putu Agus Yudha Artama 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail :{ yudhaagus751@gmail.com niktsariadnyani@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi  manak  salah  di  Desa  Adat  Pedawa,  serta  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  dengan  2  (dua)  jenis pendekatan  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Lokasi penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Adat  Pedawa,  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten  Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik  pengumpulan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik non  probability  sampling dengan  bentuk penerapan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, mebyakaon dan mekecis atau metirta, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di  Desa  Adat  Pedawa  belum  terlaksana  dengan  baik  yang  disebabkan  karena  adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.
Kata  Kunci: Implementasi,  Peraturan  Daerah  Perkawinan,  Manak  Salah , dan  Desa  Adat Pedawa.

## Abstrac
This study aims to (1) find out and analyze the procession of the implementation of the manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village, and (2) find out and analyze Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of the Manak Salah Tradition in the Pedawa Traditional Village.  The  type  of  research  used  is  empirical  juridical  law  research,  with  2  (two)  types  of approaches, namely the legislation approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Pedawa Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study, observation and interview techniques. The sampling technique used is a non- probability sampling technique with a form of application using a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively in the form of application using  a  legal  hermeneutic  analysis  model.  The  results  showed  that  (1)  the  process  of implementing the Manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village consisted of 3 (three) stages,  namely  preparation,  mebyakaon  and  mekecis  or  metirta,  (2)  the  implementation  of
Regulation Number  10 of 1951 concerning the Elimination of the False Manak Tradition in the Pedawa Traditional Village. has not been carried out properly due to the implementation of the tradition that is still carried out by the manners of the Pedawa Traditional Village.
Keywords:  Implementation,  Regional  Marriage  Regulations,  Manak  Salah,  and  Pedawa Traditional Village.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  Keberagaman  adat kebudayaan  yang  ada    bisa  menjadi  kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap  toleransi  dalam  semangat  Bhinneka Tunggal Ika.Indonesia memiliki semboyan “Bhineka  Tunggal  Ika”,  yang  artinya  berbeda- beda  tetap  satu  jua.  Keanekaragaman  tersebut merupakan  kekayaan  milik  Bangsa  Indonesia yang  harus  kita  jaga  dan  lestarikan  sehingga mampu  memberikan  warna  ketentraman  dan kedamaian bagi rakyat Indonesia.
Kondisi  indonesia  yang  multikultural  kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh  terhadap  budaya  masyarakat indonesia  tidak  kecuali  untuk  daerah  Pulau Bali.ketentuan pasal 18 Huruf B ayat 2 undang – Undang  Dasar  tahun  1945  disebutkan  bahwa Negara  mengakui  dan  menghormati  satu kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  tidak  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip NKRI. Jadi secara substansi keberadaan pasal  18  Huruf  B  ayat  2  UUD  1945  menjadi konstitusional  terhadap  pengakuannya  atas masyarakat  hukum  adat  sehingga  menjadikan hal tersebut patut dilindungi dan dilestarikan.
Masyarakat Bali memiliki nilai religius yang tinggi,  implementasi  dari  nilai  religiusnya  yang tinggi  dapat  dilihat  pada  pelaksanaan  berbagai upacara ritual di sepanjang kehidupan masyarakatnya, dan bahkan hampir di setiap sisi kehidupan masyarakat Bali tidak akan terlewatkan tanpa melalui sebuah upacara.
Mendapatkan  keturunan  bayi  kembar buncing atau  bayi kembar laki-laki dan perempuan  juga  sangat  besar.  Berdasarkan perspektif  adat  Bali  hal  ini  merupakan  hal  yang wajar  saja  terjadi,  namun  ada  beberapa  Desa adat di Bali yang masih menganggap bahwa bayi kembar buncing merupakan  suatu  kesalahan Sehingga diharuskan menjalankan sebuah tradisi yang  disebut  dengan  tradisi Manak  Salah. Bayi kembar  buncing  yang  terlahir  di  lingkungan kerajaan diyakini membawa berkah dan kesejahteraan,  namun,  bayi  kembar  buncing dikatakan sebagai manak salah bila terlahir dari masyarakat jaba wangsa yang diyakini
keberadaannya mendatangkan bencana. Tradisi manak salah dianggap sangat bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan oleh karena itu Pada tanggal 12 Juli 1951 DPRD Bali  menetapkan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  1951  tentang  Penghapusan  Adat Manak Salah . Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan  bahwa  perlindungan,  pemajuan, penegakkan,  dan  pemenuhan  HAM  adalah tanggung  jawab  negara  terutama  pemerintah. Pada  28  B  Ayat  (2)  bahwa  hak  anak  untuk kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Desa  Pedawa  merupakan  sebuah  desa dari  masa  Bali  Kuno  atau  Bali  Aga  yang merupakan  sebagai  salah  satu  desa  tertua  di Bali,  yaitu  sistem  sosial  budaya  dari  masa sebelum  masa  Majapahit  yang  dikenal  dengan Bali  Aga.Wilayah  Desa  Pedawa  termasuk Kecamatan Banjar , Kabupaten Buleleng Berdasarkan  uraian  dan  pemaparan  yang  ada maka  penelitian  ini  mengetengahkan  judul ” Eksistensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah  Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam
Persefektif Peraturan  Nomor  10  Tahun  1951  Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah )”
Berdasarkan uraian latar belakang , maka dapa  dirumuskan  masalah  yang  akan  dibahas dalam dari latar Belakang diatas yaitu:
1. Bagaimana  proses  pelaksanaan  tradisi  manak salah di Desa Adat Pedawa?
2. Bagaimana  implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  10  Tahun  1951  tentang  Penghapusan Adat Manak Salah di Desa Adat Pedawa?

## METODE
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian yuridis  empiris  merupakan  penelitian  terhadap efektivitas  hukum,  yang  membahas  mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31).
Jenis Pendekatan Penelitian  hukum  merupakan  penelitian  yang terdiri  dari  beberapa  pendekatan,  melalui pendekatan  ini  peneliti  akan  mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2016:  133).  Terkait  penelitian  ini,  penulis menggunakan  2  (dua)  jenis  pendekatan  antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (stutue  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).  Di  bawah  ini  merupakan  penjelasan pendekatan  yang  dipakai  dalam  penulisan penelitian ini, antara lain :
Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan (statue  approach)  dan  Pendekatan  kasus  (case approach)
Sumber Bahan Hukum Bahan  hukum  adalah  tempat  diperolehnya  data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
Bahan Hukum Primer ,Bahan Hukum Sekunder ,Bahan Hukum Tersier Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain : Teknik  Studi  Dokumen,Teknik  Observasi  atau Pengamatan,Teknik  Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih  secara  langsung  tentang  informasi- informasi atau
Teknik Penentuan Sampel Penelitian Dalam  menentukan  sampel  penelitian  dapat dilakukan dengan teknik yang disebut sampling. Teknik sampling  atau cara pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya  sesuai  dengan  ukuran  sampel  yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative atau benar-benar mewakili populasi (Ishaq, 2017: 107).
Teknik Analisa Bahan Hukum Data  atau  bahan  hukum  yang  diperoleh  dapat dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif dan  kuantitatif.  Pada  penelitian  ini,  data  yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu  menguraikan data  secara deskriptif  dan  komprehensif  dalam  bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi  data  (Ishaq,  2017:  73).  Bentuk  dari penerapan  teknik  ini  yaitu  menggunakan  model analisa  hermeneutika  hukum  yaitu  melakukan analisa  berupa  penafsiran-penafsiran  hukum terkait  permasalahan  yang  terjadi.  Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu bahan hukum dikerjakan sehingga  berhasil mendapatkan kebenaran- kebenaran  untuk  mencari  jawaban
terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan  kesimpulan  sebagai  akhir  dari penelitian  (Adnyani,  2014  :  43).  Pengumpulan bahan  hukum  hasil  penelitian  yang  sempurna (Adnyani, 2016:223), setelah dilakukan penyajian bahan hukum langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015:68-80). HASIL DAN PEMBAHASAN Eksistensi  Pelaksanaan  Tradisi  Manak  Salah Di  Desa  Adat  Pedawa  Kecamatan  Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persefektif
Peraturan  Nomor  10  Tahun  1951  Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah )
1.  Proses Pelakasanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Dalam melangsungkan perosesi dari pelakasanaan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa harus  melalui  beberapa  tahapan- tahapan  upacara.  Bagi  para  pihak  yang bersangkutan  dalam  prosesi  tradisi  upacara manak  salah  di  Desa  Adat  Pedawa  harus melaksanakan  upacara  atau  proses  yang  telah ditentukan sesuai dengan adat pedawa tersebut serta diatur dengan adanya Awig-Awig dari Desa Adat Pedawa.
Berdasarkan  proses  pelakasanaan  Tradisi Manak  Salah  yang  dilaksanakan  di  Desa  Adat Pedawa hampir sama dengan proses pelakasanaan  tradisi  manak  salah  di  desa  adat lainnya.  Mereka  yang  akan  melangsungkan Tradisi  Manak  Salah  mengikuti  proses  Tradisi Manak  Salah  yang  telah  ditentukan  oleh  Desa Adat masing-masing. Ada 3 (tiga) tahapan dalam prosesi  pelakasanaan  tradisi  manak  salah di Desa Adat Pedawa adalah sebagai berikut : 1. Proses Persiapan Proses  Persiapan  merupakan  tahapan dimana keluarga dari bayi  kembar buncing atau manak salah tersebut bersiap menjelang dari 42 hari dari umur bayi kembar buncing atau manak salah tersebut lalu krama desa, sekaa truna truni ,tukang banten ,balian desa pengulu aparat adat melangkah  untuk  melakukan  upacara  melasti atau  mekiis  lalu  akan  menyiapkan  dari  banten dan perlengkapan dari upacara mekiis tersebut.
2. Proses Mebyakaon
Proses
mebyakaon merupakan menghilangkan berati dalam hal ini dapat ditarik pengertian  bahwa  byakaon  merupakan  suatu tatanan  dalam  upacara  yang  memilki  arti menghilangkan segala mara bahaya yang dapat bersifat buruk bila tidak di lakukan kepada dalam konteks  pembahasan  ini  mengacu  pembersihan bagi  wilayah  di  Desa  Adat  Pedawa  termasuk bangunan  suci  ,  serta  masyarakat  Desa  Adat Pedawa  itu  sendiri  dengan  simbolis  dari
mebyakaonya  bayi  dan  orang  tua  dari  bayi kembar  buncing  atau  manak  salah  tersebutama untuk bayi tersebut karena dianggap reged atau cuntaka.
3. Proses metirta (pengeningning)
Air merupakan sarana penting suatu upacara yadnya,terdapat  2  jenis  air  yang  digunakan dalam  upacara  yadnya,  yaitu:  air  untuk membersihkan  mulut  dan  tangan;  dan  air  suci yang  disebut  tirta,  sebagai  motivator,  untuk menguatkan  pikiran  terhadap  alat-alat  yang memiliki  kekuatan  magis  keagamaan  yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu  di  dalam  pelaksanaan  Tradisi  Manak  Salah, salah  satu  dari  prosesi  pelaksanaan  dari upacaranya mengunakan tirta sebagai pembersihan  setelah  mebyakaon  dari  bayi  dan orangtua dari bayi Kembar Buncing atau Manak Salah memohon kepada Ida Betara atau Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  berstana  di  Pura  Segara Rupek  Untuk  Penyucian  Bayi  Dan  Orang  Tua Dari  Bayi  Kembar  Buncing  atau  manak  salah serta  karang  dari  Desa  Adat  Pedawa  termasuk bangunan  suci  serta  krama  dari  Desa  Adat Pedawa itu sendiri.
Ketiga Prosesi Tradisi Manak Salah tersebut mutlak  semuanya  harus  dilaksanakan . tetapi  hal pertama  yang  harus  dilakukan  setelah  bayi kembar  buncing  atau  manah  salah  tersebut adalah orang tua dari bayi kembar buncing atau manak salah melaporkan kepada pengulu, serta aparat adat agar diberikan petunjuk dari pengulu dan aparat adat agar dapat memberikan tindakan selanjunya,Orang tua harus melaporkan bayinya kepada pengulu dan aparat desa karena setelah kelahiran bayi kembar buncing atau manak salah tersebut seluruh kegiatan keagamaan tidak dapat di lakukan seperti persembahyangan,karya besar (saba)  dan  upacara  yadnya  lainnya,  maka daripada  itu  adalah  keharusan  yang  harus dilakukan oleh orang tua dari bayi tersebut.
Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan  dari  prosesi  pada  kelahiran  bayi kembar  buncing  atau  manak  salah  dengan prosesi  pada  kelahiran  bayi  kembar  biasa menerangkan    bahwa  dalam  kelahiran  bayi kembar buncing atau manak salah hampir sama upacaranya  dengan  upacara  bayi  yang  lahir kembar  biasa  baik  dari  segi  sarana  upacara, tahapan-tahapannya  tetapi  untuk  bayi  kembar buncing  dan manak salah  berbeda  dengan bayi kembar  biasa  untuk  bayi  kembar  buncing tersebut  melasanakan  dari  tradisi  manak  salah tersebut  yang  di  upacarai  dengan  banten  yang banyak  serta  yang  diikuti  oleh  pengulu,  balian desa, aparat desa adat, sekaa truna truni, sekaa
gong dan krama Desa Adat Pedawa lainnya, lalu dalam pelaksanaan upacara pada kembar biasa sekalanya lebih kecil berupa banten yang di buat di  rumah  masing-masing  dari  keluarga  bayi kembar  biasa  tersebut  dan  di  upacarai  menurut kemampuan  dari  keluarga  dari  bayi  tersebut dapat dibuat dengan  banten  yang beragam dari sekala  banten  yang  kecil,sedang  dan  besar kembali lagi dari segi kemampuan dari keluarga bayi  kembar  biasa  tersebut  karena  tidak  ada patokan  yang  pasti  dari  pelaksanaan  upacara pada  bayi  kembar  biasa  tersebut,  lalu  dari pemuput  atau  pemangku  atau  orang  yang dipercaya dapat memimpin dari upacara tersebut,  tidak  sebanyak  seperti  pada  upacara tradisi manak salah yang dilaksanakan oleh bayi kembar buncing dan manak salah tersebut tanpa melibatkan dari pengulu,balian desa,aparat desa adat,sekaa  truna  truni,sekaa  gong  dan  krama Desa  Adat  Pedawa  lainnya.  Lalu  pada  hari pelaksanaannya  sama-sama  pada  42  hari  atau abulan  pitung  lemengnya  dari  bayi  kembar tersebut  baik  dari  bayi  kembar  buncing,manak salah,dan bayi kembar biasa.
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor  10  Tahun  1951  tentang  Penghapusan Tradisi  Adat  Manak  Salah  di  Desa  Adat Pedawa.
Ketentuan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 tahun 1951 tentang  penghapusan tradisi manak salah  karena  melanggar  dari  HAM  pada dasarnya  kepercayaan  itu  hal  dalam  adanya prosesi  pelaksanaan  Tradisi  Manak  Salah tersebut dilaksanakan sampai sekarang. adanya kepercayaan dari tradisi tersebut maka pelaksanakannya tradisi tersebutmasih dilakukan,  Proses  pelakasanaan  Tradisi  Manak Salah  tersebut  bahwa  pada  dasarnya  bayi tersebut  hanyalah  simbolis  dari  pewujudan  dari Ida  Sanghyang  Widhi  atau  Tuhan  Yang  Maha Esa  bahwasanya  kawasan  dari  Desa  Adat Pedawa, serta dari kramanya  harus dibersihkan karena  sudah  di  anggap  kotor  yang  dapat menyebabkan  keseimbangan  dari  Desa  Adat Pedawa tersebut terganggu karena merasa bayi tersebut  membawa  reged  atau  cuntaka  oleh karena  itu  dilakukannya  upacara  mekiis  atau melasti dengan  tujuan untuk menormalisasi dari wilayah  Desa  Adat  Pedawa  serta  kramanya  itu sendiri menghaturkan banten di Tukad Bengkala dengan  meminta  penyucian  kepada  ida  yang berstana atau melinggih di Pura Segara Rupek.
Secara sekala maupun niskala karang  atau wilayah dari Desa Adat Pedawa kotor dikatakan karena  adanya  kelahiran  dari  bayi  tersebut,lalu dari kelahiran bayi  tersebut adalah simbolis dari
tuhan menunjukkan
bahwa perlunya pembersihan  atau  normalisasi  dari  karang  di Desa Adat Pedawa . Lalu jika proses dari Tradisi Manak Salah tersebut tidak dilakukan di percaya akan ada hal buruk atau musibah yang menimpa desa Adat Pedawa.Lalu dari kesadaran masyarakatnya  sendiri  dalam  pelaksanaan tersebut,  karena  dari  pengulu,serta  aparat  desa adat  tersebut  tidak  adanya  unsur  pemaksaan untuk  menjalankan  dari  Tradisi  Manak  Salah tersebut  yang  masih  di  laksanakan  sampai sekarang di Desa Adat Pedawa tersebut. Secara turun  temurun  kepercayaan  tersebut  telah berkembang  menjadi  sebuah  pandangan  yang dianggap  sebagai  tradisi  yang  harus  dijalankan oleh  masyarakat  Desa  Adat  Pedawa  yang melahirkan  bayi  kembar  buncing  dan  manak salah.
Krama  desa  adat  pedawa  sesungguhnya mengetahui  dari  adanya  larangan  mengenai pelaksanaan Tradisi Manak Salah
tersebut,tetapi.masyarakat sekitar masih mempercayai  tradisi  tersebut  yang  berpegang teguh  pada  kepercayaan  skala  maupun  niskala jika  tidak  melasanakan  hal  tersebut,lalu  dari pelaksanaan tersebut krama Desa Adat Pedawa serta kawasan dari Desa Adat Pedawa itu sendiri mendapatkan  penyucian  secara  skala  maupun niskala.  Namun  terkhusus  mengenai  Tradisi Manak  Salah  tersebut tidak  sesuai  dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1951 tentang penghapusan  tradisi  manak  salah  karena bertentangan  dengan  HAM,  Karena  itulah  pasal 28I  ayat  (4)  UUD  1945  menegaskan  bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakkan,  dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pada 28 B Ayat (2) bahwa hak  anak  untuk  kelangsungan  hidup,  tumbuh, dan  berkembang  serta  hak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pernyataan tersebut tidak adanya unsur yang terpenuhi dari pelanggaran HAM dari bunyi pasal tersebut tidak ada unsur yang terpenuhi sebaliknya krama Desa Adat  Pedawa  saling  membantu  dalam  hal pelaksanaan  Tradisi  Manak  Salah  tersebut,dari aparat  prajuru  adat  memberikan  bantuan fasilitas,serta penjagaan dari hansip,dan pecalang  kepada  keluarga  dari  bayi  kembar buncing  atau  manak  salah  tersebut,  serta  dari ayah-ayahan bagi keluarga bayi kembar tersebut dilepas atau di tanggung oleh Desa Adat Pedawa dalam  hal  pembuatan  banten  yang  akan  dibuat untuk pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut sehingga  semakin  memberikan  keyakinan  pada aparat dari adat,dan dari krama itu sendiri  untuk tetap  melestarikan  tradisi  tersebut  sampai
sekarang. Ketidaksesuaian,tersebut.dikarenakan adanya  budaya  hukum  (purwa  dresta)yang berkembang yang tidak sesuai dengan peraturan no  10  tahun  1951,  dan  aparat  adatnya  tidak mensosialisasikan  dengan  baik  dari  tradisi tersebut,memiliki  pola  pikir  yang  lebih  condong pada ketaatan terhadap hukum khusus dibandingkan hukum negara.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  pada  Tradisi  Manak  Salah    di  Desa Adat  Pedawa,  maka  dapat  ditarik    kesimpulan sebagai berikut:
1. Ada3tahapan  dalam  prosesi  pelakasanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa adalah sebagai berikut :
1. Proses Persiapan Proses  Persiapan  merupakan  tahapan  dimana keluarga  dari  bayi  kembar  buncing  atau  Manak Salah  tersebut  bersiap  menjelang  dari  42  hari dari umur bayi kembar buncing atau manak salah tersebut 2. Proses Mebyakaon Bahwa byakaon merupakan suatu tatanan dalam upacara yang memilki arti menghilangkan segala mara bahaya yang dapat bersifat buruk pada bayi kembar buncing atau manak salah itu sendiri. 3. Proses metirta (pengeningning) salah  satu  dari  prosesi  pelaksanaan  dari upacaranya mengunakan tirta sebagai pembersihan  setelah  mebyakaon  dari  bayi  dan orangtua  dari  bayi  kembar  buncing  atau  manak salah  memohon  kepada  ida  betara  atau  tuhan yang  maha  esa  yang  berstana  di  pura  segara rupek.
Ketiga  Prosesi  Tradisi  Manak  Salah  tersebut mutlak  semuanya  harus  dilaksanakan . tetapi  hal pertama  yang  harus  dilakukan  setelah  bayi kembar  buncing  atau  manah  salah  tersebut adalah orang tua dari bayi kembar buncing atau manak salah melaporkan kepada pengulu, serta aparat adat agar diberikan petunjuk dari pengulu dan aparat
2. ketentuan  Peraturan  Daerah  Nomor  10 tahun 1951 tentang  penghapusan tradisi manak salah karena melanggar dari HAM, Implementasi tersebut belum terlaksana dengan baik disebabkan  karena  beberapa  hal  yaitu  adanya kepercayaan masyarakatyang masih kuat , Ketidaksesuaian,tersebut.dikarenakan adanya  budaya  hukum  (purwa  dresta)yang berkembang yang tidak sesuai dengan peraturan no  10  tahun  1951,  dan  aparat  adatnya  tidak mensosialisasikan  dengan  baik  dari  tradisi tersebut,memiliki  pola  pikir  yang  lebih  condong
pada ketaatan terhadap hukum khusus dibandingkan hukum negara.

## Saran
1.   Kepada  bendesa  adat  agar  memberikan bantuan lebih kepada keluarga dari bayi kembar buncing  atau  manak  salah  tersebut  agar  tidak menimbulkan  terjadinya  pelanggaran  HAM mengingat tradisi tersebut melibatkan hubungan skala maupun niskala.
2. Pemerintah  dalam  hal  ini  Desa  Adat  Pedawa agar  meningkatkan  sosialiasasi  terkait  tradisi manak  salah kepada  seluruh  masyarakat  Desa Adat  Pedawa  sehingga  tradisi  tersebut semakin kuat dan diketahui.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation  Analysis Between  The  Improvement  Tax  With Tourism  Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In  The Buleleng  District). International  Journal  of Business, Economics and Law , 4 (2). Adnyani, N. K. S. (2016, November).
Perlindungan  Hukum  Indikasi  Geografis Terhadap  Kerajinan  Tradisional  Tenun
Gringsing  Khas  Tenganan.  In Seminar Nasional  Pengabdian kepada  Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu  Rumah Tangga  Dalam  Perlindungan  Konsumen.”
Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80. Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar  Merancang  dan  Melakukan Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  PT.  Dunia
Pustaka Jaya.
Amirudin,  and  Zainal  Asikin.  Pengantar  Metode Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2004.
Artadi,  I  Ketut.  2016. Hukum  Adat  Bali  Dengan Aneka  Masalahnya. Denpasar:  Pustaka Bali Post. Artika,  I  Wayan.  2003. Incest. Yogyakarta: Interpre Book.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Awig_Awig Desa Adat Pedawa
Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali:  (4- Ketetapan  MPR  No.  XVII/MPR/1998 Tentang HAM;KeputusanNo.10/DPRD/1951tentang penghapusan “ manak salah ”
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun
2019 Tentang Desa Adat (Lembaran Pursika, I Nyoman, and I Ketut
Sudiatmaka.“KEBERTAHANAN  TRADISI
MANAK  SALAH  PADA  MASYARAKAT
PADANG  BULIA.”  In  Seminar  Nasional Riset Inovatif, Vol. 4, 2016. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan HAM;
Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan  Anak  dalam  Fenomena Balapan  Liar  di  Wilayah  Hukum Polres  Buleleng. Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 3 (3).