## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## DINAMIKA TUNTUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  DAN HAK ATAS  SUMBER  DAYA  ALAM  PADA  DESA-DESA  DALAM  KAWASAN HUTAN  PADA  PERUSAHAAN  GAS  SALAMANDER  ENERGY  DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Darmae Nasir
Graduate Program of Environment and Faculty of Economics, University of Palangka Raya, Indonesia
E-mail: handnasir@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Community Empowerment,  Rights  to natural resources Communities  generally  demand  that  their  rights be implemented  and  granted  in  accordance  with applicable  regulations through programs  known  as corporate  social  responsibility  (CSR)  or  also  often called  community  development  (CD),  or  business partnerships  which  are  often  known  as  community empowerment  programs.  This  demand  is  a  strong desire  from  the  community  around  the  company  to obtain their rights from a company that operates by utilizing  and  processing  natural  resources.  Various perceptions and attitudes are manifested in the form of  protests,  rejection,  or  support  for  various development  activities  at  the  pre-construction, construction, and post-construction stages when the company  is  carrying  out  the  activities.  In  this research,  the  problems  are:  1)  How  to  implement development activities, especially those that will have a  broad  impact  on  society.  2)  How  various perceptions and attitudes are manifested in the form of  protests,  rejection,  or  support  for  various development activities. This research used qualitative research  methods,  carried  out  openly  involving  the people  of  Luwe  Hulu  Village,  Muara  Pari  Village, Karenden Village and Haragandang Village as well as Village  Government  Apparatus.  Information  is obtained  through  open  discussions  by  holding
informal and unscheduled meetings. Data collection was  carried  out  by  in-depth  interviews  with  key informants,  direct  observation,  surveys,  monitoring and  evaluation  of  participation.  Based  on  work location  analysis  from  PT.  Salamander  Energy  is mostly located in permanent production forest (HP) areas with an area of 17,271.5 hectares or 55.7% of the total area, in areas where there are locations for plantation companies. Apart from that, the Karendan Cluster area overlaps with the PT IUPHHK-HA Work Area.  Austral  Byna  and  IUPHHK-HA  PT.  Wana  Inti Kahuripan  Intiga.  Field  facts  show  that  many  HTI areas have been used by local residents for farming activities  which  are  also  followed  by  traditional rubber planting. In order to implement CSR programs or community empowerment, good communication is needed  with  several  community  leaders,  village government officials and community members in the 4  villages  in  the  research  area.  From  the  problem study  carried  out,  conclusions  can  be  drawn;  The people in the four villages know well the rights they can get from the existence of companies that exploit natural  resources  around  their  villages.  It  is  hoped that  the  presence  of  the  company  PT.  Salamander Energy will be able to make a positive contribution to the community's economy. Abstrak Kata kunci:
Pemberdayaan Masyarakat,  Hak  atas sumberdaya alam
Corresponding Author: Darmae Nasir , e-mail :
handnasir@gmail.com Masyarakat umumnya menuntut dilaksanakan dan diberikannya  hak-hak  mereka  sesuai  peraturan yang berlaku melalui program yang dikenal sebagai corporate social resposibility (CSR) atau juga sering disebut  comunity  development  (CD),  ataupun kemitraan  usaha  yang  sering  dikenal  dengan program  pemberdayaan  masyarakat.  Tuntutan tersebut  adalah  keinginan  kuat  dari  masyarakat disekitar  perusahaan  untuk  mendapatkan  hak- haknya  dari  perusahaan  yang  bergerak  dengan memanfaatkan  dan  mengolah  sumberdaya  alam. Beragamnya persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam  bentuk  protes,  penolakan,  atau  dukungan terhadap  berbagai  kegiatan  pembangunan  baik pada  tahap  prakonstruksi,  kontruksi,  maupun pascakontruksi  pada  saat  perusahaan  akan melaksanakan kegiatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi  permasalahan  adalah:    1)  Bagaimana pelaksanaan  kegiatan  pembangunan,  terutama
yang  akan  mempunyai  dampak  luas  bagi masyarakat.  2)  Bagaimana  ragam  persepsi  dan sikap  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  protes, penolakan,  atau  dukungan  terhadap  berbagai kegiatan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan  secara  terbuka  dengan  melibatkan masyarakat Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karenden  dan  Desa  Haragandang  serta  Aparatur Pemerintah  Desa.  informasi  diperoleh  melalui diskusi  terbuka  dengan  menggelar  pertemuan secara informal dan tidak terjadwal. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  wawancara  secara mendalam  dengan  informan  kunci,  pengamatan langsung,  survey,  monitoring  dan  evaluasi partisipasi.  Berdasarkan  analisis  Lokasi  kerja  dari PT.  Salamander  Energy  lebih  banyak  berada  pada kawasan hutan produksi tetap (HP) dengan luasan 17.271,5 hektar atau 55,7% dari total luasan, dalam area terdapat lokasi untuk perusahaan perkebunan. Selain  itu  Areal  Karendan  Cluster  bertumpang tindih  dengan  Areal  Kerja  IUPHHK-HA PT.  Austral Byna  dan  IUPHHK-HA  PT.  Wana  Inti  Kahuripan Intiga. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa area HTI banyak yang sudah digunakan oleh penduduk setempat  untuk  kegiatan  perladangan  yang  juga diikuti dengan penanaman karet secara tradisional. Dalam  rangka  pelaksanaan  program  CSR  atau pemberdayaan  masyarakat,  diperlukan  sebuah komunikasi  yang  baik  dengan  beberapa  tokoh masyarakat, Aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat  di  4  Desa  yang  menjadi  wilayah penelitian.  Dari  kajian  permasalahan  yang dilakukan dapat diambil kesimpulan; Masyarakat di empat desa mengetahui dengan baik hak-hak yang dapat  mereka  dapatkan  dari  keberadaan  usaha perusahaan yang melakukan ekploitasi sumberdaya alam disekitar desa  mereka.  Hadirnya  perusahaan PT.  Salamander  Energy  diharapkan  akan  dapat memberikan  kontribusi  yang  positip  bagi perekonomian masyarakat.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Era reformasi telah membawa perubahan yang signifikant dalam dunia politik, ekonomi  dan  sosial  di  Indonesia.  Perubahan  tersebut  terutama  ditandai  dengan mulai  hidupnya  semangat  masyarakat  dalam  berbagai  level  terutama  level  akar rumput  untuk  memiliki  andil  dan  mendapat  hak-hak  dasarnya  sebagai  warga negara  Indonesia  pada  berbagai  bidang  kehidupan.  Kesadaran  yang  tumbuh tersebut  memiliki  potensi  untuk  dapat  memberi  manfaat  sehingga  memberi dampak positif kepada peningkatan kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan. Namun  demikian  kesadaran  untuk  memperjuangkan  hak-haknya  tersebut  juga potensial  memberi  efek  negatif  bagi  kelompok  masyarakat  yang  lain  apabila tuntutan tersebut tidaklah merupakan hak yang merupakan kebutuhan nyata dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada level komunitas,  hak individu atau sekelompok kecil masyarakat akan dapat  berdampak  negatif  bagi  masyarakat  keseluruhan  apabila  tidak  ada kesepahaman  bersama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  adalah  merupakan kebutuhan nyata suatu kumunitas. Keinginan kelompok juga akan berpotensi untuk memacu  terjadinya  disintegrasi  masyarakat  dan  menyebabkan  hubungan  yang tidak  harmonis  antara  berbagai  pihak  dalam  suatu  komunitas  dan  juga  dengan kelompok  kumunitas  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperjuangkan  hak- haknya  tersebut,  masyarakat  yang  menuntut  dan  juga  pihak  yang  berkewajiban memberikan  hak-hak  tersebut  haruslah  dapat  berkomunikasi  dengan  baik. Komunikasi yang baik  hanya akan dapat terjadi apabila kedua belah pihak dapat memberikan  saling  pengertian  dan  kerjasama  untuk  menuju  kepada  suatu kesepakatan bersama mangenai apa yang dituntut dan bagaimana tututan tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan juga kesepakatan bersama.
Masyarakat  umumnya  menuntut  dilaksanakan  dan  diberikannya  hak-hak mereka  sesuai  peraturan  yang  berlaku  melalui  program  yang  dikenal  sebagai corporate social resposibility (CSR) atau juga sering disebut comunity development (CD), ataupun kemitraan usaha yang dalam level masyarakat akar rumput sering dikenal  dengan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Undang  Undang  Nomor  40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  dalam  implementasinya  sangat berhubungan  dengan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang -Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,  Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  seolah-olah  melengkapi semuanya dengan ditetapkannya kewajiban perusahaan untuk membuat dokumen tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak saja  berbicara  mengenai  aspek biofisik  tetapi  juga  aspek  sosial,  ekonomi  dan  budaya  dan  bahkan  juga bersinggungan masalah politik.
Ketentuan  perundangan  tersebut  diatas,  mulai  digiatkan  penelitian  dan pengembangan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate  social  resposibility  (CSR)  ataupun  community  development  (CD). Tujuannya  adalah  dalam  rangka  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat sekitar  untuk  menerima  manfaat  dengan  tujuan  akhir  semakin  meningkatnya kesejahtraan masyarakat sekitar dan kegiatan perusahaan sejak awal dapat berjalan
sesuai  dengan  rencana.  Untuk  itu  diperlukan  informasi  yang  lengkap  mengenai keadaan  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  lingkungan,  bahkan  pandangan  politik  dari masyarakat  sekitar  sehingga  program  pemberdayaan  masyarakat  dapat  berjalan dengan lancar dan berhasil guna bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Pemetaan sosial ( social mapping ) didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat  yang  sistematik  serta  melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada  masyarakat  tersebut.  Merujuk  pada  Netting,  Kettner  dan  McMurtry  (1993) dalam Suharto, (2013), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau “pembuatan profile suatu masyarakat”. Mengutip Suharto, (2013), Pemetaan sosial adalah merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang  daripadanya  akan  diperoleh  gambaran  mengenai  pemusatan  karakteristik masyarakat  atau  masalah  sosial.  Karakteristik  atau  masalah  sosial  dimaksud misalnya,  beberapa  masyarakat  memiliki  wilayah  (luas-sempit),  komposisi  etnik (heterogen-homogen)_dan  status  sosial-ekonomi  (kaya-miskin  atau  maju- tertinggal) yang berbeda satu sama lain.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  :  1)  Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang akan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan selama ini telah  membawa  pengaruh  dan  pergeseran  terhadap  tata  hubungan  di  antara berbagai elemen sosial dan ekonomi; Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. 2) Bagaimana ragam persepsi  dan  sikap  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  protes,  penolakan,  atau dukungan  terhadap  berbagai  kegiatan  pembangunan  baik  pada  tahap prakonstruksi, kontruksi, maupun pascakontruksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dilakukan  secara  terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karenden dan  Desa  Haragandang  serta  Aparatur  Pemerintah  Desa.  informasi  diperoleh melalui  diskusi  terbuka  dengan  menggelar  pertemuan  secara  informal  dan  tidak terjadwal,  Mengikuti  apa  yang  dikemukakan  oleh    Suharto  (2013)    metode pamantauan cepat adalah meliputi:
a. Wawancara  Informan  Kunci  (Key  Informant  Interview).  Wawancara  ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu- individu  tertentu  yang  sudah  diseleksi  karena  dianggap  memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur.
b. Pengamatan  Langsung  (Direct  Observation).  Melakukan  kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang  dikumpulkan  dapat  berupa  informasi  mengenai  kondisi  geografis, sosial-ekonomi,  sumber-sumber  yang  tersedia,  kegiatan  program  yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll.
c. Survey  Kecil  (Mini-Survey).  Penerapan  kuesioner  terstruktur  (daftar pertanyaan  tertutup  maupun  terbuka)  terhadap  sejumlah  kecil  sample (antara 50-75 orang secara total terutama dari desa terdampak langsung). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling)
ataupun  sampel  bertujuan  (purposive  sampling).  Wawancara  dilakukan pada lokasi-lokasi survey yang terbatas pada lokasi yang dianggap aman.
d. Monitoring  dan  Evaluasi  Partisipatoris  (Participatory  Monitoring  and Evaluation).  Metode  ini  melibatkan  anggota  masyarakat  dari  berbagai tingkatan  yang  bekerjasama  mengumpulkan  informasi,  mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah  operasional  Salamander  Energy  Ltd.  di  Blok  Karendan  Cluster secara  administrasi  kewilayahan  berada  di  Kecamatan  Lahei  Kabupaten  Barito Utara, Kalimantan Tengah. Secara geografis Karendan Cluster berada pada ruang antara 0° 30' 56.31" LS - 0° 41' 58.27" LS dan 115° 0' 2.58" BT - 115° 12' 5.70" BT. Wilayah operasional Karendan Cluster mempunyai luas ± 31.000 Ha, dan bila dilihat dari  administrasi  desa  yang  berada  Kecamatan  Lahei,  wilayah  ruang  Karendan Cluster terbagi atas beberapa desa. Luasan dan Persentase luasan desa yang berada di Karendan Cluster ditampilkan pada Tabel 1, berikut:
Tabel.1. Luasan dan Persentase Administrasi Desa di wilayah Karendan Cluster,
Salamander Energy Ltd Desa Luas (ha) % Benao Hilir 1.167,6 3,8 Bengahon 167,2 0,5 Haragandang 1.730,9 5,6 Karendan 11.475,5 37,0 Papar Pujung 867,0 2,8 Rahaden 2.728,0 8,8 Teluk Malewai 2.380,2 7,7 Muara Pari 10.483,5 33,8 Total 31.000,0 100,0 Sumber : data lapangan yang diolah
Dari segi luasan terlihat bahwa desa yang  harus menjadi perhatian utama adalah  desa  Karendan  dan  Muara  Pari.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  luasan    yang mencapai  37,0%    dan  33,8%  dari    total  luasan  atau  dengan  kata  lain  sebannyak 70,8%  wilayah  kerja  dari  Salamnader  Energy  adalah  berada  pada  kedua  desa tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta terlampir berikut ini.
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang akan mempunyai dampak luas  bagi  masyarakat,  terjadinya  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan selama ini telah membawa pengaruh dan pergeseran terhadap tata hubungan di antara berbagai elemen sosial dan ekonomi; Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Lokasi kerja dari PT. Salamander Energy lebih banyak berada pada kawasan hutan  produksi  tetap  (HP)  dengan  luasan  17.271,5  hektar  atau  55,7%  dari  total luasan. Juga ada pada Areal penggunaan lain yang walaupun hanya 11,3% dari total area  atau  selauas  3.499,3  hektar,  harus  juga  menjadi  perhatian,  karena  itu mengidikasikan bahwa wilayah kerja adalah kawasan permukiman penduduk dan juga tempat dimana aktivitas penduduk mengambil tempat utama.
Dalam lokasi kerja dari PT. Salamander Energy terdapat juga lokasi untuk perusahaan  perkebunan.  Hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  krusial  mengingat  usaha perkebunan  tentu  saja  memerlukan  luasan  yang  luas.  Kepentingan  untuk pengembangan usaha akan dapat menimbulkan berbagai isu yang tentu saja dapat berimbas  pada  kegiatan  usaha  PT.  Salamander  Energy.  Isu  yang  sering  menjadi bahan  tuntutan  masyrakat  adalah  kebun  plasma  yang  artinya  penduduk  akan mendapat  hak  atas  kebun.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  usaha  pertambangan, khususnya Migas seperti yang diusahakan oleh Salamander energy.
Areal lokasi kerja dari PT. Salamander Energy hampir 70% Areal Karendan Cluster  bertumpang  tindih  dengan  Areal  Kerja  IUPHHK-HA  PT.  Austral  Byna  dan IUPHHK-HA  PT.  Wana  Inti  Kahuripan  Intiga.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  2 berikut :
Tabel  2.  Luasan  dan  Persentase  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu – Hutan  Alam  (IUPHHK  HA)  di  wilayah  Karendan  Cluster,
Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa Nama Desa Luas IUPHHK-HA (Ha) Luas Total (Ha) % Austral Byna Wana Inti Kahuripan Intiga Benao Hilir 1.176,6 - 1.176,6 3,8 Bengahon 0,4 - 0,4 0,0 Haragandang - 494,9 494,9 1,6 Karendan 6.491,1 1.594,0 8.085,1 26,1 Muara Pari 6.867,7 - 6.867,7 22,2 Papar Pujung 874,4 - 874,4 2,8 Rahaden 1.690,9 - 1.690,9 5,5 Teluk Malewai 2.362,0 5,7 2.367,7 7,6 Total 19.463,1 2.094,6 21.557,7 69,5 Luas Karendan Cluster 31.000
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara
Ijin  HPH  yang  bekerja  juga  pada  lokasi  yang  sama  adalah  PT.  Austral Byna dan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI). Kedua perusahaan ini walaupun aktivitasnya sudah jauh menurun, namun dari segi luasan menjadi sangat penting, karena 69,5%  atau 21.557,7 hektar dari total wilayah kerja dari PT. Salamander Energy adalah berada dalam kawasan kedua perusahaan HPH dimaksud. Jalan-jalan utama maupun akses untuk produksi dari kedua HPH ini akan menjadi akses bagi berbagai kegiatan lainnya seperti perladangan dan perkebunan masyrakat secara perorangan  maupun  kelompok.  Isu  kepemilikan  lahan  dengan  demikian  akan semakin  meluas,  tidak  saja  pada  kawasan  APL  tetapi  juga  pada  kawasan  hutan produksi.
Hasil  analisis  menunjukan  lebih  dari  10%  Areal  Karendan  Cluster bertumpang  tindih  dengan  Areal  Kerja  IUPHHK-HT  PT.  Meranti  Sembada,  untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :
Tabel  3.  Luasan  dan  Persentase  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu – Hutan  Tanaman  (IUPHHK-HT)  di  Wilayah  Karendan  Cluster,
Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa Nama Desa IUPHHK-HT (Ha) Luas Total (Ha) % Meranti Sembada Benao Hilir - - - Bengahon - - - Haragandang - - - Karendan 795,6 795,6 2,6 Muara Pari 2.111,4 2.111,4 6,8 Papar Pujung - - - Rahaden 262,0 262,0 0,8 Teluk Malewai - - - Total 3.169,0 3.169,0 10,2
Nama Desa IUPHHK-HT (Ha) Luas Total (Ha) % Meranti Sembada Luas Karendan Cluster 31.000
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara
Fakta  lapangan  memperlihatkan  bahwa  area  HTI  banyak  yang  sudah digunakan oleh penduduk setempat untuk kegiatan perladangan yang juga diikuti dengan penanaman karet secara tradisional. Terungkap bahwa banyak masyrakat yang mengklaim kembali bekas ladang mereka yang digunakan untuk area HTI dan diakui sebagai milik mereka. Alasannya adalah karena dulu hanya dilakukan ganti rugi  tebas  tebang  bukan  penjualan.  Hal  ini  sangat  umum  menjadi  alasan  untuk kembali mengklaim area tersebut sebagai lahan milik secara adat.
Analisis  keruangan  menunjukan  bahwa  ada  lebih  dari  70%  Areal Karendan  Cluster  bertumpang  tindih  dengan  Usaha  Pertambangan  Batubara  di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut :
Tabel 4. Luasan dan Persentase Usaha Pertambangan Batubara di Wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi
Desa Na ma Desa Nama dan Luas Usaha Pertambangan (Ha) Luas Total (Ha) % Bangun Tamba ng Makmu r Bara Barito Perkasa Eagle Coal Int. Multi Tambang Lestari Sumater a Timur Ind. Sumber Jenjang Abadi Sumber Tamban g Rezeki Benao Hilir 484,3 - - 354,1 285,8 - - 1.124,2 3,6 Bengahon - 159,5 - - - - - 159,5 0,5 Haraganda ng - - 1.529,1 - - - 216,7 1.745,8 5,6 Karendan 640,1 1.099,6 1.106,3 402,0 - 3.554,2 1.290,0 8.092,2 26,1 Muara Pari - 611,4 - 1.572,9 1.476,2 3.194,7 - 6.855,2 22,1 Papar Pujung - - - 25,9 848,5 - - 874,4 2,8 Rahaden - 236,8 - - 457,2 0,7 - 694,7 2,2 Teluk Malewai - - - 1.320,7 1.021,1 - - 2.341,8 7,6 Total 1.124,4 2.107,3 2.635,4 3.675,6 4.088,8 6.749,6 1.506,7 21.887,8 70,6 Luas Karendan Cluster 31.000
Dari    tabel  4.  tersebut  dapat  kita  simpulkan  bahwa  usaha  pertambangan batubara  adalah  merupakan  usaha  yang  paling  dominan  yang  ada  pada  lokasi kegiatan/kerja  dari  PT.  Salamander  Energy.    Kegiatan  ini  tidak  saja  mencakup beberapa desa yang juga menjadi binaan utama dari Salamander Energy tetapi juga berada pada wilayah desa lainnya. Terungkap bahwa 70,6% atau seluas 21.887,8 hektar  adalah  juga  merupakan  kawasan  yang  telah  mendapat  ijin  untuk  usaha
pertambangan  batubara.  Dengan  keadaan  demikian  maka  usaha  PT.  Salamander Energy  mendapat  tantangan  serius  dari  segi  penguasaan  lahan  dan  perijinan terutama dari perusahaan Batubara. Untuk itu maka sangat diperlukan perhatian yang  serius  dari  perusahaan  untuk  menghindari  konflik  yang  dapat  saja  terjadi sebagai sebuah bentuk dari persaingan usaha. Apabila perusahaan-perusahaan ini aktif  nantinya,  akan  sangat  berdampak  pada  masyrakat  sekitar  dan  isu  sosial maupun  lingkungan  hidup  akan  semakin  menjadi  hal  yang  signifikant  untuk diantispasi
Analisis  penutupan  lahan  di  wilayah  Karendan  Cluster  menggunakan  data Peta  Penutupan  Lahan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang  dikeluarkan  Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dari hasil analisis terlihat bahwa lebih dari 50% Wilayah Karendan Cluster merupakan daerah Hutan Lahan Kering Sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut :
Tabel  5.  Luasan  jenis  Tutupan  Lahan  di  Wilayah  Karendan  Cluster,

## Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa
Penutupan Lahan Nama Desa dan Luas (Ha) Luas Total % Benao Hilir Bengahon Hara- gandang Karendan Muara Pari Papar Pujung Rahaden Teluk Malewai Danau - - 12,5 96,2 103,9 - 1,5 - 212,2 0,7 Hutan Lahan Kering Sekunder 1.177,8 24,5 74,1 4.787,4 6.354,5 872,2 1.122,8 2.196,7 16.465,5 53,1 Hutan Tanaman - - - - 214,0 2,5 - - 214,6 0,7 Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak - - 971,6 3.925,3 2.266,0 - 294,7 - 7.392,7 23,8 Semak / Belukar - 144,2 688,0 2.767,2 1.637,2 - 1.332,9 204,3 6.714,9 21,7 Grand Total 1.177,8 168,7 1.746,2 11.576,1 10.575,6 874,7 2.751,9 2.401,0 31.000,0 100,0
Sumber : Salamander Energy Ltd
Dari analisis tersebut, yang harus menjadi pusat perhatian adalah kawasan hutan tanaman, Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak dan semak belukar. Hal ini  mengingat  bahwa  secara  adat  Dayak,  walapun  tidak  disertai  dengan  bukti kepemilikan  berupa  surat  tanah,  ketiga  jenis  lahan  demikian  mempunyai  klaim secara  adat  baik  secara  perorangan  maupun  secara  bersama-sama.    Dasar  klaim tersebut adalah bahwa mereka telah menggunakannya sebagai ladang pada masa lalu.  Baik  yang  ditanami  maupun  yang  tidak  ditanami,  secara  adat  hak  mereka diakui. Terungkap bahwa desa Karendan dan Muara Pari adalah desa yang paling besar  memiliki  jenis  tutupan  lahan  demikian.  Hal  ini  berarti,  secara  klaim kepemilikan lahan secara adat kedua desa ini memiliki luasan lahan yang terbesar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta terlampir.
1. Persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam bentuk protes, penolakan, atau dukungan  terhadap  berbagai  kegiatan  pembangunan  baik  pada  tahap prakonstruksi, kontruksi, maupun pasca kontruksi
a. Desa Luwe Hulu
Desa  Luwe  Hulu,yang  terletak  di  Sungai  Barito,  mempunyai penduduk  yang  nampaknya  cukup  heterogen  dan  berlatar  belakang budaya yang beragam. Desa ini pada awalnya hanya desa kecil, namun dengan keberadaan camp PT. Wiki (HPH) di ujung bagian hulu desa Luwe Hulu,  desa  ini  berkembang  menjadi  sebuah  desa  yang  penduduknya berasal dari beberapa desa sekitar dan juga yang berasal dari desa yang cukup  jauh  bahkan  dari  luar  Barito  Utara.  Karenanya  penduduk  dan permasalahan  sosial  politik,  ekonomi  dan  budayanya  sedikit  berbeda dengan desa lainnya yang berada didalam sungai Lahei. Namun demikian sebagain besar penduduknya mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk yang bermukim pada desa-desa yang berada tidak jauh dari Muara  Sungei  Lahei,  yang  mana  mereka  juga  menggarap  tanah  di sepanjang jalan menuju Karendan.
Hubungan kekerabatan ini menyebabkan adanya komunikasi dan solidaritas  yang  cukup  erat  antara  penduduk  Desa  Luwe  Hulu  dengan beberapa desa tua (telah ada sejak lama di sei Lahei) dan berpenduduk banyak seperti  desa  Muara  Inu.  Para  pembuat  opini  atau  master  mind beberapa gerakan protes dan atau tuntutan ganti rugi ternyata digerakan oleh  penduduk  yang  ada  di  desa  Muara  Inu  dengan  mengikutsertakan keluarganya yang bermukim di Luwe Hulu. Hal ini disebabkan, banyak tanah disepanjang jalan menuju Karendan, adalah dimiliki oleh penduduk Muara  Inu  dan  juga  penduduk  Luwe  Hulu  yang asal  muasalnya  adalah dari desa Muara Inu.
Kelompok  masayarakat  yang  ada  didesa  Luwe  Hulu  dapat dikelompokan  berdasarkan  beberapa  kriteria.  Kriteria  pertama  adalah berdasarkan  kelompok  agama  yang  sekaligus  juga  menggambarkan kelompok  suku.  Kriteria  kedua  adalah  kelompok  yang  mempunyai hubungan keluarga dan afiliasi politik dengan perangkat desa termasuk juga  kepala  desanya.  Kami  juga  berhasil  mengindentifikasi  kelompok ketiga  yaitu  kelompok  yang  sering  melakukan  protes  dan  tuntutan terhadap  perusahaan.  Untuk  desa  ini  adalah  sulit  untuk  menemukan tokoh sentral yang menjadi panutan dari para warga didesa Luwe Hulu yang  dapat  mereka  percayai  menjadi  wakil  mereka  dalam menyampaikan  aspirasi  ataupun  tuntutan  baik  itu  dari  Pemerintah maupun dari pihak perusahaan tanpa melihat kelompok agamanya.
Dalam  rangka  untuk  melakukan  pendekatan  program  CSR  atau pemberdayaan  masyarakat,  diperlukan  sebuah  komunikasi  yang  baik dengan beberapa tokoh seperti yang telah disebutkan. Warga masyarakat yang  kami  temui  dalam  diskusi  dan  wawancara  informal  mengatakan bahwa  pola  pendekatan  yang  mesti  dilakukan  oleh  perusahaan  adalah dengan terlebih dahulu menjalin komunikasi dan memberikan informasi kepada  tokoh-tokoh  agama  dan  juga  tokoh  lainnya,  baru  kemudian menyampaikannya kepada perangkat desa.
Tokoh-tokoh  ini  akan  mengkomunikasikannya  terlebih  dahulu dengan  ketua  BPD  dan  selanjutnya,  secara  bersama-sama  menghadap Kepala  Desa.  Langkah  selanjutnya  adalah  bersama-sama  dengan  tokoh tersebut,  pihak  perusahaan  dapat  menghadap  kepala  Desa  untuk merundingkan  apa  dan  bagaimana  program  tersebut  dilaksanakan  di desa.

## b. Desa Muara Pari
Desa  Muara  Pari  adalah  merupkan  desa  kedua  terdekat  dengan pusat kegiatan dari Salamander Energy apabila dilihat dari adanya jalan yang menghubungkannya dengan pusat kegiatan, setelah desa Karendan. Namun demikian apabila dilihat dari jaraknya berdasarkan sungai, desa ini  juga  cukup  jauh.  Desa  ini  agak  berbeda  dengan  desa  Luwe  Hulu. Penduduknya dapat dikatakan adalah semuanya adalah penduduk lokal yang telah bermukim lama di desa tersebut. Masyarakatnya terdiri dari dua  kelompok  yaitu  kelompok  yang  merupakan  suku  Dayak  asli  dan Bakumpai. Karenanya, agama penduduknya yang dominan adalah Islam dan    selanjutnya  Kristen  dan  sedikit  Kaharingan.  Namun  demikian, ketokohan  tidak  didasarkan  kelompok  agama.  Didesa  ini,  keberadaan tokoh muncul karena memang orang yang patut menjadi panutan.
Tokoh masyarakat yang disegani di Muara Pari adalah tokoh yang dianggap  dapat  menjadi  panutan  dan  juga  dapat  menjadi  penyalur aspirasi  masyrakat.  Pada  umumnya,  masyarakat  desa  ini  juga  menjadi terkelompok  karena  persaingan  dalam  Pemilihan  kepala  desa,  seperti halnya  desa-desa  lain  di  Sei  Lahei  termasuk  juga  Luwe  Hulu.  Namun demikian kelompok berdasarkan agama atau suku tidak muncul didesa ini
karena  adat  istiadat  Dayak  cukup  dominan  dalam  mengatur  hubungan antar  penduduk.  Namun  demikian  karena  afiliasi  Politik  dalam  level Kepala  Desa  atau juga afiliasi  ke  Partai politik,  ada  sedikit  gejolak  yang membuat  masyarakat  menjadi  seperti  mempunyai  kelompok  dan pimpinannya masing-masing.
Untuk kepentingan afiliasi dan pengembangan komunikasi yang lebih  baik  dengan  masyarakat  Muara  Pari,  nampaknya  mereka mempunyai  beberapa  tokoh    lintas  agama  dan  lintas  kelompok  lainnya (pro atau kontra Kades dan kritis sekali menuntut haknya dari perusahaan sekitar)  ada  5  (lima)  orang  yang  dapat  mengembangkan  komunikasi dengan  semua  kelompok  masyarakat  termasuk  juga  perangkat  desa. Untuk itu, kelima tokoh ini dapat dipandang sebagai pintu masuk untuk berkomunikasi  secara  baik  dan  terbuka  dengan  seluruh  masyarakat Muara Pari. Karenanya dalam pengembangan program, hendaknya kelima tokoh  ini,  adalah  orang-orang  yang  lebih  dahulu  dihubungi  untuk selanjutnya  dikomunikasikan  dengan  perangkat  desa  dan  masyrakat secara luas.
Sama halnya dengan penduduk Luwe Hulu, penduduk desa Muara
Pari  juga  sangat  mendambakan  bantuan  dari  program  CSR  untuk pendidikan  dan  pelatihan  bagi  warganya  yang  tujuannya  adalah  dalam rangka  memberi  mereka  bekal  untuk  dapat  bekerja  pada  perusahaan disekitar  Lahei  atau  Barito  Utara.  Mereka  menyadari  betul  bahwa penduduknya  mempunyai  pendidikan  yang  belum  memadai.  Desa  ini telah mempunyai pengolah air bersih dan pada saat kunjungan lapangan distribusinya kerumah-rumah penduduk sedang dibangun. Untuk bidang pendidikan mereka juga meminta adanya bantuan untuk tenaga pengajar mengingat  dari  8  orang  guru SD Muara  Pari, 4  orang  adalah GTT (guru tidak tetap/honorer)  dan  juga pengembangan  perpustakaan  baik  untuk koleksi  buku  dan  juga  fasilitas  ruang  perpustakaannya.  Keinginan  lain yang  sangat  didambakan  oleh  masyrakat  adalah  adanya  tower  telepon (Telkomsel) sehingga desa ini terjangkau oleh layanan telepon seluler.

## c. Desa Karendan
Desa  Karendan  adalah  merupakan  desa  yang  terdekat  dengan pusat  kegiatan  Salamander  Energy  terutama  dengan  bangunan pembangkit milik PLN yang sekarang dalam tahap konstruksi. Desa ini adalah  merupakan  desa  terdampak  utama  yang  kedua,  setelah  Luwe Hulu.  Luwe  Hulu  mendapat  dampak  dari  kegiatan  suplai  material  dan peralatan/mesin  yang  diperlukan  oleh  pembangkit  dan  sumur  gas  di sekitar  desa  Karendan.  Luwe  Hulu  adalah  menerima  dampak  seperti sebuah pelabuhan, dan Karendan menerima dampak sebagaimana yang ditimbulkan oleh sebuah pabrik/industri.
Desa  ini  mempunyai  pengelompokan  masyarakat  yang  cukup unik.  Kelompok  perangkat  desa  nampaknya  menjadi  kelompok  yang menjadi sorotan dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya semacam kecemburuan terhadap adanya berbagai fasilitas bantuan baik
yang  berasal  dari  perusahaan  maupun  dari  pemerintah.  Terdapat berbagai  isu  yang  intinya  adalah  bahwa  perangkat  desa  menikmati banyak  keuntungan  dari  berbagai  fasilitas  maupun  bantuan  yang diterima oleh desa. Isu ini menyebabkan kurang mesranya komunikasi dan hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa.
Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan program pemberdayaan adalah mengkomunikasikannya dengan tokoh masyrakat yang ada. Prosesnya adalah seperti yang dilakukan pada desa Luwe Hulu. Komunikasikan  dulu  dengan  tokoh  masyrakat  baru  kemudian  secara formal  dikomunikasikan  dengan  perangkat  desa  dan  harus  dipastikan bahwa nantinya keputusan diambil berdasarkan kehendak masyarakat Program yang sangat didambakan hampir sama saja dengan desa lainnya. Desa  ini  membutuhkan  instalasi  air  bersih  dan  juga  terutama  bantuan untuk  tambahan  guru  dan  juga  bantuan  keuangan  untuk  memberi  gaji yang layak untuk GTT yang ada. Pengembangan perpustakan juga adalah sangat  diperlukan  untuk  pengembangan  pendidikan.  Keinginan terjangkau  layanan  telpon  seluler  dengan  adanya  Tower  Telkomsel adalah  keinginan  yang  sangat  kuat  mengingat  penduduk  dewasa kebanyakan sudah memiliki telpon seluler.

## d. Desa Haragandang
Desa Haragandang adalah desa yang mempunyai penduduk paling banyak sepanjang Sei Lahei yang mana relatif lebih maju terutama dalam hal perekonomian. Desa ini walaupun berada paling ujung/hulu, namun nampaknya  perekonomian  masyarakat  cukup  berkembang  yang dibuktikan  dengan  bagusnya  kualitas  secara  rata-rata  bangunan  yang dihuni  oleh  penduduk  desa.  Penduduk  setempat  menyatakan  mereka rata-rata memiliki kebun karet yang cukup luas. Hal ini didukung dengan banyaknya  lahan/hutan  yang  bisa  diakses  oleh  masyarakat  dan  bisa dikonversi menjadi lahan perkebunan.
Kelompok  masyarakat  di  Desa  Haragandang  nampaknya terkelompok kedalam aliansi calon Kades yang kalah dan Kades terpilih. Pengelompokan  menurut  agama  tidak  terjadi  didesa  ini  mengingat hampir 99% penduduknya (tidak termasuk dusun yg masuk dalam desa Haragandang)  adalah  beragama  Islam.  Pengelompokan  yang  ada  lebih bernuansa persaingan politis level desa.
Dari diskusi dengan masyarakat dan juga guru-guru, nampaknya mempunyai  tokoh  yang  direkomendasikan  untuk  dapat  menjadi perwakilan mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyrakat baik yang berasal dari Pemerintah maupun yang berasal dari perusahaan. Adapun tokoh-tokoh yang dianggap mampu dan bisa dipercaya adalah: Aliansyah, Buhari,  Syahrin,  Mahing,  Maskaben,  dan,  Yan  Bima.  Keenam  orang  ini adalah orang-orang yang mampu menjembatani dua kelompok yang ada dalam masyarakat dan menjadi pintu masuk kepada masyarakat luas.
Pendekatan  yang  dilakukan  untuk  merencanakan  hingga melaksanakan sebuah program pemberdayaan untuk Desa Haragandang
sejogyanya  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  terlebih  dahulu kepada  para  tokoh  seperti  yang  disebutkan  diatas.  Para  tokoh  ini selanjutnya  dipersilahkan  untuk  mengkomunikasikannya  kepada masyarakat  dan  seterusnya  dikomunikasikan  kepada  perangkat  desa. Proses pengambilan keputusan dimana perangkat desa mesti ikut, harus dipastikan  melibatkan  tokoh  masyarakat  tadi.  Pelibatan  mereka  secara aktif  dalam  tahapan  perencanaan  hingga  pelaksanaan  akan  membantu lancarnya program.
Sama  halnya  dengan  desa  lainnya,  karena  desa  ini  adalah  desa paling  ujung,  mereka  sangat  mendambakan  jalan  yang  fungsional sepenuhnya baik pada musim kemarau ataupun musim hujan, sehingga mereka dapat dengan cepat dan lancar pergi dan pulang ke Haragandang. Telpon  seluler  nampaknya  adalah  alat  komunikasi  yang  dimiliki  umum oleh  masyrakat,  walaupun  penggunaannya  didesa  hanya  sebatas  untuk mendengarkan musik atau membuat foto. Oleh karenanya penduduk desa ini  sangat  mendambakan  adanya  Tower  Telkomsel  sehingga  mereka dapat  berkomunikasi  dengan  lancar  dengan  kerabat  yang  ada  di  desa Lahei dan juga desa lainnya. Instalasi air bersih sangat didambakan oleh masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat.  Selain itu  untuk  pengembangan  pendidikan  sangat  diperlukan  bantuan penggajian untuk guru tidak tetap (GTT) yang ada serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, terutama perpustakaan

## PENUTUP Kesimpulan
Dari kajian permasalahan yang dilakukan di empat desa yang masuk dalam wilayah kerja PT.Salamander Energy yaitu Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karendan  dan  Desa  Haragandang  dapat  diberikan  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Masyarakat  di  empat  desa  mengetahui  dengan  baik  hak-hak  yang  dapat mereka  dapatkan  dari  keberadaan  usaha  perusahaan  yang  melakukan ekploitasi  sumberdaya  alam  disekitar  desa  mereka.  mereka  telah  akrab dengan perusahaan-perusahaan HPH, dan selama itu mereka mendapatkan berbagai  bantuan  dari  HPH  dimaksud.  Seiring  dengan  masuknya  usaha pertambangan  terutama  Batubara  disekitar  wilayah  kerja,  khususnya  PT. Salamander  Energy  (Bangkanai)  LTD,  yang  bergerak  dalam  usaha  gas diharapkan  akan  memberi  manfaat  dalam  program  pemberdayaan masyarakat.
b. Hadirnya  perusahaan  PT.Salamander  Energy  diharapkan  akan  dapat memberikan  kontribusi  yang  positip  bagi  perekonomian  masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan juga  memberikan  manfaat  sosial  lainnya  melalui  kegiatan  community development  atau  nama  lainnya  yang  bertujuan  untuk  membantu pengembangan masyrakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono,  S.  R.  2010.  Corporate  Social  Responsibility  Teori  Dan  Praktik.  Kata Pengantar  untuk  buku  karangan  Suparnyo.H.S.  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Kasali  R.  2007.  Kajian  Stakeholders  Dalam  Corporate  Communication,  tersedia http://komunikasi.us/index.php/course/strategic-corporate- communication/2049-kajian-stakeholders-dalam-corporate- communication
Kementrian Pekerjaan Umum, 2010, PNPM Madiri Perkotaan, Pemetaan Sosial. Menteri  Pekerjaan  Umum,  2013,  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor.05/PRT/M/2013  tentang  Pedoman  Pemetaan  Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum.
SKK  Migas  ,  2012.  Pemetaan  Sosial  Daerah  Penghasil  Migas. Available  at http://migas.bisbak.com/pengantar.html
Suharto,  Edi.  2013.  Metode  dan  Teknik  Pemetaan  Sosial.  Available  at http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_18.htm
Rujito, B & Famiola. M. 2013. Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial, Rekayasa Sains Bandung.
Rusan, A, Nasir D, Takari D, dan Sintani, L. 2014. Pendapatan Petani Karet di Provinsi Kalimantan  Tengah.  Kerjasama  Dinas  Perkebunan  Provinsi kalimantan  Tengah  dengan  Pusat  Penelitian  Lingkungan  Hidup, Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya.
Sitepu,  Andre  Christian  dan  Hasan  Sakti  Siregar.  (2009).  Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi  Sosial  dalam  Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi 19 Tobing . L (2013) Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan- hukum-corporate-social-responsibility
Utama, S. 2007. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. http://www.ui.edu
Widiyanto. A. E.. 2015. CSR dan UU Desa, terdapat http://www.academia.edu/ 7664437/CSR_DAN_UU_DESA
Zaki.  Ar.  Hakim  A  dan  Nurani  F.  2013.  Dampak  Sosial  Ekonomi  Pertambangan Minyak  Dan  Gas  Banyu  Urip  Kabupaten  Bojonegoro  (Studi  Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (Jap ), Vol 1, No.2, Hal. 1-7.