Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5008/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Kotamobagu
Hamdi Gugule 1* , Romi Mesra 2*
Universitas Negeri Manado 12 Article Info Abstract Article history: Received : 24 March 2023 Publish : 27 March 2023 In the implementation of the development that has been going on for 3 (three) years, the leadership of the first elected Mayor/Deputy Mayor of the people, feels the need to do a study of people's perceptions in seeing the implementation of development, both physical development and non- physical development. (planning aspect). The purpose of carrying out this activity is to find out how the public perception of the implementation of development in Kotamobagu City. The data collection  techniques  are  in  the  form  of  pre-surveys,  field  observations,  interviews,  and questionnaires.  The  results  of  the  study  are  the  characteristics  of  respondents,  responses  to development changes (progress), prominent development classifications, development programs that need to be developed in the future, development of regional economic growth centers and development of modern markets, and order and arrangement of beautiful and green cities
Keywords: Public Perception, Development Implementation, Kotamobagu City
Article Info Abstrak Article history: Diterima : 24 Maret 2023 Publish : 27 Maret 2023 Dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  telah  berjalan  selang  3  (tiga)  tahun)  kepemimpinan Walikota/Wakil  Walikota  pilihan  rakyat  yang  pertama,  merasa  perlu  dilakukan  studi  terhadap persepsi masyarakat dalam melihat implementasi pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan non fisik. (aspek perencanaan). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  berupa  pra  survey,  observasi  lapangan, wawancara,  dan  angket.  Hasil  penelitian  yaitu  karakteristik  responden,  tanggapan  terhadap perubahan  (kemajuan)  pembangunan,  klasifikasi  pembangunan  yang  menononjol,  program pembangunan yang perlu dikembangkan ke depan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan pasar`modern, dan penertiban dan penataan kota indah dan hijau.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Romi Mesra Universitas Negeri Manado Email: romimesra@unima.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nasional di Indonesia [1], sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat  yang  adil  dan  makmur  [2].  Pencapaian  cita-cita  tersebut  dilaksanakan  secara sisitematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena  dan  dinamika  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  masyarakat  [3].  Keberhasilan pelaksanaan  pembangunan  tergantung  pada  pemilihan  tujuan  yang  akan  dicapai  dengan  cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut [4].
Agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari para aparat pelaksana pembangunan [5].  Koordinasi  [6]  sebagai  salah  satu  cara  untuk  untuk  mempersatukan  usaha  dari  setiap penangung  jawab  pelaksanaan  pembangunan  atau  unit  kerja  yang  ada  disuatu  daerah  guna menggalakan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan [7], sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu derah dapat tercapai [8].
Koordinasi  merupakan  salah  satu  yang  dapat  dilakukan  untuk  menyelaraskan  berbagai pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  agar  tidak  terjadi  kekacauan,  percekcokan,  kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai  dari  tingkat  bawah  sampai  pada  tingkat  atas,  sehingga  terdapat  kerjasama  yang  terarah
dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan [9].Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan  memberikan  penjelasan,  bimbingan  atau  nasihat  [10].  Penetapan  mekanisme  dalam  suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis [11].
Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta  konflik  yang  merusak  [12].  Pengkoordinasian  dimaksudkan  agar  para  aparat  pelaksana pembangunan  mengkoordinir  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lain  yang  dimiliki  [13]. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan  pembangunan  untuk  menyusun  berbagai  sumber  daya  yang  ada  dalam  mencapai suatu tujuan [14].
Dalam  pembangunan  dibutuhkan  strategi  yang  tepat  agar  dapat  lebih  efisien  dari  segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil [15]. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela pihak  mampu  berperan  secara  optimal  dan  sinergis.  Seperti  yang  diamanatkan  dalam  UU  No. 32/2004, tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaanya harus berorientasi kebawah dan melibatkan  masyarakat  luas,  melalui  pemberian  wewenang  perencanaan  pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, dengan cara ini akan mampu menyerap partisipasi masyarakat hingga  pembangunan  yang  dilaksanakan  dapat  memberdayakan  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat banyak [16].
Untuk  mencapai  keberhasilan  pembangunan  hendaknya  memperhatikan  berbagai  aspek atau hal-hal yang berkaitan, diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan [17].  Asumsi  para  pakar  yang  berpendapat  bahwa  semakin  tinggi  kepedulian  atau  partisipasi masyarakat  pada  proses-proses  perencanaan  akan  memberikan  output  yang  lebih  optimal  [18]. Semangkin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan akan dicapai [19].
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  indikator utama  dan  menentukan  keberhasilan  pembangunan  [20].  Hal  ini  menunjukkan  partisipasi masyarakat dan pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan [21].  Pendapat  atau  teori  tersebut  secara  rasional  dapat  diterima,  karena  secara  ideal  tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya [22].
Menurut Conyers [23], terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat  penting  dalam  pembangunan,  yaitu  :  Pertama,  partisipasi  merupakan  suatu  alat  guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya  program  pembangunan  serta  proyek-proyek  akan  gagal.  Kedua,  yaitu  bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri [24].
Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama [25], serta kemungkinan besar akan banyak sekali  pihak-pihak  yang  menentang  pembangunan  itu.  Defenisi  partisipasi  yang  berlaku  di kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk  mendukung  secara  mutlak  program-program  pemerintah  yang  dirancang  dan  ditentukan tujuannya oleh pemerintah [26].
Aparatur perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hirarkis dalam menyeleksi pembangunan pedesaan pada prakteknya. Di dalam proses pembangunan itu terlihat ada satu hal yang  terjadi  dalam  interaksi  antara  para  pelaksana  pembangunan  dan  rakyat,  yaitu  tentang bagaimana para aparat pembangunan melihat usulan-usulan pembangunan. Dalam pikiran para aparat pelaksana terdapat “hierarki proyek pembangunan” tersebut, dimana proyek yang datang
dari pemerintahan dan proyek yang direncakanan pemerintahan adalah benar-benar proyek yang mencerminkan “kebutuhan rakyat”, dan karena merupakan kebutuhan maka proyek pemerintah itu harus dilaksanakan. Sedangkan apa yang diusulkan oleh rakyat hanya merupakan “keinginan”, bukan mencerminkan hal yang benar-benar harus ada. Karena merupakan keinginan, maka pada umumnya proyek-proyek yang diusulkan oleh rakyat selalu akan diganti dengan usulan-usulan proyek yang digolongkan sebagai proyek “kebutuhan” dan memperoleh prioritas rendah.
Selanjutnya,  menurut  Soetrisno  [27]  yang  menjadi  permasalahan  dari  segi  sosial  politik dalam  pelaksanaan  pembangunannya  pada  negara  sedang  berkembang  termasuk  Indonesia, adalah  munculnya  suatu  gejala  dimana  pemerintah  menempatkan  pembangunan  bukan  lagi sebagai pekerjaan rutin suatu pemerintah, melainkan telah diangkat kedudukannya sebagai suatu ideologi baru dalam negara. Perubahan ini mempunyai segi positif dan negatif. Aspek positifnya adalah  dengan  dijadikannya  pembangunan  sebagai  suatu  ideologi  dalam  suatu  negara,  maka pembangunan akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan pelestariannya harus dijaga oleh semua warga negara. Dengan kata lain, pembangunan harus dihayati oleh semua warga negara, seperti kita menghayati ideologi negara. Akan tetapi karena pembangunan telah menjadi sebuah ideologi, maka pembangunan itu telah menjadi sesuatu yang suci sehingga tidak bebas untuk dikritik, lebih-lebih untuk dikaji ulang guna mencari alternatifnya [28].
Di  Indonesia  pendekatan  pembangunan  dengan  mengikutsertakan  warga  mulai  tumbuh pada  awal  pelita  VI  yang  ditandai  dengan  munculnya  program-program  penanggulangan kemiskinan  yang  menggunakan  pola  atau  skema  tindakan  serangan  langsung  yang  lebih subtansial  terhadap  permasalahan  [29].  Contoh  skema  tindakan  yang  dimaksud  antara  lain kegiatan–kegiatan seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penerapan Inpres Desa Tertinggal.
Ada  beberapa  tujuan  dari  keikutsertaan  warga  secara  langsung  dalam  tindakan  program yaitu,  Pertama,  agar  bantuan  efektif  karena  sungguh-sungguh  sesuai  dengan  kehendak, kemampuan  dan  kebutuhan  sendiri.  Kedua,  meningkatkan  keberdayaan  mereka  dengan pengalaman  dalam  melakukan  perencanaan,  melaksanakan,  dan  mempertanggung-jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya [30].
Begitu  juga  setelah  desentralisasi  menjadi  sebuah  keputusan  pemerintah,  yang  artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah  daerah  sebaiknya  menjadikan  momentum  ini  sebagai  peluang  untuk  dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada dalam  masyarakat  ke  dalam  sebuah  wujud  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  (simbiosis mutualisme).
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana menurut pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 Kabupaten/Kota pada disebutkan bahwa lingkup kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas [31]:
1. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
3. Penanggulangan Masalah Sosial
4. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
5. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang
8. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil
9. Pelayanan Dalam Penanaman Modal
10. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
11. Pengembangan dan Pelestarian Budaya
12. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah : Induk, Tetangga, Provinsi dan Pusat. Kecenderungan  untuk  menerapkan  prinsip  desentralisasi  membuat  daerah-daerah  lebih
memperhatikan  aspirasi  masyarakat  lokal  dalam  pembangunan  daerah.  Fokus  perhatian pemerintah  (eksekutif)  pun  mulai  memberikan  peluang  yang  sangat  besar  untuk  munculnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Secara  eksplisit  ditegaskan  bahwa  penerapan otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah [32].
Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Bab  II  pasal  2  ayat  4  disebutkan    bahwa    Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  bertujuan untuk [33]:
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin  tercipatanya  integrasi,  sinkroniasasi,  dan  sinergi  baik  antar  daerah,  antar  ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan.
Undang-undang  tersebut  secara  jelas  menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  dari  sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan.  Artinya  adalah  bahwa  sistem  perencanaan  pembangunan  menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif [34].
Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah  terdapat  5  ruang  lingkup  perencanaan  daerah,  yaitu  :  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Rencana  Strategis  Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan [35].
Berdasakan uraian yang melatari pemikiran di atas maka dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan selang 3 (tiga) tahun) kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota pilihan rakyat yang  pertama,  merasa  perlu  dilakukan  studi  terhadap  persepsi  masyarakat  dalam  melihat implementasi  pembangunan,  baik  pembangunan  secara  fisik  maupun  pembangunan  non  fisik. (aspek perencanaan).

## 2. METODE PENELITIAN
Studi  ini  pada  dasarnya  merupakan  kajian  kebijakan  [36],  karena  hasilnya  diharapkan mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kota kotamobagu. Secara metodologis    penelitian  ini  bersifat  eksploratif  kualitattif  [37],  dalam  arti  bahwa  penelitian  ini berupaya  menggali  dan  menemukan  sampai  sejauh  mana  dan  seperti  apa  persepsi  masyarakat Kota  Kotamobagu  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  3  (tiga)  tahun  terakhir.  Disamping  itu penelitian  ini  berupaya  juga  untuk  menggambarkan  secara  detail  kondisi-kondisi  nyata  yang ditemukan dilapangan baik melalui hasil pengamatan maupun melalui kuesioner yang diedarkan kepada responden.
Juga  yang  dianggap  urgen  dalam  pengumpulan  data  ini  adalah  penggunaan  metode kualitatif  melalui  proses  penelusuran  wawancara  kepada  para  informan  guna  mendapatkan penjelasan dan pengungkapan  menurut hati nurani mereka dan kondisi emik yang mereka rasakan (fenomenologis),  terhadap program pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan  di  Kota  Kotamobagu.  Kajian  ini  secara  sosiologis  mengunakan  pula  metode verstehen dengan tujuan mencari makna terhadap persepsi masyarakat yang berkembang di Kota kotamobagu saat ini.
Teknik pengumpulan data berupa pra survey, observasi lapangan, wawancara, dan angket
[38].  Pra  Survay,  teknik    ini  digunakan  untuk  pengumpulan  data  awal  dilapangan  untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik responden  dan pola  sebaran   ditingkat kecamatan dan  desa..  Dengan  data  awal  ini  akan  ditentukan  kemudian  mengenai  langkah-langklah  dalam penyusunan  prioritas  pengumpulan  data.  Observasi  Lapangan,  teknik  ini  digunakan  oleh  tim penyusun sekaligus tim studi untuk turun secara langsung dilapangan dalam proses pengamatan tentang perkembangan karakter dan permasalahan pembangunan. Tim akan mendatangi sumber- sumber yang dapat memberikan keterangan dan informasi tentang program pembangunan.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan dan responden  yang  memahami  tentang  keadan    dan  sistuasi  pembangunan  di  Kota  di Kotamobagu.  Angket  atau  kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang  disusun  berdasarkan variabel  dan  indikator  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap  pelaskanaan  pembangunandi Kota Kotamobagu. Teknik ini menjadi alat utama pengumpul data dari 160 responden yang tersebar di 32 desa/kelurahan diKota Kotamobagu.
Berdasarkan pada tujuan penelitian yang diangkat dalam studi ini, maka analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola penafsiran berdasarkan persepsi dari masyarakat. Semua data yang diperoleh dari lapangan khususnya pada kuaesioner yang diedarkan akan dikategorikan berdasarkan sifat dan karakter dari substansi pokok penelitian yang kemudian dibuatkan dalam bentuk tabel dan diberikan penafsiran. Disamping itu terhadap data-data  yang  digali  dengan  pendekatan  eksploratif  akan  disajikan    dalam  uraian  untuk mendukung penarikan kesimpulan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bagi daerah  terdapat  5  ruang  lingkup  perencanaan  daerah,  yaitu  :  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Rencana  Strategis  Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down - bottom up guna terjadinya  sinkronisasi  antara  masing-masing  proses  perencanaan,  yang  kemudian dimimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.
Manfaat yang diharapkan dari Kajian Persepsi masyarakat terhadap pembangunan di Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:
a. Sebagai  acuan  dalam  program  perencanaan  pembangunan  kedepan  terutama  berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan dan implementasi program pembangunan di kota kotamobagu.
b. Dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dan  rujukan  serta  pertimbangan    dalam  menyusun anggaran pendapatan belanja daerah, karena memuat berbagai masukkan terhadap perbaikan pembangunan serta arah kebijakan pemerintahan di Kota Kotamobagu
c. Menjamin adanya perbaikan perencanaan terhadap  kebijakan pengembangan pembangunan karena  merupakan  komitmen  pemerintah.serta    Menjamin  konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan pembangunan kota
Setelah  melakukan  penelitian  maka  peneliti  mendapatkan  beberapa  temuan  berkaitan dengan  persepsi  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  Kota  Kotamobagu,  sebagai berikut:

## 1. Karakteristik Responden
Responden yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah   165 responden yang  terdiri  dari  5  tokoh  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  untuk    memberikan pandangan  sekaligus  penilaian terhadap  program  pembangunan  yang  dilaksanakan di  Kota kotamobagu.  Dari  aspek  keterwakilan  perempuan  ditetapkan    30%  atau  sekitar  50  orang sedangkan  sisanya  adalah  responden  pria.  Dari  segi  pendidikan  responden    sebagai  besar berpendidikan Sekolah menengah Atas (SMA sekitar 62,2%) sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggii sekitar 20%, lainnya  17,8% adalah SMP dan sebagian kecil SD.

## 2. Tanggapan terhadap Perubahan (Kemajuan) Pembangunan
Dari  semua  responden  mengemukakan  bahwa  terjadi  perubahan  kemajuan  dalam pembangunan  secara  signifikan  dan  hal  ini  menurut  responden  sangat  baik  dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Sebagai perbandingan yaitu sebelum adalah pemekaran di  kota  kotamobagu  jalan-jalan  yang  ada  di  pusat  kota  belum  ada  yang  diperbaiki  seperti dengan  kondisi  sekarang  ini.  Disamping  itu  sambutan  masyarakat  terhadap  program pembangunan juga termasuk positif, hal ini terlihat dari dukungan terhadap pelebaran jalan tanpa meminta ganti rugi bagi pemerintah.
3. Klasifikasi Pembangunan yang Menononjol
Masyarakat  menilai  bahwa  (100%)    pembangunan  yang  sangat  berpengaruh  langsung terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat adalah pembuatan jalan. Pelbaran jalan menurut masarakat    sangat  memudahkan  bagi  mereka    dalam  kegiatan  perekonomian  dan  kegiatan sosial.  Disamping itu  masyarakat   menilai  bahwa    pembangunan  dalam  bidang  pendidikan dan  pembangunan  dalam  bidang  kesehatan  terutama  dengan  beroperasinya  Rumah  Sakit Umum Kota Kotamobagu yang terletak di Desa Pobundayan,  juga termasuk dalam kegiatan yang menonjol dalam pembangunan tiga tahun berjalan pemeritahan Kota kotamobagu.
4. Program Pembangunan yang Perlu dikembangkan ke Depan
Dari  keseluruhan  responden  penelitian  menilai  mengenai  program  pembangunan  yang akan  diimplementasikan  kedepan    bervariasi  yaitu  untuk  pembangunan  bidang  pertanian 24,24%,  untuk  pembangunan  pendidikan  36,36%,  untuk  pembangunan  bidang  kesehatan 30,30%  sedangkan    untuk  pembangunan bidang  lainnya  seperti  pemberdayaan  perempuan. Menyimak  jawaban  tersebut  ternyata  bahwa  persepsi  masyarakat  untuk  kegiatan pembangunan  kedepan  lebih  cenderung  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  pertanian. Khususnya  untuk  pertanian  berkaitan  dengan  kedudukan  Kota  kotamobagu  sebagai  urban, maka untuk bidang pertanian masih tetap dipertahankan karena dari aspek lingkungan kondisi ini  berhubungan  dengan  terpeliharanya  daerah  resapan  air.  Juga  dalam  tata  ruang  wilayah Kota  Kotamobagu  dan  RPJPD  kota  kotamobagu  masih  ditegaskan  bahwa  untuk  areal pertanian khususnya sawah masih dipertahakan 20 tahun kedepan.
5. Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  dan  pembangunan Pasar`Modern
Kedudukan Kota Kotamobagu yang diapit oleh empat Kabupaten Bolaang Mongondow raya,  sangat  menguntungkan  secara  ekonomi,  dan  hal  ini  disadari  oleh  masyarakat  Kota Kotamobagu. Dari seluruh responden, 97 % menyatakan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota sangat setuju terhadap pembangunan pasar`modern. Sedangkan 3% meyatakan  dipertimbangkan.    Dari  data  tersebut  maka  proses  pembangunan  dan pengembangkan  ekonomi  Kota  Kotamobagu  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  Kota Kotamobagu..
6. Penertiban dan penataan Kota Indah dan Hijau.
Penertiban  dalam  keindahan  Kota  Kotamobagu  telah  dilaksanakan  pada  saat  Kota kotamobagu  mendapat  penghargaan  adipura  dari  pemerintah  pusat.  Untuk  penataan  ini khususnya  yang  berkaitan  dengan  penataan  lalulintas  bentor  masyarakat  mengemukakan sangat setuju. Penataan dimaksud untuk menghindari kemacetan dan kesemrautan lulintas di pusat Kota.  Pemerintah Kota tidak bermaksud untuk menghilangkan jenis kendaraan bentor di Kota Kotamobagu, hanya menata lulintas di sektor-sektor jalan tertentu.
Dari  keseluruhan  tanggapan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  persepsi masyarakat terhadap pembangunan Kota Kotamobagu 3 tahun berjalan pemerintahan Kota, ternyata  disambut  positif  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari  beberapa  jawaban  yang dikemukakan oleh anggota masyarakat mulai dari pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan,  serta    penataan  potensi  ekonomi  masyarakat.  Juga  yang  berkaitan  dengan transportasi  terutama  penataan  mendapat  sambutan  yang  baik  dari  masyarakat.  Jika dibandingkan kondisi awal Kota Kotamobagu pada saat dimekarkan  terdapat perbedaan yang besar  tentang  pelaksanaan  pembangunan.    Tanggapan  masyarakat  mengenai  pembangunan
pasar tradisional di Desa Poyowa Becil dan Desa Genggulang pada dasarnya didukung oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi konsentrasi lalulintas diperkotaan  serta terjadi  pengembangan  potensi  secara  ekonomi  antara  Kotamobagu  bagian  Utara  dan Kotamobagu bagian selatan.
Disamping pembangunan secara fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Kota juga mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu seperti perencanaan  sosial  untuk  mengantisipasi  masalah-masalah  sosial  seperti  kemiskinan  kota, pengangguran serta  masalah yang berkaitan dengan adat dan budaya daerah.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang persepsi masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  Kota  Kotamobagu,  sebagai  berikut: karakteristik responden, tanggapan terhadap perubahan (kemajuan) pembangunan, klasifikasi pembangunan yang menononjol, program pembangunan yang perlu dikembangkan ke depan, pengembangan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  regional  dan  pembangunan  pasar`modern,  dan penertiban dan penataan kota indah dan hijau.

## 5. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk  melakukan  pengembangan  penelitian  berkaitan  sejauhmana  efektifitas  program  KKN MBKM ini terutama terhghadap masyarakat, sekolah, perkantoran atau dimanapun mahasiswa ditempatkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang telah mensupport saya dalam penelitian artikel ini dan dalam merampungkan artikel ini. Selanjutnya terimakasih kepada tim peneliti mner Romi Mesra yang sangat membantu dalam menyelesaikan artikel ini serta kepada semua mahasiswa yang ikut terlibat dalam penelitian maupun penyelesaian artikel ini.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Y.  D.  A.  Santie,  R.  Mesra,  and  R.  Rahayu,  “THE  EFFECTIVENESS  OF  THE  USE  OF  RPP  BY FIELD PRACTICE TEACHERS (PL) IN THE LEARNING PROCESS AT THE STATE HIGH SCHOOL OF 1 TONDANO,” JUPE J. Pendidik. Mandala, vol. 7, no. 4, 2022.
[2]  M.  Imbar  and  R.  Mesra,  “Faktor-Faktor  Krusial  dalam  Manajemen  Pembelajaran  Sejarah  di  Masa Pandemi (Studi Pada Jurusan Pendidikan Sejarah Unima),” J. Ilm. Mandala Educ., vol. 8, no. 3, pp. 2174–2184, 2022, doi: 10.36312/jime.v8i2.3672/http.
[3]  Y.  D.  A.  Santie,  R.  Mesra,  and  P.  R.  Tuerah,  “Management  of  Character  Education  (Analysis  on Students at Unima Sociology Education Study Program),” vol. 473, no. Icss, pp. 184–187, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.201014.041.
[4] H. Gugule, R. Mesra, K. K. Peran, P. Pengembangan, P. Masyarakat, and I. Tanaman, “Peran Program Pengembangan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (  PPM  )  Dalam  Inovasi  Tanaman  Coklat  Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow,” vol. 7, no. 4, pp. 816–822, 2022.
[5] Irwan. Romi Mesra. dkk, PENGANTAR SOSIOLOGI UMUM: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2019.
[6] R. Mesra, “Patterns Of Social Adaptation of Boarding Students With Local Communities in Gunung Pangilun Village , North of Padang Sub-District , Padang City,” 2023.
[7] F. H. Mamonto and R. Mesra, “Persepsi Mahasiswa FISH UNIMA tentang Implementasi Materi Mata Kuliah dalam Pembentukan Karakter dan di Kehidupan Sosial,” vol. 9, no. 1, pp. 382–391, 2023, doi: 10.58258/jime.v9i1.4603/http.
[8] Y. Daniel, A. Santie, H. Gugule, Y. H. Wenno, R. Mesra, and X. Y. Wood, “Tantangan Mahasiswa Kkn  Mbkm  Program  Studi  Sosiologi  Unima  Dalam  Mengajar  Di  Smas  Pgri  Rurukan  Tomohon Timur,” vol. 8, no. 1, pp. 152–157, 2023.
[9] R. Mesra, E. Erianjoni, and F. Eriyanti, “The social meaning of money in social interaction of boarding students,” in International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology, 2018, no. 1978, pp. 43–50. doi: 10.29210/201816.
[10]  Y.  D.  A.  Santie,  R. Mesra,  and  P.  R. Tuerah,  “Management  of Character  Education (Analysis  on
Students  at  Unima  Sociology  Education  Study  Program),”  in  3rd  International  Conference  on Social Sciences (ICSS 2020), 2020, vol. 473, no. Icss, pp. 184–187. doi: 10.2991/assehr.k.201014.041.
[11]  C.  Manoppo,  H.  Gugule,  and  Y.  D.  A.  Santie,  “Pola  Asuh  Orang  Tua  Pada  Anak  Putus  Sekolah Keluarga  Buruh  Di  Kelurahan  Kolongan  Akembawi  Kecamatan  Tahuna  Barat,”  J.  Paradig.    J. Sociol. Res. Educ., vol. 1, no. 2, pp. 31–34, 2021, doi: 10.53682/jpjsre.v1i2.735.
[12]  M.  K.  Tupamahu,  K.  H.  Tupamahu,  R.  Amnah,  and  R.  Rauf,  Abd,  Mesra,  “The  Existence  and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4 . 0 Industrial Revolution Era,” IJECA (International J. Educ. Curric. Appl., vol. 5, no. 3, pp. 262–273, 2022.
[13] R. Mesra, A. Waldi, W. Wijaya, and Y. Melia, “Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNIMA Ketika Pembelajaran Online,” vol. 8, no. 3, pp. 2056–2067, 2022, doi: 10.36312/jime.v8i2.3586/http.
[14] H. G. B and R. Mesra, Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency, no. 22. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
[15] M. F. Hidayat and R. Mesra, “Peran Anak Muda Setempat dalam Budaya Goba-Goba di Nagari Bidar Alam,  Solok  Selatan,”  Ideas  J.  Pendidikan, Sos.  dan  Budaya,  vol. 8,  no. 3,  p. 1117,  2022,  doi: 10.32884/ideas.v8i3.949.
[16] R. M. Hamdi Gugule, “Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkar tambang kabupaten bolaang mongondow,” J. Paradig. J. Sociol. Res. an Educ., vol. 3, no. 1, pp. 51–58, 2022.
[17] V. E. T. S. B and R. Mesra, Social Solidarity Between Fish Sellers in the 66 Bahu Traditional Market Manado City. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
[18] A. S. Romi Mesra, Rus Yandi, Rifka Zuwanda, Basrial Zuhri, “PERSEPSI MASYARAKAT BIDAR ALAM TENTANG PENERAPAN PERDA,” J. Ilmu Sos. dan Pendidik., vol. 6, no. 4, 2022.
[19]  H.  Gugule  and  R.  Mesra,  “Analisis  Sosiologis  Terhadap  Video  Viral  Tiktok  tentang  Penegakan Hukum  di  Indonesia,”  Ideas  J.  Pendidikan,  Sos.  dan  Budaya,  vol.  8,  no.  3,  p.  1071,  2022,  doi: 10.32884/ideas.v8i3.956.
[20] Y. D. A. S. B, R. Fordatkosu, A. R. Umaternate, and R. Mesra, The Role of the Village Consultancy Board in Infrastructure Development in Fursuy Village , Selaru District , Maluku Tenggara Barat. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
[21] M. I. B and R. Mesra, Optimizing the Role and Function of Teachers in History Learning in the Time of the Covid 19. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-35-0.
[22] Y. R. Lembang, L. Maryam, and H. Gugule, “Budaya gotong royong etnis toraja dalam membangun rumah  adat  tongkonan  di  lembang  bau  bullian  massa’bu,  kecamatan  sangalla’,  kabupaten  tana toraja,” J. Paradig. J. Penelit. dan Pendidik. Sosiol., vol. 1, no. 1, pp. 20–24, 2020.
[23] A. T. Wan, R. A. Conyers, C. J. Coombs, and J. P. Masterton, “Determination of silver in blood, urine, and tissues of volunteers and burn patients,” Clin. Chem., vol. 37, no. 10, pp. 1683–1687, 1991.
[24] R. Mesra, A. Waldi, R. Rahayu, and M. E. Puteri, “Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam,” Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya, vol. 8, no. 3, p. 789, 2022, doi: 10.32884/ideas.v8i3.911.
[25] R. Mesra, R. Yandi, R. Zuwanda, B. Zuhri, and A. Sikumbang, “Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No . 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan,” vol. 6, no. 4, pp. 2352–2359, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i4.3706/http.
[26]  F.  K.  dan  H.  G.  Nikita  Maria  Fenny  Sumarauw,  “KENDALA  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  JALAN  TERHADAP  KONDISI  EKONOMI  DI  KELURAHAN MAKALONSOUW,” J. Paradig. J. Sociol. Res. Educ., vol. 2, no. 2, pp. 120–124, 2021, [Online]. Available: https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1690
[27] C. Wong, F. Blottner, J. Payne, and M. Soetrisno, “Implementation of a parallel algorithm for thermo- chemical  nonequilibrium  flow  simulations,”  in  33rd  Aerospace  Sciences  Meeting  and  Exhibit, 1995, p. 152.
[28] Z. H. S. B, D. Sengkey, V. E. T. Salem, and R. Mesra, Parents Perception on Kawasaran Dance in Tondei Village South Minahasa District. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069- 35-0.
[29]  H.  N.  Soegiarto  and  V.  Moeljarto,  “Debitur  potensial  di  pedesaan  Jawa:  kasus  penerimaan
masyarakat terhadap aktivitas pelepas uang,” Prism., pp. 55–69, 1994.
[30]  G.  Kartasasmita,  Pembangunan  untuk  rakyat:  memadukan  pertumbuhan  dan  pemerataan.  Cides, 1996.
[31]  H. Gugule, R. Mesra, and S. Fathimah, “The Role of Social Media  In The Election of Regional Heads in South of Solok,” vol. 02017, pp. 0–3, 2022.
[32] R. Mesra, M. Lamadirisi, and S. Fathimah, “Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa,” J. Socius J. Sociol. Res. Educ., vol. 8, no. 2, p. 73, 2021, doi: 10.24036/scs.v8i2.227.
[33] R. Ramadani, “Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,”  Al-Qanun  J.  Kaji.  Sos.  dan Huk. Islam, vol. 1, no. 4, pp. 402–415, 2020.
[34] R. Mesra, M. F. Hidayat, V. E. T. Salem, and T. Tanase, “Lecturer Creativity in the Use of Online Learning Media at Manado State University,” IJECA (International J. Educ. Curric. Appl., vol. 5, no. 3, 2022.
[35]  R.  Mesra,  “Implementation  of  Online  Learning  Via  YouTube  Media  in  Unima  Sociological Education Study Program,” vol. 01021, 2022.
[36]  M.  U.  Fithriyyah,  “Studi  Implementasi  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  (KLA)  di  Kota  Pekanbaru,” Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm., vol. 9, no. 2, pp. 154–171, 2017.
[37] M. Zaemakhrus, “Metode penelitian kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif,” 2020.
[38] I. W. Suastra, “Model pembelajaran sains berbasis budaya lokal untuk mengembangkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal di SMP,” J. Pendidik. dan Pengajaran, vol. 43, no. 2, pp. 8–16, 2010.