e- ISSN : 2580-9199
PLPB  :  Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan DOI     :  http://doi.org/10.21009/PLPB.191.03 DOI :  10.21009/PLPB

## IMPLEMENTASIKEBIJAKAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DI RPTRA UTAMA CENGKARENG JAKARTA BARAT
Netti Herlina 1
1 Suku Dinas Kehutanan kota Administrasi Jakarta Barat Email: netnahulae@yahoo.com

## Abstract
This research was aimed to analyzed how the implementation  of integrated children friendly public area  in,  Cengkareng,  West  Jakarta.  Researcher  used  the  implementation  theory  from  Merilee  S. Grindle which consist of two variables, that was content of policy (Interest Affected, Type of Benefits, Extent  of  Change  Envision,  Site  of  Decision  Making,  Program  Implementer  and  Resources Committed)  and  context  of  policy  (Power,  Interest,  and  Strategy  of  Actor  Involved,  Institution  and Regime Characteristi and Compliance and Responsiveness). The research method used is qualitative research. While the way data collection is done by library study, field observation and interview to informants  that  have  been  predetermined.Based  on  this  research,  the  implementation  of  the integrated public friendly children area for the fulfillment of children’s right s to the environment has been going well.
Keywords: Implementation Policy, Children’s rights, and .Iintegrated public friendly children area

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  berkewajiban  untuk menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya.  Salah  satunya  adalah  dengan memberikan  perlindungan  terhadap  hak anak  yang merupakan salah satu dari Hak Asasi  manusia  (HAM).  Hak-hak  anak menjadi  sesuatu  yang  penting  untuk dipenuhi,  karena  karakter  dan  kualitas pembangunan  suatu  bangsa  dan  negara salah satunya ditentukan oleh pembangunan  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  dimilikinya.  Pembangunan SDM  tersebut  harus  dimulai  sedini mungkin  sejak  masa  kanak-kanak.  Anak- anak  merupakan  asset  bagi  negara  dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan  datang.  Sesuai  dengan  Undang- undang  nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak,  yang  menyebutkan bahwa  anak  merupakan  seseorang  yang belum  berusia  18  tahun  termasuk  anak yang masih berada di dalam kandungan.
Bagaimana  upaya  negara-negara melindungi  anak-anak.  Setelah  20  tahun pelaksanaan  Konvensi  Hak-hak  Anak (CRC),  makin  jelas  bahwa  negara-negara memikul tanggung jawab untuk mensosialisasikan,  menjamin,  menghor- mati, dan memenuhi terwujudnya hak-hak anak  oleh  semua  anggota  masyarakat
nasional dan internasional (Marta Maurás, 2010),  yang  di  dalamnya  ada  kewajiban pemenuhan hak bagi anak-anak.
Akhir-akhir  ini  marak  diramaikan isu mengenai pemenuhan hak-hak seorang anak  yang  tidak  dipenuhi,  antara  lain:  isu kekerasan,  penculikan,  kasus  eksploitasi dan  kekerasan  terhadap  anak.  Salah  satu kejahatan  terhadap  anak  yang  menjadi perhatian  publik  adalah  adanya  kejahatan seksual  terjadi  di  lingkungan  terdekat. Selain itu pemenuhan hak anak dalam hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar  hidup  yang  layak    masih  banyak yang belum terpenuhi.
Faktanya  saat  ini  masih  banyak anak  yang  putus  sekolah  dan  tidak mendapatkan  pendidikan  sedini  mungkin. Masih  rendahnya  layanan  pendidikan  dan perawatan  bagi  anak  usia  dini  saat  ini antara  lain  disebabkan  masih  terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan  pendidikan  dini,  dan  masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk mewujudkan  lingkungan  sosial  yang  baik untuk  mendukung  perkembangan  anak anak  dan  kurangnya  ruang  terbuka  hijau untuk anak.
Selain lingkungan sosial yang baik terhadap  pemenuhan  hak  anak,  ternyata jumlah  ruang  terbuka  hijau  untuk  anak
berpengaruh pula dengan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sandra Bogar dan Kirsten M. Beyer dalam penelitiannya  yang berjudul Green Space,
Violence,  and  Crime (2015)  bahwa ternyata  terdapat  banyak  faktor  yang mempengaruhi  hubungan  antara  ruang hijau,  kejahatan,  dan  kekerasan.Untuk memenuhi  hak-hak  anak  di  lingkungan masyarakat dan memenuhi fasilitas pelayanan  publik  tersebut,  bukan  hanya keharusan  orang  tua,  ataupun  masyarakat itu sendiri, melainkan perlu ada nya peran pemerintah.
Seperti yang ditulis oleh Whitzman  Carolyn,  Worthington  Megan, dan Mizrachi Dana dalam artikelnya yang berjudul Child-Friendly Cities and Children’s    Right  to  the  City mengenai peran prakarsa di tingkat pemerintah Kota Victoria,  Australia  dalam  menangani mobilitas  independent  anak-anak  dalam bermain diruang public tanpa pengawasan orang  dewasa  dan  tanpa  rasa  takut  akan adanya penculikan. Dari hal tersebut dapat dilihat  bahwa  adanya  ruang  terbuka  hijau untuk  anak  sebagai  salah  satu  kawasaan dalam  pemenuhan  hak  anak  perlu  diiringi juga  dengan  peran  orang  dewasa  salah satunya  dalam  peran  pengawasan,  agar
anak  merasa  nyaman.  Dalam  artikel tersebut  dituliskan  bahwa  Kota  Ramah Anak  adalah  praktik  menjanjikan,  karena mereka berfokus pada hak anak atas ruang publik.
Pemerintah  memiliki  kewajiban dalam  menyediakan  ruang  publik  yang dapat  digunakan  anak-anak  untuk  belajar dan  bermain.  Perlu  adanya  kerjasama pemerintah  dengan  pihak-pihak  yang terkait dalam proses pemenuhan hak anak. Dalam jurnalnya Marco Corsi(2002)  yang berjudul The child friendly cities initiative in  Italy menceritakan  tentang  bagaimana inisiatif  pemerintah  pusat,  daerah  dalam bekerjasama membangun kora ramah anak di Italia. Marco Corsi (2002) menyebutkan bahwa  perubahan  yang  paling  signifikan dalam  pembentukan  kelompok  kerja internal dalam dewan kotamadya, menyebabkan  komunikasi  yang  efektif antar  departemen  yang  berkaitan  dengan hak  anak.  Dalam  beberapa  kasus,  banyak sektor mungkin harus berinisiatif langsung dalam  pemberian  layanan  sosial,  gedung sekolah,layanan pendidikan, layanan budaya,  kebijakan  untuk  anak,  kebijakaan dalam  hal    lingkungan,  perencanaan, solidaritas.
Begitupun yang terjadi di Indonesia,  harus  ada  koordinasi  dan
komunikasi  yang  baik  dalam  pemenuhan hak  anak  terhadap  lingkungan.  Namun, jika kita lihat kondisi saat ini adalah masih terdapat  kota-kota  yang  belum  maksimal memenuhi kewajibannya dalam menyediakan  ruang  terbuka  hijau  untuk tempat  anak  dapat  bermain  dan  belajar termasuk  kota  Jakarta.  Padahal  ada  dua alasan  utama  mengapa  pemerintah  harus memprioritaskan  taman  bermain  untuk anak:  pertama,  permainan  penting  untuk perkembangan  anak-anak,  dan  kedua, permainan  bebas  di  ruang  publik  penting untuk  pengembangan  masyarakat  sipil dan,  karenanya,  untuk  demokrasi  (Roger Hart,2002).    Jakarta  adalah  kota  yang sangat  padat  penduduknya.  Maka  sudah seharusnya  Jakarta  sebagai  ibu  kota menyediakan  ruang  terbuka  hijau  yang seimbang  dengan  jumlah  penduduknya. Apalagi  Kota  Jakarta  menjadi  salah  satu Kota  di  Indonesia  yang  ditunjuk    sebagai kota pilot project Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dari Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010 tersebut  dapat  dilihat    bahwa  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  ditunjuk  sebagai salah  satu  Provinsi  pengembangan  KLA. Dalam menyikapi penunjukan tersebut dan
sebagai  sebagai  salah  satu  solusi    untuk memaksimalkan ruang publik  yang masih minim  di  Kota  Jakarta,  KLA  menjadi salah  satu  kebijakan  strategis  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017.
Pengembangan  KLA  di  Provinsi DKI  Jakarta  saat  ini  terdapat  di  Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  dan  Kota Administrasi  Jakarta  Utara.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  tercantum  dalam  Keputusan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 394  Tahun  2011  tentang  Penunjukkan Kota  Administrasi  Jakarta  Pusat,  Kota Administrasi  Jakarta  Utara  dan  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  sebagai pengembangan  KLA.  Dilanjutkan  dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor  736/2013  tentang  penunjukkan Kota  Administrasi  Jakarta  Timur,  Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten  Kepulauan  Seribu  sebagai pengembangan  kebijakan  KLA  serta Keputusan  Gubernur  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  Nomor  1  Tahun  1992/2011 tentang pembentukan gugus tugas KLA di Provinsi DKI Jakarta.
Gugus  Tugas  KLA  Provinsi  DKI Jakarta  mengatur  tentang  tugas  dan  peran
SKPD  serta  lembaga  terkait  untuk menangani  pengembangan  KLA.  Salah satu SKPD yang berperan sebagai leading sector dari program KLA ini adalah Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB) Provinsi  DKI  Jakarta.  Salah  satu  turunan atau  pengembangan  dari  kebijakan  KLA ini adalah program Ruang Publik Terpadu Ramah  Anak  (RPTRA).  Program  ini merupakan langkah strategis yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan  dan  hak  anak  di  Provinsi  DKI Jakarta.  Program  RPTRA  ini  dibuat dengan didasarkan pada Peraturan Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor 196 tahun 2015.
Untuk melihat apakah pelaksanaan program  RPTRA  menimbulkan  dampak atau efek tertentu sesuai dengan fungsinya dibutuhkan  adanya  evaluasi  program. Evaluasi ini memungkinkan untuk merencanakan perbaikan terhadap program  RPTRA  kedepannya.  Maka  dari itu,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitan untuk melihatbagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan RPTRA di  Jakarta Barat. Peneliti memilih RPTRA  Utama  di  kawasan  Jakarta  Barat sebagai  lokus    penelitian  karena  Kota
Administrasi  Jakarta  Barat  merupakan salah satu Kota Administrasi pengembangan  Kota  Layak  Anak  sesuai dengan  Keputusan  Gubernur  Nomor  394 Tahun  2011.  Penulis  memilih  daerah  di RPTRA  Utama  kecamatan  Cengkareng, dikarenakan  daerah  cengkareng  Jakarta Barat  memiliki  jumlah  penduduk  yang padat.  Kepadatan  penduduk  ini  menjadi alasan penulis memilih daerah tersebut,karena kepadatan penduduk diwilayah tersebut belum diimbangi dengan  jumlah  ruang  terbuka  hijau  yang ada.  Di wilayah cengkareng saat ini sudah ada 16 RPTRA, dan penulis tertarik untuk melihat bagaimana implementasu kebijakan  RPTRA  di  RPTRA  Utama Cengkareng.
Implementasi  kebijakan  adalah  suatu cara yang diterapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk dapat mengimplementasikan  kebijakan  publik, ada  dua  pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu langsung  mengimplementasikan  dalam bentuk  program  atau  melalui  formulasi kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai  dari  program,  ke  proyek  dan  ke kegiatan.  Kebijakan  diturunkan  berupa program-program yang kemudian diturunkan  menjadi  proyek-proyek,  dan
akhirnya berwujud pada kegiatan- kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Keberhasilan  sebuah  implementasi kebijakan  publik    menurut    Merilee    S. Grindle  (1980)  dipengaruhi    oleh    dua variabel  besar, yaitu sebagai berikut :
1. Isi kebijakan  (content  of  policy)
Isi  atau  konten  dari  suatu  kebijakan mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Interest  Affected (Kepentingan-
Kepentingan yang Mempengaruhi) Interest  affected berkaitan  dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.  ingin  diketahui  lebih lanjut.
b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)
Pada  point  ini content  of  policy berupaya  untuk  menunjukkan  atau menjelaskan  bahwa  dalam  suatu kebijakan  harus  terdapat  beberapa jenis  manfaat  yang  menunjukkan dampak  positif  yang  dihasilkan
oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak
dilaksanakan.
c. Extent of Change Envision
(Derajat  Perubahan  yang  Ingin Dicapai)
Setiap  kebijakan  memiliki  target yang  hendak  dan  ingin  dicapai. Content  of  policy yang  ingin dijelaskan  pada  pon  ini  adalah bahwa  sejauh  mana  perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan  haruslah  memiliki  skala yang jelas
d. Site  of  Decision  Making (Letak
Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada  bagian  ini  harus  dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan  dari  suatu  kebijakan yang akan diimplementasikan.
e. Program  Implementer  (Pelaksana
Program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan  atau  program  harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
f. Resources  Committed (Sumber- Sumber Daya yang Digunakan) Apakah  sebuah  program  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai. Pelaksanaan kebijakan harus
didukung oleh sumberdaya- sumberdayayang  mendukung  agar pelaksanaannya  berjalan  dengan baik.
2. Konteks  Kebijakan    (context  of implementation)
Sedangkan  konteks  dari  kebijakan menurut  Grindle,  mencakup  hal-hal sebagai berikut:
a. Power,  Interest,  and  Strategy  of
Actor Involved (Kekuasaan,
Kepentingan-Kepentingan, dan
Strategi dari Aktor yang Terlibat) Dalam  suatu  kebijakan  perlu dipertimbangkan  pula  kekuatan atau  kekuasaan,  kepentingan  serta strategi  yang  digunakan  oleh  para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan  suatu  implementasi
kebijakan.  Bila  hal  ini  tidak diperhitungkan  dengan  matang,
sangat besar kemungkinan program yang hendak
diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
b. Institution and
Regime Characteristic (Karakteristik
lembaga  dan  rezim  yang  sedang berkuasa)
Lingkungan dimana suatu
kebijakan  tersebut  dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada
bagian ini ingin dijelaskan karakteristik  dari  suatu  lembaga yang  akan  turut  mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance  and  Responsiveness (Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya
Respon dari Pelaksana)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan  adalah  kepatuhan  dan respon  dari  para  pelaksana,  maka yang  hendak  dijelaskan  pada  poin ini  adalah  sejauhmana  kepatuhan dan  respon  dari  pelaksana  dalam menanggapi suatu kebijakan.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan analisis konbten isi kebijakan dan implementasi kebijakan .
Proses  penelitian    ini  melibatkan upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan pertanyaan  pertanyaan  dan  prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik  dari para partisipan, menganalisis dara  secara  induktif  mulai  dari  tema-tema
yang  khusus  ke  tema-tema  yang  umum, dan menafsirkan makna data.
Penelitian ini juga telah menggambarkan dan menginterpretasi objek  implementasi  kebijakan  RPTRA  di Jakarta Barat  sesuai dengan apaadanya.
Di samping itu, penelitian deskriptif  juga  merupakan  penelitian, dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan  penelitian  atau  hipotesis  yang berkaitan  dengan  keadan  dan  kejadian sekarang.  Mereka  melaporkan  keadaan objek  atau  subjek  yang  diteliti  sesuai dengan apa adanya.
Dalam  melakukan  pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan  beberapa  teknik,  yaitu sebagai berikut:
1. Studi  kepustakaan,  yaitu  pengambilan data  dengan  cara  mempelajari  buku- buku dan dokumen  yang berhubungan dengan  pokokpokok  penelitian.  Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menjaring  data  sekunder  sebagai bahan  referensi  dalam  membantu melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.
2. Penelitian  lapangan  (field  research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan  cara  mengadakan  pengamatan
langsung  ke  objek  yang  diteliti. Melakukan  penelitian  langsung  dapat berguna untuk mengetahui permasalahan  yang  terjadi  sekaligus untuk  memperoleh  data  primer  yang dibutuhkan. Adapun data dan informasi  dikumpulkan  dengan  cara sebagai berikut:
a) Observasi,  yaitu  pengambilan  data atau  informasi  dengan  mengamati langsung  terhadap  objek  yang sedang  diteliti  untuk  mengetahui kondisi  yang  sebenarnya.  Teknik observasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  observasi partisipasi pasif (passive participation), yaitu teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  pengamatan  langsung  ke lapangan.
b) Wawancara  mendalam  (in  depth interview),  yakni  proses  atau upaya yang dilakukan untuk mendapatkan  data  dan  informasi yang  diperlukan  melalui  tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan  dan  berkompeten secara mendalam.Wawancara yang dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah wawancara bebas terpimpin (controlled  interview).  Pendekatan
menggunakan petunjuk umum wawancara  yang  menggunakan beberapa  inti  pokok  pertanyaan yang  akan  diajukan,  yaitu  penulis mengajukan pertanyaan secara bebas  dan  tidak  perlu  ditanyakan secara berurutan. Selain itu penulis bisa  datang  berkali-kali  untuk melakukan wawancara. Sifat wawancara  tetap  mendalam  tetapi dipandu dengan pertanyaan- pertanyaan  pokok  atau  wawancara terarah.
c) Dokumen, yaitu merupakan catatan  peristiwa  yang  sudah berlalu.  Dokumen  yang  digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan  peraturan/  arsip-arsip yang berhubungan dengan penataan ruang dan gambar- gambar lokasi penelitian.
(Creswell, 2010: 293) Dalam penelitian kualitatif, informasi  yang  dibutuhkan  untuk menjawab masalah penelitian diperoleh  melalui  informan.  Yang dimaksud  dengan  informan  menurut Moleong adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi  tentang  situasi  dan  kondisi latar penelitian. (Moleong, 2007: 132).
Situasi  sosial  yang  menjadi penelitian  ini  adalah  implementasi kebijakan  RPTRA  di  RPTRA  Utama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kualitatif.  Dalam  penelitian kualitatif  istilah  sampel  tidak  lazim digunakan. Untuk itu penulis menggunakan istilah informan. Selanjutnya  penunjukkan  informan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini mengikuti  prosedur  sampling  dalam studi kualitatif.
Informan-informan  yang  dipilih berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :
1. PPAPP  Kota  Jakarta  Barat.  Pemilihan informan  ini  dikarenakan  PPAPP tersebut merupakanpihak yang bertanggungjawab dalam
pengembangan RPTRA.
2. Pihak  dari  Sudin  Kelautan,  Pertanian, dan  Ketahanan  Pangan.  Pemilihan informan  ini  dikarenakan  pihak-pihak tersebut memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tanaman,
holtikultura, toga, dan kolam gizi.
3. Staf  dari    Suku  Dinas  Kehutanan Jakarta  Barat  yang  memiliki  tanggung jawab terkait dengan kebijakan
RPTRA
4. Staf  dari  Suku  Dinas  Perumahan Jakarta  Barat  yang  memiliki  tanggung jawab terkait dengan kebijakan RPTRA
5. Lurah
6. Petugas lapangan di RPTRA
7. Masyarakat, khususnya anak-anak sebagai pengguna RPTRA

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Merilee S. Grindle, implementasi  kebijakan  akan  berjalan efektif  apabila  didasarkan  pada  dua variabel  implementasi.  Sama  halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu  implementasi  kebijakan  RPTRA  ini dapat  dikatakan  efektif  jika  didasarkan pada  dimensi-dimensi  kebijakan  dari Merilee  S.  Grindle.  Adapun  pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Isi kebijakan
Pada  variabel  ini,  kebijakan  publik dilihat dari bagaimana isi dan implementasinya      dari      kebijakan tersebut.      Dalam      penelitian      ini kebijakan    publik    yang    menjadi fokus    adalah    Kebijakan    RPTRA.
Implementasi  Kebijakan  RPTRA  di Provinsi  DKI  Jakarta  ditetapkan  pada tanggal  2  Juli  2015.    Kebijakan RPTRA  ini  ditetapkan  dengan  tujuan untuk    menjamin  terpenuhinya  hak anak  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kerlanusiaan  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi serta  sebagai upaya mendukung  Jakarta  menjadi  Kota Layak Anak.
Pelaksanaan program RPTRA ini didasarkan  pada  Peraturan  Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan  RPTRA  dan  Peraturan Gubernur No. 40   Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur No. 196 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA.
RPTRA dibangun oleh Pemerintah  Daerah  di  wilayah  dan dikelola  melalui  kemitraan  dengan masyarakat  untuk  kepentingan  publik yang multifungsi. Program ini merupakan  langkah  strategis  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  dan  hak  anak  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Tugas  dan  fungsi  dari
adanya RPTRA adalah sebagai berikut:
(1) RPTRA dibangun untuk menyediakan  ruang  terbuka  untuk memenuhi  hak  anak  agar  anak dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan;  (2)  Menyediakan prasarana  dan  sarana  kemitraan antara  Pemerintah  daerah  dan masyarakat  dalam  memenuhi  hak anak  (3)  Menyediakan  prasarana dan  sarana  kota  sebagai  Kota Layak  Anak;  (4)  Menyediakan prasarana dan sarana uniuk pelaksanaan  kegiatan  10  (sepuluh)
program pokok PKK; (5)
Meningkatkan  pencapaian  ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; (6)
Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK..
Adapun  fungsi  RPTRA  di antaranya  sebagai:  (1)  Taman
terbuka public; (2) Wahana permainan  dan  tumbuh  kembang anak;  (3)  Prasarana  dan  sarana
kemitraan antara Pemerintah Daerah  dan  masyarakat  dalam memenuhi  hak  anak;  (4)  Bagian dari  prasarana  dan  sarana  Kota Layak  Anak;  (5)  Ruang  terbuka hijau  dan  tempat  penyerapan  air tanah;  (6)  Prasarana  dan  sarana kegiatan  sosial  warga  termasuk pengembangan,  pengetahuan  dan keterarnpilan  Kader  PKK;  (7) Usaha  peningkatan  pendapatan keluarga;  (8)  Pusat  informasi  dan konsultasi  keluarga;  (9)  Halaman keluarga  yang  asri  teratur  indah dan  nyaman;  dan  (10)  Sistem informasi manajernen.
Layanan anak yang diberikan  oleh  RPTRA  ,  adalah layanan anak, layanan masyarakat, dan  layanan  kebencanaan.  Dalam rangka  layanan-layanan,  terdapat kegiatan-kegiatan  yang  dilaksana- kan  pada  RPTRA  yaitu  sebagai berikut:
1. Layanan  anak,  yang  terdiri terdiri dari :
a. Bina Keluarga Balita
Pendidikan  Anak  Usia  Dini
(BKB-PAUD)
b. Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu)
c. Perpustakaan anak
d. Tempat berolah raga
e. Tempat bermain
f. Kegiatan kreatif anak.
2. Layanan masyarakat yang terdiri dari:
a. Kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
b. PKK-Mart
c. Kegiatan  masyarakat  yang tidak berpotensi
mengakibatkan kerusakan taman  dan/atau  prasarana dan sarana yang ada
d. Olahraga
e. Kegiatan kesenian.
3. Layanan  kebencanaan,  yang terdiri  dari  tempat  mengungsi sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya.
RPTRA  merupakan  suatu kebijakan  yang  diimplementasikan oleh  beberapa  pihak  yang  saling berkaitan  dan  tentunya  terdapat koordinasi  antar  pihak  tersebut dalam pelaksanaannya. Namun,
berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara, koordinasi antar seluruh  stakeholder  yang  terkait
masih belum ada. Salah satu bentuk koordinasi  disini  misalnya  seperti rapat  yang  diseleggarakan  secara periodik.
Saat  ini  bentuk  koordinasi yang  ada  baru  berupa  koordinasi antara  pihak  kelurahaan  dan  SKPD terkait.  Tujuan  dari  RPTRA  salah satunya  untuk  mewujudkan  kota layak anak sebagai  pemenuhan atas hak-hak  anak  terhadap  lingkungan. Kota layak anak itu sendiri merupakan  system  pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat  dan  dunia  usaha  yang terencana  secara  menyeluruh  dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak. Dengan  adanya  RPTRA      itu  pun sendiri  anak-anak  lebih  mudah untuk mengakses kebutuhan- kebutuhannya.
Berdasarkan  informasi  yang didapat  dari  RPTRA,  hak-hak  anak terdiri  dari  31  hak  anak,  di antaranya :
(1) Anak mempunyai hak untuk  bermain;  (2)    rekreasi;  (3)
partisipasi;  (4)  berhubungan  dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama;  (6)  bebas  berkumpul;  (7) bebas  berserikat;  (8)  hidup  dengan orang tua; (9) mendapatkan kelangsungan  hidup  tumbuh  dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) mendapatkan identitas; (12)
kewarganegaraan;  (13)  pendidikan;
(14) informasi; (15) standar kesehatan  yang  tinggi;  (16)  standar kehidupan  yang  layak;  (17)  hak untuk  mendapatkan  perlindungan; (18) mendapatkan perlindungan pribadi  dari  tindakan/penangkapan sewenang-wenang, (19) Mendapatkan  perlindungan  pribadi dari  perampasan  kebebasan;  (20) Mendapatkan  perlindungan  pribadi dari perlakuan kejam; (21) Mendapatkan  perlindungan  pribadi
dari  hukuman  dan  perlakuan  tidak manusiawi; (21) Mendapatkan
perlindungan  pribadi    dari  siksaan fisik dan non fisik; (22)
Mendapatkan  perlindungan  pribadi dari  penculikan,  penjualan,  dan perdagangan  atau trafficking, (23)
Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi  seksual  dan  kegunaan
seksual,
(24) Mendapatkan perlindungan
dari eksploitasi/penyalahgunaan obat- obatan, (25) Mendapatkan
perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak, (26) Mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok mayoritas/kelompok    adat  terkecil, (27) Mendapatkan perlindungan dari pemandangan  atau  keadaan  yang menurut  sifatnya belum  layak untuk dilihat  anak;  (28)  Mendapatkan perlindungan  khusus  dalam  situasi genting/darurat;  (29)  Mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi; (30) Mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik  hokum;  (31)  Mendapatkan perlindungan  khusus  dalam  konflik bersenjata atau konflik social.
(Forum Anak Jakarta (FORAJA)
Dari  ketiga  puluh  satu  hak anak  tersebut,  menjadi  landansan indikator  dalam  pemenuhan  kriteria dari  kota  layak  anak.  Dari  hak-hak anak tersebut pemenuhan hak terhadap  lingkungan  untuk  anak- anak  sepenuhnya  dapat  dirasakan dengan  adanya  RPTRA.  Jika  kita lihat  dari  hak-hak  anak  yang
disebutkan  di  atas,  beberapa  hak anak  terhadap  lingkungan  yang dapat  dirasakan  di  RPTRA  antara lain: hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, mendapatkan  pendidikan,  kesehatan yang  layak,  juga  mendapatkan informasi.
Dalam hal SDM  atau
tenaga  pelaksana  pada  program RPTRA  ini  juga  turut  menentukan keberhasilan suatu kebijakan.
Semakin terampil  dan tekun pekerja yang  dimiliki,  maka  tujuan  dari adanya  kebijakan  RPTRA  ini  akan lebih  mudah  tercapai.  Peran  atasan dalam hal pengawasan juga memiliki  dampak  yang  signifikan.
Berdasarkan hasil wawancara, didapat  bahwa  ketika  atasan  datang ke  lapangan,  para  pekerja  lapangan akan lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dalam  Peraturan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor    196 tahun    2015  tentang    Pedoman Pengelolaan  Ruang  Publik  Terpadu Anak  diatur  tentang  bagaimana pelaksanaannya. Untuk RPTRA Utama Cengkareng Barat, pelaksana berjumlah 6 orang  yang berasal dari
kader  PKK.  Pelaksana  kegiatan RPTRA  ini  mempunyai  tugas-tugas antara lain :
1. Menyusun  rencana  kegiatan  dan anggaran  RPTRA  untuk  diajukan k'epada  Pengurus  RPTRA  Tingkat Kelurahan
2. Melaksanakan  kegiatan  pelayanan RPTRA
3. Memonitor  pemanfaatan  prasarana dan sarana RPTRA
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan  pelayanan RPTRA
5. Membuka  dan  menutup  fasilitas RPTRA
6. Menjaga  prasarana  dan  sarana RPTRA
7. Memberikan pelatihan, penyuluhan,
sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA
8. Memulai  dan  mengakhiri  kegiatan sehari-hari di RPTRA
9. Melaporkan  kerusakan  prasarana dan sarana RPTRA kepada Pengurus RPTRA
Tingkat Kelurahan
10. Melaporkan  pelaksanaan  kegiatan pelayanan  harian  RPTRA  kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan 11. Melaporkan  permasalahan  yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan RPTRA kepada  Pengurus  RPTRA  Tingkat
kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas
Pelaksana Kegiatan RPTRA kepada  Pengurus  RPTRA  Tingkat
Kelurahan secara periodik. (Sumber: Tim Pelaksana

## 2. Konteks Kebijakan
Variabel    konteks  implementasi ini    berkaitan    dengan    bagaimana situasi      dan      kondisi      pihak-pihak terkait   seperti masyarakat, khususnya anak-anak sebagai target dari kebijakan RPTRA. Kebijakan RPTRA  ini    adalah    kebijakan    dari pemerintah    provinsi  DKI  Jakarta yang  berlaku  untuk  seluruh  wilayah DKI Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.
Stakeholder  dari  implementasi kebijakan  RPTRA  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Pengurus RPTRA tingkat provinsi.
2. Pengurus RPTRA tingkat  Kota Administratif / Kabupaten.
3. Pengurus RPTRA tingkat
Kecamatan. 4. Pengurus RPTRA Tingkat
Kelurahan
Tiap  stakeholder    memiliki tingkat  kepentingan  yang  sala  dalam implementasi  kebijakan  RPTRA  ini sesuai  dengan  Pergub  No.  196  Tahun 2015. Mereka bersama-sama memiliki tujuan untuk membangun dan menjalankan RPTRA ini sesuai dengan  fungsinya.  Jadi  bisa  dilihat bahwa dari tahun ke tahun perkembangan  RPTRA  di  Kecamatan Cengkareng ini semakin baik dan juga semakin banyak pengunjungnya.
Dalam  pelaksanaannya,  Pucuk pimpinan  Pemprov  DKI  Jakarta, dalam  hal  ini  adalah  gubernur  serta wakil  gubernur  juga  sangat  concern terhadap kebijakan RPTRA ini. Kebijakan  ini  didesain  sebagai  sebuah langkah untuk memecahkan salah satu masalah  yang  sedang  berkembang  di masyarakat,  dalam  hal  ini  terkait
dengan  permasalahan  yang  dialami oleh  anak-anak.  Dengan  dukungan penuh  dari  pimpinan  dan  juga  para pelaksana  maupun  penanggungjawab, kebijakan  RPTRA  yang  saat  ini sedang berjalan, bisa dikatakan memiliki  fungsi  dan  manfaat  sesuai dengan  yang  dicita  citakan  oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam  hal  tingkat  kepatuhan dan  respon  dari  para  pelaksana sebetulnya  sudah  baik.  Namun,  masih dibutuhkan  tingkat  kedisiplinan  yang lebih  baik  lagi.  Berdasarkan  hasil observasi  dan  wawancara,  didapat perbedaan  tingkat  pekerjaan  saat  para pelaksana  diawasi  dan  tidak  diawasi. Ketika para pelaksana lapangan diawasi,  mereka  lebih  disiplin  dan teratur dalam melaksanakan pekerjaannya.
Para  atasan  dari  tiap  stakeholder tersebut telah memiliki respon dan tingkat kepatuhan  yang  baik.  Hal  ini  tercermin dari  rutinitas  mereka  dalam  melakukan kunjungan  ke  tiap-tiap  RPTRA  untuk melakukan monitoring dan juga memberikan laporan secara periodik, baik kepada  atasan  langsung  maupun  kepada stakeholder lainnya.
Selain  itu,  pelaksanaan  tugas harian  di  RPTRA  Utama  sudah  dapat berjalan  dengan  baik  selama  para  petugas rajin dalam melaksanakan kegiatan sehari- hari.  Hal  ini  juga  terlihat  pada  saat observasi ke lapangan, dapat dilihat bahwa kondisi  RPTRA  bersih dan asri serta para pengunjung dapat menjalankan aktivitas di RPTRA dengan baik, meskipun terkadang,akan  terjadinya  ketimpangan jumlah  orang  dan  para  petugas  yang  ijin atau sakit.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian  dari  hasil penelitian  dan  pembahasan  mengenai implementasi kebijakan RPTRA di RPTRA Utama Cengkareng Jakarta Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan RPTRA ini sudah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  jelas  dapat dilihat  dari  pengelolaan  RPTRA  yang sudah  sesuai  dengan  tujuannya  tersebut sebagai salah satu program untuk mendukung  Kota  Layak  Anak.  Dengan adanya milRPTRA anak-anak sudah dapat dengan mudah mengakses fasilitas- fasilitas yang menjadi haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bogar  ,Sandra  ,  Kirsten  M.  Beyer.2015 Green Space, Violence, and Crime.
Carolyn,  Whitzman,  Worthington  Megan, dan  Mizrachi  Dana.  2010. Child- Friendly  Cities  and  Children’s Right to the City.
Corsi  ,Marco.2002 The  child  friendly cities initiative in Italy.
Creswell, John W. 2010 . Research Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,
dan  Mixed .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar. Grindle,  Merilee  S.  1980. Politics  and Policy Implementation in the Third
World .  United  States  of  America:
Princeton University Press. Hart,  Roger.2002. Containing  children: some  lessons  on  planning  for  play from New York City . Maurás, Marta , 2010, Public Policies and Child  Rights:  Entering  the  Third Decade  of  the  Convention  on  the Rights of the Child.
Moleong,  J.  Lexy.  2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  : PT. Remaja Rodakarya.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor    196  tahun    2015  tentang
Pedoman Pengelolaan Ruang
Publik Terpadu  Anak