Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152

## PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME

## Reni Windiani
Departemen Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik , Universitas Diponegoro E-mail : reniwindiani @ gmail . com

## Abstract
Since  the  terrorist  attacks  of  September  11 th 2001  in  World  Trade  Centre  (WTC),  terrorism becomes  a  hot  issue  trough  out  the  world.  Almost  all  states  agree  to  counter  terrorism, because terrorism is against humanitarianism, and it has caused losses in economy, politics, and  psychology.  This  research  is  aimed  to  describe  and  analyze  Indonesia’s  multi  pronged approach to  counter terrorism by using qualitative research method. Based on the data and information provided could be concluded that Indonesia’s role in countering terrorism is seen through three aspects, Government has made a legal frame work on anti-terrorism, form an institution which focus on cooperate with ASEAN. Meanwhile in international level, Indonesia has signed an agreement made by the United Nation, and cooperated with other non-ASEAN countries.Based  on  the  result  of  this  research,  researcher’s  suggestions  for  strengthening Indonesia  counter  terrorism  efforts  over  the  next  decade  are:  intensifying  coordination  and communication between the central government and local government in the domestic level in order  to  implement  what  has  been  written  in  the  legal  framework.  In  the  regional  level, ASEAN  needs  to  increase  cooperation  related  to  information  and  defense.  Lastly,  in  the international  level,  there  there  are  some  bilateral  and  multilateral  cooperation  that  have worked quite well.
Key words : terrorism; Indonesia’s role; countering terrorism

## Abstrak
Sejak serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center (WTC), terorisme menjadi isu yang banyak dibicarakan di belahan dunia manapun. Hampir semua negara setuju untuk melawan  terorisme,  karena  terorisme  bertentangan  dengan  paham  kemanusiaan,  dan  telah menyebabkan  kerugian  secara  ekonomi,  politik,  dan  psikologi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  berbagai  macam  cara Indonesia  dalam  melawan  terorisme  dengan  menggunakan  metode  analisa  kualitatif. Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diberikan  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Indonesia dalam  melawan  terorisme  dilihat  melalui  beberapa  aspek  yaitu:  Pemerintah  telah  membuat kerangka  kerja  hukum  tentang  anti-terorisme,  membentuk  lembaga  yang  fokus  pada  kerja sama dengan ASEAN. Sementara itu di tingkat internasional, Indonesia telah menandatangani perjanjian  yang  dibuat  oleh  PBB,  dan  bekerja  sama  dengan  negara-negara  non-ASEAN lainnya.  Berdasarkan  hasil  analisa  ini  untuk  memperkuat  upaya  penanggulangan  terorisme Indonesia  selama  periode  berikutnya  adalah:  mengintensifkan  koordinasi  dan  komunikasi antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  di  tingkat  domestik  untuk mengimplementasikan  apa  yang  telah  ditulis  dalam  kerangka  hukum.  Di  tingkat  regional, ASEAN  perlu  meningkatkan  kerja  sama  yang  terkait  dengan  informasi  dan  pertahanan, sedangkan di tingkat internasional ada beberapa kerja sama bilateral dan multilateral yang telah berjalan dengan baik.
Kata kunci: terorisme; peran Indonesia; melawan terorisme

## PENDAHULUAN
Peristiwa  pengeboman  World  Trade  Center  (WTC)  di  Amerika  Serikat  pada  11 September  2001,  membawa  dampak  pada  perubahan  orientasi  politik  luar  negeri  Amerika Serikat.  Kekuatan  Amerika  Serikat  dibidang  ekonomi,  politik,  dan  militer  yang  besar, membawa  dampak  pada  berubahnya  sikap  negara  –  negara  lain  di  dunia  dalam  kebijakan domestiknya. Pengaruh Amerika Serikat memang tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat kita lihat dari  reaksi  hampir  seluruh  negara  –  negara  di  dunia  ini  yang  juga  berada  pada  posisi  sama dengan Amerika Serikat yaitu “memerangi terorisme”, tak terkecuali juga dengan Indonesia.
Terkait  dengan  Indonesia,  kebijakan  “memerangi  terorisme”  ini  menjadi  realistis mengingat beberapa faktor di lapangan sebagai berikut :
1. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  dianggap  memiliki  ancaman  besar    karena Indonesia telah beberapa kali mengalami  teror  yang dilakukan oleh teroris antara lain:  (i) Pada  tahun  1998  di  Gedung  Atrium  Senin  Jakarta;  (ii)  Pada  tahun1999  di  Plaza  Hayam Wuruk  dan  Masjid  Istiqlal  Jakarta  ;(iii)  Pada  tahun  2000  di  Gereja  GKPI  dan  Gereja Katolik  Medan  serta  rumah  Dubes  Filipina;  (iv)  Pada  tahun  2000  dan  2001  peledakan  di beberapa Gereja di  malam  Natal;  (v) Pada tahun 2002 peledakan di  Kuta Bali dan di  Mc Donald  Makasar;  (vi)  Pada  tahun  2003  peledakan  di  JW  Marriot;  (vii)  Pada  tahun  2004 peledakan di  Kedubes Australia;  (viii) Pada tahun 2005 peledakan bom  Bali  II;  (ix) pada tahun 2009 dua ledakan dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta (www.luar- negeri.kompasiana.com).
2. Indonesia  selain  merupakan  salah  satu  negara  yang  dianggap  memiliki  ancaman  besar terorisme  karena  banyaknya  aksi  teror  yang  telah  terjadi,  juga  dikarenakan  salah  satu kelompok teroris    yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi  – aksi  teror yaitu  Jamaah  Islamiayah  (JI)  berbasis  di  Indonesia.  Setelah  peristiwa  bom  Bali  2002  dan ditangkapnya  Amrozy,  Imam  Samudra,  dan  Muklas,  sejumlah  analis  mengkaitkan terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Pengkaitan dengan jaringan  internasional  merupakan  argumen  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  internasional. Pemerintah  Amerika  Serikat  menyakini  keberadaan  jaringan  Al-Qaeda  di  Indonesia. Menurut  laporan  intelejen  Singapura  dan  Malaysia,  Al-Qaeda  hadir  di  kawasan  Asia Tenggara  lewat  Jema‟ah  Islamiah  (JI).  Kebanyakan  pemimpin  JI  adalah  orang  Indonesia (Djelantik: 2010:2).
3. Pengebomman  sebuah  kafe  di  Bali  pada  12  Oktober  2002  dimana  korbannya  mayoritas orang asing, begitu pula dengan peristiwa pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta dimana korbanya  juga  orang  asing  ,  menjadi  bukti  bahwa  teror  –  teror  yang  terjadi  di  Indonesia berskala internasional atau disebut juga sebagai terorisme internasional.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
4.  Selain  pengeboman  –  pengebomaman  tersebut  di  atas,  aksi  teror  juga  terjadi  di    Poso,
Ambon, dan juga beberapa daerah lain di Indonesia.
Kebijakan  Indonesia  terkait  dengan  penanganan  terorisme  dapat  segera  dilihat  seperti misalnya pembuatan Undang  – Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan – badan yang menangani  terorisme.  Upaya  –  upaya  Indonesia  dalam  memerangi  terorisme  menarik  untuk diteliti  mengingat  Indonesia  sekarang  ini  masih  dalam  proses  transisi  dari  pemerintahan totaliter  ke  pemerintahan  yang  demokratis.  Alberto  Abadie  (2004),  seperti  dikutip  oleh Djelantik  (2010:2)  menyatakan  bahwa  negara  yang  tengah  mengalami  masa  transisi  dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi  – aksi kekerasan termasuk terorisme.
Meskipun  banyak  pihak  menilai  Indonesia  mengalami  ancaman  terorisme  sejak  awal tahu  2000-an,  sesunguhnya  terror  dalam  bentuk  ancaman  terhadap  kedaulatan  NKRI  dan pemerintah  yang  sah  telah  dimulai  sejak  tahun  –  tahun  awal  kemerdekaannya.  Ancaman tersebut  muncul  dalam  berbagai  bentuk  pemberontakan  dan  gerakan  –  gerakan  separatis. Gerakan  separatis  umumnya  melakukan  serangan  langsung  terhadap  pemerintah  pusat,  serta tindakan  lainnya  seperti  sabotase,  penculikan  dan  tindakan  –  tindakan  yang  menimbulkan gangguan umum (Surya Bakti. 2014: 10).
Pada  era  Orde  Lama  aksi  teror  mayoritas  dilakukan  oleh  organisasi  seperti  PRRI/ Permesta,  PKI,  dan  DI/TII.  Jika  dimasa  Orde  Lama  aksi  teror  didominasi  oleh  aksi  –  aksi separatis,  di era Orde Baru aksi teror banyak dilakukan oleh gerakan – gerakan Islam radikal, yang  muncul  pada  pertengahan    tahun  1970an  hingga  awal  tahun  1980an.  Diantaranya  teror yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Haji  Ismail  Pranoto  yang  menamakan  dirinya  sebagai Komando  Jihad,  Kelompok  Hasan  Tiro  yang  menamakan  diri  sebagai  Front  Pembebasan Muslim  Indonesia,  gerakan  kelompok  yang  dipimpin  oleh  Abdul  Qodir  Djaelani  yang menyatakan  dirinya  sebagai  penganut  Pola  Perjuangan  Revolusioner  Islam,  teror  yang dilakukan  oleh  kelompok  Warman  yang  juga  menamakan  dirinya  Komando  Jihad,  dan  teror yang dilakukan oleh kelompok  Imran  yang menamakan dirinya sebagai  Dewan Revolusioner Islam Indonesia. Selain itu aksi terorisme yang terjadi pada era Orde Baru terjadi juga misalnya pada  tanggal  28  Maret  1981  yaitu  aksi  teror  atas  nama  Komando  Jihad  pimpinan  Imran  bin Mohammad  Zein  dengan  cara  membajak  pesawat  Garuda  206  dan  pada  tanggal  21  Januari 1985 yaitu peledakan bom di candi Borobudur (Surya Bakti. 2014: 11-12).
Era  Reformasi  yang  membuka  suasana  demokratis  di  Indonesia,  ternyata  tidak mengurangi aksi – aksi teror. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa serangkaian aksi bom di akhir tahun 2000, 2001, 2002, 2003, hingga 2005, serangkaian  bom terus mengguncang Indonesia
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
dan  yang  terbesar  adalah  bom  hotel  JW  Marriot  (Agustus  2003),  bom  di  Kedutaan  Besar Australia di Jakarta, dan bom Bali 2 Oktober 2005 (Surya Bakti. 2014: 14-15).
Artikel  ini  membahas  masalah  peran  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam memerangi  terorisme.  Peran  Indonesia    dibahas  dalam  lingkup  internal  dan  eksternal. Lingkup internal meliputi kebijakan – kebijakan dalam negeri, sedangkang lingkup eksternal menyangkut  peran  Indonesia  dalam  memerangi  terorisme  yang  terkait  kerjasama  dengan negara lain.

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  tentang  suatu  masyarakat  atau  kelompok  orang  tertentu  atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Masyarakat atau kelompok  dalam  penelitian  ini  ialah  pemerintah  Indonesia,  sedangkan  yang  dimaksud dengan gejala dalam penelitian ini adalah terorisme.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme serta informan - informan terkait.
Sumber data dalam artikel ini ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui  wawancara  dengan  Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI , pihak Badan Nasional PenanggulanganTerorisme ( BNPT ) serta informan – informan terkait , sedangkan data sekunder diperoleh  dari  buku  – buku, laporan resmi pemerintah, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet.
Dalam artikel ini, teknik yang digunakan untuk menguji validitas data dan keabsahan data  yang  diperoleh  dengan  cara  teknik  triangulasi  sumber.  Menurut  Moleong,  triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu.  Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan datanya yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan dengan teori (Moleong Lexy J,1994:178).
Analisis data dalam artiel ini dilakukan melalui :
1.  Reduksi  data,  yaitu  dengan  merangkum,  memilah - milah  data  pokok,  kemudian memfokuskan dan menyusun data secara sistematik.
2. Display data, yaitu dengan menyajikan data tertentu dalam bentuk matriks, grafik, charts, atau network bila diperlukan.
3. Verifikasi data, yaitu dengan mencari pola, tema hubungan serta persamaan – persamaan, perbandingan dan kemudian membuat kesimpulan.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  Indonesia  memiliki  peran  yang  cukup penting dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Hal ini dapat dilihat dari upaya – upaya  yang  telah  dilakukan  Indonesia  baik  upaya  secara  internal  maupun  upaya  secara eksternal.
Terorisme  telah  membawa  dampak  negatif  dalam  kehidupan  pribadi  korban  beserta keluarganya  dan  juga  membawa  dampak  negatif  bagi  bangsa  dan  negara.  Bagi  keluarga korban kebiadaban teroris membawa dampak psikologis yang berat, rasa kehilangan orang – orang  tercinta  merupakan  beban  psikologis  yang    sulit  dihadapi.  Bagi  Negara  aksi  –  aksi kekerasan yang dilakukan oleh teroris berakibat buruk pada citra keamanan dan kenyamanan negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menangulangi terorisme.
Indonesia  secara  serius  sudah  melakukan  upaya  –  upaya  penanggulangan  terorisme, upaya  ini  dapat  digolongkan  ke  dalam  dua  cakupan  yaitu  internal  dan  eksternal.  Upaya internal  adalah  upaya  –  upaya  penanggulangan  terorisme  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  tanpa  melibatkan  negara  lain,  sedangkan  upaya  eksternal  adalah  upaya penanggulangan  terorisme  yang  dilakukan  dengan  negara  lain  baik  dalam  lingkup  regional maupun lingkup internasional.
Secara  internal  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  guna  menanggulangi  terorisme adalah sebagai berikut :
1. Penegakan Hukum.
Salah  satu  prinsip  pokok  strategi  penanggulangan  terorisme  Indonesia  menurut  Ketua BNPT  adalah  bahwa  Pemerintah  Indonesia  memperlakukan  aksi  terorisme  sebagai tindakan kriminal, sehingga  yang digunakan adalah pendekatan hukum.  Penyelenggaraan penegakkan  hukum  terhadap  tindak  pidana terorisme  diatur  oleh  UU  No.  15  tahun  2003 yang  menetapkan  Perpu  No.  1  tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  sebagai  Undang  -  Undang.  Kemudian  dibuat  UU No . 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan No . 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme . Secara umum,  strategi  penegakkan  hukum  ini  dapat  dikatakan  masih  menghadapi  berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah. Dari  segi  payung  hukum,  institusi  keamanan  nasional  mengalami  masalah  karena keberadaan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di  awal.  Konsepsi  Strategi  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Terorisme  di  Indonesia (www.academia.edu).

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, yang kemudian diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  tahun  2012.  Pembentukan  BNPT  merupakan Kebijakan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  di  Indonesia.  Badan  ini  merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun  2002.  BNPT  juga  dibentuk  merupakan  sebuah  regulasi  sebagai  elaborasi  UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan pelibatan ) TNI, terkait tugas operasi militer selain  perang,  termasuk  aturan  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  terorisme  dan  tugas perbantuan TNI terhadap Polri (Agus, 2014:74).
3. Pelibatan TNI dan Polri.
UU  No  34  tahun  2004  telah  memberikan  payung  hukum  agar  TNI  juga  terlibat  dalam mengatasi  aksi  terorisme.  Yang  seharusnya  dilakukan  prajurit  TNI,  bukan  bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif.  Memberikan  bantuan  kepada  kepolisian  dengan  koridor  fungsi  dan  tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat  1  sangat  jelas  dinyatakan,  bahwa  tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan  wilayah  NKRI  yang berdasarkan Pancasila dan  UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara.  Sebagai  penegas,  di  ayat  2  pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.   Operasi  militer  selain  perang, diperuntukkan  antara  lain  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  gerakan  separatis  bersenjata, pemberontakan  bersenjata,  aksi  terorisme  serta  mengamankan  wilayah  perbatasan.  Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa  di  mata  internasional,  tetapi  sudah  menghancurkan  sendi-sendi  kemanusiaan (www.tni.mil.id).
4.  Deradikalisasi.
Deradikalisasi  adalah  bagian  dari  strategi  kontra  terorisme,  deradikalisasi  dipahami sebagai  cara  merubah  idiologi  kelompok  teroris  secara  drastis.    Deradikalisasi  ditujukan untuk  mengubah  seseorang  yang  semula  radikal  menjadi  tidak  lagi  radikal,  termasuk diantaranya  adalah  menjauhkan  mereka  dari  kelompok  radikal  tempat  mereka  bernaung. Deradikalisasi  terorisme  diwujudkan  dengan  program  reorientasi  motivasi,  reedukasi,

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
resosialisasi,  serta  mengupayakan  kesejahteraan  social  dan  kesetaraan  dengan  masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan (Agus, 2014:174).
Upaya  –  upaya  internal  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  menangani  terorisme sebagaimana tersebut di atas, menggunakan prinsip hard power dan soft power . Hard power diterapkan melalui penegasan keterlibatan TNI dan Polri  yang dituangkan dalam UU Nomor 34 tahun 2004, sedangkan prinsip soft power termanifestasikan dalam program deradikalisasi. Selain  melakukan  upaya  internal,  Indonesia  juga  melakukan  upaya  eksternal  dalam penanggulangan  terorisme.  Upaya  eksternal  ini  dilakukan  secara  bilateral  dan  juga  secara multilateral.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi terorisme  dalam  lingkup  regional  adalah  melalui  forum ASEAN  Chiefs  of  National Police. Polri  juga  menjalin  kerjasama  regional  dan  internasional  dalam  berbagai  forum ASEAN,  seperti  :  ARF  ( ASEAN  Regional  Forum ),  dan  AMMTC  ( ASEANMinisterial Meeting  on  Transnational  Crime  ). Berbagai  forum  lain,  seperti ASEAN  Chiefs  of  Army Multilateral  Meeting , Asia  Pacific  Economic  Cooperation (  APEC  ),  dan Asia-Europe Meeting (  ASEM  ),  secara  rutin  juga  mengagendakan  ancaman  terorisme  dan  cara penanggulangannya (repository.unand.ac.id).
Pendirian Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation ( JCLEC ) merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia yang dipicu dengan peledakan bom Bali . JCLEC diresmikan oleh Presiden Megawati pada 3 Juli 2004 , meskipun berupa kerjasama bilateral JCLEC yang memfokuskan pada pelatihan penegak hukum dalam penanggulangan terorisme , peserta pelatihan meliputi banyak negara . Sampai di usianya yang ke 10 JCLEC telah berkontribusi melatih penegak hukum dari 70 negara . ( Wawancara dengan bapak Andy  Rachmianto,  Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI ). Meeting ( ASEM ), secara rutin juga mengagendakan ancaman terorisme dan cara penanggulangannya (repository.unand.ac.id).
Pendirian Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation ( JCLEC ) merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia yang dipicu dengan peledakan bom Bali . JCLEC diresmikan oleh Presiden Megawati pada 3 Juli 2004 , meskipun berupa kerjasama bilateral JCLEC yang memfokuskan pada pelatihan penegak hukum dalam penanggulangan terorisme , peserta pelatihan meliputi banyak negara . Sampai di usianya yang ke 10 JCLEC telah berkontribusi melatih penegak hukum dari 70 negara ( Wawancara dengan bapak Andy  Rachmianto,  Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI ).

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Indonesia juga tercatat sebagai Anggota Asia - Pacific Group on Money Laundering , menandatangani MoU dengan lebih dari 46 Financial IntelligenceUnit , menandatangani Bilateral Joint Working Group on Counter-Terrorism ( khususnya dengan BNPT ), juga dilakukan Intelligence sharing , capacity building , technical cooperation .
Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan Indonesia pada Tingkat Multilateral yaitu : penanggulangan terorisme melalui UNODC , UN Counter-Terrorism Executive Directorate , UN Counter-Terrorism Implementation Task Force , UN Global Counter- Terrorism Strategy . Indonesia merupakan salah satu advisory board dari UN Counter-Terrorism Center , Indonesia juga mendukung pembahasan pembentukan “ Comprehensive Convention on Counter Terrorism ”, Indonesia sebagai Co-chair dari Detention and Reintegration Working Group dari Global Counter TerrorismForum ( GCTF ), dan Indonesia juga mendukung Resolusi DK PBB 2178 ( 2014 ) tentang foreign terrorist fighters . ( Kuliah  Umum  :Keamanan Internasional  dan  Perlucutan  Senjata  :  Melacak  Kontribusi  Indonesia,  Andy  Rachmianto, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI , Undip 8 Oktober 2014 ). Upaya eksternal yang dilakukan Indonesia dalam menangulangi terorisme ternyata cukup banyak sebagaimana tampak pada perjanjian dan dukungan Indonesia terhadap kerjasama penangugulangan terorisme baik secara bilateral maupun multilateral .
Adapun Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku terorisme , termasuk dua tokoh utamanya , Dr . Azahari dan Abu Dujana pada tahun 2005 dan 2007 . Selanjutnya,  pada  tahun  2006  Polri  berhasil  melakukan penggerebekan tempat persembunyian anak buah  Noordin M. Top di Wonosobo, yaitu Jabir, Abdul  Hadi  (kepercayaan  dr.  Azhari),  Solehudin  dan  Mustarifin.  Pada  tahun  2008  berbagai operasi  yang  dilakukan  oleh  densus  88  atau  Bareskrim  Polri  berhasil  menangkap  28  orang pelaku  terorisme  di  Indonesia.  Tahun  2009  Polri  berhasil  menangkap  beberapa  tersangka kelompok teroris di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah  yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri. Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas  pemberantasan  terorisme  belum  tuntas  dan  ke  depan  tetap  memerlukan  kewaspadaan yang  tinggi.  Terbunuhnya  seorang  teroris  yang  diduga  sebagai  Nurdin  M.Top  dalam  sebuah penyergapan di desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan  peledakan  Hotel  Ritz-Carlton  dan  J.W.  Marriot  tanggal  17  Juli  2009 (www.bappenas.go.id).

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Hasil dari upaya  – upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani terorisme yang dipublikasikan masih menunjukkan keberhasilan dari sisi penanggulangan secara hard power. Telah  tercapai  konsensus  di  tingkat  nasional  bahwa  penggunaan hard  power atau  langkah- langkah  yang  represif  saja  tidak  cukup  untuk  menanggulangi  terorisme  di  Indonesia  yang dipercaya  berakar  pada  permasalahan-permasalahan  lain  yang  lebih  luas  seperti  kondisi- kondisi deprivasi (kemiskinan, kurangnya pendidikan dan layanan dasar, dan sebagainya) dan ideologi  yang  radikal  yang  memanfaatkan  kondisi-kondisi  tersebut  (www.academia.edu). Keberhasilan  penanggulangan  terorisme  dari  sisi soft  power lebih  bisa  dirasakan  secara psikologis  yaitu  timbulnya  rasa  aman  di  masyarakat  baik  di  tingkat  lokal  maupun  di  tingkat internasional dalam tata hubungan internasional yang akan berdampak pula pada kondisi sosial politik dan ekonomi negara bangsa.
Hasil penelitian juga mengungkap beberapa kendala penanggulangan terorisme, antara lain :
1.  Dari perspektif  militer melihat bahwa saat  ini belum ada payung hukum  yang kuat  bagi kegiatan  intelijen  untuk  mendukung  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum  tersebut  karena adanya pemahaman sempit  sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam.
2.    Kondisi  masyarakat  Indonesia    yang  menghadapi  persoalan  ekonomi  dan  sosial,  dimana jumlahnya  cukup  banyak  sangat  mudah  dipengaruhi  atau  direkrut  menjadi  anggota kelompok teroris.
3.  Kelompok  teroris  di  Indonesia  disinyalir  memiliki  sumber  pendanaan  kuat,  struktur organisasi yang jelas, dan pola perekrutan anggota atau jaringan yang baru.
4.  Kemajuan  teknologi  global,  seperti  internet  dan  telepon  seluler,  mempermudah berkomunikasi  dengan  kelompoknya.  Di  samping  itu,  para  teroris  juga  mempunyai kemudahan  untuk  melakukan  perjalanan  dan  transportasi  lintas  batas  negara  sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global .
5.  Dalam lingkup eksternal masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kerjasama antar negara  dalam  penanggulangan  terorisme.  Hal  ini  terkait  dengan  kepentingan  nasional masing – masing negara bangsa.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  mendefinisikan  terorisme  sebagai  :  (Winarno, 2011:170) :
terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by(semi) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reason, whereby – in contrast to assassination- the direct targets of attacks are  not  the  main  targets.  The  immediate  human  victims  of  violence  are  generally chosen  randomly  (targets  or  opportunity)  or  selectively  (representative  or  symbolic targets)  from  a  target  population,  and  serve  as  message  generators.  Threat  –  and violence  –  based  communication  processes  between  terrorist  (organization), (imperiled)  victims,  and  main  targets  are  used  to  manipulate  the  main  target (audience(s)),  turning  it  into  a  target  of  terror,  a  target  of  demands,  or  a  target  of attention,  depending  on  whether  intimidation,  coercion,  or  propaganda  is  primarly sought.
Viotti  dan  Kauppi  dalam  (Winarno,  2011:  171)  mendefinisikan  teroisme  sebagai  : “ Terrorism,  as  politically  motivated  violence,  aims  at  achieving  a  demoralizing  effect  on publics and governments”. Robertson dalam (Winarno, 2011:171) mengemukakan ada tiga ciri  utama  terorisme  yaitu  :  penggunaan  kekerasan,  targetnya  adalah  orang  –  orang  yang tidak  bersalah,  dan  mereka  berusaha  untuk  menarik  perhatian  atas  tuntutan  mereka.
Sedangkan  T.P.Thornton  dalam Terror  as  a  Weapon  of  Political  Agitation (1964) mengkaitkan  terorisme  dengan  politik  dan  kekuasaan  sebagaimana  terlihat  dalam  definisi terorisme  yang  dikemukannya  sebagai  penggunaan  teror  sebagai  tindakan  simbolis  yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dibedakan menjadi  dua  kategori,  yaitu enforcement  terror yang dijalankan penguasa untuk menindas  tantangan  terhadap  kekuasaan  mereka,  dan agitational  terror ,  yakni  teror  yang dilakukan  menggangu  tatanan  yang  mapan  untuk  kemudian  menguasai  tatanan  politik tertentu (www.eramuslim.com).

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Sedangkan dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang  -Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  dinyatakan  bahwa:  “Terorisme  merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap  kedaulatan  setiap  negara,  karena  terorisme  sudah  merupakan  kejahatan  yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  perlu  dilakukan  pemberantasan  secara berencana  dan  berkesinambungan  sehingga  hak  asasi  orang  banyak  dapat  dilindungi  dan dijunjung tinggi”. Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik benang merah tentang terorisme yaitu bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan, yang menimbulkan rasa takut serta berdampak negatif terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial.
Masyarakat  perlu mengetahui bahwa terorisme bukanlah hal baru dalam  kehidupan sosial  maupun  politik.  Menurut  sejarah    meski  istilah  Teror  dan  Terorisme  baru  mulai populer  abad  ke-18,  namun  fenomena  yang  ditujukannya  bukanlah  baru.  Menurut  Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum  Revolusi  Perancis,  tetapi  baru  mencolok  sejak  paruh  kedua  abad  ke-19. Perkembangannya  bermula  dalam  bentuk  fanatisme  aliran  kepercayaan  yang  kemudian berubah  menjadi  pembunuhan,  baik  yang  dilakukan  secara  perorangan  maupun  oleh  suatu kelompok  terhadap  penguasa  yang  dianggap  sebagai  tiran.  Pembunuhan  terhadap  individu ini  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  murni  dari  Terorisme  dengan  mengacu  pada sejarah Terorisme modern.
Kata  Terorisme  berasal  dari  Bahasa  Perancis le  terreur yang  semula  dipergunakan untuk  menyebut  tindakan  pemerintah  hasil  Revolusi  Perancis  yang  mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan  kegiatan  anti  pemerintah.  Selanjutnya  kata  Terorisme  dipergunakan  untuk menyebut  gerakan  kekerasan  anti  pemerintah  di  Rusia.  Dengan  demikian  kata  Terorisme sejak  awal  dipergunakan  untuk  menyebut  tindakan  kekerasan  oleh  pemerintah  maupun kegiatan yang anti pemerintah (eprints.undip.ac.id).
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir  di  seluruh  belahan  dunia.  Pada  pertengahan  abad  ke-19,  Terorisme  mulai  banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk  melakukan revolusi  politik maupun sosial, dengan  cara membunuh orang-orang  yang  berpengaruh.  Adapun  bentuk  pertama  Terorisme,  terjadi  sebelum  Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk  kedua  Terorisme  dimulai  di  Aljazair  di  tahun  50an,  dilakukan  oleh  FLN  yang mempopulerkan “serangan  yang bersifat  acak” terhadap masyarakat  sipil  yang tidak berdosa. Hal  ini  dilakukan  untuk  melawan  apa  yang  disebut  sebagai  Terorisme  negara  oleh  Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan. Bentuk ketiga Terorisme  muncul  pada  tahun  60an  dan  terkenal  dengan  istilah  “Terorisme  Media”,  berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas (www.eramuslim.com).
Fenomena  Terorisme  meningkat  sejak  permulaan  dasawarsa  1970-an.  Terorisme  dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan,  gerilya,  bahkan  juga  oleh  pemerintah  sebagai  cara  dan  sarana  menegakkan kekuasaannya.  Sebagai  bagian  dari  fenomena  sosial,  terorisme  jelas  berkembang  seiring dengan  perkembangan  peradaban  manusia.  Cara-cara  yang  digunakan  untuk  melakukan kekerasan  dan  ketakutan  juga  semakin  canggih  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  modern. Proses  globalisasi  dan  budaya  massa  menjadi  lahan  subur  perkembangan  terorisme. Kemudahan  menciptakan  ketakutan  dengan  teknologi  tinggi  dan  liputan  media  yang  luas membuat  jaringan  dan  tindakan  teror  semakin  mudah  mencapai  tujuan.  Saat  ini,  motif terorisme lebih sering dikaitkan dengan dimensi moral yang luas seperti nilai, ideologi, agama, ketidakadilan tatanan dan struktur sosial maupun konstelasi dunia (www.eramuslim.com).
Dalam perjalanan sejarahnya ternyata terorisme tidak mengalami kemunduran baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun juga dari sisi intensitas kejadiannya. Peristiwa Tragedi 11  September  2011  di  Amerika  Serikat,  telah  memunculkan  paradigma  baru  mengenai terorisme.  Serangan  terhadap  gedung  World  Trade  Centre  di  Amerika  Serikat  melahirkan kebijakan  „Gerakan  Koalisi  Dunia‟,  gerakan  di  bawah  komando  Amerika  Serikat  ini menerapkan  berbagai  cara  berkekuatan  nasional  maupun  internasional  dalam  komandonya  : diplomasi, tekanan hukum, intelejen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Di tingkat diplomasi, sudah ditandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan ke-  189  anggotanya,termasuk  Indonesia,  untuk  mengakhiri  semua  aksi  terorisme  di  dalam negerinya  dengan  cara  menyetop  sumber-sumber  dana  serta  membawa  pelaku  teror  untuk diadili. (repository.unand.ac.id) .
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Tragedi 11 September 2011 di Amerika Serikat  melahirkan konsep atau definisi baru terorisme  seperti  dalam USA  Patriot  Act  2001 yaitu  terorisme  adalah  “suatu  aksi  seperti pembajakan dan perusakan sarana transportasi yang digunakan untuk merusak terhadap sarana prasarana  baik  dengan  api  maupun  senjata  biologi  sebagai  senjatanya,  serta  penyerangan terhadap  orang  –  orang  yang  dilindungi  seperti  pemerintah  baik  hanya  ancaman,  konspirasi maupun  percobaan  aksi.  ( USA  Patriot  Act  2001 ). The  European  Union  Council  Framework Decision  on  Combating  Terrorism mendefinisikan  terorisme  sebagai:  “…  dengan  serius mengintimidasi sebuah populasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk berbuat atau tidak berbuat dalam suatu aksi, perjanjian, atau dengan serius menggoyahkan atau menyerang  fundamental  politik,  konstitusi,  ekonomi  atau  struktur  sosial  suatu  negara  atau organisasi internasional”. Tindakan yang dianggap sebagai serangan teroris :
A. Menyerang nyawa seseorang yang dapat menyebabkan kematian;
B. Menyerang integritas sesorang secara fisik;
C. Menculik atau menyandera;
D.  Menyebabkan  kerusakan  luas  pada  pemerintah  atau  fasilitas  umum,  sistem  transportasi, sarana infrastruktur, termasuk sarana informasi, yang diletakkan di landasan benua, sarana publik atau pribadi yang dapat membahayakan nyawa manusia atau kerugian ekonomi yang besar;
E. Perampasan pesawat, kapal atau transportasi public maupun transportasi barang;
F. Manufaktur, memiliki, mendapatkan, mengangkut, menyediakan atau menggunakan senjata, peledak  atau  nuklir,  senjata  biologi  atau  kimia,  termasuk  seperti  meneliti  dan mengembangkan senjata biologi dan kimia;
G.  Melepaskan  zat  kimia,  atau  membuat  api,  banjir  atau  ledakan  yang  dimaksudkan  untuk membahayakan nyawa manusia;
H.  Mencampur  atau  mengganggu  persediaan  minuman,  listrik  atau  sumber  daya  alam  yang dimaksudkan untuk membahayakan nyawa manusia;
I.  Mengancam  melakukan  segala  aksi  yang  ditulis  dalam  (a)  hingga  (h).  (Dumitriu, Eugenia.2004.  The  E.U.‟s  Definition  of  Terrorism:  The  Council  Frame-work  Decision  on Combating Terrorism (www.germanlawjournal.com).
Definisi terorisme sebagaimana tersebut di atas lebih spesifik dan rinci, di samping itu perubahan  definisi  terorisme  menggambarkan  bahwa  sejarah  terorisme  akan  terus  berubah sesuai dengan jaman.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152

## Kerjasama Internasional
Terorisme  telah  menyebar  ke  seluruh  dunia,  aktor  serta  aksi  yang  mereka  lakukan telah  menembus  batas  –  batas  antar  negara,  oleh  karena  itu  terorisme  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  transnasional.  Untuk  itu  penanganannya  juga  harus  lintas  batas  negara. Terorisme  telah  dinyatakan  sebagai  ancaman  yang  serius  serta  membahayakan  ketertiban dan keamanan dunia, hal ini dapat kita lihat dari sikap Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang pada tahun 1995 yang mengidentifikasikan 18 jenis kejahatan transnasional yang salah satu  di  dalamnya adalah terorisme.  Oleh karenanya  kemudian masalah terorisme dijadikan agenda  tetap  dalam  hubungan  internasional  baik  bersifat  bilateral  maupun  multilateral. Pemberantasan  terorisme  mutlak  memerlukan  kerjasama  internasional  dan  tidak  satupun Negara di dunia yang dapat bebas dan terhindar dari ancaman terorisme.
Hubungan Internasional di abad 20 makin bertambah kompleks, tidak hanya karena makin  banyaknya  aktor  yang  terlibat  tetapi  juga  dikarenakan  makin  banyaknya permasalahan  yang  timbul.  Realitas  ini  menciptakan  saling  ketergantungan  antar  negara yang  semakin  nyata,  dimana  tidak  ada  satupun  negara  yang  bisa  mengatasi  permasalahan tanpa kerjasama dengan negara lain.
Kerjasama internasional yang disuarakan oleh kaum Neoliberal menjadi relevan. Ada empat  tipe  Neoliberalisme;  (a)  tipe  pertama  yaitu  liberalisme  sosiologis  yaitu  suatu  aliran pemikiran  neoliberal  yang  menekankan  dampak  dari  perluasan  aktivitas  –aktivitas  lintas batas baik di bidang perdagangan, komunikasi, pertukaran budaya, dan hubungan transaksi lintas  batas  lainnya  yang  lebih  tinggi;  (b)  tipe  ke  dua  dikenal  sebagai  liberalisme interdependensi,  tokohnya    Robert  Keohane  dan  Joseph  Nye  yang  mengemukakan  konsep Interdependensi Kompleks ( Complex Interdependence ), yaitu ada banyak bentuk hubungan antar  masyarakat  sebagai  tambahan  pada  hubungan  politik  pemerintah  termasuk  kaitan transnasional di perusahaan – perusahaan bisnis, selain itu adanya ketiadaan hirarki diantara isu  –  isu;  (c)  tipe  ke  tiga  adalah  liberalisme  institusional  yaitu  ketika  terdapat  derajat interdependensi  yang  tinggi,  negara  –  negara  akan  sering  membentuk  institusi  –  institusi internasional untuk menghadapi masalah – masalah bersama. Institusi – institusi memajukan kerjasama  lintas  batas  –  batas  internasional  dengan  menyediakan  informasi  dan  dengan mengurangi  biaya;  (d)  tipe  ke  empat  yaitu  liberalisme  republikan  yang  menekankan  pada peran demokrasi liberal  dalam perdamaian  (Jacson & Sorensen : 2005 :62 - 66).
Dilihat dari rangkaian kejadian aksi – aksi teror sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa  Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  ancaman  teror,  baik  yang  sifatnya  terorisme domestik  maupun  terorisme  internasional.    Data  –  data  tersebut  di  atas,  memperlihatkan bahwa  upaya  –  upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  guna  memerangi  terorisme  sangat
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
penting. Dari upaya – upaya yang sudah dilakukan baik secara internal maupun upaya secara eksternal,  hal  penting  yang  semestinya  dilakukan  oleh  Indonesia  adalah  memaksimalkan kinerja  pemerintahan  yang  diselaraskan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah, sehingga cita – cita masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Indonesia telah banyak melakukan upaya – upaya dalam menangulangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal.  Upaya  penanggulangan  terorisme  dalam  lingkup  internal  menggunakan  metode hard power dan metode soft power. Upaya penanggulangan secara internal dilakukan dengan penegakan hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri.
Adapun  dikarenakan  terorisme  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  mengancam keamanan  dan  ketertiban  tidak  hanya  di  Indonesia  tapi  juga  dunia,  maka  diperlukan kerjasama  baik  bilateral  maupun  multilateral.  Untuk  itu  Indonesia  juga  telah  menjalin kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat regional dan internasional. Bentuk kerjasama ini merupakan upaya penanggulangan terorisme dari aspek eksternal.
Upaya  –  upaya  penanggulangan  terorisme  yang  dilakukan  Indonesia  menunjukkan bahwa  peran  Indonesia  cukup  besar,  hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  –  hasil  penangkapan pelaku  teroris  dan  pengungkapan  kasus  teroris  di  Indonesia.  Namun  demikian  masih  ada beberapa  kendala  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  upaya  menanggulangi  terorisme  baik dalam skala internal maupun dalam skala eksternal.

## SARAN
1. Pemerintah  hendaknya  lebih  banyak  melibatkan  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan terorisme.
2. Masyarakat diberi pemahaman mengenai bahaya dan dampak – dampak terorisme.
3. Pemerintah  hendaknya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  untuk  mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Pemerintah pusat hendaknya menjalin koordinasi  yang baik  dengan pemerintah daerah, sehingga  semua  kebijakan  terkait  dengan  penangulangan  terorisme  dapat diimplementasikan sesuai sasaran kebijakan.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsini.  1998. Prosedur  Penelitian:Suatu  Pendekatan  Praktek. Rineka  Cipta, Jakarta.
Bakry, Suryadi Umar. 1999. Pengantar Hubungan Internasional , Jayabaya University Press, Jakarta.
Columbis A. Theodore dan Wolfe H. James. 1978. Introduction to International Relations, Power and Justice, Prestice-Hall, Inc. New Jersey.
Djari, L. 2013. Marthen. Terorisme dan TNI , CMB Press, Jakarta.
Djelantik,Sukawarsini. 2010. Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dam Keamanan Nasional, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Frankel, J. 1980. Hubungan Internasional , Sungguh Bersaudara, Jakarta.
Golose,  R.  Petrus.  2009. Deradikalisasi  Terorisme,  Humanis,  Soul  Approach,  dan menyentuh Akar Rumput , CV.Aksara Simpati, Jakarta.
Holsti, K.J. 1989. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis , Erlangga, Jakarta.
Jackson,  Robert  &  Sorensen,  Georg.  2005. Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, PT.  Remaja  Rosadakarya, Bandung.
Mubah, A Safril. 2012. Teroris versus Globalisasi , PT. Revka Petra Media, Surabaya.
Nainggolan, P. Poltak (ed.), 2002. Terorisme dan Tata Dunia Baru , CV. Tiga Putra Utama, Jakarta.
Rachmianto,  Andy.  Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI . Semarang , 8 Oktober 2014 , jam 09 . 15 WIB
Soeprapto, R. 1997. Hubungan Internasional , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Surya  Bakti,  Agus.  2014.  Darurat  Terorisme,  Kebijakan  Pencegahan,  Perlindungan  dan Deradikalisasi, Daulat Press, Jakarta.
Winarno, Budi. 2002. Isu – Isu Global Kontemporer , CAPS, Yogyakarta.
Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang  -Undang  No.  15  tahun  2003  yang  menetapkan  Perpu  No.  1  tahun  2002  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang - Undang No . 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Undang – undang No . 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme .

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
Kompas, Jakarta, 3 April 2014. Kompas, Jakarta, 4 April 2014.
Wikipedia, the free encyclopedia, diakses Rabu 5 Juni 2014 jam 09.00 WIB.
http://www.scribd.com/doc/75973787/4/F-1-Definisi-Peran,  diakses  Rabu  5  Juni  2014  jam
8.00 WIB.
http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=297  diakses  Selasa  4  Juni  2014  jam  14.05. WIB.
http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/01/14/peran-amerika-serikat-dalam-memerangi- terorisme-di-indonesia-334759.html, diakses Sabtu 27 September 2014 jam 19.49 WIB
https://www.academia.edu/6067495/
Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terorisme_di_Indonesia , diakses Sabtu, 27 September 2014 jam 19.00WIB
http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html ,diakses Sabtu 27 September 2014 jam 13.40 WIB
http://repository.unand.ac.id/17447/1/skripsi_siti.pdf , diakses Selasa 14 Oktober 2014 jam 11.43WIB
http://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/1937/bab-6__20091007094529__2158__7.pdf,
diakses Sabtu 27 September 2014 jam 13.56 WIB
https://www.academia.edu/6067495/
Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terorisme_di_Indonesia,  diakses  Sabtu, 27 September 2014 jam 19.00WIB
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/teror-akar-sejarah-dan- perkembangannya.htm#.VChyyhYgnIU , diakses Senin, 29 September 2014 jam 3.45 WIB.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152
http://eprints.undip.ac.id/38355/3/BAB_2.pdf  ,  diakses  Senin,  28  September  2014  jam  3.30 WIB
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/teror-akar-sejarah-dan- perkembangannya.htm#.VChyyhYgnIU, diakses Senin, 29 September 2014 jam 3.45 WIB.
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/teror-akar-sejarah-dan-
perkembangannya.htm#.VChyyhYgnIU , diakses Senin, 29 September 2014 jam 3.45 WIB
http://repository.unand.ac.id/17447/1/skripsi_siti.pdf,  diakses  Selasa  14  Oktober  2014  jam
11.43 WIB
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05/PDF_Vol_05_585-
602_special_issue_Dumitriu.pdf, diakses Senin, 29 September 2014 jam 4.16 WIB
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152