## PENDUDUK POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 2017:
Dinamika Data Pemilih Putaran Pertama dan Putaran Kedua
Oleh: Rahmatulloh 

## ABSTRACT
This Study is to describe the updating of voters data used in the 2017 Gubernatorial and Vice Governor Election both in the first and second rounds.  Description begins from the residence data of the Ministry of Home Affairs in the form of DP4 submitted to the KPU to be updated and the  final  result  becomes  DPT.    The  problem  of  voters  data  arises  regarding  the  certainty  of population data that has not fully reached the development of the population due to the limitations so that the voters use the proof of residence in the form of Electronic ID and Suket in DPTb for voting  in  TPS.    The  result  of  data  voters  local  election  in  DKI  2017  accuracy  level  still  not according to public expectation.
Keywords: Population, Politics, Voters, Local Election, Jakarta.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
DKI  Jakarta  baru  saja  menjalani  perhelatan demokrasi  lokal  yakni  pemilihan  pasangan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  yang umumnya dikenal Pilkada, atau kerap disebut Pilgub  sebagai  daerah  provinsi  dengan otonomi khusus.  Sebagaimana Pasal 18 ayat (4)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  Kepala Daerah otonom, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota  dipilih  secara  demokratis.    Bagi DKI Jakarta selain berlaku UU No.  1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota  yang  telah  diubah  UU  No.    8
 Dosen Unindra PGRI Jakarta dan kandidat doktor Program Studi PKLH PPS UNJ
Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016, juga berlaku  UU  No.    29  tahun  2007  tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  di dalamnya terdapat aturan mengenai ketentuan jumlah pemenangan suara sebagai Gubernur terpilih.
Pada  pemungutan  Suara  Pilgub  DKI Jakarta  Tahun  2017  Putaran  Pertama  telah diketahui  secara  resmi  akhirnya  oleh  KPU Provinsi  DKI  Jakarta  pada  26  Maret  2017 bahwa  perolehan  (1)  Pasangan  Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1
Agus Harimurti Yudhoyono M. Sc. , MPA. , MA.  dan Prof.  Dr.  Hj.  Sylviana Murni, SH. M. Si.  mendapat 937. 955 suara atau 17,05 persen,  (2)  Pasangan  Calon  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Nomor  Urut  2  Ir.    Basuki Tjahaja Purnama MM.  dan Drs.  H.  Djarot Saiful Hidayat M. Si.  mendapat 2. 364. 577 suara  atau  42,99  persen,  dan  (3)  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Anies Rasyid Baswedan, Ph. D.  dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA.  mendapat 2.  197.  333  atau  39.  95  persen  suara  dari jumlah total suara sah sebanyak 5. 499. . 865 dan  suara  tidak  sah  mencapai  64.  448  dari sebanyak    5.  564.  313  pemilih  yang mengikuti  pemungutan  suara  pada  15 Februari 2017.
Dilihat dari segi jumlah pemilih yang tercantum  dalam  DPT  sebesar  7.  108.  589 berarti  terjadi  pengurangan  pemilih  yang menggunakan  hak  suaranya,  meskipun jumlah  pemilih  di  luar  DPT  sudah  terjadi penambahan  pada  saat  hari  pemungutan suara,  yakni  Daftar  Pemilih  Tambahan (DPTb)  sebanyak  237.  003  yang  digunakan pada saat pencoblosan berakhir.  Dari jumlah pemilih  yang  menggunakan  hak  pilihnya sebanyak  5.  564.  313,  maka  tingkat partisipasi  pemilih  sebesar  75,75  persen. Pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  Putaran Pertama ini setidaknya tergambarkan bahwa
terjadi  peningkatan  partisipasi  pemilihnya dibandingkan pada Pilkada DKI Jakarta 2012 yang diikuti sebanyak 68 persen.
Dalam  catatan  Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  dinyatakan  bahwa  peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2017 putaran pertama ini diantaranya  faktor keikutsertaan pemilih yang tinggal di permukiman mewah Ibukota yang selama ini enggan ikut memilih, selain masih banyaknya warga yang memilih menggunakan  identitas  kependudukannya pada  satu  jam  terakhir  ( Rakyat  Merdeka Online  (RMOL)  Jumat,  17  februari  2017, http://m. rmoljakarta. com/news. php?id=42689 ).
Berdasarkan  rekapitulasi  suara  dari masing-masing  perolehan  pasangan  calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana di atas, tidak ada yang meraih suara 50 % lebih untuk  menjadi  pemenang  sesuai  ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dengan demikian, KPU Provinsi DKI Jakarta  kemudian  menetapkan  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Ir.  Basuki Tjahaja Purnama MM.  dan Drs.    H.    Djarot  Saiful  Hidayat  M.  Si.    dan Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur  Nomor  Urut  3  Anies  Rasyid Baswedan, Ph. D.  dan Sandiaga Salahuddin Uno,  MBA.    untuk  menjadi  peserta “kompetitor”  Pasangan  Calon  Peserta Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017  Putaran Kedua.  Pada pemungutan suara Pilgub DKI 2017  Putaran  Kedua  19  April  2017  hasil akhirnya  secara  resmi  pada  Rapat  Pleno Terbuka  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara  Tingkat  Provinsi  oleh  KPU  Provinsi DKI  Jakarta,  29  April  2017  didapati perolehan suara berikut:
1. Pasangan  Calon  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Nomor  Urut  2  Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM.  dan Drs.    H.    Djarot  Saiful  Hidayat  M. Si.    meraih  2.  350.  366  suara  atau 42,04 persen
2. Pasangan  Calon  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Nomor  Urut  3 Anies Rasyid Baswedan, Ph. D.  dan Sandiaga  Salahuddin  Uno,  MBA. meraih  3.  240.  987  atau  57.  96 persen.
Dari  semua  pasangan  calon  tersebut, jumlah  perolehan  suara  sah  totalnya mencapai sebanyak 5. 591. 353 serta terdapat jumlah suara tidak sah mencapai 58. 075 dan secara  keseluruhan  Pilgub  diikuti  oleh sebanyak  5.  649.  428  pemilih.    Jumlah
pemilih  yang  tercantum  dalam  DPT  sebesar 7.  218.  280  dan  Daftar  Pemilih  Tambahan (DPTb)  Putaran  Kedua  sebanyak  111.  286 yang digunakan pada saat pencoblosan.  Dari jumlah  tersebut  jumlah  pemilih  yang menggunakan  hak  pilih  hanya  diikuti sebanyak  5.  649.  428  sehingga  tingkat partisipasi  pemilih  Putaran  Kedua  Pilgub DKI 2017 sebesar 77,08 persen.
Meskipun  Pilkada  DKI  Jakarta  2017 telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar tanpa  gangguan  berarti,  namun  dibalik kesuksesan tersebut masih terdapat kekisruhan  di  berbagai  tempat  di  beberapa wilayah  DKI  Jakarta  khususnya  terkait dengan data pemilih.
Problem mengenai data pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2017 diduga terjadi sejak pemutakhiran data pemilih sementara hingga menjadi  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  yang belum  mengakomodir  kepentingan  warga Ibukota secara keseluruhan, termasuk temuan identitas  penduduk  ganda  atau  lebih  hingga keraguan pada identitas warga pemilih yang terdaftar.    Akibatnya  kericuhan  yang ditimbulkan  yakni  membludaknya  pemilih yang  mendaftar  sebagai  pemilih  tambahan, sebagaimana pada pemungutan suara Putaran Pertama  yakni  pemilih  yang  menggunakan identitas  kependudukan  seperti  E-KTP maupun  Surat  Keterangan  karena  tidak
terdaftar  dalam  DPT  untuk  mencoblos  pada 15 Februari.
Para warga yang berbondong- bondong  ke  TPS  tersebut  berupaya  untuk dapat  dicatat  dalam  “daftar  pemilih tambahan”  agar  dapat  menggunakan  hak pilihnya,  namun  karena  keterbatasan  waktu dan  kertas  suara,  dan  maupun  persoalan teknis  dan  kecakapan  (profesionalisme) penyelenggara  di  tingkat  PPS  dan  KPPS, masih  terdapat  banyak  warga  yang  tidak dapat menggunakan hak politiknya. Akibatnya  muncul  sejumlah  protes  warga yang tidak dapat memilih, dan bahkan warga mempertanyakan  netralitas  dan  integritas petugas KPPS akibat pembiaran membludaknya “Pemilih Tambahan”.  Tidak ayal  lagi,  pasca  pemungutan  suara,  usai dilakukan  penghitungan  ternyata  jumlah pemilih  tambahan  yang  terdaftar  dalam Daftar  Pemilih  Tambahan  (DPTb)  yang cukup banyak dan menimbulkan kecurigaan warga  sebagai  bentuk  pengerahan  massa pemilih  yang  sengaja  “digerakkan”  di beberapa TPS.
Perjalanan  data  Daftar  Pemilih  pada setiap  hajatan  Pilgub  DKI  yang  pernah  ada (2007,  2012,  hingga  kini  2017)  selalu problematis.    Dengan  demikian  perlu diungkap kembali sejauhmana dinamika data pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2017, baik
pada Putaran Pertama maupun pada Putaran Kedua.

## B. Dasar Hukum dan Acuan Konseptual

## 1. Hakikat Pemilih
Warga  negara  yang  menjadi  pemilih dalam Pilgub sesuai  pasal  56 pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang  adalah: (1)  Warga  negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih;  (2)  Didaftar  1  (satu)  kali  oleh penyelenggara  Pemilu;  (3)  Jika  Pemilih mempunyai  lebih  dari  1  (satu)  tempat tinggal,  Pemilih  tersebut  harus  memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah .
Selanjutnya ketentuan pemilih mengalami  perubahan  sebagaimana  dalam Pasal 57
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang  disebutkan  yakni; (1) Untuk menggunakan hak memilih, warga negara  indonesia  harus  terdaftar  sebagai pemilih;  (2)  Dalam  hal  warga  negara Indonesia  tidak  terdaftar  sebagai  pemilih sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1),  pada saat  pemungutan  suara  menunjukkan  kartu tanda penduduk Elektronik; (3) Untuk dapat didaftar  sebagai  pemilih,  warga  negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat; (a) Tidak sedang terganggu  jiwa/ingatannya;  dan/atau  (b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap;  (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam  daftar  pemilih  dan  saat  pemungutan suara  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  ayat  ayat  (3),  yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya .

## 2. Hakikat Data Pemilih
Data pemilih ialah sekumpulan daftar penduduk berstatus dewasa sebagai pemilih. Seringkali  Data  pemilih  diartikan  berisikan sekumpulan warga penduduk yang memiliki
hak pilih  yang didaftar untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
Lengkapnya data pemilih adalah data yang  berisikan  daftar  penduduk  yang menjadi  pemilih  setelah  diproses  melalui konsolidasi,  verifikasi  dan  validasi  sebagai Data  Penduduk  Potensial  Pemilih  atau disingkat  DP4  oleh  Pemerintah  selanjutnya disinkronisasikan  dengan  daftar  pemilih pada Pemilu terakhir dan dimutakhirkan oleh penyelenggara  Pemilu  untuk  kepentingan pelaksanaan pemilihan umum.

## 3. Hakikat  Data  Penduduk  Potensial Pemilih (DP4)
DP4  berisikan  daftar  penduduk  yang memenuhi  syarat  sebagai  pemilih  saat pemilihan diselenggarakan.  DP4 berasal dari data kependudukan pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di daerah  yang  kemudian  divalidasi  oleh Pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam Negeri.    DP4  disusun  untuk  kepentingan Pemilu  yang  akan  dimutakhirkan  oleh penyelenggara Pemilu.
DP4 memuat berbagai keterangan kependudukan  warga  negara  meliputi:  (a)
Nomor urut, (b) Nomor Induk
Kependudukan,  (c)  Nomor  Kartu  Keluarga, (d)  Nama  Lengkap,  (e)  Tempat  Lahir,  (f) Tanggal Lahir, (g) Umur, (h) Jenis kelamin,
(i)  Status  Perkawinan,  (j)  Alamat  Jalan,  (k) Rukun  Tetangga/RT,  (l)  Rukun  Warga/RW, dan (m) Jenis Disabilitas.
DP4  disampaikan  oleh  pemerintah  kepada penyelenggara  Pemilu  (KPU)  sebelum dilakukannya  tahapan  pemutakhiran  data pemilih.
4. Hakikat  Data  Hasil  Sinkronisasi  DP4
dengan  Daftar  Pemilih  Pada  Pemilu Terakhir
Data  Hasil  Sinkronisasi  DP4  dengan Daftar  Pemilih  pada  Pemilu  terakhir  adalah kegiatan  yang  dilakukan  oleh  KPU  selaku penyelenggara Pemilu untuk mensinkronkan DP4  dengan  Daftar  Pemilih  yang  terakhir kali  dilakukan  sebelum  diadakan  Pemilihan berikutnya.    Dalam  konteks  ini  pemilu terakhir  adalah  Daftar  Pemilih  yang  pernah digunakan pada pemungutan suara Pemilihan Presiden 2014.
KPU menganalisis DP4 yang
diterima dari Pemerintah berikutnya disinkronisasikan  antara  DP4  hasil  analisis dengan  data  Pemilih  pada  Pemilu  atau Pemilihan Terakhir dan selanjutnya dari hasil sinkronisasi  kemudian  diserahkan  kepada KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota sebagai  bahan  pemutakhiran  data.    DP4 sebagai  data  sekunder  oleh  KPU  hanya dijadikan  pertimbangan  untuk  memproses
pembaruan  Daftar  Pemilu  terakhir  sebagai data primer yang pernah digunakan.
5. Hakikat  Pemutahiran  Data  Pemilih, Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  dan Daftar Pemilih
Sementara Hasil

## Perbaikan (DPS HP)
Pemutakhiran  data  adalah  tahapan kegiatan memperbaharui data pemilih melalui  pencatatan,  perbaikan,  pencoretan, dan maupun penambahan daftar pemilih yang memenuhi  persyaratan  menurut  ketentuan yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  sesuai  dinamika  kependudukan yang terjadi di wilayah/daerah pemilihan.
Pelaksanaan pemutakhiran data dengan  cara  menggunakan  data  hasil sinkronisasi  DP4  dengan  Pemilu  terakhir untuk  dilakukan  pencocokan  dan  penelitian (Coklit) di  lapangan oleh KPU melalui PPS dan  Petugas  pemutakhiran  yang  dibentuk. Dengan demikian, untuk keperluan perbaharuan  data  dengan  cara  melakukan verifikasi  faktual  data  Pemilih  di  lapangan maka  dibentuk  Petugas  Pemutakhiran  Data Pemilih  (PPDP)  yang  dibentuk  KPU Kabupaten/Kota.    Adapun  DPS  yang  telah diperbaiki  berdasarkan  saran,  masukan,  dan koreksi dari masyarakat luas untuk penyempurnaan  daftar  pemilih  selama sosialisasi  dilakukan  melalui  pemutakhiran
ulang  disebut  DPS  Hasil  Perbaikan  atau dikenal  DPS  HP.    DPS  HP  inilah  yang kemudian  kelak  disahkan  menjadi  DPT melalui  proses  rapat  pleno  terbuka  yang diselenggarakan oleh KPU.
6. Hakikat  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT), Daftar  Pemilih  Pindahan  (DPPh),  dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
DPT  adalah  data  pemilih  yang ditetapkan  oleh  KPU  yang  berisi  daftar penduduk  pemilih  untuk  menggunakan  hak memilih  dan diumumkan oleh KPU melalui PPS pada Pemilihan yang telah ditentukan.
Daftar identitas pemilih tetap pemilu dalam  DPT  terdiri  susunan  nama  penduduk WNI  yang  telah  memenuhi  syarat  sebagai Pemilih  berdasarkan  undang-undang  dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan  suara  di  TPS  dalam  Pemilu. Penduduk  yang  telah  terdaftar  dalam  DPT diberi  surat  pemberitahuan  sebagai  pemilih oleh PPS.
Selain  DPT,  juga  terdapat  Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), yakni daftar yang berisi  Pemilih  yang  telah  terdaftar  dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain  yang  biasanya  karena  statusnya  yang pindah  alamat  atau  karena  pekerjaan  saat menjelang  pemilihan.    Contohnya  adalah petugas  kesehatan  di  Rumah  Sakit,  petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), petugas
keamanan  atau  Satpam  di  perkantoran  atau perumahan,  petugas  Dinas  Kebersihan  yang bekerja  di  lapangan  yang  jauh  dari  alamat tinggalnya  atau  mereka  yang  pindah  alamat tempat  tinggal  karena  sesuatu  hal  seperti penggusuran maupun kontrak atau kedinasan.
Daftar  Pemilih  Tambahan  (DPTb) adalah  adalah  daftar  Pemilih  yang  tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi  syarat  dilayani  penggunaan  hak pilihnya  pada  hari  dan  tanggal  pemungutan suara,  memiliki  KTP  Elektronik  atau  Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil.

## 7. Hakikat  Surat  Keterangan  (SUKET)

## Disdukcapil Khusus Pemilu
Surat Keterangan (SUKET) Disdukcapil  khusus  Pemilu  sebagaimana disebutkan  di  atas  adalah  diberikan  bagi penduduk  WNI  yang  belum  terdaftar sebagai  pemilih  dalam  DPT  namun memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak  pilihnya  pada  hari  dan  tanggal pemungutan  suara  dengan  menggunakan Surat  Keterangan  dari  Disdukcapil  karena sudah terekam dalam sistem Elektronik KTP namun belum mendapatkan bukti fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).  Jadi SUKET adalah pengganti E-KTP sementara
yang digunakan untuk kepentingan Pemilihan.
Mengacu  pada  pasal  61  UU  No. 10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Dalam hal masih terdapat penduduk yang  mempunyai  hak  pilih  belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap,
yang bersangkutan dapat menggunakan  hak  pilihnya  dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Penggunaan  hak  pilih  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau  rukun  warga  atau  sebutan  lain sesuai  dengan  alamat  yang  tertera dalam Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.
3. Sebelum  menggunakan  hak  pilihnya penduduk  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terlebih  dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat  dan  dicatat  dalam  daftar Pemilih tambahan.
4. Penggunaan  hak  pilih  penduduk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dilakukan  1  (satu)  jam  sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
Bagi penduduk yang hendak menggunakan hak pilihnya dengan
membawa  KTP  Elektronik  atau  SUKET karena tidak terdata dalam DPT, mendaftarkan diri pada KPPS setempat untuk dicatat  dalam  Daftar  Pemilih  Tambahan (DPTb) sebagaimana dijelaskan di atas.

## 8. Hakikat DPS, DPTb, dan DPT Pilgub DKI

## Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua
Pada  Pilgub  DKI  2017  Putaran Kedua, DPS diartikan sebagai hasil perbaikan  terhadap  Daftar  Pemilih  Tetap pada  Putaran  Pertama,  Daftar  Pemilih Tambahan  di  Putaran  Pertama,  pemilih berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  pada  hari pemungutan suara pada  Putaran Kedua, dan potensi  pemilih  yang  belum  terdaftar  dalam DPT Putaran Pertama.
Daftar  Pemilih  Tambahan  (DPTb) dalam  Pilgub  DKI  Jakarta  2017  Putaran Kedua,  ialah  daftar  Pemilih  yang  tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT Putaran Kedua  namun  memenuhi  syarat  sebagai pemilih untuk dilayani hak pilihnya pada hari dan  tanggal  pemungutan  suara  dengan menunjukkan  KTP  Elektronik  atau  Surat Keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  sesuai  ketentuan  dan dilengkapi  dengan  menunjukkan  Kartu Keluarga (asli) pada Putaran Kedua.

## PEMBAHASAN

## A. Data Pemilih Pilgub DKI 2017 Putaran Pertama
1. Hasil  DP4  di  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Sinkronisasi  DP4  dengan Data Pilpres 2014 di KPU
Disdukcapil
DKI telah mengirimkan  Data  Kependudukan  Provinsi DKI  hasil  pelaporan  Semester  II  Desember 2015  ke  pihak  Kementerian  Dalam  Negeri untuk disinkronisasi, diverifikasi dan divalidasi  menjadi  DP4.    Kemudian  setelah
DP4  disusun  oleh  Pemerintah  melalui Kemendagri  diserahkan  ke  KPU  Pusat  pada 14 Juli 2016.
KPU kemudian menganalisis DP4 dan  melakukan  sinkronisasi  DP4  Hasil Analisis  dengan  Data  Pemilih  pada  Pemilu atau  pemilihan  terakhir  sebagaimana  sesuai Pasal  7  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor  4  Tahun  2015.    Jumlah potensial  pemilih  dalam  DP4  sebanyak 7,439,149 sebagaimana pada tabel 1 berikut di bawah ini.

## Tabel 1
Data DP4 Kemendagri Dianalisis KPU Pusat 6 Kabupaten/Kota Jumlah Pemilih Dalam DP4 L P L+P+N TOTAL 3,721,325 3,717,824 7,439,149
Sesuai  dengan  aturan  Pasal  58  UU Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan  Perppu    Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  menjadi  Undang-Undang,  maka
DPT pemilu terakhir merupakan sumber data utama dalam pemutakhiran data pemilih dan disinkronisasikan  dengan  DP4  sebagai  data referensi  atau  data  sekunder.    Diketahui jumlah  pemilih  dalam  DPT  Pemilu  terakhir (Pilpres 2014) pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2
Jumlah Pemilih DKI Jakarta Pada
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Pemilu Jumlah dalam DPT Menggunakan Hak Pilih Tidak Menggunakan Hak Pilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 7. 096. 168 5. 441. 705 (76,7%) 1. 654. 463 (23,3%)
Pada  tabel  2  di  atas  diketahui bahwa  jumlah  DPT  Pilpres  2014  yang sebanyak 7. 096. 168 pemilih, dan kemudian disinkronisasikan  dengan  data  DP4  yang
jumlah  sebanyak  7.  439.  149  penduduk potensial pemilih.  Sebagaimana dalam tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Jumlah Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dan DPT Pilpres 2014 6 Kabupaten/Kota Jumlah Sinkronisasi DP4 dan DPT Pilpres L P L+P+N TOTAL 4,160,221 4,083,430 8,243,651 Dari  tabel  3  di  atas  hasil
sinkronisasi DPT dan DP4 oleh KPU didapat sebanyak 8,243,651 pemilih sehingga menimbulkan  persepsi  yang  beragam  dari kalangan  warga  DKI  akan  kekhawatiran terjadinya  penggelembungan  pemilih  pada Pilgub di DKI.
Sedangkan  gambaran  mengenai jumlah  penduduk  pemilih  pemula  dari  hasil sinkronisasi yaitu potensial pemilih memasuki  usia  17  tahun  pada  saat pemungutan  suara  diperkirakan  sebanyak 387.  071  orang  sebagaimana  pada  tabel  4 berikut.

## Tabel 4
Jumlah Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dan DPT Pilpres 2014 Dilihat Dari Segi Usia Potensi Pemilih Pemula dan Usia Bawah-Atas
N o Nama Kabupaten/Kota Pemilih Pemula Di bawah 17 di atas 90 L P L+P+N <17 >90 1 Jakarta Pusat 22,205 20. 511 42,716 34 1,030 2 Jakarta Utara 32,286 30,480 62,766 35 649 3 Jakarta Barat 44,008 41,610 85,618 28 1,013 4 Jakarta Selatan 42,143 40,761 82,904 18 1,059 5 Jakarta Timur 57,512 54,313 111,825 42 1,038
Dari sebanyak 8,243,651 hasil sinkronisasi  tersebut  masih  “data  kotor” yang  perlu  dimutakhirkan  melalui  proses pemutakhiran data pemilih.  Sebab dalam data  tersebut  masih  dijumpai  berbagai masalah yaitu sekitar 1. 400. 000-an yang tidak  sinkron  dan  hanya  sekitar  6.  000. 000-an  yang  sinkron  antara  DP4  dengan DPT  Pilpres  serta  dugaan  adanya sejumlah KTP ganda sebanyak 85. 000-an orang di DKI Jakarta.

## 1. Pemutakhiran  Data  Pemilih, DPS, dan DPS HP
Hasil  sinkronisasi  DP4  dan  DPT terakhir  dari  KPU  Pusat  tersebut  di  atas kemudian  diserahkan  ke  KPU  Provinsi DKI Jakarta pada 13 Agustus 2016 untuk
dikaji  sebagai  bahan  pemutakhiran  data pemilih.    Data  hasil  sinkronisasi  tersebut perlu dimutakhirkan karena sudah dipastikan  belum  akurat,  karena  banyak faktor  ditemui  di  lapangan,  berikut: banyak  warga  DKI  Jakarta  yang  tinggal tidak  sesuai  alamat  yang  tercantum  pada KTP,  Data  registrasi  kependudukan  DKI yang selalu dinamis, termasuk tercantumnya warga yang tidak memenuhi syarat  sebagai  pemilih  seperti  status sebagai anggota TNI, Polri, hingga warga yang  hilang  ingatan  atau  maupun  yang dicabut  hak  pilihnya  oleh  pengadilan, adanya  warga  DKI  yang  memiliki  KTP ganda  dan  adanya  NIK  palsu  dan  NIK yang tidak sinkron dengan nama dan jenis kelamin.
Tabel 5
Jumlah Pemilih Hasil Rekapitulasi DPS KPU Provinsi DKI Jakarta
Putaran Pertama NO KOTA/KABUPATEN JUMLAH KECAMATAN DPS TPS PEMILIH 1 JAKARTA PUSAT 8 1. 237 757. 898 2 JAKARTA UTARA 6 2. 142 1. 099. 169 3 JAKARTA BARAT 8 2. 934 1. 669. 351 4 JAKARTA SELATAN 10 3. 033 1. 599. 920 5 JAKARTA TIMUR 10 3. 681 1. 989. 106 6 KEPULAUAN SERIBU 2 40 17. 412 JUMLAH 44 13. 067 7. 132. 856
6 Kepulauan Seribu 632 610 1,242 1 15 Total 198,786 188,285 387,071 158 4,804

## Jumlah Pemilih Hasil Rekapitulasi DPS Berdasarkan Jenis Kelamin
Selain Rekapitulasi DPS di atas, KPU DKI  Jakarta  juga  merekapitulasi  jumlah pemilih  potensial  pemilih  Non  KTP Elektronik  dan  sebagainya  yang  masih bermasalah untuk mendapatkan
klarifikasi,  penjelasan dan perbaikan dari pihak  terkait  yakni  pemerintah,  yakni Disdukcapil, Lapas, dan sebagainya serta masyarakat sebagaimana tabel 7 berikut:

## Tabel 7

## Jumlah Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Hasil Rekapitulasi KPU DKI
Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah TPS Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan L P L+P+N 6 12. 847 271. 262 233. 348 504. 610
Dengan demikian terdapat angka pemilih  sebagai  warga  DKI  yang  telah merekam  identitasnya  pada  E-KTP  dan warga pemilih non E-KTP atau sebab lainnya yang tercantum dalam DPS.  Dengan adanya angka penduduk belum merekam E-KTP dan masalah  lainnya  sejumlah  504.  610  warga sebagaimana  di  atas  karena  data  pemilih masih  berupa  DPS  yang  mesti  diperbaiki, namun  masalah  database  kependudukan  di
pemerintahan  sehingga  menjadi  dilema tersendiri karena menyangkut status kependudukan secara yuridis.  Dalam hal ini KPU  DKI  harus  berkordinasi  dengan Disdukcapil  DKI  Jakarta  dalam  melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan.
Hasil  akurasi  data  DPS  tersebut  di lakukan  kembali  dalam  Rapat  Pleno Rekapitulasi  Perbaikan  DPS  kemudian
Jumlah
Kabupaten/K ota Jumlah TPS Jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan L P L+P+N 6 13. 067 3. 576. 091 3. 556. 765 7. 132. 856
menjadi  DPS  Hasil  Perbaikan  (DPSHP). Dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada 4 Desember 2016  diselenggarakan  KPU  Provinsi  DKI menjelang penetapan DPT sesuai batas waktu tinggal  2  hari  lagi  (8  Desember  2016  di
tingkat  Provinsi)  dipaparkan  beberapa  hasil perbaikan  DPS  yang  telah  mengalami perubahan di tingkat PPS hingga Kota/Kabupaten  sebagaimana  pada  tabel  8 berikut:

## Tabel 8
Jumlah Pemilih Berdasarkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi DKI Jakarta Putaran Pertama NO KOTA/ KABUPATEN JUMLAH KECAMATA N DPS HP TPS PEMILIH 1 JAKARTA PUSAT 8 1. 236 752. 607 2 JAKARTA UTARA 6 2. 146 1. 098. 932 3 JAKARTA BARAT 8 2. 934 1. 662. 269 4 JAKARTA SELATAN 10 2. 973 1. 607. 445 5 JAKARTA TIMUR 10 3. 596 1. 962. 469 6 KEPULAUAN SERIBU 2 39 17. 452 JUMLAH 44 12. 924 7. 101. 354 Dari angka DPSHP tersebut, yakni 7. 101. 354 jumlah pemilih ada sedikit pengurangan  dari  jumlah  DPS  awalnya yang  di  keluarkan  KPU  Provinsi  pada  2 Nopember  2016  sebanyak  7.  132.  856 pemilih

## 1. Hasil Penetapan DPT
Setelah  melalui  rangkaian  yang cukup panjang, akhirnya sesuai jadwal yang
ditentukan, 8 Desember 2016 KPU Provinsi menyelenggarakan  Rapat  Pleno  Terbuka untuk  menetapkan  DPT  setelah  mengalami banyak  masukan  perbaikan.    Berikut  ini jumlah  pemilih  Pemilukada  DKI  Jakarta Tahun  2017  pada  DPT  yang  telah  disahkan KPU Provinsi DKI dalam tabel 9, yakni:

## Tabel 9
Jumlah Pemilih Berdasarkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)
Provinsi DKI Jakarta Kota/ Kabupaten Data Pemilih Tetap 2017 TPS DPT Jakarta Barat 2. 934 1. 652. 051 Jakarta Pusat 1. 237 747. 152 Jakarta Selatan 2. 973 1. 593. 700 Jakarta Timur 3. 690 2. 006. 397 Jakarta Utara 2. 150 1. 091. 874 Kepulauan Seribu 39 17. 415 Total 13. 023 7. 108. 589
Jika  dicermati,  angka  DPS  yang awalnya  berjumlah  7.  132.  856,  kemudian turun ketika menjadi DPSHP menjadi 7. 101. 354  pemilih,  mengalami  kenaikan  sedikit pada  DPT  menjadi  angka  7.  108.  589 pemilih.
Namun jika diperbandingkan angka  awal  DPS  menjadi  DPT  terdapat selisih  atau  berkurang  menjadi  24.  267 pemilih.  Sebagaimana pada tabel 10 berikut:
Tabel 10
Selisih Jumlah Pemilih Berdasarkan DPS dan DPT Pilgub Tahun 2017
Provinsi DKI Jakarta Putaran Pertama KOTA/ KABUPATEN DPS DPT SELISIH DPT- DPS TPS DPS TPS DPT TPS DPS JAKARTA BARAT 2. 934 1. 669. 351 2. 934 1. 652. 051 - 17. 300 JAKARTA PUSAT 1. 237 757. 898 1. 237 747. 152 - 10. 746 JAKARTA SELATAN 2. 973 1. 599. 920 2. 973 1. 593. 700 60 6. 220 JAKARTA TIMUR 3. 690 1. 989. 106 3. 690 2. 006. 397 9 17. 291 JAKARTA UTARA 2. 150 1. 099. 169 2. 150 1. 091. 874 8 7. 295 KEPULAUAN SERIBU 40 17. 412 39 17. 415 1 2
TOTAL 12. 067 7. 132. 856 13. 023 7. 108. 589 44 24. 267 1. Penduduk  Pengguna  KTP  Elektronik
dan  Surat  Keterangan  (SUKET)

## Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta
Menjelang hari pencoblosan tanggal  15  Februari  sejumlah  penduduk  di DKI  Jakarta  ternyata  masih  dijumpai  belum semuanya  merekam  E-KTP  atau  terdata
dalam  database  kependudukan.    Dari sebanyak  10.  271.  026  jiwa  penduduk  DKI yang  wajib  KTP  hanya  sebesar  7.  389.  470 jiwa.    Sedangkan  yang  telah  melakukan perekaman  E-KTP  sebesar  7.  323.  714  atau 99,1  %  dan  yang  belum  sebanyak  65.  756 atau 0,9 %.  Lihat tabel 11 berikut:

## Tabel 11
Jumlah Warga DKI Jakarta Yang Merekam E-KTP Per 28 Januari 2017 (Menjelang
Pencoblosan 15 Februari 2017) Keterangan Jumlah % Jumlah Penduduk Dki Jakarta 10. 271. 026 Jumlah Penduduk Wajib Ktp 7. 389. 470 Jumlah Penduduk Yang Sudah Merekam Ktp Elektronik 7. 323. 714 99,1 Jumlah Penduduk Yang Belum Merekam Ktp Elektronik 65. 756 0,9 Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 29 Januari 2017
Adanya  sejumlah  warga  yang  belum terekam di atas bakal menyulitkan bagi yang bersangkutan  untuk  mendapatkan  hak  pilih terkecuali  segera  melakukan  perekaman sebelum  mendekati  3  atau  2  hari  menjelang pencoblosan dengan membawa bukti perekaman E-KTP disertai kewajiban didaftar  pada  pukul  12.  00  atau  1  jam
sebelum  TPS  ditutup  jika  kertas  surat  suara masih tersedia.
Pada perkembangannya ternyata terdapat  2  SUKET  sebagaimana  edaran pemerintah  yang  resmi  dipergunakan  salah satu  dari  keduanya,  yakni  bentuk  SUKET yang sesuai ketentuan berikut:
1. Surat  Kemendagri  No.    471. 13/10231/DUKCAPIL,  tanggal  29
September 2016
2. Sesuai Surat Kemendagri No.  471.
13/11691/DUKCAPIL,  tanggal  3 November 2016

## 2. Kisruh Pemilih Pada Pemungutan Suara
Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017 Putaran Pertama
Pada  putaran  pertama  Pilkada  DKI Jakarta yang berjalan aman tanpa gangguan yang  berarti  sebagaimana  yang  diprediksi “rusuh”.    Namun  masih  terdapat  sedikit kericuhan  di  berbagai  tempat  di  beberapa TPS  di  beberapa  wilayah.    Seperti  adanya TPS  yang  dilakukan  PSU  (Pemungutan Suara Ulang) pada Minggu, 19  Februari (4 hari  sesudah  pencoblosan,  15  Februari) sebagaimana  pada  TPS  01  Kelurahan  Utan Panjang  di  Kemayoran  Jakarta  Pusat  dan TPS  29  Kalibata,  di  Pancoran  Jakarta Selatan  dengan  cara  kertas  suara  yang digunakan di  cap stempel  Pemilihan Ulang di  setiap  lembar  surat  suara  dan  Formulir yang digunakan oleh KPU.
Berdasarkan  hasil  pemantauan  penggunaan hak suara pada daftar pemilih tambahan pada Pilgub DKI 2017 putaran pertama yang lalu ditemukan penggunaan bukti identitas kependudukan  yang  resmi  dan  tidak  resmi
untuk  pemilihan  atau  mencoblos  pada  15 Februari  2017.    Misalnya  terdapat  sejumlah warga yang menggunakan Surat Keterangan (Suket)  yang  bukan  untuk  pemilihan digunakan  untuk  mendaftar  sebagai  pemilih dan luput dari perhatian petugas KPPS, PPS, dan  akhirnya  terbuka  pada  rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kota  di  Jakarta  Timur,  yakni  kejadian  yang telah  ada  pada  TPS  22  Kelapa  Dua  Wetan Kecamatan Ciracas.
A. Data  Pemilih  Pilgub  DKI  2017  Putaran Kedua
1. Data  Penduduk  DKI  Jakarta  Menjelang Pemutakhiran  Data  Pemilih  Putaran Kedua  (Hasil  DP4  Tambahan  Maret 2017)
Memasuki tahapan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, KPU RI mengirimkan data tambahan  potensi  pemilih  pemula  dan pemilih alih status yang berasal Kementerian Dalam  Negeri  kepada  KPU  Provinsi  DKI Jakarta pada 8 Maret  2017.  Data tambahan tersebut  berasal  dari  Dirjen  Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui surat No. 470/2769/Dukcapil-Ses  tertanggal  7  Maret 2017 perihal Penyerahan Data DP4 Tambahan Pemilih Pemula.
Berdasarkan pencermatan KPU RI terdapat tambahan data untuk potensi pemilih
sebanyak 21. 020 pemilih dengan rincian 20. 722 adalah jumlah Pemilih Pemula dan 298 adalah  pemilih  alih  status  dari  TNI/Polri menjadi  warga  sipil.    Data  tersebut  menjadi bahan masukan DPS bagi KPU Provinsi dan
KPU  Kab/Kota  di  DKI  Jakarta  untuk diverifikasi atau dimutakhirkan.
Tabel  12  berikut  ini  merupakan rekapitulasi  daftar  pemilih  alih  status  dari KPU RI.
Tabel 12 Data DP4 Tambahan Putaran Kedua Khusus Alih Status No. Nama Kabupaten/Kota Jumlah Pemilih Alih Status L P L+P 1 Jakarta Pusat 16 1 17 2 Jakarta Utara 32 4 36 3 Jakarta Barat 27 2 29 4 Jakarta Selatan 68 5 73 5 Jakarta Timur 130 13 143 6 Kepulauan Seribu - - - TOTAL 273 25 298
2. Pemutakhiran  Data  Pemilih  sejak DPS sampai ditetapkannya DPT oleh KPU DKI.
Berbeda  dengan  pemutakhiran data pemilih pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Pertama yang dilakukan secara faktual atau mekanisme Coklit (Pencocokan dan  Penelitian)  di  lapangan,  maka  pada putaran  kedua  pemutakhiran  data  pemilih dilakukan secara administratif sampai tingkat Kelurahan melalui PPS.  Cara Pemutakhiran Daftar  Pemilih  Putaran  Kedua  dilakukan dengan  memperbaiki  DPT  putaran  I  dan melakukan  input  DPTb  putaran  I  setelah dilakukan  verifikasi  administrasi  oleh  KPU
Kab/Kota  dibantu  PPK  dan  PPS  dalam melakukan  pemutakhiran  berbasis  TPS (maksimal 800 pemilih).
Pada putaran kedua, calon pemilih  dihimbau  aktif  mendaftar  diri  jika sebelumnya tidak terdaftar pada DPT Putaran pertama yang dilayani sejak Pagi (10. 00-17. 00  WIB)  dan  Malam  hari  (20.  00-23.  00 WIB)  dalam  waktu  yang  relatif  singkat  (7 hari).    Puncaknya,  melalui  rapat  Pleno Terbuka  Rekapitulasi  DPS  Tingkat  Provinsi Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua,  Selasa  21  Maret  2017  bertempat  di Grand  Ballroom,  Hotel  Oasis  Amir,  Senen Raya  Jakarta  Pusat,  pukul  19.  30  WIB
didapati  sebanyak  7.  264.  749  total  pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 3. 634.  585  dan  perempuan  sebanyak  3.  630.
164  pada  rekapitulasi  DPS  putaran  kedua sebagaimana berikut:
Tabel 13 Data DPS Pilgub DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua No . Nama Kabupaten/Kota Jumlah Pemilih Dalam DPS L P L+P 1 Jakarta Pusat 382. 759 382. 263 765. 122 2 Jakarta Utara 563. 284 561. 148 1. 124. 432 3 Jakarta Barat 850. 402 836. 231 1. 686. 633 4 Jakarta Selatan 812. 197 815. 386 1. 627. 583 5 Jakarta Timur 1. 016. 971 1. 026. 250 2. 043. 221 6 Kepulauan Seribu 8. 972 8. 786 17. 758 TOTAL 3. 634. 585 3. 630. 164 7. 264. 749
Hasil DPS yang berhasil direkapitulasi pada tabel  13  di  atas,  berikutnya  diserahkan kembali  ke  KPU  Kab/Kota  masing-masing wilayah  yang  berupa  salinan  DPS  untuk disampaikan  kepada  PPS  melalui  PPK sebanyak  3  rangkap  guna  ditempel  pada papan  pengumuman  di  kantor  kelurahan;  di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun  Warga  (RW)  atau  tempat strategis  lainnya;  dan  untuk  Arsip  PPS bersangkutan.    Diumumkannya  DPS  oleh PPS  untuk  mendapatkan  masukan  dari masyarakat  sekitar  dan  selanjutnya  disusun DPS  hasil  perbaikan  (DPSHP)  secara
berjenjang  mulai  dari  PPS,  PPK,  Hingga KPU Kab/Kota maupun Provinsi.
DPT  Putaran  Kedua  yang  ditetapkan  KPU DKI Jakarta melalui Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi di Hotel Bidakara, Kamis, 6 April hingga Jumat dini hari, 7 April 2017 didapati sejumlah 7. 218. 254  pemilih  dan  terdapat  tambahan  26 pemilih dari Jakarta Barat sehingga menjadi 7.  218.  280  yang  berarti  hanya  ada  sedikit penurunan  dari  DPS  yang  awalnya  7.  264. 749  setelah  diperbaiki,  sebagaimana  pada tabel 14 berikut:
Tabel 14

## DPT PILKADA DKI PUTARAN KEDUA TAHUN 2017
No . KAB/KOTA JML TPS LAKI- LAKI PEREMPU AN TOTAL DPT 1 Jakarta Barat 2. 935 848. 113 833. 359 1. 681. 496 2 Jakarta Pusat 1. 238 378. 648 378. 867 757. 515 3 Jakarta Selatan 2. 974 801. 668 805. 253 1. 606. 921 4 Jakarta Timur 3. 698 1. 007. 452 1. 017. 705 2. 025. 157 5 Jakarta Utara 2. 150 565. 244 564. 250 1. 129. 494 6 Kepulauan Seribu 39 8. 943 8. 752 17. 695 TOTAL 13. 034 3. 610. 068 3. 608. 186 7. 218. 280
DPT  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  putaran kedua  sebanyak  7.  218.  280  dan tersebar  di 13. 034 tempat pemungutan suara (TPS) jika dibandingkan  dengan  DPT  Pilkada  DKI Putaran Pertama yang banyaknya 7. 108. 589 pemilih yang tersebar di 13. 023 TPS, berarti ada tambahan 109. 691 pemilih dan 11 TPS baru.
Selama kegiatan Pemutakhiran data secara administratif  oleh  KPU  Kab/Kota  hingga PPK dan PPS, terdapat banyak masalah yang patut  dipertanyakan  oleh  sejumlah  kalangan mengenai keakuratan data pemilih, baik pada DPS, DPSHP, dan bahkan DPT.  Bahkan dari pihak  Pasangan  Calon  yang  disampaikan
oleh  Tim  Kampanye  Pasangan  Calon Gubernur  Nomor  Urut  3  (Tiga)  Anies  R. Baswedan  dan  Sandiaga  S.    Uno  melansir temuan  terhadap  ratusan  ribu  data  invalid dari  DPS  Pemilihan  Bubernur  DKI  Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.
Pada akhirnya, tepat hari Senin malam, 10 April  2017  terjadi  Rapat  Sinkronisasi  Data Pemilih antara KPU Provinsi, Bawaslu DKI, Disdukcapil  DKI,  dan  Tim  Pasangan  Calon Nomor 2 dan 3 membahas adanya penyisiran data  kependudukan  berdasarkan  aduan  atas temuan  tersebut  yang  sudah  dilakukan  oleh Disdukcapil  DKI  sebagaimana  tabel  15 berikut:
Tabel 15
Rekapitulasi Hasil Penyisiran Data Kependudukan Dalam Sinkronisasi Data
Pemilih Pilgub 2017 Putaran Kedua No Kab/Kota Meninggal Pindah Keluar DKI Tidak ada dalam Database Adminduk Jumlah 1 Kepulauan Seribu 0 0 5 5 2 Jakarta Pusat 2 21 577 600 3 Jakarta Utara 0 1 520 521 4 Jakarta Barat 0 0 4. 805 4. 805 5 Jakarta Selatan 7 9 609 625 6 Jakarta Timur 0 1 9. 397 9. 398 Jumlah 9 32 15. 913 15. 954
Dari  hasil  rapat  sinkronisasi  data
pemilih pada DPT  Putaran Kedua Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur DKI  Jakarta  Tahun  2017  tersebut  di  atas, kemudian dibuat kesepakatan dalam Berita Acara  yang  berisikan  hal-hal  sebagai berikut, di antaranya:
1. Pemilih  yang  tidak    memenuhi syarat    karena  tidak    ada  dalam database kependudukan DKI
Jakarta,    meninggal    dunia    dan pindah    domisili    keluar    DKI Jakarta    dengan    rincian    di  atas (total  sebanyak    15.  954  pemilih) dikategorikan sebagai pemilih yang  tidak  memenuhi syarat,  dan KPU  Provinsi  DKI  Jakarta  akan melakukan pengarsiran dan
memberi  keterangan  pada  pemilih sesuai dengan  kategori tersebut  di atas  dalam  Daftar  Pemilih Tetap (DPT) Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.
Apabila  ditemukan  data  ganda dalam  DPT  Putaran  Kedua,  maka  petugas KPPS  mengembalikan  formulir  C6  kepada PPS dan direkap dalam formulir  D2 KWK II
2. Perkembangan Warga Penduduk
Pemilik  E-KTP  dan  Surat  Keterangan (SUKET)  dari  Disdukcapil  Menjelang Putaran Kedua 19 April 2017
Pada Pilgub DKI Jakarta putaran pertama  jumlah  Surat  keterangan  yang diterbitkan  oleh  Disdukcapil  sampai  H-1 pencobosan  sebanyak  84.  000.    Pasca
pencoblosan, menjelang tahapan pemutakhiraan  data  pemilih  untuk  putaran kedua,  Disdukcapil  DKI  melansir  hasil Rekapitulasi  Surat  Keterangan  Pengganti KTP-el  dan  Surat  Keterangan  (Suket)
Terdaftar dalam Database Dinas
Kependudukan  Kota/Kab  Provinsi  DKI
Jakarta.    Suket  yang  direkap  adalah  yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran pertama PILKADA tahun 2017 per- tanggal 16 Februari sampai dengan 12 Maret 2017,  sebagaimana  hasil  rekapitulasi  pada tabel 16 berikut:

## Tabel 16
Rekapitulasi Hasil Database Kependudukan Pengguna SUKET Menjelang Pemutakhiran Data Pemilih Pilgub DKI 2017 Putaran Kedua
No. KAB/KOTA
Pertanggal 16 Februari s. d.  12 Maret 2017 JUMLAH Jenis Surat Keterangan Pengganti Ktp-El Terdaftar Dalam Data Base 1 Kepulauan Seribu 12 0 12 2 Jakarta Pusat 706 570 1. 276 3 Jakarta Utara 2. 970 2. 252 5. 222 4 Jakarta Barat 3. 137 1. 983 5. 120 5 Jakarta Selatan 2. 760 1. 401 4. 161 6 Jakarta Timur 4. 239 2. 781 7. 020 TOTAL 13. 824 8. 987 22. 811
Sementara  itu,  Tim  Kampanye  Pasangan calon  Nomor  3  Anies-Sandi  melansir temuannya  terhadap  keberadaan  Suket tersebut  di  atas.    Analisis  Tim  Bidang  Data Anies-Sandi  dengan cara melakukan analisa terhadap administrasi kependudukannya
yaitu;  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) pada Daftar Penerbitan SUKET yang disampaikan kepada KPUD DKI untuk dimasukkan dalam Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  putaran  kedua, sebagaimana pada tabel 17 berikut:
Tabel 17
Rekapitulasi Temuan Data Pengguna SUKET Kependudukan Bermasalah Menjelang Pemungutan Suara Pilgub DKI 2017 Putaran Kedua
KATEGORI KETERANGAN JUMLAH TEMUAN Iinvalid “I” NIK  format  tanggal  tidak  terbaca  /  tidak sesuai jenis 333 Invalid “J” NIK  kode  Provinsi  di  luar  dalam  wilayah kependudukan 31 Invalid “K” NIK kode Kab/Kota di luar dalam wilayah kependudukan 25 Invalid “L” NIK kode Kecamatan di luar dalam wilayah kependudukan 41 JUMLAH 430
Temuan Tim
Kampanye Pasangan  calon  Nomor  3  Anies-Sandi ataskeberadaan Suket tersebut di atas yang masing  bermasalah  dengan  administrasi kependudukannya sebanyak 22. 811 warga. Mengingat  penerbitan  Suket  ini  rawan politisasi  menjelang  pemungutan  suara putaran kedua, disertai pengalaman putaran pertama  yang masuk dalam “gerombolan” DPTb dengan temuan adanya Suket “palsu” yang  digunakan  untuk  mencoblos,  maka Tim  Kampanye  Anies-Sandi  dari  Partai Gerindra dan PKS mengusulkan pada KPU DKI,  Bawaslu  DKI,  agar  Disdukcapil menerbitkan  Suket  dibatasi.    Mengingat akan  menjadi  sumber  kerawanan  politik dengan  adanya  mobilisasi  besar-besaran warga  pendatang  untuk  mengurus  Suket yang berpotensi konflik dan kecurangan.

## PENUTUP
Pemutakhiran  “penduduk  politik” yakni warga yang dipersyaratkan menggunakan  hak  politik  untuk  didaftar sebagai  pemilih  dalam  data  pemilih  pada Pilgub  DKI  Jakarta  2017  perjalanannya sangat  rumit  dan  kompleks  mengingat dinamika  kependudukannya  yang  tinggi menjelang  pemungutan  suara.    Selain tingkat  kesibukan  pekerjaan  dan  lokasi domisili yang sulit ditemui saat Coklit data, juga  khususnya  warga  pendatang  urban yang selalu bertambah sehingga
pemutakhiran  data  yang  terbatas  untuk kepentingan  logistik  pemungutan  suara belum mampu menjangkau laju kependudukan. Kebijakan diikeluarkannya SUKET  sebagai  pengganti  sementara identitas kependudukan (selama blangko E- KTP  belum  tersedia)  kian  menyeret Disdukcapil  selaku  instansi  pemerintah DKI  untuk  ikut  serta  menyediakan perangkat  keabsahan  data  administrasi kependudukan sebagai syarat warga memilih. Disdukcapil seolah terlibat sebagai  “penyelenggara  bayangan”  pada perhelatan data pemilih Pilgub 2017.
Pada  Pemungutan  Suara  Pilgub DKI  Jakarta  Putaran  Pertama,  15  Februari 2017 pemilih yang mendaftar menggunakan lembar DPTb sebanyak 237. 003 yang digunakan pada saat pencoblosan dari  jumlah  pemilih  yang  menggunakan haknya  sebanyak  5.  564.  313.    Jumlah DPTb  ternyata  cukup  signifikan  bagi perolehan suara jika dilihat dari hasil hitung antara selisih antara pasangan calon Nomor 2 dan 3, yang masing-masing memperoleh 2.  364.  577  suara  (42,99  persen)  pada Basuki-Djarot, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih 2. 197. 333 (39. 95 persen) pada Anies-Sandi.  Selisih antara keduanya hanya terpaut 167. 244 suara.  Artinya suara dari  pemilih  DPTb  lebih  besar  dari  selisih keduanya.
Dari  analisa  lembaga  survey, sebaran  pemilih  pengguna  DPTb  pada putaran pertama tenyata banyak terdapat di 542  TPS  yang  jumlahnya  lebih  banyak memenangkan  pasangan  Basuki-Djarot lebih  dari  90  persen.    Sisanya  memilih pasangan  Anies-Sandi  dan  AHY-Silvy. Lokasi  terbanyak  pengguna  DPTb  ada  di Jak  arta  Utara  dan  Jakarta  Barat  sebagai basis wilayah yang memenangkan pasangan  Basuki-Djarot  pada  putaran pertama.
Memasuki  Pilgub  DKI  putaran kedua,  pemilih  dalam  DPTb  kembali menjadi  sorotan  tajam  dari  pemerhati pemilu  dan  masyarakat  luas,  sehingga perlunya  pemutakhiran  yang  benar-benar cermat.    Mengingat  dalam  pemutakhiran DPS  putaran  kedua  adalah  DPT  Putaran Pertama  ditambah  pemilih  DPTb  hasil putaran  pertama.    Perjalanannya,  DPT putaran  kedua  yang  sudah  direkapitulasi tingkat Provinsi pada6 April 2017 ternyata masih  menyisakan  problem,  yakni  temuan sejumlah data penduduk yang invalid.  Dari sejumlah  7.  218.  280  total  pemilih  dalam DPT terdapat sebanyak 15. 954 dikategorikan  sebagai  pemilih  yang  tidak memenuhi  syarat,  dan  KPU Provinsi DKI Jakarta  akan  melakukan  pengarsiran  dan memberi  keterangan  pada  pemilih  sesuai dengan  kategori  tersebut  di  atas  dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran Kedua
yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.
Dengan  demikian,  perjalanan  data pemilih  pada  Pilgub  DKI  Jakarta  2017 belum  mampu  menjawab  akurasi  dan kevalidan  data  pemilih  sepenuhnya  yang diidentifikasi sebagai warga pengguna hak pilih  di  DKI  Jakarta.    Masalah  tersebut selain karena tingkat dinamika kependudukan  yang  tinggi  menjelang Pilgub,  juga  terkait  dengan  tingkat keabsahan data kependudukan yang berpangkal dari administrasi kependudukan di  intansi  pemerintah  Disdukcapil  dan Kementerian  Dalam  Negeri.    Hal  ini dibuktikan  dengan  masalah  perekaman identitas  kependudukan  dan  fenomena “SUKET”  yang  bervariasi  sehingga  turut berkontribusi  pada  kekisruhan  selama pemutakhiran  dan  penetapan  data  pemilih hingga  pemungutan  suara.    Kenyataan demikian yang mengakibat KPU DKI harus “pontang-panting”  memverifikasi  dan melakukan  validasi  serta  mengklarifikasi berbagai kritik, masukan dan aspirasi yang berkembang  di  masyarakat  akan  adanya pemilih  “siluman”  dan  dicurigai  untuk kepentingan politik pasangan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ida Bagoes Mantra.  2011. Demografi Umum .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sudjarwo S.  2004. Buku Pintar Kependudukan .  Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia
Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti.  2011.
Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi .  Yayasan Bina Profesi Mandiri
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2014 Menjadi Undang- Undang.
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (disahkan dan diundangkan pada 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58).
Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara
Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 112
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No.  24/kpts/KPU-Prov- 010/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No.  05/ kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Surat Keputusan bernomor 48/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua
Surat Kemendagri No.  471. 13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016
Surat Kemendagri No.  471. 13/11691/DUKCAPIL, tanggal 3 November 2016
Rakyat  Merdeka  Online  (RMOL), Jakarta.    Jumat,  17  Februari  2017, http://m. rmoljakarta. com/news. php?id=42689
Tempo. Co, Jakarta. Pilkada DKI, Tim Anies  -  Sandi  Temukan  153  Ribu Data  Invalid (1  April  2017).    Dapat dilihat  dalam  berita  online  melalui situs: https://m. tempo. co/read/news/2017/04/01/348861754
/pilkada-dki-tim-anies-sandi- temukan-153-ribu-data-invalid
Teropong Senayan, Jakarta. Tim Anies- Sandi Serahkan 13 Temuan
Keganjilan  DPS  ke  KPU  DKI (Sabtu, 1 April 2017).  Dapat dilihat versi  berita  versi  online  tersebut dalam situs: http://www.
teropongsenayan. com/60405-tim-
anies-sandi-serahkan-13-temuan-
keganjilan-dps-ke-kpu-dki