## LAW ENFORCEMENT AND SANCTIONS AGAINST MOTORCYCLE RIDERS WHO DO NOT TURN ON THEIR LIGHTS DURING THE DAY IN SEMARANG CITY BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

## (PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENYALAKAN LAMPU DISIANG HARI DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)
Rully Buyung Hardiansyah
Universitas Stikubank Semarang rullybuyung18@gmail.com
Dyah Listyarini Universitas Stikubank Semarang dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id
Adi Suliantoro Universitas Stikubank Semarang adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
The safety of motorcyclists on the road is crucial and needs to be prioritized to maintain order and compliance  with  legal  regulations,  especially  the  Traffic  Law  and  Road  Transportation  Law. Considering this context, the author is interested in selecting a title related to Law Number 22 of 2009 Article 107 concerning traffic and road transportation, focusing on law enforcement and penalties for motorcyclists who do not use headlights during daylight hours in the city of Semarang. This research examines  the  issues  of  law  enforcement  and  penalties  for  motorcyclists  who  do  not  turn  on  their headlights  during  the  day.  The  methodology  employed  in  this  study  is  qualitative  with  descriptive analysis. The research findings indicate that traffic officers in the city of Semarang have enforced the law in accordance with the applicable regulations for motorcyclists who do not use headlights. The penalties  imposed  align  with  the  provisions  of  Article  107  paragraph  2,  which  include  a  maximum imprisonment of 15 days or a fine of up to "One Hundred Thousand Rupiah." Therefore, it is essential for motorcyclists to adhere to the rules to create order and ensure safety on the roads.

## Keywords: Law enforcement; Penalty; Motorcycle; Light; Traffic

## ABSTRAK
Keselamatan  pengendara  sepeda  motor  di  jalan  raya  merupakan  hal  yang  penting  untuk diprioritaskan guna menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum, khususnya Undang- Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Dengan  mempertimbangkan  kondisi  tersebut,  penulis tertarik  untuk  mengambil  judul  berkenaan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Pasal 107  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  fokus  pada  penegakan  hukum  dan  sanksinya  terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan lampu saat siang hari di kota Semarang. Penelitian ini mencermati permasalahan penegakan hukum dan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak mematikan  lampu  saat  siang  hari.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode
kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas satuan lalu lintas di  kota  Semarang  telah  melaksanakan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku terhadap  pengendara  sepeda  motor  yang  tidak  mematikan  lampu.  Sanksi  yang  diberikan  sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 2, yaitu pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda maksimal sebesar "Seratus Ribu Rupiah." Oleh karena itu, penting bagi para pengemudi sepeda motor untuk mematuhi aturan guna menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Sanksi; Sepeda Motor; Lampu; Lalu Lintas

## I. PENDAHULUAN
Penerapan  Hukum  dan  Sanksi  serta Kendala  terhadap  Pengendara  Motor  di Siang  Hari  di  Kota  Semarang  dijelaskan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tanpa  menimbulkan  kebingungan  mengenai inti  permasalahan  yang  akan  diulas  oleh penulis.  Dalam  konteks  ini,  diperlukan pembatasan  masalah.  Selain  itu,  ruang lingkup  kajian  skripsi  ini  melibatkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait pengendara  motor  yang  tidak  menggunakan lampu  di  siang  hari  di  Kota  Semarang. Pemfokusan pembahasan juga terbatas pada Penegakan  Hukum  terhadap  pengendara motor  yang  tidak  menyala  lampu  di  siang hari  di  Kota  Semarang.  Diskusi  juga  akan mencakup  faktor  pendukung  dan  hambatan dalam  penerapan  Hukum  dan  Sanksi menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Pasal  107  mengenai  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  terhadap  pengemudi  motor yang  tidak  menggunakan  lampu  di  siang hari di Kota Semarang.
Indonesia  merupakan  negara  yang berlandaskan  pada  hukum,  konsep  ini ditegaskan  dalam  Undang-undang  Dasar
Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 3, yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  hukum.  Oleh karena  itu,  warga  Indonesia  diwajibkan untuk  mematuhi  segala  peraturan  hukum. Hukum,  dalam  makna  yang  luas,  merujuk pada  aturan,  norma,  dan  kaidah  baik  yang tercatat  maupun  yang  tidak  tertulis,  yang secara  umum  berlaku  dan  diakui  sebagai peraturan yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran terhadap hukum dapat menyebabkan sanksi, dan  untuk  negara  yang  berdasarkan  hukum, pelaksanaan  pemerintahan  harus  sesuai dengan  prinsip  kedaulatan  hukum,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  keteraturan hukum.  Terdapat  beberapa  faktor  yang terkait  dengan  pelanggaran  hukum  di masyarakat,  mulai  dari  yang  bersifat  ringan hingga yang bersifat berat. 1
Masyarakat  yang  berperan  sebagai subjek  hukum  diharapkan  mematuhi  dan menaati norma-norma hukum yang berlaku,
1 Habibullah,  M.  (2022).  Implementasi  Pasal  107 Ayat  (2)  UU  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Menyalakan Lampu  Di  Siang  Hari  Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor (Studi  Kasus  Kota  Banda  Aceh)  (Doctoral  dissertation, UIN Ar-Raniry).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
seperti dalam hal ketaatan terhadap peraturan  lalu  lintas.  Terutama  di  wilayah Semarang,  khususnya  di  kota  Semarang, hampir seluruh penduduknya, yang jumlahnya  mencapai  puluhan  ribu  jiwa, menggunakan  kendaraan  sebagai  bagian integral  dari  kehidupan  sehari-hari  mereka. Jumlah  individu  yang  memiliki  kendaraan terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, termasuk  kendaraan  roda  dua  dan  roda empat.  Namun,  disayangkan  bahwa  masih banyak  masyarakat  yang  kurang  sadar akan pentingnya  mematuhi  peraturan  lalu  lintas. Terlebih lagi, semakin banyaknya masyarakat  yang  menggunakan  sepeda motor  sebagai  alat  transportasi  sehari-hari, namun hal ini tidak diimbangi dengan sikap bertanggung  jawab  dan  ketaatan  terhadap etika berlalu lintas.
Sehingga,  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 yang mengatur tentang penggunaan kendaraan  bermotor  roda  dua  dan  roda empat  dengan  penuh  kepatuhan.  Alasan dibalik pembuatan undang-undang  ini adalah  tingginya  angka  kecelakaan  di  jalan raya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya kesadaran pengendara terhadap keselamatan,  seperti  tidak  menggunakan lampu utama pada siang hari, dan melanggar peraturan lalu lintas. Di Indonesia, khususnya  di  Kota  Semarang,  kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahunnya, baik yang bersifat  minor  maupun  fatal.  Menurut  data kepolisian, beberapa faktor yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas termasuk  kurangnya  perhatian  pengemudi dalam  berkendara,  kerusakan  komponen kendaraan  yang  mengakibatkan  kinerjanya tidak  optimal,  penggunaan  handphone  saat berkendara,  pelanggaran  terhadap  rambu lalu  lintas,  dan  pelanggaran  lalu  lintas lainnya.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  telah  diamanatkan  sebagai  pengganti Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992, menjelma  menjadi  suatu  perangkat  hukum yang  sangat  efektif  dalam  menggalang kesadaran  para  pengemudi  terkait  dengan aspek  keselamatan  di  jalan  dan  pentingnya kelengkapan perlengkapan berkendara. Aturan  ini  berlaku  tanpa  pandang  bulu, mengingatkan  setiap  individu  yang  berada di jalan raya untuk tidak hanya menjalankan kewajiban  berjalan  atau  mengemudi,  tetapi juga  mematuhi  ketentuan  lalu  lintas  yang telah  tertera  secara  jelas  dalam  Pasal  107 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Pasal tersebut memberikan penekanan pada  dua  aspek  kunci,  di  mana  pengemudi kendaraan  bermotor  diwajibkan  untuk menjaga  agar  lampu  utama  kendaraan  tetap menyala  saat  digunakan  di  malam  hari  dan dalam  kondisi  tertentu.  Sementara  itu, pengemudi  sepeda  motor  diberi  tanggung jawab  tambahan  untuk  menyalakan  lampu utama  pada  siang  hari,  selaras  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  pada  Ayat (1).  Rancangan  pasal  ini  disusun  oleh
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
pemerintah  dengan  tujuan  meningkatkan efisiensi  dalam  berkendara  dan  menjawab dinamika  perkembangan  zaman  yang  terus berlangsung.
Dengan pemberlakuan Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  terutama pada  Pasal  107  Ayat  (1)  dan  (2),  bertujuan untuk  mengurangi  insiden  kecelakaan  lalu lintas  yang  melibatkan  pengemudi  sepeda motor.  Namun,  pada  kenyataannya,  para pengguna  sepeda  motor  masih  enggan menggunakan  lampu  utama  saat  siang  hari. Pengemudi  sepeda motor  memiliki  persepsi bahwa  Pasal  107  UU  No.  22  Tahun  2009 tidak  efektif  dalam  menurunkan  angka kecelakaan  lalu  lintas.  Bahkan,  mereka berpendapat bahwa aturan ini dapat menyebabkan  gangguan  bagi  pengendara sepeda  motor  lainnya,  karena  penggunaan lampu  utama  pada  siang  hari  dapat menciptakan  efek  silau,  terutama  ketika cuaca  cerah  dan  pandangan  mata  masih jelas.  Meskipun  demikian,  lampu  utama dapat  dinyalakan  jika  kondisi  cuaca  seperti hujan  deras,  untuk  memperbaiki  visibilitas pengemudi sepeda motor.
Pengemudi  sepeda  motor  menghadapi tantangan  berupa  tingkat  kepatuhan  hukum yang rendah, sehingga sulit untuk memastikan  penghormatan  terhadap  aturan keselamatan  pengendara  sepeda  motor,  hal ini  menjadi  rintangan  utama.  Ditlantas Metro  Jaya  menyatakan  bahwa  menyalakan lampu  DRL  pada  siang  hari  dapat mengurangi  risiko  kecelakaan  sebanyak  20
persen.  Di  Surabaya,  penggunaan  lampu siang  hari  bahkan  dapat  mengurangi kecelakaan  hingga  50  persen.  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mengatur sanksi  bagi  pelanggaran  tersebut  dalam Pasal 293 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap  pengemudi  sepeda  motor  yang  tidak menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari dapat dikenai pidana kurungan maksimal 15 hari atau denda hingga Rp100.000,00.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan  yang  telah  diuraikan,  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut  dalam  bentuk  skripsi  dengan  judul "Implementasi  Pasal  107  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Menyalakan  Lampu  Utama  di  Siang  Hari Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor  (Studi Kasus  Kota  Semarang  di  Kecamatan Ngaliyan)".  Aturan  menyalakan  lampu sepeda  motor  di  siang  hari  diberlakukan bukan  tanpa  alasan,  aturan  ini  juga  tidak hanya  diterapkan  di  Indonesia  namun  juga beberapa  negara  di  luar  negeri.  Tujuannya adalah  untuk  menekan  angka  kecelakaan sepeda  motor  di  Indonesia,  di  mana  sepeda motor  merupakan  kendaraan  bermotor  yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Dengan  menyala  lampu,  pengemudi menjadi  lebih  waspada  terhadap  kondisi sekitarnya  dan  dapat  menempatkan  dirinya sedemikian  rupa  sehingga  keselamatan pengemudi  dan  pengguna  jalan  lainnya terjaga  di  jalan  raya.  Upaya  ini  juga
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
menghasilkan dampak positif yang signifikan, terbukti dari berbagai data survei yang  dikumpulkan.  Angka  kecelakaan sepeda  motor  berhasil  ditekan  ketika peraturan  mengenai  penggunaan  lampu motor  di  siang  hari  diterapkan  dengan efektif.
Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa  interpretasi  frasa  "siang  hari" sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  107  ayat (2)  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan dan Pasal 293 ayat (2) Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah jelas  dan memberikan  kepastian  hukum.  Pemahaman yang  menyatakan  bahwa  pagi,  sore,  atau petang  bukanlah  bagian  dari  siang  hari hanyalah  perbedaan  perspektif  yang  berasal dari  penggunaan  istilah  yang  umum. Mahkamah  Konstitusi  menegaskan  bahwa hal ini bukan suatu permasalahan konstitusional, melainkan sekadar perspektif yang bergantung pada konvensi istilah.
Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pandangan ini tidak menjadi isu yang signifikan  berdasarkan  pada  telaah  teori, doktrin,  dan  argumentasi  ilmiah.  Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan  bahwa  tidak  ada  persoalan konstitusionalitas  terkait  Pasal  107  ayat  (2) dan  Pasal  293  ayat  (2)  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  perlu  diperdebatkan. Mahkamah  berpendapat  bahwa  alasan  yang dikemukakan  oleh  para  Pemohon  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  secara menyeluruh.
Dalam  hal  kewajiban  menyalakan lampu  utama  sepeda motor  pada  siang  hari,
Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan  terkait  keamanan.  Menurut Mahkamah  Konstitusi,  siang  hari  adalah waktu  terang  sehingga  setiap  kendaraan dapat  lebih  mudah  menghindari  kendaraan lain,  termasuk  yang  berada  di  belakangnya, melalui pengamatan lewat kaca spion.
Mengenai  isu  penggunaan  lampu motor  di  siang  hari,  khususnya  di  Kota Semarang, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan judul  “Penegakan  Hukum  Dan  Sanksi Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 107  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan  Terhadap  Pengendara  Motor  Yang Tidak  Menyalakan  Lampu  Motor  Di  Siang Hari Di Kota Semarang”

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan  deskripsi  mengenai  pokok perumusan  masalah  dan  menganalisisnya dengan  mengelompokkan,  menghubungkan, dan  memberikan  keterangan  isi  terhadap data  yang  relevan.  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  deskriptif analitis dengan sumber data utama dari datasekunder.
Sumber data yang digunakan melibatkan  bahan  hukum  primer  seperti
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang  - Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, dan  Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun 2009  pasal  107  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Bahan  hukum  sekunder mencakup  buku-buku,  jurnal,  dan  artikel ilmiah,  sedangkan  bahan  hukum  tersier melibatkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  dan  kamus  Hukum. Metode pengumpulan  data  terdiri  dari  wawancara langsung dengan narasumber terkait, observasi  langsung  di  area  penelitian,  studi kepustakaan untuk mengumpulkan pandangan  para  pakar,  dan  dokumentasi melalui  penggunaan  barang-barang  tertulis seperti  buku,  dokumen,  peraturan,  dan jurnal. Penyajian  data  dilakukan  secara naratif,  mengurutkan  data  yang  telah dikumpulkan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena atau masalah yang diteliti.
Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif normatif, yang memisahkan, mengelompokkan, dan menganalisis  data  berdasarkan  pada  sumber yang  relevan.  Langkah-langkah  analisis  ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan faktual.

## III. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN 3.1 Undang  -  Undang  Nomor  22
Tahun  2009  Pasal  107  Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada  Penegakkan  Hukum  Dan Sanksinya Terhadap Pengendara Motor  Yang  Tidak  Menyalakan Lampu  Sepeda  Motor  Di  Siang Hari Di Kota Semarang
Hukum,  sering  disebut  sebagai social engineering atau social  planning ,  berfungsi sebagai alat perubahan yang digunakan oleh agen  perubahan  yang  diberi  kepercayaan oleh masyarakat untuk mengubah masyarakat  sesuai  dengan  kehendak  atau rencana  tertentu.  Sebagai  tatanan  perilaku yang  mengatur  manusia,  hukum  memiliki peran  sebagai  tatanan  pemaksa  dan  harus disebarluaskan di dalam masyarakat. Proses penegakan  hukum  melibatkan  kegiatan konkrit  dalam  kehidupan  bermasyarakat, termasuk  pembuatan  hukum,  penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto,  melibatkan  substansi  hukum, pelaku hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat,  dan  budaya  hukum.  Satjipto Rahardjo  membedakan  unsur-unsur  yang berpengaruh  berdasarkan  kedekatan  pada proses,  seperti  unsur  pembuatan  undang- undang,  penegak  hukum,  dan  lingkungan masyarakat. Jerome Frank dan Lawrence M. Friedman juga mencatat faktor-faktor seperti  prasangka  politik,  ekonomi,  moral, serta  simpati  dan  antipati  pribadi  yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Penegakan  hukum  merupakan  sistem terorganisir yang melibatkan anggota pemerintahan  untuk  menegakkan  hukum, baik  secara  preventif  maupun  repressif. Anggota  penegakan  hukum  tidak  terbatas pada  aparatur  negara  saja,  tetapi  juga melibatkan  individu  yang  terlibat  dalam kegiatan  patroli  atau  pengamatan  untuk mencegah  tindak  pidana.  Jenis  penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara melibatkan kepolisian dan kejaksaan, masing-masing dengan tugas utama menegakkan  hukum  dan  melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dan etika profesi.
Hasil  dari  penelitian  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  Pasal  107  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (LLAJ)  di  wilayah  Satuan  Lalu  Lintas Kepolisian Sektor Semarang Barat, berdasarkan  data  kejadian  kecelakaan  lalu lintas  di  Kota  Semarang,  mengindikasikan adanya penurunan tren setelah diterapkannya kewajiban  menyalakan  lampu  utama  motor di  jalan  raya.  Pada  tahun  2016,  terdapat  65 kecelakaan dengan  pelanggaran  aturan menyalakan lampu pada siang hari sebanyak 1023  (6,35%).  Pada  tahun  2017,  tercatat  31 kecelakaan  dengan  pelanggaran  serupa sebanyak  957  (3,24%).  Pada  tahun  2018, angka  kecelakaan  berjumlah  15,  dan pelanggaran  tidak  menyalakan  lampu  utama motor  sebanyak  923  (1,63%).  Tahun  2019 mencatat 41 kecelakaan, dengan pelanggaran sebanyak  339  (12,09%),  sedangkan  tahun
2020 terjadi 21 kecelakaan dengan pelanggaran sebanyak 115 (18,26%).
Melalui data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran  aturan  menyalakan  lampu  pada siang  hari  di  Kota  Semarang  selama  lima tahun  terakhir,  terlihat  bahwa  setelah kewajiban  menyalakan  lampu  utama  motor pada  kendaraan roda  dua  diberlakukan  sejak tahun  2009,  terjadi  penurunan  angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016-2018. Namun,  pada  tahun  2019  dan  2020,  terjadi peningkatan  kembali,  seiring  dengan  adanya Pandemi  Covid-19  yang  mengakibatkan Pembatasan  Skala  Besar  (PSBB)  di  Kota Semarang.  Meskipun  PSBB  tidak  langsung memengaruhi  aktivitas  di  jalan  raya,  namun angka kecelakaan kembali meningkat. Dalam wawancara dengan aparat kepolisian, disebutkan  bahwa  faktor  penyebab  naik turunnya  angka  kecelakaan  melibatkan perilaku  pengendara,  seperti  kurangnya fokus, penggunaan handphone saat berkendara, dan interaksi dengan penumpang. Selain itu, kondisi sepeda motor yang  tidak  baik,  seperti  kerusakan  mesin, sistem  pengereman,  ban,  dan  lampu,  juga dapat  menyebabkan  kecelakaan.  Keadaan cuaca  memiliki  dampak  signifikan  pada fokus  pengemudi.  Contohnya,  ketika  hujan, kondisi  jalan  menjadi  licin,  meningkatkan risiko  kecelakaan.  Tidak  hanya  pengendara sepeda  motor,  tetapi  pengemudi  kendaraan roda empat juga menghadapi risiko kecelakaan  yang  lebih  tinggi  ketika  hujan. Hal ini menunjukkan bahwa cuaca
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
memainkan
peran penting dalam keselamatan berlalu lintas.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan memiliki ketentuan mengenai penggunaan lampu utama kendaraan bermotor  pada  malam  hari  dan  kondisi tertentu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 107.  Menurut  pasal  tersebut,  pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan menyalakan lampu  utama  pada  malam  hari  dan  dalam situasi  tertentu.  Selain  itu,  bagi  pengemudi sepeda  motor,  diwajibkan  menyalakan lampu  utama  pada  siang  hari  sesuai  dengan ketentuan  yang  tertuang  dalam  ayat  (2) Pasal 107.
Salah  satu  aspek  yang  diatur  dalam Undang-Undang  tersebut  adalah  kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu  pada  siang  hari,  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  107  ayat  (2). Meskipun demikian, masih terdapat ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  ini  di kalangan pengendara sepeda motor. Analisis ilmiah  menunjukkan  bahwa  menyalakan lampu utama sepeda motor dapat mengurangi  risiko  kecelakaan  lalu  lintas, karena dapat mempercepat reaksi pengendara  atau  pengguna  jalan  lain  yang berada di depannya.
Penelitian  oleh  Attas  dan  Ichsan (2023) menyebutkan bahwa penerapan Pasal 107  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  di  Kabupaten  Gorontalo mendapat  perhatian.  Menyalakan  lampu
utama pada siang hari membantu pengendara lain untuk lebih cepat merespons keberadaan sepeda motor, sehingga  dapat  menjaga  jarak  dan  posisi  di jalan. Namun, di beberapa daerah, pemahaman  masyarakat  terkait  pentingnya menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari  masih  kurang.  Meskipun  aturan  ini terbukti  efektif  dalam  menurunkan  angka kecelakaan  lalu  lintas,  informasi  yang disampaikan  kepada  masyarakat  mengenai tujuan  dan  manfaat  dari  aturan  tersebut masih terbatas.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009,  yang  dijelaskan  secara  rinci  dalam pasal-pasalnya,  mencerminkan  penghargaan terhadap  para  pengguna  jalan,  termasuk pejalan  kaki.  Dengan  demikian,  kesadaran akan  pentingnya  patuh  terhadap  aturan  lalu lintas,  seperti  menyalakan  lampu  utama pada siang hari, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran  yang sering  terjadi  adalah  ketika  pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang  hari.  Banyak  masyarakat  yang  tidak menyadari  betapa  pentingnya  tindakan  ini, padahal pemerintah telah menetapkan regulasi  terkait  melalui  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Pasal  107.  Pasal tersebut  mengamanatkan  bahwa  setiap pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu pada siang hari.
Regulasi ini dibuat dengan pertimbangan beberapa faktor yang menjadi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
dasar  penciptaan  Undang-Undang  tersebut.
Salah  satu  faktor  utama  adalah  kondisi cuaca,  terutama  saat  hujan  lebat  di  siang hari.  Jarak  pandang  yang  terbatas  akibat hujan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini telah sering dialami oleh para pengendara di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, aturan mengenai penggunaan lampu motor pada siang hari diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor cuaca.
3.2 Sanksi  Yang  Di  Berikan  Kepada Pengendara Sepeda Motor Yang
Melanggar  Undang  –  Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107
Hukuman  merupakan  konsekuensi yang diberlakukan terhadap individu    yang melanggar  aturan.  Aturan  atau  perundang- undangan  berfungsi  sebagai  panduan  bagi setiap  individu  dalam  menentukan  tindakan yang  seharusnya  dilakukan  atau  dihindari. Setiap  norma  hukum  mengandung  sanksi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara  kewajiban  dan  larangan,  guna memastikan  penegakan  aturan  atau  undang- undang.  Sanksi  ini  diperlukan  agar  aturan tersebut  tidak  dilanggar,  dan  ada  kepastian hukum  dalam  pelaksanaannya.  Dengan demikian, sanksi menjadi instrumen penting untuk  menegakkan  norma  hukum  dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.
Sanksi pidana terbentuk oleh dua kata, yakni  sanksi  dan  pidana.  Sanksi  merujuk pada  ancaman,  berupa  ancaman  pidana ( strafbedreiging ), yang bertujuan memastikan  kepatuhan  terhadap  norma- norma yang telah dijelaskan dalam peraturan  hukum  sebagai  konsekuensi  dari pelanggaran  norma  tersebut.  Sanksi  juga diartikan  sebagai  hasil  dari  suatu  tindakan atau  respons  terhadap  peristiwa  lain  yang dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok sosial.  Meskipun  sanksi  pidana  dianggap sebagai  sarana  yang  sangat  efisien  dalam menanggulangi  kejahatan,  pidana  bukanlah satu-satunya opsi yang tersedia. Oleh karena itu,  jika  diperlukan,  dapat  diterapkan kombinasi  dengan  langkah-langkah  sosial. Oleh karena itu, prinsip multimium remedium  harus  dikembangkan,  bukan premium remedium. Kesimpulannya, sanksi pidana  adalah  alat  yang  dapat  digunakan untuk  mengatasi  kejahatan  dan  ancaman besar,  namun  perlu  dipahami  bahwa  ini bukan satu-satunya solusi yang ada.
Sanksi  perdata  merupakan  tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan
pencemaran dan perusakan lingkungan.
Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya  merupakan  suatu  penjamin  untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang bahwa  sanksi  pidana  diciptakan  sebagai suatu  ancaman  dari  kebebasan  manusia  itu
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
sendiri.
Sanksi administratif merupakan sanksi yang  sangat  penting,  dan  dalam  banyak kasus merupakan sanksi yang harus pertama kali  diterapkan,  dalam  penegakan  hukum lingkungan.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memiliki beberapa  ketentuan  mengenai  jenis  dan urutan  penjatuhan  sanksi  administratif. Sanksi  Administratif  Bidang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini  bermaksud  membahas  jenis  sanksi administratif  dalam  hukum  lingkungan Indonesia, serta mengevaluasi dan mengidentifikasi beberapa kekeliruan dalam memahami  sanksi  administratif,  yang  pada akhirnya dapat dan telah berkontribusi pada tidak efektifnya penegakan hukum lingkungan  di  Indonesia.  Artikel  ini menemukan  dua  kekeliruan  dalam  konsep sanksi  administratif  di  Indonesia.  Pertama, Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup bermasalah dalam memahami  paksaan  pemerintah.  Kedua, Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mencampuradukkan dan menyamakan antara uang paksa dengan denda administratif.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  mengenai  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan menegaskan ketentuan terkait penggunaan  lampu  oleh  pemilik  sepeda motor pada waktu siang hari. Kewajiban ini diberlakukan  dengan  tujuan  meningkatkan kehati-hatian  pengguna  kendaraan  dan memastikan keselamatan selama berkendara.  Aturan  untuk  menyalakan lampu  di  siang  hari,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  107  (2)  UU  Nomor  22  Tahun 2009,  menyatakan  bahwa  "Pengendara sepeda  motor  wajib  menyalakan  lampu utama pada siang hari.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  ini dapat  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  Pasal 107  ayat  (2),  di  mana  setiap  individu  yang mengemudikan  sepeda  motor  di  jalan  tanpa menyalakan  lampu  utama  pada  siang  hari dapat  dikenakan  pidana  dengan  kurungan maksimal 15 hari atau denda hingga Rp. 100 ribu.
Penerapan kebijakan menyalakan lampu  siang  untuk  kendaraan  roda  dua didasarkan pada hasil penelitian menyeluruh yang  dilakukan  oleh  kepolisian.  Kebijakan ini  bertujuan  untuk  membuat  kendaraan lebih  mudah  terlihat,  secara  langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Dengan  menyalakan  lampu  di  siang  hari, pengendara kendaraan lain dapat lebih awas hanya  dengan  melihat  cahaya  dari  spion. Selain  itu,  tindakan  ini  terbukti  dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
pengendara roda dua.

## IV. KESIMPULAN
Hukum berperan sebagai alat perubahan  masyarakat,  mengatur  perilaku manusia,  dan  ditegakkan  melalui  berbagai faktor.  Penegakan  hukum  terkait  kewajiban menyalakan  lampu  utama  motor  di  siang hari,  sebagaimana  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  dapat mengurangi  kecelakaan  lalu  lintas.  Faktor seperti  perilaku  pengendara,  kondisi  sepeda motor,  dan  cuaca  memengaruhi  tingkat kecelakaan.  Sanksi  pidana,  perdata,  dan administratif digunakan sebagai konsekuensi  pelanggar  aturan.  Meskipun sanksi  pidana  memiliki  peran  utama  dalam menjamin  kepatuhan,  sanksi  perdata  dan administratif  juga  penting  dalam  penegakan hukum  lingkungan.  Kesadaran  terhadap aturan  lalu  lintas,  termasuk  menyalakan lampu  pada  siang  hari,  diharapkan  dapat meningkatkan  keselamatan  di  jalan,  namun edukasi terus diperlukan
mengingat tantangan seperti kurangnya pem ahaman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Arsandi, A. S., Ismiyati, I., & Hermawan, F.
(2017). Dampak pertumbuhan
penduduk terhadap infrastruktur dikota semarang . Jurnal Karya Teknik Sipil, 6(4).
Attas,  N.  H.,  &  Ichsan,  N.  (2023).
Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Keharusan Menyalakan Lampu  pada  Siang  Hari  untuk Kendaraan  Bermotor  di  Wilayah Kabupaten Gorontalo . Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 6(1).
Dari Robert King Merton. Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik , 3 (3).
Habibullah,  M.  (2022). Implementasi  Pasal 107  Ayat  (2)  UU  No.  22  Tahun  2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari  Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor (Studi  Kasus  Kota  Banda  Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry).
Habibullah,  M.  (2022). Implementasi  Pasal 107  Ayat  (2)  UU  No.  22  Tahun  2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari  Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor (Studi  Kasus  Kota  Banda  Aceh)
(Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry).
Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan  hidup  dan  penegakan hukum lingkungan di Indonesia . Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2).
Kansil,  F.  I.  (2016). Sanksi  Pidana  dalam Sistem  Pemidanaan  Menurut  KUHP dan di LuarKUHP . Lex Crimen, 3(3).
Khotim,  M.  I.  (2020). Citra  Pondok Pesantren Riyadhuttafsir Menurut Persepsi  dan  Minat  SantriSalaf . As-
Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2(1).
Lady, L., Rizqandini, L. A., & Trenggonowati,  D.  L.  (2020). Efek usia,  pengalaman  berkendara,  dan tingkat  kecelakaanterhadap  driver behavior  pengendara  sepeda  motor . Jurnal Teknologi, 12(1).
Mu’tashim,  M.  R. Analisis Tentang Perpanjangan  Sanksi  Ekonomi  dan Diplomatik  Uni  Eropa  Terhadap
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Rusia  Pada  2016-2019 (Bachelor's thesis,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
Njatrijani,  R.  (2018). Kearifan  lokal  dalam perspektif  budaya  Kota  Semarang . Gema Keadilan, 5 (1).
Provinsi  Sumatera  Utara.  Musytari:  Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2(11).
Rahayu,  N.  (2017). Pengaruh  pengetahuan perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak, dan  Tax  amnesty  terhadap  kepatuhan wajib  pajak .  Akuntansi  Dewantara,
1 (1).
Rizky, M. (2018). Efektifitas Pasal 107 Ayat 2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  JalanTerhadap  Penerapan Menyalakan  Lampu  di  Siang  Hari Bagi  Pengendara  Sepeda  Motor  di Wilayah Polres Hulu Sungai
Rozi,  Y.  F.,  &  Aslami,  N.  (2023). Analisis Penerapan  Sistem  Sanksi  Dalam Meningkatkan  Kedisiplinan  Pegawai Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Siregar,  I.  P.  (2023). Analisis  Yuridis Terhadap  Sanksi  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif
Kriminologi Dan Teori Anomie
Tengah . uniska.
Wardani,  N.  V.  P.,  &  Novianto,  W.  T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom
Atau  Jamur  Letong  Di  Wilayah Hukum  Kepolisian  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal  Hukum  Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 6 (1).
Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak  lagi  beracun:  Kritik  konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1).

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2022 Tentang  renvana  umum  nasional keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan
Undang  -  Undang  No.  22  Tahun  2009
sebagai  pengganti  UU  No.  14  Tahun
1992 Tentang Lalu Lintas dan Jalan
Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Pasal 107 ayat (2) tentang menyalakan  lampu motor di siang hari
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang pemerintahan Daerah