## PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

## SIPIL KABUPATEN PIDIE

## ZULFIKAR

## Program Studi Ilmu Administrasi Negara

## ABSTRAK
Administrasi  Kependudukan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  saat  ini.  Kependudukan  selalu  bersentuhan  dengan  setiap  aktivitas  kita  terutama dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus  surat-surat  kendaraan,  mengurus  surat-surat  tanah,  dan  lain  sebagainya,  namun kenyataan saat ini administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pidie masih tidak teratur dan tidak terdidik dengan baik.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebagai pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  pada  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  Kabupaten  Pidie.  (1)  Bagaiman pelaksanaan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  pada  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil Kabupaten Pidie.  (2) Faktor-faktor apakah sebagai pendukung dan penghambat pelaksanaan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  pada  dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kabupaten  Pidie.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  sebagai  berikut  (1)  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  (2) Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pemilihan  informan dilakukan  dengan  sengaja(purposive  sampling)  pada  jenis  dan  sumber  data  yang  diperlukan. Teknik  pengumpulan data  dilakukan  dengan  (a)  observasi  (b)  wawancara  (d)  dokumentasi, selanjutnya  analisis  dilakukan  secara  interaktif,  sedangkan  proses  teknik  analisis  data  dalam penelitian ini adalah analisis reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  bahwa  para  pegawai  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  telah memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakan,  Namun  disisi  lain  peneliti  masih melihat  terdapat  beberapa  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  pelaksanaan  adalah tidak maksimalnya  jaringan  online  yang  mengakibatkan  terhambatnya  penerbitan  data  dan kurang  efektifnya sosialisasi e-KTP mengakibatkan banyak masyarakat belum memiliki e-KTP di Kabupaten Pidie,
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlunya  perhatian  pemerintah Kabupaten  Pidie  terhadap  jaringan  online  pada  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang memadai untuk kelangsungan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## Kata Kunci: Administrasi Kependudukan

## Latar Belakang
AdministrasiAdministrasi kependudukan  merupakan  kegiatan  yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan  kepentingan.  Dari  beberapa  instansi yang  terkait,  Departemen  Dalam  Negeri merupakan  leading  sector  dalam  urusan kependudukan. Kebijakan departemen inilah
yang  mereflesikan  kebijakan  administrasi kependudukandi  Indonesia.    Selain  itu, implementasikebijakan  ini  dapat  dilihat  dari penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintah Daerah baik Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  yang merupakan instansi yang berada di
bawahkoordinasi Departemen Dalam
Negeri.
Pemamfaatan kepastian data sangatlah berguna  bagi  masyarakat  dangan  keaslian data  yang  dimiiliki  oleh  setiap  orang  maka kebebasan  dan  kepatuhan  terhadap  negara akan dijunjung tinggi.
Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan. Penduduk  yang  baik  akan  melahirkan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  baik pula.  Jumlah  penduduk  yang  besar  tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu  berkarya  dan  berpartisipasi  dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang  besar  akan  menambah  beban  ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.
Gagasan  menyusun  suatu  sistem administrasi  yang  menyangkut  seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan  data  informasi  kependudukan, patut
menjadi perhatian
untuk mewujudkannya,  Karena  sampai  saat  ini,
peraturan perundang-undangan
yang mendukungnya masih terpisah-pisah,
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan  lainnya.  Perwujudan  suatu  sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat.  Bahkan  sebagai  ciri  dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.
Manfaat yang diraih dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananyakegiatanpelayanan administrasi perkantoransehingga menunjang  dan  memperlancarpelaksanaan pekerjaanserta    tersedianya  sarana  dan prasarana pelayanan administrasi
perkantoran  yang  mendukung  pelaksaan pelayanan umum pemerintahan dan
meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang  menjamin
hak  seorang/kelompok  penganut  Penghayat Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukanseperti
pencantuman  kepercayaan  dalam  KTP,  akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian  yang  dijamin  dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  kependudukan.  Ada  juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk  dan  Catatan  Sipil.  Dan  ada  juga Qanun  Otonomi  Daerah  Kabupaten  Pidie Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.
Dariuraiandiatas,peneliti  memandang perluuntuk    membahas    dan  mengkaji  lebih dalam  mengenai  bagaimana  pelaksanaan administrsi  kependudukan  dan  catatan  sipil pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang
permasalahan diatas maka rumusan permasalahan sebagai berikut.
1. Bagaimana  Pelaksanaan  administrasi kependudukan  dan  catatan  sipil  pada Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
2. Faktor-faktor  apakah  yang  sebagai pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi  kependudukan  dan  catatan sipil  pada  dinas  kependudukan  dan catatan sipil kabupaten pidie.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkanperumusanmasalah tersebut seperti yang  telah  diuraikan diatas, penulis    dalam    mengadakan    penelitian tersebut  memiliki  tujuan  sebagai berikut:
1. Untuk  mengatahui  dan  menganalisis pelaksanaan  administrasi  kependudukan dan catatan sipil pada Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menjadi  pendukung  dan  penghambat pelaksanaan  administrasi  kependudukan
dan catatan sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pidie tersebut.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Dalam  pandangan  para  ahli  banyak pendapat-pendapat yang disampaikan sebagaimana  pandangan  Moleong  (2014:  6) sebagai berikut:
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lain-lain,  secara holistic  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu kontek  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Demikian  pula  pendapat  sebagaimana disebutkan  Sugiyono  (2014:  295) sebagai berikut:
Penelitian  kualitatif  dituntut  dapat menggali  data  berdasarkan  apa  yang diucapkan,  dirasakan,  dan  dilakukan  oleh partisan  atau  sumber  data  “sebagaimana seharusnya”,  bukan  berdasarkan  apa  yang dipikirkan  oleh  peneliti,  tetapi  berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

## Fokus Penelitian
Fokus
penelitian
merupakan pemusatan  konsentrasi  terhadap  tujuan penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit  untuk  mempermudah  peneliti sebelum  melaksanakan  observasi.  Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi  observasi  serta  analisa  hasil  penelitian akan lebih terarah.
Fokus  juga  bisa  diartikan  sebagai domain  tunggal  atau beberapa  domain  yang terkait dengan situasi social, bahwa pembatasan  masalah  dan  topik  dalam penelitian  kualitatif  lebih  didasarkan  pada tingkat  kepentingan,  urgensi  dan  feasibility masalah  yang  akan  dipecahkan,  selain  juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu  masalah  dikatakan  penting  apabila
masalah  tersebut  tidak  dipecahkan  melalui penelitian  akan  semakin  menimbulkan masalah baru.
Fokus  penelitian  sebenarnya  sangat diperlukan dalam suatu analisis agar mampu menganalisa  maupun  sasaran  bagi  peneliti yang tidak diperlukan, dengan adanya fokus penelitian  akan  mempermudah  penelitian dalam menentukan metode dan sampai pada tahap  pelaporan.  Adapun  yang  menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pelaksanaan  administrasi kependudukan  dan  catatan  sipil  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie
a Pelayanan bidang pencatatan sipil?
b Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP)? 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat  pelaksanaan  administrasi kependudukan  dan  catatan  sipil  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  dinas kependudukan  dan  catatan  sipil  Kabupaten Pidie,  kantor  ini  berada  di  Jalan  Banda Aceh-Medan Kecamatan Kota Sigli
Kabupaten  Pidie  Provinsi  Aceh.  Relevansi metodologis,  mengapa  dinas  kependudukan ini  dipilih  karena  salah  satu  instansi pemerintah  yang  berhubungan  langsung dangan masyarakat.

## Informan Penelitian
Dalam  penelitian  kualitatif,  yang menjadi  informan  penelitian  utama  adalah peneliti  sendiri.  Sebab  menurut  Nasution dalam  Sugiyono  (2008:  25)  peneliti  sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus  dari  lingkungan  yang  harus diperkirakannya  bermakna  atau  tidak  bagi penelitian.
Guba  dan  Lincoln  dalam  Moleong (2014:  168)  manusia  sebagai  instrumen penelitian mencakup ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrumen.
Maka  dalam  hal  ini  yang  menjadi informan  penelitian  adalah  Kepala  Dinas  1
orang, Sekretaris 1 orang, Kabid pengelolaan data dan dokumen kependudukan  1  orang,  Operator  pelaksana 5orang Dan Masyarakat 5 orang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mendapatkan  data,  tanpa  mengetahui  teknik pengumpulan  data,  peneliti  tidak  akan mendapatkan  data  yang  memenuhi  standar data  yang  ditetapkan.  Pendapat  Sugiyono (2014: 308) Menerangkan bahwa bila dilihat dari  sumber  datanya,  maka  pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber  sekunder.  Sumber  primer  adalah sumber  data  yang  langsung  memberikan data  kepada  pengumpul  data  dan  sumber sekunder  merupakan  sumber  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data. Selanjutnya  bila  dilihat  dari  segi  cara  atau teknik  pengumpulan  data,  maka teknik pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara). Kuesioner
(angket),
dokumentasi dan gabungan keempatnya
Berdasarkan sumber data yang diperlukan  maka  metode  pengumpulan  data dalam penelitian ini dilakukan melalui:
1) Observasi  langsung,  merupakan  proses kegiatan
keseharian dengan menggunakan  panca  indramata  dan telinga  sebagai  alat  bantu  utama, Sehingga  memperoleh  informasi  dan data  dari  tangan  pertama  dengan mengamati  orang  dan  tempat  pada  saat dilakukan  penelitian,  Sambil  melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang  dikerjakan  oleh  sumber  data  dan ikut  merasakan  suka  dukanya.  Maka data  yang  diperoleh  akan  lebih  lengkap, tajam  dan  sampai  mengetahui  pada tingkat  makna  dari  setiap  perilaku  yang tampak.
2) Wawancara, merupakan teknik
pengumpulan  data  untuk  menemukan permasalahan yang harus diteliti.
Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai  metode  pengumpulan  data dengan  jalan  jawab  sepihak,  yang
dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
3) Studi Dokumentasi Pendapat  Sugiyono,  (2014:  326)
dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang sudah  berlalu,  bisa  berbentuk  tulisan, gambar  atau  karya-karya  monumental  dari seseorang  atau  suatu  peristiwa.  Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## HASIL
Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 1. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah untuk mengukur kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung  yaitu  hal-hal  yang  sifatnya  hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator  kinerja  dan  ukuran  kinerja  ini sangat  dibutuhkan  untuk  menilai  tingkat ketercapaian  tujuan,  sasaran  dan  strategi. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat  efisien,  tetapi  juga  mengukur efektivitas  pelayanan.  produktivitas  pada umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara input  dengan  output,  Dalam  hal  ini  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pidie  dapat dikatakan  sudah membaik  dilihat  dari  hasil  input  dan  output yang  meningkat  dari  tahun  sebelumnya mencapai rata-rata 300 sampai 400 dokumen yang  dicetak  setiap  hari  kerja  selama  lima hari.  Namun  terdapat  sedikit  masalah  yaitu ketidak  telitian  para  operator pelangsana sehingga  masih  terdapat  data  masyarakat tang salah.
2. Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP)?
Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik  (e- KTP) dilatar belakangi oleh sistem pembuatan  KTP  konvensional  di  Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki  lebih  dari  satu  KTP  yang disebabkan  belum  adanya  basis  sistem pelayanan  terpadu  yang  menghimpun  data penduduk dari seluruh Indonesia.
Proses sosialisasi/pembelajaran berlangsung  secara  bertahap,  perlahan  tapi pasti dan berkesinambungan. Pada awalnya, proses  itu  berlangsung  dari  pemerintah pusat,  pemerintah  provinsi  dankabupaten pidie  sampai  kepada  tingkat  kecamatan dan tingkat gampong-gampong.
Pencapaiantujuan pelaksanaan perekaman  data  e-KTP  di  Kabupaten  Pidie sebagai  suatu  proses  dilalui  mulai  tahapan perencanaan  hingga  pelaksanaan.  Masing- masing tahapan ini perlu dilakukan komunikasi  yang  baik  guna  koordinasi masing-masing  bagian  bisa  bekerja  secara optimal. Terkait dengan tahapan perencanaan  pelaksanaan  perekaman  data program  eKTP  di  Kabupaten  Pidie  sudah dijalan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil.    Dinas  kependudukan  dan pencatatan  sipil  Kabupaten  Pidie  telah memberikan  pelayanan  yang  sangat  baik kepada  masyarakat  yang  membutuhkan pelayanan dan produktivitas sudah meningkat  dari  tahun  sebelumnya  hal  ini dapat  di  lihat  dari  hasil  output  data  yang dikeluarkan  dapun  kelemahan  yang  dimiliki oleh  dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil Kabupaten Pidie adalah pada sosialisasi e-KTP  yang  tidak  merata  dan  kurang memadai  ketingkat  pedalaman  hal  ini berpengaruh terhadap keakuratan data penduduk  yang  masih  tidak  terkoordinir pada  dinas  kependudukandan  pencatatan sipil  kabupaten  pidie  hal  ini  dapat dibenarkan dengan data informasi perkembangan  kependudukan  di  Kabupaten Pidie  berjumlah  436.024  jiwa  dan  yang wajib  memilik  e-KTP  sebanyak  307.487 jiwa  dan  yang  belum  memiliki  e-KTP sebanyak 50.655 jiwa.
3. Faktor-faktor  apakah  yang  sebagai pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi  kependudukan  dan  catatan sipil  pada  dinas  kependudukan  dan catatan sipil kabupaten pidie.
a Faktor pendukung
Berkaitan dengan perkembangan
jumlah penduduk. administrasi
kependudukan  berperan  penting  dalam memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  individu penduduk.  Perlindungan  tersebut  berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen  kependudukan  seperti  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK),  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  Kartu  Keluarga  (KK), Akta  Kelahiran.  Dan  Sumber  daya  manusia yang sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam  mengelola  sumber  daya  manusia menjadi  faktor  utama  kesuksesan  jalannya sebuah  organisasi.  Meskipun  kemampuan sumber  daya  manusia  bersifat  fleksibel, menjadi poin yang digaris bawahi b Faktor penghambat
Sarana  prasarana  sangatlah  di  butuk dalam melakukan  sebuah  kegiatan.  Dinas kependudukan kabupaten pidie dalam hal ini banyak  sekali  kendala.  Sarana  komputer yang  terbatas.  Padahal  dukungan  sarana komputer untuk mempercepat proses penyelesaian  penyelesaian  pelayanan  publik sangat  diperlukan  dan  begitu  pun  dengan peralatan-peralatan  kantor yang  masih sangat kurang sehingga menghambat kinerja pegawai.
Keterbatasan  sarana  prasarana  dalam suatu  perkantoran  menjadi  salah  satu  faktor yang memilukan karena dengan keterbatasan ini akan berakibat terhambatnya pelaksanan administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  pada dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil kabupaten pidie.

## Pembahasan
1. PelaksanaanAdministrasi  Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil
Pelayanan  bidang  pencatatan  sipil dapat  dilihat  dari  Produktivitas  pelayanan pencatatan  sipil  yang  sudah  meningkat  dari tahun  sebelumnya  hal  ini  dapat  kita  lihat dari  hasil  output  data  yang  dikeluarkan. Peningkatan  ini  akan  lebih  sempurna  jika sarana  dan  prasarana  dapat  di  penuhi  akan tetapi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil  masih  memiliki  kelemahan  terhadap kualitas  data  yang  dikeluarkan  di  sebabkan karena  ketidak  jelinya  petugas  pelaksana kegiatan sehingga masih ada data yang salah di  karenakan  kemampuan  yang  dimiliki tidak di implementasikan dengan baik.
Temuan  1:  Perlunya  kejelian  petugas terhadap kualitas data yang hendak dikeluarkan  agar  data  yang  di  dapatkan masyarakat tidak mempunyai kesalahan.
b Sosialisasi Elektronik KTP (e-KTP)?
Sosialisasi  e-KTP  yang  tidak  merata dan  kurang  memadai  ketingkat  pedalaman hal  ini  berpengaruh  terhadap  keakuratan data penduduk yang masih tidak terkoordinir pada  dinas  kependudukandan  pencatatan sipil  kabupaten  pidie  hal  ini  dapat dibenarkan dengan data informasi perkembangan  kependudukan  di  Kabupaten Pidie  berjumlah  436.024  jiwa  dan  yang wajib  memilik  e-KTP  sebanyak  307.487 jiwa  dan  yang  belum  memiliki  e-KTP sebanyak 50.655 jiwa.
Temuan 2: Sosialisasi e-KTP belum berjalan maksimal disebabkan tidak efektifnya sosialisasi hingga ketingkat gampong- gampong di kabupaten pidie
Kesimpulan Dalam penelian yang judul pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  pada  dinas  kependuduukan dan  pencatatan  sipil  kabupaten  pidie  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  administrasi  kependudukan dan  pencatatan  sipil  kabupaten  pidie belum  terlaksana  dengan  baik  dilihat dari segi kualitas data yang di keluarkan dan  sosialisai  e-KTP  yang  dilakukan belum  maksimal  dan  lemahnya  jaringan mengakibatkan terhambatnya perekaman
atau  pembuatan  e-KTP  di  tingkat kecamatan.
2. Penerapan  sumber  daya  manusia  yang baik  harus  didasarkan  dari  kemampuan yang dimilikinya baik secara pendidikan maupun pengalaman agar sistem informasi  administrasi  kependudukan dapat di operasikan dengan sempurna.

## Daftar pustaka
Buku Moleong,  Lexy.  (2014).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
…………..(2014). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.

## Dokumen
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Amikduk). Undang-Undang  Nomor.  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Public. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor.63  Tahun 2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pelayanan Public.
Qanun  Kabupaten  Pidie  Nomor  4  Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.