## ARAH PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu Email : faujura_1804@yahoo.com

## Abstract
Indonesia  has  some  varieties  of  ethnic  groups  that  are  rich  in  diversity  of  intellectual property,  there  are  so  many  products  produced  by  society.  The  society  creations  especially created by the community are assorted, one of them is Paoman Batik. Thre are two kinds of Paoman Batik, those are contemporary and traditional, which is distinguished by its motives, processes,  creators.  The  Paoman  Traditional  Batik  is  well-known  to  the  public  than contemporary.  This  research  has  supported  the  creators  or  copyright  holders  to  get  higher benefits,  both  the  benefits  of  moral  and  economic  rights.  The  main  problem  is,  first,  is  the current intellectual property rights regime able to provide the foundation for the protection of Paoman Traditional Batik? Second, is the UNESCO's determination that stated if batik is a world  heritage,  non-object  from  Indonesia,  can  be  used  as  the  foundation  to  charge  the economic  rights  of  Paoman  Traditional  Batik?  Third,  is  it  possible  for  Traditional  Batik, including Paoman Traditional Batik, to be carried out through other regimes, in addition to the  intellectual  property  regime?  Fourth,  how  is  the  effect  of  Paoman  Traditional  Batik Registered at the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia on the Progress of Indramayu society?
The research method used is descriptive specification, by using juridical empirical approach, which  focus  on  secondary  research  consisting  of  legal  materials,  both  primary,  secondary and tertiary. However it is supported by primary data generated from field research through in-depth interview and survey techniques. The analysis used is descriptive analysis.
The  results  of  the  study  show  that  intellectual  property  rights  that  is  copyright  cannot  be made as the foundation of protection against the creation of society that have traditional and communal  motives,  including  the  Paoman  Tradsional  Batik.  The  establishment  of  Batik  by UNESCO  as  a  non-object  world  heritage  from  Indonesia  has  increased  the  moral  rights  of Indonesia, but it also cannot be established as the foundation for restoring economic rights when there is a misappropriation. Another alternative to intellectual property is through the Sui  Generis  regime,  which  specifically  addresses  the  protection  of  community  rights, including intellectual property rights.
Keywords: Intellectual Property Right (IPR), Society, and Protection.

## I. PENDAHULUAN
Memasuki  abad  21    lingkungan  strategis  mengalami  perubahan  yang  drastis,  baik global,  regional,  maupun  nasional,  hal  ini  disebabkan  globalisasi  yang  didorong perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  terutama    teknologi  informasi,  komunikasi dan  transportasi    mengalami  fase  perubahan  yang  berifat  menyebar  ( pervasive )  dan  besar- besaran ( masive ), serta sangat cepat ( turbulance ). Berbagai isue global, seperti demokratisasi,
HAM, transparansi, pasar bebas,  supremasi hukum, good governance dan clean government dengan  sangat  cepat  menyebar  pada  seluruh  tananan  nasional,  dan  mempengaruhi  berbagai perubahan tatanan nasional.
Globalisasi  telah  memasuki  fase  baru,  yakni  faes  revolusi  industri  4.0.  Era  revolusi industri  4.0,  ditandai  dengan  pola digital  economy,  artificial  intelligence,  big  data , robotic , dan  lain  sebagainya  atau  dikenal  dengan  fenomen disruptive  innovation .  Revolusi  industry 4.0  akan  membawa  banyak  perubahan  dengan  segala  konsekuensinya.  Prof.  Kalus  Martin Schwab  pendiri  dan executive  Chairman  World  Economic  Forum, yang  pertama  kali memperkenalkannya.  Didalam  bukunya The  Fourth  Industrial  Revolution (2017),  ia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi  yang secar fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. 220
Perubahan  ini  sangat  dramatis  dan  terjadi  pada  kecepatan  eksponensial.  Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dibandng era revolusi sebelumnya. Pada revolusi 1.0 tumbuhnya mekanisasi dan enegri berbasis uap dan air sebagai penanda. Revolusi Industri 2.0  perubahannya  ditandai  dengan  berkembangnya  energy  listrik  dan  motor  penggerak. Manufaktur  dan  produksi  massal  terjadi.  Pesawat  telepon,  mobil,  dan  pesawat  terbang menjadi contoh pencapaian tertiggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi industry 3.0. Ditandai  dengan  tumbuhnya  industri  berbasis  elektronik,  teknologi  informasi,  serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi industri 4.0  ditandai  dengan  berkembangnya  internet of/for  Things ,  kehadirannya  begitu  cepat. Banyak  hal  yang  tak  terpikirkan  sebelumnya,  tiba-tiba  muncul  dan  menjadi  revolusi  baru, serta  membuka  lahan  bisnis  yang  sangat  besar.  Munculnya  transportasi  dengan system  ride sharing seperti Go-jek , Uber ,  dan Grab .  Kehadiran  revolusi  industri  4.0,  memang menghadirkan  usaha  baru,  lapangan  kerja  baru,  profesi  baru  yang  tidak  terpikirkan sebelumnya. 221
Globalisasi,  terutama  pada  era  revolusi  industry  4.0,  dalam  prosesnya  memberikan pengaruh  positif  dan  negatif.  Secara  positif  globalisasi  memberikan  dampak  terjadinya perubahan  mendasar  pada  tata  nilai  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia,  memotivasi manusia  untuk  menyesuaikan  diri,  dan  siap  mengahadapi  tantangan  atau  hambatan  dari perubahan  jaman  dengan  meningkatkan  kualitas  diri  yang  dibantu  teknologi.  Sedangkan pengaruh  negatif,  globalisasi  dapat  menganggu  dan  merusak  keharmonisan  hidup masayarakat  yang  sebelumnya  telah  mapan.  Disrupsi  ini  diawali  adanya  penyimpangan  dan
220 https://www.maxmanroe.com
221 Ibid.
benturan  nilai  sebagai  akibat  kesalahan  persepsi  terhadap  nilai  baru.  Wujud  yang  muncul bermuara  pada  terjadinya  gangguan  kamtibmas,  antara  lain  tumbuhnya  suasana  persaingan yang  tidak  sehat,  ketidakpedulian  sosial,  pengingkaran  terhadap  moral  dan  etika, meningkatnya  kuantitas  dan  kualitas  kejahatan,  dan  lain-lain,  yang  pada  gilirannya  dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Disrupsi ini juga  berdampak  pada  bidang  hukum  sebagai  rambu-rambu  alami  yang  selalu  membersamai tatanan  sosial.  Kondisi  ini  dapat  terlihat  pada  kemunculannya  go-jek,  uber,  dan  grab  dalam layanan  transportasi,  yang  memunculkan  pro  dan  kotra  dalam  beroperasinya  dan menimbukan potensi gangguan kamtibmas.
Didalam  pidato  pembuka  sesi  konferensi,  Balakrisnan  menuturkan    bahwa  pesatnya kemajuan  teknologi  di  era  ini  tidak  semestinya  disikapi  sekedar  perkembangan  teknologi biasa, namun sebagai gelombang revolusi industri. Capaian teknologi saat ini telah mengubah cara  hidup  manusia  mulai  dari  berpikir,  berkomunikasi,  bekerja,  mobilitas,  hingga  tatanan social, termasuk tatanan hukum yang berlaku. Semua aktivitas berkaitan dengan teknologi ini mempengaruhi    kebijakan  publik  dan  regulasi  di  Singapura  untuk  mengarahkan  kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan. Oleh karena itu  berbagai harmonisasi kebijakan dan  regulasi    pemerintah,  produk  legislative,  bahkan  peradilan  dengan  revolusi  teknologi harus dilihat sebagai startegi pembangunan jangka panjang. 222
Pengaruh revolusi industri  4.0 terhadap tatanan hukum di Indonesia  harus dicermati secara kritis, cermat, dan hati-hati. Pertama , dampak positif tumbuhnya digitalisiasi terhadap perkembangan  ekonomi  dan  social,  harus  disikapi  pada  upaya  pemanfaatan  teknologi digitalisasi  dan  internet  untuk  kemajuan  Negara.  Regulasi  hukum  yang  sudah  ada  maupun yang akan dibuat selakyaknya memberikan manfaat yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan intervensi serta penemuan baru melalui teknologi tidak terhambat dan mendapat  penguatan  hukum,  sehingga  terciptanya  relevansi  hukum  yang  berbasis human digital dan soft  skill  digital yang  mendukung  pertumbuhan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  keadilan  yang  hakiki.  Kedua,  dampak  negatif  perilaku  masyarakat  akibat tumbuh  dan  berkembangnya  digitalsiasi,  yang  berakibat  pada  persaingan  tidak  sehat, tumbuhnya  berbagai  kejahatan  yang  menggunakan  teknologi  harus  dapat  diantisipasi  sedini mungkin oleh Negara dengan melakukan berbagai regulasi.
Dengan  demikian  didalam  pembaharuan hukum  dalam  menghadapi  Era  Industri  4.0, terdapat beberapa permasalahan yakni :
222 Normand  Edwin  Elnizar,  “ 3  Strategi  Negeri  Singa  Haroniskan  Hukum  dan  Teknologi  di  Era Revolusi Industi 4.0 ”.  https://m.hukumonline.com
1. Bagaimana kaitan antara pembinaan hukum dengan pembaharuan didalam konstitusi tertulis UUD 1945 dalam menghadapi Era Industri 4.0?
2. Syarat-syarat  apa  saja  yang  harus  terpenuhi  untuk  melakukan  memperbaiki, mempertahankan  dan  mengubah  hukum  yang  sudah  ada  dalam  menghadapi  Era Industri 4.0.?
Keadaan  demikian,  lantas  apa  yang  salah  dalam  pembinaan  hukum  di  Indonesia. Tentunya kita harus kembali meredefinisi pembinaan hukum di Indonesia, yang berdasarkan pada  filsafat  hukum  Pancasila  sebagaimana  termasuk  pada  UUD  1945.  Landasan  filsafat hukum  Pancasila  memberikan  dasar  bagi  pengembangan  hukum,  baik  melalui  penafsiran ataupun  penjabaran  terhadap  batang  tubuh  UUD  1945,  ataupun  penjabaran  terhadap  batang tubuh UUD 1945, ataupun pada peraturan perundangan.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yakni  penelitian yang menitikberatkan pembahasan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  mengenai  fakta-fakta disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan.  Penelitian  kepustakaan      dilakukan  untuk  memperoleh  bahan-bahan  hukum  baik primer,  sekunder,  maupun  tersier. 223 Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional,  perjanjian  internasional  yang relevan.  Bahan  hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari  doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan  makalah-makalah  yang  ditulis  oleh  para  ahli, karangan  berbagai  panitia  pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain-lain yang  dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu  dikaji pula  bahan  hukum     tersier,     yakni      berupa     pendapat-pendapat     atau     opini  masyarakat yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang  dapat memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. 224
223 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 ,  Alumni,  Bandung, 1994, hlm. 134.
224 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis normatif , yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkitan dengan pembentukan hukum yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Kerangka Dasar Teori Pembangunan Hukum
Terdapat  dua  konsep  yang  saling  bertentangan  mengenai  pembaharuan  hukum sebagai  bagian  dari  pembinaan  hukum.  Yang  pertama  konsep  logisme  (termasuk  aliran postivisme) dan aliran Madzhab sejarah. Yang pertama menyamakan hukum dengan undang- undang  dan  menyangka  bahwa  segala  perbuatan  hukum  (termasuk  pembaharuannya)  dapat begitu saja dilakukan dengan undang undang. Sebaiknya puhak Madzhab sejarah menentang perundang  undangan  ( legislation )  sebagai  satu  cara  untuk  membuat  (dan  memperbaharui) hukum karena hukum tidak mungkin di buat melainkan harus tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.
Madzhab  sejarah  ini  sangat  berpengaruh  di  Hindia  Belanda,  baik  dikalangan pendidikan  maupun  pemerintahan  dan  pengaruh  ini  terus  berlangsung  melalui  ahli  ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum zaman sekarang.  Pemikiran dan sikap Mazhab hukum ini telah memainkan peranan penting dalam mempertahankan (preservation) hhukum  adat  sebagai  pencerminan  dari  pada  nilai  nilai  kebudayaan  asli  penduduk  pribumi dan  mecegah  terjadinya  pembaratan  (Westernisasi)  yang  terlalu  cepat. 225 Namun  demikian Madzhab  sejarah  ini  memiliki  berbagai  kelemahan  antara  lain  pandangan  ini  telah mengisolasi  pribumi  dengan  hubungan  masa  kini,  sehingga  pada  beberapa  aspek  seperti perdagangan sangat ketinggalan.
Beberapa  tahun  teraklhir  di  Indonesia  adanya  perubahan  sikap  terhadap  perundang undangan,  yang  menampakan  suatu  keseimbangan  antara  keinginan  untuk  mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang undangan disatu pihak, dan kesadaran bahwa dalam usaaha  demikian  perlu  sangat  diperhatikan  nilai  nilai  dan  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Pandangan  demikian  terdapat  kesesuaian  dengan  pandangan  Eugen  Ehrlich  pemuka dari  aliran  “ Socialogical  Jurisprudence ”.  Kunci  dasar  pemikiran  Ehrlich  apa  yang  iya namakan “ living law ”. Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang
225 Carl Friedrich Von Savigny, Von Beruf unser Zeit  fur  Gasetzbung und Rechtswissenschaft, Berlin 1914.  Lihat  pula  Mochtar  Kusumaatmadja.  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 4.
sesuai  dengan  “ living  law ”  yang  sebagai  inner  order  dari  pada  masyarakat  mencerminkan nilai  nilai  didalamnya.  Jadi  menurut  Ehrlich  bahwa  dalam  membuat  undang  undang hendaklah diperhatikian apa yang hidup dalam masyarakat.
Agar didalam pembaharuan hukum di Indonesia tidak jatuh pada aplikasi mekanistis yang  berakibat  pada  pemahaman  legisme,  maka  konsepsi  teoritis  hukum  sebagai  alat  atau sarana  pembaharuan  harus  pula  didekatkan  dengan  pendekatan  pendekatan  filsafat  budaya dari Norhtrop dan pendekatan “policy-oriented” dari Laswell dan Mc. Dougal.
Membahas tentang pembinaan hukum maka harus beranjak dari pengertian hukum itu sendiri.  Mochtar  Kusumaatmadja.  Memberikan  pengertian  hukum  sebagai  berikut:  “hukum bukan  hanya  asas,  kaidah  kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia,  namun  meliputi  pula lembaga lembaga dan proses proses yang mewujudkan kaida kaidah dalam kenyataanya. 2 Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan : 226
“ hukum  merupakan  sarana  pembaharuan  masyarakat .  Hal  ini  didasarkan  pada suatu  anggapan  bahwa  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  itu  merupakan  suatu  hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Lebih jauh anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi  hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.”
Hal yang sama dikemukakan Friedman, bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial hukum tidak pasif melainkan  harus mampu digunakan untuk mengubah  suatu keadaan dan kondisi  tertentu    ke  arah  yang  dituju  sesuai  dengan  kemauan  masyarakat. 227 Dengan demikian,  hukum  menciptakan  keadaan  yang  relatif  sangat baru, tidak sekedar  mengatur ke arah yang telah berjalan.
Selanjutnya Sunaryati Hartono menyatakan  bahwa makna dari pembangunan hukum meliputi empat hal sebagai berikut : 228
226 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Binacipta, Bandung,  1976,  hlm.  4.  Konsepsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  merupakan  adopsi  dari Konsepsi  Roscou Pound , yang menyatakan “ law as a tool of social engineering” bahwa  hukum  sebagai alat relayasa social. Perubahan terminogi pembaharuan merupakan pemilihan yang tepat untuk menghindarkan hal- hal  yang  bersifat  teknis,  dan  juga  disesuaikan  dengan  alam  budaya  dan  perkembangan  masyarakat  Indonesia. Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., menyatakan bahwa konsepsi “ law as a tool of social engineering ” disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Konsepsi ini merupakan inti dari pemikiran aliran Pragmatical Legal Realism yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
227 W. Friedman, Legal Theory , London, Steven & Sons Limited, 1990, hlm.293-296.
228 Sunaryati  Hartono,  “ Sejarah  Perkembangan    Hukum  Indonesia  Menuju    Sistem  Hukum  Nasiona” , Makalah, 1991
“1.    Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);
2.    Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3.    Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4.      Meniadakan  sesuatu  yang  terdapat  dalam  sistem lama,  karena  tidak  diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.”
Namun  demikian,  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  harus  memiliki  tujuan, agar  sarana  tersebut  tidak  digunakan  sewenang-wenang  oleh  pemegang  kekuasaan.    Tujuan pembaharuan tersebut yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat. 229
Dengan  demikian,  pembinaan  hukum  meliputi  (1)  pembaharuan  hukum  melalui perundang  undangan  (unsure  kaidah  atau  norma)  dalam  arti  luas  meliputi  pula  (2)  alat  alat penegak  hukum  (lembaga  =  institusi),  dan  (3)  cara  mencapai  tujuan  itu  (proses). 230 Walaupun perundang undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum,  pembaharuan  kaidah  kaidah  dan  asas  serta  penemuan  arah  atau  bahan  bagi pembaharuan  kaidah  demikian  juga  menggunakan  sumber  sumber  hukum  lain  yaitu keputusan  badan  badan  peradilan  (yurisprudensi),  sedangkan  tulisan  sarjana  hukum  yang terkemuka dapat sebagai sumber tambahan.

## 3.2.      Pembaharuan Hukum Pada Berbagai Bidang Sektor
Pemahaman tentang pembinaan hukum telah beranjak dari pemikiran tentang definisi hukum,  fungsi  hukum,  hukum  dan  nilai  nilai  social  budaya,  serta  pembaharuan  hukum (hukum  sebagai  sarana  pembaharuan),  dan  pada  akhirnya  dapat  diwujudkan  pembinaan hukum  di  Indonesia.  Pada  uraian  berikut  ini  dapat  digambarkan  implementasi  (wujud)  dari pelaksanaan pembinaan hukum di Indonesia.
Didalam  melakukan  pembinaan  hukum  tidak  selalu  bahwa  hukum  yang  ada  diganti yang  baru,  tetapi  pembinaan  itu  meliputi,  memperbaiki,  mempertahankan,  dan memperbaharui.  Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa bidang  bidang  hukum  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  kehidupan  buday  dan  spiritual masyarakat  untuk  sementara  harus  dibiarkan  atau  hanya  dapat  di  garap  setelah  aspek  dari suatu  perubahan  serta  waris  termasuk  didalamnya.  Sebaliknya  bidang  bidang  lain  seperti hukum  perjanjian,  perseroan,  dan  hukum  perniagaan  pada  umumnya  merupakan  bidang bidang  yang  lebih  tepat  bagi  usaha  pembaharuan.  Ada  bidang  bidang  hukum  lain  bahkan bersifat  netral  lagi  dari  sudut  kulturil.  Disini  penggunaan  model  model  asing  tidak  akan menimbulkan  suatu  kesulitan  apapun.  Dapat  dimasukan  dalam  kategori  ini  kiranya  kaidah
229 Romli Atmasasmita, “ Arah Pembangunan Hukum Indonesia ”, Pikiran Rakyat, 31 Januari 2003
230 11 Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Internasional Ia, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 1
kaidah  hukum  yang  bersifat  teknis  yang  bertalian  dengan  perhubungan,  seperti  misalnya peraturan-peraturan  lalu  lintas  baik  darat,  laut  maupunudara  dan  hukum  yang  mengatur hubungan pos dan telekomunikasi. 231
Pandangan  tersebut  telah  tercermin  dalam  beberapa  produk  hukum  yang memperlihatkan keefektifan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaanya, antara lain:
1. Hukum  yang  bersifat  sensitive,  karena  berkaitan  dengan  agama  dan  kebudayaan masyarakat,  seperti  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  PP  No.  10/1983  jo  PP  No. 45/1990  Tentang  ijin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  pegawai  negeri.  Kepres  No. 1/1990  tentang  kompilasi  hukum  islam.  Sekalipun  telah  lama  di  undangkan  namun tetap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari tidak pernah efektifnya dan dilaksanakannya sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2. Hukum  yang  bersifat  netral,  memang  relative  dapat  dilaksanakan,  namun  demikian tetap  harus  memperahtikan; living  law yang  hidup  didalam  masyarakat.  Beberapa undang  undang  nampaknya  telah  memperlihatkan  ke  efektifan  nya  antara  lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terabatas, UU No. 10/1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang   Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai,  Undang-Undang  Nmor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah, Undang-Undang  Nomor  32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang    Nomor  13  tahun  2016    tentang  Patent,  Undang-Undang  Nomor  20  tahun 2016  tentang merek dan Indikasi Geografis.
3. Hukum  yang  bersifat  teknis,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  2009 tentang  Pos,  Undang-Undang    Nomor  36  tahun  1999  tentang  Telekomunikasi, Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2007    tentang  Perkeretaapian,  Undang-Undang Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Unadang-Undang Nomor  1  tahun  2009  tentang  Penerbangan,  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2008 tentang Pelayaran. Undang-undang bersifat netral dan teknis ini memang relatif cukup efektif.  Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  sekalipun  bersifat  teknis  terdapat  beberapa perkembangan  yang  harus  disesuaikan  dengan  perkembangan  kehidupan  social, ekonomi  masyarakat.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  kasus  di  undang  kannya  UU
231 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional . Binacipta, Bandung, 1973, hlm. 6.
No.14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang menimbulkan protes dari masyarakat berkaitan dengan sangsi yang tidak sesuai dengan kkehidupan masyarakat yang memang masih relative rendah.
Pembaharuan  hukum  di  Indonesia  sebagaimana  ditetapkan  didalam  Rencana Pembangunan Hukum yakni diarahkan pada :
1. Pembinaan  bidang  hukum  harus  mampu  mengarahkan  dan  menampung  kebutuhan kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  rakyat  yang  berkambang  ke  arah moderenisasi menurut tingkat  kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban  dan  kepastian  hukum  sebagai  prasarana  yang  harus  ditujukan  ke  arah peningkatan  pembinaan  kesatuan  bangsa  sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana  menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
(a) Peningkatan  dan  penyempurnaan  pembinaan  hukum  nasional  dengan  antara  lain mengadakan  pembaruan,  kodifikasi  serta  univikasi  hukum  dibidang  bidang  tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
(b) Menertibkan fungsi lembaga lembaga hukum menurut proporsinya masing masing.
(c) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak penegak hukum.
2. Memupuk  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dan  membina  sikap  para  penguasa  dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945

## 3.3. Arah Pembaharuan Hukum Pada Era Industri 4.0
Revolusi  Industri  yang  terjadi  di  Eropa  berhasil  mendorong  terjadinya  perubahan dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat.  Perubahan  tersebut  tidak  hanya  mempengaruhi kehidupan  masyarakat  Eropa,  akan  tetapi  juga  masyarakat  belahan  dunia  lainnya,  termasuk Indonesia. Revolusi  Industri terjadi pada beberapa gelombang, dan saat ini dunia memasuki revolusi gelombang ke-4 yakni Industrial Revolution 4.0 .
Didalam salah satu studinya, the World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa revolusi  industry  4.0  ditandai  oleh  pembauran    ( fusion )  teknologi  yang  mampu  menghapus batas-batas  penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Karakteristik  revolusi  industry  4.0  ditandai  dengan  berbagai  teknologi  terapan  ( applied technology )  seperti advanced  robotic,  artificial  intelligence,  internet  of  thongs,  virtual  and
augmented  reality,  additive    manufacturing,  serta  distributed  manufacturing yang  secara keseluruhan mampu mengubah produsi  dan model  bisnis di berbagai sector industri. 232
Melalui penerapan teknologi modern, sector industri tidak lagi semata-mata berfokus pada  pengembangan  usaha  dan  peningkatan  laba,  melainkan  juga  pada  pendayagunaan  dan optimalisasi  setiap  aktivitas,  mulai  dari  pengadaan  modal,  proses  produksi,  hingga  layanan kepada  konsumen  ( World  Economic  Forum,  Impact  of  the  Fourth  Industrial  Revolution  on Supply  Chains,  October,  2017 ). The  United  Nations  Industrial  Development  Organization (UNIDO) menekankan  agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian Negara- negara  miskin  dan  berkembang,  sekaligus  mendorong  terwujudnya  agenda-agenda pembangunan    seperti  yang  tertuang  didalam the  sustainable  Development  Goals  (SDGs ). UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industry 4.0, yakni: 233
a. Industri  4.0  diharapkan  memberi  manfaat  untuk  kepentingan  manusia,  lingkungan, dan kesejahteran bersama.
b. Industri  4,0    diharapkan  mampu  mendorong    pengemabngan  kapasitas  manusia, sehingga semakin  terdidik dan terampil.
c. Akses  terhadap  teknologi  diharapkan  terjangkau  dengan  mudah,  sehingga  bias diterapkan di semua Negara.
d. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
e. Kemajuan  teknologi  diharapkan  bias  menggeser  paradigm  lama  dari  persaingan ( competition ) menjadi koneksi ( connection ) dan kerjasama ( collaboration ).
f. Penerapan  teknologi  diharapkan  mampu  menjawab  tantangan  perubahan  iklim  dan upaya pelestarian lingkungan.
Selain  membawa  dampak  positif,  revolusi  industry  4.0  juga  memunculkan  berbagai tantangan yang meski dijawab. UNIDO juga mengkhawatirkan terjadinya gap yang semakin besar  antara  Negara-negara  yang  maju  dan  mampu  mengaplikasikan  teknologi  modern dengan negara-negara miskin dan berkembang yang tertingal dalam pengembagan teknologi.
Sementara  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  menjawab  tantangan  di  Era Revolusi Industri 4.0 antara lain: 234
a. Mengidentifikasi  area  strategis  dalam  rangka  meningkatkan  kecepatan,  fleksibelitas, produktivitas, dan kualitas output.
232 Muti Ningsih, Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi di Indonesia, hhtps://
233 Ibid
234 Ibid
b. Menganalisa  dampak  pemanfaatan  teknologi  dalam  jangka  panjang,  terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
c. Mempersiapkan  infrastruktur,  serta  program  pendidikan  dan  keterampilan,  sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi.
Didalam  menghadapi  berbagai  dampak  baik  positif  maupun  negative  sebagaimana diuraikan di atas, hukum dapat berperan dalam mengarahkan perubahan dari dampak-dampak tersebut,  agar  perubahan  tersebut  tidak  menimbulkan  berbagai  ekses  negative  terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Memperhatikan berbagai kepentingan dan sector yang akan  diaturnya  lebih  pada  sector  yang  bersifat  netral  dan  teknis  sebagaimana  diuraikan Mochtar  Kusumaatmadja 235 maka  pembaharuan  hukum  pada  bidang-bidang  tersebut  sangat memungkinkan diwujudkan.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  19  tahun  2016,  menurut Syafrinaldi 236 merupakan  tonggak  sejarah,  karena  Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya mengantisipasi arus globalsiasi dalam segala bidang termasuk dalam transasi elektronik yang jelas berbeda  dengan perbuatan hukum pada umumnya. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama , kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal locus delicti , tetapi perbuatan itu berakibat myata ( legal facts ), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segal bukti yang terdapat dan menggunakan teknologiinformasi, seperti email, dan lain-lain dapat dijadikan alat bukti yang sah. Kedua ,  Undang-Undang  ini  juga  tidak  mengenal  batas  wilayah  ( borderless )  dan  siapa pelakunya  (subyek  hukum),  sehingga  siapapun  pelakunya  dan  dimana  pun  keberadaannya tidak  begitu  penting  asalkan  perbuatannya  tersebut  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  di Indonesia.  Jadi  yang  terpenting  di  sini  adalah  bahwa  perbuatan  hukum  itu  menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan  ekonomi  nasional,  perlindungan  data  strategis,  harkat  dan  martabat  bangsa, pertahanan dana keamanan, serta badan hukum Indonesia.
Keterkaitan  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan berbagai  undang-undang  dalam  bidang  hak  milik  intelektual  sangat  dekat.  Sebab  semua informasi  dan  atau  dokumen  elekronik  yang  disusun  merupakan  objek  yang  dilindungi berdasarkan Hak Cipta,  Demikian pula dengan hal-hal  yang berkaitan dengan regim paten,
235 Mochtar Kusumaatmadja, Op cit, hlm. 6.
236 Syafrinaldi, Tantangan  Hukum  di  Era  Revolusi  Industri  4.0 . https://uir.ac.id diunduh  tanggal  3 Maret 2019
merek,  dan  Indikasi  Geografis,  perlindungan  varietas  tanaman,  rahasia  dagang,  desain industri  dan  tata  letak  sirkuit  terpadu  tunduk  pada  ketentuan    perudang-undangan  masing- masing.
Berbagai  perbuatan  hukum,  baik  itu  perdata  maupun  pidana  dilaukan  oleh  manusia dengan  menggunakan  system  teknologi  informasi.  Hal  ini  dapat  dibuktikan,  betapa banyaknya masyarakat Internasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya di alam maya dengan menggunakan internet. Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia. Banyak  pelaku  ekonomi  yang  memperjualbelikan  dagangannya  baik  barang  mapun  jasa melalui  internet  tanpa  harus  bertemu  secara  fisik  antara  si  penjual  dan  si  pembeli. Pemberlakuan  tiket  dengan  sistem electronic  ticket (e-ticket)  di  bisnis  penerbangan  secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen.  Demikian pula dengan penutupan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan  tanda  tangan  elektronik,  yaitu  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  tau  terkait  dengan  infromasi  elektronik  lainnya  yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. 237
Memperhatikan  regulasi  yang  dilakukan  Singapura  sebagaimana  dikemukakan Balakhirnan,  yang  dilakukan  3  pendekatan  regulasi  yang  dijelaskan  Balakhrisnan  sebagai startegi  pemerintah  Singapura    mengelola  penerapan  kemajauan  teknologi  dalam  berbagai aspek kehidupan. Pertama , pendekatan yang disebutnya sebagai establishment of regulatarly sandboxes .  Berbagai  ide,  produk,  atau  layanan  berbasis  teknologi  diberikan  ruang  uji  coba terbatas.  Pengaturannya  bersifat  longgar  dan  belum  permanen.  Cara  ini  diterapkan  sejak tahun  2015  untuk  fintech  dimana  sudah  13  perusahaan      yang  bergabung.  Pada  bidang trasportasi  Singapura  mengizinkan  operasi  kendaraan  otomatis  tanpa  pengemudi  selama  5 tahun.  Adapun  regulasi  perlindungan  data  pribadi  yang  masih  mengizinkan  berbagai  data pelanggan  secara  terbatas  kasus  perkasus. Kedua adalah  pendekatan  yang  disebut masterly inactivity .  Sebuah  istilah  medis  untuk sikap  wait  &  see dokter  sampai  perkembangan penyakit pasien jelas diketahui. Ia mencontohkan sikap otoritas perbankan dan jasa keuangan Singapura yang tidak mengatur soal criptocurrency . Namun focus pada pengaturan aktivitas yang berkaitan dengan criptocurrency dilakukan sambil mengevaluasi resikonya, menimbang model  regulasi  yang  tepat  nantinya,  dan  memastikan  bahwa  regulasi  nantinya  tidak menghambat  inovasi  terus  berkembang. Ketiga ,  mendorong  produser  pembuatan  regulasi
237 Ibid
lebih cepat mengejar perkembangan teknologi. Pendekatan ini menjadi komplementer kedua pendekatan sebelumnya. 238
Menurut  Arkka, 239 Indonesia  sebenaranya  terlihat  menggunakan  pendekatan  yang sama  untuk sector  intech ,  namun  belum  terlihat  jelas  dalam  sektor  lainnya.  Arkka menambahkan  bahwa  regulator  harus  banyak  melakukan up  date atas  perkembangan teknologi  sebelum  memutuskan  membuat  regulasi.  Model regulatory  sandboxes menjadi jalan  tengah  dimana  ada  batasan  khsusus  untuk  mengembangkan  inovasi  berbasis teknologi sampai  pada  tahap  tertentu  sementara regulator juga  ikut  mempelajari  produk  berbasis teknologi yang akan diatur.
Menurut  Prof.  DR.  John  Pieris  seperti  dikutip  Fens  Alwino 240 ,    Rakyat  dan Pemerintah setiap Negara harus  memiliki kecerdasan hukum guna merespons Revolusi 4.0. Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri, misalnya revolusi  industri selalu  memicu  peruabahn  capital,  teknologi,  dan  labor  atau  ketenagakerjaan.  Revolusi Industri  4.0  misalnya  dapat  mempengaruhi  peraturan  tentang  hak  cipta,  merek  dagang,  dan kontrak.  Hukm  harus  dapat  merespon  perubahan,  keinginan,  dan  kebutuhan  masyarakat (responsive  law ).  Namun  aspek  fundamental  hukum  yakni  etika,  moral,  dan  norma  atau kaidah  hukum  harus  tetap  dipertahankan  oleh  Negara,  Rakyat,  dan  Pemerintah.  Sedangkan peraturan dan regulasi memiliki fleksibelitas guna merespons perubahan dan peradaban baru. Sisi  lain  Prof  Dr.  John  Pieris  menyarankan  bahwa  Pemerintah  dan  Pengusaha  memiliki kecerdasan  hukum  ( legal  literacy )  guna  merespon    era  baru  Revolusi  Industri  4.0.  Pelaku usaha dan Pemerintah  perlu memiliki kecerdasan hukum bisnis, pajak, perbankan, hak cipta, kontrak, transaksi bisnis lintas Negara, keuangan, hingga hukum tentang kejahatan ekonomi, pelaksu  usaha,  Pemerintah  dan  masyarakat  juga  konsisten  mematuhi  kaidah-kaidah    hukum dan budaya hukum untuk mencegah korupsi dan kejahatan lainnya.
Dihadapkan  pada  kondisi  tersebut,  tampak  bahwa  pengaturan-pengaturan  hukum tertulis, baik bersifat publik maupun privat mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Daerah,  bahkan  perbuatan- perbuatan  yang  bersifat  privat  seperti  perjanjian,  kontrak,  yang  belum  mengatur  perbuatan hukum  melalui  dunia  maya,  khususnya  pengaturan  hukum  yang  berrsifat  netral  dan  kenis perlu  dilakukan  perubahan-perubahan.  Namun  tentu  harus  berhati-hati  dengan  pengaturan
238 Normand  Edwin  Elnizar,  “ 3  Strategi  Negeri  Singa  Haroniskan  Hukum  dan  Teknologi  di  Era Revolusi Industi 4.0 ”.  https://m.hukumonline.com
239 Ibid
240 Fens  Alwino, Kecerdasan  Hukum  Respon  Revolusi  Industri ,  staging_point.com,  diunduh  3  Maret 2019
hukum  yang  bersifat  sensitif,  yang  menyangkut  kebudayaan,  dan  agama  mengingat  tidak semua perbuatan dalam dilakukan melalui dunia maya dunia virtual
Nampak  arah  arah  pengaturan  hukum  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0,  baik  hukum publik  maupun  hukum  privat  akan  khususnya  yang  bersifat  netral  dan  teknis  akan  semakin diperluas  atau  disesuaikan,  karena  yang  diatur  bukan  saja  yang  berkaitan  dengan  perbuatan yang  dilakukan  secara  langsung  ( non  virtual )  tetapi  juga  perbuatan-perbuatan  hukum  yang dilakukan  secara  virtual  atau  dunia  maya.  Perubahan  hukum  dapat  dilakukan  melalaui  (1) penyempurnaan  (membuat sesuatu yang lebih baik); mengubah agar  menjadi lebih baik dan modern;  mengadakan  sesuatu  yang  sebelumnya  belum  ada,  atau  meniadakan  sesuatu  yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikemukakan  bahwa  beberapa  kesimpulan  antara  lain sebagaui berikut:
1. Revolusi Industri 4.0 akan mengubah perbuatan-perbuatan hukum baik privat maupun publik yang semula dilakukan secara konkrit dan kontan, berubah menjadi perbuatan- perbuatan  melalui  dunia  maya,  sehingga  memerlukan  perubahan  baik  melalui penyempurnaan, mengubah menjadi lebih baik, penggantian dengan yang baru karena tidak sesusi, atau membuat aturan pada perbuatan yang belum diatur.
2. Untuk  menetapkan  hukum  mana  yang  harus  di  perbaharui,  diperbaiki  atau  tetap dipertahankan, maka  perlu  dilihat  apakah  bidang  hukum  tersebut  bersifat  netral  atau sensitif terhadap sosial budaya masyarakat. Bila netral maka akan lebih memudahkan dan bersifat efektif, sedangkan yang sensitive sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
3. Pembinaan  hukum  harus  meliputi  (1)  pembaharuan  hukum  melalui  perundang undangan (unsur kaidah atau norma), (2) alat alat penegak hukum (lembaga), dan cara mecapai tujuan (proses).

## 4.2. Saran
Memperhatikan  hasil  simpulan  di  atas,  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Pemerintah  disarankan  untuk  memulai  melakukan  inventarsiasi  berbagai  peraturan perundang-udangan  yang  bersifat  privat  maupun  publik  untuk  memilah  mana  yang dapat dilakukan perubahan.
2. Para  Akademisi  Hukum  harus  sudah  memulai  penelitian-penelitian  yang  berkaitan dengan  berbagai  aturan  yang  kemungkinan  dilakukan  perubahan  dalam  menghadapi Era Industri 4.0, yang berujung pada peruabahan kurikulum ilmu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fens Alwino, 2019, Kecerdasan Hukum Respon Revolusi Industri , staging_point.com, diunduh 3 Maret 2019.
Mochtar  Kusumaatmadja,  1976, Fungsi  dan  perkembangan  hukum  dalam  pembangunan, Binacipta , Bandung.
,  1976, Pembinaan  hukum  dalam  rangka  pembangunan  nasional, Binacipta, Bandung.
,  1976, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembangunan  Nasional,
Binacipta, Bandung.
, 1992, Hukum Internasional, Binacipta, Bandung.
Muti  Ningsih,  Pengaruh  Perkembangan  Revolusi  Industri    4.0  Dalam  Dunia  Teknologi  di Indonesia, hhtps://
Normand Edwin Elnizar, “ 3 Strategi Negeri Singa Haroniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industi 4.0 ”. https://m.hukumonline.com
Romli  Atmasasmita,  “ Arah  Pembangunan  Hukum  Indonesia ”,  Pikiran  Rakyat,  31  Januari 2003
R.  Otjhe  Salman  Soemadiningrat, Hukum  Adat  Dalam  Masyarakat  Global  :  Menegaskan Kontekstualitas  Dan  Universalitas  Hukum  Adat ,  pidato  pengukuhan  jabatan  guru besar  madya  dalam  ilmu  hukum  adat  dan  sosiologi  hukum  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Pada tanggal 11 September 1999.
---------------------------------------------, “ Fungsi Hukum Dalam Era Globalisasi ”, orasi ilmiah bidang  ilmu  hukum  dalam  rangka  wisuda  sarjana  dan  dies  natalis  XVII  Universitas Langlangbuana, tanggal 30 Oktober 1999.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Sunaryati  Hartono,  “ Sejarah  Perkembangan    Hukum  Indonesia  Menuju    Sistem  Hukum Nasiona l ” , Makalah, 1991.
Sunaryati  Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 ,  Alumni, Bandung.
Syafrinaldi, Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 . https://uir.ac.id diunduh tanggal 3 Maret 2019
W. Friedman, 1990, Legal Theory , Steven & Sons Limited, London.