PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM I KETUT SEREGIG

## ERLINA, B

## MUHAMMAD RAFI
DARAJATI DAN

## MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI
MELATI
OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017 ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu
hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang
hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261
Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com
JURNAL
T A HUKUM V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017 73-81 Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang
Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt.
Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate
Sustainability Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas
Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08
Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung
KETUA PENYUNTING Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.
PENYUNTING PELAKSANA Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum. Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H. Melisa Safitri, S.H., M.H
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI) Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).

## ANALISIS YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN DIVERSI

## I KETUT SEREGIG
Email: ketut1183@gmail.com

## ABSTRACT
The problem of diversion is often used as a legal reason for the parties involved as a suspect in a crime committed by a minor, both for the purpose of defense and in an attempt to avoid a suspect  from  imprisonment  stipulated  in  the  provisions  of  the  law.  Diversi  as  stipulated  in Article 1 point 7 of Law Number 11 Year 2012, on the Criminal Justice System of the Child, is  the  transfer  of  the  settlement  of  child  cases  from  the  criminal  justice  process  to proceedings outside the criminal justice.In the case of the transfer of cases of perpetrators of minor offenses, there have been various perceptions or differences of legal views, especially the understanding of "repetition of criminal acts". In criminal law theory the term repetition of a criminal offense is the same offense committed by a person more than once. In social life in society the perpetrator is called a residivist. In the process of investigating the application of  the  versions  of  underage  residivists  is  a  legal  policy  undertaken  by  the  investigator  in assessing whether the perpetrator deserves a diversion or not.The result of the research can be concluded that the implementation of the diversion for underage perpetrators who perform repetition of  acts  in  legal theory and legislation can be done as a form of  police discretion conducted  by  investigators.  The  discretion  made  by  the  investigator  is  done  on  the coordination  of  Police  investigators  with  other  agencies,  especially  the  Court,  BAPAS,  the victim's parents and the Legal Counsel accompanying the victim and other related parties. Keywords: diversion, investigation process, minors, discretion.

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana anak adalah salah satu permasalahan  yang  sangat  spesifik  dari berbagai  tindak  pidana  yang  disidik  oleh penegak  hukum,  terutama  dalam  proses penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik Polri.  Hal  ini  disebabkan  adanya  proses diversi dalam undang-undangyang mengatur  perbuatan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui proses penyidikan yang melibatkan institusi lain  yaitu  Bapas  yang  ada  dibawah kementerian  hukum  dan  Ham.  Dalam proses  penyidikan,  badan  ini  memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan  pembinaan (edukasi) dan memiliki  kewenangan  untuk  mengajukan berkas  perkara  dan  meminta  penetapan
putusan praajudikasi kepada Hakim. Disatu sisi  proses  ini  memiliki  dasar  hukum  yang cukup  kuat  untuk  dilaksanakan  oleh  aparat penegak  hukum,  namun  disisi  lain  tindak pidana yang dilakukan anak sangat bertentangan  dengan  normasosial  yang berkembang  di  masyarakat,  pandangan masyarakat  bahwa  setiap  perbuatan  pidana harus  diberi  hukuman  yang  setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
Difinisi diversi sebagaimana  diatur dalam  pasal  1  point  7  Undang-Undang Nomor:  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  yang  menyatakan “diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana ke proses diluar peradilan pidan a”. Sedangkan  yang  akan  dijadikan  sebagai
objek  penelitian  ini  adalah  anak  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana diatur  dalam  pasal  1  point  3  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012,  yang menyatakan  “anak  yang  berkonflik  dengan hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak, adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan  tindak  pidana”.  Pelaksanaan diversi  diatur  dalam  pasal  7  Undang- Undang  Nomor:  11  tahun  2012,  yang menyatakan  “ ayat  (1): pada  tingkat penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri,  wajib diupayakan Diversi;ayat (2):Diversi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan  dalam  hal  tidak  pidana  yang dilakukan;  a.  diancam  dengan  pidana penjara  di  bawah  7  tahun;  b.  bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana”.
Dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana anak  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri, ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor:  11  tahun  2012,  wajib dijadikan  pedoman  dan  memperhatikan ketentuan-ketentuan  lain  yang  mengatur pelaksanaan Diversi.
Permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  proses  penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  Polres Lampung  Tengah,  tentang  anak  di  bawah yang melakukan pengulangan tindak pidana,  dalam  proses  penyidikan  tersangka diduga  keras  telah  melakukan  perbuatan tersebut  sudah  berulang  kali,  tetapi  dugaan tersebut  hanya  sebatas  pengakuan  saja  dan tidak ada bukti yang mendukung. Sedangkan  dalam  pasal  7  ayat  (2)  point  b Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012, dinyat akan “bukan merupakan pengulangan tindak  pidana”.  Uraian  pasal  tersebut membingungkan, ambigu dan  tidak  tegas.
Dalam teori hukum pidana istilah pengulangan tindak pidana adalah perbuatan  tindak  pidana  yang  sama  yang telah  di  vonis  dan  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  dan  dijalankan  oleh  terdakwa sebagai  wargabinaan.  Setelah  bebas  dari penjara,  kemudian  terpidana  melakukan perbuatan  yang  sama  lagi  dan  ditangkap lagi oleh penyidik. Perbuatan ini berdasarkan teori hukum dinyatakan sebagai  perbuatan  pengulangan  tindak pidana. Perbuatan ini disebut oleh masyarakat residivist. Ada  pandangan  lain yang  menyatakan  bahwa  “pengulangan tindak  pidana”  adalah  perbuatan  yang dilakukan beberapa kali berdasarkan pengakuan tersangka sendiri dalam pemeriksaan  dan  hasil  penyelidikan  dari penyidik  melalui  konfirmasi  di  Lembaga Pemasyarakatan tempat si pelaku menjalani hukuman.  Sedangkan  para  penegak  hukum lainnya  yang  menjadi  Penasehat  Hukum dari  pelaku  tindak  pidana  Anak,  akan memberi argumentasi hukum yang menguntungkan  tersangka  sebagai  upaya pembelaan,  antara  lain  pengakuan  dari Anak  yang  melakukan  tindak  pidana terhadap penyidik masih perlu pembuktian, apakah  benar  perbuatan  itu  dilakukan secara  berulang  oleh  si  pelaku?  Apabila pengulangan  tindak  pidana  ini  tidak  dapat dibuktikan,  maka diversi tetap  harus dilakukan. Selain itu, berdasarkan ketentuan  pasal  9  Undang-Undang  Nomor 11  tahun  2012,  bahwa  kesepakatan diversi harus  mendapatkan  persetujuan  korban dan/atau  keluarga  anak  korban  serta kesediaan  anak  dan  keluarganya,  kecuali; tindak  pidana  berupa  pelanggaran,  tindak pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban, atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari nilai  upah  minimum  provinsi  setempat. Sementara  pemahaman  masyarakat  tentang
diversi masih  kurang,  mereka  hanya mengetahui bahwa apabila anak melakukan tindak  pidana,  maka  proses  penyidikannya akan dilakukan Diversi. Sedangkan penerapan  Diversi  terhadap  si  pelaku sangat  tergantung  dari  penilaian  penyidik. Permasalahan inilah yang akan diteliti oleh penulis,  yang  nantinya  dapat  dibaca  dan menjadi  salah  satu  sumber  pengetahuan bagi  masyarakat  dan  mahasiswa  tentang kebijakan hukum dalam penerapan Diversi.
Pendekatan
penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis  normatif dan empiris dengan  menggunakan  data  primer  dan sekunder  sebagai  bahan  untuk  melakukan analisis. Dalam penerapan Diversi penyidik Polri  berkoordinasi  dengan  instansi  lain terutama  JPU,  BAPAS  dan  Penasehat Hukum pihak korban. Berdasarkan Undang-undang  Nomor:  11  tahun  2012, Diversi terhadap  Anak  yang  melakukan tindak pidana dapat dilakukan apabila yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sepanjang tidak melakukan perbuatan  pengulangan.  Dalam  praktiknya kordinasi  ini  dilakukan  terhadap  BAPAS, Pengadilan, Penasehat Hukum, kedua orang tua  baik  korban  atau  orang  pelaku,  LSM perlindungan anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat.  Kendala  dalam  penerapan diversi terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana,  adalah  ketentuan  hukum yang  mengatur  pelaksanaan diversi masih ambigu sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2)  b , kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang diversi, dan  kurangnya  koordinasi antar  lembaga  yang  menangani  masalah anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan  yang dihadapi  yang diangkat dalam  jurnal  ini,  maka  penulis  akan melakukan  penelitian  yang  hasilnya  akan
dituangkan dalam jurnal berjudul “Analisis
Yuridis
Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Diversi”.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dan  yuridis  empirik. Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan dengan cara mengutip pendapat, pandangan para  ahli  dan  para  peneliti  sebelumnya untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam menganalisis  permasalahan  yang  dihadapi. Sedangkan  pendekatan  empirik  dilakukan dengan  cara  wawancara  dengan  informan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan  kriteria  pemilihan purposive sampling artinya informan yang mengetahui permasalahan dan dinilai dapat mewakili keterangan yang lainnya.
Dalam  pendekatan  yuridis  normatif, beberapa  teori  yang  digunakan  dalam penelitian  jurnal  ini,  mengacu  pada pandangan-pandangan  yang  dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut:
Pandangan  Muladi  dan  Barda  Nawai Arief tentang Teori Relatif yang menyatakan,  bahwa  pidana  bukan  sekedar melakukan  pembalasan  atau  pengimbalan kepada  orang  yang  telah  melakukan  suatu tindak  pidana,  tetapi  mempunyai  tujuan- tujuan  tertentu  yang  bermanfaat,  dimana alasan  pembenar  dalam  teori  ini  terletak pada  tujuannya,  oleh  karena  itu  menurut J.Andeneas, teori ini disebut teori perlindungan  masyarakat (the  theory  of social  defence). Mengenai  tujuan  pidana, untuk  mencegah  kejahatan  dibedakan antara  istilah  prevensi  umum  dan  prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap  masyarakat  umum  untuk  tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar
pengaruh  pidana  terhadap  terpidana  itu sendiri.  Ini  berarti  pidana  bertujuan  agar  si terpidana berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat “rehabilitation  theory” (Muladi  dan  Barda Nawawi Arief, 2005: 13-15).
Dalam hal pertanggungjawaban suatu tindak pidana, menurut teori yang dikemukakan  Van  Hammel  menyatakan, pertanggung jawaban adalah suatu keadaan norma  dan  kematangan  psikis  yang membawa  3  macam  kemampuan;  1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri; 2. Memahami bahwa perbuatannya  itu  tidak  dibenarkan  atau dilarang  masyarakat;  dan  3.  Menetapkan kemampuan  terhadap  perbuatan-perbuatan itu  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian tentang kemampuan dan kecakapan (PAF Lamintang, 1997: 108).
Sedangkan Moeljatno
dalam pandangannya menyatakan, bahwa pertanggungjawaban  pidana  tidak  cukup dengan  dilakukannya  perbuatan  pidana saja,  tetapi  disamping  itu  harus  ada kesalahan,  atau  sikap  batin  yang  dapat dicela,  ternyata  pula  dalam  asas  hukum yang tidak tertulis tidak di pidana jika tidak ada  kesalahan green  straf  zonder  schuld, ohneschuld  keinestraf (Moeljanto,  2005: 17).
Romli  Atmasasmita  dalam  pandangannya menyatakan,  bahwa  pertanggungjawaban atau  yang  dikenal  dengan  konsep liability dalam  aspek  falsafah  hukum,  seorang filosof  besar  abad  ke  20,  Roscoe  Pound menyatakan  bahwa: I.......Use  simple  word liability  for  the  situation  whereby  one  may exact  legally  and  other  is  legally  subjeced to  the exaction , artinya  pertangungjawaban pidana  diartikan  Pound  adalah  sebagai suatu kewajiban untuk membayar
pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang  yang  telah  dirugikan,  juga pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut  tidak  hanya  menyangkut  masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat  (Romli  Atmasasmita,  2000: 65).
S.R.Sianturi menyatakan bahwa pertanggung  jawaban  pidana  dalam  bahasa asing disebut toereken – baarheid , criminal reponsibilty , criminal  liability ,  artinya bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  disini dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah seseorang
tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu (S,R.Sianturi, 1996: 245).
Dalam pandangan Bambang Waluyo, terkait  dengan  sanksi  hukum  yang  harus diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana, mengemukakan  jenis  sanksi  yang  berupa tindakan,  antara  lain  dalam  pasal  44  ayat (2)  KUHP  dinyatakan  “penempatan  di rumah  sakit  jiwa  bagi  orang  yang  tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya  karena  jiwanya  cacat  dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”;  dalam  Undang -Undang  No:  3 tahun  1997,  tentang  Peradilan  Anak dinyatakan  “bagi  anak  yang  sebelum berumur  16  tahun  melakukan  tindak pidana. Hakim dapat mengenakan tindakan-tindakan berupa; (a) mengembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharanya; atau (b) memrintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah.  Dalam  hal  yang  ke  (b)  anak tersebut di masukan dalam rumah pendidikan negara yang penyelengaraannya diatur  dalam  peraturan  pendidikan  paksa (Bambang Waluyo, 2004: 11-12)
Kadri  Husin  menyatakan,  bahwa dengan  menggunakan  teori  sistem  hukum
Lawrance M.Friedman yang telah berkembang,  bahwa  penegakan  hukum meliputi  aspek  substantif  hukum (legal substantif), aspek  struktur (legal  structur) dan  budaya  hukum (legal  culture), suatu penegakan  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh ketiga  aspek  tersebut.  Berdasarkan  uraian tersebut,  penegakan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  penerapan  terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat dalam menerapkan peraturan.
Penegakan hukum dapat juga diartikan  sebagai  penyelenggaraan  hukum oleh  petugas  penegak  hukum  dan  oleh setiap  orang  yang  berkepentingan  sesuai dengan  kewenangannya  masing-masing menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian, maka  penegakan  hukum  merupakan  suatu sistem  yang  menyangkut  penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.  Kaidah-kaidah  tersebut  kemudian menjadi  pedoman  atau  patokan  bagi perilaku  serta  tindakan  yang  dianggap pantas dan seharus nya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahan kan kehidupan  yang  damai,  selaras,  serasi,  dan seimbang (Kadri Husin, 1999: 6)
Hukum  adalah  suatu  sistem  yang terdiri  atas  sub-sub  sistem.  Demikian pandangan  Darji  Darmodihardjo  yang mengacu pada teori Lawrence M. Friedman yang  menyatakan,  bahwa  membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan  tidak  pernah  menemukan  titik  akhir karena  sistem  hukum  (tertib  hukum  atau stelsel  hukum)  memang  tidak  mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran pemikiran  baru  sekalipun  diluar  disiplin
hukum  selalu  dapat  membawa  pengaruh kepada  sistem  hukum.  Menurut  Lawrence M.  Friedman,  ada  tiga  unsur  dalam  sistem hukum, yaitu:
a. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai  struktur.  Sistem  hukum terus  berubah,  namun  bagian-bagian sistem  itu  berubah  dalam  kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak  secepat  bagian  tertentu  lainnya. Inilah  struktur  sistem  hukum  kerangka atau  rangkanya,  bagian  yang  tetap bertahan, bagian yang memberi semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap keseluruhan.  Struktur  sistem  hukum terdiri  dari  unsur:  jumlah  dan  ukuran pengadilan,  yurisdiksinya  (yaitu,  jenis perkara  yang  diperiksa,  dan  bagaimana serta  mengapa),  dan  cara  naik  banding dari  satu  pengadilan  ke  pengadilan  lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan  sistem  hukum  semacam  foto diam yang menghentikan gerak.
b. Aspek  lain  sistem  hukum  adalah Substansi  Hukum,  yaitu;  aturan,  norma dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu.  Substansi  juga berarti  “produk”  yang  dihasilkan  oleh orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum itu,  keputusan  yang  mereka  keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
Penekannya  disini  terletak  pada  hukum hukum  yang  hidup  ( Living  law) ,  bukan hanya  pada  aturan  dalam  kitab  hukum ( law books) .
c. Komponen  ketiga  dari  sistem  hukum Friedman  adalah  budaya  hukum,  yaitu; sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Dengan kata  lain  bahwa  budaya  hukum  adalah suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan sosial yang juga menentukan bagaimana hukum  itu  digunakan,  dihindari  atau disalahgunakan.  Tanpa  budaya  hukum, sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  akan berdaya  seperti  ikan  yang  mati  terkapar dikeranjang,  bukan  seperti  ikan  hidup
yang  berenang  di  lautan    (Lawrence  M. Friedman, 2001: 7-9).
Berdasarkan  komponen  Friedman  di  atas, Achmad  Ali  berpendapat  bahwa  kondisi Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia,  sangat menyedihkan,  mengalami  keterpurukan yang  luar  biasa.  Keterpurukan  tersebut tidak  akan  berhasil  diperbaiki  apabila sosok-sosok the  dirty  broom (sapu  kotor) masih  menduduki  jabatan  di  berbagai institusi hukum (Ahmad Ali, 2001: 10-11).
Berdasarkan teori-teori yang diuraikan diatas, dalam mengkaji
permasalahan diversi  yang akan diterapkan terhadap  pelaku  anak  di  bawah  umur  yang melakukan tindak pidana berulang (residivist) , maka penyidik akan menggunakan  pandangan  Barda  Nawawi dalam  penerapan  teori  non  penal,  yang mengacu  pada  ketentuan  pasal  16  ayat  (1) point  l  Undang-undang  Nomor:  2  tahun 2002,  yang  menyatakan,  bahwa  dalam rangka  menyelenggarakan  tugas  pokok sebagaimana  pasal  13  dan  14  Polri berwenang  untuk “mengadakan  tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.  Tindakan  lain  yang dimaksudkan dalam hal ini adalah “diskresi kepolisian”.
Diskresi kepolisian adalah kewenangan  yang  diberikan  Undang- undang  kepada  setiap  anggota  Polri  untuk kepentingan  umum  dan  Undang-undang, untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan tindakan  yang  dianggap  perlu  berdasarkan hukum yang bertanggungjawab.
Selain  ketentuan  yang  diatur  dalam pasal  16  ayat  (1)  point  l  Undang-undang Nomor:  2  tahun  2002,  tentang  Kepolisian Republik  Indonesia,  sebagai  dasar  hukum dalam  proses  peradilan  pidana  bagi  anak, maka  digunakan  Undang-Undang  Nomor: 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Dalam  Undang-undang
tersebut  diatur  secara  jelas  dalam  pasal  6 dan 7 adalah sebagai berikut:
Pasal 6 menyatakan: Diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan  perkara  anak  di  luar proses peradilan;
c. Menghindarkan  anak  dari  perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong  masyarakat  untuk  berparti sipasi dan
e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
Pasal 7 menyatakan:
(1) Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan  negeri  wajib  diusahakan diversi.
(2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;
a. Diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Dalam  penyidikan yang  sedang dalam  proses  penelitian  Berkas  Perkara, maka  penilaian  tentang  dapat  tidaknya dilakukan diversi terhadap tersangka dilakukan  oleh  penyidik,  yang  disertai dengan  koordinasi  yang  baik,  JPU,  Bapas dan  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  pihak keluarga  tersangka  dengan  pihak  korban.
Dapat  tidaknya  diversi  diterapkan  dalam perkara  pengulangan  tindak  pidana,  selain koordinasi  yang  dilakukan  terhadap  para pihak  tersebut  diatas,  juga  tidak  kalah penting  kebijakan  hukum  penanggulangan tindak  pidana  yang  dilakukan  penyidik yang disebut dengan “Diskresi Kepolisian”.

## II. PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Polres
Lampung
Tengah melalui wawancara yang dilakukan terhadap Resky Maulana  Z  selaku  Penyidik  dan  Etty  Mei
Rini  selaku  Penyidik  Pembantu  yang menangani perkara tersangka tindak pidana pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di bawah, umur diperoleh keterangan- keterangan terkait dengan ketentuan hukum dan  tatacara  penerapan diversi dalam proses penyidikan sebagai berikut:

## Pedoman hukum dalam Diversi
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah  seorang  Penyidik  Polres  Lampung Tengah  menyatakan,  bahwa  ketentuan undang-undang  yang  mengatur  secara khusus  tentang  tindak  pidana  anak  sampai saat  ini  belum  ada  aturannya,  yang  ada adalah  Undang-Undang  Nomor:  23  tahun 2002,  tentang  Perlindungan  Anak  dan Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012, tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Oleh karena  belum  ada  undang-undang  yang mengatur  tentang  perbuatan  tindak  pidana anak  di  bawah  umur,  maka  ketentuan undang-undang  yang  digunakan  untuk menentukan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  di  bawah  umur  adalah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan  perundang-undangan  lainnya  yang berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia. Sedangkan dalam proses penyidikan perkara,  selain  menggunakan  Undang- Undang  Nomor:  11  tahun  2012,  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang  Nomor:  8  tahun  1981,  tentang KUHAP,  penyidik  juga  mengacu  pasal  16 ayat (1) point l, tentang kewenangan untuk melakukan Diskresi kepolisian bagi anggota Polri.
Dalam pasal pasal 16 ayat (1) huruf l dinyatakan  “ dalam  rangka  menyelenggara kan  tugas  sebagai  mana  yang  dimaksud dalam  pasal  13  dan  pasal  14,  Polri berwenang  untuk  mengada  kan  tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.  Kemudian dalam  ayat
(2) dinyatakan, tindakan lain sebagai  mana dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  l  adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat: a. tidak bertentangan  dengan  suatu  aturan  hukum; b.selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c.  harus  patut,  masuk  akal  dan  termasuk dalam lingkungan jabatan; d. pertimbangan yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang memaksa  dan  e.  menghormati  hak  asasi manusia.
Dalam  pasal  18  Undang-Undang Nomor:  2  Tahun  2002  dinyatakan,  bahwa “pejabat  Polri  dalam  melaksanakan  tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya  sendiri”.  Tentang  rumusan kewenangan diskresi kepolisian  merupa kan  kewenangan  yang  bersumber  dari  azas dan kewajiban umum kepolisian (plichmatigheids  beginsel) yaitu  azas  yang memberikan  kewenangan  kepada  aparat kepolisian  untuk  bertindak  ataupun  tidak bertindak,  berdasarkan  penilaian  pribadi nya  sendiri  dalam  rangka  melaksanakan kewajibannya  untuk  menjaga,  memelihara ketertiban  dan  menjaga  keamanan  umum. Keabsahan  tentang  kewenangan diskresi kepolisian  didasarkan  pada  pertimbangan keperluannya  dalam hal menjalankan kewajibannya  dan  ini  tergantung  pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor:  11  Tahun  2012,  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut keterangan  yang  diperoleh  dari  Penyidik Polres  Lampung  Tengah  menyatakan, bahwa substansi yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor:  11  Tahun  2012 adalah  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  antara  lain  mengenai  penempatan pelaku anak yang menjalani proses peradilan  yang  dapat  ditempatkan  di
Lembaga Pembinaan
Khusus Anak
(LPKA).
Substansi  yang  paling  mendasar dalam  undang-undang  ini  adalah  ketentuan tentang Diversi yang  bertujuan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari proses  peradilan,  sehingga  dapat  meng hindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum dan diharap kan anak  dapat  kembali  ke  lingkungan  sosial dengan wajar.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 65 tahun 2015, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  belum  berumur  12 tahun,  diperoleh  keterangan  dari  Penyidik Polres  Lampung  Tengah,  menyatakan, bahwa  peraturan  tersebut  merupakan  dasar pelaksanaan Diversi dan  penanganan  anak yang belum berumur 12 tahun seperti yang tertuang  dalam  pasal  15  dan  pasal  21  ayat (6) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Substansi yang diatur dalam peraturan ini memuat secara rinci mengenai pedoman  pelaksanaan  proses  diversi,  tata cara  dan  koordinasi  pelaksanaan  diversi yang  meli  puti  tahap  penyidikan,  tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan dipengadilan; penanganan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun yang meliputi syarat  dan  tata  cara  dalam  pengambilan keputusan, program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan, pendanaan dan ketentuan peralihan.
Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor:  1124/XI/2006,  tentang  pedoman pelaksanaan diversi bagi kepolisian.
Keterangan salah seorang Penyidik Pembantu  Sat  Reskrim  Polres  Lampung Tengah  menyatakan,  bahwa  telegram  ini bersifat  arahan  untuk  menjadi  pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam telegram tersebut  dinyata kan, bahwa prinsip diversi
yang  terdapat  dalam  konvensi  hak-hak anak,  yaitu  suatu  pengalihan  bentuk penyelesaian  yang  bersifat  proses  pidana formal ke alternatif penyelesaian  dalam bentuk  lain  yang  di  nilai  terbaik  menurut kepentingan anak. Diversi mengatur tentang  tersangka  tindak  pidana  anak  di bawah  umur,  dapat  dikembalikan  kepada orang  tuanya,  disertai  dengan  peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga  pelaku  dan  keluarga  korban  atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang  sesuai  dengan  budaya  masyarakat setempat.
Kesepakatan  Bersama  Departemen Sosial  Republik  Indonesia,  Departemen Hukum dan HAM, Kemendiknas,
Kemenkes,  Kemenag  RI  dan  Polri,  tentang perlindungan  dan  rehabilitasi  sosial  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pasal  2 ayat  1  kesepakatan  bersama,  disebutkan mengenai  tujuan  dibuat  nya  kesepakatan adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi  sosial  bagi  anak  yang  ber- konflik dengan hukum, dengan mengutamakan pendekatan diluar pengadilan  serta  agar  penanganannya  lebih terintegra si dan terkoordinasi. Dalam pasal 9  huruf  f  kesepakatan  bersama  ini disebutkan, salah satu tugas dan tanggungjawab kepolisian adalah
dilakukannya  diversi  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sebagai  pelaku dengan  memper  timbangkan  pada  hasil penelitian  terhadap  kemasyarakatan  demi kepentingan terbaik anak.
Keterlibatan Instansi Terkait
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Resky  Maulana,  terkait  dengan koordinasi  penyidik  Polri  dengan  instansi lain  dalam  penerapan diversi terhadap  anak di bawah umur yang melakukan
pengulangan  tindak  pidana,  pelaksanaan adalah sebagai berikut:
Jaksa Penuntut Umum a. Dalam  jangka  waktu  1  x  24  jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan    Penyidik  dalam  tempo waktu paling lama 7 hari menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya
penyidikan  kepada  Penuntut  Umum (Putusan MK Nomor: 130/PUU- XIII/2015, 11 Januari 2017).
b. Dalam  hal  melaksanakan  penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1x24  jam  terhitung  sejak  dimulainya penyidikan.
c. Dalam  hal  dilakukan  upaya diversi, penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut  kepada  Penuntut  Umum  dalam jangka  waktu  paling  lama  1  x  24  jam terhitung sejak dimulai nya diversi. d. Dalam  hal  proses  musyawarah diversi tidak  mencapai  kesepakatan,  penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi,  serta  Penyidik  mengirimkan berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum serta  melanjutkan  proses  peradilan pidana.

## BAPAS
a. Sejak  dimulainya  proses  penyidikan oleh  penyidik  dalam  jangka  waktu paling  lama  1  x  24  jam  meminta pegawai  pembimbing  kemasyarakatan untuk  hadir  mendampingi  anak  dan melakukan penelitian kemasyara katan.
b. Pelaksanaan musyawarah
diversi dipimpin  oleh  penyidik  Polri  sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil
fasilitator.
c. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan
Diversi
dan laporan mengenai pelaksanaan kesepa katan diversi, disampaikan pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung
Penyidik.

## Pengadilan Negeri
a. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepa  katan diversi, atasan  langsung penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan diversi dan  berita  acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memperoleh penetapan.
b. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengeluarkan  penetapan  kesepakatan diversi dan  sekaligus  menetapkan  status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya  Surat  Kesepakatan diversi dan berita acara Diversi.
Kendala dalam menentukan Diversi Berdasarkan hasil wawancara dengan  narasumber  dilapangan,  terdapat beberapa  hal  yang  menghambat  dalam pelaksanaan Diskresi Kepolisian  dalam penerapan Diversi terhadap  anak  di  bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:
Tidak  adanya  Kesepakatan  antara Korban dengan pihak Tersangka.
Seringkali  terjadi  kendala  teknis ketika  penyidik  menilai  bahwa  perkara yang  ditangani  dapat  dilakukan  Diskresi, tetapi  antara  pihak  korban  dengan  pihak tersangka  belum  ada  suatu  kesepakatan perdamaian  sebagai  salah  satu  syarat  non yuridis  yang  selama  ini  dipersyaratkan dalam diversi.
a. Dalam pelaksanaan Ganti Rugi terhadap korban, s ering kali penentuan kesepakatan  ganti  rugi  tidak  dapat disanggupi  oleh  pihak  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Dalam kaitan  dengan  ini  peneliti  melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim yang sering menyidangkan anak dibawah  umur,  diperoleh  keterangan, bahwa  terlaksananya  diversi  sangat  di pengaruhi  oleh  kesediaan  pihak  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  untuk memberi ganti rugi kepada pihak korban
dan  hal  ini  tidaklah  mudah.  Perbedaan kepentingan antara kedua nya merupakan  masalah  yang  mendasar dalam  penentuan  kesepakatan,  yang terkadang  permintaan  pihak  korban tidak  dapat  dipenuhi  oleh  anak  yang berhadapan dengan hukum namun pihak korbanpun tidak ingin mengubah persyaratan  kesepakatannya,  sehingga pelaksanaan Diversi gagal dilakukan.
b. Dalam  kaitan  dengan  ketiadaan  Lapas Anak,  berdasarkan  wawancara  dengan Resky Maulana penyidik Reskrim Polres Lampung  Tengah  diperoleh  keterangan, bahwa salah satu kendala  yang dihadapi penyidik  Polri  dalam  penempatan  anak yang  dilakukan Diversi adalah  belum adanya  lembaga  pemasyarakatan  yang khusus  membina  anak  yang  diproses melalui Diversi, sesuai  kesepakatan yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor:  11  tahun  2012,  sehingga  proses pembinaan  terhadap  anak  tidak  dapat dilaksanakan  secara  effektif,  karena ketiadaan  dari  Lapas  Anak  di  bawah umur, sehingga lembaga penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial yang ada saat ini tidak hanya menampung anak dari hasil kesepakatan Diversi, tetapi  juga anak  yang di  pidana berdasarkan  putusan  pengadilan  umum, bahkan  ada  sebagian  anak  menjalani masa  pidananya  di  lembaga  pemasyara katan (Lapas) bersama orang dewasa.
c. Koordinasi antar Instansi/Lembaga Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Penyidik  Pembantu  Sat  Reskrim  Polres Lampung  Tengah  menyatakan,  bahwa ada  berbagai  lembaga  yang  terlibat dalam  penanganan  masalah  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  selain  Balai Pemasyarakatan,  antara  lain  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan  maka  dari  itu koordinasi  yang  baik  sangat  dibutuh kan.  Namun  koordinasi  antar  lembaga ini  masih  kurang  baik,  dalam  beberapa hal,  terutama  jika  diikuti  faktor  lain misalnya hari libur.
d. Terbatasnya Pembimbing
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang  pembimbing  di  Bapas  Metro diperoleh  keterangan,  bahwa  di  Bapas Metro hanya terdapat 7 (tujuh) pembimbing  kemasyarakatan  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal dari data perkara yang diperoleh dari kepolisian, bahwa dalam satu bulan rata-rata puluhan kasus  baru terdaftar di Bapas  Metro,  dan  penanganannya  tidak dapat  dilakukan  dalam  waktu  singkat. Seringkali  kasus  pada  satu  bulan  belum terselesaikan  sudah  memasuki  bulan baru  dengan  kasus  baru  yang  harus ditangani sehingga untuk seorang pembimbing  kemasyarakatan  rata-rata menangani  tiga  atau  lebih  kasus  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam waktu  yang  bersamaan.  Untuk  kegiatan pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan hasil peneliti an dilakukan oleh PPK (Pembantu
Pembimbing Kemasyarakatan) atau sering disebut sebagai PK Pembantu.
e. Kurangnya Pemahaman Diversi Kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat tentang Diversi ,  hal  ini  akan  berpotensi menimbulkan public  complain dari masyarakat.  Hasil  wawancara  dengan salah  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum menyatakan, sebelum pelaksanaan Diversi dilaksanakan,  penyidik  perlu memanggil  orang  tua  dari  anak  yang melakukan tindak pidana, dengan maksud  untuk  memberitahu  kepada orang tua anak yang berhadapan dengan hukum  mengenai  status  dan  kedudukan anaknya  yang  sedang  dalam  proses hukum, hal ini dilakukan agar orang tua mengetahui secara pasti mengenai perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Pemanggilan dan pemberitahuan kepada orang  tua/wali  selalu  dilakukan  dengan
mengirimkan  surat  panggilan  kepada orang  tua/wali  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  untuk  menyampaikan perbuatan-perbuatan anaknya dan membicarakan mengenai persiapan penelitian kemasya rakatan untuk membantu anak yang berhadapan dengan  hukum  tersebut,  namun  dalam prakteknya  sangat  minim  pihak  orang tua/wali  yang  mengerti  akan  tugas  dan peranan  Pembimbing  Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya.
f.  Kurangnya  pengawasan  Hakimdalam pelaksanaan pidana anak
Salah  seorang  Hakim  dari  Pengadilan Negeri  Gunung  Sugih  menyatakan bahwa kegiatan pembimbingan terhadap anak  terus  dilaksanakan  ketika  anak harus mengikuti kegiatan pelatihan kerja
di Lembaga
Pemasyarakatan.
Keberadaan  hakim  pengawas  sangat diperlukan  untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan  dalam  kegiatan  pelatihan kerja  tersebut.  Kurangnya  pengawasan dari  hakim  ini  tentu  saja  tidak  dapat terlepas dari banyaknya jadwal persidangan  di  pengadilan  sehingga kesempatan  hakim  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  terpidana  anak  di bawah umur menjadi berkurang, bahkan harus menunda jadwal pengawasan.
III. PENUTUP
Berdasarkan penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilaksanakan,  maka hasilnya  dapat  disimpulkan  sebagai  berukut: Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam penerapan Diversi terhadap  pelaku  tindak  pidana  Anak  yang melakukan pengulangan tindak pidana didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor:  2 tahun  2002,  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor:  65  tahun
2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dan  Penanganan  Anak  yang  belum  berumur 12  tahun,  Telegram  Kabareskrim  Polri Nomor:  1124/XI/2006,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian. Pelaksanaan Diversi bagi  pelaku  tindak pidana  dibawah  umur  yang  mengulangi perbuatannya  (atau residivist )  dalam  tahap penyidikan,  kebijakan  dalam  penegakan hukum  ( diskresi )  ditentukan  oleh  penyidik yang  menangani  perkara  anak. Diskresi kepolisian  yang  dilakukan  penyidik  yang menangani perkara didasarkan pada ketentuan  pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  Undang- undang  Nomor:  2  tahun  2002,  tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian  dalam
Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan  pengulangan  tindak  pidana, dilakukan  berdasarkan  hasil  koordinasi dengan  pihak  Kejari  Gunung  Sugih,  Bapas Klas  II  Metro,  Pengadilan  Negeri  Gunung Sugih  dan  para  pihak  yang  terkait  dengan perkara  terutama  pihak  korban.    Kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan Diskresi Kepolisian dalam penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berulang adalah; kurang efektifnya implementasi  Undang-Undang  Nomor:  11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana; kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  yang menangani  masalah  anak  yang  berhadapan dengan hukum; terbatasnya jumlah pembimbing  yang  menangani Diversi di Bapas Klas II Metro; kurangnya pemahaman masyarakat  dalam  pelaksanaan  diversi  dan kurangnya pengawasan hakim dalam pelaksanaan  pidana  terhadap  anak.    Saran dari  penulisan  ini  adalah  perlu  adanya peningkatan  fasilitas  dalam  pelaksanaan penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  terutama  mendirikan  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga
Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS)  dan Lembaga  Penyelenggaraan  Khusus  Anak (LPKAS)  sebagai  penunjang  dan  sesuai dengan  Pasal  1  point  20 – 22  Undang-
Undang  Nomor:  11  tahun  2012,  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencantumkan pembinaan  di  lembaga khusus  anak  sebagai  salah  satu  bentuk penyelesaian melalui Diversi.
Perlu
dilakukan  peningkatan  koordinasi  antara lembaga  terkait  yang  menangani  anak  yang berhadapan dengan hukum dengan mempercepat  pelaksanaan  surat  menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan.    Diperlukan  sosialisasi  dalam penerapan memory  of  understanding (MOu) yang  telah  disepakati  antar  instansi/lembaga, terkait  dengan  penanganan  anak  yang berhadapan dengan hukum.
DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Ahmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di Indonesia  (Penyebab  dan  Solusinya) , Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001.
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan ,  PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan ,
Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Kadri  Husin, Diskresi  dalam  Penegakan Hukum  Pidana  Indonesia ,  Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.
Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Sosial  Science  Perspective ,  Russell
Sage Foundation, New York, 1975.
Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana ,PT. Rineka Cipta , Jakarta, 2005.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori
dan Kebijakan Pidana , Alumni,
Bandung, 2005.
P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum
Pidana  Indonesia, Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Romli  Atmasasmita, Problem  Kenakalan Anak-anak Remaja , Armico, Bandung,
1993.
Romli  Atmasasmita, Perbandingan  Hukum Pidana ,  Cetakan  II,  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
S.R.  Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana Indonesia dan Penerapannya , Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung
Terbit pertama kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung) Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825  Fax: 0721-770261
Alamat Unggah Online: http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/

## ISSN 1907-560X
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
Penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  4  (empat)  bab,  yaitu:  Bab  I Pendahuluan  (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah),  Bab  II  Metode Penelitian,  Bab  III  Hasil  Penelitian  dan  Analisis,  Bab  IV  Penutup (Kesimpulan dan Saran).
PRANATA PRANATA
H U K U M
H U K

## U
M

## JURNAL ILMU HUKUM

## I KETUT SEREGIG
ERLINA, B
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI
RISTI DWI RAMASARI DWI PUTRI MELATI OKTA AINITA
NITA RIA ANGKASA FATHUR RACHMAN 1-12 13-20 21-33 34-43 44-53 54-63 64-72
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa. Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com
JURNAL ILMU HUKUM PRANA
T A HUKUM
V OLUME 12 NOMOR 2 - JULI  2017
Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi
Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Sewa Menyewa  Antara  Pemilik  Bangunan  Dengan  Pt. Indomarco Prismatama
Konsep United Nations Global Compact Dalam Isu Hak Asasi  Manusia  Untuk  Terwujudnya Corporate Sustainability
Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Dengan  Cara Pelangsungan  Perkawinan  Dengan  Warga  Negara Indonesia
Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Perempuan  Berdasarkan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Analisis  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  08 Tahun  2000  Tentang  Pembinaan  Umum,  Ketertiban, Keamanan,  Kebersihan,  Kesehatan  Dan  Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
Development Of Investment In Indonesia
Implementasi  Penegakan  Hukum  Bagi  Pengedar Narkotika Di Indonesia
ISSN 1907-560X