## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Yanto M.P. Ekon
2 Rian Van Frits Kapitan
3 Ellon B.C Mau

## Affiliation
1 Universitas Kristen Artha Wacana
2 Universitas Kristen Artha Wacana
3 Universitas Kristen Artha Wacana
Email 1 yantoekon@gmail.com
2 riankapitan87@gmail.com
3 ellonmau@gmail.com
Date Submission 15 Desember 2022
Date Accepted 10 January 2023
Date Published 31 January 2023

## DOI
10.52249

## BENTUK  PENYELESAIAN  SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

## Abstract
The problem in this paper is what is the form of dispute resolution in  the  general  election  process?  Meanwhile,  the  aim  of  this writing  is  to  determine  the  form  of  dispute  resolution  in  the general election process. The research methods used in this paper are  the  case  approach  method,  conceptual  approach  method  and statutory  approach  method.  The  results  and  discussion  in  this paper show that the forms of process disputes in general elections are  divided  into  two.  The  first  is  a  dispute  between  election participants  and  the  second  is  a  dispute  between  election participants and election organizers. The conclusions obtained by the  authors  regarding  the  form  of  dispute  resolution  in  the general election process are: .1. the form of dispute resolution in the general election process between general election participants is resolved through Bawaslu; 2. The form of dispute resolution in the general election process between general election participants and  general  election  organizers  is  resolved  through  Bawaslu through  the  mediation  and  adjudication  stages  as  well  as submitting a lawsuit to the State Administrative Court.
Keywords : Disputes, General Elections, Settlement

## Abstrak
Permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  bentuk penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum?  Sementara tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  pendekatan kasus (case aprroach), metode pendekatan konseptual (conseptual aprroach) dan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dan pembahasan dalam tulisan ini menunjukan bahwa    bentuk  sengketa  proses  dalam  pemilihan  umum  dibagi atas dua. Pertama sengketa antara peserta pemilu dan yang kedua sengketa  antara  peserta  pemilu  dengan    penyelenggara  pemilu. Kesimpulan yang diperoleh Para Penulis terkait dengan  bentuk penyelesaian  sengketa  proses    pemilihan  umum  adalah  :  .1. bentuk  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihann  umum  antara peserta pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu; 2. bentuk penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  antara  peserta pemilihan  umum  dengan  penyelenggra  pemilihan  umum diselesaikan  melalui  Bawaslu  melalui  tahap  mediasi  dan adjudikasi  serta  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Kata Kunci : Pemilihan Umum, Penyelesaian, Sengketa,
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  dilaksanakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  pemilihan  umum  dilaksanakan  dengan  maksud untuk  memilih  anggota  legislatif  (DPR,  DPD,  DPRD)  serta  Presiden  dan  Wakil  Presiden sebagai Kepala Negara dan Eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Penyelenggaraan  pemilihan  umum  memiliki  4  (empat)  tujuan. Pertama , memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; kedua ,  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili  kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, ketiga , melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan keempat , melaksanakan  prinsip  hak  asasi  warga  negara.  Prinsip  hak  asasi  warga  negara  dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum  mencakup  prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) (Jimly Ashiddiqie, 2003).
Penyelanggaraan  pemilihan  umum  secara  langsung  artinya  pemilih  berhak  secara langsung  atau  tanpa  diwakili  untuk  memilih  calon  legislatif  maupun  Presiden  dan  Wakil Presiden, sesuai dengan visi, misinya sedangkan umum artinya seluruh warga negara yang memenuhi  persyaratan  dapat  melaksanakan  hak  pilihnya.  Bebas  artinya  pemilih  dapat dengan  bebas  menentukan  pilihannya  tanpa  pengaruh  dari  pihak  manapun  dan  rahasia artinya  kerahasiaan  suara  yang  diberikan  oleh  pemilih  dijamin  keamanannya  (Liany,  L. 2016). Lebih  lanjut  pemilihan  umum  yang  jujur  artinya  seluruh  lembaga  penyelenggaraan pemilu  harus  bertindak  jujur  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan adil  artinya  perlakuan  yang  sama  bagi  pemilih  serta  peserta  pemilih  (Resdiana  Izzaty  & Xavier Nugraha, 2003).
Pemilihan  umum  yang  penyelenggaraannya  melanggar  prinsip  langsung,  umum, bebas,    rahasia,  jujur  dan  adil  akan  berpotensi  menimbulkan  adanya  sengketa.  Sengketa pemilihan  umum  terdiri  dari  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu,  sengketa  hasil pemilu  dan  tindak  pidana  pemilu  (Sutiyoso,  B,2008).  Pelanggaran  pemilu  terdiri  dari pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  dan  pelanggaran  administrasi  pemilu  diatur  dalam Pasal 454 s/d Pasal 465, sedangkan sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 466 s/d Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  (PERBAWASLU)  Nomor  9  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum. Demikian pula sengketa hasil pemilu diatur dalam Pasal  473  s/d  475  dan  tindak  pidana  pemilu  diatur  dalam  Pasal  476  s/d  554  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  (Perdana,  M.  T.,  Alfaris,  M.,  & Iftitah, A,2020).
Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan antara peserta  pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten  Kota  ( Tuloli,  S.  A.  R,  2019). Peserta  Pemilu adalah  Partai  Politik  untuk  pemilihan  DPR  dan  DPRD  Propinsi,  Kabupaten/Kota, perseorangan  untuk  pemilu  DPD  dan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Pradika, F. W., Putra, H. A., &
Noris,  A,2020).  Sebaliknya  penyelenggara  pemilu  adalah  KPU,  KPU  Propinsi  dan Kabupaten/Kota,  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Badan  yang  diberikan  kewenangan  untuk menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu  adalah  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota. Tulisan ini akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Widodo, B. E. C.,2016).
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  adapun    rumusan  masalah  yang  akan dianalisis oleh para penulis dalam tulisan ini adalah  : bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa  proses    pemilihan  umum  ?  Sementara  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  memfokuskan  kepada beberapa  metode  pendekatan  yaitu  metode  pendekatan  kasus  ( case  aprroach )  Amiruddin Ainal  Asikin,  2003),  metode  pendekatan  konseptual  ( conseptual  aprroach )  dan  metode pendekatan perundang-undangan ( statute aprroach ).

## Hasil dan Pembahasan
Sengketa proses pemilu terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
1. Sengketa Antar Peserta Pemilu; dan
2. Sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.
Sengketa antar peserta pemilu adalah sengketa yang terjadi antar partai politik terkait pemilihan  DPR  dan  DPRD,  calon  DPD atau  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sebaliknya sengketa antara Peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  Partai Politik,  Calon  DPD  dan/atau  Pasangan Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  KPU, KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota.  Sengketa  proses  pemilu  tidak  membuka kemungkinan  adanya  sengketa  antara  peserta  pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP (Ruslan Husen, 2003).
Sengketa proses pemilu terjadi karena 2 (dua) alasan, yakni adanya keputusan KPU, KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  dan  keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  peserta  pemilu.  Keputusan  KPU,  KPU Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  yang  dianggap  menimbulkan  kerugian  bagi  peserta pemilu  pada  umumnya  adalah  keputusan  yang  berkaitan  dengan  verifikasi  Partai  Politik peserta  pemilu,  penetapan  calon  tetap  anggota  DPR,  DPD  atau  DPRD  dan  penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Maulana Hasun, et.al, 2015).
Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Propinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Bawaslu  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  proses  pemilihan  umum  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan/Berita  Acara  KPU,  sedangkan  Bawaslu  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu  di  wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Kewenangan Bawaslu adalah:
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
1. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan  adanya pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus  penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan  kepada  instansi  yang  bersangkutan  mengenai  hasil  pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil  alih  sementara  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  Bawaslu  Provinsi  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota  secara  berjenjang  jika  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila  terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
8. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
9. Mengangkat,  membina,  dan  memberhentikan  anggota  Bawaslu  Provinsi,  anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri; dan;
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu
Awal  mula  terjadinya  sengketa  antar  peserta  pemilu  adalah  adanya  permohonan secara tertulis atau lisan dari peserta pemilu yang dianggap dirugikan oleh peserta pemilu lain  pada  tahapan  proses  pemilu.  Apabila  permohonan  disampaikan  secara  lisan  maka Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  atau  Panwaslu  Kecamatan  wajib mencatat  dalam  formulir  penerimaan  laporan  yang  disiapkan  (Formular  Model  PSPP-22). Permohonan  tersebut  ditujukan  kepada Ketua  Bawaslu  atau  Ketua Bawaslu  Propinsi  atau Ketua  Bawaslu  Kabupaten/Kota  atau  Panwaslu  Kecamatan  dengan  memuat  identitas pemohon dan termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon  sebagai  peserta  pemilu  disertai  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sengketa itu.
Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  menerima permohonan  penyelesaian  sengketa  dari  peserta  pemilu  segera  menyelesaikan  sendiri permohonan  tersebut  dengan  acara  cepat  atau  memberikan  mandat  kepada  Panwaslu Kecamatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  itu  di  wilayah  kerjanya.  Penyelesaian  dengan acara  cepat  artinya  permohonan  itu  harus  segera  diselesaikan  pada  hari  diterimanya permohonan kecuali karena kondisi tertentu yang menyebabkan penyelesaian tidak segera dilaksanakan  maka  tenggang  waktu  penyelesaian  sengketa  paling  lambat  3  (tiga)  hari kelender  setelah  penerimaan  permohonan.  Kondisi  tertentu  yang  dimaksud  antara  lain akses geografis atau komunikasi yang sulit terjangkau atau keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  atau  Panwaslu  Kecamatan  tidak mampu menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilu pada hari yang sama.
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
Prosedur penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan melalui 4 tahapan, yakni:
1. Penerimaan laporan sebagai awal mula terjadinya sengketa;
2. Pemeriksaan permohonan yakni memeriksa syarat formil kelengkapan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa (pemohon dan termohon);
4. Memeriksa bukti; dan
5. Putusan.
Pada  tahap  pertemuan  antara  pemohon  dengan  termohon,  Bawaslu,  Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan mendengar tanggapan dari termohon  dan  melakukan  musyawarah  untuk  mufakat  (Mardiyati,  S.,  &  Indrajaya,2021). Apabila tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat maka Bawaslu, Bawaslu Propinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  atau  Panwaslu  Kecamatan  menuangkan  hasil kesepakatan  itu  dalam  keputusan.  Sebaliknya  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  maka ketidaksepakatan  itu  dimuat  dalam  berita  acara  yang  telah  dipersiapkan  formatnya, kemudian  memeriksa  dan  mengkaji  kronologi  beserta  bukti-bukti  yang  diajukan  dan menjatuhkan  putusan.  Bilamana  sengketa  tersebut  diselesaikan  oleh  Panwaslu  Kecamatan maka sebelum menjatuhkan putusan wajib berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Putusan  sengketa  antar  peserta  pemilu  dibacakan  secara  terbuka,  dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat mengikat. Salinan putusan harus disampaikan kepada pemohon  dan  termohon  serta  ditembuskan  kepada  pengawas  pemilu  satu  tingkat  di atasnya dan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan disertai tanda terima. Selain itu salinan putusan juga  harus  diumumkan  di  kantor  dan  laman  resmi  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota (Syamsuar, & Andini, M. R,2020).

## Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilu Dan Penyelenggara Pemilu
Sengketa  antara  peserta  pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu  yang  dimaksudkan adalah  sengketa  antara  peserta  pemilu  dengan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota  sebagai  akibat  diterbitkan  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU Kabupaten/Kota yang dianggap merugikan peserta pemilu. Awal mula terjadinya sengketa antara  peserta  pemilu  dengan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  adalah adanya  permohonan  yang  diajukan  oleh  peserta  pemilu  yang  merasa  dirugikan  sebagai akibat  diterbitkannya  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  kepada Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  berarti  pihak-pihak dalam sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri dari pemohon, termohon dan pihak terkait.
Pemohon  adalah  pihak  yang  merasa  dirugikan  sebagai  akibat  diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yakni:
1. Pihak  yang  dinyatakan  belum  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Peserta  Pemilu seperti:
a. Partai  Politik  yang  mendaftar  ke  KPU  atau  KPU  Propinsi  sesuai  kewenangannya tetapi dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu;
b. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap;
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
c. Bakal  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mendaftar  ke  KPU  tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
2. Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  mendaftarkan  bakal  calon  anggota  DPR,  DPRD Propinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  yang dinyatakan  tidak  lulus  verifikasi  sebagai  Daftar Calon  Sementara  atau  Daftar  Calon  Tetap  anggota  DPR atau  DPRD  Propinsi  dan/atau Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
3. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu seperti Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan anggota DPR, DPRD Propinsi dan/atau Kabupaten  Kota  dan  telah  ditetapkan  sebagai  calon  anggota  DPR  atau  DPRD  Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Partai  Politik  Calon  Peserta  Pemilu  maupun  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dalam mengajukan permohonan diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain untuk tingkat pusat  atau Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula Bakal Calon atau Calon anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan harus melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Sebaliknya Termohon adalah Penyelenggara Pemilu  yang dirasa merugikan Peserta Pemilu yakni KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sedangkan  Pihak  Terkait  adalah  pihak  yang  berpotensi  dirugikan  haknya  sebagai  akibat penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu. Pihak Terkait tersebut  mencakup  Partai  Politik  Peserta  Pemilu,  Calon  Anggota  DPR  atau  DPRD,  Calon Anggota DPD atau Pasangan Calon. Pihak Terkait yang ingin ikut serta dalam penyelesaian sengketa  antara  Peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  wajib  mengajukan permohonan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Namun  khusus  Calon  Anggota  DPR  atau  DPRD  yang  ingin  menjadi  Pihak  Terkait  harus melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani serta memenuhi syarat bea materai. Kuasa hukum dari Pemohon dan Pihak Terkait  berasal  dari  Advokat/Pengacara  yang  memenuhi  syarat  sesuai  Undang-Undang Advokat  yakni memiliki Kartu Anggota  Advokat  dari Asosiasi  Advokat dan Berita  Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Setempat. Khusus Kuasa Hukum Termohon, selain berasal dari  Advokat  dapat  juga  menunjuk  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  pihak  yang  memiliki wewenang  untuk  mendampingi  atau  mewakili  Termohon  dalam  penyelesaian  Sengketa. Surat  Kuasa  Khusus  dari  Kuasa  Hukum  Pemohon,  Termohon  dan  Pihak  Terkait  harus diserahkan 1 rangkap asli dan 3 rangkap foto copi bersama-sama dengan permohonan atau jawaban  sebelum  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  kepada  Sekretaris  Jenderal  Bawaslu, Sekretariat  Bawaslu  Propinsi  atau  Kabupaten/Kota.  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut  harus pula dilengkapi dengan Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat dan KTP Elektronik.
Lebih  lanjut  objek  sengketa  dalam  sengketa  antara  Peserta  Pemilu  dengan Penyelenggara  Pemilu  adalah  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota yang dirasa merugikan Peserta Pemilu baik dalam bentuk keputusan dan/atau berita acara. Namun  tidak  semua  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  dapat
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
dijadikan  objek  sengketa  dalam  sengketa  proses  pemilu  antara  Peserta  Pemilu  dengan Penyelenggara  Pemilu.  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota yang tidak dapat menjadi objek sengketa mencakup:
1. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian  pelanggaran  administrasi  pemilu,  penyelesaian  proses  pemilu  dan Keputusan  Bawaslu  terkait  penyelesaian  pelanggaran  pemilu  yang  bersifat  terstruktur, sistimatis, dan masif;
2. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut  dari  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  terkait  tindak  pidana pemilu atau sengketa tata usaha negara pemilu;
3. Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terkait hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu;
Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  yang  merupakan tindak  lanjut  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai  perselisihan  hasil  pemilu  dan Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sepanjang mengenai sengketa proses pemilu.
Berdasarkan  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  atau  KPU  Kabupaten/Kota  yang  dapat menjadi  objek  sengketa  antara  Peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu,  maka pemohon  yang  merasa  dirugikan  mengajukan  permohonan  secara  langsung  atau  tidak langsung  kepada  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam tenggang waktu  selambat-lambatnya 3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal  penetapan  objek sengketa.  Selanjutnya  petugas  penerimaan  sengketa  pada  Bawaslu, Bawaslu  Propinsi  atau Bawaslu  Kabupaten/Kota  mencatat  permohonan  pada  buku  penerimaan  permohonan sesuai format yang disiapkan (Formulir PSPP-24). Permohonan tersebut menimal memuat:
1. Identitas  Pemohon  (nama,  alamat,  nomor  telepon,  dan  alamat  surat  elektronik)  dan Termohon (nama dan alamat);
2. Uraian tentang kewenangan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Kedudukan Pemohon dan Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Uraian tentang tenggang waktu pengajuan permohonan;
5. Uraian secara jelas dan lengkap mengenai Keputusan KPU, KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa;
6. Alasan  permohonan  yang  memuat  fakta  yang  disengketakan,  dasar  hukum  dan  bukti yang diajukan;
7. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus.
Permohonan yang telah dibuat selanjutnya dicetak dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya serta dibubuhi materai yang cukup dan diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu  Propinsi  dan/atau  Kabupaten/Kota  sebanyak  1  (satu)  rangkap  asli  dan  3  (tiga) rangkap  foto  copi.  Selain  dokumen  cetak  juga  diserahkan  dokumen  digital  dalam  bentuk format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data, tetapi apabila terdapat  perbedaan  antara  dokumen  cetak  dan  dokumen  digital  maka  yang  digunakan adalah dokumen cetak. Permohonan harus pula dilampiri dengan berkas berupa foto copi kartu tanda penduduk elektronik atau tanda kependudukan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku, objek sengketa, alat bukti dan daftar alat bukti sesuai format yang disiapkan.
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
Khusus  alat  bukti  berupa  surat  harus  telah  dibubuhi  materai  yang  cukup  dan  dileges  di kantor pos pada setiap halaman pertama serta foto copi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
Setelah  penerimaan  permohonan  maka  petugas  penerimaan  menyerahkan permohonan beserta tanda terima permohonan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan  Anggota  Bawaslu  Propinsi  atau  Ketua  dan  Anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  untuk melakukan  Rapat  Pleno  pada  hari  yang  sama  untuk  mengkaji  permohonan  melalui verifikasi  formil  dan  verifikasi  material.  Rapat  Pleno  tersebut  dapat  menetapkan permohonan  dapat  diterima  dan  dirigister  karena  telah  lengkap  atau  permohonan  tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penerimaan objek sengketa  atau  Keputusan  KPU,  KPU  Propinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota      tidak termasuk  objek  sengketa  dalam  sengketa  proses  antara  Peserta  Pemilu  dengan Penyelenggara Pemilu. Hasil Rapat Pleno itu dituangkan dalam format yang telah disiapkan dan diserahkan kepada Pemohon disertai tanda terima.
Sebaliknya  permohonan  yang  dinyatakan  lengkap  dalam  Rapat  Pleno  dan  setelah diregister  maka  para  pihak  dipanggil  untuk  dilakukan  mediasi.  Pada  tahap  mediasi pemohon dipersilahkan untuk membaca permohonan dan dilanjutkan dengan perundingan yang hasilnya dapat berupa kesepakatan dan ketidaksepakatan. Apabila terjadi kesepakatan maka  dilanjutkan  dengan  penyusunan  kesepakatan  antara  para  pihak,  pendatanganan berita acara mediasi dan penuangan berita acara mediasi dalam putusan. Putusan mediasi disampaikan kepada Pemohon dan Termohon selambatnya pada hari pembacaan putusan.
Berbeda halnya jika mediasi tidak dicapai kesepakatan maka sengketa itu diselesaikan melalui  adjudikasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  adjudikasi  terlebih  dahulu  dibentuk majelis  adjudikasi  yang  berasal  dari  anggota  Bawaslu,  anggota  Bawaslu  Propinsi  atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Majelis adjudikasi tersebut terdiri dari Ketua merangkap anggota dan Anggota adjudikasi dengan dibantu oleh Panitia adjudikasi yang berasal  dari  sekretariat  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/kota. Komposisi dari panitia adjudikasi terdiri 1 orang sekretaris, 1 orang asisten majelis, 1 orang notulen dan 1 orang perisalah. Majelis dan panitia adjudikasi ditentukan  berdasarkan rapat pleno  dan  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Bawaslu,  Ketua  Bawaslu  Propinsi dan/atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
Prosedur adjudikasi sengketa proses pemilu antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan melalui tahapan:
1. Pembacaan permohonan oleh pemohon;
2. Pembacaan jawaban oleh Termohon;
3. Pembacaan permohonan dari Pihak Terkait jika ada;
4. Pemeriksaan alat bukti;
5. Penyampaian kesimpulan dari pemohon, termohon dan/atau pihak terkait; dan
6. Pembacaan putusan.
Jawaban Termohon paling sedikit harus memuat:
1. Identitas  Termohon  (nama,  pekerjaan,  kewarganegaraan,  alamat,  nomor  telepon  dan alamat surat elektronik;
2. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan pemilu;
3. Jawaban Termohon atas pokok permohonan;
4. Petitum atau hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
Jawaban Termohon harus ditandatangani oleh Termohon atau Kuasa Hukumnya dan menyerahkan  dokumen  cetak  berupa  1  rangkap  asli  dan  3  rangkap  foto  copi  disertai dokumen  digital  dengan  format  word  yang  disimpan  dalam  media  penyimpanan  data. Jawaban  Termohon  juga  dilampiri  dengan  alat  bukti  surat  disertai  daftar  alat  bukti  yang dibuat sesuai format yang disiapkan. Kemudian permohonan pihak terkait dapat diajukan sebelum  pembacaan  permohonan  dan  pembacaan  jawaban  termohon  sampai  dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Permohonan Pihak Terkait paling sedikit memuat:
1. Identitas Pihak Terkait (nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik);
2. Uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,  kedudukan  hukum  pihak  terkait,  tenggang  waktu  pengajuan permohonan,  potensi  kerugian  langsung  yang  dialami  dalam  sengketa  tersebut,  alasan permohonan  pihak  terkait,  tanggapan  atas  pokok  permohonan  pemohon  dan  petitum permohonan.
Permohonan  Pihak  Terkait  harus  ditandatangani  oleh  Pihak  Terkait  atau  Kuasa Hukumnya  dan  menyerahkan  dokumen  cetak  berupa  1  rangkap  asli  dan  3  rangkap  foto copi  disertai  dokumen  digital  dengan  format  word  yang  disimpan  dalam  media penyimpanan  data.  Permohonan  Pihak  Terkait  juga  dilampiri  dengan  alat  bukti  surat disertai  daftar  alat  bukti  yang  dibuat  sesuai  format  yang  disiapkan.  Apabila  permohonan Pihak Terkait dinyatakan diterima maka Majelis Adjudikasi dapat mengikutsertakan Pihak Terkait  dalam  adjudikasi  dan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  permohonan  adjudikasi. Sebaliknya bilamana permohon belum lengkap maka diberikan waktu untuk memperbaiki sesuai waktu yang ditetapkan dan bilamana perbaikan melampaui waktu yang ditetapkan maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
Permohonan pemohon, jawaban termohon maupun permohonan pihak terkait harus dibuktikan  dalam  pemeriksaan  adjudikasi  dengan  alat  bukti  yang  sah.  Alat  bukti  sah tersebut mencakup:
1. Surat;
2. Pengakuan (pemohon, termohon, pihak terkait);
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli;
5. Informasi dan dokumen elektronik atau hasil cetakan;
6. Pengetahuan Majelis Adjudikasi.
Setelah selesainya seluruh proses pemeriksaan oleh Majelis  Adjudikasi makan dalam Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai  tingkatannya menjatuhkan  putusan  melalui  Rapat  Pleno.  Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi  dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus memuat:
1. Kepala  Putusan  harus  memuat  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Identitas Para Pihak;
3. Pokok Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Permohonan Pihak Terkait;
4. Alat Bukti;
5. Kesimpulan;
6. Pertimbangan Hukum;
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
7. Pendapat Hukum;
8. Kesimpulan.
Pertimbangan  hukum  memuat  tentang  pertimbangan  hukum  terhadap  tenggang waktu,  objek  sengketa,  kedudukan  hukum  para  pihak,  kewenangan  Bawaslu,  Bawaslu Propinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sesuai  tingkatan  dan  pokok  permohonan. Kemudian  berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  berupa permohonan  dikabulkan,  ditolak  atau  tidak  dapat  diterima.  Selain  itu  permohonan  juga dinyatakan gugur bilamana pemohon setelah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dua  kali  tetapi  tidak  menghadiri  pemeriksaan.  Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan dalam pemeriksaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan  oleh  Majelis  Adjudikasi  dan  dapat  dihadiri  oleh  Pemohon, Termohon  dan/atau  Pihak  Terkait.  Petikan  putusan  selanjutnya  dimuat  pada  papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta diberikan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bersifat  final  dan  mengikat  kecuali  putusan penyelesaian  sengketa  antara  Peserta  Pemilu  dengan  Penyelenggara  Pemilu  terkait verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu,  penetapan  daftar  calon  tetap  anggota  DPR,  DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Penetapan Pasangan Calon.
Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota  terkait verifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu,  penetapan  daftar  calon  tetap  anggota  DPR,  DPD, DPRD  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  serta  Penetapan  Pasangan  Calon    dapat  diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu paling  lambat  5  hari  kerja  setelah  diucapkannya  Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi dan/atau  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Apabila  gugatan  dianggap  belum  lengkap  maka penggugat  masih  diberikan  waktu  3  hari  kerja  untuk  melakukan  perbaikan,  namun bilamana  dalam  jangka  waktu  itu  penggugat  tidak  melakukan  perbaikan  maka  gugatan dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki  waktu  21  hari untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut  dan  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat  serta tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lain.  KPU,  KPU  Propinsi  dan/atau  KPU Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti  Putusan  Bawaslu,  Bawaslu  Propinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Putusan PTUN dalam tenggang waktu selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  maka  adapun  kesimpulan  Para Penulis  tentang  bentuk  penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  adalah sebagai berikut :
1. Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihann umum antara peserta pemilihan umum diselesaikan melalui Bawaslu.
2. Bentuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum antara peserta pemilihan umum  dengan  penyelenggra  pemilihan  umum  diselesaikan  melalui  Bawaslu melalui  tahap  mediasi  dan  adjudikasi  serta  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara.
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana

## Daftar Pustaka
Amiruddin  &  Ainal  Asikin,  (2003),  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  Matarram: PT.Raja Grafindo
Jimly  Ashiddiqie,  (2017),  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Jakarta:  Radja  Grafindo Persada
Liany,  L.  (2016).  Desain  Hubungan  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu.  Jurnal  Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198
Mardiyati,  S.,  &  Indrajaya.  (2021).  Eksistensi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam Penyelenggaran  Pemilihan  Umum  Menurut  Uu  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Legalita, 1(2), 131–141
Maulana  Hasun,  et.al.,  “Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan , Program Pascasarjana Universitas Sunan
Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu Dala m Pilkada 2020 Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XVII/2019.  Jurnal  Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 10(1), 1–11
Pradika,  F.  W.,  Putra,  H.  A.,  &  Noris,  A.  (2020).  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu yang Ideal di Indonesia. DIVERSI : Jurnal Hukum, 6(1).
https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793
Resdiana Izzaty & Xavier Nugraha,(2019). “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap”, Jurnal Suara Hukum , Volume 1 Nomor 2, September. Ruslan  Husen,  Eksistensi  Bawaslu  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu, https://sulteng.bawaslu.go.id, diakses pada tanggal 03 Mei 2023.
Sutiyoso,  B.  (2008).  Hukum  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Yogyakarta: Gama Media.
Syamsuar, & Andini, M. R. (2020). Militansi Caleg Muda Dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Komunikasi Profesional, 4(2), 97–104
Tuloli, S. A. R. (2019). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi. Lex Administratum, 7.
Widodo,  B.  E.  C.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Pilkada  Serentak  2015  dalam PerspektifElectoral  Justice  System.  The  POLITICS:  Jurnal  Magister  Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin, 2(1).
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana