## KONSEP HUKUM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMMAT

## Naimah
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin.
Abstract:  Zakat  is  charity  of  worship  and  included  in  the  five  pillars  of  Islam,  because  zakat  is  the foundation  of  Islam,  in  addition  to  an  absolute  obligation  for  a  Muslim.  It  is  also  fully  aware  that  the charity is a key instrument in growing the economy and improving the distribution tool. Then during the practice  of  Prophet  Muhammad  Saw  in  the  compulsory  zakat  in  times  of  Apostle  in  Medina,  where nishab is set up, and stats is responsible in managing. This study explores how the concept of charity law as an instrument to improve the economy ummah, how positive law in Indonesia, which was formed to be  able  to  institutionalize  zakat  order  to  function  optimally,  huge  potential  utilization  of  zakat  can  be achieved. The findings showed that generally, the presence of act No. 23 of 2011 on the management of zakat  was  instrumental  in  the  development  of  the  organization  or  institution  of  zakat  in  Indonesia, because the act provides   legal certainty for the operational organization of zakat, and increased public awareness in regular charity through zakat institution or organization zakat. In addition, this act provides the  foundation  for  the  implementation  of  the  concept  of  zakat  productive.This  law  can  be  important instrument to achieve the goal of zakat as the remover of poverty, reduce unemployment and improve the ummah’s economy.
Abstrak:  Zakat  adalah  ibadah  maliyah  dan  termasuk  dalam  rukun  islam  yang  lima,  karena  itu  zakat merupakan  pondasi  agama  islam,  selain  merupakan  kewajiban  mutlak  bagi  seorang  muslim,  disadari secara  penuh  juga  bahwa  zakat  merupakan  instrumen  kunci  dalam  menumbuhkan  dan  meningkatkan perekonomian ummat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan ummat. Dalam sejarahnya praktek zakat sudah di lakukan sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, lalu pada masa  Rasul  Muhammad  SAW  praktek  pengelolaan  zakat  mendapat  bentuk  yang  lebih  baik  khususnya ketika  zakat  yang  di  wajibkan  pada  masa-masa  Rasul  di  madinah,  dimana  nishab  dan  besarnya  sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolakannya. Kajian ini mengupas tentang bagaimana konsep hukum zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian ummat, bagaimana hukum positif di Indonesia yang dibentuk untuk mampu  melembagakan  zakat  supaya  dapat  berfungsi  maksimal,  potensi-potensi  besar  pendayagunaan zakat  dapat  diraih.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa Secara  umum, kehadiran Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2011  Tentang  pengelolaan  zakat  sangat  berperan  dalam  perkembangan  organisasi  pengelola zakat  atau  lembaga  zakat  di  Indonesia,  karena  Undang-undang  ini  memberikan  kepastian  hukum  bagi operasional  organisasi  pengelola  zakat  (OPZ),  serta  Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  dalam menunaikan  zakat  melalui  lembaga  zakat  atau    organisasi  pengelola  zakat  (OPZ).  Selain  itu  Undang- undang  ini  juga  memberikan  landasan  bagi  terlaksananya  konsep  zakat  produktif.  Undang-Undang  ini dapat  menjadi  instrumen  penting  untuk  mencapai  cita-cita  zakat  sebagai  penghapus  kemiskinan, mengurangi pengangguran dan serta meningkatkan perekenomian ummat.
Kata Kunci : Zakat, konsep hukum, perekonomian Ummat.
Pendahuluan
Zakat  adalah  ibadah  yang  memiliki  dua dimensi,  yaitu  vertikal  dan  horizontal.  Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama  manusia  (hablu  minannaas).  Zakat  juga
sering  disebut  sebagai  ibadah  kesungguhan  dalam harta  (maaliyah  ijtihadiyah).  Tingkat  pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang
menyandingkan  perintah  zakat  dengan  perintah shalat. 1
Zakat  merupakan  salah  satu  ciri  dari  system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi  asas  keadilan dalam  sistem  ekonomi Islam. Dengan zakat, Allah menghendaki kebaikan kehidupan  manusia  agar  hidup  tolong  menolong, gotong  royong  dan  selalu  menjalin  persaudaraan. Adanya  perbedaan  harta,  kekayaan,  dan  status sosial  dalam  kehidupan  adalah  sunatullah  yang tidak  mungkin  dihilangkan  sama  sekali.  Bahkan adanya  perbedaan  status  sosial  itulah  manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. 2 Zakat  adalah  ibadah  maaliyah  ijtimaiyah  yang memiliki  posisi yang sangat  penting,  strategis, dan menentukan,  baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam maupun  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok, zakat termasuk salah satu  rukun  (rukun  ketiga)  dari  rukun  Islam  yang lima,  sebagaimana  diungkapkan  dalam  berbagai hadits  Nabi.  Keberadaan  zakat  dianggap  sebagai ma’luumun  minad-diin  bidharuurah  atau  diketahui secra  otomatis  adanya  dan  merupakan  bagian mutlak dari keislaman seseorang. 3 Dengan  zakat,  Allah  SWT  menyucikan  harta, dan  menghendaki  kebaikan  untuk  kehidupan manusia  melalui  hukum  Allah,  agar  kirang  saling tolong menolong dan selalu menjalin persaudaraan.  Adanya  perbedaan  harta  kekayaan dan  status  social  dalam  kehidupan  adalah sunatullah  yang  tidak  mungkin  dihilangkan  sama sekali.  Bahkan  adanya  perbedaan  status  social  itu manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dan zakat adalah salah satu instrument yang paling efektif  untuk  menyatukan  umat  manusia  dalam naungan  kecintaan  dan  kedamaian  hidup  didunia untuk menggapai kebaikan di akhirat. 4

## Pengertian Zakat
Zakat  ditinjau  dari  segi  bahasa  (lughatan) mempunyai  beberapa  arti,  yaitu  keberkahan  (al- barkatu),  pertumbuhan  dan  perkembangan  (al- nama),  kesucian  (ath-thaharatu).  Sedangkan  arti
1 H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, 2008, Panduan Pintar Zakat, Jakarta, Qultum Media, hlm. 8
2 Ibid, hlm. 2.
3 Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, Kaya Karena berzakat, 2008, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm.7
4 H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, Op. cit, hlm. 1
zakat  menurut  istilah  (syar’iyah),    yaitu  merupakan bagian  dari  harta  dengan  persyaratan  tertentu  , yang  Allah  SWT  mewajibkan  kepada  pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimannya, dengan persyaratan tertentu pula. 5

## Dasar Hukum Zakat
Di  dalam  Al-Qur’an banyak  terdapat  ayat  yang secara  tegas  memerintahkan  pelaksanaan  zakat. Perintah  Allah  SWT  tentang  zakat  tersebut seringkali  beriringan  dengan  perintah  salat. Perintah  zakat  dalam  Al-Qur’an  ditemukan sebanyak  32  kali,  26  kali  diantaranya  disebutkan bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan  bahwa  kewajiban  mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan salat. 6 Zakat  diwajibkan  berdasarkan  Al-Qur’an  dan Hadist Nabi Muhammad. Dalil-dalil yang terdapat dalam  Al-Qur’an  banyak  menggunakan  bentuk amar  (perintah)  atau  intruksi  sebagaimana  yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103.
Firman Allah dalam At-Taubah ayat 103: 7 Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan  dan  mensucikan  mereka.  Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)  ketentraman  jiwa  bagi  mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Sumber- Sumber Zakat Adapun Sumber- sumber zakat, yaitu: 8 1. Hewan  Ternak.  Dalam  berbagai  hadist dikemukakan  bahwa  hewan  ternak  yang  wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenehi persyaratan  tertentu  ada  tiga  jenis,  yaitu  unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan para ulama juga telah bersepakat kewajiban zakat pada tiga jenis,  yaitu  unta,  sapi,  dan  domba.  Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat.  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat,
5 H. Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh,Sosial & Ekonomi, 2010, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm. 1
6 Iqbal  M.  Ambara,  2009,  Problematika  Zakat  Dan  Pajak Di Indonesia, tt, Sketsa, hlm. 23.
7 Departemen Agama, 2007, Lajnah Pentashih Mushaf Al- Qur;an, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, hlm. 203.
8 Didin  Hafidhuddin,  2008,  Zakat  Dalam  Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani, hlm. 29.
sedangkan  Imam  Malik  dan  Imam  Safi’I  tidak mewajibkannya,  kecuali  bila  kuda  itu  di- perjualbelikan.  Apabila  diperhatikan  dari  dalil- dalil dalam Al-Qur’an dan hadist serta pendapat para  ulama,  dapat  disimpulkan  bahwa  hewan ternak  selain  unta,  sapi,  dan  domba,  seperti unggas,  tidaklah  termasuk  pada  kategori  zakat hewan ternak, melainkan zakat perdagangan.
2. Emas  dan  Perak.  Kewajiban  mengeluarkan zakat  emas  dan  perak  setelah  memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surat At- Taubah  ayat  34-35  dan  hadist  Nabi  riwayat Imam Muslim. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa  emas  dan  perak  wajib  dikeluarkan zakatnya  apabila  telah  mencapai  nishab  dan telah  berlalu  satu  tahun.  Berdasarkan  hadist Nabi  yang  diriwayatkan  Abu  Dawud,  nishab zakat  emas  adalah  dua  puluh  misqal  atau  dua puluh  dinar,  sedangkan  nishab    zakat  perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua  puluh  dinar  sama  dengan  delapan  puluh lima  gram  emas.  Dua  ratus  dirham  sama dengan  lima  ratus  sembilan  puluh  lima  gram perak.
3. Perdagangan. Kewajiban zakat pada perdagangan  yang  telah  memenuhi  persyaratan tertentu  dilandaskan  pada  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah  ayat  267  dan  hadist  nabi  yang diriwayatkan  Abu  Dawud.  Hampir  seluruh Ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan  utama  kewajiban  zakat  pada perdagangan,  yaitu:  Pertama,niat  berdagang. Kedua, mencapai nishab. Ketiga, telah berlalu satu tahun.
4. Hasil  Pertanian.  Tanaman,  tumbuhan,  buah- buahan,  dan  hasil  pertanian  lainnya  yang  telah memenuhi  persyaratan  telah  wajib  zakat,  harus dikeluarkan  zakatnya.  Hal  ini  sebagaimana dinyatakan  dalam  Al-Qur’an  surat  al-An’aam ayat  141  dan  hadist  Nabi  yang  diriwayatkan Imam Bukhari. Hadist Nabi telah membedakan besarnya  zakat  pertanian  dari  tanaman  yang mempergunakan  biaya  yang  besar  dalam pengairannya, seperti sisitm irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggunkannya,  zakatnya  lebih  besar,  yaitu sepuluh persen.
5. Barang  Tambang  (ma’din)  dan  Barang  Temuan (rikaz).  Yang  menjadi  dasar  diwajibkannya zakat  pada  temuan  dan  barang  tambang    yaitu sebuah  hadist  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Sunan  Ibnu  Majah  dari  Abu  Hurairah.  Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nishab nya  sama  dengan  nishab  emas  dan  perak,  yaitu 20  misqal  emas  atau  200  dirham  perak  dengan kadar zakat  sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang  temuan  zakat  yang  wajib  dikeluarkan sebesar 20 persen yang harus disimpan di baitul mal  untuk  kepentingan  dan  kemaslahatan masyarakat.

## Sejarah Pengaturan Zakat
Dari  kajian  sejarah,  perintah  kewajiban  zakat sebenarnya  tidak  hanya  diperlakukan  pada  masa Nabi Muhammad saja, akan tetapi sebelumnya pun sudah    dikenakan  kewajiban  zakat.  Dalam  al- Qur’an  banyak  ditemukan  ayat  bahwa  telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya’qub. 9 Islam datang dengan sebuah cita-cita ingin  menghilangkan  kesenjangan  sosial  antar orang-orang  kaya  dan  orang  miskin.  Perlu diketahui  bahwa  pada  awal  kemunculan  Islam, kota  Mekkah  menjadi  pusat  perdagangan  yang sangat  penting.  Kondisi  ini  menyebabkan  pola kehidupan masyarakat sangat materialis- individualistik.  Berpijak  dari  fakta  sejarah,  dapat dikatakan  bahwa  kehadiran  Islam  bukan  hanya mementingkan  urusan  peribadahan  kepada  Allah saja  (hablumminallah),  tetapi  juga  hubungan  kepada manusia (hablumminannass). 10
Pada  pariode  Makiyah,  konsep  shadaqah  dan infak lebih popular dari pada konsep zakat. ibadah maliyah (ibadah yang berkenaan dengan harta) pada pariode  ini  mempunyai  dampak  sosial  sangat dahsyat  dengan  adanya  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun kelompok.  Banyak  anggota  masyarakat  yang sebelumnya  lemah  dan  berstatus  hamba  sahaya berubah  menjadi  merdeka  dan  mandiri,  tawakal, sabar,  dan  berani. 11 Pada  pariode  Madinah,  istilah ibadah  maliyah  lebih  popular  menggunakan  istilah
9 Asrifin an Nakhrawie, 2011, Sucikan hati dan Bertambah Rizki bersama zakat, Jakarta, Delta Prima Press hlm. 65.
10 Ibid, hlm. 59.
11 Mursyidi, 2006, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 79.
zakat.  Sampai  sekarang,  konsep  zakat  merupakan ibadah  maliyah  wajib,  sementara  konsep  infak  dan shadaqah  kurang  mempunyai  makna  subtansinya, bahkan dipahami sebatas ibadah maliyah sampingan. 12 Dalam  sejarah  perUndang-undangan  Islam, zakat  baru  diwajibkan  di  Madinah,  tetapi  Qur’an juga banyak menjelaskan hal-hal zakat dalam surat- surat  yang  turun  di  Mekkah.  Adapun  zakat  yang termaktub  di  dalam  surat-surat  yang  turun  di Mekkah  tidaklah  sama  dengan  zakat  yang diwajibkan  di  Madinah,  dimana  nishab  dan besarnya  sudah  ditentukan,  orang-orang  yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan  negara  bertanggung  jawab  mengelolakannya. Zakat  yang  diatur  di  Mekkah  adalah  zakat  yang tidak  ditentukan  batas  dan  besarnya,  tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan  tanggungjawab  seseorang  atas  orang  lain sesama orang-orang yang beriman. 13
Urgensi Zakat Di Kelola Lembaga Zakat Pelaksanaan  zakat  didasarkan  pada  firman Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan  ayat  103.  Dalam  surat  at-Taubah  ayat  60 dijelaskan bahwa salah  satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus  urusan  zakat.  Sedangkan  dalam  at- Taubah  ayat  103  dijelaskan  bahwa  zakat  itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat  dan  kemudian  diberikan  kepada  yang berhak  menerimanya  yang  mengambil  dan menjemput  harta  tersebut  adalah  para  petugas (amil). 14
Imam al-Qurthubi  ketika menafsirkan  surat  at- Taubah ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang  yang  ditugaskan  atau  diutus  oleh Imam  (Negara)  untuk  mengambil,  menuliskan, menghitung dan  mencatat zakat  yang  diambil  dari para  muzakki  untuk  kemudiah  diberikan  kepada mustahiq. Karena itu, Rasulullah pernah memperkerjakan pemuda dari asad, yang bernama
12 Ibid, hlm. 80.
13 Yusuf  Qardawi,  1996,  Hukum  Zakat,  Bogor,  Litera antar Nusa, hlm. 61.
14 Didin Hafidhuddin, 2007, Agar Harta Berkah dan
Bertambah, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 168.
Ibnu Luthaibah utnuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. 15
Rasulullah  pernah  pula  mengutus  Ali  bin  Abi Thalib  ke  Yaman  untuk menjadi amil zakat.  Muaz bin  Jabal  pernah  juga  diutus  oleh  Rasulullah disamping  bertugas  sebagai  da’i  (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus  menjadi  amil  zakat.  Demikian  pula    yang dilakukan oleh khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka  selalu  mempunyai  petugas  khusus  yang mengatur  masalah  zakat,  baik  pengambilan maupun pendistribusiannya. 16
Yusuf  Qardhawi  mengungkapkan  kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantung kepada: 17
a. Para  amil  zakat  (Amil)  yang  benar  dan  bagus yaitu  harus  muslim,  jujur,  terampil  dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup.
b. Ijtihad tentang jenis-jenis harta yang berkembang.
c. Dominasi  fanatisme  mazhab  dan  semangat taklid  yang  berlaku  terhadap  para  ulama  yang mereka  pilih  pendapatnya  untuk  menetapkan hukum-hukum zakat.
d. Lemahnya  semangat  keberagamaan  dan pemahaman  Islam  dalam  diri  pribadi  umat apabila  pengelolaan  zakat  ditangani  oleh pemerintah.
e. Banyak Negara yang pemerintahnya menangani urusan zakat namun sasaran zakat justru  tidak  tercapai  sebagaimana  yang diharapkan.
Pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  zakat  apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formil memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 18
1) Untuk  menjamin  kepastian  dan  pembayar zakat
2) Untuk  menjaga  perasaan  rendah  diri  para mustahiq  zakat  apalagi  berhadapan  langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
3) Untuk  mencapai  efesien  dan  efektifitas,  serta sasaran  yang  tepat  dalam  penggunaan  harta
15 Ibid, hlm. 169.
16 Didin Hafidhuddin, 2008, Zakat, Infaq, sedekah, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 125.
17 Yusuf Qardhawi, 1996, Op. cit, 168.
18 Didin Hafidhuddin, 2007, Op. cit. hlm. 170.
zakat  menurut  skala  prioritas  yang  ada  pada suatu  tempat  titik.  Untuk  memperlihatkan syiar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  menempatkan pemerintah  melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS),  baik  itu  tingkat  pusat,  provinsi, kabupaten/kota  sebagai  pengelola  tunggal  (amil) dan  lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  lembaga  yang didirikan  oleh  masyarakat  atas  izin  waliyyul  amri (Negara)  yang  mempunyai  tugas  membantu BAZNAS  dalam  pengumpulan,  pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat,  dan  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ)  wajib  melaporkan  secara  berkala kepada    Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) atas  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dalam  pasal  7  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2011  tersebut  pembentukan  Badan  Amil Zakat  Nasional  dinyatakan  mempunyai  tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan  zakat.  Adapun  keberadaan organisasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  diatur oleh  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa  dalam  peraturan-peraturan  tersebut  masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sangsi bagi muzakki yang melalaikan zakat,  tetapi  Undang-undang  tersebut  mendorong upaya  pembentukan  lembaga  zakat.yang  amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.
Menurut pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Zakat  menjelaskan,  bahwa  dalam  menunaikan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan  hak  amil,  dan  untuk  BAZNAS  Provinsi  dan BAZNAS Kabupaten/kota dibiayai olen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan hak amil.
Menurut  pasal  16  (1)  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya, BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  dan  BAZNAS kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ  pada instansi  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat  membentuk  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)
pada  tingkat  kecamatan,  kelurahan  atau  nama lainnya, dan tempat lainnya.
Adapun  persyaratan  seseorang  yang  dapat diangkat  menjadi  amil  menurut  pasal  11  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:
1. Warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa kepada Allah SWT.
4. Berakhlak mulia.
5. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tidak menjadi anggota partai politik.
8. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Secara  umum,  kehadiran  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat ini sangat berperan dalam perkembangan organisasi  pengelola  zakat  atau  lembaga  zakat  di Indonesia, karena Undang-undang ini memberikan kepastian  hukum  bagi  operasional  organisasi pengelola  zakat  (OPZ),  serta  Meningkatnya kesadaran  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat melalui  lembaga  zakat  atau    organisasi  pengelola zakat (OPZ)

## Pendayagunaan Zakat Secara Produktif
Sistim  pendayagunaan    zakat  untuk  usaha produktif  sangatlah  menarik  untuk  dibahas mengingat  baik  hukum  Islam  dan  hukum  positif Tentang  Pengelolaaan  zakat  memberikan  peluang kepada para amil (pengelola zakat) agar dana zakat yang  terkumpul  dapat  digunakan  untuk  usaha produktif agar dapat meningkatkan perekonomian rakyat  di  Indonesia.  Pendayagunaan  zakat  adalah inti  dari  keseluruhan  kegiatan  pengumpulan  dana zakat.  Di  dalam  mengoptimalkan  fungsi  zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendayagunaan  zakat  diarahkan  pada  model produktif  dari  pada  model  konsumtif  seperti ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Pada  dasaranya  zakat  itu  sendiri  mengandung makna  produktif,  artinya  zakat  itu  tidak  hanya ditujukan  untuk  sekedar  memenuhi  kebutuhan konsumtif  fakir-miskin  dan  mustahik  lainnya,  tapi
lebih  dari  itu  ditujukan  untuk  memberdayakan kaum fakir-miskin dalam dalam rangka keluar dari jeratan  kemiskinan  mereka.  Itulah  sebenarnya tujuan  dari  ditegakannya  hukum  zakat.  karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan  konsumtif  yang  sifatnya  harian,  maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya. 19 Pendayagunaan  zakat  dengan  cara  yang produktif dipahami sebagai hukum yang mendistribusikan  atau  memberikan  dana  zakat kepada  mustahik  secara  produktif.  Dana  zakat diberikan  dan  dipinjamkan  untuk  dijadikan  modal usaha  bagi  orang  fakir,  miskin  dan  orang-orang yang  lemah.   Salah  satu  tujuan  zakat  adalah  agar harta benda tidak menumpukkan pada satu  golongan  saja,  dinikmati  orang-orang  kaya sedangkan  orang-orang  miskin  pada  larut  dengan ketidak mampuannya  dan hanya menonton saja. Dalam  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melaksanakan  zakat  produktif.  Karena  bila  zakat selalu  atau  semuanya  diberikan  dengan  cara konsumtif,  bukannya  mengikut  sertakan  mereka tetapi  malah  membuat  mereka  malas  dan  selalu berharap  belas  kasih  dari  si  kaya,  membiasakan mereka  dengan  tangan  bawah,  meminta  dan menunggu belas kasih.
Pendayagunaan  harta  produktif  untuk  konteks pada zaman sekarang sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif  tersebut  yang  diterima  oleh  mustahiq tidak  habis  begitu  saja,  akan  tetapi  bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat  itu  sendiri,  yaitu  menghilangkan  kemiskinan dan  mensejahterakan  bagi  kaum  miskin  dengan harapan  secara  bertahap  mereka  tidak  selamanya menjadi mustahiq melainkan akan mejadi muzakki. 20
Dengan begitu harta zakat semakin berkembang  sehingga  akan  menjadi  jumlah  yang cukup  banyak.  Pengembangan  tersebut  tetap diarahkan  utnuk  membantu  menyantuni  mustahiq menuju  kemandirian  mereka.  Dan  tentunya pengembangan  harta  zakat  tersebut  disesuaikan dengan  perkembangan  zaman  dan  berdasarkan
19 M. Umar, 2008,Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Jakarta, GP Press, hlm. 50.
20 Mu’inan Rifi, 2011, Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna)Perspektif Hukum Islam,
Yogyakarta, Citra Pustaka, hlm. 142.
kehendak  kemaslahatan  dan  tidak  terlepas  dari tuntutan  syari’at  Islam  sehingga  makna  dari konsepsi  zakat  itu  bisa  tersalurkan  dalam penentuan  kebijaksanaan  pendayagunaan  zakat serta  tidak  mengaburkan  arti  dari  konsepsi  zakat itu sendiri. 21
Mengenai  bolehnya  zakat  produktif  ini, sebagaimana  yang  dimaksud  Yusuf  Qardhawi, bahwa   Menunaikan  zakat  termasuk  amal  ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan  golongan  ekonomi  lemah  untuk  menjunjung ekonomi  mereka  sehingga  mampu  berdiri  sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan  kewajiban-kewajibannya  kepada Allah. 22
Adapun  cara  pembagian  zakat  produktif, dengan  menciptakan  pekerjaan  berarti  amil  dalam hal  ini  pemerintah  dapat  menciptaan  lapangan pekerjaan  dengan  dana  zakat,seperti  perusahaan, modal  usaha  atau  beasiswa,  agar  mereka  memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. 23
Pola  pendayagunaan  yang  bersifat  produktif dapat  dipertimbangkan  melalui  beberapa alternatif antara lain: 24
a. Pada saat tertentu, harta zakat yang diberikan kepada  mustahiq  (khususnya  fakir  miskin) dibagi  dua,  yaitu  untuk  pemenuhan  yang besifat  konsumtif  dan  satu  bagian  lagi diberikan  dalam  bentuk  modal  kerja  sesuai dengan  keahliannya,  untuk  diarahkan  kepada pemenuhan jangka panjang (bersifat produktif).
b. Pada  saat  yang  lain  harta  zakat  itu didayagunakan  dalam  bidang  pendidikan melalui  beasiswa  anak  yatim  piatu  dan  fakir miskin, serta anak jalanan dan anak asuh.
c. Dengan  cara  menginvestasikan  harta  zakat kepada suatu bentuk modal usaha yang dapat menyediakan  lapangan  pekerjaan  dan  latihan kewirausahawan  bagi  mustahiq,  seperti  men- dirikan pabrik kerajinan, perusahaan pertanian
21 Ibid.
22 Yusuf  Qadhawi, 1966,  Musykilah  al-Faqr  wa  Kaifa Aalajaha al Islam, Beirut, Muassasah Risalah, hlm.127.
23 Asnainu, 2008,  Zakat  Produktif  Dalam  Persfektif  Hukum Islam, Bengkulu, Pustaka Pelajar, hlm. 93.
24 Mu’inan Rifi, Op. cit, hlm 7.
dan  lain-lain  yang  dapat  menyerap  tenaga kerja  dengan  maksud  agar  tersedianya lapangan  kerja  bagi  mustahiq  zakat  dan  bukan lagi  menjadi  pengangguran  dan  peminta- minta.
Dalam  kaitan  dengan  penyaluran  zakat  yang bersifat  produktif,  Yusuf  Qardhawi,  Zakat menyatakan  bahwa  pemerintah  Islam  diperboleh- kan  membangun  pabrik-pabrik  atau  perusahaan- perusahaan  dari  uang  zakat  untuk  kemudian kepemilikan  dan  keuntungannya  bagi  kepentingan fakir  miskin.  Dengan  demikian  maka  zakat  bukan hanya  memenuhi  kebutuhan  konsumtif  mereka buat  sehari  atau  dua  hari,  namun  juga  seluruhan kebutuhan finansial mereka kelak. 25 Pendayagunaan  zakat  secara  produktif  dapat memberikan dorongan untuk membuka usaha bagi para  mustahiq,  walaupun  adakalanya  zakat  yang diberikan  yang  diberikan  hanya  berbentuk pinjaman lunak tanpa guna dan agunan yang harus dikembalikan  dalam  jenjang  waktu  yang  tidak mengikat.  Karena  maksud  pengembalian  hanya untuk  mendorong  penerima  pinjaman  dapat berupaya  sungguh-sungguh  dalam  mengembang- kan usahanya. 26
Pada  sebuah  kasus  tidak  jarang  pengelolaan zakat  dalam  bentuk  pemberian  modal  dapat dilegalkan dalam bentuk bank, seperti sebuah bank yang  didirikan  oleh  Muhammad  Yunus  di Banglades,  yang  tujuannya  adalah  memberikan bantuan modal bagi para pengemis Banglades agar mereka  terdorong  mendapatkan  pekerjaan  dan usaha.  Pinjaman  sendiri  tidak  deperbolehkan untuk  dikembalikan  melalui  pengemis,  namun harus  dikembalikan  melalui  usaha  dan  kerja keras. 27
Pendayagunaan  zakat  produktif  sangat  efektif dalam  memberantas  kemiskinan.  Dan  jika  dilihat dari tujuan utama adanya perintah zakat itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa zakat secara produktif inilah  yang  dikehendaki  Islam,  karena  lebih  sesuai dengan ruh perintah zakat yang ingin mengentaskan seseorang dari keterpurukan ekonomi.  Lagi  pula,  jika  diteliti  secara  seksama akan ditemukan indikasi bahwa maksud pemberian zakat  kepada  delapan  golongan  untuk  menjamin
25 M. Umar, Op. cit, hlm . 54.
26 Ibid.
27 Ibid.
kesejahteraan  golongan-golongan  yang  lemah dalam masyarakat. 28
Dalam  pasal  27  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa:
1) Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2) Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan apabila  kebutuhan  dasar  mustahik  telah terpenuhi.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan peraturan Menteri
Kalau  dillihat  dari  penjelasan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  yuridis membenarkan adanya pendayagunaan zakat secara produktif dan mendapatkan perhatian yang sangat besar untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat secara produktif dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia.
Peran Zakat Dalam Peningkatan Perekonomian Ummat
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  sistim  zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena zakat merupakan pungutan yang  mendorong  kehidupan  ekonomi  hingga terciptanya pengaruh-pengeruh tertentu. 29 Integrasi  zakat  dalam  menentukan  kebijakan ekonomi  nasional  sangatlah  diperlukan.  Apalagi secara  teoritis,  aplikasi  zakat  dalam  kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi  penting.  Berdasarkan  Qur’an  Surah  al- Baqaroh  ayat  275-281,  ada  tiga  sektor  penting dalam perekonomian menurut al-Qur’an, yaitu: 30 a. Sektor riil (al-bai), yaitu bisnis dan perdagangan.
28 Asrifin An Nakhrawie, Op. cit, hlm. 172
29 Sauqi  Ismail  Sahhatih,  2007,  Penerapan  Zakat  Dalam Bisnis Modern, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 83.
30 Indonesia Zakat & Development Report, 2011,  Kajian Empiris  Peran  Zakat  Dalam  Pengentasan  kemiskinan, Ciputat,  Indonesia  Magnificence  of  Zakat  (IMZ), hlm.9.
b. Sektor keuangan atau moneter, yang diindikasikan oleh larangan riba.
c. Zakat, infak dan sedekah (ZIS)
Sebagai  pilar  ketiga  dalam  perekonomian, zakat  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam pertumbuhan  ekonomi  (Qur’an  surah  Ar-Rum ayat  39).  Ini  tercermin  pada  dua  konsep  utama, yaitu  pertumbuhan  ekonomi  berkeadilan  dan mekanisme  sharing  dalam  perekonomian  (Qur’an surat  Adz-Dzariyat  ayat  39).  Tujuan  utamanya adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  kaum dhuafa.  Pada  jangka  pendek,  kebutuhan  mustahiq dapat  terpenuhi,  sementara    pada  jangka  panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. 31 Zakat  adalah  salah  satu  institusi  terpenting dalam  kerangka  sosial-ekonomi  Islam.  Dalam  Al- Qur’an,  perintah  shalat  juga  seringkali  diikuti dengan  perintah  zakat.  Hal  ini  secara  jelas menyiratkan  betapa  pentingnya  zakat  yang berdemensi  sosial-herizontal  (habluminannas)  yang disetarakan  dengan  shalat  yang  berdimensi trasendental-vertikal (habluminallah). 32 Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan langsung  oleh  Allah  memiliki  hikmah  yang  begitu penting.  Zakat  didalam  Islam,  memiliki  peran penting  dalam  hal  pemberdayaan  ekonomi  umat, dimana  zakat  berperan  sebagai  sistim  mekanisme distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  antar  diantara umat  manusia.  Zakat  yang  dikelola  dengan  baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. 33 Dalam  sistim  ekonomi  Islam,  zakat  dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq,  berarti  terjadi  proses  distribusi  untuk pemerataan  sumber  daya  ekonomi.  Sumber  daya dari  muzakki  kepada  mustahiq  akan  membantu kehidupan  rakyat  sehingga  mendorong  per- tumbuhan dan peningkatan ekonomi. 34 Dampak  zakat  atas  kemaslahatan  masyarakat dan  perekonomian  Islam  sangatlah  jelas.  Karena dalam  zakat  itu  sendiri  terdapat  unsur  pemberian bantuan  kepada  orang-orang  fakir,  disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini
31 Ibid, hlm. 10.
32 Indonesia Zakat & Development Report, 2010, Op. cit, hlm. 97.
33 Ibid.
34 Noor Aflah, Op. cit, hlm. 14.
dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian  zakat.  Dengan  zakat  berarti kekayaan  itu  didistribusikan  dari  kalangan  orang- orang kaya kepada orang-orang fakir. Dengan cara seperti  ini,  maka  terdapat  unsur  pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak meng- gelembung  di  pihak  tertentu,  sementara  masih adanya kemelaratan di pihak lain. 35
Sebagai sebuah sistim fiskal komprehensif yang lahir  pada  abad  ke  tujuh  Masehi,  zakat  adalah sistim  fiskal  pertama  didunia  yang  memiliki kelengkapan  aturan  yang  luar  biasa  mulai  dari subjek  pembayar  zakat,  objek  harta  zakat  beserta tarifnya  masing-masing,  batas  kepemilikan  harta minimal  tidak  terkena  zakat  (nishab),  masa kepemilikan  harta  (haul),  hingga  alokasi  distribusi dana  zakat.  Pada  saat  yang  sama,  zakat  juga memiliki  berbagai  karakteristik  dan  implikasi ekonomi  yang  penting  dan  signifikan,  yang membuatnya diinginkan secara sosial. 36
Dalam  konteks  sosial  ekonomi,  institusi  zakat memiliki  berbagai  implikasi  ekonomi  penting baik ditingkat  mikro  maupun  makro.  Ditingkat  mikro, zakat  memiliki  implikasi  ekonomi  terhadap perilaku  konsumsi  dan  tabungan  individu  serta perilaku  produksi  dan  investasi  perusahaan  tanpa berpengaruh  negatif  pada  insentif  bekerja. Sedangkan  ditingkat  makro,  zakat  memiliki implikasi  ekonomi  terhadap  efisiensi  alokatif, penciptaan  lapangan  pekerjaan,  pertumbuhan ekonomi,  stabilitas  makro  ekonomi,  distribusi pendapatan,  pengentasan  kemiskinan  dan  jarring pengaman sosial. 37
Dengan  adanya  zakat  dapat  meningkatkan pendapatan  fakir  dan  miskin  yang  pada  akhirnya konsumsi  yang  dilakukan  juga  akan  mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan  konsumsi  maka  sektor  produksi  dan investasi  akan  mengalami  peningkatan.  Dengan demikian,  permintaan  terhadap  tenaga  kerja  ikut meningkat  sehingga  pendapatan  dan  kekayaan masyarakat  juga  akan  mengalami  peningkatan. Fenomena  tersebut  mengindikasikan  adanya
35 Muhammad  bin  Shalih  Al-Utsaimin,  2011, Fiqh  Zakat Kontemporer, Solo, Al-Qowam, hlm. 13.
36 Indonesia Zakat & Development Report, 2009, Op. cit, hlm. 33.
37 Ibid.
pertumbuhan  kehidupan  ekonomi  dan  sosial masyarakat. 38 Adapun  fungsi  zakat  dalam  meningkatkan ekonomi, yaitu: 39
1) Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  sistim perpajakan  erat  hubungannya  dengan  sistim perekonomian.  Demikian  pula  pungutan zakat,  ternyata  mempunyai  peranan  aktif dalam  perekonomian.  Karena  ia  merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi  hingga  tercipta  padanya  pengaruh- pengaruh tertentu.
2) Zakat  berikut  kekayaan  yang  dipenggalnya dan  pembelanjaan  hasil  pungutan  zakat, khususnya  pembelanjaan  pada  bidang-bidang sosial  tertentu  dan  diketahui  adalah  aktif dalam  mendistribusikan  kembali  pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat karena zakat itu dipungut dari orang-orang  kaya, diberikan kepada orang-orang fakir.
3) Pembagian  zakat  juga  memainkan  peranan ekonomi  yang  penting  dalam  mendorong peredaran  uang  dan  memperluas  arus  uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya  beli.  Dengan  demikian,  terjadilah pembelanjaan  konsumtif  untuk  memperoleh barang  ataupun  jasa.  Zakat  juga  aktif  dalam merealisasikan  keseimbangan  yang  stabil antara  arus  barang  dan  arus  uang.  Seperti diketahui  antara  arus  barang  dan  arus  uang berjalan  dari  arah  yang  berlawanan  yang  satu menyempurnakan  yang  lain.  Akan  tetapi, dengan  adanya  pembagian  zakat  secara  luas, maka  dapat  meningkatkan  pembelanjaan umum untuk dikonsumsikan pada barang dan jasa.  Karena  orang-orang  fakir  dan  miskin yang  tidak  berpenghasilan  sama  sekali  atau yang  paspasan  saja,  akan  mendapat  bantuan pendapatan  berupa  uang  yang  kemudian mereka  gunakan  untuk  memenuhi  konsumsi keluarganya  dan  membeli  barang  dan  jasa yang mereka butuhkan.
Secara  singkat  dijelaskan  bahwa  pengaruh ekonomis dari zakat tampak dalam hal-hal sebagai berikut: 40
38 Said  Sa’ad  Marthon,  2007,    Ekonomi  Islam,  Jakarta, Zikrul hakim, hlm. 128.
39 Ismail Nawawi,Op. cit, hlm. 100.
a) Pengaruh  zakat  terhadap  produksi.  Dengan adanya  zakat,  fakir  miskin  dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh pemasukan yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsikan  untuk  memenuhi  kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan  yang  ada  dalam  pasar  akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen  harus  meningkatkan  produksi  yang dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang ada.
b) Dengan  diwajibkannya  Zakat,  hal  tersebut akan  mendorong  untuk  melakukan  investasi. Dengan alasan, jika tidak melakukan investasi, maka dia akan mengalami kerugian finansial.
c) Zakat  berpengaruh  untuk  pertumbuhan ekonomi.  Zakat  menyebabkan  meningkatnya pendapatan  fakir  miskin  yang  pada  akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami  peingkatan.  Secara  teori,  dengan adanya  peningkatan  konsumsi  maka  sektor produksi  dan  investasi  akan  mengalami peningkatan.  Dengan  demikian  permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat  juga akan mengalami peningkatan.
Konsep Zakat Sebagai Sarana Dalam Menghapus Kemiskinan
Seperti  kita  ketahui  bersama,  kemiskinan  terus menjadi  masalah  utama  pembangunan  hingga  era modern  saat  ini.  Kemiskinan  tetap  ada  walau berada  ditengah  tingkat  pertumbuhan  yang menyakinkan.  Salah  satu  insrumen  terpenting dalam  Islam untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan adalah zakat. zakat adalah instrument religius yang membantu  individu  dalam  masyarakat  untuk menolong  penduduk  fakir  dan  miskin  yang  tidak mampu menolong dirinya sendiri.
Institusi  zakat  adalah  program  pengentasan kemiskinan  wajib  (mandatory  expenditure)  dalam perekonomian  Islam.  Dampak  zakat  terhadap upaya pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang signifikan  dan  berjalan  secara  otomatis  (built-in)  di dalam sistim Islam.
40 Ibid,  hlm. 126.
Terdapat ada beberapa alasan untuk ini, yaitu: 41 a. Penggunaan  atau  alokasi  dana  zakat  sudah ditentukan secara pasti di dalam syari’at Islam (Q.S.    At-Taubah:  60)  dimana  zakat  hanya diperuntukan  bagi    8  golongan  (ashnaf)  saja, yaitu:  fiqara  (fakir),  masakin  (miskin),  amilin alaiha (pihak pengelola zakat, muallafat ul qulub (orang  yang  dijinakan  hatinya),  fir  riqab (membebaskan  budak),  gharimin  (orang  yang berutang),  fi  sabilillah  (berjuang  dijalan  Allah), dan  ibn  us  sabil  (orang  yang  sedang  dalam perjalanan).  Jumhur  ulama  sepakat  bahwa selain  bahwa  selain  delapan  golongan  ini, tidak halal menerima zakat. Lebih jauh lagi, al- Qur’an  menyebutkan  fakir  dan  miskin, sebagai  kelompok  pertama  dan  kedua  dalam daftar  penerima  zakat.  Mereka  inilah  yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al- Qur’an.  Ini  menunjukan  bahwa  menatasi masalah  kemiskinan merupakan tujuan  utama dari zakat.
b. Zakat  dikenakan  pada  basis  yang  luas  dan meliputi  berbagai  aktifitas  perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan,  simpanan  emas  dan  perak. Aktifitas  perniagaan  komersial,  dan  barang- barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh  kontemporer  bahkan  memandang bahwa  zakat  juga  diambil  dari  seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial  serta  keahlian  pekerja.  Dengan demikian,  potensi  zakat  adalah  sangat  besar. Hal  ini  menjadi  modal  besar  yang  penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan.
c. Zakat  adalah  pajak  spiritual  yang  wajib dibayar  oleh  setiap  muslim.  Dalam  kondisi apapun.  Karena  itu,  penerimaan  zakat cenderung  stabil.  Hal  ini  akan  menjamin keberlanjutan program pengentasan
kemiskinan  yang  umumnya  membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang,
Dengan berbagai karakteristik yang disandangnya  tersebut,  keberadaan  zakat  dalam
41 Indonesia  Zakat  Development  Report,  2009,  Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat, Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), hlm. 43.
kerangka sosial-ekonomi Islam menjadi basis yang kuat bagi program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.  Sebagai  sebuah  instrumen  fiskal yang  berpihak  kepada  kelompok  miskin  dan mejadi  program  wajib  pengentasan  kemiskinan bagi  setiap  rezim  pemerintahan,  zakat  sangan superior dibandingkan instrumen fiskal konvensional. 42
Peran  zakat  dalam  mengentaskan  kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan  lainnya.  Masyarakat  umum  hanya mengetahui  bahwasanya  tujuan  dari  zakat  adalah mengentaskan  kemiskinan  dan  juga  membantu para  fakir  miskin,  tanpa  mengetahui  gambarannya secara gamblang. 43
Islam  memandang  kemiskinan  merupakan  satu hal  yang  mampu  membahayakan  aqidah,  akhlak, kelogisan  berpikir,  keluarga  dan  juga  masyarakat. Islam  juga  menganggapnya  sebagai  musibah  dan bencana  yang  harus  segera  ditanggulangi. 44 Terlebih,  jika  kemiskinan  tersebut  makin  banyak maka  ia  akan  menjadi  kemiskinan  yang  mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya.  Adanya  keterkaitan  yang  kuat antara  kefakiran  dan  kekafiran,  karena  kefakiran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Hal ini karena  orang  yang  fakir  miskin  cenderung memiliki potensi dalam dirinya untuk menebarkan benih  keraguan  terhadap  kebijaksanaan  ilahi mengenai pembagian rezeki. 45 Hadist Nabi Muhammad SAW: 46
Artinya:  Sesungguhnya  Allah  SWT  telah mewajibkan  atas  orang  kaya  muslim  suatu kewajiban  zakat  yang  dapat  menanggulangi kemiskinan.  Tidak  mungkin  terjadi  seorang  fakir menderita  kelaparan  atau  kekurangan  sandang kecuali  dikarenakan  kebakhilan  (pelit)  orang  kaya muslim.  Ingatlah,  Allah  SWT  akan  melakukan perhitungan yang teliti serta meminta pertanggung jawaban  mereka,  lalu  akan  menyiksa  mereka
42 Ibid.
43 Yusuf  Qardhawi,  2005,  Spektrum  Zakat  Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, Zikrul Hakim, hlm.  29.
44 Ibid, hlm. 24.
45 Ibid, hlm. 26.
46 Didin  Hafidhuddin,  1998,  Panduan  Praktis  Tentang Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta, Gema Insani, hlm. 16
dengan  siksaan  yang  pedih.  (H.R.  Imam  al- Ashbahani)
Adapun hadist tersebut diatas memberikan dua isyarat, yaitu: 47
1) Kemiskinan dan kefakiran yang diderita umat bukan semata-mata karena kemalasan mereka dalam  bekerja,  tetapi  diakibatkan  juga  oleh ketimpangan dan tidak adilnya pola kehidupan,  serta  tidak  ada  tanggung  jawab sosial  para  hartawan  kepada  kaum  fakir  dan miskin.
2) Jika zakat dikelola (pengambilan dan pendistribusiannya)  dengan  baik  dan  benar, insya  Allah akan  mampu menanggulangi  atau paling  tidak  memperkecil  kemiskinan  dan kefakiran yang kini dihadapi sebagian umat. Pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan  secara  berkelanjutan  akan  semakin terwujud karena pertimbangan sebagai berikut: 48
a) Zakat  adalah  salah  satu  bentuk  hak (tabungan)  masyarakat  miskin  yang  melekat atau  dilekatkan  pada  harta  si  kaya  dalam jumlah tertentu.
b) Zakat  adalah  hak  fakir  miskin  yang  melekat pada penghasilan masyarakat luas yang masuk ke dalam kolam harta orang kaya yang terjadi, baik  karena  proses  eksploitasi  tenaga  kerja orang miskin dan tidak berdaya dalam proses produksi  (teori  nilai  lebih)  atau  proses transaksi di pasar barang karena orang miskin lemah dalam posisi tawar mereka.
c) Hanya  dengan  mekanisme  zakat  hak  fakir miskin  tersebut secara jelas dan terarah dapat dinikmati masyarakat miskin.
d) Mekanisme  zakat  secara  sengaja  dipersiapkan oleh  Allah  SWT  agar  disalurkan  untuk menaggulangi  kemiskinan  karena  tuntunan iman  dan  pertimbangan  kemaslahatan  lain dalam masyarakat miskin.
Zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Terlebih cukup banyak negara-negara yang hinga kini memanfaatkan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan.
Diantaranya  Mesir  dan  Aljazair.  Dikedua  negara
47 Ibid, hlm. 17.
48 Sahri  Muhammad,  2006,  Mekanisme  Zakat  & Permodalan  Masyarakat  Miskin,  Malang,  Bahtera  Press, hlm. 45.
tersebut, zakat dijaring dan dikelola secara optimal untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. 49 Adanya  perintah  zakat  sebenarnya dimaksudkan agar tingkat kemiskinan tidak sampai terjadi,  atau  minimal  tingkat  kemiskinan  bisa diminimalisir. Adanya perintah zakat juga memperjelas bahwa Islam mengajarkan pemerataan ekonomi, agar kekayaan tidak berkutat pada  golongan  elit  saja  hingga  kesenjangan  antara miskn dan kaya tidak Nampak mencolok. 50
Pengaruh Zakat Dalam Mengutrangi Pengangguran Pengangguran adalah sebuah paradok modernisasi.  Dimana  sebenarnya  letak  kelebihan masyarakat modern dibandingkan dengan masyarakat  tradisional,  jika  pengangguran  masih ada  dan  semakin  luas  berada  disekitar  manusia. Manusia ingin hidup sejahtera, namun pengangguran  selalu  mengancam  manusia.  Pesan Allah,  hendaknya  kita  jangan  meninggalkan turunan dan anak cucu generasi lemah. 51
Kerangka  sosial  ekonomi  perekonomian  Islam secara  jelas mendorong  penciptaan lapangan  kerja dapat  dilakukan  melalui  dua  jalur,  yaitu:  melalui penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (fixed-wage job) maupun dengan menumbuhkan wirausahawan (extrepreneurial  opportunities).  Dan  salah  satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian  Islam  untuk  penciptaan  lapangan kerja ini adalah zakat. 52 Pengangguran merupakan salah satu permasalahan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan perekonomian,  hubungan  kemasyarakatan,  dan juga  permasalahan  kemanusiaan.  Apabila  masalah pengangguran  ini  tidak  dapat  diselesaikan,  maka akan  muncul  bahaya  yang  semakin  hari  semakin meluas  dan  berdampak  buruk  bagi  kehidupan individu masyarakat, keluarga, dan juga masyarakat secara  umum.  Dampak  buruk  dari  pengangguran terhadap individu masyarakat antara lain: 53 a. Secara ekonomi, tidak mempunyai penghasilan atau pemasukan
49 Noor Aflah, Op. cit, hlm. 6.
50 Asrifin An Nakhrawie, Op cit, hlm 82.
51 Sahri Muhammad, Op. cit, hlm. 189.
52 Indonesia Zakat & Development Report, 2009, Op. cit, hlm. 42.
53 Yusuf Qardhawi,2005,  Op. cit, hlm. 4.
b. Secara  kesehatan  akan  mengurangi  gerak tubuh dan langkah kaki
c. Secara  kejiwaan,  akan  membuat  seseorang hidup dalam kekosongan waktu
d. Secara  kemasyarakatan,  menimbulkan  iri  dan dengki atas keberhasilan orang lain
Ada  yang  berpendapat  bahwa  zakat  dapat mendorong seseorang bergantung pada orang lain dan bermalas-malasan untuk bekerja sehingga akan menambah  pengangguran.  Pendapat  seperti  itu sanga  keliru  sekali,  karena  dengan  adanya  zakat, permintaan  akan  tenaga  kerja  semakin  bertambah dan  akan  mengurangi  pengangguran.  Zakat  akan meningkatkan  produksi  dan  investasi  dalam  dunia usaha  sehingga  permintaan  terhadap  karyawan akan bertambah. 54 Ada  beberapa  varian  pengangguran  yang memiliki  konsekuensi  hukum  yang  berbeda.  Di antaranya  adalah  pengangguran  yang  sifatnya terpaksa,  mau  tidak  mau  keadaan  memang menuntut untuk menganggur dan tidak ada pilihan lain.  Ada  beberapa  sebab  yang  menjadi  faktor munculnya pengangguran semacam ini. Diantaranya,  seseorang  yang  memiliki  keahlian berbisnis akan tetapi dia tidak memilik modal sama sekali  untuk  memulai  bisnisnya,  sehingga  dia  pun terpaksa  menganggur. 55 Atau  keahliannya  adalah bertani,  akan  tetapi  sama  sekali  tidak  memiliki instrumen  dan  segala  perabotan  untuk  bertani, atau  bahkan  tidak  memiliki  ladang.  Atau  memiliki keahlian  dalam  profesi  lain  yang  membutuhkan perangkat  akan  tetapi  sama  sekali  tidak  memiliki cukup  uang  untuk  membelinya.  Selain  itu  juga terdapat  faktor  lain,  yaitu,  tidak  pernah  menerima pendidikan tentang berprofesi pada masa kecilnya. Untuk  yang  terakhir  ini  tentunya  yang  sangat bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya dan negara pada umumnya. 56
Zakat memiliki peran signifikan untuk mengatasi  pengangguran.  Tujuan  zakat  bukan hanya  mengurangi  pengangguran  yang  fakir  dan miskin  dalam  jangka  pendek.  Akan  tetapi,  tujuan esensialnya  adalah  mengentaskan  pengangguran dalam jangka panjang, dengan cara
mendayagunakan  harta  zakat  untuk  memodali mereka yang darinya mereka mampu
54 Said Sa’ad Marthon, Op. cit, hlm. 127.
55 Yusuf Qhardhawi,2005,  Loc. cit.
56 Ibid.
mengembangkanya sendiri sampai memiliki pemasukan  yang  mencukupi  kebutuhan  mereka selamanya.

## Penutup
Kesimpulan 1. Zakat  diwajibkan  berdasarkan  Al-Qur’an  dan Hadist  Nabi  Muhammad.  Dalil-dalil  yang terdapat dalam Al-Qur’an banyak menggunakan  bentuk  amar  (perintah)  atau intruksi.  Tidak  hanya  sebagai  kewajiban kepada  Allah  yang  bernilai  ibadah,  zakat  juga mempunyai  dimensi  sosial.    Dimana  zakat mampu  meningkatkan  perekonomian  ummat melalui fungsi distribusi kesejahteraannya.
2. secara  khusus  zakat  dapat  bermanfaat  sebagai instrument
untuk meningkatkan
perekonomian  ummat,  dapat  mengurangi penganggguran dan
menghapuskan kemiskinan,  karena  zakat  dapat  berperan sebagai  distribusi  kapital  bagi  masyarakat. Dengan  pendistribusian  zakat  dari  muzakki kepada mustahiq, berarti terjadi proses distribusi  untuk  pemerataan  sumber  daya ekonomi.  Sumber  daya  dari  muzakki  kepada mustahiq  akan  membantu  kehidupan  rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
3. untuk  mendorong  pemberdayaan  zakat  lebih maksimal  dibutuhkan  pelembagaan  zakat khususnya  melalui  peraturan  hukum  positif yang dapat di terapkan untuk menjadi landasan pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Kehadiran Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011 Tentang pengelolaan zakat menjadi instrument penting untuk mewujudkan cita-cita zakat yang mampu meningkatkan ekonomi ummat.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku
Al-Muhsin,  Fakhruddin.  2011,  Ensiklopedi  Mini Zakat, Bogor, CV. Darul Ilmi
Ali, Muhammad Daud, 2006, Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, UI Press As-Syaukani,  2000,  Nailul Authar,  Beirut,  Dar  Ibn Hazm
An  Nakhrawie,  Asrifin,  2011,  Sucikan  hati  dan
Bertambah  Rizki  bersama  zakat,  Jakarta,
Delta Prima Press
Syaikh, Yasin Ibrahim, ,2008, Kitab Zakat. Hukum,

## Tata Cara dan Sejarah, Bandung, Marja
Ambara,  Iqbal  M.  2009,  Problematika  Zakat  Dan Pajak Di Indonesia, Bandung, Sketsa Asnainu. 2008,  zakat  produktif  dalam  persfektif Hukum Islam, Bengkulu, Pustaka Pelajar
Aflah,  Noor,  2009,  Arsitektur  Zakat  Indonesia, Jakarta, UI Press Departemen Agama, 2007. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur;an , Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Depag  RI,  2002,  Pedoman  Zakat,  Jakarta,    Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Djuanda,  Gustian  et.al,  2006,  Pelaporan  Zakat Pengurangan  Pajak  Penghasilan,  Jakarta,  PT, Raja Grafindo Persada Fahruddin,  2008,  Fiqih  dan  Manajemen  Zakat  Di Indonesia, Yogyakarta, UIN-Malang Press Fauzan,  Imam,2012,  Tuntunan  Zakat,  Tangerang, Mediatama Publishing Group Hafiduddin, Didin , 2007, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Jakarta, Gema Insani Press ______________, 2008, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press Indonesia Zakat Development Report, 2009, Zakat Dan Pembangunan:  Era  Baru  Zakat  Menuju
Kesejahteraan  Ummat,  Ciputat,  Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)
______________,2010,  Menggagas  arsitektur  Zakat
di Indonesia, Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Khoir,  M.  Masykur.2010,  Risalah  Zakat,  Kediri- Indonesia, Duta Karya Mandiri
Umar, M. 2008, Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif, Jakarta, GP Press Muhammad  Baqir  Ash-Shadar,  Syahid.  2002,
Keunggulan  Ekonomi  Islam,  Jakarta,  Pustaka Zahra Mursyidi,  2006,  Akuntansi  Zakat  Kontemporer, Bandung, PT Remaja Rosda Karya Marton, Said Sa’ad, 2007, Ekonomi Islam. Di Tengah Krisis  Ekonomi  Global,  Jakarta,  Zikrul Hakim
Qardhawi, Yusuf,1966, Musykilah al-Faqr wakaifa Aalajaha al islam, Beirut, Muassasah Risalah
_____________,  1996,  Hukum  Zakat,  Bogor,
Litera antar Nusa _____________, 2005, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta, Zikrul Hakim Qadim Zallum, Abdul, 1983, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Beirut,  Darul al-Ilmi li al Malayin Qadir, Abdurrahman, 1998, Zakat dalam Dimensi mahdhah dan Sosial, Jakarta, Raja Grafindo
Persada
Rafi,  Mu’inan,  2011,  Potensi  Zakat  (dari  konsumtif- kariatif  ke  produktif-berdayaguna)Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, Citra Pustaka
Ridho,  M.  Taufiq,  2006,    Pengelolaan  Zakat  di Negara-negara Islam, Jakarta,  Forum Zakat Shalih Al-Utsaimin, Muhammad, 2011, Fiqh Zakat Kontemporer, Solo,  Al-Qowam
Sa’ad Marthon, Said, 2007,  Ekonomi Islam, Jakarta, Zikrul hakim
Sahhatih,  Syauqi  Ismail,  2007,  Penerapan  Zakat Dalam  Bisnis  Modern,  Bandung,  Pustaka Setia
Peraturan Perundang-undangan Qur’an
Hadits
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 60  Tahun  2010  Tentang  Zakat  atau Sumbangan  Keagamaan  Yang  Sifatnya Wajib  Yang  Dapat  Dikurangkan  dari Penghasilan Bruto