## AGROLAND: JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN
Vol. 28, No. 1 April (2021), 1 - 16
P-ISSN : 0854-641X & E-ISSN : 2407-7607, Diterbitkan Universitas Tadulako

## KETERKAITAN PERAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA
Linkage of Roles Between Institutions for Agricultural Development in Indonesian Border Area
Muhammad Arsyad 1) , Andi Nuddin 2) , Imam Mujahidin Fahmid 1) , Darmawan Salman 1) , Dwia Aries Tina Pulubuhu 3) , Andi Alimuddin Unde 3) , Abd Rasyid J 4) , Achmad Amiruddin 1)
1 Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,
2 Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Parepare
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
4 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Email : arsyad@unhas.ac.id
Submit: 28 December 2020, Revised: 2 January 2021, Accepted: 10 January 2021

## ABSTRACT
One  of  the  fundamental  problems  are  faced  by  agricultural  development  in  Indonesian border  areas  is  that,  the  role  of  each  institution  related  to  agricultural  development  has  not  been clearly  mapped,  causing  ego-sectoral  development.  This  study  analyzes  the  relationship  between the roles of institutions in agricultural development at the border, with the Interpretative Structural Modeling  (ISM)  method  and  is  located  in  three  border  provinces  with  other  countries:  (1)  North Kalimantan-Malaysia, (2) Papua-Papua New Guinea, and (3) East Nusa Tenggara-Timor Leste. The results  show  that,  first,  in  terms  of  the  interrelated  roles  of  the  actors  operating  in  agricultural development,  it  was  found  that  one  of  the  determining  aspects  of  strengthening  agricultural institutions  at  the  border  is  the  inter-institutional  coordination  function  (interconnection).  Second, priority  actors  are  distributed  into  independent  and  linkage  sectors  (average  coefficient  of  DP  = 0.79)  and  dependent  (D  =  0.37),  namely:  (1)  Ministry  of  Village  and  Development  of Disadvantaged Areas & Transmigration, (2) Ministry of Marine Affairs and Fisheries, (3) Ministry of Agriculture / Directorate General of Plantation, (4) Ministry of Industry and Trade, (5) Ministry of  Marine  Affairs  and  Fisheries.  (6)  Provincial/District  offices  for  Village  Community Empowerment  Agency  (BPMD),  (7)  Industry  &  Trade  Service  (Province),  (8)  Maritime  and Fishery  Service  (province/district),  (9)  Transportation  Service  (Province/District),  (10)  Services office  for  Agriculture/Plantation  (Province/District),  (11)  Marketing  Institutions/Agricultural Cooperatives, (12) Banking Institutions, (13) Office  of Cooperatives/SMEs (District), (14) Farmer Groups/Joined  Farmers  Group  (Gapoktan),  and  (15)  Agricultural/Plantation  Extension  Agencies (District).  Four  of  them  are  key  actors,  namely:  (1)  Agriculture/  Plantation  Service (Province/District),  (2)  Agricultural/Plantation  Extension  Agency  (District),  and  (3)  Gapoktan.  If disaggregated  by  level,  institutions  that  have  a  very  important  role  in  strengthening  agricultural institutions  at  the  border  are:  (1)  Ministry  of  Agriculture/Directorate  General  of  Plantations,  (2) Agricultural/Plantation  Research  Center  (Balitbang  Pertanian),  and  (3)  Ministry  of  Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration.
Keywords : Agricultural Institutions, Border Area, Interpretative Structural Modeling.
Original Research Open Access

## ABSTRAK
Salah  satu  persoalan  fundamental  yang  dihadapi  pembangunan  pertanian  di  wilayah perbatasan Indonesia adalah peran  masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum  terpetakan  dengan  jelas  menyebabkan  pembangunan  menjadi  ego-sektoral.  Penelitian  ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM)  dan  berlokasi  di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan  Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor  Leste.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, pertama ,    dari  sisi  keterkaitan  peran antar  lembaga  pemeran  yang  beroperasi  dalam  pembangunan  pertanian,  ditemukan  bahwa  salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian  di perbatasan adalah fungsi  koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua , lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien  rata-rata  DP  =  0,79)  dan dependent (D=0,37)  yaitu:  (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan  Perikanan,  (3)  Kementerian  Pertanian/Ditjen  Perkebunan,  (4)  Kementerian  Perindustrian  dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan  Perikanan  (provinsi/kabupaten),  (9)  Dinas  Perhubungan  (Provinsi/Kabupaten)  (10)  Dinas Pertanian/perkebunan  (Provinsi/Kabupaten),  (11)  Lembaga  Pemasaran/Koperasi  Pertanian,  (12) Lembaga  Perbankan,  (13)  Dinas  Koperasi/UKM  (Kabupaten),  (14)  Kelompok  Tani/Gabungan Kelompok  Tani  (Gapoktan),  dan  (15)  Badan  Penyuluhan  Pertanian/Perkebunan  (Kabupaten). Empat  lembaga  di  antaranya  merupakan  lembaga  pemeran  kunci,  yaitu:  (1)  Dinas Pertanian/Perkebunan  (Provinsi/Kabupaten),  (2)  Badan  Penyuluhan  Pertanian/Perkebunan (Kabupaten),  dan  (3)  Kelompok  Tani/Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan).  Jika  dipilah berdasarlkan  tingkatannya,  maka  lembaga  tingkat  pusat  yang  memiliki  peranan  sangat  penting dalam  penguatan  kelembagaan  pertanian  di  perbatasan  yaitu:  (1)  Kementerian  Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kata Kunci : Kelembagaan Pertanian, Wilayah Perbatasan, Interpretative Structural Modeling.

## PENDAHULUAN
Kelembagaan  tidak  hanya  dibatasi pada  pendeskripsian  bentuk  dan  format organisasi,  melainkan  juga  regulasi  sebagai aturan  main,  konvensi,  norma  dan  sistem nilai  yang telah dianut dalam tatanan sosial kemasyarakatan,  yang  mengatur  perilaku baik secara personal maupun organisasi dan menunjukkan  bagaimana  tindakan  kolektif dapat  dibangun  ( collective  action  for development ).  Artinya  entitas  kelembagaan dapat dipandang sebagai salah satu masalah kompleks pembangunan pertanian.
Dalam  pembangunan  pertanian, perdesaan  dan  keberlanjutan  sumberdaya alam, peran aransemen kelembagaan menjadi  modal  sosial  sebagai  perekat keterlibatan  individu  dalam  masyarakat menjadi  sangat  penting.  Semua  ini  menjadi faktor penentu keberhasilan program
intervensi  dan  perubahan  sosial  menuju tingkatan  yang  lebih  maju.  Revolusi pertanian  4.0  mensyaratkan  peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia,  modal  sosial  dan  aransemen kelembagaan  menuju  tingkat  efisiensi  dan efektivitas  sistem  rantai  nilai  dari  hulu, tengah  dan  hilir  (Arifin,  2019).  Itu  artinya bahwa keberhasilan pembangunan pertanian akan  sangat  ditentukan  oleh  level  aransemen kelembagaan pertanian yang ada.
Kelembagaan pembangunan  pertanian adalah kelembagaan yang berfungsi mendorong perubahan  terencana  pada  bidang  pertanian. Kelembagaan  demikian  termanifestasikan sebagai struktur organisasi dan aturan  main yang  mempengaruhi  arah  dan  percepatan perubahan  pertanian.  Dalam  keberfungsian demikian  itulah,  kelembagaan  pembangunan pertanian  mempolakan  perilaku  individu petani  maupun  kolektifitas  masyarakat  tani
untuk  terus  berubah  mengikuti  derap  spirit zaman. Perubahan pola pertanian ditentukan oleh  fungsi  kelembagaannya.  Oleh  karena itu, mengidentifikasi dan memetakan entitas kelembagaan yang beroperasi dalam pembangunan  pertanian  pada  wilayah  terluar Indonesia  (Salman,  2019)  yang  menjadi sangat  penting  dan  tidak  dihindari  sebagai komponen  pembangunan  (Arsyad,  Nuddin, Yusuf,  2013;  Kun,  2013;  Arsyad  et  al., 2020),  terutama untuk mengantisipasi konflik  penggunaan  sumberdaya  pertanian di wilayah perbatasan.
Salah  satu  program  terobosan pemerintah  Kabinet  Indonesia  Maju  adalah berupa  meningkatkan  ekspor,  termasuk didalamnya  ekspor  produk  pertanian  untuk mengatasi  defisit  neraca  perdagangan. Pemerintah  perlu  membangun  Indonesia dari  pinggiran  terluar  (termasuk  perbatasan negara)  dan  menjadikan  pembangunan pertanian  sebagai  pintu  masuk  peningkatan kesejahteraan (Kariyasa, 2019) dan pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan (Bappenas,  2013),  penyediaan  lapangan kerja,  sumber  devisa  dan  pertumbuhan ekonomi  nasional  (Arsyad,  Sinaga,  Yusuf, 2011;  CRIEC-World  Bank,  2002).  Selain itu,  perlu  mengupas  permasalahan  yang dihadapi  petani  seperti  lemahnya  fungsi koordinasi antar lembaga, budidaya pertanian  yang  belum  menjadi  prioritas utama,  harga  produk  pertanian  yang  belum stabil  (Kariyasa,  2019;  Arsyad  dan  Yusuf, 2010), semuanya menjadi instrumen penting pembangunan pertanian. Sementara wilayah  perbatasan  negara  merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.
Permasalahan
menyangkut perbatasan  memiliki  dimensi  yang  sangat kompleks, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya menggunakan perspektif  geografis  dan  perspektif  politik saja,  tetapi  juga  harus  menggunakan perspektif  sosial  karena  akan  berbicara tentang  orang-orang  yang  menghuni  dan melintasi  perbatasan  (Bangun,  2017)  terutama untuk mempertahankan penghidupan ( livelihood ) dan pertahanan terhadap kemiskinan (Arsyad  dan  Kawamura,  2010).  Perbatasan,
terutama  perbatasan  negara  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  geopolitik. Sejarah  mencatat  bahwa  banyak  terjadi perang  antarnegara  dan  atau  antarbangsa disebabkan  oleh  permasalahan  perbatasan (Marwasta,  2020)  dari  berbagai  sektor pembangunan.  Selain  itu,  aspek  sosial ekonomi masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan  juga  masih  sangat  dominan terkait  dengan  kompleksitas  pembangunan pertanian/perdesaan  (baik  batas  daratan maupun lautan) dan memerlukan penguatan kelembagaan di wilayah tersebut.
Setidaknya  ada  tiga  persoalan fundamental yang dihadapi dalam pembangunan pertanian  yang  terkait  dengan  kelembagaan di  wilayah  perbatasan  Indonesia. Pertama , keterkaitan  fungsional  antar  lembaga  yang beroperasi  dalam  pembangunan  pertanian belum  terdeskripsikan  dengan  baik. Kedua , peran  masing-masing  lembaga  yang  terkait dengan  pembangunan  pertanian  di  wilayah perbatasan  belum  terpetakan  dengan  jelas menyebabkan  pembangunan  menjadi  ego- sektoral.    Sementara  salah  satu  harapan besar pemerintah di era revolusi industri 4.0 untuk  menopang  produksi  dan  ekspor pertanian  nasional  ke  pasar  global  (termasuk Uni-Eropa),  ada  di  wilayah  perbatasan Indonesia.    Dalam  kondisi  seperti  ini,  maka Indonesia sangat membutuhkan data, informasi, pemetaan  peran  dan  analisis  strategis penguatan kelembagaan pembangunan pertanian  di  wilayah  perbatasan  Indonesia sebagai  pijakan  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  menyusun  kebijakan  dan program  peningkatan  produksi  pertanian yang  berdaya  saing  internasional,  serta mengantisipasi konflik penggunaan sumberdaya pertanian. Artikel ini secara khusus bertujuan  menganalisis  keterkaitan  peran antar  lembaga  dalam  pembangunan  pertanian di wilayah perbatasan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tiga provinsi  yang  memiliki  wilayah  perbatasan dengan  negara  lain,  yaitu:  (1)  Provinsi Kalimatan  Utara  yang  berbatasan  dengan
Malaysia, (2) Provinsi Papua  yang  berbatasan dengan Papua Nugini, dan (3) Provinsi Nusa Tenggara  Timur  yang  berbatasan  dengan Timor Leste (Gambar 1).
Jenis  dan  Sumber  Data. Dua  blok  data utama  yang  diperlukan; Pertama, data sekunder  adalah  data/informasi  aktual  yang telah didokumentasikan melalui institusi terkait yang  baik  yang  pro  maupun  kontra  terhadap
penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Data  yang dimaksudkan  adalah  data/informasi  yang dapat  menunjang  penguatan  fungsi  dan keterkaitan  peran lembaga-lembaga dalam kelembagaan  pembangunan  pertanian  di wilayah  perbatasan. Kedua, data  primer adalah  yang  diperoleh  melalui  wawancara dengan menggunakan kuesioner (Tabel 1).
Gambar 1. Lokasi Penelitian di Wilayah Perbatasan.
Tabel 1.   Struktur  dan  Karakteristik  Data  untuk  Kebutuhan  Analisis  Kelembagaan  Pertanian  di Wilayah Perbatasan
Data Karakteristik Data Kegunaan Data Sumber Data Data tentang lembaga- lembaga yang seharusnya berperan dalam kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia Lembaga lembaga sebagai pemeran dalam penguatan kelembagaan petani, menurut posisi: 1. Posisi lembaga pada masing-masing sektor: - independent - linkage - dependent - autonomous 2. Skor driver-power dan dependent 1.  Untuk memetakan peran lembaga dalam kelembagaan pembangunan pertanian 2.  Untuk mengidentifikasi keterkaitan fungsi antar lembaga dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian Wawancara dengan pakar (32 sub-elemen dan 473 pertanyaan)
Teknik  Pengumpulan  Data. Tahapan- tahapan kegiatan pengumpulan dan dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yaitu teknik Interpretative Structural Modeling dengan  tahap  berikut: Pertama , Penetapan elemen dan sub elemen. Ada dua elemen  dalam  analisis  ini;  ( i )  lembaga- lembaga  pemeran  dalam  kelembagaan pembangunan  pertanian,  dan  ( ii )  strategis yang dibutuhkan dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Setiap elemen dijabarkan atas sejumlah sub- elemen  berdasarkan  pertimbangan:  (1) tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai,  (2) model  analisis,  dan  (3)  hasil  kosultasi pakar/praktisi yang berkaitan dengan pembangunan  pertanian. Kedua ,  Untuk mengidentifikasi  peran  dan  keterkaitan fungsional  antar  lembaga  dalam  penguatan kelembagaan pembangunan pertanian, diperoleh  32  lembaga  (sub-elemen)  yang akan dianalisis untuk menunjukkan lembaga-lembaga  prioritas  dan  bagaimana keterkaitan  peran  antar  lembaga  tersebut dalam  penguatan  kelembagaan  pembangunan pertanian  di  wilayah  perbatasan. Ketiga , penyusunan  kuesioner,  didasarkan  pada elemen  dan  sub  elemen  yang  telah ditetapkan  lebih  awal.  Kuesioner  disusun berdasarkan  sub-elemen  sejumlah  32  butir, sehingga  menghasilkan  pertanyaan  sejumlah 473  butir  pertanyaan. Keempat ,  penetapan sampel  pakar  ( purposive )  untuk  analisis sistem  pakar  ( expert  system  approach ) (Eriyatno,  1999),  dengan  ketentuan:  (i) mewakili  personil  pada  bidang/instansi masing-masing, (ii) memiliki tingkat pemahaman,  penguasaan,  dan/atau  terlibat langsung dalam  bidang pertanian.  Keseluruhan sampel ini terdistribusi masing-masing ke setiap provinsi/kabupaten,  yaitu:  (1)  Kalimantan Utara/  Kabupaten  Nunukan,  (2)  Papua/ Kabupaten Merauke, dan (3) Provinsi Nusa Tanggara Timur/Kabupaten Belu.
Pengolahan dan Analisis Data. Data yang diperoleh  di  lapangan  diproses  dengan menggunakan  teknik  analisis Interpretative Structural Modeling (Eriyatno, 1999), yaitu untuk  menganalisis  data/informasi  tentang: (1)  sub-sub  elemen  sebagai  lembaga  pemeran dalam  kelembagaan  pembangunan  pertanian, dan  (2)  sub-sub  elemen  sebagai  program strategis dalam penguatan kelembagaan
pembangunan pertanian di  wilayah  perbatasan. Analisis  data  teknik  ISM  dilakukan  dengan tahapan  utama  sebagai  berikut:  (i)  Menyusun structural  self-interaction  matrix ( SSIM ) dengan menggunakan hasil tabulasi kuesioner, (ii)  Menyusun  tabel reachability  matrix , dengan  mengganti  simbol-simbol  V,  A, X, O  pada  kuesioner  dengan  angka  1  dan  0, (iii)  Menyusun Matrix  Driver  Power  - Dependent ( DP  -  D )  yang  terdiri  dari empat  kuadran  (sektor),  (iv)  Menyusun model  struktural  (tingkat  level)  setiap elemen.
Berdasarkan Matrix  Driver  Power  - Dependent dapat  ditetapkan  kepentingan setiap  sub-elemen,  melalui  empat  sektor (Gambar 2).
1. Posisi independent, menunjukkan  bahwa sub-elemen  di  kuadran  (sektor)  ini merupakan variabal bebas, artinya memiliki kekuatan penggerak ( driver power )  yang besar  (>  0,50)  sedangkan  kebergantungan ( dependent )  pada  sub-elemen  lainnya kecil (≤ 0,50). Karena  itu sub-elemen di sektor  ini  merupakan  variabel independent yang  memiliki  pengaruh  atau  daya penggerak  yang  besar  untuk  mencapai tujuan  program,  disamping  tidak/kurang terpengaruh terhadap sub-elemen lainnya.
2. Posisi linkage ,  menunjukkan  bahwa sub-elemen  yang  ada  di  sektor  ini memiliki driver power – dependent yang besar  (> 0,50). Karena  itu sub-elemen di sektor  ini  merupakan  variabel-veriabel yang  sangat  penting  bagi  program. Sebagai  variabel  yang  memiliki Driver Power  –  Dependent yang  besar,  harus dikelola  secara hati-hati  sebab  hubungan dengan  sub-elemen  lainnya  tidak  stabil. Setiap  tindakan  terhadap  suatu  sub- elemen akan memberikan dampak terhadap  sub-elemen  ini,  dan  umpan balik  pengaruhnya  bisa  memperbesar dan/atau  menimbulkan  dampak  dan/atau masalah  baru.  Dengan  kata  lain,  setiap tindakan  pada  sub-elemen  tersebut  akan menghasilkan sukses, sebaliknya  lemahnya perhatian  terhadap  sub-elemen  ini  akan menggagalkan  program.  Karena  itu
lembaga-lembaga  yang  ada  di  sektor  ini harus  berada  di  bawah  kendali  manajemen yang  stabil  untuk  mempercepat  pencapaian tujuan pembangunan pertanian.
3. Posisi dependent, menunjukkan  bahwa sub-elemen yang  ada  di  posisi  ini tidak berpengaruh  terhadap  program.  Namun tidak  berarti  bahwa  tidak  hubungannya dengan  pembangunan  pertanian.  Mungkin saja  hubungannya  kuat,  tetapi  tidak berdaya  dalam  pengembangan  program (pembangunan  pertanian).  Sektor  ini ( dependent ) adalah kebalikan dari independent (Gambar  2).  Sebagai  sektor dependnt , sub- elemen  yang tercakup di dalamnya  memiliki  skor driver  power  – dependent yang  lemah  (≤  0,50).  Karena itu  pengaruhnya  dalam  pengembangan program kecil, di samping kebergantungan
(dependent ) terhadap sub-elemen lainnya besar  (>  0,50).  Indikasinya  adalah  sub- elemen  di  posisi  ini  tidak  memerlukan pengelolaan  khusus.  Bagi  sub  elemen yang  memiliki potensi terhadap program pembangunan  pertanian,  akan  nyata pengaruhnya  berkat  pengaruh  dari  sub elemen lainnya.
4. Posisi autonomus, menunjukkan  bahwa sub-elemen  yang  ada  di  posisi  ini tidak  berkaitan  dengan  program,  atau hubungannya  sangat  kecil.  Baik driver power maupun dependent keduanya  (≤ 0,50). Karena itu sub-elemen yang ada di sektor  ini  tereleminasi  baik  sebagai lembaga  pemeran,  maupun  sebagai program  prioritas  dalam  pembangunan pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterkaitan Peran antar Lembaga dalam Pembangunan Pertanian di Perbatasan
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan bahwa dari 32 lembaga yang dianalisis, ada 13 lembaga yang memiliki kekuatan ( driver power ) besar dalam pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Jika sektor pertanian menjadi  misi  utama  pembangunan  di wilayah  perbatasan,  maka  ke-13  lembaga tersebut  diharuskan  menjadi  motor  penggerak ( power engine ) dalam pengembangan usahatani di  wilayah  tersebut.  Namun  perlu  dipahami
bahwa  meskipun  ke-13  lembaga  ini  berada dalam  posisi  yang  sama,  namun  ada perbedaan  potensi  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Perbedaan  potensi  inilah  yang ditunjukkan  oleh  perbedaan  skor driver power dan dependent (Tabel 2).
Keterkaitan  Peran  Lembaga  Tingkat Pusat di Sektor Independent Diantara ke-13 lembaga yang berada pada  sektor independent (Tabel  2),  ada enam  lembaga  tingkat  pusat,  yaitu:  (1) Kementerian  Pertanian/Ditjen  Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia,
D ri ver P o w er 12 11 10 Independent Linkage 9 8 7 6 5 4 3
Autonomous Dependent 2 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Depedent
Gambar 2. Matrix Driver Power – Dependent
(3)  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi,  (4)  Asosiasi Industri  Kakao  Indonesia  (AIKI).    Hasil analisis  ISM  (Tabel  2)  indikator  peran lembaga-lembaga  ditunjukkan  oleh  besaran skor rata-rata driver power (DP = 0,79) dan besaran skor rata-rata dependent (D = 0,37). Kementerian Pertanian/ Ditjen Perkebunan, adalah pemeran sangat penting dalam  kelembagaan  produksi  pertanian/ perkebunan  di  daerah  perbatasan.  Posisi lembaga  ini  berada  di  sektor independent (DP  =  0,84  dan  D  =  0,44),  artinya  sebuah lembaga  dengan  kapasitas  daya  penggerak besar  terhadap  lembaga  lainnya  dalam  hal pengembangan  produksi  pertanian  dan perkebunan.    Hal  ini  sesuai  dengan  tugas yang  diemban  membantu  presiden  dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di bidang pertanian (Perpres RI No. 45 Tahun 2015).    Sebagai  penyelenggara  pemerintahan di bidang pertanian, lembaga ini menyelenggarakan fungsi perumusan/ penetapan,  pelaksanaan,  kebijakan  dalam hal  penyediaan  prasarana  dan  sarana pertanian,  peningkatan  produksi,  pemasaran, dan nilai tambah, serta  bimbingan  teknis  dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas- tugas  di  lingkungan  kementerian  pertanian. Khusus  tugas  kementerian  di  bidang perkebunan  menjadi tanggung  jawab Ditjen Perkebunan, yaitu merumuskan/menetapkan dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang perbenihan  dan  sarana  produksi,  budidaya serta perlindungan perkebunan.
Balai  Penelitian  &  Pengembangan Pertanian/Puslit Pertanian, adalah lembaga riset  yang  di  dalamnya  tergabung  berbagai pusat  penelitian  pertanian  perkebunan. Pusat Peneitian kopi dan Kakao, melakukan penelitian  dan  pengembangan  tanaman perkebunan  khususnya  komoditi  kopi  dan kakao  secara  nasional  (SK.  Menteri  Pertanian No.  786/Kpts/Org/9/1981).  Sebagai  pemegang mandat penelitian dan pengembangan kopi dan kakao  secara  nasional,  tugas  pokok  dan fungsi  lembaga  adalah:  (1)  Melakukan penelitian  untuk  memperoleh  varitas/klon dan  paket  teknologi  unggul  dalam  bidang
budidaya  dan  pengolahan  kopi  dan  kakao, (2) Memberikan pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani/pekebun kopi dan kakao, (3) melakukan pembinaan  sumberdaya petani, dan prasarana/sarana sebagai dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pelayanan. Dengan demikian tugas dan fungsi Puslitkoka sebagai lembaga di tingkat pusat menjadi  semakin  penting  dalam  kelembagaan pengembangan produksi pertanian/perkebunan. Demi  terbangunnya  kelembagaan  produksi pertanian/perkebunan  yang  kondusif,  peran Puslitkoka  di  sektor independent (DP  = 0,94)  sangat  vital  dalam  tatanan  koordinasi secara melembaga khususnya dengan sesama lembaga tingkat pusat (Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan), terlebih koordinasi dengan  Dinas/Bidang  Perkebunan  yang  ada  di daerah (provinsi/kabupaten).
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ,  mengemban  tugas sebagaimana diamanahkan dalam Permendes No.  6  Tahun  2015,  membantu  presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara  di  bidang  pembangunan  desa  dan kawasan perdesaan, pemberdayaan  masyarakat desa,  percepatan  pembangunan  daerah tertinggal  dan  transmigrasi.  Berdasarkan Permendes  sebagai  lembaga  pemerintahan menyelenggarakan  fungsi:  (1)  Perumusan/ penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang  pembangunan  kawasan  perdesaan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  (2) pengembangan daerah tertentu dan pembangunan daerah tertinggal dan penyiapan pembangunan  pemukiman  dan  trasmigrasi. (3)  koordinasi  pelaksanaan  tugas  kepada seluruh  unsur  organisasi  (4)  Melakukan fungsi kontrol /pengawasan terhadap pelaksanaan  tugas,  dan  (5)  melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pendidikan  dan  pelatihan  di  lingkungan Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Tugas  pokok  dan  fungsi  yang diemban  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengindikasikan  betapa penting dan  besarnya keberkaitan dengan program pengembangan
produksi  pertanian  di  daerah  perbatasan yang  harus  ditunjang  dengan  penguatan koordinasi  dengan  lembaga  lainnya.  Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa Kementrian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi berada ada posisi independent (DP  =  0,94  dan  D  =  0,06).  Besarnya  skor DP  dan  kecilnya  skor  D  adalah  indikasi
bahwa  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai lembaga  tingkat  pusat  yang  harus  proaktif melakukan  advokasi  untuk  mempengaruhi pemangku  kepentingan  guna  merumuskan dan  mengambil  kebijakan  pengembangan produksi di daerah perbatasan Indonesia.
Tabel 2.  Posisi  Lembaga-Lembaga  Pemeran  dalam  Kelembagaan  Pembangunan  Pertanian  di Wilayah Perbatasan Menurut Skor Driver Power-Dependent (DP-D)
Posisi Lembaga Pemeran Skor DP D Independent 1. Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan 2. Balai Penelitian & Pengembangan Pertanian/Puslit
Pertanian
3. Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig.
4. Lembaga Penelitian/PerguruanTinggi
5. Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan
6. Dinas Perkebunan Provinsi
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Provinsi)
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
9. Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian
10. Dinas Pertanian/perkebunan Kabupaten
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kabupaten)
12. Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten) 13. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 0,81 0,94 0,94 0,59 0,81 1,00 *) 0,69 0,51 0,78 0,59 0,62 1,00 *) 1,00 *) 0,44 0,06 0,06 0,37 0,28 0,19 0,41 0,34 0,37 0,47 0,41 0,19 0,12 Rata-rata 0.79 0.37 Linkage 14. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 15. Dinas Pertanian Provinsi 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 0,78 0,72 0,72 0,51 0,52 0,51 Rata-rata 0,74 0,51 Dependent 1. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 2. Kementerian Koperasi dan UKM
3. Kementerian Perhubungan
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Forum Koordinasi Manajemen Kebun (FKMK) 6. Dewan Kakao Indonesia 0,03 0,12 0,06 0,16 0,06 0,16 0,81 0,56 0,66 0,62 0,59 0,53 Rata-rata 0.10 0.63 Autonomous 1. International Cocoa Organization (ICCO) 2. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo)
3. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI)
4. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi
5. Dinas Koperasi/UKM Provinsi
6. Dinas Kehutanan &Lingk. Hidup Kabupaten
7. Dinas Perhubungan Provinsi
8. Lembaga Perbankan
9. Dinas Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 10. Dinas Perhubungan Kabupaten 0,06 0,25 0,31 0,03 0,06 0,09 0,06 0,09 0,19 0,06 0,04 0,47 0,31 0,50 0,47 0,41 0,50 0,50 0,34 0,47 Rata-rata 0,14 0.36
Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan ( AITP ), adalah organisasi yang merangkum pelaku  usaha  industri  tanaman  perkebunan yang  dalam  kajian  ini  diangkat  sebagai salah  satu  sub  elemen  pendukung  program pengembangan  produksi  pertanian  dan perkebunan.  Hasil  analisis  ISM  menunjukkan bahwa Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan berada pada posisi independent dengan skor driver  power yang  tergolong  tinggi  (DP  = 0,81). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut  memiliki  kekuatan/potensi  yang besar untuk memajukan bidang pertanian/perkebunan di Indonesia.  Kontribusi AITP  selama  ini  lebih  banyak  pada  tataran kebijakan  ekspor-impor  hasil  pertanian/ perkebunan. Bentuk pembinaan yang diberikan  oleh  pelaku  usaha  industri  baru berada  pada  skala  pelaku  usahatani  yang telah  maju,  sementara  petani  kopi  dan kakao  kita  pada  umumnya  adalah  petani kecil dengan tingkat pengetahuan,  penguasaan teknologi  dan  permodalan  yang  sangat terbatas.  Karena  itu,  hal  yang  penting dilakukan  adalah  bagaimana  membangun dan  memulihkan  kepercayaan  petani  melalui penyuluhan  dan  transfer  pengetahuan  dan teknologi  sesuai  dengan  kemampuan  dan kebutuhan petani.
Hasil  kajian  ini  mengisyaratkan bahwa Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan Indonesia  harus  berada  dalam  bingkai kelembagaan  melalui  koordinasi  antar lembaga  baik  pusat  maupun  daerah.  Yang dibutuhkan  sekarang  ini  adalah  bagaimana memulihkan  kepercayaan  petani  sebagai ujung  tombak  pengembangan  kualitas  dan kuantitas produksi pertanian Indonesia.
Keterkaitan  Peran  Lembaga-Lembaga Tingkat Provinsi di Sektor Independent Selain lembaga-lembaga tingkat pusat, ada tiga lembaga di daerah (provinsi), sebagai lembaga perpanjangan tangan pusat yang  menempati  sektor independent yaitu: (1)  Dinas  Perkebunan  Provinsi,  (2)  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (BPMD) provinsi  dan  (3)  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat/PerguruanTinggi. (4)  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan provinsi.
Dinas Perkebunan provinsi, mengemban tugas  pokok  sebagai  pelaksana  urusan pemerintahan  dalam  bidang  perkebunan meliputi produksi dan sumberdaya perkebunan, pengembangan,  pelindungan  dan  pengolahan perkebunan,  pemasaran  dan  usaha  perkebunan yang  menjadi  kewenangan  provinsi.  Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan Provinsi mempunyai fungsi dalam kewenangan provinsi,  dalam  hal:  (1)  penyelenggaraan kebijakan yang bersifat teknis, (2) penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dalam bidang  perkebunan,  dan  (3)  penyelenggaraan evaluasi  dan  pelaporansesuai  dengan  tugas pokok yang diembannya.
Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan  provinsi  ini  menggambarkan kepentingan  lembaga  ini  sebagai  salah  satu unsur dalam kelembagaan produksi perkebuan yang dapat mengoordinasikan urusan pemerintahan  tingkat  pusat  dengan  daerah otonom dalam bidang pengembagan produksi perkebunan dengan hasil pertanian lainnya.  Pernyataan  ini  diperkuat oleh  hasil analisis  ISM  bahwa  Dinas  Perkebunan Provinsi  memiliki  skor driver  power yang besar (DP = 1,00) dan skor dependent yang kecil (D = 0,19), sehingga memenuhi syarat sebagai  lembaga  pemeran  kunci  dalam kelembagaan produksi perkebunan di daerah perbatasan.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa (BPMD) provinsi , adalah lembaga tingkat provinsi dengan skor driver power - dependent (DP  =  0,69)  (D  =  0,41). Besaran  skor driver  power yang  diperoleh menjadi  parameter  besarnya  pengaruh lembaga  tersebut  terhadap  pemberdayaan sumberdaya  manusia.  Kepentingan  peran yang  diemban  BPMD  tersurat  dalam rumusan  tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk membantu  gubernur  dalam  perumusan kebijakan  teknis,  mengoordinasikan  dan memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat dan program pemerintahan desa di  wilayah  provinsi.  Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana  dikemukakan  terakhir, BPMD  berfungsi  sebagai  fasilitator  dan pembina dalam pengembangan sumberdaya
manusia,  penyelenggaraan  ekonomi  dan penerapan teknologi tepat guna.
Dalam  kelembagaan  pembangunan pertanian,  salah  satu  program  yang  sangat penting  adalah  peningkatan  produktivitas petani.  Karena  itu  pengembangan  sumberdaya petani,  dan  penguasaan  teknologi  usahatani harus  dilakukan  melalui  koordinasi  antar lembaga  terkait,  dengan  memanfaatkan kekuatan  berdasarkan  posisi  lembaga  di masing-masing sektor ( independent, linkage dan dependent ). Sebagai lembaga di tingkat provinsi, BPMD harus  melakukan advokasi agar masing-masing lembaga saling memperkuat dan  saling  mendukung  dalam  pelaksanaan program.  Selain  itu  tugas  BPMD  dapat memacu  percepatan  para  pelaku  usahatani untuk  mengadopsi  program  pembangunan. Koordinasi  antar  lembaga  harus  dilakukan terutama  antara  lembaga  tingkat  provinsi (BPMD  provinsi)  dan  lembaga  tingkat kabupaten (BPMD kabupaten).
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  (LPPM)/  Perguruan Tinggi , mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan  pelaksanaan  penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Dalam melaksanakan  tugasnya  LPPM  berfungsi dalam  hal:  (1)  penyusunan  rencana  induk pengembangan  penelitian  sesuai  dengan tuntutan  kebutuhan  dan  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat,  (2)  melaksanakan penelitian  ilmiah  (murni  dan  terapan),  (3) melaksanakan  tugas  pengabdian  kepada masyarakat,  (4)  melaksanakan  kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi.
Peran  LPPM  Perguruan  Tinggi dalam  kelembagaan  produksi  pertanian/ perkebunan, dibuktikan dari banyak penelitian  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi yang  merekomendasi  berbagai  solusi  terhadap permasalahan  yang  dihadapi  petani.  Demikian pula  banyak  hasil  pengabdian  kepada masyarakat  yang  telah  dilakukan,  dapat mengantar  petani  keluar  dari  jeratan masalah  ekonomi.  Selain  itu  tidak  sedikit penelitian  yang  dilakukan  Perguruan  Tinggi menghasilkan  rekomendasi  sebagai  bahan
pertimbangan  dalam  perumusan  kebijakan dan penyusunan program di bidang pertanian  dan  perkebunan.    Hal  inilah  yang menjadi  bahan  pertimbangan  para  pakar (narasumber) dalam penelitian ini, sehingga hasil  analisis  ISM  memposisikan  LPPM Perguruan Tinggi berada di sektor independent (DP = 0,59).
Dinas Perindusrian dan Perdagangan provinsi ,  mengemban  tugas  dan  fungsi antara  lain:  (1)  perumusan  kebijakan  dan penyusunan  program  kerja  di  bidang perindustrian dan perdagangan, (2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  program,  (3)  melaksanakan administrasi  dan  tugas  lainnya  yang diberikan  oleh  Gubernur  di  bidang  industri dan  perdagangan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Hasil  analisis  ISM menempatkan  Dinas  Perindusrian  dan Perdagangan provinsi pada posisi independent (Tabel  2)  dengan  perolehan  skor driver power (DP)  =  0,51  dan dependent (D)  = 0,32.  Sebagai  lembaga  tingkat  provinsi yang berada pada posisi independent , Dinas Perindusrian  dan  Perdagangan  seyogianya dapat  memainkan  peran  sebagai  lembaga koordinator  yang  dapat  menjembatani kebijakan  dalam  bidang  perindustrian  dan perdagangan  tingkat  pusat  dengan  daerah otonom sebagai lembaga yang lebih bersifat teknis dan operasional.

## Keterkaitan Peran Lembaga-Lembaga Tingkat Daerah  Otonom/Kelompok  Masyarakat  di Sektor Independent
Ada  lima  lembaga  tingkat  daerah otonom/ kelompok masyarakat yang berada di  sektor independent ,  yaitu:  (1)  Lembaga Pemasaran/ Koperasi Pekebun Kakao (KPK).  (2)  Dinas  Pertanian/Perkebunan Kabupaten,  (3)  BPMD  Kabupaten,  (4)
Badan  Penyuluhan  Perkebunan  Kabupaten, dan (5) Kelompok Tani/Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan). Lembaga Pemasaran/ Koperasi Pertanian  dan  Pekebun an,  memegang peranan penting dalam kelembagaan produksi  pertanian.  Hasil  analisis  ISM menunjukkan skor driver power yang cukup
tinggi  (DP  =  0,78)  dan  menduduki  posisi independent (Tabel 2). Karena itu diharapkan  lembaga  pemasaran  produksi pertanian,  termasuk  Koperasi  Pekebun Kakao diberdayakan dalam tatanan kelembagaan. Koperasi harus dikembangkan dan diharapkan dapat  melakukan  pembinaan  dalam  berbagai aspek  baik  dari  segi  peningkatan  dan keberlanjutan produksi, pengembangan masyarakat  perdesaan,  koordinasi  antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan penguatan unsur kegotongroyongan masyarakat.
Dinas  Pertanian/  Bidang  Perkebunan kabupaten ,  bertugas  membantu  bupati dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan bidang  pertanian  serta  tugas  pembantuan yang  ditugaskan  oleh  daerah.  Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perkebunan  berfungsi  sebagai  penyusun, pelaksana dan pemantau pelaksanaan kebijakan/  program dalam  bidang pertanian dan  perkebunan  yang  menjadi  urusan pemerintahan daerah otonom.
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan bahwa  posisi  Dinas  Pertanian/  Bidang perkebunan  Kabupaten  berada  di  sektor independent (DP  =  0,51).  Posisi  ini ( independent ) mengindikasikan bahwa pengaruh  Dinas  Pertanian/Bidang  perkebunan Kabupaten sangat besar dalam kelembagaan khususnya  dalam  peningkatan  produksi pertanian/perkebunan.  Kedua  bidang  ini (pertanian  dan  perkebunan)  harus  berada dalam  bingkai  koordinasi  yang  selaras. Pengalaman  di  lapangan  menunjukkan adanya  benturan  antara  pertanian  tanaman pangan dengan tanaman perkebunan khususnya  kopi  dan  kakao.  Kasus  di beberapa  daerah  menunjukkan  banyaknya petani kakao yang meninggalkan usahataninya dan  beralih  ke  komodi  jagung.  Akar masalah  dari  kasus-kasus  seperti  ini  sudah terungkap  melalui  beberapa  penelitian. Meskipun  hingga  saat  ini  belum  teratasi akibat lemahnya  kinerja  kelembagaan pertanian/perkebunan.
Badan Pemberdayaan  Masyarakat Desa (BPMD)  kabupaten,  adalah  lembaga otonom  untuk  membantu  bupati/walikota
dalam perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan  dan  memasilitasi  program- program  pemberdayaan  masyarakat  dan program  pemerintahan  desa  di  wilayah kabupaten. Hasil analisis ISM menunjukkan skor driver  power lembaga  ini  (BPMD) mencapai DP = 0,62 dan D = 0,41 (Tabel 2), sehingga berdasarkan struktur kelembagaan, BPMD  berada  di  sektor independent , dimana  pengaruhnya  terhadap  pengembangan produksi  pertanian/perkebunan  cukup  besar. Karena itu untuk mencapai tujuan kelembagaan  pertanian/perkebunan,  BPMD kabupaten  harus  memperkuat  koordinasi dengan  lembaga  lainnya  sehingga  mampu mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang dapat mnunjang peningkatan produksi.
Badan Penyuluhan Petanian kabupaten , mengemban  tugas  menyusun,  melaksanakan, kebijakan/  program  pemberian  bimbingan teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian/ perkebunan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penyuluhan Pertanian  menyelenggarakan  fungsi:  (1) sebagai  penyelenggara  penyusunan  kebijakan dan program penyuluhan, (2) penyelenggara bimbingan  kelembagaan  dan  ketenagaan, (3)  penyelenggara  peningkatan  kapasitas dan  kemampuan  penyuluh,  (4)  penyelenggara pengembangan  metoda  penyuluhan,  dan  (5) penyelenggara  pemantauan  pelaksanaan penyuluhan.
Berdasakan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagaimana  dikemukakan  terakhir,  Badan Penyuluhan Pertanian adalah  lembaga  yang berada  digarda  terdepan  untuk  mentransfer pengetahuan  dan  keterampilan  agar  petani mapu  mengelola  usahatani  semaksimal mungkin.    Pernyataan  ini  didukung  oleh hasil  analisis  ISM  yang  memposisikan Badan  Penyuluhan  Pertanian  di  sektor independent sekaligus  sebagai  lembaga pemeran kunci yang dikuatkan oleh besaran skor driver power tertinggi (DP = 1,00).
Kelompok  Tani/Gabungan  Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan),  adalah  organisasi non  formal  yang  pembentukannya  berdasar pada SK
Menteri Pertanian No.
237/Kpts/OT.160/4/2007  bahwa  Kelompok
Tani  (Poktan)  adalah  kumpulan  petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan  kepentingan,  kesamaan  kondisi lingkungan  (sosial,  ekonomi  dan  sumberdaya) dan  keakraban  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan usaha anggotanya. Selanjutnya Gapoktan  adalah  beberapa  kelompok  tani bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan  skala  ekonomi  dan  efisiensi usaha.  Meskipun  tupoksi  kedua  organisasi ini  tidak  diungkap  secara  gamlang,  namun dapat dipahami bahwa baik Poktan maupun Gapoktan  mengemban  tugas  dan  fungsi agar  sedapatmungkin  mengantarkan  para anggotanya  (petani)  lebih  produktivitas sehingga mampu mendesain ekonomi keluarganya.
Jika  peningkatan  produktivitas  dan perbaikan  ekonomi  rumah  tangga  petani menjadi misi organisasi (Poktan-Gapoktan), dapat  dipastikan  bahwa  keduanya  merupakan lembaga  yang  keberadaanya  amat  penting dalam  kelembagaan  pembangunan  pertanian, khususnya di wilayah perbatasan. Pernyataan yang  dikemukakan  terakhir  searah  dengan hasil  analisis  ISM,  bahwa  Poktan/Gapotan berada  pada  posisi independent dengan besaran  skor driver  power maksimum  (DP =  1,00)  (Tabel  2).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Kelompok  Tani/Gapoktan  sama dengan  Lembaga  Penyuluhan  menduduki posisi  dalam  kelembagaan  pembangunan pertanian sebagai lembaga pemeran kunci.
Penting  untuk  dipahami  bahwa dalam  analisis  ISM  ini  merekomendasikan tiga  lembaga  sebagai  pemeran  kunci  dalam pengembangan produksi pertanian di daerah perbatasan,  yaitu  Dinas  Perkebunan  provinsi, Badan  Penyuluhan  Pertanian/Perkebunan,  dan Kelompok  Tani/Gapoktan. Sebagai pemeran kunci,  ketiga  lembaga  ini  menjamin keberhasilan program peningkatan produksi pertanian/perkebun. Sepanjang Dinas Perkebunan  provinsi  proaktif  melakukan advokasi  pengembangan  produksi,  dan Badan  Penyuluhan  Pertanian/  Perkebunan masih setia mentransfer pengetahuan/ keterampilan  kepada  petani,  selama  itu produksi  tetap  berjalan.  Hal  ini  akan
semakin  nyata  jika  petani  lebih  aktif  di bawah  kendali  kelompok  tani/gapoktan, selama itu pula produksi pertanian/ perkebunan tetap berlanjut, meskipun dalam kondisi  yang belum sesuai dengan  harapan, misalnya akibat lemahnya pasar/ ketidakstabilan harga di lapangan.

## Keterkaitan Peran Lembaga-Lembaga di
Sektor Linkage
Ada  tiga  lembaga  yang  berada  di posisi  (sektor) linkage, yaitu  satu  diantaranya adalah lembaga pusat ( Kementerian Perindustrian dan  Perdagangan ),  satu  di  tingkat  provinsi ( Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan Provinsi ), dan yang lainnya adalah lembaga tingkat  daerah  ( Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten ).  Ketiga  lembaga yang dimaksudkan  memiliki keunikan  yang membedakan  dengan  yang  lainnya  baik  di sektor independent , dependent ,  maupun  di sektor autonomous .  Keunikan  lembaga- lembaga  di  sektor  ini  karena  di  samping memiliki  power  yang  besar  terhadap keberhasilan pembangunan pertanian/ perkebunan,  juga  memiliki  kebergantungan yang  besar  terhadap  lembaga  lainnya. Karena itu ketiga lembaga disektor ini harus ada dibawah kendali manajemen kelembagaan yang kondusif, karena umpan balik pengaruh  lembaga  lain  dapat  berdampak terhadap  kegagalan  atau  memunculkan masalah baru dalam pembangunan pertanian.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sebagai  lembaga  tingkat pusat  yang  masing-masing  berdiri  sendiri sebagai  lembaga  Kementrian  Perindustrian dan  Kementerian  Perdagangan.  Namun untuk  kepentingan  analisis  penelitian  ini kedua  kementerian  ini  disatukan  atas pertimbangan  tugas  pokok  dan  fungsinya satu  dengan  lainnya  saling  menguatkan dalam  hubungannya dengan pengembangan produksi pertanian/perkebunan. Permendag. No. 8/M-DAG/PER/2016, bahwa Kementerian Perdagangan  adalah  penyelenggara  fungsi perumusan/ penetapan dan pelaksana kebijakan,  bimbingan  teknis  dan  supervisi pelaksanaan  kebijakan  dibidang  penguatan dan  pengembangan  perdagangan  dalam
negeri,  peningkatan  akses  pasar  barang  dan jasa  di  forum  internasional,  peningkatan produk  di  pasar  ekspor,  serta  pengembangan dan  pembinaan  di  bidang  perdagangan. Begitu  pentingnya  tugas  fungsi  Kementerian Perdagangan  ini  sebagai  lembaga  yang memberikan  kontribusi  di  tingkat  pusat dalam pengembangan pasar produksi pertanian  dan  perkebunan  baik  secara nasional, terlebih lagi di kancah internasional.
Kementerian Perindustrian  mengemban tugas membantu presiden dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang perindustrian  (Perpres  Nomor  29  Tahun 2015),  dengan  mengemban  fungsi  utama dalam perumusan, penetapan dan pelaksana kebijakan  di  bidang  perindustrian  serta pelaksanaan  bimbingan  teknis  berskala nasional. Melalui koordinasi dengan lembaga  di  daerah  (Dinas  Perindustrian Provinsi  dan  Kabupaten)  lembaga  ini seharusnya mampu mengangkat dan mengembangkan  industri  di  daerah  dengan teknologi yang dapat diadopsi dan di kuasai oleh  masyarakat  di  daerah.  Karena  itu bukanlah suatu kekeliruan jika analisis ISM dalam  penelitian  itu  menempatkannya sebagai  lembaga di sektor independent (DP =  0,78)  artinya  lembaga  dengan driver power yang  besar  terhadap  keberhasilan program pengembangan pertanian/ perkebunan.
Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan Pangan provinsi , mengemban tugas membantu gubernur  dalam  urusan  pemerintahan  bidang pertanian  dan  ketahanan  pangan  di  tingkat provinsi.  Sebagai  lembaga  pemerintahan  di tingkat  provinsi.  Dalam  pengembangan tugas  sebagaimana  dimaksudkan  terakhir, Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan provinsi  menyelenggarakan  fungsinya  sebagai perumus, pelaksana, dan mengevaluasi kebijakan  teknis  di  bidang  pertanian  dan ketahanan  pangan  di  wilayah  territorial provinsi.
Hasil  analisis  ISM  menunjukkan bahwa  peran  lembaga  ini  berada  di  sektor independent (DP  =  0,72  dan  D  =  0,50). Indikasi dari  hasil analisis  ini  bahwa dalam hal  pengembangan  produksi  pertanian, peran  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan
Pangan  provinsi  memiliki  kebergantungan yang  lebih  besar  (posisi linkage )  dengan dinas/badan lainnya (Dinas Perkebunan dan Ketahanan  Pangan  Provinsi/Kabupaten). Koordinasi antar lembaga dalam pengembangan produksi pertanian sangat dibutuhkan untuk mengatasi  terjadinya  tumpang  tindih  program dan/atau  adanya  program  pengembangan  yang saling  mematikan.  Fenomena  di  lapangan menunjukkan adanya petani (terutama komoditas  perkebunan  seperti  kakao)  yang beralih  ke  komoditi  jagung  atau  bahan pangan lainnya. Kenyataan-kenyataan semacam  ini terjadi  sebagai paradoks, yang sesungguhnya  jika  diatasi  melalui  koordinasi antar  lembaga  akan  semakin  menguntungkan petani  dan  silang  kepentingan  antara  pertanian dan perkebunan tidak akan terjadi.
Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan Kabupaten ( Disperindag ), mengemban  tugas pokok sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasaskan  asa  otonomi  daerah  dibidang perindustrian  dan  perdagangan  berdasarkan kewenangan  dan  kebijakan  pemerintah daerah.  Karena  itu  secara  kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  berfungsi  sebagai:  (1)  perumus kebijakan teknis, (2) penyelenggara kebijakan  teknis  bidang  perindustrian  dan perdagangan, (3) melakukan pembinaan dan kordinasi  lembaga  lain  terkait  pemberian bimbingan teknis perindustrian dan perdagangan, (4) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perindustrian dan perdagangan.
Secara  kelembagaan  fungsi  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten ini amat penting, Kepentingannya tercermin dari  fungsinya  sebagai  pembina  dan koordinasi  dengan  lembaga  lainnya  terkait dengan  urusan  perindustrian  dan  perdagangan. Karena  itu  peran  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  dalam  kelembagaan produksi  pertanian  sangat  vital,  khususnya di  daerah  perbatasan.  Pernyataan  ini dikuatkan  oleh  hasil  analisis  ISM,  bahwa Disperindag  berada  di  posisi linkage, dengan skor driver power - dependent (DP= 0,72  dan  D=  0,31).  Sebagai  lembaga  di
posisi linkage ,  dipastikan  memiliki  daya penggerak  yang  besar  terhadap  program peningkatan  produksi  pertanian,  meskipun juga  sangat  ketergantungan  terhadap  lembaga lainnya.  Adanya  sifat  ketergantungan  inilah sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  harus  berada  dibawah  kendali manajemen  yang  mendukung  pencapaian program.

## KESIMPULAN
Dari  sisi  keterkaitan  peran  antar lembaga  pemeran  dalam  pembangunan pertanian  di  wilayah  perbatasan,  ditemukan bahwa  salah  satu  aspek  penentu  penguatan kelembagaan  pertanian  adalah  seberapa besar fungsi koordinasi antar lembaga  yang ada  di  dalamnya  terkoneksi  dengan  baik (interkoneksitas).    Jalinan  interaksi  antar lembaga  menjadi  faktor  pendorong  utama terciptanya  komitmen  dalam  memahami dan  menanggapi  persoalan  pembangunan pertanian.  Sebagai  upaya  memetakan  peran masing-masing  lembaga  dalam  kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, ditemukan  bahwa  lembaga-lembaga  pemeran prioritas  dalam  kelembagaan  pembangunan pertanian  terdistribusi  ke  dalam  lembaga- lembaga yang ada di sektor independent dan linkage yaitu:  (1)  Kementerian  Desa  dan Pembangunan
Daerah
Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan,  (3)  Kementerian  Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,  (5)  Kementerian  Kelautan dan  perikanan.  (6)  Badan  Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7)  Dinas  Perindustrian  &  Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan
Perikanan  (provinsi/kabupaten),  (9)  Dinas Perhubungan (Provinsi/kabupaten) (10)
Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11)  Lembaga  Pemasaran/Koperasi  Pertanian, (12)  Lembaga  Perbankan,  (13)  Dinas Koperasi/UKM  (Kabupaten),  (14)  Kelompok Tani/Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan), dan  (15)  Badan  Penyuluhan  Pertanian/ Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di
antaranya  merupakan  lembaga  pemeran kunci,  yaitu:  (1)  Dinas  Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten),  (2)  Badan  Penyuluhan Pertanian/Perkebunan  (Kabupaten),  dan  (3) Kelompok  Tani/Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan). Tetapi jika dipilah berdasarlkan level  kelembagaan,  maka  lembaga  tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam  penguatan  kelembagaan  pertanian  di perbatasan yaitu: (1) Kementerian
Pertanian/Ditjen  Perkebunan,  (2)  Pusat Penelitian  Pertanian/Perkebunan  (Balitbang Pertanian),  dan  (3)  Kementerian  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Banyak pihak  yang  membantu kami dalam  memperlancar  penelitian  ini.  Terima kasih  kepada  Kepala  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian,  Professor  (R)  Fadjry  Djufry beserta  seluruh  jajaran  atas  dukungan  yang berharga terhadap program kemitraan penelitian  ini.    Kepada  seluruh  Evaluator Monev  (Ibu  Dr.  Asih  Rohmani,  Bapak  Dr. Chandra  Indrawanto,  Bapak  Ir.  Agus Muharam,  MS,  Bapak  Dr.  Mamat  HS), terimakasih  yang  mendalam  atas  segala saran dan masukan berharga untuk penguatan substansi dan turut mempertajam analisis.  Kepada  Professor  Bustanul  Arifin, Dr.  I  Ketut  Kariyasa  dan  Professor  Muslim Salam atas segala diskusinya  yang tajam di berbagai  diskusi  akademik  Perhimpunan Ekonomi  Pertanian  Indonesia  (PERHEPI) khususnya  topik  Penguatan  Kelembagaan Pertanian dan Resolusi Konflik Sumberdaya Pertanian.  Terimakasih  kepada  Professor Philipus  Betaubun  (Rektor  Universitas Musamus Merauke) yang membantu mengatasi  masalah  teknis,  khususnya  di Distrik  Sota.  Terima  kasih  juga  kepada pimpinan  Fakutas  Pertanian,  Universitas Borneo  Tarakan  atas  dukungannya  dalam mendiskusikan  temuan-temuan  awal  penelitian di  perbatasan  Indonesia-Malaysia,  utamanya transmisi  perdagangan  komoditas  pertanian
di  wilayah  tersebut  dari  sudut  pandang kelembagaan.  Kepada  Dr.  Damianus  Adar, Dekan  Fakultas  Pertanian  Undana  Kupang, yang  sangat  memahami  kondisi  perbatasan Indonesia-Timor  Leste,  terimakasih  atas segala  diskusinya  selama  kami  berada  di Undana.  Tak  lupa  kami  apresiasi  seluruh mitra  dan  stakeholder  yang  membantu kelancaran  survey  di  lapangan  (Ir.  Jumiati Mahmud, SP., MP. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura  dan  Perkebunan  Merauke; Husaini  T.,  SP.  Badan  Karantina  Pertanian Kelas  II  Tarakan;  Professor  Orbanus Naharia,  Universitas  Negeri  Manado;  Dr. Marius  Ardu  Jelamu,  Sekretaris  Daerah NTT;  Rayhana,  M.Si.,  Khaerunnisa,  M.Si., dan  Nurlaela,  M.Si.  Universitas  Borneo Tarakan).  Tanpa  bantuan  mereka  yang sangat  berharga,  sangat  sulit  dibayangkan penelitian  ini  tuntas  di  tengah  Pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  B.,  2019.  Komentar  Ahli  terhadap Monograf  Kelembagaan  Pembangunan Pertanian  (oleh  M.  Arsyad,  A  Nuddin, M.H.  Jamil,  S.  Yusuf)).  Nas  Media Pustaka. Makassar.
Arsyad,  M.,  A.  Nuddin,  I.M.  Fahmid,  D. Salman,  D.A.T.  Pulubuhu,  A.A.  Unde, F.  Djufri,  Darwis,  2020.  Agricultural development:  poverty,  conflict  and strategic  programs  in  country  border. Paper presented at International Conference of Interdisciplinary Research  on  Green  Environmental Approach for Sustainable Development. IOP Publishing (Scopus). Vol 575(2020):012091.
Arsyad,  M.  S.  Yusuf,  2010.  Poverty  Causes- Smallholders  Linkages:  A  Comparison of Two  Villages  in Indonesia, Ryukoku Journal  of  Economic  Studies,  49(4):55- 74.
Arsyad,  M.,  B.M.  Sinaga,  S.  Yusuf,  2011.
Analisis  Dampak  Kebijakan  Pajak
Ekspor  terhadap  Produksi  dan  Ekspor
Kakao Indonesia Pasca Putaran
Uruguay.    Jurnal  Sosial  Ekonomi Pertanian. 8(1):63-71.
Arsyad,  M.,  A.  Nuddin,  S.  Yusuf,  2013.
Strengthening Institutional towards Smallholders  Welfare:  Evidence  from Existing
Condition of Cocoa
Smallholders  in  Sulawesi,  Indonesia, Ryukoku  Journal  of  Economic  Studies, 52(1):71-86.
Arsyad,  M.,  Y.  Kawamura,  2010.  Reducing Poverty  of  Cocoa  Smallholders  in Indonesia:  Is  Agricultural  Economic Activity  Still  the  Pioneer?.Journal  of Economics  and  Finance  in  Indonesia, 58(2):217-238.
Arsyad,  M.,  A.  Nuddin,  M.H.  Jamil,  S.  Yusuf, 2019.  Monograf  Model  Kelembagaan Pertanian. Nas Media Pustaka. Makassar. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa  Provinsi  Sulawesi Barat-LPPM Universitas Sulawesi Barat,  2015.  Usaha  Ekonomi  Desa  di Provinsi Sulawesi Barat.
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan,  2015. Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Rencana  Induk  Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
Bangun, B.H., 2017. Konsepsi dan Pengelolaan
Wilayah  Perbatasan  Negara:  Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1(1)1:52-63.
Bafadal,
A., 2020. Fungsionalisasi
Kelembagaan  Petani.  Mozaik  Pemikian Perhepi Menuju Pertanian Masa Depan. Perhimpunan  Ekonomi  Pertanian.  IPB Press. Bogor.
Bappenas, 2013. Membangun Sistem Data base MDGs  dan  Program  Pembangunan untuk  Perncanaan  dan  Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat
Miskin. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
Jakarta.
Center  Research  Institute  for  Estate  Crops (CRIEC)  -  World  Bank,  2002.  The Performance Analysis of Cocoa (Report Studies  on  Smallholder  Tree  Crops Production  and  Poverty  Alleviation). CRIEC-World Bank, Bogor.
Departemen  Perdagangan  Republik  Indonesia,
2013 (Tahun download). Menuju ASEAN  Economic  Community  2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
Didu,  M.S.  2001.  Analisis  Posisi  dan  Peran Lembaga Serta Kebijakan Dalam Proses Pembentukan  Lahan  Kritis.    Jurnal Teknologi Lingkungan. 2(1): 93 – _105.
Eriyatno,  1989.  Ilmu  Sistem:  Meningkatkan Mutu  dan  Efektifitas  Manajemen.  IPB Press, Bogor.
Ghafur,  M.  F,  2016.  Ketahanan  Sosial  di Perbatasan:  Studi  Kasus  Pulau  Sebatik. Jurnal Masyarakat Indonesia, 4(2); 233- 246.
Istijono,  B,  2012.  Pengelolaan  Batas  Wilayah
Negara  dan  Kawasan  Perbatasan,  Arah Kebijakan  Menuju  Kebijakan  yang Terarah, Jurnal Puskasastra Pusat Kajian  Strategis,  Juli-Desember  2012 hal 48-51.
Kariyasa,  I.K.,  2019.  Komentar  Ahli  terhadap Monograf  Kelembagaan  Pembangunan Pertanian  (oleh  M.  Arsyad,  A  Nuddin, M.H.  Jamil,  S.  Yusuf)).  Nas  Media Pustaka. Makassar.
Kementerian  Dalam  Negeri,  2011.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun 2011  Tentang  Pedoman  Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan.
Kun,  A.  CI.  C,  2013.  Institutional  Quality Dataset, Journal of Institutional
Economics,
10 (1): 135-161, doi:10.1017/S1744137413000192.
Marwasta, D., 2020 (tahun download).
Pendampingan  Pengelolaan  Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di Kawasan Perbatasan. Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta. Nuddin, A. 2007. Analisis Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan dan Strategi Pengelolaan  Lahan  Kritis  DAS  Bila. Disertasi Doktor.  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Nuddin,  A.,  M.  Arsyad,  S.  Yusuf,  2013. Aplikasi Path Analisis Untuk Memformulasi  Kebijakan  Pengentasan Kemiskinan Petani Kakao  di Indonesia: Suatu Tawaran Untuk Bappenas.
Laporan  Kemajuan  Hibah  STRANAS Tahun ke-2, Parepare.
Salman,  D,  2019.  Komentar  Ahli  terhadap Monograf  Kelembagaan  Pembangunan Pertanian  (oleh  M.  Arsyad,  A  Nuddin, M.H.  Jamil,  S.  Yusuf)).  Nas  Media Pustaka. Makassar.
Sawit, M.H., Hermanto, 2017. Forum Komunikasi  Professor  Riset:  Ragam
Pemikiran  Pengembangan  Pertanian.
IAARD Press.
Sudiar,  S.  2015.  Pembangunan  Wilayah
Perbatasan  Negara:  Gambaran  Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrative Reform, 3 (4): 489-500. Sujiono, 2016. Model Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan  Perbatasan  Rawan  Konflik, Jurnal Administrasi Pembangunan, 4(2), 103-108.