## KEKUATAN  MENGIKAT  ISI   DARI  PERJANJIAN BAKU

## ( STANDARD   CONTRACT ) BAGI   PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA
Oleh:
Abuyazid Bustomi Fakultas Hukum   Universitas  Palembang e-mail: abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the  obedience  of  a  standard contractual agreement for the parties that make it. The treaty constitutes an act whereby one or more persons  commit  themselves  to  one  or  more  persons,  in  which  case  the  legal  standing  between  the parties  to  the treaty  is the same  and  balanced.  The  agreement  pursuant  to  the conception  of  article 1313 of the Civil Code, only mentions the party that binds itself to the other without determining what purpose the agreement is made. The treaty may be interpreted as an agreement by which two or more mutually  excelent  persons  execute  one  thing  in  the  field  of  property.  This  paper  examines  how  the power of law and the consequences of standard / standard contract law for both parties in terms of freedom of contact. This writing is a normative juridical research. In general, the legal consequences of  a  treaty  generally  include  a  standard  agreement,  if  it  has  fulfilled  the  terms  of  the  terms  of  the validity of an agreement, then the agreement agreed and signed by the parties will be valid as a law for those who are bound and enter into the agreement. If the party bound in the agreement, unable to perform  the  performance  or  one  of  the  parties  to  default,  then  the  party  who  feels  aggrieved  may submit an objection to the party to perform the fulfillment of achievement, but if not ignored, then the party who feels aggrieved can do lawsuit Civil to the local District Court or the courts agreed upon and contained in the standard agreement.
Keywords : Raw Agreement

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini  menjabarkan dan menganalisis Kekeatan mengikat perjanjian baku bagi para pihak yang mem,buatnya..  Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam hal ini kedudukan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Perjanjian   menurut  konsepsi  pasal  1313 KUH  Perdata,  hanya  menyebutkan  tentang  pihak  yang  mengikatkan  diri  pada  pihak  lainya  tanpa menentukan  tujuan  apa  suatu  perjanjian  tersebut  dibuat.  Perjanjian  dapat  diartikan    sebagai    suatu persetujuan  dengan mana dua orang atau lebih saling menigkatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Tulisan ini mengkaji bagaimana kekuatan hukum dan akibat hukum perjanjian standar/baku bagi kedua belah pihak ditinjau dari aspek kebebasan berkontak. Penulisan ini merupakan  penelitian  yuridis    normatif.  Secara  umum  akibat  hukum  dari    suatu    perjanjian  pada umumnya  termasuk  perjanjian  baku,  apabila  telah  memenuhi  ketentuan  tentang  syarat  sahnya  suatu perjanjian, maka perjanjian yang disepakati dan ditandatangani para pihak secara sah, akan  berlaku sebagai  undang-undang    bagi  mereka  yang  terikat  dan  membuat  perjanjian  tersebut.    Apabila  pihak yang  terikat  dalam    perjanjian    tersebut,    tidak  dapat  melaksanakan  prestasi  atau  salah  satu  pihak melakukan  wansprestasi,    maka  terhadap  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  keberatan kepada  pihak  tersebut    untuk  melaksanakan  pemenuhan  prestasi,  tapi    bila  tidak  diindahkan,  maka pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  melakukan  gugatan  Perdata  ke  Pengadilan Negeri  setempat atau pengadilan yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian baku tersebut.
Kata Kunci : Perjanjian Baku

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam  suatu ceramah di Lembaga Bantuan    Hukum  Jakarta  Sunaryati
Hartono  mengemukakan bahwa hukum itu bukan  merupakan  tujuan,    akan  tetapi hanya  merupakan  sarana  dan  jembatan
yang harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. 1
Menarik  apa  yang  dikatakan  di atas,  bila    menyimak  tentang  ide  yang ingin dicita-citakan  ( das sollen ),   artinya kita  berupaya  mewujudkan  keinginan tersebut dengan mencari format  dan pola, yang  selanjutnya,    bagaimana  membawa kehendak,  keinginan    tersebut  agar dituangkan  kedalam    isi    perjanjian  yang dibuat para pihak ( das sein ).
Secara  umum  perjanjian  adalah suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu  orang  atau  lebih,  dalam  hal  ini kedudukan  hukum  antara  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  adalah  sama  dan seimbang,  akan  tetapi  perjanjian  tersebut mempunyai  pengertian  yang  luas    dan umum,    tanpa  menyebutkan    untuk  tujuan apa  perjanjian  tersebut  dibuat.  Hal tersebut disebabkan pengertian perjanjian   menurut  konsepsi  pasal  1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak  yang  mengigatkan  diri  pada  pihak lainya tanpa  menentukan tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.
Oleh  karena  itu  suatu  perjanjian akan  lebih  luas  juga  tegas  artinya,    jika pengertian   mengenai  perjanjian  tersebut diartikan    sebagai    suatu      persetujuan dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  saling menigkatkan  diri  untuk  melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 2
Suatu  persetujuan  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang- undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.    Dan
1 . C.F.G.  Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum Menuju Satu Siatem  Hukum  Nasional ,  Alumni, Bandung,  1991,  Halaman 1.   .
2 . Abdul kadir Muhammad,  Hukum  Perikatan , Alumni, Bandung, 1982, Halaman. 78.
persetujuan –persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 3 Persetujuan ( overeenkomsten ) merupakan suatu perbuatan hukum berupa kata  sepakat  antara  dua  pihak  atau  lebih mengenai  harta  benda    kekayaan  antara, dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan  suatu hal  atau  untuk  tidak  melakukan  sesuatu hal,    sedangkan  pihak  lain  berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 4
Dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak yang akan mengadakan  perjanjian      adalah  sama  dan seimbang,    yang  selanjutnya    dikenal dengan  asas  kebebasan  berkontrak  atau freedom of contract , Maksud asas tersebut adalah  bahwa  setiap  orang  pada  dasarnya boleh  membuat  perjanjian  yang  berisi  dan macam  apa  pun  bentuk  dan  isinya,  asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan  dan  ketertiban  umum.    Atau dengan    pengertian  lain  asas  kebebasan berkontrak  memberikan  kebebasan    yang seluas-luasnya  kepada  masyarakat,  untuk mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa saja  dan    dalam    bentuk  apa  pun, sepanjang    tidak  melanggar  undang- undang,    ketertiban    umum.  Atau  dengan pengertian  lain  asas  kebebasan  berkontrak memberikan  kebebasan  yang  seluas- luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak  melanggar  undang-undang  dan kesusilaan. 5
Sebagian besar perjanjian- perjanjian  bersumber  dari  kesepakatan kedua  belah  pihak,    akan  tetapi  ada sebagian  yang  bersumber  dari  suatu perbuatan  yang tak melanggar hukum dari salah  satu  pihak,  yaitu  perbuatan  tertentu
3 . Purnadi Purbacaraka,  Soejono Soekanto,  Perihal Kaedah  Hukum,  Alumni, Bandung, 1986, Halaman. 63.
4 . Wiryono Prodjodikoro ,  Hukum  Perdata Tentang  Persetujuan Tertentu , Sumur Bandung. 1981,Halaman.11.
5 . Subekti, Hukum Perjanjian , Internusa, Jakarta, Cet IV, 1979, Halaman. 13.
yang  meskipun  bersifat  sebelah  atau unilateral,  akan  tetapi  undang-undang menentukan    akibat  bagi  pembuat  dari perjanjian  itu.      Suatu  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  dan  tidak  bertentanggan dengan  undang-undang  adalah  mengikat kudua belah pihak, dan perjanjian itu pada umumnya  tidak  dapat  di  tarik  kembali, kecuali  dengan  persetujuan  kedua  belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan  oleh  undang-undang. 6 Dengan demikian jelas bahwa perjanjian merupakan  suatu  hubungan  hukum,  yang berarti  bahwa    yang  tersangkut  dalam perjanjian  tersebut  haknya  dijamin  dan dilindunggi    oleh    hukum    atau    undang- undang.   Sehingga  apabila  haknya  tidak dipenuhi  secara  sukarela,  dia  berhak menuntut  melalui  pengadilan  supaya orang,yang  bersangkutan  dipaksa    untuk memenuhi atau menegakkan haknya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  dan  semakin  berkembangannya kebutuhan  pelaku  dunia  usaha,  orang perorang dan badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian  yang  lebih  praktis,  efektip, menghemat biaya, berdaya guna  dan tidak menyimpang  dari  ketentuan  persyaratan perjanjian  pada  umumnya.  Untuk  itu penulis  mencoba  memfokuskan  kajian penulisan  ini  dengan  thema    “  Kekuatan Hukum Perjanjian
Baku
dalam pelaksanaannya  bagi  para  pelaku  dunia usaha orang perorang dan badan hukum “.

## B. Permasalahan
Perjanjian
Baku ( standart contract ),  merupakan    kebutuhan  dan menjadi  dinamika  temuan  hukum  bagi para  pihak  yang  berkepentingan,  baik untuk  kepentingan    pelaku  dunia  usaha orang  perorang  ataupun  Badan  hukum, dengan tidak mengenyampingkan ketentuan  tentang    syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian  dan  ketentuan  yang tersirat  dalam  asas  kebebasan  berkontrak.
6 . Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1980, Halaman. 139.
Perjanjian  mana  yang  disepakati    para pihak tersebut adakalanya telah ditentukan format  dan  isi  dari  perjanjian  tersebut. Sehingga  yang  terjadi    ada    pihak  yang harus  menyetujui  isi  perjanjian  tersebut tanpa ada pilihan namun tidak ada tekanan dalam  kesepakatan  perjanjian  itu.    Atas dasar  hal  tersebut  di  atas  penulis  akan membahas  mengenai:      Bagaimana kekuatan    dan  akibat  hukum  perjanjian baku ( standart  contract )  bagi kedua belah pihak  ditinjau  dari  aspek    ketentuan kebebasan  berkontrak  bagi  pihak  yang membuatnya?

## C. Metode  Penelitian
Jenis  Penelusuran  dan  Bahan Hukum  dalam  penjulisan    ini  merupakan penelitian  hukum  normatif (normative- legal research) . Penelitian normatif dilakukan  untuk  mendapatkan  bahan- bahan  hukum  berupa  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan hukum  yang  ada  hubungannya  dengan pokok bahasan.

## D. Tujuan  Penelitian :
Untuk mengkajidan menganalisis  bagaima Kekuatan  Hukum  dan  Akibat  Hukum Perjanjian Standar/baku bagi Kedua Belah Pihak  ditinjau  dari  Aspek  Kebebasan Berkontak.
II. PEMBAHASAN
1. Unsur - Unsur  Dalam  Perjanjian Asas kebebasan berkontrak, yang  menjadi  asas  utama  dalam  suatu perjanjian,  berpangkal  pada  kesamaan kedudukan para pihak, pandangan terhadap  hak  milik  sebagai  hak  yang paling  sempurna  serta  adanya  prinsip bahwa setiap orang harus memikul sendiri setiap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat perbuatan  suatu  perjanjian.  Setiap  orang harus  dipandang  sama  dan  diperlakukan sebagai orang bebas dan dengan kedudukan  maupun hak yang sama. Untuk terjadinya  suatu    perjanjian    yang  ideal menurut      Abdul  Kadir    Muhammmad, Unsur-unsur  suatu  perjanjian,  adalah sebagai  berikut  :
1. Adanya  pihak-pihak,  artinya    para pihak  tersebut  bertindak  sebagai subyek  perjanjian hukum  harus telah dewasa  dan  cakap  untuk  melakukan hubungan hukum.
2. Persetujuan  antara  pihak  artinya sebelum perjanjian dibuat dan ditanda tangani    harus  diberikan  kebebasan untuk  mengadakan  bergaining  atau tawar  menawar  diantara  keduanya atau  berdasarkan  asas  konsensualitas tanpa unsur paksaan dari pihak lain..
3. Adanya  tujuan  yang  akan  dicapai, dimana  tujuan  tersebut    merupakan keinginan dari kedua belah pihak, asal tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum.
4. Adanya  prestasi  yang  dilaksanakan artinya  para  pihak  dalam  suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban  tertentu  satu  dengan  yang lainnya saling berlawanan.
5. Adanya  bentuk  tertentu, artinya suatu perjanjian  dapat  dibuat  secara  lisan maupun  tertulis,    dalam  hal  suatu perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis dan  dibuat  dalam  suatu  akta,  maka akta tersebut secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta disebut akta outhentyk maupun akta underhands.
2 Syarat Sah Terjadi  Perjanjian
Suatu perjanjian yang telah memenuhi  syarat-syarat  tertentu  bisa dikatakan  sebagai  suatu  perjanjian  yang sah  dan    perjanjian  itu  akan  mengikat sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.      Oleh  karena  itu  agar keberadaan  suatu  perjanjian  diakui  oleh undang-undang (legally concluded contract)  haruslah  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  undang- undang.    Hak  ini  dapat  dilihat  dari ketentuan  pasal  1320    KUH  Perdata menyebutkan bahwa  :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
1. Kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
Kesepakatan  bagi  mereka  yang mengikatkan  diri,  artinya  setuju  dan  seia sekata  atas  hal-hal  yang  diperjanjikan, dengan  tanpa  ada  paksaan  atau  dwang, kekeliruan atau dwaling dan penipuan atau berdog,    Untuk    menentukan  kata  sepakat terhadap suatu perjanjian  yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya Teori Kepercayaan ( Vetrouwenstheorie ) menyatakan  bahwa  kesepakatan  terjadi bilamana    ada  pernyataan  yang  secara objektif dapat dipercaya. 7
Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian  dan  melakukan    perbuatan hubungan  hukum    adalah  mereka  yang bisa dikatagorikan sebagai pendukung hak dan  kewajiban  berupa  orang  perorang  dan atau  badan  hukum.    Akan  tetapi  tidak semua  orang  dapat  melakukan  perbuatan hukum,    hal  ini  sebagaimana  ditentukan dalam  pasal  1330  KUH  Perdata    yang menyatakan    :Yang  tak  cakap  membuat persetujuaan adalah :
1. Orang-orang  (Anak)    yang  belum dewasa
2. Orang  atau  mereka    yang  ditaruh dibawah pengampuan ;
3. Perempuan  yang  telah  kawin  dalam hal-hal  yang,  ditentukan  undang- undang  dan  pada  umumnya  semua orang  yang  oleh  undang-undang dilarang  untuk  membuat  persetujuan itu.
Hal tertentu dalam suatu perjanjian  harus  telah  ditentukan  dan disepakati, dalam arti isi suatu  persetujuan harus  mempunyai  pokok  berupa  suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan  jenisnya,  walaupun  barang  itu tak  perlu  pasti,  asal  saja  jumlah  itu kemudian  dapat  ditentukan  atau  dihitung. Dengan  kata  lain  bahwa    hanya  barang yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang
7 . R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta ,  Bandung,  1977,  Halaman 58.
dapat menjadi objek pokok dari persetujuan.
Menurut  undang-undang,    sebab yang  halal  dalam  suatu  perjanjian  adalah jika  tidak  dilarang    oleh  undang-undang, tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan  dalam pasal 1337 KH Perdata, yang  intinya  menyatakan    suatu    sebab adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu bertentanggan  dengan  kesusilaan  atau dengan ketertiban umum.
Secara  umum    apabila  dalam suatu perjanjian yang telah dibuat didapati ada  ketentuan  tentang  syarat  subjektif tersebut  tidak  terpenuhi,    maka  salah  satu pihak    yang  mengadakan  perjanjian mempunyai  hak  untuk  memohon  kepada hakim  untuk  membatalkan  perjanjian tersebut.  Dan  setelah  adanya  permohonan pembatalan perjanjian tersebut dan diputuskan  oleh  hakim, kemudian  putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  barulah    perjanjian  tersebut  bisa dinyatakan  batal.      Dengan  kata  lain selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan  batal  oleh  putusan  hakim Perdata,    maka  perjanjian  tersebut  tidak bisa  dikatakan  batal  demi  hukum  dan masih  tetap  mengikat  bagi  mereka  yang membuatnya. 8
Terhadap  ketentuan  tentang  tidak terpebuhinya  persyaratan  obyektif  dari suatu perjanjian,  maka perjanjian tersebut adalah  batal  demi  hukum,    karena  tujuan para pihak untuk membuat suatu pejanjian menjadi  batal,  hal  ini  dikarenakan  objek yang  diperjanjikan  tersebut  batal,    maka perjanjian  tersebut  scara  otomatis  batal demi hukum. 9 3. Akibat  Hukum Perjanjian  Baku ( Standart ) Menurut  ketentuan    asas  yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata
8 . Djumadi,  H ukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 1995t,  Halaman. 16.
9 . Djumadi,  Ibid, Halaman,  17.
bahwa  setiap  persetujuan  yang  dibauat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka  yang    membuatnya.    Artinya setiap  persetujuan  yang  dibuat  hanya berlaku  dan  mengikat  bagi  para  pihak yang membuatnya.  Kebebasan berkontrak ini  dibatasi  oleh  hukum  yang  sifatnya memaksa,  sehingga  para  pihak  yang membuatnya  persetujuan  harus  mentaati hukum,  sesuai dengan persyaratan sahnya suatu perjanjian 1320 KUH Perdata. 10
Kebebasan  berkontrak,  berpangkal dari  kesamaan  kedudukan  para  pihak, pandangan terhadap hak milik sebagai hak yang paling sempurna serta adanya prinsip bahwa setiap orang harus memikul sendiri setiap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat perbatan  suatunperjanjian.    Serta  setiap orang harus dipandang sama dan diperlakukan  sebagai  orang  bebas  dan dengan  kedudukan  maupun  hak  yang sama.
Suatu perjanjian tidak saja mengikat pada  apa  yang  dicantumkan  semata-mata dalam  perjanjian,  tetapi  juga  pada  apa yang  menurut  sifatnya  perjajian  dihendaki oleh  keadilan,  kebiasaan  atau  undang- undang,  selanjutnya  bahwa  hak-hak  atau kewajiban-keajiban  yang  sudah  lazim diperjanjikan  dalam  suatu  perjanjian, meskipun  pada  pada  kenyataannya    tidak dimasukkan  kedalam  surat  perjanjian, harus juga dianggap telah tercantum dalam perjanjian. 11
Suatu    perjanjian    yang  disepakati harus  dinyatakan  secara  bebas  tidak  ada tekanan  dari  pihak  lain  sebagimana  pasal 1321 KUH Perdata bahwa suatu kesepakatan  perjanjian    itu  sah    dan mengikat  apabila  diberikan  tidak  karena kehilapan,  atau  tidak  dengan  paksaan, ataupun  tidak  karena  penipuan.    Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus
10 . Setiawan, Hukum Perikatan ,  Binacipta, Bandung, 1977, Halaman. 64.
11 . Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Bandung, 1980,  Halaman. 140.
diberikan  bebas  dari  kehilapan,  paksan, ataupun penipuan. 12
Secara  umum  akibat  hukum  dari perjanjian  baku  apabila  telah  memenuhi ketentuan    tentang  syarat  sahnya  suatu perjanjian sebgaimana yang teraurat dalam pasal  1320  KUH  Perdata  dan  didasarkan kehendak  dari    pihak  membuatnya  tanpa adanya unsur kebebasan, kehilapan, paksaan ataupun penipuan,  maka perjnjian tersebut  berlaku  mengikat  dan  sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya tanpa terkecuali. Apabila dalam  perjanjian baku yang telah  disepakati  para  pihak,    didapati    ada pihak yang tidak melakukan  prestasi  atau melaksanakan  tapi  tidak  sebagaimana mestinya,    maka  pihak  yang  merasa dirugikan  dapat  meminta  pemenuhan    isi dari  perjanjian  baku  kepada    pihak tersebut.  Dan  jika hal itu tidak diindahkan oleh  pihak  yang  melakukan  wanprestasi, pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat melakukan  upaya  paksa  secara  hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada yang  bersangkutan  melalui  pengadilan negeri setempat atau pengadilan yang telah disepakati    dalam  perjanjian    baku tersebut.

## III. PENUTUP
Bahwa    secara  umum  akibat  hukum dari    suatu    perjanjian  pada  umumnya termasuk  perjanjian  baku,  apabila  telah memenuhi ketentuan tentang syarat sahnya suatu  perjanjian    sebagaimana  ketentuan yang  tercantum  dalam  pasal  1320    KUH Perdata    dengan  berdasarkan  asas  yang terkandung  dalam  pasal  1338    KUH Perdata,    maka  perjanjian  yang  disepakati dan ditanda tangani para pihak secara sah, akan    berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  terikat  dan  membuat perjanjian tersebut.
Bahwa  apabila  didapati  pihak  yang terikat  dalam    perjanjian    tersebut,    tidak dapat  melaksakan  prestasi  atau  salah  satu pihak  melakukan  wansprestasi,    maka
12 . Rai Wijaya, Merancang Suatu  Kontrak , Megapoin,  Bekasi, 2004, Halaman  47.
terhadap  pihak  yang  merasa  dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pihak tersebut    untuk  melaksanakan  pemenuhan prestasi.    Akan  tetapi  jika  ternyata keberatan  tersebut  tidak  diindahkan,  maka pihak  yang  merasa  dirugikan  tersebut dapat  dilakukan  pemaksaan  secara  hukum melalui  gugatan  kepengadilan  negeri setempat  atau  pengadilan  yang  telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian baku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA A.Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum Perikatan ,    Alumni,    Bandung, 1982.
Djunaidi, Hukum Perburuhan  Perjanjian Kerja ,    Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1 995. C.F.G, Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional ,  Alumni,  Bandung, 1991.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Cet.IV, 1979.
---------, Pokok-Pokok  Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1980.
Setiawan, Hukum  Perikatan ,  Bina Cipta,
Bandung, 1977.
Purnadi  Purbacaraka,  Soejono  Soekanto,
Perihal  Kaedah  Hukum ,  Alumni, Bandung, 1986.
Rai  Wijaya, Merancang  Suatu  Kontrak , Megapoin, Bekasi, 2004. Wiryono  Prodjodikoro, Hukum  Perdata Tentang Persetujuan Tertentu ,
Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
B. Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Huklum Perdata