## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan

## Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud
Pengadaan Barang dan Jasa
Silmi Syifa Syafitri 1 , Syafdinal 2 1,2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama silmi.syifa@widyatama.ac.id , syafdinal.mm@widyatama.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 20 Januari 2023 Disetujui : 26 Januari 2023 Dipublikasi
: 30 Januari 2023

## ABSTRACT
The background of this research is that the procurement of goods and services has a high level of vulnerability  which  allows  inefficiency  and  ineffectiveness  to  occur  and  becomes  a  venue  for fraud, one of which is the practice of bribery. The purpose of this study is to determine whether the Internal Control System and  Whistleblowing  System affect the prevention  of procurement  of goods  and  services  fraud.  The  research  method  used  is  quantitative  research  with  a  survey approach.The  population  in  this  study  were  employees  of  the  internal  control  unit  division,  the procurement division and the accounting division.The results of the study show that the internal control  system  and  the  whistleblowing  system  have  an  effect  on  preventing  fraud  in  the procurement  of  goods  and  services  either  partially  or  simultaneously.  The  conclusion  of  this study is that the higher the level of the Internal Control System and the Whistleblowing System, the higher the level of Goods and Services Procurement Fraud Prevention.
Keywords : Internal Control System, Whistleblowing System, Fraud Prevention

## PENDAHULUAN
Dikalangan masyarakat Indonesia mungkin masih banyak yang tidak menyadari bahwa salah satu  unsur  pendukung  dalam  kegiatan  pembangunan  suatu  negara  adalah  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa.  Proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  baik  akan  mendukung  perkembangan sebuah  negara,  kerena  pemakaian  anggaran  belanja  yang  tepat  akan  menopang  pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara.
Fungsi procurement dalam  suatu  perusahaan  merupakan  salah  satu  kegiatan  pengadaan barang  dan  jasa  yang  sangat  vital  untuk  kelangsungan  operasional  perusahaan.  Hal  tersebut dikarenakan  procurement  sangat  berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan  berbagai  departemen di  perusahaan,  mulai  dari  logistik,  produksi,  pemasaran,  penjualan,  informasi  dan  teknologi hingga  keuangan  yang  sangat  berpengaruh  pada  roda  bisnis  yang  dijalankan  oleh  perusahaan. Salah  satu  contoh,  kegiatan  pembelian  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  memiliki  peran  yang sangat  penting,  mengingat  pembelian  merupakan  aktivitas  kritis  karena  disinilah  sebagian  besar uang  perusahaan  dihabiskan  dan  aktivitas  ini  pun  menentukan  apakah  material  yang  dibeli mempunyai  kualitas  yang  baik,  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  operasional  produksi. Pengadaan barang dan jasa haruslah dilaksanakan dengan tepat kualitas, kuantitas, waktu, harga dan tepat sumber pembelian.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk memungkinkan  terjadinya  ketidakefisienan  dan  ketidakefektifan  serta  menjadi  ajang  untuk melakukan fraud (kecurangan),  salah  satunya  adalah  praktik  suap.  Menurut  (Saputra,  2020) menjelaskan  bahwa fraud atau  kecurangan  merupakan  istilah  hukum  yang  diserap  ke  dalam disiplin  akuntansi.  Pada  umumnya  kecurangan  ini  diakibatkan  adanya  beberapa  faktor  yang mendorong  terjadinya fraud seperti pressure (tekanan), opportunity (kesempatan)  dan
rationalization (pembenaran). Perbuatan tersebut bertujuan guna mendapatkan illegal advantage (keuntungan ilegal) yang bisa berupa uang, serta barang atau jasa. Dampak yang ditimbulkan dari kecurangan  ini  misalnya  hancurnya  reputasi  organisasi,  kerugian  organisasi,  kerugian  Negara, rusaknya moral karyawan bahkan dampak-dampak lainnya.
Fraud dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  baik  yang  dilakukan  oleh  sektor  publik  maupun sektor  swasta,  seringkali  terjadi  karena  adanya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dimiliki  para pejabat  pengadaan  serta  pejabat  terkait  lainnya  atau  dapat  pula  terjadi  karena  kurangnya kompetensi  pejabat  tersebut  terkait  dengan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hal  inipun dibuktikan  dengan  adanya  peningkatan  kasus  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  perkara pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2017 yang dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:
Gambar 1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara Pengadaan Barang dan Jasa Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hal tersebut dibuktikan juga dengan maraknya praktik suap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan  oleh  antar  perusahaan  BUMN.  Menanggapi  hal  tersebut  pemerintahpun  telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  BUMN  PER-08/MBU/12/2019  tentang  Pedomaan  Umum Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa pada perusahaan BUMN berbagai ancaman risiko yang dapat merugikan perusahaan akan selalu  ada.  Kerugian  dalam  perusahaan  tentu  merupakan  hal  yang  harus  dapat  dihindari,  sangat disayangkan apabila perusahaan mengalami kerugian yang krusial hanya karena adanya kelalaian dalam suatu fungsi atau bagian. Sebagai contoh, terjadi beberapa kasus kecurangan di perusahaan BUMN  terkait  dengan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  selama  beberapa  tahun  terakhir,  tahun  2019 bahwa KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk pada Maret  2019  sebagai  tersangka  dalam  kasus  dugaan  suap  pengadaan  barang  dan  jasa.  Selain  itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero) Budi Tjahjnono pada tahun 2018  sebagai  tersangka  kasus  korupsi  pengadaan  Asuransi  Oil  dan  Gas.  Kasus  lainnya  adalah Dirut  Perum  Jasa  Tirta  II  Djoko  Saputro  yang  ditangkap  KPK  terkait  kasus  korupsi  pengadaan pekerjaan jasa konsultasi.
Berdasarkan  beberapa  uraian  kasus  di  atas,  maka  perusahaan  harus  melakukan  aktivitas guna  mencegah  terjadinya  fraud.  Pengendalian  internal  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan. Tentunya sudah menjadi kewajiban dari perusahaan untuk melakukan suatu pengendalian internal sebagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa setiap informasi telah akurat  serta  kegiatan  operasional  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2019) Indonesian Chapter dari hasil Survei Fraud Indonesia  (SFI)  menyebutkan  bahwa  kelemahan  pengendalian  internal  menjadi salah  satu  faktor  terjadinya  kecurangan  di  perusahaan.  Agar  perusahaan  dapat  mengetahui aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan  organisasi,  maka  manajemen  memerlukan  adanya  pengendalian  intern  yang  baik  yang harus  diterapkan  manajemen  agar  aktivitas  perusahaan  terhindar  dari  segala  bentuk penyimpangan.  Salah  satu  bentuk  pengendalian  yang  dikembangkan  dalam  perusahaan  adalah
pengendalian  intern  (Ikatan  Akuntan  Indonesia.,  2002).  Selain  menerapkan  sistem  pengendalian internal, whistleblowing  system (sistem  pelaporan  dugaan  pelanggaran)  juga  menjadi  faktor penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya fraud khususnya fraud dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di perusahaan.
Whistleblowing system yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing system sehingga  akan  mendorong  partisipasi whistleblower untuk  lebih  berani  bertindak  dalam melaporkan  kecurangan  yang  diketahuinya.  Artinya whistleblowing  system mampu  mengurangi budaya  diam  menuju  kearah  budaya  kejujuran  dan  keterbukaan  yang  berguna  untuk  mencegah terjadinya kecurangan.  Jadi  semakin  baik  penerapan whistleblowing  system di  dalam  organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan (Wahyuni, 2018).
Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System ditujukan agar perusahaan tetap berada dalam jalur untuk menciptakan Good Coorporate Governance , mewujudkan visi dan misi perusahaan  serta  untuk  menimalisir  terjadinya  suatu  kejadian  yang  berpotensi  merugikan perusahaan baik secara finansial maupun nonfinansial. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Wardana, 2017) dan (Antikasari, 2020) menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal  dan Whistleblowing  System berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  serta  bagaimana  pentingnya  pelaksanaan  sistem pengendalian  internal  dan whistleblowing  system dalam  suatu  perusahaan,  maka  dengan  ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal  dan Whistleblowing  System terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa (Survei pada Dua Perusahaan BUMN di Kota Bandung)”.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Hasil penlitian yang dilakukan (Fitriani, 2022), bahwa whistleblowing system dan kesadaran anti- fraud baik  secara  parsial  maupun  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pencegahan fraud pengadaan  barang  dan  jasa  pada  OPD  kota  Palembang.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  semakin  ditingkatkannya  penerapan whistleblowing  system di  lingkungan  OPD  kota Palembang maka dapat mencegah terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian  yang  dilakukan  (Sulistiyo  &  Yanti,  2022)  menunjukan  bahwa  pengendalian internal,  manajemen  risiko  dan  whistleblowing  system  secara  Bersama-sam  memiliki  pengaruh terhadap  pencegahan  fraud  karena  hasil  uji  F  menunjukkan  nilai  signifikasi  kurang  dari  0,05. Hasil koefisien determinasi juga menunjukkan pengaruhnya sebesar 100%.
Hasil  penlitian  yang  dilakukan  (Surtikanti  &  Larasati,  2019)  bahwa Whistleblowing  System pada  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  berada pada  kategori  baik. Whistleblowing  system berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan fraud . Hal ini mendukung teori dan hal ini membuktikan fenomena yang terjadi dimana whistleblowing syste m tidak berpengaruh secara dominan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penerapan whistleblowing  system maka  perlu  diperhatikan  peran  sistem  pelaporan  dan  perlindungan  bagi whistleblower sehingga  akan  tercipta  sistem whistleblowing yang  efektif,  transparan  dan bertanggungjawab.  Jadi  dapat  diartikan  bahwa  semakin  baik whistleblowing  system maka  dapat meningkatkan pencegahan fraud .

## Sistem Pengendalian Internal
The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  (COSO)  dalam  (Febrianty,  2020) mengemukakan bahwa: “ Internal control is a process effected by an entity’s board of directors, management,  and  other  personnel  designed  to  provide  reasonable  assurance  regarding  the achievement  of  objectives  in  the  following  categories :  1) Effectiveness  and  efficiency  of operations ,  2) Realibility  of  financial  reporting ,  3)  Compliance  with  the  applicable  laws  and regulations”.
Dapat  diartikan  bahwa  pengendalian  internal  adalah  proses  yang  dipengaruhi  oleh  dewan
direksi,  manajemen  dan  personil  lainnya  yang  dirancang  untuk  memberi  keyakinan  tentang pencapaian  tujuan  dalam  katergori  berikut:  1)  Efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  2)  Realibilitas pelaporan keuangan, dan 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut  Mulyadi  dalam  (Herlita,  2021)  dijelaskan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi,  mengecek  ketelitan  dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

## Whistleblowing System
Whistleblowing adalah  pengungkapan  tindakan  pelanggaran  atau  pengungkapan  perbuatan yang  melawan  hukum,  perbuatan  tidak  etis  atau  perbuatan  tidak  bermoral  atau  perbuatan  lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau  pimpinan  organisasi  kepada  pimpinan  organisasi  atau  lembaga  lain  yang  dapat  mengambil tindakan  atas  pelanggaran  tersebut.  Pengungkapan  ini  umumnya  dilakukan  secara  rahasia ( confidential ) (KNKG, 2008).
Whistleblowing  system merupakan  sistem  yang  dirancang  untuk  menerima,  mengkaji  dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan, whistleblowing system yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, etika dan kode etik perusahaan yang  dilakukan  oleh  karyawan  di  perusahaan.  Dengan  adanya whistleblowing  system  Auditor Internal  dapat  melakukan  kegiatan  pengawasan yang  digunakan sebagai  alat  yang  handal dalam mendeteksi  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  di  lingkungan  perusahaan  dan  merupakan wujud penerapan Good Corporate Governance (GCG) di tingkat operasional (Syafdinal, 2019).

## Pencegahan Fraud Pengadan Barang dan Jasa
Menurut  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  PER- 08/MBU/12/2019  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan Usaha  Milik  Negara,  disebutkan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  kegiatan  untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang pembiayaannya  berasal  dari  anggaran  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  prosesnya  dimulai  dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Menurut  Schiavo-Campo  dan  McFerson  sebagaimana  dikutip  (Labetubun,  2021)  bahwa pengadaan  adalah  semua  tahapan  proses  akuisisi  barang  atau  jasa,  dimulai  dengan  proses  untuk menentukan  kebutuhan  dan  berakhir  dengan  selesainya  kontrak  serta  memiliki  sistem  yang mengacu  pada  integrasi  proses,  pengembangan  profesional  dan  struktur  manajemen  untuk melaksanakan fungsi pengadaan.
Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan  perbuatan  melanggar  hukum  ( illegal  act ),  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk  tujuan tertentu  misalnya  menipu  atau  memberikan  gambaran  keliru  ( mislead )  kepada  pihak-pihak  lain, yang  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  organisasi.  Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013).
Menurut The  Institute  of  Internal  Auditors dalam  (Maulida,  2021)  dijelaskan  bahwa  fraud merupakan  setiap  tindakan  ilegal  yang  ditandai  dengan  adanya  penipuan,  penyembunyian  atau penyalahgunaan  kepercayaan.  Tindakan  tersebut  tidak  terbatas  pada  ancaman  atau  pelanggaran dalam  bentuk  kekuatan  fisik.  Penipuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  bertujuan  untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun bisnis.
Priantara  sebagaimana  dikutip  (Silaen,  2021)  menyebutkan  bahwa  pencegahan  kecurangan adalah  menghilangkan  kesempatan  atau  peluang  melakukan  fraud  dengan  membangun  dan menerapkan manajemen risiko (fraud), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur.
Menurut (Pope, 2007) upaya-upaya pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan  melalui:  1)  Memperkuat  kerangka  hukum,  2)  Prosedur  transparan,  3)  Membuka Dokumen Tender, 4) Evaluasi penawaran, 5) Melimpahkan wewenang, dan 6) Pemeriksaan dan Audit Independen.

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  termasuk  ke  dalam  penelitian  kuantitatif.  Menurut  Sutanto dalam  (Rahayu,  2020)  mengemukakan  bahwa  penelitian  kuantitatif  merupakan  penelitian  yang didasarkan  pada  pengumpulan  dan  analisis  data  berbentuk  angka  (numerik)  untuk  menjelaskan, memprediksi,  dan  mengontrol  fenomena  yang  diminati.  Penelitian  kuantitatif  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  survei.  Menurut  (Arifudin,  2019)  bahwa  metode penelitian  survei  digunakan  untuk  memperoleh  atau  mengumpulkan  data  informasi  tentang poplasi  yang  besar  dengan  menggunakan  sampel  yang  relatif  lebih  kecil.  Teknik  penentuan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  non  probability  sampling  dengan  metode purposive sampling. Menurut Malhotra dalam (Arifudin, 2021) mengemukakan bahwa purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel.
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  karyawan  Divisi  Satuan  Pengawasan Intern,  Divisi  Pengadaan  serta  Divisi  Akuntansi  pada  PT  Pindad  (Persero)  dan  PT  Dirgantara Indonesia (Persero) dengan total 62 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer  berupa  hasil  kuesioner  yang  disebar  kepada  karyawan  Divisi  Satuan  Pengawasan Intern,  Divisi  Pengadaan  serta  Divisi  Akuntansi  pada  PT  Pindad  (Persero)  dan  PT  Dirgantara Indonesia  (Persero).  Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier berganda  yang  diolah  menggunakan  alat  uji  Statistical  Package  for  Social  Sciences  (SPSS) Vers.25.00.  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  System,  sedangkan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.

## HASIL

## Deskripsi Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  gambaran  mengenai  nilai  variabel  dilakukan  dengan  mendeskripsikan data  masing-masing  variabel  melalui  mean  skor,  yang  kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan garis kontinum skoring jawaban responden. Berikut disajikan hasil rekapitulasi skor masing-masing variabel:

## Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai masing-masing Variabel
No Variabel Skor Aktual Skor Ideal % Mean Skor Kategori 1  Sistem Pengendalian Internal 6583 8370 78,65 3,92 Baik 2 Whistleblowing System 1993 2790 71,43 3,53 Baik 3 Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa 3096 4030 76,82 3,84 Baik
Sumber: Data diolah

## Gambar 2 Garis Kontinum
Berdasarkan  Gambar  1  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masing-masing  variabel  termasuk  ke dalam kategori baik karena berada dalam rentang nilai 3,4 sampai dengan 4,2.

## Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Tujuan  dilakukannya  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengetahui  apakah  alat  ukur  yang dirancang  dalam  bentuk  kuesioner  benar-benar  dapat  menjalankan  fungsinya  serta  untuk mengetahui  apakah  pertanyaan  yang  telah  diterapkan  dalam  kuesioner  dapat  mengukur  variabel yang  telah  ada.  Pengujuan  validitas  ini  dilakukan  dengan  mengkorelasikan  skor  jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel, apabila r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid.
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  suatu  variabel  dan  disusun  dalam  bentuk  kuesioner.  Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel.  Menurut  Ghozali  dalam  (Bahri,  2021)  bahwa  suatu  variabel  dikatakan  reliabel  jika memberikan  nilai Cronbach  Alpha (a)  >  0,70.  Nilai Cronbach  Alpha (a)  >  0,70  dapat  diartikan bahwa  pertanyaan  dalam  kuesioner  berapa  kali  pun  ditanyakan  kepada  responden  akan menghasilkan  hasil  ukur  yang  sama.  Apabila  koefisien alpha lebih  besar  dari  0,70  maka  butir- butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Variabel   Uji Validitas   Uji Reliabilitas
r hitung Cronbach's alpha X1 0,749 0,969 X2 0,805 0,933 Y 0,754 0,922
r tabel = 0,2500 Level Siginifikansi 5% Sumber: Data diolah
Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel yang artinya seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas, selain itu dapat diketahui juga bahwa nilai cronbach’s alpha > 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi kriteria reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Tujuan  dilakukannya  uji  normalitas  adalah  untuk  mengetahui  apakah  model  sebuah  regresi, variabel  dependen  dan  variabel  independen  atau  keduanya  terdistribusi  secara  normal.  Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogrov smirnov:
Tabel 3 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual N 62 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.31404039 Most Extreme Differences Absolute .098 Positive .052 Negative -.098 Test Statistic .098 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

## Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai  kolmogrov  smirnov  adalah  sebesar 0,098 dengan nilai signifikansi 0,200. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh kolmogrov smirnov lebih  dari  5%  yaitu  0,200  >  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  residual  berdistribusi normal, dengan kata lain model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau data distribusi normal.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dari  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Model  regresi yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  atau  yang  tidak  terjadi  heterokedastisitas.  Salah  satu cara  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heterokedastisitas  adalah  dengan  melihat  grafik scatterplot. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot :
Gambar 3 Uji Heterokedastisitas

## Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 3 dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 dan di atas 0 pada sumbu. Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ada  atau  tidaknya  kolerasi  antara setiap  variabel  bebas  dalam  suatu  model  regresi.  Multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  nilai Tolerance  dan  Volume  Inflation  Factor  (VIF).  Jika  nilai  Tolerance  >  0,10  dan  VIF  <  10,  maka variabel  bebas  tersebut  tidak  terdapat  multikolinearitas  dengan  variabel  bebas  lainnya.  Namun jika  nilai  Tolerance  <  0,10  dan  VIF  >  10,  maka  pada  variabel  bebas  tersebut  terdapat multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

## Tabel 4 Uji Multikolinearitas
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Total_X1 .322 3.102 Total_X2 .322 3.102 a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan  tabel  4  hasil  uji  multikolinearitas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Tolerance  dari variabel  independen  menunjukan nilai  lebih  dari  0,10  (0,322  >  0,10)  dan  nilai VIF  menunjukan nilai  kurang  dari  10  (3,102  <  10),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  ini  untuk  mempelajari  bagaimana  eratnya  hubungan  anatara  sebuah  variabel independen dan  sebuah  variabel  dependen.  Selain  itu,  persamaan  regresi  dapat  digunakan  untuk melakukan  prediksi  seberapa  tinggi  nilai  variabel  dependen  bila  nilai  variabel  independen dimanipulasi  (dirubah-rubah).  Persamaan  model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah persamaan model regresi berganda.

## Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.005 3.156 2.537 .014 Total_X1 .255 .051 .525 5.012 .000 Total_X2 .462 .119 .406 3.874 .000
a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber: Hasil output SPSS
Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian yakni sebagai berikut (Y =  8,005  +  0,255  X 1 +  0,462  X 2 +  e)  yakni  :  1)  Nilai  konstanta  sebesar  8,005  artinya  apabila variabel  independen  yaitu  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  System dianggap  konstan  (bernilai  0),  maka  variabel  dependen  yaitu  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang  dan  Jasa  akan  bernilai  8,005,  2)  Nilai  koefisien  regresi  Sistem  Pengendalian  Internal 0,255  artinya  apabila  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  mengalami  peningkatan  sebesar (satu)  satuan,  sedangkan  variabel  independen  lainnya  yaitu Whistleblowing  System dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan  Jasa  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,255.  Tanda  positif  pada  nilai  koefisien  regresi menunjukan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Internal  memiliki  arah  pengaruh  positif  terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa.  Artinya  semakin  tinggi  sistem  pengendalian internal  maka  semakin  tinggi  pencegahan  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  3)  Nilai koefisien  regresi Whistleblowing  System 0,462  artinya  apabila  variabel Whistleblowing  System mengalami  peningkatan  sebesar  (satu)  satuan,  sedangkan  variabel  independen  lainnya  yaitu Sistem  Pengendalian  Internal  dianggap  konstan  (bernilai  0),  maka  variabel  dependen  yaitu variabel  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,462.  Tanda  positif  pada  nilai  koefisien  regresi  menunjukan  bahwa Whistleblowing  System memiliki arah pengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya semakin  tinggi Whistleblowing  System maka  semakin  tinggi  pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.

## Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  Determinasi  menunjukkan  seberapa  besar  persentase  variabel  independen  secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0  (nol)  sampai  1  (satu).  Nilai  (R²)  yang  kecil  berarti  menunjukkan  keterbatasan  kemampuan variabel independen dalam  menjelaskan presentase variasi dependen.  Nilai yang  mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p–ISSN : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1446

## Tabel 6 Koefisien Determinasi
Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .890 a .791 .784 3.370
a. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1 b. Dependent Variable: Total_Y

## Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan tabel 6 yaitu hasil pengujian koefisien determinasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai R 2 adalah sebesar 0,791 yang artinya bahwa variabilitas variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan Jasa yang  dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Sistem Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  System dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  79,1%, sedangkan sisanya sebesar 20,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  Hipotesis  Secara  Parsial  (Uji  t),  bahwa  pengujian  ini  bertujuan  untuk  menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis parsial menggunakan regresi liniear berganda yaitu sebagai berikut:

## Tabel 7 Pengujuan Hipotesis Secara Parsial
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.005 3.156 2.537 .014 Total_X1 .255 .051 .525 5.012 .000 Total_X2 .462 .119 .406 3.874 .000
a. Dependent Variable: Total_Y
Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan  tabel  7  dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  secara  parsial  adalah  sebagai berikut: 1) Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal adalah lebih kecil dari 0,005 yaitu  0,000  <  0,005.  Selain  itu  dapat  dilihat  dari  hasil  perbandingan  antara  t  hitung  dan  t  tabel yang menunjukan nilai t hitung sebesar 5,012, sedangkan t tabel sebesar 1,671 artinya t hitung > t tabel  (5,012  >  1,671),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H 1 diterima  yang  artinya  variabel Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap  variabel  Pencegahan  Fraud  Pengadaan Barang dan Jasa, serta 2) Nilai signifikansi variabel Whistleblowing System adalah lebih kecil dari 0,005  yaitu  0,000  <  0,005.  Selain  itu  dapat  dilihat  dari  hasil  perbandingan  antara  t  hitung  dan  t tabel  yang  menunjukan  nilai  t  hitung  sebesar  3,874,  sedangkan  t  tabel  sebesar  1,671  artinya  t hitung  >  t  tabel  (3,874  >  1,671),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  diterima  yang  artinya variabel Whistleblowing  System berpengaruh  terhadap  variabel  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F), bahwa uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara simultan:

## Tabel 8 Pengujuan Hipotesis Secara Simultan
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2539.787 2 1269.894  111.834 .000 b Residual 669.955 59 11.355 Total 3209.742 61 a. Dependent Variable: Total_Y
b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1
Sumber: Hasil output SPSS
Berdasarkan  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  model  regresi  secara  simultan sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dapat dilihat juga berdasarkan hasil  perbandingan  antara  nilai  F  hitung  dan  F  tabel  yang  menunjukan  nilai  F  hitung  adalah sebesar  111,834  sedangkan  F  tabel  adalah  sebesar  3,15  artinya  F  hitung  >  F  tabel  (111,834  > 3,15),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H 3 diterima  yang  artinya  secara  bersama-sama  atau secara  simultan  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  System berpengaruh terhadap variabel Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  (X1)  terhadap  Pencegahan  Fraud  Pengadaan Barang dan Jasa
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dapat diketahui bahwa  nilai  total  skor  aktual  yang  diperoleh  dari  seluruh  pertanyaan  atas  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  adalah  sebesar  6583  dan  skor  ideal  sebesar  8370,  sedangkan  nilai  total persentase  yang  diperoleh  adalah  sebesar  78,65%  dengan  mean  skor  3,92  termasuk  ke  dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) termasuk baik. Hasil pengujian hipotesis secara  parsial  dalam  variabel  ini  diperoleh  nilai  sebesar  5,012  >  1,671  dan  tingkat  signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal tersebut menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  landasan  teori  pada  pembahasan  sebelumnya  yakni  jika sistem  pengendalian  internal  suatu  perusahaan  lemah  maka  kemungkinan  terjadinya  kesalahan dan  fraud  sangat  besar.  Sebaliknya,  jika  pengendalian  internal  kuat,  maka  kemungkinan terjadinya  kesalahan  dan  kecurangan  dapat  di  perkecil.  Dengan  di  terapkannya  pengendalian internal  dapat  melindungi  aset  perusahaan  dari  kecurangan  dan  tentunya  membantu  manajemen dalam  melaksanakan  segala  aktivitasnya  (Zarlis,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan  (Arifudin,  2022) yang  mengemukakan  bahwa  kualitas  pengendalian  internal  pada  sebuah  organisasi  tergantung dari lembaga itu sendiri.

## Pengaruh Whistleblowing System (X2) terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Whistleblowing System dapat diketahui bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan atas variabel Whistleblowing System adalah sebesar 1993 dan skor ideal sebesar 2790, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah  sebesar  71,43%  dengan  mean  skor  3,53  termasuk  ke  dalam  kategori  baik.  Hasil  tersebut menunjukan  bahwa  penerapan whistleblowing  system pada  PT  Pindad  (Persero)  dan  PT Dirgantara  Indonesia  (Persero)  termasuk  baik.  Hasil  pengujian  hipotesis  secara  parsial  dalam variabel  ini  diperoleh  nilai  sebesar  3,874  >  1,671  dan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05, hal tersebut menunjukan bahwa Whistleblowing System berpengaruh terhadap pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  landasan  teori  pada  pembahasan  sebelumnya  yakni  salah satu  cara  yang  paling  efektif  untuk  mencegah  dan  memerangi fraud adalah  melalui  mekanisme
Whistleblowing  System (pelaporan  pelanggaran).  Dengan  menerapkan whistleblowing  system yang  efektif  mampu  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  karena  adanya  komitmen  organisasi tentang  kebijakan  perlindungan  pelapor,  mekanisme  pelaporan  yang  jelas  serta  evaluasi  dan perbaikan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas whistleblowing  system sehingga  akan mendorong partisipasi whistleblower untuk lebih berani bertindak dalam melaporkan kecurangan yang  diketahuinya.  Artinya Whistleblowing  System mampu  mengurangi  budaya  diam  menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi  semakin  baik  penerapan Whistleblowing  System di  dalam  organisasi,  maka  semakin  tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan (Wahyuni, 2018).
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  (X1)  dan  Whistleblowing  System  (X2)  terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  secara  simultan  dapat  diketahui  nilai  F  hitung  adalah sebesar  111,834  sedangkan  F  tabel  adalah  sebesar  3,15  artinya  F  hitung  >  F  tabel  (111,834  > 3,15),  hal  tersebut  menunjukan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intenal  dan Whistleblowing  System secara bersama-sama  atau simultan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  landasan  teori  pada  pembahasan  sebelumnya  yakni  untuk meminimalisir  tindakan fraud khususnya  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  maka diperlukan sistem pengendalian internal perusahaan yang baik. Sistem pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kegiatan pengadaan barang dan  jasa  ke  arah  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  mengurangi  risiko  kehilangan  dan  kerugian, membantu  meyakinkan  keandalan  dalam  pelaporan  keuangan  serta  ketaan  terhadap  peraturan yang  berlaku.  Selain  sistem  pengendalian  internal,  penerapan whistleblowing  system dalam perusahaanpun penting untuk dilaksanakan guna mencegah terjadinya fraud. Selain itu, penelitian terdahulu  yang  pernah  dilakukan  (Juhadi,  2020)  juga  menunjukan  bahwa  Sistem  Pengendalian Internal dan Whistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud (kecurangan). Pencegahan  kecurangan  dapat  dilakukan  dengan  diterapkannya Whistleblowing  System . Whistleblowing dapat  terjadi  dari  dalam  (internal)  maupun  luar  (eksternal).  Internal whistleblowing terjadi  ketika  seorang  pegawai  mengetahui  kecurangan  yang  dilakukan  pegawai lainnya  kemudian  melaporkan  kecurangan  tersebut  kepada  atasannya.  Sedangkan,  eksternal whistleblowing terjadi  ketika  seorang  pegawai  mengetahui  kecurangan  yang  dilakukan perusahaan  kemudian  memberitahukannya  kepada  masyarakat  karena  kecurangan  itu  akan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika Whistleblowing diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan fraud semakin tinggi (Tanjung, 2020).

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Sistem  Pengendalian  Internal berpengaruh  terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  sehingga  semakin  tinggi tingkat Sistem Pengendalian Internal maka semakin tinggi tingkat Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa, 2) Whistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang  dan  Jasa,  sehingga  semakin  tinggi  tingkat whistleblowing  system maka  semakin  tinggi tingkat Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa, serta 3) Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing  System secara  simultan  atau  bersama  sama  berpengaruh  terhadap  Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga semakin tinggi tingkat Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing  System maka  semakin  tinggi  tingkat  Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang dan Jasa.

## REFERENSI
Antikasari.  (2020).  Determinan  Kinerja  Keuangan  Yang  Ditinjau  Dari  Good  Corporate Governance,  Leverage  dan  Ukuran  Perusahaan  (Sub.  Sector  Perusahaan  BUMN  yang Terdaftar  Di  BEI  tahun  2013-2018).  336-345. Owner :  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi , 4 (2), 336-345. https://doi.org/doi:10.33395/owner.v4i2.208
Arifudin,  O.  (2019).  Manajemen  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  Sebagai  Upaya Meningkatkan  Mutu  Perguruan  Tinggi. MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  &  Akuntansi) , 3 (1), 161–169. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.274 Arifudin,  O.  (2021).  Implementasi  Balanced  Scorecard  dalam  Mewujudkan  Pendidikan  Tinggi World Class. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 5 (2), 767–775.
https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2333
Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. International Journal of Social Science, Education,
Communication and Economics
(SINOMICS JOURNAL) , 1 (3), 297–306.
https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sj.v1i3.39 Bahri,  A.  S.  (2021). Pengantar  Penelitian  Pendidikan  (Sebuah  Tinjauan  Teori  dan  Praktis) . Bandung : Widina Bhakti Persada.
Febrianty,  F.  (2020). Kepemimpinan  &  Prilaku  Organisasi  Konsep  Dan  Perkembangan . Bandung: Widina Bhakti Persada.
Fitriani. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan  Kesadaran  Anti-Fraud. JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) , 6 (2),  140–151. https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738 Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
Herlita.  (2021).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  terhadap  Pencegahan  Kecurangan  (Studi  Kasus pada  PT  Dirgantara  Indonesia  (Persero)  Kota  Bandung). Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan Ekonomi, 7 (1), 1805–1830. https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628 Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Juhadi,  J.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Audit  Internal  Terhadap Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance. Jemasi:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan Akuntansi , 16 (2), 17-32. https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138 Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. KNKG.  (2008). Pedoman  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran-SPP  (Whistleblower  System-WBS). Jakarta: KNKG.
Labetubun, M. A. H. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia . Bandung : Widina Bhakti Persada. Maulida. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. International Journal of Financial, Accounting,
and Management , 2 (4), 275-294.
https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177 Pope. (2007). Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rahayu, Y. N. (2020). Program Linier (Teori Dan Aplikasi) . Bandung : Widina Bhakti Persada. Saputra. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Solvabilitas  Terhadap  Audit  Delay. Owner :  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi , 4 (2),  286–295. https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.239
Silaen, N. R. (2021). Kinerja Karyawan . Bandung : Widina Bhakti Persada.
Sulistiyo  &  Yanti.  (2022).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Manajemen  Risiko  Dan Wistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak , 23 (1), 601–611. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.6016
Surtikanti  &  Larasati.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Pencegahan Fraud  Di  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa. JAFTA , 1 (1),  31–43. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2022.182.423
Syafdinal. (2019). Effect of Whistleblowing System and Effectiveness of Internal Audit on Good Governance  Practices:  Case  study  of  BUMN  Companies  in  Bandung  Indonesia. Global Business & Management Research , 11 (1), 321-326.
https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751
Tanjung,  R.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Penilaian  Kinerja  Dan  Kompensasi  Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Manajemen , 10 (1), 71– 80. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719
Wahyuni.  (2018).  Analisis  Whistleblowing  System  dan  Kompetensi  Aparatur  Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Inovasi Dan Bisnis , 6 (1), 189-194.
https://doi.org/https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867
Wardana.  (2017).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Sistem  whistleblowing  dan  Moralitas  Aparat Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2), 23–32.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12161 Zarlis.  (2018).  Pengaruh  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  di  Rumah  Sakit.
Jurnal Transparansi , 1 (2), 206-217. https://doi.org/https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.304