## ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA
1 Dasma Maduma Sinaga, 2 Wiwik Sri Widiarty, 3 Gindo L Tobing 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: dumasinaga59@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: wanprestasi,  pertamina, gas, eceran, hukum Perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina mengatur hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Terkadang, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini, ada kasus kegagalan atau ketidakpenuhan kewajiban yang telah disepakati, yang disebut sebagai wanprestasi. Dalam artikel ini, permasalahan yang diteliti adalah: 1) Jenis wanprestasi apa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3
Kg Pertamina, dan 2) Bagaimana cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg melakukan wanprestasi dalam  perjanjian  tersebut.  Ada  beberapa  jenis  wanprestasi  yang  terjadi,  salah satunya  adalah  menjual  gas  LPG  3  Kg  di  atas  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET) yang telah ditetapkan. Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah sanksi berupa penangguhan  distribusi  gas  LPG  3  Kg  selama  2  minggu.  Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ini mengandung ketidakseimbangan dalam hak dan  kewajiban,  ada  berbagai  jenis  wanprestasi,  serta  konsekuensi  hukum  dari wanprestasi  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  wanprestasi  biasanya  melalui musyawarah yang dimediasi oleh Pertamina, advokat, atau pihak hukum. ABSTRACT Keywords: wanprestasi,  Pertamina, gas, retail, law The  cooperation  agreement  between  the  LPG  3  Kg  gas  station  and  PT.  Yasri Panutan Sejahtera as the agent of Pertamina's 3 Kg LPG governs the rights and obligations binding both parties. Sometimes, in the execution of these rights and obligations, cases of failure or non-fulfilment of the agreed obligations occur, which  are  referred  to  as  "wanprestasi."  In  this  article,  the  issues  under investigation  are:  1)  What  types  of  wanprestasi  occur  in  the  cooperation agreement between the LPG 3 Kg gas station and PT. Yasri Panutan Sejahtera as the agent of Pertamina's 3 Kg LPG, and 2) How to resolve wanprestasi cases in this agreement. This research employs a normative legal method. The results indicate that the LPG 3 Kg gas station commits wanprestasi in the agreement. There are several types of wanprestasi, one of which is selling 3 Kg LPG gas above  the  Maximum  Retail  Price  (HET)  that  has  been  stipulated.  The  legal consequence of this wanprestasi is a penalty in the form of a suspension of the distribution  of  3  Kg  LPG  gas  for  2  weeks.  The  research  concludes  that  this agreement  contains  an  imbalance  in  rights  and  obligations,  various  types  of wanprestasi,  and  legal  consequences  of  wanprestasi.  The  resolution  of
wanprestasi  disputes  is  typically  achieved  through  negotiation  mediated  by Pertamina, lawyers, or legal professionals.

## PENDAHULUAN
Gas Bumi yang dihasilkan oleh Pertamina digunakan sebagai produk gas Pertamina. Produk ini ada dalam bentuk tabung, bahan bakar untuk kendaraan, dan juga untuk pendingin udara. Salah satu produk gas Pertamina dalam bentuk tabung adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan merk  Elpiji.  Gas  ini  dihasilkan  melalui  proses  di  kilang  minyak  dan  kilang  gas.  Di  Indonesia, Elpiji  digunakan  sebagai  bahan  bakar  untuk  memasak,  terutama  di  kompor  gas.  Selain  untuk memasak,  Elpiji  juga  digunakan  sebagai  bahan  bakar  untuk  kendaraan  bermotor  yang  sudah dimodifikasi.  Salah  satu  jenis  Elpiji  adalah  Elpiji  3  kg  yang  digunakan  khususnya  untuk memasak  di  kompor  gas.  Tabung  Elpiji  3  kg  ini  biasanya  berwarna  hijau  muda  dan  sering disebut 'tabung melon' oleh masyarakat. Tabung ini memiliki berat kosong sekitar 5 kg dan berat isi sekitar 8 kg.
Dalam  proses  pendistribusian  gas  Pertamina  ke  konsumen  akhir,  terlibat  beberapa  pihak. Pertamina  mengatur  distribusi  Elpiji  dari  Stasiun  Pengisian  dan  Pengangkutan  Bulk  Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan, hingga Pengecer. SPPBE adalah tempat pengisian yang mengangkut dan  mengisi  Elpiji  dalam  bentuk  tabung  atau  curah  kepada  agen.  Agen  adalah  pihak  yang ditunjuk oleh Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG sesuai wilayahnya. Pangkalan atau Sub Agen  adalah  perpanjangan  tangan  dari  Agen  yang  menjual  gas  LPG  kepada  pengecer  seperti toko atau warung. Pengecer adalah pihak yang menjual gas Elpiji langsung kepada konsumen.
Dalam  sistem  distribusi  Elpiji,  ada  dua  jenis  agen  menurut  Pertamina,  yaitu  Agen  Gas  PSO ( Public  Service  Obligation )  dan  Agen  Gas  Non-PSO  ( Non  Public  Service  Obligation ).  Agen Elpiji-PSO  adalah  pihak  yang  termasuk  dalam  jaringan  distribusi  Pertamina  dan  bertugas memasarkan Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg kepada masyarakat berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah.  Sementara  Agen  Gas  Non-PSO  adalah  pihak  yang  termasuk  dalam  jaringan distribusi Pertamina dan memasarkan Elpiji nonsubsidi kepada konsumen.
PT. Pertamina adalah badan usaha yang berperan sebagai pihak utama dalam mendistribusikan gas LPG 3kg kepada masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan bakar memasak. Dalam proses  distribusi  ini,  PT.  Pertamina  bekerja  sama  dengan  agennya.  Mereka  mengikatkan  diri dalam sebuah perjanjian yang disebut “perjanjian kerjasama penjualan gas LPG 3Kg.” Perjanjian ini dibuat oleh PT. Pertamina dan agen LPG 3Kg, dan diatur oleh hukum.
Selanjutnya, agen mendistribusikan gas LPG 3Kg ini ke pangkalan. Antara agen dan pangkalan juga  ada  perjanjian  kerjasama  penjualan.  Pelaksanaan  perjanjian  adalah  saat  pihak-pihak  yang membuat  perjanjian  menjalankan  hak  dan  kewajiban  yang  telah  mereka  sepakati  agar  tujuan perjanjian tercapai. Ini penting karena tanpa pelaksanaan yang baik, tujuan perjanjian tidak akan terwujud. Dalam konteks ini, "prestasi" mengacu pada tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang berjanji dalam kontrak.
Menurut hukum, prestasi bisa berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.  Semua  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik,  yang  berarti  pelaksanaan perjanjian  harus  mematuhi  aturan  dan  norma-norma  moral.  Hakim  memiliki  wewenang  untuk mengawasi  pelaksanaan  perjanjian  agar  tidak  melanggar  norma  moral.  Namun,  seringkali pangkalan  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati,  seperti  menjual  gas  LPG  3  kg  di atas  harga  eceran  tertinggi  (HET)  yang  telah  ditetapkan.  Ini  disebut  wanprestasi.  Meskipun pangkalan tahu ada sanksi jika melanggar perjanjian, situasi seperti ini masih sering terjadi .

## METODE
Dalam  artikel  ini,  penelitian  berfokus  pada  dua  permasalahan  utama.  Pertama,  penelitian berupaya  untuk  mengidentifikasi  jenis  wanprestasi  yang  terjadi  dalam  perjanjian  kerjasama antara  pangkalan  gas  LPG  3  Kg  dan  PT.  Yasri  Panutan  Sejahtera  sebagai  agen  LPG  3  Kg Pertamina. Kedua, penelitian membahas cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  hukum  normatif  dengan  bantuan Teori  Kepastian  Hukum  Gustav  Radbruch  dan  Teori  Sistem  Hukum  Lawrence  M.  Friedman dalam analisisnya.
Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama tertuju pada kasus wanprestasi yang terjadi antara agen dan pangkalan LPG 3 kg Pertamina. Agen LPG 3 Kg (PT. Yasri Panutan Sejahtera) adalah entitas  bisnis  yang  diberi  izin  oleh  PT.  Pertamina  untuk  menjual  LPG  3  Kg  langsung  kepada konsumen atau melalui pangkalan LPG 3 Kg. LPG sendiri adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran propana dan butana, dengan LPG 3 Kg merujuk kepada LPG yang dijual dalam tabung berukuran 3 Kg. Pangkalan LPG 3 Kg dapat mencakup berbagai entitas, seperti koperasi, usaha kecil,  badan  usaha  swasta,  atau  individu  yang  telah  menandatangani  perjanjian  dengan  Agen LPG 3 Kg Pertamina untuk mendistribusikan LPG 3 Kg kepada konsumen .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wanprestasi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda wanbeeher , yang berarti “manajemen yang  buruk”  dan  kata wanddad yang  berarti  “perbuatan  buruk”  atau  “tindakan  yang  buruk.” Kedua  kata  ini  terkait  dengan  konsep  wanprestasi  dalam  hukum,  yang  mengacu  pada pelaksanaan yang buruk atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  wanprestasi  adalah  ketika  seseorang  tidak menyelesaikan kewajibannya dengan benar. Debitur dianggap wanprestasi jika dia terlambat atau tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai  waktu  yang  disepakati  atau  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya.
Dalam kata lain, wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak menjalankan kewajiban dengan benar dan  tepat  waktu.  Kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  agen  dan  pangkalan  disebut  prestasi. Prestasi bisa satu pihak saja atau timbal balik, tergantung pada perjanjiannya. Biasanya, prestasi diatur dalam perjanjian, tetapi bisa juga berdasarkan kebiasaan, etika, atau undang-undang. Jika prestasi  tidak  dilakukan,  itu  disebut  wanprestasi  atau  ingkar  janji.  Dalam  contoh  perjanjian kerjasama ini, pihak-pihak yang berkewajiban adalah agen dan pangkalan LPG 3 Kg.
Ganti  rugi  diatur  dalam  Pasal  1243-1252  KUHPerdata,  yang  berarti  penggantian  kerugian melalui  ongkos,  kerugian,  dan  bunga.  Dalam  perjanjian  kerjasama  Pangkalan  LPG  3Kg, Pertamina  sebagai  produsen  gas  menjualnya  melalui  agen,  bukan  langsung  ke  konsumen.  Ini berarti  tidak  ada  kontrak  langsung  antara  produsen  dan  konsumen.  Perjanjian  berlaku  hanya antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1315 dan
Pasal  340  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  tidak  dapat  mengikatkan  diri  atas nama  dirinya  sendiri  atau  meminta  janji  untuk  dirinya  sendiri.  Pasal  1340  KUH  Perdata  juga menyatakan  bahwa  perjanjian  hanya  berlaku  antara  pihak  yang  membuatnya,  kecuali  dalam kasus  tertentu  yang  diatur  dalam  Pasal  1317  KUH  Perdata.  Dengan  demikian,  seseorang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian selama itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Yasri Panutan Sejahtera (Pihak Pertama) dan pangkalan LPG 3 Kg atas nama Abdullah (Pihak Kedua), terdapat berbagai ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Berikut ini beberapa jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3  kg  dalam  konteks  perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Yasri  Panutan  Sejahtera,  yang  bertindak sebagai Agen LPG 3 kg Pertamina, serta konsekuensi hukum yang timbul akibatnya:
1. Penjualan LPG 3 kg dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi  (HET)  menciptakan  keuntungan  bagi  pemilik  pangkalan.  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Rosi dari pihak Agen LPG 3 kg,  alasan  kenaikan  harga  ini  adalah  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  dianggap pantas, terutama selama masa pandemi COVID-19.
Dampak  hukum  dari  tindakan  ini  adalah  pangkalan  LPG  3  kg  milik  Abdullah menerima somasi melalui telepon dari pihak Agen LPG 3 kg untuk menjual kembali LPG  3  kg  dengan  harga  yang  tidak  melebihi  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang telah  disepakati  dalam  perjanjian/kontrak  pangkalan  LPG  3  Kilogram,  serta  sejalan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 tahun 2015. Menurut ketentuan dalam perjanjian  kerjasama,  jika  pangkalan  LPG  3  kg  melakukan  tindakan  wanprestasi dengan  menjual  LPG  3  kg  di  atas  HET  (Harga  Eceran  Tertinggi),  maka  Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dapat mengalami perubahan atau perlu diamandemen, bahkan  dapat  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  (Penghentian  Hubungan  Usaha).  Dalam konteks  ini,  pangkalan  akan  diberikan  peringatan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis
untuk  tidak  mengulangi  tindakan  tersebut,  dan  mungkin  akan  mengalami penangguhan operasional selama 2 minggu, yang berarti tidak dapat mengalokasikan pasokan LPG 3 kg ke pangkalan tersebut.
2. Kegagalan dalam Mengisi atau Melengkapi Log Book .
Tujuan dari log book ini adalah untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg yang tepat sasaran.  Agen  bertanggung  jawab  untuk  mengirimkan  informasi  ini  kepada  PT
Pertamina  setelah  menerimanya  dari  pangkalan.  Hal  ini  penting  agar  PT  Pertamina dapat  mencatat  setiap  perubahan  dalam  minat  penjualan  gas  LPG  3  kg,  mengingat bahwa masyarakat memiliki opsi untuk menggunakan tabung gas non-subsidi seperti LPG 5,5 kg, 12 kg, atau bahkan 50 kg.
Dengan  demikian,  pangkalan  gas  LPG  3  kg  harus  menjaga  agar log  book ini  selalu terisi  dengan  baik.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  dicatat  bahwa  jika  pangkalan LPG  3  kg  tidak  mengisi  atau  melengkapi  buku  catatan  ini,  mereka  dapat  dikenai sanksi  berupa  penangguhan  selama  dua  minggu  dalam  hal  ketidakpatuhan  terhadap peraturan ini, yang akan berlaku jika pangkalan telah menerima dua kali teguran lisan (somasi) dan masih belum melengkapi log book dengan baik.
3. Tidak Mengedarkan Produk PT. Pertamina (Persero).
Dampak hukum dari tindakan ini adalah bahwa pangkalan akan menerima peringatan lisan  untuk  kembali  serta  terus  menjalankan  pemasaran  dan  penjualan  produk  gas LPG  berukuran  5,5  Kg  dan  12  Kg  yang  diberikan  oleh  PT.  Pertamina.  Selain  itu, pangkalan  juga  akan  diberikan  panduan  untuk  meningkatkan  pemasaran  produk- produk tersebut.
4. Mengambil atau Membeli LPG 3 Kg dari Agen Lain.
Tindakan ini dapat mengganggu keseimbangan dan kelancaran penjualan LPG 3 Kg yang  merupakan  bagian  dari  upaya  memenuhi  tugas-tugas  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pangkalan  akan  menerima  peringatan  secara  lisan  dan akan  mengalami  penangguhan  selama  satu  bulan,  yang  berarti  pasokan  LPG  3  Kg tidak akan disalurkan ke pangkalan selama periode tersebut.
5. Membayar LPG 3 Kg dengan Sistem Non-Tunai dengan Keterlambatan Ke Agen.
Pangkalan akan menerima peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk tidak mengulangi  tindakan  tersebut  dan  diwajibkan  segera  melunasi  pembayaran  beserta bunga keterlambatannya.
Pada  dasarnya,  terdapat  dua  metode  untuk  menyelesaikan  perselisihan:  yang  pertama  adalah melalui jalur hukum, seperti pengadilan, yang merupakan metode yang paling umum digunakan. Seiring  dengan  perkembangan  peradaban  manusia,  metode  alternatif  penyelesaian  konflik  juga telah muncul.
Salah satu metode penyelesaian konflik melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah mediasi.  Mediasi  melibatkan  pihak-pihak  yang  sedang  berselisih  untuk  menghadirkan  pihak ketiga yang netral guna membantu mereka berdiskusi tentang cara menyelesaikan masalah dan mendorong  mereka  untuk  bernegosiasi  dalam  rangka  mencapai  kesepakatan.  Tujuan  utama mediasi  adalah  mencapai  kompromi  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Meskipun  proses mediasi  tidak  formal,  peraturan  mengenai  penyelesaian  konflik  melalui  mediasi  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Menurut  Pasal  6  ayat  (3)  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  mediasi  merupakan langkah  berikutnya  setelah  negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  berselisih  tidak  berhasil,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang tegas mengenai mediasi maupun mediator.
Akta  Kompromis  dalam  Bentuk  Klausula  Arbitrase  adalah  suatu  perjanjian  yang  dihasilkan setelah  timbulnya  perselisihan.  Dalam  situasi  ini,  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak  mengatur perjanjian arbitrase ketika mereka mulai berbisnis bersama. Baru setelah munculnya perselisihan, pihak-pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase.  Oleh  karena  itu, dibentuklah  perjanjian  terpisah  yang  berdiri  sendiri,  berisi  kewajiban  untuk  mengarahkan sengketa kepada arbitrase atau arbitrase ad hoc.
Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kompromis, dengan ancaman bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum jika  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Syarat-syarat  pembuatan  akta kompromis adalah sebagai berikut:
1. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus diambil setelah terjadinya sengketa.
2. Kesepakatan mengenai cara dan prosedur penyelesaian sengketa harus tertulis dan tidak boleh disepakati secara lisan.
3. Perjanjian  tertulis  tersebut  harus  ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Jika pihak-pihak  tidak  dapat  menandatanganinya,  perjanjian  tertulis  tersebut  harus  dibuat dalam bentuk akta notaris.
4. Isi  perjanjian  harus  mencakup  persyaratan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Dengan demikian, sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg dan agen PT. Yasri Panutan Sejahtera dengan Pertamina diselesaikan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

## KESIMPULAN
Ada beberapa hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kasus ini, yaitu:
Pertama,  Kontrak  kerjasama  antara  Pihak  Pertama,  PT  Yasri  Panutan  Sejahtera  sebagai  agen LPG  3  Kg,  dan  Pihak  Kedua,  yaitu  pangkalan  LPG  3  kg,  mengatur  hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak.  Berbeda  dengan  perjanjian  keagenan,  perjanjian  kerjasama  ini  memiliki  perincian yang jelas dalam enam belas (16) halaman. Namun, perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg terasa  kurang  rinci,  hanya  terdiri  dari  satu  (1)  halaman.  Perjanjian  ini  tampaknya  sebagai perjanjian standar yang telah diformat, seperti formulir yang harus diisi. Beberapa klausal dalam perjanjian  ini  tampaknya  lebih  mempertimbangkan  kepentingan  dan  perlindungan  hukum  bagi agen  dan  Pertamina,  sementara  kewajiban  dan  pertanggungjawaban  banyak  diberikan  kepada pangkalan.
Kedua, Terdapat beberapa jenis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, yaitu: a.) Menjual LPG 3  kg  dengan  harga  melebihi  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pihak Pertama.; b.) Gagal mengisi atau melengkapi log book.; c.) Tidak menjual produk PT. Pertamina (Persero) seperti yang diwajibkan.; d.) Mengambil atau membeli LPG 3 Kg dari Agen Lain.; e.) Membayar LPG 3 Kg dengan metode non-tunai dengan keterlambatan.; dan lain sebagainya.
Ketiga,  akibat  dari  pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  perjanjian  kerjasama  (wanprestasi) mencakup  berakhirnya  perjanjian,  pemutusan  hubungan  usaha  (PHU),  pelunasan  kewajiban dengan pembayaran pokok ditambah bunga, penghentian operasional selama perselisihan, serta skorsing  dalam  waktu  dua  minggu  yang  mengakibatkan  tidak  ada  pendistribusian  LPG  3  kg kepada masyarakat umum.
Dan  keempat,  meskipun  perjanjian  kerjasama  pangkalan  LPG  3  Kg  tidak  secara  eksplisit menyebutkan pilihan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa, terdapat klausal 6.D yang mengharuskan para pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Persero dan  pemerintah  daerah  terkait  distribusi  LPG  3  Kg  mencakup  pasal  20  Angka  1  yang menetapkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat.  Maka, sengketa yang muncul dari akibat wanprestasi diselesaikan melalui musyawarah/mufakat atau melalui mediasi yang  melibatkan  pihak  Pertamina,  penasihat  hukum,  dan  pengacara  untuk  menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut .

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim, Pengusahaan  Migas  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Kedaulatan  Negara  Atas  SDA (2):  Makna  “Dikuasai  Oleh  Negara”,  https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip- berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1- pendahuluan.
Ahmad  Syarief,  Paramita  Prananigtyas,  Novira  Maharani  Sukma, Penerapan  Azas  Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan PT. Pertamina (Persero) dan Para Agen, Vol. 12 No. 1, Tahun 2019.
Ali,  Acmad,  dan  Sambas,  Leonardo, Teori-Teori  Hukum  Klasik  dan  Kontemporer, Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2002/2016.
Amr,  Undang-undang  No.  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4366/undangundang-nomor-22-tahun- 2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi/ .
Ariyani, Evi, Hukum Perjanjian , Ombak, Yogyakarta, 2013.
Aswan, Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum), Guepedia, Makassar, 2019. Atiyah, The Law of Contract, London : Clarendon Press, 1983 Badrulzaman, Mariam Darus, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditdya Bakti, Bandung, 2011.
Black’s Law Dictionary
Butarbutar  Russel,  dan  Robert, Hukum  Perdata  Di  Indonesia,  Kompilasi,  Penerapan,  Dan Tantangan Hukum Ke Depannya, Gramata Publishing, 2021. Butarbutar Russel, dan Robert, Penelitian Hukum, Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya , 2023. David, Rene, and Jhon E.C. Brickley, Major Legal System In The World Today, Second Edition, London : Stevens & Sons, 1978.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia , Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta , 2005.
Fanami,  Ahmad  Zaenal, Berpikir  Falsafati  Dalam  Putusan  Hakim, Varia  Peradilan  No.  304 Maret 2011.
Fuady,  Munir,  Darmodiharjo,  D  &  Shidarta, Pokok  –  Pokok  Filsafat  Hukum  ,  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 2003/2008.
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001. Hermoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya , Alumni, Bandung,1999.
J. Satrio, Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung,1992.
J.  Satrio, Wanprestasi  :  Menurut  KUHPerdata,  Doktrin  dan  Yurisprudensi, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2014 JDIH, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015,
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Peraturan_Gubernur_Nomor_4_T ahun_2015.pdf.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Kethleen  C,  Pontoh, Bentuk-Bentuk  Kerjasama  Dalam  Bisnis  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Bisnis, Vol. 5, No. 10, Tahun 2018. Khairandy, Ridwan,  , Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum , Yogyakarta, FH UII Press, 2017
Khairandy, Ridwan,  , Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta, 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Komariah, Hukum Perdata , UMM Press, Malang, 2008. M. Friedman, Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media, 2011. M.  Hasan  Syukur,  ST.,  MT., Penggunaan  Liquified  Petroleum  Gases  :  Upaya  Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG , Vol. 01, No. 2, Tahun 2011.
M.A. Moegni Djojodirdji, Perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Marzuki, Peter Mahmud, Batas-batas Kebebasan Berkontrak , Yuridika, 2003

## Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 KG dan Agen LPG 3 KG Pertamina
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Marzuki,  Peter  Mahmud,/1 Batas-batas  Kebebasan  Berkontrak ,  Yuridika,  Vol.  18  No.  3,  Mei Tahun 2003.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999.
Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  14  tahun  2015  Tentang  penetapan  Harga  Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di tingkat Pangkalan propinsi DKI Jakarta
Peraturan  Menteri  Perdagangan  republic  Indonesia  No.  11/M-DAG/PER/3/2006  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Tanda  Pendaftaran  Bagi  Agen  atau  Distributor Barang dan/atau Jasa
Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Potreleum Gas
Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga 3 Kilogram Bahan bakar Gas Cair
Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Pertamina No. SPJ-1026/F13400/2019-S3 Tahun 2019 Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg Agen Pertamina No: 01NPS/LPG3KG/I/2020 Tahun 2020
Pertamina, Info Keagenan LPG PSO, https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-pso.html .
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta 2011,
Pushep, Perkembangan  Tafsir  “Penguasaan  Oleh  Negara”  pada  pasal  33  UUD  1945, https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud- 1945/ , diakses tanggal 21-06-2023.
Pushep ,  Regulasi  LPG  3  Kg,  slide  no.3,  Alur  Distribusi  dan  Harga  Eceran  , https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Regulasi-LPG-3-Kg-Ref-Migas.pdf.
R. Subekti, Hukum Perjanjian , PT.Intermasa, Jakarta, 2001. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, PT. Intermasa, 1994. Rato,  Dominikus, Filsafat  Hukum  Mencari  :  Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Ricky Kusnadi, Nyoman Putu Budiartha dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Contractual Liability Dalam  Perjanjian  Keagenan  Gas  Elpiji  Non  Publik  Service  Obligation, Vol.  2,  No.  2, Tahun 2020.
Rijan,  Yunirman,  dan  Ira  Koesoemawati, Cara  Mudah  Membuat  Surat  Perjanjian  Kontrak, 2009.
Rusli,  Hardijan, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law ,  Cet.  Kedua,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Salim  HS., Hukum  Kontrak  :  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2019.
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Santoso,  Budi, Keagenan  (Agency):  Prinsip-Prinsip  Dasar,  Teori,  dan  Problematika  Hukum Keagenan , Cet 1, Ghalia Indonesia,Bogor,2015. Sjahdeini,  Sultan  Remy, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta, Liberty, 1999.
Sumarjati,  Hartono, Mencari  Bentuk  dan  Sistim  Hukum  Perjanjian  Nasional  Kita, Alumni, Bandung, 1974. Syarifudin, Ahmad, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, Bandar Lampung, 2015.
Tambunan, Tioman Sony, dan Tambuna, Wilson R. G., Hukum Bisnis , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan , Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011. Winarta, Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Wiryawan,  I  Wayan,  &  I  Ketut  Artadi, Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar, 2009.
Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan , Prenamedia Gruoup, Jakarta, 2014.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License