JGAR.  Volume  1  No  1  June  2020  /  Rayyan  /  Analisis  Kesesuaian  Program  dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo

## Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo

## Analysis of Program Suitability with Target Groups on MSME Development in Sidoarjo Regency
Muhammad Arfi Rayyan 1
1 Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: muhammad.arfi.rayyan-2016@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This study aims to describe the suitability of the program with the  target group  in the development of MSMEs in Sidoarjo Regency, the Tukuo digital marketplace platform as an effort to increase marketing. The theory used is the theory of program implementation or  better  known  as  the  three  way  fit  proposed  by  David  C.  Korten.  This  study  uses  a qualitative approach with a descriptive type of research. The location of the research was carried  out  in  Sidoarjo  Regency.  Determination  of  informants  was  carried  out  using purposive  techniques  and  also  snowball  techniques.  The  data  collection  process  was carried out using direct and indirect interview techniques, as well as observation, audio and  visual  documentation  together  with  selected  informants,  namely  government structural  officials  and  with  informants  from  the  results  of  the  snowball  sampling technique  on  government  staff  and  SMEs  assisted  by  Sidoarjo  who  have  a  connection with  Tukuo  digital  marketplace  platform.  Data  analysis  used  qualitative  analysis  with stages, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the Tukuo platform that has been implemented does not yet have a sufficiently mature compatibility.  The  suitability  of  the  implementing  organization  in  running  the  Tukuo platform has also not been fully achieved..

## Keywords: MSME development, digital marketing

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kesesuaian program dengan kelompok sasaran pada pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo platform digital marketplace tukuo sebagai upaya peningkatan pemasaran. Teori yang digunakan adalah teori implementasi program atau lebih dikenal dengan three way fit yang dikemukakan oleh David C. Korten. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian  deskriptif. Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Penetapan  informan  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  purposive  dan  juga  teknik  snowball.  Proses  pengambilan data dilakukan menggunakan teknik wawancara secara langsung dan tidak langsung, serta observasi,  dokumentasi  audio  dan  visual  bersama  dengan  informan  yang  dipilih  yaitu pejabat  struktural  pemerintahan  serta  dengan  informan  dari  hasil  teknik  snowball
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 1  June 2020 hal 63-76 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
Accepted : May 24, 2020 Published :  June 26, 2020
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
sampling  terhadap  staf  bagian  pemerintahan  dan  pelaku  UKM  Binaan  Sidoarjo  yang memiliki  keterkatian  dengan  platform  digital  marketplace  tukuo.  Analisis  data menggunakan  analisis kualitatif dengan tahapan, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  platform  Tukuo  yang  telah diimplementasikan  belum  memiliki  kesesuaian  yang  cukup  matang.  Kesesuaian organisasi  pelaksana  dalam  menjalankan  platform  Tukuo  juga  belum  sepenuhnya tercapai.
Kata kunci : pengembangan UMKM, pemasaran digital

## Pendahuluan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang  memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian pada skala regional hingga nasional. Bagi negara berkembang, sektor ini sangat penting dan cukup strategis yang mana selain menyerap  banyak  tenaga  kerja  serta  membuka  lapangan  pekerjaan,  penghasilan  dari sektor  ini  juga  dapat  menyumbang  pada  pertumbuhan  pendapatan  nasional  yaitu  pada Produk Domestik Bruto (PDB. Pembangunan dan pertumbuhan perspektif secara umum tentang  UMKM  sendiri  juga  mendukung  hal  tersebut,  yang  mana  UMKM  sangat berperan penting dan dapat menjadi sektor penggerak dalam perekonomian suatu negara, tidak hanya negara berkembang saja, negara maju juga memiliki pandangan yang sama mengenai hal tersebut. UMKM di Indonesia memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup dominan.
Kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan digital economy. Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  potensi  cukup  besar  dalam  perekonomian digital. Dengan total populasi masyarakat sebesar 262 juta jiwa . Potensi ekonomi digital di Indonesia sendiri menurut data tersebut pada tahun 2020 diprediksi dapat menyumbang sebesar  150  miliar  US$,  yakni  sekitar  2  kuadraliun  terhadap  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  Indonesia.  Serta  prediksi  pada  tahun  2030,  Indonesia  dapat  menjadi  salah  satu negara yang dapat memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi dengan didominasi oleh  generasi  milenial  saat  ini,  dimana  diprediksi  bahwa  60%  masyarakat  Indonesia berusia produktif dengan 27% merupakan generasi muda, serta 135 juta penduduk kelas menengah
dengan pendapatan diatas Rp 49 juta
(https://www.theindonesianinstitute.com).
Tabel 1
Perkembangan UMKM, PDB atas Harga Berlaku dan PDB atas Harga Konstan
Tahun  2016-2017 No . Indikator Satuan Tahun 2016 Tahun 2017 Presentase Perkembangan 1 UNIT USAHA (A+B) A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
(UMKM)
- Usaha Mikro (UM)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah
(UM) B. Usaha Besar (UB) (Unit) 61.656.547 62.928.0 77 2,06 61.651.177 62.922.6 17 2,06 60.863.578 62.106.9 00 2,04 731.047 757.090 3,56 56.551 58.627 3,67 5.370 5.460 1,67 2 PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
- Usaha Mikro (UM)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah
(UM)
B. Usaha Besar (UB)
(Rp. 11.712.450
,6
12.840.8 59,0 9,63 Miliar) 7.009.283, 0 7.704.63 5,9 9,92 4.292.287, 8 4.727.98 9,4 10,15 1.128.056, 8 1.234.21 0,7 9,41 1.588.938, 3 1.742.43 5,7 9,66 4.703.167, 6 5.136.22 3,1 9,21 3 PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (A+B)
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
- Usaha Mikro (UM)
- Usaha Kecil (UK)
- Usaha Menengah (UM)
B. Usaha Besar (UB)
(Rp. 9,045.739,
5
9.504.14 8,6 5,07 Miliar) 5.171.063, 6 5.425.41 4,7 4,92 2.736.613, 7 2.856.60 7,8 4,38 1.123.131, 8 1.191.87 1,1 6,12 1.311.318, 0 1.376.93 5,8 5,00 3.874.675, 9 4.078.73 4,0 5,27
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2017 (data diolah).
Berdasarkan  tabel  diatas,  perkembangan  di  beberapa  sektor  dalam  sumbangan UMKM  kepada  perekonomian  nasional.  Yang  pertama  adalah  mengenai  peningkatan perkembangan UMKM yang mencapai angka sekitar 1.271.440 unit usaha di tahun 2017.
Kemudian  yang  kedua  pada  sektor  perkembangan  PDB  pada  harga  berlaku  terhadap UMKM  yakni  terjadi  peningkatan  sekitar  695.352,9  miliar  rupiah.  Serta  yang  ketiga adalah  perkembangan  oleh  PDB  pada  harga  konstan  terhadap  UMKM  juga  terjadi peningkatan sekitar 254,351,1 miliar rupiah.
Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang bisa dikatakan termasuk salah satu penyangga  ibukota  Provinsi  Jawa  Timur  yang  mengalami  perkembangan  pesat  pada sektor UMKM.

## Tabel 2
Grafik Jumlah UMKM Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
Data diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah  UMKM  sebanyak  248.306  dan  merupakan  jumlah  yang  cukup  besar  di  ranah provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Sidoarjo berupaya mengimplementasikan hal tersebut melalui sebuah platform digital marketplace yang bernama “Tukuo” sebagai bentuk pembaharuan dalam pengembangan  pemasaran  produk  UMKM  berbasis online atau  daring.  Menarik  dikaji pada  dinamika  ini  adalah  analisis  kesesuaian  program  dengan  kelompok  sasaran  pada pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  penelitian deskriptif.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Penetapan  informan dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  purposive  dan  juga  teknik  snowball.  Proses pengambilan data dilakukan menggunakan teknik wawancara secara langsung dan tidak langsung, serta observasi, dokumentasi audio dan visual bersama dengan informan yang dipilih  yaitu  pejabat  struktural  pemerintahan  serta  dengan  informan  dari  hasil  teknik snowball sampling terhadap staf bagian pemerintahan dan pelaku UKM Binaan Sidoarjo yang  memiliki  keterkatian  dengan  platform  digital  marketplace  tukuo.  Analisis  data menggunakan  analisis kualitatif dengan tahapan, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

## Model Implementasi David C. Korten
Dye  mendefinisikan  kebijakan  publik  melalui  pernyataannya  sebagai  berikut; “ Public policy is whatever governments choose  to  do or not to do ”(Dye,2013:1) Yang berarti bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak  untuk  dilakukan,  dimana  dalam  sebuah  tindakan  pemerintah  berimplikasi  pada adanya  tujuan  tertentu.  Pendapat  serupa  juga  diungkapkan  oleh  James  E.  Anderson (dalam Nugroho, 2014:125) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan; “ a  relative  stable,  purposive  course  of  action  followed  by  an  actor  or  set  of  actors  in dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern ”  (Nugroho,  2014:125.  Dalam  kebijakan publik,  pemerintah  dapat  mengatur  hal  yang  bersangkutan  dengan  masyarakat  secara luas,  seperti  mengatur  hukum,  birokrasi,  hingga  sebuah  undang-undang.  Definisi  lain diungkapkan oleh Michael Howlett dan M. Ramesh (dalam Nugroho, 2014:126) dengan mennggambarkan  kompleksitas  dari  kebijakan  publik  (Nugroho,  2014,  126).  “ Public policy  is  a  complex  phenomenon  consisting  of  numerous  dicisions  made  by  numerous
individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions ” Artinya  bahwa  kebijaka publik merupakan sebuah fenomena yang kompleks karena proses pembentukan kebijakan publik  sendiri  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal  seperti  kebijakan  yang  telah  dibuat sebelumnya,  atau  dari  kebijakan  yang  tidak  berhubungan  sama  sekali.  Dari  berbagai definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan.
David  C.  Korten  mengungkapkan  bahwa  sebuah  program  akan  berhasil dilaksanakan  jika  dalam  pelaksanaannya  terdapat  kesesuaian  dari  tiga  indikator implementasi program. Yang pertama ialah kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, artinya bahwa dibutuhkan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran  tersebut.  Yang  kedua  adalah kesesuaian  antara  program  dengan  organisasi  pelaksana,  artinya  harus  ada  kesesuaian antara  kemudahan  tugas  yang  disyaratkan  oleh  program  dengan  kemampuan  yang dimiliki oleh organisasi pelaksana dalam melaksanakan program. Kemudian yang ketiga adalah  kesesuaian  antara  kelompok  sasaran  dengan  organisasi  pelaksana  pelaksana, artinya bahwa harus ada kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh organisasi untuk dapat memperoleh output atau hasil dari program dengan apa yang dapat dilakukan dan didapatkan  oleh  kelompok  sasaran  program  itu  sendiri.  Teori  ini  sendiri  disebutnya sebagai “Three Way Fit”,54 atau kesesuaian antara tiga arah, yang mana bagian ketiga arah tersebut telah disebutkan diatas sebelumnya. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
Gambar 1
Model Kesesuaian “ Three Way Fit ” David C. Korten
Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara  tiga  variabel  implementasi  kebijakan  tersebut,  kinerja  dari  program  yang  telah dibuat  akan  berjalan  tidak  maksimal  dan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya diharapkan.  Jika  output  program  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan kelompok  sasaran,  maka  program  tersebut  tidak  dapat  dimanfaatkan.  Jika  organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan yang menjadi syarat dari  terlaksananya program,  maka  dapat  dikatakan  organisasi  tersebut  tidak  dapat  menyampaikan  output program  secara  tepat.  Begitu  juga  dengan  jika  syarat  yang  ditetapkan  organisasi pelaksana  program  terhadap  suatu  program  yang  dijalankan  tidak  dapat  dipenuhi kelompok  sasaran,  maka  kelompok  sasaran  tidak  mendapatkan  output  program  yang diharapkan  secara  maksimal.  Dalam  gambar  tersebut  juga  sudah  cukup  jelas  terlihat bahwa organisasi pelaksana adalah sebagai fokus penelitian yang mana harus mempunyai kemampuan  untuk  menyediakan  mekanisme  untuk  mengkonversikan  aspirasi  dan kebutuhan  obyektif  masyarakat  sasaran  menjadi  keputusan  organisasi,  melengkapi organisasi  dengan  berbagai  sumber,  dan  memobilisasikannya  untuk  dapat  memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output dari program tadi akan

## PROGRAM
Hasil-hasil Program
Persyaratan
Tugas
(+) (+)
Kebutuhan Penerima Manfaat (+) (+) (+) Kemampuan Khusus PENERIMA
MANFAAT Sarana Pengungkapan Kebutuhan
Proses-Proses Keputusan Organisasi
ORGANISASI
(+)
sesuai dengan kebutuhan masyarakat55. Dalam artian bahwa organisasi pelaksana disini memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan  menjadi  inti  dari  keberhasilan  implementasi sebuah program yang hendak dijalankan.
Lebih  lanjut,  kesesuaian  yang  dimaksud  dalam  model  implementasi  menurut David C. Korten sesuai dengan gambar diatas adalah bahwa harus ada hubungan saling beketerkaitan antara indikator satu dengan indikator lainnya agar terjadi suatu kesesuaian tersebut. Hal ini mengharuskan adanya hubungan positif (+) yang bertemu satu sama lain pada  masing-masing  indikator.  Dominasi  salah  satu  hubungan  bersifat  positif  (+)  atau negatif (-) dapat menjadi suatu penentu apakah indikator tersebut telah dapat dinyatakan terjadi kesesuaian atau tidak. Artinya bahwa jika dominasi hubungan positif lebih banyak, maka telah terjadi kesesuaian. Sebaliknya jika dominasi hubungan negatif lebih banyak, maka dapat dikatakan indikator tersebut belum memiliki kesesuaian antara satu sama lain.
Model  implementasi  ini  menggunakan  pendekatan  secara  bottom-up.  Dalam model  ini,  proses  implementasi  dipandang  sebagai  proses  belajar  sosial  yang  bersifat kolaboratif  antara  birokrasi  di  tingkat  lokal  dengan  kelompok  sasaran  atau  komunitas, dengan  tujuan  agar  komunitas  mampu  menolong  dirinya  sendiri  dan  mencapai  self- sustaining  capacity.  Ide  dasar  dari  model  ini  adalah  penempatan  masyarakat  sebagai fokus  utama  sekaligus  pelaku  utama  dari  sebuah  pembangunan,  bukan  sekedar pemaksimum  manfaat.  Sementara  itu,  peran  pemerintah  sendiri  bukan  lagi  semata sebagai  penyedia  manfaat  saja  (pelayanan),  namun  lebih  pada  enabler/fasilitator  yang memungkinkan  tumbuhnya  prakarsa  dan  kemandirian  masyarakat.  Secara  umum walaupun  teori  yang  diungkapkan  oleh  David  C.  Korten  ini  tidak  dijelaskan  secara spesifik  menjadi  salah  satu  bentuk  model  implementasi,  namun  secara  pengertian  dan pemahamannya  dapat  memberikan  kerangka  pemikiran  yang  sesuai  dengan  penelitian terkait implementasi suatu kebijakan program. Selain itu teori ini juga telah digunakan pada  beberapa  penelitian  terkait  implementasi  program  yang  sesuai,  sehingga penggunaan teori ini dapat dipertanggung jawabkan dan digunakan dengan semestinya

## Analisis dan Pembahasan
Implementasi Program Misi Dagang Melalui Platform Digital Marketplace Tukuo Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada proses ini seringkali terjadi hal-hal yang tidak terduga
yang terjadi dilapangan dan diluar pelaksanaan seharusnya yang telah dilakukan. Proses ini seringkali  menjadi sebuah  tahap yang cukup krusial dalam proses kebijakan publik dimana  suatu  program  harus  dapat  diimplementasikan  dengan  sesuai  agar  mempunyai dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan  atau  diharapkan176.  Maka  dari  itu  diperlukan perhatian khusus terhadap hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak terduga dalam pelaksanaannya.
David  C.  Korten  mengungkapkan  bahwa  sebuah  program  akan  dapat  berhasil dilaksanakan  apabila  terdapat  kesesuaian  dari  tiga  elemen  implementasi  program, diantaranya yaitu program, kelompok sasaran program dan organisasi pelaksana program. Lebih lanjut penjelasan ini dibuat menjadi 3 indikator implementasi program, yaitu (1) Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran Program, (2) Kesesuaian antara Program  dengan  Organisasi  Pelaksana  Program,  dan  (3)  Kesesuaian  antara  Kelompok Sasaran Program dengan Organisasi Pelaksana Program177. Dalam penelitian ini proses implementasi  program  yang  telah  terjadi  dengan  dikaitkan  pada  hasil  kesesuaian  dari program, kesesuaian organisasi pelaksana program dan kesesuaian kebutuhan kelompok sasaran  program  yang  mana  dapat  dilihat  pada  tiga  indikator  kesesuaian  yang  telah disebutkan sebelumnya dalam penelitian implementasi program Misi Dagang   melalui platform   digital   marketplace   Tukuo   dalam   upaya peningkatan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Sidoarjo

## Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran
Implementasi suatu program dapat dikatakan berhasil apabila terdapat keterkaitan antara  apa  yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran  dengan  program  apa  yang  sedang ditawarkan.  Yang  artinya  bahwa  jika  program  yang  sedang  diimplementasikan  tidak bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dari  kelompok  sasaran  program  maka  dapat dipastikan program tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dalam indikator ini terdapat dua sub indikator yaitu Kebutuhan Penerima Manfaat dan Hasil- Hasil Program yang harus saling terhubung satu sama lain.
Kebutuhan Penerima Manfaat
Indikator  kebutuhan  penerima  manfaat  dengan  hasil  data  penelitian  yang bersumber dari organisasi pelaksana program yaitu dinas-dinas terkait pada implementasi program misi dagang melalui platform digital marketplace Tukuo di Kabupaten Sidoarjo
yakni  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  dan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil data dilapangan bahwa pihak Dinas Koperasi dan Usaha  Mikro  maupun  pihak  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  menilai  jika  platform digital  marketplace  Tukuo  merupakan  bentuk  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dari kelompok  sasaran  program  yakni  pelaku  UKM  Binaan  Sidoarjo  dengan  tingkat urgensinya yang juga dapat dikatakan sangat penting.
Lebih  lanjut  hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  representasi  dari  sebuah tagline branding Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UKM Indonesia, dimana dalam hal ini dapat dilihat adanya fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor UMKM yang dimilikinya. Selain itu berdasarkan hasil data penelitian, bentuk pemasaran secara online seperti digital marketplace Tukuo pada saat masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat  ini  dinilai  sangat  diburtuhkan.  Keadaan  yang  sangat  tidak  menentukan  seperti  ini menuntut  pelaku  UMKM  untuk  bisa  bertahan  dengan  hasil  penjualan  yang  seadanya. Maka dari itu seharusnya pemerintah dapat hadir dalam keadaan seperti ini.
Selain itu, berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan terhadap pihak kelompok  sasaran  program  yakni  para  pelaku  UKM  Binaan  Sidoarjo  juga mengungkapkan  hasil  yang  serupa,  dimana  platform  serupa  dalam  digital  marketplace Tukuo  yang  menggunakan  jenis  pemasaran  seacra  online  dinilai  sangat  penting  dalam pengembangan usaha mereka masing-masing. Pemasaran jenis seperti ini pada dasarnya sudah harus digunakan pada era seperti sekarang ini. Terlebih ketika pada masa pandemi Covid-19  yang  terjadi  saat  ini  memberikan  sebuah  pandangan  baru  bahwa  pemasaran jenis  seperti  ini  memang  sangat  dibutuhkan,  khususnya  untuk  pelaku  UKM  Binaan  di Sidoarjo. Dengan demikian pada sub indikator ini dapat dikatakan telah sesuai.
Hasil-Hasil Program
Selanjutnya  sub  indikator  Hasil-Hasil  Program  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan hasil  apa  yang  sebenarnya  diinginkan  dari  adanya  platform  digital  marketplace  Tukuo terhadap  kelompok  sasaran  program,  dalam  hal  ini  yakni  para  pelaku  UKM  Binaan Sidoarjo. Berdasarkan hasil data penelitian yang bersumber dari dua organisasi pelaksana terkait program ini yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, bahwa hasil program yang sebenarnya diinginkan dari adanya Tukuo adalah meningkatnya kualitas hasil produk dari pelaku UKM di Sidoarjo
itu sendiri, berupa branding yang baik, kualitas produk yang mumpuni agar tidak kalah bersaing  dengan  produk-produk  UKM  lainnya.  Dengan  pola  pembinaan  seperti pengelompokan jenis-jenis kemampuan pelaku UKM, pelaku UKM Binaan dibina dan didampingi dengan sesuai karakternya masing-masing hingga dapat memasuki tingkatan kualitas pada konsistensi dalam usaha penjualannya.
Pada  dasarnya  Tukuo  sendiri  merupakan  bentuk  fasilitas  dalam  pembinaan tersebut  yang  diberikan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Sidoarjo terhadap  pelaku  UKM.  Yang  mana  pada  awalnya  hanya  sedikit  yang  memperhatikan pemasaran secara online ini. Akan tetapi hal tersebut berubah drastis ketika masa pandemi Covid-19  ini  terjadi.  Dimana  dengan  pemasaran  secara  online  ini  sangat  membantu pelaku  UKM  untuk  dapat  tetap  eksis  dan  bertahan  dimasa  terjadinya  krisis  ekonomi seperti  ini.  Lebih  lanjut  berdasarkan  hasil  data  penelitian  dilapangan  bahwa  digital marketplace Tukuo merupakan sebuah bentuk inovasi platform yang mendukung konsep Smart City yang sudah seharusnya menjadi fokus tersendiri dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memanfaatkan perkembangan era digitalisasi seperti saat ini.
Selain itu, berdasarkan hasil data penelitian  terhadap kelompok sasaran, bahwa telah terjadi bentuk kesesuaian dimana pihak UKM Binaan Sidoarjo menilai hasil yang diinginkan  dari  adanya  platform  digital  marketplace  Tukuo  pada  dasarnya  untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Tukuo juga merupakan salah satu wadah selain marketplace online lainnya dalam bentuk promosi atau branding dari hasil produk mereka agar lebih dikenal masyarakat luas dan memiliki daya saing tinggi.
Dari penjelasan mengenai indikator kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran  program  dengan  sub  indikator  kebutuhan  penerima  manfaat  dan  hasil-hasil program,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pada  indikator  ini  telah  dapat  dikatakan  terjadi kesesuaian.  Faktor-faktor yang  menjadi bahan  analisis dalam penentuan kesesuaian  ini adalah terdapat pada hubungan antara sub indikator yang saling berhubungan satu sama lain disertai dengan dominasi dari hubungan kesesuaian positif yang terjadi. Rinciannya adalah sebagai berikut.
Hubungan Kesesuaian Positif (+)
a. Pengembangan pola pemasaran produk
b. Bisa menjadi solusi menghadapi Pandemi Covid-19
c. Peningkatan kualitas produksi usaha agar berdaya saing tinggi
d. Harapan  adanya  peningkatan  kualitas  produksi  usaha  dan  media  promosi  agar berdaya saing tinggi
Hubungan Kesesuaian Negatif (-)
a. Tidak  semua  Pelaku UKM  Sidoarjo  membutuhkan  platform  Tukuo  dalam pemasaran produk mereka

## Kesimpulan
Program  yang  diimplementasi  dan  tidak  memenuhi  kebutuhan  dari  kelompok sasaran  program,  maka  dapat  dikatakan  program  tersebut  tidak  dapat  berjalan  dengan tepat.  Dalam  kesesuaian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  terlibat dalam implementasi pada platform Tukuo ini yaitu dari pihak organisasi pelaksana yakni Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kabupaten  Sidoarjo  yang  berkoordinasi  dan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, serta pihak lainnya yaitu kelompok sasaran program dalam hal ini yaitu para pelaku UKM Binaan Sidoarjo  dapat  dikatakan  telah  mengalami  kesesuaian.  Platform  digital  marketplace Tukuo  merupakan  sebuah  bentuk  pemenuhan  kebutuhan  yang  diberikan  oleh  dinas kepada  para  pelaku  UKM  Binaan  Sidoarjo.  Terlebih  hal  ini  sangat  dibutuhkan  dalam mengatasi  proses  bertahan  dalam  produksi  usaha  pada  masa  pandemi  Covid-  19  yang terjadi  saat  ini.  Selain  itu,  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  juga  sepakat  dan  terjadi kesesuaian  dalam  hal  keterkaitannya  pada  hasil  program  yang  diinginkan  oleh  para pelaku  UKM  Binaan  ketika  mengikuti  program  pada  pemasaran  yang  dilakukan  di platform  digital  marketplace  Tukuo,  dimana  hasil-hasil  program  yang  diharapkan  dan diinginkan  adalah  pada  dasarnya  untuk  meningkatkan  penjualan  produk  mereka.  Hal tersebut  tentunya  termasuk  pada  adanya  proses  promosi  atau  branding  tersendiri  dari produk-produk  yang  dihasilkan  agar  berdaya  saing  tinggi.  Faktor-faktor  yang  menjadi bahan  pertimbangan  dalam  penentuan  kesesuaian  pada  indikator  ini  adalah  adanya dominasi hubungan positif yang terjadi. Rinciannya adalah sebagai berikut.
Hubungan Kesesuaian Positif (+)
a. Pengembangan pola pemasaran produk
b. Bisa menjadi solusi menghadapi Pandemi Covid-19
c. Peningkatan kualitas produksi usaha agar berdaya saing tinggi
d. Harapan  adanya  peningkatan  kualitas  produksi  usaha  dan  media  promosi  agar berdaya saing tinggi
Hubungan Kesesuaian Negatif (-)
b. Tidak  semua  Pelaku UKM  Sidoarjo
membutuhkan platform Tukuo dalam pemasaran produk mereka

## Daftar Pustaka
Anderson, James E. (2003). Public policy making: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company . Chapter 1:The Study of Public Policy.
Cahjono, Agus Budi. (tt). Analisis Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sidoarjo.
Diakses secara daring pada laman https://www.dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/201868.pdf pada 25 Maret 2019
Dye,  Thomas  R.  (2013). Understanding  Public  Policy :  Fourteenth  Edition.  USA: Pearson Education Inc.
Fradkin,  A.  (2017). Digital  Marketplaces. In:  Palgrave  Macmillan  (eds)  The  New Palgrave  Dictionary  of  Economics.  Palgrave  Macmillan,  London.  DOI: 10.1057/978-1-349-95121-5_3052-2
Korten, David C. dan Sjahrir. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan . Achmad Setiawan A. (Ed.). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Miles,  Mathew  B.,  dan  A.  Michael  Huberman.  (1994). An  Expanded  Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
Nugroho, Riant. (2014 ). Public Policy : Edisi 5. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Paparan  UMKM  Go-Online.  2018.  https://www.theindonesianinstitute.com/wp- content/uploads/2018/10/Paparan-UMKM-versi-1.1.pdf  Diakses  pada  2  April 2019.
Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik, (2016). Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Indonesia. Diakses secara daring
https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/tabel?tid=22&wid=0  pada  25 Mei 2019.
. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Tambunan, Tulus T.H. (2009). UMKM di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Winarno,  Budi.  (2007). Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses. Yogyakarta:  Media Pressindo