Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
PLPB: Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
DOI: https://doi.org/10.21009/PLPB.172.01

## DOI: 10.21009/PLPB

## EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BEKASI
Rasminto Dosen FKIP Geografi Universitas Islam 45 rasminto@gmail.com

## ABSTRACT
Bekasi  regency  as  one  of  the  mainstays  of  agriculture  of  West  Java  province  is  one  area  that  can  not escape  from  the  problems  of  human  resource  development  of  agriculture  that  should  get  attention  by local  governments,  the  private  sector  and  local  communities.  Many  factors  that  cause  deterioration  of agriculture  in  Bekasi  Regency,  among  others;  not  optimal  function  of  the  institution  /  organization  of Agricultural  Extension,  operational  techniques  ranging  from  counseling;  extension  of  distribution, identification  of  potential  areas  of  extension,  aspects  of  planning  and  implementation. The purpose of  this study  was to  evaluate the implementation  of agricultural  extension  in  Bekasi  based aspects of the functions of institutions / organizations and operational technical extension further identify potential  areas  of  agricultural  extension.The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method,  ie  by observation,  interviews  and  observations  documents.The  results  showed  that:  (1)  Institutions  / organizations  that  form  the  Executive  Agency  of Agricultural  Extension  as  an  institution  is  still  limited motion in terms of both quantity and quality of personnel, bergaining institutions still sometimes overlaps with the Department of Agriculture. (2) There are still required the addition and improvement of facilities / infrastructure of agricultural extension services so as to improve the quantity and quality of the target areas. (3) Implementation of outreach are still many obstacles execution as their major influence on the political Pilkades, information outreach activities that still have not been absorbed by the farmer that still few farmers who take part in counseling, technology transfer and transfer of regeneration as a target of the main actors, and the synergy between the authorities village extension workers are not optimal.
Keywords :  Agricultural  extension  system,  Institutions  /  Organizations,  technical  operations,  and  the implementation of agricultural extension.
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829

## Pendahuluan
Kondisi
Indonesia sebagai negara yang didukung dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah dan masyarakatnya  yang  sebagian  besar hidup  bermatapencaharian  sebagai petani dan dengan Indonesia mempunyai pengalaman dengan keberhasilan  swasembada  pangannya perlu  melahirkan  bentuk  kebijakan dan  strategi  baru.  Dimana  sektor pertanian  ditempatkan  sebagai  sektor utama  dan  penggerak  pembangunan dan  sektor  industri  ditempatkan sebagai komplemen pertumbuhan
sektor pertanian.
Untuk melaksanakannya, diperlukan penjabaran  ke  dalam  kebijakan,  dan langkah-langkah  operasional  berupa terobosan-terobosan  baru,  sehingga tercapai  upaya  pembangunan  daerah. Pada akhirnya berdampak pada pembangunan nasional.
Dengan  kondisi  tersebut  Jafar
(2009) mengatakan
bahwa pembangunan  pertanian  merupakan suatu  upaya  untuk  meningkatkan kualitas, profesionalitas dan produktivitas  tenaga  kerja  pertanian, disertai dengan penataan dan pengembangan kelembagaan pedesaan.  Dengan  usaha  tersebut, maka  pendapatan,  partisipasi  aktif,
kesejahteraan  petani  dan  masyarakat pedesaan  dapat  ditingkatkan,  melalui peningkatan produksi komoditas pertanian  secara  efisien  dan  dinamis, yaitu  diikuti  pembagian  surplus ekonomi antar berbagai pelaku ekonomi  secara  lebih  adil.  Dengan demikian  pembangunan  daerah  dapat dicapai  melalui  usaha  pembangunan pertanian yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan
nasional. Dalam pembangunan pertanian tersebut upaya pengembangan  sumberdaya  manusia sangat berkaitan erat karena petanilah yang mengatur proses dan pelaksanaan dalam usahataninya. Selaras  dengan  pendapat  Jafar  yaitu dalam pembangunan pertanian berupaya  meningkatkan  keberdayaan atau  kemampuan  di  dalam  mengelola usaha  taninya  atau  sebagai  seorang manajer.  Dengan  demikian  para petani  dapat  mengambil  manfaat  dari setiap  peluang,  agar  usahataninya lebih produktif, guna mencapai keuntungan sebesar-besarnya.
Pembangunan pertanian harus berbasis pada inovasi dan sumberdaya manusia yang kompeten. Hal tersebut tentunya  akan  banyak  melibatkan kegiatan  penyuluhan  sebagai  suatu
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
sistem  yang  mempunyai  peranan strategis dalam pengembangan pengetahuan atau perilaku para pelaku  pertanian.  Pengetahuan  disini termasuk  karakter,  profesionalisme, etos kerja, disiplin, dan kewirausahaan  disamping  penataan kembali penyuluhan pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan  adanya  perubahan-perubahan di lapangan.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan  Pertanian  dan  Perikanan menyatakan bahwa penyuluhan pertanian  adalah  proses  pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar  mereka  mau  dan  mampu menolong  dan  mengorganisasikan dirinya  dalam  mengakses  informasi pasar,  teknologi,  permodalan,  dan sumberdaya  lainnya,  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  produktivitas, efisiensi  usaha,  pendapatan,  dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran  dalam  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup.  Dengan  demikian, penyuluhan  pertanian  sebagai  upaya untuk  membantu  pelaku  pertanian dalam menciptakan iklim pembelajaran  yang  kondusif,  dan pada  akhirnya  mampu  mewujudkan masyarakat pertanian yang sejahtera.
Dalam kebijakan sistem penyuluhan  pertanian.  Pemerintah mengeluarkan  seperangkat  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2006 tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertanian dengan tujuan yaitu: 1). Meningkatkan  fungsi  dan  peran Penyuluh  Pertanian  Swadaya  dan Penyuluh  Pertanian  Swasta  dalam penyelenggaraan penyuluhan; 2). Meningkatkan motivasi Penyuluh Pertanian  Swadaya  dan  Penyuluh Pertanian Swasta dalam memfasilitasi petani,  Kelompok  tani  (POKTAN) dan Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN); 3). Menciptakan mekanisme  kerja  kemitraan  antara Penyuluh  Pertanian  PNS  dengan Penyuluh  Pertanian  Swadaya  dan Penyuluh Pertanian Swasta; 4).
Meningkatkan kinerja dan profesionalisme  Penyuluh  Pertanian Swadaya  dan  Penyuluh  Pertanian Swasta.
Sejarah telah membuktikan hasil  gemilang  atas  program  dan motivasi  yang  tinggi  para  Petugas penyuluh  pertanian  dalam  medukung keberhasilan  pembangunan  pertanian khususnya keberhasilan dalam pencapaian  swasembada  beras  pada tahun 1984 yang mengantarkan bangsa Indonesia memperoleh
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
penghargaan  dari  Badan  Dunia  FAO sehingga  dapat  merubah  citra  semula sebagai  negara  pengimpor  beras menjadi  negara  pengekspor  beras terbesar di dunia. Namun keberhasilan  pencapaian  swasembada beras tersebut tidak dapat dipertahankan seiring dengan penurunan kinerja dari para penyuluh pertanian.  Dengan  kondisi  demikian Departemen  Pertanian  pada  periode 2004  –  2009  mencanangkan  program pencapaian  swasembada  dengan  lima sasaran    komoditas  strategis,  yaitu padi,  jagung,  kedelai,  daging  sapi, dan  gula.  Salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  hal  tersebut  adalah dengan meningkatkan kinerja
penyuluh pertanian melalui revitalisasi penyuluhan Pertanian untuk mencapai keberhasilan
pembangunan  pertanian.  Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh  Pertanian  Swadaya  dan Penyuluh Pertanian Swasta selama ini dirasakan  belum  memiliki  arah  yang jelas,  juga  belum  didayagunakan secara  optimal  untuk  memenuhi kebutuhan  pelaku  utama  dan  pelaku usaha. Dengan demikian perlu adanya Pedoman Pembinaan Penyuluh
Pertanian  Swadaya  dan  Penyuluh Pertanian Swasta.
Menurut Jafar (2009), Penyuluh
Pertanian
Lapangan dalam melaksanakan  fungsi,  tugas  dan perannya  membina  petani/  kelompok tani  dengan  menggunakan  sistem kerja Latihan dan Kunjungan ( Training-Visit ).
Training  and  Visit (T&V) diperkenalkan di Indonesia sudah dari tahun 1976 dengan nama  Latihan dan Kunjungan  (LAKU),  sebagai  suatu pendekatan penyuluhan yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan nasehat kepada petani yang didasarkan  kepada  jadwal  kunjungan yang  ketat  kepada  kelompok  tani. Kemampuan,  keterampilan  maupun sikap petani semakin meningkat, agar para penyuluh pertanian tidak tertinggal  maka  diperlukan  usaha- usaha  peningkatan  kemampuan  dan kecakapan  penyuluh.  Salah  satu  cara dengan  menyelenggarakan  pelatihan- pelatihan  bagi  penyuluh  pertanian secara tertib, teratur dan terarah.
Pendekatan  Laku  menurut  Jafar (2009),  menggunakan  Trilogi  (tiga prinsip  dasar)  Penyuluhan,  yaitu:  1). Terjalinnya  hubungan  yang  akrab antara  penyuluh  pertanian  dengan petani;  2).  Materi  penyuluhan  yang
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
diberikan haruslah aktual dan dibutuhkan  oleh  petani,  dan;  3). Penyuluhan pertanian harus menguasai  teori  maupun  praktek materi  yang  diberikan  kepada  para petani. Selanjutnya Suhardiyono
(1990) dalam Jafar (2009), mengatakan bahwa dalam
memudahkan  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan  wilayah  kerja  penyuluh pertanian  dibagi  habis  ke  dalam wilayah-wilayah kelompok tani.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh seorang  penyuluh  pertanian  lapangan diharapkan dapat meningkatkan peranan  petani/  kelompok  tani  dalam mengantisipasi  perkembangan  zaman melalui peningkatan teknologi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha dan efisiensi serta memanfaatkan  peluang  pasar  guna mencapai tujuan meningkatkan pendapatan  dan  keejahteraan  petani dan keluarganya.

## Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan
adalah menggunakan metode kualitatif.  Penggunaan  pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan: (1) penelitian ini menggunakan setting alami  sebagai sumber  data  langsung  dan  peneliti
adalah sumber utamanya, (2) penelitian  juga  bersifat  deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan angka.  Menurut  Bogdan  dan  Biklen, penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku orang-orang yang diamati. (3) menekankan  proses  kerja  dimana fenomena yang dihadapi diterjemahkan  ke  dalam  kehidupan sehari-hari,  terutama  yang  berkaitan langsung  dengan  masalah  sosial,  (4) penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, abstraksi– abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan  atas  dasar  data  yang  telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama  melalui  pengumpulan selama  kerja  di  lapangan  di  lokasi penelitian, (5) peneliti berusaha untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi  di  balik  fenomena  yang kadangkala  merupakan  sesuatu  yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.  Pendekatan  kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang suatu setting  kontek  tertentu  yang  dikaji dari  sudut  pandang  yang  utuh, komprehensif, dan holistik.
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
Teknik yang digunakan dalam
pengambilan data di antaranya menentukan objek penelitian, mengumpulkan  data,  mengolah  data penelitian, menganalisis hasil penelitian  dan  menyimpulkan  hasil penelitian  melalui  pengamatan  serta keterlibatan langsung, dan menuliskan laporan penelitian.
Pemilihan  Kabupaten  Bekasi sebagai  objek  penelitian  dilihat  dari bahwa  Kabupaten  Bekasi  salah  satu daerah yang menjadi andalan lumbung  padi  Provinsi  Jawa  Barat seperti  daerah  Karawang,  Indramayu maupun Cianjur. Akan tetapi,
semakin hari produktivitas pertaniannya  semakin  menurun  yang disebabkan  beberapa  faktor  penting diantaranya  belum  optimalnya  peran penyuluh  pertanian.  Oleh  karena  itu, menjadi  suatu  hal  yang  menarik kenapa  terjadi  hal  demikian  dalam pelaksanaan  penyuluhan  pertanian  di Kabupaten Bekasi.
Pengumpulan  data  penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan:  (a)  cara  pengamatan terlibat,  (b)  pengamatan  terfokus,(c) Pengamatan terseleksi (d) wawancara, dan (e) pembuatan catatan lapangan.
Setelah data penelitian terkumpul  data  tersebut  kemudian diolah  dengan  menggunakan  teknik analisis  domain,  analisis  taksonomi, analisis komponensial dan menemukan tema perilaku.
Dalam penelitian ini pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Adapun prosedur  pengumpulan  data  yang dilakukan melalui; pertama , menyeleksi  tempat  dan key  informan dengan  melakukan  wawancara  untuk mendapatkan informasi secara umum, baik  melalui  wawancara  terbuka maupun wawancara terstruktur. Wawancara  terbuka  dimaksudkan memberikan  gambaran  tentang  apa yang dikemukakan, dipikirkan, dirasakan,  dilakukan  dan  apa  yang diketahui oleh pihak yang diwawancarai. Sedangkan wawancara terstruktur  bersifat  luwes,  pertanyaan dan  susunan  kata-kata  dapat  diubah pada saat wawancara yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi saat wawancara.
Kedua , melakukan wawancara partisipan yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan  dan  peristiwa  yang terjadi  pada  konteks  penelitian,  yaitu
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
peneliti  terlibat  langsung  dengan kegiatan  implementasi  penyuluhan pertanian. Proses pengamatan
berpartisipasi dilakukan sesuai dengan setting dan sub  setting yang ada  di  lapangan  dan  terkait  langung dengan  masalah  penelitian.  Dalam studi  observasi  partisipan,  peneliti secara nyata terlibat langsung dengan kegiatan  orang-orang  dalam  obyek yang diteliti.
Ketiga , studi dokumentasi dengan melakukan wawancara singkat  yakni  wawancara  sederhana untuk  mencari  tahu  dimana  peneliti mendapatkan dokumen yang
berhubungan dengan konteks penelitian.
Prosedur Analisis Data
Analisis data berlangsung
selama pengumpulan data dilakukan.Secara  keseluruhan  data- data  yang  diambil  dihimpun  dan dimasukan  kedalam  catatan  lapangan (data collection ),  yang  terdiri  dari deskripsi  data  dan  refleksi  data. Deskripsi  data  adalah  catatan  yang dilakukan peneliti sebagaimana adanya  data  tentang  pengamatan  , wawancara  atau  telaah  catatan  data tulisan (dokumentasi)  yang dilakukan peneliti.  Sedangkan  refleksi  data adalah  tanggapan  peneliti  tentang
deskripsi  data  yang  ada,  sehingga  ia merupakan  bagian  dari  analisis  data sejak dari awal.
Data  yang  diperoleh  dari catatan  lapangan  kemudian  direduksi (data reduction) melalui proses pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabestrakan  dan transformasi  data  kasar,  menjadi kategori-kategori berdasarkan pengeompokan  yang  telah  ditetapkan peneliti  dalam  mencari  korelasi  yang akan  disimpulkan.  Kategori  data-data tersebut  disajikan  dalam  bentuk informasi  yang  sudah  tersusun  rapi agar  mudah  disimpulkan  dan  diuji keabsahannya.  Selanjutanya  adalah konklusi data atau verifikasi ( conclusion/drawingverification ) yaitu  usaha  mencari  pengertian  dari data  yang  telah  dikumpulkan  untuk kegunaan  analisis  selanjutnya.Karena analisi kualitatif pada intinya menggali  makna  dari  data  untuk melihat keteraturan, pola-pola, kejelasan proposisi dan lain sebagainya.
Analisis data tersebut dilakukan berulang-ulang dengan memperbandingkan  kelompok  yang diteliti agar diperoleh teori substantive  bisa  bersifat  deskriptif, yaitu  hanya  mendeskripsikan    data
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
temuan  apa  adanya.  Tetapi  ia  dapat mengembangkan menjadi teori formal atau  bersifat  proporsional,  yaitu  jika data  temuan  tersebut  dikembangkan menjadi  proposisi-proposisi  sehingga menghasilkan  kesimpulan  yang  lebih luas dari sekedar data lapangan.
Temuan yang bersifat deskriptif tersebut kemudian
didiskusikan  dengan narasumber lain sebagai upaya mencari validasi temuan,  kemudian  temuan  yang bersifat proporsional tersebut selanjutnya dikonprontir dengan kajian teori yang terkait agar memperoleh  pendalaman materi  yang lebih  lanjut.  Temuan  yang  bersifat proposisi  ini  divalidasi  dengan  pakar atau  yang  menghuasai  permasalahan tersebut,  sehingga  diharapkan  akan
memperoleh masukan untuk dikembangkan pada tahap
implementasi penelitian.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  implementasi sistem penyuluhan pertanian di
Kabupaten Bekasi.
Evaluasi  Implementasi  Kebijakan Penyuluhan
Pertanian di Kabupaten Bekasi
Perkembangan  teknologi  dan komunikasi  secara  global  sangat mempengaruhi paradigma penyuluhan  pertanian  sehingga  saat ini  paradigmanya  pun  ikut  bergeser. Di  sisi  lain  pelaksanaan  otonomi daerah di sebagian besar kabupaten/kota  masih  dalam  tahap transisi  begitu  pula  yang  terjadi  di Kabupaten Bekasi, dan belum sepenuhnya  memahami  arti  dan pentingnya penyuluhan pertanian. Hal ini  mengakibatkan  pemerintah  daerah kurang memberikan perhatian sehingga kondisi penyuluhan semakin merosot.  Oleh  karena  itu,  perlu evaluasi  kebijakan  dan  strategi  baru di  bidang  penyuluhan  pertanian  di Kabupaten Bekasi.
1. Kebijakan
Penyuluhan

## Pertanian
Melihat sisi kebijakan penyuluhan  pertanian  masih  terdapat kelemahan  dalam  penyelenggaraan penyuluhan pertanian disebabkan oleh  kebijakan  penyuluhan  pertanian yang  selalu  berubah-ubah.  Perubahan kebijakan  yang  tidak  disertai  dengan perubahan  metodologi  yang  bisa memenuhi tuntutan program, sehingga  berakibat  para  penyuluh pertanian  mengambil  jalan  pintas
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
dengan  menerapkan  pendekatan  yang menetapkan  petani  sebagai  bawahan dan  atau  alat  untuk  mencapai  tujuan program penyuluhan pertaniannya.
Sampai saat ini metode LAKU (latihan  dan  kunjungan)  yang  sudah ada sejak tahun 1976 tetap diterapkan oleh  penyuluh  pertanian  dengan diterapkan  kepada  berbagai  program kebijakan  pertanian  seperti  program MAPAN=  mandiri  pangan,  SL  PTT= sekolah  lapang  penerapan  teknologi pertanian,  penerapan  benih  seperti Impari  (imprida  padi  irigasi)  dari varietas  1  sampai  lebih  dari  60 varietas, IR dengan berbagai varietasnya dan sebagainya.
Melihat kondisi demikian,
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera melakukan  pembenahan,  penataan, reposisi  dan  revitalisasi  peranan penyuluh  pertanian  di  daerah,  dalam rangka  membangun  kembali  sektor pertanian  dan  kesejahteraan  petani dalam menopang perekonomian nasional.
2. Kebijakan  Pengembangan  SDM

## Penyuluh Pertanian di Bekasi
Penyuluh  merupakan  petugas fungsional yang harus permanen, agar mampu memberikan hasil yang
optimal dalam mencerdaskan kehidupan  petani  dan  masyarakat pertanian pada umumnya. Oleh karena  itu,  mendapatkan  pendidikan adalah  kebutuhan  mutlak  bagi  setiap penyuluh pertanian. Yang pada kenyataannya  tidak  semua  penyuluh pertanian bisa mendapatkan pendidikan formal untuk
meningkatkan kompetensinya.
Berdasarkan  data  di  lapangan  dalam meningkatkan SDM PPL baru berupa temu tugas THL TBPP.
Kita ketahui penyuluhan pertanian  merupakan  pendidikan  non formal untuk kepentingan masyarakat pertanian,  maka  wajib  mendapatkan prioritas dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pemerintah pusat.
Sebagaimana amanat Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2006 tentang  sistem  penyuluhan  pertanian, perikanan,  dan  kehutanan,  dengan mengatur apek-aspek penyuluhan pertanian  diantaranya;  kelembagaan penyuluhan,  ketenagaan  penyuluh, pemanfaatan  sarana  dan  prasarana penyuluhan, pembinaan dan pengawasan penyuluh serta pembiayaan penyuluhan.
Undang-Undang penyuluhan sangat
diperlukan, untuk
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
memposisikan  peranan  para  pelaku utama  pertanian  dan  pelaku  usaha serta stakeholder ,  sehingga  mereka dapat memberikan kontribusi, dukungan secara sistematis dan berkesinambungan
dalam pengembangan  penyuluhan  sesuai perkembangan dan tantangannya.
I. Kebijakan Petani Sebagai Sasaran Pelaku Utama
Dalam hal ini kebijakan diarahkan  kepada  upaya  petani  untuk lebih mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan  dan  pengalaman  yang ditujukan dalam mensejahterakan keluarga  tani  dan  pengembangan sikap serta perilaku  petani. Sehingga mereka dengan mudah dapat menyelesaikan  permasalahannya  dan dapat  mandiri  di  bidang  pertanian dengan mampu merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi segala  aspek  kehidupan  usaha  tani secara mandiri.
Respon  petani  masih  sangat tinggi  akan  keberadaan  PPL  di wilayahnya dalam memberikan kesadaran dan pemahaman permasalahan pertanian dan penerapan teknologi pertanian, meskipun ada perbuatan oknum ketua poktan  dan  PPL  yang  tidak  terpuji. Oleh  karena  itu,  perlu  sinergisitas
antar instansi terkait seperti BP4KKP dan  Dinas  Pertanian  dalam  membina petani sebagai pelaku utama terutama peran  penyuluh  pertanian  dan  kepala desa dalam membantu mensosialisasikan  kegiatan-kegiatan penyuluhan  kepada  warganya,  karena peran  aparat  desa  dalam  membangun sinergis  dengan  Petugas  penyuluh  di lapangan  masih  kurang  dirasakan, padahal penyuluh secara tidak langsung  membantu  program  desa dalam membina sumberdaya pertanian  yang  unggul.  Selain  itu masih  ada  masalah  komunikasi  dan pemahaman  tugas  pokok,  fungsi  dan kewenangan masing-masingyang harus  dipecahkan  secara  bersama- sama agar program penyuluhan dapat berjalan  sesuai  yang  diharapkan bersama.
II. Kebijakan Kelembagaan

## Penyuluhan Pertanian
Berdirinya kelembagaan
penyuluhan  pertanian  secara  mandiri merupakan peran pemerintah. Terutama  Kabupaten  Bekasi  sebagai salah satu andalan lumbung penghasil beras utama Jawa barat seperti daerah lainnya seperti Karawang, Indramayu, dan  Cianjur  yang  perekonomian daerahnya  berbasis  pertanian.  Hanya dengan  kelembagaan  yang  kuat,
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
memungkinkan
berlangsungnya program  penyuluhan  pertanian  secara efektif  dan  berkelanjutan.  Dengan perkembangan  dan  laju  informasi yang  pesat,  maka  tuntutan  tersebut terhadap  profesionalisme  penyuluhan pertanian akan semakin tinggi.
Berdasarkan  amanat  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2006 tentang  sistem  penyuluhan  pertanian, perikanan dan kehutanan pada pasal 8 ayat 2 bahwa kelembagaan penyuluhan  yang  diamanatkan  yaitu: 1) Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; 2) Pada tingkat  provinsi  berbentuk  Badan Koordinasi  Penyuluhan;  3)  Pada tingkat  kabupaten/  kota  berbentuk badan  pelaksana  penyuluhan;  dan  4) Pada  tingkat  kecamatan  berbentuk Balai Penyuluhan.
Kelembagaan  dimaksud,  terdiri dari  piranti  lunak  dan  piranti  keras. Artinya  harus  ada  peraturan  yang mengatur secara konkrit legislasi dari penyuluhan pertanian dan ada struktur organisasi  yang  mengatur  tugas  dan fungsi  serta  wewenang  dari  lembaga penyuluhan.  Struktur  tersebut  untuk memungkinkan  manajemen  pertanian dapat dikendalikan dan diatur.
Sebagai  konsekuensi  logis,  maka yang  melekat  pada  lembaga  tersebut
adalah  sumber  daya  manusia,  sarana prasarana dan materi-materi penyuluhan  pertanian  yang  akan disuluhkan.  Lembaga  tersebut  yang akan  menyusun  program  penyuluhan secara terarah dan sistematis sehingga jelas sasaran dan outputnya.
Secara  historis,  terbentuknya institusi  organisasi  Badan  Pelaksana penyuluh di tingkat Kabupaten Bekasi mengalami  pasang  surut.  Dengan semangat  dari  perintis  terbentuknya Badan  Pelaksana  Penyuluhan  yang berasal  dari  penyuluh  pertanian  yang status  pegawainya  sebagai  jabatan fungsional  belum  seluruhnya  siap Badan ini berdiri. Dari awal dirintisnya  pendirian  Badan  tahun 2007  sempat  terjadi  beberapa  kali pergantian  nama  Badan.  Awalnya berupa  BP4KKP  (Badan  Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan  dan  Ketahanan  Pangan), dan pada tahun 2008 dirubah menjadi BP4K  (Badan  Pelaksana  Penyuluhan Pertanian,  Perikanan  dan  Kehutanan) dengan dihilangkan bidang ketahanan pangannya,  tetapi  nama  BP4K  ini tidak  bertahan  lama  dan  diganti  lagi menjadi  BP4KKP  di  tahun  2009 sampai  sekarang.  Perubahan  tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya  karena  jabatan  struktural
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
hanya  diisi  oleh  1  orang  pegawai yang  berasal  dari  tenaga  penyuluh itupun  atas  semangat  dan  dukungan tenaga penyuluh lainnya yang berharap  Badan  dapat  bekerja  dalam membina  dan  memfasilitasi  kegiatan- kegiatan penyuluhan.
Di  samping  itu,  pelaksanaan kordinasi  antara  institusi  penyuluhan yang berupa Balai di tingkat
kecamatan  dengan  pihak  kecamatan setempat  sering  terjadi  salah  persepsi bahwasanya pihak pegawai kecamatan  menganggap  PPL  itu adalah  staf  dari  Dinas  Pertanian, dimana  pada  tingkat  wilayah  Dinas Pertanian  memiliki  UPTD  (Unit Pelayanan  Teknis  Daerah).  Sehingga setiap  kali  Kecamatan  mengundang rapat  kordinasi  untuk  PPL  baik  rapat
minggon kecamatan maupun Musrencam (musyawarah perencanaan kecamatan) yang
diundang  selalu  UPTD  bukan  Balai Penyuluhan.
Selanjutnya  dengan  kondisi jumlah  petugas  penyuluh  pertanian yang  jumlahnya  117  orang  PPL  yang dibiayai  oleh  pemerintah  dan  1 penyuluh  swadaya  di  Kabupaten Bekasi,  jumlah  PPL  ini  sangat dirasakan kurang.
Sehingga
diperlukan peningkatan secara
kuantitas maupun kualitasnya. Idealnya  dalam  1  desa  terdapat  3 orang  PPL  yang  artinya  Kabupaten Bekasi  membutuhkan  172  desa  x  3 orang  PPL  =  516  orang  PPL.  Karena PPL  ini  merupakan  “arsitek”  dalam membuat  program  pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia petani yang unggul. III Kebijakan Usaha Tani
Kebijakan usaha tani berkaitan  erat  dengan  kebijakan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Untuk mencapai  tujuan  ini  perlu  dibangun sistem usaha tani memcakup subsistem  hulu  sampai  dengan  hilir secara terpadu, simultan dan harmonis.
Upaya usaha tani yang dilaksanakan  oleh  PPL  adalah  sangat dibutuhkan oleh petani dalam meningkatkan  pendapatan  ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan aturan penyediaan, pengaturan  dan  efisiensi  penggunaan air, bibit ternak maupun bibit tanaman,  penempatan  komoditi  yang diusahakan  termasuk  upah  buruh yang  sesuai  serta  paket  teknologi yang    berdasarkan  rekomendasi
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
teknologi yang disiapkan oleh pemerintah  maupun  instansi  lain melalui  penelitian  dan  studi-studi pertanian.
Usaha  tani  tersebut  dapat mengantisipasi  anomali  iklim  yang saat  ini  tidak  dapat  diprediksi  secara pasti  sehingga  kapan  saja  dapat mengganggu tanaman. Dengan demikian,  dalam  kondisi  apapun, petani  dapat  menghasilkan  komoditi pertanian  dengan  produktivitas  tinggi dan  menguntungkan  petani  bersama kelompoknya.

## Kesimpulan
Berdasarkan
temuan penelitian  dan  pembahasan  hasil penelitian  maka  dapatlah  dirumuskan kesimpulan  dan  saran  penelitian sebagai berikut:
Pertama ,  Institusi/organisasi yang  berbentuk  Badan  Pelaksana Penyuluhan  Pertanian  masih  terbatas geraknya  secara  institusi  baik  dari segi    kuantitas  maupun  kualitas personil, bergaining institusi terkadang  masih  tumpang  tindih dengan  Dinas  Pertanian.  Oleh  karena itu, pemerintah daerah perlu
mereposisi  dan  merevitalisasi  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan,  Kehutanan  dan  Ketahanan Pangan.
Kedua, Diperlukan  penambahan dan perbaikan sarana/prasarana penyuluhan  pertanian  sehingga  dapat meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas daerah binaan.
Ketiga, Impelementasi penyuluhan yang  masih  banyak kendala  pelaksanaan  seperti  adanya pengaruh  besar  dari  politik  pilkades, informasi  kegiatan  penyuluhan  yang masih  belum  terserap  oleh  petani sehingga  masih  sedikit  petani  yang mengikuti  kegiatan  penyuluhan,  alih teknologi  dan  alih  regenerasi  sebagai sasaran pelaku utama, dan sinergisitas antara  aparat  desa  dan  petugas penyuluh yang belum optimal.
Keempat, Pemerintah  Daerah dan Pemerintah Pusat segera memberikan kesempatan bagi
penyuluh pertanian untuk
meningkatkan  kompetensinya  serta menambah kuantitas penyuluh pertanian  agar  kinerja  institusi  dan penyuluhan  dapat  lebih  meningkat dalam menjangkau pembinaan wilayah penyuluhan.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis  Kebijaksanaan  dari
Nomor 02 September 2016 ISSN 1411-1829
Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
PT Bumi Aksara
Hafsah,  Mohammad  Jafar.  2009.
Penyuluhan  Pertanian  di  Era Otonomi Daerah . Jakarta:Pustaka Sinar Harapan Keraf,    A.  Sonny.  2005. Etika Lingkungan . Jakarta: Kompas
Nurmala, Tati. et.al. 2012. Pengantar
Ilmu  Pertanian .  Yogyakarta:
Graha Ilmu
Purnaweni,  Hartuti.  1991. Kebijakan
Publik .  Semarang:  FISIP- Undip Saftana dan Haris. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. Jakarta: Jurnal Litbang Pertanian Soemarwoto,  Otto.  2001. Atur-Diri- Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup .  Pembangunan  ramah lingkungan, berpihak pada rakyat, ekonomis, berkelanjutan. Yugyakarta: Gadjah Mada University Press
Sukardi, HM. 2008. Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan.