## Al-Mizan

## Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Aries Musnandar 1 , Sutomo 2
1, 2 Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email: 1 raries.m1@gmail.com; 2 sutomo@uniramalang.ac.id
Author Correspondence : raries.ml@gmail.com
Abstract:  The  legal  system  in  Indonesia  has  its  characteristics.  The  influence  of Dutch law in the legal system in Indonesia is quite dominant. Customary law and Islamic law are also accommodated in Indonesian national law. Another thing that comes  from  fiqh  muamalah  (Islamic  jurisprudence  of  economics)  and  gets government  attention  is  related  to  the  conceptual  issue  of  zakat  and  its management  in  particular.  This  research  uses  qualitative  with  the  descriptive method  of  analysis.  Moreover,  to  sharpen  the  analysis  results  the  authors  also accommodate  the  discussions  and  unstructured  interview  results  with  the concerned parties such as colleague researchers, and experts about the theme raised by the author. The results of the study indicate that the optimal implementation of zakat will be able to bridge the gap between rich and poor. As with taxes, zakat is also  a  part  of  state  revenue,  therefore  the  linkage  between  tax  and  zakat  is  very close.
Keywords: Management, Zakat, Tax, National Law, Islamic Law

## Zakat Management in the Perspective of Islamic Law
Abstrak: Sistem hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Pengaruh hukum Belanda dalam sistem hukum di Indonesia cukup dominan. Hukum adat dan hukum Islam juga diakomodasi dalam hukum nasional Indonesia. Hal lain yang berasal dari fikih  muamalah  dan  mendapat  perhatian  pemerintah  adalah  terkait  masalah  zakat tepatnya konsep dan pengelolaan atau manajemen zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Dalam upaya  mempertajam  hasil  analisis  peneliti  lalu  mengakomodasi  hasil  riset  dan diskusi  pihak-pihak  terkait  seperti  para  teman  sejawat/ahli  dan  praktisi  yang relevan  dengan  tema  yang  diangkat  oleh  peneliti.  Penelitian  ini  menawarkan gagasan  sebagai  solusi  bagi  pengentasan  kemiskinan  di  negeri  ini  dengan  cara menerapkan  dan  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwa  implementasi  zakat  secara  optimal  akan  dapat menjembatani  kesenjangan  antara  golongan  kaya  dan  miskin.  Sebagaimana  pajak, zakat  juga  merupakan  bagian  dari  penerimaan  negara,  oleh  karena  itu  keterkaitan antara pajak dan zakat sangat erat.
Kata Kunci: Manajemen, Zakat, {Pajak, Hukum Nasional, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Zakat  sebagai  salah  satu  upaya  dalam  mengatasi  kemiskinan  umat  telah diajarkan agama Islam untuk diterapkan oleh para penguasa atau pemerintah yang berkuasa  sebagaimana  dibuktikan  faktanya  dalam  sejarah  Islam. 1 Implementasi zakat sebagaimana dipaparkan Musnandar memerlukan pengelolaan yang baik dan tepat.  Dengan  demikian,  aturan  atau  regulasi  terkait  zakat  di  Indonesia  perlu dilaksanakan dalam koridor hukum positif yang berlaku. 2
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  hukum  yang  diberlakukan  di  suatu negara  memiliki  maksud  dan  tujuan  mulia  yakni  menyejahterakan  warga  bangsa, penduduk    negara  tersebut.  Eksistensi  sistem  hukum  diperlukan  untuk  mengatur, mengarahkan  dan  menjalankan  kehidupan  masyarakat  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  yang  telah  sama-sama  disepakati.  Oleh  karena  itu,  sistem  hukum  di  suatu negara  pada  umumnya  berasal  dari  norma-norma,  adat  kebiasaan  dan  pandangan hidup rakyatnya, yang lalu dijadikan acuan dalam penyusunan sistem hukum positif yang bersifat normatif.
Kajian  teori  hukum  menyebutkan  bahwa  disamping  sistem  hukum  positif suatu negara terdapat pula satu sistem hukum yang lebih tinggi dengan sifat-sifat ketuhanan (norma-norma hukum alam) dan memiliki kecenderungan pada moralitas akal  budi. 3 Pandangan  Kelsen  ini  memperkuat  adanya  satu  hukum  dalam  supra sistem  yang  dikenal  sebagai  hukum  Tuhan.  Setidak-tidaknya,  Kelsen  ingin menunjukkan  keberadaan  tentang  terdapatnya  satu  sistem  lebih  luas,  yaitu  di sekitar  sistem  hukum  yang  dibuat  manusia,  dan  dalam  tataran  supra  sistem tersebut.
1 Aries  Musnandar ,  “ Zakat  Sebagai  Pengganti  Pajak ,”  dalam http://www.imz.or.id/new/ article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/ diakses tanggal 12 Maret 2022.
2 Aries Musnandar,  “ Optimalisasi  Zakat  dan  Pajak  Bagi  Kesejahteraan  Rakyat  Dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah ,” 2nd Proceeding, Annual Conference for Muslim Scholars,  Kopertais  Wilayah  4  Surabaya,  2018;  DOI:  https://doi.org/10.36835/ancoms. v0iSeries%201.138
3 Hans  Kelsen, Introduction  to  the  Problems  of  Legal  Theory  (Clarendon:  Press-Oxford, 1996),  h.  73.  Bandingkan  Hans  Kelsen, Pengantar  Teori  Hukum,  terj.  Siwi  Purwadari  (Cet.  5; Bandung: Nusa Media, 2012)
Konsep  hukum  dalam  konteks  keagamaan  pada  tataran  supra  sistem dimaksud  dikenali  sebagai  sistem  hukum  Islam  yang  berdasarkan  dalil naqliy (wahyu). Dengan mengacu hal tersebut di atas, hukum positif bukan  satu-satunya hal  mutlak  yang  bisa  membawa  manusia  sejahtera.  Oleh  karenanya,  hukum  Islam dapat  dijadikan  inspirasi  bagi  fondasi  dan  pengembangan  hukum  positif  di Indonesia.
Pemaknaan  sistem  dalam  konteks  tulisan  ini  dimaksudkan  sebagai seperangkat  aturan,  fakta,  prinsip  yang  membentuk  satu  kesatuan  dan  menjadi dasar  hukum  bagi  pengelolaan  zakat.  Dari  sudut  pandang  dan  perspektif  hukum Islam,  konsep  ekonomi  Islam  itu  digolongkan  ke  dalam fiqh  muamalah.  Artinya, bahwa fiqh  atau  fikih  adalah  hukum  Allah  yang  wajib  dikerjakan  manusia  yang mengaku beriman (umat Islam). Fikih muamalah sesungguhnya seperangkat aturan ajaran  Islam  yang  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  sebagaimana  firman Allah;  “Aku  tidak  akan  menjadikan  jin  dan  manusia,  melainkan  untuk  mengabdi kepada- Ku” (QS al -Zariyat/51: 56).
Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  penulis  mengelaborasi  bahwa  di  negara hukum seperti Indonesia masyarakatnya merupakan penduduk beragama ysng amat taat  beribadah  dan  berupaya  untuk  selalu  mematuhi  aturan,  ajaran  dan  prinsip- prinsip  yang  temaktub  dalam  hukum  agama.  Dengan  demikian,  sistem  hukum agama itu sendiri yang oleh Kelsen dianggap sebagai manifestasi dari supra sistem dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. 4 Sistem hukum di Indonesia memang unik,  diwarnai  pengejawantahan  aturan  hukum  agama  (Islam)  ke  dalam  sistem hukum normatif yang berlaku. Sebagian hukum yang diturunkan dari ajaran Islam telah  diakui  dan  diterapkan  melengkapi  sistem  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia.  Salah  satu  contoh  hukum  Islam  yakni  dalam  bidang  perkawinan  yang sudah lama diberlakukan menjadi hukum positif.
Sistem  hukum    dalam  satu  komunitas  tertentu  secara  historis  tidak  dapat dipisahkan  dari  norma-norma  yang  berkembang  mulai  dari  level  komunitas, masyarakat  ( society)  hingga  tingkat  negara  dan  bangsa.  Kemudian,  norma-norma
4 Ibid.

## Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
umum  masyarakat  itu  bisa  berakumulasi  menjadi  norma-norma  hukum.  Dalam konteks  inilah  Kelsen  menyatakan  bahwa  norma  dikatakan  sah  sebagai  norma hukum  manakala  telah  ditetapkan  menjadi  hukum  positif. 5 Keabsahan  hukum tersebut  tidak  mesti  tergantung  pada  moralitas  atau  sistem  norma  lain  yang sebanding,  oleh  karena  itu  disebut  hukum  positif.  Salah  satu  hal  yang  dibahas dalam  tulisan  ini  adalah  terkait  dengan  implementasi  pelaksanaan  hukum  Islam dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen penerimaan kas negara selain pajak.
Konsep hukum dalam perkembangannya dikenal istilah hukum modern dan hukum  yang  bersifat  progresif.  Satjipto  Rahardjo  dalam  Ibnu  Subarkah mengemukakan  bahwa  konsep  hukum  progresif  menempatkan  manusia  berada diatas hukum.  Kreativitas perilaku manusia yang secara sadar ingin mengusahakan agar  hukum  membuat  manusia  bahagia  dalam  arti  sejahtera  merupakan  inti  dari hukum  modern  yang  bersifat  progresif  itu. 6 Di  sinilah  letak  pentingnya  hukum Islam  di  Indonesia  lebih  diberdayakan  guna  kesejahteraan  rakyatnya.  Dalam perspektif  hukum  Islam,  kesejahteraan  sosial  adalah  bagian  dari  fikih  muamalah yang  mengatur  dan  mengarahkan  kesejahteraan  secara  berkeadilan  dan proporsional.  Oleh  karena  itu,  zakat  dalam  fikih  muamalah  prinsip al-Maqasid merupakan  satu  konsep  yang  memang  dapat  digunakan  bagi  pengentasan kemiskinan umat atau masyarakat. 7
Jika  hal  tersebut  ditarik  dalam  konteks  tulisan  ini,  maka  implementasi konsep zakat dan pajak dapat dimaknai sebagai upaya sadar dan aktif dari perilaku manusia  dalam  konteks  hukum  modern  dan  progresif.  Keduanya  dimanfaatkan bersama-sama  untuk  menyejahterakan  rakyat.  Meski  pendistribusian  penerimaan uang (dana) zakat tidak sama persis dengan pendistribusian dari hasil pajak, namun keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.
5 Ibid., 96.
6 Ibnu Subarkah, “ Hakim Pengemban Amanah Pemilu ,” Jurnal Konstitusi: Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol II Nomor 1, Juni 2009: 76-90.
7 Aries Musnandar,  “ Manajemen  Inklusif  Zakat  dan  Pajak  dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Fikih  Muamalah), Artikel,  2017.  Lihat  pula  Kholilah ,  “ Integrasi  Zakat  Profesi  dan  Pajak Penghasilan  dalam  Perekonomian  Sebagai  Solusi  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia ,” Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).
Penelitian  ini  menaruh  perhatian  pada  kajian  perspektif  hukum  Islam  (fikih muamalah),  khususnya  terkait  aspek  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat  dan pajak  di  Indonesia.  Kedua  instrumen  penerimaan  negara  ini  sesungguhnya merupakan bagian penting dalam menyejahterakan kehidupan rakyat. Kajian tulisan ini  berangkat  dari  persoalan  kurangnya  optimalisasi  pengelolaan  dan pendistribusian  zakat,  sehingga  kurang  berdampak  positif  pada  tingkat kesejahteraan  rakyat  terutama  dalam  pengentasan  kemiskinan,  sehingga kebaharuan  ( novelty)  riset  ini  adalah  upaya  mengoptimalkan  pendapatan  negara dari  sektor  zakat  dikaitkan  kewajiban  pajak  warganegara  secara  formalitas  dalam hukum positif di Indonesia.

## B. Konsep Ekonomi dan Zakat
Berbagai kajian literatur dijelaskan istilah ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan kata nomos yang dapat diartikan sebagai  aturan,  tata  cara  atau  hukum.  Berangkat  dari  makna  ini  kemudian  dapat dikatakan  bahwa  ekonomi  suatu  negara  senantiasa  dikaitkan  dengan  kemakmuran warga  bangsa  yang  berada  di  setiap  keluarga  atau  sebuah  rumah  tangga  pada masyarakat.
Sejak munculnya peradaban manusia di dunia ini semenjak itu pula terdapat berbagai  persoalan  ekonomi,  artinya  aktivitas  ekonomi  manusia  berjalan  seiring dengan  kehidupan  manusia  di  muka  bumi.  Kegiatan  ekonomi  atau  perekonomian merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang niscaya dari dulu hingga kini. Dengan demikian  menurut  hemat  penulis,  ilmu  ekonomi  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  yakni  mencapai  kemakmuran  warga  masyarakat  melalui penggunaan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien.
Paling  tidak  ada  tiga  kategori  yang  merupakan  kegiatan  ekonomi  tersebut meliputi  produksi,  distribusi  dan  konsumsi.  Ketiga  kategori  dalam  ilmu  ekonomi itu pun memiliki dinamikanya sendiri meski terdapat saling keterkaitan satu sama lain,  tetapi  masing-masing  akhirnya  berkembang  menjadi  satu  bidang  kajian
tersendiri,  sehingga  memungkinkan  munculnya  berbagai  spesialisasi  disiplin tertentu yang berasal dari ilmu ekonomi. 8
Penerapan  sistem  ekonomi  berdasarkan  syariah  (hukum  Islam)  sudah berkembang  secara  signifikan  di  Indonesia  dan  menandai  kebangkitan  sistem ekonomi  bersandarkan  nilai-nilai  Islam.  Akan  tetapi,  ekonomi  yang  berdasarkan syariah  ini  masih  terbatas  pada  kegiatan  perbankan  dan  keuangan,  serta  belum terlepas  sama  sekali  dari  pengaruh  sistem  ekonomi  konvensional  (baca:  ekonomi liberal)  yang  sudah  bercokol  cukup  lama.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  tekad  kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Alquran dan hadis).
Istilah  fikih  ekonomi  lebih  dikenal  dibandingkan  istilah  fikih  muamalah meski  sesungguhnya  memiliki  makna  yang  sama.  Menurut  Ibn  Subki  dalam  Iska, fikih berarti ilmu tentang hukum- hukum syar’i bersi fat praktis dan sejalan dengan muamalah,  yaitu  salah  satu  istilah  hukum  Islam  yang  padanannya  ialah  ibadah. 9 Pemahaman  di  atas  menjelaskan  bahwa  fikih  itu  berbicara  tentang  hukum  yang berarti  fikih  itu  mengandung  seperangkat  aturan  namun  bersifat sy ar’i ,  yaitu sesuatu  yang  berasal  dari  kehendak  Allah.  Dengan  demikian  fikih  ialah  hukum Allah  berkaitan  dengan  muamalah  (tindak  tanduk  atau  hubungan  antar  manusia) berdasar al Quran dan Sunnah serta kaedah ijtihad.
Ekonomi  dalam  perspektif  hukum  Islam  dikategorikan  ke  dalam  fikih muamalah. Fikih ( fiqh) berasal dari perkataan fa-qa-ha yang bermakna dalam aspek kebahasaan  yakni  faham  secara  mendalam,  sebagaimana  yang  terkandung  pada salah satu ayat QS al-Taubah/9: 122 yang artinya: “Mengapa tidak pergi dari tiap - tiap  golongan  diantara  mereka  beberapa  orang  untuk  memperdalam  pengetahuan mereka  tentang  agama.... ” Ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  berlandaskan syar’i  (syariah)  atau hukum  Islam.  Konsep  ekonomi  Islam  (syariah)  menaruh perhatian  pada  azas-azas  kebersamaan  dan  keadilan  dalam  mencapai  tujuan.
8 Aries Musnandar, “ Pengelolaan Zakat  dan  Pajak di  Indonesia ,” dalam https://www.neraca.co.id/article/37927/pengelolaan-zakat-dan-pajak-di-indonesia-oleh-aries- musnandar-dosen-uin-malang, diakses tanggal 12 Maret 2022.
9 Syukri  Iska, Sistem  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dalam  Prespektif  Fikih  Ekonomi (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 9.
Dengan  demikian,  konsep  dan  implementasi  ekonomi  syariah  senantiasa  merujuk Alquran dan sunnah serta hasil penalaran dan penggalian ajaran Islam ( ijtihad).
Secara  umum  paling  tidak  terdapat  lima  prinsip  yang  melandasi  praktik ekonomi  Islam  yakni  (1)  larangan  riba;  (2) risk  sharing  atau  menanggung  resiko bersama;  (3)  melarang  eksploitasi  dari  satu  manusia  pada  manusia  lainnya;  (4) larangan melakukan usaha bersifat spekulatif; dan (5) anjuran membelanjakan harta semaksimal  mungkin  di  jalan  Allah  guna  terwujud  keadilan  dan  kesejahteraan sosial. 10
Melalui  prinsip  yang  kelima  diatas  akan  terejawantahkan  konsep  zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok kaya dan miskin atau antara kaum the have  dan  the  have  not.  Dengan  demikian,  ekonomi  Islam  sangat  peduli  pada kehidupan  manusia  yang  sesuai  dengan  tujuan  umum  hukum  Islam.  Islam  agama paripurna, jalan hidup manusia di dunia, sebagaimana diungkap Al Sid  bahwa “ It is a complete way of life dealing with the entire fabric of human life and culture ” 11 (ini  adalah  cara  hidup  yang  lengkap  yang  berhubungan  dengan  seluruh  tatanan kehidupan dan budaya manusia).
Ditambahkan  lebih  lanjut  oleh  Al  Sid  bahwa  bagian  penting  dari  ekonomi Islam  yakni  keberpihakannya  pada  kaum  kurang  beruntung  dan  peningkatan kesejahteraan umat, seperti diungkapkan dalam kalimat:
An important aspect of the value laden Islamic economy is to take care of the needy, the weak and underprivileged and to seek, voluntarily, to improve the quality of lihe for all. 12
(Aspek  penting  dari  ekonomi  Islam  yang  sarat  nilai  adalah  untuk  mengurus yang membutuhkan, yang lemah dan kurang mampu dan untuk mencari, secara sukarela, untuk meningkatkan kualitas hidup untuk semua).
10 Aries Musnandar, “ Optimalisasi Zakat dan Pajak …,” 11 Muhammad  Ata  Al  Sid ,  “General  Objectives  of  Islamic  Shari’ah:  The  Reality  of  the Divine ,” dalam Mozer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economics, Vol. 1, Proceeding of the Seminar on Teaching Islamic Economics at University Level, 23 Juli - 05 Agustus 1991 di Dhaka (IDB-IRTI. Jeddah KSA); 29-41.
12 Ibid., h. 34.

## Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Konteks  di  atas  menunjukkan  keberadaan  zakat  menjadi  bagian  penting dalam  upaya  pemerintah  menyejahterakan  rakyat.  Seperti  diketahui  membayar pajak  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  warga  negara,  sedangkan  zakat  adalah kewajiban seorang muslim dalam menunaikan ajaran Islam sebagai pemeluk agama yang  taat.  Sesungguhnya,  secara  syariat  Islam  keberadaan  zakat  dalam  Islam diperuntukkan  benar-benar  untuk  kesejahteraan  orang  banyak  dengan  prioritas paling  pertama  dan  utama  yakni  diarahkan  dalam  upaya  mengentaskan kemiskinan. 13
Hasil pajak sejauh ini diungkapkan oleh penyelenggara Negara adalah untuk kesejahteraan rakyat, tetapi ternyata penggunaannya tidak khusus bagi pengentasan kemiskinan  yang  merupakan  masalah  primer.  Sementara  itu,  konsep  zakat  dalam Islam dapat membantu pengentasan kemiskinan yang tak kunjung teratasi di negeri ini.  Zakat  dalam  Islam  lebih  luas  dari  sekedar  zakat  penghasilan  bagi  pegawai, tetapi simpanan kekayaan seperti emas, tanah, perusahaan dan lain-lain juga mesti dizakati  oleh  sang  pemilik,  sehingga  boleh  jadi  pendapatan  pemerintah  dari  hasil zakat  melebihi  pajak,  mengingat  obyek  zakat  menjadi  lebih  banyak  dibanding sekarang  ini  tetapi  dengan  syarat  adanya  kemauan  pemerintah  untuk  membenahi manajemen zakat. 14

## C. Tinjauan Prinsip al-Maqashid al-Syariah
Sejalan dengan maksud dari prinsip al-maqashid al-syariah, konsep preskriptif yang  diajukan  yakni  penerapan  manajemen  inklusif  zakat  dan  pajak  menjadi jembatan  efektif  antara  Wajib  Zakat  (WZ)  dan  Wajib  Pajak  (WP)  dengan  pihak- pihak  terkait.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaedah  agama  Islam  serta  rancangan pembangunan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Penyaluran  hasil  zakat  tidak  boleh terlepas  dari  apa  yang  diwahyukan  Allah  dalam  QS  at-Taubah/9:  60.  Akan  tetapi hal ini bukan menjadi masalah besar kalau pemerintah bersedia menerapkan konsep manajemen inklusif zakat dan pajak.
13 Aries Musnandar , “ Zakat Sebagai Pengganti Pajak ”
14 Aries Musnandar, “ Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia ”
Pada masa kejayaan Islam suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian  terhadap  kaum  papa  dan  lemah.  Jaminan  dan  solidaritas  sosial  yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani  kesenjangan  si  kaya  dan  si  miskin  Kegiatan  praktik  bisnis  bersifat eksploitasi, curang dan serakah dicegah dan dilarang.
Jika  ditinjau  dari  perspektif al-maqashid  al-syariah,  kondisi  di  atas menggambarkan  bahwa  zakat  sebagai  bagian  dari  tujuan  atau  maksud  ketentuan hukum  syariat  (fikih  muamalah).  Jadi al-maqashid  al-syariah  adalah  maksud  atau tujuan  aturan  hukum  yang  diturunkan  Allah  berupa  wahyu  kepada  hamba-Nya untuk  memperoleh  manfaat  atau  kemaslahatan  dan  menghindari  kemudharatan. Zakat sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umat agar menjadi kebih baik merupakan prinsip al-maqashid al-syariah. Di samping itu kemaslahatan juga bagi WZ  karena  zakat  merupakan  pembersih  jiwa  dan  harta  si  WZ  (QS  at-Taubah/9: 103).
Bagian atau aspek yang masih terpisah, belum terkait dan cenderung tidak sinkron  dan  terkoordinir  secara  benar  sudah  sepatutnya  dibenahi.  Keterhubungan seluruh  bagian  secara  signifikan  merupakan  hal  yang  mendukung  tercapainya tujuan  organisasi.  Manajemen  seharusnya  mampu  mengakomodasi  berbagai kepentingan yang muncul, bukan malah membiarkan berjalan sendiri sendiri. Dalam konteks  pengelolaan  zakat  dan  pajak  diperlukan  inklusifitas  dalam mengoptimalisasikan  penerimaan  zakat  dan  pajak.  Manajemen  inklusif  menjadi keniscayaan bagi pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia.
Koridor  ajaran  agama  Islam  mengemas  kehidupan  secara  harmoni  yakni dalam kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Dalam konteks ini kehidupan akhir di  akherat  kelak  tersebut  akan  dapat  diraih  melalui  kehidupan  dunia  yang merupakan  ladang  amal    memperbanyak  kebajikan  agar  tercapai  kehidupan  dunia dan  akherat  yang  baik  ( hasanah).  Dengan  demikian  maka  kehidupan  dunia  tidak dapat terpisahkan dari upaya mencapai kehidupan hasanah di akherat.
Untuk  upaya  mewujudnyatakan  kesejahteraan  hidup  dunia  dan  akherat, Islam telah memberikan tuntunan agar umat tidak tersesat, yakni dengan mengikuti arahan  Alquran  dan  hadis  atau  Sunnah  Nabi  Muhammad  saw.  Kedua  perkara  itu seharusnya menginspirasi umat Islam termasuk dalam manajemen zakat dan pajak. Hasil akhir proses manajemen tersebut tentu meraih tujuan yang diharapkan umat Islam.
Setiap  Muslim  menurut  ajaran  agama  Islam  diwajibkan  berzakat sebagaimana  seluruh  warga  negara  Indonesia  juga  diminta  oleh  pemerintah menunaikan kewajiban pajak sesuai aturan berlaku. Ini berarti bahwa kaum Muslim di Indonesia memiliki dua kewajiban sekaligus, yaitu wajib menunaikan zakat; dan wajib  membayar  pajak.  Pemerintah  dalam  upaya  memperbesar  pendapatan  negara memberlakukan  pajak  bagi  semua  warga  negara  tidak  memandang  agama  yang dianutnya. Akan tetapi umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas relatif cukup  kuat  memegang  prinsip-prinsip  yang  diarahkan  oleh  ajaran  agama.  Oleh sebab  itu  dalam  persoalan  zakat,  komunitas  Muslim  di  Indonesia  telah menyelenggarakan pengumpulan dana zakat untuk kemudian disalurkan.
Pengenaan pajak telah lama diberlakukan pemerintah bagi warga negaranya. Tidak hanya terkait pajak penghasilan tetapi juga pajak-pajak lainnya, seperti pajak barang  mewah,  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  berbagai  bentuk  pajak  lainnya. Sementara itu masyarakat Islam di Indonesia juga sudah lama menjalankan syariat ekonomi  secara  tersendiri  berupa  pengumpulan  dana  dari  hasil  zakat,  infak  dan sedekah serta wakaf. Dari keempat bentuk penggalangan dana itu yang diwajibkan dan diingatkan secara tegas dan instruktif melalui Alquran dan hadis adalah zakat.
Konsep  zakat  yang  berfungsi  untuk  pemerataan  kesejahteraan  umat  ini adalah  bagian  dari  ekonomi  Islam.  Selama  ini  pemerintah  tampak  lebih  sibuk mengurusi  perbankan  dan  keuangan  syariah.  Pemerintah  yang  sadar  akan  potensi pendapatan negara yang dapat diperoleh dari hasil zakat ini lalu memandang perlu membenahi  manajemen  zakat.  Oleh  karena  zakat  dan  pajak  pada  titik  tertentu sama-sama  bermanfaat  bagi  pengentasan  kemiskinan  dan  kesejahteraan  rakyat, maka  keterkaitan  manajemen  zakat  dan  pajak  di  Indonesia  tidak  luput  menjadi
perhatian  pemerintah.  Sejak  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat,  lalu  disusul  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2000  tentang  Pajak  Penghasilan,  maka  integrasi  pengelolaan  manajemen zakat  dan  pajak  bisa  diwujudkan.  Kewajiban  membayar  zakat  masuk  sebagai pengurang pajak bagi wajib pajak beragama Islam.

## D. Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak
Manajemen  inklusif  dalam  pengelolaan  zakat  dan  pajak  bagi  penerimaan negara dari kedua instrumen ekonomi tersebut adalah sesuatu yang sangat penting. Juga  payung  pengelolaan  zakat  dan  pajak  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dalam mengoptimalkan  penerimaan  negara.  Pada  level  komunitas  sosial  dan  atau masyarakat  sudah  terlebih  dahulu  mendirikan  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  atau Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Selanjutnya,  pada level nasional dibentuk Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) oleh pemerintah.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana pemerintah mengatur  keberadaan  BAZ  dan  LAZ  dalam  pengelolaan  zakat  mulai  dari  tingkat daerah  hingga  nasional.  Namun  demikian,  masih  terdapat  beberapa  kelemahan dalam  mengestimasi  potensi  zakat  di  Indonesia  karena  semakin  banyaknya  BAZ dan  LAZ  yang  mengelola  dan  mendistribusikan  zakat,  sehingga  pengawasan  dan monitoring terhadap LAZ itu menjadi sulit. Minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga WP beragama  Islam  banyak  yang  belum  mengetahui  bahwa  pembayaran  zakat  bisa digunakan sebagai bagian pengurang pajak.
Manajemen  inklusif  diartikan  sebagai  upaya  pengelolaan  yang terakomodasi  dan  saling  terkoneksi  ( accoommodated  and  interconnectivity management).  Hal  ini  memungkinkan  optimalisasi  hasil  zakat  dan  pajak  dapat segera  terwujud.  Akomodasi  dimaksudkan  bahwa,  kepentingan  umat  Islam menunaikan  zakat  dan  kewajibannya    membayar  pajak  terwujud  dalam  satu kesatuan terintegrasi. Hal ini membuat muzaki (Muslim pembayar zakat) atau WZ
merasa puas, karena dapat menunaikan dua kewajiban sekaligus. Sementara itu WP tidak akan dirugikan atas penerapan manajemen inklusif.
Melalui penerapan manajemen inklusif akan muncul kesadaran warga negara untuk  menunaikan  kewajiban  zakat  dan  pajak,  sehingga  WZ  dan  WP  baru diharapkan  terus  bertambah.  Dampak  positif  lain  dari  penerapan  manajemen inklusif  zakat  dan  pajak  ini  adalah  pendistribusian  dana  bagi  kesejahteraan  warga negara (rakyat) Indonesia bisa lebih merata, terukur dan terkelola secara sistematik dan sistemik. Makin banyak penerimaan negara dari potensi pembayaran zakat dan pajak maka makin mudah pula pemerintah merancang pembangunan yang bersifat merata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara masif.
Namun demikian, pemanfaataan dan pendistribusian dana zakat harus tetap mengacu  pada  prinsip al-maqashid  al-syariah,  misalnya  dengan  memerhatikan kedelapan asnaf  yang  disebutkan  dalam  Alquran.  Dalam  hukum  Islam  penting untuk  dipahami    pihak-pihak  yang  berhak  menerima  penyaluran zakat,  karena  hal ini  menyangkut  perintah  wahyu  dari  Allah  (QS  at-Taubah/9:  60).  Melaksanakan kewajiban menunaikan zakat bagi Muslim merupakan bagian dari ketaatannya pada hukum Islam atau biasa dikenal dengan sami’na wa atho’na yakni kami dengar dan kami laksanakan. Esensi hukum Islam yang diturunkan berupa wahyu Allah dalam Alquran sesungguhnya sebagai umat Muslim patut melaksanakan perilaku sami’na wa atho’na termasuk wahyu yang berkaitan dengan hukum syariat zakat.
Pada  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  saw.  terdapat  juga  pemberlakuan pajak,  yang  menjadi  salah  satu  pendapatan  negara  ( mawarid  ad-daulah).  Istilah pajak  pada  masa  itu  disebut  dalam  bahasa  arab  sebagai ةبيرضلا ( dhariibah),  yang artinya  beban.  Disebut  beban  oleh  karena  pajak  tersebut  merupakan  kewajiban tambahan  bagi  kaum  Muslim  setelah  zakat,  sehingga  dalam  penerapannya dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan berat. 15
Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  pajak  ( dharibah)  itu  adalah  kewajiban  lain atas harta disaat terjadi kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan ulil  amri  (pemerintah).  Dharibah  ini  dalam  situasi  darurat  dan  mendesak  yang
15 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
merupakan  kewajiban  atas  kaum  Muslim  untuk  membiayai  pengeluaran  secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, masa berlaku dharibah bersifat temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan apabila harta di baitul mal telah mencukupi.
Konsep dharibah di Indonesia  disebut pajak, namun berlaku permanen dan berjalan seiring dengan konsep zakat. Agar efektif diperlukan manajemen zakat dan pajak  yang  inklusif.  Keterkaitan  manajemen  zakat  dan  pajak  secara  substantif cukup erat karena pemberlakuan zakat dan pajak dimaksudkan untuk mendapatkan dana  masyarakat  yang  menjadi  instrumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Jadi, integrasi pengelolaan zakat dengan pajak bukan hal mustahil. Integrasi pengelolaan kedua  sumber  dana  ini  sebagai  dalam  tulisan  ini  diarahkan  menjadi  manajemen inklusif zakat dan pajak.
Manajemen  zakat  yang  belum  terintegrasi  dan  atau  terkoneksi  secara  baik dengan  manajemen  pajak  bisa  menyulitkan  upaya  optimalisasi  hasil  penerimaan negara  dari  kewajiban  zakat  dan  pajak  warga  negara.  Sebaliknya,  manajemen inklusif  yang  mengintegrasikan  zakat  dan  pajak  memungkinkan  meningkatnya penerimaan negara dari hasil zakat dan pajak. Oleh karena itu manajemen inklusif dalam  pengertian  disini  adalah  manajemen  yang  dapat  menghubungkan, mengintegrasikan,  mengkoordinasikan  atau  mensikronisasikan  proses  pengelolaan zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia.
Integrasi  zakat  profesi  dan  pajak  penghasilan  sebagai  contoh  atau  model yang  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  jenis  zakat  lainnya.  Sebelum  terbit Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2000, pelaksanaan kewajiban zakat dan pajak terpisah, tidak ada kaitan satu sama lain,  sehingga  WP  beragama  Islam  terbebani  dengan  dua  kewajiban  yakni menunaikan zakat dan membayar pajak.
Keberadaan kedua undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hal umum berkaitan dengan zakat profesi sebagai pengurang pajak tetapi juga jenis-jenis harta kekayaan  lainnya  yang  dikenakan  zakat.  Berbagai  macam  zakat  yang  dikenakan
seperti  pada  simpanan  emas,  perak  dan  uang,  perdagangan,  perusahaan,  hasil pertambangan, perkebunan,  pertanian, dan lainnya (sesuai pasal 11 ayat 2 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999).
Gagasan pemanfaatan zakat sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat ini esensinya  tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi syariah yang telah lebih  dulu  berkiprah  secara  resmi  di  negara  ini  dengan  bantuan  signifikan  dari pemerintah.  Ekonomi  syariah  telah  menghasilkan  sejumlah  produk  perbankan, asuransi, hingga bursa saham yang berdasarkan pada acuan agama. Perkembangan ekonomi  yang  berlandaskan  nilai-nilai  agama  (Islam)  demikian  pesat  dan menjanjikan  seiring  dengan  peningkatan  kesadaran  umat  Islam  dalam  mematuhi tuntunan nilai-nilai syariah Islam.
Mencermati  berbagai  situasi  dan  kondisi  yang  dipaparkan  di  atas, selayaknya  pemerintah  dapat  memanfaatkan  momen  ini  dengan  mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor zakat yang merupakan kewajiban umat Islam dalam rukun  Islam  sebagaimana  salat  dan  puasa.  Pendayagunaan  zakat  ini  perlu ditindaklanjuti secara lebih serius oleh penyelenggara negara dan atau pihak terkait sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan konsep yang lebih sistemik.
Pengelolaan  zakat  mulai  dari  penerimaan  hingga  pemanfaatannya  haruslah bisa dilaporkan secara transparan dan terbuka, sehingga wajib zakat ( muzaki) dapat dengan  mudah  mengakses  laporan  yang dibuat  badan  amil  zakat  (pengelola  zakat resmi) apakah telah disalurkan kepada penerima zakat ( mustahik) secara tepat dan benar.  Jika  transparansi  dan  pengelolaan  zakat  berjalan  sesuai  harapan,  maka diperkirakan  wajib  zakat  akan  sepenuh  hati  melaksanakan  kewajibannya  sebagai warga  negara  yang  baik  dan  umat  beragama  yang  taat  (kesalehan  sosial)  untuk menunaikan  zakat,  karena  jelas  merupakan  tuntunan  agama  dalam  meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
Persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar bahkan mengecil asalkan  kebijakan  dan  manajemen  zakat  dibenahi  dan  diberdayakan  oleh pemerintah.  Jumlah  zakat  yang  terkumpul  tentu  perlu  diawasi  penggunaannya,
tidak  boleh  dipakai  untuk  pembangunan  infrastruktur,  sarana  prasarana  publik, karena  pembayar  zakat  tidak  boleh  ikut  menikmati  hasil  zakat.  Pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang ditangani dari hasil zakat ini termasuk dalam prinsip al-maqashid al-syariah yang disebut sebagai maqashid dharuriyat. 16 Dengan demikian  diketahui  bahwa  zakat  itu  dalam  Islam  bertujuan  mengentaskan kemiskinan  dan  atau  pemerataan  kesejahteraan  bukan  untuk  pembangunan infrastruktur.
Untuk  lebih  memahami  integrasi  manajemen  zakat  dan  pajak,  maka  dapat diilustasikan  sebagai  berikut: Ilustrasi  pertama,  terkait  dengan  pembayaran  pajak penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  tanpa  dikaitkan  dengan  zakat.  Ilustrasi  ini menjelaskan bahwa pihak WP/WZ orang pribadi yang memiliki penghasilan (gaji) per  bulan  sebesar  Rp  2,000,000  (dua  juta  rupiah)  terkena  kewajiban  membayar pajak kepada pemerintah sebesar Rp 18,447. Dalam ilustrasi ini Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi Muslim atau pun badan yang pemiliknya beragama Islam tidak dikaitkan  dengan  kewajiban  membayar  zakat,  sehingga  jumlah  yang  diterima sebagai pendapatan negara hanya berasal dari pajak minus zakat.
Padahal,  mayoritas  penduduk  Indonesia  beragama  Islam  yang  memiliki kewajiban  untuk  menunaikan  zakat.  Betapa  besar  potensi  pendapatan  negara  jika pembayaran  zakat  juga  menjadi  perhatian  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  integrasi dan  inklusitas  pengeloalaan  zakat  dan  pajak  suatu  hal  niscaya  yang  diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan zakat (lihat tabel 1).
Pada ilustrasi kedua, digunakan formulasi zakat 2,5% dari penghasilan kotor (bruto) WZ/WP orang pribadi yang beragama Islam tanpa mempertimbangkan atau dikurangi  dengan  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Ilustrasi  ini  menunjukkan keterkaitan/integrasi  formula  zakat  dan  pajak  sebagai  satu  kesatuan  pengelolaan yang dijabarkan hasilnya pada tabel. Menggunakan juga contoh WP orang pribadi beragama Islam dengan gaji Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) sebulan, formula yang
16 Sudirman  Hasan, “ Government  Policy  on  Zakat  and  Tax  in  Indonesia  in  the  View  of Maqashid al-Shariah. ” The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia, International Seminar Proceeding. April 15,  2014 . Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 177-184.
dipakai 2,5% dari penghasilan bruto. Sehingga, PPh WP orang pribadi itu diperoleh pemerintah sebesar Rp 15,560.
Jumlah penerimaan pajak diterima pemerintah memang lebih kecil. Namun, pemerintah akan mendapatkan tambahan dana baru dari zakat WP yakni Rp 57,735. Jumlah zakat ini melebihi 3 kali jumlah pembayaran pajaknya. Apabila formula ini berjalan lancar dan efektif, maka penerimaan negara dari zakat dan pajak akan jauh lebih besar (lihat tabel 2).

## Tabel 1
Ilustrasi Pengenaan Pajak Penghasilan Tanpa Terkait Zakat
Gaji satu bulan Rp2,000,000 Tunjangan jabatan Rp  50,000 Tunjangan transport Rp  50,000 Tunjangan istri/anak Rp  50,000 Tunjangan perumahan Rp  100,000 Jaminan kecelakaan kerja Rp  50,000 Jaminan kematian (0,24%) Rp 4,800 Jaminan kesehatan (0,23%) Rp 4,600 Penghasilan Bruto (PB) Rp Rp 2,309,400 Pengurang: Biaya Jabatan 5% x PB Rp  115,470 Iuran Pensiun Rp    25,000 Iuran JHT (2%) Rp    40,000 Rp     (180,470) Penghasilan Neto Perbulan (PNP) Rp   2,128,930 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3) Wajib Pajak sendiri Rp 1,320,000 Status Kawin Rp    110,000 Tanggungan Rp    330,000       Rp  (1,760,000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp       368,930 PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP) Rp  18,447
Sumber: Diadaptasi dari Aries Musnandar (2017)

## Tabel 2
Ilustrasi Pengenaan Pajak dan Zakat dengan 2,5%  dari Penghasilan Bruto
Gaji satu bulan Rp2,000,000 Tunjangan jabatan Rp  50,000 Tunjangan transport Rp  50,000 Tunjangan istri/anak Rp  50,000 Tunjangan perumahan Rp  100,000 Jaminan kecelakaan kerja Rp  50,000 Jaminan kematian (0,24%) Rp 4,800 Jaminan kesehatan (0,23%) Rp 4,600 Penghasilan Bruto (PB) Rp   2,309,400 Pengurang: Biaya Jabatan 5% x PB Rp  115,470 Iuran Pensiun Rp  25,000 Iuran JHT (2%) Rp  40,000 Rp    (180,470) Penghasilan Neto Perbulan (PNP) Rp   2,128,930 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3) Wajib Pajak sendiri Rp 1,320,000 Status Kawin Rp  110,000 Tanggungan Rp    330,000 Rp  (1,760,000) Zakat 2,5% x PB Rp (57,735) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 311,195 PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP) Rp    15,560 (5% x PKP)
Sumber: Diadaptasi dari Aries Musnandar (2017)
Sebuah penelitian di Kota Malang tergambarkan bahwa apabila formula zakat diterapkan  berdasar  ilustrasi  atau  tabel  2  tersebut  di  atas,  maka  hasilnya  dapat mengentaskan  kemiskinan.  Hal  ini  karena  potensi  penerimaan  zakat  di  kota  itu dapat melebihi Rp 31 milyar/bulan, dimana jumlah kebutuhan orang miskin dengan standar kemiskinan Rp 930,000 /bulan per orang sebesar Rp 29 milyar atau terdapat sekitar 32 ribu orang miskin. 17
Dengan hasil penerimaan zakat sebesar Rp 31 milyar itu atau 110% melebihi kebutuhan yang diperlukan (Rp 29 milyar), pengentasan kemiskinan dapat teratasi.
17 Kholilah , “ Integrasi Zakat Profesi …”

## Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Apalagi kalau dana zakat itu digunakan bukan untuk konsumtif melainkan sebagai modal usaha, maka diyakini suatu saat para mustahik (penerima zakat) berkurang. Sebaliknya,  pembayar  zakat  (muzaki)  tentu  meningkat  karena  dana  digunakan secara produktif. Pada gilirannya, pemerintah memperoleh peningkatan penerimaan pajak.

## E. Kesimpulan
Penunaian zakat umat Islam diikuti oleh infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk  kegiatan  ekonomi  Islam  yang  berdasarkan  syariah.  Di  suatu  negara penerapan  konsep  ZIS  yang  dikenakan  bagi  umat  Islam  sesungguhnya  adalah instrumen  ekonomi  syariah  yang  cukup efektif  apabila  dikelola  secara  profesional dan  proporsional  dalam  upaya  memeratakan  hasil  pembangunan  bagi  masyarakat bangsa.  Konsep  ini  pada  masa  Nabi  dan  Sahabat  benar-benar  dijalankan  secara ketat, tegas dan terukur sehingga umat Islam yang membangkang dan tidak patuh pada perintan mengeluarkan kewajiban zakatnya dengan sertamerta akan diperangi, sehingga  pada  masa  itu  ketimpangan  kesejahteraan  tidak  menganga  dan  terbuka lebar sebagaimana fenomena pada penerapan ekonomi liberal dewasa ini
Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi syariah  itu berdiri  tegak  pada  azas-azas  kebersamaan  dan  keadilan  dalam  mencapai  tujuan. Ekonomi  Islam  memang  tidak  memiliki  sejumlah  teori  khusus  dan  rinci  yang menerangkan  ilmu  (sains)  ekonomi  sebagaimana  ekonomi  kapitalistik  ditata  dan disebarluaskan.  Tetapi,  ekonomi  Islam  mempunyai  konsep  normatif  seperti mengenai  larangan  riba,  hal  kepemilikan  harta  dan  pekerjaan,  penguasaan  barang atas  hajat  hidup  orang  banyak  ( public  goods)  serta  jaminan  dan  solidaritas  sosial (pengentasan kemiskinan) melalui pemberdayaan konsep zakat.
Konsep  zakat  yang  berfungsi  untuk  pemerataan  kesejahteraan  umat  ini adalah  bagian  dari  ekonomi  Islam.  Jumlah  zakat  yang  terkumpul  tentu  perlu diawasi  penggunaannya,  tidak  boleh  dipakai  untuk  pembangunan  infrastruktur, sarana  prasarana  publik,  karena  pembayar  zakat  tidak  boleh  ikut  menikmati  hasil zakat. Hal ini karena zakat dalam Islam memang diperuntukkan untuk pengentasan
kemiskinan  alias  pemerataan  kesejahteraan.  Selain  dapat  mengentaskan kemiskinan,  apabila  kebijakan  ini  diterapkan  justru  memungkinkan  bertambahnya jumlah WP karena secara psikologis WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan manfaat.  Kondisi  ini  dapat  mendorong  bersikap  jujur  dalam  membayar  pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Kesimpulannya  bahwa  apabila  zakat  dan  pajak  dapat  diintegrasikan  dalam manajemen inklusif zakat dan pajak, maka penerimaan negara di sektor pajak dan zakat  akan  luar  biasa  besarnya.  Zakat  belum  dijadikan mainstream  pengambilan kebijakan  ekonomi  pemerintah  dalam  mengentaskan  kemiskinan  secara menyeluruh. Potensi pemanfaatan zakat di Indonesia masih terbuka lebar. Apabila kebijakan  ini  diterapkan  secara  efektif,  maka  memungkinkan  jumlah  wajib  pajak (WP) bertambah, karena WP  Muslim akan merasa diperlakukan adil dan intergrasi zakat dan pajak ternyata banyak manfaatnya. Zakat yang  telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan  dapat  mengurangi  Pajak  terutang,  sehingga  hal  ini  bisa  mendorong  WP bersikap  jujur  dalam  membayar  pajak.  Bertambahnya  WP  berarti  meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Daftar Pustaka
Al  Sid,  Muhammad  Ata. “ General  Objectives  of  Islamic Shari’ah:  The  Reality  of the Divine ,” dalam Mozer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economics, Vol. 1, Proceeding  of  the  Seminar  on  Teaching  Islamic  Economics  at  University Level, 23 Juli - 05 Agustus 1991 di Dhaka (IDB-IRTI. Jeddah KSA).
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah, Ed. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Hasan, Sudirman. “ Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia in the View of Maqashid al-Shariah. ” The Development of Islamic Studies in Indonesia and  Malaysia,  International  Seminar  Proceeding.  April  15,    2014 .  Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Iska,  Syukri. Sistem  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dalam  Prespektif  Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

## Manajemen Zakat dalam Perspektif Hukum Islam
Kelsen,  Hans. Introduction  to  the  Problems  of  Legal  Theory.  Clarendon:  Press-
Oxford, 1996
______. Pengantar  Teori  Hukum,  terj.  Siwi  Purwadari.  Cet.  5;  Bandung:  Nusa Media, 2012.
Kholilah. “ Integrasi  Zakat  Profesi  dan  Pajak  Penghasilan  dalam  Perekonomian Sebagai  Solusi  Pengentasan  Kemiskinan  di  Indonesia. ” Skripsi.  Malang:
Universitas Brawijaya, 2010.
Musnandar, Aries. “ Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih Muamalah), Artikel, 2017.
______. “ Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi  Berprinsip  Maqasid  Al-Syariah ,”
2nd  Proceeding,  Annual
Conference  for  Muslim  Scholars,  Kopertais  Wilayah  4  Surabaya,  2018;
DOI: https://doi.org/10.36835/ancoms. v0iSeries%201.138 ______. “ Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia ,” dalam https://www.neraca.co.id/article/37927/pengelolaan-zakat-dan-pajak-di- indonesia-oleh-aries-musnandar-dosen-uin-malang
______. “ Zakat  Sebagai  Pengganti  Pajak ,”  dalam http://www.imz.or.id/new/ article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat.
______. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Subarkah,  Ibnu. “ Hakim  Pengemban  Amanah  Pemilu ,” Jurnal  Konstitusi:  Puskasi Fakultas  Hukum  Universitas  Widyagama  Malang,  Vol  II  Nomor  1,  Juni 2009.