Analisis Urban Sprawl sebagai Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang
Urban Sprawl Analysis as a Recommendation of Spatial Utilization Control for Agricultural Land Development in Karawang Regency
Masyitah Tri Andari 1* , Andrea Emma Pravitasari 2,3 & Syaiful Anwar 2
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia;
2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 3 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB University, Kampus IPB Baranang Siang, Bogor 16127, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : masyitah180493@gmail.com (Diterima: 7 April 2021; Disetujui: 5 Oktober 2021)

## ABSTRACT
The increasing conversion of agricultural land to non-agricultural land is the central issue in Karawang Regency. It is caused by the increasing population, urbanization, industrialization, urban expansion, and its position  in  the  Jakarta  Bandung Mega  Urban  Region  (JBMUR)  corridor.  The increasing need for space in urban areas encourages the development to the city’s outskirts (urban sprawl).  Urban  sprawl  is  the  biggest  challenge  in  Karawang  Regency’s  spatial  planning.  The purpose of this study is to identify the spatial pattern of urban sprawl conditions formed from 2009 until  2018  and  projecting  urban  sprawl  in  2018  until  2031  as  a  recommendation  for  controlling space use for agricultural land development. The method used is urban sprawl analysis with related research, Moran index autocorrelation analysis and Local Indicator of Spatial Association (LISA), analysis of land use alignment and spatial patterns of spatial plan, and overlays. The results of this study indicate that the spatial distribution of urban sprawl occurs along the Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Pangkalan, and Tegalwaru toll roads. The urban sprawl that occurred in 2009  until  2018  has  the  type  of  leapfrog  development.  There  was  a  change  to  the  kind  of  urban sprawl  to  kind  of  ribbon  development  and  an  increase  in  the  urban  sprawl  of  67.14  km2  in  the projected urban sprawl in 2018 until 2031. Land use with conformity is much broader than land use that is not aligned with spatial planning. Therefore, first priority recommendation for agricultural land development still dominates in Karawang Regency .
Keywords: JBMUR corridor, land conversion, spatial plan, urbanization

## ABSTRAK
Meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan isu utama di Kabupaten  Karawang.  Peningkatan  konversi  lahan  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya  kebutuhan ruang  di  daerah  perkotaan  Kabupaten  Karawang  akibat  peningkatan  jumlah  penduduk,  dampak urbanisasi  ibu  kota,  industrialisasi,  perluasan  kota,  dan  posisinya  yang  terletak  di  koridor  Jakarta Bandung  Mega Urban  Region (JBMUR).  Kebutuhan  ruang  yang  semakin  meningkat  di  daerah perkotaan tersebut mendorong terjadinya perkembangan daerah ke pinggiran kota atau urban sprawl . Urban  sprawl menjadi  tantangan  terbesar  dalam  perencanaan  tata  ruang  Kabupaten  Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola spasial kondisi urban sprawl yang terbentuk
dari tahun 2009 sampai tahun 2018 dan memproyeksikan urban sprawl tahun 2018 sampai tahun 2031,  mengevaluasi  keselarasan  penggunaan  lahan  dengan  pola  ruang  RTRW,  dan  membuat prioritas  pengembangan  lahan  pertanian.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis urban  sprawl dengan  adopsi  dari  penelitian  terkait,  analisis  autokorelasi  indeks  Moran  dan Local  Indicator  of Spatial  Association (LISA),  analisis  keselarasan  penggunaan  lahan  dan  pola  ruang  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan overlay . Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi spasial urban sprawl banyak  terjadi  di  sepanjang  jalan  tol  Cikampek,  Telukjambe  Barat,  Telukjambe  Timur, Pangkalan, dan Tegalwaru. Urban sprawl yang terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2018 memiliki tipe leapfrog development . Terjadi perubahan tipe urban sprawl menjadi tipe ribbon development dan peningkatan urban sprawl sebesar 67.14 km2 pada proyeksi urban sprawl tahun 2018 sampai tahun 2031. Penggunaan lahan yang selaras masih jauh lebih luas dibandingkan dengan penggunaan lahan  yang  tidak  selaras.  Oleh  sebab  itu,  rekomendasi  prioritas  1  pengembangan  lahan  pertanian masih mendominasi di Kabupaten Karawang.
Kata kunci: konversi lahan, koridor JBMUR, RTRW, urbanisasi

## PENDAHULUAN
Fenomena  urbanisasi  sudah  banyak berlangsung di negara maju maupun berkembang  sejak  abad  ke-20.  Di  sebagian negara  maju,  perkembangan  urbanisasi  sinkron dengan pembangunan ekonomi, namun berbeda halnya  dengan  perkembangan  urbanisasi  di negara  berkembang  (Chen et  al .,  2013). Sementara itu urbanisasi di negara berkembang menjadi  salah  satu  faktor  peubah  demografi yang  signifikan  di  negara  tersebut  (Sodri  & Garniwa,  2016).  Di  Asia,  45%  penduduknya tinggal  di  daerah  perkotaan  dan  akan  terus meningkat  sampai  64%  di  tahun  2050  (UNDP, 2016).  Hasibuan et  al .  (2014)  menjelaskan bahwa  pembangunan  kelestarian  perkotaan melibatkan beberapa aspek antara lain penggunaan lahan, struktur perkotaan, penduduk
(sosio-ekologi) dan perilaku mobilitas (transportasi) (McGee, 2010). Lebih lanjut, laju urbanisasi  yang  tinggi  telah  mempercepat peningkatan kebutuhan pangan, kemiskinan dan degradasi lingkungan (Dahiya, 2012). Wilayah- wilayah urbanisasi di Indonesia dapat ditemukan di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Meskipun  demikian,  wilayah  metropolitan Jakarta dan wilayah perkotaan lainnya di pulau Jawa akan berkembang pesat dengan perkembangan urbanisasi terbesar, namun kota- kota  menengah  di  seluruh  negeri  juga  akan tumbuh dengan kecepatan tetap.
Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan  terbesar  di  Indonesia  maupun  di Asia  Tenggara  (Dorodjatoen,  2009).  Vioya (2010)  juga  menyebutkan  bahwa  Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari  dua  puluh  juta  jiwa.  Kabupaten  Karawang adalah  salah  satu  kabupaten  yang  terdampak urbanisasi perkembangan perkotaan metropolitan  Jabodetabek  dan  merupakan wilayah yang berada di koridor Jakarta Bandung Mega  Urban  Region (JBMUR)  (Pravitasari et al ., 2018). Kondisi ini menyebabkan peningkatan  kebutuhan  ruang  dan  telah  terjadi perkembangan  perkotaan  yang  tidak  terkontrol pada beberapa wilayah di Kabupaten Karawang. Hal ini dipicu juga dengan proses industrialisasi di  Kabupaten  Karawang  sendiri  yang  semakin pesat.
Pesatnya  industrialisasi  di  Kabupaten Karawang juga tercermin dari PDRB Kabupaten Karawang yang realisasi pendapatan daerahnya 71.85%  dominan  berasal  dari  sektor  industri pengolahan.  Sementara  itu  9.60%  pendapatan daerah berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran.  Sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan hanya menyumbang 3.84% dari total PDRB  serta  sisanya  berasal  dari  konstruksi, transportasi, dan jasa (BPS Provinsi Jawa Barat, 2020). Dengan demikian, Kabupaten Karawang yang  dikenal  sebagai  lumbung  padi  di  Jawa Barat  sudah  hampir  menjadi  kota  industri.
Berdasarkan  data  BPS  Kabupaten  Karawang tahun  2009,  sawah  merupakan  penggunaan lahan  yang  mendominasi  penggunaan  lahan lainnya di Kabupaten Karawang yaitu mencakup 59.89% luasan atau 1,150.54 km 2 . Sementara itu, sektor  industri  hampir  tidak  ada  karena  hanya mencakup  0.08%  dari  luasan  total  penggunaan lahan.  Namun  pada  tahun  2018,  sektor  industri tersebut  meningkat  dengan  peningkatan  luas lahan  46.66  km 2 dari  1.51  km 2 menjadi  48.18 km 2 dan  tersebar  di  sepanjang  jalan  tol Cikampek. Jenis industri yang ada di Kabupaten Karawang  seperti  logam  mesin  dan  rekayasa, aneka elektronik, tekstil, hasil hutan dan industri kecil lainnya dengan total 9,270 unit usaha (BPS Kabupaten Karawang, 2019).
Meningkatnya  aktivitas  penduduk  di Kabupaten Karawang karena industrialisasi dan perluasan  kota  juga  membuat  lahan-lahan permukiman  menjadi  sangat  terbatas  yang kemudian  memicu  tingginya  konversi  lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
Rekomendasi  pengendalian  pemanfaatan  ruang di Kabupaten Karawang sangat dibutuhkan.
Kondisi-kondisi tersebut membuat perkembangan perkotaan menjadi tidak compact atau  terjadi  perluasan  perkotaan  ke  daerah pinggiran kota. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat  di  daerah  perkotaan  tersebut mendorong  terjadinya  perkembangan  daerah pinggiran kota ( urban sprawl ) dan perkembangan daerah secara acak (urban fringe ) (Hanief  &  Dewi,  2014).  Secara  umum, pertumbuhan  kota  yang  tersebar  di  wilayah pinggiran  kota  disebut  sebagai urban  sprawl . Urban sprawl terjadi di pinggiran dalam bentuk pengembangan  radial  atau  pengembangan  di sepanjang jalan raya dengan pengembangan kota yang memanjang.
Urban  sprawl menjadi  tantangan  utama dalam  perencanaan  tata  ruang.  Dalam  jangka panjang, urban  sprawl dapat  menimbulkan masalah yang lebih kompleks yakni menurunnya kualitas  lingkungan.  Dampak  negatif  yang dihasilkan  dari  industrialisasi,  konversi  lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian, perluasan  perkotaan, urban  sprawl sangat ditentukan  dari  kesiapan  pemerintah  dalam merencanakan, memanfaatkan,
dan mengendalikan  penataan  ruang  yang  ada  di Kabupaten  Karawang.  Berdasarkan  kondisi tersebut, peneliti ingin membuat suatu rekomendasi  pengendalian  pemanfaatan  ruang untuk pengembangan lahan pertanian berdasarkan analisis urban sprawl di Kabupaten Karawang. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola  spasial  kondisi urban  sprawl yang terbentuk  dari  tahun  2009  sampai  2018  dan memproyeksikan urban  sprawl tahun  2018 sampai 2031, mengevaluasi keselarasan penggunaan  lahan  dengan  pola  ruang  RTRW, dan  membuat  prioritas  pengembangan  lahan pertanian  sebagai  pengendalian  pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Karawang  Provinsi  Jawa  Barat  [Gambar  1]. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif yang didasarkan pada kondisi
Kabupaten yang mengalami pertumbuhan  perkotaan  yang  pesat  dan  berada pada  koridor  Jakarta-Bandung Mega  Urban Region (JBMUR).
Kabupaten Karawang memiliki 30
kecamatan  yang  terdiri  dari  309  desa.  Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus  2020  sampai  Januari  2021.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  meliputi  peta  penggunaan  lahan tahun  2009  dan  tahun  2018,  data  jumlah penduduk  tahun  2009  dan  2018  per  unit  desa, peta  administratif  unit  desa  di  Kabupaten Karawang,  peta  pola  ruang  RTRW  tahun  2011 sampai 2031 dan berbagai literatur perpustakaan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Analisis Spasial Urban Sprawl Kabupaten Karawang Tahun 2009 sampai 2018 dan Proyeksi Tahun 2018 sampai 2031
Identifikasi spasial indeks sprawl Kabupaten  Karawang  ditentukan  berdasarkan perbandingan persentase laju pertumbuhan lahan terbangun  dan  persentase  laju  pertumbuhan populasi.  Kedua  variabel  ini  berperan  penting dalam  identifikasi  wilayah  yang  terindikasi urban spraw l. Identifikasi ini diadopsi berdasarkan  penelitian  Saifullah et  al .  (2019) yang  dimodifikasi.  Indeks sprawl ditentukan berdasarkan  unit  desa.  Penghitungan  indeks urban sprawl di Kabupaten Karawang berjumlah  309  desa  pada  tahun  2018.  Dalam menentukan  laju  pertumbuhan  lahan  terbangun dan populasi di Kabupaten Karawang menggunakan perhitungan yaitu:
𝑃 𝑡 = 𝑃 0 𝑒 𝑟𝑡 dengan 𝑟 = 1 𝑡 𝑙𝑛 𝑃 𝑡 𝑃 0
Dimana, Pt = total luas lahan terbangun atau jumlah  populasi  di  suatu  wilayah  pada  suatu tahun  terakhir,  Po  =  total  luas  lahan  terbangun dan  jumlah  populasi  pada  suatu  wilayah  pada tahun  dasar  r  =  laju  pertumbuhan  lahan terbangun atau populasi, t = rentang waktu, dan e = nilai eksponensial (2.718281828). Klasifikasi  indeks urban  sprawl disajikan  pada Tabel 1.

## 𝑆𝑝𝑟𝑎𝑤𝑙𝐼 = %𝑙𝑎𝑗𝑢𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 %𝑙𝑎𝑗𝑢𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
Tabel 1. Klasifikasi Indeks Urban Sprawl No. Jenis Urban Sprawl Indeks Sprawl 1 Non sprawl < 1 2 Low sprawl 1.01 – 4.99 3 Strong sprawl > 5.00 Sumber: Saifullah et al. (2017) dimodifikasi.
Setelah didapatkan spasial urban sprawl , kemudian dilakukan analisis proyeksi distribusi spasial  indeks sprawl pada  rentang  tahun  2018 sampai  2031.  Analisis  ini  dilakukan  dengan memproyeksikan  pertumbuhan  penduduk  dan lahan terbangun tahun 2031 sehingga didapatkan persentase  laju  pertumbuhan  penduduk  dan lahan terbangunnya. Analisis proyeksi dilakukan dengan menggunakan perhitungan eksponensial dari peta  pola  ruang  RTRW  yang  digeneralkan menjadi penggunaan lahan Kabupaten Karawang  tahun  2031  untuk  mendapatkan luasan  lahan  terbangunnya.  Kemudian  untuk proyeksi pertambahan jumlah penduduk menggunakan  data  jumlah  penduduk  selama rentang  waktu  5  tahun.  Analisis  ini  digunakan untuk membuat suatu rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan  lahan  pertanian  di  masa  mendatang.
Autokorelasi Spasial Indeks Sprawl Kabupaten Karawang Tahun 2009 sampai 2018 dan 2018 sampai 2031 Menggunakan Indeks Moran dan Local Indicator of Spatial Association (LISA)
Proses identifikasi autokorelasi bertujuan untuk melihat konsentrasi indikasi urban sprawl suatu wilayah di Kabupaten Karawang. Menurut Lembo (2006) keterkaitan spasial atau autokorelasi spasial terjadi karena adanya suatu kemiripan dari objek dalam suatu ruang.  Metode spatial  autocorrelation yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Indeks Moran (Moran’s I) dan Local  Indicator  of  Spatial  Association (LISA)  yang  merupakan  metode  yang  paling banyak digunakan untuk mendeteksi permulaan dari keacakan spasial. Keacakan spasial ini dapat mengindikasikan adanya pola-pola yang mengelompok  atau  membentuk  tren  terhadap ruang  (Wuryandi et  al. ,  2014).  Pratiwi  &
Kuncoro (2016) juga menggunakan autokorelasi spasial Moran’s  I  dan  LISA  dalam mengidentifikasi  pola  sebaran  dalam  analisis pusat  pertumbuhan.  Hal  ini  menjadi  dasar pertimbangan  peneliti  menggunakan  Moran’s  I dan LISA dalam identifikasi pola sebaran urban sprawl dan melihat keterkaitan sprawl antar desa
di Kabupaten Karawang. Indeks Moran dengan matriks  pembobot  spasial  terstandarisasi  W disajikan pada persamaan berikut:
𝐼 = 𝑛𝛴 ⅈ=1 𝑛 𝛴 𝑗=1 𝑛 𝑤𝑖𝑗  𝑥 ⅈ − 𝑥 ¯ (𝑥 𝑗 − 𝑥 ¯ ) 𝑧 𝑥 2 𝛴 ⅈ=1 𝑛 𝛴 𝑗=1 𝑛 𝑤𝑖𝑗
Rentang  nilai  dari  indeks  Moran  dalam kasus  matriks  pembobot  spasial  terstandarisasi adalah -1 ≤ I ≤ 1. Nilai -1 ≤ I ≤ 0 menunjukkan adanya  autokorelasi  spasial  negatif.,  sedangkan nilai 0 ≤ I ≤ 1 menunjukkan adanya autokorelasi positif, nilai indeks moran bernilai 0 mengindikasikan  tidak  berkelompok.  Nilai indeks  Moran  tidak  menjamin  ketepatan pengukuran  jika  matriks  pembobot  yang digunakan adalah pembobot tak terstandarisasi.
Local  Indicator  of  Spatial  Association (LISA) digunakan untuk mengetahui
autokorelasi spasial secara lokal yang disajikan pada persamaan berikut:
𝐼𝑖 = 𝑛𝛴 𝑗=1 𝑛 𝑤𝑖𝑗  𝑥 ⅈ − 𝑥 ¯ (𝑥 𝑗 − 𝑥 ¯ ) 𝑧 𝑥 2 𝛴 𝑗=1 𝑛 𝑤𝑖𝑗
Dimana  I  =  Indeks  Moran  Global;  Ii  = Indeks Moran’s Lokal atau LISA; x = nilai dari persentase luasan lahan industri atau permukiman  pada  tingkat  desa/kelurahan, dimana i merupakan kelurahan/desa i sedangkan j  merupakan  kelurahan/desa  tetangga;  Wij  = merupakan  matriks  kedekatan  spasial  yang mempresentasikan nilai kedekatan spasial antara desa I dengan desa tetangganya; 𝑧 𝑥 2 = varian dari persentase luasan lahan industri atau permukiman atau tingkat desa.

## Evaluasi Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW
Analisis evaluasi keselarasan penggunaan lahan  dengan  pola  ruang  RTRW  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  penyimpangan  yang terdapat  dalam  penggunaan  lahan  tahun  2018. Analisis  ini  penting  dilakukan  karena  menjadi salah satu faktor dalam rekomendasi
pengendalian  pemanfaatan  lahan  di  Kabupaten Karawang. Peta keselarasan ini yang kemudian di overlay dengan  peta  proyeksi urban  sprawl sebagai pembuatan peta prioritas pengembangan lahan  pertanian.  Data  yang  digunakan  dalam analisis ini adalah data penggunaan lahan tahun
2018  dan  pola  ruang  RTRW  Kabupaten Karawang  Tahun  2011  sampai  2031.  Hasil overlay di query berdasarkan  matriks  logika keselarasan  penggunaan  lahan  dan  pola  ruang RTRW.  Matriks  logika  dibangun  dengan pertimbangan land-rent [Tabel 2].
Tabel 2. Matriks keselarasan  penggunaan lahan tahun 2018 dan pola ruang RTRW tahun 2011 sampai 2031
PL 2018 Pola Ruang RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031 Hort, Pk, Pt HtL HtP Ind Prw PdJ Tmk PmD PmK Sw Ba S S S S S S S S S S Ht S S S S S S S S S S Ind TS TS TS S TS S TS TS TS TS Kc S TS S S S S S S S S Pm TS TS TS S TS S TS S S TS Sw S TS S S S S S S S S Tmk S TS S S S S S S S S
Keterangan: Y = Selaras, X = Tidak Selaras
PL  =  penggunaan  lahan;  BA  =  badan  air;  Ht  =  hutan;  Ind  =  industri;  Kc  =  kebun  campuran;  Pm  = permukiman; Sw = sawah; Tmk = tambak; Hort, Pk, Pt = hortikultura, perkebunan, dan peternakan; Htl = hutan lindung; HtP = hutan produksi; Prw = pariwisata; Pdj = perdagangan dan jasa; Pmd = permukiman perdesaan; Pmk = permukiman perkotaaan.

## Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang untuk Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian
Rekomendasi pengembangan lahan pertanian dianalisis menggunakan teknik overlay 3  peta  yaitu:  peta  penggunaan  lahan tahun 2018, peta keselarasan penggunaan lahan dan pola ruang RTRW, dan peta proyeksi urban sprawl tahun  2018  sampai  2031.  Rekomendasi ini  dibagi  menjadi  3  prioritas  pengembangan lahan  pertanian.  Rekomendasi  prioritas  1 merupakan  lahan  pertanian  pangan  yang diprioritaskan  untuk  tetap  dipertahankan  dan dioptimalkan dengan cara pengoptimalan LP2B dan pemberian insentif kepada petani. Prioritas 2
dimaksudkan untuk tetap dipertahankan namun timbulnya sprawl mengindikasikan  bahwa semakin  meningkatnya urban  sprawl di  daerah sehingga  perlu  adanya  pemberian  sanksi  dan pemberian  disinsentif  kepada  petani.  Lebih lanjut  prioritas  3  adalah  prioritas  yang  sangat diperhatikan  dalam  pengendalian  pemanfaatan ruang  karena  sudah  terjadi  kondisi strong sprawl .  Optimalisasi  4  jenis  pengendalian pemanfaatan  ruang  harus  dilaksanakan.  Empat pelaksanaan  pengendalian  pemanfaatan  ruang tersebut  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam prioritas  1  dan  2  namun  perlu  ditambahkan perizinan zonasi. Tabel prioritas disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Prioritas pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan lahan pertanian Prioritas Peta Penggunaan Lahan Tahun 2018 Peta Keselarasan Penggunaan Lahan dan Pola Ruang RTRW Peta Proyeksi Urban Sprawl Tahun 2018 sampai 2031 Prioritas 1 (Vegetasi dan lahan terbuka) hutan, kebun campuran, sawah, tambak Selaras Non Sprawl Prioritas 2 Low Sprawl Prioritas 3 Strong Sprawl

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Distribusi Spasial Urban Sprawl Tahun 2009 sampai 2018 dan Proyeksi
Spasial Tahun 2018 sampai 2031
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Kabupaten Karawang  masih  didominasi  oleh  daerah non sprawl (tidak  terjadi urban  sprawl )  di  tahun 2009  sampai  2018  dengan  persentase  luas 63.50% atau sebesar 1,219.87 km 2 dari total luas wilayah. Namun, terjadi penurunan luas daerah non sprawl sebesar 4.64% menjadi 58.86% atau 1,127.38  km 2 dari  total  luas  wilayah  pada proyeksi urban  sprawl .  Sementara  itu  wilayah yang  terjadi low  sprawl dan strong  sprawl meningkat  dari  urban  sprawl  periode  2018 sampai  2031.  Wilayah  yang  mengalami low
sprawl meningkat  dari  372.28  km 2 menjadi 403.628  km 2 atau  sebesar  1.693%  dan  wilayah yang  mengalami strong sprawl juga meningkat dari  328.81  km 2 menjadi  389.961  km 2 atau sebesar  3.183%.  Wilayah  yang  terjadi low sprawl tersebar  di  desa  Tirtamulya,  Tirtajaya, Tempuran,  Telukjambe  Timur,  Tegalwaru, Talagasari,  Rengasdengklok,  Purwasari,  Pedes, Pangkalan, Lemahabang, Kutawaluya, Kotabaru,  Klari,  Karawang  Timur,  Cilamaya Wetan,  Cilamaya  Kulon,  Cikampek,  Batujaya, dan  Banyusari.  Sementara  itu,  wilayah  yang terjadi strong  sprawl tersebar  di  sebagian kecamatan  Tempuran,  Telukjambe  Timur, Telukjambe  Barat,  Tegalwaru,  Pangkalan, Cikampek,  Cibuaya,  Ciampel,  dan  Banyusari [Gambar 2].
Gambar  2. 1) Urban Sprawl tahun 2009 sampai 2018; dan 2) Proyeksi Urban Sprawl tahun 2018 sampai 2031 2 1 )
Salah  satu  penyebab  tingginya urban sprawl adalah  pesatnya  pembangunan  industri dan permukiman. Hal ini diperkuat oleh Yunus (2006)  yang  menyatakan  bahwa urban  sprawl merupakan  ekspansi  spasial  dari  kawasan perkotaan yang memiliki tingkat ekonomi tinggi sebagai  akibat  dari  interaksi  permintaan  dan penawaran  tanah  seperti  pembangunan  industri dan  permukiman.  Berdasarkan  data  BPS Kabupaten  Karawang  tahun  2018,  peningkatan industri di kawasan ini dari tahun 2009 sampai 2018  menjadi  sangat  pesat.  Telukjambe  Timur dan Cikampek merupakan dua kecamatan yang mengalami  pertumbuhan industri sangat tinggi.
Berdasarkan  hasil  survei  lapangan  yang dilakukan bulan November 2020, industri yang berkembang di kecamatan ini diantaranya adalah kawasan  industri  Indotaisei  dan  Kujang  (anak perusahaan  PT.  Pupuk  Kujang)  di  Cikampek seluas 140 ha, dan kawasan industri KIIC seluas 1,200  ha.  Terlihat  bahwa  lebih  dari  2,000  ha lahan  telah  digunakan  untuk  mendukung pengembangan  kawasan-kawasan industri  yang ada.  Wilayah  yang  terindikasi urban  sprawl banyak didapat di sepanjang jalan tol Cikampek. Luas  wilayah  dan margin luas urban  sprawl disajikan pada Tabel 4 dan luas perubahan urban sprawl disajikan pada Tabel 5.
Tabel 4. Luas wilayah dan margin luas Urban Sprawl tahun 2009 sampai 2018 dan tahun 2018 sampai 2031
Indeks Urban sprawl Luas Tahun 2009 sampai 2018 (km 2 ) Luas Tahun 2018 sampai 2031 (km 2 ) Margin Luas (km 2 ) < 1 1,219.87 1,127.38 -92.49 1,01 - 4,99 372.29 403.63 31.34 > 5,00 328.81 389.96 61.15 Total 1,920.97 1,920.97 Tabel 5. Luas wilayah perubahan Urban Sprawl No  Perubahan Sprawl Luas (km 2 ) 1 Non Sprawl - Low Sprawl 239.85 2 Non Sprawl - Strong Sprawl 49.07 3 Low Sprawl - Strong Sprawl 7.33 Total 296.25
Berdasarkan  Tabel  5,  terjadi  perubahan wilayah non  sprawl menjadi low sprawl seluas 239.85  km 2 tersebar  di  41  desa.  Sementara  itu daerah  yang  mengalami  perubahan  drastis  dari wilayah non sprawl menjadi strong sprawl yaitu seluas  49.07  km 2 dan  tersebar  di  9  desa  yaitu Kutajaya,  Majalaya,  Mulangsari,  Mulyajaya, Mulyasejati,  Pasirjengkol,  Pasirmukti,  Situdem dan  Sukamulya.  Lebih  lanjut,  daerah  yang mengalami  perubahan  dari low  sprawl menjadi strong  sprawl adalah  seluas  7.33  km 2 dan tersebar  juga  di  9  desa  yaitu  Cikalong,
Darawalong, Gembongan, Kertasari, Sampalan, Sukaratu, Sumberjaya, Telarsari, dan Tegalsari.
Hasil analisis urban sprawl di tahun 2009 sampai  2018  menunjukkan  bahwa  tipe urban sprawl di  Kabupaten  Karawang  termasuk kedalam  tipe  perambatan  melompat  dan  tidak berpola  ( Leap  Frog  Development )  [Gambar  3 (1)]. Perkembangan lahan perkotaannya berpencar secara sporadis dan tumbuh di tengah lahan  pertanian  yang  dapat  menyebabkan inefisiensi  dalam  arti  ekonomi  dan  dianggap paling merugikan karena menimbulkan pencemaran  lingkungan  dan  menambah  waktu perjalanan transportasi darat. Keadaan ini sangat menyulitkan pemerintah kota untuk membangun prasarana–prasarana  fasilitas  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Pembiayaan  untuk  pembangunan jaringan-jaringannya  sangat  tidak  sebanding dengan  jumlah  penduduk  yang  diberi  fasilitas (Yunus,  2000).  Namun,  terjadi  perubahan  tipe urban  sprawl dari  perembetan yang  tidak berpola  menjadi  perembetan  linier  ( Ribbon
Development )  pada  proyeksi sprawl di  tahun 2018 sampai 2031 [Gambar 3 (2)].
Gambar 3. 1) Leap Frog Development ; dan 2) Ribbon Development

## Autokorelasi Spasial Indeks Sprawl Kabupaten Karawang
Hasil  nilai  indeks  Moran  sebesar  0.212 pada distribusi indeks sprawl tahun 2009 sampai 2018 mengindikasikan bahwa terjadi pengelompokan. Nilai ini berada pada rentang 0 dan 1, dengan nilai z- score 7.911242 dan p value 0.00000 maka dapat disimpulkan bahwa indeks urban  sprawl (20092018)  antar  desa  memiliki keterkaitan  positif.  Menurut  Pfeiffer  (2008), nilai indeks moran bernilai lebih besar dari nol
mengindikasikan  berkelompok,  nilai  indeks moran yang positif mengindikasikan
autokorelasi  positif  yang  berarti  lokasi  yang berdekatan  mempunyai  nilai  yang  mirip  dan berkelompok.  Nilai  indeks  Moran  didapatkan dari  variabel  indeks Urban  sprawl yang termasuk  di  dalamnya  laju  pertumbuhan penduduk  dan  laju  lahan  terbangun  [Gambar  4 (1)].  Nilai  indeks  Moran  meningkat  pada proyeksi distribusi spasial sprawl di tahun 2018 sampai  2031  yaitu  sebesar  0.214.  Hal  ini menunjukkan  bahwa urban  sprawl lebih terkluster [Gambar 4 (2)].
Sejalan  dengan  nilai  indeks  Moran, berdasarkan  perhitungan  LISA  didapatkan bahwa desa yang mengalami urban sprawl yang tinggi  atau  wilayah  kluster high-high pada proyeksi sprawl juga  meningkat  dari  15  desa menjadi 17 desa dan terkonsentrasi di Karawang bagian  Selatan  dan  di  kecamatan  Telukjambe Timur,  Karawang  Barat,  Karawang  Timur. (Wuryandari et  al .,  2014) menyebutkan  bahwa daerah  yang  mempunyai  nilai  daerah  dengan kluster high-high akan  banyak  ditemukan  pada pengamatan.  Perhitungan  LISA  ini  digunakan untuk  mengetahui  kluster  antar  desa  yang mengalami urban sprawl .
Gambar 4. Hasil tes LISA pada indeks Sprawl Kabupaten Karawang tahun 2009 sampai 2018 (1); dan hasil tes LISA pada proyeksi indeks Sprawl tahun 2018 sampai 2031 (2)
1 2
1 2
Evaluasi Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW tahun 2011 sampai 2031
Evaluasi  keselarasan  penggunaan  lahan dengan  pola  ruang  sangat  penting  dilakukan sebagai dasar rekomendasi prioritas pengembangan  lahan  pertanian.  Jika  peta penggunaan  lahan  tahun  2018  sudah  sesuai dengan  peta  pola  ruang  RTRW  maka  lahan tersebut  disebut  selaras.  Namun  sebaliknya, apabila tidak sesuai, maka dapat disebut dengan tidak  selaras.  Kategori  tidak  selaras  ini  yang akan menjadi fokus pemerintah provinsi maupun daerah  dalam  mengidentifikasi  penyimpangan
yang  terjadi  di  lapangan.  Penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi  disebabkan  karena meningkatnya  konversi  lahan.  Rustiadi et  al . (2011)  mengemukakan  bahwa  konversi  sering kali memiliki permasalahan-permasalahan yang saling terikat satu sama lainnya, sehingga tidak bersifat  independen  sehingga  memerlukan pendekatan  yang  integratif  dalam  memecahkan permasalahan  tersebut.  Peta  penggunaan  lahan Kabupaten Karawang tahun 2018 disajikan pada Gambar 5 dan luasannya disajikan pada Tabel 6. Adapun, keselarasan penggunaan lahan dan pola ruang  RTRW  Kabupaten  Karawang  disajikan pada  Gambar  6  dan  luasannya  disajikan  pada Tabel 6.

## Tabel 6. Jenis dan luas penggunaan lahan tahun 2018
No Penggunaan Lahan Luas (km) % 1 Badan Air 25.22 1.13 2 Hutan 31.15 1.62 3 Industri 50.89 2.65 4 Permukiman 239.03 12.44 5 Sawah 1,094.58 56.98 6 Kebun Campuran 299.02 15.56 7 Tambak 181.07 9.43 Jumlah 1,920.97
Gambar 6. Peta keselarasan penggunaan lahan dengan Pola Ruang RTRW tahun 2011 sampai 2031
Hasil  analisis  menunjukkan  penggunaan lahan  yang  selaras  adalah  seluas  1,705.21  km 2 (88.77%),  sedangkan  yang  tidak  selaras  adalah seluas 215.76 km 2 (11.23%). Dari hasil diketahui bahwa  penggunaan  lahan  yang  selaras  masih jauh  lebih  luas  dibandingkan  dengan  daerah yang  tidak  selaras.  Meskipun  demikian,  perlu adanya  perhatian  terhadap  penggunaan  lahan yang  tidak  selaras  dengan  pola  ruangnya. Penggunaan  lahan  yang  semakin  tidak  selaras dengan  pola  ruangnya  menyebabkan  semakin meningkatnya kerusakan dan ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan datang.
Hal  lain  penyebab  ketidakselarasan penggunaan lahan dan pola ruang adalah masih rendahnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap RTRW,  sanksi  pelanggaran  penggunaan  lahan, perizinan  pemanfaatan  ruang  dan  kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya  kebijakan-kebijakan  yang  terdapat dalam  RTRW  (Alwan et  al .,  2020).  Selain  itu,
Moechtar  &  Warlina  (2018)  menyebutkan bahwa  penyebab  ketidakselarasan  tersebut adalah  karena  nilai land  rent bangunan  lebih tinggi  dibandingkan  lahan  pertanian  pangan sehingga  banyak  penggunaan  lahan  eksisting
yang  sudah  tidak  selaras  dengan  pola  ruang  di dalam  RTRW  2011  sampai  2031.  Menurut Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  disebutkan  bahwa  ada beberapa  pokok  pengaturan  terkait  peran masyarakat  dalam  pengendalian  pemanfaatan ruang, diantaranya:
a. Menyampaikan  masukan  terkait arahan dan/atau  peraturan  zonasi,  perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan  sanksi  kepada  pejabat  yang berwenang.
b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang
c. Melaporkan  kepada  instansi  dan/atau pejabat  yang  berwenang  dalam  hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran  kegiatan    pemanfaatan ruang  yang  melanggar  rencana  tata ruang yang telah ditetapkan
d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan  pejabat  yang  berwenang terhadap  pembangunan  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Peran aktif masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan  untuk  efektivitas  upaya  pencapaian
penataan ruang yang lebih kondusif. Saran untuk penggunaan  lahan  yang  sudah  selaras  terhadap pola  ruangnya  adalah  agar  penggunaan  lahan tersebut  dilanjutkan  ke  depannya.  Revisi penyempurnaan  RTRW  Kabupaten  Karawang diperlukan  untuk  penggunaan  lahan  yang  tidak selaras  terhadap  pola  ruangnya.  Hal  ini  terjadi bagi  penggunaan  lahan  seperti  industri,  dan permukiman  namun  pola  ruangnya  adalah sawah,  kebun  campuran,  ataupun  hutan. Sehingga  upaya  untuk  mengembalikan  kepada pola  ruangnya  sangat  tidak  memungkinkan. Langkah yang harus diambil untuk pengendalian pemanfaatan  ruang  yang  sudah  tidak  selaras dengan pola ruangnya adalah dengan penertiban sesuai  Pasal  39  Undang  Undang  Nomor  26 Tahun  2007  yaitu  seperti  sanksi  administrasi, sanksi pidana, dan tuntutan ganti rugi Kemudian, penggunaan lahan yang tidak selaras dan sudah bersifat permanen disarankan agar pengembangan  kawasan  tersebut  dihentikan mengingat  Kabupaten  Karawang  yang  menjadi salah  satu  sampel  Penelitian  Penetapan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  di Provinsi  Jawa  Barat  yang  memiliki  luas  sawah 1,094.58 km 2 (56.98%).Evaluasi keselarasan ini
digunakan dalam penentuan rekomendasi lahan yang masih bisa diprioritaskan dalam pengembangan  lahan  pertanian  di  Kabupaten Karawang  dan  masih  dalam  kategori  daerah yang tidak terjadi sprawl ( non sprawl ).

## Rekomendasi Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan
Kabupaten  Karawang  dikenal  sebagai lumbung  padi  Jawa  Barat,  karena  sawahnya yang  luas  dan  didukung  dengan  tersedianya sarana pengairan/irigasi. Namun semakin meningkatnya  industrialisasi  dan  pertumbuhan kota  membuat  istilah  lumbung  padi  tergeser menjadi kota industri. Oleh sebab itu rekomendasi  kawasan  pengembangan  lahan pertanian  di  Kabupaten  Karawang  dibutuhkan. Rekomendasi ini dibangun dengan meng overlay peta  keselarasan  penggunaan  lahan  dan  pola ruang, peta penggunaan lahan, dan peta proyeksi urban  sprawl tahun  2018  sampai  2031.  Peta rekomendasi  pengembangan  kawasan  lahan pertanian pangan disajikan pada Gambar 7 dan luasannya disajikan pada Tabel 7.

## Tabel 7. Rekomendasi pengembangan kawasan lahan pertanian pangan Kabupaten Karawang
Prioritas Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Luas (km 2 ) (Persentase) % Prioritas 1 721.67 37.57 Prioritas 2 303.41 15.80 Prioritas 3 163.02 8.48 Jumlah 1,188.1 Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten  Karawang  masih  didominasi  oleh prioritas 1 dengan luas 721.67 km 2 (37.57%) dari total  luas  lahan.  Luas  lahan  prioritas  1  untuk kawasan  pengembangan  lahan  pertanian  masih jauh lebih rendah dibandingkan total luas sawah Kabupaten Karawang dengan luas 1,094.58 km 2 (56.98%)  dari  total  luas  lahan  Kabupaten Karawang.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  tidak semua  luas  lahan  sawah  dapat  dimanfaatkan optimal. Hanya 65% dari total luas lahan sawah yang  dapat  dioptimalkan.  Prioritas  1  dibangun
dengan  mempertimbangkan  jenis sprawl yaitu non sprawl (tidak terjadi sprawl ), selaras dengan pola  ruangnya,  dan  masih  dalam  penggunaan lahan  vegetasi.  Rekomendasi  untuk  prioritas  1 ini adalah tetap mempertahankan dan mengoptimalkan pertanian pangan di Kabupaten Karawang  di  kawasan  ini  dengan  memberikan salah  satu  cara  pengendalian  yaitu  pemberian insentif kepada masyarakat dan petani. Kemudian, posisi kedua ditempati oleh prioritas 2  dengan  luas  lahan  303.41  km 2 (15.80%)  dari total lahan di Kabupaten Karawang. Prioritas 2
dibangun dengan jenis sprawl yaitu low sprawl ( terjadi sprawl yang  lemah).  Lahan  ini disarankan  untuk  masih  tetap  dipertahankan namun  timbulnya sprawl mengindikasikan semakin  meningkat  pula  konversi  lahan  dari pertanian menjadi non pertanian. Oleh sebab itu disarankan  untuk  memberlakukan  pemberian sanksi  dan  tetap  memberikan  insentif  dan disinsentif.  Prioritas  3  dengan  luas  163.02  km 2 (8.48%)  menempati  posisi  ketiga  dari  seluruh jenis prioritas. Meskipun hanya 8.48% dari total luas  lahan  yang  masuk  kedalam  prioritas  3, namun tetap harus  diperhatikan karena prioritas 3  adalah  kawasan  pengembangan  lahan pertanian  yang  sudah  terjadi strong  sprawl (strong  yang  kuat).  Hal  ini  mengartikan  bahwa di  tahun  2031  nanti,  wilayah-wilayah  yang penggunaan  lahannya  saat  ini  masih  vegetasi,
akan  berubah  menjadi  lahan  terbangun.  Oleh sebab itu prioritas 3 ini harus diperhatikan dalam pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Ketentuan lebih  lanjut  sudah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dimana dalam lampiran  Peraturan  Pemerintah  ini,  disebutkan kewenangan  Pemerintahan  Daerah  Kota  antara lain:    1)  menetapkan  peraturan  daerah  bidang penataan  ruang;  2)  pengendalian  pemanfaatan ruang;  3)  penyusunan  peraturan  zonasi  sebagai pedoman  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  4) pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan  pengendalian;  dan  5)  pemberian izin  pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten (RTRWK).

## Gambar 7. Peta rekomendasi pengembangan lahan pertanian pangan Kabupaten Karawang

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Distribusi urban sprawl banyak terjadi di sepanjang  jalan  tol  Cikampek,  Telukjambe Barat,  Telukjambe  Timur,  Pangkalan  dan Tegalwaru. Salah satu penyebab tingginya urban sprawl adalah  pesatnya  pembangunan  industri dan permukiman. Urban sprawl yang terjadi di Kabupaten  Karawang  masuk  ke  dalam  tipe urban  sprawl yaitu  perembetan  meloncat. Namun  terjadi  perubahan  tipe urban  sprawl menjadi tipe perembetan memanjang di seluruh wilayah Kabupaten Karawang yang mengalami urban sprawl pada proyeksi urban sprawl tahun 2018  sampai  2031.  Terjadi  peningkatan  luas wilayah low sprawl sebesar 1.693% dan strong sprawl sebesar  3.183%.  Nilai  indeks  Moran meningkat  dari  0.212  pada  tahun  2009  sampai
2018 menjadi 0.214
dikategorikan mengelompok.  Hal  ini  menunjukkan urban sprawl pada hasil proyeksi lebih terkonsentrasi. Kluster high-high juga  meningkat  dari  15 menjadi 17. Berdasarkan hasil peta keselarasan penggunaan lahan dan pola ruang RTRW, maka luas wilayah yang selaras masih mendominasi di Kabupaten  Karawang  atau  sebesar  88.77%. Kemudian,  rekomendasi  pengembangan  lahan pertanian pada prioritas 1 yaitu 721.67 km 2 . Hal ini mengartikan bahwa hanya 65% lahan sawah yang  bisa  dimanfaatkan  secara  optimal.  Ada 8.48% yang masuk kedalam prioritas 3. Prioritas 3 harus sangat diperhatikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Saran  untuk  penelitian  ke  depan  adalah perlu  adanya  suatu  arahan  penyempurnaan rencana  tata  ruang  yang  berlandaskan  kondisi urban sprawl yang terjadi di Karawang. Arahan penyempurnaan tersebut bisa dilakukan dengan analisis Analytical  Network  Process (ANP) ataupun Analytical  Hierarchy  Process (AHP) dengan  mempertimbangkan  pendapat  para  ahli dalam  bidang  perencanaan  tata  kota  dan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwan,  Barkey,  R.  A.,  &  Syafri.  (2020). Perubahan Penggunaan Lahan dan Keselarasan Rencana Pola Ruang di Kota Kendari. URSI , 3 (1), 1-5. Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Karawang.
(2018). KABUPATEN  KARAWANG  DALAM ANGKA .  Karawang,  Indonesia:  Badan  Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Karawang.
(2019). KABUPATEN  KARAWANG  DALAM ANGKA .  Karawang,  Indonesia:  Badan  Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jawa  Barat.
(2020). PROVINSI  JAWA  BARAT  DALAM ANGKA. Jawa Barat, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
Chen, M., Liu, W., & Tao, X. (2013). Evolution and assessment  on  China’s  urbanization  1960- 2010: Under-urbanization or over- urbanization? Habitat  International , 38 (1), 25–33.
Dahiya,  B.  (2012).  Cities  in  Asia,  2012:
Demographics, economics, poverty,
environment and governance. Cities , 29 (SUPPL.2), S44–S61.
Dorodjatoen,  A.  M.  H.  (2009).  The  Emergence  of Jakarta-Bandung Mega-Urban Region and Its Future  Challenges. Journal  of  Regional  and City Planning , 20 (1), 15–33.
Hanief, F. & Paulla Dewi, S. (2014). Pengaruh Urban Sprawl  Terhadap  Perubahan  Bentuk  Kota Semarang  ditinjau  Dari  Perubahan  Kondisi
Fisik Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. Jurnal Ruang , 2 (1), 341–350.
Hasibuan,  H.  S.,  Soemardi,  T.  P.,  Koestoer,  R.,  & Moersidik,  S.  (2014).  The  Role  of  Transit Oriented Development in Constructing Urban Environment  Sustainability,  the  Case  of
Jabodetabek, Indonesia. Procedia Environmental Sciences , 20 , 622–631.
McGee,  T.  G.  (2010).  Building  Liveable  Cities  in Asia  in  the  Twenty-First  Century  Research and Policy Challenges for the Urban Future of Asia. Malaysian  Journal  of  Environmental Management , 11 (1), 14–28.
Moechtar,  W.  P.  &Warlina,  L.  (2018).  Identifikasi Alih  Fungsi  Lahan  dari  Sektor  Pertanian  Ke Sektor  Jasa  dan  Perdagangan  Kecamatan Telukjambe  Timur,  Kabupaten  Karawang. Jurnal Wilayah dan Kota . 06 (1), 1-13. Pfeiffer, D. (2008). Spatial Analysis in Epidemiologi . Oxford University Press, 231-233. New York.
Pratiwi, M. C. Y., Kuncoro, M. (2016). Analisis Pusat Pertumbuhan  dan  Autokorelasi  Spasial  di
Kalimantan: Studi
Empiris di 55 Kabupaten/Kota,  2000  –  2012. Jurnal
Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 16 (2), 81-104. Pravitasari,  A.  E.,  Rustiadi,  E.,  Mulya,  S.  P., Setiawan, Y., Fuadina, L. N., & Murtadho, A., (2018).  Identifying  The  Driving  Forces  of Urban  Expansion  and  Its  Environmental Impact  in  Jakarta-Bandung  Mega  Urban Region. Proc  IOP  Conf  Series:  Earth  and Environmental Science , 1-11. Saifullah,  K.,  Barus,  B.,  &  Rustiadi,  E.  (2019). Evaluation  of Urban  sprawl and  Its  Related Policy in South Tangerang City, Banten. Proc 4 th International  Symposium  on  LAPAN-IPB Sattelite . 1-19. Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan . Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara. Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  (2007).
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang . Jakarta, Indonesia:
Sekretariat Negara.
Sodri,  A.  &  Garniwa,  I.  (2016).  The  Effect  of Urbanization  on  Road  Energy  Consumption and CO2 Emissions in Emerging Megacity of Jakarta,  Indonesia. Procedia  -  Social  and
Behavioral Sciences , 227 , 728–737. UNDP.  (2016).  Sustainable  Urbanisation  Strategy. UNDP ’ s Support to Sustainable, Inclusive and
Resilient  Cities  in  the  Developing  World ,  1– 54. http://www.undp.org/content/undp/en/home/l ibrarypage/poverty-reduction/sustainable- urbanization-strategy.html Vioya, A. (2010). Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta. Journal of Regional and City Planning , 21 (3), 215–226.
Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., & Rahmawati, D. (2014). Identifikasi Autokorelasi Spasial Pada Jumlahpengangguran Di Jawa Tengah Menggunakan Indeks Moran. Media
Statistika , 7 (1), 1–10. Yunus,  H.  S.  (2000). Struktur  Tata  Ruang  Kota . Pustaka Pelajar, 122-123. Yogyakarta.
Yunus,  H.  S,  (2006). Megapolitan:  Konsep,
Problematika,  dan  Prospek .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar