## Jurnal Keislaman
p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## HUTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN HASIL PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI GADINGREJO
Arifuat Marzuki Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo arifuatmarzuki7@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3632

## Abstract
this research discusses about debts practice which the return is taken from the harvest, this practice has long and often happened. This research aims to answer the questions in the formulation of the problem, namely to describe  practice  debts which  the  return  is  taken  from  the  harvest  in  Gadingrejo  village,  Kepil  subdistrict, Wonosobo district.Then describe the debt agreement contract to find out the chronology of the occurrence of accounts  payable  practices  and  answer  how  Islamic  law  reviews  about  regarding  the  practice  of  these accounts payable. This type of research is field research, the data which collected by the author includes how the practice of accounts payable is paid with the yield of the data source collected through the community of Gadingrejo Village Kepil District Wonosobo District especially the people who practice it and literature from books that support the theory so that it can be analyzed the implementation of accounts payable debt paid with yields that occur in the village Gadingrejo village Kepil subDistrict Wonosobo district is a contract that is not in accordance with the agreement agreed at the beginning of the contract agreement so  that the law becomes invalid or damaged.
Keywords :  Accounts payable, yields, contracts.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  praktik  hutang  piutang  yang  pengembalinanya  di  ambilkan  dari  hasil panen.  Praktek  ini  sudah  sekian  lama  dan  umum  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan  yang  ada  dalam  rumusan  masalah  yaitu  untuk  mendeskripsikan  tentang  praktik  hutang piutang dibayar dengan hasil panen di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Kemudian mendeskripsikan  akad  hutang  piutang  tersebut, untuk  mengetahui  kronologi  terjadinya  praktik  hutang piutang serta menjawab bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik hutang piutang tersebut. Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan,data    data  yang  dikumpulkan  penulis  meliputi  bagaimana terjadinya praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panendengan sumber data yang dihimpun melalui masyarakat  Desa  Gadingrejo  Kecamatan  Kepil  Kabupaten  Wonosobo  khususnya  masyarakat  yang mempraktikkanya,  serta  literatur  dari  buku-buku  yang  mendukung  teori  tersebut  sehingga  dapat  di analisis  pelaksanaan  akad  hutang  piutang  dibayar  dengan  hasil  panen  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo merupakan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian akad.  Sehingga hukumnya menjadi tidak sah atau rusak.
Kata Kunci : Hutang Piutang, Hasil Panen, Akad.

## Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu  berhubungan  satu  sama  lain  untuk memenuhi  segala  kebutuhaanya.  Seperti  transaksi  jual  beli,  gadai,  sewa,  hutang  pihutang,
dan lain sebagainya. Semua bentuk muamalah tersebut sudahlah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya dalam hal hutang pihutang.
Pada dasarnya hutang pihutang itu terjadi karena ada faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup misalnya untuk berobat, membayar admistrasi sekolah, 1 bahkan ada juga untuk pengembangan usaha. Di  masyarakat  pedesaan,  hidup  saling  tolong-menolong  sudah  menjadi  hal  yang  biasa dilakukan  dalam kehidupan  sehari-hari. Dasar  tolong-menolong  sudah diterangkan dalam kitab al-Qur’ān surat al-Maidah ayat 2:
نا َوْدُعْلا َو  ِمْثؤِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َلَ َو ى َوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو باَقِعْلا ُدْيِدَش َ ْ اْاللوُقَّتا َو

## 2
Artinya: “ Dan tolong menolanglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya ” (QS. Al-Maidah: 2).
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  Kecamatan  Kepil  Kabupaten Wonosobo.  Masyarakat  Desa  Gadingrejo  merupakan  masyarakat  yang  pada  umumnya berprofesi sebagai pedagang dan petani kebun 3 . Akan tetapi hasil perkebunanya belum tentu dapat  mencukupi  kebutuhan  sehari-harinya.  Sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhanya tersebut,  terkadang  masyarakat di  sana harus  berhutang  terlebih dahulu kepada  keluarga, teman, maupun orang lain.
Dalam  praktik  hutang-piutang  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  Kecamatan  Kepil Kabupaten  Wonosobo  tersebut,  ketika  seseorang  berhhutang,  uang  pengembaliannya diambilkan dari 3 sampai 5 kali hasil panen perkebunan secara berturut-turut. (mayoritas di sana perkebunannya adalah perkebunan buah). Hal tersebut ditetapkan sesuai kesepakatan yang terjadi di awal oloeh kedua belah pihak, yakni antara pihak pemberi hutang ( muqrīd ) dan  pihak  penghutang  ( muqtarīd ).  Akan  tetapi,  setiap  hasil  panen  perkebunan,  hasilnya belum tentu melimpah ruah, adakalanya hanya sedikit dan adakalanya banyak.
Karena  hasil  panenan  yang  tidak  stabil,  pihak muqrīd ketika  hendak  memanen perkebunan  milik muqtarīd hanya  pada  saat  hasil  buah  perkebunannya  dirasa  melimpah. Sekalipun  pihak muqrīd dalam  dua  kali  memanen  sudah  cukup  untuk  melunasi  hutang muqtarīd ,  pihak muqrīd tetap  akan  mengambil  hasil  buah  dari  perkebunan  milik  pihak muqtarīd 3 sampai 5 kali panenan, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal oleh kedua belah pihak.
Pengambilan hasil panen sebagai pembayaran hutang dalam praktik hutang piutang ini adalah suatu masalah yang memerlukan kejelasan hukumnya, karena sangat berpotensi terdapat  unsur  gharār  di  dalamnya  karena  setiap  panen  belum  pasti  hasil  panenannya. Sedangkan  qar ḍ u  termasuk  akad  yang  tidak  diizinkan  adanya  unsur  tambahan  ( tafā ḍ ul ) sebagaimana jual beli barang ribawi ( bāi’ ṣ arfi ).
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  maka  pokok  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panenan yang terjadi di Desa Gadingrejo.
1 Mohamad M adum, “Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar Al - Qur’an Hadis Pada Peserta Didik Kelas XII Di MA An- Nawawi 03 Kebumen,” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 4, no. 2 (December 16, 2021): 118 – 26, https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/746.
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008).
3 Basuki Nur Halim et al., “PELATIHAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA” 3, no. 2 (2022): 609– 15.

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penelitian  lapangan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dengan menggunakan  metode  penetian deskriptif  kualitatif 4 . Yang  dimaksud  dengan deskriptif ialah mengungkap  kejadian  secara  akurat  dan  sistematis  sesuai  dengan  fakta  yang  ditemukan dalam  lapangan.  Adapun  yang  dimaksud kualitatif ialah  penelitian  yang  sesuai  guna memahami  segala  perilaku  manusia  sehingga  dalam  menentukan  data  hasil  penelitian dilakukan  secara induktif 5 . Didalam  menganalisa  peneliti  menggunakan  pendekatan normative, tekhnik atau cara didalam menentukan informan menggunakan tekhnik purposive sampling yaitu  tekhnik  pengambilan  informasi  dengan  tujuan  tertentu  yang  sesuai  dengan tema penetian. 6
Guna  mendapatkan  data-data  penelitian  maka  dipilih  beberapa  tekhnik  yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi Sehingga teknik pengumpulan ini diharapkan dapat memberikan  data  seakurat  dan  sevalid  mungkin 7 .  Terkait  dengan  analisis  data,  peneliti menggunakan deskripstif kualitatif yang berarti menjabarkan dan menggambarkan praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panenan yang terjadi di Desa Gadingrejo secara jelas dan utuh sesuai dengan fakta yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Agar mendapatkan temuan  dan  interpelasi  yang  absah,  peneliti  melakukan  uji  kredibilitas  dengan  beberapa tekhnik diantaranya adalah credibility , transferability , dependability , dan confirmability 8 . Setelah diuji  kredibilitasnya  maka  akan  dilakukan  keabsahan  data  dengan  tekhnik  lain  yaitu triangulasi.  Triangulasi  adalah  tekhnik  memeriksa  keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  selain  data  untuk  tujuan  yang  cocok  atau  sebagai  perbandingan  terhadap  data. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Hutang piutang Dalam Fiqih Muamalah
Researchers Secara etimologi hutang piutang ( Qar ḍ u ) berasal dari kata Qara ḍ a yang sinonimnya: Qa ṭ a’a yang  artinya  memotong.  Diartikan  demikian  karena  orang  yang memberikan utang memotong sebagin dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima  utangan 9 .  Menurut  terminologi  utang-piutang  adalah  memberikan
4 Mohamad  Madum,  “Lima  Prinsip  Dasar  Pendidikan  Pondok  Untuk  Membangun  Sikap Ketaatan  Siswa  Mts  Di  Pesantren  An-Nawawi  Berjan  Purworejo,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan)
5, no. 4 (November 6, 2021),
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384.
5 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
6 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D (Bandung : Alfabeta, 2010).
7 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D .
9 Ashlihah Elinda, “SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM Pendahuluan Hutang- Piutang Atau Pinjam Meminjam Uang Ini Sebuah Akad Yang Pihak Itu Tidak Diperbolehkan , Karena Hal Ini Pada Dasarnya Tidak Sesuai Masyarakat . Bahkan Orang Islam Pun Banyak Melaksanakannya . Dalam Man,” Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. Juni i 2021 (2021): 81–91.
kepemilikan (tamlīk) suatu harta (māl) dengan sistem mengembalikan gantinya tanpa ada unsur tambahan 10 .
Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang  yang  memberikan  utang  atau  pinjaman  kepada  orang  lain  yang  sangat membutuhkan  adalah  hal  yang  disukai  dan  dianjurkan,  karena  didalamnya  terdapat pahala  yang  besar.  Adapun  dasar  yang  menunjukkan  disyariatkannya  utang-piutang adalah Surat Al-Baqarah ayat 245  sebagaimana berikut :
ِهْيَلِاَو ُطُصْبَ يَو ُضِبْقَ ي ُاللهَو ًةَرْ يِثَك اًفاَعْضَا ُهَل ُهَفِعَضُيَ ف اًنَسَح اًضْرَ ق َالله ُضِرْقُ ي يِذَّلا اَذ ْنَم َنْوُعَجْرُ ت
11
Artinya :  “Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  allah  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah  ),  maka  Allah  akan  melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak” . (QS. Al-Baqarah Ayat: 245).
Rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan dengan adanya praktik  hutang  piutang  ini.  Rukun  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada  pada  praktik hutang  piutang,  sedangkan  syarat  adalah  sesuatu  harus  ada  sebelum  terlaksananya praktik hutang piutang.  Adapun rukun dan syarat hutang piutang sebagai berikut:
1. Āqil (berakal)
2. Mauqūd laih (barang)
3. Ṣ igāt ( ījāb qabūl ). 12
Tambahan  atau  ziyādah  di  sini  adalah  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutang- piutang  yaitu  tambahan  nominal  lebih  dalam  pembayaran  sesuai  kesepakatan  kedua belah pihak. Dalam hal hutang piutang disini ada dua pengertian tambahan yaitu:
1. Penambahan yang disyaratkan
2. Penambahan tanpa adanya syarat 13
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  bahwa  hutang  merupakan  sejumlah  uang  yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima  dari  pemiliknya  pada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati.  Wajib  membayar hutang adalah suatu kelaziman. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi hutangnya, maka orang yang berhutang wajib segera melunasi hutangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah SAW. Bersabda :
10 Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract,” Al-Ahkam 23, no. 2 (2013): 125, https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19.
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya . 12 Waluyo  Sudarmaji,  Muhajir,  and  Chanifan  Ihyarangga  Sudarmaji,  “ANALISIS  HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN  BENER  KABUPATEN  PURWOREJO  Analysis  Of  Sharia  Economic  Law  On  The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Re,” Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law 5, no. 2 (2021): 197–214, https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497. 13 Muhammad  Bin  Ibrahim  Al-Musa, Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  Dalam  Pandangan  Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015).

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki
نع بىا ةريره ىضر الله هنع نأ لوسر الله ىلص الله هيلع م لسو لاق : ُلْطَم ِ ِنَغْلا اَذِإَو ٌمْلُظ ُعِبْتُا ْمُكُدَحَأ ىَلَع يِلَم ُهاَوَر( ْعَبْ تَ يْلَ ف لا )ْمِلْسُم ْىِراَخُب 14
Artinya: “Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kedzaliman. Dan jika seseorang  dari  kamu  dipindahkan  (hutangnya)  kepada  orang  kaya  (yang  mampu membayar hutang) maka hendaklah ia menerima pemindahan itu”. (H.R. Bukhori Muslim). 15
Adapun  hikmah  disyariatkannya qor ḍ u (hutang  piutang)  dilihat  dari  sisi  yang menerima  hutang  piutang  adalah  membantu  mereka  yang  membutuhkan.  Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah  anak,  bahkan  untuk  kehidupan  sehari-hari,  kemudian  ada  seseorang  yang bersedia memberi pinjaman uang tanpa dibebani bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman qar ḍ dapat menumbuhkan jiwa  ingin  menolong  orang  lain,  menghaluskan  perasaan,  sehingga  ia  peka  terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangga 16 .

## B. Cara Hutang piutang Dibayar dengan Hasil Panen di Desa Gadingrejo
Desa Gadingrejo terletak di dataran tinggi yang mempunyai suhu yang dingin jadi di  sana  sangat  cocok  untuk  berkebun  tetapi  di  Desa  tersebut  masyarakat  kurang memanfaatkan  lahannya,  hanya  sebagaian  yang  memanfaatkanya  untuk  berkebun seperti: duku,  rambutan,  pisang,  papaya,  sayuran  dan lain  sebagainya.  Sebagain besar masyarakat di  Desa  Gadingrejo  adalah  petani yang  jumlahnya  857  orang  dan industri perumahan yang jumlahnya 40 orang yang sebagian menjadi mata pencaharian di Desa tersebut. 17
Hutang piutang di masyarakat pedesaan telah menjadi kebiasaan yang wajar ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, cara untuk melakukan hutang  piutang  berbeda-beda  khususnya  dalam  kasus  ini  adalah  di  Desa  Gadingrejo. Dalam  praktik  hutang  piutang  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  Kecamatan  Kepil Kabupaten Wonosobo tersebut, seseorang yang hendak berhutang biasanya mendatangi orang  yang  sekiranya  bisa  memberikan  uang  pinjaman  (hutang).  Akan  tetapi kesepakatan  hutang  piutang  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  uang  pengembalian hutangnya  diambilkan  dari  beberapa  kali  hasil  panen  perkebunan  milik  orang  yang berhutang  ( muqrīd). Mayoritas  perkebunan  di  Desa  Gadingrejo  adalah  perkebunan buah. 18
Adapun mengenai tata cara praktik hutang piutang dibayar dengan hasil panen di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil  Kabupaten Wonosobo, perjanjian ini dilakukan secara
14 Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Isma’il  Al-Bukhōri, Al-Jami’  A ṣ - Ṣ ohīh (Baerut:  Dār  ibn  Ka ṡ ir, 1987).
15 Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah Kitab Al-Bukhari (Surabaya: Buana Ilmu Islami, 1998).
16 Edi  Darmawijaya  and  Ferra  Hasanah,  “Peran  Suami  Istri  Terhadap  Peningkatan  Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren,” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (2020): 84, https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7707.
17 Wawancara dengan Bapak Mustofa, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.
18 Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.
lisan antara penghutang dan pemberi hutang tanpa perantara. Dan kedua belah pihak yang terkait sudah saling mengenal satu sama lain, mereka juga saling percaya. Sehingga dalam proses hutang piutang ini  kebanyakan tidak perlu dikuatkan dengan saksi, hanya sebagian  kecil  saja  yang  dikuatkan  dengan adanya  saksi, kalaupun ada  saksi  biasanya diambil  dari  keluarga  pemberi  hutang. 19 Perkebunan  buah  yang  biasanya  digunakan untuk pembayaran hutang adalah perkebunan buah duku. buah duku pada umumnya hanya  mengalami  1  kali  panenan  dalam  satu  tahun.  Akan  tetapi  setiap  hasil  panen perkebunan  tersebut  hasilnya  belum  tentu  melimpah  ruah,  adakalanya  hanya  sedikit, adakalanya melimpah ruah, dan bahkan dalam satu tahun belum tentu bisa panen. 20
Pengembalian  hutangnya  ada  yang  3  sampai  5  kali  panen.  Hal  tersebut  sesuai kesepakatan terjadi di awal kesepakatan antara pihak pemberi hutang (muqrīd) dan pihak penghutang (muqtarīd) .  Dalam  praktiknya,  pihak muqrīd ketika  hendak  memanen perkebunan milik muqtarīd hanya pada saat diwaktu hasil buah perkebunannya dirasa melimpah. Sehingga pihak pemberi hutang ( muqrīd) hanya mengambil hasil kebunnya ketika hasilnya dirasa banyak dan menguntungkan. 21 Karena kesepakatan yang terjadi di awal  pengembalian  hutang  diambilkan  dari  3  sampai  5  kali  hasil  panenan,  maka walaupun  pihak muqrīd dalam  sekali  memanen  sudah  cukup  untuk  melunasi  hutang muqtarīd, pihak muqrīd tetap akan  mengambil  hasil  buah  dari  perkebunan  milik pihak muqtarīd 3 sampai 5 kali panenan. 22
Contoh: Ibu Partini sebagai muqtarīd menyatakan meminjam uang kepada pak Imbuh sebesar  Rp.  3.000.000  yang  akan  dibayar  dengan  hasil  panen  buah  duku  ibu  Partini, selanjutnya ibu Partini dan pak Imbuh pergi ke kebun milik ibu Partini untuk melihat pohon duku ibu partini, ibu Partini menjelaskan hasil panenan buah dukunya berkisar Rp.  600.000  sampai  Rp.700.000  setelah  melihat  kebun  Ibu  Partini  maka  pembayaran disepakati dengan 5 kali panen. ketika tahun pertama panennya dirasa tidak banyak pak Imbuh  tidak  mau  mengambil  panenannya,  ketika  tahun  kedua  buahnya  banyak  baru diambil  buahnya  dan  itu  pak  Imbuh  ketika  hendak  memanen  perkebunan  milik  ibu Partini  hanya  pada  saat  diwaktu  hasil  buah  perkebunannya  dirasa  melimpah  apabila sedikit pak Imbuh tidak mengambil hasil buahnya.
C. Motivasi  Masyarakat  Desa  Gadingrejo Melakukan Praktik  Hutang  piutang  Dibayar dengan Hasil Panen
1. Bagi Penghutang (muqtarīd)
Pada  umumnya,  masyarakat  tidak  semuanya  kecukupan  dan  mampu  dalam memenuhi  kebutuhan.  Sehingga  apabila  ada  kebutuhan  yang  mendesak  dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka tidak mempunyai persediaan (tabungan)  untuk  mencukupinya,  mereka  rela  melakukan  suatu  perbuatan  yang sebenarnya tidak bertentangan dengan hati dan nuraninya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hutang piutang dengan cara pengembalian  utangnya  diambilkan  dari  beberapa  kali  hasil  panen  perkebunan  milik orang yang berhutang ( muqtarīd), antara lain: 23
19 Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022.
20 Wawancara dengan Bapak Mustofa, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 20
21 Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022. 22 Wawancara dengan Bapak Slamet, warga Desa Gadingrejo pada tanggal 23 Oktober 2022 .
23 Wawancara dengan Ibu Partini  pengutang di Desa Gadingrejo pada tanggal 18 Februari 2022.

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki
a) Adanya kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Gadingrejo dalam melakukan akad hutang dengan cara tersebut.
b) Adanya  segolongan  orang  yang  melakukan  hutang  dengan  cara  tersebut dikarenakan  adanya  kebutuhan  yang  mendesak.  Kebutuhan  mendesak  di  sini bermacam-macam:
1) Biaya pendidikan anak
2) Biaya walīmah
3) Untuk pembelian sepeda motor
4) Dan lain-lain.
c) Dengan hutang piutang dengan cara tersebut masyarakat lebih merasa mudah dan aman dibandingkan harus berhutang dengan lembaga pegadaian dan bank.
2. Bagi Pemberi Hutang (Muqrīd)
Bagi  pemberi  hutang (muqrīd) ,  memberikan  pinjaman  (hutang)  kepada  tetangga yang sedang membutuhkan adalah suatu perwujudan rasa saling tolong menolong dan bantu  membantu  di  dalam  masyarakat.  Dengan  adanya  kegiatan  muamalah  hutang piutang  dibayar  dengan  hasil  panen  ini  masyarakat  bisa  saling  membantu  dalam memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain. 24

## D. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Hutang  Piutang  Dibayar  Dengan  Hasil Panen
Agar  dapat  diketahui  kejelasan  hukum  yang  pasti  mengenai  praktik  hutang piutang dibayar dengan hasil panen  yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo perlu diketahui apakah proses hutang piutang dibayar  dengan hasil  panen   sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.  Oleh karena itu perlu adanya analisis mengenai hutang piutang tersebut agar menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat.
1. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Hutang Piutang
Rukun  dan  syarat  merupakan  satu  kesatuan  yang  sangat  berkaitan  dengan adanya praktik hutang-piutang ini. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada praktik  hutang-piutang,  sedangkan  syarat  adalah  sesuatu  harus  ada  sebelum terlaksananya praktik hutang-piutang.
Hutang  piutang  adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain pada suatu saat harus dikembalikan,  dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Sudah dijelaskan di bab dua bahwa  rukun hutang piutang ada tiga yaitu: 25
a) Āqid (pemberi hutang dan penghutang).
Untuk āqid , baik muqrid dan muqtarid disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan ta ṣ arruf . Oleh karena itu qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Adapun subjek akad (‘āqidain) adalah sebagai
24 Wawancara dengan Bapak Imbuh.  Pada tanggal 25 Februari 2022.
25 Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Boby Habibi, “Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo,” Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2020): 1–13, https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324.
berikut. 26 Jika  dilihat  dari muqrid dan muqtarid hutang  piutang  yang  dilakukan  sah karena kedua belah pihak sudah dewasa dan tidak gila.
1) Āqil (berakal)
Orang  yang  bertransaksi  haruslah  berakal  sehat,  bukan  orang  gila,
terganggu  akalnya,  ataupun  kurang  akalnya  karena  masih  di  bawah  umur, sehingga  dapat  mempertanggungjawabkan  perjanjian  yang  dibuatnya.  Dari transaksi  yang  dilakukan  keduanya  tidaklah  menyalahi  hukum  karena  kedua belah  pilak melakukan  transaksi  dengan  sadar  dan  tanpa  adanya  paksaan  dari salah satu pihak.
2) Tamyīz (dapat membedakan)
Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
3) Mukhtār (bebas dari paksaan)
Pemberi hutang disyaratkan harus seorang yang mukhtār dan ahli at-tabarru’ . Mukhtār adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri bukan paksaan  atau  tekanan  dari  orang  lain.  Sedangkan ahli  at-tabarru’ adalah  orang yang  memiliki  kebebasan  dalam  mentasyarufkan  hartanya.  Penghutang disyaratkan  harus  orang  memiliki  kriteria  dalam  melakukan  transaksi  ( Ahliyah Muamalah )  yaitu  orang  baligh,  berakal,  dan  tidak mahjur  alaih (dibekukan ta ṣ arufan nya). 27
b) Mauqūd laih (barang)
Menurut Jumhur Ulama’ yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, yang jadi objek akad dalam hutang piutang sama dengan akad salam, atau barang- barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad piutang. Hutang  piutang  disini  yang  dijadikan  ganti  sebagai  pembayaran  hutang  adalah dengan  menggunakan  hasil  panen  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak dengan pengambilan hasil panen 3 sampai 5 kali panenan 28 .
c) Ṣ igāt ( ījāb qabūl ). Ṣ igāt dalam  akad  piutang  adalah ījāb dari  pihak  pemberi  hutang  yang menunjukkan  pemberian  kepemilikan  dengan  sistem  kewajiban  mengembalikan penggantinya, dan qabūl dari pihak penghutang yang menunjukkan persetujuan dari ījāb 29 .
Dalam ījāb  qabūl yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  dalam  pelunasan hutang  pitang  ini  yaitu  dengan  mengganti  hutang  piutang  dengan  hasil  panen sebanyak 3 sampai 5 kali panen berturut-turut akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam pengambilan hasil panen diambil tidak secara urut, pengambilanya ketika hasil panen melimpah ruah.
26 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia , Cet. Ke-1. (Jakarta: Kencana, 2005). 27 Afif Uswatun Chasanah, “Yogyakarta 2020” (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020).
28 Marina  Zulfa  and  Kasniah,  “Sistem  Hutang  Piutang  Dibayar  Hasil  Tani  Di  Tinjau  Dari Perspektif  Ekonomi  Islam,” Syarikat:  Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariah 5,  no.  1  (2022):  87–97, https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896.
29 Anwar  Ma’rufi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Konsep  Subrogasi  Dalam  Asuransi Syari’ah,” An-Nawa 4, no. 1 (2557): 88–100.

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki
Dari  analisis  di  atas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  praktik    hutang piutang  di  Desa  Gadingrejo  dari  segi  syarat  barang  yang  menjadi  obyek  hutang piutang sudah  memenuhi syarat , adapun untuk akad yang memenuhi syarat yaitu ketika praktinya sesuai dengan akad yang telah disepakati tetapi pada kenyataanya tidak sesuai dengan akad.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  hutang  piutang    yang terjadi  di  Desa  Gadingrejo,  Kecamatan  Kepil,    Kabupaten  Wonosobo      dilihat  dari rukun dan syarat hutang piutang maka hutang piutang dibayar dengan hasil panen yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  belum sesuai dengan akad yang telah disepaki kedua belah pihak.

## 2. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Akad
a) Rukun-rukun Akad
Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqahā’ berkenaan dengan rukun akad menurut jumhūr fuqahā’ rukun akad terdiri atas:
1) Āqid yaitu orang yang berakad (bersepakat)
Pada awal perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara muqrid dan muqtarid bahwasanya  hutang  piutang  dibayar  dengan  hasil  panen selama  3  sampai  5  kali  panen,  baik muqrid maupun muqtarid telah  sepakat. Adapun  untuk  buah  yang  dijadikan  sebagai  pembayaran  hutang  adalah  buah duku,  selama  masa  panen    berlangsung muqrid harus  mengambil  hasil  panen tersebut  baik  hasil  panen  yang  didapatkan  besar  maupun  sedikit,  tetapi  pada kenyataan yang terjadi ketika hasil panen sekiranya tidak  menguntungkan  bagi muqrid maka hasil panen tersebut tidak diambil,  dengan kondisi  seperti itu maka diambil hasil panen tahap awal tidak terhitung oleh muqrid .
Penghitungan  pengambilan  hasil  panen  dilakukan  ketika muqrid sudah mengambil  hasil  panen  walaupun  panen  sudah  berlangsung  3  sampai  5  kali, melihat  realita  yang  terjadi  maka muqtarid dirugikan  karena  hutangnya  tidak segara terlunasi bahkan muqtarid tidak bisa menikmati hasil panen dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentuan oleh muqrid.
2) Ma’qūd ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli.
Untuk barang pengganti pelunasan hutang adalah buah duku buah tersebut sudah disebutkan dalam proses perakadan dalam jangka 3 sampai 5 kali panen baik muqrid maupun muqtarid sudah sepakat.
3) Mau ḍ u’ al-‘aq ḍ yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad Muqrid dan muqtarid melakukan  transaksi  hutang piutang dengan tujuan awal saling tolong menolong satu sama lain, tetapi pada akhirnya muqtarid merasa dirugikan karena transaksi tersebut tidak sesuai perjanjian.
4) Ṣ ighat al-‘ aq ḍ yang terdiri dari ijāb qabūl.
Ijāb  qabūl yang  dilakukan  oleh muqrid dan muqtarid dilakukan  secara langsung  tanpa  perantara  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  akan  perjanjian tersebut, perjanjian yang dilakukan yaitu pelunasan hutang dibayar dengan hasil panen sebanyak 3 sampai 5 kali panen, baik hasil panen melimpah maupun tidak muqrid tetap  harus  mengambil  hasil  panen  tersebut,  tetapi  pada  kenyataannya ketika  hasil  panen  tidak  melimpah  maka muqrid tidak  mau  mengambil  hasil
panen,  dengan  kondisi  demikian muqtarid merasa  dirugikan  karena  pelunasan hutang piutang bisa berlangsung lama tanpa batas waktu yang ditentukan 30 . Hal  ini  didasarkan  kepada  definisi  rukun  menurut jumhūr, yaitu  sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari  hakikatnya.  Namun  bagaimanapun  perbedaan  yang  ada,  semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada subtansi.
Jadi    rukun    akad    adalah    segala    sesuatu    yang    mengungkapkan kesepakatan  dua    kehendak    atau    menggantikan    posisinya    baik    berupa perbuatan,   isyarat,  maupun  tulisan.  Sementara  untuk  unsur  atau  pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman akad  yang  mesti  ada  untuk  membentuk  sebuah  akad. Karena  adanya  ijab  dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad 31 . Berkenaan  dengan  rukun  akad  ada  tiga  pendapat  yang  dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:
i. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan ṣ igat ijāb-qabūl.
ii. Akad jual-beli tetap sah dengan perbuatan (af’al).
iii. Akad  bisa  berbentuk  dengan  segala  hal  yang  menunjukkan  maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan 32 .
Jika  dilihat  dari  pemaparan  di  atas  rukun  akad  hutang  piutang  yang dilakukan di Desa Gaingrejo, kepil, Wonosobo belum dikatakan sah karena ada beberapa  rukun  akad  yang  belum  sesuai,  baik  dari  segi  kesepakatan  maupun tujuan hutang piutang.
b) Syarat-syarat Akad
Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad dua macam:
1) Syarat-syarat  yang  bersifat  umum,  yaitu  syarat-syarat  yang  wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai i ḍ afi (tambahan)  yang harus    ada    disamping    syarat-syarat    yang  umum,  seperti  syarat  adanya  saksi dalam pernikahan.
Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad  itu  diizinkan  oleh  syara’  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  hak melakukannya, walaupun dia bukan āqid yang memiliki barang.
4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
5) Akad dapat memberikan faedah.
30 Anwar Ma’rufi.
31 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu (Kudus: Gema Insani Press, 2000).
32 Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, Ṣ ahīh Fiqh Sunnah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki
6) Ijab  harus  berjalan  terus,  maka  ijab  tidak  sah  apabila ijāb tersebut dibatalkan sebelum adanya qabūl 33 .
Menurut ulama mazhab az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang  berakad  apabila  tidak  diakui  oleh  syara’  sebagaimana  tercantum dalam  Al- Qur’an  dan  Sunnah  adalah  batal.  Menurut  Jumhur  ulama  fiqih  pada dasarnya pihak- pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat  tersendiri  dalam suatu  akad.  Menurut  ulama  fiqih  Mazhab  Hanafi  dan mazhab Syafi’i sekalipun pihak- pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan  syara’,  tetapi  kebebasan itu  tetap  mempunyai  batas  (terbatas)  yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat  itu  sendiri.  Dan  ulama’  fiqih  menetapkan  bahwa  akad  yang  telah  memenuhi rukun  dan  syaratnya  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak-pihak    yang melakukan akad.

## Kesimpulan
Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan akad yang terjadi di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo bahwa untuk hutang  piutang dibayar  dengan  hasil  panen  yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan yang telah disepakati  maka hukumnya menjadi tidak  sah atau rusak . Praktik hutang piutang dibayar  dengan  hasil  panen  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo  dari  segi  syarat  barang  yang menjadi obyek hutang piutang sudah  memenuhi syarat. Yaitu objek yang dijadikan untuk hutang piutang adalah barang-barang yang boleh dijadikan objek jual beli. Pelaksanaan akad hutang  piutang  dibayar  dengan  hasil  panen  yang  terjadi  di  Desa  Gadingrejo,  Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo merupakan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah  disepakati di awal perjanjian akad.  Sehingga hukumnya menjadi tidak  sah atau rusak.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhari,  Al-Imam  Muhammad  bin  Ismail. Terjemah  Kitab  Al-Bukhari .  Surabaya:  Buana Ilmu Islami, 1998.
Al-Bukhōri,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Isma’il. Al-Jami’  A ṣ - Ṣ ohīh .  Baerut:  Dār ibn  Ka ṡ ir,
1987.
Al-Musa,  Muhammad  Bin  Ibrahim. Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  Dalam  Pandangan  Madzhab . Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
Alam,  Azhar,  Dewi  Permata  Sari,  and  Boby  Habibi.  “Penyuluhan  Etika  Hutang  Piutang Dalam  Islam  Di  Dusun  Bendosari  Kabupaten  Sukoharjo.” Amaliah:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2020): 1–13. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324.
Anwar  Ma’rufi.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Konsep  Subrogasi  Dalam  Asuransi
33 Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa, “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 03 (2021): 1931–36, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie.
Syari’ah.” An-Nawa 4, no. 1 (2557): 88–100.
Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu . Kudus: Gema Insani Press, 2000.
Burhan Bungin. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Chasanah, Afif Uswatun. “Yogyakarta 2020.” UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2020.
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
Darmawijaya,  Edi,  and  Ferra  Hasanah.  “Peran  Suami  Istri  Terhadap  Peningkatan  Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren.” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 1 (2020): 84. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7707.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia . Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2005.
Elinda,  Ashlihah.  “SISTEM  HUTANG-PIUTANG  BERANTAI  DALAM  Pendahuluan Hutang-Piutang Atau Pinjam Meminjam Uang Ini Sebuah Akad Yang Pihak Itu Tidak Diperbolehkan  ,  Karena  Hal  Ini  Pada  Dasarnya  Tidak  Sesuai  Masyarakat  .  Bahkan Orang  Islam  Pun  Banyak  Melaksanakannya  .  Dalam  Man.” Izdihar:  Jurnal  Ekonomi Syariah 1, no. Juni i 2021 (2021): 81–91.
Halim,  Basuki  Nur,  Arfina  Sa,  Nur  Ishaq  Fauzi,  and  Ucie  Soifatul  Fauzi.  “PELATIHAN
DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA” 3, no. 2 (2022): 609–15.
Madum,  Mohamad.  “Faktor  Penyebab  Kejenuhan  Belajar  Al-Qur’an  Hadis  Pada  Peserta Didik Kelas XII Di MA An-Nawawi 03 Kebumen.” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 4, no. 2 (December 16, 2021): 118–26. https://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/746.
———. “Lima Prinsip Dasar Pendidikan Pondok Untuk Membangun Sikap Ketaatan Siswa Mts  Di  Pesantren  An-Nawawi  Berjan  Purworejo.” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan)
5, no. 4 (November 6, 2021).
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2384.
Marina  Zulfa,  and  Kasniah.  “Sistem  Hutang  Piutang  Dibayar  Hasil  Tani  Di  Tinjau  Dari
Perspektif Ekonomi Islam.” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): 87– 97. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896.
Mukaromah,  Hajar,  Waluyo  Sudarmaji,  and  Lutfiana  Ulfa.  “Pemberian  Upah  Terhadap Petugas  Ili-Ili  Desa  Tanjungsari  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah.” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 03 (2021): 1931–36. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie.
Murtadho,  Ali.  “Model  Aplikasi  Fikih  Muamalah  Pada  Formulasi  Hybrid  Contract.” Al-

## HUTANG  PIUTANG  DIBAYAR  DENGAN  HASIL  PANEN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM DI GADINGREJO – Arifuat Marzuki
Ahkam 23, no. 2 (2013): 125. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19.
Salim, Abu Malik Kamal bin As-sayid. Ṣ ahīh Fiqh Sunnah . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung : Alfabeta, 2010.
Waluyo  Sudarmaji,  Muhajir,  and  Chanifan  Ihyarangga  Sudarmaji.  “ANALISIS  HUKUM EKONOMI  SYARIAH  TERHADAP  PRAKTIK  BAGI  HASIL  NIRA  AREN  DI  DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Analysis Of Sharia  Economic  Law  On  The  Practices  For  Results  Of  Aren  Nira  In  Cacaban  Kidul Village, Bener District, Purworejo Re.” Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law 5, no. 2
(2021): 197–214. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3497.