## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI SYARI’AH
Muaidi
Email: muaidimhi@gmai.com
Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu

## Abstrak
Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menambah wewenang lembaga  Peradilan  Agama  antara  lain  dalam    bidang  ekonomi  syariah.  Yang dimaksud  dengan  ekonomi  syari.ah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan  pendapat,  pertengkaran, perbantahan,  atau  perselisihan. Adapun  secara istilah, sengketa  adalah  pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berawal  dari persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  dapat  diberikan  sanksi  hukum terhadap salah satu diantara keduanya. tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah  untuk  menemukan  solusi  penyelesaian  suatu  masalah  ekonomi  yang  terjadi antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah.
Penyelesaian  masalah  pada  zaman  Nabi  atau  klasik  dengan  tiga  metode.
Pertama  Sulh. “sulh” berarti  suatu  jenis  akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  secara  damai. Kedua dengan tahkim . Tahkim sendiri berasal dari kata “ hakkama ”.  Secara etimologi, tahkim berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa. Ketiga melalui  wilayat  al  Qadha ( Kekuasaan  Kehakiman ).  Wilayat  al  Qadha  ini terdiri dari tiga lembaga yaitu Al Hisbah, Al Madzalim dan al Qadha ( Peradilan ). Seperti metode yang telah diterapkan pada zaman Nabi. penyelesaian masalah ekonomi syariah dalam hukum positif Indonesia juga mengadopsi metode Sulh yang populer disebut dengan Alternative Dispute Resolution ( ADR ).
Kata kunci: Sengketa, Ekonomi Syariah, Solusi Hukum.

## A. Latar Belakang Masalah
Menurut Jimly  Asshiddiqie, Penegakan hukum itu pada intinya bukanlah norma  aturan  itu  sendiri,  melainkan  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah
dalamnya.  Memang  ada  doktrin  yang  membedakan  antara tugas  hakim  dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. 1
Dalam  perkara  perdata  dikatakan  bahwa  hakim  cukup  menemukan kebenaran  formil  belaka,  sedangkan  dalam  perkara  pidana  barulah  hakim diwajibkan  mencari  dan  menemukan  kebenaran materil  yang  menyangkut  nilai- nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat  tugas  hakim  itu  sendiri  memang  seharusnya  mencari dan  menemukan kebenaran  materil  untuk  mewujudkan  keadilan  materil.  Kewajibandemikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian  kita  tentang  penegakan  hukum  sudah  seharusnya  berisi penegakan  keadilan  itu sendiri,  sehingga  istilah  penegakan  hukum  dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.
Selanjutnya,  demi  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  berkeadalain, maka  diperlukannya  lembaga  penegakan  hukum  yang  memadai.  Dalam  hal penegakan  hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Pengadilan  Agama  merupakan salah  satu  lembaga  penegakan  hukum  atau  badan  peradilan  yang  melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam  atau  yang  menundukan  diri  pada  hukum  Islam  secara  sukarela  yang dimulai  dengan  proses  penerimaan,  pemeriksaan,  proses  mengadili,  dan menyelesaikan  perkara  yang  tertera  dalam  pasal  49  sampai  pasal  53  Undang- Undang  No.  7  tahun  1989 jo. Undang-Undang  No.  3  tahun  2006 jo. Undang- Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah  satu  perubahan  mendasar  adalah  penambahan  wewenang  lembaga Peradilan  Agama  antara  lain  dalam    bidang  ekonomi  syariah.  Disamping  itu, lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  juga  telah
1 Demisioner Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Guru  Besar  Hukum  Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Tulisan ini diambil dari artikel jimly asshiddiqie yang diposting di web.
memberikan  nuansa  baru  pada  lembaga  Peradilan  Agama,  sebab  pengaturan wakaf  dengan  undang-undang  ini  tidak  hanya  menyangkut  tanah  milik,  tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama ditegaskan  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  termasuk  “ ekonomi  syariah ” 2 .  Yang dimaksud  dengan  ekonomi  syari.ah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah  yang  meliputi  bank  syari.ah,  lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, asuransi syariah,  obligasi syariah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  pembiayaan  syariah,  pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. 3
Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama masih sangat  sedikit.  Berdasarkan  data  yang  terdapat  di  Direktorat  Pranata  dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, selama 2011 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam skala nasional hanya berjumlah lima perkara. Dari  lima  perkara tersebut,  dua  perkara  ditangani  Pengadilan Agama di  wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tiga perkara ditangani Pengadilan Agama di  wilayah  Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.  Hingga akhir  tahun  2011,  satu  perkara  di  wilayah  Jawa  Tengah  sudah  diputus  dan  satu perkara masih dalam proses. Sementara itu, di wilayah Yogyakarta, perkara yang sudah diputus baru satu dan dua lainnya masih disidangkan.
Seiring  berjalannya  waktu,  jumlah  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan Agama  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  meskipun  tidak  signifikan. Pada  bulan  Desember  2015  saja,  perkara  ekonomi  syariah  yang  terdaftar  di
2 Muhaemin.” Kesiapan  Pengadilan  Agama  Tangani  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah ”,  dalam Republika On Line. 2006.
3 M.Yahya  Harahap..  Kedudukan  Kewenangan  dalam  acara  peradilan  Agama  uu  no.7  tahun 1989.Sinar Grafika :Jakarta. 1989
Pengadilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya  menjadi  36  perkara  sengketa  ekonomi  syariah,  sehingga  total  42 perkara.  Dalam  prosesnya,  adri  total  perkara  tersebut,  dua  (2)  perkara  dicabut, dua (2) perkara dikabulkan, satu (1) perkara tidak diterima, dan satu (1) perkara lagi  dicoret  dari  register,  sehingga  sisa  perkara  yang  masih  harus  diproses  pada tahun 2016 sebanyak 36 perkara ditambah lagi ada satu (1) perkara yang banding dan  satu  (1)  perkara  yang  kasasi. 4 Sedangkan  pada  bulan  Januari  2016  perkara ekonomi  syariah  yang  masuk  sebanyak  12  perkara  ditambah  sisa  bulan sebelumnya  sebanyak  38  perkara,  sehingga  total  ada  50  perkara.  Untuk memberikan  jawaban  terhadap  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut  maka  harus kita melihat kembali atau  „iadatul qira‟ah cara yang dilakukan pada zaman nabi dan  cara  menyelesaikan  masalah  ekonomi  syariah  dalam  hokum  positif Indonesia.

## B. SENGKETA EKONOMI SYARI’AH
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah
Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah  harta  dan  benda.  Kegiatan  ekonomi  bisa  terjalin  apabila  terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam  pelaksanaan  transaksi  tersebut  terkadang  menimbulkan  sengketa dikemudian hari.
Secara  etimologi,  menurut  KBBI,  sengketa  adalah  sesuatu  yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun  secara  istilah, sengketa  adalah  pertentangan  antara  dua pihak  atau  lebih  yang  berawal  dari  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi
4 DIRJEN  BADILAG  MARI,  “Laporan  Tentang  Perkara yang  Diterima dan  Diputus  - L1PA.8 Data  Total  Secara  Nasional  Desember  2015”  dalam  http://infoperkara.badilag.net/  .  Diakses pada 1 Juni 2017.
keduanya  dan  dapat  diberikan  sanksi  hukum  terhadap  salah  satu  diantara keduanya. 5
Selanjutnya, ekonomi syariah ( Islamic Economics ) diartikan sebagai ilmu yang  mempelajari  tata  kehidupan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah, atau  juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. 6
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa yang  dimaksud  dengan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  suatu  pertentangan antara  dua  pihak  atau  lebih  pelaku  ekonomi  yang kegiatan  usahanya  yang dilaksanakan  menurut  prinsip-prinsip  dan  asas  hukum  ekonomi  syariah yang disebabkan  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  dapat  diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.
2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah
Dalam  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  itu  tentunya  tidak  selalu  berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati.  Meskipun  pada  awalnya  tidak  ada  itikad  untuk  melakukan penyimpangan  dari  kesepakatan,  pada  tahap  berikutnya  ada  saja  penyebab terjadinya  penyimpangan.  Apabila  terjadi  adanya  penyimpangan  dalam pelaksaan  kegiatan  ekonomi  syariah,  maka  ini  menjadi  sebuah  sengketa ekonomi syariah.
Terjadinya  sengketa  ini  pada  umumnya,  karena  adanya  penipuan  atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak- pihak atau salah satu pihak telah
5 Editor, “pengertian sengketa ekonomi”, dalam http://bangbenzz.blogspot.co.id/ 2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html diakses tanggal 1 juni 2017.
6 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan pertama, hlm. 11.
melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang  dijanjikan.  Pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  melakukan  apa  yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan.  Sehingga  tindakan- tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. 7
Ababila  seseorang  atau  badan  hukum  telah  melakukan  akad  syariah dengan  pihak  lain,  maka  antara  pihak  tersebut  telah  terjalinnya  perikatan. Oleh  karena  itu,  menurut  hukum  perdata,  kesepakatan  yang  telah  disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian  dengan  prinsip  syariah  yang  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi  dan  atau  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.
Misalkan  dalam  sengketa  perbankan  syariah,  salah  seorang  nasabah melakukan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, sebut saja  misalkan  Bank  Syariah  Bukopin,  sebesar  jumlah  tertentu  dengan angsuran  bulanan  sesuai  kesepakatan,  satu  atau  dua  bulan  pertama angsurannya  lancar,  namun  pada  bulan  berikutnya  nasabah  tersebut  tidak membayar  angsuran  dengan  berbagai  macam  alasan  (angsuran  macet). Sehingga  menyebabkan  pihak  bank  syariah  bukopin  merasa  dirugikan. Keadan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  ekonomi  syariah disebabkan melakukan wanprestasi.
3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Pada  prinsipnya,  tujuan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  adalah untuk  menemukan  solusi  penyelesaian  suatu  masalah  ekonomi  yang  terjadi antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi
7 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis (Jakarta. Rineka Cipta. 2003), hlm. 41.
berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu  keputusan  yang  dapat  memberikan  keadilan  hukum,  kepastian  hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.
4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
Sumber  Hukum  ekonomi  syariah  yang  dimaksud  adalah  sumber  hukum formil  dan  sumber  hukum  materil.  Berikut  ini,  sumber  hukum  yang  dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah: 8
a. Sumber Hukum Acara ( Hukum Formil )
Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama  untuk  mengadili sengketa  ekonomi  syariah  adalah  hukum  acara  yang  berlaku  dan dipergunakan  pada  lingkungan  Peradilan  Umum. Ketentuan  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  54 UUPA. Oleh  karena  itu,  berikut  ini  sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:
1) Herziene  Inlandsch  Reglement  (HIR) .  Ketentuan  Hukum  Acara  ini diperuntukkan  untuk  golongan  Bumi  Putra  dan  Timur  Asing  yang berada di Jawa dan Madura;
2) Rechtreglement Voor  De  Buittengewesten ( R.Bg ).  Ketentuan  Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang  berada  di  luar  Jawa  dan  Madura  yang  berperkara  di  muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan  Agama,  kecuali  hal-hal  yang  telah  diatur  secara  khusus dalam UUPA.
3) Bugerlijke Wetbook ( BW )  atau  yang  disebut  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian  yang  termuat  dalam  Pasal  1865  sampai  dengan  Pasal 1993.  Juga  diberlakukan Wetbook  Van  Koophandel (Wv.K )  yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7,  8,  9,  22,  23,  32,  225,  258,  272,  273,  274  dan  275. Selain  itu
8 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Prenada Media. 2005) , hlm. 27.
pula, peraturan  ini  terdapat  juga  Hukum  Acara  yang  diatur dalam Failissements  Verordering ( Aturan  Kepailitan) sebagaimana yang  diatur  dalam  Stb  1906  Nomor  348,  dan  juga  terdapat  dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.
4) Reglement  op  de  Burgerlijk  Rechtsvordering  (B.Rv ).  Hukum  Acara yang  termuat  dalam  B.Rv  ini  diperuntukkan  untuk  golongan  Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht .
5) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang  acara  perdata  dalam hal  banding  bagi  Pengadilan  Tinggi  di  Jawa  Madura  sedang  daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
6) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
7) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Makamah  Agung  RI jo  UU  No.  5  Tahun  2004  jo,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009 yang  memuat  tentang  acara  perdata  dan  hal-hal  yang  berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
8) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  jo,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2004  jo,  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum  serta  prosedur  beracara  di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
9) Yurisprudensi Mahkamah Agung.
10) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).
b. Sumber Hukum Fikih ( Hukum Materil )
Seorang  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara,  harus  mencari hukumnya  dari  sumber-sumber  yang  sah  dan  menafsirkannya,  untuk
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah
kemudian  diterapkan  pada  fakta-fakta  atau  peristiwa  konkrit  yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. 9
Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di  bidang  bisnis  adalah  isi  perjanjian,  undang-undang,  yudisprudensi, kebiasaan,  perjanjian  internasional,  dan  ilmu  pengetahuan.  Adapun  bagi lingkungan  pengadilan  agama,  sumber-sumber  hukum  yang  terpenting untuk  dijadikan  dasar  dalam  mengadili  perkara-perkara ekonomi syariah setelah al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:
a. Isi  perjanjian  atau  akad  ( agreement )  yang  dibuat  para  pihak.
Dijadikannya isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah  satu  sumber  hukum  untuk  dijadikan  dasar  dalam  mengadili perkara ekonomi syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana digariskan Pasal 1338 sampai dengan Pasal  1349  KUHPerdata. Ketentuan  tersebut  tentu  saja  dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari  tuntutan  ganti  rugi.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  ganti  rugi  harus sesuai  dengan  prinsip  Syariat  Islam.  Jika  salah  satu  pihak  tidak melakukan  prestasi,  dan  itu  dilakukan  bukan  karena  terpaksa ( overmach ), maka ia dipandang ingkar janji ( wanprestasi ) yang dapat merugikan  pihak  lain.  Penetapan  wanprestasi  ini  bisa  berbentuk putusan  hakim atau atas  dasar  kesepakatan  bersama atau  berdasarkan ketentuan  aturan  hukum  Islam  yang  berlaku. Sehubungan  dengan  hal di  atas,  bagi  pihak  yang  wanprestasi  dapat  dikenakan  ganti  rugi  atau denda  dalam  ukuran  yang  wajar  dan  seimbang  dengan  kerugian  yang ditimbulkannya  serta  tidak  mengandung  unsur  ribawi.  Perbuatan melawan  hukum  oleh  Kansil  diartikan  bahwa  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  melanggar  hak  orang  lain,  atau  berlawanan
9 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara. hlm. 1.
dengan  kewajiban  hak  orang  yang  berbuat  atau  tidak  berbuat  itu sendiri  atau  bertentangan  dengan  tata  susila,  maupun  berlawanan dengan  sikap  hati-hati  sebagaimana  patutnya  dalam  pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. 10
b. Peraturan  Perundang-undangan beserta  Peraturan  Pemerintah  yang menyertainya  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  syariah,  yaitu sebagai  berikut:  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah;  UU  No.  24  Tahun 2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan;  UU  No.  19  Tahun  2008 tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara;  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf;  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat; Peraturan Bank Indonesi (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004  tentang  Bank  Umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  Prinsip  Syariah;  PBI  No.  6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli 2004  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito;  SE.  Bank  Indonesia  No.  28/32/UPG  tanggal  4  juli  1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia  lainnya  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  Perbankan Syariah.
c. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada  tahun  1999.  Lembaga  ini  mempunyai  kewenangan  yang  salah satunya  menetapkan  fatwa  tentang  produk  dan  jasa  dalam  kegiatan usaha  Bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip
10 C.S.T.Kansil, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), hlm. 254.
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah
syariah.  hingga  saat  ini,  produk  DSN  MUI  berupa  fatwa  sudah mencapai 100 fatwa tentang ekonomi syariah. 11
d. Kitab Fiqh dan Ushul  Fiqh . Fiqh merupakan  sumber  hukum  yang dapat  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah. Sebagian  besar  kitab-kitab  fiqih  yang  muktabar  berisi  berbagai masalah muamalah  yang  dapat  dijadikan acuan  dalam  menyelesaikan masalah ekonomi syariah.
e. Adat  kebiasaan  di  bidang  ekonomi  syariah.  Untuk  dapat  dijadikan sebagai  sumber  hukum,  kebiasaan  di  bidang  ekonomi  syariah  itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: pertama, perbuatan itu  dilakukan  oleh  masyarakat  tertentu  secara  berulang  ulang  dalam waktu  yang  lama  ( longaet  inveterate  consuetindo );  kedua,  kebiasaan itu  sudah  merupakan  keyakinan  hukum  masyarakat  ( opinion necessitates );  dan  ketiga,  adanya  akibat  hukum  apabila  kebiasaan  itu dilanggar.
f. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  diberlakukan berdasarkan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008. Muatan  hukum  KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
g. Yurisprudensi  dan  doktrin-doktrin  tentang  ekonomi  syariah.
Yurisprudensi  yang  dapat  dijadikan  sumber  hukum  sebagai  dasar dalam  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  dalam  hal  ini  adalah yurisprudensi  dalam  arti  putusan  hakim  tingkat  pertama  dan  tingkat banding  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  dibenarkan  oleh Mahkamah  Agung,  atau  putusan  Mahkamah  Agung  itu  sendiri  yang telah  dikekuatan  hukum tetap,  khususnya  di  bidang  ekonomi  syariah. Dengan  perkataan  lain  yurisprudensi  yang  dapat  dijadikan  sumber
11 DSN  MUI,  “Fatwa”,  dalam  http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa.  Diakses  pada tanggal 1 Juni 2017.
hukum  dalam  hal  ini  adalah  putusan  hakim  yang  benar-benar  sudah melalui  proses  eksaminasi  dan  notasi  dari  Mahkamah  Agung  dengan rekomendasi  sebagai  putusan  yang  telah  memenuhi  standar  hukum yurisprudensi. 12
C. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syari’ah
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.
a. Al Sulh ( Perdamaian )
Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti  suatu  jenis  akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  secara  damai.
Menyelesaikan  sengketa  berdasarkan  perdamaian  untuk  mengakhiri  suatu perkara  sangat  dianjurkan  oleh  Allah  SWT  sebagaimana  tersebut dalam surat An  Nisa.  ayat  126  yang  artinya  “ Perdamaian  itu  adalah perbuatan  yang  baik ”.Ada  tiga  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  perjanjian perdamaian  yang  harus  dilakukan  oleh  orang  melakukan  perdamaian,  yakni ijab,  qabul  dan  lafazd  dari  perjanjian  damai  tersebut. 13 Syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian  damai  dapat  diklasifikasi  kepada  bebarapa  hal  sebagai berikut:
a. Hal yang menyangkut subyek
Tentang subyek  atau  orang  yang  melakukan  perdamaian  harus orang  cakap  bertindak  menurut  hukum.  Selain  dari  itu  orang  yang melaksanakan  perdamaian  harus  orang  yang  mempunyai  kekuasaan  atau mempunyai  wewenang  untuk  melepaskan  haknya  atau  hal-hal  yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang  yang cakap  bertindak  mempunyai  kekuasaan  atau  wewenang.  Orang  yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki  seperti pertama :  wali  atas  harta  benda  orang  yang  berada dibawah  perwaliannya, kedua :  pengampu  atas  harta  benda  orang  yang
12 Ahmad  Kamil  dan  M.  Fauzan, Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi (Jakarta:  Prenada Media.2004), hlm. 10.
13 AW  Munawir, Kamus  Al  Munawir,  Pondok  Pesantren  Al  Munawir , Yogyakarta,  1984,  hal. 843
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah
berada  di  bawah  pengampuannya, ketiga :  nazir  ( pengawas )  wakaf  atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya 
b. Hal yang menyangkut obyek.
Tentang  obyek  dari  perdamaian  harus  memenuhi  ketentuan yakni pertama :  berbentuk  harta,  baik  berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  seperti  hak  milik  intelektual,  yang  dapat  dinilai  atau  dihargai, dapat  diserahterimakan  dan  bermanfaat, kedua :  dapat  diketahui  secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya  dapat  pula  melahirkan  pertikaian  baru  terhadap  obyek  yang sama.
c. Persoalan yang boleh didamaikan ( disulh-kan )
Para ahli  hukum  Islam  sepakat  bahwa  hal-hal  yang  dapat  dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada  hak-hak  manusia  yang  dapat  diganti. Dengan  kata  lain,  persoalan  perdamaian  itu  hanya  diperbolehkan  dalam bidang  muamalah  saja,  sedangkan  hal-hal  yang  menyangkal  hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.
d. Pelaksana perdamaian
Pelaksana  perjanjian  damai  bisa  dilaksanakan  dengan  dua  cara, yakni  di  luar  sidang  Pengadilan  atau  melalui  siding  Pengadilan.  Diluar sidang  Pengadilan,  penyelesaian  sengketa  dapat  dilaksanakan  baik  oleh mereka  sendiri  (yang  melakukan  perdamaian)  tanpa  melibatkan  pihak lain,  atau  meminta  bantuan  orang  lain  untuk  menjadi  penengah  (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syari.at Islam disebut  dengan  hakam.  Pelaksanaan  perjanjian  damai  melalui  sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam siding Pengadilan.  Di  dalam  ketentuan  perundang-undangan  ditentukan  bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim  harus  menganjurkan  agar  para  pihak  yang  bersengketa  supaya berdamai.  Seandainya  hakim  berhasil  mendamaikan  pihak-pihak  yang
bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan  perdamaian  itu  dihukum  untuk  mematuhi  perdamaian  yang telahmereka  sepakati.  Perjanjian  perdamaian  ( sulh )  yang  dilaksanakan sendiri  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa,  dalam praktek dibeberapa negara Islam, terutama dalam hal perBankkan Syariah disebut  dengan  “ tafawud ”  dan  “ taufiq ”  ( perundingan  dan penyesuaian ).
Kedua  hal  yang  terakhir  ini  biasanya  dipakai  dalam  mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. 14
2. Tahkim ( Arbitrase )
Dalam  perspektif  Islam, “arbitrase” dapat  dipadankan  dengan istilah “ tahkim ” .  Tahkim  sendiri  berasal  dari  kata  “ hakkama ”.  Secara etimologi, tahkim berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu sengketa3.  Secara  umum, tahkim memiliki  pengertian  yang  sama  dengan arbitrase  yang  dikenal  dewasa  ini  yakni  pengangkatan  seseorang  atau  lebih sebagai wasit oleh dua orang  yang berselisih atau lebih, guna  menyelesaikan perselisihan  mereka  secara  damai,  orang  yang  menyelesaikan  disebut dengan “Hakam” .
3. Wilayat al Qadha ( Kekuasaan Kehakiman ) 15
a. Al Hisbah
Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan  masalah-masalah  atau  pelanggaran  ringan  yang  menurut sifatnya  tidak  memerlukan  proses  peradilan  untuk  menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal  yakni pertama :  dakwaan  yang  terkait  dengan  kecurangan  dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang terkait dengan penipuan  dalam  komoditi  dan  harga  seperti  pengurangan  takaran  dan timbangan  di  pasar,  menjual  bahan  makanan  yang  sudah  kadaluarsa
14 Said Agil Husein al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994, hal.48-49
15 K.Lubis, Suhrawardi. 1999. Hukum Ekonomi Islam. Sinar grafika : Jakarta
dan ketiga :  dakwaan  yang  terkait  dengan  penundaan  pembayaran  hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.  Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan  terhadap  penunaian  kebaikan  dan  melarang  orang  dari kemunkaran.
4. Al Madzalim
Badan  ini  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  membela  orang  orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang  biasanya  sulit  untuk  diselesaikan  oleh  Pengadilan  biasa  dan  kekuasaan hisbah.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  atau  pejabat pemerintah  seperti  sogok  menyogok,  tindakan  korupsi  dan  kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan  perkara  ini  disebut  dengan  nama  wali  al  Mudzalim  atau  al Nadlir.
5. al Qadha ( Peradilan )
Menurut  arti  bahasa,  al  Qadha  berarti  memutuskan  atau  menetapkan. Menurut istilah berarti “ menetapkan  hukum  syara pada  suatu  peristiwa  atau sengketa  untuk  menyelesaikannya secara  adil  dan  mengikat ”.  Adapun kewenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  ini  adalah  menyelesaikan  perkara- perkara  tertentu  yang  berhubungan  dengan  masalah  al  ahwal  asy syakhsiyah (masalah keperdataan,  termasuk  didalamnya  hukum  keluarga ), dan  masalah  jinayat  ( yakni  hal-hal  yang  menyangkut  pidana ).Orang  yang diberi  wewenang  menyelesaikan  perkara di  Pengadilan  disebut  dengan  qadhi ( hakim ).
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia
1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( ADR )
Konsep  sulh  ( perdamaian )  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  berbagai kitab  fiqih  merupakan  satu  dokrin  utama  hukum  Islam  dalam  bidang
muamalah  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa,  dan  ini  sudah  merupakan conditio  sine  quo  non  dalam  kehidupan  masyarakat  manapun,  karena  pada hakekatnya perdamaian bukalah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa  fitrah  dari  manusia.  Segenap  manusia  menginginkan  seluruh  aspek kehidupannya  nyaman,  tidak  ada  yang  mengganggu,  tidak  ingin  dimusuhi, ingin  damai  dan  tenteram  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Dengan  demikian institusi  perdamaian  adalah  bagian  dari  kehidupan  manusia. Pemikiran kebutuhan akan lembaga sulh ( perdamaian ) pada zaman modern ini tentunya bukanlah  suatu  wacana  dan  cita-cita  yang masih  utopis,  melainkan  sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute Resolution ( ADR ) 16 .
Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum  positif  yakni  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Dengan  adanya  pengaturan secara  positif  mengenai  perdamaian,  maka  segala  hal  yang  berkaitan  dengan perdamaian  baik  yang  masih  dalam  bentuk  upaya,  proses  tehnis  pelaksanaan hingga  pelaksanaan  putusan  dengan  sendirinya  telah  sepenuhnya  didukung oleh  negara.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dapat  dikatakan  sebagai  wujud  yang  paling riel  dan  lebih  spesifik  dalam  upaya  negara  mengaplisikan  dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang- undang  ini  pula  dikemukakan  bahwa  negara  memberi  kebebasan  kepada masyarakat  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa  bisnisnya  di  luar Pengadilan,  baik  melalui  konsultasi,  mediasi,  negosiasi,  konsiliasi  atau penilaian para ahli.
Menurut  Suyud  Margono  kecenderungan  memilih  Alternatif  Dispute
Resolution ( ADR ) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan pertama : kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang  sama  sudah  dipahaminya  keuntungan  mempergunakan  sistem  arbitrase
16 Wahbah  Az  Zuhaili, Al  Fiqh  al  Islam  wa Adillatuhu, Juz IV (2005) Dar El  Fikr, Damaskus Syria, hal.752
dibanding  dengan  Pengadilan,  sehingga  masyarakat  pelaku  bisnis  lebih  suka mencari  alternatif  lain  dalam  upaya  menyelesaikan  berbagai  sengketa bisnisnya  yakni  dengan  jalan  Arbitrase, kedua :  kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya  klausul-klausul  arbitrase  yang  tidak  berdiri  sendiri  sendiri, melainkan  mengikuti  dengan  klausul  kemungkinan  pengajuan  sengketa  ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain,  tidak  sedikit  kasus-kasus  sengketa  yang  diterima  oleh  Pengadilan merupakan  kasus-kasus  yang  sudah  diputus  oleh  arbitrase  BANI.  Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan.Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian  ahli.  Undang-Undang  ini  tidak  seluruhnya  memberikan  pengertian atau  batasan-batasan  secara  rinci  dan  jelas.  Disini  akan  dijelaskan  tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut :
a. Konsultasi.  Black.s  Law  Dictionary  memberi  pengertian  Konsultasi adalah  “ aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya ”
b. Negosiasi  adalah  proses  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  dengan permintaan  ( kepentingan )  yang  saling  berbeda  dengan  membuat  suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.
c. Konsiliasi  adalah  penciptaan  penyesuaian  pendapat  dan  penyelesaian suatu  sengketa  dengan  suasana  persahabatan  dan  tanpa  ada  rasa permusuhan  yang  dilakukan  di  pengadilan  sebelum  dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses legitasi.
d. Pendapat  atau  Penilaian  Ahli 17 .  Bentuk  ADR  lainnya  yang  diintrodusir dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990  adalah  pendapat ( penilaian ) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat
17 Muhammad Ibnu Farhum, Tabsirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam ,
yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.
2. Arbitrase ( Tahkim )
Biasanya  dalam  kontrak  bisnis  sudah  disepakati  dalam  kontrak  yang dibuatnya  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dikemudian  hari  di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa  dapat diserahkan kepada forum- forum  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis  yang terjadi dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara  lain  BAMUI  ( Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia )  yang  khusus  menangani  masalah  persengketaan  dalam bisnis  Islam,  BASYARNAS  ( Badan  Arbitrase  Syari.ah  Nasional )  yang menangani  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Bank  Syari.ah, dan BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia ) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI )
Sebagian  besar  di  negara-negara  barat  telah  memiliki  lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi  terhadap  kontrak-kontrak  yang  dilaksanakannya.  Dalam  kaitan ini, Indonesia yang  merupakan  bagian  dari  masyarakat  dunia  juga  telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI.
Adapun  tujuan  didirikannya  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia ( BANI ) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa- sengketa  perdata  yang  timbul  dan  berkaitan  dengan  perdagangan  dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian  untuk  memberikan  suatu  pendapat  ( legal  opinion )  yang  mengikat mengenai  suatu  persoalan.  Secara  garis  besar  prosedur  pelaksanaan  arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni:
1. Prosedur  arbitrase  dimulai  dengan  didaftarkannya surat permohonan untuk  mengadakan  arbitrase  dan  didaftar  dalam  register  perkara masuk.
2. Apabila  perjanjian  arbitrase  ada  klausula  yang  mengatakan  bahwa sengketa  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase,  maka  klausula  tersebut dianggap  telah  mencukupi.  Dengan  hal  tersebut  Ketua  BANI  segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan
dari surat permohonan  kepada  sitermohon,  disertai  perintah  untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. 18
3. Majelis  arbitrase  yang  dibentuk  atau  arbiter  tunggal  yang  ditunjuk menurut  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  akan  memeriksa  sengketa antara para pihak atas nama BANI dan  menyelesaikan serta memutus sengketa.
4. Bersamaan  dengan  itu,  Ketua  BANI  memerintahkan  kepada  kedua belah  pihak  untuk  menghadap  di  muka  sidang  arbitrase  pada  waktu yang  ditetapkan  selambat-lambatnya  14  hari  terhitung  mulai  hari dikeluarkannya  perintah  itu,  dengan  pemberitahuan  bahwa  mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
5. Terlebih  dahulu  majelis  akan  mengusahakan  tercapainya  perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
6. Kedua  belah  pihak  dipersilahkan  untuk  menjelaskan  masingmasing pendirian  serta  mengajukan  bukti-bukti  yang  oleh  mereka  dianggap perlu untuk menguatkannya.
7. Selama  belum  dijatuhkan  putusan,  pemohon  dapat  mencabut permohonannya.
8. Apabila  majelis  arbitrase  menganggap  pemeriksaan  sudah  cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
18 Imam Al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyyah , Darr al Fikr, Bairut, Libanon,1960, hal. 134
9. Biaya  pelaksanaan  ( eksekusi )  suatu  putusan  arbitrase  ditetapkan dengan  peraturan  bersama  antara  BANI  dan  Pengadilan  Negeri  yang bersengketa.
4. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ( BAMUI )
Perkembangan  bisnis  ummat  Islam  berdasar  syari.ah  semakin menunjukkan  kemajuannya,  maka  kebutuhan  akan  lembaga  yang  dapat menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi  atau  mungkin  terjadi  dengan perdamaian  dan  prosesnya  secara  cepat  merupakan  suatu  kebutuhan  yang sangat mendesak.
Adapun  tujuan  dibentuk  BAMUI  adalah pertama :  memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang  timbul  dalambidang  perdagangan,  industri,  keuangan,  jasa  dan  lain- lain, kedua : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian  tanpa  adanya  suatu  sengketa  untuk  memberikan  suatu  pendapat yang  mengikat  mengenai  suatu  persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian tersebut 19 .
5. Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS )
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( BASYARNAS )  berkedudukan di Jakarta dengan  cabang  atau  perwakilan  di  tempat  tempat  lain  yang dipandang  perlu.  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( BASYARNAS )  sesuai dengan  Pedoman  Dasar  yang  di  tetapkan  oleh  MUI  :  ialah  lembaga  hakam yang  bebas,  otonom  dan  independent,  tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan dan  pihak-pihak  manapun.  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( BASYARNAS ) adalah  perangkat  organisasi.  Adapun  dasar  hukum  pembentukan  lembaga BASYARNAS  yaitu  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30  Tahun  1999  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  peradilan umum,  sedangkan  lembaga  arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para
19 Suyud  Margono, ADR  dan  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 82
pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa tertentu.  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  ( BASYARNAS )  adalah  lembaga arbitrase sebagimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  diundangkan,  maka  dasar  hukum berlakunya arbitrase adalah :
1) Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847  : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941  : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705.
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat 1.
3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS ) berwenang :
1) Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa  muamalah  ( perdata )  yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
2) Memberikan  pendapat  yang  mengikat  atas  permintaan  para  pihak  tanpa adanya  suatu  sengketa  mengenai  persoalan  berkenaan  dengan  suatu perjanjian 20

## E. KESIMPULAN
Penyelesaian  masalah  pada  zaman  Nabi  atau  klasik  dengan  Sulh. “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  secara  damai. Menyelesaikan  sengketa  berdasarkan  perdamaian  untuk  mengakhiri  suatu  perkara sangat  dianjurkan  oleh  Allah  SWT  sebagaimana  tersebut  dalam surat An  Nisa, selanjtnya  dengan  Tahkim.  Tahkim  sendiri  berasal  dari  kata  “ hakkama ”.  Secara etimologi, tahkim berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian  yang  sama dengan arbitrase  yang dikenal dewasa  ini  yakni  pengangkatan  seseorang  atau  lebih  sebagai  wasit  oleh  dua  orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.
20 Mudzakkir AS .1989. E konomi Islam Masa Kini , Husaini : Bandung
Terakhir  melalui  Wilayat  al  Qadha  ( Kekuasaan  Kehakiman ).  Wilayat  al Qadha ini terdiri dari tiga lembaga  yaitu Al  Hisbah  yang merupakan lembaga resmi negara  yang  diberi  wewenang  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  atau pelanggaran ringan  yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.  Al  Madzalim  yaitu  Badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk membela orang orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya.  al  Qadha  ( Peradilan ),  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga ), dan masalah jinayat ( yakni hal-hal yang menyangkut pidana ).
Senada dengan metode yang telah diterapkan pada zaman Nabi. penyelesaian masalah  ekonomi  syariah  dalam  hokum  positif Indonesia  juga  mengadopsi  metode Sulh  yang  populer  disebut  dengan  Alternative  Dispute  Resolution  ( ADR ).  Untuk kontek  Indonesia,  perdamaian  telah  didukung  keberadaannya  dalam  hukum  positif yakni  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Selain  sulh  penyelesaian  sengketa  juga  menggunakan Arbitrase.  Biasanya  dalam  kontrak  bisnis  sudah  disepakati  dalam  kontrak  yang dibuatnya  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dikemudian  hari  di  antara mereka.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga  arbitrase  untuk  menyelesaikan berbagai  sengketa  bisnis  yang  terjadi  dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara  lain BAMUI  ( Badan  Arbitrase  Muamalat Indonesia )  yang  khusus  menangani  masalah persengketaan  dalam  bisnis  Islam,  BASYARNAS  ( Badan  Arbitrase  Syari.ah Nasional )  yang  menangani  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Bank Syari.ah,  dan  BANI  ( Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia )  yang  khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan.  2005. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.
Ahmad  Kamil dan M. Fauzan. 2004. Kaidah-Kaidah Hukum  Yurisprudensi . Jakarta: Prenada Media.
AW  Munawir. 1984. Kamus  Al  Munawir. Yogyakarta:  Pondok  Pesantren  Al Munawir.
C.S.T.Kansil. 1993. Pengantar Hukum Indonesia .Jakarta: Balai Pustaka.
DSN MUI, “Fatwa”, dalam http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
Editor,  “pengertian  sengketa  ekonomi”,  dalam http://bangbenzz.blogspot.co.id/ 2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html diakses tanggal 1 juni 2017. Imam Al Mawardi. 1960. Al Ahkam al Sulthaniyyah . Bairut, Libanon: Darr al Fikr. K.Lubis, Suhrawardi. 1999. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar grafika
M.Yahya  Harahap.1989.Kedudukan  Kewenangan  dalam  acara  peradilan  Agama  uu no.7 tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmud Syauqi al Fanjani. 1989. Al Wajiz fi al Iqtishad al Islami, terjemahan Mudzakkir  AS  dengan  judul Ekonomi  Islam  Masa  Kini . Bandung: Husaini.
Mudzakkir AS .1989. E konomi Islam Masa Kini ,  Bandung: Husaini Muhaemin.  2006. ” Kesiapan  Pengadilan  Agama  Tangani  Sengketa  Ekonomi Syari’ah ” dalam Republika On Line.
Muhammad  Ibnu  Farhum.  1031  H. Tabsirah  al  Hukkam  fi  Ushul  al  Qhadhiyah  wa Manahij al Ahkam Jilid I. Bairut, Libanon: Darr al Maktabah al Ilmiah Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk.  2006. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam cetakan pertama . Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Richard  Burton  Simatupang.  2003. Aspek  Hukum  dalam  Bisnis. Jakarta:  Rineka Cipta.
Said Agil  Husein al Munawar. 1994. Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: BAMUI & BMI.
Suyud Margono. 2000. ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Ekonomi Syari‟ah. 2009. Bandung: Fokus Media
Wahbah Az Zuhaili. 2005. Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz IV. Damaskus Syria: Dar El Fikr.