## ANALISIS MENGENAI PROSTITUSI CYBER BAGI PARA PELAKU DAN BAGI PARA MUCIKARI DI INDONESIA

## ANALYSIS OF CYBER PROSTITUTION FOR THE APPLICANTS AND FOR THE PUCKERS IN INDONESIA

## Hanuring Ayu & Suparwi
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Email: hanuringayu@gmail.com
Diterima: 22 Mei 2019, Direvisi: 19 Juni 2019, Disetujui: 4 Juli 2019

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui  tentang  dasar hukum  bagi  penyedia  jasa  prostitusi dan bagi para pelaku prostitusi. Dalam penelitian ini termasuk ke dalam hukum normatif. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Ketentuan  di  dalam  KUHP  hanya  dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa / germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296, Pasal 297, jo. Pasal 506 KUHP: Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi Nomor 44 tahun 2008. Jika kata-kata atau tulisan dan gambar yang disiarkan  oleh pelacur (prostitute)  melalui  media sosial  memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka pelacur (prostitute)  tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang  ITE  jo. Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008. Jika iklan yang dilakukan oleh pelacur (prostitute) tersebut disertai foto yang  mengandung  muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.  Penegakan hukum tentang  prostitusi cyber semakin  sulit  dilakukan  karena  ada  sebagian  masyarakat  yang  justru mendukung  prostitusi cyber dengan  menganggapnya  sebagai  komoditi  bisnis.  Bahkan  ada paradigma  pemikiran  yang  menganggap  prostitusi cyber sebagai  hal  yang  wajar  dan  diharapkan untuk segera dilegalisasikan.
Katakunci: prostitusi cyber, pelacur, mucikari

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  about  the  legal  basis  for  prostitution  service providers and for perpetrators of prostitution. In this study included in normative law. In this study the authors used the method of regulation approach.  Provisions in the Criminal Code can only be used  to  ensnare  service  providers  /  pimps  /  pimps  based  on  the  provisions  of  Article  296,  Article 297, jo. Article 506 of the Criminal Code: People who provide pornographic services as referred to in Article 4 paragraph (2) of the Pornography Law No. 44 of 2008. If words or writings and images broadcast by prostitutes (prostitute) through social media contain obscenity or sexual exploitation in violation moral norms in society, the prostitute can be charged with Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning ITE jo. Article 45 of Law Number 19 Year 2016 Regarding Amendment to Law No. 11 of 2008. If the advertisement carried out by prostitutes is accompanied by photographs containing pornographic content, then he may also be subject to criminal sanctions under  Article  8  jo.  Article  34  of  the  Pornography  Law  No.  44/2008.  Law  enforcement  on  cyber prostitution  is  increasingly  difficult  because  there  are  some  people  who  actually  support  cyber
prostitution  by  considering  it  as  a  business  commodity.  There  is  even  a  paradigm  of  thought  that regards cyber prostitution as natural and expected to be legalized immediately.
Keywords: cyber prostitution, prostitutes, pimps

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  meningkat- kan  arus  informasi  antar  negara,  antar benua,  bahkan  antar  bangsa  sehingga perubahan  budaya  di  Barat  dengan  cepat dapat  diketahui  di  Timur.  Perubahan budaya  di  Eropa  dan  Amerika  dengan cepat  dapat  diketahui  di  Asia  dan sebaliknya (Leden Marpaung, 1996, 06).
Perkembangan  ilmu  pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan  kesusilaan.  Jika  dahulu orang  membicarakan  tentang  seks  telah dianggap  tabu  tetapi  pada  saat  ini  telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Pada beberapa  majalah  bahkan surat  kabar  harian  telah  dibahas  tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksiologi.
Perkembangan  “hak-hak  asasi manusia”  telah  menitikberatkan  hukum “menikmati  seks”  merupakan  hak  ( right ) orang  dewasa  sehingga  hubungan  seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara  di  dunia  merupakan  perbuatan yang wajar (Leden Marpaung, 1996;  07)
Kemajuan  teknologi  informasi yang demikian pesat, melahirkan teknologi  digital  yang  mengakibatkan terjadinya  keterpaduan  ataupun  konver- gensi  dalam  perkembangan  teknologi informasi,  Media  dan  telekomunikasi. Semula  masing  masing  teknologi  tersebut seakan  berjalan terpisah satu dengan  yang lainnya,  namun  kini  semua  teknologi tersebut semakin menyatu.
Pada  tahapan  perkembangannya kemudian,  modus  operandi  kejahatan bergerak  maju  seiring  perkembangan peradaban manusia. Kejahatan dan eksistensi  masyarakat  menjadi  “dua  sisi
mata  uang”  yaitu  saling  terikat.  Sehingga Lacassagne  mengatakan  bahwa  masyara- kat  mempunyai  penjahat  sesuai  dengan jasanya (Agus Raharjo, 2002; 29).
Perkembangan teori-teori kejahat- an juga berkembang signifikan akan tetapi tidak  berarti  kejahatan  akan  musnah  dari permukaan  bumi.  Hal  ini  disebabkan kejahatan merupakan salah satu sifat fitrah manusia  yang  ada  pada  diri  manusia  dan terus mengalami perkembangan signifikan dengan  perkembangan  masyarakat  itu sendiri. Hal ini hampir sejalan dengan apa yang  dikemukakan  oleh  Freud  yang menyatakan  bahwa  hasrat  untuk  merusak manusia  sama  kuatnya  dengan  hasrat untuk  mencintai    (Erich  Frommm,  2000, 15).
Pendapat  Freud  mungkin  benar adanya,  akan  tetapi  argumentasi  yang muncul  kemudian  adalah  keseimbangan hasrat untuk merusak dan  mencintai dapat dipengaruhi  oleh  lingkungan  sekitarnya (faktor  luar).  Akan  tetapi  Lorenz  dalam argumentasinya mengatakan bahwa keagresifan  manusia  merupakan  insting yang  digerakkan  oleh  sumber  energi  yang selalu  mengalir  dan  tidak  selalu  akibat rangsangan dari luar. Jadi, dapat dikatakan bahwa  destruksitivas  (kejahatan)  selalu ada  pada  diri  setiap  manusia,  hanya bagaimana  meninimalkan  potensi  yang secara  kefitrahan  ada  pada  setiap  individu (Erich Frommm, 2000; 08).
Menyadari konsep psikologi yang ada  pada  setiap  manusia,  mutakhir bagaimanapun  perkembangan  teknologi informasi,  maka  akan  semakin  mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan. Hal tersebut tidaklah  mengherankan  jika  berangkat
pada  konsepsi  tidak  ada  kejahatan  tanpa masyarakat,  komunitas  atau  masyarakat yang  peduli  terhadap  teknologi  informasi (internet)  dengan  netizen.  Hal  ini  berarti dengan  komunitas  masyarakat  tersendiri, maka  kejahatan  akan  tercipta  seiring timbul  dan  berkembangnya  netizen  itu sendiri  (Maskun, 2013; 44).
Kejahatan  atau  tindak  kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang  yang  selalu  ada  dan  melekat pada  tiap  bentuk  masyarakat,  tidak  ada masyarakat  yang  sepi  dari  kejahatan.
Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman  yang  nyata  atau  ancaman terhadap  norma  norma  sosial  yang mendasari  kehidupan  dan  keteraturan sosial,  dapat  menimbulkan  ketegangan individual  maupun  ketegangan  sosial  dan merupakan  ancaman  riil  atau  potensial bagi  berlangsungnya  ketertiban  sosial.
Dengan  demikian  kejahatan  di  samping merupakan  masalah  kemanusiaan  ia  juga merupakan masalah sosial (Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992; 148).
Terhadap  masalah  kemanusiaan dan  kemasyarakatan  yang  tertua  ini  telah banyak  usaha  –  usaha  penanggulangan yang  dilakukan  dalam  berbagai  cara (Barda  Nawawi  Arief  dan  Muladi,  1992; 148).  Upaya  penanggulangan  kejahatan sesungguhnya  merupakan  upaya  terus menerus  dan  berkesinambungan  selalu ada,  bahkan  tidak  akan  pernah  ada  upaya yang  bersifat  final.  Dalam  hal  ini dimaksudkan  ada  upaya  penanggulangan kejahatan  tidak  dapat  menjanjikan  dengan pasti  bahwa  kejahatan  itu  tidak  akan terulang  atau  tidak  akan  memunculkan kejahatan baru. Namun demikian upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin  perlindungan  dan  kesejahteraan masyarakat  (Abdul  Wahid  dan  M.  Labib, 2005; 52).
Hukum  merupakan  komponen sistem  sosial  yang  dianggap  lebih  efektif
menyelesaikan  probelm  sosial  berupa kejahatan di masyarakat. perubahan masyarakat  dapat  memicu  perubahan kejahatan  yang  notabenenya  mengikuti perkembangan  masyarakat  tersebut.  Oleh karena  itulah,  hukum  dalam  masyarakat pun harus berubah mengikuti perkembangan  masyarakat.  Dialog  antara perkembangan  hukum  dan  perkembangan masyarakat  dapat  menjadi  nilai  pijakan perkembangan  penanggulangan  kejahatan di  dalam  berkembangnya  masyarakat  ( Budi Suhariyanto, 2013; 23).
Berkaitan  dengan  pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena  baru  yang  mampu  mengubah hampir  setiap  aspek  kehidupan  manusia, yaitu  perkembangan  teknologi  informasi melallui internet (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, .2005; 84).
Bagi  sebagian  orang  munculnya fenomena  ini  telah  mengubah  perilaku manusia dalam berinteraksi denga manusia lain, baik secara individu maupun kelompok.  Di  samping  itu  kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan  dengan  munculnya  perubahan perubahan  di  bidang  kemasyarakatan. Perubahan perubahan tersebut dapat mengenai  nilai  nilai  sosial.  Kaidah-kaidah sosial,  pola-pola  perilakuan,  organisasi, susunan  lembaga  lembaga  kemasyara- katan,  lapisan  lapisan  dalam  masyarakat, kekuasaan  dan  wewenang  interaksi  sosial dan  lain  sebagainya  (Soerjono  Soekanto, 1980, 87).
Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto  Raharjo  pada  saat  menyatakan “dalam  kehidupan  manusia  banyak  alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab  timbulnya  suatu  perubahan  di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam menerapkan  hasil-hasil  teknologi  modern dewasa  ini  banyak  disebut  sebut  sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial (Satjipto Raharjo, 1980, 96).
Kemajuan  teknologi  informasi khususnya media internet dirasakan banyak  memberikan  manfaat  seperti  dari segi keamanan, kecepatan, serta kenyamanan.  Contoh  sederhana  dengan dipergunakannyya  media  internet  sebagai sarana  pendukung  dalam  pemesanan  / reservasi  tiket  (pesawat  terbang,  kereta api),  hotel,  pembayaran  tagihan  telepon, token  listrik,  telah  membuat  konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen tidak  perlu  keluar  rumah  dan  antri  untuk memperoleh  layanan  yang  diinginkan karena  proses  pemesanan/revervasi  dapat dilakukan di dalam rumah, kantor, bahkan di  dalam  kendaraan,  begitu  pula  tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara online (Dewi Bunga, 2012, 6)
Bentuk  kejahatan  lainya  seperti pornografi  dalam  berbagai  jenis  dengan mudah  dapat  dilihat  di  beberapa  situs tertentu  di  internet.  Masyarakat  sangat merasakan keresahan akan aktivitas negatif  di cyber  space .  Apalagi  dengan beberapa  pemberitaan  di  media  massa tentang  adanya  prostitusi  online  (Dewi Bunga,  2012;  6).  Kejahatan  prostitusi cyber di  Indonesia  pernah  terungkap  pada bulan  Mei  2003  dimana  pada  waktu  itu Satuan  Reskrimsus cyber  crime Polda Metro  Jaya  berhasil  menangkap  mucikari cyber .  Pelakunya  adalah  sepasang  suami istri.  Ramdoni  alias  Rino  dan  Yanti  sari alias  Bella.  Prostitusi cyber ini  adalah modus  baru  yakni  dengan  menawarkan wanita  melalui  sebuah  alamat  web  (Dewi Bunga,  2012,  7).  Pemilik  web  ini memajang  foto  –foto  wanita  tersebut dengan  busana  minim  yang  siap  melayani customer .  Para  peminat  hanya  cukup menghubungi  nomor  HP  para  mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan  pesanan  ke  kamar  hotel atau ke apartemen sesuai dengan
keinginan  pelanggan  (Sutarman,  2007; 67).
Cara yang dipakai mucikari untuk merekrut  para  penyedia  jasa  ini  sangat beragam,  tetapi  biasanya  mucikari  ini merekrut  atau  mencari  gadis  belia  yang berpenampilan  manarik  untuk  dijadikan anak  buahnya  melalui  layanan chatting dan  sejenisnya  yang  beberapa  tahun belakangan  ini  sudah  menjadi trend di kalangan  anak  muda.  Setelah  mucikari berhasil  merayu  para  gadis  belia  untuk menjadi  anak  asuhnya  meraka  biasanya akan  langsung  ditawarkan  lewat  website yang  dikelola  mucikari  tersebut.  Untuk bisa  berkencan  dengan  gadis  gadis  muda ini,  pada  umumnya  calon  penyewa  harus mendaftarkan  diri  dulu  pada  website dimana  gadis-gadis  tersebut  dipamerkan. Calon  penyewa  akan  mengisi  formulir yang  berisi  nama,  alamat,  nomor  telepon, dan  lainnya.  Setelah  pendaftaran  selesai, calon  penyewa  bisa  langsung  memilih gadis  mana  yang  akan  dikencani,  lalu calon  penyewa  bisa  mulai  bernegosiasi harga.  Setelah  semua  proses  pendaftaran atau  pemesanan  selesai  gadis  pesanan akan  diantarkan  ke  tempat  yang  telah disepakati  (http://id.shuoong,com/internet- and-technologies/website/1851387- prostitusi-di-internet )
Seiring dengan semakin merambahnya  penggunaan  internet  di
Indonesia,  aktivitas  prostitusi cyber juga mengalami  perkembangan.  Para  pelaku mulai  menggunakan  situs  situs  jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini dipergunakan untuk memasarkan transaksi seks.  Istilah  “bisa  pakai”  atau  “bispak”, cowok  panggilan,  cewek  panggilan  dan sejenisnya  merupakan  istilah  yang dikenal dalam  dunia  maya  khususnya prostitusi cyber untuk  menunjukan  bahwa  individu yang  bersangkutan  menawarkan  jasa  seks (http://media.kompasiana.com/group/new-
media/2010/04/1/bisnis-menjanjikan- prostitusi-dalam-facebok/).
Aktivitas  prostitusi  cyber  sangat meresahkan  para netter dan  para  orang tua,  apalagi  aktivitas  ini  cenderung menjadikan  anak  anak  sebagai  objek eksploitasi  seksual.  Laporan  UNICEF menyebutkan ada sekitar 2000.000 anak di seluruh  dunia  yang  di  eksploitasi  secara seksual tiap tahunnya. Industri perdagangan  anak  ini  ternyata  meraup keuntungan  hingga  12  milyar  dollar  per tahunnya  (ILO).  Di  Indonesia  sekalipun banyak  gadis  yang  memalsukan  umurnya, diperkirakan  sekitar  30  persen  pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18  tahun.  Bahkan  ada  beberapa  yang masih  berumur  10  tahun.  Diperkirakan pula  ada  40.000  –  70.000  anak  menjadi korban  eksploitasi  seks  dan  sekitar 100.000  anak  diperdagangkan  tiap  tahun (Dewi Bunga, 2012, 10).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, masalah  yang  akan  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah:  1)  bagaimana  jerat hukum  bagi  penyedia  jasa  prostitusi melalui  media  sosial.  dan  2)  bagaiamana jerat  hukum  bagi  pelaku  jasa  prostitusi melalui media sosial.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  termasuk  ke dalam  hokum  normatif  yaitu  penelitian hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.  Dikatakan  sebagai  penelitian perpustakaan  ataupun  studi  dokumen disebabkan  penelitian  ini  lebih  banyak dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder yang ada di perpustaaan (Suratman  dan  Philips  Dillah,  2012,  51). Dalam  penelitian  ini  penulis    meng- gunakan    metode    pendekatan  perundang undangan.
Bahan  hukum  primer  adalah bahan  hukum  yang  mempunyai    otoritas (Zainuddin  Ali,  2014,  47)    Bahan  hukum
primer  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini terdiri atas :
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Undang  Undang  Nomor  19  tahun 2016  tentang  perubahan  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang ITE
3. Undang Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008
Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer,  misalnya rancangan undang undang, hasil penelitian terdahulu  dan  lain  sebagainya  (Zainuddin Ali,  2014,  23).  Bahan  hukum  sekunder yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  antara lain yaitu :
Metode pengumpulan data dengan  metode  penelitian  kepustakaan. Data  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan  yang  bersumber dari  peraturan  perundang  undangan,  buku –buku dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian  (Zainuddin  Ali,  2014,  107). Berdasarkan  sifat  penelitian  ini  yang menggunakan  metode  penelitian  bersifat deskripsif  analitis,  analisis  data  yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap  data  primer  dan  data  sekunder. Deskristif  tersebut,  meliputi  isi  dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang menjadi  objek  kajian  (Zainuddin  Ali, 2014, 107).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jenis Jenis Cyber Crime
Jenis  jenis  kejahatan  yang  masuk dalam  ketegori Cyber  crime diantaranya adalah  (Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan Elisatris Gultom, 2005, 26):
1. Cyber terorism
National  Police  Agency  of  Japan (NPA) mendefiniskan Cyber  terorism
sebagai  electronic  attacks  through computer    network  against  critical infrastructures  that  have  potential critical effects on social and economic ectivities of the nation .
2. Cyber Pornography Penyebarluasan obscence  materials termasuk pornography, indecent expose dan child pornography.
3. Cyber Harassment Pelecehan seksual melalui  email, website, atau chat program
4. Cyber stalking Crime of stalking melalui penggunaan komputer dan internet
5. Hacking Penggunaan  programming  abilities dengan  maksud  yang  bertentangan dengan hukum
6. Carding ( credit card fraud ) Melibatkan  berbagai  macam  aktivitas yang melibatkan kartu kredit. Carding muncul  ketika  seseorang  yang  bukan pemilik  kartu  kredit  menggunakan kartu  kredit  tersebut  secara  malawan hukum.

## Karakteristik Cybercrime:
Berdasarkan  beberapa  literatur serta  praktiknya, cybercrime memiliki beberapa  karakteristik  yaitu  antara  lain (Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, 76):
1. Perbuatan  yang  dilakukan  secara ilegal,  tanpa  hak  atau  tidak  eksis tersebut terjadi dalam ruang / wilayah siber/  cyber  (cyberspace)  sehingga tidak  dapat  dipastikan  yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan peralatan apa pun  yang terhubung dengan internet
3. Perbuatan  tersebut  mengakibatkan kerugian  materiil  maupun  immateriil (waktu, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang
cenderung  lebih  besar  dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan  tersebut  sering  dilakukan secara  transnasional  /  melintas  batas negara.

## Jerat  hukum  bagi  penyedia  jasa prostitusi melalui media sosial
Prostitusi  merupakan  masalah hukum  dan masalah sosial yang telah ada sejak  dulu.  Bahkan  dikatakan  sebagai profesi  yang  sangat  tua  dalam  perabadan kehidupan  manusia.  Prostitusi  menurut James.  A.  Inciarti  sebagaimana  dikutip Topo  Santoso  merupakan  “ The  Offering Of  Sexual  Relations  For  Monetary  or Other Gain ”  (penawaran  hubungan seksual  untuk  memperoleh  uang  atau keuntungan lainnya). Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa  tujuan  yang  ingin  diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga  setiap  bentuk  hubungan  seksual dengan  orang  lain  untuk  mendapat bayaran.  Dalam  prostitusi  terlibat  tiga komponen penting yakni pelacur ( prostitute ).  Mucikari  atau  germo  ( pimp ), dan pelanggan ( client ) yang dapat dilakukan  secara  konvensional  maupun melalui  dunia  maya  (Topo  Santoso, 1997,134).
Jika  kita  amati  salah  satu  unsur yang terdapat dalam delik KUHP sebagaimana  yang  mengatur  penyebaran pornografi  adalah  arti  “menyiarkan,
mempertunjukan, atau menempelkan dengan terang terangan” yaitu:
a. Yang dapat disiarkan adalah misalnya surat  kabar,  majalah,  buku,  surat selebaran,  atau  lainnya  yang  dibuat dalam jumlah banyak.
b. Mempertunjukkan  berarti  memper- lihatkan kepada orang banyak
c. Menempelkan  berarti  melekatkan  di suatu  tempat  yang  mudah  diketahui oleh orang banyak.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas tentunya  media  internet  sama  dengan media  massa  lain,  media  massa  juga  ikut menampilkan berita berita dalam situsnya. Oleh karena itu sama halnya dengan media massa  pada  umumnya  yang  berwujud internet  dapat  dipandang  sebagai  media berpotensi  untuk  menyebarluaskan  konten negatif. Pornografi anak  misalnya di  mata para netter dianggap hal sepele walau fatal akibatnya.  Menjamurnya  warnet  membuat motif  bisnis  mencari  keuntungan  menjadi raja (Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, 2007; 38). Pornografi  bisa  dijadikan  konten
bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan  berbagai  media  porno  lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media massa
lainnya.  Karena  internet  telah  menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi (Budi Suhariyanto, 2013; 60).
Ketentuan di dalam KUHP hanya dapat  digunakan  untuk  menjerat  penyedia jasa/germo/muncikari  berdasarkan  keten- tuan  Pasal  296,  Pasal  297,  jo.  Pasal  506 KUHP:  Orang  yang  menyediakan  jasa pornografi  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi Nomor 44 tahun  2008  yang  menyebutkan  bahwa “Setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi  atau  memamerkan aktivitasseksual; atau
d. menawarkan  atau  mengiklankan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung layanan  seksual.    dapat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  6
(enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 3 miliar.
Pasal  296  KUHP  menyebutkan “Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebab- kan  atau  memudahkan  cabul  oleh  orang lain  dengan  orang  lain  dan  menjadikanya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  satu  tahun  empat  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  lima  belas  ribu rupiah”.  Pasal  ini    menentukan  bahwa pemidanaan  hanya  dapat  dikenakan  bagi dengan  orang  yang  dengan  sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain,  dan menjadikannya  sebagai  pencaharian  atau kebiasaan  (Dewi  Bunga,  Prostitusi  Cyer  ; 2012, 11).
Pasal  yang  dapat  digunakan  pula untuk menjaring mucikari/germo/ penyedia  jasa  adalah  Pasal  297  KUHP mengancam  barang  siapa  yang  memper- dagangkan  wanita  dan  perdagangan  anak laki-laki  yang  belum  dewasa.  Menurut Noyon  Langemeyer  sebagaimana  dikutip oleh  Sudrajat  Bassar  bahwa  perdagangan wanita  harus  diartikan  sebagai  perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan  seorang  perempuan  dalam keadaan  tergantung  dari  kemauan  orang lain,  yang  ingin  menguasai perempuan  itu untuk  disuruh  melakukan  (Dewi  Bunga, Prostitusi  Cyber,  2012;  30  )perbuatan perbuatan  cabul  dengan  orang  ketiga /prostitusi  ( Sudrajat Bassar,  1986; 173).
Pasal  506  disebutkan  “barang siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul  seorang  wanita  dan  menjadikannya sebagai  pencaharian,  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun” (Dewi Bunga, 2012; 12).
Perdagangan orang ( human trafficking )  sangat  mungkin  terjadi  dalam prostitusi cyber . Perdagangan orang sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 1  angka  1  Undang  Undang  Nomor  21
Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana adalah  “tindakan  perekrutan,  pengangkut- an,  penampungan,  pengiriman,  pemindah- an,  atau  penerimaaan  seseorang  dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan uang  atau  memberikan  bayaran  atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
Simon  menyatakan  bahwa  untuk dapat  memperdagangkan  wanita  seorang wanita  itu  memang  diisyaratkan  bahwa pelaku harus mempunyai semacam kekuasaan  atas  wanita  tersebut,  sehingga ia dapat memperdagangkan, adapun perbuatan perbuatan yang dilakukan pelaku,  sebelum  ia  mempunyai  semacam kekuasaan atas wanita  yang  bersangkutan, dapat  dipandang  sebagai  poging  atau percobaan untuk melakukan suatu perdagangan  wanita    (P,.A.F.  Lamintang, dan Theo Lamintang, 2009, 2007).
Jika  kata-kata  atau  tulisan  dan gambar  yang  disiarkan  oleh  pelacur ( prostitute )  melalui  media  sosial  memuat kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,  maka  pelacur  ( prostitute ) tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat  (1)  UU  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  ITE  jo. Pasal 45 UU Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008.  Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang
ITE yang
merumusakan  mengenai  perbuatan  yang dilarang  yakni  “Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan  atau  mentransmisikan  dan  atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik
yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan” (Dewi Bunga, 2012, 28).
Pasal  45  UU  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 yang isinya :
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama  baik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Jika  iklan  yang  dilakukan  oleh pelacur  ( prostitute )  tersebut  disertai  foto yang  mengandung  muatan  pornografi, maka ia juga dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal  8  jo.  Pasal  34  UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.
Jerat hukum bagi pelaku jasa prostitusi melalui media sosial
Bagi pekerja seks, mencari pelanggang melalui media online
sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan wanita  panggilan  lainnya.  Dengan  media online,  mereka  mendapatkan  beberapa keuntungan. Misalkan saja, pelanggan rata rata  berpendidikan.  Selain  itu    bila  calon pelanggan  tidak  berkenan,  pekerja  seks tidak  perlu  menghabiskan  waktu  atau mengeluarkan  ongkos  untuk  datang  ke tempat  calon  pelanggan.  Sementara,  bagi pelanggan  pun  cukup  menguntungkan mengingat  si  pekerja  seks  sudah  merinci data  diri.  Berhubung  dengan  pekerja  seks yang  menawarkan  diri  lewat  media internet  juga  dianggap  lebih  nyaman. Apalagi  kebanyakan  para  pekerja  seks  itu berasal  dari  kalangan  menengah  ke  atas. Menggunakan media internet, bagi sebagian  pekerja  seks,  juga  sebagai  cara untuk  memperpendek  mata  rantai  dagang (http://www.indosiar.com ). Pasal 34 UU Pornografi merumuskan  “setiap  orang  yang  dengan sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya menjadi    objek  atau model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana    dimaksud  dalam  Pasal  8 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  atau  pidana denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,- (lima  milyar  rupiah)’  (Adam  Chazawi, 2016, 167).
Pasal  8  yang  ditunjuk  oleh  Pasal 34  UU  Pornografi  merumusakan  “setiap orang  dilarang  dengan  sengaja  atau  atas persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau model yang mengandung muatan pornografi”.
Unsur  yang  ditunjuk  oleh  Pasal 34  adalah  perbuatan  yang  sama  dengan perbuatan Pasal 8 UU Pornografi. Apabila rumusan  Pasal  34  Jo  Pasal  8  UU Pornografi  dirinci  terdiri  dari  unsur  unsur sebagai berikut:
Unsur subjektif:
1. kesalahan  ;  dengan  sengaja  atau  atas persetujuannya
Unsur objektif:
1. perbuatan ; menjadi
2. objeknya  ;  objek  atau  model  yang mengandung  muatan  pornografi  ( Adam Chazawi, 2016, 167).
Penegakan  Hukum  Prostitusi  Cyber Dalam Dimensi Nasional dan Transnasional Penegakan  hukum  merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan    hukum.  Pembangunan hukum menurut Satjipto
Rahardjo memiliki  makna  ganda. Pertama ,  ia  harus diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk memperbarui hukum positif sendiri sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya  yang  mutakhir,  suatu pengertian  yang  biasanya  disebut  sebagai modernisasi  hukum. Kedua, ia  bisa diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk memfungsionalkan  hukum  dalam  masa pembangunan,  yaitu  dengan    cara  ikut mengadakan perubahan
sosial
sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat  yang  sedang  membangun (Satjipto Rahardjo, 1983).
Penegakan  hukum  merujuk  pada tindakan penegak hukum dalam menjaring pelaku  prostitusi cyber .  Upaya  penegakan hukum terhadap prostitusi cyber  memiliki makna  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis bagi information  society .  Penegakan hukum  dengan  sendirinya menjamin kepastian  hukum  bagi  para  netter  saat beraktivitas di cyber space . Supremasi atas kaidah-kaidah hukum nasional dan internasional dapat dijunjung tinggi melalui  penegakan  hukum  yang  baik sebab  prostitusi cyber merupakan hostis humanis  generis (kejahatan  adalah  musuh umat  manusia).  Oleh  sebab  itu  setiap warga negara wajib melaksanakan penegakan hukum dan menjalin kerjasama atas  penegakan  hukum  terhadap  prostitusi cyber sebagaimana  yang  tercantum  dalam asas au dedere au judicare . Penegakan hukum terhadap prostitusi cyber juga  ditujukan  untuk menegakan  kembali  kaidah  kaidah  moral yang  diakui  dan  dianut  oleh  masyarakat internasional dimana setiap orang memiiliki    harkat,  derajat  dan  martabat yang  sama.  Sehingga  tidak  ada  seorang pun yang berhak memperjualbelikan orang
lain apalagi mengeksploitasinya. Penegak- an  hukum  oleh  penegak  hukum  secara tidak  langsung  telah  mengukuhkan cyber ethics dan community rules yang telah ada dan  terbentuk  dalam  interaksi  para netter (Dewi Bunga, 2012; 65).

## PENUTUP
Prostitusi cyber adalah  bagian dari cyber  crime yaitu  kejahatan  yang menggunakan teknologi  informasi sebagai fasilitas.  Penegakan  hukum  terhadap kejahatan  ini  menjadi  sangat  kompleks karena  berada  dalam  anatomi  kejahatan transnasional. Belum optimalnya
penegakan  hukum  terhadap  prostitusi online  disebabkan  karena  kualitas  dan kuantitas  dari penegak hukum yang belum memadai serta  sarana  dan fasilitas penegak  hukum  yang  memang  belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia maya. Penegakan hukum tentang prostitusi cyber semakin  sulit  dilakukan  karena  ada sebagian masyarakat yang justru mendukung prostitusi cyber dengan menganggapnya  sebagai  komoditi  bisnis. Bahkan  ada  paradigma  pemikiran  yang menganggap  prostitusi  cyber  sebagai  hal yang  wajar  dan  diharapkan  untuk  segera dilegalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,    Zainuddin,  Metode  Penelitian Hukum,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2014
Arief,  Barda  Nawawi  dan  Muladi,  Teori-
Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung, 1992 Arifiyadi, Teguh, Pemberantasan Cybercrime Dengan KUHP, www.depkominfo.go.id Bassar  ,  Sudrajat,  Tindak  Pidana  Tertentu di Dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung, 1986, Bunga,  Dewi,  Prostitusi  Cyer  ;  Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Bali, Udayana University Press, 2012, Chazawi, Adam, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Frommm, Erich, Akar Kekerasan, Pustaka
Pelajar, Jakarta, 2000, http://id.shuoong,com/internet-and- technologies/website/1851387- prostitusi-di-internet http://media.kompasiana.com/group/new- media/2010/04/1/bisnis- menjanjikan-prostitusi-dalam- facebok/
Lamintang,  P,.A.F., dan Theo Lamintang, Delik  Delik  Khusus  Kejahatan Melanggar Norma kesusilaan dan Norma  Kepatutan,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009,
Magdalena,    Merry  dan  Maswigrantoro
Roes  Setyadi,  Cyberlaw  Tidak Perlu  Takut,  Yogyakarta,  Andi 2007 Mansur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris Gultom, Cyber law (Aspek
Hukum  Teknologi  Informasi),
Bandung , Refika Aditama, 2005, Marpaung,  Leden  ,Kejahatan  Terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,
Maskun,  Kejahatan  Siber  ;  Cyber  Crime, Kencana  Prenada  Media  Gruop, Jakarta, 2013,
Raharjo, Agus, Cyber Crime ; Pemahaman
dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya, Bandung, 2002,
Raharjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, ______________,  Hukum  dan  Perubahan
Sosial, Alumni, Bandung, 1983 Santoso,    Topo,  Seksualitas  dan  Hukum Pidana, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1997, Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan  Celah  Hukumnya,  Depok, Rajagrafindo Persada, 2013,
Sutarman,  Cyber  Crime  Modus  Operandi
dan Penanggulangannya, Yogyakarta , Laksbang Pressindo ,2007 Suratman  dan  Philips  Dillah,  Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabetha, 2012, Soekanto, Soerjono, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1980. Wahid  ,  Abdul  dan  M.  Labib,  Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung, Refika Aditama, 2005,