## STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
Armunanto Hutahaean* 1 dan Erlyn Indarti 2
1 Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan
2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang antoht@yahoo.com

## Abstract
The main tasks of the Indonesia National Police was mandated by the law & regulation namely maintain of public orderliness and security, enforce the law and provide protection, safeguard, and public service. For implementation of the law enforcement, The Indonesia National Police was  authorised  by  the  law  &  regulation  for  conducting  preliminary  investigation  and investigation of all forms of criminal acts including the criminal act of corupption. This paper will discuss the problem of the role of the National Police in combating corruption in Indonesia, as well as how the strategy to eradicate corruption in Indonesia. The criminal acts of corruption that  have  occurred  in  Indonesia  have  permeated  to  all  life  sectors  and  cause  a  disaster  for national economy. Therefore, in the context of eradicating the criminal act of corruption needs the  extraordinary  law  enforcement,  implement  optimally,  efficiently,  professionally  and modernly.
Keywords: Indonesian National Police; Investigation; Criminal Act of Corruption

## Abstrak
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan perlindungani,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,.  Untuk  melaksanaan  tugas dibidang  penegakan  hukum,  Polri  diberi  wewenang  untuk  melakukan  Penyelidikan  dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan  membahas  permasalahan  peran  Polri  dalam  memberantas  korupsi  di  Indonesia,  serta bagaimana  strategi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Pembahasan menunjukkan  bahwa  orupsi  di  Indonesia  telah  merasuki  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat, membawa  bencana  terhadap  perekonomian  nasional.  Untuk  itu  dalam  rangka  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  perlu  dilakukan  penegakan  hukum  yang  luar  biasa,  dilaksanakan  secara optimal dan profesional serta modern.
Kata Kunci: Polri; Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi

## A. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tidak terlepas  dari  permasalahan-permasalahan yang  dapat  merusak  konsep  negara  hukum tersebut,  termasuk  merusak  cita-cita  negara hukum  itu  sendiri.  Salah  satu  permasalahan
yang  dapat  merusak  konsep  negara  hukum itu  adalah  permasalahan  korupsi.  Tindak pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia telah  menjamur  pada  berbagai  sektor  dan juga  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif  bahkan  sektor  swasta.  Akibat buruk  dari  korupsi  adalah  lahirnya
kesenjangan ekonomi dan lahirnya ketidakadilan serta ketidakmerataan pendapatan  serta  buruknya  fasilitas  dan infrastruktur  kepentingan  umum  (Indarti, 2010,  p.  40).  Menurut  Natanga  Surbakti
(2004),  merebaknya  praktik  korupsi  di Indonesia  serta  lemahnya  kualitas  kerja penegak  hukum  secara  nasional  juga  telah berimbas pada kurang terpenuhinya hak-hak kolektif  masyarakat,  khususnya  hak  atas kesejahteraan,  pembangunan  dan  kemajuan ekonomi.
Menjamurnya  korupsi  yang  terjadi tentunya
harus diimbangi dengan
dilakukannya  penegakan  hukum  yang komprehensif  baik  melalui  hukum  pidana maupun  melalui  saluran  hukum  pidana. Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dengan kebijakan non penal. Kebijakan penal memiliki beberapa keterbatasan  dan  kelemahan  yakni  bersifat pragmatis,  individualistik,  lebih  bersifat represif  dan  harus  didukung  dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi. Suteki  mengatakan,  bahwa  dalam  hukum modern,  penggunaan  hukum  sebagai  sarana rekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering) dilakukan  dengan  melibatkan para  pembuat  hukum  dengan  merumuskan sanksi  sebagai  sarana  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  tersebut  dilakukan  untuk mewujudkan  perubahan  yang  efektif  di dalam masyarakat (Bunga, 2019, p. 11).
Di  bawah  ini  disajikan  data  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 2012 hingga  tahun  2019  menurut Transparancy International :
Tabel 1.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun
2012 s.d. 2019 No. Tahun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Keterangan 1 2012 32 Peringkat 118 dari 176 negara 2 2013 32 Peringkat 114 dari 177 negara 3 2014 34 Peringkat 88 dari 168 negara 4 2015 36 Peringkat 90 dari 180 negara 5 2016 37 Peringkat 90 dari 180 negara 6 2017 37 Peringkat 96 dari 180 negara 7 2018 38 Peringkat 89 dari 180 negara 8 2019 40 Peringkat 85 dari 180 negara
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (yang  selanjutnya  disebut  Polri)  sebagai salah  satu  aparat  penegak  hukum  dalam sistem  peradilan  pidana  terpadu  memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum  pidana,  salah  satunya  dalam melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.    Dalam  Undang-Undang  No.  2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat. Sementara  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g mengatakan  bahwa  polisi  berwenang melakukan  penyidikan  tindak  pidana  yang
sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan  oleh  penyelidik  (Rahardi, 2007, p. 27).
Demikian halnya terhadap tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi  sebagai  proses  penegakan hukum,  langkah  pertama  yang  dilakukan oleh  Polri  sebagai  subsistem  peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan  oleh  penyelidik.  Jika  dalam penyelidikan  ditemukan  adanya  dugaan tindak  pidana  korupsi,  maka  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  penyidikan oleh penyidik (Muhammad, 1999, p. 47)
Masyarakat berharap besar kepada Polri sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang sebagai Penyidik dalam melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi.  Namun  harus  diakui  bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pemberantasan korupsi belum mampu untuk mewujudkan Indonesia bebas dari  korupsi.  Melihat  kenyataan  tersebut, penulis  sangat  tertarik  untuk  membahas tentang  upaya  pemberantasan  korupsi  yang dilakukan  oleh  Polri.  Meskipun  cukup banyak  kajian  mengenai  hal  ini,  tulisan  ini menyajikan  orisinalitas  penulisan  dalam ruang  lingkup  Polri  sebagai  salah  satu institusi  penegak  hukum  dalam  kaitannya dengan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, penulis  mengajukan  dua  pertanyaan  yang akan  dibahas  dalam  tulisan  ini,  yaitu: pertama bagaimana  peran  Polri  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia?  Dan kedua, bagaimana  strategi  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
B. Pembahasan
1. Peran  Polri  dalam  Memberantas Korupsi di Indonesia
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi David  H.  Bayley,  mendefinisikan Korupsi  sebagai  Perangsang  (seorang pejabat pemerintah atau swasta) berdasarkan  itikad  buruk  (seperti
misalnya,  suapan)  agar  ia  melakukan pelanggaran  kewajibannya  (Scott  & Lubis,  1988,  p.  86).  Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International ,
merumuskan pengertian korupsi sebagai berikut :
Corruption  involves  behavior  on the  part  of  officials  in  the  public sector,  whether  politicians  or  civil servants,  in  wich  they  improperly and  unlawfully  enrich  themselves, or  those  close  to  them,  by  the public  power  entrusted  them . (Korupsi  mencakup  perilaku  dari pejabat-pejabat  disektor  publik, apakah  politikus  atau  pegawai negeri, dimana mereka secara tidak benar  dan  melanggar  hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain  yang  dekat  dengan  mereka, dengan  cara  menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka). Sedangkan menurut
Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  menjadi  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001,  memuat beberapa  pengertian  korupsi  yaitu sebagai  berikut  (Hutahaean,  2019,  p. 32): 1) Pasal  2  ayat  (1) :  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian  Negara; 2) Pasal  3 : Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang  dapat  merugikan  Keuangan Negara atau perekonomian Negara .
Selama ini istilah korupsi mengacu pada  berbagai  aktivitas/tindakan  secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi
kepentingan  pribadi  atau  golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan  bahwa  korupsi  adalah tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan ( abuse of power ) atau kedudukan publik untuk  kepentingan  pribadi.  Sementara Huntington menyebutkan bahwa korupsi  adalah  perilaku  menyimpang dari public  official atau  para  pegawai dari  norma-norma  yang  diterima  dan dianut  oleh  masyarakat  dengan  tujuan untuk memperoleh keuntungan- keuntungan pribadi. Alatas mengemukakan  pengertian  korupsi dengan  menyebutkan  benang  merah yang  menjelujuri  dalam  aktivitas korupsi,  yaitu  subordinasi  kepentingan umum  di  bawah  kepentingan  tujuan- tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran  norma-norma,  tugas  dan kesejahteraan  umum,  dibarengi  dengan kerahasiaan,  pengkhianatan,  penipuan dan  kemasa-bodohan  yang  luar  biasa akan  akibat-akibat  yang  diderita  oleh masyarakat  (Chaerudin,  Dinar,  & Fadillah, 2008, p. 2).
Perbuatan pidana dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi  apabila  perbuatan  pidana tersebut  memenuhi  empat  (4)  unsur, yaitu  (Kurniawan,  2015,  p.  21):  1) Terdapat  pelaku  tindak  pidana  korupsi, dapat berupa perseorangan, sekelompok orang  atau  korporasi;  2)  Perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya  dirinya  sendiri,  orang  lain atau  korporasi;  3)  Perbuatan  tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan  kewenangannya;  4) Perbuatan  tersebut  telah  merugikan negara  maupun  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.
b. Pengertian Penyelidik dan Penyidik serta Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  Polisi  ditempatkan sebagai  Penyidik  dalam  menangani
tindak  pidana  yang  sekaligus  juga sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat  (Raharjo,  2011).  Salah  satu kiprah  polisi  dalam  kedudukannya sebagai  Penyidik  tindak  pidana  adalah perannya  di  dalam  sistem  peradilan yang disalurkan melalui keterlibatannya sebagai  salah  satu  komponen  penegak hukum diantara penegak hukum lainnya (Indarti,  2018,  p.  8).  Apabila  Sistem Peradilan  Pidana  digambarkan  sebagai lingkaran  yang  berlapis-lapis,  maka sebagai  salah  satu  komponen  penegak hukum, Polisi menempati posisi lapisan terluar (Indarti, 2018, p. 8).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa  Penyelidik  adalah  setiap  pejabat Polisi  Negara  Republik  Indonesia. Adapun  kewenangan  Penyelidik  dalam Pasal  5  yaitu:  1)  Karena  kewajibannya mempunyai  wewenang:  (a)  Menerima laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang tentang  adanya  tindak  pidana,  (b) Mencari  keterangan  dan  barang  bukti, (c)  Menyuruh  berhenti  seorang  yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa  tanda  pengenal  diri,  (d) Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggung  jawab;    2) Atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan  berupa:  (a)  Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan  dan  penyitaan,  (b)
Pemeriksaan  dan  penyitaan  surat,  (c)
Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seorang, (d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  disebutkan  bahwa  Penyidik adalah:  a)  Pejabat  Polisi  Negara Republik Indonesia; b) Pejabat Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Kewenangan
Penyidik
sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 ayat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 314-323
(1)  KUHAP  adalah  sebagai  berikut:  1) Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2)  Melakukan  tindakan  pertama  pada saat  di  tempat  kejadian;  3)  Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;  4)  Melakukan  penangkapan, penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan;  5)  Melakukan  pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari  dan  memotret  seseorang;  7) Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa  sebagai  tersangka  atau  saksi; 8)  Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan  perkara;  9)  Mengadakan penghentian penyidikan; 10) Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tugas dan tanggung jawab penyidik  adalah  membuat  berita  acara, menyerahkan  berkas  perkara  kepada penuntut  umum,  dimana  Penyerahan berkas perkara ini dilakukan yaitu pada tahap pertama penyidik hanya
menyerahkan  berkas  perkara.  Pada tahap  kedua,  dalam  hal  penyidikan sudah  dianggap  selesai,  penyidik menyerahkan  tanggung  jawab  atas tersangka  dan  barang  bukti  kepada penuntut umum.
Dalam  melaksanakan  perannya sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  pada  dasarnya  Polisi  tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang  merupakan  salah  satu  komponen dalam  sistem  peradilan  pidana,  tetapi juga  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat serta  berperan  sebagai  Pelindung, Pengayom  dan  Pelayan  masyarakat (Indarti, 2018, p. 8).
Cakupan  peran  yang  dimainkan polisi  dalam  melaksanakan  kontrol sosial  demikian  bukan  saja  bersifat represif  tetapi  juga  preemtif  dan preventif.  Ada  tiga  kategori  fungsional
peran  polisi  dalam  bekerja,  yaitu meliputi: (1) Penegak Hukum (Pemberantas kejahatan); (2) Pemelihara ketertiban (Penjaga ketenangan);  (3)  Pelayanan  masyarakat (bantuan  masyarakat)  (Indarti,  2018,  p.
8).
Menurut  Muladi,  luasnya  cakupan peran  polisi  sebenarnya  merupakan perpaduan  antara  konsep authoritative intervention yang  merupakan  usaha yang  setiap  saat  dan  secara  rutin dilakukan  oleh  polisi  dalam  rangka memelihara  ketertiban  dan  keamanan dalam masyarakat dan konsep symbolic justice yang  menekankan  pada  peran polisi  dalam  menunjukkan  adanya  tata hukum  yang  harus  dihormati.  Secara demonstratif, peran ini akan terlihat bila diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  fungsinya  polisi  wajib memahami  azas-azas  hukum,  yaitu sebagai  berikut  (Muladi,  2002,  p.  27): 1) Asas  legalitas ,  dalam  melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum; 2) Asas kewajiban , merupakan kewajiban polisi dalam  menangani  permasalahan  dalam masyarakat  yang  bersifat  diskresi, karena  belum  diatur  dalam  hukum;  3)
Asas partisipasi , dalam rangka mengamankan  lingkungan  masyarakat polisi  mengkoordinasikan  pengamanan Swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum di kalangan masyarakat; 4) Asas preventif , selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat;  5) Asas  subsidiaritas , melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan  permasalahan  yang  lebih besar  sebelum  ditangani  oleh  instansi yang membidangi.
Sebagai  penyelidik  dan  penyidik utama terhadap semua bentuk kejahatan,  termasuk  kejahatan  yang merugikan  keuangan  negara  (korupsi), dalam  pelaksanaan  tugasnya  Polri dituntut  untuk  mampu  mengetahui
teknik  dan  modus  operandi  kejahatan korupsi serta mampu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum.  sehingga  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada  hukum  dan  terutama  kepada polri. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum  dan  aparatnya  (Polri),  maka dapat  menghilangkan  sikap  sinis masyarakat  terhadap  keberadaan  Polri sebagai  Penyelidik  dan  Penyidik perkara  tindak  pidana  korupsi  terutama sebagai  penjaga  gawang  bekerjanya hukum (Rahardi, 2007, p. 32).
Dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi,  peran  Polri  dipertegas dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  5 Tahun  2004  tanggal  9  Desember  2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10 menginstruksikan khusus Kepala
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
untuk  (Ali,  2016,  p.  193):  1) Mengefektif  dan  efisienkan  upaya- upaya  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi  untuk  menghukum pelaku  dan  menyelamatkan  uang negara;  2)  Mencegah  dan  memberikan sanksi  tegas  terhadap  penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  rangka  penegakan  hukum;  3) Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat  Pelaporan  dan  Analisa  Transaksi Keuangan,  dan  Institusi  negara  yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan  pengembalian  kerugian  Negara akibat tindak pidana korupsi.
Di  bawah  ini  disajikan  data pengungkapan  kasus  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan oleh Polri pada tahun 2015, 2016, 2017:
Tabel 2.
Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diungkap Polri Tahun 2015 s.d. 2017
Tahun Crime Total (CT) Crime Clearence (CC) Dalam Proses Kerugian Negara (Rp) Keuangan Negara diselamatkan (Rp) 2015 1816 1021 795 1.450.809.518.362,00,- 437.066.578.685,00,- 2016 1357 952 405 1.277.523.201.380,00,- 176.915.001.057.00,- 2017 1490 1108 382 2.987.673.849.402,00,- 1.887.603.913.226,- Sumber: Badan Reserse Kriminal Polri
Dari  tabel  data  tersebut  di  atas, terlihat  bahwa  dari  tahun  2015  hingga 2017, masih banyak kasus korupsi yang belum  diselesaikan  oleh  penyidik. Tahun  2015  ada  sebanyak  795  kasus yang belum selesai, 2016 ada 405 kasus dan  2017  sebanyak  382  kasus  yang belum  terselesaikan.  Dari  tabel  juga terlihat  bahwa  penyelamatan  keuangan negara yang dilakukan oleh Polri masih sangat  kecil,  belum  sesuai  dengan  nilai kerugian  negara  yang  terjadi.  Kondisi
tersebut bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan menimbulkan  penilaian  bahwa  Polri belum  berfungsi  secara  efektif  dan efisien dalam memberantas korupsi.
2. Strategi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi yang terjadi, selama ini di Indonesia lebih cenderung dilakukan melalui
penggunaan  kekuasaan  dengan  penjatuhan sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  berarti  suatu nestapa  atau  penderitaan  yang  ditimpakan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana  dengan  adanya  sanksi  tersebut diharapkan  orang  tidak  akan  melakukan tindak pidana (Setiawan, 1999, p. 98).
Jika dilihat dari perspektif teori absolut atau teori pembalasan, dapat dibenarkan atas penjatuhan  penderitaan  berupa  pemidanaan terhadap  penjahat/koruptor.  Negara  berhak menjatuhkan
pidana karena penjahat/koruptor  tersebut  telah  melakukan penyerangan  dan  perkosaan  pada  hak  dan kepentingan  hukum  (pribadi,  masyarakat atau  negara)  yang  telah  dilindungi,  oleh karena itu kepadanya harus diberikan pidana yang  setimpal  dengan  perbuatan  yang dilakukan.  Salah  satu  penganut  teori  ini adalah  Immanuel  Kant.  Menurut  Kant bahwa  menurut  rasio,  tiap  kejahatan  itu haruslah diikuti oleh suatu pidana (Chazawi, 2014, p. 157).
Merujuk  pada  teori  tersebut,  perkara- perkara  tindak  pidana  korupsi  yang ditangani  oleh  polri  selalu  diselesaikan melalui  mekanisme  pemidanaan.  Baik terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang bersumber  dari  aduan  masyarakat  dan  juga dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang bersumber  dari  temuan  penyidik  polri  itu sendiri.  Untuk  aduan  masyarakat  terkait adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi, penyelidik  melakukan  pengumpulan  bahan keterangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah laporan tersebut sudah ditangani oleh penegak  hukum  lain  (Kejaksaan  dan  KPK) atau  belum,  dan  untuk  mencari  dokumen- dokumen  pendukung  serta  pejabat-pejabat terkait  yang  akan  dimintai  keterangan. Setelah  pengumpulan  bahan  keterangan dilakukan,  dilanjutkan  dengan  kegiatan penyelidikan.  Apabila  dalam  penyelidikan tidak  ditemukan  adanya  peristiwa  tindak pidana  korupsi,  maka  atas  aduan  tersebut akan  dihentikan  penyelidikannya.  Namun apabila  ditemukan  adanya  peristiwa  tindak pidana  korupsi  dalam  penyelidikannya, maka  terhadap  aduan  tersebut  akan
ditingkatkan  ke  penyidikan  guna  dilakukan pemberkasan  atas  perkara  tindak  pidana korupsi  tersebut.  Penghentian  penyelidikan dan peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat  penyidikan  dilakukan  melalui mekanisme gelar perkara.
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, selain  menjadi  tanggung  jawab  Polri  selaku bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, juga  menjadi  bagian  tanggung  jawab Kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi.  Kejaksaan  diberi  wewenang  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  kasus korupsi. Adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  ialah:  1) Keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967; 2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 284 Ayat (2); 3) Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983; 4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Pasal  44;  5)  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia nomor 1604/K/Pid/1990 tanggal  10  November  1994;  6)  Pasal  30 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan;  7)  Keputusan  Presiden Nomor  11  Tahun  2005;  8)  Fatwa  KMA nomor  KMA/102/III/2005  tanggal  9  maret 2005;  9)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  16/P/UU-X/2012;  10)  Inpres  No.  5 Tahun  2004  tanggal  9  Desember  2004 tentang  Percepatan  Pemberantasan  Korupsi huruf  11  butir  9  poin  1  berbunyi  khusus Jaksa Agung Republik Indonesia diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya  penyidikan  terhadap  tindak pidana  korupsi  untuk  menghukum  pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
Harus  diakui  bahwa  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sampai sekarang  belum  dapat  dilaksanakan  secara optimal.  Kepolisian  ternyata  belum  bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi. Hal  itu  dapat  terlihat  dari  masih  banyaknya perbuatan korupsi yang dilakukan baik oleh Legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara, perekonomian negara serta
terhambatnya program pembangunan nasional. Dalam melaksanakan perannya
memberantas  tindak  pidana  korupsi,  ada beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Polri sehingga  pemberantasan  korupsi  yang dilakukan  belum  bisa  dilaksanakan  secara efektif  dan  efisien.  Kendala  tersebut  di antaranya berasal dari internal institusi Polri sendiri dan dari eksternal institusi Polri. Jika dilihat  dari  kendala  internal,  meliputi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Polri. Ditinjau dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki
pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak  pidana  korupsi  serta  kurangnya pengetahuan  tentang  keuangan  negara  serta pengadaan  barang  dan jasa.  Sedangkan  dari segi  jumlah  dapat  dilihat  bahwa  jumlah personil di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim  maupun  di  subdirektorat  tindak pidana korupsi polda-polda jajaran yang ada masih  belum  ideal  dengan  kebutuhan organisasi.  Saat  ini,  jumlah  penyelidik  dan penyidik tindak pidana korupsi Polri  adalah sebanyak  2.978  orang.  Sebanyak  103  orang merupakan  penyidik  di  Direktorat  Tindak Pidana  Korupsi  Badan  Reserse  Kriminal (Bareskrim)  Polri  yang  berkedudukan  di Mabes  Polri,  sisanya  tersebar  di  33  (tiga puluh tiga) Polda seluruh Indonesia.
Demikian juga dari segi anggaran yang diterima,  Saat  ini  untuk  menangani  satu kasus  korupsi,  Polri  hanya  diberi  alokasi anggaran  penyelidikan  dan  penyidikan sebesar Rp. 208.000.000,- per kasus. Dalam proses  penyelidikan/penyidikan  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  penyidik  Polri,  juga  belum didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan,  dimana  alat  penyadapan  ini sangat  bermanfaat  dalam  mengungkap kasus-kasus  korupsi,  terutama  dalam  kasus penyuapan.  Ketiadaan  alat  penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain  kendala  internal  yang  dihadapai oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan  di  atas,  ada  juga  kendala eksternal  yang  dihadapi  oleh  penyidik. Kendala  eksternal  tersebut  berupa  lamanya waktu  penyidikan  yang  sangat  tergantung dari  kecepatan  Auditor  (BPK  dan  BPKP) dalam  melakukan  audit  investigasi  atau penghitungan  kerugian  kekayaan  negara yang  memakan  waktu  relatif  lama  yaitu antara 3 hingga 4 bulan. Selain itu prosedur- prosedur  yang  ada  di  sistem  peradilan pidana  yang  belum  sejalan  dengan  upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi.  Seperti  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU)  yang  harus  mengirimkan  rencana penuntutan  terlebih  dahulu  ke  Kejaksaan Agung  untuk  dinilai  atau  diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap)  sehingga  menyebabkan  lamanya suatu  berkas  perkara  dinyatakan  lengkap (P21). Hal itu disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Penyidik Polri dengan Jaksa penuntut  umum  dalam  penanganan  perkara korupsi,  sehingga  seringkali  terjadi  bolak- balik berkas perkara korupsi yang dikirimkan  ke  jaksa  penuntut  umum.  Di dalam  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana sendiri  tidak  jelas  disebutkan  berapa  kali bolak-balik  berkas  perkara  dikembalikan oleh  Jaksa  ke  Penyidik  hingga  dinyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21).
Lazimnya,  setiap  perkara tindak  pidana korupsi  yang  telah  mendapatkan  putusan dari  pengadilan,  maka  terhadap  pelakunya akan  dipidana  juga  dengan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini dikandung maksud  untuk  mengetahui  aliran  atau penempatan  harta  kekayaan  yang  diperoleh dari  hasil  korupsi,  sehingga  memudahkan penegak hukum untuk melakukan penyitaan harta  kekayaan  tersebut  dalam  rangka mengembalikan  seluruh  kerugian  keuangan negara  yang  disebabkan  tindak  pidana korupsi yang dilakukan tersebut.
Di  akhir  pembahasan  ini,  penulis  perlu menyampaikan rekomendasi upaya
pemberantasan  korupsi  oleh  Polri  sehingga pemberantasan  korupsi  yang  dilakukan dapat  lebih  berjalan  dengan  efisien  dan
efektif,  antara  lain:  1)  Dalam  melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi di Indonesia, agar lebih mengutamakan  upaya  pencegahan  daripada pemidanaan. Hal ini didasari pada pemikiran penulis  bahwa  dengan  gencarnya  dilakukan pemidanaan terhadap para koruptor, ternyata tidak  mampu  memberi  efek  jera  dan  tidak mampu  untuk  memberi  pesan  atau peringatan  keras  kepada  orang  lain  yang memiliki  potensi  yang  sangat  tinggi  untuk melakukan  korupsi  agar  tidak  melakukan korupsi.  Untuk  itu  agar  dapat  terlaksana upaya  pencegahan  tersebut  secara  efektif dan  efisien,  maka  perlu  dibentuk  suatu Direktorat  Pencegahan  Tindak  Pidana Korupsi pada Badan Reserse Kriminal Polri hingga  ke  tingkat  Polda;  2)  Agar  dalam menangani  perkara  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi,  penyidik  hendaknya  lebih mengutamakan pengembalian kerugian
keuangan  negara,  mengingat  selama  ini proses  pengembalian  kerugian  keuangan negara  sangat  kecil  dibandingkan  dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi  yang  dilakukan,  selain  itu  lamanya proses  hukum  yang  harus  ditempuh berdampak  pada  lamanya  pengembalian kerugian keuangan tersebut dapat terlaksana.

## C. Simpulan
Berdasarkan  fakta-fakta  yuridis,  peran Polri  dalam  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  sangat  nyata  dan  jelas.  Hal  itu dapat  dilihat  berdasarkan  bunyi  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang menyatakan  bahwa  Penyidik  adalah  Pejabat Polri  dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang.  Sebagai  penyidik,  Polri diberi wewenang untuk melakukan penegakan  hukum  terhadap  semua  perkara pidana  yang  ada,  tidak  terkecuali  terhadap perkara  korupsi.  Pengungkapan  kasus  dan penyelesaian perkara korupsi yang diimbangi  dengan  penyelamatan  asset  yang dilakukan Polri merupakan salah satu wujud nyata  dari  terlaksananya  peran  sebagai penyidik dalam memberantas korupsi.
Dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi,  selama  ini  lebih cenderung dilakukan melalui upaya penegakan  hukum  dengan  mempidanakan para  pelaku  korupsi.  Proses  pemidanaan yang  dilakukan  ternyata  kurang  efektif dalam  pemberantasan  korupsi,  hal  itu  dapat dilihat masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi.  Selain  itu,  pengembalian  kerugian keuangan  negara  yang  terjadi  akibat perbuatan korupsi masih sangat rendah. Dan bahkan  anggaran  yang  dikeluarkan  untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu perkara  korupsi  lebih  besar  daripada  hasil yang  diperoleh.  Proses  pemidanaan  dari mulai  penyelidikan  hingga  penuntutan  dan peradilan memakan waktu yang cukup lama, hal  itu  juga  membuat  proses  pengembalian kerugian  keuangan  negara  membutuhkan waktu yang relatif lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2016). Hukum  Pidana  Korupsi . Yogyakarta: UII Press.
Bunga,  D.  (2019).  Politik  Hukum  Pidana Terhadap  Penanggulangan  Cybercrime.
Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 1–15.
Chaerudin,  C.,  Dinar,  S.  A.,  &  Fadillah,  S.
(2008). Strategi pencegahan &
penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi . Refika Aditama.
Chazawi,  A.  (2014). Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I .  Depok:  Rajagrafindo Persada.
Hutahaean,  A.  (2019).  Lembaga  Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 27–41.
Indarti, E. (2010). Diskresi dan Paradigma:
Sebuah telaah filsafat hukum .
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Indarti,  E.  (2018). Profesionalisme  Dan Performansi Pengemban Fungsi Utama Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum . Semarang: Tiga Media Pratama.
Kurniawan, A. (2015). Korupsi di Indonesia:  keuangan  negara,  birokrasi dan  pengendalian  intern:  mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi .
Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomi  & Bisnis UGM.
Muhammad,  R.  (1999).  Agenda  Reformasi Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 6 (11), 44–56.
Muladi, M. (2002). Demokratisasi, hak asasi manusia,  dan  reformasi  hukum  di Indonesia . Jakarta: Habibie Center.
Rahardi,  P.  (2007). Hukum  kepolisian:
profesionalisme  dan  reformasi  Polri . Surabaya: Laksbang Mediatama.
Raharjo,  T.  (2011). Mediasi  pidana  dalam sistem  peradilan  pidana:  suatu  kajian perbandingan  dan  penerapannya  di Indonesia . Yogyakarta: Buku Litera.
Scott,  J.  C.,  &  Lubis,  M.  (1988). Bunga Rampai Korupsi . LP3ES.
Setiawan, M. A. (1999). Kajian Kritis Teori- Teori  Pembenaran  Pemidanaan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 6 (11), 97– 107.