## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
Arikha Saputra, Dyah Listyorini, Fitika Andraini, Adi Suliantoro
Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
e-mail : arikhasaputra@gmail.com , dr.dyahlistyarini@gmail.com , fitika@edu.unisbank.ac.id , adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRAK
Asuransi  menjadi  perihal  yang  penting  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis  asuransi  yang  telah  ditentukan  dalam  polis  asuransi,  sehingga  polis  dalam  asuransi  dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi.
Penelitian hukum yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan pada perturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan pengaturan pada  1  (satu)  bab  khusus  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  tertanggung.  Perlindungan hukum  terhadap  tertanggung  terdapat  dalam  pasal  53  yang  mengatur  mengenai  program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara  mediasi.  Perihal  kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  tertanggung  tidaklah  hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang juga dirasa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal  49  ayat  (2),  Pasal  52  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian.
Kata Kunci : Perasuransian, Polis Asuransi, Tertanggung, Kepastian Hukum

## ABSTRACT
Insurance is an important matter in preventing and overcoming various risks that arise so that it can provide a sense of security and comfort as stated in the insurance policy regarding the form of protection that is mutually agreed upon by both parties. The insurer will provide certainty and security from the emergence of risk, if the risk occurs then the insured has the right to a loss value of the value of the insurance policy that has been determined in the insurance policy, so that the policy in insurance can be said to be proof of insurance owned by the insured party as a basis protection in terms of payment of claims from the insurance.
The legal research used is a normative juridical approach. The research specification uses analytical descriptive, this research is expected to provide a comprehensive picture and analysis systematically  regarding  legal  certainty  for  the  protection  of  the  insured  based  on  statutory regulations.
Law  Number  40  of  2014  concerning  Insurance  provides  provisions  for  1  (one)  special chapter regarding legal protection for the insured. Legal protection for the insured is contained in article 53 which regulates the policy guarantee program, and article 54 which regulates the settlement of insurance disputes by means of mediation. Regarding legal certainty and protection for the insured, it is not only contained in Articles 53 and 54 of Law Number 40 of 2014 concerning insurance, but there are other articles which are also deemed to provide legal certainty as a form of legal protection for the insured, namely Article 15, Article 19 paragraph (2 ), Article 20, Article 21 paragraphs (1) and (2), Article 22 paragraph (3), (4), and (5), Article 24 paragraph (1) and (2), Article 28 paragraph (2), (3), (4) to (7), Article 29 paragraphs (1) to (6), Article 30 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 31 paragraph (1) to with paragraph (4), Article 35 paragraph  (4),  Article  43  paragraph  (2),  Article  48  paragraph  (1),  Article  49  paragraph  (2), Article 52 paragraph (1), paragraph (2), and (4) Law Number 40 of 2014 concerning Insurance .
Keywords : Insurance, Insurance Policy, Insured, Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Aktivitas  yang  sering  kali  dilakukan  oleh  manusia  pastinya  akan  dapat  memunculkan berbagai  resiko.  Resiko  merupakan  suatu  kerugian  yang  dialami,  akibat  dari  timbulnya  suatu bahaya yang terjadi, namun belum dapat diketahui terlebih dahulu terkait waktu kapan terjadinya. Sehingga dapat disebut bahwa resiko mempunyai unsur ketidakpastian (uncertainty) yang tidak dapat diprediksi secara pasti akan kemunculannya. Oleh karena itu seseorang perlu melakukan pengelolaan  dalam  hal  penanggulangan  suatu  resiko  yang  dapat  menimbulkan  suatu  kerugian. Resiko yang muncul memiliki kecenderungan terhadap ketidakpastian akan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kerugian.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dengan  demikian,  pentingnya  seseorang  mempersiapkan  diri  dari  hal  yang  berkaitan dengan resiko dengan melakukan perjanjian asuransi kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi.  Perjanjian  merupakan  suatu  keterkaitan  dengan  perbuatan  hukum  salah  satunya  ialah tentang  objek  diantara  para  pihak,  dimana  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan dari janji itu 1 .
Hal  ini  sebagaimana  yang  tercantum  pada  Pasal  1313  Ktab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPER) yang mengatur perihal definisi dari perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih.
Sebuah  perjanjian  yang  dilakukan  antara  penanggung  dan  tertanggung  sering  disebut dengan polis asuransi. Polis asuransi dapat dikatakan sebagai dokumen perjanjian yang diterbitkan secara sah dan legal serta tertulis untuk mengikat antara penanggung dan tertanggung. Pada polis asuransi berisikan semua syarat mengenai, kewajiban serta hak dari masing-masing para pihak yang  melakukan  perjanjian,  serta  ketentuan  dari  mekanisme  kerja  dari  asuransi  yang  telah dilakukan  kesepakatan  diantara  keduanya.  Dengan  demikian,  asuransi  dirasa  sangatlah  penting sebagai proteksi terhadap suatu kejadian yang belum pasti terjadi atau diketahui terkait kapan hal tersebut akan datang. Pada dasarnya, asuransi merupakan bentuk dari kontrak ataupun persetujuan yang  dinamakan  polis (policy) dan  menyatakan  bahwa  pihak  kesatu  akan  disebut  dengan Penanggung (issuer) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi,  akan  membayar  sejumlah  uang  yang  telah  disetujui,  kepada  pihak  lain  (yang dipertanggungkan : insurred ) 2 sebagai pengganti dari suatu kerugian, kerusakan, atau luka pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tntang  perasuransian  disebutkan definisi tentang asuransi yang sebagaimana tercantum di dalam bunyi pasal (1), bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan untuk:
1. Memberikan  pergantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
1 Wirjono Projodikoro, 1981, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian , Bandung, PT. Bale Bandung, hlm , 9 .
2 Insured is person Who Pays Fpr Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy . Lihat: Susan Ellis Wild (Ed.), Webster’s New World Law Dictionary , (Canada: Willey Publishing, Inc, 2006), Page159.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarannya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana 3
Tujuan  utama  asuransi  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Prof.  Emmy  Pangaribuan Simanjuntak yakni sebagai pengalihan resiko dari tertanggung yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak dikehendaki itu terjadi kepada penanggung 4 . Berdasarkan pandangan mengenai fungsi asuransi  menurut  Sri  Redjeki  Hartono  ialah  segala  bentuk  upaya  yang  bertujuan  sebagai penanggulangan perihal ketidakpastian trhadap sejumlah kerugian khusus untuk kerugian murni, dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif 5 . Sehingga disimpulkan bahwa asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  polis  asuransi mengenai  bentuk  perlindungan  yang  disepakati  secara  bersama  oleh  kedua  belah  pihak.  Pihak penanggung  akan  memberikan  kepastian  dan  keamanan  dari  timbulnya  resiko,  apabila  resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti  asuransi  yang  dimiliki  oleh  pihak  tertanggung  sebagai  dasar  perlindungan  dalam  hal pembayaran klaim dari pihak asuransi.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?

## Metode Penelitian
Penelitian  tentang  “kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  tertanggung berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian”  menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga penelitian ini diharapkan nantinya akan memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara yang sistematis khususnya mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung.
Bahan  hukum  yang  dipergunakan  berasal  dari  studi  kepustakaan  yakni  bahan  hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
4 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm . 8.
5 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, . hlm 44.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ilmu  hukum  yang  memiliki  kaitan  dengan  permasalahan  mengenai  kepastian  hukum  terhadap perlindungan hukum tertanggung serta akan ditinjau pula dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam hukum asuransi.

## Pembahasan
Kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  tertanggung  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan mengenai perjanjian dalam asuransi yang dibuat secara tertulis dan berbentuk akta yang bernama  polis.  Pasal  255  KUHD  perlu  dihubungkan  dengan  Pasal  257  dan  258  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa:
"Perjanjian  pertanggungan  (asuransi)  ada  seketika  setelah  diadakan  ;  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani".
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  terjadinya  perjanjian  asuransi  apabila  sudah ditandainya kesepakatan oleh kedua belah pihak, walaupun akta polis asuransi belum diterbitkan ataupun  dibuat  sekalipun.  Dengan  demikian,  asuransi  dapat  dikatakan  sebagai  perjanjian  yang bersifat konsensuil, hal ini dikarenakan adanya hubungan yang bersifat timbal balik diantara pihak yang telah bersepakat pada perjanjian tersebut sehingga memunculkan kewajiban dan hak diantara keduanya dengan saling keterkaitan dari masing-masing pihak.
Perjanjian  asuransi  yang  didasari  karena  adanya  kesesatan,  paksaan  dan  penipuan (dwaling, dwang, bedrog) dari si penanggung maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian  asuransi  ke  pengadilan.  Apabila  perjanjian  asuransi  tersebut  dinyatakan  batal  baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung selaku pemegang polis melakukan itikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan 6 . Perihal syarat batal selalu akan dicantumkan pada perjanjian timbal balik hal ini dikarenakan apabila terdapat salah satu dari pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sebagaimana yang tercantum pada , Pasal 1266 KUHPerdata.
Perusahaan asuransi yang sering disebut penanggung menjadi pengambil alih dari resiko dari pihak tertanggung namun sebelum terjadi peralihan namun sebelumnya perlu dilakukannya hubungan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan hubungan
6 Man  Suparman  Sastrawidjaja  dan  Endang,  2003, Hukum  Asuransi  (Perlindungan  Tertanggung,  Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian) , Bandung, Alumni, hlm, 10.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukum karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta polis asuransi. Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam bentuk akta tersebut yang memuat isi kewajiban dan hak pihak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial pada perjanjian asuransi, tetapi akta polis dipergunakan sebagai tanda  bukti.  Polis  memiliki  fungsi  penting  sebagai  bukti  tertulis  yang  dapat  dipergunakan  saat terjadinya klaim atau terjadi sengketa antara para pihak 7 .
Mengenai hal ini telah ditegaskan pada bunyi Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :
"Untuk  membuktikan  hal  ditutupnya  perjanjian  asuransi  diperlukan  pembuktian  dengan tulisan  (polis),  namun  demikian  bolehlah  lain-lain  alat  pembuktian  dipergunakan  juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".
Makna  yang  terdapat  dari  pasal  258  ayat  (1)  KUHD  ini  adalah  menyinggung  perihal ditutupnya  polis  asuransi,  namun  jika  dicermati  pada  kata  tulisan  yang  terdapat  pada  kalimat terakhir  bahwa  tulisan  yang  dimaksudkan  itu  bukanlah  sebuag  polis  asuransi  melainkan pembuktian  permulaan  dengan  menggunakan  surat  ataupun  tulisan,  nota  penutupan  dan sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa polis asuransi bukanlah syarat utama dari sebuah  perjanjian  dalam  asuransi  tetapi  nantinya  akan  berguna  sebagai  bukti  bagi  kepentingan penanggung.
Namun kedudukan polis asuransi dirasa penting hal ini dikarenakan di dalam sebuah polis terdapat  isi  lengkap  dari  perjanjian  yang  dibuat  dan  diadakan  termasuk  didalamnya  mengenai pelaksanaan klaim termasuk melekatnya kewajiban serta hak kedua belah pihak.
Polis menjadi dasar dari tertanggung dan penanggung dikarenakan polis dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan asuransi yang terjadi. Dengan adanya perlindungan hukum bagi  tertangung  memberikan  suatu  kepastian  hukum  apabila  tetanggung  melakukan  pengajuan klaim kepada pihak tertanggung. Hal yang sering terjadi adalah pengajuan klaim yang dilakukan oleh  tertanggung  terkadang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  sehingga  tertanggung  selaku pemegang  polis  merasa  bahwa  perlindungannya  merasa  teraibaikan.  Dengan  diundangkannya Undang-Undang Perasuransian yang terbaru yakni Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransiian,  dirasa  memberikan  perlindungan  dan  keberpihakan  kepada  tertanggung  selaku pemegang polis. Bentuk perlindungan dan keberpihakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan hak-hak dari pemegang polis. Dengan hadirnya Undang-Undang perasuransian yang baru ini telah menjadikan dasar akan
7 Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm . 58.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
lahirnya  bidang  industri  perasuransian  yang  sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan  kompetitif sehingga akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dan sejalan dengan itu, akan berperan untuk mendorong pembangunan nasional 8 . Jika melihat pada alinea  yang  terakhir  pada  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian telah memberikan ketegasan bahwa pengaturan yang terdapat pada undang-undang perasuransian  ini,  telah  memberikan  cerminan  wujud  perhatian  dan  dukungan  besar  sebagai langkah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada tertanggung dalam bidang jasa di perasuransian.
Dengan adanya pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka, hal ini dikarenakan seringnya hak tertanggung yang  terabaikan  oleh  pihak  penanggung.  Undang-Undang  No  40  Tahun  2014  tentang perasuransian memberikan pengaturan pada 1 (satu) Bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi  tertanggung.  Perlindungan  hukum  terhadap  tertanggung  terdapat  dalam  pasal  53  yang mengatur  mengenai  program  penjaminan  polis,  dan  pasal  54  yang  mengatur  mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.
Perlindungan  hukum  bagi  tertanggung  disebutkan  jelas  pada  Pasal  53  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransiian yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi  Syariah  wajib  menjadi  peserta  program penjaminan polis".
(2) Penyelenggaraan Program penjaminan polis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang
(3) Pada  saat  program  penjaminan  polis  berlaku  berdasarkan  undang-undang  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan mengenai dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan
Dengan  adanya  amanat  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  mengenai  pembentukan program  penjaminan  polis  yang  bertujuan  sebagai  penjaminan  terhadap  pengembalian  secara sebagian atau keseluruhan hak dari tertanggung oleh perusahaan asuransi yang mengalami perihal izin yang dicabut, sehingga dalam hal ini telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam program penjaminan polis.
Apabila  dalam  penerapannya  timbul  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak,  maka berdasarkan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  perasuransian sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 54 yang sangat jelas memberikan perlindungan hukum
8 Ibid , hlm. 153.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepada  tertanggung.  Adapun  bunyi  pasal  54  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang perasuransian yakni sebagai berikut:
(1) Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi  atau Perusahaan Reasuransi Syariah wjib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan  penyelesaian  sengketa  antara  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
(2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparsial
(3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas jasa keuangan
(4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan  adanya  pengikutsertaan  dari  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi  syariah  pada  lembaga  mediasi  dapat memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan menggunakan lembaga yang bersifat netral atau independen tidak memiliki keberpihakan kepada  pihak  manpun,  sehingga  dalam  hal  ini  tertanggung  dapat  menyelesaikan  dengan  cara bermusyawarah dan bermufakat guna menghindari sengketa dalam asuransi yang sering terjadi melalui pengadilan.
Perihal kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung tidak hanya terdapat pada Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang secara tegas juga memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 . ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  perihal  “Kepastian  hukum  terhadap  perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian  hukum  bagi  mereka,  hal  ini  dikarenakan  seringnya  hak  tertanggung  yang terabaikan  oleh  pihak  penanggung.  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang perasuransian memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
53  yang  mengatur  mengenai  program  penjaminan  polis,  dan  pasal  54  yang  mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.
2. Dalam hal memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang memberikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransiian.

## Daftar Pustaka
Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Insured is person Who Pays For Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy . Lihat: Susan  Ellis  Wild  (Ed.), Webster’s  New  World  Law  Dictionary ,  (Canada:  Willey Publishing, Inc, 2006)
Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2003, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian) , Bandung, Alumni
Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi , Depok, PT Raja Grafindo Persada.
Wirjono Projodikoro, 1981, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian , Bandung, PT Bale Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang Nomor _ 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian