Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat
Novie Astuti Setianingsih 1 , Wiwiek Kusumaning Asmoro 2 , Eti Putranti 3
Polinema PSDKU Di Kota Kediri 1, 2,3 viecoll77@gmail.com , wiwikasmoro@gmail.com , etiputranti@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 29 Agustus 2022 Disetujui : 13 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  community  participation, transparency and accountability in managing funds for community empowerment programs in the city  of  Kediri.  Management  of  Community  Empowerment  Program  funds  through  Village Deliberations  to  determine  priorities,  planning,  implementation,  supervision,  administration, reporting,  accountability  from  the  Neighborhood  Association  to  the  Kelurahan,  from  the Kelurahan to the Regional Government. The scope of the Kediri City Community Empowerment Program  is  in  the  economic  field.  Health,  Social,  Education,  Infrastructure  and  Youth.  This research  is  a  quantitative  research  by  distributing  questionnaires.  The  population  in  this  study were  3  sub-districts  (Betet,  Tinalan  and  Banaran).  Questionnaires  were  distributed  to  the community,  the  Neighborhood  Association  (RT)  and  village  officials  as  implementers  of  the Community  Empowerment  Program  activities.  This  study  shows  the  results  that  community participation,  transparency  and  accountability  have  a  significant  positive  effect  on  the management of Community Empowerment Program funds.
Keywords : Accountability, Community participation, Empowerment, Transparency

## PENDAHULUAN
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Kediri  untuk  meningkatkan,  menggerakkan, menumbuhkembangkan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta upaya untuk  memfasilitasi  pembanguanan  sarana  dan  prasarana  di  Kota  Kediri  maka  dibuatkan  suatu Program  Pemberdayaan  masyarakat.  Program  pemberdayaan  masyarakat  atau  yang  disingkat Prodamas merupakan salah satu program unggulan dari Walikota Kediri. Awal mula pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun  2019  Prodamas  ini  menggelontorkan  dana  Rp  50.000.000,-/  RT.  Pada  tahun  2020-2021 Prodamas  dihentikan  sementara  dan  dialihkan  dananya  untuk  penanggulangan  covid-19.  Dan pada  tahun  2022  ini  Prodamas  menjadi  Prodamas  Plus  karena  dana  yang  digelontorkan ditingkatkan  lagi  menjadi  Rp  100.000.000,-  /  RT.    Menurut  Peraturan  Walikota  Kediri  (Kota Kediri,  n.d.)  tentang  program  pemberdayaan  masyarakat  kota  Kediri  yang  digunakan  untuk meningkatkan  pembangunan  infrastruktur,  sosial  dan  ekonomi  berbasis  wilayah  masyarakat Rukun Tetangga (RT). Program pemberdayaan masyarakat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  sehingga  perlu  partisipasi  atau  keikutsertaan  masyarakat sehingga  mendorong  percepatan  dan  pemerataan  pembangunan  di  Kota  Kediri.Dengan  adanya partisipasi masyarakat akan lebih mudah untuk meningkatkan pembangunan desa.
Tujuan  pembangunan  desa  dalam  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  n.d.)adalah meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  serta  penyelesaian  masalah  kemiskinan  melalui penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan  yang  dilaksanakan  dengan  semangat  kebersamaan,  kekeluargaan  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
kegotongroyongan  guna  mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan dinamika  sebuah  bangsa  harus  dilakukannya  pembangunan  kawasan  pedesaan  yang  meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan  desa  ini  untuk  meningkatkan  dan  mempercepat  pembangunan,  pelayanan,  serta pemberdayaan  masyarakat  desa  pada  kawasan  pedesaan  melalui  pendekatan  pembangunan (Wahyudi & Pancawati, 2018)
Menurut Peraturan (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.) tentang pedoman teknis  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  plus  prinsip  pengelolaan  yang  terdapat dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Partisipasi adalah keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah kegiatan atau program pemerintah yang  harus  diikuti  secara  aktif  dan  terus  menerus  demi  mewujudkan  tujuan  program  tersebut. Transparan  yaitu  semua  lapisan  masyarakat  dapat  dengan  mudah  dan  terbuka  untuk  mengakses seluruh rangkaian aktivitas dalam program pemberdayaan masyarakat. Akuntabel adalah sesuatu penerimaan resiko dari sebuah pertanggungjawaban demi mewujudkan tata kelola yang sistematis sesuai dengan perundang-undangan.
Besarnya  anggaran  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  diterima,  menyebabkan rawannya  terjadi  penyelewengan  dana.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  maka  diperlukan keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  tersebut.  Pembenahan  sistem pendanaan  program  pemberdayan  masyarakat  harus  terus  ditingkatkan  demi  tercapainya  prinsip pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat.  Masyarakat  juga  harus  memanfaatkan dana  secara  efektif  dan  efisien  untuk  menunjang  perekonomian  agar  tercapai  masyarakat  yang makmur.
Tujuan  pembangunan  desa  dalam  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  n.d.)  adalah meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  serta  penyelesaian  masalah  kemiskinan  melalui penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan  yang  dilaksanakan  dengan  semangat  kebersamaan,  kekeluargaan  dan kegotongroyongan  guna  mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan dinamika  sebuah  bangsa  harus  dilakukan  pembangunan  kawasan  pedesaan  yang  meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan  desa  ini  untuk  meningkatkan  dan  mempercepat  pembangunan,  pelayanan,  serta pemberdayaan  masyarakat  desa  pada  kawasan  pedesaan  melalui  pendekatan  pembangunan (Rusmianto, 2016)
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  pengujian  dan  menganalisis  partisipasi masyarakat,  transparansi  dan  akuntabilitas  berpengaruh  dalam  pengelolaan  dana  program pemberdayaan masyarakat kota Kediri.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Dyah  Evita  Dewi,  2019)  yang  berjudul  Transparansi, Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  Daam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan  Desa  Di  Desa  Candirejo  Kecamatan  Pringapus  Kabupaten  Semarang  membahas tentang pentingnya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Candirejo serta dukungan dari partisipasi masyarakat desa tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Asmoro  &  Setianingsih,  2019))  yang  berjudul  Akuntabilitas dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana  “Prodamas”  dalam  Mewujudkan  Good  Government Governance  di  Tingkat  Kelurahan  Pemerintahan  Kota  Kediri  membahas  tentang  terdapat hubungan  antara  penerapan  tranparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  Prodamas  terhadap Good Government Governance.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Andriani,  2019)  yang  berjudul  Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa Luk,  Kecamatan  Rhee,  Kabupaten  Sumbawa)  membahas  tentang  pentingnya  transparansi, akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  di desa Luk Sumbawa.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan  bentuk  kegiatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  peran  warga  masyarakat  serta pemegang  kepentingan  desa  perlu  terlibat  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan sampai pada tahap evaluasi aktivitas yang telah sudah dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan  dalam  mengidentifikasi  masalah  pembangunan  dan  proses  perencanaan  program pembangunan desa. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah (Supriatna, 2000). Bentuk partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat  melalui  swadaya  dengan  menjadi  tenaga  kerja  dalam  melaksanakan  pembangunan, mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan  masyarakat,  menyusun  RAPDes  (Rencana  Anggaran  Pendapatan  Desa)  serta  sebagai panitia kecil dalam pembangunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 UU Desa  mengharuskan  perencanaan  pembangunan  desa  mengikutsertakan  masyarakat  dan pelaksanaan  pembangunan  harus  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong royong  dan  menjamin  peran  serta  masyarakat  desa  dalam  pemantauan  dan  pengawasan pembangunan. Warga masyarakat telah terlibat pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan gotong royong sebagai swadaya dalam melaksanakan pembangunan.
Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  diarahkan  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan  Desa (Permendes,  2017)  .  Perwujudan  peran  serta  warga  masyarakat  diantaranya  menyampaikan pendapat  dalam  pengambilan  keputusan,  akses  dan  pengawasan  sumberdaya  dalam  pelaksanaan maupun dalam pengawasan pembangunan.

## Transparansi
Menurut  (Peraturan  Walikota  Kediri  Nomor  23  Tahun  2020,  n.d.)  tentang  Pedoman  Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus transparansi yaitu semua rakyat di wilayah Rukun Tetangga bisa melihat seluruh aktivitas prodamas secara terbuka dan  mudah.  (Wahyudin & MM, 2021) mengatakan transparan merupakan suatu keterbukaan ketika menjalankan tugas di lembaga, seperti lembaga pemerintahan. Adanya keterpublikasikan hamparan implementasi, asal dana  keuangan  dan  jumlahnya,  serta  akuntabilitas  yang  nyata  agar  dapat  mempermudah  untuk dipahami  kelompok  yang  bersangkutan.  Kesimpulan  dari  pengertian  transparansi  adalah  suatu keterbukaan  yang  dapat  dilihat  oleh  seluruh  pihak  dengan  mudah  dan  lengkap.  Dengan  adanya transparansi  maka  akan  meminimalisir  kebohongan  terhadap  pengelolaan  dana  sehingga  akan berpontensi kecil terjadinya korupsi.
Menurut (Bennis, 2019) tujuan transparansi yaitu memperluas keyakinan maupun partisipasi masyarakat  serta  untuk  menerapkan  keterbukaan  publik  dalam  memperoleh  informasi.  Dengan diterapkannya  transparansi  maka  masyarakat  dapat  mengetahui  segala  bentuk  kegiatan  yang terjadi dengan terbuka dan mudah. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan karena masyarakat dapat mengetahui penggunaaan anggaran secara akurat
Menurut  (Heny  &  Nurdin,  2018)  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  karakteristik transparansi  yang  wajib  dicermati,  yaitu:  1)  Informatif  (Informativeness)  Informasi  yang dibagikam kepada stakeholders harus nyata dan tepat mengenai pemberian arus informasi, kabar, fakta,  data,  penjabaran  mekanisme,  maupun  langkah-langkah.  2)  Keterbukaan  (Openess) Menegaskan  bahwa  masing-masing  pemberitahuan  publik  harus  bersifat  dapat  diakses  dan terbuka  oleh  semua  masyarakat  dan  informasi  publik  menampung  hak  kepada  siapapun  yang melakukan akses dibadan publik, kecuali pada informasi  yang telah dikecualikan yang ada pada Undang-Undang.    3)  Pengungkapan  (Disclusure)  Kinerja  finansial  dan  aktivitas  dapat diungkapkan  kepada  masyarakat  atau  publik.  Pengungkapan  dibagi  menjadi  dua  yaitu pengungkapan  sukarela  dan  pengungkapan  wajib.  Pengungkapan  sukarela  merupakan  peraturan badan  pengawas  atau  standar  akuntansi  yang  pengungkapan  informasinya  dilaksanakan  oleh perusahaan  diluar  apa  yang  telah  diwajibkan.  Sedangkan  pengungkapan  wajib  merupakan peraturan  badan  pengawas  atau  standar  akuntansi  yang  mengungkapkan  informasinya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
dilaksanakan oleh perusahaan didalam apa yang telah diwajibkan.
Menurut  (Permendagri  Nomor  20  Tahun,  2018)  Dikategorikan  transparansi  dalam  laporan keuangan  daerah  apabila  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  a)  Masyarakat  harus  mengetahui realisasi  perwujudan  dalam  pengelolaan  dana  beserta  laporan  pertanggungjawabannya  secara tertulis. b) Masyarakat harus mudah dalam mengakses realisasi pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawaban melalui media informasi misalnya dengan cara memberikan pengumuman di radio, televisi, media sosial, maupun meletakkan di papan pengumuman. c) Bupati atau Walikota dengan  perantara  Camat  harus  mengetahui  realisasi  pengelolaan  dana  beserta  laporan pertanggungjawabannya. d) Pemberitahuan harus dilakukan kurang dari satu bulan sesudah akhir tahun anggaran dalam mewujudkan realisasi pengelolaan dana beserta laporan pertanggungjawabannya.

## Akuntabilitas
Menurut (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.), Akuntabilitas atau yang biasa  disebut  akuntabel  adalah  semua  peraturan,  fungsi,  maupun  administratif  dalam melaksanakan  kegiatan  program  pemberdayaan  masyarakat  (prodamas)  harus  dapat dipertanggungjawabkan.  (Mardiasmo, 2021)  berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan pihak  yang  memberi  amanah  ( principal )  memiliki  kewajiban  dan  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban  kepada  pihak  pemegang  amanah  agar  mengungkapkan,  melaporkan, memberi pertanggungjawaban, maupun menyajikan semua kegiatan yang telah menjadi tanggung jawab  pihak  pemegang  amanah  ( agent ).  Kesimpulan  dari  pengertian  akuntabilitas  adalah  suatu kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dan terstruktur mengenai penyajian, pengungkapan, maupun  pelaporannya  sehingga  masyarakat  bisa  mengetahui  segala  progres  dan  kegiatan  yang terjadi.
(Mardiasmo,  2021)  mengatakan  Akuntabilitas  publik  memiliki  beberapa  dimensi  yang harus  dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik,  yaitu:  1)  Akuntabilitas  Proses  (process accountability)  Tahapan  didalam  administrasi,  sistem  informasi  akuntansi,  maupun  sistem informasi  manajemen  harus  sudah  cukup  baik  dalam  menjalankan  tugasnya;  2)  Akuntabilitas Program  (program  accountability)  Pertimbangan  mengenai  pilihan  program  yang  menghasilkan hasil  yang  maksimal  dengan  biaya  yang  minim  serta  pertimbangan  mengenai  hasil  akhir  yang dapat diraih atau tidak; 3) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for probity  and  legality)  Akuntabilitas  kejujuran  merupakan  penyalahgunaan  jabatan  yang  harus dihindari.  Lalu,  akuntabilitas  hukum  merupakan  jaminan  dengan  adanya  loyalitas  mengenai hukum  maupun  peraturan  lain  yang  digunakan  dalam  penerapan  alokasi  dana  masyarakat;  4) Akuntabilitas  Kebijakan  (Accountability  Policy)  Kebijakan  terhadap  masyarakat  maupun  DPR dan  DPRD  yang  diambil  oleh  pemerintah  harus  dipertanggunjawabakan  oleh  pemerintah,  baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurut  (Albugis,  2016),  Organisasi  Publik  harus  bisa  mewujudkan  sistem  akuntabilitas yang  digunakan  untuk:  1)  Iklim  kerja  yang  kondusif,  sehat,  serta  disiplin  harus  didorong  agar terwujud akuntabilitas; 2) Aspirasi publik maupun lingkungan harus ditingkatkan agar berfungsi dengan  ekonomis,  efisien,  efektif,  dan  responsive;  3)  Pengembangan  pengukuran  kinerja  harus dikembangkan  berdasarkan  sistem  penilaian  yang  wajar;  4)  Partisipasi  masyarakat  harus ditingkatkan;  5)  Respon  yang  baik  terhadap  organisasi  serta  transparansi  dapat  tercipta  dengan adanya  akuntabilitas;  6)  Pengakuan  masyarakat  terhadap  kepercayaan  organisasi  publik  harus selalu dipelihara dan diperbaiki.
Menurut  (Mardiasmo,  2021)  Jenis  dari  akuntabilitas  publik  ada  dua  macam  yaitu  sebagai berikut: 1) Akuntabilitas Vertikal ( Vertical Accountability ) Akuntabilitas vertikal atau yang biasa disebut pertanggungjawaban vertikal  merupakan otoritas  yang lebih tinggi harus bisa mengelola dana dengan dasar pertanggungjawaban; 2) Akuntabilitas Horisontal ( Horizontal Accountability ) Akuntabilitas  horisontal  atau  yang  biasa  disebut  pertanggungjawaban  horisontal  merupakan masyarakat luas wajib mengetahui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana.

## Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)
Menurut (Setianingsih & Aalin, 2020), Program pemberdayaan masyarakat atau yang biasa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
disebut  prodamas  merupakan  cara  untuk  melaksanakan  kompetensi  dan  kemandirian  sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian publik, sosial kemasyarakatan, maupun pembangunan infrastruktur  di  tingkat  Rukun  Tetangga  yang  merupakan  salah  satu  program  Pemerintah  Kota Kediri.
Menurut (Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, n.d.), Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya  program  pemberdayaan  masyarakat  (prodamas)  adalah  sebagai  berikut:  1) Maksud  dari  dilaksanakan  program  pemberdayaan  masyarakat  (prodamas)  penggerak  potensi publik  serta  untuk  mengoptimalkan  peran  publik  di  tingkat  kelurahan;  2)  Tujuan  dari  adanya program  pemberdayaan  masyarakat  (prodamas)  adalah  sebagai  berikut:  a)  Membantu mendefinisikan  keperluan  serta  mengenali  hambatan  dalam  memfasilitasi  public;  b) Pembangunan  sarana  dan  prasana  di  wilayah  Rukun  Tetangga  dibantu  dalam  hal  fasilitasi;  c) Aktivitas sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kepemudaan ditingkatkan agar masyarakat sejahtera; d) Peningkatan pembangunan didukung dengan keikutsertaan masyarakat.
Menurut  (Perwali  Kediri  Nomor  4  Tahun  2019,  n.d.),  Prinsip-prinsip  dari  pengelolaan program  pemberdayaan  masyarakat  ada  empat  yang  meliputi:  1)  Transparan  Keterbukaan  dan kemudahan  publik  dalam  mengetahui  proses  penggunaan  anggaran  kegiatan  program pemberdayaan  masyarakat.  2)  Akuntabel  Semua  kegiatan  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  terukur.  3)  Partisipasif  Peran  aktif  dan keikutsertaan semua masyarakat di wilayah Rukun Tetangga dalam persiapan, penyelenggaraan, pemeriksaan  serta  konservasi  kegiatan  dalam  pengambilan  keputusan  harus  berpegang  teguh terhadap rundingan  masyarakat.  4) Berkelanjutan Publik diharapkan  mampu  merasakan manfaat secara langsung dan berkesinambungan dengan diadakannya program pemberdayaan masyarakat (prodamas).

## METODE
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  deskriptif.  Sampelnya  diambil  dengan menggunakan adjustment  sampling. Sampel  penelitian  ini  adalah  masyarakat  kelurahan  Betet, Tinalan  dan  Banaran.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yaitu  dengan  penyebaran kuesioner  30  kuesioner  ke  kelurahan  Betet,  Tinalan  dan  Banaran  dengan  total  90  kuesioner. Kriteria penarikan sampel adalah dengan menggunakan; 1) kelurahan yang terdapat dikecamatan Pesantren. 2) Kelurahan terbaik dalam pengelolaan Prodamas

## Definisi Operasional Variabel Variabel Partisipasi masyarakat (X1)
Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  masyarakat  untuk  ikut  andil dalam  pengambilan  keputusan  di  dalam  tahapan  proses  pembangunan,  mulai  dari  awal perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  maupun  pelestarian lingkungan.  Disini  masyarakat tidak hanya  sebagai  penerima  fasilitas  maupun  manfaat  tetapi  sebagai  subjek  pembangunan  yang berkesinambungan (Wulaningrum, 2018).
Dengan adanya partisipasi masyarakat ini akan memberikan andil bagi pengelolaan dana program  pemberdayaan  masyarakat  yang  nantinya  akan  mempermudah  dan  memperlancar program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana bisa di kelola secara optimal.

## Variabel Transparansi (X2)
Pemerintah  Kota  Kediri  menegaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  program  pemberdayaan masyarakat  harus  selalu  transparans.  (Permendes  Nomor  13  Tahun,  2020)  tentang  prioritas penggunaan  dana  desa  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Desa  wajib  mempublikasikan  penetapan prioritas  penggunaan  dana  desa.  Publikasi  yang  dimaksud  terdiri  atas:  hasil  musyawarah  desa, data  Desa,  peta  potensi  dan  sumber  daya  pembangunan,  dokumen  RPJMDesa,  dokumen  RKP Desa,  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  dan  dokumen  APBDesa.  Publikasi  APBDesa sebagaimana  yang dimaksud paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
Transparansi  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  dalam  bentuk pertanggung  jawaban  aparatur  daerah  yang    mendapat  kewenangan  untuk  mengelola  dana program  pemberdayaan  mayarakat  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  dan  kepentingan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
masyarakat. (Syafi’i & Abdul Wahid Mahsuni, 2018).

## Variabel Akuntabilitas (X3)
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dalm melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dana baik di pemerintah daerah maupun di desa sesuai dengan  peraturan  yang  ada  (Supadmi  &  Suputra,  2018).  Kepala  desa  yang  berkewajiban  untuk melaporkan  keuangan  desanya  kepada  Buapati/Walikota  dalam  kurun  waktu  tahunan  ataupun semesteran.

## Variabel Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat (Y)
Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan pelaksanaa dan pelaporan yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dana yang dikeluarkan Negara melalui APBN setiap tahunnya adalah merupakan tujuan Negara untuk mensejahterakan dan meningkatkan perkonomian masyarakat (Ridha & Basri, 2018).
Gambar 1. Kerangka konsep penelitian
Analisis data Rumus persamaan regresi:
Y : Pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat α : (konstanta)
X1 : partisipasi masyarakat X2 : transparansi X3 : akuntabilitas ei : standart error b1, b2, b3 : koefisien regresi

## HASIL
Uji dalam penelitioan ini adalah sebagai berikut:
Transparansi (X2) Partisipasi masyarakat (X1)
Akuntabilitas (X3)
Pengelolaan dana Prodamas (Y)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  memiliki  distribusi  normal  yang  menunjukkan bahwa penyebarannya berada disekitar garis diagonal.

## Gambar 3. Uji heterosdastisitas
Sumber : Data diolah menggunakaan SPSS 24, 2022
Gambar 3 bulatan data pada hasil penelitian diatas menyebar pada sumbu Y yang terletak diatas dan  dibawah  nilai  nol  (0)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  tidak  ada  masalah dengan heterosdastisitasnya. c. Uji korelasi Penelitian ini menggunakan regresi berganda. Untuk memastikan kecocokan model regresi profitabilitas, struktur aset, dan petumbuhan  aset terhadap struktur modal dengan likuiditas sebagai moderating, dideteksi terlebih dahulu nilai korelasi yang disimbolkan  dengan  (R).  Berikut  hasil  olah  data  dalam  mendeteksi  nilai  korelasi  (R) menggunakan SPSS 24:
Tabel 1. Uji Korelasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error Estimate of  the 1 .692 .747 .653 .4370
a. Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas b. Dependent Variable: pengelolaan dana Prodamas Sumber : Data diolah menggunakaan IBM SPSS 24, 2022
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai  korelasi  (R)  adalah  o,462  menunjukkan  nilai  korelasinya mendekati 1 yang artinya variabel partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi dengan variabel dependen yaitu pengelolaan dana Prodamas
R2  merupakan  uji  koefisien  determinan  yang  menunjukkan  bahwa  menunjukkan  pengaruh variabel  independen  dengan  variabel  dependen.  Nilai  adjusted  R2  yang  mendekati  1 menunjukkan  bahwa  variabel  independen  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  variabel dependen.
Dari tabel 1 menghasilkan nilai R2 sebesar 0,692. Artinya bahwa 69,2% variabel pengelolaan dana  Prodamas  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  Partisipasi  masyarakat,  transparansi,  akuntabilitas dan variabel lainnya yang mempengaruhi pengelolaan dana Prodamas sebesar 30,8%.
Uji  regresi  moderasi  menunjukkan  bahwa  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  dalam  penerapan  variabel  dependen.  Dengan  cara  Quick  Look  dengan  tingkat kepercayaan  5%;  1).  Ha  diterima  dan  H0  ditolak  dengan  tingkat  signifikansi  0,05  yang  artinya varaiabel  independen  berpengaruh  terhadap  varaiabel  dependen.  2).  Jika  signifikan  >0,05  maka Ha  ditolakdan  H0  diterima.  Berarti  bahwa  variabel  independen  berpengaruh  signifikanterhadap variabel. 3) Apabila koefisien regresi H1. H2. H3 mempunyai arah positif berarti bahwa  hipotesis diterima dan sebaliknya.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127

## Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model Unstandardiz ed Coefficients Standardized Coefficients t Sig.  Collinearity Statistics B Std.Error  Beta Tolerance VIF (Constant)  12.635 2.593 .124 5.444 Partisipasi masyarakat .219 .072 .067 2.950 .002  .152 2.359 Transparansi Akuntabilitas .219 .430 .058 .174 .173 .297 3.010 7.052 .002 .001 .152 .152 2.359 2.359
a. Dependent Variable: Pengelolaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Sumber : Data diolah menggunakaan IBM SPSS 24, 2022
Tabel  2.  Diperoleh  angka  tolerance  0,152  dan  angka  VIF  2,359  nilai  tersebut  menunjukan bahwa  nilai  Tolerance  0,152  >  0,100  serta  nilai  VIF  2,359  <  10,00,  maka  data  penelitian  diatas dapat dikatakan tidak terdapat masalah atau gejala multikolinearitas
Persamaan Regresi
Y 12,635 + 0,067(x1) + 0,173(X2) + 0,297(X3) + e
Berdasarkan hasil uji regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta adalah  sebesar  12,635  artinya  jika  tidak  ada  pengaruh  Prodamas  dari  partisipasi  masyarakat, transparansi  dan  akuntabiltas  maka  kegunaan  sistem  informasi  hanya  sebesar  12,635;  2)  Nilai koefisien  regresi  X1  (Partisipasi  masyarakat)  sebesar  0,067  menunjukan  arah  positif.  Partisipasi masyarakat  (b1)  memiliki  nilai  signifikansi  0,002  yang  lebih  kecil  dari  0,05  berarti  bahwa variabel  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  siqnifikan  terhadap  pengelolaan  dana  program pemberdayaan masyarakat; 3) Nilai koefisien regresi X2 (transparansi) sebesar 0,173 menunjukan arah  positif.  Transparansi  memiliki  nilai  signifikansi  0,002  yang  lebih  kecil  dari  0,05  berarti bahwa  variabel  transparansi  (b2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  program pemberdayaan  masyarakat;  4)  Nilai  koefisien  regresi  X3  (akuntabilitas)  sebesar  0,297 menunjukan arah positif. Akuntabilitas (b3) memiliki nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05  berarti  bahwa  variabel  Akuntabikitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana program pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan hasil uji regresi diatas, maka dapat diuraikan hasil uji hipotesis sebagai berikut: 1) Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan  dana  Program pemberdayaan  masyarakat.  Pada  tabel  2  menunjukkan  hasil  bahwa  partisipasi  masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  prodamas  maka  H1  yang menyatakan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana program  pemberdayaan  masyarakat  diterima;  2)  Transparansi  berpengaruh  signifikan  positif terhadap pengelolaan dana program pemberdayaan  masyarakat. Pada tabel 2  menunjukkan hasil bahwa  transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  program pemberdayaan  masyarakat.  Maka  H2  menyatakan  transparansi  Berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat  diterima;  3)  Akuntabilitas berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat. Pada  tabel  2  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat.  Maka  H3  yang  menyatakan  akuntabilitas berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat diterima..

## PEMBAHASAN
Pengaruh  partisipasi  masyarakat  terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan masyarakat.  Hasil  uji  tersebut  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  menunjukkan  bahwa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  diterima.  Sejalan  dengan  teori  yang  diungkapkan  oleh ((Dyah Evita Dewi, 2019)dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai  dari  awal  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  maupun  pelestarian  lingkungan.  Disini masyarakat  tidak  hanya  sebagai  penerima  fasilitas  maupun  manfaat  tetapi  sebagai  subjek pembangunan  yang  berkesinambungan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat sanagt mendukung tercapainya pelaksanaan pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang ada.
Hasil  uji  transparansi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan masyarakat  tersebut  menunjukkan  bahwa  hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  diterima.  Sesuai dengan  pendapat  (Syafi’i  &  Abdul  Wahid  Mahsuni,  2018)    bahwa  transparansi  mempengaruhi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam bentuk pertanggung jawaban aparatur daerah yang mendapat kewenangan untuk mengelola dana program pemberdayaan mayarakat yang digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Hasil  uji  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  menunjukkan  bahwa  hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat (Supadmi & Suputra, 2018) bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dana baik di pemerintah daerah maupun di desa sesuai dengan peraturan yang ada..

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  peranan  masyarakat,  transparansi  dan  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan masyarakat.  Disini  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  partisipasi  mayarakat,  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  program  pemberdayaan  masyarakat  berpengaruh  besar terhadap terlaksananya program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga akan menghasilkan perubahan  dan  perbaikan  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga tercapailah  sasaran  program  pemberdayaan  masyarakat  yanga  mampu  memberdayakan masyarakat,  peningkatan  fasilitas  masyarakat  dan  pengelolaan  dana  yang  baik  di  pemerintahan daerah.

## REFERENSI
Albugis,  F.  F.  (2016).  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (3). Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). JAFA , 1 (2), 1–13.
Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. Owner , 3 (2), 270. https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171 Bennis, W. (2019). AUTHENTICITY AND LEADER EMERGENCE: EXPLORING THE SOCIAL POWER OF BEING YOURSELF. IN THE (VALUE-LADEN) EYES OF THE BEHOLDER: LINKING FOLLOWER PERCEPTIONS TO LEADERSHIP EMERGENCE AND EFFECTIVENESS , 1 . Permendes nomor 13 Tahun, 1 (2020). Dyah Evita Dewi, P. H. A. (2019). TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG . 03 (02), 287–299.
Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka. Managemen Pemerintahan , 5 (1),
1–17.
Kota Kediri. (n.d.). Perwali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 . JDIH BPK RI.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44656/perwali-kota-kediri-no-40-tahun-2014 Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru . Penerbit Andi. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127
Permendagri Nomor 20 Tahun, (2018). Permendes. (2017). Permendes Nomor 19 Tahun 2017 . 1–67. Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020, Pub. L. No. 23, Pemerintah Kota Kediri. Perwali Kediri Nomor 4 Tahun 2019.
Ridha, S. I., & Basri, H. (2018). Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (1), 156– 166. Rusmianto, Y. dan. (2016). Akuntansi Desa .
Setianingsih, N. A., & Aalin, E. R. (2020). Analysis of Funds for Community Empowerment
Programs for Economic Development. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi . https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v18i1.2756 Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata , 13 (2). Supriatna, T. (2000). Strategi pembangunan dan kemiskinan . Rineka Cipta. Syafi’i, R. I., & Abdul Wahid Mahsuni, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. E-JRA , 07 (02), 81–90.
Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2018). Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Journal of Research and Applications Accounting and Management , 3 (September), 131–144. https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131 Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas) . Deepublish. Wulaningrum, P. D. (2018). Pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Koripan 1 Dlingo. Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks , 6 (2), 131–140.