## PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KOTA SAMARINDA
Ynuiarti 1 ,Chatas Teguh Prakoso 2 1 Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unmul
2 Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : yuniarti2306@yahoo.com

## Abstract
Since it have been implemented as an obligation to companies either public or  private,  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  have  been  becoming potential  source  for  development  program  funding  in  Samarinda.  This article  explains  the  implementation  of  CSR  in  Samarinda,  and  the cooperation  between  government,  company  and  society  within  it.  CSR implementation in Samarinda have conformed to several provisions under the  Local  Regulation  Samarinda  City  Number  3,  2013  about  Corporate Social  Responsibility.  Cooperation  between  government,  company  and society described mutual partnership governance. However, the weakness of the regulation implementation resulted in company’s reluctance to fulfil it. On the other hand, the society itself had not utilized CSR to full potential. Keyword: CSR, governance, cooperation between parties
Abstrak
Sejak  diimplementasikan  sebagai  suatu  kewajiban  bagi  perusahaan  baik publik  maupun  swasta,  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  telah menjadi  sumber  yang  potensial  untuk  dana  pendanaan  pembangunan  di Samarinda.  Artikel  ini  menjelaskan  implementasi  CSR  di  Samarinda,  dan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat di dalamnya. Pelaksanaan CSR di Samarinda diatur sesuai Peraturan Daerah Nomor  3 tahun  2013  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan.  Kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat menggambarkan mutual partnership  governance.  Meskipun  demikian,  lemahnya  pelaksanaan peraturan menyebabkan perusahaan enggan untuk melaksanakannya. Di sisi  lain,  masyarakat  sendiri  tidak  belum  memanfaatkan  CSR  secara maksimal. Kata Kunci : CSR, pengelolaan, kerjasama antar pihak.

## Pendahuluan
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  atau  tanggung  jawab  sosial perusahaan  merupakan  konsep  yang  dominan  dalam  pembangunan ekonomi. Konsep ini mengacu pada praktek-praktek bisnis yang melibatkan inisiatif-inisiatif yang menguntungkan masyarakat. CSR yang dikenakan pada kelompok  bisnis  ini  memiliki  beragam  bentuk  antara  lain  konservasi lingkungan, dukungan terhadap usaha kecil masyarakat lokal, dan kegiatan- kegiatan amal lainnya (Caramela, 2016).
Menurut  Kotler  dan  Lee,  CSR  adalah  kegiatan  yang  semata-mata merupakan  komitmen  perusahaan  secara  sukarela  untuk  meningkatkan kesejahetraan  komunitas  dan  berkonstribusi  kepada  sumber  daya perusahaan  (Solihin,  2009:5).  Hal  ini  ditekankan  juga  dalam  definisi  Bank Dunia  yang  menjelaskan  bahwa  CSR  adalah  komitmen  bisnis  sebagai
kontribusi  untuk  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  bekerja  sama dengan  pekerja,  perwakilan  mereka,  komunitas  lokal  dan  masyarakat  luas untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  sehingga  menciptakan  kebaikan  untuk bisnis dan pembangunan (Petkoski, D. and Twone, N., 2003).
Meskipun pada awal  kemunculannya CSR merupakan himbauan bagi perusahaan,  dalam  perkembangannya  CSR  menjadi  suatu  kewajiban  bagi setiap  pelaku  bisnis,  terutama  yang  berhubungan  dengan  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  alam.  Hal  ini  sejalan  dengan  gagasan  CSR  yang dikemukakan  oleh  John  Eklington  (1997)  yang  terkenal  dengan The  Triple Botton  Line menjelaskan  bahwa  perusahaan  tidak  lagi  dihadapkan  pada tanggung jawab yang berpijak pada single botton line , yaitu nilai perusahaan ( corporate  value )  yang  direfleksikan  dalam  kondisi  keuangannya  ( financial ) saja.  Tanggung  jawab  perusahaan  harus  berpijak  pada triple  botton  lines , yaitu  finansial,  sosial  dan  lingkungan.  Kondisi  keuangan  saja  tidak  cukup menjamin  nilai  perusahaan  tumbuh  secara  berkelanjutan  ( sustainable ). Keberlanjutan  perusahaan  hanya  akan  terjamin  apabila  perusahaan  juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.
Di  Indonesia,  CSR  antara  lain  diatur  dalam:  (1)  Undang-Undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1; (2) Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  Bab  IX  tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal Pasal 15, 16, 17: dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Peraturan- peraturan  ini  kemudian  diterjemahkan  oleh  masing-masing  provinsi  dalam bentuk  peraturan  daerah  tentang  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi masing-masing.
Samarinda  merupakan  salah  satu  kota  yang  dalam  pembangunanya juga memanfaatkan CSR untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah  kota  yang  tidak  bisa  dilaksanakan  secara  mandiri  oleh pemerintah atau hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda semata. Hal ini didukung  oleh  banyaknya  perusahaan,  baik  swasta  maupun  pemerintah (BUMD) seperti PT. PLN dan Pertamina, yang bergerak tidak hanya di bidang pertambangan  (migas  dan  batu  bara)  tetapi  juga  jasa  seperti  perbankan, transportasi,  telekomunikasi,  perhotelan  dan  lain  sebagainya.  Kewajiban perusahaan  untuk  melaksanakan  CSR  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Samarinda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan.
Sesuai  dengan  peraturan  daerah  tersebut,  pelaksanaan  CSR  di Samarinda sejalan dengan beberapa model yang diungkapkan oleh Said dan Abidin (2004) yang menjelaskan bahwa ada empat model penerapan CSR di Indonesia yaitu: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial milik  perusahaan,  bermitra  dengan  pihak  lain  (lembaga/organisasi pemerintah  atau  non  pemerintah)  dan  mendukung  atau  bergabung  dengan konsorsium.
CSR mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan masalah sosial dan  lingkungan  dalam  kegiatan  bisnisnya  dan  interaksinya  dengan  para pemangku  kepentingan,  yaitu  perusahaan  atau  organisasi,  pemerintah  dan masyarakat.  Yang  menarik  kemudian  adalah  ketika  perusahaan  diwajibkan untuk  memperhatikan  masalah  sosial  dan  lingkungan  dalam  kegiatan bisnisnya,  maka  diperlukan  kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antara perusahaan,  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  CSR  agar tujuan-tujuan  yang  tercantum  dalam  berbagai  landasan  hukum  dari  tingkat pusat  hingga  daerah  dapat  tercapai.  Tujuan-tujuan  tersebut  antara  lain adalah  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  loka  yang berkelanjutan,  keberlanjutan  kelestarian  alam  dan  keberkanjutan  kegiatan perusahaan itu sendiri.
Kerjasama antar pihak dalam pelaksanaan CSR ini dapat dilihat dalam perpektif governance ,  khususnya partnership  governance (Farazhmand, 2009), yang menjelaskan bagaimana  kerjasama pemerintah dan perusahaan berjalan.  Di  satu  sisi  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  menerapkan prinsip-prinsip good  governance .  Pemerintah  berupaya  membuat  regulasi yang mampu mendorong partisipasi perusahaan dalam mendukung program pemerintah  yang  salah  satunya  berfokus  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Di  pihak  lain  perusahaan  menjalankan  bisnis  sesuai  dengan prinsip good  corporate  governance (GCG).  CGC  merupakan  tata  kelola perusahaan  yang  mencakup  hubungan  antar  pamangku  kepentingan  yang terlibat  dan  tujuan  pengelolaan  perusahaan.  Pihak-pihak  utama  dalam  tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku  kepentingan  lain  yang  termasuk  di  dalamnya  antara  lain  adalah karyawan,  pemasok,  pelanggan,  bank  dan  kreditor  lain,  regulator, lingkungan, serta masyarakat luas (Untung, 2014: 5).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pelaksanaan  CSR  di  Kota Samarinda  dan  kerjasama  antar  pihak  (perusahaan,  pemerintah  dan masyarakat) dalam pelaksanaan CSR tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yang  menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur baik dari  sumber  primer  maupun  sekunder.  Analisis  data  model  interaktif  Miles dan Huberman (2014) digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

## Pembahasan

## Pelaksanaan CSR di Samarinda
Samarinda memiliki potensi ekonomi yang meliputi sektor pertanian, perkebunan,  peternakan,  perikanan,  industri  dan  perdagangan  yang dibangun  baik  dari  sumber  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  luar negeri.  Potensi  ini  didukung  dengan  transportasi  yang  memadai.  Menurut BPS  (2016),  tahun  2014,  pertanian  di  Samarinda  didominasi  oleh  produksi padi  sebesar  17.468  ton  dan  buah-buahan  yang  didominasi  oleh  pisang
sebesar  7.456,7  ton,  dan  salak  2.202,8  ton.  Produksi  di  sektor  peternakan yang terdiri dari peternakan kambing, sapi, babi, kerbau dan domba tercatat sebanyak  22.847  ekor,  sedangkan  produksi  unggas  sebanyak  10.337.784 yang  didominasi  ayam  potong.  Sektor  perikanan  menyumbang  13,869  ton yang terdiri dari  perikanan darat 6.343 ton dan laut 7.526 ton (Samarinda Dalam Angka, 2016).
Industri  di  Samarinda  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2013  ke tahun 2014. Jumlah industri hasil hutan, kimia, pulp dan kertas sebanyak 516 buah  dengan  nilai  investasi  Rp.  127.122  milyar.  Industri  logam,  mesin, perekayasaan  dan  elektronika  adalah  517  unit  dengan  nilai  investasi    Rp. 168.202  milyar.  Industri  agro  sebanyak  257  unit  dengan  nilai  investasi  Rp. 20,90 milyar. Sejalan dengan itu, untuk sektor perdagangan, berdasarkan ijin usaha  yang  diterbitkan,  jumlah  keseluruhan  pedagang  mencapai  3.190  ijin usaha  yang  terdiri  dari  259  ijin  usaha  pedagang  besar,  1.008  ijin  usaha menengah,  dan  1.927  ijin  usaha  pedagang  kecil  (Samarinda  Dalam  Angka, 2016).
Potensi  lainnya  dapat  dilihat  dari  nilai  ekspor.  Tahun  2012,  nilai ekspor  Samarinda senilai US$ 6,025 juta turun menjadi US$ 5,37 juta tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada impor dimana tahun 2012 nilai impor US$ 543,71 juta turun menjadi US$ 439,68 juta. Komoditi terbesar yang diekspor pada tahun 2013 adalah bahan bakar mineral yang mencapai nilai US$ 5,183 juta. Tujuan ekspor terbesar adalah China, Republik Korea, India dan Taiwan (Samarinda Dalam Angka, 2016).
Meskipun potensi ekonominya cukup besar, pembangunan di kota ini tidak  cukup  hanya  mengandalkan  APBD  dengan  sebesar  Rp.  3,2  trilyun (m.kaltim.prokal.co,  2016).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  kota  berupaya menggali sumber lain dengan pemanfaatan CSR badan usaha daerah maupun swasta.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  PDRB  Samarinda  didominasi sektor konstruksi, pertambangan dan perdagangan yang dikelola oleh sektor swasta.
Dilihat  dari  kuantitasnya,  pada  tahun  2014  perusahaan  yang  aktif beroperasi  di  Samarinda  berjumlah  214.  Ini  meliputi  12  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  pertanian,  24  perusahaan  di  bidang  pertambangan,  10 perusahaan di bidang industri pengolahan, 3 perusahaan di bidang listrik, gas dan  air,  15  perusahaan  di  bidang  bangunan,  64  perusahaan  di  bidang perdagangan dan komunikasi, 20 perusahaan di bidang angkutan, hotel dan restoran,  23  perusahaan  di  sektor  keuangan,  dan  43  perusahaan  di  bidang jasa lainnya (BPS, 2016).
1. Desain CSR Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013
Sesuai  dengan  Perda  Kota  Samarinda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  maka  CSR  merupakan  tanggung  jawab yang  melekat  opada  setiap  perusahaan  untuk  tetap  menciptakan  hubungan yang  serasi,  seimbang  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma  dan budaya  masyarakat  setempat  (Pasal  1  Ayat  4).  Perusahaan  yang  wajib
melaksanakan CSR adalah semua organisasi yang berbadan hukum baik yang didirikan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  maupun  perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam melakukan  kegiatan  produksi  barang  dan  jasa  serta  bertujuan  memperoleh keuntungan  (Pasal  1  Ayat  5).  Ini  artinya  perusahaan  yang  dimaksud  bisa berupa  BUMN/D  atau  perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  semua  bidang. Namun,  meskipun  demikian,  Pasal  7  Ayat  2  dijelaskan  bahwa  hanya perusahaan  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya  alam  yang  wajib melakukan CSR. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak berhubungan dengan sumber  daya  alam  bisa  menginterpretasikan  bahwa  CSR  hanya  himbauan atau tidak wajib untuk dilaksanakan.
Jangkauan wilayah pelaksanaan CSR meliputi wilayah yang terdampak langsung  maupun  tidak  langsung  dari  kegiatan  perusahaan.  Bagi  wilayah yang tidak terdapat perusahaan maka masyarakat dapat mengajukan usulan program  kepada  perusahaan  atau  forum  pelaksana  CSR  dengan  tembusan pada  walikota  dan  walikota  dapat  berkoordinasi  dengan  perusahaan  atau forum  pelaksana  CSR  (Pasal  8  Ayat  1).  Selain  oleh  masyarakat,  perusahaan wajib  merancang  kegiatan  CSR  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  kebijakan  manajemen  atau  program  pengembangan perusahaan.  Perusahaan  pun  dituntut  mengembangkan  sistem  jaringan kerjasama  dan  kemitraan  dengan  pihak-pihak  lain  dalam  pelaksanaan, pengkajian,  dan  evaluasi,  dengan  memperhatikan  kepentingan  perusahaan, pemerintah kota, masyarakat dan lingkungan (Pasal 9). Pasal 10-13 menjelaskan program-program CSR yang meliputi:
a. Bina  lingkungan  dan  sosial,  seperti  bina  lingkungan  fisik,  bina lingkungan  sosial,  dan  bina  lingkungan  usaha  mikro,  kecil  dan koperasi.
b. Kemitraan  usaha  mikro,  kecil  dan  koperasi,  yaitu  program  yang menumbuhkan,  meningkatkan  dan  membina  kemandirian  berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
c. Program  langsung  pada  masyarakat,  seperti  hibah,  penghargaan berupa  beasiswa,  subsidi,  bantuan  sosial,  pelayanan  sosial,  dan perlindungan sosial.
Untuk  menyesuaikan  program-program  CSR  yang  datang  dari perusahaan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  program  atau  kebijakan pemerintah kota maka  perusahaan dapat membentuk forum pelaksana CSR dengan  atau  tanpa  fasilitas  pemerintah.  Berikutnya,  pemerintah  daerah menyampaikan  program  skala  prioritas  sebagai  bahan  dalam  perencanaan program  CSR  kepada  forum  pelaksana  CSR.  Forum  pelaksana  wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi  CSR perusahaan kepada pemerintah  daerah  untuk  selanjutnya  pemerintah  menyampaikan pelaksanaan  CSR  setiap  tahun  kepada  DPRD  (Pasal  14  &  15).  Jika  terjadi konflik  dalam  pelaksanaan  CSR  maka  penyelesaiannya  dilakukan  secara musyawarah mufakat atau upaya-upaya lain di luar pengadilan (Pasal 20).
Program  CSR  dibiayai  secara  penuh  oleh  perusahaan  yang  diambil dengan  ketentuan  minimal  3%  dari  keuntungan  bersih  perusahaan  setiap tahunnya  (Pasal  18).  Ini  artinya,  batas  maksimal  tidak  ditentukan  sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk bisa menarik dukungan lebih dari CSR perusahaan.
Pelaksanaan CSR ini memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi berdasarkan  penilaian  pemerintah  kota.  Jika  perusahaan  dianggap menjalankan secara sungguh-sungguh maka perusahaan akan mendapatkan penghargaan  (Pasal  19),  dan  sebaliknya  jika  perusahaan  tidak melaksanakannya  maka  akan  diberi  sanksi  berupa  teguran  tertulis  (Pasal 21).

## 2. Pelaksanaan CSR
Pelaksanaan  CSR  di  Kota  Samarinda  sudah  berjalan  sejak dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  yang  mengharuskan  perusahaan  untuk  melakukan  tanggung  jawab sosialnya.  Pada  awalnya  peraturan  perundang-undangan  ini  berlaku, tanggung jawab ini hanya dibebankan  kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan  dengan  sumber  daya  alam,  seperti  perusahaan  tambang  batu bara. Namun setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun  2013  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan,  CSR  ini  tidak  lagi hanya  ditujukan  bagi  perusahaan  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya alam saja, tetapi juga perusahaan yang berhubungan dengan jasa, seperti jasa perbankan,  perhotelan,  pengembang  perumahan  mewah,  telekomunikasi, dan perusahaan penyedia layanan umum Iainnya.
Menurut  Kepala  Bagian  Hukum  Pemerintah  Kota  Samarinda  (3 November  2016)  dan  Wakil  Walikota  Samarinda  (9  November  2016), perubahan  ini  dilakukan  karena:  pertama,  pelaksanaan  CSR  untuk pertambangan  baik  batu  bara  maupun  migas  telah  diambil  alih  oleh pengelolannya  oleh  pemerintah  provinsi  sehingga  tidak  lagi  ditangani  oleh pemerintah  kota.  Kedua,  pada  kenyataannya  sumber  ekonomi  Samarinda tidak  bersandar  pada  pertambangan  tetapi  lebih  pada  sektor  perdagangan dan  jasa.  Bahkan  dalam  lima  tahun  ke  depan,  sektor  pertanian  mulai dikembangkan  menggantikan  sektor  pertambangan.  Selain  itu,  pemerintah kota  mulai  giat  untuk  menggali  CSR  sebagai  dana  pendukung  dalam pelaksanaan  program  pembangunannya.  Sasaran  penggalian  CSR  ini terutama  ditujukan  untuk  sektor  jasa  keuangan  atau  perbankan  yang beroperasi  di  Samarinda.  Beberapa  uraian  kasus  di  bawah  ini  akan menjelaskan  pelaksanaan  CSR  di  Samarinda  berdasarkan  wilayah  kegiatan CSR di kecamatan dan perusahaan/badan usaha.

## a. CSR di Kecamatan Sungai Kunjang
Kecamatan  Sungai  Kunjang  termasuk  salah  satu  kecamatan  yang menjadi wilayah beroperasinya beberapa perusahaan tambang di Samarinda
sehingga cukup banyak program CSR yang dilaksanakan di wilayah ini. Dari hasil  wawancara  dengan  Camat  Sungai  Kunjang  (16  November  2016), Kecamatan  Sungai  Kunjang  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang memanfaatkan  program  CSR  sejak  tahun  2012  hingga  2015.  Kecamatan  ini pernah  mengikuti  sosialisasi  tentang  CSR  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Samarinda. Beberapa program CSR yang dilaksanakan antara lain oleh PT.  Transist  Energi  Satunama  /  TES  (perusahaan  tambang  batu  bara),  PT. Multi Harapan Utama / MHU Coal (perusahaan tambang batu bara), PT. Bukit Baiduri  Energi  /  BBE  (perusahaan  tambang  batu  bara),  PT.  Pertamina (perusahaan negara bidang minyak dan gas), dan PT United Tractor. Program CSR  yang  dijalankan  perusahaan-perusahaan  tersebut  antara  lain  adalah program kesehatan, keagamaan dan pendidikan.
Pelaksanaan program ini didahului oleh pengajuan proposal oleh LPM yang  diketahui  oleh  lurah  dan  disahkan  oleh  camat.Tidak  semua  proposal yang  diajukan  disetujui  oleh  perusahaan  karena  masalah  ketersediaan anggaran  atau  kegiatan  yang  diajukan  tidak  ada  dalam  program  binaan perusahaan.Sebaliknya, pelaksanaan program CSR yang diinisiasi oleh pihak perusahaan  secara  langsungsebagai  bentuk  kesadaran  pihak  perusahaan belum  pernah  dilakukan  (Camat  Sungai  Kunjang,  16  November  2016). Artinya,  masyarakatlah  yang  berinisiatif  untuk  meminta  pelaksanaan  CSR tersebut.
Contoh  program  yang  pernah  dilaksanakan  dan  dirasakan  oleh seluruh  masyarakat  di  kecamatan  ini  adalah  program  pembagian  kacamata gratis  bagi  warga  tidak  mampu,  pembagian  sembako  untuk  warga  tidak mampu  menjelang  lebaran,  penghijauan  lingkungan  di  Jalan  Jakarta  Loa Bakung,  dan  bantuan  perlengkapan  untuk  pembinaan  Forum  Kemitraan Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM).  Program-program  yang  dilaksanakan  ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pemerintah karena beberapa program  pemerintah  atau  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat  dapat dilaksanakan  dengan  CSR  mengingat  keterbatasan  dana  yang  berasal  dan APBD (Camat Sungai Kunjang, 16 November 2016).
Dalam hal monitoring dan evaluasi, ada kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan kecamatan. Monitoring dilaksanakan oleh perusahaan  pada saat  pelaksanaan  kegiatan  dan  kecamatan  akan  membuat  laporan pertanggungjawaban  (LPJ)  kegiatan.  Selanjutnya  laporan  tersebut disampaikan  kepada  perusahaan  LPJ  ini  juga  akan  diserahkan  kepada instansi terkait lainnya (Camat Sungai Kunjang, 16 November 2016).

## b. CSR di Kecamatan Samarinda Ilir
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Samarinda Ilir (Camat Samarinda  Ilir,  16  November  2016),  sosialisasi  tentang  CSR  tidak  pernah dilakukan  oleh  pemerintah  kota.  Konsekuensinya  kemudian  adalah pelaksanaan  CSR  tidak  banyak.  Pernah  CSR  dilakukan  tahun  2011  berupa pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) di Kelurahan Gunung Mangga
dan  Kelurahan  Sungai  Dama.  Proposal  diajukan  oleh  pihak  kecamatan langsung ke perusahaan tanpa melalui pemerintah kota.
Dalam  pelaksanaan  program  ini  pihak  kecamatan  melakukan pemantauan.  Sayangnya,  TPS  yang  dibangun  tahun  2011  ini  tidak  bertahan lama.  Pada  tahun  2016  TPS  ini  sudah  hancur  akibat  erosi  akibat  hujan sehingga pemerintah  kemudian hanya  menggantinya TPS dengan kontainer sampah  saja  (Camat  Samarinda  Ilir,  16  November  2016).  Setelah  itu  belum ada  upaya  untuk  membangun  kembali  TPS  yang  sebenarnya  sangat membantu masyarakat dalam pembuangan sampah.

## c. CSR di Kecamatan Palaran
Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Palaran (21 November 2016), kecamatan ini beberapa kali memperoleh program CSR dan beberapa perusahaan  yang  beroperasi  di  wiIayahnya,  seperti  Palaran  Lestan  Group yang terdiri dari PT Sarana Abadi Lesiari / SAL, PT. Sarana Utama Lestari / SUL, dan PT Palaran Indah Lestari / PIL, PT International Prima Coal / IPC, dan lain-lain. Selama tahun 2015 —2016, terhitung ada 12 program CSR yang dilaksanakan. Program-program tersebut dilaksanakan di bidang lingkungan, kesehatan sosial dan keagamaan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Palaran.
Kegiatan  ini  terselenggara  melalui  mekanisme  pengajuan  proposal yangdiajukan  oleh  masyarakat  melalui  kelurahan  dan  kecamatan.  Ada banyak proposal yang diajukan dan kemudian disetujui namun tidak semua program  disetujuí  oleh  perusahaan.  Dalam  kegiatan  ini,  perusahaan memegang  peranan  penting,  karena  selain  membebankan  dana  tetapi  juga melakukan monitoring dan evaluasi agar program yang mereka setujui tepat sasaran  sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat  Palaran  (Sekretaris Kecamatan Palaran, 21 November 2016).
Beberapa  program  CSR  yang  telah  dilaksanakan  di  Kecamatan Palaransecara rinci antara lain:
(1) Pada  tahun  2013,  PT  SAL  bekerja  sama  dengan  BPD  Kaltim  dan  Badan Kesehatan  Mata  dan  OIah  Raga  Masyarakat  (BKM-OM)  Kaltim  bekerja sama  dalam  melaksanakan  CSR  dalam  bentuk  kegiatan  operasi  katarak gratis unruk warga kurang mampu di Kecamatan Palaran dan sekitarnya. Selain  itu  juga  direncanakan  untuk  membangun  perpustakaan, pembangunan  taman  kanak-kanak,  dan  pembinaan  kewirausahaan warga (kaltim.prokal.co/read/news/ 40115).
(2) Palaran  Lestari  Group  melaksanakan  CSRnya  dalam  beberapa  kegiatan seperti  donor  darah;  bekerja  sama  dengan  puskesmas  setempat melaksanakan  sunatan  massal,  pemeriksaan  dan  penanganan  penyakit kulit  dan  operasi  katarak;  penyediann  layanan  ambulan  untuk masyarakat;  membantu  pembangunan  gedung  perpustakaan,  masjid, mushola,  taman  bermain;  memberikan  santunan  kepada  anak  yatim piatu;  dan  pemberian  beasiswa  bagi  siswa  berprestasi  (Palaran  Lestari Group Company Profile, www.palaranlestarigroup.com).
(3) Pada tahun 2015, badan usaha milik negara yang sudah beroperasi sejak 2006,  PT.  International  Prima  Coal  /  IPC  mendukung  program Kaltim Green .  Program  ini  adaiah  program  pelestarian  lingkungan  melalui kegiatan  penanaman  1.000  pohon  di  daerah  Bantuas,  Palaran  pada  5 Maret  2015.  Dalam  kegiatan  ini,  PT.  IPC  melibatkan  300  siswa  untuk menghijaukan lingkungan (ipcoal.co.id, dan diskominfo.kaltimprov.go.id).
(4) Pembangunan  fisik  sekaligus  kegiatan human  investment berupa pembanguan  TK  Tunas  Jaya  dan  TPA  Baiturrahman  di  Kelurahan Bantuas  tahun  2012  juga  dilakukan  oleh  PT.  IPC.  CSR  ini  melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran (ipcoal.co.id/?p=31#more-31).
(5) Pada tahun 2016, PT. Pelabuhan Samudera Palaran / PSP melaksanakan program  CSRnya.  Program  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  ini  adalah kegiatan  bertema  “Tumbuhkan  dan  Pererat  Tali  Silaturahmi  melalui Samudera  PeduIi”  Juni  2016.  Dalam  kegiatan  ini  dilakukan  pembagian 12.500  paket  sembako,  bazar  sembako,  pemeriksaan  kesehatan  gratis, donor darah, lomba memasak dan lomba mewarnai (psp.bpkpalaran.co.id).

## d. CSR di Kecamatan Sambutan
Dalam  wawancara  dengan  Sekretaris  Kecamat  Sambutan  (22 November  2016)  dijelaskan  bahwa  sosialisasi  tentang  CSR  tidak  pernah didapatkan  oleh  Kecamatan  Sambutan.  Meskipun  demikian,  kecamatan  ini termasuk kecamatan yang mendapatkan program CSR dan perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasinya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain  Galangan  Kapal  dan  PT.  Ensepal  Putera  Megatrading  Tbk  (perusahaan distributor consumer & farmasi terbesar di Kaltim).
Proposal  kegiatan  biasanya  datang  dari  masyarakat  yang  diteruskan oleh  pihak  kelurahan  dan  kecamatan,  untuk  kemudian  diusulkan  ke perusahaan.  Proposal  yang  diusulkan  umumnya  adalah  kegiatan  perbaikan lingkungan, sosial, keagamaan. Namun tidak semua proposal disetujui karena proposal  dari  masyarakat  harus  disesuaikan  dengan  program  CSR perusahaan (Sekretaris Kecamaran Sambutan, 22 November 2016).
Beberapa  program  CSR  yang  pernah  dijalankan  di  kecamatan  ini adalah Program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) di Kelurahan Sungai Kapih, Program Hijau, Sehat dan Bersih (HBS) di Kelurahan Sindang Sari, dan perbaikan  drainase,  pembangunan  masjid,  puskemas,  dan  sekolah  lokal  di Kelurahan  Pulau  Atas.  Bantuan  yang  diberikan  berbentuk  fisik  atau  barang dan  tidak dalam bentuk uang. Program-program yang dijalankan umumnya adalah  program  yang  berkenaan  Iangsung  dengan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  manfaatnya  pun  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  setempat (Sekretaris Kecamatan Sambutan, 22 November 2016).
Selama program berjalan, pihak kecamatan dan perusahaan bersama- sama  melakukan monitoring dan  evaluasi.  Pihak  perusahaan  misalnya  akan
melakukan monitoring tiga bulan sekali selama program berjalan (Sekretaris Kecamatan Sambutan, 22 November 2016).

## e. CSR di Kecamatan Samarinda Utara
Kecamatan Samarinda Utara termasuk kecamatan yang beruntung di Samarinda dalam hal CSR. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini menjadi salah satu wilayah beroperasinya salah satu perusahaan tambang batu bara yang sadar akan kewajibannya tentang CSR, yaitu PT Lanna Harita Indonesia.
Dari wawancara dengan Camat Samarinda Utara, semua program CSR PT.  Lanna  disesuaikan  dengan  Perda  Kota  Samarinda,  program  perusahaan dankebutuhan  masyarakat.  Keaktifan  perusahaan  ini  dalam  melaksanakan kewajibannya  ini  didukung  juga  oleh  aktifnya  masyarakat  setempat  untuk mengusulkan proposal kegiatan yang difasilitasi oleh LPM, Kelurahan hingga Kecamatan.Transparansi  pelaksanaan  program  CSR  pun  dibuktikan  dengan sosialisasi  melalui website Kecamatan  Samarinda  Utara.  Dalam monitoring dan evaluasi pun baik pihak perusahaan maupun kelurahan dan kecamatan saling  berkoordinasi  dengan  baik.  Selanjutnya  pihak  Kecamatan  akan membuat  laporan  yang  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kota  Samarinda (Camat Samarinda Utara, 31 Oktober 2016).
Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Lanna sejak tahun 2012  — 2016  terprogram  dengan  baik.  Berdasarkan  data  Kecamatan  Samarinda Utara  (2016),  dalam  periode  tersebut  ada  empat  bidang  kegiatan  yang konsisten selalu dijalankan oleh perusahaan ini, yaitu: Community Relations (keagamaan,  sosial  budaya,  dan  olah  raga  dan  pemuda), Community Development (pendidikan,  kesehatan,  pertanian,  peternakan/perikanan, ekonomi,  holtikultura  dan  lain-lain), Infrastructure  Development (fasilitas pendidikan,  kesehatan,  keagamaan,  pertanian,  pembangunan  ekonomi,  dan lain-lain),  dan Disaster  and  Environment  Protection (bantuan  bencana  dan pemeliharaan lingkungan).
Bentuk kegiatan riil yang dilakukan oieh PT. Lanna antara lain: donor darah di Kecamatan Samarinda Utara, pipanisasi di Kelurahan Tanah Merah, bantuan buku untuk SDN 016 Pampang, Pembangunan Masjid Darul Muslim RT.01 Sungai Siring, pembangunan Bank Ramah Lingkungan di Tanah Merah dan  pemberian gerobak sampah, pembangunan fasilitas air bersih dan olah raga  di  Kelurahan  Pampang,  perbaikan  parit  RT.  14  Sungai  Siring,  bantuan material untuk perbaikan jalan dan jembatan RT.12 Pampang, Sungai Siring, kegiatanperkemahan  SMPN  12  Tanah  Merah,  bantuan  untuk  Program  HBS Tanah Merah, dan lain-lain (Laporan CSR Kecamatan Samannda Utara, 2016).

## f. CSR di Kecamatan Sungai Pinang
Meskipun  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  tentang  CSR  dan tidak  ada  perusahaan  tambang  batu  barayang  beroperasi  di  wilayah administrasinya, Kecamatan Sungai Pinang termasuk kecamatan yang cerdas dalam penggalian CSRnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program CSR yang  diterimanya  dari  dua  perusahaan  pengembang  perumahan  besar  di
Samarinda  yaitu  Pengembang  Perumahan  Citra  Land  dan  Perumahan  Bukit Alaya.
Camat  Sungai  Pinang  menjelaskan  bahwa  kecamatannya  pernah mendapatkan bantuan dalam pembangunan fasilitas umum dari PT. Ciputra Development Tbk dan PT Timur Adyacitra sejak tahun 2013. Meskipun tidak semua program yang diajukan oleh kelurahan dan kecamatan disetujui oleh perusahaan, setidaknya ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan yaitu, pembuatan  tempat  sampah  di  JI.  Dl.  Panjaitan  Kelurahan  Gunung  Lingai, pemberian 20 pot bunga dalam rangka mendukung program HBS. Selain itu, PT.  Timur  Adyacitra,  pengembang  Perumahan  Bukit  Alaya,  membangun  Jl. Bukit  Alaya  Samarinda,  lengkap  dengan  taman  kota,  lampu  jalan  dan jembatan.  Pelaksanaan  CSR  ini  di monitoring dan  dievaluasi  oleh  pihak kelurahan dan kecamatan secara bersama (Camat Sungai Pinang, 31 Oktober 2016).
Keberadaan  jalan  ini  sangat  membantu  masyarakat  yang menggunakan  jalur  ini.  Jalan  yang  menghubungkan  JI.DI  Panjaitan  dan JI.Sentosa  ini  menjadi  jalur  alternatif  untuk  tempat  singgah  ketika  banjir melanda  Jl.  DI  Panjaitan  sebagai  jalur  satu-satunya  yang  menghubungkan Samarinda dan Bontang melalui darat.
Bahkan  dalam  perkembangannya,  JI.  Bukit  Alaya  ini  dikembangkan menjadi wilayah wisata kuliner yang dikenal dengan Kawasan Wisata Kuliner Alaya (KWKA). KWKA memberi wadah bagi pengembangan ekonomi kreatif dan  UKM  masyarakat  Samarinda.Ini  tentu  saja  menjadi  efek  domino  yang sangat  positif  bagi  Samarinda,  dan  mendukung  program  Pemerintah  Kota Samarinda dalam pengembangan wisata kuliner.
g. Pelaksanaan CSR oleh Badan Usaha/Perusahaan lintas wilayah
Selain pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan lokasi  operasionalnya,  beberapa  badan  usaha  juga  melakukan  kegiatan  ini melintas  batas  wilayah  operasionalnya  atau  sesuai  dengan  dengan kebutuhan  masyarakatnya.  Beberapa  badan  usaha  dan  kegiatan  yang dilaksanakannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1 Pelaksanaan CSR di Samarinda oleh Beberapa Badan Usaha Badan Usaha/ Perusahan Bentuk CSR Bank Kaltim 1. Program Edukasi Keuangan bekerja sama dengan LPPM Unmul, 14/08/2014 (www.bankkaltim.co.id).
2. Kegiatan Keagaaman:  menyumbang 12 ekor sapi dalam rangka Idul Adha, 9/10/2016 (www.bankkaltim.co.id). 3. Kegiatan Sosial tahun 2016: khitanan massal, pemberian sembako ke Panti Asuhan Al Maun, Yayasan Nurul Haq, dan Ihya Ulumiddin (www.bankkaltim.tribunnews.com). Bank Indonesia 1. Pembinaan Usaha Badan Keswadayaan Masyarakat tahun 2007 (p2kp.org) 2. Pembangunan Taman Kota di persimpangan Jl. Basuki Rahmat, Jl. Agus Salim dan Jl. KH. Abul Hasan, tahun 2013 (www.vivaborneo.com). 3. Pemberian sumbangan tenda ke SDN 091 Samarinda Seberang tahun 2015 (samarindakota.go.id).
4. Pendukung Program Samarinda Smart City . PDAM Tirta Kencana 1. Program Hijau, Bersih, Sehat (HBS) dengan merenovasi taman simpang Alaya, Sungai Pinang, tahun 2016 (pdamkotasamarinda.co.id/berita/99). 2. Pemberian 10 pelampung untuk kegiatan Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS) di Sungai Karang Mumus, April 2016 (pdamkotasamarinda.co.id/berita/362). 3. Pembangunan Mushalla SMPN 33 Bantruas, Palaran, Oktober 3016
(www.korankaltim.com>home.samarinda).
4. Pemberian kendaraan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan membuat Bak Sampah di beberapa jalan protokol di Samarinda (kaltim.prokal.co/read/news/255317). PT. Telkom 1. Program Edukasi Information Communication Technology (ICT) yang diikuti 122 orang guru fisika SMU sederajat dari Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong, 4-5 April 2011 (www.republika.co.id). 2. Program Edu Campus Development Center di Unmul, 30 Mei – 1 Mei 2013 (www.korankaltim.com.home.samarinda). 3. Peluncuran Aplikasi Qbaca untuk mengakses Perpusatkaan Digital (PaDi), sejak 4 Mei 2016 (www.detiksamarinda.com).
4. Pelayanan hotspot gratis di 6 taman kota dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, yaitu Taman Cerdas Jl. S. Parman, Taman Teluk Lerong, Mahakam Lampion Garden Jl. Slamet Riyadi, Taman Samarinda Seberang Jl. Cipto Mangun Kusumo, Taman Rawa Makmur Palaran, dan Taman Samarendah Jl. Bayangkara. PT. Trakindo Utama 1. Beasiswa untuk 24 siswa SMK untuk melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Samarinda selama tiga tahun meliputi biaya sekolah dan hidup (www.antarakaltim.com). 2. Perbaikan bangunan SDN 027 tahun 2012, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda (www.antarakaltim.com). PT. United Tractor  Pelatihan pengoperasian alat berat untuk lulusan SMA sederajat, tahun 2012 (www.antarakaltim.com). RS Haji Darjad 1. Pemasangan lampu penerangan Jl. Basuki Rahmat 1 & 2, Jl. Agus Salim, dan Jl. Abul Hasan, menyediakan truk sampah, kontainer sampah dan tempat pembuangan sampah tahun 2013 (www.korankaltim.com). 2. Pemberian operasi bibir sumbung gratis, program sunatan massal, dan bakti sosial dalam bentuk pemberian bingkisan pakaian muslim dan sembako kepada para lansia dan petugas lansia, dan pemeriksaan kesehatan gratis, tahun 2015
(www.kliksamarinda.com).
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
Jika  melihat  pada  pelaksanaan  CSR  tersebut  di  atas  maka  secara umum program CSR telah memenuhi ketentuan perda tentang Program TSP yang  meliputi  tiga  hal  yaitu:  (a)  bina  lingkungan  dan  sosia;  (b)  kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, dan (c) program langsung pada masyarakat.
CSR  ini  pun,  dipenuhi  oleh  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Samarinda, meskipun tidak semuanya melakukan kewajiban ini.
Sesuai  dengan  penjelasan  Said  dan  Abidin  (2004)  perusahaan mengambil  model  keterlibatan  langsung  dan  bermitra  dengan  pihak  lain. Perusahaan  yang  memiliki  program  CSR  akan  menjalankan  kegiatannya secara langsung atau memberikan sumbangan langsung  kepada masyarakat Perusahaan  juga  dapat  bekerja  sama  dengan  pemerintah  atau  masyarakat, jika  usulan  program  datang  dari  pemerintah.  Perusahaan  biasanya  menjadi pendukung yang memberikan dana agar program pemerintah bisa berjalan.
Namun  pada  kenyataannya  pelaksanaan  program-program  tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertama, kurangnya daya dukung pemerintahdalam penekanan pelaksanaan aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  terlihat  pada  kurangnya  sosialisasi  tentang kewajiban CSR baik  kepada  perusahaan-perusahaan  terutama non tambang maupun  kepada masyarakat bahkan kecamatan yang ada di Samarinda pun beberapa  di  antaranya,  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi  atau  arahan terkait pelaksanaan CSR ini. Padahal selama ini, pihak kecamatan, kelurahan, dan  lembaga  pemberdayaanmasyarakat  (LPM)  menjadi  garda  terdepan dalam  pelaksanaan  CSR  ini.  Belum  adanya  langkah  pemerintah  kota  untuk menginisiasi  pembentukan  forum  CSR  merupakan  masalah  berikutnya. Meskipun  perda  tentang  CSR  sudah  diterbitkan  tahun  2013,  hingga  akhir 2016  forum  CSR  yang  diamanatkan  oleh  perda  tersebut  belum  terbentuk. Padahal  forum  inilah  yang  dirancang  untuk  mendiskusikan  program- program CSR dengan mempertemukan semua stakeholder . Kedua,  tidak  semua  badan  usaha  sadar  untuk  melaksanakan kewajiban CSR. Sampai dengan tahun 2016, hanya perusahaan tambang dan perbankan yang melakukan CSR sedangkan badan usaha seperti perhotelan, pertokoan,  dan  mal  misalnya,  belum  melakukannya  kewajibannya.  Hal  ini terjadi  juga  akibat  tidak  adanya  sosialisasi  dan  pemerintah,  terlebih  lagi tentang  kewajiban  besaran  CSR  yang  minimal  3%  dan  keuntungan  bersih tahunan  dan  sanksi  yang  menyertai  jika  kewajiban  tidak  dilakukan. Akibatnya ada banyak potensi CSR yang tidak dimanfaatkan.
Ketiga,  kurang  aktifnya  instansi-instansi  atau  SKPD-SKPD  di lingkungan  pemerintah  kota  untuk  menggali  potensi  ini.  Oleh  karenanya banyak  program  pemerintah  hanya  bertumpu  pada  APBD  sehingga kekurangan dana dalam pelaksanaannya.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa program CSR telah memberikan  banyak  manfaat  bagi  masyarakat  Samarinda  secara  langsung, khususnya  masyarakat  lokal  dimana  perusahaan  beroperasi.  Program- program  yang  tidak  mampu  dibiayai  oleh  pemerintah  dapat  dipenuhi  dari program  CSR,  seperti  bantuan  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana pendidikan  termasuk  beasiswa,  pembangunan  taman-taman  kota, pelaksanaan perayaan-perayaan
keagamaan dan kebudayaan, pengembangan  usaha  kecil  dan  lain-lain.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa
CSR  menjadi  sumber  pendanaan  alternatif  yang  sangat  menjanjikan  bagi Samarinda.
Selain  itu,  melalui  CSR  ini  banyak  masyarakat  kurang  mampu mendapatkan  perhatian  dari  para  pelaku  bisnis  Samarinda.  Hal  ini  pada gilirannya, hal ini akan menumbuhkan semangat kepedulian  dan  kesadaran sosial,  dan  meningkatkan  rasa  kemanusiaan  masyarakat  Samarinda. Meskipun  kesenjangan  sosial  selalu  mewarnai  kehidupan  masyarakat  di manapun, CSR setidaknya mampu membantu masyarakat yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial ekonominya untuk bertahan.

## Kerjasama Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR
Pada  kenyataannya,  pelaksanaan  CSR  di  Samarinda  menghubungkan tigapihak,  yaitu  pemerintah,  masyarakat  dan  perusahaan,  dalam  satu kerjasama  dalam  pemenuhan  kewajiban  pemerintah  untuk  membangun wilayahnya  dan  kepentingan  rakyatnya,  kewajiban  sosial  dan  lingkungan perusahaan, dan kebutuhan masyarakat.
Setiap aktor memainkan perannya masing-masing yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Pemerintah menjadi regulator dengan memberikan dasar hukum  bagi  pelaksanaan  CSR  berupa  perda.  Pemerintah  juga  berperan sebagai  fasilitator  dalam  pembentukkan  forum  CSR  yang  sayangnya  belum terwujud hingga tahun 2016 berakhir. Pemerintah juga berhak mengusulkan prioritas program kepada perusahaan dan masyarakat untuk dilaksakan, dan pemerintahlah  yang  berperan  untuk  memberikan  penghargaan  atau  sanksi kepada  perusahaan.  Meskipun  belum  pernah  ada  fakta  yang  menyebutkan bahwa  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  CSR  mendapatkan  sanksi  oleh Pemerintah Kota Samarinda
Perusahaan tentunya menjadi penyandang dana dan pelaksana dalam hal ini karena CSR merupakan kewajiban sosial dan Iingkungan yang harus dilaksanakan.  Ini  artinya  perusahaan  berperan  sebagai  aktor  utama. Perusahaan akan merancang proposal CSR yang bisa dikompromikan dengan permintaan atau proposal yang datang dari masyarakat atau LPM.
Sedangkan  masyarakat,  berperan  sebagai  obyek  yang  menerima program  CSR  tersebut  Masyarakat  dapat  mengajukan  proposal  kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian akan difasilitasi oleh LPM, kelurahan  dan  kecamatan  untuk  mengajukan  ke  perusahaan.  Masyarakat juga dapat mengajukan langsung ke perusahaan untuk kemudian perusahaan bisa meminta kelurahan atau kecamatan untuk memfasilitasi diskusi antara perusahaan dan masyarakat.
Pemenuhan  masing-masing  peran  ini  menimbulkan  sinergi  di  antara ketiganya  dan  menciptakan  suatu  kemitraan  strategis  atau strategic partnership dalam  pelaksanaan  CSR.  Ini  tentunya  menjelaskan  pentingnya kerjasama  dalam  proses  pembangunan  yang  tidak  hanya  menjadi  tanggung satu ataudua pihak saja tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak.
Sesuai  dengan  penjelasan  Paterson,  maka  pelaksanaan  CSR  di Samarinda ini memperlihatkan kerjasama pemerintah Samarinda (terutama kelurahan  dan  kecamatan)  dengan  perusahaan  dan  masyarakat.  Dalam pelaksanaan  desentralisasi,  pemerintah  menggunakan  metode  baru  untuk mengatasi kekurangan dana dalam pembangunan, dengan menggali sumber baru yaitu kewajiban CSR setiap badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta.
Kerjasama  tiga  pihak  ini  memperlihatkan  perpaduan  antara good governance dan good  corporate  governance yang  akhirnya  menghasilkan suatu partnership  governance .  Pelaksanaan  CSR  di  satu  sisi  membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang tidak dapat  dilakukannya  sendiri  karena  kekurangan  dana.  Di  pihak  lain, perusahaan  melalui  kewajiban  CSR  dengan  membantu  pemerintah  dalam pelaksanaan  program-program  yang  tidak  tercukupi  dananya.  Selain  itu, perusahaan  menikmati  kedekatannya  dengan  masyarakat  karena  hampir semua program yang dijalankan sebagai bentuk CSR merupakan usulan dari masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan rasa kepercayaan dan dukungan  masyarakat  kepada  perusahaan.  Sedangkan  di  pihak  masyarakat. CSR merupakan salah satu solusi yang  membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya yang lepas dari pantauan pemerintah atau tidak dapat dibiayai oleh pemerintah.
Partnership  governance yang  dijalankan  dalam  rangka  pelaksanaan CSR  ini  dilakukan  dengan  berbagai  alasan  antara  lain:  meningkatkan keterkaitan  semua  elemen  yaitu  masyarakat,  perusahaan  dan  pemerintah menciptakan  dan  mendukung  kemampuan  untuk  mengatasi  masalah bersama  seperti  masalah  ekonomi,  sosial  budaya,  agama  dan  lingkungan; mendukung  pemerintah  dalam  fungsi  pelayanan  publik;  meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kekurangan biaya dalam pembangunan.
Terlepas masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan CSR yang dapat  dilihat  dari  indikator  pemenuhan  atau  ketaatan  pelaksanaan  perda yang  mengaturnya  dan  masih  belum  meratanya  pelaksanaan  program  di seluruh  Samarinda,  CSR  menjadi  sesuatu  yang  sangat  berarti  bagi Pemerintah Kota Samarinda, masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah  administrasi  Kota  Samarinda.  Oleh  karena  itu,  keuntungan perusahaan  tidak  hanya  akan  dinikmati  pemilik  modal  saja  tetapi  juga menguntungkan  masyarakat  lokal  khususnya,  dan  masyarakat  Samarinda umumnya.

## Kesimpulan
CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan perusahaan, yang berfokus pada tiga bidang yaitu bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha  mikro,  kecil  dan  koperasi,  dan  program  langsung  pada  masyarakat, menjadi  sumber  alternatif  bagi  pembiayaan  pembangunan  yang  sangat potensial  di  Samarinda.  Dalam  pelaksanaannya,  CSR  tidak  hanya  dilakukan oleh  perusahaan  tambang  batu  bara  saja  tetapi  juga  dilakukan  oleh
perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  lain  seperti  perbankan,  rumah  sakit, pengembang  perumahan,  farmasi,  perusahaan  daerah  dan  telekomunikasi. CSR  menciptakan partnership  governance antara  masyarakat,  perusahaan dan pemerintah.
Namun,  sayangnya  masih  banyak  perusahaan  yang  belum melaksanakan  kewajiban  ini  seperti  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang perhotelan,  hiburan,  mal  dan  sebagainya.  Hal  ini  disebabkan  karena pelaksanaan  Perda  Kota  Samarinda  No.3  Tahun  2013  tentang  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  sangat  lemah  dan  cenderung  diabaikan  baik  oleh pemerintah maupun perusahaan.
Dalam  pelaksanaan  CSR  yang  sudah  mulai  digalakkan  ini,  kerjasama dan  koordinasi  antar  pihak  yang  terlibat  (pemerintah,  perusahaan  dan masyarakat)  kurang  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum  tersedianya petunjuk  pelaksanaan  teknis  atau  standar  operasional  prosedur  dan pengajuan  proposal  hingga monitoring dan  evaluasi.  Oleh  karena  itu  masih ada  program-program  yang  dibutuhkan  masyarakat  tidak  disetujui  oleh pihak  perusahaan  dengan  alasan  tidak  sesuai  dengan  program  perusahaan. Bahkan  masih  ada  wilayah  di  Samarinda  yang  tidak  mendapatkan  program CSR.
Kurang optimalnya pelaksanaan CSR dan kerjasama antar pihak yang terlibat  seharusnya  menjadi  catatan  penting  dan  dasar  evaluasi  bagi pemerintah  dalam  menjalankan  Perda  Kota  Samarinda  No  3  Tahun  2013 tentang TJSP. Jika dilihat bunyi pasal per pasalnya, perda ini pada dasarnya cukup kuat untuk menagih kewajiban sosial dan lingkungan dari perusahaan, hanya saja pada takaran pelaksanaannya masih sangat lemah. Oleh karena itu pemerintah  kota  sebagai  pelayan  masyarakat  harus  segera  menegakkan peraturan  ini  karena  penegakkan  aturan  ini  justru  akan  menguntungkan semua pihak terkait dan tidak merugikan perusahaan sama sekali, meskipun perusahaan yang menanggung semua dana program CSR.
Selain  itu,  forum  CSR  yang  berfungsi  sebagai  wadah  koordinasi perusahaan  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  CSR  seharusnya  segera dibentuk. Hal ini mengingat bahwa keberadaan forum ini sangat diperlukan demi  kelancaran  dan  mencapai  sasaran  CSR  yang  tepat  seperti  yang diamanatkan oleh peraturan.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2013.  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .
________. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
________.  2007.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal .
________.  2007.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
________.  2016. Laporan  Pelaksanaan  CSR  PT  Lanna  Harita  Indonesia . Kecamatan Samarinda Utara: Samarinda.
BI Samarinda Buka Peluang Bina BKM .Tanggal 11 Desember  2007.Terdapat di  pskp.org/wartapront.asp?mid=2045&catid.  Diakses  31  Oktober 2016
Bank  Indonesia  Kaltim  Sumbang  Taman  Kota  Samarinda .Tanggal  7  Januari 2013.Terdapat  di  www.vivaborneo.com/bank-indonesia-sumbang- taman-kota-samarinda.htm. Diakses 31 Oktober 2016.
Budi, Untung. 2014. CSR dalam Dunia Bisnis . Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
Caramela,  Sammi.  2016. What  is  Corporate  Social  Responsibility .  Terdapat dihttp://www.businessnewsdaily.com/4679-corporate-social- responsibility.html. Diakses, 5 September 2016. CSR Bankaltim: Sumbangsih untuk Negeri . Terdapat di www.bankaltim.co.id/pages/csr.html?ref=205.  Diakses  31  Oktober 2016. CSR  Telkom  Luncurkan  Aplikasi  baca .Tanggal  4  Mel  2016.Terdapat  di www.detaksamarinda.com/index.php/2016.  Diakses  1  November 2016.
Eklington, J. 1997. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 century Bussiness. Capstone: Oxford, UK. Farazmand,  Ali  (Ed).  2004. Sound  Governance,  Policy  and  Administrative Innovation . Praeger.Wesport. Connecticut. London. Gelar  Operasi  Katarak  Gratis .  Tanggal  11  November  2013.  Terdapat dikaltim.prokal.co/read/news/40115. Diakses 15 November 2016.
Kejutan yang Membahagiakan, Inilah Kegiatan CSR Bank Kaltim di Hari Ulang Tahunnya Tanggal 14 Oktober 2016. Terdapat di bankaltim.tribunnews.com/2016/10/14/kejutan. Diakses 1 November 2016. Masih  Suka  Ngadat.  PDAM  Malah  Mau  Naikkan  Tarif .  Terdapat  di kaltim.prokal.co/read/news/255317. Diakses 1 November 2016. Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 2014 . Qualitative data analysis: a methods  sourcebook ,  Arizona  State  University.  Third  edition  ©  2014 SAGE Publications, Inc. AS
Mou  PDAM  Tirta  Kencana  dengan  Pemerintah  Kato  Samarinda .  Tanggal  11 Februari  2016.  Terdapat  di  pdamkotasamarindaco.id/berita/09. Diakses 1 November 2016. Palaran Lestari Group Company Profile . Terdapat di www.palaranlestarigroup.com. Diakses 10 November 2016.
Patterson, Steven A. 2008. Public Policy , dalam Jack Rabin 2003. Ensiklopedia of Public Administration and Public Policy . Marcel Dekker & Basel: New York.
PDAM  Apresiasi  Gerakan  Memungut  Sampah  di  Sungai  Karang  Mumus . Tanggal 28 April 2016. Terdapat di pdamkotasamarinda.co.id/berita/362. Diakses 1 November 2016.
PDAM  Bantu  Pembangunan  Mushalla  SMPN  33  dari  CSR .  Tanggal  7 Oktober2016.  Terdapat  di  www  korankaltim.com>home>samarinda Diakses 1 November 2016.
Pelatihan  Guru  Matematika,  Fisika,  dan  Kima  di  22  Kota .  Tanggal  4  JuIi 2011.Terdapat di www.republika.co.id>home>Telkomsel>PeduliNegeri. Diakses 1 November 2016. Petkoski  D,  dan  Twose  N.  (Ed).  2003. Public  Policy  for  Corporate  Social
Responsibility, Jointly sponsored by The Word Bank institute, the Private Sector  Development  Vice  Presidency  of  the  Word  Bank  and  the International Finance Corporation . Program  CSR  RSHD  Samarinda,  Demi  Masyarakat  yang  Membutuhkan . Tanggal9 Agustus 2015.Terdapat di www kliksamarinda.com/berita374. Diakses 1 November 2016. PSP  adalah  CSR  Ramadhan  Samudera  Peduli  2016 .  Tanggal  4  Juni  2016. Terdapat  di  psp.bpkpalaran.co.id/home/index.php/news/95-news- paper/205. Diakses 15 November 2016.
PT. IPC Libatkan 300 Siswa Hijaukan Lingkungan . Tanggal 21 Desember 2015. Terdapat di ipcoal.co.id/?p=28, dan http://diskominfo.kaltimprov.go.id/. Diakses 15 November 2016. RSHD Serahkan Fasilitas LPJU . Tanggal 14  Agustus 2013. Terdapat di  www. Korankaltim.com/home/kaltim. Diakses 1 November 2016 Said,  Zaim  dan  Hamid  Abidin.  2004. Menjadi  Bangsa  Pemurah:  Wacana  dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia. Piramedia: Jakarta.
Sekolah  dan  UMKM  Dibantu  Tenda .  Tanggal  14  Agustus  2015.  Terdapat  di www.samarindakota.go.id/content/sekolah.dan-umkm.dibantu-tenda. Diakses 31 Oktober 2016.
Solihin,  Ismail.  2009. Corporate  Social  Responsibility  from  Charity  to Sustainability . Salemba Empat: Jakarta. Telkomsel Gelar Edu Campus Development Center di Universitas Mulawarman . Tanggal 30 Mei 2013. Terdapat di www.korankaltim.com/home/samarinda. Diakses 1 November 2016. TK  dan  TPA  Program  CSR  Diresmikan  di  Samarinda .  Tanggal  21/12/2015. Terdapat di ipcoaI.co.id/?p=31#more-31. Diakses 15 November 2016.

## Wawancara
Wawancara dengan Camat Samarinda Utara, 31 Oktober 2016. Wawancara dengan Camat Sungai Pinang. 31 Oktober 2016 Wawancara dengan Kabag I Hukum Pemkot Samarinda, 3 November 2016. Wawancara dengan Wakil Walikota Samarinda, 9 November 2016. Wawancara dengan Camat Sungai Kunjang, 6 November 2016. Wawancara dengan Camat Samarinda Ilir, 16 November 2016. Wawancara dengan Sekretaris Camat Palaran, 21 November 2016. Wawancara dengan Sekretaris Camat Sambutan, 22 November 2016.