## Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapan Konsep Kota Hijau di Provinsi DKI Jakarta
Evaluation of Green Open Space Availability and Green City Concept Implementation in DKI Jakarta Province
Reza Nurfadhil 1* & Alinda F.M. Zain 1,2
1 Program Studi Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor-Jawa Barat, 16680, Indonesia, 2 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Kampus IPB Baranangsiang, Jalan Raya Pajajaran, Bogor 16127; * Penulis korespondensi. e-mail : rezanurfadhil00@gmail.com. (Diterima: 13 Januari 2023; Disetujui: 1 Februari 2024)

## ABSTRACT
DKI Jakarta Province with a high increase in development activities has implications for the conversion of urban Green Open Space (GOS) into built-up land. The importance of urban GOS can not be separated from supporting the development of the green city. The green city is a concept of realizing  a  sustainable  city  and  minimizing  urban  landscape  degradation.  This  research  aims  to evaluate  the  availability  of  urban  GOS  and  the  implementation  of  the  green  city  concept  in  DKI Jakarta. Geographic Information System (GIS) based spatial analysis methods and remote sensing were used to evaluate the availability of urban GOS. Quantitative and qualitative analysis methods based on the Asian Green City Index (AGCI) are used to evaluate the implementation of the green city concept. The results show that GOS in DKI Jakarta has decreased, from 33.70% in 2000, 23.47% in 2010, and 19.50% in 2020. In the implementation of the green city concept, the performance of DKI Jakarta has increased. Performance in 2000 was at a below-average level (34.58%), in 2010 it was at the average level (44.85%), and in 2020 the performance increased to an above-average level (62.76%). The results showed that the increase in the implementation of the green city concept has not  been  followed  by  an  increase  in  the  quantity  of  urban  GOS.  An  integrative  urban  planning strategy  is  needed  in  developing  DKI  Jakarta  and  oriented  towards  the  carrying  capacity  of  the landscape and maintaining the availability of urban GOS.
Keywords: city performance, evaluation, green city index, green open space, urban landscape, sustainability.

## ABSTRAK
Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  peningkatan  kegiatan  pembangunan  yang  tinggi  membawa implikasi  pada  alih  fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  perkotaan  menjadi  lahan  terbangun. Pentingnya RTH perkotaan tidak dapat dilepaskan dalam mendukung perwujudan kota hijau. Kota hijau  menjadi  konsep  dalam  mencapai  kota  berkelanjutan  dan  meminimalkan  degradasi  lanskap perkotaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  ketersediaan  RTH  dan  implementasi konsep kota hijau di Provinsi DKI Jakarta. Analisis spasial berbasis Geographic Information System (GIS) dan penginderaan jauh digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan RTH perkotaan. Analisis kuantitatif  dan  kualitatif  berbasis Asian  Green  City  Index (AGCI)  digunakan  untuk  mengevaluasi penerapan  konsep  kota  hijau.  Hasil  penelitian  menunjukkan  RTH  di  DKI  Jakarta  mengalami penurunan, dari 33.70% pada tahun 2000, 23.47% pada tahun 2010, dan 19.50% pada tahun 2020.
Pada penerapan konsep kota hijau, performa DKI Jakarta mengalami peningkatan. Performa pada tahun 2000 berada pada tingkat di bawah rata-rata (34.58%), tahun 2010 berada pada tingkat rata- rata  (44.85%),  dan  tahun  2020  performa  meningkat  menjadi  di  atas  rata-rata  (62.76%).  Hasil penelitian menunjukkan peningkatan penerapan konsep kota hijau belum diikuti dengan peningkatan kuantitas ketersediaan RTH perkotaan. Diperlukan strategi perencanaan kota yang integratif dalam membangun  DKI  Jakarta  agar  tetap  berorientasi  pada  daya  dukung  lanskap  dan  mempertahankan ketersediaan RTH perkotaan.
Kata kunci: evaluasi, indeks kota hijau, keberlanjutan, lanskap perkotaan, performa kota, ruang terbuka hijau.

## PENDAHULUAN
Daerah  perkotaan  menjadi  tempat  yang menyediakan  akses  layanan  lebih  baik  dan terjangkau  dibandingkan  wilayah  pedesaan (UNDESA, 2018). Sayangnya, saat ini berbagai kota besar di dunia sedang menghadapi ancaman masalah  dan  isu  manfaat  lingkungan  dengan hampir  55%  populasi  penduduk  berada  di dalamnya  dan  akan  meningkat  menjadi  68% pada  tahun  2050  (Abdul  &  Hameed,  2021). Daerah  perkotaan  menjadi  kunci  utama mengatasi  bencana  ekologis,  seperti  masalah limbah  dan  emisi  CO 2 karena  mempengaruhi lingkungan secara global (Zain et al ., 2022).
Kota hijau menjadi konsep yang mengadopsi  pembangunan  kota  berkelanjutan untuk  menyelaraskan  antara  kebutuhan  dan lingkungan  kota.  Pengembangan  kota  hijau berkonsentrasi dalam mengurangi efek pemanasan  global  dan  mencegah  manifestasi perubahan  iklim  guna  mencapai  keseimbangan ekologi (Anthony et al ., 2018). Indeks kota hijau mampu  mengatasi  risiko  ekologi  kota  dengan penggunaan indikator dan kriteria ekologi untuk mengevaluasi kualitas lingkungan kota (Medvedeva et  al .,  2015).  Di  sisi  lain,  kualitas suatu  kota  dapat  bergantung  dari  bagaimana ruang  hijau  kota  dirancang,  dikelola,  dan dilindungi  sebagai  bagian  dari  integrasi pembangunan  berkelanjutan  (Haq,  2011). Pengembangan  kota  hijau  di  Indonesia  mulai dicanangkan sejak tahun 2011 dengan peresmian “Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)” yang diikuti hingga 174 daerah.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan kebijakan penyediaan sekurang-kurangnya 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang
terbagi menjadi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.  Menurut  (Longaris et  al .,  2019), penyediaan  RTH  perkotaan  tidak  hanya berperan bagi kualitas ekologi tetapi berkontribusi sebagai identitas kota, mempercantik kota, dan meningkatkan kebahagiaan  masyarakat.  Secara  eksplisit, undang-undang tersebut juga menyediakan cara bagaimana  pengendalian  pembangunan  suatu wilayah  provinsi/kota,  adanya  pemberlakuan sanksi bagi pelanggar tata ruang, dan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung praktik tata ruang di dalamnya.
Kemajuan pembangunan dan arus urbanisasi  yang  tinggi  sangat  berdampak signifikan  terutama  bagi  ibu  kota  negara Indonesia,  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta.  DKI Jakarta  menjadi  pusat  pembangunan  Jawa sentris  yang  besar  sejak  tahun  1960  sampai dengan tahun 2000 (Karim et al ., 2019). Pasca jatuhnya  era  orde  baru  di  Indonesia,  sistem pemerintah  mulai  berkembang  secara  lebih demokratis,  desentralisasi,  pluralistik,  dan akuntabel  (Rukmana,  2015)  .  Hal  ini  memacu transformasi praktik tata ruang di kawasan kota metropolitan  Jakarta.  Saat  ini,  Jakarta  sedang melakukan  serangkaian  perubahan  paradigma tata  ruang  dalam  mengatasi  isu  kerawanan konversi lahan  RTH, permasalahan lingkungan dan  bencana  ekologi  lanskap,  tumbuhnya permukiman  liar  yang  tidak  terkendali,  dan inefisiensi aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Penelitian  sebelumnya  telah  menyoroti secara parsial terkait kondisi RTH perkotaan dan bagaimana  implementasi  konsep  kota  hijau diterapkan  di  berbagai  kota  di  Indonesia. Penelitian  EIU  (2011)  melakukan  pengukuran dan penilaian kinerja lingkungan dari 22 kota di Asia termasuk Kota Jakarta. Penelitian (Noer et
Februari 2024, 8 (1): 76-95
al .,  2021)  melakukan  identifikasi  penerapan kota  hijau  di  Kota  Banda  Aceh  menggunakan metode gap  analysis dari  atribut  kota  hijau P2KH,  dan  penelitian  Hakim  &  Endangsih (2020) melakukan evaluasi performa penerapan kota hijau berdasarkan Asian Green City Index dan  preferensi  indeks  kebahagiaan  masyarakat di  Kota  Depok.  Kemudian,  secara  khusus penelitian  Budiman et al .,  (2014)  melakukan pendeteksian  perubahan  RTH  di  5  kota  besar Pulau  Jawa,  termasuk  Kota  Jakarta  yang menyimpulkan  selama  periode  tahun  1982 hingga  tahun  2013  RTH  di  Jakarta  berkurang dari  259.884  km 2 (40%)  menjadi  110.450  km 2
(17%).  Selain  itu,  Mindasari  &  Rostin  (2015) melakukan  evaluasi  program  pengembangan kota hijau dari indikator air limbah domestik dan persampahan serta program pengembangan kota hijau untuk ketersediaan RTH di Kota Kendari.
Berdasarkan  beberapa  isu  dan  studi pustaka  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi ketersediaan  RTH  dan  sejauh  mana  penerapan konsep  kota  hijau  di  Provinsi  DKI  Jakarta terutama pasca era orde baru dengan pendekatan temporal dan spasial pada tahun 2000, 2010, dan 2020.  Evaluasi  penerapan  konsep  kota  hijau menggunakan  atribut  kota  hijau Asian  Green City Index (AGCI). Atribut ini diprakarsai oleh EIU  (2011)  dan  menjadi  salah  satu  metode evaluasi untuk mengetahui performa suatu kota dalam  mewujudkan  kota  hijau  dengan  luasnya informasi yang digunakan. Setidaknya, terdapat 14  indikator  kuantitatif  dan  15  indikator kualitatif  yang  terhimpun  dalam  8  kategori, meliputi energy  and CO 2 , land  use  and buildings , transport , waste , water , sanitation , air quality , dan environmental governance . Evaluasi  ketersediaan  RTH  dilakukan berbasis Geographic Information System (GIS) dan  penginderaan  jauh  ( remote  sensing ) memanfaatkan  data  citra  landsat.  Adanya  hasil evaluasi dari kedua pendekatan tersebut mampu memberikan  gambaran  secara  komprehensif bagi  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  mencapai kualitas lingkungan dan praktik tata ruang yang lebih baik dari perkembangan penerapan konsep kota hijau dan ketersediaan RTH perkotaan.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Wilayah penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan 5 kota administrasi (Jakarta Utara,  Jakarta  Timur,  Jakarta  Selatan,  Jakarta Barat,  dan  Jakarta  Pusat)  dan  Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 2021 sampai bulan Mei 2022.

## Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian terdiri dari inventarisasi,  analisis,  dan  evaluasi.  Uraian setiap tahapannya dapat dilihat sebagai berikut. a. Inventarisasi
Tahap inventarisasi adalah kegiatan
pengumpulan  data  dan  informasi  mengenai kondisi lokasi eksisting. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan secara  langsung  berupa  kondisi  eksisting  dan data hasil wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, unduhan internet,  dan  data  pendukung  dari  dinas  atau instansi terkait.
b. Analisis
Analisis  aspek  spasial  dilakukan  dengan menggunakan teknik penginderaan jauh ( remote sensing )  data  citra  landsat  melalui  aplikasi ArcMap  10.8.  Metode  pengolahan  data  yang digunakan adalah klasifikasi terbimbing ( supervised classification ) dan maximum likelihood  classification untuk  melihat  secara kuantitas  dan  pola  persebaran  ketersediaan RTH.  Analisis  aspek  kuantitatif  dan  aspek kualitatif digunakan untuk mengetahui penerapan  konsep  kota  hijau  berbasis  AGCI  di Provinsi DKI Jakarta.
Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan metode  pembobotan  nilai  menggunakan  teknik normalisasi  ( zero-max approximation atau min- max  approximation ).  Perhitungannya  terbagi menjadi 4 (empat) rumus sebagai berikut.
1. Nilai  yang  diperoleh  semakin  mendekati baku mutu, maka semakin baik atau “hijau” kinerja suatu indikator
BN (%) = ( ND BM ) × BA
2. Nilai  yang  diperoleh  semakin  mendekati baku  mutu,  maka  semakin  buruk  atau “tidak hijau” kinerja suatu indikator
BN (%) = (1 − ND BM ) × BA
3. Nilai  yang  diperoleh  semakin  mendekati baku mutu, maka semakin baik atau “hijau”
kinerja suatu indikator, serta memiliki baku mutu minimal dan maksimal
BN (%) = ( ND − BMmin BMmaks − BMmin ) × BA
4. Nilai  yang  diperoleh  semakin  mendekati baku  mutu,  maka  semakin  buruk  atau “tidak hijau” kinerja suatu indikator, serta memiliki baku mutu minimal dan maksimal
BN (%) = (1 − ND − BMmin BMmaks − BMmin ) × BA Keterangan: BN = bobot nilai ND = nilai yang diperoleh BM = baku mutu
BM min = baku mutu minimal BM maks = baku mutu maksimal BA = bobot nilai AGCI
Tolak  ukur  teknik  normalisasi  dilakukan dengan  ketetapan  baku  mutu.  Sebagai  contoh, indikator  memiliki  baku  mutu  minimal  10%, maka  nilai  yang  kurang  dari  10%  akan menerima  bobot  nilai  nol.  Kemudian,  apabila nilai  melebihi  baku  mutu,  akan  didekatkan dengan bobot nilai maksimal indikator tersebut.
Analisis aspek kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi  suatu  upaya/program  yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam  menerapkan  setiap  indikator  kualitatif kota  hijau  AGCI.  Pembobotan  nilai  aspek kualitatif  menggunakan  metode  skoring  yang terbagi  dalam  skala  0  (nol)  sampai  3  (tiga) dengan uraian:
0 = tidak ada aturan, tidak ada rencana/ penerapan
1 = ada aturan, tidak ada rencana/penerapan atau tidak ada aturan, ada rencana/penerapan, 2 = ada aturan dengan penerapan ≤ 50%, dan 3 = ada aturan dengan penerapan > 50%.
Pada penentuan skor 2 dan 3 (penerapan ≤  50%  dan  >  50%)  dilakukan  penyusunan kriteria  batasan  penilaian  berdasarkan  berbagai literatur  dan  referensi.  Pemberian  skor  juga dilihat  pada  seberapa  jauh  persentase  kualitas penerapan  upaya/program  dan  berbasis expert judgment. Setelah  penetapan  skor  dilakukan, selanjutnya  menghitung  persentase  bobot  nilai menggunakan rumus sebagai berikut.
Bobot nilai (%) = Xt Xmaks x Bobot AGCI (%) Keterangan: Xt = total skor
Xmaks  = skor maksimal
c. Evaluasi
Evaluasi  ketersediaan  RTH  dilakukan berdasarkan  hasil  analisis  aspek  spasial. Ketersediaan  RTH  dievaluasi  pada  seberapa besar  perubahannya  baik  dari  aspek  jumlah luasan (kuantitas) dan pola perubahan (visualitas). Jumlah luasan RTH yang diperoleh juga  dievaluasi  kesesuaiannya  dengan  standar kebutuhan minimal penyediaan RTH perkotaan sebesar  ≥  30%  sesuai  amanat  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Evaluasi  penerapan  konsep  kota  hijau dilakukan  dengan  menjumlahkan  total  bobot nilai  hasil  analisis  dari  semua  indikator kuantitatif  dan  indikator  kualitatif  AGCI  untuk mewakili  skor  agregat  setiap  kategori  AGCI. Hasil  bobot  nilai  keseluruhan  ditentukan  ke dalam  5  kategori  tingkatan,  yaitu  sangat  di bawah rata-rata ( well below average ) 0%-20%, di  bawah  rata-rata  ( below  average )  20%-40%, rata-rata  ( average )  40%-60%,  di  atas  rata-rata ( above  average )  60%-80%,  dan  sangat  di  atas rata-rata ( well above average ) 80%-100%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Provinsi DKI Jakarta
Wilayah DKI Jakarta berada pada ketinggian rata-rata +7 meter di atas permukaan laut  (mdpl).  Berdasarkan  struktur  wilayahnya, sejak  tahun  2001  DKI  Jakarta  mengalami pemekaran  menjadi  5  kota  administrasi  dan  1 kabupaten.  Secara  astronomis  Provinsi  DKI Jakarta terletak pada koordinat 5° 10′ LS – 6° 22′
Februari 2024, 8 (1): 76-95
LS dan 106° 41′ BT – 106° 58′ BT, sedangkan secara  geografis  berbatasan  dengan  wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

## Kondisi Fisik dan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
Jumlah  penduduk  sampai  pada  tahun 2020  mencapai  10.56  juta  jiwa.  BPS  (2020)
mencatat, mayoritas penduduk Jakarta beragama islam (84%) dan bekerja pada sektor perdagangan (25.43%). Dari segi
perekonomian,  sektor  perdagangan  besar  dan eceran  menyumbang  PDRB  tertinggi  dengan distribusi sebesar 16.62%. Berdasarkan keadaan lingkungan,  Jakarta  memiliki  iklim  tropis dengan musim penghujan dan musim kemarau. Rata-rata  curah  hujan  per  bulan  tahun  2020 berkisar  227.14  mm 2 ,  kelembaban  udara  rata- rata  sebesar  70%,  dan  suhu  udara  rata-rata berkisar 28.2 °C.
Berdasarkan  karakteristik  keteknikan tanah  dan  batuan,  DKI  Jakarta  berada  pada  4 karakteristik  utama,  yaitu  pasir lempungan dan lempung  pasiran,  satuan  pasir  lempungan, satuan  lempung  pasiran  dan  pasir  lempungan, lempung lanauan dan lanau pasiran.
Berdasarkan parameter tingkat elevasi, menurut data  hasil  analisis  Dahlia et  al .,  (2018)  daratan DKI  Jakarta  terletak  pada  elevasi  terendah  -6 mdpl dan elevasi tertinggi 77 mdpl.

## Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Analisis spasial terbagi menjadi tahap pra pengolahan data citra, pengolahan data citra, uji akurasi  dan  ketelitian  nilai  kapa.  Kegiatan  pra pengolahan  data  citra  dilakukan  dengan mengunduh  citra  landsat  Provinsi  DKI  Jakarta melalui  website  earthexplorer.usgs.gov.  Data landsat diunduh pada path 122 (p122) dan row 064  (r64)  dengan  rentang  ketebalan  tutupan awan  ( cloud  cover )  ≤  10%.  Landsat  yang digunakan adalah landsat TM+ 4-5 untuk tahun 2000,  landsat  ETM+7  untuk  tahun  2010,  dan landsat 8-9 OLI/TIRS untuk tahun 2020.
Komposisi  warna red : green : blue yang digunakan pada citra landsat 8 OLI/TIRS adalah band  6:5:4,  sedangkan,  pada  landsat  TM+  4-5
dan  ETM+  7  adalah  5:4:3.  Pada  tahap  akhir, hasil klasifikasi dilakukan uji akurasi nilai kappa dengan  mengambil  sampel ground  check sebanyak 40 titik dari aplikasi Google Earth Pro. Nilai kappa menunjukkan metrik yang membandingkan  nilai  akurasi  teramati  dengan nilai akurasi yang diharapkan (Landis dan Koch, 1977  dalam  Susanti et  al .,  2020).  Tingkat akurasi untuk hasil analisis penelitian mencapai ≥ 85% dengan nilai kappa ≥ 0,81 (sangat baik).

## Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Penerapan Konsep Kota Hijau
Ruang  lingkup  analisis  pada  bagian  ini merupakan  uraian  data  dan  penerapan  setiap indikator kuantitatif dan kualitatif kategori kota hijau  AGCI  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Data dianalisis  secara  deskriptif  dengan  basis pengamatan pada tahun 2000, 2010, dan 2020.

## Aspek Kuantitatif Energy and CO 2
Aspek  kuantitatif  kategori energy  and CO 2 terdiri  dari  indikator  jumlah  konsumsi energi  listrik  dan  jumlah  emisi  CO 2 .  Hasil indikator  konsumsi  energi  listrik  per  kapita  di DKI  Jakarta  pada  tahun  2000,  2010,  dan  2020 cenderung  berada  pada  taraf  yang  tinggi dibandingkan konsumsi energi listrik per kapita nasional [Tabel 1]. Konsumsi energi listrik per kapita  diperoleh  dari  pembagian  antara  jumlah konsumsi  energi  listrik  terjual  dengan  jumlah penduduk  DKI  Jakarta  untuk  setiap  tahun pengamatan.  Penentuan  baku  mutu  didasarkan pada rata-rata konsumsi energi listrik per kapita nasional menurut Kementerian ESDM.
Emisi  CO 2 yang  dihasilkan  sebagai dampak  penggunaan  konsumsi  energi  listrik yang  tinggi  selama  periode  tahun  2000,  2010, dan  2020  adalah  sebesar  7,591,150,019  kg, 29,371,206,623  kg,  dan  28,684,180,604  kg. Perhitungan  jumlah  emisi  CO 2 per  kapita  dan baku  mutu  dilakukan  dengan  mengalikan  total konsumsi energi listrik kwh/kapita (A) terhadap jumlah faktor emisi CO 2 (E f ) (0.891 kg/kwh) dan jumlah  penduduk  DKI  Jakarta.  Analisis pembobotan nilai setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1.  Analisis aspek kuantitatif kategori energy and CO 2
Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Jumlah konsumsi energi listrik 25% 2000 2010 2020 1,019 kwh/kapita 3,431 kwh/kapita 3,048 kwh/kapita 389 kwh/kapita 700 kwh/kapita 1,090 kwh/kapita -40.5% -97.5% -45.0% Jumlah emisi CO 2 25% 2000 2010 2020 7,591,150,019 kg 29,371,206,623 kg 28,684,180,604 kg 2,906,454,092 kg 5,992,376,752 kg 10,257,794,245 kg -40.5% -97.5% -45.0%
Sumber: Hasil Analisis, 2022
Aspek Kualitatif Energy and CO 2
Aspek kualitatif kategori energy and CO 2 terdiri dari indikator kebijakan clean energy dan perencanaan aksi mengurangi perubahan iklim. Pada indikator kebijakan clean energy , terdapat upaya pengolahan sampah menjadi EBT dengan rencana awal pembangunan Intermediate Treatment  Facility (ITF)  Sunter  berkapasitas mencapai 2,200 ton/hari, konversi energi BBM menjadi BBG dan listrik pada angkutan umum, seperti angkutan lingkungan BBG dan Transjakarta,  dan  pengembangan  diversifikasi energi  listrik  dengan  Energi  Baru  dan Terbarukan  (EBT)  yang  semakin  masif diimplementasikan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Data DIKPLHD  (2020),  mencatat  98  sekolah  telah terpasang  solar  panel  dan  2,717  gedung pemerintahan
berpotensi dilakukan pemasangan.
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga mencoba melakukan penggantian lampu Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  menjadi  LED dan sampai tahun 2020 sudah mencapai 236,495 unit titik pemasangan. Kemudian, sebagai wujud mendukung  bangunan  gedung  yang  berdaya guna  dan  berhasil  guna  dilakukan  upaya
penghematan  energi  secara  efisien.  Terkait indikator perencanaan aksi mengurangi perubahan  iklim,  terdapat  serangkaian  upaya yang  dilakukan,  seperti  pelaksanaan  program kampung  iklim,  sekolah  adiwiyata,  dan pemberian  penghargaan  lingkungan  hidup. Program  kampung  iklim  mulai  dilaksanakan pada  tahun  2014  dan  sampai  tahun  2020, program  ini  sudah  diikuti  oleh  158  Rukun Warga (RW). Kemudian, pengembangan program  adiwiyata  mulai  dilaksanakan  pada tahun  2010-2011  dan  pada  sampai  pada  tahun 2019  sebanyak  26  sekolah  di  DKI  Jakarta berhasil menerima penghargaan sekolah adiwiyata  di  tingkat  provinsi,  nasional,  dan mandiri. Pada program pemberian penghargaan lingkungan  hidup  dilakukan  sebagai  apresiasi Pemerintah  DKI  Jakarta  terhadap  masyarakat yang telah melakukan pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  hidup.  Beragam bentuk  penghargaan  yang  diberikan,  seperti adipura,  kalpataru,  bank  sampah,  Jakarta Less Waste ,  pengelola  limbah  elektronik,  Peringkat Perusahaan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (Proper), dan lainnya. Analisis pembobotan nilai setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Analisis aspek kualitatif kategori energy and CO 2 Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000  2010  2020  2000  2010  2020 Kebijakan clean energy 25% 1. Pengolahan sampah menjadi EBT 2. Konversi BBM menjadi BBG dan listrik pada angkutan umum 3. Penggantian lampu PJU menjadi LED 4. Penghematan energi bangunan gedung 0 2 0 1 1 2
0 2 2 2 3
3 5% 10% 20%
Februari 2024, 8 (1): 76-95
Tabel 2.  Analisis aspek kualitatif kategori energy and CO 2 (lanjutan) Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000  2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan clean energy 25%  5. Diversifikasi pembangkit listrik dengan EBT 1 1 2 Total skor/skor tertinggi 3/15 6/15 12/15 Perencanaan aksi mengurangi perubahan iklim 25%  1. Pelaksanaan program kampung iklim 2. Sekolah adiwiyata 3. Pemberian penghargaan lingkungan hidup 0 0 3 0
1
3 3 3 3 8.33%  11.11% 25% Total skor/skor tertinggi 3/9 4/9 9/9
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Land Use and Buildings
Aspek  kuantitatif  kategori land  use  and buildings terdiri  dari  indikator  kepadatan penduduk  dan  jumlah  ruang  hijau.  Indikator kepadatan penduduk di DKI Jakarta berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI Jakarta  pada  tahun  2000,  2010,  dan  2020 cenderung  mengalami  peningkatan  dengan angka masing-masing sebesar 12.676 jiwa/km 2 , 14.506  jiwa/km 2 ,  dan  15.907  jiwa/km 2 ,  lebih tinggi dari baku mutu maksimal yang ditetapkan EIU  (2011),  yaitu  sebesar  ≤  10.000  jiwa/km 2 . Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk  untuk  setiap  kilometer  persegi  dari suatu luas seluruh daratan wilayah administrasi.
Indikator  ruang  hijau  menggambarkan jumlah  semua  taman  umum,  tempat  rekreasi,
jalur hijau, jalur air (RTB), dan kawasan lindung lainnya  yang  dapat  diakses  oleh  umum. Ketetapan  baku  mutu  ruang  hijau  disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang  yang  mengamanatkan syarat  minimal  penyediaan  kawasan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebesar ≥ 30%. Berdasarkan  data  eksisting  antara  berbagai Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam laporan  BPS  Provinsi  DKI  Jakarta,  keberadaan ruang hijau untuk setiap tahun pengamatan telah mampu memenuhi lebih dari 20% luas wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2000 rasio ruang hijau di  DKI  Jakarta  adalah  sebesar  26,74%,  tahun 2010  sebesar  25,67%,  dan  tahun  2020  sebesar 24,51%.  Analisis  pembobotan  nilai  setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3.  Analisis aspek kuantitatif kategori land use and buildings
Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Kepadatan penduduk 25% 2000 2010 2020 12.676 jiwa/km 2 14.506 jiwa/km 2 15.907 jiwa/km 2 10.000 jiwa/km 2 10.000 jiwa/km 2 10.000 jiwa/km 2 -6,75% -11,25% -14,75% Jumlah ruang hijau 25% 2000 26,74% 30% 22,28% 2010 2020 25,67% 24,51% 30% 30% 21,40% 20,5% Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Land Use and Buildings
Aspek  kualitatif  kategori land  use  and buildings terdiri  dari  indikator  kebijakan eco buildings dan kebijakan penggunaan lahan. Pada aspek  kualitatif  kebijakan eco  buildings ,  DKI Jakarta  memiliki  program  dalam  penerapan bangunan  gedung  hijau  terhadap  bangunan eksisting  dan  bangunan  baru  sesuai  dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Bangunan  Gedung  Hijau.  Pengembangan eco buildings di DKI Jakarta  secara bertahap mulai diimplementasikan sejak tahun 2013.
Berdasarkan  data  Jakarta Green  Buildings , sampai  pada  tahun  2016,  terdapat  total  260 bangunan  gedung  hijau  di  DKI  Jakarta  dengan 15.000.000  m 2 luas  lantai  bangunan,  potensi pengurangan emisi CO 2 sebesar 605.425 metrik ton/tahun, pengurangan konsumsi energi
853.814  MWh/tahun,  dan  penghematan  biaya listrik sebesar 68,313 juta US$.
Terkait kebijakan penggunaan lahan, DKI Jakarta  melakukan  berbagai  upaya  untuk mengatasi  permasalahan urban  sprawl atau melindungi area lingkungan yang lebih sensitif, seperti  pemusatan  70%  penduduk  di  sekitar Transit Oriented Development (TOD), optimalisasi RTH, pengembangan hunian vertikal, dan mekanisme insentif dan disinsentif. Upaya  ini  sejalan  dengan  (Zain et  al .,  2022), yang mengemukakan bahwa  implementasi  kota hijau  dapat  dipengaruhi  faktor  urbanisasi,
biofisika, dan tata kelola lingkungan. Urbanisasi berkaitan  dengan  isu  kependudukan  dan perluasan perkotaan yang tidak terkontrol ( urban sprawl ). Kemudian, studi Bappeda DKI Jakarta juga menjelaskan sekitar 44% penduduk Jakarta sampai  pada  tahun  2019  sudah  berada  dalam radius 700 meter di sekitar titik Sistem Angkutan Umum  Massal  eksisting  guna  mendukung pengembangan  konsep  TOD  dan  kawasan compact  city .  Berbagai  upaya  yang  dilakukan merupakan  bentuk  pengendalian  ruang  agar sesuai  dengan  RTRW.  Analisis  pembobotan nilai setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Analisis aspek kualitatif kategori land use and buildings Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan eco buildings 25% 1. Penerapan bangunan gedung hijau pada bangunan eksisting 2. Penerapan bangunan gedung hijau pada bangunan baru 1 1
1 1 3
3 8,33% 8,33% 25% Total skor/skor tertinggi 2/6 2/6 6/6 Kebijakan penggunaan lahan 25% 1. Optimalisasi peningkatan RTH 2. Pengembangan hunian vertikal 3. Rencana pemusatan 70% penduduk di sekitar titik TOD 4. Mekanisme insentif dan disinsentif 3 2 0 0
3 2 1 1 3 3 1 3
10,42% 14,58%  20,83% Total skor/skor tertinggi 5/12 7/12 10/12
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Transport
Aspek  kuantitatif  kategori transport terdiri  dari  indikator  total  panjang  jaringan transportasi umum. Perhitungan jaringan transportasi umum pada tahun 2000 menggunakan data panjang lintasan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta koridor 1 rute  Blok  M-Kota  yang  baru  diresmikan  pada tahun 2004 sepanjang 0,02 km/km 2 . Kemudian,
memasuki tahun 2010 BRT TransJakarta sudah memiliki  10  koridor  dengan  panjang  lintasan mencapai  0,28  km/km 2 .  Jaringan  transportasi umum sampai tahun 2020 sudah mencapai 0,42 km/km 2 yang  merupakan  integrasi  jaringan transportasi TransJakarta, MRT, dan LRT.  EIU (2011)  menetapkan  baku  mutu  sebesar  ≥  0,30 km/km 2 untuk indikator ini. Analisis pembobotan nilai dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5.  Analisis aspek kuantitatif kategori transport Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Total panjang jaringan transportasi umum 33% 2000 0,02 km/km 2 0,3 km/km 2 2,21% 2010 2020 0,28 km/km 2 0,42 km/km 2 0,3 km/km 2 0,3 km/km 2 30,69% 46,20%
Sumber: Hasil Analisis, 2022
Februari 2024, 8 (1): 76-95

## Aspek Kualitatif Transport
Aspek kualitatif kategori transport terdiri dari  indikator  kebijakan  transportasi  massal perkotaan  yang  berkelanjutan  dan  kebijakan mengurangi  kemacetan.  Mengenai  kebijakan indikator pembuatan transportasi massal perkotaan  yang  berkelanjutan,  terdapat  upaya pengembangan  angkutan  umum  massal  (MRT, LRT,  dan  BRT),  pengembangan  lajur  sepeda, dan  sistem  JakLingko.  Pengembangan  moda MRT fase 1 mulai dilaksanakan pada tahun 2013 dan beroperasi tahun 2019 dengan panjang jalur ±16  km,  sedangkan  MRT  fase  2  masih  dalam proses pembangunan dengan target capaian jalur sepanjang ±11,8 km. Pada pengembangan LRT direncanakan  dengan  total  lintasan  ±116  km dalam  7  koridor.  Sampai  tahun  2020,  LRT Jakarta sudah memiliki panjang lintasan ±6 km dengan 6 stasiun layang. Kemudian,
pengembangan BRT Transjakarta sudah dioperasikan  sejak  Februari  2004.  Memasuki pertengahan 2022, total jaringan sudah mencapai 86%.  Pengembangan  lajur  sepeda  ditargetkan mencapai  170  km  dan  sampai  pada  tahun  2021 baru ±63 km terimplementasi di berbagai lokasi ruas  jalan.  Sementara  itu,  program  JakLingko menjadi  salah  satu  sistem  pelayanan  yang mendukung  integrasi  antar  moda  transportasi melalui  sebuah  sistem  pembayaran  secara elektronik  ( cashless )  yang  memungkinkan pembayaran  sekali  perjalanan  dengan  durasi  3 jam  dengan  maksimal  pendebetan  Rp  5.000,- atau disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator  kebijakan  mengurangi  kemacetan adalah  pembatasan  penggunaan  kendaraan bermotor, Electronic  Road  Pricing (ERP), pembatasan  parkir  dan  penyediaan park  n  ride , pengembangan Area  Traffic  Control  System (ATCS),  pengembangan  jaringan  jalan  dan pedestrianisasi.  Program  dalam  mendukung pembatasan kendaran bermotor adalah penerapan sistem 3 in 1 yang digantikan dengan kebijakan  ganjil-genap  sejak  2016.  Kemudian, ERP  merupakan  sistem  pembatasan  lalu  lintas jalan berbayar elektronik pada ruas jalan tertentu yang  memungkinkan  pendeteksian  kendaraan multi lajur saat proses pemungutan tarif layanan melalui  kamera  yang  dapat  mengenali  plat nomor  kendaraan  dan  pengklasifikasian  jenis kendaraan.
Pihak Dinas Perhubungan memperkirakan pada bulan Desember 2022 akan dilakukan ground  breaking penerapan  ERP untuk koridor Centrale Stichting Wederopbouw (CSW)-Bundaran  HI  dengan  panjang  ±6  km. Pembatasan parkir dilakukan terhadap parkir di badan  jalan,  pemanfaatan  parkir  di  luar  badan jalan,  dan  penyediaan  fasilitas park  n  ride . Sampai  pada  tahun  2017,  sudah  terdapat  ±10 lokasi park  n  ride .  Selanjutnya,  pengembangan sistem  ATCS  dilakukan  untuk  mengendalikan lalu  lintas  di  berbagai  simpang  jalan.  Jumlah simpang  terpasang  ATCS  per  Desember  2021 sudah  mencapai  166  simpang  dari  target  319 simpang.  Analisis  pembobotan  nilai  setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6.  Analisis aspek kualitatif kategori transport Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan transportasi massal ber- kelanjutan 33% 1. Pengembangan MRT
2. Pengembangan LRT
3. Pengembangan BRT
4. Lajur sepeda 1 1 1 0 1 1 3 1 2 2 3 2 6,6% 13,2% 22% 5. Sistem JakLingko 0 0 1 Total skor/skor tertinggi 3/15 6/15 10/15 Kebijakan mengurangi kemacetan 33% 1. Pembatasan kendaraan bermotor 2. ERP 3. Pembatasan parkir dan penyediaan park n ride 2 0 1 2
1 2 2 1 3 11% 17,6% 26,4%
Tabel 6.  Analisis aspek kualitatif kategori transport (lanjutan) Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan mengurangi kemacetan 33% 4. Pengembangan ATCS 5. Pengembangan jalan dan pedestrianisasi 1 1 1 2 3 3 Total skor/skor tertinggi 5/15 8/15 12/15
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Waste
Aspek  kuantitatif  kategori waste terdiri dari  indikator  jumlah  timbulan  sampah  dan jumlah sampah terangkut. Penelitian Damanhuri & Padmi (2016) mengemukakan bahwa rata-rata timbulan sampah di DKI Jakarta adalah sebesar 2,6  liter/orang/hari  atau  0,65  kg/orang/hari. Setiap  harinya  DKI  Jakarta  mengirimkan  rata- rata 7.000 ton volume sampah ke TPST Bantar Gebang.  Data  timbulan  sampah  dan  jumlah sampah  terangkut  di  DKI  Jakarta  untuk  setiap tahun pengamatan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Jumlah  timbulan  sampah  DKI  Jakarta pada tahun 2000, 2010, dan 2020 masing-masing mencapai  angka  25.650  m 3 /hari,  17.383,7 m 3 /hari,  dan  23.699,4  m 3 /hari.  Baku  mutu
timbulan  sampah  untuk  tahun  2000,  2010,  dan 2020 masing-masing sebesar 20.867,70 m 3 /hari, 24.019,47 m 3 /hari, dan 26.405,22 m 3 /hari. Baku mutu dihitung dari hasil perkalian antara asumsi timbulan  sampah  di  kota  besar  menurut  SNI (2008)  sebesar  2,5  liter/orang/hari  dengan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta.
Terkait indikator sampah terangkut, untuk setiap  tahun  pengamatan  Jakarta  mampu mencapai  rata-rata  lebih  dari  80%  sampah terangkut. Jumlah sampah terangkut pada tahun 2000,  2010,  dan  2020  masing-masing  sebesar 22.196  m 3 /hari  (86,53%),  5.213  m 3 /hari (84,92%), dan 7.404,14 m 3 /hari (88,47%). Baku mutu. yang ditentukan untuk indikator ini adalah ≥  70%.  Analisis  pembobotan  nilai  setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.
Tabel 7.  Analisis aspek kuantitatif kategori waste
Indikator Bobot AGCI  Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Jumlah timbulan sampah 25% 2000 2010 2020 25.650 m 3 /hari 17.383,7 m 3 /hari 23.699,4 m 3 /hari
20.867,70 m 3 /hari
24.019,47 m 3 /hari 26.405,22 m 3 /hari -5,75% 7% 2,5% Jumlah sampah terangkut 25% 2000 2010 2020 86,53% 84,92% 88,47% 70% 70% 70% 31% 30,25% 31,5% Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Waste
Aspek kualitatif kategori waste terdiri dari indikator kebijakan pengumpulan dan pembuangan sampah serta kebijakan daur ulang sampah. Upaya yang dilakukan terkait kebijakan pengumpulan  dan  pembuangan  sampah  adalah membangun  4  fasilitas Intermediate  Treatment Facility (ITF),  kerja  sama  dengan  pemda setempat,  pengumpulan  sampah  terjadwal lingkup  Rukun  Warga  (RW),  dan  penyusunan peraturan  gubernur.  ITF  menjadi  teknologi pengolahan  yang  mampu  mengonversi  sampah menjadi  energi  listrik.  ITF  direncanakan
dibangun  pada  4  zona  dengan  rencana  lokasi pada  wilayah  Sunter,  Cilincing,  Duri  Kosambi, dan  Cakung.  Adanya  bentuk  kerja  sama  terkait pengelolaan sampah dilakukan dengan memanfaatkan  jasa  pelayanan  TPST  Bantar Gebang  dari  Pemerintah  Kota  Bekasi,  program hibah  truk  sampah,  fasilitas  saringan  sampah, dan  pengembangan  sarana  prasarana  TPS. Kemudian, upaya pengumpulan sampah terjadwal lingkup RW tertuang dalam Peraturan Gubernur  Nomor  77  Tahun  2020  tentang Pengelolaan  Sampah  Lingkup  RW.  Pemerintah DKI  Jakarta  juga  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  Nomor  55  Tahun  2021  tentang
Februari 2024, 8 (1): 76-95
Pengurangan  dan  Penanganan  Sampah  sebagai bentuk manifestasi penguatan regulasi penanganan sampah di Jakarta. Terkait  kebijakan  daur  ulang  sampah, terdapat upaya pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi berbasis  3R  ( Reduce , Reuse ,  dan Recycle )  dan bank  sampah  sebagai  solusi  pengumpulan  dan daur  ulang  sampah  dari sumber  secara  terpadu.
Saat  ini,  sudah  terdapat  total  38  TPS-3R  dan 2.709  lokasi  bank  sampah  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Jumlah TPS-3R  yang  memadai  di  DKI  Jakarta  masih minim  jika  dibandingkan  dengan  ketersediaan TPS.  Hal  ini  disebabkan  karena  terbatasnya lahan pengembangan. Analisis pembobotan nilai setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8.  Analisis aspek kualitatif kategori waste Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan pengumpul an dan pembuang an sampah 25% 1. Membangun 4 fasilitas ITF 2. Kerja sama dengan pemda setempat
3. Pengumpulan sampah terjadwal di RW 4. Penyusunan peraturan gubernur 0 3 1 0
1 3 1 0 2 3 2 1
8,33%  10,42% 16,67% Total skor/skor tertinggi 4/12 5/12 8/12 Kebijakan daur ulang sampah 25% 1. Pengembangan TPS menjadi TPS-3R 2. Program bank sampah 2
0
2 0 2 3 8,33% 8,33% 20,83% Total skor/skor tertinggi 2/6 2/6 5/6
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Water
Aspek  kuantitatif  kategori water terdiri dari indikator jumlah konsumsi air per kapita dan tingkat kebocoran sistem air. Taraf konsumsi air per  kapita  dihitung  dari  pembagian  antara volume  air  terjual  dengan  jumlah  penduduk. Menurut  ADB  (2004),  pada  tahun  2001 konsumsi  air  per  kapita  di  DKI  Jakarta    adalah sebesar 77 l/hari/orang dengan 100%
penggunaan air permukaan. Konsumsi meningkat  pada  tahun  2010  dan  2020  dengan angka masing-masing sebesar 80,97 l/hari/orang dan  128,27  l/hari/orang.  Sampai  pada  tahun 2020,  konsumsi  air  per  kapita  di  DKI  Jakarta sudah  melebihi  baku  mutu  maksimal  yang ditentukan  (126,9  l/hari/orang).  Baku  mutu minimal yang ditetapkan untuk konsumsi air per kapita  menurut  Peraturan  Menteri  Nomor  21 Tahun 2020 adalah 60 l/hari/orang dan maksimal sebesar 126,9 l/hari/orang.  Peningkatan volume produksi  air  bersih  cenderung  diikuti  dengan
signifikansi  peningkatan  jumlah  pelanggan. Berdasarkan  area  layanan  air  bersih,  wilayah Jakarta  Barat,  Jakarta  Selatan  dan  sebagian Jakarta Pusat dilayani PT. PAM Lyonnaise Jaya, sedangkan area Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Pusat dilayani PT. AETRA.
Penyediaan  air  bersih  kepada  pelanggan seringkali  mengalami  terjadinya  kebocoran  air dalam  penyaluran.  Indikator  kebocoran  sistem air dapat diketahui dengan nilai volume air yang bocor  atau Non-Revenue  Water (NRW).  Pada tahun  2001,  tingkat  NRW  Jakarta  berada  pada angka  51%.  Kemudian,  berdasarkan  laporan statistik air bersih DKI Jakarta, memasuki tahun 2010,  nilai  NRW  menurun  menjadi  46,36%. Pada  tahun  2020,  tingkat  kebocoran  sistem  air semakin  menurun  menjadi  28,67%.  Baku  mutu maksimal  kebocoran  sistem  air  perkotaan  yang ditetapkan  oleh  EIU  (2011)  adalah  ≤  45%. Analisis pembobotan nilai setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.
Tabel 9.  Analisis aspek kuantitatif kategori water Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Jumlah konsumsi air per kapita 25% 2000 2010 2020 77 l/hari/orang 80,97 l/hari/orang 128,27 l/hari/orang Min: 60; maks: 126,9 Min: 60; maks: 126,9 Min: 60; maks: 126,9 18,75% 17,25% -0,50% Tingkat kebocoran sistem air 25% 2000 2010 2020 51,00% 46,36% 28,67% 45% 45% 45% -3,25% -0,76% 9,07%
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Water
Aspek  kualitatif  kategori water terdiri kebijakan  meningkatkan  kualitas  air  dan mengelola  keberlanjutan  air  secara  efisien. Kebijakan kualitas air dan mengelola keberlanjutan  air  secara  efisien  dilakukan dengan penerapan konsep zero delta Q dan zero run off , serta normalisasi dan naturalisasi sungai. Konsep zero  delta  Q merupakan  upaya mengurangi  limpasan  debit  air  yang  masuk  ke dalam  saluran  drainase  dengan  pengurangan limpasan ( runoff ) menjadi nol (ΔQ = 0). Contoh implementasi dari konsep ini adalah pembuatan sumur  resapan.  Kemudian,  upaya  normalisasi dan  naturalisasi  bertujuan  untuk  menjaga kualitas mutu sungai. Data RPJMD DKI Jakarta 2017-2022  mencatat  terdapat  13  sungai/kali
yang  sedang,  akan,  dan  telah  dilakukan normalisasi dan naturalisasi, yaitu Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol,  Kali  Krukut,  Kali  Baru  Barat,  Kali Mookervart, Kali Baru timur, Kali Sunter, Kali Buaran, Jati Kramat, dan Kali Cakung.
Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang,  dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta juga mencoba melakukan  upaya  pengawasan  pembangunan drainase  vertikal  pada  persil  bangunan  gedung sesuai  Peraturan  Gubernur  Nomor  20  Tahun 2013  tentang  Sumur  Resapan.  Setiap  instansi atau masyarakat yang ingin membangun di atas lahan 5.000 m 2 wajib menyiapkan 1% dari lahan sebagai  bangunan  kolam  resapan  di  luar  sumur resapan.  Analisis  pembobotan  nilai  untuk indikator ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10.  Analisis aspek kualitatif kategori water Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan dalam meningkatkan Kualitas air dan mengelola keberlanjutan air secara efisien 50% 1. Penerapan konsep zero delta Q
2. Penerapan konsep zero run off
3. Normalisasi dan naturalisasi sungai/ pembuatan waduk 4. Pengawasan 1 1 3 0
2 2 3 0 2 2
3
1
20,83% 29,17% 33,33% pembangunan drainase vertikal persil gedung Total skor/skor tertinggi 5/12 7/12 9/12
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Sanitation
Aspek  kuantitatif  kategori sanitation terdiri  dari  indikator  populasi  dengan  akses sanitasi  yang  baik  dan  bagian  air  limbah  yang diolah  secara  memadai.  Indikator  populasi dengan akses sanitasi yang baik di DKI Jakarta selama periode 21 tahun mengalami peningkatan yang baik. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI
Jakarta, persentase Rumah Tangga (RT) dengan akses sanitasi yang baik pada tahun 2000, 2010, dan  2020  masing-masing  sebesar  66,53%, 84,57%,  dan  93,04%.  Data  sanitasi  pada  tahun 2019  menunjukkan  sebanyak  96,61%  rumah tangga  sudah septic  tank dengan  99,99% kepemilikan  kloset  leher  angsa.  Baku  mutu minimal  akses  sanitasi  yang  baik  berdasarkan World  Health  Organization (WHO)  dan  EIU
Februari 2024, 8 (1): 76-95
(2011) adalah  10%  dan  maksimal  100%.  Profil akses sanitasi yang baik nyatanya belum diikuti dengan  peningkatan  bagian  air  limbah  yang diolah  secara  memadai.  Menurut  (ADB,  2004) pengolahan  limbah  yang  memadai  di  Jakarta pada  tahun  2000  hanya  sebesar  1,9%,  lebih lanjut  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dalam Wirawan,  2019)  menyebutkan,  sampai  tahun 2012 cakupan pelayanan limbah domestik hanya berkisar  1,26%.  Kemudian,  Dinas  Lingkungan Hidup menyatakan pengelolaan limbah domestik  perkotaan  di  DKI  Jakarta  baru mencapai  4%. Hal  ini  terjadi  karena  Sistem
Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  Terpusat (SPALDT)  skala  perkotaan  di  Jakarta  masih berada  di  zona  0  dengan  pemanfaatan  IPAL Waduk Setia Budi dan IPAL Krukut, sedangkan pada  Sistem  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik Setempat  (SPALDS)  memanfaatkan  Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pulo Gebang dan  IPLT  Duri  Kosambi.  Ketetapan  baku mutu yang harus terpenuhi menurut EIU (2011) untuk indikator ini adalah minimal 20% dan maksimal 100%.  Analisis  pembobotan  nilai  untuk  kedua indikator dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.
Tabel 11.  Analisis aspek kuantitatif kategori sanitation
Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Populasi dengan akses sanitasi yang baik 33% 2000 2010 2020 66,53% 84,57% 93,04% Min: 20; maks: 100 Min: 20; maks: 100 Min: 20; maks: 100 19,14% 26,73% 30,03% Bagian air limbah yang diolah 33% 2000 2010 2020 1.90% 1,26% 4,00% Min: 10; maks: 100 Min: 10; maks: 100 Min: 10; maks: 100 -2,97% -3,30% -2,31%
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Sanitation
Aspek kualitatif kategori sanitation hanya terdiri dari indikator kebijakan sanitasi. Berbagai upaya/program  disesuaikan  dengan  Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 2019-2021 DKI Jakarta dan Perumda PAL Jaya, seperti penuntasan zona 0. Perumda PAL Jaya menjadi instansi resmi di DKI  Jakarta  yang  menangani  permasalahan sanitasi dan air limbah sejak tahun 1987. Saat ini, penuntasan zona 0 sedang dilakukan pemasangan pipa-pipa air limbah untuk cakupan wilayah SCBD-Senopati,
Panin, Patra Kuningan, Sudirman sisi timur, Denpasar, Gatot Subroto Utara, dan Gatot Subroto Selatan. Selain itu,  terdapat  beberapa  proyek  yang  sedang dikerjakan, seperti pembangunan IPAL (Krukut, Ancol,  TB.  Simatupang,  Thamrin  Nine), pilot project sistem  mini  komunal  dan  interceptor kawasan  Kali  Item,  dan pilot  project  sludge treatment
IPAL di Pulau
Pramuka.
Pembangunan IPAL Krukut dimulai tahun 2017 dan beroperasi tahun 2021 dengan kapasitas 100 l/detik yang dilengkapi sarana edutainment bagi masyarakat.  Proyek  IPAL  Thamrin  Nine  dan IPAL  Ancol  dimulai  tahun  2020  dan  masih dalam proses pembangunan. Sampai pada tahun
2021,  pembangunan  IPAL  Thamrin  sudah mencapai  39,48%  dan  IPAL  Ancol  29,89%. IPAL Thamrin direncanakan memiliki kapasitas 2.000  m 3 /hari  dan  IPAL  Ancol  direncanakan berkapasitas 4.000 m 3 /hari. Sementara itu, IPAL TB.  Simatupang  memiliki  kapasitas  4.000 m 3 /hari  yang  mampu  melayani  pengolahan limbah  setara  33.000 People  Equivalent (PE). Pilot project penanganan air limbah di kawasan Kali  Item  dimulai  tahun  2019  dan  sudah diimplementasikan  dengan  sistem  modular komunal  (19  tangki  biopal  untuk  200  RT)  dan sistem interceptor (2 unit IPAL berkapasitas 200 m 3 /hari  dan  100  m 3 /hari).  Sedangkan, pilot project sludge  treatment IPAL  Pulau  Pramuka dilakukan  dengan  pemanfaatan  motor  sedot, sludge bag filter ,dan maggot black soldier fly . Fokus  langsung  kepada  masyarakat  juga dilakukan  dengan  program  hibah  air  limbah tahap 2, kebijakan subsidi SPALDT, revitalisasi tangki  septik,  dan  strategi  komunikasi.  Sasaran program hibah air limbah tahap 2 adalah rumah tangga di Kelurahan Pasar Manggis, Karet, Karet Kuningan,  Setiabudi,  Guntur,  dan  Manggarai. Sampai  pada  tahun  2021,  terdapat  184 Sambungan Rumah (SR) yang sudah terbangun
dari  target  210  SR.  Pada  program  revitalisasi tangki  septik  sampai  pada  tahun  2021  sudah mencapai  1.259  titik  dari  1.800  target  lokasi. Kemudian, program strategi komunikasi ditujukan untuk  mengedukasi  masyarakat
tentang  pentingnya  pengolahan  limbah  melalui penyampaian  bahan  tayang  oleh  Perumda  PAL Jaya.  Analisis  pembobotan  nilai  indikator kebijakan sanitasi dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12.  Analisis aspek kualitatif kategori sanitation Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan sanitasi 33%  1. Penuntasan zona 0 2. Pembangunan IPAL Krukut
3. Pembangunan IPAL Ancol 4. Pilot project penanganan air limbah sistem mini komunal dan interceptor Kali Item 5. Pemasangan pipa air limbah dan IPAL TB. Simatupang 6. Pembangunan IPAL Thamrin Nine 7. Program hibah air limbah tahap 2 8. Kebijakan subsidi pengelolaan SPALDT 9. Pilot project sludge treatment IPAL di Pulau Pramuka 10. Revitalisasi tangki septik 11. Strategi komunikasi 3 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 3 2 2 3 2 2 3 3 2
2 1
3% 3% 25% Total skor/skor tertinggi 3/33 3/33 25/33
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kuantitatif Air Quality
Aspek  kuantitatif  kategori air  quality terdiri  dari  indikator  tingkat  konsentrasi  NO 2 , SO 2 ,  dan Total  Suspended  Particulate (TSP). Perbandingan  tingkat  rata-rata  konsentrasi partikel NO 2 dan SO 2 dari tahun 2000, 2010 dan 2020 masih berada pada taraf konsentrasi yang rendah  dan  masih  berada  di  bawah  baku  mutu yang ditetapkan. Namun, pada tingkat konsentrasi TSP cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata konsentrasi NO 2 pada tahun 2000,  2010,  dan  2020  adalah  sebesar  0,0258 ppm, 29,56 µg/Nm 3 /hari, dan 28,47 µg/Nm 3 /hari. Baku mutu untuk konsentrasi NO 2 adalah  0,05  ppm  atau  92,5  µg/Nm 3 /hari.  Rata- rata konsentrasi SO 2 pada tahun 200, 2010, dan 2020  adalah  sebesar  0,0031  ppm,  7,18 µg/Nm 3 /hari,  dan  27,55  µg/Nm 3 /hari.  Rata-rata konsentrasi  TSP  pada  tahun  2000,  2010,  dan
2020 adalah sebesar 128,2 µg/Nm 3 /hari, 181,11 µg/Nm 3 /hari,  dan  208,92  µg/Nm 3 /hari.  Baku mutu untuk konsentrasi SO 2 dan TSP adalah 230 µg/Nm 3 /hari  dan  0,1  ppm=  260  µg/Nm 3 /hari. Tingginya  partikulat  TSP  dapat  berasal  dari emisi bahan bakar kendaraan, kegiatan industri yang masif, asap rokok, dan emisi pembakaran senyawa organik, sehingga berdampak terhadap gas buang yang melampaui baku mutu ambien.
Data berbagai tingkat konsentrasi partikel tersebut diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dalam  laporan  BPS  Provinsi  DKI  Jakarta  dan DIKPLHD  (2020).  Penentuan  baku  mutu disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  551  Tahun  2001 tentang  Penetapan  Baku  Mutu  Udara  Ambien dan Baku Mutu Tingkat kebisingan di Provinsi DKI  Jakarta.  Analisis  pembobotan  nilai  setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.
Februari 2024, 8 (1): 76-95
Tabel 13.  Analisis aspek kuantitatif kategori air quality Indikator Bobot AGCI Tahun Data Eksisting Baku Mutu Bobot Nilai Tingkat konsentrasi partikel NO 2 25% 2000 2010 2020 0,0258 ppm 29,56 µg/Nm 3 /hari 28,47 µg/Nm 3 /hari 0,05 ppm 92,5 µg/Nm 3 /hari 92,5 µg/Nm 3 /hari 12,10% 17,00% 17,50% Tingkat konsentrasi partikel SO 2 25% 2000 2010 2020 0,0031 ppm 7,18 µg/Nm 3 /hari 27,55 µg/Nm 3 /hari 0,1 ppm 260  µg/Nm 3 /hari 260  µg/Nm 3 /hari 24,23% 24,30% 22,50% Tingkat konsentrasi partikel TSP 25% 2000 2010 2020 128,2 µg/Nm 3 /hari 181,11 µg/Nm 3 /hari 208,92 µg/Nm 3 /hari 260 µg/Nm 3 /hari 230 µg/Nm 3 /hari 230 µg/Nm 3 /hari 12,68% 5,25% 2,50%
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Air Quality
Aspek  kualitatif  kategori air  quality hanya  terdiri  dari  indikator  kebijakan  kualitas udara  bersih.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta mempunyai  regulasi  khusus  dalam  mendukung kebijakan  kualitas  udara  bersih  melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian  Pencemaran  Udara.  Kemudian, pada  tahun  2019  dalam  rangka  melakukan
percepatan  pelaksanaan  pengendalian  kualitas udara,  pemerintah  mengeluarkan  Instruksi Gubernur  Nomor  66  Tahun  2019  tentang Pengendalian  Kualitas  Udara  dengan  7  (tujuh) rencana aksi. Regulasi-regulasi tersebut melatarbelakangi berbagai upaya/program yang dilakukan.  Analisis  pembobotan  nilai  untuk setiap  upaya/program  dari  indikator  ini  dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.
Tabel 14.  Analisis aspek kualitatif kategori air quality Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Kebijakan kualitas udara 25% 1. Kawasan dilarang merokok 2. Pelaksanaan HBKB 1 1 2 3 3 3 bersih 3. Kawasan dilarang merokok 4. Pelaksanaan HBKB 5. Uji emisi kendaraan bermotor 6. Pengawasan pengendalian emisi cerobong industri aktif 7. Pembatasan usia kendaraan 8. Kebijakan congestion pricing 9. Perluasan rekayasa lalu lintas ganjil genap 10. Percepatan pembangunan infrastruktur pejalan kaki 11. Mengoptimalkan penghijauan dan mendorong penerapan green building 12. Konservasi EBT dengan solar panel rooftop
1 1 1 1 0 0 0 1 1
0
2 3 3 3
0 1
0
2
1 1
3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 5% 13,33% 20,83% Total skor/skor tertinggi 6/30 16/30 25/30
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Aspek Kualitatif Environmental Governance
Kategori  ini  hanya  memiliki  aspek kualitatif yang terdiri dari indikator pengelolaan lingkungan,  pengawasan  lingkungan,  dan partisipasi  publik.  Pada  indikator  pengelolaan lingkungan  terlihat  dari  adanya  fokus  DKI Jakarta  terkait  pengelolaan  kebersihan  dan sampah,  menangani  limbah  B3,  dan  layanan pengelolaan sampah spesifik. Kemudian, Dinas Lingkungan  Hidup  juga  selalu  melakukan pengawasan lingkungan terkait dokumen AMDAL  dan  UKL/UPL  bagi  perusahaan  atau instansi yang ingin menjalankan kegiatan usaha. Terdapat berbagai peraturan untuk meningkatkan  pengelolaan  kebersihan  dan lingkungan yang berkelanjutan, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan  Sampah  dan  Peraturan  Gubernur Nomor  102  Tahun  2021  tentang  Kewajiban Pengelolaan Sampah Kawasan dan Perusahaan.
Melalui  bidang  Pengembangan  Swadaya Masyarakat  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif  dalam  melakukan  pengelolaan  sampah berbasis masyarakat di lingkup RW. Selain itu, saat ini juga sudah terlaksana program sedekah minyak jelantah yang diinisiasi pada tahun 2019 dengan nama Kampung Tersenyum. Program ini merupakan  hasil  kerjasama  antara  Pemerintah Kota  Jakarta  Selatan  dengan  yayasan  Rumah Sosial Kutub dan menjadi dukungan pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Nomor  167 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Limbah Minyak  Goreng.  Limbah  sedekah  minyak jelantah selanjutnya akan dijadikan bahan bakar biodiesel  oleh  perusahaan  yang  bekerja  sama dengan  yayasan.  Dana  hasil  penjualan  akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Analisis pembobotan nilai setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15.  Analisis aspek kualitatif kategori environmental governance Indikator Bobot AGCI Upaya/Program Skor Bobot Nilai 2000 2010 2020 2000 2010 2020 Pengelolaan lingkungan 33%  1. Penyusunan rencana induk dan master plan Pengelolaan sampah 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 3. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 4. Pengelolaan sampah spesifik 5. Pengelolaan limbah B3 elektronik waste 3 0 0 0
0
3
0 0 0 0 3 3 1 3 3
6,6% 6,6% 28,6% Total skor/skor tertinggi 3/15 3/15 13/15 Pengawasan lingkungan 33%  1. Pengawasan dokumen AMDAL, UKL/UPL 2. Mekanisme pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum lingkungan 3. Mekanisme pengawasan pemulihan dugaan ketidaktaatan suatu kegiatan 3 3
3 3 3 3 3 3 3
33% 33% 33% Total skor/skor tertinggi 9/9 9/9 9/9 Partisipasi publik 33%  1. Pengelolaan sampah lingkup RW 2. Sedekah minyak jelantah 1 0
1 0 2 2 5,5% 5,5% 22% Total skor/skor tertinggi 1/6 1/6 4/6
Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Ketersediaan  RTH  di  DKI  Jakarta  pada tahun  2000  adalah  21.638,25  ha  (33,70%). Kelompok  besar  RTH  di  Kota  Jakarta  Utara dapat  dijumpai  pada  Kecamatan  Cilincing  dan Penjaringan. Pada wilayah Jakarta Timur, RTH membentuk  kelompok  besar  di  Kecamatan Makasar  dan  Cipayung.  Pada  wilayah  Jakarta Selatan,  sebagian  besar  RTH  dapat  ditemui  di Jagakarsa,  Cilandak,  dan  Pesanggrahan.  Pada Kota Jakarta Barat, RTH dijumpai pada wilayah Kembangan, Cengkareng, dan Kalideres.
Memasuki  tahun  2010  RTH  berkurang menjadi 15.067,71 ha (23,47%) dan pada tahun 2020 RTH semakin menyempit cenderung tidak teratur  menjadi  seluas  12.522,6  ha  (19,50%). Semakin  berkurangnya  ketersediaan  RTH diindikasikan  terjadi  karena  ketidaksesuaian
pola  penggunaan  lahan.  Penelitian  Septriana et
al ., (2020) mengungkapkan terdapat ketidaksesuaian  pola  penggunaan  lahan  dalam RTRW  Jakarta  pada  tahun  2019  mencapai seluas 5.098,37 Ha. Secara kuantitas,
ketersediaan RTH pada tahun 2000 yang hanya mampu memenuhi standar minimal penyediaan
RTH  perkotaan  sebesar  30%  sesuai  amanat Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007. Perkembangan  tutupan  lahan  pada  suatu  kota menurut  (Miller  1998  dalam  Budiman et  al ., 2014)  dapat  diklasifikasikan  menjadi  pola konsentrik,  sektoral,  dan  pusat  lipat  ganda. Secara  visualitas,  tutupan  lahan  untuk  setiap tahun  pengamatan  membentuk  pola  sektoral, ditandai  dengan  berbagai  klaster  tutupan  lahan (utara:  kawasan  industri/pergudangan,  pusat: perdagangan/jasa, dan selatan: perumahan).
Gambar 1.  Peta ketersediaan ruang terbuka hijau DKI Jakarta tahun 2000, 2010, dan 2020 Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Evaluasi Penerapan Konsep Kota Hijau
Hasil  evaluasi  penerapan  konsep  kota hijau  AGCI  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada periode  tahun  2000,  performa  keseluruhan
Provinsi  DKI  Jakarta  berada  pada  tingkat  di bawah  rata-rata  ( below  average )  dengan  total bobot nilai rata-rata sebesar 34,58%. Memasuki periode  tahun  2010,  performa  mengalami
peningkatan menjadi rata-rata ( average ) dengan total  bobot  nilai  rata-rata  sebesar  44,85%. Kemudian,  pada tahun  2020  performa  Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat dan berada pada tingkat di atas rata-rata ( above average ) dengan
total bobot nilai rata-rata sebesar 62,76%. Hasil evaluasi  performa  keseluruhan  setiap  kategori kota  hijau  AGCI  di  DKI  Jakarta  untuk  setiap tahun  pengamatan  dapat  dilihat  pada  Tabel  16, Tabel 17, dan Tabel 18 berikut.

## Tabel 16.  Performa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000
Kategori Well Below Average (0-20)% Below Average (20-40)% Average (40-60)% Above Average (60-80)% Well Above Average (80-100)% Energy and CO 2 13,33% Land use and buildings 41,03% Transport 19,81% Waste 41,66% Water 39,58% Sanitation 22,14% Air quality 54,01% Environmental governance 45,10% Hasil keseluruhan (rata-rata) 34,58% Sumber: Hasil Analisis, 2022 Tabel 17.  Performa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 Kategori Well Below Average (0-20)% Below Average (20-40)% Average (40-60)% Above Average (60-80)% Well Above Average (80-100)% Energy and CO 2 21,11% Land use and buildings 44,31% Transport 61,49% Waste 50,75% Water 46,42% Sanitation Air quality 29,73% 59,88% Environmental governance 45,1% Hasil keseluruhan (rata-rata) 44,85% Sumber: Hasil Analisis, 2022 Tabel 18.  Performa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Kategori Well Below Average (0-20)% Below Average (20-40)% Average (40-60)% Above Average (60-80)% Well Above Average (80-100)% Energy and CO 2 45,00% Land use and buildings 66,33% Transport 81,40% Waste 65,00% Water 42,40% Sanitation 55,03% Air quality 63,33% Environmental governance 83,60% Hasil keseluruhan (rata-rata) 62,76%
Sumber: Hasil Analisis, 2022
Februari 2024, 8 (1): 76-95

## KESIMPULAN
Terjadi  penurunan  ketersediaan  RTH  di DKI  Jakarta  sebesar  14,2%  dalam  periode  21 tahun.  RTH  berkurang  dari  21.638,25  ha (33,70%) pada tahun 2000 menjadi 15.067,71 ha (23,47%)  pada  tahun  2010,  dan  12.522,6  ha (19,50%)  pada  tahun  2020.  Secara  visualitas, tutupan  lahan  untuk  setiap  tahun  pengamatan membentuk pola sektoral. Secara kuantitas, RTH saat  ini  belum  mampu  memenuhi  standar minimal  penyediaan  RTH  perkotaan  sebesar 30%  sesuai  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang.  Semakin mahalnya biaya pembebasan lahan juga menjadi suatu  hal  yang  mendasari  sulitnya  penambahan kuantitas RTH perkotaan di DKI Jakarta.
Hasil  penerapan  konsep  kota  hijau berdasarkan  AGCI  mengalami  peningkatan performa yang baik. Pada tahun 2000, performa berada  pada  tingkat  di  bawah  rata-rata  ( below- average ) dengan persentase bobot nilai rata-rata keseluruhan 34,58%. Pada tahun 2010 performa meningkat berada di rata-rata ( average ) 44,85% dan kembali meningkat pada tahun 2020 berada pada  tingkat  di  atas  rata-rata  ( above-average ) dengan persentase keseluruhan sebesar 62,76%.
Pengoptimalan RTH privat, seperti penerapan roof  garden , green  wall , vertical greenery dapat  menjadi  alternatif  potensi peningkatan  kuantitas  RTH  di  DKI  Jakarta. Terkait  penerapan  kota  hijau,  indikator  yang telah  baik  kinerjanya  perlu  dipertahankan  dan indikator  yang  masih  lemah  kinerjanya  perlu ditingkatkan.  Dengan  demikian,  peningkatan performa  penerapan  konsep  kota  hijau  di Provinsi  DKI  Jakarta  belum  diiringi  dengan penambahan kuantitas ketersediaan RTH.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap  pihak  dinas  dan  instansi  terkait  di Provinsi  DKI  Jakarta  yang  telah  memberikan dukungan  untuk  memperoleh  data,  kegiatan wawancara, dan penyelesaian proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, A., & Hameed, S. (2021). Green Cities and Sustainable  Urban  Development:  (Subject Review). International Journal of Advances in Scientific  Research  and  Engineering  (Ijasre),
6(11),
31–36. https://doi.org/10.31695/IJASRE.2020.33929.
ADB.  (2004). Water  in  Asian  Cities  Utilities’ Performance  and  Civil  Society  Views .  Asian Development Bank.
Anthony, A. F., Offia, I. E., Abidemi, B. R., Kola, O.,
&  Kamoru,  G.  (2018).  Urban  Sustainability Concepts  and  Their  Implications  on  Urban Form. Urban and Regional Planning , 3(1), 27– 33. https://doi.org/10.11648/j.urp.20180301.15. BPS.  (2020).  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Angka 2020 [laporan]. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Budiman, A., Sulistyantara, B., & Zain, A. F. (2014). Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota  Besar  di  Pulau  Jawa  (Studi  Kasus:  DKI Jakarta,  Kota  Bandung,  Kota  Semarang,  Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya). Jurnal Lanskap Indonesia , 6(1), 7–15.
https://doi.org/10.29244/jli.2014.6.1.
Dahlia, S., Nurharsono, T., & Rosyidin, W. F. (2018).
Analisis  Kerawanan  Banjir  Menggunakan Pendekatan  Geomorfologi  di  DKI  Jakarta. Jurnal  Alami  Jurnal  Teknologi  Reduksi  Risiko
Bencana , 2(1), 1–8.
https://doi.org/10.29122/alami.v2i1.2259.
Damanhuri,  E.,  &  Padmi,  T.  (2016).  Pengelolaan Sampah Terpadu. Bandung: Penerbit ITB.
DIKPLHD.  (2020).  Dokumen  Informasi  Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2020  [laporan]. Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup.
EIU.  (2011). Asian  Green  City  Index  Assessing  the environmental  performance  of  Asia’s  major cities .  Wittelsbacherplatz  2,  80333  München.
[Economist Intelligent Unit].
Hakim,  &  Endangsih,  T.  (2020).  Evaluation  of Environmental  Performance  Using  the  Green City  Index  in  Evaluation  of  Environmental Performance  Using  the  Green  City  Index  in Depok  City,  Indonesia. Journal  of  Physics:
Conference Series , 1625, 1–11. https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1625/1/012001.
Haq,  S.  A.  (2011).  Urban  Green  Spaces  and  an
Integrative Approach to Sustainable
Environment. Journal of Environmental
Protection, 2(5), 601–608. https://doi.org/10.4236/jep.2011.25069.
Karim,  M.  Al,  Utomo,  G.  J.,  &  Fauziah,  B.  (2019).
Kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi, studi kasus  DKI  Jakarta  dan  daerah  penyangganya.
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota , 15(3),
227–247.
https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.22287.
Longaris, S., Rogi, O. H. A., Takumansang, E. D., & Ruang,  T.  P.  (2019).  Identifikasi  dan  Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan
Wenang  Kota  Manado. Spasial:  Perencanaan
Wilayah dan Kota , 6(3), 758–768.
Medvedeva, L. B., Komarova, O. P., & Kozenko, K. Y. (2015). Concept – Strategy “ Green Cities ” on the Basis of Medium Industrially Developed Cities  of  Russia  and  CIS  Countries. European
Research  Studies  Journal, XVIII(3),  41–50. https://doi.org/10.35808/ersj/453. Mindasari,  S.,  &  Rostin.  (2015).  Evaluasi  Program
Pengembangan Kota Hijau (Green City) di Kota Kendari. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  (JEP)
UHO , 5(2), 49–56.
Noer, R., Fuady, M., & Ridwan, N. (2021). Evaluasi
Implementasi Konsep Kota Hijau di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan
Perencanaan , 5(4), 49–53. Rukmana, D. (2015). The Change and
Transformation  of  Indonesian Spatial  Planning after  Suharto’s  New  Order  Regime :  The  Case of the Jakarta Metropolitan Area. International Planning Studies , 20(4), 350–370.
https://doi.org/10.1080/13563475.2015.100872
3. Septriana, F. E., Alnavis, N. B., Gustia, R., Wirawan,
R. R., Putri, P., Hasibuan, H. S., & Tambunan, R.  P.  (2020).  Dampak  Perubahan  Tutupan
Lahan  pada  Sistem  Hidrologi  di  Jakarta.
Majalah Ilmiah Globe , 22(1), 51–58. http://dx.doi.org/10.24895/MIG.2020.22- 1.1150.
SNI.  (2008).  Pengelolaan  sampah  di  permukiman. Jakarta (ID): Badan Standardisasi Nasional.
Susanti, Y., Syafrudin, & Helmi, M. (2020). Analisa Perubahan Penggunaan Lahan di Daerah Aliran
Sungai Serayu Hulu dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis .
BIOEDUKASI:  Jurnal  Pendidikan  Biologi , 13(1), 23–30. UNDESA. (2018). World Urbanization Prospects:
The 2018 Revision. United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
Wirawan,  S.  M.  S.  (2019).  Kajian  Kualitatif Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  di  DKI Jakarta. Jurnal  Riset  Jakarta ,  12(2),  57–68. https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i2.12.
Zain, A. F. M., Pribadi, D. O., & Indraprahasta, G.
S. (2022). Revisiting the Green City Concept in  the  Tropical  and  Global  South  Cities Context : The Case of Indonesia. Frontiers in Environmental  Science ,  10(787240),  1–14. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.787204.