Az- Zarqa’
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdata

## Korelasi Konsep Hak Milik dalam Hukum Islam dan KUHPerdata

## Muhammad Irkham Firdaus
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia E-mail: irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id
Abstract: The nature of property rights to an object in Islam is absolute belongs to Allah, human ownership is only majazi. It is different from the concept of property rights in KUHPerdata, that property rights are control over an object and take advantage of the object. However, the concept of property rights according to Islamic law and KUHPerdata has a very significant correlation. As in the causes and mechanisms of obtaining ownership rights in  KUHPerdata, which must go through claims that are in line with the concept of Ihrazul Mubahat (creating  permissibility)  in  Islam.  Because  the  ownership  of Participation/Attachment is in line with the concept of At-Tawalud min al- mamluk  (with  increase  or  birth).  The  concept  of  past  time/expiration  is  in harmony with Al-Uqud (Testament). The concept of inheritance is in line with Al-Khalafiyat (Replacement) or the concept of inheritance. While the concept of surrender is in line with the concept of ownership in Islam, namely al-muhabat.
Istila  'al-muhabat  or  the  way  of  ownership  through  control  of  property.  The correlation of property rights in Islamic law and KUHPerdata can also be proven by the arguments in the Qur'an and Hadith, so that it can strengthen the belief of  the  Muslim  community  to  comply  with  the  ownership  rights  laws  listed  in KUHPerdata.
Keywords: Correlation; Right of ownership; Islam; KUHPerdata
Abstrak: Hakekat  hak  milik  terhadap  suatu  benda  dalam  Islam adalah  mutlak  milik  Allah,  kepemilikan  manusia  hanya  bersifat majazi.  Berbeda  dengan  konsep  hak  milik  dalam  KUHPerdata, bahwa  hak  milik  adalah  penguasaan  terhadap  suatu  benda  dan mengambil  manfaat  dari  benda  tersebut.  Akan  tetapi  konsep  hak milik menurut hukum Islam dan KUHPerdata memiliki kolerasi yang sangat  signifikan.  Sebagaimana  dalam  sebab  dan  mekanisme memperoleh hak kepemilikan pada KUHPerdata yang harus melalui pendakuan selaras dengan konsep Ihrazul Mubahat (menimbulkan kebolehan)  dalam  Islam.  Sebab  kepemilikan    Ikutan/Perlekatan selaras  dengan  konsep  At-Tawallud  min  al-mamluk  (dengan pertambahan atau kelahiran). Konsep lampaunya waktu/daluwarsa
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
selaras  dengan  Al-Uqud  (Perjanjian).  Konsep  pewarisan  selaras dengan Al-Khalafiyat  (Penggantian) atau  konsep  waris.  Sedangkan konsep penyerahan selaras dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu  al- muhabat.  Istila’  al -muhabat  atau  cara  kepemilikan  melalui penguasaan terhadap harta. Kolerasi hak milik dalam hukum Islam dan  KUPerdata  tersebut  juga  dapat  dibuktikan  dengan  dalil-dalil dalam Al- Qur’an dan Hadist, sehingga dapat meperkuat keyakinan masyarakat muslim untuk mematuhi udang-undang hak kepemilikan yang tercantum dalam KUHPerdata.
Kata Kunci : Kolerasi; Hak milik; Islam; KUHPerdata

## Pendahuluan
Rasulullah Saw. diutus untuk membimbing manusia agar bisa menjalani kehidupannya dalam sehari-hari dengan baik. Manusia hidup didunia  tidaklah  sendirian.  Oleh  karena  itu  manusia  membutuhkan bantuan baik dalam bentuk sesama makhluk hidup seperti manusia dan hewan  maupun  yang  tidak  hidup  seperti  air  dan  udara.  Sehingga didalam Kehidupan duniawi yang sangat fana ini Allah memberikan kita sesuatu yang menjadi penolong kita untuk beribadah dijalannya. Bahan penolong itu sendiri tak lain adalah harta. Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk bisa mengakses sumber kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah dimuka bumi ini, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, beribadah dijalannya, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan semua sisi kehidupan manusia. 1
Harta sendiri sering didefinisikan sebagai barang-barang yang menjadi  kekayaan  seseorang  dalam  kehidupannya.  Banyak  benda- benda  yang  dapat  dijadikan  harta  pegangan  oleh  manusia.  Namun, adapula yang bisa kita miliki secara umum. Harta mempunyai peranan penting  dalam  kehidupan  manusia.  Seperti  halnya  untuk keberlansungan hidup manusia sendiri dan juga sebagai media untuk beribadah dijalanNya.
Islam  telah  menetapkan  adanya  konsep  hak  milik  terhadap harta.  Perihal  kepemilikan  diatur  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  hak (milik)  seseorang  oleh  pihak  lain,  sebab  manusia  memiliki kecendrungan dalam hal materialis. Dengan adanya hak terhadap harta maka tentunya tidak dapat lepas dari yang Namanya kewajiban. Adanya
1 Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam , Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, 2012., 124
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
hak milik terhadap harta dalam Islam dengan prinsip tidak melanggar hukum  syara’.  Seperti  yang  kita  ketahui  se ndiri  bahwasanya  hukum Islam  berlandaskan  dengan  Al- Qur’an  dan  sunnah.  Sehingga  pada penelitian ini akan membahas korelasi hak milik yang ada didalam Al- Qur’an dan sunnah dengan hak milik didalam KUHperdata.

## Pembahasan

## Pengertian Hak Milik
Hak milik merupakan padanan dari dua buah kata yang berbeda yaitu “hak” dan “milik”. Hak sendiri berasal dari padanan bahasa Arab yaitu al-haqq, yang memiki banyak makna. Diantara maknanya antara lain: had dan nasib (bagian), milk (pemilikan), lawan batil, ‘adl (keadilan), dan  mal  (harta). 2 Pengertian  hak  sendiri  menurut  kamus  Bahasa Indonesia  adah  kekuasaan  yang  benar  sesuatu  atau  untuk  menuntut sesuatu. 3 Sementara pengertian milik dapat kita temukan juga berasal dari  bahasa  Arab al-milk yang  secara  terminologi  berarti  kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalangi syar’i . 4
Dapat disimpulkan dengan penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki manusia dan diambil manfaatnya atau ditransaksikan.
Dengan  demikian  pengertian  hak  milik  secara  bahasa  adalah penguasaan  atau  kemampuan    terhadap  sesuatu  yang  dimiliki  oleh manusia, baik berupa benda ataupun nilai manfaatnya. Dengan kata lain hak milik adalah  hubungan antara manusia dengan harta yang dapat diakui  oleh  syara’  dimana  manusia  memiliki  kewenangan  terhadap benda  tersebut,  sepanjang  tidak  ditemukannya  hal  yang  menghalangi hubungan  antara  mereka. 5 Contoh  halangan  syara’  adalah  orang tersebut cakap bertindak hukum (seperti orang gila dan anak kecil) atau kecakapan hukumnya hilang sehingga dalam hal-hal tertentu ia dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.
2 QS. Yaasin (36):7, Al-Anfal (8):8, Al-Baqarah (2):241.
3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),  515.
4 Abdul Majid, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam , (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986),  36.
5 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), 34
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Konsep Hak milik dalam Islam
Bagi beberapa orang yang mengamati ayat-ayat Al-Quran maka akan menemukan dasar-dasar tentang harta dengan segala bentuk dan macamnya  bahwa  sesungguhnya  apa  yang  ada  di  alam  semesta  ini adalah milik Allah SWT. Hak memiliki maksud seperti milik, kepastian, dan  ketetapan.  Pengertian  ini  dapat  kita  pahami  melalui  beberapa firman Allah dalam Al- Qur’an, diantaranya sebagai berikut:
1. Surat Al-Anfal (QS. 8:8) berbunyi:
ِرَك حوَلَو لِطَبحلا َلِطحبُ يَو ُّقَحلْا َّقِحُيِل َنحوُمِرحجُمحلا َه Artinya : “ Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil  (syirk)  walaupun  orang-orang  yang  berdosa  (musyrik)  itu  tidak menyukainya. ”
2. Surat Yasin (QS. 36:7) berbunyi
َلا حمُهَ ف حمِهِرَثحكَأ ُلحوَقحلا َّقَح حدَقَل َنحوُ نِمحؤُ ي Artinya : “ Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. ”
3. Surat Al-Baqarah (QS. 2:241) berbunyi :
َحيِْقَّتُمحلا يَلَع اًّقَح  ِفحوُرحعَمحلِبِ ٌعاَتَم ِتاَقَّلَطُمحلاَو
Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang -orang yang bertaqwa.
Berdasarkan firman Allah tersebut bahwa semua harta adalah milik Allah  maka  tangan  manusia  adalah  tangan  suruhan  untuk  menjadi khalifah  dalam  mempergunakan    dan  mengatur  harta  itu. 6 Sesungguhnya  Allah  maha  kuasa  terhadap  segala  sesuatu  yang  ia ciptakan.  Dengan  izin  Allah  manusia  sebagai  khalifah  di  bumi mendapatkan izin untuk mengelola apa yang telah Allah ciptakan.
Dengan  menimbang  kepemilikan  adalah  hal  yang  lazim  bagi manusia,  Oleh  karena  itu,  segala  tindakan  kita  terhadap  harta  sudah diatur didalam Islam, dengan tujuan agar harta tersebut terealisasikan dengan  sebaik  mungkin  ditangan  manusia.  Karena  pada  dasarnya Allahlah  pemilik  hakiki  harta  tersebut.  Perlu  kita  pahami  bahwa kepemilikan  harta  sebagai  hak  milik  individu  bukanlah  hak  mutlak.
6 Yusdani, Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX tahun 2003, 59.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Islam  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan makmur nansejahtera, tanpa mengurangi hak milik individu.

## Macam-macam hak milik dalam Islam
Macam- macam hak milik dalam Islam terbagi pada berbagai segi  dan  bentuknya,  sedangkan  dari  segi  sifat  kepemilikan,  jumhur ulama membagi hak milik dalam dua bentuk:
1. Al-Milk at-Tamm (milik sempurna) Yaitu  materi  dan  manfaat  harta  dimiliki  sepenuhnya. Kepemilikan  seperti  ini  bersifat  mutlak,  tidak  dapat  dibatasi masa  waktu,  dan  tidak  dapat  digugurkan  oleh  pihak  lain. Misalnya kepemilikan rumah yang secara penuh.
2. Al-Milk an-Naqis (milik tidak sempuran) Yaitu  kepemilikan  harta  yang  hanya  dapat  menguasai  materi tatapi  manfaatnya  dikuasai  pahak  lain.  Menurut  ulama  fiqh kepemilikan tidak sempurna dapat terjadi melalui 5 mekanisme ini,  yaitu: Ijarah (sewa-menyewa;  pemilikan  manfaat  dengan kewajiban  membayar  sewa) ,  I’arah, (pinjam-meminjam;  akad memiliki  manfaat  barang  tanpa  biaya  apapun) wakaf (akad kepemilikan  manfaat  harta  untuk  kepentingan  orang  yang diberi wakaf, sehingga boleh dimaanfaatkan dengan seizinnya) , wasiat (akad yang bersifat memberikan kepemilikan harta yang bersifat sukarela setelah pemiliknya  memberikan wasiat wafat), dan hibah (pemberian  harta  kepada  pihak  lain  secara  Cuma- cuma) . 7
Ulama fiqh membagi harta yang dapat dimiliki oleh seseorang dalam  tiga bentuk:
1. Harta  yang  dapat  dimiliki  dan  dijadikan  dalam  penguasaan seseorang secara khusus.
2. Harta  yang  sama  sekali  tidak  dapat  dijadikan  kepemilikan pribadi, seperti harta yang menjadi kempemilikan umum, sperti jalan, jembatan, sungai, laut, dan lain sebagainya.
7 Yusdani, Sumber Hak Milik dalam Perpektif Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003., 60.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
3. Harta  yang  hanya  dapat  dimiliki,  jika  ada  dasar  hukum  yang membolehkannya,  seperti  harta  wakaf,  sewa  dan  lain sebagainya. 8
Selain  itu  terdapat  pula  pembagain  hak  milik  menurut  ulama fiqh dari segi objek hak milik, yaitu:
1. Hak yang terkait dengan harta ( haqq mali )
Yaitu  hak-hak  yang  terkait  dengan  kehartabendaan  dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan pembeli terhadap barang yang dibeli.
2. Hak yang  bukan harta ( haqq ghair mali ) Yaitu  hak-hak  yang  tidak  terkait  dengan  kehartabendaan, seperti hak asasi manusia.
3. Hak pribadi ( haqq asy-syakhsi )
Yaitu hak yang ditetapkan syara’ bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap yang lain.
4. Hak materi ( haqq al-aini )
Yaitu Hak  seseorang  yang  ditetapkan  syara’  terhad ap  sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak tersebut.
5. Hak semata-mata ( haqq mujarrad )
Yaitu  Hak  murni  yang  tidak  meninggalkan  bekas  jika digugurkan  melalui  perdamain  atau  pemanfaatan.  Seperti transaksi hutang-piutang,
6. Hak yang bukan semata-mata ( haqq ghair mujarrad ) 9
Yaitu  hak  yang  jika  digugurkan  masih  meninggalkan  bekas terhadap seseorang yang dimaafkan. Seperti hak qisas, dan ahli waris.

## Sebab Kepemilikan dalam Islam
Islam  tidak  menginginkan  adanya  perselisihan  antara  hak individu  pemilik  dan  hak  masyarakat  lain,  hak  pemilik  dalam  Islam adalah  hal  yang  baku.  Dari  ketentuan  syara’  cara  memperoleh
8 Ibid.
9 Tim Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 1178.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
kepemilikan  dalam  Islam  terdapat  beberapa  ketentuan  diantaranya: 10
Ihrazul Mubahat, Al-Uqud, Al-Khalafiyat, Al-Tawalludu minal mamluk .
1. Ihrazul Mubahat (Menimbulkan Kebolehan)
Ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu (benda) yang menurut syara’ boleh dimiliki atau disebut juga dengan istila’ al -muhabat . Istila’  al -muhabat ialah  cara  kepemilikan  melalui  penguasaan terhadap harta.
2. Al-Uqud (Perjanjian)
Melalui  perjanjian  atau  dalam  Bahasa  Indonesia  lebih  akrab dengan  perikatan  pemindahan  kepemilikan.  Pemindahan kepemilikan  bisa  dilakukan  melalui  seseorang  atau  Lembaga hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.
3. Al-Khalafiyat (Penggantian)
Artinya  menempati  atau  mengganti  kedudukan  kepemilikan dari pemilik awal kepada pemilik selanjutnya (warisan). Dalam hal  ini  pemilik  selanjutnya  menerima  kepemilikan  secara sempurna  melalui  peninggalan  orang  yang  memberikan kepemilikan.
4. At-Tawallud min al-mamluk (dengan pertambahan atau kelahiran) Dalam jumlah kepemilikan bisa saja bertambah secara lumrah. Seperti halnya dalam kepemilikan kebun buah apel maka pohon tersebut memiliki anak pohon apel lagi, ini pertambahan secara alami.  Ataupun  hasil  pertambahan  bisa  didapat  melalui keuntungan dagang atau hasil dari usahanya sebagai pekerja.
Keempat cara diatas merupakan pendapat yang telah disepakati para ulama fiqih. Cara-cara tersebut lebih dikenal para ulama dengan kepemilikan sempurna dalam artian kepemilikan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi.
10 Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 12
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam
Setelah  adanya  sebab  maka  akan  ada  pembagiannya  juga. Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 11 hak milik individual, kepemilikan umum, kepemilikan negara.
1. Hak milik individual
Setiap individu memiliki hak untuk bisa menikmati hak miliknya,  dengan  cara  menggunakan  secara  produktif,  guna memindahkannya  dan  melindungi  dari  mubadzir.  Ibnu Taimiyah  secara  sederhana  menjelaskan  dengan  rinci kepentingan  yang  sesuai  dengan  syari’at,  diantaranya:  pemilik tidak  boleh  menggunakannya  dengan  tabdzir,  tidak  boleh menggunaknnya  dengan  semena-mena  dan  tidak  boleh bermewah-mewahan, dalam transaksi, tidak boleh menggunakan  pemalsuan,  penipuan  dan  curang  dalam timbangan.  Juga  dilarang  untuk  mengeksploitasi  orang-orang yang mebutuhkan. 12
Terlepas  dari  hak  milik,  maka  tidak  lupa  pula  setiap orang memiliki sejumlah kewajiban tertentu. Kewajiban pokok (fardhu  ‘ain)  setiap  individu  menggunakan  hartanya  demi kebutuhan  hidupnya,  sedangkan  membantu  orang  miskin merupakan kewajiban sosial yang tak bisa lepas dari tanggung jawabnya jika sang pemilik harta termasuk orang yang mampu.
Doktrin  Ibnu  Taimiyah  menunjukkan  bahwa  ia cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfungsi sosial.  Ketika  seorang  individu  tidak  melakukan  kewajiban sosial  atas  hak  miliknya,  maka  negara  berhak  melakukan intervensi atas hak milik pribadi individu tersebut. 13

## 2. Kepemilikan Umum
Kepemilikan  umum  ( Al-Milkiyyat  Al- ‘Ammah/public Property ) ialah hak milik yang biasanya tidak bisa dimiliki secara individual namun bisa dimanfaatkan secara umum atau sosial. Obyek  utama  dari  kepemilikan  bersama  ialah  anugrah  alam
11 A.  A.  Islahi, Konsep  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah,  (trjm) H.  Anshari  Thayib, (Surabaya, Bina Ilmu, 1997), 31
12 Ibid., 139. 13 Ibid., 140
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
semesta,  seperti  air,  rumput,  dan  api,  yang  secara  khusus disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.
Contoh dari hak milik umum adalah wakaf, yaitu jika ada  seseorang  yang  menyumbangkan  hartanya  untuk  sebuah tujuan  tertentu,  maka  ada  kewajiban  untuk  digunakan  sesuai dengan  tujuan  tersebut.  Namun,  ibnu  Taimiyah  mempunyai pendapat bahwa harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan lain apabila dapat memberikan manfaat yang lebih besar. 14
3. Kepemilikan Negara
Kepemilikan  Negara  ( Al-Milkiyyat  Al-Daulah/State Property )  ialah  hak  milik  suatu  negara  yang  dibatasi  dengan wilayah kuasanya, karena negara mebutuhkan hak milik untuk memperoleh penghasilan dan juga menjalankan kewajibannya. Seperti  untuk  mengadakan  pendidikan  dan  melindungi kepentingan masyarakat.
Ibnu  Taimiyah  menyebutkan  bahwa  sumber  utama kekayaan  negara adalah  zakat,  pajak,  wakaf,  pungutan  denda, dan  harta  rampasan perang  (ghanimah),  serta  barang  temuan yang tidak ada pemiliknya. 15
Negara  sebenarnya  memiliki  kewajiban  untuk  lebih bekerja keras demi kemakmuran perekonomian masyarakatnya dan  yang  paling  penting  mengurangi  kesenjangan  sosial  yang terjadi dalam distribusi pendapatan.
Didalam  Islam  setiap  individu  memiliki  kebebasan  untuk memiliki kekayaan, namun tidak bisa lepas dari ketentuan syari’ah dan moral.  Dengan  adanya  pembagian  hak  milik  ini,  dapat  disimpulkan bahwa hak atas harta benda itu bersifat kondisional dan mutlak.

## Pengertian hak milik di dalam KUHPerdata.
Hak  milik  didalam  kitab  Undang-undang  hukum  perdata memiliki makna tersendiri, seperti yang tercantum didalam pasal 570. Pasal 570 KUH Perdata menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati  suatu  benda  dengan  sepenuhnya  dan  untuk  menguasai benda  itu  dengan  sebebas-bebasnya,  asal  tak  dipergunakan
14 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan, (Yoyakarta: Magistra Insania Press, 2004)  143.
15 A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, 144.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain.
Pasal  20  UU  nomor  5  tahun  1960  mengatakan  bahwa  hak  milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA.
Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut: 16
1. Hak  milik  itu  selalu  merupakan  hak  induk  terhadap  hak-hak kebendaan  yang  lain.  Sedangkan  hak-hak  yang  lain  bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
2. Hak  milik  itu  ditinjau  dari  kuantitetnya  merupakan  hak  yang selengkap-lengkapnya.
3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
4. Hak  milik  itu  mengandung  inti  (benih)  dari  semua  hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan ordenil (bagian) saja dari hak milik.
Namun  dengan  semakin  berkembangnya  zaman  dan  ikut bekembang pula hukum yang ada ditengah masyarakat serta timbul pula pengertian  tentang  asas  kemas yarakatan  “ sociale  functie ”  sehingga  sifat hak milik sebagai “ droit inviolable et sacre ” ini semakin memudar. Hingga timbul  banyak  sekali  pembatasan-pembatasan  terhadap  hak  milik. Banyak  sekali  terdapat  pembatasan-pembatasan  terhadap  hak  milik didalam pasal 570 KUH Perdata. Seperti pembatasan-pembatasan pada dibawah ini: 17
1. Hukum tata usaha-terbukti dengan makin banyaknya campur tangan penguasa terhadap hak milik.
2. Pembatasan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga.
3. Penggunaannya  tidak  boleh  menimbulkan  gangguan  (hinder) bagi hak orang lain.
16 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perdata:  Hukum  Benda,  cetakan keempat, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981),  48 17 Ibid. 43.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
4. Penggunaannya tidak boleh menyalah gunakan hak (misbruik van recht).
Namun, lain halnya dengan rumusan yang ada dalam pasal 20 UU nomor 5 tahun 1960, dimana didalam rumusannya itu hanya mengenai benda tak bergerak, khususnya atas tanah. 18 Kini UU membatasi dalam kepemilikan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Oleh karena itu pembatasan dalam pasala 20 UU Nomor 5 tahun 1960 hanya sebatas pada fungsinya sosialnya saja.

## Batasan hak milik di dalam KUH Perdata.
Pada  pasal  570  KUH  Perdata  menerangkan  bahwa  batasan  hak milik adalah undang-undang, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain.
Sementara itu didalam UUPA terdapat beberapa batasan hak milik yaitu:
1. Tidak  dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  tapi  untuk kepentingan umum.
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Harus dipelihara baik-baik.
4. Pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah.
5. Pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah.
Memang  terdapat  beberapa  perbedaan  dalam  batasan  hak  milik didalam KUH Perdata dan UUPA. Batasan yang ada didalam UUPA menunjukkan  bahwa  hak  milik  bukanlah  sebuah  lambang  kekuasaan yang tidak terbatas/hak asasi tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh kepentingan umum yang diungkapkan oleh hukum publik. 19

## Cara Memperoleh hak milik didalam KUH Perdata
Dalam  memperoleh  hak  milik  baik  mempunyai  tata  cara  yang mengaturnya. Seperti yang terdapat di dalam pasal 584 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:
1. Pendakuan ( toegening/occupatio )
Pendakuan  ini  diatur  dalam  pasal  585  KUH  Perdata, yang  menyatakan  bahwa  hak  milik  atas  kebendaan  bergerak
18 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cetakan keempat, (Jakarta:
Penerbit Sinar Grafika, 2006), 101.
19 Mariam  Darul  Badrulzaman, Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional, (Bandung: Penerbit Alumni, 1938), 52.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
yang  awalnya  tidak  ada  pemiliknya  adalah  pada  orang  yang pertama-tama  mengambilnya  dalam  kepemilikan.  Contohnya: berburu binatang di hutan
2. Ikutan/Perlekatan ( natreking )
Ikutan  atau  perlekatan  diatur  dalam  pasal  588-605 KUH  Perdata,  yang  maksudnya  adalah  dimana  benda  itu bertambah besar karena alam ataupun karena mengikuti benda lain. Yakni maksudnya jika terjadi antara dua benda yang tidak sama tetapi bergabung menjadi satu. Misalnya tanaman dengan tanah.
3. Lampaunya waktu/daluwarsa ( verjaring )
Lampaunya waktu diatur dalam pasal 610 KUH Perdata yang berisi  hak  milik  atas  sesuatu  kebendaan  diperoleh  karena daluwarsa, apabila seseorang yang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan  menurut  syarat-syarat  beserta  cara  membedakannya. Terdapat dua macam daluwarsa yaitu: 20
a. Acquisitieve  verjaring yaitu  cara  memperoleh  hak  milik karena lewatnya waktu (memperoleh hak kebendaan)
b. Extinctieve  verjaring yaitu  membebaskan  seseorang  dari penagihan  atau  tuntutan  hukum  yang  telah  lewat waktunya (membebaskan suatu perikatan)
4. Pewarisan ( erfopvolging )
Pewarisan  ialah  sebuah  cara  untuk  memperoleh  hak milik yang diberikan pewaris kepada ahli waris berdasarkan hak umum, sehingga tidak hanya haknya saja yang beralih tetapi juga kewajibannya.  Pewarisan  ada  dua  macam  yaitu  pewarisan karena UU dan pewarisan karena wasiat.
5. Penyerahan ( levering / overdracht )
Penyerahan ialah perbuatan hukum dalam memindahkan hak milik  dari  pemilik  pertama  kepada  pemilik  selanjutnya  yang dikehendaki sehingga pihak kedua memperoleh benda tersebut atas namanya. Menurut Prof. Subekti, penyerahan memiliki dua arti, yaitu: 21
20 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , 103
21 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, (Jakarta:  Penerbit  PT  Intermasa, 1983), 71
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
1. Perbuatan  yang  berupa  penyerahan  kekuasaan  belaka
“ feitelijke levering ”
2. Perbuatan  hukum  yang  bertujuan  memindahkan  hak milik kepada orang lain “ juridische levering ”
Sementara  menurut  pasal  612  ayat  2  KUH  Perdata menerangkan tentang bentuk-bentuk penyerahan yaitu:
1. Traditio  bervi  manu ,  yaitu  penyerahan  dengan  tangan pendek.  Contohnya,  Yuni  meminjam  motor  kepada Wulan, karena Wulan membutuhkan uang maka wulan menjual motornya kepada Yuni.
2. Constituum  possessorium ,  yaitu  penyerahan  dengan melanjutkan penguasa atas bendanya. Contohnya, Rudi memiliki  Laptop,  karena  membutuhkan  uang,  maka Rudi menjualnya kepada Dudi.
Sedangkan  untuk  penyerahan  benda  untuk  benda bergerak tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut:
1. Penyerahan dari piutang op naam, yaitu penyerahan dari piutang atas nama yang dilakukan dengan cessie yaitu dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan. Diatur dalam pasal 613 ayat 1 KUH Perdata.
2. Penyerahan  dari  piutang aan  order, yaitu  penyerahan dari  piutang  atas  pengganti  yang  dilakukan  dengan penyerahan  surat  disertai  dengan  Endosemen  yaitu menuliskan  dibalik  surat  iutang  berisi  kepada  siapa piutang itu dpindahkan. Diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata.
3. Penyerahan  dari  piutang aan  tonder, yaitu  penyerahan dari  surat  piutang  atas  bahwa  yang  dilakukan  dengan penyerahan nyata. Diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata.
Selain  dari  pasal  584  KUH  Perdata  masih  terdapat  pula  cara memperoleh hak milik lainnya, yaitu:
1. Penjadian benda ( zaaksvorming ), yaitu membuat suatu benda baru    dai  benda  yang  sudah  ada.  Diatur  dalam  pasal  606 KUH Perdata. Misalnya, kayu diubah menjadi kursi.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
2. Penarikan  buahnya  ( vruchtttrekking ),  yaitu  seorang  bezitter mendapatkan  hasil  dari  benda  yang  dibezitnya.  Diatur dalam pasal 575 KUH Perdata.
3. Persatuan  benda  ( vereniging ),  yaitu  perolehan  hak  dari bercampurnya  beberapa  benda  dari  beberapa  bezitter menjadi satu kesatuan benda. Diatur  dalam pasal 607-609 KUH Perdata.
4. Pencabutan hak ( onteigening ), yaitu untuk memperoleh hak milik dengan pencabutan hak.
5. Perampasan ( verbeurdverklaring ) yaitu penguasaan hak milik dengan  cara  perampasan  diatur  dalam  pasal  10  KUH Perdata.
6. Percampuran  harta  ( boedelmenging )  yaitu  seperti  kekayaan bersama  antara  suami  istri  setelah  menikah,  diatur  dalam pasal 119 KUH Perdata.
7. Pembubaran  dari  suatu  badan  hukum  yakni  jika  terjadi pembubaran dari suatu badan hukum maka semua anggota badan hukum tersebut berha memperoleh harta kekayaan dari badan hukum tersebut. Diatur dalam pasal 1665 KUH Perdata.
Abandonnement  yaitu  kapal-kapal  serta  barang-barang  yang dipertanggungjawabkan  dapat  diabandonir  atau  diserahkan  pada  si penanggung, jika terjadi kapal pecah atau karamnya kapal. Diatur dalam pasal 663.

## Korelasi konsep hak milik dalam Islam dan di KUH Perdata
Pada  hakikatnya  kepemilikan  alam  semesta  beserta  seluruh isinya adalah milik Allah Swt. Kemudian Allah menyerahkannya kepada para khalifahnya di bumi dengan tujuan untuk ibadah. Karena itu dalam Islam  perlindungan  terhadap  harta  menjadi  salah  satu  tujuan disyariatkannya  hukum  Islam  yang  utama.  Manusia  hanya  memiliki harta  bendanya  secara  majazi  atau  kepemilikan  yang  tidak sesungguhnya. Konsep kepemilikan harta dalam Al-Quran yang berupa alam  semesta  dan  manusia  adalah  mutlak  milik  Allah  Swt.,  karena semua  sesuatu  yang  ada  di  muka  bumi  merupakan  ciptaanNya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 120:
َِّ ّلِل ِ ِ ُك ۡلُم ٱ ِّت َٰ و َٰ مَسل ِ ِ وٱ ِۡر  ۡلۡ ِ ّض ِ ِ ُُۢريّد قِ ٖء ۡي شِّ لُكِ َٰى ل عِ  وُه  وِ ََّۚنّهيّفِا م  و ١٢٠ ِِ ِ
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
Dalam  Islam  harta  merupakan  amanah  yang  dititipkan  oleh Sang  Pencipta  yang  kemudian  dapat  dipergunakan  dengan  sebaik- baiknya, maka harta tersebut harus diperuntukkan sebagai hal-hal yang berkaitan  dengan  kemaslahatan  bersama.  Sebagaimana  konsep  uang dalam Islam dalah Flow concept, yaitu uang harus mengalir, tidak boleh mengendap pada kepemilikan diri sendiri. 22
Secara definisi konsep hak milik dalam Islam memiliki prinsip dan  unsur  yang  sama  dengan  konsep  hak  milik  dalam  KUHPerdata, yaitu prinsip penguasaan harta dan dapat mengambil manfaat dari harta tersebut. Namun penguasaan dan pemanfaatan benda tersebut terdapat aturan  yang  membatasinya.  Dalam  Islam  penguasaan  benda  harus berdasarkan  sebab  dan  akibat  yang  tidak  melanggar  hukum  Islam. Seperti penguasaan harta tidak boleh dari hasil pencurian, korupsi, dll. Selain itu dalam hal pemanfaatan harta milik juga harus sesuai dengan hukum  Islam,  yang  mana  pemanfaatannya  tidak  menzhalimi  dan merugikan  orang  lain.  Dijelaskan  pula  dalam  Al-Quran  surat  Al- Baqarah ayat 188.
ِۡم أِ ۡنّ مِا ٗقي ّر فِْاوُلُكۡأ تّلِ ّماَكُحۡلٱِى لّإِٓا هّبِْاوُل ۡدُت  وِّلّطَٰ بۡلٱّبِمُك نۡي بِمُك ل َٰ و ۡم أِْا ٓوُلُكۡأ تِ  لَ  و ِ ّمۡث ّ ۡلۡٱّبِ ّساَنلٱِّل َٰ و
ِِِ  نوُم لۡع تِ ۡمُتن أ  و ِ
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Hal tersebut selaras dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam KUHPendata tentanh kemilikan harta, bahwa pada pasal 570  KUH  Perdata  menerangkan  tentang  batasan  hak  milik  adalah undang-undang,  ketertiban  umum,  dan  hak-hak  orang  lain.  Seperti tidak  dipergunakan  untuk  kepentingan  pribadi  saja,  tatapi  untuk kepentingan  umum,  tidak  merugikan  orang  lain,  dipelihara  dengan sebaik mungkin.
Cara    kepemilikan  harta  yang  sesuai  dengan  pasal  584  KUH Perdata  adalah  pendakuan  ( toegening/occupatio ),  Ikutan/Perlekatan
22 Santi  Endriani, Konsep  Uang:  Ekonomi  Islam  VS  Ekonomi  Konvensional. Anterior Jurnal, Vol. 15. No.1, 2015., 79.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
( natreking ),  lampaunya  waktu/daluwarsa  ( verjaring ),  pewarisan ( erfopvolging ), dan penyerahan ( levering / overdracht ). Pertama, pendakuan adalah  hak  milik  atas  kebendaan  bergerak  yang  awalnya  tidak  ada pemiliknya adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikan. 23 Konsep  pendakuan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam, dalam Islam biasa disebut dengan Istila’ al - muhabat ialah  cara  kepemilikan  melalui  penguasaan  terhadap  harta. Selain itu manusia diberikan hak dan keluesan untuk menjadi penguasa untuk  memberdayakan  dan  pendistribusikan  segala  apa  yang  ada  di bumi. seperti yang tertera dalam surat Al- An’am ayat 165.
ِ وُه  و ِِٱ يّذَل ِِ ِِ  فّئ َٰٓ ل خِۡمُك ل ع ج ٱ ِ ّض ۡر  ۡلۡ ِِ ِِ ۡۗۡمُكَٰى تا ءِٓا مِيّفِ ۡمُك  وُلۡب يّ لِ ٖت َٰ ج  ر دِ ٖضۡع بِ ق ۡو فِ ۡمُك ضۡع بِ ع ف  ر  و ُِعي ّر سِ  كَب  رَِنّإ ٱ ِّبا قّعۡل ِ ُِهَنّإ  و ۥِ ِ ُُۢمي ّح َرِ ٞروُف غ ل ١٦٥ ِ ِ
Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu.  Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw.:
ثدح
ديز نب ديعس نع هيبا نع ةروع نب ماشه نع بويا نابرخا فىاقثلا باهولا دبع نابرخا راشب نب  دّممح ان ُهَل َيِهَف ًةَتِّيَم اًضحرَا  َيَححَا حنَم :لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع )يذمترلا هجرخا( 24
Telah menceritakan Muhammad bin Basar, mengabarkan kepada saya  Abdul Wahhab Al-Tsaqafy, memberi kabar kepada Ayyub dan Hisam bin Urwah, dari bapaknya,  dari  Said  bin  Zaid  dari  Nabi  Sa.,  bersabda:  Barangsiapa  yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah tersebut adalah miliknya.
Kedua, Ikutan atau perlekatan adalah benda itu bertambah besar karena  alam  ataupun  karena  mengikuti  benda  lain.  Atau  jika  terjadi antara  dua  benda  yang  tidak  sama  tetapi  bergabung  menjadi  satu. Dalam hukum Islam kosep seperti ini biasa dikenal dengan At-Tawallud min  al-mamluk ,  yaitu  dalam  jumlah  kepemilikan  bisa  saja  bertambah secara lumrah. Seperti halnya dalam kepemilikan kebun buah apel maka pohon tersebut memiliki anak pohon apel lagi, ini pertambahan secara alami.  Konsep  ikutan  ini  selaras  dengan  dalil  dalam  Al-Quran  yang menyatakan bahwa Allah mengatagorikan kepemilikan itu atas kebun
23 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , 103. 24 Al-Turmuzi, Al- Jami’ Al -Shohih III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,1958), 66278.
Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14, No. 1, June 2022
dan  isinya,  yang  dapat  berupa  kurma,  buah-buahan,  atau  tanaman lainya.
ُِتۡي َزلٱ  وِۥُهُلُكُأِاًفّل ت ۡخُمِ ع ۡر َزلٱ  وِ ل ۡخَنلٱ  وِ ٖتَٰ شو ُرۡع مِ  رۡي غ  وِ ٖت َٰ شو ُرۡعَمِ ٖتََٰن جِ أ شن أِٓيّذَلٱِ  وُه  و ِ نو ِِ ۖۦّهّدا ص حِ م ۡو يِۥُهَق حِْاوُتا ء  وِ  ر مۡث أِٓا ذّإِٓۦّه ّر م ثِنّمِْاوُلُكَِّٖۚهّبَٰ ش تُمِ  رۡي غ  وِا ٗهّبَٰ ش تُمِ ناَم ُّرلٱ  و
َِّْۚا ٓوُف ّر ۡسُتِ  لَ  وِ
ِِِ  نيّف ّر ۡسُمۡلٱِ ُّب ّحُيِ  لَِۥُهَنّإ
ِ
Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  bila  dia  berbuah,  dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);  dan  janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Ketiga, lampaunya waktu/daluwarsa adalah, jika seseorang yang telah  memegang  kedudukan  berkuasa  atasnya  selama  waktu  yang ditentukan  undang-undang  dan  menurut  syarat-syarat  beserta  cara membedakannya. Seperti jaminan yang jatuh tempo, akan menjadi milik yang  berpiutang.  Tentu  konsep  kepemilikan  seperti  ini  berdasarkan perjanjian atau akad, seperti halnya dalam hukum Islam perpindahan kepemilikan  dapat  berdasarkan Al-Uqud (Perjanjian)  atau  perikatan pemindahan kepemilikan.
ِ ميّه بِمُك لِ ۡتَل ّحُأِ َّّۚدوُقُعۡلٱّبِْاوُف ۡو أِْا ٓوُن ما ءِ نيّذَلٱِا هُّي أَٰٓ ي
ِِّد ۡيَصلٱِيّ ل ّحُمِ  رۡي غِ ۡمُكۡي ل عِ َٰى لۡتُيِا مِ َلَّإِ ّمَٰ عۡن  ۡلۡٱُِة
ُِدي ّرُيِا مُِمُك ۡح يِ  َلِلٱَِنّإِۡۗ م ُرُحِ ۡمُتن أ  و
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Keempat, pewarisan    adalah  sebuah  cara  untuk  memperoleh hak  milik  yang  diberikan  pewaris  kepada  ahli  waris  berdasarkan  hak umum,  sehingga  tidak  hanya  haknya  saja  yang  beralih  tetapi  juga kewajibannya.  Sedangkan  kosep  pewarisan  dalam  hak  kemilikan disebut Al-Khalafiyat (Penggantian) Artinya menempati atau mengganti kedudukan kepemilikan dari pemilik awal kepada pemilik selanjutnya (warisan). Sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada surat An- Nisa’ ayat 7.
ِ ۡلۡٱ  وِّنا دّل َٰ وۡلٱِ  ك  ر تِاَمّ مِ ٞبي ّص نِّءٓا سّ نلّل  وِ نوُب  رۡق  ۡلۡٱ  وِّنا دّل َٰ وۡلٱِ  ك  ر تِاَمّ مِ ٞبي ّص نِّلا ج ّ رلّ ل ِِ  نوُب  رۡق ِِا ٗضو ُرۡفَمِ نوُب  رۡق  ۡلۡٱ  وِّنا دّل َٰ وۡلٱِ  ك  ر تِاَمّ مِ ٞبي ّص نِّءٓا سّ نلّل  و
ِ
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Kelima, penyerahan  adalah  perbuatan  hukum  dalam memindahkan  hak  milik  dari  pemilik  pertama  kepada  pemilik selanjutnya  yang  dikehendaki,  sehingga  pihak  kedua  memperoleh benda  tersebut  atas  namanya.  Konsep  penyerahan  ini  dapat  berupa transaksi  yang  diperbolehkan  dalam  undang-udang,  ataupun  dalam hukum  Islam.  Konsep  penyerahan  selaras  dengan  konsep Ihrazul mubahat, yaitu  memiliki sesuatu  (benda)  yang  menurut  syara’  boleh dimiliki,  dengan  cara  yang  sesaui  dengan  perjanjian  ( uqud )  yang diperbolehkan dalam Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Jadi mekanisme kemilikan harta benda harus sangat diperhatikan.
ِ نيّذَلٱِا هُّي أَٰٓ ي
ِِ  لَ  وِ َّۚۡمُكنّ مِ ٖضا  ر تِن عًِة  ر َٰ جّتِ نوُك تِن أِٓ َلَّإِّلّطَٰ بۡلٱّبِمُك نۡي بِمُك ل َٰ و ۡم أِْا ٓوُلُكۡأ تِ  لَِْاوُن ما ءِ ِا ٗمي ّح  رِ ۡمُكّبِ نا كِ  َلِلٱَِنّإِ َّۚۡمُك سُفن أِْا ٓوُلُتۡق ت
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Pada pasal 570 KUH Perdata terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak milik. Seperti pembatasan-pembatasan pada hukum tata usaha-terbukti dengan adanya campur tangan penguasa terhadap hak milik. 25 Secara  tidak  langsung  hal  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat konsep  hak  milik  Negara.  Dalam  Undang-undang  Pokok  Agraria, negara menguasai sumber daya agraria yang sangat luas, yang terdiri dari bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya. 26 Hukum  kepemilikan  dalam  Islam  juga  mengatur  kaidah kepemilikan dalam negara, yang bisa disebut dengan Al-Milkiyyat Al- Daulah ,  yaitu  hak  milik  suatu  negara  yang  dibatasi  dengan  wilayah kuasanya. Sebagai contoh adalah kepemilikan harta akan berpindah ke negara, apabila seseorang muslim meninggal tanpa ada ahli waris sama sekali.
25 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 101. 26 Dyah Ayu Widoqati, dkk. Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi  dan  Penjabarannya  dalam  Peraturan  Perundang-undangan. Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019., 149.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
ُكَي حَلَ اَذإَف حن ًثًرإ  ِلالما  ِتحيَ ب لىإ ُهُلام َلقتنا ،ِهيلع َءلاولاو ،براقأ ِتيملل ًلاداع ُناطلسلا َناَك حنإ َيْملسملل
Artinya: Apabila  si  mayit  tidak  memiliki  kerabat  dan  budak dimerdekaannya,  maka  harta  warisannya  berpindah  ke  baitul  maal  sebagai warisan bagi kaum muslimin, apabila penguasanya orang adil. 27
Selain itu dalam pasal 570 KUH Perdata hak kemilikan dibatasi oleh  ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  tetangga  dan  dilarang menggunakan hak kepemilikannya yang dapat  menimbulkan gangguan bagi hak orang lain, sehingga menyalahgunakan hak tersebut. Contoh mengambil hak warisan milik saudara yang lainnya. Islam mengatur hak kepemilikan  supaya  tercapai  kemakmuran  dalam  hidupnya, 28 sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Furqan ayat 67:
ِ وٱ ِ نيّذَل ِ ِا ٗما  و قِ  كّلَٰ ذِ نۡي بِ نا ك  وِْاو ُرُتۡق يِ ۡم ل  وِْاوُف ّر ۡسُيِ ۡم لِْاوُق فن أِٓا ذّإ ٦٧ ِ ِ
Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

## Kesimpulan
Konsep  hak  milik  dalam  Islam  dan  KUHPerdata  Indonesia memiliki banyak kesamaan yang menjadikan adanya hubungan diantara keduanya.  Meskipun  masing-masing  memiliki  dasar  dan  landansan sendiri,  bahwa  hukum  Islam  memiliki  landansan  dan  dasar  yang bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadist,  jtihad,  dan  qiyas,  sedangkan KUHPerdata dibuat berlandasakan burgerlijk wetboek voor Indonesie atau peraturan Hindia-belanda. Keduanya memiliki prinsip penguasaan dan  unsur  pemanfaatan  kepemilikan  harta  benda  yang  siggnifikan, bahwasannya  hak  milik  adalah  suatu  harta  atau  benda  yang  dapat dikuasai  dan  dimanfaatkan.    Selain  itu  dalam  hal  sebab  dan  cara mendapatkan  hak  milik  cenderung  berprinsip  sama  dan  terdapat kolerasi  yang  sangat  seimbang  dan  signifikan,  sebagaimana  dalam bermuamalah  harus  memmelihara  asas  tawazun    atau  prinsip
27 Ibnu Naqib, Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, (Qatar: Kementrian Agma,
1982)
28 Zulaekah. Norma  Hak  Milik  dalam  Al-Qur'an. Iqtishadia,  Vol.  1  No.  2, 2014., 178.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
keseimbangan. Sehingga seorang muslim jika menjalankan  KUPerdata dengan  baik,  maka  secara  tidak  langsung  dia  juga  telah  menjalankan hukum Islam secara baik, khususnya pada konsep kepemilikan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  A.  (2012).  Konsep  kepemilikan  dalam  Islam. JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII , 124.
Ash-Shiddiqy, H. (2001). Pengantar Fiqih Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
At-Tariqi,  A.  A.  (2004). Ekonomi  Islam:  Prinsip,  dasar  dan  tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
Badrulzaman,  M.  D.  (1938). Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.
Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqih Mu'amalah. Pustaka Belajar. A. A. Islahi. (1997). Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (terjemah). Surabaya: Bina Ilma.
Huzen,  F.  (2022,  Maret  05). Kaidah-kaidah  Fiqh  Muamalah, Ahwalussahsiyah, jinayah, siyasah. Retrieved from blogspot.com: http://faizalhusen.blogspot.com/2012/03/kaidah-kaidah- fiqh-muamalah.html
Majid,  A.  (1986). Pokok-pokok  Fiqih  Muamalah  dan  Hukum  Kebendaan Islam. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
Nasional, P. B. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
S., S. H. (2006). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Sofwan,  S.  S.  (1981). Hukum  Perdata:  Hukum  Benda,  Cetakan  keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Subekti.  (1983). Pokok-Pokok  Hukum  Perdata,  cetakan  keenambelas. Jakarta: Penerbit PT Intermasi.
Yusdani.  (2003).  Sumber  hak  milik  dalam  perspektif  hukum  Islam.
Jurnal Al-Mawarid , 59.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Tim  Redaksi, Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta:  PT  Ictiar  Baru  Van Hoeve, 1997.
Yusdani, Sumber  Hak  Milik  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Al- Mawarid Edisi IX tahun 2003.
Santi  Endriani, Konsep  Uang:  Ekonomi  Islam  VS  Ekonomi  Konvensional. Anterior Jurnal, Vol. 15. No.1, 2015 Al-Turmuzi, Al- Jami’  Al -Shohih III  .Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah,1958.
Zulaekah. Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an. Iqtishadia, Vol. 1 No. 2, 2014.
Dyah Ayu Widoqati, dkk. Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi  dan  Penjabarannya  dalam  Peraturan  Perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019.
Naqib,  Ibnu. Umdatus  Salik  wa  Uddatun  Nasik. Qatar:  Kementrian Agma, 1982.
St. Saleha Madjid, (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1.
Pathurohman,  Fikri.  (2018).  Peralihan  Hak  Objek  Akad  Ijarah Muntahiayah  bi  Tamlik  dengan  Wa’ad  (Janji)  Hibah  dalam Komilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Az-Zarqa:  Jurnal  Hukum Bisnis Islam, Vol. 10, no.1.