## ANALISIS PRODUKSI PERIKANAN LAUT, BUDIDAYA LAUT, TAMBAK, DAN KOLAM, PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN REMBANG
ANALYSIS OF MARINE FISHERIES PRODUCTION, MARINE FARMING, FISHPOND, CAPTURE FISHERIES

## IN REMBANG DISTRICT
Soebandriyo Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505 Email: rioavanza2004@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kabupaten  Rembang  memiliki  potensi  perikanan  laut  yang  sangat  besar, menempati  peringkat  ketiga  di  Jawa  Tengah  setelah  Pekalongan  dan  Pati.  Perikanan  laut merupakan  sektor  perekonomian  utama  di  Kabupaten  Rembang.    Kurangnya  infrastruktur yang  memadai  bagi  nelayan  serta  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan  menjadi tantangan  sektor  perikanan.  Kabupaten  Rembang  memiliki  rencana  bertahap  mewujudkan pembangunan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan  dengan  program  khusus  berupa Perencanaan  Kawasan  Maritim  Terpadu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1).  Untuk menganalisis  kondisi  perikanan  laut  di  Kabupaten  Rembang,  2).  Untuk  menganalisis kondisi  usaha  perikanan  di  Kabupaten  Rembang,  dan,  3).  Menganalisis  kondisi  budidaya laut dan tambak di Kabupaten Rembang. Informan dalam penelitian ini adalah aparat Dinas Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten  Rembang,  Petugas  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI), Pengurus  Koperasi  Unit  Desa  (KUD) , dan  pelaku  industri  pengolah  ikan.  Hasil  analisis penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  di sektor  perikanan  tidak  selalu  menguntungkan  bagi  nelayan.  Kebijakan  Kementerian Perikanan  dan  Kelautan  memberikan  intensif  pada  usaha  perikanan  belum  menyentuh nelayan  kecil,  terutama  nelayan  pekerja.  Bantuan  berupa  modal  atau  peralatan  seperti perahu,  mesin  perahu,  alat  tangkap,  dan  peralatan  pendukung  lainnya  tidak  dapat  diakses nelayan kecil.
Kata kunci : Perikanan, Nelayan, Rembang.

## ABSTRACT
Rembang District have marine fishery potential is enormous, ranks third in Central Java after Pekalongan  and Pati. Marine  fisheries is  a major economic sector in  Rembang. But,  lack  of  adequate  infrastructure  for  fishermen  as  well  as  the  lack  of  knowledge  and skills to be a challenge fisheries sector. Rembang District Government have a phased plan to  realize  the  development  of  marine  and  fisheries  with  special  programs  such  as  the Integrated  Maritime  Region  Planning.  The  purpose  of  this  study  were:  1).  To  analyze  the
state of marine fisheries in Rembang, 2). To analyze the state of fisheries in Rembang, and, 3). Analyzing mariculture and pond conditions in Rembang. Informants in this study is the officers of Department of Fisheries and Marine of Rembang District, officer of fish auction (TPI), officer of KUD, and the fish processing industry. The results of analysis of this study showed  that  various  government  policies  in  the  sector  is  not  always  profitable  for fishermen. The Ministry of Fisheries and Marine Policy provides intensive on fishing effort has  not  touched  a  little  fishing,  especially  fishing  workers.  Aid  in  the  form  of  capital  or equipment  such  as  boats,  boat  engines,  fishing  gear,  and  other  ancillary  equipment  not accessible to small fishermen.

## Keywords : Fishing, Fisherman, Rembang

## PENDAHULUAN
Gersang,  kering,  panas.  Itulah  saat kali  pertama  kita  menginjakkan  kaki  di Kabupaten  Rembang  Jawa  Tengah.  Rona wajah  kabupaten  di  ujung  timur  laut Provinsi  Jawa  Tengah  itu  kian  terasa ketika  melewati  jalan  pantai  utara  Pulau Jawa jalur Semarang-Surabaya saat musim kemarau. Dari jalur ini pula tampak petak- petak lahan tempat pembuatan garam yang terhampar  dipinggir  pantai  pesisir  utara. Sebuah sisi lain wajah kabupaten penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Tengah  (Jateng).  Di  balik  itu,  sebenarnya letak  Kabupaten  Rembang  yang  identik dengan  Pantai  Kartini  sebagai  Icon Wisatanya, dan konon di sinilah Pahlawan R.  A.  Kartini  suka  berwisata  di  sini, memang  strategis  dan  berpotensi  cukup besar  kemaritimannya.  Bentangan  pantai sepanjang  65  kilometer  dari  Kecamatan Kaliori hingga Kecamatan Sarang merupakan kekayaan alam tersendiri  yang dimanfaatkan  penduduk  sebagai  sumber mata  pencaharian.  Ada  33.578  tenaga kerja  mulai  dari  nelayan  yang  terdiri  atas juragan,  pandega,  hingga  bakul  ikan terlibat  didalam  usaha  perikanan  laut maupun  tambak.  Dengan  sarana  perahu dan  alat  penangkap  ikan  yang  sederhana, perikanan memberi  kontribusi  6,46% bagi PDRB  tahun  2011,  namun  memiliki prospek  yang  menjanjikan.  Perikanan  laut Rembang memang nomor dua terbesar se-
Jateng  setelah  Kota  Pekalongan.  Tiga belas  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI) berada  di  kabupaten  ini.  Tahun  2011,  13 TPI tersebut mampu menghasilkan 51.365 ton  ikan  senilai  Rp.  115,71  milyar.  Hasil itu dipasarkan sampai ke luar Jawa, seperti Lampung,  Jambi,  dan  sekitar  Sumatera bagian  tengah,  bahkan  sampai  ke  luar negeri.  Namun,  eksport  masih  dilakukan lewat  Semarang  dan  Surabaya,  karena Rembang  belum  memiliki  perwakilan ekspor.  Untuk  pemasaran  di  Jawa,  selain ke kabupaten tetangga, juga ke Yogyakarta dan Semarang. Lewat retribusi pungutan  hasil  perikanan,  sumbangan sektor  perikanan  bagi  pendapatan  asli daerah  mencapai  hampir  Rp.  1  miliar  tiap tahunnya.  Potensi  laut  yang  demikian besar  agaknya  mendapat  perhatian  serius dari  pemerintah  Kabupaten  Rembang. Terlihat dari upaya yang hingga kini masih digarap  yakni  pengembangan  kawasan bahari  terpadu.  Sebuah  kawasan  bahari yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan  pendaratan  ikan  dan  Tempat Pelelangan  Ikan  (TPI)  Tasik  Agung.  Di masa  depan  perikanan  dan  kelautan tampaknya  sangat  bisa  diandalkan.  Sesuai dengan letak geografis wilayah,
Kabupaten  Rembang  memiliki  potensi perikanan  (baik  darat  maupun  laut)  yang sangat potensial. Khususnya sektor perikanan  laut,  Kabupaten  Rembang menempati  peringkat  ke  III  sewilayah
Provinsi  Jawa  Tengah,  setelah  Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pati. Kawasan Bahari  Terpadu  mencermati  hal  yang demikian,  maka  sektor  perikanan  laut menjadi  salah  satu  diantara  andalan  guna pengembangan  ekonomi  daerah.  Dalam upaya ini pemerintah Kabupaten Rembang berencana  secara  bertahap  mewujudkan pembangunan  di  bidang  kelautan  dan perikanan  dengan  suatu  program  khusus yakni  Penataan  Kawasan  Bahari  Terpadu. Kawasan  Bahari  Terpadu  (KBT) merupakan  suatu  program  Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya mewujudkan  penataan  kawasan  pantai yang menyeluruh untuk mendukung pembangunan  daerah  secara  umum.  Visi
Kawasan Bahari Terpadu adalah "Kegiatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Pantai yang Terpadu  multi  sektor,  sehingga  Kota Rembang  menjadi  Kota  Pantai  Unggulan yang Tumbuh ( Growth Pole }, Menggembirakan ( Excitement ) dan
Menguntungkan  ( Profit )  serta  menjadi Pusat  Pertumbuhan  Pantura  Timur  Jawa Tengah.  Untuk  mewujudkan  visi  di  atas, maka  misi  penataan  Kawasan  Bahari Terpadu (KBT) antara lain:
1)  Membangun  Pelabuhan  Pendaratan Ikan  (PPI)  sebagai  sentra  kegiatan perikanan  dan  menjadi  daya  tarik kegiatan perikanan lain serta kegiatan perekonomian lainnya.
2)   Membangun  Pelabuhan  Niaga  untuk mewadahi kegiatan yang selalu meningkat serta memperlancar hubungan  perdagangan  antar  pulau melalui Pelabuhan Rembang, Pelabuhan  Tasik  Tanjung  Agung, Kabupaten Rembang
3)   Mengembangkan  dan  membangun Pantai Kartini sebagai kawasan wisata air  &  rekreasi  sehingga  terpadu dengan pengembangan pantai.
4)   Meningkatkan  kualitas  Lingkungan Perumahan  dan  Pemukiman  Nelayan
melalui  penataan  peningkatan  sarana dan  prasarana  dasar  pemukiman sehingga  akan  meningkatkan  kinerja nelayan.
5)   Meningkatkan
pendapatan, pengembangan  mata  pencaharian  dan lapangan  kerja,  kesempatan  dan kegiatan  usaha  masyarakat  dengan peningkatan roda perekonomian masyarakat skala menengah, kecil dan koperasi  dalam  rangka  Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat dan Menghapus Kemiskinan.
6)   Memberdayakan  Masyarakat  dengan pengembangan  dan  refungsionalisasi lembaga-lembaga  masyarakat  serta menciptakan  peluang  pengembangan kegiatan  sehingga  masyarakat  secara mandiri aktif merencanakan, melaksanakan dan memelihara lingkungannya.
7)   Pelestarian  dan  Revitalisasi  Kawasan Pantai  Tasik  Agung  -  Pantai  Kartini sebagai  bagian  sejarah  dan  kekayaan kota  serta  merupakan  Jantung  Hati Wisata Pantai Kota Rembang.
8)   Menciptakan  Tertib  Pembangunan dan Tertib Hukum sehingga Pengembangan          Kawasan  Pantai Terpadu  Tasikagung  –  Pantai  Kartini dapat  terarah, lestari dan memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kota dan masyarakat Rembang Perikanan  Laut  Potensi  yang dimiliki kabupaten Rembang pada dasarnya sangat besar, antara lain mempunyai  wilayah  laut  dengan  pantai sepanjang  kurang  lebih  65  Km  yang banyak  terkandung  berbagai  potensi  hasil laut  yang  melimpah.  Disamping  itu  juga ditunjang oleh keberadaan sebagian penduduk  yang  bertempat  tinggal  di sepanjang pantai tersebut bermata pencaharian  sebagai nelayan.  Sesuai dengan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten  Rembang  terdapat  Juragan kapal  sebanyak  2.985  orang,  Pandega
sebanyak  12.271  orang  dan  penduduk yang bermata pencaharian sambilan sebagai  nelayan  sebanyak  1.648  orang. Dengan  berbagai  upaya  secara  maksimal dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan  dan  potensi  laut,  dalam  rangka meningkatkan  kesejehteraan  masyarakat. Eksplorasi  potensi  kelautan,  khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang  cukup  menggembirakan.  Hal  ini ditunjukkan  dari  jumlah  produksi  hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap  tahunnya.  Sesuai  data  Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang,  potensi  perikanan  laut  bisa mencapai  antara  51.365.389  kg  hingga 55.281.457 kg atau senilai Rp. 115.710.052.200,-  hingga  nilai  jual  Rp.
117.954.569.100,-.  Untuk  budidaya  laut,
terdapat sekitar 25 Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Kecamatan Rembang  dengan  jenis  kegiatan  budidaya ikan Karapu (Karamba Jaring Apung) dan beberapa  kegiatan  budidaya  tanaman rumput  laut  di  Kecamatan  Kaliori  dan Sluke.  Industri  Pengolahan  Ikan  Industri pengolahan  ikan  terdapat  di  wilayah kecamatan  di  sepanjang  pantura,  dengan jenis  berbagai  produksi  mulai  dari  ikan asap,  pindang,  ikan  kering  sampai  dengan ikan  beku.  Pemasaran  hasil  produksi industri pengolahan ikan, disamping untuk konsumsi  masyarakat  disekitarnya,  juga untuk  mencukupi  kebutuhan  ikan  secara regional,  nasional  maupun  internasional. Ikan  kering  dan  ikan  beku  di  eksport  ke berbagai  negara  asing,  seperti  Amerika, Korea,  Jepang,  Colombo  dan  lain-lain. Usaha lain  yang patut mendapat perhatian adalah industri garam rakyat. Sentra garam di  Kecamatan  Kaliori  dan  kecamatan  lain di  pesisir.  Lahan  penggaraman  umumnya tidak  terlalu  jauh  dari  garis  pantai.  Total luas  areal  penggaraman  1.184,9  hektar, tersebar  di  Kecamatan  Kaliori,  Rembang, Lasem, Sluke, Sarang, dan Kragan. Garam curah  (kerosok)  atau  garam  rakyat  yang
dalam proses produksi hanya mengandalkan  air  laut,  bisa  dihasilkan hingga  147.975  ton,  nilainya  Rp.  29,59 milyar.  Ada  pula  produk  garam  briket yang produksinya 18.000 ton senilai Rp. 8 milyar.  Ada  777  industri  garam  kerosok yang  menyerap  5.545  tenaga  kerja,  dan empat  industri  garam  briket  dengan  260 tenaga kerja.
Dalam  upaya  pemanfaatan  potensi sumberdaya  perikanan  laut,  kegiatan penangkapan  merupakan  ciri  yang  cukup menonjol pada umumnya, namun keberhasilan  usaha  penangkapan  tersebut mengandung  ketidakpastian  yang  tinggi. Ketidakpastian ini disebabkan oleh ketersediaan dan potensi sumberdaya ikan yang memiliki variasi spasial dan temporal yang  tinggi,  terlebih  apabila  tingkat pemanfaatan  telah  melampaui  potensi lestarinya  sehingga  bukan  saja  hasil tangkapan  akan  semakin  menurun,  tetapi juga  menyebabkan  tekanan  terhadap sumberdaya  ikan.  Akibatnya  keberhasilan usaha  penangkapan  bersifat  sangat  riskan dibanding usaha perikanan lainnya, utamanya  budidaya  perikanan.  Usaha budidaya  perikanan  dapat  berfungsi  nyata dalam  penyediaan  produk  perikanan secara  kontinyu  dan  terencana  serta pengurangan  tekanan  eksploitasi  terhadap jenis-jenis  biota  hayati  yang  dapat dibudidayakan. Perencanaan pengembangan budi daya laut di Indonesia masih  banyak  mengalami  kesulitan.  Salah satu  penyebabnya  adalah  lingkungan perairan  yang  tidak  cocok  bagi  kegiatan budidaya  laut  selain  data  parameter kualitas  air  yang  tidak  sesuai  di  lokasi tersebut  untuk  kegiatan  budidaya  Oleh karena  itu,  agar  kegiatan  budidaya  laut dapat berkembang dengan baik, diperlukan  analisis  penentuan  lokasi  yang sesuai  serta  didukung  oleh  analisis  data yang baik dan benar bagi kondisi perairan yang ideal. Jenis-jenis perairan yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya laut di
antaranya  adalah  teluk,  teluk  kecil  ( inlet ), selat,  perairan  karang,  goba  (lagoon), pantai  terbuka,  dan  laut  lepas.  Tentu  saja setiap  jenis  perairan  ini  mempunyai keuntungan dan kerugian dalam pengembangannya.  Menurut  Set  dan moluska  masih  sangat  besar.  Luas  total perairan  laut yang potensial untuk budidaya  ikan  (kakap,  kerapu,  dan beronang)  sekitar  1.052.720  ha  dan  untuk budidaya  moluska  (kerang  dan  teripang) sekitar 720.500 ha. Dari luas perairan laut yang  ada  tersebut  potensi  produksi  yang dapat  dihasilkan  diperkirakan  sekitar 46.000  ton/tahun.  Adapun  potensi  lahan budidaya  rumput  laut  (alga)  mencapai 22.460  ha  yang  tersebar  di  seluruh  di Indonesia.  Keputusan  Gubernur  Jawa Tengah  No.  524/128/  1983,  menetapkan beberapa lokasi di Jawa Tengah berpotensi untuk  dikembangkan  budidaya  laut.  Salah satunya  adalah  Kabupaten  Rembang.  Di samping  itu  di  perairan  Rembang  banyak ditemukan  spesies-spesies  kultivan  yang potensial  untuk  dibudidayakan  karena mempunyai  nilai  ekonomis  yang  tinggi, seperti  jenis-jenis  ikan  bersirip  (dengan panjang  pantai  yang  mencapai  60  km  dan keberadaan  19  terumbu  karang  sebagai pelindung  alami  bagi  perairan  Rembang dari  gelombang  dan  arus  secara  langsung dari  laut  Jawa,  sehingga  pada  beberapa lokasi merupakan perairan tenang terutama  di  wilayah  kecamatan  Kaliori, dimana  sebagian  besar  pulau  karang terdapat  di  wilayah  ini  (Dinas  Perikanan dan  Kelautan  Rembang,  2002  Kerapu, Kakap,  Beronang),  berbagai  jenis  kerang, rumput laut, udang-udang, dan sebagainya.  Dilihat  dari  besarnya  potensi perairan  pantai  yang  dimiliki  Kabupaten Rembang,  maka  sangat  memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai daerah pengembangan budidaya laut, walaupun di beberepa daerah, karakteristiknya bervariasi terutama melihat kondisi hidrometeoroseanografis. Oleh karena
informasi  tentang  lokasi  perairan  laut  di Kabupaten
Rembang yang dapat dimanfaatkan  untuk  budidaya  laut,  masih sangat terbatas, maka suatu studi penyusunan dan pemetaan potensi sumberdaya  perikanan  budidaya  laut  di Kabupaten  Rembang  sangat  mendesak untuk  dilakukan.Beberapa  permasalahan yang dihadapi antara lain belum diketahuinya  potensi  sumberdaya  laut, letak  lokasi  perairan  laut  yang  dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut, jenis n) yang  dapat  dibudidayakan  yang  sesuai dengan  kondisi  perairan,  tempat  lokasi budidaya  yang  potensial  serta  pemilihan tehnologi  budidaya  yang  sesuai  dan fasilitas  pendukung  (infrastruktur)  yang dapat menjamin keberhasilan usaha budidaya  laut.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  kajian  dan  inventarisasi  lokasi yang  potensial  untuk  kegiatan  usaha budidaya laut baik di perairan pantai utara dan  pantai  selatan  Jawa  Tengah,  dengan tujuan  mengukur  potensi  sumberdaya budidaya laut, memetakan dan menentukan  lokasi  potensi  budidaya  laut, menyusun  rekomendasi  lokasi  budidaya laut yang potensial dan
merekomendasikan jenis komuditas unggulan  satu  rancang  bangun  teknologi budidaya  yang  cocok  dengan  kondisi perairan  dimana  lokasi  budidaya  akan dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  perlu  dilakukan  evaluasi  kesesuaian perairan  yang  potensial,  jenis  komuditas unggulan,  dan  rancang  bangun  teknologi budidaya  laut  yang  akan  digunakan  untuk pengembangan  perikanan  dan  kelautan yang  ada  di  Kabupaten  Rembang,  dimana pendapatan  para  nelayan  akan  meningkat sehingga  para  nelayan  dapat  menabung dan akhirnya kesehatan para nelayan akan meningkat  lagi  dan  yang  nantinya  akan digunakan  meningkatkan  kesejahteraan para nelayan yang ada.
Dari  penjelasan  uraian    diatas, maka  dapat  ditarik  perumusan  masalah
dalam  penelitian  ini,  yaitu:  1).Bagaimana kondisi  perikanan  laut  di  Kabupaten Rembang?,  2).Bagaimana  kondisi  usaha perikanan di Kabupaten Rembang?, 3).Bagaimana  kondisi  budidaya  laut, tambak dan kolam di Kabupaten
Rembang?

## MATERI DAN METODE
Pendekatan penelitian
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  deskripsi  kualitatif,  Obyek penelitian,  Analisis  data  bersifat  terbuka, opened-ended ,  dan  induktif.  Dikatakan terbuka  karena  teknik sampling  purposive (bertujuan).  Jadi  sampel  dalam  penelitian ini antara lain adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan,  BAPPEDA,  Pengolah  ikan, Penyuluh  lapangan,  Nelayan    Kabupaten Rembang.  Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu  data  utama  (Primer)  dan  data pendukung (Sekunder). Data utama diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang  terlibat  langsung  dalam  kegiatan sebagai  fokus  penelitian.  Yang  terlibat sebagai  informan  dalam  penelitian  ini adalah:  Dinas  Perikanan  Dan  Kelautan, BAPPEDA,  Penyuluh  lapangan,  Pengolah ikan,  dan  Nelayan  .  Sedangkan  data pendukung  bersumber  dari  dokumen- dokumen resmi yang ada, baik berasal dari BPS,  Bappeda  maupun  Dinas  Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rembang.
Pemilihan  informasi  yang  tepat  dengan informasi  yang  akurat  merupakan  pilihan yang  harus  dilakukan  oleh  seorang peneliti.
Pada  tahap  pengumpulan  data  ini, peneliti menggunakan teknik: 1.Wawancara mendalam ( indepth
interview ),  2.    Observasi  partisipasi,  3.
Dokumentasi,  dan  4.  Kuesioner  Adalah teknik  pengumpulan  data  menggunakan daftar  pertanyaan  baik  yang  bersifat tertutup  maupun  terbuka.  Pada  penelitian
ini menggunakan kuesioner terbuka dengan  tujuan  agar  informan  memiliki beberapa  alternatif  jawaban  yang  bisa dikembangkan.  Metode  pemilihan  sampel dalam  penelitian  ini  tidak  menggunakan stratified sampling , sampel mewakili pada semua tingkatan atau strata dan pemilihan sampel  bertujuan  untuk  target  tertentu dalam  memilih  sampel  menggunakan teknik purpose sampling , sehingga elemen sampling tidak memiliki kesempatan sama untuk  menjadi  sampel. Metode sample ini merupakan salah satu sampel probabilitas. (Indriantoro  dan  Supomo,  1999:131). Sampel  yang  diambil  adalah  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  data  primer yang diperoleh dari stakeholder terdiri dari unsur:  Bappeda,  Dinas  Perikanan  Dan Kelautan,  Pengolah ikan, dan 4. Nelayan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi. Data primer yang terkumpul  harus  segera  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  kualitatif  versi Miles  dan  Huberman,  analisis  data  terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  secara bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian data,  serta  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil.
a. Luas Wilayah.
Kabupaten  Rembang  merupakan
Kabupaten  yang  terletak  di  Pantai  Utara Provinsi  Jawa  Tengah,  dengan  luas wilayah sekitar 1.014 km2 dengan panjang garis  pantai  63,5  km.  35%  dari  luas wilayah  Kabupaten  Rembang  merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km2.
b. Letak.
Kabupaten  Rembang  terletak  di antara 111 o 00’ – 111 o 30’ Bujur Timur dan 06 o 30’  –  07 o 00’  Lintang  Selatan  dengan 14  wilayah  kecamatan  yaitu  Kaliori, Rembang,  Lasem,  Sluke,  Kragan,  Sarang,
Sale,  Sedan,  Gunem,  Pamotan,  Sulang, Sumber, Bulu, Pancur.
c. Administrasi.
Secara  administrasi,  Kabupaten Rembang  berbatasan  dengan:    Sebelah Utara  :  Laut  Jawa,    Sebelah  Selatan  : Kabupaten  Blora,    Sebelah  Barat  : Kabupaten  Pati,  dan  Sebelah  Timur  : Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur)

## B. Pembahasan.
a. Perikanan Laut.
Potensi,  antara  lain  mempunyai wilayah laut dengan pantai sepanjang ± 65 Km  yang  banyak  terkandung  berbagai potensi hasil laut yang melimpah. Disamping  itu  juga  ditunjang  oleh keberadaan  sebagian  penduduk  yang bertempat  tinggal  di  sepanjang  pantai tersebut  bermata  pencaharian  sebagai nelayan, (dengan perincian Juragan sebanyak  2.985  orang,  Pandega  sebanyak
12.271 orang dan penduduk yang bermatapencaharian sambilan sebagai nelayan  sebanyak  1.648  orang).  Dengan berbagai  upaya  secara  maksimal  dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan  dan  potensi  laut,  dalam  rangka meningkatkan  kesejehteraan  masyarakat. Eksplorasi  potensi  kelautan,  khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang  cukup  menggembirakan.  Hal  ini ditunjukkan  dari  jumlah  produksi  hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2010 produksi perikanan  laut  mencapai  51.365.389  kg atau senilai Rp. 115.710.052.200,- sedangkan  pada  tahun  2011  meningkat menjadi  55.281457  kg  dengan  nilai  jual Rp. 117.954.569.100,- Panjang pantai 63,5 km
mempunyai  potensi  laut  yang  dapat dikembangkan.  Perairan  laut  mempunyai kekayaan  sumberdaya  jenis  ikan  dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis  tinggi,  antara  lain  ikan  Layang, Kembung,  Tembang,  Tongkol,  Bawal,
Tenggiri, Teri, dan Kakap. Jenis-jenis ikan tersebut  ditangkap  dengan  menggunakan alat  tangkap  dan  kapal  penangkap  yang berlainan  sesuai  dengan  karakteristik  dari jenis-jenis ikan tersebut. Untuk mendukung  pengoptimalisasian  potensi perikanan  laut  tersebut,  maka  disediakan sarana  prasarana  perikanan  laut,  di antaranya  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI). Di  Kabupaten  Rembang  terdapat  10  TPI, yaitu:1. TPI Tunggulsari, 2. TPI Tanjungsari,  3.  TPI  Tasikagung,  4.  TPI Pasarbanggi,  5.  TPI  Pangkalan,  6.  TPI Pandangan, 7. TPI Bakung, 8. TPI Karang Lincak,  9.  TPI  Karang  Anyar,  10.  TPI Sarang.  Dari  10  unit  TPI  tersebut,  1  di antaranya  merupakan  PPP  (Pelabuhan Perikanan  Pantai),  yaitu  PPP  Tasikagung. Sedangkan 2 unit, yaitu Karang Anyar dan Sarang masuk dalam kategori PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan).
b. Produksi Perikanan Laut Di Kabupaten Rembang Berdasarkan

## Jenis Ikan.
Pada  tahun  2011  jumlah  produksi perikanan  laut  dengan  jenis  ikan  layang yang  jumlahnya  14.501.181  Kg,  nilai produksi  Rp. 74.457.675.330,-  ikan bawal hitam  yang  jumlahnya  721.466  Kg,  nilai produksi  Rp.  15.328.958.960,-  jenis  ikan kembung  yang  jumlahnya  3.577.601  Kg, nilai  produksi  Rp.  39.901.831.200,-  jenis ikan  selar  yang  jumlahnya  3.014.016  Kg, nilai  produksi  Rp.  24.882.747.140,-    jenis ikan tembang/jui yang berjumlah
5.203.009Kg, nilai produksi Rp. 18.161.615.500,-  ,  jenis  ikan  tongkol jumlahnya  2.269.405  Kg,  nilai  produksi Rp.  20.217.241.740,-  jumlah  jenis  ikan tengiri  yang  berjumlah  201.739  Kg,  nilai produksi  Rp.  4.825.516.600,-  jenis  ikan cumi-cumi  berjumlah  970.771  Kg,    nilai produksi  Rp.  16.270.875.010,-    jenis  ikan petek  yang  berjumlah  2.448.791  Kg, dengan nilai produksi Rp. 5.430.740.750,- jumlah  produksi  perikanan  laut  dengan
jenis  ikan  tiga  waja  yang  berjumlah 99.328  Kg,dengan  nilai  produksi  Rp. 105.146.750,-  jumlah  produksi  perikanan laut dengan jenis ikan ekor kuning dengan jumlah  828.850  Kg,dengan  nilai  produksi Rp.  2.201.951.350,-  jumlah  produksi perikanan  laut  dengan  jenis  ikan  kurisi tidak  ada  tangkapan  sama  sekali,  jumlah produksi  perikanan  laut  dengan  jenis  ikan pari/peh dengan jumlah 698.851 Kg,dengan nilai produksi Rp. 3.129.076.130,- jumlah produksi perikanan  laut  dengan  jenis  ikan  layur dengan  jumlah  139.338  Kg,dengan  nilai produksi  Rp.  969.511.980,-    jenis  ikan kapasan  jumlah  1.282  Kg,  nilai  produksi Rp. 7.688.430,- jenis ikan demang/swanggi jumlah tangkapan 3.381.160 Kg, nilai produksi Rp.
7.992.577,-    jenis  ikan  barakuda/tunul jumlah tangkapan 33.269 Kg, dengan nilai produksi  Rp.  8.156.845.000,-    Tidak diketahui,  jenis  ikan  bentong    jumlah tangkapan  1.013.460  Kg,  nilai  produksi Rp.  2.044.686.050,-  jenis  ikan  biji  nagka jumlah  tangkapan  678.732  Kg,  dengan nilai produksi Rp2.044.686.050,- . Jenis  ikan  balak/beloso  jumlah tangkapan 630.509 Kg,  nilai  produksi  Rp. 1.689.709.350,-      jenis  ikan  manyung dengan  jumlah  tangkapan  629.234  Kg, nilai  produksi  Rp.  2.644.467.100,-    jenis ikan kakap merah dengan jumlah tangkapan tidak ada, jenis ikan teri jumlah tangkapan  yang  didapat  50.730  Kg,  nilai produksi  Rp.  502.981.550,-  jenis  ikan udang  hasil  tangkapan  1.238  Kg,  nilai produksi  Rp.  45.420.000,-  jenis  ikan lemadang dngan jumlah tangkapan 10.507 Kg, nilai produksi Rp. 126.820.000,-  jenis ikan  rajungan  jumlah  tangkapan  yang didapat  tidak  ada,  jenis  ikan  lemuru dengan  jumlah  tangkapan  3.860  Kg,  nilai produksi  Rp.  53.004.000,-    jenis  ikan kerapu  dengan  jumlah  tangkapan  774.297 Kg,  nilai  produksi  Rp.  2.869.724.690,- jenis  ikan  siro  jumlah  tangkapan  36.245
Kg,    nilai  produksi  Rp.  168.865.000,- jenis  ikan  kwee  hasil  tangkapan  988.534 Kg,  nilai  produksi  Rp.  3.222.979.550,- jenis ikan lain-lain artinya campuran  hasil tangkapan  6.371.521  Kg,  nilai  produksi Rp.  19.417.570.165,-  jumlah  seluruh produksi  perikanan  laut  pada  tahun  2011 hasil  tangkapan  50.264.166  Kg    nilai produksi seluruhnya meliputi Rp. 277.318.359.250,- c. Jumlah Nelayan. Tahun 2011 nelayan yang berjumlah  19.773  orang  yang  meliputi nelayan  juragan  dan  nelayan  pandega  dan untuk  nelayan  juragan  yang  berjumlah 3.761  orang  serta  untuk  nelayan  pandega yang berjumlah 15.002 orang. Serta untuk bakul  ikan  pada  tahun  2011    yang berjumlah  1.466  orang.  Dengan  melihat kondisi  yang  demikian  kelautan  bisa diandalkan    untuk  menunjang  Pendapatan Asli Daerah.

## d. Jumlah Alat Tangkap.
Tahun  2011  terdapat  alat  tangkap untuk  mencari  ikan  di  laut  yang  jenis  dan jumlahnya  sebagai  berikut:  Untuk  alat purse seine yang berjumlah 568, untuk alat tangkap  untuk  mencari  ikan  dengan  jenis alat  dogol  yang  berjumlah  1.368  , peralatan  untuk  menangkap  ikan  dengan jenis  payang  yang  jumlahnya  66,  untuk peralatan  untuk  menangkap  ikan  dengan jenis cantrang  yang jumlahnya 246, untuk peralatan  penagkapan  ikan  dengan  jenis gill  net yang  jumlahnya  4.598,  peralatan untuk  menangkap  ikan  dengan  jenis tramme net yang jumlahya meliputi 1.975, peralatan  untuk  menangkap  ikan  dengan jenis  pancing  yang  jumlahnya  meliputi 159,  dan  peralatan  untuk  menangkap  ikan dengan jenis yang lainnya yang jumlahnya meliputi 405 buah.
e. Jumlah Armada Penangkapan Ikan.
Tahun 2011 terdapat jumlah armada penangkapan ikan yang jumlahnya meliputi : Kapal motor lebih dari 60 gross tonage yang jumlahnya meliputi 22, kapal motor  30  sampai  dengan  60 gross  tonage yang jumlahnya meliputi 181, kapal motor 10  sampai  dengan  30 gross  tonage yang
jumlahnya meliputi 559, kapal motor yang beratnya 5 sampai dengan 10 gross tonage yang jumlahnya meliputi 706, kapal motor yang beratnya kurang dari 5 groos tonage yang  jumlahnya  meliputi  3.183,  dan perahu  layar  yang  jumlahnya  meliputi  15 buah.  Dengan  tersedianya  sarana  dan prasarana  seperti  tersebut  di  atas  maka dapat  dihasilkan  produksi  perikanan  laut yang  tidak  sedikit  jumlahnya.  Produksi perikanan  laut  di  Kabupaten  Rembang diperoleh  dari  hasil  tangkapan  nelayan, yang  kemudian  dilelang  di  Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari hasil pelelangan  tersebut  maka  diperoleh  nilai produksi ikan atau raman, di mana nilai ini mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat perolehan  pendapatan  nelayan.  Nilai produksi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  jenis ikan  yang  ditangkap.  Semakin  tinggi  nilai ekonomis  ikan  tersebut,  semakin  tinggi pula  nilai  jualnya.  Jenis  ikan  yang  paling banyak  terdapat  di  perairan  Rembang berdasarkan  hasil  penangkapan  nelayan adalah ikan layang, yang kemudian disusul dengan  ikan  tembang/jui,  ikan  selar  dan ikan kembung, yang kesemuanya merupakan  ikan  dari  jenis  pelagis  kecil. Hasil  produksi  tangkap  ini  kemudian digunakan  sebagai  bahan  baku  dari pengolahan ikan
Usaha  pengolahan  ikan  terdiri  dari usaha  pengeringan  ikan,  pemindangan, kerupuk,  terasi,  dan  masih  banyak  lagi yang semuanya dapat dikategorikan dalam pengolahan  tradisional.  Kemudian  dalam program  kerja  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Rembang dilaksanakan kegiatan untuk
meningkatkan  kualitas  produk  olahan tersebut,  diantaranya  dengan  memberikan bantuan  peralatan  dan  juga  pelatihan kepada  para  pengolah  ikan.  Pemasaran produk  olahan  ini  sebenarnya  sudah mencapai  luar  daerah,  bahkan  sudah mencapai luar negeri.

## f. Usaha Perikanan.
Usaha  pengolahan  ikan  terdiri  dari usaha  pengeringan  ikan,  pemindangan, kerupuk,  terasi,  dan  masih  banyak  lagi yang semuanya dapat dikategorikan dalam pengolahan  tradisional.  Kemudian  dalam program  kerja  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Rembang dilaksanakan kegiatan untuk
meningkatkan  kualitas  produk  olahan tersebut,  diantaranya  dengan  memberikan bantuan  peralatan  dan  juga  pelatihan kepada  para  pengolah  ikan.  Pemasaran produk  olahan  ini  sebenarnya  sudah mencapai luar daerah Kabupaten Rembang,  bahkan  sudah  mencapai  luar negeri. Akan tetapi belum ada pengelolaan yang  ditangani  oleh  para  pengolah  itu sendiri  dalam  memasarkan  produknya. Pada umumnya mereka mengirim produknya yang siap ekspor ke distributor di Surabaya baru kemudian dikirim keluar negeri dengan label dan kemasan lain yang lebih baik.
g. Budidaya Laut,Tambak Dan Kolam Kegiatan budidaya ikan dilaksanakan  melalui  kegiatan  budidaya ikan kolam dan budidaya ikan tambak, dan akhir-akhir  ini  sedang  dikembangkan usaha  budidaya  rumput  laut.  Budidaya kolam maupun tambak mempunyai potensi  untuk  lebih  dikembangkan  lagi, mengingat  lahan  potensi  yang  belum diolah  masih  cukup  luas.  Kegiatan budidaya  laut  saat  ini  sedang  dalam  taraf uji coba budidaya ikan kerapu di karamba jaring  apung  dan  tanaman  rumput  laut, yang  dilaksanakan  pada  akhir  tahun
anggaran  2002  dengan  dana  bersumber dari  APBD  Provinsi  Jawa  Tengah.  Untuk budidaya  laut,  terdapat  kurang  lebih  25 KJA yang berada di Kecamatan Rembang dengan  jenis  kegiatan  budidaya  ikan Karapu  (Karamba  Jaring  Apung)  dan beberapa  kegiatan  budidaya  tanaman rumput  laut  di  Kecamatan  Kaliori  dan Sluke.
h. Pengolahan Ikan.
Potensi perikanan
tangkap mencapai  32,370.00  ton  per  tahun. Terdapat  dua  daerah  sentra  perikanan, yaitu  di  wilayah  kecamatan  Rembang  dan Lasem.  Ada  sebanyak  16.100  nelayan dengan  armada  penangkapan  sebanyak 2.015 unit, serta 13 tempat pelelangan ikan (TPI)  yang  tersebar  pada  5  Kecamatan. Pemasaran  hasil  pengolahan  ikan  tersebar hampir  di  berbagai  wilayah  Indonesia, yaitu  meliputi  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur, Jawa  Barat,  Sumatra,  Sulawesi,  Bali, Kalimantan.  Pemasaran  ekspor  ke  China, Korea,  Malaysia,  Singapura,  Colombo (Srilangka),  Spanyol  dan  beberapa  negara lainnya. Dengan besarnya potensi perikanan,  maka  pengolahan  ikan  juga besar potensinya. Pengolahan ikan merupakan  aktifitas  yang  sudah  turun temurun  dijalankan oleh  masyarakat Kabupaten  Rembang.  Sistem  pengolahan yang  digunakan  sampai  saat  ini  mayoritas menggunakan  cara  lama  ,  dengan  sedikit perubahan  peralatan  yang  digunakan. Sentra-sentra  pengolahan  ikan  terdapat  di Kecamatan Rembang, Lasem dan Bonang. Jenis-jenis  pengolahan  ikan  yang  banyak terdapat di wilayah ini adalah pengeringan (asin), pemindangan, pengasapan, peragian  (terasi)  dan  produk  ikan  segar. Seluruhnya terdapat sekitar 767 unit usaha pengolahan  dengan  omset  per  tahun mencapai  Rp.  166.566.700.000,-  dengan total aset sebesar Rp. 38.301.000.000,- dan melibatkan sebanyak 6.579 tenaga kerja.
Sebagian  besar  pengolah  tersebut memiliki  skala  usaha  mikro  atau  rumah tangga,  yaitu  sebanyak  664  unit  usaha yang bergerak dibidang pengolahan penggaraman (pengeringan), pemindangan, pengasapan, peragian (terasi),  pereduksian,  surimi  (daging  ikan giling),  penjualan  ikan  segar,  pembekuan dan  jenis  lainnya  seperti  pengolahan rajungan, Setiap jenis pengolahan memiliki  persoalan  masing-masing,  baik dari persoalan bahan baku, teknis pengolahan,  sarana  prasarana,  tenaga kerja, permodalan, serta pemasaran. Selain itu,  dari  skala  usaha  yang  berbeda  juga memiliki  persoalan  yang  berbeda-beda. Kebanyakan  yang  memiliki  persoalan lebih banyak adalah skala usaha kecil dan mikro, dimana biasanya terdapat persoalan permodalan,  higienitas,  bahan  baku,  dan sistem pemasaran yang memberikan beban tambahan bagi pengolah. Kebijakan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  juga memberikan pengaruh dalam keberlangsungan usaha mereka. Selama  ini  para  pengusaha  /
pengolah  ikan  lebih  banyak  bertahan karena  usaha  sendiri  dan  mereka  telah memiliki  jaringan  tersendiri  baik  dalam penyediaan bahan baku, teknologi maupun pasar. Di sisi lain, setiap jenis pengolahan ikan  memiliki  permasalahan  tersendiri baik dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi maupun pasarnya.
i. Unit Pengolahan Ikan.
Pada  tahun  2011  di  Kabupaten Rembang  terdapat  jenis  ikan  olahan  yang meliputi  sebagai  berikut  :  teri  nasi  yng jumlahnya  meliputi  25.405  unit  orang, jumlah  pengolahan  ikan  pemindangan yang  jumlahnya  meliputi  5.094.945  unit orang,  jumlah  jenis  pengolahan  ikan pengeringan/pengasinan  yang  jumlahnya meliputi  99.311.118  unit  orang,  jumlah pengolahan  ikan  dengan  jenis  pedo  yang jumlahnya  meliputi  38.238  unit  orang,
jumlah jenis pengolahan ikan jambal yang jumlahnya  meliputi  2.098  unit  orang, jumlah  jenis  pengolahan  ikan  pengasapan yang  jumlahnya  meliputi  5.581.125  unit orang,  jumlah  pengolahan  ikan  dengan jenis  terasi  yang  jumlahnya  meliputi 163.483 unit orang, jumlah jenis pengolahan  ikan  kerupuk  yang  jumlahnya meliputi  176.490  unit  orang,  jumlah  jenis pengolahan  ikan  petis  yang  jumlahnya meliputi  115.294  unit  orang,  jumlah pengolahan  ikan  dengan  jenis  presto dengan  jumlah  yang  meliputi  3.296  unit orang,  jumlah  jenis  pengolahan  tepung ikan  yang  jumlahnya  30.152  unit  orang, jumlah jenis pengolahan ikan pengalengan ikan  yang  jumlahnya  195  unit  orang, jumlah  jenis  pengolahan  ikan  pembekuan yang  jumlahnya  22.988  unit  orang,  dan
jumlah  jenis  hasil  pengolahan  ikan  lain- lain  (aneka  produk)  yang  jumlahnya 12.640  unit  orang.  Jumlah  seluruhnya hasil  pengolahan  ikan  pada  tahun  2011  di Kabupaten  Rembang  269.421.167  unit orang, yang terdiri Pengeringan,
Pemindang, Peragian.
j. Kawasan Pesisir Kabupaten Rembang memiliki wilayah  pesisir  seluas  355,95  km2  atau sekitar  35%  dari  luas  seluruh  wilayah Kabupaten  Rembang.  Wilayah  pesisir Kabupaten  Rembang  dimanfaatkan  untuk lahan pertambakan, mangrove/payau, wisata pantai dan juga terumbu karang. Di samping itu di wilayah perairan
Kabupaten  Rembang  terdapat  19  gugusan terumbu karang sebagaimana dibawah ini : Tabel 1. Potensi terumbu karang di Kabupaten Rembang No  Nama Luas (Ha) No  Nama Luas (Ha) 1 Karang Gondoh 9,0 11  Karang Pulau Wen Wen   4,2 2 Karang Pulau Marongan   60,0 12  Karang Pulau Masaran 6,9 3 Karang Pulau Benowo 2,4 13  Karang Pulau Dorangan   10,0 4 Karang Pulau Gede 37,0 14  Karang Seliro 6,0 5 Karang Pulau Cilik 7,0 15  Karang Moro 6,0 6 Karang Pulau Tubanan 1,0 16  Karang Pulau Guritan 3,8 7 Karang Pulau Tapa 1,0 17  Karang Siwalan 20,0 8 Karang Pulau Pinggir 1,0 18  Karang Jetak 21,0 9 Karang Pulau 19,6 19  Karang Gosong 4,7 10 Karang Pulau Kelem 7,1 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang Pengelolaan  kawasan  pesisir  ini menjadi perhatian utama mengingat kawasan  ini  mengalami  tingkat  kerusakan yang cukup signifikan
padahal sesungguhnya  kawasan  ini  mempunyai peran  besar  dalam  rangka  pelestarian sumberdaya  ikan.  Misalnya  kawasan terumbu  karang.  Kawasan  ini  merupakan kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya  serta  berbiaknya  beberapa jenis  ikan.Sedangkan  kawasan  pantai  atau mangrove  menjadi  kawasan  untuk  benih- benih  ikan  untuk  tumbuh  ( spawning )
sebelum kemudian mereka menuju ke laut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kawasan pesisir mempunyai  peran  yang  cukup  penting dalam  rangka  pelestarian  sumberdaya alam.  Kawasan  pesisir  ini  dapat  juga dikatakan  meliputi  pulau-pulau  kecil  dan kawasan  terumbu  karang,  di  mana kawasan ini berpotensi untuk pengembangan  pada  sektor  pariwisata, konservasi dan budidaya perikanan. Sebagai  contoh  terumbu  karang  Pulau Marongan dan Pulau Gede yang
digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan  dan  rumput  laut.  Terumbu karang sendiri merupakan koloni binatang dengan  laju  pertumbuhan  antara  0,1 cm/tahun  untuk  karang  cabang  ( soft coral ).  Keberadaan  terumbu  karang  itu sendiri  dapat  berfungsi  sebagai  pemecah gelombang  laut,  pencegah  abrasi  dan tempat  hidup  jenis  ikan  hias  dan  rumput laut. Di samping kawasan terumbu karang, kawasan  yang  juga  menjadi  kawasan potensi konservasi  adalah kawasan bakau, yang  merupakan  kawasan  penting  bagi beberapa  jenis  ikan  untuk  berkembang biak.  Di  samping  itu  dengan  ditanamnya bakau  di  pantai  perairan  Rembang  akan dapat  mengurangi  abrasi  yang  mungkin akan  terjadi  pada  saat  laut  pasang  dan ombak besar. Penanaman bakau ini terkait erat  dengan  komunitas  mangrove.  Di Kabupaten  Rembang  terdapat  komunitas mangrove  yang  cukup  luas,  yang  tersebar di  tiga  wilayah  kecamatan  pantai,  yaitu Kecamatan  Kaliori,  Kecamatan  Rembang dan  Kecamatan  Lasem.  Di  Kecamatan Kaliori,  komunitas  mangrove  ini  dapat ditemui  di  desa  Tunggulsari  dan  desa Tambakagung  dengan  areal  komunitas seluas  4,2  Ha  dengan  panjang  hamparan hamparan  sekitar  2  km  dan  tebal  2  m.  Di Kecamatan
Rembang,
komunitas mangrove dapat dijumpai di Desa Kabongan Lor, Tireman dan Pasar Banggi dengan luas sekitar 15 Ha, dengan panjang hamparan 3 km dan rata-rata ketebalan 50 m.  Sedangkan  di  Kecamatan  Lasem, komunitas  mangrove  ini  dapat  ditemui  di Desa  Gedongmulyo,  Dasun,  Tasiksono dan Bonang dengan luas komunitas sekitar 5,6  Ha  dengan  panjang  hamparan  sekitar 2,8 km dan ketebalan 20 m.
k. Permasalahan Nelayan
(1)  Teknologi  penangkapan  yang  masih tradisional
Meskipun jumlah armada penangkapan ikan yang mencapai 412.702
unit  pada  tahun  1998  dan  ini  terbilang besar, namun komposisi armada penangkapan  itu  masih  didominasi  oleh armada perikanan kecil. Jumlah armada di atas  terdiri  dari  Perahu  Tanpa  Motor sebanyak 54 %, Motor Tempel  25 % dan Kapal  Motor  21  %.    Dengan  struktur armada  seperti  itu  akan  sulit  diharapkan produksi  perikanan  laut  Indonesia  dapat ditingkatkan  dengan  cepat.  Perahu  Tanpa Motor  dan  Motor  Tempel  hanya  mampu beroperasi  di  perairan  pantai.    Hal  ini membawa  implikasi  pada  (i)  produksi yang  rendah  akibat  produktifitas  yang rendah, (ii) kemungkinan terjadinya overfishing  di  perairan  pantai  akibat kepadatan  tangkap  yang  tinggi  dan  (iii) potensi  konflik  antar  nelayan  akibat kepadatan  yang  tinggi  dan  perluasan daerah  tangkap  yang  hanya  bersifat horizontal  (keperairan  wilayah  tetangga) dan tidak vertikal.
Penurunan produktivitas  dipahami  mengingat  usaha penangkapan  terkonsentrasi  di  daerah pantai  dengan  upaya  penangkapan  yang semakin  banyak  dan  intensif,  sementara potensi  sumberdaya  ikan  di  daerah tersebut cenderung mengalami penurunan.
Armada  penangkapan  yang  relatif besar pun yang berupa Kapal Motor masih didominasi  armada  dengan  ukuran  di bawah  5  GT  (67  %)  dan  hanya  0,18  % armada  penangkapan  dengan  ukuran  di atas  200  GT.  Artinya  bahwa  jangkauan kapal-kapal  tersebut  juga  masih  terbatas. Padahal  salah  satu  alternatif  untuk mengatasi over  fishing di  perairan  pantai dan  peningkatan  produksi  perikanan  laut adalah  mengarahkan  target  penangkapan ke  perairan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  yang memang  belum  dimanfaatkan  secara optimal. Permasalahan keterbatasan kapasitas  armada  dan  alat  tangkap  diatas menyebabkan tingkat produktifitas nelayan  yang  rendah.  Pada  tahun  1998, produktifitas  nelayan  Indonesia  hanya 1,64 ton/orang/tahun atau 5,46
kg/orang/hari  (dengan  asumsi  300  hari kerja  dalam  setahun).    Meskipun  di beberapa  daerah  kehidupan  mereka  telah mengalami  kemajuan,  namun  sebagian besar terutama nelayan buruh hidup dalam gelimang  kemiskinan  dimana  kebutuhan sehari-hari  pun  kadang  tidak  terpenuhi. Ditambah  lagi  margin  keuntungan  dari usaha  penangkapan  ikan  lebih  banyak dinikmati oleh pihak-pihak di luar nelayan seperti  para  tengkulak,  pedagang  tingkat lokal sampai pedagang tingkat internasional.    Menurut  Damanhuri  dalam
Satria  (2001),  margin  keuntungan  yang diterima nelayan hanya sekitar 5 %.
(2) Modal yang tidak memadai Tidak berkembangnya usaha perikanan  tangkap  secara  optimal  salah satunya  karena  keterbatasan  modal  baik modal  investasi  maupun  modal  usaha. Padahal  apabila  dilihat  dari  kebutuhan modal yang diperlukan, usaha penangkapan  ikan  membutuhkan  modal yang relatif besar,misalnya bila dibandingkan  dengan  usaha  pertanian tanaman  pangan.  Beberapa  permasalahan permodalan  di    dalam  usaha  penangkapan ikan adalah  :
1)    Keterikatan  dengan  juragan/pemilik kapal
Bentuk  keterikatan  ini  sebenarnya merupakan  suatu  hal  yang  wajar  dilihat dari segi ekonomi kelembagaan mengingat bahwa  hubungan  tersebut  merupakan hubungan  yang  paling  optimal  selama  ini dilaksanakan.    Pada  dasarnya  sebagian besar bentuk kelembagaan yang berkembang di masyarakat nelayan sebagian besar merupakan bentuk kelembagaan  non  pasar  melalui  suatu hubungan kontrak ( contractual arrangement ) yang dalam kerangka ekonomi  kelembagaan  mengikuti  bentuk hubungan  principal  –agent  yaitu  suatu hubungan  antara  dua  atau  lebih  individu atau kelompok dimana yang satu dinamakan  principal  dan  yang  lain
dinamakan  agent.    Hubungan  principal- agent  menekankan  perhatian  pada  suatu rancangan  struktur  insentif  untuk  suatu tujuan  efisiensi  pada  keadaan  informasi yang  asimetris  ( asymetric  information ). Sistem  kontrak  ( contractual    arrangemet ) merupakan  solusi  dari  hubungan  ini  yang membawa  agent  ke  dalam  suatu  bentuk kerjasama  dengan  principal.    Principal setuju  memberikan  suatu  insentif  tertentu kepada  agent,  di  lain  pihak  agent  setuju melakukan  tindakan  atas  nama  dan  untuk kepentingan principal .
Pada  perikanan  tangkap  yang bertindak  sebagai  principal  biasanya adalah    pedagang  yang  terkadang  juga bertindak  sebagai  juragan/pemilik  kapal dan  nelayan  bertindak  sebagai  agent. Diantara  juragan  dan  nelayan  telah  ada suatu persetujuan/komitmen yang mengatur  hak  dan  kewajiban  diantara keduanya.    Perlunya  persetujuan  ini didasarkan  pada  fakta  bahwa  pada dasarnya  antara  kedua  belah  pihak mempunyai  kepentingan  yang  berbeda. Keadaan demikian selanjutnya akan mengakibatkan  suatu  konflik  oleh  karena setiap individu/kelompok
akan memaksimumkan  keuntungannya  masing masing  tanpa  memperhatikan  kepentingan pihak  lain.  Bentuk  hubungan  principal- agent  dalam  kasus  juragan  –  nelayan muncul  akibat  adanya  informasi  yang asimetris  yang  akan  berdampak  pada pembebanan  resiko  kegagalan.    Informasi yang asimetris tersebut disebabkan karena (i) sifat dari sumberdaya ikan sendiri yang tidak  pasti  (karena  keberadaannya  di dalam  perairan  tidak  dapat  diprediksikan dengan tepat baik jenis maupun jumlahnya (ii)  karakteristik  dari  usaha  penangkapan ikan  sendiri  yang  penuh  dengan  resiko kegagalan.    Hal  ini  terkait  dengan  faktor- faktor  alam  yang  berada  di  luar  kendali manusia  seperti  adanya  gelombang  besar, angin  dan  keadaan  cuaca  lainnya  yang
memungkinkan terjadinya kegagalan dalam usaha penangkapan ikan itu sendiri. Untuk  mengatasi  berbagai  resiko tersebut, maka persetujuan antara principal dan agent (juragan  kapal  dan nelayan) akan dilakukan dengan melibatkan mekanisme kelembagaan transaksi  yang  berfungsi  ganda  dimana didalamnya paling tidak terdapat tiga jenis transaksi  secara  simultan  yaitu  (1)  pasar kredit, (2) pasar tenaga kerja dan (3) pasar komoditas.    Oleh  karena  itu  kelembagaan usaha perikanan tangkap dalam pandangan nelayan,  dengan  demikian  tidak  hanya memiliki  fungsi  untuk  mentransaksikan ikan  tetapi  juga  menjadi  kelembagaan transaksi  jasa  yang  dibutuhkan  nelayan secara  simultan.  Kredit  yang  diberikan para juragan pun tidak  melalui suatu  jalur birokasi  yang  berbelit  dan  juga  tidak mensyaratkan  adanya  agunan  ( collateral ). Jaminan  satu-satunya  yang  ada  adalah usaha  penangkapan  ikan  dari  nelayan  itu sendiri.
Selama nelayan tersebut menjalankan usaha maka kreditpun dengan mudah didapatkan.
Namun  demikian,  para  juragan tidak  begitu  saja  memberikan  kredit kepada  nelayan  tanpa  adanya  suatu harapan keuntungan yang akan didapatnya.    Oleh  karena  itu  dalam persetujuannya,  maka  dia  pun  melibatkan transaksi  pasar  lain  yaitu  pasar  komoditi dalam  arti  bahwa  setiap  nelayan  yang mendapatkan pinjaman kredit harus menjual hasil tangkapannya kepada mereka  dengan  harga  yang  disepakati bersama. Keterkaitan pasar ( market interlinkages )  yang  kuat  antara  transaksi komoditas dengan transaksi lainnya tersebut  terkadang  tidak  dipahami  oleh para  pengambil  kebijakan  terutama  dalam kebijakan  perkreditan  bagi  nelayan  dan menganggap  hubungan  tersebut  hanya dilihat dari sisi negatif. Upaya pengentasan  kemiskinan  nelayan  yang
tanpa  memperhatikan  aspek  tersebut dikhawatirkan akan mengalami kegagalan. 2)  Ketidakmampuan  perbankan  dalam memberikan kredit
Hubungan  antara  nelayan  dengan para  pemilik  modal/juragan  semakin  kuat seiring  dengan  tidak  adanya  lembaga keuangan  terutama  formal  yang  dapat menggantikan peran para juragan tersebut. Dengan  metode  konservatif  yang  selama ini  diberlakukan  oleh  lembaga-lembaga keuangan,  maka  lembaga  tersebut  akan selalu  mengalami  berbagai  kegagalan.
Berdasarkan teori pasar persaingan
sempurna  ( perfect  competitive  market ) diasumsikan  bahwa  “dalam  dunia  yang sempurna” transaksi ekonomi menggunakan informasi yang diasumsikan tidak  meminta  biaya  ( information  is perfect  and  costless ).    Sehingga  peranan informasi  dalam  sistem  finansial  menjadi pasif,  yaitu  sumber  dana  keuangan disediakan  guna  membiayai  kegiatan- kegiatan yang diperkirakan menguntungkan.    Namun  ternyata,  dalam dunia  yang  sebenarnya  ( the  real  world situation )  informasi  tersebut  bersifat sangat tidak sempurna dan untuk memperolehnya  harus  menanggung  biaya yang  bisa  menjadi  besar.    Dengan demikian  maka  dalam  penyaluran  kredit akan mengahadapi
permasalahan informasi  yang  asimetris  yang  harus menanggung  beban  biaya  bagi  keperluan monitoring dan verifikasi, serta biaya yang dibutuhkan  untuk  mewujudkan  kontrak ( contract  enforcement ).    Dalam  situasi seperti  itu,  maka  alokasi  kredit  tidak otomatis dialokasikan kepada para penerima  yang  terbaik.    Informasi  yang asimetris  ini  akan  menimbulkan  berbagai persoalan  baik  sebelum  ( ex-ante )  yaitu kegagalan  memilih  nasabah  ( adverse selection  of  risk )  maupun  sesudah  ( ex- post )  diberikan  kredit  yang  berupa kerusakan  moral  ( moral  hazard )  dari peminjam  kredit,  terjadinya free  rider
yang  mencari  kesempatan  di  dalam kesempitan  tanpa  mau  membayar  resiko, dan  insentif  yang  salah  arah  ( incentive incompatibility ).
Dalam kondisi ketiadaan informasi
yang penuh ( the absence of full information )  pasar  kredit  yang  demikian, maka bank-bank mengalokasikan kreditnya  kepada  orang  atau  perusahaan tertentu yang dinilai
mampu mengembalikan kredit tersebut.  Ketiadaan informasi yang mendalam mengenai usaha penangkapan  ikan  menyebabkan  pihak perbankan tidak tertarik untuk memberikan  kredit  kepada  para  nelayan. Karena  pihak  perbankan  beranggapan bahwa
usaha penangkapan ikan mempunyai potensi kegagalan yang tinggi yang  diakibatkan  oleh  karakteristik  dari sumberdaya  perikanan  itu  sendiri  yang memang  tidak  dapat  diketahui  dengan pasti  keberadaannya  maupun  dominannya faktor alam (badai, gelobang dan lain-lain) dalam  mempengaruhi  usaha  penangkapan ikan.  Kalaupun  pihak  perbankan  akan menyalurkan kreditnya pada usaha penangkapan  ikan,  maka  –sebagaimana ditujukan  untuk  nasabah  konvensional  – mereka menetapkan syarat  adanya  agunan ( collateral )  dan  tingkat  suku  bunga  yang tinggi  yang  menjadi  jaminan  terbayarnya kredit  yang  mereka  berikan.    Padahal justru  hal  tersebut  merupakan  titik  lemah masyarakat nelayan di Indonesia.
Jangankan mempunyai aset untuk dijadikan agunan, untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari  pun  terkadang mengalami  kesulitan.    Kalaupun  mereka mempunyai  aset,  hal  itu  tidak  mencukupi untuk dijadikan jaminan.
Dari  sisi  nelayan  sendiri,  tidak  tertarik meminjam  kredit  ke  bank,  di  samping karena  alasan  di  atas  (agunan  dan  bunga yang  tinggi),  mereka  merasakan  bahwa prosedur perbankan yang terlalu rumit dan berbelit  belit,  proses  yang  lama  pencairan yang lama. Kalaupun mereka
mendapatkan kredit tersebut, jumlah kredit yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan permintaan mereka sehingga kredit tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya investasi maupun biaya operasional penangkapan ikan. 3) Kegagalan program pemerintah memberikan sistim kredit Telah  banyak  program  pemerintah yang diluncurkan untuk membantu permodalan  di  pedesaan  termasuk  untuk desa  pesisir  dimana  sebagian  besar berusaha  di  bidang  penangkapan  ikan. Program-program pemerintah tersebut diantaranya  adalah  program  Bimas,  KUT, KCK,  Kupedes  dan  lain-lain.    Namun demikian  dalam  perjalannya  program- program  tersebut  mengalami  kegagalan yang  diakibatkan  oleh  ketidakmampuan lembaga-lembaga pemerintah tersebut untuk memahami perilaku dan karakteristik  dari  masyarakat  pedesaan  itu sendiri.    Hal  ini  berakibat  pada  tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku masyarakat peminjam tersebut, belum lagi persoalan  pengelola  program  yang  sering melakukan  berbagai  kerusakan  moral ( moral  hazard )  Kebijakan  lain  yang diterapkan  pemerintah  adalah  dengan adanya  bantuan  kredit  murah  yang disubsidi  maupun  bantuan  yang  bersifat bergulir.    Pada  awalnya  program-program tersebut  diperuntukkan  bagi  kelompok sasaran ( target group ) golongan masyarakat  lemah  dan  miskin.    Namun dalam  pelaksanaannya  terjadi  bias  karena yang menikmati program-program tersebut  hanyalah  kelompok  masyarakat menengah ke atas  yang  berada di  wilayah pedesaan  seperti  juragan  kapal,  pedagang pengumpul  dan  lain-lain.    Lagi-lagi permasalahannya  adalah  bahwa  program- program tersebut mensyaratkan pengembalian sesuai dengan jangka waktu program.    Padahal  apabila  dilihat  dari kelancaran usaha dan kemampuan
mengembalikan pinjaman, maka golongan masyarakat  menengah  dan  atas  lebih berpeluang untuk mendapatkannya.
Di  samping  itu,  kebijakan  bantuan kredit  pemerintah  di  masa  lalu  selalu dilakukan  dengan  penyeragaman  tanpa melihat  bentuk  dan  karakteristik  usaha kelompok  sasaran.    Apabila  diperhatikan kebutuhan modal nelayan untuk menangkap ikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usaha-usaha pertanian  lainnya.    Sayangnya,  pemberian kredit untuk kedua usaha tersebut terkadang disamaratakan.
Hal ini berakibat  pada  tidak  digunakannya  kredit yang  diberikan  untuk  kegiatan  usaha produktif  penangkapan  ikan.  Budaya konsumerisme dan kesulitan dalam pemupukan  modal.  Kondisi  ini  dapat dilihat  dari  kenyataan  bahwa  pada  saat puncak ikan dimana para nelayan mendapatkan  hasil  yang  cukup  besar, sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan  saat  itu  juga.    Budaya konsumersisme di kalangan nelayan cukup tinggi.  Di sisi lain, ketika musim paceklik ikan, mereka mengalami kesulitan keuangan bahkan untuk mencukupi kebutuhan  rumah  tangga  mereka  sendiri sekalipun.  Implikasi  lebih  lanjut  dari budaya  konsumerisme  di  atas  adalah upaya pengembangan usaha lewat pemupukan  modal  melalui  tabungan belum  menjadi  suatu  kebiasaan  nelayan. Kesulitan  dalam  hal  permodalan  baik untuk investasi maupun operasional melaut,  mereka  atasi  dengan  meninjam kepada para tengkulak.  Tentu saja hal ini membebani  nelayan  karena  imbalannya adalah  mereka  harus  menjual  hasil tangkapannya  kepada  para  tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan. (4) Sumberdaya Manusia
Secara  kuantitas  jumlah  nelayan Indonesia  terus  mengalami  peningkatan.
Selama periode 1989-1998, jumlah tersebut  mengalami  pertumbuhan rata-rata
5  %/tahun.    Pada  tahun  1998,  nelayan perikanan  laut  berjumlah  2.274.629  orang yang terdiri dari nelayan penuh (20,51 %), nelayan  sambilan  utama  (34,53  %)  dan nelayan  sambilan  tambahan  (14,76).
Nelayan-nelayan tersebut masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu  terutama  pada  wilayah  dimana perairan  pantai  cukup  dominan.    Jumlah nelayan terbesar terdapat di wilayah Utara Jawa  yang  mencapai  541.580  orang  atau 23,8 %. Dilihat dari tingkat pendidikannya,  sebagian  besar  nelayan
Indonesia  merupakan  tamatan  SD  bahkan tidak  pernah  mengenyam  pendidikan formal  sekalipun.    Hal  ini  tentu  saja berimplikasi  pada  tingkat  penerimaan nelayan  terhadap  teknologi  baru  yang rendah  meskipun  pada  hakekatnya  untuk membantu  mereka  sekalipun.  Apalagi terhadap  penguasaan  teknologi-teknologi maju dan canggih yang dapat meningkatkan  produktifitas  penangkapan mereka.  Demikian  pula  halnya  dengan tingkat  pengetahuan  mereka  terhadap produk-produk  hukum  yang  mengatur usaha  penangkapan  ikan.    Hal  ini  terlihat dengan  tidak  efektifnya  penerapan  jalur- jalur penangkapan yang dibuat pemerintah.  Demikian pula halnya dengan penerapan  UU  no.  22  tahun  1999  dimana penafsiran  yang  keliru  terhadap  UU tersebut sering menimbulkan konflik antar nelayan  antar  daerah  maupun  antar  alat tangkap yang berbeda.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  analisis yang  telah  disampaikan  pada  pembahasan di  atas,  penyusun  kemudian  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Berbagai kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Daerah di sektor perikanan ternyata tidak selalu menguntungkan bagi nelayan;
2. Kebijakan  pemanfaatan  sumber  daya perikanan tangkap yang
diimplementasikan oleh nelayan/perusahaan perikanan, sebagian  besar  ternyata  masih  di bawah wewenang dan dilakukaan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap
Kementerian Perikanan Dan Kelautan
3. Belum  adanya  sarana  prasarana  yang mudah  di  akses  nelayan/perusahan perikanan,  di  samping  peningkatan pengetahuan/keterampilan mereka dalam mengolah hasil tangkapan.
4.    Kebijakan  yang  berkaitan  dengan upaya  pemberantasan  pencurian  ikan pada  dasarnya  sudah  banyak  dan dalam pelaksanannya belum memberikan  hasil  yaang  memadai karena  itu  pelaksanaan  kebijakan tersebut  dilakukan  secara  konsisten dan konsekuen;.
5.    Kebijakan  Kementerian  Perikanan Dan Kelautan (KKP) dalam memberikan  intensif  bagi usaha memberi peluang pengusaha perikanan  belum  menyentuh  nelayan kecil,  terutama  bagi  para  buruh nelayan,  selama  ini  bantuan  dari pemerintah  yang  berupa  permodalan maupun  peralatan  yang  berupa  mesin kapal, alat tangkap, perahu, dan jaring yang  memperoleh  justru  para  nelayan juragan yang sudah kondisi perekonomiannya sangat maju, sedangkan  yang  nelayan  buruh  tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah,  hal  ini  pemerintah  tidak pernah memberikan kepercayaan kepada  buruh  nelayan,  karena  tidak ada  kepercayaan  dari  pemerintah akhirnya  kondisi  buuh  nelayan  tidak dapat  sejahtera,  tetapi  menanggung hutang yang banyak sekali;
6.   Untuk meningkatkan kondisi perikanan laut di Kabupaten
Rembang,  perlu  adanya  kerjasama antara  Dinas  Perikanan  Dan  Kelautan dengan  petugas  penyuluh  lapangan,
para nelayan, petugas TPI, KUD, dan bakul ikan;.
7.    Untuk  meningkatkan  kondisi  usaha perikanan  di  Kabupaten  Rembang, perlu  adanya  pembinaan  kepada  para nelayan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Dan  Kelautan  menyangkut  jumlah produksi dan mutu produksi, sehingga konsumen  merasa  dilayani  dengan baik,  dan  tidak  merasa  takut  untuk dikonsumsi  dengan  terus  menerus, karena masyarakat sangat mmbutuhkan  pengolah  ikan  untuk pertumbuhan bagi keluarganya dengan  harga  murah  dan  terjangkau bagi masyarakat;.
8.   Tidak berkembangnya usaha perikanan  tangkap  secara  optimal salah  satunya  karena  keterbatasan modal  baik  modal  investasi  maupun modal  usaha.    Padahal  apabila  dilihat dari kebutuhan modal yang diperlukan,  usaha  penangkapan  ikan membutuhkan  modal  yang  relatif besar,  misalnya  bila  dibandingkan dengan  usaha  pertanian  tanaman pangan;
9.   Keterbatasan  kapasitas  armada  dan alat  tangkap  menyebabkan  tingkat produktifitas  nelayan  yang  rendah. Pada tahun 2011, produktifitas nelayan  Kabupaten  Rembang  hanya 1,64  ton/orang/tahun    atau  5,46 kg/orang/hari (dengan asumsi 300 hari kerja  dalam  setahun).    Meskipun  di beberapa  daerah  kehidupan  mereka telah  mengalami  kemajuan,  namun sebagian  besar  terutama  nelayan buruh hidup dalam gelimang kemiskinan dimana kebutuhan sehari- hari pun kadang tidak terpenuhi;
10   Sebagian  besar  nelayan  Kabupaten Rembang  merupakan  tamatan  SD bahkan  tidak  pernah  mengenyam pendidikan  formal  sekalipun.    Hal  ini tentu  saja  berimplikasi  pada  tingkat
penerimaan nelayan terhadap teknologi baru  yang rendah meskipun pada  hakekatnya  untuk  membantu mereka  sekalipun.  Apalagi  terhadap penguasaan  teknologi-teknologi  maju dan canggih yang dapat meningkatkan produktifitas penangkapan mereka.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut di atas, maka dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Lebih
memprioritaskan
dalam pemanfaatan  sumber  daya  perikanan tangkap,  antara  lain  pembangunan sarana  jalan,  pemukiman  nelayan  dan penyediaan  air  bersih,  peningkatan akses terhadap permodalan dan penyediaan  skim  kredit,  penata  ruang, dan  pengembangan  informasi  pasar diserahkan pengelolannya
pada
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dengan  koordinasi  Pemerintah  Daerah Provinsi,  sementara  Perintah  Pusat dalam  hal  ini  Kementerian  Perikanan
Dan Kelautan bertindak sebagai fasilitator;
2. Optimalisasi  perlu  pula  di  lakukan pada  pemasaran  melalui  peningkatan mutu  produk  dengan  penggunaan teknologi  perikanan  yang  lebih  maju lagi,  dan  mudah  untuk  memper olehnya  dipasaran  dengan  harga  yang terjangkau, disertai dengan suku cadangnya yang mudah diperoleh;
3. Penyelesaian  masalah  bilateral  yng saling mengungtungkaan dengan negara importir, seperti Uni Eropa;
4. Upaya  pemberantasan  pencurian  ikan terutama  oleh  negara  asing,  harus dilakukan  dengan  mengoptimalkan kerja  sama  dalam  hal  pemantauan
( monitoring ) melalui penggunaan
teknologi  yang  lebih  maju  di  samping pelaksanaan peraturan (perizinan) yang  lebih  tegas  dan  benar  yang berkaitan dengan penangkapan ikan di
laut, terutama peralatan yang digunakan; 5.  Sebaiknya  pemeritah  memperhatikan bagaiman cara memberdayakan nelayan  dengan  baik,  mulai  dari pemberian modal, bantuan alat tangkap  sampai  dangan  memberikan pelatihan serta memberikan pengawasan  khus  terhadap  nelayan agar  pemerintah  dapat  mengetahui msalah-masalah yang terjadi di kalangan nelayan;
6.    Sebaiknya  pemerintah  membuat kebijakan  yang  benar-benar  berpihak pada  masyarakat  nelayan,  karena
Selama ini kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah tidak sepnuhnya menguntungkan nelayan dan kebijakan yang  di  buat  pun  belum  berjalan efektif,  salah  satuh  contoh  kegagalan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah  larangan  penggunanaan  jaring trawl, yang mana trawl sudah dilarang .

## DAFTAR PUSTAKA.
Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Kabupaten Rembang,  2002. Profil  Perikanan
Budidaya Kabupaten Rembang .
DKP. Rembang. Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan (FPIK)  UNDIP,  2001. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai  Utara  Jawa  Tengah  Bagian Timur  (Pati  -  Rembang) .    Laporan akhir,  Bappeda  dan  FPIK  UNDIP. Semarang.
Pranata,  G.  2002. Kelayakan  dan  Detail Engineering
Pantai  Bonang  di Kecamatan  Lasem.
Laporan  fakta  dan  Analisis .  Bapeda Rembang Jawa Tengah.
Setyajit, A.D. 2000. Pengembangan Sektor  Kelautan  dan  Perikanan  di
Indonesia .  Dinas  Perikanan  dan
Kelautan  Propinsi  Jawa  Tengah. Semarang. (http://kompas.com). Atase  Pertanian  Perutusan  RI-ME,  2005.
Prospek  Ekpor  Komoditi  Perikanan dan  Kelautan  Indonesia  ke  Uni Eropa .  Makalah  Pada  Rakernas
Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Badan  Riset  Kelautan  dan  Perikanan,
2004. Indikator Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan . Jakarta.
Cakrawala,  2004. Potensi  Perikanan Indonesia . Suplemen Perikanan Rakyat Khusus Iptek . Bandung. Departemen  Kelautan  dan  Perikanan, 2003. Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Departemen Kelautan  Dan  Perikanan  Tahun 2004. Direktorat  Jendral  Perikanan  Tangkap Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2004. Statisti k Perikanan Tangkap Indonesia 2002. Jakarta. Ismail,  Zarmawis  (Penyunting,  2003). Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir  Terhadap  Tingkat  Sosial
Ekonomi  Masarakat  Nelayan .  P2E-
LIPI. Jakarta.
Masyhuri  (penunting),  2001. Adaptasi Kelembagaan  Ekonomi  Masyarakat Nelayan Dala m
Pemanfaatan
Sumber Daya Alam Indonesia . Pusat penelitian  ekonomi  lembaga  ilmu pengetahuan indonesia. Jakarta. Nadjib,  Mochammad,  2003. Kegiatan
Nelayan  dan  Lingkungan  Pesisir . Dalam Zamarwis Ismail (Penyunting): Dampak  Kerusakan Lingkungan Pesisir Terhadap Tingkat Sosial  Ekonomi  Masyarakat
Nelayan . P2E-LIPI. Jakarta.
Puro,  Sumpeno,  2001. Pengolahan  Hasil Perikanan Menghadapi Pasar Global-Peluang dan Tantangan . Makalah  pada  Seminar  Perdagangan Internasional dan Pasca Panen Departemen Kelautan dan Perikanan.
Jakarta 22-23 Mei 2001.
Sekretariat  Jendral  Departemen  Kelautan Dan  Perikanan,  2005. Kebijakan  dan Program  Pembangunan  Kelautan  dan Perikanan . Makalah pada Rakernas Departemen  Kelautan  dan  Perikanan. Jakarta. Sumiskun, sumiyaryo, 2005.
Permasalahan  Illegal  Fishing  Dari Perspektif  Nelayan dan  Pengusaha Perikanan , Serta Upaya Pemberantasannya .  Makalah  pada Rakernas  Departemen  Kelautan  Dan Perikanan. Jakarta.