Volume 6, Number 3, Tahun 2022, pp. 306-318 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.51562

## Destana Patra: Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat Pesisir di Desa Sungai Kupah, Kalimantan Barat
Wibisono 1 ,  Wily  Wicaksono 2 ,  Reza  Ferdiansyah  Putra  Dinata 3 ,  Reiki  Nauli Harahap 4* , Fani Nazrina 5 , Nurlindawati 6 , Anna Svetla Dinariratri 7
1,2,3 PT. Pertamina Patra Niaga DPPU Supadio Pontianak, Indonesia
4,5,6 Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
7 Yayasan Semangat Berani Mandiri (Sembari), Yogyakarta, Indonesia

## A B S T R A K
Bencana  terjadi  ketika  ancaman  dan  kerentanan  bertemu.  Bencana adalah  fenomena  alam  yang  dapat  dicegah  dan  dikelola  untuk meminimalkan  dampak  dari  bencana  itu  sendiri.  Desa  Sungai  Kupah merupakan salah satu daerah yang tergolong rentan  bencana karena karakteristik  wilayahnya  yaitu  wilayah  pesisir.  Kerentanan  tersebut harus dikelola secara sistematis dan terlembaga, salah satunya melalui pembentukan  Desa  Tangguh  Bencana  (Destana).  Pelembagaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana sehingga waktu pemulihan menjadi lebih singkat dan aktivitas ekonomi serta  pengembangan  wisata  dapat  kembali  dilakukan  sebagaimana mestinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kerentanan  dan kesiapan  Desa  Sungai  Kupah  dalam  menghadapi  ancaman  bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-methods dengan metode kuantitatif  ( survey )  sebagai  metode  utama.  Ada  enam  variabel  yang diukur  antara  lain  legislasi,  perencanaan,  kelembagaan,  pendanaan, peningkatan  kapasitas,  dan  pelaksanaan  penanggulangan  bencana. Desa  Sungai  Kupah  merupakan  daerah  rawan  bencana.  Bencana tersebut  antara  lain  banjir  rob/gelombang  rob  dan  angin  topan.  Desa Sungai Kupah harus membentuk Forum Peduli Risiko Bencana (PRB) dan  menginternalisasikan  isu-isu  kebencanaan  kepada  masyarakat. Internalisasi  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pendidikan,  pelatihan, sosialisasi dan peningkatan infrastruktur tahan bencana.

## A B S T R A C T
Disasters happen when threats and vulnerabilities meet. Disaster is a natural phenomenon that can be prevented and managed to minimize the impact of the disaster itself. Sungai Kupah Village is one of the areas that is classified as disaster-prone because of the characteristics of the area, namely the coastal area. This vulnerability must be managed in a systematic and institutionalized manner, one of which is through the establishment of a Disaster Resilient Village (Destana). This institutionalization is expected to minimize  the  negative impact of the disaster so that the recovery time is shortened  and economic activity and tourism development can be carried out again as it should. This study aims to examine the vulnerability and readiness of Sungai Kupah Village in facing the threat of disaster. This study uses a mix-methods approach with quantitative methods (surveys) as the main method. There are six variables that  are  measured,  including  legislation,  planning,  institutions,  funding,  capacity  building,  and implementation  of  disaster  management.  Sungai  Kupah  Village  is  a  disaster-prone  area.  These disasters include tidal floods/waves and hurricanes. Sungai Kupah Village must form a Disaster Risk Concern Forum (PRB) and internalize disaster issues to the community. Internalization can be carried out in the form of education, training, outreach and improvement of disaster-resistant infrastructure.

## 1. PENDAHULUAN
Desa Sungai Kupah adalah salah satu desa yang berada di wilayah Indonesia bagian Tengah.  Secara administratif Desa  Sungai  Kupah  berada  di  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu  Raya,  Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Kupah adalah desa yang sangat kaya dengan berbagai macam bentuk potensi, baik potensi wisata maupun non wisata (Rahmawati et al., 2021; Yuardani et al., 2021) . Kementerian Pariwisata

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received August 20, 2022 Revised August 22, 2022 Accepted October 14, 2022 Available online October 25, 2022

## Kata Kunci:
Destana, Bencana, Pemberdayaan Masyarakat, Sungai Kupah
Keywords: Destana, Disaster, Community Empowement, Sungai Kupah
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
dan  Ekonomi  Kreatif  mengkategorikan  Desa  Sungai  Kupah  sebagai  Desa  Wisata Berkembang.  Beberapa destinasi wisata unggulan Desa Sungai Kupah adalah Mangrove Telok Berdiri, Wisata Kampung Nelayan dan Mercusuar Pemantau Kapal. Desa Sungai Kupah menjadikan potensi alam sebagai ojek wisata sehingga pengembangan destinasi dan atraksi lebih dekat ke arah ecowisata (Andri et al., 2022; Shah et al., 2021) . Ekowisata  merupakan  salah  satu  bentuk  pendekatan  local  resource  based  industri;  yaitu  karakteristik industri pariwisata yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya sehingga  cukup  efektif  untuk  menyerap  tenaga  kerja  dan  membuka  peluang  usaha  di  daerah (Purwita, 2018;  Rahmawati  et  al.,  2021) .  Melihat  potensi  tersebut  tentunya  masyarakat  harus  sadar  dan  tanggap untuk meningkatkan serta menjaga daerahnya agar terus berkembang menjadi daerah wisata yang lebih berkualitas.
Namun Indonesia adalah supermarket bencana (S. S. Pratiwi et al., 2021; Rinawati & Sukmawati, 2020) . Fenomena tesebut terjadi karena kondisi alam Indonesia yang unik, yaitu berada pada subduction zone  “jalur  lempeng”  dan  inner  zone  “jalur  gunung  berapi”.  Bencana  adalah  peristiwa  atau  serangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda  dan  dampak  psikologis.  Hal  serupa  juga  berlaku  bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPS (2018) terdapat 15 desa rawan banjir, 2 desa rawan gelombang pasang laut, 8 desa rawan angin puyuh/puting beliung/topan, 9 desa rawan kebakaran hutan, dan 10 desa rawan kekeringan di Kabupaten Kubu Raya. Desa Sungai Kupah merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  termasuk  dalam  kategori  desa  rawan  banjir, rawan gelombang pasang laut dan rawan angin puting beliung. Hal tersebut disebabkan letak geografis desa yang berada di pesisir laut natuna dan dibibir sungai kapuas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kubu Raya (2021) hampir semua pemukiman di beberapa desa terendam banjir dengan ketinggian 20-100 cm dan total masyarakat terdampak adalah 9817 jiwa di Kabupaten Kubu Raya, hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa telah terjadi 8910 kali bencana banjir di Indonesia dari tahun 1815-2018 (Setyawan et al., 2020). Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan wisata yang ada di daerah tersebut. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  Indonesia  selama  ini  hidup  dalam  kerentanan  atau  kondisi ketidakpastian (Masfuah & Rusilowati, 2011; Melati, 2019). Kerentanan adalah sesuatu yang dapat dikelola sehingga dampak negatif dari kondisi ketidakpastian tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.
Kerentanan  tersebut  harus  dikelola  secara  sistematis  dan  terlembaga,  salah  satunya  melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Pelembagaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari bencana sehingga waktu pemulihan menjadi lebih singkat dan aktivitas ekonomi serta pengembangan  wisata  dapat  kembali  dilakukan  sebagaimana  mestinya.  Destana  adalah  desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi berbagai acaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012). Konsep Destana menuntut seluruh komponen yang terdapat di dalam desa mulai dari pemerintah  desa,  masyarakat  desa  serta  forum  Peduli  Resiko  Bencana  (PRB)  mampu  melakukan manajemen bencana untuk memperkecil resiko dari potensi bencana (Buchari, dkk, 2017). Pembentukan Destana pada dasarnya tidak hanya untuk menjaga aset-aset potensi wisata dari ancaman bencana, namun juga untuk memastikan bahwa aktivitas industri pariwisata sudah dilakukan secara bertanggung jawab, baik sosial maupun lingkungannya. Pendekatan Destana menjadi sangat efektif untuk mengontrol aktivitas industri  pariwisata  yang  bertanggung  jawab  dikarenakan  hanya  masyarakat  lokal (insiders) yang memahami dan mengetahui situasi lokal.
Partisipasi masyarakat dalam tatakelola kebencanaan pada dasarnya sudah  lama dilakukan, dan praktik tersebut identik dengan konsep manajemen bencana berbasis mayarakat “community based -based disaster manegement”, karena permasalahan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi  jugga  masyarakat  harus  secara  aktif  ikut  serta  sebagai  bentuk  partisipatif (Hijri  et  al.,  2020). Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk forum/relawan tanggap bencana (Ginting & Wijayanti, 2019; Purwaningtyas, 2021), dengan demikian model desa tangguh bencana dapat berjalan secara stimulus (Christiani & Suwitri, 2021; Oktari, 2019) . Di Indonesia pendekatan tersebut muncul pada tahun 2012 dan diaktualisasikan dalam bentuk Desa Tangguh Bencana. Desatana dibentuk bertujuan untuk melindungai masayarakat  yang  tinggal  di  kawasan  rawan  bahaya  dari  dampak-dampak  merugikan  bencana,  dapat meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  khususnya  kelompok  rentan,  dalam  pengelolaan  sumber  daya dalam  rangka  mengurangi  risiko  bencana,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat  dalam pengelolaan  sumber  daya  dan  pemeliharaan  kearifan  lokal  bagi  pengurangan  risiko  bencana, meningkatkan  kapasitas  pemerintah  dalam  memberikan  dukungan  sumber  daya  dan  teknis  bagi pengurangan risiko bencana; dan meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  perguruan  tinggi,  LSM,  organisasi  masyarakat  dan  kelompok- kelompok lainnya yang peduli (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012), hal ini menunjukkan bahwa diperlukan
keterlibatan multistakholders dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana (Oktari, 2019; Rini et al., 2021) .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana dapat  meningkatkan  pengetahuan  warga  tentang  bagaimana  cara  menghadapi  bencana (D.  I.  Pratiwi  & Meirinawati, 2019;  Yuningsih  et al., 2017). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa  pengembangan desa tangguh  bencana  layak  untuk  dikembangkan  di  daerah-daerah  rawan  bencana  untuk  membekali masyarakat  pengetahuan  tentang  bencana  dan  cara  menanggulanginya (Buchari  et  al.,  2017; Purwaningtyas, 2021) . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan Desa Sungai Kupah dalam tata  kelola  menejemen  bencana.  Variabel  yang  diukur  diantaranya  legislasi,  perencanaan,  kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2. METODE
Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi  Kalimantan  Barat.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif-empiris,  yaitu  jenis  penelitian  yang mengungkapkan  fenomena  dan  realitas  di  lapangan  sebagaimana  apa  adanya.  Jenis  penelitian  tersebut dikenal  dengan  istilah  penelitian  studi  kasus.  Penelitian  studi  kasus  adalah  uraian  dan  penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, kelompok, organisasi/komunitas, program atau situasi sosial, dan penelitian ini fokus pada mengkaji sebuah situasi sosial. Fokus penelitian ini berkaitan dengan pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana  oleh  Desa  Sungai  Kupah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode campuran  (mix-methods)  antara  kualitatif  dan  kuantitatif  (survei).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan kuisoner (angket) dan indepth-interview.
Sampel  ditentukan  menggunakan  teknik  cluster  sampling,  dan  purposive  sampling  untuk wawancara  mendalam.  Teknik  cluster  sampling  membagi  respon  menjadi  dua  kelompok  yaitu  rumah tangga  (household)  dan  non-rumah  tangga  (non-household),  sedangkan  teknik  purposive  sampling menggunakan expert sampling sehingga wawancara mendalam akan dilakukan keapada para pihak yang memiliki  kapasitas  terkait  pengembagan  destana,  khususnya  pemerintah  desa.    Persebaran  Responden dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Persebaran Responden Berdasarkan Kriteria
Kriteria 1 Jumlah Kriteria 2 Jumlah Household 10 Laki-laki 17 Non-Household 20 Perempuan 13 Total 30 Total 30
Penelitian ini akan mengkaji lima variabel yang diterjemahkan ke dalam enam puluh pertanyaan. Variabel  pertama  adalah  legislasi,  sejumlah  tiga  pertanyaan.  Variabel  ini  menilai  sejauh  mana  proses penyusunan peraturan desa yang mengatur terkait pengurangan resiko dan penanganan bencana di Desa Sungai  Kupah.  Variabel  kedua  adalah  perencanaan  dengan  tiga  pertanyaan.  Variabel  ini  memaparkan proses  penyusunan  rencana  penanggulangan  bencana  di  kampung/desa/kelurahan;  rencana  kontijensi untuk  menghadapi  ancama  bencana  tertentu;  rencana  aksi  pengurangan  resiko  bencana masyarakat/komunitas. Variabel berikutnya adalah kelembagaan, sejumlah dua belas pertanyaan. Varibel ini  mengungkap  bagaimana  pembentukan  kelompok/forum  penanggulangan  bencana  di  Desa  Sungai Kupah yang bersumber dari unsur pemerintah dan masyarakat, tim/kelompok relawan penanggulangan bencana di dusun, RT dan RW, dan pengembangan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) dalam upaya mendorong pengurangan resiko bencana. Variabel keempat adalah pendanaan dengan  enam  pertanyaan.  Varibel  ini  akan  mengungkap  rencana  alokasi  dana  untuk  penanggulangan bencana bersumber dari APBD/ADD, dana masayrakat dan pelaku usaha lainnya. Variabel kelima adalah pengembangan kapasitas dengan lima belas pertanyaan. Variabel ini aka menjelaskan kebutuhana Desa Sungai Kupah terhadap program-program kebencanaan seperti pendidikan, pelatiham, sosialisasi. Variabel terakhit adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan dua puluh empat pertanyaan. Variabel ini akan menjabarkan terkait kegiatan-kegiatan pencegahan kerusakan fisik dan non-fisik, early warning system,  serta  segala  upaya  penganggulangan  resiko  melalui  intervensi  pembangunan  dan  program pemulihan, baik yang bebentuk non-struktural maupun struktural-fisik (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pada  bagian  hasil,  penulis  akan  memaparkan  kondisi  atau  nilai  dari  masing-masing  variabel (legislasi,  perencanaan,  kelembagaan,  pendanaan,  pengembangan  kapasitas  dam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana)  yang  diperoleh  oleh  Desa  Sungai  Kupah  berdasarkan  persepsi  dari  seluruh stakholder ( household dan non-householde).
Legislasi
Salah  satu  aspek yang  diulas pada variabel legislasi adalah  upaya-upaya desa dalam menyusun sebuah kebijakan terkait aktivitas peduli resiko bencana. Terdapat 23 responden (76.7%) menjawab telah ada upaya desa untuk menyusun kebijakan Peduli Resiko Bencana (PRB). Sejumlah 15 atau 65% dari total 23  responden  tersebut  mengatakan  bahwa  penyusunan  kebijakan  PRB  di  Desa  Sungai  Kupah  sudah dilakukan secara konsultatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelibatan tersebut dibuktikan dengan  komitmen  pemerintah  desa  menggandeng  para  pemangku  kepentingan  dalam  ini  rumah  zakat untuk  memberikan  sosialisasi  atau  persiapan  pembentukan  relawan  bencana  di  Desa  Sungai  Kupah. Kebijakan PRB di Desa Sungai Kupah memang belum dilegalkan secara resmi sebagai sebuah Peraturan Desa (Perdes) atau perangkat hukum sejenis, hal tersebut disetujui oleh 73.3% dari 15 responden.

## Perencanaan
Variabel  perencanaan    mengulas  terkait  upaya  awal  penyusunan  dokumen  perencanaan penanggulangan bencana di desa sungai kupah. Terdapat 24 responden (80%)  menjawab bahwa tidak ada upaya-upaya  awal  untuk  menyusun  dokumen  perencanaan  penanggulangan  bencana  seperti  Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi. Sejumlah 4 atau 80% dari total 24 responden tersebut mengatakan bahwa dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi belum tersusun. Satu responden menyebutkan bahwa dokumen  perencanaan  penanggulangan  bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana  dan  Rencana  Aksi  PRB  yang  tersusun  telah  dipadukan  ke  dalam  Rencana  Pembangunan  Desa Sungai Kupah.

## Kelembagaan
Upaya awal untuk pembentukan Forum PRB dapat dilihat pada Gambar 1 .
(a) (b)
Gambar 1. Digaram (a) Upaya-Upaya Awal untuk Membentuk Forum PRB; (b) Terdapat Upaya Upaya Awal untuk Membentuk Tim Relawan/Siaga PB di Desa Sungai Kupah yang Terutama Akan Terlibat dalam Tanggap Darurat Bencana, PRB dan Pendidikan Kebencanaan
Pada Gambar  1  (a) ,  Variabel  kelembagaan  diawali  dengan  pertanyaan  terkait  upaya  awal pembentukan  Forum  PRB.  Terdapat  26  (86.7%)  responden  menjawab  bahwa  upaya  tersebut  telah dilakukan oleh  Desa Sungai Kupah.  Sejumlah  80.8% atau  21 responden dari  26  responden mengatakan bahwa Forum PRB yang terbentuk telah mempertimbangkan keterlibatan kelompok-kelompok marginal atau rentan salah satunya yaitu perempuan. Dua responden (9.5%) menyebutkan bahwa Forum PRB telah berfungsi  aktif  dengan  program-program  pengurangan  resiko  yang  terencana  dan  diimplementasikan dengan baik. Meskipun demikian, Pemerintah Desa mengakui bahwa Forum PRB (Kelompok yang dibentuk oleh Rumah Zakat) belum bekerja dengan maksimal disebabkan kendala administratif. Saat ini pemerintah desa sedang menyusun Surat Keterangan (SK) bagi Forum PRB serta berbagai kebijakan yang mengatur terkait Forum PRB.
Pada Gambar  1  (b) ,  sejumlah  19  atau  63.3%  responden  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Desa Sungai Kupah telah berupaya untuk membentuk tim relawan/siaga bencana yang terutama akan terlibat dalam  tanggap  darurat  bencana,  PRB  dan  Pendidikan  Kebencanaan.  Akan  tetapi  sebanyak  36.7%  (11 responden)  mengatakan  bahwa  tim  relawan/siaga  bencana  belum  memiliki  kelengkapan  personel  dan
peralatan  yang  memadai  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Terdapat  1  responden  (Ani  Hidayati)  yang mengatakan bahwa pada dasarnya tim relawan/siaga PB Desa Sungai Kupah telah secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, praktik simulasi dan gladi respons tanggap darurat bagi para anggotanya dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan terprogram dengan baik. Tujuan dari pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal anggota dari tim PRB maupun masyarakat tentang penanggulangan bencana  dengan  keterampilan  dasar  yang  mereka  perlukan  untuk  menanggapi  kebutuhan  mendesak masyarakat  setelah  terjadi  bencana,  ketika  layanan  darurat  tidak  tersedia.  Upaya  pengurangan  risiko bencana oleh masayarakat dapat dilihat pada Gambar 2 .

## Gambar 2. Digaram Terdapat Upaya Pengurangan Risiko Bencana
Sejumlah  14  (46,7%)  responden  mengatakan  bahwa  telah  ada  pembicaraan  untuk  menjalin kerjasama  dengan  desa/kelurahan  lain,  kecamatan,  kabupaten,  pihak  swasta,  organisasi  sosial  seperti rumah zakat hal tersebut sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Namun hanya 28,6% atau 4 responden dari 14 responden menyebutkan bahwa telah ada perjanjian kerjasama yang disepakati bersama lembaga  rumah  zakat  meskipun  belum  ada  Surat  Keterangan  (SK)  dalam  perjanjian  tersebut,  sehingga sampai  saat  ini  belum  ada  kegiatan-kegiatan  pengurangan  risiko  bencana  yang  dilakukan  dengan  cara bekerjasama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial, hal ini disetujui oleh 4 responden.

## Pendanaan
Upaya-Upaya untuk Mengumpulkan dan Mengalokasikan dana khusus dapat dilihat pada Gambar 3 .
(a) (b)
Gambar 3. Diagram (a) Terdapat Upaya-Upaya untuk Mengumpulkan dan Mengalokasikan dana Khusus yang  Akan  Digunakan  untuk  Upaya  Tanggap  Darurat;  (b)  Terdapat  Upaya-Upaya  untuk Mengalokasikan  Anggaran  Desa  Sungai  Kupah  untuk  Kegiatan-Kegiatan  Pengurangan  Risiko Bencana
Pada Gambar 3 (a) , menjelaskan, Sejumlah 3 responden atau 10,0% mengatakan bahwa telah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana khusus yang akan digunakan untuk upaya tanggap darurat dan 3 responden tersebut juga mengatakan bahwa belum ada reaslisasi dana khusus yang dikumpulkan baik dari masyarakat, kelompok-kelompok di desa, atau pemerintah Desa Sungai Kupah yang dialokasikan  untuk  tanggap  darurat  ketika  terjadi  bencana.  Masyarakat  hanya  saling  bergotong  royong untuk membantu warga sekitar yang terdampak ketika bencana melanda secara insidentil. Pada Gambar 3 (b) ,, Sejumlah 25 atau 83.3% reponden menyatakan bahwa telah ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran  desa/kelurahan  untuk  kegiatan-kegiatan  pengurangan  risiko  bencana,  seperti  pembangunan tanggul sungai, pemecah gelombang, penanaman pohon, pelatihan kebencanaan, penataan pemukiman, dan lain-lain.  14  atau  56,0%  responden  dari  25  responden  menyetujui  bahwa  telah  ada  alokasi  anggaran desa/kelurahan  yang  ditetapkan  untuk  kegiatan-kegiatan  pengurangan  risiko  bencana.  Terdapat  8  atau 57,1%  responden  dari  14  responden  tersebut  mengatakan  sudah  ada  pengelola  dan  mekanisme penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

## Pengembangan Kapasitas
Pengembangan kapasitas desa dapat dilihat pada Gambar 4 .
(a)
(b)
Gambar  4. Diagram  (a)  Terdapat  Upaya-Upaya  bagi  Pemerintah  Desa  Sungai  Kupah  untuk Melaksanakan/Mengikuti  Pelatihan  Kebencanaan  bagi  Aparatnya,  dan  Menyediakan Perlengkapan  dan  Peralatan  untuk  Penanggulangan  bencana;  (b)  Terdapat  Upaya-Upaya Awal  untuk  Memberikan  Pengetahuan  dan  Kemampuan,  Kepada  Tim  Relawan/Siaga Bencana Desa Sungai Kupah
Pada Gambar 4 (a) , sejumlah 15 atau  50,0% responden mengatakan telah ada upaya-upaya bagi pemerintah  Desa  Sungai  Kupah  untuk  melaksanakan/mengikuti  pelatihan  kebencanaan  bagi  aparatnya, dan  menyediakan  perlengkapan  dan  peralatan,  sarana  dan  pra-sarana,  logistik,  dan  personil  untuk penanggulangan bencana namun sangat disayangkan kegiatan tersebut tidak terlaksana secara rutin dan pemerintah Desa Sungai Kupah belum memiliki personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, operasi tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana hal ini disetujui oleh 15 responden tersebut. Pada Gambar 4 (b) menjelaskan, sebanyak 12 atau 40,0% responden mengatakan bahwa telah ada upaya-upaya awal untuk memberikan pengetahuan  dan  kemampuan,  kepada  tim  relawan/siaga  bencana  Desa  Sungai  Kupah  tentang  analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan lain-lain. 9 atau 75,0% responden dari 12 responden menyatakan sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tim relawan/siaga bencana  desa  tentang  analisis  risiko,  manajemen  bencana,  kesiapsiagaan,  operasi  tanggap  darurat,  dan pengurangan  risiko  bencana.  Namun  belum  ada  praktik-praktik  evakuasi  dan  operasi  tanggap  darurat bencana yang dilakukan oleh tim relawan/siaga bencana Desa Sungai Kupah hal tersebut disetujui oleh 8 atau 88,9% responden dari 12 responden. Dengan adanya upaya tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih waspada dan menyadari mitigasi bahaya yang terjadi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 5 .
(a) (b)
Gambar 5. Diagram (a) Terdapat Upaya-Upaya Memberikan Pengetahuan dan Kemampuan dalam Bentuk Penyuluhan  dan  Penyebaran  Informasi  kepada  Warga  Desa;  (b)  Terdapat  Ada  Upaya-Upaya untuk Melibatkan Warga Desa (Selain Aparat  Desa Sungai Kupah) dalam Tim Relawan/Siaga Bencana serta Kelompok-Kelompok untuk Tanggap Bencana
Pada Gambar 5 (a) menjelaskan, sejumlah 24 atau 80,0% responden mengatakan telah ada upaya- upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi, kepada  warga  desa  tentang  risiko  bencana,  tanda-tanda  ancaman  bencana,  upaya  penyelamatan  diri, evakuasi, dan upaya pengurangan risiko bencana. Terdapat 13 atau 54,2 % responden dari 24 responden mengatakan    telah  ada  pelatihan-pelatihan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  tentang  risiko  bencana, penyelamatan darurat dan upaya pengurangan risiko  bencana. Namun belum ada praktik simulasi rutin untuk evakuasi dan penyelamatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan tim relawan dan siaga bencana desa hal ini disetujui oleh 11 atau 84,6 % responden dari 13 responden. Pada Gambar 5 (b) , sejumlah 21 atau 70,0% responden mengatakan telah ada upaya-upaya untuk melibatkan warga Desa Sungai  Kupah  selain  aparat  desa  tersebut  dalam  tim  relawan/siaga  bencana  serta  kelompok-kelompok untuk  tanggap  bencana.  Akan  tetapi  tidak  terdapat  lebih  dari  30  warga  yang  menjadi  anggota  tim
relawan/siaga bencana Desa Sungai Kupah, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi  tanggap darurat hal ini disetujui  oleh  21 responden tersebut.  Selain itu juga belum terdapat kelompok-kelompok masyarakat, baik di tingkat RT atau RW atau kelompok lainnya, seperti Karang  Taruna  dan  lain-lain  yang  menyatakan  diri  sebagai  relawan  siaga  bencana  dan  melibatkan  diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat.
Sejumlah 4 atau 13,3% responden mengatakan bahwa telah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam tim relawan/siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana, namun tidak  lebih  dari  15  perempuan  yang  menjadi  anggota  tim  relawan/siaga  bencana  desa/kelurahan,  dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat serta tidak adanya kelompok-kelompok perempuan di desa/kelurahan seperti kelompok PKK, dasa wisma, kader posyandu dll, yang menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat.

## Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Data penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Gambar 6 .
(a)
(b)
Gambar 6. Diagram (a) Upaya-Upaya untuk Pemetaan dan Analisis Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas di Desa Sungai Kupah, (b) Rencana Pembuatan Peta, Jalur Evakuasi, dan Tempat Evakuasi
Pada Gambar  6  (a) menjelaskan,  sejumlah  10  atau  33,3%  responden  menyebutkan  bahwa Pemerintah Desa Sungai Kupah telah melakukan upaya-upaya pemetaan dan analisis terhadap ancaman bencana serta kerentanan dan kapasitas desa atau kelurahan guna melihat risiko di Desa Sungai Kupah. Tetapi,  sebanyak  66,7%  (20  responden)  mengatakan  bahwa  di  Desa  Sungai  Kupah,  belum  memliki dokumen hasil analisis risiko bencana yang dibangun berdasarkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang mencakup kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil, dan lain-lain. Sedangkan Gambar 6 (b) menjelaskan tentang salah satu variabel penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, terdapat 6,7% atau sekitar 2 responden yang mengatakan bahwa di Desa Sungai Kupah sudah terdapat rencana untuk membuat peta dan jalur evakuasi, serta menyediakan tempat evakuasi khusus yang digunakan sebagai tempat pengungsian ketika terjadi bencana. Namun, terdata juga bahwa sekitar 93,3% atau 28 responden mengatakan bahwa peta dan jalur evakuasi yang belum ditentukan dan belum memiliki perlengkapan  dasar  seperti  P3K,  obat-obatan,  penerangan  darurat  dan  lain-lain.  Terdapat  juga  sedikit informasi tambahan bahwa apabila terjadi bencana banjir, beberapa warga akan mengungsi dan dievakuasi ke masjid terdekat karena masjid di Sungai Kupah tersebut merupakan bangunan yang memiliki dataran cukup  tinggi,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tempat  evakuasi  sementara  oleh  masyarakat  yang terkena dampak dari banjir ROB. Selain itu di desa ini juga terdata bahwa belum adanya kegiatan praktik simulasi atau evakuasi penyelamatan diri yang berbasis masyarakat. Data ini tersedia pada Gambar 7 . Hal ini  disebabkan  karena  peta  dan  jalur  evakuasi,  personil  serta  peralatan  yang  belum  mendukung  dan memadai.
(a) (b)
Gambar 7. Diagram (a) Upaya-Upaya untuk Membangun Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat; (b) Rencana Pembangunan Fisik (Mitigasi) untuk Mengurangi Risiko Bencana
Berdasarkan data di lapangan yang terangkum pada Gambar 7 (a) , di Desa Sungai Kupah terdapat 3,3% (1 responden) yaitu Dahlia (Ibu Rumah Tangga) yang merupakan salah satu warga Desa Sungai Kupah dan menyatakan bahwa sudah ada upaya-upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelamatan diri dan aset bagi masyarakat. Upaya ini berbentuk penyampaian informasi melalui sosial media, misalnya grup WhatsApp yang beranggotakan masyarakat Desa Sungai Kupah. Sedangkan 96,7% atau sekitar 29 responden lainnya menyatakan bahwa di Desa Sungai Kupah belum terdapat sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat dan belum dilengkapi data atau informasi,  peralatan  dan  personil  yang  memadai,  serta  mekanisme  penyampaian  informasi  yang  cepat, akurat  dan  jelas  kepada  seluruh  warga.  Oleh  karena  belum  adanya  sistem  peringatan  dini  berbasis masyarakat yang lengkap dengan informasi, peralatan dan personil yang memadai, maka praktik simulasi di desa ini juga masih belum dilakukan secara berkala.
Masih dalam variabel penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, Gambar 7 (b) menjelaskan, terdapat  96,7%  (29  responden)  yang  menyatakan  bahwa  sudah  terdapat  rencana  untuk  melakukan pembangunan  fisik  atau  mitigasi  di  Desa  Sungai  Kupah  guna  mengurangi  risiko  bencana  di  desa  yang dilakukan dengan cara memperkuat tanggul sungai. Dari 30 responden, terdapat 1 atau sekitar (3,3%) yang mengatakan bahwa belum ada kegiatan pembangunan fisik (mitigasi) yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana di desa atau kelurahan, seperti memperkuat tanggul, pemecah gelombang, bangunan tahan gempa  dan  lain-lain.  Sedangkan  29  responden  lainnya  memberikan  pernyataan  bahwa  di  Desa  Sungai Kupah sudah terdapat kegiatan pembangunan fisik (mitigasi) seperti memperkuat tanggul sungai dengan sistem  gotong  royong.  Kegiatan  ini  juga  sudah  memiliki  mekanisme  pengelolaan  dan  pemeliharaan pembangunan  fisik  untuk  menjamin  kelestarian  dan  berupaya  untuk  menyebar-luaskannya.  Data  ini tersedia pada Gambar 8 .
(a) (b)
Gambar 8. Diagram (a) Rencana Pengembangan Ekonomi untuk Mengurangi Kerentanan Masyarakat; (b) Rencana  Memberikan  Perlindungan  Kesehatan  Kepada  Kelompok  Rentan  (Orang  Tua, Penyandang Cacat, Anak Kecil, Ibu Hamil)
Pada  diagram  rencana  pengembangan  ekonomi  untuk  mengurangi  kerentanan  masyarakat sebagaimana  ditunjjukan  oleh Gambar  8  (a) ,  terdapat  7  responden  (23,3%)  yang  menyebutkan  bahwa sudah  ada  rencana  pengembangan  ekonomi  untuk  mengurangi  kerentanan  masyarakat,  baik  berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana. Akan tetapi, sekitar 76,7%  atau 23 responden menyatakan belum  ada kegiatan- kegiatan  berbasis  pengembangan  ekonomi  seperti  meningkatkan  produksi,  memperluas  akses  pasar, maupun  membuat  sumber  ekonomi  lain  yang  lebih  aman  dari  ancaman  bencana  guna  mengurangi kerentanan  masyarakat.  Dan  sampai  saat  ini  juga,  berdasarkan  data  di  lapangan  sekitar  2  responden menyatakan bahwa terdapat mekanisme yang menjamin keberlanjutan pengembangan ekonomi dan upaya untuk memperluas pelaku ekonomi sampai pada seluruh warga desa. Gambar 8 (b) ,  menjelaskan tentang rencana perlindungan kepada kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, dan ibu hamil sangat perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, hal ini dikaji dan pada diagram di atas, dan dapat disimpulkan  bahwa  sekitar  76,7%  atau  23  responden  mengatakan  bahwa  telah  ada  rencana  untuk memberikan  perlindungan  kesehatan  kepada  kelompok  rentan  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan bencana. Dan sekitar 23,3% atau 7 orang responden mengatakan bahwa rencana perlindungan kesehatan untuk kelompok rentan, belum memiliki skema program dan santunan sosial dengan sasaran kelompok rentan. Mengenai pengelolaan, mekanisme  dan  prosedur pelaksanaan program perlindungan kesehatan dan  santunan  sosial  kepada  kelompok  rentan,  dari  pemerintah  desa  masih  belum  merumuskan  dan menyusun kebijakan yang sesuai hal ini dapat dilihat pada Gambar 9 .
(a)
(b)
Gambar 9. Diagram (a) Rencana untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Upaya Pengurangan Risiko Bencana;  (b)  Upaya-Upaya  untuk  Melakukan  Perlindungan  Aset-Aset  Produktif  Utama Masyarakat Dari Dampak Bencana
Masih  dalam  variabel  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana,  pada  diagram  rencana  untuk pengelolaan sumber daya alam untuk upaya penguragan risiko  bencana sebagaimana ditampilkan pada Gambar  9  (a) ,  terdapat  73,3%  atau  22  responden  yang  menyatakan  bahwa  telah  ada  rencana  untuk pengelolaan  sumber  daya  alam,  seperti  hutan,  sungai,  pantai,  dan  lain-lain  sebagai  bentuk  dari  upaya pengurangan risiko bencana. Akan tetapi, sebanyak 8 responden (26,7%) menyatakan belum ada kegiatan- kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, sungai dan pantai yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sebanyak 8 responden menyatakan bahwa sudah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana dalam kurun waktu yang panjang.
Sedangkan Gambar 9 (b) menjelaskan tentan variabel penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdapat 20,0% atau sekitar 6 responden yang menyatakan bahwa terdapat upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset produktif utama masyarakat dari dampak bencana. Akan tetapi sekitar 80,0% atau 24  responden  menyatakan  belum  ada  kegiatan  yang  jelas  untuk  melakukan  perlindungan  aset-aset produktif  masyarakat  berupa  asuransi  komunitas,  gudang  bersama,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  belum adanya  kegiatan  yang  berorientasi  pada  perlindungan  aset  produktif  masyarakat,  maka  di  Desa  Sungai Kupah ini juga belum terdapat pengelolaan dan mekanisme yang jelas dalam menjalankan dan memelihara perlindungan aset produktif masyarakat.
Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, terdapat tiga kelompok atau tingkatan ketangguhan suatu  wilayah  dalam  menghadapi  bencana.  Tingkat  terendah  adalah  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana Pratama dengan skor 20-35, tingkat kedua adalah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya dengan skor 36-50,  dan  tingkat  tertinggi  dengan  poin  51-60  adalah  desa  Tangguh  Bencana  Utama.  Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama adalah desa yang telah memiliki kebijakan PRB secara legal dikeluarkan dalam bentuk peraturan desa ataupun perangkat hukum setingkat lainnya, telah memiliki dokumen perencanaan PB  yang  disinergikan  dengan  RPJMDes  dan  dirinci  ke  dalam  RKPDes,  telah  memiliki  forum  PRB  yang berisikan  wakil-wakil  masyarakat  (kelompok  perempuan,  kelompok  rentan,  wakil  pemerintahan keluraha/desa) dan berfungsi secara aktif, telah memilki relawan PB yang secara berkala berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan terkait kebencanaan bagi masyarakat dan para anggota khususnya, telah  berupaya secara sistematis  untuk melakukan kajian resiko bencana, manajemen resiko bencana dan pengurangan kerentanan akibat bencana bagi kegiatan ekonomi produktif alternatif,  selain  itu  telah  berupaya  secara  sistematis  untuk  meningkatkan  kapasitas  kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya adalah wilayah yang telah memiliki kebijakan PRB yang sedang  dalam  proses  pengembangan  di  tingkat  kelurahan  ataupun  desa,  telah  memiliki  dokumen perencanaan penanggulangan bencana meskipun belum terintegrasi dengan instrumen perencanaan  dan dokumen desa seperti RPJMDes, telah memiliki forum PRB yang inklusif terdiri atas perwakilan pemerintah termasuk  kelompok  perempuan  dan  kelompok  rentan  lainya  meskipun  belum  aktif,  telah  memiliki  tim relawaran  peduli  bencana  kelurahan/desa  yang  terlibat  dalam  pengembangan  kemampuan,  kapasitas, pendidikan, pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat dan  para anggotanya meskipun  belum  berjalan secara  efektif,  telah  berupaya  untuk  melakukan  kajian  resiko  bencana,  manejemen  risiko  bencana  dan kerentanan  termasuk  untuk  kegiatan-kegiatan  ekonomi  produktif,  telah  berupaya  untuk  meningkatkan kapasitas kesiapan terahdap bencana akan tetapi belum teruji secara berkala dan sistematis.
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama adalah desa yang masih pada tahap upaya tingkatan awal. Beberapa ciri desa tersebut diantaranya; telah beruapaya untuk menyusun peraturan PRB di tinggkat kelurahan ataupun desa, telah berupaya untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, telah  berupaya  untuk  membentuk  forum  PRB  dan  memenuhi  unsur  keterwakilan  kelompok-kelompok marginal ataupun kelompok rentan di masyarakat, telah berupaya untuk membentuk tim relawan PB desa,
telah  berupaya  untuk  mengadakan  pengkajian  ancaman  resiko,  manajemen  risiko  dan  pengurangan kerentanan.
Desa  Sungai  Kupah  belum  termasuk  ke  dalam  salah  satu  tingkatan  desa  tangguh  bencana sebagaimana  telah  dijabarkan  di  atas.  Hal  yang  unik  adalah  masyarakat (household) dan  aktor  yang memiliki power/kepentingan (non-household) memiliki persepsi yang berbeda tarhadap tingkat kesiapan desa  menghadapi  ancaman  bencana.  Skor  tertinggi  yang  diperoleh  dari  salah  satu  responden  kriteria household adalah 21, dan terendah yaitu 8 dengan rata-rata nilai 13. Skor tertinggi yang didapatkan dari responden non-household adalah 30, nilai terendah yaitu 10 dan rata-rata 18.  Hanya 9 dari 30 responden yang memberikan nilai persepsi diatas 20. Hal tersebut menandakan sekitar 30% responden menilai Desa Sungai Kupah termasuk ke dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.
Berdasarkan hasil olah  data statistik responden kriteria househol t erdapat empat variabel yang memiliki nilai cukup tinggi (diatas 70%) diantaranya; (1) kelembagaan, (2) pendanaan, (3) pengembangan kapasitas, dan (4) penyelenggaraan penanggulangan bencana. Empat variabel tersebut mencakup beberapa indikator yaitu; (1) Terdapat upaya-upaya awal pembentukan forum PRB di Desa Sungai Kupah, (2) Forum PRB tersebut telah  beranggotan wakil-wakil dari masyarakat dan pemerintah  meskipun belum berjalan efektif,  (3)  Telah  ada  upaya-upaya  untuk  mengalokasikan  anggaran  desa  untuk  kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana, hal tersebut direalisasikan dalam bentuk pembuatan tanggul sungai, pemecah gelompobang, dan penamaman pohon bakau hutan mangrov, (4) telah ada upaya-upaya untuk memberikan pengethauan  dan  kemampuan  melalui  penyebaran  informasi  ataupun  penyulihan  kepada  warga masyarakat tentang ancaman bencana, tanda-tanda kebencanaan dan upaya penyelamatan diri, evakuasi, ataupun  pengurangan  resiko  bencana,  (5)  Desa  Sungai  Kupah  telah  berupaya  untuk  melakukan pembangunan  fisik  (mitigasi)  dalam  rangka  mengurangi  risiko  bencana,  (6)  dan  upaya  tersebut  telah direalisasikan  dalam  bentuk  pembuatan  tanggul  sungai  sehingga  air  laut/sungai  tidak  masuk  ke pemukiman masyarakat, (7) masyarakat beranggapan bahwa Desa Sungai Kupah terlah berencana untuk memberikan perlidungan kesehatan kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua-  penyandang cacat, anak ekcil dan ibu hamil terhadap ancaman bencana.
Terdapat  11  indikator  yang  mendapatkan  nilai  tinggi  dan  mewakili  enam  variabel  menurut responden  kriteria non-household diantaranya;  Desa  Sungai  Kupah  terlah  berupaya  untuk  menyusun kebijakan  Peduli  Resiko  Bencana  (PRB)  di  tingkat  desa,  terdapat  upaya  awal  untuk  membentuk  forum Peduli Resiko Bencana (PRB), terdapat upaya awal pembentukan relawan/siaga peduli bencana di Desa Sungai Kupah yang akan terlibat dalam tanggap bencana, Peduli Resiko Bencana (PRB), dan pendidikan kebencanaan,  terdapat  upaya  untuk  mengalokasikan  anggaran  desa  yang  ditujukan  untuk  kegiatan- kegiatan  pengurangan  risiko  bencana,  salah  satunya  melalui  pendanaan  pembangunan  tanggul,  dan penanaman  pohon  bakau  mnagrove,  telah  terdapat  upaya  dari  Desa  Sungai  Kupah  untuk  memberikan kemampuan  dan  pengetahuan  dalam  bentuk  penyuluhan  ataupun  penyebaran  informasi  kepada  warga desa terkait resiko bencana, tanda ancaman bencana, dan mekanisme penyelamamtan diri, evakuasi serta upaya  pengurangan  risiko  bencana,  Desa  Sungai  Kupah  berupaya  untuk  melibatkan  masyarakat  (non- pejabar pemerintah) dalam tim relawan/siaga bencana dan kelompok-kelompok tanggap bencana,  telah ada rencana untuk melakukan pembangunan fisik (mitigasi) dalam kaitannya pengurangan resiko bencana di Desa Sungai Kupah,  upaya tersebut diaktulisasikan dalam bentuk kegiatan memperkuat tanggul sungai, dan  terdapat  mekanisme  pemeliharaan  dan  pengelolaan,  (10)  Pemerintah  Desa  Sungai  Kupah  telah berupaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil terhadap akibat dari bencana, (11) terdapat upaya/rencana pengelolaan sumber daya alam, seperti sungai dan hutan untuk mengurangi resiko bencana.
Gambar 10. Tanggul Sungai untuk Mencegah Air Pasang/Banjir Masuk ke Desa Sungai Kupah
Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat empat indikator yang memiliki nilai persepsi tinggi dari responden household dan non-household. Keempat indikator tersebut terdapat pada variabel kelembagan dan variabel penyelenggeraan penanggulangan bencana. Indikator yang pertama adalah upaya-upaya awal Desa Sungai Kupah untuk membentuk forum Peduli resiko Bencana (PRB), indikator kedua adalah rencana untuk melakukan pembangunan fisik mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana di Desa Sungai kupah yang diaktualisasikan pada indikator ketiga yaitu telah ada pembangunan fisik dalam bentuk tanggul sungai  seperti  terlihat  pada Gambar  10 .  Indikator  keempat  adalah  rencana  untuk  memberikan perlindungan  kesehatan  keapda  kelompok-kelompok  rentan  seperti  orang  tua,  penyandang  cacat,  anak kecil dan ibu hamil terhadap akibat bencana.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variable-variabel  dalam  penelitian  ini  perlu ditingkatkan dan diperhatikan oleh Desa Sungai Kupah dan para pihak yang akan terlibat. Indikator yang harus  dikembangkan  diantaranya  yaitu,  pertama  upaya  awal  untuk  menyusun  dokumen  perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Peduli Resiko Bencana dan Rencana Kontijensi. Hal ini bertujuan agar apa yang akan menjadi program untuk dilaksanakn dapat dibuat dengan perencenaan yang baik dan matang. Kedua, upaya atau mekanisme untuk mengumpulkan dan  mengalokasikan  dana  khusus  yang  akan  digunakan  untuk  tanggap  darurat  .  Pengumpulan  dan pengalokasian dana sangat penting untuk diperhatikan agar kedepannya program tersebut dapat berjalan dengan  lancar  tanpa  hambatan  biaya.  Ketiga,  pelibatan  perempuan  dalam  tim  relawan/siaga  bencana. Variable ini sangat penting, karena dalam sebuah bencana korban terdiri dari perempuan, laki-laki, anak- anak, para orang  tua, hingga bayi. Sehingga keberadaan tim  relwan perempuan akan sangat membantu dalam  hal  penyediaan  makanan,  mengurus  bayi,  serta  pemberian  dukungan  moril.  Keempat,  rencana pembuatan peta dan jalur evakuasi serta tempat evakuasi khusus untuk pengungsian ketika terjadi bencana (Baskoro  &  Akbar,  2018;  Hardy  et  al.,  2020). Langkah  ini  harus  dilakukan  dengan  tepat  agar  dapat membantu dan meminimalisasi korban bencana. Kelima, upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang berbais masyarakat untuk memberikan waktu penyelematan diri dan aset bagi masyarakat, keenam, rencana pengembangan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masayrakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana, dan ketujuh, upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset produktif utama masyarakat dari dampak bencana (Friska et al., 2021; Pucangan & Rimbawa, 2020) . Pada dasarnya embrio semangat pembentuk desa tangguh  bencan di Desa Sungai Kupah sudah mulai  muncul  dan  terbentuk.  Saat  ini  Desa  Sungai  Kupah  membutuhkan  ilklim  atau  lingkungan  yang mendukung pemerintah desa dan masyarakat desa untuk merealisasikan desa tangguh bencana, minimal menjadi desa tangguh bencana pratama. Iklim atau lingkungan tersebut dapat diwujudkan dalam bebagai macam bentuk misalnya penyusunan dokumen berkaitan dengan kebencanaan, hal tesebut dapat dilakukan dengan  menggandeng  BNPB (state) ataupun  akademisi  dan  praktisi  ahli  kebencanaan,  penyusunan mekanisme anggaran khusus tanggap bencana, dilakukan dengan penetapan anggaran bencana bersumber dari  dana  desa  ataupun  dapat  melibatkan  pihak  eksternal  seperti  LSM/NGO  dan  pelaku  usaha (Dewanggajati  &  Djamaluddin,  2020;  Zainal  et  al.,  2020). Pelibatan  perempuan  dalam  forum  PRB  atau relawan  bencana,  langkah  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  merektrut  secara  langsung  keterwakilan perempuan  dari  masyarakat  atau  dengan  pelibatan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  memiliki anggota berbasis perempuan, salah satunya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Pratama, 2020; Yuliawan  &  Bekti,  2021). Untuk  pembangunan  infrastruktur  pendukung  peringatan  dini  bencana (early warning system) dan peta jalur evakuasi , hal tesebut dapat direalisasikan melalui mekanisme kerjasama kolaboratif  dengan  pihak  eksternal  khususnya  pelaku  usaha  melalui  pendanaan  tanggung  jawab  sosial, pengembangan  ekonomi  berbasis  tahan  bencana,  hal  tesebut  dapat  dilakukan  dengan  menggandeng Kelompo  Sadar  Wisata  (POKDARWIS) . Dan  mekanisme  perlindungan  aset-aset  produktif  masyakat  dari dampak bencana, hal tersbut dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur tahan (anti) bencana, atau  merancang  mekanisme  asuransi  bagi  para  pelaku  usaha  melalui  skema  retribusi  (iuran)  wajib (Muhammad & Widiyanto, 2020; Munir & Hasyim, 2021).
Pengembangan desa tangguh bencana akan membawa banyak manfaat bagi wilayah-wilayah yang rawan terjadinya bencana. Destana (Desa Tanggung Bencana) dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat tidak hanya siap tapi tangguh dalam menghadapi bencana.  Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan  bahwa  pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana  dapat  meningkatkan  pengetahuan  warga tentang bagaimana cara menghadapi bencana (D. I. Pratiwi & Meirinawati, 2019; Yuningsih et al., 2017). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengembangan desa tangguh bencana layak untuk dikembangkan di  daerah-daerah  rawan  bencana  untuk  membekali  masyarakat  pengetahuan  tentang  bencana  dan  cara menanggulanginya (Buchari  et  al.,  2017;  Purwaningtyas,  2021). Sehingga  diharapkan  kedepannya
pengembangan  desa  tangguh  bencana  (Destana)  terus  dilaksanakan  guna  memberikan  masyarakat pengetahuan tentang cara menghadapi bencana.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Kupah belum termasuk desa tangguh  bencana.  Para  pihak  seperti  masyarakat (household) dan  pemerintah/aktor  yang  memiliki kekuatan  dan  kepentingan (non-household) sama-sama  sepakat  memberikan  persepsi  nilai  rendah terhadap upaya-upaya Desa Sungai Kupah menghadapi ancaman bencana. Terdapat beberapa aspek yang harus  dipertahankan  diantanya  upaya  pembentukan  Forum  Peduli  Resiko  Bencana  (kelembagaan),  dan mekanisme perawatan infstruktur pendukung mitigasi bencana, salah satunya tanggul.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andri,  Harahap,  R.  P.,  Aprizkiyandari,  S.,  &  M,  L.  A.  (2022).  Pendampingan  Pembuatan  Profil  Kawasan Ekowisata Mangrove Telok Berdiri, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Nusantara (JPkMN) , 3 (2). https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i2.382.
Baskoro, F. R., & Akbar, R. (2018). Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi pada Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah. JATI:  Jurnal  AKuntansi  Terapan  Indonesia , 1 (2). https://doi.org/10.18196/jati.010206.
Buchari,  A.,  Santoso,  M.  B.,  &  Marlina,  N.  (2017).  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Desa  Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler). JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik , 3 (1). https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1.4729. Christiani, C., & Suwitri, S. (2021). Implementation Of Desa Tangguh Bencana Policy In Magelang Regency.
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development , 2 (16). https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/16-02. Dewanggajati, A., & Djamaluddin, S. (2020). Pengaruh Lembaga Pendidikan dan Penanggulangan Bencana Daerah  terhadap  Partisipasi  Pelatihan  Bencana  Rumah  Tangga. JMSP  (Jurnal  Manajemen  Dan Supervisi Pendidikan , 5 (1). https://doi.org/10.17977/um025v5i12020p303. Friska,  Kusdarini,  &  Putera,  R.  E.  (2021).  Upaya  Pengurangan  Risiko  Bencana  Tanah  Longsor  Melalui Implementasi  Program  Pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana  di  Kota  Sawahlunto. Journal  of Indonesian  Public  Administration  and  Governance  Studies  (JIPAGS) , 5 (2),  124 – 140. https://doi.org/10.31506/jipags.v5i2.9498. Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana di  Kabupaten  Kutai  Kartanegera. TRANSFORMASI  (Jurnal  Manajemen  Pemerintahan) , 11 (2). https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.695.
Hardy, F. R., Pulungan, R. M., & Permatasari, P. (2020). Inovasi Berbasis Masyarakat Desa Tangguh Bencana (Destana).
Diseminasi: Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (2). https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v2i2.1037.
Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement , 1 (1). https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131.
Masfuah, S., & Rusilowati, A. (2011). Pembelajaran Kebencanaan Alam Dengan Model Bertukar Pasangan Bervisi Sets Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Pembelajaran Kebencanaan Alam  Dengan  Model  Bertukar  Pasangan  Bervisi  Sets  Untuk  Menumbuhkan  Kemampuan  Berpikir Kritis Siswa , 7 (2), 115 – 120. https://doi.org/10.15294/jpfi.v7i2.1083.
Melati, D. N. (2019). Disrupsi Teknologi Melalui Big Data Citra Satelit Dalam Pengurangan Risiko Bencana :
Peluang Dan Tantangan. J. Sains Dan Teknol. Mitigasi Bencana , 14 (2).
Muhammad,  &  Widiyanto,  S.  (2020).  Aset  Sosial  Pegembangan  Pariwisata  Perdesaan  Tangguh  Bencana Berkelanjutan. Prosiding PKM-CSR Peran Perguruan Tinggi Dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru . https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v3i0.962.
Munir,  Z.,  &  Hasyim,  F.  (2021).  Pencegahan  Dampak  Bencana  Dengan  Mitigasi  Melalui  Pemetaan Kebencanaan Berbasis GIS. Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitun g , 4 (2). https://doi.org/10.33862/citradelima.v4i2.128.
Oktari, R. S. (2019). Peningkatan Kapasistas Desa Tangguh Bencana. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ,
4 (2). https://doi.org/10.22146/jpkm.29960.
Pratama,  F.  B.  Y.  (2020).  Pengaruh  Organizational  Constraints  dan  Kepribadian  Terhadap  Work
Engagement  Pada  Relawan. INSAN  Jurnal  Psikologi  Dan  Kesehatan  Mental , 5 (1),  1 – 12. https://doi.org/10.20473/jpkm.V5I12020.1-12.
Pratiwi,  D.  I.,  &  Meirinawati.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Program  Desa  Tangguh  Bencana (Destana) di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro. Publika , 7 (7).
Pratiwi, S. S., Rozakiyah, D. S., Apriadi, D. W., & Anzari, P. P. (2021). Upaya Peningkatan Kesadaran terhadap Bencana  Letusan  Gunung  Kelud  di  Desa  Batuaji,  Kabupaten  Kediri. E-Dimas  (Educations- Pengabdian Kepada Masyarakat) , 12 (2). https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i2.6399. Pucangan, I. P. W. W., & Rimbawa, W. (2020). Evaluasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sebagai Desa Tangguh Bencana Di Desa Lebih, Gianyar, Bali. Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi , 1 (1). https://doi.org/10.32795/pranatacara_bhumandala.v1i1.702.
Purwaningtyas,  K.  (2021).  Evaluasi  Desa  Tangguh  Bencana  dalam  Perspektif  Formatif  dan  Reflektif
Ketangguhan Masyarakat. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat , 9 (1). https://doi.org/10.37064/jpm.v9i1.8872.
Purwita, P. U. (2018). Pengembangan Potensi Pantai Lovina Sebagai Ekowisata Pesisir Di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali. Jurnal Destinasi Pariwisata , 6 (1).
Rahmawati, Kartikawati, S.  M., & Latifah,  S. (2021). Perencanaan Interpretasi Pengembangan Ekowisata Mangrove  di  Desa  Sungai  Kupah  Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal  Hutan Lestari , 9 (3), 440 – 456. https://doi.org/10.26418/jhl.v9i3.43816. Rinawati,  R.,  &  Sukmawati,  A.  M.  (2020).  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  Di  Desa  Kembang Kecamatan  Pacitan  Kabupaten  Pacitan. Jurnal  Tata  Kota  Dan  Daerah , 12 (1). https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2020.012.01.2. Rini,  R.  S.,  Yuniarti,  P.,  &  Wianti,  W.  (2021).  Pemantauan  Dan  Evaluasi  Kegiatan  Pemberdayaan  Dan Pengembangan  Ketangguhan  Masyarakat  Desa  Tangguh  Bencana  Di  Provinsi  Riau. SCIENTIFIC JOURNAL  OF  REFLECTION:  Economic,  Accounting,  Management,  &  Business , 4 (3),  588 – 597. https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.339.
Setyawan,  A.,  Suseno,  J.  E.,  Winesthi,  R.  D.,  &  Otaviana,  S.  A.  (2020).  Peringatan  Dini  Tanah  Longsor Berdasarkan Kelembaban Tanah  Secara Jarak Jauh Menggunakan  Sensor FC-28 dan Node MCU. Jurnal Ilmu Lingkungan , 18 (2), 242 – 246. https://doi.org/10.14710/jil.18.2.242-246.
Shah, M. D., Kushadiwijayanto, A. A., & Nurrahman, Y. A. (2021). Struktur Pola Vegetasi Mangrove di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Laut Khatulistiwa , 4 (1), 56 – 63. https://doi.org/10.26418/lkuntan.v4i1.44900.
Yuardani, A. M., Heriyanto, Qadri, U., Rinaldi, H., Wana, D., Tandra, R., Sulaiman, & Prestoroika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah. Jurnal Abdidas , 2 (2). https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.239.
Yuliawan, D., & Bekti, R. A. (2021). Pengaruh kejelasan positif dan sikap dengan rasa komunitas relawan olahraga dalam Peparda Yogyakarta 2019. Multilateral : Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga , 20 (1). https://doi.org/10.20527/multilateral.v20i1.9546.
Yuningsih, A., Kurniawan, & Setiadi, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan Penduduk di Wilayah Resiko  Tinggi  Tanah  Longsor  terhadap  Upaya  Pengembangan  Program  Desa  Tangguh  Bencana.
Jurnal Medika Cendikian , 4 (2). https://doi.org/https://jurnalskhg.ac.id/index.php/medika/article/view/66.
Zainal, M., Yanis, M., Marwan, & Muksin. (2020). Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan  Desa  Tangguh  Bencana  di  Kabupaten  Pidie  Jaya  Nanggroe  Aceh  Darussalam.
Engagement : Jurnal Peng abdian Kepada Masyarakat ,
4 (1). https://doi.org/10.52166/engagement.v4i1.106.