## FUNGSI AGUNAN DALAM PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law)

## Nurbaedah; Yudhy Machmud
Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri
nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

## Abstrak:
Pemberian  pembiayaan  oleh  perbankan  syariah  secara  umum  mensyaratkan  nasabah menyerahkan  jaminan  atau  agunan  untuk  menjamin  pelunasan utangnya.  Keberadaan  jaminan atau  agunan  ini  merupakan  persyaratan  guna  memperkecil risiko  bank  syariah  dalam menyalurkan  pembiayaan,  yakni  sebagai  bentuk  antisipasi  bilamana  terjadi  pembiayaan bermasalah  yang  disebabkan  karena  nasabah  tidak  mampu  lagi  membayar  atau  nasabah  tidak mempunyai  itikad  baik  untuk  membayar,  maka  bank  dapat  mengeksekusi  agunan  tersebut. Di sisi  lain,  selama  kurun  waktu  sejak  adanya  bank  syariah  di  Indonesia,  semua  transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad  atau  perjanjian  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  positif. Dengan  kata  lain,  sebagian besar  perjanjian  tersebut  mengacu/mengadopsi  hukum positif  yang  masih berlaku  di  Indonesia, yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau Burgerlijk  Wetboe k  (BW).  Meskpun  bank syariah  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  perbankan  padaumumnya,  tetapi  bank  syariah mempunyai  pedoman  utama  yaitu  al-Qur ’ an  dan  al-Hadits  yang  menjadi  landasan operasional perbankan syariah. Hal yang demikian mengakibatkan terjadinya dualisme hukum yang berlaku dalam menyusun akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.
Kata kunci: agunan, hubungan hukum, hukum Islam, hukum positif.

## Abstract:
In  general,  the  provision  of  financing  by  Islamic  banking  requires  customers  to  submit guarantees or collateral to guarantee repayment of their debts. The existence of this guarantee or  collateral  is  a  requirement  in  order  to  minimize  the  risk  of  Islamic  banks  in  channeling financing,  namely  as  a  form  of  anticipation  when  a  financing  problem  occurs  because  the customer is no longer able to pay or the customer does not have the good faith to pay, the bank can execute the collateral. In other case,  during the period since the existence of Islamic banks in Indonesia, all financing transactions that occur in the current Islamic banking environment, especially  in  the  making  of  contracts  or  agreements,  are  more  influenced  by  positive  law.  In other  words,  most  of  these  agreements  refer  to/adopt  positive  laws  that  are  still  valid  in Indonesia, namely the Civil Code or Burgerlijk Wetboek (BW). Even though Islamic banks must comply with banking regulations in general, Islamic banks have the main guidelines, n amely the al-Qur'an and al-Hadith which are the basis for Islamic banking operations. This has resulted in the dualism of prevailing laws in drafting contracts in Islamic banking practices in Indonesia.
Keywords: collateral, legal relations, positive law, Islamic law.

## PENDAHULUAN
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan mempunyai  peranan  yang  cukup  besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional,  mengingat  fungsi dan  tujuan  utama  pembentukan  bank  di Indonesia adalah sebagai agent of development dan financial  intermediary .
Fungsi agent of development dilakukan oleh bank  pemerintah  terutama  ditujukan  untuk pemeliharaan kestabilan ekonomidi Indonesia  dan financial  intermediary dalam fungsinya  sebagai  perantara  penghimpunan dan penyaluran dana. 1
Dalam perkembangannya, dunia perbankan di Indonesia semakin diramaikan dengan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi yang  berbeda  dengan  bank  konvensional pada umumnya. Landasan hukum bagi bank syariah  dimulai  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  yang  memperkenalkan “ sistem  bagi  hasil ” dan  dikukuhkan  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992
tentang Perbankan dengan menyebut langsung “ bank berdasarkan prinsip syariah ” .  Kemudian  dijabarkan  oleh  Surat Keputusan  (SK)  Direksi  Bank  Indonesia Nomor  32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei 1999  tentang  Bank  Umum  Berdasarkan
1 Ruddy  Tri  Santoso, Mengenal  Dunia Perbankan , (Jakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 2
Prinsip  Syariah  yang  diubah  dengan Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor 6/24/PBI/2004  tanggal  14  Oktober  2004 tentang  Bank  Umum  yang  Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,  dan  terakhir  dipertegas  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Sebagai  negara  dengan  mayoritas penduduknya  muslim,  keberadaan  bank syariah  ini  memberikan  angin  segar  bagi masyarakat  beragama  Islam  yang  ragu  akan bunga  kredit  yang  diterapkan  oleh  bank konvensional.  Bank  syariah  menghimpun dana  dari  masyarakat  dengan  menerapkan prinsip  titipan  dan  bagi  hasil,  sedangkan penyaluran  dana  kepada  masyarakat  dalam bentuk  pembiayaanmenggunakan  prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip fee .
Hubungan antara Bank Syariah dengan  nasabah  dalam  hal  pembiayaan adalah  hubungan  dengan  pola  kemitraan, bukan  kreditur  dan  debitur  sebagaimana pada  bank  konvensional.  Selain  itu,  bank syarah juga tidak membebankan keuntungan dalam  bentuk  bunga,  melainkan  fungsi keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha (bagi  hasil)  yangdiinterprestasikan  pada dosis  yang  halal  dan  usaha  lancar.  Bank syariah  dan  nasabah  akan  mendapatkan pembagian  laba  sesuai  dengan  nisbah 2 ,
2 Nisbah  adalah  rasio  atau  perbandingan keuntungan  (bagi  hasil)  antara shahibul  maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana)
tetapi apabila usaha tersebut mengalami rugi maka risiko ditanggung bersama pula.  Bank syariah  memegang  konsep  yang  sangat  adil dan  transparan,  di  mana  ini  merupakan  ciri khas  dari  bank  syariah  yaitu  saling  berbagi keuntungan  maupun  risiko.  Begitupun penyimpan  dana  dibank  syariah  akan memperoleh  nisbah  yang  sudah  ditentukan dalam akad perjanjian sebelumnya, misalnya 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank.
Dengan  terwujudnya  bank  syariah  di Indonesia  melalui  skala  produk  yang ditawarkan, tentu diharapkan dapat memberikan  konstribusi  kepada  masyarakat dalam  meningkatkan  perekonomian  secara umum  dan  umat  Islam  pada  khususnya. Setiap  jenis  produk  yang  ditawarkan haruslah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam,  hal  tersebut  yang  menjadikannya sahnya  setiap  kontrak  dalam  transaksi perbankan syariah.

## LANDASAN TEORI
Pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah secara umum mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan  atau  agunan  untuk  menjamin pelunasan  hutangnya.  Keberadaan  jaminan atau agunan ini merupakan persyaratan guna memperkecil  risiko  bank  syariah  dalam menyalurkan  pembiayaan,  yakni  sebagai bentuk antisipasi bilamana terjadi pembiayaan  bermasalah  yang  disebabkan karena nasabah tidak mampu lagi membayar atau  nasabah  tidak  mempunyai  itikad  baik
untuk membayar, maka bank dapat mengeksekusi agunan tersebut.
Dalam  ilmu fiqh ,  jaminan  secara umum  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu jaminan  berupa  orang  ( personal  guarantee ) dan  jaminan  berupa  benda.  Jaminan  berupa orang  sering  disebut  dengan kafalah , sedangkan  jaminan  kebendaan  disebut dengan rahn . 3 Adapun  dalam  konteks hukum  nasional,  jaminan  merupakan  hak kebendaan  yang  bersifat  sebagai  pelunasan utang  yang  melekat  pada  bank  yang memberikan  wewenang  kepadanya  untuk melakukan  eksekusi  kepada  benda  yang dijadikan  jaminan. Untuk  meyakinkan bahwa jaminan yang dieksekusi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah harus tertuang dalam perjanjian atau akad.
Selama  kurun  waktu  sejak  adanya bank  syariah  di  Indonesia,  semua  transaksi pembiayaan  yang  terjadi  di  lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan  akad  atau  perjanjian  lebih banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  positif. Dengan  kata  lain,  sebagian  besar  perjanjian tersebut mengacu/mengadopsi hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Burgerlijk  Wetboe k  (BW).  Meskpun  bank syariah  harus  tunduk  pada  aturan-aturan
3 Ahmad  Syifaul  Anam, Problematika Penerapan  Hukum  Jaminan  di  Lembaga  Keuangan MikroSyariah ,  (Semarang:  Rafi  Sarana  Perkasa, 2012), hlm. 50
perbankan padaumumnya, tetapi bank syariah  mempunyai  pedoman  utama  yaitu al-Qur ’ an dan al-Hadits yang  menjadi landasan  operasionalperbankan  syariah.  Hal yang  demikian  mengakibatkan  terjadinya dualisme  hukum  yang  berlaku  dalam menyusun  akad  dalam  praktik  perbankan syariah  di  Indonesia,  di  mana  dari  kedua sumber  hukum  yang  berbeda  tersebut  akan melahirkan  bentuk  perjanjian  pembiayaan yang  berbeda  pula,  sehingga  hubungan hukum  yang  tercipta  antara  para  pihak  pun akan  mempunyai  konsep  yang  berbeda  jika dibandingkan  dengan  hubungan  hukum antara  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit pada perbankan konvensional yang mengacu pada  ketentuan  Pasal  1320  dan  Pasal  1338 KUH Perdata.
Islam  telah  lama  mengatur  kaidah- kaidah  tentang  perikatan  dalam  Hukum Muamalat, tetapi nampaknya aturan ini tidak terlalu  mengakar  dalam  kehidupan  umat Islam  di  Indonesia.  Secara  historis,  norma- norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang  perikatan  (transaksi)  ini  telah memudar  dari  perangkat  hukum  yang  ada akibat politik penjajah yang secara
sistematis  mengikis  keberadaan  hukum Islam.  Akibatnya  lembaga  perbankan  atau lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ketiga BW, sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman yang jelas  akan  sulit  dilakukan.  Begitupula  yang terjadi  dalam  praktik  kegiatan  perbankan
syariah,  bahwa  perkembangan  penerapan Hukum Muamalat ternyata tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Berlakunya  ketentuan  Hukum Muamalat  ini  hanya  bergantung  pada  fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia)  perihal  lembaga keuangan syariah yang sebagian diantaranya sudah  dibakukan  Bank  Indonesia  melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan hukum  antara  nasabah  pembiayaan  dengan bank syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum  Islam,  serta  fungsi  agunan  dalam pembiayaan  bank  syariah  ditinjau  dari hukum positif dan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  tulisan  ini,  jenis penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## PEMBAHASAN
Hubungan Hukum antara Nasabah Pembiayaan dengan Bank Syariah
Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam
Sejalan dengan peranan bank sebagaimana tersurat pada ketentuan Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Perbankan  yaitu
bank sebagai badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentuk-bentuk lainnya, hubungan hukum  antara bank dan nasabah penyimpan dana  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan bank  yang  bersangkutan  yang  berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang  disetujui  oleh  nasabah  penyimpan dana,  misalnya  tabungan  dan  deposito. Sebaliknya,  hubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah  debitur  atau  nasabah pembiayaan 4 dituangkan  dalam  perjanjian kredit  yang  dalam  istilah  perbankan  syariah disebut  akad  pembiayaan,  di  mana  dalam praktik umumnya berbentuk standart contract atau perjanjian baku.
Sebelumnya,  perlu  diketahui  bahwa hubungan  hukum  antara  nasabah  dengan pihak  bank  dalam  perjanjian  pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan hubungan perjanjian  kredit  pada  bank  konvensional. Hubungan hukum yang  lahir  dari  perjanjian kredit antara nasabah dengan bank konvensional  merupakan  hubungan  hutang piutang,  di  mana  bank  sebagai  pihak  yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang  (kreditur),  sedangkan  nasabah sebagai  pihak  yang  wajib  memenuhi
4 Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikan ldengan istilah nasabah  penerima  fasilitas.  Ketentuan  Pasal  1  angka 19 menyebutkan: “Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah  yang  memperoleh  fasilitas  dana  atau  yang dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  Prinsip Syariah.”
tuntutan dinamakan pihak berhutang (debitur).
Sementara hubungan yang terjadi pada bank  syariah  dengan  nasabahnya  bukanlah hubungan  antara  kreditur  dengan  debitur, halmana hubungan hukum yang terjadi pada perjanjian  pembiayaan  diperbankan  syariah mempunyai  sumber  hukum  utama  yaitu al- Qur ’ an dan al-Hadits . Perjanjian pembiayaan  menggunakan  instrumen  bagi hasil  bukan “ bunga ” ,  sehingga  hubungan hukum  yang  terjadi  bukanlah  hubungan hukum hutang piutang, melainkan hubungan hukum  kerjasama  atau  biasa  disebut denganhubungan hukum kemitraan ( partnership ) antara penyandang dana ( shahibul  maal )  dengan  pengelola  dana ( mudharib ).  Oleh  karena  itu,  tingkat  laba bank  syariah  bukan  saja  berpengaruh terhadap  tingkat  bagi  hasil  untuk  para pemegang  saham,  tetapi  juga  berpengaruh terhadap  bagi  hasil  yang  dapat  diberikan kepada nasabah penyimpan dana.
Selama  kurun  waktu  sejak  berdirinya bank syariah di Indonesia, dalam pembuatan akad  atau  perjanjian  semua  transaksi pembiayaan  yang  terjadi  di  lingkungan perbankan  syariah  saat  ini  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  hukum  positif.  Dengan kata lain, sebagian besar perjanjian pembiayaan di perbankan syariah mengadopsi  hukum  positif  yang  berlaku, yaitu Burgelijk Wetboek atau Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (disebut  juga  KUH Perdata). Ada dualisme hukum yang berlaku
dalam  menyusun  suatu  akad  pada  bank syariah  di  Indonesia,  yaitu  kaidah  hukum positif Indonesia dan kaidah hukum syariah. Sumber-sumber  hukum  syariah  yang  utama adalah  al-Qur ’ an  dan  al-Hadits,  sedangkan hukum  positif  Indonesia  adalah  Hukum Nasional  Indonesia  yang  ketentuannya berkaitan  dengan  aktivitas  perekonomian khususnya perbankan.
Secara  historis,  norma-norma  yang bersumber  dari  hukum  Islam  di  bidang perikatan  ini  telah  memudar  dari  perangkat hukum  yang  ada  akibat  politik  penjajah yang  secara  sistematis  mengikis  keberadaan hukum Islam. Akibatnya, lembaga perbankan  atau  lembaga-lembaga  keuangan lainnya sangat terbiasa menerapkan ketentuan  Buku  III  KUH  Perdata  tentang Perikatan.  Sehingga  untuk  memulai  suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman yang jelas akan sulit dilakukan.
Sebenarnya Islam telah lama memiliki aturan terkait dengan pelaksanaan pembuatan akad (perjanjian) yang terangkum  dalam  Hukum  Muamalat,  tetapi nampaknya aturan ini tidak terlalu mengakar dalam  kehidupan  umat  Islam  di  Indonesia. Nyatanya  perkembangan  penerapan  Hukum Muamalat, khususnya dalam praktik kegiatan  perbankan  syariah  justru  tidak diikuti  oleh  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berlakunya ketentuan  Hukum  Muamalat  ini  hanya bergantung  pada  fatwa  Dewan  Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN- MUI).
Bank syariah sebagai lembaga perantara  keuangan  ( financial  intermediary institusion ) menjalankan operasionalnya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Prinsip  syariah  sendiri  dalam  ketentuan Pasal  1  angka  12  dimaknai  sebagai  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapanfatwa di bidang syariah. Meskipun hukum  Islam  telah  diterapkan  di  berbagai bidang di antaranya dalam hukum perkawinan  dan  hukum  waris,  akan  tetapi sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas, hukum  Islam  di  dalam  tata  hukum  nasional bukan merupakan hukum positif resmi yang berlaku  di  Indonesia  dan  tidak  dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan,  sehingga  hukum  positif  yang dapatdiberlakukan dalam hal ini adalahkembali pada hukum  perjanjian sebagaimana diaturdalamKitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata). Dengan  demikian,  perjanjian  pembiayaan pada  perbankan  syariah  tetap  mengacu kepada  KUH  Perdata  yang  terdapat  pada Buku III tentang Perikatan.
Untuk  memenuhi  keabsahan  dan persyaratan hukum sebagaimana yang
disyaratkan oleh Bank Indonesia, maka bank syariah dalam pembuatan perjanjian pembiayaan  pun  harus  berpedoman  pada ketentuan hukum perdata umum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Buku  III KUH  Perdata  tentang  Perikatan  yang meliputi prinsip dan asas-asas hukumperjanjian,  syarat  sah  serta  hapusnya perjanjian dan aturan-aturan lainnya tentangperjanjian,  yaitu  asas  konsensual, kebebasan  berkontrak,  personaliteit  dan optional .
Mendasari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan lahir  karena  suatu  perjanjian  atau  karena undang-undang, maka perjanjian pembiayaan  sebagai  suatu  bentuk  perikatan yang  lahir  dari  adanya  perjanjian  antara nasabah  pembiayaan  dengan  bank  syariah menimbulkan  2  (dua)  bentuk  hubungan, yaitu  hubungan  kontraktual  dan  hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual yang  dimaksud  ialah  hubungan  yang lazimnya terjadi antara bank syariah dengan nasabah  yang didasarkan  atas  suatu  kontrak atau  perjanjian  yang  dibuat  antara  pihak bank syariah sebagai pemberi dana ( shahibul  maal )  dengan  pihak  nasabah sebagai pengelola dana ( mudharib ).
Ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH Perdatamenerangkan bahwa: “ Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan undang-undang  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. ” Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali
selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dan  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Dalam hukum  perjanjian,hal  ini  dikenal  dengan asas  kebebasan  berkontrak  ( pacta  sunt servanda ). Dengan adanya perikatan tersebut,  maka  akan  timbul “ prestasi ” bagi pihak bank syariah maupun pihak nasabah.
Dalam  hubungan  hukum  antara  bank syariah  dengan  nasabahnya  di  dalamnya ditentukan  sejumlah  aturan  yang  disepakati bersama antara kedua pihak, seperti pemenuhan  hak  di  satu  sisi  dan  pemenuhan kewajiban di sisi lainnya. Pihak lainnya juga dibebani  hak  dan  kewajiban  serupa  yang bersifat  timbal  balik,  di  mana  pemenuhan hubungan  hukum  inilah  yang  disepakati bersama secara jelas, tepat dan tuntas. Tidak dipenuhinya  hak  satu  pihak  akan  berakibat bagi  pihak  lainnya,  seperti  adanya  tuntutan hukum  yang  menjadi  akibat  hukum  dari tidak  terpenuhinya  suatu  hak  tertentu  dari pihak  tertentu  pula. 5 Singkatnya,  atas  dasar perikatan tersebut maka selanjutnya menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing pihak. Bagi nasabah pembiayaan,  ia  berhak  menerima  fasilitas pembiayaan  sebesar  yang  diperjanjikan dengan  kewajiban  mengembalikan  dana pembiayaan  disertai  margin  keuntungan, bagi  hasil  atau fee sesuai  dengan  prinsip
5 Fanny Yunita Sri Rejeki, “Akad Pembiayaan Murabahah  dan  Praktiknya  pada  PT  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Manado”  dalam  Jurnal Lex Privatum , Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 26
pembiayaan yang  telah  ditentukan  di  muka. Sebaliknya, pihak bank berkewajiban memberikan  fasilitas  pembiayaan  dengan hak menerima pemngembalian dana pembiayaan  disertai  margin  keuntungan, bagi hasil atau fee tersebut.
Selain  dari  hubungan  kontraktual, dalam  hubungan  hukum  antarapihak  bank syariah  dengan  pihak  nasabah  pembiayaan terdapat  hubungan  non-kontraktual,  yaitu hubungan  hukum  yang  tidak  dituangkan dalam  kontrak  atau  perjanjian  antara  bank syariah  dengan  nasabah.  Hubungan  hukum yang bersifat non-kontraktual tersebut meliputi  hubungan  kepercayaan  ( fiduciary telation ) dan hubungan kerahasiaan ( confidential  relation ).  Kepercayaan  dalam hal  ini  adalah  kepercayaan  bank  syariah terhadap  itikad  baik  nasabah  pembiayaan yang mampu mengembalikan pembiayaannya  sesuai  dengan  kesepakatan pihak  bank  dengan  nasabah.  Sedangkan
hubungan kerahasiaan ( confidential relation ), artinya bank syariah berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi tentang nasabah meskipun kewajiban tersebut tidak secara
tegas dicantumkandidalam  perjanjian.  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  hubungan  antara nasabah  pembiayaan  dengan  bank  syariah bukan sekadar hubungan kontraktual semata-mata,  melainkan  semacam  amanah yang  harus  dijaga  oleh  pihak  bank untukkepentingan nasabahnya.
Hubungan  hukum  dalam  perjanjian pembiayaan  antara  bank  syariah  dengan nasabah  menggunakan  Buku  III  KUH Perdata sebagai bahan pertimbangan hukum apabila  ada  sengketa  yang  timbul  antara bank  syariah  dengan  nasabah.  Untuk  itu, perjanjian  pembiayaan  tersebut  juga  harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana  diamanatkan  dalam  ketentuan Pasal  1320  KUH  Perdata,  baik  itu  syarat subyektif  maupun  syarat  obyektif.  Syarat subyektif merupakan syarat yang menyangkut  para  pembuatnya  meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengikatkan  diri,  yang  apabila  tidak dipenuhi  mengakibatkan  perjanjian  dapat dibatalkan (voidable) . Sementara syarat obyektif  ialah menyangkut obyek  perjanjian meliputi  suatu  haltertentu  dan  sebab  yang halal, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ( null and void).
Sebagaimana perikatan pada umumnya,  perikatan  yang  timbul  dari perjanjian  pembiayaan  juga  hapus  atau dianggap selesai karena alasan-alasan hapusnya  perikatan  sebagaimana  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  1381  KUH  Perdata. Namun cara penyelesaian yang umum untuk pemberian  fasilitas  pembiayaan  adalah melalui  pembayaran/pelunasan.  Meskipun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  perjanjian  pembiayaan  dianggap hapus  karena  sebab-sebab  lain,  seperti karena  dilakukannya  pembaruan  hutang
JANUARI - JUNI 2021
(novasi)  atau  dalam  hal  ini  pembaruan perjanjian pembiayaan, kompensasi, kebatalan dan pembatalan, atau sebab-sebab lainnya.
Sementara  dari  sudut  pandang  hukum Islam,  istilah  kontrak  tidak  dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik disebut akad.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  akad didefinisikan  sebagai  suatu  perikatan  antara ijab dan qabul dengan  carayang  dibenarkan syara ’ yang  menetapkan  adanya  akibat- akibat hukumpada obyeknya. 6
Dasar  hukum  akad  adalah  firman Allah  Swt  dalam  Q.S.  al-Maidah  ayat  1 berikut:
ْتَّل ِحُأ ۚ ِدوُقُعْلاِب اوُف ْوَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َرْيَغ ْمُكْيَلَع  ٰىَلْتُي اَم  َّلَِّإ  ِماَعْنَ ْلْا ُةَميِهَب ْمُكَل ُمُكْحَي َ َّاللَّ  َّنِإ ۗ ٌمُرُح  ْمُتْنَأ َو  ِدْيَّصلا يِ ل ِحُم ُدي ِرُي اَم
Artinya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah  akad-akad  itu.  Dihalalkan bagimu  binatang ternak,  kecuali  yang akan  dibacakan  kepadamu.  (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan  berburu  ketika  kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya. ”
Pembentukan  akad  dalam  hukum Islam,  khususnya  di  bidang  fiqh  muamalah relatif terbuka dalam penentuan klausulanya,
6 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65
hal itu tergantung dari kebutuhan para pihak yang melakukan akad  itu sendiri. Ketentuan fiqh muamalat tidak membatasi kemampuan dan keinginan para pihak untukmenyepakati suatu  perbuatan  hukum.  Dengan  adanya ruang yang terbuka untukmemenuhi kebutuhan  tersebut,  para  pihakmembuat persyaratan  yang  memang  secarasuka  rela dapat dipenuhi dan dilakukan untuk kebutuhan  mereka.  Begitu  halnya  dengan akad-akad  pembiayaan  dalam  perbankan syariah di mana klausul-klausul perjanjian di dalamnya  secara  bebas  ditentukan  oleh masing-masing pihak.
Seperti halnya akad-akad dalam kegiatan  muamalah  lainnya,  perjanjian pembiayaan  atau  akad  pembiayaan  bank syariah  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat- syarat  sahnya  akad.  Dalam  konsepsi  hukum Islam,  rukun  adalah  unsur-unsur  yang membentuk  sesuatu,  hinggasesuatu  itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut  yangmembentuknya.  Menurut  ahli- ahli  hukumIslam  kontemporer,  rukun  yang membentuk  akad  itu  ada  4  (empat),  yaitu: Para  pihak  yang  membuat  akad;  Pernyataan kehendak  para  pihak;  Obyek  akad;  dan Tujuan  akad. 7 Sehingga  seperti  halnya hukum  positif  yang  mensyaratkan  sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, hukum muamalah juga
7 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 96
mensyaratkan  terpenuhinya  keempat  rukun tersebut.
Di  samping  itu,  firman  Allad  Swt. dalam  Q.S.  al-Baqarah  ayat  282  juga menegaskan  bahwa  setiap  transaksi  pinjam meminjam  harus  dibuatkan  catatan  tertulis berikut  saksi-saksinya.  Oleh  karena  itu, setiap  akad  atau  transaksi  pembiayaan syariah harus mengandung asas-asas hukum Islam.  Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori, asas-asas  dalamhukum  perjanjian  Islam dimaksud, antara lain: 8
1. Asas kebebasan (al-hurriyah) .
2. Asas  persamaan  atau  kesetaraan  (al- musawah) .
3. Asas keadilan (al- ’ adalah) .
4. Asas kerelaan (al-ridha) .
5. Asas  kebenaran  dan  kejujuran  (ash- shidiq) .
6. Asas tertulis (al-kitabah) .
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, diketahui  bahwa  hubungan  hukum  bank syariah  dengan  nasabah  didasarkan  pada prinsip  amanah,  di  mana hubungan  tersebut tidak  terbatas  pada  kepercayaan  yang didasarkan  pada  itikad  baik  saja  tetapi  juga kepercayaan  yang  dilandasi  dengan  nilai ketauhidan  bahwa  apa  yang  dilakukan senantiasa  diawasi  oleh  Allah  Swt.  Dengan adanya  prinsip  hubungan  ini  maka  bank syariah  dan  nasabah  meyakini  bahwa  setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah,
8 Abdul  Ghofur  Anshori, Pokok-pokok  Hukum Perjanjian  Islam  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Citra Media, 2006), hlm. 26-28
sehingga mencerminkan tujuan dari perbankan  syariah  yang  tidak  semata-mata mencari keuntungan ( profit oriented ), melainkan  juga  mencari  kemakmuran  di dunia  dan  kebahagian  di  akhirat  ( falah oriented ). 9
Dalam  akad, terms  and  condition sudahditetapkan  secara  rinci  dan  spesifik (sudah well-define ).  Apabila  salah  satu  atau keduapihak  yang  terlibat  dalam  akad  itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, makaia  /  mereka  menerima  sanksi  seperti yang  telah  disepakati  dalam  akad. 10 Oleh karenanya, perbankan syariah dalam merealisasikan  suatu  akad  pembiayaan selalu mempertimbangkan asas-asas perjanjian yang berlandaskan prinsip syariat dalam al-Qur-an dan al-Hadits agar terhindar  dari  hal-hal  yang  dilarang,  seperti riba, gharar , maysir , tadlis dan sebagainya.
Menurut  klasifikasi  akad-akad  syariah pada umumnya, kegiatan usaha bank syariah dapat  digolongkan  ke  dalam  2  (dua)  jenis transaksi/akad,  yaitu  akad tabarru ’ dan  akad tijarah . Akad tabarru ’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction (transaksi nirlaba).  Transaksi ini pada  hakikatnya  bukan  transaksi  bisnis untuk  mencari keuntungan  komersil, 11 melainkan  dilakukan  dengan  tujuan  tolong-
9 Trisadini  Prasastinah  Usanti, Prinsip  Kehati- hatian pada Transaksi Perbankan Syariah , (Surabaya:  AirlanggaUniversity  Press,  2013),  hlm. 137
10 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 65 11 Ibid. , hlm. 70
menolong  dalam  rangka  berbuat  kebaikan. Pada  akad tabarru ’ pihak  yang  berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan  apapun  kepada  pihak  lainnya karena  imbalan  dari  akad tabarru ’ adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut  boleh  meminta  untuk  sekadar menutupi  biaya  yang  dikeluarkannya  untuk dapat  melakukan  akad tabarru ’ tersebut, tetapi  iatidak  boleh  sedikitpun  mengambil laba  dari  akad  tabarru ’ itu.  Contoh  akad- akad tabarru ’ adalah qard , rahn , hiwalah , wakalah , kafalah , wadi ’ ah , hibah ,  sedekah, dan lain sebagainya. 12
Berbeda  dengan  akad tabarru ’ yang pada hakikatnya semata-mata untuk mencari keuntungan akhirat sehingga bukan termasuk  akad  bisnis,  akad tijarah adalah segala  macam  perjanjian  yang  menyangkut for  profit  transaction .  Akad-akad  ini dilakukan  untuk  mencari  keutungan,  karena bersifat  komersial. 13 Contoh  akad tijarah ialah  akad-akad  investasi  ( mudharabah , musyarakah ),  jual  beli  ( murabahah,  salam, istishna ’ ),  sewa-menyewa  (ijarah,  IMBT) dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  tingkat kepastian  dari  hasil  yangdiperoleh,  maka akad tijarah diklasifikasikan  menjadi  dua, yaitu  akad  yang  mengandung  kepastian ( natural  certainty  contracts /NCC)  dan  akad yang  mengandung  ketidakpastian  ( natural
12 Darmawati  H.,  “Akad  dalam  Transaksi Ekonomi  Syari’ah”  dalam  Jurnal Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 159 13 Adiwarman A. Karim, Op. Cit. , hlm. 70
uncertainty contracts /NUCC). Perlu diketahui  pula  bahwa  dalam  perbankan syariah  semua  akad  atau  transaksi  untuk mencarikeuntungan ( tijarah ) tercakup dalam penyaluran  dana,  sedangkan  akad  tidak untuk mencari keuntungan ( tabarru ’ ) tercakup  dalam  jasa  pelayanan  ( fee  based income ). 14
Berdasarkan  uraian  akad-akad  di  atas dapat  diketahui  bahwa  dalam  menyalurkan dana  bank  syariah  dapat  memberikannya melalui berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank syariah  secara  garis  besar  mempunyai  lima bentuk utama, yaitu dengan sistem bagi hasil melalui  akad mudharabah dan musyarakah , dengan  sistem  jual  beli  melalui  akad murabahah , salam dan istishna ’ ,  serta dengan sistem sewa melalui akad ijarah dan ijarah  muntahiya  bittamlik .  Selain  kelima bentuk  pembiayaan  ini,  terdapat  berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima  bentuk  pembiayaan  diatas.  Bank syariah  juga  memiliki  bentuk  produk pelengkap  yang  berbasis  jasa  ( fee-based services )  seperti qardh dan  jasa  keuangan lainnya.
Di  samping  itu,  telah  teruraikan sebelumnya jika setiap akad yang dilakukan dalam perbankan syariah selalu memperhatikan  prinsip-prinsip  syariah  yang
14 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran  Umum ,  (Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 19
bersumber  langsung  dari  al-Qur ’ an  dan  al- Hadits.  Namun  demikian,  dalam  praktik perbankan  syariah  di  Indonesia  tidak  hanya didasari  pada  hukum  syariat  yang  tertuang dalam al-Qur ’ an dan al-Hadits saja, melainkan  juga  mengacu  pada  ketentuan- ketentuan  akad  yang  termaktub  dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Mmajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Fungsi  Agunan  dalam  Pembiayaan  Bank Syariah  Ditinjau  dari  Hukum  Positif  dan

## Hukum Islam
Kenyataan bahwa  konsep pembiayaan dalam sistem perbankansyariah yang diberikan  kepada  nasabah  debitur  (nasabah penerima fasilitas pembiayaan) bukan bersumberdari modal bank sendiri
menyebabkan pembiayaan yang diinvestasikan pada  usaha nasabahnya berbeda  dengan  teori  fiqh  muamalah,  Satu- satunya  cara  praktis  dan  mudah  yang diimplementasikan  oleh  manajemen  bank syariah untuk mengantisipasi risiko pembiayaan  adalah  melalui  jaminan  dan agunan.
Pada  dasarnya,  jaminan  dan  agunan merupakan dua istilah yang seringkali saling dipertukarkan.  Jaminan  secara  sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang  diterima. 15 Sementara  Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  tidak  menyebutkan  istilah  jaminan,
15 A.  Wangsawidjaja  Z., Pembiayaan  Bank Syariah ,  (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2012),hlm.285
melainkan  dengan  agunan.  Ketentuan  Pasal 1  angka  26  Undang-Undang  Perbankan Syariah menyebutkan:
Agunan  adalah  jaminan  tambahan, baik  berupa  bendabergerak  maupun benda tidak bergerak yang diserahkanoleh pemilik Agunan kepada  Bank  Syariah  dan/atau  UUS, guna  menjamin  pelunasan  kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. 16
Berdasarkan  konsep  fiqh  mualamah klasik,  akad-akad  pembiayaan  tidak  pernah mensyaratkan  adanya  jaminan  atau  agunan. Selain itu, jaminan bukanlah hal utama yang menjadi  acuan  dalam  pemberian  fasilitas pembiayaan  seperti  yang  dilakukan  oleh bankkonvensional.  Hal  utama  yang  paling penting  adalah  bahwa  pembiayaan  tersebut tidak  boleh  bertentangan  dengan  apa  yang telah diatur dalam syariat Islam.
Namun  pada  kenyataannya  bank syariah  sebagai  pengelola  dana  tabungan dan  deposito yang berposisi sebagai mudharib dalam  akad  mudarabah  paralel tidak  mungkin  menanggung  risiko  yang dilakukan oleh nasabah debiturnya (nasabah penerima fasilitas pembiayaan), karena bank syariah harus mampu mempertanggungjawabkan  semua  dana  dari nasabah  kreditur  (nasabah  penyimpan  dan nasabah investor). Langkah-langkah pengamanan  penyaluran  pembiayaan  pada bank syariah ditetapkan sesuai
16 Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
ketentuanyuridis  formal  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  Indonesia,  mengingat pemerintah  sebagai  penjamin  tabungan masyarakat pada bank-bank yang beroperasi di  Indonesia  memiliki  kepentingan  untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pentingnya agunan dalam pembiayaan bank  syariah  adalah  sebagai  salah  satu sarana perlindungan hukum bagi bank dalam mengatasi  risiko,  yaitu  agar  terdapatsuatu kepastian  dan  keyakinan  bagi  pihak  bank bahwa  nasabah  debitur  (nasabah  penerima fasilitas pembiayaan) akan melunasi pinjamannya,  sebagaimana  diuraikan  dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perbankan  Syariah  Apabila  pengertian ‘ keyakinan ’ sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Undang- Undang  Perbakan  Syariah  dikaitkan  dengan ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Surat  Keputusan
Direksi
Bank Indonesia
Nomor 23/69/KEP/DIR  tanggal  28  Februari1991 tentang  Jaminan  Pemberian  Kredit  yang menyebutkan  bahwa  jaminan  adalah  suatu keyakinan  bank  atas  kesanggupan  debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan,  maka  jika  agunan  adalah jaminan tambahan itu berarti bahwa ‘ keyakinan ’ bank untuk memberikan pembiayaan  dapat  ditafsirkan  secara a contrario sebagai jaminan pokok.
Dalam  praktik  perbankan,  jaminan diartikan  secara  luas  meliputi  agunan  dan penanggungan  baik  bersifat  perorangan maupun jaminan  perusahaan. Jaminan
secara  sempit  hanya  agunan,  yang  meliputi bendabergerak dan tidak bergerak, sedangkan  agunan  pokok  adalah  barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas  pembiayaan,  dan  agunan  tambahan merupakan  barang-barang  lain  yang  tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. 17 Pada sistem  hukum  yang  berlaku  diIndonesia, jaminan  tersebut  digolongkan  menjadi  2 (dua)  macam,  yaitu  jaminan  materiil (kebendaan),  seperti  gadai,  hipotek,  fidusia, hak  tanggungan,  dan  jaminan  immateriil (perorangan, borgtocht ). Jaminan kebendaan memiliki  ciri-ciri ‘ kebendaan ’ dalam  arti memberikan  hak  mendahului  di  atas  benda- benda tertentu dan bersifat melekat danmengikuti  benda  yang  bersangkutan, sementara jaminan perorangan tidak memberikan  hak  mendahului  atas  benda- benda  tertentu,  tetapi  hanya  dijamin  oleh harta  kekayaan  seorang  melalui  orang  yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.
Adapun  jaminan  dalam  konsepsi ekonomi  Islam  ini  dilahirkan  darikonsep rahn dan kafalah .  Dalam  akad rahn , penjaminan  dilakukan  dengancara  nasabah penerima  fasilitas  ( rahin )  menyerahkan harta  benda  atau  barang-barang  yang bernilai  ekonomis  ( marhun )  kepada  bank syariah  selaku  pihak  yang  berpiutang ( murtahin ),  di  mana  harta  yang  dijaminan tersebut  masih  dalam  tanggungan  si rahin .
17 Wangsawidjaja Z., Op. Cit. ,hlm. 288
Berbeda dengan rahn yang menjadikan harta sendiri  sebagai  jaminan  utang, kafalah menjadikan  pihak  lain  sebagai  jaminan ( personal guarantee ).
Fungsi  jaminan  secara  yuridis  adalah kepastian  realisasi  suatu  prestasi  dalam suatu  perjanjian,  atau  dalam  konteks  ini yaitu  memberikan  kepastian  hukum  bagi pihak  bank  atas  pelunasan  kewajiban nasabah  penerima  fasilitas  pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak ( character ),  kemampuan  ( capacity ),  modal ( capital ),  danprospek  usaha  ( condition  of economy ) yang dimiliki nasabah pembiayaan  merupakan  jaminan  immateriil yang  berfungsi  sebagai first  way  out . Dengan jaminan immateriil tersebut diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan ( revenue ) guna melunasi pembiayaan  sesuai  yang  diperjanjikan. Adapun jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat  kebendaan  (materiil)  berfungsi sebagai second  way  out ,  yang  dilaksanakan dengan cara penjualan atau eksekusi agunan apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya melalui first way out . 18 S elain sebagai  jaminan  atas  pelunasan  pembiayaan yang  diberikan  oleh  bank  syariah,  fungsi agunan  pembiayaan  lebih  luas  lagi  adalah sebagai pendorong motivasi nasabah pembiayaan  dalam  melunasi  kewajibannya
18 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah ,  (Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 44
dan  sebagai  pemenuhan  peraturan  dalam pencairanp embiayaan. 19
Sementara  dari  segi  hukum  Islam, pada  dasarnya  akad-akad  pembiayaan  tidak mewajibkan  adanya  pembebanan  agunan. Namun  keadaan  di  mana  pembiayaan perbankan  syariah  selalu  disertai  dengan risiko  menimbulkan  kebutuhan  akan  dasar hukum  sebagai  pijakan  bank  untuk menarik agunan dari nasabah pembiayaan. Kebutuhan  akan  dasar  hukum  (syariah) tersebut  terjawab  dengan  adanya  fatwa- fatwa  DSN-MUI  yang  mengatur  tentang kebolehan penarikan agunan dalam pembiayaan.
Agunan  dalam  praktik  pembiayaan perbankan  syariah  berlandaskan  padaFatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn  Tasjily 20 memperbolehkan adanya jaminan  barang, yang  dalam perkembangannya  terbitt  Fatwa  DSN-MUI No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn ( Al-Tamwil Al-Mautsuq  Bi  Al-Rahn )  yang  menegaskan adanya  kebolehan  penggunaan  agunan padapembiayaan/penyaluran dana pada lembaga  keuangan  syariah.  Keberadaan
19 M.Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hlm. 103-105
20 Dalam  ketentuan  umum  Fatwa  DSN-MUI No.  68/DSN-MUI/III/2008,  dinyatakan  bahwa: “Rahn  Tasjily  – disebut  juga  dengan Rahn  Ta’mini , Rahn  Rasmi ,  atau Rahn  Hukmi --  adalah  jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa  yang  diserahkan  kepada  penerima  jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan  fisik  barang  jaminan  tersebut  ( marhun ) tetap  berada  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan pemberi jaminan ( rahin ).”
DSN-MUI  melalui  kedua  fatwa  yang dikeluarkan  tersebut  merupakan  wujud DSN-MUI  sebagai sole  interpretor  of islamic economy di Indonesia yang memberikan jawaban atas perdebatan ketika timbul  pertanyaan  apakah  agunan  boleh digunakan sebagai salah satu dasarpertimbangan  pembiayaan  dalam  bank syariah,  bahkan  telahmenjadi  hal  yang diwajibkan  bagi  nasabah  penerima  fasilitas pembiayaan bank syariah. 21
Berbeda  dengan  ketentuan  Pasal  23 Undang-Undang  Perbankan  Syariah  yang secara  tegasmenyebutkan  adanya  norma agunan, pembebanan agunan dalam pembiayaan  menurut  hukum  Islam  lebih dikarenakanmelihat  adanya  konsepsi rahn dan kafalah dalam  Islam,  kaidah usuliyah- fiqhiyah dan kaidah al-urf . 22 Praktik pembiayaan perbankan syariah yang mensyaratkan agunan sebagai dasar pemberian  fasilitas  pembiayaan  ini  menurut hemat  penulis  lebih  disebabkan  adanya kesadaraan  akan  risiko  munculnya moral
hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (nasabah penerima fasilitas), bukan  karena  Islam  mengadopsi  prinsip kedudukan  kreditur-debitur  sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan pada bank konvensional.  Sehingga  kedudukan  agunan dalam  hal  ini  sebagai  implementasi  prinsip
21 Ifa  Latifa  Fitriani,  “Jaminan  dan  Agunan dalam  Pembiayaan  Bank  Syariah  dan  Kredit  Bank Konvensional” dalam Jurnal Hukum & Pembangunan47 No. 1 (2017), hlm. 144 22 Ibid. , hlm. 147
kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat keberadaan dana yang disalurkan merupakan  dana  masyarakat  yang  harus dikeluarkan secara hati-hati. 23
Adanya  kenyataan  jika  pengajuan pembiayaan  di  bank  syariah  dikenakan kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  / agunan menunjukkan bahwa jaminan mutlakdiperlukan untuk memberikan kepastian  bahwa  dana  yang  diperoleh  dari fasilitas pembiayaan tersebutdapat dikembalikan,  atau  setidaknya  bank  tidak akan mengalami  kerugian yang begitu besar semisal nasabah melakukan wanprestasi.
Bertalian  dengan  kedudukan  agunan dalam  pembiayaan  perbankan  syariah, diperlukan  suatu  pengikatan  agar  nasabah penerima  fasilitas  meyerahkan  agunan  atas pembiayaanyang  diterimanya  dan  pihak bank  segera  melaksanakan  kewajibannya menurut  perjanjian  yang  telah  disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Suatu  jenis  agunan
23 Ketentuan  ketiga  Fatwa  DSN-MUI  No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menerangkan  bahwa  jaminan  dalam murabahah dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya. Begitupula Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudharabah ( Qiradh )  dalam  ketentuan  pembiayaan  angka  7 berbunyi:  “Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya  dapat  dicairkan  apabila mudharib terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah disepakati bersama dalam akad.” Serta  dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang  berbunyi:  “ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari
terjadinyapenyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. ”
pembiayaan  hendaknya  dapat  diikat  secara sempurna agar dapat melindungi kepentingan  bank  syariah.  Dalam  hukum Islam  sendiri  penjaminan  dilakukan  melalui akad kafalah dan rahn, di  mana kafalah dapat  dianalogikan  sebagaimana  jaminan perorangan ( borgtocht ) dalam KUH Perdata dan rahn dipersamakan  dengan  lembaga jaminan kebendaan.
Perbankan  syariah  selaku  lembaga intermediasi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah  tentunya  dapat  menerapkan  kedua jenis penjaminan rahn dan kafalah ini. Akan tetapi,  perlu  disayangkan  bahwa  ketentuan syariah  tidak  mengatur  secara  jelas  tentang jenis  pengikatan  barang  agunan.  Dalam
Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN/MUI/III/2008  tentang RahnTasjily maupun Fatwa DSN-MUI No.
92/DSNMUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan yang  Disertai Rahn ( Al-Tamwil  Al-Mautsuq Bi  Al-Rahn ),  tidak  ada  penjelasan  tentang bentuk  pengikatan  terhadap  benda  agunan dalam  akad  pembiayaan.  Oleh  sebab  itu, pengikatan barang agunan pada pembiayaan bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku  mengenai lembaga jaminan sebagaimana yang berlaku pada praktiknya di perbankan konvensional. Dengan  demikian,  pengikatan  agunanini dapat  dilakukan  melalui:  1)  gadai;  2)  hak tanggungan;  3)  fidusia;  4)  hipotek;  maupun melalui jaminan perorangan.
Pensyaratan  jaminan  atau  agunan dalam pembiayaan perbankan syariah sebagai  jaminan  khusus menempatkan  bank syariah  pada  kedudukan yang  istimewa  bila terjadi wanprestasi dibanding jaminan bersifat  umum  yang  eksekusinya  mengacu pada  ketentuan  Pasal  1131  s.d.  1138  KUH Perdata.  Ini  dikarenakan  jaminan  dalam pembiayaan  tersebut  timbul  akibat  adanya perjanjian pembiayaan. Bank syariah selaku pemegang  jaminan  khusus  mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen dibanding kreditur-kreditur lainnya.
Pembiayaan  syariah  menjadi  hal  yang dapat  paling  menguntungkan  atau  bahkan merugikan  bagi  bank  syariah,  hal  ini dikarenakan  bank  syariah  sebagai shahibul maal atau  pemilik  dana  memberikan  dana penuh  untuk  kegiatan  proyek  atau  kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah penerima  fasilitas.  Adanya  penyimpangan dalam  pembayaran  atau  pengembalian  dana pembiayaan  memerlukan  tindakan  yuridis untuk  meminimalisir  terjadinya potensial loss .  Di  sinilah  bank  syariah  bertindak represif  untuk  melakukan  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  apabila  kualitas pembiayaan  mulai  masuk  golongan  dalam kurang lancar sampai golongan macet.
Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah,  bank  syariah  memiliki  2  (dua) pilihan penyelesaian. Langkah pertama yaitu dengan  cara  penyelamatan  pembiayaan. Upaya  penyelamatan  tersebut  dilakukan dengan cara penjadwalan kembali
JANUARI - JUNI 2021
( rescheduling ), persyaratan kembali ( reconditioning ),  dan  penataan  kembali ( restructuring ). Hal ini sebagaimana
dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  7 Peraturan Bank
Indonesia No.
13/9/PBI/2011  tentang  Perubahan  atas  PBI No.  10/18/PBI/2008  tentang  Restruksisasi
Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah. Upaya penyelamatan terhadap  pembiayaan  yang  bermasalah tersebut  tidak  bersifat  kumulatif  atau  harus dilaksanakan  berdasarkan  urutan  di  atas, melainkan dapat dilaksanakan salah satunya saja.Adapun landasan syariah yang mendukung  upaya  penyelamatan  terhadap pembiayaan  bermasalah  dinyatakan  dalam Q.S. al-Baqarah ayat 280:
ۚ ٍةَرَسْيَم  ٰىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ  َناَك  ْنِإ َو َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ۖ ْمُكَل ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت ْنَأ َو Artinya:
“ Dan jika (orang berhutang itu)dalam kesukaran,  maka  berilah  tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang)  itu  lebih  baik  bagimu,  jika kamu mengetahui. ”
Apabila upaya penyelematan
pembiayaan  dengan  restrukturisasi  tidak kunjung  dapat  menyelesaikan  permasalahan atau  nasabah  penerima  fasilitas  sejak  awal tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan  pembiayaan  bermasalahnya, maka langkah kedua dapat ditempuh dengan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan,
yakni dengan memutuskan hubungan dengan nasabah. Upaya penyelesaian dimaksud meliputi cara-cara berikut:
a. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah melalui penyerahanan agunan (AYDA). 24 b. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah melalui Eksekusi Jaminan yang disesuaikan  dengan  bentuk  pengikatan terhadap  barang-barang  yang  diagunkan, yaitu  dengan  gadai,  hak  tanggungan, hipotek, ataupun dengan fidusia. 25
c. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). 26
d. Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah melalui litigasi. 27

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  pada bab  sebelumnya,  maka  dari  tesis  berjudul “ Fungsi  Agunan  dalam  Perbankan  Syariah dari  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam ” dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
Hubungan  hukum  antara  nasabah pembiayaan dengan bank syariah
24 Pasal 1 angka 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor:  13/13/PBI/2011  tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah 25 Sepanjang  belum  ada  ketentuan  khusus tentang  lembaga  jaminan  untuk  perbankan  syariah maka  lembaga  jaminan  yang  ada  berlaku  bagi  bank syariah.
26 Pasal  4  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
27 Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang Perbankan Syariah
menunjukkan bahwa meskipun Islam memiliki  aturan  terkait  dengan  pelaksanaan pembuatan akad (perjanjian) yang terangkum  dalam  Hukum  Muamalat  ( fiqh muamalah),  namun  sampai  dengan  saat  ini dalam praktik pembuatan akad atau perjanjian  pembiayaan  pada  perbankan syariah  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum positif. Artinya, untuk memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum perjanjian pembiayaan  pada  perbankan  syariah  tetap mengacu  kepada  KUH  Perdata  yang terdapat  pada  Buku  III  tentang  Perikatan, khususnya  Pasal  1233  s.d.  Pasal  1456, sehingga  walaupun  bank  syariah  berpegang teguh  bahwa  hubungan  hukumnya  dengan nasabah  penerima  fasilitas  adalah  hubungan kemitraan,  namun  apabila  mengacu  pada ketentuan  Buku  III  KUH  Perdata  maka secara  yuridis  hubungan  tersebut  adalah hubungan hutang  piutang  (kreditur-debitur). Lain  halnya  dengan  hukum  Islam  yang memandang  hubungan  hukum  bank  syariah dengan  nasabah  didasarkan  pada  prinsip amanah yang tidak terbatas pada kepercayaan atas dasar itikad baik saja tetapi dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang  dilakukan  senantiasa  diawasi  oleh Allah  Swt.  Dengan  demikian,  hubungan bank  syariah  dan  nasabahnya  tidak  hanya profit oriented tetapi juga falah oriented .
Fungsi  jaminan  secara  yuridis  (i.c. hukum  positif)  adalah  kepastian  realisasi suatu  prestasi  dalam  suatu  perjanjian,  atau dalam  konteks  ini  yaitu  memberikan
kepastian  hukum  bagi  pihak  bank  atas pelunasan  kewajiban  nasabah  penerima fasilitas  pembiayaan  (Pasal  23  Undang- Undang  Perbankan  Syariah),  serta  sebagai pendorong  motivasi  nasabah  pembiayaan dalam  melunasi  kewajiban-nya  dan  sebagai pemenuhan  peraturan  dalam  pencairan pembiayaan.  Sementara  dari  segi  hukum Islam, pada dasarnya akad-akad pembiayaan tidak  mewajibkan  adanya  pembebanan agunan. Oleh karenanya, pensyaratan agunan  dalam  akad  pembiayaan  bank syariah  merupakan  jenis  perjanjian accesoir (tambahan) yang mengikuti akad pembiayaan  sebagai  perjanjian  pokoknya. Praktik pembiayaan perbankan syariah yang mensyaratkan agunan sebagai dasar pemberian  fasilitas  pembiayaan  ini  menurut penulis lebih disebabkan adanya kesadaraan akan risiko munculnya moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (nasabah penerima  fasilitas),  bukan  karena  Islam mengadopsi  prinsip  kedudukan  kreditur- debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan pada bank konvensional. Sehingga kedudukan  agunan  dalam  hal  ini  sebagai implementasi  prinsip  kehati-hatian  bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  Ahmad  Syifaul.  2012. Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga  Keuangan  MikroSyariah . Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
Anshori, Abdul Ghofur. 2010. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah . Yogyakarta:Gadjah  Mada  University
Press.
Anwar,  Syamsul.  2007. Hukum  Perjanjian Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta: Rajawali Pers.
Ascarya  dan  Diana  Yumanita.  2005. Bank
Syariah:  Gambaran  Umum .  Jakarta:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI. Bahsan,  M.  2007. Hukum  Jaminan  dan
Jaminan Kredit
Perbankan
Indonesia. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Asas-Asas Hukum  Muamalat. Yogyakarta:  UII
Press.
Djamil,  Faturrahman.  2012. Penyelesaian
Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah . Jakarta: SinarGrafika.
Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-
MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily .
Fatwa DSN-MUI No. 92/DSNMUI/IV/2014
tentang  Pembiayaan  yang  Disertai
Rahn ( Al-Tamwil  Al-Mautsuq  Bi  Al- Rahn ).
H., Darmawati. 2018. “ Akad dalam
Transaksi  Ekonomi  Syari ’ ah ” dalam Jurnal Sulesana Volume  12  Nomor  2 Tahun 2018.
Karim,  Adiwarman  A.  2007. Bank  Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank
Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas  Aktiva  Bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.
10/18/PBI/2008  tentang  Restruksisasi Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan Unit Usaha Syariah.
Rejeki,  Fanny  Yunita  Sri.  2013. “ Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya  pada  PT  Bank  Syariah Mandiri  Cabang  Manado ” dalam Jurnal Lex  Privatum ,  Vol.I/No.2/Apr- Jun/2013.
Santoso, Ruddy Tri.  1996. Mengenal Dunia Perbankan. Jakarta: Andi Offset.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Usanti,  Trisadini  Prasastinah.  2013. Prinsip
Kehati-hatian pada Transaksi
Perbankan Syariah . Surabaya:
Airlangga University Press.
Z.,  A.  Wangsawidjaja.  2012. Pembiayaan Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Gramedia
Pustaka Utama.