JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PEKERJAAN SOSIAL DAN ORANG DENGAN DISABILITAS

## Nurliana Cipta Apsari, Dyana Chusnulitta Jatnika
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran E-mail: nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id , dyanacjatnika1@gmail.com

## ABSTRAK
Profesi  pekerjaan  sosial  adalah  profesi  praktik  dan  disiplin  ilmu  yang  fokusnya  adalah  mendorong  terjadinya perubahan  dan  pembangunan  sosial,  kohesi  sosial  dan  pemberdayaan  serta  pembebasan  manusia.  Populasi disabilitas  adalah  populasi  yang  mengalami  banyak  kekerasan  dan  penindasan  serta  ketidakterpenuhan  hak, padahal  Indonesia  sudah  memiliki  payung  hukum  yang  memandatkan  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas. Dengan menggunakan metode kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan  praktik  pekerjaan  sosial  dengan  populasi  disabilitas  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pekerjaan  sosial  sebagai  profesi  pertolongan  bekerja  dengan  populasi  disabilitas  di  tiga  bidang  praktik yaitu  praktik  mikro,  mezzo  dan  makro.  Saat  bekerja  dengan  populasi  disabilitas,  pekerja  sosial  harus  selalu melibatkan orang dengan disabilitas sebagai subjek dan mengkonsultasikan hal-hal berkenaan dengan pemenuhan hak  mereka  dengan  orang  dengan  disabilitas  itu  sendiri.  Dengan  melakukan  hal  tersebut,  pekerja  sosial  akan terhindar dari praktik oppresif terhadap populasi disabilitas.
Kata Kunci: pekerjaan sosial, disabilitas, anti-opresif.

## ABSTRACT
Social work profession is a practice profession and an academic discipline focusing on the fostering of social change  and  social  development  as  well  as  social  cohesion  and  empowerment  and  human  freedom.  Disability population is one population experiencing many violations and oppression along with unfulfillment of their rights, whereas Indonesia has the legal umbrella mandating the government of Indonesia to achieve the fulfilment of the rights of people with disability. Using study literature method, this article is aiming at describing the social work practice with disability population in Indonesia. The result shows that social work as a helping profession working with  disability  population  in  three  field  of  practice,  namely  micro,  mezzo  and  macro.  During  working  with disability  population,  social  workers  have  to  always  involving  the  people  with  disability  as  the  subjects  and consult on every aspect of their rights fulfilment with the disability population themselves. By doing so, social workers will be protected from conducting oppressive practice toward the disabled population.
Keywords: social work, disability, anti-oppressive.

## PENDAHULUAN
Telah banyak penelitian yang menunjukkan  bahwa  orang-orang  dengan disabilitas  masih  menghadapi  diskriminasi dan  ketidaksetaraan  dalam  pemenuhan haknya (Apsari & Raharjo, 2021; Adioetomo, dkk, 2014; Cameron & Suarez, 2017). Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah  Indonesia  maupun  organisasi kemasyarakatan non-pemerintah dalam upaya  untuk  menciptakan  lingkungan  fisik dan sosial yang inklusif bagi orang dengan disabilitas.  Perbaikan  infrastruktur  untuk mendukung  pemenuhan  kebutuhan  orang dengan disabilitas udah mulai diperhatikan, juga kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak dari orang dengan disabilitas mulai ditingkatkan. Namun, pada
kenyataannya,  masih  banyak  diberitakan bahwa  orang  dengan  disabilitas  masih menghadapi  kesulitan  dalam  mendapatkan akses untuk pekerjaan yang layak, pendidikan  yang  inklusif,  pelayanan  dalam masyarakat, atau bahkan pemenuhan kebutuhan papan yang mendukung kebutuhan  dasar  bagi  orang  dengan disabilitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Economic Governance pada tahun 2017 menunjukkan bahwa  setidaknya  terdapat  10  juta  orang dengan berbagai tipe disabilitas di Indonesia (4.3%  dari  total  populasi  Indonesia). Faktanya,  dikemukakan  dalam  penelitian tersebut bahwa 76% orang dengan disabilitas  di  Indonesia  disebabkan  oleh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
penyakit tertentu maupun kecelakaan, yang mana sebenarnya hal ini dapat dicegah. Hal ini  selaras  dengan  penelitian  Merton  CIL (2018)  yang  mana  mengemukakan  bahwa orang  dengan  disabilitas  bisa  disebabkan atau  diperburuk  keadaannya  oleh  karena sistem sosial dan politik dalam suatu negara yang tidak mendukung terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan penduduknya. Sebagai contoh, di Indonesia, masih banyak penderita  kusta  yang  tidak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memadai  juga memiliki  tingkat  kesadaran  yang  rendah untuk berobat, baik karena tidak terjangkaunya  pelayanan  kesehatan  di daerah  tempat  tinggalnya  maupun  stigma dari  masyarakat  yang  mana  menyebabkan penderita  kusta  berupaya  untuk  menutupi kondisinya  dari  masyarakat  dan  memilih untuk  tidak  berobat.  Alhasil,  Indonesia dengan  jumlah  penderita  kusta  terbesar ketiga  di  dunia  setelah  India  dan  Brazil (Depkes, 2019) berpotensi untuk mengalami peningkatan jumlah orang dengan disabilitas yang disebabkan oleh keterlambatan pencegahan maupun penanganan dini dari suatu penyakit.
Hal  ini  juga  didukung  dengan  beberapa penelitian  yang  mengemukakan  bahwa orang  dengan  disabilitas  di  Indonesia memiliki  tingkat  kesehatan  yang  rendah, pendidikan yang rendah, keterbatasan dalam peluang-peluang  yang  bernilai  ekonomi, maupun keterbatasan akses untuk pelayanan publik  dibandingkan  dengan  orang-orang tanpa  disabilitas  (Adioetomo  dkk,  2014; Cameron  dan  Suarez ,  2017).  Penelitian tersebut  mengemukakan  bahwa  salah  satu hal  yang  berkontribusi  terhadap  kondisi tersebut  diantaranya  adalah  orang-orang dengan disabilitas di Indonesia masih jarang mendapatkan perhatian dalam pemanfaatan alat  bantu  disabilitas  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Sebagai  contoh,  bila  orang dengan  disabilitas  mendapatkan  perhatian khusus  untuk  memanfaatkan  alat  bantu jalan,  hal  ini  bukan  hanya  memberikan pengaruh  bagi  orang  dengan  disabilitasnya itu sendiri untuk bisa memiliki kontrol lebih dan  hidup  secara  independent  dalam
memenuhi kebutuhannya, namun juga untuk mencegah  atau  mengurangi  terjadinya resiko  pengeluaran  biaya  yang  lebih  besar bagi  keluarga  ataupun  pemerintah  ketika terjadi  penurunan  tingkat  kesehatan  atau kecelakaan  orang  dengan  disabilitas  yang sebenarnya bisa dicegah dengan pemanfaatan alat bantu tersebut.
Pekerja Sosial memiliki tanggung jawab besar  dan  memainkan  peran  penting  bagi peningkatan  kesejahteraan  orang  dengan disabilitas. Sejatinya, Pekerja Sosial merupakan  salah  satu  profesi  yang  telah berkontribusi besar terhadap perkembangan pelayanan untuk orang dengan disabilitas di dalam masyarakat, baik dalam ranah mikro, mezzo,  maupun  makro.  Dalam  praktik kerjanya,  Pekerja  Sosial  bekerja  dengan orang  dengan  disabilitas  dari  berbagai kategori  usia,  baik  dalam  ranah  anak  dan keluarga maupun orang  dewasa dan lansia. Juga,  dalam  memberikan  pelayanan  bagi orang  dengan  disabilitas,  Pekerja  Sosial selayaknya bekerja sama dengan professional  lainnya  untuk  memberikan pelayanan  yang  optimal  dan  menyeluruh sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penerima pelayanan.
Beragam  peran  yang  dijalankan  oleh Pekerja  Sosial,  mulai  dari  asesmen  hingga intervensi,  tidak  akan  lepas  dari  pengaruh kebijakan,  peraturan,  perundang-undangan tentang  orang  dengan  disabilitas;  perilaku masyarakat;  maupun  kemajuan  teknologi dalam masyarakat yang mana memungkinkan  orang  dengan  disabilitas untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dalam masyarakat. Salah satunya yaitu berkontribusi  dalam  pemberian  pelayanan Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial  bagi penyandang disabilitas, keluarganya, maupun masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Standar  Habilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial Penyandang Disabilitas dikemukakan bahwa upaya penyediaan layanan habilitasi dan  rehabilitasi  sosial  bagi  penyandang disabilitas bersifat penting untuk dilakukan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Adapun sasaran dari habilitasi dan rehabilitasi  sosial  tersebut  diantaranya ditujukan  bagi  orang  dengan  disabilitas, keluarga/wali/pendamping, dan masyarakat. Dikemukakan  pula  bahwa  yang  dimaksud dengan  orang  dengan  disabilitas  yaitu meliputi  orang  dengan  disabilitas  mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik.
Jika merujuk pada apa yang diungkapkan oleh  Ife  (2012),  saat  bekerja  dengan populasi disabiltias, para pekerja sosial tidak lagi  hanya  mendefinisikan  “kebutuhan” akan tetapi mencari “hak” mana yang akan dijawab  melalui  “kebutuhan-kebutuhan” orang  dengan  disabilitas.  Ife  (2012)  lebih jauh  menganjurkan  pekerja  sosial  bekerja dengan  populasi  disabilitas  menggunakan pendekatan berbasis hak, atau Rights-based perspective .
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran profesi pekerjaan sosial dalam bekerja dengan  populasi  disabilitas  di  level  mikro, mezzo dan makro.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk membantu penulis menguraikan peran profesi pekerjaan  sosial  dalam  bekerja  dengan populasi  disabilitas  di  level  mikro,  mezzo dan  makro  adalah  metode  studi  literatur. Penulis  merujuk  pada  literatur-literatur berupa  buku-buku  Pekerjaan  Sosial  dan referensi lainnya berupa artikel/karya ilmiah yang telah dipublikasikan berkaitan dengan fenomena  pemenuhan  hak  orang  dengan disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  artikel  19  UNCRPD (The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) tentang hak bagi orang dengan disabilitas untuk hidup secara independen,  dikemukakan  bahwa  hak-hak yang  telah  disebutkan  sebelumnya  dapat dipenuhi  dengan  baik  bila  orang  dengan disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan  tawaran  pilihan  yang  sama dengan  orang  lainnya  untuk  menikmati pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam
masyarakat (Hutchinson, 2019). Lingkungan  fisik  dan  sosial  yang  inklusif akan  mendukung  orang  dengan  disabilitas untuk menjalankan keberfungsian sosialnya dengan  baik  dalam  masyarakat  tanpa  ada perasaan terisolasi dari lingkungan masyarakat sekitarnya.
Lingkungan yang inklusif dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  lingkungan yang memberikan
kesempatan, meningkatkan,  dan  menghargai  partisipasi dari  setiap  individu  yang  ada  di  dalamnya ( Robertson  and  Long,  2008).  Sebuah lingkungan  yang  inklusif  juga  dimulai dengan  aksi  dan  perilaku  dari  individu- individu yang ada di dalamnya, bukan hanya ketersediaan  fasilitas  pendukung  untuk memenuhi  kebutuhan  personal  bagi  orang dengan disabilitas. Namun, perlu diperhatikan  pula  bahwa  setiap  orang dengan  disabilitas  memiliki  karakteristik dan  kebutuhan  yang  tidak  sama,  sama halnya  dengan  orang  pada  umumnya  yang berbeda.  Sehingga,  ‘ no  one  size  fits  all ’ penting  untuk  diperhatikan  bagi  seorang pekerja sosial (Apsari & Raharjo, 2021).
Sebagai  contoh,  dalam  penelitian  yang dilakukan di pendidikan tinggi, Morina dan Morgado  (2015)  menunjukkan  bahwa komunikasi antar individu merupakan salah satu  hal  yang  penting  untuk  menciptakan lingkungan  yang  inklusif  terlepas  dari kebutuhan  lingkungan  fisik  seperti  gedung kampus  dan  alat  transportasi  publik  dan personal  yang  ramah  bagi  orang  dengan disabilitas.
Lebih  jauh,  Santoso  &  Apsari  (2017) menyatakan bahwa dibandingkan memandang  disabilitas  sebagai  sebuah masalah  personal  yang  perlu  ditangani secara  medis,  professional  perlu  meninjau lebih jauh tentang akar utama dari masalah tersebut,  yaitu  sikap  masyarakat  terhadap orang-orang  dengan  disabilitas.  Sebagai contoh,  masih  banyak  diberitakan  bahwa orang  dengan  disabilitas  mendapatkan peluang kerja yang lebih sedikit dibandingkan  dengan  yang  tidak  memiliki disabilitas. Bila ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia,  maka  hal  ini  bukan  semata-mata
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
karena perusahaan tidak memiliki pekerjaan yang mumpuni bagi orang dengan disabilitas,  melainkan  perusahaan  tidak menawarkan  peluang  bagi  orang  dengan disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  kerja yang  sama  dengan  orang  pada  umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang dengan disabilitas  mungkin  akan  membutuhkan modifikasi  lingkungan  terkait  dengan kebutuhan  fisiknya,  namun  bukan  berarti orang  dengan  disabilitas  tidak  memiliki kesanggupan  maupun  kemampuan  yang sama  dengan  orang  pada  umumnya  jika diberikan  kesempatan  yang  sama  dalam pemenuhan haknya. Modifikasi lingkungan sebagaimana  termaksud  sebelumnya  pun telah  dimandatkan  dalam  UU  No.  8  tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama  Pasal  1  Nomor  9  tentang Akomodasi  yang  Layak.  Dalam  pasal tersebut,  disebutkan  “Akomodasi  yang Layak  adalah  modifikasi  dan  penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk  menjamin penikmatan  atau  pelaksanaan  semua  hak asasi  manusia  dan  kebebasan  fundamental untuk  Penyandang  Disabilitas  berdasarkan kesetaraan”.
Selain  itu,  disabilitas  tidak  hanya memiliki  pengaruh  terhadap  orang  dengan disabilitas  itu  sendiri,  melainkan  juga keluarganya.  Penelitian Cameron  dan Suarez (2017)  menunjukkan  bahwa  rumah tangga  yang  memiliki  satu  atau  beberapa orang  dengan  disabilitas  di  Indonesia  rata- rata memiliki tingkat pendapatan per kapita yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan masyarakat pada umumnya. Namun, Banks (2017)  mengemukakan  bahwa  hubungan antara disabilitas dengan tingkat pendapatan atau  kemiskinan  tidak  bisa  disamaratakan untuk  semua  orang  dengan  disabilitas.  Hal ini  dikemukakan  akan  bergantung  juga kepada  negara  dimana  mereka  tinggal, kategori usia, jenis kelamin, ataupun tingkat pendidikan. Sebagai contoh, dalam kategori usia,  Banks  (2017)  mengemukakan  bahwa mereka  yang  mengalami  disabilitas  di  usia tua lebih tidak berpotensi untuk mengalami kemiskinan oleh karena mereka kemungkinan  sudah  mempersiapkan  diri
pada  masa  mudanya  untuk  mencegah terjadinya  kemiskinan  di  masa  depan dibandingkan dengan mereka yang mengalami disabilitas di usia produktif atau lebih  muda  (anak-anak  dan  remaja)  dan perlu  memperjuangkan  haknya  sepanjang hidupnya.
Di  bidang  pendidikan,  Munoz  (2007, dikutip dari Adioetomo dkk, 2014) mengemukakan bahwa di Indonesia, ditemukan gap antara  kebijakan  atau perundang-undangan  tentang  disabilitas dengan fasilitas atau sarana-prasana pendukung yang tersedia untuk mendukung implementasi dari kebijakan atau perundang-undangan  tersebut.  Akibatnya, banyak  siswa  dengan  kebutuhan  khusus yang  ditempatkan  di  ‘kelas  khusus’  di sebuah ruangan yang didesain secara khusus juga disertai dengan guru untuk pendidikan khusus dalam  sebuah  sekolah  yang dinamakan  sebagai  ‘sekolah  inklusif’, dibandingkan  dengan  menempatkan  siswa dengan  disabilitas  di  kelas  yang  sama dengan  siswa-siswa  lain  pada  umumnya. Selain  itu,  dikemukakan  pula  dari  hasil penelitian tersebut bahwa guru-guru dengan keahlian  untuk  pendidikan  khusus  tidak dibekali dengan kemampuan untuk mengajar di sekolah biasa, sehingga mereka memilih  untuk  bekerja  di  ‘sekolah  khusus’ sebagaimana  yang  diatur  oleh  kebijakan pemerintah.  Dalam  hal  ini,  dapat  ditinjau bahwa  orang  dengan  disabilitas  seakan masih  mendapatkan  peluang  pilihan  yang berbeda dengan orang-orang lainnya dalam memenuhi  kebutuhannya.  Bukan  dituntut untuk  diberikan  pelayanan  yang  sama terlepas  dari  keterbatasan  keadaan  atau kebutuhan  fisik  dan  mentalnya,  namun orang  dengan  disabilitas  juga  berhak memiliki  pilihan  yang  sama  dengan  orang pada umumnya dalam memenuhi kebutuhannya.
Lebih  jauh,  penggunaan  bahasa  bagi orang  dengan  disabilitas  juga  seringkali berdampak terhadap perlakuan atau pelayanan yang diterima oleh orang dengan disabilitas  tersebut.  Mackelprang  (2013) mengemukakan bahwa saat ini penggunaan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kata  orang  pertama  untuk  orang  dengan disabilitas  telah  secara  luas  digunakan. Person  with  a  disability lebih  umum  dan ramah  untuk  digunakan  bagi  orang  dengan disabilitas  dibandingkan  dengan Disabled Person .  Hal  ini  dikarenakan  orang  dengan disabilitas  selayaknya  tidak  didefinisikan atau dipandang berdasarkan disabilitas yang ia  miliki,  melainkan  disabilitas  yang  ia miliki merupakan karakteristik yang ia bawa bersamanya  sebagai  seorang  manusia  yang utuh. Hal ini kemudian dapat ditinjau bahwa orang dengan disabilitas sama dengan orang pada  umumnya  dan  disabilitas  merupakan salah  satu  karakteristik  fisik  yang  ia  bawa bersamanya. Dalam arti  lain, orang dengan disabilitas  berhak  untuk  mendapatkan pilihan pelayanan yang sama dengan orang pada umumnya jikalau nanti pun membutuhkan bantuan khusus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya.
Terkait  dengan  teori  dan  model  yang dapat  digunakan  untuk  bekerja  dengan orang  dengan  disabilitas,  Mackelprang (2013)  mengemukakan  bahwa  penjelasan tentang  disabilitas  dapat  ditinjau  dari  tiga kategori  model:  model  moral,  medis,  dan sosial. Model moral dan medis lebih umum diketahui  dalam  masyarakat  yang  mana mempercayai bahwa orang dengan disabilitas  merupakan  hasil  dari  sebuah kutukan ataupun dampak dari penyakit yang seharusnya  bisa  dicegah  atau  diobati. Sedangkan,  dalam  segi  model  sosial, disabilitas  dipandang  sebagai  salah  satu bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat,  yang  mana  belum  sepenuhnya diakui dan dipercayai oleh masyarakat pada umumnya. Tanpa mengabaikan dampak dari keterbatasan  atau  kebutuhan  fisik  orang dengan  disabilitas,  Mackelprang  (2013) mengemukakan  bahwa  model  sosial  lebih fokus  untuk  meninjau  bahwa  orang  yang memiliki disabilitas ada sebagai akibat dari perilaku  masyarakat,  struktur,  kebijakan, maupun  diskriminasi  yang  mengekslusikan orang-orang  tersebut  dari  partisipasi  penuh dalam masyarakat.
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  saat ini  juga  menjadi  sebuah  tuntutan  penting
bagi  seorang  Pekerja  Sosial  untuk  lebih melek  dalam  memanfaatkannya  secara positif untuk memberikan pelayanan optimal  bagi  orang  dengan  disabilitas. Sebagai contoh, beberapa lembaga kemasyarakatan  non-pemerintah  saat  ini tengah  aktif  menyebarluaskan  penggunaan teknologi  bagi  orang  dengan  penyandang disabilitas  dimana  dengan  menggunakan smartphone , orang dengan disabilitas dapat lebih mudah memilih jalan yang aman untuk dilalui  ketika  berjalan  kaki  di  jalan  raya dibandingkan dengan menggunakan tongkat untuk  berjalan.  Dalam  praktiknya,  Pekerja Sosial diharapkan dapat memberikan analisa dan  pertimbangan  penuh  atas  pemanfaatan teknologi  tersebut  terhadap  peningkatan kesejahteraan orang dengan disabilitas yang mana  tidak  berpotensi  untuk  menimbulkan oppressive  practice. Dalam  hal  ini,  tidak semua  orang  dengan  disabilitas  memiliki kemauan dan kemampuan yang sama dalam pemanfaatan  teknologi.  Oleh  karena  itu, Pekerja  Sosial  berperan  penting  untuk bekerja  sama  dengan  penerima  pelayanan agar  intervensi  yang  dijalankan  sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas, bukan  atas  dasar  pemenuhan  kebutuhan yang dirasakan baik dan perlu oleh Pekerja Sosial  untuk  mencegah  timbulnya over power dalam  proses  intervensi.  Ife  (2012) menyebutkan dalam bukunya bahwa dalam bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus bisa membedakan dua kelompok  besar,  yaitu  kelompok  yang karena kedisabilitasannya, kapasitas individual untuk mengambil keputusan dan mewakili kepentingan  dirinya  sendiri terkurangi  seperti  misalnya  orang  dengan disabilitas intelektual atau disabilitas mental dan kelompok yang kedisabilitasannya tidak mengurangi kapasitas mereka untuk mengambil  keputusan  dan  melakukan advokasi  oleh  diri  sendiri  seperti  misalnya orang dengan disabilitas fisik atau sensorik.
Lebih  lanjut,  menurut  Ife  (2012)  jika pekerja sosial telah berhasil mengidentifikasi kelompok disabilitas tersebut,  maka  peran-peran  pekerja  sosial dapat  lebih  terarah.  Ife  (2012)  mengajukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dalam  karyanya  bahwa  saat  pekerja  sosial bekerja  dengan  kelompok  yang  dengan kedisabilitasannya tidak mengurangi kapasitas  orang  dengan  dengan  disabilitas untuk mengambil keputusan atau melakukan  self-advocacy,  pekerja  sosial berperan  untuk  memutuskan  hambatan mereka  untuk  berpartisipasi,  melawan diskriminasi dan meningkatkan kepercayaan  diri  mereka.  Sementara  itu untuk  bekerja  dengan  kelompok  yang dengan kedisabilitasannya kemudian individu dengan disabilitas menjadi terkurangi  kapasitasnya  untuk  mengambil keputusan  dan  mewakili  dirinya  sendiri, maka pekerja sosial berperan untuk bekerja “atas  nama”  orang  dengan  disabilitas tersebut (Ife, 2012).
Konsekuensi  dari  mengetahui  kelompok dampak dari kedisabilitasan seorang individu,  maka  peran  pekerja  sosial  dalam tiga  level  utama  praktik  pekerjaan  sosial adalah diantaranya di tingkat mikro, pekerja sosial  melakukan  konseling  individual dengan orang disabilitas untuk meningkatkan  kepercayaan  diri  orang dengan  disabilitas,  kemudian  di  tingkat mezzo,  pekerja  sosial  bekerja  dengan keluarga  orang  dengan  disabilitas  untuk dapat  mengakses  layanan-layanan  yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak orang dengan  disabilitas.  Di  tingkat  makro, pekerja  sosial  dapat  terlibat  dalam  aksi sosial  bersama  dengan  orang  dengan disabilitas  dan  organisasi  orang  dengan disabilitas  untuk  menyuarakan  hak-hak mereka, selain juga mempengaruhi kebijakan sosial berkaitan dengan perlindungan sosial bagi populasi disabilitas (Adioetomo, dkk, 2014).
Mackelprang  (2013)  mengemukakan bahwa  terdapat  tiga  tantangan  besar  bagi Pekerja Sosial yang saat ini bisa dipertimbangkan untuk perlu lebih difokuskan,  diantaranya  adalah  Pekerja Sosial  memiliki  tanggung  jawab  untuk menyediakan  pelayanan  yang  kompeten dengan  mempertimbangkan  budaya  yang berkembang dalam masyarakat untuk orang dan  kelompok  dengan  disabilitas.  Kedua,
komitmen  Pekerja  Sosial  untuk  keadilan sosial  perlu  ditegakkan  untuk  menjunjung tinggi  hak  orang  dengan  disabilitas  dan menjamin  bahwa  tidak  ada  perundang- undangan,  kebijakan,  ataupun  peraturan yang  bersifat  diskriminatif  terhadap  orang dengan  disabilitas.  Ketiga,  Pekerja  Sosial memiliki tugas penting untuk mempromosikan  partisipasi  klien/penerima pelayanan dalam semua level (ranah mikro, mezzo, makro) untuk memenuhi kebutuhannya.  Ketiga  level  ini  kemudian akan  mengarahkan  pekerja  sosial  untuk menempatkan  orang  dengan  disabilitas sebagai  aktor  utama  dalam  praktiknya dengan populasi disabilitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Orang menjadi disabilitas karena adanya interaksi  antara  gangguan  fungsi  anggota tubuh,  lingkungan  yang  tidak  inklusif  dan keterbatasan aktifitas karena adanya gangguan  fungsi  anggota  tubuh  tersebut. Berdasarkan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial bekerja dengan populasi disabilitas di ranah  mikro,  mezzo  dan  makro  untuk menjawab kondisi kedisabilitasan seseorang.  Di  ranah  mikro,  pekerja  sosial bekerja  dengan  menggunakan  metode konseling,  kemudian  di  ranah  mezzo, pekerja sosial bekerja dengan menggunakan kelompok  sebagai  sarana  mencapai  tujuan perubahan,  dan  di  ranah  makro,  pekerja sosial  bekerja  melalui  aksi  sosial  dan mempengaruhi  kebijakan  sosial  untuk memberikan perlindungan sosial bagi orang dengan disabilitas.
Dalam bekerja dengan populasi disabilitas,  pekerja  sosial  harus  selalu menempatkan  orang  dengan  disabilitas sebagai  aktor  utama  dan  merancang program  atau  layanan  atau  strategi  atau intervensi bersama orang dengan disabilitas sejalan  dengan  prinsip  ‘ nothing  about  us without us ’.

## REFERENSI
Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto,  I.
(2014). Persons  with  disabilities  in Indonesia: Empirical facts and
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 6
HALAMAN 1 - 7
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
implications for social protection policies. Jakarta Pusat: TNP2K.
Apsari,  N.  C.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi,
Tantangan  dan  Layanan  di  Indonesia. Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan,
24 (3), 159-169.
Banks,  L.  M.,  Kuper,  H.,  &  Polack,  S.
(2017). Poverty and disability in low-and middle-income  countries:  A  systematic review.
PloS
one, 12 (12). doi:p.e0189996
Cameron,  L.,  &  Suarez,  D.  C.  (2017).
Disability  in  Indonesia:  What  can  we learn from the data? Australia Indonesia Partnership  for  Economic  Governance:
Monash University & Australian Government.
Ife, J. (2012). Chapter 3 Public and Private Human  Rights  .  In Human  Rights  and Social  Work:  Towards  Rights-based Practice (pp. 50-61). Sydney: Cambridge
University Press.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia.
(2017). Peraturan Menteri Sosial.
Retrieved  Desember  27,  2019,  from https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/ww w/storage/repository/PERMENSOS%20
%20NOMOR%207%20TAHUN%2020 17.pdf.
Mackelprang, R. (2013). Disability: Overview.  In  C.  Franklin, Encyclopedia of Social Work 20th Edition. Washington DC:  NASW  and  Oxford  University
Press. doi:10.1093/ acrefore/9780199975839.013.541
Moriña,  A.,  &  Morgado,  B.  (2018).
University surroundings and infrastructures  that  are  accessible  and inclusive  for  all:  Listening  to  students with disabilities. Journal of Further and Higher Education, 42 (1), 13-23.
Robertson,  T.,  &  Long,  T.  (2008).
Foundations of The Therapeutic recreation. Illinois: Human Kinetics.
Santoso,  M.  B.,  &  Apsari,  N.  C.  (2017).
Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. Intermestics:  Journal  of  International Studies,
1 (2), 166-176. doi:10.24198/intermestic.v1n2.6