http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link
_________________________________________________________________

## PELATIHAN KADER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN  TENTANG JAMINAN  KESEHATAN NASIONAL
Edy Susanto *) ; Sugiyanto  ; Irmawati ; Sri Lestari
Jurusan  Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ; Poltekkes Kemenkes  Semarang Jl. Tirto Agung ; Pedalangan ; Banyumanik  ; Semarang

## Abstrak
Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu cara untuk memelihara kesehatan bagi warga Indonesia. JKN ini telah dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014. BPJS merencanakan bahwa tahun 2014 masyarakat Indonesia yang ikut dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mencapai 70% dan  ditargetkan tahun 2019 mencapai 100%. Salah satu manfaat program jaminan kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan  kualitas  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  belum  banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepesertaan  BPJS  Kesehatan.  Selain itu,  masyarakat  juga masih mengalami  kebingungan  dalam alur pelayanaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Dari permasalahan tersebut diatas, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kota Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pembinaan, pendampingan, konsultasi  mengenai  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Dengan  pembinaan  JKN  ini, diharapkan  masyarakat  mampu  memahami  pentingnya  kepesertaan  JKN  demi  meningkatkan kesehatan  dan kesejahteraan  masyarakat  khususnya  di  Wilayah  Posyandu  Wijaya  Kusuma  RW: XXII, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional ; BPJS Kesehatan ; Rekam Medis ; Posyandu

## Abstract
[TRAINING  OF  CARDER  IN  EFFORTS  TO  INCREASE  THE  KNOWLEDGE  OF  THE NATIONAL  HEALTH  INSURANCE  POSYANDU  WIJAYA  KUSUMA,  VILLAGE  METESEH, DISTRICT TEMBALANG] Being a participant of the National Health Insurance (JKN) is one way to  maintain  good  health  for the  citizens  of  Indonesia.  JKN  has  been  run  by  the  Social  Security Agency (BPJS) Health since January 1, 2014. BPJS planned that in 2014 the people of Indonesia who participated in the program of the National Social Security System (Navigation) and is targeted to reach 70% in 2019 to reach 100%. One of the benefits of national health insurance program is to improve the health and welfare of the community. However, not many people are aware of the importance of  following  the  National  Health  Insurance  program  through  participation  BPJS.  In addition, people are still confused in a groove in the service of the National Health Insurance. From the above issues, the Department of Medical Records and Health Information in cooperation with BPJS  Semarang  implement  community  service  activities  in  the  form  of  providing  guidance, assistance, consultation on the National Health Insurance program. With this JKN coaching hoped that the people are able to understand the importance of participation JKN and improved health and  welfare of  the  people  especially in  the  region  Wijaya  Kusuma  Posyandu  RW:  XXII,  Village Meteseh, District Tembalang, Semarang.
Keywords: National  Health Insurance ; BPJS Health ; Medical Record ; IHC
1. Pendahuluan
Pengabdian  kepada  masyarakat  adalah
kegiatan  civitas  akademika  yang  memanfaatkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat  serta
mencerdaskan kehidupan
bangsa (UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012).
Dalam  upaya  melaksanakan  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  tersebut,  penyelenggaraan setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  dapat  pula  dilaksanakan  baik  oleh perorangan  maupun  oleh  kelompok  sivitas akademika  yang  pada  hakikatnya  adalah  atas nama  lembaga,  yakni  perguruan  tinggi  yang bersangkutan sebagai lembaga ilmiah. Karena itu setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  pada  akhirnya  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, normatif, organisasitoris, serta administratif oleh unsur-unsur  pimpinan  maupun  keseluruhan pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
Saat  ini  setiap  tahun  diperkirakan  6,6  juta anak  di  dunia  meninggal  sebelum  mencapai umur  5  tahun.  Berdasarkan  SDKI  (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) 2012 ada sekitar 552  balita  meninggal  setiap  harinya.  Sebagian besar  penyebab  kematian  balita  merupakan penyakit yang dapat dicegah, seperti pneumonia, diare,  malaria,  campak  atau  kombinasi  dari penyakit  tersebut  dan  dilatarbelakangi  oleh malnutrisi.  Untuk  mencegah  penyebab  utama kematian balita, WHO dan UNICEF mengembangkan  Manajemen  Terpadu  Balita Sakit (MTBS). Indonesia telah mengadopsi MTBS sejak tahun1997, setelah melalui proses adaptasi. Manajemen  Terpadu  Balita  Sakit  merupakan keterpaduan  tatalaksana  balita  sakit  yang meliputi upaya pengobatan, pelayanan preventif seperti pemberian imunisasi, pemberian vitamin A,  serta  pelayanan  promotif  antara  lain  menilai dan memperbaiki cara pemberian ASI, konseling kepada  ibu/pengasuh  anak  tentang  cara merawat  dan  mengobati  anak  sakit  dirumah, masalah pemberian  makan dan sebagainya.
Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  di  Indonesia menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)  tahun  2012  adalah  32/1000  KH,  hal  ini sudah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan  tahun  2007  yakni  34/1000  KH.  Namun, Angka Kematian Bayi (AKB) tersebut masih jauh dari  target  Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang  sudah  harus  dicapai  pada  tahun 2015 yaitu AKB 23/1000 KH. (Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI),  2012)
Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  merupakan jumlah  kematian  bayi  (0-11  bulan)  per  1000 kelahiran hidup dalam kurun  waktu satu  tahun. AKB  menggambarkan  tingkat  permasalahan kesehatan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan faktor  penyebab kematian  bayi, tingkat
pelayanan  antenatal,  status  gizi  ibu  hamil, tingkat  keberhasilan program KIA  dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.  Apabila AKB  di  suatu  wilayah  tinggi,  berarti  status kesehatan di wilayah tersebut  rendah.
Gambar  1. Kasus  Kematian  Bayi  Per Karisidenan
AKB  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2012 sebesar  10,75/1.000  kelahiran  hidup,  meningkat bila  dibandingkan  dengan  tahun  2011  sebesar 10,34/1.000  kelahiran  hidup.  Dibandingkan dengan  target  Millenium  Development  Goals (MDGs)  ke-4  tahun  2015  sebesar  17/1.000 kelahiran  hidup  maka  AKB  di  Provinsi  Jawa Tengah  tahun  2012  sudah  cukup  baik  karena telah  melampaui  target.  (Profil  Kesehatan Provinsi  Jawa  Tengah,  2012).  Angka  kematian bayi  di  Kabupaten  Demak  pada  tahun  2014 sebanyak  142  yang  terdiri  dari  85  bayi  laki-laki (59,85%) dan 57 bayi perempuan (40,15%).
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kesehatan  dan  kesejahteraan  ibu  dan  anak, program  jaminan  kesehatan  nasional  sangat berperan  dalam  mempermudah  masyarakat mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  mulai  diberlakukan tahun  2014  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh  masyarakat  Indonesia.  Namun,  belum bantyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengikuti program  Jaminan Kesehatan Nasional melalui  kepesertaan  BPJS  Kesehatan.  Selain  itu, masyarakat juga masih mengalami  kebingungan dalam alur pelayanaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Jurusan  Rekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan  Poltekkes  Kemenkes  Semarang sebagai  perguruan  tinggi  yang  berkecimpung dalam pendidikan tenaga kesehatan, berkewajiban  juga  untuk  menyelenggarakan pengabdian  masyarakat  guna  melaksanakan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi.  Bentuk  pengabdian masyarakat  yang  diselenggarakan  yaitu  ikut berperan  serta  dalam  peningkatan  pengetahuan
kader tentang  Jaminan  Kesehatan Nasional bagi Masyarakat  di  Wilayah  Posyandu  Wijaya Kusuma, Kelurahan Meteseh,
Kecamatan
Tembalang.      Melalui  kegiatan  ini,  Jurusan RMIK akan memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pentingnya  jaminan  kesehatan  nasional  bagi masyarakat.  Dengan  adanya  program  ini, diharapkan  masyarakat  bisa  memahami  dan sadar  serta  mengerti  akan  pentingnya  jaminan kesehatan  nasional  sehingga  semua  masyarakat akan  mudah  dalam  memperoleh  pelayanana kesehatan dan pada akhirnya tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera.

## 2. Metode
Materi  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  Program  Jaminan Kesehatan Nasional. Materi ini akan disampaikan  kepada  kader  Posyandu.  Metode pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat adalah a.  Pendidikan Kesehatan
Pendidikan  kesehatan  dilakukan  dengan cara  memberikan  pengetahuan  tentang  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  meliputi  pengertian, tujuan  ,  manfaat,  prosedur  pendaftaran,  dan prosedur  pelayanan  kesehatan  kepada  kader  di Posyandu  Wijaya  Kusuma,  Kel.  Meteseh,  Kec. Tembalang b.  Bimbingan dan Konsultansi Bimbingan dan  konsultansi dilakukan pada sesi  diskusi  kader  dengan  memberikan pengetahuan  dan  mendampingi  kader  dalam sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Sasaran Kegiatan
Sasaran  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  kader  di  wilayah  kerja Posyandu  Wijaya  Kusuma,  Kel.  Meteseh,  Kec. Tembalang. Jumlah Peserta (20 Kader Posyandu).
Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  dilaksanakan  di  Posyandu  Wijaya Kusuma,  Kel. Meteseh,  Kec.  Tembalang.
Alur Kegiatan
a.  Penjakagan tempat pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Meteseh
b.  Pengajuan
perijinan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Rapat koordinasi jurusan tentang teknis pelaksanaan Pengabmas
d.  Pre Test dan Pelatihan Kader tahap 1
e. Pelatihan kader tahap 2
f. Bimbingan dan konsultasi
g.  Kepesertaan  dan rencana tindak lanjut
h.  Monitoring  dan  evaluasi  internal kegiatan  pelatihan  kader  Jaminan Kesehatan Nasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian Masyarakat  melalui  Pelatihan  Kader  Dalam Upaya  Meningkatkan  Pengetahuan  Tentang Jaminan    Kesehatan    Nasional    Di    Posyandu Wijaya      Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang  adalah sebagai berikut:
a. Jumlah peserta pelatihan mencapai 145% dari jumlah  peserta  yang  ditargetkan,  hal  ini menunjukkan  minat  yang  tinggi  dari  para peserta  untuk  mendapatkan  pengetahuan yang  baru  dalam  kegiatan  Pengabdian Masyarakat  Melalui  Pelatihan  Kader  Dalam Upaya  Meningkatkan  Pengetahuan  Tentang Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di  Posyandu Wijaya
Kusuma, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang.
b. Pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya keikutsertaan  dalam  jaminan  kesehatan semakin meningkat.
Dengan adanya pemaparan materi, masyarakat mulai memahami  bahwa  keikutsertaan  mereka dalam  jaminan  kesehatan  sangat  penting dalam pencapaian tujuan perbaikan kesehatan  masyarakat.  Mereka  juga  mulai memahami  bahwa  perkembangan  zaman sejalan  dengan  perkembangan  jenis  penyakit yang  dapat  mengancam  kesehatan,  tidak hanya kader posyandu wijaya  kusuma tetapi juga masyarakat di wilayah posyandu wijaya kusuma. Sehingga dengan adanya pemberian materi  tentang  pentingnya  keikutsertaan dalam  jaminan  kesehatan,  dapat  menggugah kesadaran masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan untuk mencapai perbaikan kesehatan masyarakat.
c. Dalam  kegiatan  pelatihan  kader  selain dijelaskan tentang perubahan prosedur sistem jaminan kesehatan juga mekanisme pengurusan  jaminan  kesehatan.  Dari  tanya jawab  yang  dilakukan  selama  penyampaian materi terungkap bahwa sebenarnya pengurus  dan  anggota  kader  kesehatan  di Posyandu  Wijaya  Kusuma  telah  mengetahui program  jaminan  kesehatan  melalui  BPJS kesehatan  dari  media  massa  baik  cetak maupun  elektronik.  Namun  mereka  belum mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan  jaminan  kesehatan  secara  jelas karena  belum  pernah  ada  sosialisasi  dan
pelatihan yang dilakukan di tingkat desa. Hal tersebut  terungkap  dari  hasil  diskusi  dalam pelatihan  kader  bahwa  warga  ada  yang mengalami  kebingungan  bagaimana  harus mengurus BPJS kesehatan ketika ada keluarga mereka  yang  jatuh  sakit  dan  harus  segera mendapatkan  pertolongan  medis.  Apakah langsung  dibawa  ke  rumah  sakit  atau  harus melalui  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama dahulu. Setelah adanya sosialisasi masyarakat jadi  mengetahui  bahwa  prosedur  pelayanan kesehatan  BPJS  harus  melalui  mekanisme pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama  dahulu,  meliputi  puskesmas,  dokter keluarga,  dan  klinik  kesehatan.  Jika  fasilitas kesehatan  tingkat  pertama  tidak  mampu mengatasinya baru dirujuk  ke rumah sakit.
d. Setelah pelaksanaan pelatihan kader, kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam kepesertaan jaminan kesehatan semakin  meningkat.  Dari  diskusi  yang dilakukan  dengan  peserta  terungkap  bahwa sebenarnya  beberapa  peserta  pelatihan  telah melakukan  pendaftaran  JKN  BPJS  secara mandiri setelah mereka mengetahui sosialisasi  pemerintah  melalui  media  televisi nasional. Walaupun demikian mereka merasa keberatan  dengan  jumlah  nominal  iuran kepesertaan  yang  harus  dibayarkan  setiap bulannya.  Walaupun  mengambil  kelas  tiga yaitu  Rp  25.500  per  bulan,  tetapi  jika  jumlah anggota  keluarga  mereka  ada  lima,  maka jumlahnya setiap  bulan menjadi sangat besar dan menambah berat beban ekonomi mereka. Padahal  menurut  ketentuan,  pembayaran iuran  dilakukan  paling  lambat  tanggal  10 setiap  bulan,  dan  apabila  ada  keterlambatan dikenakan  denda  administratif  sebesar  2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga)  bulan. Sehingga dengan  adanya  sosialisasi  ini  masyarakat menjadi  paham  dan  mengetahui  prosedur pembayaran  iuran  dan  denda  yang  harus dibayarkan  jika  mereka  terlambat  membayar iuran secara teratur  setiap bulannya.

## Pembahasan
a. Target  peserta  pelatihan  yang  ditetapkan sejumlah 20 peserta.  Ternyata jumlah peserta pelatihan  yang  hadir  melebihi  target  yaitu sejumlah  29  orang  peserta.  Peserta  pelatihan adalah  4  orang  pengurus  dan  16  kader posyandu  wijaya  kusuma,  1  ketua  RW,  8
Ketua RT, 3 Dosen Jurusan Rekam Medis dan Informasi  Kesehatan,  dan  2  petugas  BPJS Kesehatan Kota Semarang.
b. Setelah  mengikuti  kegiatan pelatihan tentang JKN, pemahaman masyarakat tentang pentingnya  keikutsertaan  dalam  jaminan kesehatan  semakin  meningkat.  Masyarakat mulai  memahami  bahwa jenis penyakit yang berkembang di masyarakat semakin kompleks, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga  masyarakat  desa.  Jenis-jenis  penyakit yang tergolong berbahaya yang dahulu hanya menyerang  masyarakat  kota,  sekarang  juga banyak dijumpai diidap oleh masyarakat desa. Sehingga  dengan  adanya  pemberian  materi tentang  pentingnya  keikutsertaan  dalam jaminan kesehatan, dapat menggugah kesadaran  masyarakat  bahwa  jika  tidak mengikuti  jaminan  kesehatan  maka  jika sewaktu-waktu  mengalami  sakit,  biaya  yang harus ditanggung menjadi sangat besar.
c. Dalam  kegiatan  pelatihan  kader  selain dijelaskan tentang perubahan prosedur sistem jaminan kesehatan juga mekanisme pengurusan  jaminan  kesehatan.  Mekanisme pengurusan jaminan kesehatan dapat dilakukan  melalui  seluruh  cabang  kantor BPJS  kesehatan.  Bagi  peserta  yang  telah memiliki  kartu  Askes  atau  kartu  jaminan kesehatan  lain  sebelumnya,  hanya  tinggal melakukan  regisrasi  di  kantor  BPJS.  Fasilitas kesehatan  yang  disediakan  BPJS  Kesehatan bisa dimanfaatkan peserta  Askes yang masih menggunakan  kartu  lama.  Khusus  untuk peserta  TNI/Polri  dapat  memperlihatkan Nomor  Register  Pokok  (NRP),  sedangkan bagi  peserta  eks  JPK  Jamsostek  juga  masih dapat  menggunakan  kartu  Jamsostek  yang lama  sebelum  diterbitkan  kartu  BPJS Kesehatan. Sedangkan peserta  mandiri  dapat mendaftar  melalui  kantor  BPJS  Kesehatan atau  mengunjungi  bank  yang  telah  bekerja sama  dengan  Askes  seperti  Bank  Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Ketiga Bank ini akan menunjuk  kantor  cabang  tertentu  di  setiap kota  yang  dapat  menerima  pendaftaran peserta.  Selainitu  juga  ditayangkan  tutorial pendaftaran  JKN  BPJS  secara  on  line, sehingga  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat tentang perubahan sistem jaminan kesehatan serta mekanisme pengurusannya mengalami  peningkatan.
d. Setelah pelaksanaan pelatihan kader, kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam jaminan kesehatan semakin meningkat.
Dari  diskusi  yang  dilakukan  dengan  peserta terungkap  bahwa  peserta  yang  belum memiliki  kartu  jaminan  kesehatan  memiliki keinginan yang besar untuk segera melakukan  pendaftaran  JKN  BPJS  secara mandiri.
Namun
permasalahan yang mengemuka  adalah  keterbatasan  kemam- puan  ekonomi  untuk  membayar  iuran kepesertaan  yang  harus  dibayarkan  setiap bulannya. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak  mengalami  sakit,  maka  besaran  iuran yang  mereka  bayarkan  setiap  bulan  akan menjadi hilang dan sia-sia. Hal tersebut tidak mengherankan  karena  untuk  golongan masyarakat  ekonomi  lemah  sejumlah  uang tertentu  memang  membebani  ekonomi keluarga.  Pemateri  hanya  bisa  memberi semangat  bahwa  jika  sebagai  peserta  tidak mengalami sakit maka sejumlah rupiah yang dibayarkan  tersebut  harus  dianggap  sebagai amal.  Kemudian  juga  mendorong  untuk bersyukur  karena telah diberi kesehatan.

## 4. Simpulan dan Saran
Simpulan
a. Masyarakat  masih  banyak  yang  belum memahami  tentang arti penting JKN.
b. Masih  terdapat  banyak  permasalahan  terkait prosedur  klaim,  kualitas  pelayanan  yang diberikan,  dan  alur  pelayanan  kesehatan peserta BPJS di fasilitas pelayanan kesehatan.
Saran
a. Perlu  diadakan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  di  daerah  yang  lainya  agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai program  Jaminan Kesehatan Nasional.
b. Perlu  memberikan  masukan  kepada  pihak BPJS  Kesehatan agar  memperbaiki pelayanan kesehatan para peserta BPJS Kesehatan.
5. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada  Direktur  Poltekkes Kemenkes Semarang, DIPA Poltekkes Kemenkes Semarang  yang  telah  mendanai  pengabmas  ini, Tim  penyusun  pengabmas  dan  semua  pihak yang terlibat dalam pengabmas ini.

## 6. Daftar Pustaka
IFHIMA.  2012.  Education  Module  for  Health Record Practice. https://ifhima.files.
wordpress.com/2014/08/module1the-he alth-record.pdf   diakses tanggal 29
Januari 2015.
Indradi S, Rono. 2013. Materi Pokok    Rekam
Medis. Tangerang Selatan.
Rustiyanto, Ery.  2009. Etika Profesi    Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yogyakarta : Graha   Ilmu.
Kemenkes  RI.  2013.  Buku  Pegangan  Sosialisasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta. RI. 2004. Undang-Undang No. 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.
RI.  2009.  Undang-Undang  No.  36  Tentang Kesehatan. Jakarta.
RI. 2011. Undang-Undang No. 24 Tentang Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial. Jakarta.
RI.  2013.  Peraturan  Presiden  No.  111  Tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta.