e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721

## MANAJEMEN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA KONDANG JAYA

## KABUPATEN KARAWANG
Ahmad Maqribi Meidina 1 , Cucu Sugiarti 2 , Evi Priyanti 3
Universitas Singaperbangsa Karawang 1910631180051@student.unsika.ac.id 1 , cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id 2 , evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id 3

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  describe  the  implementation  of  management functions in the apparatus for managing village fund allocations in Kondang Jaya Village. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. There were two  informants  in  this  study,  namely  the  village  head  and  the  head  of  financial affairs.  Data  collection  techniques  used  are  observation,  interviews,  and documentation studies. The data analysis technique used is the inductive technique. The results showed that the management of the village fund allocation in Kondang Jaya  Village  was  in  accordance  with  the  existing  rules.  From  the  village  fund allocation  planning  process,  ADD  management,  and  reporting,  all  have  been carried out in accordance with applicable procedures. So, later, it is hoped that this ADD fund can create equitable and beneficial development for the Kondang Jaya village community.
Keywords: Management function, Village, Village Fund Allocation.

## PENDAHULUAN
Untuk membantu kota pedesaan  berkembang  lebih  cepat, pemerintah  pusat  menyediakan  dana untuk "dana desa". Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa, uang  hasil  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diperoleh kabupaten  dan  kota  untuk  desa  yang jumlahnya paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dibagi secara proporsional  ke  desa.  Sekurang-
kurangnya 10% alokasi APBD kabupaten/kota  untuk  desa  harus
berasal dari bagian dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima kabupaten/kota, sesuai Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman Pembangunan Desa Manajemen keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  setelah  dikurangi  dana alokasi khusus, kabupaten/kota berhak menerima  sekurang-kurangnya  10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
Penulis  menarik  kesimpulan bahwa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) adalah alokasi  proporsional  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  kabupaten/kota untuk  desa  berdasarkan  informasi tersebut  di  atas.  Pertemuan  publik  di masyarakat diperlukan untuk pengelolaan ADD, dan peraturan yang dihasilkan  (Perdes)  dipublikasikan untuk dilihat semua orang. Ketentuan ini menunjukkan tekad para pengambil  keputusan  agar  aktor  dan masyarakat setempat menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam  penyelenggaraan  ADD.  Hibah pemerintah kepada desa harus dikelola sedemikian  rupa  sehingga  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  hal ini  memerlukan  penerapan  fungsi pengelolaan  pada  setiap  tahapan proses pengelolaan. Pengelolaan ADD memiliki  kendala  yang  masih  ada  di beberapa wilayah, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan  di  Desa  Kondang  Jaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Dibutuhkan banyak uang untuk membayar setiap proyek perbaikan desa. Setiap tahun, sejumlah uang  dialokasikan  ke  setiap  desa dalam bentuk Distribusi Pembangunan Tahunan  (ADD).  Pada  tahun  2022, seluruh anggaran ADD  di Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, Kabupaten  Karawang  sebesar  Rp 1.100.000.000  menurut  statistik  dari APBDes.  Penyalahgunaan  Alokasi Dana  Desa  terjadi  dalam  beberapa skenario,  seringkali  dengan  anggota masyarakat  yang  dipercaya  bekerja
untuk  memperbaiki  desa.  Di  sini, fungsi  masyarakat  sebagai  pengawas langsung dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagai penyedia  dana  untuk  terus  memantau keberhasilan  pembangunan  di  desa tidak  dapat  dipisahkan  dan  saling menguatkan.  Alokasi  Dana  Desa sangat ditekankan untuk
pembangunan  desa,  sehingga  seluruh tahapan  pembangunan  ADD,  mulai dari perencanaan, administrasi, hingga pelaporan,  harus  mengikuti  norma yang  telah  ditetapkan.  Pembangunan pedesaan  yang  adil  dan  baik  di  masa depan adalah tujuan dana ADD ini.
Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan  Karawang  Timur  Desa Kondang  Jaya  Kabupaten  Karawang mendesak  untuk  ditelaah  lebih  dalam fenomena  pengelolaan  dana  desa  dan bagaimana sebenarnya pengukurannya. Indikator perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan,  serta  pemantauan  dan pengendalian digunakan untuk menilai fokus kajian pada pengelolaan alokasi uang desa.

## Pengertian Desa
Nama kota ini berasal dari kata Sanskerta untuk  "tanah  air"  atau "tempat kelahiran", deca . Desa
digambarkan  sebagai  “kumpulan rumah  di  luar  kota  yang  membentuk satu kesatuan” atau “kesatuan wilayah yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga dengan  sistem  pemerintahan  sendiri- sendiri”  (dikepalai  oleh  seorang kepala  desa)  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Desa ini diperintah oleh  kabupaten  atau  kota.  Kelurahan
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
yang  dijalankan  oleh  camat  berbeda
dengan pemukiman ini. Karena komunitasnya  sangat  kecil  tempat  di mana lurah melakukan tugasnya, maka kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau menangani hal- hal yang penting secara lokal (Sugiman,  2018).  Desa  adalah  unit sosial  yang  diakui,  menurut  H.A.W.
Karya  Widjaja  “Otonomi  Desa” (Sugiman,  2018),  secara  hukum  dan berbeda dengan struktur organisasinya yang  unik  dan  seperangkat  hak  yang terkait dengan tempat asalnya. Menurut Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Desa tentang Desa, desa dan  desa  adat,  atau  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  dengan  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan.
Secara yuridis, Pengertian desa adalah  “suatu  wilayah  yang  didiami
oleh banyak penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan  masyarakat  hukum,  dengan susunan  pemerintahan  paling  rendah langsung  di  bawah  camat  dan  berhak menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri,  dalam  ikatan  keluarga”. Republik Indonesia, Negara Kesatuan. (UU  Tahun  No.5)  tahun  (1979). Menurut  birokrasi  yang  berkuasa, inilah  yang  dimaksud  dengan  "desa". Sosiolog,  sebaliknya,  memandang
Masyarakat  desa  “sebagai  kesatuan sosial”  atau  kumpulan  orang  yang bertempat  tinggal  terus-menerus  di suatu  wilayah  tertentu,  yang  tidak harus sama dengan wilayah administrasi  setempat  dan  kadang- kadang termasuk lahan pertanian milik bersama (Setiadi & Kolip, 2015).

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Menurut  UU  Desa  Nomor  6 Tahun  2014,  “Sumber  pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi  hasil  pajak  daerah,  dan  retribusi daerah  kabupaten/kota;  bagian  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  kabupaten/kota; alokasi  anggaran  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara, bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi,  dan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota; sumber lainnya”.
Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka  11  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005,  alokasi  dana desa adalah uang yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa dan berasal dari bagian dana perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  kabupaten/kota. Tentang Desa. Rahman dan Novitasari (Nardianto  et  al.,  2021)  menjelaskan bahwa  komponen  Tujuan  APB  Desa yang merupakan salah satu komponen Alokasi  Dana  Desa  adalah  untuk mensyaratkan  pembangunan  yang telah  ada  di  desa,  dengan  fokus  pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
Alokasi Dana Desa sebagaimana dikemukakan oleh Moeljono dan Kusumo dalam (Nardianto  et  al.,  2021)  adalah  uang yang  diperoleh  dari  APBN  melalui APBD Kabupaten/Kota, dengan maksud  untuk  membagi  sumber keuangan  desa  secara  merata  guna memenuhi  kebutuhannya  sekaligus mengatur dan mengendalikan pelayanan  umum  dan  pembangunan. Pembagian uang desa merupakan hak desa karena pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak yang sah untuk  menerima  dana  alokasi  umum (DAU)  dan  dana  alokasi  khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

## Fungsi-Fungsi Manajemen
Menururt  Henry  Fayol  dalam (Samuel Batlajery, 2020) menganjurkan agar lima fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan  revisi) harus  dikuasai  oleh  semua  manajer. Tanggung  jawab  manajemen  dapat
dipecah menjadi empat kategori besar: perencanaan, pengorganisasian,
memimpin, dan pengendalian.
1) Persiapan jauh-jauh hari Untuk  memastikan  tujuan  dan sasaran program alokasi dana desa di  Desa  Kondangjaya  tercapai, diperlukan perencanaan yang
matang,  termasuk  identifikasi semua  kebutuhan  yang  relevan, pertimbangan  semua  hambatan yang  relevan,  dan  perumusan bentuk kegiatan tersebut. dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari dana desa.
2) Pengorganisasian (organizing) Desa Kondang Jaya telah mengalokasikan dana ADD untuk berbagai  kegiatan  penting,  dan pengorganisasian merupakan cara dimana  masyarakat  dikumpulkan dan  ditempatkan  sesuai  dengan kemampuan dan keahliannya dalam  pekerjaan  yang  telah direncanakan.
3) Pengarahan (actuating)
Organisasi  harus  "dipindahkan" atau  "digeser"  sehingga  bergerak sesuai  dengan  pembagian  kerja yang  tepat  dan  memobilisasi semua sumber daya yang tersedia jika ingin pekerjaan atau kegiatan berjalan  sesuai  rencana  dan mencapai tujuannya dalam organisasi.  Memenuhi  kebutuhan manusia  dan  kebutuhan  kepala desa, serta memberi penghargaan, membimbing, dan  membayar kepala  desa,  semuanya  adalah contoh tindakan.
4) Pengawasan (controlling) Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan bahwa tindakan  organisasi  konsisten dengan strateginya. Serta
memastikan  semuanya  berjalan sesuai  rencana  dan  sumber  daya organisasi  dimanfaatkan  dengan baik dan efektif.
Manajemen, dalam pandangan Menurut  Ricky  W.  Griffin  (2014), perencanaan, pengorganisasian, koordinasi,  dan  pengelolaan  sumber daya adalah proses pencapaian tujuan (goals). Perbedaan antara sesuatu yang efektif  dan  efisien  adalah  apakah
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
kegiatan  yang  sudah  ada  diselesaikan dengan benar, teratur, dan tepat waktu.

## METODE PENELITIAN
Metodologi kualitatif digunakan. Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah memecahkan  masalah  dengan  cara membangkitkan  data-data  yang  detail baik  berupa  tulisan  atau  kata-kata, maupun  dengan  mengamati  tingkah laku  objek  yang  diteliti  oleh  peneliti. Menurut  Sugiyono  (2013),  Teknik penelitian  kualitatif  digunakan  untuk meneliti  keadaan  objek  alam  sebagai lawan dari eksperimen. Pendekatan ini melakukan triangulasi (menggabungkan) strategi pengumpulan  data,  menganalisis  data secara  induktif  dan  kualitatif,  dan mempekerjakan peneliti sebagai instrumen  utama.  Penelitian  kualitatif menghasilkan  kesimpulan  yang  lebih digerakkan  oleh  makna  daripada didorong oleh generalisasi.
Untuk  menemukan  hipotesis dan teori, peneliti sering menggunakan pendekatan deskriptif, yang Sugiyono (2013)  definisikan  sebagai  Alih-alih menggunakan eksperimen, pendekatan penelitian kualitatif digunakan  untuk  menganalisis  situasi dunia  nyata.  “Pendekatan  yang digunakan  untuk  menggambarkan situasi  sosial  yang  dipelajari  dengan jelas, membandingkan berbagai peristiwa  dari  satu  situasi  sosial  ke situasi  sosial  lainnya  atau  dari  waktu tertentu ke waktu lainnya,” pendekatan  ini  melakukan  triangulasi (menggabungkan) strategi
pengumpulan  data,  menganalisis  data secara  induktif  dan  kualitatif,  dan mempekerjakan peneliti. sebagai instrumen  utama.  Kesimpulan  dari penelitian  kualitatif  cenderung  lebih digerakkan  oleh  makna  daripada didorong oleh generalisasi.antara lain. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan dan menjelaskan  suatu  kejadian  atau kejadian berdasarkan fakta yang sudah diketahui, bukan pertimbangan teoretis  atau  prinsip  teknis.  Strategi kualitatif  diambil,  yaitu  penelitian yang membantu memecahkan masalah dengan  menciptakan  data  deskriptif. dalam bentuk tulisan atau ucapan, dan juga  dengan  mengamati  tingkah  laku peneliti  dalam  hubungannya  dengan topik  kajian.  Menurut  Sugiyono (2013),  peneliti  adalah  alat  utama dalam penelitian kualitatif; digunakan triangulasi (gabungan) metode pengumpulan  data;  analisis  data induktif/kualitatif;  dan  penekanan pada  makna  daripada  generalisasi dalam temuan penelitian kualitatif.
Sumber  primer  dan  sekunder digunakan untuk menyusun informasi ini.  Sumber  primer  adalah  dari  mana pengumpul  data  menerima  informasi mereka  secara  langsung.  Data  primer penelitian  ini  berasal  dari  wawancara dengan informan kunci secara mendalam  dan  observasi  partisipatif. Sementara sumber data primer adalah mereka  yang  menawarkan  informasi kepada  pengumpul  data  itu  sendiri, sumber  data  sekunder  adalah  mereka yang tidak.
Purposive sampling yang digunakan  untuk  menentukan  sumber
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
memperhatikan beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014:  126).  Kemudian,  informan adalah mereka yang bersedia menyumbangkan  pengalaman  dan wawasannya baik yang tinggal maupun bekerja di dekat lokasi studi.
Sumber data dan informasi (informan) sejalan dengan kriteria akan dianggap sebagai  informan  penting.  Peneliti kualitatif, sebagai instrumen manusia, bertanggung  jawab  untuk  memilih topik  penelitian,  merekrut  partisipan, melakukan  wawancara,  mengevaluasi kualitas data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, dan menarik  kesimpulan.  Informasi  dapat dikumpulkan  dalam  beberapa  cara, termasuk melalui pengamatan
langsung,  wawancara  langsung,  dan catatan tertulis. Tujuan  menyeluruh  dari  studi Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk  memberikan  gambaran  yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan desa di Kondang  Jaya,  sebuah  dusun  kecil  di wilayah  timur  Karawang.  Kajian  ini berfokus  pada  Kepala  Desa  dan Otoritas  Keuangan  Desa  Kondang Jaya  Kecamatan  Karawang  Timur Kabupaten Karawang, yang bertujuan untuk  mengkaji  bagaimana  mereka menangani alokasi dana daerah.
PEMBAHASAN

## HASIL PENELITITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti akan memaparkan  hasil  penelitiannya berkaitan  dengan  Penataan  Sistem
Keuangan  Desa  Dalam  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kondang
Jaya Kabupaten Karawang. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan  kriteria  yang  mereka gunakan  untuk  menilai  efektivitas penyelenggaraan  pembagian  uang desa.

## Perencanaan (planning)
Berdasarkan hasil pembicaraan  dengan  kepala  desa Kodang Jaya dan perencanaan dilakukan sesuai RPJMDes sebelumnya. Karena penanggung jawab  desa  sudah  setahun  lebih  tidak menjabat. Kita tahu bahwa RPJMDes hanya  memiliki  satu  periode  waktu, yaitu  6  tahun.  Mengubah  RPJMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  di  desa  Kondang  Jaya membutuhkan  waktu  dan  perubahan. Masalah  lainnya  adalah  perangkat desa berubah setiap kali berubah, baik itu  perencanaan  RPJMDes  maupun perencanaan  Alokasi  Dana  Desa. Sehingga  tugas-tugas  perencanaan tidak berjalan sebaik mungkin. Biasanya  RPJMDes,  Alokasi  Dana Desa,  dan  rencana  lainnya  dibuat dengan  bantuan  perangkat  desa, RT/RW, masyarakat, dan orang-orang terkait  perencanaan  lainnya.  Rencana ini  kemudian  dibicarakan  dalam Musrenbang.
Seperti  yang  dikatakan  kepala desa kondang jaya konsep perencanaannya  itu  bukan  hanya penggunaan  dana  desa  saja,  semua sumber-sumber pendapatan desa yang dari melalui transferan pemerintah atas desa kondang jaya melalui musrenbangdes. Sebelum
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
musrenbangdes (Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa)  ada musdus-musdus (Musyawarah
Dusun),  kebetulan  di  desa  kondang jaya  ada  6  dusun  dan  ada  8  RW. Kemudian musyawarah di tingkat RW untuk  menggali  persoalan-persoalan tingkat  yang  nantinya  akan  dibahas mana  yang  diprioritaskan  secara bersama.
Dalam  hal  ini  desa  kondang jaya  dalam  perencanaanya  sudah sesuai  dengan  tahapan  penyaluran dana  desa.  Ketahui  lebih  jauh kewenangan pemerintah dalam
mengelola  alokasi  dan  desa  dengan membaca  peraturan  bupati  Karawang nomor 1 tahun 2009 yang menjelaskan mekanisme  penyaluran  alokasi  dana desa  dan  menjadi  landasan  hukum pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Kabupaten Karawang.
Dalam rangka membantu penyelenggaraan  pemerintahan  desa, membina masyarakat desa, dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat desa, dilakukan sosialisasi ADD. Setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyalurkan ADD  ke  APBD  dari  Dana  Desa.  Jika dana  alokasi  khusus  dikurangi  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah,  maka  sisanya  adalah  alokasi ADD, minimal harus 10%. Adapun proses Penatausahaan keuangan desa meliputi: 1. Pertama,  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)
tahun  berjalan  digunakan  untuk mengkaji perencanaan ADD berdasarkan hasil Musrenbangdes. 2. Pendekatan perencanaan
kolaboratif  akan  menjadi  dasar pelaksanaan Musrenbangdes. 3. Partisipasi Musrenbangdes membutuhkan kepala desa, perangkat  desa,  anggota  BPD, lembaga  sosial  desa,  dan  tokoh masyarakat. disinggung pada bagian ini. 4. RKPDesa memuat hasil musrenbangdes yang dirujuk oleh nas ini.

## Pengorganisasian  (Organizing)
Menurut diskusi dengan kepala desa Kondang Jaya, pengorganisasian sangat  penting  dalam  usaha  apa  pun karena  memungkinkan  efisiensi  dan efektivitas yang lebih besar. Kerangka administratif dapat melengkapi inisiatif  masyarakat.  Sesuai  dengan Permendagri  Nomor  84  Tahun  2015 tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  (SOT)  Pemerintahan  Desa, Kondang  Jaya  telah  menetapkan jabatan sebagai berikut untuk menjalankan fungsi aparatur pemerintahan desa: 1. Pertama  dan  terutama,  kepala desa  bertanggung  jawab  untuk mengawasi pengelolaan pemerintah  daerah.  Kepala  desa bertugas  mengarahkan  urusan daerah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Sebagai bagian dari kepemimpinan  sekretariat  desa, tanggung  jawab  sekretaris  desa antara lain sebagai berikut.
Sekretaris desa bertanggung jawab  untuk  membantu  walikota dalam urusan administrasi.
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
3. Ketiga,  sebagai  staf  sekretariat, kepala urusan bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi  untuk  membantu sekretaris desa dalam menjalankan prakarsa pemerintahan.
4. Dalam  hal  tanggung  jawab  dan peran kepala seksi, mereka berperan sebagai pelaksana teknis.  Tanggung  jawab  kepala seksi  adalah  membantu  kepala desa  dalam  menjalankan  tugas operasional.
5. Tanggung  jawab  kepala  daerah, kepala daerah, atau peserta dalam tim tugas daerah bertugas mendukung kepala desa setempat. Mereka  sudah  memikirkan bagaimana  merealisasikan  Alokasi Dana Desa dalam perencanaan infrastruktur  desa  mereka.  Seperti yang  telah  disinggung  sebelumnya, prosesnya  dimulai  dengan  MUSDUS (Musyawarah  Dusun),  dilanjutkan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Desa),  dan  berpuncak  pada  APBDes (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa), yang darinya muncul RKPDes (Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa). Selama ini APBDes di Desa Kondang Jaya didukung secara finansial melalui transfer  atau  dukungan  anggaran  dari empat  sumber  yang  berbeda  yaitu Pusat  berupa  dana  desa,  Provinsi berupa bangub atau banprov,
Kabupaten  berupa  dana  desa.  alokasi atau  bankeu  kabupaten,  dan  terakhir DPRD  berupa  dana  bagi  hasil  pajak. Sebanyak  3.083.347.300  APBDes  di Kondang  Jaya  pada  tahun  2022.  Dan
menurut cerita Kepala Desa Kondang Jaya  dan  Kepala  Bagian  Keuangan, mereka berusaha untuk menggunakan alokasi  anggaran  dana  desa  yang  ada dengan sebaik mungkin untuk memenuhi  tuntutan  masyarakat  dan kebutuhan kegiatan organisasi. Menurut temuan studi,
kegiatan  dan  fungsi  utama  Kantor Desa  Kondang  Jaya  terbagi  sesuai dengan  struktur  organisasi  formal kantor dan informasi yang terpampang di  dindingnya.  Dasar  hukum  struktur organisasi  adalah  Permendagri,  yang utamanya  diturunkan  dari  Perbup. Kepala  Desa  berada  pada  puncak hierarki  organisasi  Desa  Kondang Jaya,  diikuti  oleh  BPD  dan  LPM,
Sekretaris Desa yang bertugas membantu  Kepala  Desa,  dan  terakhir Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang bertugas  membantu  Sekretaris  Desa. Dan  yang  tak  kalah  pentingnya,  ada
Kepala Dusun yang bertugas memfasilitasi pemerintahan dusun.

## Pengarahan (Actuating)
Peran  pengarahan  manajemen adalah untuk melihat tugas-tugas yang diselesaikan  mulai  dari  perencanaan dan  pengorganisasian  membuahkan hasil.  Apakah  mungkin  hal  ini  terjadi dengan cara mesin benar-benar beroperasi? Menurut wawancara dengan  kepala  desa,  setiap  marga bertanggung jawab penuh atas bagiannya dalam tugas jangka pendek dan jangka panjang pemerintah desa.
Di sisi lain terkait  pengarahan khususnya  Pengalokasian  aliran  dana desa,  alhamdulillah  Semuanya  telah bergerak  dengan  lancar  sejauh  ini.
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
Buktinya  bisa  dilihat  di  bagian anggaran,  yang  menyatakan  bahwa pada  saat  pendapatan  direalisasikan, desa Kondang Jaya menyusun laporan ke  pemerintah  provinsi  atau  kota.
Selain itu,  kepala  desa  Kondang  Jaya memberikan arahan tentang bagaimana  menggunakan  prosedur saat ini untuk pencairan dana masyarakat. Seperti yang telah disinggung  sebelumnya,  proses  ini dimulai  dari  MUSDUS  (Musyawarah Dusun),  berlanjut  di  Musrenbangdes
(Musyawarah  Desa),  dan  akhirnya masuk ke APBDes (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa). Semuanya disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dialokasikan dari dana desa misalnya untuk Posyandu,  untuk stunting,  kegiatan  karang  taruna,  dan lain  sebagainya.  Hal  itu  semua  sudah menjadi  tahapan  dan  alurnya  dari RPJMDes tadi.

## Pengawasan (Controlling)
Setiap  program  dan  tindakan yang  dituangkan  dalam  rencana sebelumnya  akan  dievaluasi  sebagai bagian dari peran pengawasan. Proses penilaian  memeriksa  apakah  hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan alat desa  kondang  jaya.  Dari  hasil wawancara penliti mendapatkan informasi bahwa penerapan pengawasan  oleh  Pemerintah  Desa
Kondang  Jaya  sudah  diterapkan. Penerapan  ini  dilihat  dari  penuturan kepala desa kondnag jaya yaitu dengan Alokasi  Dana  Desa  dari  pusat  Rp 1.100.000.000  Miliar  tentu  perlu adanya pengawasan dari internal desa terhadap  aparatur  desa.  Dan  Desa
Kondang  Jaya  telah  menerapkan trnsparansi  dengan  banner  Alokasi Dana  Desa  tahun  2022.  Hal  ini menunjukkan  kewajiban  pemerintah untuk  memberikan  informasi  tentang Alokasi  Dana  Desa,  dan  keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan uang desa sangat penting untuk menjaga akuntabilitas.
Selain  itu,  Pemerintah  Desa
Kondang  Jaya  telah  mengadopsi  dan mempraktekkan nilai-nilai keterbukaan, inklusivitas, dan masukan warga ke dalam pengambilan kebijakan.  Pelaporan  LPPD  (Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa) diberikan  kepada  Camat  dan  Bupati untuk menunjukkan kesesuaian dengan konsep akuntabilitas Pemerintahan Desa. Selain itu, pelaporan  LIPD  (Laporan  Informasi Pemerintah Desa) disampaikan kepada masyarakat melalui forum musrembang  di  RT/RW,  dan  tingkat Dusun atau spanduk yang ditempelkan di  Kantor  Desa  Kondang  Jaya,  yang semuanya
berkontribusi pada pelaksanaan prinsip transparansi desa. Pemerintah  Desa  Kondang  Jaya. Pemerintah  Desa  Kondang  Jaya kemudian  menerapkan  pendekatan partisipasi  dalam  Musrembang  di tingkat  RT/RW  dan  Dusun  untuk membahas RKPDes.
Sampai saat ini dalan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum ada hambatan dan berjalan sebagaimana mestinya, apabila Alokasi  Dana  Desa  disalurkan  sesuai dengan kriteria dan tahapan yang telah ditetapkan. RPJMDes, RKPDes,
penyusunan  APBDes,  Musdus,  dan
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
Musrenbangdes semuanya sudah dijalankan  dan  dilaksanakan  dengan baik  oleh  Desa  Kondang  Jaya  dalam hal ini. Apabila tidak punya RPJMDes yang jelas maka selama 1 periode desa akan  sulit  untuk  berkembang  dan masyarakaynta tidak sejahtera.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang mungkin bisa ditelaah  lebih  dalam  keadaan  dan kuantifikasinya. Indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  serta  pemantauan  dan pengendalian digunakan untuk menilai fokus kajian pada pengelolaan alokasi uang  desa.  Alokasi  dana  untuk  Desa Kondang  Jaya  telah  dikelola  sesuai dengan  prosedur  dan  tahapan  yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tahapan –  tahapan  mulai  dari  RPJMDes,
RKPDes, penyusunan APBDes, Musdus, Musrenbangdes sudah dijalankan  dan  dilakukan  oleh  Desa
Kondang  Jaya  dengan  baik  dan terstruktur.  Hal  ini  dapat  dirasakan oleh  peneliti  khususnya  dampak  dari pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa misalnya  di  bidang  pembangunan maupun  pelayanan.,  alasan  Desa Kondang Jaya saat ini tergolong Desa Berkembang.  Masa  jabatan  Kepala Desa  Kondang  Jaya  yang  baru antara 2021-2027  juga  bermanfaat  bagi perkembangan masyarakat. Dan peneliti  melihat  bahwa  aparatur perangkat  desa  di  Kondang  Jaya
menjalankan  tugas  dan  fungsinya lebih baik lagi dari peridoe sebelumnya.

## Saran
Adapun  saran  peneliti  yang
disampaikan yaitu : 1. Pemerintah  Desa  Kondang  Jaya harus bisa terus konsisten terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kondang Jaya.
2. Pemerintah  Desa  Kondang  Jaya juga  harus  konsisten  terhadap
Tanggung jawab dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Penyaluran  Dana  Desa  sangat diperlukan.
3. Membuat  semacam  website  e- government,  supaya  informasi- informasi mengenai Alokasi Dana
Desa, RPJMDes, dan lain sebagainya  bisa  di  ketahui  dan diakses  oleh  masyarakat  desa Kondang Jaya. Hal ini juga untuk mendukung  transparansi  dalam pemerintahan Desa Kondang
Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Setiadi, E.M., dan Kolip, U. 2015.
Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Jakarta: Kencana Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. 2021. Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. KEMUDI : Jurnal
e-ISSN 2442-9449 Vol.11. No.2 (2023) 93-103 p-ISSN 2337-4721
Ilmu Pemerintahan , 5 (02), 199–
214.
https://doi.org/10.31629/kemudi. v5i02.2442
Samuel Batlajery. 2020. Penerapan
Fungsi-fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi&Sosial , VII (2), 135– 155. Sugiman, S. 2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7 (1),
82–95. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In
Bandung: Alfabeta (Vol. 3, Issue April). Griffin,  Ricky  W.,  and  Moorhead,
Gregory, 2014. Organizational Behavior: Managing People and Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  7,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
Permendagri  Nomor  84  Tahun  2015 Tentang  Susunan  Organisasi  dan
Tata  Kerja  (SOT)  Pemerintahan Desa.
Peraturan  Bupati  Karawang  nomor  1 Tahun  2009  tentang  Tata  Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.