Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
CIVIC VIRTUE KETAATAN WARGA TERHADAP NEGARA DALAM GAGASAN MAUPUN PRAKTIK SEBAGAI TANTANGAN INDONESIA Samson Ganda J. Silitonga dan Edy Syah Putra Sihombing
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia E-mail: samson.ganda@unpar.ac.id dan edysyahputrashb@unpar.ac.id
Diterima:
19 Agustus 2021 Direvisi: 08 September 2021 Disetujui: 15 September 2021

## Abstrak
Untuk  memahami  Indonesia  sekarang,  haruslah  mengerti  empat hal  ini:  bagaimana  ekonomi  politik  diatur,  bagaimana perkembangan organisasi sosial, respon dan  sejarah masyarakat. Tanpa  memahami  keempatnya  sekaligus,  memahami  Indonesia hanyalah  kumpulan  kosa  kata.  Tetapi  terdapat  suatu  hal  yang harus diperhitungkan dalam kontelasi ekonomi politik Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan hubungan Negara – Masyarakat, yakni persoalan Civic Virtue.  Apakah  warga  taat kepada negara Terutama  dalam  menghadapi  Covid-19,  persoalan  ini  menjadi relevan  dan  kontekstual.  Dalam  bentang  sejarah  Indonesia modern  sejak  1945,  harus  dikatakan  bahwa  persoalan  ini  belum dianggap  penting.  Yang  utama  adalah  tindakan  negara  terhadap masyarakat-nya, sementara masyarakat harus mampu merasakan pengaruh  negara,  utamanya  dalam  hal  keadilan  &  kesejahteraan ekonomi.  Jika  tidak,  maka  negara  dianggap  kurang  maksimal. Apakah  paradigma  itu  dibenarkan.  Berikut  ini  kami  melakukan eksplorasi  gagasan  tentang  siapa  itu  warga  yang  harus  taat kepada  negara.  Memang  tidak  mudah,  dan  kami  harus  pula menyebar  quesioner  untuk  menjaring  pendapat  umum,  terutama dari  kalangan  mahasiswa.  Kalangan  inilah  yang  kami  anggap tidak terlalu mengerti sejarah, dan terutama dengan cara berpikit pragmatis, khas milenial.
Kata kunci: Negara, Warganegara, Ketaatan, Politik, Sejarah

## Abstract
To  understand  Indonesia  now,  you  must  understand  these  four things: how political economy is regulated, how the development of  social  organizations,  the  response  and  the  history  of  society. Without understanding all four at once, understanding Indonesia is  just  a  collection  of  vocabulary.  But  there  is  something  that must  be  taken  into  account  in  the  kontelasi  of  Indonesia's political  economy,  especially  in  relation  to  state-community relations,  namely  the  issue  of  Civic  Virtue.  Are  people  obedient to  the  state?  Especially  in  the  face  of  Covid-19,  this  issue becomes  relevant  and  contextual.  In  the  history  of  modern Indonesia since 1945, it must be said that this issue has not been considered  important.  The  main  thing  is  the actions  of  the  state against its people,  while the community must be able to feel the influence  of  the  state,  especially  in  terms  of  justice  &  economic welfare. If not, then the state  is  considered less  than optimal. Is the  paradigm  allowed?  Here  we  explore  the  idea  of  who  it  is citizens who must obey the state. It is not easy, and we also have to spread quesioner to capture public opinion, especially among
students.  These  are  the  people  we  consider  not  very understanding of  history,  and  especially  in  a  pragmatic,  typical millennial way.
Keywords: Country, Citizen, Obedience, Politics, History

## Pendahuluan
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Tidak kurang dari 6000 pulau menjadi bagian tidak terpisahkan dari  Indonesia, pernah dijajah Belanda dari  abad 16 hingga 20, negara  kepulauan ini menyatakan  kemerdekan pada 17  Agustus 1945 meski baru diakui pada  27  Desember  1949  (Zainal,  2018).  Menurut  Soekarno,  presiden  pertama  Republik Indonesia,  kata  Indonesia  berasal  dari  etnolog  Jerman,  Jordan,  yang  saat  itu  menjalani studi di Jerman. Saking dekatnya dengan India, Jordan menyebut pulau-pulau itu ‘indos’ dan  ‘nesos’  (berasal  dari  bahasa  Yunani)  yang  berarti  Pulau.  Maka  jadilah  Indonesia, bukan  sebagai  Austronesia  meskipun  sebagian  besar  penduduknya  (dari  Tengah  hingga Barat)  termasuk  rumpun  Austronesia.    Masih  kata  Soekarno,  Indonesia  adalah  seluruh bekas  jajahan  Belanda  sejak  tahun  1596.  Sebab  itu  pula  Soekarno  menolak  mengambil alih Timor Leste yang merupakan jajahan Portugis (Hasim, 2018). Jika Soekarno mampu memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia hanya 2 (dua) hari setelah berakhirnya Perang Asia Pacifik, harus dikatakan bahwa determinasi batas-batas bekas Kolonialisme Belanda harus  dilihat  luar  biasa  positif.  Betapa  tidak,  sebesar  Indonesia  ini  sama  dengan  42 Negara di kawasan Eropa. Belum lagi jika  melihat  keragaman masyarakatnya yang oleh Hildred  Geertz  pernah  digambarkan  begini.  Terdapat  lebih  dari  300  kelompok  etnis  di Indonesia,  masing-masing  mempunyai  identitas  kultural  sendiri  dan  memakai  lebih  dari 250  jenis  bahasa  lokal.  Termasuk  hampir  semua  Agama  dunia  diwakili  oleh  agama  di sini,  selain  Kepercayaan  asli  yang  banyak  sekali  jumlahnya  (Aziz,  2020).  Demi menggambarkan pluralitas masyarakat tersebut, pendiri Repubik ini dengan meyakinkan mengumandangkan  sebuah  motto  nasional,  Bhinneka  Tunggal  Ika;  sebuah  motto  yang dikutip dari zaman Hindu - Majapahit. Kendati demikian, negara sebesar dan semajemuk ini  membutuhkan  lebih  dari  sekadar  motto.  Tidak  lain  dan  tak  bukan,  yang  dibutuhkan adalah sebuah ideologi persatuan. Sejak tahun 1926 Soekarno telah ‘menemukan’ bahwa setidaknya  tiga  ideologi  tumbuh  subur  dalam  masyarakat  yang  sedang  mengalami penjajahan (Latif, 2013).
Ideologi  merupakan  instrumen  negara  untuk  mengukuhkan  dirinya  dan  sekaligus menjadi landasan  ketaatan masyarakat terhadap  negara  (Kariyadi, 2017). Tanpa ideologi negara  tidak  kuat,  bahkan  tidak  mungkin  berdiri.    Tanpa  ideologi  pula  intrumen masyarakat  untuk  taat  pada  negara  tidak  ada  atau  nihil  sama  sekali.  Dari  hasil penelusuran  Soekarno  tersebut,  juga  secara  teoritik,  harus  dikatakan  bahwa  ideologi teramat penting  untuk masyarakat  Indonesia (Alfianita, 2019). Salah satu simpulan yang dapat  ditarik  dari  setiap  keadaan  dan  proses  politik  yang  ditempuh  tokoh-tokoh pergerakan  selama  periode  pemerintahan  Jepang,  potensi  kekuatan  warga  sebenarnya berusaha digarap secara maksimal namun di sana-sini terjadi tumpang-tindih. Kenyataan itu tidak bisa dijelaskan hanya pada bingkai kekurangsiapan para tokoh secara psikologis atau  rentang  waktu  yang  relatif  singkat,  tetapi  juga  akibat  pemahaman  dan  respon terhadap situasi yang tidak (mungkin) permanen (Yosita & Nurcahya, 2015). Hal itu pula yang  membuat  radikalisasi  warga  menguat  dengan  sendirinya  tanpa  dipengaruhi  sepak terjang  tokoh-tokoh  pergerakan.  Jepang  mungkin  sama  sekali  tidak  menyadari  bahwa
milisi-milisi  bersenjata  bentukannya  merupakan  dimensi  baru  dalam  sejarah  pergerakan rakyat  di  seluruh  Hindia  yang  nanti  balik  menyerang.      Kendati  kurang  memiliki  peran politis,  radikalisme  pemuda  yang  disanjung  Ben  Anderson  itu  bertolak  dari  milisi-milisi ini. Sayangnya, seorang radikalis  kawakan paling berbahaya, Tan Malaka, baru tiba dari rantaunya  setelah  1942.  Itupun  tak  langsung  memasuki  kancah  revolusioner,  dengan alasan  karena  ingin  membaca  situasi  dengan  seksama.  Tan  Malaka  memilih  berdiam sambil menyusun konsep perjuangan yang dianggap lebih berarti bagi rakyat bila perang telah usai, dari suatu sudut kecil di sebelah Timur Batavia.
Kata  V  i  r  t  u  e    berasal  dari  Bahasa  Latin  dan  barakar  dari  kata  Vir  yang  berarti Kekuatan.  Virtue  bersandar  pada  sifat  maskulin,  yang  umum  diterjemahkan  sebagai Keutamaan,  Kebajikan  ataupun  Kebaikan.  Kata  Virtue  biasa  digunakan  dalam  konteks pengertian  Nilai  (Value),  menjelaskan  Keutamaan  (tertentu)  yang  mendorong  tindakan atau perilaku manusia.
Manusia  selalu  berusaha  memaknai  diri,  hidup  maupun  tindakannya.  Sebagai anggota  the  Social,  manusia  lahir,  bergerak  dinamis  sekaligus  bertumbuh  dalam masyarakat. Manusia lahir dalam lingkungan sosial yang sudah menjadi (given) sehingga harus  dikatakan  bahwa  manusia  Ada  dalam  Ruang  sekaligus  Waktu  yang  berproses. Dalam  ungkapan  yang  lebih  sederhana,  setiap  manusia  (sebagai  individu)  pasti  berada dalam  garis  kehidupan  yang  terdiri  dari  Ruang  dan  Waktu.  Sejak  dari  rahim  ibu,  lahir, tumbuh  dan  akhirnya  mati  (berakhir).  (Slamet,  2016),  filosof  fenomenologi  Jerman, mengistilahkan  garis  kehidupan  sebagai  Sein  zum  Tode  (Ada  menuju  Kematian). Berproses menuju titik akhir dan tidak akan pernah terulang.
Setiap  peristiwa,  setiap  keadaan  dan  tiap-tiap  tindakan  memang  tidak  pernah terulang.  Setiap  detik  adalah  detik  yang  unik  dan  baru.  Karena  itulah  Manusia  selalu berupaya membuat Ruang dan Waktu yang menghidupi ~ sekaligus dihidupinya bernilai. Hari  Sabtu  besok  berbeda  dari  Sabtu  pekan  lalu.  Solusi  hari  ini  berbeda  dari  solusi kemarin.  Begitu  pula  proses  berpacaran  berbeda  dengan  pernikahan.  Momen  kelahiran putra sulung pasti berbeda dari momen kelahiran putra bungsu.
Berdasarkan  dimensi  waktu,  pendiri  Psikoanalisis,  Sigmund  Freud  (1856-1939) menyatakan  bahwa  individu  bisa  saja  terjebak  pada  penilaian  hidup  yang  terbatas  atau menyerap  Nilai  terbatas  pula.  Jebakan  yang  dimaksud  ialah  (1)  Terkurung  dalam  Masa Kini; (2) Terkurung Masa Lalu; dan (3) Terkurung dalam Masa Depan.
Yang  disebut  pertama,  menjalani  hidup  tanpa  visi  masa  depan.  Quintus  Horatio Flaccus (65 szb – 8 zb) terkenal dengan ucapannya “Carpedeim quam minimum credulo postero”,  yang  kemudian  menjadi  motto  jebakan  pertama.  Menurut  Freud,  “Nikmatilah hari ini dan percaya sesedikit mungkin tentang hari esok” justru melahirkan moral hazard (mumpungisme)  selain  tentu  perilaku  egois.  Hanya  memperhatikan  kenikmatan  pribadi (pleasure  principle),  keluarga  atau  kelompok  sendiri  sebagai  pemuas  hidup.  Sedangkan yang kedua terkurung dalam masa lampau, terjebak pada pengagung-agungkan masa lalu. Dalam kondisi begitu sejarah dinyatakan tidak pernah berubah. Parahnya lagi, jebakan ini memaksa  generasi  sekarang  untuk  tunduk  pada  situasi  masa  lalu  atau  minimal mengidealkannya.  Sedangkan  jebakan  ketiga  lebih  sering  menunda  (prokastinasi);  yang berakibat sering bergerak hanya jika deadline telah di depan mata.
Penilaian  situasi  atau  tindakan  berdasarkan  dimensi  waktu  parsial  (sepotong- potong)  tentu  menunjukkan  sikap  ekstrim;  sementara  hidup  yang  bernilai  timbul  dari penghayatan  yang  mencakup  tiga  dimensi  sekaligus.  Dalam  konteks  hidup  sosial bermasyarakat,  pengertian  Nilai  tentu  tidak  terlalu  jauh  dari  uraian  di  atas,  yakni mengenai  apa yang  harus dicapai, diraih  atau diwujudkan dalam  hidup melalui tindakan atau perilaku.
Istilah  virtue  dalam  penelitian  ini  diterjemahkan  sebagai  Keutamaan.  Secara etimologi  hal  itu  mungkin  kurang  memadai,  tetapi  penelitian  ini  mencoba  melakukan eksplorasi  lebih  dalam.  Istilah  Nilai  sebagai  Keutamaan  berasal  dari  konteks  peradaban Yunani.  Konteks  peradaban  Yunani  menyebut  virtue  sebagai  arete.    Arete  dalam perspektif  peradaban  Yunani  diterjemahkan  dan  diuji  dalam  konteks  pertanyaan  tentang apa dan siapa manusia, serta bagaimana manusia menjadi manusiawi.
Menurut  peradaban  Yunani,  manusia  ideal  ialah  manusia  yang  mampu menyelaraskan jiwa dan tubuh (badan)-nya. Arete adalah idealisasi diri, yang dengan itu manusia  berproses  dan  dibentuk  menjadi  manusia  ber-keutamaan  dan  berorientasi mengejar  sesuatu  yang  bernilai.  Demikianlah  konsep  dasar  manusia,  yakni  menjadi manusia  yang  bernilai  atau  dihidupi  oleh  keutamaan  sehingga  mencapai  kebahagiaan (eudaimonia). Mengenai proses ini Sokrates mulai dengan mengajukan pertanyaan dasar: bagaimana  seharusnya  manusia  hidup.  Atau  hidup  macam  apa  yang  dapat  dikatakan sebagai hidup yang bahagia dan bagaimana manusia memperolehnya.
Melalui  analisis  yang  luas  disodorkanlah  satu  pernyataan  penting  sebagai  benang merah  terhadap  teori  Goldstone  tadi:  Negara  dapat  menuju  jurang  kegagalan  apabila organ-organ dan aktor-aktor politik  yang bermain di dalamnya  tidak dapat bekerja sama secara mandiri dan bebas, apalagi jika masing-masing mempunyai kepentingan berbeda. Belum  lagi  ketika  aktor-aktor  politik  yang  menguasai  negara  bertambah  atau  berganti pada  momen  tertentu  sementara  konfrontasi  dengan  warga  dan  aktor-aktor  luar  belum terselesaikan.    Akibatnya,  negara  kehilangan  kontrol  dan  tidak  mampu  lagi mengendalikan  otoritas.  Dan  dalam  kondisi  yang  tidak  terkendali  itu,  secara  perlahan, negara  mengundang  revolusi  menghampiri  dirinya.  Situasi  inilah,  yang  menurut Goldstone, disebut State Breakdown! (negara menjelang ambruk).
Bagaimana  situasi  negara  pada  saat  state  breakdown?  Bagaimana  pula  negara merespon situasi? Menurut Goldstone, terdapat tiga kondisi aktif dan yang saling terkait yang mendorong munculnya ketidak-taatan. Pertama, negara dilanda krisis ekonomi yang parah.  Krisis  ekonomi  bisa  datang  setiap  waktu  akibat  merosotnya  nilai  uang,  tingginya pengangguran dan pengaruh perang. Tetapi dalam kasus state breakdown, krisis ekonomi adalah krisis yang hampir tidak dapat diatasi seperti biasanya dan  “hanya” tersedia satu solusi.  Sayangnya,  penguasa  tak  menghendaki  solusi  tersebut  (Huseini,  2016).  Kedua, konflik aktor-aktor politik telah mencapai titik kulminasi. Konflik yang dimaksud bukan hanya  disebabkan  perbedaan  ideologi  atau  rebutan  jabatan-jabatan  penting.  Jika masalahnya  sekadar  itu,  negara  terbiasa  menyelesaikan  dengan  cross  cutting  atau kompromi    Pada  konteks  ini,  konflik  elit  dipengaruhi  kesadaran  untuk  menciptakan pembaruan  politik-ekonomi.  Namun  yang  lebih  penting,  secara  nasional,  negara  telah kehilangan  kemampuan mengendalikan otoritas dalam sebuah  konfrontasi dengan  aktor- aktor yang secara politik mempunyai kekuatan ekstra. Ketiga, terjadinya mobilisasi massa besar-besaran  melebihi  aksi  yang  sudah-sudah.  Sebagian  kelompok  elit  yang  bertikai boleh  jadi  akan  berpihak  pada  massa.  Namun  menurut  Goldstone,  kemungkinan  untuk bertindak  sendiri  melawan  pusat  kekuasaan  juga  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja. Apapun pilihannya, negara jelas sedang menghadapi dua musuh sekaligus: massa dan elit yang pernah mendukungnya.
Dalam  situasi  seperti  itu  negara  biasanya  menawarkan  kompromi,  seolah-olah bersedia memenuhi tuntutan warga dan elit. Jika elit membelot dan menerima tawaran itu, negara boleh jadi akan bertahan. Tetapi Revolusi  tinggal menghitung waktu bila mereka tidak  menerimanya.  Sementara  di  sisi  lain  juga  ada  alternatif  pilihan:  negara mengabsahkan coup d’ etat.
Hari-hari  ini  kita  tahu  bahwa  ketidak-taatan  itu  tampak  dari  situasi  menghadapi Covid-19 yang sekaligus menunjukkan perbedaan negara dan masyarakat. Terutama lagi menghadapi  libur  Lebaran.  Negara  bilang  A  sedangkan  masyarakat  maunya  B. Bertentangan  dan  tidak  taat  menghadapi  Covid-19  dan  semakin  distingtif.  Tetap  negara bukanlah negara totaliter sebagaimana diisyaratkan Arendt, bukan pula negara Demokrasi Pluralistik; setidaknya dalam soal mutu atau negara berdemokrasi dalam soal kualitas.

## Metode Penelitian
Penelitian ini sepenuhnya berada dalam naungan riset kualitatif.  Namun demikian, kami  melakukan  penelitian  kuantitaif.  Paling  tidak  untuk  menjaga  keseimbangan  kedua aspek  baik  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Untuk  itu  kami  memilih  dan  menyiapkan metode  kuesioner  yang  dibagikan  melalui  Google  Form.  Lalu  terkumpul  sejumlah  1555 Responden  yang  terdiri  dari  mahasiswa.    Kuesioner  dibagikan  secara  acak  (random), dengan 12 pertanyaan yang sepenuhnya terkait judul penelitian.
Sebanyak 59,6% Responden tinggal di kota besar, sejumlah 25,3% tinggal di kota menengah  dan  13%  tinggal  di  kota  kecil.  Sisanya  tinggal  di  desa  dan  hanya  16  orang yang  mengaku  berpindah-pindah  minimal  sekali  lima  tahun.  Responden  yang  kami harapkan mungkin tidak memenuhi kriteria atau lebih banyak tinggal di kota kecil, tetapi perkembangan  kota  besar  akhir-akhir  ini  cukup  pesat  dan  13%  bukanlah  angka  yang terlalu kecil.
Sebanyak 63% responden berada di usia 18-24 tahun, dan  hanya 36% berada di luar  itu.  Artinya,  responden  terbanyak  berada  di  ambang  usia  produktif  atau  minimal dewasa  muda  (skala  psikologi).  Hal  itu  juga  ditunjang  fakta  bahwa  114  orang  mengaku berpendidikan  SMA  –  sederajat  D-3  dan  hanya  atau  21,9%  responden  mengaku berpendidikan  sarjana.  Itu  artinya  responden  didominasi  generasi  nilenial  atau  genmil. Dan  100%  responden  berprofesi  sebagai  wirausaha  atau  setidaknya  memiliki  orang  tua yang berprofesi itu.

## Hasil dan Pembahasan
Memasuki  substansi,  8,2%  yang  mengaku  bahwa  ketaatan  pada  negara  tidak dipengaruhi  ajaran  agama.  Berarti  91,8%  mengaku  bahwa  ajaran  agama  berkontribusi terhadap  ketaatan  dimaksud.  Sebanyak  57,5%  merasa  taat  kepada  negara,  sedangkan 42,5%  merasa  tidak  taat  sebagai  warganegara.  Pun  demikian  dengan  keluarga,  81% responden  merasa  keluarganya  taat  karena  pengetahuannya  dan  9,6%  karena  dorongan agama, sedangkan 8,9% karena pekerjaaan.
Jawaban  responden  ini  menunjukkan  ajaran  agama  (apapun)  memang  sangat berpengaruh  bagi  masyarakat  Indonesia.  Apakah  karena  masyarakat  ini  mayoritas beragama  Islam?  Soal  Agama  pribadi  tidak  kami  tanyakan  pada  responden,  tetapi  dari 42,5%  ketidak-taatan  merupakan  akibat  68,3%  pengetahuan,  15,8%  karena  pekerjaan, 10,8% karena pekerjaan dan selebihnya karena belum berusia 30 tahun. Sedangkan untuk 57, 5% yang merasakan ketaatan pada negara, 69,9% menjawab warganegara seharusnya berpartisipasi  pada  setiap  kebijakan  negara,  dan  20,5%  menjawab  tindak  lanjut  ketaatan adalah  dengan  tidak  melakukan  korupsi.  Kami  juga  menyediakan  jawaban  mendoakan pemerintah, tidak demontrasi dan tidak membakar bendera merah-putih.
Cukup besar responden (39%) menjawab Civic Cirtue bukan tangggungjawabnya,  30,1%  responden  menjawab  tergantung  situasi  dan  24%  menjawab sebagian  besar  rakyat  sudah  taat  pada  pemerintah.  Ketika  ditanyakan  yang  paling mewakili  pendapatnya  32,2%  menjawab  bahwa  taat  pada  pemerintah  merupakan  wujud Civic  Virtue  tetapi  bukan  kewajiban;    29,5%  menjawab  ketaatan  merupakan  kewajiban, dan  ‘hanya’  20,5%  yang  menjawab  bahwa  ketaatan  adalah  moralitas.  Hanya  10,3%
responden  yang  menjawab  dirinya  lahir  sebagai  warga  negara  maka  wajib  taat  pada negara. Terkait situasi Pandemi Covid-19, 78,3% Responden menjawab bahwa Covid-19 dapat diatasi jika masyarakat taat pada negara. Hanya 18,2% yang menjawab sepenuhnya tergantung kemauan pribadi. Selebihnya menjawab bahwa ketaatan  terhadap pemerintah tidak berhubungan sama sekali dengan Covid.
Tidak berlebihan jika Erich From, dalam salah satu karyanya,  mengatakan bahwa sejarah  umat  manusia  berawal  dari  ketidak-patuhan.  Begitu  dikatakan  Fromm  sebagai reaksi  terhadap  Humanisme  yang  dangkal  dan  sempit,  yang  mana  atas  nama  agama manusia rela berbuat apa saja dan ketidak-taatan menjadi sejenis problem psikologis dan moral.  Fromm  juga  mengkritik  Humanisme-Marxis  yang  kedodoran  sehingga  tidak melihat kenyataan apa adanya dan dianggapnya memaksakan diri.
Sebagai  psikolog  Humanis-Materialis,  Fromm  mengkritik  keras  agama.  Tetapi selain itu  Fromm juga melakukan hal yang  sama terhadap Komunisme. Meskipun kritik terhadap Komunisme dilancarkan akibat perseteruannya dengan Frankfurt School,  tetapi apa  yang  dikatakannya  mungkin  benar,  yakni  agama-agama  modern  sekarang  ini (termasuk  Islam,  agama  mayoritas  di  Indonesia)  selalu  melancarkan  kritik  terhadap kemanusiaan,  sama  seperti  Komunisme.  Padahal  Kapitalisme,  sebagaimana  dinyatakan Samuel  Huntington  telah  terbukti  lebih  mampu  menyesuaikan  diri  terhadap perkembangan manusia.
Selain  itu  harus  dikatakan  pula  bahwa  sejarah  merupakan  peristiwa  kehidupan yang terdiri dari berbagai kepentingan, emosionalitas, fenomena, kegetiran, frustasi, ego, inisiatif,  kemenangan,  dan  bagaimanapun  seluruh  kenyataan  yang  menggambarkan aspek-aspek  tersebut  tidak  boleh  gagal  diterangkan  (Marli,  2020).  Keinginan  dan  hasrat terdalam pada diri manusia yang meluap dan merajalela pada saat revolusi tidak mungkin dapat  dilihat  jika  dibingkai  dalam  hukum  sebab-akibat.  Dan  akhirnya,  hanya  dari keberhasilan  menggambaran  revolusi  itulah  sejarawan  dapat  melihat,  mengurai  dan memaknai  kebebasan  dan  kemerdekaan  yang  diagung-agungkan  manusia.  Inilah  yang disebut super-ego (Suhendi, 2020).
Selain  Fromm,  kita  juga  dapat  belajar  dari  Hannah  Arendt,  seorang  filosof, pemikir  sekaligus  individu  yang  memiliki  sifat-sifat  ketidak-taatan,  bahkan  kritis  dan radikal.  Tidak  hanya  melalui  pikiran,  penampilannya  sejak  belia  telah  menunjukkan karakter wanita yang cenderung menyimpang dari arus pandangan dan kebiasaan umum. Karya-karyanya  sejak  dekade  1950an  mencerminkan  hasil  eksplorasi  intelektual  yang serius dan mendalam tentang kejahatan totaliter, tema yang saat itu boleh dikatakan masih jauh dari benak kaum perempuan.
Melalui  The  Origin  of  Totalitarianism,  Arendt  dengan  tegas  menolak  peta  jalan damai  politik  yang  penuh  kejahatan.  Radikalisme  Arendt  bahkan  sudah  tampak  dalam proses  studi  Totaliterisme  itu  sendiri,  yang  akhirnya  membuahkan  sebuah  jejaring pemikiran  yang  menantang  konsep-konsep  sebelumnya,  yang  sudah  permanen  dalam tradisi pemikiran politik Eropa. Alhasil, sebagian besar universitas ternama di Eropa dan Amerika perlahan-lahan tunduk pada sikap kritisnya.
Tidak  hanya  berhasil  membalikkan  kebenaran  yang  lama  bercokol  dalam  dunia filsafat politik Barat, Arendt juga mempertontonkan sebuah hasrat yang luar biasa, yakni menggali ‘harta yang telah lama terpendam’ sejak akhir abad XIX: bahwa dalam tradisi pemikiran Barat, para filosof dan kaum intelektual hanya menenggelamkan diri ke dalam penjelajahan  teori-teori  dan  tidak  peduli  dengan  praksis  politik  sebab  yang  disebut terakhir sepenuhnya merupakan ‘urusan dunia manusia yang  kasar dan  tak bermartabat’ (Rakhmat,  2013).  Namun  ambivalensi  itu  akhirnya  kelihatan.  Fakta-fakta  di  sekitar
Revolusi  Hongaria  1956  agaknya  berhasil  menggeser  proyek  pemikiran  Arendt untuk  perlahan-lahan    mulai  menyadari  bahwa  politik  dan  realitas  dunia  masih memancarkan  unsur  perdamaian.  Skeptisisme  dan  Pesismisme  tidak  selamanya  merajai dunia  politik  dan  perubahan  zaman.  Sebuah  optimisme  yang  memancar  di  salah  satu sudut  Eropa  Timur  membuat  teorinya  dalam  The  Origin  memperoleh  negasi,  meski pencarian  “harta  yang  hilang”  harus  berlanjut  pada  setiap  episode  sejarah.  Lewat  The Human  Condition  Arendt  mengupas  makna  political  action  [dan  dalam  edisi  kedua menambahkan  epilog  the  council  system  dalam  kaitan  dengan  filsafat  kemanusiaan. Sesudah itu Arendt pun mulai menulis On Revolution.
Di  sana-sininya  On  Revolution  lebih  tampak  sebagai  debat  reflektif  tentang filsafat  sejarah.  Dimulai  dari  kritik  terhadap  metode  filsafat  post-Kantian  yang menempatkan  catatan  sejarah  di  bawah  bayang-bayang  “roh  modernitas”.  Bagi  Arendt metode  tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  apabila  tidak  ingin  dikatakan  harus dihentikan.  Karena  bagaimanapun,  catatan  sejarah  tidak  boleh  mengabaikan  unsur spekulatif.  Sejarah  yang  dituliskan  bukanlah  pengalaman-pengalaman  yang  baru,  nyata dan terpola di hadapan para pemikir, tetapi catatan yang sepenuhnya berhasil memahami tindakan manusia sebagai “aksi” dalam realitas nyata (Supriyanto, 2018).
Filsafat  sejarah  harus  berangkat  dari  pemahaman  yang  benar  mengenai  sejarah (Sardiman, 2015). Dan apakah yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah kilas balik kehidupan  manusia  yang  mesti  dipahami  secara  utuh  atau  tidak  sepenggal-penggal. Karena  hanya  dengan  melihat  sejarah  secara  utuh,  nilai  dan  makna  kehidupan  dapat terungkap.  Konsekuensi  dari  dasar  pemikiran  ini  adalah,  para  pemikir  sejarah  harus berhasil  menorehkan  catatan  lengkap  mengikuti  sudut  pandang  para  pelaku.  Hanya dengan  demikianlah  nilai  dan  keutuhan  makna  sejarah  dapat  dipahami.  Yang  ingin dikatakan  melalaui  riset  ini,  terutama  melalui  Fromm  dan  Arendt,  bahwa  ketidak-taatan merupakan  sejarah  kemanusiaan  yang  otentik,  sejauh  dapat  membalikkan  keadaan menjadi lebih baik.
Penelitian ini, untuk sebagian besarnya, telah berhasil membuktikian bahwa sejarah Indonesia  modern  bukanlah  sejarah  ketaatan  kepada  negara.  Justru  dalam  dua  periode, negara  terlalu  kuat.  Pada  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  negara  sama  kuatnya.  Pada masa  Orde  Lama,  Demokrasi  Terpimpin  jauh  dari  kelemahan,  kecuali  di  bidang Ekonomi.  Sedangkan  pada  masa  Orde  Baru,  negara  Birokratik  Otoriter  itu  sungguh terlalu  kuat.  Pada  bab  pertama  telah  diterangkan  bahwa  Prof.  BJ  Habibie  ternyata  tidak cukup  mampu  mengulang  kesuksesannya  sebagai  presiden  setelah  mengambil  alih jabatan dari Soeharto. Dan layak menjadi catatan, meskipun dibesarkan Orde Baru sejak tahun 1978, Jenderal Soeharto tidak bersedia menerima Habibie, atau bahkan berkunjung kepada  Habibie.  Warganegara  tentu  melihat  itu  sebagai  contoh  bahwa  penguasa  yang telah  berhasil  membenamkan  akarnya  memendam  rasa  kecewa  yang  teramat  dalam. Tetapi  lebih  daripada  itu  dapat  dikatakan  pula  bahwa  negara  identik  dengan  kekusaan. Jika  sang  mantan  penguasa  selama  32  (tiga  puluh  dua)  tahun  itu  tidak  dapat  menerima sang penguasa de facto, siapakah yang menguasai siapa?
Begitu pula pada masa Presiden Wahid, siapakah yang menguasai  siapa? Secara de  facto  telah  terbukti  bahwa  Partai  Demokrasi  Indonesia  –  Perjuangan  berhasil memenangkan  pemilihan  umum  tahun  1999.  Namun  ketua  umumnya,  Megawati Soekarnoputri,  tidak  otomatis  menjadi  presiden  sebab  kekuasaan  tertinggi  (masa  itu) berada  di  tangan  MPR  (Majelis  Permusyawaratan  Rakyat)  yang  ketua  umumnya  adalah seorang  politisi  sipil.  Dalam  hal  ini  rakyat  terlalu  lemah  berhadapan  dengan  sistem pemerintahan yang dibentuk oleh negara.
Megawati  Sooekarnoputri  dilantik  pada  23  Juli  2001,  menggantikan  Presiden Wahid yang dipaksa mengundurkan diri akibat kasus Bulog-gate dan dana bantuan Sultan
Brunei.  Dan selama masa pemerintahannya,  Megawati harus menyelesaikan kasus Bom Bali I – II yang dahsyat, serta mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komisi ad hoc (kerja terbatas) yang akan selesai masa kerja pada tahun 2029 (selama 28 tahun).  Meskipun  masa  kerja  Presiden  Soekarnoputri  cukup  singkat,  tidak  ada  indikasi bahwa  negara  memberi  peluang  pada  rakyat  untuk  berpartisipasi  secara  terbuka  selain saat pemilihan umum.
Tampaknya  yang  paling  dilihat  adalah  apakah  negara  bekerja  on  the  track, sedangkan  rakyat  hanya  menonton.  Mungkin  dalam  hal  ini  tidak  ada  aturan  yang mewajibkan  rakyat  harus  memperlihat  -kan  bahwa  warganegara  harus  taat,  selain membayar  pajak  dan  membela  negara.  Itupun  tergantung  pada  pemerintah  dan  undang- undang,  selain  ideologi  tentunya.  Referendum  misalnya  adalah  hal  yang  tabu  dilakukan warga,  meskipun  untuk  jangka  waktu  yang  singkat.  Demikian  pula  pada  saat  pemilu, pilpres maupun pilgub tidak pernah mencapai angka di atas 80%. Selanjutnya pada masa Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  ihwal  percitraan  pada  pemerintah  semakin kuat,  selain  kartel  politik  dan  pembiaran  terhadap  intoleransi.  Sebagaimana  kita  tahu bahwa  citra  (apa  yang  tampak  di  permukaan)  penting  bagi  seorang  presiden,  dan  itu bukanlah hal yang buruk sejauh tetap bekerja sama baiknya tanpa pencitraan, dan itu pula yang berhasil dilakukan oleh seorang presiden seperti Yudhoyono.
Penelitian  ini  bukan  soal  pencitraan.  Pada  tahun  2006  terbit  sebuah  buku  yang juga  menggambarkan  bahwa  kerjasama  pemerintahan  SBY  bukanlah  koalisi  melainkan kartel politik. Dalam kosa kata politik, koalisi dibentuk oleh partai-partai yang memiliki kesamaan  visi  dan  platform  politik,  dan  diperjuangan  bersama  dalam  suatu penglempokan,  baik  di  parlemen  maupun  legislatif. Sedangkan  kartel  politik  adalah penglompokan  yang  dibuat  untuk  meminimalisasi  perbedaan  partai  agar  memperoleh keuntungan politik baik di parlemen, pemerintahan maupun masyarakat.
Menurut  AS  Hikam,  itulah  yang  menonjol  dalam  pemerintahan  SBY,  baik  di pusat  maupun  daerah.  Jelas  bahwa  “koalisi”  yang  digunakan  dalam  pemerintahan  SBY bukan  demokrasi  dalam  arti  sebenarnya  ~  apalagi  yang  sehat.  Tentu,  catatan  mengenai Civic Virtue harus menjadi yang pertama dalam upaya tersebut. Ketidak-taatan bukanlah ‘peristiwa  tertentu’.  Bukan  pula  kisah  kemanusian  biasa  yang  dapat  diformulasikan  ke dalam  berbagai  teori  dan  sudut  pandang  pengamat.  Ketidaktaatan  merupakan  aksi kemanusiaan  yang  otentik,  fundamental  dan  holistik,  dengan  berbagai  kompleksitas proses  dan  dinamikanya  (Siburian,  2017),  seperti  dijelaskan  dalam  bagian  II  penelitian ini. Seluruhnya, paling tidak menurut Hannah Arendt, harus terungkap dengan jelas.

## Kesimpulan
Civic  Virtue  adalah  soal  Etika  menghadapi  kekuasaan  yang  meluas.  Civic  Virtue adalah  moral,  sebagaimana  ketidak-taatan  juga  mengandung  moralitas  yang  sama  Tidak ada dalam Sejarah Indonesia modern (selama 75 tahun) yang menegaskan persoalan Civic Virtue  secara  terbuka,  kecuali  ketaatan  membayar  pajar,  pesta  demokrasi  (pemilu)  dan penggunaan helm, begitu pula buku-buku pelajaran. Sepanjang Orde Lama maupun Orde Baru  negara  terlalu  kuat,  dan  kalaupun  negara  harus  berhadapan  dengan  warga,  Civic Virtue  tidak  lebih  berarti  dibandingkan  peran  dan  fungsi  negara.  Mungkin  Civic  Virtue tidak perlu dipersoalkan secara terbuka, ataupun rakyat sepenuhnya memang taat kepada putusan-putusan  negara  melalui  aparatnya.  Ketaatan  Kepada  Negara  adalah  Rasional sejauh  menyangkut  hati  nurani  dan  tanggung  jawab.  Kalau  berbicara  tentang  tanggung jawab,  berarti  didahului  oleh  kebebasan.  Ketidak-taatan  juga  dimungkinkan  dalam peradaban,  sejauh  alasannya  rasional,  dan  otoritarianism  dan  telah  dibuktikan  dalam
pengalaman  hidup.  Kalau  Rasional,  berarti  akal  budi  manusia  harus  berperan  dalam ketidak-taatan.  Perkembangan  teknologi,  seperti  dibuktikan  penelitian  ini,  membuat manusia  tidak  taat,  mungkin  karena  globalisasi  membukakan  persoalan.  Penelitian  ini perlu  disimulasikan  lebih  leluasa  dengan  menguji  faktor-faktor  dan  variabelnya  pada khalayak lebih luas. Penelitian ini berhasil menjaring 1555 responden.
Bibliografi . Alfianita,  Dedeh.  (2019). Peran  Organisasi  Kemahasiswaan  Dalam  Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Mahasiswa (Studi Kasus HMI Komisariat Ushuluddin) . Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
Aziz, Aziz. (2020). Pembelajaran Progresif (Inovasi Baru bagi Masyarakat Multikultural).
Jurnal Literasiologi , 4 (1).
Hasim,  Hasanuddin.  (2018).  Perkembangan  Politik  Ketatanegaraan  Islam  Di  Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 12 (2), 279–296. Huseini,  Martani.  (2016).  Globalisasi,  Liberalisme  dan  Neoliberalisme. Membentuk Identitas Indonesia Dalam Arus Globalisasi , 38.
Kariyadi,  Dodi.  (2017).  Membangun  Kepemimpinan  Berbasis  Nilai-Nilai  Pancasila Dalam  Perspektif  Masyarakat  Multikultural. Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 5 (2), 86–96. Latif, Yudi. (2013). Negara paripurna . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Marli, Suhardi. (2020). Sejarah dan pendidikan sejarah. Jurnal Cakrawala Kependidikan ,
9 (2). Rakhmat,  Jalaluddin.  (2013). Psikologi  agama:  sebuah  pengantar .  Yogyakarta:  Mizan Pustaka.
Sardiman,  Sardiman.  (2015).  Menakar  Posisi  Sejarah  Indonesia  pada  Kurikulum  2013. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 11 (2).
Siburian,  Togardo.  (2017).  Melampaui  Politisi,  Menuju  Negarawan:  Refleksi  Etis Kristiani. Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat , 4 (1), 64. Slamet, Achmad. (2016). Buku Ajar Metodologi Studi Islam:(Kajian Metode Dalam Ilmu Keislaman) . Yogyakarta: Deepublish. Suhendi,  Indrawan  Dwisetya.  (2020). MERAWAT  NALAR  DAN  BAHASA .  Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawaman.
Supriyanto,  Eko.  (2018). Ikat  Kait  Impulsif  Sarira:  Gagasan  Yang  Mewujud  Era  1990- 2010 . Yogyakarta: Garudhawaca. Yosita,  Lucy,  &  Nurcahya,  Yan.  (2015). Strategi  perencanaan  dan  perancangan perumahan pada era kontemporer . Yogyakarta: Deepublish. Zainal,  Zainal.  (2018).  Regulasi  Haji  Indonesia  Dalam  Tinjauan  Sejarah. JURIS  (Jurnal Ilmiah Syariah) , 11 (2).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.