## ANALISIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
Ahmad Soleh

## Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Ahmad  Soleh; Analisis  Belanja  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  belanja  ditinjau  dari  pertumbuhan  belanja,    keserasian  belanja  dan  rasio belanja  terhadap  PDRB  kota  Bengkulu  tahun  2010-2013.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah kota Bengkulu dan data ststistik  perekonomian  kota  Bengkulu  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  kota Bengkulu.  Teknik  analisis  data  berupa  analisis  kuantitatif  yaitu  dengan  menggunakan  rumus pertumbuhan dan rasio belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah  kota  Bengkulu  tahun  2011-2013  mengalami  fluktuasi  dengan  pertumbuhan  rata-rata 11,76%  per  tahun,  hal  ini  tidak  seiring  dengan  pertumbuhan  realisasi  pendapatan  yang cenderung  mengalami  peningkatan  di  setiap  tahunnya.  Rasio  belanja  operasi  terhadap  total belanja  cenderung  mengalami  peningkatan  dengan  rata-rata  sebesar  85,20%  per  tahun  dan rasio  ini  mendominasi  dari  total  pengeluaran  belanja  daerah  sedangkan  rasio  belanja  modal terhadap total belanja cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 14,78% per tahun.  Rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB    pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  tahun  2010- 2013  cenderung  mengalami  peningkatan  dengan  rasio  rata-rata  27,04%  per  tahun.  Besaran nilai rasio  ini juga dipengaruhi oleh  nilai pertumbuhan PDRB dan total  belanja.  Pertumbuhan total  belanja  pemerintah  daerah  Bengkulu  relatif  lebih  tinggi  jika  dibanding  dengan pertumbuhan PDRB.

## ABSTRACT
Ahmad Soleh; Local Government Expenditure Analysis of Bengkulu. This study aims to analyze the expenditure in terms of spending growth, harmony expenditure and expenditure to GRDP ratio Bengkulu 2010-2013. This study uses secondary data from the Budget Realization Report from the local government of Bengkulu city and Bengkulu city's economy is sourced from the Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Bengkulu  city.  Data  analysis  techniques  such  as  quantitative analysis by using the formula of growth and expenditure ratio. The analysis showed that local government spending in 2011-2013 Bengkulu city fluctuated with an average growth of 11.76% per year, this is not in line with the growth in revenue realization that tends to increase in each year. The ratio of operating expenditure to total expenditure tends to increase by an average of 85.20%  per  year  and  is  the  ratio  of  total  expenditure  dominates  the  area  while  the  ratio  of capital expenditure to total expenditure tends to decrease with an average of 14.78% per year. The  ratio  of  government  expenditure  to  GDP  local  area  Bengkulu  years  2010-2013  tends  to increase with the average ratio of 27.04% per year. The value of this ratio is also influenced by the  value  of  the  growth  of  GDP  and  total  expenditure.  The  growth  of  total  government expenditure Bengkulu area is relatively higher when compared with GDP growth.

## Kata Kunci: Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Rasio Belanja, Kota Bengkulu PENDAHULUAN
Pembangunan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  merupakan  perwujudan  dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan  nasional.  Daerah  melaksanakan  pembangunan  untuk  peningkatan  dan pemerataan  pendapatan  masyarakat,  kesempatan  kerja,  lapangan  berusaha,  meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Otonomi daerah yang dimulai pada Januari  2001  bagi  setiap  daerah  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  memberikan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  sebagai akibat  dari penyerahan urusan pemerintahan.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  keuangan  daerah  yang  lebih  besar.  Dengan  tingkat kemandirian  keuangan  yang  lebih  besar  berarti  pemerintah  daerah  tidak  akan  lagi  sangat tergantung  pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  propinsi  melalui  dana  perimbangan. Dalam  otonomi  daerah  terdapat  dua  aspek  kinerja  keuangan  yang  dituntut  agar  lebih  baik dibandingkan  sebelum  otonomi  daerah.  Aspek  pertama  adalah  bahwa  daerah  diberi kewenangan  mengurus  pembiayaan  daerah  dengan  kekuatan  utama  pada  kemampuan Pendapatan  Asli  Daerah  (Desentralisasi  Fiskal).  Aspek  kedua  yaitu  di  sisi  manajemen pengeluaran  daerah,  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  lebih  akuntabel  dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua  aspek  tersebut  dapat  disebut  sebagai  reformasi  pembiayaan  atau Financing  Reform. Pembiayaan  suatu  daerah  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang disusun  setiap  tahun  oleh  pemerintah  daerah  beserta  satuan  kerjanya  guna  memenuhi pelayanan publik.
Berdasar  laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kota  Bengkulu tahun  2010-2013,  menunjukkan  bahwa  realisasi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  kota Bengkulu cenderung  mengalami  peningkatan. Struktur  pendapatan  kota  Bengkulu  didominasi oleh  pendapatan  transfer.  Laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kota Bengkulu  tahun  2013  menunjukkan  bahwa  pendapatan  transfer  memberi  kontribusi  sebesar 92,29%  sedangkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memberi  kontribusi  sebesar  7,05%  dan sisanya adalah 0,65% bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan jika dilihat dari sisi belanja, struktur belanja pemerintah kota Bengkulu didominasi oleh belanja operasi. Tahun 2013,  total  belanja  operasi  mencapai  83,57%  sedangkan  belanja  modal  sebesar  16,42%  dan transfer  sebesar  2,56%.  Pemerintah  kota  Bengkulu  memiliki  rata-rata  surplus  pendapatan sebesar 27.088.312.616,38 rupiah per tahun.
Analisis  belanja  daerah  sangat  penting  dilakukan  untuk  mengevaluasi  apakah pemerintah  daerah  telah  menggunakan  APBD  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif (value  for money). Sejauh  mana  pemerintah  daerah  telah  melakukan  efisiensi  anggaran,  menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak perlu lagi  berorientasi  untuk  menghabiskan  anggaran  yang  berakibat  terjadinya  pemborosan anggaran  melainkan  berorientasi  pada output dan outcome dari  anggaran  (Mahmudi,  2010). Analisis pertumbuhan belanja daerah memberi informasi perkembangan belanja dari tahun ke tahun,  analisis  keserasian  belanja  akan  memberikan  informasi  tentang  keseimbangan  antar belanja sedangkan rasio belanja daerah terhadap PDRB akan menunjukkan produktivitas dan efisiensi belanja daerah.
Argumentasi  di  atas  menjadi  dasar  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu bagaimana  belanja  pemerintah  daerah  Kota  Bengkulu  ditinjau  dari    pertumbuhan  belanja, keserasian  belanja  dan  rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB  tahun  2010-2013?.  Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan belanja,  keserasian belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB kota Bengkulu tahun 2010-2013.

## LANDASAN TEORI

## Laporan Keuangan Pemerintrah Daerah
Menurut  Mahmudi  (2010)  laporan  keuangan  adalah  informasi  yang  disajikan  untuk membantu stakeholders dalam  membuat  keputusan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  sehingga
keputusan  yang  diambil  bisa  lebih  berkualitas.    Terdapat  alasan  utama  mengapa  pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu:
a. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah  daerah  secara  keseluruhan  maupun  unit-unit  kerja  di  dalamnya  (Satuan  kerja Perangkat  daerah).  Laporan  keuangan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  internal yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD.
b. Dari  sisi  pemakai  eksternal,  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  eksternal  yaitu  pertanggungjawaban  kepala  daerah  kepada masyarakat,  investor,  kreditor,  lembaga  donor,  pers,  serta  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  laporan  tersebut  sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan ekonomi, sosial dan politik.
Jenis  laporan  keuangan  pokok  yang  harus  dibuat  pemerintah  daerah  meliputi  (1) Neraca,  (2)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  (3)  Laporan  Arus  Kas  (LAK),  (4)  Catatan  Atas Laporan  Keuangan  (CaLK),  dan  (5)  Lampiran:  Laporan  keuangan  BUMD.  Dalam  penelitian  ini jenis laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri atas  empat  elemen  (pos)  utama  yaitu  (1)  Pendapatan,  (2)  Belanja,  (3)  Transfer,  (4) Surplus/Defisit,  (5)  Pembiayaan,  dan  (6)  SiLPA  (SiKPA)  dan  dari  ke  enam  elemen  tersebut elemen yang digunakan adalah pendapatan dan belanja.

## Pendapatan dan Belanja Daerah
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  mendefinisikan  pendapatan  sebagai  semua penerimaan  Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah yang  menambah  ekuitas dana  lancar  dalam periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah  dan  tidak  perlu  dibayar kembali  oleh  pemerintah.  Secara  umum  pendapatan  daerah  dapat  dipahami  sebagai  hak pemerintah  daerah  yang  menambah  kekayaan  bersih  yang  terjadi  akibat  transaksi  masa  lalu. Pendapatan  pemerintah  daerah  berbeda  dengan  penerimaan  daerah.  Penerimaan  daerah adalah  semua  jenis  penerimaan  kas  yang  masuk  ke  rekening  kas  daerah  baik  yang  murni berasal  dari  pendapatan  daerah  maupun  dari  penerimaan  pembiayaan.  Menurut  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  pendapatan daerah  adalah semua  hak  daerah  yang  diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Sumber  pendapatan  daerah  terdiri  atas  (a) Pendapatan  Asli  Daerah  meliputi  pajak  daerah;  retribusi  daerah;  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan;  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah;  (b)  Pendapatan transfer; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintahan,  belanja  daerah  dapat  didefinisikan sebagai  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu  dipahami  bahwa  belanja  daerah  berbeda  dengan  pengeluaran  daerah.  Tidak  semua pengeluaran  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  yang  menyebabkan  berkurangnya  kas  di rekening  kas  umum  daerah  dikategorikan  sebagai  belanja.  Namun  setiap  belanja  merupakan pengeluaran  pemerintah  daerah.  Pengeluaran  pemerintah  daerah  dapat  berupa  belanja  atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun  pengeluaran  pembiayaan  sama-sama  membutuhkan  bukti  pengeluaran  kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti  memorial  dan  perlu  persetujuan  DPRB  (Mahmudi,  2010).  Menurut  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah  adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih  dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang di jelaskan dalam  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006,  belanja  adalah  kewajiban pemerintah daerah yang diakui  sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja di lingkungan  akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  diartikan  sebagai  semua  pengeluaran
bendahara  umum  negara/  daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh  kembali  pembayarannya  oleh pemerintah (Nordiawan, 2007).

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui  perkembangan  belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan  belanja  biasanya  dikaitkan  dengan  penyesuaian  terhadap  inflasi,  perubahan  kurs rupiah,  perubahan  jumlah  cakupan  layanan,  dan  penyesuaian  faktor  makro  ekonomi.  Dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengendalikan  belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan  untuk  mengetahui  berapa  besar  pertumbuhan  masing-masing  belanja,  apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam  jangka menengah  dapat  mengganggu  kesinambungan  dan  kesehatan  fiskal  daerah.  Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2010):

## Analisis Keserasian Belanja
Menurut  Mahmudi  (2010)  analisis  keserasian  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui keseimbangan  antar  belanja.  Hal  ini  terkait  dengan  fungsi  anggaran  sebagai  alat  distribusi. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja.
Analisis  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  merupakan  perbandingan  antara  total belanja  operasi  dengan  total  belanja  daerah.  Belanja  operasi  merupakan  belanja  yang manfaatnya  habis  dikonsumsi  dalam  satu  tahun  anggaran,  sehingga  belanja  operasi  ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent). Pada umumnya  proporsi  belanja  operasi  mendominasi  total  belanja  daerah,  yaitu  antara  60-90 persen.  Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  pendapatan  daerah  tinggi  cenderung  memiliki porsi belanja operasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatanya  rendah.  Rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja  dirumuskan  sebagai berikut:
b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja. Analisis  belanja  modal  terhadap  total  belanja  merupakan  perbandingan  antara  total realisasi  belanja  modal  dengan  total  belanja  daerah.  Berdasar  laporan  ini,  akan  diketahui porsi  belanja  daerah  yang  dialokasikan  untuk  investasi  dalam  bentuk  belanja  modal  pada tahun  anggaran  bersangkutan.    Pengeluaran  belanja  modal  akan  memberi  manfaat  dalam jangka  menengah  dan  panjang.  Belanja  modal  akan  mempengaruhi  neraca  pemerintah daerah yaitu menambah jumlah asset daerah. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah  yang  rendah  memiliki  porsi  jumlah  belanja  modal  yang  tinggi  dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi  modal  jangka  panjang,  sedangkan  pemerintahan  yang  berpendapatan  tinggi biasanya  telah  memiliki  asset  modal  yang  mencukupi.  Pada  umumnya  proporsi  belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen. Rasio belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

## Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB
Rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB  merupakan  perbandingan  antara  total  belanja daerah  dengan  PDRB  yang  dihasilkan  daerah.  Rasio  ini  menunjukkan  produktifitas  dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

## KERANGKA ANALISIS

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## PEMBAHASAN

## Perekonomian Kota Bengkulu
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah  menggambarkan  sejauh  mana  aktivitas  perekonomian  suatu  wilayah  dalam menghasilkan  tambahan  pendapatan  masyarakat  pada  periode  tertentu.  Sedangkan  aktivitas perekonomian  merupakan  suatu  proses  penggunaan  faktor  produksi  untuk  menghasilkan output .  Proses  penggunaan  faktor  produksi  akan  menghasilkan  balas  jasa.  Oleh  karena  itu dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  pendapatan  masyarakat  meningkat,  sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas  dasar  harga  konstan  2000.  Selama  kurun  waktu  tahun  2010  hingga  tahun  2013, pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu mengalami fluktuasi. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi  pada  tahun  2011 yaitu sebesar  0,25%  dari tahun sebelumnya,   sedangkan pada tahun 2012  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  6,30%  hingga  pada  tahun 2013  pertumbuhan  ekonomi  kembali  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  6,44%  dan  rata- rata pertumbuhan ekonomi kota Bengkulu tahun 2010-2013 sebesar 6,33% per tahun.
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu Tahun 2010-2013
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Analisis Belanja: Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis Keserasian Belanja Analisis Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Perkembangan Belanja Keseimbangan Antarbelanja Produktivitas dan Efisiensi Belanja Daerah
Struktur  ekonomi  dipergunakan  untuk  menunjukkan  komposisi  atau  susunan  sektor- sektor  ekonomi  dalam  suatu  perekonomian.  Sektor  yang  dominan  atau  yang  diandalkan mempunyai  kedudukan  yang  paling  atas  dalam  struktur  tersebut  menjadi  ciri  khas  suatu perekonomian.  Sektor  ekonomi  yang  dominan  adalah  sektor  ekonomi  yang  menjadi  sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang  besar. Dapat  juga  dikatakan  sektor  yang  memberikan  kontribusi  yang  terbesar  terhadap  produk nasional  dengan  laju  pertumbuhan  yang  tinggi,  yang  menjadi  ciri  khas  perekonomian.  Untuk menggambar struktur perekonomian dimaksud, berikut disajikan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 yang menggambarkan kondisi perekonomian pada tahun 2010-2013 di Kota Bengkulu. Tabel 1 menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bengkulu tahun 2010-2013. Secara umum,  kontribusi  masing-masing  sektor  mengalami  peningkatan.  Sektor  yang  memberikan kontribusi  yang  tinggi  terhadap  pembentukan  PDRB  adalah  sektor  perdagangan,  hotel  dan restoran.  Selama  periode  pengamatan,  sektor  ini  memberikan  kontribusi  rata-rata  sebesar 830.490,52 juta rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. Selama periode pengamatan, sektor ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12.529,45 juta rupiah.
Tabel  1  Produk  Domestik  Bruto  Atas  Dasar  Harga  Konstan  2000  Menurut  Lapangan  Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2010-2013
LAPANGAN USAHA Tahun 2010 2011 2012 2013 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 117,219.60 119,366.52 123,152.84 125,149.57 2. Pertambangan dan Penggalian 12,162.17 12,158.25 12,836.65 12,960.73 3. Industri Pengolahan 94,785.96 100,870.83 106,370.57 113,292.07 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 19,517.82 19,846.33 20,890.64 21,909.70 5. Konstruksi 82,494.36 87,273.61 94,833.61 98,806.12 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 748,624.72 797,613.80 855,379.26 920,344.29 7. Pengangkutan dan Komunikasi 363,217.24 382,401.67 398,604.04 422,558.27 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 193,239.89 206,303.23 217,910.04 230,046.58 9. Jasa-Jasa 498,593.49 535,155.15 573,415.74 613,200.78 PDRB Kota Bengkulu 2,129,855.25 2,206,989.39  2,403,393.39  2,558,268.11

## Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, 2014

## Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  pendapatan  transfer  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Selanjutnya  belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan  transfer sedangkan pembiayaan  daerah  terdiri  dari  penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan. Realisasi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  tahun  2010-2013 ditunjukkan pada gambar 3.

## Gambar 3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010- 2013
Berdasar  gambar  3  diketahui  bahwa  realisasi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah daerah  kota  Bengkulu  dari  Tahun  Anggaran  2010  hingga  Tahun  Anggaran  2013  cenderung mengalami  peningkatan.  Pendapatan  rata-rata  sebesar  Rp  661.557.263.758,95  per  tahun. Komposisi pendapatan pemerintah daerah kota Bengkulu didominasi oleh pendapatan transfer. Seperti  data  LRA  tahun  2013  menunjukkan  bahwa  pendapatan  transfer  memberi  kontribusi sebesar  Rp  732.376.234.709,57  atau  sebesar  92,29%  dari  total  pendapatan  sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi kontribusi sebesar Rp 55.979.830.260,46 (7,05%) dan sisanya adalah Rp 5.150.000.000,00 (0,65%) bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah.
Ditinjau  dari  sisi  belanja,  selama  kurun  waktu  2010-2013  pemerintah  daerah  kota Bengkulu memiliki belanja rata-rata sebesar Rp 634.468.951.142,57 per tahun. Realisasi belanja selalu  lebih  rendah  dari  total  pendapatan,  sehingga  memiliki  surplus  rata-rata  sebesar  Rp 27.088.312.616,38  per  tahun.  Belanja  Operasi  memiliki  porsi  tertinggi  atas  realisasi  total belanja  di  kota  Bengkulu.  Selama  kurun  waktu  tahun  2010-2013,  rata-rata  belanja  operasi sebesar  Rp  541.064.504.259,50  (85,28%)  per  tahun,  rata-rata  belanja  modal  sebesar  Rp 93.286.476.153,07 (14,70%) per tahun, rata-rata belanja tak terduga sebesar Rp 91.876.000,00 (0,014%) per tahun dan rata-rata transfer sebesar 26.094.730,00 (0,004%) per tahun.

## Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Analisis  pertumbuhan  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui  perkembangan  belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan  masing-masing  belanja,  apakah  pertumbuhan  tersebut  rasional  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Pertumbuhan  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah  Kota Bengkulu tahun 2011-2013 ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2 Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011- 2013
URAIAN PERTUMBUHAN BELANJA (%) 2011 2012 2013 PENDAPATAN 8.54 10.69 17.17 BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 12.89 13.35 12.21 Belanja Barang 26.25 (9.61) 42.33 Belanja Hibah 40.00 244.82 (81.25) Belanja Bantuan Sosial 26.54 (2.22) (63.18) Belanja Bantuan Keuangan 93.00 19.17 (89.62) Jumlah Belanja Operasi 16.58 12.93 9.25 BELANJA MODAL Belanja Tanah - - - Belanja Peralatan dan Mesin (34.56) 9.73 158.63 Belanja Gedung dan Bangunan 130.64 (7.94) 0.17 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (39.86) (38.16) 133.67 Belanja Aset Tetap Lainnya (19.12) (91.91) 967.51 Jumlah Belanja Modal (20.71) (23.11) 96.79 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 1,102.77 (86.10) (100.00) Jumlah Belanja Tak Terduga 1,102.77 (86.10) (100.00) TRANSFER 32.48 43.54 (49.17) TOTAL BELANJA 9.52 7.91 17.85 SURPLUS/DEFISIT (17.97) 110.56 4.68
Berdasar  tabel  2  diketahui  bahwa  pertumbuhan  pendapatan  pemerintah  daerah  kota Bengkulu  tahun  2011-2013  cenderung  mengalami  peningkatan  dan  memiliki  rata-rata pertumbuhan  pendapatan  sebesar  12,13%  per  tahun.  Peningkatan  ini  seiring  dengan peningkatan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah kota Bengkulu beberapa tahun terakhir. Sedangkan pertumbuhan total belanja mengalami fluktuasi, tahun 2011 pertumbuhan total  belanja  mencapai  9,52  persen,  tahun  2012  mengalami  penurunan  sebesar  1,61%  dari tahun  sebelumnya  atau  memiliki  pertumbuhan  sebesar  7,91%  sedangkan  pada  tahun  2013 pertumbuhan  total  belanja  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi  17,85%.  Selama  periode pengamatan, realisasi total belanja pemerintah daerah kota Bengkulu selalu lebih rendah dari realisasi  pendapatan  yang  diterima,  sehingga  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  selalu mengalami  surplus  dengan  nilai  Rp  27.088.312.616,38  per  tahun.  Tahun  2011,  surplus anggaran  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  mengalami  pertumbuhan  negatif  yaitu  sebesar  - 17,97%  atau  terjadi  penurunan  surplus  dari  nilai  Rp  20.232.254.452,62  pada  tahun  2010 menjadi  Rp  16.596.534.104,27  pada  tahun  2011.  Tahun  2012,  surplus  anggaran  mengalami peningkatan  yang  cukup  tinggi  yakni  mencapai  Rp  34.945.293.912,59  sehingga  mengalami pertumbuhan  sebesar  110,56%  sedangkan  pada  tahun  2013,  surplus  anggaran  masih mengalami pertumbuhan meskipun memiliki nilai yang relatif lebih kecil yakni sebesar 4,68%.
Realisasi total belanja operasi pemerintah daerah kota Bengkulu dari tahun 2010-2013 cenderung  mengalami  peningkatan,  namun  pertumbuhan  total  belanja  operasi  cenderung mengalami penurunan dan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12,92% per tahun. Belanja
pegawai merupakan salah satu unsur belanja operasi yang memiliki pertumbuhan yang relatif stabil  jika  dibanding  dengan  unsur  yang  lain.  Unsur  belanja  ini  juga  memberikan  kontribusi yang paling tinggi jika dibanding dengan unsur yang lain. Rata-rata kontribusi belanja pegawai mencapai  76,58%  per  tahun.  Tahun  2012,  belanja  hibah    memiliki  pertumbuhan  yang  sangat tinggi  yakni  mencapai  244,82%,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  realisasi  belanja  hibah  tahun 2012 cukup tinggi jika dibanding dengan tahun 2010, 2011 dan 2013.
Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-2013 adalah 17,66% per tahun. Dari tahun 2010-2012 realisasi belanja modal cenderung mengalami penurunan, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan realisasi belanja modal tahun 2011-2012  menjadi  negatif  yakni  masing-masing  adalah  -20,71%  dan  -23,11%.  Selanjutnya pada  tahun  2013  realisasi  belanja  modal  meningkat  cukup  tinggi  dari  nilai  Rp 63.152.680.636,28 pada tahun 2012 menjadi Rp 124.277.386.287,00 pada tahun 2013 sehingga pertumbuhan  belanja  modal  mencapai  96,79%.  Tingginya  pertumbuhan  belanja  modal  pada tahun 2013 juga merupakan kontribusi atas pertumbuhan positif masing-masing unsur dalam total belanja modal.
Pertumbuhan belanja tak terduga memiliki rata-rata yang sangat tinggi yakni mencapai 305,56%  per  tahun.  Tingginya  nilai  tersebut  lebih  disebabkan  pada  peningkatan  belanja  tak terduga  pada  tahun  2011  yakni  mencapai  Rp  300.693.000,00  dari  nilai  Rp  25.000.000,00 sehingga  pada  tahun  2011  pertumbuhan  mencapai  1.102,77%.  Namun  pada  tahun  2012 realisasi  belanja  tak  terduga  kembali  menurun  menjadi  Rp  41.811.000,00  atau  dengan pertumbuhan negatif sebesar -86,10% dan pada tahun 2013 realisasi belanja tak terduga adalah nol  (0)  sehingga  pertumbuhan  menjadi  -100%  dari  tahun  sebelumnya.  Selanjutnya pertumbuhan  jumlah  transfer  juga  mengalami  fluktuasi,  tahun  2011  memiliki  pertumbuhan sebesar 32,48%, tahun 2012 meningkat menjadi 43,54 dan tahun 2013 mengalami penurunan yakni dengan pertumbuhan sebesar -49,17%.

## Analisis Keserasian Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-1013 ditunjukkan pada  gambar  4.  Dari  gambar  tersebut  diketahui  bahwa  trend  rasio  belanja  operasi  terhadap total belanja memiliki arah yang bererlawanan dengan trend rasio belanja modal terhadap total belanja.
Gambar 4. Rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-1013
a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja.
Secara umum proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% - 90%.  Pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  dari  tahun  2010-2013  memiliki  rata-rata  rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 85,20%. Tahun 2010-2012, trend rasio belanja operasi terhadap total belanja cenderung meningkat, namun pada tahun 2013 nilai rasio ini mengalami  penurunan,  sedangkan  rasio  belanja  modal  terhadap  total  belanja  mengalami peningkatan.  Semakin  tinggi  pendapatan  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu,  maka  akan dapat  meningkatkan  total  belanja  operasi.  Belanja  ini  merupakan  merupakan  belanja  yang manfaatnya  habis  dikonsumsi  dalam  satu  tahun  anggaran,  sehingga  belanja  operasi  ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (recurrent) .
b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja. Secara  umum  proporsi  belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah  antara  5%  -  20%. Pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  dari  tahun  2010-2013  memiliki  rata-rata  rasio  belanja modal  terhadap  total  belanja  sebesar  14,78%.  Trend  rasio  ini  berbanding  terbalik  dengan trend  rasio  belanja  operasi  terhadap  total  belanja.  Secara  umum  kecenderungan  rasio  ini memiliki  trend  yang  semakin  menurun,  hanya  pada  tahun  2013  mengalami  peningkatan. Pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  masih  memfokuskan  pada  investasi  penyediaan infrastruktur  jalan,  hal  ini  tercermin  dalam  realisasi  penggunaan  belanja  modal  di pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  yang  masih  didominasi  oleh  pengeluaran  untuk  belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata pengeluaran mencapai 52,04% per tahun.

## Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
Rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB  merupakan  perbandingan  antara  total  belanja daerah  dengan  PDRB  yang  dihasilkan  daerah.  Rasio  ini  menunjukkan  produktifitas  dan efektivitas  belanja  daerah.  Rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB  (atas  dasar  harga  konstan 2000) pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010-2013 ditunjukkan pada gambar 5.
Gambar 5. Rasio belanja daerah terhadap PDRB  pemerintah daerah kota Bengkulu tahun 2010- 2013
Berdasar gambar 5 diketahui bahwa rasio belanja daerah terhadap PDRB  pemerintah daerah  kota  Bengkulu  tahun  2010-2013  cenderung  meningkat.  Peningkatan  rasio  ini  seiring dengan peningkatan PDRB dan realisasi total belanja, namun pertumbuhan belanja relatif lebih besar  yakni  mencapai  11,76%  per  tahun  sedangkan  pertumbuhan  PDRB/pertumbuhan ekonomi  dengan  rata-rata  sebesar  6,33%  per  tahun.  Tingginya  rasio  ini  pada  tahun  2013 disebabkan oleh tingginya pertumbuhan belanja hingga mencapai 17,85% dan besarnya nilai ini sebagian besar berasal dari adanya peningkatan belanja modal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Pertumbuhan  realisasi  belanja  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  tahun  2011-2013 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 11,76% per tahun, hal ini tidak seiring dengan pertumbuhan realisasi pendapatan yang cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Trend pertumbuhan belanja operasi cenderung menurun (pertumbuhan rata-rata 12,92% per tahun) sedangkan pertumbuhan belanja modal, belanja tak terduga dan transfer berfluktuasi  dengan  rata-rata  pertumbuhan  masing-masing  adalah  17,66%  per  tahun, 305,56% per tahun dan 8,95% per tahun.
2. Rasio  belanja  operasi  dan  belanja  modal  terhadap  total  belanja  pemerintah  daerah  kota Bengkulu tahun 2010-2013 memiliki trend yang berlawanan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 85,20% per tahun dan  rasio  ini  mendominasi  dari  total  pengeluaran  belanja  daerah  sedangkan  rasio  belanja modal  terhadap  total  belanja  cenderung  mengalami  penurunan  dengan  rata-rata  sebesar 14,78% per tahun.
3. Rasio  belanja  daerah  terhadap  PDRB    pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  tahun  2010-2013 cenderung mengalami peningkatan dengan rasio rata-rata 27,04% per tahun. Besaran nilai rasio ini juga dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan PDRB dan total belanja. Pertumbuhan total belanja pemerintah daerah Bengkulu relatif lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan PDRB.

## SARAN
Saran  yang  dapat  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  kota  Bengkulu  diantaranya adalah bahwa kota  Bengkulu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, peningkatan pertumbuhan  ekonomi  dapat  terus  ditingkatkan  dengan  peningkatan  sumber  daya  potensial yang  dimiliki  seperti  peningkatan  sektor  yang  memberi  kontribusi  yang  tinggi  terhadap perekonomian serta sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Sedangkan peningkatan pendapatan  daerah  dapat  dilakukan  dengan  menggali  sumber-sumber  penerimaan  daerah seperti  pendapatan  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sektor  pajak  daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka alokasi anggaran belanja pemerintah daerah juga akan dapat ditingkatkan khususnya dalam peningkatan layanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2014. Katalog BPS 1102001.1771 : Kota Bengkulu Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Kota Bengkulu
Mahmudi.  2010.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Panduan  Bagi  Eksekutif,  DPRD  dan Masyarakat  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik.  UPP  STIM YKPN. Yogyakarta.
Nordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------,Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.