## PERANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

## Ishak G. Bactiar

## Abstract
The environmental problems become interesting issues in Indonesia nowadays. A lot of recent natural environmental dangers have worried the government and the people. This article discusses the roles of education, particularly out of school; education, in educating people to be alert of these environmental problems and actively participates in protecting the natural environment. Out of school education is considered effective in shifting the paradigm of Indonesia citizens about the natural environmental and changing the destructive attitude to be constructive behavior.
Keywords: out of school education, environment, attitude, environmental education.

## PENDAHULUAN
Dalam realitas kehidupan, manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Segala kebutuhan hidup dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan, baik berupa benda hidup maupun tak hidup. Perkembangan budaya dan teknologi, mengakibatkan manusia dapat berbuat leluasa terhadap lingkungan hidupnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kenyataan ini telah membawa kecenderungan pada terganggunya keseimbangan dan kelestarian unsur-unsur dalam lingkungan, berupa ketidakseimbangan antar- komponen maupun terjadinya pencemaran lingkungan.
Kasus-kasus terganggu dan rusaknya lingkungan hidup yang makin meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, seperti pembakaran hutan, pencemaran sungai, penebangan liar, banjir, dan musnahnya beberapa spesies tumbuhan atau hewan adalah sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang kurang atau tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan akibat tindakannya, misalnya kebiasaan masyarakat desa memanfaatkan sungai sebagai kakus. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut mencemari sungai. Desakan kebutuhan hidup mendorong tindakan-tindakan yang sebenarnya merusak lingkungan. Penebangan kayu dilakukan terus-menerus karena diperlukan dalam pembakaran gamping atau batu bata yang telah menjadi pekerjaan dan penghasilan keluarganya. Kurangnya pengetahuan tentang keseimbangan komponen dalam ekosistem, misalnya penggunaan bom atau racun untuk mencari ikan, tanpa disadari
telah mengakibatkan musnahnya organisme lain sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang rendah, misalnya industri yang membuang limbahnya terus menerus tanpa mempertimbangkan akibatnya pada lingkungan. Kurang memasyarakatnya ketentuan hukum tentang lingkungan hidup dan kurang tegasnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar.
Salah satu cara pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik  adalah dengan memberikan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada warga masyarakat. Masalahnya ialah bagaimana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang sudah ada dapat berperan dan didaya gunakan dalam pembangunan berwawasan lingkungan?

## PEMBAHASAN
Untuk dapat menjelaskan tentang penerapan PKLH pada PLS secara lebih objektif, maka perlu kiranya hal tersebut di atas dilihat dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan hidup.
Sikap diartikan sebagai kesiapan, kesediaan dan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tertentu dalam hal ini adalah masalah lingkungan sebagai hasil interaksi sosial (Dushkin, 1970, Ma’rat, 1981). Sikap terbentuk dan berubah sejalan dengan perkembangan individu atau dengan kata lain sikap merupakan hasil belajar individu melalui interaksi sosial. Hal itu berarti bahwa sikap dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan. Sikap positif dapat berubah menjadi negatif jika tidak mendapatkan pembinaan dan sebaliknya sikap negatif dapat berubah menjadi positif jika mendapatkan
pembinaan yang baik. Karena sikap mempunyai valensi /tingkatan maka sikap positif dapat juga ditingkatkan menjadi sangat positif. Di sinilah letak peranan pendidikan dalam membina sikap seseorang.
Sikap mempunyai tiga komponen yaitu kognitif (berhubungan dengan pengetahuan), afektif (berhubungan dengan perasaan), dan psikomotorik (berhubungan kecenderungan untuk bertindak) (Sears, 1988). Struktur kognisi merupakan pangkal terbentuknya sikap seseorang. Struktur kognisi ini sangat ditentukan oleh pengetahuan atau informasi yang berhubungan dengan sikap, yang diterima seseorang. Dengan demikian, pengetahuan mengenai lingkungan yang terdapat dalam mata pelajaran apapun dalam kurikulum PLS, diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan sikap positif siswa terhadap lingkungan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, Munir (1989) melaporkan bahwa bahan pengajaran mengenai PKLH yang disisipkan pada mata ajaran dan kurikulum PLS berpengaruh positif pada sikap peserta didik terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Melihat realitas sikap masyarakat sehari-hari dan kaitan erat antara mata pelajaran PKLH yang disisipkan pada materi ajaran PLS dengan sikap positif terhadap lingkungan hidup, maka perlu pe- nyempurnaan proses belajar membelajarkan dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan PKLH pada jalur PLS agar dapat menanamkan sikap positif terhadap lingkungan.
Herlen (1985), menyarankan agar materi pengajaran yang berkaitan dengan PKLH dapat mengembangkan sikap ilmiah ( scientific attitude ) seperti sikap ingin tahu ( curiousity ), kebiasaan mencari bukti sebelum menerima pernyataan ( respect for evidence) , sikap luwes dan terbuka dengan gagasan ilmiah ( flexibelity ), kebiasaan bertanya secara kritis, sensitif dan peka terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar ( sensitifity to living things and environment ). Kurikukum yang berkaitan dengan materi pelajaran mata pelajaran PKLH juga menggariskan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk membina sikap positif siswa terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki pengetahuan PKLH yang baik dan sikap-sikap di atas, diharapkan tertanam sikap yang sangat positif pada siswa terhadap lingkungan.
Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Jika
visi pendidikan Indonesia seperti tersebut di atas diletakkan pada kondisi dan kenyataan sumber daya manusia (SDM), maka SDM di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan nonformal atau lebih dikenal dengan PLS.
Kenyataan menunjukkan rendahnya SDM tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah. Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh angka putus sekolah, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh sebab itu, melalui semangat otonomi daerah pemerintah perlu menggerakkan program pendidikan nonformal tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa pendidikan nonformal akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan nonformal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan antara lain: (1) peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SMP serta C setara SMA; (2) penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional; (3) perluasan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orangtua ( Parenting ); dan (4) perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/ kursus.
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengenyampingkan aspek akademis. Oleh karena program PLS mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktifitas, dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka dalam rencana strategis PLS perlu diperhatikan: (1) peningkatan mutu tenaga kependidikan PLS; (2) peningkatan mutu sarana dan prasarana untuk dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil; (3) peningkatan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standar kompetensi, standar
kurikulum untuk kursus; (4) peningkatan kemitraan dengan pihak berkepentingan ( stakeholder ) seperti Asosiasi Profesi, Lembaga Diklat; dan (5) pelaksanaan penelitian kesesuaian program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.
Implementasi semangat otonomi daerah dalam hubungannya dengan PLS adalah memusatkan perhatiannya pada usaha pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara mandiri maupun terintegrasi. Diharapkan mereka mampu meng- optimalkan apa yang sudah mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif, efisien, dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang kerja. PLS menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu sendiri.
Dalam mengembangkan PLS, yang perlu menjadi perhatian adalah usaha memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan peluang dari otonomi daerah. PLS pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat, karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan nonformal juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Oleh sebab itu, sasaran PLS lebih memusatkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan perempuan. Selanjutnya, PLS harus mampu membentuk SDM berdaya saing tinggi, yang sangat ditentukan oleh SDM muda (dini). Dengan demikian, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa, PLS adalah usaha alternatif dalam peningkatan SDM. Oleh karena itu, ke depan, PLS menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat.
Penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan masyarakat sebagai perencana, pelaksana serta pengendali. PLS perlu mempertahankan falsafah “lebih baik mendengar daripada didengar”. Pemerintah secara terus-menerus memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan sebagai salah satu solusi permasalahan masyarakat, terutama anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia putus sekolah.

## Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Tingkat Internasional
Pada tahun 1975, sebuah lokakarya internasional tentang pendidikan lingkungan hidup diadakan di Beogard, Jugoslavia. Pada pertemuan
tersebut dihasilkan pernyataan antarnegara peserta mengenai pendidikan lingkungan hidup yang dikenal sebagai The Belgrade Charter – A Global Framework for Environmental Education .
Secara ringkas tujuan pendidikan lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Belgrade Charter tersebut di atas adalah meningkatkan kesadaran bagi setiap orang di daerah perkotaan maupun pedesaan, dengan cara: (1) memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, motivasi dan menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru; dan (2) menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup.

## Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Tingkat ASEAN
Program pengembangan pendidikan ling- kungan bukan merupakan hal yang baru di lingkup ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah mengembangkan program dan kegiatannya sejak Konferensi Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup pertama di Belgrade tahun 1975. Sejak dikeluarkannya ASEAN Environmental Education Action Plan pada tahun 2000-2005, masing-masing negara anggota ASEAN perlu memiliki kerangka kerja untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN turut aktif dalam merancang dan melaksanakan ASEAN Environmental Education Action Plan pada tahun 2000-2005. Pada intinya ASEAN Environmental Education Action Plan pada tahun 2000- 2005 ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya kerja sama regional antar sesama negara anggota ASEAN untuk turut meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan di masing- masing negara.

## Perkembangan Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia
Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan lingkungan dimulai pada tahun 1975 dan IKIP Jakarta yang pertama merintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun Garis-garis Besar Program PKLH dan diujicobakan di 15 Sekolah Dasar di Jakarta pada periode tahun 1977/1978.
Pada tahun 1979 dibentuk dan berkembang Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Bersamaan dengan itu pula mulai dikembangkannya pendidikan AMDAL oleh semua PSL di bawah koordinasi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg PPLH). Saat ini jumlah PSL yang menjadi
anggota BKPSI telah berkembang menjadi 87 PSL, di samping itu berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mulai mengembangkan dan membentuk program khusus pendidikan lingkungan, misalnya di Jurusan Kehutanan IPB.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (menengah umum dan kejuruan), penyampaian mata ajaran tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup untuk guru-guru SD, SMP, dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan, telah diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
Prakarsa pengembangan pendidikan ling- kungan juga dilakukan oleh berbagai LSM. Pada tahun 1996/1997 dibentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL) antara LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian terhadap pendidikan lingkungan. Hingga tahun 2001 tercatat 76 anggota JPL yang bergerak dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan lingkungan.

## Implementasi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Dalam konteks ini, paling tidak ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pertama, adalah kecenderungan meningkatnya kedaulatan rakyat atau berkurangnya pemusatan kekuasaan pada pemerintah. Proses ini sangat berarti bagi pengembangan pengelolaan lingkungan di Indonesia oleh karena memungkinkannya dikembangkan model- model pendidikan bersama serta direalisasikannya hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang selama ini lebih dikuasai oleh negara dan pemilik modal. Sebagaimana yang selama ini banyak dikritik, pemusatan kekuasaan dan kepemilikan sumber daya alam pada pemerintah serta pemilik modal tidak memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan pem- bangunan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui peningkatan kedaulatan rakyat, proses kontrol ini akan menguat, sehingga penyimpangan-penyimpangan pembangunan yang mempunyai dampak negatif pada lingkungan dapat dicegah.
Kedua, proses demokratisasi yang terjadi juga diharapkan akan mempunyai implikasi positif bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Proses demokratisasi yang berarti memungkinkan proses negoisasi konflik secara adil dan terbuka
diharapkan memberi peluang bagi para pendekar lingkungan untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, serta kepentingannya. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa, proses-proses penyelesaian konflik lingkungan dilakukan melalui kekuasaan. Hak-hak masyarakat yang lemah, minoritas, dengan demikian cenderung dikalahkan. Proses demokratisasi yang terjadi diharapkan memungkinkan penyelesaian konflik-konflik lingkungan secara lebih adil dan terbuka.
Ketiga, proses perubahan politik yang menekankan pada diberlakukannya rule of law atau penegakan hukum diharapkan akan mempunyai dampak positif bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Sebagaimana selama ini dikritik, law enforcement berbagai produk perundangan dan peraturan di bidang lingkungan sangatlah lemah, terutama karena begitu kuatnya praktek-praktek kolusi, korupsi serta nepotisme yang selama ini dikenal dengan istilah KKN. Hukum dan peraturan di bidang lingkungan telah disusun secara baik, akan tetapi mempunyai implikasi positif karena praktek-praktek KKN yang tidak terkontrol. Proses penegakan hukum yang diharapkan menguat di Indonesia niscaya akan membawa implikasi positif bagi upaya-upaya pelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN
Sebagaimana dicemaskan oleh banyak kalangan, persoalan lingkungan hidup di Indonesia akan menjadi semakin berat oleh karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karena penurunan kegiatan industri yang menggunakan banyak bahan baku impor, orientasi kegiatan industri dan perekonomian Indonesia akan diarahkan pada eksploitasi sumber daya alam di Indonesia akan semakin tak terkendali dan disahkan dengan dalih pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengelola lingkungan di Indonesia akan semakin berat, terutama oleh karena desakan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu segera ditangani.
Isu-isu lingkungan menjadi tidak atau kurang berarti oleh karena orientasi pemerintah dan juga masyarakat yang lebih pada persoalan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, isu lingkungan dapat diabaikan dengan dalih agar Indonesia dapat terus hidup dan melewati masa krisis. Meskipun demikian, harapan sebenarnya tetap ada, terutama berkaitan dengan proses perubahan politik dan struktur kekuasaan.
Pengelola lingkungan harus melihat proses perubahan politik ini sebagai momentum yang penting bagi upaya-upaya penyelematan lingkungan di Indonesia. Sebagaimana telah banyak dianalisis, berbagai opsi pengelolaan lingkungan yang ada harus dikembangkan dan diimplementasikan sejalan dengan proses perubahan politik dan sosial yang mendasar yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam konteks inilah, kita harus melihat pengelolaan lingkungan sebagai suatu proses yang terbuka dan dinamis sesuai dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Pengelola lingkungan diharapkan menyadari sepenuhnya dinamika ini dan secara inovatif mengembangkan berbagai opsi pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Apabila pengelolaan lingkungan di Indonesia diharapkan dapat efektif, maka pemahaman akan proses transformasi sosial dan politik yang terjadi saat ini harus dipunyai.
Dalam hubungannya dengan peran dan orientasi PLS sebagai jalur pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, maka PLS tidak hanya berorientasi pada bidang studi atau mata pelajaran yang bersifat akademis teoritis saja, tetapi juga menjangkau dan menampung berbagai kebutuhan dan realitas dalam masyarakat termasuk pelajaran mengenai PKLH.
Hal tersebut menjadi isu yang amat penting karena Kependudukan dan Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan manusia. Di samping itu, isu degradasi dan kerusakan lingkungan akhir-akhir ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan PKLH pada pendidikan luar sekolah tidak hanya penting dan mendesak, tetapi mutlak perlu dilakukan untuk mendeskripsikan secara tegas dan lugas peranan PKLH dalam mencerdaskan

## DAFTAR PUSTAKA
Dushkin, D.A. (1970). Psychology today (an introduction). California: Del Mar, Inc. Ltd Henen, W. (1985). Teaching and learning primary in science. London: Harper and Row. Ltd. Mar’at. (1982). Sikap manusia, perubahan serta pengukurannya. Jakarta: Ghalia  Indonesia. Masjudi. (1999). Menggusur kurikulum padat. Pendidikan dan Kebudayaan.
Mitchell, B. (et.al). (2000). Resources and environmental management. Addison Wesley Logman: All Right Reserved.
Munir, P. L. (1989). Studi tentang implikasi pengajaran Biologi dalam hubungannya dengan pengembangan sikap terhadap pelestarian lingkungan hidup pada siswa SMAN Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Tesis Magister Malang: FPS IKIP Malang. Sears, D. O. (1988). Psikologi sosial (Terjemahan) . Edisi ke-5. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Sholahuddin, A. (1993). Hubungan antara pengetahuan konsep dasar IPA di SMA dan pengetahuan lingkungan dengan sikap terhadap pelestarian lingkungan hidup mahasiswa angkatan 1991/ 1992. Skripsi. Malang: FMIPA IKIP Malang.

## KETERANGAN PENULIS
Ishak Gerard Bachtiar, S.Si., dilahirkan di Manado, November 1967. Saat ini aktif sebagai Dosen Pendidikan Luar Biasa di FIP UNJ dan sedang menyelesaikan studinya di program pasca sarjana UNJ.

## Peranan Pendidikan Luar...
dan menyadarkan masyarakat akan arti penting dari lingkungan hidup itu sendiri. Diharapkan dengan adanya kajian yang demikian, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup menjadi semakin meningkat.