## TELAAH HUKUM ISLAM INDONESIA TERHADAP NASAB ANAK

## Sakirman
STAIN Jurai Siwo Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro Lampung E-mail: sakirman87@gmail.com
Abstract:  The  classical  scholars  of  jurisprudence  agreed  that nasab child has only nasab relationship to his parents, nasab determination is one of the  most important rights of a child and  is  something  that  a  lot  of  impact  on  the  child's personality  and  future.  Fiqh  scholars  say  that  the  concept nasab is one solid foundation in building a domestic life that can bind between individuals based on the unity of blood. In Indonesia Islamic law, the problem of the origin of the child, there are several different legal provisions. It is influenced by a  plurality  of  the  nation,  especially  in  terms  of  religion  and customs,  the  applicable  law  is  varied.  There  are  laws,  ie
Islamic  law  (fiqh)  formulated  in  a  fixed  rule  the  Islamic  Law Compilation (KHI). Abstrak:  Para  ulama klasik  sepakat  bahwa  nasab  anak  hanya mempunyai hubungan  kepada  orangtuanya,  penentuan nasab  merupakan salah  satu hak seorang anak  yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak  memberikan dampak  terhadap  kepribadian  dan  masa  depan  anak.  Ulama fiqih mengatakan bahwa konsep nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga  yang   bisa   mengikat   antar   pribadi  berdasarkan kesatuan darah.  Dalam hukum Islam Indonesia, masalah  asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama  dan  adat  kebiasaan,  maka  ketentuan  hukum  yang berlaku  pun  bervariasi.  terdapat  hukum  yang   berlaku,  yaitu hukum Islam (fiqh) yang diformulasikan dalam sebuah aturan baku yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kata Kunci:   nasab, anak luar nikah, perkawinan, hukum Islam, fiqh, KHI

## PENDAHULUAN
Kedudukan nasab anak sah dan tidak sah sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama tentang anak sah telah jelas, yaitu  ketika  telah  memenuhi  dua  syarat: pertama,  adanya ikatan perkawinan yang sah, 1 dan kedua, adanya masa minimal kehamilan, yaitu 6 bulan. 2 Sedangkan dalam Hukum Indonesia, baik  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  mendefinisikan  anak yang  sah  sebagai  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah. 3 Tentu  saja  ketentuan  ini menimbulkan  kegelisahan  dan  keberatan  di  kalangan  ahli hukum  Islam  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  yang dikemukakan  Ahmad  Rofiq,  bahwa  formulasi  pasal  tentang anak  sah  akan  membawa  implikasi  ganda  yang  lebih
1 Agama telah mensyariatkan pernikahan, yang salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan (Q.S. an-Nisa, [4]: 1, Q.S. as-Syura, [42]:
11).  Agama  juga  melarang  perbuatan  zina  dan  menyebutkannya  sebagai perbuatan  keji  dan  mungkar  (Q.S.  al-Isra,  [17]:  32),  Pelakunya  dianggap sebagai  orang  yang  melampaui  batas  (QS.  Al-Mu’minun,  [23]:  5-7)  dan baginya  dikenakan  sanksi  baik  fisik  (Q.S.  an-Nur,  [24]:  2),  maupun  moral (Q.S.  an-Nur,  [24]:  3).    Salah  satu  tujuan  pernikahan  adalah  untuk melahirkan  generasi  atau  keturunan  (reproduksi).  Mengenai  tujuan pensyariatan  pernikahan.  Lihat:  Khoirudin  Nasution, Hukum  Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim , (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA,  2009),  h.  223-231.  Bandingkan  pula  dengan  Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh  al-Islām  wa  Adillatuhu, Juz  VII,  (Damaskus:  Dār  al-Fikr,
1989), h. 31.
2 Ketentuan  ini  merupakan  hasil  perhitungan  dengan  berdasarkan Alquran,  yaitu  Q.S.  al-Ahqaf,  (46):  15  yang  menyatakan  bahwa  masa kehamilan  dan  menyusui  adalah  30  bulan  dan  Q.S.  Luqman,  (31):  14  yang menyatakan  bahwa  masa  menyusui  adalah  2  tahun  atau  24  bulan.
Pernyataan    masa  menyusui  2  tahun  ini  juga  disebutkan  dalam  QS.  al- Baqarah,  (2):  233.  Dari  ketiga  ayat  ini  dipahami  bahwa  masa  minimal kehamilan adalah enam bulan.
3 UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  42  dan  KHI  (Inpres  No.  1  Tahun  1991) Pasal 99, ayat (1)
359
cenderung  berat  sebelah  dan  lebih  besar  dampak  negatifnya. Definisi  anak  sah  dalam  rumusan  hukum  yang  tertulis  dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian bahwa seorang anak yang lahir dapat dikatakan sah apabila (1) lahir  “dalam”  perkawinan  sah;  atau  (2)  lahir  sebagai  “akibat” perkawinan  sah.  Pada  poin  pertama  mengandung  dua kemungkinan, Pertama,  setelah  terjadi  akad  perkawinan,  istri hamil, dan kemudian melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah, istri  telah  hamil  terlebih  dahulu,  dan  kemudian  melahirkan setelah  akad  nikah.  Sudah  tentu  pada  kemungkinan  kedua, mengandung  unsur  penyelewengan  terhadap  konsep  nasab yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam.  Terlebih  dalam  pasal  lain disebutkan  mengenai  kawin  hamil,  yaitu  Pasal  53  KHI,  yang dianggap sebagai pasal pengabsahan anak. 4
Persoalan  menjadi  bertambah  kompleks  seiring  dengan realitas  zaman  yang  terus  berubah.  Arus  globalisasi  pada berbagai aspek kehidupan manusia telah membuka sekat-sekat budaya masyarakat dunia antar satu dengan lainnya. Kemajuan teknologi  dan  kebebasan  informasi  membawa  implikasi,  baik positif  maupun  negatif.  Secara  umum,  positifnya  adalah sebagai alat atau sarana untuk mempermudah manusia dalam mencapai berbagai tujuan hidup. Sedangkan negatifnya adalah semakin melonggarnya batasan moral yang selama ini menjadi pegangan masyarakat sehingga semakin terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Kaitannya  dengan  permasalahan  di  atas,  hubungan seksual pra-nikah dan perselingkuhan, sebagaimana dikatakan Rofiq,  menjadi  “kebiasaan  salah”  yang  dianggap  “biasa”. 5 Dampak  lebih  jauh  dari  perbuatan  tersebut  adalah  lahirnya anak  luar  nikah.  Kehadiran  anak  yang  tidak  diinginkan  ini
4 Lihat  Ahmad  Rofiq,  “Menyoal  Keabsahan  Anak  dalam  Formulasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam pengantar Musthofa Rahman, Anak luar
Nikah, status dan implikasi hukumnya , (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 11-15.
5 Ibid., h. 13
memunculkan fakta sosial lain yang lebih mengenaskan; kasus pembuangan dan penelantaran anak/bayi sering ditemukan di pemberitaan media, cetak maupun elektronik.
Persoalan lain yang muncul adalah implikasi hukum dan sosial  yang  melekat  pada  anak  tersebut. 6 Anak-anak  hasil hubungan yang tidak sah seringkali turut menanggung akibat dari  perbuatan  kedua  orang  tuanya.  Pelabelan  negatif  dan diskriminatif,  seperti  sebutan  ”anak  haram”,  ”anak  jadah”, ”anak zina”, ”anak tidak sah”, ”anak semak-semak”, dan lain- lain seringkali melekat pada dirinya.
Berbagai persoalan di atas perlu diurai secara detail untuk menemukan solusi pemecahannya. Begitu luas dan kompleknya pembahasan,  tentu  saja  tidak  cukup  hanya  dalam  beberapa lembar  tulisan.    Karena  itu,  tulisan  ini  hendak  menjelaskan status  dan  kedudukan  anak  luar  nikah  serta  implikasi hukumnya  dengan  membandingkan  konsep  fiqh  klasik  dan hukum  Islam  Indonesia  serta  persoalan-persoalan  yang melingkupinya.
KONSEP NASAB DALAM FIQH KLASIK
Dalam  literatur  fiqh,  konsep  anak  atau  keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Term nasab diartikan dengan hubungan  pertalian  keluarga. 7 Amir  Syarifuddin  mengartikan
6 Ulama fiqh telah mengidentifikasi hak-hak anak tersebut setidaknya dalam  enam hal, yaitu: [1] nasab ( an-nasab ); [2] menyusui ( ar-raḍā’ah ); [3] pemeliharaan  ( al-haḍānah );  [4]  perwalian/perlindungan  ( al-wilāyah );  dan [5]  nafkah  ( an-nafaqah ).  Lihat:  Wahbah  az-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa Adillatuhu, Jilid  7,  (Damaskus:  Dār  al-Fikr,  1989),  h.  671.  Sang  anak  juga mendapatkan  [6]  hak  sebagai  ahli  waris  ( al-irts ).  Hak-hak  tersebut bertujuan  agar  setiap  anak  mendapatkan  jaminan  kelangsungan  hidupnya sehingga  ia  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera. (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3).
7 Anwar  A  Qodri, Islamic  Jurisprudence  in  The  Modern  World, (Lahore: Premier Book House, 1973),  h. 424.
nasab  sebagai  hubungan  kekerabatan  secara  hukum. 8 Dari seluruh  hukum,  maka  hukum  perkawinan  dan  kewarisan menentukan  dan  mencerminkan  sistem  kekeluargaan  yang berlaku  di  masyarakat. 9 Bentuk  kekeluargaan  berpokok pangkal  pada  sistem  keturunan.  Apabila  ditinjau  dari  segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu:
- Sistem  bilateral/parental,  yaitu  memperhitungkan hubungan-hubungan  kekerabatan  baik  melalui  laki-laki maupun perempuan.
- Sistem  patrilineal,  yaitu  memperhitungkan  hubungan- hubungan  kekeluargaan  melalui  laki-laki  saja.  Oleh karena  itu  mengakibatkan  bahwa  setiap  warga masyarakat  memperhitungkan  semua  kerabat  ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan.
- Sistem  matrilineal,  yaitu  memperhatikan  hubungan- hubungan kekeluargaan melalui perempuan saja.
- Sistem  bilineal  atau  dubbel-unilateral,  yaitu  yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui laki- laki  saja  untuk  sejumlah  hak  kewajiban  tertentu,  dan demikian pula perempuan. 10
Menurut Hazairin, Islam dengan  mengacu pada  Alquran dan  Sunnah  menganut  sistem  bilateral/parental.  Selanjutnya Ulama  Fiqh  menjadikannya  lebih  cenderung  patrilineal. 11
Senada  dengan  pendapat  di  atas,  berkaitan  dengan  konsep
8 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hokum Islam kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198 9 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur`an, (Jakarta: Tintamas, 1982), h.11.
10 Hazairin menyebutkan hanya tiga sistem keturunan, yaitu bilateral, patrilineal,  dan  matrilineal.  Sedangkan  tambahan  bilineal  atau  dubbel unilateral adalah menurut Koentjaraningrat. Lebih jelas lihat: Hazairin, ibid, h. 11-13 dan Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antroplogi Sosial, (Jakarta:
Dian Rakyat, 1976), h. 26.
11 Hazairin, Hukum Kewarisan..., h.26 .
nasab,  Ziba  Mir  Hosseini  menyatakan  bahwa  seorang  anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi  penghubungan nasab  kepada  bapak  lebih  dominan daripada  kepada  ibu.  Dalam  semua  madzhab  hukum  Islam, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang  erat  kaitannya  dengan  legitimasi  di  mana  anak memeroleh  identitas  hukum  dan  agamanya. 12 Berdasar  kedua pendapat  di  atas,  tentu  saja  pembahasan nasab  dalam  fiqh klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem patrilineal. Namun sebelum itu, penting kiranya untuk mengetengahkan  pandangan  lain,  yaitu  hasil  kajian  Khalil Abdul  Karim  mengenai  historisitas  kehormatan nasab.
Menurutnya ,  nasab  dalam  Islam,  merupakan  warisan  tradisi masyarakat  Arab  pra  Islam  yang  patriarkal,  yang  karenanya meniscayakan  dua  hal. Pertama,  bapak  adalah  poros  tali kekerabatan dalam keluarga. Anak mengikuti garis keturunan ayah  dan  keluarga  ayahnya. Kedua,  Ibu  dan  anggota  keluarga
lainnya dianggap sebagai orang asing baginya. 13
Karim mengemukakan kasus Quṣai bin Kilāb bin Murrah (kakek  buyut  Nabi  Muhammad).  Ibunya  adalah  Fatimah  binti Sa’d  bin  Sail.  Sepeninggal  ayahnya,  sang  Ibu  menikah  lagi dengan  Rabī’ah  bin  Harram.  Rabī’ah  lalu  memboyong keduanya ke banī Adzrah. Namun Quṣai kemudian kembali lagi ke  Makkah,  tempat  tinggal  keluarga  ayahnya  (Kilāb  bin Murrah)  sebagai  konsekwensi  tradisi  yang  menetapkan seorang anak harus mengikuti garis keturunan ayahnya. 14
12 Ziba  Mir  Hosseini, Perkawinan  dalam  Kontroversi    Dua  Madzhab:
Kajian    Hukum  Keluarga  dalam  Islam ,  terj. Marriage  and  Trial:  a  Study  of Islamic Family Law , (Jakarta:  ICIP, 2005), h. 168.
13 Khalil Abdul Karim, Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan, Terj.
Kamran As’ad, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 77.
14 Khalil Abdul Karim, Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan , Terj.
Kamran As’ad, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 77.
Karim  juga  mendasarkan  pendapatnya  pada  teks Alquran, yaitu Q.S. al-Ahzab (33): 5 dan Hadits Nabi yang berisi ancaman  bagi  orang  yang  menasabkan  pada  selain  ayahnya. Nasab  sedemikian  penting.  Tindak  kriminal  dalam  Fiqh  Islam berkaitan dengan nasab dikenal dengan istilah qażaf (menuduh zina),  yang  berarti  mengingkari  nasab  seseorang.  Hukuman bagi qāżif  (penuduh  zina)  sangat  berat  (sebagaimana disebutkan dalam QS.  An-Nur,  [24]: 4),  yaitu hukuman primer berupa  80  cambukan,  dan  hukuman  subsider  berupa ketertolakan kesaksiannya seumur hidup dan sang qāżif  dicap sebagai fāsiq. 15 Sedangkan tuduhan selain pada perbuatan zina, meskipun  merupakan  tindakan  dosa  besar,  tidak  berimplikasi ancaman penjatuhan hukuman bagi penuduh.
Nasab  dalam  konsep  fiqh  klasik  sebagaimana  dijelaskan di atas, lebih cenderung kepada system patrilineal. Wahbah az- Zuhailī  menyatakan  bahwa nasab  adalah  suatu  pondasi  yang kokoh  bagi  bangunan  keluarga,  yang  berdasarkan  kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang  lain.  Seorang  anak  adalah  bagian  dari  ayahnya  dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya. 16 Secara lebih rinci, nasab  adalah  keturunan  atau  ikatan  keluarga  sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya),  maupun  ke  samping  (saudara,  paman,  dan  lain- lain). 17 Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar’i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga  sang  anak  menjadi  salah  seorang  anggota keluarganya  dan  dengan  demikian  sang  anak  berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.
15 Khalil, Syariah: Sejarah..., h.81-82 16 Wahbah  az-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu, Jilid  7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 673
17 Ensiklopedi  Indonesia ,  Jilid  4,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1994), h. 2337.
Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para  ayah  untuk  mengingkari  nasab  anaknya,  seperti  juga mengharamkan  para  ibu  untuk  menisbatkan  anaknya  kepada selain  ayah  kandungnya.  Pelarangan  berlaku  pula  bagi  para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri.
Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya:
.......dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak- anak  kandungmu  (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak- anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama  bapak-bapak  mereka,
itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak  mereka,  maka  (panggillah  mereka  sebagai)  saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang .
Ayat  ini  turun  ditujukan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW untuk  merevisi  tradisi  masyarakat  Arab  saat  itu.  Yaitu  ketika beliau  mengangkat  seorang  anak  yang  bernama  Zaid  bin Haritsah.  Kemudian  orang-orang  menyebutnya  Zaid  bin Muhammad.  Karena  itu,  Nabi  dengan  keras  menyatakan: “Barang  siapa  menisbahkan  dirinya  kepada  selain  ayah kandungnya padahal ia mengetahui (bahwa itu bukanlah ayah kandungnya), maka diharamkan baginya surge”.

## SEBAB-SEBAB PENENTUAN NASAB
Nasab  seseorang  kepada  ibunya  terjadi  disebabkan kehamilan  karena  adanya  hubungan  seksual  yang  dilakukan dengan  seorang  laki-laki,  baik  hubungan  itu  dilakukan
berdasarkan akad nikah maupun tidak 18 . Sedangkan penetapan nasab  seorang  anak  kepada  ayahnya,  terjadi  bisa  melalui pernikahan  yang  sah,  pernikahan fāsid,  atau  wāṭi’syubhāt. Amir  Syarifuddin  menyebutkan  “kalau  nasab  kepada  ibunya bersifat  alamiah,  maka  (nasab)  anak  kepada  ayah  adalah hubungan  hukum;  yaitu  terjadinya  peristiwa  hukum sebelumnya,  dalam  hal  ini  adalah  perkawinan” 19 .  Karena  itu, Islam  tidak  mengakui  anak  hasil  zina  sebagai  yang  bernasab kepada  laki-laki  yang  menzinahinya  atau  suami  dari  ibu  sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”.
Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab penentuan nasab.
- Melalui Pernikahan Sah
Para  fuqaha  menyepakati  bahwa  anak  yang  dilahirkan dari  seorang  perempuan  menikah  dengan  akad  yang  sah dinasabkan  kepada  suaminya  (ayah  sang  anak).  Untuk  hal  ini ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  sebagai berikut: Pertama,  suami  telahmatang  secara  biologis  (bāligh). Kedua, usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini  adalah menurut Madzhab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, masa minimal enam  bulan  terhitung  mulai  terjadinya  persetubuhan  suami istri tersebut.  Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak  itu  tidak  dapat  dinasabkan  kepada  suami  sang perempuan. Ketiga,  adanya  pertemuan  antara  suami  istri tersebut setelah akad nikah. Kalangan Hanafiyah menganggap cukup pertemuan dengan berdasarkan
imaginasi (membayangkan) dan akal. Mereka berpendapat bahwa ketika
18 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, h. 675 19 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting hukum
Islam kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 198
memungkinkan  pertemuan  suami  istri  itu  secara  akal  maka anak  yang  dilahirkan  minimal  enam  bulan  setelah  akad, dinasabkan  kepada  suami,  bahkan  meskipun  tidak  terjadi pertemuan  secara  langsung.  Pendapat  ini  menurut  az-Zuhailī adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan hadits “al-waladu  lil  firāsy”  meskipun  tidak  terjadi  kemungkinan persetubuhan  antara  suami  istri  tersebut.  Hal  ini  merupakan bentuk  perhatian  terhadap  anak  agar  tidak  terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta  menutup  kemungkinan  terjadinya  persoalan  atas  anak tersebut.  Kalaupun  memang  sang  suami  yakin  kalau  anak tersebut bukan anaknya, maka ia bisa melakukan li‘ān (sumpah pengingkaran atas anak) 20 . Tentu saja pendapat ini ditolak oleh tiga  madzhab  yang  lain.  Mereka  berpendapat  bahwa pertemuan itu harus jelas secara lahiriyah dan memungkinkan terjadinya persetubuhan suami istri tersebut.
- Nasab yang ditetapkan Melalui Pernikahan Fāsid
Pernikahan fāsid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi/cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi  perempuan  yang  dalam  masa  ‘ iddah.  Para  ahli  fiqh sepakat  bahwa  penetapan  nasab  anak  yang  lahir  dalam pernikahan fāsid  sama  dengan  penetapan  nasab  anak  dalam pernikahan  yang  sah,  dengan  syarat: Pertama,  suami  punya kemampuan  menjadikan  isterinya  hamil,  yaitu  seorang  yang bāligh  dan  tidak  memiliki  satu  penyakit  yang  bisa menyebabkan isterinya tidak hamil. Kedua, adanyapersetubuhan suami istri. Ketiga, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.
- Nasab yang disebabkan karena Wā ṭ i Syubhat
Wāṭisyubhat adalah terjadinya persetubuhan antara laki- laki  dan  perempuan  karena  kesalahan,  misalnya  dalam keadaan  malam  yang  gelap  seorang  laki-laki  menyetubuhi
20 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh... , h. 682-683
367
seorang  perempuan  di  dalam  kamarnya  yang  menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawād al-Mughniyah menyebutkannya  dengan  seorang  laki-laki  menggauli seseorang  perempuan  yang  haram  atasnya  karena  tidak  tahu dengan  keharaman  itu 21 .  Dalam  kasus  seperti  ini,  jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan,  maka  anak  yang  lahir  itu  dinasabkan  kepada  laki- laki  yang  menyetubuhinya.  Akan  tetapi  jika  anak  itu  lahir setelah  masa  maksimal  masa  kehamilan  maka  anak  itu  tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.
Demikianlah  ketentuan  nasab  anak  dalam  fiqh  klasik. Secara gamblangnya bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan memenuhi  ketentuan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  adalah dinasabkan  kepada  ayahnya.  Selain  itu,  ia  hanya  dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibu 22 . Dampak dari nasab ini adalah terjadinya  hubungan  kekerabatan,  berlakunya  ketentuan mahram  (larangan  pernikahan  dengan  mahram),  dan ketentuan-ketentuan  lainnya  seperti,  pemberian  nafkah, perwalian, dan pewarisan.

## KONSEP ANAK DALAM HUKUM INDONESIA
Konsep anak sah dan tidak sah sebenarnya tidak dikenal dalam  fiqh.  Bagaimana  pun  juga,  anak  merupakan  anugerah dan  amanah  Allah  yang  harus  dipenuhi  hak-hak  dasarnya.
Namun,  secara  umum,  konsep  anak  sah  dan  tidak  sah  ini merujuk  pada  konsep  nasab  dalam  Islam  (sebagaimana  telah dijelaskan). Persoalannya adalah ketika aturan ini
21 Muhammad  Jawad  al-Mughniyah, al-aḥwal  asy-Syakhṣīyah  ‘alā  al-
Maẓāhib al-Khamsah , (Bairut:  Dār al-Islāmī li al-Malāyin, 1964), h. 79.
22 Pendapat  ini  adalah  pendapat  fiqh  Sunni.  Sedangkan  dalam pemahaman  ulama  Syiah,  anak  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab dengan  ibu  atau  bapak  zinanya,  karena  itu  pula  anak  zina  tidak  bisa mewarisi keduanya. Lihat: Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta:
Rajawali Press, 2000), h. 220.
diformulasikan  menjadi  Hukum ala  Indonesia  dengan menggunakan bahasa Indonesia. 23
Hukum  Indonesia  yang  mengatur  tentang  status  anak tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  tentang Perkawinan  (Bab  IX  Kedudukan  Anak,  Pasal  42  dan  43)  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  (Bab  XIV  Pemeliharaan  Anak, Pasal 99 dan 100).
Redaksi pasal-pasalnya adalah sebagai berikut.
UU No. 1 tahun 1974 KHI (Inpres No. 1 tahun 1991) Pasal 42 Anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Anak yang sah adalah: (1) Anak  yang  dilahirkan  dalam atau  akibat  perkawinan  yang
sah; (2) Hasil  perbuatan  suami  isteri yang  sah  di  luar  rahim  dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

## Pasal 43
(1) Anak  yang  dilahirkan  di  luar
perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)
di  atas  selanjutnya  akan  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
23 Sebenarnya  persoalan  bahasa/teks    terjadi  pada  seluruh bahasa/teks  di  dunia.    Demikian  juga  dengan  bahasa  Indonesia,  terlebih ketika ia telah dibakukan dalam bahasa hukum.
Secara  redaksional,  kedua  aturan  di  atas  yang mendefinisikan anak sah (pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan  pasal  99  KHI)  adalah  sama.  Bedanya  dalam  KHI  terdapat penambahan ayat, yang tentunya ini merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi penemuan teknologi bayi tabung. Demikian  juga  dalam  pasal  selanjutnya  dari  kedua  aturan tersebut  mengenai  anak  luar  perkawinan.  Substansinya  sama, hanya  saja  KHI  memakai  kata  ‘nasab’  dan  Undang-Undang perkawinan menggunakan kata ‘hubungan perdata’.
Secara  substansial,  rumusan  hukum  keduanya  merujuk pada konsep nasab dalam Islam. Bahwa nasab anak kepada ayah dan  ibunya  harus  berdasarkan  perkawinan  yang  sah  dan  jika ada  anak  yang  lahir  tidak  berdasarkan  perkawinan  sah  maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Meskipun  demikian,  terdapat  celah  yang  menimbulkan perdebatan  di  kalangan  umat  Islam  Indonesia.  Perdebatan  ini disebabkan tiga hal, yaitu: Pertama, tidak diakomodirnya masa minimal  kehamilan; 24 Kedua,  penggunaan  kata  ‘dalam’  pada rumusan  pasal  tersebut. 25 Ketiga,  penggunaan  kata  ‘anak  yang lahir  di  luar  perkawinan’  dalam  pasal  42  Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI.
Definisi  anak  sah  dalam  rumusan  hukum  yang  tertulis dalam  KHI  dan  Undang-Undang  Perkawinan  mengandung pengertian bahwa seorang anak yang lahir dapat dikatakan sah
24 Beberapa  kalangan  menyatakan  bahwa  formulasi  pasal  tentang anak,  baik  dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI  masih  sangat  dipengaruhi  oleh hukum  adat  yang  termaktub  dalam  Burgerllijk  Wetboek  (BW)  Pasal  250 KUH  Perdata  Bab  XII,    yang  mengatakan:  “anak  yang  dilahirkan  atau dibesarkan  selama  perkawinan,  memperoleh  suami  sebagai  ayahnya”.
Berkenaan dengan pasal ini, HFA Vollmar, menyatakan: anak sah ialah anak yang  dilahirkan  atau  dibenihkan  di  dalam  perkawinan  (meskipun  hal  itu berlangsung  dalam  waktu  yang  terlalu  amat  pendek  sesudah  prkawinan dilangsungkan). Lihat HVA Vollmar, Pengantar Studi Hukum  Perdata , terj.
IS Adiwinarta, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996),  h. 21.
25 Redaksi  yang  dimaksud  :  Anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan ‘dalam’ atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
apabila (1) lahir “dalam” perkawinan sah; atau (2) lahir sebagai “akibat” perkawinan sah. Pada poin pertama mengandung dua kemungkinan, Pertama,  setelah  terjadi  akad  perkawinan,  istri hamil,  dan kemudian melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah, istri  telah  hamil  terlebih  dahulu,  dan  kemudian  melahirkan setelah  akad  nikah.  Sudah  tentu  pada  kemungkinan  kedua mengandung  unsur  penyelewengan  terhadap  konsep  nasab yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam.  Terlebih  dalam  pasal  lain disebutkan  mengenai  kawin  hamil,  yaitu  Pasal  53  KHI,  yang dianggap sebagai pasal pengabsahan anak. 26
Selanjutnya rumusan KHI yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan” mengandung makna yang tidak tepat. Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu  berbeda  dengan  anak luar  nikah.  Anak  yang  konsepsinya  terjadi  setelah  pernikahan ayah  ibunya  dan  lahir  di  luar  perkawinan  karena  ibunya bercerai  atau  suaminya  meninggal  dunia  sebelum  usia maksimal  kehamilan  itu  termasuk  anak  sah.  Sedangkan  anak luar  nikah  adalah  anak  zina, 27 yang  hanya  dinasabkan  kepada ibunya dan keluarga ibu. 28
Demikianlah  konsep  hukum  Islam  Indonesia  mengenai konsep  anak  yang  bagi  sebagian  kalangan  ahli  hukum  Islam
26 Bunyi Pasal 53 KHI adalah sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil di  luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang  menghamilnya. (2)Perkawinan  dengan  wanita  yang  disebut  pada  ayat  1  dapat dilangsungkan  tanpa  menunggu  lebih  dahulu  kelahirannya  anaknya.  (3) Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
27 KUH  Perdata  mengklasifikasikan  anak  luar  nikah  menjadi  tiga macam, yaitu: (1) anak alam, yaitu  pelaku zina sama-sama belum menikah dan  tidak  ada  larangan    untuk  menikah.    (2)  anak  zina,  yaitu  pelaku  zina atau  salah  satunya  sedang  dalam  ikatan  perkawinan.    (3)  anak  sumbang, yaitu  pelaku  zina  masih  ada  hubungan  darah  sehingga  dilarang  untuk menikah.  Yang  pertama  dapat  disahkan  melalui  perkawinan  keduanya. Sedangkan  anak  zina  dan  anak  sumbang  tidak  bisa  memiliki  hubungan dengan ayahdan ibunya. lihat KUH Perdata Pasal 288.
28 Musthofa  Rahman, Anak    Luar  Nikah;  Status  dan  Implikasi Hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 66-67.
Indonesia  dianggap  belum  sepenuhnya  sejalan  dengan  konsep Islam.  Sehingga  dalam  perspektif  filosofi  hukum,  formulasi pasal  mengenai  anak  ini  belum  mampu  menjalankan  dua fungsinya, yaitu sebagai social engineering dan social control. 29
Berkenaan dengan hal ini, saya akan kutip pernyataan Ahmad Rofiq:
..... Dalam fungsi pertama, tampaknya klausul pasal 42 UU No. 1/1974 dan  pasal  99  KHI,  memerlukan  reformulasi  ulang.  Karena  harus dikalkulasi  secara  matang  dampak  negatif  yang  timbul,  utamanya bagi  anak-anak  muda  yang  cenderung  pragmatis.  .....    Dalam perspektif  hukum  sebagai  kontrol  sosial,  maka  klausul  tersebut, tampaknya  menjadi  tidak  efektif.  Karena  justru  membuka  peluang terjadinya  kebebasan untuk  melakukan  hubungan  seksual,  toh  pada akhirnya  jika  lahir  anak,  secara  hukum  status  anak  tetap  diakui sebagai anak sah . 30
Selanjutnya,  Rofiq  menyarankan  agar  lembaga  legislatif meninjau ulang dan mereformulasikannya dengan klausul yang memilki  semangat  etik  dan  futuristik  bagi  pembangunan generasi muda dan keluarga yang berkualitas 31 .

## PERLINDUNGAN ANAK LUAR NIKAH
Anak  luar  nikah  menjadi  kelompok  yang  sangat  rentan dan  membutuhkan  perhatian  khusus.  Sepanjang  hidupnya, mereka  dipaksa  untuk menanggung  dosa  kedua  orang  tuanya, dan  mereka  pun  mendapatkan  pelabelan  negatif  dari masyarakat.  Padahal  kelahirannya  bukanlah  pilihan  mereka. Bagi mereka, kelahiran adalah suatu yang given. Mereka tidak bisa  memilih  dalam  keluarga  mana  mereka  akan  dilahirkan. Sedangkan  dalam  ajaran  agama,  setiap  anak  dilahirkan  dalam
29 Hal  ini  dinyatakan  oleh  Ahmad  Rofiq  dalam  memberikan  kata pengantar buku Musthofa Rahman, Anak  Luar Nikah; Status dan Implikasi
Hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 14.
30 Ahmad Rofiq,  “Menyoal Keabsahan Anak  Dalam Formulasi Hukum Islam di Indonesia”, kata pengantar buku Musthofa  Rahman, h. 14.
31 Ibid.
keadaan  suci  dan  tidak  menanggung  dosa  akibat  perbuatan kedua orang tuanya.
Berkaitan  dengan  nasib  anak  luar  nikah,  Musdah  Mulia menegaskan  bahwa  setiap  anak  memiliki  hak  yang  sama, (sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki no. 6), tanpa memandang apakah orang tuanya menikah atau tidak menikah, apakah  perkawinan  mereka  dicatat  atau  tidak  dicatat,  hal  itu sama saja. 32 Keadilan dan perlindungan hukum harus diberikan kepada semua anak tanpa memandang dan membedakan status pernikahan orang tua mereka.
Upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak dapat dikatakan  berhasil-sebagaimana  yang  ditegaskan  Musdah Mulia-,  apabila: pertama,  masyarakat  semakin  memahami  dan menyadari  akan  hak-hak  anak,  tanpa  ada  diskriminasi; kedua, adanya kepekaan dan pemihakan terhadap hak-hak anak pada setiap  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  bidang,  seperti hukum,  ekonomi,  politik,  dan  sosial;  dan ketiga,  adanya kesadaran kolektif yang meletakkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the best for the children). 33

## KESIMPULAN
Kegelisahan  ahli  hukum  Islam  tentang  klausul  anak, upaya  reformulasi  menjadi  sangat  penting.  Perumusan hukumnya  harus  memilki  semangat  etik  dan  futuristik sehingga  fungsi  dari  penerapan  hukum  ini  dapat  dijalankan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya ini.
Pertama:  Dalam  perumusan  klausul  hukum  mengenai anak, perlu merespon perubahan dan perkembangan yang ada, baik  berupa  kemajuan  teknologi  maupun  perubahan  sosial. Sebagaimana  KHI  yang  telah  menambah  klausul  tentang  anak sah  dari  penemuan  teknologi  bayi  tabung.  Namun,  kemajuan
32 Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: Mizan, 2005), h. 424. 33 Ibid . h. 426.
teknologi  harus  dilihat  unsur  maslahah  dan  mafsadatnya,  dan tentunya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Islam. Dewasa  ini,  manusia  sudah  menemukan  teknologi/metode  tes DNA  untuk  membuktikan  hubungan  darah  seseorang. Penemuan metode tes DNA menjadi alat untuk mempermudah kita dalam penentuan nasab seseorang.
Kedua: Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang perlindungan  anak  No.  23  tahun  2002.  Karena  itu,  dalam reformulasi  klausul  tentang  anak  harus  benar-benar memperhatikan  hak-hak  sang  anak.  Beberapa  istilah  yang mengandung atau mengakibatkan diskriminasi terhadap anak, seperti labelisasi anak sah dan tidak sah perlu dihapus. Negara dalam hal ini harus menjamin perlindungan dan kesejahteraan semua  anak  yang  dilahirkan  karena  mereka  nantinya  yang akan  menjadi  generasi  penerus  bangsa.  Demikian  juga  dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik dan dipenuhi hak-haknya sebagai manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Engels, Frederick., Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara, terj. Vidi, Jakarta: Kalyanamitra, 2004.
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur`an,
Jakarta: Tintamas, 1982.
-------------, Hukum  Kekeluargaan  Nasional,  Jakarta:  Tintamas,
1982.
Ensiklopedi Indonesia, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Hosseini,  Ziba  Mir., Perkawinan  dalam  Kontroversi    Dua Madzhab:  Kajian    Hukum  Keluarga  dalam  Islam,  terj.
Marriage  and  Trial:  a  Study  of  Islamic  Family  Law,
Jakarta:  ICIP, 2005.
INPRES No. 1 Tahun 1991
Kamil,  Ahmad.  dan  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan pengangkatan  Anak  di  Indonesia,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2008.
Karim,  Khalil  Abdul., Syariah:  Sejarah,  Perkelahian,
Pemaknaan, Terj. Kamran As’ad, Yogyakarta: LKIS, 2003.
Kasāny,  al-. al-Badā’i    al-Sanāi    fā  al-Tartābī  al-Syarā’i,  Beirut: Dār al-Fikr, tt.
Koentjaraningrat, Beberapa  Pokok  Antroplogi  Sosial,  Jakarta:
Dian Rakyat, 1976.
Mughniyah, Muhammad Jawadal-, al-aḥwāl asy-Syakhṣiyah ‘alā al-Mażāhib  al-khamsah,  Bairut:    Dār  al-Islāmā  li  al-
Malāyin, 1964.
Mulia, Siti Musdah., Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2005.
Muzarie,  Mukhlisin., Kontroversi  Perkawinan  Wanita  Hamil,
Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
Nasution,  Khoirudin., Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di Dunia  Muslim:  Studi  Sejarah,  Metode  Pembaruan  dan Materi & Status perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan  Muslim,  Yogyakarta:  ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009.
Qodri, Anwar A., Islamic Jurisprudence in The Modern World, Lahore: Premier Book House, 1973.
Rahman,  Musthofa., Anak    Luar  Nikah;  Status  dan  Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 2003.
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Rajawali
Press, 2000.
Rofiq,  Ahmad,  “Menyoal  Keabsahan  Anak  Dalam  Formulasi Hukum  Islam  di  Indonesia”,  dalam  kata  pengantar  buku Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 2003.
Rusyd,  Ibn., Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz
2,Beirut: Dār el-Fikr, tt.
Schacht,  Joseph.,  A n Introduction to Islamic Law,  Oxford: The
Clarendon Press, 1964.
Syarifuddin,  Amir., Meretas  Kebekuan  Ijtihad;  Isu-isu  penting hokum Islam kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Tim Redaksi Tanwīrul Afkār Ma’had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, Fiqh  Rakyat,  Pertautan  Fiqh  dengan Kekuasaan, Yogyakarta: LKIS, 2000.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Vollmar,  HVA.,  Pengantar  Studi  Hukum  Perdata,  terj.  IS Adiwinarta, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
Zuhailī,  Wahbah  al-., al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu,  Juz  7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.