## Al-Mizan
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 20, No. 1, 2024, h. 219-240
(e-Journal)

## Pertimbangan  Hakim Pengadilan Agama Parepare Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Maslahah
Mir’ah Thania 1 , M. Nasri Hamang 2 , Hannani 3 , Fikri 4 , Rizal Darwis 5
1234 Institut Agama Islam Negeri Parepare,
5 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: mir.ahthania02@gmail.com; mnasrihamang@gmail.com; hannani@iainpare.ac.id; fikri@iainpare.ac.id; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Penulis Korespondensi: mir.ahthania02@gmail.com
Abstract:    Government  Regulation  Number  45  of  1990  concerning  Marriage  and Divorce  Permits  for  Civil  Servants  in  article  3  stipulated  that  all  civil  servants intending to divorce had to have prior permission from their superiors or a letter of recommendation  from  a  relevant  official.  This  administrative  requirement  was mandatory, allowing the judge to consider and decide on divorce cases involving civil servants. This research employed field research with an empirical juridical approach, which was conducted directly to understand the real issues and was then linked to applicable laws, the legal certainty theory, and the maslahah theory (maintaining the objectives of shari'a and achieving benefits/avoiding harms). The research findings concluded that: 1) the divorce requirements in the maslahah theory aimed to reduce the divorce rate among civil servants. Superiors or authorized officials had the right to guide employees to try to preserve their marriages; 2) the Parepare Religious Court granted six months to obtain permission from superiors. If, by the specified deadline, the individual did not have this permission and still wished to divorce, they were required to submit a statement willing to bear the consequences of divorce without the  superior's permission. The related consequences were outlined in Government Regulation Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline; 3) there was a connection between  the  judge's  consideration  and  the  maslahah  theory.  In  addition  to considering the applicable laws, the judge also took into account aspects of maslahah when  making  decisions.  The  maslahah  obtained  from  a  formal  divorce  in  the Religious Court included legal certainty and justice in the judge's divorce decree.
Keywords: Consideration of Judges; State Civil Servants; Divorce; Maslahah Theory

## Consideration of Judges of the Parepare Religious Court in the Case of Divorce of State Civil Apparatus without a Superior Permission Letter Perspective of Maslahah Theory
Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menjelaskan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bercerai wajib memiliki surat izin atasan atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Persyaratan administrasi ini menjadi kewajiban, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara  perceraian  ASN  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian lapangan  dengan  pendekatan  yuridis  empiris;  penelitian  yang  dilakukan  secara
langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  teori kepastian hukum dan teori maslahah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) persyaratan  perceraian  dalam  teori  maslahah  berupaya  untuk  menekan  tingkat terjadinya perceraian pada lingkungan ASN. Atasan atau pejabat yang berwenang berhak memberikan bimbingan agar ASN tersebut berusaha mempertahankan rumah tangganya; 2) Pengadilan Agama Parepare memberikan waktu selama enam bulan untuk  mendapatkan  surat  izin  atasan,  ketika  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan belum  memiliki  surat  izin  tersebut,  dan  pemohon/termohon  tetap  ingin  bercerai, maka  ia  dibebankan  membuat  surat  pernyataan  siap  menanggung  resiko  sebagai akibat dari perceraian yang tidak memiliki surat izin atasan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  3)  pertimbangan  hakim  dengan  teori  maslahah  terdapat  keterkaitan,  sebab hakim  dalam  memutuskan  perkara  selain  memperhatikan  undang-undang  yang berlaku,  hakim  juga  mempertimbangkan  aspek  kemaslahatan.  Kemaslahatan  yang didapatkan dari perceraian yang dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama berupa adanya  kepastian  hukum  dan  keadilan  dari  putusan  perceraian  yang  ditetapkan hakim.
Kata  Kunci:    Pertimbangan  Hakim;  Aparatur  Sipil  Negara;  Perceraian;  Teori Maslahah

## A. Pendahuluan
Perkawinan menjadi salah satu ketetapan Allah swt. atas segala makhluk-Nya berdasarkan firman-Nya di dalam QS Yasin/36 ayat 36 dan QS al-Zariyat/51 ayat 49 dengan menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat (QS al-Nisa/4 ayat 21). 1 Kemudian dijabarkan dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa:
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Juga dijelaskan dalam aturan lain, yaitu:
Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3
1 Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016).
2 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 2.
3 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.
Jika  mencermati  aturan  hukum  agama  dan  hukum  nasional  di  Indonesia menunjukkan bahwa sebuah pernikahan dapat berlangsung selamanya atau kekal, di mana  ikatannya  sangat  kokoh  dan  kuat.  Namun  pada  kenyataannya  ada  saja hubungan pernikahan gagal di tengah jalan dan akhirnya bercerai. Perceraian ini tidak mengenal  siapa  mereka,  apa  status  mereka,  apa  jabatan  mereka,  apa  pekerjaan mereka dan status-status lainnya.
Salah  satu  bentuk  perceraian  yang  terjadi  adalah  perceraian  di  kalangan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Perundangan- undangan nasional Indonesia menyebutkan:
Aparatur  sipil  negara  atau  pegawai  negeri  sipil  adalah  mereka  yang  setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Sebagai warganegara Indonesia yang pekerjaannya diatur oleh negara, maka terkait  perkawinan  dan  perceraian  ASN  dipertegas  dalam  aturan  perundang- undangan yang menyatakan bahwa:
(1) Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin  atau  surat  keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. 5
ASN  yang  akan  melakukan  perceraian  wajib  memperoleh  izin  atau  surat keterangan  dari  atasan  atau  pejabat  yang  berwenang.  Hal  tersebut  harus  diajukan secara tertulis dalam bentuk surat atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
4 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian, pasal 1 ayat (a).
5 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Aparatur  Sipil Negara, pasal 3.
Untuk mendapakan izin tersebut, ASN wajib mencamtumkan alasan dan bukti yang sah mengapa ia ingin melakukan perceraian.
Adanya  campur  tangan  atasan sebagai pihak penengah yang memberikan bimbingan diharapkan dapat merukunkan kembali ASN yang  ingin  bercerai. 6 Semua ketentuan  yang  mengatur  tentang  aktifitas  dan  kehidupan  ASN  bertujuan  untuk membuat  ASN  lebih  disiplin  dan  terhindar  dari  perbuatan-perbuatan  tercela  yang akan menghilangkan makna ketauladanan sebagai pegawai pemerintah. Salah satu ketentuan  yang  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  kedisiplinan  bagi  ASN  adalah dengan mewajibkan memiliki surat izin atasan ketika ingin bercerai.
Pada Pengadilan Agama Parepare kenyataan yang terjadi ditemukan beberapa pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ASN  dalam  mengajukan  gugatan  perceraian. Namun perkara perceraian yang diajukan pemohon sebagian besar tidak mendapat izin dari atasan. Jumlah perkara perceraian ASN yang masuk di Pengadilan Agama Parepare tiga tahun terakhir, yaitu 1 perkara di tahun 2021, 3 perkara di tahun 2022, dan  1  perkara  di  tahun  2023.  Padahal  secara  jelas  disebutkan  dalam  peraturan pemerintah tersebut ASN yang akan bercerai diwajibkan mendapat izin dari atasan sebagai  pemenuhan  salah  satu  syarat  kumulatif.  Namun  berdasarkan  realitas  yang terjadi masih ada oknum yang melanggar aturan ini.
Peraturan Pemerintah ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian,  karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya perceraian dianggap sebagai pintu darurat yang tidak perlu digunakan terkecuali untuk mengatasi suatu krisis yang tidak mungkin lagi diatasi dengan cara lain. 7 Dengan demikian setiap permohonan izin atasan yang diberikan  kepada  ASN  mengalami  proses  yang  berbeda-beda,  disebabkan  karena alasan dan bukti yang menjadi penyebab perceraian yang dirasa kurang menyakinkan, sehingga butuh waktu yang lama.
6 Mulida  Hayati  Syaifullah ,  “Pemberian  I jin  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Pada Kepolisian  Republik  Indonesia, ” Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai  6,  no.  1  (2020):  725-737, https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.132
7 Hasbi,  Faisal  Ahmadi,  dan Muhammad  Randhy  Martadinata,  “Faktor  P enyebab Meningkatnya  Angka  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Di  Kota  Jambi, ” Jurnal  Wasatiyah: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2021): 13-33.
Atasan  atau  pejabat  yang  menerima  permintaan  izin  untuk  melakukan perceraian,  wajib  memperhatikan  dengan  seksama  alasan-alasan  yang  dilampirkan dalam  surat  permintaan  izin  tersebut.  Apabila  alasan  dan  syarat-syarat  yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka dibutuhkan keterangan tambahan istri/suami dari ASN yang mengajukan permintaan izin atau dari  pihak  lain  yang  dipandang  dapat  memberikan  keterangan  yang  menyakinkan. Sebelum memberikan keputusan, atasan yang berwenang telah berusaha lebih dahulu merukunkan  kembali  suami  istri  tersebut  dengan  cara  memanggil  mereka  secara langsung untuk diberi penjelasan atau nasehat. 8
Adapun  alasan-alasan  yang  disampaikan  ASN  harus  jelas  dan  benar  yang disertai dengan bukti dan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:
(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
(2) Izin  untuk  bercerai  karena  alasan  isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat
(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
a. Bertentangan  dengan  ajaran/peraturan  agama  yang  dianut  pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
c. Bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku; dan/atau;
d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 9
Aturan  ini  diharapkan  dapat  mendisplinkan  seluruh  ASN  ketika  ingin melakukan pernikahan dan perceraian. Prosesnya dapat dikatakan dipersulit agar ia tidak sering mengalami siklus kawin cerai yang akan menganggu kinerjanya sebagai pegawai  pemerintah.  Atas  dasar  ini,  maka  tulisan  ini  akan  meninjau  bagaimana pertimbangan  hakim  ketika  mendapatkan  perkara  perceraian  bagi  aparatur  sipil negara yang tidak melampirkan surat izin atasan di Pengadilan Agama Parepare.
8 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 73.
9 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 7.

## B. Persyaratan Perceraian Aparatur Sipil Negara
Seiring  dengan  masalah  perceraian  dalam  perkawinan  merupakan  hal  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  rumah  tangga,  maka  untuk  menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai bentuk hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin.
Persoalan  perceraian  merupakan  persoalan  yang  serius,  sehingga  perlu keseriusan  dan  kehati-hatian  serta  alasan  yang  jelas  dalam  memutuskannya. 10 Demikian  juga  untuk  mengurangi  terjadinya  perceraian  yang  menyalahi  prinsip- prinsip etika dan moral, serta tindakan yang semena-mena terhadap satu sama lain. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, istri pun sebaliknya. 11
Dalam  syariat  Islam  dijelaskan  bahwa  melakukan  perceraian  agar  supaya mengikuti  petunjuk  Alquran,  bahwa  sebelum  perceraian  itu  benar-benar  terjadi, hendaklah  dilakukan  upaya  perdamaian  lebih  dahulu  dengan  mengangkat hakam (juru  damai)  dari  keluarga  kedua  belah  pihak  (suami  dan  isteri),  sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam Alquran:
ًح َلَ ْصِا  آ َدْيِرُّي  ْنِا ۚ اَهِلْهَا  ْنِِّم اً َكََحَو ٖ ِلِْهَا  ْنِِّم اً َكََح اْومثَعْباَف اَمِ ِنِْيَب  َقاَق ِش ْ متُْفِخ  ْنِاَو م هِّللّا  ِقِِّفَوُّي ا
۞اً ْيِْبَخ اًمْيِلَع  َن َكَ َ هِّللّا َّنِا ۗ اَمم َنِْيَب
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Niscaya Allah memberi taufik
10 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum (Makassar: Humanities Genius, 2020), 130.
11 Rizal  Darwis, Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015).
kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal ( QS. an- Nisa’ /4: 35). 12
Teks QS an-Nisa’/4 ayat 35 tersebut terdapat kata hakaman (juru damai), dan dalam konteks peradilan, maka proses penyelesaian sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan,  maka  hakim  harus  benar-benar  bijak  dalam  memberikan  kesimpulan hukum  atau  putusan,  sehingga  memberikan  rasa  keadilan,  tidak  membawa  dampak kerugian  dan  tidak  membuat  masyarakat  pudar  kepercayaan.  Mendamaikan  pihak- pihak  yang  berperkara  merupakan  kewajiban  mutlak  yang  harus  dilakukan  oleh seorang  hakim  sejalan  dengan  tuntutan ajaran  Islam. 13 Kata  ikatan  lahir  batin  serta bahagia  dan  kekal  dapat  ditafsirkan  bahwa  prinsip  perkawinan  itu  adalah  untuk seumur  hidup  atau  kekal  dan  tidak  boleh  terjadi  sesuatu  perceraian,  sehingga  ASN hanya  dapat  melakukan  perceraian  apabila  ada  alasan-alasan  yang  sah,  sebagai berikut:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina,  yang  dibuktikan  dengan  keputusan Pengadilan,  kesaksian  dua  orang  saksi  yang  telah  dewasa,  atau  diketahui tertangkap basah oleh salah satu pihak lainnya;
b. Salah  satu  pihak  menjadi  pemabok  pemadat  atau  penjudi  yang  sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa, atau surat keterangan dari dokter atau polisi;
c. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa  atau  satu  Kelurahan,  yang  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang serendah-rendahya Camat;
d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih  berat  secara  terus  menerus  setelah  perkawinan  berlangsung  yang dibuktikan  dengan  keputusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap, salah satu pihak melakukan kekajaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah;
e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  yang
12 Kementerian  Agama  RI., Al- Qur’an  Nahwu  Latin  Tajwid (Bandung:  PT.  Al-Qosbah, 2023), 84.
13 Karimuddin, Problematika  Gugatan  Perceraian  Dalam  Masyarakat  Islam:  Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah dengan Pendekatan Fiqh (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 55 dan 78.
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat. 14
Pada hakikatnya perceraian adalah sesuatu yang dilarang karena mengandung kemudharatan.  Perceraian  hanya  boleh  dilakukan  apabila  mengandung  unsur kemaslahatan,  dan  setiap  jalan  perdamaian  antara  suami  istri  yang  bertikai  tidak menghasilkan  kebaikan.  Kenyataannya  menunjukkan  bahwa  hubungan  suami  istri tidak  selamanya  berlangsung  secara  harmonis.  Banyak  keluarga  yang  gagal  dalam menciptakan  kehidupan  keluarga  harmonis,  sehingga  perceraian  tidak  bisa dihindarkan. Kondisi ini akan semakin parah apabila tidak ada langkah antisipasi oleh pasangan suami istri dalam mencegah terjadinya perceraian.
Ketentuan mengenai perlunya perkawinan dan perceraian harus mendapat izin dan  persetujuan  terlebih  dahulu  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  Pengadilan Agama  atau  Pengadilan  Negeri.  Diwajibkannya  memiliki  surat  izin  perceraian  dari atasan  atau  pejabat  yang  berwenang  merupakan  keharusan  mengingat  yang bersangkutan  mempunyai  kedudukan  sebagai  ASN. 15 Tentunya  bertujuan  untuk menciptakan  kehidupan  keluarga  yang  harmonis  dengan  diciptakanlah  aturan  yang mengatur  tentang  pernikahan  dan  perceraian.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk melindungi semua pihak agar tidak akan ada yang merasa dirugikan dari terjadinya suatu pernikahan.

## C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan
Hukum  mengatur  hubungan  hukum  yang  terdiri  dari  ikatan-ikatan  antar individu  dengan  masyarakat  dan  antara  individu-individu  itu  sendiri.  Olehnya  itu ketika  hakim  melakukan  penegakan  hukum  senantiasa  memperhatikan  tiga  aspek sebagaimana yang diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam idee des rech (ajaran cita hukum)  sebagaimana  dikutip  Mertokusumo  dan  Pitlo,  yaitu:  aspek  filosofis
14 Badan  Kepegawaian  Negara, Surat  Edaran  Nomor:  48/SE/1990  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara
15 Anggi  Lavencia  Mauren  Salendu,  "Tinjauan  Hukum  Terhadap  Izin  Perceraian  Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990," Lex Privatum 4, no. 4 (2016).
(keadilan),  sosiologis  (kemanfaatan  bagi  masyarakat),  dan  yuridis  (kepastian hukum). 16 Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum ( legal reasoning) seorang hakim secara seimbang. 17 Perkara yang diputuskan hakim selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Pertimbangan hakim berdasarkan cara mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses  persidangan,  baik  dari  bukti  surat,  saksi,  prasangka,  pengakuan  maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan demi mencapai sebuat keputusan yang akan dijatuhkan berdasarkan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan sifat objektif. 18
Pada  realita  dalam  praktik  yang  terjadi  di  depan  sidang  Pengadilan,  tidak jarang  dan  tidak  sedikit  pula  ditemukan  ASN  yang  tidak  melampirkan  surat  izin atasan. Walaupun hal ini telah dihimbau secara terus menerus untuk melengkapi surat izin  atasan.  Penyebab  utama  dalam  pelanggaran  aturan  ini  dikarenakan  untuk mendapatkan  surat  izin  tersebut  tergolong  rumit,    setiap  instansi  berbeda  dalam memberikan  izin,    tidak  adanya  rentang  waktu  atau  kepastian  untuk  mendapatkan surat izin tersebut, dan yang paling sering didapatkan ialah  ASN negara yang telah mengajukan surat izin, tidak kunjung mendapatkan respon serta kejelasan mengenai apakah  akan  diberikan  izin  bercerai  atau  tidak  dari  atasan  atau  pejabat  yang berwenang.
Hasil penelusuran jumlah perkara perceraian ASN tanpa melengkapi surat izin atasan pada tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Parepare diketahui pada tahun 2021 ada satu perkara, pada tahun 2022 ada satu perkara kabul dan dua dicabut, dan pada  tahun  2023  satu  perkara  belum  diputuskan.  Perkara-perkara  tersebut  tentunya telah dipertimbangkan oleh hakim antara diterima, ditolak ataupun dicabut.
16 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993), 1.
17 Abdul  Hakim,  “Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Te rhadap  Pihak Ketiga  Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan  Perspektif Negara  Hukum  Pancasila,” Jurnal  Hukum  dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361-378.
18 Fitriyani, Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz (Jakarta: Publika Indonesia Utama 2022), 8.
Adapun menurut Siarah perbedaan tata cara perceraian ASN dengan non-ASN sebagai berikut:
Proses perceraian bagi ASN pada dasarnya sama dengan perceraian masyarakat non-ASN. Perbedaanya hanya sebatas bahwa perceraian  yang akan dilakukan oleh ASN diwajibakan memiliki surat izin atasan. ASN baik laki-laki maupun perempuan  yang  bertindak  sebagai  penggugat  atau  pemohon,  terlebih  dahulu harus mendapat izin dari atasan atau pejabat. Sementara bagi ASN baik laki-laki muapun  perempuan  yang  melakukan  perceraian  dan  berkedudukan  sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat untuk mendapat surat keterangan. 19
Dalam perkara yang berkaitan dengan perceraian, maka tindakan hakim ialah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk menghentikan perselisihannya, hal tersebut berupaya agar tidak terjadi perceraian. Apabila upaya  dalam mendamaikan berhasil, maka gugatan penggugat atau pemohon dicabut. 20 Jika semua upaya untuk merukunkan  kembali  dalam  membentuk  hubungan  yang  baik  diantara  kedua  belah pihak gagal, dan tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada halangan yang memaksa mereka untuk tetap bersama. Mereka boleh berpisah secara baik-baik. 21
Mengenai  proses  perceraian  untuk  pasangan  suami  istri,  baik  salah  satu maupun keduanya bekerja sebagai  ASN, tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan berstatus sebagai  ASN. Hal ini disebabkan karena seorang  ASN  merupakan  abdi  masyarakat  yang  terikat  kerja  dengan  pemerintah, sehingga harus menjadi panutan bagi masyarakat. 22
Hasil  wawancara  dengan  St.  Hasmah  mengenai  proses  perceraian  ASN sebagai berikut:
Jika belum ada izin atasan, yang bersangkutan diberikan waktu maksimal enam bulan untuk mendapatkan surat izin atasan, ketika ia sudah diberi kesempatan selama  enam  bulan  kemudian  tidak  datang  melapor,  maka  dipanggil  untuk melakukan  persidangan  kedua.  Pada  saat  sidang,  kembali  ditanyakan  apakah Saudara siap menanggung segala resiko, jika siap maka harus membuat surat
19 Siarah,  Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare, Wawancara,  di  Kota  Parepare,  tanggal  23 Oktober 2023.
20 Ecep Nurjamal, Sistem Peradilan Islam di Indonesia (Jawa Barat: Edu Publisher 2020), 66.
21 Dahwadin, et.al., Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia (Wonosobo: Mangku Bumi,
2018), 73.
22 Hasbi, Ahmadi, Martadinata, “Faktor Penyebab … , ”
pernyataan  secara  tertulis  dan  ditandatangani  di  atas  materai.  Jika  ASN  atau PNS  tersebut  menyetujui  membuat  surat  pernyataan  tersebut,  maka  perkara dapat terus dilanjutkan, jika tidak maka perkara akan di NO (putusan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil). 23
Pertimbangan  Majelis  Hakim  bahwa  surat  izin  atasan  dipandang  bukan sebagai penentu dikabulkan atau tidaknya perkara perceraian  ASN. Dengan adanya surat  siap  menanggung  resiko,    maka  hakim  dapat  melihat  tekad  dan  keseriusan pemohon  terhadap  perkara  perceraian  yang  diajukan  tanpa  surat  izin  atasan,  yang berkemungkinan  pemohon  dapat  dikenakan  hukuman  disiplin  berdampak  dari perkaranya. Sebab pemohon telah melakukan tindakan indispliner dari perbuatannya yang menyalahi aturan perundang-undangan. Surat pernyataan siap menangung resiko juga  dibuat  karena  pemohon  tidak  mendapat  respon  atau  jawaban  dari  pimpinan setelah  menempuh  rangkaian  prosedural yang  berlaku.  Selain  itu,  salah  satu  alasan bercerai  ialah  sulitnya  untuk  mempertahankan  rumah  tangga  tanpa  niat  baik  dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, juga demi menghindari kemudharatan yang lebih besar yang mungkin saja terjadi jika pernikahan tersebut dipertahankan. 24
Di  sinilah  peran  atasan  atau  pejabat  harus  memperhatikan  secara  seksama alasan yang disampaikan ASN dengan melihat bukti dan saksi dari kebenaran alasan tersebut.  Apabila  alasan  yang  disampaikan  ASN  kurang  alat  buktinya  atau  kurang meyakinkan  kebenarannya,  maka  atasan  boleh  meminta  keterangan  dari  pihak  lain guna meyakinkan kebenaran alasan yang disampaikan ASN yang bersangkutan.
Adapun menurut St. Hasmah ketika menangani perkara perceraian bagi ASN bahwa alasan yang membuat pejabat atau atasan tidak memberikan surat izin untuk pernceraian, mengatakan sebagai berikut.
Setiap instansi berbeda dalam memberikan izin, maka semua itu tergantung dari atasan atau pimpinannya, terkadang sulitnya mengeluarkan surat izin tersebut, ada yang berpendapat bahwa atasan yang menceraikan, nyatanya tidak seperti itu.  Surat  izin  atasan  menandakan  bahwa  pegawai  tersebut  mengajukan  cerai talak atau cerai gugat agar diketahui oleh atasannya. 25
23 St. Hasmah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.
24 Lubis, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan (Medan: CV. Manhaji, 2020), 88.
25 St. Hasmah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.
Siarah juga menambahkan hal lain yang membuat proses mendapatkan surat izin atasan memakan waktu yang lama, sebagai berikut:
Memang benar untuk mendapatkan surat izin atasan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang rumit, dan terkadang atasan atau pimpinan masih melihat adanya  upaya  dan  kemungkinan  untuk  mereka  dapat  memperbaiki  rumah tangganya, sehingga atasan atau pimpinan tersebut memberikan waktu karena mengharapkan yang bersangkutan rukun kembali. 26
Hal  tersebutlah  yang  membuat  proses  mendapatkan  surat  izin  atasan  dalam perceraian ASN membutuhkan waktu yang lama, dan tidak sedikit ASN lebih memilih mengajukan perceraiannya tanpa melengkapi persyaratan administrasi ini. Sebab yang bersangkutan  menganggap  bahwa  rumah  tangganya  sudah  tidak  bisa  lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan akan membawa dampak kemudharatan bagi kedua belah pihak.
Pada perkara cerai gugat dan cerai talak, seorang hakim harus memberikan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan yang bisa mengakhiri perselisihan antara suami istri dan agar masing-masing pihak merasa mendapatkan haknya. 27 Putusan hakim  merupakan  produk  dari  proses  persidangan  di  pengadilan.  Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan  hakim  sudah  sepatutnya  dapat  memenuhi  tuntutan  para  pencari  keadilan. Olehnya itu hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 28
Putusan  hakim  yang  mencerminkan  keadilan  memang  tidak  mudah  untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena adil bagi satu pihak,  belum  tentu  adil  bagi  pihak  yang  lain.  Tugas  hakim  adalah  menegakkan keadilan  sesuai  dengan  kalimat  yang  dibuat  pada  kepala  putusan  yang  berbunyi “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa . ” Keadilan  yang
26 Siarah,  Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare, Wawancara,  di  Kota  Parepare,  tanggal  23 Oktober 2023.
27 Karimuddin, Problematika Gugatan … , 140.
28 Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.
dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. 29
Adapun menurut Hartini Ahada menjelaskan mengenai jika perceraian tanpa surat izin atasan sebagai berikut:
Pada saat di persidangan jika ASN tersebut tetap tidak mendapatkan surat izin atasan untuk bercerai, maka hakim menjelaskan tentang konsekuensi apa yang bisa  terjadi  sebagai  ASN,  jika  tetap  ingin  bercerai  walaupun  tanpa  surat  izin atasan.  Namun,  jika  tetap  ingin  bercerai  dipersyaratkan  membuat  surat pernyataan siap menanggung resiko. 30
Konsekuensi  yang  dimaksud  adalah  adanya  sanksi  disiplin  yang  akan didapatkan  dari  akibat  melakukan  perceraian  tanpa  izin  atasan,  bahwa  ASN  yang melanggar  kewajiban  tersebut  akan  dijatuhi  salah  satu  hukuman  disiplin  berat. Sebagaimana disebutkan dalam aturan disiplin ASN/PNS berikut ini:
PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983  Nomor  13,  Tambahan  lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3250)  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor  61,  Tambahan  lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3424), dijatuhi  salah  satu  jenis  Hukuman  Disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan Pemerintah ini. 31
Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  aturan disiplin ASN/PNS dijelaskan berikut ini:
(4)   Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.  penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b.  pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai PNS. 32
29 Dewi Atiqah, “ Peran Hakim  dalam  Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan, ” Artikel, dalam https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag- keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan- kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan, diakses 30 Oktober 2023.
30 Hartini Ahada, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara, di Kota Parepare, tanggal 23 Oktober 2023.
31 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  94  Tahun  2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 41.
32 Ibid., pasal 8 ayat (4).
Adanya pemberian sanksi disiplin diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang dipandang harus ditaati dan berlaku di dalam masyarakat. 33 Dengan menerapkan sikap  keteladanan  sebagai  ASN,  maka  ASN  harus  tunduk  pada  aturan  yang  telah ditetapkan,  seperti  melangsungkan  perkawinan  dan  perceraian  harus  mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat yang berwenang.  Perihal surat izin atasan yang tidak diperoleh setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan  telah melewati  tenggat  waktu  yang  disepakati  tidak  ada  tanggapan  dari atasan, maka  pemohon  dapat  membuat  surat  pernyataan  siap  menanggung  resiko  atas perceraian yang dilakukan sebagai pengganti surat izin atasan.
Meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang dihindari karena perbuatan tersebut  dibenci  oleh  Allah  swt.,  namun  jika  perkawinan  tersebut  berada  di  dalam kondisi yang sudah tidak dapat dipertahankan yang menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka perceraian boleh dilakukan. 34 Ini juga menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara perceraian bagi ASN.
Perkara  gugatan  cerai  ASN  hanya  mewajibkan  hakim  memeriksa  perkara bersangkutan  untuk  mengingatkan  kepada  para  pihak  akan  adanya  hukum  disiplin pegawai jika melanggar aturan tersebut. 35 Ada atau tidak adanya izin perceraian dari atasan ASN tidak mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare atas gugatan perceraian yang diajukan kepadanya, karena surat izin perceraian dari atasan  diakui  hanya  sebagai  persyaratan  administratif,  namun  tidak  digolongkan sebagai alat bukti untuk menilai sah atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang ASN kepada pengadilan.
Inilah alasan mengapa hakim dapat membuat keputusan atau memutus kasus perceraian ASN meskipun tidak ada izin dari atasan. Hal ini disebabkan pada dasarnya izin  perceraian  dari  atasan  bukanlah  peraturan  yang  bisa  mengatur  hakim  untuk memberikan  keputusan  terhadap  suatu  kasus  pengadilan.  Apabila  perkara  yang
33 Hamda Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 237.
34 Karimuddin, Problematikan Gugatan … , 136.
35 Amelia Chandra Utami dan Setyaningsih Setyaningsi h, “Ditolaknya Gugatan Perceraian karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, ” Reformasi Hukum Trisakti 3, no.
2 (2021): 188-212, https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13448
disidangkan memang telah jelas terbukti, dilengkapi dengan syarat serta alasan yang telah terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut. 36
Hal ini sejalan dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, bahwa  hakim  dapat  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  perceraian  seorang  ASN selama melampirkan surat siap menanggung resiko sebagai pengganti tidak adanya surat izin atasan, serta jika telah melengkapi alasan dan bukti yang sesuai mengapa ingin melakukan perceraian, dan yang terpenting telah melewati seluruh pemeriksaan di  pengadilan.  Hakim  memerlukan  adanya  pembuktian,  karena  tugas  hakim  adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, sehingga permohonan perkara tersebut menghasilkan suatu penetapan. Selanjutnya  hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam memutus perkara.
Putusan  perceraian  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  pihak-pihak  yang berperkara  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  telah  berusaha  dan tidak  berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak atau melakukan mediasi. Pengadilan sebagai sebuah lembaga negara merupakan tempat upaya terakhir untuk mempersatukan dan mendamaikan kembali hubungan suami dan istri yang berniat melakukan perceraian, dengan jalan membuka pintu perdamaian, menggunakan cara dan sistem musyawarah melalui  perantara  hakim  sebagai  penengah  dari  permasalahan  yang  dihadapi,  guna memperoleh  hasil  dan  solusi  pemecahan  perkara win  win  solution (sama-sama menguntungkan) yang maksimal. 37
Adanya  mediasi  adalah  untuk  memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan. 38 Mediasi  ini  bisa  menunjuk mediator hakim atau mediator non hakim yang memiliki sertifikat mediator. 39 Artinya
36 Ibid.
37 Abdur  Rahman  Adi  Saputra,  “Konsep  Keadilan  Pada  Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo), ” Istinbath: Jurnal Hukum 15, no. 2 (2018): 247-284.
38 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bagian Menimbang huruf a dan d.
39 Ibid., pasal 1 angka 2.
dengan adanya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan.

## D. Bentuk  Relevansi  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare dengan  Teori  Maslahah  dalam  Memutuskan  Perkara  Perceraian  Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan
Relevansi  pertimbangan  hakim  dengan  teori  maslahah  dalam  memutuskan perkara  perceraian  ialah  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak  hanya berpacu  kepada  undang-undang  saja,  namun  mempertimbangkan  kemaslahatan  dan rasa kemanusiaan yang dapat diambil dari jatuhnya suatu putusan. Tanggung jawab seorang  hakim  terkait  putusan  yang  dikeluarkan  tidak  hanya  dikhususkan  kepada pihak  yang  berperkara,  masyarakat  secara  luaspun  dapat  mengambil  pelajaran  dari putusan  tersebut,  sehingga  hakim  dituntut  memiliki  sikap  seadil-adilnya  dalam memberikan putusan lengkap dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara perceraian bagi ASN dengan teori maslahah sangat berkaitan. Hakim selaku penegak hukum  yang  memutuskan  perkara  perceraian,  selain  berpatokan  dengan  undang- undang,  juga  memperhatikan  aspek  kemaslahatan.  Jika  suatu  perkawinan  sudah diujung kehancuran, tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga tersebut, meskipun telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali serta melakukan mediasi, yang akhirnya gagal, maka dalam hal ini, walaupun perceraian hal  yang  dibenci  oleh  Allah  swt.,  jika  seluruh  aspek  kemaslahatan  telah dipertimbangkan  dan  tetap  tidak  mendapatkan  titik  terang,  maka  perceraian  boleh dilakukan. Sebab, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menambahkan  dampak  kemudharatan  bagi  kedua  belah  pihak.  Sebagaimana  hadis riwayat Ibn Majah dan Daruquthni:
هيلع الله ىلص يالله  َلوُسَر َّنَأ هنع الله يضر ي ييرْدُلخا ٍناَنيس ينْب ٍكيلاَم ينب يدْعَس ٍدْييعَس ْيبَِأ ْنع َل :َلاَق ملسو َراَريض َلَو َرَرَض ( نيطقرادلاو ةجام نبا هاور ) 40 40 Hossan Salem, Al-Maktabah al-Syamilah versi  1444 H., dalam Kitab Syarah al-Arba ’ in al- Nawawiyah li Ibn Daqiq  al- ‘ Id, https://shamela.ws/book/11244/96, diakses 30 Oktober 2023.
Artinya:
Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:  Janganlah  memberikan  kemudharatan  pada  diri  sendiri,  dan  jangan pula memudharati orang lain (HR. Ibn Majah dan al-Daruquthni). 41
Seorang  muslim  atau  mukmin  yang  baik,  sebaiknya  tidak  menimbulkan kesulitan  dan  merugikan  orang  lain.  Lebih  baik  lagi  jika  mereka  bisa  memberikan bantuan  atau  memudahkan  orang  lain.  Sebab,  Islam  datang  tidak  hanya  untuk menaruh keimanan kepada manusia, lebih dari itu Allah swt. memberikan rahmat bagi seluruh umat-Nya. Walaupun seseorang tidak dapat berbuat baik kepada orang lain, maka  sebaiknya  mereka  menahan  diri  untuk  tidak  menimbulkan  kerugian  atau menambahkan kemudharatan kepada orang lain. 42
Jika  dikaitkan  dengan  perkara  perceraian  bagi  ASN  di  Pengadilan  Agama Parepare, maka sebaiknya dalam pemberian surat izin perceraian untuk ASN, atasan atau pejabat yang berwenang memberikan kejelasan rentang waktu yang dibutuhkan untuk  mendapatkan  surat  izin  tersebut,  lalu  memberikan  kejelasan  apakah  akan diberikan izin atau tidak agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap aturan disiplin ASN.
Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  syariat  meliputi  lima  dasar  pokok,  yaitu: melindungi  agama  ( hifzh  al  diin ), melindungi  jiwa  ( hifzh  al  nafs ),  melindungi  akal (hifzh  al  aql ),  melindungi  kelestarian  manusia  ( hifzh  a  nasl ),  dan  melindungi  harta benda ( hifzh al mal ). 43 Olehnya itu, setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut disebut  sebagai  maslahah  dan  setiap  hal  yang  menghilangkan  kelima  hal  tersebut disebut sebagai mafsadat (hal yang membawa kemudharatan).
Jika  dikaitkan  dengan  perkawinan,  ketika  ikatan  perkawinan  sudah  tidak mampu lagi dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa  damai  terhadap  pasangan  suami  istri,  maka  Islam  mengatur  cara  untuk
41 Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah (Jakarta: Kencana, 2018), 161.
42 Hannani, Hasanuddin Hasim, dan Abdillah, “Islamic Law Philanthropy in Institutions and Urban Village Community Empowerment Patterns in Parepare City, ” Al-Risalah: Ilmu Syariah dan Hukum 23, no. 1 (2023): 20-32, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.37008
43 Al-Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Dar al- Ihya’ al Turas al - ‘Araby , t.th.), 217.
menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan  cara  talak  atau  melakukan  perceraian. 44 Ketentuan perceraian ini didasarkan pada firman Allah swt.:
ينْغُ ي اَقَّرَفَ تَ ي نيإَو ٱ َُّللّ يهيتَعَس ني م  الًُّك ۦ َناَكَو ٱ َُّللّ اًمييكَح اًعيسََٰو ( ١٢٠ ) Terjemahnya:
Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing- masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana (QS an-Nisa’/4: 130). 45
Jika  jalan  perbaikan  tidak  dapat  ditempuh,  sedang  kalian  telah  mengambil keputusan cerai, maka cerai itu harus terjadi. Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing pihak. Rezeki berada di tangan Allah. Rahmat dan karunia-Nya sungguh amat luas, dan Dia Mahabijaksana  yang  meletakkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya. 46 Syari’at  Islam yang diturunkan Allah swt. tidak sebatas teori yang menyeruh kepada kemashlahatan yang berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan  tersebut  Allah  swt.  menurunkan  aturan  yang  berupa  perintah  agar dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan. 47
Hakim  tentunya  berupaya  melakukan  mediasi  kepada  yang  bersangkutan sebelum jatuhnya putusan cerai. Diwajibkannya perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama disebabkan cerai talak yang sah dan memiliki kepastian hukum, sedangkan cerai talak yang tidak diucapkan di Pengadilan Agama  hanya sah dalam perspektif fikih, namun tidak dapat memberikan kekuatan hukum. 48 Seiring dengan masalah  perceraian  dalam  perkawinan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  kehidupan  rumah  tangga,  maka  untuk  menjamin  terwujudnya  kemaslahatan dalam  suatu  perceraian  diperlukan  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang
44 Sakban Lubis, Fiqhi Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam) (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 181.
45 Kementerian Agama RI., Al- Qur’an Nahwu … , 99.
46 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an,  Vol. 2 (Cet. 4; Ciputat: Lentera Hati, 2005), 601.
47 Zul  Ikromi,  "Mashlahah  dalam  Al-Quran  (Sebuah  Pengantar)," Jurnal  An-Nur  4,  no.  2 (2015): 227-238.
48 Fikri,  et.al., “Kontekstualisasi  Cerai  Talak  Melalui  Fikih  dan  Hukum  Nasional  di Indonesia, ” Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 151-170, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643
perceraian sebagai bentuk hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya  agar  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri  serta  anak  dapat terjamin.
Sebuah  keluarga  menurut  agama  Islam  menjadi  sebuah  pondasi  untuk terbangunnya agama yang kokoh, kesejahteraan hidup dan sebagai generasi penerus bangsa yang shaleh dan cerdas. Hal ini akan menjadikan masyarakat yang thayyibatun wa rabbun ghafur (sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku  penduduknya). 49 Bila  dilihat  dari  sudut  pandang  agama  Islam,  tidak  ada satupun ajaran yang menganjurkan terjadinya perceraian. Namun, pada kenyataannya ada beberapa alasan yang dapat menguatkan terjadinya perceraian, seperti suami yang tidak  memperhatikan  kewajibannya,  tidak  memberikan  nafkah,  menganiaya, memperlakukan  istri  tidak  baik,  dan  lain  sebagainya. 50 Dalam  hal  ini,  Islam  tidak membiarkan salah satu pihak mendapatkan kemudharatan dari perkawinan tersebut, maka kepadanya diberikan hak untuk melakukan perceraian.
Putusan  hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  diharapkan  tidak  hanya melihat  dari  segi  ketentuan  perundang-undangan  saja,  tetapi  juga  diharapkan  harus mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kemanfaatannya.  Pertimbangan  terhadap keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  haruslah  dapat  diwujudkan  demi penegakan hukum yang adil. 51 Inilah yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam menangani perkara perceraian bagi ASN tanpa surat izin atasannya.

## E. Kesimpulan
Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare  dapat  membuat  keputusan  dan memutuskan kasus perceraian ASN meskipun tidak dilengkapi surat izin dari atasan.
49 Nasri Hamang, Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya: Thaharah, Ibadah dan Keluarga Islam (Parepare: Umpar Press, 2018), 150.
50 Rizal Darwis, “ Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia, ” dalam Tim PIES 2014 (eds), Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan (Cet. 1; Surabaya: Imtiyaz, 2015), 125-192.
51 Margono, Asas Keadilan … , 120.
Jika  perkara  yang  disidangkan  memenuhi  persyaratan  dan  telah  dibuktikan  dengan alasan yang sah, maka hakim dapat memutuskan perkara perceraian tersebut. Namun resiko bagi ASN yang tetap ingin bercerai tanpa surat izin atasan telah terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sanksi hukuman berat.
Putusan  yang  ditetapkan  hakim  Pengadilan  Agama  Parepare  sejalan  dengan prinsip  maslahah.  Hal  ini  disebabkan  suatu  ketetapan  hukum  dibuat  untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi manusia, dan tidak melanggar dalil dalam  Alquran  dan  hadis,  juga  hal  ini  membawa  solusi  bagi  umat-Nya,  khususnya dalam  hal  perceraian,  di  mana  seorang  ASN  dapat  melakukan  perceraian  dengan membuat  surat  pernyataan  siap  menanggung  resiko  sebagai  pengganti  dari  tidak adanya surat izin atasan. Selama bukti dan alasan yang dilampirkan sesuai menurut undang-undang dan telah melewati berbagai proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan Agama. Jika seluruh aspek kemaslahatan telah dipertimbangkan dan tetap tidak  mendapatkan  titik  terang,  maka  perceraian  boleh  dilakukan  karena dikhawatirkan akan membawa dampak kemudharatan yang lebih besar.

## Daftar Pustaka
Atiqah, Dewi. “ Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan  Kemanfaatan  Putusan, ” Artikel,  dalam  https://pa-purwodadi.go.id/ index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran- hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan- kemanfaatan-putusan
Badan  Kepegawaian  Negara. Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.
Dahwadin, et.al. Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia. Wonosobo: Mangku Bumi, 2018.
Darwis, Rizal. “ Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Indonesia, ” dalam  Tim  PIES  2014  (eds), Islam  Indonesia  Pasca  Reformasi:  Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan. Cet.
1; Surabaya: Imtiyaz, 2015.
_____. “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender. ” Disertasi. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016.
_____. Nafkah  Batin  Isteri  dalam  Hukum  Perkawinan.  Cet.  1;  Gorontalo:  Sultan Amai Press, 2015.
Fikri,  et.al. “Kontekstualisasi  Cerai  Talak  Melalui  Fikih  dan  Hukum  Nasional  di Indonesia. ” Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 151-170, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643
Fitriyani. Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
Al-Ghazali. Al-Mustasfa, Juz I. Bairut: Dar al- Ihya’ al Turas al - ‘Araby .
Hakim,  Abdul. “Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Te rhadap Pihak  Ketiga  Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan  Perspektif  Negara  Hukum Pancasila. ” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361-378.
Hamang,  Nasri. Fikih  Islam  dan  Metode  Pembelajarannya:  Thaharah,  Ibadah  dan Keluarga Islam. Parepare: Umpar Press, 2018.
Hannani,  Hasanuddin  Hasim,  dan  Abdillah. “Islamic  Law  Philanthropy in Institutions  and  Urban  Village  Community  Empowerment  Patterns  in Parepare City. ” Al-Risalah: Ilmu Syariah dan Hukum 23, no. 1 (2023): 20-32, https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.37008
Hasbi,  Faisal  Ahmadi,  dan  Muhammad  Randhy  Martadinata. “Faktor  P enyebab Meningkatnya  Angka  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Di  Kota Jambi. ” Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2021): 13-33.
Ikromi, Zul. "Mashlahah dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)." Jurnal An-Nur 4, no. 2 (2015): 227-238.
Karimuddin. Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam: Dilengkapi Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  dengan  Pendekatan  Fiqh .  Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
Kementerian Agama RI. Al- Qur’an Nahwu Latin Tajwid . Bandung: PT. Al-Qosbah,
2023.
Lubis,  Sakban. Fiqhi  Munakahat  (Hukum  Pernikahan  dalam  Islam).  Jambi:  PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
Lubis. Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan: CV. Manhaji, 2020.
Mahkamah  Agung  RI. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Margono. Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Mertokusumo,  Sudikno,  dan  A.  Pitlo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum. Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993.
Nurjamal, Ecep. Sistem Peradilan Islam di Indonesia. Tasikmalaya: Edu Publisher 2020.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian.
_____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
_____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
_____. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
_____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.
Salem,  Hossan. Al-Maktabah  al-Syamilah versi   1444 H., dalam  Kitab Syarah al- Arba ’ in al-Nawawiyah li Ibn Daqiq  al- ‘ Id, https://shamela.ws/book/11244/96 Salendu,  Anggi  Lavencia  Mauren.  "Tinjauan  Hukum  Terhadap  Izin  Perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990." Lex Privatum 4, no. 4 (2016).
Saputra,  Abdur  Rahman  Adi. “Konsep  Keadilan  Pada  Cerai  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo). ” Istinbath: Jurnal Hukum 15, no. 2 (2018): 247-284.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur ’ an, Vol. 2. Cet. 4; Ciputat: Lentera Hati, 2005.
Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
Sulfinadia,  Hamda. Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Studi  Atas Pelanggaran  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Perkawinan. Yogyakarta: Deepublish 2020.
Syaifullah,  Mulida  Hayati. “Pemberian  I jin  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia. ” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 6, no. 1 (2020): 725-737, https://doi.org/10.61394/jihtb.v5i1.132
Utami,  Amelia  Chandra,  dan  Setyaningsih  Setyaningsih. “Ditolaknya  Gugatan Perceraian karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil. ” Reformasi Hukum Trisakti 3, no. 2 (2021): 188-212.
Yasardin. Asas Kebebasan Berkontrak Syariah. Jakarta: Kencana 2018.
Yunus,  Ahyuni. Hukum  Perkawinan  dan  Itsbat  Nikah:  Antara  Perlindungan  dan Kepastian Hukum. Makassar: Humanities Genius, 2020.