EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Asril
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Eksistensi  atau  keberadaan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-Undangan  Nasional  sampai  saat  ini  masih  dalam  bentuk  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991.  Jika  dihubungkan  dengan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  keberadaan  hukumnya  masih  lemah  dan  tidak mengikat. Sedangkan  keberadaan atau  eksistensi Kompilasi  Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan, sejak latar belakang  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perumusan  dan  Penetapan  serta Perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang-undang Keluarga Islam di Pengadilan Agama.

## Abstract
The  existence  or  whereabouts  Compilation  of  Islamic  Law  in  the  Hierarchy  of Laws  and  Regulations  of  the  National  is  still  in  the  form  of  Presidential Instruction No. 1 of 1991. If in relation to Article 7 of Law No. 12 of 2011 where the law is weak and is not binding . While the presence or existence Compilation of  Islamic  Law  in  the  Legal  Developments  in  Indonesia  has  always  been progressing  ,  since  the  background  to  the  Compilation  of  Islamic  Law  , Formulation  and  Stipulation  and  struggle  in  order  Compilation  of  Islamic  Law can be used as the Islamic Family Law in the Religious .
Kata Kunci: Eksistensi, Kompilasi dan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  sedang  membangun. Pembangunan  yang  dilakukan  tidak  hanya  di  bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi semata,  melainkan  juga  pembangunan  di  bidang  hukum.  Pembangunan  hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang  berkembang,  seperti  Indonesia.  Sebab  kemerdekaan  dan  pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi  maupun  di  bidang  sosial.  Proses
untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum. 1
Menurut  Satjipto  Rahardjo  seperti  yang  dikutip  oleh  Hutagalung mengatakan  bahwa  pada  dasarnya  pembangunan  dalam  bidang  hukum  meliputi usaha-usaha  untuk  mengadakan  pembaharuan  pada  sifat  dan  isi  dari  ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  usaha  yang  diarahkan  bagi  pembentukan  hukum  yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat. 2 Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya  dapat  dipahami  apabila  ada  keinginan  dalam  penyusunan  hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul. 3
Hal ini ditambah dengan catatan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan catatan sejarah hukum  Islam  yang sudah membumi di bumi  nusantara  ini  semenjak  masa  pra-penjajahan  hingga  sekarang,  maka  tidak dapatlah  di  sangkal  untuk  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  salah  satu  sumber pembentukan  dan  penerapan  Hukum  Nasional.Berlakunya  Hukum  Islam  di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung  utamanya.  Umat  dalam  artian  sebuah  komunitas  penganut  suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya. 4
Kebutuhan  akan  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  bagi  Peradilan  Agama sudah  lama  menjadi  catatan  sejarah  Departemen  Agama.  Keluarnya  surat  edaran Biro  Peradilan  Agama  Nomor  B/1/735  tanggal  18  Februari  1958  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  di  luar  Jawa  dan  Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  bagi  Peradilan  Agama  merupakan rangkaian  sebuah  cita-cita  bangsa  Indoesia  yang  menyatu  dalam  sejarah pertumbuhan  Peradilan  Agama  itu  sendiri.  Melalui  perjalanan  yang  panjang
1 Mura  P.Hutagalung, Hukum  Islam  dalam  Era  Pembangunan, Penerbit  Ind  Hill  Jakarta, 1985.h.9.
2 Ibid h.9.
3 K.N.  Sofyan  Hasan, Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf ,  Penerbit  Al-Ikhlas  Surabaya, 1995 h.10.
4 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Akademika  Pressindo, 1995,h.1.cet.k.1
akhirnya  umat  Islam  di  Indonesia  telah  mempunyai  hukum  keluarga  dan kewarisan  serta  perwakafan  sendiri  sejak  tahun  1991,  yaitu  sejak  berlakunya Kompilasi Hukum Islam. 5
Terdapat  Di  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:
(1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.
(2).  Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-Undangan  sesuai  dengan  hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  di atas,  bahwa  kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  Nasional  harus sesuai  dengan  hierarki  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1)  Undang- Undang ini. Di samping itu tata urutuan juga merupakan dasar dari hierarki yang menimbulkan kekuatan dari suatu perundang-undangan, sehingga peraturan  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

## Pengertian Eksistensi dan Kompilasi
Dalam  kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  eksistensi  artinya  keberadaan. 6 Sedangkan  dalam  Kamus  Inggris  Indonesia,  “ Existence” (1).  Adanya.(2). Kehidupan,  menjelma  dan  menjadi  ada. 7 Jika  dihubungkan  dengan  hukum,  ada atau  tidaknya  termasuk  di  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan Nasional.  Sedangkan  Istilah  “kompilasi”  diambil  dari  bahasa  latin,  kompilasi
5 Jumni  Nelli, Kritik  Terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Tentang  Pasal  Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, Pekanbaru: UIN Suska Riau,2012. Dalam Jurnal Hukum dan HAM.cet.ke-1.h.20-21.
6 Yandianto, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Bandung,  Penerbit  M2S  Bandung, 2001.hal.99.cet.ke-6.
7 Jhon  M..Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia  (  An  Engglish  Indonesian Dictionary), hal Jakarta, PT.Gramedia, 1995. hal.224. cet,ke-XXI
diambil  dari  perkataan  “ compilare” yang  mempunyai  arti  mengumpulkan bersama-sama,  seperti  mengumpulkan  peraturan  yang  tersebar  berserakkan  di mana-mana.  Istilah  ini  dikembangkan  menjadi  “ Compilation” dalam  bahasa Inggris  atau “  Compilatie” dalam  bahasa  Belanda.  Selanjutnya  istilah  ini dipergunakan  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  “Kompilasi”.  Dalam  kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S.Wojowasito dan WJS  Poerwadarminta  disebutkan  kata “  Compilation” dengan  terjemahan  “ karangan  tersusun  dikutip  dari  buku-buku  lain”.  Dengan  kata  lain  dalam pengertian Hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan  yang  memuat  uraian  atau  bahan-bahan  hukum  tertentu,  pendapat hukum atau juga aturan hukum. 8
Maka  dapat  dikemukakan  bahwa  yang  diartikan  dengan  kompilasi  dalam pengertian  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  adalah  merupakan  rangkuman  dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama  Fiqh  yang  biasa  dipergunakan  sebagai  referensi  pada  Pengadilan  Agama untuk  diolah  dan  dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam  satu  himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. 9

## Pengertian Hierarki dan Peraturan Perundang-undangan
Di  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Hierarki  berarti  (1).  Urutan tingkatan  atau  jenjang  jabatan.(2).  Organisasi  dengan  tingkatan  otoritas.  (3). Deretan klasifikasi bilogis. 10 Jika dikaitkan dengan hierarki peraturan Perundang- undangan,  berarti  urutan  atau  tingkatan  aturan  yang  lebih  tinggi  sampai  aturan yang terendah. Hierarki Peraturan Perundang-undangan disebut juga dengan Tata Urutan  Perundang-undangan  dalam  kaitan  implementasi  konstitusi  negara Indonesia  adalah  merupakan  bentuk  tingkatan  perundang-undangan.  Sejak  tahun 1966  telah  dilakukan  perubahan  atas  hierarki  (tata  urutan)  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Tata  urutan  (hierarki)  perundang-undangan  perlu  diatur
8 Abdurrahman, Op.Cit. .9-12.
9 Op.Cit.hal.14
10 Yandianto, Op.Cit. hal. 168.
untuk  menciptakan  keteraturan  hukum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 11

## Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam
Apa  sebenarnya  yang  menjadi  latar  belakang  penyusunan  Kompilasi Hukum  Islam  tidaklah  mudah  untuk  dijawab  secara  singkat.  Bilamana  kita memperhatikan  konsideran  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang  penunjukan  Pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui Yurisprudensi  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  proyek  Kompilasi  Hukum  Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :
a. Bahwa  sesuai  dengan  fungsi  pengaturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  terhadap  jalannya  peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan  di Indonesia,  khususnya  di  lingkungan  peradilan  Agama,  perlu  mengadakan Kompilasi  Hukum  Islam  yang  selama  ini  menjadikan  hukum  positif  di Pengadilan Agama;
b. Bahwa  guna  mencapai  maksud  tersebut,  demi  meningkatkan  kelancaran pelaksanaan  tugas,  sinkronisasi  dan  tertib  administrasi  dalam  proyek pembangunan  hukum  Islam  melalui  yurisprudensi,  di  pandang  perlu membentuk  suatu  tim  proyek  yang  penyusunannya  terdiri  dari  para  pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 12
Apabila  diperhatikan  konsideran  tersebut  masih  belum  memberikan jawaban  yang  tegas  mengenai  mengapa  kita  harus  membentuk  kompilasi dimaksud.  Bilamana  kita  teliti  lebih  lanjut  ternyata  pembentukan  kompilasi hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di  Indonesia  selama  ini.  Hal  ini  penting  untuk  ditegaskan  mengingat  seperti  apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang  disepakati  tentang  hukum  Islam  di  Indonesia.  Ada  berbagai  anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda. 13
11 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak  ), Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education), Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.cet.ke-8 hal. 82.
12 Abdurrahman, Loc.Cit. hal.15
13 Ibid. h.16
Proses  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  terlepas  dari pertumbuhan,  perkembangan  hukum  Islam  dan  lembaga  peradilan  Agama sebelum dan sesudah masyarakat  Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Oleh  karena  itu  membicarakan  Hukum  Islam  di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi; (1). Perkembangan Hukum Islam dan  Perannya,(2).Kompilasi  Hukum  Islam,(3)  pertumbuhan  dan  perkembangan Peradilan  Agama. 14 Ide  kompilasi  Hukum  Islam  lahir  beberapa  tahun  kemudian terutama  sejak  tahun  1976  ketika  Mahkamah  Agung  membina  teknis  yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  pasal  11  ayat(1) yang  menyatakan  bahwa,”  Organisasi,  Administrasi,  dan  keuangan  Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan teknik yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selama pembinaan teknik yustisial peradilan agama oleh Mahkamah  Agung,  terasa  adanya  beberapa  kelemahan  antara  lain  soal  hukum Islam  yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama,  yang cenderung simpang siur.  Simpang  siur  dimaksud  disebabkan  oleh  perbedaan  pendapat  ulama  dalam hampir  setiap  persoalan.  Untuk  mengatasi  perbedaan  itu  perlu  menetapkan  satu buku  hukum  yang  menghimpun  semua  hukum  terapan  yang  berlaku  bagi lingkungan  peradilan  Agama  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  para  hakim dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehinmgga  terjamin  adanya  kesatuan  dan kepastian hukum. 15 .
Tujuan  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  adalah menyiapkan  pedoman  yang  seragam  (unifikasi)  bagi  hakim  Pengadilan  Agama dan  menjadi  hukum  positif  yang  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia yang  beragama  Islam  oleh  karena  itu,  tidak  terjadi  lagi  simpang  siur  keputusan Pengadilan Agama. Apabila tidak ada Kompilasi Hukum Islam atau para hakim di Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  perkara,  maka  ia  berpedoman  kepada referensi  kitab  fiqih  yang  dibuat  oleh  para  fuqaha  terdahulu  berdasarkan  situasi dan  kondisinya  di  mana  fuqaha  itu  berada,  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara
14 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Sinar Grafika,2006.cet.ke-1.h.98.
15 Ibid, hal. 98.
yang  sama  sering  putusannya  berbeda  sebagai  akibat  rujukan  yang  berbeda. 16
Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  fiqih  Indonesia  karena  ia  disusun  dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih Indonesia dimaksud  adalah  fiqih  yang  telah  dicetuskan  oleh  Hazairin  dan  T.M.Hasbi  Ash Shiddiqi.  Fiqih  sebelumnya  mempunyai  tipe  fiqih  lokal  semacam  fiqih  Hijazy, fiqih  Mishry,  fiqih  Hindy,  fiqih  lain-lain  yang  sangat  memperhatikan  kebutuhan dan  kesadaran  hukum  masyarakat  setempat,  yang  bukan  berupa  mazhab  baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab satu persoalan fiqih. Ia  mengarah  kepada  unifikasi  mazhab  dalam  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  di dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  ini  merupakan  bentuk  terdekat  dengan kodifikasi  hukum  yang  menjadi  arah  pembangunan  hukum  nasional  di Indonesia. 17

## Hierarki Peraturan Perundang-Undangan  Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengatur  hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

## HIRARKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis  peraturan  perundang-undangan  selain  yang  telah  disebutkan  dalam Pasal  7  Ayat(1)  di  atas,  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan,  yakni  :  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  Badan,  Lembaga  atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  oleh  undang-undang  atau  pemerintah  atas
16 Ibid.hal.101
perintah  undang-undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan
Landasan  dalam  artian  sebagai  dasar  hukum  keberadaan  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :
1. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  pada  tanggal  10  Juni  1991 memerintahkan  Kepada  Menteri  Agama  untuk  menyebarluaskan  Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur  tentang  soal  “  penyebarluasan”  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  telah diterima  oleh  para  ulama  dalam  satu  lokakarya  nasional,  oleh  karenanya  adalah wajar  bilamana  dalam  instruksi  tersebut  tidak  kita  jumpai  adanya  penegasan berkenaan  dengan  kedudukan  dan  fungsi  dari  kompilasi  yang  bersangkutan. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu merupakan lampiran dari  Instruksi  Presiden  dimaksud  sebagaimana  lazimnya  kita  jumpai  dalam Instruksi  yang  serupa  sehingga  ia  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari inpres  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  juga  tidak  ada  penunjukkan  teks resmi dari Kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan.
Kemudian  lebih  lanjut  yang  menjadi  dasar  dan  landasan  dari  Kompilasi Hukum Islam ini adalah:
2. Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Tanggal  22  Juli  1991  Nomor 154  Tahun  1991  tentang  Pelaksana  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
Kemudian konsideran keputusan ini menyebutkan bahwa :
a. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tanggal  10 Juni 1991 memerintahkan Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi  Hukum  Islam  untuk  digunakan  oleh  Instansi  Pemerintah  dan oleh masyarakat yang memerlukannya;
b. Bahwa  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
c. Bahwa  oleh  karena  itu  perlu  dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  tentang  pelaksanaan  Intruksi  Presiden  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
3. Surat  Edaran  Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Atas  nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi Agama  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
Sekurang-kurangnya  tiga  hal  yang  dapat  dicatat  dari  Inpres  No.1  Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni:
1. Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup,
2. Rumusan  hukum  dalam  KHI  berupaya  mengahkhir  persepsi  ganda  dari keberlakuan  hukum  Islam  yang  ditunjuk  oleh  Pasal  2  Ayat  (1)  serta  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, segi hukum formal di dalam Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagai  hukum  yang  diberlakukan  secara sempurna.
3. Menunjukkan  secara  tegas  wilayah  berlaku  pada  instansi  pemerintah  dan masyarakat yang memerlukannya. 18
Ketiga  catatan  itu  bukan  saja  menunjukkan  pentingnya  penyebarluasan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf dari KHI menjadi  sebuah  fenomena  sejarah  hukum  terhadap  eksistensi  teori  hukum  yang menyinggung  hukum  Islam.  Masih  dijumpai  kelompok  masyarakat  Islam  yang menempatkan  hukum  Islam  yang  tertulis  dalam  kitab-kitab  fiqih  sebagai  sesuatu yang  sakral  akibat  kedudukannya  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam.  Ia  bersama hukum  produk  legislatif  nasional  ikut  serta  dan  mengatur  interaksi  sosial,  tetapi ditengah  kebersamaan  demikian,  nilai  sakral  yang  dilekatkan  pada  hukum  Islam menjadi  hambatan  peletakan  hukum  produk  legislatif  nasional  pada  kedudukan yang  sederajat  dengannya,  sekalipun  ajaran  Islam  telah  tertransformasi  secara
18 Ibid hal. 61- 62
formal  ke  dalamnya.  Lima  sumber  utama  yang  dipilih  untuk  penyusunan Kompilasi Hukum Islam yakni :
1. Hukum  produk  legislatif  nasional  yang  telah  tertuang  dalam  perundang- undangan    dan  peraturan  lainnya  yang  relevan  seperti  UU  Nomor  22  Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UU No.1 Tahun 1974, UU No.7 Tahun 1989, PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977;
2. Produk  yudisial  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama,  terutama sepanjang  yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum,  mengantisipasi  tuntutan  di  tengah  hubungan  konflik  hukum  Islam dengan hukum adat;
3. Produk  eksplanasi  fungsionalisasi  ajaran  Islam  melalui  kajian  hukum  yang dilakukan  Institut Agama  Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya;
4. Rekaman pendapat  hukum  20 orang di  Palembang, 16 orang di  Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, 20 orang di Mataram;
5. Hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir, dan :
6. Pendapat  serta  pandangan  yang  hidup  pada  saat    Musyawarah  Alim  Ulama Indonesia  yang  diadakan  pada  tanggal  2-6  Februari  1989  di  Jakarta  dengan Peserta dari seluruh Indonesia. 19
Penggunaan  keenam  sumber  tersebut  dapat  mengungkap  banyak  catatan. Sumber pertama dipandang belum menjawab permasalahan umat Islam di bidang isinya  sehingga  cenderung  akrab  dengan  kategori  hukum in  abstracto, bahkan sumber  kedua  pun  masih  terjangkiti  persepsi  itu,  sekalipun  dapat  dikatakan sebagai  hukum in  corecto. Seluruh  instrumen  penggalian  hukum  seperti dikehendaki  aktivitas ijtihadi dicoba  tatkala  menelusuri  sumber  ketiga,  keempat, kelima,  dan  keenam.  Kemudian istimbatul  hukum melalui  lokakarya  ulama Indonesia  sebagai  instrumen  terakhir  yang  digunakan  dalam  melahirkan Kompilasi Hukum Islam.
Sebelum  Intruksi  Presiden  No.  1  tahun  1991  dikeluarkan  sementara  ada pihak  yang  menghendaki  agar  KHI  ditetapkan  dengan  keputusan  presiden  atau
19 Ibid.hal. 66.
dengan peraturan pemerintah dan ada juga  yang  secara tidak sadar menghendaki dengan  undang-undang.  Sebagaimana  diketahui  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  atau  Keputusan  Presiden  berfungsi  menetapkan  norma  dan  kaidah hukum  atau  mencabut  atau  menghapuskannya.  Fungsi  tersebut  berlaku  bagi semua  norma  dengan  berbagai  adresat    baik  yang  bersifat  umum  dan  hal  yang diaturnya abstrak ( disingkat umum-abstrak), ataupun umum-kongkret, individual abstrak,  dan  individual  kongkret.    Sebuah  instruksi  memiliki adresat (  atau adresat-adresat) tertentu, oleh karena itu adresat -nya bersifat individual. Sebuah instruksi  juga  memuat  hal  yang  disuruh-melakukannya,  dan  tertentu pelaksanaannya/  frekunesinya  (satu  kali,  dua  kali  atau  beberapa  kali).  Jadi  ia bersifat  kongkret.  Singkatnya    norma  hukum  yang  dikandung  sebuah  intruksi selalu  bersifat  individual  konkret.  Di  samping  itu  intruksi  hanya  dapat berlangsung  jika  antara  yang  memberi  intruksi  dan  menerima  instruksi  terdapat hubungan organisasi. 20
Menurut  Kajian  ilmu  hukum,  norma  hukum  yang  terkandung  dalam instruksi  selalu  bersifat  individual  konkret  artinya  instruksi  itu  hanya  dapat berlangsung  apabila  pemberi  instruksi  dan  penerima  instruksi  itu  terdapat hubungan  organisasi  secara  langsung,  lain  halnya  dengan  undang-undang- peraturan  pemerintah,  keputusan  presiden  selalu  bersifat  umum,  mengikat  dan berlaku  untuk  seluruh  masyarakat  dalam  suatu  Negara.  Dengan  demikian  Inpres No.  1  tahun  1991  itu  bersifat  individual  konkret  yang  ditujukan  kepada  Mentri Agama  RI  untuk  menyebarluaskan  KHI,  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  oleh Mentri  Agama  No.  154  tahun  1991  yaitu  juga  mengandung  norma  hukum  yang bersifat  individual  konkret  yang  ditujukan  kepada  jajaran  Departemen  Agama dibawahnya untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI, karena itu dilihat dari substansi  hukum  Keputusan  Mentri  Agama  diatas  sebenarnya  bukan  keputusan melainkan lebih bersifat instruksi Menteri Agama. 21
20 Ibid. hal 153 21 Dadang  Muttaqien, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  tata  Hukum Indonesia, ( Yogyakarta: UII  Press, 1999 ), h. 45-48 Menurut Ismail Sunny bahwa  hukum  materil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Inpres karena dalam bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan  yang  digunakan  adalah  hukum  Islam.  Maka  muatan  hukum  materilnya  ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau instruksi Presiden adalah sama saja.
Dari  uraian  terhadap  kedudukan  KHI  diatas  maka  di  sini  dapat dikemukakan bahwa:
1. KHI  ini  merupakan  suatu  produk  fiqih  Indonesia  yang  bernuansa pengembangan  dan  pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  khususnya  di Pengadilan Agama dan ternyata telah banyak mengundang perhatian pemikir Hukum  Islam  di  Indonesia,  sebab  dari  sudut  bentuk  hukumnya  posisi  KHI tidak Nampak pada tata  urutan dan hirarki perundang-undangan di  Indonesia yang  berdasarkan  kepada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari ;
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Keberadaan  hukum  terhadap  hirarki  peraturan  perundang-undangan tersebut  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  yang  berbunyi:  “  Kekuatan hukum  Peraturan  Perundang-undangan  sesuai  dengan  hierarki  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Kompilasi  Hukum  Islam  ini  diberlakukan  di  Pengadilan  Agama  atas  anjuran Menteri  Agama  yang  melaksanakan  Instruksi  Presiden.  Dari  sini  terlihat bahwa  kekuatan  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  dalam  tatanan  hukum atau  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  sama  sekali  tidak ada,  karena  secara  hirarki  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  Inpres  bukanlah suatu  aturan  hukum  yang  mesti  dijalankan,  hanya  saja  ia  merupakan  suatu bentuk  “  anjuran”  atau  “petunjuk”  dari  kepala  Negara  kepada  pembantunya (Menteri  Agama)  untuk  dilaksanakannya  KHI  ini  di  seluruh  Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.
3. Dilihat dari isinya keputusan Menteri tersebut ternyata sama dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yaitu mengandung norma hukum  yang adresatnya individual yaitu jajaran Departemen Agama.
4. Batas kekuatan Kompilasi  Hukum  Islam ini dalam  tatanan hukum  Indonesia, boleh dijalankan dan boleh juga tidak oleh hakim  yang berada di  Pengadilan Agama,  tapi  hal  ini  jika  dilihat  dari  kacamata  yuridis-formal  legalistik, sedangkan  jika  dilihat  dari  kacamata  yuridis  nonformal  maka  kehadiran  KHI ini  dengan  melihat  kepada  proses  kelahiran  KHI  merupakan  hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat muslim di Indonesia, yang dibukukan dalam bentuk “ kompilasi”.
5. Menurut  Bagir  Manan  mantan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia berpendapat bahwa “ Instruksi Presiden” tidak tergolong peraturan perundang- undangan. Instruksi Presiden berisi ketentuan konkrit yang harus dilaksanakan atau tidak dilakukan pejabat administrasi negara. 22

## Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perkembangan  Hukum  di Indonesia
Hukum  yang berlaku kini  dan  yang akan datang  dalam kepustakaan  Ilmu Hukum biasanya disebut Ius Constitutum. Ius constitutum itu sendiri adalah suatu istilah  bahasa  latin  yang  berarti  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  uraian  ini yang  dimaksud  dengan  hukum  yang  telah  ditetapkan    itu  adalah  hukum  yang berlaku, yakni berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Hal itu  disebabkan  karena  dalam  kehidupan  masyarakat  berlaku  berbagai  ketentuan, misalnya  ketentuan  sopan  santun,  ketentuan  moral,  ketentuan  agama  dan ketentuan hukum. 23 Sedangkan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang disebut  dengan Ius  Constituendum. Adapun  yang  dimaksud Ius  Constituendum secara  harfiah  berati  hukum  yang  harus  ditetapkan.  Namun  secara  teknis ius Constituendum berarti hukum yang merupakan hasil analisis dari ius constitutum dan kehidupan masyarakat.
1. Perkembangan  Kompilasi  Hukum  Islam  Jika  dihubungkan  dengan perkembangan  Hukum  di  Indonesia  selalu  mengalami  perkembangan.  Sejak
22 Bagir  Manan, Teori  dan  Politik  Konstitusi, Yogyakarta,  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, 2003. Hal.211.cet.ke-1.
23 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,2011.cet.ke-2.hal.37.
latar  belakang  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perumusan  dan  Penetapan serta perjuangan agar Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan sebagai Undang- Undang  Keluarga  Islam  di  Peradilan  Agama.  Mengenai  keberadaan  KHI  ini dalam  tatanan  politik  dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  dapat diuraikan beberapa pandangan para ahli hukum sebagai berikut ini:
a. Menurut  Andi  Syamsu  Alam,  setelah  memasuki  14  (empat  belas) berlakunya  Kompilasi  Hukum  Islam,  dirasakan  bahwa  kehadiran  KHI yang  ada  sekjarang  ini  belum  dapat  mengakomodir  beberapa  persoalan hukum  keluarga  yang  berkembang.  Dampak  dan  tidak  terakomodirnya persoalan  hukum  yang  timbul  menyebabkan  perbedaan  pendapat  dalam penerapan  hukum.  Dalam  konteks  ini  diperlukan  adanya  keseragaman pemahaman  dalam  hukum  Islam  untuk  dijadikan  patokan  guna menghindari  disparitas  putusan  dalam  kasus  yang  sama  dengan  putusan hakim  yang  berbeda-beda.  Kendatipun  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  (KHI)  telah  disebarluaskan  dan  telah  dijadikan  pedoman  oleh para  Hakim  di  Lingkungan  Peradilan  Agma  dalam  menyelesaikan berbagai  permasalahan  hukum  bagi  umat  Islam,  tidak  berarti  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hasil  final  yang  tidak  membutuhkan penyempurnaan.  Karena  itu  upaya  menjadikan  Kompilasi  Hukum  Islam dalam bentuk Undang-Undang merupakan upaya yang sangat tepat, sebab Kompilasi  Hukum  Islam  yang saat  ini statusnya  masih  Instruksi Presiden (INPRES)  dipandang  masih  lebih  rendah  tingkatannya  dari  Undang- Undang. 24 Mencermati  materi  Rancangan  Undang-Undang  Terapan peradilan  Agama  merupakan  upaya  peningkatan  status  hukum  Kompilasi Hukum  Islam  yang  semula  hanya  berupa  INPRES  diharapkan  hukum terapan  itu  dapat  diposisikan  sebagai  produk  Undang-Undang  yang memiliki  kekuatan  memaksa,  mengikat  secara  yuridis  formil  untuk dipedomani sebagai sumber hukum. Peningkatan ke arah itu dimaksudkan agar  eksistensi  hukum  Islam  tidak  sekedar  sebagai  pelengkap,  tetapi
24 Andi  Syamsu  Alam, Eksistensi  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Terapan Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  Bagi  Peradilan  Agama, Makalah  Disampaikan  Pada Seminar  RUU  Tentang  Hukum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan  di  IAIN  Imam Bonjol Padang Tanggal 11 Juni 2005. Hal.1. Pemakalah waktu itu Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Agama.
hukum  terapan  itu  yang  nota  bene  merupakan  sumber  hukum  yang bercorak  Hukum  Islam  Indonesia  diharapkan  mampu  memberikan  solusi terhadap  perkembangan  Hukum  Islam  ke  masa  depan.  Saat  ini perkembangan  hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat  dinafikan.  Karena  itu sepantasnya  bila  mengantisipasi  perkembangan  semakin  pesat,  maka Kompilasi  Hukum  Islam  dibenahi  dan  ditingkatkan  statusnya  seperti produk  hukum  yang  berkembang  dan  hidup  di  masyarakat  sehingga kehadirannya  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Peningkatan status hukum Kompilasi Hukum Islam  yang lahir dengan landasan Inpres dirasakan  perlu  ditingkatkan,  selain  dari  segi  struktur  hirarki  perundang- undangan,  juga  dimotivasi  upaya  melengkapi  beberapa  persoalan  hukum keluarga  yang belum terakomodir didalamnya seperti pengangkatan anak, hak-hak  isteri  pasca  perceran  dan  persoalan  lain  yang  patut  diluruskan tentang  kewajiban  suami  menafkahi  isteri  hingga  mantan  isteri  bersuami lagi.
b. Menurut  Nasrun  Harun 25 ,  sudah  lama  rasanya  keinginan  masyarakat untuk    melakukan  perubahan  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), karena  di  samping  keberadaannya  hanya  melalui  Inpres,  juga  isinya banyak  dalam  beberapa  hal  rasanya  tidak  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat.  Disamping  itu,  keterikatan  pada  mazhab  Syafii  sangat kelihatan di dalam KHI, sehingga kelihatan bahwa KHI itu kurang relevan dengan  perkembangan  zaman  dan  tempat.  Padahal  pengetahuan  para hakim sudah sangat meluas, tidak hanya berkaitan dengan mazhab Syafii, tetapi juga mazhab Hanafy, Maliky, Hanbali bahkan Syi’ah. Pengetahuan yang  begitu  luas  yang  dimiliki  oleh  para  hakim,  mengakibatkan  mereka hanya  menerapkan  Mazhab  Syafiiyah  di  lingkungan  Peradilan  Agama. Keinginan  itu  kelihatannya  diresponi  oleh  para  pakar  hukum  Islam, sehingga  muncullah  draft  Undang-Undang  tentang  Hukum  terapan  di
25 Mantan  Dekan  Fakultas  Syariah  IAIN  Imam  Bonjol  Padang,  Rektor  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Barat  dan  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  Sumatera  Barat sebagai pemakalah  Pokok-pokok  pikiran  untuk  Draft  Rancangan  Undang-Undang  RI  tentang  Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan , Padang 11 Juni 2005 hal. 1.
Peradilan agama bidang  perkawinan  yang dasar  hukumnya hanya  Inpress mudah-mudahan bisa menjadi Undang-Undang.
c. Menurut  Habiburrahman 26 dalam  rangka  memperjuangkan  status Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-Undang telah dilaksanakan dan disusun  oleh  Tim  Kecil  Anggota    BPPHI  tanggal  20  Oktober  2004 kemudian dibahas oleh 30 orang Pakar Hukum se Indonesia pada minggu ke  tiga  Januari  2005  dan  pada  bulan  Mei  2005  draft  sudah  final  dengan nama  Draft  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Terapan  Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
2. Dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  tahun  1999-2004  di  bidang  hukum bahwa  dalam  rangka  mengembangkan  budaya  hukum  di  semua  lapisan masyarakat  untuk  terciptanya kesadaran hukum  dan kepatuhan hukum  dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum harus dilakukan dengan cara  menata  sistem  hukum  nasional  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan mengakui  dan menghormati  hukum  agama dan hukum  adat.  Secara jelas dan tegas  politik  dan  perkembangan  hukum  pemerintahan  terhadap  hukum  Islam tampak  lebih  jelas,  sebab  salah  stau  azas  dalam  pembangunan,  termasuk pembangunan  hukum  adalah  keimanan  dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa. Maka dalam pembentukan hukum yang akan datang, hukum agama merupakan  pengendali,  dan  sebagai  nilai  luhur  yang  menjadi  landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Secara  konstitusional  umat  Islam  di  Indonesia  memiliki  peluang  yang  sangat besar untuk memformulasikan Hukum Islam menjadi hukum Nasional (hukum positif) melalui lembaga legislatife, pendidikan, dakwah serta melalui lembaga yudikatif.

## Kesimpulan
Dari  uraian  pada  bab-bab  terdahulu,  seperti  lazimnya  dalam  penelitian ilmiah,  maka  disini  penulis  memaparkan  beberapa  kesimpulan  dari  hasil penelitian ini sebagai berikut:
26 Habiburrahman, Perkawinan  Perempuan    Muslimah  dengan  Warganegara  Asing, Pemakalah  yang  disampaikan  Dalam  Seminar  RUU  Tentang  Hukum  Terapan  Peradilan  Agama Bidang  Perkawinan  Diselenggarakan  oleh  Fakultas  Syariah  IAIN  Imam  Bonjol  Padang Bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat tanggal 11 Juni 2005. Hal. 1
1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dijelaskan  :  Jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terdiri  atas:  Undang-Undang  dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  Kekuatan  Hukum  Peraturan  Perundang- Undangan  sesuai  dengan  hierarki  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam saat ini keberadaannya tidak nampak atau masih  lemah/  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  dari  hirarki Peraturan  perudang-undangan  karena  dasar  pemberlakuannya  Instruksi Presiden Nomopr 1 Tahun 1991.
2. Melihat perjalanan dan proses perkembangan Hukum di Indonesia Kompilasi Hukum  Islam  akan  selalu  mengalami  perkembangan.  Mulai  dari  latar belakang  lahirnya  KHI,  Perumusan  KHI  sampai  ditetapkan  melalui  Inpres. Sejak tahun 1998 KHI telah diperjuangkan oleh umat Islam baik dari kalangan Akademik, praktisi maupun masyarakat supaya untuk masa yang akan datang bisa  menjadi  undang-undang  supaya  kedudukannya/ekistensinya  sejajar dengan Hierarki Peraturan Perundangan-undangan setiap waktu dan tempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Amrullah  DKK, Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
Abdul  Rozak  dan  A.Ubaedillah, Pendidikan  Kewarganegaraan  (  Civic Education), Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.cet.ke- 8. Abdurrahman.  H, Kompilasi  Hukum  Islan  di  Indonesia, (Jakarta:  CV Akdemika Presindo, 1991) Abdullah,  Abdul  Gani, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Gema Insani Press, 1994.cet.ke-1.
A.Hamid  S.  Attamimi, Kedudukan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem Hukum  Nasional  Suatu  Tinjauan    dari  Sudut  Perundang-Undangan  Indonesia , Jakarta, Gema Insani, 1996.
Alam,  Andi  Syamsu, Eksistensi  RUU  tentang  Hukum  Terapan  Peradilan Agama  Bidang  Perkawinan  Bagi  Peradilan  Agama, Makalah  disampaikan  Pada Seminar RUU Tentang  Hukum Terapan Peradilan Agama  Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, Juni 2005.
Ali,  Zainuddin, Hukum  Islam  (  Pengantar Ilmu  Hukum Islam di  Indonesia),
Jakarta, Sinar Grafika, 2006.cet.ke-1.
Habiburrahman, Perkawinan  Perempuan  Muslimah  dengan  Warganegara Asing, Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar  RUU  Tentang  Hukum  Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, 2005.
Haroen,  Nasrun, Pokok-Pokok  Pikiran  Untuk  Draft  Rancangan  Undang- Undang  RI  tentang  Hukum  Terapan  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan, Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar  RUU  tentang  Hukum  Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan di IAIN Imam Bonjol Padang, 2005.
Hasan,  K.  N.  Sofyan  SH,  Warkum  Sumitro,  SH, Dasar  dasar  Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya, Usaha Nasional, 1994)
Hasbi Ali dan Abdul Latif, Politik Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 cet.ke-
2.
Hasan  Shadily  dan  Jhon  M.Echols, Kamus  Inggris  Indonesia  (  An  Engglish Indonesia Dictionary), Jakarta, PT. Gramedia, 1995. Huda,Nikmatul, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Jakarta,  Rajawali  Pers, 2010,cet.ke-5.
Hutagalung, Mura P, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan , (Jakarta: IND. Hill-Co, 1985) Jumni  Nelli ,  Kritik  Terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Tentang  Pasal Sahnya  Perkawinan  dan  Pencatatan  Perkawinan, Pekanbaru,  Jurnal  Hukum& HAM, UIN Suska Pekanbaru, 2012. Manan,  Bagir, Teori  dan  Politik  Konstitusi, Yogyakarta,  Fakultas  Hukum Islam Indonesia, 2003, Cet.ke-1.
Muttaqien,  Dadang, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam tata Humum Indonesia, ( Yogyakarta: UII Press, 1999 ) Sunny,  Ismail, Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia  Dalam  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Jakarta Penerbit Gema Insani Press, 1996.cet.ke-1.
Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S, 2001.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam