Settlement of Bad Credit with Guarantee of Unregistered Land Rights (Case Study Number 52/Pdt.G/2021/PN Mjk)
Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Atas Tanah yang Tidak Didaftarkan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mjk)
Frida Maulida Rahardjo 1) ; Sri Astutik 2)
1,2,) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  Universitas Dr Soetomo Surabaya Email: 1 fridamaulidar@gmail.com ; 2) sri.astutik@unitomo.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023] Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Penyelesaian  Kredit  Macet  Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan (studi putusan nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Mjk), serta  menjelaskan  akibat  hukum  perjanjian  kredit  macet  dengan  jaminan  hak  atas  tanah  yang tidak  didaftarkan  (  Studi  Putusan  Nomor  52/Pdt.G/2021/PN  Mjk)  dan  cara  penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif, menurut hasil penelitian  hubungan  peminjaman  dan  pelunasan  utang,  kemungkinan  terjadinya  kejadian  tak terduga oleh pihak yang berutang tidak dapat diabaikan. Ketika seorang peminjam menghadapi kesulitan  dalam  melunasi  kredit,  langkah-langkah  penanganan  dilakukan  oleh  lembaga keuangan,  seperti  bank,  dengan  tujuan  memberi  peluang  kepada  peminjam  untuk  memenuhi kewajibannya.  Tindakan  ini  bisa  melibatkan  restrukturisasi  jadwal  pembayaran,  penyesuaian persyaratan, dan pengaturan ulang. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan  interaksi  dengan  manusia  lain.  Interaksi  yang  sering  dilakukan  dengan  membuat perjanjian.. Jenis perjanjian yang dilakukan banyak antara lain : perjanjian jual – beli, perjanjian sewa –  menyewa,  perjanjian  hutang  piutang.  Pada  era  sekarang  perekonomian  Indonesia semakin  maju  dan  kebutuhan  setiap  individu  semakin  naik,  oleh  karena  itu  banyak  individu apabila  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  menggunakan  uangnya  sendiri, maka  akan  melakukan  hutang  piutang.  Baik  kepada  per-orangan,  koperasi  simpan  pinjam, pinjaman kepada bank,dan lainnya.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  to  settle  bad  loans  with  collateral  for  land  rights  that  are  not registered  (study  of  decision  number  52/Pdt.G/2021/PN.Mjk),  as  well  as  explain  the  legal consequences  of  bad  credit  agreements  with  guaranteed  land  rights  that  are  not  registered  ( Study  of  Decision  Number  52/Pdt.G/2021/PN  Mjk)  and  how  to  solve  it.  The  approach  method used  by  the  author  in  this  study  is  normative,  according  to  the  results  of  research  on  the relationship  between  borrowing  and  repayment  of  debt,  the  possibility  of  unexpected  events  by the  debtor  cannot  be  ignored.  When  a  borrower  faces  difficulties  in  paying  off  credit,  financial institutions,  such  as  banks,  take  steps  to  deal  with  it  with  the  aim  of  giving  the  borrower  an opportunity to fulfill his obligations. These actions may involve restructuring payment schedules, adjusting terms, and rearranging. Humans fulfill their life needs by interacting with other humans. Interactions that are often carried out are by making agreements. Many types of agreements are made, including: sale - purchase agreements, lease agreements, accounts payable agreements. In the current era, the Indonesian economy is progressing and the needs of each individual are increasing. Therefore, many individuals, if they cannot make ends meet using their own money, will  carry  out  debts.  Good  for  individuals,  savings  and  loan  cooperatives,  loans  to  banks,  and others.
KEYWORDS Accounts payable, Bad Credit, Mortgage.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pinjam-meminjam  uang  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  kredit  dalam  praktek kehidupan sehari-hari bukan hal yang asing lagi, bahkan istilah kredit tidak hanya dikenal di masyarakat perkotaan  saja  tetap  masyarakat  pedesaan  juga  sudah  mengetauhinya.  Perjanjian  utang-piutang  uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini telah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa,  “perjanjian  pinjam  meminjam  adalah  perjanjian  dengan  mana pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  terntentu  barang-barang  yang menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan  yang  sama  pula”  (Supramono  2013).  Melakukan perjanjian hutang piutang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur yang  secara langsung  harus  memenuhi  syarat –  syarat  perjanjiannya.  Hutang  piutang  adalah  kreditur  memberikan pinjaman  uang  kepada  debitur,  kemudian  pihak  debitur  wajib  untuk  mengembalikannnya  dalam  waktu yang telah ditentukan dan secara umum untuk pengembalian uang itu diangsur tiap bulan.
Menurut ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  kepada  satu  orang  atau  lebih
lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal  yang  bersifat  kebendaan  dibidang  harta  kekayaan. Sedangkan  menurut  pendapat  Subekti,  menyatakan  bahwa “suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada  seseorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal (Muhammad 2014).
Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan,  kreditur  sulit  mengelakkan  resiko  yang  akan  datang,  sebagai  akibat  tidak berprestasinya  debitur.  Agar  pihak  kreditur  terlepas  dari  resiko  tersebut  atau  setidak-tidaknya  memikul resiko  yang  sekecil-kecilnya,  kreditur  senantiasa  ingin  mendapatkan  kepastian  bahwa  pinjaman  uang yang  dilepaskan/diberikan  itu  dipergunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuannya,  serta  dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam  pembayaran  cicilan/angsuran,  kreditur  melakukan  tindakan  tindakan  pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.(Tje’Aman 1989).
Jaminan mempunyai arti sendiri yaitu perikatan atau hubungan antara kreditur dan debitur, dalam arti  memperjanjikan  jaminan  untuk  melakukan  perjanjian  hutang  piutang  yang  menggunakan  jaminan untuk  pelunasan  hutang  dengan  ketentuan  perundang –  undangan  yang  berlaku  dalam  jangka  waktu tententu  yang  telah  disepakati.  Jaminan merupakan aset  yang  dijanjikan  kepada pihak kreditur  jika  dari pihak debitur tidak dapat melakukan pengembalian dana.(Prasetyawati and Hanoraga 2015).
Perjanjian hutang piutang apabila pihak debitur memberikan jaminan kepada kreditur maka pihak kreditur wajib  untuk mengetahui asal – usul dari barang jaminan tersebut. (Siswandi 2019). Jaminan itu mempunyai  fungsi  sendiri  untuk  kreditor  yaitu  untuk  mengkover  hutang  karena  jaminan  adalah  sarana perlindungan  bagi  kreditur  yaitu  kepastian  untuk  pelunasan  hutang  debitor.  Jaminan  kebendaan  dan perorangan  itu  timbul  dari  perjanjian  yang  mempunyai  tujuan  menjamin  kepastian  hukum  bagi  kreditur, bahwa  apabila  debitur  wanprestasi  tidak  dapat  mengembalikan  pinjamannya,  maka  barang  jaminan dapat dijual atau dilelang untuk melunasi hutang debitur.
Pembebanan  benda  jaminan  ini  sangat  diperlukan  untuk  melindungi  Kreditur,  karena    banyak kasus  wanprestasi    atau  ingkar  janji  yang  dilakukan  oleh  debitur  dalam  perjanjian  hutang  piutang. Sebagaimana  kasus  yang  ditangani  di  Pengadilan  Negeri  Mojokerto,  dengan  Putusan  (Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Mjk)  yang  kronologi  sebagai  berikut  :  Mat  Rajin  adalah penggugat  yang  disebut  juga sebagai  kreditur,    Supiyati  adalah  tergugat  I,  Wuliadi  adalah  tergugat  II,  Mulani  adalah  tergugat  III  dan Kepala  Kantor  Pertanahan  Kab.Mojokerto  sebagai  turut  tergugat.  Pada  kasus  ini  tergugat  II  membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat  senilai Rp. 436.000.000,- (Empat  Ratus Tiga Puluh Enam Juta  Rupiah  )  dengan  jangka  waktu  yang  disepaktinya  tanpa  melakukan  perjanjian  tertulis.  Tergugat  II menjaminkan hak tanggungan atas tanah milik ibu kandungnya yang disebut sebagai tergugat I dengan luas tanah 184 M2 yang terletak di Desa Kedungmungai RT 002 RW 004, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto dan kendaraan roda empat merk CRV dengan nomor polisi  G 8043 WP atas nama Prayoga Aldio De La Sanda. Tergugat II mengalami ingkar janji dalam pembayaran hutang kepada penggugat, yang awalnya penggugat bisa memaklumi dan memberi jangka waktu untuk membayarnya tetapi penggugat II tidak ada iktikad baik untuk membayar atau mencicil hutangnya kepada penggungat.
Penggungat  menggugat  debitur  dengan  dasar  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  hutang piutang.  Tergugat  II  sempat    membuat  perjanjian  perdamaian  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  dengan penggugat dan di dalam isi perjanjian damai itu dijelaskan bahwa jika dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal  pembuatan  perjanjian damai tertanggal   23  November  2019  tergugat  II  akan  membayar hutang dan  selambat  lambatnya  jatuh  tempo  tanggal  23  Februari  2020.  Setelah  perjanjian  perdamain  dibuat, Tergugat  menyerahkan  sertifikat  dan  kendaraan  roda  empat  untuk  diberikan  kepada  Tergugat  sebagai jaminan  hutang.  Tetapi  dalam  tenggang  waktu  3  bulan  itu  debitur  tetap  tidak  mempunyai  itikad  baik mencicil  hutangnya,  dan  perbuatan  itu  sudah  termasuk  dalam  perbuatan  wanprestasi.  Berdasarkan  hal tersebutt, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan hak atas  tanah  yang  tidak  didaftarkan  dan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  menyelesaikan kredit  macet  dengan  jaminan  hak  atas  tanah  yang  tidak  didaftarkan  (Studi  Putusan  Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mjk).

## LANDASAN TEORI

## Kredit Macet
Penyebab  dari  kemacetan  kredit  harus  terlebih  dahulu  diidentifikasi  sebelum  tindakan  lanjutan dilakukan.  Dalam  penjelasan  menurut  Undang –  Undang  No.  07  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kredit
adalah  penyediaan  uang  tagihan  yang  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepkataan  pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain. Tetapi mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga kredit tersebut. Kredit menurut penjeleasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan. Penjelasan kredit menurut ahli I Wayan Sudirman adalah kredit bisa  dikatan  menyediakan  sejumlah  uang  atau  dana,  yang  dipersamakan  dengan  bank  berdasrakan kesepakatan  pinjam –  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  pemimpin  atau  debitur  dengan  syarat peminjam  diwajibkan  melunasi  pinjaman  atau  hutangnya  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan dalam perjajian. Dalam kata-kata O.P Simorangkir, "kredit adalah memberikan sesuatu (seperti uang atau barang) dengan imbalan bahwa balasannya akan terjadi di masa mendatang"(Tantia 2010).
Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:
a.  Kredit  tanpa  jaminan,  atau  kredit  blanko  (unsecured  loan),  adalah  jenis  kredit  yang  diberikan  oleh bank  tanpa adanya  jaminan atau agunan dari  pihak peminjam.  Menurut  Undang-Undang  Perbankan Tahun  1992,  jenis  kredit  ini  dapat  direalisasikan  karena  peraturan  tersebut  tidak  mengharuskan adanya  jaminan  dalam  pemberian  kredit.  Meskipun  demikian,  bank  diwajibkan  untuk  memastikan bahwa  peminjam  memiliki  kemampuan  dan  kesanggupan  untuk  melunasi  hutang  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebelumnya, menurut UU Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1967 yang telah  digantikan  oleh  UU  Perbankan  Tahun  1992,  pemberian  kredit  tanpa  jaminan  dilarang  sesuai dengan  pasal  24  ayat  (1).Menurut  peraturan  tersebut,  bank  umum  tidak  diperbolehkan  memberikan kredit  tanpa  jaminan  kepada  siapapun  juga.  Dengan  adanya  perubahan  dari  UU  Pokok-Pokok Perbankan Tahun 1967 ke UU  Perbankan Tahun 1992, kredit tanpa jaminan menjadi sah dan dapat dilakukan  dengan  memperhatikan  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  peminjam  untuk membayar kembali hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
b.  Kredit dengan jaminan (Secured Loan) merujuk pada kredit yang diberikan oleh pihak kreditur dengan adanya jaminan dari pihak debitur, sebagai bukti bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Dalam pemberian kredit oleh bank, terdapat risiko yang harus diperhatikan, sehingga bank perlu mengikuti asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu cara untuk mengurangi  risiko tersebut adalah  dengan  meminta  jaminan  dari  pihak  debitur  dalam  proses  pemberian  kredit  tersebut  (Simao LFS, A., Larasati, B., & Marsha 2014). Unsur – Unsur Kredit yaitu:
• Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank.
• Tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  penyediaan  uang  bagi  pembiayaan,  misalnya pembiayaan pembuatan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
• Kewajiban  pihak  peminjam  melunasi  hutangnya  menurut  jangka  waktu,  disertai  pembayaran bunga.
• Berdasarkan  persetujuan  pinjam  meminjam  dengan  persyaratan  yang  telah  disepakati bersama.(Wati 2019).
Kredit macet dapat diartikan sebaga pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dan kredit macet juga bisa dibilang kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai  dengan  perjanjian.  (Lestari  2017)  Kredit  macet  juga  punya  resiko  yang  bisa  berkaitan  dengan resiko  kredit.  Menurut  Hariyani,  kredit  yang  tidak  lancar  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor,  baik  dari internal  maupun  eksternal.  Dalam  faktor  internal,  penyebab  kredit  macet  meliputi:  kebijakan  pemberian kredit yang terlalu longgar, pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang tidak tepat, niat kurang baik dari pemilik,  pengurus,  atau  pegawai  bank,  serta  sistem  informasi  tentang  kredit  yang  tidak  memadai. Sementara  itu,  dalam  faktor  eksternal,  kredit  macet  bisa  disebabkan  oleh:  kegagalan  bisnis  peminjam, pemanfaatan  persaingan  yang  tidak  sehat  di  sektor  perbankan  oleh  peminjam,  serta  kondisi  ekonomi yang menurun dan tingginya suku bunga kredit (Nursyahriana et al. 2017).

## Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah
Kata dari “jaminan” didalam Pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-undang No.  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  namun  dalam  kedua  peraturan  tersebut  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan jaminan.  Tetapi  dapat  diketahui  bahwa  suatu  jaminan  itu  berhubungan  dengan  permasalahan  utang, yang  mana  didalam  perjanjian  pinjam  -  meminjam  uang  pihak  kreditur  meminta  kepada  debitur  agar menyediakan  jaminan  berupa  sejumlah  harta  kekayaan  untuk  pelunasan  utang,  yang  apabila  pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan. Dalam pengertian Jaminan bahwa jaminan (pemberian) kredit itu merupakan alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit jika debitur tidak dapat melunasinya.
Pasal 1131 KUH Perdata memberikan gambaran umum mengenai jaminan, bahwa jaminan dapat berupa  semua  jenis  harta  benda  milik  seseorang,  termasuk  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  yang
telah ada saat ini atau yang akan ada di masa depan, dan dapat dijadikan tanggungan untuk perikatan antara individu. Namun, karena perumusan ini bersifat umum dan tidak spesifik, beberapa pihak mungkin merasa bahwa ketentuan ini tidak memberikan panduan yang cukup jelas atau terperinci mengenai jenis- jenis  jaminan  yang  dapat  diberikan  atau  bagaimana  cara  mengatur  dan  menegakkan  hak-hak  jaminan tersebut.(Ramadhani  2016)  Untuk  mengatasi  kekurangan  tersebut,  biasanya  negara  memiliki  peraturan lebih  lanjut,  seperti  undang-undang  yang  mengatur  tentang  jaminan  atau  hak  tanggungan  (misalnya hipotek  atau  gadai)  untuk  memberikan  panduan  lebih  rinci  tentang  jenis-jenis  jaminan  yang  diakui  dan prosedur yang harus diikuti untuk mengamankan hak-hak jaminan tersebut.
Yang  dapat  dijadikan  jaminan  untuk  utang  dengan  menggunakan  hak  tanggungan  adalah  hak kepemilikan  atas  tanah  yang  berada  di  atas  hak  pengelolaan  yang  telah  disepakati  untuk  dikelola bersama pihak lain (sesuai Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). Dengan kata lain,  jika  hak  pengelolaan  tanah  ini  dialihkan  kepada  pihak  lain  melalui  kerja  sama,  dan  pihak  tersebut diberi  hak  kepemilikan  seperti  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  atau  Hak  Pakai, maka  hak-hak  kepemilikan  atas  tanah  ini  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  untuk  utang  dengan menggunakan hak tanggungan. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap tindakan hukum  yang  melibatkan  penggunaan  hak  tanggungan  terhadap  hak  kepemilikan  tanah  di  atas  hak pengelolaan ini memerlukan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan, dan hal ini harus diatur dalam perjanjian pemanfaatan tanah (Soerodjo n.d.)
Secara  umum,  jaminan  khusus  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  jaminan  perorangan (persoonlijke zekerheid) dan jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid). Pada jaminan kebendaan, debitur memberikan  jaminan  berupa  benda  kepada  kreditur  sebagai  jaminan  atas  hutang  yang  dipinjam  oleh debitur.  Jika  debitur  gagal  membayar  hutangnya  pada  saat  jatuh  tempo,  kreditur  berhak  menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkan oleh debitur untuk melunasi hutangnya. Sementara itu, dalam jaminan perorangan atau borgtocht, jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda, melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/borg/guarantor) yang tidak memiliki kepentingan apapun  terhadap  debitur  maupun  kreditur.  Pihak  ketiga  tersebut  menyatakan  bahwa  debitur  dapat dipercaya  untuk  melaksanakan  kewajiban  yang  diperjanjikan,  dengan  syarat  bahwa  jika  debitur  tidak memenuhi  kewajibannya,  maka  pihak  ketiga  bersedia  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut.(Wati 2019).
Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu.  Jika  debitur cidera janji, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang  dijadikan  jaminan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan. Berdasarkan penjelasan berikut terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 (yang selanjutnya disebut UUHT).
Proses  pembebanan  Hak  Tanggungan,  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun 2019  tentang  Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Menurut  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  pemberian  Hak  Tanggungan dilakukan  melalui  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  PPAT  bertanggung  jawab  untuk  membuat  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  sesuai  ketentuan  Pasal  11  UU  HT  yang  mencantumkan  syarat-syarat  wajib  dalam  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  dan  berisi  janji-janji  yang  dapat  disertakan  dalam  akta  tersebut.  Setelah APHT  dibuat  oleh  PPAT,  Hak  Tanggungan  harus  didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU HT.(Imanda 2020).
Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya dalam buku tanah  Hak  Tanggungan  dan  menyalin  catatan  tersebut  pada  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  terkait. Dengan  diterbitkannya  Permen  Agraria  Nomor  9  Tahun  2019,  Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  Hak  Tanggungan  dengan  menerapkan  prinsip  keterbukaan,  ketetapan  waktu, kecepatan,  kemudahan,  efektivitas,  dan  efisiensi.  Peraturan  tersebut  mengubah  cara  pemberian  Hak Tanggungan dari proses manual menjadi sistem elektronik yang terintegrasi (Imanda 2020).
Hak  Tanggungan  adalah  salah  satu  jenis  jaminan  yang  digunakan  dalam  hukum  perdata  di Indonesia.  Hak  Tanggungan  memberikan  hak  istimewa  bagi  kreditur  (pemberi  pinjaman)  atas  tanah dan/atau  benda  yang  berada  di  atas  tanah  tersebut  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  oleh  debitur (peminjam).  Hal  ini  berarti  jika  debitur  gagal  melunasi  utangnya,  kreditur  memiliki  hak  untuk mengeksekusi  atau  menjual  tanah  dan/atau  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  untuk  melunasi  utang tersebut.  Hak  Tanggungan  atas  tanah  juga  salah  satu  bentuk  jaminan  yang  memberikan  hak  istimewa kepada  kreditur  untuk  menjamin  pembayaran  utang  oleh  debitur  dengan  menggunakan  tanah  sebagai jaminan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mengatur hak-hak dan kewajiban pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  ini.  Beberapa  poin  penting  mengenai  Hak  Tanggungan  atas tanah adalah:
a.  Objek Jaminan: Hak Tanggungan diberlakukan atas hak atas tanah dan/atau benda yang ada di atas tanah tersebut.  Benda-benda yang dijaminkan harus terikat  secara  permanen pada tanah atau telah diakui oleh hukum sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut.
b.  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT):  Untuk  menerbitkan  Hak  Tanggungan  atas tanah, diperlukan pembuatan APHT yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). APHT berisi  perjanjian  antara  kreditur  dan  debitur  serta  ketentuan-ketentuan  mengenai  jaminan  yang diberikan.
c.  Pendaftaran:  Hak  Tanggungan  harus  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  setempat  agar  berlaku secara  sah  dan  memberikan  efek  publik.  Pendaftaran  ini  juga  untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada pihak ketiga yang ingin melakukan transaksi dengan pemilik tanah.
d.  Hak  Istimewa Kreditur: Hak  Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur jika terjadi pembagian  harta  pailit  dari debitur. Kreditur  yang memiliki  Hak  Tanggungan  memiliki  prioritas dalam menerima pembayaran dari hasil eksekusi objek jaminan.
e.  Eksekusi:  Jika  debitur  gagal  membayar  utang  atau  melanggar  kesepakatan,  kreditur  berhak melakukan  eksekusi  atau  pengambilan  alih  objek  jaminan.  Eksekusi  harus  sesuai  dengan  prosedur hukum yang berlaku.
f.  Asas  Publisitas:  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  adalah  asas  publisitas  yang  berarti  informasi mengenai  Hak  Tanggungan  dapat  diakses  oleh  pihak  ketiga  untuk  mengetahui  status  jaminan  atas tanah tersebut.
Hak  Tanggungan  atas  tanah  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  bagi  kreditur  dalam memberikan pinjaman atau kredit. Sebagai gantinya, debitur dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang  lebih  rendah  karena  adanya  jaminan.  Namun,  bagi  debitur,  juga  harus  berhati-hati  dalam menggunakan  Hak  Tanggungan  karena  jika  gagal  membayar  utang,  risiko  kehilangan  tanah  yang dijaminkan dapat terjadi. Beberapa hal penting tentang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:
Hak  Tanggungan  sangat  penting  dalam  dunia  perbankan  dan  keuangan  karena  memberikan perlindungan  dan  kepastian  bagi  pemberi  pinjaman  atau  kreditur.  Selain  itu,  juga  memudahkan  debitur untuk  mendapatkan  pinjaman  dengan  bunga  yang  lebih  rendah  karena  adanya  jaminan.  Namun,  bagi debitur,  juga  harus  berhati-hati  dalam  menggunakan  Hak  tanggungan  atas  tanah  bisa  disebut  dengan jaminan  atas  tanah  utuk  pelunasan  hutang  tertentu,  yang  diberikan  kedudukan  diutamakan  kreditur tertentu  dengan  kreditur  yang  lain.  Dalam  arti,  jika  debitur  membuat  cidera  janji  kepada  kreditur  selaku pemegang  hak  tanggungan  berhak  menjual  dengan  orang  lain  untuk  membayar  utang  yang  tidak  bisa debitur  bayarkan  yang  diatur  menurut  ketentuan  peraturan  perundang – undangan yang bersangkutan. Hak  Tanggungan  dapat  di  simpulkan  bahwa  Hak  Tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk pelunasan  hutang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  didahulukan  atau  diutamakan  kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur yang lain.

## Wanprestasi
Wanprestasi  merupakan  ketidakpatuhan  atau  pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban  yang telah  disepakati  dalam  sebuah  perjanjian.  Dalam  konteks  hukum  perjanjian,  wanprestasi  terjadi  ketika salah  satu pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian  tidak memenuhi atau  tidak melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Unsur-unsur wanprestasi meliputi:
a.  Adanya Perjanjian: Terdapat perjanjian yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih. Perjanjian ini bisa berupa perjanjian tertulis atau lisan.
b.  Kewajiban  yang  Tidak  Dipenuhi:  Salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  atau  tidak  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  telah  disepakati  dalam  perjanjian.  Kewajiban  ini  bisa  berupa  kewajiban pembayaran, pemberian barang atau jasa, atau melakukan tindakan tertentu.
c.  Ketidakmampuan yang Disengaja: Wanprestasi dapat terjadi akibat ketidakmampuan yang disengaja, yaitu  pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  mengetahui  bahwa  ia  tidak  bisa  atau  tidak  akan memenuhi kewajiban tersebut.
d.  Tidak  Ada  Alasan  yang  Sah:  Wanprestasi  terjadi  tanpa  alasan  yang  sah  atau  menghadapi  keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin (force majeure).
e.  Kerugian  Pihak  Lain:  Wanprestasi  menyebabkan  kerugian  bagi  pihak  lain  yang  terlibat  dalam perjanjian.  Kerugian  ini  bisa  berupa  kerugian  finansial  atau  kerugian  lainnya  yang  timbul  akibat ketidakpenuhiian kewajiban.(Sinaga n.d.)
Wanprestasi  (juga  dikenal  sebagai  default  atau  non-fulfilment,  atau  breach  of  contract)  merujuk pada  ketidakpenuhiian  prestasi  atau  kewajiban  sesuai  yang  seharusnya  dilakukan  menurut  ketentuan dalam  kontrak  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Artinya,  salah  satu  atau  beberapa  pihak  dalam  kontrak
gagal  atau  tidak  melaksanakan  kewajiban  mereka  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  dalam kontrak tersebut.(Pt, Sahabat, and Adiwerna 2009)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum sebagai sebuah pindasi dari norma. Norma yang dimaksud yaitu mengenai asas – asas, norma, kaidah dari  peraturan  perundangan,  serta  putusan  pengadilan.  Pater  Mahmud  Marzuki  mengatakan  bahwa penelitian hukum normatif bisa dikatakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, untuk menjawab  suatu  perasalahan,  bisa  membuat  argumentasi  ,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  penilaian dalam  masalah –  masalah  yang  timbul.(Mahmud  Marzuki  2019)  Dengan  adanya  penelitian  ini  untuk mengolah data dengan cara sistematis oleh bahan yang tertulis serta mengacu kepada landasan teori – teori  tentang  hukum,  seperti  Undang –  Undang  dan  penggunaan  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Perdata.

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  Perundang –  undangan, yaitu  dengan  cara  memahami  dimana  letak  permasalahan  yang  cocok  dengan  aturan  Perundang – Undangan  di  Indonesia.  Peneliti  juga    menggunakan  pendekatan  kasus  (case  approach)  yaitu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang menekankan pada analisis kasus nyata. Pendekatan ini sering  digunakan  dalam  berbagai  disiplin  ilmu,  termasuk  di  bidang  hukum,  bisnis,  kedokteran,  dan pendidikan. peneliti menggunakan putusan kasus pengadilan yang akan dijadikan bahan untuk penulisan peneliti. Dari kasus putusan tersebut peneliti akan menelaah terhadap kasus – kasus yang terkait dengan isu  yang  ada  dan  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  yakni  Putusan  No. 52/Pdt.G/2021/PN Mjk di Pengadilan Negri Mojokerto.

## Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  utama,  yang  mempunyai  sifat  autoritatif, yakni  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  Bahan  hukum  primer  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  berisi  ketentuan  hukum.  Bahan  hukum  primer yang diperoleh penulis yaitu: a.  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata b.  Undang – Undang No.5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok – pokok Agraria.
c.  Undang – Undang No.4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
d.  Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
e.  Pemb atasan Asas “FREEDOM OF CONTRACT” Dalam Perjanjian Komersial Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

## Bahan Hukum Skunder
Bahan  hukum  skunder  ialah  bahan –  bahan  yang  ada  sangkut  putnya  dari  hukum  primer  yang dapat digunakan untuk melengkapi bahan primer yang ada. Contoh bahan hukum skunder yaitu seperti studi putusan, yang terdiri dari literatur dan pendapat para ahli.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  melalui  kepustakaan  (  Library  Research),  dengan mengumpulkan perundangan – undangan yang termasuk dalam kasus, buku – buku, jurnal hukum, serta aturan – aturan yang terkait dengan wanprestasi atau kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah serta artikel yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan di penelitian ini.

## Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok  permasalahan  yang  timbul  dari  fakta  hukum  tersebut.  Langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam penelitian  hukum  sebagai  yatu  dengan  mengidentifikasi  fakta  hukum  dan  mengeliminasi  hal-hal  yang tidak  relevan.  Dalam  skripsi  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Yaitu  dengan  pengumpulan data  yang  relavan,  dengan  menggabungkan  peraturan  perundang –  undangan  atau  referensi  hukum terkait dengan kasus kredit macet dengan jaminan tanggungan hak atas tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan
Pada  kasus  ini  terjadi  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh  Mat  Rajin  sebagai  kreditur  dan  Wuliadi sebagai debitur. Debitur melakukan perjanjian hutang piutang dengan kreditur senilai Rp. 436.000.000,- ( empat  ratus  tiga  puluh  enam  juta  rupiah),  dengan  menjanjikan  jaminan  sertifikat  tanah  dan  luas  tanah yang  di  jaminkan  ini  seluas  184  M2  yang  terletak  di  desa  kedungmungai  RT002  RW004 Kec.Pungging,Kab.Mojokerto.  Tanah  yang  dijaminkan  ini  milik  ibu  kandungnya  yang  bernama  Supiyati sebagai  tergugat  I.  Mereka  melakukan  perjanjian  lisan  karna  saling  percaya  tanpa  adanya  perjanjian yang sah secara hukum dengan membuat surat perjanjian dinotaris atau badan hukum lainnya.  Debitur berjanji  bahwa  akan  membayar  hutangnya  kepada  kreditur  dalam  waktu  beberapa  bulan,  tetapi  debitur melakukan ingkar janji yang dimana debitur tidak membayarkan kewajibannya sebagai yang mempunyai hutang kepada kreditur. Peristiwa ini dilakukan tanpa rasa khawatir terhadap resiko yang harus diterima kepada kedua belah pihak. Penggungat menggugat debitur dengan tuduhan melakukan wanprestasi dalam  perjanjian  hutang –  piutang.  Tergugat  II  sempat  melakukan  perdamian  diatas  Notaris  dengan penggugat  dan  didalam  isi  perjanjian  damai  itu  dijelaskan  bahwa  jika  dalam  jangka  waktu  3  bulan tertanggal  pembuatan  surat  23  november  2019  tergugat  II  akan  membayar  hutang  dan  selambat – lambatnya jatuh tempo tanggal 23 februari 2020. Setelah surat perdamain dibuat tergugat menyerahkan sertifikat  dan  kendaraan  roda  empat  untuk  diberikan  kepada  tergugat  sebagai  jaminan  hutang.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  perjanjian  di  Indonesia  terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  yaitu  dalam  Pasal  1313  hingga  Pasal  1793  KUH  Perdata. Bagian  yang  paling  relevan  dengan  pengertian  perjanjian  adalah  Pasal  1313  hingga  Pasal  1445  yang membahas  tentang  perjanjian  secara  umum,  dan  Pasal  1320  yang  menyebutkan  syarat  sahnya  suatu perjanjian.  Dalam  hal  perjanjian  telah  terjadi  karena  paksaan  (dwang),  kesalahan  (dwaling),  atau penipuan (bedrog), perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau  dianggap tidak sah. Jadi, dalam perjanjian, kesepakatan  dan  kebebasan  pihak  untuk  menciptakan  hubungan  hukum  menjadi  hal  yang  sangat penting.
Resiko  yang  akan  di  dapat  jika  tidak  melalukan  perjanjian  hutang  piutang  secara  sah  dengan kesepakatan  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  bank.  Jika  nasabah sebagai peminjam gagal memenuhi kewajiban, bank memiliki hak untuk melunasi utang dengan menjual barang  yang  dijadikan  jaminan  fidusia.  Dalam  prakteknya,  terdapat  kecenderungan  bahwa  bank  akan mengambil  alih  kepemilikan  objek  jaminan  fidusia  jika  nasabah  peminjam  tidak  mampu  membayar utangnya. Jika peminjam gagal mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan,  dan  kreditur  enggan  menanggung  risiko  tersebut,  maka  perlunya  jaminan  menjadi  penting. Dalam hal ini, jaminan memiliki peran sebagai bagian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok, yakni perjanjian utang-piutang. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang memiliki risiko bagi bank, dan oleh karena  itu,  perlu  diimbangi  dengan  adanya  ketentuan  hukum  yang  jelas  dan  komprehensif  terkait jaminan.  Hal  ini  penting  mengingat  bahwa  setiap  penyaluran  kredit  membutuhkan  jaminan  yang  kuat (Perjanjian and Bank 2013) .
Perjanjian  Pasal  1320  ayat  (1)  dan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  menegaskan  pentingnya kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian.  Pasal  1320  ayat  (1)  menekankan  bahwa  syarat  sahnya  suatu perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  yang  saling  mengikatkan  diri. Sementara itu, Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan kedua pasal dalam KUHPerdata tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  asas  konsensualisme  berlaku  dalam  hukum  perjanjian,  yang  menguatkan adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Tanpa  adanya  kesepakatan  dari  salah  satu  pihak  yang  membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk  memberikan  kesepakatannya.  Jika  kesepakatan  diberikan  dengan  paksaan,  maka  perjanjian tersebut tidak sah karena tidak ada kesepakatan sejati.
Adanya  kesepakatan  dari  para  pihak  menghasilkan  kekuatan  mengikat  perjanjian  sebagaimana undang-undang (pacta sunt servanda). Asas pacta sunt servanda ini menyatakan bahwa perjanjian harus ditegakkan dan ditaati sebagaimana diikatkan oleh para pihak. Ini bukan hanya berupa kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dihormati, dan konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak dapat  mencampuri  isi  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak. Dalam  Pasal  13  ayat  (2)  dan  ayat  (3) UUHT, dijelaskan sebagai berikut:
a.  Setelah  PPAT  membuat  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  dan  ditandatangani  oleh  semua pihak  terlibat,  PPAT  wajib  mengirimkan  APHT  beserta  dokumen  lain  yang  diperlukan  oleh  Kantor Pertanahan. PPAT harus melaksanakan pengiriman ini paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT.
b.  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  dengan  membuat  buku  tanah  Hak Tanggungan  dan mencatatnya dalam  buku tanah  yang berkaitan  dengan  Hak  Tanggungan.  Catatan ini juga akan disalin ke sertifikat hak atas tanah yang terkait dengan Hak Tanggungan.
c.  Tanggal yang ditetapkan untuk buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ke-7 setelah surat-surat yang dibutuhkan  untuk  pendaftaran  diterima  secara  lengkap.  Jika  hari  ke-7  jatuh  pada  hari  libur,  tanggal tersebut akan digeser ke hari kerja berikutnya.
d.  Pasal  14  ayat  (1)  UUHT  menyatakan  bahwa  Kantor  Pertanahan  akan  menerbitkan  sertifikat  Hak Tanggungan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  menjadi  bukti keberadaan  Hak  Tanggungan.  Ini  adalah  tanda  bukti  yang  sah  bahwa  Hak  Tanggungan  telah diberlakukan.
e.  Selanjutnya,  Pasal  14  ayat  (4)  UUHT  menegaskan  bahwa  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  telah dicatatkan  dengan  catatan  pembebanan  Hak  Tanggungan,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  13 ayat  (3)  UUHT,  akan  dikembalikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Namun, dalam  situasi  tertentu,  kreditur  dapat  mengatur  hal  lain  dalam  APHT,  misalnya,  untuk  sertifikat  hak atas tanah tersebut diserahkan kepada kreditur.
Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian yang terkait erat dengan perjanjian utang piutang, perjanjian  kredit,  atau  perjanjian  lainnya  yang  menciptakan  hubungan  hukum  utang  piutang  sebagai perjanjian  pokok.  Sebelum  melakukan  pemberian  atau pembebanan  Hak  Tanggungan,  perjanjian  kredit harus dibuat terlebih dahulu setelah disepakati oleh kreditur dan debitur. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil, sehingga perjanjian jaminan (Hak Tanggungan) menjadi aksesor yang bergantung  pada  perjanjian  pokok.  Proses  terbentuknya  perjanjian  kredit  dipicu  oleh  penyerahan  uang dari bank kepada nasabah debitur. Umumnya, dalam praktik perbankan, perjanjian kredit menggunakan bentuk perjanjian baku (Simao LFS, A., Larasati, B., & Marsha 2014).
Penyelesaian kredit macet adalah penyelesaian yang ada dalam penelitian ini, ada beberapa cara untuk  menyelesaikan  kasus  kredit  macet  di  indonesia  yang  sangat  sering  terjadi  pada  pihak –  pihak tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan kredit bisa dilakukan dengan dua cara yaitu penyelematan kredit  dan penyelesaian  kredit.  Yang di maksud  dengan  penyelematan  kredit adalah  cara  penyelesaian kredit dengan cara berunding kembali antara pihak kreditur dan debitur.
Jika  tidak  bisa  dibicarakan  kembali  maka  jalan  terakhir  yang  harus  di  tempuh  yaitu  dengan  cara penyelesaian  melalui  pengadilan.  Bisa  juga  melalui  lembaga –  lembaga  yang  bisa  membantu  untuk menyelesaikan  kredit  macet,  karena  disisi  lain  mengingat  penyelesaian  melalui  peradilan  itu  memakan waktu yang cukup lama.(Suyanto 2018). Kreditur melakukan gugatan kepada debitur karena melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata diejlaskan bahwa “ pinjam  pakai  habis  adalah  suatu  perjanjian,  yang  menentukan  pihak  pertama  mneyerahkan  sejumlah barang  yang  dapat  habis  terpakai  kepada  pihak  kedua  dengan  syarat  bahwa  pihak  kedua  itu  akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”. Karena kreditur  juga  mempunyai  hak  untuk  memilih  menyelesaikan  permasalahan  kredit  macetnya  melalui peradilan dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat membantu menyelesaikan kredit macet yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan pradilan niaga melalui  gugatan  kepailitan.(Suyanto  2018).  Proses  setelah  gugatan  diajukan  kepengadilan  oleh  pihak kuasa  hukum  kreditur  yaitu  dengan  melakukan  perdamaian  dengan  membuat  surat  perjanjian  yang dibuat dinotaris, debitur berjanji bahwa akan membayar hutangnya dalam jangka waktu 3 bulan dan akan menyerahkan  jaminan  sertifakat  tanah  kepada  kreditur.  Tetapi  debitur  tidak  melakukan  hal  tersebut dengan  berbagai  alasan  yang  diaman  pihak  kreditur  akhirnya  mengajukan  kepengadilan  untuk melanjutkan  kasus  ini  agar  diadili  oleh  hakim  dengan  ketentuan  yang  berlaku  karena  pihak  kreditur merasa dirugikan dengan adanya hutang piutang oleh debitur ini.

## Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Dalam  Menyelesaikan  Kredit  Macet  Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Tidak Didaftarkan
Aspek  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  nilai  dari  sebuah  putusan  hakim  yang  mencakup keadilan (ex aequo et bono) dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain itu, pertimbangan hakim  juga  harus  memberikan  manfaat  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  pertimbangan  hakim  ini  untuk  dihadapi  dengan  seksama,  teliti,  dan  cermat.  Jika pertimbangan hakim kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Prajamufti 2022) .
Dalam  pemeriksaan  sebuah  perkara,  hakim  memerlukan  adanya  proses  pembuktian  di  mana hasilnya  akan  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  memutuskan  perkara  tersebut.  Pembuktian merupakan  tahap  yang  sangat  penting  dalam  persidangan  karena  bertujuan  untuk  memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang diajukan. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai putusan hakim yang tepat dan adil.
Sebelum  hakim  dapat  menetapkan  sebuah  putusan,  dia  harus  yakin  bahwa  peristiwa  atau  fakta tersebut  benar-benar  terjadi,  yang  berarti  harus  ada  bukti  yang  memvalidasi  kebenaran  tersebut, sehingga  hubungan  hukum  antara  para  pihak  menjadi  jelas.  Hakim  menjalankan  perannya  dengan cermat,  tanggung  jawab  penuh,  serta  komitmen  yang  kuat,  maka  hal  ini  menunjukkan  partisipasinya dalam  pengembangan  sistem  hukum.  Tanggung  jawab  dan  dedikasi  yang  kuat  mencerminkan pemahaman  mendalam  dan  kesadaran  atas  tugas  yang  diemban,  serta  pemenuhan  kewajiban  ini dengan  penuh  semangat.  Peran  hakim  tidak  sekadar  aktivitas  rutin  dan  mekanis;  sebaliknya,  hakim harus  memiliki  wawasan  yang  luas,  kemampuan  untuk  memahami,  serta  keterlibatan  dalam perkembangan dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu,  diperlukan keahlian kreatif dari hakim dalam menjalankan fungsinya.
Keputusan  yang  diambil  oleh  pengadilan  bisa  berupa  keputusan  untuk  membebaskan  terdakwa atau melepaskan terdakwa  dari semua tuduhan hukum yang diarahkan padanya, atau keputusan untuk menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  terdakwa.  Putusan  pengadilan  ini  harus  diumumkan  secara terbuka dalam sidang pengadilan yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Pengumuman putusan ini biasanya dilakukan setelah semua proses pemeriksaan di persidangan dianggap telah selesai dan Jaksa Penuntut  Umum  telah  menyampaikan  tuntutannya  (requisition),  yang  kemudian  diikuti  oleh  pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya.

## Tentang Duduk Perkara
“Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Mojokerto  pada  tanggal  5  Oktober  2021  dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:” 1. “Bahwa  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  II  telah  melakukan  Perjanjian  Hutang  Piutang  senilai  Rp. 436.000.000,-  (empat  ratus  tiga  puluh  enam  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  tertentu  yang  telah disetujui, dimana PENGGUGAT selaku Kreditur dan TERGUGAT II selaku Debitur;”
2. “Bahwa  adapun  yang  menjadi  jaminan  dalam  Perjanjian  Hutang  Piutang  tersebut  berupa  Sertipikat Hak Milik No. 00906 atas nama Supiyati, tanah seluas 184 M2 yang terletak di Desa Kedungmungal RT 002 RW 004, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto;

## Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Rupiah Sebelah Selatan : Jalan Desa Sebelah Barat : Jalan Dusun Sebelah Timur : Rumah Bpk Sunadi dan
1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV  dengan Nomor Polisi: G  8043-WP, Nomor Kerangka:  MHRRE3850AJOO5595,  Nomor  Mesin:  K24Z13825590  atas  nama  Prayoga  Aldio  De  La Sanda  yang  beralamat  di  Ujungkiri  18/02  Adiwerna,  Kabupaten  Tegal;  Selanjutnya  disebut  sebagai .........................Objek Sengketa atau objek gugatan;
3. “Bahwa  selain  Sertipikat  Hak  Milik  No  00906  atas  nama  Supiyati,  adapun  yang  menjadi  jaminan lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CRV dengan Nomor Polisi: G- 8043-WP,  Nomor  Kerangka:  MHRRE3850AJOO5595,  Nomor  Mesin:  K24Z13825590  atas  nama Prayoga  Aldio  De  La  Sanda  yang  beralamat  di  Ujungkiri  18/02  Adiwerna,  Kabupaten  Tegal  yang mana jaminan tersebut saat ini berada di PARA TERGUGAT;” 4. “Bahwa  mengingat  poin  3  diatas  termasuk  ke  dalam  jaminan  hutang  piutang  oleh  karena  itu  sudah semestinya  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  a  quo  memerintahkan  kepada  PARA TERGUGATuntuk menyerahkan jaminan tersebut kepa da PENGGUGAT;” 5. “Bahwa setelah jangka waktu pembayaran hutanga quo jatuh tempo, PENGGUGAT telah berkali-kali meminta  kepada  TERGUGAT  II untuk memenuhi  kewajibannya  untuk membayar  hutangnya,  namun TERGUGAT  II  tidak  memiliki  itikad  baik  dan  melepas  tanggung  jawabuntuk  melakukan  pembayaran hutang a quo;”
6. “Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan atas perbuatan TERGUGAT II yang tidak memiliki niat untuk melakukan  pembayaran  hutang  a  quo,  sehingga  pada  tanggal  14  November  2019,  PENGGUGAT membuat  dan  mengajukan  ke  Polres  Batu  dengan  Laporan  Polisi  Nomor  LP/128/XI/2019/Jatim/Res
Batu,  dugaan  tindak  pidana  penipuan  dan/atau  penggelapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 378 KUHP dan 3 72 KUHP;” 7. “Bahwa sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat melakukan  perdamaian  kemudian  dibuatlah  Surat  Perdamaian  antara  PENGGUGAT  dan  PARA TERGUGAT, tertanggal 23 November 2019 yang isinya menyepakati TERGUGAT II akan membayar hutang  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  setelah  Surat  Perdamaian  tersebut  dibuat  dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat;”
8. “Bahwa  adapun  pelunasan  pembayaran  hutang  selambat-lambatnya  3  bulan  tersebut  mulai  berlaku atau  dihitung  sejak  23  November  2019,  sehingga  hutang  a  quo  selambat-lambatnya  harus  dibayar pada 23 Februari 2020;”
9. “Bahwa mengingat TERGUGAT II tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka TERGUGAT I (selaku ibu  kandung  TERGUGAT  II  dan  istri  dari  TERGUGAT  III)  bersedia  mengikatkan  diri  dengan PENGGUGAT  atas  dasar  Surat  Perjanjian  tertanggal  25  November  2019  dan  Surat  Pengakuan Hutang Nomor 16 tertanggal 25 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris UMI SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sehingga telah disepakati TERGUGATI menggantikan TERGUGAT II sebagai Debitur dan PENGGUGAT sebaga i Kreditur;” 10. “Bahwa  sehubungan  dengan  posita  poin  (2),  objek  jaminan  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  a  quo  telah diikatkan  Hak  Tanggungan,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Nomor  17, yang dibuat dihadapan NotarisUMI SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Posita (2) berada di Tergugat II;”
11. “Bahwa kedua objek jaminan tersebut yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT telah meminta  dengan  baik-baik,  namun  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II  tidak  pernah mengindahkanpermintaan PENGGUGAT;”
12. “Bahwa  sampai  dengan  diajukannya  Gugatan  ini,  PENGGUGAT  tidak  dapat  menempati  atau menyewakan  objek  jaminan  a  quo  yang  sudah  selayaknya  menjadi  hak  PENGGUGAT  telah membawa  kerugian  yang  nyata  kepada  PENGGUGAT,  mengingat  juga  PENGGUGAT  memiliki Piutang  sebesar  Rp  436.000.000  (empat  ratus  tiga  puluh  enam  juta)  kepada  TERGUGAT  I  yang digantikan  oleh  TERGUGAT  II,  Perbuatan  TERGUGATI  dan  TERGUGAT  II  telah  menimbulkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT;” 13. “Bahwa mengingat posita poin (12) dan ditambah dengan tindakan TERGUGAT I yang menghalangi dan  tidak  ingin  objek  jaminan  a  quo  dialihkan  kepada  PENGGUGAT.  Sehingga  Tindakan  PARA TERGUGAT  tersebut  membawa  kerugian  yang  nyata  kepada  PENGGUGAT,  dimana  hal  tersebut Perbuatan PARA TERGUGAT sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH);” 14. “Bahwa  mengingat  perbuatan  PARA  TERGUGAT  yang  menimbulkan  kerugian  secara  materiil  dan immateriil,  sudah  selayaknya  PENGGUGAT  sebagai  Kreditur  yang  dirugikan,  meminta  kompensasi kepada PARA TERGUGAT;”
15. “Bahwa  sehubungan  dengan  Perbuatan  PARA  TERGUGAT  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk mengembalikan  utang-utangnya,  dan  mengingat  adanya  inflasi  terhadap  nilai  uang  maka  sudah sepatutnya  PENGGUGAT  meminta  ganti  rugi  (kompensasi)    materiil  sebesar  Rp.  436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai nilai piutang yang tertuang dalam Surat Perjanjian;” 16. “Bahwa  mengingat  perbuatan  PARA  TERGUGAT  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  dan  menghalang- halangi untuk menyerahkan objek jaminan tersebut menimbulkan rasa tertekan secara psikologis dan sangat  terganggu  atas  perbuatan  PARA  TERGUGAT,  oleh  sebab  itu  PENGGUGAT  meminta  ganti rugi  (kompensasi)  secara  immateriil  sebesar  Rp.  436.000.000,-  (empat  ratus  tiga  puluh  enam  juta rupiah);”
17. “Bahwa  sehubungan dengan poin-poin yang telah dijelaskan diatas,  PARA  TERGUGAT wajib  untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT;”
18. “Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  yang  telah  dijelaskan  diatas,  perbuatan  PARA  TERGUGAT  dengan itikad  buruk  tidak  mau  memenuhi  kewajibannya  untuk  membayar  dan  menyerahkan  objek  jaminan, telah  membawa  kerugian  yang  nyata  kepada  Penggugat,  mengingat  Pasal  1365  KUH  Perdata menyatakan “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena sal ahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;” 19. “Bahwa  mengingat  posita  (18)  diatas,  tindakan  PARA  TERGUGAT  dengan  jelas  dan  nyata  telah membawa kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT yang mana hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;”
20. “Bahwa  mengingat  Sertipikat  Hak  Milik  No  00906  yang  terletak  di  desa  Kedungmungal,  Kec. Pungging,  Kab.  Mojokerto,  Jawa  Timur  telah  dibebankan  Hak  Tanggungan,  maka  kami  memohon kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  memerintahkan  kepada  TURUT
TERGUGAT  untuk  melakukan  balik  nama  SHM  tersebut  kepada  PENGGUGAT  yang  bernama  Mat Ranjin;”
21. “Bahwa  untuk  menjamin  diserahkannya  Sertipikat  Hak  Milik  No  00906  atas  nama  Supiyati,  tanah seluas 184 M² yang terletak di Desa Kedungmungal RT 002 RW 004, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto c.q Majelis Hakim  yang  memeriksa  Perkara  a  quo  meletakkan  sita  jaminan (conservatoir  beslag) serta mengosongkan tanah dan bangunan tersebut.
Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara  :  Rumah  Rupinah; Sebelah Selatan  :  Jalan Desa; Sebelah Barat   : Jalan Dusun; Sebelah Timur  : Rumah Bpk Sunadi; -  Bila  perlu  dengan  bantuan  Aparat keamanan  Negara  yaitu  Polres  Mojokerto;”  22.  “Bahwa  agar Putusan dalam perkara A quo dapat dijalankan dengan baik oleh PARA TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepeada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus  ribu  rupiah)  perhari,  apabila  PARA  TERGUGAT  lalai  dan  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;”
22. “Bahwa  mengingat  gugatan  PENGGUGAT  dilandasi  dengan  bukti-bukti  otentik,  sebagaimana ditentukan  pasal  180  HIR,  maka  dengan  ini  PENGGUGAT  mohon  agar  putusan  ini  dapat dilaksanakan  terlebih  dahulu  (uitvoerbaar  bij  voorraad)  meskipun  ada  Perlawanan,  Banding,  Kasasi maupun upaya hukum lainnya;”
23. “Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  diatas,  PENGGUGAT  mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang memeriksa  perkara  ini  di  Pengadilan  Negeri  Mojokerto,  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut  :
1.  Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3.  Memerintahkan  kepada  PARA  TERGUGAT  untuk  menyerahkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  00906 seluas 184 M2, sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungmungal RT/002 RW/004, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto atas nama SUPIYATI Kepada PENGGUGAT dan kemudian agar dapat dibalik namakan menjadi atas nama PENGGUGAT di Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto; Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara  : Rumah  Rupinah;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat   : Jalan Dusun; Sebelah Timur  : Rumah Bpk Sunadi;
- Bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Negara yaitu Polres Mojokerto;
4.  Menyatakan  sah  dan  berharga  Sita  Jaminan  (conservatoir  beslag)  serta  mengosongkan  tanah yang terletak di Desa Kedungmungal RT 002 RW 004, Kec. Pungging, Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara  :  Rumah  Rupinah; Sebelah Selatan  :  Jalan Desa;
Sebelah Barat   : Jalan Dusun;
Sebelah Timur  : Rumah Bpk Sunadi;
- Bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan Negara yaitu Polres Mojokerto;
5.  Memerintahkan  TURUT  TERGUGAT  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Mojokerto  untuk melakukan  balik  nama  terhadap  SHM  Nomor  00906  atas  nama  Supiyati,  agar  dibalik  namakan atas nama Penggugat yaitu Mat Ranjin;
6.  Memerintahkan  kepada  PARA  TERGUGAT  untuk  menyerahkan  kepada  PENGGUGAT  berupa  1 (satu)  unit  kendaraan  roda  empat  merk  Honda  CRV  dengan  Nomor  Polisi:  G-8043-WP,  Nomor Kerangka:  MHRRE3850AJOO5595,  Nomor Mesin:  K24Z13825590  atas nama Prayoga Aldio  De La Sanda yang beralamat di Ujungkiri 18/02 Adiwerna, Kabupaten Tegal;
7.  Menyatakan Sah Surat  Pengakuan Utang Nomor 16,  yang dibuat dihadapan Notaris UMI  SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;
8.  Menyatakan Sah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 17, yang dibuat dihadapan Notaris UMI SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;
9.  Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi (kompensasi) kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
10. Menghukum  PARA  TERGUGAT  untuk  membayar  ganti  rugi  (kompensasi)  kerugian  immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta);
11. Menyatakan  Putusan  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  (uitvoerbaar  bij  voorraad),  meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;
12. Menghukum  PARA  TERGUGAT  untuk  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila PARA TERGUGAT lalai dan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan isi putusan ini;
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.”
Dalam permasalahan kredit macet pada putusan nomor 52/Pdt.G/2021/Pn.Mjk hakim memberikan pertimbangan dan disertai dengan analisis penulis, sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili oleh  kuasa  hukumnya  serta  Tergugat  I  juga  hadir  sendiri  dan  Tergugat  II,  Tergugat  III  serta  Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan”.
“Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan namun tetap  tidak  hadir  sehingga  Majelis  Hakim  mengganggap  Para  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  telah melepaskan haknya”.
“Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat gu gatan, yang terhadap isinya, tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya”.
Analisanya  menurut  penulis  seharusnya  memang  benar  bahwa  penggugat  dan  tergugat  dalam kasus  kredit  macet  ini  harus  membuat  perjanjian  sah  secara  hukum  jika  tidak  mau  berujung  di pengadilan.  Tetapi  sebelum  melakukan  gugatan  tetap  harus  melakukan  mediasi  dengan  kuasa  hukum penggugat,Yang bila mana damai maka perkara selesai.
“Menimbang,  bahwa  Penggugat  melalui  kuasanya  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  telah mengajukan bukti surat berupa:
1.  Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00906 atas nama SUPIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2.  Fotokopi Surat Perjanjian antara SUPIYATI dengan MAT RANJIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3.  Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor : 16, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4.  Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5.  Fotokopi Surat Perdamaian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6.  Fotokopi Surat Somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7.  Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPedesaan Dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama SUPIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8.  Fotokopi  bukti  struk  transfer  melalui  ATM  BCA  senilai  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;
9.  Fotokopi  bukti  struk  transfer  melalui  ATM  BCA  senilai  Rp.10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  kepada Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi bukti struk transfer melalui ATM BCA senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat II pada tanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi bukti formulir pemindah bukuan di BNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi bukti formulir pemindah bukuan di BNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-12; 13. Fotokopi bukti formulir pemindah bukuan di BNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi bukti slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring di BNI, selanjutnya diberi tanda bukti P- 14;
15. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P- 15;
16. Fotokopi bukti setor dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi bukti setor dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-17; 18. Fotokopi bukti setor dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-18; 19. Fotokopi struk bukti transfer dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-19; 20. Fotokopi bukti transfer dari Mat Ranjin kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-20; 21. Fotokopi bukti transfer, selanjutnya diberi tanda bukti P- 21;”
“Menimbang,  bahwa  fotokopi  bukti-bukti  surat  tersebut  di  atas  telah  dicocokkan  sama  dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti surat yang bertanda P-6, P-8, P-9, dan P-10 yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;”
Analisis menurut penulis daalam pertimbangan hakim ini penggugat telah mengumpulkan semua bukti –  bukti  supaya  bisa  dikabulkan  permohonan  gugatannya.  Dan  sesuai  dengan  tata  cara  yang dilakukan oleh persidangan perdata.
“Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah  pula  mengajukan  2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.  Saksi  CHOIRUL  ANWAR: -  Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Para  Tergugat  serta  Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi bahwa sekitar tahun 2018 saksi melihat saat Penggugat memberikan hutang kepada  Tergugat  II  sebesar  Rp435.000.000,-(empat  ratus  tiga  puluh  lima  juta  rupiah)  di  rumah Tergugat II di Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa  Tergugat  I  adalah  Ibu  Kandung  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  adalah  suami  sambung Tergugat I;
- Bahwa saat Penggugat / Mat Ranjin memberikan pinjaman kepada Tergugat II yang hadir adalah saksi dan Para Tergugat namun untuk kegunaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa  saksi  bisa  melihat  Penggugat  memberikan  pinjaman  kepada  Para  Tergugat  karena  saksi diundang  oleh  Mat  Ranjin/Penggugat  sebagai  saksi  kalau  Tergugat  II  berhutang  kepada Penggugat  dan  sebelumnya  Penggugat  sudah  memberitahukan  saksi  kalau  akan  memberikan pinjaman kepada Tergugat II;
- Bahwa  setahu  saksi  bahwa  saat  penyerahan  uang  tersebut  tidak  ada  surat  perjanjian  hutang piutang  dan  saat  itu  hanya  menyerahkan  uang  pada  sore  hari  menjelang  magrib  secara  transfer melalui  ATM  ke  rekening  Tergugat  II,  awalnya  sebanyak  Rp200.000.000,-(dua  ratus  juta  rupiah) selanjutnya  bertahap  3-4  kali  transfer  sampai  berjumlah  Rp435.000.000,-(empat  ratus  tiga  puluh lima juta rupiah);
- Bahwa  setahu  saksi  bahwa  Penggugat  setiap  melakukan  transfer  kepada  Tergugat  II  selalu memberitahukan kepada saksi dan selalu mengirimkan bukti transferannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Damai antara para pihak yang dibuat oleh Notaris karena tida ada itikad baik dari Para Tergugat dan saksi menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa surat perjanjian tersebut dibuat setelah penyerahan uang pada tahun 2018  karena  awalnya  hanya  berdasarkan  saling  percaya  namun  karena  tidak  ada  itikad  baik sehingga setahun kemudian dibuatkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa  setahu  saksi  bahwa  isi  surat  perjanjian  tersebut  intinya  kalau  Para  Tergugat  tidak  bisa membayar hutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian ditandatangani maka Sertifikan  Hak  Milik  atas  nama  Tergugat  I  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  akan  menjadi  milik Penggugat/Mat Ranjin;
- Bahwa  setahu  saksi  bahwa  Para  Tergugat  sampai  sekarang  hanya  janji-  janji  akan  membayar, Tergugat  I  janji  akan  membalik  nama  jaminan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama  Tergugat  I  menjadi atas  nama  Mat  Ranjin/Penggugat  namun  semua  janji  tidak  ada  yang  ditepati  bahkan  Tergugat  II sulit ditemui;
- Bahwa Sertifikat tersebut berada pada Penggugat/Mat Ranjin;
2.  Saksi BAMBANG RABMA MURTIOSO KB:
- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Para  Tergugat  serta  Turut  Tergugat,  namun  tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  kejadiannya karena  saksi  hanya  sebagai  sopir  dan  sering  diminta Penggugat  untuk  mengantar  kemana-mana dan  saat  dalam  perjalanan  didalam mobil  Penggugat cerita kalau Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa  saksi  tidak  menanyakan  berapa  hutang  Tergugat  II  tapi  Penggugat  cerita  kalau  hutang Tergugat II sampai terakhir mencapai Rp435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat/Mat Ranjin ke Notaris Umi Sofia di Bangsal Mojokerto tapi saat itu saksi tidak ikut masuk kedalam dan hanya menunggu diruang tunggu;
- Bahwa saat itu yang hadri adalah Para Tergugat;
- Bahwa  saat  saksi  mengantar  Penggugat  pulang  kerumah  saksi  melihat  Penggugat  membawa Sertifikat  Hak  Milik  dan  didalam  mobil  Penggugat  cerita  kalau  diberi  jaminan  Sertifikat  Hak  Milik tersebut oleh para Tergugat;
- Bahwa  setahu  saksi  bahwa  adapun  jangka  waktu  diberikan  jaminanyang  pada  intinya  jika  para tergugat  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya  maka  Sertifikat  Hak  Milik  yang  menjadi  jaminan tersebut akan dimiliki oleh Penggugat dan kesepakatan dianggap sebagai jual beli;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diajak oleh Penggugat untuk menagih kepada Para Tergugat tapi hanya bertemu dengan Para Tergugat;”
Analisis  menurut  penulis  para  saksi  ini  sudai  sesuai  dengan  yang  mereka  alami  pada  waktu kejadian  perjanjian  hutang  piutang,  seharusnya  hakim  sudah  cukup  bukti  dari  saksi  yang  ikut  pada kejadian tersbut karena mereka juga ada waktu melakukan perjanjian.
“Menimbang,  bahwa  Pihak  Penggugat  melalui  kuasanya menyatakan  tidak  ada  hal-hal  lagi  yang akan diajukan dan mohon putusan;”
“Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  putusan  ini  maka  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam persidangan  dan  termuat  dalam berita  acara  persidangan  ini,  dianggap  telah  termuat  dan  menjadi  satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;”
Mat  Rajin  adalah  pihak  yang  mengajukan  gugatan  ,  yang  juga  dikenal  sebagai  pihak  penggugat, Supiyati  merupakan  tergugat  I,  Wuliadi  sebagai  tergugat    II,  Mulani  sebagai  tergugat  III,  dan  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai turut tergugat. Dalam kasus ini, pihak tergugat II telah menjalin kesepakatan pinjaman dengan pihak penggugat sebesar Rp. 436.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dengan durasi yang disepakati tanpa adanya perjanjian tertulis. Pihak tergugat II telah menggunakan tanah milik ibu kandungnya, yang merupakan tergugat I, sebagai  jaminan dengan luas  tanah  184  M2  yang  terletak  di  Desa  Kedungmungai  RT  002  RW  004,  Kec.  Pungging,  Kab. Mojokerto, serta sebuah kendaraan roda empat merek CRV dengan nomor polisi G 8043 WP atas nama Prayoga  Aldio  De  La  Sanda.  Namun,  pihak  tergugat  II  telah  gagal  memenuhi  kewajiban  pembayaran hutang kepada pihak tergugat, meskipun pada awalnya ada usaha memberikan kesempatan lebih lanjut. Tergugat II tidak menunjukkan niat baik untuk membayar atau mencicil hutangnya kepada penggugat.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  Penggugat  mengajukan  petitum,  atau  juga  bisa  tuntutan  untuk dikabulkan majelis hakim yang menangani perkara ini, yaitu:
“Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa  perkara  ini  di  Pengadilan  Negeri  Mojokerto,  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut  :
1.  Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3.  Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 00906 seluas 184 M2, sebidang tanah yang terletak di Desa Kedungmungal RT/002 RW/004, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto atas nama SUPIYATI Kepada PENGGUGAT dan kemudian agar dapat dibalik namakan  menjadi  atas  nama  PENGGUGAT  di  Kantor  Pertanahan  Kab.  Mojokerto;  Tanah  dengan batas-batas  sebagai  berikut:    Sebelah  Utara    :  Rumah    Rupinah;  Sebelah  Selatan  :  Jalan  Desa; Sebelah  Barat      :  Jalan  Dusun;  Sebelah  Timur    :  Rumah  Bpk  Sunadi;  -  Bila  perlu  dengan  bantuan Aparat Keamanan Negara yaitu Polres Mojokerto;
4.  Menyatakan  sah  dan  berharga  Sita  Jaminan  (conservatoir  beslag)  serta  mengosongkan  tanah  yang terletak  di  Desa  Kedungmungal  RT  002  RW  004,  Kec.  Pungging,  Dengan  batas-batas  sebagai berikut:  Sebelah Utara  :  Rumah  Rupinah;  Sebelah Selatan  :  Jalan Desa;  Sebelah Barat   : Jalan Dusun;  Sebelah Timur  : Rumah Bpk Sunadi; - Bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan Negara yaitu Polres Mojokerto;
5.  Memerintahkan  TURUT  TERGUGAT  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Mojokerto  untuk melakukan balik  nama  terhadap  SHM  Nomor  00906  atas  nama Supiyati, agar  dibalik  namakan atas nama Penggugat yaitu Mat Ranjin;
6.  Memerintahkan  kepada  PARA  TERGUGAT  untuk  menyerahkan  kepada  PENGGUGAT  berupa  1 (satu)  unit  kendaraan  roda  empat  merk  Honda  CRV  dengan  Nomor  Polisi:  G-8043-WP,  Nomor Kerangka:  MHRRE3850AJOO5595,  Nomor  Mesin:  K24Z13825590  atas  nama  Prayoga  Aldio  De  La Sanda yang beralamat di Ujungkiri 18/02 Adiwerna, Kabupaten Tegal;
7.  Menyatakan  Sah  Surat  Pengakuan  Utang  Nomor  16,  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  UMI  SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;
8.  Menyatakan  Sah  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Nomor  17,  yang  dibuat  dihadapan Notaris UMI SOFIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;
9.  Menghukum  PARA  TERGUGAT  untuk  membayar  ganti  rugi  (kompensasi)  kerugian  materiil  kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi (kompensasi) kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus  ribu  rupiah)  perhari  apabila  PARA  TERGUGAT  lalai  dan  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam menjalankan isi putusan ini;
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum PARA T ERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;”
Penggugat  mempersoalkan  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  tergugat  II  dengan kesepakatan  yang  telah  dilakukan  oleh  penggugat.  Tergugat  II  telah  melakukan  mediasi,  yang  di  tulis didalam  perjanjian  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  bersama  penggugat.  Dalam  perjanjian  tersebut tergugat  II  janji  akan  melakukan  pembayaran  hutangnya  dalam  jangka  waktu  3  bulan  sejak  tanggal pembuatan perjanjian damai pada 23 November 2019, dengan tenggang akhir pada  tanggal 23 februari 2020. Dalam periode 3 bulan tersebut, tergugat  II tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, yang menunjukkan tindakan wanprestasi.
Berdasarkan  hal  ini,  penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Mojokerto.  Dalam perkara ini penggugat juga mengumpulkan bukti – bukti akurat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya  telah  mengajukan  bukti  surat –  surat  yang  telah  dicocokan  dengan  aslinya  dan  telah bermatrai sehingga kuasa penggugat meyakinkan bahwa semua bukti surat sudah cukup untuk perkara ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi duduk perkara putusan No.52/Pdt.G/2021/PN.Mjk Penggugat mempersoalkan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat II dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh penggugat. Tergugat II telah melakukan mediasi, yang di tulis didalam perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris bersama penggugat.
Dalam  perjanjian  tersebut  tergugat  II  janji  akan  melakukan  pembayaran  hutangnya  dalam  jangka waktu  3  bulan  sejak  tanggal  pembuatan  perjanjian  damai  pada  23  November  2019,  dengan  tenggang akhir  pada  tanggal  23  februari  2020.  Dalam  periode  3  bulan  tersebut,  tergugat  II  tetap  tidak  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  hutang,  yang  menunjukkan  tindakan  wanprestasi.  Berdasarkan  hal  ini, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.
Dalam  perkara  ini  penggugat  juga  mengumpulkan  bukti –  bukti  akurat  melalui  kuasanya  untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat – surat yang telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermatrai sehingga kuasa penggugat meyakinkan bahwa semua bukti surat sudah cukup untuk perkara ini. Peneliti akan menganalisis putusan a quo ditinjau dari prespektif hukum peradata para pihak yang  bersangkutan  melakukan  perjanjian  hutang  piutang  peorangan  tanpa  melakukan  perjanjian  diatas hitam  dan  putih.  Seharusnya  para  pihak  penggugat  dan  tergugat  sebelum  melakukan  perjanjian melakukan  perjanjian  secara  sah  melalui  notaris  dan  diatas  hitam  dan  putih.  Dengan  peraturan  hutang piutang  yang  sudah  diatur  pada  pasal  378  KUHPerdata.  Namun  tidak  diterapkan  oleh  penggugat  dan tergugat sebelum melakukan perjanjian hutang piutang, karena jika tidak diterapkan oleh para pihak pada putusan  tersebut.  Kejadian  ini  juga  banyak  terjadi  karena  setiap  pihak  selalu  menggangap  sepele perjanjian hutang piutang seacar sah di notaris atau diatas hitam dan putih. Dengan kejadian seperti ini yang menanggung  adalah  kreditur  karena  akan  sangat  dirugikan sekali.  Bukan  hal  baru  lagi  jika  terjadi kasus  wanprestasi.  Dengan  perjanjian  yang  dilakukan  tanpa  sah  akan  berdampak  pada  kedua  belah pihak karena bisa terjadi konflik wanprestasi atau kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang yang telah dilakukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam  konteks  akibat  hukum  dari  hubungan  peminjaman  dan  pelunasan  utang,  kemungkinan terjadinya  kejadian  tak  terduga  oleh  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  diabaikan.  Beberapa  faktor  yang memicu  terjadinya  permasalahan  dalam  kredit  mencakup  aspek  internal,  kondisi  pihak  yang  berutang, dan elemen lingkungan. Ketika seorang peminjam menghadapi kesulitan dalam melunasi kredit, langkah-
langkah penanganan dilakukan  oleh  lembaga  keuangan,  seperti  bank,  dengan  tujuan memberi  peluang kepada  peminjam  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Tindakan  ini  bisa  melibatkan  restrukturisasi  jadwal pembayaran, penyesuaian persyaratan, dan pengaturan ulang.
Peneliti akan mengkaji keputusan dari sudut pandang hukum perdata, khususnya terkait perjanjian utang piutang antara para pihak tanpa adanya kontrak tertulis resmi. Seharusnya, pihak-pihak penggugat dan  tergugat  sebelum  melakukan  transaksi  tersebut  telah  menjalankan  perjanjian  yang  sah  melalui notaris  dan  dengan  dokumen  tertulis  resmi.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam pasal  378  KUHPerdata.  Namun,  dalam  kasus  ini,  baik  penggugat  maupun  tergugat  tidak  menerapkan langkah-langkah tersebut sebelum melakukan perjanjian utang piutang.

## Saran
Adapun  saran  dari  penulis  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  kasus  kredit  macet  dalam  perjanjian hutang piutang harus dilakukan  di  atas  hitam  dan  putih dan mempunyai  perjanjian  yang  sah  agar  tidak banyak terjadi kerugian yang di dapat dalam perjanjian hutang piutang dalam perorangan.
Peneliti  berharap  dalam  aturan  yang  dijatuhkan  kepada  tergugat  seharusnya  lebih  teliti  dan  hati- hati  terhadap  perkara  tersebut.  Hal  ini  penting  agar  dalam  proses  sidang,  Majelis  Hakim  dapat  menilai apakah  Penggugat  mampu  membuktikan  argumen  gugatannya  atau  tidak.  Jika  Penggugat  berhasil membuktikan argumen gugatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang mendukung gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Imanda,  Nadia.  2020.  “Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Agraria  Tentang Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik.”  Notaire  3(1):151.  doi: 10.20473/ntr.v3i1.17536.
Lestari, Chadijah Rizki. 201 7. “Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi.” 19(1):81–96.
Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Edisi revi. Jakarta: kencana. Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. cetakan 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nursyahriana,  Andi,  Michae l  Hadjat,  and  Irsan  Tricahyadinata.  2017.  “Analisis  Faktor  Penyebab Terjadinya Kredit Macet.” Forum Ekonomi 19(1):1. doi: 10.29264/jfor.v19i1.2109.
Prajamufti,  Yunizar.  2022.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pengabulan  Isbat  Nikah  Siri  Di  Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pen dekatan Kontekstual Hukum.” 1(1):67–83.
Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. 2015. “Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Piutang.”  Jurnal  Sosial  Humaniora  8(1):120.  doi: 10.12962/j24433527.v8i1.1247.
P t,  D.  I.,  B.  P.  R.  Sahabat,  and  Tata  Adiwerna.  2009.  “DENGAN  JAMINAN  HAK  TANGGUNGAN PROGRAM PASCASARJANA DI PT . BPR SAHABAT TATA ADIWERNA.”
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mjk.
Ramadhani,  Faishal  Zahy.  2016.  “ANALISIS  TENTANG  ALASAN  PENGAJUAN  PRAPERADILAN  DAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TENTANG LEGALITAS PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY).” 8(1):114–23.
Simao  LFS,  A.,  Larasati,  B.,  &  Marsha,  D.  2014.  “Tinjauan  Mengenai  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Dengan Hak Tanggunga n.” Privat Law 1–13.
Sinaga, Niru Anita. n.d. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.”
Soerodjo,  Irawan.  n.d.  HUKUM  PERTANAHAN  HAK  PENGELOLAAN  ATAS  TANAH  (HPL) (Eksistensi,Pengaturan Dan Praktik). edited by Subekti. Yogyakarta: LaksBang Mediatama/Members of LaksBang Group.
Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Hutang Piutang. cetakan 1. jakarta: kencana.
Suyanto, Anton. 2018. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta: ENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
Tantia,  Novi.  2010.  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Di  BPR  BKK Margadana Kota Tegal.” Universitas Negeri Semarang.
Tje’Aman, Edy Putra. 1989. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. cetakan 2. Yogyakarta: Liberty. Wati, Evi Retno. 2019. “EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN
KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010).” 14–19.