Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## DAMPAK YANG TIMBUL DARI PENCEKALAN DAN PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN
I Komang Angga Bramandana (1) ,M.Aliffashah (2) ,Tresnadi Batavia (3)
1,2,3 Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI. Indonesia Email : Anggabramandana@gmail.com (1) , aliffashah060516@gmail.com (2) ,Tresnadibatavia36@gmail.com (3)

## ABSTRAK
Ketetapan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian yang berhubungan terhadap  pencegahan  dan  juga  penangkalan,  khususnya  pencegahan  dan  penangkalan  kepada Orang  Asing,  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah  pada  bidang  keimigrasian  yang  mana didasarkan pada asas “selective policy” ,Kebijakan yang diatas dasarkan pada prinsip selektivitas. Menurut  prinsip  ini,  hanya  orang  asing  yang  bisa  membawa  kesejahteraan  rakyat,  bangsa,  dan negara  Republik  Indonesia  yang  tidak  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  dan  juga  tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kata Kunci: Kebijakan Selektif,  Pencegahan, Penangkalan, Orang Asing

## ABSTRACT
Provisions  in  Law  Number  6  Year  2011  regarding  immigration  relating  to  prevention  and deterrence, especially prevention and deterrence of foreigners, are in line with government policies in the immigration sector which are based on the principle of "selective policy", the policy above is based on the principle of selectivity. . According to this principle, only foreigners who can bring the welfare of the people, nation and state of the Republic of Indonesia are not threatening security and order and are also not hostile to the people or the unitary state of the Republic of Indonesia who can enter or leave Indonesian territory based on Pancasila and the 1945 constitution Keywords: Selective Policy, prevention, deterrence, Foreigners

## Pendahuluan Latar Belakang
Sebanyak 4.627 warga asing diberikan tindak  administrative  keimigrasian  yaitu pendeportasian,  penangkalan,  denda,  dan pembataan  izin  tinggal,  sanksi  ini  diberikan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Selama tahun 2018.Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky  Sompie  menyampaikan  dari  sekian ribu  warga  asing  tersebut,  Republik  Rakyat Tiongkok menjadi penyumbang warga asing terbanyak.  Sebanyak  299  warga  tiongkok dikenakan  TAK,Afganistan  270  orang, Vietnam  261  orang,  dan  Nigeria  253  orang.
Lalu  ronny  juga  mengatakan  terdapat sebanyak  147  warga  malayasia  yang dikenakan  TAK  yang  membuat  Malaysia berada  pada  urutan  kelima.  Bukan  hanya pemberia  TAK  tapi  penyidik  keimigrasian juga  memberikan  hukan  pidana  pada  141 kasus. Selain itu, Ronny juga menyampaikan pihaknya  sudah  menunda  penerbitan  paspor kepada 5.785 TKI yang diduga akan menjadi TKI  non  prosedrual  pada  125  kantor imigrasi.Seiring  dilakukannya  penangguhan penerbitan  paspor  kepada  warga  Indonesia yang diduga sebagai TKI nonprosedural, ada sebanyak 408 orang, yang keberangkatannya
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tertunda  di  25  titik  tempat  pemeriksaan imigrasi (TPI) seluruh Indonesia.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada Pasal  1  angka  1  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2011  mengenai  Keimigrasian  tertera bahwa  “Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu lintas  orang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  serta  pengawasan  dalam  rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan  rakyat”.  Hal tersebut berhubungan dengan system pengawasan  dan  penindakan  keimigrasian yang  prosesnya  melalui  tahap  pengecekan pencekalan setiap proses tersebut merrpakan salah  satu  pelaksanaan  penegakan  hokum. Jika  kita  mengkaji  pada  akibat  yang  akan ditimbulkan,  pencekalan  pencekalan  karena fungsi keimigrasian ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah suatu negara untuk menyaring  seluruh  orang  dan  aktivitas-nya baik  warga  negara  asing  (WNA)  maupun warga  negara  indonesia  (WNI)  itu  sendiri. Kenapa  kita  harus  mengkaji  dari  ketentuan yang  telah  ditetapkan,  karena  larangan terhadap  seseorang  memiliki  dasar  hukum. Menurut  pasal  16  undang-undang  tersebut, larangan dapat dikenakan kepada siapa saja, terutama  mereka  yang  telah  digugat.Selain dalam  UU  keimigrasian,  Pencekalan  juga diatur  dalam  beberapa  instrumen  hukum  di indonesia  baik  bersifat  umum  maupun khusus  membahas  terkait  pencekalan  yaitu seperti  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1994  Tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pencegahan  Dan Penangkalan.
Berdasarkan  ketentuan  keimigrasian yang  bersifat  universal,  setiap  negara memiliki  kekuatan  untuk  mengotorisasi denganmenghalangi  siapa  pun  yang  boleh memasuki  atau  meninggalkan  wilayah Indonesia.  Warga  negara  asing  yang  ingin masuk ke suatu negara wajib memperlihatkan dokumen perjalanan kepada petugas imigrasi.  Karena  pengakuan  universal  ini, keberadaan  ketentuan  imigrasi  merupakan kriteria yang sangat penting untuk pemeliharaan yurisdiksi yang dimana warga asing  yang  masuk  ke  suatu  negara  wajib
tunduk  terhadap  peraturan  yang  ada  pada negara.  Pencegahan  dan  “Penangkalan adalah  larangan  yang  bersifat  sementara terhadap  orang-orang  tertentu  untuk  masuk ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia berdasarkan  alasan  tertentu”  dijelaskan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1994  mengenai Tata  Cara  Pelaksanaan  Pencegahan  dan Penangkalan.

## Rumusan Masalah
Dalam  hal  dilakukannya  pengawasan terhadap  orang  asing  di  wilayah  Indonesia imigrasi  berkoordinasi  dengan  instansi terkait pengawasan terhadap orang asing ini. Maksud  dari  koordinasi  bersama  Instansi Pemerintahan lain Direktorat Jenderal Imigrasi membutuhkan bantuan dari instansi lain  untuk  mengawasi  setiap  kegiatan  orang asing  di  Indonesia.  Dalam  proses  tersebut maka pasti akan timbul beberapa pemersalahan,  yang  akan  kita  bahas  lebih lanjut  mengenai  problematika  yang  sering terjadi.  Problematika  ini  tidak  boleh  hanya dipandang  sebagai  masalah  kependudukan atau  demografi.  Tetapi,  hukum  di  indonesia juga harus ikut berkembang sesuai permasalah keimigrasian ini agar kedepannya  indonesia  tidak  mengalami  hal hal yang bersifat merusak kedaulatan bangsa ini. Oleh karena itu, imigrasi yang berfungsi sebagai  penjaga  pintu  gerbang  negara  harus menngembangkan produk-produk hukumnya terkait  pengawasan  dan  penindakan  orang asing sepeti Kebijakan Pencekalan.  Namun, apakah Imigrasi Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan Pencekalan?  Dan  sudahkah  kebijakan  ini berjalan  secara  optimal?  Serta  bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila dilakukan pencekalan?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini guna  mengetahui  apa  saja  dampak  yang timbul dengan dilakukannya pencegahan dan penangkalan  serta  apakah  imigrasi  telah
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
mempunyai dasar yang kuat untuk dilakukannya  pecekalan  dan  pencegahan tersebut

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan metode  dengan  pendekatan  kualitatif  yang dimana metode kualitatif ini sebagai metode ilmiah yang sering digunakan oleh beberapa peneliti pada bidang ilmu seperti social, dan juga pendidikan. Penelitian kualitatif digunakan  untuk  membangun  pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan  penelitian  kualitatif  merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan  pada  metode  menyelidik  suatu fenomena social dan masalah manusia.

## Pembahasan
Pejabat Imigrasi adalah petugas imigrasi yang memberikan tanda masuk atau keluar  pada  dokjal  WNI  ataupun  WNA, Orang  yang  dicurigai  dapat  memberikan dampak buruk dan berbahaya bagi keamana dan ketertiban umum dapat dikenai tindakan administrative  keimigrasian.  Berdasarkan definisi  di  atas,  ruang  lingkup  tanggung jawab  dan  fungsi  keimigrasian  berkaitan dengan  berbagai  bidang  seperti  politik, ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan  dan kependudukan.Dalam  konteks  pertumbuhan dan mobilitas manusia yang terus meningkat, peran  serta  fungsi  keimigrasian  merupakan elemen penting dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari kedatangan orang asing ke wilayah Indonesia. Untuk menggambarkan secara jelas peran operasional keimigrasian dalam pembahasan tindakan  administratif  keimigrasian,  perlu dipahami  landasan  teori  yang  mendasari yaitu  pengakuan  masyarakat  internasional atas  hak  eksklusif  masing-masing  negara., yang disebut dengan kedaulatan negara.Konsep kedaulatan menyiratkan bahwa  negara  memiliki  semua  kekuasaan untuk  melaksanakan  hak  teritorialnya  di dalam  wilayah  negara  masing-masing.  Hal
inilah  yang  membuat  pihak  imigrasi  wajib menindak  WNA  yang  masuk  ke  Indonesia. Sesuai  dengan  konsep  kedaulatan  teritorial negara,  paspor  digunakan  saat  melintasi perbatasan antar negara.
Makna  undang-undang  keimigrasian dapat digunakan sebagai pedoman atau arah yang  mengatur  orang  ke  dalam  dan  ke  luar Indonesia  serta  pengawasan  kepada  orang asing  di  Indonesia.  Hukum  imigrasi  juga termasuk  hukum  publik,  yang  mengatur hubungan  antara  manusia  dan  negara (pemerintah). Keterkaitan antara kepentingan publik  dan  masalah  keimigrasian  yang bersinggungan  dengan  aspek  pendekatan keamanan  publik  dan  aspek  pendekatan jaminan  sosial,  berarti  undang-undang keimigrasian  bukanlah  hukum  administratif umum.  Meskipun  termasuk  dalam  hukum administratif,  namun  karena  keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis, yang terpenting  keimigrasian  merupakan  aspek menjaga  kedaulatan  negara,  oleh  karena  itu untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap undang-undang keimigrasian diperlukan sanksi pidana khusus. Selain undang-undang yang ada, seperti undang-undang administratif lainnya, dan jika dibandingkan dengan  sanksi  lain  yang  lebih  ringan  untuk pelanggaran  hokum  administratif,  posisi strategis fungsi keimigrasian secara rasional dapat dijadikan alasan.
Hukum  imigrasi  Indonesia  mengikuti prinsip selective policy. Menurut prinsip ini, cuma  orang  asing  yang  bisa  menjamin kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  negara Republik  Indonesia  yang  tidak  mengancam keamanan  dan  ketertiban  serta  tidak memusuhi  rakyat  ataupun  negara  Indonesia yang  bisa  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia. Warga negara asing dapat ditolak untuk  sementara  waktu  masuk  ke  wilayah Indonesia karena alasan tertentu, misal alasan permusuhan  terhadap  penduduk  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu, sesuai dengan kebijakan selektif, izin tinggal dapat  diberikan  secara  selektif  pada  orang asing  tergantung  dari  maksud  dan  tujuan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
tinggal  di  Indonesia.  Prinsip  setiap  warga negara  Indonesia  berhak  keluar  atau  masuk wilayah Indonesia. Namun tidak berarti hak- hak  ini  tidak  dapat  dibatasi.  Untuk  alasan tertentu  dan  untuk  jangka  waktu  tertentu, warga negara Indonesia dapat dilarang keluar dari  wilayah  Indonesia  dan  dapat  dilarang memasuki  wilayah  Indonesia.  Namun, karena  penangkal  yang  terutama  ditujukan pada  orang  asing,  pencegah  terhadap  warga negara  Indonesia  hanya  bergantung  pada keadaan yang sangat darurat atau khusus.
Dalam pelaksanaan Tri Fungsi Imigrasi, yakni sebagai PeIayan Masyarakat, Penegakan  Hukum  dan  Keamanan  Negara yang  dalam  pelaksanaannya  harus  berjalan dengan  selaras,  serasi  dan  seimbang  baik daIam hal kegiatan teknis substansif maupun dalam hal administratif. Salah satunya seperti “kebijakan  selektif  keimigrasian”  yang bertujuan  menyaring  orang  asing  yang mempunyai manfaat bagi indonesia dan tidak membahayakan  keamanan  negara,  tidak menganggu  ketertiban  umum,  serta  sesuai dengan  maksud  dan  tujuannya  berada  di wilayah indonesia. Kebijakan selektif keimigrasian ini direalisasikan salah satunya dalam  bentuk  Pencegahan  dan  Penangkalan (Pencekalan).
Nama  orang-orang  yang  pantas  untuk dilarang  masuk  atau  keluari  Indonesia  baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang  diduga  terlibat  dalam  masalah  hukum, sehingga  harus  dilakukan  pencegahan  dan penangkalan  keimigrasian.  Pencegahan  dan penangkalan  adalah  kewenangan  khusus yang  diberlakukan  oleh  undang-undang keimigrasian  untuk  mencegah  siapa  pun meninggalkan Indonesia dan untuk menangkal  siapa  pun  memasuki  Indonesia. Pelaksanaan  pencegahan  dan  penangkalan terutama didasarkan pada alasan tertentu, dan beberapa  di  antaranya  terkait  dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan nasional.
Definisi Pencekalan Pencekalan  merupakan  akronim  dari Pencegahan  dan  Penangkalan  yang  biasa dipakai dalam dunia keimigrasian. Pencegahan  sendiri  berdasarkan  UU  no.  6 tahun  2011  tentang  keimigrasian  adalah adalah  “larangan  yang  bersifat  sementara terhadap  orang-orang  tertentu  untuk  keluar dari  wilayah  Indonesia  berdasarkan  alasan keimigrasian  atau  alasan  lain”.Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang  asing  tetapi  juga  warga  negara Indonesia  yang  berada  di  luar  wilayah Indonesia.    Alasan  keimigrasian  merupakan hak khusus oleh pihak imigrasi suatu negara dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara. Hal ini sama seperti kasus dari Ustad Somad  yang  ditolak  masuk  ke  Hongkong karena alasan yang tidak dipublikasikan. Hal ini  tidak  dapat  dikatakan  salah  karena  itu merupakan  hak  mereka  dalam  mejalankan negaranya  baik  karena  alasan  menjaga rahasia  negara  mereka  ataupun  alasan  lain yang  tidak  layak  diketahui  oleh  khalayak umum.
Permintaan penangkalan dapat diajukan oleh beberapa instansi pemerintahan  terkait  yang  mempunyai kepentingan  untuk  menegakkan  tugas  dan fungsi
masing-masing.
Menteri
melaksanakan Pencegahan berdasarkan.
a. Hasil  dari  pengawasan  Keimigrasian serta  hasil  dari  Tindakan  Administratif Keimigrasian.
b. Ketertapan  Menkeu  dan  Jaksa  Agung sesuai  dengan  tugasnya  masing-masing dan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. Permintaan  Kapolro  sesuai  dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
d. Permintaan  Ketua  KPK  sesuai  dengan keterntuan peraturan yang belaku.
e. Permintaan  Kepala  BNN  sesuai  dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
f. Permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan  undang-undang  memiliki kewenangan Pencegahan.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Beberapa  instansi  diatas  melakukan pencegahan  dengan  alasan  yang  bersifat keimigrasian, terkait piutang negara, perkara pidana,  serta  pemeliharaan  pertahanan  dan keamanan negara.
Jika  objek  dari  pencegahan  adalah warga  negara  indonesia  (WNI),  maka penangkalan  adalah  warga  negara  asing (WNA).  Penangkalan  dalam  pelaksanaanya harus memerlukan koordinasi dan sinergitas dari  seluruh  pihak  yang  terkait  baik  dari pemerintah indonesia sebagai negara tujuannya  maupun  negara  asal  orang  asing tersebut.
Untuk  penangkalan  kepada  warga negara  asing  dilakukan  dikarenakan  adanya dugaan  mereka  terlibat  dalam  sindikat kejahatan  internasional  dan  diduga  akan melakukan pencemaran nama baik indonesia. Sedangkan  warga  negara  Indonesia  dapat pula  ditangkal,  namun,  kewewenangan  dan tanggung  jawab  penangkalan  terhadap warganegara Indonesia harusiidilakukan olehiibeberapa  instansi  yang  kurang  lebih sama  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan pencegahan.
Konsenterasi Pencekalan Pada  Hakikatnya  cekal  adalah  upaya pembatasan  pada  hak asasi  manusia,  namun karena bertentangan dengan prinsip Internasional  setiap  orang  memiliki  hak untuk  melakukan  perjalanan  keluar  maupun masuk  wilayah  suatu  negara.  Hal  tersebut tertuang dalam Konvensi Internasional yang memuat  hak  asasi  pribadi  (personal  right) bahwa “setiap orang berhak untuk berpindah- pindah  tempat.  Namun  seiring  dengan perubahan  aspek  ketatanegaraan,  termasuk amandemen konstitusi dan ratifikasi sejumlah  perjanjian  internasional  hukum positif  Indonesia,  konsep  cekal  telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi manusia.
Dewasa ini banyak kebijakan- kebujakan  baru  yang  bermunculan  dengan mengatasnamakan penegakkan HAM. Bukan
berarti  hal  ini  salah,  melainkan  pembiaran akan  kebijakan-kebijkan  tersebut  dapat memunculkan  suatu  niat  dari  oknum  yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan momentum ini untuk memecah  belah  kesatuan  indonesia  dan menggangu  kesejahteraan  hidup  bangsa indonesia.  Pengungsi merupakan salah satu contoh  penegakkan  hak  asasi  manusia  yang mengenyampingkan hukum positif
indonesia. Pengungsi  juga tidak dapat difilter karena  bersifat  situasional  dan  sesegera mungkin  memerlukan  suaka  dari  negara tujuannya.  Dan  tidak  sempat  dilakukan proses  pencekalan  oleh  pihak  imigrasi  atau sejenisnya  di  negara  tersebut.  Oleh  karena itu,  pencekalan  harus  dibuat  jelas  dasar hukumnya dan pelaksanaanya dimaksimalkan secara menyeluruh di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang ada di indonesia.
Pencekalan  harus  diputuskan  dalam keputusan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum  yang  kuat  dan  bersifat  fleksibel. Artinya,  proses  pencekalan  dapat  dilakukan sesuai  prosedur  yang  telah  di  undang- undagkan dan juga harus bersifat situasional. Situasional disini bermaksud agar pencekalan  dapat  dilakukan  ditempat  jika terdapat  bukti  yang  menguatkan  pencekalan tersebut serta tanpa melakukan pemberitahuan. Apakah tindakan ini digolongkan  tindakan  melawan  hukum? Tidak,  karena  pencekalan  yang  dilakukan oleh  petugas  imigrasi  sekali  lagi  terkait dengan kedaulatan negara indonesia. Tetapi, untuk mewujudkan adanya kebijakan tersebut,  perlu  adanya  suatu  dasar  hukum baru  yang  harus  ditetapkan  dan  penguatan hak-hak  istimewa  yang  telah  dimiliki  oleh imigrasi.  Karena,  sering  terdapat  berbagai kasus  dari  beberapa  pihak  yang  dirugikan oleh  hak  istimewa  imigrasi  ini  menentang kewenangan imigrasi dalam hal tersebut.
Prespektif hukum mengenai
pencekalan yang dilakukan imigrasi menghasilkan  beberapa  pandangan  dari berbagai aspek-aspek di kehidupan
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Beberapa  tafsiran  dibawah  ini  merupakan garis  besar  terhadap  kebijakan  imigrasi  di indonesia. Berikut adalah unsur-unsur hukum yang  terdapat  pada  kegiatan  pencekalan beserta penjelasan dan contohnya.
a. Subjek Hukum Dalam Pencekalan Dalam pelaksanaan pencekalan, terdapat  beberapa  subjek  hukum  yang dilahirkan.  Pertama,  pihak  yang  melakukan pencekalan  dalam  hal  ini  adalah  Petugas Imigrasi  setelah  ditetapkan  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dan  permintaan  dari Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia, Menteri  Keuangan,  Jaksa  Agung,  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  Kepala  Badan Narkotika  Nasional,  serta  instansi  lain  yang berwenang mengajukan pencekalan.  Intansi- instansi  diatas  berstatus  sebagai  subjek hukum  karena  mempunyai  hak  dalam mencekal  setiap  orang  yang  bertentangan dengan  hukum  positif  indonesia.  Kedua. Orang  yang  dicekal  yang  terdiri  dari  warga negara  indonesia  dan  warga  negara  asing. Kedua subjek diatas dikatakan sebagai subjek hukum  karena  memiliki  hak  dan  kewajiban terkait alasan dia dicekal. Ketika akan datang ke Indonesia setiap orang asing memiliki hak. Mereka  memiliki  hak-hak  perdata  yang dijamin  oleh  undang-undang.  Hak  bagi warga  negara  indonesia  tentunya  lebih banyak dari orang asing itu sendiri.
b. Objek Hukum Atas Pencekalan
Lalu  lintas  dan  pengawasan  terhadap WNA  dan  WNI  merupakan  objek  hukum yang  dihasilkan  akibat  proses  pencekalan. Dalam  menangani  keluar  masuknya  orang asing  ataupun  WNI  Ditjenim  menjadi institusi  yang  pertama  yang  bertanggung jawab akan hal ini. Ini tidak terlepas dari pada tugas  dan  kewajibannya  dalam  rangka menunjang  sekuriti  nasionaliidi  bidang keimigrasian.  Arti pengawasan yang luas ini menjadikan subjek hukum terkait pencekaln ini  semakin  bertambah  banyak  karena  tidak hanya  dalam  lingkup  pencekalan  pada  saat melewati  tempat  pemeriksaan  keimigrasian (immigration  checkpoint).  Tetapi  juga,
merambat  sampai  ke  akar-akarnya.  Dimulai dari pengajuan dokumen keimigrasian seperti paspor,  visa,  maupun  izin  tinggal  serta  alih status. Alasan ini dilakukan karena memang diperlukan  agar  mencegah  kejahatan  sedini mungkin dan memang hal ini juga ditetapkan di  UU  Keimigrasian  yaitu  Pasal  67  UU nomor  6  tahun  2011  yang  berbunyi “Pengawasan  Keimigrasian  terhadap  warga negara  Indonesia  dilaksanakan  pada  saat permohonan Dokumen
Perjalanan,
keluaratau  masuk,  atau  berada  di  luar Wilayah Indonesia”.
c. Akibat Hukum Atas Pencekalan
Akibat  hukum  yang  timbul  terhadap proses pencegahan dan penangkalan kwpada WNA  dan  WNI  berdasarkan  paparan sebelumnya, tindakan tersebut dapat diberikan  sanksi  administratif  keimigrasian dan  sanksi  pidana  yang  penerapannya  telah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Imigrasi  apabila WNA/WNI  tersebut  melakukan  tindak pidana. Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian  terhadap  WNA  Menurut Undang-undang  mengenai  Keimigrasian, Pengawasan  orang  asing  di  Indonesia mencakup:  Masuk  serta  keluarnya  orang asing dari wilayah Indonesia serta Keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di wilayah Indonesia. Begitu pula warga negara indonesia  yang  mengajukan  pembuatan Dokumen  Perjalanan,  harus  diawasi  dari awal  tujuan  dan  maksudnya  ke  luar  negeri dan aktivitas selama dia berada disana sampai kepulangannya ke indonesia harus dilakukan pengawasan  salah  satu  bentuknya  adalah pencekalan.  Baik  dilakukan  sebelum  dia keluar  negeri  dengan  pencantuman  dalam daftar  pencegahan  maupun  penangkalan apabila  yang  bersangkutan  akan  masuk  ke wilayah indonesia kembali.
d. Dampak Hukum Atas Pencekalan
Penegakan  hukum  bukanlah  suatu kegiatan  yang  berdiri  sendiri,  melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan  masyarakatnya.  Penegakan  hukum dalam suatu masyarakat mempunyai
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.  Struktur  masyarakat  ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan  hukum  itu  dijalankan.,  maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat diajalankan atau kurang  dapat  dijalankan  dengan  seksama. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada  hakikatnya  merupakan  penegakan  ide- ide  atau  konsep-konsep  tentang  keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep  tadi  menjadi  kenyataan. Sehingga  upaya  penegakan  hukum  melalui pencekalan sering berdampak pada pertentangan hukum positif di indonesia.
Seperti  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b  UU Keimigrasian yang sering dikatakan bertentangan.  Padahal,  pasal  ini  tidak bertentangan dengan konstitusi. hak bergerak atau cekal ini merupakan salah satu hak yang bisa  dikurangi/dibatasi  (derogable  right) dengan  undang-undang  sebagaimana  diatur Pasal 28I ayat (1) jo Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.  Cekal  seperti  diatur  Pasal  16  ayat  (1) huruf b itu merupakan pembatasan hak yang konstitusional.  Aturan  ini  juga  tercermin dalam  Pasal  70  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang HAM yang menjamin hak bergerak, tetapi hak itu bisa dikurangi sepanjang diatur dalam undang-undang.
Instansi yang paling sering melakukan permintaan pencekalan ada komisi pemberantasan  korupsi  (KPK)  tentunya mempunyai  beberapa  dasar  hukum  untuk merealisasikan wewenang tersebut.
Landasan  hukum  KPK  yang  pertama, mengacu pada Undang-Undang KPK Nomor 30  Tahun  2002  Pasal  12  Ayat  (1)  huruf  b yang  berisikan,  memerintahkan  kepada instansi  yang  terkait  untuk  melarang seseorang bepergian ke luar negeri baik dari tingkat  penyelidikan,  penyidikan  sampai penuntutan.  Kemudian,  Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam
BAB IX tentang Pencegahan dan Penangkalan  sesuai  Pasal  91  sampai  Pasal 103.  Dalam  Pasal  91  Ayat  (2),  berisikan, menteri  dapat  melaksanakan  pencegahan berdasarkan,  perintah  Ketua  KPK  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Bukan  hanya  itu,  Pelaksanaan Pencegahan  dan  Penangkalan  Undang- Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011 diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dalam Pasal 226 Ayat (2).
Selanjutnya,  mengacu  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dengan  Nomor putusan  64/PUU-IX/2011  tentang  Perkara Pengujian  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 berkaitan Keimigrasian terhadap UUD Negara  RI  menyatakan  bahwa  putusan tersebut tidak mengurangi kewenangan KPK. Beberapa  dasar  hukum  diatas  memberikan kekuatan hukum yang konkrit akan pelaksanaan  wewenang  KPK  sebagai  salah satu  instansi  untuk  mengajukan  pencekalan kepada  pihak  imigrasi  karena  pencekalan bagi seseorang tersebut merupakan tindakan penting  dalam  menghalau  koruptor  untuk melarikan di ke luar negeri.
e. Upaya Melawan Cekal
Selama  ini,  upaya  hukum  yang  sering dilakukan  untuk  melawan  cekal  adalah menggugat  ke  PTUN  tempat  pejabat  yang mengeluarkan  penetapan  tertulis  itu  berada. Hampir  semua  orang  yang  memperkarakan pencegahan  terhadap  dirinya  menempuh upaya  hukum  ke  PTUN.  mekanisme perlawanan  terhadap  pencegahan  bakal bertambah  karena  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  Keimigrasian  yang  sedang digodok memasukkan mekanisme keberatan. Keberatan  diajukan  kepada  pejabat  yang mengeluarkan  keputusan  tata  usaha  negara. Mekanisme  keberatan  tersebut  diatur  dalam pasal  27  RUU  Keimigrasian.  setiap  orang yang  dikenai  pecegahan  dapat  mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Dalam  UU  Keimigrasian,mekanisme semacam itu tidak diatur secara tegas. Namun dalam  prakteknya,  pihak  yang  dicegah acapkali  mengajukan  keberatan.  Respon pejabat yang mengeluarkan keputusan cegah memang  sangat  menentukan.  Mekanisme keberatan  adalah  sesuatu  yang  lumrah ditemukan.  Itu  seperti  upaya  banding administratif  di  lingkungan  pemerintahan. Namun,  bisa  saja  pejabat  mengabaikan keberatan dari orang yang dicegah, sehingga harus  ada  peluang  untuk  menggunakan mekanisme hukum lain.
Selebihnya  terkait  dengan  upaya melawan  ataupun  mengatasi  cekal  adalah dengan menunggu daftar cekal berakhir, dan kemudian bisa berpergian. Selama bertahun- tahun banyak orang mencoba pendekatan ini dan  sayangnya  ditolak  di  perbatasan. Sekarang Anda tahu lebih baik: daftar hitam sementaraseharusnya  hanya  berlangsung  6 bulan  kecuali  diperpanjang.  Namun,  dalam praktiknya pembaruan secara otomatis tanpa batas.

## Penutup Kesimpulan
Undang-undang  Keimigrasian  Nomor 6  tahun  2011  mengatur  tentang  pencegahan dan  penangkalan,  yaitu  ketentuan  yang melarang  setiap  individu  bepergian  ke  luar wilayah  negara  Republik  Indonesia  atau memasuki  wilayah  Indonesia.  Ketentuan  ini terutama  ditujukan  pada  pembatasan  hak asasi  manusia,  karena  bertentangan  dengan prinsip  umum  yang  berlaku  di  tingkat internasional,  yaitu  setiap  orang  berhak bepergian  ke  luar  negeri  atau  memasuki wilayah  suatu  negara.  Namun,  karena  ini untuk kepentingan keamanan negara Indonesia  dan  rakyat  Indonesia  serta perlindungan hak asasi manusia, maka topik pencegahan  dan  penangkalan  ini  dibahas dalam bab tersendiri untuk perlindungan dan kepastian  hukum  yang  lebih  baik  dalam Undang-undang Imigrasi No. 9 1992.
Ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berkaitan dengan
pencegahan  dan  penangkalan,  khususnya pencegahan dan penangkalan terhadap Orang Asing, sejalan dengan  kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yang didasarkan pada asas  “selective  policy”,Kebijakan  yang didasarkan pada prinsip selektivitas. Menurut prinsip  ini,  hanya  orang  asing  yang  dapat membawa kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara  Republik  Indonesia  yang  tidak mengancam  keamanan  dan  ketertiban  serta tidak memusuhi rakyat atau negara kesatuan Republik  Indonesia  yang  dapat  masuk  atau keluar  wilayah  Indonesia  yang  berdasarkan pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Warga  negara  asing  dapat  dilarang untuk  sementara  waktu  memasuki  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena alasan tertentu, seperti permusuhan terhadap rakyat  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasil dan Undang- Undang Dasar 1945.
Asas  setiap  WNI  berhak  keluar  atau memasuki wilayah negara Republik
Indonesia. Namun, bukan berarti hak-hak ini tidak  dapat  dibatasi.  Untuk  alasan  tertentu dan  untuk  jangka  waktu  tertentu,  warga negara  Indonesia  dapat  ditolak  masuk  ke wilayah negara Republik Indonesia. Keputusan untuk penangkalan atau mencegah ini tidak mempengaruhi kemampuan  otoritas  yang  berwenang  untuk memberikan  wewenang  kepada  seseorang yang  dilarang  bepergian  ke  luar  wilayah Republik  Indonesia  untuk  alasan  keamanan, ziarah dan nasional.
Karena  penangkal  terutama  ditujukan pada orang asing, penangkal terhadap warga negara  Indonesia  hanya  digunakan  dalam keadaan  yang  sangat  khusu.  Penangkalan berkenaan  dengan  Warga  Negara  Indonesia diberlakukan  bagi  mereka  yang  telah  lama meninggalkan Indonesia atau yang merupakan  penduduk  tetap  atau  penduduk negara  lain  dan  yang  telah  melakukan tindakan  atau  sikap  permusuhan  terhadap negara  dan  pemerintah  Republik  Indonesia. Selain  itu,  tindakan  penahanan  dapat
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dilakukan  terhadap  warga  sipil  Indonesia dengan  alasan  masuknya  mereka  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengganggu pembangunan nasional, menyebabkan perpecahan nasional dan  mengganggu  stabilitas  nasional  serta menibulkan ancaman.
Dalam  konteks  ini,  pelaksanaannya dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  dan selektif,  dengan  ketelitian  dan  ketelitian penuh,  baik  menyangkut  petugas  yang bertugas  dan  bertanggung  jawab  atas pencegahan atau penangkalan, dengan alasan yang  digunakan  untuk  mencegah  atau menghalangi orang. tunduk pada pencegahan atau penahanan dan
prosedur pelaksanaannya.
Dalam  UU  Keimigrasian  n.6  tahun 2011,  agen  yang  diberi  kewenangan  untuk melakukan tindakan preventif atau pencegah berbeda dengan yang berwenang melakukan tindakan jera, baik untuk menghalangi orang asing  maupun  untuk  menghalangi  warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahri, Imam, Suhaidi, Mahmul Siregar, and
Mahmud Mulyadi. “PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DALAM RANGKA PENDEPORTASIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI  DI  KANTOR  IMIGRASI KELAS  I  POLONIA  MEDAN).” Journal of Chemical Information and
Modeling  53,  no.  9  (2013):  1689– 1699.
CCN  indonesia.  “Tahun  2018,  WN  China Paling  Banyak  Ditindak  Imigrasi.” https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20181213111848-12- 353346/tahun-2018-wn-china- paling-banyak-ditindak-imigrasi.
Deshinta,  Wafia  Silvi.  “Fungsi  Pengawasan
Keimigrasian  Dalam  Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan  Bebaas  Visa  Kunjungan” (2017): 15–28.
Fallis,  A.G.  “Pengawasan  Dan  Penindakan Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing Yang  Melebihi  Batas  Waktu  Izin Tinggal  Di  Indonesia.”  Journal  of Chemical  Information  and  Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699. Fernando, Sam. “Politik Hukum Pemerintah (  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  ) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia” (2013): 1– 13.
Hartono,  Bambang.  “Upaya  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Keimigrasian,” no. 26 (1992).
Imigrasi,  Direktorat  Jenderal.  “Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian ” (2015): 206.
Indonesia,  Republik.  “Peraturan  Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan” (1994).
Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian.  Indonesia,
2011.
Nugroho,  Trisapto  Agung.  “Peran  Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan  Yang  Ditimbulkan  Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  12,
no. 3 (2018): 275.
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Rahardjo,  Satjipto.  Masalah  Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: CV. Sinar Baru, 2009.

## Sumsel,  Kanwil.  “Fungsi  Keimigrasian
Adalah Bagian Dari Urusan Pemerintahan Negara Dalam Memberikan Pelayanan Keimigrasian,  Penegakan  Hukum, Keamanan  Negara,  Dan  Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat.” https://sumsel.kemenkumham.go.id/i ndex.php/berita-kanwil/berita- utama/3591-fungsi-keimigrasian- adalah-bagian-dari-urusan- pemerintahan-negara-dalam- memberikan-pelayanan- keimigrasian-penegakan-hukum- keamanan-negara-dan-fasilitator- pembangunan-kesejahteraan-.
Syahrin, M. Alvi,Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?,Majalah Check Point,Edisi
3  Oktober  2015,  Jakarta:  Akademi Imigrasi. Syahrin, M. Alvi,Penyadapan oleh Australia,
Sebaiknya Imigrasi Bersikap,Majalah Bhumi  Pura.  Januari-Februari  2014, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigasi.
Syahrin,  M.    Alvi,Eksodus  Warga    Negara
Tiongkok:    Antara  Kebijakan  dan Penyelundupan,Majalah Check Point,Edisi 5 November 2016, Jakarta:  Akademi  Imigrasi.  Syahrin, M. Alvi,Hak Asasi Bermigrasi,Majalah  Bhumi  Pura, November  2015,  Jakarta:  Direktorat
Jenderal Imigrasi.
“Undang Undang Dasar 1945” (n.d.).