## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech
Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana

## Fidyah Faramita Utami, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, 94148, Indonesia Correspondence: fidexotic@hotmail.com; noeroelallang@gmail.com
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  guna  untuk  menjelaskan  bagaimana  upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah terhadap desk collection fintech lending ilegal yang melakukan pengancaman dan/atau pencemaran nama baik. Desk collection atau sebuah profesi dengan tugas dan fungsi utama yaitu  menginformasikan,  mengingatkan,  serta  menagih  kewajiban  nasabah  melalui  media  telepon,  namun seringkali  tidak  etis  serta  dengan  ancaman  menghubungi  nasabah  atau  orang  lain  yang  tidak  ada  hubungan keluarga dengan nasabah tersebut, hanya karena fintech   lending ilegal ini dapat mengakses seluruh data yang ada di  ponsel  nasabahnya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  dengan  metode  pendekatan  kajian socio-legal. Penelitian ini menggunakan sumber hukum utama  yaitu wawancara serta sumber hukum sekunder buku, artikel dalam jurnal ilmiah, sumber lain tentang fintech lending ilegal dan sumber hukum tersier bahan yang diperoleh secara mandiri di internet. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum pada kasus pengancaman  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  oleh desk  collection  fintech  lending ilegal  di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tidak efisien dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menghambat. Inilah yang menyebabkan kasus pengancaman dan/atau pencemaran nama baik oleh fintech lending ilegal semakin marak dan bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus.
Kata Kunci : Fintech Lending Ilegal, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Pengancaman.
Abstract.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  how  law  enforcement  efforts  are  carried  out  by  the  Central Sulawesi Local Police against illegal fintech lending desk collections that  use threats and/or defamation. Desk collection  is  a  profession  with  the  main  tasks  and  functions  of  informing,  reminding,  and  collecting  customer obligations via telephone, but often unethical and uses threats to contact customers or other people who are not related to the customer because it can access all the data on the customer’s smartphone. This research is empirical juridical  research  using  a  socio-legal  study  approach.  This  study  uses  primary  legal  sources  (interviews), secondary  legal  sources  (books,  articles  in  scientific  journals,  and  other  sources),  and  tertiary  legal  sources (materials obtained independently on the internet). The results of this study explain that law enforcement in cases of threats and/or defamation carried out by illegal fintech lending desk collection in the jurisdiction of the Central Sulawesi Local Police is inefficient due to hindering factors, both internally and externally. This is what causes cases of threats and/or defamation by illegal fintech lending to become increasingly widespread and are like a chain that never ends.
Keywords: Illegal Fintech Lending, Law Enforcement, Defamation, Threats.

## PENDAHULUAN
Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech . Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) fintech merupakan suatu  inovasi  pada  sektor  finansial.  Tentunya inovasi  finansial  ini  mendapat  sentuhan  teknologi modern.  Keberadaan fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan  yang lebih praktis dan aman.
Salah  satu  contoh platform jasa  keuangan  yang  ditawarkan  oleh fintech adalah  pinjam meminjam  berbasis online .  Praktik  bisnis  pinjam  meminjam online menghubungkan  pemberi pinjaman  dengan  peminjam  secara online. 1 Dalam hal ini disebut fintech lending karena hanya terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara fintech lending dapat berupa  suatu  badan  hukum  atau  koperasi.  Badan  hukum  atau  koperasi  tersebut  adalah  mereka  yang memiliki  sistem  untuk melaksanakan mekanisme  transaksi  pinjam meminjam secara online , melalui
1 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  Bambang Eko  Turisno,  ” Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis ”,  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Volume  1,  Nomor  3, Tahun 2019, Halaman 380.
aplikasi ataupun laman website .
Fintech  lending sebagai  penyelenggara  hanya  berperan  sebagai  perantara  dari  pihak  yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi  sebagai  perantara  keuangan  masyarakat (financial  intermediary). Hal  yang  meresahkan masyarakat saat ini adalah maraknya fintech lending ilegal yang menawarkan pinjaman online dengan minim syarat layaknya pinjaman konvensional, hanya dengan bermodalkan aplikasi di smartphone serta memberikan foto KTP dan foto selfie sebagai jaminan maka calon nasabah dengan mudah mendapatkan pinjaman.
Terdukungnya  perkembangan  teknologi,  kejahatanpun  semakin  bervariasi.  Teknologi  juga digunakan sebagai tipu  daya  muslihat  dan  modus  kejahatan  yang  berakibat  kejahatan  dari teknologi tersebut.  Salah  satunya  adalah fintech  lending ilegal.  Di  saat  pandemi  virus  corona  (Covid-19)  ini, layanan fintech  lending ilegal  tetap  bermunculan,  bahkan  cenderung  naik  pertumbuhannya. Fintech lending ilegal  memanfaatkan  kesulitan  ekonomi  masyarakat  yang  terdampak  akibat  wabah  virus corona.  Jika  tidak  berhati-hati,  masyarakat  dapat  terbujuk  menggunakannya  dan  malah  berpotensi menambah permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan  508 fintech  lending ilegal  yang  tidak  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 fintech lending ilegal. 2 OJK  sebenarnya  sudah  banyak  melakukan  pemblokiran fintech  lending ilegal,  namun fintech lending ilegal  baru  terus  bermunculan,  salah  satu  penyebabnya  adalah  kemudahan  teknologi  yang membuat development aplikasi fintech  lending ilegal  mudah  dilakukan.  Di  sisi  lain,  masih  banyak masyarakat  yang  mudah  tergiur  dengan  penawaran fintech  lending ilegal.  Mudah,  cepat  dan  praktis adalah slogan yang biasa mereka tawarkan, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur fintech , bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada  Investasi  yang  beranggotakan  OJK,  Hal  tersebut  tertuang  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendapatkan banyak pengaduan masalah dalam bisnis pinjaman online (pinjol) di dalam negeri. Masalah paling utama mereka temukan terkait tata cara penagihan  pinjaman  ke  nasabah  yang  menurut  mereka  banyak  tak  sesuai  dengan  aturan.  mayoritas penyedia  layanan  jasa  pinjaman  online  ilegal  melakukan  penagihan  yang  melanggar  aturan.  Salah satunya, menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang konsumen. Padahal, kebanyakan dari kasus yang diterima, penagihan tersebut menimpa kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berutang. Diketahui kebanyakan kasus tersebut adalah akibat dari kesalahan konsumen dan juga kelalaian pinjaman online dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian tersebut. 3
Berbicara tentang fintech lending ilegal ini dari Proses pemberian pinjamannya saja sebenarnya sudah bermasalah secara hukum karena melanggar point ke empat pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena fintech lending ilegal tidak terdaftar, tidak memiliki izin, dan tidak diawasi oleh  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan).  Kemudian  munculnya  masalah  yang  paling  mengganggu masyarakat saat ini adalah Ketika si peminjam tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo, perusahaan dari  aplikasi fintech  lending ilegal  ini  mengerahkan desk  collection staffnya  sebagai  penagih  utang dengan cara meneror dengan kata-kata tidak senonoh melalui pesan pendek di telepon seluler dan media sosial,  Penagih  utang  tidak  hanya  meneror  ke  nomor  telepon  seluler  peminjam  yang  terlilit  utang, melainkan  juga  ditujukan  kepada  nomor  telepon  seluler  para  kerabatnya.  Hebatnya  aplikasi  fintech lending  ilegal ini  bisa  melihat  data-data  yang  tersimpan  di  dalam  telepon  seluler  para  debitur  atau nasabahnya.  Mereka  bisa  melihat  nomor-nomor  telepon  mana  saja  milik  para  kerabat  debitur bermasalah  yang  sering  dia  hubungi  dan  kemudian  menghubunginya  satu  per  satu  dengan  menebar kata-kata ancaman yang membuat orang-orang yang tidak mengenal nasabah tersebut secara dekat atau bukan keluarga nasabah pun menjadi terganggu bahkan merasa terancam privasinya.
2 Sumit Agarwal, Jian Zhang, “ FinTech Lending and Payment Innovation: A Review , Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15
3 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online- menagihpinjaman-di-luar-aturan (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan)  diakses pada tanggal 2 Februari 2022)

## Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Penegakan Hukum Bagi Desk Collection
Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana
Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah telah menerima beberapa laporan terkait kasus tersebut, dikarenakan banyak orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dari cara penagihan pinjaman online, baik si peminjam (debitur) ataupun orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan si peminjam hanya karena nomor handphone orang tersebut ada di daftar kontak si peminjam. Sedangkan dipastikan dalam kasus pinjaman online, pemberi pinjaman (kreditur) juga menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang  tidak  menepati  janji,  dikarenakan  tidak  membayar  hutang  terhadap  si  kreditur  yang  membuat kreditur mengalami kerugian. 4
Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan penagihan yang tidak baik, dihubungi  oleh desk  collection dengan  cara  mengancam  melalui  SMS/ Whatsapp adalah  melanggar pasal 29 Undang Undang ITE, hingga mencemarkan nama baik si debitur melalui media sosial adalah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya  terjadi  wanprestasi  menjadi  tindak  pidana  dalam  kasus  pinjaman  online.  Karena  tidak  selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrumen hukum pidana. 5
Didasarkan  pada  latar  belakang  yang  sudah  diberikan  diatas,  maka  dengan  demikian  masalah yang  akan  dikaji  pada  penelitian  ini  diantaranya  ialah  bagaimana  upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sulawesi  Tengah  terhadap  kasus  yang  disebabkan  oleh fintech lending ilegal serta apa yang menjadi faktor penghambat Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh fintech lending ilegal ?

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat  dilaksanakan  begitu saja  tanpa melalui tahapan  kegiatan  dalam  penelitian  hukum.  Tahapan  tersebut  berlaku  untuk  kegiatan  penelitian hukum  yang  bersifat  normatif  maupun  penelitian  hukum  yang  bersifat  empiris  (sosiologis). 6 Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  empiris  dengan  metode  pendekatan  sosio-legal  yang dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Kajian sosio-legal ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai  kajian  dalam  ilmu  sosial  terhadap  fenomena  hukum  di  masyarakat  sebagai  objek penelitian. 7 Disamping pendekatan sosio-legal dilakukan pula pendekatan  hukum normatif dengan melakukan  analisis  terhadap  aspek  teori,  struktur,  dan  substansi  peraturan  perundang-undangan yang  berkait  dengan fintech  lending  ilegal ,  tetapi  pendekatan  ini  semata  digunakan  untuk mendukung landasan argumentasi pendekatan sosio-legal tersebut.
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  melakukan  penelitian  tentunya  peneliti  melakukan  rancangan  kegiatan  guna  untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang penegakan hukum bagi desk collection fintech lending ilegal yang berimplikasi tindak pidana ini yaitu peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Juli 2022.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Di  dalam  setiap  penelitian  tentunya  ada  ruang  lingkup  sebagai  pembatas  terkait  peristiwa hukum  yang  dikaji  oleh  peneliti  pada  suatu  penelitian.  Adanya  ruang  lingkup  ini  memberikan batasan  terkait  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti  sehingga  terfokus  pada  permasalahan
4 Hendy Widoyanto, Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online , Jurnal Rectum, Vol.5 No.1, 2023, Hal. 153
5 M.Rendi  Aridhayandi, KajianTentangPenerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Yang  Melakukan Perbuatan  Curang  Dalam  Bisnis  Dihubungkan  Dengan  Pasal  379a  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana , Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017, hal.82.
6 Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta, Bandung, hlm. 29.
7 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). Hlm.181

## Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Penegakan Hukum Bagi Desk Collection
Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana
terkait dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam menangani tindak pidana dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh desk collection fintech lending ilegal.
Kemudian objek di dalam suatu penelitian tentunya sangat dibutuhkan karena objek tersebut merupakan  suatu  sasaran  yang  yang  hendak  diteliti  oleh  peneliti  dengan  cara  ilmiah.  Dengan demikian,  objek  di  dalam  ilmu  hukum  adalah  hukum  itu  sendiri. 8 Untuk  itu,  objek  di  dalam penelitian  ini tentang  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  serta  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Bahan dan Alat Utama
Dalam  meneliti  tentang  penegakan  hukum  bagi desk  collection fintech  lending ilegal  yang berimplikasi tindak pidana ini yang mana penelitian ini bersifat empiris maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  metode  pengumpulan  dokumen  serta wawancara/ interview .
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  apa yang diperoleh pada bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang berkaian dengan permasalahan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  seperti  kamus  hukum,  jurnal  ilmiah, internet dan lain sebagainya.
5. Tempat
Di dalam suatu penelitian untuk menentukan dimana terjadinya suatu permasalahan tentu ada tempat. Pengambilan data empiris pada penelitian ini dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat yaitu Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisir dokumen serta data digital melalui  studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan  melalui metode  studi  pustaka, baik  yang  berbentuk data  digital ( soft  copy ) maupun naskah  tercetak  ( hard  copy ).  Studi  lapangan  dilakukan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  data terkait pelaksanaan fintech lending ilegal, serta melakukan wawancara.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  suatu  penjelasan  terkait  dengan  istilah yang  terdapat  dalam  judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel penelitian  ini  penulis  harus  memberikan  penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam judul  penelitian.  Untuk  itu,  definisi  operasional  variabel  penelitian  pada  penelitian  tentang penegakan  hukum  bagi desk  collection  fintech  lending ilegal  yang  berimplikasi  tindak  pidana sebagai berikut :
a. Penegakan Hukum
Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila  sudah  ada  atau  ada  persangkaan  telah  terjadi  kejahatan,  akan  tetapi  juga  menjaga kemungkinan  akan  terjadinya  kejahatan.  Yang  terakhir  ini  adalah  masalah  prevensi  dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini  masing-masig  mempunyai  perananya  dapat  dipandang  sebagai  upaya  untuk  menjaga  agar orang  yang  bersangkutan  serta  masyarakat  pada  umumnya  tidak  melakukan  tindak  pidana.
8 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 71
Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. 9
b. Desk Collection
Desk  Collection merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam  sebuah  perusahaan  khususnya  pada perusahaan perkreditan. Desk Collection atau yang disingkat deskcoll merupakan sebuah profesi dengan tugas  dan  fungsi  utama  yaitu  menginformasikan,  mengingatkan,  serta  menagih  kewajiban  nasabah melalui media telepon.  Berbeda dengan debt collector yang melakukan penagihan dengan mendatangi rumah nasabah. Dalam melakukan penagihan, yang terpenting bagi seorang desk collection yaitu berfikir bagaimana  cara  untuk  menagih  hutang  kepada  para  nasabah  tanpa  menyinggung  perasaan  mereka mengingat adanya hubungan baik yang harus dijaga dengan para nasabah tersebut guna keberlangsungan kerjasama antara perusahaan fintech lending dengan nasabah. 10
c. Fintech Lending
Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  adalah  salah  satu  inovasi  pada bidang  keuangan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  memungkinkan  pemberi  pinjaman  dan penerima  pinjaman  melakukan  transaksi  pinjam  meminjam  tanpa  harus  bertemu  langsung. Mekanisme  transaksi  pinjam  meminjam  dilakukan  melalui  sistem  yang  telah  disediakan  oleh Penyelenggara Fintech Lending , baik melalui aplikasi maupun laman website . 11 8. Teknik Analisis
Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisir dokumen serta data digital melalui  studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan  melalui  metode  studi  pustaka, baik  yang  berbentuk data  digital ( soft  copy ) maupun naskah  tercetak  ( hard  copy ).  Studi  lapangan  dilakukan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  data terkait  pelaksanaan fintech  lending ilegal,  serta  melakukan  wawancara    kepada  institusi    yang terlibat dalam menangani fintech lending ilegal.
Analisis data yang diperoleh dari studi lapangan diolah dengan metode kualitatif, yakni suatu tata  cara  penelitian  yang  mengasilkan  data  deskriptif-analitis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden secara tertulis atau  lisan,  dan  juga  perilakunya  yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 12 Dalam proses analisis data, dilakukan beberapa proses yaitu:
a. Penarikan asas hukum ( rechtbeginselen ) melalui penelusuran terhadap asas hukum yang terdapat pada hukum positif tertulis.
b. Penelaahan  terhadap  sistematika  peraturan  perundang-undangan  melalui  pengumpulan  dan pengklasifikasian daftar peraturan perundang-undangan terkait fintech lending . Analisis hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang merupakan kaidah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  Penegakan  Hukum  Oleh  Ditreskrimsus  Polda    Sulawesi  Tengah    Terhadap  Kasus Pengancaman dan/atau Pencemaran Nama Baik Oleh Desk Collection Fintech Lending Ilegal Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan Financial Technology atau fintech. Melalui fintech transaksi menjadi  lebih  cepat  dalam melakukan  pembayaran  tanpa  harus  bertatap  muka.  Peranan  teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator  utama  bagi  kegiatan-kegiatan    bisnis,  memberikan  andil  yang  besar  terhadap  perubahan- perubahan  yang  mendasar  pada  struktur,  operasi,  dan  menajemen  organisasi,  berkat  teknologi  ini kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Secara garis besar, peranan teknologi informasi dapat berupa salah  satu  dari  berikut:  pertama,  Teknologi  informasi  menggantikan  peran  manusia,  dalam  hal  ini, teknologi teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, Teknologi memperkuat  peran  manusia,  yakni  dengan  menyajikan  informasi  terhadap  suatu  tugas  atau  proses.
9 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung : P.T. ALUMNI, 2010) hlm.113
10 https://convergence.id/engagement/apa-itu-desk-collection-dan-apa-tugasnya/  diakses  15  November 2022
11 https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan  statistik/direktori/fintech/Documents/  diakses  10  November 2022
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Press, 1998) hlm. 250
Ketiga, Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. 13
Maraknya  kasus  yang  bermuara  pada  pengancaman  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang dilakukan  oleh desk  collection  fintech  lending ilegal  kepada  nasabah  dan  kerabatnya  ini  pun  terjadi dihampir semua daerah. Beberapa laporan yang sifatnya aduan kepada Subdit V siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah terkait pinjaman online ilegal pun tercatat pada sistem mereka. Ada beberapa hal yang perlu dibahas pada pen elitian ini yaitu terkait upaya penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan  hukum  bagi desk  collection  fintech  lending ilegal  dalam  hal  pengancaman  dan/atau pencemaran nama baik di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.
Negara,  melalui  OJK  sebenarnya  telah  memiliki  instrumen  hukum  untuk  mengatur  pinjaman online (fintech lending) , bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan OJK dan  instansi  lainnya. 14 Satgas  Waspada  Investasi  sendiri  merupakan  hasil  kolaborasi  OJK  bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi  untuk  mencegah  dan  menangani  maraknya  tawaran  dan  praktek  investasi  ilegal,  termasuk untuk menangani pinjaman online ilegal.
Alih-alih menjadi jalan keluar masyarakat dimasa pandemi Covid-19, fintech lending ilegal justru memicu keresahan. Menawarkan proses yang mudah, finteh lending ilegal menjebak nasabah mulai dari bunga tinggi, penagihan yang tidak manusiawi, dan sarat tindakan pidana seperti pengancaman dan/atau pencemaran nama baik. Tak urung keresahan masyarakat itu sampai ke Presiden Joko Widodo yang segera  memerintahkan  seluruh  aparat  terkait  mengambil  Tindakan  tegas.  Beliau  berkata  “Saya memperoleh informasi, banyak  penipuan  dan  tindak pidana  keuangan telah terjadi.  Saya  mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh fintech lending ilegal yang dimana mereka menekan dengan ancaman untuk mengembalikan pinjamannya”. 15 Menindaklanjuti  arahan  Presiden, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian melakukan Langkah- langkah penanganan khusus dalam memberantas fintech lending ilegal. Beliau berkata “Kejahatan yang dilakukan fintech lending ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, dan represif”. 16 Menurut Kapolri,  kerugian  yang  dialami  masyarakat  yang  jadi  nasabah fintech  lending ilegal  antara  lain, penyebarluasan  informasi  pribadi,  ancaman  saat  penagihan  dan  pencemaran  nama  baik.  Bahkan terdapat kasus bunuh diri karena bunga hutang yang terus menumpuk.
Subdit  V  Siber  Ditreskrimsus  Polda  Sulawesi  Tengah  dalam  hal ini  bertindak kongkret untuk menerapkan strategi preemtif, preventif, hingga represif demi melindungi masyarakat. Upaya tersebut, yaitu :
1. Preemtif
Seluruh  jajaran  kepolisian  diminta  aktif  melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  serta  literasi  digital kepada  masyarakat  akan  bahaya  memanfaatkan  layanan  pinjaman online ilegal.  Kemudian mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaruan regulasi pinjaman online . 2. Preventif
Seluruh jajaran kepolisian diminta melakukan patroli siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.
3. Represif
Melakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan pinjaman online ilegal dengan berkoordinasi Bersama stakeholder terkait. Termasuk dengan membuat posko penerimaan laporan dan pengaduan serta berkoordinasi dan asistensi dalam setiap penanganan perkara.
13 Hendra  Kusuma  dan  Wiwiek  Kusumaning  Asmoro,  Perkembangan  Financial  Technologi  (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, ISTITHMAR : Journal of Islamic Economic Development, Vol.4 No.2, Desember 2020, Hal.153
14 Rayyan Sugangga, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” Jurnal Pakuan Justice Journal of Law Volume 01.
15 Pidato Presiden Joko Widodo pada acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).
16 Arahan Kapolri Kepada Polda Jajaran melalui zoom meeting Polda Sulawesi Tengah, Rabu (13/10/2021)

## Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana
Polri bekerja sama perihal pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo  dan  kemeterian  koperasi  dan  UMKM.  Kerja  sama  tersebut  dituang  dalam  bentuk pernyataan bersama yang berupa :
1. Pencegahan
a. Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran fintech lending ilegal;
b. Memperkuat  program  edukasi  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  kehati-hatian  dalam melakukan pinjaman kepada fintech lending ilegal dan menjaga data pribadi;
c. Memperkuat  kerja  sama  antar  otoritas  dan  pengembang  aplikasi  untuk  mencegah  penyebaran fintech  lending ilegal  melalui  aplikasi  dan  penyedia  jasa  telepon  seluler  untuk  menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal;
d. Melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran (PJP) Non Bank, agregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi fintech lending ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa ( Know Your Customer ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Membuka akses pengaduan masyarakat;
b. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan/atau melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.
3. Penegakan Hukum
a. Melakukan  proses  hukum kepada  pelaku  usaha fintech  lending ilegal  untuk  memberikan  efek jera sesuai kewenangan masing-masing lembaga;
b. Melakukan kerja sama Internasional dalam rangka pencegahan operasional fintech lending ilegal lintas Negara.
4. Melaporkan Pinjaman Online Ilegal
a. Melaporkan  ke  Kepolisian  untuk  proses  hukum  melalui  laman  https://patrolisiber.id  atau mengirim pengaduan ke alamat email info@cyber.polri.go.id. Polri juga memiliki Satuan Tugas Pinjaman Online Ilegal yang menyediakan layanan hotline Whatsapp melalui Nomor 0812-1001- 9202,  atau  akun  Instagram  Satgas  yakni  @satgas_pinjol_ilegal.  Laporan  polisi  juga  dapat dilakukan diseluruh kantor polisi di Indonesia.
b. Melaporkan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran akun fintech lending ilegal melalui alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id.
c. Melaporkan fintech  lending ilegal  ke  aduan  konten  Kominfo  melalui  alamat  email aduankonten@kominfo.go.id  atau  ke  nomor  whatsapp  0811-9224-545  dan  laman aduankonten.id.
Faktor  Penghambat  Ditreskrimsus  Polda  Sulawesi  Tengah  Dalam  Menangani  Kasus  Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Fintech Lending Ilegal
Meningkatnya  akses  masyarakat  pada fintech  lending ilegal  terjadi  saat  pandemi  Covid-19 dipertengahan  tahun  2020  karena  banyak  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  dan  kelimpungan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka,  dalam  situasi  seperti  ini  banyak  konsumen  yang  terjerat dengan fintech lending terutama fintech lending ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut. 17 Masalah muncul ketika  jatuh  tempo  konsumen  tidak  bisa membayar tagihan, maka  penagihan  akan  dialihkan  kepada pihak ketiga yaitu desk collection . Desk collection sering melakukan penagihan dengan menelepon atau sms/ whatsapp para  konsumen  dengan  cara    memaksa  dan  memaki  supaya  konsumen  membayar hutangnya.  Bahkan  sering  mempermalukan  konsumen  dengan  menyebar  data  pribadinya  di  media sosial  atau  meneruskan  kepada  keluarga,  teman  serta  kerabat  konsumen  sehingga  orang-orang  yang tidak mempunyai keterlibatan akan hal ini pun menjadi terganggu.
Ironisnya desk  collection memperoleh  akses  atas  data  yang  terdapat  pada  ponsel  konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online , email , bahkan
17 Andi  Arvian  Agung  dan  Erlina  Erlina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jasa  Pinjaman Online,” Alauddin Law Development 2, No.3 (2020),
http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190
supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomor IMEI. Lebih  buruknya  lagi  konsumen  mengalami  teror  yang  tidak  wajar  (ditelepon  saat  tengah  malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar  kontak  konsumen  disertai  kata-kata  yang  mendiskreditkan.  Penagihan  juga  dilakukan  kepada keluarga,  teman,  rekan  kerja,  dan  saudara  sehingga  mengganggu  hubungan  keluarga  dan  hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, kecemasan ( anxiety ), tidak fokus bekerja, dan kehilangan  kepercayaan  diri  bahkan  sampai  bunuh  diri.  Lebih  parahnya  ada  konsumen  kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja. 18
Terkait hal diatas Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah khususnya Subdit V (lima) Siber, telah menerima  beberapa  laporan  aduan sejak tahun  2019 sampai  2021 tentang  konsumen fintech  lending ilegal ataupun orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan si peminjam tetapi turut diteror dengan ancaman hanya karena daftar kontak di handphone konsumen bisa mereka bobol. Menurut Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah, Kompol. Maryoto Sumangkut, sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi di Sulawesi tengah khususnya kota Palu. Hanya saja masih banyak masyarakat yang tidak  mau  melapor  sehingga  menjadi hidden  crime (kejahatan  yang tersembunyi).  “Selama  ini  yang kami terima laporan aduan dari masyarakat terkait fintech lending ilegal atau pinjaman online ilegal, lalu  kami  lacak  dengan  menggunakan  alat  operasional  kami,  rata-rata  pinjaman online ilegal  ini berdomisili di daerah Jakarta. Cara yang kami lakukan hanya dengan menghubungi nomor telepon yang diberikan  pelapor  lalu  kami  mengaku  sebagai  polisi  dan  memberikan  ultimatum  untuk  mencari  dan menangkap  pelaku  usaha fintech  lending karena  mereka  ilegal  tapi  tiba-tiba  pelaku  seolah  lenyap. Nomor handphone yang kami hubungi akhirnya tidak aktif lagi”. 19
Jika  melihat  teori  penegakan  hukum  pidana  dari  Joseph  Goldstein,  di  mana  ia  membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: 20
1. Total  Enforcement  adalah  ruang  lingkup  hukum  pidana  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam hukum  pidana  substantif.  Namun  demikian  total  enforcement  tidak  dapat  dilakukan  sepenuhnya, karena  penegak  hukum  dibatasi  oleh  aturan-aturan  yang  ketat  yang  ada  di  dalam  hukum  acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of  no  enforcement.  Setelah  total  enforcement  dikurangi  dengan  area  of  no  enforcement,  maka munculah penegakan hukum kedua;
2. Full  Enforcement  adalah  pada  penegakan  hukum  inilah  para  penegak  hukum  menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana- sarana  dalam  Penyidikan  dan  sebagainya.  Kesemuanya  ini  mengakibatkan  keharusan  untuk dilakukan  diskresi.  Dari  ruang  lingkup  yang  digambarkan  tersebut,  maka  timbulah  penegakan hukum yang ketiga;
3. Actual  Enforcement  adalah  pada  penegakan  hukum  ini,  penegakan  hukum  harus  dilihat  secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat  dihindari  karena  keterbatasan-keterbatasan,  sekalipun  pemantauan  secara  terpadu  akan memberikan umpan yang positif.
Merujuk pada teori penegakan hukum diatas, maka terkait dengan penegakan hukum bagi desk collection fintech lending ilegal menurut penulis masih sangat jauh dari tataran full enforcement , hal ini sejalan dengan jawaban dari Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah yang mengatakan masih tidak efisien dikarenakan Laporan pengaduan yang diterima oleh mereka harus mereka lakukan penyelidikan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana ataukah bukan. Hal yang pertama mereka lakukan adalah dengan melacak nomor handphone yang digunakan oleh desk collection fintech lending ilegal. Namun yang sulit dilakukan adalah jika nomor tersebut tidak terdaftar. Lebih menyulitkan lagi untuk dilacak jika telepon seluler yang bersangkutan sudah tidak diaktifkan.
18 Cut  Nurul  Aidha  et  al.,  “ Dampak  Sosial  Ekonomi  Jerat  Utang  Rumah  Tangga  Di  Indonesia” Perkumpulan PRAKARSA, 2020.
19 Hasil wawancara dengan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah.
20 Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16 No.3 September 2016, Hal. 341

## Fidyah Faramita Utami dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal yang Berimplikasi Tindak Pidana
Jadi  kejahatan  ini  harusnya  meninggalkan  jejak  agar  mendapatkan  bukti  permulaan  yang  cukup sehingga  polisi  dapat  menaikan  status  laporannya  ke  penyidikan,  tentu  saja  dilakukan  penangkapan terlebih dahulu meskipun domisili yang bersangkutan di luar kota Palu. Hal-hal seperti waktu, personil, dana  serta  sarana  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan inilah  yang membuat  penegakan  hukum  tidak efektif. 21
Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada  ketidakserasian antara nilai- nilai,  kaidah-kaidah dan pola  perilaku. Ganguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup. Pada akhirnya, dalam beberapa kasus tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  bagi desk  collection  fintech  lending ilegal  karena proses  penegakan  hukum  yang  tidak  efisien.  Mulai  dari  adanya  korban  yang  tidak  melapor  ke kepolisian, pelaku usaha fintech lending ilegal yang tidak berdomisili di kota Palu, tidak terdaftarnya nomor telepon seluler yang digunakan oleh desk collection fintech lending ilegal sehingga sulit melacak jejak pelaku, dan terbatasnya alat monitor polri serta dana yang harus dikeluarkan jika penangkapan dilakukan diluar kota Palu. Inilah yang menjadi faktor penghambat serta hal-hal yang menyebabkan kasus pinjaman online ilegal semakin menjamur dan bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus.

## SIMPULAN
Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak kongkret dengan menerapkan  strategi  preemtif,  preventif,  hingga  represif  demi  melindungi  masyarakat.  Polri  juga bekerja  sama  perihal  pemberantasan  pinjaman  online  ilegal  dengan  OJK,  Bank  Indonesia, Kemenkominfo dan kemeterian koperasi dan UMKM demi terciptanya upaya penegakan hukum, serta melakukan  proses  hukum  kepada  pelaku fintech  lending ilegal  untuk  memberikan  efek  jera  sesuai kewenangan  masing-masing  lembaga  dan  melakukan  kerja  sama  Internasional  dalam  rangka pencegahan operasional fintech lending ilegal lintas Negara.
Penegakan  Hukum  pada  kasus  pengancaman  dan/atau  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan oleh fintech lending ilegal di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah tidak efisien dikarenakan beberapa faktor  baik  internal  maupun  eksternal  yang  menghambat.  Seperti  sarana  dan  prasarana,  serta  faktor masyarakat yang tidak melaporkan tentang kasus tindak pidana yang disebabkan oleh fintech lending ilegal yang sedang menimpanya Sehingga pada akhirnya sulit untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha fintech lending ilegal. Hal ini menjadi salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh fintech lending ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Cut Nurul Aidha et al, Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia, Jakarta : Perkumpulan PRAKARSA, 2020
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta, 2017. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Bandung : Sinar Baru, 2009. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press, 1998. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta  :  Rajawali Press, 1983.
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung : P.T. ALUMNI, 2010. Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta, 2014.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
21 Ibid.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Jurnal
Andi  Arvian  Agung  dan  Erlina  Erlina, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Jasa  Pinjaman Online,” Alauddin Law Development 2, No.3, 2020.
Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, ISTITHMAR : Journal of Islamic Economic Development, Vol.4 No.2, Desember 2020.
Hendy Widoyanto, Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online , Jurnal Rectum, Vol.5 No.1, 2023.
M.Rendi Ari dhayandi, “ KajianTentangPenerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan  Curang  Dalam  Bisnis  Dihubungkan  Dengan  Pasal  379a  Kitab  Undang-  Undang Hukum Pidana” , Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017. Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, ” Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis ”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.
Rayyan Sugangga, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,”
Jurnal Pakuan Justice Journal of Law Volume 01, 2020.
Sumit  Agarwal,  Jian  Zhang,  “ FinTech  Lending  and  Payment  Innovation:  A  Review ,  Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020.
Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16 No.3 September 2016.