DOI: https://doi.org/10.38035/jimt.v5i6 Received: 22 Juli 2024, Revised: 05 Agustus 2024, Publish: 14 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota diProvinsi Jambi
Nora Sinaga 1 , Risni Nelvia 2 , Sri Wineh 3 , Gita Suliska 4
1 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, Norasinaga@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, risni.nelvia@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, sriwineh0205@gmail.com 4 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, gita_sulistika@yahoo.co.id
Corresponding Author: Norasinaga@gmail.com 1
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  effect  of  regional  taxes,  regional  levies,  the results of separated regional wealth management, and other legal PAD on economic growth in  districts/cities  in  Jambi  Province  in  2018-2022.  This  type  of  research  is  quantitative research where the dependent variable used is economic growth and the independent variables used in this research are regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, and other legitimate PAD. The data in this research comes from the Regency/City Central  Statistics  Agency  (BPS)  in  Jambi  Province.  The  data  analysis  used  is  panel  data regression  analysis.  The  cross  section  data  in  the  research  are  11  districts/cities  in  Jambi Province, while the time series data in this research is from 2018 to 2022 where the sample used is a saturated sample. All data used was processed using a computer statistical program, namely E-Views 13, for testing. Based on simultaneous tests, it was found that regional taxes, regional  levies,  results  of  separate  regional  wealth  management  and  other  legal  PAD simultaneously had a significant effect on economic growth in districts/cities in Jambi Province in  2018-2022.  Based  on  the  partial  test,  research  results  were  found  which  showed  that regional levies and the results of regional wealth management which were separated partially had an effect on economic growth in districts/cities in Jambi Province, while regional taxes and other legitimate PAD partially had no effect on economic growth.

## Keyword:  Regional  Taxes,  Regional  Levies,  Separated  Regional  Wealth  Results,  Other
Legitimate PAD, Economic Growth
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2018-2022.  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  Dimana  variabel  dependen  yang  digunakan adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  variabel  independen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.  Data  cross  section  pada  penelitian  adalah  11  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi sedangkan data time series pada penelitian ini adalah tahun 2018 sampai dengan 2022 dimana
sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh.  Seluruh  data  yang  digunakan  diolah menggunakan  program  statistik  komputer  yaitu  E-Views  13  untuk  dilakukan  pengujian. Berdasarkan  uji  simultan,  ditemukan  hasil  bahwa  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi Tahun 2018-2022. Berdasarkan uji parsial, ditemukan hasil penelitian yang menunjukan bahwa  secara  signifikan  retribusi  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jambi,  sedangkan  pajak  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  secara  parsial  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain- Lain PAD Yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  memiliki  luas  wilayah  yang  sangat  besar. Permasalahan  konflik  disintegrasi  membuat  Indonesia  mengubah  pemerintahan  sentralis menjadi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam hal ini Indonesia memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi daerahnya  masing-masing.  Dengan  berlakunya  Otonomi  Daerah  kini  telah  banyak mendorong perubahan baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik. Undang-Undang yang mengatur tentang pendapatan asli daerah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Menurut  Todaro  dan  Smith  (2006),  pembangunan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk meningkatkan  ketersediaan  dan  distribusi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat,  meningkatkan standar  hidup  mereka,  dan  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  mengakses  kegiatan ekonomi  dan  sosial  dalam  kehidupan  mereka.  Pembangunan  melibatkan  upaya  untuk mendorong  perubahan  dalam  perekonomian,  mengurangi  kesenjangan  pendapatan,  dan memerangi  kemiskinan.  Salah  satu  cara  mengukur  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara atau  daerah  adalah  melalui  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terus meningkat juga mencerminkan kesuksesan yang telah dicapai dalam aktivitas yang dilakukan oleh  sektor-sektor  dalam  perekonomian.Menurut  Brata  (2004),  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  didaerah  yang  dilihat  dari  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu  tujuan  penting  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki berbagai potensi yang dihasilkan dari daerah kabupaten/kota yang dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor yang ada. Provinsi  Jambi  terdiri  dari  11  Kabupaten/Kota  dengan  total  luas  wilayah  sebesar  53.435,72 km 2 dengan total penduduk mencapai 3.679.200 jiwa pada pertengahan tahun 2023.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  muncul  niat  penulis  untuk  meneliti  tentang  teori diatas dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”.

## METODE
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Data penelitian menggunakan  data  sekunder  yaitu  laporan  PDRB  dan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah  (APBD)  yang didapat  dari situs resmi Badan Pusat  Statistik  Jambi dan buku Kabupaten/Kota  Dalam  Angka.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  data sekunder dan jenis data tersebut termasuk dalam data panel ( pooled data ) yaitu gabungan antara time series dan cross section data . Time series sebanyak 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2022
dan cross section data sebanyak 11 sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 55. Adapun aplikasi statistik yang digunakan adalah Eviews 13. Uji yang akan digunakan adalah uji T, uji F dan uji koefisien determinasi (R 2 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  itu  dapat  diartikan  sebagai  gambaran  mengenai  dampak  dari kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  dilaksanakan  dalam  bidang  ekonomi  dan menggambarkan  tingkat  perkembangan  sesuatu  negara/daerah  dengan  melihat  persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. (Arsyad, 2010). Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi, dimana pada penelitian ini digunakan teori pertumbuhan ekonomi  Sollow-Swan.  Model  Solow-Swan  menggunakan  unsur  pertumbuhan  penduduk, akumulasi kapital (modal), kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Modal  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  besarnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD). Kontribusi  terpenting  dilakukan  oleh  Solow  dan  Swan  yang  menitikberatkan  pentingnya pembentukan  tabungan  dan  modal  untuk  pembangunan  ekonomi  serta  sumber-sumber pertumbuhan suatu negara.

## Pajak Daerah
Menurut  UU  No.  1  Tahun  2022,  Pajak  daerah  merupakan  pembayaran  yang  wajib diberikan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum  tanpa  imbalan  langsung,  dan  akan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.

## Retribusi Daerah
Menurut  UU  No.  1  Tahun  2022,  Retribusi  Daerah  adalah  uang  yang  dibayar  kepada pemerintah  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  izin  yang  telah  diberikan,  untuk kepentingan individu atau badan.

## Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan jenis  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dirinci  menurut  menurut  objek pendapatan  yang  mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

## Lain-lain PAD yang Sah
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah,  disediakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  daerah  yang  tidak  termasuk  dalam  jenis pajak daerah, dan hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis  pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga  deposito,  denda  keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan.penerimaan  ganti  rugi  atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Milyaran Rupiah)
Y X 1 X 2 X 3 X 4 Mean 12.602.08 46.193.36 7.377.200 8.483.873 53.709.44 Median 11.148.00 23.314.00 3.017.000 8.774.000 51.561.00 Maksimum 31.867.00 301.796.0 51.844.00 11.845.00 142.110.00 Minimum 4.280.000 7.265.000 1.174.000 4.408.000 9.553.000
Observations   55 55 55 55 55
Berdasarkan  tabel  1  tentang  deskriptif  statistik  data  penelitian,  jumlah  sampel  yang diteliti sebanyak 55 (lima puluh lima). Variabel pertumbuhan ekonomi sebagai Y dari tahun 2018-2022 mempunyai rata-rata ( mean ) sebesar 12,602 milyar rupiah. Adapun nilai tengahnya ( median )  sebesar  11,148  milyar  rupiah.  Nilai  tertinggi  dari  pertumbuhan  ekonomi  adalah sebesar 31,867 milyar ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 , sedangkan nilai terendahnya adalah sebesar 4,280 milyar rupiah ada di Kabupaten  Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021.
Pajak  daerah  mempunyai  rata-rata  sebesar  46,193  milyar  rupiah  dengan  nilai  tengah (median) sebesar 23,314 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari pajak daerah adalah sebesar 301,796 milyar rupiah ada di Kota Jambi Tahun 2022 dan nilai terendahnya sebesar 7,265 milar rupiah ada di Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2020.
Retribusi daerah memiliki rata-rata 7,377 milyar rupiah dengan nilai Tengah (median) nya yaitu 3,017 milyar rupiah. Pendapatan tertinggi dari retribusi daerah adalah 51,844 milyar rupiah ada di Kota Jambi Tahun 2021 sedangkan pendapatan terendahnya adalah 1,174 milyar rupiah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.
Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memiliki  rata-rata  sebesar  8,483 milyar rupiah dengan nilai tengahnya sebesar 8,774 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 11,845 milyar rupiah ada di  Kabupaten Sungai  Penuh Tahun 2022, sedangkan nilai  terendahnya adalah sebesar 4,408 milyar rupiah ada di Kabupaten Bungo Tahun 2018.
Lain-lain  PAD  yang  sah  memiliki  rata-rata  sebesar  53,709  milyar  rupiah  dengan  nilai tengahnya sebesar 51,561 milyar rupiah. Adapun nilai tertinggi dari pendapatan lain-lain PAD yang  sah  adalah  sebesar  142,110  milyar  rupiah  ada  di  Kabupaten  Bungo  Tahun  2021, sedangkan  nilai  terendahnya  adalah  sebesar  9,553  milyar  rupiah  ada  di  Kabupaten  Sungai Penuh Tahun 2020.

## Analisis Regresi Data Penelitian
Uji Goodness Fit Model

## Uji Chow

## Tabel 2. Hasil Uji Chow
Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari α = 0,05, maka kesimpulannya adalah fixed effect model yang terpilih.

## Uji Hausman
Berdasarkan hasil uji Hausman, diketahui nilai probabilitas adalah sebesar 0,1929 atau lebih besar dari α = 0,05, maka kesimpulannya adalah random effect model yang terpilih.

## Model Regresi Data Panel dengan Random Effect Model
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 613.060313 (10,40) 0.0000 Cross-section Chi-square 277.126983 10 0.0000
Test Summary Chi-Sq.
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 6.085119 4 0.1929
Adapun  persamaan  regresi  data  panel  dengan  menggunakan random  effect  model adalah sebagai berikut :
Y = 16.843,54 - 292,33 Log(X 1 ) – 723,74 Log(X 2 ) + 0,59 X 3 – 0,004 X 4 + Ɛ Dimana  Konstanta  sebesar  16.843,54  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain  PAD  yag  sah)  adalah  nol,  maka  pertumbuhan  ekonomi  adalah  sebesar  16.843,54. Koefisien regresi X 1 (pajak daerah) sebesar -292,33, artinya setiap kenaikan pajak daerah 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 292,33%. Koefisien regresi X 2 (retribusi  daerah)  sebesar  -723,74,  artinya  setiap  kenaikan  retribusi  daerah  1%  maka pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami  penurunan  sebesar  723,74 %.  koefisien  regresi  X 3 (hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan)  sebesar  0,59,  artinya  setiap  kenaikan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  1%  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan mengalami peningkatan sebesar 0,59 %. Koefisien regresi X 4 (lain-lain PAD yang sah) sebesar -0,004, artinya setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,004 %.
Uji Normalitas

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan gambar hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar  0,097350  dimana  nilai  ini  lebih  besar  (>)  daripada  alpha  0,05  artinya residualnya berdistribusi normal.

## Uji Heterokedasitas
Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). Apabila model terbaik yang terpilih adalah Random Effect Model maka  uji  heteroskedastisitas  tidak  perlu  dilakukan.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pada Random Effect Model telah menggunakan metode GLS (Widarjono, 2018).

## Uji Autokorelasi
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 16843.54 5222.202 3.225372 0.0022 LOG(X1) -292.3268 388.5800 -0.752295 0.4554 LOG(X2) -723.7424 313.7394 -2.306826 0.0252 X3 0.587604 0.094864 6.194145 0.0000 X4 -0.003712 0.004453 -0.833485 0.4085
Berdasarkan  Tabel  4  hasil  uji  autokorelasi  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Durbin- Watson Statistik sebesar 0,835803 artinya tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan Tabel 5 hasil uji multikolinearitas, didapat nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih besar dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji Parsial (Uji T)
Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T)
Hasil menunjukkan bahwa hasil uji t diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas pajak daerah adalah sebesar 0,4554 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis H 1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bella Chintya Edwin (2014) dan Sulistia S  (2022)  yang  juga  menyatakan  jika  penerimaan  pajak  daerah  tidak  memiliki  pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil analisis, nilai probabilitas retribusi daerah adalah sebesar 0,0252 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -723,7424 sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Jambi  sehingga  hipotesis  H 2 diterima.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Sufardi (2019)  dan  Ivo  Mochamad  Enggano  (2023)  yang  juga  menyatakan  bahwa  retribusi  daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
R-squared 0.412781     Mean dependent var 534.4458 Adjusted R-squared 0.365803     S.D. dependent var 725.8858 S.E. of regression 578.0700     Sum squared resid 16708245 F-statistic 8.786761     Durbin-Watson stat 0.835803 Prob(F-statistic) 0.000019 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF C 1.07E+08 216.5036 NA LOGX1 2855981. 610.6634 4.178482 LOGX2 2201672. 312.4507 3.531660 X3 0.138481 21.22754 1.085104 X4 0.000927 6.831165 1.425973 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 16843.54 5222.202 3.225372 0.0022 LOG(X1) -292.3268 388.5800 -0.752295 0.4554 LOG(X2) -723.7424 313.7394 -2.306826 0.0252 X3 0.587604 0.094864 6.194145 0.0000 X4 -0.003712 0.004453 -0.833485 0.4085
Berdasarkan  hasil  analisis,  nilai  probabilitas  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan adalah sebesar 0,0000 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,587604 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga hipotesis H 3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ivo Mochamad Enggano (2023), Indra (2019), dan Rossi  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Lain-lain PAD yang sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  analisis,  nilai  probabilitas  lain-lain  PAD  yang  sah  adalah  sebesar 0,4085 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sehingga  hipotesis  H 4 ditolak.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Bella  Chintya  Edwin  (2014)  serta  Aenun  Siri  dan  Muhammad  Ridwan  (2022)  yang menyatakan  jika  penerimaan  lain-lain  PAD  yang  sah  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  Lain-lain  PAD  yang  sah  secara  simultan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan  kenaikan  PAD.  Pertumbuhan  PAD  secara  berkelanjutan  akan  menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006).
H 5 : Diduga pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Berdasarkan  tabel  6  dilihat  dari  nilai  signifikansi  probabilitasnya  sebesar  0,000019, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan memiliki pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  sehingga hipotesis (H 5 ) diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdan Abdul Haris  Siregar  (2023)  dan  Ivo  Mochamad  Enggano  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara  bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R-squared 0.412781     Mean dependent var 534.4458 Adjusted R-squared 0.365803     S.D. dependent var 725.8858 S.E. of regression 578.0700     Sum squared resid 16708245 F-statistic 8.786761     Durbin-Watson stat 0.835803 Prob(F-statistic) 0.000019
Berdasarkan  tabel  7  diatas  diperoleh  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0,365803  atau 37%.  Nilai  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  kontribusi  variabel  pajak  daerah  (X 1 ),  retribusi daerah (X 2 ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ) dan lain-lain PAD yang sah  (X 4 )  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  37%  sedangkan  sisanya  sebesar  63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Kerangka Konseptual
Penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yaitu pajak daerah (X 1 ), retribusi daerah (X 2 ), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X 3 ), dan Lain-lain PAD yang sah (X 4 ) serta variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut.
Gambar 2. Kerangka Konseptual

## Hipotesis
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Mardiasmo  (2018)  menjelaskan,  perkembangan  ekonomi  menyebabkan  pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. pajak daerah yang semakin tinggi akan dapat mempengaruhi  semakin  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Pajak  daerah memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Pajak daerah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan  ekonomi  dan  akan  menghasilkan  output  berupa  barang  maupun  jasa  yang  pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
H 1 : Diduga Pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hubungan  retribusi  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  juga  dijelaskan  dari  hasil penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Sofia (2013), bahwa retribusi daerah yang semakin tinggi akan dapat mempengaruhi semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah
dikarenakan retribusi daerah akan digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga  akan  merangsang  kegiatan  ekonomi  dan  akan  menghasilkan  output  berupa  barang maupun jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
H 2 : Diduga Retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian  laba  Perusahaan  milik  daerah  (BUMD)  merupakan  salah  satu  sumber  yang  cukup potensial  untuk  dikembangkan.  Peningkatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  akan  memicu  dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  daerah menjadi lebih baik.
H 3 : Diduga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  bertujuan  memberi  peluang  bagi  daerah  untuk memperoleh pendapatan dan pinjaman daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah dari lain-lain PAD  yang  sah,  maka  akan  semakin  meningkatkan  perputaran  ekonomi  daerah  sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.
H 4 :  Diduga  Lain-lain  PAD  yang  sah  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi

## Pengaruh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  Lain-lain  PAD  yang  sah  secara  simultan  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan  kenaikan  PAD.  Pertumbuhan  PAD  secara  berkelanjutan  akan  menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006).
H 5 : Diduga pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dijelaskan,  maka  didapat  kesimpulan  sebagai berikut:
1) Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2) Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi.
4) Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5) Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## REFERENSI
Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Brata,  Aloysius  Gunadi.  2004.  Komposisi  Penerimaan  Sektor  Publik  Dan  Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Edwin, Bella Chintya. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Bumd Dan Lain-Lain  Pad  Yang  Sah  Terhadap  Pertumbuhan  Tahun  2000-2012. Skripsi . Universitas Lampung.
Enggano, Ivo Mochamad. 2023. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten  Atau  Kota  Di  Jawa  Tengah  Ekonomi  Se-Kota  Di  Provinsi  Lampung. Skripsi . Universitas Semarang.
Husna,  A.  Dan  Sofia,  M.  (2013).  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dalam  pengembangan  wilayah  Kabupaten  Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal JEMI, 4(2), 1-12.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerinta Daerah . Lembaran Negara RI Tahun 2015. Sekretaris Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2022. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerinta  Daerah .  Lembaran  Negara  RI Tahun 2022. Sekretaris Negara. Jakarta.
S,  Sulistia.  2022. Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo. Skripsi . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Siregar,  Syahdan  Abdul  Haris.  2023.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Tahun  2003-2021. Journal  Of  Development  Economic  and Social Studies .
Siri, Aenun., & Muhammad Ridwan. 2022. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3) .
Sufardi. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai ditinjau dari Faktor Pajak dan Retribusi Daerah. Journal Of Manejement dan Bisnis.
Tambunan,Tulus. 2006. Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah.
www.kardin-indonesia.or.id
Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
Widarjono, Agus. 2018. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.