CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 9 No. 1 Maret 2021, hal. 54-61

## Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia
Zaini Bidaya 1 Anies Prima Dewi 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, hajizainibidaya42@gmail.com
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, anieskardin@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima:  27  Februari 2021 Disetujui: 30 Maret 2021
Abstrak : Status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada  di  suatu  Negara  tertentu  selama  5  tahun  berturut,  adanya  perkawinan  campuran, status  kewarganegaraan  anak,  adanya  masalah  hukum,  social,  politik  dan  ekonomi  dan status  kematian  warga  Negara,  undang-undang  No.  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana  status  kewarganegaraan  asing  ini  mengalami  pergeseran  akibat  perubahan  iklim, kepadatan  penduduk  dan  globalisasi.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  yuridis normative dengan pendekatan deskriptif,  studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran  dan  status  kewarganegaraan  asing  dan  sumber  data  sekunder  berupa  buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang  relevan.  Analisis  data  yang  telah  digunakan  yakni  interaktif  analisis  model  dengan kajian  secara  konseptual  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  undang-undang  No.  12  tahun  2006  tentang  kewarganegaraan  yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal    Pasal  14  sampai  18  dan  Pasal  7  sampai  10  dan  Pasal  18  sampai  Pasal  21  Peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  2007.  Dalam  undang-undang  tersebut  menegaskan  bahwa  status kewarganegaraan  asing  akibat  perkawinan  campuran  untuk    menjadi  warga  Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewaragnegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride.  Jadi  undang-undang    no.  12  tahun  2006  menjadi  instrumen  dalam  menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Abstract: A person's citizenship status has problems when the person is in a certain country for 5 consecutive years, the existence of mixed marriages, the citizenship status of the child, the  existence  of  legal,  social,  political  and  economic  problems  and  the  death  status  of citizens, Law no. 12 of 2006 concerning citizenship has not explicitly explained the status of foreign citizenship, where the status of foreign citizenship has shifted due to climate change, population density and globalization. The research method uses normative juridical research with  a  descriptive  approach,  literature  study.  Primary  data  sources  in  the  form  of  direct interviews, research reports and relevant scientific articles  on mixed marriages and  foreign citizenship status and secondary data sources in the form of books, scientific articles, papers, laws,  presidential  regulations,  ministerial  regulations  and  other  relevant.  The  data  analysis that has been used is an interactive model analysis with a conceptual study of the laws and regulations. Based on the results of the study indicate that the law no. 12 of 2006 concerning citizenship which explains the status of foreign citizenship to become Indonesian citizens is contained  in  Articles  Articles  14  to  18  and  Articles  7  to  10  and  Articles  18  to  21  of Government Regulation no. 2 of 2007. The law confirms that foreign citizenship status due to mixed  marriages  to  become  Indonesian  citizens  follows  the  principles  of  citizenship  which contain the principles of apatride and bipatride. So law no. 12 of 2006 became an instrument in  making  a  foreign  citizen  an  Indonesian  citizen  by  following  the  regulations  in  force  in Indonesia. Kata Kunci: Kewarganegaraan asing Perkawinan campuran Warga Negara Indonesia Warga Negara asing ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Status kewarganegaraan merupakan kewarganegaraan  setiap  orang  baik  warga  Negara indonesua  maupun  warga  Negara  asing,  status kewarganegaraan  seseorang  mengalami  masalah  ketika seseorang  tersebut  berada  di  suatu  Negara  tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran,
status  kewarganegaraan  anak,  adanya  masalah  hukum, social,  politik  dan  ekonomi  dan  status  kematian  warga Negara.  Undang-undang  No.  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan  belum  secara  eksplisit  menjelaskan terkait  status  kewarganegaraan  asing,  dimana  status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi.
Penelitian
tentang undang-undang kewarganegaraan,  diantaranya[1]  menjelaskan  bahwa pengaturan  kewarganegaraan  perlu  ditinjau  kembali, permasalahan  kewarganegaraan  asing  terletak  pada masalah  dokumen,  bentuk  pemecahan  masalahnya dilakukan  penegasan.  Lainnya  menejelasakan  bahwa Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  termuat  prinsip  anak  dari  hasil perkawinan  campuran  yang  berusia  21  tahun  untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih  antara  berkewarganegaraan  Indonesia  atau berkewarganegaraan  asing,  perlunya  kajian  ulang terhadap  kewarganegaraan  ganda[2],  penanganan masalah  dwi  kewarganegaraan  perlu  dilakukan  upaya penyelesaian secara komprehensif pada aspek pertahanan bangsa dan patriotisme warga Negara[3].
Lainnya menemukan bahwa undang-undang kewarganegaraan berfungsi sebagai alat untuk menghubungan  status  kewarganegaraan  seseorang  baik untuk  masalah  hukum  maupun  kesejahterannya[4], point  penting  UU  No.  12  tahun  2006  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  akibat  perkawinan campuran dengan menjamin hak pendidikan, dan status kewarganegaraannta[5],  Undang-undang  No.  12  tahun 2006  ini  terdapat  kelemahan  terutama  pembahasan status  kewarganegaraan  WNI  maupun  WNA  yang melakukan  perkawinan  campuran[6],  peran  dinas catatan  sipil  dalam  mengakomodir  perkawinan campuran  tetap  mengikuti  ketentuan  undang-undang perkawinan  baik  perkawinan  campuran  maupun  hak- hak  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  lahir dan  batin[7].  Status  permberian  kewarganegaraan Arcandra Tahar menurut undang-undnag No.  12  Tahun 2006  telah  memenuhi  unsur  dari  kelahiran  dan perkawinan,  naturalisasi,  dan  pewarganegaraan  luar biasa,  karena  Indonesia  menggunakan  asas  tunggal dalam penentuan status kewarganegaraan[8].
Berbagai kajian penelitian tersebut lebih focus pada aspek  permasalahan  kewarganegaraan  asing  terletak pada masalah dokumen, bentuk pemecahan masalahnya dilakukan penegasan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  termuat  prinsip  anak dari  hasil  perkawinan  campuran  yang  berusia  21  tahun untuk  memilih  salah  satu  kewarganegaraan  yang dimiliki  yaitu  memilih  antara  berkewarganegaraan Indonesia  atau  berkewarganegaraan  asing,  dwi kewrganegaraan,  kajian  secara  normative  undang- undang  no  12  tahun  2006,  hak  kesejahtaraan  dan  hak pendidikan  bagi  kewarganegaraan  asing,  perkawinan campuran,  peran  dinas  catatan  sipil  dalam  mengawasi perkawinan campuran, pemberian statu kewarganegaraan  Arcandra  Tahar  menurut  undang- undang No. 12 Tahun 2006 telah memenuhi unsur dari kelahiran dan perkawinan, naturalisasi, dan pewarganegaraan  luar  biasa.  Sementara  aspek  kajian dalam artikel ini lebih focus pada kajian tinjauan status
kewarganegaraan  asing  akibat  perkawinan  campuran menjadi warga negara Indonesia.
Undang-undang  yang  mengatur  kewarganegaraan termuat  pada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1946 tentang  Kewarganegaraan  RI,  Undang-Undang  Nomor 62  tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan  RI  dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan RI  serta Peraturan Presiden nomor 2 tahun  2007  tentang  mendapatkan  kewarganegaraan, pemutusan kewarganegaraan, pembatalan dan memperoleh  kembali  kewarganegaraan  [9].  UU  No.  12 Tahun 2006, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  UU  No.  5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan undang- undang lainnya[4], UUD 1945 termuat di pasal 28D ayat menjelaskan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,  Pasal  26  ayat  2  menjelaskan penduduk  adalah  warga  negara  Indonesia  dan  orang asing  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia[4].  Robertus Robert  menjelaskan  hokum  sebagai  alat  untuk menentukan kewarganegaraan seseorang baik berhubungan  sebagai  subyek  hokum  maupun  privilese hak-hak serta kewajiban di dalamnya[10].
Munculnya kewarganegaraan ganda akibat terjadinya  perkawinan  campuran,  baik  perkawinan antara  WNI  dengan  WNA  yang  tinggal  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Perkawinan  campuran  yang mempertemukan  dua  perkawinan  berbeda  kebangsaan diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian[11].  Perkawinan campuran  adalah  perkwinan  antara  dua  orang  yang berbeda kewarganegaraan[12].
Status  kewarganegaraan  meliputi;  apatride  yaitu istilah  untuk  orang-orang  yang  tidak  memiliki  status kewarganegaraan  dan  bipatride  yaitu  istilah  untuk orang-orang  yang  memiliki  status  kewarganegaraan rangkap  atau  ganda[13],  lainnya  juga  menjelaskan bahwa  status  kewarganegaraan  ada  dua  yaitu  aspek hukum dan aspek social. Aspek hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara sementara aspek social berkaitan  dengan  keanggotaan  hubungan  keluarga, hubungan  antara  satu  dengan  lainnya[14].  Dengan demikian  adanya  undang-undang  kewarganegaraan memberikan titik terang kepada warga Negara indoensia maupun  warga  Negara  asing  yang  berkaitan  adanya perkawinan campuran, perkawinan campuran merupakan  perkawinan  berbeda  kebangsaan  maupun agama yang menjalin hubungan ikatan cinta. Sementara status kewarganegaraan merupakan gelar kewarganegaraan yang menetap pada suatu Negara baik yang  memiliki  kewarganegaraaan  ganda  maupun  yang tidak  memiliki  kewarganegaraan.  Tujuan  dalam  artikel ini  adalah  untuk  menjelaskan  penetuan  status kewarganegaraan  asing  akibat  perkawinan  campuran menjadi warga negara Indonesia .

## B. METODE PENELITIAN
Peneitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dan studi literature.  Sumber  data  primer  berupa  hasil  wawancara langsung,  laporan  penelitian  dan  artikel  ilmiah  yang relevan  tentang  perkawinan  campuran  dan  status kewarganegaraan  asing  dan  sumber  data  sekunder berupa  buku,  artikel  ilmiah,  makalah,  undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan.
Pengumpulan data menggunakan observasi, analisis dan  dokumen.  Observasi  dilakukan  mengamati penentuan status kewarganegaraan asing yang melakukan perkawinan campuran baik perkawinan beda kebangsaan  maupun  agama,  analisis  dokumen  berupa laporan  penelitian  berupa  skripsi,  disertasi  dan  artikel ilmiah  ditelaah  pada  aspek  eksistensi  undang-undang kewarganegaraan.  Analisis  data  yang  telah  digunakan yakni  interaktif  analisis  model  dengan  kajian  secara konseptual peraturan perundang-undangan dan implementasinya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan  perundang-undangan  tentang Kewarganegaraan Peraturan
perundang-undangan tentang kewarganegaraan  diatur  beberapa  atuan  sebagai bserikut:
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-undang  No.3  Tahun  1946  tentang  Warga Negara dan Penduduk Negara.
c. Undang-undang No.6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946.
d. Undang-undang No.8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan
Pernyataan  Berhubung  dengan  Kewarganegaraan Negara Indonesia.
e. Undang-undang No.11 Tahun 1948 tentang
Memperpanjang  Waktu  Lagi  untuk  Mengajukan Pernyataan  Berhubung  dengan  Kewarganegaraan Indonesia.
f. Undang-undang  No.62  Tahun  1958 tentang Kewarganegaraan RI
g. Undang-undang  No.  3  Tahun  1976  tentang Perubahan  Pasal  18  undang-undang  No.62  Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
h. Undang-undang  No.  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan RI.
i. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan  dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI
Dalam  UU  No.  12  Tahun  2006  ada  2  yaitu  asas umum  dan  asas  khusus.  Asas  Umum  berkaitan  dengan asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan  terhadap  HAM,  serta  asas  keterbukaan adalah asas keterbukaan adalah asas yang berlaku untuk WNI  dan  orang  atau  orang-orang  yang  berkehendak menjadi WNI. Sementara asas khsuus untuk orang atau orang-orang  yang  hendak  menjadi  WNI;  asas kepentingan  nasional,  asas  kebenaran  substantif,  asas keterbukaan dan asas publisitas.
Ada  4  asas  umum  yang  dianut  Undang-Undang  No 12 Tahun 2006, yaitu:
1) Asas Ius  Sanguinis ( law  of  the  blood ),  adalah  asas yang  menentukan  kewarganegaraan  seseorang berdasarkan  keturunan,  bukan  berdasarkan negara tempat kelahiran.
2) Asas Ius Soli (secara terbatas) ( law of the soil ), asas yang  menentukan  kewarganegaraan  seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.
3) Asas  Kewarganegaraan  Tunggal,  asas  yang menentukan  satu  kewarganegaraan  bagi  setiap orang.
4) Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, adalah asas yang  menentukan  kewarganegaraan  ganda  bagi anak-anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-Undang ini.
Ada  8  Asas  Khusus  dalam  Kewarganegaraan  yang dianut Undang-Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:
1) Kepentingan Nasional adalah asas yang menentukan  bahwa  peraturan  kewarganegaraan mengutamakan  kepentingan  nasional  Indonesia, yang  bertekad  mempertahankan  kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2) Perlindungan  Maksimum  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan perlindungan  penuh  kepada  setia  WNI  dalam keadaan  apapun  baik  di  dalam  maupun  di  luar negeri.
3) Persamaan  di  dalam  Hukum  dan  Pemerintahan adalah  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  WNI mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  dalam hukum dan pemerintahan.
4) Kebenaran Substantif adalah prosedur
pewarganegaraan  seseorang  tidak  hanya  bersifat administratif,  tapi  juga  disertai  substansi  dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5) Non-Diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan  perlakuan  dalam  segala  hal  ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku,  ras,  agama,  golongan,  jenis  kelamin  dan gender.
6) Pengakuan  dan  Penghormatan  terhadap  HAM adalah  asas  yang  dalam  segala  hal  ihwal  yang
berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7) Keterbukaan  adalah  asas  yang  menentukan  bahwa dalam  segala  hal  ihwal  yang  berhubungan  dengan warga  negara  harus  dilakukan  secara  terbuka, termasuk batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses.
8) Publisitas  asas  yang  menentukan  bahwa  seseorang yang memperoleh
atau
kehilangan Kewarganegaraan  RI  diumumkan  dalam  Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

## 2. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
WNI menurut Pasal 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:
1. WNI adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian  Pemerintah  RI  dengan  negara  lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
2. WNI  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
3. WNI  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ayah  WNI  dan  ibu  warga  negara asing.
4. WNI  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ayah  warga  negara  asing  dan  ibu WNI.
5. WNI  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  ibu  WNI,  tetapi  ayahnya  tidak  mempunyai kewarganegaraan  atau  hukum  negara  asal  ayahnya tidak  memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak tersebut.
6. WNI  adalah  anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu 300  hari  setelah  ayahnya  meninggal  dunia  dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
7. WNI adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.
8. WNI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh  seorang  ayah  WNI  sebagai  anaknya  dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tsb berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. WNI  adalah  anak  yang  lahir  di  wilayah  negara  RI yang  pada  waktu  lahir  tidak  jelas  status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. WNI adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 11. WNI  adalah  anak  yang  lahir  di  wilayah  negara  RI apabila  ayah  dan  ibunya  tidak  mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. WNI  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah negara  RI  dari  seorang  ayah  dan  ibu  WNI  yang karena  ketentuan  dari  negara  tempat  anak  tersebut
dilahirkan  memberikan  kewarganegaraan  kepada yang bersangkutan.
13. WNI  adalah  anak  dari  seorang  ayah  atau  ibu  yang telah  dikabulkan  permohonan  kewarganegaraannya, kemudian  ayah  atau  ibu  meninggal  dunia  sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Pasal  26  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  yang menjadi  Warga  Negara  ialah  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang disyahkan  dengan  undang-undang  sebagai  Warga Negara[15].  Menurut        Pasal        4        Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik    Indonesia[16],    yang  dimaksud    dengan Warga    Negara    Indonesia  adalah:    a).        setiap    orang yang    berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dan/atau berdasarkan  perjanjian  Pemerintah  Republik Indonesia    dengan    negara    lain    sebelum Undang- Undang    ini    berlaku    sudah    menjadi  Warga  Negara Indonesia;  b).    anak  yang  lahir  dari    perkawinan    yang sah    dari    seorang    ayah  dan    ibu    Warga    Negara Indonesia;    c).    anak yang   lahir   dari   perkawinan yang   sah   dari seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia dan ibu  warga  negara  asing;  d).    anak  yang  lahir dari perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ayah warga  negara asing  dan  ibu  Warga  Negara Indonesia;    e).        anak yang    lahir    dari perkawinan  yang  sah  dari  seorang ibu    Warga  Negara        Indonesia,        tetapi        ayahnya tidak  mempunyai      kewarganegaraan      atau      hukum negara        asal        ayahnya        tidak        memberikan kewarganegaraan      kepada      anak      tersebut;      f).    anak yang    lahir    dalam    tenggang    waktu    300  (tiga    ratus) hari    setelah    ayahnya    meninggal  dunia    dari perkawinan    yang    sah    dan    ayahnya  Warga  Negara Indonesia; g).  anak yang lahir di  luar  perkawinan  yang sah    dari    seorang    ibu  Warga  Negara  Indonesia;  h). anak  yang  lahir  di    luar    perkawinan    yang    sah    dari seorang    ibu  warga    negara    asing    yang    diakui    oleh seorang ayah    Warga     Negara     Indonesia    sebagai anaknya    dan    pengakuan    itu    dilakukan sebelum anak    tersebut    berusia    18    (delapan  belas)  tahun  atau belum  kawin;  i).    anak  yang  lahir    di    wilayah    negara Republik    Indonesia  yang      pada      waktu      lahir      tidak belas      status  kewarganegaraan    ayah    dan    ibunya;    j). anak  yang    baru    lahir    yang    ditemukan    di    wilayah negara    Republik    Indonesia   selama    ayah   dan  ibunya tidak  diketahui;  k).    anak  yang  lahir  di  wilayah    negara Republik    Indonesia    apabila  ayah  dan  ibunya  tidak mempunyai  kewarganegaraan  atau  tidak  diketahui keberadaannya;    l).        anak    yang    dilahirkan    di  luar wilayah    negara    Republik    Indonesia    dari  seorang ayah        dan        ibu        Warga        Negara  Indonesia    yang karena    ketentuan    dari    negara  tempat    anak    tersebut dilahirkan    memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak yang bersangkutan;  m).    anak  dari  seorang  ayah atau ibu    yang    telah    dikabulkan    permohonan kewarganegaraannya,      kemudian      ayah      atau  ibunya
meninggal  dunia  sebelum  mengucapkan    sumpah    atau menyatakan  janji setia.
Warga Negara asing dapat diartikan, berupa Tenaga Kerja  Asing  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  tujuan bekerja,  Wisatawan  Mancangara  (WISMAN)  kaitannya tujuan  berwisata  dan  Pelajar  Asing  dalam  tujuan pendidikan[17]. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.  Wisatawan  Mancanegara  menurut  BPS, sesuai  dengan  rekomendasi  United  Nation  World Tourism  Organization  (UNWTO)  adalah  setiap  orang yang  melakukan  perjalanan  ke  suatu  negara  di  luar negara  tempat  tinggalnya,  kurang  dari  satu  tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan  pribadi  lainnya),  selain  untuk  bekerja  dengan penduduk  negara  yang  dikunjungi.  Mahasiswa  asing adalah  warga  negara  asing  yang  mengikuti  pendidikan pada  perguruan  tinggi[18].  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Republik Indonesia dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimgrasian berhubungan dengan status kewarnegaraan dan  orang  asing.  Pemberlakuan  UndangUndang Kewarnegaraan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan hukum  positif  di  Indonesia.  Pada  dasarnya,  sebagai warga  negara  yang  mempunyai  kebangsaan  Indonesia, dengan  sendirinya  bangsa  asli.  Bangsa  Peranakan, Tionghoa,  India,  yang  telah  turun  temurun  tinggal  di Indonesia,  mempunyai  kehendak  yang  sungguh- sungguh  untuk turut barsatu  dengan bangsa Indonesia[19].

## 3. Perkawinan Campuran
Dalam  Pasal  28  B  ayat  (1)  UndangUndang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  menyebutkan  bahwa “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”. Perkawinan  bersifat  universal  dan  tidak  di  batasi  oleh warna  kulit,  ras  dan  kewarganegaraan.  Tidak mengherankan  jumlah  perkawinan  campuran  terus menerus bertambah, termasuk di Indonesi[20]. Pasal 28 B  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  “setiap  orang  berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah”[21].
Perkawinan  diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Perkawinan  campuran  menurut  Pasal  57  UU Perkawinan  menyebutkan;  “Yang  dimaksud  dengan perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  antara  dua orang  yang  ada  di  Indonesia  dan  tunduk  pada  hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia.”[21]
Dampak  perkawinan  campuran  tidak  hanya  mengenai harta  kekayaan  yang  didapatkan  selama  perkawinan berlangsung melainkan juga mengenai status kewarganegaraan  perempuan  Warga  Negara  Indonesia maupun  anak-anak  yang  lahir  kemudian.  UU  No.  12 tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Pasal 26  ayat  (1) berbunyi,  “Perempuan  warga  Negara  Indonesia  yang kawin  dengan  laki-laki  warga  Negara  Asing  kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal  suaminya,  kewarganegaraan  istri  mengikuti kewarganegaraan  suami  sebagai  akibat  perkawinan tersebut”[13].
4. Eksistensi Undang-undang Kewarganegaraan terhadap Penentuan Status Kewargangeraan Asing
Akibat Perkawinan  Campuran  Menjadi  Warga Negara Indonesia
Status  kewarganegaraan[22]  meliputi; apatride yaitu  istilah  untuk  orang-orang  yang  tidak  memiliki status  kewarganegaraan  dan bipatride yaitu  istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Menurut UU No. 62  tahun  1958  pasal  1  dikenal  ada  dua  istilah  status kewarganegaraan  yaitu[6];  kewarganegaraan  ganda ( bipatride )  dan  tanpa  kewarganegaraan  ( apatride ).  Hal ini  menimbulkan  kesulitan  seseorang  baik  berstatus sebagai  bipatride  maupun  apatride  dalam  konteks menjadi penduduk pada suatu negara, yaitu pelaksanaan hak  dan  kewajiban  sebagai  Warga  Negara  dan  jaminan persamaan  dihadapan  hukum.  Namun  setelah  adanya UU  No.12  tahun  2006  tidak  terdapat  istilah bipatride dan apatride , sehingga mempertegas status kewarganegaraan  seseorang  khususnya  dalam  hal  ini adalah Warga Asing yang tinggal di Indonesia dan anak- anak  yang  lahir  dari  perkawinan  antara  Warga  Negara Indonesia Asli dengan Warga Asing.
Pasal  5  UU  N0.12  Tahun  2006  tentanga  WNI  yaitu anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia  18  tahun,  atau  belum  kawin  dan  diakui  secara sah  oleh  ayahnya  yang  berkewarganegaraan  asing  tetap diakui  sebagai  WNI.  Anak  WNI  yang  belum  berusia  5 tahun  diangkat  secara  sah  sebagai  anak  oleh  WNA berdasarkan penetapan pengadilan.  Pasal 21 Ayat 1 dan 2  UU  N0.12  Tahun  2006.  Anak  yang  belum  berusia  18 tahun  atau  belum  kawin,  berada  dan  bertempat  tinggal di  wilayah  negara  RI,  dari  ayah  atau  ibu  yang memperoleh  kewarganegaraan  RI  dengan  sendirinya berkewarganegaraan RI Anak WNA yang belum berusia 5  tahun  yang  diangkat  secara  sah  menurut  penetapan pengadilan  sebagai  anak  oleh  WNI  memperoleh kewarganegaraan RI[6].
Peraturan  Pemerintah  No.2  Tahun  2007  tentang WNI  diatur  dalam  Pasal  48  Ayat  (1):  anak  yang  belum berusia  18  tahun,  atau  belum  kawin,  berada  dan
bertempat  tinggal  di  wilayah  negara  RI,  dari  ayah  atau ibu  yang  memperoleh  kembali  kewarganegaraan  RI berdasarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 46 Ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan  RI.  Pasal  53  Ayat  (1):  anak  yang belum  berusia  18  tahun,  atau  belum  kawin,  berada  dan bertempat tinggal di wilayah RI, dari ayah atau ibu yang memperoleh  kembali  kewarganegaraan  RI  berdasarkan keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51  Ayat (3) dengan sendirinya berkewarganegaraan RI[23].
Menjadi WNI dengan cara Pewarganegaraan adalah tata  cara  bagi  orang  asing  untuk  memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan (Pasal 1 angka 3  UU  No.12  Tahun  2006).  Pewarganegaraan  atau Naturalisasi  merupakan  salah  satu  cara  orang  asing menjadi
WNI. Dasar Hukum Proses Pewarganegaraan/Naturalisasi:  1.  Pasal  8  UU  No.  12 Tahun 2006
yang menyebutkan bahwa: “Kewarganegaraan  RI  dapat  juga  diperoleh  melalui pewarganegaraan”.  2.  Pasal  2  sampai  dengan  Pasal  12 Peraturan  Pemerintah  No.2  Tahun  2007.  Menjadi  WNI dengan  cara  Menyampaikan  Pernyataan;  bahwa  WNA yang  melakukan  perkawinan  secara  sah  dengan  WNI dapat  memperoleh  kewarganegaraan  Indonesia  dengan menyampaikan  pernyataan  menjadi  warga  negara  di hadapan pejabat.
Menjadi WNI dengan cara Pendaftaran yaitu 1. Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d,  h dan l, serta Pasal 5. 2. WNI yang bertempat tinggal di  luar  wilayah  negara  RI  selama  5    tahun  atau  lebih tidak  melaporkan  diri  kepada  perwakilan  RI  dan    telah kehilangan    kewarganegaraan  RI  sebelum  UU  ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan  dengan  mendaftarkan  diri  di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3  tahun sejak UU  ini  diundangkan  sepanjang  tidak  mengakibatkan kewarganegaraan ganda (Pasal 42).
Menjadi  WNI  karena  Pemberian  Pemerintah  RI; Orang  asing  yang  telah  berjasa  kepada  negara  RI  atau dengan  alasan  kepentingan  negara  dapat  diberi kewarganegaraan  RI  oleh  Presiden  setelah  memperoleh pertimbangan  DPRRI  (Pasal  20).  Dalam  hal  ini mengandung  makna  bahwa  Pemerintah  RI  melakukan inisiatif untuk memberikan kewarganegaraan RI.
Dengan  Sendirinya  menjadi  WNI  sesuai  Ketentuan UU;  diberikan  kepada  orang  asing  dengan  ketentuan bahwa  si  penerima  adalah  anak  yang  belum  berusia  18 tahun  atau  belum  kawin,  berada  dan  bertempat  tinggal di  Indonesia  dimana  ayah  atau  ibunya  memperoleh kewarganegaraan  RI,  maka  dengan  sendirinya  anak  tsb berkewarganegaraan RI (Pasal 21)
Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan  RI:  1) Permohonan kepada Presiden RI melalui Menteri; WNI yang  kehilangan  kewarganegaraannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h UU  No.12  Tahun  2006,  dapat  memperoleh  kembali kewarganegaraan  RI  dengan  mengajukan  permohonan
kepada  Presiden  melalui  Menteri.  2)  Permohonan kepada Menteri; WNI yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25  dan  Pasal  26  ayat  1  dan  2  UU  No.12  Tahun  2006 dapat  memperoleh  kembali  kewarganegaraannya  RI dengan  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada Menteri tanpa prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 9.
Syarat pewarganegaraan yaitu:
a. Telah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau sudah kawin;
b. Pada  waktu  mengajukan  permohonan  sudah bertempat  tinggal  di  wilayah  Republik  Indonesia paling  singkat  5  (lima)  tahun  berturut-turut  atau paling  singkat  10  (sepuluh)  tahun  tidak  berturut- turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat  berbahasa  Indonesia  serta  mengakui  dasar negara  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. Jika  dengan  memperoleh  Kewaraganegaraan Republik
Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai  pekerjaan  dan/atau  berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
Berikut  alur  permohonan  kewarganegaraan,  adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Alur Permohonan Kewarganegaraan
Memilih menjadi
WNI sebagai Akibat Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas,  UU  No  12  Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda ( bipatride ),  tetapi  mengakui  kewarganegaraan  ganda terbatas.  Kewarganegaraan  Ganda  terbatas  merupakan pengecualian  yang  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  kepentingan  anak  agar  mereka tetap  berada  dalam  asuhan  kedua  orangtuanya  yang berlainan  kewarganegaraan  tanpa  memperlakukan anak-anak  tersebut  sebagai  orang  asing  di  negaranya sendiri.  UU  ini  membatasi  waktu  pendaftaran  untuk memperoleh  kewarganegaraan  ganda  terbatas  selama  4 tahun  sejak  diundangkannya  UU  No  12  Tahun  2006
60 CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 9, No. 1, Maret 2021, hal 54-61
pada  tanggal  1  Agustus  2006.    Anak  yang  memperoleh kewarganegaraan terbatas, setelah berusia 18 tahun atau sudah  kawin,  maka  harus  menyatakan  memilih  salah satu  kewarganegaraannya.  Pernyataan  memilih  salah satu  kearganegaraan  disampaikan  dalam  waktu  paling lama 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin[23].
Anak  yang  berkewarganegaraan  ganda  wajib didaftarkan  oleh  orangtua  atau  walinya  pada  kantor imigrasi  atau  Perwakilan  Indonesia  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  anak.    Pendaftaran dimaksud  agar  anak  yang  berkewarganegaraan  ganda memperoleh  fasilitas  sebagai  WNI.  Dengan  kata  lain anak tersebut wajib memiliki izin keimigrasian. Apabila permohonan  belum  mendapatkan  keputusan  dari Menteri  sementara  masa  berlaku  izin  keimigrasiannya telah  habis,  dapat  diberikan  penangguhan  paling  lama 90  hari  oleh  Kepala  Kantor  Imigrasi  wilayah  kerja tempat  anak  bertempat  tinggal  dengan  melampirkan bukti permohonan pendaftaran[24].
Orang  asing yang memperoleh kewarganegaraan RI karena  pewarganegaraan  (naturalisasi)  dan  berjasa kepada  negara  RI  atau  dengan  alasan  kepentingan negara,  setelah  memperoleh  Surat  Keputusan  Presiden wajib mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Salinan  SK  Presiden  dan  berita  acara  pengucapan sumpat  atau  penyataan  janji  setia,  menjadi  bukti  sah kewarganegaraan  RI  dan  berlaku  efektif  terhitung  sejak tanggal  permohonan  mengucapkan  sumpah  atau menyatakan  janji  setia  tersebut.  Kewajiban  pengucapan sumpah  dan  janji  setia  diatur  oleh  Pasal  14  sampai  18 UU No.12 Tahun 2006 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18  sampai  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun 2007[25].
Bila  pelaksanaan  sumpah  dan  janji  setia  selesai dilaksanakan  sesuai  prosedur,  Menteri  mengumumkan nama  orang  asing  yang  diberi  kewarganegaraan  RI dalam Berita Negara RI. Pengumuman dilakukan setelah Berita  Acara  pengucapan  sumpah  dan  janji  setia diterima oleh Menteri Hukum dan HAM.
Lafal Sumpah:
“ Demi  Allah/demi  Tuhan  YME,  saya  bersumpah melepaskan  seluruh  kesetiaan  saya  kepada  kekuasaan asing,  mengakui,  tunduk  dan  setia  kepada  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancasila  dan  UUD  RI Tahun  1945  dan  akan  membelanya  sungguh-sungguh serta  akan  menjalankan  kewajiban  yang  dibebankan negara  kepada  saya  sebagai  WNI  dengan  tulus  dan ikhlas ” Pernyataan Janji Setia:
“ Saya  berjanji  melepas  seluruh  kesetiaan  saya kepada  kekuasaan  asing,  mengakui,  tunduk,  dan  setia kepada  Negara  Kesatuan  RI,  Pancasila  dan  UUD Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya sungguh- sungguh  serta  akan  menjalankan  kewajiban  negara kepada saya sebagai WNI dengan tulus ikhlas ”.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  No.  12  tahun 2016  tentang  kewarganegaraan  terhadap  penentuan status  kewarganegaraan  asing  akibat  perkawinan campuran  menjadi  warga  Negara  Indonesia  mengacu pada  tata  cara  memperoleh  kewarganegaraan,  prosedur kewarganegaraan,  kehilangan  kewarganegaraan  dan mendapatkan  kembali  kewarganegaraan  Indonesia. Karena dalam undang-undang tersebut secara eksistensi telah  mengatur  mulai  mendapatkan  kewarganegaraan hingga kehilangan kewarganegaraan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Undang-undang  No.  12  tahun  2006  tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat  dalam  pasal    Pasal  14  sampai  18  dan  Pasal  7 sampai  10  dan  Pasal  18  sampai  Pasal  21  Peraturan Pemerintah  No.  2  Tahun  2007.  Dalam  undang-undang tersebut  menegaskan  bahwa  status  kewarganegaraan asing  akibat  perkawinan  campuran  untuk    menjadi warga  Negara  Indonesia  mengikuti  prinsip-prinsip kewaragnegaraan  yang  mengandung  asas  apatride  dan bipatride.  Jadi  undang-undang    no.  12  tahun  2006 menjadi  instrumen  dalam  menjadikan  seseorang  warga negara  asing  menjadi  warga  negara  indonesia  dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Dengan  demikian  menyarankan  kepada  warga negara asing yang melaksakanan perkawinan campuran diperkenankan  untuk  mengikuti  prosedur  pendaftaran hingga  kehilangan  kewarganegaraan  sesuai  aturan  yang berlaku  di  indonesia,  untuk  peneliti  lainnya  dapat mengkaji  berbagai  pandangan  tentang  undang-undang kewarganegaraan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbgai pihak  yang  telah  memberikan  saran  dan  masukan kepada  penulis  sehingga  penyusunan  artikel  ini  selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] D.  Septiani,  “Eksistensi  Kebijakan  Kewarganegaraan Untuk  Mengatasi  Masalah  Kewarganegaraan  Etnis Tionghoa  Di  Surakarta  Pasca  Keluarnya  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006,” 2011.
[2] M. Muliadi, “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” Res Nullius Law J. , vol. 1, no. 1, 2019.
[3] A. Jazuli, “Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan  dalam  perspektif  Undang-Undang kewarganegaraan  Republik  Indonesia,” JIKH ,  vol.  11, no. 1, pp. 97–108, 2017.
[4] A.  Rajab,  “Peran  Perubahan  Undang-Undang Kewarganegaraan  dalam  Mengakomodir  Diaspora untuk  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat,” J. Konstitusi , vol. 14, no. 3, pp. 531–552, 2018.
[5] R.  Fauzi,  “Perkawinan  Campuran  Dan  Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia,” Soumatera Law Rev. ,
vol. 1, no. 1, pp. 153–175, 2018.
[6] G.  Lazuardi,  “Status  Kewarganegaraan  Ganda  Dilihat dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,”
SIGn J. Law (SIGn J. Hukum) , vol. 2, no. 1, pp. 43–54, 2020.
[7] L.  Arliman,  “Peran  Lembaga  Catatan  Sipil  Terhadap Perkawinan  Campuran  Berdasarkan  Undang-Undang Perkawinan,” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) ,  vol.  4, no. 2, pp. 288–301, 2019.
[8] C.  C.  Bernanda,  “Pemberian  Kewarganegaraan Indonesia  Terhadap  Arcandra  Tahar  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,” Al  Qodiri  J. Pendidikan,  Sos.  dan  Keagamaan ,  vol.  18,  no.  1,  pp. 199–210, 2020.
[9] E.  M.  Wulansari,  “Konsep  Kewarganegaran  Ganda Tidak  Terbatas  (Dual  Nasionality)  Dalam  Sistem Kewarganegaraan  di  Indonesia,” J.  Rechtvinding
Online, h , vol. 3, 2010.
[10] R.  Robet  and  H.  B.  Tobi, Pengantar  Sosiologi Kewarganegaraan:  Dari  Marx  sampai  Agamben . Marjin Kiri, 2014.
[11] M.  Ashsubli,  “Undang-Undang  Perkawinan  Dalam Pluralitas  Hukum  Agama  (Judicial  Review  Pasal Perkawinan  Beda  Agama),” J.  Cita  Huk. ,  vol. 3,  no.  2, pp. 289–302, 2015.
[12] M.  N.  K.  Al  Amin,  “Perkawinan  Campuran  Dalam Kajian  Perkembangan  Hukum:  Antara  Perkawinan Beda  Agama  Dan  Perkawinan  Beda  Kewarganegaraan di Indonesia,” Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam , vol. 9, no. 2, pp. 211–220, 2017.
[13] A. Azra, “Islam in Indonesian Foreign Policy: Assesing Impacts  of  Islamic  Revivalism  during  the  Soeharto Era,” Stud. Islam. , vol. 7, no. 3, 2000.
[14] A.  Hinkam,  M,  “Politik  Kewarganegaraan,” Erlangga , 1999.
[15] M.  Zamroni, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pencatatan Perkawinan  Di  Indonesia .  Media  Sahabat  Cendekia, 2019.
[16] R.  Rokilah,  “Implikasi  Kewarganegaraan  Ganda  bagi Warga Negara Indonesia,” Ajudikasi J. Ilmu Huk. , vol.
1, no. 2, 2017.
[17] D.  Budiman  and  S.  D.  Nabella,  “Masuknya  Warga Negara Asing dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan,” BENING , vol. 7, no. 1, pp. 53–66, 2020.
[18] L.  Arliman,  “Penanaman  Modal  Asing  Di  Sumatera Barat  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal,” SUPREMASI  J. Huk. , vol. 1, no. 1, pp. 8–23, 2018.
[19] B.  Manan, Hukum  kewarganegaraan  Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006 . FH UII Press, 2009.
[20] A.  S.  Edithafitri,  “Status  Kepemilikan  Benda  Tidak Bergerak  dalam  Perkawinan  Campuran  di  Indonesia,” Lex Priv. , vol. 3, no. 1, 2015.
[21] D.  Mulyati,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Pemisahan  Harta dalam  Perkawinan  Warga  Negara  Indonesia  dengan Warga Negara Asing,” J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan , vol. 5, no. 2, pp. 263–282, 2017.
[22] A.  Suharyanto,  “Status  Kewarganegaraan  Etnis Tionghoa  Pasca  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2006  di  Kota  Medan,” JPPUMA  J.  Ilmu  Pemerintah. dan  Sos.  Polit.  Univ.  Medan  Area ,  vol.  3,  no.  2,  pp. 175–186, 2015.
[23] A. Kurnia, Panduan praktis mendapatkan kewarganegaraan  Indonesia .  Gramedia  Pustaka Utama, 2013.
[24]
Y. Darusman, “Kajian Yuridis
Dualisme Kewarganegaraan  Dalam  Undang-Undang  Nomor:  12 Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  (Studi  Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel),” J. Ilm. Galuh Justisi , vol. 5, no. 1, pp. 53–80, 2017.
[25] R.  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara