Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2356-2363
Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19
Achmad Fajaruddin 1) , Indra Sholeh Husni 2) , Meichio Lesmana 3) , Fini Shofiati 3) 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: achmadfajaruddin@unida.gontor.ac.id

## Abstract
In recent years the world has been shocked by the emergence of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) which has triggered a pandemic to occur evenly throughout the world. The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects  of  life,  especially  in  the  economic  sector. The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  Ibn  Taimiyah's thoughts regarding market mechanisms and price regulation and to find out their relevance in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The method in this research is the library method. The data analysis technique used the data reduction, data presentation, and data verification stages. The results of this study are that according to Ibnu Taimiyah a good market mechanism is one where price determination is formed naturally from market demand and supply and good price regulation is based on deliberations between government representatives, sellers and buyers. Ibnu Taimiyah's thoughts regarding market mechanisms and price regulations are very relevant if used as a basis and reference in carrying out economic activities in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The government is expected to play a maximum role in dealing with problems in the Covid-19 pandemic in order to realize better benefits and improve the economy.
Keywords: Market Mechanism, Price Regulation, Covid-19 Pandemic, Ibnu Taimiyah
Saran sitasi: Fajaruddin, A., Husni, I. S., Lesmana, M., & Shofiati, F. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2356-2363. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025

## 1. PENDAHULUAN
Dua  tahun  terakhir  ini,  dunia  digemparkan  dan dihebohkan dengan munculnya wabah virus baru yang bernama corona virus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut dengan Coronavirus diases 2019 (COVID-19). Penyebaran virus Covid-19 ini pertama kali  terjadi  di  Wuhan,  Tiongkok,  Cina  dan berkembang  dengan  berbagai  macam  varian  serta virus ini dapat menyebar dan menular dari manusia ke manusia.  Sampai  saat  ini  pun  virus  ini  masih dikatakan misterius dan berbagai penelitian pun masih terus  berlanjut  dalam  rangka  mencari  solusi penangananya.  Penderita  virus  ini  kian  hari  terus bertambah, hingga 18 juni 2021, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan banyak sekali warga yang terinfeksi dan yang telah pulih serta sembuh normal. Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  penerapan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku pada beberapa priode.
Dan kebijakan ini dapat berlaku dan berubah sewaktu- waktu dengan melihat situasi dan kondisi yang ada.
Wabah  dan  pandemi  covid-19  ini,  berdampak pada  ekonomi  diberbagai  negara  terutama  di Indonesia.  Kerancuan  dan  keterpurukan  mulai  dari segi  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  sekalipun. Pengangguran  atas  PHK  berdampak  pada  minimnya pendapatan  masyarakat  sehingga  mengakibatkan tingkat  kemiskinan  yang  meningkat  dan  melambung tinggi. Akibatnya banyak barang dan produk menjadi langka di masyarakat, seperti; masker, hand sanitizer, obat-obatan pencegah flu maupun multi vitamin, alat kesehatan  pelindung  diri  (APD),  bahan-bahan  kimia untuk pembuatan disinfektan. Hal tersebut mengakibatkan  permintaan  konsumen  terhadap barang-barang kebutuhan melambung tinggi dan tidak terkontrol.  Banyak  produsen  tidak  dapat  mencukupi semua  kebutuhan  konsumen,  sehingga  antara permintaan dan penawaran tidak seimbang.
Permintaan yang sangat tinggi sedangkan penawaran yang  tidak  mencukupi  semua  permintaan  konsumen tersebut,  maka  mengakibatkan  keseimbangan  pasar yang  tidak  stabil,  sehingga  perlonjakan  harga  pun terjadi dan mengakibatkan kelangkaan ( scarcity).
Dari  pemasalahan  tersebut,  berimbas  pada mekanisme  pasar  dan  penetapan  harga  yang  mulai rancu dan tidak terkendalikan. Berbagai distorsi serta problematika  pasar  mulai  bermunculan  mulai  dari kelangkaan,  ketidakadilan,  penimbunan,  penipuan, dan  kejanggalan  pasar  lainnya.  Gejolak  harga  yang terus  meningkat  tanpa  terbendung,  mengakibatkan berbagai  harga  barang  pokok  dan  harga  barang kebutuhan  dimasa  pandemi  mulai  naik.  Berbagai kenaikan  harga  ini  sungguh  tidak  wajar,  naik  terlalu tinggi dan terlalu cepat, ditambah keadaan masyarakat yang  semakin  tercekik  untuk  bertahan  hidup  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Beberapa  produsen mulai  berbondong-bondong  melihat  peluang  dan mengambil  kesempatan  untuk  mengejar  peluang pasar,  serta  mencari  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.  Akan  tetapi  berbagai  kasus  mulai bermunculan  yang  ditimbulkan  dari  kelompok  dan oknum-oknum penyelewengan dan kejahatan perdagangan  yang  ingin  meraih  keuntungan  yang tinggi  dengan  menghalalkan  segala  cara.  Dimulai seperti  halnya,  kecurangan  dalam  timbangan, rekayasa  harga,    praktik  riba,  dan  penimbunan terhadap barang. Penimbunan merupakan penyimpanan atau pengumpulan barang dalam jumlah besar,  sehingga  barang-barang  tersebut  menjadi langka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sulit menjangkaunya.
Pelanggaran penimbunan barang tersebut, bertentangan  dengan  peraturan  UU  pasal  33  UUD NKRI  1945  tentang  perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan  Sosial.  Kemudian,  sebagai  atribusi ketentuan  tersebut  pasal  29  ayat  1  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2014  tentang  perdagangan menyatakan  bahwa,  ”Pelaku  usaha  dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting  dalam  jumlah  dan  waktu  tertentu  pada  saat terjadi  kelangkaan  barang,  lalu  lintas  perdagangan barang.”  Dari  paparan  Undang-undang  tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu atau kelompok harus  mementingkan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,  tanpa  menimbun  suatu  barang  dalam keadaan genting.
Dari pemaparan diatas, terlihat berbagai masalah yang terjadi pada mekanisme pasar dan regulasi harga serta pasar yang sulit dikendalikan. Sedangkan, pasar mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  tempat dimana terjadi pertukaran barang dan jasa serta tempat dimana  untuk  menjunjung  kebutuhan  perekonomian yang  dilakukan  oleh  manusia  sebagaimana  peranan pasar pada masa Rasulullah SAW sebagai pembangun masyarakat  islam  pada  masa  itu.  Dari  berbagai masalah mekanisme pasar dan penetapan harga yang terjadi  pada masa  pandemi  COVID-19  khususnya  di Indonesia  ini,  sangat  bertentangan  dengan  konsep mekanisme  pasar  secara  islam.  Karena  mekanisme pasar  dalam  islam  memiliki  beberapa  konsep diantaranya  ialah;  pembentukan  harga  sangat dipengaruhi  oleh  penawaran  dan  permintaan  pasar, transaksi  yang  terjadi  antara  penjual  dan  pembeli merupakan transaksi yang dilandasi faktor suka sama suka,  pasar  yang  adil  tidak  boleh  adanya  intervensi pasar dari pihak manapun, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat laba yang tidak berlebihan, jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan penghalang  dari  berbuat  baik  ataupun  untuk  suatu kedzaliman.  Maka  dari  itu  perlu  yang  adanya wilayatul  hisbah  dari  pemerintah  yang  mempunyai tugas mengawasi pasar untuk menjamin keadilan dan perdagangan dalam interaksi manusia serta mencegah terjadinya  perbuatan  zalim  terhadap manusia,  hewan dan lingkungan sekitarnya.
Melihat dari berbagai masalah yang terjadi pada masa pendemi COVID-19 khususnya pada mekanisme  pasar  dan  regulasi  pemerintah  terhadap harga  di  negara  Indonesia  yang  belum  dapat  teratasi pada situasi saat ini. Maka peneliti ingin menganalisis pemikiran Ibnu taimiyah mengenai konsep mekanisme  pasar  dan  regulasi  harga  secara  islami yang  dapat  menjadikan  salah  satu  konsep  untuk direalisasikan dan digunakan sebagai referensi dalam mengatasi  permasalahan  tersebut  di  Indonesia khususnya  bagi  pemerintah  dalam  mengambil kebijakannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan  kajian  tokoh  klasik,  yaitu  tokoh  ekonom muslim “Ibnu Taimiyah” dengan judul
“PEMIKIRAN  IBNU  TAIMIYAH  TENTANG
MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA  DI  INDONESIA  MASA  PANDEMI COVID-19”.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan  ( library  research )  yaitu  serangkaian yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca,  mencatat  dan  mengolah  bahan penelitian.  Dalam  pemaknaan  yang  lain,  penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif bekerja pada tatananan  analitik  dan  bersifat  perspektif  emic yakni memperoleh  data  bukan  berdasarkan  pada  persepsi peneliti  tetapi  berdasarkan  fakta-fakta  konseptual maupun  fakta  teoritis.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penellitian  ini  ialah  pendekatan  fenomologi. Pendekatan fenomologi merupakan pendekatan untuk berusaha  memahami  makna  peristiwa  serta  interaksi pada  orang-orang  biasa  dalam  situasi  tertentu. Pendekatan  ini  juga  menghendaki  akan  adanya sejumlah  asumsi  yang  berlainan  dengan  cara  yang digunakan  untuk  mendekati  perilaku  seseorang dengan tujuan menemukan “fakta” atau “penyebab”. Dan  pendekatan  ini,  berusa  untuk  bisa  masuk  ke konseptual  subyek  penyelidikannya  agar  dapat memahami bagaimana dan apa makna susunan subyek tersbut  disekitar  kejadian-kejadian  dalam  kehidupan sehari-hari.
Penelitian  ini  menggunakan  data  skunder.  Data skunder merupakan dokumen yang dapat menjelaskan tentang  dokumen  primer.  Kumpulan  data  yang peneliti peroleh dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, laporan lembaga, serta  sumber lainnya yang berkaitan dengan  konsep  mekanisme  pasar  dan  regulasi  harga. Teknik  mengumpulkan  data  pada  tulisan  ini menggunakan observasi dan dokumentasi.  Observasi adalah  suatu  proses  yang  kompleks,  tersusun  dari berbagai proses biologis ataupun psikologis dan kedua proses  tersebut  penting  dalam  pengamatan  dan ingatan.  Dengan  itu  peneliti  akan  melakukan observasi yang meliputi suatu pengamatan, mendengar,  membaca,  dan  menelaah  dari  berbagai teori mengenai konsep mekanisme pasar dan regulasi harga  diberbagai  literatur  yang  dapat  ditemukan diberbagai sumber dan tempat seperti di perpustakaan, internet,  surat  kabar,  laporan  lembaga,  dan  lain sebagainya. Sedangkan dokumentasi yaitu pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan topik atau masalah yang diteliti.
Adapun  teknik  analisis  data  menggunakan  2 macam teknik yaitu reduksi data dan verifikasi data. Reduksi  data  ialah  data  yang  diperoleh  dilapangan dicatat secara teliti dan rinci. Dalam artian semua data
yang  diperoleh  dari  telaah  literatur  kepustakaan dicatat  dengan  rinci  untuk  mengindari  penumpukan data  dengan  merangkum,  memilih  hal  pokok memfokuskan  pada  hal  penting,  hingga  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas dan  mempermudah  untuk pengumpulan  data  selanjutnya.  Verikasi  data merupakan  hal  yang  sama  dengan  validasi  dalam penelitian.  Validasi  adalah  tingkat  pencapaian kebenaran dari kesimpulan atau konklusi. Dengan ini, peneliti akan menyeleksi secara akurat berbagai data yang  sudah  terkumpul  untuk  diambil  makna  dan isinya serta ditarik kesimpulan didalamnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Pandangan  dan  pemikiran  Ibnu  Taimiyah mengenai problematika ekonomi khususnya mekanisme  pasar  dan  regulasi  harga  telah  banyak beliau  bahas  dan  tulis  dalam  karya  bukunya  yang berjudul Majmu’  Fatawa  Syaikhul  Islam  Ibnu Taimiyah dan Al-Hisbah Fil Islam . Pada pembahasan mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang cukup jelas tentang bagaimana  suatu  pasar  bebas,  harga  ditentukan  oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menyatakan:  “Naik  turunnya  harga  tidak  selalu diakibatkan  oleh  kedzaliman  yang  dilakukan  orang- orang  tertentu.  Terkadang,  hal  tersebut  disebabkan oleh  kekurangan  produksi  atau  penurunan  impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan  naik  dan  penawaran  menurun,  maka harga-harga  naik.  Disisi  lain,  apabila  persediaan barang  meningkat  dan  permintaan  terhadapnya menurun,  maka  harga  pun  turun.  Kelangkaan  atau kelimpahan  ini  bukan  disebabkan  oleh  perbuatan seseorang.  Bisa  juga  dapat  disebabkan  oleh  tidak melibatkan  ketidakadilan,  atau  sesekali  dapat disebabkan  ketidakadilan.  Maha  besar  Allah  yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.
Kemudian  Ibnu  Taimiyah  juga  menjelaskan ketika  terjadi  permintaan  meningkat  sementara persediaan barang atau penawaran tetap. Maka hal ini pun  akan  mengalami  sebuah  kenaikan  pada  harga. Seperti  yang  beliau  nyatakan:  “Apabila  seseorang menjual  barang-barang  dagangannya  dengan  cara yang  dapat  diterima  semua  pihak  tanpa  disertai dengan  kezaliman,  dan  harga-harga  mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal  ini  semua  karena  Allah”.  Ibnu  Taimiyah
mengungkapkan  ada  beberapa  pandangan  ulama menegenai  regulasi  harga,  dalam  karya  buku  yang beliau tulis tersebut. Beliau menyatakan bahawasanya terdapat  dua  permasalahan  penetapan  harga  yang didebatkan oleh para ulama, diantaranya ialah, apabila seseorang mendapati harga yang mahal dan beberapa dari  penjual  ingin  menjual  dengan  harga  yang  lebih mahal dari itu. Dan mengenai hal ini madzhab Maliki berpendapat  maka  hal  yang  sedemikian  rupa  harus dilarang  dipasar.  Kemudian  terdapat  pernyataan  lagi Tetapi  apakah  dilarang  jika  ingin  menjual  dengan harga yang lebih murah?
Ibnu  Taimiyah  menjelaskan  bahwasanya  ada beberapa  ulama  yang  mengemukakan  pendapatnya mengenai  hal  tersebut,  seperti  halnya  Imam  Asy- Syafi’I  dan  para  sahabat  Ahmad  mereka  melarang yang demikian. Dan Imam Malik berpendapat dengan hadits  yang  diriwayatkan  dalam muwatha’ nya  dari Yunus bin Saif dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khathab melewati Hathib bin Abi Balta’ah yang sedang  menjual  kismis  kepunyaannya  di  pasar,  lalu Umar  berkata,  “Kamu  harus  menaikkan  harganya, atau  kamu  hengkang  dari  pasar  kami”.  Imam  As- Syafi’I  dan  yang  sependapat  dengannya  menjawab dengan atsar yang  diriwayatnya.  Mengatakan bahawasanya,  “Menceritakan  kepada  kami  ad- Darawardi dari Daud bin Shalih at-Tamar, dari Qasim bin Muhammad dari Umar, bahwa ia melewati Hathib di  pasar  Mushalla  dan  dihadapannya  terdapat  dua tempat berisi kismis, kemudian ia bertanya mengenai harganya.  Pedagang  tersebut  menghargai  untuknya satu  dirham  untuk  tiap  dua  mud,  Umar  berkata padanya,  Baru  saja  sebuah  rombongan  datang  dari Thaif  dengan  membawa  kismis,  dan  mereka  akan menyesuaikan  dengan  hargamu.  Silahkan  kamu menaikkan harga, atau kamu masukkan kismismu ke dalam  rumah  kemudian  juallah  sesukamu.  Ketika kembali,  Umar  intropeksi  diri,  dan  menemui  Hathib dirumahnya  dan  berkata,  Apa  yang  aku  katakan kepadamu  bukan  berdasarkan  pengetahuanku  dan bukan pula keputusan, tetapi aku hanya menginginkan kebaikan  bagi  penduduk  negeri  ini.  Maka  juallah, dimana  saja  kamu  suka.  Dan  juallah  bagaimana  saja kamu suka.
Imam As-syafi’I berkata, “Hadits ini maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang telah diriwayatkan  Imam  Malik,  akan  tetapi  Imam  Malik meriwayatkan  sebagian  hadits  atau  orang  yang meriwayatkan  hadits  tersebut  darinya.  Sedangkan hadits  ini  saya  riwayatkan  secara  langkap,  awal  dan
akhirnya  dan  dengan  hadits  inilah  aku  berpendapat. Karena  manusia  itu  berkuasa  atas  hartanya  atau sejenisnya  dengan  tanpa  kerelaan  mereka  kecuali dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka (menyerahkan  harta),  sedangkan  ini  bukan  termasuk bagian darinya ”. Dalam hal seperti ini Ibnu taimiyah pun  mengungkapkan  pendapatnya,  tentang  pendapat Malik tersebut, dan Abdul Walid al-Baji berkomentar, “seseorang  yang  menurunkan  harga  diperintahkan untuk  menaikkannya  sesuai  dengan  harga  yang berlaku,  yaitu  harga  yang  berlaku  untuk  mayoritas. Jika  seseorang  dari  mereka  atau  beberapa  dari manusia  menurunkan  harga,  maka  mereka  harus diperintahkan untuk mengikuti harga mayoritas untuk melindungi  kepentingan  kalangan  umum.  Dengan cara itulah arus berbagai komoditas menjadi stabil”.
Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan: “Masalah kedua  yang  diperselisihkan  para  ulama  mengenai penetapan  harga,  yaitu  pelaku  pasar  yang  dibatasi dengan suatu ketentuan harga yang tidak diperbolehkan  atas  mereka  melanggar,  padahal mereka telah menunaikan kewajibannya”. Dan jumhur ulama berpendapat dengan hadits Rasulullah mengenai  seorang  laki-laki  yang  datang  kepada Rasulullah,  lalu  berkata, “Wahai  Rasulullah, tentukanlah  harga  untuk  kami,  kemudian  Rasulullah menjawab,  sebaikknya  berdoalah  pada  Allah, kemudian datang laki-laki selainnya kepada Rasulullah tetapkanlah harga untuk kami. Kemudian beliau  menjawab,Sesungguhnya  Allah  lah  yang menaikkan  dan  menurunkannya,  dan  sungguh  aku berharap untuk berjumpa Allah, sedangkan tidak ada kezaliman yang pernah aku lakukan kepada seorang pun ”.  Kemudian  mereka  mengatakan,  “karena memaksa manusia  untuk menjual  adalah  tidak  wajib dan  melarang  mereka  dari  apa  yang  diperbolehkan secara  syar’i  adalah  menzalimi  mereka,  sedangkan kezaliman itu haram”.
Menurut  pihak  yang  membolehkannya,  seperti Ibnu  Habib  menyatakan,  “Sepatutnya  untuk  para imam agar dapat mengumpulkan tokoh-tokoh pelaku pasar mengenai perkara itu, dan menghadirkan selain mereka  (para  konsumen)  untuk  membuktikan kejujuran mereka. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada  mereka,  ‘Bagaimana  mereka  membeli?  Dan bagaimana  mereka menjual?’ terjadilah  suatu  dialog yang bermanfaat untuk mereka, sementara masyarakat umum  membenarkan  sehingga  mereka  ridha. Bukannya  memaksakan  mereka  dengan  harga tertentu,  akan  tetapi  dengan  keridhaan.”  Ia
mengatakan,  “Atas  dasar  inilah  pihak  yang memperbolehkannya. Abu Walid menyatakan, alasannya,  dengan  cara  inilah  dapat  diketahui kepentingan  penjual  dan  pembeli.  Dengan  begitu penjual  dapat  mendapat  keuntungan,  sementara  para pembeli tidak merasa terzalimi. Apabila menetapkan suatu  harga  atas  mereka  dengan  tanpa  keridhaan, sehingga menyebabkan mereka tidak meraih keuntungan, maka hal tersebut dapat menghancurkan harga,  dan  melangkakan  bahan  makanan,  dan menghancurkan harta”.
Dari  hal  tersebut,  Ibnu  Taimiyah  menyatakan inilah yang menjadikan suatu perselisihan dikalangan ulama.  Setelah  melihat  berbagai  pandangan  dan kejadian  yang  terjadi  pada  masa  kehidupan Rasululllah  SAW  dan  para  ulama  islam  klasik terdahulu,  maka  Ibnu  Taimiyah  banyak  meluangkan pemikiran dan pandangan terhadap regulasi harga ini pada  buku  yang  dituliskannya.  Beliau  menyatakan bahwasanya terdapat dua tipe dalam penetapan harga, seperti yang ia ungkapkan dalam bukunya al-Hisbah Fil  Islam  Au  wadzifatul  Hukumatil  Islamiyah :  “Dan disini  jelas  bahwa  harga  itu  diantaranya  ada  yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan dia diperbolehkan”.
Maka  dari  pernyataan  itulah  dapat  disimpulkan bahwasanya Ibnu Taimiyah berpendangan tipe harga memiliki dua tipe diantaranya ialah harga yang zalim dan  tidak  diperbolehkan  serta  harga  yang  adil  dan diperbolehkan.  Ibnu  Taimiyah  juga  menjelaskan bagaimana  harga  yang  adil  itu,  beliau  menyatakan dalam  pandangannnya:  “Apabila  seseorang  menjual barang-barang  dagangannya  dengan  cara  yang  dapat diterima  semua  pihak  tanpa  disertai  dengan kezaliman,  dan  harga-harga  mengalami  kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Kemudian Ibnu taimiyah juga  menerangkan  mengenai  sebuah  kezaliman  dan ketidakadilan  yang  ada  di  pasar,  beliau menyatakan: “Dan  kewajiban  apabila  tidak  memungkinkan  untuk menghilangkan  suatu  kezaliman,  maka  dapat menghilangkan  yang  dapat  memungkin  saja.  Maka menetapkan  harga  yang  setara  merupakan  suatu kewajiban  dalam  artian  memberikan  konsekuensi kepada  mereka  untuk  menjual  dan  membeli  hanya dengan menggunakan harga yang setara”.

## 3.2. Pembahasan
Pandemi  Covid-19  ini,  memicu  untuk  terjadinya suatu  krisis  multidimensi  diseluruh  dunia  khususnya negara  Indonesia.  Berbagai  permasalahan  ini berdampak  kepada  berbagai  sektor  pula,  mulai  dari sektor  perekonomian,  kesehatan,  politik,  sosial, hingga ketahanan pangan sekalipun. Padahal, pangan merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasar  dan harus terpenuhi. Dampak yang cukup memprihatinkan sangat  dirasakan  oleh  sektor  industri,  pariwisata, investasi,  perdagangan,  UMKM,  dan  perekonomian global umumnya.
Pada masa pandemi covid-19 ini mekanisme yang terjadi  dipasaran  sangat  kurang  stabil  dan  tidak seimbang  antara  permintaan  dan  persediaaan  barang yang  ada,  khususnya  pada  kebutuhan  bahan  pokok. Dari  ketidakstabilan  tersebut  mengakibatkan  banyak harga-harga yang melambung tinggi dan turun secara drastis  pula.  Kenaikan  harga-harga  yang  ada  di pasaran  banyak  disebabkan  dari  berbagai  hal  salah satuanya  ialah  dikarenakan  masyarakat  merasa khawatir terhadap penyebaran virus corona sehingga memicu  masyarakat  untuk  berbondong-bondong membeli beberapa komoditas bahan pokok untuk stok selama masa proses Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebutuhan pokok yang banyak yang menjadi acuan naik dan turunnya harga yang sangat fluktuatif ialah diantaranya; beras, telur ayam, minyak goreng, daging ayam, bawang merah, gula pasir, daging sapi, cabai.  Kemudian  dengan  adanya panic  buying, dan pada kala itu banyaknya masyarakat yang memborong bahan  pangan  di  pasar  sehingga  mendorong  pula harga  pangan  di  pasaran,  sehingga  menyebabkan harga  naik  dengan  signifikan  ditengah  mewabahnya virus ini. Dan puncak dari kondisi ini bnayak terjadi di bulan maret, april, dan mei 2020.
Pada masa pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan sekali  peran  dan  campur  tangan  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  dan menanggulangi berbagai permasalahan pada perekonomian  di  Indonesia.  Diantara  tindakan pemerintah  ialah  dengan  mengeluarkan  berbagai peraturan  tertulis  dan  kebijakan-kebijakan,  yang bertujuan untuk menyetabilkan mekanisme pasar dan harga-harga  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang penting  yang  tersebar  di  pasar  Indonesia.    Diantara bentuk campur tangan pemerintah ialah mengeluarkan berbagai  ketetapan  dan  kebijakan,  diantaranya  yaitu peran  dan  kebijakan  pemerintah  lalu  kebijakan regulasi harta komoditas. Dengan semakin meluasnya
penyebaran covid-19 maka pemerintah pun menetapkan kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 ini dengan melakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yang kemudian  disusul  oleh  penetapan  kebijakan  PPKM teruntuk  daerah-daerah  yang  berzona  merah,  dan selanjutnya  dilanjutkan  dengan  ketetapkan  program PPKM  Mikro  untuk  wilayah-wilayah  tertentu. Kemudian pemerintah juga berupaya dalam kebijakan fiskal  dalam  menambah  anggaran  belanja  dan pembiayan  pada  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp 405,1 Triliun. Dan  anggaran  tersebut  doalokasikan  dalam  bidang kesehatan, pelindungan sosial, sektor bisnis dan dunia usaha.  Sedangkan  dari  sisi  non  fiskal,  pemerintah menerapkan  berbagai  kebijakan-kebijakan  demi penunjang  penjagaaan  dan  penjaminan  ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tidak  ada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  sekalipun  yang  dapat  dan  siap  untuk menghadapi  pandemi  Covid-19  ini.  Akan  tetapi pemerintah  berupaya  dan  berusaha  seoptimal mungkin  untuk  memeberikan  relaksasi  kebijakan- kebijakan  dalam  penanganannya,  seperti  Dana Insentif  Daerah,  penyaluran  Dana  Alokasi  Khusus Fisik  Bidang  Kesehatan  dan  Dana  Bantuan Operasional  Kesehatan.  Regulasi  harga  terjadi  pada kebijakan harga gula, yang tertulis pada (Permendag No.7  Tahun  2020  tentang  Harga  Acuan  Pembelian (HAP).  Komoditas  gula  ini  merupakan  salah  satu komoditas  yang  mempunyai  volatilitas  harga  yang cukup tinggi, sehingga jika harga gula tinggi melebihi HAP maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat  dan  inflasi  pun  tidak  dapat  dipungkiri. Selain itu, pemerintah juga melakukan regulasi harga pada  tes  PCR  (Polymerase  Chain  Reaction)  yaitu salah  satu  tes  untuk  diagnosa  covid-19.  Pada  tahun 2020 harga tes PCR ini mencapai harga Rp. 1.000.000. Pada akhirnya pemerintah berusaha untuk menurunkan  harga  menjadi  Rp.  900.000  dan penetapan  harga  tersebut  secara  tertulis  pada  Surat Edaran
Menteri
Kesehatan Nomor
HK.02.02/I/3713/2020. Dengan dirasa belum tepatnya regulasi  harga  tersebut,  maka  pemerintah  berusaha kembali dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/2845/2021  Tentang  batas  tarif  tertinggi pemeriksaan PCR. Dengan beredarnya surat keputusan  baru  tersebut  maka  harga  tes  PCR  pun berubah dari Rp. 900.000 menjadi Rp. 495.000 untuk
pulau  Jawa  dan  Bali  serta  Rp.  525.000  untuk  pulau luar Jawa dan Bali.
Disisi lain Ibnu Taimiyah juga menjelaskan akan harga yang adil, yaitu harga yang dapat diterima oleh khalayak  umum.  Beliau  menyatakan:  “Apabila seseorang  menjual  barang-barang  dagangannya dengan  cara  yang  dapat  diterima  semua  pihak  tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami  kenaikan  sebagai  konsekuensi  dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Dari pernyataan  Ibnu  Taimiyah  tersebut  dapat  dikaitkan dengan  keadaan  dan  kondisi  mekanisme  pasar  di Indonesia  pada  saat  pandemi  ini.  Seperti  halnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan alat kesehatan di masa  pandemi  ini  yang  diakibatkan  oleh    faktor alamiah  pasar.  Faktor  alamiah  tersebut  ialah  akibat kekurangan  persediaan  barang  dan  meningkatnya angka  permintaan  masyarakat  dan  tidak  adanya kezaliman  didalamnya,  dan  harga  tersebut  dapat diterima dikhalayak umum maka hal ini adalah harga yang  adil  dan  wajar.  Dan  keadaan  seperti  ini merupakan kehendak dan ketetapan yang terbaik dari Allah SWT untuk umatnya.
Jika  kenaikan  harga-harga  di  pasaran  negara Indonesia pada masa pandemi  mengalami kenaikan, dimana  hal  ini  disebabkan  atas  kezaliman  dari kalangan  tertentu,  maka  harga  yang  ditetapkan tersebut  tidak  adil  dan  akan  susah  untuk  diterima masyarakat. Dengan harga tersebut dapat menyusahkan  dan  membebani  masyarakat  khusunya pada  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Dan  hal  ini sesuai  dengan  pernyataan,  yang  dikemukakan  oleh Ibnu  taimiyah:  “Dan  disini  jelas  bahwa  harga  itu diantaranya  ada  yang  zalim  dan  tidak  diperbolehkan serta ada juga yang adil dan dia diperbolehkan”. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan, sesungguhnya harga memiliki  dua jenis. Yaitu harga yang zalim dan harga yang adil. Jika kenaikan harga di  pasaran  Indonesia  disebabkan  karena  kezaliman seseorang maka harga dilarang dan tidak diperbolehkan.  Dan  jika  kenaikan  harga-harga dipasaran disebabkan oleh faktor alamiah mekanisme pasar  dan  tidak  ada  faktor  kezaliman  didalamnya maka  harga  ini  diperbolehkan  dan  dianggap  harga yang wajar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  berdasarkan pembahasan diatas, yaitu:
a. Menurut  Ibnu  Taimiyah  mekanisme  pasar  yang baik  ialah  mekanisme  yang  pembentukan harganya terbentuk secara alamiah dari kekuatan permintaan  dan  penawaran  pasar.  Naik  turunnya harga dan kelimpahan maupun kelangkaan barang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya  ialah  kekuatan  permintaan  dan penawaran,  kekurangan  produksi,  penurunan impor, kedzaliman, ketidakadilan, jumlah penduduk  serta  selera  manusia  terhadap  suatu barang.  Dan  semua  faktor  tersebut  dapat  terjadi semata-mata  kehendak  Allah  SWT.  Kemudian regulasi  harga  yang  baik  ialah  regulasi  yang diawali  dengan  musyawarah  bersama  antara perwakilan pemerintah, penjual dan pembeli guna kemaslahatan  dan  kepentingan  bersama  serta kesepakatan  dalam  harga.  Dan  regulasi  harga dapat  diterapkan  pada  saat  keadaan  darurat, bencana kelaparan, wabah, dan peperangan.
b. Pemikiran  Ibnu  Taimiyah  mengenai  regulasi harga sangat relevan jika dijadikan suatu landasan dan acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di  Indonesia  pada  masa  pandemi  covid-19  ini. Salah satu alasannya ialah melihat kenyataannya kenaikan  harga  dan  distorsi  pasar  di  Indonesia banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya, kedzoliman dan ketidakadilan seperti halnya penimbunan barang, penipuan, manipulasi dan lain sebagainya. Melihat keadaan dan kondisi seperti  itu,  maka  sangat  dibutuhkan  peran pemerintah  dalam  solusi  dan  penanganannya seperti  halnya  pembuatan  peraturan,  kebijakan serta  regulasi  harga  yang  adil  dan  bijak  demi mewujudkan kemaslahatan dan perbaikan ekonomi untuk lebih baik.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak pengelola jurnal yang bersedia memuat tulisan kami. Kami  juga  bertrimakasih  kepada  pihak-pihak  yang telah  berperan  dalam  penulisan,  baik  dalam  bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam semangat.

## 6. REFERENSI
Anggita,  Emalia,  ‘Analisis  Pandemi  Covid-19 Terhadap Harga Sembako’, Al-Sharf , 1.1 (2020) Apriliana,  Eka  Sri  dan  Ariyadi,  ‘Kenaikan  Harga
Ayam Pada Masa Covid-19 Di Kota
Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang  Regulasi  Harga)’, Jurnal  Hadratul Madinah , 7.1 (2020)
Ardini,  Glory  Augusta  E.M  Sianipar  dan  Lilis, ‘Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Pada  Masa Pandemi Covid-19’, Sekuritas , 4.1 (2020) Budiarti,  Sutarmin  dan  WIwik,  ‘Analisis  Dampak Covid-19  Terhadap  Tingkat  Inflasi  Sepuluh Bahan  Pangan  Strategis  Di  Pasar  Tradisional Jawa Timur’, Develop , 5.2 (2021) Febriyanti,  Riska  Tri,  ‘Dampak  Pandemi  Covid-19 Terhadap  Harga  Dan  Etika  Konsumen  Muslim (Studi  Kasus  Pasar  Bintaro  Jaya)’, Prosiding Biema , 2 (2021) Hamzah,  Amir, Metode  Penelitian  Kepustakaan Library  Research  Edisi  Revisi (Batu:  Leterasi Nusantara, 2020)
Juaningsih,  Imas  Novita,  ‘Penerapan  Sanksi  Pidana Bagi  Penimbunan  Masker  Di  Indonesia  Selaam Masa  Pandemi  Covid-19’, Adalah  Buletin Hukum & Keadilan , 4.1 (2020)
Lahuri,  Setiawan  Bin,  Meichio  Lesmana,  and  Indra
Sholeh Husni Husni, Syamsuri, ‘THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL
MARKET  BY  THE  GOVERNMENT  OF SPECIAL  REGION  OF  YOGYAKARTA  IN ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVE (STUDY ON CENTRAL

## MARKET
TRADITIONAL  GIWANGAN)’, International Journal  of  Business  and  Economy  (IJBEC) ,  3.1
(2021)
Mujiyono,  Wening  Purbatin  Palupi  dan  Agus, ‘Fenomena Panic Buying Dan Scarcity Di Masa Pandemi  Covid-19  Tahun  2020  (Kajian  Secara Ekonomi  Konvensional  Dan  Syariah)’, Jurnal Istiqro’,  Jurnal  Hukum  Islam,  Jurnal  Ekonomi Islam , 6.2 (2020)
Prayitno, Isnu Harjo, ‘Strategi Pengembangan Usaha
Di Masa Pandemi-Covid19 Berdasarkan
Regulasi Terkait’, Garda , 1.1 (2020)
Subandi,  Tjipto, Metode  Penelitian  Kualitatif (Surakarta:  Muhammadiyah  University  Press, 2006)
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2017) Sukendar, ‘Kebebasan  Berdagang  Di  Tengah  PPKM
Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep
Keadilan’, JISIP , 5.3 (2021)
Supriadi, Sukarno Wibowo dan Dedi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
Taimyah,  Ibnu, Al-Hisbah  Fil  Islam  Au  Wadzifatul Hukumatil  Islamiyah (Beirut:  Darul  Kitab  al- ‘Alamiyah, 2005)
Taimiyah, Ibnu, Majmu’atul Fatwa Li Syaikhul Islam Taqiyyuddin  Ahmad  Ibnu  Taimiyah  Al-Harani (Beirut: Darul Wafa, 2005)
Taufik,  Kendro  Pratomo  dan  Trisna,  ‘Mekanisme
Pasar Dan Penetapan Harga Dalam
Perekonomian  Islam  (Studi  Analisis  Pemikiran
Ibn  Taimiyah)’, JIEI  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 4.3 (2018)
Yuliana,  ‘Corona  Virus  Diaseases  (COVID-19)’,
WELLNES AND HEALTY MAGAZINE , 2020 Zed,  Mestika, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)