JIGE 4 (1) (2023) 157-166

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## ANALISIS  PIGGYBACK  TAX  DALAM  PENERIMAAN  CUKAI  HASIL TEMBAKAU (CHT) DI NUSA TENGGARA BARAT
Kumba Digdowiseiso 1 , Priscilia Yolandasari 2 , Moh Khairi 3 1,2,3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

## History Article

## Article history:
Received Feb 07, 2023
Approved Feb 22, 2023
ABSTRACT The Indonesian government implements a piggyback tax related to  cigarette  policies.  Since  January  1,  2014,  apart  from  value- added  tax  and  cigarette  excise  tax,  there  is  also  a  cigarette  tax imposed  on  the  cigarette  industry  in  Indonesia.  This  study  will explain  to  what  extent  and  how  significant  the  contribution between  piggyback  tax  and  Tobacco  Product  Excise  (CHT)  in Indonesia  is.  This  policy  was  implemented  considering  the increasingly  massive  consumption  of  cigarettes  by  adults  and children.  This  policy  is  expected  to  reduce  cigarette consumption  in  Indonesia.  It  can  also  simultaneously  increase state  revenue.  Quantitative  descriptive  research  is  the  method applied in this study.

## ABSTRAK
Pemerintah  Indonesia  menerapkan  piggyback  tax  terkait kebijakan  rokok.  Sejak  tanggal  1  Januari  2014,  selain  pajak pertambahan  nilai  dan  pajak  cukai  rokok,  juga  terdapat  pajak rokok  yang  dikenakan  kepada  industry  rokok  di  Indonesia. Dalam  penelitian  ini  akan  dipaparkan  sejauh  mana  dan seberapa  besar  kontribusinya  antara  piggyback  tax  dengan Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  di  Indonesia.  Kebijakan  ini diterapkan  mengingat  semakin  masifnya  konsumsi  rokok mulai, tidak hanya orang dewasa namun sampai keranah anak. Dengan  kebijakan  ini  diharapkan  dapat  menekan  konsumsi rokok  di  Indonesia,  di  lain  sisi  juga  dapat  meningkatkan pendapatan  negara.  Penelitian  deskriptif  kuantitatif  adalah metode yang diaplikasikan dalam kajian ini. Keywords: Contribution, Tobacco Excise, Cigarette Tax, Piggyback Tax © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Myanmar 8100000 Laos 824016 Kamboja 15602400 Brunei 39037 Vietnam 15602400 Thailand 10676362 Singapura 323000 Filipina 16500000 Malaysia 4877697 Indonesia 65700000

## PENDAHULUAN
Di Indonesia terdapat tiga kantong sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan negara dari  Pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dan  Hibah.  Dari  ketiga  kantong  ini, penerimaan  negara  dari  pajak  masih  menjadi  sumber  penghasilan  terbesar  pemerintah.  Sektor pajak ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pusat, daerah, serta kepabeaan dan cukai. Dalam pajak cukai,  Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  berkontribusi  paling  besar  terhadap  penerimaan  cukai. Dalam  tahun  2021  saja,  penerimaan  CHT Indonesia mencapai 108,65 persen atau mengalami pertumbuhan  sebesar  10.91  persen  dibanding  tahun  sebelumnya.  Tentunya  hal  ini  menjadikan penerimaan cukai kantong yang menjanjikan untuk mendongkrak perekonomian negara.
Sistem  perpajakan  CHT  mengalami  perubahan  dimana  selain  dikenakan  pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak cukai, pada rokok juga dikenakan pajak rokok. Kebijakan ini lebih dikenal dengan terminologi piggyback tax . Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pungutan tambahan terhadap suatu objek pajak disebut Piggyback tax . Dalam rokok, dikenakan pajak rokok selain dua pajak yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal  ini  tidak  jauh  dari  tujuan  pemerintah  untuk  menurunkan  konsumsi  rokok  di Indonesia,  mengingat  Indonesia  termasuk  dalam  negara  di  ASEAN  yang  memiliki  tingkat konsumsi rokok yang tinggi. Dapat dilihat dalam Grafik 1 bahwa jumlah perokok di Indonesia mencapai  65.700.000  jiwa  pada  tahun  2021.  Tentunya  hal  ini  bukan  sesuatu  yang  dapat dibanggakan.  Jika  dipadankan  dengan  negara-negara  di  ASEAN,  jumlah  perokok  Indonesia hampir tiga kali lipat.
Grafik 1. Distribusi Perokok di Negara ASEAN
Sumber: The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fifth Edition (2021) Anggaran DBH CHT selalu direvisi mengikuti sumbangan produksi tembakau atau hasil tembakau  yang  didapatkan  dari  tahun  sebelumnya.  Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  230/PMK.07/2020  tentang  Rincian  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau  Menurut Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran  2022,  alokasi  DBH  CHT  tahun  2022 mencapai Rp 3.870.600.000.000, yang disebar ke dalam 25 provinsi  produsen  cukai  tembakau. Pemerintah  juga  mengatur  terkait  tata  cara penggunaan dan pemanfaatan DBH CHT tersebut. Menurut peraturan terbaru, alokasinya diatur sebagai berikut:
a. 50  persen  untuk  Bidang  Kesejahteraan  Masyarakat,  dimana  30  persen  digunakan  untuk peningkatan  keterampilan  kerja,  peningkatan  kualitas  bahan  baku  dan  pembinaan  industry serta sisanya 20 persen diperuntukan untuk pemberian bantuan.
b. 40 persen untuk bidang Kesehatan.
c. 10 persen untuk bidang penegakan hukum.

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
250 200 150 100 50 0
2018 Target 155,4 Realisasi 152,9 2019 158,8 158,9 2020 170,24 171,9 2021 188,81 214,96 2022 209,91 186,82
Target Realisasi
Grafik 2. Target dan Realisasi Cukai Hasil Tembakau pada APBN 2018-2022 (Triliun Rupiah)
Sumber : Data diolah (databoks dan kemenkeu.go.id)
Penulis mengukur tingkat pertumbuhan dan efisiensi penerimaan pajak CHT dan Rokok serta menghitung seberapa jauh kontribusi penerimaan pajak CHT dan Rokok terhadap PAD di Nusa  Tenggara  Barat.  Ketiga  analisis  tersebut  memiliki  hubungan  yang erat,  karena  sebelum mendapatkan  kontribusi  CHT  terhadap  PAD  di  Nusa  Tenggara  Barat,  perhitungan  laju pertumbuhan  dan  efisiensi  penerimaan  CHT  dan  pajak  rokok  perlu  dilakukan  guna  menilai efisiensi  Pemerintah  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  dalam  Memaksimalkan  pajak  ransel  yang akan ditentukan. Terkait dengan hal ini karena kedua perhitungan tersebut berasal dari besaran penerimaan  pajak  CHT  yang  terealisasi  dan  penerimaan  pajak  rokok  pada  saat  penerimaan backpacking meningkat, tingkat pertumbuhan, efisiensi dan peningkatan input dan sebaliknya. Berdasarkan masalah ini, penulis mengadakan penelitian terkait “Analisis Piggyback Tax Dalam Penerimaan Cukai Hasil tembakau (CHT) di Nusa Tenggara Barat.”

## METODE PENELITIAN
Metode  deskriptif  diaplikasikan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  penelitian  deskriptif  merupakan  metode penelitian yang dilakukan untuk melihat nilai variabel mandiri, baik satu maupun lebih variabel bebas tanpa membuat bandingan atau mensintesis diantara variabel satu dengan variabel  lainnya (Sugiyono,  2013).  Creswell  (2014)  menjelaskan  terkait  pendekatan  kuantitatif  dimana digunakan untuk menganalisis teori melalui pengujian hubungan diantara variabel yang diteliti. Instrumen  penelitian  digunakan  untuk  menganalisis  variabel  yang  diteliti  sehingga  prosedur statistik dapat menguji data-data yang diperoleh.
Kajian ini mengaplikasikan data sekunder yang berupa penerimaan DBH CHT dan Pajak Rokok secara regional dari Ditjen Bea dan Cukai,  DJPK  Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Selanjutnya  beberapa  peraturan  yang mengatur  terkait  tema  ini  juga  disertakan  seperti  mAPBN  dan  APBD, Penggunaan Pajak, dan sebagainya. Data yang digunakan adalah data tahun 2018- 2022. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis pertumbuhan, analisi efektivitas dan analisis kontribusi seperti yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka.

## Analisis Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan merupakan satu dari beberapa metode pengukuran yang diaplikasikan guna menunjukkan kapasitas/kemampuan daerah/provinsi dalam menjaga serta mengoptimalkan  kesuksesan  daerah/provinsi  yang  telah  dicapainya.  Pengevaluasian  potensi-
potensi lah yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Untuk  mengukur pertumbuhan DBH Pajak  terhadap  pendapatan  pemerintah  dapat  dianalisis  menggunakan  rumus  sebagai  berikut (Wahyuni & Adi, 2009):
𝑟 = 𝑃𝑡 − (𝑃𝑡 − 1) 𝑃𝑡 − 1 𝑋100% Keterangan: 𝑟 : Pertumbuhan DBH Pajak atau DBH Sumber Daya Alam 𝑃𝑡
: Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun yang bersangkutan 𝑃𝑡 − 1   : Jumlah penerimaan DBH (Pajak atau SDA) pada tahun sebelumnya Kriteria pengukuran pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Kriteria Tingkat Petumbuhan Persentase Kriteria 86%-100% Sangat Berhasil 71%-85% Berhasil 55%-70% Cukup Berhasil 30%-55% Kurang Berhasil Kurang dari 30% Tidak Berhasil Sumber: (Halim, 2007)

## Analisis Efektivitas
Efektivitas merupakan rasio yang menghitung perbandingan persentase penerimaan pajak yang  sebenarnya  dengan  penerimaan  pajak  yang  ditargetkan  oleh  negara.  Efektivitas  dapat diukur menggunakan rumus dibawah ini (Puspitasari & Rohman, 2014):
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

## 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Kriteria pengukuran pertumbuhan dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pajak
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

## Analisis Kontribusi
Kontribusi  digunakan  dalam  menentukan  tingkat  pendapatan  distribusi  pajak terhadap pendapatan  daerah.  Analisis  kontribusi  ini  diukur  dengan  membandingkan  penerimaan  dari pendapatan  pajak  dengan  penerimaan  daerah  dalam  rentang  waktu tertentu yang  dipilih.  Hasil yang semakin besar maka akan memperbesar juga peran dana bagi hasil pajak dalam penerimaan daerah  dan  sebaliknya.  Cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengukur  tingkat  kontribusi  CHT terhadap penerimaan pemerintah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Handaka, 2018):

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝐵𝐻 𝐶𝐻𝑇 =
𝐶𝑢𝑘𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑏𝑎𝑘𝑎𝑢 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑋100%
Kriteria pengukuran kontribusi dapat diamati dalam Tabel 3 dibawah ini:
Persentase Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 3. Kriteria Tingkat Kontribusi Persentase Kriteria 0,00% - 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Di atas 50% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Pertumbuhan
Perhitungan  pertumbuhan  DBH  Cukai  Tembakau  memperlihatkan  rasio  pertumbuhan DBH  CHT  di  Nusa  Tenggara  Barat  dalam  periode  5  tahun  (2018-2022).  Selama  periode  lima tahun ini, Cukai Hasil Tembakau memperlihatkan segmentasi pertumbuhan rata-rata yang tidak berhasil. Hasil perhitungan dapa diamati dalam Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Rasio Pertumbuhan DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/ (data diolah)
Dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun dari 2018- 2022 mengalami  penurunan.  Tahun  2018  dibuka  dengan  pertumbuhan  7.20  persen  dibanding tahun sebelumnya.  Lalu,  terjadi  peningkatan  lebih  dari  dua  kali  lipat  pada  tahun 2019  sebesar  18.70 persen.  Tiga  tahun  selanjutnya,  tren  pertumbuhan  di  Nusa  Tenggara  Barat  ini  mengalami kemerosotan,  yaitu  9.39  persen,  6.69  persen,  dan  ditahun  terakhir  mencapai  poin  0,54  persen. Jika melihat dari jumlah penerimaan DBH CHT, masih terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah ini  mengalami  kenaikan  sedikit  demi  sedikit.  Pada awal  tahun  riset,  2018,  jumlah  penerimaan DBH CHT sebesar Rp 232.370.704.341. Kemudian terus mengalami peningkatan, sampai pada tahun terakhir riset, 2022, jumlah penerimaannya mencapai Rp 346.916.629.402.
Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022) No  Tahun Jumlah penerimaan Pajak Rokok Pertumbuhan Kriteria 1 2017 343.457.173.248 2 2018 291.655.115.006 -15,08% Tidak Berhasil 3 2019 293.927.355.084 0,78% Tidak Berhasil 4 2020 359.403.216.633 22,28% Tidak Berhasil 5 2021 352.364.394.444 -1,96% Tidak Berhasil 6 2022 425.126.352.568 20,65% Tidak Berhasil Sumber: https://data.ntbprov.go.id/ (data diolah) No  Tahun Jumlah penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Pertumbuhan Kriteria 1 2017 232.370.704.341 2 2018 249.100.695.995 7,20% Tidak Berhasil 3 2019 295.672.145.167 18,70% Tidak Berhasil 4 2020 323.406.151.127 9,38% Tidak Berhasil 5 2021 345.042.217.581 6,69% Tidak Berhasil 6 2022 346.916.629.402 0,54% Tidak Berhasil

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
25,00%
20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% 22,28%
18,70%
20,65% 6,69%
7,20% 9,38% 2018 0,78% 2019 2020 -1,96% 2021 0,54% 2022 -15,08% DBH CHT Pajak Rokok Linear (DBH CHT) Linear (Pajak Rokok)
Selanjutnya,  dalam  tabel  5  terlihat  pertumbuhan  pajak  rokok  yang  fluktuastif  di  Nusa Tenggara  Barat.  Di  tahun  2018,  pertumbuhan  ini  menyentuh  -15.08  persen  dibanding  tahun sebelumnya  dengan  total  penerimaan  pajak  rokok  sebesar  Rp  291.655.115.006.  Pada  tahun berikutnya,  pertumbuhan  pajak  rokok  ini  mulai  menguat. Hingga  pada  tahun  2020  mencatat pertumbuhan  tertinggi  pajak  rokok  dengan  persentase  22.28  persen.  Namun,  ditahun  2021, pertumbuhan ini kembali melemah sampai pada poin -1.96 persen dan kembali menguat ditahun terakhir penelitian dengan penutupan 20.65 persen.
Gambaran  tren  pertumbuhan  antara  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:
Gambar 1. Tren Pertumbuhan DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)

## 2. Analisis Efektivitas
Perhitungan  efektivitas  DBH  Cukai  Tembakau  memperlihatkan  rasio  efektivitas  DBH CHT di Nusa Tenggara Barat dalam periode 5 tahun (2018-2022). Selama periode lima tahun ini, Cukai Hasil Tembakau memperlihatkan hasil rata-rata yang efektif. Hasil ini dapat terlihat dalam Tabel 6 yang disajikan.
Tabel 6 Rasio Efektivitas DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
No  Tahun Realisasi Penerimaan DBH CHT Target Penerimaan DBH CHT Efektivitas Kriteria 1 2018 249.100.695.995 248.892.608.000 100,08% Sangat Efektif 2 2019 295.672.145.167 303.545.195.573 97,41% Efektif 3 2020 323.406.151.127 350.788.646.406 92,19% Efektif 4 2021 345.042.217.581 367.657.352.481 93,85% Efektif 5 2022 346.916.629.402 341.186.416.000 101,68% Sangat Efektif
Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/ (data diolah)
Rasio efektivitas DBH CHT selama lima tahun terakhir, 2018-2022, mengalami kondisi yang stabil. Tahun 2018 dibuka dengan tingkat efektivitas 100.08. Lalu, terjadi penambahan yang cukup besar pada tahun 2019 sebesar 18.70 persen. Tiga tahun selanjutnya, tren pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat  ini  mengalami kemerosotan, yaitu  9.39  persen,  6.69  persen,  dan  ditahun terakhir  mencapai  poin  0,54  persen.  Jika  melihat  dari  jumlah  penerimaan  DBH  CHT,  masih terlihat  bahwa  setiap  tahunnya  jumlah  ini  mengalami kenaikan sedikit demi sedikit. Pada awal tahun riset, 2018, jumlah penerimaan DBH  CHT  sebesar  Rp  232.370.704.341.  Kemudian  terus
140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00%
20,00% 121,07% 105,47% 103,03% 99,62% 106,00% 100,08% 97,41% 92,19% 93,85% 101,68%
2018 2019 2020 2021 2022
DBH CHT
Pajak Rokok Linear (DBH CHT) Linear (Pajak Rokok)
mengalami  peningkatan,  sampai  pada  tahun  terakhir  riset,  2022,  jumlah  penerimaannya mencapai Rp 346.916.629.402.
Tabel 7. Rasio Efektivitas Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
No  Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Target Penerimaan Pajak Rokok Efektivitas Kriteria 1 2018 353.109.782.572 291.655.115.006 121,07%  Sangat Efektif 2 2019 310.000.000.000 293.927.355.084 105,47%  Sangat Efektif 3 2020 370.282.294.000 359.403.216.633 103,03%  Sangat Efektif 4 2021 351.040.796.148 352.364.394.444 99,62% Efektif 5 2022 450.632.000.000 425.126.352.568 106,00%  Sangat Efektif Sumber: https://data.ntbprov.go.id/ (data diolah)
Rasio efektivitas Pajak Rokok dapat terlihat dalam Tabel 7 diatas. Secara rata-rata dalam lima  tahun  yang  diteliti,  tingkat  efektivitas  pajak  rokok  bertengger  pada  kriteria  sangat  efektif. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  perolehan  persentasenya  yang  hampir  semuanya diatas  100  persen. Nilai  terendah  berada  di  tahun  2021  dengan  nilai  efektivitas  99.62  persen.  Sedangkan,  nilai tertinggi  diperoleh  pada  tahun  2018  dengan  nilai  efektivitas  121.07  persen.  Jika  dilihat  dari besaran realisasi penerimaan, maka selama periode 2018- 2022 mengalami peningkatan.
Gambaran tren efektivitas antara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:
Gambar 2. Tren Efektivitas DBH CHT & Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat  (2018-2022)
Dapat  terlihat  dari  dua  kantung  penerimaan  daerah  diatas  bahwa  dengana  danya piggyback  tax  yang  dikenakan  terhadap  Cukai  Hasil  Tembakau  dalam  bentuk  produk  Pajak Rokok,  sangat  membantu  dalam  mendongkrat  penerimaan  daerah.  Melihat  peningkatan  yang terus  terjadi,  diharapkan  dapat  memberikan dual  purpose ,  yaitu  peningkatan pemasukan  daerah dan penggunaan anggaran dalam bidang Kesehatan. Tren efektivitas yang diperoleh oleh kedua jenis pajak ini sudah cukup baik dengan perolehan  nilai rasio rata-rata yang diatas 100 persen.

## 3. Analisis Kontribusi
Perhitungan  kontribusi  DBH  Cukai  Tembakau  memperlihatkan  rasio  kontribusi  DBH  CHT  di Nusa Tenggara Barat dalam periode 5 tahun (2018-2022). Selama periode lima tahun ini, Cukai Hasil  Tembakau  memperlihatkan  hasil  rata-rata  kriteria  yang  sangat  kurang.  Hasil  ini  dapat terlihat dalam Tabel 8 yang dimuat dibawah ini.

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 8. Rasio Kontribusi DBH CHT Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
No Tahun  Realisasi Penerimaan DBH CHT Total Penerimaan Provinsi Kontribusi Kriteria 1 2018 249.100.695.995 15.177.279.355.248 1,64% Sangat Kurang 2 2019 295.672.145.167 16.031.464.309.464 1,84% Sangat Kurang 3 2020 323.406.151.127 14.886.501.981.632 2,17% Sangat Kurang 4 2021 345.042.217.581 15.390.328.757.064 2,24% Sangat Kurang 5 2022 346.916.629.402 15.689.997.579.872 2,21% Sangat Kurang
Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/ (data diolah)
Rasio  kontribusi  DBH  CHT  terhadap  penerimaan  provinsi  dalam  kurun  waktu  2018- 2022  mengalami  kondisi  yang  stabil.  Jika  dilihat  dalam  Tabel  8  bahwa  kontribusi  DBH  CHT dalam penerimaan provinsi masih sekitar 1-2 persen saja. Tahun 2018 dan 2019, kontribusi DBH CHT  ini  sebesar  1.64  persen  dan  1.84  persen  dari  seluruh  total  enerimaan  provinsi  Nusa Tenggara Barat. Berikutnya dalam 2020-2022, perolehan kontribusinya berada diangka 2 persen, yaitu 2.17 persen, 2.24 persen, dan 2.21 persen. Melihat besaran realisasi penerimaan DBH CHT ini, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar.
Tabel 9. Rasio Kontribusi Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
No  Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Total Penerimaan Provinsi Kontribusi Kriteria 1 2018  353.109.782.572 15.177.279.355.248 2,33% Sangat Kurang 2 2019  310.000.000.000 16.031.464.309.464 1,93% Sangat Kurang 3 2020  370.282.294.000 14.886.501.981.632 2,49% Sangat Kurang 4 2021  351.040.796.148 15.390.328.757.064 2,28% Sangat Kurang 5 2022  450.632.000.000 15.689.997.579.872 2,87% Sangat Kurang
Sumber: https://data.ntbprov.go.id/ (data diolah)
Dalam tabel 9 diatas tampak kontribusi Pajak Rokok terhadap penerimaan provinsi juga berada  pada  persentase  1-2  persen.  Meskipun  nilai  kontribusi  ini  masih  jauh  dari  kata  standar sesuai dengan kriteria yang ada, namun setiap tahunnya jumlah penerimaan dari Pajak Rokok ini meningkat.  Bahkan  jika  meruntut  dalam  lima  tahun  ini, kenaikannya  sudah  sampai  lebih  dari seratus milyar rupiah. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai persentase 1.93 persen. Dilain sisi, kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 dengan peroleh nilai 2.87%.
Gambaran tren efektivitas antara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pajak Rokok dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
3,50% 3,00% 2,87% 2,49% 2,50%
2,00% 1,50% 1,00% 2,33% 2,28% 1,93% 2,17% 2,24% 2,21% 1,84% 1,64% 0,00% 2018 2019 DBH CHT 2020 2021 Pajak Rokok 2022 Linear (DBH CHT) Linear (Pajak Rokok)
Gambar 3 . Tren Kontribusi DBH CHT & Pajak Rokok Nusa Tenggara Barat (2018-2022)
Kontribusi perpajakan, khususnya Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok, di Indonesia cukup  menguntungkan.  Dalam  artian,  sesuai  dengan  latar  belakang  di  bagian  pendahuluan bahwa  Indonesia  memiliki  konsumen  rokok  terbanyak  di  ASEAN.  Dengan sikap  dan  perilaku masyarakat yang seperti ini, pengenaan piggyback tax pada CHT cukup efektif. Dengan adanya Pajak  Rokok  pemasukan  meningkat  dan  dari  hasil  penerimaan  ini  akan  digunakan  kembali untuk bidang Kesehatan, seperti yang dicanangkan dalam peraturan pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  berbagai  hasil  dan  penjelasan  diatas,  penulis  menjabarkan  beberapa poin utama sebagai berikut:
1. Rasio  pertumbuhan  merupakan  satu  dari  beberapa  metode  pengukuran  yang  diaplikasikan guna  menunjukkan  kapasitas/kemampuan  daerah/provinsi  dalam  menjaga  serta mengoptimalkan  kesuksesan  daerah/provinsi  yang  telah  dicapainya.  Pertumbuhan  tren CHT masih lebih besar porsinya dibandingkan Pajak Rokok, mengingat bea cukai merupakan salah satu penyumpang penerimaan terbesar. Trennya berfluktuatif tetapi  terjadi  peningkatan dari segi jumlah pendapatan yang diterimanya.
2. Efektivitas  merupakan  rasio  yang  menghitung  perbandingan  persentase  penerimaan  pajak yang sebenarnya dengan penerimaan pajak yang ditargetkan oleh negara. Untuk DBH CHT, perolehan rasio  efektivitasnya  berada  pada  posisi efektif  (2019-2021).  Tapi diawal  dan  akhir tahun  penelitian  menunjukan  kategori  “sangat  efektif”.  Dari  tahun  2009  hingga  2013, efektivitas pajak rokok masih fluktuatif, namun sebagian besar berada pada kategori “sangat efektif”. Hanya ditahun 2021 saja yang masuk dalam kategori “efektif”.
3. Kontribusi  digunakan  dalam  menentukan  tingkat  dana  distribusi  pajak  pendapatan  daerah. Skor penerimaan pajak daerah dalam waktu lima tahun berturut-turut terus bervariasi. Rata- rata penerimaan pajak, baik DBH CHT maupun Pajak Rokok, terhadap penerimaan provinsi masih jauh dari 10 persen. Tentunya hal ini memperlihatkan bahwa pajak DBH CHT maupun Pajak Rokok memberikan porsi kontribusi yang lebih kecil terhadap penerimaan provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah  Tingkat  II  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  Dan  Bertangung  Jawab. Jakarta. Universitas Gajah Mada.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research Design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publication.

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Digdowiseiso,  K. (2015). Sistem Keuangan Publik (M.  S.  P.  D. H. E.  Sugiyanto  (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia  2014.  Jakarta:  DJPK  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Ebel,  R.  D.,  &  Taliercio,  R.  (2005).  Subnational  Tax  Policy  Design  and  Administration  In Transition and Developing Economies International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited. Tax Notes International , March 7 , 919–936. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat. Handaka,  R.  D.  (2018).  Analisis  Penerapan  Piggybacking  Tax  Pada  Penerimaan  Cukai  Hasil
Tembakau. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 2 (1), 81–93.
https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.146
Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Mulyanti, D., & Fadilah, A. R. (2020). Dampak Penerimaan CHT & Cukai MMEA Terhadap Penerimaan  Daerah  Pada  Kanwil  DJBC  Jabar. Jurnal  Sain  Manajemen , 2 (2),  62–71. http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jsm/index
Nurhikmah, A. A., Mattalatta, M., & Nongkeng, H. (2016). Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil  Pajak  Rokok  dan  Realisasi  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Kebijakan  Penganggaran Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Soppeng. Jurnal Mirai Management , 1 (2), 237–250.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  230/PMK.07/2020  Tentang  Rincian  Dana  Bagi  Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  48/PMK.07/2016  Tentang  Pengelolaan  Transfer  ke Daerah dan Dana Desa.
Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah  Dan Retribusi  Daerah Terhadap  Peningkatan  Pada  Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4), 1– 15. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . CV Alfabeta. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wahyuni,  W.,  &  Adi,  P.  H.  (2009).  ANALISIS  PERTUMBUHAN  DAN  KONTRIBUSI DANA  BAGI  HASIL  TERHADAP  PENDAPATAN  DAERAH  (Studi  pada Kabupaten/Kota  se  Jawa-Bali). The  3rd  National  Conference  UKWMS  Surabaya, October 10th 2009 , 32 , 1–23.