## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narko ka
sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi
Hafrida*

## Abstrak
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam kebijakan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan  adalah  memposisikan  pengguna  narko ka  sebagai  'korban'  yang membutuhkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, bukan sebagai pelaku kriminal yang dijatuhi pidana penjara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat pen ng mengingat data BNN menunjukan 80% pengguna narko ka adalah remaja. Provinsi Jambi sepanjang  tahun  2011  menempa   urutan  ke-13  wilayah  terbesar  penyalahgunaan narko ka.  Pengguna  narko ka  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narko ka  menempatkan  pelaku  pengguna  narko ka  sebagai  pelaku  ndak  pidana sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  yang  menyebutkan  bahwa pengguna narko ka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Tulisan ini bersifat empiris (empirical research) berdasarkan peneli an lapangan di Pengadilan Negeri Jambi, BNN Provinsi Jambi, RSJ Jambi, dan LSM Granat. Analisis dilakukan terkait perumusan kebijakan  hukum  pidana  dalam  memandang  pelaku  pengguna  narko ka  sebagai  korban ndak pidana. Data lapangan menunjukkan bahwa hampir 99% putusan hakim pengadilan negeri terhadap pengguna narko ka masih berupa pidana penjara walaupun 92% hakim pada  Pengadilan  Negeri  se-Provinsi  Jambi  mengatakan  bahwa  pidana  penjara  bukan merupakan  ndakan  yang  tepat,  sementara  putusan  hakim  merupakan  gerbang  utama dalam penanggulangan  ndak pidana.
Kata  kunci: kebijakan  hukum  pidana,  korban,  narko ka,  penyalahguna  narko ka, rehabilitasi.

## Criminal Law Policy on Drug Abuser as Vic m in Lieu of Criminal Suspect: Field Study in Jambi

## Abstract
The long term goal sought a er by criminal law policy through legisla on is to put drug abusers in the posi on of vic ms in need of rehabilita ons both medically and socially, and not as criminals who have to be sentenced and sent to the jail. This shi  of paradigm is important as the data from Indonesian Na onal Narco cs Board shows that out of 80% of the drug abusers are mostly teenagers; and in 2011, Jambi Province ranked 13th in Indonesia as the region with the biggest number of drug abusers. Drug abusers, according to Law Number 35 Year 2009 on Narco cs, are posi oned as criminals. As formulated in the Ar cle 127 (1) a, drug abusers are sentenced withthe maximum of 4 (four) years of prison. The ﬁeld data shows that almost 99% of the sentences passed by the judges in district courts are s ll in
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  Jl.  Jambi-Ma.  Bulian  Km.15,  Mendalo  Darat  Jambi, hafrida.nurdin@yahoo.com , S.H. (Universitas Lampung), M.H. (Universitas Indonesia).
the form of prison sentences, although almost 92% Judges in Jambi District Courts argue that jail  me are not the proper legal sentence for drug abusers. This is quite unfortunate since judicial verdicts should be the main gate of the criminal law preven on. Therefore, the drug abusers should be seen as vic m instead of criminals.
Keywords: criminal law policy , vic m, drugs, drugs abuser, rehabilita on.

## A. Pendahuluan
Hasil peneli an tahun 2013¹ menunjukkan bahwa: Pertama , proﬁl Putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) di Provinsi Jambi menunjukan 99% putusan hakim terhadap penyalahgunaan narko ka merupakan kriminal dengan hukuman pidana penjara; Kedua , 92% hakim menyatakan bahwa pidana penjara  dak tepat untuk diterapkan pada  pengguna  narko ka; Ke ga ,  hakim  dalam  memutus  perkara  pengguna narko ka bergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum yang terkadang  dak mendakwa tersangka dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narko ka (UU Narko ka). Ke ka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbuk  melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narko ka, hakim dak  dapat  memutus  berdasarkan  pasal  tersebut  karena  dak  terdapat  dalam dakwaan jaksa penuntut umum (dakwaan jaksa penuntut umum adalah Pasal 111, 112,  dan  Pasal  114); Keempat ,  jaksa  penuntut  umum  hampir  selalu  mendakwa tersangka penyalahgunaan narko ka dengan dakwaan berlapis yaitu Pasal 111 dan Pasal  112  UU  Narko ka  terkait  penyimpanan,  kepemilikan,  dan  penguasaan narko ka, serta Pasal 114 yaitu menawarkan untuk menjual, membeli atau menjadi perantara, karena se ap pengguna narko ka hampir selalu memiliki, menyimpan, dan membeli narko ka untuk kepen ngannya sendiri.  Berdasarkan hasil peneli an pada tahun pertama, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penerapan pidana penjara  justru  disebabkan  pada  tataran  norma f  (peraturan  perundang- undangannya) yang menempatkan pengguna narko ka sebagai pelaku kriminal.
Berdasarkan  hasil  peneli an  tersebut,  rekomendasi  yang  dirumuskan  antara lain  adalah: Pertama ,  revisi  terhadap  UU  Narko ka  mutlak  diperlukan  terutama pengkajian terhadap rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 128 ayat (1) huruf a  tentang  pengguna  narko ka.  Pasal  tersebut  mengkriminalisasi  orang  tua/wali ya n g   d en ga n   s en ga j a   d a k   m ela p o r ka n   a n a k nya   ya n g   m er u p a ka n pengguna/pecandu dan diancam pidana penjara 6 bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00.² Pasal ini mengkriminalisasi pengguna narko ka dan menjadi
174
¹ Peneli an dengan judul ”Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Perkara Pengguna Narko ka di Provinsi Jambi” yang didanai secara “Tahun Jamak”. Ar kel ini merupakan hasil peneli an lanjutan pada tahun kedua.
² Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narko ka (UU Narko ka): “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja  dak

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
penyebab  utama  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  pengguna  narko ka, walaupun  hakim  berpendapat  bahwa  pidana  penjara  daklah  tepat  diterapkan terhadap  pengguna  narko ka,  melainkan  rehabilitasi  dan  pendekatan  yang humanis lebih tepat bagi mereka. Kedua , revisi terhadap UU Narko ka perlu juga dilakukan  terhadap  perumusan  Pasal  111  dan  Pasal  112  terkait  penyimpanan, kepemilikan,  dan  penguasaan.  Terkait  perumusan  Pasal  114  tentang  pembelian, harus  ditegaskan  bahwa  yang  dimaksud  memiliki,  menguasai,  menyimpan,  dan membeli narko ka yang dapat dipidana adalah kegiatan-kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mengedarkan lebih lanjut bukan untuk kepen ngan memakai. Ke ga , revisi  terhadap  Pasal  128  ayat  (1)  tentang  orang  tua  yang  dengan  sengaja  dak melaporkan anaknya sebagai pecandu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan perlu dilakukan karena par sipasi masyarakat khususnya par sipasi orang  tua  dalam  penanggulangan  pengguna  narko ka  dak  akan  tercapai  jika melalui ancaman pemidanaan.
Berdasarkan  hasil  peneli an  pada  tahun  pertama  sebagaimana  diuraikan  di atas, putusan pemidanaan dengan pidana penjara terhadap pengguna merupakan alterna f terakhir yang  dak terlaksana dikarenakan peraturan perundangan yang ada dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a memberikan ancaman pidana penjara bagi pelaku  pengguna  narko ka  meskipun  secara  personal  hakim  PN  yang  memutus perkara  pengguna  narko ka  menyadari  bahwa  pemidanaan  bukanlah  alterna f yang  tepat  dalam  pemberian  sanksi  bagi  pelaku  pengguna  karena  penerapan rehabilitasi  dan  pendekatan  persuasif  serta  kekeluargaan  merupakan  perlakuan yang lebih baik.
Penerapan  pidana  penjara  (kriminalisasi  terhadap  pengguna)  bertentangan dengan tujuan UU Narko ka yang dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu:
a.  menjamin  ketersediaan  narko ka  untuk  kepen ngan  pelayanan  kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.  mencegah,  melindungi,  dan  menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan narko ka;
c.   memberantas peredaran gelap dan prekursor narko ka; dan
d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narko ka.
Pada  pasal  tersebut  terlihat  bahwa  yang  harus  diberantas  adalah  peredaran gelap  narko ka  dan  prekursor  narko ka,  bukan  justru  mengkriminalkan  pelaku pengguna narko ka. Pengguna narko ka merupakan korban dari peredaran gelap narko ka.  Pada  Pasal  4  huruf  d  UU  Narko ka  disebutkan  bahwa  negara  harus menjamin  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  pengguna  dan  pecandu  narko ka, bukan justru mengkriminalkan pengguna melalui penjatuhan pidana penjara.
melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narko ka
Peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  upaya  pemberantasan ndak  pidana    narko ka  sangat  diperlukan,  apalagi  ndak  pidana  narko ka merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan inkonvensional yang  dilakukan  secara sistema s, menggunakan modus operandi yang  nggi, teknologi canggih, dilakukan dengan  terorganisir  ( organized  crime ),  dan  sudah  bersifat  transnasional ( transna onal crime ) . Tindak pidana narko ka berdasarkan UU Narko ka diberikan sanksi pidana cukup berat, di samping itu dapat juga dikenakan hukuman badan dan pidana denda, namun dalam kenyataanya para pelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penjatuhan sanksi pidana yang  dak memberikan dampak atau deterrent  eﬀect terhadap  para  pelakunya,  khususnya  terhadap  pengguna narko ka.
Pada  peneli an  tahun  kedua  akan  dilanjutkan  dengan  peneli an  tentang “Kebijakan Hukum Pidana melalui Upaya Non Penal Berupa Rehabilitasi terhadap Pengguna Narko ka” yang pada akhirnya hasil peneli an ini dapat mewujudkan reformasi hukum bidang narko ka melalui revisi UU Narko ka. Peneli an ini sangat diperlukan  mengingat  kejahatan  narko ka    sudah  melewa   batas-batas  negara ( transna onal  organized  crimes ),  oleh  sebab  itu  untuk  mengatasi  kejahatan narko ka  dak dapat hanya dilakukan oleh satu instansi saja (kepolisian), tetapi diperlukan  peran  serta  seluruh  instansi  terkait  disertai  dengan  peran  ak f masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan narko ka yang terjadi. Berbagai data dan informasi menunjukkan bahwa jika masalah narko ka ini  dak segara  diatasi,  maka  Indonesia  akan  segara  menjadi  negara  dengan  pengguna narko ka kelima terbesar di dunia.
Permasalahan penyalahgunaan narko ka ini sangat serius mengingat  ndakan ini  dapat  menimbulkan  korban,  maka  harus  diberikan  perha an  serius  dan perlindungan hukum yang layak. Begitu juga terhadap para korban dari kejahatan narko ka  ini  tentunya  menimbulkan  banyak  korban.  Berbeda  dengan  korban kejahatan  lainnya,  korban  kejahatan  narko ka  justru  dipandang  sebagai  pelaku. Pada  berbagai  negara  seper   Inggris  atau  Australia,  para  pengguna  narko ka dikategorikan sebagai korban bukan sebagai pelaku, oleh karenanya para pengguna narko ka akan segera diberikan fasilitas untuk rehabilitasi dan ditangani oleh para ahli.  Pada  Pasal  4  huruf  e  UU  Narko ka,  disebutkan  bahwa  negara  menjamin pengaturan  upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  pengguna  dan  pecandu narko ka. Pecandu narko ka dan pengguna seharusnya dipandang sebagai orang yang sakit dan perlu rehabilitasi dan pengobatan.
Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narko ka secara ilegal dalam  masyarakat  terus  dilakukan  sejak  diberlakukannya  UU  Narko ka. Sebenarnya is lah narko ka  dak asing lagi bagi semua lapisan masyarakat seiring dengan  sosialisasi  tentang  bahaya  narko ka  yang  dilakukan  oleh  pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakaan
dan  Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkoba  Tahun  2011-2015  (Inpres  12/2011)  baik  melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan pemberitaan media cetak maupun elektronik, dengan  harapan  membebaskan  Indonesia  dari  peredaran  dan  penyalahgunaan narko ka pada tahun 2015.³ Adapun bentuk perlindungan hukum penyalahgunaan narko ka  terhadap  para  pelaku  dapat  melipu   Pencegahan  Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  di  seluruh  lapisan masyarakat  agar  gerakan  untuk  menentang  atau  menolak  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narko ka dapat secara sadar dilakukan oleh masyarakat. Program P4GN  dak  hanya  bersifat  pencegahan  terhadap  bahaya  penyalahgunaan narko ka,  akan  tetapi  melipu   kegiatan  pengobatan  bagi  pengguna  narko ka berupa  kegiatan  rehabilitasi  bagi  pecandu  narko ka  dan  korban  pengguna narko ka. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d UU Narko ka yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narko ka.
Pengaturan  rehabilitasi  berdasarkan  Pasal  1  angka  13  UU  Narko ka menjelaskan pelaku sebagai pecandu narko ka adalah orang yang menggunakan atau  menyalahgunakan  narko ka  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada narko ka, baik secara ﬁsik maupun psikis. Pada Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa pelaku  sebagai  pengguna  adalah  orang  yang  menggunakan  narko ka  tanpa  hak atau melawan hukum.
Data Badan Narko ka Nasional (BNN) memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2011,  Provinsi  Jambi  menempa   urutan  ke-13  wilayah  terbesar  dalam penyalahgunaan  narko ka.  Data  BNN  Provinsi  Jambi  juga  menyebutkan  bahwa selama  tahun  2011,  terdapat  441  orang  narapidana  yang  tersandung  kasus narkoba, 613 orang terkena AIDS, dan 100 orang menjadi pasien rumah sakit jiwa (RSJ) akibat narkoba. Ada pula 1.000 korban narkoba yang dibina berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ada 174 kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Jambi. “Jika satu orang mempunyai jaringan 20 orang, ar nya pengguna narkoba di Jambi mencapai 46.560 orang”, ungkap Kepala Badan Narko ka Nasional Provinsi (BNNP)  Jambi,  Kombespol  M.  Yamin.  Bahkan  dari  hasil  survei  BNN  2012,  Jambi termasuk  daerah  paling  rawan/strategis  untuk  dijadikan  pintu  keluar  masuk narko ka. Dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota di Jambi, tercatat 4 (empat) daerah  (satu  kota  dan  ga  kabupaten)  menjadi  basis  bagi  pengguna  maupun peredaran  narkoba.  Keempat  daerah  itu  adalah  Kota  Jambi,  Kabupaten  Bungo, Kabupaten  Sarolangun,  dan  Kabupaten  Tanjab  Barat.  Jika  diurut  berdasarkan ranking,  menurut  beliau,  Kota  Jambi  menempa   urutan  pertama  daerah  paling rawan  penggunaan  dan  peredaran  narkoba  di  Jambi,  disusul  Kabupaten  Bungo,
³ Badan Narko ka Nasional, “Pemberantasan Narko ka“, Jurnal BNN , Edisi Khusus 2009, hlm. 1.

## Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjab Barat.⁴

## B.  Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pengguna Narko ka di Provinsi Jambi
Peneli an putusan hakim PN terhadap pengguna narko ka di PN se-Provinsi Jambi dilaksanakan di 5 (lima) pengadilan negeri dari 10 (sepuluh) PN yang ada. Peneli an  lapangan  dilakukan  di  5  (lima)  PN  yang  dimaksud.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  pada  10  (sepuluh)  orang  hakim,  maka  dapat dideskripsikan sebagai berikut: Proﬁl putusan hakim terhadap pengguna narko ka menunjukan bahwa 99% dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara masih merupakan primadona di kalangan hakim di  Indonesia.  Fakta  yang  muncul  di  persidangan  sering  berbeda  antara  tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa. Penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai, dan memiliki narko ka dengan jumlah yang sangat terbatas, yakni di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narko ka  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial  (SEMA 4/2010),  yaitu  kondisi  tertangkap  tangan  dengan  barang  buk   di  bawah  1  gram untuk  sabu,  8  bu r  untuk  ekstasi,  dan  5  gram  untuk  ganja,  yang  merupakan kebutuhan  satu  hari),  dengan  ancaman  pidana  pasal  pengedar.  Keterangan terdakwa  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  hanya  menggunakan  alasan penuntut  umum  dengan  berpedoman  pada  berkas  perkara  yang  sudah terkonstruksi  pasal  terkait  membawa,  menguasai,  dan  memiliki  yang diperuntukkan bagi pengedar. Hal ini terjadi di beberapa PN dimana jaksa penuntut umum  dak mendakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narko ka tentang pengguna dan cenderung menggunakan pasal yang lain yang pidananya lebih berat.
Hal  ini  terjadi  karena  penegak  hukum  menginterpretasikan  bahwa  memiliki, menguasai dan membawa narko ka di bawah ketentuan SEMA 4/2010 yang dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal pengguna berdiri  sendiri.  Di  sisi  lain,  penegak  hukum  yang  menangani  kasus  pengguna narko ka jarang melakukan langkah-langkah pemeriksaan secara medis dan psikis (wawancara hakim) untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai pengguna atau  pengedar,  serta  dak  pernah  melakukan  pemeriksaan  terhadap  ngkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga hakim merasa sulit dalam memutuskan  ndakan  berupa  rehabilitasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para penegak hukum yang memeriksa perkara narko ka kurang memahami tujuan⁵ dari
⁴   Jambi Independen, 18 Januari 2012.
⁵   Pasal 4 UU Narko ka bertujuan:
a. menjamin ketersediaan narko ka untuk kepen ngan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
UU  Narko ka.  Berdasarkan  tujuan  UU  Narko ka  sebagaimana  yang  dirumuskan pada  Pasal  4,  maka  yang  harus  diberantas  adalah  peredaran  gelap  narko ka, sedangkan pengguna harus dijamin rehabilitasinya, baik medis maupun sosial.
Pengguna  narko ka  ( end  user )  justru  menjadi  korban  dari  ke dakmampuan negara dalam memberantas peredaran gelap narko ka yang akibatnya pengguna menjadi  objek  eksploitasi  dari  peredaran  gelap  narko ka  tersebut.  Selain  itu, pengguna narko ka juga menjadi korban dalam sistem pemberantasan peredaran narko ka  melalui  UU  Narko ka  dimana  terjadi  dualisme  dalam  memandang pengguna narko ka di satu sisi, dan di sisi lain memandang pengguna narko ka sebagai  pecandu  yang  harus  ditempatkan  dalam  rehabilitasi  medis  dan  sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narko ka:
(1) Hakim  yang memeriksa perkara pecandu narko ka dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narko ka  tersebut terbuk  bersalah melakukan  ndak pidana narko ka; atau
b. menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narko ka tersebut  dak terbuk  bersalah melakukan  ndak pidana narko ka.
(2) Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narko ka sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman.
Sementara  itu,  data  peneli an  berdasarkan  hasil  wawancara  hakim  PN merupakan sebagai berikut:
1.  Kesulitan  hakim  dalam  menentukan  terdakwa  sebagai  pengguna  atau  bukan karena  berkas  dari  penyidik  dak  dilengkapi  keterangan  dari  dokter  yang menyatakan  yang  bersangkutan  sebagai  penyalahguna/pecandu  yang memerlukan perawatan medis;
2.  Pada suatu perkara terbuk  bahwa terdakwa sebagai pengguna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narko ka, tetapi jaksa penuntut umum  dak mendakwa dengan pasal tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Hakim T. Oyong, S.H., M.H., hakim PN Jambi, yang menyatakan persepsi berbeda antara hakim dan jaksa penuntut umum tentang penger an pengguna narko ka menjadikan perkara menjadi rumit. Hal ini terjadi pada perkara narko ka di PN Kuala  Tungkal,  Muara  Bulian  dan  Senge   yang  hakimnya  memutuskan pelanggaran  Pasal  111  dan  112  tentang  kepemilikan,  penyimpanan,  dan penguasaan narko ka, serta Pasal 114 tentang jual beli narko ka. Hal ini terjadi karena perumusan Pasal 111, 112 dan Pasal 114 UU Narko ka bersifat ambigu.
b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narko ka;
c. memberantas peredaran gelap narko ka dan prekursor narko ka; dan
d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narko ka.

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narko ka
Pasal  ini  seper   pasal  karet  yang  dapat  diterapkan  terhadap  siapapun  yang membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai narko ka sekalipun itu untuk konsumsi sendiri karena ketergantungan atau kecanduan. Pasal ini seharusnya diperuntukkan  bagi  penjual,  pembeli,  penyimpan,  penguasaan,  pemilik,  dan penyimpan  narko ka  dengan  tujuan  untuk  peredaran  gelap  narko ka  bukan untuk konsumsi sendiri;
3.  Sebanyak  99%  putusan  hakim  menunjukan  putusan  PN  terhadap  pengguna narko ka merupakan pidana penjara, tetapi hasil wawancara terhadap hakim PN menyatakan 92% responden menyatakan bahwa  dak tepat menjatuhkan pidana  penjara  bagi  pengguna  narko ka,  rehabilitasi  adalah  lebih  baik diterapkan.  Sebanyak  8%  responden  menyatakan  bahwa  penerapan  pidana penjara adalah tepat untuk tujuan penjeraan;
4.  Penanggulangan  terhadap  pengguna  narko ka  dak  dapat  dicapai  melalui pidana penjara karena penanganan yang salah terhadap pengguna narko ka akan membuat mereka semakin buruk;
5.  Penanggulangan pengguna narko ka harus lebih mengedepankan maksud dan tujuan  dari  pembentukan  UU  Narko ka  karena  yang  ingin  diberantas  adalah peredaran  gelap  narko ka,  sedangkan  pengguna  merupakan  korban  dari peredaran gelap narko ka;
6.  Pencegahan dan penyelamatan bangsa melalui penyelamatan korban. Pengguna narko ka harus lebih dipandang sebagai korban, bukan sebagai pelaku pidana sehingga rehabilitasi medis sosial lebih tepat diterapkan dibandingkan pidana penjara.
Selain itu, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 Pada UU Narko ka merupakan pasal yang saling melengkapi, yaitu:
1.  Jika  seorang  pengguna  narko ka/pecandu  terbuk   melakukan  ndak  pidana narko ka,  maka  hakim  dapat  memutus  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan  untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi;
2.  Jika  seorang  pengguna  narko ka/pecandu  dak  terbuk   melakukan  ndak pidana  narko ka,  maka  hakim  melalui  ketetapannya  memerintahkan  yang bersangkutan  untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi.
Pada kenyataannya, seharusnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a  dak perlu diterapkan. Hakim dalam memutus perkara pengguna narko ka yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, harus memperha kan dan mengutamakan ketentuan Pasal 103 UU Narko ka. Berdasarkan kewenangan yang dijelaskan pada Pasal 103 UU  Narko ka,  hakim  dapat  memerintah  terdakwa  untuk  menjalani  rehabilitasi sekalipun jaksa penuntut umum  dak mendakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a,
sehingga  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  pengguna  narko ka  harus  di njau dalam dimensi yang lebih luas karena pengguna narko ka bukanlah kriminal.
Kriminalisasi  terhadap  pengguna  narko ka  adalah  dak  tepat,  menurut Soerjono Soekanto:⁶
“kriminalisasi  merupakan  ndakan  atau  penetapan  penguasa mengenai  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  oleh  masyarakat  atau golongan-golongan  masyarakat  dianggap  sebagai  perbuatan  yang dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau  membuat  suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.”
Menurut deﬁnisi tersebut, suatu perbuatan yang dapat di kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang menurut masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat  dipidana.  Berbagai  hal  harus  diper mbangkan  secara  menyeluruh  dalam menetapkan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan ataukah dalam menetapkan untuk  mendekriminalisasi.  Moeljatno  memandang  bahwa  terdapat  ga  kriteria yang harus diperha kan dalam proses kriminalisasi dalam konteks pembaharuan hukum  pidana,  yaitu:⁷ Pertama ,  penetapan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan terlarang  (perbuatan  pidana)  harus  sesuai  dengan  perasaan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat; Kedua ,  apakah  ancaman  pidana  dan  penjatuhan  pidana  itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut; Ke ga, apakah pemerintah dengan melewa  alat-alat negara yang bersangkutan mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.
Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana harus mengingat asas  subordinaritas  dalam  hukum  pidana.  Dalam  menetapkan  suatu  perbuatan sebagai  suatu  ndak  pidana  ataupun  dak  harus  melalui  suatu  penyelidikan tentang  efek vitas  penggunaan  sanksi  pidana  dalam  penanggulangan  suatu kejahatan. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai ul mum remedium (senjata pamungkas)  dalam  penanggulangan  kejahatan  yang  menggunakan  instrumen penal, bukan sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.
Dalam formulasi  ndak pidana terdapat dua sisi yang saling berhubungan yaitu pelaku  ndak pidana pada satu sisi dan korban  ndak pidana pada sisi yang lain. Dalam Declara on of Basic Principles of Jus ce for Vic ms of Crime and Abuse of Power disebutkan:
“Vic ms means person who, individually or collec vely, have suﬀered harm, including physical or mental injury, emo onal suﬀering, economic loss or
⁵ Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.
⁷   Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , Jakarta: PT. Bina Cipta, 1985, hlm. 5.
substan al  impairment  of  their  fundamental  right,  through  acts  or omissions that are in viola on of criminal law as opera ve within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.” ⁸ Korban  dari  suatu  ndak  pidana  memiliki  hak  yang  dilindungi  oleh  undang- undang. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa  ndak  pidana narko ka  merupakan  perbuatan  pidana  yang  sangat  serius  dan  membutuhkan upaya  yang  tegas  dalam  penanggulangan  ndak  pidana  narko ka.  Lain  halnya terhadap  pengguna  narko ka  yang  harus  dipandang  sebagai  hal  yang  berbeda. Pada berbagai negara, telah banyak yang menempatkan para pengguna/pecandu nako ka sebagai korban dan  dak lagi sebagai pelaku  ndak pidana atau kriminal. Pandangan  tehadap  pemakai  sebagai  korban  akan  memiliki  implikasi  yang  jelas terhadap  perlakuan  bagi  pemakai/pecandu  itu  sendiri.  Dengan  memandang mereka sebagai korban, para pengguna narko ka dapat segera direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli yang dibekali oleh kompetensi yang cukup.

## C.  Kebijakan Rehabilitasi  terhadap Pengguna Narko ka di Provinsi Jambi
Keberadaan  UU  Narko ka  semakin  mengaburkan  hak  rehabilitasi  bagi pengguna narko ka baik rehabilitasi sosial maupun medis. Kriminalisasi terhadap pengguna  narko ka⁹  membawa  dampak  buruk  bagi  pengguna  narko ka.  Hasil peneli an pada tahun pertama, proﬁl putusan hakim terhadap pengguna narko ka menunjukan 99% berupa pidana penjara. Hal ini   menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana melalui dekriminalisasi terhadap pengguna narko ka adalah suatu hal  yang  harus  dengan  sungguh-sungguh  mendapatkan  perha an.  BNN  pada Minggu 26 Januari 2014, mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, sebagai  ndak lanjut kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna  narko ka  untuk  mengan sipasi  dan  menekan  jumlah  pengguna narko ka.
Konsep dekriminalisasi sudah diatur pada Pasal 54 UU Narko ka. Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pecandu narko ka wajib mendapatkan layanan rehabilitasi, sedangkan  pada  Pasal  103  disebutkan  bahwa  hakim  dapat  memutuskan  dan menetapkan pecandu dan korban pengguna narko ka untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap  pengguna  narko ka,  hakim  wajib  memperha kan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
⁸   Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor:A/Res/40/34 Tahun 1985.
⁹ Pasal 127 UU Narko ka: Se ap pengguna:
a. Narko ka Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narko ka Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narko ka Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Kerangka  dekriminalisasi  juga  sudah  diaktualisasikan  pada  Peraturan Pemarintah  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narko ka disenyebutkan bahwa Ins tusi Penerima Wajib Lapor (PP IPWL), tepatnya pada  Pasal  13  ayat  (4).  Pada  isi  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  sejak  tahapan penyidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan  sekalipun,  pengguna  narko ka  berhak untuk  ditempatkan  di  pusat  rehabilitasi  agar  menjalani  pemulihan.  Hal  ini berdasarkan hasil rekomendasi dari  m assessment yang memas kan bahwa orang tersebut merupakan pecandu atau pengguna narkoba murni.
Hasil wawancara Hakim PN Jambi Mansyur Bustami, S.H., M.H. dan Mahfudin, S.H., M.H. menyebutkan bahwa:¹⁰
1.  Pengaturan  dalam  UU  Narko ka  memungkinkan  untuk  menjatuhkan  pidana penjara  pada  pelaku  pengguna  narko ka,¹¹  namun  alterna f  terbaik  bagi pengguna narko ka adalah rehabilitasi;
2.  Pengguna  narko ka  bukanlah  kriminal,  mereka  adalah  korban  yang membutuhkan bantuan untuk terbebas dari pengaruh narko ka;
3.  Seharusnya  hakim  dak  perlu  menjatuhkan  pidana  penjara  tetapi memerintahkan pada pengguna narko ka untuk direhabilitasi;
4.  Sebaiknya pengguna narko ka  dak perlu bersentuhan dengan proses peradilan pidana tetapi sebaiknya langsung menjalani pengobatan dan rehabilitasi; dan
5.  Diperlukan  lembaga  khusus  untuk  penempatan  dan  rehabilitasi  pengguna narko ka, karena  dak tepat jika mereka ditempatkan di rumah sakit jiwa.
Hasil peneli an pada tahun pertama menunjukan bahwa 99% putusan hakim pengadilan negeri terhadap pengguna narko ka adalah pidana penjara walaupun hasil wawancara menunjukan 92% hakim pengadilan negeri  dak setuju dengan penerapan pidana penjara terhadap pengguna narko ka. Hal ini disebabkan jaksa selalu  mendakwa  dengan  Pasal  127  UU  Narko ka,  sehingga  hakim  dak mempunyai alterna f lain selain menjatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya dapat  memerintahkan  atau  menetapkan  kewajiban  rehabilitasi  dengan memperha kan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 UU Narko ka, dan  dak perlu semata-mata tergantung dengan dakwaan jaksa.
Data  yang  berasal  dari  BNN  (termasuk  BNN  Provinsi dan  Kota  di  Jambi)  dan Granat Provinsi Jambi menunjukan bahwa:
1.  Rehabilitasi adalah upaya terbaik bagi pengguna narko ka;
2.  Menempatkan  pengguna  ke  dalam  penjara  akan  memperburuk  kondisi pengguna narko ka; dan
3.  Tidak  perlu  ada  proses  pemeriksaan  melalui  jalur  pengadilan  bagi  pengguna narko ka untuk segera ditempatkan dalam pusat-pusat rehabilitasi.
¹⁰  Wawancara di Pengadilan Negeri Jambi pada 20 Agustus 2014.
¹¹ Lihat Pasal 127 ayat (1) UU Narko ka.

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narko ka
Penempatan  pengguna  narko ka  pada  rehabilitasi  medis  dan  sosial  diatur dalam SEMA 04/2010 ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait  hal  hakim  menjatuhkan  pemidanaan  berupa  perintah  untuk  dilakukan ndakan  hukum  berupa  rehabilitasi  atas  diri  terdakwa,  majelis  hakim  harus menunjuk  secara  tegas  dan  jelas  tempat  rehabilitasi  terdekat  dalam  amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:
1.  Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh BNN;
2.  Rumah sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur;
3.  RSJ di seluruh Indonesia (di bawah Kementerian Kesehatan RI);
4.  Pan   Rehabilitasi  Departemen  Sosial  RI  dan  Unit  Pelaksana  Tekhnis  Daerah (UPTD); dan
5.  Tempat-tempat  rujukan  lembaga  rehabilitasi  yang  diselenggarakan    oleh masyarakat  yang  mendapat  akreditasi  dari  Kementerian  Kesehatan  atau Kementerian Sosial (dengan biaya sendiri).
Berdasarkan  peraturan  ini,  maka  penempatan  pengguna  narko ka  dapat diperintahkan oleh hakim melalui keputusannya pada tempat-tempat yang telah ditetapkan,  namun  dari  data  peneli an  lapangan  pada  RSJ  Jambi  menunjukan bahwa peserta rehabilitasi yang sedang dilaksanakan di RSJ Jambi adalah peserta yang datang sendiri (rehabilitasi sukarela) dan  dak terdapat peserta rehabilitasi yang  berasal  dari  perintah  hakim  pengadilan  (rehabilitasi  paksa)  sebagaimana dalam tabel berikut ini:
Dari tabel tersebut terlihat ﬂuktuasi jumlah pengguna narko ka yang dengan kesadaran  sendiri  datang  ke  RSJ  untuk  mendapatkan  rehabilitasi  medis.  Jumlah pengguna pada tabel  di atas membiayai sendiri rehabilitasi yang dilakukan. Kondisi ini  dak sejalan dengan amanat tujuan Pasal 4 UU Narko ka dimana dalam Pasal 4
huruf d menyatakan: “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narko ka”.
Pada ketentuan dalam UU ini, negara menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial,  tetapi  dalam  kenyataannya  para  pengguna  dan  keluarganya  menanggung sendiri biaya rehabilitasi mereka. Jika kita memandang pengguna sebagai korban dari  ndak  pidana,  maka  sudah  seharusnya  negara  bertanggung  jawab  atas rehabilitasi  bagi  korban  narko ka.  Pengguna  narko ka  merupakan  perwujudan ke dakmampuan  negara  dalam  melindungi  warga  negaranya  sehingga  menjadi korban dari peredaran gelap narko ka.
Pada PP IPWL disebutkan bahwa Ins tusi Penerima Wajib Lapor tempat wajib lapor  adalah  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  sosial  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Di  Provinsi  Jambi, ins tusi yang ditetapkan sebagai tempat wajib lapor adalah sebagai berikut:
1.  BNN Provinsi dan BNN Kota Jambi;
2.  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Ma aher Jambi;
3.  RSJ Jambi;
4.  Puskesmas Tanjung Pinang;
5.  Rumah sakit Bayangkara;
6.  Rumah Sakit Tanjabbar; dan
7.  Rumah Sakit Muara Bulian.
Ins tusi kesehatan tersebut di atas merupakan ins tusi penerima wajib lapor, sehingga pecandu dan pengguna narko ka dapat mendatangi ins tusi tersebut dan kemudian ins tusi tersebut akan membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya.
Pada  Inpres  12/2011,  fokus  bidang  rehabilitasi  yaitu  berupa  pembangunan kapasitas  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial  secara  prioritas  berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narko ka,  yakni sebagai berikut:
a.  Upaya mengintensi an wajib lapor pecandu narko ka;
b.  Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial kepada pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
c.  Upaya  pembangunan  kapasitas  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial  secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba; dan
d.  Upaya  pembinaan  lanjut  kepada  mantan  pengguna,  korban  penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
Metode Therapeu c  Community (TC)  merupakan  metode  pelayanan rehabilitasi yang diterapkan di lingkungan BNN. Pada metode TC, pertolongan diri ( self help approach ) merupakan kunci pen ng perubahan perilaku dan psikologis dalam  konteks  pembelajaran  sosial.  Seluruh  anggota  komunitas,  termasuk didalamnya staf dan residen berupaya dan berperan bersama untuk menuju suatu pemulihan pola hidup yang sehat dan produk f.   Komponen esensial dari suatu metode  TC  mencerminkan  ﬁlosoﬁ,  norma,  nilai,  dan  tujuan  TC.  Masing-masing
komponen  digunakan  untuk  terciptanya  suatu  proses  pembelajaran  sosial, mempromosikan  bentuk  hubungan  interpersional  yang  sehat,  dan  mendukung terjadinya  perubahan  diri.  Program  TC  dilaksanakan  melalui  penyelenggaraan perangkat  TC,  yaitu  berbagai  norma,  nilai,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk merubah perilaku pecandu secara menyeluruh.

## D. Kebijakan Depenalisasi terhadap Pengguna Narko ka
Pola  pikir  yang  menyamaratakan  antara  pengguna  narko ka  dengan  pihak  yang melakukan perdagangan gelap narko ka akan semakin memperburuk masa depan korban peredaran gelap narko ka dan berpotensi melanggar hak mereka sebagai manusia. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, korban pengguna narko ka ini terbesar pada usia remaja dan anak-anak. Kebijakan terhadap korban perdagangan gelap narko ka seharusnya hanya melalui pendekatan rehabilitasi baik kesehatan maupun  sosial  semata.  Sarana  dan  tempat  pemulihan  serta  upaya  masyarakat untuk membantu pemulihan seharusnya dibantu oleh pemerintah sebagai bentuk penyediaan hak kesehatan bagi masyarakatnya tanpa perlu ditakut-taku  dengan pemidanaan.
Penyadaran masyarakat untuk membantu mereka keluar dari jeratan narko ka perlu  dilakukan  dengan  inisiasi,  bukan  menakut-naku   dengan  ancaman pemidanaan.  Kewenangan  penanganan  terhadap  korban  peredaran  gelap narko ka  lebih  sesuai  bila  diberikan  kepada  pihak  yang  mengurusi  bidang kesehatan,  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  dan    bukan  bidang  penegakan hukum,  sehingga  pendekatan  dapat  dilakukan  dengan  lebih  humanis  dan  upaya pemulihan yang jauh dari keterpaksaan.
Pembaharuan hukum melalui pembaharuan UU Narko ka sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menjadikan hukum pidana menjadi lebih baik dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief:¹²
a.  Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  bagian  dari  upaya  untuk mengatasi  masalah-masalah  sosial  (termasuk  masalah  kemanusiaan)  untuk mencapai  atau  menunjang  tujuan  nasional  (kesejahteraan  masyarakat  dan sebagainya);
b.  Sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (khususnya  upaya penanggulangan kejahatan); dan
c.  Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada  hakikatnya  bagian  dari  upaya  pembaharuan  substansi  hukum  ( legal substance ) dalam rangka lebih mengefek an penegakan hukum.
¹²   Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: Prenada Kencana, 2008, hlm. 31-32.
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  untuk melakukan  peninjauan  dan  penilaian  kembali  nilai-nilai  sosio-poli k,  sosio- ﬁlososﬁs, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang didasarkan pada muatan norma f dan substan f hukum pidana yang dicita-citakan. Pembaharuan hukum pidana  sudah  saatnya  dilakukan  jika  suatu  peraturan  perundangan  sudah  dak eﬀek f lagi. Suatu perundangan dianggap sudah  dak efek f apabila:
a.  Sebagian besar masyarakat  dak mentaa nya lagi; dan b.  Ketaatan masyarakat hanya karena takut dikenakan sanksi.
Menurut Achmad Ali, dengan mengu p H. C. Kelman, terdapat berbagai jenis ketaatan terhadap hukum, yaitu:
a.  Ketaatan  yang  bersifat compliance, yaitu  jika  seseorang  menaa   peraturan hanya  karena  ia  takut  terkena  sanksi,  kelemahan  ketaatan  jenis  ini  adalah diperlukannya pengawasan yang terus menerus;
b.  Ketaatan  yang  bersifat iden ﬁca on, yaitu  jika  seseorang  menaa   suatu peraturan hanya karena takut hubungan dengan pihak lain menjadi rusak; dan c. Ketaatan yang bersifat internaliza on , yaitu jika seseorang menaa  peraturan benar-benar hanya karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.¹³
Seseorang dapat menaa  hukum bisa hanya berdasarkan satu jenis ketaatan saja, atau karena kombinasi dua ketaatan atau ke ganya. Jika ketaatan masyarakat terhadap  hukum  telah  diabaikan,  maka  sudah  saatnya  dilakukan  upaya pembaharuan hukum. Begitu pula terhadap UU Narko ka, terdapat beberapa pasal yang harus dilakukan revisi dikarenakan pasal-pasal tersebut sudah  dak memiliki keberlakuan dalam masyarakat. Kebijakan kriminal yang paling mendesak adalah dekriminalisasi  terhadap  pengguna  narko ka.  Di  berbagai  negara  yang  telah melakukan  dekriminalisasi  menunjukan  terjadinya  penurunan  jumlah  pemula pemakai  narko ka.  Dekriminalisasi  dimana  pemerintah  mendorong  para pecandu/pengguna  untuk  memberdayakan  dirinya  melalui  perawatan  atau rehabilitasi.
Pada  Pasal  57  UU  Narko ka,  disebutkan  bahwa,  “Selain  melalui  pengobatan dan/atau  rehabilitas  medis,  penyembuhan  pecandu  narko ka  dapat diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan  dan  tradisional”.  Penggunaan  kata-kata  'dapat'  sebagaimana dirumuskan  dalam  pasal  tersebut  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk melepaskan kewajibannya dalam memberikan jaminan rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d tentang tujuan UU ini.
Rehabilitasi  korban  peredaran  gelap  narko ka  merupakan  suatu  pendekatan yang  menyeluruh  dan  komprehensif.  Berdasarkan  penger an  korban  yang

## Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narko ka
tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (UU  PSK)  dinyatakan  bahwa  korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan ﬁsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu  ndak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmani  dan  rohaninya  sebagai  akibat  ndakan  orang  lain  yang  bertentangan dengan  kepen ngan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan kepen ngan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepen ngan hak asasi yang menderita.
Kebijakan  dekriminalisasi  dan  depenalisasi  pengguna  narko ka  merupakan amanat  konvensi  internasional  dan  hasil  sidang  PBB  mengenai  narko ka,  yakni pengguna narkoba diberi alterna f penghukuman berupa rehabilitasi dan negara- negara  peserta  sidang  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  dan  fasilitasnya untuk  merehabilitasi  pengguna  narkoba.  Hasil  konvensi  ini  diadopsi  dalam  UU Narko ka.  Pada  Pasal  103  yang  diberi  kewenangan  kepada  hakim  untuk menetapkan  hukuman  rehabilitasi.  Masa  rehabilitasi  dihitung  sama  dengan menjalani hukuman, sehingga rehabilitasi merupakan hukuman atau sanksi bagi pengguna  narko ka.  Dekriminalisasi  pengguna  narko ka  diar kan  dengan menggunakan  narko ka  bagi  diri  sendiri,  dan  tetap  diancam  dengan  hukuman pidana (Pasal 127 UU Narko ka). Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan tersebut dak berupa pidana penjara, melainkan rehabilitasi.
Memandang pengguna sebagai korban tentunya  dak muncul secara  ba- ba. Dapat dikemukakan di sini bahwa konsep tersebut dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan  bahwa  pengguna  narko ka  yang  dikirim  ke  lembaga  pemasyarakatan merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan.  Kondisi  tersebut  ternyata  dak meyelesaikan  masalah,  bahkan  cenderung  menciptakan  masalah  baru.  Para pengguna  yang  awalnya  hanya  coba-coba,  ke ka  berada  di  lembaga pemasyarakatan  mereka  berinteraksi  dengan  pengguna  yang  sudah  senior  dan bahkan para bandar. Pada akhirnya banyak dari mereka yang menjadi lebih pintar dalam penyalahgunaan narko ka setelah keluar dari penjara. Bahkan  dak jarang mereka  menjadi  pengedar  baru.  Oleh  karena  itu,  kerangka  pemikiran  tentang depenalisasi merupakan suatu hal yang sangat perlu diper mbangkan.
Kebijakan  hukum  pidana  Indonesia  saat  ini  memberi  posisi  yang  sama  atau menyamaratakan  pengguna  narko ka,  termasuk  pecandu  dengan  pelaku perdagangan gelap narko ka (produsen, pengedar, penjual) adalah pola pikir yang dak tepat. Pada suatu  ndak pidana, selalu ada dua pihak yakni pelaku yang harus mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidananya  dan  pihak  korban  yang  harus dilindungi hak-haknya. Begitu pula halnya dalam peredaran gelap narko ka yang seharusnya  beranjak  dari  konsep  pemikiran  bahwa  pengedar  gelap  narko ka adalah  pelaku  ndak  pidana  narko ka  yang  harus  mempertanggungjawabkan
perbuatannya, dan pihak pengguna merupakan korban yang harus dilindungi hak- haknya.
Pada kerangka depenalisasi, pengguna narko ka tetap dinyatakan melanggar hukum,  namun  pada  tahapan  penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan,  sang penegak  hukum  dapat  mengambil  langkah  sehingga  pada  akhirnya  pengguna narkoba  dijatuhi  hukuman  rehabilitasi  sesuai  dengan  kadar  ketergantungannya. Konsep  depenalisasi  sudah  ditunjukkan  dengan  spirit  UU  Narko ka,  khususnya pada pengaturan Pasal 28 ayat (2) dan (3) beserta aturan turunan lainnya. Secara konseptual dalam kerangka depenalisasi, mengonsumsi narko ka tetap merupakan hal  yang  melanggar  hukum.  Ke ka  pengguna  narkoba  ini  melaporkan  dirinya kepada IPWL, baik di puskesmas atau rumah sakit yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan RI, maka orang tersebut bisa lepas dari tuntutan pidana. Dekriminalisasi dan depenalisasi diyakini betul dapat menjadi solusi dalam menurunkan prevalensi pengguna. Untuk memperkuat langkah di atas, perlu dilakukan dua hal: Pertama, penilaian  yang  maksimal;  dan  Kedua,  perlunya  sinergi  atau  keterpaduan  oleh seluruh lembaga penegak hukum yang ada.
Pada  Pasal  13  ayat  (4)  PP  IPWL  dijelaskan  bahwa  sejak  tahap  penyidikan, penuntutan,  dan  pengadilan  sekalipun,  korban  penyalahgunaan  narkoba  berhak untuk  mendapatkan  pemulihan  di  pusat  rehabilitasi  dengan  mengacu  hasil rekomendasi  m penilai. Dekriminalisasi maupun depenalisasi tetap menyatakan penyalahgunaan  narkoba  sebagai  pelanggaran  hukum.  Penegak  hukum  bisa mengambil  keputusan  yang  bijaksana  sehingga  korban  dijatuhi  hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sementara untuk kebijakan depenalisasi,  korban  bisa  terlepas  dari  tuntutan  pidana  ke ka  melakukan  wajib lapor ke IPWL.
Dari  uraian  tersebut  maka  bentuk  rehabilitasi  yang  dapat  diterapkan  pada pengguna narko ka adalah sebagai berikut:
1.  Rehabilitasi  sukarela  yang  dilaksanakan  terhadap  pengguna  narko ka  yang dengan  sukarela  melaporkan  diri  dan  mengajukan  permintaan  untuk direhabilitasi; atau
2.  Rehabilitasi  paksa  yang  diterapkan  berdasarkan  putusan  hakim.  Rehabilitasi paksa sesungguhnya merupakan sanksi yang diterapkan bagi pelaku pengguna narko ka yaitu sanksi berupa rehabilitasi.
Bentuk  rehabilitasi  sukarela  ataupun  paksa  harus  difasilitasi  dan  dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 4 huruf e UU Narko ka yakni, “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narko ka”. Pengguna narko ka harusnya menyadari bahwa rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi dirinya yang dijamin oleh negara dan para pengguna narko ka merasa dilindungi oleh negara.

## E. Penutup
Berdasarkan  uraian  yang  disampaikan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah: Pertama, 99%  putusan  hakim  PN  Jambi  terhadap  pengguna  narko ka  adalah penjatuhan pidana penjara. Namun demikian, 92% responden (Hakim PN Jambi) menyatakan bahwa  dak tepat menjatuhkan pidana penjara bagi penyalah guna narko ka,  rehabilitasi  adalah  lebih  baik  diterapkan.  Sebesar  8%  responden menyatakan  bahwa  penerapan  pidana  penjara  adalah  tepat  untuk  tujuan penjeraan; Kedua, pengguna narko ka di Indonesia seharusnya  dak dipandang sebagai pelaku kriminal karena mereka merupakan korban, sehingga rehabilitasi medis maupun sosial perlu dilakukan. Rehabilitasi terhadap pengguna narko ka di Provinsi Jambi dapat berbentuk rehabilitasi sukarela yang dilakukan sendiri atas inisia f  korban  dan  keluarga  korban  narko ka  dan  rehabilitasi  paksa  yang diperintahkan oleh hakim pengadilan. Hasil peneli an menunjukan bahwa 100% rehabilitasi  yang  dilaksanakan  merupakan  rehabilitasi  sukarela  yang  merupakan inisiasi  sendiri  dari  pengguna  dan  dibiayai  sendiri  oleh  pengguna;  dan Ke ga, kebijakan  hukum  pidana  Indonesia  saat  ini  memberi  posisi  yang  sama  atau
menyamaratakan  pengguna  narko ka,  termasuk  pecandu  dengan  pelaku perdagangan gelap narko ka (produsen, pengedar, penjual) adalah pola pikir yang dak  tepat.  Dengan  memperha kan  hal-hal  tersebut,  perlu  adanya  revisi  UU Narko ka,  khususnya  penghapusan  Pasal  127  terkait  kriminalisasi  pengguna narko ka karena pengguna narko ka adalah korban  ndak pidana peredaran gelap narko ka  yang  dak  mampu  dikendalikan  oleh  negara.  Oleh  sebab  itu, pemerintahlah  yang  seharusnya  berkewajiban  untuk  menyediakan/menjamin ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis maupun sosial bagi mereka.

## Da ar Pustaka Buku
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Ady a Bhak , Jakarta, 2002.
________________, Kebijakan Legisla f Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan Kedua, Universitas Diponogoro, Semarang, 1996.
________________,  Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana,  Edisi  Revisi,  Alumni, Bandung, 1998.
Eva  Achjani  Zulfa  dan  Indriyanto  Seno  Adji,  Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung,  2010.
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Cipta, Jakarta, 1985. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
Soerjono  Soekanto,  Kriminologi:  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Pertama,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

## Dokumen Lainnya
Badan  Narko ka  Nasional,  Pemberantasan  Narko ka,  Jurnal  BNN,  Edisi  Khusus, Jakarta, 2009.
Jambi Independen, 18 Januari 2012.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narko ka.