## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Kedudukan Saksi Instrumen di Pengadilan
Ira Nur Istiqomah 1* , Rachmi Sulistyarini 2 , Dhia Al Uyun 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
* Corresponding Author: iranuristiqomah12@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 18/03/2023 Notaris  adalah  pejabat  publik  yang  berhak  berwenang  dalam  membuat  akta autentik,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris.  Salah  satu  syarat  akta  autentik  adalah  adanya  saksi,  yaitu  saksi instrumen, saksi instrumen sebagai orang yang diwajibkan untuk hadir pada saat suatu peristiwa untuk menyaksikan, sehingga bila diperlukan dapat memberikan keterangannya yang membenarkan jika peristiwa tersebut benar terjadi. Terkait dengan  hukum  saksi  instrumen  ialah  saksi  dalam  akta  notaris  yang  ikut  serta dalam hal  pembuatan terjadinya akta yang dibuat notaris, saksi tersebut yang nama-namanya  dicantumkan  dalam  akta  notaris.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan hukum saksi instrumen di pengadilan dan kedudukan saksi instrumen di pengadilan. Kedudukan saksi instrumen tidak diatur  dalam  suatu  bentuk  peraturan,  dimana  kedudukan  saksi  sangat  penting dalam akta yang dibuat oleh notaris. Karena saksi turut dipanggil ke persidangan untuk  memberikan  keterangannya  dalam  hal  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  di perkarakan  oleh  para  pihak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue approach) dan  pendekatan  secara  konseptual  ( Conseptual  Approach). Berdasarkan  hasil penelitian  saksi  instrumen  dalam  akta  notaris  belum  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Saksi instrumen akan ikut terkena proses penyidikan  dan  dipanggil  untuk  dimintai  keterangannya.  Notaris  mempunyai hak ingkar sehingga ia bebas untuk tidak hadir dalam proses pemanggilan terkait akta  yang  dibuatnya.  Sedangkan  saksi  tidak  ada  suatu  aturan  yang  mengatur kedudukan, hak dan kewajiban nya sebagai saksi. Tidak diatur nya kedudukan saksi  instrumen  menimbulkan  kekosongan  norma  hukum,  diperlukan pembentukan norma baru, norma ini disebut sebagai ius constituendum atau lege ferenda mengenai hukum yang akan dicita-citakan kelak.
Diterima, 25/04/2024 Dipublikasi, 29/04/2024
Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Akta Notaris; Saksi Instrumen; Rahasia Jabatan.

## Abstract
Keywords:
Legal Standing; Notarial deed; Instrument Witness; Position of Notary. A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, in accordance  with  Law  Number  2  of  2014  concerning  Amendments  to  Law Number  30  of  2004  concerning  the  Position  of  Notaries.  One  of  the requirements  for  an  authentic  deed  is  the  presence  of  a  witness,  namely  an instrument  witness,  an  instrument  witness  as  a  person  who  is  required  to  be present at an event to witness it, so that if necessary he can provide information confirming that the event really happened. In relation to the law, instrumental witnesses are witnesses in a notarial deed who participate in the creation of the notarial deed, these witnesses whose names are included in the notarial deed. The  aim  of  this  research  is  to  examine  the  urgency  of  legal  regulation  of instrumental  witnesses  in  court  and  the  position  of  instrumental  witnesses  in court.  The  position  of  the  instrument  witness  is  not  regulated  in  any  form  of regulation, where the witness' position is very important in the deed made by the  notary.  Because  witnesses  are  also  summoned  to  the  trial  to  give  their statements regarding the deed made by a notary in the case between the parties. This  research  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach  and  a
conceptual approach. Based on the results of witness research, instruments in notarial deeds are not yet regulated in Law Number 2 of 2014, Amendments to Law  Number  30  of  2004  concerning  the  Position  of  Notaries.  Instrumental witnesses will be involved in  the investigation process and will be summoned for questioning. The notary has the right to refuse so he is free not to attend the summons process regarding the deed he has made. Meanwhile, for witnesses, there are no rules governing their position, rights and obligations as witnesses. The non-regulation of the position of instrumental witnesses creates a vacuum in legal norms, requiring the formation of new norms, these norms are referred to as ius constituendum or lege ferenda regarding the law that will be aspired to in the future.

## PENDAHULUAN
Dalam lingkup tugas jabatan notaris, dalam menjalankan jabatannya tugas notaris ialah membuatkan alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk tindakan hukum tertentu, notaris dalam  hal  ini  membuat  akta  karena  adanya  permintaan  dari  pihak-pihak  yang  menghadap. Apabila tidak ada permintaan para pihak kepada notaris, maka notaris tidak akan memproses akta  tersebut  dan  notaris  akan  membuat  akta  berdasarkan  bukti-bukti  atau  keterangan  para pihak  yang  dinyatakan  dan  diperlihatkan  di  hadapan  notaris,  kemudian  notaris  membentuk secara  lahiriah,  formil  dan  materil  dalam  bentuk  akta  notaris,  dengan  tetap  sesuai  aturan hukum,  dan  tata  cara  prosedur  dalam  pembuatan  akta,  serta  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan  tindakan  hukum  bersangkutan  dalam  akta. 1 Notaris  sebagai  pejabat  kepercayaan diwajibkan  untuk  menyimpan  rahasia  mengenai  isi  akta  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  dan mengenai keterangan atau pernyataan dari para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali  dalam  Undang-Undang  temuat  memerintahkan  untuk  membuka  rahasia  dan memberikan keterangan tersebut kepada para pihak yang memintanya. 2 Perbuatan hukum yang termuat  dalam  akta  notaris  ialah  perbuatan  hukum  dari  para  pihak  yang  membuat  suatu perjanjian dan meminta perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta autentik. 3 Jika akta yang  dibuat  menimbulkan  sengketa,  maka  dalam  hal  ini  harus  dipertanyakan,  akta  tersebut kesalahan  dari  notaris  dengan  sengaja  untuk  menguntungkan  salah  satu  pihak  atau  atas kesalahan dari pihak-pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya.
Kesaksian memiliki arti penting dalam proses pembuktian baik secara perdata atau secara pidana. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah  satunya  ialah  alat  bukti  kesaksian.  Kesaksian  ialah  kepastian  yang  diberikan  kepada Hakim  di  persidangan  mengenai  terjadinya  peristiwa  yang  disengketakan,  dengan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan dalam satu pihak dalam perkara, yang dipanggil  di  persidangan. 4 Sebagai  alat  bukti,  kesaksian  sangat  penting  dalam  memberikan tambahan mengenai keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata atau pidana. Notaris
1 Andi Nurfajriani Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol 4, Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2019.
2 Habib Adjie, Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Tingkat Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 36.
3 Ni  Kadek Ayu  Ena Widiasih & I Made Sarjana, Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual   Beli Dalam Lelang, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2017.
4 Efa Laela Fakhriah, Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Peradilan, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata, Adhaper:  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata,  Vol  1  Nomor  2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
berkewajiban  untukmenghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,  yang  identitas  dan  kewenangan  dari saksi secara tegas disebutkan di dalam akta notaris. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kehadiran 2 (dua) orang saksi didalam pembacaan akta notaris  menjadi  salah  satu  syarat  formal  yang  harus  ada  didalam  akta,  yang  identitasnya disebutkan diakhir akta.
Dalam  lingkup  hukum  kenotariatan  dikenal  dengan  adanya  2  (dua)  jenis  saksi,  saksi tersebut ialah saksi pengenal dan saksi instrumen. Saksi instrumen ialah saksi yang diwajibkan oleh  hukum  untuk  hadir  pada  saat  proses  pembuatan  akta  notaris.  Kewajiban  saksi  yang menyaksikan  akta  ini  adalah  menandatangani  dan  memberi  kesaksian  tentang  kebenaran  isi akta  itu  dan  penyelesaian  tata  cara  menurut  ketentuan  undang-undang.  Dan  biasanya,  yang menjadi saksi instrumen ini ialah pegawai notaris. Sedangkan saksi pengenal ialah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. 5 Untuk penghadap yang tidak dikenal disyaratkan ada 1 (satu) orang saksi pengenal ( saksi attesterend ), tetapi jika ada lebih dari 2 (dua) orang penghadap  yang  hadir  maka  mereka  dapat  memperkenalkan  dirinya  di  hadapan  notaris. Kehadiran 2 orang saksi itu mutlak, namun bukan berarti harus ada 2 (dua) orang saksi sehingga dapat dihadirkan lebih banyak jika keadaan menghendaki. Saksi instrumenter diwajibkan hadir oleh  hukum  dalam  proses  pembuatan  akta  notaris.  Tugas  saksi  instrumenter  ialah membubuhkan tandatangannya, saksi memberikan kesaksian mengenai kebenaran isi dari akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.
Saksi instrumen yang tidak lain adalah pegawai notaris, berperan sebagai saksi instrumen ketika membuat suatu akta yang ditandatangani yang menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu apabila akta tersebut dinotariskan dikemudian hari terjadi suatu masalah atau kasus maka pegawai notaris dengan sendirinya ikut langsung terlibat ke dalam masalah atau kasus tersebut. Saksi instrumen harus cakap bertindak dalam hukum, saksi harus mengerti bahasa akta yang digunakan, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti dari garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik dengan notaris atau dengan para penghadap. Secara umum saksi ialah salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang- undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi tersebut memberikan kesaksian, baik secara lisan atau secara tertulis atau dengan tanda tangan, menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu mengenai perbuatan atau tindakan dari orang lain atau keadaan suatu kejadian.
Tetapi  dalam  kenyataannya,  tetap  notaris  yang  dapat  dituntut  baik  secara  pidana  atau perdata  jika  terdapat  masalah  atau  gugatan  atas  akta  yang  dibuatnya.  Walaupun  dalam pembuatan  akta  autentik  tersebut  disaksikan  oleh  saksi  instrumen.  Misalnya  dalam  suatu peristiwa hukum mengenai pemalsuan keterangan pada akta autentik yang dibuat oleh notaris dimana  notaris  tersebut  dilaporkan  sampai  diadili  dipersidangan.Kasus  tersebut  bermula notaris  X  di  pekanbaru  membuat  perjanjian  kerjasama  (minuta  akta  No.  149).  Dalam pembuktian belum mendapatkan salinan akta No. 149 maka saksi DFS selaku direktur PT.B menggunakan draf minuta akta No. 149 sebagai alat bukti surat, sedangkan saksi BS dan saksi MH  menggunakan  salinan  akta  notaris  No.  149.  Bahwa  setelah  notaris  X  memberikan  asli minuta kepada DFS ternyata saksi melihat disurat asli minuta akta No. 149 di dalam beberapa
5 Indra  Rachmad,  Sujianto,  Nur  Yahya, Optimalisasi  Notaris  Dalam  Memverifikasi  Keterangan  Dan  Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 27, Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.
pasal  terdapat  perubahan  yaitu  adanya  coretan  dan  penghapusan  kalimat,  yang  kemudian diketik kembali dengan mesin ketik manual, dan ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan saksi DFS selaku pihak pertama. Terhadap hal ini perbuatan notaris X telah melakukan unsur pidana  yaitu  dengan  pemalsuan  surat  terhadap  akta  autentik,  sehingga  saksi  melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.
Merujuk  pada  contoh  kasus  di  atas,  bahwa  terlihat  secara  nyata  notaris  dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu akta autentik, baik dengan cara memalsukan alat bukti akta autentik, memalsukan salinan akta, maupun memperkecil atau mengubah isi akta, sekalipun dibuatnya akta autentik, harus disaksikan oleh saksi. Peran saksi instrumen dalam akta notaris yang dimana saksi tersebut dipanggil di persidangan mengenai akta yang dibuat oleh  notaris  terjadi  masalah  atau  gugatan.  Pada  proses  peradilan  saksi  tersebut  dipanggil dimuka  sidang  untuk  memberikan  keterangan  dan  menjelaskan  peristiwanya.  Fakta  yang terjadi  di  beberapa  daerah,  yang  dimana  saksi  yang  merupakan  pegawai  notaris  tersebut dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses di persidangan, antara lain:
1. Nomor perkara 37/Pdt.G/2011/Pnbs Pengadilan Batu Sangkar yang dalam kesaksiannya, saksi tidak hanya memberikan keterangan terkait dengan tugasnya dalam pembuatan akta yaitu  dalam  pembacaan  akta  dan  penandatanganan  akta  notaris.  Tetapi  saksi  juga memberikan  kesaksian    bahwa  isi  dalam  wasiat    setelah  ibu  rukianis  meninggal  dunia hartanya  diberikan  1/3  diwakafkan  untuk  surau  dagang  sungai  pua  di  bagusangkar,  1/3 diwasiatkan kepada seluruh saudaranya dan kemenakan dari suaminya baik laki-laki atau perempuan sama dengan banyaknya dan 1/3 lagi Untuk fakir surau dagang sungai pua di batusangkar, 1/3 diwasiatkan kepada seluruh saudaranya dan dan keponakan-keponakan suami, laki-laki dan perempuan, dibagi rata dan 1/3 untuk anak-anak miskin yang terlantar.
2. Nomor  perkara  178/Pdt.G/2012/PN.Sleman  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang  dalam kesaksiannya mengenai sengketa yang melibatkan akta perjanjian pemberian kuasa yang dibuat oleh notaris, saksi tersebut memberikan keterangannya bahwa menurut saksi tanah yang  dibeli  tergugat  adalah  milik  djoko  sudono,  pengacara  tergugat  telah  mengirimkan sejumlah  uang  yang  diminta  penggugat  melalui  transfer  dengan  rekening  milik  istri tergugat, saksi mengatakan tanah yang dibeli tergugat masih letter C dan saat ini sedang proses konversi di Badan Pertanahan Sleman, dan menurut saksi setelah uang dikirim oleh tergugat kepada heri sartana ternayata karena proses tidak lancar, akhirnya tergugat tidak jadi membeli tanah yang bersangkutan.
3. Nomor  Perkara  26/Pdt.G/2013/PN.Kbr  Pengadilan  Negeri  Kota  Baru,  mengenai  akta perjanjian yang buat di hadapan notaris, saksi tersebut memberikan kesaksiannya bahwa menurut  saksi  perjanjian  nomor  50  tahun  2007  tersebut  pembagian  harta  milik  Datuk Panjang Gadang Marajo Lelo, para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terdakwa I sebagai  pihak  pertama  dan  terdakwa  II  sebagai  pihak  kedua,  dan  menurut  saksi  isi perjanjian nomor 50 tahun 2006 ialah pihak pertama yang mendapat hargta dari gelar datuk panjang  gadang  marajo  lelo  memberikan  bagian  harta  sebanyak  35%  (tiga  puluh  lima persen) pada pihak kedua.
Berdasarkan  keterangan  peran  saksi  tersebut  telah  memberikan  kesaksian  diluar kewenangan  dan  tanggung  jawabnya,  dan  menerangkan  isi  segala  keterangan  yang berhubungan  dengan  pembuatan  akta,  yang  wajib  untuk  dijaga  kerahasiaannya,  adanya
kekosongan norma kondisi tidak adanya norma hukum yang mengatur. Berhubungan dengan pembuatan akta dan pembacaan akta notaris, seharusnya kedudukan hukum terhadap saksi ini turut  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Untuk  menghindari  adanya  saksi memberikan  kesaksian  isi  dalam  akta  tersebut  dan  sejauh  mana  saksi  ini  bertindak.  Bahwa dalam  proses  pemeriksaan  saksi  hanya  memberikan  terkait  formalitas-formalitas  dalam pembuatan  akta  atau  dapat  dimintai  keterangannya  dalam  perbuatan  hukum  para  pihak  di dalam akta. Tindakan pegawai notaris sebagai saksi instrumen dalam peresmian akta notaris sudah  termasuk  dalam  bidang  kenotariatan,  tetapi  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak memberikan aturan terkait kedudukan saksi instrumen dan bentuk pengaturan hukum terhadap saksi  jika  saksi  tersebut  turut  ikut  dipanggil  dipersidangan.  Hal  ini  karena  dalam  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  kehadiran  saksi  menjadi  syarat  formal  suatu  akta,  maka  apakah kedudukan saksi instrumen bisa dipermasakan dengan saksi biasa atau pun tidak. Sebagai saksi instrumen dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Saksi instrumen  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  melindungi  notaris  dalam melaksanakan  profesinya  sehingga  diperlukan  adanya  pembahasan  yang  mendalam  atas kedudukan  saksi  instrumen  dalam  pembuatan  akta  notaris  dalam  menjaga  rahasia  jabatan notaris.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  pertama  menggunakan  Pendekatan Perundang-Undangan  ( Statute  Approach )  untuk  mengkaji  pengaturan  saksi  instrumen  di pengadilan  dan  kedua  pendekatan  konseptual  ( Conseptual  Approach ).  Berdasarkan  hasil penelitian untuk mengetahui bahwa tidak adanya suatu norma hukum yang mengatur dan tidak adanya  kepastian  hukum  terhadap  saksi  instrumen  dalam  menjaga  rahasia  jabatan  notaris. Untuk  memecahkan  isu  hukum  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Studi  kepustakaan  digunakan  sebagai  metode  penelitian mengingat kajian mengenai bentuk hukum aturan saksi instrumen melalui penelusuran konsep- konsep  dan  peraturan-peraturan  melalui  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, berita serta bahan tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Urgensi Pengaturan Saksi Instrumen Di Pengadilan
Dasar hukum ialah norma hukum atau ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang menjadi  landasan dasar bagi setiap  penyelenggaraan  atau  tindakan hukum  oleh  subjek hukum  baik  perorangan atau  badan  hukum.    Dasar hukum  juga dapat  berupa  norma  hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  baru  atau  lebih  rendah  dalam  urutan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sudah  menjadi  kewajiban dalam pembentukannya untuk menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mempunyai kepastian, keadilan, dan memberikan manfaat untuk orang
banyak. 6 Bentuk  tersebut  disebut  sebagai  landasan  yuridis  yang  biasanya  termuat  dalam peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Dalam Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Pasal  1  angka  1  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris ialah pejabat umum ( openbaar ambtenaar ) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana termuat  dalam  Undang-Undang  tersebut  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Dalam menjalankan  profesinya,  notaris  wajib  dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  sangat diperlukan  karena  dalam  menjalankan  profesinya,  tidak  jarang  Notaris  sering  dituduh  atau bahkan dihukum karena perbuatannya.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  kepada  notaris berhubungan  dengan  pembuatan  akta  autentik  ialah  adanya  saksi  yang  diwajibkan  oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Pasal 40 Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang kecuali dalam peraturan perundang-undangan menentukan lain. 7 Dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  tidak  ditentukan  kehadiran  saksi  bahwa  mereka wajib  untuk  mengetahui  perbuatan  yang  termuat  dalam  akta.  Saksi  instrumen  kehadirannya untuk  sebagai  syarat  formil  dalam  pembuatan  akta  yang  tugasnya  memberikan  kesaksian mengenai  kebenaran  telah  dilakukan  dan  dipenuhinya  formalitas-formalitas  dalam  proses pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-Undang.
Dalam akta notaris akan dianggap sebagai akta autentik jika dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal tersebut diabaikan maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan, yang dimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 41. Saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta harus dikenal oleh notaris dan biasanya yang menjadi saksi dalam akta ialah pegawai  dari  notaris  tersebut.  Kedudukan  saksi  tentu  saja  berbeda  dengan  saksi  pada umumnya,  yaitu  mereka  yang  mendengar  atau  melihat  sendiri  kejadian  tersebut.  Sehingga terhadap  saksi  instrumen  ini  tidak  dapat  diberlakukan  ketentuan  dalam  Pasal  322  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan dan pecahariannya baik sekarang atau dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) ratus rupiah. 8
Bahwa saksi instrumen dalam kedudukannya sebagai  saksi yang tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu jika saksi instrumen  membuka  rahasia  isi  dari  akta  notaris,  maka  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata. Kedudukan saksi instrumen sebagai  salah  satu syarat  formal suatu akta notaris termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (4) huruf c, bahwa pada  akhir  atau  penutup  akta  harus  memuat  nama  lengkap,  tanggal,  bulan,  tahun  lahir,
6 Ferry  Irawan  Febriansyah, Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Jurnal Perspektif, 21 Vol 3, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016.
7 Reynaldo  James  Yo, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana  Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan Notaris, Calyptra: Jurnal Ilmiah, Vol 2 Nomor 2, Universitas Surabaya, 2013.
8 Bagus  Gede  Ardiartha  Prabawa, Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam  Pemeriksaan MenurutUndang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, Acta Comitas, Vol 2 Nomor 1, Universitas Udayana, 2017.
pekerjaan, gelar, jabatan, dan tempat tinggal masing-masing saksi. Akta autentik sudah pasti merupakan pembuktian yang sempurna dan harus dibacakan dihadapan para penghadap, juga saksi-saksi.  Ketika  syarat  formal  ini  tidak  dipenuhi,  akta  tersebut  kedudukannya  menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 9
Saksi  ialah  alat  bukti  yang  sah.  Sebagaimana  dijelaskan  juga  pada  Pasal  185  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa dalam keterangan saksi yang tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu secara tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. 10 Status kedudukan hukum pegawai notaris sebagai saksi dalam perbuatan membuktikan nilai hukum suatu akta otentik merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai akibat hukum terhadap akta notaris tersebut. Akta notaris yang menghadapi permasalahan hukum menyebabkan pegawai notaris  yang  bertindak  sebagai  saksi  atas  akta  tersebut  menjadi  pihak-pihak  yang  dianggap mengetahui dan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang timbul. Keberadaan saksi dalam pembuatan akta notaris sangat diharuskan.
Pengaturan  mengenai  kedudukan  saksi  instrumen  dalam  UUJN  dan  peraturan  lainnya masih  dianggap  kurang  komprehensif.  Revisi  UUJN  diharapkan  dapat  memuat  pengaturan yang  lebih  komprehensif  tentang  kedudukan  saksi  instrumen,  sehingga  hak,  peran,  dan tanggung  jawab  saksi  dalam  posisi  mereka  dipanggil  dalam  persidangan  guna  memberikan keterangannya  terkait  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  diperkarakan  oleh  para  pihak  dapat terlaksana  dengan  baik.  Masih  adanya  kekosongan  norma  hukum  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  berkaitan  dengan  kedudukan  saksi  instrumen,  pembuat  Undang- Undang  seharusnya  memberikan  pembenahan  terkait  kejelasan  terhadap  saksi  dan  apa  saja yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya  dalam  akta  autentik.  Pembuat  Undang-Undang seharusnya  menyelaraskan  dengan  Teori  Kepastian  Hukum  Van  Apeldoorn  yang  termuat bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Tanggungjawab saksi ini harusnya meliputi 2 (dua) hal yang harus  ada  dalam  penormaan  didalam  suatu  aturan  Undang-Undang  yaitu  dengan  ditentukan dengan konkrit dan jelas. Hal ini yang diperlukan oleh hukum yang mampu menjangkau seiring dengan  kemajuan  zaman  untuk  kedepannya  dan  aman  secara  hukum.  Kepastian  hukum merupakan  salah  satu  ciri  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  khususnya  norma  hukum tertulis.  Hukum  tersebut  tanpa  adanya  nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.
Pengaturan kedudukan saksi instrumen dalam hal ini belum jelas dimana apakah saksi instrumen dalam posisi mereka dipanggil ke persidangan kedudukan nya sama dengan saksi biasa  atau  sama.  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  bertujuan  untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya untuk para pihak yang perbuatan hukumnya termuat dalam akta autentik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban  untuk  merahasiakan isi  akta dan keterangan  yang  diperoleh dalam  pembuatan akta bukan hanya notaris saja, tetapi semua yang ada di dalam ruangan pada saat verlidjen akta,
9 Selamat  Lumban  Gaol, Kedudukan  Akta  Notaris  Sebagai  Akta  Di  Bawah  Tangan  Berdasarkan  Undang- Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 8 Nomor 2, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.
10 Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 264. 2019.
termasuk  para  saksi  instrumen.  Verlidjen  atau  persemian  (pembacaan  dan  penandatanganan akta) bukan hanya bermanfaat untuk notaris, tetapi bermanfaat untuk para penghadap. 11

## Kedudukan Saksi Instrumen Di Pengadilan
Saksi  ialah  seseorang  yang  dengan  sengaja  atau  dengan  tidak  sengaja  menyaksikan, melihat,  dan  mendengar  suatu  peristiwa  atau  kejadian  hukum  yang  terjadi. 12 Saksi  yang dicantumkan  dalam  akta  ialan  saksi  intrumen  atau  saksi  akta,  saksi  yang  hadir  pada  saat pembuatan akta, membubuhkan tandatangannya, memberikan kesaksian mengenai kebenaran adanya  dipenuhinya  fomalitas-formalitas  yang  diharuskan  oleh  Undang-Undang  yang disebutkan dalam akta dan disaksikan oleh para saksi. Bahwa saksi intrumen atau saksi akta ini  menyaksikan  apakah  akta  tersebut  dalam  peresmiannha  telah  disusun,  dibacakan, ditandatangani,  dan  dilakukan  dengan  benar  oleh  notaris.  Dalam  hukum  acara  di  Indonesia peran saksi ialah berfungi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan peristiwa hukum, baik secara perdata atau secara pidana. Saksi berperan untuk memakai tanda tangan, memberikan keterangan berkaitan dengan yang disaksikannya yang berbentuk perbuatan atau tindakan dari orang lain terhadap situasi tertentu dari peristiwa yang terjadi.
Saksi akta ialah saksi yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang harus ada pada saat setiap  peresmian  akta  otaris,  sebagaimana  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  saksi  akta diwajibkan  hadir  dalam  pembacaan  akta  dan  sampai  akhirnya  akta  ditanda  tangani.  Secara eksplisit atau implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimiliki Indonesia saat ini tidak mengatur mengenai saksi akta, tetapi hanya pada  ranah  hukum  kenotariatan  dikenal  sebagai  saksi  akta.  Walaupun  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, saksi akta tidak di istilahkan dengan frasa saksi akta dan tidak mengatur  mengenai  siapa  saja  yang  dapat  menjadi  saksi  akta.  Walaupun  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, saksi akta tidak di istilahkan dengan frasa saksi akta dan tidak mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi saksi akta.
Dalam hukum acara perdata di indonesia, peran saksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti  yang  sah  untuk  membuktikan  peristiwa  hukum,  baik  secara  perdata  ataupun  secara pidana. Saksi tersebut berperan untuk memakai tandatangan, memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang ia saksikan yang berbentuk perbuatan atau tindakan dari orang lain terhadap situasi  tertentu  dari  peristiwa  yang  terjadi. 13 Keterangan  saksi  diatur  dalam  Pasal  171  HIR bahwa  keterangan  saksi  sesuatu  yang  dilihatnya,  apa  yang  ia  dengar,  atau  ia  rasakan. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 HIR bahwa keterangan saksi sesuatu yang dilihatnya, apa yang ia dengar, atau ia rasakan. Keterangan saksi mempunyai keharusan berkenaan dengan alasan yang menjadikannya penyebab cara tertentu yang ia ketahui dan diberikan penjelasan secara langsung olehnya. Saksi instrumen dalam hal kedudukannya memiliki pengetahuan atas akta tersebut dan sesuai dengan ketentuan diatas dapat menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal  171  HIR.  Tetapi  dalam  proses  acara  pidana  saksi  instrumenter  tidak  terikat  dalam
11 Kerina  Maulidya  Putri,  Ichsan  Anwary,  Diana  Haiti, Kewajiban  Notaris  Melakukan  Pembacaan  Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama, Notary Law Journal, Vol 1 Nomor 2, Universitas lambung mangkurat, 2022
12 Sayogie  Frans, Pemaknaan  Saksi  Dan  Keterangan  Saksi  Dalam  Teks  Hukum  Analisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 65//PUU-VIII/2010 , Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama 23, Nomor 1, 2017.
13 Ida  Bagus  Putu  Pramarta  Wibawa, Penggunaan  Tanda  Tangan  Berubah-Ubah  oleh  Penghadap  di  dalam Pembuatan Akta Notaris , Acta Comitas, Vol 3 Nomor 3, Universitas Udayana, 2018.
ketentuan Pasal 322 KUHP karena kapasitas sebagai saksi tersebut tidak melekat dalam jabatan profesinya yang umumnya ialah pegawai notaris.
Kedudukan saksi instrumen di indonesia belum secara jelas diatur dalam suatu peraturan. Kedudukan saksi instrumen dalam memberikan keterangannya sebagai saksi menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Saksi tersebut juga menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim  untuk  mencari  fakta,  untuk  memperoleh  keputusan  yang  seadil-adilnya  dalam  proses sidang di pengadilan. Bukan hal yang tidak mungkin jika ketika saksi atau korban tidak berani memberikan  keterangan  yang  asli  atau  berpura-pura  tidak  mengetahui  atas  kejadian sebenarnya,  karena  adanya  tindakan  ancaman  dari  pihak-pihak  tertentu,  baik  ancaman  fisik atau ancaman psikis yang menimpa dirinya, keluarga atau harta bendanya. Penting nya saksi dalam peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata alat bukti saksi ialah alat bukti yang  berada  dalam  urutan  kedua  setelah  alat  bukti  surat  dalam  Pasal  1866  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata. 14 Berdasarkan  pembagian  saksi-saksi  diatas,  saksi  Instrumen termasuk  kedalam  saksi  sengaja  karena  saksi  intrumen  pada  saat  waktu  proses dalam   pembuatan  atau  peristiwa  hukum  dibuat,  sengaja  telah  diminta  menyaksikan, kedudukan  saksi  instrumen  sebagai  salah  satu  syarat  formal  akta  notaris  seperti  yang  telah dijelaskan termuat dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN.
Solusi yang harus diberikan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada salah satunya ialah dibentuknya suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang  dalam  memberikan  peraturan  terkait  kedudukan  saksi  jika  ia  memberikan keterangannya  di  persidangan  dan  hak  kepada  saksi  pada  tahap  proses  peradilan.  Hak  dan kewajiban saksi instrumen dalam memberikan keterangannya belum secara konkrit diatur dan tidak  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  belum  dapat  dipastikan  saksi  akan mendapatkan  jaminan  atau  perlindungan  sepenuhnya  atas  kedudukan  nya  di  persidangan. 15 Penjelesan terkait diatas juga diberikan kepada saksi dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan dari lembaga.
Aturan-aturan yang ada pada saat ini dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ada kaitanya  dengan  saksi  instrumen  hanya  memformulasikan  kewenangan  notaris  dengan membacakan  akta  yang  harus  dihadapan  saksi,  hanya  sebatas  dengan  notaris  wajib menghadirkan  saksi  akta  dalam  membacakan  dan  penandatanganan  akta  notaris  karena  hal tersebut  merupakan  syarat-syarat  formil  terbentuknya  akta  autentik  dan  hanya  membahas syarat formal menjadi saksi. 16 Maka dengan ini, diperlukan adanya suatu pengaturan yang lebih lanjut  atau  aturan  yang  secara  konkrit  dan  jelas  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris mengenai  kedudukan  saksi  instrumen  yang  dipanggil  di  pengadilan  dalam  memberikan keterangannya mengenai isi akta yang dibuat oleh notaris. Tidak adanya suatu aturan ini lah yang  menyebabkan  adanya  kekosongan  hukum  mengenai  kedudukan  hukum  terhadap  saksi dalam akta notaris dalam memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pemeriksaan perkara atau masalah gugatan terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Solusi terkait dengan hal
14 Fernando Kobis, Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata , Vol 6 Nomor 5, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, 2017.
15 River Yohanes Manalu, Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi , Lex Crimen, Vol 4 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
16 Putra Akbar Saleh, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan , Lex Et Societatis, Vol 1 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
ini dengan adanya kekosongan norma ini ialah dengan diperlukan adanya suatu pembentukan norma baru untuk  mengatasi kekosongan ini, norma baru disebut dengan ius constituendum atau lege ferenda, yaitu mengenai hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku kelak. 17
Pembentukan  norma  baru  ini  didasarkan  pada  pengkritisian  atas  kelemahan  terhadap norma yang telah ada yaitu pada norma kewajiban hukum atas kerahasiaan akta notaris dalam materi  yang  termuat  di  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk notaris, calon notaris magang, notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris. Tetapi untuk pengaturannya tidak lengkap, norma  kewajiban  hukum  tersebut  tidak  melingkupi  saksi  instrumen.  Tujuan  pembentukan norma  baru  untuk  kedudukan  saksi  instrumen  di  pengadilan  yaitu  untuk  meningkatkan kepastian  hukum  norma  baru  tersebut  harus  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih  jelas tentang  kedudukan  saksi  instrumen  di  pengadilan,  mempermudah  penerapan  hukum  norma baru  harus  mempermudah  penerapan  hukum  terkait  dengan  saksi  instrumen  di  pengadilan, melindungi hak-hak saksi instrumen, harus melindungi hak-hak saksi instrumen, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau ancaman dari pihak lain. Pembentukan norma baru tentang kedudukan saksi instrumen di pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat,  meningkatkan  kualitas  pada  peradilan,  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas peradilan  dengan  memastikan  bahwa  saksi  instrumen  diperiksa  dengan  adil  dan  benar. Melindungi  hak-hak  saksi  instrumen,  dapat  melindungi  hak-hak  saksi  instrumen  dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses peradilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dengan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa saksi instrumen atau saksi akta dalam akta notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila penyidikan itu menyangkut akta notaris yang berkaitan dengan suatu perkara hukum, maka saksi akta itu ikut serta dalam penyidikan dan dipanggil  sebagai  saksi  untuk  dimintai  keterangan.  Notaris  yang  mendapat  perlindungan hukum  dengan  menggunakan  hak  ingkarnya  yang  diberikan  Undang-Undang  serta perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan para saksi, dikarenakan tidak ada satu pasal  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mengatur  hak-haknya  sebagai  saksi instrumen, diharuskan untuk memberikan keterangan seputar mengenai akta notaris, dan dalam hal ini bisa terjadi terbukanya mengenai isi akta tersebut.
Tidak diaturnya kedudukan saksi instrumen dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam  peraturan  lain.  Menimbulkan  adanya  kekosongan  norma  hukum,  diperlukan  suatu pembentukan  norma  baru  terkait  kekosongan  norma  ini  norma  baru  disebut  dengan  ius constituendum atau lege ferenda, yaitu mengenai hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku kelak.  Pembentukan  norma  baru  ini  didasarkan  pada  pengkritisian  atas  kelemahan  terhadap norma yang telah ada yaitu pada norma kewajiban hukum atas kerahasiaan akta notaris dalam
17 Tuage Saristha Natalia, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , Jurnal Lex Crimen, Vol II, Nomor 2, 2013.
materi  yang  termuat  di  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk notaris, calon notaris magang, notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris. Tetapi untuk pengaturan nya tidak lengkap, norma  kewajiban  hukum  tersebut  tidak  melingkupi  saksi  instrumen.  Penulis  memberikan rekomendasi  mengenai  pengaturan  kedudukan  saksi  instrumen,  bahwa  dalam  ini  diperlukan adanya antara pihak notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan pihak penyidik yaitu dalam hal  ini  ialah  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  mengenai  pengaturan  yang  akan diberlakukan  dan  kedudukan  hukum  untuk  saksi  yang  dalam  kaitannya  dengan  akta  notaris yang terkena  suatu perkara hukum  dan dalam  proses  penyidikan di  persidangan.  Dengan itu penyidik  dapat  memahami  fungsi  dari  saksi  akta  sendiri,  sehingga  tidak  salah  dalam melaksanakan  tugasnya  yaitu  sebagai  aparat  negara  yang  melindungi  dan  mengayomi masyarakat.
Kepada Pemerintah  seharusnya merevisi kembali materi yang termuat  dalam Undang- Undang Jabatan Notaris mengenai kedudukan hukum terhadap saksi instrumen yang di panggil di  persidangan  guna  untuk  memberikan  keterangannya  terkait  isinakta  notaris  yang diperkarakan oleh para pihak yang seharusnya dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang termuat dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  atau  dengan  membuat  suatu  peraturan  perundang- undangan  secara  khusus  untuk  mengatur  mengenai  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  hukum terhadap  saksi  instrumen.  Sehingga  jika  saksi  memberikan  kesaksian  dipersidangan  dapat terjamin kedudukannya. Dan hal-hal yang dapat menimbulkan terbukanya isi akta melalui saksi instrumen dapat dihindari oleh notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Nurfajriani Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol 4, Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2019.
Habib  Adjie, Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang Undang-Tingkat Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 36. Ni  Kadek Ayu  Ena Widiasih & I Made Sarjana, Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual  Beli  Dalam  Lelang, Kertha  Semaya,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Universitas  Udayana, 2017.
Efa  Laela  Fakhriah, Perkembangan  Alat  Bukti  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perdata  Di Pengadilan  Menuju  Peradilan, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata, Adhaper:  Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1 Nomor 2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
Indra Rachmad, Sujianto, Nur Yahya, Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan Dan  Data  Pendukung  Untuk  Pembuatan  Akta  Otentik, Perspektif:  Kajian  Masalah Hukum  dan  Pembangunan,  Vol  27,  Nomor  1,  Universitas  Wijaya  Kusuma  Surabaya, 2022.
Ferry  Irawan  Febriansyah, Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Jurnal Perspektif, 21 Vol 3, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016. Reynaldo James Yo, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan  Dengan  Akta  Yang  Dibuatnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Calyptra:  Jurnal  Ilmiah,  Vol  2  Nomor  2,  Universitas Surabaya, 2013.
Bagus  Gede  Ardiartha  Prabawa, Analisis  Yuridis  Tentang  Hak  Ingkar  Notaris  Dalam Pemeriksaan  MenurutUndang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik  Notaris, Acta Comitas, Vol 2 Nomor 1, Universitas Udayana, 2017.
Selamat Lumban Gaol, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-  Undang  Jabatan  Notaris, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara,  Vol  8  Nomor  2, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.
Prof  Dr.  Jur.  Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia, Edisi  Kedua,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm 264. 2019.
Kerina  Maulidya  Putri,  Ichsan  Anwary,  Diana  Haiti, Kewajiban  Notaris  Melakukan Pembacaan  Dan        Penandatanganan  Akta  Di  Depan  Semua  Pihak  Secara  Bersama- Sama, Notary Law Journal, Vol 1 Nomor 2, Universitas lambung mangkurat, 2022. Sayogie Frans, Pemaknaan Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65//PUU-VIII/2010, Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama 23, Nomor 1, 2017.
Tiovany A Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana  Menurut  KUHAP,  Lex  Privatum,  Vol  4  Nomor  4,  Univeristas  Sam  Ratulangi, 2016.
I  Wayan  Arya  Kurniawan, Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  yang  Tidak  Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Acta Comitas,  Vol 3 Nomor 3, 2018.
Ida  Bagus  Putu  Pramarta  Wibawa, Penggunaan  Tanda  Tangan  Berubah-Ubah  oleh Penghadap  di  dalam  Pembuatan  Akta  Notaris, Acta  Comitas,  Vol  3  Nomor  3, Universitas Udayana, 2018.
Agus  Toni  Purnayasa, Akibat  Hukum  Terdegradasinya  Akta  Notaris  Yang  Tidak  Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik , Acta Comitas, Vol. 3.3, 2019. Oemar  Moechthar, Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta, Airlangga  University  Press, Universitas Jember, 2019.
Sumini, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notaill, Vol 4 Nomor 4, Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
Fernando Kobis, Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata, Vol 6 Nomor 5, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, 2017.
River Yohanes Manalu, Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen, Vol 4 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
Putra  Akbar  Saleh, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Mengabaikan  Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan , Lex Et Societatis, Vol 1 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
Tuage  Saristha  Natalia, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Dan  Korban  Oleh  Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) , Jurnal Lex Crimen, Vol II, Nomor 2, 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris