M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265

## PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM PADA PELAKU PENGIDAP GANGGUAN EKSIBISIONISME
M. Yudha Bhakti K, 1 Diah Gustiniati, 2 Emilia Susanti Fitriah 3
1 Fakultas Hukum Universitas Lampung E-mail: Amildwantara@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Lampung
3 Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstract
Exhibitionism  is  a  criminal  offense.  However,  in  psychology,  several  cases  of  exhibitionism when  carrying  out  this  act  are  caused  by  a  disturbance  in  the  sufferer's  sexual  preferences. This is of course closely related to the reasons for forgiveness regulated in Article 44 of the Criminal Code. This writing examines the judge's juridical considerations in decision Number 40/Pid.Sus/2021/PN  SKw  convicting  the  defendant  of  exhibitionism.  The  judge's  basis  in formulating  the  decision  was  in  accordance  with  the  theory  of  the  judge's  juridical consideration, where the consideration was based on the fulfillment of the formulation of the elements of Article 36 jo. Article 10 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and based on the facts of the trial, the Defendant does not suffer from a mental disorder, but only experiences behavioral disorders.
Keywords: Exhibitionism Disorder; Legal Considerations

## Abstrak
Perbuatan eksibisionisme termasuk sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam ilmu psikologi, beberapa  kasus  eksibisionisme  ketika  melakukan  tindakan  tersebut  disebabkan  gangguan preferensi  seksual  si  pengidap.  Hal  tersebut  tentu  saja  berkaitan  erat  dengan  alasan  pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Penulisan ini mengkaji pertimbangan yuridis hakim pada putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN SKw menjatuhi pidana kepada terdakwa yang mengalami eksibisionisme.  Landasan  hakim  dalam  merumuskan  putusan  tersebut  telah  sesuai  dengan teori  pertimbangan  hakim  secara  yuridis,  yang  mana  pertimbangan  tersebut  didasari  atas terpenuhinya  rumusan  unsur  Pasal  36  jo.  Pasal  10  UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi serta berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan, melainkan hanya mengalami gangguan perilaku.
Kata Kunci: Gangguan Eksibisionisme; Pertimbangan Hukum

## PENDAHULUAN
Teknologi mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan, akibatnya masyarakat yang tumbuh dan hidup  bersama  dengan  teknologi  pun mengalami  perkembangan.  Tentu  saja hal  tersebut  membawa  kabar  baik  bagi kehidupan  manusia,  di  mana  teknologi mempermudah segala aktivitas masyarakat serta mempercepat
pertukaran  informasi  melalui  internet yang  dapat diakses  oleh  semua kalangan,  baik  remaja  maupun  orang dewasa.  Akan  tetapi,  tidak  menutup kemungkinan teknologi membawa pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat.  Salah  satunya  adalah berkembangnya pola kejahatan. Sejatinya kejahatan (khususnya
kejahatan  yang  diatur  dalam  KUHP)
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia selaku  subjek  hukum,  Oleh  karena masyarakat berkembang secara dinamis maka pola kejahatan pun turut semakin beragam.
Kejahatan  selain  dipengaruhi oleh  faktor  luar,  juga  terjadi  karena faktor  yang  ada  dalam  diri  si  pelaku kejahatan. Salah satu contohnya adalah gangguan  preferensi  seksual  yang diderita  seseorang  yang  membuat dirinya  berperilaku  tidak  biasa  dalam tatanan  sosial  yaitu  menunjukkan  alat kelamin  miliknya  kepada  orang  lain untuk  memperoleh  hasrat  seksual. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan  pencabulan  dengan  jenis eksibisionisme,  yang  mana  pengidap gangguan  preferensi  seksual  dengan sengaja  disertai  maksud  dan  tujuan menunjukkan  alat  kelamin  miliknya kepada  orang  lain  (biasanya  kepada wanita) untuk memenuhi hasrat seksualnya.  Perbuatan  eksibisionisme tentu  saja  meresahkan  masyarakat  luas serta  bertentangan  dengan  norma kesopanan  yang  berlaku  di  kehidupan bernegara. Oleh karenanya, para pembentuk peraturan perundang- undangan telah merumuskan perbuatan berupa  menunjukkan  alat  kelamin  di muka  umum  sebagai  perbuatan  yang
bertentangan  ke  dalam  aturan  hukum positif Indonesia sehingga dapat dijatuhi  pidana  bagi  orang  yang melanggar  atau  melakukan  perbuatan tersebut  sesuai  dengan  asas  legalitas yang  dianut  dalam  sistem  hukum Indonesia.
Kendati demikian, hukum pidana  juga  mengenal  yang  namanya alasan  pemaaf  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  44  KUHP sebagai berikut:
Pasal 44 KUHP
“(1)
Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya  ( gebrekkige  ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ) maka tidak dipidana” “(2)        Jika  ternyata  bahwa perbuatan
tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya
disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan  dalam  rumah  sakit  jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan”
Sebagaimana  bunyi  pasal  di  atas, seseorang  yang  melakukan  tindak pidana dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya  apabila  diketahui  dirinya mengalami  kecacatan  jiwa  dalam tubuhnya. Jika dikaitkan dengan
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
gangguan  kejiwaan  yang  membuat
pengidap berkeinginan
untuk memamerkan  alat  kelamin  miliknya  di muka umum sedang diketahui perbuatan  berupa  menampilkan  alat kelamin  di  depan  orang  lain  termasuk sebagai  tindak  pidana  maka  sudah seharusnya  pelaku  tidak  dapat  dijatuhi pidana  karena  alasan  pemaaf  yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.
Namun,  hal  tersebut  tidak  berlaku demikian  terhadap  salah  satu  kasus tindak  pidana  eksibisionisme  yang terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat.  Berdasarkan  Putusan  Nomor 40/Pid.Sus/2021/  PN  Skw,  Terdakwa dalam  persidangan  bernama  Otniel
Kwolomine Alias Otis
Anak Yordankwalomine yang berprofesi sebagai  guru  selanjutnya  diketahui telah  beberapa  kali  melakukan  tindak pidana eksibisionisme terhadap beberapa wanita asing yang ditemuinya. Atas  perbuatannya  tersebut,  terdakwa dijatuhi  hukuman  oleh  Majelis  Hakim berupa 7 (tujuh) bulan penjara.
Fokus  utama  pada  artikel  ini  ialah menganalisis bagaimanakah pertimbangan  yuridis  Hakim  pada Putusan  Nomor  40/Pid.Sus/2021/PN Skw  menjatuhi  pidana  berupa  penjara
kepada  terdakwa  yang  mengalami gangguan eksibisionisme.
Pada  penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan  metode  perbandingan hukum.  Oleh  karena  sifatnya,  data sekunder  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan  menjadi  modal  utama untuk dapat menjawab segala pertanyaan  penelitian  yang  timbul. Selain  data  sekunder,  penelitian  ini juga  menggunakan  data  primer  yang diperoleh dari cara wawancara, halmana sebagai pelengkap teori dalam mendukung analisa data sekunder yang sudah didapatkan sebelumnya.
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku  hukum,  jurnal  makalah, tulisan  di  internet,  dan  majalah  hukum yang  relevan  dengan  objek  penelitian. Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi  hukum  yang  telah ditentukan  dalam  usulan  penelitian, yakni  bahan  hukum  yang  menyangkut tinjauan  umum  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.  Dalam  Pendekatan  peraturan perundang-undangan ini adalah pendekatan dengan menggunakan
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
legislasi  dan  rugulasi  pendekatan. dengan  menggunakan  legislasi  dan rugulasi.

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan Tindak Pidana Eksibisionisme  Dalam  Tatanan Hukum Positif Indonesia
Istilah  “eksibisionisme”  pertama kali  dikenalkan  oleh  dokter  Prancis bernama  Charles  Lasegue  pada  tahun 1877.  Untuk  memahami  apa  itu eksibisionisme,  sejatinya  kita  dapat menelaah  berdasarkan  arti  kata  dari eksibisionisme itu sendiri.
Eksibisionisme berasal dari kata exhibit yang artinya pamer  atau  memamerkan. Dalam hal ini, yang dipamerkan adalah organ  reproduksi  manusia  serta  bagian tubuh  yang  dapat  memancing  hasrat seksual, misalnya alat kelamin, payudara, atau bokong. Adapun kegiatan  memamerkan  alat  reproduksi tersebut bertujuan agar membangkitkan hasrat  bagi  si  pembuat,  sedangkan pihak yang kerap dijadikan sasaran/objek pelaku adalah wanita dan anak-anak.  Akan  tetapi,  juga  tidak menutup  kemungkinan  eksibisionisme dilakukan oleh seorang Wanita.
Dengan demikian, eksibisionisme berarti  perbuatan  memamerkan  organ
reproduksi  atau  bagian  tubuh  diri sendiri  kepada  orang  lain  untuk memuaskan  kebutuhan  seksual  si pembuat.
Mengingat perbuatan berupa memamerkan  alat  kelamin  kepada orang  lain  merupakan  perbuatan  yang dapat  meresahkan  masyarakat  maka oleh negara perbuatan tersebut dirumuskan sebagai tindak pidana yang dirumuskan ke dalam Pasal 281 KUHP dan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Pasal  281  KUHP  menyebutkan bahwa:
“Diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan atau  denda  paling  banyak  lima  ratus rupiah”
“ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
“ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di  muka  orang  lain  yang  ada  di  situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”
Pasal 36 UU Pornografi menyebutkan bahwa: “Setiap orang
yang mempertontonkan  diri  atau  orang  lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang  menggambarkan  ketelanjangan, eksploitasi  seksual,  persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  10  dipidana  dengan  pidana penjara paling laam 10 (sepuluh) tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)”
Keberadaan Pasal 36 UU Pornografi menjadi  aturan lex  specialist dari pengaturan tindak pidana eksibisionisme  yang  diatur  secara umum  dalam  Pasal  281  KUHP sehingga  apabila  dikaitkan  dengan salah  satu  asas  hukum lex  specialist derogate  legi  generalis yang  berarti bahwa aturan khusus mengesampingkan  aturan  umum  maka dalam hal tindak pidana eksibisionisme, aturan  yang  digunakan  adalah  aturan yang  diatur  dalam  Pasal  36  UU Pornografi.
Meskipun  oleh  hukum  perbuatan eksibisionisme  digolongkan  sebagai tindak  pidana.  Namun,  dalam  ilmu psikologi,  perbuatan  menampilkan  alat kelamin  di  muka  umum  merupakan suatu  bentuk  kelainan  seksual  yang dimiliki oleh seseorang agar menampilkan  organ  sistem  seksualnya kepada  orang  lain. 1 Berdasarkan penjelasan  dari  beberapa  literatur,
1 Fahrul  Rozi,  Nuram  Rumbina,  “Gambaran Perilaku  Eksibisionisme  pada  Perempuan dalam  Komunitas  Nude  Photography  di Jakarta”, Jurnal  Psikologi  Universitas  Buana Perjuangan Karawang , 2016: 3.
seseorang  dengan  kelainan  seksual eksibisionisme
berperilaku
eksibisionisme
dikarenakan
ketidakmampuan penderita untuk mengendalikan, mengelola, serta memahami  perilaku  serta  dorongan yang  ada  dalam  diri  mereka  sendiri. 2
Dorongan yang dimaksud ialah dorongan  yang  bersifat  “ego-alien” yang mengakibatkan pembuat kesulitan menahan  atau  mengontrol  dorongan tersebut. 3
Mengingat  hukum  positif  Indonesia mengenal yang namanya alasan penghapus  pidana,  yaitu  kondisi  di mana  seseorang  melakukan  tindak pidana  akan  tetapi  tidak  dapat  dijatuhi pidana  karena  kondisi  tertentu,  seperti cacat  jiwanya.  Oleh  karenanya,  untuk dapat  menjatuhi  pidana  kepada  pelaku eksibisionisme  harus  terlebih  dahulu dibuktikan  melalui  proses  pembuktian di  muka  pengadilan  untuk  mengetahui apakah  pelaku  mengidap  kelainan seksual yang dapat mengganggu kejiwaannya sehingga melakukan perbuatan eksibisionisme yang mengakibatkan  hakim  tidak  dapat menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa
2 Kartini,  Kartono, Patologi  Sosial  Gangguan- Gangguan  Kejiwaan (Jakarta:Rajawali  Pers, 2003).
3 Nadia  Utami  Larasati, Edukasi  Tentang Penyimpangan Eksibisionisme , 2019.
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
dikarenakan  amanat  dalam  Pasal  44 KUHP.

## B. Pertimbangan Yuridis
Hakim Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Eksibisionisme Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw
Hakim  menjadi  salah  satu  aparat hukum  yang  menduduki  peran  sentral dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana.  Mengingat  perannya  yang penting maka seorang Hakim diwajibkan  memiliki  kepribadian  yang cermat  dan  teliti  agar  dapat  memenuhi rasa  keadilan  sebagaimana  tujuan  dari hukum  itu  sendiri.  Sebelum  menjatuhi pidana,  seorang  hakim  tentu  saja  perlu dan harus melewati beberapa pertimbangan.  Hal  tersebut  dilakukan agar hakim tidak semena-mena menjatuhi  pidana  kepada  terdakwa tanpa memperhatikan aspek lain.
Hakim pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skw sebelum memutuskan  untuk  menjatuhi  pidana berupa  7  (tujuh)  bulan  penjara  kepada terdakwa atas perbuatan eksibisionisme yang  beberapa  kali  dilakukan  oleh dirinya, tentu telah melakukan beberapa  pertimbangan.  Dari  beberapa pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para
pakar  hukum,  Sudarto  menyebutkan sedikitnya terdapat 3 (tiga) faktor yang dipertimbangkan  oleh  hakim  sebelum membuat  putusan,  yaitu  pertimbangan yuridis  dan  pertimbangan  non  yuridis, kemudian  pertimbangan  non  yuridis terbagi lagi atas pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.
Pertimbangan yuridis dapat diartikan  sebagai  pertimbangan  hakim yang  didasari  atas  syarat  formal  suatu perundang-undangan.
Pada
pertimbangan  ini,  Hakim  akan  menilai berdasarkan seluruh perbuatan terdakwa  apakah  telah  memenuhi rumusan  unsur  pasal  yang  didakwakan terhadapnya  atau  tidak.  Jika  setelah proses pembuktian di muka persidangan,  berdasarkan  alat  serta barang bukti yang dihadirkan kemudian diperoleh fakta bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak  pidana  maka  pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi.
Selanjutnya pertimbangan sosiologis, pertimbangan  ini  lebih  dititikberatkan kepada  latar  belakang  terdakwa,  faktor ekonomi, nilai-nilai  sosial,  serta tujuan pemidanaan  terhadap  terdakwa  patut memiliki  manfaat  bagi  masyarakat. Terakhir,  pertimbangan  filosofis  ialah pertimbangan  yang  dilihat  berdasarkan
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
kacamata  keadilan  untuk  menilai  telah adil  atau  tidak  penjatuhan  pidana  yang diberikan oleh Hakim untuk terdakwa.
Mengingat fokus utama pada artikel ini  adalah  menganalisis  bagaimanakah pertimbangan  yuridis  Hakim  pada Putusan  Nomor  40/Pid.Sus/2021/PN Skw  menjatuhi  pidana  berupa  penjara kepada  terdakwa  yang  mengalami gangguan eksibisionisme maka selanjutnya  akan  dipaparkan  mengenai dasar pertimbangan yuridis hakim yang kemudian  dikaitkan  dengan  teori  dari Sudarto.
Diperoleh  dari  Putusan  Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN  Skw,  diketahui bahwa jaksa penuntut umum mendakwa  terdakwa  dengan  dakwaan jenis  alternatif  yang  tersusun  dari dakwaan pertama Pasal 36 Jo. Pasal 10 UU  Pornografi  dan  Kedua  Pasal  281 KUHP  jo.  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP. Oleh  karena  dakwaan  yang  digunakan berjenis  alternatif  maka  jaksa  penuntut umum tidak perlu membuktikan seluruh  dakwaan  apabila  salah  satu dakwaan  jaksa  penuntut  umum  telah terpenuhi.
Berdasarkan  bunyi  dari  masing- masing  pasal,  unsur-unsur  yang  perlu dibuktikan agar terdakwa dapat
dikatakan  bersalah  adalah  sebagai berikut:
Pasal  36  Jo.  Pasal  10  UU Pornografi
“1)  Setiap orang”
“2)    memperlihatkan  diri  sendiri dan/atau orang lain”
“3)    dalam  pertunjukkan  atau  di depan umum”
“4) segala sesuatu yang menggambarkan  ketelanjangan, eksploitasi  seksual,  tindakan intim,  atau  yang  bermuatan pornografi lainnya”
Pasal 281 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP:
“1)  Adanya  perbuatan  melanggar kesusilaan”
“2) secara terbuka”
“3) kesalahan dengan sengaja”
Setelah  melalui  proses  pembuktian, yang  mana  penuntut  umum  serta terdakwa  melalui  penasihat  hukumnya sama-sama  menghadirkan  alat  bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan  ahli,  alat  bukti  surat, petunjuk, ataupun keterangan terdakwa sesuai  dengan  alat  bukti  sah  menurut Pasal 184 KUHAP,
Hakim mempertimbangkan  bahwa  terdakwa telah  memenuhi  rumusan  unsur  dalam
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
Pasal  36  Jo.  Pasal  10  UU  tentang Pornografi dengan analisis unsur sebagai berikut:
“1) Barangsiapa”
Yang dimaksud dengan
“barangsiapa” adalah setiap orang yang menjunjung tinggi hak dan kewajibannya  sehingga  perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.  Dalam  hal  ini,  ini  yang diidentifikasi sebagai barangsiapa adalah  orang  yang  didakwa  sebagai pelaku  kejahatan.  Terdakwa  dalam Putusan  Nomor  40/Pid.Sus/2021/PN Skw ialah Othniel Kwolomine Als Otis Anak  Yordankwalomine  yang  diduga
melakukan
tindak pidana
eksibisionisme. Terdakwa dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani, mampu  menjawab  semua  keterangan dan  pertanyaan  saksi,  serta  dapat bersaksi  di  depan  sidang  dengan  cara yang  mempertegas  identitasnya  dalam surat  dakwaan  penuntut  umum  dan menghubungkan antara identitas tersebut  dengan  identitas  terdakwa. dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  dan Surat Dakwaan  Penuntut  Umum. Dengan  demikian,  Majelis  Hakim beranggapan unsur ini telah terpenuhi.
Berangkat dari pertimbangan hakim di  atas,  penulis  sependapat  bahwa unsur “barangsiapa” merupakan komponen yang merujuk kepada orang sepatutnya bertanggungjawab atas kejahatan  yang  dilakukan  olehnya. Namun, sebelum menyatakan unsur ini telah  terpenuhi,  harus  terlebih  dahulu memperhatikan apakah tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar  yang  melekat  dalam  diri terdakwa.  Pernyataan  tersebut  selaras dengan  pendapat  yang  disebutkan  oleh Jan Remmelink dalam bukunya. 4
Dari  hasil  wawancara  dengan  Maya Shafira, 5 jika  mengacu  pada  Pasal  44 KUHP,  bagi  mereka  yang  melakukan perbuatan eksibisionisme dapat dihapus pidananya  dengan  alasan  pemaaf, sehingga  tidak  perlu  mempertanggung jawabkan  perbuatannya.  Namun  harus didukung  dengan  bukti  kuat  dari psikiater  di  rumah  sakit.  Berdasarkan hal  tersebut,  dikaitkan  dengan  temuan penulis dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN  Skw  yaitu  pada
4 Jan  Remmelink,  Hukum  Pidana, Komentar Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidananya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
5 Hasil  wawancara  dengan  Maya  Shafira, Dosen  Hukum  Pidana  pada  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, 20 Oktober 2022
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
saat  proses  pembuktian  diketahui bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli yang  dihadirkan  oleh  penasihat  hukum terdakwa,  terdakwa  hanya  mengalami kelainan  tingkah  laku paraphilia yaitu exibisionisme  fetishme. Meski  begitu, kejiwaan  terdakwa  tergolong  normal sehingga  tidak  memenuhi  ketentuan Pasal  44  KUHP  yang  menjadi  alasan penghapus  pidana.  Dengan  demikian, unsur  “barangsiapa”  telah  terpenuhi dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan oleh dirinya. (Remmelink 2003)
“2). Dengan Sengaja”
Unsur tujuan menurut M.v.T. ( memorie  van  toehchiting ),  diartikan sebagai  keinginan  dan  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan  dengan  aktivitas seseorang. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang
dihadirkan  di  persidangan,  terdakwa mengetahui dirinya melakukan perbuatan pornografi dengan mengeluarkan  alat  kelaminnya  dari dalam celana dan menggerakkan tangannya maju mundur yang membuat terdakwa mengeluarkan sperma.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  setelah
dengan  sengaja  menjadikan  seorang wanita sebagai target.
Berangkat dari analisis hakim dalam mempertimbangkan  unsur  “dengan sengaja”,  penulis  sependapat  apabila unsur a  quo terpenuhi.  Hal  tersebut dapat  dibuktikan  melalui  perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menargetkan perempuan atas perbuatannya tersebut. Ketika terdakwa telah  menemukan  korban,  Terdakwa langsung  membuka  alat  kelaminnya untuk  memenuhi  kebutuhan  hasrat seksuaknya  tersebut.  Oleh  karena  itu, unsur “sengaja” telah terpenuhi.
“3) Unsur
melakukan mempertontonkan  diri  atau  orang  lain dalam  pertunjukan  atau  dimuka  umum yang  menggambarkan  ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya”
Adapun  yang  dimaksud  dengan unsur a  quo yaitu  ketika  sesuatu dilakukan  “dalam  pertunjukan”  atau “di  depan  umum”,  itu  berarti  hal  itu dilakukan  dalam  suasana  di  mana orang lain dapat dengan bebas mengamatinya.  Dari  bukti-bukti  yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan  hakim  tentang  unsur a quo ,  terlihat  jelas  bahwa  terdakwa berkali-kali  melakukan  masturbasi  di hadapan  seorang  perempuan.  Dengan
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265
demikian,  unsur  tersebut  menurut pendapat penulis telah terpenuhi.
Setelah menganalisis kesemua unsur di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa Psikolog yang diajukan oleh Penasehat Hukum  adalah  Psikolog  dari  Rumah Sakit Jiwa yang didatangi oleh Terdakwa untuk melakukan terapi yang berkaitan  dengan  perilaku  seksual. Menurut  keterangan  ahli,  terdakwa hanya  mengalami  kesulitan  perilaku. Namun,  jiwanya  sehat  dan  tidak  sakit. Selain  itu,  terdakwa  mengakui  bahwa ia  sengaja  melakukan  masturbasi  di depan  seorang  wanita  di  depan  umum untuk  memuaskan  dirinya  sendiri sehingga  tidak  memenuhi  ketentuan Pasal 44 KUHP dan penjatuhan pidana kepada  terdakwa  merupakan  langkah yang  tepat  karena  tidak  ada  alasan pemaaf  yang  dapat  menggugurkan pidana  atas  perbuatan  yang  dilakukan oleh terdakwa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Landasan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN  Skw  telah  sesuai
dengan  teori  pertimbangan  hakim
secara
yuridis, yang mana pertimbangan  tersebut  didasari  atas
terpenuhinya  rumusan  unsur  Pasal  36 jo. Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 serta  berdasarkan  fakta  persidangan, Terdakwa  tidak  mengidap  gangguan kejiwaan,  melainkan  hanya  mengalami gangguan perilaku. Akan tetapi, jiwanya sehat dan tidak sakit sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  44  KUHP.  Dengan  demikian, penjatuhan  pidana  oleh  Hakim  kepada terdakwa  telah  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.
Adapun saran yang dapat diberikan  yaitu  mengingat  terdakwa dalam perkara a quo memiliki gangguan tingkah laku parafilia khususnya exibisionisme  fetishisme yang  dialaminya  walaupun  jiwanya normal, sebaiknya hakim juga memberikan  sanksi  tindakan  dengan memberikan  pemulihan,  rehabilitasi medik psikologis bagi terdakwa dengan tujuan  agar  ketika  terdakwa  bebas  dari masa pidananya, terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut  sehingga  dapat  menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan di masyarakat.
M.  Yudha  Bhakti  K  dkk,  Pertimbangan  Yuridis  Hakim  Pada  Pelaku  Pengidap  Gangguan  Eksibisionisme, Halama 255-265

## DAFTAR PUSTAKA
Fahrul Rozi, Nuram Rumbina, “Gambaran Perilaku Eksibisionisme pada Perempuan  dalam  Komunitas Nude Photography di Jakarta”,
Jurnal  Psikologi  Universitas Buana Perjuangan Karawang ,
2016: 3.
Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar  Atas  Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dan  Pidananya  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ,
Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka
Utama, 2003.
Kartini,  Kartono, Patologi  Sosial
Gangguan-Gangguan
Kejiwaan ,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nadia Utami Larasati, Edukasi Tentang
Penyimpangan  Eksibisionisme , 2019.
Putusan  PN  Singkawang  Nomor:
40/Pid.Sus/2021/PN Skw