Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia
Dedi Suhendro AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar Dedi.su@amiktunasbangsa.ac.id

## Abstract
The  largest  population  of  Islam  in  the  world  is  an  Indonesian  country where  the  amouth  of  Muslim  population  reaches  204  million  inhabitants.  The amouth of Islam that is classified as many in Indonesia, has a potential to trigger the development and growth of sharia banks. Government's attention and support for  sharia  banking  is  strengthened  by  the  policy  with  the  issuance  of  sharia banking  law.  PT  Bank  Mualat  Indonesia  is  the  first  syariah  bank  in  Indonesia which was  established and operated in  1992 then followed by other sharia bank. PT Bank Muamalat Indonesia was born from the work of the banking team of the Majelis Ulama Indonesia (MUI), which on November 1, 1991 signed the deed of establishment  of  PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  collected  the  purchase  of  shares of  Rp.84  billion.  The  established  sharia  bank  is  a  financial  services  banking institution  operating  on  the  basis  of  Islamic  ethics  and  value  systems,  especially those free of interest (riba), free from speculative non-productive activities such as gambling  ( maysir ),  free  from  unclear  and  dubious  matters  ( gharar ),  based  on justice  principles,  and  only  finance  halal  business  activities.  The  institutional sector from 2007 to 2017 when viewed from the BUS (Islamic Commercial Bank) has  increased  although  the  increase  is  not  too  high,  while  the  USS  (Islamic Business  Unit  of  a  Conventional  Bank)  has  fluctuated,  the  a  mouth  of  BPRS (Islamic  Rural  Bank)  has  increased  very  well,  growth  the  a  mouth  of  sharia banking  office  network  also  fluctuated.  The  development  and  growth  of  total assets,  DPK  (Depositor  Funds),  and  the  amount  of  PYD  (Financing)  has  always increased  from  2007  to  2017.  So  that  Islamic  banks  become  a  good  banking model and is ideal in advancing the nation's economy.
Keywords : Islamic Banking Statistics, Development, Growth, Indonesia

## Pendahuluan
Aktivitas  dalam  bidang  seni  perekonomian  sudah  ada  sejak  zaman Rasulullah  SAW  dan  banyak  permasalahan  bidang  ekonomi  yang  dihadapi  oleh manusia,  sehingga  banyak  pakar  ekonomi  berpikir  bagaimana  merubah  ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti sekarang ini. Cabang ilmu ekonomi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia adalah dalam bidang  perbankan.  Ekonomi  konvensional  memang  masih  jauh  lebih  unggul dibandingkan  dengan  ekonomi  syariah  tetapi  seiring  dengan  kemajuan  zaman banyak didirikan lembaga syariah yang semakin berkembang dan tumbuh. Dalam
penelitian  yang  ditulis  oleh  Marimin  et  al  (2015)  menyatakan  bahwa  para  pakar ekonomi  memperkirakan  dan  memprediksikan  yang  mana  ekonomi  syariah  akan mengalami  perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  maju  dari  ekonomi konvensional
Kehidupan  pada  zaman  Rasulullah  SAW  belum  adanya  institusi  seperti perbankan  namun  dalam  aktifitas  perdagangan  dan  perekonomiannya  sudah memberikan berpedoman untuk  menerapkan prinsip,  hukum  serta filosofi  kaidah ajaran  Islam.  Cara  yang  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  prinsip,  hukum  dan filosofi  dasar  dalam  ajaran  Islam  dibidang  ekonomi,  dan  kemudian mengidentifkasi  semua  hal  yang  dilarang  hal  ini  dilakukan  untuk  menghadapi masalah-masalah muamalah kontemporer.
Karena  untuk  dapat  melakukan  suatu  kreativitas  dan  inovasi  ( ijtihad ) dalam  memecahkan  masalah  dan  persoalan  muamalah  kontemporer  termasuk dalam  masalah  dan  persoalan  perbankan  maka  yang  harus  dilakukan  adalah mengidentifikasi  semua  yang  dilarang  sesuai  dengan  prinsip,  hukum  dan  filosofi ajaran islam dibidang ekonomi (Marimin et al., 2015).
Menurut  Nofinawati  (2015)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa berdasarkan sejarah perekonomian Islam, dimana tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah  SAW  untuk  masalah  pembiayaan  harus  dilakukan  dengan  akad  dan harus  sesuai  dengan  syariah  yang  berlaku.  Seperti  praktik  pengiriman  uang, penerimaan  dalam  penitipan  harta  benda  serta  meminjam  uang  untuk  hal  bisnis dan  konsumsi.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  utama  perbankan konvensional  menerima  simpanan  dana  atau  deposit,  penyaluran  dana  kepada masyarakat, serta pengiriman dana yang mana kegiatan ini tidak bisa terlepas dan terpisahkan dari kehidupan umat Islam.
Dalam  kehidupan  Rasulullah  SAW  dan  Siti  Khadijah  pernah mempraktikkan  sistem  akad mudharabah ,  Siti  Khadijah  bertindak  sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Rasulullah SAW bertindak sebagai mudharib (pengelola  dana)  yang  mana mudharabah adalah  suatu  bentuk  kerjasama  antara pemilik  modal/dana  dengan  pengelola  yang  disertai  suatu  perjanjian.  Dana  yang sudah terhimpun kemudian dikelola oleh Rasulullah SAW kedalam bentuk usaha perdagangan. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan hasil dari usaha perdagangan nya,  maka  Rasulullah  SAW  membagi  hasil  kepada  Siti  Khadijah  sesuai  dengan kesepakatan pada saat akad. Sehingga dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga
perbankan  belum  ada  pada  zaman  Rasullah  SAW,  namun  kenyataannya  praktik perbankan telah menjadi tradisi umat Islam (Nofinawati, 2015).

## Perkembangan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah
Bank  salah  satu  usaha  yang  kegiatannya  menghimpun  dana  dari masyarakat  seperti  bentuk  simpanan  kemudian  meyalurkan  kembali  kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit (Suhendro, 2018).
Dalam  praktiknya  bank  syariah  atau  dinegara  lain  disebut Islamic  Bank melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  yaitu  menerapkan sistem  perjanjian  antara  bank  syariah  dengan  pihak  lain  yang  menyangkut penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum islam sehingga sangat berbeda dengan bank konvensional.
Perbedaaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, seperti diketahui bahwa bank konvensional menjalankan sistem bunga yang mana sistem  bunga  mengandung  unsur  dan  prinsip  riba,  dalam  sistem  bunga  adanya ketidakadilan  disebabkan  pihak  bank  konvensional  (pemilik  dana)  memberikan kewajiban  kepada  peminjam  untuk  membayar  lebih  dari  dana  yang  dipinjamnya tanpa melihat apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Sehingga  sistem  bunga  dilarang  dalam  ajaran  agama  islam.  Sedangkan  bank syariah  berlandaskan  pada  sistem  bagi  hasil  yang  menerapkan  prinsip  dimana ketika  peminjam  dan  pihak  bank  syariah  (pemilik  dana)  berbagi  dalam keuntungan  dan  risiko  kerugian  dengan  pembagian  sesuai  dengan  kesepakatan. Ditinjau dari perspektif bidang ekonomi, bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan dana investasi kepada publik secara optimal dengan larangan riba dan kewajiban zakat  yang bersifat  produktif serta dijalankan sesuai prinsip, nilai, etika dan moral ajaran Islam (Diana Yumanita, 2010).
Menurut  Nofinawati  (2015)  sistem  perbankan  yang  menggunakan  sistem bagi  hasil  telah  ada  sejak  lama,  yang  diawali  dengan  banyaknya  pemikiran- pemikiran  kaum  muslim  dalam  tulisan  mereka  tentang  adanya  bank  syariah, misalnya  tulisan-tulisan  Muhammad  Hamidullah  yang  ditulis  pada  1944,  1955, 1957,  dan  1962,  bisa  dikategorikan  sebagai  gagasan  terdahulu  mengenai perbankan  Islam.  Anwar  Qureshi  pada  tahun  1946,  Naiem  Siddiqi  pada  tahun 1948,  dan  Mahmud  Ahmad  pada  tahun  1952.  Kemudian  uraian  yang  lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada tahun 1961.
Catatan sejarah menceritakan bahwa pada tahun 1940-an di Malaysia dan Pakistan perkembangan terhadap bank syariah dalam upaya terhadap pengelolaan dana untuk para jemaah haji dengan prinsip non-konvensional (Nofinawati, 2015). Tetapi  sejarah  lain  menceritakan  pada  tahun  1963  pertama  kali  bank  syariah adalah Mit Ghamr Lokal Saving Bank didirikan oleh Dr. Ahmad el-Najar di kota kecil,  Mesir  sebagai pilot  project dalam  bentuk  bank  tabungan  pedesaan.  Pada tahun 1965 didirikan di  Pakistan dalam bentuk  bank koperasi  (Sari  et  al., 2013). Gerakan  bank  syariah  mulai  hidup  pada  pertengahan  tahun  1970-an,  seperti berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1975 sebagai lembaga keuangan internasional Islam multilateral, hal inilah yang menggerakkan didirikannya  bank syariah  di  negara  lain  seperti Dubai  Islamic  Bank di  Dubai  pada  tahun  1975,
Kuwait  Finance  House di  Kuwait  tahun  1977  dan Faisal  Islamic  Bank di  Mesir dan  Sudan  pada  tahun  1977.  Jumlah  bank  dan  lembaga  keuangan  syariah mencapai  lebih  dari  200  yang  beroperasi  di  70  negara  baik  negara  muslim  dan negara  non-muslim  dan  total  portofolionya  berkisar  $200  milyar  (Diana Yumanita, 2010).
Sehingga  pada  tanggal  21  s/d  27  April  1969  diselenggarakannya konferensi  tingkat  Internasional  yang  diadakan  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia tentang gagasan berdirinya bank syariah, yang diikuti 19 negara. Hasil konferensi tingkat Internasional tersebut merumuskan:
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk  kepada hukum  laba dan rugi,  jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara  menunggu  berdirinya  bank  syariah,  bank-bank  yang menerapkan  bunga  diperbolehkan  beroperasi.  Namun  jika  benar-benar dalam keadaan darurat.
Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab:
1. Banyak  yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga ( interest free ) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
2. Adanya  pertanyaan  tentang  bagaimana  bank  akan  membiayai  operasinya. Tetapi  di  lain  pihak,  bank  Islam  adalah  satu  alternative  sistem  ekonomi Islam (Nofinawati, 2015).
Selain diselenggarakan nya konferensi tingkat Internasional yang diadakan di  Kuala  Lumpur,  Malaysia.  Untuk  lebih  mempermudah  berkembangnya  bank syariah  di  negara-negara  muslim  perlu  ada  usaha  bersama  di  antara  Negara muslim  maka  pada  Desember  1970,  dalam  Sidang  Menteri  Luar  Negeri  negara- negara  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  di  Karachi,  Pakistan,  delegasi  dari negara  Mesir  mengajukan  proposal  untuk  didirikannya  bank  syariah  untuk Perdagangan  dan  Pembangunan  ( International  Islamic  Bank  for  Trade  and Development ) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam ( Federation of Islamic Bank ) sehingga dikaji para ahli dari 18 negara Islam.
Pada Maret 1973 di Benghazi, Libya kembali usulan tersebut diagendakan oleh  menteri-menteri  luar  negeri  dalam  agenda  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI)  dimana  sidang  tersebut  merumuskan  supaya  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI)  memiliki  suatu  lembaga  yang  menangani  dalam  bidang  permasalahan keuangan dan ekonomi. Sedangkan pada bulan Juli 1973, kembali membicarakan pendirian  bank  syariah  yang  diwakili  negara-negara  Islam  penghasil  minyak bertemu  di  Jeddah,  Arab  Saudi.  Pendirian  bank  tersebut,  berupa  anggaran  dasar dan anggaran rumah tangga. Pada Mei 1974 di Jeddah pertemuan kedua kali nya untuk sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan disetujui untuk pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal l2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR ( special drawing right ) IMF  ( International  Monetary  Fund ).  Dengan  berdirinya Islamic  Development Bank (IDB)  memotivasi  negara-negara  Islam  dunia  untuk  mendirikan  lembaga keuangan  syariah.  Akhir  periode  1970-an  dan  awal  1980-an,  lembaga  keuangan syariah didirikan di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki termasuk Indonesia  pada  periode  1990-an. Ada  juga  negara-negara  non-muslim  yang mendirikan bank Islam, seperti Swiss, Luxemburg, Inggris, Bahamas (Benon) dan Denmark (Nofinawati, 2015).
Dalam  penelitian  Nofinawati  (2015)  menyatakan  bahwa  seiring  dengan berkembang  pesat  bank  syariah  menyebabkan  bank  konvensional  tertarik  untuk menawarkan  produk  bank  syariah,  hal  ini  tercermin  dari  tidakan  bank konvensional untuk membuka sistem di masing-masing bank dalam menawarkan produk-produk  bank  syariah  suatu  contoh  di  Malaysia  adanya  produk “Islamic windows”, di Mesir dengan produk "the Islamic transactions", bank perdagangan Arab Saudi dengan produk "the Islamic services" dan pada tahun 1996 Citibank di
Bahrain  mendirikan  Citi  Islamic  Investment  yang  merupakan wholly-owned subsidiary .

## Perbankan Syariah Di Indonesia
Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha saat ini sangat cepat dan dinamis (Suhendro, 2016). Awal mulanya perbankan hanya ada di  Eropa  yang  penyebarannya  sampai  ke  Asia  Barat,  karena  perluasan  dan perkembangan  dari  daerah  jajahan  maka  sistem  perbankan  banyak  diterapkan pada  negara  jajahannya.  Sama  halnya  dengan  negara  yang  pernah  dijajah  oleh negara Belanda, sehingga negara Belanda mendirikan bank seperti De Post Paar Bank, De Javasche Bank serta masih ada lagi  bank-bank milik bangsa  Indonesia sendiri.  Perbankan  Indonesia  sudah  menunjukkan  kemajuan  pada  zaman kemerdekaan  baik  bank  yang  didirikan  oleh  pemerintah  maupun  bank  milik swasta (Nofinawati, 2015).
Sudah  lama  masyarakat  Islam  Indonesia  memiliki  keinginan  untuk didikannya bank syariah dengan syariat Islam yang di prakarsai tokoh ulama, para cendikiawan  dan  pakar  ekonomi  Islam.  Hasrat  dan  keinginan  untuk  mendirikan konsep ekonomi Islam sebenarnya sudah mulai dipikirkan oleh para tokoh ulama di  tahun  1930-an.  Pada  masa  kepemimpinan  K.H  Mansur  sebagai  ketua  PP Muhammdiyah  pada  tahun  1937  sampai  tahun  1944  beliau  menginginkan  serta menyerukan  suatu  pendapat  terhadap  haramnya  produk  bank  konvensional  bagi masyarakat  dan  umat  Islam.  Pada  saat  itu  beliau  mengemukakan  pendapat  dan gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia (Fasa, 2013).
Penelitian  Fasa  (2013)  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah,  para  tokoh ulama,  cendikiawan  dan  pakar  ekonomi  Islam  sangat  penting.  Seperti  peran mantan  presiden  Suharto,  B.J.  Habibie  sebagai  ketua  umum  ICMI  atau  Rahmat Saleh  sebagai  mantan  Gubernur  Bank  Indonesia  pada  saat  itu.  Tokoh  penting inilah yang mampu untuk menarik para investor, BUMN dan yayasan.
Menurut Alamsyah (2012) Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam  terbesar  dunia,  selayaknya  menjadi  pelopor  dalam  perkembangan  dan pertumbuhan  perbankan  syariah.  Indonesia  memiliki  ruang  yang  sangat  besar terhadap perbankan syariah agar menjadi global player , dikarenakan:
1. Dimana jumlah penduduk Islam  yang besar merupakan suatu potensi dari nasabah dalam bidang keuangan syariah.
2. Adanya  prospek  perekonomian  yang  berkembang,  hal  ini  terlihat  dari pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  kisaran  6%  sampai  6,5%  dalam rentang ekonomi yang solid.
3. Meningkatnya sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade dalam hal ini berpengaruh terhadap minat para investor untuk berinvestasi didalam negeri termasuk perbankan syariah.
4. Indonesia yang memiliki kekayaan alam sehingga dapat dijadikan sebagai underlying terhadap transaksi keuangan syariah (Syukron, 2013).
Sementara  di  Indonesia,  pada  awal  tahun  1990-an  bank  syariah  berdiri yang  dikenal  dengan  nama  Bank  Muamalat  Indonesia.  Dalam  praktiknya  bank syariah  mampu  dalam  memenuhi  kebutuhan  di  masyarakat  Indonesia  dengan pelayanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah agama Islam, hal-hal yang berkaitan  dengan  pelarangan  terhadap  riba,  ketidakjelasan,  penyaluran  dalam pembiayaan/investasi  pada  kegiatan  usaha  yang  etis  halal  secara  syariah, pelanggaran  prinsip  keadilan  dalam  bertransaksi  serta  kegiatan  yang  bersifat spekulatif yang non-produktif (perjudian).
Perkembangan  bank  syariah  secara  pesat  semenjak  era  reformasi  pada akhir  tahun  1990-an,  setelah  pemerintah  dan  Bank  Indonesia  memberikan kebijakan dalam mengembangkan bank syariah, dengan dikeluarkan nya undang- undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 3 1998 yang mana kebijakan tersebut tidak hanya tentang perluasan operasi bank-bank syariah dan jumlah kantor untuk meningkatkan  sisi  penawaran,  tetapi  juga  menyangkut  pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan.
Perkembangan  bank  syariah  dalam  sejarah  Indonesia  semenjak dikeluarkannya  ketentuan  dari  Bank  Indonesia  tentang  pemberian  izin  untuk membuka  bank  syariah  atau  memberikan  izin  terhadap  bank  konvensional  untuk mendirikan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Bank  syariah  merupakan  lembaga perbankan penyedia jasa keuangan  yang beroperasi  berdasarkan etika dan sistem nilai  Islam,  khususnya  yang  bebas  dari  bunga  ( riba ),  bebas  dari  kegiatan spekulatif  yang  nonproduktif  seperti  perjudian  ( maysir ),  bebas  dari  hal-hal  yang tidak  jelas  dan  meragukan  ( gharar ),  berprinsip  keadilan,  dan  hanya  membiayai kegiatan usaha yang halal (Munawir, 2005).
Bank  Syariah  sering  dipersamakan  dengan  bank  tanpa  bunga  yang  mulai banyak berkembang ibaratkan jamur dimusim hujan.  Selain menghindari bunga,
juga  secara  aktif  turut  serta  dalam  berpartisipasi  untuk  mencapai  sasaran  dan tujuan  dari  ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  sosial.  Prinsip- prinsip  Dasar  Perbankan  Syariah  Dalam  operasinya,  bank  Syariah  mengikuti aturan-aturan  dan  norma-norma  Islam,  seperti  yang  disebutkan  dalam  pengertian di atas, yaitu:
1. Bebas dari bunga ( riba )
2. Bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  non  produktif  seperti  perjudian ( maysir )
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan ( gharar )
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah ( bathil ) dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat empat prinsip pertama  biasa  disebut  anti  MAGHRIB  ( maysir , gharar , riba ,  dan bathil ) (Diana Yumanita, 2010).
Bank  Indonesia  selaku  regulator  memberikan  perhatian  dengan  sungguh- sungguh  dan  serius  dalam  perkembangan  perbankan  syariah.  Dengan  semangat yang  kuat  serta  dilandasi  adanya  keyakinan  bahwa  bank  syariah  akan  memberi dan  membawa maslahat untuk  pemerataan  dan  meningkatkan    perekonomian rakyat.
1. Bank  syariah  lebih  cenderung  dengan  sektor  riil  sebab  produk-produk yang  ditawarkan  dalam  hal  pembiayaan  selalu  menggunakan underlying sehingga lebih nyata dalam sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Tidak adanya produk spekulatif (gharar) sehingga memiliki ketahanan dan ketangguhan  dari direct  hit terhadap krisis  global  bidang  keuangan.  Jadi secara garis besarnya, bank syariah menciptakan adanya stabilitas terhadap perekonomian nasional dan keuangan.
Adanya  sistem  bagi  hasil  dalam bank  syariah  sehingga  memberikan dampak  positif,  banyak  manfaat  dan  adil  kepada  masyarakat.  Ditinjau  dari pemilik  dana  (deposan),  pengelola  dana  (pihak  bank)  dan  pengusaha  (debitur) (Alamsyah, 2012).
Sejak  tahun  1988  pada  saat  pemerintah  mengeluarkan  Paket  Kebijakan Oktober  (Pakto)  yang  berisikan  tentang  liberalisasi  industri  terhadap  perbankan pada saat inilah adanya gagasan perbankan syariah yang mana para ulama-ulama berusaha  agar  mendirikan  bank  tanpa  bunga  namun  tidak  adanya  perangkat hukum  yang  bisa  untuk  dijadikan  rujukan  terkecuali  sistem  dalam  perbankan
menetapkan  bunganya  sebesar  0%  (nol  persen).  Pada  tanggal  19  s/d  22  Agustus 1990 di Cisarua, Bogor adanya lokakarya ulama Indonesia yang merekomendasikan  tentang  perbankan  dan  bunga  bank.  Pada  tanggal  22-25 Agustus  1990  diadakan  Musyawarah  Nasional  (Munas)    ke-  IV  oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jaya, Jakarta pembahasan lebih lanjut dan mendalam  tentang  pembentukan  kelompok-kelompok  kerja  serta  pendirian  bank syariah di Indonesia (Nofinawati, 2015).
Bank  syariah  pertama  di  Indonesia  adalah  bank  Muamalat  sebelum dibentuknya  undang-undang  No  7  tahun  1992  (Nofinawati,  2015).  PT  Bank Muamalat  Indonesia  lahir  dari  kerja  tim  perbankan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI), yang mana pada tanggal            1 November 1991 ditanda tanganilah akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, terkumpul pembelian saham sebesar Rp. 84 miliar.
Kemudian  pada  tanggal  3  Nopember  1991,  acara  silaturahmi  Presiden  di Istana  Bogor,  disetorlah  untuk  modal  awal  sebesar  Rp.  106.126.382.000,-. Sejumlah  dana  modal  awal  itu  berasal  dari  presiden  dan  wakil  presiden, Supersemar,  sepuluh  menteri  Kabinet  Pembangunan  V,  Yayasan  Amal  Bakti Muslim  Pancasila,  Yayasan  Dakab,  Dharmais,  Purna  Bhakti  Pertiwi,  PT  Pindad dan PT PAL. Sebagai penopang bank syariah berasal dari yayasan Dana Dakwah Pembangunan. Dari hasil terkumpulnya modal awal  tersebut  pada tanggal  1 Mei 1992  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  mulai  beroperasi,  dengan  diperkuat  ada  nya Undang-undang  No  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  diperjelas  lagi  dalam pasal  13  ayat  (c)  menyatakan  bahwa  salah  satu  usaha  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR)  menyediakan  Pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setelah dikeluarkan nya UU No 7 tahun 1992  pasal  13  ayat  (c)  pada  tanggal  30  Oktober  1992  dikeluarkan  nya  Peraturan Pemeruntah (PP)  No. 72 tahun 1992  tentang bank berdasarkan prinsip bagi  hasil (Nofinawati, 2015).
Setelah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia disertai berdirinnya Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  tetapi  kedua  lembaga  keuangan  tersebut belum  mapu  untuk  menjangkau  masyarakat  islam  untuk  kalangan  bawah  maka didirikanlah  suatu  lembaga  mikro  syariah  yang  diberi  nama  Baitul  Maal Wattamwil  (BMT). Selama  dua  tahun  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  beroperasi,
mensponsori berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan asuransi Islam serta menjadi salah satu pemegang sahamnya.
Pada  tahun  1998  dikeluarkannya  UU  No.  10  tahun  1998  tentang perubahan  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  mana  terdapat perubahan terhadap peluang untuk perkembangan bank syariah, UU No. 10 tahun 1998 menyatakan sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:
1. Kebutuhan pelayanan perbankan untuk masyarakat serta tidak menerapkan sistem  bunga.  Adanya  perbankan  syariah  yang  berjalan  dengan  bank konvensional  berarti  mobilitas  terhadap  dana  masyarakat  dapat  dilakukan dengan lebih luas.
2. Adanya prisip kemitraan sehingga membuka pengembangan usaha. Sistem yang  berjalan  pada  bank  syariah  merupakan  konsep  hubungan  investor yang  harmonis  ( mutual  investor  relationship ),  sedangkan  bank konvensional  menerapkan  konsep  hubungan  debitur  dan  kreditur  ( debitor to creditor relationship ).
Dengan  berlakunya  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  perubahan  UU  No.  7 tahun  1992  tentang  Perbankan  makan  dikeluarkannya  beberapa  ketentuan  dalam pelaksanaan  seperti  SK  Direksi  BI  dan  Peraturan  Bank  Indonesia,  adanya landasan  hukum  terhadap  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  berarti memberi  kesempatan  terhadap  perkembangan  serta  pertumbuhan  perbankan syariah  dengan  medirikan  izin  mendirikan  Kantor  Cabang  Syariah  (KCS)  oleh bank  konvensional.  Dengan  kata  lain,  bank  umum  dapat  menjalankan  dua kegiatan  usaha,  baik  secara  konvensional  maupun  berdasarkan  prinsip  syariah (Nofinawati, 2015).
Pada  tanggal  16  Juli  2008,  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  disahkan  sehingga  menghasilkan  landasan  hukum  perbankan  syariah sehingga  mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  bank  syariah  selama  5 tahun terakhir dimana asetnya tumbuh lebih dari 5 % per tahunnya namun secara nasional masih dibawah 5%.
Dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  mengatur secara  khusus  mengenai  perbankan  syariah,  baik  dari  sisi  kelembagaan  maupun dari  aspek  kegiatan  usaha.  Ada  beberapa  lembaga  hukum  yang  baru  dalam  UU No.  21  Tahun  2008,  antara  lain  yakni  menyangkut  pemisahan  ( spin-off )  UUS secara sukarela atau wajib dan Komite Perbankan Syariah. Terdapat juga beberapa
PBI  yang  diamanahkan  oleh  UU  No.  21  tahun  2008.  Adapun  PBI  yang  secara khusus  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ini antara lain:
1.  PBI No.10/16/PBI/2008  tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah. 2.  PBI No.10/17/PBI/2008  tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3.  PBI No.10/18/PBI/2008  tentang
Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah. 4.  PBI No.l0/23/PBI/2008 tentang Perubahan  Kedua  Atas  PBI  No. 6/21/PBI/2004  tentang  Giro  Wajib Minimum  dalam  Rupiah  dan  Valuta Asing  bagi  Bank  Umum  yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 5.  PBI No.10/24/PBI/2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  PBI  No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas  Aktiva  Bank  Umum  yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 6.  PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah 7.  PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
Perkembangan  dan  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia  makin maju  dan  berkembang.  Dampak  krisis  moneter  membawa  pengaruh  yang  positif bagi  perbankan  syariah  karena  kalangan  masyarakat  dan  pakar  ekonomi  tidak cuma  memantau  melainkan  ingin  prinsif  syariah  diterapkan  secara  maksimal. Perbankan  syariah  di  Indonesia  menunjukkan  peningkatan  yang  sangat  pesat sehingga  akan  terus  berkembang  yang  nantinya  dapat  memperkuat  stabilitas perekonomian dan keuangan.  Dapat  dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di  Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2017 perbankan syariah mengalami  lonjakan  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Pada  tahun  1992  sampai tahun  1999  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  hanya  ada  satu  yaitu  Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tahun 2000 sampai tahun 2003 Bank Umum Syariah bertambah  satu  lagi  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM).  Kemudian  pada  tahun 2004  sampai  tahun  2007  Bank  Umum  Syariah  bertambah  yaitu  Bank  Syariah Mega Indonesia (BSMI). Sehingga pada tahun 2008 diklasifikasikan sebagai jenis
industri yang baru karena memiliki persaingan dan daya tarik yang tinggi, hal ini tampak terlihat tidak hanya dalam kategori bank umum syariah atau BPRS tetapi dalam bentuk UUS (Nofinawati, 2015).
Bank  syariah  dinilai  terbukti  mampu  menjadi  lebih  efektif  sekaligus mendorong  perkembangan  dan  pertubuhan  sehingga  adanya  daya  tarik  ditengah- tengah  masyarakat.  Perkembangan  dan  pertumbuhan  bank  syariah  di  Indonesia berkembang dengan pesat walaupun masih relatif baru dibandingkan dengan bank konvensional  tetapi  sudah  menunjukkan  prestasi  yang  baik.  Dibawah  ini  penulis akan  memberikan  paparan  mengenai    perkembangan  dan  pertumbuhan kelembagaan  serta  kinerja  bank  syariah  di  Indonesia  mulai  tahun  2007  sampai 2017 dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 1.
Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia
Tahun 2007 sampai 2017 Indikator  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BUS 3 5 6 11 11 11 11 12 12 13 13 UUS 26 27 25 23 23 24 23 22 22 21 21 BPRS 114 131 138 150 155 158 163 163 163 166 167 Jaringan Kantor 782 1.024 1.223 1.763 2.101 2.663 2.990 2.910 2.747 2.654 2.610 Aset (Miliar Rp) 36.5 38 49.55 5 66.09 0 97.51 9 145.4 67 195.0 18 242.2 76 272.3 43 308.98 9 372.88 1 440.304 DPK (Miliar Rp) 28.0 12 36.85 2 52.27 1 76.03 6 115.4 15 147.5 12 183.5 34 217.8 58 231.17 5 279.33 5 334.719 PYD (Miliar Rp) 27.9 44 38.19 9 46.88 6 68.18 1 102.6 55 147.5 05 184.1 22 199.3 30 229.54 4 284.25 6 359.070
Sumber:  Data  Statistik  Perbankan  Syariah  OJK  (http://www.ojk.go.id),  data diolah
Keterangan:
BUS   : Bank Umum Syariah USS   : Unit Usaha Syariah BPRS  : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
DPK   : Dana Pihak Ketiga
PYD   : Pembiayaan Yang Diberikan
Gambar 1: Perkembangan dan Pertumbuhan BUS, USS dan BPRS Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui dan dilihat bahwa dari sektor kelembagaannya  apabila  dilihat  dari  BUS  (Bank  Umum  Syariah)  mulai  tahun 2007  sampai  2017  pertumbuhan  perbankan  syariah  mengalami  peningkatan walaupun  peningkatannya  tidak  terlalu  tinggi.  Pada  tahun  2007  jumlah  BUS hanya  3,  tahun  2008  menjadi  5  atau  66,6%,  tahun  2009  berjumlah  6  atau  20%, kenaikan  tinggi  tahun  2010  dan  tetap  stabil  sampai  2013  berjumlah  11  atau 83,4%,  tahun  2014  sampai  2015  naik  menjadi  12  atau  9,03%  dan  yang  terakhir tahun 2016 sampai 2017 bertambah lagi menjadi 13 atau 8,3%.
Sedangkan USS (Unit Usaha Syariah) mengalami fluktuasi, dimana tahun 2007 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 26 atau 30% , jumlah tertinggi pada tahun 2008 yaitu 27 atau 3,84%, pada tahun 2009 menurun menjadi 25 atau 7,4%, pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan kembali dengan jumlah 23 atau 8%, kembali naik pada tahun 2012 menjadi 24 atau 4,34%, tetapi  pada tahun 2013 turun menjadi  23 atau 4,16%, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami  penurunan  kembali  menjadi  22  atau  4,34%  dan  terakhir  jumlah  USS turun kembali pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 21 atau 4,54% .
Jumlah  BPRS  (Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah)  mulai  dari  tahun  2007 sampai  tahun  2017  mengalami  peningkatan  yang  sangat  baik,  pada  tahun  2007 BPRS berjumlah 114 pertumbuhan naik dengan tingkat rata-rata 8,57% dari tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BUS 3 5 6 11 11 11 11 12 12 13 13 USS 26 27 25 23 23 24 23 22 22 21 21 BPRS 114 131 138 150 155 158 163 163 163 166 167 BUS; 2007; 3 BUS; 2008; 5 BUS; 2009; 6 BUS; 2010; 11 BUS; 2011; 11 BUS; 2012; 11 BUS; 2013; 11 BUS; 2014; 12 BUS; 2015; 12 BUS; 2016; 13 BUS; 2017; 13 USS; 2007; 26 USS; 2008; 27 USS; 2009; 25 USS; 2010; 23
USS; 2011; 23 USS; 2012; 24 USS; 2013; 23 USS; 2014; 22 USS; 2015; 22 USS; 2016; 21 USS; 2017; 21 BPRS; 2007; 114 BPRS; 2008; 131 BPRS; 2009; 138 BPRS; 2010; 150 BPRS; 2011; 155 BPRS; 2012; 158 BPRS; 2013; 163 BPRS; 2014; 163 BPRS; 2015; 163 BPRS; 2016; 166 BPRS; 2017; 167 Tin gka t Pertu m b u h an Perkembangan dan Pertumbuhan BUS, USS dan BPRS Tahun 2007 sampai 2017
sebelumya.  Pada  tahun  2008  BPRS  mengalami  kenaikan  menjadi  131  atau 14,91%.  Pada  tahun  2009  pertumbuhan  BPRS  mengalami  kenaikan  138  atau 5,34%. Pada tahun tahun 2010 pertumbuhan BPRS naik menjadi 150 atau 8,69%. Pada  tahun  2011  pertumbuhan  BPRS  naik  menjadi  155  atau  3,33%.  Pada  tahun 2012  pertumbuhan  BPRS  naik  sebanyak  158  atau  1,93%.  Pertumbuhan  BPRS naik sebanyak 163 dari tahun 2013, 2014 dan 2015 atau 3,16%. Pada tahun 2016 pertumbuhan BPRS naik sebanyak 166 atau 1,84%. Dan yang terakhir pada tahun 2017 pertumbuhan BPRS naik sebanyak 167 atau 0,60%.

## Gambar 2: Perkembangan dan Pertumbuhan Jaringan Kantor tahun 2007 sampai  dengan 2017
Berdasarkan  diagram  di  atas,  dapat  diketahui  dan  dilihat  bahwa pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah mulai tahun 2007 sampai 2017  berfluktuasi. Pada  tahun  2007  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah sebanyak  782  naik  sebesar  22,76%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2008 jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah  naik  menjadi  1024  atau  30,9%.  Pada tahun  2009  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah  naik  menjadi  1223  atau 19,43%. Pada tahun 2010 jumlah jaringan kantor perbankan syariah naik menjadi 1763  atau  44,15%.  Pada  tahun  2011  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah naik  menjadi  2101  atau  19,17%.  Pada  tahun  2012  jumlah  jaringan  kantor perbankan  syariah  naik  menjadi  2663  atau  26,74%.  Pada  tahun  2013  jumlah jaringan  kantor  perbankan  syariah  naik  menjadi  2990  atau  12,27%.  Pada  tahun 2014  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah  mengalami  penurunan  menjadi 2910  atau  2,7%.  Pada  tahun  2015  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah mengalami penurunan menjadi 2747 atau 5,9%. Pada tahun 2016 jumlah jaringan kantor  perbankan  syariah  mengalami  penurunan  menjadi  2654  atau  3,5%.  Pada
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jaringan kantor 782 1024 1223 1763 2101 2663 2990 2910 2747 2654 2610
Jaringan kantor; 2007; 782 Jaringan kantor; 2008; 1024 Jaringan kantor; 2009; 1223 Jaringan kantor; 2010; 1763 Jaringan kantor; 2011; 2101 Jaringan kantor; 2012; 2663 Jaringan kantor; 2013; 2990
Jaringan kantor; 2014; 2910 Jaringan kantor; 2015; 2747 Jaringan kantor;
2016; 2654 Jaringan kantor; 2017; 2610 Ti n gkat Pertu m b u h an
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Aset 36538 49555 66090 97519 145467195018242276272343308989372881440304 DPK 28012 36852 52271 76036 115415147512183534217858231175279335334719 PYD 27944 38199 46886 68181 102655147505184122199330229544284256359070
Perke mbang an Perkembangan dan Pertumbuhan Aset, DPK dan PYD Tahun 2007 sampai 2017
tahun  2017  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah  mengalami  penurunan menjadi 2610 atau 1,65%.

## Gambar 3: Perkembangan dan Pertumbuhan Aset, DPK dan PYD
Apabila  ditinjau  dari  penghimpunan  dan  penyaluran  dana,  perbankan syariah  di  Indonesia  selalu  memperlihatkan  kinerja  yang  terus  meningkat.  Dapat dilihat dari gambar 3 dan data-data statistik perbankan syariah yang di tampilkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan dan perkembangan jumlah aset, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan jumlah PYD (Pembiayaan yang Disalurkan) selalu meningkat  dari  tahun  2007  sampai  2017.  Aset  pada  tahun  2007  mengalami pertumbuhan  sebesar  36.538  atau  36,73%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 49.555 atau 35,62%. Pada tahun 2009 aset mengalami  peningkatan  sebesar  66.090  atau  33,39%.  Pada  tahun  2010  aset mengalami  peningkatan  sebesar  97.519  atau  47,55%.  Pada  tahun  2011  aset mengalami  peningkatan  sebesar  145.467  atau  49,16%.  Pada  tahun  2012  aset mengalami  peningkatan  sebesar  195.018  atau  34,06%.  Pada  tahun  2013  aset mengalami  peningkatan  sebesar  242.276  atau  24,23%.  Pada  tahun  2014  aset mengalami  peningkatan  sebesar  272.343  atau  12,41%.  Pada  tahun  2015  aset mengalami  peningkatan  sebesar  308.989  atau  13,45%.  Pada  tahun  2016  aset mengalami  peningkatan  sebesar  372.881  atau  20,67%.  Pada  tahun  2017  aset mengalami peningkatan sebesar 440.304 atau 18,08%.
DPK  (Dana  Pihak  Ketiga)  pada  tahun  2007  mengalami  pertumbuhan sebesar  28.012  atau  35,50%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2008  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  36.852  atau  31,55%.  Pada  tahun  2009  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  52.271  atau  41,84%.  Pada  tahun  2010  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  76.036  atau  45,46%.  Pada  tahun  2011  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  115.415  atau  51,78%.  Pada  tahun  2012  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  147.512  atau  27,81%.  Pada  tahun  2013  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  183.534  atau  24,41%.  Pada  tahun  2014  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  217.858  atau  18,70%.  Pada  tahun  2015  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  231.175  atau  6,11%.  Pada  tahun  2016  DPK mengalami  peningkatan  menjadi  279.335  atau  20,83%.  Pada  tahun  2017  DPK mengalami peningkatan menjadi 334.719 atau 19,82%.
Sementara  untuk  PYD  (Pembiayaan  yang  Disalurkan)  pada  tahun  2007 mengalami  pertumbuhan  sebesar  27.944  atau  36,67%  dari  tahun  sebelumnya. Pada tahun 2008 PYD  mengalami  peningkatan  sebesar 38.199  atau 36,7%.  Pada tahun  2009  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  46.886  atau  22,74%.  Pada tahun  2010  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  68.181  atau  45,41%.  Pada tahun  2011  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  102.655  atau  50,56%.  Pada tahun  2012  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  147.505  atau  43,69%.  Pada tahun  2013  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  184.122  atau  24,82%.  Pada tahun  2014  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  199.330  atau  8,26%.  Pada tahun  2015  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  229.544  atau  15,15%.  Pada tahun  2016  PYD  mengalami  peningkatan  menjadi  284.256  atau  23,83%.  Pada tahun 2017 PYD mengalami peningkatan menjadi 359.070 atau 26,31%.

## Daftar Pustaka
Alamsyah,  Halim.  2012.  ―Perkembangan  Dan  Prospek  Perbankan  Syariah Indonesia:  Tantangan  Dalam  Menyongsong  MEA  2015.‖ Milad  ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (April 2012): 1–8.
Diana  Yumanita,  Ascarya.  2010.  14  pengertian  Bank  Syariah  journal Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT .
Fasa, Muhammad Iqbal. 2013. ―Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.‖ Jurnal Ekonomi Islam VII(2): 19–40.
Marimin,  Agus,  Abdul  Haris  Romdhoni,  and  Tira  Nur  Fitria.  2015.
―Perkembangan  Bank  Syariah  Di  Indonesia.‖ Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam 1(2): 75–87.
Munawir,  H.  2005.  ―Perencanaan  Strategi  Pengembangan  Bank  Syariah  Di Indonesia.‖ Jurnal Ilmiah Teknik Industri 4(1): 41–48.
Nofinawati.  2015.  ―Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.‖ Jurnal JURIS 14(2): 168–83.
Sari,  Mutiara  dwi,  Zakaria  Bahari,  and  Zahri  Hamat.  2013.  ―Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia : Suatu Tinjauan.‖ Jurnal Aplikasi Bisnis 3(2): 120–38.
Suhendro,  Dedi.  2016.  ―Pengaruh  Kualitas  Sistem,  Kualitas  Informasi,  Kualitas Pelayanan Dan Ekspektasi Kinerja Terhadap Kepuasan Pengguna Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi Pada Koperasi Di Kota Pematang Siantar.‖ JURASIK (Jurnal Riset Sistem Informasi & Teknik Informatika) 1(1): 33–40.
———.  2018.  ―Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum  Syariah VS  Bank  Umum  Konvensional  Di  Indonesia  Dengan  Menggunakan Rasio  Keuangan.‖ Jurnal  Masharif  al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah 3(1).
Syukron, Ali. 2013. ―Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.‖
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3(2): 28–53.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 3 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
https://ojk.go.id/id/Default.aspx