## PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMAT TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Abu Sammang 1 , Aji Ratna Kusuma 2
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
2 Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : ratnakusuma4354@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  research  is  to  describe  and  analyze  Implementation  the District Integrated Administrative Service Standards (PATEN) in Head Office Teluk Pandan East Kutai. Source data extracted from key informants and informant and supported  by  secondary  data.  Analysis  of  the  data  used  is  Interactive  models developed Milles, Huberman  and Saldana. The results showed that the integrated policy  administration  services  districts,  which  is  regulated  by  Regulation  Timar Kutai Regent No. 100 /k.632/2013, which implemented Cantor Head Teluk Pandan is implementable  less  than  optimal  or  less  according  to  the  standard  specified. Nonetheless the actions taken by the government districts indication pretty good, and it can be known parameters or service standards are set not meet expectations even  then  the  applicative  service  that  the  organizing  institutions,  including  quite effective, and is indicated by the ease of access that is done through a pattern of integrated  services,  so  that  people  no  longer  confronted  by  a  high  sacrifice.  Less than optimal implementation of integrated administrative services caused by lock of  competent  personnel,  facilities  and  infrastructure  quality  and  the  small operating budget.
Keywords: implementation, integrated administrative service
Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Imple- mentasi  Standar  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) dI Kantor Camat  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur.  Sumber  data  diambil  dari  informan dan  key  informan  serta  didukung  data  sekunder.  Analisis  data  yang  digunakan adalah model Interaktif  yang dikembangkan Milles, Huberman dan  Saldana. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  Pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan  (Paten),  yang  diatur  melalui  Peraturan  Bupati  Kutai  Timar  Nomor 100/k.632/2013,  yang  dilaksanakan  Cantor  Camat  Teluk  Pandan  secara implementatif  kurang  optimal  atau  kurang  sesuai  stándar  yang  ditentukan. Meskipun demikian tindakan yang dilakukan pemerintah kecamatan menunjukkan indikasi  cukup  baik,  dan  hal  tersebut  dapat  diketahui  parameter  atau  standar pelayanan  yang  ditetapkan  kurang  memenuhi  harapan  meski  demikian  secara aplikatif pelayanan yang dilakukan lembaga penyelenggara termasuk cukup efektif, dan  terindikasi  oleh  kemudahan  akses  yang  dilakukan  melalui  pola  pelayanan terpadu, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi. Kurang optimalnya implementasi pelayanan administrasi terpadu disebabkan oleh kurangmya  aparatur  yang  kompeten,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang berkualitas dan kecilnya anggaran operasional.
Kata Kunci : implementasi, pelayanan administrasi terpadu

## Pendahuluan
Isu  yang  berkembang  tentang  pelayanan  yang  dilakukan  lembaga  publik masih  menjadi  menjadi  tofik  pembicaraan,  karena  hingga  kini  masih  terjadi kesenjangan. Sebab harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan  belum  sepenuhnya  terealisasi  sesuai  yang  diharapkan.  Mencermati buruknya  pelayanan  birokrasi,  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan
antara  lain    Kepmenpan  No.  63/2003  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Umum, Kepmenpan  No.  25/2004  tentang  Pelayanan  Prima,  dan  Undang-undang  No.  25 Tahun 2008  tentang Pelayanan Umum.
Dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  pelayanan  pada  masyarakat  akan lebih  baik  dan  memuaskan.  Tetapi  fakta  menunjukkan  bahwa  pelayanan  telah mengalami  perubahan/perbaikan,  namun    demikian  perubahan  tersebut  kurang sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Seperti halnya yang terjadi di kantor Camat Teluk Pandan, tidak semua jenis pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
Dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  maka  pemerintah telah  mengeluarkan kebijakan  melalui  Kepmendagri  Nomor  04  Tahun  2010  tentang  PATEN.  Mengiringi kebijakan  tersebut  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur  telah  mengeluarkan kebijakan  melalui  Peraturan  Bupati  No.  100/k.632/2013  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Namun  demikian  fakta  menunjukkan bahwa  pelayanan  pada  masyarakat,  kurang  memenuhi  sesuai  kualifikasi  yang diharapkan.
Hasil  observasi  mengindikasikan  bahwa,  tidak  semua  jenis  pelayanan  dapat diselesaikan  tepat  waktu,  dan  kurangnya  kesiapan  lembaga  dalam  melaksanakan kebijakan Bupati sehingga secara aplikatif pelayanan kurang optimal.

## Kerangka Teori Konsep Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Horn  (dalam  Abdul  Wahab,  2004  :  65)  bahwa  Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai “ Those actions by public or private individuals (or group)  the  are  directed  at  the  achievement  of  objectives  set  forth  in  prior  policy decisions ”  (“tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  baik  individu-individu/pejabat- pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan”). Sedangkan  proses  implementasi  kebijakan  tersebut  baru  dapat  dimulai  apabila tujuan-tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan  dalam  bentuk  program-program    harus mempertim-bangkan antara peluang dan kelemahan, dimungkinkan kecilnya resiko dan  besarnya  peluang  sehingga  tercapainya  tujuan  organisasi  seperti  yang diharapkan.
Dari  berbagai  teori  tentang  proses  pengambilan  keputusan  memang  harus melibatkan  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan  dan  kridibilitas  yang  tinggi sehingga  kebijakan  yang  diambil  tidak  berpotensi  masalah.  Lebih  lanjut  dikatakan bahwa  proses  implementasi  publik,  yaitu:  Proses  implementasi  kebijakan  hanya dapat  dimulai  apabila  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  semula    telah diperinci,  program-program  aksi  telah  dirancang  dan  sejumlah  dana/biaya  telah dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  negara. Perincian  tujuan  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  disebutkan  di  atas  sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri  atas:  (1)  kepentingan  yang  dipengaruhi,  (2)  tipe  manfaat,  (3)  derajat perubahan  yang  diharapkan,  (4)  letak  pengambilan  keputusan,  (5)  pelaksana program,  (6)  sumber  daya  yang  dilibatkan.  Sedangkan  konteks  implementasinya
terdiri  atas:  (1)  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat;  (2) karakteristik  lembaga  dan  penguasa;  (3)  keputusan  dan  daya  tanggap.  Di  luar  isi kebijakan  dan  konteks  implementasi,  ada  tujuan  kebijakan,  tujuan  yang  telah dicapai,  program  aksi  dan  proyek  individu  dan  dibiayai,  program  yang  dijalankan seperti  yang  direncanakan,  mengukur  hasil  kebijakan,  yang  kesemuanya  saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari kebijakan.

## Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Dalam  rangka  merespon  dinamika  perkembangan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  menuju  tata  pemerintahan  yang  baik,  maka  perlu memperhatikan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  dalam  pelayanan.  Seiring dengan  tuntuntan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  memuaskan tentunya perlu memperhatikan beberapa hal yang dinilai penting untuk menunjang pelayanan,  selain  dari  aspek    sumberdaya  manusiaa  yang  profesional  dan  juga sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Secara  kelembagaan,  karena  pelayanan dimaksud  terkait  dengan  kepentingan  masyarakat  pada  tingkat  pemerintahan kecamatan maka yang dinilai kompeten dalam menangani masalah tersebut adalah pemerintah  kecamatan.  Sebagai  satuan  perangkat  daerah  pemerintahan kabupaten,  diharapkan  dapat  berperan  lebih  aktif,  inovatif  dan  antisipatif  dalam menghadapi tunututan masyarakat yang terus berkembang.
Seiring  dengan  maksud  dan  tujuan  pelayanan  yang  berkualitas  maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  diharapkan  pemerintahan  kecamatan  dapat melaksanakan    tugas  dan  fungsinya  sebagai  pelayanan  publik  secara  efektif  dan efisien, dengan demikian dambaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan dapat diaktualisasikan. Sehubungan kebijakan tersebut maka Camat  diberikan  kewenangan  untuk  membentuk  dan  melaksanakan  pelayanan terpadu,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pada  pasal  1  ayat,  6  disebutkan  bahwa Camat  atau  sebutan  lain  adalah  pemimpin  dan  koordinator  penyelenggara  di wilayah  kerja  kecamatan  yang  memperoleh  pelimpahan  kewenangan  dari  Bupati. dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pelayanan administrasi terpadu (Paten) meliputi pelayanan bidang perizian dan pelayanan bidang non perizinan.
Maksud  dari  kebijakan  pelayanan  administrasi  perijinan  terpadu  kecamatan (Paten),  sebagaimana  yang  diatur  pada  pasal  3  adalah  untuk  mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan  pelayanan  terpadu  di  pemerintahan  kabupaten  kota.  Agar  secara implementatif  pelayanan  tidak  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda  maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati  Nomor  100/K.632/2013  tentang  pembenukan  tim  teknos  Pelayanan adminisrasi terpadu kecamatan (Paten).
Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan (PATEN)  adalah  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  kecamatan  dari  tahap permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya  dokumen  dalam  satu  tempat,  dengan
tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode  peneltian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  analisis  data  model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, (2014 : 33), melalui  tahapan-tahapan  Kondensasi  Data  ( Data  Kondensation ),  Penyajian  Data ( Data  Display ),  Pengambilan  Kesimpulan  atau  Verifikasi  ( Drawing  and  Verifying Conclusition ).

## Hasil dan Pembahasan
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan merupakan kebijakan pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  khususnya  di  lembaga  publik ditingkat pemerintah kecamatan. Dengan dikeluarkan kebijakan Paten kepentingan masyarakat  dapat  terlayani  sesuai  yang  diharapkan.  Namun  demikian  kesemuanya itu  sangat  tergantung  pada  kesiapan  pihak  penyelenggara  dalam  mempersiapkan faktor-faktor  penunjang  seperti    sumberdaya  aparatur,  fasilitas  kerja/sarana operasional dan anggaran oprerasional. Untuk pengetahuan lebih lanjut  mengenai fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  (Paten)  di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  dapat  dijelaskan  pada  deskripsi dibawah ini
Pelayanan administrasi terpadu merupakan kebijakan Mendteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada publik di wilayah  kecamatan.  Diharapkan  dapat  membawa  perubahan  dan  perbaikan terhadap  mutu  pelayanan.  Namun  demikian  hal  tersebut  sangat  tergantung  pada lembaga  penyelenggara  di  daerah.  Nampaknya  kebijakan  tersebut  mendapat apresiasi  oleh  masing-masing  daerah,  oleh  karena  itu  untuk  mengiringi  kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku penyelenggara di daerah telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Bupati  Kutai  Timur  Nomor 100/k.632/2013  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Fakta  yang  terjadi  terkait  dengan  kebijakan  tersebut  menunjukkan  bahwa secara  implementatif  kebijakan  pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  sudah berjalan  sebagaimana  mestinya  meski  demikian  dalam  perjalanan  dihadapkan  oleh berbagai permasalahan sehingga pelayanan administrasi terpadu kecamatan dalam penerapannya  kurang  memenuhi  standar  yang  ditentukan.  Hal  tersebut  didukung oleh  hasil  wawancara  dengan  informan  dan  key  informan  serta  didukung  dengan data sekunder dan hasil observasi.

## Mekanisme Pelayanan Administrasi Terpadu
Sesuai    data  yang  diperoleh  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara prosedural  mengenai  pelayanan  administrasi/dokumen  yang  ditetapkan  sempat menimbulkan  keresahan  bagi  para  warga  penduduk  yang  mengurus  perizinan  dan non  perizinan.  Karena  informasi  yang  ditampilkan  melalui  brosur  maupun  papan
pengumuman  tergambar  ada  8  tahapan  yang  harus  dilalui  dalam  pelayanan. Sehingga  terkesan  pola  pelayanan    yang  ditetapkan  melalui  jalur  yang  panjang, dimungkinkan    pengurusan  dokumen  kurang  efektif.  Tetapi  ternyata  tidak  seperti yang dibayangkan justru rangkaian tersebut sebagai simulasi yang ditetapkan dalam standar pelayanan. Namun demikian secara aplikatif tidak mencerminkan birokratis karena  pola  pelayanan  dilakukan  secara  terpadu  dan  satu  pintu  sehingga kepentingan  masyarakat  dapat  terlayani  lebih  cepat,  jika  dibandingkan  dengan sebelum kebijakan pemerintah kabupaten diterbitkan. Di samping itu dalam proses sudah  dirancang  alur  pelayanan  melalui  loket-loket  yang  disediakan  oleh  pihak penyelenggara yang tersusun secara sistematis, sesuai tahapan-tahapan ditentukan dalam  mekanisme  pelayanan.  Karena  ada  kemudahan  akses  maka  kepentingan masyarakat  dapat  terlayani  lebih  tertib,  teratur  dan  terarah  sehingga  dapat memberikan  keamanan  dan  kenyamanan  masyarakat  yang  memerlukan  layanan. Dengan demikian implementasi standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai  Timur,  ditinjau  dari  aspek mekanisme menunjukkan indikasi cukup baik. Hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu maka ada kesamaan dengan yang dilakukan oleh Agus Supiyansyah,  mengatakan  bahwa  masyarakat  merasa  cukup  puas  atas  pelayanan yang  dilakukan  pemerintah  kecamatan.  Demikian  halnya  jika  dikaitkan  dengan prinsip-prinsip  pelayanan  yang  diatur  melalui  Kepmenpan  Nomor  63  tahun  2003 secara alikatif pelayanan yang dilakukan pemerintah kecamatan Teluk Pandan telah memenuhi standar operasional prosedur.
Dengan  demikian  implementasi  standar  pelayanan  ditinjau  dari  aspek mekanisme  tidak  birokratis  atau  berbelit-belit  dan  masyarakat  tidak  dihadapkan jalur  birokrasi  yang  panjang  karena  secara  aplikatif  dilaksanakan  secara  terpadu sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat diakses dalam waktu relatif singkat.

## Transparansi Petugas Pelaksana Dalam Memberikan Pelayanan
Parameter  lainnya  yang  dibahas  terkait  dengan  implementasi  standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah soal transparansi petugas dalam memberikan  layanan.  Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  bagi  setiap aparatur  yang  melayani  masyarakat  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan diantara  masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan.  Karena  itu  setiap  petugas pelaksana  diharapkan  dapat  bertindak  lebih  terbuka  kepada  siapapun  yang memperlukan  layanan.  Dengan  keterbukaan  itulah  dapat  terhindar  dari  mal administrasi,  dan  masyarakat  juga  akan  merasa  puas  atas  layanan  yang  diberikan serta di sisi lain citra aparatur yang bersih dan berwibawa tetap terjaga.
Dari data yang diperoleh di lapangan mengindikasikan adanya sebagian kecil petugas  pelaksana  yang  bertindak  kurang  transparan,  terindikasi  oleh  perlakuan petugas  ketika  memberikan  layanan  pada  warga  masyarakat,  kurang  sepenuhnya sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan  atau  masih  adanya  diskriminasi  pelakuan terhadap diantara pemohon/masyarakat.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan,  bahwa  soal  diskriminasi  perlakuan  di Kecamatan Teluk Pandan sulit dihindarkan, karena di daerah tersebut masih kuatnya
ikatan  primordial  dan  baiknya  hubungan  emosional  antara  pemohon  dengan petugas  pelaksana,  sehingga  transparansi  petugas  pelayanan  tidak  sepenuhnya mampu  melaksanakan  kualifikasi  yang  ditentukan.  Namun  demikian  soal transparansi petugas dalam pelayanan secara  repersentatif dapat dikatakan cukup baik,  terindikasi  oleh  tindakaan  yang  dilakukan  sebagaian  besar  aparatur  lebih terbuka  atau  bertindak  sesuai  standar  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan  Bupati tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  ternyata  ada  kesamaan  dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Ilham (2012) bahwa soal transparansi petugas dalam  memberikan  layanan  khususnya  yang  dilakukan  lembaga  publik  masih menimbulkan  kesan  yang  kurang  efektif.  Karena  masih  kuatnya  hubungan emosional  antara  petugas  dengan  masyarakat  pemohon,  di  Wilayah  Kecamatan Teluk  Pandan  sehingga  standar  transparansi  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam prinsip-prinsip pelayanan tidak dapat diaplikasikan secara efektif.

## Kesiapan Sarana Operasional
Sehubungan  dengan  implementasi  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan  di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  dapat  diukur  dari  aspek  sarana  dan prasarana  operasional  yang  dipersiapan  pihak  penyelanggara.  Faktor  tersebut merupakan  determinan  penting  untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan,  baik pelayanan perijinan maupun non perijinan.
Oleh karena itu perlu dipersiapkan sesuai kebutuhan, baik secara  kuantitas maupun  kualitas, apalagi dengan diberlakukannya mengenai pelayanan administrasi terpadu,  maka  harus  diimbangi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai, sehingga  diperoleh  kemudahan  akses  dan  pada  gilirannya  pelayanan  pada masyarakat dapat dilaksanakaan secara efektif.
Dari  data  yang  diperoleh  di  objek  penelitian  faktanya  bahwa  sarana  dan prasarana  operasional  yang  tersedia  ditinjau  dari  segi  kuantitas  termasuk  cukup memadai tetapi  secara kualitas justru masih memerlukan peningkatan yang sesuai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IT).  Dengan  demikian mampu  meningkatkan  aksesbiltas  berbagai  jenis  pelayanan,  baik  pelayanan perijinan maupun non perijinan.
Fakta  menunjukkan  bahwa  dengan  diberlakukannya  Kebijakan  Bupati  Kutai Timur  Nomor  100/k.632/2013  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kurang dipersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan.  Dengan  demikian  pelayanan  perizinan  maupun  non  perizinan  tidak semuanya  dapat  diselesaikan  secara  efektif.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari beberapa sarana operasional yang dinilai kurang layak, selain kapasitasnya kecil dan juga kualitasnya rendah sehingga sulit untuk mengakses dalam waktu yang cepat Dari  hasil  pembahasan  menunjukkan  adanya  kesamaan  dengan  penelitian yang  dilakukan  Dedy  Wahyudi  (2014)  dikatakan  bahwa  seiring  dengan  pelayanan perijinan  dibidang  kehutanan  yang  dilakukan  di  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Kutai Timur  kurang  didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Hasil penelitian  tersebut  nampakanya  didukung  dengan  teori,  yang  dikemukakan  oleh Moenir  (204:137)  menyatakan  bahwa  sarana  dan  prasnarana  penting  untuk
menunjang  kelancaran  pelayanan,  karena  itu  perlu  dipersiapkan  sesuai  yang dibutuhkan,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Dengan  demikian  sudah selayaknya  berlakunya  kebijakan  Bupati  tentang  Pelayanan  Administrasi  Terpadu diikuti/dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga setiap  kepentingan  masyarakat  terutana  yang  berkenaan  dengan  pelayanan perizinan maupun non perizinan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## Kesiapan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan
Dalam  hal  kesiapan  aparatur  seiring  dengan  pelaksanaan  pelayanan administrasi  terpadu  kecamatan  di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  Kabupaten  Kutai Timur  seharusnya  sesuai  standar  yang  ditentukan,  yaitu  ada  kesesuaian  antara kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian  dengan  bidang  kerjanya.  Tetapi  faktanya menunjukkan bahwa  tidak semua aparatur yang terlibat dalam pelayanan kualifikasi yang  diharapkan.  Untuk  mengiringi  kebijakan  Bupati  terkait  dengan  pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu sudah dilakukan bahkan pihak penyelenggara telah menganalisis  pekerjaan  yang  harus  diduduki  oleh  siapa-siapa  yang  dianggap kompeten.  Tetapi  faktanya  sulit  untuk  diaplikasikan  karena  terbatasnya  aparatur yang  profesional  sehingga  untuk  menyesuaikan  antara  jenis  pekerjaan  dengan kompetensi  aparatur  nampaknya    sulit  untuk  memenuhi  hal  tersebut.  Oleh  karena itu demi terselenggaranya tugas dan fungsi lembaga dalam melaksanakan kebijakan Bupati maka Camat telah memanfaatkan aparatur untuk ditempatkan pada formasi yang  dibutuhkan  walaupun  tidak  sesuai  standar  yang  ditentukan.  Tetapi  dalam penempatannya  tidak  serta  merta,  tetapi  Camat  punya  pertimbangan  lain,  dan diyakini aparatur yang bersangkutan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan  hasil  temuan  sebagaimana  yang  disebutkan  diatas menggambarkan  adanya  kesamaan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Magdalena (2014) bahwa soal kesiapan aparatur terkait dengan pelayanan perijinan di  lembaga  yang  diteliti  kurang  maksimal  sehingga  berimplikasi  dengan  efektivitas pelayanan.  Dari  hasil  temuan  tersebut  diperkuat  dengan  pendapat  Abdul  Wahab, (2003:43)  mengatakan  bahwa  faktor  manusia  itu  sangat  menentukan  dalam meningkatkan mutu pelayanan, karena itu sudah selayaknuya pihak lembaga dapat mempersiapkan  secara  proporsional  dan  profesional.  Dengan  mencermati pembahasaan  tersebut  betapa  pentingnya  faktor  sumberdaya  manusia  dalam pelayanan, karena kedudukannya. Oleh karena itu sebagai lembaga penyelenggara dapat  mempersiapkan  secara  tepat  dan  cermat  sehingga  pelaksanaan  pelayanan dapat diselesaaaikan secara efektif dan efisien.

## Kepastian/Ketepatan Waktu Dalam Memberika Pelayanan
Pengukuran  lainnya  yang  ditetapkan  terkait  dengan  pelaksanaan  pelayanan administrasi terpada adalah mengenai kepastian/ketepatan waktu dalam pelayanan. Sebab  dengan  pelayanan  tepat  waktu  maka  warga  penduduk  yang  memperlukan pelayanan tidak lagi dihadapkan oleh pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga maupun biaya.
Apalagi  terkait  dengan  berbagai  jenis  pelayanan  yang  dilakukan  pada pemerintahan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur tentunya berharap
semuanya  dapat  diselesaikan  tepat  waktu.  Untuk  maksud  agar  pelayanan  dapat terukur  maka  perlunya  standar  operasional  pelayanan  (SOP)    yang  jelas,  sehingga masyarakat  dengan  mudah  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  baik/buruknya pelayanan yang dilakukan pemerintah kecamatan.
Fakta  menunjukkan  bahwa  secara  implementatif  pelayanan  administrasi terpadu belum semuanya dapat diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut disebabkan oleh  berbagai  faktor,  diantaranya  masalah  teknis,  seperti  kerusakan  sarana  dan prasarana  komputer,  pemadaman  listrik,  dan  perilaku  aparatur  yang  kurang mentaati jam kerja.  Meski demikian secara aplikatif pelayanan administrasi terpadu kecamatan  yang  diterapkan  di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  menunjukkan  indikasi cukup  baik.  Sebab  sebagian  besar  kepentingan  masyarakat  dapat  terlayani  sesuai standar yang ditetapkan.
Dengan  demikian  kebijakan  Bupati  tentang  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan ditinjau dari ketepatan waktu terindikasi cukup baik. Dari hasil observasi menunjukkan  bahwa  kebijakan  Bupati  yang  telah  memberikan  kewenangan  pada Camat  Teluk  Pandan  untuk  menerapkan  kebijakan  tersebut  ternyata  dapat membawa  perubahan  yang  lebih  baik,  dan  layanan  pada  masyarakat  dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sebagian besar masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Kebijakan  Pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  (Paten),  yang  diatur melalui  Peraturan  Bupati  Kutai  Timar  Nomor  100/k.632/2013,  yang  dilaksanakan Cantor  Camat  Teluk  Pandan  secara  implementatif  kurang  optimal  atau  kurang sesuai  stándar  yang  ditentukan.  Meskipun  demikian  tindakan  yang  dilakukan pemerintah  kecamatan  menunjukkan  indikasi  cukup  baik  hal  tersebut  dapat diketahui  dari  esensi  pelayanan  yaitu  pelayanan cukup  efektif,  dan  terindikasi  oleh kemudahan  akses  yang  dilakukan  melalui  pola  pelayanan  terpadu,  sehingga masyarakat  tidak  lagi  dihadapkan  oleh  pengorbanan  yang  tinggi.  Secara  normatif pelayanan  administrasi  terpadu  kecamatan  di  Kantor  Camat  Teluk  Pandan  sesuai tahapan-tahapan  yang  ditentukan  dan  terkesan  birokratis,  tetapi  secara  aplikatif justru tidak terkesan berbelit-belit. Karena ditopang dengan sistem pelayanan satu pintu dengan cara pola terpadu sehingga kepentingan warga dapat diakses dengan mudah.
Dari  kesimpulan  di  atas,  penulis  memberikan  saran-saran  sebagai  berikut. Mengingat kurang  memadainya  sumberdaya  aparatur  yang  berkualitas  maka  demi terselenggaranya kelancaran Paten maka perlu penambahan sumberdaya aparatur yang kompeten. Hal tersebut dapat dilakukan melalui usulan pada pimpinan vertikal pemerintah  kabupaten,  dan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikan  serta  memberikan  pelatihan  sesuai  bidang  kerjanya,  yang  dibiayai  oleh pemerintah kabupaten melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Mengingat  masih  kurangnya  sarana  dan  prasarana  maka  demi  kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu maka  perlu penambahan sarana/ fasilitas operasional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, baik secara kualitas maupun
kuantitas,  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  usulan  rencana  kerja  tahunan melalui APBD.
Mengingat  terbatasnya  anggaran  operasional  untuk  menunjang  pelayanan administrasi  terpadu  kecamatan,  maka  dalam  ranga  optimalisasi  pelayanan  di Kecamatan  Teluk  Pandan  maka  perlu  penambahan  anggaran  operasional  sesuai yang  dibutuhkan,  dan  hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  rencana  kerja  yang diusulkan kepada pimpinan vertikal pemerintah kabupaten setiap tahun anggaran.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2008. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Umum. Indonesia .
______.  2010.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  04  tahun  2010  tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan .
______.  2013.  Peraturan    Bupati  Nomor  100/k.632/2013  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kutai Timur . Abdul  Wahab,  Solichin.  2004. Analisis  Kebijaksanaan  Negara.  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
______. 2005. Analisis Kebijaksanaan Publik, Teori dan Aplikasinya . Cetakan IV. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
Amien.  2003. Membangun  Martabat  Manusia .  Gajah  Mada  University  Press. Yogyakarta.
Miles,  Matthew  B.,  A  Michel  Huberman.  dan  Johny  Saldana.  2014. Analisis  Data Kualitatif . Cetakan I. UI – Press. Jakarta. Moenir,  H.A.S.  2004. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Cetakan  Pertama.
Bumi Aksara. Jakarta
Osborne,  David  dan  Gaebler.  2005. Mewirausahakan  Birokrasi:  Transformasi Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor  Publik .  Penterjemah  Abdul  Rosyid. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
Osborne, David dan Peter Plastrik. 2007. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan  Wirausaha .  Penerjemah  :  Abdul  Rosyid  dan  Ramelan.  PPM. Jakarta.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  2001. Manajemen  Kebijaksanaan  Negara .    Bina  Aksara.
Bandung.