## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 1, 21 April 2014 Halaman 1-110

## GAGASAN ACEH BARU: PEMBENTUKAN IDENTITAS ACEH DARI DALAM REAKTUALISASI RUANG PUBLIK BAGI AKSI PENGELOLAAN KEARIFAN LOKAL PASCA-KONFLIK DAN TSUNAMI

## Ibnu Mujib
Program Studi  Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Email: ibnu_mujib78@yahoo.com
Irwan Abdullah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

## Heru Nugroho
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
This paper quests the new Acehness identity that inspiring lokal revival in Aceh. Two important things that would support the thesis how the ideas of new Aceh or Aceh revival are formulated from within? At least, the strengthening of public space as a local knowledge base management becomes an important discourse in the course of the indicator measuring the local revival in Aceh. In addition, the process of formation of Acehnese identity is also one of the research questions of this paper, in which this practice has marked the end of a local revival is being formulated in Aceh. Therefore, the questions about the process of dialogue and negotiation as what is growth in Aceh recently, will be discussed in this research. This research shows that the reactualization of public spaces that has been sunk by the conflict or the tsunami, now it is resurrected to turn the social bases that have been lost and even blurred. Whail, local wisdom and its discourse had reached the implementation of the policy through a qonun as a form of maintenance an intellectual heritage of Aceh to be kept alive and implemented. Communal consciousness constructed by the fact that many of these actors have been integrated through various forms of dialogue and long negotiation. So don’t be surprised if the recent in- meunasah , gampong or village activities turn on the mosque as a center of Islamic studies, and even coffee shops also determine the direction of Acehnese identity is being created, especially as the idea of Aceh revival.
Keywords: Acehnese identity, social space, local wisdom, Aceh revival, dialogue and negotiation

## ABSTRAK
Paper  ini  mempertanyakan  tentang  wujud  Aceh  baru  yang  menjadi  inspirasi  kebangkitan  lokal  di Aceh. Dua hal penting yang akan mendukung tesis bagaimana gagasan Aceh baru/kebangkitan Aceh dirumuskan dari dalam. Setidaknya penguatan ruang publik sebagai basis pengelolaan kearifan lokal menjadi wacana penting dalam mengukur indikator berlangsungnya kebangkitan lokal di Aceh. Selain itu, proses pembentukan identitas keacehan juga menjadi salah satu pertanyaan penulisan paper ini, di mana praktinya telah menandai ujung dari kebangkitan lokal yang sedang dirumuskan di Aceh.
Oleh  karena  itu,  proses-proses  dialog,  maupun negosiasi seperti apa yang berkembang di Aceh akan  dibahas  dalam  penulisan  ini.  Studi  ini menunjukkan  bahwa  reaktualisasi  ruang-ruang publik  yang  selama  ini  tenggelam  oleh  karena konflik  dan  tsunami,  kini  dibangkitkan  kembali untuk  menghidupkan  basis-basis  sosial  yang telah  hilang  dan  bahkan  mengabur.  Kearifan lokal  wacananya  sudah  sampai  penerapan kebijakan  melalui  qonun  sebagai  bentuk pemeliharaan  warisan  intelektual  Aceh  yang harus terus dihidupkan dan diimplementasikan. Kesadaran komunal yang dibangun oleh banyak aktor  ini  faktanya  telah  terintegrasi  melalui berbagai  bentuk  dialog  dan  negosiasi  yang panjang.  Sehingga  tidak  heran  jika  belakangan ini  di  meunasah-meunasah,  aktivitas-aktivitas gampong,  menghidupkan  mesjid  sebagai pusat  kajian  islam,  bahkan  warung  kopi  pun menentukan  arah  identitas  keacehan  yang sedang dibangun, terutama sebagai gagasan aceh bangkit.
Kata  Kunci:  Identitas  Aceh,  Ruang  sosial, Kearifan  lokal,  Kebangkitan  Aceh,  Dialog  dan negosiasi.
PENGANTAR Aceh sebagai icon perluasan globalisasi di ranah lokal hampir dapat  disebut sebagai desa  global  yang  dinamis.  Masuknya kultur  global  di  Aceh  seharusnya  bukan menjadi “rapor merah” bagi perkembangan kebudayaan  dan  pengetahuan  lokal (Geertz  1983),  tetapi  ia  setidaknya  mampu mendefinisikan dirinya dalam konteks usaha memperkuat  identitas  lokal  yang  dinamis. Akan tetapi, ternyata pola-pola konfrontatif pertemuan dua identitas “lokal dan global” kini  berlangsung  dengan  kritis  dan  tampak berhadap-hadapan  (Woodward,  1997.  84). Tidak saja itu, meluasnya globalisasi di Aceh dalam  tahun-tahun  belakangan  juga  ikut mendukung  dialektika  lokal  dan  global  di Aceh  secara  lebih  intensif  dan  sistematis. Terlepas  dari  interaksi  lokal-global  yang demikian  intens  ini,  pertemuan  keduanya telah  memberi  pelajaran  berharga  bagi masyarakat  lokal,  tidak  saja  dalam  bidang ekonomi-politik  dan  keamanan,  tetapi  di bidang  sosial-budaya  juga  (Friedmen,  1991: 134).
Pemandangan penting belakangan ini di Aceh, seperti praktik-praktik kekerasan pada perempuan,  penyesatan  atas  pandangan maupun  aliran  lembaga  keagamaan tertentu,  munculnya  beragam  aliran  Islam merupakan  bias  yang  sesekali  perlu  dibaca lewat  pemahaman-pemahaman  politik  dan kekuasaan karena bentuk-bentuk konstruksi sosial semacam ini yang dapat menjelaskan secara  lebih  terbuka  tentang  persoalan  ini, termasuk konstruksi negara atas penerapan Syariat  Islam  di  Aceh  (Bustamam-ahmad, 2009: 31).
Persepsi  suatu  kelompok  di  dalam masyarakat heterogen akan melahirkan batas- batas  atau  teritori  identitas  bagi  kelompok yang lain (Cohen, 2000:1-2). Oleh karena itu, peluang konflik akan menjadi lebih terbuka pada saat berbagai bentuk persepsi muncul secara  masif,  menjustifikasi  kelompok  yang lain, dan belum lagi jika malah memunculkan klaim-kliam  yang  sengaja  direproduksi secara  terus  menerus  tanpa  ada  klarifikasi yang diciptakan secara lebih populer. Sejalan dengan  itu,  belajar  memahami  identitas kelompok  yang  lain  adalah  bagian  yang penting  untuk  menghilangkan  persepsi negatif  (Appadurai,  1994:  101)  dengan  cara menumbuhkembangkan  tradisi  dialog  di berbagai  struktur  lapisan  antarkomunitas, diversitas  budaya,  maupun  bahkan  antar- partai-partai  politik  melalui  penguatan  dan reaktualisasi ruang-ruang publik di Aceh.
Di Aceh  dapat  diidentifikasi  berbagai peluang dialog yang perlu ditunjukkan. Salah satunya  adalah  hubungan state dan  ulama yang  seharusnya  memiliki  peran  penting dalam  merekonstruksi  “pembangunan” Aceh, tetapi kini hubungan keduanya tidak tampak  sebagai  suatu  aktor  penting  yang mampu  menegosiasikan  antar-diversitas kelompok sosial, bahkan yang terjadi adalah posisi  itu  telah  tergantikan  oleh  aktor dan  agensi  yang  lain.  Peluang  negosiasi dalam  berbagai  kebijakan  lokal  banyak membutuhkan  peran-peran  tradisional dalam  memelihara  nilai-nilai  dan  kearifan lokal Aceh, tetapi yang terjadi malah ulama sebagai referensi ketokohan masyarakat Aceh

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
fungsinya semakin memudar. Sementara state tidak mempu memahami dunia lokal secara lebih terbuka, sehingga hasil kebijakan yang diciptakan  terkadang  berbenturan  dengan semangat  kewargaan  lokal,  yaitu  harapan yang  paling  esensial  dari  masyarakat  lokal. Selain state dan ulama, masih banyak potensi lain  di  Aceh  yang  dapat  menjadi  ajang kontestasi  antar-aktor  dan  agensi  dalam merepresentasi  dan  memberi  ruang  bagi terbukanya dialog di antara keragaman yang ada, seperti mengaktifkan kembali aktivitas- aktivitas Gampong ,  begitu  juga Meunasah, Dayah ,    lembaga-lembaga  adat,  LSM  lokal, termasuk juga ruang budaya seperti “Warung kopi” di Aceh menjadi penting diidentifikasi sebagai peluang ruang publik yang dinamis. Apa  yang  terjadi  di  Aceh  belakangan ini,  baik  konflik  yang    disebabkan  oleh faktor  ekonomi  politik  --bentuk  baru konflik Aceh--, meluasnya apa yang disebut dengan  disorientasi  nilai-nilai  dan  identitas Aceh  menyebabkan  anutan-anutan  sistem tradisional memudar, selain diakibatkan oleh mobilitas internasional yang terjadi di Aceh pasca-tsunami juga bagian integral dari suatu perubahan sosial di Aceh atau apa yang oleh Abdullah  disebut  deteritorialisasi  budaya (Abdullah,  2006:  136).  Oleh  karena  itu, persoalan yang dihadapi dalam transformasi masyarakat Aceh semacam ini adalah suatu konteks  pengelolaaan  identitas  lokal  yang tidak dibentuk oleh agen tunggal, tetapi oleh berbagai  agen  dengan  kepentingan  yang berbeda-beda.  Hadirnya  berbagai  institusi, baik  NGO,  lembaga  pemerintah,  baik  lokal maupun  internasional  merupakan  cantoh nyata beragamnya agen yang terlibat dalam proses  pemaknaan  sebuah  nilai-nilai    yang diciptakan di Aceh. Inilah yang oleh Schutz dalam studi identitas disebut intersubjectivity (Schutz. 1967:31-32). Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana identitas lokal Aceh yang sedang menjadi  ajang  kontestasi  berbagai  agensi ini  telah  direproduksi  dan  menjadi  nilai anutan  yang  berpihak  pada  kearifan  lokal masyarakat  Aceh,  khususnya  nilai-nilai keislaman  Aceh  yang  telah  lama  menjadi
ideologi  kerakyatan (popular  ideology) bagi masyarakatnya  (Ali,  2006:  4).  Oleh  karena itu,  studi  ini  selanjutnya  akan  menakar kekuatan dan potensi ruang publik di Aceh untuk  sebuah  implementasi  kearifan  lokal dan  sekaligus  identitas  lokal  yang  kini perkembangannnya  sedang  disandera  oleh kekuatan-kekuatan global, aktor serta agensi termasuk masyarakat, negara, dan pasar.

## PEMBAHASAN
Aceh Pasca-Konflik dan Tsunami Era  kebabasan  dan  keterbukaan  pasca konflik  dan  tsunami Aceh  merupakan simbol bagi identitas baru masyarakat Aceh, sekaligus  indikator  penanda  terjadinya pergeseran  pada  ranah  suprastruktur, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai ke- Aceh-an  yang  kini  sedang  menemui  masa disorientasi. Berbagai bentuk struktur nilai- nilai  tradisional,  keagamaan,  keadatan, hingga pada sub- kultur masyarakat Aceh kini sedang mengalami redefinisi atau apa yang kerapkali  disebut  mengalami  transformasi secara meluas. Kebebasan pasca-konflik juga dipahami  sebagai  pembudayaan  nilai  baru yang  terkadang  berhadap-hadapan  dengan nilai-nilai asli ( indegenius value s). Tantangan  nyata  pada  era  global  di Aceh adalah semakin kompleksnya berbagai bidang  kehidupan  karena  adanya  teknologi informasi,  telekomunikasi,  dan  transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai  dan  wawasan  masyarakat  akan  dunia global secara umum. Tantangan global yang dihadapi masyarakat Aceh dapat dirumuskan dalam  studi  ini  antara  lain: pertama, sikap  individualisme  yaitu  munculnya kecenderungan  mengutamakan  kepentingan diri  sendiri  di  atas  kepentingan  bersama, memudarkan solidaritas, dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong, dan  sebagainya. Kedua, sumber  referensi ketokohan  generasi  muda  tidak  lagi  kepada para pejuang, ulama, dan jati diri bangsanya yang  memiliki  peran  penting  bagi  sebuah nasionalisme kelokalan/kebangsaan, melainkan bergeser pada lebih mengenal dan mengidolakan artis, bintang film, dan pemain
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62
sepak  bola  asing  yang  ditiru  dengan  segala macam  aksesorisnya. Ketiga, banyaknya masyarakat  yang  sudah  acuh  tak  acuh terhadap  ideologi  atau  falsafah  negaranya, bahkan  kesukuannya.  Mereka  sudah  tidak tertarik  lagi  menjadikannya  sebagai  sumber anutan,  bahkan  lebih  cenderung  bersifat kritis  dengan  cara  membanding-bandingkan dengan  ideologi  lain  yang  dianggap lebih  baik  dan  tepat. Keempat, adanya diversifikasi  masyarakat,  yaitu  munculnya kelompok-kelompok  masyarakat  dengan profesi  tertentu  yang  terus  berkompetisi dalam  berbagai  bidang  kehidupan  guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional. Kelima, keterbukaan  yang lebih  tinggi,  yaitu  tuntutan  masyarakat terhadap penyelenggaraan, pemerintah yang lebih  mengendapkan  pendekataan  dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Kelima  tanda  perubahan  sosial  di atas  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipungkiri  dalam  kehidupan  kontemporer saat ini. Tidak saja berlangsung pada ranah generasi mudanya, melainkan juga generasi aktif yang masih mengikuti perkembangan- perkembangan  modernitas.  Terlepas  dari siapa  yang  menjadi  pelaku  sejarah  dalam perubahan  sosial  belakangan  ini  di  Aceh, paling  tidak  bahwa  bias  perubahan  itu juga  dapat  dilihat  dalam  praktik-praktik masyarakat  sebagai  berikut; fashion anak muda  perempuan  Aceh  misalnya,  praktik komodifikasi  semacam  ini  juga  bagian  dari dampak  yang  diakibatkan  oleh  meluasnya globalisasi  di  Aceh.  Selain  itu,  tradisi silaturahmi tatap muka dengan berkunjung kepada  famili  yang  menjadi  kebiasaaan masyarakat  pada  umumnya  misalnya harus  digantikan  dengan  keberadaan handphone,  facebook,  twitter,  dan  lain-lain yang  kahadiranya  mau  tidak  mau  telah dipaksakan  oleh  suatu  keadaan.  Keadaan yang  demikian  inilah  menyebabkan  nilai- nilai tradisional yang muncul sebagai bentuk identitas  lokal  masyarakat  akan  mengalami deteritorialisasi  (Abdullah,  2006:136),  yaitu mengaburnya identitas lokal yang disebakan
oleh  meluasnya  kultur  global,  yaitu  para mengendali  kapital  yang  berkembang sampai detik ini di Aceh.
Tanda  dari  sebuah  gejala  sosial  di atas,  disadari  atau  tidak,  persoalanya  akan menjadi  krusial  ketika  berlawanan  dengan nilai-nilai  lokal  yang  telah  terbangun  lama dan berlangsung di dalam suatu masyarakat Aceh.  Bahkan,  demikian  ini  dapat  muncul secara  meluas  manakala pertama ,    sistem dan  kontrol  sosial  dalam  masyarakat  mulai melemah; kedua , tidak adanya suatu kekuatan dari dalam yang menginisiasi bentuk-bentuk revitalisasi  nilai-nilai  lokal; ketiga ,  tidak berfungsinya  ruang-ruang  publik  secara maksimal  sehingga  kegunaannya  justru dimanfaatkan  oleh  produk-produk  kapital yang  menghiasi  praktik  sosial  masyarakat Aceh belakangan ini secara meluas; keempat, nilai  tawar  masyarakat  rendah  sehingga negosiasi  indentitas  yang  dilakukan  juga sangat terbatas; kelima , terlepas dari keempat persoalan di atas, maka harus diakui bahwa globalisasi  tidak  saja  menawarkan  produk- produk global, melainkan ia juga mengajari masyarakat  akan  kemerdekaan  individu dan itu artinya sebuah pembelajaran dalam mengelola kearifan lokal.
Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana masyarakat  Aceh  mengambil  peluang  atas keberadaan globalisasi di tengah masa-masa krisis  ini.  Gejala  ini  ditandai  dengan  dua momentum penting di Aceh sejak 9-10 tahun terakhir yaitu momentum perdamaian Aceh dan tsunami. Terutama pada saat globalisasi mendiami masa-masa berpeluang yaitu masa kemerdekaan  berbudaya  dan  kemerdekaan berpolitik bagi masyarakat Aceh.

## Reaktualisasi Ruang Publik: Gagasan
Aksi dari Dalam Salah satu sumbangan teoritis penting  dalam  diskursus  ruang  publik adalah  pandangan  yang  dikenalkan  oleh Jurgen  Habermas,  ruang  publik  memiliki peran  yang  cukup  berarti  dalam  proses berdemokrasi. Ruang  publik  merupakan ruang  demokratis  atau  wahana  diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
menyatakan opini-opini, kepentingan- kepentingan  dan  kebutuhan-kebutuhan mereka  secara  diskursif  (Hardiman,  2010: 28-29).  Ruang  publik  merupakan  syarat penting  dalam  demokrasi.  Ruang  publik adalah  tempat  warga  berkomunikasi mengenai  kegelisahan-kegelisahan  politis warga.  Selain  itu,  ruang  publik  merupakan wadah  yang  mana  warganegara  dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka  terhadap  negara  atau  pemerintah (Hardiman,  2009:7).  Ruang  publik  bukan hanya  sekedar  fisik,  maksudnya  sebuah institusi  atau  organisasi  yang  legal, melainkan  adalah  komunikasi  warga  itu sendiri.  Ruang  publik  harus  bersifat  bebas, terbuka, transparan, dan tidak ada intervensi pemerintah  atau  otonom  di  dalamnya (Hardiman, 2010.128). Ruang publik  masih pesan  Habermas  itu  harus  mudah  diakses semua  orang.  Dari  ruang  publik  ini  dapat terhimpun  kekuatan  solidaritas  masyarakat warga  untuk  melawan  mesin-mesin  pasar/ kapitalis dan mesin-mesin politik.
Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat  para  aktor-aktor  masyarakat  warga membangun  ruang  publik,  Pluralitas (keluaraga,  kelompok-kelompok  informal, organisasi-organisasi sukarela, dan seterusnya),  publisitas  (media  massa, institusi-institusi  kultural,  dan  seterusnya), keprivatan (wilayah
perkembangan individu  dan  moral),  legalitas  (struktur- struktur  hukum  umum  dan  hak-hak  dasar) (Hardiman,  2009:  28).  Ruang  publik  bukan hanya  ada  satu,  tetapi  ada  banyak  ruang publik  di  tengah-tengah  masyarakat  warga dan  tidak  dapat  membatasi  ruang  publik, ruang  publik  ada  di  mana  saja  (Hardiman, 2010:  29).  Praktiknya  ada  masyarakat  yang duduk  berkumpul  bersama  dan  berdiskusi tentang  tema-tema  yang  relevan,  maka disitu  hadir  ruang  publik.  Selain  itu,  ruang publik  tidak  terikat  dengan  kepentingan- kepentingan pasar maupun politik sehingga ruang publik tidak terbatas.
Ruang  publik  pun  diartikan  sebagai ruang di mana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya
terhadap semua kegiatan publik, masyarakat berhak melakukan secara merdeka didalamnya  termasuk  mengembangkan wacana  publik  seperti  menyampaikan pendapat  secara  lisan  dan  tertulis  (A.S. Culla,1999:123). Ruang publik adalah ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan  kegiatan  publik  fungsional maupun  kegiatan  sampingan  lainnya  yang dapat  mengikat  suatu  komunitas,  baik  itu kegiatan  sehari-hari  ataupun  berkala  (Carr, 1992). Ruang  publik  juga  merupakan  entitas ruang  yang  memiliki  nilai  historisitas, komunalitas,  serta  bahkan  solidaritas personal  bagi  pemiliknya,  ia  akan  menjadi cair,  longgar  dan  bahkan  sangat  strategis karena  ia  terus  menerus  direproduksi bersama melalui ikatan-ikatan antar-personal baik  makna  dan  fungsinya,  sehingga  tidak heran  jika  kemudian  ruang  publik  menjadi ruang  bersama  dalam  identitas,  budaya, sampai  bahkan  kepentingan  yang  berbeda. Batas-batas  kebudayaan  tampak  mencair, berbagai  bentuk  negosiasi,  penyelesaian konflik, transaksi bisnis, dan juga termasuk konsolidasi kelompok, partai sekalipun dapat diselesaikan  di  dalam  ruang  kebudayaan semacam  ini.  Yang  demikian  itu,  relatif mampu  dilakukan  tidak  saja  dalam  ruang- ruang formal, tetapi lebih sebagai kerangka informal  yang  mungkin  akan  menjadi  aset baru  bagi  tumbuhnya  potret  kearifan  lokal yang  penting  bagi  kehidupan  masyarakat Aceh (Brubaker, 2004: 67).
Kearifan  lokal  yang  dibangun  sebagai ideologi  budaya  di  Aceh,  membutuhkan simbol-simbol identitas yang tentunya tidak saja diterima oleh masyarakat Aceh dengan berbagai  konsensus  moral  yang  diciptakan, tetapi juga mampu menjembatani keragaman yang  datang  dari  berbagai  subkultur  yang berkembang  di  Aceh.  Jika  dilihat  dari  akar historis kulturalnya, selain meunasah, mukim, gampong, mesjid, tetapi juga bahkan warung kopi di Aceh misalnya bukan tidak mungkin muncul  sekedar  pengganti  hiburan,  tempat nongkrong,  serta  tempat  berbagi  informasi bagi  orang-orang  Aceh  (Kompas,  2011:
Mei).  Proses  yang  demikian  natural  inilah, kemudian  di  setiap  ruangnya  melahirkan bentuk-bentuk komunitas bersama yaitu apa yang dalam studi identitas disebut “komunitas hoby” (community  of  interest) yang  kokoh di  Aceh  (Abdullah,  2006:  136-137).  Oleh karena itu, proses budaya yang berkembang demikian natural ini harus dihargai sebagai narasi budaya yang memiliki peran penting bagi  transformasi  ruang  yang  kini  sedang menggejala di tanah rencong ini.
Bentuk-bentuk public  space semacam ini,  disadari  atau  tidak  telah  menjadi  tanda yang  mengukuhkan  sebuah  identitas  baru (Edelmen,  2001:  201),  melalui  bertemunya beragam  orang,  lembaga,  status  sosial,  dan bahkan identitas yang multikultur sekalipun. Pada  tingkat  pergeseran  mode  seperti ini,  penciptaan  narasi  kebudayaan  yang melintasi  batas-batas  teritori  kebudayaan Aceh,  misalnya  di  satu  sisi,  warung  kopi mampu menjadi perekat budaya yang dapat diterima  oleh  berbagai  tingkat  sosial  yang berbeda. Akan tetapi, di sisi yang lain, bentuk- bentuk penciptaan ruang publik semacam ini juga  bagian  dari  proses  perubahan  eskalasi budaya  yang  kini  mulai  merangkak  pada pencarian  identitas  baru,  khususnya  pada generasi  paling  aktif  yaitu  anak  muda  kota Aceh.  Sejalan  dengan  itu,  tahap  ini  harus dibarengi dengan bentuk-bentuk pembacaan gejala  perubahan  kebudayaan  secara  lebih kritis.
Selain warung kopi, meunasah dan masjid misalnya,  keduanya juga  memiliki  peran kebudayaan  yang  tidak  kalah  pentingnya terutama dalam menjawab tantangan global ini.  Di  Aceh  Hubungan  meunasah  dengan mesjid  dalam  patron  simbol  budaya  adat Aceh,  telah  dimaknai  dengan  narit  maja (hadih maja) “Agama ngon Adat (hukom ), lagei dzat  ngon  sifeut” .  Meunasah  adalah  sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat karena  saling  membutuhkan  kesejahteraan sesama manusia dalam komunitas gampong (antar-gampong), sehingga melahirkan adat, adat  istiadat  dan  tatanan  adat.  Meunasah sangat terikat dengan kehidupan gampong, karena  gampong  sendiri  merupakan
unit  persekutuan  masyarakat  hukum yang  menurut  Van  Vallenhoven  dapat dimanfaatkan  untuk  mengetahui  hukum, menyelidiki  sifat  dan  susunan  badan- badan persekutuan hukum, di mana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh  hukum.  Persekutuan  merupakan kesatuan-kesatuan  yang  mempunyai  tata susunan  yang  teratur  dan  kekal  serta memiliki  pengurus  dan  kekayaan  sendiri, baik  kekayaan  materil  maupun  kekayaan immateril (Wignjodipuro, 1979: 85-86).
Sementara  masjid (mesjid) dilahirkan oleh kebutuhan mukim (beberapa gampong), karena  kebutuhan  nilai-nilai  aqidah/ syariat,  terutama  shalat  Jum`at.  Sejarah mukim  tumbuh  dalam  konteks  diperlukan 40  orang  untuk  mendirikan  shalat  Jum`at (S.Hurgronje,1985:  91).  Dengan  demikian, peran  mesjid  adalah  syariat,  sedangkan peran  meunasah  adalah  adat  yang  saling bersentuhan  (siklus  dakwah/komunikatif) yang  kemudian  melahirkan  suatu  paduan sikap  prilaku  (kebersihan  adat  dilakukan oleh agama (mesjid) dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat (meunasah). Kontribusi  peran  meunasah  dan  mesjid dalam  kehidupan  sosial  budaya  adat  Aceh, telah memperkokoh otoritas dan otonomitas dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu  kawasan  gampong  dan  mukim.  Oleh karena  itu,  Gampong  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  merupakan organisasi  pemerintahan  terendah  langsung di  bawah  mukim  yang  menempati  wilayah tertentu,  dipimpin  oleh  keuchik  dan yang  berhak  menyelenggarakan  urusan rumah  tangganya  sendiri.  Keuchik  adalah Kepala  Badan  Eksekutif  gampong  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  gampong (Qanun  No.5:2003). Keuchik memegang fungsi Mono  Trias  Function (manunggal  tiga fungsi:  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif) yang  dibantu  oleh  Tuha  Peut  (A.J.Vleer/ PDIA,1978:  1-4  )  dan  Imeum  Meunasah, beserta sekretaris gampong sebagai perangkat gampong (Badruzzaman: 2002: 34). Terlepas  dari  peran  normatifnya, meunasah misalnya juga harus dilihat sebagai

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
bagian dari subkultur yang mempertemukan berbagai  budaya  dan  identitas  baru.  Dapat dibayangkan,  munculnya  kultur  global (global culture) yang  meluas  di  Aceh,  secara pelan tetapi pasti telah membentuk orientasi, mentalitas,  gaya  hidup  (Harris,  1997:  112), Bahkan  terbentuknya  struktur  sejarah  baru yang akan membawa masyarakat Aceh larut pada  simbol-simbol  politik  kebudayaan semacam  ini,  sehingga  tidak  heran  jika ruang  publik  semacam  ini,  pada  saatnya menjadi agen baru bagi tumbuhnya budaya keterbukaan (cultural  open  minded) di  Aceh, setelah lama larut dalam jeratan konflik yang bertahun-tahun membebani kecerdasan lokal masyarakat Aceh. Dengan demikian, ia juga harus  dimanfaatkan  sebagai  ruang  budaya yang  produktif  dan  memberi  semangat inovasi  bagi  kecerdasan-kecerdasan  lokal yang lain.
Sebagai  bentuk  ruang  kebebasan dan  keterbukaan  di  Aceh,  meunasah  juga pada  saatnya  melahirkan  apa  yang  disebut dengan munculnya “politik ruang” , di mana ruang publik seperti ini pada giliranya juga menjadi ajang kontestasi kekuasaan di Aceh. Pemanfaatan  ruang  kebudayaan  seperti ini  juga  dapat  dilihat  melalui  beberapa  hal penting  sebagai  penanda  proses  perubahan di  Aceh  sebagai  berikut: pertama,  meunasah telah  menegaskan  identitas  (Friedmen, 1995)  keacehan  baru,  meski  dulunya  juga telah  menjadi  pola  kebudayaan  yang mengakar, tetapi pada konteks pasca konflik dan  pembangunan  Aceh,  kini meunasah karakternya telah semakin mangakar secara kuat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keacehan  mulai  bergeser  ke  arah  subkultur yang  produktif  dan  harus  dikembangkan dan  dikelola  menjadi  media  komunikasi yang lebih punya nilai tawar kebudayaan.
Kedua, meunasah telah  memperluas ruang kebudayaan (cultural space) (Appadurai,1994:193) di  Aceh . Masuknya kultur  global  pasca  tsunami  juga  telah menandai  berbagai  warisan  perubahan  di berbagai  tingkat,  mulai  dari  gaya  hidup, pandangan  hidup,  mentalitas,  imaginasi, bahkan meterialisasi nilai-nilai telah meluas
di jantung kehidupan masyarakat Aceh. Hal yang paling mencolok untuk menggambarkan pola ini adalah ketika hampir sebagian besar NGO nasioanal maupun internasional sudah mulai kukut dari proses pembangunan Aceh, akibat yang ditimbulkannya juga membawa dampak  yang  tidak  ringan  bagi  perubahan masyarakatnya, seperti pada ketergantungan yang  mulai  berpengaruh  pada  aspek mentalitas orang Aceh, konsumtifisme mulai mengakar pada ranah anak muda kota Aceh, pengangguran  yang  juga  mulai  meluas  di berbagai tingkat di kota maupun di pedesaan Aceh. Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  ruang kebudayaan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh sendiri, tetapi ia juga bagian yang  ditimbulkan  oleh  akibat  meluasnya kultur  global  atau  dalam  studi  identitas disebut  sebagai  pihak  luar  yang  konstitutif (Hall, 1996: 4) yang sengaja atau tidak telah melebar  pada  ruang-ruang  kebudayaan semacam  ini.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran jika meunasah pada  suatu  saat  dipilih  dan secara  tidak  langsung  menggantikan ruang-ruang  “kebudayaan  induk”  yang telah  mapan  sebelumnya  karena    menurut Amartya  Sen  toeritikus  identitas  budaya asal  Jepang  menegaskan  bahwa  identitas merupakan  pilihan-pilihan  (Sen,  2006: 30).  Keberadaannya  bahkan  telah  menjadi bagian  yang  tidak  saja  menjadi  sebuah pusat komunikasi masyarakat, tetapi ia telah memperlihatkan  karakteristik  kebudayaan yang mampu mendominasi akar kebudayaan yang lain di negeri syariah ini.
Ketiga , selain muenasah telah memperluas ruang  kebudayaan,  ia  pada  saatnya juga  akan  menjadi  model  bagi  tempat bertemunya  diversitas  budaya  (Green, 1995:  35)  khususnya  pada  perkembangan kebudayaan  yang  sedang  mengalami  masa transisi panjang seperti Aceh. Bentuk-bentuk kearifan  lokal (local  wisdom) semacam  ini tidak  dapat  kita  temukan  dan  kita  bentuk dengan  mudah  di  tempat  lain.  Sebab supporting  sistem  yang  berlaku  di  setiap ruang budaya tidak selalu memiliki karakter yang sama, sehingga setidaknya karakteristik
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62
mendasar  dari  sebuah  pola  perilaku,  baik individu, kelembagaan, simbol-simbol budaya,  nilai-nilai,  hingga  bahkan  pilihan- pilihan  hidup  yang  dibangun  seharusnya memiliki  kemiripan  (Fatherstone,  1995). Dengan demikian, berbagai bentuk aktivitas di meunasah telah  menjadi  tempat  rujukan yang  memiliki  nilai  historis  kultural  di Aceh, bahkan nantinya akan menjadi jujugan tidak  saja  pejabat  daerah  atau  terbatas pada  individu-individu  masyarakat  Aceh, tetapi  juga  para  elit  partai  lokal-nasional, intelektual, penulis, bahkan akademisi.
Oleh  karena  itu,  meski  kehadirannya tidak  menegaskan  sebuah  pesan  atau  misi tertentu, tetapi pada saatnya mau tidak mau, ruang  publik  semacam  ini  akan  mengalami redifinisi yang terus menerus sejalan dengan pertumbuhan  kebudayaan  global  yang mengikutinya (Friedman, 1994:81). Apa yang disebut  dengan  politik  ruang  --di  dalam kacamata  antropologi  politik--  bahkan  juga akan terjadi di ruang-ruang sosial semacam ini.  Meunasah  yang  dibangun  dengan akar  dan  karakteristik  lokal,  pada  saatnya akan  diisi  dan  digantikan  oleh  suatu  ruang budaya yang bahkan mendukung suatu pola hubungan  kekuasaan  yang  berkembang, sehingga pada saat tertentu meunasah akan dibangun,  dipelihara,  dilestarikan,  bahkan diubah  menurut  selera  politik  kebudayaan yang berkembang untuk menjamin kelestarian  sebuah  kelompok  elit  yang sedang berkuasa. Sebagai sebuah ruang budaya,
meunasah harus  didudukkan  sebagai  narasi kebudayaan  yang  akan  selalu  mengalami pergeseran  orientasi  sekaligus  maknanya (Hall,1996:6).  Untuk  itu,  perlu  pemahaman yang  lebih  kritis  dalam  melihat  gejala transformasi  ruang  semacam  ini.  Terlebih tahun-tahun  belakangan  ini  merupakan momentum kompetisi politik pada aras lokal yang sedang bersaing ketat. Sejalan dengan itu,  dengan  berkembangnya  ruang  sosial- budaya seperti meunasah atau disebut public space di  Aceh  dalam  studi  ini,  diharapkan akan  mengembalikan  nilai-nilai  keacehan yang telah mulai menghilang, ikatan-ikatan
tradisional  yang  melemah,  termasuk  pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali.
Oleh  karena  itu,  bisa  dibayangkan sebuah  resistensi  orang  Aceh  ketika  proses enkulturasi tidak lagi didominasi oleh agen- agen tradisional seperti orang tua, pemimpin agama, dan adat. Proses konstruksi nilai yang demikian  ini,  telah  dilakukan  dengan  cara yang  sangat  kompetitif  oleh  beragam  agen yang  berbeda  (Abdullah,  2007),  mulai  dari agen negara, pasar, dan masyarakat sendiri. Di  mana  seharusnya  lebih  menentukan pola  anutan  yang  dikembangkan  sebagai narasi  yang  diciptakan  melalui local  genius masyarakat  Aceh.  Pertanyaanya  adalah bagaimana  bentuk-bentuk public  space seperti meunasah, mesjid, gampong, dayah, bahkan warung kopi dapat dikelola menjadi agen  perubahan  budaya  yang  mampu mengembalikan Aceh dari masa-masa krisis semacam ini.
Pada  batas  yang  demikian  itu,  tidak heran  jika  belakangan  ini  ada  persoalan krusial  yang  penting  untuk  dicermati  yang melibatkan persoalan ekonomi politik, serta sosial budaya sebagai berikut:
“terjadi  antara  salah  satu  anggota  dewan dengan  mahasiswa.  Saat  sekelompok mahasiswa yang berasal dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Pantai Barat Selatan (FPMP- BAS)  dan  Forum  Bersama  Mahasiswa Poros  Leuser  (FBMP  Leuser)  yang  datang ke  DPRA,  mengaku  tidak  begitu  lancar dalam bahasa Aceh sehingga meminta agar komunikasi  dengan  salah  satu  anggota dewan  tersebut  dilakukan  dalam  bahasa Indonesia. Namun, anggota dewan tersebut menolak  dan  menyebut  para  demonstran sebagai demonstran yang tidak jelas, bukan orang Aceh . (Harian Aceh 16/02/2011 dan 18/02/2011)”.
Persoalan  yang  demikian  ini  tidak  saja menjelaskan  perdebatan  soal  identitas  ke- Aceh-an,  juga  bukan  pula  tidak  hanya menyangkut  pluralitas  etnis  di  Aceh,  tetapi juga  menyangkut  persoalan  nasionalisme dan  kebangsaan  yang  mestinya  direspon secara kritis.

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
Oleh  karena  itu,  hubungan  dialektis antara  identitas  lokal  dan  global  membawa beban historis yang beragam di Aceh. Benturan paradigma  dalam  mengelola  diversitas kelompok  di  Aceh  merupakan  suatu  fakta terbatasnya “ruang publik” yang diciptakan. Gesekan  antar-  aliran  atau  kelompok  Islam baru-baru ini misalnya adalah suatu bagian kecil  dari  konflik  identitas  yang  kurang mendapatkan  sentuhan  pengelolaan  ruang publik  secara  maksimal,  sehingga  sampai- sampai  identifikasi  terhadap  diversitas kelompok  Islam  tidak  terbangun  dengan efektif. Pada batas inilah sistem sosial suatu masyarakat  tengah  mengalami  disfungsi sosial  yang  tidak  lain  sebagai  akibat  dari kluster-kluster  sosial  yang    tumbuh  secara masif  dan  dalam  pengelolaan  ruang  publik yang  terbatas  (Hall,  2003:  97).  Oleh  karena itu,  pertumbuhan  kelompok-kelompok Islam secara bebas itu harus dikelola dengan dihadirkannya ruang publik secara bersama- sama, sehingga seperti memanfaatkan ruang budaya,  menciptakan  ruang  inklusivitas yang  lebih  terbuka,  membuka  batas-batas eksklusivitas  dalam  kelompok-kelompok sosial  adalah  bagian  dari  cara  mengelola perbedaan  diversitas  kelompok  yang  ada. konsekuensinya  tidak  terlalu  terburu-buru menggunakan  standarisasi  penyesatan  bagi kelompok  yang  tidak  sehaluan  dengan pandangan menstreem .
Aceh Baru Inspirasi untuk Kebangkitan Lokal: Identitas Aceh yang Dialogis dan Negosiatif Setelah mendiskusikan bagaimana ruang publik (public  space) telah  membangunkan Aceh  dari  tidur  panjangnya  akibat  derita konflik  dan  tsunami  yang  sampai  10  tahun belakangan  ini  masih  terasa  dampaknya. Ruang  publik  yang  dibangun  dari  akar kultural keacehan ini kemudian dihidupkan kembali  dengan  mengambil  dukungan  dari cultural  capital Aceh  yang  ada.  Selanjutnya bagaimana modal sosial yang dimiliki Aceh dapat  ditransformasi  ke  dalam  berbagai kemungkinan  peluang-pelung  strategis, di  mana  globalisasi  didudukkan  sebagai
partner  kerja  yang  bersifat  konstruktif, meski  tetap  dapat  mengidentifikasi  antara batas-batas  budaya  dari  dalam  maupun dari luar (Barth, 2000:23). Dengan demikian, globalisasi  tidak  saja  secara  liar  beroperasi dalam  mekanisme  globalnya  sendiri,  tetapi ia  juga  harus  tunduk  pada  aturan  main lokal  yang  mau  tidak  mau  keduanya  harus bisa saling  menyeimbangkan antara kultur, identitas, dan kepentingan masing-masing. Aceh  baru  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  potret  Aceh  yang  lebih  baik,  Aceh yang  tidak  lagi  hidup  dalam  kungkungan konflik,  penjajahan, Aceh  yang  sepi  dari tekanaan-tekanan  politik  nasional  maupun internasional, Aceh yang merdeka dari aspek budaya dan politik, Aceh yang identitasnya mampu  berdaulat,  tidak  ditentukan  oleh suatu  kekuatan  dari  luar,  tetapi  dibentuk oleh kekuatan dari dalam, sampai Aceh yang lebih kondusif, aman, damai, dan berdaulat. Sebuah harapan dari dalam, bahkan faktanya hampir terwujud, dan telah menjadi inspirasi yang  direproduksi  secara  terus  menerus melalui  penguatan  basis-basis  sosial  Aceh, pemanfaatan  ruang  publik,  serta  ritual- ritual politik yang intensif telah mendorong terwujudnya kebangkitan lokal yang dicita- citakan.
Oleh  karena  itu,  kebangkitan  lokal  di Aceh  yang  digambarkan  lewat  perjuangan sejarah lokalitas maupun perjuangan untuk pembangunan  Aceh  di  masa  yang  akan datang  telah  menjelaskan  secara  terbuka akan  desain  yang  tidak  saja  berpikir  masa depan,  tetapi  Aceh  juga  berpikir  tentang masa lalu identitas lokal. Artinya konstruksi lokal menjadi penting dalam pembangunan Aceh kedepan. Mekanisme yang demikian ini sangat  berbeda  dengan  model  kebangkitan Aceh  pada  masa  kerajaan  /kasultanan awal.  Hubungan  antara  lokal  dan  global tidak  ditunjukkan  secara  dialogis,  maupun negosiatif  yang  seimbang  dengan  saling mengangkat  keseimbangan  antara  kultur, identitas,  dan  kepentingan.  Akan  tetapi, kebangkitan  pada  era  kasultanan  Aceh cenderung  bersifat  antagonistis-konfrontatif yaitu  diperlihatkan  dengan  bentuk-bentuk
perlawanan.  Suatu  contoh,  ketika  wilayah Aceh  sudah  merdeka  penuh  sebelum  1873, tetapi  penentangan  terhadap  basis  bangsa asing  terus  dilakukan,  terutama  bagaimana masa kesultanan Sultan Ali Mughayat Syah terhadap  pelabuhan-pelabuhan  di  belahan utara  Sumatra,  yaitu  Sultan  yang  pertama memerintah  di  Aceh  dan  yang  pertama pula memeluk dan mengembangkan agama Islam.  Aceh  disatukan  oleh  sebuah  dinasti muslim  yang  bertekat  mengeliminasi intervensi  asing.  Kebangkitan  Aceh  justru terjadi  ketika  melakukan  perlawanan terhadap  invasi  Portugis  ke  wilayah  Aceh. Kepentingan perlawanan terhadap intervensi asing  menjadi raison  d’etre bagi  eksistensi kesultanan Aceh selama berabad-abad (Reid, 2006:113).
Oleh karena itu, kebangkitan Aceh pada gelombang  ke  dua  ini  justru  diperlihatkan dengan  cara-cara  dialogis  dan  negosiatif dengan asing, seperti apa yang oleh Althusser disebut “titik interpelasi” dalam studi identitas, yaitu  sebuah  titik  singgung  antara  subjek dengan  keadaan  diskursif  yang  melatarinya (Hall, 1996:6-7).  Asing sebagai kekuatan global pada era ini menjadi partner yang dapat saling memajukan Aceh dari berbagai sisi kehidupan Aceh.  Bidang  ekonomi,  sosial,  budaya tentunya  merupakan  bidang  yang  berlahan- lahan mendapatkan tempat bagi kelangsungan proses  negosiasi  yang  diciptakan.  Selain  itu, ada beberapa hal dibidik sebagai entitas yang sedang  dihidupkan  kembali  di  Aceh  sebagai bentuk  sinergi  “lokal-global”  yang  layak diangkat kembali.
Beberapa  hal  secara  rinci  dapat disebutkan tentang modal sosial dan kultural Aceh, antara lain, (a) Apa yang disebut sebut sebagai kearifan lokal (local wisdom) , (b) Selain kearifan  lokal  bisa  juga  disebutkan  tentang aneka ragam ruang publik (public space) yang perannya  sedang  dihidupkan  kembali  di Aceh seperti  muenasah,  gampong,  mesjid, bahkan ruang budaya warung kopi yang kini telah  eksis  dan  ramai  dikunjungi  beragam orang,  (c)  Basis  sosial (social  based) yang dapat  berupa  kelembagaan-kelembagaan tradisional, seperti tokoh masyarakat, orang
tua, lembaga adat, ataupun lembaga agama juga  merupakan  bagian  dari  peta  kekuatan identitas  Aceh  yang  tidak  dapat  dianggap remeh.  Tiga  kekuatan civil  society Aceh  ini disadari  atau  tidak  telah  membentuk  akar kesejarahan  yang  kuat  di  Aceh,  sehingga bangunan  sosial  dan  kultural  ini  meskipun pernah  mengalami  keretakan  pada  saat konflik Aceh (Abdullah, 2007). Kini faktanya sedang dihidupkan dan dilekatkan kembali sebagai bentuk atau wujud Aceh baru, yaitu Aceh yang lebih baik dan bermartabat seperti ditegaskan  oleh  ketua  Majelis  Adat  Aceh (MAA) Banda Aceh:
“salah  satu  program  MAA  adalah melakukan  advokasi  gampong,  di  mana potret  kehidupan  asli  Aceh  masih  dapat dilihat  di  sana,  paling  tidak  belum  banyak terkontaminasi oleh kehidupan global pasca tsunami.  Seperti  ritual-ritual  gampong masih  sering  kita  temukan  di  kehidupan gampong di Banda Aceh” (Wawancara dengan Ketua MAA Badruzzaman Ismail, 2009)
Sebagai sebuah kekuatan yang dirawat langsung  oleh  masyarakat  atau civil  society ini  dapat  menjadi  kekuatan  budaya  yang berbasiskan  kelembagaan  masyarakat  atau bahkan komunitas (Hall, 1991: 201, Ardana, 2004:31).  Managemen  kelembagaan  budaya semacam  ini  biasanya  tidak  terorganisir dengan  rapi,  tetapi  kini  di  Aceh  mulai dibangkitkan kembali melalui pelembagaan basis-basis  sosial  maupun  budaya  yang dirawat  melalui  qanun,  yaitu  misalnya Qanun: No. 9 tahun 2008 yang menjelaskan tentang  pemformalan  kearifan  lokal  dalam sebuah  qanun  (Bustamam-Ahamad,  2012: 23).  Terlepas  dari  harapan  yang  termuat  di dalamnya, ada kegelisahan akademis dalam proses  qanunisasi  kearifan  lokal  ini  yaitu apakah dalam praktiknya kemudian kearifan lokal  akan  tetap  mendapatkan  pengakuan hukum  seperti  sebelum  diformalkan  dalam qanun?  ataukah  pengakuan  itu  justru dapat  melunturkan  semangat  kearifan masyarakatnya sendiri?
Pelembagaan  basis-basis  sosial  budaya ini  jika  diamati  lebih  jauh,  di  satu  sisi

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
memberikan  keuntungan  positif  karena  ia secara  formal  terjaga  oleh  suatu  kekuatan hukum dalam bentuk qanun. Sebagai produk lokal, kearifan lokal akan tetap terpelihara baik dari keasliannya maupun dari status identitas keacehannya,  sehingga  tidak  dapat  dengan mudah  daerah  lain  ikut  mengklaim  begitu saja  tanpa  dasar  pijakan  yang  jelas.  Di  sisi lain, kearifan lokal membawa beban historis- kultural  yang  tidak  semua  orang  dapat merasakan  kelekatan  kultural  akan  sebuah praktik sosial yang demikian penting ini. Oleh karena  itu,  pada  batas  tertentu  basis-basis sosial  Aceh  perlu  menunjukkan  kepekaan yang lebih kritis, meski dalam kontestasi yang berlangsung  tidak  harus  berhadap-hadapan secara ketat dengan globalisasi.
Disadari atau tidak bahwa perkembangan Aceh tidak saja diciptakan oleh masyarakat Aceh  sendiri,  pelibatan  global  juga mewariskan pengembangan Aceh yang lebih efektif,  cepat,  dan  bahkan  strategis.  Meski dalam batas yang lain globalisasi seringkali melewati  batas-batas  teritori  kultural  yang sudah  ditentukan  sebagai  arena  kontestasi dalam masyarakat (Cohen. 2000:2-3). Dengan demikian,  apa  yang  menjadi  komitmen dari awal dalam studi ini selalu ditekankan perlunya  negosiasi  identitas  antara  lokal dan  global,  di  mana  juga  penting  adanya formulasi-formulasi  yang  diciptakan  kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antara kultur, identitas, dan kepentingan.
Sebuah  pernyataan  aktivis  Komite  Per- alihan Aceh (KPA), Nazar  yang menyatakan bahwa  “kurikulum  pengembangan  masya- rakat  ke  depan  di  Aceh  harus  berbasiskan lokal  dengan  juga  memasukkan  tema keislaman  dan  keacehan,  di  samping  tema gerakan sosial baru, perdamaian, komunikasi publik, dan penguatan jejaring. Hal ini untuk mengantisipasi  kerusakan  Aceh  yang  lebih parah  ke  depan.  Jangan  sampai  Aceh  ke depan  digadaikan  oleh  kelompok  donatur yang  tidak  memedulikan  adat  istiadat  dan agama di Aceh”.
Pandangan  senada  juga  muncul misalnya  dari  Ketua  Komunitas  Peradaban Aceh (KPA), Teuku Kemal Fasya menyatakan
bahwa “hasil dari penulisan partisipatif para fasilitator di masyarakat pesisir memberikan sinyal  bahwa  masyarakat  sudah  cukup kritis dengan keberadaan NGO di Aceh. Jika dahulu  masalah  pembangunan  ada  pada kebijakan politik Orde Baru yang sentralistik, kini mengarah pada jaringan global bantuan yang  dianggap  merenggut  keindahan gampong  Aceh  masa  lampau.  Masyarakat Aceh  semakin  rindu  dengan  romantika gampong  Aceh  yang  permai  dan  seimbang secara kultural dan agama.
Setidaknya ada tiga kegelisahan publik yang dapat ditangkap dari pernyataan di atas sebagai berikut: (1) Kerinduan akan Aceh yang damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang tidak kondusif pasca tsunami. (2) Bahkan  sebuah  harapan  kebangkitan  Aceh yang  tidak  lagi  dijajah  oleh  rezim  apapun, termasuk  para  agensi  global  yang  meraup kepentingan  lewat  jalur-jalur  kapitalisme yang  demikian  ekstreem.  (3)  Sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal.  Hal  ini  tidak  berarti  kekuatan  global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi  kecerdasan  global  harus  beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas  negosiasi  di  antara  kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk  kegelisahan    inilah  yang  kemudian menginspirasi  pembantukan  gagasan  Aceh baru,  sebagaimana  yang  saat  ini  sedang dibangkitkan kembali di Aceh.
Oleh  karena  itu,  praktik  negosiasi yang  diciptakan,  setidaknya    mampu menggambarkan  kecenderungan  adanya keberpihakan  global  pada  kekuatan-ke- kuatan  lokal  seperti  bentuk-bentuk  basis sosial  dan  kultural  yang  telah  dijelaskan  di bagian  sebelumnya.  Begitu  juga  sebaliknya kekuatan-kekuatan  lokal  harus  mampu manggambarkan  dukungan  penuh  pada kekuatan-kekuatan  global  yang  akan  mem- bangun  bersama-sama  menuju  perubahan lokal  yang  dinamis  dan  mampu  memberi akses  selebar-lebarnya  pada  kedua  kepen- tingan  untuk  sebuah  perubahan  lokal  yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62
berbasis pada adat istiadat, agama maupun, kearifan lokal.
SIMPULAN Keterlibatan  beragam  lembaga-lembaga donor pada saat pembangunan Aceh, institusi- institusi negara, dan bahkan orang-orang dari berbagai  latar  belakang  yang  berbeda  baik budaya, agama, gaya hidup, ideologi, sampai pada  tingkat  perbedaan  seseorang  dalam praktik  penggunaan  barang-barang  modern seperti  barang-barang  informatika  dan teknologi,  menunjukkan  bahwa  masyarakat telah  secara  sadar  atau  tidak  sadar  terlibat interaksi  yang  panjang  di  dalamnya,  mulai dari  proses  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pasca-tsunami,  proses  perdamaian,  sampai proses  apa  yang  belakangan  ini  disebut pembangunan Aceh bangkit. Di sini lah apa yang oleh Berger dan Luckman (1966) disebut sebagai  proses  konstruksi  identitas,  mulai aspek-aspek subjektivasi, objektivasi, sampai pada internalisasi. Teori Berger dan Luckmann yang menjelaskan adanya pengaruh lingkungan  sosial  dalam  pembentukan identitas  telah  diuji  dalam  praktik-praktik pembentukan identitas di Aceh.
Setidaknya ada tiga kegelisahan empiris penting yang mengispirasi kebangkitan Aceh. Pertama, kerinduan  akan  Aceh  yang  damai dan kondusif, tidak lagi ada konflik, apalagi konflik baru yang diciptakan melalui situasi yang  tidak  kondusif  pasca  tsunami. Kedua, harapan kolektif masyarakat Aceh yang tidak lagi ingin dijajah oleh rezim apapun, tekanan- tekanan politik, termasuk para agensi global yang  meraup  kepentingan  lewat  jalur-jalur kapitalisme yang demikian ekstreem. Ketiga, kurang adanya perjuangan bersama, sebuah perjuangan yang berpihak pada kecerdasan lokal.  Hal  ini  tidak  berarti  kekuatan  global tidak diizinkan menjamah pada ranah lokal, tetapi  kecerdasan  global  harus  beroperasi melalui mekanisme yang ditentukan oleh dan atas  negosiasi  di  antara  kekuatan-kekuatan berbagai pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk  kegelisahan  inilah  yang  kemudian menginspirasi  pembantukan  gagasan  Aceh baru,  sebagaimana  yang  saat  ini  sedang
dibangkitkan kembali di Aceh. Oleh karena itu,  selanjutnya  dibutuhkan  rekomendasi- rekomendasi yang mengarah pada perjuangan  aksi-aksi  dari  dalam  yang  akan terumuskan  melalui  isu  reaktualisasi  ruang publik dan transformasi identitas keacehan. Reaktualisasi  ruang-ruang  publik  di Aceh  telah  menjadi  ajang  kontestasi  baru dalam  arena  kegiatan  sosial-polik,  budaya, serta ekonomi masyarakat lokal Aceh. Sebagai sebuah  ruang  budaya, meunasah,  gampong, dayah,  mesjid, serta  bahkan  warung  kopi sekalipun harus didudukkan sebagai narasi kebudayaan  yang  akan  selalu  mengalami pergeseran  orientasi  sekaligus  maknanya, baik  ke  arah  ruang  politik,  ruang  budaya, maupun  ruang  ekonomi.  Sejalan  dengan itu,  dengan  berkembangnya meunasah dan bentuk-bentuk ruang publik yang lain dalam studi  ini,  diharapkan  akan  mengembalikan nilai-nilai  keacehan  yang  telah  mulai menghilang,  ikatan-ikatan  tradisional  yang melemah, termasuk pada referensi ketokohan yang mulai hilang dapat ditemukan kembali. Harapannya  adalah  bagaimana meunasah, mesjid, gampong, dayah, bahkan warung kopi dapat dikelola menjadi agen perubahan yang mampu  mengembalikan  Aceh  dari  masa- masa krisis semacam ini.
Transformasi  identitas  Aceh  juga merupakan  gerakan  intelektual  penting untuk  dilakukan  dalam  membangun Aceh  yang  lebih  baik,  berdaulat  dan bermartabat. Tiga kunci penting yang perlu dikembangkan  dalam  pembangunan  Aceh baru selain reaktualisasi ruang publik adalah penguatan
kelembagaan-kelembagaan tradisional,  kelembagaan  adat,  ataupun lembaga agama juga merupakan bagian dari peta  kekuatan  identitas  Aceh  yang  tidak dapat  dianggap  remeh.  Tiga  kekuatan civil society Aceh  ini  disadari  atau  tidak  telah membentuk  akar  kesejarahan  yang  kuat  di Aceh, sehingga bangunan sosial dan kultural ini  meskipun  pernah  mengalami  keretakan pada saat konflik Aceh, kini faktanya masih mampu  bertahan  dan  bahkan  kini  sedang dihidupkan dan dilekatkan kembali sebagai agenda pembangunan Aceh baru, yaitu Aceh

## Ibnu Mujib -- Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh dari dalam Reaktualisasi Ruang
Publik bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik dan Tsunami
yang lebih baik, kondusif, bermartabat, dan berdaulat. Oleh karena itu, Aceh harus berani menunjukkan  daya  kritis  yang  ideologis di  tengah  tantangan  kultur  global  yang menguat,  meskipun  tidak  perlu  berhadap- hadapan secara ketat dengan globalisasi. Harus  disadari  bahwa  perkembangan Aceh  tidak  saja  diciptakan  oleh  masyarakat Aceh sendiri. Meskipun globalisasi seringkali melewati  batas-batas  teritori  kultural  yang sudah  ditentukan  sebagai  arena  kontestasi dalam masyarakat, pelibatan global juga pada batas  tertentu  mewariskan  pengembangan Aceh akan isu-isu dan agenda strategis. Oleh karena  itu,  apa  yang  menjadi  komitmen dari  awal  dalam  studi  ini  selalu  ditekankan perlunya  negosiasi  antara  lokal  dengan global,  di  mana  juga  penting  adanya formulasi-formulasi  yang  diciptakan  kedua belah pihak agar menemukan keseimbangan antar  berbagai  kepentingan.  Di  antaranya adalah pertama, setidaknya  menggambarkan kecenderungan  adanya  keberpihakan  global pada  kekuatan-kekuatan  lokal. Kedua, begitu  sebaliknya  kekuatan-kekuatan  lokal harus  mampu  manggambarkan  dukungan penuh  pada  kekuatan-kekuatan  global  yang akan  membangun  bersama-sama  menuju perubahan  lokal  yang  dinamis. Ketiga, mampu memberi akses selebar-lebarnya pada kedua kepentingan untuk sebuah perubahan lokal yang terus dilekatkan pada kedaulatan lokal, baik berbasis pada adat istiadat, agama maupun,  kearifan  lokal.  Dengan  demikian transformasi  identitas  keacehan  yang diagendakan  tidak  keluar  begitu  saja  dari aspek-aspek lokalitas keacehan.
Penggambaran  kesimpulan  di  atas sekaligus rekomendasi bagi para aktor, baik aktor budaya, ekonomi, dan politik, terutama para agen globalisasi dan pembuat kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional atau pemerintah  untuk  agenda  pembangunan aceh kedepan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2006. Konstruksi  dan
Reproduksi  Kebudayaan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _____________. 2007. Potret Retak Komunalisme:  Aceh  sebagai  Field of  study  kebudayaan,  artikel disampaikan pada. Wednesday Forum CRCS pada Rabu, 2007 Ali, Fachri. 2006. Interiorisasi dan Eksteriorisasi: Refleksi  Sejarah  Sosial  Politik Aceh, Banda  Aceh:  Fakultas  Hukum Universitas Syiah Kuala.
Anthony Cohen, 2000. Discriminating Relations: identity,  Boundaryand  Authenticity, in Cohen A.P (ed)Signifying Identities, London Routledge.
Alfred  Schutz.  The  Phenomenology  of  the social world. Nortwestern University Press, 1967, hal 31-32
Appadurai, Arjun. 1994. ”Global Ethnoscapes: Note and Quaries for Transnational Anthropology” dalam R.G. Fox (ed) Recapturing  Anthopology:  working  in the  Present, Santa  fe,  NM.  School  of American Research Press.
Ardana,  I  Ketut.  2004.  “Kesadaran  Kolektif Lokal dan Identitas Nasional dalam Proses  Globalisasi”  dalam  I  Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). Politik Kebudayaan  dan  Identitas  Etnik. Bali:
Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press
Aspinall,  Edward.  2009. Islam  and  Nation. Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia. Stanford California: Stanford University Press. Barth,  Fredrik.  2000.  Boundaries  and connection,  in  Cohen.  A.P  (ed).
Signifying  and  identities .  London: Routladge.
Berger L. Petter and Thomas Luckmann. 1966. The  Social  Construction  of  Reality  A Treatise in the Sociology of Knowledge, (New York: 1966)
Bustamam-ahmad,  Kamaruzzaman.  2009. The  Discourse  of  the  Islamic    State and Islamic Low in Malaysia” dalam Asian  Transformation  in  Actions (Tokyo: Noippon Foundation, 2009)
Kawistara, Vol. 4, No. 1, April 2014: 49-62
______________.  2012. Acehnologi .  Banda Aceh: Bandar Publishing.
Cohen,  Anthony.  2000.  Discriminating Relation:  Identity,  Boundary,  and Authenticity,  in  Cohen.A.P  (ed) signifying Identity, Londong: Routladge. Edelman.  Marc.  2001.  Social  Movement: Changing  Paradigms  and  Forms of  Politics, Annual  Review  of
Anthropology , Vol. 30. PP. 285-317 Featherstone,  Mike  (ed), Global  Culture: Nationalism, Globalization and Modernity . London: Sage Publication
Friedmen, Jonathan. 1991. Being in the World; Globalization  and  Localization” Dalam Mike Fatherstone (ed) Global culture; Nationalism, Globalization, and
Modernity . London: Sage publication.
Geertz, Clifford., 1983. Local Knowledge . New York: Basic Book.
Hall,  Stuart,  1991.  The  Local  and  Global:
Globalization and Ethnicity; Old and new Identity, Old and new Ethnicity, dalam Anthony D. King (ed) Culture,
Globalization  and  the  World  System . London: Macmillan.
_________,  1996.  “Who  Needs  Identity?”  In Hall  and  du  Gay,  P  (ed).  Question of    Cultural  Identity.  London.  Sage Publication _________,  2003.  Cultural  Identity  and Diaspora. Dalam Jonathan Rutherford (ed), Identity: community, Culture,  and  Difference .  London: lawrence and wishard Hardiman, Budi. 2010. Ruang Publik. Melacak Partisipasi Demokrasi, dari Polis sampai Cyberspace Yogyakarta: Kanisius.
Harris,  Marvin.  1980. Cultural  Materialism,
The  strangle  for  Science  of  Culture . New York: Vintages Books.
Hurgronje,  C.  Snouck.  1906. The  Acehnese. Leyden: Late E. J. Brill
___________,  1996.  Aceh:  Rakyat  dan  Adat Istiadat
Mujib, Ibnu. 2009. Pergeseran Ruang Politik,
sebuah  Catatan  Etnografis Aceh,
Serambi News, 19 Mei.
Sen,  Amartya.  2006. Identity  and  Violance. Londong: pinguin Books.
Reid,  Anthony.  2006. Verendah  of  Violence, The  Background  of  the  Aceh  Problem . Singgapure: NUS Press.