## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
1 Lailatul Sakdiyah , 2 A’an Warul Ulum 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan Correspondet author : sakdeyahlely@gmail.com Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The  Pasuruan  Regency  Government  has  issued  Local  Regulation  Number  6  of  2021 concerning persons with disabilities, which is basically issued to fulfill the rights of persons with disabilities. The implementation of the regional regulation has not run optimally, especially in the aspect of employment accessibility for persons with disabilities in private companies and regionally-owned  companies.  This  research  aims  to  find  out  about  the  evaluation  of  the policy  implementation  of  Pasuruan  Regency  regional  regulation  number  6  of  2021 concerning persons with disabilities in employment rights in Pasuruan Regency. The research method  used  in  this  research  is  a  descriptive  qualitative  method.  With  data  collection techniques, namely observation, interviews , documentation. The results of this study indicate that  the  implementation  of  regional  regulation  number  6  of  2021  concerning  persons  with disabilities  in  Pasuruan  Regency  is  still  not  optimal,  the  ratio  of  the  number  of  disabilities  to companies  receiving  disability  labor  is  only  around  0.01%.  The  lack  of  enforcement  of sanctions  and  the  absence  of  regular  supervision  of  companies,  as  well  as  the  lack  of socialization related to disability rights awareness to companies are obstacle factors.
Keywords: disability; employment; Implementation Evaluation; local regulations

## Abstrak
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mencetuskan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyandang  disabilitas  yang  pada  dasarnya  peraturan  ini  dikeluarkan  agar  terpenuhinya hak-hak penyandang  disabilitas.  Pelaksanaan  implementasi  perda  tersebut  belum  berjalan secara  optimal  terutama  pada  aspek  aksesibilitas  ketenagakerjaan  pada  penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan milik daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  evaluasi  implementasi  kebijakan  peraturan  daerah Kabupaten  Pasuruan  nomor  6  tahun  2021  tentang  penyandang  disabilitas  dalam  hak ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi,  wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan  implementasi  peraturan  daerah  nomor  6  tahun  2021  tentang  penyandang disabilitas  di  kabupaten  pasuruan  masih  belum  optimal,  perbandingan  jumlah  disabilitas dengan  perusahaan  penerima  tenaga  kerja  disabilitas  hanya  kisaran  0,01%.  Kurangnya penegasan sanksi dan tidak adanya pengawasan secara berkala  pada  perusahaan, serta kurangnya sosialisasi terkait penyadaran hak disabilitas terhadap perusahaan menjadi faktor kendala.
Kata Kunci: Disabilitas; Evaluasi Implementasi; Ketenagakerjaan; peraturan daerah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Negara  memegang  peranan  penting  dalam  mengatur  dan  mengembangkan  sektor tenaga kerja publik. Negara bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait hak-hak pekerja di Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga berkewajiban  untuk  memfasilitasi  dan  memastikan  terlaksananya  pemenuhan  hak-hak pekerja  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Prinsip  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  prinsip penting dalam pelayanan publik. Pemerintah diharapkan dapat bekerja secara transparan dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  termasuk  terkait pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Dalam pelaksanaannya,  sektor  publik  tidak  sepenuhnya  bebas  dari  berbagai  kendala  dan  faktor kontinjensi.  Kondisi  obyektif  di  lapangan  kerap  kali  dihadapi  oleh  sektor  publik  sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam bekerja.
Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam negara hukum, memperoleh pekerjaan yang layak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  semua  orang  termasuk  penyandang  disabilitas.  Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau  yang  dapat  mengganggu  aktivitas.  Pengertian  penyandang  disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  dan/atau  sensorik  dalam jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga negara  la innya  berdasarkan  kesamaan  hak” .  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Pasal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  negara bertanggung  jawab  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara.  Pemerintah  sebagai penyelenggara  negara  terkait hal  tersebut  berkewajiban  untuk merealisasikan  pemenuhan hak  Penyandang  Disabilitas  melalui  penyesuaian  peraturan  perundang-undangan utamanya  pemenuhan  hak  dalam  sebagal  aspek  kehidupan  meliputi  pendidikan, pekerjaan,  kesehatan,  kebudayaan  dan  kepariwisataan,  politik  dan  pemerintahan,  serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wicaksono, 2023).
Pemerintah  Indonesia  mengatur  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  serta  pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang mencetuskan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021  tentang  penyandang  disabilitas  yang  pada  dasarnya  peraturan  ini  dikeluarkan  agar terpenuhinya  hal-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan.  Namun  pada kenyataannya  bahwa  dikeluarkannya  peraturan  tersebut,  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  belum  berjalan  secara  optimal  terutama  pada  aspek  aksesibilitas ketenagakerjaan pada penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan swasta maupun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458
perusahaan  milik  daerah  yang  masih  belum  mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1%  (satu persen) orang penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaan tersebu.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  masih  banyaknya  stigma  negatif  yang  meyakini bahwa penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa  sehingga  tidak  dapat  dibantu  untuk  menjadi  manusia  yang  berpotensi  dan mandiri. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahan-perusahaan yang  belum  mengimplementasikan  perundang-undangan,  serta  kurang  optimalnya sosialisasi  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Penyandang  Disabilitas  mengakibatkan  perusahaan  belum  memahami  isi  dari  peraturan perundang-undangan tersebut.
Berdasarkan data dari jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang. Sedangkan,  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  dalam  data  (Badan Pusat Statistik 2019) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat apda tabel 1.
Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasuruan 2019 Penyandang Cacat 360 Tunadaksa 215 Tunanetra 251 Tunagrahita 265 Tunarungu 190 Tunalaras 196 Tunawicara 201 Tunarungu-wicara 189
Sumber data : BPS Jawa Timur, 2019
Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan menjadi tantangan besar bagi  pemerintah  dalam  memberikan hak-hak penyandang  disabilitas  terutama  hak dalam memperoleh  pekerjaan.  Pelaksanaan hak-hak normatif  penyandang  disabilitas  di  Pasuruan saat ini memang masih jauh dari harapan, terjadi kesenjangan yang jauh antara ketentuan hukum  normatif  dengan  realita  di  lapangan.  Data  dari  BPS  menunjukkan  bahwa  sebesar 12,3%  penyandang  disabilitas  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  pekerjaan  karena aksesibilitas  kerja  yang  minim  di  industri,  khususnya  industri  manufaktur.  Evaluasi  dan implementasi  kebijakan  penyediaan  aksesibilitas  kerja  untuk  penyandang  disabilitas  perlu terus  dilakukan  guna  merealisasikan  pemenuhan  hak-hak  mereka  sesuai  perkembangan zaman dan standar internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas.
Evaluasi  dan  implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam pengembangan  kebijakan  publik.  Menurut  Jennie  George  dalam  buku  "Policy  Analysis:  A Political  and  Organizational  Perspective"  (1979),  terdapat  tiga  pendekatan  dalam  evaluasi kebijakan  yaitu  pendekatan  kinerja  (performance-based  evaluation),  pendekatan  proses (process-based  evaluation)  dan  pendekatan  akibat  (outcome-based  evaluation).

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pendekatan  kinerja  berfokus  pada  capaian  target  kebijakan,  proses  berfokus  pada bagaimana kebijakan dilaksanakan, sedangkan pendekatan akibat berfokus pada dampak yang  dihasilkan  oleh  kebijakan.  Evaluasi  yang  baik  dapat  membantu  mengidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan  kebijakan  serta  menunjang  perbaikan  dan  penyempurnaan kebijakan di masa depan.
Data  dari  Disnaker  Kabupaten  Pasuruan  tentang  rekapitulasi  perusahaan  yang  sudah memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas pada tahun 2020 ada 21 perusahaan dengan  jumlah  penyandang  disabilitas  yang  bekerja  sebanyak  172  orang.  Hal  ini berbanding  terbalik  dengan  jumlah  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan  yakni sekitar  811  perusahaan  berbagai  level  dan  potensi  untuk  mempekerjakan  penyandang disabilitas  sebagai  pekerja.  Terdapat  perbandingan  yang  sangat  jauh  antara  jumlah perusahaan dengan realita jumlah penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, hal ini menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  yang  tercantum  dalam pasal  70  (ayat  2)  peraturan  daerah  kabupaten  pasuruan  yakni  pemenuhan  kuota  pekerja penyandang disabilitas 1% untuk perusahaan terbilang masih rendah.
Meskipun  sudah  terdapat  landasan  hukum  yang  jelas  mengenai  hak-hak  penyandang disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan,  namun  kenyataannya  masih  banyak masyarakat penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  yang  belum  mendapatkan  pekerjaan. Implementasi  akan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  masih  belum  berjalan dengan  baik.  Masyarakat  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  merasa  kesulitan untuk  mendapatkan  hak  yang  sama  dalam  bidang  ketenagakerjaan  meskipun  mereka sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan telah memiliki sertifikat. Adapun penyebab dari  kurangnya  serapan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dikarenakan  oleh  beberapa faktor,  antara  lain  adalah  kurangnya  pemberian  informasi  mengenai  lowongan  pekerjaan untuk penyandang disabilitas, anggapan yang dimiliki oleh pengusaha bahwa keterbatasan yang  dimiliki  penyandang  disabilitas  menyebabkan  mereka  tidak  mampu  bekerja  secara maksimal,  serta  adanya  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang  menghambat  terciptanya ketenagakerjaan  penyandang  disabilitas.  Stigma  negatif  tersebut  menyebabkan penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri (Mallarangi & Nawangsari, 2023).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  evaluasi  implementasi  program  atau kebijakan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 6 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dalam hak memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan dengan menganalisis program-program yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Banyaknya  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  serta  masih  rendahnya penyerapan penyandang disabilitas di perusahaan menunjukkan masih terdapat hambatan dalam  implementasi  kebijakan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458
mendapatkan  pekerjaan.  Meskipun  Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  telah  menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan  kesetaraan  hak  bagi  penyandang  disabilitas,  namun  pelaksanaannya  di lapangan belum berjalan optimal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  evaluasi  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  program-program  yang  dilakukan  pemerintah  daerah Kabupaten  Pasuruan  dalam  rangka  memenuhi  hak  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan  pekerjaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan implementasi kebijakan tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yang  menurut  (Sugiyono,  2013). Metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  (natural  setting)  disebut  sebagai metode  kualitatif,  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat  kualitatif. Penelitian  kualitatif  memandang  obyek  sebagai  sesuatu  yang  dinamis,  realitas  dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak (teramati), tetapi sampai dibalik yang tampak tersebut. Adapun alasan penulis memilih untuk menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif  lebih  memberikan  penekanan  kepada  aspek  pamahaman  yang  mendalam mengenai  suatu  gejala  atau  masalah,  sehingga  peneliti  dapat  lebih  mendalam  melihat pelaksanaan implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2021 di Kabupaten Pasuruan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  telah  menetapkan  perangkat  hukum  melalui  Peraturan Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyandang  Disabilitas  guna mengatur  secara  sistematis  prinsip-prinsip  pelaksanaan  peraturan  daerah  terkait perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  bidang pendidikan,  pekerjaan,  kesehatan,  sosial,  seni  budaya,  olahraga,  politik,  hukum, penanggulangan  bencana  serta  aksesibilitas.  Pada  Pasal  51  mengatur  kewajiban Pemerintah  Daerah  dalam  menjamin  proses  rekrutmen,  penerimaan,  pelatihan  kerja, penempatan  kerja,  kelangsungan  kerja,  dan  pengembangan  karir  secara  adil  dan  tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak Penyandang Disabilitas  dalam  memperoleh  pekerjaan  sesuai  kemampuan.  Pasal  70  ayat  1  mengatur

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota minimal 2% tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada  instansi  pemerintah  dan  BUMN,  sedangkan  ayat  2  mengatur  kewajiban  pengusaha untuk mempekerjakan minimal 1% tenaga kerja Penyandang Disabilitas, kecuali usaha yang menggunakan teknologi tinggi.
Ketentuan terkait penyandang disabilitas diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 menegaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016  juga  mengatur  mengenai  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  yang menyebutkan  bahwa  pemerintah  baik  BUMN  ataupun  BUMD  diwajibkan  untuk mempekerjakan  penyandang  disabilitas  paling  sedikit  2%  dari  jumlah  pegawai,  sementara perusahaan  swasta  diwajibkan  mempekerjakan  penyandnag  disabilitas  paling  seidkit  1% dari jumlah pekerja. Hak asasi dalam bekerja bagi penyandang disabilitas adala hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 1945.
Kesempatan  kerja  merupakan  salah  satu  hak  dari  penyandang  disabilitas  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraan  hidup  dengan  cara  bekerja  setiap  perusahaan  milik  Negara, swasta,  maupun  milik  daerah  wajib  mempekerjakan  tenaga  kerja  disabilitas  sekurang- kurangnya  1%  dari  tenaga  kerja  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  tersebut.  Perlindungan  dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja telah diatur oleh  pemerintah  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Penyandang  Disabilitas  (P  &  Marya,  2020).  Hak  asasi  dalam  bekerja  bagi  penyandang disabilitas  adala  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  sesuai dengan UUD 1945.
Membaiknya perspektif disabilitas dari individual model of disability menjadi social and rights model  of  disability  telah  membentuk  kebijakan  maupun  regulasi  bergerak  ke  arah penghormatan,  pelindungan  dan  pemenuhan  Hak-Hak  Disabilitas.  Dua  regulasi  paling utama  terkait  disabilitas  adalah  UU  No.  19  tahun  2011  tentang  ratifikasi  Konvensi  Hak-Hak Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua UU ini isinya tak jauh  berbeda,  karena  UU  Penyandang  Disabilitas  merupakan  bentuk  kewajiban  setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas,  pemerintah  telah  mengesahkan  beberapa  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden  dan  peraturan  Menteri  serta  kebijakan-kebijakan  skala  daerah  (Salim,  2021). Ketentuan terkait penyandang disabilitas diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 menegaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458
2016  juga  mengatur  mengenai  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  yang menyebutkan  bahwa  pemerintah  baik  BUMN  ataupun  BUMD  diwajibkan  untuk mempekerjakan  penyandang  disabilitas  paling  sedikit  2%  dari  jumlah  pegawai,  sementara perusahaan  swasta  diwajibkan  mempekerjakan  penyandnag  disabilitas  paling  seidkit  1% dari jumlah pekerja.
Hak  konstitusional  penyandang  disabilitas  sangat  perlu  diatur  dan  diperhatikan  yang bertujuan  untuk  memberikan  rasa  peka  terhadap  oknum  dan  masyarakat  lebih  giat  lagi dalam  mengembangkan  harkat  dan  martabat  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  dan pengusaha  serta  masyarakat  perlu  sekali  dalam  memastikan  apakah  dihapuskannya masalah-masalah  dalam  mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Pemenuhan  HAM  di suatu negara tertentu, tidak lepas dari kewajiban yang ada baik oleh suatu negara maupun masyarakat  dalam  negara  sehingga  muncul  keharmonisan  yang  sempurna  dan  sama antara  hak  dan  kewajiban  manusia.  Pekerjaan  yang  layak  bagi  penyandang  disabilitas adalah  bentuk  kepedulian  dari  pemerintah  untuk  terwujudnya  pelaksanaan  HAM.  Namun, pemenuhan kewajiban negara tidak hanya pada aturan perundang-undangan melainkan juga  negara  harus  memberikan  jaminan  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  segala aspek kehidupan yang mereka jalani kedepan dan seterusnya (Allo, 2022).

## Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pemenuhan  Hak  Bekerja  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten Pasuruan
Pada  dasarnya  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  upaya  yang  dilaksanakan  oleh sekelompok orang yang diberikan wewenang serta tanggungjawab untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran,  dan  diharapkan  akan  menerima manfaat dari program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun  perorangan  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut  (Pramono, 2020). Dalam hal  ini  melihat  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya dengan  menggunakan  program  yang  telah  ditentukan.  Pemerintah  daerah  Kabupaten Pasuruan  dalam  memberikan  pemenuhan  hal-hak  penyandang  disabilitas  terutama  hak dalam  bekerja  telah  melakukan  beberapa  Upaya  atau  implementasi  dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 56 Perda Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa  Perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang  ketenagakerjaan mengoordinasikan  dan  memfasilitasi:  a.  perencanaan,  pengembangan,  perluasan,  dan penempatan  tenaga  kerja  Penyandang  Disabilitas;  b.  program  sosialisasi  dan  penyadaran tentang  hak  atas  pekerjaan  bagi  Penyandang  Disabilitas  kepada  pelaku  usaha  dan

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masyarakat;  dan  c.  proses  rekruitmen  tenaga  kerja  Penyandang  Disabilitas.  Program sosialisasi  guna  penyadaran  tentang  hak  atas  pekerjaan  yang  layak  bagi  penyandang disabilitas  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Pasuruan  terhadap perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Pasuruan  masih  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan minim  nya  data  yang  dimiliki  Disnaker  mengenai  perusahaan  yang  telah  mempekerjakan ataupun belum mempekerjakan penyandang disabilitas serta kurang meratanya jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh Disnaker.
Menurut  data  dari  Disnaker  pada  tahun  2021  tercatat  ada  1.692  yang  ada  di  Kabupaten Pasuruan, namun realita perbandingannya hanya 0,01% perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data rekap disable tahun 2022 sebagai berikut :
Tabel 2. Data Perusahaan Kabupaten Pasuruan Mempekerjakan Disabilitas Tahun 2022
No. Nama Perusahaan
Jumlah Pekerja Perusahaan L P Jml 1 PT. Nestle Indonesia 4 1 5 980 2 PT. JAI 16 15 31 3.000 3 PT. BMKU 5 5 920 4 PT.Mitra BinamandiriMakmur 2 2 177 5 PT.  Coats  Rejo Indonesia 1 1 321 6 PT. Satelit Sriti 1 1 198 7 KUD SUMBERREJO 1 1 853 8 KUD SUMBERREJO 1 10 11 9 PT.Guntner Indonesia 2 - 2 568 10 PT. CENTRAM 2 2 158 11 PT.  Aneka  Tuna Indonesia 3 6 9 2.021 12 PT.Karyamitra Budisebtosa 1 3 4 13 PT. Midi  Utama Indonesia 4 2 6 2.600 14 PT.Wahyu Manunggal Sejati 3 43 46 15 PT. YMPI 5 5 932 16 PT. Delta Surya Textile 3 3 17 PT. FMC 1 2 3 1881 18 PT. Karyasutarindo 2 1 3 333 19 PT.Gudang Garam 22 1 23 20 PT.Paberix Textile Kasri 2 2 4 246 21 PT. ESJAMAT 5 0 5 162 22 PT.Masyndo Gemilang 1 23 PT.Gudang Garam 5 5 932 JUMLAH 81 91 172

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458
Data di atas menunjukan bahwa berdasarkan 23 perusahaan sebagai sampel yang di data oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Pasuruan  pada  tahun  2022,  perusahaan  belum menjalankan  secara  maksimal  terkait  kewajiban  pemenuhan  kuota  tenaga  kerja  bagi penyandang disabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:
Teori  stigma  sosial  menurut  (Goffman,  1963)  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas kerap  mengalami  stigma  sosial  akibat  berbagai  pandangan  negatif  masyarakat  terhadap kondisi  mereka.  Stigma sosial  ini  dapat  memengaruhi  sikap dan  perilaku  perusahaan  untuk tidak  mau  mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Selain  itu,  menurut  teori  institutional isomorphism  oleh  (DiMaggio  &  Powell,  2010),  perusahaan  cenderung  bereaksi  seragam terhadap lingkungan institusional sekitar. Jika stigma sosial terhadap penyandang disabilitas masih  kuat  di  masyarakat,  perusahaan  ikut  membawa  stigma  tersebut  dalam  proses rekrutmen  tenaga  kerja.  Implementasi  kebijakan  pemenuhan  hak  bekerja  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Pasuruan  melalui  program-program  yang  telah  ditetapkan  namun pelaksanaannya  belum  berjalan  secara  optimal  karena  masih  terdapat  hambatan- hambatan.

## Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Bekerja Peyandang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  sering  mendapat  diskriminasi  terkait  keadaan fisik dan  mental.  Atas dasar  itulah  penyandang  disabilitas  perlu  mendapat  perhatian  khusus  karena  mereka memiliki  kebutuhan  yang  berbeda  (Shaleh,  2018).  Kebutuhan  yang  berbeda  ini  harus mendapat  perhatian  dari  institusi  pemerintah,  khususnya  Dinas  Sosial,  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Pasuruan,  sehingga  hak  memperoleh  pekerjaan  dapat  terpenuhi  bagi penyandang disabilitas di kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan pembangunan nasional terkait tenaga  kerja  mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku dan  tujuan  pembangunan.  Sesuai  dengan  peranan  dan  kedudukan  tenaga  kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  dan  keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga  kerja  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja  dan  menjamin kesamaan  dan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun  untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  serta  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (Shaleh, 2018).
Penelitian  lain  menyampaikan  bahwa  faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan Pemenuhan  Hak  Bekerja  Peyandang  Disabilitas  adalah  masih  rendahnya  kesadaran Masyarakat  tentang  hak-hak  penyandang  disabilitas  (Zahra,  2023)  kebijakan  Ketiadaan sanksi  yang  tegas  untuk  perusahaan  yang  tidak  memenuhi  kuota  1%  (Ponto  et  al.,  2023),

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tidak  ada  aturan  mengenai  insentif  bagi  perusahaan  yang  mempekerjakan  penyandang disabilitas,  serta  tempat  kerja  yang  belum  ramah  disabilitas  dan  sulit  diakses  (Susiana  & Wardah,  2019)Terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yang  menjadikan  Pemerintah Kabupaten  Pasuruan  belum  maksimal  dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan peraturan  daerah  mengenai  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh pekerjaan, diantaranya sebagai berikut :

## Kurangnya Pengawasan Terhadap Perusahaan
Minimnya  pengawasan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasuruan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja atas kesempatan bagi penyandang disabilitas. Tentunya menjadikan ketidakpatuhannya  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban  perusahaan  untuk memberikan  kesempatan  kerja  bagi  disabilitas  sebagai  mana  diatur  melalui  peraturan daerah nomor 4 Tahun 2019 yakni 100: 1 tenaga kerja disabilitas. Tercantum dalam pasal 77 ayat  (1)  Perda  Kabupaten  Pasuruan  Nomor  6  Tahun  2021  bahwa  Pemerintah  Daerah berkewajiban  melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  daerah  dan/atau perusahaan swasta. Artinya yakni perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas serta  perusahaan  yang  belum  menerima  penyandang  disabilitas  sebagai  tenaga  kerja untuk  pemenuhan  kuota  kerja  penyandang  disabilitas.  Pengawasan  ini  dilaksanakan  oleh Dinas Tenaga Kerja dalam fungsinya menjamin pemenuhak hak ketenagakerjaan disabilitas, namun pengawasan tersebut belum bisa maksimal dikarenakan belum meratanya sosialisasi mengenai  penyadaran  terhadap perusahaan  atau  pelaku  usaha  dalam  pemberian  kuota tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Kurang  meratanya  sosialisasi  ini  berdampak  pada kurangnya pemahaman perusahaan terhadap pentingnya pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Guna  menjamin  implementasi  pelaksanaan  Perda  yang  telah  di  tetapkan  tentang penyandang  disabilitas  harus  adanya  dukungan  atau  kerjasama melalui  sosialisasi,  melihat kebutuhan  masyarakat  dan  penyedia  pekerjaan,  peningkatan  pendidikan  atau  pelatihan yang  banyak  bagi  penyandang  disabilitas,  peningkatan  sarana  dan  prasarana,  dan terpenting adalah penegakan hukum yang perlu ditingkatkan. Namun, meskipun keadaan di  lapangan  akan  kemungkinan  berbeda  pemerintah  setempat  tetap  melakukan pendekatan-pendekatan  secara  sosial  demi  pemenuhan  pengaturan  hukum  atas kebutuhan penyandang disabilitas tersebut.
Dengan  adanya  dukungan  dari  berbagai  pihak  terkait  melalui  sosialisasi,  peningkatan pendidikan  dan  sarana  prasarana,  serta  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas,  diharapkan pelaksanaan  Perda  tentang  penyandang  disabilitas  dapat  terlaksana  dengan  lebih maksimal  lagi  di  masa  datang.  Meskipun  kondisi  di  lapangan  berbeda-beda,  upaya sosialisasi  hukum  dan  pendekatan  sosial  yang  dilakukan  pemerintah  setempat  perlu  terus

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1065-1076 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458
ditingkatkan  agar  hak-hak  penyandang  disabilitas  dapat  terpenuhi  sesuai  yang  diatur dalam perundang-undangan.

## Penegakan Sanksi Dalam Pelaksanaan Perda Yang Belum Optimal
Pembentukan  peraturan  daerah  menjadi  strategis  dan  penting  karena  faktor  kekhususan daerah  dan  penjabaran  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Beberapa  undang- undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah, antara lain terkait kaum disabilitas, perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, serta hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah (Shaleh, 2018).
Saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan ialah Perda Nomor 6 Tahun  2021.  Perda  ini  memuat  secara  sistematis  prinsip-prinsip  yang  harus  dipergunakan dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas  yang  meliputi  hak  untuk mendapatkan  pendidikan,  pekerjaan,  kesehatan,  sosial, seni  budaya  dan  olahraga,  politik,  hukum  serta  penanggulangan  bencana,  aksesibilitas. Dalam  Perda  ini  telah  dijabarkan  beberapa  penjelasan  tentang  hak-hak  penyandang disabilitas  terutama  hal  dalam  ketenagakerjaan  serta  beberapa  penjabaran  sanksi mengenai  konsekuensi  dalam  pelaksanaan  implementasi  Perda  tersebut.  Terdapat  dalam pasal  73  ayat  (2)  Dalam  hal  pemberi  kerja  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  memberikan dokumen  perjanjian  kerja  atau  surat  pengangkatan  sebagai  pekerja,  dikenakan  sanksi administrasi  berupa  surat  teguran  tertulis  oleh  Bupati.  Sanksi  tersebut  hanya  ditegaskan berupa  surat  teguran  atau  sanksi  administratif  saja,  namun  pada  kenyataannya  sanksi tersebut  tidak  berjalan  optimal.  Banyak  perusahaan  yang  tidak  menerima  surat  teguran sehingga terkesan hanya sebatas tulisan normatif saja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian tentang evaluasi implementasi perda nomor 6 tahun 2021 tentang  penyandang  disabilitas  dalam  memperoleh  hak  bekerja  di  Kabupaten  Pasuruan, peneliti  menemukan  beberapa  faktor  penghambat  pelaksanaan  implementasi  peraturan daerah,  kurangnya  penegasan  sanksi  dalam  pelaksanaan  program  atau  kebijakan  hanya ditegaskan berupa surat teguran atau sanksi administratif saja, namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan banyak perusahaan yang tidak menerima sanksi, kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan peraturan perundang-undangan,  serta  belum  terpenuhinya  program  sosialisasi  penyadaran  hak bekerja  kepada  perusahaan  atau  pemberi  kerja  di  Kabupaten  Pasuruan.  Hadirnya kebijakan perda ini bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah

## EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1065-1076                                     Lailatul Sakdiyah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.458 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
daerah  sebagai  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan  memiliki  peran  penting  dalam menjalankan dan menjamin keberhasilan beberapa program.

## DAFTAR PUSTAKA
Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Journal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (3).
DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin). Journal of Economic Sociology , 11 (1), 34 – 56. https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56
Goffman, E. (1963). Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity . Penguin Books.
Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) , 12 (3), 291 – 403. https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2780
P, K., & Marya, G. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kuota 1% Kesempatan Kerja Di Perusahaan Industri Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 7 ta .
Ponto, R. A., Sakdiyah, L., Feradiah, D., Habibah, H., & Lestari, W. I. (2023). Pemenuhan Hak Dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan, Perspektif Sound Governance Di Kabupaten Pasuruan. Journal Ilmu Administrasi , 12 (2).
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik . Unisri Press.
Salim, I. (2021). Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas . Perpustakaan Nasional RI.
Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (1), 63 – 82. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829
Sugiyono. (2013). Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta CV.
Susiana, & Wardah. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum , 15 (2), 225 – 238. https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181
Wicaksono, F. (2023). a Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 10 (1), 279 – 288. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3894
Zahra, L. (2023). Membangun Masyarakat Inklusi (Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas Intelektual). Representamen , 9 (01), 9 – 17. https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7487