## UPAYA REHABILITASI EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) ANDAM DEWI SOLOK
1 AHMAD SAEFULLOH, 2 NOFRIZA 1,2 Prodi Pendidikan Agama Islam, STIT AD Jambi
Email: ahmad.saifullah39@gmail.com
Article History: Received: 2018-10-09; Received in revised form: 2018-10-23; Accepted: 2018-10-23; Available online: 2018-10-26

## Abstract
This study aims to see the rehabilitation efforts of former Sex Workers Commercial (PSK) in Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok. A large number of sex workers becomes a severe problem that must be followed  up immediately. The Crowd raids prostitution reported in the media into the spotlight of the world of education in instilling moral education to learners. This is the importance of recognizing the negative impacts. To avoid the proliferation of the practice of prostitution is necessary for preventive and rehabilitative efforts against the perpetrators of prostitution  practices  that  netted  raids.  This  study  aims  to  provide  a  form  of  preventive  and rehabilitative efforts for the "eks PSK" who were caught raids in social institutions as well as to the general public. This research is a qualitative descriptive study. Data collection by observation method, direct interview, and documentation. Techniques used in data analysis are data display, data reduction, and conclusion. The data validity technique uses source triangulation. The results showed that: 1) preventive efforts that can be done include the formation of wirid adolescents and regular weekly recitation, 2) submission of grants through grant channeling institutions. While rehabilitative efforts include religious programs, skills,  and  crafts as well as  long-term assistance.
Keywords: Efforts, Ex-PSK, Rehabilitation

## Abstrak
Kajian ini bertujuan melihat upaya rehabilitasi eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok. Banyaknya para pekerja seks menjadi permasalahan serius yang harus segera ditindak lanjuti. Ramainya razia prostitusi yang diberitakan di media menjadi sorotan dunia pendidikan dalam menanamkan pendidikan moral kepada peserta didik. Hal  ini  merupakan  pentingnya  pengenalan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan.  Untuk menghindari semakin mewabahnya praktek  prostitusi tersebut perlu adanya  upaya  preventif maupun rehabilitatif terhadap para pelaku praktek prostitusi yang terjaring razia. Penelitian ini bertujuan memberikan bentuk upaya preventif dan rehabilitatif bagi para “eks PSK” yang tertangkap  razia  di  lembaga  sosial  sekaligus  kepada  masyarakat  umum.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  dengan  metode  observasi, wawancara  langsung  dan  dokumentasi.  Teknik  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah display data, reduksi data dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) upaya preventif yang dapat di lakukan meliputi pembentukan wirid remaja dan pengajian rutin mingguan, 2) pengajuan dana bantuan usaha melalui  lembaga  penyalur  dana  hibah.  Sedangkan  upaya  rehabilitatif  meliputi  program keagamaan, keterampilan dan kerajinan tangan serta pendampingan jangka panjang.
Kata Kunci; Eks PSK, Rehabilitasi, Upaya

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat saat ini adalah  ramainya  prostitusi,  baik  secara  online  maupun  secara  langsung, sehingga  permasalahan  tentang  prostitusi  tergolong  sebagai  permasalahan extra ordinary, yaitu permasalahan yang luar biasa dan sangat serius. Hampir setiap  hari  media  masa  memberitakan  penangkapan  para  pekerja  seks komersial  atau  sering  dikenal  dengan  PSK  yang  tertangkap  oleh  Satpol  PP melalui  razia  pekat  yang  mereka  lakukan 1 .  Prostitusi  atau  pelacuran merupakan  salah  satu  penyakit  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat. Penyakit  ini  sudah  menjadi  suatu  fenomena  sosial  masyarakat  yang  sangat kompleks,  mulai  dari  segi  sebab,  proses  maupun  implikasi  sosial  yang  di timbulkannya. Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual untuk uang.  Seseorang  yang  menjual  jasa  seksual  disebut  dengan  Pekerja  Seks Komersial  (PSK)  bagi  wanita  dan  gigolo  bagi  pria.  Para  pelaku  perbuatan tersebut  biasanya  dikenal  dengan  tuna  susila.  Meskipun  banyak  prasangka negatif terhadap perbuatan pelacuran, namun prostitusi tetap tumbuh subur di  dalam  lingkungan  masyarakat,  sementara  masyarakat  kita  menjunjung tinggi  norma-norma  dan  nilai  agama,  (Hermansyah  2016)  Berbagai  elemen baik dari Instansi pemerintah pun telah melakukan upaya penertiban praktik prostitusi,  namun  praktik  tersebut  hanya  berhenti  sementara  dan  muncul kembali pada selang waktu berikutnya.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Teknik yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah  display  data,  reduksi  data  dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Penelitian dilakukan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok  Selatan.  Berdirinya  Panti  Sosial  Karya  Wanita  (PSKW)  Andam  Dewi Solok  merupakan  rekomendasi  Seminar  Penyusunan  Pola  Induk Pembangunan  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun 1977 agar dilakukan upaya antisipasi munculnya masalah Wanita Tuna Susila (WTS) di Minangkabau dan upaya penanggulangannya. Seminar ini diadakan karena  terjaringnya  136  WTS  pada  razia  pekat  yang  dilakukan  pada  tahun 1977/1978  di  wilayah  Sumatera  Barat.  Melihat  keadaan  ini  Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mendirikan Panti Sosial untuk rehabilitasi WTS yang terjaring di wilayah Sumatera Barat.
1 Ani  Purwanti,  Dyah  Wijaningsih  Gunawan  Prakoso*,  ‘KEBIJAKAN  PEMERINTAH DAERAH  DALAM  MENANGGULANGI  PROSTITUSI  DI  KABUPATEN  BELITUNG  PROVINSI BANGKA BELITUNG’, Diponegoro Law Journal , 2016.
Pemerintah pusat menyetujui pendirian panti sosial dengan pengadaan tanah seluas  2  Ha,  setelah  itu di  lakukan  penjajagan  ke  beberapa  daerah  di Sumatera  Barat  (Syahbana  2017).  Akhirnya  Gubernur  Sumatera  Barat menunjuk  Desa  Sukarami,  Kec.  Gunung  Talang,  Kab.  Solok,  sebagai  tempat pembangunan panti rehabilitasi Wanita Tuna Susila. Daerah ini dipilih sebagai tempat  didirikannya  PSKW  Andam  Dewi  dikarenakan  jauh  dari  tempat keramaian. Selain lokasi yang strategis, juga telah adanya peraturan Gubernur Sumatera  Barat  Nomor  56  Tahun  2009  yang  memperkuat  pendirian  Unit Pela ksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Panti  Sosial  Karya  Wanita  “Andam  Dewi” Solok  yang  mempunyai  tugas  pokok    melaksanakan  sebagian  teknis operasional  dan/atau  kegiatan  teknis  penunjang  Dinas  Sosial  di  bidang rehabilitasi  terhadap  wanita  tuna  susila.  Berdasarkan  bentuk  kekhawatiran ini,  perlu  adanya  upaya  dalam  mencegah  dan  mengatasi  permasalahan prostitusi.

## DEFINISI PROSTITUSI
Prostitusi atau juga disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan,  pencabulan,  pergendakan.  Dalam  bahasa  Inggris  prostitusi disebut dengan prostitution yang artinya tidak jauh berbeda dengan bahasa latin yaitu pelacuran atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi  disebut  pelacur  yang  dikenal  dengan  WTS  (Wanita  Tuna  Susila) (Kartono 1997).
Istilah  pelacuran  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berasal  dari kata lacur yang  berarti  malang,  celaka,  sial,  gugal,  atau  buruk  laku.  Pelacur adalah perempuan yang melacur, sehingga pelacuran merupakan perbuatan menjual diri sebagai pelacur atau penyundalan (Depdikbud 1984). Menurut William  Benton  dalam Encyclopedia  Britanica, pelacuran  dijelaskan  sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja ( promiskuitas ) untuk imbalan berupa uang (Truong 1992). Sedangkan secara terminologis pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan  seksual  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan  untuk mendapat uang atau kepuasan (P.Masland 1987). Menurut Mulia, T.S.G dalam ensiklopedia  Indonesia  dijelaskan  bahwa  pelacuran  itu  bisa  dilakukan  baik oleh  kaum  wanita  maupun  pria.  Jadi,  ada  persamaan  predikat  pelacuran antara  laki-laki  dan  wanita  yang  bersama-sama  melakukan  perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan, dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan  kelamin  di  luar  nikah  saja,  akan  tetapi  termasuk  pula  peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya (Kartono 1997).
Menurut  masyarakat  luas  prostitusi  atau  pelacuran  adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang
sah 2 .  Perbuatan  ini  dipandang  rendah  dari  sudut  moral  dan  akhlak,  dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi  (Mahfudz  1994).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi prostitusi atau pelacuran  yang  dapat  ditegakkan,  yakni:  bayaran,  perselingkuhan, ketidakacuhan  emosional,  dan  mata  pencaharian.  Dalam  banyak  definisi  di atas  dan  pembahasan-pembahasan  literatur  lainnya  bahwa  uanglah  yang menjadi  sumber  pendapatan  dianggap  faktor  paling  umum  dalam  dunia pelacuran. Perbuatan zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang  mengakibatkan  kerusakan  dan  kehancuran  peradaban,  menularkan penyakit-penyakit  yang  sangat  berbahaya,  mendorong  orang  untuk  terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. (Sabiq 2009)
LARANGAN “HUMAN  TRAFICKING” BAIK  LANGSUNG  MAUPUN ONLINE
Praktik prostitusi tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, namun banyak  di  antaranya  masih  dalam  usia  remaja 3 .  Sebagaimana  yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi bahwa di antara mereka yang ditemukan saat melakukan razia pekat di Taman Melati Padang adalah remaja yang berusia antara 15 hingga 22 tahun (Syamsi 2016). Usia tersebut masih dalam kategori usia anak yaitu 18 tahun ke bawah, sehingga melanggar  undang-undang  perlindungan  anak  tentang  larangan  eksploitasi seksual yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang,  yaitu :“Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  dan penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau memberikan  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam  negara  maupun  antar  negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau mengakibatkan orang tereksploitasi dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun (UU RI No. 35 Tahun 2014 2016).
2 Pambudi  Handoyo  Iis  Susanti,  ‘Perilaku  Menyimpang  Dikalangan  Remaja  P ada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang’, Paradigma , 2015.
3 Febri  Yanti,  ‘ Dinamika  Kecenderungan  Gaya  Hidup  Hedonis   Dan  Perilaku  Seks Bebas Pada Remaja Putri ’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling , 2016.
Perdagangan  orang  juga  dapat  dilakukan  melalui  jaringan  internet ( online) 4 . Prostitusi online di  atur  dalam  beberapa  Undang-undang,  seperti Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang pornografi menyebutkan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat  (UU  RI  No.  35  Tahun 2014 2016).
Ayat (1) di atas hanya sebatas penyabab terjadinya bentuk pencabulan dan  eksploitasi  seksual  saja,  namun  terkait  prostitusi  undang-undang  ini menyebutkan dengan jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan  atau  korporasi  melalui  pertunjukan  langsung,  televisi,  kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
Praktik  prostitusi  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  diperjelas pada  pasal  4  ayat  (2)  huruf  d  tentang  larangan  serta  pembatasan.  Isi  pasal tersebut  adalah  “Setiap  orang  dilarang  menyediakan  jasa  pornografi  yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual. Melihat pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 ayat (2) di atas, maka prostitusi online dapat  dipidanakan  karena  adanya  unsur  menawarkan  jasa  layanan seksual  yang  menampilkan  unsur  pornografi.  Maka,  pada  pasal  7  Undang- undang  Pornografi  ini  lebih  tegas  lagi  menindak  pihak-pihak  yang  telibat dalam  praktik  prostitusi online yang  isinya  yaitu “Setiap  orang  d ilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Pasal  di  atas  melibatkan  seluruh  pihak-pihak  yang  terkait  dengan pengguna internet, termasuk pemilik website , dan pemilik server (tempat bagi pemilik website menempatkan  data-data  berisikan  konten-konten  yang intinya  menawarkan  jasa  pekerja  seks  komersial.  Namun,  meskipun  sudah terdapat  undang-undang  yang  melarang  praktik  prostitusi online ini,  masih ditemukan  kelemahan  yaitu  apabila  pemilik  server  bukan  dari kewarganegaraan  Indonesia.  Maka,  dalam  hal  ini  Indonesia  harus  menjalin perjanjian ekstradisi dengan  negara  asal  pihak  pemilik server, sehingga undang-undang  ITE  bisa  diberlakukan  bagi  pihak  prostitusi online di  luar negara.  Untuk  pekerja  seks  komersial  sendiri  undang-undang  pornografi menyebutkannya pada pasal 8, yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja
4 Ahma d Saifuddin, ‘Abnormalitas Perilaku Pada Anak Dan Remaja, Sudah Sebegitu Parahnya??’, Proceeding Seminar Nasional “Selamatkan Generasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” , 2015.
atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung muatan pornografi ” .
Maksud pasal di atas adalah melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri maupun atas izinnya sendiri. Dalam praktik prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks  komersial,  ada  yang  dilakukan  secara  sendiri  tanpa  pihak  yang memfasilitasi,  ini  terjadi  pada  media  obrolan  Internet  seperti Yahoo Messenger,  Facebook,  Watshap,  Line atau  aplikasi  jejaring  sosial  lainnya. Kemudian ada juga pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website, Blog dan forum-forum ruang internet lainnya. Pasal 8 undang-undang pornografi  tersebut  dapat  diterapkan  kepada  kedua  hal  tersebut  untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.

## SANKSI PROSTITUSI DAN MUCIKARI
Ketentuan  sanksi-sanksi  dalam  undang-undang  pornografi,  diatur secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30  Undang-undang  pornografi  yaitu “Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa pornografi  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  4  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
Pasal  di  atas  berlaku  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  melakukan kejahatan  pasal  4  ayat  (2)  huruf  d  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6 tahun  dan/  atau  denda  3  milyar.  Kata  “setiap”  orang  pada  pasal  tersebut berlaku untuk warga negara Indonesia maupun tidak yang memiliki website . Selain itu, bagi mucikari baik pemilik website ataupun tidak juga dikenakan pasal  35  Undang-undang  Pornografi,  karena  mucikari  adalah  orang  yang menjadikan  orang  lain  (PSK)  sebagai  objek  atau  model  yang  mengandung muatan  pornografi.  Isi  dari  pasal  tersebut  adalah “Setiap  orang  yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung  muatan pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  9  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (UU RI No. 35 Tahun 2014 2016).
Hukuman bagi mucikari pada pasal tersebut adalah penjara maksimal 12 tahun dan atau denda paling banyak 6 milyar rupiah. Pihak lain yang tentu juga terkena pidana pada undang-undang ini adalah pemilik server, pasal yang menjeratnya adalah pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktik prostitusi.  Pasal  tersebut  berbunyi “Setiap  orang  yang  mendanai  atau memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta  rupiah).  Sebagai  objek  dari  berlikunya  praktik  prostitusi,  pekerja  seks komersial  pun  ikut  dijerat  dalam  undang-undang  ini.  Sebagaimana  yang terdapat dalam pasal 34 berikut “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-  (lima milyar rupiah).
Pasal-pasal  di  atas  merupakan  bentuk  larangan  tertulis  yang diberlakukan  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  prostitusi,  baik online maupun  secara  langsung.  Meskipun  demikian,  makin  hari  justru semakin meningkat praktiknya di lapangan. Sebagai contoh rangkaian kasus prostitusi  yang  beredar  di  Kota  Padang,  Sumatera  Barat.  Fenomena  ini menjadikan  nama  baik  kota  Padang  yang  religius  menjadi  ternoda  oleh praktik-praktik  amoral,  sehingga  menodai  falsafah  luhur  yang  dimiliki masyarakat  Minangkabau,  Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah (ABSSBK).  Keadaan  ini  memberikan  keresahan  bagi  para  orang  tua  dan masyarakat yang tinggal disekitar lokalisasi praktik perbuatan haram ini, rasa cemas pun bermunculan terhadap warga kota Padang yang mayoritas tinggal di  tepian  pantai.  Apabila  praktik  prostitusi  terus  beroperasi  dikhawatirkan akan mengundang murka Allah SWT berupa gempa dan tsunami seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu.
Maraknya  kasus  prostitusi  di  Sumbar  menyebabkan  kekhawatiran seluruh elemen masyarakat, baik para orang tua, pendidik, ninik mamak, para Ustadz,  hingga  pemerintah  itu  sendiri.  Syamsi  juga  mengatakan  bahwa sebagian  besar  PSK  melakukan  pekerjaan  tersebut  salah  satunya  adalah disebabkan oleh faktor ekonomi dan gaya hidup yang glamour (Syamsi 2016). Berdasarkan  kekhawatiran  tersebut,  maka  Pemerintah  Sumatera  Barat mencantumkan  undang-undang  prostitusi  Peraturan  Gubernur  Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  di  lingkungan  Dinas  Sosial  Provinsi  Sumatera Barat (Sumbar 2009). Adanya Undang-undang pelarangan praktik prostitusi pun  menurut  penulis  belum  sepenuhnya  berhasil  memberantas  secara sempurna sehingga memang tidak ada lagi ajang transaksi haram tersebut. Hal ini  dibuktikan  dari  masih  adanya  tempat-tempat  hiburan  yang  bernuansa mengundang  praktik  tersebut.  Sebagai  contoh  kafe  remang-remang  yang berdiri sepanjang Bukit Lampu, dan sejumlah salon yang berada di pasar raya kota  Padang  masih  bermunculan  dengan  wajah  barunya  meskipun  sudah berulang kali dilakukan penertiban oleh pihak pemerintah maupun organisasi
masyarakat.  Artinya  masih  perlu  adanya  tindak  lanjut  secara berkesinambungan dalam hal mengatasi aktivitas prostitusi ini.

## LARANGAN AGAMA
Agama  Islam  memandang  prostitusi  termasuk  dalam  kategori perbuatan zina, di mana pelaku, perantara, pengguna jasa, maupun pemberi informasi  semuanya  merupakan  perbuatan  dosa  besar.  Sebagaimana tercantum  di  dalam  Q.S.  Al-Isra:  32  yang  artinya “ dan  janganlah  kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Quran dan Terjemahannya 2004). Ayat lain juga Allah  mengatakan  hukuman  yang  pantas  diterima  oleh  orang-orang  yang melakukan  perzinaan,  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan  itu  sendiri sebagaimana terdapat di dalam QS. An-Nur: 2-3 yang artinya “ Perempuan yang berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap  seorang  dari keduanya  seratus  kali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan  oleh  sekumpulan  orang-orang  yang  beriman.  Laki-laki  yang berzina  tidak  mengawini  melainkan  perempuan  yang  berzina,  atau perempuan  yang  musyrik;  dan  perempuan  yang  berzina  tidak  dikawini melainkan  oleh  laki-laki  yang  berzina  atau  laki-laki  musyrik,  dan  yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin ”.
Ayat  di  atas  jelas  sekali  Allah  SWT  melarang  praktik  perbuatan prostitusi  karena  bahaya  yang  ditimbulkannya,  sehingga  Allah  SWT mengatakan bahwa untuk perempuan yang berbuat zina, maka pasangan yang tepat baginya adalah laki-laki pezina juga maupun perempuan yang musyrik. Turunnya  Q.S  An-Nur:  3  di  atas  dilatar belakangi  oleh adanya  sahabat  Nabi Muhammad SAW yang ingin menikahi seorang pekerja prostitusi Qurays yang bernama Umi Makhzul, sehingga Allah SWT menurunkan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk larangan mengawininya. (Mahali 2002).
Sedangkan Sayid Sabiq mengatakan maksud pengharaman pada ayat di atas adalah  bahwa  orang  mukmin  dilarang  untuk  menikahi  siapapun  yang berstatus  sebagai  pezina  ataupun  pelaku  kemusyrikan  karena  mereka  tak layak untuk dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja (Sabiq 2009). Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam haditsnya yang  diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :
ُحيكْنَ ي  َلَ ُدْوُلْجَمْلا ْ ينِاَّزلَا )يراخبلا هاور ( ُهُلْ ثيم  َّلَيا
Artinya :
“Seorang  laki -laki  pezina  yang  pernah  dihukum  dera  tidak  akan menikah kecuali dengan perempuan yang sepertinya (pezina). (HR. Bukhari) (Sabiq 2009).
Hadits  di  atas  merupakan  penguat  larangan  berbuat  zina,  sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan pilihan pasangan yang sesuai yaitu sama-sama  pezina.  Bahkan  lebih  tegas  lagi  larangan  beliau  terhadap perbuatan prostitusi ini dengan memberikan hukuman rajam bagi para pezina yang  telah  berkeluarga.  Hal  ini  disebabkan  karena  besarnya  dampak  yang membahayakan  baik  terhadap  kesehatan,  keturunan,  maupun  hubungan lingkungannya.
Negara  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  terhadap larangan prostitusi, baik bagi pelaku maupun mucikari/ perantara. Namun di lapangan,  larangan  tersebut  kurang  diperhatikan,  bahkan  semakin  hari semakin banyak jumlah orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu contoh khususnya di kota Padang sendiri dalam razia pekat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian di seluruh wilayah  Sumatera  Barat  sepanjang  tahun  2016  tercatat  sebanyak  108  PSK yang  kemudian  di  karantinakan  untuk  direhabilitasi  di  panti  sosial  pekerja seks komersial. Selain itu, di wilayah Bukit Lampu Bungus juga mulai terlihat kembali aktivitas warung remang-remang di sepanjang jalan di lereng-lereng bukit, padahal sebelumnya telah diadakan razia dan pemberantasan total di sepanjang jalan Bukit Lampu tersebut (El-Faruqi 2017).

## UPAYA PREVENTIF
Pencegahan terjadinya praktek prostitusi baik online maupun langsung lebih baik  daripada  merehabilitasi.  Proses  pencegahan  membutuhkan  tahapan- tahapan  tepat  yang  terukur  dan  teruji 5 .  Dalam  kehidupan  nyata,  persoalan prostitusi  tidak  terlepas  dari  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Salah  satu  bentuk  faktor  internal  adalah  adanya  dorongan  jiwa untuk melakukan sesuatu karena suatu keterpaksaan emosi, sehingga dalam kondisi tertekan dapat melakukan hal-hal yang melampaui batas kewajaran 6 . Faktor  internal  dapat  ditimbulkan  dari  dorongan  luar  maupun  diri  sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang berasal dari luar diri  baik  lingkungan  keluarga,  lingkungan  pendidikan,  lingkungan  bekerja, lingkungan  pergaulan,  maupun  benda  di  sekitar  yang  berada  di  luar  tubuh lainnya. Pada penelitian ini langkah preventif yang dilakukan adalah;
5 Hartini (Setjen DPR RI) Retnaningsih, ‘Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly’, Info Singkat Kesejahteraan Sosial , 2014. 6 Kata kunci, Interaksi Sosia l, and Pekerja Seks Komersial, ‘Interaksi Sosial Pekerja Seks  Komersial  Lokalisasi  Bandang  Raya  Dengan  Masyarakat  Kelurahan  Mugirejo,  Kota Samarinda’, EJournal Ilmu Sosiatri , 2014.

## 1. Pembentukan wirid remaja
Wirid remaja merupakan suatu kegiatan ibadah yang di laksanakan di  masjid  atau  mushalla.  Pelaksananya  adalah  para  remaja  yang berdomisili  di  sekitar  mushalla  atau  masjid  dan  motori  oleh  pengurus masjid/mushalla, tokoh masyarakat hingga organisasi kepemudaan. Wirid remaja  dibentuk  dari  organisasi  remaja  masjid/mushalla  yang  disebut dengan  IRMA  (Ikatan  Remaja  Masjid).  Ikatan  ini  memiliki  struktur anggaran dasar rumah tangga sendiri dan membentuk kepengurusan yang berperan sebagai motor penggerak program kegiatan IRMA itu sendiri. Remaja masjid adalah organisasi yang menghimpun remaja muslim yang  aktif  datang  dan  beribadah  shalat  berjama'ah  di  masjid.  Karena keterikatannya  dengan  masjid,  maka  peran  utamanya  tidak  lain  adalah memakmurkan masjid. Ini berarti, kegiatan yang berorientasi pada masjid selalu  menjadi  program  utama.  Di  dalam  melaksanakan  peranannya, remaja masjid meletakkan prioritas pada kegiatan-kegiatan peningkatan keislaman, keilmuan dan keterampilan anggotanya 7 . Menurut C.S. T. Kansil Dalam Bukunya berjudul " Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 " , mengatakan : Remaja masjid merupakan suatu wadah bagi remaja Islam yang cukup efektif dan efisien untuk melaksanakan aktivitas pendidikan Islam.  Remaja-remaja  berkepribadian  muslim  ini  dapat  melanjutkan harapan bangsa menuju cita-cita yang luhur dan berbudi pekerti yang baik sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  yaitu
“ untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia”. 8
Kegiatan  wirid  remaja  sudah  mendarah  daging  di  Kota  Padang, bahkan  hampir  di  setiap  kelurahan  melakukan  kegiatan  ini.  Salah  satu motivasi dan faktor penggeraknya adalah adanya peraturan Pemko kota Padang yang mengharuskan peserta didik tingkat SMP dan SMA sederajat memiliki sertifikat aktif mengikuti kegiatan wirid remaja di akhir semester pertama  mereka.  Hal  ini  menjadi  cambuk  bagi  para  remaja  untuk  turut serta  mengikuti  kegiatan  tersebut  karena  menambah  poin  penilaian  di dalam buku raportnya. Bahkan di salah satu sekolah menjadikan sertifikat wirid  remaja sebagai salah satu persyaratan  naik kelas yang diserahkan setiap akhir semester. Kegiatan wirid remaja menjadi kegiatan wajib bagi
7 MNoupal xx and Sri Aliyah xxx Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Pal embang, ‘PERAN SOSIAL KEAGAMAAN REMAJA MASJID DI KELURAHAN PIPA REJA KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG’, Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid Di Kelurahan Pipa Reja... JSA Vol , 2017.
8 Niken  Puspitasari  and  others,  ‘Pendampingan  Penguasaan  Bahasa  Inggri s  Dan Penguatan  Akidah  Pada  Remaja  Masjid  Sebagai  Pemandu  Wisata  Desa  Wisata  Towil, Kulonprogo,  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)’, Jurnal  Bakti  Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi , 2017.
para remaja yang bersekolah di kota Padang. Dukungan Pemko terhadap kegiatan keagamaan dapat dijadikan contoh bagi Pemko daerah lain, hal ini dibuktikan  dari  setiap  hari-hari  besar  Islam  yang  terus melibatkan  para remaja  untuk  meramaikan  masjid.  Sebagai  contoh  kegiatan  pesantren Ramadhan yang di laksanakan selama 15 hari di bulan Ramadhan, kegiatan pawai  1  Muharram,  kegiatan  pekan  maulid,  kegiatan  didikan  subuh, khatam al- Qur’an dan banyak kegiatan keagamaan lain yang di support.
Saat  ini  kota  Solok  juga  tengah  mencanangkan  kegiatan-kegiatan keagamaan  dengan  gencar.  Kota  Solok  yang  merupakan  bagian  dari wilayah  propinsi  Sumatera  Barat  merupakan  daerah  kategori  beragama yang  kuat,  hal  ini  terlihat  dari  falsafah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat minang itu sendiri yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) 9 .  Sebagai  bukti  bahwa  semakin  banyak  dan  berkembangnya pondok pesantren di Kota Solok. Hal ini menjadikan daerah ini bernuansa agamis, sehingga jika ada kemaksiatan yang di umbar begitu saja dan tidak segera di tindak lanjuti maka dapat menciderai falsafah yang mulia ini 10 . Sebagai  bentuk  upaya  melestarikan  falsafah  yang  sudah  terpelihara  dan terjaga  ini  masyarakat  di  Sumbar  khususnya  suku  minang.  Maka,  para tokoh  agama  di  dukung  oleh  Pemko  membuat  suatu  keharusan  bagi peserta  didik  tingkat  SMP  dan  SMA  sederajat  mengikuti  kegiatan  wirid remaja  di  sekitar  tempat  tinggal  mereka.  Wirid  remaja  di  laksanakan  di masjid maupun mushalla terdekat. Kegiatan ini selaras dengan slogan para orang tua masyarakat minang yaitu kembali ke surau 11 .
Tujuan  dari  wirid  remaja  ini  adalah  membentuk  karakter  siswa yang  berakhlak  mulia,  menanamkan  nilai-nilai  aqidah  dan  wawasan keislaman  yang  kuat.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  seminggu  sekali dengan di bimbing oleh para mahasiswa yang juga berdomisili di sekitar masjid atau mushalla. Program seperti tahfidz, tanya jawab seputar fiqih, serta diskusi perkembangan remaja merupakan rutinitas kegiatan setiap minggunya. Ditambah dengan tausiyah dari Ustad “jaman now” yang dapat melihat  masalah-masalah  para  remaja.  Salah  satu  masalah  yang  urgen adalah  pengaruh  pergaulan  melalui  media  sosial  yang  tidak  terbendung lagi.  Para  remaja  dalam  kesendiriannya  di  kamar  dapat  berkomunikasi dengan sejumlah pengguna media lain, baik itu teman maupun orang lain yang  belum  dikenalnya.  Hal  ini  yang  menjadi  perhatian  serius  para pendidik, yaitu menanamkan benteng keimanan yang kuat sehingga para
9 Ahmad  Kosasih,  ‘ Upaya  Penerapan  Nilai-Nilai  Adat  Dan  Syarak  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ’, Humanus , 2013.
10 Kosasih.
11 Da rwianis,  ‘Tindak  Lanjut  Kebijakan  Kembali  Ke  Nagari  Dan  Ke  Surau  Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Adat Keagamaan Masyarakat’, Jurnal PPKn & Hukum , 2017.
remaja tidak terjermus ke dalam degradasi moral. Melalui kegiatan wirid remaja  yang  dilaksanakan  seminggu  sekali  setidaknya  meminimalisir tindakan  yang  bersifat  amoral  seperti  tindakan  asusila  dan  praktek prostitusi.
2. Pengajian rutin mingguan
Pengajian yang dilaksankan secara rutinitas sekali dalam seminggu dapat meminimalisir terjadinya praktek prostitusi. Hampir sama dengan kegiatan wirid remaja, pengajian rutin ini lebih khususnya dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Jika wirid remaja jamaahnya adalah para remaja, sedangkan pengajian adalah para ibu. Kegiatan ini telah berjalan dari tahun ke tahun dan telah membudaya sendiri, sehingga jika tidak dilaksanakan dalam  minggu  tersebut  menjadi  bagian  hidup  yang  kurang.  Melalui kegiatan ini pembinaan aqidah dapat terjaga, wawasan pengetahuan Islam terus bertambah dan bermuamalah dengan masyarakat berjalan dengan syariat 12 .  Pengajian  rutin  ini  juga  tidak hanya di  ikuti  oleh ibu-ibu saja, namun  juga  dari  jamaah laki-laki.  Untuk  pengajian  sore  pelaksanaannya diiringi dengan arisan, sehingga jamaah pengajian hanya terdiri dari kaum ibu  saja.  Sementara  pengajian  yang  dilaksanakan  setelah  maghrib menjelang  isya  diikuti  oleh  jamaah  laki-laki  dan  perempuan.  Pengajian rutin  di  motori  oleh  pengurus  masjid,  melalui  semangat  gotong  royong bahu membahu menggalang dana untuk cost penceramah, sehingga setiap minggu mendatangkan penceramah yang baru.
Melalui  adanya  kegiatan  pengajian  rutin  ini,  masyarakat  akan memiliki keimanan yang kuat sehingga mengetahui sedikit banyak tentang batasan-batasan  syariat  Islam.  Melalui  kegiatan  yang  disyiarkan menggunakan  pengeras  suara  dapat  meminimalisir  tindak  perbuatan prostitusi. Tempat-tempat lokalisasi yang berada disekitar pengajian akan merasa resah dan secara perlahan akan ditutup. Begitu juga dengan pelaku itu  sendiri,  saat  mendengar  tausiyah  Ustad  di  Masjid/mushalla  mereka akan merasa bersalah dan mengurangi niat untuk melakukan perbuatan maksiat 13 .
3. Pengajuan  dana  usaha  melalui  dana  hibah  mitra  binaan  ekonomi ummat
12 Husnul Fahimah Ilyas, ‘Menyoal Peran Dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi Atas Masjid Agu ng Syuhada Polewali Mandar Makassar’, International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din , 2017 <https://doi.org/10.21580/ihya.16.2.1655>.
13 Mohd  Azrin  Johari,  ‘PENGAJIAN  HADIS  DI  MASJID  DAN  SURAU:  ANALISIS TERHADAP TAHAP KEFAHAMAN HADIS (The Learning of Hadis at Mosques and Madrasahs: An Analysis on the Level of Un derstanding of Hadis)’, Jurnal Hadhari , 2016.
Salah  satu  penyebab  terjadinya  praktek  prostitusi,  baik  online maupun langsung adalah karena faktor ekonomi 14 . Kebutuhan ekonomi adalah salah satu faktor terbesar dari sekian faktor penyebab lainnya. Hal ini berdampak terhadap capaian penghasilan seseorang. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah masalah  yang  sangat  kompleks  dalam  kehidupan  manusia.  Kemiskinan yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  tidak  terjadi  begitu  saja, kemiskinan  disebabkan  baik  faktor  internal  maupun  eksternal.  Faktor internal  meliputi  individu  itu  sendiri,  dan  faktor  eksternal  misalnya keluarga,  lingkungan,  pemerintahan,  keadaan  perekonomian  secara umum, dan banyak hal lainnya 15 .
Sebagai  salah  satu  contoh  bahwa  kemiskinan  adalah  salah  satu penyebab  terjadinya  prostitusi  yaitu  hasil  wawancara  penulis  terhadap salah seorang eks PSK di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok. Ade Elfira, seorang eks PSK  mengatakan bahwa dirinya terjun ke dunia prostitusi karena kebutuhan ekonomi. Di samping itu, beberapa eks PSK yang lain juga membenarkan hal tersebut. Di antara mereka ada yang sudah  berpisah  dengan  suami,  ada  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal, hingga ada yang malu menjalani kehidupan akibat kondisi perekonomian yang  memprihatinkan.  Kondisi  tersebut  merupakan  dampak  dari  faktor ekonomi, di samping banyak faktor lain yang mempengaruhi.
Dana  bantuan  usaha  untuk  masyarakat  menengah  kecil  saat  ini mudah di dapatkan 16 . Pengusul dana bantuan dapat mendatangi lembaga atau  badan  yang  meminjamkan  dana  usaha.  Saat  ini,  bentuk-bentuk lembaga  yang  memberikan  bantuan  usaha  seperti  Lazis,  Baznas,  BMT, UMKM  Syariah,  hingga  produk- produk  pinjaman  syari’ah  lainnya 17 . Pengusul  dana  bantuan  hanya  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  dan setelah dinyatakan layak oleh pihak pemberi bantuan dana, maka pengusul memperoleh  dana  usaha  sekaligus  bimbingan  usaha  sampai  mandiri. Lembaga  pemberi  dana  bantuan  usaha  biasanya  memprioritaskan  calon penerima  yang  betul-betul  layak  dan  pantas  untuk  mendapat pendampingan usaha dengan melihat keadaan ekonomi pengusul 18 . Selain dari dana hibah lepas, juga ada dana bantuan usaha yang bersifat pinjaman,
14 Lutfi Irwansyah, ‘Kemiskinan , Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja’, Psychology and Humanity , 2016.
15 Rini Fathonah, ‘Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak’, Jurnal Poenale , 2016. 16 Prehantoro Prehantoro, ‘FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH’, Perspektif , 2010.
17 Ilanugrahani, ‘Amil Zakat Di Era Modern’, ZIS , 2014.
18 Maltuf  Fitri,  ‘Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Instrumen  Peningkatan Kesejahteraan Umat’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 2017 <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
seperti  BMT Syariah,  UMKM  Syariah,  koperasi  212  dan  lembaga  lainnya lainnya 19 .
Semua  bentuk  lembaga  penyalur  dana  bantuan  usaha  di  atas merupakan salah satu alternatif solusi yang berfungsi mengurangi bentuk kemiskinan karena keterbatasan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat merasakan  kehadiran  lembaga  yang  peduli  dengan  kehidupan  mereka, lembaga  yang  memang  hadir  untuk  membantu  masyarakat  yang  butuh modal usaha. Lembaga tersebut juga menggunakan sistem syari’ah yang mengutamakan sistem bagi hasil secara Islami. Meskipun banyak lembaga- lembaga penyalur dana bantuan, namun lebih baik jika lembaga tersebut berbasis  syariah,  agar  dikemudian  hari  usaha  yang  dibangun  menjadi berkah 20 .
Langkah  di  atas  merupakan  upaya  dalam  hal  mengatasi  praktek prostitusi  melalui  upaya  preventif,  yaitu  mencegah  sebelum  terjerumus  ke dalam  lembah  kemaksiatan.  Namun,  bagi  para  pelaku  yang  sudah  terjaring terlibat  dalam  transaksi  praktek  ini  pemerintah  juga  telah  memikirkan solusinya.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  PSKW  Andam  Dewi  Solok  sebagai lembaga  Rehabilitasi  untuk  para  PSK.  Kebanyakan  PSK  yang  mengikuti program  rehabilitasi  di  tempat  tersebut  berasal  dari  hasil  razia  Sat  Pol  PP, kemudian  di  kirim  ke  Panti  Sosial  ini  untuk  dilakukan  upaya  rehabilitasi. Dalam kegiatan rehabilitasi pemerintah Kota Solok di dukung oleh Gubernur Sumbar  agar  membuat  program-program  rehabilitasi  yang  diperlukan  oleh para  eks  PSK  dan  dapat  membentuk  moral  yang  baik.  Program-program tersebut  terdiri  dari  program  keagamaan,  program  keterampilan  dan kerajinan tangan, serta program pendampingan jangka panjang.
1. Keagamaan
Program  keagamaan  merupakan  program  kegiatan  yang menyangkut dengan agama, baik secara teori maupun praktek. Program ini lebih  fokus  kepada  penanaman  aqidah,  penanaman  pondasi  keimanan. Tahap  awal  yang  dilakukan  di  Panti  Sosial  ini  adalah  memberikan kesadaran  secara  totalitas  terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  telah dilakukannya.  Instruktur  dan  pemateri  berperan  sebagai  konselor sekaligus fasilitator dalam memberikan penguatan aqidah, pelaksananya adalah Eks PSK itu sendiri. langkah awal ini bertujuan untuk membangun sugesti  berupa  dorongan  jiwa  untuk  melakukan  tugas-tugas  baik  sesuai dengan printah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga, jika aqidahnya sudah kokoh
19 Ahmad  Guspul  and  others,  ‘ Kualitas  Pelayanan,  Kepuasan  Dan  Kepercayaan Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Wonosobo ’, Jurnal PPKM III , 2014.
20 E va Roviana, ‘Margin Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Amal Mulia ) Skripsi ’, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 2015.
program-program  yang  dicanangkan  di  Panti  Sosial  tersebut  akan dilakukan karena Ridha Allah SWT semata 21 .
Program  keagamaan  terdiri  dari taklim ,  praktek ibadah ,  serta muhasabah.  Pertama  yaitu Taklim.  Taklim berarti  proses  pembelajaran melalui tatap muka dan diskusi 22 . Menurut salah seorang Instruktur yang membimbing proses taklim , mengatakan bahwa taklim merupakan proses pemberian  pengetahuan,  pemahaman,  pengertian,  dan  tanggung  jawab sehingga manusia menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Taklim ini bertujuan untuk membekali  para eks PSK terhadap prinsip-prinsip agama Islam (Riski 2017). Taklim dilakukan seperti proses belajar  mengajar  di  pesantren,  eks  PSK  diberikan  materi  pelajaran  oleh para  instruktur  sesuai  jadwal  pelajaran  yang  ditetapkan.  Waktu pelaksanaan taklim setiap hari senin hingga kamis mulai pukul 08.00 s/d 09.30.  Selama  proses  rehabilitasi,  peserta  harus  mengikuti  kegiatan  ini selama 6 bulan lamanya. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa program taklim memberikan dampak positif, terutama pada penguatan aqidah yang menjadi benteng pertahanan diri seseorang dalam menentukan mana yang baik  dan  mana  yang  buruk.  Melalui taklim peserta  rehabilitasi  dapat bertanya dan saling berbagi pengalaman yang telah di lewati sehingga para pemateri dapat memberikan alternatif contoh sikap yang harus dilakukan oleh  peserta  ketika  dihadapkan  dengan  persoalan  tersebut.  Indikator keberhasilan taklim adalah capaian hasil akhir dari tim penilai yang terus mengawasi aktivitas eks PSK selama 6 bulan, dan dituangkan dalam raport. Jika nilai nya mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal) maka peserta rehabilitasi diperbolehkan pulang. Namun, jika belum mencapai batas nilai minimal, akan ditambah waktu pembinaannya.
Kedua, praktek ibadah. Setiap peserta rehabilitasi dibekali dengan teori  dan  praktek  ibadah  yang  benar.  Pendampingan  praktek  ibadah  ini dilakukan  setiap  hari  oleh  instruktur  wanita,  sehingga  ketika  ada permasalahan  dapat  segera  ditindak  lanjuti.  Indikator  capaian  yang diharapkan dari program ini adalah pembiasaan secara sadar. Jika peserta rehabilitasi sudah terbiasa dan pandai melakukan sendiri maka program ini dinyatakan berhasil. Namun, capaian yang diharapkan sesungguhnya adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari mereka saat berada di luar  lingkungan  rehabilitasi.  Pembelajaran  pertama  yang  diberikan  oleh instruktur PSKW Andam Dewi dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan
21 Othman  Zuraidah  and  Aizan  Ali  @  Mat  Zin,  ‘Pendidikan  Integratif  Dalam  Islam:
Kesepaduan Iman, Ilmu Dan Amal’, Al Muqaddimah , 2014 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
22 Ahmad Sarbini, ‘Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim’, Jurnal Ilmu Dakwah , 2010 <https://doi.org/10.15575/jid.v5i16.355>.
ibadah  terhadap  eks  PSK  adalah  di  awali  dengan  thaharah.  Thaharah merupakan  pelajaran  awal  yang  harus  dikuasai  oleh  eks  PSK.  Thaharah merupakan  suatu  syarat  sahnya  shalat,  maka  ini  wajib  diketahui  bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, baligh dan berakal yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan tersebut, penulis melihat instruktur mengajarkan bagaimana cara thaharah  yang  benar  kepada  eks  PSK.  Eks  PSK  diharuskan  menguasai tatacara  thaharah mulai  dari  pemberian  materi  dalam bentuk  teori,  dan pembimbingan  dalam  bentuk  praktek  berwudhu  langsung.  Seperti  yang disampaikan  oleh  Ustadz  Sarimun,  selaku  pembimbing  bidang  ibadah. Beliau  mengatakan  hendaknya  eks  PSK  dapat  membiasakannya  dalam keseharian,  agar  melaksanakan  thaharah  tidak  dirasakan  sebagai  suatu yang berat, dan menjadi bagian keseharian mereka (Sarimun 2017).
Bentuk  praktek  ibadah  yang  diajarkan  mulai  dari  pengenalan thaharah baik teori maupun praktek, membaca al- Qur’an, shalat wajib dan shalat sunnah, puasa serta hafalan surat-surat pilihan. Beberapa program di atas secara keseluruhan 75% tercapai. Hal ini dilihat dari pembiasaan aktivitas  ibadah  yang  dilakukan  meskipun  belum  mencapai  target maksimal. Kendala yang dihadapi adalah jumlah tenaga pendamping yang perlu  di  tambah  dan  pemberian  bekal  pengetahuan  yang  mumpuni. Namun, secara totalitas kegiatan ini sudah dilakukan dan berjalan dengan lancar.
Ketiga  adalah  muhasabah.  Muhasabah  berarti  menghitung,  yaitu menghitung berapa banyak jumlah kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan 23 .  Apakah  jumlah  kebaikan  yang  lebih  banyak  ataukah  justru sebaliknya. Namun hal ini tentu tidak bisa dilakukan jika harus menghitung dan  mencatatnya,  akan  tetapi  masing-masing  kita  dapat  merasakannya sendiri. Program muhasabah tidak jauh berbeda dengan penguatan akidah, program ini lebih terfokus kepada pengembalian tindakan sadar seseorang secara  totalitas 24 .  Program  ini  menjadi  program  awal  yang  dilakukan  di Panti  Sosial  Karya  Wanita  Andam  Dewi  Solok  sebelum  melakukan program-program selanjutnya. Menurut Syahbana, selaku pimpinan PSKW Andam Dewi menjelaskan program ini adalah program instalasi. Di mana manusia  pun  dapat  di  instal  ulang  layaknya  komputer  agar  bersih  dari virus  dan  program  yang  dioperasionalkan  kembali  berjalan  normal. Muhasabah dilakukan pada malam hari selepas shalat Isya dalam jangka waktu  sekali  dalam  sebulan.  Meskipun  kegiatan  intinya  adalah  sekali
23 Marina Munira, Abdul Mutalib, and Noratthiah Nordin, ‘Model Taubat Al -Ghazali (M- TaG)’, ’Ulum Islamiyyah Journal , 2014 <https://doi.org/10.12816/0012627>.
24 Muhammad  Shohib,  ‘Taubat  Sebagai  Metode  Dasar  Psikoterapi  Islam’, Seminar Psikologi & Kemanusiaan , 2009.
dalam sebulan, akan tetapi setiap hari pun diberikan jadwal muhasabah kecil  menjelang  tidur  di  malam  hari,  baik  berupa  kisah-kisah  inspiratif maupun pengalaman pahit eks PSK yang menjadi pemicu untuk berhijrah. Kegiatan  ini  menjadi  rutinitas  harian,  sehingga  proses  instal  terus dilaksanakan agar memperkuat keimanan demi mencapai istiqomah.
2. Keterampilan dan kerajinan tangan
Upaya selanjutnya adalah pemberian keterampilan kepada para eks PSK  yang  mengikuti  program  rehabilitasi.  Bekal  keterampilan  yang diberikan berupa keterampilan menjahit, berkebun, mengukir, menyulam, hingga  membuat  aneka  makanan.  Pelaksanaan  pembekalan  dilakukan berdasarkan  jadwal  yang  telah  ditentukan,  peserta  diberikan  alat  dan fasilitas  yang  sudah  tersedia  di  dalam  ruang  keterampilan.  Peserta  juga dapat memilih mana keterampilan yang lebih disukainya sehingga menjadi lebih  terampil  dan  bisa  dijadikan  skill  saat  keluar  dari  lingkungan rehabilitasi. Beberapa hasil kerajinan tangan yang dihasilkan seperti keset, tas  kain,  taplak  meja  dan  hasil  jahitan  lainnya.  Melalui  Program keterampilan  dan  kerajinan  ini  nantinya  peserta  akan  diberikan  dana bantuan usaha yang diberikan oleh Donatur, Dinas Sosial, LSM dan Panti Sosial itu sendiri yang telah menjalin kerjasama dengan UMKM setempat. Salah seorang eks PSK, Mira mengatakan bahwa setelah keluar dari panti rehabilitasi  ini  dirinya  akan  meneruskan  hasil  kerajinannya  berupa  tas dompet, berbeda dengan Elsa yang ingin bertanam sayuran.

## 3. Pendampingan jangka panjang
Setelah selesai mengikuti  proses rehabilitasi selama 6 bulan para eks  PSK  dianjurkan  untuk  melaporkan  aktivitas  kegiatannya  secara continue dan  berkala.  Program  ini  bertujuan  agar  mereka  tidak  terjun kembali ke dalam dunia prostitusi. Manakala ditemukan penyimpangan di lapangan, pihak Panti Sosial dapat melakukan teguran bahkan membawa kembali  ke  panti  rehabilitasi.  PSKW  saat  ini  telah  bekerja  sama  dengan pihak kepolisian, Sat Pol PP, dinas kesehatan, serta LSM di seluruh wilayah Sumatera Barat. Maka, jika dikemudian hari terdapat “alumni” PSKW yang terjaring razia pekat, dapat segera ditindak lanjuti kembali.
Pendampingan  yang  dilakukan  berupa  komunikasi  via  telepon, maupun kunjungan rumah. Bagi eks PSK yang berdomisil di sekitar Panti Sosial akan dikunjungi secara intens layaknya family sendiri. Namun, bagi yang  berdomisili  di  luar  kota  dapat  melibatkan  pihak-pihak  dari  dinas sosial maupun dari pihak LSM. Pendampingan jangka panjang ini secara tidak  langsung  membangun  hubungan  keluarga  antara  eks  PSK  dengan pihak  Panti  Sosial.  Setelah  mereka  selesai  mengikuti  proses  rehabilitasi, mereka  diperbolehkan  berkunjung  kapan  saja.  Mereka  diajarkan  bahwa tempat  rehabilitasi  layaknya  rumah  bagi  mereka  sendiri.  Bahkan  Ade
Efdira , salah satu dari eks PSK yang mengikuti rehabilitasi salah satunya ada yang bekerja sebagai pendamping dan instruktur di tempat tersebut. hal  ini  membuktikan  bahwa  program  pendampingan  ini  menciptakan hubungan  emosional  dan  berdampak  postitif  demi  keberhasilan  yang maksimal. Saat ini Ade menjabat sebagai bendahara di PSKW Andam Dewi Solok.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi eks PSK di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Solok yang beralamat di  desa  Sukarami  Jl.  Solok-Padang  KM.  40  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan  upaya  preventif  dan  upaya  rehabilitatif.  Upaya  preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan melalui kegiatan pembentukan wirid  remaja  dan  pengajian  rutin  mingguan,  serta  pengajuan  dana  bantuan usaha  melalui  lembaga  penyalur  dana  hibah.  Sedangkan  upaya  rehabilitatif meliputi  program  keagamaan,  keterampilan  dan  kerajinan  tangan  serta pendampingan jangka panjang. Proses rehabilitasi dilakukan selama 6 bulan dengan  tenaga  pendamping  dan  instruktur  berjumlah  12  orang.  Secara totalitas  program  yang  dilakukan  sudah  berjalan  dengan  lancar  meskipun belum  mencapai  hasil  maksimal.  Adapun  kendala  yang  dihadapi  adalah kurangnya  tenaga  pendamping  dan  instruktur.  Untuk  mengatasinya  Pihak Panti  Sosial  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Dinas  Sosial  untuk mengirim  bantuan  tenaga,  baik  melalui  perekrutan  CPNS  maupun  tenaga kontrak.  Kajian  ilmiah  ini  tidak  terlepas  dari  kekurangan,  maka  dari  itu diharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan masukan yang bersifat konstruktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwianis, ‘Tindak Lanjut Kebijakan Kembali Ke Nagari Dan Ke Surau Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Adat Keagamaan Masyarakat’, Jurnal PPKn & Hukum , 2017
Depdikbud.  (1984). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  PN.Balai Pustaka.El-Faruqi, A. (2017). Kasus Prostitusi di Sumbar. Padang: Kompas. EVA  ROVIANA,  ‘MARGIN  DAN  KUALITAS  PELAYANAN  TERHADAP KEUANGAN  SYARIAH  (  Studi  Kasus  BMT  AMAL  MULIA  )  SKRIPSI’, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 2015
Fahimah Ilyas, Husnul, ‘Menyoal Peran Dan Fungsi Masjid Pemerintah Studi Atas  Masjid  Agung  Syuhada  Polewali  Mandar  Makassar’, International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din , 2017
<https://doi.org/10.21580/ihya.16.2.1655>
Fathonah,  Rini,  ‘Analisis  Terhadap  Faktor  Penyebab  Prostitusi  Pada  Anak’,

## Jurnal Poenale , 2016
Fitri,  Maltuf,  ‘Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Instrumen  Peningkatan Kesejahteraan  Umat’, Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,  2017 <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
Hermansyah,  A.  (2016).  Menyorot  Prostitusi  Mobil  Sewaan  di  Kota  Padang. Padang: Sumbarsatu Padang.
Gunawan  Prakoso*,  Ani  Purwanti,  Dyah  Wijaningsih,  ‘KEBIJAKAN PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  MENANGGULANGI  PROSTITUSI  DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG’ , Diponegoro Law Journal , 2016
Guspul, Ahmad, Awaludin Ahmad, Penelitian Ini Berjudul, Kualitas Pelayanan, Kepuasan  Dan,  Kepercayaan  Nasabah,  and  others,  ‘KUALITAS PELAYANAN,  KEPUASAN  DAN  KEPERCAYAAN  NASABAH  PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI WONOSOBO’ , Jurnal PPKM III , 2014
Iis Susanti, Pambudi Handoyo, ‘Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang’, Paradigma , 2015
Ilanugrahani, ‘Amil Zakat Di Era Modern’, ZIS , 2014
Irwansyah,  Lutfi,  ‘Kemiskinan  ,  Keluarga  Dan  Prostitusi  Pada  Remaja’, Psychology and Humanity , 2016
Johari,  Mohd  Azrin,  ‘PENGAJIAN  HADIS  DI  MASJID  DAN  SURAU:  ANALISIS TERHADAP  TAHAP  KEFAHAMAN  HADIS  (The  Learning  of  Hadis  at Mosques and Madrasahs: An Analysis on the Level of Understanding of Hadis)’, Jurnal Hadhari , 2016
Kartono, K. (1997). Patologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kosasih,  Ahmad,  ‘UPAYA  PENERAPAN  NILAI -NILAI  ADAT  DAN  SYARAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI’, Humanus , 2013 kunci,  Kata,  Interaksi  Sosial,  and  Pekerja  Seks  Komersial,  ‘Interaksi  Sosial Pekerja  Seks  Komersial  Lokalisasi  Bandang  Raya  Dengan  Masyarakat Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda’, EJournal Ilmu Sosiatri , 2014
Mahali, M. (2002). Asbabun Nuzul. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mahfudz, S. (1994). Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKis.
Muhammad Shohib, ‘Taubat Sebagai Metode Dasar Psikoterapi Islam’, Seminar Psikologi & Kemanusiaan , 2009
Munira,  Marina,  Abdul  Mutalib,  and  Noratthiah  Nordin,  ‘Model  Taubat  Al - Ghazali (M- TaG)’, ’Ulum Islamiyyah Journal , 2014 <https://doi.org/10.12816/0012627>
Prehantoro, Prehantoro, ‘FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH’, Perspektif , 2010
Puspitasari, Niken, Fatma Dian Pratiwi, Siantari Rihartono, Lukman Nusa, Diah Ajeng Purwani, and Rika Lusri Virga, ‘Pendampingan Penguasaan Bahasa
Inggris  Dan  Penguatan  Akidah  Pada  Remaja  Masjid  Sebagai  Pemandu Wisata Desa Wisata Towil, Kulonprogo, Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)’, Jurnal  Bakti  Saintek:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi , 2017
P.Masland, R. (1987). Apa yang ingin diketahui Remaja tentang Seks. Jakarta: Bumi Aksara.
Retnaningsih, Hartini (Setjen DPR RI), ‘Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly’, Info Singkat Kesejahteraan Sosial , 2014
Sabiq, M. S. (2009). Fiqh Sunnah. Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara.
Saifuddin,  Ahmad,  ‘Abnormalitas  Perilaku  Pada  Anak  Dan  Remaja,  Sudah Sebegitu  Parahnya??’, Proceeding  Seminar  Nasional  “Selamatkan  Generasi Bangsa Dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” , 2015
Sarimun. (2017, November). Wawancara Langsung tentang Aktivitas Ibadah Eks PSK.
Sumbar, P. G. (2009). UU Pergub Sumbar No. 56 . Padang.
Syahbana.  (2017,  November).  Wawancara  Kepala  UPTD  Panti  Sosial  Karya Wanita  (PSKW)  Andam  Dewi. Sarbini,  Ahmad,  ‘Internalisasi  Nilai Keislaman  Melalui  Majelis  Taklim’, Jurnal  Ilmu  Dakwah ,  2010 <https://doi.org/10.15575/jid.v5i16.355>
Syamsi, A. (2016). Polisi Bongkar Prostitusi ABG di Padang. Padang: Tempo.
Truong,  T.  D.  (1992). Pariwisata  dan  Pelacuran  di  Asia  Tenggara. Jakarta: LP3ES.xx,  MNoupal,  and  Sri  Aliyah  xxx  Fakultas  Ushuluddin  dan Pemikiran  Islam  UIN  Raden  Fatah  Palembang,  ‘P ERAN  SOSIAL KEAGAMAAN REMAJA MASJID DI KELURAHAN PIPA REJA KECAMATAN KEMUNING  PALEMBANG’, Peran  Sosial  Keagamaan  Remaja  Masjid  Di Kelurahan Pipa Reja... JSA Vol , 2017
Yanti,  Febri,  ‘DINAMIKA  KECENDERUNGAN  GAYA  HIDUP  HEDONIS    DAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA RE MAJA PUTRI’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling , 2016
Zuraidah,  Othman,  and  Aizan  Ali  @  Mat  Zin,  ‘Pendidikan  Integratif  Dalam Islam:  Kesepaduan  Iman,  Ilmu  Dan  Amal’, Al  Muqaddimah ,  2014 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>