Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (1-12) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam  Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Azi Ferdinandi Kusnadi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: 1111170018@untirta.ac.id

## Eki Furqon
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: ekifurqon@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11072
Info Artikel |Submitted : 17 April 2021
|Revised : 30 Juni 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How  to  cite:  Azi  Ferdinandi  Kusnadi,  Eki  Furqon, “ Dinamika  Konstitusional Wakil  Presiden  Dalam  Perspektif  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Menurut Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 202 1)”, hlm. 1 -12.

## ABSTRACT
The vice president and Presidentareinter-officerelations. But the position of Vice President both before  and  after  the  change  is  not  clearly  described,However  authoritative  authority  environment  is  a condition of the creation of an authoritative relationship. Therefore, this paper was created with the aim to see  how  the  constitutional  dynamics  of  the  Vice  President's  position  in  the  Indonesian  constitutional system. The method used is legal research with a type of research library (library research).
The  results  showed  that  there  is  a  vagueness  of  the  role  of  the  Vice  Presidentas  an  aide  to thePresident in article 4 paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Whether the context of the word "assisted" can be interpreted broadly or narrowly. This will have implications on the environmental relations of office and officials vice President and President governing the organization and working system of presidential institutions. The author recommends the establishment of special rules to regulate the position of the Vice President and the pattern of relations with the President in order to further clarify the role of each so as to create a harmonious relationship and ensure the legal certainty of governance through the Presidential Bill.
Keywords: C o nstitutional Dynamics, Vice President,Presidential Bill.

## ABSTRAK
Wakil presiden dan Presiden merupakan hubungan antar jabatan. Tetapi jabatan Wakil Presiden baik  sebelum  dan  sesudah  perubahan  tidak  digambarkan  secara  jelas,  padahal  lingkungan kewenangan yang bersifat otoritatif merupakan syarat terciptanya hubungan kewibawaan. Untuk itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana dinamika konstitusional kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakaan adalah penelitian hukum ( legal research ) dengan jenis penelitian pustaka ( library research ).
Hasil  penelitian  menunjukan,  bahwa  terdapat  ketidakjelasan  peran  Wakil  Presiden  sebagai pembantu  Presiden  dalam  pasal  4  ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Apakah  konteks  kata “dibantu” dapat  ditafsirkan  secara  luas  atau  sempit.  Hal  ini  akan berimplikasi pada hubungan lingkungan jabatan dan pejabat Wakil Presiden dan Presiden mengatur organisasi dan tata kerja lembaga kepresidenan. Penulis merekomendasikan untuk dibentuknya aturan yang  bersifat  khusus  untuk  mengatur  kedudukan  Wakil  Presiden  serta  pola  hubungan  dengan Presiden agar lebih memperjelas peran masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan melalui RUU Kepresidenan.
Kata Kunci : Dinamika Konstitusional, Wakil Presiden, RUU Kepresidenan.

## Pendahuluan
Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu  negara,  pada  hakekatnya  mengatur mengenai  struktur,  susunan,  kekuasaan, dan  fungsi  dasar  organ-organ  negara, seperti  lembaga  eksekutif,  lembaga legislatif,  lembaga  yudikatif  dan  lembaga negara lainnya. Apabila dikuti pandangan Saldi  Isra  yang  berpijak  pada  pendapat yang disampaikan K.C Wheare, konstitusi merupakan wadah yang menggambarkan rancang-bangun  sistem  ketatanegaraan suatu  negara  yang  memberi  pemahaman dasar  mengenai  masalah  fundamental. Meski  tidak  mungkin  dibuat  secara  rinci, selain  menentukan  lembaga  negara, hubungan  antar  lembaga  negara,  dan mengatur  hak  asasi  manusia,  konstitusi harus  mampu  memberikan  gamabaran umum  mengenai  sistem  pemerintahan, bentuk  negara,  dan  hubungan  antara pusat dan daerah. 1 Konstitusi  tertulis  di  Indonesia sebelum perubahan mendesain kekuasaan pemerintah  yang  terpusat  di  bawah kendali  Presiden    ( concentration  of  power and  responsibility  upon  the  President ), pengaturan yang demikian itu menjadikan eksekutif  yang  sangat  kuat.  Bahkan  dua orang  Presiden  Indonesia  (Soekarno  dan Soeharto)  telah  menjadi  penguasa  yang otoriter  karena  besarnya  kekuasaan  yang dimiliki  serta  tidak  adanya  kekuatan penyeimbang  dari  lembaga  negara  lain, sehingga  tidak  ada check  and  balances . Menarik untuk dicermati adalah mengenai kedudukan  Wakil  Presiden  yang  semata- mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden,  karena  konstitusi  tertulis sebelum  perubahan  tidak  memberikan rambu-rambu  yang  tegas  apa  yang  harus dikerjakan  oleh  Wakil  Presiden,  sehingga semua  tugas  Wakil  Presiden  yang
1 Saldi  Isra, Sistem  Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju  Sistem  Pemerintahan  Presidensial), (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm.1.
digantungkan  pada  pemberian  dari Presiden. 2 Perkembangan
politik dan ketatanegaraan  pasca  perubahan,  sistem ketatanegaraan  Indonesia  mengalami perubahan  yang  fundamental.  Termasuk berkaitan  dengan  lembaga  kepresidenan, yaitu  mekanisme  pemilihan,  kedudukan, kewenangan, dan pemberhentian juga ikut mempengaruhi  pola  hubungan  hukum diantara  keduanya.  Namun,  konstitusi hasil  perubahan  juga  tidak  memberikan batasan  yang  tegas  tentang  peran  dan tanggung  jawab  Wakil  Presiden  yang menyebabkan  ketidakberdayaan  Wakil Presiden  mewujudkan  kedaulatannya yang diperloleh secara langsung.
Landasan  konstitusional,  peran  dan kedudukan  Wakil  Presiden  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  baik  sebelum maupun sesudah perubahan UUD, belum mendapatkan  kejelasan,  Wakil  Presiden sering dianggap “ban serep” dari Presiden. Setidaknya  ada  3  hal  yang  menyebabkan ketidakjelasan  peran  dan  kedudukan Wakil  Presiden  yakni  kedudukan  Wakil Presiden  sebagai  pembantu  Presiden, Wakil  Presiden  tidak  bertanggung  jawab kepada  Presiden,  dalam  tradisi  praktik ketatanegaraan  belum  pernah  ada  Wakil Presiden  menyampaikan  pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.
Fokus  utama  tulisan  ini  adalah menjawab  sebuah  pertanyaan  apakah kedudukan  Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan  hanyas  sebatas “ban serep” dari Presiden ?. Uraian penulis akan menjelaskan  mengenai  perkembangan fungsi  dan  wewenang  Wakil  Presiden serta  pola  hubungannya  dengan  Presiden ditinjau  dari  pola  hubungan  di  antara jabatan  keduanya.  Mengadaptasi  sudut sistematik  formil  hukum  tata  negara  oleh Logeman  “ de orderlinnge gezagsverhouiding der  ambten ” (hubungan  kewibawaan
2
Ni’Matul Huda, Politik Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian  Terhadap Dinamika  Perubahan  UUD  Tahun  1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 66.
antara  jabatan-jabatan  satu  sama  lain). 3
Tetapi  jabatan  Wakil  Presiden  tidak digambarkan secara jelas. Padahal lingkungan kewenangan bersifat otoritatif merupakan  syarat  terciptanya  hubungan kewibawaan.  Hal  ini  pun  berimplikasi pada hubungan lingkungan jabatan ( ambt ) dan  pejabat  ( ambtsrager )  presiden  dan wakil  presiden  mengatur  organisasi  dan tata  kerja  kepresidenanan  dijalankan  oleh presiden  dan  wakil  presiden  dalam lembaga kepresidenanan. 4 Sehingga, perlunya  penegasan  pola  hubungan hukum  antara  dua  jabatan  dan  pejabat, dalam  hal  ini  Wakil  Presiden  dengan Presiden terkait dengan aspek kedudukan, fungsi,  tugas  wewenang  dan  hak kewajiban, yang diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  atau  disebut  juga  penelitian hukum  dokrinal,  yaitu  peneliti  menelaah bahan  hukum  sekunder  untuk  menjawab permasalahan yang menjadi  fokus penelitian  dengan  penedekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan sejarah.  Jenis  dan  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder sebagai data utama. Teknik pegumpulan  data  didasarkan  pada sumber  data  sekunder  yang  digunakan, maka teknik yang digunakan sepenuhnya menggunakan  teknik  pengumpulan  data kepustakaan  ( Library  Riset )  yaitu  dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum  yang  mendukung.  Pengumpulan data  ini  dilakukan  dengan  cara-cara penelusuran,  pengumpulan,  pemilahan,
3 Harun Alrasid , Hubungan Antara Presiden  Dan  Madjelis  Permusyawaratan Rakjat, ( Jakarta: Ichtiar, 1966), hlm.7.
4 Bagir Manan , Lembaga Kepresidenan. (Yogyakarta:  FH  UII Press, 2006), hlm.1.
serta  dilakukan  studi  dokumen  dengan cara bersifat konvensional seperti membaca,  melihat,  mendengarkan  serta dengan  teknologi  informasi  (media internet)  untuk  memperoleh  informasi yang  akurat  tentang  masalah  dalam penelitian. Bahan-bahan  hukum  yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis oleh penulis  secara  kualitatif  normatif  yaitu dengan dilakukan penjabaran dan penafsiran data lalu dilakukan pengkajian terhadap  permasalahan  hukum  yang ditelaah dan disusun dalam suatu laporan kajian  dalam  tulisan  ini  serta  disajikan secara deskriptif.

## Pembahasan
Sistem  presidensil  Indonesia  sejak awal  ditata  dan  diwujudkan  atas  dasar kekhasan  cita  moral  dan  cita  hukum bangsa  Indonesia.  Sejak  awal  Negara Indonesia menjalankan sistem presidensial khas  Indonesia. 5 Presiden  menjalankan kekuasaan  pemerintahan  dibantu  oleh satu  orang  Wakil  Presiden  daitur  pada Pasal  4  ayat  2  UUD  1945  dan    Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara diatur  pada  Pasal  17  ayat  1  UUD  1945. Keberadaan jabatan Wakil Presiden dalam sistem  presidensial  di  Indonesia  menarik untuk  dikaji  karena  mengatur  Wakil Presiden  dan  Presiden.  Jabatan  Wakil Presiden sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam  sistem  presidensial  murni  sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, karena  pemerintahan  bersifat  tunggal bukan  jamak  bahkan  terpusat  pada Presiden. 6
Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  R. Saragih terminologi “ dibantu ” oleh Wakil Presiden menimbulkan pertaanyaan apakah  kata “dibantu” dalam  pasal  itu mempunyai  arti  membantu  presiden
5 Padmo Wahyono, Membudayakan UUD Tahun 1945. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2016), hlm. 43.
6 Agus Surono, Hubungan Presiden Dan Wakil Presiden, (Jakarta: FH Al Azhar Indonesia, 2008), hlm. 76.
dalam  seluruh  jabatan  yang  sedang  di pegang  Presiden,  atau  kata “dibantu” itu mempunyai  arti  yang  sempit,  artinya membantu  Presiden  dalam  kedudukan sebagai  kepala  negara  saja.  Terhadap masalah  ini  keduanya  tidak  memberikan pendapat  final.  Dalam  kata-katanya ditegaskan bahwa apabila berpegang pada pendapat pertama, maka jelas jawabannya bahwa  Wakil  Presiden  merupakan  Wakil seluruh  jabatan-jabatan  yang  dipegang oleh  Presiden  sebagai  satu  kesatuan. Sebaliknya  apabila  berpegang  pada pendapat  kedua,  maka  kedudukan  Wakil hanyalah sebagai Wakil kepala negara.
7 Perspektif Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Wakil Presiden adalah
Wakil  bukan  Presiden.  Tetapi  dalam keadaan-keadaan  tertentu  Wakil  Presiden menjadi  pengganti  Presiden  atau  dapat menjadi pelaku kewajiban atau pelaksana tugas  presiden.  kualitas  Wakil  Presiden sebagai  pembantu  presiden. 8 Faktanya kedudukan  Wakil  Presiden  tidak  dapat dipisahkan  dengan  Presiden  sebagai  satu kesatuan  pasangan  jabatan  dipilih  secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada bagian  lain  dikatakan  untuk  dapat mewakili  Presiden,  Wakil  Presiden  harus mendapat,  baik  secara  langsung,  resmi, atau tidak langsung atau tidak resmi. 9
Konsep  wewenang  yang  melekat pada  jabatan  Wakil  Presiden  sebagai  ciri khas  negara  bahwa  adalah  kekuasaan yang  dijalankannya  memiliki  wewenang atau otoritas. Robert Bierstedt menegaskan wewenang  adalah institutionalized  power ,
7 Kusnardi,  Moh  dan  Saragih, Moh  Kusnardi  Dan  Bintan  R.Saragih, Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut Sistem UUD 1945. Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 64.
8 Jimmly Asshiddiqie , Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 327-329. 9 Jimmly  Asshiddiqie, Sengketa
Kewenangan  Antar  Lembaga  Negara. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 79- 81.
yaitu  kekuasaan  yang  dilembagakan, maka  pengertian  kekuasaan  tersebut adalah  mengenai  konsep  kekuasaan  yang dijalankan  oleh  Wakil  Presiden  dalam rangka  membantu  pelaksanaan  fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  negara dijalankan  oleh  Presiden  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan  konstitusi sebagai  konsekuensi  dari  konsep  jabatan ( ambt ). 10
Kontekstualisasi  model  fungsi  yang dapat  diperankan  oleh  Wakil  Presiden dalam sistem pemerintahan yaitu: Pertama, fungsi administrasi, yaitu Wakil Presiden  berfungsi  membantu  Presiden dalam  mengoordinasikan,  menjalankan, dan  mengevaluasi  program  kerja  kabinet. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Wakil Presiden  ditunjuk  sebagai  kepala  badan administrasi  pemerintahan  atau  komisi negara.  Dalam  sistem  pemerintahan presidensial  Amerika  Serikat,  meski konstitusi  dengan terperinci menguraikan beberapa  tugas  dan  kekuasaan  Presiden. Namun,  konstitusi  Amerika  Serikat  tidak mendelegasikan kekuasaan eksekutif yang spesifik  untuk  Wakil  Presiden. Kedua, fungsi  informal.  Secara  komparatif  tradisi ketatanegaraan  Amerika  Serikat  Wakil Presiden biasanya berkaitan dengan relasi dengan  parlemen  sebagai  penghubung pemerintah  dan  parelemen.  Akan  tetapi Wakil  Presiden  tidak  mempunyai  hak memberikan  suara  atau  hak  memilih, kecuali,  bila  terjadi  hasil  seri  dalam pemungutan suara. Senat memilih seorang Ketua  Sementara  jika  Wakil  Presiden berhalangan ( absen ).
Kedudukan  Wakil  Presiden  dalam konteks ke-Indonesiaan jika dihubungkan dengan keberadaan Presiden terdapat dua kemungkinan, Pertama, kedudukannya sederajat  dengan  Presiden.  Sebagimana pendapat  Bagir  Manan  bahwa  Wakil Presiden adalah unsur pimpinan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga,
10 Miriam  Budiarjo ,  Konsep Kekuasaan :  Tinjuan  Kepustakaan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), hlm. 4.
pimpinan pemerintahan
dijalankan bersama  ( kolegial ).  Tindakan  Presiden adalah  tindakan  Wakil  Presiden,  dan sebaliknya  tindakan  Wakil  Presiden adalah  tindakan  Presiden.  Sehingga, tindakan  Wakil  Presiden  adalah  tindakan Pemerintah, sebab sistem bernegara terkini Presiden  merupakan  pemerintah  (Pasal  4 ayat 1).
Kedua , kedudukan Wakil Presiden berada  di  bawah  Presiden  atau  tidak sederajat.    Kedua,  kemungkinan  tersebut didasarkan  kepada  penafsiran  UUD  1945 dan  TAP  MPR.  Kemungkinan  yang mengatakan  bahwa  kedudukan  Presiden dan  Wakil  Presiden  sederajat  didasarkan dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6, Pasal  6A,  Pasal  7,  Pasal  8,  Pasal  9  UUD 1945 jo Pasal 7, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25  Ketetapan  MPR  No.VI/MPR/1999. Dari pendekatan tersebut dapat tersimpul bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat  hirarki  hubungan  sebagai  atasan dan  bawahan,  nampak  hanya  pembagian prioritas  pelaksanaan  atas  kekuasaan pemerintahan,
Presiden memegang prioritas  pertama,  sedangkan  Wakil Presiden  pemegang  prioritas  kedua. Apabila Presiden berhalangan. (sementara/tetap), Wakil Presiden dengan sendirinya  harus  melakukan  kekuasaan Presiden. Begitu juga sebaliknya tidak ada petunjuk  yang  mengarah  pada  adanya kesamaan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan Presiden dan
Wakil Presiden tidak sederajat menunjukkan penyelenggara sistem
pemerintahan  bersifat  tunggal  ( single executive ).  Wakil  Presiden  dan  Menteri adalah  pembantu  Presiden.  Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dengan  Wakil  Presiden  tidak  bersifat collegial . 11 Mengadaptasi  kedudukan  Wakil Presiden,  dalam  perspektif  Bagir  Manan kedudukan  Wakil  Presiden  sebagai pembantu  Presiden  dengan  tugas  dan wewenangnya  tergantung  pada  adanya
pemberian  dan  pelimpahan  kekuasaan dari  Presiden.  Dalam  hal  pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan  pelimpahan  kekuasaan,  Wakil Presiden  dapat  bertindak  atas  nama Presiden. 12
Konsekuensi  ketiadaan  pengaturan yang  mengatur  kewenangan  pada  Wakil Presiden  menimbulkan  kerugian  besar bagi  negara    dalam  sistuasi  darurat  tidak dapat  berbuat  dan  bertindak  sendiri  atas nama  Wakil  Presiden  sebelum  adanya pelimpahan  kekuasaan  dari  seorang Presiden. Esensi jabatan sangatlah penting bukan  sekedar  pembantu  dalam  keadaan berhalangan  hadir  dibutuhkan  tindakan hukum  untuk  mewakili  tugas  Presiden. Artinya,  pimpinan  pemerintahan  di- jalankan  bersama  ( kolegial )  oleh  Presiden dan Wakil Presiden.
Peran Wakil Presiden dalam tataran praktik  penyelenggaraan  pemerintahan sering  kali  terjadi  ketidaksepahaman dengan  Presiden.  Tidak  hanya  itu,  dalam hubunganya  dengan  Menteri,  sering  pula terjadi  ketidakharmonisan  atau  berbeda pendapat  mengakibatkan  kegaduhan penyelenggaran  pemerintahan  negara. Ketidaksepahaman  maupun  terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden,  atau  antara  Wakil  Presiden dengan  Menteri,  hal  itu  dikarenakan adanya ketidakjelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden.
Formulasi  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  17 ayat  (1)  UUD  1945  hampir  tidak  ada perbedaan.  Namun,  Nimatul  Huda berpendapat  terdapat  tiga  perbedaan yaitu, sebagai berikut: 13
Pertama,
Pengangkatan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, Presiden tidak dapat
12 Bagir  Manan, Beberapa  Masalah Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Bandung, Alumni, 1997), hlm. 27 .
13 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 104-105 .
memberhentikan Wakil Presiden. Sedangkan,  Menteri-menteri  Negara  di- angkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden, dalam  posisi  ini  kedudukannya  sangat tergantung pada Presiden.
Kedua, Tidak  ada  penjelasan  lebih lanjut  dalam  UUD  1945  tentang kedudukan  Wakil  Presiden,  “dibantu” dalam  hubungannya  dengan  kedudukan Wakil  Presiden,  maka  dapat  ditafsirkan membantu
Presiden
melaksanakan kewajiban  sebagai  Kepala  Pemerintahan maupun  sebagai  Kepala  Negara  (Pasal  4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 UUD). Berbeda  dengan  Wakil  Presiden,  Menteri Pembantu  Kepala  Pemerintahan,  bukan pembantu Kepala Negara (Pasal 17 UUD). Wakil Presiden membantu Presiden secara umum,  sedangkan  Menteri  membantu secara khusus melalui departemen bidang tertentu.
Ketiga, Presiden  berhalangan  tetap atau  sementara,  otomatis  yang  dapat menggantikan  jabatan  Presiden  adalah Wakil Presiden (Pasal 8 UUD 1945). Dalam hal  Presiden  berhalangan  sementara  dan pada saat yang sama Wakil Presiden juga sedang  berhalangan  sementara,  Presiden menunjuk seorang Menteri untuk menggantikannya  dengan  jangka  waktu yang  ditentukan  oleh  Presiden  (Pasal  3 ayat  (2)  Tap  MPR  No.VII/MPR/1973). Apabila  Presiden  dan  Wakil  Presiden berhalangan tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Pertahanan Keamanan  bersama-sama  melaksankan jabatan  pemangku  sementara  jabatan Presiden,  pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri bersangkutan (Pasal 5 ayat (2) TAP MPR No.VII/MPR/1973). Tanpa  tatanan  hukum  yang  jelas dan  tegas  akan  menciptakan grey  area dalam  relasi  antara  Presiden  dan  Wakil Presiden. Konsekuensinya
adalah
terjadinya kompetisi terselubung maupun terbuka  dalam  rangka  investasi  politik untuk  kepentingan  individu  maupun kelompok  menjadi  sulit  terhindarkan. Maka  harapan  percepatan  terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui Presiden dan
Wakil  Presiden  terpilih  secara  langsung akan  makin  jauh  dari  kenyataan.  Tidak terjadi  korelasi  yang  positif  antara  sistem pemilihan langsung, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat.  Sedangkan, hakikat dibentuknya negara bukan untuk menimbulkan  kesukaran  dan  kekacauan bagi umat manusia. Tetapi, tujuan negara adalah  menciptakan  kesejahteraan  bagi seluruh  warganya  merupakan  hukum tertinggi  bagi  negara  dan  penguasa negara, solus populu suprema lex .
Wakil Presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat yang sama kuatnya  dengan  Presiden,  penegasan eksistensi  Wakil  Presiden    didasarkan pada    sifatnya  yang  dwi  tunggal  dengan tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  sebagai pemegang kedaulatan rakyat diwujudkan melalui  prinsip  koletivisme  kekerabatan dalam  semangat  kekeluargaan  dan gotong-royong  memperkuat  stabilitas pemerintahan  negara  Indonesia  dan mempercepat terlaksannya cita-cita bangsa Indonesia  sebagaimana  alinea  keempat pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  serta  ikut  dalam melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sejalan  dengan  pandangan  yang dikemukakan  oleh  Muhammad  Yamin perumus naskah asli konstitusi memaknai jabatan ini sebagai perwujudan kompromi pluralitas golongan yang ada di Indonesia, dalam  pandangan  beliau  perlu  diajukan lebih  dari  satu  wakil,  diantara  Wakil Presiden  dan  Presiden  senantiasa  di- sebutkan dalam satu napas sehingga tidak perlu  dibeda-bedakan  secara  mendasar menempatkan  Wakil  Presiden  bukan pembantu, tetapi mewakili Presiden secara leksiografis  dapat  diartikan  sama  dengan
mendampingi  Presiden. 14 Jabatan  Wakil Presiden  memperoleh  kekuasaan  secara atributif dari UUD 1945 karena sama-sama dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung  oleh  rakyat,  namun  fungsi  dan wewenangnya  terpusat  pada  Presiden yang dilimpahkan kepada Wakil Presiden menimbulkan  pola  hubungan  kinerja Presiden dengan Wakil Presiden memiliki kecenderungan menjadi kompromi horizontal  yang  bersifat  internal.  Artinya, segala  pelaksanaan  kekuasaan  Wakil Presiden karena pelimpahan dan harus di- pertanggung-jawabkan  kepada  Presiden. Kondisi  faktual  terkini  menjadikan  Wakil Presiden  tidak  dapat  berperan  optimal dalam menjalankan fungsi pembantuanya. Presiden dan Wakil Presiden haruslah di- posisikan sama-sama memegang
kekuasaan  pemerintahan  karena  dipilih secara  satu  paket  melalui  pemilihan langsung  yang  telah  mendudukan Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai pasangan  yang  memiliki  kekuatan legitimasi yang sama diharapkan memiliki peran  yang  seimbang,  penegasan  pola hubungan  Presiden  dan  Wakil  Presiden diperlukan  sebagai  penegasan  konsep negara hukum yang dianut di Indonesia.
Pengaturan  terkini  dalam  konstitusi belum  mampu  memberikan  kepastian mengenai  hakikat  keberadaan  Wakil Presiden dalam kerangka bernegara, yang lebih  dihadapkan  pada  kepentingan politik semata bagaimanan pun asal Wakil Presiden  berasal  menjadi  indikator tanggung  jawab  peran  yang  dibebankan. Penegasan  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  tidak  dapat  terpisahkan, namun  perlu  dibedakan  antara  keduanya untuk  menjaga  harmonisasi  hubungan dan  menghindarkan  terjadinya conflict  of interest masa jabatan keduanya
menciptakan  kestabilan  politik  dalam
14 Supardi,  ‘Optimalisasi  Jabatan Wakil  Presiden  Menurut  UUD  1945 Pasca- Amandemen’, Jurnal  Hukum  Islam Dan  Pranata  Sosial Vol.  34,  No.  2 (November 2018), Hlm. 163.”
penyelenggaraan  pemerintahan  negara dengan  mempertegas  hubungan  antara Presiden  dengan  Wakil  Presiden  adalah hubungan  mandat,  sehingga  tampaknya perlu  untuk  dipertimbangkan  kejelasan hubungan  mandat  dalam  kaitannya dengan  upaya  penguatan  dan  penegasan sistem presidensiil Indonesia.
Lembaga kepresidenan di Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dan diatur  langsung  dalam  konstitusi  namun, tidak  diatur  secara  khusus.  Apabila  kita elaboratif  dari  rumusan  yang  dibangun konstitusi  tidak  menyebutkan  secara eksplisit  verbis ,  akhirnya  menimbulkan kekosongan  hukum  mengenai  tugas  dan kewenangan  dari  Wakil  Presiden  serta tidak adanya pertanggung jawaban.
Penyempurnaan aturan dalam konteks  kekuasaan  eksekutif  adalah untuk  menyempurnakan  aturan  dibentuk terkini mengenai Kementerian Negara dan UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Realita ketatanegaraan Indonesia menggambarkan  peran  Wakil  Presiden dalam  penyelenggaraan  pemerintahan sering  terjadi  ketidak  sepahaman  dengan Presiden.  Tidak  hanya  itu,  dalam hubunganya  dengan  Menteri,  sering  pula terjadi  ketidak  harmonisan  atau  berbeda pendapat,  hal  ini  dapat  mengakibatkan kegaduhan dalam penyelenggaran pemerintahan  negara.  Sering  kali  terjadi ketidak  sepahaman  maupun  terjadinya perselisihan antara Wakil Presiden dengan Presiden,  atau  antara  Wakil  Presiden dengan  Menteri,  hal  itu  dikarenakan adanya ketidakjelasan merumuskan tugas dan kewenangan Wakil Presiden.
Secara  historis,  Pembahasan  yang menyangkut dengan Wakil Presiden, baru muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH III, Slamet  Effendi  Yusuf,  pada  tanggal  8 Oktober 1999. Dari Fraksi Reformasi denga juru  bicara  Patrialis  Akbar,  mengusulkan Pasal  4  agar  dilakukan  penambahan  satu
ayat  sehingga  menjadi  tiga  ayat.  Lebih lanjut dikatakan bahwa, pada ayat (3) ini. 15
“ Kita  ingin  memberdayakan  Wakil Presiden  yang  selama  ini  tidak mempunyai  pemberdayaan  sama sekali. Kita rumuskan  Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.  Jadi,  memang  sudah ada pembagian dengan pemerintahan  yang  diberikan  oleh Presiden  kepada  Wakil  Presiden, sehingga  bertanggung  jawab  atas terselenggaranya pemerintahan yang  bersih,  berwibawa  dan terpercaya.  Jadi  ada  bagian-bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada Wakil Presiden ” .
Keinginan  besar  memberdayakan Wakil Presiden  tidak dapat tercapai tidak terlepas  dari  konstruksi  yang  dibangun yang  tetap  mempertahankan  Wakil Presiden  dalam  posisi  tidak  lebih  sebatas pembantu saja. Pemaknaan kata “dibantu” dalam  konstitusi  juga  tidak  tegas  apakah ia  membantu  dalam  arti  luas  atau  hanya sebagai  kepala  negara  saja.  Relasi  pola hubungan  yang  dibangun  dijalankan tergantung  mandat  Presiden.  Pengaturan kembali  berkenaan  keberadaan  Wakil Presiden  diperlukan  yang  didasarkan pada  Pancasila  sebagai  seperangkat  nilai filosofis  yang  secara  holistik  membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  disebut sebagai  pandangan  hidup.  Pancasila sebagai  pandangan  hidup  tersebut  juga berfungsi  sebagai  dasar  negara  yang diejawantahkan  Undang-Undang  Dasar,
15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Buku  IV  Kekuasaan  Pemerintahan Negara,  Jilid  I,  Edisi  Revisi, (Jakarta: Sekretariat  Jenderal  Dan  Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 69.
baik  dalam  Pembukaan  maupun  dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah negara ideologis dengan segenap  perikehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merupakan pengejawantahan atau pengamalan kelima sila Pancasila,
termasuk  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Indonesia  yang  menganut  sistem pemerintahan presidensil terutama terkait kedudukan Wakil Presiden.
Berdasarkan rangkaian uraian problematik  di  atas,  penegasan  eksistensi Wakil  Presiden  lebih  difokuskan  pada upaya  agar  penyelenggaraan  negara dilakukan  secara  kolektif  kolegial  yang berimplikasi  pada  terciptanya  stabilitas pemerintahan negara dan dapat mempercepat terlaksananya cita-cita luhur bangsa  Indonesia  sebagaimana  alinea keempat  pembukaan  konstitusi  untuk memeberikan rigiditas dan  kepastian hukum mengenai jabatan Wakil Presiden.
Mengelaborasikan, pemahaman secara  komprehnsif  berikut  ini  Penulis menguraikan  periodesasi  Wakil  Presiden sejak  Indonesia  merdeka  sampai  dengan kondisi faktual saat ini sebagai berikut: 16 1. Mohammad Hatta (1945-1950).
Memegang  kekuasaan  eksekutif baik  riil  dan  nominal  sekalipun bentuk  negara  berubah  keberadaan nya  tetap  diperthankan,  dibawah konstitusi  RIS  dijadikan  Perdana Menteri.  Seiring  peristiwa  politik tahun  tahun  15  Agustus  1950  yang mengembalikan bentuk negara menjadi  negara  kesatuan.  Tahun 1961-1957  di  bawah  UUDS  1950 terjadi peristiwa politik, Mohammad Hatta  mengundurkan  diri  dari jabatan didasarkan pada ketidaksetujuannya  atas  demokrasi 16 Tim Fakultas Hukum
Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, Evaluasi  Terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, (Jakarta:  Badan  Pengkajian  MPR  RI), hlm. 43 .
terpimpin  Presiden  Soekarno.  Pada akhirnya sampai tahun 1972 Presiden  Soekarno  menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden; 2. Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  IX (1973-1978),  memegang  kekuasaan pengawasan atas setiap pelaksanaan pembangunan;
3. Adam Malik (1978-1983), memegang kekuasaan kebijakan luar negeri;
4. H.R. Umar Wirdhadikusumah (1983-1988),  memegang  kekuasaan fungsional dan pengawasan; 5. Sudharmono (1988-1993), memegang  kekuasaan  fungsional dan pengawasan 6. Try Sutrisno (1993-1998), memegang kekuasaan pengawasan serta menjabat  sebagai  Ketua  Badan Pertimbangan Jabatan Nasional; 7. Bacharuddin  Jusuf  Habibie  (1998), memegang kekuasaan atas pembangunan  dalam  hal  organisasi internasional,  menyerasikan  setiap tahap  pembangunan  industri,  serta membina  persatuan  dan  kesatuan bangsa;
8. Megawati  (1999-2001),  memegang kekuasaan  penyelesaian  konflik  di beberapa  Provinsi,  pengungsian, dan tugas-tugas lainnya; 9. Hamzah Haz (2001-2004), memegang  kekuasaan  Penyelesaian urusan konflik di berbagai provinsi;
10. Jusuf  Kalla  (2004-2009),  memegang kekuasaan  Penyelesaian  masalah bencana  alam,  menjalankan  tugas seharihari  Presiden  bila  Presiden berpergian ke luar negeri;
11. Boediono  (2009-2014),  memegang kekuasaan  yang  terbatas  tidak  ada kekuasaan  yang  dilaksanakan  atas dasar tanggung jawabnya;
12. Jusuf  Kalla  (2014-2019)  memegang kekuasaan  yang  terbatas  tidak  ada kekuasaan  yang  dilaksanakan  atas dasar tanggung jawabnya;
Berpijak  pada  periodesasi  di  atas, kekuasaan Wakil Presiden menggabarkan keragaman  wewenang  yang  dimiliki  di
setiap Orde Pemerintahan nya tidak dapat dilepaskan  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya.  Misalnya,  Kesamaan visi dan misi kebangsaan; sistem pengisian jabatan, serta sistem pertanggung jawaban; sistem  pemilihan  umum  dan  sistem kepartaian;  kapabilitas  pribadi;  kondisi kesehatan;  dan  kekuatan  politik  di  mana Wakil ini di calonkan. Keberagamaan yang terjadi  demikan  perlu  segera  di  desain kembali  terkait  aspek  kedudukan,  fungsi, tugas wewenang dan hak kewajiban, yang diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Penulis merekomendasikan beberapa substansi penting untuk memberdayakan  Wakil  Presiden  dalam sistem pemerintahan
presidensial Indonesia. Pertama, Wakil  Presiden sebagai  pembina  atas  setiap  pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  bertugas mengkoordinasikan  antar  kementerian negara dan lembaga negara. Kedua, Wakil Presiden  berperan  sebagai  Ketua  Dewan Pertimbangan  Jabatan-Jabatan  Publik bidang  pemerinatahan. Ketiga, Wakil Presiden  menjabat  sebagai  ketua  Dewan Pertimbangan Presiden dimaksudkan agar pertimbangan  pengambilan  kebijakan    di dasarkan  pada  pendapat  Wakil  Presiden dibandingkan Dewan Pertimbangan Presiden. Lebih lanjut, dalam konteks pelimpahan  wewenang  dari  Presiden kepada  Wakil  Presiden,  Wakil  Presiden dapat bertindak dalam beberapa hal yaitu, Pertama, Wakil  Presiden  memiliki kewenangan pengawasan aparatur- aparatur  pemerintahan. Kedua, Wakil
Presiden  memiliki  kewenangan  untuk pengawasan terhadap pemerintahan sehari-hari. Ketiga, Wakil  Presiden memiliki  kewenangan  koordinator  utama dalam  perumusan  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dan lembaga negara  lainnya. Keempat, Wakil  Presiden sebagai  pengawas  pelaksanaan  kebijakan pemerintahan  daerah. Kelima, Wakil Presiden  sebagai  koordinator  utama
penyelesaiaan sengketa antar kementerian negara dalam pengambilan kebijakan.
Atas  dasar  itulah,  penegasan kedudukan  Wakil  Presiden  dilakukan dengan  pengaturan  secara  khusus  untuk dapat  memberikan  suatu rigiditas dan kepastian hukum mengenai jabatan Wakil Presiden  melalui  Rancangan  Undang- Undang Lembaga Kepresidenan.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa kewenangan Presidan dan Wakil Presiden serta  pola  hubungan  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  perlu  diatur, agar  lebih  memperjelas  peran  masing- masing  sehingga  tercipta  hubungan  yang harmonis dan menjamin adanya kepastian hukum  penyelenggaraan  pemerintahan melalui Rancangan Undang-Undang Kepresidenan  dengan  mengamanatkan langsung  dalam  konstitusi  tertulis.  Maka dapat  diusulkan untuk perubahan kelima UUD  NRI  1945  dengan  menambahkan frase “diatur  lebih  lanjut  dengan  undang - undang,” pada pasal 4 ayat 2 sebagai dasar konstitusional.

## Daftar Pustaka
Alrasid, Harun. Harun Alrasid, Hubungan Antara  Presiden  Dan  Madjelis Permusyawaratan  Rakjat,  Ichtiar, Jakarta,  1966,  Hlm.7 .  Jakarta: Ichtiar, 1966.
Asshiddiqie,  Jimmly. Jimmly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia,  Buana  Ilmu  Populer, Jakarta,  2007,  Hlm.,  327-329. Jakarta: Buana Ilmu Populer, n.d.
——— . Jimmly  Asshiddiqie,  Sengketa
Kewenangan Antar Lembaga Negara.  Konstitusi  Press,  Jakarta, 2006, Hlm. 79-81. Jakarta: Konstitusi Press, n.d. Budiarjo,  Miriam. Miriam  Budiarjo, Konsep Kekuasaan : Tinjuan Kepustakaan, Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta,  2017 .  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2017.
Huda,  Ni’Matul. Ni’matul  Huda,  Hukum Tata  Negara  Indonesia.  Rajawali Press,  Jakarta,  2006,  Hlm.  104-105. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
——— . Ni’Matul Huda, Politik Ketatanegaraan  Indonesia  Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD  Tahun  1945.  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 66. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2006. Isra, Saldi. Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan  Menuju  Sistem Pemerintahan Presidensial), Rajawali  Press,  Depok,2019,  Hlm.1. Depok: Rajawali Press, n.d. Konstitusi, Mahkamah Republik Indonesia. Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif  Perubahan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Buku IV Kekuasaan
Pemerintahan  Negara,  Jilid  I,  Edisi Revisi,  Sekretariat  Jenderal  Dan Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta,2010,  Hlm.  69. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Kusnardi,  Moh  dan  Saragih,  Bintan  R. Moh Kusnardi Dan Bintan R.Saragih,  Susunan  Pembagian Kekuasaan  Menurut  Sistem  UUD
1945. Gramedia, Jakarta, 2000, Hlm. 64. Jakarta: Gramedia, 2000. Manan,  Bagir. Bagir  Manan,  Beberapa Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia,  Alumni,  Bandung,  1997, Hlm. 27. Bandung: Alumni, 1997.
——— . Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan.  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.1.
Yogyakarta: FH UII PRESS, n.d. Supardi. “Supardi, ‘Optimalisasi  Jabatan Wakil  Presiden  Menurut  UUD 1945  Pasca- Amandemen’,  Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Vol.  34,  No.  2  (November  2018), Hlm.  163.” Jurnal  Hukum  Islam
Dan Pranata Sosial 34 (2018): 2.
Suroso,  Agus. Agus  Surono,  Hubungan Presiden Dan Wakil Presiden, FH Al Azhar Indonesia, Jakarta,2008, Hlm.
76. Jakarta:  FH  Al  Azhar Indonesia, 2008.
Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa. Tim  Fakultas Hukum  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa, Evaluasi Terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, Badan  Pengkajian MPR  RI,  Jakarta, Hlm. 43. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
Wahyono,  Padmo. Padmo  Wahyono,
Membudayakan  UUD  Tahun  1945. Ind-Hill-Co, Jakarta, 2016, Hlm. 43. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2016.