WRA Wahana Riset Akuntansi
Vol 9, No 1, April 2021, 23-33
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra

## Islamic Corporate Governance: Pengaruh Tingkat Pedidikan dan Keahlian
Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap

## Perilaku Pengambilan Risiko
Luciana Luthan *
Universitas Andalas *Corresponding author: lucianaluthan@eb.unand.ac.id
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111855 Diterima :  28 Februari 2021 Direvisi :  03 April 2021 Disetujui
:  05 April 2021 Tersedia daring  :  30 April 2021

## Abstract
This  study  examines  the  effect  of  DPS  characteristics on risk-taking behavior in Indonesian Islamic banking in 2010-2016. The first characteristic tested is the level of  education  and  the  second  is  SSB  expertise  in finance.  The  population  of  this  research  is  Islamic banks  in  Indonesia,  while  the  sample  consists  of  63 Islamic  commercial  banks  in  Indonesia,  which  were selected  by  purposive  sampling  method.  The measurement used for the education level of DPS is the percentage  of  DPS  with  a  master's  degree,  while  for financial  expertise  it  is  used  the  percentage  of  DPS who  have  expertise  in  finance.  Then  to  measure  the bank's  risk-taking  behavior,  the  Z-score  is  used.  The results of hypothesis testing indicate that hypotheses 1 and  2  are  accepted.  From  the  results  of  the  study,  it can be concluded that the higher the education level of DPS,  will  encourage  Islamic  banks  to  take  bigger risks. And the increasing number of SSB members who have  a  background  of  expertise  in  finance  will  limit Islamic banks in taking risks.

## Keywords:  Islamic  Corporate  Governance;  Sharia
Supervisory  Board  (SSB);  Islamic  Bank;  Risk  Taking Behaviour.

## Abstraksi
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  karakteristik  DPS terhadap  perilaku  pengambilan  risiko  di  perbankan syariah  Indonesia  tahun  2010-2016.  Karakteristik pertama  yang  diuji  adalah  tingkat  pendidikan  dan yang kedua adalah keahlian DPS di bidang keuangan. Populasi  penelitian  ini  adalah  Bank  Syariah  di Indonesia  sedangkan  sampelnya  terdiri  atas  63  bank umum  syariah  di  Indonesia,  yang  dipilih  dengan metode  purposive  sampling.  Pengukuran  yang digunakan  untuk  tingkat  pendidikan  DPS  adalah persentase  DPS  yang  bergelar  master  sedangkan untuk  keahlian  keuangan  digunakan  persentase  DPS yang  memiliki  keahlian  di  bidang  keuangan. Kemudian  untuk  mengukur  perilaku  pengambilan risiko  bank  digunakan  Z-score.  Hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  hipotesis  1  dan  2 diterima.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan semakin  tingginya  tingkat  pendidikan  DPS,  akan mendorong  bank  syariah  untuk  mengambil  risiko yang  lebih  besar.  Dan  semakin  banyak  anggota  DPS yang  memiliki  latar  belakang  keahlian  di  bidang keuangan  akan  membatasi  bank  syariah  dalam pengambilan risiko.
Kata-kata  kunci: Tata  Kelola  Islam;  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS);  Bank  Syariah;  Perilaku Pengambilan Risiko
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style): Luthan,  L.  (2021). Islamic  Corporate  Governance :  Pengaruh  Tingkat  Pedidikan  dan  Keahlian  Keuangan  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perilaku Pengambilan Risiko. Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (1), 23-33.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu unsur unik yang terdapat dalam tata kelola Islam. DPS terdiri atas ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang syariah diberikan kepercayaan untuk  mengawasi  implementasi  syariah  pada  lembaga  keuangan  syariah.  Dengan  semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, DPS menjadi isu yang mulai banyak dibahas seiring dengan semakin  berkembangnya  industri  keuangan  syariah. Riba (bunga), gharar (ketidakjelasan  akad)  dan maisir (spekulasi) menjadi fokus DPS dalam proses pengawasan, karena ketiga unsur ini tidak dibenarkan dalam  syariat.  DPS  fokus  mendorong  pemenuhan  prinsip  syariah  mulai  dari  pengambilan  kebijakan hingga  mengawasi  implementasinya,  termasuk  dalam  pengambilan  risiko  yang  dilakukan  manajemen. DPS diharapkan dapat meminimalisir kebijakan manajemen terkait pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah & Zaman, 2015).
Memahami karakteristik DPS diperlukan agar keberadaan DPS pada struktur tata kelola bank syariah dapat optimal perannya. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap pengambilan risiko di perbankan syariah. Karakteristik yang akan diuji adalah tingkat pendidikan DPS dan keahlian di bidang keuangan DPS. Farook & Lanis (2007) mengungkapkan bahwa ulama yang memiliki tingkat pendidikan yang  lebih  tinggi  dianggap  dapat  memahami  penerapan  prinsip  syariah  di  lapangan  dengan  lebih  baik. Pemahaman yang baik dalam penerapan ini tentunya menentukan perilaku pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPS, termasuk perilaku pengambilan risiko.
Penelitian  yang  mengamati  pengaruh  tingkat  pendidikan  dan  keahlian  di  bidang  keuangan  DPS masih  belum  penulis  temukan.    Namun  terdapat  beberapa  penelitian  yang  pernah  menguji  pengaruh karakteristik  dewan  komisaris  terhadap  pengambilan  risiko.  Carducci  &  Wong  (1998),  Grable  (2000), Bertrand  &  Schoar  (2003),  dan  Christiansen  et  al  (2008)    menyimpulkan  bahwa  investor  yang berpendidikan semakin aggresif dalam mengambil risiko. Hasil yang berbeda ditemukan oleh (Graham & Harvey, 2001) dan (Berger et al., 2014), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dewan  komisaris, semakin rendah  pengambilan risikonya.  Berbeda lagi dengan  semua  penelitian diatas, Galal Abobakr & Khairy Elgiziry (2017) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko.
Penelitian yang menguji pengaruh keahlian di bidang keuangan dewan komisaris terhadap perilaku pengambilan risiko juga pernah dilakukan. Penelitian Minton & Taillard (2011), dan (Minton et al., 2014) menyimpulkan  bahwa  keahlian  keuangan  dewan  komisaris  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku pengambilan  risiko  sedangkan  keahlian  di  bidang  keuangan  dewan  komisaris  berpengaruh  negatif terhadap  perilaku  pengambilan  risiko.  Hasil  penelitian  terhadap  dewan  komisaris  diatas,  kemudian mendorong penulis untuk menguji karakteristeik DPS, sebagai salah satu unsur tata kelola seperti halnya dewan komisaris, terhadap pengambilan risiko, pada bank syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan  SPSS.  Populasi penelitian ini adalah  Bank Syariah di  Indonesia.  Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 63 sampel. Data-data yang digunakan dalam penelitian meliputi laporan keuangan yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan  DPS  berpengaruh  positif  terhadap pengambilan  risiko  di  bank  syariah.  Sedangkan  keahlian  di  bidang  keuangan  DPS  berpengaruh  negatif terhadap pengambilan risiko di bank syariah. Ulama DPS yang memiliki pendidikan tinggi yang dianggap kaya akan pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan syariah ternyata cenderung mendukung bank  syariah untuk mengambil  risiko lebih  aggresif.  Sedangkan DPS  yang memiliki  keahlian  di  bidang keuangan  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  saran  yang  terukur  sehingga  bank  syariah  lebih berhati-hati terhadap risiko.
Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  pengembangan  teori  tata  kelola  Islam  terkait  peran  DPS  sebagai lapisan tambahan pada tata kelola perbankan syariah. Penelitian ini menjelaskan karakteristik DPS sebagai unsur  yang  unik  di  tata  kelola  bank  syariah  dapat  mempengaruhi  perilaku  pengambilan  risiko.  Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait peran DPS. Hasil penelitian    diharapkan  dapat  menjadi  perhatian  bank  syariah  sehingga  dapat  membantu  bank  syariah meningkatkan efektifitas peran DPS meningkatkan kepatuhan terhadap syariah, khususnya di Indonesia.

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Tata Kelola Bank Syariah
Bagi perbankan syariah, tata kelola tidak sebatas pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku  kepentingan  namun  juga  kepada  Allah  SWT  (Indrawaty  &  Wardayati,  2016).  Kode  etik syariah  mendorong  setiap  muslim  untuk  berperilaku  adil  dan  jujur  terhadap  semua  orang  yang  terlibat dalam  transaksi  bisnis  (Hafeez,  2013).  Prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  terdiri  dari  keterbukaan ( transparency) ,  akuntabilitas  ( accountability ),  pertanggungjawaban  ( responsibility ),  profesional ( professional ), dan kewajaran ( fairness ) sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu prinsip dari tauhid ( monoteisme )  adalah  prinsip  akuntabilitas  dan  keadilan  yang  mendorong  pengikutnya  berlaku  adil  baik dalam  masalah  iman,  syariat  maupun  moral.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  keimanan  untuk  meraih kesolehan, sesuai dengan Al Quran surat Al Maidah ayat 8, yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak  adil.  Berlaku  adillah.  Karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (Quran, 5:8).
Dari kandungan ayat tersebut, tergambar bahwa tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  perilaku  seorang  mukmin  dalam  bermuamalah.  Oleh  sebab  itu,  setiap  institusi  syariah  haruslah menerapkan  tata  kelola  yang  memadai,  sehingga  dapat  mewujudkan  akuntabilitas  dan  keadilan  bagi seluruh  pemangku  kepentingan.  Menurut  Indrawaty  &  Wardayati  (2016)  elemen  tata  kelola  menurut perspektif  islam    terdiri  atas:  (1)  DPS,  (2)  komposisi  keahlian  DPS,  (3)  ukuran  dan  komposisi  Dewan Komisaris, (4)  frekuensi rapat dewan komisaris, (5) ukuran dan komposisi komite audit, (6) jumlah rapat komite audit. Di Indonesia, implementasi tata kelola pada industri perbankan syariah diawasi oleh OJK, merujuk  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Tata  kelola  bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini merinci elemen tata kelola  pada perbankan syariah  yang  terdiri  atas:  (1)  Dewan  Komisaris,  (2)  Direksi,  (3)  DPS,  dan  (4)  Komite-komite.  DPS merupakan karakter spesifik dari tata kelola menurut pespektif islam (Alman, 2012).
Tata kelola di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Menurut (Hafeez, 2013),  prinsip-prinsip  syariah  dari  tata  kelola    menentukan  tiga  dimensi  dari  proses  pengambilan keputusan,  yaitu  a)  setiap  keputusan  harus  diambil  melalui  syuro,  b)  tujuan  akhir  dari  setiap  aktivitas perusahaan  adalah  untuk  mendapatkan  rahmat  Allah  SWT  dan  pengambil  keputusan  di  bumi  dianggap sebagai wali yang diberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam terbaik kepentingan umat-Nya dan  c)  keputusan  tata  kelola    memerlukan  pengawasan  keagamaan  yang  efektif  untuk  memastikan kesesuaian  semua  operasi  dan  prosedur  dengan  syariah.  Tata  kelola  di  lembaga  keuangan  syariah diharapkan melindungi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah dan etika yang berlaku pada industri perbankan syariah. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, maka setiap bank syariah diwajibkan memiliki DPS.
Menurut Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009,  DPS merupakan  dewan  yang  bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.  Pengangkatan  DPS  diusulkan  kepada  rapat  umum  pemegang  Saham  (RUPS)  dengan memperhatikan  rekomendasi  dari  komite  rekomendasi  dari  komite  remunerasi  dan  nominasi.  Selain mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, DPS yang akan diangkat juga harus mendapatkan ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Bank Indonesia, 2010).
Ulama  DPS yang  terdiri  dari individu  yang memahami  syariat  Islam,  dianggap mampu membatasi manajemen untuk tidak mengambil tindakan yang beresiko ( risk averse ) pada bank syariah. DPS sebagai bagian  dari  struktur  tata  kelola    lebih  digerakkan  oleh  etika  dibandingkan  keserakahan  (greed)  (Sabur Mollah  et  al.,  2016).  Sehingga,  anggota  dewan  komisaris  yang  kuat  akan  mendukung  pembatasan pengambilan risiko ketika berintegrasi dengan DPS yang Keberadaan DPS yang secara religius memiliki sifat cenderung menghindari risiko (Sabur Mollah & Skully, 2017).
Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang kontrak berbasis riba, gharar dan maisir , serta mensyaratkan bagi hasil yang di dukung oleh aset riil (Alman, 2012). DPS terlibat dalam memonitor aktifitas perbankan syariah yang berhubungan dengan aturan  syariah  (W.Waemustafa  &  A.Abdullah,  2015).  DPS  membantu  memberikan  keyakinan  kepada investor  maupun  pemangku  kepentingan  lainnya  bahwa  bank  syariah  dalam  menjalankan  kegiatannya telah  patuh  terhadap  ketentuan  Al  Quran  dan  hadist.  Dengan  kapabilitas  yang  mereka  miliki,  DPS
mewakili  konsumen  muslim  atau  investor  yang  tidak  memiliki  kemampuan  khusus  (skill)  ataupun pengetahuan  yang  memadai  untuk  mengevaluasi  produk  yang  dikeluarkan  oleh  perbankan  syariah  dan sekaligus memberikan garansi keamanan atas investasi yang ditanamkan (Toufik, 2015).
Pada  Peraturan  Bank  Indonesia  No  11/33/PBI/2009  pasal  47  terdapat  rincian  tugas  dan  tanggung jawab yang harus dipahami oleh DPS. Kemudian menurut surat edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal  30  April  2010,  tugas  DPS  di  atas  diterapkan  pada  pengawasan  terhadap  proses  pengembangan produk  baru  bank  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  bank.  DPS  kemudian  memiliki  kewajiban melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan paling lambat dua bulan setelah periode semester berakhir yaitu pada Juni dan Desember. Pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan ini diatur dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006.

## Perilaku Pengambilan Risiko di Perbankan Syariah
Pada tahun 1998, perbankan syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian karena kemampuannya melewati  krisis  moneter.  Terjadinya  likuidasi  bank  menjadi  tanda  banyaknya  bank  bermasalah.  Hal  ini tidak  terjadi  pada  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI),  yang  merupakan  satu-satunya  bank  umum  syariah pada  waktu  itu,  tidak  menghadapi  kendala  yang  berarti  dalam  operasionalnya.  Sudarsono  (2009) mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  sebab  mampunya  BMI  bertahan  dari  krisis  moneter  ini.  Pertama, penggunaan prinsip bagi hasil, yang marginnya dihitung pada tarif yang tetap ( fixed rate ), sehingga tidak terpengaruh oleh suku bunga Bank Indonesia yang saat itu sangat fluktuatif. Kedua, dilarangnya perbuatan maysir (spekulasi)  dalam  aktifitas  bank  syariah  juga  mampu  membuat  bank  syariah  terhindar  dari runtuhnya pasar keuangan. Selain itu, Islam yang hanya memandang uang sebagai alat tukar  ( medium of exchange ), membatasi  bank  syariah  dalam bertransaksi  pada  pasar  derivatif.  Ketiga,  struktur  tata kelola perbankan syariah yang berbeda dari bank konvensional, adanya DPS mampu mengontrol moral dan etika pelaku  bank  syariah.  DPS  akan membatasi pengambilan risiko, sehingga  bank syariah tidak mengalami turbulensi keuangan dan dapat bertahan dari krisis keuangan (S. Mollah et al., 2014).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  65  /POJK.03/2016  yang  merupakan  perubahan  atas  PBI No.13/23/PBI/2011  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah  mewajibkan  bank  syariah  untuk  melakukan  manajemen  risiko  baik  secara  individu  maupun konsolidasi.  Pengawasan manajemen risiko  ini mencakup  pengawasan manajemen,  komisaris  dan  DPS. Pengawasan  dilakukan  dengan  adanya  dukungan  prosedur  manajemen  risiko  serta  sistem  manajemen risiko yang memadai sebagai dukungan atas sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Surat edaran bank  Indonesia  No  8/19/Dpbs  2006  kemudian  mengatur  pedoman  pengawasan  syariah  dan  tata  cara pelaporan  hasil  pengawasan  bagi  DPS  terhadap  perbankan  syariah.  Pada  peraturan  ini  dijelaskan  detail prosedur yang harus dilakukan DPS dalam mengawasi aktifitas perbankan syariah. Aturan syariah yang menjadi  acuan  detail  terdapat  pada  Peraturan  bank  Indonesia  No.9/19/PBI  2007  dan  surat  edaran  bank Indonesia  No.10/14/DPbs  tanggal  17  maret  2008.  Dengan  adanya  peraturan  ini,  DPS  memiliki  otoritas mengawasi aktifitas bank syariah dari penetapan hingga ke penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan  memiliki  wewenang  dalam  mengawasi  perilaku  pengambilan  risiko  manajemen.  DPS  diharapkan dapat  membatasi  manajemen  melakukan  transaksi  pemberian  pinjaman  dan  pengambilan  risiko  yang agresif (Sabur Mollah & Zaman, 2015).

## Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Memahami  karakteristik  DPS  membantu  pemangku  kepentingan  melakukan  evaluasi  terhadap anggota  DPS  yang  ada,  sehingga  dapat  meningkatkan  efektifitas  peran  DPS  di  perbankan  syariah. Terdapat  beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan  menguji  pengaruh  karakteristik  DPS  terhadap kinierja,  antara  lain  Mollah  et  al  (2014);  Mollah  &  Zaman  (2015);  dan  Kusuma  &  Ayumardani  (2016) menguji  ukuran  DPS  terhadap  kinarja.  Selain  itu  terdapat  juga  Nomran  et  al  (2016)  yang  menguji pengaruh  DPS  yang  mempunyai  jabatan  rangkap,  keahlian  keuangan  DPS,  reputasi  DPS,  perubahan komposisi DPS serta remunerasi DPS terhadap kinerja.
Pada penelitian kali ini akan diuji pengaruh karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah. Karakteristik yang akan diuji adalah tingkat pendidikan DPS dan keahlian keuangan DPS. Pada pasal peraturan bank Indonesia No: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan bahwa salah satu syarat dari anggota DPS adalah memiliki  kompetensi.  Kompetensi  yang  dimaksud  adalah  bahwa  ulama  yang  menjadi  anggota  DPS
haruslah  pihak-pihak  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  syariah  mu’amalah  dan pengetahuan  dibidang  perbankan  dan  atau  keuangan  secara  umum.  Peraturan  ini  menegaskan  perlunya tingkat pendidikan yang memadai dan keahlian di bidang perbankan atau keuangan bagi seorang anggota DPS. Namun kenyataannya saat ini profesional ulama yang memiliki gabungan pengetahuan dan keahlian keuangan syariah masih langka (Grais & Pellegrini, 2006).

## Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap  Perilaku  Pengambilan Risiko
Donald  C.  Hambrick  dan  Phyllis  A.  Mason,  (1984)  mengemukakan  sebuah  teori  yang  berkaitan dengan dengan strategi organisasi yaitu upper echelons theory . Teori ini menjelaskan bahwa strategi suatu organisasi,  termasuk  pengambilan  risiko,  dapat  dipengaruhi  oleh  latarbelakang  karakteristik  manajerial, diantaranya  tingkat  pendidikan.  Orang  dengan  latar  belakang  pendidikan  tinggi  memiliki  banyak informasi  yang  penting  yang  diperlukan  dalam  pengambilan  keputusan.  Mereka  lebih  terorganisir  dan rasional. Orang yang terdidik menggunakan teknik manajemen risiko yang lebih baik untuk mengurangi risiko (Bertrand & Schoar, 2003). Dalam hal DPS, ulama dengan gelar master lebih memahami implikasi syariah  yang  baik  pada  lembaga  keuangan  syariah  (Farook  &  Lanis,  2007).  Sehingga  diharapkan tingginya  tingkat  pendidikan  DPS  dapat  berpengaruh  terhadap  perilaku  pengambilan  risiko  di  bank syariah. Ulama DPS yang memiliki pendidikan tinggi dianggap kaya akan pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah dengan lebih baik.
Penelitian sebelumnya yang mengamati pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku pengambilan risiko lebih  banyak  dilakukan  pada perorangan, manajemen  internal  dan dewan komisaris di  perbankan konvensional.  Carducci  &  Wong  (1998)  pernah  melakukan  penelitian  pada  116  laki-laki  dan  189 perempuan berpendidikan master dengan rentang usia 18-53 tahun dengan membedakan mereka kedalam kelompok  orang  tipe  A  dan  tipe  B.  penelitian  ini  mengamati  pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap pengambilan risiko keuangan dalam rumah tangga. Variabel pengambilan risiko keuangan harian diukur dengan menggunakan 20 item pertanyaan kuesioner yang sebelumnya sudah diuji. Variabel tipe A dan B diukur  dengan  menggunakan Jenkins  Activity  Survey  for  Health  Predictions (JAS).  Mereka menyimpulkan bahwa tingginya tingkat pendidikan meningkatkan keberanian individu mengambil risiko dalam setiap keputusan keuangan yang mereka ambil. (Grable, 2000)  melakukan penelitian terhadap staf universitas  yang  terdiri  atas  591  perempuan  dan  484  laki-laki  dengan  rentang  usia  20  hingga  75  tahun. Variabel  toleransi  pengambilan  risiko  keuangan  diukur  dengan  menggunakan  kuesioner.  Pendidikan diukur  dengan  tingkat  keilmuan  dibidang  investasi.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  orang  yang berpendidikan  lebih  tinggi  menganggap  risiko  adalah  sesuatu  yang  biasa,  mereka  memiliki  toleransi terhadap risiko bahkan mereka menyukai risiko.
Bertrand & Schoar (2003) pernah melakukan pengujian pengaruh tingkat pendidikan direktur suatu organisasi  terhadap  perilaku  pengambilan  risiko.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  CEO  perusahaan  di Amerika  Serikat  dari  1969  -  1999.  Variabel  pengambilan  risiko  diukur  dengan  melihat  tingkat pengeluaran  modal  ( capital  expenditure ),  pinjaman  ( debt ),  dan  pembayaran  dividen.  Variabel  tingkat pendidikan  diukur  dengan  jumlah  CEO  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  master.  Mereka  menemukan bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  direktur,  semakin  aggresif  kebijakan  yang  diambil  terhadap risiko. Christiansen et al (2008) juga pernah menguji perilaku investor berpendidikan dalam pengambilan risiko  di  pasar  saham.  Data  yang  digunakan  adalah  data  investor  yang  berasal  dari Danish  Institute  of Governmental  Research dari  tahun  1997-2001.  Variabel  perilaku  pengambilan  risiko  diukur  dengan indikator  pasar  saham,  sedangkan  variabel  pendidikan  diukur  dengan  tingkat  pendidian  ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa investor yang berpendidikan cenderung berpartisipasi lebih banyak pada investasi di pasar saham, mereka menyukai dan berani terhadap risiko.
Graham  &  Harvey  (2001)  menemukan  hasil  yang  berbeda  pada  penelitian  yang  mereka  lakukan. Keduanya  menguji  penggunaan  teknik  penilaian  risiko  yang  sering    dimanfaatkan  oleh  392  direktur keuangan di Amerika Serikat. Variabel pengambilan risiko diukur dengan pilihan direktur keuangan untuk menggunakan  pengukuran  ketika  menganalisa  investasi  baru  sedangkan  variabel  tingkat  pendidikan diukur dengan banyaknya direktur keuangan yang berpendidikan master. Kedua peneliti ini menemukan bahwa direktur yang berpendidikan dapat memanfaatkan pengukuran yang canggih yang dipelajarinya di bangku pendidikan sebagai usaha untuk meminimalisir risiko. Demikian juga dengan Berger et al (2014), mereka meneliti pengaruh tingkat pendidikan dewan komisaris terhadap pengambilan risiko pada industri perbankan di Jerman. Variabel perilaku pengambilan risiko diukur dengan kredit macet ( non performing

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 1 (2021)
loan )  dan  ketentuan  kerugian  pinjaman  ( loan  loss  provisions )  sedangkan  variabel  tingkat  pendidikan diukur  dengan  jumlah  direktur  keuangan  yang  memiliki  pendidikan  PhD.  Kesimpulan  penelitian  ini adalah  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  dewan  komisaris,  semakin  rendah  pengambilan risikonya.  Bertolak  belakang  dengan  semua  penelitian  sebelumnya  diatas,  Galal  Abobakr  &  Elgiziry (2017)  meneliti  pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap  anggota  dewan  27  bank  mesir  dari  tahun  2006- 2011.  Variabel  pengambilan  risiko  diukur  dengan  risiko  insolvensi,  risiko  kredit  dan  risiko  likuiditas sedangkan  variabel  tingkat  pendidikan  diukur  dengan  jumlah  anggota  dewan  yang  berpendidikan  PhD. Mereka menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dewan komisaris dengan pengambilan  risiko.  Berdasarkan  literatur  dan  penelitian  terdahulu,  maka  hipotesis  penelitian  dapat dikembangkan sebagai berikut:
H1: Tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko
Pengaruh  Keahlian  Keuangan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  Terhadap  Perilaku  Pengambilan Risiko
Selain tentang tingkat pendidikan, Upper echelons theory juga mengemukakan bahwa pengambilan risiko, dapat dipengaruhi oleh latarbelakang karakteristik manajerial, termasuk latar belakang pendidikan. Keahlian menggambarkan wawasan dan bakat seseorang. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda  akan  memiliki  kemampuan  nalar  berbeda  dalam  memecahkan  sebuah  persoalan.  Kompleksnya aktivitas di perbankan, menuntut diperlukannya anggota dewan yang ahli di bidang keuangan, agar dapat melakukan  pengawasan  dan  memberikan  saran  yang  tepat  dan  terukur.  Dalam  hal  DPS,  DPS  yang memiliki  keahlian  di  bidang  keuangan  dapat  menjalankan  tanggungjawab  mereka  dengan  lebih  efektif (Bukair  &  Abdul-Rahman,  2013).  DPS  diperlukan  untuk  mengawasi  dan  memberikan  saran  yang  tepat atas setiap risiko yang akan diambil perbankan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Penelitian  terdahulu  yang  mengamati  pengaruh  keahlian  keuangan  terhadap  perilaku  pengambilan risiko, masih terbatas pada pengamatan terhadap individu dan dewan komisaris di institusi keuangan dan perbankan  konvensional.Penelitian  Grable  (2000)  terhadap  591  pegawai  wanita  dan  484  pegawai  pria dalam rentan usia 20 hingga 75 tahun, di universitas besar di amerika  dan menyimpulkan bahwa keahlian keuangan  berpengaruh  positif  significant  terhadap  pengambilan  risiko,  dimana  semakin  tinggi  tingkat pemahaman seseorang terhadap keuangan, maka ia akan  semakin  tolerant  terhadap  risiko  dibandingkan seseorang  yang  tidak  berpengetahuan.  Selain  itu  terdapat  pula  penelitian  Minton    &  Taillard  (2011) terhadap  13  anggota  dewan  dari  institusi  keuangan  Amerika  Serikat  dari  tahun  2001  hingga  2008. Variabel  perilaku  pengambilan  risiko  diukur  menggunakan  data  stock  return  sedangkan  keahlian keuangan dewan diukur dengan jumlah anggota dewan yang memiliki latar belakang keuangan.  Minton &Taillard  (2011)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  keahlian  keuangan  dewan  terhadap perilaku  pengambilan  risiko.  Hasil  penelitian  in  sejalan  dengan  penelitian  Minton  et  al  (2014)  terhadap seluruh  bank  di  Amerika  Serikat  dari  tahun  2000-2008.  Variabel  pengambilan  risiko  diukur  dengan market  based  risk sedangkan  keahlian  keuangan  dewan  diukur  dengan  jumlah  dewan  yang  memiliki keahlian  dibidang  keuangan  dan  perbankan.  Mereka  menyimpulkan  bahwa  keahlian  keuangan  dewan berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan sebagai berikut:
H2: Keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian, Populasi dan Sampel
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis data secara historis. Populasi penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia yang terdiri atas bank umum dan unit syariah yaitu sebanyak 46 bank. Sampel yang digunakan adalah bank umum syariah di Indonesia yang dipilih  dengan  metode purposive  sampling dengan  kriteria  sebagai  berikut:  (1)  Bank  umum  syariah yang  menyajikan  laporan  keuangan  lengkap  berturut-turut  dari  tahun  2010-2016,  (2)  Bank  Umum Syariah yang menyajikan laporan tata kelola lengkap berturut-turut dari tahun 2010-2016 sejak aturan berlakunya  Peraturan  bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  pelaksanaan  tata  kelola perbankan  syariah  di  Indonesia.  Data  penelitian  meliputi  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  laporan
tahunan dan laporan tata kelola perusahaan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 yang diperoleh melalui situs web masing-masing bank syariah.

## Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran
Variabel Dependen
Variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku pengambilan risiko. Perilaku pengambilan risiko  merupakan  variabel  yang  berkaitan  dengan  portofolio  pinjaman  bank  (Alman,  2012).  Log_z digunakan untuk mengukur perilaku pengambilan risiko pada penelitian ini. Log_z dinilai lebih tepat karena  karena  log_z  merupakan  alat  ukur  dari insolvency risk. Insolvency  risk adalah  risiko ketidakmampuan  perbankan  membayar  kewajiban  jangka  panjangnya,  risiko  ini  merupakan  dampak terbesar  dari  perilaku  pengambilan  risiko.  Semakin  tinggi  nilai  log_z,  semakin  rendah  pengambilan risiko bank. Log_z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝐿𝑜𝑔_𝑍 = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑅𝑂𝐴 + 𝐶𝐴𝑅) 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑂𝐴 CAR = Capital-to-asset ratio ROA = Return on Asset Volatility ROA = standar deviasi ROA

## Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan DPS dan keahlian  DPS  di  bidang  keuangan.  Tingkat  pendidikan  DPS  adalah  persentase  DPS  yang  yang memiliki  gelar  PhD.  Sedangkan  keahlian  DPS  dibidang  keuangan  adalah  persentase  DPS  yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

## Tabel 1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Deskripsi Ukuran Skala Perilaku pengambilan risiko (Y) Perilaku pengambilan risiko oleh DPS Log_Z = mean(ROA + CAR) volatility ROA Rasio Tingkat pendidikan DPS (x 1 ) Banyaknya jumlah anggota DPS yang memiliki gelar master Persentase DPS yang yang memiliki gelar PhD Rasio Keahlian DPS di bidang keuangan (x 2 ) Banyaknya jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Persentase DPS yang memiliki keahlian di bidang keuangan Rasio

## Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis dengan Bootstrapping
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  regresi  linear  berganda  untuk  menguji  hipotesis  dengan persamaan berikut.
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑇𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 =   𝛽 0 +   𝛽 1 𝐸𝑑𝑢 +   𝛽 2 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑡 Edu = Tingkat pendidikan DPS Exprt = Keahlian DPS di bidang keuangan e = Error
Bootstraping digunakan  dalam  analisis  data  ini,  karena  tidak  terpenuhi  seluruhnya  uji  asumsi klasik. Bootsrapping adalah metode menderivasikan estimasi yang kuat dari error standar dan interval kepercayaan untuk mengestimasi proporsi, rerata, median, odds ratio , koefisien korelasi atau koefisien regresi. Bootstrapping dapat  digunakan  untuk  mengembangkan  uji  hipotesis.  Bootstraping  sangat
berguna  sebagai  alternatif  untuk  estimasi  parameter  ketika  ada  kersaguan  dapat  memenuhi  asumsi pada  data  (Widhiarso,  2012).    Hal ini memungkinkan  karena bootstrap berusaha  untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang sifat estimator untuk parameter yang buruk (IBM, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Obyek penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia &  Otoritas  Jasa  Keuangan  serta  mengeluarkan  laporan  tahunan  maupun  laporan Good  Corporate Governance dalam periode 2010– 2016. Data penelitian ini diperoleh dari website perbankan syariah. Data yang dibutuhkan terdiri atas:
- Informasi perbankan syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan tata kelola, berturu- turut dari tahun 2010 hingga 2016.
- Informasi jumlah anggota DPS yang bergelar PhD selama tahun 2010 hingga 2016.
- Informasi anggota DPS yang ahli di bidang keuangan selama tahun 2010 hingga 2016.
Dari  kriteria  diatas,  terkumpul  sebanyak  63  sampel.  Tabel  2  memberikan  gambarkan  data  sampel penelitian ini.
Tabel 2 Gambaran Data Sampel Penelitian Deskripsi Data Jumlah Bank Syariah Jumlah Tahun Total Sampel Bank umum syariah yang terdapat di Indonesia dari tahun 2010-2016 13 7 91 Dikurangi data yang tidak tersedia 0 0 0 Dikurangi bank umum syariah yang berdiri kurang dari 7 tahun 3 7 21 Dikurangi Data Outlier 1 7 7 Sampel Akhir 63

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif yang digunakan adalah statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan bootstraping . Bootstrapping digunakan  karena  ketika dalam proses  pengolahan  data  tidak  memenuhi uji  asumsi  klasik.  Statistik  deskriptif  variabel  dependen  dan  independen  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maksimum Mean Standar Deviasi Perilaku pengambilan risiko (Y) 63 7,5551 11,3673 9,3997 8,26522 Tingkat pendidikan DPS (x 1 ) 63 0,7642 0,8830 0,8229 0,24691 Keahlian DPS di bidang keuangan (x 2 ) 63 0,1027 0,2305 0,1640 0,24821
Sumber: Data Diolah 2017
Pada  tabel  3  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  perilaku  pengambilan  risiko  memiliki  kisaran teoritis  antara  7,551  sampai  dengan  11,3673  dengan  nilai  rata-rata  nilai  log_z  9,3997  yang  artinya pengambilan risiko bank syariah sudah moderat (tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil). Nilai standar deviasi  menunjukkan  adanya  penyimpangan  sebesar  8,26522  dari  nilai  rata-rata  log_z    9,3997. Variabel  tingkat  pendidikan  DPS  memiliki  kisaran  teoritis  antara  0,7642  sampai  dengan  0,8830 dengan nilai rata-rata nilai 0,8229. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,24691  dari  nilai  rata-rata  0,8229.  Demikian  juga  halnya  dengan  variabel  keahlian  DPS  di  bidang keuangan  memiliki  kisaran  teoritis  antara  0,1027  sampai  dengan  0,2305  dengan  nilai  rata-rata  nilai 0,1640. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,24821 dari nilai rata-rata 0,1640.

## Uji Statistik T (t-test)
Berdasarkan tabel 4, hasil uji-t, variabel independen tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap log_z yang ditunjukkan oleh signifikansi 0,022 < 0,05. Untuk variabel keahlian di bidang  keuangan  DPS  terlihat  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  log_z  dimana  signifikansinya 0,017 < 0, 05.
Tabel 4 Hasil Uji T Bootstrap for Coefficients Model B Bootstrap a Bias Std. Error Sig. (2- tailed) BCa 95% Confidence Interval Lower Upper 1 (Constant) 3,768 -,169 2,920 ,221 -1,613 8,992 Master 8,483 ,269 3,893 ,022 ,885 16,696 Expert -8,223 -,065 3,055 ,017 -14,496 -2,847
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples
Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan  tabel  7  hasil  uji  R 2 adalah  10,9%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  variable independen (tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan DPS) mampu menjelaskan variabel dependen  sebesar  10,9%,  sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain.  Kecilnya  nilai  R 2 ini disebabkan  oleh  besarnya  variasi  data  penelitian  yang  berdampak  pada  semakin  besar  varians error . Namun demikian, walaupun R 2 kecil, tidak mempengaruhi signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## Pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank syariah
Hasil  uji-t  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  pendidikan  DPS  (X1)  berpengaruh  positif signifikan terhadap variabel perilaku pengambilan risiko (Y) dengan nilai signifikansi 0,022 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima H 1 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan anggota DPS maka akan semakin toleran terhadap risiko, mereka menyukai risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Carducci & Wong, 1998), (Grable, 2000), (Bertrand & Schoar, 2003),  Christiansen et al (2008) .
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  anggota  DPS  yang berpendidikan  master  berarti  semakin  besar  wawasan  yang  dimilikinya,  sehingga  mereka  memiliki keyakinan  yang  besar  atas  setiap  pertimbangan  pengambilan  risiko,  mendorong  partisipasi  investasi. Anggota  DPS  memiliki  keyakinan,  risiko  yang  diambil  dapat  dikontrol  dengan  baik,  sehingga mendukung  bank  syariah untuk mengambil  risiko lebih  aggresif. Anggota  DPS  sehingga mendorong bank syariah untuk mengambil risiko yang lebih besar.

## Pengaruh keahlian dibidang keuangan terhadap pengambilan risiko pada bank syariah
Hasil  uji-t  menunjukkan  bahwa  variabel  keahlian  di  bidang  keuangan  DPS  (X2)  berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  variabel  perilaku  pengambilan  risiko  (Y)  dengan  nilai  signifikansi  0,017 yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Dengan  demikian  penelitian  ini  menerima  H 2 dimana  keahlian  keuangan DPS  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap pengambilan risiko  pada bank  syariah.  Hasil  penelitian ini bertentangan dengan penelitian Grable (2000), Minton & Taillard (2011), dan Minton et al (2014), yang menyatakan bahwa dewan yang memiliki keahlian keuangan akan lebih toleran terhadap risiko.
Namun dapat kita lihat pada penelitian ini, keberadaan anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang  keuangan  ternyata  mampu  menahan  manajemen  bank  syariah  untuk  mengambil  risiko  yang agresif.  Anggota  DPS  dengan  keuangan  pengetahuan  dan pengalaman  dapat  melaksanakan tanggung jawab mereka lebih efektif daripada anggota yang tidak memiliki pengetahuan keuangan. Bank syariah
dengan  anggota  DPS  yang  mahir  dalam  bidang  keuangan  akan  lebih  transparan  dan  etis  dalam mengungkapkan aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas, dan  akan  mencoba  untuk  mengurangi  efek  negatif  dari  kegiatan  sosial,  lingkungan  dan  ekonomi mereka  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  (Bukair  &  Abdul-Rahman,  2013).  Hasil  penelitian  ini mendukung tujuan keberadaan DPS dalam tata kelola di lembaga keuangan syariah yaitu diharapkan melindungi  seluruh  pemangku  kepentingan  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  dengan  tetap  berpedoman  pada  prinsip  syariah  dan  etika  yang  berlaku  pada industri perbankan syariah.

## SIMPULAN Simpulan, Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  tingkat  pendidikan  DPS  berpengaruh  positif  sedangkan  keahlian  dibidang  keuangan  DPS berpengaruh negatif terhadap perilaku pengambilan risiko.
Dalam menyelesaikan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan, antara lain karakteristik DPS yang  diuji  dibatasi  pada  tingkat  pendidikan  dan  keahlian  DPS  di  bidang  keuangan  saja,  diantara banyaknya  karakteristik  DPS  yang  ada.  Kemudian  pada  penelitian  ini,  pengujian  dilakukan  terbatas pada pada bank umum syariah, sementara di Indonesia banyak terdapat bank syariah dalam bentuk unit usaha syariah.
Untuk makin mengoptimalkan penelitian ini, kedepan disarankan agar penelitian dilakukan untuk menguji  pengaruh  karakteristik  DPS  lainnya  terhadap  perilaku  pengambilan  risiko,  misalnya  tingkat usia  DPS  dan  jenis  kelamin  DPS.  Penulis menyarankan  juga  untuk  menggunakan  sampel  yang lebih besar  yaitu  sampel  bank  syariah  termasuk  bentuk  unit  usaha  syariah  dan  juga  lembaga  keuangan syariah lainnya untuk mengetahui. Selain itu, penelitian yang lebih luas juga dapat dilakukan dengan menguji pengaruh karakteristik DPS terhadap penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alman, M. (2012). Shari’ah Supervisory Board Composition Effects On Islamic Banks ’ Risk-Taking Behavior  Shari  ’  ah  Supervisory  Board  Composition  Effects  On  Islamic  Banks  ’  Risk-Taking Behavior. Journal of Banking and Regulation , 82 , no. 1 , 1–43.
BA Minton., PA Taillard, R. W. (2011). Do Independence and Financial Expertise of the Board Matter for  Risk  Taking  and  Performance?  In HLS  Forum  on  Corporate  Governance  and  Financial Regulation .
SE  no  12/13/Dpbs  tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (2010).
Berger, A. N., Kick, T., & Schaeck, K. (2014). Executive Board Composition and Bank Risk Taking. Journal of Corporate Finance , 12 (04), 1–66. https://doi.org/10.1002/ir.37019906803
Bertrand,  M., &  Schoar,  A.  (2003).  Managing  with  Style:  The  Effect  of Managers  on  Firm  Policies.
The Quarterly Journal of Economics , 118 (4), 1169–1208.
https://doi.org/10.1162/003355303322552775
Bukair,  A.  A.,  &  Abdul-Rahman,  A.  (2013).  The  Influence  of  the  Shariah  Supervision  Board  on Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  by  Islamic  Banks  of  Gulf  Co-Operation  Council Countries. Asian Journal of Business and Accounting , 7 (2), 506–519. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989
Carducci, B. J., & Wong, A. . (1998). Type A and Risk Taking in Everyday Money Matters. Journal of Business and Psychology . https://doi.org/10.1023/A
Christiansen,  C.,  Joensen,  J.  S.,  &  Rangvid,  J.  (2008).  Are  economists  more  likely  to  hold  stocks? Review of Finance , 12 (3), 465–496. https://doi.org/10.1093/rof/rfm026
Donald C. Hambrick. Phyllis A. Mason. (1984). Upper Echelons: The Organization as a reflection of Its Top Managers. The Academy of Management Review .
Farook,  S.,  &  Lanis,  R. (2007).  Banking  on  Islam? Determinants  of  Corporate  Social  Responsibility Disclosure. Proceedings of the Sixth
International Conference … , 1–45. http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2011/02/Advances-in-Islamic-Economics- Finance-?-Munawar-Iqbal-Salman-Syed-Ali-Dadang-Muljawan.pdf#page=230
Galal Abobakr; Khairy Elgiziry. (2017). The Relationship Between Board of Directors’ Characteristics and  Bank  Risk-Taking:  Evidence  from  Egyptian  Banking  Sector. Journal  of  Finance  and Accounting , 5 (1), 24. https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170501.13 Grable, J. . (2000). Financial Risk Tolerance and Additional Factors That Affect Risk Taking in Every Day Money Making. Journal of Business and Psychology . https://doi.org/10.1023/A Graham,  J.,  &  Harvey,  C.  (2001).  The  theory  and  practice  of  corporate  finance:  evidence  from  the field. Journal  of  Financial  Economics , 60 ,  187–243.  https://doi.org/10.1016/S0304- 405X(01)00044-7
Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance In Institutions Offering Islamic Financial Services : Issues And Options . https://doi.org/10.1596/1813-9450-4052
Hafeez,  M.  M.  (2013).  An  Analysis  of  Corporate  Governance  in  Islamic  and  Western  Perspectives.
International Journal of Business, Economics and Law , 2 (3), 98–103. IBM. (2013). IBM SPSS Bootstrapping 22 . http://library.uvm.edu/services/statistics/SPSS22Manuals/IBM SPSS Bootstrapping.pdf Indrawaty,  &  Wardayati,  S.  M.  (2016).  Implementing  Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  and Islamic  Social  Reporting  (ISR)  in  Islamic  Financial  Institution  (IFI). Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 219 , 338–343. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042 Kusuma,  H.,  &  Ayumardani,  A.  (2016). the  Corporate  Governance  Efficiency  and  Islamic  Bank Performance : an Indonesian . 13 (1), 111–120. https://doi.org/10.17512/pjms.2016.13.1.11 Minton, B. A., Taillard, J., & Williamson, R. (2014). Financial expertise of the board, risk taking, and performance: Evidence from banking holding companies. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 49 (2), 351–380.
Mollah, S., Hassan, M. K., & Al-Farooque, O. (2014). Corporate Governance, Risk-Taking and Firm Performance  of  Islamic  Banks  During  Global  Financial  Crisis. Finance  and  Development  in Islamic Economies Conference , 1–36.
Mollah, Sabur, Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2016). The governance, risk-taking, and  performance  of  Islamic  banks. Journal  of  Financial  Services  Research ,  1–25. https://doi.org/10.1007/s10693-016-0245-2
Mollah,  Sabur,  &  Skully,  M.  T.  (2017).  Strong  Board  and  Risk-Taking  in  Islamic  Banks. SSRN Electronic Journal , January . https://doi.org/10.2139/ssrn.2905179
Mollah,  Sabur,  &  Zaman,  M.  (2015).  Shari’ah  supervision,  corporate  governance  and  performance:
Conventional  vs.  Islamic  banks. Journal  of  Banking  &  Finance , 58 (June),  418–435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030
Nomran, N., Haron, R., & Hassan, R. (2016). Shari ’ ah Supervisory Board Characteristics Effects On Islamic Banks ’ Performance : Evidence from Malaysia . Aicif .
Sudarsono,  H.  (2009).  Dampak  Krisis  Keuangan  Global  terhadap  Perbankan  di  Indonesia:
Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. La Riba Jurnal Ekonomi Islam , 3 (1),
12. http://www.academia.edu/download/35006785/la-riba-vol3-no1-2009-02-sudarsono.pdf Toufik, B. (2015). the Role of Shari’Ah Supervisory Board in Ensuring Good Corporate Governance
Practice in Islamic Banks. Ijcas.Net , 2 (2), 109–118. http://ijcas.net/Files/CMSUserOwnFolder/issue/Feb-2015/06.pdf
W.Waemustafa,  &  A.Abdullah.  (2015).  Mode  of  Islamic  Bank  Financing:  Does  E  ectiveness  of Shariah  Supervisory  Board  Matter? Australian  Journal  of  Basic  and  Applied  Sciences . https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000349921.14519.2A
Widhiarso, W. (2012). Berkenalan dengan Bootstrap . 1–8.