ASPIRASI KAUM NELAYAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN 1

## La Janu 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspirasi, kebutuhan dan keinginan kaum nelayan di  Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  menyelenggarakan  serta melangsungkan kehidupan sosial-ekonominya sehari-hari. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para  warga  komunitas  nelayan  yang  tersebar  berdasarkan  wilayah  dengan  kerentanan  kemiskinan yang  relatif  tinggi.  penelitian  ini  menggunakan  metode 'field  research "  yang  berintikan  pada pendekatan  pembangunan  partisipatif  ( participatory  development  approach ).  Karena  itu,  proses pengumpulan  data  di  lapangan  dilakukan  melalui participatory  action research,  focus  group discussion dan in-depth  interview. Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  permasalahan  yang dihadapi  kaum  nelayan  yakni  keterbatasan  modal  dalam  berusaha  mengembangkan  ekonomi, tingkat  pendidikan  yang  rendah  sehingga  berpengaruh  terhadap  upaya  peningkatan  keterampilan untuk  menumbuhkembangkan  usaha  yang  ditekuni,  bantuan  pemerintah  yang  belum  berlangsung secara proporsional dan profesional sehingga cenderung tidak tepat sasaran, dan penggunaan dana APBD  yang belum “ pro  poor ” sebagai manifestasi dari strategis politik ekonomi  masing-masing Pemerintah Daerah.
Kata Kunci: aspirasi, kaum nelayan

## ABSTRACT
The objectives of this research are to understand the aspiration, needs, and fishers’ willing in  South  Konawe  the  Province  of  Southeast  Sulawesi  in  organizing  and  carrying  out  the  daily social economic.  The  informants in  this  research  consist  of the  fisherman community that  spread on the areas by high gap of poverty. This research used the method of 'field research' were cored in participatory development approach (participatory development approach). Therefore, the process of  data  collection  in  the  field  was  done  through  participatory  action  research,  focus  group discussions and in-depth interviews. The results showed some of the problems faced by fishermen that  capital  constraints  in  trying  to  develop  the  economy,  low  education  levels  and  therefore contributes to improving the skills to develop businesses that occupied, government aid that has not lasted proportionally and professionally so tend not on target, and the use of budget funds are not "pro-poor" as manifestation of strategic economic policy each Local Government.
Keywords: aspiration, fisherman community

## A. PENDAHULUAN
Para  ahli  pembangunan  dari  ber- bagai  perspektif  keilmuan  menyarankan untuk  segera  melakukan  upaya  redefenisi, rekonstruksi dan reformasi atas paradigma pembangunan yang melandasi seluruh ke-
bijakan  politik  dan  pembangunan  di  ber- bagai bidang kehidupan masyarakat. Pasal- nya,  kenyataan  empirik  menunjukkan  bah- wa selama kurun  waktu  perkembangan tek nologi  mutakhir  yang  secara  spektakuler tampak  sukses  gemilang  dalam  konteks fisik-material. Namun di balik gemerlapan-
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik  pada  Program  Studi  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: lajanu@yahoo.com
yang  memukau,  mencuat  setumpuk  feno- mena  dehumanisasi,  deforestase  dan  deg- radasi  lingkungan  yang  sangat  mempriha- tinkan.
Demikian  pula  dalam  konteks  tata pemerintahan  daerah,  selain  ketimpangan kultural  dalam  bentuk  Kolusi,  Korupsi  dan Nepotisme  (KKN)  yang  tampak  mulai  me- ngkangker,  juga  telah  terjadi  ketimpangan struktural sebagai akibat dari penerapan UU No.  5  Tahun  1974  yang  sentralistis.  Upaya penegakan  kerangka  “ good  governance” terus dilaksanakan sebagaimana yang tertu- ang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Namun hingga saat ini belum tampak hasil yang maksimal.
Kabupaten  Konawe  Selatan  sebagai bagian integral dari wilayah Republik Indo- nesia,  sesungguhnya  mempunyai  peluang yang  sangat  potensial  dan  starategis  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  dan  pem- bangunan  yang  mampu  menumbuh-kem- bangkan  PAD-nya  serta  meningkatkan  ke- sejahteraan sosial ekonominya. Wilayah ge- ografis  dengan  segala  potensinya,  terben- tang  di  sepanjang  perjalanan  dari  wilayah Kota  Kendari  hingga  semenanjung  selatan menuju  perbatasan  wilayah  Kabupaten Bombana.
Besar  dugaan,  hamparan  perkebun- an  yang  subur  dan  lautan  yang  luas  serta tambang yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan  belum  dapat  dimanfaatkan  dan dinikmati  secara  maksimal  oleh  warga  ma- syarakat  Kabupaten  Konawe  Selatan  dan sekitarnya. Tentu saja, selain karena proses pelaksanaan  pembangunan  belum  diseleng- garakan  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat daerah ( indigeneous people ), juga dapat di- pastikan  bahwa  Aparat  Pemerintah  Kabu- paten  Konsel  belum  familiar  dengan  para- digma  alternatif  yang  berbasis  komunitas ( comunity based ).
Padahal,  upaya  peletakan  dasar berbagai  program  pembangunan  yang  ber- orientasi  kepada  peningkatan  kesejahtraan
sosial ekonomi menjadi sangat penting bagi kemajuan  Konawe  Selatan  ke  depan,  sehi- ngga  harus  ditata  sebagai  arah  pembang- unan  yang  tidak  hanya  terukur  dan  teren- cana,  tetapi  juga  harus  aspiratif.  Betapa tidak,  strategi  besar  pembangunan  di  masa lalu yang growt oriented dengan melakukan trade-off terhadap pemerataan, pada giliran- nya  membuahkan  budaya  konglomerasi yang memiskinkan.
Dalam  konteks  penanggulangan kemiskinan, aneka ragam program telah di- gelontorkan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja  Permanen  (KMKP),  Kredit  Usaha Kecil  (KUK),  Kredit  Usaha  Tani  (KUT), Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  Program Pembinaan  dan  Peningkatan  Pendapatan Petani  dan  Nelayan  Kecil  (P4K),  Program Tabungan  dan  Kredit  Usaha  Kesejahteraan Rakyat  (Takesra-Kukesra),  Program  Pe- ngembangan  Kecamatan  (PPK),  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (P2KP),  Program  Pembangunan  Prasarana Pendukung  Desa  Tertinggal  (P3DT),  dan seterusnya.  Dan  bahkan  hampir  semua  de- partemen  mempunyai  program  penanggu- langan  kemiskinan.  Namun  ternyata,  ke- miskinan  kian  tampak  bertambah  kualitas dan kuantitasnya.
Kini,  di  wilayah  Kabupaten  Ko- nawe  Selatan  menunjukkan  angka  peneri- maan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  ma- sih  cukup  tinggi  yakni  35.764  orang  (BPS Konsel, 2008). Tingkat kemiskinan ini juga dapat  dilihat  dengan  masih  adanya  keren- tanan,  ketidakberdayaan  dan  keterisolasian dari  sebagian  masyarakat  Konawe  Selatan. Pada  gilirannya,  kondisi  tersebut  apabila tidak  ditangani  dengan  baik  akan  meng- akibatkan  antara  lain:  (1)  tingginya  beban sosial  masyarakat,  (2)  rendahnya  kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rendahnya  partisipasi aktif masyarakat, (4) menurunnya  ketertiban  umum  dan  keten- teraman  masyarakat,  dan  (5)  menurunnya
kepercayaan  masyarakat  terhadap  birokrasi dalam memberikan pelayanan.
Karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya rekonstruksi,  reformasi  dan  redefinisi  atas pendekatan  pembangunan  untuk  tidak  lagi melihat  kemiskinan  dengan  menggunakan framework  of  thinking yang  lama.  Karena hal  itu  sepertinya  tidak  mampu  lagi  di- gunakan  untuk  memahami  hakikat  kemis- kinan. Kompleksitas dimensi kemiskinan di berbagai  daerah  dapat  saja  sangat  berbeda bahkan pada tingkat  rumah tangga maupun individu, sehingga dalam upaya mengetahui akar  terjadinya  kemiskinan  harus  dilihat berdasarkan  aspirasi  komunitas  miskin  itu sendiri. Atas dasar inilah, maka usulan studi aspiratif  dikembangkan  dalam  upaya  per- umusan  kebijakan  pengentasan  kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan.

## B. METODE PENELITIAN
Informasi dalam penelitian ini dipe- roleh secara langsung dari setiap  warga ko- munitas  miskin  yang  berada  di  Kabupaten Konawe  Selatan  khususnya  kaum  nelayan. Dalam  upaya  mengumpulkan  data  di  lapa- ngan, maka semua pihak yang dinilai layak memberikan  informasi  dapat  dijadikan sumber data. Namun untuk memperoleh ha- sil  yang  diinginkan,  penelitian  ini  meng- gunakan  metode 'field  research "  yang  ber- intikan pada pendekatan pembangunan par- tisipatif  ( participatory  development  appro- ach ).  Karena  itu,  proses  pengumpulan  ba- han  di  lapangan  dilakukan  melalui parti- cipatory  action research,  focus  group  dis- cussion dan in-depth  interview. Namun  da- lam proses penjajagan partisipatif ini, maka masyarakat daerah ( indigenous people ), eli- te  dan  kelas  menengah  bersama  peneliti, secara  bersama  melakukan  kajian  atas berbagai  kasus  kemiskinan  dan  penyebab- nya  yang  terjadi  dan  dirasakan  oleh  warga komunitas setempat.
Setelah  seluruh  data  dikumpulkan baik  berupa  data  primer  maupun  data  se- kunder,  maka  data  diolah  dan  selanjutnya
dianalisis  sesuai  dengan  permasalahan  pe- nelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis  kualitatif  dengan  pendekatan  rasi- onalitas  pada  kemampuan  logik.  Pada dasarnya,  dengan  berpegang  pada  prinsip- prinsip  kualitatif,  maka  proses  pengumpul- an  data  dan  analisis  data  dilakukan  secara bersamaan  selama  proses  penelitian  ber- langsung, sebab pada saat pengumpulan da- ta  secara  tidak  langsung  juga  telah  terjadi suatu  proses    analisis  data.  Hal  ini  dilaku- kan  agar  data  yang  diperoleh  di  lapangan lebih  mudah  dianalisis  dan diinterpretatif understanding ,  yaitu melakukan penafsiran atau  memberi  makna  terhadap  data  atau fakta  yang  dikumpulkan,  dan  analisis  data didasarkan  pada  pendekatan  kualitatif  atau tipe penelitian yang bersifat deskriptif.
Selanjutnya data yang ada diseder- hanakan  dan  dikelompokkan  secara  siste- matis,  agar  data  atau  informasi  yang  dipe- roleh  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan permasalahan penelitian.

## C. POTRET KEHIDUPAN NELAYAN
Kompleksnya  permasalahan  kemis- kinan  masyarakat  nelayan  terjadi  dise- babkan  masyarakat  nelayan  hidup  dalam suasana  alam  keras  yang  selalu  diliputi ketidakpastian  ( uncertainty )  dalam  menja- lankan  usahanya.  Musim  paceklik  yang  se- nantiasa  hadir  setiap  tahun  dan  lamanya pun  tidak  dapat  dipastikan,  sehingga  kian membuat  komunitas  nelayan  terus  berada dalam  suasana  lingkaran  setan  kemiskinan ( vicious  circle  poverty )  dengan  berbagai problematikanya.
Karena  itu,  adalah  sangat  penting bagi komunitas nelayan untuk merubah cara berpikirnya,  terutama  mengenai  kemampu- an  dalam  mengelola  keuangan  yang  harus disesuaikan dengan kondisi normal dan pa- ceklik.    selain  itu,  mereka  harus  cerdas mencari  alternatif  aktivitas  di  saat  kondisi cuaca  tidak  menentu.  Hasil  pengamatan menunjukkan bahwa ketika musim paceklik
hadir,  maka  berbagai  strategi  adaptif  yang dilakukan  oleh  komunitas  nelayan  untuk tampil bertahan hidup. Strategi adaptif yang biasanya  dilakukan  adalah  memobilisasi peran  perempuan  (kaum  istri)  dan  anak- anaknya  untuk  mencari  nafkah  (http://ww- w.blogger.com/post-create.g?blogID=9076- 307591752490238).
Kaum  perempuan  biasanya  terlibat penuh  dalam  kegiatan  pranata-pranata  so- sial  ekonomi  yang  mereka  bentuk,  seperti arisan,  kegiatan  pengajian  berdimensi  ke- pentingan ekonomi, simpan pinjam, dan ja- ringan sosial  yang bisa  mereka manfaatkan untuk  menunjang  kelangsungan  hidup  ke- luarga.  Hadirnya  pranata-pranata  tersebut merupakan  strategi  adaptif  masyarakat  ne- layan  dalam  menghadapi  kesulitan  hidup- nya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pili- han  tindakan  yang  bersifat  rasional  dan efektif  sesuai  dengan  konteks  lingkungan sosial-budaya,  ekonomi  dan  ekologi    di tempat mereka menyelenggarakan serta me- langsungkan kehidupannya.
Dalam  konteks  ini,  peran  kaum perempuan  nelayan  tidak  lagi  berada  pada ranah  domestik  (rumah  tangga)  tetapi  telah memasuki  ranah  publik  (masyarakat  luas). Dalam beberapa kasus di Desa Bungin Per- mai,  untuk  menambah  penghasilan  keluar- ga,  para  kaum  perempuan  nelayan  bahkan terpaksa menitipkan anak mereka yang ma- sih  kecil  untuk  dirawat  kepada  anaknya yang lebih tua atau tetangga yang tidak be- kerja.  Sedangkan  strategi  adaptasi  yang  di- lakukan  para  nelayan  (kaum  suami)  adalah diversifikasi  pekerjaan  untuk  memperoleh sumber  penghasilan  baru  seperti  menjadi tukang  ojek  laut  ( papalemba )  dan  bertu- kang.
Nelayan  di  Kecamatan  Tinanggea Kabupaten  Konawe  Selatan  umumnya  be- lum  banyak  tersentuh  teknologi  modern, kualitas  sumber  daya  manusianya  masih rendah dan tingkat produktivitas hasil tang- kapan pun juga sangat rendah. Tingkat pen-
didikan  nelayan  berbanding  lurus  dengan teknologi  yang  dapat  dihasilkan  oleh  para nelayan,  dalam  hal  ini  teknologi  di  bidang penangkapan  dan  pengawetan  ikan.  Ikan yang  cepat  mengalami  proses  pembusukan dibandingkan  dengan  bahan  makanan  lain disebabkan  oleh  bakteri  dan  perubahan  ki- miawi  pada  ikan,  sehingga  diperlukan  tek- nologi  pengawetan  ikan  yang  baik.  Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara  yang tradisional  untuk  mengawetkan  ikan.  Hal tersebut  salah  satunya  disebabkan  karena rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pengu- asaan  nelayan  terhadap  teknologi.  Rendah- nya Sumber Daya Manusia (SDM) dan per- alatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada  cara  dalam  menangkap  ikan,  keter- batasan  dalam  pemahaman  akan  teknologi, menjadikan  kualitas  dan  kuantitas  tang- kapan tidak mengalami perbaikan.

## 1. Etos Kerja Kaum Nelayan
Dapat  dibayangkan  bahwa  nelayan sebagai  usaha  mata  pencaharian  adalah  se- tiap  saat  harus  melintasi  samudera  lautan dengan  tiupan  angin  yang  kencang  serta gelombang ombak yang besar, terutama pa- da musim Barat. Hal ini, tentu saja semakin menambah  resiko  ketika  harus  menangkap ikan di tengah samudera lautan dalam.
Dengan  demikian,  berarti  warga komunitas nelayan memiliki etos kerja yang tinggi,  karena  pekerjaan  menangkap  ikan hanya bisa berlangsung, jika pelakunya ber- ani atau bersedia menanggung segala resiko yang sewaktu-waktu mungkin terjadi. Mes- kipun  masih  tampak  diwarnai  dengan  etika subsisten sehubungan dengan lingkaran ke- miskinan  yang  masih  terus  melilitnya.  Ka- um  nelayan  menyadari  sepenuhnya  bahwa yang  menjadi  orientasi  dan  motivasi  utama dalam  menekuni  usaha  menangkap  ikan adalah  sekedar  berupaya  mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya.
Hanya  saja,  streotipe  semisal  boros dan  malas  oleh  berbagai  pihak  sering  di- anggap menjadi penyebab kemiskinan nela-
yan.  Padahal  kultur  nelayan  jika  dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Ba- yangkan  mereka  pergi  subuh  pulang  siang dan  bahkan  ada  yang  pergi  malam  ke- mudian  menyempatkan  waktunya  pada waktu senggang untuk memperbaiki alat ta- ngkap. Memang diakui bahwa ada sebagian nelayan  yang  mempunyai  kebiasaan  dan budaya boros.

## 2. Peralatan dan Pemasaran Hasil
Dalam  proses  menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosial eko- nominya,  selama  ini  komunitas  nelayan  di Kecamatan  Tinanggea  mengembangkan usaha  penangkapan  ikan  secara  tradisional dengan  menggunakan  alat-alat  penangka- pan  ikan  secara  konvensional  seperti  pe- rahu, pancing, pukat, dan tasi.
Karena  itu,  menurutnya  bahwa  un- tuk  meningkatkan  kehidupan  sosial  eko- nomi,  sangat  dibutuhkan  alat  penangkapan ikan yang mereka sebut tagaru (jaring), ba- gan, karamba dan gae yang ketiganya dapat digunakan pada semua musim. Jika alat-alat tersebut  berhasil  dimiliki,  maka  bukan  ha- nya  memungkinkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  ekonominya.  Akan  te- tapi,  juga  sudah  bisa  bersaing  dengan  ke- hadiran  nelayan  migran  lain  dari  luar  dae- rah  pada  setiap  musim  ikan  datang  ber- operasi  di  pesisir  pantai  Kabupaten  Konsel dengan  menggunakan  gae  beserta  kapal yang berkapasitas 10 ton.
Menurut  nelayan  setempat  bahwa salah  satu  cara  yang  paling  stretegis  untuk mengantisipasi keleluasaan nelayan migran, adalah  perlunya  diadakan  sebuah  alat  pe- nangkapan  ikan  yang  disebut  “ rompong ”. Karena, selain alat ini dapat berfungsi untuk memancing  kedatangan  ikan  besar  untuk berkumpul di sekeliling romping, juga men- jadi  umpan  untuk  mengundang  kehadiran ikan-ikan  besar  untuk  datang  memakan ikan-ikan  kecil  itu  di  sekitar  romping  itu. Dan  yang  lebih  penting  lagi,  rompong  ini dapat  mencegah  kehadiran  nelayan  lain
untuk  menangkap  ikan  di  sekitarnya.  Ka- rena  keberadaannya  merupakan  wilayah teritorial  yang  tidak  boleh  dimasuki  oleh nelayan  lain,  terutama  dari  kalangan  ne- layan migran dimaksud.
Tingkat  produksi  nelayan  memang sangat  ditentukan  etos  kerja  dan  peralatan penangkapan  ikan  yang  digunakan.  Kedua faktor  inilah  yang  sangat  menentukan  ting- kat produktivitas penangkapan ikan. Sebab, meskipun  sudah  memiliki  peralatan  pe- nangkapan  ikan  yang  tergolong  maju  atau moderen.  Akan  tetapi,  jika  tidak  ditunjang oleh  etos  kerja  yang  tinggi  untuk  melintasi samudera  lautan  yang  dalam  dengan  kesi- apan  menanggung  segala  konsekuensi  lo- gisnya. Maka, tidak mungkin mereka dapat memajukan  usahanya  untuk  memenuhi  ke- butuhan  ekonomi  rumah  tangganya  sehari- hari yang kini tampak semakin terasa sulit.
Daerah pesisir di Tinanggea umum- nya tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI).  Hal  tersebut  membuat  para  nelayan terpaksa  menjual  hasil  tangkapan  mereka kepada  tengkulak  dengan  harga  yang  jauh di  bawah  harga  pasaran.  Kondisi  ini  yang selalu  mengakibatkan  nelayan  untung  sedi- kit,  keterbatasan  infrastruktur  menjadikan nelayan  merugi,  tidak  seimbangnya  antara biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melaut  de- ngan  keuntungan  hasil  jual,  karena  harga dipermainkan oleh pihak tengkulak.
Di  sisi  lain  rendahnya  tingkat  pen- dapatan  rumah  tangga  nelayan,  berdampak sulitnya  peningkatan  skala  usaha  dan  per- baikan  kualitas  hidup,  upaya  yang  bisa  di- lakukan  adalah  meningkatkan  pemilikan lebih  dari  satu  jenis  alat  tangkap,  agar  bisa menangkap  sepanjang  musim,  mengem- bangkan  diversifikasi  usaha  berbasis  bahan baku  perikanan  atau  hasil  budidaya  pera- iran,  seperti  rumput  laut  jenis  agar-agar yang  kini  digeluti  oleh  mayoritas  nelayan sekabupaten Konawe Selatan.
Namun  yang  menjadi  masalah  ada- lah  tidak  semua  nelayan  memiliki  perahu
sendiri.  Nelayan  yang  tidak  mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa me- minjam  uang  kepada  para  tengkulak  lokal dari Tinanggea sendiri. Pada umumnya para tengkulak  ( patron )  memberikan  pinjaman kalau  hasil  tangkapan  nelayan  ( clien )  mi- nim  atau  “nombok”.  Ketergantungan  nela- yan  pada  tengkulak  berawal  dari  utang/- pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat paceklik  dan  atau  saat  mengadakan  atau memperbaiki  kerusakan  alat  tangkap.  Mes- kipun  demikian,  ada  juga  pihak  yang menilai  bahwa  keberadaan  para  tengkulak tersebut  justru  menolong  nelayan.  Kondisi ini  terjadi  karena  pemerintah  tidak  mampu memberikan  pinjaman  lunak,  dan  kalaupun ada  bank,  mereka  juga  tidak  bisa  meng- aksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tidak bisa jadi agunan.
Namun  berdasarkan  pandangan  ne- layan  setempat  (perspektif emic ),  kuatnya pola patron-klien di  masyarakat  nelayan disebabkan  oleh  kegiatan  perikanan  yang penuh  resiko  dan  ketidakpastian  sehingga tidak  ada  pilihan  lain  bagi  mereka  selain bergantung  pada  pemilik  modal  ( patron ). Dari  hal  tersebut,  bisa  dibayangkan  apa yang  akan  diterima  para  nelayan  dengan sistem  yang  demikian,  sehingga  sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka.
Pada  gilirannya,  warga  komunitas nelayan  memilih  menekuni  budidaya  rum- put  laut,  karena  telah  dirasakan  hasilnya. Hal  ini  diakui  oleh  semua  responden  yang menanam  rumput  laut  bahwa  sebelum  me- nanam  rumput  laut  kehidupan  masyarakat di  bawah  standar  sosial  ekonomi.  Akan  te- tapi  setelah  masyarakat  menanam  rumput laut, maka tingkat sosial ekonominya mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kebutuhan alat-alat yang digunakan ru- mah tangga berupa generator, rumah-rumah mereka  yang  beratapkan  seng  dan  lain  se- bagainya.
Betapa  tidak,  hanya  dengan  bermo- dalkan  tali  nilon  sepanjang  50  meter  dan
bibit  sebanyak dua dos.  Maka, usaha pena- naman  rumput  laut  sudah  bisa  dimulai  de- ngan  cara  mengikat  bibit  agar-agar  dan membentangkan  serta  pelampung.  Setelah semuanya  disiapkan,  maka  bibit  tersebut diangkut ke perahu untuk dibawah turun ke laut untuk dibentangkan di areal penanaman atau  lokasi  masing-masing  selama  30  hari sebagai  masa  pembibitan.  Sedangkan  jika mereka membiarkan sampai 40 hari, berarti siap panen sekali dalam satu bulan.

## D. ISAK TANGIS KAUM NELAYAN
Hidup  nelayan  penuh  dengan  keti- dakpastian.  Salah  satunya  dialami  komuni- tas nelayan yang bermukim di Desa Bungin Permai,  Kecamatan  Tinanggea,  Kabupaten Konawe  Selatan.  Mereka  bertarung  dengan arus dan ombak besar dengan bermodalkan kapal  (katinting)  apa  adanya.  Tapi,  hasil tangkapan  pun  kadang  tidak  sesuai  dengan harapan, bahkan tidak sesuai dengan modal (tenaga dan solar) yang dikeluarkan.
Tidak  ada  jaminan  nelayan  dapat mengantongi uang lebih, walau dalam kon- disi  cuaca  sangat  baik.  Pendapatan  yang mereka  terima  tetap  begitu  juga.  Ekonomi morat-marit,  tempat  tinggal  kumuh,  sarana kesehatan  dan  pendidikan  sulit  dijangkau. Apalagi  air  bersih  yang  telah  lama  mereka dambakan,  juga  tak  kunjung  datang,  meski sudah  ada  beberapa    pihak  yang  mencoba menggali  air  dengan  menggunakan  bor  hi- ngga  kedalaman  50-an  meter  dan  mencoba menerapkan  teknologi  yang  bisa  mengolah air  laut  menjadi  air  tawar,  toh  tetap  saja hasilnya nihil.
Pemerintah  daerah  belum   juga  me- mbangun  fasilitas  tempat  pelelangan  ikan (TPI)  meski  dalam  ukuran  kecil-kecilan  di muara  sungai,  menambah  sesak  hati  mere- ka.  Akhirnya  tetap  saja  nelayan  terpuruk, sehingga  kadang  para  nelayan  harus  rela membawa  pulang  seluruh  hasil  tangkapan- nya. Padahal, waktu menangkapnya dia rela bertarung  nyawa,  karena   gelombang  besar yang  dihadapi.  Ketika  cuaca  bersahabat,
pun tidak menjamin hasil tangkapan mereka bisa mendapatkan harga jual yang lumayan. Begitu  juga  sebaliknya, mereka  hanya  bisa pasrah  dengan  keadaan.  Nelayan  di  sana minta  kepada  pemerintah  agar  menolong peningkatan perolehan harga jual tangkapan yang lumayan.
"Bayangkan,  kami  banting  tulang siang  dan  malam  bertarung  menghadapi dingin  dan  gelombang  laut  yang  kadang mengerikan,  tapi  tiap  bulan  hanya  meraih penghasilan  yang  tidak  mencukupi,  kata para  nelayan”.  Problem  berikutnya  adalah kesulitan  nelayan  mendapatkan  modal  usa- ha  karena  ketiadaan  barang  yang  dijadikan sebagai  agunan  kredit.  Hal  ini  dimaklumi sebab  nelayan  umumnya  tidak  memiliki tanah  atau  benda  berharga  lain  yang  ber- nilai  ekonomis  tinggi,  sehingga  bank  tidak rela mengucurkan kredit kepadanya.
Dapat  dimaklumi  karena  dalam  du- nia  perbankan,  agunan  adalah  wajib  huku- mnya  dalam  urusan  perkreditan.  Ini  sangat berbeda  dengan  kaum  rentenir  yang  meng- edepankan  prinsip  saling  percaya.  Tak  me- ngherankan,  sekalipun  suku  bunga  kredit yang  diberlakukan  sebesar  10  persen  per hari,  tetap  saja  dikejar  rakyat  kecil,  seperti halnya  nelayan.  Persyaratan  kredit  modal usaha  yang  begitu  ketat  dari  perbankan ataupun  para  tengkulak  membuat  kehidu- pan sebagian besar nelayan jalan di tempat. Bagi  mereka,  untuk  bisa  memiliki  perahu sendiri,  walaupun  hanya  dengan  mesin  10 PK  seharga  sekitar  Rp  5  hingga  8  juta  per unit,  merupakan  mimpi  panjang  yang  tak berujung,  apalagi  pihak  pemilik  modal kadang  membatasi  jumlah  uang  yang  di- kreditkan maksimal Rp.5.000.000,-.
Di  antara  para  pemilik  perahu (katinting)  di  Desa  Bungin  Permai,  hanya beberapa orang saja yang perahunya berka- pasitas 10 - 24 PK. Perahu tersebut umum- nya  dioperasikan  sendiri  nelayan  yang  ber- sangkutan dengan dibantu satu atau dua or- ang  sanak  keluarganya.  Pengadaan  perahu
kecil  itu  umumnya  melalui  kredit  dari  para tengkulak.  Meskipun  pengembalian  atau cicilan  kredit  tidak  terlalu  ketat,  tetap  saja terasa  berat  untuk  ukuran  nelayan  tradi- sional,  sebab  hanya  sebagian  kecil  penda- patan  yang  digunakan  untuk  kepentingan ekonomi  keluarga.  Kondisi  itu  harus  me- reka  jalani  sekitar  setahun,  baru  utang  itu lunas.
Secara  komparatif,  kondisi  sosial ekonomi di Kecamatan Tinanggea dapat di- bandingkan  dengan  lesunya  keadaan  pere- konomian desa-desa di pesisir pantai Keca- matan  Laonti  pada  saat  musim  Barat.  Pada musim  ini  angin  bertiup  sangat  kencang serta  alunan  ombak  yang  bergelombang besar,  sehingga  nelayan  lebih  banyak  ti- nggal  di  rumahnya.  Kalau  pada  musim  Ti- mur atau musim ikan tiba, maka pendapatan nelayan  atau  roda  sosial  perekonomian  ko- munitas  nelayan  kembali  bergerak  dan  se- dikit  membaik.  Namun  sebaliknya,  maka keadaan  perekonomian  desa-desa  pesisir pantai menjadi lesu.
Dalam kondisi lesu itulah tim pene- liti  hadir  di  wilayah  pesisir  pantai  Keca- matan Laonti, sehingga informasi yang per- tama  kali  diperoleh  dari  Kepala  Desa  dan warga  masyarakat  Desa  Ulu  Sawa  sebagai wilayah  penelitian  yang  mula-mula  dida- tangi, adalah ungkapan suka dan duka pere- konomian  nelayan  yang  dialami  dan  dira- sakan,  betapa  pedasnya  ketika  suasana  da- lam keadaan bukan musim ikan.
Sesungguhnya,  ikhwal  suka  duka sosial  perekonomi  nelayan  yang  terjadi pada  setiap  saat  musim  Barat  tiba,  meru- pakan  hal  biasa  bagi  warga  komunitas nelayan  setempat.  Karena  dari  sekitar  75 persen  yang  menekuni  nelayan  sebagai usaha  mata  pencaharian  utama,  terdapat  25 persen  di  antaranya  yang  bergerak  mencari tambahan  penghasilan  dengan  menekuni usaha  di  bidang  perkebunan.  Sehingga, masih  ada  semangat  dan  harapan  yang tersisa  untuk  memenuhi  kebutuhan  primer rumah  tangga  sehari-hari  melalui  tanaman
jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang telah  ditanam  pada  setiap  saat  tidak  turun ke laut.
Namun  selama  kurun  waktu  krisis ekonomi berlangsung dengan meningkatnya harga  BBM  dan  berbagai  jenis  kebutuhan lainnya.  Maka,  kedua  jenis  pendapatan  ter- utama  dari  mereka  yang  bermata  pencaha- rian  ganda,  seolah  tidak  berarti  sebagai- mana di masa-masa sebelum terjadinya kri- sis multimensional yang tak berujung pang- kal  itu.  Tentu  saja  bisa  dibayangkan  dan sekaligus bisa dirasakan, akan betapa pedis- nya kehidupan mereka. Karena untuk turun ke laut, mereka diperhadapkan dengan per- timbangan  harga  bahan  bakar  yang  sangat tidak  seimbang  dengan  hasil  tangkapan, sehingga  nelayan  mengambil  keputusan untuk tinggal di rumah.
Karena  itu,  keengganan  turun  me- laut  untuk  menangkap  ikan  pada  musim angin  kencang  dan  ombak  besar,  lebih  do- minan dihantui  oleh mahalnya harga bahan bakar,  ketimbang  resiko  kecelakaan  yang kemungkinan  bisa  terjadi  pada  musim  Ba- rat.  Para  responden  mengakui  bahwa  me- laut  pada  musim  Barat  tersebut,  adalah  sa- ma  saja  terus  menambah  utang  kepada  ka- um  penadah  yang  menjadi  pelanggan  atau tengkulak  yang  membeli  hasil-hasil  tang- kapannya.  Namun  untuk  sekedar  mencari ikan untuk dikonsumsi oleh anggota rumah tangganya  sehari-hari,  maka  mereka  meng- gunakan  perahu  kecil  ( sampan )  dengan berdayun menyusuri pinggir-pinggir lautan. Jika  ada  lebihnya,  maka  biasa  juga  dijual kepada para “ papalele ” setempat.
Memang pada musim Timur sebagai kategori  musim  ikan  di  Kecamatan  Laonti, roda  perekonomian  nelayan  kembali  berg- erak dan berputar. Namun ternyata keluhan mereka  tidak  serta  merta  berhenti,  karena pada  musim  ikan  dimaksud  masih  diper- hadapkan dengan kehadiran nelayan migran yang  datang  tepat  pada  musim  ikan  terse- but.  Tampaknya,  mereka  mengeluh  karena
tidak  mampu  bersaing  dengan  kemampuan dan  peralatan  penangkapan  ikan  yang  di- gunakan  oleh  nelayan  migran  yang  datang dari  Sulawesi  Selatan  ini.  Akibatnya,  nela- yan  di  pesisir  pantai  Kecamatan  Laonti hanya  dominan  bisa  menangkap  jenis  ikan yang  tidak  tergolong  sebagai  ikan  nomor wahid.  Sementara  ikan-ikan  yang  masuk sebagai  jenis  ikan  yang  bisa  dieksport, ditangkap  secara  besar-besaran  oleh  nela- yan  migrant  yang  berasal  dari  Sulsel  itu. Dengan demikian, berarti  pemerintah harus turun tangan untuk segera menangani masa- lah kehidupan sosial ekonomi nelayan.
Upaya  memecahkan  masalah  kemis- kinan  komunitas  di  kepulauan  terpencil membutuhkan  investasi  yang  besar,  baik berupa  dana  maupun  “ man-power ”.  Pasal- nya,  keterasingan  yang  dihadapi  oleh  ko- munitas  tersebut  tidak  hanya  bersifat  kete- rasingan  fisik,  tetapi  juga  meliputi  ketera- singan  atau  keterpencilan  ekonomi,  politik dan sosio-kultural (termasuk pelayanan).
Beberapa  pedoman  yang  mungkin dapat  digunakan  untuk  mengurangi  kemis- kinan dan keterasingan komunitas di pesisir pantai  dan  terutama  kepulauan  terpencil. Pertama,  perlu  diciptakan  sebuah  sistem perhubungan  laut  yang  efektif  dapat  mela- yani  perhubungan  antar  pulau  secara  regu- lar  dapat  menghilangkan  berbagai  isolasi yang  dialami  warga  komunitas  daerah  ter- pencil,  termasuk  dapat  membuka  terbatas- nya  jalur  komunikasi  dengan  masyarakat dari pihak luar  yang dapat  membawa peru- bahan.
Kedua, pemerintah, khususnya Dep- dagri  haruslah  memberikan  suatu  paket  in- sentif menarik buat  pegawai  yang berkarya di  daerah  terpencil  dalam  bentuk  gaji  me- narik, fasilitas asrama bagi anak-anak pega- wai  yang berkarya di daerah terpencil serta kemudahan  untuk  kenaikan  pangkat,  dan hak cuti dengan biaya negara bagi pegawai negeri  dan  keluarganya.  Semua  ini  dimak- sudkan untuk memberi memotivasi bagi pe-
gawai  negeri  yang  berkarya  di  daerah  ter- pencil.  Besar  harapan,  kiranya  pemerintah sesegera  mungkin  memberlakukan  pointer- pointer  undang-undang  guru  khususnya yang terkait langsung dengan hak-hak guru yang berkarya di daerah terpencil.
Ketiga,  pemerintah,  melalui  dinas terkait (Depsos) masih harus lebih mening- katkan  kesejahteraan  pengembangan  Ko- munitas Adat Terpencil (KAT) berupa pro- yek  Pemibinaan  Kesejaheraan  Sosial  Ma- syarakat  Terasing  (PKSMT)  yang  selama ini dilakukan sehingga dapat dinikmati oleh KAT  pada  umumnya  dan  komunitas  Bajo pada khususnya.
Beberapa  upaya  pemberdayaan  so- sial-ekonomi  komunitas  nelayan  di  Desa Cempedak  untuk  menciptakan  kehidupan masa  depan  lebih  baik  adalah  mengefek- tifkan  kembali  berbagai  program  yang  per- nah  digulirkan  atau  dicanangkan  pemerin- tah  sebelumnya  yang  dianggap  macet (gagal)  seperti  pembentukan  Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pengadaan Kope- rasi  Nelayan,  Pemberian  Bantuan  Kredit Bergulir, Program IDT, bantuan perahu ber- motor atau mesin perahu berupa motorisasi dan sejenisnya.
Meskipun  upaya-upaya  tersebut  se- lama ini dianggap gagal, namun  belum ada evaluasi secara konprehensif perihal penye- bab  kegagalan  itu.  Apakah  karena  karakte- ristik  budaya  komunitas  nelayan  yang  me- nurut pandangan etik ( etic view ) dari berba- gai pihak sebagai komunitas yang tidak bisa maju  atau  “sulit  diatur”,  terjadinya  penya- lahgunaan  oleh  mediator  sehingga  tidak secara utuh diterima oleh nelayan, serta per- lunya  diupayakan  alternatif  metode  pelak- sanaan  yang  lebih  efektif.  Menurut  hemat penulis, ketidakberhasilan program tersebut selama  ini  lebih  disebabkan  oleh  lemahnya manajemen  khususnya controlling oleh  pi- hak pemerintah.

## E. PENUTUP
Hasil  studi  ini  merupakan  strategi penanganan  masalah ( coping  strategies ) Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  yang  di dalamnya  mengandung  hasil  rekaman  dan identifikasi  atas berbagai  aspirasi,  kebutuh- an dan keinginan warga komunitas  nelayan di  Kabupaten  Konawe  Selatan  dalam  me- nyelenggarakan  serta  melangsungkan  kehi- dupan sosialnya sehari-hari.
Di  antra  permasalahan  yang  diha- dapi  kaum  nelayan  adalah  (1)  keterbatasan modal  dalam  berusaha  mengembangkan ekonomi,  Padahal,  sesungguhnya  warga masyarakat  cukup  antusias  untuk  mengem- bangkan  usaha  yang  ditekuni  selama  ini. Akhirnya  hasil-hasil  usaha  yang  dicapai hanya sekedar untuk dikonsumsi sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga.  (2)  rendahnya  tingkat  pendidikan sehingga  berpengaruh  terhadap  upaya  pe- ningkatan  keterampilan  untuk  menumbuh- kembangkan  usaha  yang  ditekuni.  (3)  Ban- tuan  pemerintah  yang  belum  berlangsung secara proporsional dan profesional sehing- ga  cenderung  tidak  tepat  sasaran.  Hal  ini disebabkan  oleh  belum  adanya  pranata  so- sial  dan  kelembagaan  yang  terorganisir  se- cara  profesional  dari  sekelompok  relawan yang  terpilih  secara  representatif,  transpa- ran dan demokratis, selain itu belum adanya upaya  pendampingan  secara  maksimal  dari kalangan  aktivis  dan  relawan-relawan  pe- nanggulangan kemiskinan yang energik dan ikhlas  berjibaku  dengan  masalah-masalah sosial-ekonomi.  (4)  penggunaan  dana  AP- BD  yang  belum  “ pro  poor ”  sebagai  mani- festasi  dari  strategis  politik  ekonomi masing-masing Pemerintah Daerah, metode Musrembang  dari  tingkat  bawah  hingga  ke tingkat  atas  yang  selama  ini  mulai  dilaku- kan,  selain  cenderung  berlangsung  secara formalistis, juga peserta yang diundang dan hadir belum diakui  representatif dan belum terpecaya  sepenuhnya  oleh  warga  masya- rakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahrum, Syamsul, 1995. Pembangunan dan Keterbelakangan (Suatu Studi Kemiskinan  Tentang  Implikasi Kebijaksanaan  Pembangunan  dan
Strategi  Survival  Kaum  Miskin Dalam  Menyikapi  Kemiskinannya di  Wilayah  Hinterland  Kodya Batam,  Tesis  S2,  UGM,  Yog- yakarta.
Bappenas  R.I.  2005. Strategi  Nasional Penanggulangan  Kemiskinan  Ta- hun  2005-2009 .  Bappenas,  Jakar- ta.
Chambers,  Robert.  1983. Pembangunan
Desa Mulai Dari Belakang . LP3ES, Jakarta.
Kartasasmita,  Ginandjar.  1996. Pembangu- nan  Untuk  Rakyat:  Memadukan Pertumbuhan  dan  Pemerataan . CIDES, Jakarta.
Milles,  B.  Matthew  dan  Huberman, Michael,  A,. Analisis  Data  Kua- litatif ,  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru,  Terjemah- an, UI-Press, Jakarta.
Mubyarto.    1995. Program  IDT  dan  Pem- berdayaan  Masyarakat .  Aditya Media, Yogyakarta.
Ndraha,  Taliziduhu.  2000. Ilmu  Peme- rintahan  Jilid  I,  II,  III  dan  IV , Program  Magister  Ilmu-ilmu  So- sial  (PM  IIS)  Bidang  Kajian
Utama  (BKU)  Ilmu  Pemerintahan (IP) Kerjasama IIP-UNPAD,
Jakarta.
PSKAMP-UNHAS.  2002. Participatory Local  Social  Development  (PL-
SD) : Konsep  dan  Kerangka  Pem- bangunan  Sosial  Lokal  Partisi- patoris . Kerjasama PSKMP-
UNHAS dengan JICA, Makassar.
Rijanta,  R,  Dkk  (Ed.)  Geografi  Perdesaan,
Sebuah  Antologi,  Program  Studi
Pembangunan  Wilayah,  Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
Soetrisno,  Loekman.  1997. Kemiskinan, Perempuan  dan  Pemberdayaan . Kanisius, Yogyakarta.
Soetrisno,  Loekman, Substansi  Permasa- lahan  Kemiskinan  dan  Kesenja- ngan  di  Indonesia ,  Prospektif Volume  5  Nomor  4,  Kajian Masalah-Masalah  Nasional  dan Internasional.
Steward,  H.  Julian.  1950. Area  Research , Theory and Practice . Social Science  Research  Council,  Park Avenue, New York.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Ma- syarakat  Memberdayakan  Rakyat .
Refika Aditama, Bandung.
Trijono, Lambang, Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan  Jawa  Timur ,  Prisma    3 Maret Jakarta.
Wahono, Prancis, 1994. Dinamika Ekonomi Sosial  Desa  Sesudah  25  Tahun Revolusi  Hijauh ,  Prisma  3  Maret 1994, Jakarta.
Yerimias  T.  Kaban, Profil  Kemiskinan  di Nusa Tenggara Timur , Prisma No.
10 - 1995, LP3ES, Jakarta