232 2 2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] * Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipa ukur Nomor 35 Bandung, , mtarsisius@yahoo.co.id S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Padjadjaran).

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank

## Tarsisius Murwadji*

## Abstrak
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  akan  dimulai  akhir  tahun  2015  ini.  Pada  pelaksanaan  MEA, kompe si perbankan Indonesia dengan negara ASEAN lain dalam merebut investor  dak dapat  dihindari  lagi.  Di  kalangan  MEA,  ternyata  hanya  Indonesia  yang  memasukkan pengaturan  rahasia  bank  ke  ranah  hukum  pidana,  sedangkan  negara  lainnya memasukkannya ke ranah hukum perdata, yaitu hukum perjanjian (contract law). Dengan perbedaan  pengaturan  tersebut,  para  investor  tentunya  akan  lebih  tertarik  untuk menyimpan dananya pada bank milik negara ASEAN lain, bahkan nasabah kreditur bank- bank Indonesia berpotensi untuk memindahkan dana yang sudah disimpan ke bank negara ASEAN lain. Akibat pengaturan Indonesia ini, besar potensi terjadi pelarian dana yang sudah ditempatkan  dalam  produk-produk  bank  di  Indonesia  baik  dalam  bentuk  tabungan, deposito, atau obligasi bank ke negara ASEAN lainnya. Pemilik dana besar yang merasa  dak dilindungi  akan  memilih  Bank  Penampung  Dana  Proyek (Escrow  Account  Bank) di  luar Indonesia,  sedangkan  posisi  Bank  Indonesia  hanya  sekedar  bank  pelaksana/pembayar proyek. Dengan demikian, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Bank Indonesia, dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  harus  mengambil  langkah  cepat  mengharmonisasikan pengaturan pembukaan rahasia bank dalam rangka MEA. Harmonisasi yang dimaksud  dak harus merubah pengaturan rahasia bank dari hukum pidana menjadi perdata, melainkan melalui  perlindungan  kontraktual  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia,  yang mengatur ulang mekanisme pembukaan rahasia bank.
Kata  kunci :  harmonisasi  hukum,  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA),  pelarian  dana, perlindungan kontraktual, rahasia bank

## Bank Secrecy Unveiling under Contractual Protec on to An cipate Foreign Fund Runagate

## Abstract
The realiza on of the Asean Economic Community (AEC) at the end of 2015 will mark the beginning  of  banking  sector  compe on  for  investors  among  ASEAN  countries.  In  this regard, Indonesia is the only country that classiﬁes the ma ers of bank secrecy regula on under criminal law, whereas other countries classify it under civil law, commonly known as contract law. This diﬀerence makes insvestors more inclined to invest in other countries' bank. The creditors, and even Indonesian's banks costumers, have poten al to transfer their
money to the banks outside Indonesia.  As a result, the fund stored in Indonesian Banks such as  saving,  deposit,  or  bond  might  runagate  to  the  banks  in  other  ASEAN  countries.  Big investors who think that they lack legal protection will prefer to put their investments in escrow account in banks outside Indonesia, while the posi on of the Bank of Indonesia's will only be as executor or project payer. Thus, the Directorate General of Regula on, the Bank of Indonesia,  and  Indonesia's  Financial  Service  Authority  must  take  quick  ac on  for  the harmoniza on of bank secrecy unveiling regula on to an cipate the realiza on of AEC. This harmoniza on should not amend the nature of the bank secrecy regula on from criminal to civil law, but through contractual protec on under Bank of Indonesia regula on to redesign the mechanism of bank secrecy unveiling.
Keywords: legal  harmoniza on,  ASEAN  Economic  Community  (AEC),  fund  runagate, contractual protec on, bank secrecy

## A.   Pendahuluan
Bank merupakan lembaga bisnis yang unik dan menarik, lembaga ini merupakan lembaga  intermediasi  yang  bekerja  berdasarkan  kepercayaan.  Sebagai  lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi, kegiatan bank melipu  penghimpunan dana dari  masyarakat  (nasabah  kreditur)  kemudian  merubah  dana  tersebut  menjadi produk atau usaha bank dan untuk selanjutnya menyalurkan kepada masyarakat yang  membutuhkan  (nasabah  debitur).  Selain  itu,  bank  bekerja  berdasarkan kepercayaan, bilamana masyarakat sudah  dak percaya lagi kepada bank tertentu maka masyarakat segera menarik dana yang disimpan pada bank tersebut, maka terjadilah ' bank rush '. Sebagai lembaga intermediasi,  dak ada satu bank pun yang mampu menahan ' bank rush ' tersebut.
Dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga rahasia bank karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman apabila rahasia dana simpanannya dijamin bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap bank yang harus dijaga secara terus menerus. Pilar-pilar  kepercayaan  yang  lainnya  adalah  keha -ha an,  kesehatan,  dan kepas an.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (UU  Perbankan), permasalahan yang menyangkut rahasia bank termasuk dalam ranah  ndak pidana perbankan yang diatur dalam bab khusus, yaitu dalam Bab VII tentang Rahasia Bank. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa rahasia bank merupakan substansi yang pokok. Dalam Bab VII ini, bank dihadapkan pada posisi yang antagonis s, di satu  sisi  menurut  Pasal  40  UU  Perbankan  ditegaskan,  bahwa  bank  wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada
sisi  lain,  dalam  Pasal  40  juga  ditegaskan  mengenai  pengecualian  kewajiban merahasiakan untuk proses penyidikan  ndak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal  41  (untuk  kepen ngan  perpajakan),  Pasal  41A  (penyelesaian  piutang  bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), Pasal 42 (kepen ngan  peradilan  dalam  perkara  pidana),  Pasal  43  (perkara  perdata  bank dengan nasabah), Pasal 44 (tukar-menukar informasi antar bank), dan Pasal 44A (bank wajib memberikan keterangan kepada kuasa Nasabah Penyimpan).
Ijin pembukaan rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (BI) atas permintaan pejabat-pejabat yang disebut dalam Pasal 41 sampai Pasal 44A. Dalam prak k bank, terbuk  bahwa ijin tersebut dengan mudah diberikan kepada penyidik yang  mengajukan  permohonan  pembukaan  rahasia  bank.  Setelah  ijin  tersebut dikeluarkan oleh BI, bank  dak diberi hak untuk menolak karena menurut Pasal 40 tersebut di atas bank 'wajib' membuka rahasia bank.
Dalam UU Perbankan  dak diatur tentang status rahasia bank, apakah setelah dibuka oleh penyidik data nasabah kreditur tetap menjadi rahasia bank atau sudah berubah menjadi informasi publik. Dalam prak k rahasia bank yang sudah dibuka, ternyata  oleh  para  penyidik;  baik  kejaksaan,  kepolisian,  ataupun  pejabat  Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK); dipublikasikan oleh awak media dalam  media  massa,  terutama  di  televisi.  Bank  dan  nasabah  kreditur  dak mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah publikasi yang merugikannya.
Dalam prak k penanganan perkara pidana yang menyangkut bank, mayoritas berujung  pada  pembukaan  rahasia  bank.  Ironisnya,  pihak  penyidik  biasanya bersemangat  untuk  mengajukan  permohonan  pembukaan  rahasia  bank.  Kondisi sosiologis seper  inilah yang berpotensi 'dimanfaatkan' oleh pihak-pihak tertentu yang berik kad  dak baik untuk menjatuhkan reputasi bank dan nasabah kreditur secara melawan hukum melalui jalur formal, dalam hal ini pembukaan rahasia bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 41-44A UU Perbankan.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  diselesaikan  secara  pidana  yang  dalam proses pembuk an di pengadilan pas  diperlukan pembukaan rahasia bank. Sifat hukum  pidana,  yaitu ul mum  remidium yang  seharusnya  merupakan  sarana terakhir  berubah  menjadi premium  remidium atau  sarana  pertama  dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang sebenarnya merupakan sengketa perdata. Akibat  hukumnya,  baik  nasabah  kreditur  maupun  bank  dirugikan  dan  semua nasabah kreditur termasuk yang berik kad baik (dananya bukan hasil kejahatan) rahasianya  akan  'dibuka  paksa'  berdasarkan  Pasal  41  sampai  Pasal  44A  UU Perbankan.
Permasalahan rahasia bank dalam tulisan ini dibatasi pada aspek keperdataan saja.  Permasalahan  yang  dimaksud  terkait  aspek  keperdataan  ini  ialah 'permasalahan kontraktual' karena muncul dengan ditandatanganinya perjanjian
perbankan  dan    penyelesaian  pelanggaran  klausula  dalam  perjanjian  tersebut. Peneli an  tentang  perlindungan  kontraktual  ini  terinspirasi  setelah  penulis menemukan  literatur  bahwa  terdapat  kelompok  negara  yang  memandang pengaturan  rahasia  bank  merupakan  ranah  perdata,  dalam  hal  ini  hukum perjanjian.  Negara-negara  tersebut  adalah:  Inggris,  Amerika  Serikat,  Kanada, Australia,  Singapura,  Malaysia,  Belanda,  Belgia,  dan  beberapa  negara  lainnya.¹ Dilain  pihak,  terdapat  negara-negara  yang  berpendapat  bahwa  pelanggaran peraturan rahasia bank merupakan pelanggaran pidana (criminal viola on) , yaitu: Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxemburg, Indonesia dan negara-negara lainnya.²
Peneli an  tentang  pengaturan  rahasia  bank  pada  saat  ini  menjadi  sangat pen ng  karena  pada  akhir  tahun  2015  ini  dimulai  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA).  Di  antara  negara-negara  anggota Associa on  of  South  East  Asian  Na on (ASEAN),  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  yang  mengatur  pembukaan rahasia bank ke dalam ranah hukum pidana, sedangkan negara lain mengaturnya dalam  ranah  hukum  perdata,  dalam  hal  ini  hukum  perjanjian (contract  of  law) . Pelanggaran  terhadap  perjanjian  adalah  ' wanpresta e '  atau  'cidera  janji'  yang berakibat tuntutan gan  rugi. Bagi nasabah kreditur yang menyimpan dananya di bank, penempatan pengaturan pembukaan rahasia bank ke ranah hukum perdata ini jauh lebih menarik dan menguntungkan daripada ke ranah hukum pidana karena rahasia keuangan perusahaannya  dak 'diacak-acak' oleh penyidik dan penyimpan dananya  dak dipidana.
Dengan kondisi seper  ini, apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  bersikeras  mempertahankan  pengaturan  pembukaan  rahasia bank  ke  dalam  ranah  pidana,  akan  berpotensi  menjadi  penyebab  para  investor (nasabah kreditur) besar lebih tertarik menempatkan dananya di negara-negara di luar  Indonesia.  Para  investor  akan  menempatkan  dananya  di  rekening penampungan (escrow  account) pada  bank  di  negara  lain,  sedangkan  bank  di Indonesia hanya berkedudukan sebagai bank pelaksana usaha saja yang jumlahnya kecil (sesuai kebutuhan). Hal yang menjadi kekhawa ran penulis adalah nasabah kreditur  yang  sudah  menyimpan  dananya  pada  bank-bank  di  Indonesia  akan menarik  dananya  untuk  selanjutnya  disimpan  di  bank-bank  di  luar  wilayah Indonesia (capital ﬂigt) .
Rahasia bank yang dibahas oleh peneli  sebatas dari kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum perjanjian, yakni melipu : perlindungan hak-hak keperdataan nasabah, pengaturan gan  rugi atas kelalaian bank, dan perlindungan kontraktual terhadap pihak teraﬁliasi. Perlindungan kontraktual yang peneli  maksud adalah
¹  Francis Neate dan Roger Mc Cormic , Bank Conﬁden ality , London: Interna onal Bar Associa on, 1990, hlm. 660.
²  Dennis Cambell, Interna onal Bank Secrecy (General Edi on) , London: Sweet & Maxwell, 1992, hlm. 663.

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri
perlindungan  dari  bank  sebagai  debitur  terhadap  nasabah  penyimpan  sebagai kreditur.  Hubungan  hukum  bank  dan  nasabah  sebagai  debitur  dan  kreditur  ini didasarkan pada perjanjian penyimpanan uang baik melalui tabungan, deposito, maupun obligasi bank.
Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada dua sumber hukum,  yaitu  perjanjian  penyimpanan  (penempatan)  dana  dan  peraturan perundang-undangan  perbankan.  Hubungan  hukum  yang  bersumber  pada perjanjian  penyimpanan  dana  merupakan  aspek  perdata  murni  yang  didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dalam  kenyataannya,  yang  dipergunakan adalah  perjanjian  baku (standard  form  contract), yaitu  perjanjian  yang  sudah disiapkan  oleh  bank  dan  calon  nasabah  hanya  perlu  menandatangani  perjanjian penyimpanan dana.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merangkum permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menyambut keberlakuan MEA, yakni: pertama , kenyataan potensi pelarian dana pada sektor perbankan di Indonesia ke negara lain yang disebabkan oleh pengaturan dan praktik pembukaan rahasia bank yang kurang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah besar; kedua , adanya urgensi harmonisasi pengaturan melalui perlindungan kontraktual bagi nasabah kreditur yang berik kad baik menyimpan dananya di bank-bank Indonesia, kepercayaan nasabah kreditur akan meningkatkan kemampuan perbankan Indonesia dalam berkompe si menarik investor  asing  sehubungan  MEA;  dan ke ga ,  urgensi  integrasi  perlindungan kontraktual  terhadap  nasabah  kreditur  besar  yang  berik kad  baik  terhadap pembukaan  rahasia  bank  oleh  penyidik  yang  terindikasi  melawan  hukum  dalam peraturan perbankan di Indonesia.
Spesiﬁkasi  peneli an  yang  digunakan  dalam  peneli an  ini  adalah  deskrip f analisis,  yaitu  bersifat  memaparkan  untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peris wa hukum tertentu yang  terjadi  dalam  masyarakat.³  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam peneli an  ini  adalah  mul disipliner,  melipu   yuridis  norma f  untuk  formalitas peraturannya,  kajian  kesehatan,  ekonomi,  agama,  dan  psikologi  untuk  substansi peraturannya. Dalam pendekatan yuridis norma f, peneli  mengkaji hukum yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan menjadi acuan perilaku se ap orang.⁴
Penarikan kesimpulan dari hasil peneli an yang berupa data primer dan data sekunder dilakukan dengan metode analisis yuridis kualita f, yaitu mengkaji dan
³  Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penulisan Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2004, hlm. 50.
⁴ Ibid , hlm. 52.
menguji  data  melalui  aspek-aspek  hukum.  Kualita f  karena  menguraikan  data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis,  dak tumpang ndih,  dan  efek f,  sehingga  memudahkan  interpretasi  data  dan  pemahan  hasil analisis.⁵

## B.   Pelarian Dana Perbankan Indonesia
Dalam  pembangunan  nasional,  peran  perbankan  sangat  pen ng  bahkan  dapat dikatakan bahwa bank ibarat 'jantung' sistem keuangan nasional. Peran bank dalam pembangunan  nasional  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  4  UU  Perbankan,  yaitu mendorong  stabilitas  moneter  dan  pembangunan  nasional  serta  pemerataan pendapatan masyarakat.
Lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasional  dak hanya perbankan, melainkan  juga  asuransi,  pegadaian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan koperasi. Di antara lembaga-lembaga tersebut, hanya perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lainnya (Pasal 3 UU  Perbankan).  Dengan  posisi  tersebut,  perbankan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  diuntungkan  karena  kedudukannya  sangat  strategis, sedangkan lembaga-lembaga lainnya bergantung sepenuhnya kepada bank.
Perbankan  menjalankan  bisnis  berdasarkan  prinsip  kepercayaan (pruden al banking principles) karena mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, perbankan harus berpegang teguh pada prinsip keha -ha an dalam menjalankan usahanya. Dalam  hukum  perbankan,  prinsip  keha -ha an  diar kan  sebagai  kepatuhan terhadap hukum perbankan yang berlaku. Dalam menjalankan bisnisnya sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus memperha kan 4 pilar hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah, yaitu:
1.  Keha -ha an: bank harus mematuhi semua peraturan perbankan yang berlaku. Keha -ha an di sini melipu  dua aspek, yakni internal dan eksternal. Keha - ha an  internal  yang  dimaksud  yaitu  dalam  penger an  penerapan  prinsip keha -ha an  oleh  pengurus  bank.  Pranata  prinsip  keha -ha an  yang diterapkan  oleh  pengurus  adalah  manajemen  risiko  yang  diatur  dalam Peraturan BI. Keha -ha an eksternal ditujukan kepada pihak luar, yaitu calon nasabah. Instrumen yang dipakai untuk menyeleksi calon nasabah diatur dalam Pasal  8  UU  Perbankan  yang  dikenal  dengan  analisa  5C.  Dalam  analisa  5C, pengurus bank harus menganalisis secara mendalam tentang capital (modal); capacity (kemampuan  membayar  pokok  dan  bunga  tepat  waktu); character (watak kewirausahaan dari calon debitur); collateral (agunan yang berfungsi sebagai  penutup  risiko);  dan condi on  of  economic (kondisi  ekonomi
⁵ Ibid, hlm. 127.

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri
masyarakat);
2.  Kesehatan  bank:  kesehatan  bank  merupakan  ukuran  kuan ta f  yang memberikan  indikasi  ngkat  mutu  (kualitas)  bank  dari  aspek capital,  asset, management,  earning, dan liquidity (CAMEL) . Bank  yang  dak  sehat  akan mendapatkan pencabutan izin usaha bank yang dimilikinya. Pengukuran  ngkat kesehatan  bank  selama  ini  dilakukan  oleh  BI,  namun  sejak  1  Januari  2014 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3.  Rahasia bank: berdasarkan UU Perbankan, yang disebut dengan rahasia bank adalah  data-data  tentang  nasabah  debitur  dan  simpanannya.  Dalam  hal  ini bank  bersikap  dak  adil  karena  nasabah  kreditur  (penyimpan)  dilindungi, sedangkan nasabah debitur (peminjam)  dak dilindungi karena siapapun bisa membukanya melalui Sistem Informasi Debitur (SID). Rahasia bank merupakan daya tarik yang kuat bagi nasabah kreditur yang memiliki dana besar, semakin kuat  bank  tersebut  menjaga  kerahasiaan  nasabahnya  semakin  tertarik  pula untuk menyimpan dana pada bank tersebut dan sebaliknya; dan
4.  Kepercayaan:  bisnis  bank  merupakan  bisnis  kepercayaan,  masyarakat  hanya akan menyimpan dana pada suatu bank apabila percaya kepada bank tersebut. Kepercayaan  dak mudah dimiliki oleh suatu bank karena merupakan tahap akhir  setelah  bank  tersebut  melaksanakan  dengan  baik  pilar-pilar  yang  lain dengan baik, yaitu keha -ha an, kesehatan, dan kerahasiaan.
Dalam  fungsinya  sebagai  sebagai  lembaga  intermediasi  maka  sumber  dana bank sebagian besar berasal dari masyarakat atau pihak ke ga, oleh karena itu bank harus  ber ndak  secara  ha -ha .  Mengenai  keharusan  bank  untuk  berha -ha dalam  menjalankan  bisnisnya  sendiri  telah  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Perbankan: ”Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berdasar  demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip keha -ha an.”
Alasan bank harus berha -ha  dalam menjalankan usahanya adalah:
1.  Bank harus bertanggung jawab terhadap sumber dana berasal dari pihak ke ga, yaitu masyarakat yang berkedudukan sebagai nasabah kreditur. Secara singkat tolok ukur dari tanggung jawab tersebut adalah apabila nasabah penyimpan menarik dana menurut aturan bank, maka bank tersebut  dak boleh menunda dengan alasan apapun;
2.  Kedudukan bank ibarat 'jantung perekonomian nasional'. Dalam perekonomian nasional,  bank  merupakan  satu-satunya  lembaga  intermediasi.  Lembaga- lembaga  keuangan  non-bank  pun  juga  bergantung  pada  bank  untuk
⁶  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (UU  Perbankan)  mengatur  bahwa  tujuan  perbankan  adalah  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

## PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
memperoleh dana dan menyimpan dana yang belum dikelolanya;⁶ dan 3.  Bisnis bank berdasarkan kepercayaan, ar nya apabila masyarakat sudah  dak percaya kepada bank maka masyarakat  dak akan berminat menjadi nasabah bank.  Prinsip  yang  harus  dipegang  teguh  bank  adalah  prinsip  kepercayaan karena masyarakat hanya akan berhubungan dengan bank apabila masyarakat masih mempercayai bank tersebut.⁷
Prinsip keha -ha an harus ditegakkan oleh perbankan, kalau  dak bank akan mendapat  sanksi  dari  OJK.⁸  Secara  sederhana  pelaksanaan  prinsip  keha -ha an dapat dikelompokkan menjadi dua:
1.  Eksternal: Ditujukan kepada pihak di luar bank, dalam hal ini calon nasabah ar nya bahwa bank harus ha -ha  menyeleksi calon nasabah debitur. Tujuan penerapan  prinsip  keha -ha an  ini  adalah  untuk  mendapatkan  nasabah kreditur yang baik, ar nya uang yang disimpan di bank bukan hasil kejahatan. Instrumen hukum yang dipakai adalah Peraturan BI tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Peraturan  BI  Nomor 3/10/PBI/2001  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Peraturan  BI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah).
2.   Internal:  Ditujukan  ke  dalam  bank,  yaitu  pihak  manajemen  bank.  Tujuan penerapannya adalah supaya manajemen bank memper mbangkan berbagai risiko yang harus diper mbangkan oleh bank sehingga bank  dak dirugikan.⁹ Instrumen  yang  dipakai:  Peraturan  BI  Nomor  11/25/PBI/2009  tentang Perubahan  Atas  PBI  Nomor  5/8/PBI/2003  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum) Rahasia bank atau bank secrecy dilaksanakan dimanapun di dunia ini, hal ini berar   se ap  lembaga  keuangan  bank  mempunyai  rahasia  bank.  Rahasia  bank merupakan  prinsip  e s  yang  umum  dan  hampir  semua  negara  mempunyai peraturan  hukum  yang  mengatur  rahasia  bank.  Relasi  antara  nasabah  dan  bank merupakan  relasi  kepercayaan.  Bank  tentu  dak  berlaku  e s  bila  memberitahu kepada pihak lain tentang kekayaan seseorang atau badan hukum yang di pkan kepadanya. Kewajiban menjaga rahasia bank tersebut tentunya mengenal batas, karena kepen ngan banyak nasabah yang harus diperha kan.¹⁰
⁷  Prinsip kepercayaan ini sering disebut ‘Pruden al Banking Principle’ yang merupakan kunci kelancaran bisnis bank.
⁸  Sebelum  tahun  2011  pengaturan  dan  pengawasan  perbankan  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  (BI),  dengan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  OJK)  maka  pada  tahun  2013 pengawasan perbankan dialihkan ke OJK.
⁹  Prinsip keha -ha an internal ditujukan kepada manajemen bank yang menangani persertujuan kredit untuk memper mbangkan  8  risiko  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/25/PBI/2009  tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (PBI Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum).
¹⁰  Kees Bertens, Pengantar E ka Bisnis , Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 15.

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri
Pasal  29  UU  Perbankan  mewajibkan  bank  menerapkan  prinsip  keha -ha an untuk  menghindarkan  kerugian  pada  pihak  bank  maupun  nasabah.  Pasal  ini sebenarnya  merupakan  dasar  hukum  dari  tuntutan  gan   rugi  bagi  bank  kepada pengurus bank yang merugikan bank atau merugikan nasabah. Pasal ini jarang sekali digunakan,  karena  dalam  prak knya  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  UU Perbankan  selalu  dipergunakan  jalur  pidana,  yaitu  melalui  Pasal  49  ayat  (2)  UU Perbankan.
Pasal  49  ayat  (2)  UU  Perbankan  merupakan  pasal  menakutkan  bagi  pihak perbankan karena memberi ancaman pidana bagi pihak pengurus bank yang  dak mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memas kan ketaatan bank terhadap  ketentuan  perundang-undangan  perbankan  dan  ketentuan-ketentuan lain  yang  berlaku  bagi  bank.  Ancaman  pidana  sekurang-kurangnya  3  tahun  dan paling  lama  8  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah). Ancaman tersebut bukanlah sekedar 'gertak sambal' karena sering kali digunakan oleh penyidik untuk menjerat pengurus bank.
Pemidanaan terhadap pengurus bank mengakibatkan dua permasalahan besar bagi bank tersebut, yaitu pengurus bank dimasukkan dalam da ar orang tercela dan kepercayaan  masyarakat  kepada  bank  berkurang.  Kedua  akibat  tersebut  dalam waktu singkat akan menyebabkan menurunnya calon nasabah untuk menempatkan dana ke dalam produk suatu bank, sehingga bank  dak sehat dan ijin usaha pas dicabut. Masalah terbesar adalah jika yang dilaporkan kepada penyidik adalah bank sebagai badan hukum, lalu penyidik langsung menerima dan memprosesnya, maka dalam  waktu  singkat  berpotensi  terjadi  ' bank  rush '.  Bank  besar  pun  dak  dapat mengatasi ' bank rush ' karena sebagai lembaga intermediasi, begitu bank tersebut mendapat dana masuk maka akan segera disalurkan ke para nasabah debitur.
Pemidanaan bank sebagai badan hukum dimungkinkan untuk dilakukan, namun menurut penulis apabila hal itu terjadi maka tujuan pemidanaan  dak akan tercapai karena bank  dak akan menjadi lebih baik tetapi akan hancur dalam waktu singkat karena  adanya  ' bank  rush '.  Berbeda  dengan  negara-negara anglo  saxon yang mengatur  rahasia  bank  dalam  ranah  hukum  perdata,  pelanggaran  terhadap perjanjian penempatan dana adalah wanpresta e dan kalau yang dilanggar adalah peraturan  perundang-undangan  maka  bank  tersebut  dapat  dituntut  dengan perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya, tahun lalu sebuah bank asing dituduh oleh Federal Bureau of Inves ga on (FBI) melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membiayai terorisme di Amerika La n, bank tersebut didenda 1 miliar $US  (setara  dengan  Rp10  triliun).  Denda  tersebut  langsung  dibayar  supaya kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut terjaga. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan denda yang besar melalui ranah perdata, bank menjadi
jera dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.
An sipasi pelarian modal dari bank di Indonesia ke bank di negara ASEAN lain dapat dilaksanakan antara lain dengan:
1.   Harmonisasi  dalam  pengaturan  pembukaan  rahasia  bank,  yaitu  mengatur klausula perjanjian pembukaan rekening tabungan/giro/deposito tentang 'hak tolak' pembukaan rahasia bank kepada nasabah besar dan bank penyimpan dana  dengan  ketentuan  dana  tersebut  telah  diklariﬁkasi  oleh  BI,  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya yang berwenang  dan  hasilnya 'clear,  clean,  non  criminal,  no  drugs,  non  poli cal'. Tindakan ini untuk menjamin kepas an hukum tentang keamanan dana-dana nasabah besar yang terbuk   dak bermasalah;
2.   Mewajibkan nasabah besar untuk membuka rekening penampungan (escrow account) dan  rekening  dana  proyek  pada  bank-bank  yang  berdomisili  di Indonesia  selama  proyek  berlangsung.  Dalam  upaya  memas kan  hal  ini, pengawasan BI yang ketat menjadi sangat pen ng dilakukan;
3.   Memperbanyak  pembukaan  cabang-cabang  bank  nasional,  terutama  bank- bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara-negara ASEAN karena pada cabang-cabang tersebut berlaku asas teritorial;
4.   Penegak hukum di Indonesia harus memegang teguh 'asas resiprositas' atau asas  mbal  balik  dalam  menangani  laporan  ndak  pidana  perbankan  yang diklasiﬁkasi sebagai Hukum Perdata Internasional; dan
5.   BI  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  stabilitas  moneter secepatnya  menetapkan  Peraturan  BI  yang  isinya  mengatur  perlindungan nasabah besar yang berik kad baik yang menyimpan dana 'tanpa masalah'.

## C.   Urgensi Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN
Perbedaan pengaturan rahasia bank seper  yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara  lain  (khususnya  negara anglo  saxon )  hanya  akan  menimbulkan pelarian dana yang sudah ditempatkan pada bank-bank pada suatu negara ke bank- bank  lain  yang  dianggap  lebih  menguntungkan  dan  dak  berurusan  dengan masalah pidana. Akibat pelarian dana ini adalah hanya akan menguntungkan suatu negara sesaat, karena terdapat negara lain yang mengalami kehancuran ekonomi karena  kekurangan  uang  akibat  pelarian  dana  tersebut.  Dalam  suatu  kawasan regional,  apabila  ada  satu  negara  yang  mengalami  kehancuran  ekonomi  maka dampaknya bukan hanya pada ekonomi negara tersebut tetapi mempunyai efek domino, ar nya akan berdampak ke negara-negara lain juga.
Dalam upaya menghindarkan 'kutu loncat' pelarian dana dari negara satu ke negara  lain  maka  seluruh  anggota  ASEAN  harus  segera  melakukan  harmonisasi hukum  perbankan  pada  umumnya  dan  rahasia  bank  pada  khususnya.  Upaya
harmonisasi hukum perjanjian dan hukum perbankan di ASEAN akan mempunyai pengaruh yang posi f bagi usaha pembaruan hukum perjanjian Indonesia. Hukum perjanjian  Indonesia  yang  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata  merupakan  hukum peninggalan  Belanda  yang  diberlakukan  di  Indonesia  sejak  tahun  1847  sampai sekarang.  Gagasan  untuk  menggan   hukum  perjanjian  kolonial  tersebut  dengan hukum  perjanjian  nasional  yang  baru  sudah  lama  berkembang,  namun  sampai sekarang belum terwujud dalam kenyataan.
Momentum  untuk  menghidupkan  kembali  gagasan  memperbarui  atau memodernisasi  hukum  perjanjian  Indonesia  telah  ba,  ke ka  ASEAN  saat  ini mengambil inisia f untuk melakukan harmonisasi di bidang hukum perdagangan, termasuk  hukum  perjanjian.  Pembangunan  hukum  perjanjian  Indonesia  harus tetap  berdasarkan  cita  hukum  Pancasila,  meskipun  prinsip  yang  akan  dibangun dalam hukum perjanjian Indonesia kelak adalah hukum perjanjian yang harmonis dengan dengan sistem hukum perjanjian yang dikembangkan di ASEAN. Dengan lahirnya  MEA  pada  tahun  2015,  maka  hukum  perjanjian  akan  menjadi  bidang hukum  yang  semakin  pen ng  dalam  mendukung  kegiatan  perdagangan  dan transaksi  bisnis  di  ASEAN.  Hal  ini  disebabkan  karena  ak vitas  perdagangan  dan transaksi bisnis diwujudkan dalam bentuk kontrak dagang internasional.
Hukum  perjanjian  yang  berlaku  di  negara-negara  ASEAN  pada  kenyataannya sangat  heterogen,  karena  terdapat  perbedaan  sistem  hukum  di  masing-masing negara. Sistem hukum Singapura, Malaysia, dan  Brunei Darussalam berakar dari common law Inggris. Sistem hukum Filipina pada dasarnya adalah campuran civil law Spanyol dan common law Amerika. Hukum bisnis dan dagang Filipina banyak dipengaruhi oleh hukum Amerika, meskipun secara umum hukum perjanjiannya berkiblat pada hukum Spanyol.
Thailand,  satu-satunya  negara  ASEAN  yang  dak  pernah  dijajah  oleh  bangsa barat,  mengambil  banyak  hukum  yang  berasal  dari  tradisi civil  law dalam memperbaharui  hukum  perdata  dan  dagangnya.  Vietnam  dan  Laos  telah memperbaharui hukum dagang dan bisnisnya dalam upaya mereformasi kebijakan ekonominya.  Sementara  itu  sistem  hukum  Kamboja  bersumber  pada  gabungan antara civil law Perancis dan hukum kebiasaan. Kamboja dalam menarik investor asing  mereformasi  hukum  perjanjiannya  dengan  mengadopsi  konsep civil  law modern,  dengan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  asing  terutama  dari  negara- negara yang menganut civil law .¹¹
Keterkaitannya  dengan  pengaturan  pembukaan  rahasia  bank,  ternyata Singapura,  Malaysia,  Brunei  Darussalam,  Filipina,  Vietnam,  dan  Laos  mengatur pembukaan  rahasia  bank  ke  dalam  ranah  hukum  perdata.  Negara  ASEAN  yang
¹¹  Alan S. Gu erman dan Robert Brown, Commercial Law of East Asia , Hongkong: Sweet & Maxwell Asia, 1997, hlm.
10.
menganut pembukaan rahasia bank ke dalam ranah hukum pidana adalah Kamboja dan Thailand.
Harmonisasi  adalah  suatu  proses  menuju  harmoni.  Tujuan  yang  disebut harmoni ini merupakan penger an abstrak yang sulit untuk dirumuskan. Menurut L. M. Gandhi, harmonisasi diperlukan karena adanya perbedaan antara: a.  berbagai undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
b.  peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah;
c.  peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi;
d.  kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
e.  kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
f.  ketentuan hukum dengan perumusan penger an tertentu; dan
g.  benturan  antara  wewenang  instansi-instansi  pemerintah  karena  pembagian wewenang yang  dak sistema k dan jelas.¹²
Langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi menurut L. M. Gandhi:
a.  Melakukan iden ﬁkasi atau diagnosa apa yang merupakan disharmonisasi dan yang menimbulkan masalah;
b.  Masalah-masalah  mana  yang  memerlukan  harmonisasi  karena  dak  semua masalah perlu diselesaikan  dengan harmonisasi; dan
c.  Dalam hal sudah diketahui permasalahan-permasalahan yang disharmonisasi tadi, maka perlu diiden ﬁkasikan sebab dan akibat disharmonisasi termasuk siapa atau instansi mana yang terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula pangkal tolak serta dasar hukum masing-masing. Dalam mengiden ﬁkasi siapa-siapa yang  terlibat  atau  berkepen ngan  dalam  harmonisasi  sekaligus memerha kan latar belakang subyek yang bersangkutan. Jika hal tersebut sudah jelas, maka dapat diambil langkah-langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi se ap harmonisasi adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai, dan asas-asas  hukum  serta  tujuan  hukum.  Langkah-langkah  harmonisasi  ditentukan oleh bagian serta unsur-unsur yang harus diharmonisasikan.¹³
Dalam kaitannya dengan harmonisasi hukum perbankan pada umumnya dan pengaturan rahasia bank pada khususnya, menurut penulis pemerintah  dak harus merubah  rahasia  bank  dari  ranah  pidana  menjadi  ranah  hukum  perdata  karena untuk  merubahnya  diperlukan  waktu  yang  sangat  lama.  Langkah  pertama  yang harus  dilakukan  adalah  melalui  BI,  dengan  Peraturan  BI  yang  mengatur  kembali tentang perlindungan kontraktual dalam pembukaan rahasia bank. Bagi nasabah besar diberi perlindungan khusus, yaitu nasabah yang akan memasukkan dana ke dalam produk bank diwajibkan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan tentang
¹²  L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” , Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 14 Oktober 1995, hlm. 8-10. ¹³ Ibid.

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri
hal ikhwal dananya, antara lain: sumber perolehan (asal muasal) dana, dokumen- dokumen keuangan, peruntukannya, bank penjamin dan sebagainya sehingga dana tersebut  memenuhi  kriteria 'clear,  clean,  non-criminal,  no  drugs,  non-poli cal'. Untuk pemeriksaan ini bila diperlukan dapat dibantu oleh  m dari BI.
Sebagai  konsekuensinya,  apabila  seluruh  kriteria  tersebut  sudah  dipenuhi, maka dana yang ditempatkan pada bank tersebut harus dilindungi, ar nya  dak boleh  dibuka  rahasianya  oleh  bank  tersebut  dan  BI  dak  diperkenankan memberikan ijin kepada penyidik untuk membuka rahasia bank tersebut. Dalam Peraturan BI tersebut juga diatur sanksi denda yang besar apabila calon nasabah menyampaikan informasi yang  dak benar, serta gan  rugi kepada nasabah apabila bank atau BI melanggar perjanjian dan atau Peraturan BI tersebut. Peraturan BI ini diberlakukan  terhadap  dana  nasabah  yang  sudah  ditempatkan  di  bank-bank  di Indonesia dengan penyesuaian tertentu.

## D. Perlindungan Kontraktual
Aspek-aspek hukum perdata dalam hukum perbankan sangat dominan. Produk atau usaha  bank  yang  utama  adalah  kredit  yang  ditegaskan  diatur  dalam  Pasal  3  UU Perbankan.  Kredit  merupakan  perwujudan  dari  kegiatan  intermediasi  dari  bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kredit menurut Pasal 1 UU Perbankan  merupakan  perjanjian  pinjam-meminjam  uang  antara  nasabah  dan bank, dibayar secara diangsur dan kesepakatan untuk membayar bunga. Sebagai suatu  perjanjian,  perjanjian  kredit  merupakan  norma  khusus (lex  spesialis) sedangkan norma umumnya (lex generalis) adalah KUHPerdata. Bilamana terdapat ke daklengkapan  aturan  atau  klausula  dalam  perjanjian  kredit  maka  berlakulah ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian.
Jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya dapat berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pelayanan terhadap nasabah, terjadi pula  dalam  bentuk  hubungan  antara  nasabah  dengan  bank.  Secara  tradisional hubungan antara nasabah dengan bank dipandang sebagai hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum perjanjian dan merupakan hubungan debitur-kreditur.¹⁴ Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  dapat  berkembang  menjadi  hubungan kepercayaan (ﬁduciary rela onship) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap  nasabahnya.  Hubungan  kepercayaan  ini  terjadi  karena  bank  memiliki status  yang  unik  dalam  masyarakat,  yaitu  suatu  tempat  khusus  yang  aman  dan terpercaya.¹⁵
Masyarakat  berhubungan  dengan  bank  karena  adanya  kepercayaan,  yaitu
¹⁴  Yunus Husein , Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Jakarta: Pustaka Juanda, 2010, hlm. 10.
¹⁵ Ibid ., hlm. 12.
bahwa bank akan memberikan keuntungan kepadanya, baik berupa keuntungan materi seper  bunga atas simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seper keamanan atas barang berharga (dana) yang di pkan/disimpan di bank tersebut. Salah satu bentuk saling memercayai adalah dengan apapun yang diketahui oleh bank dari nasabahnya akan dirahasiakan dan  dak akan dibuka kepada siapapun juga  kecuali  atas  dasar  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Kondisi  demikian, menjadikan perbankan mendapat julukan lembaga kepercayaan (agent of trust). Di lain pihak, bank  juga  merasa  yakin dan  percaya, bahwa  nasabahnya  datang  dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik.¹⁶
Hubungan  hukum  merupakan  hubungan  yang  diatur  oleh  hukum,  oleh karenanya  menimbulkan  akibat  hukum.  Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman, hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat pada hak salah satu pihak dan melekatkan hak pada pihak lainnya. Dalam hal salah satu pihak dak  mengindahkannya  atau  melanggar  hubungan  tadi,  maka  hukum  dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali. Dalam hal  ini  hukum  dapat  bersifat  memaksa  kepada  salah  satu  pihak  bila  terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap hubungan hukum yang terjadi tersebut.¹⁷
Dasar hukum hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana dapat dilihat dalam literatur hukum perbankan (banking law) yang dikemukakan oleh S. Tuwn: “The  rela onships  between  a  banker  and  his  costumers  is  also  one  of contract. It consist of general contract and speciﬁc contract (such as giving advice on investment to the customer) and other du es, e.g. banker duty of secrecy”
(Hubungan antara bank dan nasabahnya berdasarkan kontrak/perjanjian. Terdiri  dari  perjanjian  secara  umum  dan  perjanjian  khusus  (seper memberikan  saran  kepada  investasi  nasabah)  dan  kewajiban  lainnya, contohnya kewajiban rahasia bank).
Rumusan senada dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa sekalipun dalam  KUHPerdata  dak  diatur  lembaga  khusus  tentang  simpanan  nasabah penyimpan kepada bank (giro, deposito, atau tabungan) atau yang khusus mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana.
Secara umum, hubungan hukum mereka sebagai perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesiﬁk sebagai perjanjian peminjaman uang sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 KUHPerdata. Dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai milik bank  selama  dalam  penyimpanan  bank.  Dengan  kata  lain,  sebelum  ditagih  oleh nasabah  penyimpan  pihak  bank  dapat  menggunakan  dana  itu  untuk kepen ngannya sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dapat disimpulkan bahwa
¹⁶ Ibid ., hlm. 114. ¹⁷  Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2001, hlm. 1-2.
¹⁸  R. Soebek , Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional , Bandung: Alumni, 1976, hlm. 1.

## An sipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri
hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan berdasarkan perjanjian.¹⁸ Akibat  hukum  bagi  para  pihak  adalah  nasabah  penyimpan  dana  dan  bank mempunyai hak dan kewajiban yang didasarkan pada perjanjian peminjaman uang. Bank  berkedudukan  sebagai  penerima  simpanan  dan  nasabah  berkedudukan sebagai pemberi simpanan. Bank sebagai penerima pinjaman wajib melindungi hak- hak  pemberi  simpanan,  perlindungan  inilah  yang  penulis  maksud  dengan 'perlindungan kontraktual'.
Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu perjanjian penyimpanan dana dan peraturan perundang-undangan perbankan  (hukum  posi f).  Hubungan  hukum  yang  bersumber  pada  perjanjian penyimpanan dana merupakan aspek perdata murni, yaitu didasarkan pada asas kebebasan  berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam  buku  III  KUHPerdata.  Dalam kenyataannya yang dipergunakan adalah kontrak baku (standard form contract), yaitu  kontrak  yang  sudah  disiapkan  oleh  bank  dan  calon  nasabah  nggal menandatangani perjanjian penyimpanan dana. Dalam hukum perdata, sisi formil dari perjanjian merupakan hal yang utama, ar nya formalitas perjanjian dijadikan acuhan  kesepakatan,  ar nya  apa  yang  disepaka   secara  tertulis  itu  merupakan klausula yang mengikat.
Penandatanganan  perjanjian  penyimpan  dana  menyangkut  dua  hal,  yaitu kesepakatan untuk menyerahkan dana atau uang dari calon nasabah kreditur dan peralihan hak milik dari calon nasabah ke tangan bank. Setelah penandatanganan perjanjian dan uang sudah diserahkan ke bank, maka pada saat itu terjadi peralihan hak milik atas uang yang diserahkan. Setelah terjadi peralihan hak milik maka bank mempunyai kebebasan untuk mengelola dana tersebut untuk modal kegiatan bank.
Sebagai gan  dari peralihan hak milik atas dana tersebut, nasabah diberi hak tagih,  yaitu  hak  tagih  terhadap  dana  yang  Ia  serahkan  ke  bank  (pokok)  dan kesepakatan kompensasi usaha (bunga). Dengan demikian, rekening yang dimiliki nasabah kreditur merupakan buk  dimilikinya bahwa hak tagih yang diberikan bank dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan bank. Dengan demikian, salah satu rahasia bank adalah hak tagih yang dimiliki calon nasabah kreditur.
Nasabah yang akan membuka rekening di bank wajib mengisi data-data yang ditanyakan dalam formulir secara lengkap, jelas, dan benar seper  nama nasabah, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung, dan keterangan lain yang merupakan  iden tas  pribadi  dan  lazim  diberikan  nasabah  kepada  bank  dalam pemanfaatan  produk  bank,  disertai  penunjukkan  iden tas  yang  masih  berlaku seper  Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurut  Pasal  1  UU  Perbankan,  data  nasabah  yang  ditulis  dan  diserahkan salinannya juga termasuk rahasia bank. Dengan demikian, menjadi kewajiban bank untuk  melindungi  data  nasabah  melalui  pengaturan  rahasia  bank.  Kewajiban
merahasiakan  data  nasabah  merupakan  kewajiban  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  memaksa.  Pelanggaran  oleh  bank  terhadap kerahasiaan  data  nasabah  merupakan  ndak  pidana  perbankan  yang  diancam dengan pidana penjara.
Seper  sudah dijelaskan dalam pendahuluan, paham yang dianut perbankan adalah  individualis s,  oleh  karena  itu  pihak  yang  terkait  dengan  perjanjian penyimpanan  dana  adalah  pihak-pihak  yang  menandatangani  perjanjian.  Pihak yang  dak  menandatangani  perjanjian  merupakan  pihak  ke ga  yang  dak  ada hubungannya  dengan  isi  perjanjian.  Istri,  anak,  dan  anggota  keluarga  besarnya merupakan pihak lain yang  dak berhak mengetahui data nasabah baik data pribadi maupun data rekening nasabah.
Paham individualis s ini tentunya  dak sesuai dengan pandangan masyarakat yang komunalis s, yaitu kepen ngan umum di atas kepen ngan pribadi. Menurut pandangan  komunalis s,  dana  yang  disimpan  di  bank  oleh  nasabah  merupakan harta  keluarga,  sejak  seseorang  melangsungkan  perkawinan,  sejak  saat  itu  pula status harta menjadi harta bersama. Sehubungan dengan harta bersama, menurut pandangan masyarakat komunalis s, dana yang disimpan di bank merupakan aset atau harta kekayaan bersama. Konsekuensinya adalah istri atau suami dari nasabah bank berhak untuk membuka rahasia bank baik dengan persetujuan maupun  dak. Permasalahannya adalah jika suami itu berpoligami, yaitu memiliki istri lebih dari satu  maka  mbul  permasalahan  harta  bersama  itu  merupakan  harta  nasabah dengan semua istri atau dengan istri yang mana. Demikian pula jika ada beberapa istri  yang  resmi  dan  satu  atau  beberapa  istri  berdasarkan  pernikahan  siri  maka masalahnya akan rumit dan menguras energi pihak bank.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan  bank  adalah  hubungan  keperdataan  yang  bersumber  pada  perjanjian penempatan  dana  pada  produk-produk  perbankan  seper   tabungan,  deposito, obligasi,  dan  sebagainya.  Keharusan  penerapan  prinsip  keha -ha an  oleh  bank dalam memeriksa hal ikhwal dana yang akan ditempatkan di bank mengandung konsekuensi  bahwa  bank  akan  melindungi  nasabah  terutama  menjaga  rahasia bank.  Pembukaan  rahasia  bank  oleh  bank  atas  seijin  BI  menunjukkan ke dakkonsistenan BI dalam menjalankan prinsip bahwa bank bekerja atas dasar kepercayaan nasabah, selain itu juga menjadi buk  bahwa bank  dak melaksanakan prinsip mengenal nasabah ( know your customer ). Dalam perlindungan nasabah ini harus  diatur  tentang  'hak  tolak'  oleh  BI,  bank  nasabah,  dan  nasabah.  Dalam perlindungan kontraktual, persetujuan dari nasabah besar merupakan kunci dari dilakukannya  atau  dak  dilakukannya  ijin  pembukaan  rahasia  bank  oleh  BI  dan pelaksanaan pembukaan rahasia bank oleh bank nasabah.

## E. Penutup
Hambatan-hambatan masuknya investasi asing ke sektor perbankan di Indonesia dilatarbelakangi berbagai sebab yang salah satunya disebabkan oleh pengaturan dan  prak k  pembukaan  rahasia  bank  yang  kurang  memberikan  perlindungan hukum  kepada  nasabah  besar.  Sebagai  akibatnya,  pengaturan  dan  prak k pembukaan  rahasia  bank  ini  berpotensi  mengurangi  minat  untuk  berinvestasi melalui  penempatan  dana  pada  produk-produk  perbankan  di  Indonesia,  bahkan para nasabah yang sudah menempatkan dana besar pada bank-bank di Indonesia berpotensi mengambil kembali dan memasukkan ke bank-bank di luar indonesia dalam  hitungan  menit.  Harmonisasi  pengaturan  perlindungan  kontraktual  bagi nasabah  kreditur  yang  berik kad  baik  sangat  krusial  untuk  mencegah  atau mengurangi pelarian dana yang sudah  diinvestasikan pada produk perbankan di suatu negara ke negara-negara lain di ASEAN.
Harmonisasi tentang pengaturan rahasia bank  dak harus dengan mengubah ranah  pengaturan  rahasia  bank  dari  hukum  pidana  menjadi  hukum  perdata, melainkan  dapat  segera  ditegakkan  dengan  mengatur  perlindungan  kontraktual dengan memperha kan prinsip-prinsip: 'clear, clean, non-criminal, no drugs, non- poli cal'. Mekanisme  integrasi  perlindungan  kontraktual  terhadap  nasabah kreditur besar yang berik kad baik terhadap pembukaan rahasia bank oleh penyidik yang  terindikasi  melawan  hukum  diatur  dalam  undang-undang  dibawah  UU Perbankan, dalam hal ini dalam bentuk Peraturan BI dan Surat Edaran Gubernur BI kepada seluruh direktur utama bank di Indonesia.
Sebaiknya  dalam  perjanjian  aplikasi  penempatan  dana  ke  dalam  produk perbankan dilampirkan perjanjian pembukaan rahasia bank sebagai bagian yang dak  terpisahkan  dari  perjanjian  aplikasi  tersebut.  Para  gubernur  bank  sentral negara-negara ASEAN mulai merundingkan tentang harmonisasi hukum perbankan pada umumnya dan kesepakatan untuk keseragaman prinsip pembukaan rahasia bank. Para pihak yang berkaitan dengan pembukaan rahasia bank harus memegang teguh  prinsip  keha -ha an  bank  dalam  pelaksanaan  pembukaan  rahasia  bank dengan tujuan menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
Da ar Pustaka Buku Abdulkadir  Muhamad, Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  Cetakan  Ke ga,  PT.  Citra Aditya Bak , Bandung, 2004.
Cambell, Dennis, Interna onal Bank Secrecy (General Edi on) , Sweet & Maxwell,
London, 1992.
Gu erman,  Allan  S.  dan  Robert  Brown, Commercial  Law  of  East  Asia ,  Sweet  & Maxwell Asia, Hong Kong, 1997. Kees Bertens, Pengantar E ka Bisnis , Kanisius, Yogyakarta, 2006. Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan, PT.  Citra  Aditya  Bak , Bandung, 2001.
Neate,  Francis  dan  Roger  Mc  Cormic ,  Bank  Conﬁden ality ,  Interna onal  Bar Associa on, London, 1990.
R. Soebek , Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1976. Yunus Husein , Rahasia Bank dan Penegakan Hukum , Pustaka Juanda, Jakarta, 2010.

## Dokumen Lain
L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” , Pidato diucapkan pada  Upacara  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  pada  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 14 Oktober 1995.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/25/PBI/2009  tentang  Perubahan  Atas  PBI  No.
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.