## EFEKTIVITAS UPTD-PBB-P2 KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018
Kemal Sandi 1 , Alimas Jonsa 2 , Ady Ardiansyah 3 , Rudi Salam 4 , Novirasmita 5 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia Universitas Brawijaya, kemalsandi27@gmail.com 1 Universitas Teuku Umar, alimasjonsa@gmail.com 2
STISIP Mbojo Bima, ady3774@gmail.com 3
Universitas Negeri Makassar,rudisalam@unm.ac.id 4
Universitas Teuku Umar, novirasmita17@gmail.com 5

## ABSTRACT
The purpose of this study is to ascertain the effectiveness of the UPTD PBB-P2 in the effort to maximize the  income  of  the  Land  and  Building  Tax  in  2018  in  West  Aceh  Regency,  as  well  as  what  are  the Supporting and Inhibiting Factors of UPTD PBB-P2 in West Aceh Regency in in an effort to maximize the 2018 Land and Building Tax income in West Aceh Regency. The theory used in this research is the Effectiveness  Theory.  This  study  uses  qualitative  research  methods  with  a  descriptive  approach  to describe and describe the phenomena that exist at the study site. Data collection techniques carried out by  means  of  interviews,  documentation,  and  observation.  Data  analysis  in  this  study  uses  four components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and data verification or drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  showed  that  the  effectiveness  of    UPTD  PBB-P2  West Aceh Regency in the effort of maximizing the income of the Land and Building Tax for Rural and Urban 2018  in  West  Aceh  District  had  been  going  well  and  effectively,  because  of  all  the  effectiveness indicators used theory to answer the results of field research has been implemented  well.
Keywords : Effectiveness, Tax, PBB-P2

## A B S T R A K
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memastikan  Efektivitas  UPTD  PBB-P2  dalam  upaya  proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau Land and Building Tax Receipts Tahun 2018 di Kabupaten  Aceh  Barat,  serta  apa  yang  menjadi  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  dalam  upaya  proses  maksimalisasi  income  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Tahun  2018  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  Teori  Efektivitas. penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk mendeskripsikan dan menjabarkan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas UPTD PBB- P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan  atau Land and Building Tax Receipts Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena dari seluruh indikator efektivitas  yang dijadikan teori untuk menjawab hasil penelitian dilapangan sudah dilaksanakan dengan baik.
Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, PBB-P2

## PENDAHULUAN
Pajak  pada  umumnya,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  pada  khususnya,  selain  sebagai sumber pendapatan negara juga menjadi sumber income daerah yang akan sangat membantu dana pembangunan  suatu  daerah.    Oleh  karenanya, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menjadi  suatu sumber  dominan  dalam development  financing suatu  daerah,  maka  perlu  mendapat  perhatian dan  penanganan  dengan  sebaik-baiknya  dari semua  pihak,  agar  dapat  berdaya  guna  dan berhasil guna. Petugas pelaksana maupun wajib pajak,  merupakan  unsur  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak  sebab  dalam  penanganannya  dirasakan sangatlah  perlu  menerapkan  prinsip  keadilan, kesederhanaan  dan  kepastian  hukum  serta  di- support oleh suatu sistem tata kelola perpajakan yang  dapat  mempermudah  para  wajib  pajak dalam menjalankan obligation- nya yakni membayar  pajak.    Itulah    sebabnya    dalam pelaksanaan    pemungutan  pajak  dituntut kesadaran  dan  kepatuhan  dari  semua  pihak (Nanang, 2017).
Menurut  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  (1994)  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan, menjelaskan bahwa PBB ialah Pajak Negara  yang  diperoleh  atas  kepemilikan  tanah (bumi)    dan/atau  bangunan.  Selanjutnya,  Puteri (2014) Mengemukakan PBB adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat atas kepemilikan Bumi  dan/atau  bangunan  mereka.  Olehnya, Subjek  Pajak  yang  yang  dibebani  PBB merupakan setiap individu atau organisasi (baik milik negara ataupun bisnis) yang dengan sangat jelas  memiliki  suatu  hal  atas  bumi  dan/atau mendapatkan advantage atas  bumi  dan/atau menguasai  dan/atau  mendapatkan benefit atas kepemilikan  bangunannya.  Wajib  pajak  PBB yang dimaksud oleh undang – undang tersebut, bukan  hanya  pemilik  bumi  dan/atau  bangunan, akan  tetapi  termasuk  juga  setiap  individu  atau organisasi  yang  memeperoleh benefit Bumi dan/atau Bangunan.
Pemerintah    Daerah    telah  berupaya semaksimal  mungkin  untuk    meningkatkan (income) Pendapatan    Asli    Daerahnya,  seperti halnya  dengan cara  memperbesar  target  dari pajak  dan  retribusi  (Isma,  Darwis,  Saleh,  & Salam,  2017;  Niswaty,  Darwis,  Alimuddin,  & Salam, 2016; Salam & Rosdiana, 2015). Seperti halnya upaya banyak pemerintah kabupaten dan kota lainnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui  Kantor  Pajak  Bumi  dan  Bangunan
Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menggalang pemasukan dana sangat mengandalkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi. Dalam  perkembangan  sekarang  ini,  diantara sumber  pemasukan  dari  sektor  perpajakan, Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  sangat menaruh  harapan  pada  penerimaan  dari  pajak- pajak  daerah  khususnya  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Hal  itu  cukup  beralasan  dan  wajar apabila  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat mengoptimalisasikan Land  and  Building  Tax Receipt ,  karena  letak  geografis  dan  kondisi daerahnya  yang  merupakan  kawasan  kota, wisata, perkebunan dan pertambangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Kantor  PBB  mengatakan  bahwa beberapa  factor  penghambat  yang  dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengambilan PBB  dari  masyarakat  dapat  diketahui  dari beberapa  aspek,  yakni  dari  aspek public  policy yang  terdiri  dari  desain  Formulasi  sampai  pada tahap  implementasi  dari  kebijakan  tersebut. Dari  aspek  badan  yang  memilki  otoritas  dalam melaksanan  kebijakan  untuk  memungut  PBB masyarakat, dan Kewenangan dalam melakukan pemungutan  PBB  yang  telah  diserahkan sepenuhnya  kepada  Bupati/Walikota  yang seblumnya  dikelola  pemerintah  Pusat  Republik Indonesia  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan nomor 1007/KMK/04/1995.
Proses  pelimpahan  kewenangan  dalam melakukan pemungutan PBB mencakup pelimpahan  tata  cara  penagihan  dan  hal  yang sangat prinsipal lainnya, yakni mengenai income subyek  dan  obyek tax ,  penetapan  dari  jumlah value PBB hingga pada proses pemberian sanksi dan  pemaksaan  padawajib  pajak  (masyarakat). Hali ini sesungguhnya masih menjadi kewenangan  Departemen  Keuangan  atau  scara spesifik  menjadi  tanggungjawab  dari Land  and Building  Tax  center  office (KP  PBB).    Berkat temisahnya kewenangan antara Kantor Pelayanan  Pajak  dan  Pemerintah  Kabupaten, maka  sering  ditemukan  kendala  atau  bahkan permasalahan dalam
proses pengimplementasian pemungutan PBB tersebut, yakni:
a. SPPT  (Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang)  selalu  terlambat  proses penyampaiannya kepada tempat pembayaran dan masyarakat.
b. Ketika  ditemukan  pemasalahan  yang sifatnya administratif tentang data yang
tertera  dalam  SPPT  harusnya  segera finisisasi pada KP PBB.
c. Penentuan jumlah pajak yang merupakan  tanggungjawab  KP  PBB terkadang  tidak  tepat,  sehingga  rasa ketidak  adilan  muncul  dan  dirasakan oleh masyarakat.
Sekarang belum bnyak ditemukan suatu proses penegakan hukum kepada para penunggak PBB dalam bentuk sanksi yang berat menjadi  salaha  satu  faktor  yang  penyebabkan tidak maksimalnya pemungutan PBB. Beberapa masalah  yang  diuaraikan  diatas  menjadi penyebab proses optimalisasi pemungutan PBB tidak  maksimal  100%,  hanya  akan  selalu menyisakan tunggakan setiap tahunnya.

## Tabel 1 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
No Tahun Pendapatan PBB 1. 2016 Rp. 2.678.977.309 2. 2017 Rp. 2.665.500.015 3. 2018 Rp. 2.645.885.161 Sumber: Kantor PBB
Sehubungan  dengan  apa  yang  diuraikan sebelumnya,  maka  peneliti  menuliskan  2 rumusan masalah, yakni:
a. Bagaimana  Efektivitas  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya proses maksimalisasi Land and Building Tax Receipt Tahun 2018.?
b. Apa saja factor determinan UPTD PBB- P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi Land and Building Tax Receipt Tahun 2018.?

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2014) tentang usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang  dalam  meningkatan  tata  kelola  upaya proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt di  daerah  Perdesaan  dan  Perkotaan. Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  tata  kelola PBB  di  daerah  Pedesaan  dan  perkotaan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  setelah proses pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat.  Ditemukan  masih  adanya  kendala  dan bahkan  permasalahan  dalam  tata  kelola  PBB tersebut,  kendati  telah  terjadi  pelimpahan kewenangan sebagai mana yang penulis maksud
sebelumnya.  Pemerintah  kabupaten  malang menyadari betul bahwa sector pajak merupakan salah satu aspek penting yang dalam peningkatan income daerah  tersebut.  Olehnya, jika  tata  kelolanya  kurang  baik,  maka  akan berakibat  pada  penurunan Land  and  Building Tax  income pedesaan  dan  perkotaan.  Berbagai masalah  yang  dihadapi  Kabupaten  Malang dalam  tata  kelola  pajak  bumi  dan  bangunan khususnya daerah pedesaan dan perkotaan yakni adanya penambahan objek pajak dan bahkan ada beberapa objek pajak yang dianggap tidak tertera pada SIM (Sistem Informasi Menejemen) PBB.

## Teori Efektivitas
Efektivitas  menjadi  unsur  fundamental atau  pengukuran  dalam  proses  pencapaian tujuan  atau  target  yang  ditetapkan  sebelumnya oleh organisasi. Sesuatu dapat dinyatakan efektif jika  tujuan  ataupun  target  tercapai  dan  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya (Soewarno,  2009).  Adapun  indikator  dalam pencapaian  tujuan  sehingga  dapat  dikatakan efektif ataupun tidak, menurut Yanuardi (2005) yakni:
a) Tujuan yang akan dicapai harus jelas, hal ini dimaksudkan  agar  setiap  individu  dalam organisasi melaksanaan tugasnya berdasarkan tujuan dan target organisasi yang akan dicapai.
b) Strategi  untuk  mencapai  tujuan  harus, diketahui  bahwasanya  strategi  merupakan arah  yang  akan  diikuti  oleh  setiap  individu dalam organisasi dalam melakukan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
c) Ketepatan analisis dan perumusan policy.
d) Set of planning yang terukur dan matang
e) Ketepatan dalam menyusun program.
f) Ketersedian  sarana  dan  prasarana  untuk bekerja
g) Dalam proses pelaksanaannnya sebisa mungkin untuk efektf dan se-efisien.
h) Maksimalisasi sistem untuk pengawasan dan pengendalian

## Pengertian Pajak
Berdasarkan  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi. Pasal 1, pajak merupakan suatu  kontribusi  yang  sifatnya  wajib    kepada negara    bagi    orang    pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa,  dengan  tidak  mendapat timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan untuk    keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Shahiran,  2009).  Secara
umum  fungsi  pajak  merupakan tools untuk political economy , pajak sesungguhnya berguna dalam  proses  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Menurut    Tibahary  (2016)  fungsi pajak  sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua, yakni:
a. Fungsi Penerimaan ( Budgeter ) b. Fungsi Mengatur ( Reguler )

## Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut  Undang-undang  Nomor  12 Tahun (1994)Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan  pajak  yang  dibebankan  kepada masyarakat  atas  kepemilikan  (tanah)  Bumi dan/atau  bangunan  mereka.  Olehnya,  pajak menjadi  sumber  keuangan  pemerintah  daerah yang  telah  diserahkan  oleh  masyarakat  untuk dikelola demi pencapaian kepentingan masyarakat daerah dimana objek pajak bertempat.  Menurut  Khairani  (2019)  Bumi adalah  seluruh bagian bumi baik permukaan dan tubuh   bumi    (terdapat  didalam  bumi).  Adapun yang  dimaksud  dengan  permukaan  bumi diantaranya tanah, perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) dan laut wilayah  republik  Indonesia.    Bangunan  yang dimaksud ialah semua bentuk konstruksi teknik yang di atas tanah.

## METODE PENELITIAN

## a. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengunakan  metode kualitatif  menurut  Bogdan  dan  Taylor  (Bachri, 2010) menyebutkan bahwa metodologi kualitatif sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Olehnya (Bachri, 2010) berkesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang  berupaya  untuk  menangkap suatu  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian.  Fenomena  yang  dimaksud  seperti persepsi,  perilaku,  tindakan,  motivasi  dan  lain- lain.    Fenomena  ini  dapat  diketahui  melalui proses  pengdeskripsian  kalimat  (bahasa),  dan lainnya.
Penelitian  deskriptif  memiliki  langkah- langkah  tertentu  dalam  pelaksanaannya,  hal  ini sesuai  dengan  karakteristiknya.  Langkah  – langkah  dalam  pelaksanaannya  dimulai  dengan adanya  masalah,  menentukan  jenis  informasi yang diinginkan, menentukan prosedur
pengumpulan  data  melalui  observasi  atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik  kesimpulan  penelitian.  Dikarenakan beberapa  pertimbangan  inilah,  maka  penelitian ini  diupayakan  semaksimal  mungkin  untuk menjelaskan dan menguraikan tentang efektivitas UPTD PBB-P2 kabupaten aceh barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building Tax Receipt tahun 2018.

## b. Sumber data
Menurut  Bachri  (2010)  Data  primer ialah  data  yang  didapatkan  melalui  kegiatan penelitian  langsung  dilapangan  untuk  mencari data-data  yang  lengkap  dan  bekaitan  dengan masalah yang diteliti seperti metode wawancara mendalam,  yaitu  dengan  cara  memberikan pertanyaan  langsung  kepada  sejumlah  pihak terkait  yang  didasarkan  pada  percakapan  yang dibutuhkan. Metode wawancara ditujukan untuk informan  tentang  penelitian  yang  sudah ditetapkan.
Menurut  Bachri  (2010)  Data  sekunder yaitu  data  yang  ditemukan  melalui  analisiss tertulis/kepustakaan      yang  dapat  menguatkan data primer seperti:
a. Studi  kepustakaan,  proses  memperoleh data-data dengan cara mengkaji beberapa buku, dan/ tulisan lainnya.
b. Dokumentasi,  proses  memperoleh  data –  data  melalui  pencatatan  langsung dilokasi penelitian.

## c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan cara  mengumpulkan  informasi  yang  diinginkan untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian. Adapun cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut yakni dengan teknik pengamatan,  dokumentasi  dan  wawancara. Wawancara adalah percakapan maksud tertentu pelaksanaannya dilakukan dilokasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) atau yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee ) atau yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu (Nilamsari,  2014).Teknik  dokumentasi  dalam penelitian  ini  dilakukan  sebagai  tambahan metode untuk memperkaya informasi yang telah ada  dari  teknik  pengumpalan  data  lainya. Gambaran  umum  tentang  wilayah  penelitian, yang  diperoleh  dari  data-data  kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari teknik
dokumentasi (Nilamsari, 2014).
Cara yang digunakan untuk menentukan informan  tersebut  maka  peneliti  mengunakan ( purposive  sampling ) yaitu  teknik yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan  tertentu  didalam pengambilan  sampelnya  (Nilamsari,  2014). Olehnya, peneliti menggunakan tehnik purposive  sampling untuk  menggali  informasi dari  informan.  Adapun  jumlah  informan  dalam penelitian  ini  sebnayak  12  orang  yang  dapat diuraikan dalam table berikut:

## Tabel 2 Jumlah Informan Penelitian
No. Informan Penelitian Jumlah 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 1 Orang 2. Kepala UPTD PBB-P2 1 Orang 3. Staff UPTD PBB-P2 1 Orang 4. Kesekretariatan DPRK 1 Orang 5 Masyarakat 8 Orang Total Informan 12 Orang Sumber: Di olah oleh peneliti
Hal yang mendasari dipiilihnya informan tersebut dikarenakan mereka (informan) dianggap dapat memberikan informasi, mengetahui dan memahami tentang kondisi dilapangan.
d. Instrumen Penelitian Menurut Moleong  (Simbolon,  2012) Penelitian yang mengunakan metode kualitatif menjadikan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci dikarenakan metode penelitian ini hanya dapat dilakukan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alami.  Kondisi  yang  alami  inilah  yang mengharuskan  peneliti  langsung  turun  objek penelitian melakukan wawancara, pengamatan dan  dokumentasi  terhadap informan.  Olehnya peneliti  akan  terlebih  dahulu  alat  bantu  atau panduan  wawancara  sebelum  melakukan penelitian  karena  data  yang  dikumpulkan berupa dokumen dan laporan lainnya.

## e. Teknik Analisis Data
Menurut  Moleong  (Simbolon,  2012) Analisis data merupakan suatau proses pengurutan  atau  pengorganisasian  informasi kedalam pengkatagorian pola untuk menemukan tema  dan  dapat  dirumuskan  hipotesis  kerja. Analisis  data  mengunakan  metode  deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian akan dijabarkan  dengan  kalimat  yang  sesuai  dengan
informasi  yang  diperoleh.  Adapun  informasi yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  berupa kumpulan  informasi  dalam  bentuk  kualitatif, olehnya  peneliti  menggunakan  non  statistic untuk menganalisis data tersebut.
Lebih  lanjut  Moleong (Simbolon, 2012)mengatakan  bahwa  analisis  data  dalam kualitatif  berlangsung  secara  interaktif,  dimana pada  setiap  tahapan  kegiatan  tidak  berjalan sendiri-sendiri.  Meskipun  tahap  penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan,  akan  tetapi  kegiatan  ini  tetap harus dilakukan secara berulang secara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta  verifikasi  data  atau  penarikan  suatu kesimpulan.
Sedangkan  menurut  Miles  (Qomari, 1970) Untuk menganilisis informasi dalam suatu penelitian yang seperti ini, perlu digunakan alur atau  langkah-langkah  yang  terjadi  bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan  atau  alur verifikasi data.
a. Pengumpulan Data Pengumpulan  data  merupakan  suatu proses  mencari  dan  mencatat  semua informasi yang diperlukan.
b. Reduksi Data Reduksi  data  adalah  proses  pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, penghasilaan data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan yang  tertulis  dilapangan (Qomari,
1970) .
c. Penyajian Data
Penyajian data merupakan suatu proses mengumpulkan susunan informasi yang kemungkinan dapat memudahkan pengambilan tindakan atau paling tidak dapat  membantu  penarikan  kesimpulan menurut Miles dan Huberman (Qomari, 1970). d. Verifikasi Data Atau Penarikan Kesimpulan Verifikasi data merupakan suatu bagian dari  keseluruhan  kegiatan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa    data  telah  diuji kebenarannya  dan  kecocokannya  yang bersumber  dari  informasi  yang  ada selama  penelitian  berlangsung  menurut Miles dan Huberman (Qomari, 1970).

## Uji Kredibilitas Data
Menurut Moleong (Simbolon, 2012) Uji kredibilitas suatu data betujuan untuk
memberikan  penilaian  tentang  keabsahan  suatu data  yang  menjadi  temuan  dari  penelitian kualitatif. Kredibilitas suatu data atau informasi dibuktikan  denga  cara  menunjukkan  semua informasi  yang  telah  diperoleh  peneliti  dalam bentuk  trankrip  kepada  informan  untuk  dibaca ulang. Hal in perlu dilakukan untuk menyesuaikan kembali data yang ditulis peneliti dengan  pengalam  yang  di  rasakan  oleh informan.
Menurut  Sugiyono  dalam  (Ramadani, 2014)Data  yang  valid  dapat  diperoleh  dengan melakukan  uji  kredibilitas  terhadap  hasil  data dan  hasil  penelitian  sesuai  dengan  prosedur  uji kredibilitas  data  dalam  penelitian  kualitatif. Yang  menjadi  pengujian  kredibilitas  data penelitian dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Member check
Menurut  Moleong  (Simbolon,  2012) Member  check adalah  proses  pengecekan  data yang  diperoleh  peneliti  kepada  pemberi  data. Member check atau pengujian anggota dilakukan dengan  cara  mendiskusikan  hasil  penelitian kepada sumber-sumber  yang  telah  memberikan data  untuk  mengecek  kebenaran  data  dan interprestasinya.  Pengecekan  dilakukan  dengan jalan:
a. Penilaian dilakukan oleh responden.
b. Mengoreksi kekeliruan.
c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
d. Memasukan  responden  dalam  kancah penelitian,  menciptakan  kesempatan untuk mengikutsertakan sebagai langkah awal analisis data.
e. Menilai  kecukupan  menyeluruh  data yang dikumpulkan.
f. Karangka Konsep Penelitian
Adapun  kerangka  konsep  penelitian sebagai berikut:
Sumber: Diolah oleh peneliti
Jadi  untuk  menjawab  hasil  penelitian dalam paper ini peneliti menggunakan indikator efektivitas, dimana bahwanya indikator efektivitas  ini  untuk  mengukur  pencapaian tujuan  yang  dilakukan  atau  ditentukan  oleh UPTD PBB-P2 Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt tahun  2018 . Apakah  tujuan  atau  sasaran  yang telah ditentukan/direncanakan sebelumnya dengan matang sudah berhasil dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efesien.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  pajak  Daerah  Dan Restribusi  Daerah  terkait  dengan  pengalihan pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  Daerah (Musthofa, 2011). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (UPTD  PBB-P2)  BPKD  Kabupaten Aceh  Barat  yang  diresmikan  tanggal  2  januari 2014,PBB-P2 yang serentak dilaksakan pelimpahannya  nya  dari  pemerintah  daerah, didasari oleh Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58  Tahun  2010  tentang  Tahapan  Persiapan Pengalihan  PBB-P2  sebagai  pajak  daerah,  dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 76 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan  PBB-P2  dan  Perbub  Aceh  Barat No. 77 tahun 2013 tentang pemungutan PBB-P2 serta  Qanun  No.  4  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah yang telah dirubah dengan Qanun No. 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah. mulai tahun 2014  PBB-P2  menjadi  tanggung  jawab  penuh Pemerintah
Efektivitas  UPTD  PBB-P2  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Tahun  2018.  Dari penelitian lapangan penulis mengajukan beberapa  pertanyaan  berdasarkan  pedoman wawancara  kepada  informan  yang  telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil dan wawancara  tersebut  penulis  dapat  mengetahui bagaimana Efektivitas UPTD PBB-P2
Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya  proses maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt dan  Apa  faktor  pendukung  dan  penghambat yang  di  alami  oleh  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land and Building Tax Receipt .
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dilapangan  dengan  mewawancarai informan  sebelumnya,  maka  dapat  diketahui
Indikator Efektivitas Meningkatkan PBB
bahwa  Efektivitas  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Tahun  2018. Adapun data penelitian sebagai berikut:
1. Efektivitas  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan  Tahun 2018.
Efektivitas  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan Tahun 2018 telah sesuai dengan teori efektivitas  yang  ada  dalam  skripsi  ini. Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  informan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,  Kepala  dan  Staff  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Kabupate  (DPRK)  dan  Masyarakat Kabupaten Aceh Barat bahwa Efektivitas UPTD PBB-P2  Aceh  Barat  dalam  upaya  proses maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan  Tahun  2018  sebagai berikut:

## 1.1. Kejelasan  Tujuan  Yang  Hendak Dicapai
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Kejelasan  tujuan  yang  hendak dicapai  itu  adalah  merupakan  kerangka  kerja UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat. Artinya ada  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  dalam rangka  untuk  mningkatkan income dari  sektor PBB-P2.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan mereka  meyurati,  dengan  mereka  terjun  ke lapangan  kemudian  dengan  melibatkan  pihak Kecamatan  atau  pihak Gampong sendiri  untuk menangih  dan  disetiap Gampong mereka mempunyai perwakilan atau anggota yang di SK kan dan disitu jelas uraian tugasnya, mehimpun, memungut  serta  menyetorkan  PBB-P2  kepada Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  dan  bisa juga  di setor lewat Bank persepsi yaitu Bank BRI.
Dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  juga  membenarkan  bahwa  UPTD PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt (PBB)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  jelas ada  kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapainya dikarenakan mereka setiap tahunnyan di berikan target  sesuai  dengan  potensi  dan  data  yang  ada di sektor pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh Barat.  Temuan  ini  sesuai  dengan  penelitian sebelumnya  yakni  dari  (Suyadi  &  Riza, 2014)(Ramadani, 2014) .
1.2. Kejelasan Strategi

## Pencapaian Tujuan
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Mengenai  kejelasan  strategi pencapai  tujuan  untuk  memaksimalisasi Land and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Barat ada  ada di terapkan  oleh  UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh Barat untuk memaksimalisasi income PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat. Strategi yang di terapkan dalam  rangka  meningkatkan  PBB-P2  seperti hibauan kepada masyarakat agar mau membayar PBB,  sosialisasi  dan  penyuluhan  dan  seperti tahun kemarin  UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat  ada  membuat  penghapusan  denda  itukan bagian  dari  strategi  untuk  meningkatkan penerimaan PBB-P2, artinya untuk meningkatkan minat masyarakat dengan adanya melahirkan trobosan penghapusan denda, cuman tahun  kemarin  berlakunya  hanya  selama  satu bulan  dan  alhamdulillah  ada  hasilnya  dan masyarakat  lebih  berantusias  membayar  PBB dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Pihak  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten juga membenarkan bahwa pernyataan dari UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  pihak UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat memiliki strategi-strategi yang efektif untuk memaksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Contohnya seperti  melibatkan  pihak  Kecamatan  dan Gampong untuk  menjaring  supaya  masyarakat mau  berpartisipasi  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt di  Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Ramadani, 2014)(Suyadi & Riza, 2014).
1.3. Proses  Analisis  dan  Perumusan Kebijakan Yang tepat
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Melakukan  proses  analisis  dan perumusan kebijakan yang mantap karena dalam
setiap tahunnya UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan di kabupaten Aceh Barat ada namanya target,  jadi  dengan  adanya  target  mereka melakukan  proses  analisis  dan  perumusan kebijakan  apakah  akan  mencapai  target  atau tidak.
Namun  persoalan  yang  dialami  sejak perlimpahan di HKP dari kementrian keuangan dalam  hal  ini  oleh  KPP  Pratama  di  tahun  2014 HKP yang dilimpahkan itu secara global artinya target  yang  ditetapkan  tertlalu  besar  sedangkan pencapaiannya  tidak  terlalu  dari  besar  pada target  itu  sendiri  karena  ada  data-data  yang kurang  valid,  jadi  seiring  berjalannya  waktu akan divalidasi perlahan-lahan. Karena memang komplek sekali untuk mereka data saja tidak bisa jangankan  mereka  petugas Gampong atau Keuchik  saja  ada  yang  tidak  tau  letak  objek pajak  atau  pemilik  objek  pajak,  artinya  SPPT pajaknya  keluar  sementara  orangnya  tidak  di tempat  dan  terkadang  objeknya  memang  tidak ada diakibatkan ada kesalahan atau dobel.
Cuman  mekanismenya  yang  dobel tersebut  tidak  serta  merta  bisa  hapus.  Karena yang  namanya  piutang  itu  kewajiban  untuk menangih,  karena  yang  dikelola  adalah  uang negara  atau  kekayaan  negara  jadi  tidak  bisa lansung serta merta dihapus dan harus mendapat persatujuan  dari  BPK  dan  harus  berkoordinasi dengan kementrian keuangan jadi banyak stake holder yang harus dilalui. Itulah untuk sekarang kita  lagi  mnyusun  untuk  mengarah  kepada tahapan-tahapan  dalam  rangka  penghapusan piutang tersebut.
Sementara  yang  sebagian  itu  memang tidak  terbayarkan  karena  dobel  atau  tidak  ada objek  pajak  dan  pemilik  pajak  atau  kesalahan saat pendataan awal oleh pemerintah pusat jadi saat  dilimpahkan  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  harus  menerima  mentah-mentah tidak  ada  waktu  untuk  memverifikasi.  Jadi sekarang tinggal untuk menindaklanjuti jika ada persoalan-persoalan  yang  dialami.  Temuan  ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

## 1.4. Perencanaan Yang Matang
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Melakukan  pelaksanaan  yang matang  dalam  rangka  untuk  memaksimalisasi
Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat dengan cara memberikan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat  untuk  membayar  PBBnya  yang merupakan suatu kewajiban bagi warga.
Kemudian  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh Barat juga menglibatkan pihak Kecamatan dan  pihak Gampong dan  juga  bekerja  sama dengan  pihak  Kecamatan  bagi Gampong - gampong yang  PBBnya  masih  dibawah  target agar  rekomendasi  dana  desanya  semacam diberikan  penundaan  dengan  adanya  kebijakan tersebut maka setiap Gampong lebih aktif untuk melunasi PBBnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan  dari  perencanaan  yang  di  lakukan dari  jauh-jauh  hari  sebelum  melaksanakannya untuk memaksimalisasi Land and Building Tax Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya  yakni  dari  (Suyadi  &  Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

## 1.5. Penyusunan Program Yang Tepat
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Melakukan  penyusunan  program yang  tepat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan (PBB-P2)  di  Kabupaten  Aceh  Barat. Program-programnya  adalah  seperti  program pemutakhiran data. Pemuktakhiran data dilakukan  agar  semua  data  yang  ada  di  UPTD PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat  valid  dengan yang  ada  di  lokasi  objek  pajak  yang  ada  dan untuk mendata objek-objek pajak yang baru, ada program  peningkatan  management  pengelolaan pajak bersifat aplikasi yang artinya pengelolaan PBB-P2  semua  data  terintegral  dengan  satu aplikasi  jadi  lebih  mudah  untuk  melakukan pengecekkan data.
Kemudian ada juga program bimbingan teknis (BIMTEK) terhadap perwakilan Gampong dalam  hal  pengelolaan  PBB-P2  nya. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota perwakilan dari setiap Gampong yang  di SK kan supaya  ketika mereka  menyampaikan  kepada  masyarakat untuk  membayar Land  and  Building  Tax Pedesaan  dan  Perkotaan  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  prosedur  yang telah di tetapkan.

## 1.6. Tersedianya  Sarana  dan  Prasarana Kerja
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Memiliki  sarana  dan  prasarana yang  cukup  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat. Walaupun sarana  dan  prasarana  yang  dimiki  tidak  sampai serplus  atau  melebihi  kalau  dalam  rentang kecukupan tersedia.
Artinya  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan Perkotaan  ada  mobil  oprasional  dan  ditunjang adanya  aplikasi  yang  namanya  sekarang  udah jaman  IT  kan,  jadi  semua  data  base  PBB-P2 terintegrasi  dengan  aplikasi,  nama  aplikasinya SISMIOP.  Aplikasi  SISMIOP  ini  berfungsi untuk  mengintegralkan  semua  data  yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten  Aceh Barat  jadi  untuk  melakukan  pengecekan  sudah lebih mudah dan didukung oleh adanya staff, ada komputer, ada wifi ada server dan ada bangunan kantor.  Temuan  ini  sesuai  dengan  penelitian sebelumnya yakni dari (Ramadani, 2014)(Suyadi & Riza, 2014).
1.7. Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam  upaya  proses  maksimalisasi Land  and Building  Tax  Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan Tahun  2018.  Pelaksanaan  yang  efektif  dan efesien  secara  keseluruhan  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya  proses maksimalisasi receipt PBB-P2  di  Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan pelaksanaan yang efektif  dan  efesien.  Karena  dalam  hal pemungutan  atau  penjaringan  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat  melibatkat  stake  holder yang paling bawah ditingkat Gampong . Karena  subjek  dan  objek  pajaknya  itu berada  di Gampong - gampong ,  jadi  sudah dilibatkan. Kemudian untuk pengumpulan hasil pemungutan agar lebih efektif dan efesien UPTD PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan  di  Kabupaten Aceh Barat memakai satu rekening penampungan  dan  bisa  terpantau  setiap  saat sesuai  transaksi  PBB-P2  yang  dilakukan. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014).
1.8. Sistem Pengawasan dan

## Pengendalian
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau Land and Building Tax Receipts Tahun  2018.  Menerapkan  sistem pengawasan  dan  pengedalian  dalam  rangka untuk memaksimalisasi Land and Building Tax Receipts di  Kabupaten  Aceh  Barat  Pada  saat UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat mendistribusikan  SPPT  PBB-P2  ke  tingkat Kecamatan dan Gampong . Artinya ada dokumen kendalinya  melalui  dokumen  kendali  tersebut UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat  bisa memantau atau melakukan pengawasan terhadap target dan potensi PBB-P2 yang ada di Gampong tersebut.  Kemudian  kalau  untuk pengedalian  yang  bersifat  mendidik  UPTD PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya proses  maksimalisasi Land  and  Building  Tax Receipt Pedesaan  dan  Perkotaan  di  kabupaten Aceh Barat ada melakukan sosialisasi, turun ke lapangan.
Disamping  itu  sekaligus  melakukan pemutakhiran  data  dengan  objek-objek  PBB yang  terbaru,  pelayanan  dan  ada  bimbingan teknis, cuman bimbingan teknis yang dilakukan tidak sekaligus. Dikarenakan kurangnya sumberdaya keuangan dan tidak adanya tempat untuk  menampung  tidak  mungkin  sekali kegiatan  melibatkan  seluruh Gampong .  Jadi dibuat  bertahap,  misalkan  tahun  ini  diundang perwakilan  satu  Kecamatan  empat Gampong kemudian  ditahun  berikutnyaa  digilir.  Temuan ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yakni dari (Suyadi & Riza, 2014).

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat
UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi  dan  Bangunan atau  Land  and  Building Tax  Receipts Pedesaan  dan  Perkotaan  Tahun 2018  masih  memiliki  faktor  pendukung  serta faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya.  Adanya  regulasi  atau  aturan dan  adanya  sarana  dan  prasarana  dan  yang menjadi  faktor  pendukung  paling  utama  adalah adanya  kesadaran  atau  partisipasi  wajib pajak/masyarakat dalam hal melunasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunannya serta adanya  bekerja  sama  dengan  pihak  Kecamatan dan Gampong untuk  menyampaikan  agar masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena agar mudah disaat pengurusan administrasi di tingkat Kecamatan.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah  kurangnya  partisipasi  wajib  pajak  atau masyarakat masih kurang sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan masih banyaknya data-data yang kurang valid terhadap objek pajak  yang ada. Jadi dengan adanya data yang kurang valid maka saat mendistribusi SPPT yang  telah  dikeluarkan  tidak  tersampaikan kepada  pemiliki  objek  pajaknya  otamatis  objek pajak  tersebut  pasti  tidak  terbayarkan.  Temuan ini  sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya  yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian serta  berdasarkan  pembahasan  dapat  ditarik kesimpulan yaitu:
a. Efektivitas  UPTD  PBB-P2  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  upaya  proses maksimalisasi income Pajak  Bumi  dan Bangunan  atau Land  and  Building  Tax Receipts Tahun 2018 .
Pelaksanaannya  sudah  berjalan  dengan cukup  baik,  karena  dari  seluruh indikator efektivitas yang dijadikan teori untuk menjawab hasil penelitian dilapangan  sudah  dilaksanakan  dengan baik.  Serta  didukung  dengan  adanya sebagian masyarakat mengatakan bahwa UPTD  PBB-P2  Kabupaten  Aceh  Barat ada  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat, adanya membentuk anggota pendistribusian lembaran (SPPT)  di  setiap Gampong serta memberikan  pelayanan  yang  baik  dan mudah kepada masyarakat yang hendak membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
b. Faktor  pendukung  dan  penghambat yang  di  alami  oleh  UPTD  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya proses  maksimalisasi income Pajak Bumi  dan  Bangunan atau  Land  and
Building Tax Receipts Tahun 2018. Adapun yang menjadi faktor pendukung adanya regulasi atau payung hukum dan adanya sarana dan prasarana, adanya kesadaran atau partisipasi wajib pajak/masyarakat.
Sedangkan yang menjadi faktor
penghambatnya adalah kurangnya
partisipasi  wajib  pajak  atau  masyarakat masih  kurang  sadar  dalam  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  masih banyaknya  data-data  yang  kurang  valid terhadap objek pajak yang ada. Namun  Efektivitas  UPTD  PBB-P2 upaya  proses  memaksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau Land and Building Tax Receipts Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh  Barat  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan optimal  karena  masih  terdapat  beberapa  faktor penghambat  dalam  upaya  pelaksanaannya seperti  masih  kurangnya  sumberdaya  keuangan dan  tempat  yang  lebih  besar  untuk  melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap Gampong , kurangnya kesadaran  atau  partisipasi  masyarakat  untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, keterlambatan  pendistribusian  SPPT  ditingkat Gampong dan masih banyaknya data yang masih kurang valid.

## Saran
Upaya  proses  memaksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau Land and Building Tax Receipts Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh  Barat  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan optimal  karena  masih  terdapat  beberapa  faktor penghambat  dalam  upaya  pelaksanaannya seperti  masih  kurangnya  sumberdaya  keuangan dan  tempat  yang  lebih  besar  untuk  melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap Gampong , kurangnya kesadaran  atau  partisipasi  masyarakat  untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, keterlambatan  pendistribusian  SPPT  ditingkat Gampong dan masih banyaknya data yang masih kurang  valid.  Olehnya  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Barat  dapat  melakukan  langkah  kongkrit untuk meminimalisir beberapa faktor penghambat  seperti  fasilitasi  tempat  yang  lebih besar  untuk  melakukan  Bimbingan  Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap Gampong , dan  membangun  kesadaran  atau  partisipasi masyarakat  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validas Data
Melalui Tringulasi Pada Peniltian
Kualitatif. Technology Education Journal ,
10 (1), 46–62.
Isma, E. W., Darwis, M., Saleh, S., & Salam, R.
(2017).  Kualitas  Pelayanan  Administrasi pada  Puskesmas  Gattareng  Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. JURNAL ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN (JIAP) , 21–28.
Khairani,  S.  (2019). Analisis  Aplikasi  e-SPT PPN  pada  kantor  konsultan  pajak  maidy Palembang . 1 (1), 1–7.
Musthofa,  K.  (2011). Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (  Pbb  )  Di Kelurahan  Tembalang  Semarang  Tahun 2009 .
Nanang.  (2017).  Penerapan  Pajak  Penghasilan SPT Masa Paja Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada  PT.  Samarinda  Central  Plaza. Ekonomia , 6 (2), 137–145.
Nilamsari,  N.  (2014).  Memahami  Studi Dokumen  Dalam  Penelitian  Kualitatif. Jurnal Wacana. Diakses pada hari Selasa 2  April  2019.  Pukul  20:30  WIB , 14 (2), 177–181.  Diambil  dari  143-455-1-PB (1).pdf
Niswaty,  R.,  Darwis,  M.,  Alimuddin,  W.,  & Salam,  R.  (2016).  Pengaruh  Penerapan
Prinsip Good Governance terhadap
Efektivitas Kerja Pegawai. JURNAL ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN (JIAP) , 95–100.
Puteri,  P.  (2014).  Analysis  competitivenes Province and Region. Jejak , 7 (2), 134–140. https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596
Qomari, R. (1970). Teknik Penelusuran Analisis
Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan. INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan , 14 (3), 527–539.
https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.372
Ramadani,  R.  F.  (2014). Upaya  Peningkatan Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  Dan  Perkotaan  oleh  Dinas
Pendapatan .
Salam,  R.,  &  Rosdiana.  (2015).  Penerapan Fungsi  Administrasi  Perkantoran  Modern berbasis  Daya  Saing  Organisasi  dalam menyongsong  MEA  2015. SEMINAR NASIONAL “Revolusi Mental dan Kemandirian  Bangsa  Melalui  Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”  Himpunan  Sarjana  Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia , 1 , 186–190.
Shahiran,  shahful bahtiar bin. (2009). UU RI No 28  Thn  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah. مممم  ممممممم , 2 (5), 255. Diambil dari ???
Simbolon,  D.  (2012).  Memahami  Komunikasi Beda  Budaya  Antara  Suku  Batak  Toba Dengan  Suku  Jawa  Di  Kota  Semarang (Studi  Pada  Mahasiswa  Suku  Batak  Toba Dengan SukuJawa Di Universitas Semarang). THE MESSENGER , IV , 43–49.
Soewarno,  N.  (2009). Corporate  Social Responsibility : Motif Dan Risikonya .  (1),
106–121.
Suyadi,  F.  D.  P.  I.,  &  Riza,  M.  F.  (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  (PBB-P2)  serta  Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya .
Tibahary,  A.  R.  (2016). Transactions  in  Order To Realize Legal Certainty .
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. (1994).
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 . 1– 9.
Yanuardi, A. F. (2005). Efektivitas Pelaksanaan
Program Sarjana Membangun the Effectivenes  of  Implementation  Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping  (  Smd-Wp  )  Program  in Sleman District . 1–11.