## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Rahman 1 , Muhammad Arsyad 2 , Asriani 3 , Muhammad Ishak Syahadat 4 , Muhammad Amir 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Correspondet author : rahmantandi65@gmail.com Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  collaboration  between  the  executive  and  legislature  in  the formulation of inclusive budget policies in Southeast Sulawesi Province. The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews and analysis of related documents. The results show that close collaboration between the two institutions provides a solid  foundation  for  inclusive  and  sustainable  budget  policymaking.  Their  synergy  ensures alignment  of  development  visions  as  well  as  accountability  and  transparency  in  public budget  management.  However,  there  are  challenges  such  as  lack  of  alignment  of  vision, limited transparency, and lack of effective coordination. Therefore, it is necessary to improve communication,  understanding,  and  coordination  between  the  two  institutions  to  create inclusive and sustainable budget policies that have a positive impact on regional progress.

## Keywords: Budget Policy; Collaboration; Executive; Inclusive; Legislative

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kolaborasi  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam penyusunan  kebijakan  anggaran  inklusif  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data  melalui wawancara  dan  analisis  dokumen  terkait.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  yang erat  antara  kedua  lembaga  tersebut  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  penyusunan kebijakan  anggaran  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Sinergi  mereka  memastikan  adanya penyelarasan  visi  pembangunan  serta  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan anggaran  publik.  Namun,  terdapat  tantangan  seperti  kurangnya  keselarasan  visi, keterbatasan  transparansi,  dan  kurangnya  koordinasi  efektif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan peningkatan  komunikasi,  pemahaman,  dan  koordinasi  antara  kedua  lembaga  untuk menciptakan  kebijakan  anggaran  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  yang  berdampak  positif bagi kemajuan daerah.
Kata Kunci: Eksekutif; Inklusif; Kebijakan Anggaran; Kolaborasi; Legislatif
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kolaborasi  yang  erat  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  kebijakan  umum anggaran  memiliki  peran  krusial  dalam  menggalang  sinergi  yang  memperkuat  landasan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, kolaborasi yang kokoh  antara  kedua  lembaga  ini  menjadi  fondasi  penting  dalam  merumuskan  kebijakan anggaran  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Pentingnya  kolaborasi  ini  terletak  pada  upaya

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
untuk  menyelaraskan  visi  pembangunan  antara  eksekutif,  yang  mengusung  rencana  dan kebijakan,  dengan  legislatif  yang  memiliki  peran  dalam  mengawasi  serta  menyetujui penggunaan  anggaran  (Abboah-Offei  et  al.,  2022).  Dalam  proses  penyusunan  kebijakan umum  anggaran,  sinergi  antara  kedua  lembaga  ini  tidak  hanya  menciptakan  kebijakan yang  representatif,  tetapi  juga  memastikan  adanya  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan anggaran publik (Clerici, 2020).
Pada  tingkat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  kolaborasi  yang  solid  antara  eksekutif  dan legislatif  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  penyusunan  kebijakan  yang  mampu mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  secara  inklusif.  Dengan  keterlibatan  kedua lembaga  ini,  kebijakan  anggaran  dapat  lebih  responsif  terhadap  dinamika  kebutuhan masyarakat,  memastikan  alokasi  dana  yang  tepat,  serta  memperkuat  upaya  pencapaian tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Kolaborasi  yang  sinergis  antara  eksekutif  dan  legislatif juga  memungkinkan  terciptanya  mekanisme  evaluasi  yang  berkelanjutan  terhadap implementasi kebijakan anggaran. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan yang  adaptif,  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan  kontekstual  dan kebutuhan  masyarakat  seiring  berjalannya  waktu  (Egobueze,  2017).  Dengan  demikian, pentingnya  kolaborasi  yang  erat  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  proses  penyusunan kebijakan  umum  anggaran  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  tidak  hanya  memperkuat  aspek partisipatif,  tetapi  juga  mendukung  terciptanya  kebijakan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan bagi kemajuan daerah.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran sering kali  terhambat  oleh  sejumlah  tantangan  yang  mengakibatkan  dampak  negatif  terutama dalam  konteks  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Salah  satu  masalah  yang  kerap  muncul  adalah kurangnya  keselarasan  antara  visi  eksekutif  dan  aspirasi  legislatif  terkait  penyusunan anggaran inklusif. Kedua pihak seringkali memiliki pendekatan yang berbeda, menghasilkan perdebatan  panjang  terkait  prioritas  pengalokasian  dana  (Patterson,  2001).  Hal  ini  sering mengakibatkan kemacetan dalam proses pengambilan keputusan, menunda penyelesaian anggaran hingga akhir periode, dan pada akhirnya, menurunkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.  Selain  itu,  sering  terjadi  juga  kurangnya  transparansi  dalam  komunikasi  dan kesepahaman  antara  Eksekutif  dan  Legislatif.  Informasi  yang  terbatas  dan  kurangnya aksesibilitas  terhadap  data  yang  relevan  sering  menjadi  hambatan  utama,  menghambat pemahaman  yang  mendalam  dan  menyeluruh  terhadap  kebutuhan  masyarakat  serta dampak  kebijakan  yang  diusulkan.  Keterbatasan  sumber  daya  dan  kurangnya  koordinasi yang  efektif  juga  menjadi  faktor  yang  memperumit  kerja  sama  antara  kedua  lembaga, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai konsensus yang kuat dalam merumuskan kebijakan anggaran yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam  menyusun  kebijakan  anggaran  sering  kali  mengalami  hambatan  akibat  berbagai

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
faktor.  Salah  satu  masalah  yang  mungkin  terjadi  adalah  kurangnya  keselarasan  antara  visi eksekutif dan aspirasi legislatif terkait penyusunan anggaran inklusif (VanDusky-Allen & Kettler, 2023).
Penelitian  ini  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  meningkatkan  hubungan kolaboratif  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  anggaran. Penelitian  ini  tidak  hanya  menggarisbawahi  pentingnya  kerjasama  antar-lembaga,  tetapi juga  menyoroti  kebutuhan  akan  proses  yang  inklusif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Diharapkan  bahwa  implementasi  langkah-langkah  ini  akan  menciptakan kebijakan  anggaran  yang  lebih  sesuai  dengan  realitas  yang  ada,  memastikan  transparansi informasi  kepada  publik,  dan  akhirnya,  mendorong  pemerintah  untuk  lebih  tepat  sasaran dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara holistik.

## Review Konseptual
Governance  Partnership  Theory, menyoroti  esensi  kolaborasi  antara  sektor  publik, swasta,  dan  masyarakat  sipil  sebagai  fondasi  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan kebijakan. Teori ini menitikberatkan pada kolaborasi dan keterlibatan yang menghubungkan pemangku  kepentingan  dari  berbagai  sektor.  Melibatkan  mereka  dalam  setiap  tahapan kebijakan memungkinkan adopsi solusi holistik yang lebih luas dan responsif. Transparansi dan akuntabilitas  juga  menjadi  pijakan  utama.  Proses  pengambilan  keputusan  yang  terbuka memastikan  integritas  dan  keberlanjutan,  menjaga  kepercayaan  publik  dalam  kemitraan governance.  Kolaborasi  antara  sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  menjadi  fondasi utama  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  kebijakan  (Koppenjan  et  al.,  2022).  Tata kelola kolaboratif diyakini mengarah pada solusi yang lebih inovatif untuk masalah kompleks dalam  pelayanan  public  (Gestel  &  Grotenbreg,  2021).  Selain  itu,  prinsip  kemitraan governance menekankan pentingnya pembagian risiko dan manfaat yang adil. Pembagian risiko  dan  manfaat  yang  adil  sangat  penting  untuk  menghormati  nilai-nilai  inklusifitas, memperkuat  tata  kelola  yang  inklusif  bagi  masyarakat,  serta  menjamin  keadilan  dan kesetaraan  dalam  pengambilan  keputusan  (Dhillon,  2020).  Hal  ini  tidak  hanya  mengurangi disparitas  kekuasaan,  tetapi  juga  memastikan  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  sejalan dengan  risiko  yang  diambil  oleh  masing-masing  pihak.  Keterlibatan  dalam  kemitraan  ini memastikan  keuntungan  sejalan  dengan  risiko  yang  diambil  oleh  perusahaan  dan pemerintah, memperkuat kapabilitas korporat dan memperoleh legitimasi dalam demokrasi deliberative (Lundan & Cantwell, 2020). Fleksibilitas dan inovasi juga diperjuangkan sebagai respons  terhadap  perubahan  lingkungan  yang  dinamis,  memungkinkan  adaptasi  yang cepat  dan  pengembangan  solusi  baru  (Kamalaldin  et  al.,  2020).  Melalui  prinsip-prinsipnya, Governance  Partnership  Theory  tidak  hanya  menawarkan  konsep  kolaborasi  yang  kuat, tetapi  juga  menjadi  panduan  bagi  entitas  publik,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  untuk

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menciptakan  solusi  yang  holistik  dan  berdampak  luas  bagi  perkembangan  dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wang et al., 2021).
Institutional  Role  Theory, memusatkan  perhatian  pada  peran  yang  dimainkan  oleh lembaga  eksekutif  dan  legislatif  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  anggaran.  Lembaga eksekutif  dan  legislatif  memainkan  peran  vital  dalam  proses  penyusunan  kebijakan anggaran.  Eksekutif  bertanggung  jawab  menyusun  proposal,  sementara  legislatif memberikan  persetujuan,  memastikan  transparansi,  dan  menentukan  alokasi  dana  untuk mendukung  tujuan  kebijakan  negara  (Arranz  &  Arroyabe,  2023).  Dalam  konteks  ini,  fokus utamanya  adalah  bagaimana  kedua  lembaga  tersebut  saling  mendukung  dan  bekerja bersama  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  anggaran  yang  dihasilkan  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Risi  et al., 2023). Lembaga eksekutif memegang peran kunci  dalam  merumuskan  dan  mengeksekusi  kebijakan  anggaran,  mempengaruhi  alokasi dana,  serta  menentukan  prioritas  pengeluaran  demi  tujuan  dan  agenda  pemerintahan (Munir,  2020).  Lembaga  eksekutif  memiliki  peran  krusial  dalam  menetapkan  prioritas, kebutuhan,  dan  tujuan  strategis negara. Mereka  bertanggung  jawab mengidentifikasi  arah serta  memimpin  implementasi  kebijakan  yang  memengaruhi  perkembangan  masyarakat dan  perekonomian,  dalam  proses  ini,  eksekutif  seringkali  bertindak  sebagai  pengusul anggaran yang kemudian akan disepakati oleh badan legislative (Wagner et al., 2022). Di sisi lain,  lembaga  legislatif  memainkan  peran  penting  dalam  meninjau,  menyesuaikan,  dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif sebagai kontrol untuk memastikan alokasi dana  sesuai  kebutuhan  public  (Khassawneh  &  Elrehail,  2022).  Mereka  mewakili  suara masyarakat  dan  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  alokasi  anggaran  sesuai dengan  kebutuhan  yang  sebenarnya  (Mushtaq,  2020).  Melalui  proses  ini,  legislatif  memiliki kendali untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam kebijakan  anggaran  (Jain  et  al.,  2020).  Kerja  sama  antara  lembaga  eksekutif  dan  legislatif dalam  penyusunan  anggaran  menjadi  krusial  (He,  2018).    Sinergi  di  antara  keduanya membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Karbhari et al., 2020).
Public  Policy  Formulation  Theory adalah  kerangka  konseptual  yang  merinci  proses pembuatan  kebijakan  publik  dari  awal  hingga  akhir.  Ini  mencakup  serangkaian  tahapan yang  melibatkan  identifikasi  masalah,  perumusan  kebijakan,  implementasi,  dan  evaluasi. (Korenik & Wegrzyn, 2020). Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas kebijakan publik yang diadopsi (Pribadi & Iqbal, 2022). Tahap pertama dalam teori ini  adalah  identifikasi  masalah  (Paquet,  2020).  Pada  tahap  ini,  pemerintah  atau  pelaku kebijakan  mengevaluasi  kondisi  yang  memerlukan  perhatian  dan  tindakan.  Hal  ini melibatkan  pengumpulan  data,  analisis,  dan  identifikasi  akar  permasalahan  yang  ada.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
Dalam  proses  ini,  inklusivitas  memastikan  bahwa  berbagai  perspektif  dan  masukan  dari berbagai  kelompok  masyarakat  dipertimbangkan  untuk  memahami  masalah  secara komprehensif.  Setelah  identifikasi  masalah,  tahap  perumusan  kebijakan  dimulai.  Di  sini, kebijakan  yang  diusulkan  dibuat  berdasarkan  informasi  yang  dikumpulkan  pada  tahap sebelumnya(Wen  et  al.,  2022).  Proses  ini  memperhatikan  aspek  inklusivitas  dengan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada dalam merumuskan solusi  yang  komprehensif.  Kemudian,  langkah  implementasi  kebijakan  dimulai  (Kamau  & Mbirithi,  2021)  Ini  melibatkan  penerapan  kebijakan  yang  telah  diformulasikan  ke  dalam tindakan  nyata.  Inklusivitas  dalam  tahap  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan dapat  diterapkan  dengan  adil  dan  menyeluruh,  serta  mempertimbangkan  dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat.
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, p roses implementasi kebijakan perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementas i  dengan  hal-hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Terakhir, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan yang  telah  diimplementasikan  (Egharevba  et  al.,  2022).    Evaluasi  ini  melibatkan  analisis kinerja  kebijakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Inklusivitas  dalam  evaluasi memungkinkan  partisipasi  masyarakat  luas  untuk  memberikan  umpan  balik,  memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan memenuhi kebutuhan beragam kelompok Masyarakat. Dalam  keseluruhan  proses  ini,  inklusivitas  menjadi  pondasi  yang  memastikan  bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya memperhitungkan beragam perspektif, tetapi juga  melayani  kebutuhan  dan  kepentingan  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  penting  untuk menciptakan  kebijakan  yang  lebih  efektif,  adil,  dan  berkelanjutan  dalam  menghadapi

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
masalah-masalah  kompleks  di  masyarakat.  Teori  Penyusunan  Kebijakan  Publik  memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menghadapi persoalan publik. Dimulai dari identifikasi masalah  hingga  evaluasi  kebijakan,  setiap  langkahnya  memperhatikan  inklusivitas  untuk memastikan  bahwa  proses  pembuatan  kebijakan  mencakup  berbagai  pandangan  dan kepentingan  masyarakat.  Ini  membantu  menciptakan  kebijakan  yang  lebih  responsif, relevan, dan berdampak positif bagi semua kelompok dalam masyarakat (Chaney, 2020).

## METODE
Metode  penelitian  kualitatif  dapat  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk  memahami  secara mendalam dinamika kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kebijakan anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini akan fokus pada analisis mendalam dari sudut  pandang  subjek terlibat,  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi dinamika, persepsi,  dan  pengalaman  mereka  terkait  proses  kolaborasi.  Metode  penelitian  kualitatif dapat  mencakup  wawancara  mendalam  dengan  para  anggota  eksekutif  dan  legislatif, baik secara individual maupun dalam forum diskusi bersama. Selain itu, observasi partisipatif terhadap  pertemuan-pertemuan  terkait  penyusunan  anggaran  serta  analisis  dokumen- dokumen terkait kebijakan anggaran dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.  Selain  itu,  pendekatan  kualitatif  memungkinkan  penggunaan  teknik  analisis konten  terhadap  dokumen-dokumen  kebijakan,  pidato,  atau  catatan  resmi  lainnya  untuk menggali  gagasan,  pemikiran,  dan  pandangan  yang  mendasari  posisi  eksekutif  dan legislatif. Analisis tematik dan pembentukan pola dari data kualitatif juga dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan, hambatan, dan potensi solusi yang dihadapi dalam  kolaborasi  ini.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  luas  dan  inklusif, penelitian  ini  dapat  mengungkap  dinamika  interaksi,  faktor-faktor  yang  memengaruhi kerjasama, serta memberikan wawasan yang kaya terkait perbaikan yang dapat diusulkan guna  meningkatkan  kolaborasi  yang  lebih  efektif  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam penyusunan kebijakan anggaran yang inklusif di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023
Dalam  Permendagri  No.  77  Tahun  2020  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  adalah dokumen  yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  serta asumsi  yang  mendasarinya  untuk  periode  1  tahun.  Kebijakan  umum  memuat  kondisi ekonomi  makro  daerah,  asumsi-asumsi  dasar  dalam  penyusunan  RAPBD  dan  kebijakan pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah  dan  strategi  pencapaiannya.  Sementara itu,  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  atau  PPAS  adalah  rancangan  program prioritas  dan  patokan  batas  maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  untuk  setiap  program  sebagai  acuan  dalam  penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD(Utha et al., 2023).
Proses  penyusunan  Kebijakan  Umum  (KUA),  dan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran Sementara  (PPAS)  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Tahun  2023  dimulai  dengan  penjelasan Gubernur  pada  17  November  2022,  diikuti  oleh  rapat  konsultasi  antara  Badan  Anggaran dan  Komisi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  serta  pembahasan  antara  Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari 17 hingga 21 November 2022. Diskusi yang intens tersebut bertujuan untuk mendalami dan menyempurnakan rancangan KUA  dan  PPAS  untuk  kebijakan  anggaran  2023.  Tabel  1  mencantumkan  empat  agenda kegiatan dalam rapat anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023 beserta pesertanya. Agenda pertama adalah pidato pengantar yang disampaikan oleh Gubernur mengenai  Kebijakan  Umum  Anggaran,  Prioritas,  dan  Plafon  Anggaran  Sementara. Pesertanya meliputi Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Agenda  kedua  adalah  rapat  konsultasi  dan pendalaman  kebijakan  umum  anggaran  serta  perubahan  prioritas  dan  plafon  anggaran. Pesertanya meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, serta Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Agenda ketiga adalah rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran, dengan peserta yang sama seperti agenda kedua, namun tanpa Komisi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Agenda  terakhir  adalah  penandatanganan  Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  mengenai  Kebijakan  Umum,  Prioritas,  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  Tahun Anggaran  2023,  yang  dihadiri  oleh  Gubernur,  Sekretaris  Daerah,  Kepala  Organisasi Perangkat  Daerah,  dan  Ketua/Wakil  Ketua  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel  1  memberikan  gambaran  komprehensif  mengenai  agenda  rapat  anggaran  serta peserta  yang terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  anggaran  di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023.
Tabel  1. Proses  Penyusunan  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggatan 2023 No. Agenda Kegiatan Peserta 1. Pidato Pengantar Gubernur atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 Gubernur,  Sekretaris  Daerah,  Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  Sulawesi Tenggara 2. Rapat  konsultasi  dan  Pendalaman Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Sekretaris  Daerah,  Para  Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pimpinan  dan  Anggota  Badan Anggaran, dan Komisi-komisi Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Rapat  Pembahasan  Kebijakan  Umum Anggaran  serta  Perubahan  Prioritas Plafon  Anggaran  Sementara  Tahun Anggaran 2023 Sekretaris  Daerah,  Para  Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pimpinan  dan  Anggota  Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 4. Penandatanganan  Nota  Kesepakatan antara  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tenggara  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi Sulawesi Tenggara tentang Kebijakan Umum Tahun Anggaran,  serta  Prioritas  dan  Plafon Anggaran  Sementara  Tahun  Anggaran 2023. Gubernur,  Sekretaris  Daerah,  Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Hasil analisis data sekunder tahun 2023
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS)  merujuk pada  Rencana Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  dan mengikuti  pedoman  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Tenggara    H.  Ali  Mazi,  SH  menyatakan  bahwa  KUA  dan  PPAS Tahun  Anggaran  2023,  merupakan  dokumen  perencanaan  anggaran  yang  disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya dibahas dan ditetapkan secara  bersama-sama  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Hasil  pembahasan  tersebut  melahirkan  kesepakatan  bersama  sebagai  pedoman dalam  penyusunan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Dengan demikian, KUA-PPAS tersebut merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dijabarkan ke dalam program prioritas pembangunan daerah.
Mengacu  pada  permasalahan  dan  isu  strategis  pembangunan  daerah  serta  arah kebijakan  pembangunan  nasional  pada  tahun  2023,  maka  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
Tenggara menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu: "pembangunan manusia dan infrastruktur  untuk  mendukung  produktivitas  menuju  transformasi  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan".  Tema  tersebut  menjadi  arah  pembangunan  daerah  yang  dijabarkan  ke dalam  program  dan  kegiatan  prioritas  yang  tertuang  dalam  rencana  kerja  pemerintah daerah tahun 2023. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah:
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Peningkatan  daya  saing  perekonomian  daerah  melalui  peningkatan  nilai  tambah sektor-sektor unggulan.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Pengurangan  kesenjangan  antar  wilayah  melalui  peningkatan  infrastruktur  dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.
Untuk merealisasikan empat prioritas pembangunan tersebut, maka kebijakan umum pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah  yang  akan  ditempuh  adalah  sebagai berikut:
1. Kebijakan pendapatan daerah , kebijakan ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas keuangan  daerah  melalui  optimalisasi  sumber-sumber  pendapatan  daerah,  antara Iain:  intensifikasi  pajak  dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tetap menjaga  stabilitas  perekonomian  daerah  dan  terus  berupaya  meningkatkan pendapatan  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  maupun  penerimaan  dari Iain-Iain  pendapatan  daerah  yang  sah.  Dalam  rancangan  Kebijakan  Umum  APBD Tahun  Anggaran  2023,  pendapatan  daerah  direncanakan  sebesar  4,388  triliun rupiah, yang diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,456 triliun rupiah,  pendapatan  transfer  sebesar  2,930  triliun  rupiah,  dan  Iain-Iain  pendapatan daerah yang sah sebesar 1 ,483 milyar rupiah.
2. Kebijakan  belanja  daerah ,  pengalokasian  betanja  daerah  masih  diarahkan  untuk memberikan  dampak  bagi  perekonomian  daerah  yang  mulai  meningkat  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu,  pokok-pokok  kebijakan  belanja daerah  tahun  2023,  diarahkan  untuk  mendanai  program  dan  kegiatan  prioritas pembangunan  daerah  dalam  rangka  pencapaian  target-target  pembangunan daerah  pada  akhir  periode  RPJMD  pada  tahun  2023.  Berdasarkan  atas  target penerimaan  daerah,  maka  anggaran  belanja  pada  tahun  anggaran  2023 direncanakan  sebesar  4,428  triliun  rupiah  yang  direncanakan  untuk  membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.
3. Kebijakan  pembiayaan  daerah meliputi:  penerimaan  pembiayaan  sebesar  400,000 milyar rupiah, yang diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran.

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam rapat konsultasi pendalaman KUA serta PPAS APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Herry Asiku, SE, sejumlah isu strategis  terungkap.  Anggota  DPRD  menyoroti  kebutuhan  pemutihan  pajak  kendaraan, pembangunan  jalan  provinsi  vital,  dan  pentingnya  perhatian  terhadap  irigasi  di  beberapa wilayah.  Namun,  perdebatan  muncul  terkait  potensi  penurunan  pendapatan  daerah  dari pemutihan  pajak  kendaraan,  dengan  beberapa  anggota  menyarankan  penghapusan denda sebagai alternatif untuk  mempertahankan pendapatan. Diskusi juga menggarisbawahi wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang memprihatinkan, dengan anggota menyoroti ketidakmerataan perhatian terhadap beberapa wilayah dalam alokasi anggaran.  Pimpinan  rapat,  H.  Herry  Asiku,  SE,  menekankan  bahwa  perbaikan  infrastruktur jalan  provinsi  yang  rusak menjadi  fokus  utama  dalam  rapat  Banggar dengan  TAPD,  sambil menyoroti pentingnya keterlibatan Banmus dalam pengambilan keputusan Tahun Anggaran 2023.
Dalam  rapat  pembahasan  KUA-PPAS  APBD  Tahun  Anggaran  2023,  dipimpin  oleh Herry Asiku, SE, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa poin penting  terkait  perencanaan  anggaran.  Fokus  utama  terletak  pada  pelayanan  publik  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  ditargetkan  mencapai  5,5-5,6%,  dengan  perhatian  khusus terhadap  penanganan  inflasi  yang  diharapkan  bisa  ditekan  ke  angka  2-3%  pada  tahun 2023.  Prioritas  belanja  ditujukan  pada  penurunan  tingkat  kemiskinan,  investasi  di  sektor pertambangan  untuk  menyerap  tenaga  kerja,  dan  pengembangan  infrastruktur  serta ekonomi  lokal.  Meskipun  rencana  alokasi  belanja  mencapai  4,4  triliun  dengan  defisit  400 miliar,  upaya  pembiayaan  akan  dilakukan  melalui  SiLPA  dan  pendapatan  transfer  untuk menutupi  defisit  tersebut.  Pentingnya  realisasi  yang  tepat  dalam  pengelolaan  keuangan menjadi sorotan utama guna menghindari kekosongan kas yang signifikan akibat dari defisit yang  terjadi.  Dengan  ringkas,  poin-poin  ini  mencerminkan  arah  kebijakan  anggaran  tahun 2023  yang  bertujuan  pada  peningkatan  pelayanan  publik,  pertumbuhan  ekonomi,  dan penekanan pada pengurangan kemiskinan serta pengelolaan keuangan yang cermat.
Setelah  rapat  konsultasi  yang  panjang,  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  mencapai kesepakatan  penting  dalam  menyelaraskan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (RAPBD).  Terjadi  keselarasan  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  mengharmonisasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  Beberapa  program  masih  memerlukan  prioritas,  sementara  yang  lain  mungkin  tak bisa  dilaksanakan  dengan  sumber  daya  yang  ada.  Ini  memberikan  tanggung  jawab bersama  bagi  DPRD.  Kesepakatan  pertama  terfokus  pada  KUA  yang  disetujui  secara sementara,  tapi  perlu  disesuaikan  dengan  anggaran  hingga  Desember.  Perlu  pula pengecekan  program  yang  belum  termasuk  dalam  KUA.  Diskusi  berlanjut  ke  PPAS  yang merefleksikan perubahan dalam KUA dan alokasi anggaran untuk setiap OPD. PPAS disetujui

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
sementara,  tapi  perlu  penyesuaian  angka  akhir.  Fokus  utama  rapat  adalah  penyesuaian KUA dan PPAS dengan realitas anggaran serta peninjauan kembali program yang diusulkan.
Dalam  pembahasan  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara  (KUA-PPAS)  tahun  2023  di  DPRD,  berbagai  fraksi  menyoroti  aspek penting.  Fraksi Nasdem  menekankan  perhatian  khusus  terhadap  organisasi  masyarakat,  terutama  yang terkait dengan kepemudaan dan kemanusiaan, mengantisipasi resesi tahun 2023. PDIP fokus pada pentingnya membangun prasarana kantor yang memenuhi kebutuhan esensial serta pembangunan  infrastruktur  di  berbagai  daerah,  sementara  PKS  mendorong  peningkatan Pendapatan  Daerah  dan  inisiatif  aktif  DPRD  dalam  penyelesaian  bantuan  sosial.  Fraksi Demokrat  menyoroti  kesesuaian  antara  kebutuhan  dan  kemampuan  keuangan  daerah, sementara  Golkar  dan  Gerindra  mendukung  kelanjutan  pembahasan  dengan  penekanan pada  infrastruktur  dan  pemutihan  pajak  kendaraan.  Fraksi  Kebangkitan  Pembangunan Nurani Rakyat menyoroti perbaikan jalan, dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM, serta  peningkatan  kesejahteraan  guru  honorer.  Sementara  Fraksi  PAN  memberikan dukungan  penuh  dan  berharap  implementasi  KUA-PPAS  sesuai  kesepakatan  tanpa perubahan  signifikan.  Dengan  demikian,  semua  fraksi  menyatakan  dukungan  dan penerimaan terhadap KUA-PPAS tahun 2023 untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.
2. Penandatanganan  Nota  Kesepakatan  Kebijakan  Umum  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023
Nota  Kesepakatan  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara  Tahun  Anggaran  2023 merupakan  hasil  dari  serangkaian  tahapan  Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi  Tenggara  Tahun  2023,  ditandatangani  oleh  Gubernur  Sulawesi  Tenggara,  H.  Ali Maz,  SH,  sebagai  pihak  pertama,  serta  atas  nama  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara dan  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  H.  Abdurrahman Shaleh, SH, M.Si, beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Heri Asiku, SE, dan H.  Jumarding,  SE,  sebagai  pihak  kedua  yang  mewakili  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, menyepakati:
1. Pendapatan  Daerah,  secara  keseluruhan  ditargetkan,  sebesar  RP.  4,544  triliun (empat  koma  lima  ratus  empat  puluh  empat  triliun  rupiah),  yang  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  pendapatan  transfer,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah.
2. Belanja  Daerah , secara  keseluruhan  belanja  daerah  direncanakan  sebesar  Rp.
4,757  triliun  (empat  koma  tujuh  ratus  lima  puluh  tujuh  triliun  rupiah)  yang  akan digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
3. Pembiayaan Daerah, secara keseluruhan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar  Rp.  488,000  milyar  (empat  ratus  delapan  puluh  delapan  milyar  rupiah), yang diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Selain  dari  kesepakatan  tersebut  diatas,  Badan  Anggaran  DPRD  Provinsi  Sulawesi Tenggara  mencatat  beberapa  rekomendasi  yang  perlu  menjadi  perhatian  Gubernur beserta jajarannya agar :
1. Dalam  penyampaian  Kebijakan  Umum  serta  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran Sementara  APBD  yang  akan  datang  agar  memperhatikan  peraturan  pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelotaan  Keuangan  Daerah  dimana  Pasal  90 menekankan  bahwa  Penyampaian  KUA  dan  PPAS  paling  iambat  minggu  kedua bulan Juli dan penandatangan kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala Daerah  paling  lambat  minggu  kedua  bulan  Agustus,  sebagaimana  atensi  dari Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dan  hasil  Audensi  dan  Koordinasi  dari Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
2. Di Akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, pihak DPRD menyarankan agar pengalokasian anggaran Tahun Anggaran 2023 fokus perhatian kita  pada  Perbaikan  infrastruktur  jalan  jembatan,  sehingga  tidak  adalagi  riak-riak terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Peningkatan  pendapatan  pada  objek  pertambangan  sesuai  amanat  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022
4. Perhatian  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kabupaten  Wakatobi  sebagai  Kawasan Pariwisata  Nasional  (KSPN)  dan  daerah  yang  masuk  kategori  penyangga  KSPN tersebut.
5. Kegiatan  yang  belum  terealisasi  sampai  pada  akhir  tahun  anggaran  agar pemerintah daerah dapat menyampaikan ke DPRD kegiatan apa saja yang belum terealisasi  dan  apa  kendalanya  sehingga  dapat  menjadi  perhatian  kita  semua dalam  proses  perencanaan  sampai  pada  penganggaran  perubahan  APBD  yang akan datang.
6. Pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang sedianya akan dibangun 22 lantai, maka disepakati akan dibangun 5 lantai dengan skema penganggaran tahun jamak  yang  akan  ditandatangani  persetujuan  bersama  antara  Gubernur  dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
7. Perhatian  Pemerintah  Daerah  terhadap  pembangunan  RKB  SMA  dan  sederajat karena  ditemukan  ada  sekolah  yang  masih  melaksanakan  proses  belajar mengajar yang  shift-shiftpan  atau  bergantian  sehingga  program  pembelajaran  tidak  efektif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
Dan  juga  perhatian  kepada  honorarium  para  guru  tidak  tetap  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
8. Perhatian  pemerintah  terhadap  kesejahteraan  Polisi  Kehutanan  yang  bertugas menjaga kawasan hutan lindung Sulawesi Tenggara, Badan Anggaran mengusulkan untuk penganggaran honorarium dari RP. 600.000 menjadi RP.1.000.000,-
9. Kegiatan  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  tetap  dilanjutkan mengingat  daya  beli  masyarakat  Sulawesi  Tenggara  masih  sangat  rendah  akibat pandemi covid-19 dan dapat mendorong pendapatan asli daerah.
10. Perhatian  pemerintah  daerah  terhadap  peningkatan  UMKM  khususnya  dibidang pertanian,  perikanan  dan  perkebunan  untuk menunjang  kesejahteraan  masyarakat Sulawesi Tenggara
11. Pada  Biro  Administrasi  Kesejahteraan  Rakyat  dan  Kemasyarakatan  Sekretariat Daerah agar memperhatikan Bantuan hibah kepada masyarakat dan rumah ibadah di  Sulawesi  Tenggara  baik  pada  Perubahan  APBD  2022  maupun  pada  Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2023.
12. Pada  Dinas  Perhubungan  agar  menjadi  perhatian  terhadap  pengadaan  jembatan timbang pada setiap pelabuhan.

## PEMBAHASAN
Proses  penyusunan  kebijakan  anggaran  tahun  2023  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara melibatkan  serangkaian  langkah  yang  melibatkan  berbagai  entitas,  dimulai  dari  pidato Gubernur  yang  merangkum  Kebijakan  Umum  Anggaran,  Prioritas,  dan  Plafon  Anggaran Sementara,  hingga  penandatanganan  Nota  Kesepakatan  antara  Pemerintah  Provinsi  dan DPRD.  Terdapat  empat  agenda  rapat  yang  melibatkan  peserta  dari  berbagai  tingkatan pemerintahan, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, hingga  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Kolaborasi  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  menjadi  krusial  dalam  proses  ini  karena  melalui  serangkaian  rapat konsultasi,  pembahasan,  dan  penandatanganan  kesepakatan,  terjadi  pemahaman mendalam  serta  penyempurnaan  atas  rancangan  KUA  dan  PPAS.  Partisipasi  DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi, memberikan wawasan dari sudut pandang legislatif, memastikan  representasi  kepentingan  publik  dalam  alokasi  anggaran,  serta  mengawal aspek  akuntabilitas  penggunaan  dana  publik.  Kolaborasi  erat  antara  Pemerintah  Daerah dan  DPRD  menjadi  landasan  yang  menghasilkan  kebijakan  anggaran  yang  lebih  terukur, responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat,  serta  terjaminnya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menegaskan bahwa kerjasama antara kedua entitas  tersebut  menjadi  fondasi  penting  dalam  penyusunan  kebijakan  anggaran  yang

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menggambarkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk tahun 2023.
Data  yang  disajikan  menggambarkan  pentingnya  kolaborasi  antara  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  penyusunan  kebijakan  anggaran tahun  2023,  sejalan  dengan  Governance  Partnership  Theory  yang  menekankan  esensi kerjasama  antara  sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  sebagai  fondasi pengambilan  Keputusan  (Fleta-Asín  et  al.,  2020).  Hal  ini  tercermin  dalam  proses  yang melibatkan  serangkaian  langkah  dari  pidato  Gubernur  hingga  penandatanganan  Nota Kesepakatan.  Kolaborasi  antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  melibatkan  empat agenda  rapat  yang  melibatkan  peserta  dari  berbagai  tingkatan  pemerintahan  dan memungkinkan pemahaman mendalam serta penyempurnaan atas rancangan KUA dan PPAS.
Partisipasi DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Komisi, menghadirkan perspektif legislatif  yang  vital  dalam  aspek  representasi  kepentingan  publik  serta  mengawal akuntabilitas  penggunaan  dana  publik.  Kolaborasi  erat  ini  menjadi  landasan  yang menghasilkan  kebijakan  anggaran  yang  lebih  terukur,  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah  (Rolfe  &  Anderson,  2022).  Kerjasama  antara  kedua  entitas  tersebut  menjadi fondasi  penting  dalam  penyusunan  kebijakan  anggaran,  menggambarkan  aspirasi  serta kepentingan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk  tahun  2023  sesuai  dengan prinsip-prinsip  governance  partnership  yang  mengedepankan  partisipasi  dan  kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.
Proses  penyusunan  kebijakan  anggaran  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara mencerminkan  konsep  teori  peran  institusi yang  menyoroti  hubungan  antara  lembaga eksekutif  dan  legislatif  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Berdasarkan  teori  peran institusi, terlihat bahwa gubernur, sebagai perwakilan eksekutif, memainkan peran penting dengan  pidatonya  yang  merangkum  Kebijakan  Umum  Anggaran,  Prioritas,  dan  Plafon Anggaran  Sementara  (Dávid-Barrett  &  Fazekas,  2020).  Namun,  langkah  selanjutnya melibatkan  kolaborasi  erat  antara  Pemerintah  Provinsi  dan  DPRD,  menunjukkan  peran legislatif  yang  signifikan  dalam  pembahasan,  konsultasi,  dan  penandatanganan kesepakatan  anggaran.  Badan  Anggaran  dan  Komisi  DPRD  memberikan  perspektif legislatif  yang  penting,  memastikan  representasi  kepentingan  publik  serta  memantau aspek  akuntabilitas  pengelolaan  dana  publik.  Kerjasama  erat  antara  eksekutif  dan legislatif  diwarnai  oleh  pemahaman  mendalam,  memastikan  kebijakan  anggaran  yang responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  serta  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan  daerah.  Hal  ini  mencerminkan  peran  utama  yang  dimainkan  oleh  lembaga eksekutif  dan  legislatif  sesuai  dengan  institutional  role  theory  (Abrutyn  &  Lizardo,  2023),  di

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
mana  keduanya  saling  melengkapi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  anggaran yang  mencerminkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  Provinsi  Sulawesi  Tenggara untuk tahun 2023.
Data yang disajikan menggambarkan proses penyusunan kebijakan anggaran tahun 2023  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  menegaskan  pentingnya  kolaborasi  antara Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  dalam  rangka  menghasilkan  kebijakan  anggaran  yang responsif,  transparan,  dan  akuntabel.  Theory  of  Public  Policy  Formation mengidentifikasi tahapan proses kebijakan yang dimulai dari identifikasi masalah, di mana pidato Gubernur yang  merangkum  Kebijakan  Umum  Anggaran,  Prioritas,  dan  Plafon  Anggaran  Sementara menjadi  titik  awal  pemahaman  atas  kebutuhan  Masyarakat  (Allen  et  al.,  2020). Perumusan kebijakan  dilakukan  melalui  serangkaian  rapat  dan  konsultasi  yang  melibatkan  berbagai entitas  pemerintahan,  dimulai  dari  Gubernur  hingga  anggota  DPRD,  menunjukkan  tahap kolaboratif  dalam  merumuskan  kesepakatan  terkait  alokasi  anggaran  yang  mencerminkan aspirasi  publik.  Implementasi  kebijakan  dilakukan  melalui  penandatanganan  Nota Kesepakatan  antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  menegaskan  kerjasama  yang  kuat dalam  mengawal  pengelolaan  dana  publik  serta  memastikan  akuntabilitasnya.  Evaluasi terjadi  secara  implisit,  dimana  kolaborasi  erat  antara  kedua  entitas  tersebut  menjadi landasan yang menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan  masyarakat,  mengindikasikan  tahapan  evaluasi  dalam  teori  pembentukan kebijakan  (Siciliano  et  al.,  2021).  Dalam  konteks  Sulawesi  Tenggara,  kerjasama  antara Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  menjadi  fondasi  penting  dalam  memastikan  bahwa kebijakan  anggaran  yang  dihasilkan  mencerminkan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat untuk tahun 2023, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pembentukan kebijakan publik.

## KESIMPULAN
Kolaborasi  yang  erat  antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam  penyusunan  kebijakan  umum anggaran  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  memiliki  peran  penting  dalam  memperkuat landasan  keberlanjutan  pembangunan.  Kolaborasi  ini  memungkinkan  penyelarasan  visi pembangunan  antara  kedua  lembaga,  memastikan  kebijakan  yang  representatif, akuntabilitas,  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  anggaran  publik.  Dengan  melibatkan eksekutif  dan  legislatif,  kebijakan  anggaran  dapat  lebih  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat,  memastikan  alokasi  dana  yang  tepat,  dan  memperkuat  pencapaian  tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kolaborasi ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya keselarasan visi dan pendekatan yang berbeda antara kedua lembaga, kurangnya transparansi dan kesepahaman, serta keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi  efektif.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  teori Governance  Partnership dan

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Institutional Role Theory dapat menjadi panduan dalam membangun kolaborasi yang kuat antara  sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat  sipil  serta  memperjelas  peran  eksekutif  dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan anggaran. Dengan memperkuat kolaborasi ini, Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dapat  menciptakan  kebijakan  anggaran  yang  inklusif, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan daerah secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abboah-Offei, M., Amboka, P., Nampijja, M., Owino, G. E., Okelo, K., Kitsao-Wekulo, P., Chumo, I., Muendo, R., Oloo, L., Wanjau, M., Mwaniki, E., Mutisya, M., Haycraft, E., Hughes, R., Griffiths, P., & Elsey, H. (2022). Improving early childhood development in the context of the nurturing care framework in Kenya: A policy review and qualitative exploration of emerging issues with policy makers. Frontiers in Public Health , 10 . https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1016156
Abrutyn, S., & Lizardo, O. (2023). A Motivational Theory of Roles, Rewards, and Institutions. Journal for the Theory of Social Behaviour , 53 (2). https://doi.org/10.1111/jtsb.12360
Allen, D. W. E., Berg, C., Markey-Towler, B., Novak, M., & Potts, J. (2020). Blockchain and the evolution of institutional technologies: Implications for innovation policy. Research Policy , 49 (1). https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103865
Arranz, C. F. A., & Arroyabe, M. F. (2023). Institutional theory and circular economy business models: The case of the European Union and the role of consumption policies. Journal of Environmental Management , 340 . https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117906
Chaney, P. (2020). Human rights and social welfare pathologies: civil society perspectives on contemporary practice across UK jurisdictions – critical analysis of third cycle UPR data. International Journal of Human Rights . https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1789107
Clerici, P. (2020). Minorities at the gate: the legislative contribution of opposition minorities and the committee system. Evidence from Argentina. Journal of Legislative Studies ,
26 (2). https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1741759
Dávid-Barrett, E., & Fazekas, M. (2020). Grand corruption and government change: an analysis of partisan favoritism in public procurement. European Journal on Criminal Policy and Research , 26 (4). https://doi.org/10.1007/s10610-019-09416-4
Dhillon, C. M. (2020). Indigenous Feminisms: Disturbing Colonialism in Environmental Science Partnerships. Sociology of Race and Ethnicity , 6 (4). https://doi.org/10.1177/2332649220908608
Egharevba, M. E., Ukenna, S. I., Olonade, O. Y., Onyeonoru, I. P., Oke, U., & Gayus, K. A. (2022). Social Entrepreneurship, the State and National Development: A Viable Nexus for Addressing Social Challenges in a Developing Country Context. WSEAS Transactions on Environment and Development , 18 . https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.67
Egobueze, A. (2017). Nigeria ’ s Image, Democracy and Foreign Policy, 1999-2007. Asian Journal of Social Science Studies , 2 (4). https://doi.org/10.20849/ajsss.v2i4.276
Fleta-Asín, J., Muñoz, F., & Rosell-Martínez, J. (2020). Public-private partnerships: determinants of the type of governance structure. Public Management Review , 22 (10). https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1637014
Gestel, N. Van, & Grotenbreg, S. (2021). Collaborative governance and innovation in public services settings. Policy and Politics . https://doi.org/10.1332/030557321X16123785900606

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.677-694 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402
He, K. (2018). Role conceptions, order transition and institutional balancing in the Asia-Pacific:
A new theoretical framework. Australian Journal of International Affairs , 72 (2). https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1437390
Jain, S., Singhal, S., Jain, N. K., & Bhaskar, K. (2020). Construction and demolition waste recycling: Investigating the role of theory of planned behavior, institutional pressures and environmental consciousness. Journal of Cleaner Production , 263 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121405
Kamalaldin, A., Linde, L., Sjödin, D., & Parida, V. (2020). Transforming provider-customer relationships in digital servitization: A relational view on digitalization. Industrial Marketing Management , 89 . https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.004
Kamau, S. K., & Mbirithi, D. M. (2021). Citizen Participation in the Formulation of Public Policy in Mombasa County, Kenya. International Journal of Current Aspects , 5 (4). https://doi.org/10.35942/ijcab.v5i4.213
Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. In PSU Research Review (Vol. 5, Issue 1). https://doi.org/10.1108/PRR-05-2020-0015
Khassawneh, O., & Elrehail, H. (2022). The Effect of Participative Leadership Style on Employees ’ Performance: The Contingent Role of Institutional Theory. Administrative Sciences , 12 (4). https://doi.org/10.3390/admsci12040195
Koppenjan, J., Klijn, E. H., Verweij, S., Duijn, M., van Meerkerk, I., Metselaar, S., & Warsen, R. (2022). The Performance of Public – Private Partnerships: An Evaluation of 15 Years DBFM in Dutch Infrastructure Governance. Public Performance and Management Review , 45 (5). https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2062399
Korenik, D., & Wegrzyn, M. (2020). Public policy timing in a sustainable approach to shaping public policy. Sustainability (Switzerland) . https://doi.org/10.3390/su12072677
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lundan, S., & Cantwell, J. (2020). The local co-evolution of firms and governments in the Information Age. Journal of International Business Studies , 51 (9).
https://doi.org/10.1057/s41267-020-00373-3
Munir, K. A. (2020). Challenging Institutional Theory ’ s Critical Credentials. Organization Theory , 1 (1). https://doi.org/10.1177/2631787719887975
Mushtaq, M. (2020). Role of Institutional Theory and Quality Prevalence in Higher Educational Institution. Revista Amazonia Investiga , 9 (30). https://doi.org/10.34069/ai/2020.30.06.1
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Paquet, M. (2020). Immigration, Bureaucracies and Policy Formulation: The Case of Quebec.
International Migration , 58 (1). https://doi.org/10.1111/imig.12555
Patterson, E. (2001). Innovation and creativity: Bringing it all together. Catching the Knowledge Wave , www.knowle .

## KOLABORASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.677-694                                                                       Rahman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pribadi, U., & Iqbal, M. (2022). Pivotal Issues of Democratic Governance: A Literature Review. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 25 (3). https://doi.org/10.22146/jsp.63435
Risi, D., Vigneau, L., Bohn, S., & Wickert, C. (2023). Institutional theory-based research on corporate social responsibility: Bringing values back in. International Journal of Management Reviews , 25 (1). https://doi.org/10.1111/ijmr.12299
Rolfe, S., & Anderson, I. (2022). Meeting the housing needs of military veterans: exploring collaboration and governance. Housing Studies . https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2056153
Siciliano, M. D., Wang, W., & Medina, A. (2021). Mechanisms of Network Formation in the Public Sector: A Systematic Review of the Literature. In Perspectives on Public Management and Governance (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvaa017
Utha, A., Ode Muhamamd Elwan, L., & Azhar, M. Z. (2023). Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 348 – 362.
VanDusky-Allen, J. A., & Kettler, J. J. (2023). The impact of party-constituent relationships on executive and legislative influence over policymaking. Party Politics , 29 (1). https://doi.org/10.1177/13540688211051659
Wagner, R., Huemann, M., & Radujkovi ć , M. (2022). An institutional theory perspective on the role of project management associations for projectification of society: the case of Germany. International Journal of Managing Projects in Business , 15 (8). https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2021-0259
Wang, Y., Liu, F., & Li, H. (2021). Public – private partnership governance mechanism analysis using grounded theory. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Municipal Engineer , 174 (1). https://doi.org/10.1680/jmuen.18.00050
Wen, M., Liao, L., Wang, Y., & Zhou, X. (2022). Effects of Healthcare Policies and Reforms at the Primary Level in China: From the Evidence of Shenzhen Primary Care Reforms from 2018 to 2019. International Journal of Environmental Research and Public Health , 19 (4). https://doi.org/10.3390/ijerph19041945