PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG
Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Gnesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {angga.prawiradana, raiyuliartini, ratnawindari}@undiksha.ac.id,

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung  serta  upaya  dari  kepolisian  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dialami kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polres  Buleleng.  Subjek  dari penelitian  ini  adalah  kepolisian  yang  memiliki  kewenangan  didalam  menegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng  yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  kepolisian  didalam menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  belum  maksimal  dikarenakan meningkatnya  angka  penyalahgunaan  narkotika  di  kabupaten  Buleleng  setiap  tahunnya, didalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  kepolisian  membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika  berjalan  masksimal.  Adapun  faktor  penghambat  peran  kepolisian  dalam menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  yaitu  kurangnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  bahayanya  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  hal  penghambat  dari pihak  kepolisian.  Berdasarkan  hal  tersebut  ada  upaya  dari  kepolisian  untuk  mengatasi hambatan-hambatan  yang  dialami  kepolisian  yaitu  dengan  melaksanakan  sosialisasi  ke masyarakat tentang  pengetahuan  bahayanya  penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia  yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

## ABSTRACT
This  study  aims  to analyze  the  implementation  of  the  role  of the  police  in  enforcing  the  law against  narcotics  crime  in  Buleleng  District  and  the  hindering  and  supporting  factors  and efforts  of  the  police  to  overcome  barriers  experienced  by  the  police  in  law  enforcement against  narcotics  crime  in  Buleleng  Regency.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal research. This research is descriptive. The location of this research was conducted at Polres Buleleng. The subject of this study is the police who  have the authority in  enforcing the law against  the  narcotics  crime  in  Buleleng  Regency,  namely  in  this  case  the  unit  of  Res.  Drug Polres  Buleleng.  Technique  of  data  collecting  done  by  observation,  interview,  document study.  The  result  of  the  research  shows  that  the  role  of  police  in  the  law  against  narcotic crime has not been maximized due to the increasing number of narcotics abuse in Buleleng regency every year, in upholding the law to the crime of narcotics need the contribution from
society  to  enforce  and  prevent  the  misuse  of  narcotics  running  masksimal.  The  inhibiting factor  of  the  police  role  in  enforcing  the  law  against  narcotics  crime  is  the  lack  of  public knowledge of the dangers of narcotics abuse becomes an obstacle from the police. Based on this,  there  are  efforts  by  the  police  to  overcome  the  obstacles  faced  by  the  police  by conducting socialization to the public about the knowledge of the dangers of narcotics abuse and  carry  out  more  routine  oprations  and  raids  to  reduce  the  number  of  narcotics  abuse  in Buleleng district.
Keywords: Role of Police, Law Enforcement, Narcotics Crime.

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan
Narkotika di Indonesia  sudah  mencapai  pada  tahap yang  sangat  mengkhawatirkan.  Narkotika tidak  lagi  mengenal  batas  usia,  orang  tua, muda,  remaja  bahkan  anak-anak  ada  yang menjadi  pengguna  dan  pengedar  gelap Narkotika.  Peredaran  ilegal  Narkotika  di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika  tidak  hanya  beredar  di  kota –kota besar  di  Indonesia,  tetapi  juga  sudah merambah  sampai  kedaerah-daerah  kecil. Indonesia  yang  dahulunya  merupakan Negara transit  atau  lalu  lintas  perdagangan gelap  Narkotika  karena  letak  geografis negara  Indonesia  yang  sangat  strategis, telah  berudah  menjadi  Negara  produsen Narkotika.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan terungkapnya  beberapa  laboratorium  yang memproduksi  narkotika  di  Indonesia  (data informan  IPDA  Choiril  Aman  Soleh,  Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng).  Era  globalisasi  yang  ditandai dengan  kemajuan  teknologi  komunikasi, kemajuan  perdagangan  serta  pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara potensial sebagai produsen Narkotika.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  Hal  tersebut  dijelaskan pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No. 35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Kata narkotika  pada  dasarnya  berasal  dari
bahasa  yunani  “Nar-koun”  yang  membuat lumpuh  atau  mati  rasa  (Sujono  dan Daniel,2013:2).
Peredaran  yang  sangat  pesat  ini menjadi  masalah  besar  bagi  Indonesia karena  akan  merusak  generasi  penerus bangsa,  pada  setiap  tahunnya  kasus penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia terus  meningkat.  Data  Polri  dan  BNN menyebut ada  26.678  kasus  narkoba  pada 2010  dan  meningkat  menjadi  40.897  kasus pada  2016  (tirto.id,  2017,  25  november 2017).  Peredaran  narkotika  di  Buleleng pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya  angka  tindak  pidana  narkotika cendrung  meningkat.  Menurut  data  dari Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  kasus tindak  pidana  narkotika  di  Buleleng  pada tahun  2015  kasus  tindak  pidana  narkotika sebanyak  24  kasus,  ditahun  2016  terjadi peningkatan  sejumlah  47  kasus  dan  pada 2017  sampai  bulan  November  terdapat  50 kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng  (data  tahunan  kasus  narkotika Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Buleleng). Adapun  bebrapa  faktor  utama  penyebab masih tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika di Buleleng yang pertama  yaitu  rasa  ingin  tahu  masyarakat yang  tinggi  tentang  narkotika  sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi  narkotika,  maka  timbulah rasa  ingin  mencoba  narkotika  tersebut. Kedua agar diterima oleh klompok dilingkungannya,  seseorang  yang  semula tidak  mengkonsusi  narkotika  menjadi  ikut mengkonsumsi  dikarenakan  lingkungannya yang mengkonsumsi narkotika juga, sehingga  agar  bias  mengikuti  dan  diterima
oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut.  Ketiga  ketahanan  mental  yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual  atau  keyakinan  tentang  ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi  narkotika  yang  sesungguhnya dilarang  oleh  setiap  ajaran  agama  itu sangat  kurang.  Karena  pada  masa  ini masyarakat cendrung kurang mematuhi apa yang  dilarang  dan  dibolehkan  oleh  ajaran agamanya. Keempat karena trend pergaulan,  pergaulan  yang  buruk  sangat cepat  mempengaruhi  seseorang  untuk mengkonsumsi  narkotika,  karena  jika  tidak ikut mengkonsumsi maka seseorang tersebut  akan  menjadi  bahan  ejekan  oleh rekan-rekannya.  Dan  yang  kelima  yaitu peran  orang  tua  yang  kurang  untuk mengawasi  anaknya,  orang  tua  yang  sibuk dengan  dirinya  sendiri  sehingga  tidak menghiraukan anaknya mengakibatkan anaknya  terkena  pergaulan  bebas  dan sampai  anak  tersebut  melakukan  kegiatan penyalahgunaan  narkotika  (  data  informan IPDA  Choiril  Aman  Soleh,  Kanit  Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng).
Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh  kurangnya  pemahaman  terhadap dampak negatife dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Buleleng  tentang  memerangi  peredaran narkotika  sangatlah  rendah.  Pergaulan bebas  generasi  muda  juga  menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.
Kepolisian  sebagai  aparat  penegak hukum  di  Indonesia  memiliki  peran  aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan  peredaran  narkotika  di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika menjadi  aturan  pedoman  kepolisian  dalam penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana narkotika.  Kepolisian  Indonesia  di  bantu BNN  (Badan  Narkotika  Nasional)  terus
menekan  angka  tindak  pidana  narkotika agar tidak terus meninggkat setiap tahunnya.
Kepolisian  Resor  Buleleng  yang berwenang  sebagai  penegak  hukum  di wilayah  Kabupaten  Buleleng    juga  terus menekan  angka  tindak  pidana  narkotika. Walaupun  wilayah  yang  cukup  luas  dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian  masyarakat  di  Buleleng  agar terjauhi  dari  kegiatan  peredaran  narkotika, kepolisian  tetap  berusaha  memantau  ke daerah  yang  dianggap  berpotensi  adanya kegiatan  peredaran  dan  penyalah  gunaan narkotika.  Dengan  adanya  Undang-Undang No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika  dan upaya-upaya  lain  seharusnya  kepolisian dapat menekan angkat kasus tindak pidana narkotika  di  Buleleng  agar  tidak  meningkat lagi setiap tahunnya, namun faktanya dalam tiga  tahun  belakangan  ini  tindak  pidana narkotika  di  Buleleng  tetap  meningkat. Maka perlunya dilakukan penelitian terhadap  permasalahan  ini.  Dari  latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil  judul  “Peran  Kepolisisan  dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Na rkotika di Kabupaten Buleleng.”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini menggunakan kajian  yuridis  empiris.  Kajian yuridis  empiris  dikatakan  sebagai law  in action ,  dimana  mengaji  hukum  secara nyata,  baik  itu  secara  budaya  maupun keadaan  sosial.  Sifat  penelitian  yang digunakan  peneliti  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang mendeskipsikan  secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  terhadap  suatu  populasi  atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik,  atau  faktor-faktor  tertentu (Waluyo,2008:8.).  Data  yang  digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  lapangan  penelitian  yang bersumber dari sumber pertama di lapangan  yaitu  baik  responden  maupun informan  yang  berkaitan  dengan  penelitian
khususnya  data  yang  diperoleh  langsung dari pelaku yang bersangkutan (Yuliartini,2014:37).  Data  sekunder,  yaitu data  yang  diperoleh  dan  bersumber  dari penelaahan  studi  kepustakaan  berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi  dari  berbagai  instansi  dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber  hukum  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  antara lain  (Asikin,2016:30)  Data  Sekunder  dibagi menjadi  beberapa  bahan  hukum  adalah sebagai  berikut:  Bahan  Hukum  Primer, Bahan  Hukum  Sekunder,  dan  Bahan Hukum Tersier. Penelitian ini menggunakan teknik-teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi dokumen, wawancara, dan observasi.Teknik pemilihan sampel penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  teknik nonprobability  sampling yaitu memberikan peran yang sangat besar dalam penelitian untuk menentukan pengambilan sampel. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Kepolisian  Dalam  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Polres  Buleleng  sebagai  kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng. Polres Buleleng juga dibantu dalam menegakan  hukum  di  wilayah  Kabupaten Buleleng  oleh  kator-kantor  kepolisian  lain yang yang memiliki kewenangangan hukum setingkat wilayah Kecamatan, seperti halnya  Polsek  Sukasada  yang  memiliki kewenangan hukum di Kecamatan Sukasada  yang  termasuk  dalam  wilayah Kabupaten  Buleleng.  Kepolisian  di  Polres Buleleng  dalam  menangani  kasus-kasus tindak  pidana  memiliki  satuan-satuan  yang berbeda-beda  dengan  tugas  menangani kasus-kasus  tertentu  yang  sesuai  dengan tugasnya.  Salah  satunya  adalah  Satuan Res.  Narkoba  Polres  Buleleng,  dimana satuan ini memiliki tugas menangani kasus-
kasus  tindak  pidana  yang  bersangkutan dengan  narkoba.  Satuan  ini  dikhususkan karena  tindak  pidana  narkoba  adalah  salah satu  tindak  pidana  khusus  sehingga  harus ditangani  oleh  satuan  yang  khusus.  Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan  maksimal.(data  informan  IPTU Wayan Santiasa, KBO Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng) Anggota  kepolisian  Polres  Buleleng sebagai  pemilik  kewenangan  di  wilayah hukum Kabupeten Buleleng memiliki kewajiban  didalam  menegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat  menekan  angka  penyalahgunaan narkotika  di  Kabupaten  Buleleng.  Polres Buleleng  memiliki  satuan  khusus  di  dalam menangani  kasus  tindak  pidana  narkotika, yaitu Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  di Polres  Buleleng,  peran  kepolisian  didalam menekan  angka  kasus  tindak  pidana narkotika  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya.
Dalam melakukan penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika cukup  susah,  dikarenakan  tindak  pidana narkotika  termasuk  tindak  pidana  khusus dimana  berbeda  dengan  tindak  pidana lainnya  apabila  tindak  pidana  narkotika harus  adanya  barang  bukti  narkotika tersebut  dibawa  atau  terbukti  ada  pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan  apabila  hanya  ada  laporan tanpa  barang  bukti  maupun  tes  urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna.(data  informan  IPDA  Choiril Aman  Soleh,  Kanit  Sidik  Satuan  Res. Narkoba Polres Buleleng).
Tingginya  tingkat  penyalahgunaan narkotika  di  kabupaten  Buleleng  terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran  masyarakat  akan  bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kasus penyalahgunaan  narkotika  di  Kabupaten

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Buleleng  terus  meningkat,  seperti  pada tabel.
Data  Jumlah  Kasus  Narkotika  Pertahun  di Kabupaten Buleleng No. Tahun Jenis Kasus Narkotika 1 2015 24 2 2016 47 3 2017 50
Sumber:  Data tahunan kasus tindak pidana narkoba  Satuan  Res.  Narkoba Polres Buleleng.
Nyoman  Sumanegara  sebagai  Banit Sidik  menjelaskan  bahwa  selain  Denpasar, Buleleng menjadi kabupaten dengan tingkat penyalahgunaan  narkotikanya  tinggi  di Provinsi  Bali.  Buleleng  berada  di  peringkat ketiga  dalam  peredaran  narkotika  setelah Kabupaten  Badung,  dan  Kodya  Denpasar (data satuan res. narkoba polres bueleleng).
Peran  yang  dilakukan  Kepolisian  di Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Buleleng dalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  narkotika,  dalam  penyalahgunaan narkotika  di  Kabupaten  Buleleng  setiap tahunnya,  berdasarkan  hasil  wawancara bersama  bapak  M.  Faisal  selaku  Banit Opsnal  pada  29  Maret  2018  menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika ini  akan  diawali  dengan  upaya  pembinaan, pencegahan,  dan  penindakan  sebelum tindak  pidana  tersebut  terjadi.  Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi  permasalahan  tersebut.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1961  kemudian  berubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Tugas  Pokok  Polri  selaku  Pengayom, Pelindung  dan  Pelayan  Masyarakat  wajib untuk  memberantas  penyakit  masyarakat yaitu masalah narkoba (Simamora, 2014:179).  Kanit  Sidik  Santuan  Res. Narkoba  Polres  Buleleng  IPDA  Choiril menyampaikan  beberapa  peran  kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan
hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan  terhadap  tersangkat  tindak pidana  narkotika  sampai  berkas  perkara tersebut  di  kejaksaan  mana  kala  kasus tersebut  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana.  Anggota  kepolisian  dari  Satuan Res.  Narkoba  Polres  Buleleng  juga  sudah berhasil didalam menerangi atau memberikan penyuluhan maupun
sosialisasi  dan  mengajak  instansi  lain  di Kabupaten Buleleng sehingga diharapkan di masyarakat  maupun  siswa  di  sekolah- sekolah mampu menghindari dan mengetahui  bahayanya  penyalahgunaan narkotika.
Peran  kepolisian  dalam  menegakan hukum  yang  dilakukan  kepolisian  Satuan Res.  Narkoba  dalam  memberantas  dan menanggulangi  penyalahgunaan  narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre - emptive (pembinaan),  program  kedua preventif (pencegahan) dan  program  ketiga represif (penindakan)(Nugroho,2011:99).  Kepolisian dari  Satuan  Res.  Narkoba  Polres  Buleleng untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika  ini  akan  diawali  dengan  upaya pembinaan,  pencegahan,  dan  penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.
1. Pre - emptive (Pembinaan)
Bahwa “pre - emptive atau  program pembinaan  ditujukan  kepada  masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum m engenal narkoba”
(Partodiharjo,2006:100). Suatu tindakan pencegahan adalah preventif (Jamin,2004:60). Dalam praktek di lapangan,  kepolisian  menyebut  istilah pre - emptive ini  sebagai  pembinaan  masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law  abiding  citizens (Suparlan, 2004:40).
2. Preventif (Pencegahan)
Sesuai  dengan  asas-asas  hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih  mengutamakan  asas preventif ,  yaitu
mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat.  Asas hukum  tersebut  diperkuat  dengan  adanya Pasal  14  Ayat  (1)  huruf  i  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  upaya preventif oleh polisi.
3. Represif (Penindakan)
Upaya  terakhir  untuk  memberantas penyalahgunaan  berbagai  jenis  narkoba khususnya  narkotika  yang  dilakukan  oleh satuan  narkoba  Polres  Buleleng  adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan  tahapan  penindakan  terhadap orang-orang  yang  telah  menyalahgunakan narkotika,  ini  merupakan  wewenang  mutlak bagi kepolisian  dalam  memberantas  segala bentuk  penyimpangan,  yang  salah  satunya penyalahgunaan narkotika. “ Represif adalah program  penindakan  terhadap  produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum” (Partodiharjo,2006:107).
Sedangkan,  represif adalah  “penindasan
/pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan
terja di” (Arief,2005:42).
Pelaksanaan  program represif dimulai  dari penyelidikan,  penyidikan  sampai  dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan
hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.
Kepolisian dalam penegakan hukum tindak  pidana  narkotika  bagi  pengguna narkotika  sebagai  pelaku  tindak  pidana, tidak  dapat  dipungkiri  pastilah  memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan  teknologi yang  canggih sayangnya  tidak  didukung  dengan  sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar  kegiatan  pelaku  tersebut (Ziliwu,  2016:67).  Sarana  dan  prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat  sadap  telepon.  Kendala  lain  yang mempengaruhi  tugas  dan  fungsi  kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas  penyalahgunaan  narkotika, yaitu  partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  di
beberapa  wilayah  yang  masih  sangat rendah  karena  rasa  tidak  peduli  terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat  secara  langsung  adanya  tindakan penyalahgunaan narkotika (Tarigan,
2013:17).
Dalam  menegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  narkotika  di  Kabupaten Buleleng  Kepolisian  Polres  Buleleng  pada khususnya  Satuan  Res.  Narkoba  menemui hambatan-hambatan  yang  menjadi  hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya,  seperti  yang  dijelaskan  oleh bapak  IPTU  Wayan  Santiasa    pada  29 maret  2018 menjelaskan  bahwa  hambatan- hambatan  yang  ditemui  yaitu,  sarana  dan fasilitas  dalam  penegakan  hukum  yang kurang mendukung dan lengkap.
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang  memudahkan komunikasi  antara  pengedar  narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar  dan  pembeli  narkotika.  Para pengedar  dan  pembeli  narkotika  sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan  menggunakan  handphone  untuk menentukan  tentang  waktu  dan  tempat terjadinya  transaksi  tersebut.  Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi  yang  canggih  sayangnya  tidak didukung  dengan  sarana  dan  prasarana yang  canggih  dalam  membongkar  kegiatan pelaku  tersebut.  Sarana  dan  prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat  sadap  telepon,  Satuan  Res.  Narkoba Polres  Buleleng  belum  didukung  dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui  kendala  apabila  pelaku  tindak pidana  narkotika  berkomunikasi  dengan menggunakan handphone saja  tidak  dari mulut ke mulut.
Hambatan yang kedua, yaitu partisipasi  dan  kontrol  masyarakat  di beberapa  wilayah  di  Kabupaten  Buleleng yang  masih  sangat  rendah  karena  rasa tidak  peduli  terhadap  lingkungannya  sendiri
walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya anggapan  bahwa  pihak  kepolisian  akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan  keamanan  bagi  si  pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan  ancaman  oknum  pengedaran narkotika di kemudian hari.
Hambatan  ketiga  yang  ada  yaitu, masih  rendahnya  mutu  maupun  kualitas beberapa  anggota  polisi  yang  bertugas  di Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng untuk melakukan  operasi  khusus  kepada  pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan  narkotika.  Operasi  yang dimaksud  adalah  tes  urine  terhadap  orang yang  diduga  menggunakan  narkotika  pada saat diadakannya razia narkotika.
Hal  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh Kanit  Sidik  Satuan  Res.  Narkoba  Polres Buleleng  bapak  Choiril  Aman  Soleh  dalam wawancara di ruangannya, anggota kepolisian  tersebut  menjelaskan  beberapa hambatan  yang  ditemui  dalam  menegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di Kabupaten  Buleleng.    Ketidak  mengertian masyarakat  tentang  narkotika  tersebut menjadi  hambatan  dikarenakan  beredarnya narkotika dimasyarakat tidak ada masyarakat  yang  berani  melaporkan  hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan
informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika di masyarakat  Kabupaten  Buleleng.  Didalam menangkap  tersangka  pengedar  narkotika ini  juga  sangat  licin,  para  oknum  pengedar biasanya  menggunakan  metode  temple barang  sehingga  hanya  waktu  sekian  detik narkotika  tersebut  berpindah  tangan,  dan juga dengan modus berlapis yaitu membayar  kurir  pengiriman  yang  lebih  dari satu  orang  sehingga  kepolisian  bingung harus  membuntuti  atau  menangkap  oknum kurir  yang  mana  membawa  narkotika tersebut.  Para  tersangka  yang  di  tangkap oleh  Kepolisian  dari  Satuan  Res.  Narkoba Polres  Buleleng  sering  kali  jika  dimintai
keterangan  pasti  memutus  rantai  yang berarti  dia  tidak  memeberikan  informasi terkait  barang  tersebut  sehingga  kepolisian tidak dapat mengembangkan kasus narkotika  tersebut  sampai  menangkap  ke Bandar besar narkotiknya.
I  Nyoman  Sumanegara  sebagai Banit  Sidik  juga  menjelaskan  pada  saat wawancara  beberapa  hal  yang  menjadi penghambat  didalam  menegakan  hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu, ketakutan masyarakat  untuk  melaporkan  adanya penyalahgunaan  narkotika  dilingkungannya menjadikan  penyalahgunaan  narkotika  ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan  kepolisian  minim  informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Dan hal selanjutnya yaitu  kekurangan  personil  di  Satuan  Res. Narkoba Polres Buleleng menjadi penghambat  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  narkotika  karena  Kabupaten Buleleng  dengan  wilayah  yang  cukup  luas membutuhkan  personil  yang  lebih  agar pengawasan  akan  peredaran  narkotika  ini dapat  diminimalisir,  dan  juga  fasilitas  yang kurang  mendukung  seperti  alat  test  urin maupun  alat  penyadap hand  phone yang tidak  begitu  mendukung  mengakibatkan menghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di
Kabupaten Buleleng. Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng  menemui  hambatan-hambatan yang  ditemui  yaitu,  sarana  dan  fasilitas dalam  penegakan  hukum  yang  kurang mendukung  dan  lengkap.  Sarana  dan prasarana  tersebut  salah  satunya  adalah detektor  atau  alat  sadap  telepon,  Satuan Res.  Narkoba  Polres  Buleleng  belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika
berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja  tidak  dari  mulut  ke  mulut. Hambatan yang kedua yaitu, partisipasi dan kontrol  masyarakat  di  beberapa  wilayah  di Kabupaten  Buleleng  yang  masih  sangat
rendah  karena  rasa  tidak  peduli  terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat  secara  langsung  adanya  tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menyebabkan  bebasnya  penyalahgunaan narkotika di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng.
Upaya  Kepolisian  Mengatasi  Hambatan- hambatan yang Dialami Kepolisian
Dalam Penegakan Hukum terhadap
Tindak  Pidana  Narkotika  di  Kabupaten Buleleng Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten  Buleleng  adalah  kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi.  Terbentuknya  kerjasama  antara kepolisian  dengan  beberapa  organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat  merupakan  langkah  kepolisian guna  peningkatan  kesadaran  dan  ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan  serta  terpeliharanya keamanan dan ketertiban(Fiyana, 2017:41). Kepolisian  dalam  hal  ini  Satuan  Res. Narkoba  Polres  Buleleng,  bahwa  upaya yang  dilakukan  kepolisian  untuk  mengatasi hambatan-hambatan  tersebut  yaitu,  yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena  sesuai  dengan  undang- undang  masyarakat  ikut  berperan  didalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika. Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan  kualifikasi  kompetensi  yang  lebih baik  lagi.  Selain  adanya  penambahan tenaga  sumber  daya  manusia  kepolisian juga  memerlukan  adanya  penambahan sarana  dan  prasarana  pendukung  yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba(Fiyana,  2017:43).  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  cara  kedua  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  ada dalam  menegakan  hukum  terhadap  tindak pidana narkotika harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya
manusia  di  Satuan  Res.  Narkoba  melalui ikut  pelatihan  lebih  jauh  tentang  narkotika maupun  modus-modus  yang  ada  didalam penyebarannya  tersebut,  agar  kedepannya anggota  dari  Satuan  Res.  Narkoba  Polres Buleleng  memiliki  kemampuan  dan  lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika. Selain  itu  juga  meningkatkan  fasilitas- fasilitas  pendukung  didalam  menegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap handphone. Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi  rutin  yang  dilakukan  diberbagai tempat,  bahkan  di  sekolah,  dan  tempat hiburan  malam  dimana  terdapat  anak  atau remaja  yang  dalam  hal  ini  sangat  rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba(Fiyana,  2017:45).  Hasil  penelitian menegaskan  bahwa  cara  ketiga  dalam mengatasi  hambatan  Satuan  Res.  Narkoba Polres Buleleng akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan  terhadap  tindak  pidana  narkotika dan  razia-razia  yang  akan  lebih  sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai  sebagai  daerah  yang  rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika. Agar tidak hanya  diperkotaan  namun  didesa-desa angka  penyalahgunaan  narkotika  dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh  untuk  menekan  angka  peredaran narkotika,  razia  yang  rutin  di  daerah  yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa  takut  untuk mengedarkan  narkotika lagi.  Dan  satu  hal  lagi  yang  sangat  penting yaitu komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga  wilayahnya  agar  terbebas  dari ancaman  penyalahgunaan  narkotika  yang dimana  saja  hal  ini  bias  terjadi,  dan  agar selalu  melapor  apabila  ada  terlihat  warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.
Adapun kepolisian ketika melakukan penangkapan  kepada  pelaku  pengedaran
narkotika  menemui  hambatan  yaitu  tidak dapat  menangkap  pelaku  tersebut  apabila tidak  ada  barang  bukti  yang  melekat  atau dibawa pelaku tersebut saat dilaksanakannya  penangkapan  sehingga kepolisian  dalam  mengatasi  hambatan tersebut harus melakukan pengintaian sejak awal  pelaku  tersebut  terdeteksi  agar mengetahui dimana pelaku tersebut menyimpan atau menyembunyikan narkotika  tersebut  dan  ketika  melakukan penangkapan  terhadap  pelaku,  kepolisian harus  cepat  dan  jangan  memeberikan pelaku  peluang  untuk  melarikan  diri  dan memebuang  barang  terlarang  tersebut. Ketika penangkapan terhadap pelaku diusahakan langsung melakukan penggeledahan badan maupun sekitar TKP dengan  teliti,  sehingga  nantinya  ketika kepolisian menangkap pelaku aman beserta barang buktiknya yaitu narkotika tersebut.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.  Peran  kepolisian  dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1961 kemudian berubah menjadi Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung  dan  pelayan  masyarakat  wajib untuk  memberantas  penyakit  masyarakat yaitu  masalah  narkotika.  Peran  kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  yaitu  kepolisian  berwenang mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan  obat  dan  narkotika.  Peran kepolisian sebagai
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku  tindak  pidana  narkotika,  mulai  dari jaringan  kecil  sampai  ke  jaringan  besar
seperti  bandar  narkoba  dan  menangkap pelaku  tindak  pidana  narkoba.  Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian  unit  satuan  narkoba  dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk
narkotika, yaitu dengan mengadakan program pre - emptive (pembinaan), program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan). Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten  Buleleng  adalah  (a)  mengajak seluruh  elemen  masyarakat  karena  sesuai dengan  undang-undang  masyarakat  ikut berperan didalam penangulangan, pencegahan,  dari  peredaran  narkotika;  (b) mengembangkan potensi atau sumber daya manusia  di  satuan  kami  melalui  ikut pelatihan  lebih  jauh  tentang  narkotika maupun  modus-modus  dan  meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana narkotika; (c) melaksanakan operasi- operasi  tangkap  tangan  terhadap  tindak pidana  narkotika  dan razia-razia  yang  akan lebih  sering  dilaksanakan  di  daerah-daerah yang  dicurigai  sebagai  daerah  yang  rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak kepolisian hendaknya  menyediakan  anggaran  dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika agar  upaya  yang  dilakukan  tidak  terhambat dan  dapat  berjalan  dengan  semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran, perlu  adanya  suatu  pelatihan  khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Kepada masyarakat  Kabupaten  Buleleng  agar  ikut berperan di dalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan
perundang-undangan  serta  terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU:
Arief,  Barda  Nawawi.  2005. Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Asikin,  Zainal.  2016. Hukum  Acara  Perdata Di  Indonesia. Jakarta:  Kharisma Putra Utama Bambang  Waluyo,  S.H.  2008 Penelitian Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta  : Sinar Grafika . Partodiharjo, Subagyo. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya . Jakarta: Esensi.
Sujono,  A.R.  dan  Daniel  Bony.  2013. Komentar  &  Pembahasan  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Suparlan.  2004. Bunga  Rampai  Ilmu Kepolisian Indonesia . Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu
Kepolisian.

## Jurnal/Skripsi:
Fiyana,  Ika. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba  di  Kalangan  Remaja (Studi Kasus di Polresta Surakarta). Skripsi .  Program  Studi  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nugroho,  Wien  Okta  Adhy.  2011.  Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten
(Studi  Pada  Polres  Klaten). Skripsi . Fakultas  Hukum,  Universitas  Negeri
Semarang.
Simamora,  Wesly.  2014.  Kajian  Hukum
Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian
Resort Humbahas). Jurnal Mercatoria ,  Vol.  7,  No.  2,  Hal:  179- 192. Tarigan,  T.  Bastanta.  2013.  Peranan  Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi
Kasus  Polsekta  Pancurbatu). Jurnal Ilmiah .  Fakultas  Hukum,  Universitas Sumatera Utara.
Yuliartini,  Rai  Ni  Putu,  2014, “Kajian
Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota  Singaraja  B ali”  (Tesis) , Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

## Internet:
https://tirto.id/anggaran-bnn-meningkat- tersangka-narkoba-pun-meningkat- cty9,25 November 2017.

## Undang-undang:
Undangan-undang  Republik  Indonesia,  No. 2  tahun  2002  Tentang  Kepolisian. Lembaran Negara No. 2 tahun 2002. Undang-undang  Republik  Indonesia,    No. 35  tahun  2009  Tentang  Narkotika. Lembaran  Negara  No.  143  tahun 200 9.