`

## Menumbuhkan Budaya Bisnis Masyarakat: Kajian Pembiayaan Kredit Usaha Produktif di Kabupaten
Kudus
Teguh Hadi Prayitno 1,* , Alimuddin Rizal 2 , Musthofa 3
1 Prodi Bisnis dan Menajemen Ritel Politeknik Kudus
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISBANK Semarang
3 Anggota DPR RI Komisi XI dan Dosen Pascasarjana FEB UNISBANK
*Corresponding author: teguh_lip6@yahoo.com
Abstract . This research, which was conducted in Kudus Regency, Central Java, photographed the condition of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) using a sample of 250 respondents. It evaluates the productive business credit program (KUP) that is being channeled to already running MSMEs. The KUP, which was initiated by the Kudus Regency  Government  together  with  banking  and  insurance institutions as credit guarantee institutions, has proven to be able to bridge  the  problems  faced  by  MSMEs  related  to  the  difficulty  of accessing  capital.  As  a  result,  MSMEs  increase  their  incomes, employment,  and  reduce  bad  loans  in  banks.  The  business  culture  of the  community  in  Kudus  Regency  is  an  ancestral  heritage  existing long  before  the  independence  of  the  Republic  of  Indonesia  which continues to thrive due to the increasing quality of MSMEs. The credit distribution with the KUP pattern has proven to be able to awaken the business culture of the community.
Keyword:
MSMEs, culture, business, KUP, Kudus

## Article Info
Received: 15 October 2021 Accepted: 6 December 2021
Published: 9 December 2021

## 1. Pendahuluan
J umlah penduduk negara Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa (jumlah penduduk  Indonesia 2021) [1]. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan data  penduduk  terbaru  berdasarkan  sinkronisasi  hasil  Sensus  Penduduk  2020  dan  data administrasi  kependudukan  (Adminduk)  dari  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Ditjen  Dukcapil)  Kemendagri.  Dari  jumlah  tersebut,  jumlah  penduduk perempuan  mencapai  134.229.988  jiwa  dan  penduduk  laki-laki  berjumlah  137.119.901 jiwa,  serta  ada  86.437.053  kartu  keluarga.  Banyaknya  penduduk  di  Indonesia  bisa direkatkan dalam semboyan nasional Bhinekka Tunggal Ika (Kesatuan dalam Keragaman), hal  itu  mengacu  pada  komposisi  beragam  negara  ini.  Semboyan  itu menunjukkan  bahwa

## ENDOGAMI:
E-ISSN: 2599-1078

## JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI
biarpun  masyarakat  multikultural,  ada  perasaan  kesatuan  sejati  di  pikiran  dan  hati masyarakat Indonesia, meski sesungguhnya  daerah-daerah  di Indonesia memiliki budaya dan mengalami sejarah ekonomi yang dinamis dengan warna daerah masing-masing.
Keragaman  budaya  di  berbagai  daerah,  menjadikan  budaya  Indonesia  sangat  berbeda dari  budaya  Barat,  karena  ada  perbedaan  dalam  pengalaman  perjalanan  masyarakat, sistem keyakinan masyarakat, hierarki, agama, pengertian tentang waktu, hubungan sosial, dan  banyak  lagi  yang  membuat  perbedaan.  Hal  ini  membuat  Indonesia  menjadi  negara yang kompleks, oleh karena itu negara Indonesia menarik dari berbagai sisi. Aspek-aspek budaya dan dinamika suatu negara penting sekali diketahui, salah satunya bila ada investor yang akan melakukan investasi, wisatawan yang akan berkunjung, bahkan bila ada warga asing  yang  akan  berniat  untuk  menetap  di  Indonesia,  baik  dengan  pertimbangan  bisnis, menempuh pendidikan maupun pertimbangan pribadi.
Griffin  &  Ebert  (2005)  menyebutkan  bahwa  substansi  istilah  bisnis  merujuk  pada organisasi-organisasi  atau  perusahaan-perusahaan  atau  lembaga-lembaga  atau  badan usaha yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau tujuan lain  yang  sesuai  dengan  visi  misi  bisnis  tersebut.  Ada  beberapa  batas-batas  organisasi sebagai  pemisah  antara  organisasi  dan  lingkungannya  dalam  bidang  bisnis.  Batas organisasi  dapat  dilihat  berdasarkan  kesibukan  bisnis,  para  distributor  produk  atau  jasa, dan pelanggan. Konsepsi bisnis tersebut sebagai rangkaian kegiatan yang terorganisir, yang dilakukan  oleh  produsen,  pedangang,  konsumen,  dan  industri  dimana  tempat  usaha berada.
Sedangkan  budaya  bisnis  satu  negara  tentu  berbeda  dengan  negara  lainnya.  Bahkan budaya bisnis di masing-masing daerah dalam negara Indonesia, juga sangat berbeda-beda. Budaya  bisnis  dalam  konteks  ini  adalah  model  atau  gaya,  yang  mengilustrasikan  norma- norma  dan  nilai-nilai  yang  diterima  serta  perilaku  tradisional  dari  suatu  kelompok masyarakat.  Budaya  bisnis  yang  dianut  masyarakat  suatu  daerah  tersebut,  terus berkembang  seiring  dengan  perkembangan  jaman.  Salah  satunya  adalah  budaya  bisnis masyarakat  di  Kabupaten  Kudus,  Jawa  Tengah,  yang  tidak  bisa  lepas  dari  budaya  yang bersumber  dari  istilah GusJiGang. Filosofi GusJiGang dilihat  dari  makna  kata  adalah, Gus (yang berarti anak bagus atau bagus budi pekertinya), Ji (yang berarti pinter ngaji atau taat beribadah),  dan Gang (yang  berarti  pandai  berdagang).  Istilah GusJiGang yang  diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat, agar masyarakat di Kudus mempunyai budi pekerti yang bagus atau baik, bisa mengaji atau rajin beribadah serta pandai berdagang.
Dengan  semangat GusJiGang yang  menjadi  dasar  budaya  bisnis  itulah,  tidak mengherankan  apabila  banyak  pelaku  bisnis  di  Kudus  bukan  hanya  didominasi  industri besar berskala nasional dan internasional saja, tetapi juga banyak bisnis yang berbasiskan keluarga  berkembang  dengan  pesat. Usaha  keluarga  yang  berkembang  di  Kudus  itu merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang terbukti mampu menghadapi  krisis  ekonomi.    Kelenturan  UMKM  dalam  berbagai  terpaan  badai  krisis ekonomi,  menjadi  salah  satu    potensi    bahwa  UMKM  dapat  menjadi  tumpuan perekonomian nasional. Bila merujuk pada Faustine (2001) dalam Tsamenyi et al. (2008) [2],  bisnis  keluarga  di  Indonesia  menyumbang  hampir  82%  dari  Gross  National  Profit. (Tsamenyi et al, 2008). Termasuk juga kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga UMKM tidak bisa dipandang remeh dalam percaturan perekonomian nasional. Oleh karena itu, peningkatan keunggulan dan kontribusi UMKM menjadi bagian penting  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang inklusif., agar budaya bisnis di tengah masyarakat semakin meningkat.
Kabupaten  Kudus    terdiri  dari  9  (sembilan)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Mejobo, yang terdiri dari  123 desa, dan  9  kelurahan  (Kudus  dalam  angka,  2016).  Jumlah  UMKM  di  Kabupaten  Kudus  yang tersebar  di  desa  /  kelurahan  adalah  10.048  UMKM,  sedangkan  jumlah  UMKM  yang  telah dibina  oleh  Dinas  Perindustrian,  Koperasi  dan  UMKM  adalah  13.200  UMKM  (Bappeda Kudus,  2016).  Selain  memerlukan  pembinaan  dari  instansi  terkait,  UMKM  juga memerlukan pinjaman untuk menjalankan usahanya serta mengembangkan usahanya agar berkembang  dari  mikri  menjadi  kecil,  dari  kecil  menjadi  menengah.  Banyak  lembaga perbankan  yang  dapat  memberikan  pinjamkan  langsung  kepada  pelaku  usaha,  dengan berbagai  persyarakat  yang  ketat  atau  bankable  (memenuhi  persyaratan  bank  untuk mendapatkan  kredit  usaha.  Tetapi  dalam  prakteknya  tidak  semua  pelaku  UMKIM  dapat dengan  mudah  bisa  mengambil  pinjaman  perbankan  tersebut.  Salah  satu  kendala  yang dihadapi  adalah  tidak  semua  pelaku  UMKM  memiliki  agunan  sebagai  salah  satu  syarat mengajukan  pinjaman.  Oleh  karena  itu,  kendala  yang  dihadapi  pelaku  UMKM  tersebut harus dicarikan jalan keluar, diantaranya yaitu kehadiran pemerintah agar budaya bisnis di masyarakat  Kudus  terus  berjalan  dan    berkembang  dengan  baik.  Dalam  skala  lokal, kehadiran pemerintah adalah keterlibatan Pemkab Kudus dalam mengatasi problematika pembiayaan kredit UMKM.

## 2. Metode Penelitian
Selain  memiliki  kelebihan,  UMKM  juga  memilki  kelemahan  seperti  minimnya  modal, pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan tidak efektif, kurangnya inovasi, menejemen waktu, legalitaas usaha, belum memaksimalkan ditigal marketing. Kelemahan lainnya  yang dihadapi UMKM adalah produktivitas yang rendah (Susilo, 2005) [3], hal ini terkait dengan berbagai  sumber  daya  dan  kapabilitas  yang  dimiliki  UMKM,  yaitu:  1)  Faktor  Pendidikan dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia;  2)  Kemampuan  Manajerial;  3)  teknologi,  akses pasar; 4) dan kemampuan sumber pembiayaan (permodalan) (Susilo, 2010; Hafsah, 2004) [4].  Dalam  penelitian  ini  persoalan  permodalan  akan  menjadi  titik  utama  pembahasan, yaitu  bagaimana  UMKM  bisa  mengakes  permodalan  agar  budaya  bisnis  di  masyarakat Kudus semakin tumbuh.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode  kualitatif  lebih  menekankan  pada  pengamatan  fenomena  dan  lebih  meneliti  ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh  pada  kekuatan  kata  dan  kalimat  yang  digunakan. yang  dilakukan      melalui perhitungan ilmiah dan  berasal dari sampel orang-orang atau masyarakat  yang diminta menjawab  sejumlah  pertanyaan  tentang  survei  untuk  menentukan  frekuensi  dan persentase  tanggapan  mereka.  Merujuk Moleong  (2005)  [5],  penelitian  kuantitaf  yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian seperti  persepsi,  motivasi,  perilaku,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik,  serta  melalui deskripsi dalam bentuk rangkaian. kata, kalimat dan bahasa, dalam konteks alami khusus dan dengan menggunakan metode alami.
Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data  primer adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber aslinya,  baik  berupa    wawancara,  jajak  pendapat  dari  individu  atau  kelompok  (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (Kuncoro, 2009) [6].  Teknik  pengumpulan  data  selanjutnya  yang  digunakan  adalah  melalui  wawancara,
yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab  antara  peneliti  dengan  informan  atau  subjek  penelitian  (Emzir,  2010)  [7].  Pada hakikatnya  wawancara  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  memperoleh  informasi  yang mendalam  tentang  suatu  masalah  atau  tema  yang  diangkat  dalam  penelitian. Selama wawancara  mendalam,  mendengarkan,  mencatat  atau  merekam  setiap  narasi  yang disampaikan oleh narasumber,  serta menangkap inti dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan probing yaitu menggali terus jawaban yang disampaikan narasumber sampai mendapatkan jawaban yang lengkap, dan apabila    jawaban  kurang  lengkap  maka  peneliti  kembali  lagi  pada  narasumber  dan melakukan tambahan wawancara.
Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif,  yaitu metode riset  yang  digunakan  untuk  memperjelas  gejala  sosial  melalui  berbagai  variabel penelitian  yang  saling  berkaitan  antara  satu  dengan  lainnya.  Dengan  kata  lain    sebuah penelitian  yang  lebih  luas  dalam  penggunaan  data-datanya,  serta  analisa  yang  panjang dari  ujung  awal  sampai  akhir. Metode  deskriptif  bertujuan  untuk  mengumpulkan informasi  aktual  secara  detail  yang  menggambarkan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalamannya kepada menentukan rencana dan keputusan di masa depan  (Hasan,  2002)  [8].  Metode  ini  juga  merupakan  metode  analisis  yang mengidentifikasi karakteristik fenomena yang diamati atau mengeksplorasi kemungkinan hubungan dua fenomena atau lebih (Leedy & Ormrod, 2005) [9].

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta PP No.  17  Tahun  2013  tentang  Peraturan  Pelaksana  UU  No.  20  Tahun  2008  memberi kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  UMKM.  Dengan  regulasi  yang  telah dikeluarkan tersebut, pembangunan UMKM merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah  Daerah. Upaya  pembinaan  dan  pengembangan  yang  dilakukan Pemkab Kudus, diharapkan bisa membuat pelaku UMKM meningkat kesejahteraannya, serta  memberikan  iklim  yang  kondusif  budaya  bisnis  daerah  tersebut. Sektor  usaha kecil dan menengah daerah ditargetkan sebagai andalan penopang perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, apalagi kelompok ini dinilai mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terjadi. UMKM  tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk di Kudus Jawa Tengah.
Penelitian  dengan  jumlah  250  responden,  yang  diperoleh  dari  para  pelaku  UMKM  di Kabupaten  Kudus,  Jawa  Tengah  yang  tersebar  di  9  kecamatan  ini,  dalam  kurun  waktu tahun 2017 hingga tahun 2018.  Berdasarkan hasil kajian terdapat beberapa peluang dan ancaman,  kekuatan  dan    kelemahan,  bagi  pelaku  usaha  UMKM  di  Kabupaten  Kudus, termasuk implementasinya di bidang perbankan, yaitu sebagai berikut (tabel 1) :
Tabel 1. SWOT ANALYSIS /KEKEPAN UMKM DIKABUPATEN KUDUS STRENGTH /KEKUATAN
WEAKNESES/KELEMAHAN Pelaku Bisnis di wilayah ini, jumlah terbesar adalah UMKM, serta jenis usahnya beragam Pelaku UMKM mayoritas berpendidikan rendah
Pelaku UMKM memiliki kelebihan yaitu keahlian khusus (seperti membatik, seni ukir, menyulam, bordir, makanan khas daerah,  kerajinan, dan lain-lain). Dari sisi kreativitas terbatas. UMKM memiliki kelenturan dalam menjalankan bisnisnya atau lebih fleksibel Modal keuangan terbatas, terutama kendala dalam mengakses lembaga keuangan Untuk mendapatkan bahan baku relatif mudah, karena berasal dari lokal / nasional (domestik) jadi tidak begitu terguncang jika terjadi perubahan kurs mata uang, serta krisis ekonomi secara global. Aksesnya atau lokasi produksi UMKM relatif jauh dari pusat perdagangan.
OPPORTUNITY/PELUANG THREATS/ANCAMAN Situasi kamtibmas di Kudus relative aman, mendukung kondusifitas iklim bisnis Penggunaan teknologi informasi belum maksimal atau terbatas, sehingga efisiensi rendah UMKM  yang dikerjakan pelaku lokal, lebih paham dengan lingkungan sekitar bisnis. Keterbatasan pembinaan UMKM Biaya investasi relatif murah Produk impor banyakyang masuk, akibatliberialisasiperdagangan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki dukungan yang sangat tinggi terhadap pengembangan UMKM. Permintaan investor asing dan domestik lebih tinggi; menjadikan konsumen semakin kritis dan memiliki preferensi Tenaga kerja cukup banyak dan murah serta tidak terlalu peka terhadap masalah, atau tidak banyak protes Kualitas yang masih rendah dari para pelaku UMKM Pembangunan sejumlah infrastruktur baik di Kabupaten Kudus maupun Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Program
MP3EI. (jalan provinsi, jalantol, dan fasilitas lainnya).
Bisnis asing lebih inovatif, dengan dukungan modal, teknologi, dan jaringan bisnis yang luas
Sumber: Di Elaborasidan Analisis untuk Studi ini, 2019.
Budaya  bisnis  yang  sudah  berkembang  jauh  sebelum  kemerdekaan  dengan  filosofi GusJiGang menjadi  modal  semangat  para  pelaku  UMKM  untuk  terus  bangkit  dan berkembang.      Namun  masih  banyak  kelemahan  dalam  konteks  kompetensi  dan pengetahuan  pelaku  usaha,  sehingga  kreativitasnya  masih  terbatas  dan  harus  senantiasa dilakukan kreatifitas baru. Termasuk diberi bimbingan teknis dan manajerial. Selanjutnya dari kondisi dan situasi tersebut, dengan posisi Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats bagi UMKM banyak kelemahan dan keterbatasan dalam hal akses modal dan pasar.
Terkait permodalan, sebagian besar UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal dari  perbankan.  Penyebabnya  antara  lain,  kurangnya  informasi  yang  diterima  UMKM, prosedur pinjaman bank sering kali memakan waktu (UMKM menganggap berbelit-belit), tidak ada agunan.  Hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi antara UMKM dan perbankan, terutama terkait kelayakan kredit. UMKM memiliki usaha yang prospektif dan
menguntungkan  (feasible),  namun  secara bankable belum  layak  dilakukan  karena kurangnya  agunan,  atau  agunan  yang  dimiliki  kurang  untuk  menutupi  risiko  kredit. Menurut  Bharti  dan  Shylendra  (2011)  yang  dikutip  oleh  Emmanuel  (2012)  [10],  akses permodalan sangat penting dalam mengembangkan usaha, khususnya usaha mikro. Senada dengan  itu,  Simtowe  dan  Phiri  (2007)  dan  Muktar  (2009)  yang  dikutip  oleh  Emmanuel (2012) [11], menyatakan kredit sebagai prasyarat bagi pertumbuhan perusahaan.
Berdasarkan  fenomena  empiris  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  mengeluarkan kebijakan program Kredit Usaha Produktif (KUP) bekerjasama dengan Bank Jateng. Kredit Usaha  Produktif  (KUP)  ini  adalah  kredit  usaha  bagi  UMKM  yang  mempunyai  usaha produktif  dan  sudah  berjalan  dengan  skema  penjaminan  yang  selanjutnya  disebut  Kartu KUP  UKM.  Pembiayaan  atau  kredit  melalui  program  KUP  bukan  sekedar  program  untuk menghabiskan  anggaran,  karena  sumber  keuangannya  bukan  dari  APBD  maupun  APBN. Sehingga orang yang mengaku memiliki usaha, kemudian mengajukan pinjaman KUP sudah dapat  dipastikan  akan  ditolak  atau  tidak  akan  lolos  menerima  pinjaman. Program  KUP dengan  tujuan 1)  Mendukung  penguatan  permodalan  pelaku  UMKM  2)  Meningkatkan produktivitas  dan  kualitas  usaha;  3)  pemberian  bimbingan  administrasi,  penagihan  dan pemantauan.  Dengan  program  KUP  tersebut  muaranya  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  pengangguran  dengan  memperluas  lapangan kerja.
Kekhasan  dari  KUP  adalah  penerima  pinjaman    pada  sektor  usaha  produktif  tanpa agunan, Bunga 0,9% per bulan, maksimal kredit sesuai kriteria mulai dari maksimal Rp. 5 juta, Rp. 10 juta, Rp. 15 juta dan Rp. 20 juta, pertanggungan penjaminan untuk sektor mikro sebesar  85%  dari  nilai  pinjaman  dengan  Biaya  Jasa  Penjaminan  sebesar  2,85%. Keistimewaan  lainnya  adalah  tidak  ada  biaya  dan  tidak  ada  pembelian  materi  yang dibebankan kepada UMKM. Pelibatan unsur pemerintah dari tingkat paling bawah hingga SKPD teknis menjadi bukti bahwa negara hadir dalam mendorong iklim budaya bisnis di Kabupaten Kudus.
Lembaga yang terlibat dalam program Kredit Usaha Produktif dari tingkat yang paling rendah  yaitu  RT/RW,  Kepala  Desa  /  Lurah  dan  Camat,  SKPD  /BAPEDA,  Bank  Jateng, lembaga  penjamin  (Jamrkindo/Askrindo).  Keterlibatan  unsure  pemerintah  dalam  proses penyaluran kredit kepada UMKM di Kabupaten Kudus itulah yang tidak banyak dilakukan di  pemerintah  daerah  lainnya.  Sehingga  UMKM  yang  akan  mengajukan  pinjaman  sudah dapat  dipastikan  merupakan  pelaku  usaha  yang  riil,  bukan  papan  nama  yang  hanya sekedar ingin mendapatkan pinjaman.
Proses pengajuan KUP sebenarnya tidak sulit (tabel 2) , asalkan pelaku usaha memang benar-benar menjalan kanbisnisnya dengan benar. Pelibatan unsur RT/RW yang mendata pelaku  usaha  adalah  garda  terdepan  dalam  melakukan  seleksi  awal,  atau  memastikan bahwa  UMKM  yang  akan  mengajukan  pinjaman  kredit  itu  adalah  memang  benar-benar pelaku usaha. Bukan UMKM yang usahanya tidak jelas, tidak berkualitas dan tidak memilki rekam jejak yang baik. Apabila data UMKM telah didapatkan, maka RT/RW membawanya kekelurahan/desas etempat.  Setelah selesai di tingkat  kelurahan/desa, direkapitulasi dan disahkan oleh pihak kecamatan.
Kepala  Desa/Lurah  dan  Camat  sebagai  unsure  pemerintah  yang  langsung  mengetahui kondisi riil pelaku UMKM di wilayahnya, termasuk rekamjejaknya baik integritas personal maupun  kualitas  produk  yang  dihasilkannya  menjadi  garda  terdepan  dalam  melakukan seleksi. Karena data yang dibawa pihak kelurahan/desa adalah hasil dari pengajuan UMKM atas  sepengetahuan  RT/RW  setempat.  Peran  dan  tanggungjawab  KepalaDesa/Lurah  dan

## Camata ntara lain ;
1. Melakukan  sosialisasi  kepada  pelaku  UMKM  tentang  keberadaan  KUP  didampingi oleh RT/RW setempat.
2. Menghimpun  data  dan  memonitor  langsung  usaha  riil  UMKM  di  tingkat desa/kelurahan
3. Mengidentifikasi kelayakan usaha dari UMKM yang akan mengajukan pinjaman KUP
4. Menyerahkan data UMKM yang mengajukan pinjaman kepada SKPD terkait.
Unsur pemerintah lainnya yang terlibat dalam seleksi kelayakan UMKM calon penerima KUP  adalah  satuan  kerjap  erangkat  daerah  atau  SKPD,  yang  pada  tahun  2021  istilah  itu menjadi  organisasi  perngkat  daerah  (OPD).  Tugas  dari  SKPD  dalam  proses  pengajuan, seleksi calon penerima KUP adalah sebagai berikut :
1. Menghimpun data pelaku UMKM yang dikirim dar ikecamatan
2. Memferivikasi data pelaku UMKM yang akan mengajukan pinjaman KUP
3. Memberikan rekomendasi UMKM calon penerima KUP kepada Bank Jateng
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang menerima pinjaman KUP
Bank Jateng selaku lembaga keuangan pemberi pinjaman, akan menyalurkan pinjaman setelah  data  terveriviasi  dari  unsure  pemerintah  dari  banwah  hingga  SKPD.  Seperti lazimnya  lembaga  perbankan  lainnya,  dalam  program  KUP,  Bank  Jateng  memiliki  peran dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melakukan analisa (layak/tidak layak)
2. Menetapkan  UMKM  penerima  pinjaman  KUP  dan  menentukan  besarnya  plafond kredit
3. Membuat dan melakukan perjanjian kredit dengan UMKM penerima pinjaman KUP
4. Mengeluarkan peringatan penagihan pembayaran, apabila terjadi penunggakan.
Sedangkan lembaga penjamin dalam hal ini Jamkrindo / Askrindo memiliki peran  dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menjamin KUP mikro sesuai peruntukan
2. Asuransi  kredit  memberikan  jaminan  kepada  kreditur  jika  terjadi  resiko  gagal dbayar oleh debitur

## Tabel 2. ALUR PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PINJAMAN KUP
Peran  aktif  seluruh  pemangku  kepentingan  tersebut,  membuat  program  KUP  berjalan efektif dan  jumlah penerima kredit KUP semakin meningkat. Peningkatan tersebut  dapat dilihat dari bertambahnya  jumlah debitur dari bulan Maret 2018 hingga Desember 2018. Perkembangan  Kredit  Usaha  Produktif  di  Kabupaten  Kudus dapat  dilihat  sebagai  berikut ( tabel 3) :

## UMKM
- Mengajukan
Pinjaman Program KUP

## RT/RW
- Mendata UMKM
calon penerima pinjaman KUP -Memastikan UMKM memilik usaha riil atau bukan hanya papan nama
KELURAHAN / DESA - Merekomendasikan dan memvalidasi hasil survey
KECAMATAN - Menyerahkan  hasil rekapitulasi data calon debitur dari desa / kelurahan - Menyampaikan data ke SKPD

## SKPD TEKNIS /BAPEDA
- Mengklarifikasi data UMKM sesuai badang usaha
- Verifikasi data berdasrkan data cluster binaan

## BANK PELAKSANA
- Memverifikasi UMKM di lapangan
- Menyutujui / Menolak pinjaman KUP
- Apabila disetujui, menerbitkan kartu KUP
- Menyalurkan kredit sesuai hasil verifikasi

## UMKM PENERIMA KUP
- Menerima pinjaman
KUP - Mengangsur
pinjaman KUP

## LEMBAGA
PINJAMAN
- Asuransi kredit memberikan jaminan kepada kreditur jika
terjadi resiko gagal bayar bayar oleh debitur

## Tabel 3. PERKEMBANGAN PENYALURAN KUP DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

## Sumber: Data diolah, 2019
Sedangkan  jumlah  debitur  yang  pada  bulan  Maret  2018  sebanyak  3  (tiga)  debitur dengan  plafon  kredit  hanya  mencapai  35  juta  rupiah,  tumbuh  pesat  dipenghujung  tahun 2018  dengan  plafon  mencapai  6,7  miliar  rupiah,    dengan  jumlah    720  debitur.  Kenaikan jumlah  debitur  yang  cukup  signifikan,  membuat    budaya  bisnis  di  Kabupaten  Kudus semakin  berkembang  pesat,  yang  berdampak  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sebanyak 2.724 orang. Oleh karena itu program penyaluran KUP kepada pelaku usaha UMKM sangat efektif  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam  pengentasan  kemiskinan  dan penurunan  angka  pengangguran.  Jumlah  debitur,  besarnya  plafon  pinjaman,  dan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam (tabel 4) sebagai berikut ;
Tabel 4. PLAFOUND KREDIT, DAN PREDIKSI PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN KUDUS Plafon Debitur Tenaga Kerja (orang) Penyerapan naker (orang) Rp. 1.000.000 s.d . Rp. 5.000.000 255 1 - 2 382 > Rp. 5.000.000 s.d . Rp. 10.000.000 287 3 - 4 1.004 > Rp. 10.000.000 s.d.  Rp. 15.000.000 88 5 - 7 528 > Rp. 15.000.000 90 8 - 10 810 Jumlah 720 2.724 Bulan Plafond (Rp.) Debitur Pertumb Plafond (%) Maret 35.000.000 3 - April 616.000.000 59 1660,00 Mei 1.395.000.000 126 126,46 Juni 1.722.000.000 159 23,44 Juli 2.084.000.000 204 21,02 Agustus 2.690.000.000 272 29,08 September 4.228.000.000 457 57,17 Oktober 5.079.000.000 547 20,13 Nopember 6.046.000.000 657 19,04 Desember 6.694.000.000 720 10,72

## Sumber : Data diolah,  2019
Sementara  itu,  Portofolio  KUP  pada  pesektor  2018  di  Kabupaten  Kudus  menunjukkan bahwa  informasi  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dari  pertumbuhan  KUP baik dalam jumlah debitur maupun jumlah kredit. Per Agustus 2017, jumlah debitur adalah 1.378  debitur  dengan  plafon  kredit  Rp  12,99  miliar  dan  saldo  pinjaman  sebesar  Rp  5,7 miliar
Portofolio  KUP atau yang disebut juga sebagai KUP Mikro Bank Jateng berjalan dengan bagus,  data  di  Bank  Jateng    Cabang  Kudus  per  sektor  yang  sudah  tersalurkan,  dengan jumlah  debitur  1.378,  dengan  plafond  Rp.  12.990.000.000,  serta  outstanding 5.796.763.246.    Sektor  yang  paling  banyak  menyerap  kredit  adalah  perdagangan  eceran, manufaktur, komunikasi dan jasa lanjutan serta restoran diikuti oleh sektor Perikanan dan Peternakan, hal itu dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :
1. Sektor  Industri  yang  meliputi  perngrajin  logam,  tahu  dan  tempe  sebanyak  351 debitur,  dengan  plafond  Rp.  3.597.200.000,  sedangkan  outstandingnya  adalah  Rp. 1.998.952.881
2. Sektor  perikanan,  peternakan  (kambing,  ayam)  sebanyak  100  debitur,  dengan plafond Rp. 892.800.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 98.655.610
3. Sektor  perdagangan  eceran  (toko  kelontong,  sembako,  pakan  ternak,  kue,  sangkar burung)  sebanyak  467  debitur,  dengan  plafond  Rp.  4.941.200.000,  sedangkan outstandingnya adalah Rp. 2.530.447.534
4. Sektor rumah makan / warung makan dan restoran sebanyak 219 debitur, dengan plafond Rp.1.612.600.000, sedangkan outstandingnya adalah Rp. 468.256.154
5. Sektor  jasa  dan  komunikasi  (bubut  kayu,  penjahit,  salon,  bengkel)  sebanyak  231 debitur,  dengan  plafond  Rp.  1.946.800.000,  sedangkan  outstandingnya  adalah  Rp. 700.451.067

## 4. Simpulan
Budaya bisnis masih tumbuh subur di masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,  antara  lain  terlihat  dari  pertumbuhan  UMKM.  Meski  UMKM  mampu  bertahan  di tengah  krisis,  namun  masih  ada  faktor  yang  mempengaruhi  lambatnya  perkembangan usaha, termasuk akses sumber permodalan. Untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM yang kondusif,  pemerintah daerah harus memiliki program yang dapat mengangkat harkat dan martabat  pengusaha  UMKM,  terutama  yang  relatif  belum  memiliki  akses  ke  lembaga keuangan. Terkait permodalan, sebagian besar UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal  dari  bank,  sehingga  pemerintah  daerah  harus  melakukan  terobosan,  diantaranya dilakukan oleh Pemkab Kudus dengan program Kredit Usaha Produktif (KUP). Penyaluran kredit dengan pola KUP itu terbukti mampu membangkitkan budaya bisnis masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Ketika  WHO  menetapkan  Covid  19  sebagai  pandemi  global,  kontraksi  ekonomi  tidak bisa  dihindarkan.  Pandemi  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  regional  menyusut sebesar  0,5  prosen  pada  paruh  pertama  tahun  2020.  Tekanan  keuangan  yang berkepanjangan  diperkirakan  juga  masih  terjadi  di  sebagian  besar  sektor  (Fernandes, 2020).  Bahkan  hingga  pertengahan  tahun  2021  pandemi  Covid  19  juga  masih  terus berlangsung, yang masih membuat sektor ekonomi mengalami kelesuan, termasuk UMKM. Pandemi  Covid  19  memukul  UMKM  lebih  dari  kondisi  krisis  keuangan  tahun  2008, terutama  menurunnya  daya  beli  masyarakat  (OECD,  2020).  Strategi  agar  UMKM  mampu
bertahan  di  tengah  Pandemi  Covid  19,  khusunya  dari  sisi  permodalan  alangkah  baiknya pemerintah  daerah  kembali  menerapkan  Kredit  Usaha  Produktif  atau  KUP  yang  saat  ini (2021) di Kabupaten Kudus sudah tidak ada lagi.

## Referensi
[1]  Kompas.  2021. Jumlah  Penduduk  Indonesia  Terkini  Mencapai  271,34  Juta.  Jakarta  : Kompas.com
[2]  Tsamenyi,  Mathew,  I.  Noormansyah,  and  S.  Uddin.  2008. Management  controls  in family-owned businesses (FOBs): A case study of an Indonesian familyowned University. Accounting Forum, Vol. 32: 62-74.
[3]  Sri  Susilo,  Y.  2005.  Strategi  Survival  Usaha  Mikro  Kecil  (Studi  Empiris  Pedagang Warung Angkringan di Yogyakarta). Telaah Bisnis, Vol.6, No.2, hlm.161–178.
[4]  Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan UKM. Infokop. Nomor 25 Tahun 2004, 40 – 44. Diaksesdari http:// www.depkop.go.id padatanggal 8 September 2010.
[5]  Moleong,L.,2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  PT  Remaja Roasdakarya.
[6]  Kuncoro,  M.  2008.  Write  Off  Kredit  UMKM.  Kedaulatan  Rakyat.  10  Desember  2008. Diaksesdari http:// www.mudrajad.com pada tanggal 30 Oktober 2010.
[7]  Emzir,2010. Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
[8]  Hasan,i.M.,2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
[9]  Leedy, P.D. &Ormrod, J.E. 2005. Practical Research: Planning and Design, 8th Edition, Pearson Education Pte., Singapore.
[10]  Emmanuel,O.I.I.&.O.K.,2012.  Assessmentof  the  Contribution  of  Micro  Finance Institutions  (MFIs)  to  Sustainable  Growthof  Smalland  Medium  Scale  Enterprises (SMEs) in Nigeria. Interdisciplinary Journal ofContemporary Research InBusiness, 3(9),pp.1099-1110.
[11]  Emmanuel,O.I.I.&.O.K.,2012.  Assessmentof  the  Contribution  of  Micro  Finance Institutions  (MFIs)  to  Sustainable  Growthof  Smalland  Medium  Scale  Enterprises (SMEs) in Nigeria. Interdisciplinary Journal ofContemporary Research InBusiness, 3(9),pp.1099-1110.
[12]  Acquaah,  Moses.  2013.  “Management  control  systems,  business  strategy  and performance:  A  comparative  analysis  of  family  and  non-family  businesses  in  a transition economy insub-Saharan Africa”. Journal of Family Business Strategy, Vol. 4: 131-146.
[13]  Anonim.  2004.  Pengkajian  Usaha  Mikro  di  Indonesia. Himpunan  Abstrak  Hasil Penelitian  Koperasidan  UKM. Diaksesdari  http://www.smedec.com  pada  tanggal  23 Januari 2008.
[14]  Bastian,B.e.a.,2007. Mari Membangun Usaha Mandiri. Y ogyakarta : Graha Ilmu.
[15]  Bank Jateng, Laporan Perkembangan KUP, 2017.
[16]  Christriyati Arini, Sumintarsih, Siti Munawaroh. Gusjigang : Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus. 2016. Yogyakarta : Balai Pelestari Nilai Budaya.
[17]  Fernandes, N. (2020). Ekonomic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID 19) On The World Economy. Available at SSRN3557504.
[18] Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2005). Bisnis Ed. Ke-7. Jakarta: Indeks.
[19]  Hubeis,M.,2009. Prospek  Usaha  Kecil  Dalam  Wadah  Inkubator  Bisnis. Bogor  : Galia Indonesia.
[20]  Pemkab Kudus, 2017. Semarang;  Materi Seminar Kredit untuk UMKM. [21]  Robinson,  M.S.,  2001. The  Microfinance  Revolution,  Sustainable  Financeforthepoor, Washington, D.C : The World Bank.
[22]  Rudjito,  2003.  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam  Otonomi  Daerah    Guna Menggerakkan  Ekonomi  Rakyat  dan  Menangulangi  Kemiskinan,  Studi  Kasus  Bank Rakyat Indonesia. ArtikelTh, II (1).
[23]  Sugiyono,2007.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
[24]  Sulistyo-Basuki,  2006.  Metode  Penelitian . Jakarta:  Wedatama  Widya  Sastra bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,UniversitasIndonesia.
[25]  Sumaryanto,2010. Mengenal Kewirausahaan . Semarang : PT. Sindur Press.
[26]  Idris,  I.  2006.  Pengembangan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Untuk  Pemberdayaan UKM.  Jurnal  Pengkajian  Koperasidan  UKM,  No.2  Tahun  I,  hlm.99-105.  Kantor  Bank Indonesia Yogyakarta. 2010.
[27]  Kuncoro,  M.  2008.  Write  Off Kredit  UMKM.  Kedaulatan  Rakyat.  Diakses  pada  laman http:// www.mudrajad.com pada tanggal 30 Oktober 2010.
[28]  Sekaran,  U.  &Bougie,  R.  2010.  Research  Method  for  Business:  A  Skill  Building Approach, 5th Edition, John Wiley and Sons Inc., USA.
[29]  Setyari,  N.P.W.  2005.  Dinamika  Pengembangan  UMKM  di  Indonesia.  Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Working Paper..
[30]  Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, hlm.65–78.
[31]  Subandi,  S.  2007.  Potensi  Pengembangan  Permodalan  UMKM  Dari  Pinjaman Perbankan. Diakses dari laman http:/ /www.smedec.com
[32]  Tambunan,  T.T.H.  2002.  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia:  Beberapa  Isu Penting. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
[33]  Zain,  H.M.Y.,  Fattah,  S.,  Djauhariah,  L.,  Siswadharma,  B.,  Mustari,  B.,  &  Tadjibu,  M.J. 2007.  Skema  Pembiayaan  Perbankan  Daerah  Menurut  Karaketristik  UMKM  Pada Sektor  Ekonomi  Unggulan  di  Sulawesi  Selatan.  Diakses  dari  laman http://www.smedec.com