## PERANAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH
Jefri Harianto Nababan  , Rina S. Shahrullah 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
This study is about financial management in the era of regional autonomy. Development  is  an  improvement  efforts  toward  a  better  life,  through maximize  the  potential  of  the  country.  Indonesian  development  system originally  implemented  a  system  that  centered  on  the  central  government, but because it was not able to spread out the country’s economy evenly, the government  applied  Ordinance  No.  22  of  1999  on  Regional  Government which  later  became  Ordinance  No.  32  of  2004.  This  ordinances  explained the use of the principle of local autonomy where the local governments have an authority to manage and to regulate all the affairs of local authority with real  autonomy  principle,  transparent,  and  accountable.  According  this regulation, the heads of the regional government have to make the financial budget  report,  memorandum  of  calculation,  cash  flow  statement,  and balance  sheet  which  previously  only  in  form  of  budget  reports  and  memo randa  of  budget  calculation.  With  the  good  financial  management,  is expected to ensure the achievement of developmnet goals.
Keywords : development, regional autonomy, local financial autonomy.

## Abstrak
Kajian ini membahas tentang pengelolaan keuangan di era otonomi daerah. Pembangunan  merupakan  upaya  perbaikan  menuju  kehidupan  yang  lebih baik,  melalui  memaksimalkan  potensi  negara.  Sistem  pembangunan Indonesia pada mulanya menerapkan sistem yang berpusat pada pemerintah pusat,  namun  karena  tidak  mampu  menyebarkan  perekonomian  negara secara  merata,  maka  pemerintah  menerapkan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Perda  ini  menjelaskan  penggunaan  prinsip otonomi  daerah  dimana  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi  yang  nyata,  transparan,  dan  akuntabel.  Menurut  peraturan  ini, kepala pemerintah daerah harus membuat laporan anggaran keuangan, nota perhitungan,  laporan  arus  kas,  dan  neraca  yang  sebelumnya  hanya  berupa
 Alamat korespondensi: 1852009.jefri@uib.edu
 Alamat korespondensi: rina@uib.ac.id
laporan  anggaran  dan  nota  perhitungan  anggaran.  Dengan  pengelolaan keuangan  yang  baik,  diharapkan  dapat  menjamin  tercapainya  tujuan pembangunan.
Kata  Kunci : pembangunan,  otonomi  daerah,  otonomi  keuangan daerah.

## A. Latar Belakang Masalah
Otonomi  Daerah  di  Indonesia  selalu  dikaitkan  dengan  Pasal  1  UUD l945  tentang  bentuk  negara  dan  yang  kedua  Pasal  18  UUD  1945  tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD l945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Sedangkan Pasal 18 UUD 45 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menetapkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar atau propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam  daerah–daerah  yang  lebih  kecil.  Daerah  tersebut  bersifat  otonom dengan  dibentuknya  Badan  Perwakilan  Daerah,  atau  hanya  berupa  daerah administrasi  saja.  Dengan  adanya  daerah  otonom  berarti  bahwa  daerah  itu mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri,  tetapi  harus  diletakkan  pada  ketentuan  sebelumnya,  yaitu  dalam kerangka negara kesatuan.
Hal ini dipertegas dengan apa yang tercamtum dalam Penjelasan Pasal 18  UUD  l945  yang  menyatakan  bahwa,  oleh  karena  Indonesia  itu  suatu “ eenheidstaat ”,  maka  Indonesia  tak  akan  mempunyai  daerah  di  dalam lingkungannya yang bersifat “staat” (negara) juga. Undang-Undang No. 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  sekarang  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 kemudian  Undang-undang  No.  9  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua Undang-undang  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  telah mengubah  paradigma  sentralisasi  pemerintahan  ke  arah  desentralisasi dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab.
Seiring  dengan  itu  prinsip  penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu berorientasi  pada  peningkatan  kesejah  teraan  masyarakat  dengan  selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Dalam  praktek  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  akan  sangat ditentukan  oleh  seberapa  keleluasaan  kewenangan  otonominya  dan sebaliknya  juga  seberapa  besar  kecilnya  campur  tangan  pemerintah  pusat terhadap  pemerintah  daerah.  Kedua  hal  tersebut  tercermin  dalam  rumusan undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang  disusun  oleh  DPR bersama-sama dengan Pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang  satu  dengan  yang lain berbeda-beda karena pada saat perumusan dan pengambilan keputusan sangat  dipengaruhi  oleh  konfigurasi  kekuatan  politik  yang  berada  di  badan perwakilan,  serta  aspirasi  yang  berkembang  dan  hidup  baik  di  lingkungan badan perwakilan, pemerintah dan masyarakat.
Persoalan  klasik  yang  selalu  muncul  ketika  membicarakan  masalah pemerintahan  daerah  adalah  yang  berkaitan  dengan  masalah  keuangan. Dalam  pengelolaan  keuangan,  pemerintah  daerah  harus  hati-hati  untuk menghindari timbulnya penyelewengan dan penyimpangan anggaran karena penyalah  gunaan  jabatan  oleh  penyelenggara  negara  di  daerah  demi terciptanya ekonomi masyarakat yang madani.

## B. Perumusan Masalah
Adapun  permasalahan    yang  penulis  angkat  dari  tulisan  ini  adalah Bagaimana keberadaan  otonomi daerah dalam meningkatkan ekonomi yang dikelolah dari keuangan daerah.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  penelitian  hukum  terhadap aturan-aturan,  norma,  dan  asas-asas  hukum,  termasuk  pula  doktrin-doktrin hukum  yang  berkembang  dan  relevan  dengan  tema  penelitian.  Menurut Soejono  Soekonto  penelitian  hukum  normatif  diarahkan  pada  penelitian
yang  menarik  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 1

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Otonomi daerah
Otonomi  daerah  yang  mengacu  pada  regulasi  yang  telah  penulis sebut  diatas  pada  latar  belakang  dan  sekarang  ini  telah  mengacu  pada Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  kemudian  Undang-undang  No.  9 Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  Undang-undang  No.  23  tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemberian otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaandan peran serta masyarakat.
Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  daerah  diharapkan  mampu meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan  cara  desentralisasi.  Desentralisasi  juga  dimaksudkan  untuk memperlancar  roda  pemerintahan,  mengingat  bahwa  Indonesia  mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dancoraknya, sehingga pemerintah  pusat  tidak  mungkin  dapat  menyelenggarakan  pemerintahan dengan baik.
Adapun alasan-alasan  sehingga desentralisasi  ini dipandang sebagai asas  dan  sekaligus  dianut  dalam  system  penyelenggaraan  pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2007), h. 51.
a. Dilihat  dari  sudut  politik  sebagai  permainan  kekuasaan,  desentralisasi dimaksudkan  untuk  mencegah  penumpukan  kekuasaan  pada  satu pihaksaja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
b. Dalam  bidang  politik,  penyelenggaraan  desentralisasi  dianggap sebagaitindakan  pendemokrasian,  untuk  menarik  rakyat  ikut  serta dalam  pemerintahan  dan  melatih  diri  dalam  mempergunakan  hak-hak demokrasi.
c. Dari  sudut  teknis  organisatoris  pemerintahan,  alasan  mengadakan pemerintahan  daerah (desentralisasi )  adalah  semata-mata  untuk mencapaisuatu  pemerintahan  yang  efisien.  Apa  yang  dianggap  lebih utama  untukdiurus  oleh  pemerintah  setempat  pengurusannya diserahkan kepadadaerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus olehpemerintah pusat.
d. Dari  sudut  kultural,  desentralisasi  perlu  diadakan  supaya  perhatian dapatsepenuhnya  ditumpahkan  kepada  kekhususan  suatu  daerah, sepertigeografi,  keadaan,  penduduk,  kegiatan  ekonomi,  watak kebudayaan ataulatar belakang sejarahnya.
e. Dari sudutkepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukankarena  pemerintah  daerah  dapat  lebih  banyak  dan  secara langsung membantu pembangunan tersebut. 2
Hakekat  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  daerah  dalam  negara kesatuan,  sesungguhnya  didasarkan  pada  asas  atau  sistem  desentralisasi, yakni  pelimpahan/penyerahan  kekuasaan  pemerintahan  dari  Pemerintah (pusat)  kepada  daerah-daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga sendiri  sebagai  daerah  otonom,  bahkan  pandangan  lain  menyatakan  bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah  sendiri)  yang  dikenal  berdasarkan  asas  dekosentrasi,  juga
2 The  Liang  Gie,Pertumbuhan  Pemerintahan  Daerah  di  Negara  Republik  Indonesia,Gunung Agung,Jakarta,1968, hlm. 35-41.
merupakan  suatu  sistem  desentralisasi,  yakni  suatutindakan  kebalikan  dari sentralisasi. 3

## 2. Politik Otonomi
Otonomi  daerah  merupakan  kewenangan  daerah,  Bagir  Manan (2000:2) menyatakan bahwa : “Ketentuan itu memberikan gambaran bahwa otonomi  daerah  itu  merupakan  wewenang  dari  daerah.  Dalam  bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan (macht ). Kekuasaan hanya menggambarkan  hak  untuk  berbuat  dan  tidak  berbuat.  Dalam  hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten) . Dalam kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak  mengandung  pengertian  kekuasaan untuk  mengatur  sendiri (self  regelen) dan  mengelola  sendiri (selfbesturen ).
Sedangkan  kewajiban  secara  horizontal  berarti  kekuasaan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  mestinya.  Secara  vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.”
Otonomi daerah dalam  Undang-undang Nomor  22 Tahun l999  Pasal 1  ayat  h  tentang  Pemerintahan  Daerah  dirumuskan  sebagai  kewenangan daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keberadaan otonomi politik  efek  dari  otonomi  daerah  tidak  bisah  dipisahkan  satu  sama  lain. Keberagaman  masyarakat  daerah  yang  otonom  harus  bisa  disatupadukan sesuai dengan kultur daerah ekonomi masyarakat.
Adanya    otonomi  daerah  tentunya  seirama  dengan  politik  didaerah yang  menampung  aspirasi-aspirasi  masyarakat  yang  ada  di  daerah. Pemerintahan  didaerah  yang  menjalankan  otonomi  dapat  menangkap persoalan-persoalan  secara  cepat  melalui  mekanisme  yang  ada.    Setiap aspirasi  individu  yang  berwadah  didalam  organisasi  masyarakat  dan
3 Irawan Soejito,Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,Rineka, Jakarta, 1990, hlm. 34.
diwakilkan  oleh  DPRD  sebagai  perwakilan  sehingga  aspirasi  tersebut dibahas  pemerintah  daerah  bersama  DPRD  untuk  menyelesaikan  persoalan dimasyarakat.  Selah  satu  contoh  adalah  masyarakat  pesisir  pantai  ingin memerlukan  jaring  penangkap  ikan  untuk  memperbanyak  produksi  ikan tentunya  akan  ditampung  satu  wadah  masyarakat  lalu  diajukan  melalui DPRD perwakilan untuk dibahas bersama pemerintah. Apabila mendapatkan persetujuan bersama maka dana membeli jaring untuk nelayan akan  dikeluarkan  dari  APBD  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat pesisir pantai.

## 3. Otonomi  Daerah  dalam    Meningkatkan  Ekonomi  yang  dikelolah  dari Keuangan Daerah
Kewenangan dalam urusan keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan  segala  potensi  perekonomian  daerah  yang  dapat  dijadikan pendapatan daerah. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas dari Hasil  pajak  daerah,  Hasil  retribusi  daerah,  Hasil  perusahaan  milik  daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang  sah.  daerah  diberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat  untuk  memantau  dan  mengontrol  penggunaan  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  selain untuk  menciptakan  persaingan  yang  sehat  antar  daerah  dan  mendorong timbulnya inovasi.
Ciri  utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah  otonom  mampu melaksanakan  perannya  yaitu  terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri,  mengelola  dan  menggunakan keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  daerahnya.  Ketergantungan  pada  bantuan  Pusat  harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan
retribusi  daerah  harus  menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar,  yang didukung  oleh  kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 4
Memberdayakan  dan  meningkatkan  perekonomian  daerah  adalah berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kemampuan membiayai diri sendiri sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya, anggaran  daerah  merupakan  salah  satu  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  APBD  yang  merupakan  perangkat ekonomis dari pendapatan dan belanja daerah, merupakan gambaran tentang arah dan tujuan pelayanan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun. 5
Dengan  dibangunnya  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang berorientasi  pembangunan  sektor  publik  adalah  untuk  menciptakan good governance dengan  tiga  pilar  utama  yaitu  transparansi,  akuntabilitas  dan partisipatif yang menunjukkan suatu  daerah otonom  menjalankan perannya berotonomi  yaitu  terletak  pada  kemampuan  keuangan  daerah  sehingga memberikan  hak  kepada  daerah  untuk  memberdayakan  segala  potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah.

## E. Kesimpulan
Adanya  otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah mensejahterakan  rakyat  dimana  aspirasi-aspirasi  rakyat  lebih  cepat ditangkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan kultur. Pengelolaan keuangan sendiri oleh daerah memberikan kebebasan sehingga pemerintah  daerah  lebih  mudah  untuk  membangun  ekonomi  masyarakat untuk  menambah  pendapatan  daerah  demi  mensejahterakan  masyarakat didaerah.    Untuk  mencegah  penyalahgunaan  APBD  pemerintah  daerah
4 Machfud  Sidik,Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Meningkatkan KeuanganDaerah.Makalah  disampaikan  pada  orasi  Ilmiah  Wisuda  XXI  STIA  LAN  Bandung Tahun ajaran 2001/2002, Bandung,2000, hlm.8.
5 Abdul Gaffar Karim, dkk (editor),Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia,Pustaka Relajar,Yogyakarta, 2003,hlm.295
harus lebih memerankan masyarakat dalam mengontrol APBD dengan cara memamfaatkan  aplikasi  secara online yang  sangat  mudah  dibuka  oleh masyarakat  agar  masyarakat    dapat  mengontrol  pendapatan  dan pembangunan  daerah.  Pemerintah  daerah  lebih  banyak  membuat  usaha- usaha  baik  itu  PT,  CV  dan  lain-lain  yang  dikelolah  oleh  pemerintah  atau swasta untuk menekan pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gaffar  Karim,  dkk  (editor),  Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di
Indonesia,Pustaka Relajar,Yogyakarta, 2003.
Machfud  Sidik,  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan  Keuangan  Daerah.  Makalah  disampaikan  pada  orasi  Ilmiah Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun ajaran 2001/2002, Bandung, 2000.
Irawan  Soejito,  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Rineka, Jakarta, 1990.
The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia,
Gunung Agung,Jakarta, 1968.