Politik  Hukum  Ekonomi  Penguatan  Ekonomi  Mikro  dan  UMKM  Pasca Pandemi Covid-19
Dewi Amimi 1 , Siti Fatimah 2 1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
siti.fatimah@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupaka sektor usaha kecil yang memiliki andil  besar  terkait  perekonomian  nasional  negara.  Akan  tetapi,  saat  terjadinya  wabah pandemi  Covid-19  yang  menyerang  dunia  bahkan  Indonesia  sendiri,  menjadikan  sektor  ini mengalami  kesulitan  terkait  penurunan  tingkat  permintaan  yang  berimbas  terhadap produksi  dan  penghasilan  dari  sektor  UMKM.  Terkait  permasalah  yang  terjadi,  bagaimana regulasi yang telah ada menjadi tolak ukur melindungi usaha kecil dan menengah ini. Tujuan penelitian ini membahas politik hukum perdagangan yang mengatur bagaimana regulasi yang diciptakan  bisa  melindungi  hak-hak  dari  para  pendiri  UMKM  selama  masa  pandemi  yang berlangsung  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  Studi  Pustaka.  Hasil  temuan  in  adalah adanya politik hukum terkait regulasi yang ada menjadikan bagaimana para wakil rakyat atau elit politik yang menjabat melaksanakan kebijakan terhadap aturan regulasi yang ada untuk melindungi dan membantu perkembangan UMKM. Perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh  pemerintah  diharapkan  bisa  menjadi  angin  segar  untuk  perkembangan  UMKM  selama masa  pandemi  maupun  setelahnya,  bagaimana  pemerintah  membantu  para  perintis  usaha UMKM ini baik dari segi aturan yang melindungi, hingga permodalan dan distribusi ketangan para konsumen.
Kata Kunci : Politik Hukum Ekonomi, Penguatan Ekonomi Mikro, Penguatan Ekonomi UMKM Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Sektor  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  berkontribusi  besar  terhadap perekonomian nasional negara. Akan tetapi pada saat terjadinya wabah penyakit Covid-19 menjadikan  perekonomian  nasional  dan  global  mengalami  penurunan  pertumbuhan ekonomi,  salah  satu  sektor  yang  mengalami  penurunan  sangat  signifikan  pada  saat pandemic  covid-19  ialah  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang  memiliki kontribusi besar terhadap perekonomin nasional negara.
Covid-19 berdampak sangat besar pada seluruh sektor kehidupan manusia, segala tatanan kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Tidak terkecuali dunia bisnis, baik usaha kecil dan menengah maupun usaha dalam skala besar. Indonesia sebagai bagian dari negara yang terinfeksi wabah Covid-19 juga mengalami permasalahan yang  sangat  signifikan,  pembatasan  interaksi  sosial  yang  dilakukan  oleh  pemerintah berupaya  untuk  memutus  rantai  penyebaran  wabah  pandemi  yang  mengakibatkan diterapkanya  PSBB  atau  pembatasan  sosial  bersekala  besar,  terjadinya  pembatasan aktivitas  sosial  baik  sekolah  dan  perguruan  tinggi  menerapkan  pembelajaran  dengan sistem  daring,  supermarket  dan  swalayan  membatasi  jam  pelayanan,  tempat  hiburan, tempat  wisata,  hotel,  perkantoran,  perusahan  besar  dan  kecil  tutup  atau  buka  dengan pembatasan  yang  berdampak  pada  pemberlakuan  kerja  dari  rumah  dan  bahkan pengurangan karyawan (andayana, 2020)

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pembatasan  aktivitas  sosial  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  menjadikan seluruh  aktivitas  masyarakat  pengalami  pembatasan,  sehingga  salah  satu  sektor  yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 adalah Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  Menurut  data  kementrian  koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah  (KUKM)  pada tahun  2018,  jumlah  pelaku  UMKM  sejumlah  64,2  juta  atau  99,9  %  dari  jumlah  pelaku usaha di Indonesia. Oleh karenanya, daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1 %, sedangkan pelaku usaha besar hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yaitu sisanya sebesar 38,9 % yang jumlahnya 5.550 atau 0,01 % dari jumlah pelaku usaha. Dari data  yang  disajikan  diatas  UMKM  di  Indonesia  mempunyai  potensi  basis  ekonomi  yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat besar.  Oleh karenanya,  basis usaha ini juga telah terbukti  kuat dalam mengahadapi krisis ekonomi. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga memiliki  perputaran  transaksi  yang  cepat,  menggunakan  produksi  dosmetik  dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
Selanjutnya,  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indoensia  pada  bulan  juni tahun 2020 menyatakan bahwa sebanyak 72%  pelaku  usaha mikro  kecil dan menengah (UMKM)  terdampak  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  laporan  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM  di  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  sebanyak  67.051  pelaku  UMKM  terdampak pandemi  ini  dengan  jumlah  rincian  sekitar  37.000  UMKM  56%  melaporkan  terjadinya penurunan  penjualan,  22%  melaporkan  permasalahan  pada  aspek  pembiayaan,  15% melaporkan  masalah  distribusi  barang  dan  4%  melaporkan  masalah  kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (kementrian koperasi dan UKM). (nurmita sari, 2021) Terkait data-data seperti yang disebutkan diatas, dampak dari pandemi Covid-19 nyatanya  memang  memiliki  dampak  yang  nyata  terkait  dengan  perkembangan  sektor usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM),  oleh  karenanya  disitulah  peran  pemerintah untuk  mengatur  dan  memberikan  solusi  terkait  permasalah  tersebut,  diharapkan pemerintah memberikan perlindungan dan bantuan yang nyata terkait dengan kemajuan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),  hal tersebut karena sektor usaha mikro kecil dan menengah memiliki kontribusi yang  sangat  besar  terkait  perekonomian  nasional  negara.  Sektor  UMKM  ini  juga merupakan  sektor  yang  paling  banyak  menyerap  tenaga  kerja  dan  mengurangi  angka pengangguran,  dan  terbukti  sektor  ini  lah  yang  kerap  kali  bertahan  terkait  perubahan krisis ekonomi yang terjadi.
Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para pendiri sektor usaha mikro kecil  dan  menengah  ini,  adalah  bagaimana  pemerintah  menjadikan  usaha  ini  memiliki kemudahan  dari  berbagai  aspek,  baik  dari  aspek  permodalan,  distribusi  dan  bantuan hukum yang dapat melindungi para pelaku usaha UMKM. Aturan-aturan yang ada, dimana UMKM ini sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008  tentang  UMKM,  ketentuan-ketentuan  yang  ada  didalamnya  diharapkan  menjadi tonggak  dan  tolak  ukur  terkait  perlindungan  kepada  para  pengusaha  UMKM,  oleh karenanya terkait persoalan yang terjadi diatas, dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana spesifik terkait politik hukum perdagangan yang mengatur bagaimana regulasi yang diciptakan bisa melindungi hak-hak dari para pendiri UMKM selama masa pandemi yang berlangsung di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian  dalam  karya  tulis  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  pustaka,  yaitu  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menjeskan penelusuran  dan  menelaah  bahan  pustaka  (literatur,  hasil  penelitian,  majalah  ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Selanjutnya teknik pengumpulan data ini yakni denga
studi kepustakaan yang dimana dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  menjadi topik pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Politik Hukum
Hukum  memiliki  tujuan  tertentu,  baik  dari  sudut  pandang  sosiologis  yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keamanan, sedangkan secara filosopis  hukum  memiliki  tujuan  untuk  terciptanya  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  ditengah-tengah  masyarakat.  Oleh  karenanya,  untuk  mencapai  tujuan tersebut perlu diimbangi dengan ilmu lainya yaktin ilmu politik. Ilmu politik sendiri ialah ilmu  untuk  menentukan  dan  mencapai  tata  cara  yang  diinginkan  agar  mencapai  sebuah tujuan. Oleh karena itu, untuk mencaai tujuan hukum yang diinginkan perlu adanya ilmu politik  yang  akhirnya  menjadi  tolak  ukur  lahirnya  ilmu  baru  yakni  ilmu  politik  hukum. (miswardi, 2022)
Definisi  politik  hukum  memiliki  makna  yang  sama  dengan  definisi  hukum  itu sendiri,  maksudnya  sampai  saat  ini  definisi  dari  politik  hukum  memiliki  makna  yang beragam  dari  para ahli  hukum  yang mendifinisikan  tentang  politik  hukum.  Seperti  yang sudah  dipaparkan  Sebagian  diatas,  akan  dipaparkan  lagi  pada  bab  ini  definisi  politik hukum  dari  beberapa  ahli  lainya,  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  politik  hukum berupakan  kebijakan  hukum  dan  perundang-undangan  dalam  pembaharuan  hukum. Instrument  politik  hukum  dilakukan  melalui  undang-undang.  Akan  tetapi  instrument perundang-undangan  juga  memiliki  masalah,  pertama  kesulitan  untuk  menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kedua  untuk membuat hukum yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kesadaran  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  kesimpulan  yang ingin  disampaikan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  ialah  berkaitan  dengan  hukum  mana yang  perlu  dibentu,  diperbaharui,  diubah  dan  diganti,  dan  hukum  mana  yang  perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat mewujudan tujuan negara. (Zaman, 2021)
Menurut  Moh.  Mahfud  MD,  politik  hukum  adalah  legal  policy  atau  arah  hukum yang  diberlakukan  oleh  negara  demi  mencapai  tujuan  negara  yang  bentuknya  berupa pembuatan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama.  Definisi  politik  hukum  menurut Moh.  Mahfud  MD  kemudian  dikembangkan  lagu  dengan  menambahkan  aspel  latar belakang  dan  lingkungan  yang  mempengaruhi  serta  berbagai  persoalan  yang  dihadapi dalam  upaya  menegakkanya.  Lebih  jelas,  Moh.  Mahfus  MD,  membagi  kelompok  politik hukum  menjadi  riga  bagian,  yaitu  :  pertama  arah  resmi  dari  hukum  yang  diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan  hukum  baru,  kedua  adanya  latar  belakang  politik  dan  sub-sistem kemasyarakatan  dibalik  lahirnya  hukum,  termasuk  juga  terkait  hukum  yang  akan diberlakukan maupun yang sudah tidak berlaku lagi, ketiga permasalahan-permasalahan yang terjadi disekitar pengakkan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah  digariskan.  Selanjutnya,  bawa  apa  yang  menjadi  landasan  dari  politik  hukum  itu sendiri ialah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum yang dimana telah terkandung dalam pembukaan UUD 1945,  khsusnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah  yang digunakan sebagai penuntun terbitnya suatu hukum.

## Ekonomi Mikro dan UMKM
Tolak ukur keberhasilan suatu daerah atau wilayah salah satunya adalah ada pada sisi ekonomi, selanjutnya pada bagian tersebut kemudian dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan usaha-usaha baru yang bermula dari usaha kecil kemudian menengah  dan  berkembang  menjadi  usaha  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  dikeluarkanya amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR- RI/1998  tentang  politik  ekonomi  dalam  rangka  demokrasi  ekonomi  usaha  mikro,  kecil, dan menengah serta kemudian berlanjut dengan dikeluarkanya Undang-undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sebagai payung  hukum  dari  perlindungan  UMKM,  untuk  itu  bagaimana  selanjutnya  peran pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang diharapkan tumbuh semakin maju dan berkembang. (Marlinah, 2020)
UMKM  sendiri  ialah  unit  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri,  dilakukan  oleh orang perorangan atau badan usaha diseluruh aspek sektor ekonomi. Pada prinsipnya hal yang  membedakan  antara  usaha  mikro,  usaha  kecil,  usaha  menengah,  usaha  besat umumnya  didasarin  pada  nilai  aset  awal  (tidak  termasuk  bangunan  dan  tanah),  omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. (tarlis, 2022)
Didalam undang-undan Republik Indonesia Nomor 20 Tahum 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bab I ketentuan umum pasal 1 dalam undang-udnang ini  yang  dimaksud  dengan  usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan  /  atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beridiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak lanngsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. selanjutnya,  usaha  menengaj  adalah  usaha  ekonomi  produktif    yang  beridiri sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  atau  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  perkembanganya,  UMKM  diklasifikasikan  menjadi  4  kelompok  (nurjaya, 2022) yaitu
1.  Livelihood  Aktivities,  merupakan  bentuk  UMKM  yang  kegunaanya  sebagai  tempat untuk mencari nafkah yang dimana merpakan sektor informal, contohnya para pedakang kaki lima.
2.  Micro Enterprise, merupakan bentuk UMKM seperti pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3.  Small  Dynamic  Enterprise,  ialah  suatu  usaha  yang  memiliki  jiwa  kewirausahaan  dan mampu menerima sub kontrak dan ekspor.
4.  Fast  Moving  Enterprise,  merupakan  UMKM  yang  sedang  bertranformasi  atau mengembangkan usahanya menjadi usaha besar (UB).
Selain kriteria seperti yang dijabarkan undang-undang tersebut, kriteria lain untuk menentukan sebuah UMKM ialah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  hasil  penjualan  tanah  dan  bangunan  tempat usaha, atau hasil dari penjualan tahunan. Oleh sebab itu, kriteria menurut undang-undang usaha  mikro  adalah  unit  usaha  yang  memiliki  nilai  atau  paling  banyak  Rp.  50.000.000,- atau dengan hasil penjualan tahunan sejumlah Rp. 300.000.000; usaha kecil dengan nilai aset  Rp.  50.000.000,-  atau  sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  atau  dengan hasil penjualan tahunan hingga maksimum Rp. 2.500.000.000; dan Usaha menengah ialah perusahaan  dengan  nilai  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.  500.000.000.-  hingga  paling banyak  Rp.  10.000.000.000  dengan  hasil  penjualan  tahunan sejumlah  Rp. 2.000.000.000 hingga maksimum paling tinggi Rp. 50.000.000.000.
Selain menggunakan nilai seperti diatas, sejumlah lembaga pemerintah contohnya departemen  perindustrian  dan  badan  pusat  statistic  (BPS)  juga  menggunakan  jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha  menengah  dan  usaha  besar.  Contohnya,  menurut  BPS  usaha  mikro  atau  disektor industry  manufatur  umum  disebut  industry  rumah  tangga)  adalah  jumlah  unit  usaha pekerja  tetang  hingga  4  orang,  usaha  kecil  antara  5  sampai  19  pekerja,  dan  usaha
menengah  20  sampai  dengan  99  orang,  sedangkan  perusahaan  yang  memiliki  pekera diatas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.
C.Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Ekonomi Mikro  dan UMKM  di Masa Pandemi Covid-19.
Kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai komponen terbesar perekonomian  menjadi  indikator  tingkat  keterlibatan  masyarakat  di  berbagai  sektor usaha.  Melalui mekanisme  penciptaan  lapangan  kerja  dan  penciptaan  nilai,  UMKM  telah terbukti  menjadi  katup  pengaman  yang  andal  di  saat  krisis.  Peran  dan  fungsi  strategis tersebut sebenarnya dapat diperkuat dengan menjadikan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi  pelengkap  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  daripada  mens ubordinasikannya kepada pelaku ekonomi lain seperti UMKM. Pemberdayaan UMKM yang berhasil  berarti  memperkuat  upaya  keuangan  masyarakat.  Hal  ini  akan  membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan memberikan dukungan nyata bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi pemerintah. (purnomo, 2019) Oleh  sebab  itu  dalam  rangka  melindungi  dan  mengembangkan  keberlangsungan  sektor UMKM  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  merupakan  payung  hukum  dari  segala  aktivitas yang  ada  pada  sektor  UMKM.  Didalam  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang usaha mikro, kecil dan menengah memutuskan dan membahas hal-hal pokok yang berisi ketentuan umum UMKM, yang menjelaskan definisi dari usaha mikro, kecil, menengah dan beberapa ketentuan didunia usaha lainya. Selain itu, terdapat asas dan tujuan, prinsip dan tujuan  pemberdayaan  dan  iklim  usaha  yang  telah  termuat  di  dalam  Undang-undang tersebut.
Kemudian,  dengan  dikeluarkanya  undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 selanjutnya  ditindak  lanjuti  dengan  peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  17  tahun  2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimana para peraturan tersebut point utama yang menjadi pembahasan ialah bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan  jasa  yang  diadakan  oleh  pemerintah.  Hal  lain  yang  diatur  adalah  kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitas teknologi informasi.
Dalam  pengembangan  UMKM  terdapat  berapa  point  penting  yang  harus  diperhatikan. Point  penting  yang  menjadi  pembahasan  yakni  pemerintah  harus  membantu pengembangan  UMKM  dalam  bentuk  pelayanan  di  bidang  hukum,  misalnya  pada kepemilikan aset produktif. Sebab kegiatan dan pelaku UMKM hampir selalu berada pada urutan terbawah dalam prioritas penegakkan perlindungan atas aset produktif. Faktanya sektor UMKM ini ialah sektor yang paling banyak di Indonesia dan menampung sebagian tenaga  kerja  dan  membuka  lapangan  pekerjaan.  Selanjutnya  kepastian  hukum  pada layanan  perizinan  untuk  menjalankan  usaha  menjadi  sangat  penting  dalam  mendukung aset  produktif  rakyat.  Oleh  karena  itu  pemberian  izin  usaha  yang  cepat,  trasaparan, murah, dan pasti merupakan aspek kunci berikutnya yang harus ada dalam setiap usaha pengembangan UMKM. (sitorus, 2018)
Kepastian hukum pada layanan perizinan untuk menjalankan usahanya oleh para pemilik UMKM inilah yang harus diberikan secara cepat, transparan, murah karena aspek tersebut  menjadi  kunci  kemajuan  pengembangan  UMKM  yang  dimiliki.  Saat  ini pendaftaran  legalitas  yang  bisa  dimiliki  oleh  para pemilik sektor  UMKM  disebut  dengan OSS, pelaksanaan pendaftaran usaha UMKM melalui sistem OSS (online Single Submission) penting dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas untuk usaha yang mereka miliki. Sehingga disinilah, peran pemerintah adalah meyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. (purnawan, 2020) Berdasarkan  Permendagri  No.  83  Tahun  2014,  pengertian  IUMK  adalah  tanda  legalitas kepada  seseorang  atau  pelaku  usaha/kegiatan  tertentu  dalam  bentuk  izin  usaha  mikro
dan  kecil  dalam  bentuk  naskah  satu  lembar.  IUMK  diharapkan  dapat  memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro  dan kecil dalam  mengembangkan  usahanya.  Perizinan  berusaha  teritegrasi  secara  elektornik  atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupato/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun tujuan dari diterbitkannya IUMK adalah sebagai (1) mendapatkan kepastian dan perlindungan  dalam  berusaha  di  lokasi  yang  telah  ditetapkan.  (2)  mendapatkan pendampingan  untuk  pengembangan  usaha.  (3)  mendapatkan  kemudahan  dalam  akses pembiayaan  ke  lembaga  keuangan  bank  dan  nonbank.  (4)  mendapatkan  kemudahan dalam  pemberdayaan  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan/atau  lembaga lainya.  Karena  pada  hakikatnya  IUMK  menjadi  nilai  tambah  dari  sebuah  UMK  untuk menjamin  statusnya  di  hadapan  hukum  dan  mempermudah  dalam  melakukan pengembangan usaha.
Selain  itu,  harus  tersedianya  sistem  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karakter usaha dan kemampuan dari UMKM itu sendiri. hal tersebut dimaksudkan agar perbankan mendukung dan sekiranya membantu memberikan kredit bagi para pemilik UMKM, sebab seperti yang kita ketahui suku bunga untuk kredit pinjaman yang diberikan cukup besar sekitar  11%  -  13%.  Kondisi  tersebut  didukung  hasil  penelitian  Bank  Indonesia  (2005), Sebagian  besar  UMKM  (64,4%)  memerlukan  kredit.  Namun  demikian,  sumber pembiayaan usaha mikro dan kecil Sebagian besar masih berasal dari modal pribadi dan modal keluarga. Hal tersebut didukung juga dengan fakta yang ada di lapangan, meskipun banyak sumber dana yang tersedia,  tetapi sumber tersebut belum banyak dimanfaatkan karena  belum  ada  titik  temu  usaha  mikro  dan  kecil  sebagai  debitur  dan  pihak  kreditur. Dari sisi UMKM sendiri, beberapa kendala dalam mengakses permodalan dari bank adalah suku bunga yang cukup tinggi dan kesulitan memenuhi syarat anggunan yang disyaratkan, sedangkan sisi perbankan selaku penyedia dana mepersoalkan ketidaksiapan usaha mikro dan  kecil  pada  kelayakan  usaha,  baik  aspek  keuangan  maupun  aspek  pemasaran  dan tenaga kerja. (aristano, 2019)
Sehingga  dengan  adanya  program  penyaluran  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  yang dilaksanakan  pemerintah  merupakan  implementasi  dari  Instruksi  Presiden  No.  6  Tahun 2007  tanggal  8  Juni  2007  tentang  Kebijakan  Percepatan  Pengembangan  Sektor  Riil  dan Pemberdayaan UMKM. Melalui Program Kredit Usaha Rakyat membantu  mempermudah akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal. Secara  khusus,  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  merupakan  skema  Kredit/Pembiayaan Program  bagi  pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  usahanya  layak  (feasible),  dengan ketiadaan agunan sesuai persyaratan perbankan (unbankable). Selain itu, dari sisi bisnis, usaha memiliki prospek bisnis dan memiliki kemampuan mengembalikan pinjamannya. Program  Kredit  Usaha  Rakyat  merupakan  jalan  keluar  terhadap  persoalan  akses permodalan  dan  meningkatkan  peran  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  perekonomian nasional  (Eko  Aristanto,  2019).  Hal  tersebut  senada  dengan  yang  diungkapkan  (Ratih Dewayanti & Erna Ernawati Chotim, 2004) kondisi umum menyulitkan usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat, diantaranya adalah: 1) kesulitan menembus pasar; 2) kelemahan  dalam  pengembangan  dan  penguatan  usaha;  dan  3)  kesulitan  akses  sumber pembiayaan  dari  lembaga  keuangan  formal  usaha  mikro  dan  kecil  yang  sebagian  besar bergerak  di  sektor  informal  memiliki  akses  yang  lemah  terhadap  kredit  perbankan. Kondisi tersebut dikuatkan keadaan bahwa bisnis baru seringkali mempunyai hambatan penting kurangnya dana dalam mengembangan usaha (Reid, A.; Nightingale, P., 2011). Elemen  penting  dalam  mendukung  percepatan  penyaluran  Kredit  Usaha  Rakyat  adalah mengoptimalkan  peran  Pemerintah  Daerah.  Hal  tersebut  didasari  bahwa  di  dalam kerangka  pengembangan  UMKM,  hubungan  atara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  menjadi  sangat  penting,  khususnya  berbagai  program  nasional  yang  telah
dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat  (Eko  Aristanto,  2017).  Sebagai  representasi Pemerintah  Pusat,  maka  Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu  mengimplementasikan dengan baik program nasional yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM .
Program Kredit Usaha Rakyat ini diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid I lalu diteruskan dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV dengan penurunan suku bunga dari 22%  menjadi  12%  pertahun  dan  dengan  perluasan  cakupan  pemberian  untuk  seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan seperti : Industri Tempe/Tahu, Industri Pakaian Jadi, Industri Anyaman dan Kerajinan Tangan serta Industri Kreatif, Indsutri Media Rekaman, Film  dan  Video.  Pelaksanaan  program  penyaluran  KUR  pada  tingkat  Bank  Penyalur khususnya  di  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk  terjadi  “pembiasan”  ketentuan. Ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa penerima KUR adalah bagi masyarakat yang  memiliki  usaha  yang  feaseble  namun  belum  Bankble.  Artinya  usaha  yang  dibiaya adalah  usaha  yang  memiliki  prospek  ke  depan  sementara  dari  segi  jaminan  hanya dipersyaratkan minimal 30%  dari nilai maksimum kreditnya.  Lain  hal  dengan kebijakan yang ada di PT. Bank Negara Indonesia yang mempersyaratkan nilai jaminan sebesar 75% dari  nilai  maksimum  kredit.  Kebijakan  seperti  ini  sedikit  banyak  telah  mempengaruhi tingkat  penyerapan  KUR  itu  sendiri,  dimana  masyarakat  yang  semestinya  layak  untuk mendapatkan  program  KUR  hanya  disebabkannya  jaminan  yang  tidak  cukup  menurut penilaian  Bank  maka  akhirnya  KUR  tersebut  tidak  dapat  dinikmati.  Hal  ini  tentunya menjadi hal yang kontra produktif, karena pemerintah serius menyalurkan KUR ini agar dapat dinikmati oleh sebanyakbanyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki usaha yang produktif.
Berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  mendorong  UMKM  terus  dilakukan  karena bertujuan  agar  nantinya  sektor  sektor  ekonomi  tersebut  dapat  memberikan  konstribusi besar dan dapat memberikan berbagai dampak yang positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.  Kebijakan  pemerintah  yang    mendukung  UMKM  terkait  kebijakan  baru  yang dikeluarkan  pemerintah  ialah  UMKM  yang  mendapat  fasilitas  pajak  pengahasilan  final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah (DTP). Maka dengan demikian para  wajib  pajak  UMKM  tidak  perlu  lagi  melakukan  setoran  pajak  dan  pemotong  atau pemungut  pajak  tidak  melakukan  pemotongan  atau  pemungutan  pajak  pada  saat melakukan  pembayaran  kepada  pelaku  UMKM.  Kebijakan  tersebut  dapat  diperoleh dengan mudah  dan  mendapatkan  surat  keterangan  PP  23  serta  wajib membuat  laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak dan berlaku selama 6 bulan lamanya.
Selain  pemotongan  pembayaran  pajak,  ada  juga  restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan terkait dampak Covid-19, presiden RI dalam keterangan pers hari selasa 24 maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp. 10 milyar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh  bank  maupun  industry  keuangan  non-bank  kepada  debitur  perbankan.  Mekanisme dari pembiayaan tersebut apabila diberikan kepada debitur yang terindentifikasi terkena dampak  penyebaran  COVID-19,  Restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  mengenai penurunan suku bunga, perpanjangan wakti, pengurangan tunggakan pokok pengurangan tunggakan  bunga,  penambahan  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan  dan  atau  pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
D.Strategi Pemulihan dalam Melindungi Ekonomi Mikro dan UMKM Pasca Pandemi Covid- 19.
Pandemi  Covid-19  yang  menyerang  hampir  seluruh  dunia  ini,  memiliki  dampah yang  sangat  besar  disetiap  sektor  kehidupan  manusia,  tidak  terkecuali  sektor  Ekonomi. UMKM  yang  merupakan  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  namun  memiliki  andil  besar dalam  perekonomian  di  Indonesia  juga  tidak  luput  dari  dampak  pandemic  Covid-19. Beberapa  dampak  yang  dirasakan  oleh  para  pemilik  usaha  UMKM  ini  selama  masa pandemi-19 ialah seperti, pertama penjualan menurun drastic akibat adanya PSBB yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Kedua, strategi pemasaran pada
UMKM  terbilang  sulit  pada  kondisi  pandemi  covid-19  pada  saat  itu,  karena  ditengan situasi  yang  sedang  terjadi  para  pelaku  usaha  dituntut  untuk  mengganti  strategi pemasarannya  dari  offline  menjadi  online.  Ketiga,  permasalahan  selanjutnya  tidak terlepas  dari  pendanaan  atau  permodalan,  pada  masa  pandemi  covid-19  pelaku  usaha terkendala permodalan, dikarenakan kredit usaha yang diambil pelaku usaha mengalami kemacetan sehingga dibutuhkan bantuan terkait permodalan. Keempat, kegiatan produksi selama  masa  pandemic  covid-19  mengalami  penurunan,  bahkan  ada  yang  sampai menghentikan  proses  produksi.  Kelima,  yang  terakhit  adalah  bagaimana  para  pelaku usaha kesulitan dalam memperoleh bahan baku produksi. (charismanur, 2021)
Menurut Wibowo & Andika (2017), Indonesia telah melakukan beberapa langkahd alam  mengurangi  efek  dari  pandemi  Covid-19,  beberapa  diantaranya  ialah  melakukan penurunan atas BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4.75% suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps  menjadi  5.50%.  Langkah  yang  diambil  ini  diharapkan  dapat  menstimulus pertumbuhan  ekonomi  domestic  di  tengah  tertahannya  prospek  pemulihan  ekonomi global  akibat  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  untuk  menjaga  agar  inflasi  dan  stabilitas eksternal  tetap  terkendali  serta  untuk  memperkuat  momentum  pertumbuhan  ekonomi Bank  Indonesia  harus  dapat  mencermati  perkembangan  ekonomi  global  dan  domestik. (sutrisno, 2021)
Pada  tanggal  25  februari  2020,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  paket kebijakan  USD  725  juta  untuk  insentif  keuangan  bagi  berbagai  sektor  pariwisata,  jasa penerbangan  dan  property,  serta  penambahan  subsidi  dan  pemotongan  pajak.  Terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan kpperasi dan UMKM ditengah pandemic Covid- 19. Pertama, pemberian bantuan sosial. pada poin ini diarahkan untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin dan rentan terdampak virus corona. Kelompok ini masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial. baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT Desa, maupun pembebeasan pengurangan tarif listrik dan karu prakerja. (Ratnaningtyas, 2020) Kedua,  insentif  perpajakan.  Pada  skema  kedua  berupa  insentif  perpajakan  bagi  pelaku UMKM  yang  memiliki  omzet  masih  dibawah  Rp.  4,8  miliar  pertahun.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  telah  menurunkan  tarif  PPh  final  untuk  UMKM  dari  0,5  %  menjadi  0%. Kebijakan  ini  berlaku  selama  periode  enam  bulan,  dimulai  dari  April  hingga  desember pada tahun 2021.
Menurut  kebijakan  perpajakan  yang  ditetapkan  pemerintah  dalam  peraturan pemerintah Nomor 23 Tahu  2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berlaku  sejak  1  juli  2018.  Peraturan  pemerintah  ini  masih  menjadi  acuan  tarif  pajak UMKM yaitu 0,5 persen dari peredaran bruto per bulan. Oleh karena itu, dimasa pandemic covid-19  guna  menjaga  stabilitas  dan  memulihkan  ekonomi  nasional,  pemerintah mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  tetap  mendukung  UMKM  di  masa  pandemi covid-19, kebijakan tsebut diatur dalam peraruran pemerintah (pp) nomor 23 tahun 2020 tentang  pelaksanaan  program  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  yang  merupakan amanat dari perppu 1/2020 anara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjamin modal kerja baru UMKM.
Ketiga,  relaksasi  dan  restrukrurisasi  kredit  bagi  UMKM.  Skema  ketiga  berupa relaksasi  dan  restrukturisasi  kredit  UMKM  dengan  berbagai  skema  program. Implementasinya  bisa  berupa  penundaan  angsuran  dan  subsisi  bunga  penerima  KUR, kredit  ulramikro,  ataupun  Umi  dan  PNM  Mekaar.  Kelompok  ini  jumlahnya  6,4  juta. Termasuk debitur pgadaian yang jumlahnya 10.6 juta debitur.
Keempat,  perluasan  pembiayaan  modal  kerja  UMKM.  Perluasan  pembiayaan modal  kerja  UMKM  ini  sebagaimana  ulasan  pakpahan  (2020)  dilakukan  dengan mendorong  perbankan  untuk  dapat  memberikan  kredit  lunak  kepada  UMKM.  Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalan bisninsya.
Kelima, penyediaan penyangga produk. Produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kulinet dan industry tumah tanggal perlu mendapatkan dukungan penyangga. Dengan  demikian,  terdapat  kepastian  bahwa  produk  UMKM  akan  terserap,  sehingga koperasi  dan  UMKM  akan  dapat  memiliki  perputaran  persediaan  yang  lebih  baik. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya apabila diikuti dengan upaya peningkatan arus distribusi yang aman, misalnya penyediaan fasilitas atau layanan e-commerce yang handal di daerah penyangga.
Selain 5 skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat demi kestabilan masa pandemi covid-19 dan pasca pandemi, strategi lin yang perlu diambil sebagai pelengkap kebijakan  sebagai  Langkah  tambahan  yang  dapat  diambil  sebagai  pelengkap  kebijakan yang  ada.  Strategi  pelengkap  tersebut  dapat  berupa  strategi  jangka  pendek  maupun strategi  jangka  Panjang.  Dalam  strategi  jangka  pendek  diperlukan  agar  kebijakan pemerintah utnuk menyelamatkan UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah  pandemi  Covid-19.  Beberapa  Langkah  atau  strategi  jangka  pendek  perlu digalakkan  untuk  mendukung  Langkah  penyelemat  UMKM  oleh  pemerintah.  Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protocol Kesehatan yang ketat, pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku  usaha,  penyederhanaan  proses  administrasi,  serta  upaya  mendorong  perbahan strategi bisnis. Masing-masih strategi jangka pendek dijelaskan sebagai berikut. Pertama, UMKM  perlu menjalankan protokol Kesehatan secara ketat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.  Kedua,  pemerintah  dapat  memberikan  ruang  dan  dukungan  bagi perkembangan  layanan  digital  karena  dapat  mengrangi  interaksi  fisik  namun  proses transaksi  dapat  terjadi.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  mengajak  BUMN,  BUMD  atau perusahan-perusahaan  ekspedisi  untuk  melakukan  pengantaran  produk-produk  UMKM. Ketiga,  asosiasi  peaku  usaha  seperti  Apindo,  Kadin  dan  IPMI  paerlu  aktif mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan mendorong agar seluruh stakeholder dalam bisnis UMKM mengambil bagian. Keempat, dari keberhasilan kebijakan pemerintah adalah upaya  penyederhanaan  proses  administrasi  terkait  dengan  kebijakan  pelonggaran  atau penundaan pembayaran kredit bagi UMKM. Kelima, pemerintah melakukan pembinaan ke UMKM  dengan  mendorong  inovasi  dan  berubah  strategi  bisnis  menyesuaikan  situasi. Misal,  UMKM  yang  awalnya  berbisnis  kuliner  dapat  merubah  bisnis  ke  bahan  baku makanan,  mengingat  saat  ini  orang  lebih  suka  memasak  sendiri  makanan  di  rumah. (sugiri, 2020)
Strategi  Jangka  Panjang,ditunjukan  untuk  menjamin  agar  di  masa  mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19.  Strategi  jangka  Panjang  tersebut  terkait  dengan  upaya  menyiapkan  peta  jalan pengembangan  UMKM,  membangun  teknologi  digital  sebagai  pratform  dalam  proses bisnis  UMKM,  pengembangan  model  bisnis  straegi  jangka  Panjang  tersebut  dijelaskan sebagai  berikut.  Pertama,  pemerintah  perlu  membuat  peta  jalan  (road  map) pengembangan  UMKM  dalam  menghadapi  dunia  bisnis  pasca  pandemi  covid-19  secara khusus  dan  dunia  bisnis  secara  umum.  Kedua,  penguatan  penggunaan  teknologi  digital untuk  mendukung  aktivitas  ekonomi  UMKM.  Ketiga,  pemerintah  dapat  menyediakan model  pembinaan  UMKM  dengan  menggandeng  institusi  atau  lembaga  akademis  bidang kewirausahaan  dan  manajemen  bisnis  agar  UMKM  dapat  menjadi  wujud  nyata  praktik bisnis  dengan  perkembangan  dunia  usaha.  Keempat,  pemerintah  perlu  menggandeng usaha  besar  dan  korporasi  baik  milik  swasta  maupun  pemerintah  sendiri  atau  BUMN untuk  dapat  menyalurkan  dana  atau  menyelenggarakan  program  Corporate  social responsibility  (CSR).  Perusahaan-perusahaan  tersebut  dapat  membina  UMKM  sebagai mitra  dalam  bisnisnya,  sehingga  secara  tidak  lanngsung  berdampak  positif  terhadap kesinambungan perusahaan itu sendiri sebagai pemberi csr.

## KESIMPULAN
Terjadinya  pandemi  COVID-19  yang  melanda  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia, berdampak sangat besar pada seluruh sektor kehidupan manusia.  Pemerintah  berupaya memutus  penularan  COVID-19  dengan  menerapkan  pembatasan  sosial  bersekala  besar, pembatasan  aktivitas  sosial  yang  diterapkan  pemerintah  menjadikan  seluruh  aktivitas masyarakat  mengalami  pembatasan,  tidak  terkecuali  sektor  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM).  Data  yang  ada  menjelaskan  bahwa  pelaku  UMKM  yang  terdampak pandemi  COVID-19  melaporkan  terjadinya  penurunan  penjualan,  melaporkan permasalahan  pada  asek  pembiayaan  dan  melaporkan  masalah  kesulitan  mendapatkan bahan baku mentah untuk produksi.
Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para pendiri sektor usaha mikro kecil  dan  menengah  ini,  adalah  bagaimana  pemerintah  menjadikan  usaha  ini  memiliki kemudahan  dari  berbagai  aspek,  baik  dari  aspek  permodalan,  distribusi  dan  bantuan hukum  yang  dapat  melindungi  para  pelaku  usaha  UMKM.  Karena  permasalahan  yang terjadi  terkait  pandemi  COVID-19  mengakibatkan  bagaimana  kebijakan  hukum pemerintah  dalam  melindugi  ekonomi  mikro  dan  UMKM  di  era  pandemi  COVID-19 tersebut,  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  dengan  cara  memfasilitasi penngembangan UMKM tersebut, salah satunya dengan mengikutsertakan dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, serta kemudahan perizinan, penyediaan  pembiayan  dengan  adanya  penyaluran  kredit  usaha  rakyat  (kur)  yang membantu mempermuah akses usaha mikro dan kecil terhadap permodalan dengan suku buka rendah dan administrasi yang tidak menyulitkan, selain itu bantuan bantuan berupa restrukturasi  kredit  yang  membantu  para  UMKM  yang  terdampak  covid  dengan pembiayaan  mengenai  penurunan  suku  bungam  perpanjangan  waktu,  pengurangan tunggakan pokok dan beberapa hal  lainya yang difasilitasi pemerintah untuk membantu perekonomian  selama  terdampak  pandemi  COVID-19.  Selain  itu,  adanya  5  (lima)  skema yang  diciptakan  pemerintah  terkait  kebijakan  masa  pandemi  demi  kestabilan perekonomian serta strategi jangka Panjang dan pendek yang diterapkan pemerintah.

## REFERENSI
Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha, Bogor:
Penerbit Lindan Bestari, 2020.
Andi  Tarlis  dan  Muchti  Yuda  Pratama,  Monograf  Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Solok: CV Mitra Cendekia Media, 2022. Miswardi, Pengantar Ilmu Hukum, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022. Nurus  Zaman,  Konstitusi  dalam  Perspektif  Politik  Hukum,  Surabaya:  Scopindo  Media Pustaka, 2021.
Singgih Purnomo., dkk, Kewirausahaan UMKM, Klaten: Lakeisha, 2019. Andi  Putra  Sitorus,  (2018).  Politik  Hukum  Perlindungan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  dalam  masyarakat  ekonomi  asean,  Doktrina  :  Journal  of  Law,  1(2),  132. https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1920.
Dani  Sugiri,  (2020).  Menyelamatkan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dari  Dampak Pandemi  Covid-19,  Fokus  Bisnis:  Media  Pengkajian  Manajemen  dan  Akuntansi, 19(1),83. https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/575. Edy Sutrisno, (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata, Jurnal kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(1), 651. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/385.
Endah  Marendah  Ratnaningtyas,  Dampak  Dan  Strategi  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah)  Menghadapi  The  “New  Normal”,  Jurnal  EBBANK,  11(1),  66. http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/200.
Eko  Aristanto,  (2019).  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  :  Pilihan  Kebijakan  Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Journal of Banking and Finace,1(1),2.https://www.researchgate.net/profile/Eko- Aristanto/publication/339998572_Kredit_Usaha_Rakyat_KUR_Pilihan_Kebijakan_Afi rmatif_Mendorong_Pengembangan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_di_Indonesia /links/5e71bc4792851c93e0aa49ce/Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Pilihan-Kebijakan- Afirmatif-Mendorong-Pengembangan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-di- Indonesia.pdf.
Lili  Marlinah,  (2020).  Peluang  dan  Tantangan  UMKM  dalam  Upaya  Memperkuat Perekonomian  Nasional  Tahun  2020  ditengah  Pandemi  Covid  19,  Jurnal  Ekonomi, 22(2), 119. https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/644.
Made  Ngurah  Demi  Andayana,  (2020).  Peubahan  Perilaku  Konsumen  Dan  Eksistensi Umkm  Di  Era  Pandemic  Covid-19,  Glory:  Jurnal  Eknomi  Dan  Ilmu  Sosial,  1(2),40. https://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3372.
Nurjaya, Manajemen UMKM,Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022. Nurmita  Sari,  dkk.,  (2021).  Dampak  Stimulus  Pemerintah  Untuk  UMKM  Pada  Era Pandemic  Covid-19,  Journal  of  Business  Administration  Economic  & Entrepreneurship, 3(1),2. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/315. Wifarda  Charismanur  Anggraeni,dkk.,  (2021).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Pemberdayaan  UMKM  Di  Masa  Pandemi  covid-19  di  Indonesia,  Journal  of Government and Politics, 3(1),56-57 https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5354.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Frequently  Asked  Questions  Restrukturisasi  Kredit/Pembiayaan  terkait  Dampak  COVID- 19, di unduh https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info- terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait- Dampak-COVID- 19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Da mpak%20Covid%2019.pdf. / pada tanggal 01 juni 2023 UMKM bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit, di unduh https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-
Indonesia-Terungkit.html. / pada tanggal 01 juni 2023

## Copyright Holder :
© Dewi Amimi & Siti Fatimah (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: