## SINKRONISASI REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL
Oleh : Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. 1 *

## ABSTRACT
This paper discusses the MPR discourse to support the existence of GBHN as the direction of national development in the Indonesian state administration system, it is necessary only here, it is merely to determine the direction of Indonesia's national development  to  become  more  focused  and  consistent  in  accordance  with  the presidential  system  adopted  by  Indonesia  This  does  not  necessarily  change  the position of being the highest institution of the state anymore as it was in practice before the amendments to the 1945 Constitution.
Efforts to bring GBHN back into the presidential system in Indonesia should not only give the impression of changing its name from RPJPN to the new model GBHN. With the MPR TAP form, the new GBHN will be a control tool for measuring the success rate and accuracy of medium-term development planning (RPJPMN) that is shaped in the product of the Act. The MPR MP is theoretically a staatsgerundgezets (basic rules of the state) Act, but the position is level under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords: GBHN, Presidential System, Development Planning

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  wacana  MPR  untuk  mengembalikan  adanya  GBHN sebagai arah pembangunan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlu diperhatikan  disini  bahwa,  hal  ini  hanya  semata-mata  untuk  menentukan  arah pembangunan nasional Indonesia agar menjadi lebih terarah dan konsisten yang tetap sesuai dengan kerangka sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia. Hal ini tidak serta merta mengubah kedudukan menjadi lembaga tertinggi negara lagi seperti dalam prakteknya sebelum amandemen UUD Tahun 1945.
Upaya memunculkan kembali GBHN dalam sistem presidensial di Indonesia , jangan sampai hanya menimbulkan kesan mengganti nama saja dari RPJPN ke GBHN model  yang  baru.  Dengan  bentuk  TAP  MPR,  GBHN  yang  baru  akan  menjadi  alat kendali  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  dan  ketepatan  perencanaan pembangunan  jangka  menengah  (RPJPMN)  yang  diberi  bentuk  dalam  produk Undang-Undang.TAP  MPR  secara  teoritik  merupakan staatsgerundgezets (aturan dasar  bernegara),  sama  seperti  Undang-Undang,  namun  kedudukannya  setingkat dibawah UUD NRI Tahun 1945.
Kata Kunci : GBHN, Sistem Presidensial, Perencanaan Pembangunan.
1 *Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

## I. PENDAHULUAN
Salah satu perubahan yang penting dalam amandemen UUD 1945 adalah tidak  adanya  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  sebagai  arah pembangunan  nasional  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Arah pembangunan  bangsa  saat  ini,  terutama  arah  pembangunan  nasional  seakan kurang  fokus,  tidak  terarah  dan  sulit  diukur  tingkat  keberhasilannya.Hal  ini memicu adanya gagasan untuk kembali menghadirkan GBHN. Tapi keinginan itu menimbulkan berbagai  kontroversi.
GBHN  adalah  merupakan  haluan  negara  tentang  penyelenggaraan negara  dalam  garis-garis  besar  sebagai  pernyataan  kehendak  rakyat  secara menyeluruh  dan  terpadu.  Sebagai  haluan  negara,  maka  tentu  dapat  dipahami bahwa  keberadaan  GBHN  itu  sendiri  dalam  pelaksanaan  roda  pemerintahan sangatlah  dibutuhkan.  Melalui  GBHN,  maka  arah  dan  tujuan  perjalanan  roda pemerintahan akan dapat lebih mudah dipahami sehingga cukup memudahkan dalam mengoreksi tingkat keberhasilan dan pencapaian yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang sedang berkuasa.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga yang mengalami  perubahan  mendasar  dalam  hal  kedudukan,  fungsi  dan  perannya pasca amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi  Negara  dengan  kewenangannya  menetapkan  Undang-Undang  Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, tetapi berkedudukan sejajar dengan lembaga- lembaga Negara lainnya yaitu sebagai lembaga Negara, dan fungsinya terbatas pada satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil  pemilihan  umum,  selebihnya  merupakan  kewenangan  insidental  MPR, seperti  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa jabatannya  menurut  Undang-Undang  Dasar,  mengubah  dan  menetapkan Undang-Undang Dasar serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Perubahan  mendasar  lainnya  menyangkut  keberadaan  GBHN.  Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman atau acuan bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau melanggar apa  yang  sudah  ditetapkan  dalam  GBHN,  maka  MPR  dapat  memberhentikan
Presiden.  Namun,  sejak  era  reformasi,  eksistensi  GBHN  sudah  tidak  ada  lagi sebagai konsekuensi adanya amandemen UUD Tahun 1945. Hilangnya GBHN telah  mengakibatkan  hilangnya  sarana  pemandu  pelaksanaan  pembangunan nasional  yang  telah  terbukti  mampu  memandu  pemerintahan  orde  baru  dalam melaksanakan  kegiatan  pembangunan  berturut-turut  sejak  tahun  1973-1998 (Cholid Mahmud, 2012 : 1).
Sebagai  gantinya,  pedoman  penyelenggaraan  pembangunan  adalah Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  selama  20  tahun sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal  13  ayat  (1)  UU  No  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (SPPN).  Dari  segi  nomenklatur,  penamaan  antara GBHN dengan kedua UU tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi jika dilihat  dari  segi  isi  materi  muatan  antara  UU  dan  GBHN,  substansi  yang terkandung  antara  keduanya  berbeda.  GBHN  sebagai  sistem  perencanaan pembangunan merupakan keputusan bersama dan lebih merupakan penjabaran dari  tujuan  negara  yang  hendak  dicapai.  Sementara  itu  RPJPN  adalah  sistem perencanaan pembagunan nasional yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) dan cenderung  merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  presiden  yang  sedang memerintah.
Namun  harus  diakui  bahwa  RPJPN    belum  mampu  dibangun  sebagai konsepsi  yang  lebih  operasional  agar  tujuan  dan  proses  pembangunan  tidak terombang-ambing oleh tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak. Disinilah keberadaan  RPJPN  belum  mampu  mengimbangi  atau  menggantikan keberadaan  GBHN  sebagai  penunjuk  arah  maupun  kompas  bagi  perjalanan Bangsa Indonesia ke depan. Bahkan salah satu alasan sejumlah pihak yang pro terhadap upaya menghidupkan kembali GBHN didasarkan fakta yang diperoleh di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  baik  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  maupun  RPJP  tidak  mampu  memberikan  solusi  untuk menyatukan visi pembangunan di seluruh tingkatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Robinson Sembiring, 2011).
Ketika  GBHN  dihapuskan  dari  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  sulit untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu  pemerintahan  yang  dijalankan. Karena  tidak  ditemukan  hal  apa  saja  yang  menjadi  ukuran  maupun  kriteria keberhasilan terhadap suatu pemerintahan secara nyata. Hapusnya keberadaan
GBHN  hanyalah  sebagai  konsekuensi  dari  upaya  pengurangan  kewenangan MPR  yang  sebelumnya  ditempatkan sebagai  lembaga  tertinggi  negara.  Hal  itu menunjukkan  bahwa  penghapusan  GBHN  tidaklah  dilatarbelakangi  atas  suatu persoalan yang mengarah pada keberadaan GBHN itu sendiri. Apalagi kemudian bila dikaitkan dengan fakta historisnya bahwa sejak GBHN dikenal di tanah air, belum  ditemukan  sejumlah  persoalan  yang  menunjukkan  bahwa  keberadaan GBHN  itu  sendiri  telah  membawa  persoalan  bagi  eksistensi  Bangsa  Indonesia (Janpatar Simamora, 2016: 7). Seandainya GBHN masih berlaku, maka tentunya dapat  dipastikan  bahwa  baik  presiden,  gubernur  maupun  bupati  dan  wali  kota akan  membentuk  RPJMN  dan  RPJMD  yang  mengacu  pada  GBHN  sebagai haluan negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengertian  perencanaan pembangunan adalah  ujung  tombak  manajemen  dalam  mengelola  pembangunan  di  suatu negara terkait dalam menentukan tindakan yang akurat dan tepat di masa depan melalui  urutan  skala  prioritas  dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang tersedia.Selain hal tersebut, tanpa adanya pedoman pembangunan yang terarah tidak mungkin tujuan negara yang tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai. Mengingat pentingnya arti pembangunan, maka diperlukan  suatu  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  yang  tepat  dan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini.

## II. PEMBAHASAN
Pada masa Orde Baru, GBHN merupakan pedoman bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam GBHN, maka MPR berdasarkan kewenangan yang  diberikan  oleh  konstitusi,  dapat  memberhentikan  Presiden  dalam  masa jabatannya. Maksud dan tujuan ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan menwujudkan  kehidupan  yang  demokratis,  berkeadilan  sosial,  melindungi  hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa  yang  beradab,  berakhlak  mulia,  mandiri,  bebas,  maju  dan  sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam pembentukan GBHN sejak awal dimaksudkan  untuk  memberikan  arah  yang  jelas  bagi  penyelenggaraan
kehidupan  bangsa  selama  lima  tahun  ke  depan.  Dengan  demikian,  dapat dipahami  bahwa  GBHN  menjadi  penunjuk  arah  pembangunan  bangsa  sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, khususnya keinginan para pihak yang berkompeten di dalam pembentukannya.
Semenjak  era  reformasi,  eksistensi  GBHN  sudah  tidak  ada  lagi,  hal  ini merupakan  konsekuensi  adanya  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945).  Konsekuensi  lainnya  adalah  kedudukan  MPR  sudah  tidak  lagi menjadi  lembaga  tertinggi  negara  yang  memiliki  kewenangan  diantaranya menetapkan  GBHN,  serta  memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil Presiden.Setelah  tidak  adanya  lagi  GBHN  yang  merupakan  konsekuensi  dari penghapusan  kewenangan  MPR  dalam  menetapkan  GBHN,  maka  konsep pembangunan  nasional  dilegalisasikan  melalui  pembentukan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN). Kemudian Undang-Undang ini mengamanatkan adanya suatu dokumen negara  mengenai  perencanaan  jangka  panjang  bagi  roda  perjalanan pemerintahan  di  Indonesia.  Dalam  rangka  memenuhi  amanat  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004,  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN ini menjadi  rujukan  pembangunan  lima  tahunan  yang  disebut  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN):  RPJMN  I  Tahun  2005- 2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.
Namun  dalam  prakteknya,  pelaksanaan  RPJPMN  dan  RPJPN  tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan.  RPJPMN  danRPJPN  hanya sekedar formalitas saja karena ini adalah implementasi dari visi misi dari presiden yang  terpilih,  karena  Presidenlah  yang  menentukan  sendiri  tanpa  harus mendapat  persetujuan  dari  DPR,  DPD,  bahkan  MPR.  Selain  itu,  RPJPN  dan RPJPMN  juga  tidak  mengikat  dan  tidak  mengatur  lembaga-lembaga  negara lainnya  kecuali  Presiden,  seperti  DPR,  DPD,  MA,  MK,  BPK,  KY  dan  lainnya. Sejumlah  kalangan  menilai  bahwa  RPJPMN  kurang  mampu  menjawab persoalan  yang  dihadapi  oleh  negara,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  konteks kesinambungan  antar-periode  pemerintahan  presiden  terpilih  dan  sinerginya dengan  perencanaan  pembangunan  di  daerah  yang  ditentukan  oleh  Kepala Daerah.
Sejumlah  catatan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  sistem perencanaan pembangunan pasca reformasi, diantaranya sebagai berikut      (M. Taufiq, 2016, 3) :
a.  Proses  reformulasi  RPJPN  dan  RPJPMN  dinilai  lemah,  karena executive perspective .
b.  Terdapat proses inkonsistensi  dan  diskontinuitas pelaksanaan  RPJPN  dan RPJPMN  dikarenakan  proses  politik,  yaitu  proses  pergantian  presiden  5 tahun sekali.
c.  RPJPMN  masih  kurang  bisa  sinkron  dengan  RPJMD  yang  ada  di  daerah. Orientasi RPJPM (baik yang ada di pusat dan di daerah) adalah refleksi dari visi misi politik pemimpin yang terpilih dalam proses pemilu, yang terkadang kenyataannya  menunjukkan  bahwa  orientasi  politik  Presiden  dengan orientasi  Kepala  Daerah  berbeda.  Dengan  tidak  adanya  sinkronisasi mengenai  perencanaan  pembangunan  Nasional  dengan  perencanaan pembangunan  di  daerah,  maka  berdampak  pada  tidak  efektifnya perencanaan  pembangunan  mencapai  tujuan  negara  yang  ada  di  dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat dan tidak efisiennya anggaran belanja negara.
GBHN  merupakan  sebuah  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional yang  lahir  atas  kesepakatan  bersama  sebagai  penjabaran  tujuan  negara  yang tertuang  dalam  pembukaan  UUD  Tahun  1945.  Sedangkan  RPJPN  cenderung berupa perencanaan pembangunan nasional dari pemerintah yang sedang  berkuasa,  yang  cenderung  berubah  seiring  dengan  pergantian pemerintahan.  Suatu  perencanaan  pembangunan  yang  tidak  konsisten  dan mudah  berubah  dan  berganti  sulit  untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  negara sebagaimana yang diharapkan.  Kenyataannya pada era reformasi, pembagunan yang  dilakukan  berdasarkan  atas  multi  pemerintahanan.  Setiap  ganti pemerintahan  ganti  pula  program  pembagunannya.  Sulitnya  koordinasi pembagunan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan pembagunan di bawah sistem RPJPN.
Dilihat berdasarkan sistem ketatanegaraan kita, SPPN sudah cukup ideal. Adopsi  pendekatan  politik,  teknokratik,  partisipatif  dan  perpaduan  pendekatan top down dan bootom up , merupakan beberapa alasan kuat untuk mendukung argumenrtasi  tersebut.  Implikasinya,  menjadikan  SPPN  merupakan  sebuah
sistem  perencanaan  pembangunan  yang  intergratif,  yang  menjanjikan keterpaduan  proses  pembangunan  nasional,  pembangunan  daerah  maupun pembangunan antar daerah, dengan melibatkan multi-stakeholder.
Ditemui  kendala  perencanaan  dan  penganggaran  SPPN  di  lapangan. Kendala-kendala tersebut secara umum dapat dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut (Andrial Putra, 2016: 5) :
1. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan ada di satu garis komando, yaitu Presiden. Sehingga tidak ada mekanisme check and  balance dari  SPPN  tersebut.  Presiden  sendiri  yang  menentukan  arah pembangunan  nasional  negara.  Tidak  ada  pengawasan  dari  pihak  lain, sehingga untuk menentukan keberhasilan dari SPPN ini tidak mudah.
2. Dalam  SPPN  terdapat  mekanisme  bernama  Musrenbang  atau  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  penyelenggara negara, akademisi dan unsur masyarakat (Hanif Nurcholis, 2009 : 97). Yang diharapkan bahwa SPPN itu dibuat berdasarkan kajian praktik dan akademik yang  mumpuni  karena  melibatkan  banyak  pihak  dalam  perencanaanya. Namun sekali lagi, Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan  hanya  bersifat  formalitas  saja,  karena  pada  akhirnya perencanaan final atau akhir dari SPPN ada di tangan Presiden.
3. Lemahnya  koordinasi  dalam  pengelolaan  data  dan  informasi  sehingga  tidak tepat sasaran.
4. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
5. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Tidak adanya jaminan kepastian bahwa apa yang telah dikontruksikan secara ideal  dalam  peraturan  perundang-undangan  SPPN  maupun  RPJPN  tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan terkait.
Dalam  proses  amandemen  UUD  1945  sejak  tahun  1999  hingga  tahun 2002 terdapat lima komitmen yang disepakati oleh panitia ad-hoc MPR RI (Jazim Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi  ,  2010  :  148)  Lima  komitmen  tersebut  yakni  tidak mengubah  pembukaan  UUD  1945,  tetap  mempertahankan  NKRI,  penjelasan UUD 1945 ditiadakan, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum, dan  yang  terakhir  adalah  mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensial (Ni’matul  Huda,  2007  :  53).Kesepakatan  dasar  untuk  mempertegas  sistem pemerintahan presidensil dimaksudkan untuk memperkokoh sistem
pemerintahan  yang  stabil  dan  demokratis  yang  dianut  oleh  negara  Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh founding fathers pada tahun 1945.
Berbicara  dalam  konteks  sistem  pemerintahan  maka  erat  kaitannya dengan bagaimana cara pemerintahan di suatu negara dijalankan. Dalam sistem pemerintahan  presidensil  menurut  Prof.  Jimly,  Abdul  Ghoffar  dan  Duchacck terdapat  beberapa  karakteristik  khusus  yang  membedakannya  dengan  sistem pemerintahan  parlementer  yakni  :  (1)  Presiden  dan  kabinetnya  tidak bertanggungjawab kepada legislatif, akan tetapi langsung kepada rakyat (Abdul Ghoffar,  2009  :  49).  (2)  Presiden  memiliki  hak  prerogratif  untuk  menentuhkan arah  pembangunan  nasional  selaku  kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala negara.
Sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945 memang seharusnya membentuk posisi yang kuat bagi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tanpa menafikkan  dan  mengabaikan  peran  DPR  melalui  fungsi  pengawasannya. Pengalaman  dua  orde  pemerintahan  rezim  Soekarno  dan  Soeharto,  sistem presidensial  melahirkan executive  heavy dimana  posisi  Presiden  sangat  kuat sehingga  dengan  posisi  dan  otoritasnya  yang  demikian  itu  tidak  memberikan ruang  bagi  DPR  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengimbang  dan pengawas  (pengontrol)  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh Presiden.  Pasca  era  reformasi  membawa  euforia  politik  termasuk  tuntutan partisipasi  masyarakat  yang  meluas,  yang  kemudian  terwakili  oleh  banyaknya partai  politik.  Hal  ini  mendorong  upaya  perubahan  dengan  memperkuat  peran DPR  melalui  amandemen.  Sayangnya,  perubahan  ini  tidak  secara  tuntas menyelesaikan model ketatanegaraan yang akan dibangun. Konstitusi yang telah menguatkan peran DPR ( legislative heavy ) disatu sisi, ternyata disisi lain tetap mengakui  adanya  sistem  presidensial.  Akibatnya  dalam  praktek  sistem pemerintahan  presidensial  ini  menjadi  tidak  efektif  untuk  menguatkan kewenangan Presiden, karena setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Presiden tidak serta merta atau otomatis dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DPR.  Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan  lemahnya  posisi  dan  wewenang Presiden  itu,  adalah  sistem  kepartaian  dan  keberadaan  multi  partai  yang memaksa  Presiden  harus  melakukan  koalisi  fragmentasi  yang  sarat  dengan kepentingan jangka pendek serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat, jika ia
ingin tetap dapat memperoleh dukungan  yang solid dari parpol-parpol tersebut dalam pemerintahannya.
Berdasarkan kondisi tersebut, apabila Presiden ganti maka ganti pula visi misi atau perencanaan pembangunannya. Hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan yang menjadi tidak konsisten dan tidak terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem  perencanaan pembangunan nasional  model GBHN. Namun wacana untuk mengembalikan GBHN tidak serta merta produknya seperti GBHN yang lampau yang tidak sesuai dengan sistem presidensial di Indonesia. Model GBHN yang baru, atau yang akan dibentuk nantinya harus mengalami berbagai pembaruan dan sinkronisasi agar sesuai dengan sistem presidensial.
Wacana untuk menghidupkan GBHN kembali diharapkan perencanaaan pembangunan nasional di Indonesia menjadi lebih terarah dan konsisten, karena setiap  Presiden  pasti  membawa  visi misi  tersendiri.  Sehingga  kedepannya visi misi yang diusung harus disesuaikan dengan GBHN. Dan nantinya GBHN yang baru, atau apapun namanya nanti, materi di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Karena  bagaimanapun  juga,  konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam hierarki tata urutan perundang-undangan di negara Indonesia. GBHN yang baru merupakan pedoman yang harus disertai sanksi agar  mendapat kekuatan hukum  yang tegas sehingga  diharapkan akan selalu ditaati  oleh para pihak. Karena kita menganut sistem  presidensial  maka presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  rangka  reformulasi  GBHN  sebagai sistem  perencanaan  pembangunan  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan  cara sebagai berikut :
a) Menghidupkan  kembali  GBHN  dapat  dilakukan  pertama  kali  dengan mengamandemen  UUD  NRI  Tahun  1945  secara  terbatas,  yaitu  paling utamanya adalah menambah kewenangan MPR di Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 untuk menyusun dan menetapkan GBHN. Mengembalikan kewenangan MPR  untuk  menetapkan  GBHN  tidak dalam  konteks  MPR  sebagai  lembaga tertinggi  negara,  melainkan  hanya  dalam  konteks  penerapan  tujuan  negara yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  pada  alinea keempat. Oleh karena itu, meskipun MPR sudah tidak lagi sebagai lembaga tertinggi  negara,  tidak  menjadi  halangan  untuk  mengembalikan  wewenang
MPR menyusun dan menetapkan GBHN, dimana GBHN itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
b) GBHN yang baru akan ditetapkan dengan TAP MPR. Karena lebih menjamin konsistensi  pelaksanaan  rencana  pembangunan  dan  Pencapaian  tujuan negara. Meskipun MPR tetap dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, hal  ini  tidak  berati  MPR  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  GBHN.  Pengawasan  MPR  terhadap  pelaksanaan  GBHN  yaitu dalam pemahaman bahwa GBHN adalah penjabaran dari tujuan negara yang termuat  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Dalam  kaitan  ini,  lembaga-lembaga negara adalah pengemban amanah UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan GBHN menjadi keharusan bagi setiap lembaga negara untuk melaksanakannya. Bahkan dalam perspektif presidensial sekalipun, Presiden dalam sumpahnya akan melaksanakan amanah UUD NRI Tahun 1945.
Alternatif  model perencanaan pembangunan nasional kedepannya dibagi menjadi dua, yaitu bersifat makro dan mikro:
1) Perencanaan  pembangunan  bersifat  makro  atau  yang  nantinya  menjadi haluan negara dibuat untuk jangka waktu yang lama, misal untuk jangka waktu 20tahun,  di  dalamnya  mengatur  mengenai  pokok-pokok  kebijakan pemerintahan  yang  sifatnya  jauh  kedepan  dan  mengikat  seluruh  lembaga- lembaga  Negara  yang  ada  di  Indonesia,  termasuk  lembaga  DPR  sebagai pembuat  Undang-Undang  agar  segala  produk  Undang-Undang  yang  dibuat arahnya  tidak  melenceng  dari  GBHN.  Perencanaan  makro  dibuat  dengan produk  hukum  TAP  MPR.  Pertimbangannya  karena  TAP  MPR  saat  ini mempunyai kedudukan langsung dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan diatas UU. Yang perlu ditegaskan, walaupun haluan negara atau perencanaan makro ini dibuat oleh lembaga  MPR dengan produknya TAP MPR, tetapi hal ini tidak akan mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti di masa  UUD  Tahun  1945  sebelum  perubahan.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa hierarki norma hukum tidak selalu berkorelasi dengan hierarki organ negara. Karena  kalau  seperti  itu,  tentunya  sistem  presidensial  Indonesia  menjadi lemah.
2) Perencanaan mikro,  di  dalamnya  berisi  pengaturan  perencanaan pembangunan  untuk  jangka  menengah  (5  tahun)  dan  jangka  pendek
(tahunan).  Tentunya  perencanaan  mikro  inipun  tidak  boleh  bertentangan dengan  perencanaan makro.
Sinkronisasi yang kedua adalah, GBHN merupakan manifetasi pemikiran nasional dengan “ Bottom Up ” tidak boleh seperti dulu yang hanya bersifat “ Top Down” yang  hanya  berisi  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  sentralistik.  Hal  ini dimaksudkan  agar  kepentingan-kepentingan  yang  ada  di  daerah  dapat terakomodir. Sehingga nantinya kebijakan nasional  dapat sinkron antara pusat dan  daerah,  karena  tidak  alasan  bagi  daerah-daerah  tidak  menyesuaikan  visi misinya  dengan  pusat.  Sebab  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) adalah  pusatnya  daerah,  dan  daerah  adalah  pusatnya  pemerintahan  otonomi daerah. Demi terwujudnya hal ini, maka perlu diadakan pertemuan antara pusat dan daerah yang diwakili oleh Presiden dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia, lembaga-lembaga  negara,  serta  para  akademisi  untuk  mengakomodir pembuatan  GBHN  model  baru  nanti  agar  sesuai  dengan  semangat  otonomi daerah yang kita usung.
Apabila  nanti  GBHN  baru  model  presidensial  ini  dihidupkan  kembali sebagai  dokumen  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  maka keberadaan SPPN dalam UUNomor 25 Tahun 2004 perlu ditinjau ulang, untuk setidaknya mengubah beberapa hal, diantaranya :
a) menghapus keberadaan RPJPN agar tidak bertabrakan dengan GBHN atau haluan negara yang baru.
b) Ketentuan  RPJPMN  perlu  ditata  ulang,  misalnya  dengan  menempatkannya dalam  bentuk  Undang-Undang  yang  berkorelasi  dengan  merencanakan anggaran, agar DPR dapat melakukan fungsi pengawasannya menjadi lebih efektif.
Upaya  memunculkan  kembali  GBHN  dalam  sistem  presidensial  di Indonesia, jangan sampai hanya menimbulkan kesan mengganti nama saja dari RPJPN ke GBHN model yang baru. Dengan bentuk TAP MPR, GBHN yang baru akan  menjadi  alat  kendali  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  dan  ketepatan perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  (RPJPMN)  yang  diberi  bentuk dalam  produk  Undang-Undang.TAP  MPR  secara  teoritik  merupakan staatsgerundgezets (aturan  dasar  bernegara),  sama  seperti  Undang-Undang, namun  kedudukannya  setingkat  dibawah  UUD  NRI  Tahun  1945  (Hamid  S. Attamimi,  1990).  Artinya,  masyarakat  dapat  menilai  nantinya  apakah  RPJPMN
yang dibuat nantinya bertentangan dengan GBHN atau tidak, dengan melalui uji materiil.

## III. PENUTUP
Reformulasi  perencanan  pembangunan  nasional  yang  tepat  saat  ini adalah mengembalikan kembali GBHN. Wacana menghidupkan kembali GBHN oleh  MPR  semata-mata  hanya  untuk  memberikan  pedoman  pembangunan nasional agar menjadi lebih terarah dan konsisten, namun tetap berpegang teguh pada  kerangka  sistem  presidensial  di  Indonesia.Artinya,  bagaimanapun  nanti kedudukan GBHN yang baru, tidak menimbulkan pengaruh terhadap kedudukan MPR  menjadi  lembaga  tertinggi  negara  seperti  di  masa  UUD  Tahun  1945 sebelum  perubahan,  dan  tidak  mempengaruhi  pertanggungjawaban  politik Presiden dan Wakil Presiden kepada MPR. Hal ini dikarenakan bahwa hierarki norma  hukum  tidak  selalu  berkorelasi  dengan  hierarki  organ  negara.  Karena kalau seperti itu, tentunya sistem presidensial Indonesia menjadi lemah. Dengan TAP MPR yang berkedudukan di atas UU, GBHN yang baru nanti harus menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan dibawahnya.

## IV.  DAFTAR PUSTAKA
Attamimi  S,  Hamid.  1990.  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Fakultas Pasca Sarjana.
Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. Civic Education : Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Hasbi  Arbi,  Muhammad.  “UUD-1945  dan  GBHN  Sebagai  Kendali  Yuridis  Dalam Pembangunan Nasional” Variasi : Vol. 4 No.12, Juni-Juli 2013.
Huda, Ni’Matul. 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta : UII Press.
Rahmatunnisa,  Mudiyati .  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Garis-Garis Besar  aluan  Negara  dan  Peran  MPR ,  makalah  disampaikan  pada  Seminar Nasional  Ketatanegaraan  Indonesia  :  Reformulasi  Model  GBHN:  Tinjauan Terhadap  Peran  dan  Fungsi  MPR  RI  dalam  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  Kerjasama  MPR  dengan  Universitas  Padjadjaran, Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Kamis 25 April 2013.
Simamora,  Janpatar.  Urgensi  Keberadaan  GBHN  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Republik Indonesia. Litigasi, Vol. 17(2), 2016.
Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004. LN No.104 Tahun 2004, TLN No.4421.