Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE
Sri Husnulwati Universitas PGRI Palembang srihusnulwati05@gmail.com

## Abstract
Looking at the articles in the Criminal Code, there are no articles that can be used to ensnare users of  commercial  sex  services  or  commercial  sex  workers  themselves.  If  referring  to  the  law,  of course, the targeted parties are only brokers and pimps. This study tries to see how the criminal law foundation  can  be  used to  ensnare  users  of  online  prostitution  services.  This  research  is  a  type  of legal research which is also referred to as empirical legal research. The results of this research are, (1) Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is not appropriate to be used to deal with complex prostitution issues, (2) Law Number 44 of 2008 on Pornography does not explain  specifically  about  users  of  online  prostitution  services,  so  in  this  case  the  Act  cannot ensnare service users in the practice of online prostitution.

## Keywords: Service Users, Online Prostitution, Criminal Law

## Abstrak
Melihat pasal-pasal  yang ada dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Jika merujuk Undang-undang tentu pihak yang disasar hanya calo dan germo. Penelitian ini  mencoba  melihat  bagaimana  landasan  hukum  pidana  yang  dapat  dipakai  untuk  menjerat pengguna jasa prostitusi online . Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, (1)  Undang-undang No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektroni k tidaklah  tepat  digunakan  untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks, (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online .

## Kata Kunci : Pengguna Jasa, Prostitusi Online, Hukum Pidana

## I.   PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dan  informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi  dan  budaya  yang  menuju  pada pembentukan  masyarakat  modern.  Dampak adanya  teknologi  dibidang  informasi  dan komunikasi  dipastikan  dapat  merubah  suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut  secara  bijak  dan  bertanggung  jawab. Tetapi  apa  yang  akan  terjadi  apabila  sebuah Negara  yang  memiliki  media  ini  tidak  dapat memanfaatkan  dan  mengolahnya  dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan  tersebut  bak  pisau  bermata dua,  perkembangan  media  interaksi  berbasis internet  juga  memiliki  sisi  negatif  apabila
Negara  tersebut  tidak  dapat  mengolah  dan memanfaatkannya dengan baik. 1 Pada perkembangannya, dengan ditemukannya  komputer  sebagai  produk  ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi  antara  teknologi  telekomunikasi, media  dan  komputer.  Konvergensi  antara teknologi  komunikasi,  media  dan  komputer menghasilkan  sarana  baru  yang  disebut dengan  internet.  Internet  telah  memberikan sesuatu  yang  sama  sekali  baru  pada  umat manusia.
Dengan internet manusia dapat melakukan  aktivitas  layaknya  di  dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai  aktivitas  di  sana  seperti
1 Dewi  Bunga  ,  2012, Prostitusi  Cyber , Udayana University Press:  Denpasar, hal. 1.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
ngobrol,  kongkow-kongkow,  transaksi bisnis  dan  lain  sebagainya.  Internet seakan  membentuk  suatu  realitas  baru yang  menjadikannya  realitas  kehidupan manusia  secara  dikotomis  menjadi  real life  (kehidupan  nyata)  dan  virtual  life (kehidupan maya). 2
Pelanggaran  kesusilaan  termasuk  di dalamnya cyberporn dan  prostitusi  dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.
Dalam  hal  ini  cyberporn  berasal  dari kata  cyber  dan  porn.  Cyber  lebih  erat hubungannya  terhadap  media  baru  atau online yang  menggunakan  jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan porn atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani pornographia  secara  harafiah  tulisan tentang
atau gambar tentang pelacur,kadang  kala  juga  disingkat menjadi  penggambaran  tubuh  manusia atau  perilaku  seksual  manusia  secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). 3
Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang  adanya  praktekpraktek  prostitusi. Dikatakan  tidak  tegas  karena  pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak adanya  mengatur  ketentuan  tentang  hukuman bagi  pengguna  jasa  seks  komersial.  Sehingga mereka  yang  menggunakan  jasa  pekerja  seks komersialpun  dapat  dengan  leluasa  tanpa takut  terjerat  sanksi  hukum  pidana.  Di  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan  yang berhubungan dengan masalah prostitusi  sangat  sedikit  dan  sederhana,  yaitu Pasal  290,  Pasal  297  dan  Pasal  506  KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna  jasa  prostitusi  itu  secara  tegas, karena  ketentuan  ini  hanya  berlaku  terhadap pelaku  dan  pengguna  yang  telah  menikah,
2 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) ,  PT  Refika Aditama: Bandung, hal. 7.
3
http://ekosupriyanto50.blogspot.com/2013/04/pengert ian-cyberporn.html diakses  pada  tanggal  25  Maret 2019 Pukul 14.26 WIB.
penyedia  fasilitas  dan  penerima  keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

## II.  PEMBAHASAN
A. Konsep Prostitusi Online
Prostitusi online berasal  dari  dua  kata yang  masing-masing  dapat  berdiri  sendiri yakni  prostitusi  dan online .  Prostitusi  adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut  Soerjono  Soekanto  dapat  diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan  diri  kepada  umum  untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. 4
Kata  terakhir  dari  istilah  prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas  ini  dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan  internet  atau  dunia  maya.  Dengan demikian  prostitusi online adalah  kegiatan menawarkan  jasa  pelayanan  seksual  melalui dunia maya.
Adapun  beberapa  pengertian online ,  sebagai berikut :
Online adalah  terhubung,  terkoneksi, aktif  dan  siap  untuk  operasi,  dapat berkomunikasi  dengan  atau  dikontrol oleh  komputer. Online ini  juga  bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat  dengan  perangkat  lainnya yang  terhubung  sehingga  bisa  saling berkomunikasi. 5
Pada  dasarnya  pengertian online adalah terhubung  dengan  internet.  Sejak  internet menjadi  semakin  familiar  di  semua  lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah
berbagai  toko online yang  menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan. 6
4 SoerjonoSoekanto,  2005, Sosiologi  Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada:  Jakarta, hal. 374.
5
http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertia n- online websitesosial-media.html diakses tanggal 25 Maret 2019 Pukul. 14.05 WIB.
6
http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian- online .html diakses  tanggal  25  Maret  2019  Pukul. 14.05 WIB..
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan  akses  untuk  layanan telekomunikasi
dan sumberdaya
infromasi  untuk  jutaan  pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. 7
Internet seakan membentuk suatu realitas  baru  yang  menjadikan  realitas kehidupan  manusia  terbagi  secara  dikotomis menjadi  kehidupan  nyata  dan  kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.
Layanan  internet  meliputi  komunikasi langsung  ( E-mail,  Chat ),  diskusi  ( Usenet, News,  E-mail,  Milis ),  sumberdaya  informasi yang terdistribusi ( World wide web, Gopher ), remote login dan lalu lintas file ( Telnet, FTP ), dan aneka layanan lainnya. 8
Kemajuan  teknologi  yang  merupakan hasil  budaya  manusia  di  samping membawa  dampak  positif,  dalam  arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat  manusia  juga  membawa  dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan  peradabannnya.  Dampak  negatif yang  dimaksud  adalah  yang  berkaitan dengan  dunia  kejahatan.  J.E.  Sahetapy telah  menyatakan  dalam  tulisannya, bahwa  kejahatan  erat  kaitannya  dan bahkan  menjadi  sebagian  dari  hasil budaya  itu  sendiri.  Ini  berarti  semakin tinggi  tingkat  budaya  dan  semakin modern  suatu  bangsa,  maka  semakin modern  pula  kejahatan  itu  dalam bentuk,  sifat  dan  cara  pelaksanaannya. 9 Secara  garis  besar,  kejahatan  yang berkaitan  dengan  teknologi  informasi dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  besar. Pertama,  kejahatan  yang  bertujuan merusak  atau  menyerang  sistem  atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer
7 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010,
Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) ,  PT  Refika Aditama: Bandung, Hal 24.
8 Ibid.
9 Ibid., hal. 26.
atau  internet  sebagai  alat  bantu  dalam melancarkan kejahatan. 10
Dalam Pembahasan mengenai prostitusi online ini  membahas  mengenai  praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan  media  internet  atau online sebagai  sarana  transaksi  bagi  mereka  pekerja seks  komersial  dan  yang  ingin  menggunakan jasanya.  Jika  ingin  kita  perdalam  maknanya maka  pengertian  dari  prostitusi online adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet  sebagai  sarana  penghubung  antara pekerja  seks  komersial  dengan  yang  ingin menggunakan  jasanya.  Jadi  internet  hanya sebagai  sarana  penunjang  atau  penghubung saja.

## B. Konsep Pengguna Jasa
Pengguna  jasa  merupakan  gabungan  dari  dua kata  yaitu  pengguna  dan  jasa.  Pengguna adalah  orang  yang  menggunakan  sesuatu  44, sedangkan  jasa  atau  layanan  adalah  aktivitas ekonomi  yang  melibatkan  sejumlah  interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik,  tetapi  tidak  menghasilkan  transfer kepemilikan. 11
Para  ahli  memiliki  pandangan  tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:
1) Phillip Kotler: jasa adalah setiap tindakan atau  unjuk  kerja  yang  ditawarkan  oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya  bisa  terkait  dan  bisa  juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
2) Adrian  Payne:  jasa  adalah  aktivitas ekonomi  yang  mempunyai  sejumlah elemen  (nilai  atau  manfaat)  intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan  sejumlah  interaksi  dengan konsumen  atau  dengan  barang-barang milik,  tetapi  tidak  menghasilkan  transfer kepemilikan.  Perubahan  daiam  kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa  memiliki  atau  bisa  juga  tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
10 Ibid., hal.  27.
11 http://www.deskripsi.com/p/pengguna diakses  pada  tanggal  25  Maret  2019  pukul  23.15 WIB.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
3) Christian  Gronross:  jasa  adalah  proses yang  terdiri  atas  serangkaian  aktivitas intangible  yang  biasanya  (namun  tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan  dan  karyawan  jasa  dan  atau sumber  daya  fisik  atau  barang  dan  atau sistem  penyedia  jasa,  yang  disediakan sebagai  solusi  atas  masalah  pelanggan". Interaksi  antara  penyedia  jasa  dan pelanggan  kerap  kali  terjadi  dalam  jasa, sekalipun  pihak-pihak  yang  terlibat mungkin  tidak  menyadarinya.  Selain  itu, dimungkinkan  ada  situasi  di  mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi  langsung  dengan  perusahaan jasa. 12
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas,  maka jasa  pada  dasarnya  adalah  sesuatu  yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau  tidak  menggunakan  bantuan  suatu produk fisik.
3) Jasa  tidak  mengakibatkan  peralihan  hak atau kepemilikan.
4) Terdapat  interaksi  antara  penyedia  jasa dengan pengguna jasa. 13
C. Tinjauan Yuridis Pengguna Jasa
Prostitusi Online Berdasarkan  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Melihat  pasal-pasal  yang  ada  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tidak ada  pasal  yang  dapat  digunakan  untuk menjerat  pengguna  jasa  seks  komersial maupun  pekerja  seks  komersial  itu  sendiri. Apabila  kita  lihat  pasal  296  dan  pasal  506 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial  maupun  pekerja  seks  komersial, akan  tetapi  ditujukan  kepada  germo  dan  calo seks komersial saja. Pasal 281 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  sangat  sulit  untuk diterapkan  kepada  pengguna  jasa  seks komersial, karena dalam kenyataanya pengguna  jasa  seks  komersial  melakukan
12 Ibid
13
http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian- jasa-karakteristik-jasa-dan.html diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.48 WIB
hubungan  kelamin  dengan  secara  tertutup. Pasal  284  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  masih  bersifat  diskriminatif,  karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan  yang  melakukan  perbuatan  zina baik  yang  bersuami  ataupun  yang  tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan  untuk  laki-laki  yang  belum  beristri tidak dapat dikenakan pidana.
Dari  semua  persoalan  tersebut  bila dilihat  pada  masa  sekarang  ini,  perlu menyempurnakan  atau  membuat  peraturan perundang-undangan  hukum  pidana  atau Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang baru  karena  yang  berlaku  sekarang  ini merupakan  peninggalan  penjajah  belanda yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perubahan  jaman.  Oleh  karena  itu  tidak  tepat jika  melakukan  penertiban  prostitusi online dengan  menggunakan  pasal  yang  ada  dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena tidak  dapat  lagi  memfasilitasi  permasalahan prostitusi online di  Indonesia  dan  karena transaksi prostitusi online merupakan kejahatan  yang  terintegrasi  dengan  cara  dan modus  operandi  yang  berteknologi  tinggi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
sekarang ini memang sudah layaknya direvisi, karena  dengan  merevisi  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  berarti  memperkuat dan  memperjelas  segala  tindakan  yang bersifat kesusilaan.
1. Tinjauan  Yuridis  Pengguna  Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan

## Transaksi Elektronik
Pada  dasarnya  undang-undang  itu  lahir sebelum  permasalahan  timbul,  harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan  yang  akan  terjadi.  Pada kenyataannya  Undang-undang  tidak  mampu untuk  melihat  dan  mengetahui  permasalahan yang  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang. Berkembangannya  lingkungan,  budaya  dan teknologi membuat perubahan tata kehidupan didalam  masyarakat.  Kemajuan  teknologi yang  semakin  pesat  merupakan  faktor penyebab  perubahan  terbesar  dalam  tata kehidupan  masyarakat  tersebut,  sehingga semua  dapat  dipermudah  dengan  kehadiran teknologi.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
Kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat  berkembang  adalah  internet.  Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan  dalam  berkegiatan  sehari-hari, namun  pemerintah  kurang  tanggap  akan kehadiran  teknologi  internet  ini,  akibatnya kehadiran  teknologi  internet  ini  banyak  salah digunakan,  contohnya  seperti  dalam  praktek prostitusi melalui jaringan intenet. Baru sejak 2003 pemerintah berinisiatif membuat undang-undang yang mengatur tentang kegiatan  melalui  media  internet  ini  dengan nama  RUU  informasi  komunikasi  dan transaksi  elektronik  yang  sekarang  menjadi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE).
UU  ITE  itu  sendiri  mulai  dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian  Negara  Komunikasi  dan Informasi  (KOMINFO),  pada  mulanya
RUU  ITE  diberi  nama  undang-undang informasi  komunikasi  dan  transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim  dari  universitas  yang  ada  di
Indonesia  yaitu  Universitas  Padjajaran (UNPAD),  Institut  Teknologi  Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). 14
Hadirnya  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  ini  diharapkan  dapat  memberikan batasan-batasan terhadap aktifitas yang dilakukan  melalui  media  internet  salah satunya  adalah  praktek  prostitusi online . Undang-undang  ini  berisi  tentang  peraturan dan  sanksi  terhadap  tindakan  kriminal  di dunia  maya  secara  pidana.  Peristiwa  pidana itu  adalah  rangkaian  perbuatan  manusia yang bertentangan  dengan  Undang-undang  atau peraturan  perundangan  lainnya,  terhadap perbuatan  yang  mana  diadakan  tindakan penghukuman. 15
14
http://eltrations.blogspot.com/2010/11/orem-ipsum- dolor-sit-amet-consectetur.html diakses  pada  tanggal 25 Maret 2019 Pukul 14.55 WIB.
15 Mr.  Tresna,  1959. Asas-Asas  Hukum Pidana ,  PT. Tiara:  Jakarta, hal. 27.
Sebelum  dibentuknya  undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini, praktek  prostitusi  dengan  media  internet sudah  banyak  terjadi,  walaupun  tidak  secara terang-terangan.
Orang  dapat  dikatakan  mempunyai kesalahan,  jika  pada  waktu  melakukan perbuatan  pidana,  dilihat  dari  segi masyarakatnya  dapat  tercela  karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan  masyarakat  padahal  mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan  tersebut  dan  mengetahui bahwa  perbuatan  tersebut  melanggar ketentraman  atau  nilai-nilai  dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan  harus  menghindari  perbuatan yang sedemikian itu. 16
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 merupakan  suatu  upaya  pemerintah  untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik yang semakin pesat. Semakin berkembangnya teknologi  menyebabkan  semakin merebaknya bisnis  prostitusi  karena  dapat  memanfaatkan sarana  internet  dalam  bertransaksi  dan penawaran prostitusi. Walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum  berlaku  efektif  dalam  menjerat  dan menanggulangi bisnis prostitusi online . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE)  tidak  menyebutkan  kata  prostitusi dalam  semua  pasalnya.  Kecuali  dalam  pasal 27 yang berisikan tentang perbuatanperbuatan yang  dilarang,  menyebutkan  kata  kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.  Isi  dalam  pasal  27  UU  ITE  yaitu sebagai berikut:
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
16 C.S.T.  Kansil,    1989. Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,    Balai  Pustaka: Jakarta.  hal. 165.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pada  pasal  27  Undang-undang  Nomor
11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE) ayat (1)
menyebutkan kata kesusilaan yang maksudnya  menyangkut  pada  hal-hal  bersifat pornografi.  Pasal  ini  dimaksudkan  larangan bagi  setiap  orang  untuk  mendistribusikan, mentransmisikan,  membuat  dapat  diaksesnya informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan. Muatan  yang  terdapat  pada  pasal  ini  hanya membatasi  penyedia  layanan  seks  komersial dan  pemilik  website  semata.  Sehingga  dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  ini juga  tidak  ditemui  larangan  dan  pembatasan bagi pengguna jasa layanan seks komersial.
Pada  pasal  27  ayat  (1)  tersebut, menyebutkan :
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan”.
Subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-undang ini  hanyalah  “pemilik” website  prostitusi online saja,  yakni  sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya  situs-situs  porno  atau  prostitusi online tersebut.  Kemudian  yang  dimaksud dengan  “yang  memiliki  muatan  melanggar kesusilaan”  pada  pasal  tersebut  adalah  jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Tidak  mengandung  nilai  melainkan hanya mengandung unsur
yangmembangkitkan  nafsu  birahi bagi  yangmelihat,  memperhatikan ataupun mendengarnya.
b. Bertentangan  dengan  nilai-nilai  atau norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat. 17
Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  prostitusi online yang  diatur  pada  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  tersebut  adalah  situs- situs  yang  menampilkan  atau  menyediakan muatan-muatan  melanggar  kesusilaan  yang tujuannya  hanya  untuk  menghasilkan  uang dengan  cara  menampilkan  gambar  wanita pekerja  seks  komersial,  tanpa  tujuan  lainnya seperti  untuk  keperluan  pendidikan,  terapi pengobatan,  dan  lain  sebagainya.  Ketentuan mengenai  sanksi  dalam  pasal  27  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronikini termuat,  yaitu  pada  Pasal  45  ayat  (1)  tentang Ketentuan Pidana:
“Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”
Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi  setiap  orang  yang  melakukan  beberapa kejahatan,  yang  salah  satunya  pasal  27  ayat (1)  mengenai  prostitusi online dengan  pidana penjara  maksimal  6  tahun  dan/atau  denda
17 Lutfan  Muntaqo,  2006. Porno:  Definisi dan Kontroversi ,  Jagad Pustaka: Yogyakarta, hal. 39.
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
maksimal  1  miliar  rupiah.  Dalam  Undang- undang  ini  tidak  dijelaskan  mengenai  sanksi pidana  bagi  para  pengguna  jasa  dalam tindak pidana  prostitusi online .  Undang-undang inipun  tidak  dapat  menjerat  pelaku  pengguna jasa  layanan  seks  komersial  prostitusi online , sehingga Undangundang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan  prostitusi  yang  kompleks. Seharusnya  Undang-undang  ini  mengatur sanksi  pidana  untuk  seluruh  subyek  dalam tindak  pidana  prostitusi online ,  karena pengguna  jasa  layanan  seks  komersial prostitusi online adalah  bagian  dari  subyek tindak  pidana  prostitusi  dan  pengguna  jasa layanan  seks  komersial  prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.
2. Tinjauan  Yuridis  Pengguna  Jasa Prostitusi Online Berdasarkan
UndangUndang  Nomor  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi Sebagaimana  dijelaskan  pada  bahasan sebelumnya,  bahwa  pornografi  merupakan akar  dari  muncul  dan  berkembangnya  bisnis prostitusi online di Indonesia, karena pornografi  merupakan  rangkaian  materi seksualitas yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan dapat menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat. Pengertian  pornografi  sendiri  berdasarkan pasal  1  butir  1  ketentuan  umum  Undang- undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi yaitu :
“Pornografi  adalah  hasil  karya  manusia yang  memuat  materi  seksualitas  dalam bentuk  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto, tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak, animasi,  kartun,  syair,  percakapan,  atau bentuk-bentuk  pesan  komunikasi  lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat  membangkitkan  hasrat  seksual serta  melanggar  nilai-nilai  kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya
pornoaksi dalam masyarakat”
Pekerja  Seks  Komersial  merupakan salah  satu  bagian  yang  dijadikan  sebagai objek  yang  terdapat  dalam  muatan  materi seksualitas  pornografi.  Oleh  karena  itu,
undang-undang  ini  juga  memuat  tentang larangan penyebarluasan jasa pornografi. Jasa pornografi  berdasarkan  pasal  1  butir  13 adalah :
“Jasa  pornografi  adalah  segala  jenis layanan  pornografi  yang  disediakan oleh  perorangan  ataupun  badan  hukum atau  yang  lainnya,  melalui  telepon, televisi kabel, internet, dan/atau komunikasi  elektronik  lainnya,  dengan cara memesan atau berlangganan barangbarang  pornografi  yang  dapat diperoleh  secara  langsung  dengan  cara menyewa, meminjam, atau membeli”
Bicara  mengenai  prostitusi  sebenarnya sangat  terkait  dengan  persoalan  kesetaraan gender.  Larangan  terhadap  penyediaan  stok Pekerja  Seks  Komersial  sebenarnya  tidak akan  mampu  meruntuhkan  bisnis  prostitusi yang melibatkan banyak pihak.
Bila  menurut  logika  bisnis/ekonomi, maka bila seorang penjual/penyedia jasa tidak  ada  barang  dan  tidak  ada konsumen yang mencari barang tersebut,  maka  tak  satupun  orang  akan menjadi  penjual/penyedia  jasa  atas barang  tersebut,  kecuali  penjual  itu mempunyai  kemampuan  menjual  yang inovatif yaitu menciptakan pasar kreatif, yaitu  membuat  orang  tergila-gila  untuk membeli  barang/jasa  yang  disediakan. Tetapi  sekali  lagi,  pilihan  terakhir tentunya  ada  di  pihak  konsumen  atau ketersediaan  barang  itu  sendiri.  Kalau konsumen  mengatakan  tidak,  maka sebagus atau sekreatif apapun si penjual melakukan inovasi, maka
barang/jasanya  pasti  tidak  akan  terjual atau dibeli oleh konsumen. 18
Karenanya,  untuk  menghapus  transaksi bisnis  gelap  terbesar  di  dunia  (selain  senjata illegal  dan  narkoba)  ini,  yang  di-pressure mestinya  bukan  penawaran,  tapi  permintaan. Jadi, seumpama ingin benar-benar menghargai perempuan dan berniat
18
http://hukum.kompasiana.com/2014/02/27/bisnis- seks-narkotik-hukum-yang-salah-kaprah636148.html diakses  pada  tanggal  25  Maret  2019  pukul  11.54 WIB
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
menghapuskan  prostitusi,  alih-alih  melarang stok  baru,  yang  lebih  efektif  adalah menghukum pembeli.
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pornografi  yang  diharapkan  mampu membatasi  materi  seksualitas  dalam  tindak pidana  prostitusi online tidak  dapat  menjerat pengguna jasa prostitusi online , undangundang  ini  hanya  membatasi  pihak- pihak  yang  dapat  dikenakan  sanksi  yaitu Sanksi  bagi  pelaku  penyedia  jasa  terdapat dalam  pasal  30,  sanksi  bagi  pemilik  server terdapat  dalam  pasal  33,  sanksi  bagi  pekerja seks  komersial  terdapat  dalam  pasal  34,  dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35.
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang-undang Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi sama  sekali  tidak  menjelaskan  mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga  kedua  Undang-undang  inipun  tidak dapat  menjerat  pengguna  jasa  dalam  praktek prostitusi online .  Seharusnya  diharapkan Undang-undang  tersebut  dapat  menjerat subyek  dalam  prostitusi online secara keseluruhan,  agar  terciptanya  suatu  keadilan dan kepastian hukum.
Setelah  melihat  penjelasan  Undang- undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang Pornografi  sama  sekali  tidak  menjelaskan mengenai  pengguna  jasa  prostitusi online secara  khusus,  sehingga  dalam  hal  ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna  jasa  dalam  praktek  prostitusi online . Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan  sepertinya  tidak  duduk  bersama para  ahli  yang  benar-benar  mengerti  tentang pembahasan undang-undang tersebut.
Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut  dapat  menjerat  subyek  dalam prostitusi online secara  keseluruhan,  agar terciptanya  suatu  keadilan  dan  kepastian hukum.

## III. PENUTUP
Merujuk  pada  penjelasan  mengenai landasan  hukum  dalam  menjerat  pengguna jasa prostitusi online, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Undang-undang  No.  11  Tahun  2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  tidak  dapat  menjerat  pelaku pengguna  jasa  layanan  seks  komersial prostitusi online ,  sehingga  Undang- undang  inipun  tidaklah  tepat  digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi  yang  kompleks.  Seharusnya Undang-undang  ini  mengatur  sanksi pidana  untuk  seluruh  subyek  dalam tindak  pidana  prostitusi online ,  karena pengguna  jasa  layanan  seks  komersial prostitusi online adalah  bagian  dari subyek  tindak  pidana  prostitusi  dan pengguna  jasa  layanan  seks  komersial prostitusi online melibatkan  transaksi elektronik  dalam  melakukan  kegiatan prostitusinya.
2. Setelah  melihat  penjelasan  Undang- undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara  khusus,  sehingga  dalam  hal  ini Undang-undang  tersebut  tidak  dapat menjerat  pengguna  jasa  dalam  praktek prostitusi online .  Hal  itu  dikarenakan pembuat  kebijakan  sepertinya  tidak duduk  bersama  para  ahli  yang  benar- benar  mengerti  tentang  pembahasan undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bunga,  Dewi.  2012. Prostitusi  Cyber . Denpasar: University Press. Kansil,  C.S.T.  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:
Balai Pustaka.
Muntaqo,  Lutfan.  2006. Porno:  Definisi  dan Kontroversi . Yogyakarta: Jagad Pustaka.
Soekanto,  Soerjono.  2005. Sosiologi  Suatu
Pengantar .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Tresna,  Mr.  1959. Asas-Asas  Hukum  Pidana .
Jakarta: PT. Tiara. Wahid,  Abdul  dan  Mohammad  Labib.  2010. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: PT Refika
Aditama.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik
UndangUndang  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi
Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online, halaman 132- 139
http://hukum.kompasiana.com/2014/02/27/bis nis-seks-narkotik-hukum-yang-salah- kaprah  636148.html diakses  pada tanggal  25  Maret  2019  pukul  11.54 WIB http://ekosupriyanto50.blogspot.com/2013/04/ pengertian-cyberporn.html diakses pada  tanggal  25  Maret  2019  Pukul 14.26 WIB.
http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pe ngertian- online websitesosial-
media.html diakses  tanggal  25 Maret 2019 Pukul. 14.05 WIB. http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/penger tian- online .html diakses  tanggal  25 Maret 2019 Pukul. 14.05 WIB.. http://www.deskripsi.com/p/pengguna diakses  pada  tanggal  25  Maret  2019 pukul 23.15 WIB.
http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pen gertian-jasa-karakteristik-jasa- dan.html diakses  pada  tanggal  26 Maret  2019  pukul  08.48  WIB