Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983

## Efektivitas Pajak Karbon: Studi Literatur
Yufi Mohammad Ulil Albab 1* , Heru Tjaraka 2
1,2) Akuntansi, Universitas Airlangga
1) yufi.mohammad.ulil-2022@feb.unair.ac.id , 2) heru_tjaraka@feb.unair.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 15 Oktober 2023 Disetujui
: 15 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Climate  change  is  an issue  that  is  being  widely  discussed  internationally  today.  The  aim  of  the research is to examine the effectiveness of carbon tax implementation and explain comprehensive results. This research method uses a systematic literature review of research conducted in the last 10  years.  The  search  for  the  effectiveness  of  carbon  tax  as  climate  change  mitigation  then synthesizes the results of empirical studies that have been conducted. The researcher found that there are 3 things that should be of concern to the government; economic performance, industrial sector performance and social welfare. Carbon tax certainly has an effect on a country's economy, as  carbon tax  is  basically imposed  directly  on  products  or  services  that  cause  emissions.  many companies are burdened by the carbon tax because it will change the management of the company to use renewable energy. The price of products from the industry will also increase because the carbon tax is imposed directly on products that cause emissions. Welfare should be considered in the implementation of carbon tax by the government, as the policy will certainly have a negative effect on social welfare. The researcher found 3 things that should be the main consideration in planning and implementing the carbon tax policy itself, first is the macroeconomy, the industrial sector that contributes to social and macroeconomic and social welfare.
Keywords: Climate Change; Carbon Tax; Effectiveness; Macro Economic; Review Literature

## PENDAHULUAN
Perubahan iklim menjadi isu yang sedang banyak dibicarakan di dunia internasional saat ini. Akan tetapi beberapa penelitian masih menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai hubungan gas rumah kaca terhadap atmosfer dan kenaikan suhu, sehingga diperlukan beberapa kepastian untuk mengukur perubahan iklim yang berdampak pada perekonomian (Ding et al., 2010; Pachauri dan Meyer, 2014). Pemerintah Indonesia, juga turut andil dalam mengikuti konvensi global seperti Paris Agreement yang mana Indonesia ikut menandatangani Nationally Determined Contribution (NDC) yang  diadakan  oleh United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change (UNFCCC). Penandatanganan ini menandakan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah  kaca  dengan  berbagai  bentuk  kebijakan  nantinya.  Salah  satunya  adalah  dikeluarkannya Undang-Undang no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang di dalam beleidnya terdapat pajak klaster karbon, ini adalah salah satu komitmen dari Indonesia yang turut andil dalam megatasi perubahan iklim. Pengenaan pajak karbon merupakan salah satu cara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (J. Cao et al., 2021).
Pajak  karbon  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  eksternalitas  negatif  (Pigou,  1920;  K. Zhang et al., 2016) yang dalam hal ini adalah emisi gas rumah kaca yang dihitung menggunakan CO2e ( carbon dioxide ekuivalen ). Menurut Pigou (1920) eksternalitas negatif adalah dampak buruk yang  ditimbulkan  perusahaan  terhadap  lingkungan  hidup  disekitarnya, yang  pada  saat  ini sering disebut  dengan  emisi  karbon.  Emisi  karbon  yang  ditimbulkan  oleh  perusahaan  banyak  terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam, pembakaran bahan  bakar fosil menjadi  sumber  utama  karbon  dioksida  dunia  (K.  Zhang  et  al.,  2016).  Sesuai dengan  isi  dalam  Undang-Undang  HPP,  pajak  mengenai  karbon  dikenakan  terhadap  emisi  gas rumah  kaca  yang  ditimbulkan  yang  dihitung  menggunakan  CO2e  (karbon  dioksida  ekuivalen).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
Pelaksanaan mengenai pajak karbon di Indonesia sampai saat penelitian ini ditulis masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penelitian sebelumnya untuk mencari efektivitas dalam penerapan pajak karbon sebagai mitigasi dari perubahan iklim.
Penelitian mengenai efektivitas pajak karbon atau pajak lingkungan telah banyak dilakukan di beberapa  negara  seperti  Cina  (J.  Cao  et  al.,  2021;  K.  Zhang  et  al.,  2016),  Eropa  (Arbolino  dan Romano,  2014),  Spanyol  (Freire-González  dan  Ho,  2018),  Saudi  Arabia  (Sarwar  dan  Alsaggaf, 2021; Taleb, 2020), Romania (Radulescu et al., 2017), Nigeria (Mohammed, 2020) dan Australia (Kumarasiri  dan  Lodhia,  2020).  Seperti  penelitian  dari  Kumarasiri  dan  Lodhia  (2020)  yang menemukan  bahwa  adanya  kebijakan  pajak  karbon  dapat  membebani  keuangan  perusahaan. Penelitian  Taleb  (2020)  yang  meneliti  pajak  karbon  yang  dikenakan  atas  emisi  karbon  dari kendaraan juga menemukan bahwa pajak karbon akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan bahkan akan terjadi kenaikan harga pengiriman melalui kendaraan beremisi yang pengaruhnya bisa saja  terhadap  perekonomian  negara.  Penelitian  ini  akan  mencoba  mencari  faktor-faktor  dalam kebijakan pajak karbon di beberapa negara yang menjadikan efektif maupun tidak efektif dalam penerapannya,  sehingga  dapat  menghasilkan  kerangka  yang  komprehensif  untuk  dijadikan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan pajak karbon. Pajak karbon yang belum  berjalan  sepenuhnya  juga  menjadi  motivasi  peneliti  dalam  pencarian  bagaimana  pajak karbon  bisa  efektif  dalam  penerapannya  dengan  mempertimbangkan  sektor  makro  ekonomi, industri dan sosial masyarakat.

## STUDI LITERATUR
Pajak Karbon adalah pajak yang akan dikenakan langsung terhadap emisi karbon (CO 2 e) atau karbon  dioksida  ekuivalen  yang  berdampak  negatif  pada  lingkungan  hidup.  Indonesia mengesahkan aturan yang mendasari pengenaan pajak karbon pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Pajak  karbon  di  Indonesia  bermula  dari penandatangan Paris  Agreement terhadap  komitmen Nationally  Determined  Contribution pada tahun 2016 yang kemudian di impelentasikan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Konsep mengenai pajak karbon pertama kali ditulis oleh A.C. Pigou dalam bukunya yang berjudul “ The Economic of Welfare ” pada tahun 1920. Wajib pajak yang dalam proses bisnisnya menimbulkan eksternalitas  negatif  diwajibkan  membayar  pajak  atas  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  (Pigou, 1920). Perubahan iklim yang terjadi di banyak belahan dunia juga menjadi alasan utama beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan pajak karbon.
Pajak  karbon  sudah  pernah  diterapkan  di  negara  lain  sebelum  Indonesia  mengesahkan  aturan mengenai pajak karbon seperti di Cina (J. Cao et al., 2021; K. Zhang et al., 2016), Spanyol (Freire- González  dan  Ho,  2018),  Saudi  Arabia  (Sarwar  dan  Alsaggaf,  2021;  Taleb,  2020),  Australia (Kumarasiri  dan  Lodhia,  2020),  dan  negara  yang  termasuk  negara  berkembang  (Singhania  dan Saini,  2020).  Regulasi  mengenai  pajak  karbon  haruslah  memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi suatu  negara  agar  keberhasilan  penerapan  regulasi  dapat  berjalan  lancar.  Pendapatan  per  kapita suatu negara yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) haruslah diperhatikan, hal ini dikarenakan ketika pendapatan per kapita rendah fokus terhadap lingkungan masih sangatlah rendah jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita yang tinggi dalam suatu negara (Singhania dan  Saini,  2020).  Hasil  dari  pajak  karbon  juga  dapat  digunakan  sebagai  pengurang  pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki penghasilan rendah (Fried et al., 2021).
Penerapan  perdagangan  karbon  juga  harus  dipertimbangkan  oleh  pembuat  kebijakan,  karena perusahaan  yang  menimbulkan  banyak  emisi merasa sangat  dirugikan  dengan mekanisme  pajak karbon yang dikenakan langsung terhadap emisi yang dikeluarkan (Duan et al., 2021). Mekanisme perdagangan  karbon  dirasa  jauh  lebih  murah  karena  membeli  sisa  kuota  emisi  yang  dimiliki perusahaan  lain  di  mana  setiap  perusahaan  memiliki  ambang  batas  dalam  mengeluarkan  emisi karbon. Perusahaan yang tidak mengeluarkan emisi sampai ambang batas, sisa kuota yang dimiliki dapat diperjualbelikan kepada perusahaan yang masih belum bisa menekan emisi sampai ambang batas.  Indonesia  yang  masih  menjadi  negara  berkembang  sangat  sesuai menerapkan  mekanisme perdagangan karbon, karena bahan bakar fosil yang tinggi emisi adalah bahan bakar murah jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang membutuhkan dana besar. Pembuat kebijakan juga bisa  menerapkan  dua  kebijakan  tersebut  yaitu  pajak  karbon  dan  perdagangan  karbon  secara
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
bersamaan,  akan  tetapi  harus  terlebih  dahulu  mendiversifikasi  mana  wajib  pajak  badan  yang dikenakan pajak karbon dan perdagangan karbon.

## METODE
Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi literatur untuk mencari efektivitas penerapan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Studi literatur menurut Littel et al. (2008) adalah  upaya  pencarian  secara  komprehensif  kemudian  mensitesiskan  hasil  pencarian  dengan pertanyaan tertentu. Pencarian mengenai efektivitas pajak karbon sebagai mitigasi perubahan iklim kemudian mensitesiskan hasil dari penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dicari menggunakan beberapa situs pencarian artikel ilmiah seperti ScienceDirect, Emerald, dan Ebscohost. Peneliti menggunakan situs penerbit artikel ilmiah ini karena situs-situs ini  menerbitkan  penelitian  yang  berkualitas  dan  sudah  terindeks  oleh  Scopus.  Pencarian  artikel ilmiah menggunakan beberapa kata kunci seperti “carbon tax”, “effective carbon tax”. “climate change” dan “carbon tax policy”. Periode observasi pencarian artikel ilmiah dibatasi dari tahun 2013-2022 agar penelitian memberikan pandangan yang masih relevan dengan kemajuan teknologi, ekonomi dan sosial masyarakat saat ini.
Peneliti menggunakan metode studi literatur dengan langkah-langkah sesuai dengan konsep studi literatur  dari (Fink,  2014). Fink, (2014)  memberikan beberapa  langkah  dalam menyusun  hingga menemukan  hasil  sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  pertama  adalah  pencarian  dan  penyaringan. Peneliti mencari sesuai dengan tujuan penelitian dan menyaring artikel yang dicari sesuai dengan topik,  bahasa  artikel  dan  metode  yang  digunakan.  Kedua  adalah  melakukan  tinjauan  terhadap artikel yang lolos dari penyaringan peneliti. Ketiga adalah mensitesiskan hasil penelitian kemudian diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian yang ingin dicari kebenarannya oleh peneliti.

## HASIL
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur yang mana sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Fink, 2014). Tahap pertama adalah tahap pencarian artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu pencarian pada laman pencarian artikel ilmiah yang  sudah  kredibel  seperti  ScienceDirect,  Emerald, dan  Ebscohost.  Kriteria selanjutnya  adalah tahun penerbitan penelitian, yaitu dari tahun 2013-2023 dengan anggapan bahwa penelitian masih relevan  dengan  kondisi  saat  ini.  Tahap  pencarian  awal  dengan  kata  kunci  “carbon  tax”  dan “effectiveness” di laman Emerald Publishing peneliti menemukan 989 artikel yang sesuai dengan kata kunci, selanjutnya di ScienceDirect menemukan 21.117 hasil dari pencarian dan Ebscohost menemukan 673. Hasil pencarian ini disesuaikan dengan tujuan peneliti yaitu meneliti mengenai efektivitas  pajak  karbon  dalam  beberapa  sektor  seperti  ekonomi,  industri  dan  sosial  masyarakat karena 3 kerangka ini adalah sektor pertama yang akan terdampak oleh pajak karbon (J. Cao et al., 2021).  Selanjutnya  adalah  kepastian  kredibel  dari  hasil  penelitian,  peneliti  menggunakan  lama Scimago Journal & Country Rank untuk melihat indeks jurnal berdasarkan penilaian Scopus, artikel ilmiah yang sudah terindeks oleh Scimago Journal & Country Rank maka dianggap sebagai hasil yang kredibel.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas Performa Ekonomi
Pajak karbon tentunya berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, karena pajak karbon pada  dasarnya  langsung  dikenakan  pada  produk  atau  jasa  yang  menimbulkan  emisi.  Kegiatan ekspor dan impor juga menimbulkan emisi dari pengiriman logistik antar negara (Dwivedi et al., 2020; Gurtu et al., 2017), kenaikan tarif pengiriman ini tentu akan mempengaruhi perekonomian negara  yang  secara  mudah  dapat  diketahui  melalui  PDB  (Produk  Domestik  Bruto).  Penerapan penuh  regulasi  pajak  karbon  tentu  akan  memberi  kejutan  kepada  PDB,  karena  penerapan  pajak karbon tentu akan mempengaruhi konsumsi masyarakat dan masuknya investasi ke dalam negeri, terutama akan mengguncang produk-produk primer masyarakat yang masih tinggi emisi (J. Cao et al.,  2021).  Secara  keseluruhan  pajak  karbon  mempengaruhi  pertumbuhan  GDP  sehingga menghambat  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  (Metcalf  dan  Stock,  2020).  Penerapan  pajak karbon di Denmark setelah terjadinya Kyoto Protocol, perekonomian Denmark tetap stabil karena
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
hasil dari pajak karbon ini digunakan untuk mensubsidi penggunaan energi yang ramah lingkungan (Hasnu dan Muhammad, 2022). Subsidi ini haruslah tepat sasaran, seperti pada perusahaan yang sudah menerapkan transisi menuju energi yang ramah lingkungan serta pemberian subsidi ini harus melalui penghitungan yang presisi.
Penelitian  Oueslati,  (2014)  menemukan  bahwa  dalam  jangka  pendek  pajak  karbon  memiliki dampak  negatif  pada  kesejahteraan  karena  kesiapan  sumber  daya  manusia    yang  belum  mampu dalam menerima transisi reformasi pajak ini. Sumber daya manusia ini dapat ditingkatkan dengan salah  satunya  adalah pendidikan, subsidi  untuk  pendidikan dalam menerima  reformasi  pajak ini haruslah dari pendapatan pajak karbon itu sendiri. Indonesia sendiri yang masih bergantung pada bahan  bakar  fosil  tentu  akan  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  secara  jangka  pendek  karena mahalnya  biaya  kesejahteraan  (Oueslati,  2014).  Pemerintah  haruslah  melihat  kesiapan  dari masyarakat Indonesia dalam menerima reformasi pajak lingkungan ini, karena jika tidak maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara.
Penelitian  Klenert  dan  Mattauch  (2016)  merekomendasikan  beberapa  hal  untuk  mengatasi dampak  dari  pajak  karbon  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pendapatan  dari  pengenaan  pajak karbon haruslah dikembalikan melalui subsidi pemotongan pajak pada rumah tangga atau pekerja dengan kemampuan yang rendah secara linear dan bisa juga melakukan pemotongan pajak pada rumah tangga dan pekerja yang sudah mulai menggunakan energi rendah emisi. Rekomendasi ini seharusnya cocok dengan kondisi sumber daya manusia di Indonesia saat ini, yang masih banyak bergantung pada bahan bakar tinggi emisi. Pemerataan perekonomian dengan subsidi pajak pada rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  harus  diutamakan  agar  pertumbuhan  perekonomian  tidak terganggu (Tovar Reaños dan Lynch, 2023).
Masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia tentu berpengaruh terhadap performa ekonomi suatu negara, apalagi Indonesia saat ini membuka peluang besar investasi dari luar negeri masuk ke  Indonesia.  Akan  tetapi,  yang  menjadi  masalah  adalah  peraturan  yang  memadai  mengenai lingkungan  haruslah  dirumuskan  lebih  matang  jika  ingin  banyak  menarik  investasi  masuk  ke Indonesia. Penelitian Singhania dan Saini (2020) menunjukkan bahwa pengaruh investasi dari luar negeri  berpengaruh  buruk  terhadap  kelestarian  lingkungan  India,  sedangkan  di  Inggris menunjukkan  hasil  yang  positif.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  regulasi  mengenai  lingkungan haruslah direncanakan dengan matang, sehingga masuknya investasi ini tetap pada prinsip ekonomi berkelanjutan.

## Efektivitas Industri
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  merupakan  kontribusi  dari  seluruh  usaha  atau  penggerak perekonomian  suatu  negara,  tak  terlepas  adalah  industri  atau  perseroan.  Industri  yang  memiliki kontribusi  terhadap  PDB tak  jauh dari industri yang menimbulkan emisi  dan  dapat disimpulkan bahwa jika pajak karbon berpengaruh terhadap PDB maka industri tak terlepas dari sektor yang terpengaruh  oleh  kebijakan  pajak  karbon.  Laporan  mengenai  emisi  gas  rumah  kaca  yang dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa sektor industri energi telah menimbulkan emisi karbon sebesar 279.863 Gg CO2e dan sektor industri manufaktur sebesar 137.040 Gg CO2e. Tingginya emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh sektor industri ini  tentu  akan  sangat  terpengaruh  oleh  pajak  karbon,  terutama  beban  keuangan  perusahaan (Kumarasiri dan Jubb, 2016; Kumarasiri dan Lodhia, 2020; Nor Ahmad et al., 2022; Wang et al., 2022).  Tingginya emisi  yang  ditimbulkan tentu  akan berpengaruh  pada  ketaatan  industri  karena beban keuangan yang cukup tinggi (Prastiwi et al., 2019).
Penelitian  Wang  et  al.  (2022)  menunjukkan  bahwa  industri  manufaktur  sangatlah  terbebani. Terbebani perusahaan tentunya berdampak pada produk yang dihasilkan, naiknya harga dari produk juga  akan  terpengaruh  oleh  adanya  kebijakan  pajak  karbon  ini.  Secara  sosial  pun  masyarakat dengan  penghasilan  rendah  tentu  akan  terpengaruh  karena  kebutuhan  primer  dari  rumah  tangga berpenghasilan rendah banyak dari produk yang tinggi emisi (Duan et al., 2021, 2017). Berbeda hasil jika perusahaan sudah melakukan investasi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, kebijakan pajak karbon ini tidak terlalu berdampak pada perusahaan yang sudah mulai berinvestasi pada energi yang lebih ramah lingkungan (Chen dan Wang, 2017; Ghosh et al., 2020; Wang et al., 2022).  Efektivitas  penerapan  pajak  karbon  tentu  harus  mempertimbangkan  sektor  industri  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
terdampak langsung seperti industri energi dan manufaktur, maka dapat disimpulkan bahwa pajak karbon tidak efektif diterapkan jika masih banyak perusahaan yang bergantung pada sumber daya tinggi emisi.
Industri  sektor  pariwisata  juga  memiliki  kemungkinan  terpengaruh  oleh  pajak  karbon  karena penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar fosil lainnya cukup tinggi. Pariwisata saat ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, dari dalam negeri maupun luar negeri yang cukup banyak menyumbang pendapatan negara Indonesia. Contohnya adalah tempat dilaksanakannya G20 di Bali Indonesia  menjadi  momentum  mengenalkan  sektor  wisata  kepada  anggota  negara  G20.  Sektor pariwisata akan berdampak karena dalam pariwisata ada unsur transportasi udara, laut dan darat. Penelitian dari J. Zhang dan Zhang, (2019) mengemukakan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata kana tinggi dan penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar fosil lainnya akan berkontribusi cukup tinggi pada total emisi negara. Tentunya ini akan berpengaruh pada harga-harga pada sektor industri jika tidak dilakukan perencanaan dengan matang oleh pemerintah, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi negara juga berkurang.
Kebijakan pajak karbon dan bunga bank menurunkan motivasi perusahaan manufaktur maupun retail dalam memproduksi produk yang rendah emisi, hal ini dikarenakan perusahaan menanggung seluruh biaya dalam transisi dari produk yang tinggi emisi ke produk yang rendah emisi (K. Cao et al.,  2020).  Perusahaan  pada  umumnya  jika  ini  melakukan  ekspansi  akan  menggunakan  hutang sebagai  salah  satu  jalan  untuk  memperluas  bisnisnya,  dalam  konteks  pengembangan  menuju produk  yang  lebih  hijau  tentu  memiliki  resiko  yang  besar  jika  menggunakan  modal  perusahaan sehingga menggunakan hutang bank, dengan tingginya bunga hutang bank menjadikan perusahaan tidak termotivasi dalam ekspansi ke produk yang lebih hijau. Transisi dari penggunaan energi tinggi emisi menjadi rendah emisi tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit (Bi et al., 2019; Zou et al., 2018).

## Kesejahteraan sosial (social walfare)
Kesejahteraan  sosial  yang  menjadi  salah  tolak  ukur  negara  maju  atau  tidaknya.  Kebijakan pemerintah  dalam  mensejahterakan  sosial  masyarakat  tentu  menjadi  perhatian  dalam  proses mensejahterakan  sosial  masyarakat  ini,  yang  salah  satunya  adalah  kebijakan  pajak  karbon  yang mempengaruhi perekonomian negara dan juga sektor industri. Penelitian dari Duan et al., (2021, 2017) menunjukkan bahwa kebijakan pajak karbon dapat mengurangi emisi dengan efektif akan tetapi mengorbankan kesejahteraan sosial dilihat dari beberapa aspek sosial terutama ekonomi dan industri. Pajak karbon memberikan beban terhadap sosial masyarakat karena secara makro ekonomi terbebani (J. Cao et al., 2021), dan juga membebani perusahaan (Chen dan Wang, 2017; Ghosh et al.,  2020;  Wang  et  al.,  2022)  yang tentunya  berdampak  pada  sosial masyarakat kita.  Pemberian subsidi  menjadi  solusi  untuk  menjaga  kesejahteraan  sosial,  terutama  pada  rumah  tangga berpenghasilan rendah (Ouchida dan Goto, 2014).
Kesejahteraan haruslah menjadi hal yang dipertimbangkan dalam penerapan pajak karbon oleh pemerintah,  karena  kebijakan  tentu  memiliki  efek  negatif  terhadap  kesejahteraan  sosial,  seperti adanya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Ouchida dan Goto, 2014). Kesejahteraan sosial bisa dibangun melalui hasil dari pengenaan pajak karbon kemudian dialokasikan terhadap pembangunan lingkungan dan mensubsidi pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Duan et al.,  2021,  2017;  Moner-Colonques  dan  Rubio,  2016;  Ouchida  dan  Goto,  2014;  Youssef  dan Zaccour, 2014). Komitmen dari pemerintah adalah sebuah kewajiban dalam mengurangi emisi dan menjaga kesejahteraan sosial, karena efek dari kebijakan ini sangatlah luas seperti ekonomi dan sektor  industri  (Chen  dan  Wang,  2017;  Duan  et  al.,  2021;  Mohammed,  2020;  Qin  et  al.,  2019; Sarwar dan Alsaggaf, 2021; Yunus et al., 2020).
Penelitian dari (Fried et al., 2021) merekomendasikan bahwa pendapatan dari pengenaan pajak karbon  dialokasikan  untuk  memotong  pajak  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  agar  distorsi pajak  karbon  dapat  diatasi.  Pemotongan  pajak  diutamakan  pada  pajak  penghasilan  para  pekerja yang  masih  di  bawah  rata-rata  atau  di  bawah  UMR/UMP  setiap  kabupaten  atau  provinsi, pemotongan ini bisa jadi akan perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga distorsi dari penerapan pajak karbon ini bisa memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian  negara  tetap  berjalan.  Memaksimalkan  kesejahteraan  juga  bisa  jadi  dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
melakukan adanya kredit pajak pada pelaku usaha yang masih tergolong UMKM, yang mana di Indonesia  masih  diterapkan  pada  PPN  dan  PPh  yang  bukan  karyawan.  Pengurangan  pajak  pada wajib  pajak orang  pribadi maupun  badan yang  sudah  beralih menggunakan energi  rendah  emisi juga  harus  menjadi  pertimbangan  oleh  pemerintah  karena  tujuan  utama  pajak  karbon  ini  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Lee et al., 2018; Pereira dan Pereira, 2019).

## KESIMPULAN
Kebijakan  pajak  karbon  bisa  dikatakan  efektif  dan  bisa  juga  tidak  sebagaimana  beberapa  hal harus  dipertimbangkan  dalam  perencanaan  dan  juga  pelaksanaan  dari  pajak  karbon  itu  sendiri. Peneliti  menemukan  3  hal  yang  harus  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  merencanakan  dan pelaksanaan dari kebijakan pajak karbon itu sendiri, pertama adalah ekonomi secara makro, sektor industri  yang  berkontribusi  pada  sosial  dan  makro  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial.  Faktor penghambat  tentunya  berhubungan  dengan  3  hal  di  atas,  yang  akan  berkonsentrasi  pada  cara pengenaan pajaknya, penentuan subjek pajak yang jelas sehingga tidak membenani perekonomian dan  kesejahteraan  sosial.  Produktivitas  Industri  juga  harus  didukung,  terutama  untuk  UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan memberikan fasilitas ataupun batasan emisi yang boleh ditimbulkan agar UMKM tidak terbebani secara finansial.
Peraturan  Pemerintah  maupun  Peraturan  Menteri  Keuangan  sebagai  aturan  pelaksana  atas Undang-Undang haruslah mempertimbangkan 3 hal tersebut. Seperti mekanisme pengenaan pajak karbon yang harus dibedakan dengan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan langsung pada pengguna akhir ( end user ) sehingga masyarakat kelas bawah tidak terbebani yang akan  mempengaruhi  kesejahteraan  sosial.  Memberikan  fasilitas  pajak  karbon  bagi  perusahaan seperti  UMKM  maupun  perusahaan  yang  sudah  mulai  menggunakan  Energi  Baru  Terbarukan (EBT) sehingga produktivitas industri tetap berjalan dan perekonomian negara tetap stabil dengan penerimaan  pajak  yang  juga  akan  bertambah.  Penundaan  berjalannya  pajak  karbon  sesuai  yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi salah satu momentum yang baik untuk  lebih  mematangkan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pajak  karbon  itu  sendiri,  atau  bahkan merubah skema pengenaan pajak karbon.

## REFERENSI
Arbolino, R., & Romano, O. (2014). A Methodological Approach for Assessing Policies: The Case of the Environmental Tax Reform at European Level. Procedia Economics and Finance , 17 (14), 202–210. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00895-8
Bi, H., Xiao, H., & Sun, K. (2019). The Impact of Carbon Market and Carbon Tax on Green Growth Pathway in China: A Dynamic CGE Model Approach. Emerging Markets Finance and Trade , 55 (6), 1312–1325. https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1505609
Cao, J., Dai, H., Li, S., Guo, C., Ho, M., Cai, W., … Zhang, X. (2021). The general equilibrium impacts of carbon tax policy in China: A multi-model comparison. Energy Economics , 99 , 105284. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105284
Cao, K., Xu, B., He, Y., & Xu, Q. (2020). Optimal carbon reduction level and ordering quantity under financial constraints. International Transactions in Operational Research , 27 (5), 2270–2293. https://doi.org/10.1111/itor.12606
Chen, X., & Wang, X. (2017). Achieve a low carbon supply chain through product mix. Industrial Management and Data Systems , 117 (10), 2468–2484. https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2017-0054
Ding, Z. L., Duan, X. N., Ge, Q. S., & Zhang, Z. Q. (2010). On the major proposals for carbon emission reduction and some related issues. Science China Earth Sciences , 53 (2), 159–172. https://doi.org/10.1007/s11430-010-0012-4
Duan, Y., Han, Z., Zhang, H., & Wang, H. (2021). Research on the applicability and impact of CO2 emission reduction policies on China’s steel industry. International Journal of Climate Change Strategies and Management , 13 (3), 352–374. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-02- 2021-0020
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
Duan, Y., Li, N., Mu, H., & Gui, S. (2017). Research on CO2 emission reduction mechanism of China’s iron and steel industry under various emission reduction policies. Energies , 10 (12). https://doi.org/10.3390/en10122026
Dwivedi, A., Jha, A., Prajapati, D., Sreenu, N., & Pratap, S. (2020). Meta-heuristic algorithms for solving the sustainable agro-food grain supply chain network design problem. Modern Supply Chain Research and Applications , 2 (3), 161–177. https://doi.org/10.1108/mscra-04- 2020-0007
Fink, A. (2014). CONDUCTING RESEARCH LITERATURE REVIEWS From the Internet to Paper. In Sage Publications (Fourth Edi).
Freire-González, J., & Ho, M. S. (2018). Environmental fiscal reform and the double dividend:
Evidence from a dynamic general equilibrium model. Sustainability (Switzerland) , 10 (2). https://doi.org/10.3390/su10020501
Fried, S., Novan, K., & Peterman, W. B. (2021). Recycling Carbon Tax Revenue to Maximize
Welfare. Finance and Economics Discussion Series , 2021 (023), 1–30. https://doi.org/10.17016/feds.2021.023
Ghosh, A., Sarmah, S. P., & Kanauzia, R. K. (2020). The effect of investment in green technology in a two echelon supply chain under strict carbon-cap policy. Benchmarking ,
27 (6), 1875–1891. https://doi.org/10.1108/BIJ-10-2019-0439
Gurtu, A., Searcy, C., & Jaber, M. Y. (2017). Emissions from international transport in global supply chains. Management Research Review , 40 (1), 53–74. https://doi.org/10.1108/MRR- 09-2015-0208
Hasnu, N. N. M., & Muhammad, I. (2022). Environmental Issues in Malaysia: Suggestion to Impose Carbon Tax. Asia-Pacific Management Accounting Journal , 17 (1), 65–95. https://doi.org/10.24191/apmaj.v17i1-03
Klenert, D., & Mattauch, L. (2016). How to make a carbon tax reform progressive: The role of subsistence consumption. Economics Letters , 138 , 100–103. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.11.019
Kumarasiri, J., & Jubb, C. (2016). Carbon emission risks and management accounting: Australian evidence. Accounting Research Journal , 29 (2), 137–153. https://doi.org/10.1108/ARJ-03- 2015-0040
Kumarasiri, J., & Lodhia, S. (2020). The Australian carbon tax: corporate perceptions, responses and motivations. Meditari Accountancy Research , 28 (3), 515–542. https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2019-0590
Lee, S., Chewpreecha, U., Pollitt, H., & Kojima, S. (2018). An economic assessment of carbon tax reform to meet Japan’s NDC target under different nuclear assumptions using the E3ME model. Environmental Economics and Policy Studies , 20 (2), 411–429. https://doi.org/10.1007/s10018-017-0199-0
Littel, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic Review and Meta-Analysis. In
OXFORD University Press . USA. Diambil dari http://ifile.it/mt9o1d/ebooksclub.org__Systematic_Reviews_and_Meta_Analysis__Pocket_ Guides_to_Social_Work_Research_Methods_.pdf%5Cnpapers2://publication/uuid/4955D1 14-0F18-48B4-BFB2-026C69DDB7C0
Metcalf, G. E., & Stock, J. H. (2020). Measuring the Macroeconomic Impact of Carbon Taxes. AEA Papers and Proceedings , 110 , 101–106. https://doi.org/10.1257/pandp.20201081 Mohammed, S. D. (2020). Clean development mechanism and carbon emissions in Nigeria. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal , 11 (3), 523–551. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2017-0041
Moner-Colonques, R., & Rubio, S. J. (2016). The strategic use of innovation to influence environmental policy: Taxes versus standards. B.E. Journal of Economic Analysis and Policy , 16 (2), 973–1000. https://doi.org/10.1515/bejeap-2015-0009
Nor Ahmad, S. N. H. J. N., Amran, A., & Siti-Nabiha, A. K. (2022). Symbolic or substantive
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
change? How a Malaysian palm oil company managed sustainability issues in words and deeds. Qualitative Research in Accounting and Management , 19 (4), 473–510.
https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2020-0061
Ouchida, Y., & Goto, D. (2014). Do emission subsidies reduce emission? In the context of environmental R&D organization. Economic Modelling , 36 , 511–516. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.10.009 Oueslati, W. (2014). Environmental tax reform: Short-term versus long-term macroeconomic effects. Journal of Macroeconomics , 40 , 190–201. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2014.02.004 Pachauri, R. K., & Meyer, L. (2014). Climate Change 2014 Synthesis Report. In Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change .
Pereira, A. M., & Pereira, R. M. (2019). Achieving the triple dividend in Portugal: a dynamic general-equilibrium evaluation of a carbon tax indexed to emissions trading. Journal of Economic Policy Reform , 22 (2), 148–163. https://doi.org/10.1080/17487870.2017.1348298 Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. In Macmillan and Co Limited . London.
Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). SINTESIS SISTEM AKUNTANSI PERPAJAKAN. Journal of Multiparadigma Accounting , 10 (2), 276–294. Diambil dari https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1127
Qin, G., Tao, F., Li, L., & Chen, Z. (2019). Optimization of the simultaneous pickup and delivery vehicle routing problem based on carbon tax. Industrial Management and Data Systems , 119 (9), 2055–2071. https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2019-0102
Radulescu, M., Sinisi, C. I., Popescu, C., Iacob, S. E., & Popescu, L. (2017). Environmental tax policy in Romania in the context of the EU: Double dividend theory. Sustainability (Switzerland) , 9 (11), 1–20. https://doi.org/10.3390/su9111986
Sarwar, S., & Alsaggaf, M. I. (2021). The role of governance indicators to minimize the carbon emission: a study of Saudi Arabia. Management of Environmental Quality: An International Journal , 32 (5), 970–988. https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2020-0275
Singhania, M., & Saini, N. (2020). Revisiting environmental degradation and economic growth nexus using autoregressive distributed lag approach. International Journal of Productivity and Performance Management , 69 (8), 1765–1796. https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2019- 0509
Taleb, H. M. (2020). The potential of implementing a toxicity tax for heavily polluting vehicles in the United Arab Emirates. Transforming Government: People, Process and Policy , 14 (1), 101–123. https://doi.org/10.1108/TG-08-2019-0073
Tovar Reaños, M. A., & Lynch, M. (2023). The benefits of action on implementing carbon taxation in Ireland: a demand system approach. Journal of Environmental Planning and Management , 66 (4), 836–860. https://doi.org/10.1080/09640568.2021.2006157
Wang, N., Zhang, Y., & Li, J. (2022). Carbon emission reduction and coordination in a closed- loop supply chain with outsourcing remanufacturing. Kybernetes , 51 (11), 3366–3393. https://doi.org/10.1108/K-11-2020-0800
Youssef, S. Ben, & Zaccour, G. (2014). Absorptive Capacity, R&D Spillovers, Emissions Taxes and R&D Subsidies. Strategic Behavior and the Environment , 4 (1), 41–58. https://doi.org/10.1561/102.00000043
Yunus, S., Elijido-Ten, E. O., & Abhayawansa, S. (2020). Impact of stakeholder pressure on the adoption of carbon management strategies: Evidence from Australia. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal , 11 (7), 1189–1212. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2019-0135
Zhang, J., & Zhang, Y. (2019). Exploring the impacts of carbon tax on tourism-related energy consumption in China. Sustainable Development , 27 (3), 296–303.
https://doi.org/10.1002/sd.1900
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 8 Nomor 2, April 2024 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1983
Zhang, K., Wang, Q., Liang, Q. M., & Chen, H. (2016). A bibliometric analysis of research on carbon tax from 1989 to 2014. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 58 , 297–310. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.089 Zou, L., Xue, J., Fox, A., & Meng, B. (2018). THE EMISSIONS REDUCTION EFFECT and ECONOMIC IMPACT of AN ENERGY TAX VS. A CARBON TAX in China: A DYNAMIC CGE MODEL ANALYSIS. In Singapore Economic Review (Vol. 63). https://doi.org/10.1142/S021759081740015X