e-ISSN 2528-2581
Vol 1 No 1, Juli 2016

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Iwan Setya Putra
Pemimpin Editor Sulistya Dewi Wahyuningsih
Sekretaris Editor Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari
Manajemen Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi
STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581

## Daftar Isi
Mochamad Fitroh, Iwan Setya Putra
Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya ...................... 1-19 Pratikto Aji Prabowo Peranan  Struktur  Modal  terhadap  Profitabilitas  pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bei ............................... 20-39 Yuyus Dwi Kusuma Wardana Analisa Sistem Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dan Pembelian Barang Dagangan ................................................... 40-53

## Aminatul Farihah, Retno Murni Sari
Analisis Activity – Based  Costing  System dalam  Menentukan Harga Jual Produk .................................................................. 54-72 Nofena Eka Bela, Yudhanta Sambharakreshna Peranan Audit Operasional terhadap Kegiatan Penjualan ........ 73-82 M. Avifan Rusli Analisis  Penilaian  Biaya Pengelolaan  Limbah  Produksi  untuk Meningkatkan Laba Perusahaan .............................................. 83-103 Cicilia Andika Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Piutang  untuk  Menilai Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ................................ 104-121
Hal 1-19
PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP PENETAPAN JUMLAH ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA
Mochamad Fitroh 1
Iwan Setya Putra 2
1 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Jl. Kalimantan 93 Kota Blitar 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar, Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar

## Surel: fitrohachmad12@gmail.com
Abstrak.  Pengaruh  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap Penetapan  Jumlah  Anggaran  Tahun  Berikutnya. Penelitian  ini  berusaha menguji  fakta  empiris  terkait  hubungan  Silpa  dengan  penetapan  anggaran tahun  berikutnya.  Analisis  data  lapangan  menggunakan  bantuan  statistik inferensif  dengan  uji  korelasional.  Selain  menggunakan  alat  bantu  statistik untuk  melakukan  pengujian,  penelitian  ini  juga  menggunakan  model wawancara  kepada  responden  yang  relevan  untuk  memperkuat  data kuantitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  Silpa  dengan  penetapan  anggaran  tahun  berikutnya.  Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini agar dikembangkan penelitian serupa pada  sampel  yang  lebih  luas  dan  kajian  yang  lebih  mendalam.  Diperlukan analisa lebih lanjut apakah silpa ini muncul akibat kesengajaan atau tidak. Ini merupakan  salah  satu  potensi  penelitian  lanjutan.  Ketika  Silpa  dikarenakan kesengajaan, bisa jadi anggaran cenderung manipulatif.
Kata Kunci: SiLPA, Penetapan Anggaran, Uji Korelasional, Anggaran Manipulatif.
Abstract. The Effect of Time Over Budget Calculation (SiLPA) on Stipulating the Amount of the Next Year's Budget. This research tries to test empirical facts related to silpa relationship with next year's budget setting. Field data analysis using inferential statistical help with correlational tests. In addition to using statistical tools to conduct testing, this study also uses an interview model to the relevant respondents to strengthen quantitative data. The results of this study indicate a significant relationship between silpa  with  the  determination  of  next  year's  budget.  Suggestions  can  be  given  in  this study to develop similar research on a wider sample and a more in-depth study. Further analysis is needed if these cilia arise from intent or not. This is one of the potential for continued research. When Silpa is deliberate, it can be manipulative.
Keywords: SiLPA, Budgeting, Correlation Test, Manipulative Budget
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 Pada  dekade  terakhir  ini Indonesia  menghadapi  banyak perubahan.  Salah  satu  perubahan mendasar pada tata negara indonesia  dipelopori  oleh  masa reformasi  yang  pada  waktu  itu disahkannya Undang Undang Nomor  22  Tahun  1999  yang diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Perubahan mendasar lain terlihat dari direvisinya Undang Undang Nomor  25  Tahun  1999  menjadi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah.  Dua  perubahan undang  undang  itu  membawa dampak pada konsekuensi kekuatan  baru  yaitu  otonomi daerah.  Sesuai  dengan  Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan bahwa “otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, persoalan keuangan  merupakan  salah  satu unsur  yang  utama  meskipun  tidak dapat  dipungkiri  beberapa  variabel yang  lain  juga  terkait  dengan kemampuan  keuangan  daerah. Variabel tersebut diantaranya manajemen, sarana dan prasarana, organisasi,  sumber  daya  manusia, dan variabel yang sifatnya supporting yang  lain.  Bahasan terkait  keuangan  daerah  sangat penting mengingat adanya fenomena bahwa mobilisasi terhadap sumber sumber keuangan daerah.  Sumber  keuangan  daerah ini  dianggap  sebagai  yang  paling riskan dalam mekanisme pemerintah  daerah.  Itikad  baik dalam  menciptakan  apa  yang disebut good  governance menjadi agenda  mendesak  dan  mendasar dari apa yang  dimaksudkan  dalam tujuan reformasi. Hal ini mengandung  maksud  untuk  dapat dilaksanakan  secara  intensif  dan konsisten oleh Pemda. Masyarakat sudah menunggu adanya peningkatan  akuntabilitas  yang diiringi dengan lebih transparannya pengelolaan  pemerintahan  dengan pengawasan  berkelanjutan  dari masyarakat secara langsung ataupun melalui wakilnya di DPR. Hal  ini  juga  dimaksudkan  untuk perbaikan  secara  berkelanjutan yang  dituntut  oleh  masyarakat etrhadap pemerintahan daerah.
Dalam  menjalankan  APBD, terlebih  dahulu  tiap  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (DPA SKPD).  DPA  SKPD  merupakan pedoman  bagi  SKPD  dalam menjalankan suatu kegiatan. Meskipun  telah  berpedoman  pada DPA  SKPD  dalam  melaksanakan kegiatannya, tetapi dalam penyerapan anggaran masih memungkinkan  terjadinya  sisa anggaran.  Sisa  anggaran  yang dalam  pemerintahan  disebut  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  adalah  selisih  lebih realisasi penerimaan dan
Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016
pengeluaran  anggaran  selama  satu periode  anggaran  (Permendagri No.  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  pasal  1).  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) merupakan  hal  yang  wajar  atau biasa  terjadi  pada  SKPD.  Hal  ini bisa  terjadi  karena:  1)  Hal-hal diluar  kemampuan  manusia  ( force majeure )  seperti  bencana  alam,
wabah  penyakit  dan  perang saudara;  2)  Kesalahan  dalam menyusun  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3) Ketidakmampuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam  mengatur  jadwal  dan melaksanakan  kegiatan  yang  telah direncanakan;  4)  Ketidaktepatan Pengguna  Anggaran  atau  Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil  keputusan;  dan  5) Perubahan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  adanya  fakta empiris  ini,  maka  dirasa  perlu dilakukan  penelitian  terkait  silpa dan  kaitannya  dengan  penetapan anggaran di sektor publik.
Hendrik Eko Wibowo (2013), Penelitian  ini  menguji  tentang Pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SiLPA),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus  (DAK),  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), dan Luas  Wilayah terhadap  Belanja  Daerah  serta terjadi dan tidaknya flypaper effect. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan (1) secara bersama-sama  terdapat  pengaruh yang signifikan antara variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dan Luas Wilayah terhadap
Belanja  Daerah;  (2)  secara  parsial Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA)  dan  Luas  Wilayah  tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah,  sedangkan  variabel  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian  menunjukkan  terjadi flypaper  effect  pada  Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejalan  dengan  penelitian Bali (2013), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih  Perhitungan Anggaran  (Silpa)  Tahun  2010 Ditinjau  Dari  Aspek  Manajemen Keuangan  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara  Timur),  menunjukkan hasil yang menarik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dari aspek manajemen keuangan daerah  terdapat  7  (tujuh)  faktor penyebab terjadinya SiLPA dengan total variance yang dapat dijelaskan  mencapai  66,98%  dari 62  (enam  puluh  dua)  indikator yang  digunakan.  Ketujuh  faktor tersebut  antara  lain:  (1)  Faktor Manajemen Belanja Daerah dengan  total  varians  sebesar 19,68%.  (2)  Faktor  Manajemen Aset Daerah, dengan total variance sebesar 13,60%. (3) Faktor Manajemen  Pendapatan  Daerah, dengan total variance sebesar 10%. (4)  Faktor  Reformasi  Manajemen Keuangan  Daerah,  dengan  total variansi 8,03%. (5) Faktor Manajemen Kemitraan Pemerintah Daerah,  dengan  total  varians
Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 sebesar 6,85%. (6) Faktor Manajemen  Kas  dan  Anggaran Kas,  dengan  total  varians  sebesar 4,27%.  (7)  Faktor  Manajemen Utang  dan  Investasi  Daerah, dengan  total  variansi  sebesar 3,54%. Hasil ini semakin mengkonfirmasi  akan  konsistensi SILPA  di  dalam  Manajemen APBD Pemerintah Daerah. Lebih  lanjut,  Abdul  Aziz (2013),  meneliti  dengan  konteks Analisis  Pengaruh Equalization Grant , Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit,  dan  Faktor  Penyerap Fasilitas  Publik  Terhadap  Belanja Modal  Daerah.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  DAU  secara statistik tidak berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal karena  DAU  digunakan  sedikit untuk  belanja  modal  dan  lebih besar  untuk  belanja  operasional. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa dalam hal pendanaan rutin Pemerintah  Provinsi  masih  sangat tergantung  dengan  Pemerintah Pusat.  PAD  secara  statistik  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  modal  karena  sebagian besar Pemerintah Provinsi mengalokasikannya untuk menambah pegawai baru. Berdasarkan beberapa penelitian  terdahulu,  dapat  ditarik benang merah bahwa SILPA dapat berpengaruh pada beberapa variabel  yang  diujikan.  Beberapa penelitian  terdahulu  membantu untuk dijadikan landasan penelitian  ini  dilakukan.  Beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu  diantaranya  terletak pada  konteks  penelitian  yang berbeda.  Hal  ini  mengapa  perlu dilakukan penelitian ulang dikarenakan  karakteristik  setiap daerah  dalam  beberapa  indikator berbeda. Oleh karena itu dipandang  perlu  untuk  melakukan penelitian  ulang  terkait  dengan pengaruh SILPA terhadap Anggaran  dalam  konteks  di  Kota Blitar.  Hal  lain  yang  menjadi pembeda adalah belum optimalnya penelitian  tentang  SILPA  jika dihubungkan dengan proses penetapan  anggaran  di  tahun berikutnya. Secara Analitis, Penetapan anggaran tahun berikutnya diduga bida terpengaruh  dari  variansi  tingkat SILPA  yang  ada  di  Kota  Blitar. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penelitian  lanjutan  terkait  dengan SILPA dalam hubungannya dengan  penetapan  anggaran  tahun berikutnya di Kota Blitar. Pada  konteks  Pemerintah Kota  Blitar,  Silpa  sering  muncul dan  dijadikan  pro  kontra  di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) .  Ada yang  menganggap  dengan  adanya silpa yang secara ukuran terlampau besar  itu  menyebabkan  kinerja instansi pemerintahan kurang baik, ada  yang  beranggapan  sebaliknya. Semua  diduga  tergantung  dari unsur  penyebabnya  atau  factor pendorong  terjadinya  silpa  itu.  Di Pemerintah Kota Blitar sendiri ada beberapa Instansi atau SKPD yang Silpa  nya  terlampau  besar  dari tahun  ke  tahun.  Ada  juga  yang silpa nya kecil bahkan 0. Disinilah letak  bias  yang  perlu  diperjelas argumennya  karena  hal  ini  diduga erat kaitannya dengan  kinerja atau akuntabilitas instansi pemerintahan. Sisa lebih
Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016
prhitungan  anggaran  ini  diduga erat kaitannya dengan peningkatan kinerja  dan  penetapan  anggaran pada  tahun  berikutnya.  Oleh karena  itu  perlu  dilakukan  kajian yang mendalam terkait SILPA dan penetapan anggaran tahun berikutnya ini. Mengacu pada latar belakang masalah  yang  telah  dideskripsikan diatas, maka dalam kajian penelitian ini peneliti mengemukakan  beberapa  rumusan masalah sebagai berikut: 1. Berapa  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (SiLPA)  yang  ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2011?
2. Berapa  besar  Anggaran  SKPD di Pemerintah Kota Blitar tahun Anggaran 2011 dan 2012?
3. Adakah  hubungan  Anggaran dan  SiLPA  ditahun  yang  sama, dan  juga  dengan  Penetapan Jumlah  Anggaran  pada  Tahun Anggaran Berikutnya pada SKPD  di  Pemerintah  Kota Blitar? 4. Bagaimana  SiLPA  yang  ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar diperlakukan? Berpijak pada rumusan masalah  diatas,  penelitian  ini memiliki tujuan untuk: 1. Untuk  menelaah  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) yang  ada  pada  SKPD  di Pemerintah  Kota  Blitar  Tahun Anggaran 2011. 2. Untuk mengetahui besaran Anggaran  SKPD  di  Pemerintah Kota  Blitar  tahun  Anggaran 2011 dan 2012.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh adanya hubungan Anggaran dan SiLPA  ditahun  yang  sama,  dan juga  dengan  Penetapan  Jumlah Anggaran pada Tahun Anggaran Berikutnya pada SKPD  di  Pemerintah  Kota Blitar.
4. Untuk  mengetahui  perlakuan SiLPA yang ada pada  SKPD di Pemerintah Kota Blitar.

## TELAAH LITERATUR
Teori Keagenan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Teori keagenan mendeskripsikan  hubungan  antara pemegang  saham  ( shareholders ) sebagai  prinsipal  dan  manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan  pihak  yang  dikontrak oleh  pemegang  saham  untuk bekerja demi kepentingan pemegang  saham.  Inilah  yang nantinya  akan  menyebabkan  biaya keagenan  ( agency  cost ).  Jensen  dan Meckling (1976:231) mendefinisikan agency  cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir  mustahil  bagi  perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan  yang  optimal  dari pandangan shareholders karena adanya  perbedaan  kepentingan yang  besar  diantara  mereka. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86), teori agensi  adalah  hubungan  atau kontrak  antara principal dan agent . Teori  agensi  memiliki  asumsi bahwa  tiap-tiap  individu  semata- mata  termotivasi  oleh  kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan  konflik  kepentingan antara principal dan agent .
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 Dalam  suatu  perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal  dengan  agen  salah satunya  dapat  timbul  karena adanya  kelebihan  aliran  kas  ( excess cash  flow ).  Kelebihan  arus  kas cenderung  diinvestasikan  dalam hal-hal  yang  tidak  ada  kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan  kepentingan  karena pemegang  saham  lebih  menyukai investasi  yang  berisiko  tinggi  yang juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih  investasi  dengan  risiko yang  lebih  rendah.  Menurut  Lane dalam  Halim  (2006:146),  teori keagenan  dapat  diterapkan  dalam organisasi publik. Menurut Andvig et  al  dalam  Halim  (2008:198),
principal-agent  model merupakan rerangka  analitik  yang  sangat berguna dalam menjelaskan masalah  insentif  dalam  institusi publik  dengan  dua  kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa  prinsipal  dengan  masing- masing  tujuan  dan  kepentingan yang  tidak  koheren  dan  (2) prinsipal  juga  bisa  bertindak  tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,  tetapi  mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan  peraturan  daerah  dan bukan  semata-mata  hanya  untuk memenuhi  kepentingan  prinsipal saja.  Hal  ini  dikarenakan  ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun  suatu  daerah.  Jadi tujuan  prinsipal  harus  mengiringi tujuan  untuk  mengembangkan
suatu  daerah  dan  untuk  membuat rakyatnya sejahtera.

## Anggaran  Pendapatan  Belanja
Daerah (APBD)
Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  adalah suatu  rencana  kerja  pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya  dalam  satuan  moneter yang mencerminkan sumber- sumber  penerimaan  daerah  dan pengeluaran  untuk  membiayai kegiatan dan proyek daerah  dalam kurun  waktu  satu  tahun  anggaran.
Dalam  APBD  pendapatan  dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah.
Selanjutnya  Belanja  digolongkan menjadi  4  yakni  Belanja  Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja  Bagi  Hasil  dan  Bantuan Keuangan,  dan  Belanja  Tak Terduga. Belanja  Aparatur  Daerah diklasifikasikan  menjadi  3  kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan  menjadi  3  yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan  Belanja  Modal.  Pembiayaan seperti  sudah  dikatakan  di  atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah  yang  dimaksudkan  untuk menutup  defisit  anggaran  atau sebagai  alokasi  surplus  anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016
penerimaan  daerah  dan  sumber pengeluaran daerah. Sumber  pembiayaan  berupa penerimaan  daerah  adalah:  sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil  penjualan  aset  daerah  yang dipisahkan,  dan  transfer  dari  dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan  berupa  pengeluaran daerah  terdiri  atas:  pembayaran utang  pokok  yang  telah  jatuh tempo,  penyertaan  modal,  transfer ke  dana  cadangan,  dan  sisa  lebih anggaran tahun sekarang.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dalam  Kamus  Keuangan
Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah NO.  24  Tahun  2005,  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran  (SILPA) diartikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Abdullah (2013) merupakan penerimaan daerah yang bersumber  dari  sisa  kas  tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri  No.  13  Tahun  2006. Menurut  Tanjung  (2009),  SiLPA didefenisikan sebagai selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan  untuk  menutup  defisit APBD akibat dari usaha peningkatan  kualitas  pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai  penjelasan  dalam  PMK No.45/PMK.02/2006. Jika  SiLPA  daerah  cukup besar  dan  diperkirakan  mampu
membiayai  seluruh  Belanja  Modal Daerah  maka  untuk  penyediaan sarana  dan  prasarana  untuk meningkatkan  pelayanan  publik tidak  harus  menunggu  bantuan dana  transfer  dari  Pemerintah Pusat.  Dana  Transfer  dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah.  Di  samping  itu  jumlah SiLPA  suatu  daerah  dapat  juga mengindikasikan  sejauh  mana Pemerintah Daerah mengalokasikan  anggaran  daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap  anggaran  belanja  daerah. Menurut  Tanjung  (2009)  bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat  mengindikasikan  bahwa Pemerintah  tidak  tepat  dalam menganggarkan  anggaran  belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan  penganggaran  tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa  kegiatan  belanja  modal yang  berguna  untuk  penyediaan pelayanan  publik  pada    tahun berjalan  menjadi  tertunda.  Di  sisi lain  SiLPA  juga  dapat  dijadikan sebagai  penerimaan  pembiayaan daerah di tahun mendatang. SiLPA merupakan  salah  satu  sumber utama  penerimaan  pembiayaan daerah.  Hal  ini  mengindikasikan daya serap pemerintah daerah yang masih rendah serta adanya kecenderungan  pemerintah  daerah mengandalkan SiLPA sebagai sumber  penerimaan  pembiayaan. Tingginya  SiLPA  menunjukkan bahwa  belum  semua  anggaran direalisasikan. Jumlah SiLPA yang masih  tinggi  ini  mengindikasikan beberapa  hal  antara  lain:  1)
Adanya kemungkinan adanya pendapatan  daerah  yang  semu.
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 Dengan  demikian,  pendapatan akan  terlihat  lebih  besar  daripada kenyataannyaà anggaran mengalami  surplus;  2)  Daya  serap APBD masih rendah. Kemungkinan  terdapat  program Pemda  yang  belum  dilaksanakan;
3)  Manajemen  keuangan  Pemda masih belum memuaskan sehingga masih jauh dari pencapaian tujuan ideal Pemda.
Hubungan  SiLPA  dan  Penetapan Anggaran Keuangan Daerah Teori  keagenan  menjelaskan bahwa  pihak-pihak    yang  terlibat dalam  proses  penetapan  anggaran memiliki  kecenderungan  untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya. Penganggaran  menjadi  mekanisme terpenting  untuk  pengalokasian sumber  daya,  karena  keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut (Hagen et al., 1996  dalam  Abdullah  &  Asmara, 2013),  penganggaran  sektor  publik merupakan  proses  tawar  menawar antara  eksekutif  dan  legislatif (Wakil Rakyat). PP 110/2000 yang direvisi menjadi PP 24/2004 (revisi PP  37/2005,  PP  37/2006  dan  PP 21/2007)  secara  tidak  langsung memberi  motivasi  kepada legislatif untuk  membuat  mis  alokasi anggaran  belanja  ketika  besaran alokasi  belanja  untuk  legislatif dikaitkan  dengan  kemampuan keunggulan  daerah  (diukur  dari besaran  PAD).  SiLPA  juga  bisa terjadi  akibat  asimetri  informasi antara  eksekutif  dan  legislatif.
SiLPA juga berpotensi menjadikan berubahnya  struktur  APBD  di masa  mendatang.  Hal  ini  diduga nantinya SiLPA dapat mempengaruhi  struktur  penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA disinyalir akan menyebabkan  ketergantungannya APBD  pada  penerimaan  jenis  ini dan kurang optimalnya pertumbuhan  APBD  kedepan. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka hipotesis  pada  penelitian  ini adalah:
H 0 :  Tidak  terdapat  pengaruh signifikan antara silpa terhadap penetapan anggaran  pada  pemerintah Kota Blitar. H a : terdapat pengaruh signifikan antara silpa terhadap penetapan  anggaran  pada pemerintah Kota Blitar. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian ini merupakan  penelitian  kuantitatif korelasional.  Jenis  data  yang dimanfaatkan penelitian ini merupakan  data  sekunder.  Data SiLPA,  Penetapan  Anggaran  dan Spread  anggaran  belanja  dalam
APBD semua SKPD di Kota Blitar tahun  anggaran  2011  dan  2012 yang  bersumber  dari  Sekretaris Daerah  Kota  Blitar  serta  bagian Akuntansi.
Populasi  yang  ada  pada penelitian  ini  adalah  Laporan APBD  pada  Pemerintah  Kota Blitar. Sampel yang diambil adalah Laporan  APBD  Pemerintah  Kota Blitar  dari  tahun  2011  sampai dengan  tahun  2014  yang  terdiri dari  Data  Laporan  dari  semua SKPD  yang  ada  di  Kota  Blitar. Purposive  sampling  method diambil untuk  menentukan  sampel  dalam penelitian  ini.  Informasi  dan  data
Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016
yang dianalisis dalam penelitian ini didapat  dengan  cara:  dokumentasi dan wawancara.
Tujuan  pengujian  ini  adalah untuk  menguji  tingkat  keterkaitan antar variabel yang bisa dilihat dari besarnya  nilai  koefisien  korelasi. Analisis  yang  digunakan  untuk menguji antar klausal ini menggunakan statistik korelasional dengan  alat  statistik  uji  korelasi Pearson  Product  Moment jika  data yang diuji merupakan data dengan distribusi  normal.  Apabila  data nantinya tidak berdistribusi normal, maka analisa menggunakan uji statistik Kendhall’s  (untuk  u ji  hubungan klausal alternative non parametrik). Setelah  diuji  menggunakan  uji korelasional, maka dianalisis secara kualitatif dengan menghadirkan data lapangan berupa wawancara. Wawancara ini diambil  untuk  memperkuat  hasil secara  perspektif  pelaku  pengelola keuangan  daerah  yaitu  Badan Perencanaan Keuangan Daerah.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Kota  Blitar  merupakan  kota dengan lokasi yang cukup strategis baik  secara  ekonomi  maupun sektor  pariwisata.  Kota  ini  terletak di  bagian  jalur  selatan  Provinsi Jawa  timur  sekitar  167  km  arah barat  daya  dari  Surabaya.  Jika diakses  dari  malang  kota  blitar berada  diarah  barat  80  km  dari kota Malang. Kota ini lebih dikenal masyarakat sebagai kota disemayamkannya presiden Soekarno sebagai presiden republik Indonesia  yang  pertama.  Kota patria  yang  merupakan  sebutan
lain  kota  Blitar  ini,  merupakan tempat  pembrontakan  Peta  yang dipimpin  oleh  supriyadi.  Oleh karena itu Kota Blitar juga disebut sebagai Kota Peta. Jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun ke tahun juga mengalami  peningkatan.  Data yang  didapatkan  pada  tahun  2007 sebanyak  132.106  jiwa.  Ini  adalah sentimen positif dari sisi pembangunan daerah karena sumber daya manusia yang berkembang jumlahnya harus dibarengi  dengan  kualitas  sumber daya manusia tersebut (Wikipedia.org).  Hal  inilah  yang menjadi  daya  tarik  tersendiri  akan Kota  Blitar  baik  dari  sektor karakter  daerah,  pariwisata,  dan ekonomi kreatifnya. Sisa lebih perhitungan anggaran  (SiLPA)  menjadi  obyek penelitian  yang  menarik  disaat nilai dari silpa mengalami fluktuasi dari  tahun  ke  tahun,  atau  dari masing-masing  SKPD.  Fluktuasi ini  dimungkinkan  ada  beberapa faktor yang mempengaruhi. Dibagian  ini,  dijabarkan data  silpa di  Pemerintah  daerah  Kota  Blitar yang  ada  pada  seluruh  SKPD  di tahun  2011.  Data  disajikan  dalam tabel  4.1.  Tabel  tersebut  memuat data  anggaran  tahun  2011  dari seluruh  SKPD  yang  ada  di Pemerintah  Kota  Blitar,  Sisa  lebih perhitungan  anggaran  tahun  2011 serta  penetapan  anggaran  tahun 2012  juga  dari  seluruh  SKPD Pemerintah  Kota  Blitar.  Dari  data ini  dapat  dianalisis  seberapa  besar pengaruh SilPA terhadap penetapan anggaran tahun berikutnya serta bagaimana
perlakuan  prosentase  SiLPA  yang berfluktuasi dari seluruh SKPD.
Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011 s/d 2014
ANGGARAN (Rp) FREKUENSI / TAHUN (SKPD atau INSTANSI) 2011 2012 2013 2014 63.000.000,- s/d 28.882.127.955,- 83 83 83 79 28.882.127.956,- s/d 57.701.255.911,- 2 4 2 2 57.701.255.912,- s/d 86.520.383.867,- 2 0 1 1 86.520.383.868,- s/d 115.339.511.822,- 0 0 0 0 115.339.511.823,- s/d 144.158.639.778,- 0 0 0 0 144.158.639.779,- s/ 172.977.767.734,- 1 0 0 0 172.977.767.735,- s/d 201.796.895.690,- 0 1 0 0 201.796.895.691,- s/d 230.616.023.645,- 0 0 1 0 230.616.023.646,- s/d 259.435.151.602,- 0 0 0 1 TOTAL 88 88 87 83 Sumber: Data diolah dari BPKAD Tabel 2. Rekapitulasi Silpa Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011 s/d 2014 SILPA (Rp) FREKUENSI / TAHUN (SKPD atau INSTANSI) 2011 2012 2013 2014 200,- s/d 4.485.303.390,- 87 86 83 79 4.485.303.391,- s/d 8.970.606.580,- 1 2 3 2 8.970.606.581,- s/d 13455909770,- 0 0 0 0 13455909771,- s/d 17941212960,- 0 0 0 1 17941212960,- s/d 22426516150,- 0 0 1 0 22426516151,- s/d 26911819340,- 0 0 0 0 26911819341,- s/d 31397122530,- 0 0 0 0 31397122531,- s/d 35882425720,- 0 0 0 0 35882425721,- s/d 40367728911,- 0 0 0 1 TOTAL 88 88 87 83 Sumber: Data diolah dari BPKAD
Dari  data  diatas,  dapat dikatakan  bahwa  silpa  yang  ada pada  SKPD  relatif  berfluktuasi presentasenya  antara  SKPD  yang satu  dengan  yang  lain.  Hal  ini disebabkan  karakteristik  SKPD yang  berbeda  antara  yang  satu dengan  yang  lain  baik  dari  sisi operasional  maupun  karakteristik bidang  kerjanya.  Dari  data  pada Tabel  4.1  dapat  disederhanakan dengan  menggunakan  statistik deskriptif  yang  dijabarkan  pada Tabel 4.2 berikut:
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016
Tabel 3. Sebaran Statistik Deskriptif Anggaran tahun 2011,
SiLPA  tahun  2011  dan  Anggaran  Tahun  2012  Pemerintah  Kota  Blitar (dalam jutaan rupiah)
Descriptive Statistics N Range Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Anggaran_2011 88 167510 63 167573 6253.81 2198.815  20626.713 SiLPA 88 8114 0 8114 294.23 106.302 997.204 Anggaran_2012 88 187419 104 187523 6183.30 2275.743  21348.359 Valid N (listwise) 88
Sumber: data diolah dengan SPSS
Tabel  3  menunjukkan  bahwa jumlah  sebaran  data  yang  ada  di SKPD  Pemerintah  Kota  Blitar sebanyak  88  SKPD.  Rentangan data  untuk  Anggaran  2011  dalam jutaan  rupiah  sebanyak  167.510, Silpa  sebesar  8.114,  dan  Anggaran 2012  sebanyak  187.419.  Untuk anggaran  terendah  tahun  2011 sebesar  63,  tertinggi  167.510,  dan rata-rata  sebesar  62.53.  Sedangkan untuk anggaran tahun 2012 terendah  di  angka  104,  tertinggi pada  level  187.523  dan  rata-rata sebesar 61.833. Dari data yang ada rentangan  anggaran  berfluktuasi seiring  dengan  bergantinya  tahun dan fluktuasi nilai SiLPA.
Analisis Data Lapangan Berdasarkan hasil uji normalitas  yang  menggunakan bantuan  SPSS,  diperoleh  hasil bahwa  data  Anggaran  tahun  2011 terhadap  SiLPA  tahun  2011  tidak berdistribusi  normal.  Ini  terlihat dari  nilai  Asymp  Sig.  (2-tailed) yang  memiliki  koefisien  0.000. Nilai ini dibawah taraf signifikansi normalitas yang 0.05. Dari hasil ini dapat ditarik keputusan menggunakan  analisa  statistik  non parametrik. Data selanjutnya menunjukkan  bahwa  asymp  Sig. (2-tailed)  pada  uji  normalitas SiLPA  tahun  2011  terhadap
Anggaran  tahun  2012  sebesar 0.000.  Parameter  data  dikatakan normal  jika  Asymp  Sig  nya  diatas 0.05.  Oleh  karena  itu  berdasarkan hasil  uji  diatas,  kedua  variable tersebut  memiliki  dapat  tidak normal.  Implikasi  dari  hasil  ini bahwa  analisa  yang  digunakan adalah  uji  statistik  non  parametrik R Khendall. Dalam penelitian ini dilakukan uji hubungan korelasional.  Hal  ini  dimaksudkan agar  diketahui  apakah  antara Anggaran  tahun  2011,  SiLPA tahun  2011,  dan  Anggaran  2012 saling  terkait  antara  satu  dengan yang  lain.  Uji  yang  digunakan dengan  memperhatikan  syarat yang  ada  adalah  uji  statistik  non parametrik  dengan  metode R-Tau Kendall’s. Uji  ini  bertujuan  untuk mengetahui
hubungan antar variabel.  Sejauh  mana  variabel yang  satu  berhubungan  dengan variabel  yang  lain.  Langkah pertama  dalam  pengujian  ini  yaitu menguji data anggaran tahun 2011 dan  silpa  tahun  2011,  setelah  itu
dilakukan  pengujian  pada  silpa tahun  2011  dan  anggaran  tahun 2012.  Ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  pola  hubungan  data yang nantinya dapat diintrepretasikan  menjadi  sebuah analisa  yang  utuh  yang  dilengkapi dengan  analisa  kualitatif  untuk penguatan argument.
Berdasarkan  hasil  pengujian, dapat  dikatakan  bahwa  Anggaran 2011 memiliki hubungan yang kuat terhadap  silpa  tahun  2011.  Ini tercermin pada koefisien signifikan sebesar  0.000  yang  berarti  ada hubungan signifikan antara anggaran  2011  dan  silpa  tahun 2011.  Hubungan  yang  signifikan tersebut  berkorelasi  sebesar  0.5 yang  bisa  dilihat  pada correlation coefficient .  Jumlah  data  yang dianalisis adalah sebanyak 88 data.
Pengujian yang lain mencerminkan
Silpa  2011  memiliki  hubungan yang  kuat  terhadap  Anggaran tahun  2012.  Ini  tercermin  pada koefisien  signifikan  sebesar  0.000 yang berarti ada hubungan signifikan  antara  Silpa  2011  dan Anggaran  tahun  2012.  Hubungan yang signifikan tersebut berkorelasi sebesar  0.492  yang  bisa  dilihat pada correlation  coefficient .  Jumlah
data yang dianalisis adalah sebanyak 88 data.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis data  lapangan,  diperoleh  hasil bahwa  Anggaran  tahun  2011 berhubungan  dengan  silpa  tahun 2011,  dan  juga  silpa  tahun  2011 berhubungan  signifikan  dengan anggaran  tahun  setelahnya  yakni 2012.  Hasil  ini  berimplikasi  pada penetapan  anggaran  yang  harus secara komprehensif memperhatikan  komponen  silpa juga.  Jika  dilihat  dari  hubungan yang  ada,  ada  hubungan  positif antara ketika data tersebut. Hubungan  positif  ini  mengartikan bahwa  jika  anggaran  tahun  2011 naik  dengan  proporsi  tertentu, maka  akan  berakibat  pada  silpa yang  naik  juga.  Jika  Silpa  naik, mata  anggaran  tahun  2012  juga akan  naik  sesuai  dengan  analisa koresional  yang  ada  pada  konteks ini.  Hasil  wawancara  dengan responden yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran  Daerah  (BPKAD)  Kota Blitar  dituangkan  dalam  rumusan tabel 4.7 berikut: Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran Daerah Kota Blitar No Pertanyaan Jawaban Informan 1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran di SKPD? Usulan  Program  dari  sub  SKPD  atau UPTD  masing-masing  diusulkan  kepada Dinas  terkait,  lalu  diteruskan  kepada Walikota; 2. Siapa saja yang terlibat dalam penganggaran di SKPD? Semua  terlibat  dari  unsur  Staf,  Kepala Seksi,  sampai  pada  Kabag  dan  Kepala Dinas; 3. Kendala apa saja yang terjadi dalam penyusunan anggaran? Kurangnya  SDM  sebagai  tenaga  operator per  bidang,  sehingga  anggaran  menjadi
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 No Pertanyaan Jawaban Informan tidak begitu mendetail dan tajam; 4. Apakah menyusunan sudah menggunakan peraturan yagn baru? Sudah,  paeraturan  selalu  kita  pakai  yang terbaru untuk efektifitas dan efisiensi. 5. Terkait dengan Silpa, bagaimana perlakuannya jika ada Silpa pada SKPD? Akan  dicatat  dalam  laporan  kinerja  akhir tahun,  dan  dianggarkan  kembali  untuk angggaran tahun yang akan datang; 6. Manurut anda, apa penyebab ada Silpa pada SKPD? Biasanya  Silpa  terjadi  karena  ada  sisa anggaran yang tidak terpakai/tidak dicairkan  untuk  program.  Ada  banyak alasan  mengapa  program  tidak  dijalankan dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Selain itu, bisa jadi karena ada penghematan anggaran yang tadinya missal dianggarkan  1  juta,  baru  kepakai  800  ribu karena bisa dibuat lebih efisien. 7. Menurut bapak, apakah baik Silpa dari tahun ke tahun semakin besar prosentasenya terhadap anggaran pada SKPD yang ada? Bisa  dikatakan  baik,  bisa  juga  endak. Dilihat dari sudut mana kita menilai. Kalua dari sudut pandang penganggaran, besarnya  prosesntase  silpa  tentu  juga menjadi  boomerang  dikarenakan  kurang tepatnya  mengganggarkan  suatu  program. Tapi  jika  dilihat  dari  sisi  penghematan, Silpa  itu  baik  kalua  tujuanntya  untuk berhemat  dan  program  tetap  efektif berjalan. Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Blitar yang diolah Berdasarkan hasil wawancara  pada  Tabel  4  dapat digaris bawahi beberapa pernyataan  penting  terkait  dengan hubungan  anggaran  dan  silpa.
Statement  penting  yang  patut digaris  bawahi  seperti  “Semua terlibat dalam penganggaran SKPD mulai  dari  unsur  Staf,  Kepala Seksi,  sampai  pada  Kabag  dan Kepala  Dina s”.  Pernyataan  ini mengandung maksud bahwa setiap SKPD  wajib  menyusun  anggaran dari  level  paling  rendah  yang  ada di  struktur  organisasinya  dengan mengacu  pada  program  yang direncanakan. Lebih lanjut pernyataan  penting  terkait  dengan silpa  adalah  dikatakan  bahwa penyebab terjadinya silpa dikarenakan  ada  beberapa  pos anggaran yang tidak terpakai/digunakan dan ada penghematan  yang  menyebabkan anggaran tidak terpakai seluruhnya.  Dilihat  dari  sudut pandang  lain,  terdapat  fakta  yang cukup  menarik  terkait  dengan munculnya  sisa  anggaran  pada laporan  realisasi  anggaran  (LRA).
Fenomena  ini  kontradiktif  dengan adanya  fakta  bahwa  anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah  tidak  jarang  diramalkan
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 perhitungannya  mengalami  defisit, yaitu  pendapatan  yang  didapatkan oleh daerah tidak mampu mengcover  belanja  yang  ada  di daerah.  Lantas  apa  alasannya  bisa ada  fakta  yang  menunjukkan perencanaan  dalam  penganggaran saling berkebalikan dengan realisasinya? Dewasa  ini  faktanya  bahwa APBD yang diawal perhitungannya  mengalami  defisit, justru dalam realisasinya/pertanggungjawabann ya  tidak  mesti  mengalami  defisit anggaran.  Bisa  jadi  malah  surplus.
Fenomena menarik ini  kadangkala disebabkan  oleh  pendapatan  yang terealisasi  jauh  lebih  besar  dari pengeluarannya.  Ini  menandakan bahwa  prediksi/perencanaan  tidak selalu  sesuai  dengan  realisasinya dalam  konteks  keuangan  daerah. Akan  tetapi,  fakta  menarik  akan perbedaan  anggaran  dan  realisasi ini  bisa  saja  dimaknai  menjadi sesuatu  fenomena  yang  menarik untuk  dikaji  lebih  mendalam.
Kajian  menarik  ini  kaitannya dengan  dugaan  bahwa  kelebihan anggaran  melalui  silpa  ini  akan mempengaruhi penetapan anggaran tahun berikutnya. Bagaimana seharusnya menyikapi  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (Silpa)  dalam  APBD? Apakah benar seperti yang diungkapkan  oleh  Kepala  BPKD Kota  Blitar  bahwa  besarnya  Silpa menunjukkan  terjadinya  efisiensi luar  biasa  dalam  penggunaan anggaran? APBD sebagai dokumen keuangan dalam perencanaan pembangunan daerah sesungguhnya  bersifat  prediktatif. Karena  sifat  prediktatif  inilah,
realisasi  APBD  memungkinkan terjadinya  surplus  dan  defisit anggaran.  Dengan  adanya  surplus anggaran  tahun  sebelumnya  yang menjadi  Silpa,  maka  defisit APBD tahun  berikutnya  bisa  ditutupi. Lantas  darimana  Silpa  berasal? Berdasarkan  analisis  wawancara dan  penelaahan  data  di  beberapa SKPD diperoleh fakta  bahwa silpa terjadi dapat disebabkan menjadi 3 hal  alas  an  besar  yang  bias dikerucutkan.
Pertama,  realisasi  perolehan PAD  melebihi  yang  ditargetkan.
Tercapainya  bahkan  dilampauinya target  PAD  tentu  menjadi  prestasi daerah  khususnya  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil  yang  memungut  dana dari  masyarakat  baik  berupa  pajak maupun  retribusi)  dan  Badan
Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) yang  sudah profitable .  Tetapi  perlu dicermati  apakah  penetapan  target pendapatan  SKPD  tersebut  sudah didasarkan potensi ril yang mereka miliki?  Demikian  juga  mekanisme penetapan  target  apakah  sudah didasarkan pada perhitungan matematis  berdasarkan  potensi yang  ada  atau  masih  berdasarkan taksasi  (taksiran)?  Dengan  data potensi  yang  tidak  valid  serta mekanisme yang tidak tepat dalam menghitung  target,  kecendrungan prediksi pendapatan dibawah potensi  ril  yang  dimiliki  sangat sering  terjadi.  Akibatnya  target pendapatan  selalu  tercapai  bahkan bisa terlampaui. Kedua, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap. Gagalnya pelaksanaan  sebuah  kegiatan  tidak bisa  dilepaskan  dari  lemahnya
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 perencanaan. Kegiatan yang belum matang/selesai perencanaannya terkadang dipaksakan masuk dalam  tahun  anggaran  berjalan. Demikian pula upaya memasukkan kegiatan  fisik  dan  kegiatan  yang membutuhkan proses tender dalam perubahan anggaran menjadi penyebab  gagalnya  pelaksanaan kegiatan. Akibat keterbatasan waktu,  Pejabat  Pelaksana  Teknik Kegiatan (PPTK) di SKPD pelaksana tidak berani ‘mengeksekusi’  kegiatan  dimaksud karena  dikhawatirkan  tidak  akan selesai.  Semakin  banyak  kegiatan yang  tidak  terlaksana  semakin besar  potensi  Silpa  pada  saat perhitungan APBD. Ketiga, selisih realisasi belanja  dengan  yang  dianggarkan. Selama ini kegiatan pada anggaran belanja  langsung  direncanakan berdasarkan  standar  harga  /harga perkiraan  setempat  (HPS)  yang mengacu  pada  harga  tertinggi  di pasaran  ditambah  pajak  dan keuntungan pihak ketiga (pemasok barang).  Alasan  penetapan  HPS dengan  pola  diatas  memang diperlukan  untuk  mengantisipasi lonjakan  harga.  Tetapi  ditengah situasi  ekonomi  yang  relatif  stabil, antisipasi  kenaikan  seharusnya tidak  dengan  mematok  harga tertinggi  sebagai  dasar  penetapan HPS.  Demikian  pula  karena  ada penambahan  pajak  (PPn)  dan keuntungan pihak ketiga, seharusnya harga ditetapkan bukan dari  harga  jual  yang  sudah memasukkan  komponen  PPn  dan keuntungan  dalam  harga  yang mereka tawarkan. Sumber lain yang diwawancarai di Bidang Perencanaan satuan kerja perangkat daerah mengatakan bahwa  dalam  usulan  RASK disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD.  Rencana  kerja  ini  berdasar pada  rencana  strategis  SKPD.
Akan  tetapi  selama  ini  rencana strategis  SKPD  masih  berbentuk draf.  Hal  ini  menyebabkan  tidak dapatnya mencermati sampai seberapa  capaian  program  SKPD yang  dimaksud.  Sumber  lain menjelaskan  bahwa  terlambatnya dalam  mengesahkan  DASK  akan berakibat  pelaksanaan  kegiatan menjadi terlambat waktunya. Namun  argumen  responden  dari banggar DPRD menjelaskan terkait pada ditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerah,  ada  pembahasan  antara tim  penyusun  anggaran  Eksekutif dan  Badan  Anggaran  Legislatif  di Kota  Blitar.  Pada  pembahasan tersebut  hanya  dihadiri  oleh Kepala  Dinas  dan  Kepala  Bagian. Sedangkan  pemegang  kegiatan tersebut tidak hadir. Berdasarkan penjelasan diatas,  dapat  diambil  sebuah  garis lurus  bahwa  penetapan  anggaran tahun  berikutnya  erat  kaitannya dengan  silpa.  Dan  Penetapan anggaran yang baik, yang terencana  dan  intensif,  dapat meminimalisir silpa yang disebabkan  oleh gagalnya  program terealisasi dan kurangnya perencanaan dalam anggaran yang menyebabkan salah menganggarkan pada SKPD terkait.  Legislatif  juga  dapat menjadi  partisipan  dan  partner yang  efektif  dalam  meminimalisir silpa  yang  disebabkan  hal  yang negative tersebut. Dengan
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 demikian akan terjadi keseimbangan  yang  baik  antara eksekutif  dan  legislatif  dalam meminimalisir  silpa  dari  gagal program  dan  lebih  mengefektifkan anggaran yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang  sudah  dijabarkan  secara runtut,  maka  dapat  ditarik  sebuah kesimpulan  bahwa  secara  total, anggaran  pada  dua  tahun  tersebut yaitu  tahun  2011  dan  2012 mengalami  penurunan.  Sedangkan
SiLPA  yang  ada  hanya  sebesar 4.7%. Namun, berdasarkan analisa data  yang  dianalisis  secara  parsial masing-masing SKPD, dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun  2011  berhubungan  secara signifikan  pada  SiLPA  tahun  2011 dan  SiLPA  tahun  2011  berkorelasi secara  signifikan  juga  dengan anggaran  tahun  2012.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  SiLPA dapat  mempengaruhi  anggaran.
Hubungan  yang  terjadi  berkisar antara  0.4  -  0.5  yang  berarti hubungan dengan tingkat korelasional sedang. SKPD yang akan menganggarkan  program,  agar lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini dikarenakan SiLPA yang ada dapat disebabkan  akan  dua  hal,  yaitu karena  ada  program  yang  tidak jalan  dan  penghematan.  Hasil penelitian ini sejalan dan mengkonfirmasi pendapat Mardiasmo (2012), yang mengatakan  bahwa  SiLPA  juga berpotensi menjadikan  berubahnya struktur APBD di masa mendatang. Hal ini diduga nantinya SiLPA dapat mempengaruhi  struktur  penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA disinyalir akan menyebabkan  ketergantungannya APBD  pada  penerimaan  jenis  ini dan kurang optimalnya pertumbuhan APBD kedepan. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada,  dapat  dirumuskan  beberapa saran  yang  dapat  dijadikan  acuan untuk  berbagai  pihak.  SKPD  yang ada  diharapkan  untuk  bisa  lebih mengkontrol program yang dijalankan  apakah  sudah  sesuai dengan  prinsip  efektif  dan  efisien, mengingat  SiLPA yang  ada memiliki hubungan yang signifikan dengan  anggaran  dari  tahun  ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemeriintahan Daerah . Bandung: Alfabeta. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3 . Jakarta: Salemba Empat Abdullah and Asmara. 2013. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik.
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23-26 Agustus di Padang. Anthony, N. Robert and Govindarajan, Vijay. 2011. Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2. Tanggerang: Karisma Publishing Group
Fitroh, Putra Jurnal PETA Vol.1 No. 1, Juli 2016 Aziz. 2013. Analisis Pengaruh
Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, Dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah.. Online. Jurnal Kebijakan Transfer Daerah. http://www.perpustakaan.depk eu.go.id/FOLDERJURNAL/J URNAL_KEBIJAKAN%20TR ANSFER%20DAERAH.pdf, diakses tanggal 09 September 2015
Bali, Thomas Tuba. 2013. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(Silpa) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). Online. Jurnal Abis FEB UGM, http://maksi.feb.ugm.ac.id/abis /?page=detail&docID=255, diakses tanggal 20 Februari 2015 Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting – Theory and Practice. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Hagen, Terje P, Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 2002. Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures. Journal of Theoretical Politics Halim, Abdul. 2006. Manajemen Keuangan Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia. Jansen and Mackling. 1976. Agency Theory and Relationship.
Ejournal. Online. https://uk.sagepub.com/sites/d efault/files/upm- binaries/49945_Luhman_%26_
Cunliffe_Chapter_One.pdf, diakses tanggal 09 September
2015 Lasminingsih. 2004. Manajemen Keuangan Daerah . Online.
http://repository.usu.ac.id/bitst ream/123456789/20732/2/Refe rence.pdf, diakses tanggal 15 September 2015 Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi Offset
Masdupi, Erni. 2005. Analisis
Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengkontrol Konflik Keagenan.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Indonesia, Vol.2, No.1, hal. 57- 69. Online. http://repository.usu.ac.id/bitst ream/123456789/26336/1/Refe rence.pdf, diakses tanggal 10
September 2015 Wibowo. 2013. Flypaper Effect pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli
Daerah Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) . Online.
http://eprints.upnyk.ac.id/868/ , diakses pada tanggal 09
September 2015
_______, 1999. Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Online. http://kemenag.go.id/file/doku men/UU2299.pdf diakses tanggal 20 Februari 2015 _______, 2003. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Online.
http://www.bpk.go.id/assets/fil es/storage/2013/12/file_storage
Fitroh, Putra
_1386152419.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2015 _______, 2004. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Online. http://kemenag.go.id/file/doku men/UU12004.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2015 _______, 2004. Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Online. http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/ UU15- 2004PemeriksaanKeuangan.pdf, diakses tanggal 09 September
2015 _______, 2004. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Online http://www.itjen.depkes.go.id/ public/upload/unit/pusat/files/ Undang- undang/uu2004_33(imbangkeu PusDa).pdf, diakses tanggal 20
Februari 2015 _______. 1999. Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Online. http://www.esdm.go.id/proku
m/uu/1999/uu-25-1999.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2015 _______. 2004. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Online. http://www.kpu.go.id/dmdocu ments/UU_32_2004_Pemerinta han%20Daerah.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2015 ________, 2004. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN). Online.
http://www.bpkp.go.id/uu/file download/2/39/231.bpkp, diakses tanggal 17 September 2015 ________, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Online. http://www.itjen.depkes.go.id/ public/upload/unit/pusat/files/ Peraturan%20Pemerintah/pp20
05_58(kelolaKeuDae).pdf,
diakses tanggal 15 September 2015 ________, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Online. http://hukum.unsrat.ac.id/men
/permendagri_13_2006.pdf, diakses tanggal 15 September 2015 ________, 2015. Kota Blitar dalam Wikipedia. Online. https://id.wikipedia.org/wiki/ Kota_Blitar, diakses tanggal 10 Oktober 2015
________, 2015. Visi Misi Kota Blitar. Online.
http://www.blitarkota.go.id/20 14/index.php?p=profil&id=8, diakses tanggal 10 Oktober 2015
________. 2006. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah . Online.
http://hukum.unsrat.ac.id/men /permendagri_13_2006.pdf, diakses tanggal 15 September 2015 ________. 2007. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007. Online. http://www.aidsindonesia.or.id /uploads/20130506115550.Per mendagri_Nomor_59_Tahun_2
Fitroh, Putra
007_Tentang_Perubahan_Atas_ Perturan_Menteri_Dalam_Nege ri_No_13_Tahun_2006_Tentang _Pedoman_Pengelolaan_Keuan gan_Daerah.pdf, diakses tanggal 15 September 2015 _________, 2004. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang PeraturanStandar Akuntansi Pemerintahan. Online. http://www.itjen.depkes.go.id/ public/upload/unit/pusat/files/ Peraturan%20Pemerintah/pp20 05_24(SAPmrth).pdf, diakses tanggal 15 September 2015 _________, 2006. Peraturan Menteri Keuangan No. 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah.
Online. http://jdih.bpk.go.id/?p=21872, diakses tanggal 15 September 2015