## Wajah Hukum

## Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu

## Muhtar Dahri, Salman Sayuti, Febrian Chandra
Fakultas Hukum Universitas Merangin, Bangko Correspodence email: Mukhtardahri76@gmail.com; Salmansayuti@gmail.com; Febrianchandr@gmail.com
Abstrak . Pemilihan umum secara serentak yang diselengarakan oleh Negara Indonesia untuk memilih  presiden dan wakil presiden, wakil rakyat dan Gubernur, bupati telah menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya  berupa  perkara  pidana  yang  kemudian  melahirkan  polemik  di  instansi  terkait  dalam  hal  menentukan bentuk-bentuk  dan  menempatkan  pasal-pasal  perkara  pidana  pemilu  dan  penyelesainya,  maka  penelitian  ini mencoba  menelaah  persoalan  dengan  metode  penelitian  normatif  dengan  cara  mengkaji  secara  kepustakaan tentang penerapan Kitab Undang Hukum Pidana dalam Pasal-pasal tentang tindak pidana pemilu yang kemudian diatur secara khusus dalam peraturan perundangan tentang Pemilu dan tentang cara penyelesaian perkara pidana pemilu  yang  mengacu  kepada  Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan perundangan tentang Pemilu,  bahwa penerapan pasal-pasal tentang perkara pidana pemilu dan penyelesaianya memerlukan  pemahaman  secara  mendatail  bagi  para-para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pemilu  sehingga dengan demikian diperlukan sebuah pelatihan dan bimbingan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah Gakkumdu tentang pasal-pasal tindak pidana pemilu dan tata cara penyelesaianya sehingga tidak menimbulkan konflik dalam intansi yang terkait dalam menentukan perbedaan suatu tindak pidana pemilu atau tindak pidana biasa.
Kata Kunci: Penerapan KUHP dan KUHAP, Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu.
Abstract.  Simultaneous general  elections held  by the State of Indonesia  to elect  the President, Vice President, Members of Parliament, Governor and Regent caused various kinds of problems, one of which was in the form of criminal cases, which subsequently led to polemics in related agencies in terms of determining the forms and placing the articles of election criminal cases and their resolution, Therefore, this study attempts to examine the problem of normative research methods by the method of document overview on the application of the Wetboek Van Strafrecht in the specific provisions of the laws on electoral crimes  in electoral laws and regulations and on  the  resolution  of  electoral  criminal  cases  that  refer  to Wetboek  Van  Strafrecht unless  the  electoral  law provides  otherwise,  that  the  application  of  the  provisions  on  electoral  criminal  cases  and  their  resolution requires a detailed understanding of the parties involved in the electoral process. Therefore, there is a need for training and guidance for stakeholders namely Gakkumdu, in relation to the Electoral Crimes Ordinance and its resolution  procedures;  To  avoid  causing  disputes  within  competent  authorities  in  determining  the  difference between electoral offenses and common offenses
Keywords: Aplication Of Wetboek Van Strafrecht and Straf Procesrecht, Settelement of Election Criminal Case

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yang tujuanya untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  juga  anggota  Legislatif  tentunya  perlu  memerlukan persiapan  yang  matang  dari  penyelenggara  pemilu  salah  satu  lembaga  tersebut  adalah  Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang merupakan suatu lembaga dengan tugas menyusun tata laksana pengawasan pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaran pemilu.
Berdasarkan  pada  pengalaman  pemilu  serentak  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2019 menyisakan  sejumlah  peristiwa  yang  tidak  hanya  merengut  korban  nyawa  namun  juga  persoalan pemilu itu sendiri, 1 salah satu persoalanya adalah penyelesaian persoalan dalam bentuk pelanggaran, sengketa  dari  hasil  pemilu,  sehubungan  dengan  itu  dalam  menghadapi  penyelenggaraan  pemilu
1 Utami, N. S. (2019). Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah. Prosiding Dalam Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak , 1–23.

## Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu
serentak  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  2024,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Bawaslu terutama masalah regulasi dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa, berdasarkan data  Pemilu  tahun  2019  terdapat  348  kasus,  yang  terdiri  dari  13  kasus  terkait  pemilihan  Presiden (Pilpres)  sedangkan  sisanya  sebanyak  335  kasus,  merupakan  kasus  yang  terkait  dengan  pemilihan legislatif,  sedangkan  jenis  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  beragam  namun  yang  terbanyak disidangkan oleh pengadilan adalah kasus politik uang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. 2 Pemilihan  umum  tahun  2019,  sejumlah  kampanye  disinformasi  bermunculan,  termasuk kampanye  disinformasi  pada  bulan  Januari  yang  menyebarkan  mitos  bahwa  tujuh  kontainer  berisi jutaan surat suara yang sudah diberi tanda telah dikirim dari Tiongkok dan disimpan di pelabuhan. di Jakarta.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Indonesia  sejak  itu  menyebut  informasi  ini  sebagai  hoax. Pemilu tahun 2019 bukanlah pemilu pertama yang terkena dampak dari kampanye disinformasi yang meluas melalui dunia maya: pemilu tahun 2014 menjadi saksi kampanye disinformasi yang ditujukan khususnya terhadap calon presiden (saat itu). Bagi negara yang tidak memiliki kemauan politik untuk mengatasi  permasalahan  ini  melalui  proses  penguatan  institusi  demokrasi,  daya  sensor  dan  kontrol yang  lebih  ketat  hampir  perlu  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  bagi  masa  depan  demokrasi  dan  dunia politik di Indonesia. 3
Menghadapi  pemilu  tahun  2024  Bawaslu  sebagai  sebuah  kelembagaan  diberikan  kewenangan untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  terhadap  pelanggaran  Pidana  pemilu  dengan  demikian Bawaslu  telah  melakukan  upaya-upaya  prefentif  dalam  mencegah  pelanggaran  dan  sengketa  proses pemilu  dalam  setiap  tingkatan  pemilihan  dimulai  dari  tahapan  pendaftaran,  verifikasi  dan  penetapan partai  politik 4 ,  pelanggaran  pemilu  dalam  bentuk  pidana  dalam  penyelenggaraan  pemilu  mengacu kepada  Undang-Undang  No.7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  yang  secara  tegas membunyikan  proses  penangganan  pidana  pemilu  wajib  dilakukan,  proses  tersebut  menjadi  syarat formil  dalam  sebuah  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu,  kesiapan  Bawaslu  dalam melakukan  pengawasan  pelanggaran  pidana  pemilu  sehingga  keberadaan  sentra  penegakkan  hukum terpadu  pemilu  (Gakkumdu)  yang  merupakan  gabungan  dari  unsur  Bawaslu,  Kepolisian  dan Kejaksaan  merupakan  forum  koordinasi  untuk  menyamakan  pemahaman  dan  model  penanganan tindak pidana pemilu pada setiap proses penanganan tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap penanganan tindak pidana pelanggaran  pemilu yang telah terjadi.
Evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI tentang proses penangan pidana pemilu dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu bahwa “penanganan pelanggaran pemilu terbentur pada ketidaksamaan persepsi  dalam  penerapan  pasal-pasal  dalam  kententuan  pidana  yang  diatur  oleh  Undang-undang Pemilu,  dan  faktor  penyumbang  terjadinya  pelanggaran  pidana  pemilu  disebabkan  oleh  penegakan pemilu yang bermasalah, dalam hal ini beberapa kasus yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu ditolak oleh kepolisian akibat tidak cukup bukti, 5 dan dalam beberapa kasus penolakan tindak pidana pemilu oleh  Kepolisian  yang  di  golongkan  bukan  tidak  pidana  pemilu  seperti  kasus  laporan  Bawaslu  ke Mabes  Polri  untuk  melaporkan  dugaan  tindak  pidana  pemilu  oleh  KPU,  namun  Mabes  Polri menganggap  laporan  tersebut  bukan  tindak  pidana  pemilu, 6 sedangkan  di  satu  sisi  Bawaslu menganggap  Polisilah  yang  tidak  memahami  tindak  pidana  pemilu  sehingga  terjadi  pergesekan diantara dua kelembagaan tersebut yang berimbas pada tersendatnya beberapa persoalan tindak pidana pemilu tidak dapat di teruskan pada tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini keberadaan KPU dan
2 “ Bawaslu.go.id/press”Sentra
Gakkumdu, Optimalisasi Penangganan Pidana
Pemilu,2013(https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana- pemilu), diakses tanggal 20 Februari 2023 ” 3 Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: a double-edged sword. Journal of Cyber Policy , Vol. 4 No. 2, 216–234.
4 “ Bawaslu.go.id/press”Sentra Gakkumdu,
Optimalisasi Penangganan Pidana Pemilu,2013 (https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/sentra-gakkumdu-optimalisasi-penanganan-pidana-pemilu),  diakses tanggal 20 Februari 2023 ” 5 “ Bawaslu.go.id/press”Sentra  Gakkumdu,  proses  Penanganan    Pelanggaran  Pidana  Pemilu  Wajib Melewati  Sentra  Gakkumdu  (https://bawaslu.go.id/en/berita/proses-penanganan-pelanggaran-pidana-pemilu- wajib-melewati-sentra-gakkumdu) diakses tanggal 25 April 2023 ” 6 “ New.detik.com/pemilih, diakses tanggal 2 Februari 2023 ”
Bawaslu. menjadi sangat penting  karena dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan sosial  yang berujung pada sistem pemilihan umum di Indonesia.
Banyaknya  jenis  masalah  serta  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  proses  penyelenggaraan pemilu  menyebabkan  begitu  kompleknya  masalah  hukum  pemilu,  sehingga  dengan  demikian membutuhkan  energi  ekstra  agar  proses  penyelenggaraan  pemilu  tidak  salah  paham  yang  kemudian berakibat fatal, persoalan muncul bisa karena konten aturanya yang tidak terlalu mendukung maupun karena  faktor  penegak  dan  budaya  hukum  dalam  memahami  tentang  Perundang-undangan  Tindak Pidana Pemilu dan tata cara memenuhi kententuan yang ada dalam Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab  Undang  Hukum  Acara  Pidana  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  tentang  kebelanjutan laporan bawaslu bahkan beberapa pelaporan ditolak dan dibatalkan
Pemilu  yang  akan  dihadapi  akan  melahirkan  permasalahan  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sistem pemilu  itu  sendiri  yang  melahirkan  beberapa  kendala  seperti  substansi  hukum,  kendala  struktural hukum dan kendala budaya hukum yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat antara Bawaslu di satu  sisi  dengan  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dalam  menentukan  dan  menilai  sebuah  kasus  dalam kategori pidana pemilu, menurut Suparto dan Despan Heryansyah berdampak pada banyaknya aduan dan  temuan  Bawaslu  terkait  pelanggaran  tindak  pemilu  yang  dibahas  dalam  sentra  Gakkumdu  yang dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, dan kasus yang dinyatakan layak oleh sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti namun tidak dapat memenuhi bukti pemidanaan pelanggaran pemilu. 7
Salah  satu  bentuk  permasalahan  di  dalam  internal  Gakkumdu  yaitu  tidak  semua  personil Bawaslu di Gakkumdu orang hukum, sehingga sulit untuk menyamakan persepsi sehingga melahirkan konflik,  konflik  yang  terjadi  antar  beberapa  lembaga  pemilu  dalam  menentukan  dan  menerapkan pasal-pasal  pidana  dalam  KUHP  yang  masuk  dalam  pidana  Pemilu  begitu  juga  dengan  tata  cara pembuktian yang ada dalam KUHAP, penelitian ini dilaksanakan  untuk menelaah tentang penerapan tindak pidana di dalam Kitab Undang Hukum Pidana  dan yang ada dalam kompilasi undang-undang Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  dan  tata  cara  penyelesaian  pidana  pemilu berdasarkan pada Hukum Acara Pidana.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menetapkan  penuntutan  (penuntutan) sebagai tahap tersendiri dalam proses pidana Indonesia yang terjadi setelah penyidikan (penyidikan), yang  setidaknya  untuk  sebagian  besar  kejahatan,  termasuk  dalam  lingkup  eksklusif  polisi.  KUHAP mensyaratkan  bahwa,  setelah  mengumpulkan  bukti  kejahatan  dan  mengidentifikasi  tersangka,  polisi kemudian  harus  menyerahkan  bukti-bukti  tersebut  kepada  jaksa,  yang  memutuskan  apakah  akan memulai  penuntutan,  meminta  bukti  lebih  lanjut,  atau  membatalkan  kasus  tersebut  sama  sekali.  Jika perbedaan  antara  penyidikan  dan  penuntutan  ini  diikuti  sampai  pada  kesimpulan  yang  logis,  maka penyelidikan polisi dapat dimulai.
Hal  ini  akan  membuka  jalan  bagi  seseorang  untuk  membuat  tuduhan  tentang  aktivitas  politik karena  berbagai  alasan  yang  tidak  terkait  dengan  hubungan  politik.  Sebagai  contoh,  seseorang menjelekkan  saingan  politiknya  hanya  untuk  mendapatkan  keunggulan  dalam  politik.  Tentu  saja, tanpa  adanya  pengaduan  kasus  tersebut  tidak  boleh  dilanjutkan  dari  penyelidikan  ke  penuntutan. Namun  pada  saat  polisi  menyelesaikan  penyelidikannya  (dan  melakukan  penangkapan  atau penahanan),  reputasi  orang  yang  dilaporkan  telah  mengalami  kerusakan  yang  signifikan.  Ancaman penyelidikan  polisi  dan  antisipasi  publisitas  yang  dihasilkan  dari  hal  ini  sudah  cukup  dalam  dunia politik,  atau  hal  lainnya  untuk  mendapatkan  tujuan  yang  mereka  inginkan,  dalam  mencapai keunggulan.

## METODE
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif yang juga  disebut  dengan  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian  hukum  normatif  berupa  penelitian peraturan  perundang-undangan  dan  konsep-konsep  hukum  terkait  pelanggaran  pemilihan  umum. Penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terdapat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan dan konsep hukum pidana.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  melalui  pendekatan konseptual  ( Conteptual  approach )  dan  pendekatan  peraturan  Perundang-undangan  ( Statute
7 Heryansyah,  D.  (2022).  Keadilan  Pemilu  Dalam  Perkara  Pidana  Pemilu:  Studi  terhadap  Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol. 29 No. 2, 347–370.
approach ), Yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum dan teori-teori  terkait  hukum  pidana  dan  pemilihan  umum. “ Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  terdiri  atas  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat,  bahan hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder. ”
Tekhnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan hukum  baik  itu  aturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal  dan  berbagai  informasi  pemberitaan  dari penelusuran  melalui  media  internet,  data  tersebut  dianalisis  dengan  cara  deskripstif  kualitatif  yaitu menjelaskan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  dan  diberikan  kesimpulan  sebagai jawaban atas permasalahan. 8

## HASIL

## Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Pemilu
Pemilu  diselenggarakan  dengan  menjamin  asas  keterwakilan,  artinya  setiap  warga  negara Indonesia  dijamin  mempunyai  wakil  yang  duduk  dalam  suatu  badan  perwakilan  yang  akan menyampaikan kehendaknya, baik di semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga pemerintahan, regional  dan  menariknya  ternyata  penyelenggaraan  pemilu  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah.  “Asas penyelenggaraan pemilu menurut asas langsung adalah menjamin masyarakat sebagai pemilih berhak memilih  secara  langsung  sesuai  keinginan  hati  nuraninya,  tanpa  perantara.  Demikian  pula,  bersifat universal  dan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  peluang  diterapkan  secara  inklusif  kepada  seluruh warga  negara,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  kelas  sosial,  gender,  wilayah, pekerjaan, dan status sosial.” 9 Dan  pemilihan  umum  dilaksanakan  satu  kali  dalam  masanya  5  (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu bersumber dan berdasarkan pada Undang-undang  No.7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  dan  sehubungan  dengan  itu  peraturan perundangan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  pemilu  pada  dasarnya  harus  mengacu  dan  taat azas sehingga tidak terjadi pertentangan antara perundangan yang satu dengan perundangan yang lain agar tidak terjadi persoalan tumpang tindih penanganan permasalahan pemilu, hal ini disebut dengan teori jenjang norma atau stufenorhnung dari Hans Kelsen dan teori dari jenjang norma hukum atau die theorie  vom  stufenordnung  der  rechtsnormen  dari Hans  Nawiasky  bahwa  suatu  norma  itu  berlaku, bersumber,  dan  berdasar  pada  norma  yang  diatasnya,  agar  tidak  melahirkan  suatu  konflik  dalam pelaksanaan  undang-undang  namun  disisi  lain  penyelesaian  perkara  pidana  pemilu  yang  muncul dalam pelaksanaan pemilu melahirkan sebuah konflik tentang menerapkap undang-undang itu sendiri yang terjadi antar lembaga Pemilu untuk menentukan dan mempersamakan persepsi atau  pandangan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat dikatakan perkara pidana pemilu atau bukan.
Secara  normatif  lembaga  penyelesaian  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  dan  setidaknya  ada  5 (lima) “ lembaga  yang  memiliki  kewenangan  menyelesaikan persoalan  pelanggaran  pidana  pemilu  yaitu  Bawaslu,  Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Negeri,  Dewan Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilu  (DKPP),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  Mahkamah Konstitusi,  dengan  demikian  mengakibatkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  menjadi  rumit, panjang,  berlapis-lapis  dan  memiliki  atau    kamar-kamar  penyelesaian  yang  berbeda-beda,  yaitu berupa  kamar  penyelesaian  pelanggaran  dan  kamar  penyelesaian  sengketa,  khusus  bentuk penyelesaian pelanggaran terbagi dalam pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. ” Pelanggaran pidana harus dikontrol dan dibatasi secara ketat. Untuk itu pengadilan harus dapat memutuskan  norma  pidana  dengan  tujuan  untuk  memperjelas  tuntutan  masyarakat,  Selain  itu Mahkamah Konstitusi jangan sampai melampaui kewenangannya. Pembatasan diperlukan mengingat
8 “ Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,(Jakarta:Rajawali  Pers 2004),hlm.125 ”
9 “ Mulyadi,  D.  (2019).  Analisis  Penerapan  Bentuk-Bentuk  Tindak  Pidana  Pemilu. Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi , Vol. 7 No. 1, hlm. 14-28. ”
perlunya  Mahkamah  Konstitusi  merumuskan  norma. 10 Pengadilan  dapat  mengandalkan  pandangan subyektif  dari  pihak  yang  diserang,  dihina  atau  disinggung  dalam  proses  pemilu  bahkan  jika  pihak tersebut terlalu sensitif. Namun hal ini mungkin cukup bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman, asalkan pengadilan yakin bahwa unsur-unsur pelanggaran lainnya telah terbukti, seperti kesengajaan. Sekali  lagi,  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  praktik  demokrasi  dan  mungkin  menghambat  upaya  untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya.
Pelanggaran  tindak  pidana  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang  kemudian  disebut dengan  pelanggaran  pidana  pemilu  merupakan  pelanggaran  pidana, 11 Pelanggaran  memiliki  makna yang  berbeda  dengan  kejahatan,  kejahatan  adalah Rechtdelicten Artinya,  perbuatan-perbuatan  yang walaupun  menurut  undang-undang  tidak  disebut  sebagai  tindak  pidana,  tetapi  dianggap onrecht , merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tata  tertib  undang-undang,  sedangkan  perbuatan pelanggaran  bersifat Wetsdelicten ,  yaitu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  terhadap  ketentuan  undang-undang.  tatanan  hukum.  hukum,  baru  dapat  diketahui  setelah ada  undang-undang  yang  mendefinisikannya,  selain  itu  ancaman  pidana  suatu  kejahatan  lebih  berat dari suatu pelanggaran,  hal ini dapat dikatakan: 12 1. Pidana penjara ini hanya diancam karena kejahatannya;
2. Jika  menghadapi  suatu  pelanggaran  maka  bentuk  kesalahannya  (disengaja  atau  lalai)  wajib dibuktikan oleh penuntut umum, sedangkan jika menghadapi pelanggaran  wajib dilakukan secara tidak wajar. Dalam hal ini pelaku kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan  Dolus dan Culpa;
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
4. Juga berkontribusi terhadap pelanggaran tindak pidana (pasal 60);
5. Jangka waktu atau tenggang kadaluarsa hak memutus dan hak menjalankan pidana apabila terjadi pelanggaran  lebih pendek dari jangka waktu tindak pidana, yaitu masing-masing  satu tahun dan dua tahun;
6. Dalam hal perbarengan, sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan berbeda-beda;
7. Kumulasi  tindak  pidana  yang  rendah  lebih  mudah  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  berat sebagaimana diatur dalam Pasal 65,66,70 KUHP.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tidak  secara  tegas  mengatur kualifikasi  pelanggaran  dan  kejahatan,  namun  dalam  Pasal  1  Nomor  2  Peraturan  Mahkamah  Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum yang menyatakan  bahwa  pelanggaran  dan  atau  kejahatan  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  Pemilu, terbagi dalam dua  kategori, yaitu administrasi hingga kode etik pemilu.  Tindak pidana pemilu dapat digolongkan  dalam  tindak  pidana  khusus,  karena  pelanggaran  sudah  jelas  diatur  dalam  KUHP  dan diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  sedangkan  pihak-pihak  yang dapat dijerat pidana pemilu antara lain adalah pihak penyelenggara pemilu, khususnya KPU, Bawaslu dan pemerintah, serta peserta pemilu. pemilu, khususnya partai politik, calon DPR dan DPD. DPRD, presiden  dan  wakil  presiden  serta  masyarakat  sebagai  subjek  hukum,  khususnya  pemilih  dan kelompok-kelompok dari tim sukses. ”
Ketentuan-ketentuan  hukum  dapat  bermasalah  karena  berbagai  alasan,  karena  Kode  Etik  ini tidak secara  jelas merinci bagaimana hukum yang hidup harus diakui dan  bentuk  hukum  yang harus diambil, selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dapat memberikan jalan bagi norma-norma hukum yang konservatif bahkan mungkin represif untuk dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.
Bentuk  pelanggaran  yang  mungkin  terjadi  dalam  pemilu  seperti  Pelanggaran  kode  etik penyelenggaran pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu yang secara rinci  dalam  Undang-undang  No.7  Tahun  2017  pada  BAB  II  pada  pasal  488  sampai  pasal  554, sehubungan  dengan  itu  penentuan  delik  sangat  penting  mengingat  permasalahan  penentuan  tentang
10 “ Aspinall,  E.,  &  Mietzner,  M.  (2019).  Indonesia’s  democratic  paradox:  competitive  elections  amidst rising illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol, 55 No. 3 , hlm. 295. ” 11 “ Dalam pelanggaran berbeda dengan dalam kejahatan, tidak dipermasalahkan adanya kesengajaan atau kealfaan, artinya di dalam Buku Ketiga KUHP tidak disebutkan adanya kesengajaan atau kealfaan, ajaran lama yaitu fait materiel mengatakan bahwa di dalam pelanggaran jika sudah dilakukan perbuatan yang dilarang, maka pelaku  akan  dipidana  tanpa  menghiraukan  unsur  kesalahan  walaupun  ajaran  ini  mendapat  pertentangan  dari berbagai kalangan, lihat Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi) (Jakarta:Rajawali Pers,2010),hlm.112 ” 12 “ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta 2018),hlm.78-81 ”
pelanggaran dan atau kejahatan, namun pada KUHP pada Buku II dan Buku III terdapat berbagai cara atau tekhnik perumusan delik, yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan  untuk  dilakukan,  “menurut  Moeljatno  penentuan  delik  secara  umum  untuk mencapainya  dengan  menentukan  beberapa  elemen,  unsur  atau  syarat  yang  menjadi  ciri  atau  sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang, cara  mengupas  perbuatan  yang  dilarang  menjadi  beberapa  elemen  atau  unsur  tidak  dapat  selalu dilakukan disebabkan belum mungkin atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan sehingga batas-batas  pengertian    diserahkan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  praktik  pengadilan,” 13 namun  secara umum ada beberapa tehnik untuk menentukan delik seperti: a. Delik  menurut  Jonkers  ialah  dengan  menerangkan  atau  menguraikan  rumusan  delik  dalam  setiap pasal sehingga memperoleh keterangan atau uraian itu diketahui unsur-unsur delik.
b. Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur delik, lalu ditambah pula kualisifikasi sifat dan gelar delik itu;
c. Pasal  undang-undang  tertentu  hanya  menyebut  kualifikasi  (sifat,gelar)  tanpa  uraian  unsur-unsur perbuatan lebih lanjut
Menurut  Teguh  Prasetyo  penyimpangan  di  perlukan  atas  dasar  kepentingan  hukum  dan  ruang lingkupnya  tidak  bersifat  tetap  namun  dapat  berubah  tergantung  dengan  apakah  ada  penyimpangan atau  menetapkan  sendiri  ketentuan  khusus. 14 “Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum secara terperinci membahas tentang Tindak Pidana Pemilu, tindak pidana pemilihan umum memiliki ciri khas atau spesifik bila di bandingkan dengan pidana umum, karena tindak pidana ini hanya terjadi pada pemilihan umum saja yang secara khusus diatur dalam Bab.II Ketentuan Pidana Pemilu yang terdiri dari beberapa pasal dimulai dari pasal  488 sampai dengan pasal 554”, 15 Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  juga  menjelaskan  secara  terperinci  dan  tegas  tentang delik-delik  tindak  pidana  dalam  proses  pemilihan  umum  yan  memiliki  ruang  lingkup  dan  cakupan yang luas dalam hal tindak pidana yang terjadi pada proses pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat  kampanye  atau  penyelenggaraan  keuangan  yang  terjadi  dalam  tender  pembelian  perlengkapan pemilu 16
Pemilu pada saat ini berfokus pada bagaimana menekan partisipasi pemilih. Namun, ada target lain dari pelanggaran pemilu selain pemilih yang sejauh ini kurang mendapat perhatian, para kandidat dan  lembaga  pemerintah.  Dengan  mengintimidasi  kandidat  lawan  agar  mengundurkan  diri,  kandidat politik  sebenarnya  dapat  mengurangi  jumlah  pesaing  dan  meningkatkan  peluang  mereka  untuk menang.  Demikian  pula,  calon  kandidat  dapat  menargetkan  lembaga-lembaga  pemerintah  yang dianggap bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu untuk mendorong keputusan-keputusan yang bermanfaat  bagi  pemilu, 17 perihal  demikian  telah  memenuhi  unsur-unsur  pidana.  Apalagi  saat  ini media  sosial  juga  dijadikan  sebagai  alat  politik  dalam  pemilu,  Proliferasi  media  sosial  telah memungkinkan peningkatan ekspresi pandangan yang kuat dan tidak terkendali, yang mengakibatkan polarisasi  wacana  publik  dalam  politik.  Hal  ini  menyebabkan  pergolakan  sosial  dan  politik  serta merupakan ancaman terhadap supremasi hukum dan kesehatan demokrasi Indonesia.
Polarisasi debat politik online bahkan menyebabkan banyak warga negara, khususnya generasi muda  tidak  terkontrol.  Salah  satu  fenemena  yang  pernah  terjadi  adalah  fenomena  ‘Nurhaldi-aldo golput’. Hal  ini berdampak pada berkurangnya  kontestasi ideologis dalam politik real-time .  Apakah media  sosial  telah  menciptakan  polarisasi  yang  meluas  atau  hanya  persepsi  polarisasi,  media  sosial telah  memberikan  alasan  bagi  para  politisi  untuk  menghindari  kontestasi  serius  baik  atas  dasar ideologi  maupun  kebijakan,  berdasarkan  argumen  bahwa  mereka  tidak  ingin  berkontribusi  terhadap polarisasi lebih lanjut. Karena kontestasi ideologi dan kebijakan dalam kampanye pemilu merupakan
13 “ Moeljatno, Ibid ,hlm.71-73 ” 14 “ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta:Rajawali Pers 2010),hlm.230-234 ” 15 Bambang  Sugianto  ”Analisis  yuridis  penerapan  dan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  pemilu  menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017” Jurnal Al Adl ,No.3, Vol.IX 3, Desember 2017,hlm.79 16 Laode  Muhammad  Aulia, Kompilasi  Pasal  ketentuan  Pidana  Pemilu  &  Pemilihan  Undang-undang No.7 Tahun 2017 & Undang-undang No.1 Tahun 2015 Beserta  Perubahanya ” (Riau: Bawaslu Provinsi Riau), hlm.6-44
17 Harish,  S.  P.,  &  Toha,  R.  (2019).  A  new  typology  of  electoral  violence:  Insights  from  Indonesia. Terrorism and Political Violence , Vol. 31 No. 4, hlm. 687.
unsur  utama  demokrasi  yang  sehat,  perkembangan  di  Indonesia  ini  menandakan  tren  yang mengkhawatirkan  dan  berpotensi  menimbulkan  banyak  pelanggaran. 18 Tekanan  demografi  dan ketimpangan  tampaknya  salah  satu  penyebab  banyaknya  pelanggaran.  Namun,  di  provinsi-provinsi yang  pertumbuhan  penduduknya  tinggi,  tingkat  kesenjangan  antar  kelompok  agama  dan  RAS  yang lebih besar tampaknya meningkatkan risiko pelanggaran pemilu.
Pelanggaran  Pemilu  yang  memenuhi  kreteria  tindak  pidana  secara  umum  apabila  suatu peristiwa  atau  suatu  perbuatan  atau  rangkaian  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukum  pidana,  yaitu yang  memenuhi  unsur-unsur  pidanya  seperti  unsur  objektif  yaitu  tindakanya  yang  mana  tindakan dilakukan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  mengindahkan  akibat  yang  oleh  hukum  dilarang dengan ancaman hukum sedangkan unsur subjektif apabila perbuatan seseorang yang berakibat tidak kehendaki  oleh  undang-undang,  pada  defenisi  ini  Pelangaran  terhadap  pidana  pemilu  berpotensi terjadi pada saat tahapan pemutahiran  data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa  kampanye, dapat juga terjadi pada seluruh tahapan di luar tahapan kampanye dan dapat juga terjadi pada tahapan Pelaporan  dana  Kampanye,  tahapan  pemungutan  suara,  tahapan  penghitungan  suara,  tahapan rekapitulasi  hasil  penghitunga  suara,  tahapan  distribusi  logistik,  tahapan  pengumuman  hasil penghitungan suara, bahkan dapat juga terjadi masa  tenang, tahapan penyusunan data pemilih, semua tahapan  setelah  penetapan  DPT,tahapan  pengadaan  logistik,  dan  verifikasi  parpol  calon  peserta pemilu, penjaringan dukungan, tahapan penerimaan laporan dana kempanye, pengadaan logistik surat suara,pasca putusan pengadilan, tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara.

## Penyelesaian  perkara  pidana  pemilu  berdasarkan  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana
Pemilu  presiden  langsung  yang  pertama  pada  tahun  2004  merupakan  tonggak  penting  dalam konsolidasi  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Meskipun  terdapat  banyak  perhatian  yang  diberikan pada pemilu dan partai politik di  Indonesia,  sebagian besar pemberitaan masih berpusat pada sistem pemilu dan kepartaian nasional serta hasil pemilu nasional. Dinamika pelanggaran dan kejahatan yang ada  dalam  penyelenggaran  kurang  mendapat  perhatian.  Hal  ini  sangat  disayangkan,  karena  dalam praktiknya, dan terutama mengingat lanskap politik Indonesia yang terdesentralisasi, pemilu lokal dan politik  partailah  yang  memberikan  kita  pemahaman  paling  akurat  mengenai  keadaan  demokrasi  di Indonesia  saat  ini. 19 Pada  lingkungan  politik  di  mana  para  elit  saling  bentrokan  dan  di  mana  upaya perlindungan diperlukan untuk secara komprehensif memerangi pelanggaran dalam pemilihan umum, perkembangan ini sangatlah memprihatinkan.
Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  pemilih  maka  akan  memuncul  risiko pelangaran  politik  yang  lebih  besar  untuk  tujuan  politik,  hal  ini  juga  menandakan  adanya penyimpangan  yang  sangat  di  Indonesia.  Sehingga  menimbulkan  berbagai  argumen,  seperti  hal  ini merupakan indikasi tren politik nasional yang lebih luas berdasarkan sentimen pemilih yang tersebar luas,  atau  sekadar  akibat  dari  kemanfaatan  politik  Indonesia,  keduanya  masih  dapat  mengakibatkan kondisi politik yang mengancam reputasi demokrasi Indonesia.
Pelanggaran  pemilu  di  satu  sisi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  wajar  dan  lumrah.  di  sisi  lain, tindakan  seperti kejahatan ujaran  kebencian,  digambarkan sebagai bentuk kekerasan yang  luar biasa, sementara  kesenjangan  sistemik  dianggap  biasa  saja.  bahwa  konsep  kejahatan  rasial  telah  atau beresiko  dengan  mengabaikan  dan  meremehkan  kesenjangan  rasial  dalam  masyarakat.  Berdasarkan fokus  eksklusif  pada  perkara  pidana  pemilu  mengalihkan  perhatian  dari  kesenjangan  struktural  dan sistemik  dalam  masyarakat  dan  bahwa  konseptualisasi  pelanggaran  yang  sempit  (sebagai  tindakan langsung  dan  disengaja).  Pelanggaran  pidana  pemilu  saat  ini  dianggap  sesuatu  yang  normal.  namun perlu  diketahui  bahwasanya  bentuk  pelanggaran  tersebut  seharusnya  dapat  menjadi  kejahatan  yang luar biasa.
Pelanggaran  berupa  tindak  pidana  pada  saat  pemilu  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan pemilu  merupakan  pelanggaran  pidana  pemilu  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  tahun 2017  yaitu  tentang  bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang  dikategori  tindak  pidana  Pemilu  yang  proses
18 Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion: a double-edged sword. Journal of Cyber Policy, Vol 4 No 2, hal. 216-234.
19 Choi,  N.  (2007).  Local  elections  and  democracy  in  Indonesia:  the  Riau  Archipelago. Journal  of Contemporary Asia ,  Vol. 37 No. 3, hlm 326.
penyelesaianya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  pada  proses penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  dimulai  dati  tahapan  penerimaan  laporan,  sampai  pelaksanaan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  kecuali  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan tindak pidana pemilu.
Pasal  1  angka  38  Undang-Undang  No.7  Tahun  2017    menyebutkan  bahwa  “konsep  Sentra Gakkumdu  sebagai  pusat  aktivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilu  yang  melibatkan Bawaslu,Kepolisian,  dan  Kejaksaan  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan tindak  pidana  pemilu,”  ternyata  berbeda  penjabaran  dalam  pasal-pasal  yang  lain  seperti  dalam  pasal 476  ayat  (2)  yang  isinya  mengandung  makna  “sebagai  forum  koordinasi  bagi  anggota  Bawaslu dengan  pihak  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  rangka  menyatakan  perbuatan  atau  tindakan  yang diduga  merupakan  tindak  pidana  pemilu”,  pada  pasal  481  ayat  (1)  dan  (2)  juga  menyatakan  dengan jelas bahwa “Gakkumdu yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang sifatnya melekat pada Bawaslu”, bahkan dalam pasal 477 sampai Pasal 480 tidak menyebut  Gakkumdu  sebagai  institusi  yang  mandiri  dengan  memiliki  wewenang  melakukan serangkaian  tindakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  pemilu  namun  secara tersirat tetap menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan
“Pada pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri dan  Pengadilan  Tinggi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  pemilu, dengan  demikian  pengaturan  tentang  tatacara  penyelesaian  tindak  pidana  pemilihan  dan  pemilihan umum kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan pemilihan Umum, kecuali tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana”.
Pada  pasal  1  angka  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pemilihan  dan  Pemilihan  Umum  mendefenisikan bahwa  tindak  pidana  pemilihan  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  pada  Pasal  2 Perma  1/2018  mengatur  bahwa  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  berwenang  memeriksa, mengadili  dan  memutus  tindak  pidana  Pemilu  yang  timbul  karena  laporan  dugaan  tindak  pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu dan Panwaslu.
Kewenangan  yang  dijalankan  oleh  Pengadilan  Negeri  dalam  melaksanakan  amanah  undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  Umum  dengan  menggunakan  hukum  acara  yang berlaku  berdasarkan  pada  Pasal  476  Ayat  (3)  Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  tindak  pidana  Pemilu  menggunakan  KUHAPidana,  kecuali  ditentukan  lain  dalam UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan  Umum,  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  atau dikenal dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana mencangkup ruang lingkup atau pentahapan yang meliputi  proses  penyelidikan  perkara  pidana,  penuntutan  perkara  pidana,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan 20
Pada tindak pidana pemilu proses dan tahapan di mulai dari laporan bawaslu yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tindak pidana pemilu  setelah berkoordinasi dengan  kepolisian dan  Kejaksaan dalam  keanggotan  Gakkumdu  pada  tahapan  ini  berlakunya  KUHAP  dan  tata  cara  penerapanya  ke dalam  pelaksanaan  penyidikan  disegala  bidang  untuk  peningkatan  dan  penyesuaian  disegala  bidang pelaksanaan  tugas  polri  utama  dalam  bidang  refresif  yaitu  pada  tahapan  atau  ruang  lingkup penyelidikan, 21 atau  tahapan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur  dalam  UU  No.26  Tahun  2000  Pasal    1  angka  5  tentang  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia, 22 dengan  demikian  penghayatan  materi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  untuk  pemecahan  masalah  yang
20 Yesmil  Anwar,  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (konsep,  komponen,  dan  pelaksanaanya  dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ,(Bandung: Widya Padjadjaran 2009),hlm.63
21 “ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ” 22 “ Yesmil Anwar, Adang, Ibid, hlm.77 ”
timbul  menyangkut  hubungan  koordinasi  fungsional  dan  instansional  maupun  yang  mengenai pelaksanaan di lapangan di mana penyidik berdiri di garis paling depan. 23
Tindak pidana pemilu mempunyai ciri yang berbeda atau spesifik  dibandingkan dengan tindak pidana pemilu, karena tindak pidana pemilu (TPPU) hanya dapat terjadi pada saat pemilu (saat proses dan masa pemungutan suara), karena pemilu di Indonesia berlangsung setiap lima tahun sekali. Sebab, tindak  pidana  pemilihan  umum    (TPPU)    hanya  terjadi  pada  periode  tersebut.  Pada  saat  yang  sama, tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan, korupsi bisa terjadi kapan saja. 24
Jenis-jenis tindak pidana pemilu dapat beragam sebagian besar insiden menyasar kandidat dan badan pemerintah, para kandidat pada umumnya menjadi sasaran sebelum pemilu, sedangkan insiden yang  menyasar  pemilih  tersebar  merata  sebelum  dan  sesudah  pemilu,  dan  kekerasan  yang menargetkan  pemerintah  cenderung  terjadi  setelah  pemilu,  kekerasan  sebelum  pemilu  terkonsentrasi di  daerah-daerah  yang  dulunya  merupakan  wilayah  separatis,  namun  kekerasan  pasca  pemilu  lebih sering terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya pernah mengalami kekerasan etnokomunal. 25
Tahapan  pengumpulkan  alat  bukti  untuk  kepentingan  penyidikan  Pasal  16  Ayat  (1)  KUHAP, untuk  kepentingan  Penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah  penyidik  dapat  melakukan  penangkapan dengan bukti Permulaan yang cukup.
Makna bukti permulaan yang  cukup apabila  didasarkan  kepada  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  menyatakan  tentang  frasa  “bukti  permulaan”,”bukti  permulaan  yang cukup”,dan “bukti yang cukup” sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”,”bukti permulaan yang  cukup”,  “bukti  yang  cukup”  adalah  minimal  dua  alat  bukti  yang  termuat  dalam  pasal  184 KUHAP, yang artinya putusan Makhkamah  Konstitusi di atas bahwa bukti permulaan yaitu minimal dua  alat  bukti  yang  termuat  dalam  pasal  184  KUHAP, 26 namun  apabila  untuk  proses  penegakan hukum  dalam  kondisi  tertentu  penyelidik  yang  dilakukan  dapat  melaksanakan  penangkapan  untuk kepentingan  hukum,  namun  jika  dalam  pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  terdapat  tertangkap tangan,  maka  penyelidik  dapat  langsung  melakukan  penangkapan  tanpa  harus  menunggu  adanya perintah penyidikan terlebih dahulu, dan apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup, peristiwa hukum yang cukup, atau bukan suatu peristiwa pidana maka penyelidikan yang dilakukan dalam kasus tersebut dapat dihentikan.
Tahapan  terakhir  dari  proses  penyidikan  dianggap  selesai  apabila  ada  penyelesaian  dan penyerahan  berkas  dan  tangungjawab  atas  tersangka  dan  barang  buktinya  kepada  penuntut  umum sebagaimana di jelaskan dalam pasal 138 ayat (1) KUHAP, namun  apabila di padukan dengan pasal 110 ayat (4) terjadi ketidaksingkronan tentang penafsiran penentuan waktu/hari penyampaian kembali berkas  tersebut  kepada  penuntut  umum,  menurut  pendapat  wisnubroto  dan  Widiartama  penafsiran batas  waktu  tentang  mengatasi  kesalahpahaman  maka  ketentuan  batas  waktu  14  hari  adalah  batas waktu  keseluruhan  proses  pra  penuntutan 27 .  Selanjutnya  Penyerahan  berkas  tersangka  mengacu kepada  pasal  8,  pasal  12,  pasal  107,  pasal  109  ayat  (2),  pasal  110,  pasal  138,  pasal  205,  pasal  207, pasal 212 KUHAP.
Penuntutan  yang  merupakan  wewenang  dari  penuntut  umum  akan  segera  membuat  surat dakwaan  berdasarkan  hasil  penyelidikan  yang  dilakukan  berdasarkan  pada  alat  bukti  atau  peristiwa yang memenuhi kententuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  penuntut  umum  harus  secepatnya menyerahkan  atau  melimpahkan  kepada  pengadilan  negeri  agar  segera  mengadili  perkara  tersebut, dan  apabila  ada  perubahan  dalam  surat  dakwaan  untuk  penyempurnaan  hanya  dapat  dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 144 KUHAP.
23 “ Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jambatan, Jakarta, 2000,hlm.212 ” 24 “ Sugianto, B. (2018). Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Al-Adl: Jurnal Hukum , Vol 9 No 3, hlm. 295-318. ” 25 “ Harish,  S.  P.,  &  Toha,  R.  (2019).  A  new  typology  of  electoral  violence:  Insights  from  Indonesia. Terrorism and Political Violence , Vol. 31 No. 4, hlm. 687. ” 26 “ Jully  Constantia  Sambow”Bukti  Permulaan  Menurut  Kitab  Undang-Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  Dalam  Pengaruhnya  Terhadap  Perkapolri  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana ” 27 “ Al.Wisnubroto, G Widiartama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana,( Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2005),hlm.64 ”
Menurut  Al.Wisnubroto,  G  Widiartama  pasal  144  KUHAP  menimbulkan  multi  tafsir  tentang kapan pengubahan  waktu surat dakwaan boleh dilakukan  yaitu ketentuan ayat (1) dan  ayat (2) maka sehubungan  dengan  itu  memang  perlu  adanya  ketentuan  yang  jelas  tentang  batas  waktu  boleh dilaksanakan perubahan surat dakwaan tersebut, 28 pada masa penuntutan terhadap tersangka tuntutan dapat  dihapus  atau  jaksa  tidak  dapat  melakukan  penuntutan  sehingga  dapat  menghapus  tuntutan kecuali  adanya  alasan pembenar yang dapat  menghilangkan  sifat melawan  hukumnya perbuatan dan alasan  pemaaf  yang  menghilangkan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tentunya  dengan pertimbangan  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  berada  di  dalam  ruang  lingkup  tindak  pidana  yang sedang dihadapi.
Pengadilan  dalam  mengadili  perkara  pidana    mengadili  segala  pelanggaran  yang  tercantum dalam KUHP yang diajukan ke pengadilan oleh kejaksaan, dan proses peradilannya adalah memeriksa perkara,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  tindak  pidana  pemilu  dan  tindak  pidana  pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, berdasarkan pasal 183 KUHP, hakim  hanya  dapat  memaksa  seseorang  bersalah  apabila  terdapat  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti bahwa,  keyakinan  akan  terjadinya  tindak  pidana  dan  terdakwa  yang  bersalah  melakukan  perbuatan tindak pidana pemilu tersebut, KUHP menetapkan batasan maksimal minimal penggunaan alat bukti, khususnya  minimal  dua  alat  bukti  yang  menyertai  putusan  Hakim  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal 184 KUHP: 29 1. Alat bukti keterangan saksi
2. Alat bukti keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Penghapusan pidana dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan alasan-alasan  yang  dibenar  oleh  undang-undang,  yaitu  apabila  seseorang  dengan  alasan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  seseorang  yang  terletak  pada  diri  orang  itu (inwending) yang  diatur  dalam pasal 44 KUHP yaitu seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit atau  jiwanya  tidak  tumbuh  dengan  sempurna,  sedangka  alasan  kedua  adalah  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  seseorang  yang  terletak  di  luar  orang  itu (uitwending) sebagaimana  diatur dalam  pasal  48,  49,50  dan  51  KUHP.  perihal  penting  nya  penghapusan  pidana  untuk  memberi kepastian hukum agar persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus menerus tergantung, Penghapusan  pidana  dalam  bidang  hukum  pidana  ini  diatur  Pada  Buku  I  Bab  VIII  dari  pasal  76 sampai  Pasal  86  yang  memiliki  makna  penghapusan  Pidana  juga  berarti  hapusnya  juga  kewenangan hak untuk menuntut dan melaksanakan pidana.
Meskipun  ketentuan-ketentuan  dalam  aturan  perundang-undangan  diatas  merupakan  perihal yang  baik,  namun  terdapat  ketidakpastian  yang  signifikan  yang  mungkin  membatasi  efektivitasnya. Banyak hal yang akan bergantung pada bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana. seperti kode etik  ini  tidak  merinci  siapa  yang  menentukan  apakah  narapidana  telah  menunjukkan  sikap  dan perilaku  terpuji.  Selain  itu,  ketentuan  ini  tidak  menentukan  apakah  hakim  harus  menerapkan  masa percobaan, atau apakah mereka hanya mempunyai diskresi untuk melakukannya. Kata-kata sederhana dalam  nampaknya  mendukung  penafsiran  sebelumnya.  Para  hakim  juga  diharuskan  untuk mempertimbangkan  tingkat  penyesalan,  prospek  rehabilitasi,  dan  keterlibatan  terpidana  dalam kejahatan pemilihan umum. Jika masa percobaan bersifat wajib, maka pertimbangan seperti itu tidak akan relevan.
Penanggulangan  pelanggaran  pemilu  perlu  di  deteksi  sejak  dini,  sehingga  dapat  menghasilkan penegakan  yang  berkeadilan,  “penegakan  hukum  Pemilihan  Umum  khususnya  adalah  hal  yang esensial  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum.  Penegakan  hukum  Pemilihan  Umum  ini  bertujuan mencapai  suatu  keadilan  Pemilihan  Umum,  sebagai  halnya  kerangka  keadilan  hukum  yang  tersusun atas  keadilan  prosedural  (formil)  serta  keadilan  substantif(materil).  Kedua  keadilan  ini  saling berkelindan  dan  tidak  bisa  dipilah  berdasar  prioritas  pemenuhannya.  Tercapainya  rasa  keadilan  ini
28 “ Al.Wisnubroto, G Widiartama. Ibid.hlm.69 ”
29 “ Andi Hamzah” Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua). Sinar Grafika.1993.hlm.107 ”
akan  bermuara  pada  kepercayaan  publik  atas  terselenggaranya  Pemilu,  karena  publik  yakin  bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah Pemilu yang berintegritas”. 30
Persatuan  dan  keberagaman  di  Indonesia  memungkinkan  pemahaman  penyelesain  perkara pemilu di  Indonesia yang lebih baik untuk  saat ini dan masa depan dibandingkan  pendekatan politik kekuasaan  yang  menjurus  pada  pelanggaran  pemilihan  umum  yang  mengandalkan  ekspektasi demokratisasi di tingkat makro mengenai demokrasi dan tatanan politik. Hal ini sebagian disebabkan oleh  masih  pentingnya  komitmen  terhadap  keberagaman,  kemandirian  dan  kerja  sama  dalam menanggulangi  pelanggaran  pemilu.  Pemilihan  umum  yang  diselenggarakan  pada  tahun  2024 harusnya dapat menjadi momentum tegaknya hukum pidana dalam bidang politik, penegakan hukum ini  harus  menjadi  acuan  di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  menjadi  arah  baru  penegakan  hukum dalam pemilihan umum di Indonesia

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: pertama, bahwa pelaksanaan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tentunya akan mengahadapi berbagai macam persoalan salah satunya adalah permasalahan pemilu yang berhubungan dengan tindak pidana dalam  proses  pelaksanaan  pemilu  atau  setelah  penyelenggaraan  pemilu  yang  sudah  diatur  secara mendetail tentang tindak pidana pemilu dalam peraturan perundang-undangan pemilu kedua, setiap pelaksanaan  pemilu  yang  diselenggarakan  tidak  terlepas  dari  permasalahan  tata  cara  penyelesaian sengketa pemilu, setiap tindak pidana pemilu merupakan pidana pemilu yang harus mengacu kepada peraturan  perundangan  yang  menyatakan  bahwa  setiap  penyelesaian  perkara  pidana  pemilu berdasarkan  pada  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  atau  dikenal  dengan  Kitab  Undang  Hukum Acara  Pidana  kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan Umum
Rekomendasi yang dapat disimpulkan dari uraian di atas bagi pihak yang terlibat dalam proses penengakan  hukum  pidana  pemilu  secara  khusus  kepada  gakkumdu  yang  merupakan  gabungan  dari beberapa instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan bawaslu itu sendiri adalah mekanisme  koordinasi yang  perlu  dibentuk  dan  yang  harus  di  bina  untuk  menentukan  apakah  suatu  perkara  dalam  proses pemilu dapat dikatakan tindakan pidana pemilu atau tindak pidana biasa dapat mengacu kepada aturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara  khusus  mengatur  tentang  tindak  pidana  pemilu,  dan perlunya  pelatihan  dan  bimbingan  tentang  penguatan  materi  bagi  anggota  bawaslu  secara  khusus untuk  memahami  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  pentingnya  personal  di  dalam gakkumdu  yang  memiliki  bidang  keilmuan  yang  dapat  mengemban  tugas  dalam  proses  perkara  di dalam pemilu

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Al.Wisnubroto, G Widiartama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
Amiruddin dan Zainal Asikin.Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua),Jakarta: Sinar Grafika,1993. ____________, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2008. Anwar,Yesmil    dan  Adang,  Sistem  Peradilan  Pidana  (konsep,  komponen,  dan  pelaksanaanya  dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung:Widya Padjadjaran, 2009.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta: Rineka Cipta, 2018. Sujata, Antonius, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta:Jambatan, 2000. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:
Rajawali Pers, 1985.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi) Jakarta :Rajawali Pers, 2010

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
30 “ Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum , Vol 2 No.1 , hlm. 29. ”
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVII/MPR/1998  Tentang Hak Asasi Manusia.

## Jurnal
Andiraharja, D. G, Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 1 (April 2020).
Aspinall,  E.,  &  Mietzner,  M,  Indonesia’s  democratic  paradox:  competitive  elections  amidst  rising illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol, 55 No. 3, (Desember 2013).
Bambang  Sugianto  ”Analisis  yuridis  penerapan  dan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  pemilu  menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017” Jurnal Al Adil, No.3, Vol.IX 3, (Januari 2023).
N. Choi, Local elections and democracy in Indonesia: the Riau Archipelago. Journal of Contemporary Asia, Vol. 37 No. 3 (Oktober, 2007): 326.
D.  Mulyadi,  Analisis  Penerapan  Bentuk-Bentuk  Tindak  Pidana  Pemilu.  Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi, Vol. 7 No.1 (Maret 2019).
Harish,  S.  P.,  &  Toha,  R.  (2019).  A  new  typology  of  electoral  violence:  Insights  from  Indonesia. Terrorism and Political Violence, Vol. 31 No. 4, (Agustus 2019).
Nofi  Sri  Utami  ”Problematika  Pola  Penyelesaian  persoalan  Pemilu  (Pelanggaran  &  Sengketa)  yang Terpisah pisah”Jurnal.kpu.go.id Vol.7.No.393,(Maret 2023).
Paterson,  T.  (2019).  Indonesian  cyberspace  expansion:  a  double-edged  sword.  Journal  of  Cyber Policy, Vol 4 No 2.
Suparto  dan  Despan  Heryansyah,  “Keadilan  Pemilu  Dalam  Perkara  Pidana  Pemilu:  Studi  terhadap Putusan Pengadilan”Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.,No.2,Vol.29 (Mei 2023).
Jully  Constantia  Sambow”Bukti  Permulaan  Menurut  Kitab  Undang-Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  Dalam  Pengaruhnya  Terhadap  Perkapolri  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana” Lex Crimen Vol. VII/No. 7/Sept/2018 (April 2023).

## Makalah
Muhammad  Aulia.,Laode,  Kompilasi  Pasal  ketentuan  Pidana  Pemilu  &  Pemilihan  Undang-undang No.7 Tahun 2017 & Undang-undang No.1 Tahun 2015 Beserta Perubahanya” (Riau: Bawaslu Provinsi Riau), hlm.6-44

## Website
www.mahkamahkonstitusi.go.id, https://bawaslu.go.id/en/berita/proses-penanganan-pelanggaran-pidana-pemilu-wajib-melewati-sentra- gakkumdu https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi- kelemahan-uu