## PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK

## Asuan
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuan.okay@gmail.com

## Abstract
The right to a mark recognized by the Indonesian state is a brand that is a part of intellectual property rights as regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which revises Law Number 15 of 2001 concerning Marks which is a problem in research on how to register and protect rights to registered marks according to Number 20 of 2016  concerning  Marks  and  Geographical  Indications.  This  research  is  a  normative  legal research which is descriptive, not descriptive. Mark registration submitted by the applicant to the  Directorate  General  of  Marks,  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights  and  the  approved application  (individual  or  legal  entity)  will  receive  a  certificate  registered  in  the  general register of marks. the right to a registered mark is a legal protection of the exclusive right to use  the  mark  yourself  or  to give  permission  to  other  parties  to  use  the  mark  within  10  years from  the  date  of  receipt  of  registration  and  can  be  extended  by  the  owner/or  his  legal representative.
Keywords: trademark registration

## Abstrak
Hak atas merek yang diakui oleh negara Indonesia adalah suatu merek yang merupakan suatu hak bagian dari hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  yang merevisi   Undang-Undang   Nornor 15  Tahun  2001  Tentang  Merek  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  bagaimana pendaftaran dan perlindungan hak atas merek terdaftar tesebut menurut Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  nornatif bersifat  perskriptif  bukan  deskriptif.  Pendaftaran  merek    diajukan  oleh  pemohon    kepada Direktorat  Jenderal  Merek  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  dan  permohonan  (perorangan atau  badan hukum)  yang  telah    disetujui   akan   mendapat     sertifikat    merek   yang   terdaftar dalam  daftar umum merek. Perlindungan hak atas  merek yang terdaftar adalah  perlindungan hukum   hak  eksklusif untuk menggunakan  sendiri  merek  atau  memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam  waktu 10 tahun sejak dari tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat perpanjang oleh pemilik/atau kuasa hukumnya.
Kata Kunci : pendaftaran hak merek

## PENDAHULUAN
Pada  Salah  satu  perkembangan yang  kuat  dan  memperoleh  perhatian dan  kecendrungan  yang  masih  akan berlangsung  dimasa  yang  akan  datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan
teknologi  informasi  dan  transportasi telah  menjadikan  kegiatan  disektor perdagangan  meningkat  secara  pesat dan  bahkan  telah  menempatkan  dunia sebagai pasar tunggal bersama.
Era  perdagangan  global  hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan  usaha  yang  sehat.  Disini merek  memegang  peranan  yang  sangat
penting  yang  memerlukan  sistem pengaturan yang lebih memadai.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan  dengan  perjanjian-perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan  penyempurnaan  Undang- undang  Merek  yaitu  Undang-undang Nomor  19  tahun  1992  (lembaran Negara  Tahun  1992  Nomor  81) sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1997
(lembaran Negara Tahun 1997 Nomor31) 1 .
Hak    ata  merek  merupakan suatu  tanda  pembeda  atas  barang  atau jasa  bagi  suatu  perusahaan  dengan perusahaan  lainnya,  sebagai  tanda pembeda  maka  merek  dalam  satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki  persamaan  antara  satu  sama lain,  baik  pada  keseluruhan  maupun pada pokoknya.
Sebagaimana  diketetaui  bahwa merek ini merupakan  sesuatu (gambar atau  nama)  yang  dapat  digunakan untuk  mengidentifikasi  suatu  produk barang  melalui  merek,  masyarakat sebagai  konsumen    akan    dengan mudah    mengenali    suatu    produk
1 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
perusahaan  tertentu. . Merek  biasanya dicantumkan    pada    barang  atau    pada barang    yang  dijual    atau  dijual  atau jasa yang ada di dalam pasaran. 2
Hak  atas  merek  merupakan suatu    hak  eksklusif  yang  diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  Merek yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri Merek  tersebut  atau  memberikan  izin kepada pihak lain untuk menggunakannya  yang  sesuai  dengan ketentuan berlaku.
Maka  dari  itu  hak  atas    merek telah  dikenal  sejak  tahun  1912,  yaitu pada  saat  penjajahan  Belanda  di Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam Reglemen Industrieele Eigendom
Tahun    1912    yang    dimuat    dalam Staatblat    1912    jo.    Staatblat    1913 Nomor  214.Reglemen  tersebut  diganti dengan  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  1961  tentang  Merek.    Undang- undang  Nomor  21  Tahun  1961 tentang Merek tersebut diganti dengan Undang-undang  Nomor  19  Tahun 1992  tentang  Merek  dan    diubah  oleh pemerintah    dengan  Undang-undang Nomor  14  Tahun  1997  tentang Perubahan atas Undang-undang
2 Insan  Budi  Maulana,  Ridwan  Khairandy  dan Nur Jihad, Kapita Selekta Hak
KekayaanIntelektual  (Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum UII, 2000).
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Di  negara  kita  Undang-undang  Merek y a n g   terbaru  yaitu  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang diundangkan    pada    tanggal    25 November    2016          seiring    dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan World Trade
Organization ( WTO ).  Undang-undang ini menggantikan Undang-undang
Nomor 19 Tahun  1992 tentang Merek atas  perubahan  undang -undang tenteng  merek  yaitu    Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2001  atas perubahan Undang- undang Nomor 14 Tahun  1997  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  19  Tahun 1992 tentang Merek.
Dari  uraian  diatas  bahwa  hak  atas merek  itu  dapat              memberikan pelayanan  bagi  para  pengusaha  atau pedagang  agar  dalam  mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran,  waktu  dan  biaya  yang  telah mereka korbankan dalam rangka membangun  suatu  reputasi  perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang  merek  diharapkan dapat
mencegah terjadinya
persaingan    usaha  curang  atau    tidak sehat.
Hak  atas  merek  ini  untuk  memperjelas suatu    produk  barang  atau  jasa  sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya,  serta  serta  keterjaminan bahwa  produk  itu  original. Hal  ini dijelaskan  dalam konsiderans Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta bagian  menimbang  butir  a  yang berbunyi :
Bahwa      di      dalam      era perdagangan      global,      sejalan dengan   konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan  Merek  dan  Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga  persaingan  usaha  yang sehat, berkeadilan, pelindungan    konsumen,    serta pelindungan    Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  dan industri dalam negeri. 3
Dalam  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geogarafis yang disebut merek secara  lebih  detail  yaitu  dalam  Pasal  1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan secara grafis
3 H.  OK.  Saidin,  2004, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights) ( , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
berupa  gambar,  logo,  nama, kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi  dari  2  (dua)  atau lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau jasa  yang      diproduksi      oleh orang      atau  badan      hukum dalam      kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa. 4
Hak  atas  merek  ini    memiliki unsur pembeda ( capable of distinguishing ) karena pendaftaran merek tersebut mengkaitkan pemberian monopoli  atas  nama  atau  simbol  (atau dalam  bentuk  lain).  Agar  mempunyai daya  pembeda,  merek  harus  dapat memberikan    penentuan    pada    barang atau    jasa    yang    bersangkutan.  Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan pelaku dagang hak eksklusif atas suatu merek.
Keengganan  ini  disebabkan  pemberian hak  eksklusif  tadi  akan  menghalangi orang lain untuk menggunakan merek  tersebut.  Oleh  karena  itu, suatu  merek  harus  dapat  membedakan
4 Republik  Indonesia, Undang-undang  HAKI Hak  atas  Kekayaan  Intelektual (Jakarta:  Sinar Grafika, 2003).
barang  atau  jasa  si  pelaku  dagang tersebut  dari  barang  atau  jasa  pelaku dagang lain di bidang yang sama.
Undang-undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek      dan Indikasi  Geografis  pada  Pasal  3 menyebutkan  bahwa  hak  atas  merek adalah  Hak  atas  Merek  diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan  terlebih  dahulu  di  dalam Daftar Umum Merek. 5
Produsen  atau  pengusaha  atau pedagang  harus  mempunyai  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas merek  barang  dagangannya,  Undang- undang      Nomor      20      Tahun      2016 tentang      Merek      dan      Indikasi Geografis  mewajibkan  merek  tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3  Undang-undang  tersebut, barulah  pemegang  merek  akan  diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya.
Prinsip yang  dianut  dalam Undang-undang Merek Indonesia, yakni first to file principle , bukan first come,  first  out  principle .  Berdasarkan prinsip “  first  to  file  principle” ,  maka seseorang yang ingin memiliki hak atas
5 Republik Indonesia
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
merek  harus  melakukan  pendaftaran atas  merek  yang  bersangkutan  dan kuasa  hukumnya.  Objek  atas  merek adalah  karya-karya  seseorang  yang berupa  tanda,  baik  tulisan,  gambar, kombinasi  tulisan  dan  gambar  yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan  barang yang satu dengan yang lain tetapi yang sejenis. Hak  atas  merek    mempunyai berfungsi      sebagai      tanda      pengenal untuk      membedakan      hasil  produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa  orang  secara  bersama-sama atau  badan  hukum  dengan  produksi orang  lain  atau  badan  hukum  lainnya; sebagai  alat  promosi  sehingga  dalam mempromosikan hasil produksinya cukup  dengan  menyebut  mereknya; sebagai  jaminan  atas  mutu  barangnya; menunjukkan  asal  barang  atau  jasa yang dihasilkan.
Hak atas merek akan menampilkan  suatu    wujud  reputasi ( goodwill ) yang bernilai moral, material, dan komersial.Reputasi ( goodwill )  yang  melekat  pada  merek merupakan  suatu  bentuk  hak  milik  ( as a from of property ). Reputasi ( goodwill ) dalam  dunia  usaha    yang    dipandang sebagai    kunci    bagi    sukses    atau tidaknya  suatu  bisnis dimana  banyak
pengusaha    yang    berlomba-lomba untuk    memupuk    ataupun  menjaga reputasinya  dengan  menjaga  kualitas produk  dan  memberikan  pelayanan yang terbaik bagi konsumen.
Bagi  para  pedagang  atau  pengusaha, merek  merupakan  salah  satu  media untuk memperoleh reputasi baik ( goodwill ) dan kepercayaan dari konsumen.  Selain  itu,  perusahaan pencetus merek tersebut dapat membangun  hubungan  antara  reputasi ( goodwill )  tersebut  dengan  merek yang  telah    dipakai    oleh    perusahaan tersebut.  Apabila  suatu  produk  tidak memiliki  merek,  tentu  produk  tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen.
Bahwa  hak  atas  merek      secara langsung    maupun    tidak    langsung akan    mewakili    kualitas,    imej,    atau reputasi    suatu    produk.  Oleh    karena itu,  merek  mempunyai  posisi  penting bagi  berkembangnya  usaha  atau  bisnis para pedagang atau pengusaha.
Hak  atas  merek  merupakan salah    satu    bentuk    karya    intelektual yang    mempunyai    peran    yang  sangat penting  dalam  kehidupan  ekonomi, terutama  di  bidang  perdagangan  dan jasa,  khususnya  untuk  membedakan dengan  produk  lain  yang  sejenis maupun yang tidak sejenis.
Reputasi  suatu  hak  atas  merek yang  disebut  ( goodwill )  adalah  benda yang  tidak  berwujud  ( intangible ), secara      hukum  dipandang  sebagai suatu  harta  atau  kekayaan  yang  harus dilindungi.    Merek  itu  dikonstruksikan sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak Milik  Industri  ( Industrial  Property Rights )  yang  pengaturannya  terdapat dalam  ilmu  hukum  dan  dinamakan hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI).
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) merupakan  suatu  bidang  hukum  yang membidangi  hak-  hak  yuridis  dari karya-karya  atau  ucapan-ucapan  hasil olah pikir manusia. Bidanyang dicakup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cukup luas,  termasuk  di  dalamnya  semua kekayaan  intelektual  yang  terdiri  dari hak  cipta  ( copyright )  yang  terdiri  atas ciptaan, sastra, seni, dan ilmu pengetahuan  serta  hak  milik  industrial ( industrial  property  right )  yang  terdiri atas  paten,  merek,  desain  industri, rahasia  dagang,  dan  desain  rangkaian listrik terpadu. 6
Hak  atas  merek  sangat  penting baik  dalam  dunia  periklanan  dan pemasaran.  Oleh  karena  itu,  maka
6 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya  Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
suatu  produk  yang  dipasarkan  akan lebih  mudah  dikenal  oleh  masayarakat atau  konsumen  bila  dilekati  dengan suatu  merek  yang  merupakan  ciri  dari produk yang dijual tersebut. 7
Selain itu, apabila produsen barang  tersebut  ingin  agar  merek  yang diciptakannya  terhindar  dari  pihak  lain yang  berperilaku  curang  terhadap merek  dagangannya,      maka  merek tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Umum  Merek.  Dengan      terdaftarnya suatu    merek    dalam    Daftar    Umum Merek,    maka    pemilik  merek      akan memperoleh    hak    atas    merek    yang bersifat   ekslusif   dari  negara. Hukum merek berfungsi melindungi kepentingan    pemilik  merek  atau goodwill tersebut  dari  pihak  lain  yang hendak mengambil keuntungan dengan cara  tidak  jujur  ( unfair  competition ).
Dengan    adanya    Undang-undang Nomor    20    Tahun    2016    tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para  pedagang  atau    pengusaha  atas adanya  perlindungan  terhadap  hak kekayaan  intelektual  (dalam  hal  ini hak  atas    merek)  untuk  memproduksi barang  atau  jasa  sebagai  komoditi dagang.
7 Budi Agus Riswandi
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
Undang-undang    Nomor    20 Tahun    2016    tentang    Merek    dan Indikasi  Geografis    berlaku      sejak diundangkannya      pada      tanggal      20 November  2016,  namun  tidak  semua produsen    atau    pedagang    yang memiliki  hak  atas    merek  atas  produk dagangannya melakukan pendaftaran. Apabila    produsen      barang tersebut    memiliki  hak  atas      merek yang    diciptakannya  terhindar    dari konflik    dan    sengketa    tersebut, maka hak atas   merek   tersebut   harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.
Dengan  terdaftarnya  suatu  merek dalam  Daftar  Umum  Merek,  maka pemilik merek  akan memperoleh perlindungan atas merek  atau  hak  atas merek  yang  bersifat  eksklusif  dari negara.  Untuk  jangka  waktu  tertentu dia menggunakan sendiri merek tersebut  atau  memberi  izin  kepada seseorang,  beberapa  orang  secara bersama-sama,  atau  badan  hukum untuk  menggunakannya.  Sedangkan, perlindungan      terhadap      merek terdaftar      yaitu  adanya      kepastian hukum   atas   merek   terdaftar,   baik untuk      digunakan,  diperpanjang, dialihkan,  dan  dihapuskan  sebagai  alat bukti  bila  terjadi  sengketa  pelanggaran
atas merek terdaftar.
Perlindungan  hak  atas  merek merupakan  salah  satu  aspek  penting dalam  hukum  merek.  Perlindungan yang  diberikan  oleh  Undang-undang merek  terhadap  merek  merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik  merek  dalam  menciptakan image eksklusif  dari  produknya  yang diperoleh melalui pengiklanan penjualan  produk-produknya  secara langsung.
Uraian  tersebut  diatas  untuk dapat  dijadikan  permasalahan  yaitu bagaimana  Pendaftaran  Merek  Hak Atas  dan    Perlindungan  Hukum  Hak Atas  Merek  Menurut  Undang-Undang Nomor      20  tahun  2016    Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
Dalam  penelitian    hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal  ( bersifat  perskriptif  bukan deskriptif ).    Sumber  penelitian  yang berupa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan
perundang- undangan (Undang- Undang      Nomor     20     Tahun    2016 tentang    Merek      dan    Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata)  dan  putusan  hakim. Bahan  hukum  sekunder  yang  tidak
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
mengikat  seperti  hasil/pemikiaran para pakar hukum serta bahan hukum tersier  (kamus  hukum, ensiklopedia , dan  sebagainya).

## PEMBAHASAN

## A. Pendaftaran Hak Atas Merek
Hak  atas  merek  yang  merupakan sebagai hak ekslusif karena hak tersebut merupakan  hak  yang  sangat  pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk    menggunakan  sendiri  atau memberi  izin    kepada  oranglain  untuk menggunakan  sebagaimana  ia  sendiri menggunakannya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang    No.    20    Tahun 2016  Tentang  Merek  dan    Indikasi Geografis berisi mengenai hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan  sendiri  merek      tersebut atau      memberikan      izin      kepada pihak      lain      untuk  menggunakannya. Tujuan dari mendaftarkan merek tersebut  adalah  agar  tidak  terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan  dengan  merek  lain  yang sudah  lebih  dulu  terdaftar,  khusunya merek terkenal. Dalam hal
pendaftaran merek melibatkan dua  pihak,  yaitu  pemohon  dan pemerintah  (Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual).
Pemohon mempunyai peran sebagai pihak yang diwajibkan mendaftarkan  hak  atas  merek  tersebut bertujuan agar produk yang didaftarkan tidak mempunyai kesamaan   dengan   produk   lain   yang sudah    didaftarkan    sebelumnya. Sedangkan    peran    Pemerintah    adalah untuk mengabulkan pemohon pendaftaran    merek    dari    pemohon agar    merek        yang    didaftarkan  dapat segera  diterbitkan,  dan  apabila  merek yang  didaftarkan  sudah  kesamaan dengan    merek    yang    sudah    terdaftar terlebih    dahulu  maka  Pemerintah berhak    untuk    menolak    permohonan pendaftran    merek  itu,  dengan    begitu pihak    yang    akan    mendaftarkan mereknya    tidak  bisa  mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan sudah  ada  yang  mendaftarkan  ke Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).
Pada Pasal  3    Undang-Undang Nomor      20    Tahun      2016      tentang Merek      dan  Indikasi  Geografis menyebutkan    bahwa  hak  atas  Merek diperoleh    setelah  Merek  tersebut
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
terdaftar.  Pasal inilah melandasi pentingnya    seseorang  melakukan pendaftaran  atas  hak  merek    yang dimilikinya, guna memperoleh kekuatan    hukum  dan  perlindungan hukum   atasnya . Agar  pemilik  merek memperoleh    hak    ekslusif  atas merek   dan   mendapat    perlindungan hukum,      maka      pemilik      merek yang  beritikad        baik      (prinsip itikad      baik)      dapat      mendaftarkan mereknya        kepada  pemerintah,. menurut   Munir   Fuady   suatu   merek tidak  dapat  didaftarkan    manakala mengandung    unsur-unsur    sebagai berikut:
1. Hak  atas  merek        tersebut bertentangan          dengan perundang-undangan        yang berlaku.
2. Merek  tidak  memiliki    daya pembeda .
3. Telah  menjadi  milik  umum.
4. Merupakan    keterangan    atau berkaitan    dengan    barang atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya.
5. Mempunyai    persamaan    pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  milik  orang  lain  yang sudah    terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa  sejenis . Mempunyai    persaman    pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan
merek  yang  sudah  terkenal milik  pihak  lain  untuk  barang dan  atau jasa sejenis.
6. Mempunyai   persamaan   pada pokoknya atau keseluruhanya dengan
indikasi  geografis  yang  sudah terkenal.
7. Merupakan   atau   menyerupai nama    orang    terkenal,    foto, atau    nama  badan      hukum yang      dimiliki      orang      lain,
kecuali      atas    persetujuan tertulis  dari  yang berhak.
8. Merupakan    tiruan      atau menyerupai      nama      atau singakatan    nama , bendera , lambang  atau  simbol  atau emblem  negara  atau  lembaga nasional maupun internasional , kecuali    atas persetujuan  tertulis  dari  pihak yang berwenang.
9. Merupakan tiruan atau menyerupai  tanda  atau  cap atau stempel re s mi yang digunakan  oleh  negara  atau lembaga  pemerintah , kecuali atas  persetujuan  tertu  lis  dari pihak  yang berwenang. 8
Dalam  hal  pendaftaran hak  atas merek hanya  dapat  diajukan  untuk satu  kelas  barang  atau  jasa.  Kelas barang  atau  jasa    dalam  kelompok jenis    barang  atau  jasa    yang mempunyai persamaan  dalam  sifat , cara    pembuatan , dan    tujuan
8 Munir  Fuady , Pengantar  Hukum  Bisni ( Bandung :: PT . Citra Aditya Bakti, 2012).
penggunaannya.    Apabila  merek akan      dimintakan      pendaftarannya untuk      lebih      dari      satu      kela s, maka pendaftarannya harus diajukan secara terpisah oleh pemilik hak atas merek. 9
Berdasarkan uraian diatas bahwa  pengertian  merek  menurut Undang-Undang  Merek  yang  telah dijabarkan  sebelumnya , ada  2  (dua) hal  atau  pembahasan  pokok  yang dapat  dipetik/pahami . Pertama terkait  bentuk -bentuk   merek  yang dapat  dipergunakan oleh  seseorang atau    beberapa    orang    secara bersama-sama   atau  badan  hukum.
Melalui pengertian merek , disebutkan    ada    beberapa  jenis merek , yang  kemudian  di  jelaskan dalam  Pasal    1        angka  2 , 3    dan  4 dari  Undang-Undang    Nomor      15 Tahun   2001    yang   sekarang   telah diubah    dengan    Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan Merek      dan  Indikasi Geografis  yang sebagai berikut:
1. Merek  dagang  adalah  merek yang  digunakan  pada  barang yang  diperdagangkan oleh seseorang  atau  beberapa   orang
9 Richard  Burton    Simatupang ., Aspek    Hukum Dalam  Bisni s (Edisi Revisi) (Jakarta:  PT . Rineka  Cipta, 2003).
secara  bersama-sama atau badan hukum membedakan dengan barang-barang  sejenis lainnya.
2.        Merek    jasa      adalah      merek yang      digunakan      pada    ja s a yang  diperdagangkan oleh s eseorang  atau  beberapa   orang secara    bersama-  sama  atau badan hukum untuk membedakan    dengan  jasa-jasa sejenis lainnya.
3.   Merek    Kolektif  adalah    Merek yang    digunakan    pada    barang danjatau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai    sifat , ciri    umum, dan mutu  barang  atau jasa  serta pengawasannya yang akan diperdagangkan  oleh  beberapa orang  atau  badan  hukum  secara ber s ama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa-jasa sejenis lainnya. .
Setelah    mengetahui    dan memahami    jenis-jenis      merek    dan memahami bahwa    pendaftaran    hak atas  merek  merupakan  bagian  dari prinsip itikad baik y ang dipraktekkan  dalam  kegiatan  usaha, begitu  juga    sebaliknya  prinsip itikad    baik  harus  dikedepankan
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
ketika  seseorang  atau  badan  usaha ingin  mengukuhkan  hak  atas    merek miliknya  menjadi    terdaftar  secara hukum. Selanjutnya akan dijabarkan Langkah- langkah/mekanisme dari proses pendaftaran    hak merek yang berdasarkan  prinsip  itikad      baik ,
mulai        dari      perm  ohonan , pemeriksaan , pengumuman sampai  keluartnya  sertifikat  hak merek terdaftar  atas nama pemegang merek yang  sah .
Permohonan
Pada  permohonan  pendaftaran hak atas  merek dapat  diajukan  secara tertulis , dengan  menggunakan  bahasa Indoenesia  kepada  Menteri  melalui Direktorat Jenderal HAKI , sebelumnya diatur  di  dalam  Pasal  7  sampai dengan  Pasal    10  Undang  Undang Nomor    15    Tahun  2001    tentang Merek , namun  sekarang  telah  diubah dengan  undang-undang  terbaru , dalam hal    pendaftaran   hak atas merek  itu secara  tegas  di    sebutkan  dalam Pasal  4  ayat  (1)    dan  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016,  yaitu:
1.  Permohonan pendaftaran
hak  atas  merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya  kepada  Meriteri secara elektronik atau
nonelektronik  dalam bahasa Indonesia .
2. Dalam      Permohonan sebagaimana      dimaksud pada    ayat               (1)    harus mencantumkan:
a . Tanggal, bulan,  dan tahun Permohonan;
b. Nama  lengkap, kewarganegaraan , dan alamat  Pemohon; c . Nama  lengkap  dan  alamat Kuasa  jika    Permohonan diajukan  melaluiKuasa;
d.  Nama  jika    Merek    yang
dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur
wama;
e .  N ama  negara  dan  tanggal permintaan  Merek  yang pertama  kali  dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas; dan
f.  Kelas barang dari / atau kelas  jasa    serta  uraian jenis  barang  dan / atau jenis jasa.
Dalam hal permohonan pendaftaran hak  atas  merek harus diajukan      secara    tertulis    dalam bahasa  Indonesia  kepada  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual, oleh  pemohon  atau  kuasa , dengan melampirkan  bukti  pembayaran  biaya
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
pendaftaran  Merek. 10 Dalam  surat permohonan  harus  dicantumkan  hal- hal  sebagaimana  ketentuan  Pasal  4 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 .
Pemohon  dapat  dilakukan  oleh satu  orang  atau  beberapa  secara bersama•  sama , atau  badan  hukum. Dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh beberapa orang yang sama-sama berhak  atas  merek  tersebut , dengan begitu:
a.  Semua  nama  pemohon  harus dicantumkan dalam surat permohonan  dengan  memilih salah  satu  alamat  sebagai alamat mereka; b. Surat permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh salah satu  dari pemohon      yang berhak      atas      merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis  dari  para  pemohon
yang mewakilkan , dan;
c.    Apabila    permohonan pendaftaran      dilakukan oleh    seorang    Kuasa , surat kuasa  harus  ditandatangani
10 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip dan  Pelaksanaannya    di  Indonesia. (Jakarta: PT.  RajaGrafindo   Persada, 2014).
oleh    semua  pihak    yang berhak atas merek tersebut . 11

## Pemeriksaan
Dalam pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan
pendaftaran hak atas merek akan dilakukan oleh Direktorat
Jenderal.  Jika  temyata  terdapat kekurangan,  Direktorat  Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam  jangka waktu  dua bulan  terhitung  sejak tanggal  pengiriman.  Bila  jangka waktu    terlampaui , dan  pihak pemohon    tidak  melengkapinya maka  pengajuan    permohonan pendaftaran  dianggap ditarik kembali , sedangkan  biaya    yang sudah  dikeluarkan    tidak  dapat ditarik  kembali.    Sebaliknya  jika persyaratan    dianggap    lengkap maka  Direktorat  Jenderal  akan diberikan  tanggal  penerimaan pada surat permohonan . Selanjutnya dalam jangka waktu   paling   lama   tiga   puluh hari   sejak   tanggal   penerimaan
11 Saidin OK, A s pek    Hukum    Hak   Kekayaan Intelektual      (Intellectual Property  Rights), (Jakarta:  Rajawali Press, 2015).
Direktorat        Jenderal        akan menyerahkan        permohonan pendaftaran      kepada  pemeriksa untuk  dilakukan  pemeriksaan secara riil atau nyata.
( substantive ) 12 .
Dalam  hal pemeriksaan merupakan kelengkapan persyaratan  Pendaftaran  Merek dijelaskan  dalam
ketentuan Pasal    11    Undang-Undang Nomor    20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis , yang menyatakan : 1.  Permohonan hak  atas  merek diajukan    dengan    memenuhi
semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4, Pasal  5 , Pasal  6 , Pasal  7 ,
Pasal 9 , dan Pasal  10.
2. Dalam hal terdapat
kekurangan kelengkapan
persyaratan  sebagaimana dimaksud    dalam    Pasal    4, Pasal    5 , Pasal    6,    darr / atau Pasal    7 , dalam  jangka waktu      paling      lama      30
(tiga      puluh)      Hari      sejak tanggal  penerimaan , kepada
12 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip dan  Pelaksanaannya   di Indonesia
Pemohon   diberitahukan   agar kelengkapan pers y aratan ter s ebut dipenuhi dalam jangka  waktu  paling  lama  2 (dua)  bulan  terhitung    sejak Tanggal  Pengiriman    surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan
persyaratan .
3.  Dalam      hal      kekurangan menyangkut      kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10 , jangka waktu  pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan  tersebut  paling lama  3    (tiga)  bulan  terhitung sejak    berakhirnya    jangka waktu pengajuan Permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas .
4.  Dalam        hal        kelengkapan persyaratan        Permohonan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)  dan  ayat  (3)  belum terpenuhi karena adanya bencana  alam  atau  keadaan memak s a  di  luar  kemampuan manusia , Pemohon atau Kuasanya  dapat  mengajukan permohonan  secara  tertulis mengenai      perpanjangan
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
jangka    waktu    pemenuhan
kelengkapan persyaratan dimaksud. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan  sebagai  pejabat fungsional oleh Menteri . Sedangkan  pemeriksaan riil atau substantif  maksudnya  adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan  pendaftaran  merek tersebut  termasuk  merek  yang tidak  dapat  didaftarkan    dan terma s uk  permohonan    yang tidak  memenuhi persyaratan
kelengkapan  pendaftaran  hak atas  merek    harus  ditolak  atau tidak diterima.
Pasal  21  ayat  (1) , (2)  dan (3)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek    dan Indikasi  Geografis  menerangkan terkait merek    yang dapat dilakukan  penolakan  terhadap pendaftarannya , yaitu  sebagai berikut:
1.  Perrnohonan  ditolak  jika Merek  tersebut  mernpunyai
persamaan  pada      pokoknya atau keseluruhannya dengan : : a . Merek terdaftar  milik pihak lain atau dimohonkan lebih  dahulu  oleh  pihak lain untuk barang dan atau jasa  sejenis;
b.  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari / atau jasa  sejenis ;
c . Merek  terkenal  milik pihak  lain  untuk  barang darr / atau jasa tidak s ejenis  yang  memenuhi persyaratan  tertentu;  atau dan    Indikasi  Geografis terdaftar
2.    Permohonan  ditolak  jika Merek tersebut :
a. Merupakan atau menyerupai    nama    atau singkatan    nama    orang terkenal , foto , atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain , kecuali atas persetujuan  tertulis  dari yang berhak ;
b. Merupakan  tiruan  atau menyerupai  nama  atau singkatan  nama , bendera ,
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
lambang atau simbol atau emblem suatu
negara , atau lembaga nasional maupun internasional , kecuali atas  persetujuan  tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan  tiruan  atau menyerupai  tanda  atau cap  atau  stempel  rcsmi yang digunakan oleh
negara atau lembaga
Pemerintah,  kecuali  atas persetujuan  tertulis  dari pihak yang berwenang.
Pada    permohonan  ditolak jika  diajukan  oleh  Pemohon yang  beriktikad  tidak baik.
Selanjutnya  dapat  dikemukakan, bahwa jika pemeriksa melaporkan hasil
pemeriksaannya      tidak      dapat didaftar      atau      ditolak,      maka atas      persetujuan  Direktorat Jenderal  hal  tersebut  harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon  dan  kuasanya dengan  menyebutkan    alasan- alasannya . Pemohon    atau kausanya  dalam  jangka  waktu
tiga puluh hari dapat menyampaikan  keberatan  atau tanggapan atas penolakan tersebut  dengan  mengemukakan alasan.  Jika  tanggapan  dan keberatan pemohon atau kuasanya diterima , pengumuman merek akan dilakukan,    sebaliknya jika tidak  diterima,  atas  persetujuan
Direktorat
Jenderal akan ditetapkan Surat Keputusan tentang  penolakan  permohonan pendaftaran 13 .
Terhadap penolakan permohonan merek, dapat
diajukan  permohonan  banding kepada  Komisi  Banding  Merek sebagai  badan  yang  independen dilingkungan Departemen Kehakiman  dan  HAM . Komisi ini    akan  membentuk  suatu majelis    yang  akan  memeriksa permohonan  banding    yang telah  diajukan . Dala  hal  Komisi Banding  menolak  permohonan banding , pemohon banding dapat mengajukan  gugatan  atas putusan penolakan tersebut kepada Pengadilan
Niaga
13 Riswandi . Budi  Agus  dan  M . Syamsuddin. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Buda y a  Hukum . (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
dalam  waktu  paling  lama  3 (tiga)  bulan  terhitung  sejak tanggal  diterimanya  keputusan penolakan  tersebut.  Selanjutnya atas  putusan  Pengadilan  Niaga hanya  dapat  diajukan  Kasasi Mahkamah Agung. 14

## Pengumuman
Dengan
selesainya
dilakukan pemeriksaan riil/substantif,      dan    pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek    tersebut    disetujui untuk didaftar, atas
persetujuan  Direktorat  Jendral permo honan akan segera diumumkan dalam Berita
Resmi  Merek. 15 Baik  Pasal  23 Undang-Undang  Nomor    15 Tahun  2001    maupun  Pasal    15 Undang-Undang    Nomor    20 Tahun    2016    mempunyai
ketentuan
yang pada pokoknya    sama    terkait    hal yang    harus    dicantumk  an dalam melakukan pengumuman pendaftaran 14 Prodjohamidjojo    Martiman, Penerapan Pembuktian  Terbalik  Dalam  Kasus  Korupsi (Bandung: Mandar  Maju,  2010).
15 Z aeni A s yhadie, Hukum  Bisnis:  Prinsip dan  Pelaksanaannya   di Indonesia
merek. Pengumuman dilakukan  dengan  mencatumk an :
a. Nama  dan  alamat  lengkap Pemohon , termasuk  Kuasa jika  Permohonan  diajukan melalui Kuasa;
b. Kelas  dan  jenis  barang dan/atau jasa;
c. Tanggal Penerimaan ;
d. N ama  negara    dan  tanggal penerimaan  perm  ohonan yang  pertama  kali,  dalam hal  Permohonan    diajukan dengan menggunakan Hak  Prioritas ; dan e. Label  Merek , term  asuk keterangan mengenai wama    dan  apabila  etiket Merek menggunakan bahasa    asing    dan/atau huruf s elain    huruf  Latin dan/atau  angka  yang  tidak lazim digunakan dalam bahasa  Indonesia , disertai terjemahannya    ke    dalam bahasa    Indonesia , huruf Latin    atau  angka  yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia , serta
cara  pengucapannya  dalam ejaan  latin.
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
Menurut ketentuan
Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang    Merek ma s ih    terkait    perm  ohonan pendaftaran    hak  atas  merek, selanjutnya     dalam  waktu   10 (sepuluh)    hari    terhitung sejak    tanggal    disetujuinya permohonan    untuk  didaftar,
Ditjen HAKI akan
mengu mumkan    permohonan ter s ebut    dalam    Berita  Resmi Merek.  Pengumuman  tersebut akan  berlangsung  selama  3 (tiga)  bulan  yang  dilakukan
dengan menempatkannya dalam  Berita  Resmi  Merek yang diterbitkan secara berkala , atau dengan menempatkannya pada sarana  khusus    yang    dengan sudah    serta  jelas    dapat dilihat oleh
masyarakat
misalnya    internet . 16 Dari uraian    itu  saat  sekarang  ini telah  diubah  dalam  undang- undang  merek yang  baru
pada Pasal 14 Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun
2016 tentang Merek dan
16 Richard  Burton    Simatupang, Aspek    Hukum Dalam  Bisni s
Indikasi
Geografis, yang menyebutkan :
1.      Menteri  mengumumkan
Permohonan  dalam  Berita Resmi Merek dalam waktu  paling  lama 15
(lima belas) Hari terhitung sejak  Tanggal  Penerimaan Perm ohonan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13. 2.   Pengumuman
Permohonan dalam Berita    Resmi    Merek sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berlangsung selama 2 (dua) bulan .
3.    Berita Resmi Merek
sebagaimana dimaksud pada    ayat  (2)  diterbitkan secara berkala oleh Menteri  melalui  sarana elektronik  dan/atau  non• elektronik.
Dalam  hal pengumuman  pendaftaran hak  atas  merek  itu  telah  diubah dengan  undang•  undang    yang    baru baik    dari    sisi  jangka    waktu pengumuman    maupun    dari    sisi sarana  pengemuman  baik  itu  sarana elektronik  dan/atau  non-elektronik. Oleh  karenanya  pada  saat  sekarang
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
ini jika ingin melakukan permohonan  pendaftaran  hak    atas merek      dengan  dasar    hukumnya ialah    Undang-Undang    Nomor    20 Tahun    2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis .
Mengenai    jangka    waktu pengumuman    merek    dalam    Berita Acara  Resmi    Merek,    setiap      pihak (pemohon atau kuasanya) dapat mengajukan      tentang  keberatan secara   tertulis   kepada    Direktorat Jenderal    atas    Perm  ohonan Pendaftaran      Merek    tersebut dengan    dikenai    biaya . Dalam jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari sejak diterimanya keberatan,
Direktorat Jenderal harus mengirirnkan      salinan      surat keberatan      kepada     pemohon      dan kuasanya.    Pemohon  atau  kuasanya harus membalasa surat atas keberatan dengan  sautu    sanggahan    kepada Direktorat  Jenderal  dalam  jangka waktu  paling    lama  2  (dua)    bulan (Pasal  16  Undang-Undang  tentang Merek    dan  Indikasi  Geografis). Mengenai  sanggahan  dan  keberatan yang    baru    langsung  disampaikan kepada  pihak  kementrian  terkait yang  disebutkan  dalam  pasal  17 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  21
tahun  2016  tentang  Merek    dan Indikasi Geografis.
Menurut uraiaan diatas bahwa  keberatan  dan  sanggahan tersebut  atas  Direktorat  Jenderal memerintahkan  kepada  pemeriksa untuk    mengadakan  pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran    merek.    Jika    hasil pemeriksaan    kembali    menyatakan bahwa    keberatan    diterima    maka perm ohonan      pendaftaran       merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya    yang    ditolak , maka atas persetujuan Direktorat Jendral/Menteri    merek    tersebut harus    didaftar    dalam    Daftar Umum  Merek ,  Berdasarkan Pasal 19 ayat  (1)  UU  Merek  dan  Indikasi Indikasi Geografis menyebutkan selama  belum  diterbitkannya  sertifikat Merek  atau  surat penolakan  dari Menteri,   Permohonan    dapat   ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya Pada    intinya    setiap    perm ohonan    merek    diajuk an    kepada Direktorat Jenderal Merek Departemen  Kehakiman  dan  HAM dan  setiap  perm  ohonan  yang  telah disetujui akan memperoleh sertifikat    merek    yang    terdaftar dalam    daftar  umum    merek. Perm
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
ohonan
pendaftaran merek dilakukan  secara  tertu  lis  dalam baha s a  Indonesia , yang  diajukan oleh pemohon  atau kausanya kepada departemen pemerintah yang berwenang . Jika  pemohon  adalah pemohon  dengan  perm ohonan  yang menggunakan  hak  prioritas   seperti tersebut    di  atas , harus    diajukan dalam  waktu      paling      lama      6 (  enam)      bulan      terhitung      sejak tanggal      penerimaan  perm  ohonan pendaftaran    merek    yang  peratama sekali    di  terima    di  negara    lain , yang    merupakan    anggota    Paris Convention  for      the    Protection    of Industrial  Property,    atau  anggota Agreement  Establishing  the  World Trade Organization . 17
Menurut  penjelasan    Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis..      Berkenaan  dengan Perrnohonan  perpanjangan  pendaftaran Merek , pemilik Merek diberi kesempatan  tambahan  untuk  dapat melakukan  perpanjangan  pendaftaran Mereknya  sampai  6  (enam)  bulan setelah  berakhimya  jangka waktu pendaftaran    Merek.    Ketentuan    ini
17 Elsi    Kartika    Sari dan Advendi
Simangunsong., Hukum    Dalam  Ekonomi (Jakarta:  PT.Gramedia  Widia s arana  Indonesia , 2007).
dimaksudkan    agar    pemilik    Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan  Hak  ata s Mereknya  sebagai akibat  adanya  keterlambatan  dalam mengajukan  perpanjangan  pendaftaran Merek. 18 Atas  dasar  itu    proses      dari pendaftaran      merek    harus      dipatuhi oleh    pihak-pihak      yang  mempunyai kepentingan  dari  hak  atas  merek  yang akan didaftarkan tersebut.
Proses awalnya dari permohonan  pendaftaran  hak  atas merek  yang  intinya  pemohon  atau kuasa  hukumnya    harus    berdasarkan itikad baik , pemeriksaan, dan pengumuman dilewati  oleh  pihak pemohon  pendaftaran  merek  dan  pada akhimya memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substantif , sehingga  pemohon  merek tersebut  dinyatakan  layak  sebagai pemegang merek  yang  sah . Atas hal  itu hak  merek  yang  didaftarkan  tersebut terdaftar  dan  dicantumkan    dalam Daftar  Umum    Merek.    Sehingga pantaslah    pihak  pemohon  tersebut dinyatakan  sebagai  pemegang  hak  atas merek  terdaftar.  Disini  pemegang  hak atas  merek  terdaftar  yang  terbukti beritikad  baik  sudah  mendapatkan
18 Penjelasan  Atas  Undang-Undang    No.20 Tahun  2016  Tentang    Merek  dan  Indikasi Geografis.
kekuatan  hukum      atas      mereknya dan   diberikan   perlindungan   hukum
dari negara , sebagaimana tanggungjawab  negara  sebagai  negara hukum.  Hal  itu  sebagai  pengaplikasian dari  teori  perlindungan  hukum  itu sendiri. (Pasal 21 ayat  (3)  UU No. 16 Tahun  2021  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis).

## B. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek
Dimaksud    perlindungan  hokum merupakan        suatu  perlindungan  yang diberikan  terhadap  subyek  hukum dengan  perangkat  hukum  baik    yang bersifat preventif maupun yang bersifat  represif,  baik  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis  agar  dapat memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, hal  ini  yang  dimaksudkan  tujuan hokum.
Dalam  perlindungan  hukum  bagi masyarakat Indonesian  pada umumnya dapatakan dibedakan dua macam, yaitu : perlindungan  hukum  yang  preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif,  kepada  rakyat  diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan  ( inspraak )  atau  pendapatnya
sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 19
Maka  dari  itu    perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan  sebaliknya  perlindungan hukum  yang  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum terhadap hak atas merek merupakan suatu sistem atau cara yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang  hak  atas  merek  dengan perangkat  hukum  berupa  peraturan perundang-  undangan  tentang    merek, baik  yang  bersifat  preventif  maupun yang  bersifat  represif  agar  dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian bagi  pemegang  hak  atas  merek.    Di Indonesia, perlindungan hak atas merek diatur  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam  Pasal  1  angka  1  undang- undang  tersebut  disebutkan  bahwa merek  adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,  logo,  nama, kata, huruf, angka, susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)
19 Hidayah,  Khoirul, Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Malang:  Setara  Press,  Malang, 2017).
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan hukum    dalam    kegiatan    perdagangan barang    dan/atau    jasa.    Berdasarkan bunyi pasal tersebut, fungsi merek yang utama adalah membedakan barang atau jasa  produksi  perusahaan  lain  sejenis. Dengan  demikian,  merek  merupakan tanda  pengenal  asal  barang  atau  jasa yang  bersangkutan  dengan  produsen dan konsumennya.
Dimaksud  dengan    merek  yang merupakan  sebagai  tanda  pengenal akan  dapat  menggambarkan  jaminan kepribadian ( individuality ) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.  Dari  sisi  produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya,
khususnya mengenai kualitas
kemudian pemakaiannya.  Dari  segi  pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari   dan   meluaskan   pasar.   Dari sisi    konsumen,    merek  sangat diperlukan    untuk  melakukan  pililhan barang  yang  akan  dibeli  dan  untuk perlindungan  hukum atas barang
tersebut tertera mereknya. 20
Mengingat    hal  ini  sangat pentingnya  arti  dan  peranan  merek dalam  dunia  industri  dan  perdagangan, maka  seharusnya  hak  merek  yang dimiliki  seseorang  dilindungi      secara yuridis      dari      perbuatan-perbuatan yang      mengarah      pada  pemakaian merek  secara  tidak  sah atau melanggar hukum. Dengan demikian, diperlukannya  perlindungan  hukum untuk  memproteksi  suatu  hak  merek dari  perbuatan  yang  mengarah  pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab.  Kebutuhan  untuk atas    perlindungan  hokum  hak  atas merek  semakin  berkembang  pesat setelah banyak pihak melakukan tindak  kecurangan,  terlebih  setelah dunia  perdagangan  semakin  maju  dan berkembang pesat. 21
Dalam    perlindungan  hukum hak  atas  merek  ditujukan  kepada  dua kepentingan, yaitu kepentingan pemilik merek ( produsen ) dan kepentingan  pembeli  atau  pemakai
20 Insan    Budi    Maulana, Sukses    Bisnis melalui    Merek,    Paten,    dan    Hak    Cipta (Bandung: Aditya Bakti, 1997).
21 Muhammad  Djumhana  dan  R.  Djubaedilah, Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Praktiknya  di  Indonesia )  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2011).
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
yang disebut konsumen . Secara menyeluruh,  kepentingan-kepentingan yang  hendak  dilindungi  oleh  hukum merek dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut :
a.   Kepentingan  bagi   pemilik    hak  atas merek   untuk   tidak    diganggu    gugat dalam  hubungan baiknya dengan para konsumen,  yang  telah  dibina  olehnya di  pasar  melalui  penggunaan  suatu merek  tertentu,  serta  dalam  harapan yang wajar untuk memperoleh langganan  tetap  pada  masa  datang, yang    kesemuanya    itu  terjamin  oleh pengenalan  masyarakat  kepada  merek tersebut,  yang  menunjukkan  bahwa pemilik  merek  itu  adalah  produsen dari barang yang bersangkutan.
b.  Kepentingan  bagi  para    produsen  atau para  pedagang  lainnya  yang  bersaing untuk  bebas    memasarkan    barang- barangnya  dengan    memakai  tanda- tanda  umum  yang  dapat  dipakai  oleh siapa  saja,  dan  yang  seharusnya  tidak boleh  dimonopoli    oleh    siapa    pun sehingga tidak merugikan kebebasan    mereka  untuk  menjual barang-barangnya  dalam  persaingan jujur dan sah.
c.    Kepentingan  pihak  konsumen  untuk dilindungi  terhadap  praktik-praktik yang cenderung  hendak  menciptakan
kesan-kesan yang dapat menyesatkan  dan  menipu    atau membingungkan    mereka,    dengan cara    memengaruhi    pikiran  mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama  dengan  perusahaan  lain,  atau hasil-hasil  dari  suatu  perusahaan  itu juga  berasal  dari  perusahaan  yang lain tersebut.
d.    Kepentingan  umum  untuk  memajukan perdagangan yang yang bersifat  jujur, hal  ini    untuk  mencegah  timbulnya praktik-praktik  yang  tidak  jujur  dan pula bertentangan hukum dan beretentangan  dengan  norma-norma kepatutan dalam perdagangan. 22
Untuk mendapatkan suatu perlindungan  hukum  apabila  merek tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual. Karena  disebutkan  dalam  perjanjian TRIPs  dan  di  dalam  Pasal  1  angka  5 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis bahwa  pemilik  merek  yang  terdaftar yang  memiliki  hak  eksklusif  untuk menggunakan  sendiri  merek  tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan memberi  hak  eksklusif  atas  merek,
22 Suyud  Margono, Hak  Milik  Industri: Pengaturan  dan  Praktik  di  Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
maupun  alasan  menyamakan  merek sebagai  Hak  Milik,  bermaksud  untuk memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum terhadapnya.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  hak khusus  yang  diberikan  negara  kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi : a.  Menciptakan  hak  tunggal  ( sole  or single right )
Hukum atau undang-undang memberi  hak  tersendiri  kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri  sendiri  secara  utuh  tanpa campur tangan pihak lain.
b. Mewujudkan hak monopoli ( monopoly right )
Siapapun  dilarang  meniru,  memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
c.    Memberi  hak  paling  unggul ( superiror right )
Hak  superior  merupakan  hak  yang diberikan  doktrin  hak  paling  unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi  unggul  dari  merek  orang  lain untuk dilindungi. 23
23 Sudargo  Gautama, Hak  Merek  Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan
Undang-Undang  Merek  RI (Bandung:  Citra Aditya Bakti).
Dari  uraian  diatas  bahwa  ruang lingkup  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada pemilik merek meliputi  penggunaan  atau  eksploitasi merek mencakup:
1.   Melindungi penggunaan hak
eksklusif merek meliputi :
a. Mempergunakan  tanda  merek  sebagai logo,  label,  atau  gambar  dalam  surat- menyurat,  pada  barang  atau  jasa,  pada kemasan  ( packaging ) dalam advertensi atau promosi.
b. Menikmati secara eksklusif manifestasi  yang  lahir  dari  merek meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi (high reputation ), indikasi sumber asal/geografis , sentuhan kultural (cultural attachment),
dan sentuhan  keakraban (familiar attachment).
2. Melindungi hak eksklusif menggunakan    merek    sebagai    alat eksploitasi  memperoleh  keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
a.      Memasarkan  barang  atau  jasa  dalam perdagangan  nasional,  regional,  dan global.
c. Menyimpan    barang    yang    dilindungi merek,    asal    tidak    bertentangan dengan ketentuan monopoli atau spekulasi untuk menaikkan harga.
d.   Menyuplai barang
e.   Mengekspor barang
3.    Melindungi  hak  memperluas wilayah  dan  segmen  pemasaran, sesuai  dengan  sistem  pasar  atau perdagangan  bebas  dan  dilakukan sesuai  dengan  prinsip  persaingan bebas, jujur, dan sehat. 4.   Melindungi pengalihan atau transfer dalam bentuk
a. Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris
b. Transfer      dalam      segala      bentuk transaksi      yanga      dibenarkan      oleh undangundang (menjual, mengagunkan, menghibahkan)
c. Dalam  bentuk  lisensi,  memberi  izin kepada  orang  lain  atau  badan  hukum untuk menggunakannya. 24

## Menurut  Undang-Undang  Merek
dan Indikasi Geograpis tentang perlindungang  hak  atas  merek  yang terdaftar  menurut  Bagian  Keenam Pasal 35  sebagai berikut :
(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan    hukum    untuk  jangka waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak Tanggal Penerimaan.
24 Firmansyah,  Hery, Perlindungan  Hukum terhadap  Merek,  Panduan  Memahami    Dasar Hukum    Penggunaan    dan    Perlindungan
Merek (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  diperpanjang  untuk  jangka  waktu yang sama.
(3) Permohonan perpanjangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diajukan  secara  elektronik  atau  non- elektronik  dalam  bahasa      Indonesia oleh    pemilik    Merek    atau Kuasanya dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan sebelum  berakhirnya  jangka      waktu pelindungan      bagi      Merek  terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) masih  dapat  diajukan  dalam  jangka waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan  Merek  terdaftar  tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.
Perlindungan hukum yang harus  diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas  merek  terdaftar  dari  pelanggaran- pelanggaran  hak  atas  merek  yang mengganggu  setiap  kegiatan  pemilik merek  terdaftar  tersebut.  Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan  yang  bersifat  preventif
maupun  represif.  Perlindungan  hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui  pendaftaran  merek.  Sedangkan perlindungan  hukum  yang  bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran  merek  melalui  gug atan perdata dan atau tuntutan pidana.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Permohonan    p e n d a f t a r a n merek   diajukan   kepada   Direktorat
Jenderal
Merek Departemen Kehakiman  dan  HAM  dan  setiap permohonan  (perorangan  atau  badan hukum)  atau  kuasa  hukumnya  yang telah disetujui    akan    memperoleh sertifikat    merek    yang    terdaftar dalam    daftar  umum    merek  yang dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 UU No.
16  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geogarafis.
Pemilik/pemegang    hak  atas merek  yang  telah    terdaftar Jenderal
Merek  Departemen  Kehakiman  dan HAM akan mendapatkan suatu perlindungan  hukum    hak  eksklusif untuk menggunakan sendiri merek atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain untuk  menggunakannya  dalam  untuk jangka  waktu  10  tahun  sejak  tanggal penerimaan  pendaftaran  dan  dapat
perpanjang  oleh  pemilik/atau  kuasa hukumnya    (pasal  35  UU  Merek  dan Indikasi Geografis).
Disarankan    pada    pemerintah untuk mensosialisasikan tentang pendaftaran  merek  atas  suatu    produk kepada  masyarakat/pelaku  usaha   yang menggunakan hak atas merek. Diharapkan  agar masyarakat/pelaku usaha  untuk meningkatkan   kesadaran hukum  untuk  dapat  mendaftarkan  hak atas merek serta mendapatkan perlindungan  hukum  dari  pemerintah yang  berhubungan  atas  hak  merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual ,Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak  Kekayaan Intelektual  dan  Budaya  Hukum,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2004.
Elsi    Kartika    Sari  dan  Advendi Simangunsong., Hukum    Dalam Ekonomi, Jakarta:  PT.Gramedia Widia s arana  Indonesia , 2007.
Firmansyah,  Hery, Perlindungan Hukum      terhadap  Merek, Panduan  Memahami    Dasar Hukum    Penggunaan    dan
Perlindungan
Merek ,Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Asuan, Pendaftaran Hak Atas Merek, Halaman 135-160
Hidayah,  Khoirul, Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual, Malang: Setara Press, Malang, 2017.
H.  OK.  Saidin,  2004, Aspek  Hukum
Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property  Rights), Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.
Insan    Budi    Maulana, Sukses    Bisnis melalui    Merek,    Paten,    dan Hak    Cipta ,  Bandung:  Aditya
Bakti, 1997. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, Kapita Selekta  Hak KekayaanIntelektual,
Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum
UII, 2000.
Munir  Fuady , Pengantar  Hukum Bisni s, Bandung :: PT . Citra
Aditya Bakti, 2012. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Praktiknya di Indonesia ), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011. Prodjohamidjojo Martiman, Penerapan  Pembuktian  Terbalik
Dalam  Kasus Korupsi, Bandung:
Mandar  Maju,  2010. Republik  Indonesia, Undang-undang
HAKI Hak atas Kekayaan
Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika,
2003.
Richard  Burton    Simatupang ., Aspek Hukum    Dalam  Bisni s (Edisi
Revisi) ,  Jakarta:  PT .  Rineka
Cipta, 2003.
Riswandi . Budi  Agus  dan  M .
Syamsuddin. Hak  Kekayaan Intelektual  dan Buda y a  Hukum ,
Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004.
Saidin  OK, A s pek      Hukum      Hak
Kekayaan Intelektual (Intellectual Property  Rights), Jakarta:  Rajawali Press, 2015. Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-
Undang  Merek  RI, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Suyud  Margono, Hak  Milik  Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Undang-Undang    Nomor  20  Tahun 2016  Tentang    Merek  dan
Indikasi Geografis.
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip  dan  Pelaksanaannya    di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo   Persada, 2014.