Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance
Otong Husni Taufiq 1
Dini Yuliani 2
Dadan Hermawandi 3

## Abstract
The Village Government as the spearhead of service to the community has a very important role. Changes in legislation have implications for the readiness of village officials in service and  community  development  through  the  use  of  information  and  communication technology  or  e-government.  This  research  was  conducted  in  villages  that  have implemented  e-government  in  their  governance,  one  of  which  is  Panjalu  Village.  Panjalu Village  has  implemented  information  technology  applications  since  2013  by  including village officials in training. To find out e-government-based governance in Panjalu Village uses  the  concept  of  solutions  in  e-government  according  to  Backus  (Palvia  and  Sharma, 2007)  which  consists  of  three  stages,  namely  the  information  stage,  the  interaction  stage, the transformation phase. This information phase of e-government utilization is carried out by  providing  information  from  the  village  government  to  the  community,  private sector/business, and the government as stakeholders. The interaction phase is a stage that allows  stakeholders  to  interact  directly  with  the  government  through  available communication  channels.  Third,  the  transformation  phase  that  allows  all  government services  through  integrated  information  technology  can  be  used  by  people  who  have personal accounts to be used in various public services needed by the community. Panjalu village in utilizing information technology has only arrived at the information stage and a small  part  is  at  the  interaction  stage,  which  is  used  to  disseminate  information  about  the development activities carried out and receive input from the community through a website that has been made by the village government.
Keywords : E-Government, Good Governance

## Abstrak
Pemerintah Desa  sebagai ujung tombak  pelayanan  kepada  masyarakat  memiliki  peran yang  sangat  penting.  Perubahan  peraturan  perundang-undangan  membawa  implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau  e-government.  Penelitian  ini dilakukan  di  desa  yang  telah  menerapkan  e-government  dalam  tata  kelola pemerintahannya, salah  satunya adalah Desa Panjalu. Desa Panjalu telah  menerapkan aplikasi teknologi informasi sejak tahun 2013 dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam  pelatihan-pelatihan.  Untuk  mengetahui  tata  kelola  pemerintah  berbasis e- government di  Desa  Panjalu  menggunakan  konsep  solusi  dalam e - government menurut Backus  (Palvia  dan  Sharma,  2007)  yang  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu  tahap  informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan e-government dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat,
1 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh
2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
swasta/bisnis,  dan  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan.  Tahap  interaksi  yaitu tahap  yang  memungkinkan  pemangku  kepentingan  berinteraksi  langsung  dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi  yang memungkinkan  semua  layanan  pemerintah  melalui  teknologi  informasi  yang terintegrasi  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  yang  memiliki  akun  personal  untuk dimanfaatkan  dalam  berbagai  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Desa  Panjalu  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  baru  sampai  pada  tahap informasi  dan  sebagian  kecil  pada  tahap  interaksi,  yaitu  digunakan  untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan  dan  menerima  masukan  dari  masyarakat  melalui  website  yang  sudah dibuat oleh pemerintah desa.
Kata Kunci : Tata Kelola Pemerinahan, E-Government, Good Governance

## Pendahuluan
Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang   Nomor     6  Tahun    2014 membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan       masyarakatnya     berbasis electronicgovernment /e-government (teknologi informasi pemerintahan). Sebagai garda  terdepan   dalam   pelayanan publik, pemerintah        desa      dituntut        untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan    dan perencanaan pembangunan     berbasis    masyarakat    agar tercipta desa      yang     mandiri     dengan memanfaatkan   teknologi   informasi.     Desa mandiri merupakan cerminan masyarakat desa yang memiliki kemauan yang kuat untuk  maju,    menghasilkan  produk   yang memiliki     kekhasan     desa/lokal       yang membanggakan desa, serta desa memiliki kemampuan    untuk  memenuhi   kebutuhan hidupnya.
Kemandirian  desa  dapat  dicirikan dengan  melihat  kemajuan  pada  infrastruktur, bidang  sosial,  ekonomi  dan  budayanya. Kemandirian  desa  dapat  diwujudkan  dengan kesiapan dari semua pihak serta terwujudnya tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik ( Goodgovernance ). Good governance menurut  UNDP  (1997)  secara umum  dimaknai  sebagai  konsensus  yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta  dalam  penyelenggaraan  pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Penerapan
tata kelola pemerintahan yang baik ( goodgovernance )sesuai dengan prinsip- prinsipnya pada dasarnya dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  desa secara keseluruhan serta menghimpun kekuatan kearifan lokalnya. Richard Heeks (2006 : 4)
menjelaskan: “To  understand  e-government, we  must  therefore  understand  IT.  What  does IT  do:  it  handles  data  to  produce information.  The  next  step  to  understanding e-government,  then,  is  to  understand  that  e- government systems are information systems. At  their  heart  lie  data  and  information  (the latter  being  defined  as  data  that  has  been processed  to  make  it  useful  to  a  recipient). These are handled by digital (and sometimes non-digital)
information
technologies” .Menurut Heeks , hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami  ketidakefisienan,  terutama  di negara  yang  sedang  berkembang.Sesuai dengan solusi e-government yang dikemukakan  oleh  Backus  dalam  Palvia  dan Sharma  (2007),  terdapat  tiga  tahap  solusi e- government ,  yaitu  tahap  informasi,  tahap interaksi dan tahap transformasi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tentang Desa dalam Pasal 19telah memberikan  kewenangan  besar  pada  desa dalam  bentuk  wewenang  berdasar  asal-usul dan  wewenang  lokal  berskala  desa.  Untuk melaksanakan  kewenangannya,  pemerintah desa  wajib  memiliki  Sistem  Informasi  Desa yang  menjamin  rencana  dan  pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh
masyarakat  desa  (Pasal  82-86).  Dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam pelayanan  publik,  sistem  informasi  desa menjadi  suatu  pendukung  yang  sangat  besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata  kelola  desa  secara  akuntabel  dan transparan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Panjalu  yang  terletak  di  Kecamatan  Panjalu Kabupaten  Ciamis.  Desa  Panjalu  menjadi objek  kajian  penelitian  ini  karena  desa Panjalu  merupakan  satu  desa  yang  telah memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam pelayanan kepada masyarakat guna mendukung  pembangunan  dan  kemandirian desa.  Desa  Panjalu  pada  tahun  2018  telah ditetapkan  sebagai  salah  satu  desa  terbaikse- Indonesia  berdasarkan  kriteria  Indeks  Desa Membangun dari Kementrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) itu  sendiri  dilatarbelakangi  indikator  indeks ketahanan  sosial,  indeks  ketahanan  ekonomi dan  indeks  ketahanan  ekologi  desa.Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan
peningkatan Desa Mandiri. Tujuannya antara lain  menetapkan  status  kemajuan  dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi  dasar  bagi  pembangunan  Desa. Penelitian  ini  berfokus  pada  tata  kelola pemerintahan  desa  dengan  memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan  pemerintah  desa  dalam  pelayanan kepada  masyarakat  agar  terwujud good governance .
Pemerintah Desa Panjalu telah memanfaatkan  teknologi  informasi  (Sistem Informasi  Desa)  mulai  kurun  waktu  2013- 2014  dalam  hal  keterbukaan  informasi publik.  Pada  awal  penggunaan  teknologi informasi  di  Desa  Panjalu  hanya  sekedar media  untuk  promosi  potensi  Desa  serta penyebar  luasan  rencana  pembangunan,  dan belum sampai pada taraf pelayanan administratif  dan  pelayanana  publik  lainnya. Pelayanan  publik  masih  dilakukan  secara manual  karena  pemerintah  desa  belum memiliki sistem yang dapat  mendukung
pengelolaan  data  di  desa,  serta  keterbatasan kemampuan  perangkat  desa  di  bidang teknologi informasi.
Pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan di  Desa  Panjalu  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  ( e-government )  masih mengalami  masalah,  diantaranya  adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan  kemampuan  literasi  masyarakat dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi, serta hambatan regulasi dalam penyelenggaraan  sistem  informasi  desa tersebut.Kesenjangan digital antara
masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara  berkembang.  Kesenjangan  tersebut dapat  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor  di antaranya  kesenjangan  infrastruktur  antara kota  dan  desa,  maupun  tingkat  kebutuhan masyarakat  akan  fasilitas  dan  perangkat  TIK seperti  telepon  seluler,  komputer,  maupun internet,  serta  ketersediaan  SDM  TIK,  yang berpengaruh  terhadap  pemanfaatan  TIK  di tingkat desa(Praditya 2014).

## Kajian Pustaka
Peraturan  hukum  yang  mengatur  tata kelola  Pemerintahan  Desa,  yaitu  sebagai berikut:  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang”;  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara; Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  pasal  23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa  adalah  Kepala  Desa  atauyang  disebut dengan  nama  lain  dibantu  Perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Desa.  Jadi  Pemerintah  Desa  merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan;
c. Pelaksana Teknis.
E-Government  menurut  Bank  Dunia ( The  World  Bank  Groups )  memberikan pengertian:“ E-Government  refers  to  the  use by governmentagencies of information technologies  (such  as  Wide  Area  Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government ”.E- government
adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik (web)  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi E-Government adalah dapat berupa penyediaan  informasi,  interaksi,  proses pelayanan, dan transaksi.
Secara sederhana Heeks (1999) dalam mendefinisikan E-Government sebagai berikut:  “Kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  menggunakan  Teknologi Informasi  (TI)  untuk  memberikan  layanan kepada  masyarakat”.  Dari  definisi  tersebut, dapat  kita  lihat  bahwa  tujuan  utama  E  - Government  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Untuk tahap pelaksanaan E-
Government, banyak konsep yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Menurut Gardner Research (2000) dalam studi
berjudul “Gartner’s  Four  Phases  of  e- Government  Model”, secara  umum  tahap  E- Government  dibagi  ke  dalam  empat  langkah (Al-Hasmi and Abdul Basit Darem, Understanding  Phases  of  E-Government Project , http://www.csi-sigegov.org), yaitu: Penyampaian informasi awal (presence):This stage  is  classified  by  a  simple  information- providing  Web  site  of  a  passive  nature, sometimes  described  as  “brochure  ware,” indicating  the  same  level  of  functions  as  a paper brochure.
Interaksi (interaction):The  interaction  stage offers simple interactions between government  and  citizen  (G2C),  government to business (G2B), or government agency to government agency (G2G). Interaction stage Web  sites  provide  e-mail  contact  and interactive forms that generate informational responses. Transaksi (transaction):The transaction stage  enables  transactions  such  as  paying for  license  renewals  online,  paying  taxes  or fees,  or  submitting  bids  for  procurement contracts.
Transformasi (transformation):  The  highest stage, most closely aligned with the concept of  governance,  involves  a  reinvention  of how  government  functions  are  conceived and organized.
Sedangkan  menurut  Backus  terdapat tiga  kelompok  utama  yang  dapat  dibedakan berdasarkan  sasaran  e-government  yaitu  : pemerintah, masyarakat, dan kelompok/bisnis dengan kepentingan tertentu yang dikenal dengan istilah G2G ( government-to-government ), G2C ( government- to-citizen ), dan G2B
( government-to-business ).  G2G- Government to  Government “G2G  berhubungan  dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi antar organisasi/instansipemerintah yang berbeda”.G2C- Government  to  Citizen “G2C merupakan suatu aktivitas dimana pemerintah menyediakan akses online secaraterus  menerus  ke  suatu  informasi  dan memberikan  layanan  kepada  masyarakat”. G2B- Government  to  Business “Pemerintah melakukan  kerjasama  dengan  sektor  bisnis seperti suppliers denganmenggunakan internet dan TIK lainnya”.
Huseini  (1999)  dalam  paparannya menguraikan  adanya  tiga  jenis  tantangan dalam  penerapan  e-Government  yakni  yang bersifat tangible,  intangible dan very intangible (dalam  Muluk,  2001).  Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasaran fisik jaringan  telekomunikasi  dan  listrik  termasuk yang tangible .  Sedangkan  yang intangible misalnya tantangan financial, dan keterbatasan
SDM. Sementara yang tergolong very  intangible adalah  keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan e-Govt berikut  penerapan  berbagai  tindakan sebagai  konsekwensi  yang  harus  dilakukan seperti  menegakkan  disiplin  atas  segala pelanggaran  serta  bagaimana  membangun knowledge  society di  kalangan  birokrasi pemerintah itu sendiri (Muluk, 2001).
Istilah good  governance sebenarnya menunjuk  pada  tindakan,  fakta,  atau  tingkah laku  governing,  yaitu  mengarahkan  atau mengendalikan  atau  mempengaruhi  masalah public  dalam  suatu  negeri  berdasarkan  nilai- nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat (Horby, 1974).Lembaga Administrasi Negara (2000:  6)  memberikan  pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif, dengan  menjaga  kesinergisan  interaksi  yang konstruktif  diantara  domain-domain  negara, sektor swasta dan masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Objek  penelitian  ini berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip good  governance dalam  tata kelola  Pemerintahan  Desa.  Sumber  data (subjek  penelitian)  diambil  secara purposive sampling .  Adapun  subjek  penelitiannya berjumlah  5  orang  yaitu  Kepala  Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian
Pemerintahan,  Kepala  Dusun,  dan  Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dengan  tiga  cara  yaitu observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  interaktif  terdiri  dari  tiga  alur  yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.  Pemeriksaan  keabsahan  data dilakukan  dengan  triangulasi.  Triangulasi merupakan  proses  menemukan  kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

## Hasil Dan Pembahasan
Diberlakukannya
Undang-Undang No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara otomatis menuntut perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panjalu, unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa hanya  terdiri  dari  Pemerintah  Desa  yaitu Kepala  Desa  dibantu  Perangkat  Desa,  tanpa posisi  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Atas dasar  itu,  Pemerintah  Desa  Panjalu  perlu meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat  Desa,  karena  adaptasi  atau penyesuaian  dengan  Undang-Undang  yang baru  tidak  mudah  serta  kemampuan  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  Perangkat  Desa berbeda-beda  antara  satu  dengan  yang lainnya.
Dalam bagian ketiga bab IX UU Desa mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
diamanatkan pengembangan sistem informasi desa  (SID)  demi  membuka  akses  informasi dari  dan  hingga  tingkat  desa.UU  Desa  lebih lanjut  mengatur  bahwa  SID  akan  dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat  Desa  beserta  semua  pemangku kepentingan.  Sistem  informasi  desa  ini merupakan  sebuah  sistem  informasi  yang menghubungkan  antar  fungsi  pengelolaan data  dan  informasi  secara  utuh  di  lingkup desa.Pengertian secara undang-undang bahwa  sistem  informasi  desa  meliputi  data desa,  data  pembangunan,  data  kawasan perdesaan yang terdiri dari software , hardware , jaringan dan sumberdaya manusia diartikan  sebagai  wujud  dari  perkembangan menuju electronic government ( E- government ).  Perkembangan  peradaban  era teknologi
informasi memaksa penyelenggaraan  tata  pemerintahan  desa untuk  menggunakan  sistem  atau  aplikasi yang  terintegrasi  dengan  teknologi  informasi agar  dapat  mendukung  tata  pemerintahan yang  baik  dan  bersih.  Dengan  dukungan sistem informasi desa, pemerintah desa dapat mengelola basis data desa,  menyebarluaskan
informasi-informasi terkait pemerintahan desa,  hingga  pada  tataran  pengambilan keputusan  oleh  pemerintah  desa  dengan memanfaatkan  rujukan  pada  basis  data  yang lengkap dan akuran sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan ( decision support system ).
Desa  Panjalu  sebagai  salah  satu  desa di Jawa Barat yang tergabung dalam program Gerakan  Desa  Membangun  yang  merupakan gerakan  menggugah  kesadaran  dari  dalam untuk menggerakkan masyarakat dan perangkat  desa  untuk  membangun  desa. Gerakan  ini  lahir  sebelum  lahirnya  UU Nomor  6  Tentang  Desa,  yang  diprakarsai oleh desa-desa yang mengharapkan perubahan  dalam  arah  pembangunan  dan bukan  merupakan  sebuah  organisasi  hanya sebagai  wadah  dari  masyarakat  desa  yang menginginkan  perubahan  dengan  memahami dasar  permasalahan  yang  ada  di  desa. Melalui gerakan tersebut, Desa Panjalu mulai melakukan  penataan  dalam  pengelolaan  tata pemerintah  desanya  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  untuk  beberapa  program dan  kegiatan  pengelolaan  potensi  desa, hingga  pada  pelayanan  publik  berbasis teknologi  informasi.  Sistem  informasi  desa yang  dikembangkan  merupakan  hasil  ide kreatif, inovatif dan pemikiran para actor/programmer  lokal  di  desa  yang merupakan  potensi  dalam  implementasi sistem informasi desa ini.Penggunaan teknologi  informasi  dalam  sistem  informasi desa  pada  penelitian  ini  diartikan  sebagai pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh  desa untuk  mendukung  kegiatan  pemerintah  desa terkait  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan.Penelitian mengenai tata kelola pemerintah desa dengan
memanfaatkan teknologi informasi ini sangat penting  dilakukan  atas  dasar  bahwa  selama ini  ada  anggapan  bahwa  desa  merupakan wilayah  yang  terpinggirkan  dan  tertinggal dalam  pemanfaat  teknologi  informasi.  Desa Panjalu  membuktikan  bahwa  anggapan tersebut  tidak  selamanya  benar,  dengan inisiatif  dari  desa  untuk  memanfaatkan teknologi informasi pemerintah Desa Panjalu sejak  tahun  2013  dalam  menunjang  kegiatan pemerintahannya.
Dalam penelitian ini untuk mengetahui  tata  kelola  pemerintah  berbasis e-government di  Desa  Panjalu  dengan menggunakan  konsep  solusi  dalam e - government menurut  Backus  (Palvia  dan Sharma,  2007)  yang  terdiri  dari  tiga  tahap, yaitu  tahap  informasi,  tahap  interaksi  dan tahap  transformasi.  Tahap  informasi  ini pemanfaatan e-government dilakukan dengan menyediakan  informasi  dari  pemerintah dalam  hal  ini  adalah  pemerintahan  desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan. Kedua  adalah  tahap  interaksi,  yaitu  tahap yang  memungkinkan  masyarakat  sebagai pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi  yang  tersedia.  Ketiga  adalah tahap  transformasi  yang  memungkinkan semua  layanan  pemerintah  melalui  teknologi informasi  yang  terintegrasi  dapat  digunakan oleh  masyarakat  yang  memiliki  akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan/ e-government di  Desa  Panjalu dilakukan  secara  bertahap,  karena  sebaik apapun perubahan akan menimbulkan berbagai reaksi mulai dari sekedar meragukan efektivitasnya sampai pada penolakan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi tersembunyi ( vested interest ) yang bertentangan dengan tujuan perubahan tersebut.Menyadari dampak yang akan ditimbulkan  dari  perubahan  tersebut,  maka pada  awal  pemanfaatan e-government di
Desa Panjalu digunakan untuk menyebarluaskan (diseminasi) informasi mengenai  kegiatan-kegiatan  pembangunan yang  dilaksanakan,  promosi  duniausaha melalui situs web sebatas beritakegiatan atau media  promosi  mengenai  hasilbumi,  lokasi wisata,  penyelenggaraan  festivalseni  budaya, serta  hasil  kerajinan  (UKM),  dansebagainya. Dari  sisi  informasi  hal  tersebutsudah  cukup lengkap dan informatif, namunperlu dikembangkan fasilitas yangmendukung komunikasi  dan  kolaborasi  antarapemerintah dengan dunia usaha  (G-to-B).Menurut
informan  bahwa  teknologi  informasi  yang digunakan oleh pemerintah desa Panjalu pada awalnya  hanya  digunakan  untuk  mendukung kegiatan  perangkat  desa  dalam  kegiatan operasional sehari-hari, serta kegiatan promosi  produk  unggulan  dan  produk pariwisata. Tetapi belum dilaksanakan secara optimal  karena  keterbatasan  kemampuan perangkat desa dalam menjalankan programnya.
Mengacu  pada  teori  solusi  konsep  e- government dari Backus, pelaksanaan pelayanan  publik  di  Desa  Panjalu  baru sampai pada tahap pertama dan kedua, tahap informasi  dan  tahap  interaksi.  Pada  tahap informasi, pemerintah Desa Panjalu menyediakan website yang digunakan sebagai  media  promosi  produk,  promosi parisiwata, dan untuk kepentingan pemberitaan berbagai kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, serta informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan  tahap  interaksi  baru  sampai  pada tataran masyarakat bisa memberikan feedback /timbal  balik  kepada  pemerintah desa  melalui  e-mail  ataupun  media  sosial milik  pemerintah  Desa  Panjalu.  Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif  pemerintah  desa  Panjalu  belum bisa  berinteraksi  secara  interaktif  karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor pendukung  lainnya  terutama  faktor  kesiapan teknologi  infomasinya.  Sampai  saat  ini Pemerintah  Desa  Panjalu  belum  memiliki basis  data  kependudukan  yang  terintegrasi dengan  sistem  informasi  desa.Untuk  itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung  sistem  tata  kelola  sumber  daya desa.Pemerintah  desa  juga  belum  memiliki sistem  yang  mendukung  pengelolaan  data  di desa  sehingga  pelaporan  disajikan  banyak berdasarkan asumsi semata.
Kendala yang dihadapi oleh pemerintah  Desa  Panjalu  bukan  hanya  dari keterbatasan  kemampuan  perangkat  desa dalam mengoperasikan sistem informasi desa saja,  tetapi  juga  kendala  penerimaan  dari masyarakat  terhadap  perubahan culture birokrasi.  Biasanya  birokrasi  yang  dilakukan bersifat tertutup, tetapi dengan menggunakan
teknologi  informasi  maka  transparansi  atau keterbukaan informasi menjadi satu keharusan.  Pemerintah  Desa  Panjalu  pada awal penetapan sistem informasi desa adalah dengan  mengirim  perangkat  desa  untuk mengikuti  berbagai  pelatihan  pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan melalui  program  PNPM  Mandiri  pada  tahun 2014.  Dari  hasil  pelatihan  sistem  informasi desa  ini  membawa  dampak  pada  perubahan prioritas  pembangunan  di  Desa  Panjalu, artinya  pembangunan  sumber  daya  manusia menjadi  yang  paling  utama  dibutuhkan  saat itu dengan mengikut sertakan perangkat desa dan beberapa kader untuk mengikuti pelatihan  teknologi  informasi.  Pemerintah Desa  Panjalu  juga  membuka  peluang  bagi masyarakat  desa  atau  komunitas  untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sistem informasi  desa  agar  kemampuan  literasi masyarakat  meningkat  sehingga  mendorong partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dalam pembangunan.
Selama 4
tahun perjalanan pemanfaatan teknologi informasi ( e- governance ) dalam pelayanan kepada masyarakat  desa,  pemerintah  Desa  Panjalu perlu  meningkatkan  kemampuan  perangkat desa  dalam  bidang  teknologi  informasi  serta lebih  intens  lagi  dalam  menggandeng komunitas  masyarakat  yang  melek  teknologi informasi.  Selain  itu,  pemerintah  Desa Panjalu  perlu  menata  ulang  basis  data  agar dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan  dengan  lebih  cepat  dan  akurat. Peran  serta  masyarakat  atau  keterlibatan masyarakat  dalam  berbagai  kegiatan  yang ditunjang  oleh  teknologi  informasi  untuk lebih  ditingkatkan  lagi,  hal  ini  perlu dukungan promosi dan penyebaran informasi dari  pemerintah  Desa  kepada  masyarakat sehingga  daya  literasi  masyarakat  semakin meningkat.  Pemerintah  Desa  juga  perlu membuka  peluang  kerjasama  dengan  pihak swasta  untuk  membangun  jaringan  teknologi informasi  sehingga  tidak  ada  lagi  wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet.

## Penutup
Tuntutan  perkembangan  teknologi dan  aturan  perundang-undangan  memaksa pelaksanaan Pemerintahan di Desa mengubah pelayanan dilakukan secara manual
menjadi pelayanan dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  (sistem informasi  desa).  Selama  ini  pemerintah  desa melakukan  pelayanan  publik  secara  manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan  data  sehingga  waktu  yang diperlukan pun menjadi lebih lama.
Pemerintah Desa Panjalu telah memanfaatkan  teknologi  informasi  sejak belum  berlakunya  UU  No.  6  tentang  Desa atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaanya,masih belum dilakukan secara informatifmaupun
interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasimelalui situs web. Walaupun  demikian,  pihakpemerintah desa  menyatakan  bahwa  saat  inipihaknya sedang berupaya untukmengembangkan pemanfaatan
teknologi informasi/ e- governance (penggunaan  aplikasi)  khususnya untukpelayanan kepada publik atau masyarakat.Selama  perjalanannya  pelayanan pemerintah  berbasis  teknologi  informasi  di Desa  Panjalu  baru  sampai  pada  tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah
kapasitas  sumber  daya  manusia  baik  dalam pemerintahan  maupun  masyarakat  desa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut.  Oleh  karenanya  interaksi    dan sinergi  yang  efektif  dan  optimal  sangat diperlukan,  hal  ini  hanya  dimungkinkan dengan  diterapkannya e-  Governance secara optimal.Sebagai konsep aplikatif, e- governance memang menawarkan alternative strategi  mengubah  pola  kerja  dan  perilaku birokrasi.  Hambatan  utama  yang  paling banyak  terjadi  adalah good  will dari pemerintah  daerah  untuk  menerapkan e- governance .

## Daftar Pustaka
Bachus, Michiel, E-governance in
Developing  Countries ,  IICD  Research Brief No.1, March, 2001.
Muluk,  M.R.  Khairul,  Lokalisasi  dan Globalisasi:  tantangan  dan  peluang Digitalisasi  Pemerintah  Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi,
Vol.IX/2/Mei/2001.
Palvia,  Shailendra  C.  Jain  dan  Sharma, SushilS.  (2007).  E-Government  and EGovernance:Definitions/DomainFram ework  and  Status  around  theWorld.  Di dalam  Agarwal,  Ashok,  et  al(eds.) Foundations of E-government.5TH International Conference On EGovernance .Hyderabad, hal. 1-12.
Praditya, Didit  (BPPKI.  2014.  “THE
UTILIZATION  OF  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ( ICT ) BY GOVERNMENT IN RURAL LEVEL.” (88): 129–40. Richard Heeks, Implementing and Managing E-Government Sage
Publication
Limited, London: 2006, p. 4.
Riley,  Thomas  B.,  Change  Management,  E- Governance,  and  The  Relationship  to E-Government,  Commenwealth  Centre for Electronic Governance, 2002.
The World Bank Group, “ A Definition of E - Government ”, http://www1.worldbank. org/publicsector/egov/definition.htm ,
[online], 15 Maret 2018.

## Perundangan:
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.