http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link
KESIAPAN AKREDITASI KLINIK PRATAMA DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Melinda Novitasari *)1) ; Rani Tiyas Budiyanti 2 ; Ayun Sriatmi 3
1, 2, 3) Fakultas Kesehatan Masyarakat ; Universitas Diponegoro Semarang Jl. H. Prof. Soedarto, SH. ; Tembalang ; Semarang

## Abstrak
Akreditasi  merupakan  penilaian  fasilitas  kesehatan  oleh  Komisi  Akreditasi  agar  fasilitas  kesehatan dapat  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  standar.  Belum  dilakukanya  akreditasi berdampak pada mutu kinerja Klinik Pratama, kepuasan pasien, kualitas SDM, keamanan SDM dan keberlanjutan  kerjasama  antara  Klinik  Pratama  dengan  BPJS.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kesiapan Klinik Pratama dalam menghadapi akreditasi di Kapubaten Cirebon dan faktor – faktor  yang  mempengaruhinya  menggunakan  metode  kualitatif – deskriptif.  Pengambilan  data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada subjek yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling . Berdasarkan hasil penelitian, Klinik Pratama di Kabupaten Cirebon belum membentuk tim akreditasi,  dikarenakan  pengetahuan  SDM  terkait  persiapan  akreditasi  masih  minim  dan  belum memiliki  pedoman  akreditasi.  Akibatnya,  perencanaan  administratif  manajemen  akreditasi  belum dilakukan.  Selain  itu,  anggaran  akreditasi  masih  dialokasikan  untuk  pemenuhan  fasilitas  yang menyebabkan  alokasi  anggaran  pada  akreditasi  tidak  maksimal.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Klinik Pratama  di  Kabupaten  Cirebon  belum  siap  menghadapi  akreditasi  karena  terkendala  persiapan akreditasi pada faktor standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan dukungan dinas kesehatan yang belum optimal.
Kata kunci: Akreditasi, Klinik Pratama, Mutu Pelayanan Kesehatan, Persiapan

## Abstract
[READINESS FOR ACCREDITATION OF PRATAMA CLINIC IN IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES] Accreditation is an assessment of health facilities to provide quality services according to standards. Although the accreditation has not been done, it has an impact on quality of the Clinic's  performance,  quality  and  safety  of  human  resources,  patient  satisfaction,  and  cooperation between the Primary Clinics and BPJS. The research was conducted to analyze the readiness of Primary Clinics  in  facing  accreditation  in  Cirebon  District  and  the  factors  that  affect  it  using  qualitative  - descriptive methods. Data collection through indepth interviews to selected subjects using purposive sampling techniques. Primary Clinics has not formed an accreditation team, because the knowledge of human  resources  related  to  accreditation  preparation  is  minimal  and  does  not  have  accreditation guidelines  and  the  accre ditation  budget  allocation  isn’t maximum  because  it  allocated  for  facility fulfillment.  Accreditation  manage ment  administrative  planning  hasn’ t  been  done.    Based  on  this, Primary Clinics in Cirebon District isn’ t ready to face accreditation due to standard factors and policy objectives, resources, communication, characteristics of implementers, and health department support not yet optimal.
Keywords : Accreditation, Primary Clinics, Preparation, Quality Of Health Services

## 1. Pendahuluan
Kesehatan  ialah  salah  satu  kebutuhan  dasar masyarakat  Indonesia  yang  tercantum  kedalam hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  bernegara (Putri, 2016). Bersumber pada Undang – Undang
Dasar 1945, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, supaya hidup sejahtera. Untuk mewujudkan kebutuhan dasar
tersebut, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN).  Menurut  Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  Program
*) Correspondence Author (Melinda Novitasari) E-mail: melindaanovitasari@gmail.com
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  merupakan program  pemerintah  yang  dikelola  oleh  Badan Penyelenggaran  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang bertujuan  untuk  menjamin  kebutuhan  dasar masyarakat  (kesehatan)  agar  terpenuhi  dengan layak.
Berdasarkan
Peraturan Kementrian Kesehatan  RI  No.  99  Tahun  2015,  Pelayanan kesehatan  di  era  Jaminan  Kesehatan  Nasional( JKN)  dilaksanakan  secara  berjenjang,  berawal dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kemudian  melakukan  rujukan  ke  Fasilitas Kesehatan  Rujukan  Tingkatan  Lanjut  (FKRTL). Saat  ini  FKTP  perlu  menerapkan  upaya pengendalian untuk meningkatkan kualitas serta kinerja  sesuai  standar  karena  mempengaruhi kepuasan  pasien.  Selain  itu  FKTP  juga merupakan  fasilitas  kesehatan  yang  dapat dijangkau  oleh  masyarakat  dengan  mudah (Falentine,  2018).  Hal  ini  dibuktikan  dengan jumlah  kepesertaan  BPJS  sampai  dengan  bulan Januari tahun 2021 sudah  mencapai 223.470.668 jiwa  (BPJS,  2021).  Klinik  Pratama  merupakan salah  satu  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan perorangan  yaitu  pelayanan  medis  dasar maupun  pelayanan  medis  khusus.  Dalam menjamin pengendalian peningkatkan mutu dan kinerja Klinik Pratama secara berkesinambungan dapat  dilakukan  melalui  akreditasi.  Akreditasi merupakan  penilaian  fasilitas  kesehatan  oleh komisi  akreditasi  FKTP  agar  fasilitas  kesehatan memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan sesuai standar yang berlaku (Dirjen Bina Upaya Kesehatan,  2015).  Selain  untuk  meningkatkan pengendalian  mutu  dan  kinerja,  akreditasi  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  kerjasama  antar SDM (Sumber Daya Manusia), keterampilan dan keamanan  SDM  saat  bekerja,  dan  dapat mewujudkan  fasilitas  kesehatan  yang  unggul dalam  pelayanan  dan  administrasi  (Kemenkes RI,  2015).  Penyelenggaraan  akreditasi  Klinik Pratama  merupakan  perwujudan  dari  Rencana Strategis  Kemenkes  tahun  2020 – 2024  yaitu indikator  sasaran  FKTP  yang  sesuai  standar harus mencapai 100%, dan juga bentuk realisasi untuk menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan No.  27  Tahun  2019  terkait  kewajiban  akreditasi klinik  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  99 Tahun  2015  terkait  fasilitas  kesehatan  yang bekerjasama dengan BPJS harus terakreditasi.
Di Indonesia dari 6.691 Klinik Pratama yang bekerjasama  dengan  BPJS.  Berdasarkan  data Komisi  Akreditasi  FKTP  sampai  tahun  2019 hanya  14  Klinik  Pratama  yang  terakreditasi. Sedangkan di Kabupaten Cirebon dari 35 Klinik
Pratama  yang  bekerjasama  dengan  BPJS, berdasarkan  data  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Cirebon  hanya  1  Klinik  Pratama  yang terakreditasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan  di  salah  satu  Klinik  Pratama  di Kabupaten  Cirebon,  Klinik  Pratama  sudah mengetahui  kewajiban  akreditasi,  tetapi  Klinik Pratama  menyatakan  bahwa    persyaratan akreditasi tidak mudah, sehingga hal ini menjadi kendala dalam persiapan akreditasi. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi  Mutu  pelayanan  kesehatan  Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, pada tahun 2017 pihak  dinas  kesehatan  sudah  melakukan sosialisasi  mengenai  akreditasi  Klinik  Pratama, pada  tahun  2018  sudah  menjelaskan  kepada Klinik Pratama terkait instrumen akreditasi, dan pada  tahun  2019  pihak  dinas  kesehatan  juga sudah  menyelenggarakan workshop mengenai persiapan, pembiayaan dan penganggaran dana akreditasi. Selain itu pihak Dinas Kesehatan juga sudah  menyiapkan  tim  survei  akreditasi  Klinik Pratama  dan  sudah  dikoordinasikan  dengan Asosiasi  Klinik  Pratama  (Asklin)  Kabupaten Cirebon.  Tetapi  pada  tahun  2020  pelaksanaan dan persiapan akreditasi Klinik Pratama sempat terhenti,  dikarenakan  penganggaran  akreditasi dialokasikan  untuk  penanggulangan  COVID – 19.  Pelaksaan  akreditasi  akan  dilanjutkan kembali pada tahun 2021 mendatang.
Berdasarkan  hal  tersebut,  keberlanjutan persiapan  dan  pelaksanaan  akreditasi  Klinik Pratama  di  Kabupaten  Cirebon  belum  sesuai dengan  Permenkes  No.  27  Tahun  2019  terkait kewajiban  akreditasi  klinik  dan  Permenkes  No. 99  Tahun  2015  terkait  fasilitas  kesehatan  yang bekerjasama  dengan  BPJS  harus  terakreditasi. Dalam  penelitian  Destari  (2018)  persiapan  pra akreditasi  merupakan  hal  utama  yang  harus dilakukan  secara  komprehensif,  agar  proses akreditasi  dapat  mencapai  keberhasilan.  Selain itu  belum  dilakukanya  akreditasi  memberikan dampak  pada  mutu  kinerja  Klinik  Pratama, kualitas dan keamanan SDM Klinik Pratama saat bekerja dan keberlanjutan perpanjangan kerjasama  antara  Klinik  Pratama  dengan  BPJS. Berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  penelitian  ini dilakukan  untuk  menganalisis  kesiapan  Klinik Pratama  dalam  menghadapi  akreditasi  di Kapubaten Cirebon dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhinya.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam  ( indepth  interview )  kepada  informan utama yaitu Penanggung Jawab Klinik Pratama dan  informan  triangulasi  yaitu  Pemilik  Klinik Pratama, Dokter Umum, Bagian Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan  Pasien  Klinik  Pratama.  Pemilihan  subjek dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Kriteria  inklusi  dalam penelitian  ini  yaitu  (1)  Klinik  Pratama  yang memiliki layanan lengkap dan jaraknya jauh dari pusat  Kabupaten  Cirebon.  (2)  Klinik  Pratama yang  memiliki  layanan  lengkap  dan  jaraknya dekat  dengan  pusat  Kabupaten  Cirebon.  (3) Klinik  Pratama  yang  tidak  memiliki  layanan lengkap  dan  dan  jaraknya  jauh  dari  pusat Kabupaten  Cirebon.  (4)  Klinik  Pratama  yang tidak  memiliki  layanan  lengkap  dan  jaraknya dekat dengan pusat Kabupaten Cirebon.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## Gambaran Kesiapan Akreditasi Klinik Pratama di Kabupaten Cirebon
Menurut Pendoman Pendampingan
Akreditasi  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  Tahun  2015  dalam  mempersiapkan akreditasi  Klinik  Pratama  harus  melewati  dan memenuhi  beberapa  tahapan  diantaranya  (1) Mengikuti sosialisasi,
(2)
Melakukan pendampingan  akreditasi,  (3)  Melakukan Self Assessment ,  (4)  Menyusun  Rencana  Aksi Persiapan  Akreditasi,  (5)  Persiapan  Dokumen Akreditasi, (6) Mengatur sistem manajemen dan sistem pelayanan klinis sesuai dengan hasil Self Assessment ,  (7)  Melakukan  implementasi  sesuai dengan  kebijakan,  pendoman,  prosedur  dan program yang telah direncanakan dalam waktu 3 – 4 bulan dengan empat kali pendampingan, (8) Penilaian  pra-sertifikasi  oleh  tim  pendamping akreditasi,  (9)  Melakukan  pengusulan  siap diakreditasi (Dirjen Bina Upaya Kesehatan, 2015)
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pesiapan  Klinik  Pratama  di  kabupaten  Cirebon dalam  menghadapi  akreditasi  belum  optimal. Menurut data dari Dinas Kesehatan Bagian Mutu Pelayanan  Kesehatan  dari  35  Klinik  Pratama yang  bekerjasama  dengan  BPJS  hanya  1  Klinik Pratama  yang  terakreditasi.  Klinik  Pratama  di Kabupaten  Cirebon  baru  melaksanakan  2 tahapan  persiapan  menurut  pedoman  yaitu mengikuti  sosialisasi  dan  melengkapi  dokumen
akreditasi,  walaupun  dalam  pelaksanaannya kedua tahapan tersebut belum maksimal.
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Akreditasi  Klinik  Pratama  di  Kabupaten Cirebon
Pada  penelitian  ini,  Teori  Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk  menganalisis  faktor – faktor  yang mempengaruhi  kesiapan  akreditasi  Klinik Pratama.  Berikut  kendala  dan  dukungan  yang ada  di  Klinik  Pratama  dalam  mengahadapi akreditasi  di  Kabupaten  Cirebon  yang  ditinjau dari beberpa faktor, diantaranya:
a. Standar dan Tujuan Kebiajakan
1) Indikator Keberhasilan
Indikator  keberhasilan  yang  harus dicapai  dalam  penilaian  akreditasi Klinik Pratama diatur dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  46  Tahun  2015 Tentang  Akreditasi  Klinik  Pratama dimana terdapat 4 bab diantaranya Bab I  yaitu  kepemimpinan  dan  manajemen Klinik  Pratama,  Bab  II  yaitu  layanan klinis  yang  berorientasi  pada  pasien, Bab  III  yaitu  manajemen  penunjang layanan  klinis,  dan  Bab  IV  yaitu peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
“Pernah cari kalau nggak salah ada 4 bab ya. Tapi dari semua kriteria masih belum paham” (IU 2)
Klinik  Pratama  sudah  mengetahui jumlah  indikator  keberhasilan  yang harus dicapai, tetapi belum memahami teknis  yang  akan  di  lakukan,  sehingga rencana administratif manajemen belum  dilakukan.  Menurut  penelitian Lina  (2017)  Implementasi  kebijakan akan  berjalan  secara  efektif  dan  efisien jika  aktor – aktor  yang  terlibat didalamnya  memahami  rencana  yang akan dicapai.
2) Alur Pelaksanaan Berdasarkan
Pedoman
Pendampingan  Akreditasi  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP) Tahun  2015  Kemenkes  RI.  Terdapat  2 alur  pelaksanaan  persiapan  akreditasi yang  harus  dilakukan  yaitu  persiapan dokumen  penunjang  dan  persiapan
teknis yang meliputi mengikuti sosialisasi,
melakukan penilaian mandiri  dan  pendampingan  akreditasi (Dirjen Bina Upaya Kesehatan, 2015).
“Belum  menyiapkan  dokumen penunjang
apalagi
bimbingan
persiapan  akreditasi  ya,  karena  seingat saya  juga  dinkes tuh belum nga sih sosialisasi,  jadi  saya  tidak  tahu  teknis nya bagaimana” (IU 1)
Pada  aspek  ini,  terdapat  Klinik Pratama  yang  belum  melakukan persiapan dokumen penunjang dikarenakan  belum  pernah  mengikuti sosialisasi  yang  diadakan  oleh  Dinas Kesehatan  terkait  persiapan  akreditasi. Padahal  dalam  penelitian  Stefanus (2016)  menyatakan  bahwa  melalui sosialisasi  karyawan  mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dapat membantu  mereka  dalam  mengatasi kecemasan, kekhawatiran, dan kebingungan  akan  peran  mereka  di organisasi.
b. Sumber Daya
1) Sumber Daya Manusia (SDM) SDM  merupakan  seluruh  tenaga
Klinik Pratama yang dapat mendukung kesiapan akreditasi dalam segi ketersediaan, kecukupan, dan kompetensi  yang  dimiliki  dalam mendukung persiapan akreditasi. Ketersediaan  dan  kecukupan  SDM Klinik  Pratama  harus  sesuai  dengan persyaratan
pembentukan Klinik
Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  9 Tahun  2014  Tentang  Klinik.  Di  Klinik Pratama  minimal  terdapat  dua  orang dokter  atau  dokter  gigi.  Setiap  tenaga medis  harus  memilki  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  dan  Surat  Izin  Praktik (SIP)  dan  setiap  tenaga  kesehatan lainnya  harus  memilki  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  dan  Surat  Izin  Praktik (SIP),  Surat  Izin  Praktik  Apoteker (SIPA),  ataupun  Surat  Izin  Kerja  (SIK) sesuai  dengan  peraturan  perundang – undangan.
“Sudah  tersedia  dan  cukup  mba, sesuai  aturan  yang  ada,  tetapi  ada
beberapa perawat yang masih melanjutnya kuliah lagi sih mba” (IU 3).
Diketahui  bahwa  terdapat  SDM Klinik  Pratama  yang  belum  memiliki STR
(Surat Tanda Registrasi)
dikarenakan  masih  melanjutkan  kuliah ekstensi. Selain itu juga, terdaapat SDM Klinik  Pratama  yang  jumlahnya  tidak sebanding  dengan  jumlah  pasien  yang berobat,  dikarenakan  belum  merekrut tenaga Klinik.
“Belum karena jumlah SDM yg ada dan  jumlah  pasien  yg  banyak  sangat tidak  seimbang  sehingga  pelayanan kepada pasien tidak maksimal” (IT 6)
Padahal  jika  terdapat  SDM  yang berkualitas  dan  sesuai  kebutuhannya, pelaksanaan  persiapan  akreditasi  akan lebih  mudah.  Menurut  penelitian Rohmad  (2019)  menyatakan  bahwa kuantitas  dan  atau  kualitas  SDM  yang sesuai  akan  menghasilkan  kinerja organisasi  yang  baik  untuk  mencapai suatu tujuan.
2) Sumber Daya Finansial Sumber  daya  finansial  merupakan kecukupan anggaran yang tersedia serta sumber  anggaran  yang  didapat  untuk memenuhi kebutuhan dalam persiapan akreditasi Klinik Pratama.
“Saat  ini  belum  ya.  Jika  semua syarat dan persiapannya sudah lengkap,  pasti  diusahakan  ya  untuk dianggarkan” (IT 2)
Dapat  diketahui  bahwa  terdapat Klinik  Pratama  yang  sumber  daya finansialnya  belum  tersedia  untuk akreditasi,  dikarenakan  dialokasikan pada  pemenuhan  fasilitas  penunjang Klinik  Pratama  dahulu.  Jika  semua persiapan  akreditasi  terpenuhi,  dana akreditasi  akan  dianggarkan.  Dalam penelitian  Agus  (2017)  menyatakan bahwa belum cukupnya dana akreditasi dapat  menyebabkan  kurang  baiknya kinerja  dari  suatu  karyawan  sehingga perlu adanya penambahan dana untuk keperluan akreditasi.
3) Sumber Daya Materil Sumber  daya  materil  merupakan ketersediaan  dan  kelayakan  sarana prasarana yang dimiliki Klinik Pratama
untuk menunjang persiapan akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  No.  46  Tahun  2015  Tentang Akreditasi  Klinik  Pratama,  Sarana Prasarana  penunjang  terdiri  dari pelayanan  rekam  medis,  peralatan medis,  dan  pelayanan  obat  (Jika tersedia).
“ Masih  ada  yang  kurang,  seperti alat  emergency  tidak  ada,  alat penunjang  pemeriksaan  ANC  masih belum ada” (IT 7)
Terdapat  Klinik  Pratama  yang belum  terpenuhi  ketersediaan  dan kecukupan  sarana  dan  prasarananya dikarenakan  terkendala  dana  dalam proses  pengadaan  sarana  prasarana. Padahal  dalam  penelitian  Hika  (2020) bahwa  semakin  baik  pelaksanaan manajemen  sarana  dan  prasarana semakin baik pula pencapaian akreditasi suatu organisasi.
c. Komunikasi
1) Kejelasan Klinik Pratama menerima informasi mengenai tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan atau pimpinan.
“Kami
sudah melakukan pembinaan  kepada  Klinik  Pratama, pada saat sosialisasi sebelum pandemi, kami  mengundang  narasumber.  Kami juga  sampaikan  instrumennya  apa  saja yang  harus  dipenuhi,  yang  harus disiapkan.  Selain  itu  juga  kita  sudah sampaikan pedomannya” (IT 9)
Dinas  Kesehatan  sudah  berupaya maksimal dalam
menyampaikan informasi  terkait  persiapan  akreditasi secara  jelas,  seperti  menghadirkan narasumber dari pihak Komisi Akreditasi  untuk  menyampaikan  hal yang harus dipersiapkan untuk akreditasi,  instrumen  penilaian,  dan pembinaan.  Namun  menurut  Klinik Pratama  informasi  tersebut  belum dijelaskan  secara  rinci  mengenai  teknis ataupun  mekanisme  pelaksanaanya. Selain  itu  sosialisasi  hanya  dilakukan sebanyak satu kali, tidak ada keberlanjutan lagi.
“Baru  pengenalan  akreditasi  oleh dinkes,  belum dijelaskan  secara  rinci” (IU 2)
“Dari  dinkes  baru  sekali  yang sosialiasi secara langsung itu” (IU 3).
Berdasarkan
hal tersebut, komunikasi  yang  dilakukan  tidak berjalan efektif karena komunikasi tidak berjalan  secara  berkelanjutan.  Dalam penelitian  Fifi  (2019)  menyampaikan bahwa  komunikasi  dapat  mendukung pencapaian  tujuan  organisasi  apabila komunikasi  berjalan  secara  efektif  dan efisien.
2) Konsistensi Konsistensi  dalam  komunikasi sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan  oleh  Dinas  Kesehatan dapat  mudah  dipahami  oleh  Klinik Pratama.
“ Selalu sama, karena kami juga menyampaikan informasinya kan memang  instruksi  dari  kementrian kesehatan RI” (IT 9) Dinas Kesehatan selalu menyampaikan informasi terkait
persiapan  akreditasi  kepada  Klinik Pratama  sesuai  dengan  informasi  yang diberikan  oleh  Kementerian  Kesehatan RI.
“Tetap sepertinya, karena tidak ada informasi terbaru lagi dari dinkes. Baru sekali itu saja” (IU 3)
Menurut  Klinik  Pratama  informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Klinik Pratama selalu tetap,  karena  penyampaian  informasi hanya dilaksanakan sebanyak satu kali melalui  sosialisasi  dan  tidak  ada keberlanjutan  secara  berkala.  Dalam penelitian  Ega  (2018)  menyatakan bahwa  penyampaian  informasi  yang berurutan  dan  tidak  bertentangan dengan  pesan  sebelumnya,  dapat mempermudah dalam memahami makna pesan tersebut, sehingga tercipta tindakan  sebagai  bukti  adanya  umpan balik.
d. Disposisi Pelaksana
1) Pemahaman
Pemahaman merupakan kemampuan  Klinik  Pratama    dalam mengetahui secara
rinci tujuan akreditasi,  persiapan,  dan  pengajuan akreditasi  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  46  Tahun  2015 Tentang Akreditasi Klinik Pratama atau Pedoman Akreditasi FKTP.
“Supaya  kualitas  pelayanan yang dikasih ke pasien tetap baik, proses akreditasi  sepertinya  mengajukan  dulu mau  diakreditasi  gitu  ke  dinkes, detailnya gimana nggak apal” (IU 4)
Klinik  Pratama  sudah  memahami tujuan  diadakannya  akreditasi  Klinik Pratama  dan  setuju  akreditasi  Klinik Pratama  itu  ada,  namun  belum memahami proses pengajuan akreditasi. Menurut penelitian terdahulu  Safil  (2016)  menyatakan bahwa pemahaman setiap SDM organisasi  memiliki  peran  yang  paling dominan dalam mempengaruhi perilaku organisasi.
2) Sikap Sikap  merupakan  tindakan  yang ditunjukkan oleh Klinik Pratama dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  yang  berasal  dari  SDM  di Klinik  Pratama  dalam  mendukung persiapan akreditasi.
“Kalau  saya  berarti  lebih  ke koordinasi  sama  tenaga  lain,  saling membantu, misal waktu lagi melengkapi  dokumen – dokumen  SPO atau lainya” (IT 8)
Diketahui  bahwa,  Klinik  Pratama sudah
memiliki sikap dan
kecenderungan  yang  baik  terhadap akreditasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh
Klinik  Pratama  seperti  penyusunan dokumen
SPO
pegawai
dan
berkoordinasi  dengan  SDM  untuk saling  membantu  satu  sama  lain, walaupun  Klinik  Pratama  belum memiliki  pedoman  Akreditasi  FKTP. Sejalan  dengan  penelitian  Nissa  (2016) bahwa  sikap  dan  dukungan  organisasi sangat penting dalam proses implementasi,  hal  tersebut  menjadi
bukti  adanya  kesamaan  pandangan terhadap  apa  yang  dikerjakan  bersama akan mempermudah pencapaian tujuan.
e. Karakteristik Lembaga Pelaksana 1) Struktur Organisasi Struktur  organisasi  merupakan susunan  dan  hubungan  antar  SDM Klinik  Pratama,  meliputi  pembagian tugas  masing-masing  SDM  agar memiliki  peran  dan  tanggung  jawab mendukung persiapan akreditasi.
“Belum  ada  pembagian  tugas khususnya untuk persiapan akreditasi” (IT 5)
Klinik Pratama belum memiliki tim akreditasi,  sehingga  pembagian  tugas mengenai  akreditasi  belum  dilakukan. Hal  itu  karena  SDM  belum  memiliki Pedoman  Akreditasi  FKTP  sehingga tidak mengetahui bagaimana mekanisme  yang  harus  dipersiapkan dan  dilakukan.  Dalam  penelitian  Yulia (2019)  menyatakan  bahwa  dengan adanya pembagian pekerjaan, individu akan  melaksanakan  pekerjaan  tertentu, sehingga  masing  -  masing  individu mengetahui  apa  yang  menjadi  tugas dan tanggung jawabnya.
2) SOP (Standar Operasional Prosedur)
SOP merupakan Ketersediaan pedoman tata kerja
dalam melaksanakan  persiapan  akreditasi klinik  secara  formal  dan  sistematis. Dalam  hal  ini  SOP  yang  digunakan yaitu  Pedoman  Akreditasi  FKTP  dari Kementrian Kesehatan RI Tahun 2015.
“Belum  ada  sepertinya,  soalnya digroup  asklin  juga  belum  ada  yang ngirim” (IT 4)
Dalam hal ini, Klinik Pratama belum memiliki  pedoman  yang  dijadikan acuan  dalam  melakukan  persiapan akreditasi, karena pihak Asosiasi Klinik dan Dinas Kesehatan belum memberikan pedoman resmi akreditasi Klinik  Pratama.  Padahal  penggunaan SOP  disini  sangat  membantu  dalam proses  persiapan  akreditasi.  Menurut penelitian  Ita  (2018)  tersedianya petunjuk  pelaksanaan  program  yang lengkap  dan  jelas  akan  menjadi
pedoman bagi pelaksana dalam bertindak dan menghindari ketidakseragaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
f. Kondisi Sosial dan Politik
1) Dukungan Pemerintah Daerah Dukungan pemerintah daerah dilihat  dari  adanya  upaya  yang  Dinas Kesehatan dalam mendukung persiapan akreditasi Klinik Pratama. “Mengadakan sosialisasi itu” (IU 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  sudah  mendukung  dan memfasilitasi  Klinik  Pratama  dalam mempersiapkan akreditasi.
Klinik Pratama  sudah  merasakan  dukungan Dinas  Kesehatan,  seperti  pelaksanaan sosialisasi.  Walaupun  pelaksanaanya belum maksimal, karena baru dilakukan sebanyak satu kali. Berdasarkan penelitian Susilawati (2017) stakeholder seperti Dinas
Kesehatan  Kabupaten  atau  Kota memiliki peran penting dalam mendukung  pelaksanaan  akreditasi dari  tahapan  persiapan  akreditasi sampai  dengan  pendampingan  pasca survei akreditasi.
2) Dukungan Masyarakat Dukungan  masyarakat  dilihat  dari adanya  upaya  yang  dilakukan  pasien sebagai  penerima  layanan  Klinik Pratama dalam bentuk kritik atau saran sebagai  bentuk  dukungan  kepada Klinik  Pratama  untuk  melakukan persiapan akreditasi.
“Ada dong, pasien  kan  tidak semuanya puas. Sekarang sarananya ada secara  online  di  BPJS  dan  google,  kami juga  menyediakan  kotak  saran  diklinik, selalu  di follow  up dan  ditindak  lanjuti sebagai bahan evaluasi kedepannya” (IU
1)
Klinik
Pratama memfasilitasi
pemberian kritik dan saran dari pasien baik secara offline ataupun online .  Klinik Pratama sudah pernah menerima kritik ataupun  saran  dari  pasien  mengenai kepuasan dan ketidakpuasannya terhadap  pelayanan  yang  diberikan. Kritik  dan  saran  tersebut  digunakan Klinik  Pratama  sebagai  bahan  evaluasi
terhadap  kualitas  pelayanan  yang diberikan.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Wahyudin  (2019)  bahwa kepuasan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan yang  dapat  mendukung  pelaksanaan akreditasi.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, Klinik Pratama di Kabupaten Cirebon belum  siap  untuk  menghadapi  akreditasi,  baik Klinik  Pratama  yang  memiliki  layanan  lengkap dan berlokasi dekat dari pusat kabupaten, Klinik Pratama  yang  memiliki  layanan  tidak  lengkap dan berlokasi dekat dari pusat kabupaten, Klinik Pratama  yang  memiliki  layanan  lengkap  dan berlokasi  jauh  dari  pusat  kabupaten  dan  Klinik Pratama  yang  memiliki  layanan  tidak  lengkap dan  berlokasi  jauh  dari  pusat  kabupaten, dikarenakan  adanya  kendala  dalam  faktor standar  dan  tujuan  kebijakan,  faktor  sumber daya,  faktor  komunikasi,  faktor  karakteristik lembaga  pelaksana  dan  faktor  kondisi  sosial- politik  pada  aspek  dukugan  dinas  kesehatan yang belum optimal.
Klinik  Pratama  sebaiknya  membentuk  tim akreditasi  internal  untuk  mempersiapkan  dan melengkapi persyaratan akreditasi agar persiapan akreditasi lebih efisien dan terintegrasi dengan  pedoman  yang  ada,  selain  itu mengadakan  pelatihan  SDM  terkait  persiapan akreditasi,  pemberian  insentif  kepada  SDM dalam  mempersiapkan  akreditasi,  membuat timeline kerja  persiapan  akreditasi,  dan  selalu berkoordinasi  dengan  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Cirebon  jika  terdapat  kendala  atau hal  yang  kurang  jelas  mengenai  persiapan akreditasi.

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada pihak Dinas Kesehatan dan Klinik Pratama yang ada di Kabupaten Cirebon dan pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
A.  Lina,  Hidayat,  Zainal.  2017.  Implementasi Program  SISMANTIK  (Siswa  Pemantau Jentik)  Pada  Sekolah  Dasar  Swasta Dalam  Upaya  Pengendalian  Penyakit Demam  Berdarah  Dangue  Di  Dinas Pendidikan  Kota  Semarang. Jurnal  Of
Public Policy and Management Review , 6(2), 1 – 12.
Anggraeny,  Putri,  Ernawaty.  2016.  Kesiapan Pusat Layanan Kesehatan (PLK) B Unair Menghadapi Akreditasi Klinik Pratama. Jurnal  Administrasi  Kesehatan  Indonesia , 4(2), 146-154.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan.  2021.
Available from :
https://faskes.bpjskesehatan.go.id/apli cares/#/app/peta [Diakses  pada  :  20 Desember 2020]
Direktoral Jenderal Bina Upaya Kesehatan. 2015. Pedoman  Survei  Akreditasi  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Farzana  K,  Nissa.  2016.  Analisis  Kesiapan Akreditasi  Dasar  Puskesmas Mangkang Di  Kota  Semarang. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 4(4), 1 – 10.
Gunawan,  Ega.  2018.  Pelaksanaan  Kebijakan
Legislasi  terhadap  Komunikasi  Politik dalam Mewujudkan Efektivitas Penyusunan  Produk  Legislatif. Jurnal
Publik , 12(1), 1 – 11.
Hasmawati,  Fifi.  2019.  Manajemen  Dalam Komunikasi. AL – IDARAH Jurnal UIN- SU , 7 (2), 1 – 11.
Kementrian  Kesehatan  RI.  2015.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.  71  Tahun  2013  Tentang  Pelayanan Kesehatan  Pada  Jaminan  Kesehatan Nasional.
Kementrian  Kesehatan  RI.  2019.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.  46  Tahun  2015  Tentang  Akreditasi Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat Praktik  Mandiri  Dokter,  Dan  Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
Kementrian  Kesehatan  RI.  2020.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.  21  Tahun  2020  Tentang  Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
Misnaniarti,  Destari  PK.  2018.  Aspek  Penting
Akreditasi Puskesmas dalam
Mendukung  Implementasi  Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Penelitian dan Pengembangan  Pelayanan  Kesehatan ,  2(1), 10 – 16.
Puji Lestari, Ita, dkk. 2018. Analisis Faktor Yang Berhubungan  Dengan  Implementasi
Program  Tuberkulosis  di  Puskesmas Wilayah  Kabupaten  Magelang. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia , 6(2), 1 – 7.
Rudiarto  Hendroyogi,  Safil.  2016.  Keterkaitan Antara  Persepsi  Pentingnya  Akreditasi Rumah  Sakit  Dengan  Partisipasi, Komitmen, Kepuasan Kerja, Dan Kinerja Karyawan. Jurnal  Ekonomi  Manajemen Sumber Daya , 18(2), 1 – 16.
Rumangkit, Stefanus. 2016. Pengaruh Sosialisasi Organisasi Pada Komitmen Afektif Yang Dimediasi Oleh Kesesuaian Nilai. Jurnal Bisnis Darmajaya , 2(1), 1 – 23.
Sholihah, KA. 2018. Kesiapan Unit Rekam Medis Klinik  dalam  Menghadapi  Akreditasi. Jurnal  Administrasi  Kesehatan  Indonesia , 6(2), 197-204.
Stevani, Yulia. 2019. Proses Persiapan Akreditasi Puskesmas  Kertek  II. Jurnal  Ilmu Kesehatan Masyarakat , 3(1), 1 – 12.
Sulistinah,  Agus,  dkk.  2017.  Kajian  Kesiapan Dokumen  Akreditasi  Kelompok  Kerja
Administrasi Manajemen di
Upt.Puskesmas  Jelbuk  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Jember. Jurnal  Pustaka
Kesehatan , 5(3), 1 – 8.
Susilawati.  2017.  Gambaran  Implimentasi
Akreditasi Puskesmas Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara. Jurnal JUMANTIK , 2(2), 1 – 11.
Telussa,  Falentine,  Sriatmi  A,  Jati  SP.  2018.
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesiapan Klinik Pratama Dalam Menghadapi Akreditasi Di Kota
Semarang. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 6(4), 18-27.
Undang – Undang  Republik  Indonesia  No.  40 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional
Wahyudin,  Rohmad.  2019.  Analisis  Peran
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Dalam Pencapaian Akreditasi Paripurna
Puskesmas  Gilingan  Kota  Surakarta. Skripsi .  Program  Studi  Kesehatan Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Widyastuti, Wahyu. 2019. Hubungan Akreditasi
Puskesmas  Dengan  Tingkat  Kepuasan Pasien Di Puskesmas
Wilayah Kabupaten  Semarang. Skripsi .  Jurusan Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas
Ilmu  Keolahragaan,  Universitas  Negeri
Semarang.
Yuspi  Sari,  Hika.  2020.  Pengaruh  Manajemen
Sarana Dan Prasarana Terhadap Pencapaian  Akreditasi  A  Di  Madrasah
Aliyah  Darul  Hikmah  Pekanbaru. Skripsi .  Program  Studi  Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan,  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.