___________________ Korespondensi penulis: e-mail: yunus.paulangan@fmipa.uncen.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.14.1.2022.25-33
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 14 Nomor 1 Mei 2022 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020
Analisis Kelembagaan Lokal ….. Pulau Kolepom Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Paulangan, Y.P., et al)

## ANALISIS KELEMBAGAAN LOKAL PENGELOLAAN CALON KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU KOLEPOM KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

## LOCAL INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PROSPECTIVE MANAGEMENT OF KOLEPOM ISLAND PARK CONSERVATION AREA, MERAUKE REGENCY, PAPUA PROVINCE
Yunus Pajanjan Paulangan* 1,2,3 , Hendrik Sombo 4 , Pernandes Silaen 5 dan Johanis Valentino Fofied 6
1 Dosen Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Gedung FMIPA. Jl. Kampwolker, Jayapura 99351, Indonesia
2 Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Gedung LPPM. Jl. Kampwolker, Jayapura 99351, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jl.Akuatan-Kemiri I, Sentani, Indonesia
4 Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong, Jalan KPR PDAM, Km. 10, Klawuyuk, Kota Sorong, Indonesia
5 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Jayapura, Indonesia
6 NCUATSEA-2, Merauke, Indonesia Teregistrasi I tanggal: 03 Maret 2022; Diterima setelah perbaikan tanggal: 14 Juni 2022; Disetujui terbit tanggal: 16 Juni 2022

## ABSTRAK
Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan suatu Kawasan konservasi. Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektifitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan ( stakeholder ) sebagai lembaga dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner serta diskusi pakar. Analisis data menggunakan metode ( Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Distrik, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah Tabonji, Waan dan Kimaam, dan Lembaga Keagamaan (Gereja) sebagai elemen lembaga kunci dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman berkelanjutan.

## Kata Kunci: Kelembagaan Lokal; Pengelolaan; Taman; Pulau Kolepom

## ABSTRACT
Institutional is one of the important aspects in the management of a conservation area. The overlapping authority can create a potentially conflict of interest that can disrupt the effectiveness and the efficiency of the conservation area management. This study aimed to identify stakeholders as the institution in the management of the Kolepom Island Park Conservation Proposed Area. Data were collected using interview methods and filling out questionnaires as well as expert discussions. Data analysis used with the Interpretative Structural Modeling (ISM) method. The results of the study indicate that the stakeholders who play a role in the management of the Prospective Conservation Area of the Kolepom Island Coastal Park, namely Development Planning Agency at Sub-National Level Papua Province, Technical Unit of Marine and Coastal Resources Management at Sorong, Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, Marine and fisheries services Papua Province, Village Government, District Government, Indigenous Peoples Institutions (Tabonji, Waan & Kimaam) and Religious Institutions (Churches) as some key institutional elements in the sustainable management of the Prospective Park Conservation Area.
Kata Kunci: Local Institution;Management; Park; Pulau Kolepom

## J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.14 No.1 Mei 2022:

## PENDAHULUAN
Pulau Kolepom merupakan gugusan kepulauan yang meliputi Pulau Dolak, Pulau Yos Sudarso, Pulau Kimaam, Pulau Kolepom dan Pulau Frederik Hendrik dengan panjang garis pantai 165 km dan luas sekitar 11.600 km 2 (Kartikasari et al., 2012; Polhemus dan Allen, 2007), memiliki potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut terutama ekosistem mangrove yang di dalamnya terdapat berbagai jenis biota seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain yang perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan berkelanjutan Komoditas perikanan utama dari dari Pulau Kolepom, yakni ikan hiu, ikan kakap, ikan pari, udang dan teripang (KKP, 2020). Oleh karena itu, Pulau Kolepom diusulkan sebagai salah satu Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagai salah satu Calon Kawasan Konservasi, Pulau Kolepom sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya perairan yang tentunya berkaitan erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka inisiasi Pulau Kolepom sebagai Calon Kawasan Konservasi dipastikan peranan pem angku kepentingan ( stakeholder ) menjadi penting sehingga perlu dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan demi keberlanjutan sumberdaya. Pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom dibawah kebijakan pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebaiknya mempunyai kelembagaan pengelolaan di tingkat lokal yang mempertimbangkan keberadaan berbagai pemangku kepentingan khususnya pemangku kepentingan lokal untuk m eningkatkan optim alisasi pencapaian pem berdayaan m asyarakat dan kelestarian sumberdaya alam dalam kawasan sebagai tujuan konservasi, efektivitas program yang tepat sasaran dan efisiensi anggaran dan-lain dalam pengelolaan.
Dalam rangka inisiasi pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom, maka identifikasi pemangku kepentingan ( stakeholder ) dan model kelembagaan perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik terkait kewenangan yang pada akhirnya menurut Sambali dkk (2014), akan menyebabkan kinerja pengelolaan menjadi kurang optimal. Cadoret (2009), menyatakan bahwa konflik merupakan tantangan dalam pengelolaan baik secara sosial, politik dan lingkungan karena konflik merupakan bagian integral dari semua kegiatan pengelolaan. Im plikasi dari perm asalahan kewenangan dalam pengelolaan akan berdampak pada sum berdaya pada akhirnya. Sem entara itu, kelembagaan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pengelolaan, dimana tidak hanya
berpengaruh terhadap aspek efisiensi dan efektivitas program tetapi juga terhadap aspek keberlanjutan pengelolaan (Paulangan, 2019). Kelembagaan pengelolaan dapat terdiri dari instansi atau pemangku kepentingan yang terkait atau biasa juga disebut dengan stakeholder yang merupakan unsur dalam komponen suatu kelembagaan. Pelibatan stakeholder sangat penting, nam un seringkali dijum pai ketidakjelasan tugas dan wewenang sehingga terjadi tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik kelembagaan. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan membentuk kelembagaan khusus untuk melakukan koordinasi dan komunikasi serta pengaturan hukum antar kewenangan dan lem baga. Sistem kelem bagaan pengelolaan sebaiknya aplikatif dan akomodatif serta dapat diakses oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya yang terwadahi dalam pengintegrasian kelembagaan formal dan non formal berdasarkan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan kelembagaan yang disarankan oleh Yusuf dkk (2018) dalam kelembagaan pengelolaan ikan terbang di Sulawesi Barat. Kelembagaan yang baik adalah kelembagaan yang dicirikan dengan tiga hal yaitu: (i) adanya insentif bagi masyarakat karena hak kepemilikan: (ii) membatasi tindakan para politisi, elite, dan kelompok kepentingan untuk memperoleh keuntungan tanpa prosedur yang benar; (iii) memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam meningkatkan kapasitas individu masing-masing (Acemoglu (2003; Sanjaya dan W iryasa, 2016). Kelem bagaan merupakan modal sosial yang juga dapat memberikan sumbangan yang penting dalam pembangunan ekonomi (Ikhsan, 2000) dan merupakan hal yang kritikal untuk dapat memahami pembangunan ekonomi dan mengidentifikasi kinerja ekonomi dari sebuah perekonomian (Alston et al. , 1996).
Pulau Kolepom merupakan pulau terluar yang sangat strategis perannya sebagai pulau pertahanan karena berhadapan langsung dengan Australia, yang lokasinya terpisah dengan pulau daratan utama, sehingga diduga terdapat endemisitas yang relatif tinggi (Sentosa dan Satria, 2017). Pulau Kolepom memiliki ekosistem pesisir terutama ekosistem mangrove yang ditemukan mulai dari sepanjang pantai sebelah timur sampai ke pantai sebelah selatan, seperti jenis Sonneratia alba , Avicennia sp. , Aegiceras floridum , Rhizopora sp ., Bruguera sp ., dan xylocarpus sp serta nipah (Direktorat PPK-KP3K, 2022). Tingginya kekeruhan akibat sedimentasi di perairan Pulau Kolepom menyebabkan lamun dan terumbu karang tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, namun kaya akan sumberdaya ikan dan udang serta beberapa biota ekonomis lainnya. Selain itu, bentang alam Pulau Kolepom umumnya berupa
dataran rendah (ketinggian sekitar 5-7 mdpl) dengan karakteristik habitat berupa rawa-rawa, hutan sagu, dan savana (Direktorat PPK-KP3K, 2012). Kondisi lingkungan dan keberadaan sumberdaya perikanan yang demikian menyebabkan keberadaan pemukiman di Pulau Kolepom umumnya berada di rawa-rawa dekat sungai sehingga memiliki karakteristik sosial budaya masyarakat yang unik, terutama dalam m engelola sum berdaya alam di sekitarnya. Masyarakat Pulau Kolepom umumnya memiliki mata pencaharian sebagai penangkap ikan dan berburu binatang hutan. Mata pencaharian tersebut menurut Ginkel (2007), secara tidak langsung membentuk identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007). Eksistensi komunitas masyarakat Pulau Kolepom dalam memanfaatkan sumberdaya alam, termasuk juga telah melahirkan pranata dalam mengelola sumberdaya alam di sekitarnya. Masyarakat di Pulau Kolepom memiliki pranata sosial budaya sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini sejalan dengan Satria dkk (2017), bahwa masyarakat adat di pulau-pulau kecil memiliki pranata local yang digunakan dalam m enata-kelola sumberdaya alamnya.
Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Papua sangat unik termasuk di Pulau Kolepom, karena memiliki pranata sosial budaya yang melahirkan sistem kelembagaan adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Salah satunya yakni masyarakat adat (komunitas adat) memiliki hak kepemilikan yang disebut dengan hak ulayat adat dengan model pengelolaan yang didalamnya terdapat kearifan- kearifan lokal yang telah diterapkan secara turun- temurun. Oleh karena itu, maka hak-hak adat dan kearifan-kearifan lokal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman. Selain itu, kehadiran masyarakat sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pengelolaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Satria dan Matsuda (2004); Mustaqim (2018) dan Adrianto et al., (2010), bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam efisiensi pengelolaan, sehingga perlu peran masyarakat.
Penelitian ini bertujuan m engidentifik asi stakeholder dan peran aktor lokal sebagai elemen kelembagaan yang berperan dalam rangka inisiasi Pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pulau Kolepom secara berkelanjutan.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni studi literatur, survey dan wawancara. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Responden yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 19 responden yang dianggap mewakili unsur pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis, lembaga perguruan tinggi, aparat hukum, lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan serta tokoh masyarakat yang ada. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai jurnal dan laporan ilmiah yang relevan dengan kajian. Data yang diperoleh dianalisis kemudian dipetakan untuk mengetahui tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungannya dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom.

## Analisis Data
Analisis kelembagaan menggunakan metode Interpretative Structural Modeling (ISM) yang dikembangkan oleh Saxena et. al. (1992). ISM merupakan salah satu model yang dikembangkan dalam perencanaan strategis, yakni sebuah metodologi yang interaktif dan sebuah implementasi dalam suatu pengaturan kelompok (Eriyatno dan Sofyar, 2007), yang dikenal sebagai proses yang mengubah suatu sistem yang tidak jelas dan kompleks menjadi model yang lebih defenitif untuk berbagai macam manfaat dan kategori ide (Marimin, 2004; Mohammed et al., 2008; Attiri et.al ., 2013; Jayant et al ., 2014; Jayant and Azhar, 2014). Berikut berbagai langkah teknik ISM disajikan pada Gambar 1.
Analisis Kelembagaan Lokal ….. Pulau Kolepom Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Paulangan, Y.P., et al)
Gambar 1. Diagram alir persiapan model ISM. Figure 1. ISM model preparation flowchart.
Teknik ISM ini dapat memberikan basis analisis program, dimana informasi yang dihasilkan sangat berguna dalam formulasi kebijakan serta perencanaan strategis (Saxena, et.al., 1992). Analisis ISM digunakan untuk mengetahui aktor yang berperan dalam inisiasi kelembagaan Calon Kawasan Konservasi Taman di Pulau Kolepom. Metode dan teknik ISM akan menghasilkan struktur hirarki elemen sistem dan klasifikasi sub elemen kunci berdasarkan survey dan diskusi pakar. Pakar yang terpilih sebagai responden dengan pertimbangan kesediaan untuk diwawancarai atau mengisi kuisioner yang ada, pengalaman, jabatan dan reputasi yang yang menunjukkan kredibilitasnya sebagai ahli. Penentuan elemen melibatkan sebanyak 6 orang responden diantaranya dari Universitas Cenderawasih (UNCEN), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Destructive Fishing Watch (DWF), Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Merauke. Proses pengumpulan pendapat para ahli dilakukan menggunakan metode Delphi melalui bantuan kuisioner (Halim dkk ., 2021).
Inform asi dari sistem yang dikaji akan distrukturisasi dalam bentuk matriks yang disebut Structural Self Interaction Matrix (SSIM) yang menggambarkan hubungan kontekstual antar sub elemen dan elemen-elemen sistem. SSIM tersebut kemudian ditransformasikan menjadi Reachability Matrix (RM) yaitu bilangan biner yang dikaji memiliki sifat transivitas dan reflektivitas, dan penilaiannya menggunakan empat simbol yakni V, A, X, dan O dengan ketentuan sebagai berikut:
V jika e ij = 1 dan e ij = 0 (sub elemen (1) mempengaruhi sub elemen (2), tetapi tidak sebaliknya);
A jika e ij 0 dan e ij = 1 (sub elemen (2) mempengaruhi sub elemen (1), tetapi tidak sebaliknya);
X jika e ij = 1 dan e ij = 1 (sub elemen (1) dan sub elemen (2) saling mempengaruhi; dan O jika e ij = 0 dan e ij = 0 (sub elemen (1) dan sub elemen (2) tidak saling mempengaruhi.
Nilai e ij adalah 1 ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke- i dan ke- j , sedangkan nilai e ij adalah 0 tidak ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke- i dan ke- j .
Matrik yang telah memenuhi transivity dilanjutkan pengolahannya untuk m endapatkan m atrik reachability, untuk mendapatkan Driver Power (DP) dan Depedence (D). Tahap terahir adalah mengelompokkan sub-sub elemen kedalam 4 sektor/ kuadran (Saxena, 1992), yaitu: (1) Weak driver-weak Dependent variables ( Autonomous ), peubah di sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, hubungannya sedikit. (2), Weak driver strongly- Dependent variables ( Dependent ), peubah yang masuk kedalam kelompok ini merupakan peubah tak bebas, (3) Strong driver strongly dependent variables ( Linkage ), peubah pada sektor ini harus dikaji secara hati-hati karena interaksinya dapat memberikan dampak dan umpan balik terhadap sistem, dan (4) Strong driver weak Dependent variables ( Independent ) peubah dalam sektor ini memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem dan sangat menentukan keberhasilan program. Untuk melihat pola dan hubungan langsung antar Lembaga diperoleh melalui penggambaran grafik tingkat pengaruh dan ketergantungan (Gambar 2).
Gambar 2. Grafik Tingkat Pengaruh dan Tingkat Ketergantungan Lembaga. Figure 2. Graph of Institutional Influence and Level of Dependence. Keterangan:
Kuadran I ( Autonomous ), Lembaga yang memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan rendah. Mencakup lembaga yang tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman. Kuadran II ( Dependent ), merupakan lembaga yang memiliki ketergantungan yang tinggi, tetapi pengaruhnya rendah. Kuadran III ( Linkage ), merupakan lembaga yang memiliki pengaruh dan ketergantungan yang tinggi. Mencakup Lembaga yang kehadirannya perlu diperhatikan dengan baik. Kuadran IV ( Independen ), merupakan lembaga yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi ketergantungannya rendah, mencakup lembaga yang kuat dan berperan sebagai Lembaga penggerak dalam keberhasilan program pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom.

## BAHASAN
Hasil analisis kelembagaan dengan metode ISM untuk 23 aktor lembaga di tingkat lokal sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 3, bahwa sub elemen kunci dari elemen kelembagaan adalah [A1] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, [A3] Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, [A4] Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, [A17] Pemerintahan Kampung, [A19] Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah Tabonji, Waan & Kimaam, dan [A20] Lembaga Keagamaan (Gereja) yang masuk dalam sektor independent factor ( strong driver-weak independent variables ). Sektor sub elemen tersebut memiliki kekuatan penggerak yang besar terhadap keberhasilan program pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Tam an ke depan. Hasil analisis kelembagaan dengan metode ISM menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) elemen Lembaga dalam sector independent (kuadran IV) yang berpengaruh kuat, yang untuk efektifitasnya dalam pengelolaan Calon Kawasan Koservasi Taman Pulau Kolepom. Menurut Sholahuddin (2001), Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, yakni: 1) aspek struktur organisasi yang fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu dan mampu untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang dihadapi, 2) aspek kejelasan fungsi dari setiap lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-
masing, dan 3) aspek tata nilai atau norma, dalam setiap organisasi harus mempunyai tata nilai yang dipatuhi oleh elemen-elemen dalam organisasi.
Dalam pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu kelembagaan yang kuat serta efektif dan efisien (Sambali et al., 2014). Selanjutnya dijelaskan bahwa pemahaman persepsi dalam pengelolaan sumberdaya antar lembaga yang terlibat serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam ekosistem dan jasa ekosistem merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat dirumuskan dalam kebijakan pengelolaan agar berdampak positif dan sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.
Lembaga yang berada pada kuadran III ( Linkage ) yakni [A21] Kelompok Nelayan, [A24] Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian, [A5] Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, [A22] Non- Government Organization (NGO), [A2] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) & Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Kabupaten Merauke, [A26] Lembaga Penelitian (LEMLIT) Perguruan Tinggi (PT), [A9] Dinas Pariwisata (DISPAR) Provinsi Papua, [A10] Dinas Pariwisata (DISPAR) Kabupaten Merauke, [A25] Program Mitra Bahari Regional Center (RC) Papua, [A7] Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merauke, [A12] Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Merauke,
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.14 No.1 Mei 2022:
[A15] Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Papua, [A16] Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Merauke, [A18] Pemerintahan Distrik, [A6] Calon Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (CDKLH) Merauke, [A14] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Merauke, [A13] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua merupakan lembaga yang pengaruhnya kuat dan ketergantungannya juga kuat. Lembaga-lembaga
tersebut harus dikaji secara hati-hati karena berpengaruh terhadap lembaga lainnya.
Elemen [A23] Kelompok Masy. Non Nelayan (seperti Kelompok Pemancing), merupakan lembaga yang pengaruhnya rendah tetapi ketergantungannya tinggi ( dependen factor / weak driver-strongly dependence variables ). Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Non Nelayan seperti kelompok pemancing memiliki pengaruh yang rendah dan keberadaannya tergantung dengan aktor yang lain.
Gambar 3. Matriks Driver Power-Dependence Kelembagaan. Figure 3. Matrix of Institutional Power-Dependence Drivers.
Keterangan:
[A1] BAPPEDA Prov. Papua, [A2] BAPPEDA &LITBANG Kab. Merauke, [A3] LPSPL Sorong, [A4] DKP Provinsi Papua, [A5] Dinas Perikanan Kab. Merauke, [A6] CDKLH Merauke, [A7] DLH Kab. Merauke, [A8] BKSDA, [A9] DISPAR Prov. Papua, [A10] DISPAR Kab. Merauke, [A11] Dishub Prov. Papua, [A12] DISHUB Kab. Merauke, [A13] Dinas P & K Prov. Papua, [A14] Dinas P & K Kab. Merauke, [A15] Dinas Koperasi UMKM Prov. Papua, [A16] Dinas Koperasi UMKM Kab. Merauke, [A17] Pemerintahan Kampung, [A18] Pemerintahan Distrik, [A19] LMA (Tabonji, Waan & Kimam), [A20] Lembaga Keagamaan (Gereja dll), [A21] Kelompok Nelayan, [A22] NGO, [A23] Kelompok Masy. Non Nelayan (Klp Pemancing, dll), [A24] Aparat TNI/ Kepolisian, [A25] PMB Mitra Bahari RC Papua, [A26] LEMLIT PT.
Analisis juga menunjukkan bahwa [A1] BAPPEDA Prov. Papua, [A17] Pemerintah Kampung, [A4] DKP Provinsi Papua dan [A19] LMA (Tabonji, Waan & Kimam) berdasarkan diagram model struktural kelembagaan berada pada level 1 merupakan lembaga yang berpengaruh kuat, [A20] Lembaga Keagamaan pada level 2 dan kemudian [A3] LPSPL Sorong, [A21] dan [A24] yang juga berpengaruh kuat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk efektivitasnya dan keberlanjutan pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom ke depan sangat tergantung pada lembaga-lembaga tersebut terutama lembaga pada level 1, 2 dan 3. Kelompok lembaga [A21] Kelompok Nelayan dan [A24] Aparat (TNI dan Kepolisian) meskipun memiliki pengaruh yang rendah,
nam un ketergantungannya tinggi. Umum nya kelompok nelayan diinisiasi oleh instansi terkait sehingga dalam perjalanannya sangat ditentukan oleh inisiatornya. Sedangkan peranan aparat juga relative masih rendah, misalnya dalam hal penegakan hukum rendah jika semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, aparat bertindak ketika terjadi permasalahan pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat ataupun terjadi konflik diantara masyarakat. Oleh karena itu peranan aparat sangat tergantung pada lembaga lainnya. Meskipun peranan TNI secara langsung terhadap Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom, tetapi fungsi dan peranan teritorial sangat besar karena Pulau Kolepom merupakan pulau terluar/ pulau perbatasan.
Gambar 4. Model Struktur Level Pengaruh Elemen Lembaga Terkait. Figure 4. Structure Model of the Level of Influence of Related Institutional Elements.
Diketahui bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut berada pada pemerintahan provinsi sehingga kewenangan pemerintah kabupaten praktis sudah tidak ada, kecuali dalam hal pemberdayaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat telah diakom odir dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kemudian direvisi menjadi UU No. 1/2014 bahkan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No.8/Permen.KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan W ilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keterlibatan masyarakat adat dalam kelembagaan tidak terlepas dari amanat UU No. 12 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah mempertegas pengakuan hak-hak ulayat. Sementara Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yakni LMA Tabonji, Waan dan Kimam yang secara adat memiliki hak penguasaan adat (hak ulayat). Lembaga Keagamaan yang dalam hal ini Lembaga Gereja sebagai lembaga keagamaan yang mayoritas dianut oleh masyarakat lokal juga merupakan amanat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan perubahannya yg dikenal dengan “tiga tungku”. Pada level lokal, pemerintah sebagai salah satu tungku diwakili oleh pemerintahan kampung sehingga menjadi salah satu lembaga yang secara teknis berperan langsung pada implementasi program pengelolaan di tingkat lokal. LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT
Kementerian Kelautan dan Perikanan secara teknis terkait langsung dalam memastikan kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Indonesia Timur sehingga menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Secara hirarki berdasarkan tingkat pengaruh 26 lembaga dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom ditunjukkan pada Gambar 4, dimana terdapat 11 level lembaga yang berpengaruh dalam pengelolaan calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Elemen lembaga paling berpengaruh, yakni [A1] BAPPEDA Prov. Papua, [A17] Pemerintah Kampung, [A4] DKP Provinsi Papua dan [A19] LMA (Tabonji, Waan & Kimam) yang berada pada level 1. Dalam konteks kelembagaan pengelolaan, keempat lembaga tersebut sangat berperan dalam keberhasilan pengelolaan calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik kepentingan, maka perlu dibentuk forum sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, dimana elemen lembaga yang paling berpengaruh lebih berperan aktif.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian, struktur kelembagaan yang paling berperan sebagai elemen kunci dalam pengelolaan calon Kawasan konservasi Taman Pulau Kolepom yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Loka
Analisis Kelembagaan Lokal ….. Pulau Kolepom Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Paulangan, Y.P., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.14 No.1 Mei 2022:
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Distrik, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah Tabonji, W aan dan Kim aam , dan Lem baga Keagamaan (Gereja).

## Rekomendasi
Elemen kelembagaan dari lembaga dapat dirujuk sebagai Lembaga pengelola dalam Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom untuk mewujudkan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Penerapan program pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom sebaiknya mempertimbangkan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh agar implementasi dan keberlanjutan program konservasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, yang juga penting yak ni sistem kelembagaan pengelolaan calon Kawasan konservasi nantinya lebih aplikatif dan akomodatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Program ATSEA-2. Kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, diantaranya tim ATSEA-2, DKP Provinsi Papua, dan LPSPL Sorong serta pihak-pihak telah berkonstribusi sebagai responden dan narasumber yang tidak sempat Kami sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu, D. (2003). Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institutions in Econom ic Developm ent. Finance and Development . 40(2): 27-30.
Adrianto, L, Amin, A.A.A., Solihin, Hartoto, A., & Satria A. (2010). Konstruksi Lokal Pengelolaan Perikanan di Indonesia . Bogor (ID). Penerbit IPB Press.
Alston, L., & Joseph P.F. (1996). The Economics and Politcs of Institutional Change , dalam Lee J. Alston, Thrainn Eggertsson, dan Dauglas C. North.
(eds.), Emperical Studies in Institutional Change .Cambridge University Press. Cambridge.
Attiri, R., Dev N., & Sharma V. (2013). Interpretative Structural Modelling (ISM) approach: an Overview. Res. J. Management Sci . 2(2): 3-8.
Cadoret, A. (2009). Conflict dynamics in Coastal Zones: a perspective using the example of Languedoc-Rousillon (France). J Coast Conserv . 13:151-163.
Ginkel, Rob van. (2007). Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers.
Halim, E. C., Andi., & Rahardjo, J. (2021). Aplikasi Interpretive Structural Modeling Pada Faktor- Fak tor Penyebab Keterlam batan Proyek Konstruksi di Surabaya. Dimensi Utama Teknik Sipil , 8 (1): 60-77. DOI: https://doi.org/10.9744/ duts.8.1.60-77
Ikhsan, M. (2000). Reform asi institusi dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal Demokrasi dan Ham . 1(2): 30-58.
Jayant, A., Azhar, M., & Singh, P. (2014). Interpretatif Structural Modelling (ISM) Approach: a State of the Art Literature Review. IJRMET . 5(1): 15-21.
Jayant, A., & Azhar, M. (2014). Analysis of the Barriers for Im plem enting Green Supplay Chain Management (GSCM) Practices: An Interpretative Structural Modelling (ISM) Approach. Procedia Engineering . 97:2157-2166.
Kartikasari, S. N., Marshall, A.J., & Beehler, B.M. (2012). Ekologi Papua. Seri Ekologi Indonesia, Jilid VI. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 982 hal.
Polhemus, D.A., & Allen, G. R. (2007). Freshwater Biogeography of Papua. In: A.J. Marshall & B.. Beehler, ed., The Ecology of Papua Part I.
Singapore: Periplus Editions Ltd. hal.207–245.
Marimin. (2004). Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk . Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mohammed, I. R., Shankar, R., & Banwet, D. K.
(2008). Creating flex-lean-agile value bhain outsourching. Busines Process Management Journal . 14:338-389.
Mustaqim. (2018). Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Era Desentralisasi. Jurnas Sosial Sains dan Humaniora . 2(1): 91-104. DOI: 10.30595/jssh.v2i1.2314
Paulangan, Y. P. (2019). Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang Berbasis Tiaitiki di Teluk Depapre Jayapura . [Disertasi]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Paulangan, Y. P. (2020). Ekosistem Terumbu Karang di Teluk Depapre: Kondisi & Persfektif Pengelolaannya . Penerbit CV. Pena Persada.
Purwokerto.
Sambali, H., Yulianda, F., Bengen, D. G., & Kamal, M. M. (2014). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Jurnal Sosek KP. 9(1): 105-113. DOI: http://dx.doi.org/
10.15578/jsekp.v9i1.1188
Sanjaya, A., & W iryasa, A. (2016). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali. Materi disampaikan pada Seminar Nasional Sain dan Teknologi III di Bali, 15-16 Desember 2016.
Satria, A., & Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. Mar. Policy 28: 437-450. doi:10.1016/j.marpol.2003.11.001
Saxena, J. P., Sushil., & Vrat. (1992). Hierarchy and classification of program plan elements using interpretative structural modeling: a case of study of energy conservation in the Indian cement industry. System Practice . 5(6): 651-670.
Sentosa, A. A., & Satria, H. (2017). Beberapa Jenis Ikan Di Pulau Dolak, Kabupaten Merauke, Papua. Warta Iktiologi. 1(2): 7-13.
Sholahuddin, A. (2001). Analisis Kelembagaan Pengem bangan Agroindustri (Studi Kasus Kabupaten Tebo, Jambi). [ Thesis ]. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta
Yusuf, D., Arief, A. A., Amiluddin., Ali, S. A., & Indar, M. Y. N. (2018). Analisis Peran Kelembagaan Lokal Nelayan dan Strategi Pengembangannya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Telur Ikan
Terbang di Kabupaten Polman Sulawesi Barat. Jurnal Akuatika Indonesia . 3(1): 1-9.
Analisis Kelembagaan Lokal ….. Pulau Kolepom Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Paulangan, Y.P., et al)