…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## ANALISA DETERMINAN KEMANDIRIAN KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh Mona Adriana 1* , Rinaldi Rustam 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia Email: 1 mona.as@trisakti.ac.id , 2 rinaldi.rustam@trisakti.ac.id
Article History: Received: 21-06-2024 Revised: 27-06-2024 Accepted: 24-07-2024
Abstract: Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  terhadap kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020. Metode - Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model panel . Sampel penelitian adalah seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki  realisasi  DAK,  PAD,  PDRB  ,  TPAK    dengan rasio  kemandirian keuangan  daerah  tahun  2016  -  2020. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh positif    terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah. sementara  DAK  ,  PDRB,  TPAK  tidak  berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya  penelitian  ini  Pemerintah  Daerah    diharapkan dapat  mengoptimalkan  penerimaan  PAD  dengan melalukan  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  dalam  pajak daerah  agar      kemandirian  daerah  dari  kabupaten/kota semakin  meningkat.    Serta  dapat  lebih  memaksimalkan pengelokaan  keuangan    daerah,  terutama  dalam pengelokaan  belanja  daerah  agar  dapat  meningkatkan kemandirian  daerah.  Makalah  ini  berkontribusi  pada literatur  dengan  berfokus  pada  determinan  kemandirian yang  terjadi  di  antara  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa Tengah,  sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini  dapat mengurangi  determinasi  kemandirian  yang  ada  di  Jawa Tengah

## Keywords:
Kemandirian Wilayah, PAD, DAK, PDRB, TPAK
PENDAHULUAN
Dengan  berlakunya  UU  Nomor  2  Tahun  2001  tentang  Pemerintahan  Daerah,  otonomi daerah di Indonesia secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-undang ini kemudian telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya  sendiri, menetapkan kebijakan, dan menetapkan undang-undang. (Undang-Undang RI No 33, 2004) Karena  Indonesia  menganut  prinsip  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  daerah  memiliki  kesempatan  dan  kebebasan  untuk  menjalankan  otonomi mereka sendiri. Selain itu, itu disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
(UUD)  1945.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MPR)  Republik  Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan  Pemanfataan  Sumber  Daya  Nasional  yang  Berkeadilan;  dan  Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah  Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  landasan yang kuat untuk menjalankan otonomi daerah.
Kebijakan  dan  kewenangan  pemerintah  daerah  juga  berubah  karena  sistem pemerintahan  berubah  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Sementara  sistem desentralisasi  memberikan  pemerintah  daerah  kewenangan  untuk  memastikan pembangunan  merata  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat, sistem  sentralisasi  dianggap  kurang  efisien.  Selain  itu,  desentralisasi  dapat  membantu pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. ( (Fadli,  2002). Untuk alasan konseptual,  ada tiga fungsi  yang  terpisah  dalam  kegiatan  pemerintahan:  alokasi,  redistribusi,  dan  stabilisasi. Fungsi  alokasi  menghasilkan  sebagian  besar  manfaat  desentralisasi.  Selain  desentralisasi teritorial,  kebijakan  desentralisasi  juga  mengikuti  desentralisasi  anggaran,  juga  dikenal sebagai desentralisasi fiskal. (Stein, 1999)
Desentralisasi  fiskal  adalah  pengalokasian  keuangan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah, serta memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan dilakukan pemerataan sesuai proporsi dan adil seiring dengan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepada daerah. (Bank,  2011)  Sehingga  tidak  hanya  terfokus  kepada  dana  perimbangan  tetapi  juga kemampuan daerah dalam mengelola potensinya. (Hirawan, 2006)
Otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  memberikan  kepada  daerah  kewenangan  yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional, serta dengan mengatur, membagi, dan  memanfaatkan  sumber  daya  nasional  secara  adil,  serta  dengan  mempertahankan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi,  partisipasi masyarakat,  pemerataan,  dan  keadilan.  Selain  itu,  otonomi  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  dan  kebutuhan  Provinsi  adalah  wilayah  otonom  dan administrasi yang dipimpin oleh gubernur oleh pemerintah pusat.
Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  sumber  daya, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses  pembangunan, antara lain. Tujuan  pembangunan  ekononomi  adalah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  suatu  wilayah  baik,  ini  menunjukkan  seberapa  baik  aktivitas  ekonomi  di  wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat penting untuk menentukan keberhasilan  pembangunan  dan  menentukan  kebijakan  di  masa  mendatang.  (Kurniawan, 2016)
Menurut  (Ernawati,  2017)otonomi  daerah  ditandai  dengan  adanya  penyerahan kewenangan daerah dan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya  daerah yang lebih mengetahui semua  kebutuhan dan standar pelayanan  bagi  masyarakat  didaerahnya  masing-masing.  Dengan  adanya  otonomi  daerah, setiap  daerah  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  daerahnya  sendiri  tanpa  harus bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat  atau Provinsi. dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh Pemerintah daerah di
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Indonesia  adalah  relatif  kecilnya  peranan  (kontribusi)  PAD  di  dalam  struktur  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sehingga  peranan/kontribusi  penerimaan  yang berasal  dari  Pemerintah  Pusat  lebih  mendominasi  susunan  APBD.  Hal  inilah  yang  harus diperhatikan  oleh  Pemerintah  Daerah  agar  bisa  menjadi  daerah  yang  mandiri  dalam pengelolaan  keuangan  dan  mengurangi  ketergantungan  pembiayaan  yang  berasal Pemerintah Pusat atau pihak eksternal.
Kemandirian  keuangan  daerah  adalah  tujuan  dari  penerapan  otonomi  daerah  di Indonesia. Apabila PAD pemerintah daerah lebih besar daripada bantuan pusat, pemerintah kabupaten/kota dianggap mandiri. Apabila PAD kuat, daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat, yang akan mengurangi intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi. PAD  adalah  salah  satu  indikator  atau  standar  yang  digunakan  untuk  mengukur  seberapa bergantung  suatu  daerah  pada  pemerintah  pusat  secara  keuangan.  Dana  Alokasi  Umum (DAU), bersama dengan PAD menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dengan  tujuan  memerataan  kemampuan keuangan antar daerah.

## Tabel 1 Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Tengah
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (Juta rupIah) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PAD 11,541,029   12,547,512   13,711,831   14,112,159   13,669,303   14,697,721 DANA PERIMBANGAN 8,017,297 11,967,786   10,933,711   11,787,397   11,632,689   11,871,856 LAIN-LAIN 74,249 87,875 56,703 86,688 91,564 65,712 TOTAL PENERIMAAN   19,632,575   24,603,173   24,702,245   25,986,244   25,393,556   26,635,289 RASIO KEMANDIRIAN JAWA TENGAH 0.59 0.51 0.56 0.54 0.54 0.55
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  diperlukan  untuk  menjalankan  urusan pemerintahannya,  membangun  wilayah  otonom,  dan  menyediakan  pelayanan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memperluas desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk  meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  mandiri.  Dengan bantuan  desentralisasi  fiskal,  kewenangan  daerah  untuk  mengelola  PAD  dan  transfer  ke daerah  dapat  berdampak  pada  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  mandiri.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat  kepada  Daerah-Daerah,  dan  berbagai  pemasukan  lainnya,  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari tahun 2016 hingga  2021,  pendapatan  Provinsi  Jawa  Tengah  rata-rata  meningkat  8  persen.  Dana perimbangan  juga  tampaknya  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  pembentukan penerimaan daerah dengan persentase dari tahun ke tahun lebih dari 40 % dengan proporsi terbesar adalah dari DAU dan DAK.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  provinsi  Jawa  Tengah  secara  keseluruhan  memiliki  rasio kemandirian lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan provinsi lain di pulau  Jawa,  provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  kemampuan  pembiayaan  yang  kuat  untuk

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
membiayai  pengeluaran  daerahnya.  Bahkan  provinsi  DI  Yogyakarta  memiliki  rasio kemandirian yang lebih rendah dari 50%.

## Tabel 2 Tingkat kemandirian Provinsi di Pulau Jawa
Sumber : Data diolah
Menurut  (Halim,  2012)  Kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah disebut kemandirian keuangan  daerah.  Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  ditentukan  oleh  seberapa  besar PAD  suatu  daerah.  Semakin  besar  PAD  suatu  daerah,  semakin  sedikit  ketergantungan pemerintah pusat terhadap bantuan.
Saat ini, hampir semua pemerintah daerah masih menerima DAU dari pemerintah pusat; hanya  pemerintah  DKI  Jakarta  yang  tidak  menerimanya.  Dengan  demikian,  pemerintah daerah lain masih menerima DAU, yang berarti mereka masih memiliki celah fiskal atau tidak dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  dari  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  kata  lain, pemerintah daerah secara keseluruhan tidak dapat mandiri karena Pendapatan Asli Daerah. Sari (2015) melakukan penelitian yang hampir sama dengan variabel independen Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah Yogyakarta. Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  memiliki  pengaruh  yang signifikan dan positif, sementara Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif. Variabel belanja modal, di sisi lain, memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif. Sedangkan variabel belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian.
Sementara PDRB memiliki peran pula  dalam pembentukan  kemandirian suatu daerah, dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Adiyanto,  2020)  PDRB  memberikan  rpengaruh positif dan signifikan terhadap  kemandirian keuangan  pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama 2015 sampai dengan 2020.
Dari  sisi  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK),  menurut  (Annafi,  2020)  dalam penelitiannya yang bertujuan untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal,  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Tahun pengamatan yang dilakukan dimulai dari tahun 2017 sampai  tahun  2019,  memberikan  hasil  TPAK  berpengaruh  secara  positif  terhadap kemandirian daerah. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang ”Analisa faktor yang mempengaruhi Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Timur”

## a. Perumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
2018 2019 2020 Provinsi DKI Jakarta 0.71 0.68 0.69 Provinsi Jawa Barat 0.58 0.56 0.62 Provinsi Jawa Tengah 0.56 0.53 0.59 Provinsi DI Yogyakarta 0.37 0.36 0.43 Provinsi Jawa Timur 0.58 0.58 0.63
KEMANDIRIAN
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Apakah  terdapat  pengaruh  signifikan Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah  terdapat  pengaruh  signifikan  PDRB  terhadap  kemandirian  wilayah  di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah  terdapat  pengaruh  signifikan  TPAK  terhadap  kemandirian  wilayah  di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
b. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  hubungan  antara pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kemandirian antar wilayah. Pada bagian akhir tulisan juga  ditawarkan  saran  kebijakan  sebagai  upaya  mewujudkan  perekonomian  yang  lebih merata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  menganalisa  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
2. Untuk  menganalisa  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
3. Untuk menganalisa pengaruh PDRB terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
4. Untuk menganalisa pengaruh TPAK terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  faktor-  faktor  terhadap kemandirian  wilayah  kab/kota  provinsi  Jawa  Tengah  selama  periode  tahun  2016  –  2020 dengan  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Variabel  yang  digunakan  adalah  variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana  alokasi umum (DAU), dan dana  alokasi  khusus (DAK, TPAK, PDRB dan Indeks kemandirian
Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Artinya, penelitian ini dibentuk  berdasarkan  data  yang  bersumber  pada  data  sekunder,  jurnal,  artikel,  studi literatur  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  permasalahan. Sedangkan untuk melakukan analisis kuantitatif digunakan pendekatan metode panel data dengan menggnakan software Eviews 9.0
Variabel penelitian yang digunakan untuk mengestimasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Variabel Penelitian Keterangan Variabel Skala Variabe; D Dependen Indeks Kemandirian Skala Ratio Independen PAD Skala Ratio DAK Skala Ratio PDRB Skala Ratio TPAK Skala Ratio
Persamaan
Rancangan model yang akan diajukan adalah model regresi linear dengan sembilan variabel  independen  dan  dengan  satu  variabel  dependen  yakni  ketimpangan  wilayah. Spesifikasi model tersebut secara ekonometrika sebagai berikut:

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
KD it = β0 + β1 PAD it + β2 DAK it + β3 PDRB it + β4 TPAK it e it yang mana:
KD : Kemandirian Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAK : Dana Alokasi Khusus
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
β 0 : Konstanta β 1 s/d β 10 : Koefisien Variabel Independen e : Residual/error
HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Pemilihan Model
1. Hasil Estimasi Uji Chow Effect Test Statistics d.f Prob. Cross-section F 12.265105 (34.206) 0.0000 Cross-section Chi-square 271.139578 34 0.0000
Berdasarkan  hasil  Uji  Chow  pada  tabel  4.2,  dihasilkan  Prob.  Cross-section  Chi-square sebesar 0,0000 < 0,05 (alpha 5%) yang artinya Ha gagal ditolak sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah FEM atau Fixed Effect Model.

## 2. Hasil Estimasi Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistics Chi-sq. d.f Prob. Cross-section Random 18.0497 4 0.08
Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4.3, dihasilkan Prob. Cross-section random sebesar  0,08  >  0,05  (alpha  5%)  yang  artinya  Ho  gagal  ditolak  sehingga  model  yang  tepat untuk digunakan adalah REM atau Random Effect Model.
Berdasarkan hasil uji pemilihan model, model terbaik dalam data panel yang diunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), dengan hasil regresi sebagai berikut:
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.194808 0.052014 3.741419 0.0002 PAD 0.000218 1.93 E-05 11.27546 0.0000 PDRB -8.28E-06 9.22E-05 -0.089808 0.9285 TPAK -0.001314 0.000683 -1.925013 0.0556 DAK -5.80E-05 3.47E-05 -1.670975 0.0962 Adjusted R 2 0.7912114 F-statictic 25.46636 Prob (F-statistic) 0.000000

## Pengaruh PAD terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan hasil estimasi modelPAD memiliki angka koefisien sebesar 0.000218 se dapat  diartikan  bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  ketimpangan  wilayah, dimana setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan maka ketimpangan wilayah akan meningkat
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sebesar  0.000218,  begitupun  sebaliknya.  Kemudian,  prob  t-statistik  sebesar  0,0000,  yang artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti, 2022)), serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Shalshyabilla,  2023))  yang  menyatakan  bahwa  PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah
Hal  ini  disebabkan  karena  ketoka  sebuah  daerah  memiliki  PAD  yang  tinggi  akan memiliki  kemampuan  untukk  memiayai  sendiri  kegiatan  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Di  sisi  lain  batas  minimum  untuk  menjalankan  otonomi  dar=erah  adalah  ketika  daerah mampu  memuliki  PAD  sebesar  20  %  dari  total  penerimaan  daerah  baru  daerah  tersebut memiliki kemampuan untuk mandiri.
Selain  itu  ketika  suatu  kabupaten/kota  memiliki  potensi  yang  tinggi  dalam meningkatkan  PAD  akan  mendorong  daerah  tersebut  untuk  meningkatkan  belanja infrastruktur yang akhirnya berdampak dengan meningkat pertumbuhan ekonomi Di sisi lain semakin  tingginya  PAD  suatu  daerah  yang  pada  akhirnya  akan  membuat  daerah  tersebut dapat  membiayai  kebutuhan  daerahnya  sendiri  tanpa  bantuan  pemerintah  pusat,  dengan kata  lain  daerah  dapat  menjadi  daerah  yang  mandiri  tanpa  bantuan  pihak  luar  dengan mengandalkan penerimaan daerah itu sendiri.

## Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan hasil estimasi model, retribusi daerah memiliki angka koefisien sebesar- 8.28E-06  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  PDRB  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kemandirian daerah, dimana setiap kenaikan PDRB sebesar satu satuan maka kemandirian daerah akan menurun sebesar 0.000194, begitupun sebaliknya. Nilai prob t-statistik 0.9285> 0.5 artinya PDRB berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2018) yang  menyatakan  bahwa  PDRB  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  PDRB  menunjukkan  tingkat perekonomian  suatu  wilayah,  tetapi  tidak  secara  langsung  menunjukkan  apakah  wilayah tersebut  mandiri.  Akibatnya,  meskipun  PDRB  meningkat,  kemandirian  keuangan  wilayah tersebut tidak akan berubah jika pendapatannya tidak meningkat.

## Pengaruh TPAK terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan hasil estimasi model, TPAK memiliki angka koefisien sebesar -0.001314 artinya  variabel  TPAK  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kemandirian  daerah,  dimana setiap kenaikan TPAK sebesar satu satuan maka Kemandirian Daerah akan menurun sebesar 0.001314, begitupun sebaliknya. Nilai prob t-statistik sebesar 0.0056, yang artinya walaupun secara statistik di atas 0,05 artinya pengaruh TPAK tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Indra,  2022) dimana besarnya TPAK tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kemandirian daerah. Pengaruh DAK terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan  hasil  estimasi  model,  DAK  memiliki  angka  koefisien  sebesar  -5.80E- 05sehingga  dapat  diartikan  bahwa  DAK  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kemandirian daerah,  dimana  setiap  DAK  mengalami  penurunn  sebesar  satu  satuan  maka  kemandirian daerah  akan  meningkatb  sebesar  5.80E-05,  begitupun  sebaliknya.  Hasil  prob  t-statistik

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
0.0962, artinya DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Hasil  penelitian  serupa  yang  dilakukan  oleh  (Setiawan,  2021).  Hal  ini  dapat  disebabkan karena alokasi dari dana tersebut baik fisik dan non fisik tidak memberikan dampak langsung terhadap kemandiran daerah, dimanasalah satunya DAK lebih difokuskan untuk Pendidikan baik fisik maupun non fisik

## KESIMPULAN
1. Variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap  kemandirian daerah
2. Variabel  PDRB  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap kemandirian daerah
3. Variabel  TPAK  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap kemandirian daerah
4. Variabel DAK memiliki pengaruh yang Negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adiyanto, D. (2020). Faktor Yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Kab/Kota Pulau Jawa.
[2] Andriana,  N.  (2020).  Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Modal  Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan .
[3] Anikmah. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,Dana Bagi Hasil, dan  Dana  Keistimewaan  Terhadap  Tingkat  kemandirian  Keuangan  Daerah. Jurnal  KPN STAN .
[4] Annafi.  (2020).  Determinasi  Kemandirian  Keuangan  Pada  Pemda  Tingkat  II  di  Provinsi JAwa tengah.
[5] Bank, B. K. (2011). Analisis Hubungan Dana Perimbangan Dengan Kinerja Pelayanan jasa Publik di Indonesia. Jakarta: Decentralizatio Support Facility.
[6] Elmi. (2002). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbanga
[7] Fadli, F. (2002). Fiscal Decentralization and Regional Disparity in East and West Indonesia V 3URYLQFHV. media neliti .
[8] Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
[9] Hirawan. (2006). Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 63-82.
[10] Indra,  A.  (2022).  Determinan  Kemandirian  Keuangan  Pada  Tingkat  II  di  Provinsi  Jawa Tengah. EQUITY .
[11] Karamina. (2023). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sumatera BArat. scholar.unand .
[12] Kurniawan,  B.  (2016).  Analisis  Sektor  Ekonomi  Unggulan  Kabupaten  Kerinci  Provinsi Jambi. Islamic Economics Journal , 1-26.
[13] Lakshita,  R.  (2019).  Pengaruh  PDRB  dan  IPM  terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah. eprimys.uty .
[14] Nilam,  I.  a.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan. Jurnal Harian
[15] Regional
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
[16] Nina.  (2020).  Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara .
[17] Novianti,  D.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal , 244- 250.
[18] Oktafia, A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana  Alokasi  Khusus  (Dak)  Terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (Pdrb) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timu. Jurnal Ilmu Ekonomi .
[19] Pratiwi,  E.  (2021).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Pematangsiantar. JAMIN .
[20] Reza,  M.  (2023).  Analisis  PDRB  Perkapita,  Investasi  Pemerintah,  dan  Inflasi  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. JIEP .
[21] Sari.  (2015).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Velanja  Modal Terhadap Tigkat kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kausus pada Kab/Kota di DIY).
[22] Setiawan.  (2021).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah Provinsi di Pulau Sumatera 2010-2016. Beranda .
[23] Shalshyabilla. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. EBBANK .
[24] Stein, E. (1999). Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. Journal of Apllied Economics , 357-391.
[25] sumiyarti.  (2005).  Analisis  Pengaruh  Perimbangan  Pusat  Daerah  terhadap  Perekonomian Kota Depok. Media Ekonomi .
[26] Tahun,  U.  n.  (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004 . Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
[27] tahun,  U.  n.  (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004 . Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
[28] Utami.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  SElatan  Tahun  2007-2016. Jurnal  Ilmu Ekonomi dan Pembagunan .

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.4, No.2, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN