IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (STUDI PENGELOLAAN ZAKAT MAL PADA BAZNAS
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018)
Raudatus Sholiha & Sriyatin Email: 198103tus@gmail.com

## Abstract
Act Number 23 of 2011 concerning the management of zakat is issued with the aim of optimizing the role of BAZNAS in the collection and distribution of zakat, infaq and shodaqoh (ZIS) in the community. However, the community has not fully understood the  role  of  BAZNAS,  including  in  Jember  Regency.  This  study  aims  to  examine  the Implementation  of  Law  Number  23  of  2011  concerning  zakat  maal  management  in Jember Regency along  with its implications and  problems by  focusing  on zakat  mal management.This  research  is  a  descriptive  qualitative  research  using  primary  data obtained through observations at the BAZNAS office of Jember Regency. The results of the study show that the management of zakat mall in BAZNAS Jember Regency is still  not  optimal.  BAZNAS  in  Jember  Regency  was  only  established  in  2017  so  that the majority of people have not understood  the importance of zakat  management  by zakat  institutions.This also has implications for the management  of  zakat  mal which is  still  not  optimal.  On  the  other  hand,  the fundamental  problems  that  occur  due  to the low trust and understanding of the community towards zakat institutions that play a role in providing services to prospective muzakki to pay zakat mal and facilitate the collection  and  distribution  process.Based  on  these  problems,  BAZNAS  Jember Regency needs to conduct a massive socialization to the public regarding the role of BAZNAS  and  the  importance  of  professional  zakat  management  based  on  the applicable Act. In addition, there also needs to be support from the local government in order to be more optimized for the management of zakat malls in Jember Regency.
Keywords: Zakat Mal, BAZNAS of Jember Regency, Act Number 23 Year 2011.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang (selanjutnya disingkat  menjadi  UU)  Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia dalam rangka untuk memberikan  landasan  hukum  yang jelas  bagi  pelaksanaan  zakat  di Indonesia.  UU  tersebut  merupakan pembaharuan  dari  UU  sebelumnya
yakni  UU  No.  38  Tahun  1999  yang dirasa  sudah  tidak  relevan  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  di masyarakat 1 .Baik  UU  No.  38  Tahun
1 Trie  Anis  Rosyidah  dan  Asfi  Manzilati, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  terhadap  Legalitas  Pengelolaan Zakat  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  (Studi  pada Beberapa LAZ di Kota Malang), Jurnal Ilmiah
1999  ataupun  UU  No  23  Tahun  2011 merupakan wujud tindakan pemerintah dalam  memberikan  wadah  hukum dalam pelaksanakan ibadah masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam. Pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2011 secara nasional dimandatkan  kepada  Badan  Amil
Zakat Nasional (BAZNAS).
BAZNAS  yang  merupakan  satu- satunya  badan  resmi  yang  dibentuk oleh  pemerintah  untuk  mengelola zakat secara nasional. BAZNAS
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden  RI  No.  08  Tahun  2001  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk menghimpun  dan  menyalurkan  zakat, infaq,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat nasional.  Dengan  diterbitkannya  UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakatsemakin mengukuhkan  kewenangan  BAZNAS dalam mengelola zakat 2 . Dalam rangka memberikan  wadah  bagi  masyarakat untuk  turut  serta  dalam  pengelolaan zakat,  UU  No  23  Tahun  2011 menjelaskan  bahwa  masyarakat  dapat membentuk  Lembaga  Amil  Zakat
(LAZ) yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Selain itu,
BAZNAS  juga dapat  membentuk Unit Pengelolaan  Zakat  (UPZ)  yang  juga berfungsi  untuk  membantu  BAZNAS dalam mengelola zakat.
Zakat  merupakan  satu  dari  lima rukun  islam  yang  memiliki sifat wajib
Mahasiswa  FEB  UB, Vol.  1.  No  1  (Semester Ganjil 2012/2013) 2 BAZNAS, Profil BAZNAS, dalam http://pusat.BAZNAS.go.id/profil/ (Diakses tanggal 5 agustus 2018)
dilaksanakan  oleh  setiap  umat  islam secara  individu.  Zakat  dalam  rukun islam  berada  diurutan  ketiga  setelah membaca  dua  kalimat  Syahadat,  dan menunaikan shalat. Rasulullah dalam hadist -nya menjelaskan  bahwa  agama  islam dibangan  berdasarkan  lima  pondasi,
yakni: 1)membaca dua kalimat syahadat ;  2)  mendirikan  shalat;  3) memberikan  zakat;  4)  berpuasa  di Bulan  Ramadhan;  dan  5)  beribadah haji. 3 Zakat  tidak  hanya  beresensi sebagai  interaksi  antara  manusia  dan pencipta  tetapi  juga  kepada  sesama manusia.
Perintah  untuk  melakukan  zakat telah  dijelaskan  dalam  kitab  suci  Al- Quran.  Allah  SWT  telah  mewajibkan umat  islam  untuk  menunaikan  zakat dalam  banyak  ayat  yang  tersebar dalam  Al-Quran.  Salah  satu  ayat  yang menjelaskan  kewajiban  zakat  sama wajibnya  dengan  menunaikan  shalat terdapat  dalam  surah  Al-Baqoroh  ayat 110.  Dalam  ayat  tersebut,  Allah  SWT mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat. 4
Allah  SWT  juga  berfirman bahwa  seorang  muslim  yang  tidak menunaikan zakat tidak akan mendapatkan  rahmat 5 dan  pertolongan dari Allah SWT 6 , serta tidak mendapatkan  pembelaan  dari  Allah SWT 7 .  Rasululllah  Saw  mengingatkan kepada  umatnya  bagi  orang  yang
3 Hadits diriwayatkan Imam Bukhary dan Imam Muslim
4 Al-Quran, 2:110
5 Ibid, 7:156
6 Ibid, 5:55-56
7 Ibid,22: 41
melaksanakan shalat tapi tidak
menunaikan  zakat  dalam  sebuah  hadis “dari  Ibnu  Mas’ud  ra.  sesungguhnya
Rasulullah Saw Bersabda: kita diperintahkan  mendirikan  shalat  dan menunaikan zakat dan siapa  saja  yang tidak  mau  menunaikan  zakat  maka tidak ada shalat baginya”.
Secara  garis  besar  zakat  dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal . Menurut al-Jaziri yang dikutip oleh Siregar terdapat lima jenis  harta  yang  wajib  dikeluarkan zakatnya, yaitu hewan ternak (meliputi unta,  lembu  dan  kambing),  emas  dan perak,  harta  perdagangan,  barang temuan  dan  barang  tambang,  tanam- tanaman  serta  buah-buahan. 8 Secara implementatif, Rasulullah Saw  dalam
hadist- nya menjelaskan ketentuan besaran zakat mal yang harus dikeluarkan  adalah  sebesar  2,5  persen dari  harta  yang  telah  tertahan  selama setahun. 9
Pengelolaan  zakat  tidak  hanya dilakukan secara individualtetapi dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  yang khusus  menangani  zakat  yang  dikenal dengan  sebutan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ). LAZ memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat,  melakukan  pengumpulan serta  pendistribusian  secara  tepat  dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.
8 Syapar Alim Siregar. 2016. Implementasi dan Implikasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten  Tapanuli  Selatan  (Studi  Deskriptif pada Institusi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan).  Tesis.  Universitas  Islam  Negeri Sumatra Utara.
9 HR. Abu Daud no. 1573.
Indonesia  yang  sebagian  besar penduduknya  memeluk  agama  Islam memiliki peluang besar dalam optimalisasi pendayagunaan zakat untuk mereduksi ketimpangan kesejahteraan  antar  penduduk.  Zakat secara struktural juga berpotensi mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian  masyarakat.  Bahkan untuk  nilai  etis  dalam  aspek  zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan ekonomi.
Pengkajian  nilai  etis  zakat  akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana  mengelola  sumber-sumber ekonomi  secara  lebih  rasional  dan efisien,  supaya  dampak  sosial  yang dicita-citakan  oleh  Islam  dan  cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal. 10 Oleh karena itu, maka pengelolaan  zakat  dipandang  perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi  zakat  serta  cita-cita  negara tersebut.  Pemerintah  Indonesia  telah mensahkan  UU  tentang  pengeloaan zakat  yaitu  pada  tahun  1999  yang mewadahi umat Islam dalam melaksanakan zakat. Legalitas  pengelolahan  zakat  di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat  dengan  10  bab  dan 25  pasaldan  disahkan  pada  tanggal  23 september 1999.Selanjutnya
pemerintah  menerbitkan  UUNo.  23
10 IM Darmawan Rahardjo. Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam. ( Bandung: Mizan, 1989).
tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat yang  terdiri  dari  11  bab  dan  47  pasal sebagai penyempurna UU sebelumnya. UU  No  23  tahun  2011  disahkan  pada tanggal 25 November 2011.
UU  No.  23  Tahun  2011  ini diharapkan mampu untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat, serta  meningkatkan  manfaat  zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.Disamping  itu,  diharapkan juga akan banyak memberikan implikasi  terhadap  pengelolaan  zakat di  Indonesia,  di  antaranya  adalah implikasi  yuridis.  UU  ini  memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan  zakat  terintegrasi  menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga
BAZNAS  (BAZNAS  Provinsi  dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang  otoritas  zakat  dan  dibantu oleh
LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan  zakat.  Dengan  adanya
UU baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat. Guna  meninjau  efektifitas  UU tersebut,  perlu  dilakukan  berbagai kajian tentang pelaksanaan peghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian  zakat  yang  dilakukan oleh BAZNAS di
tingkat daerah.Kajian  tentang  implementasi UU zakat telah dilakukan oleh  banyak peneliti.  Sularno  mengkaji  tentang implementasi  UU  No.  38  Tahun  1999 di  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Daerah
Istimewa  Yogyakarta  (DIY). 11 Hasil penelitiannya menemukan bahwa sampai  tahun  2010  Badan  Amil  Zakat Daerah  (BAZDA)  secara  intensif menerima  pembayaran  zakat  hanya dari  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Sularno  juga  menemukan adanya kendala dalam penarikan zakat yang  dikategorikan  menjadi  kendala internal dan eksternal.
Penelitian  tentang  implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dilakukan oleh Fathiyah dan Siregar. Fathiyah menemukan  bawa  implementesi  UU tersebut di Salatiga  memiliki  beberapa hambatan  karena  minimnya  sosialisasi tentang aturan zakat dan juga terjadinya benturan kepentingan antara pengelola zakat masjid dengan lembaga  pengelola  zakat. 12 Siregar mengkaji  implementasi  dan  implikasi UU  tersebut  di  Kabupaten  Tapanuli Selatan.  Dia  berkesimpulan  bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat  di  Kabupaten  Tapanuli  masih belum  optimal.  Hal  ini  berdampak pada  jumlah  penerima  zakat  masih sedikit.  Faktor  utama  yang  menjadi penghambat  adalah  karena  rendahnya kesadaran masyarakat dalam
11 Sularno,  M.  2010. Pengelolaan  Zakat  oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Studi  terhadap Implementasi  Undang-Undang  No.  38  Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat).  La_Riba- Jurnal Ekonomi Islam (Vol IV:1). Hal 34-44 12 Fathiyah,  Ida.  2015. Implementasi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2015  tentang Pengelolaan  Zakat  (Studi  di  Lembaga  Amil
Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga). (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN)), Salatiga.
membayar zakat, terutama pada  badan amil zakat. 13
Studi  lainnya  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  Zakat  dilakukan oleh Djawas. Dia meneliti pengelolaan zakat  di  Daerah  Istimewa  Aceh  yang mengacu  Qanun  atau  setara  dengan Peraturan Daerah. 14 Pengelolaan zakat yang  profesional  yang  mengacu  pada Qanun  Nomor  7  Tahun  2004  mampu meningkatkan optimalisasi
pengelolaan  zakat  sehingga  potensi penerimaannya  dapat  ditingkatkan. Selain  itu,  dengan  adanya  Qanun tersebut,  penerimaan  zakat  ditetapkan sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sehingga pengelolaannya  dapat  diawasi  secara transparan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan Kabupaten  di  bagian  timur  Provinsi Jawa  Timur  dan  memiliki  basis keagamaan  islam  yang  kuat.  Oleh sebab  itu,  intervensi  BAZNAS  dalam penghimpunan  zakat  dari  masyarakat seharusnya dapat secara optimal dilaksanakan. Zakat sangat berpotensial untuk mereduksi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten  Jember.  Apabila  Undang-
13 Syapar  Alim  Siregar.  2016.  Implementasi dan  Implikasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  terhadap  Pengelolaan  Zakat  di BAZNAS  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  (Studi
Deskriptif pada Institusi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan).
Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
14 Istilah  Qanun  hanya  terdapat  di  Daerah Istimewa Aceh. Qanun sendiri terdiri dari dua bentuk,  yakni  Qanun  Aceh  dan  Qanun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh
Undang  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya dapat berimplikasi  baik  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  implementasi Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011 dalam  pengelolaan  zakat  mal  pada BAZNAS  Kabupaten  Jember  beserta implikasinya.  Selain  itu,  penelitian  ini juga bertujuan untuk mengkaji problematika dan strategi yang dihadapi  BAZNAS  Kabupaten  Jember dalam pengelolaan zakat mal. Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang cenderung  bersifat  deskriptif.  Selain itu,  data  yang  disajikan  tidak  bersifat numerik  atau  angka  melainkan  berupa informasi  yang  berbentuk  penjelasan, narasi maupun pengalaman dari peneliti atau obyek yang diteliti.
Pendekatan yang digunakan adalah Sosiologi Hukum.Menurut Ananda,  pendekatan  sosiologi  hukum merupakan pendekatan
yang digunakan  dalam  penelitian    hukum yang  menggunakan    pola  dalam  teori- teori  sosial  sebagai  petunjuk. 15 Dalam penelitian  ini,  fenomena  yang  ingin ditangkap  adalah  gejala  sosial  dan hukum  dalam  masyarakat  khususnya dalam  pengimplementasian  UUNo  23 tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat dan  BAZNAS  Kabupaten  Jember sebagai pelaksana undang-undang tersebut.
15 Ananda, Faisar. Metodologi Penelitian Hukum Islam . (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010).
Penelitianberfokus pada data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di  lapangan.Pembahasan  hasil  studi bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikanpermasalahan yang diangkat  melalui  interpretasi  kualitatif atau  ingin  melihat  data  dari  sumber primernya  dan  ingin  memperoleh  data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya  yang  ditemukan.  Dengan demikian, diharapkan pendekatan inidapat  menelaah  suatu  fenomena yang terjadi pada masyarakat setempat,  lembaga-lembaga  maupun individu. 16 Penelitian ini berfokus untuk  mengetahui  implementasikan dan  implikasi  UU  No.  23  tahun  2011 tentang  pengelolaan  zakat  diBAZNAS Kabupaten Jember.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan  data  kepustakaan  yang  bersifat primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para  informan  yang  terlibat  langsung dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember,sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang  diperoleh  dari  kantor  BAZNAS
Kabupaten  Jember.  Data  kepustakaan diperoleh  dari  literatur-literatur  yang membahas  atau  berhubungan  dengan permasalahan yang sedang diteliti.Literatur yang digunakan terdiri dari  data  kepustakaan  primer  diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder.  Data  kepustakaan  yang bersifat sekunder diperoleh dari bahan-
16 SoerjonoSoekanto. Pengantar Penelitian Hukum . (Jakarta: UI Press, 1986).
bahan  yang  berkaitan  dan  menunjang kesempurnaan  data  penelitian  ini, diantaranya buku, jurnal ilmiah, makalah-makalah  seminar,  buletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.
Teknik  yang  digunakan  dalam memperoleh  data  ataupun  informasi adalah  melalui  metode  interview, observasi
dan dokumentasi. 17 Instrumen pengumpulan data interview yang akan digunakan  adalah  kisi-kisi  wawancara tentang  implementasi  dan  implikasi UU  No.  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan Zakat dan implikasinya.
Selain  melakukan  wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan observasi atau pengamatan. 18 Obyek  observasi  yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan
BAZNAS  Kabupaten  Jember  dalam mengelola  zakat  meliputi  kegiatan pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah
Kabupaten Jember.
Teknik pengumpulan data lainnya  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi laporan-laporan
pertanggung  Jawaban yang  telah diserahkan  kepada  pemerintah  daerah dan  buku  kas  umum  BAZNAS Kabupaten Jember.Arikunto menjelaskan bahwa teknik dokumentasi  adalah  pengambilan  data yang dilakukan dengan jalan mempelajari  dokumen-dokumen  dan berkas-berkas pada Instansi dan pihak- pihak  yang  digunakan  sebagai  tahap penelitian  sehingga  data  itu  diperoleh
17 HadariNawawi. Metodologi Penelitian Sosial . (Yogyakarta: UGM Press, 1996).
18 Ibid
sebagai  masukan  yang  berhubungan dengan pokok pembahasan. 19
Menurut Moleong, 20 analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan  pola,  menemukan  apa yang  penting  dan  apa  yang  dipelajari, dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan  kepada  orang  lain.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Reduksi  data  adalah  cara  yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan  data  yang tertulis dari catatan lapangan.
2. Display  data  adalah  proses mengorganisasi  dan  menyusun data  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan
ditarik kesimpulan dari padanya. 3. Setelah  tampilan  data,  dilakukan verifikasi  sekaligus  penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi  temuan  pada penelitian. Tahapan selanjutnya adalah melakukan  uji  keabsahan.  Moleong memaparkan  beberapa  tahapan  yang
19 SuharsimiArikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 20 Lexi JMoleong. Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1990).
perlu  dilakukan  dalam  pengujian keabsahan. Tahapan tersebut yaitu:
1. Perpanjangan waktu penelitian.Perpanjangan waktu diperlukan  apabila  data  yang terhimpun masih belum mencapai tingkat kejenuhan. Kejenuhan  dalam  hal  ini  berarti data  yang  diperoleh  telah  cukup dan  dapat  digunakan  untuk mencapai  kesimpulan  akhir  dari fenomena yang diteliti. 2. Menemukan Siklus Kesamaan.Perilaku manusia menunjukan  suatu  pola  yang akan  bermuara  pada  siklus.  Hal ini  berarti  dalam  melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti dalam penelitian kualitatif akan menemukan  suatu  pola  yang memiliki  kesamaan  dengan  pola sebelumnya.  Penelitian  kualitatif akan  berhenti  pada  saat  telah ditemukan suatu siklus persamaan.
3. Ketekunan  Pengamatan.  Untuk memperoleh  derajat  keabsahan yang  tinggi,  maka  jalan  penting lainnya adalah dengan meningkatkan  ketekunan  dalam pengamatan di lapangan. 4. Triangulasi  Peneliti,  Metode,
Teori, dan Sumber Data. Triangulasi  kejujuran  peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan  merekam  data  oleh peneliti  di  lapangan.  Tringulasi dilakukan untuk mengecek persamaan atau perbedaan informasi  yang  didapat  dari
berbagai  metode  pengumpulan data yang digunakan.
5. Kajian  Kasus  Negatif.  Kajian kasus  negatif  dilakukan  dengan jalan  mengumpulkan contoh dan kasus  yang  tidak  sesuai  dengan kecenderungan  data  yang  telah terkumpul  dan  berguna  sebagai bahan pembanding. 6. Kecukupan Referensi. Keabsahan  data  hasil  penelitian juga  dapat  dilakukan  dengan memperbanyak  referensi  yang dapat  menguji  dan  mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.  Referensi  dalam  hal ini  adalah  kajian  pustaka  baik berupa teoritif maupun empiris. 7. Uraian rinci.Dengan menguraikan  secara  rinci,  hasil penelitian  dapat  memperjelas pemahaman  kepada  pembaca sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sempurna
terhadap kajian yang telah diteliti.
8. Auditing . Auditing adalah  konsep
manejerial yang dilakukan secara ketat  dan  dimanfaatkan  untuk memeriksa  ketergantungan  dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik  terhadap  proses  maupun terhadap hasil atau keluaran.

## PEMBAHASAN
Kabupaten Jember adalah kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi  Jawa  Timur,  dan  berjarak sekitar  200  km  dengan  Ibukota Provinsi  yaitu  Surabaya.  Kabupaten
Jember memiliki luas sebesar 3.293,34
km2. Secara geografis, posisi Kabupaten Jember terletak pada 113 0 15’47”  sampai  114 0 02’35”  Bujur Timur  dan  7 0 58’06”  sampai  8 0 33’44” Lintang  Selatan 21 .  Kabupaten  Jember secara administratif terbagi menjadi 31 wilayah  Kecamatan  dengan  226  Desa yang tersebar di 28 Kecamatan, dan 22 Kelurahan tersebar di 3 Kecamatan 22 . Jumlah  penduduk  Jember  pada tahun  2016  mencapai  2.419.000  jiwa yang terdiri dari 49,14 persen laki-laki dan 50,86 persen perempuan. Rata-rata kepadatan  penduduk  Jember  adalah 735  jiwa/km 2 .  Berdasarkan  jumlah penduduk  menurut  kelompok  usia, pada  tahun  2016  sebagian  besar penduduk Kabupaten Jember berada di kelompok  usia  15-64  tahun  dengan persentase sebesar 68,61 persen.
Kelompok  ini  termasuk  dalam  usia produktif. Berdasarkan agama yang
dipeluk, mayoritas penduduk di Kabupaten  Jember  beragama  Islam. Persentasenya ditampilkan dalam Gambar 4.1 di bawah ini.
Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dipeluk di Kabupaten Jember Tahun 2016
21 Jember dalam Angka (2017) BPS Kabupaten Jember
22 RKPD Kabupaten Jember Tahun 2019
Sumber: Jember dalam Angka, 2017 (data diolah oleh peneliti)
Jumlah  penduduk  Kabupaten Jember  yang  memeluk  Agama  Islam sebesar 97,34 persen atau sama dengan 2.384.961  jiwa.  Sedangkan  sisanya yaitu  sebesar  2,66  persen  merupakan pemeluk  Agama  lain  seperti  Katolik, Protestan,  Hindu,  Budha,  dan  Agama lain  yang  tidak  termasuk  dalam kategori  tersebut.  Besarnya  jumlah Pemeluk Agama Islam tentu membutuhkan  fasilitas  beribadatan yang sebanding,  sehingga ditinjau dari jumlah  tempat  ibadah,  maka  jumlah tempat  ibadah  untuk  Umat  Islam sebesar  98,7  persen  dari  total  tempat ibadah  yang  ada  di  Jember.  Tempat ibadah  untuk  Umat  Islam  terdiri  dari 2.419  Masjid  dan  5.733  Langgar  atau Musholla. Jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam memperlebar peluang dalam menghimpun  zakat  mal  dengan  nilai total  yang  besar.  Hal  ini  karena  pada dasarnya  zakat  mal  merupakan  ibadah wajib  yang  harus  dilakukan  setiap tahun  oleh  masing-masing  individu pemeluk  Agama  Islam.  Jumlah  besar
zakat  mal  yang  terhimpun  mampu memberikan  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat  Jember  terutama  untuk masyarakat miskin. Data BPS menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2016 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 265,10 ribu jiwa atau sebesar 10,97 persen dari total jumlah penduduk. Data tentang jumlah penduduk miskin secara serial
ditampilkan dalam gambar 4.2.

## Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah
Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2012-2016
Sumber: RKPD Kabupaten Jember Tahun 2019 (data diolah oleh peneliti)
Kemiskinan di Kabupaten Jember semakin menurun setiap tahunnya sampai pada tahun 2016 baik secara jumlah jiwa maupun persentsenya.
Berbagai
upaya dilakukan  oleh  pemerintah,  salah satunya  adalah  program  pemberian beras untuk orang miskin atau Raskin. Jatah  beras  Raskin  yang  disalurkan adalah  sebanyak  210  kg  selama
97.75% 0.79% 1.19% 0.23% 0.04% Islam Katolik
Protestan Hindu Budha 227.00 278.50 270.40 269.54 11.76 11.68 11.28 11.22
150 170 190 210 230 250 270 290
2012 2013 2014 2015 Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
setahun  pada  setiap  Rumah  Tangga Miskin.  Pada  tahun  2016,  sebanyak
192.951 Rumah Tangga Miskin menerima bantuan beras Raskin dengan total 40.519.710 kg.
Dalam  memerangi  kemiskinan, peran  serta  masyarakat  juga  sangat diperlukan  sehingga  terjalin  sinergi antara  kebijakan  pemerintah  dan  juga upaya  masyarakat.  Salah  satu  peran yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat adalah dengan optimalisasi pengelolaan  zakat  terutama  zakat  mal yang  secara  material  nilainya  relatif lebih  besar  dibandingkan  zakat  fitrah.
Untuk  itu,  sebagai  langkah  dalam mengotimalkan  peran  zakat mal,
pemerintah  melalui  UU  Nomor  23
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan  tentang  Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dalam menindaklanjuti UU tersebut,  Kabupaten  Jember  pada tahun  2017  membentuk  BAZNAS Kabupaten  Jember.  Hal  ini  sebagai langkah awal dalam pengelolaan zakat yang  lebih  profesional,  terstruktur  dan terkoordinir sehingga mampu mengoptimalkan  penarikan  zakat  dan penyalurannya.

## i. Deskripsi Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  wawancara  kepada  kepala BAZNAS Kabupaten Jember. Wawancara tersebut dilaksanakan pada  tanggal  2  agustus  tahun  2018, dengan  narasumber  adalah  Kepala BAZNAS  yaitu  KH.  M.  Misbahus Salam,  M.Pd.I  dengan  durasi  waktu sekitar  30  menit.  Pertanyaan  yang
diajukan  secara  garis  besar  dibagi  ke dalam empat bagian yaitu:
1. Pertanyaan tentang sejarah singkat  berdirinya  BAZNAS Kabupaten Jember; 2. Pertanyaan tentang pengumpulan  zakat  mal  di Kabupaten Jember; 3. Pertanyaan tentang pendistribusian  zakat  mal  di
Kabupaten Jember; 4. Pertanyaan  tentang  hambatan dan solusinya dalam pengelolaan zakat beserta respon dari Masyarakat tentang keberadaan BAZNAS; dan Setelah wawancara tersebut, selanjutnya  peneliti  meminta  izin untuk memperoleh data laporan keuangan yang terdapat dalam aplikasi pelaporan keuangan online yang disebut  dengan  “SIMBA”  kepada petugas  yang  berwenang.  Data  yang diperoleh dari SIMBA memuat informasi  tentang  daftar muzakki , mustahiq k,  jumlah  Lembaga  Amil Zakat  (LAZ),  akumulasi  penerimaan zakat termasuk zakat mal dan pendistribusiannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan  metode  deskriptif  untuk menjelaskan tentang hasil yang diperoleh  selama  menggali  informasi melalui metode wawancara. Pembahasan  ini  dibagi  ke  dalam beberapa kategori sesuai dengan pengelompokan  pertanyaan  yang  telah dirinci di atas.
1. Implementasi  Undang-Undang No.  23  Tahun  2011  dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember
Secara  umum  dari  berbagai referensi dan studi literatur
sebelumnya,  zakat  memiliki  artian yang istimewa. Zakat merupakan salah satu  rukun  islam  yang  menjadi  suatu amalan  bagi  umat  islam  ketika melaksanakan  zakat.  Zakat  menjadi salah satu instumen yang baru-baru ini menjadi  perbincangan  hangat  seriing dengan  munculnya  ekonomi  syariah yang  marak  diimplementasikan  baik dari  berbagai  sudut.  Secara  mendasar, zakat  memiliki  beberapa  arti  namun memiliki  satu  tujuan  makna  yang mengarah  pada  pensucian  jiwa  dan harta.  Terkait  dengan  zakat  tentu banyak berangkat dari unsur keagamaan  terkait  dengan  firman- firman  Allah  SWT  yang  tertuang dalam  Al-qur’an  seperti  pada  QS. 9:103. 23
Menurut  beberapa  istilah  yang kemudian  dirangkai  menjadi  satu kesatuan  makna,  Zakat  adalah  suatu kegiatan  atau  perbuatan  mengeluarkan sebagai  harta  untuk  membersihkan jiwa  dan  harta  yang  telah  diwajibkan oleh  Allah  SWT  untuk  diberikan kepada  yang berhak  menerima dengan ukuran  (kadar)  tertentu  sesuai  aturan yang ada. Zakat ini  memiliki dua nilai ibadah  yang  penting  dalam  kehidupan manusia yakni hablum minallah (hubungan  manusia  dengan  Allah SWT) dan hablum minannas (hubungan  manusia  dengan  manusia) melalui penyaluran kepada orang yang 23 Kemenag. Panduan Zakat Praktis.
Direktorat  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Direktorat  Pemberdayaan  Zakat ,  (Jakarta, Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, 2013)
membutuhkan.  Sehingga  orang  yang gemar  dan  selalu  berzakat  secara otomatis akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Dalam pengelolaan zakat diperlukan adanya suatu lembaga yang menaungi  pengelolaan  zakat  sehingga zakat  dapat  dimanajemen  dengan  baik untuk mencapai keefektifan dan keefisiensiannya  dalam  praktiknya. Seirin  dengan  pembangunan  yang digencarkan  pemerintah  baik  dalam sisi  ekonomi,  budaya,  sosial  dan sebagainya, peran zakat juga memberikan dampak terhadap pembangunan di Indonesia. Hal
tersebut yang melatarbelakangi keharusan  adanya  strategi  pokok sehingga pelaksanaannya dapat berjalan  dengan  lancar,  efektif  dan efisien.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, perlu  juga  adanya  akselerasi  dan optimalisasi  dalam  pengelolaan  zakat. Pemerintah  juga  memiliki  andil  besar dalam  rangka  pembangunan  dari  sisi zakat  ini.  Salah  satu  bentuk  andil pemerintah  dalam  hal  pembangunan Indonesia  mellaui  zakat  ini  tertuang dalam peraturan yakni Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang saat ini banyak menjadi topik perbincangan aktifitas maupun akademisi. Dalam  Undang-Undang  republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat ini memiliki  ketentuan  pada  Pasal  1  yang mendasar yakni: a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan,  pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Zakat  adalah  harta  yang  wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya  sesuai  dengan syariat Islam.
c. Infak adalah harta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau  badan  usaha  di  luar  zakat untuk kemaslahatan umum.
d. Sedekah  adalah  harta  atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang  atau  badan  usaha  di luar  zakat  untuk  kemaslahatan umum.
e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. f. Mustahiq k  adalah  orang  yang berhak menerima zakat.
g. Badan  Amil  Zakat  Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan  pengelolaan  zakat secara nasional.
h. Lembaga  Amil  Zakat  yang selanjutnya disingkat LAZ
adalah  lembaga  yang  dibentuk masyarakat yang memiliki tugas  membantu  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. i. Unit  Pengumpul  Zakat  yang selanjutnya disingkat UPZ adalah  satuan  organisasi  yang dibentuk  oleh  BAZNAS  untuk membantu pengumpulan zakat.
j. Setiap  orang  adalah  orang perseorangan atau badan
hukum.
k. Hak Amil adalah bagian tertentu  dari  zakat  yang  dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional  dalam  pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
l. Menteri  adalah  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Dalam  pengelolaan  Zakat  ini juga  harus  memenuhi  syarat  sesuai peraturan  UU  Indonesia  dan  syariat islam  antara  lain  pengelolaan  harus sesuai syaria islam, amanah, memberikan  manfaat,  bersifat  adil, adanya  kepastian  hukum,  terintegrasi, adanya  akuntabilitas  sebagai  bentuk transparansi. Syarat-syarat pengelolaan tersebut  mengarah  pada  misi  dan tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat serta  dapat  meningkatkan  manfaat zakat  untuk  kesejahteraan  masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan. Berdasaran hal tersebut,  maka  beberapa  lembaga terkait zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Jember  juga  mengimplementasikan pengelolaan  zakat  sesuai  peraturan tersebut.
BAZNAS  ini  muncul  secara resmi  di  kabupaten  Jember  pada agustus  2017  sesuai  sumber  dari lembaga  BAZNAS  yang  dijadikan sebagai informan penelitian ini. BAZNAS  membentuk  tim  melalui seleksi  dari  Kemenag  dan  Pemda Jember  kemudian  tim  seleksi  memilih calon  komisoner BAZNAS yang terdiri dari 5 calon. Setelah itu diminta rekomendasi  BAZNAS  propinsi  dan
BAZNAS  pusat  seperti  penurutan responden.
“ya BAZNAS ini dibentuk melalui  tim seleksi yang terdiri dari  kemenag  dan  pemda,  nah kemudian tim seleksi ini memilih lima calon komesioner BAZNAS. Setelah 5 calon  komisioner  dipilih  oleh tim  seleksi,  maka  dimintai rekomendasi  BAZNAS  Provinsi dan  Pusat  (Jakarta).  Nah ketika provinsi dan pusat sudah memberikan rekomendasi, maka rekomendasi itu diserahkan  pada  bupati,  lalu Bupati  meng-SK  atau  memilih komisioner,  ternyata  dipilih  3 oleh  bupati.  1  saya,  2  kh  lutfi ahmad,  3  Dr  zainuri  Msi” Ungkap Ketua BAZNAS Jember  H.H  Misbahus  Salam M. PdI. 24 Kabupaten Jember sendiri memulai  pendirian  resmi  BAZNAS pada  agustus  tahun  lalu,  namun  pada bulan  januari  telah  mendefinitifkan struktur  kepengurusan  organisasinya kemudian mengikuti rapat kerja nasional,  rapat  kerja  daerah  kemudian dibentukan  suatu  sistem  manajemen zakat  yang  disebut  sebagai  SIMBA (Sistem Manajemen Zakat). Sistem ini bekerja  secara  online  seperti  model manajemen  keuangan  sehingga  dpat dibentuk  rencana  kerja  dan  anggaran tahunan (RKAT) sebagai wujud kinerja pengelolaan zakat dan memperlancar aktifitas organisasi.
24 KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara ,  Jember: 2 Agustus 2018
Berangkat  dari  RKAT  ini  kemudian dirumuskan berbagai program-
program  untuk  melanjutkan  aktifitas zakat dalam organisasi sesuai peraturannya. “sudah mendefinitifkan struktur  kepengurusannya,  nah setelah struktur kepengurusannya  ada,  setelah kami  mengikuti  rapat  kerja nasional,  rapat  kerja  daerah, lalu  kami  membuat  Simba (sistem  manajemen  BAZNAS), yang  itu  secara  online  seperti manajemen  keuangan.  Nah  di simba itulah kami harus membuat  rencana  kerja  dan anggaran  Tahunan  (RKAT). Nah  di  RKAT  itulah  kita  harus memiliki target termasuk programnya,  kemudian  nanti sampeyan  bisa  lihat  disini programnya  apa,  ini  jember taqwa,  jember  sehat,  jember sejahtera,  macem-macem  itu sudah nanti.....” 25
Berdasarkan  surat  keputusan  Direktur Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Nomor DJ.II/ 568 Tahun 2014 tentang
Pembentukan  Badan Amil  Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se
Indonesia,  Jember menjadi  salah satunya.  Keputusan  ini  didasarkan pada  beberapa  pertimbangan  yang didasarkan  pada  peraturan  dan  tujuan didirikannya  BAZNAS  sesuai  dengan peraturan Undang-Undang Nomor
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS.
25 KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara ,  Jember: 2 Agustus 2018
Berangkat dari peraturan tersebut, maka organisasi zakat kabupaten  Jember  melalui  BAZNAS Jember  juga  melakukan  beberapa langkah pengelolaan  zakat. Mengingat Jember merupakan salah satu kabupaten  yang  secara  resmi  baru didirikan  BAZNAS  sehingga  dalam beberapa  waktu  dekat  lalu,  proses akselerasi pengelolaan masih dilakukan  secara  mendasar.  Salah satunya  melalui  kegiatan  sosialaisasi ke berbagai elemen di Jember baik dari elemen formal maupun informal terkait  dengan  penyaluran  zakat,  infaq dan shodaqoh sekaligus untuk memberdayakan umat dengan penyaluran  santunan  kepada  1.000 anak  yatim  di  Pendopo  Kabupaten Jember. 26 Pengelolaan zakat setiap wilayah  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2014  untuk menindaklanjuti  pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa
BAZNAS kabupaten/kota sebagai pelaksana dan pengelolan zakat dengan  ketentutan  pengelolaan  sesuai peraturan sebagai berikut: 1. Struktur organisasi BAZNAS  Kabupaten/Kota sebagaimana dimasksud terdiri  aas  unsur  pimpinan dan pelaksana 2. Unsur pimpinan dalam
BAZNAS  Kabupaten/kota 26 AbdiSetia, BAZNAS Jember Sinergi Sektoral ,(Radar Jember Jawa Pos: 17 Oktober 2017). Dikutip dalam laman https://radarjember.jawapos.com/read/2017/10 /17/20140/BAZNAS-jember-sinergi- lintassektoral
terdiri  darii  ketua  dan paling  banyak  4  orang wakil  ketua,  berasal  dari unsur  masyarakat  meliputi ulama,  tenaga  profesional dan tokoh masyarakat islam. 3. Susunan kepemimpinan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota masing- masing  setelah  mendapat pertimbangan dari BAZNAS. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin tersebut diberitahukan kepada  Dirjen  Bimbingan Masyarakat Islam dan disampaikan tembusan kepada kepala kanwis Kementerian Agamar Provinsi. Berdasarkan peraturan Undang-Undnag  tersebut,  pengelolaan zakat  ditingkat  Kabupaten/Kota  dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga  kesejahteraan  masyarakat dapat ditingkatkan serta dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan kesenjangan  termasuk  di  Kabupaten Jember  yang  masih  memiliki  angka kemiskinan  tinggi  diwilayah  Jawa Timur.
BAZNAS  Kabupaten  Jember memiliki  visi,  misi  dan  tujuan  yang diusung  dan  didasarkan  berdasarkan peraturan  Undang-Undang  RI  Nomor 23 tahun 2011 sebagai berikut:

## Visi
Menjadi  Lembaga  Pengelola  Zakat, Infaq  dan  Shadaqoh  yang  menjunjung Tinggi
Profesionalisme. Misi 1. Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran 2.  Melakukan  pendistribusian  dan pendayagunaan  secara  proporsional dan akuntabel Tujuan 1.  Meningkat  fungsi  sosial-ekonomi bagi pengelolaan zakat 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial 3. Menjadi penyangga kalangan du’afa’. Untuk pengelolaan dan pendistribusi  zakat  yang  dilandaskan pada  peraturan  yang  ada  dikelola  oleh BAZNAS  dengan  dukungan  Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pelaksanaanya. Berikut susunan pengelola  BAZNAS  Jember  dimana Bupati dan Kemenag sebagai pelingudng  organisasi  yaitu  dr.  Hj. Faida,  MMR  selaku  Bupati  dan  Drs.
Fachtur  Rozi,  M.PdI  selaku  Kemenag Jember dan diketuai oleh K.H
Misbahus  Salam,  M.PdI.  Terdapat  4 fungsi pokok BAZNAS sebagai pengelola zakat ditingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:
a.  Perencanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat;
b.  Pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat;
c.  Pengendalian  pengumpulan,
pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat; dan
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sesuai acuan struktur, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, provinsi,  Kabupaten/kota.  Pengelolaan BAZNAS ditingkat provinsi dan kabupaten/kota  bertanggung  jawab untuk melaporkan pengelolaannya pada pusat, berdasarkan prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  sebagao bentuk dari tanggungjawab dari pengelolaaan zakat.
Dalam  rangka  memperlencar pengelolaan  zakat  serta  meningkatkan efisiensi dalam pengumpulannya, BAZNAS  membentuk  UPZ  (Unit Pengumpul  Zakat)  yang  bertugas untuk  emnghimpun  zakat-zakat  yang nantinya akan dikoordinir menjadi satu di  BAZNAS  seebelum  didistribusikan kepada  yang  berhak.  Di  Kabupaten Jember sendiri terdapat sekitar 58 unit UPZ yang bergerak dalam menghimpun zakat-zakat dari berbagai wilayah di jember kemudian dikordinirkan ke BAZNAS Kabupaten. UPZ  tersebut  juga  secara  legal memiliki  SK  dari  BAZNAS  sehingga proses pelaksanaan kegiatannya dalam menghimupun  dan mengumpulkan zakat diakui oleh hukum serta pengelolaannya  juga  dikontrol  secara legal  dan  resmi  oleh  hukum  yang menaungi.  UPZ  tersebut  terdiri  dari berbagai  instansi  antara  lain  dari institusi  akademisi,  pemerintahan  dan institusi-institusi  lain  seperti  rumah sakit  dan  lembaga  lain  baik  formal maupun informal. UPZ tersebut terdiri dari  berbagai  wilayah  yang  bertugas mewakili BAZNAS dalam menghiumpun  dan mengumpulkan
zakat yang nantinya akan dikembalikan  kepada  pihak  yang berhak  menerima  zakat  dari  berbagai penjuru kabupaten Jember. Zakat-zakat  yang  dikelola  ini bersumber dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga
yang  ada  di  kabupaten  Jember  baik berupa  barang  maupun  dana  dalam bentuk uang. Beberapa zakat diperoleh dari pengusaha-pengusaha yang seringkali bekerjasama dengan BAZNAS  untuk  melaksanakan  ibadah zakat  mereka.  BAZNAS  memberikan peluang dan kebebasan kepada lembaga  atau  individu  manapun  yang ingin mengumpulkan atau menghimpun zakat untuk dikelola oleh BAZNAS  melalui  UPZ  tertentu  atau langsung  melalui  BAZNAS  sendiri. Studi kasus yang melibatkan pengusaha  dalam  pengumpulan  zakat biasanya juga menggunakan BAZNAS sebagai perantara pendistribusian zakat. “ya,
pendistribusian ini,  ee  kita  kadang-kadang  1 ya, ada seorang pengusaha dia harus mengeluarkan zakat, nah pengusaha  ini  mengajak  kita BAZNAS,  nah  kadang-kadang kita menyediakan mustahiqknya, orang yang akan  diberi,  kadang-kadang juga dari pengusaha itu seudah memiliki nama-nama kita hadir  ke  acara  itu,  lalu dibuatlah  berita  acara  bahwa pengusaha ini telah mengeluarkan zakat dan mendistribusikan . itu ada yang pakek  sistem  itu  sementara  ini karena  kami  terima    sebab
untuk  sosialisasi  BAZNAS  itu sendiri. Nah ada yang memang langsung membayar ke
rekening  BAZNAS  jadi  mereka datang ke bank langsung ngasih,  atau  datang  datang kesini  diterima  pengurus,  lalu pengurus  langsung  setor  ke bank.  Sistemnya  ada  yang seperti itu“. 27
Ungkapan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat tidak serta merta terjadwal  karena  banyak  beberapa diantara muzakki yang tiba-tiba mengagendakan untuk meminta bantuan dalam mengelola dan mendistribusikan  zakat.  Pengumpulan zakat  dengan  kuantitas  besar  terjadi pada  bulan-bulan  tertentu  misalkan disaat bulan ramadhan. Banyak pengusaha-pengusaha  yang  bertindak sebagai muzakki secara serentak mengeluarkan zakat baik secara langsung  diberikan  ke  BAZNAS  atau dalam  bentuk  rupiah  yang  disetor langsung  melalui  rekening  BAZNAS hingga  mencapai  nominal  yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh informasi sebagai berikut.
“ ya  begini,  kita  ini  dari  yang dilakukan    selama  satu  bulan misalnya  ya,  kemarin  waktu bulan  romadan  karena  untuk waktu bulan romadan itu bulan dimana  para  pengusaha  para muzakki mengeluarkan
zakatnya, nah ada yang memang  langsung  ke  kita  ada yang  memang  kerja  sama,  kita
27 KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara ,  Jember: 2 Agustus 2018
mencatat. Itu kita bisa mencatat  1,8  M  dalam  jangka waktu  1  bln,  nah  ini  menjadi publikasi pada masyarakat bahwa di Jember ini sudah ada Badan Amil Zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Kedepan,  tentunya  kami  akan terus    melakukan  sosialisasi dengan membentuk UPZ”. 28
Selain itu juga dalam proses pendistribusian dilakukan secara
menyebar  di  berbagai  kecamatan sesuai  UPZ  masing-masing  baik  itu zakat  yang  terhimpun  dari  BAZNAS kabupaten maupun UPZ.
“ya kita pendistribusiannya, 1,  kita  bersama-sama  kemenag membentuk  kampung  zakat  di daerah sumebr jambe. Kemudian  yang  ke-2,  kita mendatangi masyarakat- masyarakat  yang  fakir  miskin, atau  yang  ditimpa  musibah, seperti, kebakaran rumah,
kemudian  musibah  kecelakaan laut, kita ada santunan kematian”. 29 Sehingga dapat disimpulkan bahwa  pendistribusian  itu  tidak  serta merta dilakukan secara serentak kepada  fakir  miski  disaat  bulan-bulan tertentu seperti saat ramadhan. Namun juga  dilakukan  ketika  masyarakat benar-benar  membutuhkan  bantuan seperti  adanya  bencana  alam  disuatu daerah di Jember, misalkan kebakaran, kecelakaan laut, banjir bandang, dampak erupsi gunung dan lain lain.
28 Ibid 29 Ibid
Sementara  itu,  dalam  proses pengelolaan  mulai  dari  pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan sebagai  wujud  dari  transparansi  dan akuntabilitas  BAZNAS  diawasi  dan dipandu  oleh  Bupati  dan  Kemenag. Dalam pelaporan tersebut akan disusun semacam  laporan  yang  terdiri  dari pertanggungjawaban  keuangan,  surat perintah, berita acara dan  bukti seperti dokumentasi untuk menunjukkan bahwa  kegiatan  tersebut  benar-benar terealisasi dilapang. Pelaporan ini juga didukung  oleh  peraturan  pemerintah yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2011.  Masalah transparansi  ini  tertuang  dalam  pasal 29  ayat  1  bagian  kelima  tentang Pelaporan  yang  menyebutkan  bahwa “BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan
pelaksanaan pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah  dan dana  sosial  keagamaan  lainya  kepada BAZNAS  provinsi  dan  pemerintah daerah  secara  berkala  sebagai  bentuk transparansi  dan  pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah.
2. Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Jember. Pengumpulan  Zakat  merupakan langkah yang paling awal dan terpenting  dalam  sistem  pengelolaan Zakat.
Karena tanpa adanya pengumpulan  Zakat  yang  baik  maka badan amil Zakat tidak dapat mendistribusikan  Zakat  kepada  orang yang  berhak  untuk  menerima  Zakat. Disisi lain pengertian dari pengumpulan Zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan
pengawasan  terhadap  penghimpunan Zakat  yang  berupa  Zakat mal dan infak . Guna mencapai target pengumpulan  Zakat  dengan  baik diperlukan  suatu  strategi  yang  baik sehingga  kegiatan  pengumpulan  Zakat dapat  dilakukan  secara    optimal. Disisilain, startegi pengumpulan Zakat yang  dapat  diterapakn  oleh  BAZNAS baik  pusat  maupun  daerah  tidak  di tetapkan  dalam  suatu  aturan  amuapun perundang-undangan, akan tetapi manajemen strategi pengumpulan
Zakat secara umu digolongkan menjadi 3 cara yaitu:
a. Meningkatkan trust /kepercayaan masyarakat  terhadap  BAZ/LAZ dengan cara meningkatkan kinerja SDM, meciptakan dan melaksanakan program  yang tepat guna  dan  dilaksanakan  secara transparan. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar  Zakat  dengan  cara melakukan sosialisa kepada masyarakat  melalui  media  social, melakukan pendektan secara persolan  baik  kepada  perorangan maupun  kepada  kolompok  atau badan usaha. Kemudian memberikan dorongan kepada muzakki utnuk  membayar  Zakat dengan menyurati secara langsung kepada muzakki .
c. Memberkan  kemudahan  layanan kepada muzakki dengan  cara menggunakan  sistem  manajemen Zakat  berbasis  teknologi  untuk mengelola  Zakat  terutama  dalam bidang  pengumpulan  Zakat.  Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan cara memberikan layanan
pendaftaran dan pembayaran Zakat secara online (transfer bank, debit card, sms charity), selain  itu juga  menyediakan  layanan  jemput Zakat, counter layanan  Zakat untuk konsultasi dan dan lain-lain.
Berdasarkan  pada  data  yang dipeorleh  oleh  peneliti,  BAZNAS  di Kabupaten  Jember  baru  berdiri  pada bulan  Agustus  2017.  Oleh  karena  itu, pada  wal  pembentukan  BAZNAS strategi  yang  utama  yang  digunakn yaitu  sosialisasi  kepada  masyarakat untuk  mengenalkan  BAZNAS  sebagai badan pengelolaan Zakat di Kabupaten Jember  yang  berada  dibawah  naungan pemerintah. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar  Zakat  untuk  membantu sesama.  Adapun  bentuk  sosialisasi yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  yaitu memberikan
santunan-santunan
kepada masyarakat, dan terjun langsung kelapang untuk menyalurkan dana  Kesejahteraan  Rakyat  (KESRA) yang  kebetulan  pada saat  awal pembentukan terdapat dana operasional KESRA yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Setelah itu  BAZNAS  lebih  berfokus  untuk melakukan  sosialisasi  dan  publikasi mengenai BAZNAS untuk mengenalkan  kepada  masyarakat  apa itu BAZNAS dan apa peranan
BAZNAS,  sekaligus  meningkatkan kesadaran  masyaraat  utnuk  membayar Zakat serta mulai membangun kepercayaan masyarakat terhadap
BAZANAZ.
BAZNAS Kabupten Jember juga mulai  menerapkan  layanan  Zakat  via
online untuk  memudahkan  pelayanan Zakat dan juga bersedia unutk menerima  Zakat  secara  langsung  baik di kantor BAZNAS maupaun menjempunya  di  rumah muzakki
sebagi salah satu strategi yang diterapkan.  Selain  itu,  BAZNAS  juga bekerjasama dan melakukan pembinaan kepada beberapa pengusaha  di  Jember  yang  ingin menyalurkan Zakatnya secara langsung  kepada  masyarakat  salaam bulan  puasa  tahun  2018  sebagai  salah satu bentuk sosialisasi kepada
masyarakat  bahwa  Zakat Mal harus diserahkan dan dikelola oleh pemerintah.  Berdasarkan  uraian  diatas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas utama dari BAZNAS yaitu mengumpulkan/  menghimpun  dana Zakat  dari  para muzakki baik  dari perorangan maupaun dari suatu lembaga.  Tugas  pengumpulan  dana Zakat dilakukan oleh Unit Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  yang  telah dibentuk. Pengumpulan Zakat dilakukan  dengan  cara  pemotongan gaji  secara  langsung  atau  dengan menerima  secara  langsung  ataupun secara online dari para muzakki melalui rekening BAZNAS Kabupaten Jember.
Zakat  merupakan  salah  satu bentuk  dana  social  dari  umat  islam yang  diharapakan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  keadilan social dan menekan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar dan menyalurkan  Zakat  melalui  Badan Amil  Zakat  yang  dikelola  oleh pemerintah  sangat  peting.  Namun kondisi dilapagan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten
Jember  akan  pentingnya  membayar dan menyalurkan Zakat melalui lembaga  dibawah  naungan  pemerintah masih sangat minim meski pengelolaan  Zakat  telah  diatur  dalam undang-undang  dan  telah  dibentuk badan  yang  menggelola Zakat. Hal  ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingya  penyaluran  Zakat  melalui lembaga yang dinaungi oleh
pemerintah.  Secara  umum  kesadaran masyarakat  Jember  dalam  membayar Zakat cukup tinggi, namun pembayaran  Zakat  yang  dilakukan oleh  masyarakat  dilakukan  secara individu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peranan pemerintah khususnya pemerintah  Kabuapten  Jember  dalam mengelola  dana  Zakat  masih  sangat minim  bahkan  masih  jauh  dari  kata optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan track recordmuzakki yang menyalurkan  Zakatnya  di  BAZNAS.
Track  record  muzakki BAZNAS  di
Kabupaten Jember selama ini
didominasi  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),  dan  Masyarakat,  sedangkan dari pemerintahan sendiri belum optimal  dan  baru  dikomandoi  oleh Bupati dan dinas-dinas. Berikut penerimaan dana Zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Jember:
Tabel 4.1 Penerimaan Zakat dan Infak Pada BAZNAS
Kabupaten Jember Bulan Juli-
Agustus 2018 (Rupiah) No Keterangan Target Per Bulan Realisasi Bulan Juli Realisasi Bulan Agustus Jumlah 1 Penerimaan Zakat Maal 500.000.000 ,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2 Penerimaan Infak/Sedekah Terikat 50.000.000, 00 1.429.354.30 0,00 23.981.200, 00 1.453.335.50 0,00 3 Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat 450.000.000 ,00 30.000.000,0 0 0,00 30.000.000,0 0 Jumlah 1.462.354.30 0,00 23.981.200, 00 1.486.335.50 0,00 Sumber: (http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/s ip/048/2018-08-08, data diolah) Tabel  4.1  menunjukkan  bahwa penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember masih sangat minim,  bahkan  hanya  mencapai  6  % dari  target  yang  telah  ditetapkan.
Pencapaian  target  tersebut  hanya tercapai  pada  bulan  September  2018 sedangkan  pada  bulan  Agustus  2018 BAZNAS belum menerima dana Zakat dari muzaki .  Penerimaan  dana  Zakat khususnya  dana  Zakat maal yang diterima  oleh  BAZNAS  Kabupaten Jember masih tergolong sangat sedikit. Sebagian  besar  dana  yang  diterima BAZNAS  Kabupaten  Jember  berupa dana infak baik infak yang  sifatnya terikat atau tidak terikat. Jika dibandingkan,  penerimaan  dana  Zakat hanya  sebesar  0.0002  %  dari  total realisasi  penerimaan  Zakat  dan  infak yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Gambar 4.3 Persentase Penerimaan BAZNAS Kabupaten Jember pada
Bulan Juli dan Agustus
Sumber:
(http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/s ip/048/2018-08-08, data diolah) Gambar  4.3  di  atas  menjelaskan secara lebih detil persentase penerimaan  zakat  mal  dan  juga  infaq atau  sedekah.  Berdasarkan  gambar tersebut,  persentase  penerimaan  zakat mal  pada  bulan  juli  tahun  2018 mencapai  setengah  dari  total  yang diterima  oleh  BAZNAS,  namun  pada bulan  agustus  penerimaannya  masih rendah.
Pendistribusian merupakan kegiatan  yang  paling  krusial  dalam peranan BAZNAS, hal ini dikarenakan pendistribusian  dana  Zakat  berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penyaluran  dan  pendayagunaan  dana Zakat  yang  dipercayakan  masyarakat terhadap  BAZNAS.  Dalam  kegiatan distribusi  dana  Zakat  BAZNAS  tidak dapat  hanya  menyalurkan  dana  zakat dengan  mudah,  tetapi  harus  sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh agama dan bersifat lebih produktif. Hal
50% 5% 45% Penerimaan BAZNAS bulan Juli Penerimaan Zakat Maal Penerimaan Infak/Sedekah Terikat Penerimaan Infak/Sedekah tidak terikat 0% 98% 2% Penerimaan BAZNAS Bulan Agustus Penerimaan Zakat Maal
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat Penerimaan Infka/Sedekah tidak terikat
tersebut  ditujukan  agar  distribusi  dana Zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS lebih tetap sasaran dan lebih tepat guna dengan  harapan  masyarakat  dapat lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.
Pendistribusian  dana  Zakat  juga diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2011  tentang  pengelolaan Zakat. UU No 23 Tahun 2011 Pasal 25 menjelaskan  bahwa  dana  Zakat  wajib diditribusikan kepada mustakhik sesuai dengan  syariat  Islam.  Selain  itu  pada Pasal  26  juga  menjelaskan  bahwa pendistribusian  dana  Zakat  didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatiakn  prinsip  pemerataan, keadilan  dan  kewilayahan.  Pada  Pasal 27  ayat  1  juga  menjelaskan  bahwa hasil  pengumpulan  dana  Zakat  dapat didaya  gunakan  untuk  kegiatan  yang bersifat produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningakatan  kualitas  umat.  Dan  pada Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dnegan syarat bahwa  kebutuhan  hidup  sehari-hari dari mustahiqk telah  terpenuhi  dan masih terdapat kelebihan dana Zakat.
Dalam  Kurun  Waktu  Agustus 2017-  Agustus  2018,  pendistribusian dana  Zakat  yang  dilakukan  oleh BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan  dalam  bentuk  santunan untuk  fakir  miskin,  pembentukan kampung  zakat  di  wilayah  Sumber Jambe,  santunan  kepada  yatim  piyatu, bantuan  kebencanaan  dan  musibah seperti kebakaran, dan kecalakaan laut. Berdasarkan  data  yang  diperoleh (http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/s ip/048/2018-08-08) Dalam kurun
waktu  Bulan  September  sampai  bulan Agustus  2018  BAZNAS  Kabupaten Jember hanya melakukan pendistribusian  dana  dalam  kategori Penyaluran Infak/Sedekah Terikat dengan  jumlah  nominal  sebesar  Rp. 1.381.504.300  pada  bulan  September. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pendistribusian  dana  Zakat  dan  Infak yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember masih sangat terbatas,  hal  ini  disebabakan  oleh masih  lemahnya  pemahaman  dan kepercayaan masyarakat tentang peran, tugas  dan  kewajiban  BAZNAS.  Oleh karena itu peranan BAZNAS Kabupaten  Jember  dalam  rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat  masih  sangat  minim  dan terbatas.  Oleh  karena  itu,  Sampai  saat ini BAZNAS Kabupaten Jember masih terus  mengupayakan  sosialisasi  dan pengenalan kepada masyarakat tentang peran, tugas dan kewajiban BAZNAS.
3. Hambatan  dan  Solusi  serta
Respon dari Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  terdapat  beberapa kelemahan  dari  pengelolaan  Zakat  di BAZNAR  Kabupaten  Jember.  Kinerja BAZNAS  Jember dinilai  masih  belum maksimal yang disebabkan oleh masih banyaknya masjid, instansi pemerintah dan  kampus  yang  belum  bersinergi dengan BAZNAS Jember. Pada umumnya masayakat menyetorkan zakat  ke  lembaga  amilzakat  yang dibentuk  oleh  kelompok  masyarakat karena  BAZNAS  Jember  yang  baru resmi di buka tahun 2017 masih dalam upaya  sosialisasi  dengan  bekerjasama dengan  dewan  masjid  dan  beberapa
kampus. Berdasarkan salah satu takmir masjid  di  Jember  yaitu  Masjid  Ceng Ho,  memberikan  penjelasan  terkait dengan  masih  nbanyakya  masyarakat yang  belum  memahami  cara  akerja BAZNAS  Jember,  sehingga  setiap pengurus masjid harus tetap menjelaskan  kepaa  masyarakat  supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan fenomena yang terjadi terutama terkait dengan pengelolaan  zakat,  infak  dan  sedekah di  Kabupaten  Jember,  pemerintah daerah  telah  melakukan  himbauan kepada  selluruh  Aparatur  sipil  negara untuk  menyaluran  zakatmya  melalui BAZNAS  Jember.  Selain  itu  juga diharapkan  mampu  membangkitkan SIMBA (Sistem manajemen informasi)  yang  merupakan  sistem informasi  yang  memberikan  fasilitas untuk  membayar  zakat.  Operasional
Simba  bekerja  sama  dengan  BNI Syariah  sehingga  uang  yang  dizakati langsung  masuk  ke  rekening  BNI Syariah  dan  pembayar  zakat  akan menerima pesan singkat sebagai konfirmasi.  Simba  merupakan  sistem informasi  yang  dibuat  oleh  mantan Menteri Keuangan dan sekarang telahmenjadi  Ketua  BAZNAS  Pusat. Dengan  adanya  Simba  maka  tuntutan yang  harus  dilaksanakan  BAZNAS
Jember  yaitu  mampu  meningkatkan kinerja, bekerja secara jujur,
profesional dan bertanggungjawab.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi
BAZNAS Jember adalah :
a. Minimnya sarana dan prasarana  BAZNAS  Jember mengingat  baru  diresmikan padaTahun 2017 sehungga
masih  banyak  berbenah  untuk meningkatkan pelayanan,
b. Tingkat  kepercayaan muzakki khususnya  pegaeai  negeri  sipil di  setiap  OPD  yang  belum optimal,  sehingga  dana  UPZ masih rendah. UPZ yang rendah juga berasal dari kebiasan masyarakat yang secara  langsung  menyalurkan zakatnya ke saudara atau tetangga yang sangat membutuhkan,  dari  pada  harus membayarkan ke BAZNAS.
c. Laporan  pertanggung  jawaban pendistribusian  tidak  sampai pada muzakki ,  sehingga  terkait kinerja  akuntabilitas  BAZNAS Jember masih lemah. d. Kurangnya sosialisasi BAZNAS Jember terkait dengan  pengumpulan  zakat yaitu  dibandingka  daerah  lain, seperti halnya Kabupaten Karanganyar Madura yang melakukan sosialisasi  tidak hanya  pada  Bulan  Romadhan tetapi  dilakukan  secara  berkala dan  rutin  setahun  2  kali.
Kegiatan  tersebut  dilakukan resmi kesekolah-sekolah,
masjid, dan esa yang melibatkan aparat desa sehingga informasi tentang zakat  sampai  pada  lapisam masyarakat terbawah sekalipun. Berdasarkan informasi  yang  berkembang BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata-rata pada tiap bulannya  zakat  terkumpul  Rp 650 juta.
e. Kurangnya  keteladanan  para pemimpin dilingkungan pemerintah daerah f. Dukungan dari pemeritah daerah  yang  dinilai  belum maksimal.  Sebagai  lembaga yang  baru  berdiri 1 tahun  yang lalu maka perlu adanya pembinaan dan dukungan terutama terkaitdengan penyediaan infrastruktur pendukung  serta  dana.  Sarana mobilitas  untuk  para  pegawai BAZNAS  untuk  melakukan sosialiasi  secara  luas  demi terkumpulnya  dana  zakat  lebih banyak.
g. Visi  dan  misi  dari  BAZNAS Jember yang belum jelas terkait dengan pemanfaatan dan penyaluran  dana  zakat,  infak dan  sedekah  yang  terkumpul, seperti untuk kesehatan, penidikan,  masyarakat  du’afa dan lainnya. h. Perspektif  masyarakat  terkait zakat masih mengikuti paradigma  lama  yaitu  sebagai pemberian sukarela, belas kasih yang  dilakukan  setelah  satu tahun. Paradigma ini seharusnya yang perlu dirubah, karena  berdasarkan  pada  UU Nomor  23  Tahun2011  bahwa zakat merupakan perintah yang hukumny  awajib  dan  tidak harus dilaksanakan setelah satu tahun.  Kita  perlu  memahami zakat sebagai salah satu ibadah sosial  yang  mempunyai  tujuan untuk meningatkan kesejahteraan  umat muslim karena  dalam  UU  pengelolaan
zakat  bahwa  dibutuhkan  sifat amanah, profesional dna terpadu  dengan  bimbingan  an pengawasan dari pemerintah. Berdasar pada respon narasumber terkait dengan kesadaran masyarakat menyatakan bahwa : “ya  kalau  menurut  saya  kita butuh waktu untuk untuk memberikan  kesadaran  kepada masyarakat,  nah  kesadaran kepada mereka untuk ee bahwa zakat  itu  harus  dikelola  oleh negara  ini  kan  masih  belum, mereka hanya menyadari bahwa zakat itu harus dikeluarkan,  melalui  pribadi masing2, belum kepada
lembaga  pemerintah,  padahal dirasah  Rasulallah  “Khudz min  amwalihim  shadaqatan” jadi kata “khudz” itu (artinya) diambil,  zakat  itu  kan  diambil, nah  ketika  diambil  maka  zakat ini  dikelola  secara  profesional oleh  lembaga  ini  tadi.  Nah seselama  ini  kan  tidak,  nah zakat  ini  “waAllahu  a’lam” apakah  mereka  para  muzakki para  pengusaha,  orang-orang kaya  itu  sudah    sadar  hanya mengeluarkan  dirinya  sendiri kepada  zakat,  atau  dia  akan ikut pada ayat alquran, diambil lalu kepada pengelolaan secara independen kepada zakatnya.  Kesadaran  itu  masih butuh sosialisasi” 30
i. Masih  minimnya  kerjasama antara  BAZNAS  dengan  UPZ
30 Ibid
yang telah dibentuk dibeberapa lemabga, sehingga mengakibatkan dan ayang terkumpul tidak tetap.
j. Selain  minimnya  kerja  sama juga  kurangnya  rasa  peduli para  penerima  zakat  produktif mengembalikan modal usahanya  yang  telah  dibantu dari dana zakat produktif BAZNAS.
k. Alur  kinerja  dari  BAZNAS Jember  yang  kurang  jelas  serta minimnya infomasi yang terpublish  terkait  pengelolaan BAZNAS Jember. Kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakkat sertapemerataan kesejahteraan. Dengan adanya BAZNAS diaharapkan mampu melakukan pengolaan yang profesional sehingga  tidak  adanya  salah  terima mustahiq k.  Pada  umunya  pengelolaan ZIS (zakat, infak, sedekah) melibatkan banyak  pihak.  Pemerintah  sebagai pemeran  ekstern  berfungsi  sebagai regulator,  motivator,  organisator  yang mendukung dinamikadan perkemabngan zakat secara lebih baik. Peran  dari  faktor  intern  berupa kesadaran dari masyarakat baik spiritual maupun nilai nilai sosial.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi  BAZNAS  Jember  yang  telah dijelaskan  sebelumnya.  Hal  tersebut menggerakkan pemerintah daerah bersama dengan BAZNAS untuk lebih produktif dan aktif dalam mensosialiasikan pengelolaan ZIS
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Strategi yang dirasa dapat membantu meminimkan kendala-
kendala tersebut yaitu:
a. Menjalankan  visi  dan  misi serta tujuan BAZNAS Jember dengan tepat terutama  sebagai  penyangga kalangan  du’afa.  Hal  yang perlu dilakukan adalah membuat  perencanaan  yang terstruktur  terkait  kegiatan BAZNAS mulai dari prencanaan, kegiatan sosialiasasi, pengumpulan, pendistribusian ZIS, pertanggungjawaban  berupa laporan sehingga Misi profesional  dan  akuntabel dapat dicapai.
b. Sebagai  Badan  amil  zakat yang  masih  baru,  diharapkan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan,  terutama  sistem informasi  yang  memberikan kemudahan para calon donatur  terkait  penglolaan dan pendistribusian serta meningkatkan kepercayaan pada Badan pengelolaan zakat daerah. c. Untuk meningkatkan kepercayaan  para  donatur dan untuk meningkatkan jumlah mustahiq k  BAZNAS diharapkan mampu memberikan  layanan  pria kepada donatur melalui layanan donatur yang didukung  oleh  jaringan  kerja yang luas, sistem manajemen yang  rapi  serta  sumber  daya
manusia  yang  amanah  dan profesional.
d. Giat dalam kegiatan pendayagunaan  dana  yang terbaik pada sektor pendidikan,  dakwah,  yatim, kesehatan  dna  sosial  untuk menunjang kualitas dan kemandirian dai mustahiqq e. Pemerintah daerah diharapkan  cepat  tanggap dalam  menghadapi  persoalan persoalan yang terjadi seperti
Surat  edaran  Bupati  terkait dengan  pengelolaan  zakat,
meski pengelolaan zakat telah  mengikuti  UU  Nomor
23 Tahun 2011.
f. Meningkatkan kesadaran akan  pentingnya  membayar zakat melalui sosialisasi yang dilakukan  secara  rutin  dan teroordinasi KESIMPULAN Berdasarkan diskusi dan pembahasan  pada  bab  4,  maka  dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi,  implikasi  serta  strategi dan permasalahan zakat sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:
1. Implementasi  dalam  pengelolaan zakat  sesuai  peraturan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Jember maish belum mencapai titik maksimal.  Hal  ini  dikarenakan sosialisasi  yang  belum  maksimal sehingga  mayoritas  masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan  zakat  oleh  lembaga
zakat.  Selain  itu  juga  masih terlampau baru berdirinya lembaga BAZNASdi Jember sehingga  sosialisasi  masih  belum dilakukan  secara  maksimal  dan belum mampu menjangkau masyarakat  luas.  Namun,  untuk lembaga  atau  pengusaha  sudah berhasil  memahami  pentingnya zakat  sehingga  sumber  zakat masih  didominasi  oleh  elemen- elemen tertentu.
2. Implikasi dalam pengelolaan zakat yang  sesuai  dengan  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2011 masih belum masimal. Hal tersebut dikarenakan peranan BAZNAS masih minim dan terbatas  sehingga  berdampak  juga terhadap sumber penerimaan zakat. 3. Sementara permasalahan mendasar  yang  terjadi  disebabkan masih rendahnya kepercayaan serta pemahaman masyarakat terhadap badan zakat yang bertugas untuk  memberikan ruang kepada  calon muzakki untuk melaksanakan ibadah zakat dengan  efektif  dan  efisien  serta mempermudah proses penghimpunn dan pendistribusiannya. Saran  yang  dapat  diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah:
1. Meningkatkan  sosialisasi  terkait visi, misi dan tujuan BAZNAS ke berbagai  elemen  terlebih  pada masyarakat  ditingkat  kecamatan atau desa  melalui UPZ  agar dapat meningkatkan  pengetahuan  dan
kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga BAZNAS sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja BAZNAS dalam pengelolaan
zakat itu sendiri. 2. Mengintegrasikan peraturan terkait  zakat  kedalam  peraturan pemerintah daerah Jember, sehingga  hal  ini  secara  tidak langsung akan membawa masyarakat untuk melegalkan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui pihak BAZNAS. Daftar Pustaka Ananda, Faisar. Metodologi Penelitian Hukum Islam . Bandung: Ciptapustaka  Media  Perintis, 2010. Arikunto. Suharsimi. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek. Jakarta:  Rineka  Cipta,
2002.
BAZNAS Kabupaten Jember. Rencana
Kerja Baznas Kabupaten Jember tahun  2018 .  Jember:BAZNAS Kabupaten Jember, 2018 BAZNAZ, 2018. (http://simba.baznaz.go.id/lapora n/sip/048/2018-08-08) Fathiyah,  Ida.  2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat  (Studi  di  Lembaga  Amil Zakat  Al-Ihsan  Jateng  Cabang Salatiga) . Skripsi. Institut Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Salatiga.
Kemenag  RI. Panduan  Zakat  Praktis. Jakarta:  Direktorat  Bimbingan Masyarakat  Islam,  Direktorat Pemberdayaan Zakat,
Kementerian  Agama  Republik Indonesia, 2013 Moleong,  Lexi  J. Metode  Penelitian
Kualitatif . Bandung: Remaja Rosida Karya, 1990. Nawawi, Hadari. Metodologi Penelitian  Sosial .  Yogyakarta:
UGM Press, 1996. Peraturan  BAZNAS  No.  01  Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbanga Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten/Kota
Peraturan  BAZNAS  No.  02  Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian  Rekomendasi  Izin Pembentukan  Lembaga  Amil Zakat Peraturan  BAZNAS  No.  03  Tahun
2014  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Badan  Amil  Zakat Nasional  Provinsi  dan  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang  No.  23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Rahardjo,  IM  Darmawan. Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam . Bandung: Mizan, 1989. Setia,  Abdi.  2017.  Baznas  Jember Sinergi  Sektoral.  Radar  jember, Jawa Pos. https://radarjember.jawapos.com /read/2017/10/17/20140/baznas- jember-sinergi-lintas sektoral Siregar, Syapar Alim. 2016. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap
Pengelolaan  Zakat  di  BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi  Deskriptif  pada  Institusi Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli Selatan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta:  UI
Press.1986. Sularno,  M.  2010.  Pengelolaan  Zakat oleh  Badan  Amil  Zakat  Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap  Implementasi  Undang- Undang  No.  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat). La_Riba-Jurnal  Ekonomi  Islam (Vol IV:1). Hal 34-44 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat