Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 111-125 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak
Agus Riewanto Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
agusriwanto@staff.uns.ac.id

## Abstract
This  article  examines  the  strategy  of  constitutional  law  from  a  progressive  perspective  in preventing  money  politics  in  simultaneous  elections.  The  practice  of  money  politics  in  every election always occurs in Indonesia, but all conventional constitutional law efforts have not been able to nullify it. So a progressive constitutional governance strategy is needed, which is to find new ways (role breaking) and innovative breakthroughs if the normative and normative legal methods are not able to immediately realize the goal of elections with integrity. This progressive prevention is carried out from upstream to downstream. A number of progressive strategic ideas from constitutional law aspects that can be done to prevent money politics include: First, the progressive arrangement changes the model of the electoral system from liberal to competitive; Secondly, progressive regulation of restrictions on candidate campaign resources and political parties; Third, the progressive arrangement of campaign money electronic transactions; Fourth, the  progressive  regulation  on  the  prohibition  of  corruptor  candidates;  Fifth,  the  progressive arrangement of political parties' coalitions and the selection of democratic candidates; Sixth, the  progressive  arrangement  for  the  cancellation  of  election-winning  political  parties  that conduct money politics by the Constitutional Court; Seventh, the progressive regulation of the obligations  of  political  parties  to  educate  anti-money  politic  to  their  constituents;  Eighth, progressive regulation of election organizers with integrity.
Keywords : Progressive of Contitutional Law, Strategy Preventing and Money Politic

## Abstrak
Artikel ini mengkaji strategi hukum tata negara perspektif progresif dalam mencegah politik uang  pada  pemilu  serentak.  Praktik  politik  uang  pada  pemilu  selalu  terjadi  di  Indonesia, namun  segenap  usaha  dari  aspek  hukum  tata  negara  konvensional  belum  mampu menihilkannya. Maka, perlu strategi hukum tata negara progresif, yakni menemukan cara- cara baru dan terobosan inovatif, jika cara hukum normal dan normatif tidak mampu segera mewujudkan  tujuan  pemilu  berintegritas.  Pencegahan  progresif  ini  dilakukan  dari  hulu hingga hilir. Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan  Partai  Politik;  Ketiga,  Pengaturan  progresif  transaksi  elektronik  uang  kampanye; Keempat,  Pengaturan  progresif  larangan  Caleg  koruptor;  Kelima,  Pengaturan  progresif koalisi  partai  politik  dan  seleksi  calon  yang  demokratis;  Keenam,  Pengaturan  progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.
Kata Kunci : Hukum Tata Negara Progresif, Strategi Mencegah dan Politik Uang

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  legislatif  dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang untuk  pertama  kali  dalam  babakan  sejarah politik  di  Indonesia  akan  diselenggarakan secara serentak. Pemilu kali Ini merupakan momentum emas untuk mengukur kedewasaan  elit  politik  dan  rakyat  dalam berdemokrasi.  Jika  Pemilu  serentak  tahun 2019  berlangsung  secara  demokratis  dan berintegritas,  maka  akan  menjadi  landasan pacu (take  off) bagi  konsolidasi  demokrasi Indonesia menuju negara yang adil, makmur sekaligus  beradab.  Namun  sebaliknya  jika gagal  akan  menjadi  preseden  buruk  bagi demokratisasi di Indonesia.
Salah  satu  masalah  krusial  dalam Pemilu  di  Indonesia  yang  belum  tuntas diperangi  adalah  politik  uang (money politic), seperti  dinyatakan  oleh  Jeffrey  A. Winters (2017) politik uang adalah tindakan politik  memobilisasi  pemilih  agar  memilih Parpol  dan  Calon  tertentu  di  TPS  dengan memberi  imbalan  sejumlah  uang,  barang atau  jasa.  (Jeffrey  A.  Winters,  2016:405- 409).
Politik uang dalam pemilu ini menjadi pintu pembuka berkembang biak isu korupsi dalam  pemilu,  seperti  malpraktik  pemilu, manipulasi  pemilu,  hingga  kecurangan pemilu.  Ini  adalah  praktik  pemilu  yang  tak demokratis karena telah menjadikan pemilu sebagai  alat  belaka  meraih  kekuasaan, namun menihilkan proses yang demokratis. (Sarah Birch, 2012:97)
Menurut (Karl-Heinz Nassmacher, ed, 2001:86)  uang  memang  memegang  peran yang  cukup  vital  untuk  memenangkan kompetisi  dalam  pemilu,  sebab  uang  dapat dibelanjakan dalam berbagai kebutuhan dan logistik  pemilu  terutama  untuk  kampanye. Namun  tidak  berarti  uang  menjadi  faktor segalanya dalam pemilu. Aspek manajemen kepartaian, kapasitas-integritas calon, platform dan  program  parpol  adalah  juga faktor  yang  tak  kalah  pentingnya  sebagai
alat  ampuh  meraih  kemenangan  dalam pemilu.
Sejarah  mengajarkan  praktik  politik uang ini telah mencederai derajat legitimasi pada  Pemilu  2014  lalu.    Kala  itu,  Pemilu hanya  menghasilkan  legitimasi  demokrasi prosedural  minus  legitimasi  demokrasi substansial. Lihatlah, hasil penelitian JPPR di TPS  pada  9  April  2014  lalu  di  25  propinsi memperlihatkan  praktik  politik  uang  pada pemilu 2014 meningkat menjadi 33 persen dibandingkan  Pemilu  2009  yang  hanya  10 persen. (Kompas, 2014:2).
Dari  sampel  yang  diteliti  JPPR sejumlah  1.005  TPS  di  25  propinsi modusnya  berupa:  pembagian  uang  antara Rp.20.000-Rp.200.000, pembagian sembako,  pemberian  pulsa,  polis  asuransi, pakaian  dan  alat  ibadah.  (Media  Indonesia, 2014:4).
Bahkan,  praktik  curang  dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah politik  uang  pada  pemilu  2014  nyaris dilakukan  oleh  semua  Parpol  peserta Pemilu,  KIPP  melakukan  survei  di  31 propinsi dan 60 Kabupaten/Kota ditemukan data  Parpol  yang  paling  curang  adalah Golkar  melakukan  pelanggaran  sebasar  11 persen, Gerindra 11 persen, PAN 10 persen, dan  PKB,  PKS,  PDIP,  PPP  masing-masing melakukan  pelanggaran  9  %.  Data  ini memperlihatkan  bahwa  kompetisi  pemilu 2014  tidak  fair  karena  syarat  kecurangan. (Kompas, 2014:3)
Pada  24  Maret  2014  LPEM-FE  UI Jakarta  merilis  hasil  penelitiannya  tentang biaya Caleg DPR, DPD dan DPRD terungkap, bahwa  Caleg  DPR  RI  mengeluarkan  biaya antara Rp.787 Juta-Rp. 9,3 miliar, Caleg DPR Propinsi mengeluarkan biaya antara Rp.320 juta-Rp.3  miliar.  Sedangkan  Caleg  DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan biaya antara Rp.250  Juta-2  miliar.  Rata-rata  per  Caleg mengeluarkan uang sebesar Rp.1,18 miliar. Uang  sebesar  itu  untuk  keperluan: percetakan,  tekstil,  transportasi  dan
komunikasi,  jasa  komunikasi  media,  dan pengerahan massa. (Kompas, 2014:3).
Sungguh  ini  merupakan  berita  buruk Pemilu  2014  lalu.  Betapa  boros  dan irasionalitasnya  biaya  demokrasi  elektoral kita.  Pemilu  2014  termahal  dalam  sejarah Pemilu di Indonesia. Karena menurut data di KPU RI terdapat 2.00.000 orang Caleg DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, jika rata- rata  mengeluarkan  uang  sebesar  Rp.  1,18 miliar,  maka  pada  Pemilu  2014  ini  telah berputar  uang  sebesar  Rp.  227  triliun  di bumi Indonesia.
Bahkan,  menurut  Thomas  Reutre (2015) mensinyalir tak ada Calon yang tidak mengeluarkan uang dalam Pemilu 2014 lalu, bahkan  uang  telah  menjelma  menjadi kekuatan yang mempesona dalam transaksi politik Pemilu di Indonesia. (Thomas Reutre (2015: 267-288).
Berbagai  riset  menemukan  bahwa umumnya  praktik  jual-beli  suara  tidak berjalan  sendiri  tetapi  berkelindan  dengan bentuk-bentuk  lain  dari  relasi  sosial  yang manipulatif seperti, klientelisme, patronase dan  terkadang  disertai  dengan  intimidasi. (Lucky Djani, 2016:6).
Sejarah  politik  uang  uang  dalam Pemilu 2014 lalu, tak boleh terulang kembali pada  Pemilu  serentak  tahun  2019 mendatang.  Di  sinilah  relevansi  untuk belajar  dan  mencari  jalan  pencegahannya (lesson learned) . Melalui gagasan hukum tata negara  progresif.  Karena  dalam  sistem penegakan  hukum  selain  diperlukan  cara represif,  juga  diperlukan  pula-tindakan pencegahan (preventif) agar  praktik  politik uang  dalam  pemilu  serentak  dapat ditanggulangi sebelumnya. Karena persoalan  pencegahan  melalui  hukum  tata negara konvensional selama ini belum masif dan  sistematis  dilakukan.  Dalam  konteks hukum  tata  negara  tindakan  pencegahan politik  uang  ini  perlu  dilakukan  secara progresif dari hulu ke hilir. Itulah sebabnya makalah  ini  hendak  mengusung  gagasan strategi hukum tata negara progresif dalam
mencegah praktik politik uang dalam pemilu serentak.
Penelitian  ini  merumuskan  dua masalah  utama,  yaitu:  apakah  yang dimaksud  dengan  pencegahan  politik  uang dalam  Pemilu  dari  perspektif  hukum  tata negara progresif, dan bagaimanakah desain model  pencegahan  politik  uang  dalam Pemilu  dari  perspektif  hukum  tata  negara progresif. Dari rumusan tersebut, penelitian ini  secara  khusus  bertujuan  untuk mendiskripsikan  secara  teoritik  tentang pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif  hukum  tata  negara  progresif, serta  mendesian  model  pencegahan  politik uang  dalam  Pemilu  dari  perspektif  hukum tata negara progresif.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif (legal  research) atau penelitian doktrinal yang bersifat eksploratif-analisis. (F.Sugeng Istanto, 2007:29).  Adapun  data  yang  digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer  dan  dan  bahan  hukum  sekunder. (Soejono  Soekanto,  2007:13-14).  Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan  isu-isu  politik  hukum  legislasi, sedangkan  bahan  hukum  sekunder  terdiri dari aneka macam jurnal, buku, berita media massa yang terkait dengan masalah-masalah politik  hukum  legislasi.  Data  sekunder diperoleh  melalui  studi  pustaka (library research). Teknik  analisis  data  digunakan penafsiran hukum gramatikal. Validasi data dilakukan melalui kritik sumber data dalam bentuk  fakta,  teori  dan  nilai.  (Abdul  Latif, 2009:47).
Penelitian ini
merupakan pegembangan hasil temuan penelitian yang sebelumnya  dilakukan  oleh  peneliti.  Dalam penelitian  berjudul:  “Korelasi  Pengaturan Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka Berbasis  Suara  Terbanyak  Dengan  Korupsi Politik  Di  Indonesia”  (Agus  Riewanto, 2015:89-101). Dalam kajian ini didapatkaan hasil  penelitian,  bahwa  terdapat  korelasi
yang kuat antara pilihan pengaturan sistem pemilu proporsiona berbasis suara terbanyak  terhadap  tingginya  praktik korupsi  politik  dalam  pemilu  di  Indonesia pada tahun 2014.
Penelitian  dari  peneliti  sebelumnya berjudul: Model  Setting  of  Politcal  Party System  and  Electoral  Systems  to  Prevent Political  Corruption .  (Agus  Riewanto, 2018:217-234).  Dalam  penelitian  ini ditemukan  hasil  penelitian,  bahwa  korupsi politik  dapat  dicegah  melalui  perubahan model  sistem  partai  politik  dan  sistem pemilu  dengan  berbagai  macam  rekayasa sistemik.  Maka  diperlukan  kelanjutan penelitian untuk penemuan model pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif  hukum  tata  negara  progresif melalui penelitian ini.
Terdapat  dua  teori  yang  akan digunakan  guna  memecahkan  rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1) teori hukum  tata  negara  progresif  dan  (2)  Teori Politik Uang Dalam Pemilu. Keduanya akan dielaborasikan lebih dalam berikut ini:

## Teori Hukum Tata Negara Progresif.
Hukum tata negara progresif ini adalah (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah
perbaikan keadaan. (http://kbbi.web.id/progresif,  2016).  Ini sejalan  dengan  gagasan  Satjipto  Rahardjo tentang
hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti  perkembagan  zaman,  mampu menjawab  problematika  yang  berkembang dalam  masyarakat,  serta  mampu  melayani masyarakat  dengan  menyandarkan  pada aspek  moralitas.  (Satjipto  Rahardjo,  2008: ix-x).
Strategi  politik  hukum  ketatanegaraan dalam upaya mencegah praktik politik uang adalah  dengan  cara  menemukan  cara-cara baru (role breaking) dan terobosan inovatif, jika  cara  normal  dan  normatif  tak  mampu segera mewujudkan tujuan pemilu serentak.
Salah  satu  pesan  dasar  dari  hukum tata  progresif,  adalah  menjaga  agar  hukum tidak  terbelenggu  pada  mesin  yang  kaku, stagnan, dan serba formal. Dengan demikian, dapat mewadahi heterogenitas, orisinalitas, dan kreativitas yang tumbuh di masyarakat. Pesan  ini  yang  harus  diterima  sebagai pergeseran  semangat  dalam  pengelolaan hukum tata negara (HTN). Ciri pokok hukum tata  negara  (HTN)  yang  progresif  adalah lebih  demokratis  dan  lebih  responsif. Hukum  progresif  mendahulukan  manusia, mengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan  rakyat.  HTN  yang  ideal  harus mengatur sistem yang memuaskan sebanyak  mungkin  orang,  lebih  banyak mendengar,  lebih  banyak  memahami. Artinya,  mengakomodasi  sistem  yang  lebih demokratis. (Bambang Sadono, 2010:6). Dalam  hukum  progresif  membuat orang  untuk  selalu  merasa  haus  akan kebenaran  karena  itu  tidak  henti-henti mencari  kebenaran.  Disebabkan  oleh pengutamaan  terhadap  manusia  itu  ilmu hukum  progresif  tidak  bersikap  submisif begitu  saja  terhadap  hukum  yang  ada melainkan  bersikap  kritis.  Di  sini  ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan  aliran-aliran  seperti  Realisme Hukum di Amerika Serikat, Freie Rechtslehre di  Eropa.  Di  USA,  John  Chipman  Gray menolak  untuk  memberi  tekanan  pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non  logika,  yang  menentang  positivisme- analitis  telah  melengserkan  dominasi legislaif  dan  tempatnya  digantikan  oleh pengadilan.  Cara  ini  dimaksudkan  untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang  progresif (logika  exsperience). Hukum dan  ilmu  hukum  progresif  memang  lebih cenderung  ke  kreativitas  dan  menolak rutinitas logika peraturan. (Satjipto Rahardjo, 2012:6-9).
Degan demikian sesungguhnya hukum progresif  merupakan  cara  berhukum dengan  mengedepankan  moralitas  di  atas
hukum,  moral  menjadi  landasan  inti  dari berjalannya  sistem  hukum.  Ini  sejalan dengan pemikiran  (Ronald Dworkin, 1986) yang  mengingatkan  ensensi  konstitusi adalah  moral,  karena  dalam  konstitusi tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan  politik  menuju  negara  ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen  bangsa.  Moral  dengan  demikian tak  dapat  disangkal  merupakan  rujukan akhir  atas  semua  kebijakan  yang  akan disusun oleh semua penyelenggara Negara. (Morris Ginsberg, 2003: 201-225).

## Teori Politik Uang Dalam Pemilu.
Dalam proses Pemilu terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan, pelanggaran, manipulasi (electoral  fraud) dengan  motif ekonomi  dan  uang (money  politic) dalam bentuk suap dan kolusi antara penyelenggara  pemilu  di  semua  tingkatan dengan peserta pemilu.
Menurut  (Sarah  Birch,  2012:  86) mengkategorikan tindakan malpraktik Pemilu kedalam tiga kategori, yaitu: Pertama, manipulasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang
mengatur  pemilu (manipulation  of  election legal framework) ; Kedua, manipulasi pilihan pemilih  yang  bertujuan  mengarahkan  atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif (manipulation of vote choice) ; Ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu
(manipulation of electoral administration). Manipulasi pemilu dapat terjadi pada tahapan apa saja dalam proses penyelenggaraan pemilu, tetapi yang paling sering terjadi pada pendaftaran/ pemutakhiran  daftar  pemilih,  kampanye pemilu,  pemungutan  dan  penghitungan suara,  dan  rekapitulasi  hasil  penghitungan suara pada tingkat di atas TPS/KPPS.
Kecurangan  dalam  pemilu  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  Pertama, manipulasi hasil rekapitulasi suara sehingga
mengubah pembagian kursi atau mengubah pemenang  serta  pelanggaran  pemilu  yang tidak  mengubah  pembagian  kursi  atau pemenang.  Kedua,  bentuk  penyimpangan pemilu  ini  merupakan  tindak  pidana  yang harus  ditindak  sesuai  dengan  hukum. (Rafael Lopez-Pintor, 2010:7-8).

## Pembahasan
Jika dibaca secara cermat sesungguhnya pengaturan tentang larangan dan  sanksi  bagi  praktik  politik  uang  untuk Pemilu serentak tahun 2019 melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu relatif lengkap dibandingkan  dengan  pengaturan  politik uang pada Pemilu tahun 204 lalu melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemilu. Lihatlah, ketentuan tentang pengaturan larangan dan sanksi  politik  uang  versi  UU  No.7  Tahun 2017 sejak dari tahapan pencalonan diatur Pasal 184 Ayat  (1) dan Pasal 519; tahapan kampanye melalui diatur Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 521 dan pasal 523; tahapan  masa  tenang  diatur  melalui  Pasal 278  Ayat  92)  dan  Pasal  523;  tahapan  hari pemungutan suara melalui diatur Pasal 515 dan  Pasal  523  yang  pada  intinya  melarang politik  uang  dan  bagi  pelanggarnya  dapat dikenai sanksi pidana penjara 2 (dua) hingga 4 (empat) penjara dan denda sebesar Rp. 36 juta hingga Rp. 48 juta.
Bahkan dalam UU No.7/2017 ini selain mengatur sanksi pidana politik uang berupa: pidana penjara, sekaligus sanksi administrasi,  dimana  Bawaslu  dapat merekomendasikan  kepada  KPU  untuk pembatalan  calon  terpilih,  jika  terbukti melakukan tindak pidana politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Progresifitas pengaturan sanksi pidana dan administrasi sekaligus terhadap politik uang untuk  Pemilu  2019  mendatang  ini  belum cukup  untuk  membendung  praktik  politik uang  dalam  pemilu  serentak  mengigat politik  uang  seoalh  menjadi  laten  dan manifes dalam setiap pemilu di Indonesia.
Di  titik  inilah  diperlukan  pemikiran dari aspek hukum tata negara yang progresif mencegah  politik  uang.  Berikut  ini  akan diuraikan  tentang  sejumlah  gagasan  dalam perspektif  hukum  tata  negara  progresif dalam  mencegah  praktikpolitik  uang  pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang:

## Mengubah  Progresif  Sistem  Pemilu Liberal ke Kompetitif.
Biang utamana politik uang pemilu di Indonesia  adalah  karena  bangunan  sistem pemilu  yang  diadopsi  sealama  ini  (pemilu 2009 dan 2014) adalah sistem proporsional dengan
penentuan calon terpilih
berdasarkan  suara  terbanyak (open  list) . Sistem  ini  pada  gilirannya  melahirkan sistem pemilu liberal yang menitikberatkan pada kekuatan individu Caleg dan menafikan peran  partai  politik  (parpol).  Peran  parpol hanya sekedar dijadikan kendaraan politik, selebihnya  kompetisi  dalam  pemilu  tahun terjadi  antar  Caleg.  Padahal  asas  sistem pemilu proporsional adalah mengutamakan peran  parpol.  Seharusnya  kompetisi  dalam sistem  ini  adalah  kompetisi  antar  parpol. Konsekuensinya  tema  dalam  kampanye adalah  memperdebatkan  ide,  gagasan,  visi, misi  dan  program  parpol.  Bukan  hanya siasat Caleg untuk meraup suara sebanyak- banyaknya dengan mengandalkan uang dan popularitas.
Persaingan dalam pemilu 2014 bebas antar  Caleg  (liberal),  karena  tanpa  kontrol dan  peran  parpol.  Ketika  peran  parpol diperlemah  dalam  pemilu,  maka  berarti demokrasi  tak  terlembagakan.  Karena pelembagaan  demokrasi  identik  dengan kuatnya  peran  parpol  dalam  pemilu. Pelemahan  peran  parpol  dalam  pemilu melanggar  konstitusi.  Sebab  berdasarkan
Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 Pascaamandemen menyatakan, bahwa
peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota DPR dan DPRD adalah parpol bukan individu Caleg.
Sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan  terhadap  pilihan  sistem  pemilu proporsional  di  dunia.  Kebanyakan  sistem proporsional  di  dunia  terutama  di  negara- negara  demokrasi  baru  memakai  varian daftar  tertutup (closed  list) ,  artinya pemenang  ditentukan  berdasarkan  nomor urutan melalui seleksi ketat dan demokratis di internal parpol. Model ini ditujukan untuk memperkuat  sistem  kepartaian,  terutama agar  parpol  dapat  berperan  cukup  besar. Karena  memang  peserta  pemilu  dalam sistem  proporsional  adalah  parpol,  bukan individu. (Ramlan Surbakti, 2009).
Menurut Mietzner, (2009:1-22) mencatat  bahwa  sistem  penentuan  calon terpilih  berdasarkan  suara  terbanyak  telah menjadikan  pemilu  sangat  mahal  dan melahirkan  problem  yang  multikompleks. Jika dikembangkan dari analisis Mietzner ini, maka  kompleksitas  problem  dari  praktik sistem  pemilu  liberal  selama  ini  adalah munculnya  2  (dua)  model  budaya  politik dalam pemilu Indonesia yang sangat buruk dan membahayakan demokrasi elektoral.
Pertama, politik kartel, mengacu pada istilah ekonomi untuk menganalisis perkembangan  sistem  kepartaian.  Kartel dalam  istilah  ekonomi  berarti  koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol  harga,  dan  memaksimalkan keuntungan diantara anggota kartel. Artinya kompetisi dalam pemilu model politik kartel ini melahirkan model persaingan semu antar elit  parpol,  mereka  saling  menjaga  agar persaingan hanya terjadi antar mereka yang ber-uang dengan mendesain aneka kegiatan politik  untuk  saling  menguntungkan  dan mencegah  secara  sistematis  agar  tak  ada kelompok lain yang berkompetisi. (Alexander P Young, 2011:12).
Kedua,  materialisme  politik,  adalah cara  berfikir  yang  mementingkan  aspek kebendaan  atau  materi  (uang  dan  barang yang bernilai ekonomis), In popular culture, materialism  refers  to  an  obsession  with money  and  expensive  goods  that  money  can
buy .( https://www.conservapedia.com/Materialis
m). Dalam  setiap  aktifitas  politik  yang dilakukan. Cara berpikir ini telah menafikkan  aspek  ideologi,  nilai-nilai,  visi- misi, platform, jargon,  dan  program  kerja dalam perpolitikan saat ini. Aspek-aspek itu dinilai  kurang  relevan  diperbincangkan, karena  yang  paling  relevan  dalam materialisme  politik  hanyalah  segala aktifitas  atau  kegiatan  politik  yang  dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapatkan  baik  secara  individual  maupun kelompok.
Budaya politik kartel dan materilaisme  politik  akibat  sistem  pemilu liberal ini adalah kursi DPR dan DPRD hanya akan diraih oleh Caleg yang memiliki kapital (uang)  yang  besar,  kendati  tak  berkualitas dan  menggeser  secara  sistemik  Caleg  yang tidak  bermodal  uang  besar.  Ini  jelas membayakan  praktik  demokrasi  elektoral kita.
Itulah  sebabnya  mengapa  kursi  DPR dan DPRD lebih didominasi oleh Caleg yang ber-uang  dan  populer.  Maka  tak  heran  jika pemilu 2019 nanti kursi DPR dan DPRD lebih banyak  diisi  oleh  Caleg  yang  berlatar belakang  pengusaha,  artis  dan  petahana (incumbent) . Fenomena ini kian mempertegas  bahwa  sistem  pemilu  kita gagal menghasilkan sistem kepartaian yang kompetitif,  melainkan  sistem  kepartaian yang berbasis kartel.
Hal ini kian menguat tatkala didukung pula oleh iklim sosial-budaya di masyarakat yang mendewakan materi sebagai alat ukur keberhasilan dalam semua aspek kehidupan termasuk  dalam  dunia  politik.  Karena  itu sepanjang  perjalanan  pemilu  tidak  pernah terjadi  perdebatan  publik  dan  perang wacana program dan ideologi parpol dalam memperoleh simpati pemilih, adalah cermin menguatnya materialisme politik.
Pemilu  liberal  dan  transaksional  ini harus dihentikan di pemilu berikutnya tahun 2019  dirubah  menjadi  pemilu  kompetitif.
Saatnya  dipikirkan  model  sistem  pemilu yang  murah,  efektif  dan  efesien  sehingga mendorong  demokrasi  kian  produktif. Pilihan yang tersedia kelak adalah merevisi UU  Kepartaian  dan  UU  Pemilu:  merubah sistem distrik dengan winner’s takes all atau kembali  ke  sistem  proporsional  dengan nomor  urut  melalui  rekayasa  perbaikan sistem kepartian yang kompetitif, mengakar dan terlembagakan. Tentu dengan merancang  model  seleksi  Caleg  di  internal parpol  secara  terbuka,  demokratis  dan akuntabel. Sehingga dapat memotong sistem oligarki  dan  patron-klien  saat  perekrutan Caleg. (Agus Riwanto, 2015:99-100).
Pengaturan Progresif
Pembatasan
Sumber  Dana  Kampanye  Calon  dan
Parpol.
Kelemahan  UU  No.7  tahun  2017 tentang  Pemilu  terkait  dengan  kampanye yang  berpotensi  untuk  menyuburkan praktik  politik  uang,  salah  satunya  adalah terkait  dengan  pengaturan  pembatasan nominal dana kampanye dari perseorangan anggota  partai  politik,  organisasi  partai politik dan calon. Sumber pendanaan partai politik sebagaimana di praktikkan di seluruh dunia  berasal  dari  tiga  sumber,  yakni sumbangan anggota partai politik; sumbangan  dari  pihak  ketiga  perorangan dan  badan  usaha;  dan  dari  sumber pendapatan  negara.  (Didik  Supriyanto, 2015:6).
Maraknya  korupsi  politik  yang dilakukan  oleh  partai  politik  di  Indonesia, karena antara biaya politik yang dikeluarkan oleh  partai  politik  baik  untuk  menunjang kegiatan organisasi maupun kampanye tidak sebanding,  lebih  banyak  pengeluarannya dari pada pendapatannya, akibatnya parpol melakukan dengan cara-cara yang tidak sah menurut  UU,  lebih  dari  itu  partai  politik tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana partai politik. (Junaidi, dkk, Veri, 2011).
Sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Pasal 325 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017  tentang  Pemilu  dinyatakan,  bahwa sumber pendanaan kampanye Pilpres dapat berasal  dari:  a).  pasangan  calon,  b).  parpol atau  koalisi  parpol  pengusung  dan  c). sumbangan  yang  sah  secara  hukum  dari pihak lain. Pasal 329 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017  tentang  Pemilu,  dimana  dana kampanye pemilu legislatif bersumber dari: (a) partai politik; (b) calon anggota DPR dan DPRD;  (c)  sumbangan sah  menurut  hukum dari pihak lain.
Dalam  UU  No.7  tahun  2017  tentang Pemilu ini tidak ada batas besaran nominal jumlah dana kampanye yang berasal dari (1)
“Perseorangan Anggota; (2) dari Capres/Cawapres dan atau caleg DPR/DPRD;  (3)  oragnisasi  parpol  atau koalisi parpol pengusung pasangan Capres/Cawapres”.  Dalam  ketentuan  Pasal 327  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  dana kampanye  berasal  dari  perseorangan  di batasi sejumlah Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar  limaratus  ribu  rupiah).  Begitu  juga dalam  ketentuan  Pasal  331  ayat  (1) menyatakan bahwa dana kampanye bersala dari  perseorangan  di  batasi  sejumlah  Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar limaratus ribu rupiah).
Pengaturan yang nihil dalam pembatasan nominal dana kampanye di atas telah  menempatkan  dana  kampanye perorangan anggota parpol, Capres/Cawapres,  Caleg  dan  organisasi parpol  berakibat  pada  tak  terkontrolnya sumber pendanaan kampanye. Implikasinya perorangan
anggota parpol,
Capres/Cawapres,  caleg  dan  organisasi Parpol  akan  memberikan  uang  kampanye yang  tak  terbatas  untuk  aneka  kegiatan kampanye  terutama  mempengaruhi  suara pemilih (vote  buying). Inilah  penyebab utama mengapa parpol hanya dikuasai oleh mereka  yang  memiliki  sumbagan  uang paling  banyak  pada  parpolnya.  Sehingga parpol  bukan  lagi  organisasi  yang  dikelola
secara  bersama  oleh  semua  anggota, melainkan  hanya  dikelola  oleh  segelintir kelompok elit politik. Di titik ini parpol telah gagal  menjadi  institusi  paling  demokratis dalam  pengelolaan  organisasi.  Akibatnya tidak  semua  warga  negara  dan  anggota dapat  berperan  aktif  dalam  organisasi parpol sebagai wujud pengejawantahan hak untuk  berekpresi  dan  berasosiasi  secara wajar dan alamiah.
Pengaturan Progresif Tranksaksi Elektronik Uang Kampanye. Guna  mencegah  praktik  politik  uang dalam pemilu salah satu cara progresif yang patut diupayakan adalah perlunya pengaturan  transaksi  elektronik  bagi Capres/cawapres,  caleg  dan  organisasi parpol sebelum kampanye hingga berakhirnya  masa  kampanye.  Gagasan progresif  ini  untuk  memudahkan  PPATK untuk  mengendus sumber  dana  kampanye, alirannya  dan  penggunaanya  selama kampanye.  memangkas penggunaan  uang tunai dalam pemerintahan mendatang.
Selama  ini  UU  Pemilu  alpa  mengatur tentang transaksi uang kampanye elektronik.  Karena  transaksi  kampanye masih  menggunakan  model  tunia  maka akibatnya uang kampanye yang bersumber dari perorangan anggota parpol, capres/cawapres,  caleg  dan  organisasi parpol  tak  mampu  dikontrol  dan  diendus oleh PPATK.
Di  sejumlah  negara  yang  selama  ini dianggap  bersih  dari  praktik  korupsi, seperti:  di  Singapura,  Malaysia,  Hongkong, Swiss, Denmark, Jerman dan Australia telah lama mengatur pembatasan transaksi tunai. Cara ini sangat efektif mencegah korupsi elit politik dan pejabat birokrasi. Karena dengan pembatasan  transaksi  tunai  ini,  otomatis semua  transaksi  harus  dilakukan  dengan transfer melalui jasa perbankan. Mekanisme pelayanan  perbankan  telah  mengadopsi sistem  komputerisasi  yang  mudah,  efektif, dan efisien. Dengan model komputerisasi ini,
maka institusi antikorupsi, di negara-negara itu  sangat  mudah  untuk  melacak  aneka transaksi mencurigakan antar orang, apalagi antar institusi dan pejabat publik.
Model pembatasan transaksi keuangan tunai ini secara
psikologis telah membuat  takut  para  pihak yang  akan  melakukan  transaksi  keuangan, terutama  jika  melebih  ambang  batas rasionalitas  pendapatan  dan  urgensitas sebuah  kepentingan.  Sejumlah  kasus  besar di  banyak  negara  dapat  dilacak  dengan mudah melalui model pembatasan transaksi tunai  ini.  Terutama  modus  operandi transaksi,  tujuan transaksi,  dan orang  atau lembaga
yang terlibat dalam
sebuah transaksi.  Sehingga  deteksi  dini terhadap konsiprasi  jahat  korupsi dengan mudah  diawasi  dan cegah  melalui  lembaga anti korupsi di negara-negara tersebut.
Model  yang  dapat  diadopsi  dalam peraturan  pembatasan  transaksi  keuangan tunai  ini adalah  dengan  membatasai maksimal Rp. 100 juta. Apabila lebih dari itu, maka  transaksi  keuangan  harus  dilakukan melalui  jasa  perbankan.  Selama  ini pembatasan transaksi tunai ini belum diatur jelas dalam peraturan Pemilu di Indonesia.

## Pengaturan  Progresif  Larangan  Caleg Koruptor.
Pengaturan progresif dalam
pencegahan  politik  uang  dapat  dilakukan dengan  melarang  caleg mantan  narapidana kasus  korupsi  dalam  pemilu.  Memang pengaturan demikian telah dibuat oleh KPU melalui  PKPU  No.20  Tahun  20118  tentang Pencalonan  Anggota  DPR,  DPRD  Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No.26 Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota DPD.  Sebagai  wujud  progresif  dalam melakukan  pencegahaan  praktik  politik uang  dalam  pemilu  serentak.  (Agus Riewanto,  2018:6).  Namun  ketentuan  ini dibatalkan  oleh  MA  dalam  uji  materi  yang diajukan oleh beberapa caleg manatan napi korupsi karena diduga melanggar
bertentangan  dengan  Putusan  MK  RI No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK RI No. 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu Hadirnya.
Padahal PKPU ini adalah jalan tengah untuk menjembatani 4 (empat) kepentingan sekaligus  dalam  konteks  penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.
Pertama,  kepentingan  pemilih  agar dalam Pemilu 2019 mendatang tak disuguhi Caleg-Caleg yang tak berintegritas, sehingga pemilih  terutama  pemilih  yang  tinggal  di pelosok-pelosok  daerah  yang  tak  memiliki informasi cukup tentang Caleg tertentu tak perlu  ragu  dalam  memilih  karena  semua Caleg berintegritas.
Kedua,  mendorong  Parpol  untuk berhati-hati dalam menyeleksi dan mengajukan  Caleg  ke  KPU  dan  hanya  akan mengajukan  Caleg  yang  benar-benar berintegritas.  Denga  demikian  maka  PKPU ini  sesungguhnya  menjadi  batu  uji  apakah Parpol memiliki keseriusan terhadap agenda bangsa  untuk  melawan  koruptor  secara sistemik  atau  hanya  bersandiwara  belaka. Sebab  para  koruptor  biasanya  memiliki jejaring,  modal  sosial  dan  ekonomi  kuat  di dalam tubuh Parpol.
Ketiga,  menjaga  agar  kelak  lembaga legislatif  di  semua  tingkatan  menjadi berwibawa  dan  aspiratif,  karena  para anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2019  mendatang  adalah  mereka  yang  tak tersandera  oleh  kasus-kasus  kejahatan  di masa lalu.
Keempat, menjaga etika dan moralitas bangsa, karena dengan hadirnya Caleg yang berintegritas ini  menunjukkan pada komitmen bangsa ini untuk membuka jalan bagi  lahirnya  pemimpin  politik  yang beretika di negeri ini secara sistemik. Karena itu agar pengaturan demikian tidak menjadi polemik  maka  ke  depan  sebaiknya diperlukan revisi UU Pemilu agar mengatur pelarangan  caleg  mantan  napi  korusi menjadi caleg dan dapat pula dalam bentuk pembuatan  putusan  hakim  agar  dalam
memutus  perkara  korupsi  mencantumkan hukuman  pencabutan  hak  politik  para koruptor. (Agus Riwanto, 2014:6).

## Pengaturan Progresif Koalisi Parpol dan Seleksi Capres/Cawapres Demokratis.
Fenomena  koalisi  antar partai  politik (Parpol) dan pencalonan presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden (Pilpres)  tahun  2019  ini  unik.  Ada  dua pasangan  calon  yang  akan  berlaga  pada Pilpres,  yakni  Joko  Widodo-K.H.Ma’ruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Cawapres-Cawapres  ini  tak  demokratis karena amat elitis dan belum mencerminkan model  seleksi  yang  rasional,  terbuka  dan partisipatif.
Proses  koalisi  antar  Parpol  dan pencalonan Capres-Cawapres kemarin penuh  ketegangan  dan  intrik  antar  elit koalisi  Parpol,  yakni  koalisi  PDIP,  Golkar, PPP,  PKB,  Hanura,  Nasdem,  dan  PSI  yang mencalonkan Jokowi-KH Ma’ruf Amien dan Koalisi  Gerindra,  PKS,  PAN  dan  Demokrat yang  mencalonkan  Prabowo  Subianto- Sandiaga Uno.
Peristiwa  koalisi  antar  Parpol  dan pencalonan Capres-Cawapres yang dramatis ini  dari  aspek  hukum  ketatanegaraan  dan demokrasi tentu tidak elok dan tidak tepat, di saat kita tengah membangun bangsa yang berkualitas  dan  beradab.  Sebab  dalam proses kaolisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres, kendati merupakan rangkaian peristiwa politik seharusnya tidak boleh  hanya  menjadi  konsumsi  elit  Parpol. Karena  Parpol  adalah  badan  hukum  publik yang tunduk pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2011  tentang  Partai  Politik  dalam  Pasal  1 Ayat  (1)  dinyatakan,  Parpol  adalah organisasi  yang  bersifat  nasional  dan dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar kesamaan  kehendak  dan  citacita  untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan  politik  anggota,  masyarakat, bangsa  dan  negara,  serta  memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan proses koalisi antar Parpol dan  pencalonan  Capres-Cawapres  tunduk pada  mekanisme  konstitusi  yang  diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung  oleh  rakyat.  Pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol  atau  gabungan  Parpol  peserta pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan pemilihan umum. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa
seharusnya proses koalisi antar Parpol dan pencalonan  Capres-Cawapres  menjadi  hak publik bukan hak eksklusif Parpol.
Jika rangkaian koalisi antar Parpol dan proses  pencalonan  Capres-Cawapres  telah “dikampling”  sebagai  hak  eksklusif  elit politik,  tanpa  melibatkan  publik  maka sesungguhnya  desain  sistem  Pilpres  kita tidak  sesuai  dengan  semangat  demokrasi yang  dimaksud  dalam  konstitusi.  Sebab peristiwa  koalisi  dan  pencalonan  Capres- Cawapres  adalah  merupakan  peristiwa kenegaraan.  Dalam  sistem  ketatanegaraan semua proses kenegaraan haruslah melibatkan  partisipasi  publik  sebagai pengenjawantahan  demokrasi  di  tangan rakyat  sebagaimana  dimaksud  dalam ketetuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  yang menegaskan,  bahwa  kedaulatan  di  tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang- undang  dasar.  Maknanya  proses  koalisi antar  Parpol  dan  pencalonan  Capres- Cawapres  merupakan  rangkaian  peristiwa ketatanegaraan  yang  harus  melibatkan partisipasi  publik,  karena  yang  paling berdaulat dalam negara demokrasi menurut UUD  1945  adalah  rakyat.  Itulah  sebabnya proses  ini  adalah  merupakan  kebijakan publik  yang bertujuan  menyiapkan  calon
pemimpin  pemerintah  dan  negara,  yakni presiden dan wakil presiden.
Lebih  dari  itu,  proses  koalisi  antar Parpol  dan  pencalonan  Capres-Cawapres juga  merupakan  embrio  jalannya  sistem pemerintahan  dan  negara  demokratis  yang harus  diatur  sedemikian  rupa  agar  rakyat dapat  menilai  proses seleksi,  nominasi  dan penetapan  koalisi  antar  Parpol  dan penetapan  Capres-Cawapres  sesuai  dengan aspirasi  publik.  Proses  kemarin  terasa hambar  karena  terjadi  dalam  ruang  gelap elit  politik  dan  rakyat  hanya  menjadi asesoris  demokrasi  yang  dipaksa  untuk dapat  menerima  siapapaun  calon  yang disediakan  oleh  elit  politik  tanpa  memiliki hak  untuk  berpartisipasi  dalam  bentuk menyampaikan  pendapat  dan  keinginan untuk  menerima  atau  menolaknya.  Bahkan diakhiri  dengan  terpaan  isu  mahar pencalonan atau “Jenderal Kardus”.
Bukankan
sesungguhnya inti demokrasi terletak pada kuatnya partisipasi publik  dalam  pengambilan  kebijakan  dan proses  kenegaraannya,  seharusnya  tak  ada satu  titikpun  dalam  prosesnya  rakyat ditinggalkan perannya. Praktik koalisi antar Parpol  dan  pencalonan  Capres-Cawapres pada Pilpres kali ini seolah menunjukan kita terus memelihara demokrasi semu. Padahal demokrasi  memang  merupakan sistem yang rumit, namun dibalik kerumitan itu  terdapat virtue (nilai  luhur),  berupa ruang  partisisipasi  publik  yang  luas. (Demetris Tillyris, 2015)
Karena  sejatinya  perbedaan  negara demokrasi  dan  non  demokrasi  hanya terletak  pada  seberapa  besar  ruang partisipasi  publik,  dan  seberapa  besar  elit politik bersedia membuka ruang agar semua tahapan dan penyusuan rencana kenegaraan dengan  tidak  menganggap  sebagai  hak eksklusif,  melainkan  sebagai  hak  semua warga negara.
Jika  kita  menghendaki  negara  ini hidup  dalam  denyut  nadi  demokrasi  yang sejati  dan  peradaban  politik  yang  tinggi  di
masa  depan,  saatnya  diatur  model partisipasi publik dalam koalisi antar Parpol dan  pencalonan  Capres-Cawapres,  karena tanpa diatur melalui desaian ketatanegaraan yang  rigid,  sistematis  dan  transparan niscaya  Pilpres  hanyalah  merupakan  ajang para  elit  untuk  membajak  demokrasi  dan menjauhkan rakyat dalam proses kenegaraan.  Di  titik  ini  perlu  dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 223 UU No.7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  agar mengatur secara rinci tahapan koalisi antar Parpol  dan  pencalonan  Capres-Cawapres berikut
pertimbangan
rasionalitas platform Parpol,  visi-misi  dan program  kerja  serta  prosesnya  melibatkan aktifitas  partisipasi  publik.  Agar  semua tahapan Pilpres berlangsung dalam kendali publik,  sekaligus  memangkas  syahwat kekuasaan  elit  politik  yang  mengatur seenaknya  proses  koalisi  antar  Parpol  dan pencalonan Capres-Cawapres.
Pengaturan Progresif

## Pembatalan
Pemenang Pemilu oleh MK.
Dalam  konteks  gagasan  hukum  tata negara  progresif  perlu  mendesain  agar praktik  politik  uang  dalam  pemilu  dapat dijadikan  materi  gugatan  hasil  pemilu  ke Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Kendati gugatan  pemilu  ke  MK  selama  ini berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang MK sebagaiamana diubah menjadi UU No.8 Tahun 2011 tentang MK hanya dibatasi pada sengketa  hasil  pemilu  antara  Caleg  dan Parpol dengan KPU RI. MK perlu membuka diri  untuk  lebih  mampu  menangkap  sinyal perlunya  membuat  terobosan  hukum progresif  dengan  keberaniannya  untuk dapat  membatalkan  kemenangan  seorang Caleg  dan  Parpol  dalam  pemilu  ini  jika terbukti  melakukan  kecurangan  berupa politik  uang,  intimidasi  dan  mobilisasi pemilih  dengan  berbagai  macam  cara  yang tak syah secara moral dan hukum.
Karena  harus  diakui  selama  ini kecurangan  pemilu  berupa  politik  uang
(money  politic) sangat  sulit  untuk  diproses secara hukum, bukan  saja  karena prosedurnya rumit, melainkan juga sulitnya menyiapka alat bukti yang memadai. Karena itu hampir mustahil menghukum Parpol dan Caleg  yang  melakukan  praktik  politik  uang pada  pemilu  2014.  Itulah  sebabnya  masih tersisa  harapan  pada  MK  agar  mampu membuat putusan hukum yang adil, dinamis dan  progresif  untuk  memutus  pembatalan kemenangarn Parpol dan Caleg tertentu jika terbukti  melakukan  kecurangan  politik uang.
Praktik  pembatalan  kemenangan Caleg  dan  Parpol  dalam  pemilu  oleh pengadilan jika terbukti melakukan kecurangan politik uang seperti di Thailand. Paling  tidak  terdapat  lima  parpol  yang dibubarkan di Thailand, yakni Thai Rak Thai, Demokrat,  Phaen  Din  Thai,  Pattana  Chart Thai  dan  Practhatippatai  Kao  Na  karena kecurangan  pemilu  dipandang  melanggar konstitusi dan merusak sendi-sendi demokrasi, serta melanggar UU kepartaian. (Muchamad  Ali  Safa’at,  2011:108-111). Putusan  hukum  pengadilan  di  negara  ini dapat  diterima  dengan  baik  oleh  sistem politik  di  sana  dan  ternyata  mampu membawa  dampak  penjeraan  pada  Caleg dan  Parpol  untuk  tidak  melakukan  politik kotor  dalam  memenangi  kompetisi  dalam pemilu.  Karena  itu  publik  berharap  MK  RI dapat  mengambil  inspirasi  dan  prakarsa dari  negara  Thailand  dalam  memotong tradisi pemilu kotor di Indonesia.
Pengaturan Progresif bagi  Parpol Mencerdaskan Konstituen dan Antipolitik Uang. Pencegahan politik  uang  secara progresif dapat dilakukan dengan melakukan  pemberdayaan  pemilih  atau konstituen  parpol  agar  menjadi  pemilih kritis.  Ini  bukan  hanya  tugas  dan  fungsi parpol,  namun  juga  menjadi  kewajiban Parpol melalui tiga tahapan:
Pertama, voters information (informasi  dasar  dan  teknis  kepemiluan), semua pemangku kepentingan pemilu (stake holder) memiliki  tanggungjawab  moral untuk  memberikan  informasi  pengawasan dan  penegakan  hukum  politik  uang  pada pemilih  agar  berdaya  dan  memahaminya. Sebab harus diakui acap kali bahasa hukum Pemilu  amat  elitis  dan  spesifik  sehingga diperlukan kemampuan untuk menyederhanakannya.
Kedua, voters  education (makna sosiologis  dan  filosofis  penyelenggaraan pemilu),  dalam  hal  ini  semua  pihak  harus mengemban amanah untuk memberdayakan  rakyat-pemilih  agar  kritis dan tahu akan arti penting penyelengaraan Pemilu anti politik uang. Dengan mengemas aneka bentuk penyadaran tentang pentingnya  memilih  Calon-calon  dalam Pemilu  yang  berintegritas,  karena  akan mempengaruhi  kebijakan  publik  pada  saat terpilih, dan sekaligus menentukan nasibnya dalam lima tahun ke depan.
Ketiga, civic  education (hak  dan kewajiban  warganegara  dalam  proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan), dalam  hal  ini  semua  pihak  perlu  memiliki kepekaan  sosial (social  awarenes) dan tanggungjawab  moral-politik  (political  and moral  responsibality)  untuk  mencerdakan rakyat,  betapa pentinya Pemilu demokratis dan  berintegritas  dengan  menghindari politik  uang,  bahkan  berani  melawannya dengan melaporkan pada Bawaslu.
Model  membentuk  kesadaran  politik kritis  pemilih  ini  sebagai  bentuk  sinergitas antara  semua  pemangku  kepentingan pemilu  untuk  melawan  politik  uang, diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas rakyat  menjadi  pemilih  yang  kalkulatif mengacu pada makna, rakyat hanya memilih calon  berdasarkan  visi  dan  misi  program Partai Politik. Bukan seberapa uang imbalan yang diberikan.
Menjadikan  rakyat  yang  rasional, yakni  rakyat  hanya  memilih  calon
berdasarkan  ideologi  Parpol  dan  Calon. Rakyat  menjelma  menjadi  bersikap  cermat dalam menilai rekam jejak Parpol dan Calon yang  berpihak  pada  anti  politik  uang  dan rakyat  berani  melawaannya  melalui  sikap penolakan  politik  uang.  Bahkan  bersikap tegas  melaporkan  pada  Bawaslu.  Dengan cara inilah Pemilu berintegritas baik proses maupun hasilnya akan terwujud.

## Pengaturan  Progresif  Penyelenggara
Pemilu Berintegritas.
Tradisi penyelenggaraan pemilu dimanapun  selalu  bertalian  antara  proses demokrasi  prosedural  dan  substansial. Prosesdur  tidak  lebih  penting  daripada substansi.  Bahkan  substansi  adalah  nilai dasar  yang  harus  ditegakkan  dalam merancang  aneka  model  kompetisi  dalam demokrasi termasuk pemilu.
Karena di dalamnya tersemai makna: keadilan (fairly), persamaan (equality) , kebebasan (freedom) ,  taat  pada  hukum administrasi  dan  pidana  kepemiluan (adherence to the rules of election system) . Di sinilah relevansinya dalam upaya mencegah praktik  politik  uang  diperlukan  gagasan untuk menjaga agar
birokrasi penyelenggara  pemilu  (KPU  RI,  KPU Propinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS, KPPS)  dan  (Bawaslu  RI,  Bawaslu  Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga  PPL)  harus  yang  profesional, independen dan tidak mudah berpihak pada siapapun. Ini semua adalah prasyarat pemilu yang  berhasil  dan  dianggap  memiliki legitimasi  politik  dan  hukum.  (Agus Riewanto, 2014:6). Jika pemilu 2019 justru tercederai  oleh  aneka  pelanggaran  dan kecurangan  yang  kian  meningkat,  massif, sistematis  dan  sruktural  dari  pemilu sebelumnya 2014.
Maka ke depan perlu terus digelorakan semanangta agar
penyelenggara  pemilu  bekerja  dengan menaati  aturan  hukum  dan  beretika.  Di sinilah  relevansinya  untuk  memperkuat
DKPP  agar  menjadi  aparatur  pemilu  yang mampu  menegakkan  etika  penyelengara pemilu agar proses pemilu dapat diselenggarakan  secara  berintegritas  dan bermoral.

## Penutup
Berdasarkan uraian  di  atas  maka dapat diambil kesimpulan  bahwa, pertama, model mencegah praktik politik uang dalam Pemilu dari perspektif HTN Progresif adalah dengan  mengedepankan  moralitas  di  atas hukum,  moral  menjadi  landasan  inti  dari berjalannya  sistem  Pemilu.  Karena  secara teoritik hukum tata negara (HTN) Progresif ini  adalah  (1)  ke  arah  kemajuan;  dan  (2) berhaluan  ke  arah  perbaikan  keadaan.  Ciri pokok  hukum  tata  negara  (HTN)  yang progresif adalah lebih demokratis dan lebih responsif.  Hukum  progresif  mendahulukan manusia, mengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan  rakyat.  HTN  yang  ideal  harus mengatur sistem yang memuaskan sebanyak  mungkin  orang,  lebih  banyak mendengar,  lebih  banyak  memahami. Artinya,  mengakomodasi  sistem  yang  lebih demokratis.  Cara  ini  dimaksudkan  untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang  progresif (logika  exsperience). Hukum dan  ilmu  hukum  progresif  memang  lebih cenderung  ke  kreativitas  dan  menolak rutinitas logika peraturan.
Kedua, model pencegahan politik uang dalam  Pemilu  dari  perspektif  hukum  tata negara  progresif  dilakukan  dengan  cara sebagai  berikut:  Pertama,  Pengaturan progresif  mengubah  model  sistem  pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana  kampanye  calon  dan  Partai Politik;  Ketiga,  Pengaturan  progresif transaksi  elektronik  uang  kampanye; Keempat,  Pengaturan  progresif  larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif  koalisi  partai  politik  dan  seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan
progresif pembatalan partai politik
pemenang  pemilu  yang  melakukan  politik uang  oleh  Mahkamah  Konstitusi;  Ketujuh, Pengaturan  progresif  kewajiban  partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang;  Kedelapan,  Pengaturan  progresif penyelenggara pemilu berintegritas.
Kemudian  saran  dari  penelitian  ini diharapkan Pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat  Undang-Undang  Pemilu  lebih mengedepankan perspektif progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam Pemilu dengan memasukan rumusan materi baru di dalam  UU  Pemilu,antara  lain:  Pengaturan progresif  mengubah  model  sistem  pemilu dari  liberal  ke  kompetitif;  pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye  calon  dan  Partai  Politik; Pengaturan  progresif  transaksi  elektronik uang  kampanye;  Pengaturan  progresif larangan  Caleg  koruptor;  pengaturan progresif  koalisi  partai  politik  dan  seleksi calon yang demokratis; pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang  pemilu  yang  melakukan  politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; pengaturan  progresif  kewajiban  partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang;
dan pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.
Referensi Birch, Sarah.  (2012). Electoral Malpractice , Comparative Politic, Oxford University. Dworkin,  Ronald.  (1986). Law‟s  Empire and  Freedom‟s  Law:  The  Moral Reading of The American Constitution, Harvard  University Press.
Djani,  Lucky.  (2016). Peran  Uang  dalam
Demokrasi  Elektoral  Indonesia , dalam  AE  Priyono  dan  Usman Hamid,  2016, Merancang  Arah
Baru  Demokrasi  Indonesia  Pasca-
Reformasi ,  Kepustakaan  Populer Gramedia, Kerjasam dengan
Public Virtue Institute, Hovas, dan Yayasan Tifa, Jakarta.
Ginsberg,  Morris.  2003. Keadilan  dalam Masyarakat, terjemahan dari “On Justice  in  Society”,  Yogyakarta:
Pondok Edukasi. Junaidi,  dkk,  Veri,  (2011), Anomali Keuangan Partai Politik, Penganturan dan Praktik, Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahaan, Jakarta.
Kompas, 14 Maret 2014, hal 2.
Kompas, 22 Juni 2014
Kompas, 25 Maret 2014
Mietzner, Marcus. ( 2009). Indonesia’s 2009 Election: Populism, Dynesties, and The Consolidated  of  the  Party  System,
Analysis, dalam https://www.files.ethz.ch/isn/10018 7/Mietzner_0509LowyAnalysis.pdf, Diakses pada tanggal, 23 Sdeptember 2018. Media Indonesia, 15 April 2014. Nassmacher, Karl-Heinz ed. (2001). Foundations for Democracy , Approaches to Comparative Political Finance, Essays in Honour of Herbert E. Alexander, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden. Reutre,  Thomas.  (2015).  dalam  “ Political Parties and the Power of Money in Indonesia  and  Beyond in  TraNS:
Trans-Regional  and- National Studies  of  Southeas  Asia,  Volume 3, Special  Issue  2  (Bequeathing Families) July 2015. Raharjo, Satjipto. (2012). Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indononesia, dalam Ahmad Gunawan  (Penyunting),  2012, Menggags Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Riewanto,  Agus.  (2018), Model  Setting  of Politcal  Party  System  and  Electoral Systems to Prevent Political Corruption ,  Jurnal  Cita  Hukum (Indonesia Law Journal) Vol. 6 No.2, Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN
Jakarta.
Riewanto,  Agus.  (2018). Mahkamah  Agung Pembela  Caleg  Napi  Korupsi ,  Media Indonesia, 17 September 2018.
Riewanto,  Agus.  (2014). Membudayakan Sanksi  Cabut  Hak  Politik  Koruptor , Media  Indonesia,  20  September 2014.
Riewanto, Agus. (2015), Korelasi Pengaturan
Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka Berbasis  Suara  Terbanyak  Dengan Korupsi  Politik  Di  Indonesia, Jurnal Hukum Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Riewanto,  Agus.  (2014). Penegakan  Hukum Kecurangan  Pemilu  Tahun  2014 , Media Indonesia, 19 April 2014
Sadono.  Bambang.  (2010).  “Hukum  Tata Negara Yang Progresif” Suara Karya , 17 Mei 2010.
Supriyanto, Didik. (2015). “Besaran Bantuan Partai Politik”, Kompas , 19 Maret.
http://kbbi.web.id/progresif, diakses  pada tanggal, 19 Juni 2016.
https://www.conservapedia.com/Materialis m, diakses  pada  tanggal,  23
September 2018.
Safa’at, Muchamad Ali. (2010). Pembubaran Partai  Politik,  Pengaturan  dan Praktik  Pembubaran  Partai  Politik dalam Pergulatan Republik, Rajawali Press, Jakarta
Satjipto  Rahardjo.  (2008). Membedah Hukum  Progresif .  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas.
Tillyris, Demetris, (2016), The Virtue of Vice: A Defence of Hypocrisy in Democratic Politics , University of Leed Press.
Winters,  Jeffrey  A.  (2016). Electoral Dynamics  in  Indonesia:  Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, Bulletin of Indonesian Economic  Studies,  2016,  vol.  52, issue 3.
Young,  Alexander  P.  (2011). Cartel  Parties and  Party  Competition:  Growth  and Analysis ,  In  Inquires  Journal,  Vol.3. No.01.p.1 di http://www.inquiriesjournal.com/art icles/368/cartel-parties-and-party- competition-growth-and-analysis.
Diakses  pada  tanggal,  23  September 2018.