## ANALISIS HUKUM CATCALLING  DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL

## Abdurrakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: alhakim@uib.ac.id

## ABSTRAK
Norma  kesusilaan  adalah  norma  mengenai  batasan-batasan  perilaku  oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,  setiap  manusia  perlu  membangun  hubungan  yang  baik  dan  menjaga etika  serta  menjadi  manusia  yang  beradab.  Namun  harapan  tidak  selalu berjalan  lurus  dengan  kenyataan.  Masih  ada  orang-orang  yang  dengan sengaja  membuat  orang  lain  tidak  nyaman,  contohnya  adalah  catcalliing sebagai  bagian  dari  pelecehan  verbal.  Catcalling  merupakan  suatu  istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian  yang  terbuka.  Maka,  penelitian  ini  akan  menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif  yaitu  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  memperlihatkan,  banyak  orang  belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain.  Catcalling  sendiri  belum  diatur  secara  eksplisit  dalam  hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur  hal  ini.  Adapun  salah  satunya  masih  berupa  rancangan,  yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.
Kata Kunci : Catcalling; Kesusilaan; Pidana

## ABSTRACT
The  norms  of  decency  are  norms  regarding  the  limits  of  behavior  by  a person to each other in social life. Therefore, every human being needs to build good relationships and maintain ethics and become a civilized human being.  But  hope  doesn't  always  go  straight  with  the  truth.  There  are  still people who deliberately make other people uncomfortable, an example of which is catcalling as part of verbal abuse. Catcalling is a term for someone
whose actions are in the form of sound, whistling and others that are verbal and  lead  to  negative  things  such  as  sexual  immorality.  The  presence  of catcalling  is  based  on  people's  perspectives  because  of  the  open  way  of dressing.  So,  this  study  will  analyze  the  fulfillment  of  the  principle  of Bhinneka  Tunggal  Ika  on  Regional  regulations  in  Batam  City  related  to sexual harassment. This study uses a normative juridical research method that is sourced from the legislation. The results of this study, that catcalling is  an  act  that  violates  the  norm  of  decency  and  can  be  categorized  as  a criminal. There is no person who has never seen that a crime is a crime. Even the perpetrators themselves often consider the action taken is a joke.
But this actually has a bad impact on others. Catcalling itself has not been regulated in Indonesian law, therefore it requires provisions regulating this matter. One of them is still a draft, namely the Draft Law on the Elimination of  Sexual  Violence.  Therefore,  in  order  to  guarantee  legal  certainty,  it  is necessary to have a clear legal basis for assistance regarding catcalling.
Keywords : Catcalling; Morality; Criminal

## PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  hidup  manusia  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri,  manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain, maka dari itu dibutuhkan adanya suatu sikap sebagai manusia yang beradab. Adab dapat diartikan sebagai kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. 1 Hal ini juga sudah menjadi apa yang dicita-citakan dalam hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam Pancasila  yakni pada sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Untuk mewujudkan cita  tersebut  maka  diperlukan  adanya  suatu  hukum  yang  mengaturnya.  Hukum menjadi  alat  yang  penting  untuk  mencapai  cita-cita  atau  tujuan  yang  diharapkan dalam  kehidupan  kita  dalam  bermasyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, diperlukan  adanya  hukum  yang  tegas  dan  jelas.  Hukum  berisikan  aturan-aturan yang tidak lepas dari norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Menurut John J.  Macionis  pada  tahun  1997,  norma  merupakan  “aturan-aturan  dan  harapan- harapan  masyarakat  yang  memandu  perilaku  anggota-anggotanya”. 2 Melihat ungkapan  dari  pakar  lainnya  yaitu  A.  Ridwam  Halim  pada  tahun  2007  yang mengatakan bahwa “norma adalah segala peraturan baik tertulis maupun tidak yang pada intinya merupakan suatu peaturan yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang  harus  ditaati  oleh  setiap  individu  dalam  masyarakat”. 3 Berdasarkan  dari pendapat  yang  dikemukakan  oleh  kedua  ahli  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pengertian  norma  yakni  dianggap  sebagai  aturan  yang  berupa  etika,  cara berperilaku ataupun tata krama yang megatur cara berperilaku masyarakat. Norma kemudian  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok,  yaitu  norma  keagamaan,  norma
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/adab , accessed on 17 january 2021.
2 Asmawati Burhan. (2019), Buku Ajar Etika Umum , Cet. Ke-1, Deepublish, Yogyakarta, hal. 8.
3 Chairul Fahrozi, Sofyan Zainal & Harnani Husni. (2017), Kearifan Lokal Masyarakat Dusun I Dan Ii Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Jurnal Hutan Lestari , vol.5 no.2, hal. 255.
kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan lain-lain. 4 Norma yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini yakni norma kesusilaan.
Norma  kesusilaan  merupakan  norma  yang  berisikan  tentang  akhlak seseorang mengenai perbuatan mana yang baik dan tidak baik yang bersumber dari hati nuraninya. Sebagaimana pengertian adab yang disebutkan sebelumnya, maka hubungan norma kesusilaan dengan adab tidak dapat dipisahkan. Adab berbicara mengenai akhlak seseorang dan norma kesusilaan merupakan sebuah aturan yang berisikan  batasan  perilaku  manusia  sebagai  anggota  masyarakat.  Kita  sebagai anggota masyarakat perlu membina hubungan yang baik dengan orang-orang atau masyarakat  sekitar  kita.  Kita  perlu  memiliki  tata krama  yang  baik,  akhlak,  sikap yang baik terhadap sesama. Hubungan yang baik antar manusia akan menciptakan sebuah  kondisi  dimana  masyarakat  hidup  berdampingan  dengan  sejahtera  dan damai.  Inilah  yang  dicita-citakan  oleh  hukum  Indonesia  sebagaimana  terdapat dalam  pembukaan  UUD  NRI  1945  alinea  ke-4.  Namun  ternyata  ada  perbedaan antara  harapan  dan  kenyataan.  Hukum  tidak  bisa  mengontrol  manusia  untuk menjadi  sempurna  dan  selalu  menaati  hukum.  Permasalahan  yang  timbul  adalah ketika  kita  sebagai  manusia  tidak  memiliki  adab  atau  perilaku  yang  baik  kepada sesama. Sedangkan adanya hukum adalah untuk membatasi perilaku manusia, agar tercerminkan sebagai manusia yang bermoral. Sehingga hukum bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Sejalan dengan cita- cita hukum indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila yang menghendaki agar terciptanya perdamaian, adanya persatuan, serta kemanusiaan  yang  berdasarkan  keadilan  dan  beradab.  Beradab  disini  adalah manusia  yang memiliki perilaku dan sikap  yang baik. Apabila ada perilaku yang baik, tentu ada perilaku yang tidak baik.
Perilaku  yang  dimaksud  “tidak  baik”  ini  adalah  perilaku  yang  melanggar norma kesusilaan. Dalam masyarakat, kita mengetahui adanya kebiasaan-kebiasaan ataupun  batasan-batasan  perilaku  yang  tidak  diatur  oleh  perundang-undangan, tetapi  sudah  hidup  didalam  masyarakat  itu  sendiri. 5 Masyarakat  memiliki pandangan atau nilai tersendiri terkait baik atau tidak baiknya sebuah perilaku. Baik maupun  tidak  baiknya  sebuah  perilaku  biasanya  dilihat  dari  kebiasaan  di  suatu wilayah. 6 Apabila  ada  sebuah  perbuatan  tidak  baik  yang  bukan  merupakan kebiasaan  sebagaimana  menjadi  nilai  moral  atau  perilaku  masyarakat  setempat tentu  akan  mendapat  sanksi.  Sanksi  ini  sendiri  pada  umumnya  diatur  dalam peraturan  perundangan.  Namun  terhadap  nilai  perilaku  maupun  kebiasaan merupakan norma yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga meskipun tidak diatur didalam  perundang-undangan,  ada  sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh  masyarakat terkait  pelanggaran  norma  kesusilaan  tersebut.  Untuk  membatasi  pembahasan, dalam penelitian ini bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang dimaksud adalah catcalling . Catcalling adalah suatu perbuatan secara verbal yang dimana tindakan
4 Parmono. (1995), Nilai dan Norma Masyarakat. Jurnal Filsafat , vol.1 no.1, hal. 25.
5 Hwian Christianto. (2016), Norma Kesusilaan sebagai batasan penemuan hukum progresif perkara kesusilaan di Bangkalan Madura. Jurnal Hukum dan Pembangunan E Journal , vol.46 no.1, hal. 12.
6 Hwian Christianto. (2015), Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. Veritas et Justitia , vol.1 no.1, hal. 68.
tersebut tidak sopan dan lebih mengarah kepada pelecehan seksual secara verbal. 7 Dapat dikatakan, sebagian besar masyarakat kemungkinan belum mengetahui yang dimaksud  dengan catcalling .  Contoh  dari catcalling dalam  kehidpan  sehari-hari adalah ketika seorang perempuan sedang berjalan, kemudian ada seorang pemuda yang tidak dikenal bersiul, atau berkata “cantik, mau kemana, semalam berapa”, “abang temanin yuk, nanti kita senang-senang bareng” atau “wow gede banget”.
Reaksi yang diberikan oleh korban tentu beragam, tergantung pada bagaimana ia menyikapinya. Banyak orang belum mengetahui bahwa sebenarnya catcalling ini adalah  sebuah  pelecehan  seksual  verbal. 8 Selain  korban,  pelaku  juga  tidak mengetahui  bahwa  tindakannya  tersebut  merupakan  sebuah  pelanggaran.  Pelaku sering kali beranggapan bahwa yang dilakukannya hanyalah sebuah candaan atau pujian. 9
Lontaran-lontaran ucapan yang disuarakan oleh pelaku yang bersifat cabul dapat  dikategorikan  sebagai  pelecehan  seksual. 10 Pelecehan  seksual  adalah  suatu perbuatan yang sifatnya seksual serta merupakan perbuatan yang bukan merupakan keinginan dan dapat mengganggu diri dari si korban pelecehan seksual. 11 Adanya catcalling ini biasanya didasari atau bertumpu pada visual atau penglihatan pelaku terhadap fisik dari seseorang. Catcalling ini sendiri pada dasarnya adalah ungkapan yang tertuju kepada atribut seksual seseorang, dengan kata lain menjadikan orang lain  sebagai  objek,  terutama  terhadap  perempuan. 12 Salah  satu  cara  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  tersebut,  yaitu  dengan  menjaga  cara berpakaian dalam hal ini berpakaian tertutup. 13 Tetapi hal tersebut tidak menjamin seseorang  akan  terhindar  dari  pelecehan  seksual  sebagaimana  telah  disebutkan. Adapun  yang  menjadi  pembahasan  selain catcalling dalam  penelitian  ini  adalah Pasal  7  ayat  (2)  Perda  Kota  Batam  No.  6/2002  tentang  Ketertiban  Sosial menyebutkan  “Setiap  orang  dilarang  berpakaian  yang  tidak  sesuai  dan  atau bertentangan  dengan  norma-norma  agama  dan  budaya  di  tempat-tempat  umum”. Apabila dilihat sekilas maka kita tidak akan melihat adanya permasalahan dalam pasal ini. Namun dapat dilihat lebih jauh pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa “Pakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma dalam ayat ini adalah pakaian yang mempertontonkan aurat, kecuali di tempat-tempat tertentu, pada  acara-acara  tertentu,  dan  situasi  tertentu  dimana  pakaian  tersebut  sudah seharusnya atau sewajarnya dipakai”.
Aurat sebagaimana yang disebutkan pada bagian penjelasan pasal tersebut tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  aurat  dalam  ajaran  mana  yang  dipakai  atau
7 Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019), Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , vol.4 no.2, hal. 204.
8 Olivia Farmer & Sara Smock Jordan. (2017), Experiences of women coping with catcalling experiences in New York City: A pilot study. Journal of Feminist Family Therapy , vol.29 no.4, hal. 211.
9 Livia Jayanti Putri & I Ketut Suardita. (2019), Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , vol.8 no.2, hal. 3.
10 Eka  Ayuningtyas  &  Lalu  Parman.  (2019),  Konsep  Pencabulan  Verbal  Dan  Non  Verbal  Dalam  Hukum Pidana. Jurnal Education And Development , vol. 7 no.3, hal. 249.
11 NK  Endah  Triwijati.  (2014), Pelecehan  Seksual:  Tinjauan  Psikologis. Surabaya:  Savy  Amira  Women’s Crisis Center, hlm. 2.
12 Angeline Hidayat & Yugih Setyanto. (2020), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. Koneksi , vol.3 no.2, hal. 489.
13 Yuni Kartika & Andi Najemi. (2020),  Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law , vol.1 no.2, hal. 5.
dipahami dalam pasal  tersebut. 14 Apabila hanya bertumpu pada salah satu  ajaran agama tentang aurat dan cara berpakaian, maka Perda tersebut tidak memenuhi asas “Bhinneka  Tunggal  Ika”  yang  dimana  masyarakat  Indonesia  khususnya  Kota Batam  adalah  masyarakat  yang  heterogen.  Produk  hukum  yang  dihasilkan merupakan  sebuah  peraturan  daerah,  dimana  peraturan  tersebut  diciptakan  untuk mengatur  ketertiban  sosial  di  Kota  Batam.  Artinya  peraturan  tersebut  ditujukan untuk  semua  orang  di  wilayah  Kota  Batam.  Apabila  diberlakkan  untuk  semua orang, berarti setiap orang tanpa kecuali wajib patuh terhadap hukum yang dibuat. Disisi  lain,  apabila  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  mengenai  penggunaan penafsiran dari ajaran tentang aurat mana yang dikutip menjadi dasar dalam Perda ini, maka pasal tersebut akan menjadi multitafsir. Sebagian orang menurut ajaran agamanya mengenai cara berpakaian dan menutup auratnya mengajarkan berbeda dengan  ajaran  agama  sebagian  orang  lainnya.  Oleh  karena  adanya  perbedaan sehingga  dibutuhkan  adanya  kesepahaman  atau  pendefinisian  tunggal  mengenai ketentuan  tersebut,  tetapi  tidak  boleh  berdasarkan  agama.  Karena  apabila berdasarkan agama maka akan banyak penafsiran yang timbul. Hal seperti ini tidak boleh  ada  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia.  Multitafsir  membuat masyarakat bingung pengertian aurat seperti apa yang harus dipakai dalam Perda ini.
Oleh sebab kedua permasalahan tersebut maka diperlukan adanya penelitian ini  untuk  mengkaji  lebih  terkait catcalling dalam  pelanggaran  norma  kesusilaan serta  multitafsir  dan  pemenuhan  asas  Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam  Perda  Kota Batam  No.  6/2002  tentang  Ketertiban  Sosial.  Setelah  mengetahui  latar  belakang dalam  penelitian  ini,  maka  didapati  rumusan  masalah  yaitu  mempertanyakan apakah catcalling termasuk pelecehan seksual  verbal  yang dikategorikan sebagai pelanggaran asusila dan bagaimana perlindungan hukumnya, dan mempertanyakan bagaimana pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Batam terkait aurat dan cara berpakaian orang.
Untuk melakukan penelitian ini, digunakan jenis metode yuridis normatif. Adapun  yang  dimaksud  dengan  metode  ini  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Data-data  yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan,  yakni data sekunder atau yang diperoleh secara tidak langsung berupa Perda Kota Batam No. 6/2002,  penelitian  terdahulu,  karya  tulis  dan  jurnal  hukum  lainnya.  Pendekatan dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan konseptual.

## PEMBAHASAN
Manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan kehadiran orang lain dan  hidup  berdampingan  tidak  lepas  dari  adanya  etika,  adab,  dan  perilaku  yang baik.  Oleh  sebab  itu  hukum  hadir  untuk  menjaga  dan  membatasi  perilaku manusia. 15 Hukum diciptakan untuk mengatur perbuatan apa yang dapat dilakukan
14 Ahmad  Fauzi.  (2016),    Pakaian  Wanita  Muslimah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Iqtishodia:  Jurnal Ekonomi Syariah , vol.1 no.1, hal. 48.
15 Dedi Hantono & Diananta Pramitasari. (2018), Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Nature: National Academic Journal of Architecture , vol.5 no.2, hal. 89.
dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Permasalahan tidak akan ada sampai adanya perbuatan yang melanggar peraturan. Hukum tidak hanya berbicara  mengenai  perundang-undangan,  tetapi  juga  ada  nilai-nilai  dan  norma yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ada  nilai-nilai  moral  dan  kebiasaan  didalam masyarakat.  Jadi  apabila  belum  ada  hukum  yang  mengatur,  maka  sanksi  akan diberikan oleh masyarakat  sesuai  dengan kebiasaan  yang ada diwilayah tersebut. Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  latar  belakang,  penelitian  ini  adalah mengkaji  terkait  perbuatan catcalling dengan  norma  kesusilaan,  serta  multitafsir dan  pemenuhan  asas  bhinneka  tunggal  ika  terkait  frasa  “aurat”  yang  digunakan dalam Perda Kota Batam No. 6/2002.

## Perlindungan Hukum terhadap Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) sebagai Pelanggaran Asusila
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  awal  bahwa catcaling adalah  suatu perbuatan pelecehan secara verbal yang dimana tindakan tersebut tidak sopan dan lebih  mengarah  kepada  pelecehan  seksual  secara  verbal. 16 Lontaran-lontaran ucapan  yang  disuarakan  oleh  pelaku  yang  bersifat  “cabul”  dapat  dikategorikan sebagai  pelecehan  seksual. 17 Bagi  pelaku  seringkali  tindakannya  tersebut  hanya dianggap  sebagai  candaan.  Akan  tetapi  kalau  memposisikan  diri  sebagai  korban atau sasaran catcalling , tentu merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Tetapi belum  banyak  orang  yang  mengetahui  bahwa catcalling juga  dapat  dikenakan sanksi  pidana,  sehingga  mereka  tidak  menuntutnya  dan  lebih  cenderung  untuk menutup diri dan menyimpannya dalam diri sendiri, namun bisa juga karena takut dan karena kurangnya partisipasi masyarakat serta anggapan yang biasa saja terkait catcalling tersebut. 18 Tanpa disadari, catcalling dapat mempengaruhi kejiwaan atau mental  seseorang. 19 Akan  timbul  rasa  takut,  hilangnya  kepercayaan  diri, kecenderungan untuk berpikir berlebihan atau overthinking , depresi bahkan trauma seandainya  ia  berjalan  seorang  diri  dan  berhadapan  dengan  orang  lain  yang  kita tidak tahu kedepannya akan berbuat apa. 20 Pelecehan seksual secara verbal sendiri merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan tidak secara fisik, melainkan melalui bunyi, suara dan lain-lain. 21
Merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan catcalling ini. Tetapi kita dapat  mengkategorikan catcalling ini  kedalam  hukum  pidana  jika  dilihat  dari pelanggaran kesusilaan dan adanya unsur-unsur yang berbau pornografi. Menurut Prof.  Simons  terkait  unsur-unsur  suatu  tindak  pidana,  yang  terdiri  dari  “Adanya suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  diancam  pidana,  unsur  melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang mampu beratnggung jawab” maka  kita  dapat  mengkategorikan catcalling kedalam  suatu  pelanggaran  tindak
16 Ida Ayu Adnyaswari Dewi, Op.Cit., hal. 204
17 Loc.Cit.
18 Yuni Kartika & Andi Najemi, Op.Cit., hal.. 3.
19 Christy  A.I.  Aleng.  (2020),  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal. Lex Crimen , vol.9 no.2, hal. 66.
20 Loc.Cit.
21 Joy Gloria Harendza, Deddi Duto Hartanto & Marvin Ade Santoso. (2018), Perancangan Kampanye Sosial “Jagoan”. Jurnal DKV Adiwarna , vol.1 no.12, hal. 2.
pidana. 22 Jika kita menelaah kedalam ketentuan hukum pidana, maka perbuatan ini dapat  dikategorikan  kedalam  Pasal  281  KUH  Pidana  yang  berbunyi  “diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus  rupiah:  1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain  yang  ada  disitu  bertentangan  dengan  kehendaknya,  melanggar  kesusilaan”. Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan adalah Pasal 9 jo . Pasal 35 Undang- Undang  No.  44  tahun  2008  tentang  Pornografi  (UU  Pornografi).  Pasal  9  dengan tegas  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  menjadikan  orang  lain  sebagai objek  atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi”.  Pasal  35  menyebutkan mengenai sanksinya, yaitu “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau  model  yang  mengandung  muatan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.6.000.000.000,00  (enam  miliar rupiah)”.
Catcalling bila dibedah terhadap unsur-unsur yang ada didalam Pasal 281 KUH  Pidana  ayat  (2)  tentu  saja  dapat  dipidanakan.  Unsur  “barang  siapa”  yang berarti  perbuatan tersebut  dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok yang  telah  memenuhi  ketentan  sebagaimana  dikatakan  sebagai  subjek  hukum. Unsur “didepan orang lain” jelas terpenuhi, karena catcalling dilakukan terhadap orang  lain  ditempat  umum,  seperti  di  jalan,  ditempat  tongkrongan,  dan  lain-lain. Unsur  “bertentangan  dengan  kehendaknya”,  yang  dimana  orang  yang  dijadikan objek catcalling tentu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu orangpun yang dengan sengaja meminta orang lain untuk melakukan catcalling kepadanya. Kalaupun ada, perbuatan tersebut tetap dilarang dalam undang-undang dan dapat dikenakan  sanksi  pidana. 23 Selanjutnya  unsur  “melanggar  kesusilaan”. Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama, catcalling adalah  suatu  ucapan-ucapan yang berbau cabul atau pornografi yang dilontarkan oleh seseorang dan tidak sesuai dengan  ajaran  atau  norma  dan  nilai  kesusilaan  yang  ada  di  masyarakat.  Dasar hukum  lainnya  yang  dapat  kita  gunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini adalah Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi. 24 Dalam ketentuan ini jelas diatur bahwa adanya  larangan  untuk  menjadikan  orang  lain  sebagai  objek  yang  berbau pornografi.  Pengertian  pornografi  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  Pornografi adalah  “Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi, gambar  bergerak,  animasi,  kartun,  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma kesusilaan dalam masyarakat”. Catcalling masuk pada kategori ketentuan pidana tersebut  dimana catcalling merupakan  sebuah  perbuatan  yang  dengan  “suara,
22 Tauratiya. (2020), Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , vol.19 no.1, hal. 1022.
23 Pasal 8 UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” jo. Pasal 34 “Setiap orang yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi  objek  atau  model  yang  mengandung  muatan pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
24 Tauratiya, Op.Cit ., hal. 1023.
percakapan,  gerak  tubuh  ataupun  bentuk  pesan  lainnya”  yang  berbau  cabul  dan melanggar norma kesusilaan.
Pada  dasarnya  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan catcalling ini. Secara khusus dalam Perda Kota Batam No. 6/2002 ini pada Pasal 18 hanya disebutkan bahwa “Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum  tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  ini  akan  diatur  kemudian  melalui Keputusan  Walikota  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Batam” namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai dasar hukum atas tindakan catcalling . Penggunaan Pasal 281 KUHP Pidana ayat (2) dan Pasal  9  jo.  Pasal  35  UU  Pornografi  memang  dapat  digunakan  tetapi  tidak  dapat menjamin  kepastian  hukum  atas  adanya  suatu  perbuatan  yang  dikategorikan sebagai tindak pidana. 25 Adapun yang memuat ketentuan mengenai catcalling ini masih  berupa  rancangan,  yaitu  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS).  Peristiwa  hukum  ini  tidak  sesuai  sebagaimana terdapat dalam asas hukum pidana yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege atau yang dikenal sebagai asas legalitas dimana diberikan pengertian bahwa  tidak  ada  delik  pidana  apabila  tidak  ada  peraturan  yang  mengaturnya. 26 Terhadap  permasalahan  yang  timbul,  meskipun  dapat  menggunakan  ketentuan- ketentuan  lain  sebagai  dasar  hukum,  tetapi  dirasa  kurang  tepat.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  adanya  peraturan  yang  mengatur  mengenai catcalling .  Atas kekosongan hukum inilah diperlukan adanya sebuah peraturan khususnya di kota Batam  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa catcalling merupakan  suatu  tindak pidana. Jadi jawaban atas rumusan masalah yang pertama, catcalling adalah bentuk pelecehan seksual  secara verbal  yang dapat  mengganggu kenyamanan orang lain serta  dapat  dikategorikan  kedalam  tindak  pidana  karena  melanggar  norma kesusilaan. Oleh karena itu untuk memberikan sebuah jaminan kepastian hukum, adalah baik apabila catcalling ini segera diatur didalam hukum pidana Indonesia.

## Pemenuhan  Asas  Bhinneka  Tunggal  Ika  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah Di Kota Batam terkait Cara Berpakaian Orang
Untuk membentuk sebuah hukum yang tepat, diperlukan adanya tolak ukur, ataupun landasan dan dasar dalam membentuk suatu peraturan. Landasan tersebut sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  di  indonesia  yaitu  berasal  dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. 27 Disamping itu sebelum membentuk hukum, landasan sosiologis dalam hal ini kondisi sosial masyarakat setempat harus menjadi  bahan  pertimbangan  utama,  terkait  hukum  yang  akan  dibentuk  apakah sesuai  dengan kebutuhan masyarakat  atau tidak. 28 Hal  ini terkait asas dan  materi
25 Ibid., hal. 1024.
26 Dwi  Afrimeti  Timoera.  (2011),  Asas  Legalitas  Dalam  Doktrin  Hukum  Indonesia:  Prinsip  Dan Penerapan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , vol.10 no.2, 67-79, hal. 71.
27 Otong  Rosadi.  (2010),  Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , vol.10 no.3, hal. 287.
28 Nanda  Novia  Putri,  Rahmat  Hidayat  &  Winda  Oktavia.  (2019), Landasan  Dan  Asas-Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik , https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia- 2/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukkan_Peraturan_Perundang- Undangan_yang_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas-Asas-Pembentukkan-Peraturan- Perundang-Undangan-yang-Baik.pdf , accessed on 21 april 2021.
muatan  yang  ada  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan terdapat beberapa asas, yaitu “a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian  antara jenis,  hierarki, dan materi  muatan; d. dapat  dilaksanakan;  e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”. Serta dalam  Pasal  6  mengenai  materi  muatan  yang  berisikan  “a.  pengayoman;  b. kemanusiaan;  c.  kebangsaan;  d.  kekeluargaan;  e.  kenusantaraan;  f.  bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i.  ketertiban  dan  kepastian  hukum;  dan/atau  j.  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan”.
Terkait  pembahasan  kedua  dalam  penelitian  ini,  yang  mengangkat  topik permasalahan bahwa adanya penggunaan frasa  yang multi-tafsir, ataupun apabila tidak multi-tafsir dalam artian penggunaan frasa tersebut merujuk kepada salah satu ajaran  kepercayaan,  maka  akan  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  asas  bhinneka tunggal ika dalam peraturan terkait. Perda Kota Batam No. 6/2002 adalah sebuah produk hukum dari pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban sosial di wilayah Kota  Batam.  Tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  masyarakat  kota  batam  adalah masyarakat  yang  heterogen. 29 Terdapat  orang-orang  dari  berbagai  macam  suku, agama, ras  dan kebudayaan  yang tinggal  di  Kota Batam. Keberagaman ini  wajib menjadi  hal  utama  dalam  membentuk  suatu  peraturan,  karena  peraturan  tersebut ditujukan untuk seluruh warga Kota Batam, dan bukan untuk satu  golongan atau kelompok  masyarakat  saja.  Untuk  menghargai  keberagaman  itulah  mengapa terdapat  asas  bhinneka  tunggal  ika  dalam  materi  muatan  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Apabila keberagaman masyarakat tidak menjadi pertimbangan  maka  asas  ini  seharusnya  tidak  termasuk  kedalam  materi  muatan. Tetapi  karena  keberagaman  masyarakat  adalah  penting,  sehingga  diperlukan adanya asas bhinneka tunggal ika sebagai bahan pertimbangan sebelum membentuk suatu peraturan. Situasi dan kondisi masyarakat memang sudah seharusnya menjadi bahan kajian yang perlu diteliti terlebih dahulu sebelum membuat suatu peraturan, sehingga  peraturan  yang  dibuat  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  ada  di masyarakat.
Eksistensi  asas  sendiri  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  sangat  vital dalam hukum  Indonesia. Semakin tercerminnya asas pembentukan dalam sebuah hukum  akan  semakin  memperlihatkan  semakin  baiknya  suatu  peraturan.  Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa peran sebuah asas hukum harus menjadi perhatian dalam membentuk suatu peraturan. 30 Menurut beliau, hal ini dikarenakan dua hal, yaitu karena asas adalah hal yang paling mendasar dalam proses terciptanya sebuah hukum dan menjadi alasan atas lahirnya sebuah peraturan. 31 Oleh sebab itu dalam menciptakan suatu peraturan tidak bisa lepas dari asas. Pendapat ini sejalan dengan pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Notohamidjojo  pada  tahun  1975  yang menyatakan  bahwa  fungsi  asas  hukum  merupakan  pondasi  dalam  membentuk
29 Agus Mulyono. (2010), Umat Beragama di Kota Batam: di Antara Potensi Integrasi dan Konflik. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, vol.9 no.35, hal. 159.
30 Ferry  Irawan  Febriansyah.  (2016),  Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Perspektif , vol.21 no.3, hal. 225.
31 Otong Rosadi, Op.Cit., hal. 285.
perundangan, serta berguna bagi hakim dalam menafsirkan isi pasal atau ketentuan, melakukan  penemuan  hukum,  serta  untuk  pertimbangan  hukum. 32 Sedemikian pentingnya sehingga asas dapat dikatakan sebagai jantung dari peraturan. Terkait dalam penelitian ini, asas yang dikaji merupakan asas bhinneka tunggal ika.
Bhinneka  tunggal  ika  sendiri  dapat  dipahami  bila  didefinisikan  per  kata adalah  “Beraneka  Satu  Itu”,  yang  dimaknai  menjadi  “berbeda-beda  tetapi  tetap satu”. 33 Semboyan  ini  timbul  dengan  melihat  perjuangan  kemerdekaan  bangsa Indonesia  yang  diperjuangkan  oleh  seluruh  rakyat,  dengan  tidak  memandang  ras maupun  golongan  tertentu.  Pada  Garuda  Pancasila,  sebagaimana  merupakan lambang negara juga terdapat slogan bhinneka tunggal ika, yang dimaknai sebagai karakter  serta  jati  diri  bangsa  yang  tidak  terlepas  dari  keberagaman  atau pluralistik. 34 Oleh  sebab  itu  setiap  orang  harus  memiliki  hak  dan  mendapatkan perlakuan  yang  sama  serta  sudah  sepatutnya  keberagaman  bangsa  ini  tetap dijunjung tinggi. Asas bhinneka tunggal ika sendiri mencerminkan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, sebagaimana menjadi filosofi bangsa. Pemaknaan  setiap  sila  yang  terdapat  dalam  pancasila  berupa  hirarkis  piramidal, yang berarti setiap sila dimaknai oleh sila-sila lainnya. 35 Contohnya, sila pertama tentang  ketuhanan  yang  menghargai  keaneka-ragaman  kepercayaan  di  indonesia, menjiwai sila kedua tentang nilai kemanusiaan, dan sila ke tiga tentang persatuan, dimana Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang dengan keberagaman suku bangsa memiliki cita-cita untuk mempersatukan bangsa dengan berbagai perbedaan suku,  agama,  golongan,  dan  lainnya. 36 Untuk  menghargai  keberagaman  inilah kemudian asas bhinneka tunggal ika menjadi salah satu asas dalam pembentukan peraturan. Pentingnya asas ini adalah untuk menghargai hak, sebagaimana telah kita ketahui  bahwa  masyarakat  khususnya  di  kota  Batam  adalah  masyarakat  yang heterogen.
Mengingat masyarakat yang heterogen, tentu saja dalam membentuk suatu peraturan  tidak  bisa  didasarkan  kepada  satu  pengertian  saja.  Tetapi permasalahannya adalah kewajiban menutup aurat hanya ada dalam hukum islam dan  tidak  ada  dalam  hukum  positif  indoneisa.  Agama  islam  mengajarkan  bahwa bagi umatnya yang perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak  tangan.  Dan  bagi  kaum  laki-laki  untuk  menutup  bagian  tubuhnya  dari bagian  pusar  sampai  dengan  lutut. 37 Apabila  pengertian  ini  yang  dimaksud  pada bagian penjelasan Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Batam No. 6/2002, maka ketentuan ini tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk kelompok masyarakat tersebut saja. Apabila tidak ada batasan pengertian aurat, maka semua orang dapat mengartikan frasa tersebut berbeda-beda. Oleh karena itulah maka akan timbul multi-tafsir dalam peraturan ini. Penafsiran atau interpretasi hukum sendiri dapat dibedakan kedalam beberapa bagian, yaitu interpretasi tata bahasa, penafsiran
32 I Dewa Gede Atmadja. (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana , Vol.12 No.2, hlm.. 148.
33 Munir  Salim.  (2018),  Bhinneka  Tunggal  Ika  Sebagai  Perwujudan  Ikatan  Adat-Adat  Masyarakat  Adat Nusantara. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , vol.6 no.1, hal. 67.
34 Ibid ., hal. 69-70.
35 Idjang Tjarsono. (2013), Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. Transnasional , vol.4 no.2, hal. 888.
36 Loc.Cit.
37 Oktariyadi. (2018), Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Mursalah , vol.2 no.1, hal. 25.
historis,  penafsiran  sistematis,  penafsiran  sosiologis,  penafsiran  otentik,  dan penafsiran perbandingan. 38 Penafsiran mana yang digunakan didalam perundang- undangan  ini  tidak  jelas.  Apakah  penafsiran  tata  letak  bahasa,  atau  penafsiran sistematis dimana frasa aurat dalam Perda tersebut berkaitan dengan hukum islam, ataukah  penafsiran  sosiologis,  yang  mana  penafsirannya  disesuaikan  terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Apabila memang disesuaikan dengan keadaan masyarakat,  maka  tidak  akan  memenuhi  asas  bhinneka  tunggal  ika  dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. mengingat Perda tersebut ditujukan untuk seluruh warga dan bukan untuk satu golongan saja.
Terhadap  suatu  peraturan  yang  hanya  merujuk  atau  berdasar  kepada  satu pengertian  yang  cenderung  mengarah  kepada  suatu  kelompok  masyarakat,  tidak boleh  diterapkan  karena  melanggar  asas  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Oleh  karena  hal tersebut  maka  menimbulkan  ketidak  jelasan  rumusan  dalam  Perda  tersebut  dan tidak  terpenuhinya  asas  bhinneka  tunggal  ika  apabila  penjelasan  dan  penafsiran yang dimaksud adalah sebagaimana telah disebutkan diatas.

## KESIMPULAN
Catcalling merupakan  suatu  tindakan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana yang membawa dampak atau akibat buruk bagi orang yang dijadikan sasaran catcalling . Catcalling sendiri bentuknya adalah verbal, yaitu berupa suara, atau siulan  yang berbau cabul maupun pornografi. Catcalling ini pada umumnya atau  biasanya  terjadi  terhadap  perempuan,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  laki-laki  juga  dapat  dijadikan  sasaran.  Bagi  pelaku catcalling tersebut merasa bahwa yang dilakukannya hanyalah berupa candaan semata. Tetapi ita tidak mengetahui bahwa akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut dapat berdampak kepada  mental  atau  psikis  seseorang.  Seseorang  dapat  mengalami  rasa  takut, kehilangan  kepercayaan  diri,  kecendetungan  untuk  berpikiran  lebih  atau overthinking , depresi bahkan trauma sebagai akibat dari catcalling tersebut. Sampai saat  ini  memang  belum  diatur  mengenai catcalling dalam  hukum  indonesia. Adapun hukum yang mengatur masih berupa rancangan, yaitu RUU PKS. Tetapi ada  beberapa  dasar  hukum  yang  dapat  kita  gunakan  sebagai  cara  penyelesaian catcalling tersebut.  kita  dapat  menggunakan  ketentuan  pasal  281  ayat  (2)  KUH Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 UU Pornografi sebagai dasar untuk mengajukan  gugatan.  Pentingnya  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  tidak  hanya hukum,  tetapi  juga  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  agar semua orang menjadi manusia yang memiliki moral. Cita-cita hukum akan dengan mudahnya  tercapai  apabila  kita  sebagai  masyarakat  turut  berpartisipasi  dalam mewujudkannya.
Pembahasan  kedua  yang  mengangkat  topik  bahwa  frasa  aurat  dan  dalam penjelasannya  dapat  menimbulkan  multi-tafsir.  Dapat  menjadi  multi-tafsir dikarenakan tidak adanya pembatasan mengenai ketetentuan menutup aurat seperti apa yang diatur dalam peraturan ini. Apabila menurut agama masing-masing, tentu saja ketentuan ini menjadi multi-tafsir mengingat masyarakat Kota Batam adalah
38 Enju Juanda. (2017), Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. Jurnal ilmiah Galuh justisi , vol.4 no.2, hal. 162-164.
masyarakat  yang  heterogen.  Namun  apabila  Perda  tersebut  mengacu  kepada pengertian aurat menurut salah satu ajaran saja, maka bukan lagi multi-tafsir, tetapi tidak memenuhi asas bhinneka tunggal ika dalam pembentukannya. Asas bhinneka tunggal ika wajib diterapkan dalam setiap pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya asas ini adalah pencerminan dari Pancasila, yang mana merupakan ideologi negara. Pancasila itu sendiri tetap memperhatikan keberagama  dalam  penerapan  setiap  sila  didalamnya.  Pentingnya  asas  dalam pembentukan  suatu  peraturan  adalah  sebagai  dasar  maupun  pedoman  untuk mengarahkan  peraturan  tersebut  kepada  cita  hukum.  Apabila  asas  tidak  lagi diperhatikan dalam proses pembentukannya, maka tidak diperlukan adanya suatu perundang-undangan. Karena apabila asas bukan lagi menjadi pertimbangan, maka akan  dengan  sebebas-bebasnya  suatu  peraturan  dibentuk.  Oleh  karena  asas  itu penting,  sehingga  diatur  secara  khusus  dalam  perundang-undangan,  yaitu  dalam UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Terkait belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur perbuatan catcalling maka  diperlukan  adanya  hukum  yang  mengatur.  Terlebih  secara  khusus  dalam Pasal 18 Perda Kota Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial yang menyatakan bahwa “Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian  melalui  Keputusan  Walikota  setelah  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam” sehingga mendukung adanya kepentingan untuk  membuat  sebuah  produk  hukum  yang  mengatur  mengenai catcalling . Disamping  itu  mengenai  penggunaan  frasa  aurat  dan  penjelasannya,  alangkah baiknya  apabila  ditambahkan  keterangan  bahwa  menjaga  aurat  sebagaimana diajarkan dalam agama masing-masing, untuk menghindari adanya permasalahan- permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asmawati  Burhan.  (2019), Buku  Ajar  Etika  Umum ,  Cet.  Ke-1,  Deepublish, Yogyakarta, hal. 8.

## Jurnal
Agus Mulyono. (2010), Umat Beragama di Kota Batam: di Antara Potensi Integrasi dan Konflik. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, vol.9 no.35.
Ahmad  Fauzi.  (2016),    Pakaian  Wanita  Muslimah  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah , vol.1 no.1.
Angeline Hidayat & Yugih Setyanto. (2020), Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. Koneksi , vol.3 no.2.
Chairul  Fahrozi,  Sofyan  Zainal  &  Harnani  Husni.  (2017),  Kearifan  Lokal Masyarakat  Dusun  I  Dan  Ii  Desa  Nusapati  Dalam  Pengelolaan  Hutan Mangrove. Jurnal Hutan Lestari , vol.5 no.2.
Christy  A.I.  Aleng.  (2020),  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pelecehan  Seksual Secara Verbal. Lex Crimen , vol.9 no.2.
Dedi  Hantono  &  Diananta  Pramitasari.  (2018),  Aspek  perilaku  manusia  sebagai makhluk  individu  dan  sosial  pada  ruang  terbuka  publik. Nature:  National Academic Journal of Architecture , vol.5 no.2.
Dwi Afrimeti Timoera. (2011), Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip  Dan Penerapan. Jurnal Ilmiah  Mimbar Demokrasi , vol.10  no.2, 67- 79.
Eka  Ayuningtyas  &  Lalu  Parman.  (2019),  Konsep  Pencabulan  Verbal  Dan  Non Verbal  Dalam  Hukum  Pidana. Jurnal  Education  And  Development , vol. 7 no.3.
Enju Juanda. (2017), Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. Jurnal ilmiah Galuh justisi , vol.4 no.2.
Ferry  Irawan  Febriansyah.  (2016),  Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Perspektif , vol.21 no.3.
Hwian  Christianto.  (2015),  Eksistensi  Hak  Atas  Materi  Pornografi  Berdasarkan Norma Kesusilaan. Veritas et Justitia , vol.1 no.1.
Hwian Christianto. (2016), Norma Kesusilaan sebagai  batasan penemuan hukum progresif  perkara  kesusilaan  di  Bangkalan  Madura. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan E Journal , vol.46 no.1.
I Dewa Gede Atmadja. (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana , Vol.12 No.2.
Ida  Ayu  Adnyaswari  Dewi.  (2019),  Catcalling:  Candaan,  Pujian  atau  Pelecehan Seksual. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , vol.4 no.2.
Idjang  Tjarsono.  (2013),  Demokrasi  Pancasila  Dan  Bhineka  Tunggal  Ika  Solusi Heterogenitas. Transnasional , vol.4 no.2.
Joy  Gloria  Harendza,  Deddi  Duto  Hartanto  &  Marvin  Ade  Santoso.  (2018), Perancangan  Kampanye  Sosial  “Jagoan”. Jurnal  DKV  Adiwarna , vol.1 no.12.
Livia  Jayanti  Putri  &  I  Ketut  Suardita.  (2019),  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perbuatan  Catcalling  (Pelecehan  Verbal)  Di  Indonesia. Kertha  Wicara: Journal Ilmu Hukum , vol.8 no.2.
Munir Salim. (2018), Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat  Adat  Nusantara. Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan , vol.6 no.1.
NK  Endah  Triwijati.  (2014), Pelecehan  Seksual:  Tinjauan  Psikologis. Surabaya: Savy Amira Women’s Crisis Center.
Oktariyadi.  (2018).  Batasan  Aurat  Wanita  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Al- Mursalah , vol.2 no.1.
Olivia Farmer & Sara Smock Jordan. (2017), Experiences of women coping with catcalling experiences in New York City: A pilot study. Journal of Feminist Family Therapy , vol.29 no.4.
Otong  Rosadi.  (2010),  Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , vol.10 no.3.
Parmono. (1995), Nilai dan Norma Masyarakat. Jurnal Filsafat , vol.1 no.1.
Tauratiya. (2020), Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , vol.19 no.1.
Yuni  Kartika  &  Andi  Najemi.  (2020),    Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law , vol.1 no.2.

## Website
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/adab , accessed on 17 january
2021. Nanda  Novia  Putri,  Rahmat  Hidayat  &  Winda  Oktavia.  (2019), Landasan  Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik ,
https://www.researchgate.net/profile/Winda-Oktavia-
2/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-
Asas_Pembentukkan_Peraturan_Perundang- Undangan_yang_Baik/links/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/Landasan-dan-Asas- Asas-Pembentukkan-Peraturan-Perundang-Undangan-yang-Baik.pdf ,  accessed  on 21 april 2021.