## LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN 1
1 Siti Malikhatun Badriyah, 2 Siti Mahmudah, 3 Amiek Soemarmi Fakultas Hukum Undip, Hp. 08122828339 sitimalikhatun@live.undip.ac.id

## Abstract
Indonesia  has  great  potential  in  the  development  of  capture  fisheries.  However,  exploration  of marine  resources  has  not  been  carried  out  optimally.  One  area  that  has  the  potential  of  large capture  fisheries  is  Pekalongan  City.  This  study  aims  to  uncover  the  background  and implementation  of  leasing  as  an  alternative  financing  for  vessels  for  small  fishermen.  The research  method  used  is  a  mixed  method  that  combines  quantitative  and  qualitative  research with  a  legal  pluralism  approach.  The  results  of  the  study  show  that  fisheries  are  the  primary sector  which  is  a  mainstay  in  the  economic  development  of  Pekalongan  City  and  its surroundings.  Ships  are  the  main  capital  in  fishing  operations.  However,  there  are  still  many fishermen, especially small fishermen in Pekalongan City who do not have their own vessels due to  lack  of  capital.  Leasing  as  financing  for  capital  procurement  can  be  an  alternative  to procuring vessels for small fishermen
Keywords: leasing; financing; small fishermen; ships; capital goods

## Abstrak
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi  sumber  daya  laut  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Salah  satu  daerah  yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai  alternatif  pembiayaan kapal  bagi nelayan  kecil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  mixed  methode  yang  memadukan antara  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif    dengan  pendekatan  legal  pluralism.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perikanan  merupakan  sektor  primer  yang  menjadi  andalan  dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal  utama dalam  kegiatan  operasional  nelayan.  Namun  demikian  masih  banyak  nelayan  terutama  nelayan kecil  di  Kota  Pekalongan  yang  tidak  memiliki  kapal  sendiri  karena  ketiadaan  modal.  Leasing sebagai  pembiayaan  dalam  pengadaan  modal  dapat  menjadi  alternatif    pengadaan  kapal  bagi nelayan kecil
Kata kunci: leasing; pembiayaan; nelayan kecil; kapal; barang modal
1 Hasil Penelitian Riset Penerapan dan Pengembangan (RPP)  Tahun 2018  yang berjudul Model Pembiayaan  Untuk Pengadaan Kapal Bagi Nelayan Kecil Dalam Pengembangan Industri Perikanan   (Studi Pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah).

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar baik kekayaan keanekaragaman  hayati  dan  non  hayati kelautan,  sehingga  memiliki  potensi  besar dalam  pengembangan  perikanan  tangkap  di perairan. Susilowati (2013)(1) mengemukakan  bahwa  peran  sumberdaya perikanan tidak
diragukan lagi
sumbangannya  bagi  bangsa  dan  negara Indonesia. Selain sebagai sumber penghidupan  masyarakat  untuk  lapangan kerja  maka  juga  menjadi  sumber  nutrisi hewani  dan  penghasil  devisa  negara. Namun,  potensi  sumberdaya  perikanan Indonesia belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan arif. Lebih dari  80%  potensi  laut  Indonesia  belum dieksplorasi dan dikelola dengan baik. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan salah satu Kota yang  berada  pada  Pesisir  Pantai  Utara  Jawa Tengah.  Secara  geografis,  wilayah  Kota Pekalongan  terletak  antara  60  50’  42"  -  60 55’ 44” Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090  42’  19”  Bujur  Timur.  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
menetapkan  Kota  Pekalongan  sebagai  Pusat Kegiatan  Wilayah  (PKW).  Sebagai  PKW maka  diharapkan  Kota  Pekalongan  dapat berperan  menjadi  pusat  pengembangan  bagi wilayah  di  sekitarnya,  yang  meliputi Kabupaten  Pekalongan  dan  Kabupaten Batang. Dalam sistem pengembangan wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah,  RTRW Provinsi  Jawa  Tengah  juga  menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama  dari  Kawasan  Petanglong  (Kawasan Kota  Pekalongan,  Kabupaten  Batang  dan
Kabupaten Pekalongan).
Kawasan Petanglong  adalah  kawasan  strategis  dari sudut  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi dan  sektor  unggulannya  adalah  pertanian, pariwisata,  industri  dan  perikanan.  Potensi ekonomi  yang  manjadi  andalan  Kawasan Petanglong  meliputi  sektor  primer  adalah perikanan;  sektor  sekunder  adalah  tekstil, batik,  dan  pengolahan  ikan;  serta  sektor
tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini  tentunya  menjadikan  Kota  Pekalongan memiliki  posisi  yang  sangat  strategis (Pemerintah Kota Pekalongan, 2018). (2)
Karena  perikanan  merupakan  sektor primer yang  menjadi andalan  dalam perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan  dan  sekitarnya,  maka  hal tersebut mendorong pemerintah
meningkatkan  industri  perikanan  untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Nelayan memiliki  mata  pencaharian  utama  sebagai penangkap  ikan  di  laut.  Kapal  merupakan modal    utama  dalam  kegiatan  operasional nelayan  dalam  pengembangan  industri perikanan.  Salah satu  kegiatan utama dalam pengembangan industri perikanan ini adalah penangkapan  ikan  di  laut  oleh  nelayan. Penangkapan  ikan  adalah  kegiatan  untuk memperoleh  ikan  di  perairan  yang  tidak dalam  keadaan  dibudidayakan  dengan  alat atau  cara  apa  pun,  termasuk  kegiatan  yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut,  menyimpan,  mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal  1 angka 5 Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004  yang diubah dengan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun 2009    tentang  Perikanan).  Kapal  perikanan adalah  kapal,  perahu,  atau  alat  apung  lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  mendukung  operasi penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan
perikanan, dan
penelitian/eksplorasi  perikanan  (Pasal  1 angka  9  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 2004  Tentang  Perikanan  yang  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun 2009).  Sebagai  barang  modal  utama  kapal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan  pengembangan  usaha  dalam industri  perikanan,  termasuk  bagi  nelayan kecil.    Penyediaan  dana  untuk  pembiayaan suatu  usaha  dapat  dilakukan  oleh  bank maupun lembaga non-bank, antara lain yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan sebagaimana  ditentukan  dalam  Perpres  No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Prinsip  utama  dalam  pengadaan  Lembaga
Pembiayaan adalah untuk membantu pengusaha  kecil  dan  menengah    dalam pengadaan modal untuk kelangsungan usaha (Badriyah,  2016)  (3).  Salah  satu  Lembaga Pembiayaan  adalah  Perusahaan  Pembiayaan ( finance ),  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan
Pembiayaan.    Setelah  adanya  Otoritas  Jasa Keuangan,  segala  sesuatu  berkaitan  dengan perijinan  dan  pengawasan    tidak  lagi  dalam lingkup Kementerian Keuangan tetapi dalam lingkup  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Hal  ini diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan  Pembiayaan  dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2014  Tentang  Penyelenggaraan
Usaha  Perusahaan  Pembiayaan.  Salah  satu usaha Perusahaan pembiayaan adalah leasing. Pasal  1  angka  5  Peraturan  Presiden Nomor  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa:
“Sewa  Guna  Usaha  ( leasing )  adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan  barang  modal  baik  secara  sewa guna usaha dengan hak  opsi (f inance lease ) maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi ( operating  lease )  untuk  digunakan  oleh Penyewa  Guna  Usaha  ( lessee )  selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”
Leasing merupakan  alternatif  yang menarik  bagi  para  pengusahan,  karena selama  ini  mereka  cenderung  menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan.  Melalui leasing pengusaha dapat  memperoleh  dana  untuk  membiayai pembelian  barang-barang  modal  dengan jangka  waktu  pengembalian  antara  tiga tahun hingga lima tahun atau lebih (Sumual
& Afandi, 2016).(4)
Hubungan hukum dalam leasing dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian leasing ini merupakan perjanjian  yang tidak diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata,  sehingga  dikategorikn  sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian leasing belum diatur secara khusus dalam peraturan
perundang-undangan.  Masuknya  perjanjian leasing di  Indonesia  didasarkan  pada  asas kebebasan berkontrak.
Leasing dapat menjadi alternatif pembiayaan  bagi  nelayan  kecil  untuk pengadaan  kapal  sebagai  barang  modal untuk  penangkapan  ikan  di  laut  dalam pengembangan  usaha  perikanan  tradisional. Untuk  mendorong  perkembangan  industri perikanan tradisional pemerintah melakukan berbagai  upaya,  salah  satunya  adalah melalui  pemberian  bantuan  kapal  yang dimulai  pada  tahun  2016.    Dalam  hal  ini Menteri Kelautan
dan Perikanan mengadakan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan bantuan  kredit  kepada  nelayan  (Ambari, 2015).(5)  Peningkatan  akses  permodalan akan  sangat  membantu  para  nelayan  dalam mengembangkan
usahanya serta meningkatkan  kesejahteraan  keluarganya. Dalam  praktik  belum  banyak  Lembaga Pembiayaan  yang  memberikan  pendanaan bagi  pengadaan  kapal  bagi  nelayan  kecil. Perusahaan  pembiayaan  pada  umumnya masih memberikan pembiayaan pada pengadaan  mobil,  motor,  alat-alat  berat, sedangkan  untuk  pengadaan  kapal  nelayan masih  sangat  kurang.  Bahkan  di  Kota Pekalongan belum ada perusahaan pembiayaan  yang  memberikan  pembiayaan dengan leasing untuk  pengadaan  kapal  bagi nelayan  kecil.  Bahkan  terdapat  kerancuan leasing dengan pembiayaan konsumen. Pada sisi  lain  peningkatan  kemampuan  nelayan untuk  menangkap  ikan  sangat  tergantung pada  kapal  yang  digunakan  untuk  melaut. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  sangat  urgen untuik dilakukan.
Dari  uraian  dalam  latar  belakang penelitian  terdapat  permasalahan  sebagai berikut.
1. Mengapa leasing dapat menjadi alternatif  pembiayaan  bagi  nelayan kecil di Kota Pekalongan ?
2. Bagaimana implementasi leasing dalam pengadaan  kapal  bagi  nelayan  kecil  di Kota Pekalongan?

## 2. Kerangka Teori
a. Fungsi Kapal  bagi  Nelayan Kecil
Perikanan  adalah  semua  kegiatan  yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya  mulai  dari  praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran  yang  dilaksanakan  dalam  suatu sistem  bisnis  perikanan  (Pasal  1  angka  1 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45  Tahun  2009).    Pasal  25  ayat  (1)  UU Perikanan  2009  menentukan  bahwa  usaha perikanan  dilaksanakan  dalam  sistem  bisnis perikanan,  meliputi  praproduksi,  produksi, pengolahan, dan pemasaran. Usaha perikanan  adalah  semua  usaha  perorangan atau  badan  hukum  untuk  menangkap  atau membudidayakan  ikan  termasuk  kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan  ikan  untuk  tujuan  komersial (Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2002).  Secara  garis  besar berdasarkan  cara  menghasilkan  produknya, usaha  perikanan  dapat  dibagi  menjadi  tiga jenis  usaha  yaitu  usaha  penangkapan,  usaha budidaya dan usaha pengolahan (Soemarmi, 2016,  99)(6).  Sebagai  salah  satu  kegiatan yang  dapat  dilakukan  dalam  pengembangan industri  perikanan,  usaha  penangkapan  ikan di  laut  memiliki  peran  yang  sangat menentukan.  Penangkapan  ikan  di  laut dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan  kapal.  Kapal  menjadi  barang modal utama bagi nelayan dalam menangkap ikan di laut.
Nelayan  adalah  orang  yang  mata pencahariannya  melakukan  penangkapan ikan    (Pasal  1  angka  10  Undang-undang Perikanan). Berdasarkan kepemilikan modal, nelayan  dibedakan  menjadi  tiga  kelompok, yaitu  nelayan  buruh,  nelayan  juragan  dan nelayan  perorangan.  Nelayan  buruh  adalah nelayan  yang  bekerja  dengan  alat  tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah  nelayan  yang  memiliki  alat  tangkap yang  dioperasikan  oleh  orang  lain.  Nelayan perorangan  adalah  nelayan  yang  memiliki peralatan  tangkap  sendiri,  dan  dalam pengoperasiannya  tidak  melibatkan  orang
lain  (Sofianti  &  Suartini,  2016)(7).  Dari ketiga  kelompok  ini,  kemiskinan  nelayan cenderung  dialami  oleh  nelayan  perorangan dan  nelayan  buruh  karena  kedua  jenis kelompok itu jumlahnya mayoritas dan citra kemiskinan  melekat  pada  kehidupannya (Fadilah,  Abidin  &  Kalsum,  2014)  (8). Sebagian  nelayan  ini  merupakan  Nelayan Kecil.  Nelayan  Kecil  adalah  orang  yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan  kapal  perikanan  berukuran paling besar 5  (lima)  gross  ton  (GT).  Kapal Perikanan  adalah  kapal,  perahu,  atau  alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan  ikan,  mendukung  operasi penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan,
pelatihan perikanan, dan
penelitian/eksplorasi  perikanan  (Pasal  1 angka 9 UU Perikanan).
Berdasarkan  alat  tangkapnya,  kapal nelayan  dapat  dibedakan  menjadi:  1)  Kapal Long Liner, 2) Kapal Purse Seiner, 3) Kapal Pole  and  Liner,  4)  Kapal  Gillnet  ,  5)  Kapal Trawler.
Kapal-kapal  ikan  tersebut  terdiri  dari kapal  atau  perahu  berukuran  kecil  berupa perahu  sampan  (perahu  tanpa  motor)  yang digerakkan dengan tenaga dayung atau layar, perahu motor tempel  yang terbuat dari kayu hingga  pada  kapal  ikan  berukuran  besar yang  terbuat  dari  kayu, fibre  glass maupun besi  baja  dengan  tenaga  penggerak  mesin diesel.   Jenis  dan  bentuk  kapal  ikan  ini berbeda  sesuai  dengan  tujuan  usaha, keadaan  perairan,  daerah  penangkapan  ikan ( fishing  ground )  dan  lain-lain,  sehingga menyebabkan  ukuran  kapal  yang  berbeda pula (Purbayanto, 2004)(9).
Dalam  usaha  penangkapan  ikan  di  laut, kapal  menjadi  barang  modal  utama  bagi nelayan untuk kegiatan operasional tersebut. Namun  demikian  tidak  semua  nelayan memiliki  kapal,  karena  terbatasnya  modal untuk  memperoleh  kapal.  Oleh  karena  itu, kapal  merupakan  faktor  kunci  keberhasilan pengembangan  usaha  perikanan.  Modal merupakan  faktor  produksi  utama  dalam
suatu  usaha.  Modal  ini  sangat  penting  baik dalam  memulai  usaha    maupun  dalam pengembangan  usaha  (Badriyah,  2011)(10). Jackson  dan  Mc  Connell  (2017)(11), menyatakan  modal  atau  barang-barang investasi  berkaitan  dengan  keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi  seperti  alat  (perkakas),  mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan,  dan  fasilitas  distribusi  yang digunakan  memproduksi  barang  dan  jasa bagi konsumen akhir.
Barang merupakan bagian dari kebendaan,  yang diatur  dalam  Pasal  499 KUH  Perdata,  yang  menyebutkan  bahwa kebendaan  adalah  tiap-tiap  barang  dan  tiap- tiap hak  yang dapat dikuasai oleh hak milik ( eigendom ).  Dalam  Black’s  Law  Dictionary disebutkan  bahwa capital  is  the  total  assets of  a  business,  especially  those  that  help generate  profit. Dengan  demikian, barang modal  merupakan  barang  yang  digunakan untuk keperluan menjalankan usaha.
b. Leasing Sebagai Alternatif
Pembiayaan Pada  hakikatnya leasing merupakan salah  satu  cara  pembiayaan  yang  mirip dengan  kredit  bank.  Hanya  bedanya leasing memberikan  bantuan  dalam  bentuk  barang modal, sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan.
Menurut  Anwari  (1988)  (12),  Nahrowi (2013)(13) Leasing di  Indonesia,  (Ghalia Indonesia,
Jakarta,
1988), Leasing
mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa keuntungan leasing : 1). Penghematan modal, 2).  Sangat  fleksibel,  3).  Sebagai  sumber dana,  4). On  atau  off  balance  sheet dalam perhitungan pajak, 5). Menguntungkan cash flow ,  6).  Menahan  pengaruh  inflasi,  7). Sarana  kredit  jangka  menengah  dan  jangka panjang, 8). Dokumentasinya sangat sederhana,  9).  Berbagai  biaya  yang  ada dikelompokkan dalam satu paket.
Perjanjian leasing belum  diatur  secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Peraturan yang ada masih bersifat administratif  saja,  sedangkan  hak  dan
kewajiban  para  pihak  belum  ada  ketentuan yang mengaturnya. Perjanjian leasing mempunyai  kemiripan  perjanjian  sewa- menyewa, perjanjian beli sewa, dan perjanjian jual beli dengan angsuran, namun ada  beberapa  karakteristik  tertentu  yang menjadikan  perjanjian leasing tidak  dapat dikategorikan  sebagai  perjanjian-perjanjian jenis  tersebut.  Unsur  utama  yang  sangat membedakannya adalah:
1. Adanya  hak  opsi,  yaitu  hak  bagi lessee pada  akhir  perjanjian leasing untuk memilih  apakah  akan  melanjutkan leasing atau  mengembalikan  barang atau memiliki barang objek leasing ;
2. Hak  milik  atas  benda  yang  menjadi obyek leasing baru  beralih  kepada Lessee apabila pada masa akhir perjanjian lessee menggunakan hak opsi untuk membeli objek leasing;
3. Merupakan kegiatan pembiayaan;
4. Untuk penyediaan barang modal.
Adanya  perbedaan  tersebut,  maka
perjanjian leasing merupakan  perjanjian jenis  baru  yang  mandiri  ( sui  generis ). Perjanjian ini termasuk perjanjian innominaat ,  karena  tidak  diatur  secara khusus  dalam  KUH.  Perdata.  Masuknya perjanjian  leasing  ke  Indonesia  didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH  Perdata).  Di  Amerika  dan  Eropa Leasing memiliki  karakteristik  khusus. Neuberger & Döppner (2013)(14) mengemukakan  bahwa empirical  studies show  that  the  use  of  leasing  in  the  US  and Europe depends on firm-specific characteristics  such  as  size,  age,  leverage, probability  of  bankruptcy,  profitability, ownership structure, investment  opportunity sets and tax variables.
Hubungan  hukum  antara lessor dan lessee dalam leasing didasarkan  pada perjanjian.  Perjanjian  merupakan  hubungan hukum  antara  dua  orang  atau  lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat  hukum.  Pada  umumnya  perjanjian leasing dibuat  dalam  bentuk  baku/standard. Nur  Syaimasyaza  Mansor  &  Khairuddin Abdul  Rashid  (2013)(15)  mengemukakan bahwa The  use  of  a  standard  contract  is
very common in industry . Perjanjian leasing ini  dibuat  secara  sepihak  oleh  Perusahaan leasing ,  sedangkan lessee hanya  memiliki kesempatan  untuk  menerima  atau  menolak perjanjian tersebut.

## B. Metode Penelitian
Untuk
menjawab problematika penelitian digunakan metode mixed methode , yang memadukan penelitian kuantitatif  dan  kualitatif.  Dalam  hal  ini menggunakan  pendekatan legal  pluralism , yang  mengintegrasikan  pendekatan  (1) normatif ( state law ) dengan melihat peraturan-peraturan  hukum  tertulis  yang berkaitan dengan pembiayaan untuk penyediaan  kapal  bagi  nelayan  kecil,  (2) sosiologis  ( living law)  yaitu  mengungkap serta  menganalisis  praktik  pelaksanaan pembiayaan yang berkembang dalam kehidupan  masyarakat  Pekalongan,  dan mengungkap  latar  belakang  diperlukannya leasing sebagai  alternatif  pembiayaan untuk pengadaan kapal bagi nelayan kecil dan (3) filosofis (religion,  moral,  ethic )  dengan mengkaji  dan  menganalisis  nilai-nilai,  asas- asas  yang  ada  di  dalam  masyarakat  yaitu nelayan  kecil  di  pesisir  Kota  Pekalongan. Dalam hal ini dilakukan penelitian kepustakaan  dengan  teknik  studi  dokumen, serta  penelitian  lapangan  dengan  teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan  wawancara  mendalam  terhadap informan  yaitu  nelayan  kecil  di  Kota pekalongan  dengan  teknik  pengambilan sampel secara snowball. Di samping itu juga dilakukan  wawancara  mendalam  dengan narasumber  dan  informan  dengan  teknik pengambilan sampel secara purposive sampling terhadap Otoritas Jasa Pembiayaan dan  Lembaga  Pembiayaan . Teknik  analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif,  dan  pengujian  data  dengan menggunakan  triangulasi  sumber  maupun metode.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Latar  Belakang Leasing sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Pengadaan Kapal bagi Nelayan Kecil di Kota pekalongan Tingkat konsumsi ikan Indonesia meningkat sebesar 21.9% sepanjang periode 2014-2017.  Pada  tahun  2014  jumlah konsumsi ikan mencapai 38,14
kg/kapita/tahun.  Jumlah  konsumsi  tersebut meningkat  pada  tahun  2015  menjadi  41,11 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi  ikan juga  terjadi  pada  tahun  2016  menjadi  43,94 kg/kapita/tahun.  Pada  tahun  2017  tercatat angka  konsumsi  ikan  telah  mencapai  47,34 kg/kapita/tahun.  Gambar  10  menunjukkan perkembangan angka konsumsi ikan
Indonesia dari tahun 2014-2017.
Peningkatan konsumsi ikan ini menunjukkan  kebutuhan  akan  ikan  menjadi makin meningkat. Oleh karena itu peningkatan  produksi  ikan  harus  terus dikembangkan di berbagai daerah di wilayah Indonesia.  Salah  satu  daerah  yang  menjadi penghasil ikan adalah Kota Pekalongan.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  pada bagian  pendahuluan  bahwa  Pekalongan memiliki  potensi  perikanan  yang  menjadi andalan primer bagi pengembangan perekonomian.  Letak  Pekalongan  sangat strategis. Bahkan dalam sistem
pengembangan  wilayah  RTRW  Provinsi Jawa  Tengah  menetapkan  Kota  Pekalongan sebagai  bagian  dan  simpul  utama  dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten  Pekalongan).  Batas  administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Laut Jawa;
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kabupaten Batang;
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan Luas  wilayah  Kota  Pekalongan  adalah
4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari wilayah  Utara  ke  wilayah  Selatan  ±  9  Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7
Km.  Kota  Pekalongan  terdiri  dari  4 kecamatan  dan  pada  mulanya  47  kelurahan menjadi  27  kelurahan.  Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2013
tentang Penggabungan
Kelurahan di
Lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi  menjadi  4  kecamatan  dan  27 kelurahan  (diberlakukan  per  1  Januari 2015).
Kota  Pekalongan  yang  mempunyai garis  pantai  sepanjang  6,15  km  merupakan salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  memiliki Pelabuhan  Perikanan  yang  cukup  besar dengan  type  B,  yang  dilengkapi  dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat kegiatan dan transaksi hasil tangkapan ikan. Kedua fasilitas tersebut mendorong aktivitas perekonomian  di  Kota  Pekalongan  bergerak cukup  baik,  seperti  perdagangan,  pabrik  es, pengolahan  ikan,  pergudangan,  transportasi pengangkutan  barang,  maupun  kegiatan ekonomi yang lain.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung  dengan  laut,  Kota  Pekalongan memiliki  potensi  alam  kelautan  berupa produksi ikan laut yang dapat dikembangkan menjadi  sumber  pendapatan  daerah  dan mata  pencaharian  masyarakat,  serta  dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk  produk  olahan  ikan  laut.  Potensi sumber  daya  perikanan  di  perairan  bagian utara  Kota  Pekalongan  didominasi  sumber daya  ikan  kecil,  yaitu  ikan-ikan  yang  hidup di  permukaan  laut  atau  didekatnya,  dan umumnya  terdiri  dari  ikan-ikan  yang berukuran relatif kecil seperti ikan kembung,  ikan  layar,  ikan  selar,  ikan bentong,  ikan  lemuru,  ikan  tembang  dan lain-lain.
Perikanan menjadi salah satu sub sektor andalan  dalam  usaha  sektor  pertanian  di Kota  Pekalongan.  Hal  ini  ditunjukkan  pada angka PDRB Kota Pekalongan  yang selama kurun  waktu  7  tahun  terakhir  ini,  subsektor perikanan mempunyai nilai tambah tertinggi dibandingkan  dengan  subsektor  pertanian lainnya  seperti  tanaman  pangan  maupun peternakan.
Tabel 1
Produksi Ikan Laut Kota Pekalongan Tahun 2015-2016 Tahun 2015 (Seme ster I) 2015 (Seme ster II) 2016 (Seme ster I) 2016 (Seme ster II) Volu me (Ton) 7.625, 68 9.956, 66 10.693 ,52 9.913, 87 Harga (Rupi ah) 90,38 milyar 103,27 milyar 155,67 milyar 123,53 milyar

## Sumber: Pemerintah Kota Pekalongan Bagian Perikanan dan Kelautan
Pada  semester  I  Tahun  2016  mencapai 10.693,52  ton,  dengan  nilai  Rp.  155,67 milyar,  lebih  tinggi  40,23%  dibandingkan tahun  2015  sebanyak  7.625,68  ton  dengan nilai  Rp  90,38  milyar.  Pada  bulan  Februari, produksi  ikan  tercatat  paling  rendah  bila dibandingkan  dengan  bulan  lain  pada Semester  I  2016,  yaitu  hanya  1.303,57  ton dengan  nilai  Rp.  15,97  milyar.  Produksi tertinggi terjadi pada bulan Januari, sebanyak  2.500,42  ton  dengan  nilai  Rp. 29,97  milyar.  Berdasarkan  wawancara  dan data dari Pemerintah Kota Pekalongan dapat diketahui  bahwa  produksi  ikan  laut  pada semester  II  Tahun  2016  mencapai  9.913,87 ton,  dengan  nilai  mencapai  Rp  123,53 milyar  rupiah,  jumlahnya  lebih  rendah 0,43%  bila  dibandingkan  dengan  Tahun 2015,  sebanyak  9.956,66  ton  dengan  nilai Rp  103,27  milyar.  Pada  bulan  Agustus, produksi tercatat paling rendah bila dibandingkan  dengan  bulan  lain  pada semester II Tahun 2016, yaitu hanya 220,54 ton  dengan  nilai  Rp  7,94  milyar.  Produksi tertinggi  terjadi  pada  bulan  Oktober, mencapai  3.752,38  ton  dengan  nilai  Rp 41,06  milyar.  Produksi  ikan  laut  di  Kota Pekalongan  pada  tahun  2015  mengalami penurunan,  sedangkan  pada  tahun  2016 mengalami  kenaikan  pesat  sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.

## Tabel 2
Sumber: Pemerintah Kota Pekalongan Bagian Perikanan dan Kelautan
Dalam pengembangan industri perikanan  berbagai  sarana  dan  prasarana yang mendukung telah disiapkan Pemerintah  Kota  Pekalongan  agar  dapat menunjang  usaha  penangkapan,  pendaratan sampai  pelelangan  ikan  dan  pengelolaan hasil  tangkapan  serta  memperlancar  rantai pemasaran. Namun upaya pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan  nelayan  di  Kota  Pekalongan. Sampai  saat  ini  masih  banyak  nelayan, terutama  nelayan  kecil  yang  mengalami kesulitan  untuk  memperoleh  pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penangkapan  ikan  di  laut.  Salah  satunya dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga  pembiayaan  untuk  pengadaan kapal.  Hal  ini  karena  masih  terdapat keengganan  bagi  Perusahaan  Pembiayaan untuk  membiayai  pengadaan  kapal  bagi nelayan  kecil,  hal  ini  karena  adanya  risiko yang  besar  bagi  perusahaan  pembiayaan. Padahal  dalam  usaha  penangkapan  ikan  di laut,  kapal  menjadi  barang  modal  utama bagi  nelayan  untuk  kegiatan  operasional. Oleh  karena  itu,  kapal  merupakan  faktor kunci  keberhasilan  pengembangan  usaha perikanan. Modal merupakan faktor produksi  utama  dalam  suatu  usaha.  Modal ini  sangat  penting  baik  dalam  memulai usaha  maupun dalam  pengembangan usaha.
Namun  demikian  tidak  semua  nelayan memiliki  kapal,  karena  terbatasnya  modal untuk memperoleh kapal.
Leasing dapat menjadi alternatif pembiayaan  bagi  nelayan  kecil  untuk pengadaan  kapal  sebagai  barang  modal untuk  penangkapan  ikan  di  laut  dalam pengembangan  usaha  perikanan  tradisional. Untuk  mendorong  perkembangan  industri perikanan tradisional pemerintah melakukan berbagai  upaya,  salah  satunya  adalah melalui  pemberian  bantuan  kapal  yang dimulai  pada  tahun  2016.    Dalam  hal  ini Menteri Kelautan dan Perikanan mengadakan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan bantuan  kredit  kepada  nelayan  (M.  Ambari, 2015)(5).  Peningkatan  akses  permodalan akan  sangat  membantu  para  nelayan  dalam mengembangkan
usahanya serta
meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Kapal nelayan merupakan barang modal utama  bagi  nelayan  dalam  menangkap  ikan di  laut.  Sebagai  barang  modal  maka  sangat tepat apabila pengadaannya dengan menggunakan leasing. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun  2009  Tentang  Lembaga  Pembiayaan bahwa leasing merupakan  pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal.
Pembayaran barang modal dalam leasing dilakukan  secara  angsuran.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  1  angka  5  Peraturan Presiden  Tentang  Lembaga  Pembiayaan. Sistem  angsuran  ini  akan  memberikan kemudahan bagi  nelayan karena tidak harus klangsung mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat  besar untuk memperoleh kapal. Dengan  demikian leasing dapat  menjadi alternatif bagi nelayan kecil untuk pemgadaan kapal.
Sebagai  alternatif  pembiayaan  untuk pengadaan  kapal  bagi  nelayan  kecil,  dapat dilakukan  dengan  dua  metode leasing, baik leasing dengan  hak  opsi  maupun  tanpa  hak opsi.    Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1 angka 5 Peraturan Presiden tentan Lembaga Pembiayaan.
Hubungan hukum dalam leasing dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian leasing belum  diatur  secara  khusus  dalam peraturan  perundang-undangan.  Masuknya perjanjian leasing didasarkan  pada  asas kebebasan berkontrak.
Leasing merupakan  bisnis loosely regulated tidak  seperti  lembaga  keuangan bank,  maka  perlindungan  hukum  terhadap para  pihak  sangat  minim  hanya  sebatas itikad  baik  dari  para  pihak  itu  sendiri  yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian(16).
Karena  belum  ada  aturan  khusus mengenai  perjanjian leasing, maka  berlaku ketentuan  umum  perjanjian  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (K.U.H. Perdata)  yang  mengakomodasi  perjanjian bernama  maupun  perjanjian  tidak  bernama. Pasal  1319  K.U.H.  Perdata  menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai  nama  khusus,  maupun  yang tidak  dikenal  dengan  suatu  nama  tertentu, tunduk  pada  peraturan-peraturan  umum, yang termuat dalam K.U.H. Perdata.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas, perjanjian leasing merupakan  perjanjian tidak  bernama  karena  tidak  diatur  secara khusus dalam K.U.H. Perdata, dan pengaturannya  belum  ada.  Oleh  karena  itu terhadap  perjanjian leasing maka  berlaku
ketentuan umum mengenai perjanjian dalam K.U.H. Perdata (Pasal 1319 K.U.H. Perdata).
2. Implementasi L easing dalam Pengadaan Kapal  bagi  Nelayan  Kecil  di  Kota Pekalongan Sistem leasing memberikan  peluang menarik bagi pengusaha, karena mempunyai keunggulan-keunggulan  sebagai  alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan, antara lain.
a) Proses  pengadaan  peralatan  modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana  dan  tidak  ada  keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama;
b) Pengadaan  kebutuhan  modal  alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sangat meringankan terhadap kebutuhan cash flow mengingat sistem pembayaran angsuran berjangka panjang;
c) Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik  dan  biaya-biaya  modal  menjadi lebih murah dan menarik;
d) Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.
Dalam  praktik, leasing mengalami perkembangan  pesat.  Namun  demikian belum  banyak  Lembaga  Pembiayaan  yang memberikan  pendanaan  bagi  pengadaan kapal  bagi  nelayan  kecil.  Perusahaan pembiayaan pada umumnya masih memberikan  pembiayaan  pada  pengadaan mobil,  motor,  alat-alat  berat,  sedangkan untuk  pengadaan  kapal  nelayan    masih belum  mendapat  perhatian.  Pada  sisi  lain peningkatan  kemampuan  nelayan  untuk menangkap  ikan  ini  sangat  tergantung  pada kapal  yang  digunakan  untuk  melaut.  Kapal menjadi  modal  utama  bagi  nelayan  untuk menangkap ikan di laut. Oleh karena leasing dapat menjadi  alternatif  model pembiayaan dalam  pengadaan  kapal  bagi  nelayan  kecil dalam  pengembangan  usaha  perikanan tradisional sangat urgen untuk dilakukan.
Di Pekalongan belum ada nelayan kecil yang menggunakan jasa pembiayaan leasing untuk  pengadaan  kapal.  Hal  ini  karena
masih  belum  banyak  nelayan  kecil  yang mengetahui pembiayaan dengan cara leasing untuk  pengadaan  kapal.  Di  samping  itu adanya keengganan dari perusahaan pembiayaan  untuk  membiayai  kapal  bagi nelayan  kecil  karena  tidak  adanya  jaminan yang memadai. Apabila kapal  yang dibiayai tersebut  menjadi  jaminan  terdapat  risiko besar  bagi  perusahaan  pembiayaan,  karena sewaktu-waktu  bisa  mengalami  kecelakaan di laut, dan nilai kapal juga cenderung terus mengalami penurunan dengan cepat.
Berdasarkan  kondisi  sebagaimana  telah diuraikan  di atas maka  pada  masa mendatang  diperlukan  konstruksi  perjanjian leasing yang  dapat  lebih  memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. 1. Perlu adanya peraturan khusus mengenai  perjanjian leasing untuk memberikan perlindungan hukum terhadap  para pihak.
2. Perlu  adanya  sosialisasi  secara  massif mengenai leasing untuk  pengadaan barang modal kepada Perusahaan Pembiayaan maupun Nelayan.
3. Perlu  adanya leasing dengan  jaminan dari  pemerintah  ( state  guarantee )  bagi nelayan  kecil  dalam  pengadaan  kapal sebagai barang modal untuk pengembangan industri perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## D. Simpulan
1. Kota  Pekalongan  memiliki  potensi besar  dalam  pengembangan  industri perikanan tangkap, namun masih banyak  nelayan  kecil  yang  mengalami kendala dalam pengadaan kapal sebagai barang  modal.  Leasing  dapat  menjadi alternatif    bagi  nelayan  kecil  dalam pengadaan  kapal  bagi  nelayan  karena prosesnya  sederhana  dan  cepat.  Di samping  itu  sistem  pembayaran  secara angsuran lebih akan memberikan keringanan dalam pembayaran.
2. Di Kota Pekalongan belum ada nelayan kecil  yang  memperoleh  pembiayaan untuk  pengadaan  kapal  dengan  cara leasing ,  karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat  mengenai leasing untuk
pengadaan  kapal.  Di  samping  itu lembaga  pembiayaan  enggan  untuk memberikan pembiayaan bagi pengadaan  kapal  karena  menganggap risiko  bagi  perusahaan  pembiayaan terlalu besar, dan nilai kapal  juga cepat mengalami penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku, Makalah, Jurnal, Website
Susilowati,  I.  (2013).Prospek  Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem : Studi Empiris Di Karimunjawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan.  Vol.14 (1).  pp.  16–37. Available from: file:///C:/Users/user/Documents/E- journal/Fishing Industry/industri perikanan jawa/PROSPEK PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA PERIKANAN.pdf%0D Pemerintah Kota Pekalongan.( 2018).Geografis Pekalongan,  Kota Pekalongan.
Badriyah    SM.  (2016).  Dilemma’s  Use  of Leasing Agreement Object as Fiduciary Guarantee  Object. In:  International
Conference  on  Law,  Business,  and Social Justice (IC-LBSJ 2016), “Encouraging a Better ASEAN Community  Relationship. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Sumual  M,  Afandi  D.  (2016).  Analisis Perlakuan  Akuntansi  Leasing  Dan Pelaporannya  Pada  PT.  Astra  Sedaya Finance  Di  Manado. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 16 . pp. 636–646.
Ambari  M.(2015).  Skema  Perlindungan Nelayan  Wajib  Ada  dalam  RUU Perlindungan  Nelayan.  Retrieved  from: www. Mongabay.co.id.
Soemarmi  A.  (2016). Buku  Ajar  Hukum Perikanan ,.  1st  ed.  Semarang:  UNDIP Press. pp. 99
Sofiyanti  N,  Suartini  S.  (2016)  Pengaruh
Jumlah  Kapal  Perikanan  Dan  Jumlah Nelayan  Terhadap  Hasil  Produksi Perikanan Di Indonesia. journal.unsika.ac.id Vol.1 (No. 1).
pp.49–61. Retrieved from : https://journal.unsika.ac.id/index.php/ac counthink/article/
Fadilah,  Abidin  Z,  Kalsum  U.  (2014).
Pendapatan  Dan  Kesejahteraan  Rumah Tangga  Nelayan  Obor  Di  Kota  Bandar Lampung. jurnal.fp.unila (JIIA) . Vol.2. (No.  1  Januari):  pp.71–76. Retrieved from:
jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/articl e/download/563/525
Purbayanto. (2004). Kajian Teknis
Kemungkinan  Pengalihan  Pengaturan Perijinan  dari  GT  menjadi  Volume
Palka  pada  Kapal  Ikan.  “Paradigma Baru  Pengelolaan  Perikanan yang Bertanggungjawab dalam Rangka Mewujudkan  Kelestarian  Sumberdaya dan  Manfaat  Ekonomi  Maksimal”  10- 11 Mei 2004.
Badriyah  SM.  (2014).  The  Breeding  of  The Contract  Law  Principles  (The  Study  of The  Leasing  Agreement  in  Civil  Law and Common Law System). South  East
Asia  Journal  Contemporary  Business, Economics  and    Law.  Vol.  6 (Issue  4 April).
Jackson,  Connell  M.  No  Title.  Retrieved from: http//www. forumbebas.com Anwari  A.  (1988). Leasing  di  Indonesia .
Jakarta: Ghalia Indonesia,  pp. 9-10. Nahrowi.  (2013).  Permasalahan  Hukum Pembiayaan  Leasing  Di  Indonesia. Jurnal  Cita  Hukum.  Vol.  I (No.1  Juni). pp.25–38.
Neuberger  D,  Räthke-Döppner  S.  (2013).
Leasing  by  Small  Enterprises. Applied Financial  Economics  Journal Vol.  23
(issue  7).  pp.  535–49.  Retrieved  from: http://dx.doi.org/10.1080/09603107.201 2.730132, 2013
Mansor  NS,  Rasyid  KA.(2016).  Incomplete Contract  in  Private  Finance  Initiative (PFI)  Contracts:  Causes,  Implications and  Strategies. Elsevier,  Procedia  -
Social and Behavioral Sciences www.sciencedirect.com . Vol.222 ,  pp. 93–102. Retrieved from: www.sciencedirect.com Kambey  SF.  (2015).  Perlindungan  Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan
Dalam  Perjanjian  Leasing.  J  Ilmu  Huk Leg Opin. Vol. 3. (No. 3). pp. 1–9.

## B. Peraturan Perundangundangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan
Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 28/POJK.05/2014  tentang  Perizinan Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan
Pembiayaan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/ POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006  Tentang  perusahaan pembiayaan.