http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE

## JURKAMI Volume 7, Nomor 3, 2022
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) | e-ISSN 2541-0938 p-ISSN 2657-1528

## DEWAN REDAKSI
Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief) Aditya Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Emilia Dewiwati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia Husni Syahrudin, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Maria Ulfah, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Nuraini Asriati, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Suwinto Johan, President University, Indonesia Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

## TIM REVIEWER
Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia Muhammad Hasan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Muhammad Rahmattullah, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia Sugiharsono , Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia Suratno, Universitas Jambi, Indonesia Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) telah terindek:
Alamat Redaksi:
Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia Email: jurnaljurkami@gmail.com
Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE

## JURKAMI Volume 7, Nomor 3, 2022

## ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SDN 2 GALUNGAN
Mertyani Sari Dewi  , Desak Putu Ayu Purma Dewi 2 Program Studi Program Studi Manajemen STIE Satya Dharma Singaraja, Indonesia 12  Corresponding Author Email: mertyanisaridewi@gmail.com Author Email : desakputuayupurmadewi@gmail.com
Article History
Received: August 2022 Revision: September 2022
Accepted: September 2022 Published: December 2022 Keywords: Accountability;
Management;
BOS Fund

## Abstract:
The School Operational Assistance Program is a government policy to  support  the  9-year  compulsory  education  program.  The  BOS program funding  assistance  is intended  for  school operational  costs with  the  aim  of  freeing  education  costs  for  underprivileged  students and  easing  the  burden  of  students  in  the  future.  This  study  aims  to determine  the  accountability  of  BOS  program  fund  management  at SDN  2  Galungan.  The  focus  of  this  research  is  on  managing  the school  operational  assistance  budget  for  school  financial  reporting based on the  principles  of fairness  and  efficiency  because these two principles  are  closely  related  to  the  stages  in  school  financial management  in  the  planning  and  budget  realization  stages.  In  this study used a qualitative approach with data collection techniques of observation,  interviews  and  documentation.  Research  informants consisting  of:  principal,  committee  chairman,  teachers,  and  school treasurer.  Data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study indicate  that  the  accountability  of  BOS  fund  management  at  SDN  2 Galungan  in  principle  has  been  implemented  quite  well,  although technical problems are still constrained.
Sejarah Artikel Diterima: Agustus 2022 Direvisi: September 2022
Disetujui: September 2022 Diterbitkan: Desember 2022
Kata kunci: Akuntabilitas;
Pengelolaan;
Dana BOS

## Abstrak:
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  adalah  kebijakan  pemerintah untuk  pendukung  program  wajib  belajar  9  tahun.  Bantuan  dana program BOS diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah dengan tujuan  agar  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi  murid  kurang mampu  dan  meringankan  beban  siswa  di  masa  depan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  pengelolaan  dana  program BOS  di  SDN  2  Galungan.  Fokus  penelitian  ini  pada  pengelolaan anggaran  dana  BOS  terhadap  pelaporan  keuangan  sekolah berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  efisiensi  karena  kedua  prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah  pada  tahap  perencanaan  dan  realisasi  anggaran.  Dalam penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian yang terdiri dari: Kepala sekolah, Ketua komite, Guru, dan Bendahara sekolah. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  di  SDN  2 Galungan  pada  prinsipnya  telah  terlaksana  dengan  cukup  baik, meskipun masih terkendala masalah teknis.
How to Cite: Dewi, M.S., Dewi, D.P.A.P., 2022. Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SDN 2 Galungan . Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) 7 (3) DOI : 10.31932/jpe.v7i3.1867

## PENDAHULUAN
Pendidikan  dipandang  sebagai  suatu sarana  untuk  meningkatkan  mutu  sumber daya  manusia  suatu  bangsa.  Bangsa  yang maju  adalah  bangsa  yang  peduli  akan pendidikan  dan  dapat  tergambarkan  dari pencapaian  pendidikan  warga  negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat  dari  kesesuaian  antara  tujuan  dan keterlaksanaan  pendidikan.  Di  indonesia, menurut  pasal  3  Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang  demokratis  serta  bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Salah satu hal  yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai  tujuan  pendidikan  suatu  bangsa adalah  peran  negara  dalam  menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo, et al (2013)  lingkungan  dan  sarana  pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan  kualitas  serta  berlangsungnya usaha  pendidikan.  Lingkungan  tersebut dapat  bersifat  lingkungan  fisik,  sosial  dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap usaha  pendidikan.  Belum  memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga  dan  rekreasi),  perlengkapan,  alat pendidikan,  materi  pendidikan,  kurangnya kerjasama  antara  berbagai  lembaga  dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk  serta  biaya  pendidikan  yang
relatif  mahal  pada  umumnya  dapat menghambat  berlangsungnya  pendidikan dengan  baik.  Menurut  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan pemerintah  daerah  wajib  memberikan layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  Salah  satu  peran  negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan  atau  meringankan  biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  32  tahun  2013 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP)  menjelaskan  bahwa  secara  garis besar  biaya  pendidikan  terdiri  atas  biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Proses  manajemen  dilakukan  oleh institusi  secara  konsisten  dan  terus- menerus.  Institusi  pendidikan  dituntut untuk  melaksanakan  proses  manajemen yang  optimal.  Manajemen  sekolah  tidak dapat  terjadi  tanpa  melibatkan  sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik  melibatkan  seluruh  elemen  dalam sekolah.  Elemen  yang  dimaksud  seperti guru,  karyawan,  siswa,  fasilitas  sekolah, dan  yang  lainnya.  Sebagai  penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang  telah  ditetapkan  dalam  periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah  sepatutnya  dikelola  dengan  baik berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan  kas  dan  surat  berharga
termasuk  menanggulangi  kekurangan  kas dan  memanfaatkan  kelebihan  kas  secara optimal.  Peraturan  Pemerintah  tersebut juga  menjelaskan  bahwa  sekolah  sebagai institusi  pemerintah  di  awasi  oleh  kepala sekolahdalam  pengendalian  internal  dan pengawas  fungsional  daerah  serta  Badan Pemeriksa  Keuangan  dalam  pengendalian fungsional.  Sekolah  memiliki  tugas  untuk mengelola  keuangan  berdasarkan  prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  sehingga uang  yang  beredar  dapat  dimanfaatkan secara optimal. Proses manajemen keuangan  sekolah yang  baik dapat dilakukan oleh stakeholder yang baik pula. Stakeholder yang  baik  berupa  pihak-pihak internal  maupun  eksternal  sekolah  yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan  sekolah.  Keaktifan stakeholder akan menunjang proses pengelolaan keuangan  sekolah  yang  akan  berpengaruh pada  jumlah  uang  yang  optimal.  Jumlah uang  yang  optimal  seperti  uang  yang tersedia  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diperlukan oleh sekolah.  Jika jumlah uang yang  berlebih  dapat  mengurangi  efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan  jumlah  uang  yang  kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja Guru, Karyawan, pemanfaatan  fasilitas  sekolah  dan  yang lainnya.
Menurut Ulfah & Thoharudin (2020) Tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas masih rendah, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan  atau  belum  pernah  diaudit oleh  Inspektorat  terkait  dana  BOS. Pengelolaan  keuangan  sekolah  didasari pada  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas
publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.
Peneliti  memfokuskan  penelitian  ini pada  pengelolaan  anggaran  dana  BOS terhadap  pelaporan  keuangan  sekolah berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan  keuangan  sekolah  pada  tahap perencanaan dan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan.  Prinsip  keadilan  berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas- luasnya  kepada  peserta  didik  dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan  prinsip  efisiensi  berkaitan dengan  penggunaan  sumber  daya  dalam memberikan pelayanaan pendidikan melalui sekolah.
Proses  dalam  pengelolaan  keuangan sekolah  yang  meliputi  perencanaan,  dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya  dilakukan  berdasarkan  prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi  keadilan  dan  efisiensi  walaupuan pada dasarnya konsep pelaporan antarnegara bisa berbeda satu dengan yang laindengan tingkat perbedaan yang bervariasi  (Prihadi,  2011).  Penggunaan prinsip  keadilan  yang  dimaksud  ketika menyusun  RAPBS  dan  prinsip  efisiensi ketika  diterapkan  secara  internal  berupa realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja sekolah,  maupun  secara  eksternal  dalam manfaat  yang  diterima  serta  biaya  yang dikeluarkan  oleh  siswa  apabila  siswa bersekolah.  Dana  BOS  yang  digunakan untuk  mengurangi  biaya  penyelenggaraan
kegiatan  belajar  mengajar,  membantu sekolah  dalam  meningkatkan  kualitas sekolah karena dengan dana BOS, menambah  fasilitas  sarana  dan  prasarana sekolah  berdasarkan  sistem  pengelolaan anggaran  dana  BOS  terhadap  pelaporan masing-masing  sekolah.  Proses  penge- lolaan  keuangan  sekolah  berlandaskan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Bab XIII.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 2 Galungan digunakan untuk penyediaan  biaya  operasi  non  personalia bagi  satuan  pendidikan  khususnya  di  SD Negeri  2  Galungan  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar.  Penggunaan  Dana Operasional  Sekolah  (BOS)  digunakan sesuai dengan petunjuk atau juknis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  pada  ruang lingkup  SD  Negeri  2  Galungan.  Tetapi pada  SD  Negeri  2  Galungan  masih  saja ada  beberapa  pos-pos  yang  belum  bisa terealisasikan  dikarenakan  jumlah  dana yang  diterima  diperkirakan  masih  kurang dari  yang  dianggarkan  sehingga  dapat mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti, kinerja guru, karyawan, pemanfaatan  fasilitas  sekolah  dan  yang lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono  (2018)  adalah  data yang berbentuk  kata,  skema,  dan  gambar. Penelitian  ini  dilakukan  di  Sekolah  “SD Negeri  2  Galungan”  yang  beralamat  di Banjar  Dinas  Bingin,  Desa  Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah  data  sekunder  yang  bersumber  dari dokumen-dokumen SD Negeri 2 Galungan berupa data-data sekolah, dokumen- dokumen  dari  kepegawaian,  laporan  dan sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran  penelitian.  Untuk  analisis  data, peneliti  melakukan  analisis  data  yang bersifat  menggabungkan  dari  berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara,  dokumentasi,  serta  sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan.  Serta  teknik  analisa  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2018).
Dalam pengujian terhadap keabsahan data bertujuan untuk memastikan agar data yang  diproses  benar-benar  dapat  di pertanggungjawabkan.  Dalam  penelitian ini  menggunakan  teknik  Triangulasi. Triangulasi  adalah  pengecekan  data  dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai  waktu.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber data.  Untuk  analisis  data,  peneliti  akan melakukan  analisis  data  yang  bersifat menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data,  seperti  wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada  untuk  dapat  disimpulkan.  Serta  teknik analisa  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah reduksi data.
Reduksi data adalah membuat kategori  berdasarkan  macam  atau  jenis yang  sama,  membuang  data  yang  tidak diperlukan.  Dengan  demikian  data  yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan  data.  “Mereduksi  data  bisa diartikan  merangkum,  memilih  hal-hal yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal
penting,  dicari  pola  dan  temanya”, (Sugiyono,  2018).  Dengan  mereduksi  data akan  memberikan  gambaran  yang  lebih jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan data  selanjutnya. Proses  reduksi  berlangsung  terus  selama pelaksanaan  penelitian  bahkan  peneliti memulai  sebelum  pengumpulan  data dilakukan  dan  selesai  sampai  penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan  kerangka  konseptual  wilayah penelitian,  permasalahan  penelitian,  dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan.Selama pengumpulan data berlangsung,  reduksi  data  dapat  berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan  tema,  dan  membuat  batas permasalahan.Dalam hal ini peneliti mereduksi  data  yang  berkenaan  dengan Analisis  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Bos Terhadap  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pelaporan  Pertanggungjawaban  Keuangan Di Sekolah Dasar Negeri 2 Galungan.
Penelitian  kualitatif  penyajian  data dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart , dan  sejenisnya”  (Sugiyono,  2018).  Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis  dan  sistematis,  sehingga  bila  dibaca akan  bisa  mudah  dipahami  berbagai  hal yang  terjadi  dan  memungkinkan  peneliti untuk  berbuat  sesuatu  pada  analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya  tersebut.  Sajian  data  ini harus  mengacu  pada  rumusan  masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian,  sehingga  narasi  yang  tersaji merupakan  deskripsi  mengenai  kondisi yang  rinci  untuk  menceritakan  dan menjawab  setiap  permasalahan  yang  ada. Sajian  data  selain  dalam  bentuk  narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks,  gambar  atau  skema,  jaringan kerja,  kaitan  kegiatan,  dan  juga  tabel
sebagai  pendukung  narasinya.  Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan  untuk  mengajarkan  suatu analisis ataupun tindakan lain.
Kesimpulan disini merupakan temuan  baru  dan  belum  pernah  ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi  jelas  setelah  diteliti,  (Sugiyono, 2018).  Simpulan  perlu  diverifikasi  agar cukup  mantap  dan  benar-benar  bisa dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  aktivitas  pengulangan untuk  tujuan  pemantapan,  penelusuran data  kembali  dengan  cepat,  mungkin sebagai  akibat  pikiran  kedua  yang  timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian  data  dengan  melihat  kembali sebentar pada catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dari penelitian ini “Bagaimana realisasi pengelolaan  anggaran  dana  BOS  dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan sekolah di SD Negeri 2 Galungan?” Maka pengelolaan  keuangan  sekolah  didasari pada  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemerikasaan hingga pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kami dengan  Kepala  Sekolah  SD  Negeri  2 Galungan  I  Cening  Merta,  S.Pd.,  Peneliti
mengajukan pertanyaan tentang
“bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas  dan  transparansi  pelaporan pertanggungjawaban  keuangan  sekolah  di SD  Negeri  2  Galungan?”.  Berikut  ini jawaban  kepala  sekolah  SD  Negeri  2 Galungan  mengenai  proses  pegelolaan dana  BOS  yang  menjelaskan  bahwa  : “Proses  pelaporan  anggaran  dana  BOS, sekolah  dituntut  untuk  merencanakan, melaksanakan,  dan  mengevaluasi  serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana  secara  transparan  kepada  masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan pelaporan  keuangan  di  sekolah  menurut saya  selaku  Kepala  sekolah  di  sini  yang baik  haruslah  digunakan  sesuai  dengan petunjuk  atau  juknis  tentang  anggaran penggunaan  dan  pelaporan  sesuai  dengan apa  yang  dibutuhkan  pada  ruang  lingkup SD Negeri 2 Galungan”
Kemudian  wawancara  kepada  Ketua komite SD Negeri 2 Galungan yaitu Bapak Gede  Saripa,  manfaat  yang  dirasakan  dari adanya  anggaran  dana  BOS  mengatakan bahwa : “Dengan adanya dana BOS di SD Negeri  2  Galungan  maka  secara  tidak langsung  dapat  memberikan  dampak  bagi
Guru,  Staff  tata  usaha  serta  Pegawai kebersihan  sekolah  yang  belum  berstatus PNS apalagi dalam juknis dana BOS telah dianggarkan  sebagian  dananya  untuk tenaga NON PNS meskipun kadang masih sangat kurang”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  dengan  Kepala  sekolah SD  Negeri  2  Galungan  dapat  penulis simpulkan  bahwa  realisasi  pengelolaan anggaran  dana  BOS  merupakan  prinsip yang  menjamin  bahwa  setiap  kegiatan suatu  lembaga  atau  perorangan  dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada  masyarakat.  Dengan  demikian, maka prinsip pengelolaan pelaporan keuangan  adalah  suatu  keadaan  kinerja para  petugas  yang  mampu  bekerja  dan memberikan  hasil  kerja  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditentukan  bersama sehingga memberikan rasa puas bagi pihak lain  yang  berkepentingan.  Pengelolaan pelaporan keuangan juga sudah memenuhi beberapa  indikator-indikator  akuntabilitas dan transparansi. Tahun 2020/2021 jumlah total  danaBOS  yang  diterima  sebanyak Rp.70.000.000  dengan  sistem  pencairan  3 kali  dalam  satu  tahun  dengan  masing- masing pembagian di setiap tahap berbeda.
Tabel 1. Sebaran Pencairan Dana BOS SD Negeri 2 Galungan
No Tahap Jumlah (Rp) Ket. 1 Tahap 1 21.708.000 - 2 Tahap 2 28.944.000 - 3 Tahap 3 21.708.000 - Total 72.360.000 Sumber:https://bos.kemdikbud.go.id, 2020 Penerapan prinsip transparansi bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan semua  pihak  dari  rencana  anggaran kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  SD Negeri  2  Galungan  membangun  keper- cayaan stakeholder dengan  memberikan keterbukaan informasi dalam proses
perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya,  tentunya  dengan  memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut sesuai dengan jawaban  dari  beberapa  informan  seperti penuturan  Kepala  sekolah  SD  Negeri  2 Galungan,  bahwa  keterbukaan  dalam
proses  perencanaan  anggaran  sekolah, yaitu:  “kita  terbuka  terhadap stakeholder yang  berkepentingan,  yaitu  melibatkan Tim  Manajemen  dan  Komite  dalam merencanakan  biaya  pendidikan  peserta didik  dalam  satu  tahun  ajaran,  Guru  dan Karyawan  mengajukan  kebutuhan  selama satu  tahun  dan  membuat  daftar  usulan anggaran  kegiatan”.  Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala  sekolah  SD  Negeri  2  Galungan yang  mengatakan  bahwa:  “kita  dalam melakukan  perencanaan  anggaran  itu terlebih dahulu kita melakukan rapat untuk membuat rencana  kegiatan anggaran sekolah  (RKAS)  yang  melibatkan  Kepala sekolah,  Bendahara  sekolah,  Komite,  dan Guru,  sehingga  dana  BOS  yang  ada  bisa diperuntukan  pada  semua  kebutuhan  yang kita  butuhkan  pada  saat  proses  belajar mengajar  dalam  satu  tahun”.  Lebih dijelakan  lagi  oleh  Bendahara  sekolah  SD Negeri  2  Galungan  bahwa:  “dalam membuat  Rencana  Anggaran  Kegiatan Sekolah (RKAS) itu kita membuat dengan mempedomani  atau  berdasarkan  pada petunjuk  teknis  (JUKNIS)  pengelolaan Dana  BOS  tahun  2020”.  Dari  beberapa pendapat  Informan  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  transparansi  dalam perencanaan  dana  BOS  SD  Negeri  2 Galungan  sudah  berjalan  dengan  cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dipedomani  dalam  menyusun  RKAS  dan juga  adanya  keterlibatan stakeholder dalam pembuatan RKAS.
Transparansi  dalam  pencatatan  dana BOS  pada  SD  Negeri  2  Galungan bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan  dana  BOS  karna  adanya keterbukaan  pencatatan  setiap  melakukan kegiatan  dibuktikan  dengan  adanya  bukti-
bukti  fisik  dari  setiap  transaksi  yang dilakukan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  perolehan  jawaban  dari  beberapa Informan seperti kepada Bendahara sekolah  SD  Negeri  2  Galungan  yang mengatakan  bahwa:  “dalam  pengelolaan anggaran  dana  BOS  itu  memang  kita diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan secara  terbuka  makanya  setiap  pertemuan kita  memperlihatkan  buku  kas  sekolah dimana  setiap  dana  yang  terpakai,  dana yang  masuk  dan  dana  itu  diperuntukan untuk  apa  dapat  diketahui  oleh  semua Guru,  Komite  dan  semua  pihak-pihak sekolah  yang  aktif”.  Begitupun  dengan pernyataan  salah  satu  Guru  yang  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  dana  BOS yang menyatakan bahwa: “Pencatatan dana BOS  itu  dicatat  di  buku  kas  sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran  itu  dicatat  di  buku  kas  sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholder yang  ingin  melihat  jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi”. Lebih diperjelas  lagi  oleh  Bapak  bendahara sekolah  SD  Negeri  2  Galungan  yang mengatakan  bahwa:  “dalam  melakukan pencatatan  anggaran  dana  BOS  kita  harus menyertakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran  dana  yang  akan  dicocokkan pada saat pencatatan”.
Dari  beberapa  pendapat  Informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi  dalam  pencatatan  dana  BOS SD  Negeri  2  Galungan  itu  sudah  sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses stakeholder terhadap  pencatatan anggaran,  dimana  setiap  pencatatan  itu sudah  tersedia  di  buku  kas  sekolah  dan disertai  dengan  bukti-bukti  transaksi  yang dilakukan.
Transparansi dalam penggunaan dana  BOS  pada  SD  Negeri  2  Galungan
bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan dana BOS karna adanya akses stakeholder terhadap penggunaan anggaran  dimana  sekolah  harus  terbuka tentang  penggunaan  anggaran  dan  dapat diumumkan  serta  dipublikasikan  setiap hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran  dana  BOS  juga  harus  sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Hal ini  dibuktikan  dengan  adanya  perolehan jawaban beberapa Informan seperti kepada Operator  sekolah  SD  Negeri  2  Galungan yang  menjelaskan  penggunaan  dana  BOS, bahwa:  “Kami  menggunakan  anggaran dana  BOS  itu  untuk  kegiatan  yang  telah direncanakan  sebelumnya  dalam  RKAS untuk  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan program  kegiatan  sekolah,  dan  membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi atau bukti fisik”.
Selanjutnya  Bendahara  sekolah  SD Negeri  2  Galungan  mengatakan  bahwa: “Dalam  penggunaan  dana  BOS  itu  Guru,
Karyawan,  dan  Orang  tua  siswa  saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan  sekolah  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga  dapat  terealisasi  sesuai  dengan RKAS yang telah direncanakan
sebelumnya”.  Kemudian  menurut  Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan transparansi  dalam  penggunaan  dana  BOS itu harus di pubikasikan, berikut penjelasannya:  “Jadi  semua  penggunaan anggaran  dana  BOS  itu  kita  publikasikan melalui  dokumen  laporan  pertanggung jawaban yang selalu tersedia di ruang guru serta  mempublikasikannya  melalui  papan informasi sekolah sehingga dengan mudah stakeholder atau orang yang
berkepentingan  dengan  mudah  melihat penggunaan  anggaran  dana  BOS  tersebut.
Penerapan  prinsip  transparansi  dalam penggunaan  dana  BOS  SD  Negeri  2 Galungan sudah berjalan cukup baik karna sudah  sesuai  dengan  indikator,  dengan adanya  kerangka  kerja  yang  menjelaskan tugas  dan  tanggung  jawab  dari  setiap pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat memberikan  informasi  anggaran  dana kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  selama satu  tahun  ajaran,  untuk  memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan  khususnya  pihak  internal  dan eksternal  yaitu  dengan  adanya  dokumen dan  bukti-bukti  lainnya.  Dari  adanya pendapat di  atas dapat disimpulkan bahwa SD  Negeri  2  Galungan  telah  melakukan prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan dana  BOS.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari terbukanya informasi mengenai penerimaan  dana  BOS  serta  memberikan kesempatan  kepada  warga  sekolah  dalam proses  pembuatan  RKAS  dengan  adanya keterlibatan  Guru  dan  Karyawan  dalam Tim  Manajemen  BOS  dalam  menentukan anggaran  kegiatan  sekolah  serta  untuk kegiatan proses belajar mengajar, dan juga informasi  dengan  muda  dapat  diketahui karna pihak sekolah telah mempublikasikan melalui papan informasi sekolah.
Transparansi dalam pengawasan dana  BOS  SD  Negeri  2  Galungan  terdiri dari  pengawasan  intern  sekolah  dan pengawasan  dari  ekstern  sekolah.  Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan  adalah  Dinas  Pendidikan Kabupaten  bersama  dengan  pengawas sekolah.  Pengawas  dari  pihak  ekstern sekolah  adalah  dinas  terkait  yaitu  dinas pendidikan provinsi dan pusat.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya perolehan  jawaban  beberapa  informan
seperti  kepada  salah  satu  Guru  di  SD Negeri  2  Galungan  yang  menjelaskan penggunaan  dana  BOS,  bahwa:  “Ini memang  ada  timnya  di  Dinas  Pendidikan, biasanya itu untuk pengawasan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi itu ada tim dari Dinas Pendidikan dan untuk evaluasi penggunaan dana BOS selalu  di  laksanakan  di  Dinas  Pendidikan Provinsi  jadi  setiap  satu  triwulan  selalu  di pertanggungjawabkan di Dinas Pendidikan Provinsi”.
Selanjutnya  menurut  penjelasan  dari Bendahara SD Negeri 2 Galungan mengatakan  bahwa:  “Komponen  utama yang  dimonitor  oleh  pengawas  sekolah yaitu  alokasi  dana,  penyaluran  dana, penggunaan  dana,  pelaporan  dan  lain-lain yang  terkait  dengan  pengelolaan  dana BOS”.
Selanjutnya wawancara kepada Operator  sekolah  SD  Negeri  2  Galungan, Ni  Ketut  Sri  Aryani,  S.Pd,  mengenai pengelolaan  anggaran  dana  BOS  terhadap akuntabilitas  dan  transparansi  pelaporan pertanggungjawaban keuangan, berikut ini jawabannya  :  “Proses  penggunaan  dana BOS  SD  harus  berdasarkan  rencana anggaran  pengelolaan  atau  manajemen yang  telah  disepakati  bersama  serta berdasarkan kebutuhan operasional sekolah sehingga tercipta pelaporan keuangan  yang  efektif  dan  efisien  dalam pengelolaan  anggaran  dana  BOS,  tapi sampai  sejauh  ini  saya  melihat  belum transparansi  100%  dalam  menggunakan dana BOS untuk kebutuhan sekolah, hanya sebagian kecil saja yang bisa kita liat”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  dengan  Operator  SD Negeri 2 Galungan dapat peneliti simpulkan  dari  hasil  wawancara  dengan Operator  sekolah  bahwa  pada  dasarnya pengelolaan  atau  manajemen  adalah  suatu
proses  kegiatan  perencanaan,  pengorga- nisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian,  serta  pengawasan  terhadap penggunaan  sumber  daya  organisasi  baik sumber  daya  manusia,  sarana  prasarana, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang telah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien, namun Operator juga menerangkan bahwa pengelolaan  anggaran  dana  BOS  belum sepenuhnya transparan.
Kemudian  menurut  salah  satu  Guru SD  Negeri  2  Galungan  mengatakan bahwa:  “Pengawasan  dilakukan  oleh sekolah  dan  Dinas  Pendidikan  terkait. Pemantauan  yang  dilakukan  dalam  hal Pelaksanaan penggunaan dana BOS,
Pemantauan  terkait  pengecekan  kesesuian dana  dengan  bukti-bukti  yang  ada”.  Dari beberapa  pendapat  Informan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  transpransi  penga- wasan  dana  BOS  sudah  sesuai  dengan indikator karna adanya lembaga audit yang independen  dan  efektif  yang  bertujuan untuk  memantau  ketepatan  dan  kebenaran kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat  dan  berdasarkan  petunjuk  teknis penggunaan dana BOS.
Dengan adanya beberapa hasil wawancara dari Informan mengenai tentang  transparansi  perencanaan,  penca- tatan,  penggunaan,  dan  pengawasan  dana BOS,  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa transparansi  pengelolaan  dana  BOS  SD Negeri 2 Galungan sudah cukup baik karna sudah  memenuhi  indikator  pencapaian transparansi.  Dimana  dalam  pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS)  disusun  sesuai  dengan  petunjuk teknis  yang  ada  dan  sudah  melibatkan Kepala  Sekolah,  Bendahara,  Komite  dan Guru pencatatannya disertai dengan bukti- bukti  yang  dicatat  di  buku  kas  sekolah
setiap  terjadi  transaksi,  penggunaan  sudah terealisasi  sesuai  dengan  rencana  yang sudah  buat  serta  pengawasan  dana  BOS sudah diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan yang terkait.
Prinsip  akuntabilitas  sangat  penting dalam  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah. Akuntabilitas  dibutuhkan  untuk  menjadi- kan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi  berkualitas  dan  dapat  dipercaya. Penerapan  prinsip  akuntabilitas  di  dalam penelitian  ini  berarti  pertanguung  jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh  sekolah  yaitu  dana  BOS  (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut  digunakan  oleh  pihak  sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan  operasional  sekolah  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Indikator  akuntabilitas  yaitu  pembuatan keputusan  yang  dibuat  secara  tertulis  dan tersedia bagi warga yang standar etika dan nilai-nilai  yang  berlaku,  Adanya  kejelasan dari  kebijakan  yang  diambil,  dan  sudah sesuai  dengan  visi,  misi  organisasi,  serta standar  yang  berlaku.  Adanya  mekanisme untuk  menjamin  bahwa  standar  telah terpenuhi,  Konsistensi  maupun  kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas dalam Pencatatan dan pelaporan dana BOS.
Akuntabilitas dalam pencatatan dana
BOS  itu  dapat  dilihat  dengan  adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan  anggaran  di  sekolah  sudah diterapkan oleh SD Negeri 2 Galungan, hal ini  sesuai  dengan  penuturan  Kepala Sekolah  SD  Negeri  2  Galungan,  bahwa: “disini  tersedia  dokumen-dokumen  yang
berkaitan  tentang  pengelolaan  dana  BOS seperti  dokumen  RKAS  dan  laporan pertanggungjawaban  anggaran  kegiatan yang disertai dengan bukti fisik.
Pencatatan  penggunaan  dana  BOS  ini sudah  sesuai  dengan  JUKNIS  2020  yang berlaku.
Kegiatan  pelaporan  yang  dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada  Pemerintah  di  buat  oleh  Tim Manajemen  BOS  dan  secara  khusus  oleh Bendahara  BOS.  Menurut  buku  petunjuk teknis  BOS,  laporan  pertanggungjawaban keuangan  dana  BOS  disampaikan  setiap triwulan,  semester  dan  tahunan.  Hal  ini sesuai  dengan  penuturan  Kepala  sekolah SD  Negeri  2  Galungan  bahwa:  “sekolah harus  membuat  laporan  sesuai  format dalam  buku  pedoman.  Waktu  pelaporan dana  BOS  tiap  satu  triwulan.  Laporan tersebut  diberikan  kepada  pemerintah, sekolah, yayasan dan juga orang tua siswa yang membutuhkan”.
Kemudian  menurut  Kepala  Sekolah SD Negeri 2 Galungan bahwa:  “pelaporan dana  BOS  tiap  satu  semester.  Laporan hasil  evaluasi  penggunaan  dana  BOS disusun  oleh  Tim  Manajemen  BOS  dan terkhusus  disusun  oleh  Bendahara  BOS laporan diberikan kepada dinas pendidikan”.  Sekolah  dalam  menjalankan prinsip akuntabilitas  harus  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan  serta berorientasi  terhadap  pencapaian  visi  dan misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh  SD  Negeri  2  Galungan  dalam menentukan  sasaran  yang  ditetapkan  yang dijelaskan  oleh  Kepala  Sekolah  bahwa: “pihak sekolah melakukan analisis pendidikan  saat  ini  dan  satu  tahun kedepan.  Hal  tersebut  dilakukan  sekolah untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan  sehingga  perencanaan
sesuai  dengan  hasil  pelaksanaan  dan sebagai  bahan  evaluasi yang  dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori sebelumnya dipaparkan  bahwa  tujuan  akuntabilitas adalah  dapat  menentukan  tujuan  yang tepat.  Hal  yang  dimaksud  dengan  tujuan yang  tepat  disini  adalah  pemanfaatan pengelolaan  dana  seefektif  mungkin  dan dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tujuan dari  program  tersebut  SD  Negeri  2 Galungan  dalam  menentukan  anggaran disesuaikan  dengan  tujuan  kegiatan  yang akan  dilaksanakan. Hal tersebut di ungkapkan  oleh  Kepala  Sekolah  SD Negeri  2  Galungan  bahwa:  “penggunaan anggaran  sudah  sesuai  dengan  rencana kegiatan  anggaran  sekolah  (RKAS)  yang telah dibuat sebelumnya. Sasaran kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  di sekolah  sangan  penting,  yaitu  untuk menetapkan  tujuan  dan  hal  yang  paling penting  untuk  dilaksanakan.  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Bendahara  SD  Negeri  2 Galungan,  bahwa:  “Setelah  penetapan sasaran  kebijakan  tercapai,  maka  sekolah harus  menilai  kebijakan  tersebut  apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan.  Tolak  ukur  dalam  menilai sasaran  kebijakan  anggaran  yaitu  dengan melihat  anggaran  yang  direncanakan sesuai  dengan  anggaran  yang  dikeluarkan. Prinsip  akuntabilitas  memberikan  pertang- gungjawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan segala kebijakan  dan  memberikan  informasi dalam  kebijakan  pengelolaan  keuangan sekolah,  seperti  yang  dipaparkan  oleh Bendahara  SD  Negeri  2  Galungan  bahwa: “dalam  melakukan  penyebaran  informasi tersebut  melalui  rapat  internal,  baik  yang dilakukan  dengan  Dinas,  Guru,  dan Karyawan  serta  Komite  Sekolah  dan  juga melalui  papan  informasi  di  sekolah.Dapat
disimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di  SD  Negeri  2  Galungan  sudah  cukup baik  karna  sudah  memenuhi  indikator tercapainya  akuntabilitas,  yaitu  dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil  anggaran  kegiatan,  pemberian  infor- masi  kepada  para  pemangku  kepentingan mengenai  informasi  kebijakan  anggaran sekolah,  adanya  sasaran  kebijakan  yang telah  dijalankan  sesuai  dengan  tujuan sekolah  serta  penilaian  dan  evaluasi  dari setiap  anggaran  kegiatan  yang  dilakukan sebagai  bahan  pertimbangan  pengambilan keputusan,  dan  juga  kegiatan  pelaporan untuk  mempertanggungjawabkan  setiap penggunaan  dana  sudah  sesuai  dengan aturan.
Hasil  temuan  yang  didapatkan  oleh peneliti  setelah  kegiatan  penelitian  dan analisa  yaitu  penerapan  prinsip  trans- paransi  dalam  perencanaan  penggunaan dana  BOS  SD  Negeri  2  Galungan  telah menggunakan  petunjuk  teknis  (JUKNIS). Jadi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  BOS  SD  Negeri  2 Galungan  sudah  sesuai  dengan  indikator pencapaian akuntabilitas dibuktikan dengan  adanya  pembuatan  dokumentasi dari  setiap  hasil  anggaran  kegiatan,  pem- berian  informasi  kepada  para  pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan  yang  telah  dijalankan  sesuai dengan  tujuan  sekolah  serta  penilaian  dan evaluasi  dari  setiap  anggaran  kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
Hasil  temuan  yang  didapatkan  oleh peneliti  setelah  kegiatan  penelitian  dan analisa  yaitu  penerapan  prinsip  trans- paransi  dalam  perencanaan  penggunaan dana  BOS  SD  Negeri  2  Galungan  telah menggunakan  petunjuk  teknis  (JUKNIS).
SD  Negeri  2  Galungan  menggunakan penyusunan  anggaran  dana  BOS  dengan pendekatan PPBS ( Planning Programming Budgeting  System ).  PPBS  merupakan perencanaan  anggaran  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  program/kegiatan  dari masing-masing unit di sekolah. SD Negeri 2  Galungan  menggunakan  PPBS,  yaitu dengan  adanya  rapat  kerja  yang  dilakukan sekolah  setiap  awal  tahun  ajaran  untuk membahas program/kegiatan sekolah  yang akan  dilaksanakan  selama  satu  tahun ajaran.  Keterbukaan  dalam  perencanaan keuangan  dilakukan  di  SD  Negeri  2 Galungan,  yaitu  dengan  membuat  RKAS (Rencana  Kegiatan  Anggaran  Sekolah) pada  tahun  ajaran  baru.  Proses  pembuatan RKAS  menggunakan  sistem  bootom  up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (Guru  dan  Karyawan  serta  Komite)  dan disetujui oleh atasan yaitu Kepala Sekolah. Dalam  perencanaan  anggaran  sekolah pihak yang terlibat adalah Kepala Sekolah, Guru,  Staff,  dan  Komite  yang  membuat rencana  anggaran  sesuai  dengan  JUKNIS. Penerapan  prinsip  transparansi  dalam pelaksanaan  pengelolaan  dana  BOS  SD Negeri  2  Galungan  diterapkan  dengan adanya  ketelibatan  Guru,  Staff,  dan Komite Sekolah dalam membuat anggaran kegiatan  dan  laporan  pertanggungjawaban serta  laporan  kegiatan  dan  anggaran  yang ada sudah di  publikasikan melalui laporan pertanggungjawaban  dana  BOS  yang tersedia diruang guru dan papan informasi sekolah.  Dan  juga  adanya  tim  audit  atau pengawas  yang  independen  dari  dinas pendidikan kabupaten. Prinsip transparansi ini terpenuhi sesuai dengan indikator  yang dibuktikan dengan adanya hasil wawancara  dengan  Informan.  Penerapan prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan dana  BOS  SD  Negeri  2  Galungan  yaitu
dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS  untuk  dinilai  dan  dipertanggung- jawabkan  kepada  pihak  yang  berkepen- tingan  yaitu  Yayasan,  Orang  tua,  dan Pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap  hasil  evaluasi  penggunaan  dana BOS disampaikan setiap triwulan ke dinas pendidikan terkait. Jadi  penerapan akunta- bilitas  dalam  pengelolaan  dana  BOS  SD Negeri  2  Galungan  sudah  sesuai  dengan indikator  pencapaian  akuntabilitas  dibuk- tikan dengan adanya pembuatan dokumen- tasi  dari  setiap  hasil  anggaran  kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku  kepentingan  mengenai  infor- masi  kebijakan  anggaran  sekolah,  adanya sasaran  kebijakan  yang  telah  dijalankan sesuai  dengan  tujuan  sekolah  serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  oleh  safratunnisa  (2015) bahwa  transparansi  dalam  pengelolaan anggaran  dana  BOS  dalam  program RKAS,  sangat  diperlukan  dalam  rangka meningkatkan  partisipasi  pemerintah  dan masyarakat,  yang  dalam  hal  ini  kaitannya dengan  Komite  sekolah  dan  Wali  murid. Partisipasi  masyarakat  berupa  dukungan yang  diberikan  oleh  Komite  sekolah  dan Wali  murid,  dan  Pemerintah  dalam pelaksanaan  program  sekolah  yang  telah direncanakan dan tercantum dalam program  RKAS.  Hal  tersebut  memiliki kesamaan  dengan  hasil  penelitian  saya yang dilakukan di  SD Negeri 2 Galungan, bahwa  sekolah  memberikan  kesempatan kepada  Guru,  Karyawan,  dan  Komite sekolah  untuk  terlibat  langsung  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran kegiatan/program sekolah. Pertisipasi Guru dan  Staff  SD  Negeri  2  Galungan,  yaitu
dengan  membuat  daftar  usulan  kebutuhan yang  akan  menjadi  pertimbangan  dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. SD Negeri 2 Galungan merupakan sekolah swasta  yang  telah  melakukan  pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan  danaSD  Negeri  2  Galungan berasal  dari  dana  gratis  dan  dana  BOS yang  dibuat  laporan  keuangannya  secara terperinci. SD Negeri 2 Galungan membuat  laporan  bulanan,  tahunan,  dan laporan  pertanggungjawaban  dana  BOS kepada  yayasan  dan  pemerintah  sebagai bentuk  transparansi  dan  akuntabilitas sekolah kepada stakeholder s. Penelitian ini sejalan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Victoria  tahun  2015  bahwa  sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan  secara  intern  dan  ekstern  mulai dari  laporan  triwulan,  semester,  dan tahunan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari kedua  peneliti  diatas  khususnya  penelitian Victoria  (2015)  yang  dilakukan  di  SMK Muhammadiyah  Prambanan  itu  sejalan dengan hasil penelitian  yang saya lakukan di SD Negeri 2 Galungan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  SD Negeri  2  Galungan  sudah  berjalan  cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas,  yaitu  adanya  keterlibatan semua  oknum  yang  berkepentingan  mulai dari  Dinas  pendidikan,  tim  manajemen Sekolah,  Guru,  Karyawan  dan  Komite sekolah  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Berdasarkan kesimpulan  tersebut  maka  disarankan, meskipun  secara  keseluruhan  pengelolaan
dana BOS telah berjalan cukup baik, tetapi masih  diperlukan  upaya  peningkatan kinerja dari pengelola dana BOS

## DAFTAR PUSTAKA
Darsono & Ashari.2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
Impres No.7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Mardiasmo, (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Prihadi, Toto. 2011. Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK. Bandung: Tinta Emas Publishing.
Prasetya, Gede Edy. 2005. Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
Ristya Dwi Anggraini. 2013, Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. (online) Diakses 21 Februari 2017
Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMP N 3 Mertoyudan Magelang).
Ulfah, Maria & Thoharudin, Munawar. (2020). Edu-Finance Management Model in BOS Fund Management to Create Financial Well-Being.
Dinamika Pendidikan, 15(2), 230- 242.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang N0. 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Siswoyo, Dwi., dkk. 2007. Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Yogyakarta: Alfabeta.
Viktoria, T. 2015. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan. Jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika Vol. 4, No. 4, Januari 2015 : 284 - 290