## EFEKTIVITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM RANGKA MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI DAERAH PEDESAAN
1 Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi, 2 Syamsul Hadi bagus@stie-mandala.ac.id
1 Dosen STIE Mandala Jember
2 Dosen Universitas Muhammadiyah Jember

## ABSTRACT
Government  policy  making  BPR  as  direction  Rural  Bank  specializes  in serving rural communities by focusing on effectiveness. The effectiveness of BPR principles need to be applied in interacting with rural communities to build social economy. The research goal is, (1) to determine the effectiveness of that principle has  been  applied  by  the  BPR  in  order  to  help  drive  the  economy  of  rural communities to  realize  the  people's  economy(2)  to  determine  prekreditan  system implemented by BPR and its relationship with the effectiveness of BPR in order to formulate  the  direction  government  policy  towards  the  development  of  existing BPR became Rural Bank. Analysis method used is scoring analysis and multiple linear  regression.  Discussion  of  the  results  showed,  (1)  the  general  existence  of BPR  in  Jember  is  quite  equally  effective  in  building  a  democratic  economy  for rural communities.  (2 by  multiple  linear  regression  analysis  showed  that  all systems simultaneously credits applied BPR real impact on the efforts to build a democratic economy for rural communities.
Keywords : effectiveness , rural banks , community economic

## Pendahuluan
Kebijakan Pemerintah  untuk  menjadikan  BPR  sebagai  Bank  Pedesaan  dan membatasi  BPR  untuk  tidak  beroperasi  dengan  menerapkan  prinsip  efisiensi secara  penuh,  sesungguhnya  mengandung  maksud  yang  baik  dan  membangun desa.  BPR  yang  diarahkan khusus  untuk  melayani  masyarakat  pedesaan  dan memperhatikan  aspek  Efektivitas,  diharapkan  mampu  menjadi motor  penggerak perekonomian  di daerah pedesaan  yang  diharapkan  dapat  mendukung pembangunan  pedesaan. Pemerintah  sebenarnya  juga  menggunakan  instrumen Bank  umum  untuk  membantu  perekonomian  masyarakat  desa,  misalnya memberikan ketentuan bahwa bank umum harus  menyalurkan 20% kredit dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Prinsip efisiensi tetap dijaga secara ketat oleh bank  umum, akan  tetapi upaya  ini  terkesan  kurang  fleksibel  bagi  rakyat  kecil.
Munculnya  BPR  dengan  kekuatan  berupa kedekatannya  dengan  masyarakat pedesaan,  di samping  prosedur  pencairan  kredit  yang  mudah  dan  cepat  akan memberikan posisi  yang  baik  bagi  BPR  dalam  masyarakat  pedesaan.  Selain  itu, kehadiran  BPR  dapat  menjadi  salah  satu  kondisi  yang  kondusif  dalam  upaya mengatasi  krisis  ekonomi  ini. Penyediaan  modal  oleh  BPR  dapat  menciptakan akumulasi  modal  yang  relatif kuat  bagi  dunia  usaha  menengah  ke bawah,  yang nantinya  diharapkan  struktur  perekonomian  nasional  bertumpu  (berbasis)  pada ekonomi kerakyatan atau dekonglomerasi.
Adanya  krisis  ekonomi  yang  berkepanjang  dan  memburuknya  kondisi perbankan  nasional  yang  semakin  mengkhawatirkan  berpengaruh  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  upaya-upaya  pemerintah  dalam pengembangan  BPR  menjadi Rural  Bank yang  menerapkan  prinsip  Efektivitas. Langkah  evaluasi perlu  dilakukan,  di antaranya  adalah  meninjau  kembali  arah pengembangan BPR tentang sejauh mana penerapan prinsip Efektivitas yang telah dicapai.  Hasil  evaluasi  diharapkan  dapat  dipergunakan  untuk  mengambil keputusan  apakah  arah  pengembangan  BPR  tetap menjadi  BPR  sebagai  Bank Pedesaan ataukah diubah menjadi BPR sebagai Bank Rakyat Kecil (Mikro Bank). Selain  itu,  apakah  prinsip  Efektivitas  dapat  diterapkan  secara  aplikatif  oleh  BPR dalam  berinteraksi  dengan  masyarakat  pedesaan. Langkah  awal  yang  perlu dilakukan adalah mengevaluasi Efektivitas berbagai bentuk BPR yang ada dalam membantu  menggerakkan  perekonomian  pedesaan  guna  membangun  ekonomi kerakyatan.
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  BPR  mempunyai  masalah klasik yang belum terselesaikan dan dihadapkan pada pilihan pilihan yang sangat sulit  atau  dilematis.  Satu  pihak,  BPR  tidak  memperoleh  kredit  likuiditas  sebagai Bank Umum sehingga sumber permodalan harus diusahakan sendiri dengan biaya tinggi, sementara di pihak lain BPR harus menyalurkan kredit kepada masyarakat pedesaan dengan bunga serendah mungkin.
Menurut  Wibisana  (1998)  bahwa  produk  yang  ditawarkan  BPR  dibatasi hanya  berupa  pelayanan  kredit  dan  tabungan  dengan  pangsa  pasar  yang  secara ekonomis tidak menguntungkan.

## Tujuan Penelitian
(1) Untuk  mengetahui  prinsip  Efektivitas yang telah  diterapkan  oleh  BPR  dalam rangka  membantu  menggerakkan  perekonomian  masyarakat  pedesaan  untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.
(2) Untuk  mengetahui  sistem  prekreditan  yang  diterapkan  oleh  BPR  dan hubungannya  dengan  Efektivitas  BPR  dalam  rangka  merumuskan  kembali arah  kebijakan  pemerintah  terhadap  pengembangan  BPR  yang  ada  menjadi Rural Bank.

## Tinjauan Pustaka
Wibisana, dkk (1998), berdasar penelitiannya mengemukakan bahwa dari sudut kesehatan bank, BKK memiliki kesehatan yang bagus, tetapi jelek dari segi pembangunannya. Lukman dalam Adam (1996) memberikan kepada karakteristik dari  sistem  kredit  perbankan  yang  mengarah  pada  kepentingan  pembangunan pedesaan. Hasbullah  (1995)  bahwa  meskipun  sebenarnya  lembaga  keuangan informal banyak merugikan.

## Kerangka Konsep Penelitian
Upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  mewujudkan  ekonomi kerakyatan  adalah  pengucuran  dan  pinjaman  tanpa  agunan  untuk  usaha  usaha produktif melalui  lembaga  keuangan  terutama  didaerah  pedesaan.  Salah  satu lembaga  keuangan  tersebut  yang  telah  diberikan  kepercayaan  dan  diatur  dalam Undang-undang adalah Bank Perkreditan Rakyat.
Pengembangan BPR selama  ini  diarahkan  pada  pembentukan  BPR  sebagai Bank  Pedesaan  (Rural  Bank).  Kredit  dari  BPR  meskipun bersekala  kecil,  tetapi diharapkan  dapat  membantu  menggerakkan  perekonomian  masyarakat  pedesaan yaitu  dengan  merangsang  aktivitas  aktivitas  produktif  dan  kesempatan  berusaha. Harapan  tersebut  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  pemberian  misi  kepada  BPR untuk menerapkan prinsip Efektivitas di samping efisiensi dalam usahanya. BPR yang  tersebar  di seluruh  Indonesia  memiliki  kondisi  dan  permasalahan  yang bervariasi.
Evaluasi  terhadap  Efektivitas  BPR  dalam  membantu  menggerakkan perekonomian  masyarakat  pedesaan perlu  dilakukan  untuk  meninjau  kembali kebijaksanaan mengembangkan BPR menjadi Bank Pedesaan. Tidak semua BPR dapat  diharapkan  secara  realistis  untuk  menjadi rural  bank dan  efektif  dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan.
Efektivitas BPR  dalam  upaya  membangun ekenomi  kerakyatan  di  daerah pedesaan kemungkinan  berkaitan  erat  dengan  sistem  kredit  yang  ditetapkan. Sistem  perkreditan  yang  dipergunakan  BPR  harus  disesuaikan  dengan kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  setempat  apabila  BPR mengutamakan aspek  Efektivitas, artinya  sistem  pengkreditan  BPR  yang  memiliki  karakteristik dapat  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  pedesaan  untuk  dengan  mudah memanfaatkan  kredit  tersebut.  Kredit  dilihat  dari  jaminan  yang  dipersyaratkan, tingkat  bunga, pola  angsuran,  jangka  waktu  pengembalian,  serta  prosedur  dan pelayan dapat memiliki korelasi yang sangat erat dengan jangkauan BPR terhadap nasabah  dan  sektor  perekonomian,  serta  upaya  memperoleh  partisipasi  dari masyarakat.  Jangkauan  terhadap  nasabah,  sektor  perekonomian, dan  partisipasi dari  masyarakat  dipergunakan  untuk  mengukur  Efektivitas  BPR,  artinya Efektivitas  BPR  yang  dimaksud  adalah  secara  langsung  dapat  meningkatkan pendapatan  masyarakat  di  pedesaan  melalu  pemanfaatan  modal  pinjaman  dari BPR.

## Hipotesis
Untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan penelitian ini dengan berdasarkan  kepada  landasan  teoritis,  permasalahan  yang  berkembang, dan penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
1. Diduga bahwa BPR yang beroperasi di Kabupaten Jember dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan berjalan secara efektif.
2. Diduga bahwa biaya administrasi, tingkat bunga, serta prosedur dan angsuran, proses  penetapan  jangka  waktu  pengembalian,  serta  prosedur  dan  pelayanan BPR  berhubungan  dengan  jangkauan  terhadap  nasabah,  jangkauan  terhadap sektor perekonomian dan partisipasi masyarakat.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  penelitian  yang  bertujuan untuk menggambarkan peristiwa (fenomena) secara sistematis, factual, dan akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  dan  hubungan  antar  fenomena  yang  terjadi  pada masyarakat sekarang. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  sensus  dan action  research atau  evaluasi  formatif  dan  Sumatif (Singarimbun,  1987)  dan  metode  Studi  Kasus  (Nazir,  1985  dan  Surakhmad, 1982). Penggunaan  metode  sensus  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran secara  nyata  tentang  lembaga  BPR  dalam  rangka  membantu  menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan atas pertimbangan jumlah populasinya hanya 28 unit. Selanjutnya dipilihnya metode penelitian tindakan atau evaluasi formatif ini atas dasar pertimbangan bahwa obyek penelitian adalah sebuah program yang masih  sedang  berlangsung.  Adapun  metode  evaluasi  sumatif  digunakan  untuk meneliti dan mengukur apakah program tersebut tercapai, dalam hal ini mengukur efektivitas  BPR  dalam  mewujudkan  ekonomi  kerakyatan  di  daerah  pedesaan. Sedangkan  maksud  penggunaan  metode  Studi  Kasus  dalam  penelitian  ini  adalah karena  subyek  penelitian terdiri  dari  satuan  unit  (lembaga  dan  nasabah)  untuk dikaji  secara  mendalam,  mendetail  dan  intensif  untuk  menghasilkan  gambaran yang bersifat “longitudinal”.
Lokasi  penelitian  ini  telah  dilakukan  disalah  satu  wilayah  Kerja  Bank Indonesia  (BI)  Jember,  yaitu di  Kabutpaten  Jember  secara purprosive  sampling atas  pertimbangan  bahwa Kabupaten  Jember  mempunyai  jumlah  BPR  dan nasabah terbanyak di antara tiga kabupaten lainnya sewilayah kerja. Pengambilan sampel  dilakukan  terhadap  dua  jenis  populasi,  yaitu  populasi pertama  adalah lembaga BPR sebagai kelompok kreditur yang ada pada setiap wilayah kecamatan secara keseluruhan dan populasi kedua adalah nasabah sebagai kelompok debitur dari  masing-masing  BPR  terpilih  dengan  menggunakan  Prosedur Probability Sampling Singarimbun, (1987). Sementara  itu,  penentuan  sampel  untuk  jenis kedua  (nasabah)  dilakukan  dengan  prosedur Multistage  Sampling dengan menggunakan tiga tahap sebagai berikut Surakhmad (1982), Singarimbun, (1986) dan Hidayat, (1987).
Berdasarkan  sumbernya,  data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  BPR  sampel dan  nasabah  BPR  tersebut  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Singarimbun, 1987).  Wawancara  terhadap  nasabah  dilakukan  untuk  mengetahui  karakteristik sistem  kredit  BPR  dari  sudut  pandang  nasabah.  Sedangkan  data  sekunder dikumpulkan dari instansi yang terkait termasuk Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
1. Variabel jangkauan terhadap nasabah terdiri dari dua indikator sebagai berikut a) Jumlah nasabah masing-masing BPR diukur dengan cara mengamati jumlah nasabah  baik  yang  meminjam  maupun  yang  menabung  yang  dinyatakan dalam satuan orang.
b) Rata-rata pertumbuhan jumlah nasabah pertahun diukur dengan berapa total pertumbuhan jumlah nasabah per tahun, kemudian dibagi 7 dan dinyatakan dalam satuan orang.
2. Variabel jangkauan terhadap sektor perekonomian terdiri dua indikator yaitu a) Proporsi  jumlah  nasabah  per  sektor  ekonomi  dapat  diukur  dengan membandingkan  jumlah  nasabah  masing-masing  sektor  ekonomi  dengan total nasabah BPR, kemudian untuk mengetahui proposional tidaknya maka dibandingkan  dengan  distribusi  angkatan  kerja  secara  keseluruhan  pada BPR itu dan dinyatakan dalam satuan (%).
b) Proporsi  alokasi  kredit  per  sektor  ekonomi  diukur  dengan  jumlah  alokasi kredit  pada  masing-masing  sektor  ekonomi  terhadap  total  alokasi  kredit yang  kemudian  dibandingkan  dengan  distribusi  angkatan  kerja  secara keseluruhan  pada  masing-masing  BPR  dan  dinyatakan  dalam  satuan presentase (%).
3. Variabel partisipasi masyarakat terdiri dari dua indikator sebagai berikut:
a) Persentase nasabah penabung dari total nasabah.
b) Persentase tabungan masyarakat dari total asset BPR.
4. Efektivitas  BPR  dalam  rangka  menggerakkan  perekonomian  masyarakat  di pedesaan  dapat  diukur dari  total skor penjumlahan  antara  nilai  skor  variabel jangkauan  terhadap  nasabah,  jangkauan  terhadap  sektor  ekonomi  dan partisipasi masyarakat yang sudah dibagi menjadi beberapa item.
5. Ukuran  dari  masing-masing  sistem  kredit  adalah  berdasarkan  pengembangan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Mubyarto dan Hamid (1986), Adam (1996) dan Wibisana dkk (1988) dalam Asnawi Dwi (1999) sebagai berikut:
a. Adanya  biaya  administrasi  dapat  diukur  dari  besarnya  nilai  potongan administrasi  atas  pencairan/relasi  kredit  yang  dinyatakan  dalam  satuan rupiah dan tingkat bunga dinyatakan dalam 1%.
b. Pola angsuran:
1. Variatif  apabila  terdapat  pilihan  pola  angsuran  selain  bulanan  seperti harian, mingguan, pasaran, dan sebagainnya dinyatakan dalam satuan boneka D = 1.
2. Tidak  variatif  apabila  pola  angsuran  ditetapkan  hanya  bulanan  saja dinyatakan dalam satuan dummy D = 0.
c. Penetapan jangka waktu pengembalian:
1. Akomodatif:  nasabah  diberikan  kesempatan  untuk  memilih  jangka waktu  pengembalian  sesuai  dengan  keinginan  nasabah  dinyatakan dalam satuan dummy D =1.
2. Tidak akomodatif: nasabah tidak diberikan kesempatan untuk memilih jangka  waktu  pengembalian  sesuai  dengan  keinginan  nasabah dinyatakan dalam satuan dummy D = 0.
d. Prosedur  pinjaman  kredit  dapat  diukur  persepsi  nasabah  tentang  mudah tidaknya mekanisme peminjaman kredit dinyatakan dalam satuan dummy, D  =  1  dinilai  mudah  dan  D  =  0  bila  lainnya. Pelayanan  dapat  diukur dengan  cara persepsi  nasabah  tentang  cepat  lambatnya  dalam  melayani peminjaman  kredit  dinyatakan  dalam  satuan  dummy,  D  =  1  bila  dinilai cepat dan D = 1 bila lainnya.

## Metode Analisis Data

## Pengujian Hipotesis pertama
Untuk membuktikan hipotesis yang pertama tentang Efektivitas BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan digunakan analisis scoring.  Pertimbangan  penggunaan  analisis ini  adalah  didasarkan  pada pengembangan  skala  untuk  mengukur  sikap  masyarakat  terhadap  suatu  aspek tertentu  yang  dikenal dengan  skala  Likert  (Nazir,  1983).  Pengukuran  masing- masing item tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Jangkauan BPR terhadap nasabah debitur ( Nilai Maksimal = 6):
a. Rata-rata jumlah nasabah debitur pada masing-masing BPR:
- Kurang dari 910 nasabah (1),
- Antara 910 - 1.300 nasabah(2),
- Lebih dari 1.300 nasabah (3).
b. Rata-rata  pertumbuhan  jumlah  nasabah  per  tahun  pada  masing-masing BPR :
- Pertumbuhan kurang dari 195 nasabah (1)
- Pertumbuhannya antara 195 – 300 nasabah(2)
- Pertumbuhannya lebih dari 300 nasabah (3)
(2) Jangkauan BPR terhadap sektor ekonomi ( Nilai Maksimal = 6):
a. Rata-rata proporsi jumlah nasabah per sector ekonomi per tahun:
- Tidak proposional bila kurang dari 10% (1)
- Kurang proporsional bila antara 10% - 20%(2)
- Proporsional bila lebih dari 20%(3)
b. Rata-rata proporsi jumlah alokasi kredit per sektor ekonomi :
- Tidak proposional bila kurang dari 10% (1)
- Kurang proporsional bila antara 10% - 20%(2)
- Proporsional bila lebih dari 20%(3)
(3) Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan BPR (Nilai Maksimal = 6): a. Rata-rata persentase nasabah penabung dari total nasabah:
- Kurang dari 55% nasabah (1)
- Antara 55% - 75% nasabah(2)
- Lebih dari 75% nasabah (3)
b. Rata-rata persentase jumlah tabungan masyarakat dari total aset lembaga:
- Kurang dari 55% nasabah (1)
- Antara 55% - 75% nasabah(2)
- Lebih dari 75% nasabah (3)
Kriteria pengambilan keputusan:
1. Jika total skor 6: berarti peranan BPR dalam membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan kurang efektif.
2. Jika  total  skor 7 - 12:  berarti  peranan  BPR  dalam  membangun  ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan cukup efektif.
3. Jika  total  skor  13 - 18:  berarti  peranan  BPR  dalam  membangun  ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan efektif.

## Pengujian Hipotesis Kedua
Untuk  menguji  hipotesis  yang  kedua  tentang  dugaan  adanya  hubungan (korelasi) antara sistem kredit dengan Efektivitas BPR secara simultan digunakan alat  analisis  model  regresi linier  berganda  (multiple  linier  regression). Penggunaan  alat  analisis  ini  disamping  untuk  mengetahui  hubungan  antara variabel-variabel  tersebut,  juga  untuk  meramalkan  seberapa  besar  perubahan peningkatan  Efektivitas BPR  apabila  terjadi  perbaikan  sistem  kredit  (Draper  dan Smith,  1992).  Adapun  model  rumusan  matematis  yang  digunakan  untuk memformulasikan hasil analisis ini adalah sebagai berikut:
Yi = α + β 1X1 + β 2X2 + β 3D3 + β 4D5+ €
Di mana:
Yi= Efektivitas setiap BPR yang ukuran besar kecilnya diperoleh dari total
Scoring (dalam Hipotesis pertama)
β1 = Koefisien hubungan variabel independent dengan dependent ke 1 β2   = Koefisien hubungan variabel independent dengan dependent ke 2 X1 = Tingkat bunga yang diberlakukan terhadap pinjaman modal (persen). X2 = Biaya administrasi permohonan kredit dari plafon pinjaman (persen). D 1 = Variatif tidaknya pola angsuran yang ditawarkan kepada nasabah dalam Satuan Dummy D =0 bila tidak variatif, dan D =1 bila variatif.
D2= Memberikan  kesempatan  nasabah  untuk  memilih  jangka  waktu pengembalian  sesuai  dengan  keinginannya  dinyatakan  dalam satuan dummy = 0, bila tidak berikan kesempatan memilih (tidak akomodatif) = 1, bila ada kesempatan (akomodatif).
D3 =    Persepsi  nasabah  tentang  prosedur  pinjaman  kredit  dalam  satuan dummy  = 0,  bila  mekanismenya  sulit  dan  D  =1  ,bila  mekanismenya sedang – mudah.
D4 =  Persepsi nasabah tentang pelayanan BPR dalam pemberian kredit dalam satuan dummy ; D = 0 , bila lambat dan D =1, bila sedang – cepat.
D5 =  adanya aturan wajib atau tidak untuk menabung bagi debitur yang dinyatakan  dalam  satuan  dummy  ;  D  =  0,  bila  wajib  dan  D  =  1  bila lainnya.
€ =  Variabel pegganggu (residu).
Selanjutnya untuk menguji model yang dipakai lebih dahulu dilakukan Uji-F (uji keragaman) dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:
Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = β5
Hi : Paling sedikit ada salah satu βi ≠ 0
Adapun  kriteria  keputusan  dari  hasil  pengujian  diatas  adalah  jika  F-hitung ≤  F - tabel (1- α) (k -2 ; n-k), Ho diterima dan jika F-hitung > F-tabel (1- α) (k -2 ; n-k), berarti  Hi  diterima.  Sebelum  dilakukan  pengujian  lebih  lanjut,  maka  dilakukan pengujian  terhadap  keeratan  hubungan  antara  variabel  terikat  dengan  bebas. Kemudian pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana  yang bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  setiap  indikator  sistem  kredit terhadap setiap Efektivitas BPR secara parsial dengan uji-t.

## Hasil dan Pembahasan

## Efektivitas BPR dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan
Indikator  untuk  mengetahui  jangkauan  terhadap  nasabah  adalah  jumlah nasabah  dan  pertumbuhan  jumlah  nasabah  per  tahun.  Semakin  banyak  jumlah nasabah  berarti  semakin  banyak  masyarakat  pedesaan  yang  dapat  memanfaatkan kredit.  Adapun  pertumbuhan  jumlah  nasabah  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa BPR  memperhatikan  perluasan  pasar  atau  memperhatikan  pemberian  kredit kepada  sebanyak  mungkin  masyarakat  pedesaan.  Pemerataan  manfaat  kredit  di daerah pedesaan hendaknya tidak hanya memperhatikan jumlah masyarakat yang menerima,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  pemerataan  terhadap  setiap  sektor ekonomi  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Dana  yang  ada  diharapkan  mampu dimanfaatkan  masyarakat  yang  bergerak  di  semua  sektor  yang  ada  secara proporsional  sesuai  dengan  kapasitas  dan  eksistensinya  dalam  perekonomian pedesaan.
Unsur obyektivitas  dalam  menyalurkan  kredit  menjadi  salah  satu  kunci terhadap  nilai  proposionalitas  lembaga  BPR  dalam  rangka  mewujudkan Rural Bank untuk  membangun  ekonomi  kerakyatan  pada  saat  bangsa  ini  mengalami krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Untuk  mengetahui  proporsi  kegiatan ekonomi  pada  berbagai  sektor  yang  ada  adalah  dengan  mempergunakan  data proporsi  angkatan  kerja  dan  alokasi  kredit  yang  dikucurkan  per  sektor  ekonomi per  kecamatan di  mana BPR  itu  berada.  Data  sekunder  ini  dianggap  dapat mewakili  kegiatan  ekonomi  di  tiap-tiap sektor. Bantuan  modal  untuk pembangunan ekonomi pedesaan tepat mengenai sasaran apabila diberikan secara proporsional  sesuai  dengan  kapasitas  masing-masing sektor  ekonomi.  Idealnya sektor penyerap angkatan kerja yang semakin besar harus lebih diutamakan dalam perolehan alokasi kredit, dan sebaliknya.
Dalam  analisis  data ini  digunakan konsep  pemerataan  yang  sama dengan pertimbangan bahwa permodalan BPR masih belum dapat menjangkau seluruhnya sektor-sektor ekonomi yang ada. Bahkan untuk mengalokasikan kredit pada sektor pertanian  saja  ditiap-tiap  desa,  modal  BPR  tidak  mampu  memenuhinya. Berdasarkan  kondisi  secara  nasional  Efektivitas  BPR  bahwa  jangkauan  nasabah
menurut  sektor  ekonomi  khususnya  di  Kabupaten  Jember  tidak  berbeda  secara proporsionalitasnya.  Porsi  untuk  sektor  pertanian  dan  perindustrian  tidak seimbang menurut jumlah angkatan kerja yang berada pada masing-masing sektor ekonomi  yang  dimaksud. Alokasi  kredit  BPR  di  Kabupaten  Jember  masih  dapat digolongkan proporsonal bila dibandingkan secara nasional.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa diantara ketiga sektor yang teralokasi ternyata  yang  kurang  proporsional  pengalokasian  kredit  dalah  sektor  pertanian dan  cenderung  lebih  memperhatikan  sektor  secara  ekonomis  dianggap  lebih menguntungkan  usahanya  seperti  sektor perdagangan  dan  jasa. Sesuai  dengan penilaian  Dumairy  (1984)  bahwa  alokasi yang  tidak  proporsional  akan memperkecil  kualitas  pinjaman  dilihat  dari  aspek  pemerataan.  Sektor  pertanian tidak memperoleh proporsi alokasi kredit sebagaimana mestinya akibat sifat usaha taninya, di mana menurut pihak perbankan mengandung risiko tinggi.
Beberapa  alasan  yang  menyebabkan  BPR  kurang  memperhatikan  sektor pertanian,  khususnya  budidaya adalah  (Adam, 1996):  Usahatani  sangat bergantung  kepada  alam  (musim,  cuaca,  bencana  alam  dll),  hasil  produksinya mudah  rusak,  harganya  sangat  berfluktuatif  dan permodalannya  termasuk  jangka menengah dan panjang.
Mengingat  tabungan  masyarakat  yang  potensial  bagi  penggerakkan perekonomian  masyarakat  desa, maka  efektivitas  BPR  dalam  membangun ekonomi  kerakyatan  pada  masyarakat  desa  tidak  lepas  dari  upaya  untuk memperoleh  peran  aktif  msyarakat  dalam  permodalan  BPR.  Dari  penelitian  ini diperoleh  gambaran  bahwa  BPR  dapat  dikatakan  memiliki  kemampuan  relatif kurang  untuk  memperoleh  partisipasi  masyarakat.  Secara  nasional  bahwa perkembangan tabungan masyarakat pada BPR dalam 6 tahun terakhir mengalami penurunan  dari  2.680  milyar  rupiah  menjadi  1.981  milyar  rupiah.  Khususnya  di provinsi  Jawa  Timur  perhimpunan  dan  rupiah  cukup  mengembirakan  dalam  7 tahun terakhir di mana jumlah tabungan masyarakat pada BPR mencapai  57.532 milyar  rupiah  meningkat  menjadi  97.993  milyar  rupiah  atau  naik  70.33%. Berbeda  dengan  pertisipasi  masyarakat  berupa  tabungan,  simpanan  berupa simpanan  berjangka  secara  nasional  mengalami  peningkatan  cukup  signifikan
dalam 7 tahun terakhir yaitu 150 milyar rupiah menjadi 1.092 milyar rupiah. Hal ini  terjadi  karena  simpanan  berjangka  lebih  terjamin  keamanannya  apalagi diikutkan Lembaga Penjamin Simpanan.
Dari  hasil  observasi  di  lapangan,  ada  beberapa  faktor  yang  menunjang keberhasilan BPR dalam memperoleh tingkat partisipasi dari masyarakat pedesaan terutama yang terkait dengan jumlah penabung dan besarnya tabungan/simpanan, diantaranya:
1) Strategi Jemput bola. Pembukaan  po-pos  pelayanan  keliling  terutama di daerah-daerah  strategis  seperti  di  pasar  ,  balai  desa, sekolahan,  warung, dan tempat lain yang sering didatangi warga.
2) Tabungan Wajib.  Setiap  debitur  diwajibkan  menabung  sebagai  investasi masyarakat  dalam  rangka  untuk  penumpukan  modal  BPR  dan  membantu pembangunan  di  daerah  pedesaan.  Tabungan  nasabah  dibukukan  pada  buku tabungan  dan  pada  saat  pelunasan  angsuran  terakhir,  tabungan  dapat dicairkan.  Besarnya  bunga  tabungan  wajib, bervariasi  tergantung  dari besarnya pinjaman, pola angsuran, dan jangka waktu pengembalian. Peranan tabungan  masyarakat  penting  artinya bagi  BPR  untuk  memperkuat permodalan.  Tabungan  ini  selanjutnya dikelola  oleh  BPR  untuk  membiayai masyarakat yang lain sehingga membentuk rangkaian perputaran modal.
Akumulasi  modal  didaerah  sekitar  BPR akan meningkatkan  aktivitas ekonomi  di  daerah  tersebut. Semakin  banyaknya penabung  dan semakin  besar jumlah tabungan, berarti berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini berarti BPR akan lebih Efektif dalam membantu menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan.
Secara keseluruhan hasil Analisis Scoring dengan skala Likert menunjukkan bahwa  hipotesis  nol  (Ho)  diterima.  Artinya  bahwa  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  “ BPR  dapat  membangun  ekonomi  kerakyatan  bagi  masyarakat  pedesaan di Kabupaten Jember berjalan secara efektif” ternyata terbukti.
Rata-rata  nilai  skor  yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  tersebut  mencapai 9,18, cukup  Efektif dalam  membantu  membangun  ekonomi  kerakyatan  bagi masyarakat didaerah pedesaan seperti yang tampak pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Analisis Skoring Mengenai Efektivitas BPR di Kabupaten Jember
No Nama PT / KBPR Kecamatan Total Skor Keterangan 1 Sinar Wuluhan Artha Wuluhan 6 Kurang Efektif 2 Bimi Hayu Ambulu 8 Cukup Efektif 3 Ambulu Dana Artha Rambipuji 8 Cukup Efektif 4 Delta Jember Ambulu 13 Cukup Efektif 5 Bumi Hayu Pratama Balung 10 Cukup Efektif 6 Rambi Artha Putra Rambipuji 9 Cukup Efektif 7 Astha Asri Mulya Mayang 7 Cukup Efektif 8 Sukowono Artha Jaya Sukowono 12 Cukup Efektif 9 Surya Kencana Sukowono 12 Cukup Efektif 10 Artha Tunas Mukti Sukowono 12 Cukup Efektif 11 Eka Usaha Sukowono 12 Cukup Efektif Rata-rata 9.18 Cukup Efektif
Sumber: Data Primer Diolah
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar BPR (90.91%) tergolong cukup efektif dalam  peranannya  membangun  ekonomi  kerakyatan  bagi  masyarakat pedesaan.  Selebihnya  (9.09%)  masih  kurang  memberikan  kontribusi  yang  besar dalam rangka pencapaian tujuan pengoperasiannya terhadap sektor ekonomi yang ada  berdasarkan  analisis  skoring  versi  penelitian  ini. Hal  ini  terjadi  di  wilayah kecamatan sedang/suplus yaitu yang berada di Kecamatan Wuluhan, sementara di wilayah  minus  sebagian  BPR  dapat  berjalan  dengan  tingkat  Efektivitas  relatif lebih  tinggi  dan  hampir  mencapai  nilai  efektif  seperti  BPR  di  Kecamatan Sukowono.  Indikator  rendahnya  efektivitas  BPR  di  Kabupaten  Jember  berada pada instrument/aspek  pertumbuhan  jumlah  nasabah,  jumlah  tabungan  nasabah dan rata-rata jumlah nasabah penerima kredit per sektor ekonomi dengan rata-rata perolehan nilai skor masing-masing sebesar 12. Rendahnya pertumbuhan nasabah disebabkan  faktor  internal  dan  eksternal  lembaga  seperti  semakin  banyaknya kompetitor dan sistem kredit yang dirasa masyarakat belum bankable. Kemudian rendahnya  skor  proporsi  jumlah  nasabah  per  sektor  ekonomi  karena  faktor
lembaga BPR cenderung memberikan kredit kepada jenis pekerjaan yang berisiko rendah dengan tingkat perputaran modal relatif cepat. Sedangkan rendahnya nilai skor  rasio  jumlah  tabungan  dari  total  asset  lembaga  adalah  disebabkan  karena setiap  nasabah  yang  menabung  jumlah  simpanannya relatif    sedikit  walaupun terdapat  BPR  dengan  jumlah  nasabah  penabung  lebih  dari  50%  terhadap  total nasabah.  Selain  itu,  sebagian  BPR  tidak  mewajibkan  menabung  bagi  nasabah debitur, walaupun sebagian yang lain mewajibkannya dengan pola tertentu.

## Hubungan Sistem Perkreditan dengan Efektivitas BPR
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  model  Regresi  Linier  Berganda (Multiple  Linier  Regression  Model) menunjukkan  bahwa  secara  simultan  sistem pengkreditan  BPR  yang  diterapkan  kepada  nasabah  mempunyai  pengaruh  nyata (significant)  terhadap  efiktivitas  BPR  dalam  rangka  membangun  ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan seperti yang tampak pada Tabel 2 berikut: Tabel  2.  Analisis  Regresi  Linier  Berganda  Terhadap  Beberapa  Sistem Pengkreditan  yang Memengaruhi Efektivitas  BPR di  Kabupaten Jember
No Variabel Independent Β Standar Error 1 Suku Bunga Pinjaman (X1) -0.550* 0.271 2 Biaya Administrasi -0.225* 0.091 3 Pola Angsuran -1.337** 0.351 4 Kesempatan  Memilih  Jangka  Waktu Pengembalian (D2) -1.087* 0.382 5 Persepsi  tentang  Prosedur  Pengajuan Kredit (D3) -0.790 NS 1.005 6 Persepsi tentang Pelayanan BPR (D4) -0.790 NS 1.005 7 Aturan Tabungan Wajib (D5) 0.235 NS 0.351 8 Konstanta 15.06 1.310 F-hitung          = 9.522 F-tabel (1%) = 2.95 Adjusted-R    = 0.471 t-tabel (1%) = 2.66 t-tabel (1%)  = -2.66 R-Squared      = 0.526 t-tabel (5%)  = 2.00 t-tabel (5%)  = -2.00 Variabel Dependent = Jumlah Skor Efektivitas Masing-masing BPR
** = Significant pada tingkat kepercayaan 1%
 = Significant pada tingkat kepercayaan 5%
NS = Non significant
Pada Tabel  2  tampak  bahwa hasil  analisis  menunjukkan  secara  simultan semua  variabel  bebas  berpengaruh  nyata  terhadap  peran  BPR  dalam  membantu menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat pedesaan. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah adanya sebuah lembaga keuangan mikro (bank desa/ BPR)  yang  memberikan  tambahan  modal  usaha  bagi  masyarakat  pedesaan  yang membawa  implikasi  terhadap  terbangunnya  iklim  usaha  yang  kondusif. Sistem kredit  BPR  yang  diterapkan  dapat  mendorong  terhadap  pertumbuhan  dan perkembangan BPR dan sekaligus mampu menggerakkan perekonomian di daerah pedesaan  dengan  sifat bankable-nya.  Sistem  tersebut  diberlakukan  karena bertujuan  selain  mengupayakan  prinsip-prinsip  efisiensi  juga  mengutamakan prinsip  efiktivitas  yang  mampu  menjangkau  masyarakat  secara  lebih  luas  bagi nasabah  dan  sektor-sektor  perekonomian  yang  ada. Dari  hasil  analisis  regresi linier berganda dapat disusun rumusan matematis sebagai berikut:
Yi = 15,061 – 0,550X1 – 0.225X2 – 1.337D1 – 1.087D2 – 0.790D3 –

## 0.790D4 + 0.235D5
Guna  menguraikan  secara  parsial  tentang  pengaruh  setiap  sistem perkreditan terhadap efektivitas BPR, masing-masing variabel akan dibahas seperti di bawah ini.

## Besar Bunga Pinjaman
Dari Tabel  2  di  atas  diketahui  bahwa  variabel  ini  berpengaruh  nyata terhadap variabel  dependent.  Semakin  tinggi  tingkat  bunga  yang  diberlakukan sebesar  1%,  maka  efektivitas  akan  semakin  menurun  sebesar  0.55%  dan sebaliknya.  Artinya  semakin  tinggi  tingkat  bunga  maka  kecenderungan  nasabah yang  memanfaatkan  kredit  di  lembaga  tersebut  menjadi  semakin  berkurang  dan sebaliknya.  Apalagi  banyak  lembaga  keuangan  yang  memberlakukan  bunga pinjaman  relatif  rendah  dengan  atau  tanpa  anggunan.  Secara  empiris  diketahui bahwa bunga pinjaman di BPR pada umumnya relatif tinggi dibandingkan dengan bank umum  yang ada di kecamatan-kecamatan, yaitu berkisar antara 24% - 48% per tahun.

## Biaya administrasi
Pemberlakuan  biaya  administrasi  bagi  proses  pengembilan  kredit  sangat memengaruhi terhadap  efektivitas  BPR.  Semakin  tinggi  biaya  administrasi  maka jangkauan  terhadap  masyarakat  cenderung  sempit dan  sebaliknya.  Kondisi  ini terbukti secara empiris bahwa jika biaya administrasi dinaikkan sebesar 1%, maka efektivitas  BPR  cenderung  menurun  sebesar  0.23%  dengan  asumsi cateris paribus. Diketahui bahwa rata-rata debitur dikenai biaya administrasi cukup tinggi yaitu  5%  dari  besar  pinjaman,  maka  hal  itu  akan  berpengaruh  minat  masyarakat untuk  mengakses  kredit  kepada  BPR  dimaksut  terutama  untuk  jenis  kredit investasi dan modal kerja.

## Pola Angsuran
Dari seluruh BPR yang diamati sebanyak 51.25% di antaranya menerapkan pola angsuran yang variatif, yaitu musiman, bulanan, dan dua bulanan, selebihnya mutlak  hanya  ditentukan  bulanan  saja  termasuk  terhadap  nasabah  yang mengajukan  kredit  untuk  usaha  pertanian.  Sehingga  sistem  kredit  dengan  pola angsuran  ini  sangat  berpengaruh  nyata  terhadap  efektivitas  BPR  namun  kondisi tersebut  tidak  didukung  oleh  hasil  analisis  regresi di  mana nilai  koofisiennya mencapai -1.34  yang  berarti  jika  BPR  menerapkan  pola  angsuran  yang semakin variatif,  maka  efektivitas  BPR  akan  semakin  menurun  sebesar  1.34%.  Hal  ini diketahui  bahwa  masyarakat  tidak  terlalu  mempertimbangkan  apapun  pola angsuran yang diberlakukan oleh BPR, yang terpenting bagi calon nasabah adalah dapat meminjam dengan mudah dan cepat cair.

## Kesempatan Memilih Pola Angsuran
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebesar  75%  BPR  yang  tergolong akomodatif. Akomodatif yang dimaksud memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilih pola angsuran baik bulanan, dua bulanan, dan musiman (6 bulan). Namun  demikian  kemudian  BPR  tetap  memberikan  pertimbangan-pertimbangan terhadap  setiap  pola  angsuran  yang  ditawarkan  baik  kelebihan  maupun kekurangannya.  Hasil  analisis  yang  dilakukan  diperoleh  sebuah  fakta  bahwa sistem  kredit  dengan  adanya kesempatan  memilih  pola  angsuran  ini  justru  dapat menurunkan  efektivitas  BPR  sebesar  1.087%  pada  tarif  nyata  1%.  Hal  ini
bertentangan  dengan  logika  ekonomi  dan  teori  yang  ada,  biasanya  semakin akomodatif BPR dalam menentukan pola angsuran maka semakin efektif.

## Persepsi Tentang Prosedur Pinjaman dan Pelayanan Nasabah
Dari  hasil  penelitian  terungkap  bahwa  hampir  semua  BPR  memiliki prosedur  yang relatif mudah  dengan  tingkat  pelayanan  yang  cukup memuaskan. Persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  debitur  seperti  yang dijelaskan  dibagian  terdahulu  dalam  bab  ini  termasuk  tahapan  survei bagi  calon debitur pertama  dan  tanpa  melalui  tahapan  disurvei  jika  melakukan  pinjaman kedua  kalinya.  Sehingga  sebanyak  12%  nasabah  menyatakan  bahwa  prosedur sulit, sedangkan  22%  dan  66%  menyatakan  sedang  dan  mudah. Namun  hasil analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  variabel  prosedur  kredit  ini  non  signifikan terhadap  variabel  dependent  pada  taraf  nyata  5%.  Dengan  kata  lain  bahwa semakin  mudah  prosedur  kredit  dengan  pelayanan  yang  cukup  baik  maka efektivitas  BPR  semakin  lemah  atau  jangkauan  kepada  masyarakat  semakin sempit sebesar 0.79% dan sebaliknya.
Aturan Tabungan Wajib
Sesungguhnya  ada  tidaknya  aturan  yang  mewajibkan  debitur  untuk menabung  pada  BPR  bersangkutan  tidak  terlalu  berpengaruh  nyata  terhadap efektivitas  BPR  tersebut.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  hasil  analisis  regresi  linier sederhana  bahwa  t-hitung  (0.970)  <  t-tabel  (2.00)  pada  taraf  nyata  5%.  Bahkan bagi BPR yang mewajibkan debiturnya menabung dan dicairkan setelah angsuran lunas,  maka  hal  ini  cenderung  tidak  akan  mengurangi  jumlah  nasbah.  Apalagi didukung  oleh  nilai  koofisien  regresi  bahwa  apabila  BPR  memberlakukan  wajib menabung  bagi  debitur,  maka  efektivitas  semakin  naik  sebesar  0.235%.  Oleh karena  itu, jumlah  BPR  yang  memberlakukan  wajib  dan  tidak  wajib  menabung cenderung seimbang  yaitu  masing-masing  sebesar  42%  dan  tidak  mewajibkan sebesar  58%,  terlebih  hasilnya  non  signifikan.  Pemberlakuan  sistem  kredit dimaksud  justru  dapat  membantu  masyarakat  lain  untuk dapat  pinjaman kredit atas  penumpukan  modal  oleh  BPR  apalagi  simpanan  nasabah  tersebut  dijamin oleh  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Walaupun  demikian,  sebagian  nasbah pada dasarnya kurang berkenan jika BPR mewajibkan untuk menabung.

## Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Secara umum keberadaan BPR di Kabupaten Jember tergolong cukup efektif dalam  membangun  ekonomi  kerakyatan  bagi  masyarakat  di  pedesaan.  Hal  ini ditunjukkan oleh hasil Analisis Skoring bahwa diukur dari jangkauan terhadap nasabah, jangkauan sektor ekonomi, dan partisipasi masyarakat mencapai nilai 9.18  dengan  rincian  sebagai  berikut:  90.91%  BPR  tergolong Cukup  Efektif, dan selebihnya 9.09% BPR tergolong Kurang Efektif.
2. Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  menunjukkan  secara  simultan  bahwa semua sistem  kredit  yang  diterapkan  BPR  berpengaruh  nyata  terhadap  proses upaya  membangun  ekonomi  kerakyatan  bagi  masyarakat  di  pedesaan.  Hal  ini ditunjukkan dari hasil uji F bahwa nilai F-hitung (9.522) > F-tabel (2.95) pada taraf  nyata  1%.  Namun  secara  parsial  sistem  kredit  yang  diberlakukan  tidak seluruhnya  berpengaruh  nyata  terhadap  efektivitas  BPR  seperti  persepsi nasabah tentang prosedur pengajuan kredit, persepsi nasabah tentang pelayanan BPR  terhadap  nasabah, dan  ada  tidaknya  kewajiban  debitur  untuk  wajib menabung. Secara  parsial  yang berpengaruh  nyata  adalah  adanya  biaya administrasi,  suku  bunga  pinjaman,  kesempatan  memilih  jangka  waktu pengembalian dan pola angsuran yang diterapkan.

## Saran
1. Perlu  adanya  arah  kebijakan  dalam  pengembangan  BPR  sebagai Rural  Bank menjadi Bank Rakyat Kecil (Micro Bank) agar dapat menjangkau masyarakat secara  lebih  luas  baik  pada  aspek  jumlah  nasabah,  sekdtor  ekonomi  maupun menjaring  tingkat  partisipasi  masyarakat.  Sehingga  BPR  yang  beroperasi  di daerah  perkotaan  sebaiknya  menjemput  bola  dengan  cara  menambah  kantor perwakilan di daerah pedesaan.
2. Agar BPR menjadi lembaga keuangan rakyat kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah,  maka  sebaiknya  BPR  dikembangkan  menjadi  lebih bankable dengan ciri-ciri sistem kredit  yang lebih simpel,  tingkat suku bunga pinjaman diturunkan,  biaya  administrasi  tidak  lebih  dari  2% dari  plafon, dan memproporsionalkan  suku  bunga  simpanan  baik  berjangka  maupun  berupa
tabungan. Demikian pula jangkauan terhadap sektor ekonomi proporsionalitasnya lebih dikuatkan terutama bagi sektor pertanian dan industri yang selama ini memperoleh porsi kurang seimbang. Selain itu, batas minimal perlu  ditinjau  kembali  terkait  dengan  arah  pengembangan  BPR  menjadi  Bank Rakyat  Kecil  termasuk  tahapan  kegiatan  survei  lokasi  calon  debitur dilaksanakan lebih cepat dan mudah serta mengedepankan unsur kekeluargaan.
3. Ukuran  atau  standar  baku  mengenai  efektivitas  BPR  dalam  membangun ekonomi kerakyatan bagi masyarakat di pedesaan perlu segera ditetapkan oleh lembaga  berwenang. Ukuran  tersebut  diharapkan  dapat  dipergunakan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang memengaruhi efektivitas  BPR  seperti manajemen, sumber daya manusia, geografi, pemanfaatan teknologi informasi dan perlunya pendampingan teknis dan manajemen bagi nasabah yang bertitik tolak  pada  jenis  kredit investasi  dan  modal  kerja  (memiliki  usaha  ekonomi produktif).

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, D. 1996. Peranan Permodalan Pada Sub Sektor Agroindustri di Indonesia. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Faperta IPB. Bogor.
Asnawi Dwi. 1999. Efektifitas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK)  Dalam Membantu Menggerakkan Perekonomian  Masyarakat Pedesaan. Program  Pascasarjana  Universitas  Brawijaya  Malang.  (Tidak Dipublikasikan).
Draper, N. dan Smith, H. 1992. Analisis Regresi Terapan. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Hidayat. 1979. Sektor  Informasi  dalam  Struktur  Ekonomi  Indonesia. Profil Indonesia, Lembaga Penerbit Studi Pembangunan, Jakarta.
Hasbullah,  I. 1995. Studi  tentang  Faktor-Faktor  Sosial  Ekonomi  Yang Memengaruhi Keputusan  Petani  Mengambil  Kredit  Usahatani  Padi  dan penyebab  Terjadinya  Tunggakan. Program  Pascasarjana  Universitas Brawijaya Malang. (Tidak Dipublikasikan)
Mubyarto  dan  Hamid  E.S.. 1996. Kredit  Pedesaan  di  Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
Nazir, M.. 1983. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Singarimbun,  M.. 1982. Penelitian  Ilmiah – Dasar  Metode  Teknik. Penerbit Tarsito. Bandung.
Wibisana,  dkk.. 1988. Penelitian  Penyempurnaan  Sistem  Pembinaan  dan Pengawasan  Bank  Perkreditan    Rakyat. Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Faperta Universitas Brawijaya Malang. Malang.