## UPAYA PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM SAMISADE DI KABUPATEN BOGOR

## Mimin Mintarsih
Universitas Krisnadwipayana, mien.mintarsih2013@gmail.com Saefullah
Universitas Krisnadwipayana, saefullah@unkris.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  penerapan  Program  Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Program  SAMISADE diluncurkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  Tahun  2020  yang  sumber  anggaranya  dari APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan  ekonomi  dan  sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis-normatif  dengan  mengkaji  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait pembangunan desa dan program SAMISADE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SAMISADE telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 83 Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Bantuan  Keuangan  Infrastruktur  Desa  Pedoman  Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini  juga  telah  mendorong  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  pembangunan  desa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menganalisis  dan menguraikan  bahwa  program  SAMISADE  relevan  dan  sejalan  dengan  arah  pengaturan Undang-Undang Desa. Dengan demikian, program SAMISADE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kata Kunci: Pembangunan Desa; Pengelolaan Keuangan; SAMISADE .

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana terdapat  daerah-daerah  provinsi  yang  terdiri  dari  kabupaten  dan  kota,  serta  setiap  wilayah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. 1 Dilihat dari kenyataan di Indonesia, secara faktual terdapat desa yang telah lama terbentuk dan menjadi dasar dari pembentukan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Bahkan sebelum adanya  negara  modern,  kelompok  sosial  seperti  desa  atau  masyarakat  adat  telah  memegang peran  penting  dalam  tata  kelola  negara. 2 Walaupun  desa,  kerajaan,  atau  negara  memiliki wilayah  yang  berbeda-beda,  namun  mereka  memiliki  obyek  dan  subyek  pelaku  yang  sama, yaitu rakyat. 3
Secara  hukum,  keberadaan  desa  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  telah  diatur  dengan  jelas.  Desa  diakui  memiliki  kewenangan  tradisional sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun desa memiliki kewenangan  yang  berbeda  dengan  pemerintahan  provinsi  dan  kabupaten/kota,  namun  desa tetap diakui sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan di Indonesia:
1 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Ni’matul  Huda,  Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  (Perdebatan  dan  Gagasan  Penyempurnaan),  (Yogyakarta:  FH  UII Press, 2014), 361.
3 Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, (Malang: Setara Press, 2013), 188
2023-04-30
“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-undang .”
Jadi, menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa berserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 4 Otonomi adalah konsep yang berkaitan dengan  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  negara kesatuan. Konsep ini didasarkan pada landasan batas yang dibentuk oleh negara kesatuan itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  terdapat  berbagai  peraturan  yang  mengatur  mekanisme  yang  akan mencapai keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi secara alami dan tidak perlu dihilangkan. 5 Hal ini mengakibatkan bahwa implikasi yang wajar dari ide atau konsep hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  hanya  terbatas  pada  pendelegasian kekuasaan  ke  daerah  otonom  yang  menghasilkan  otonomi  daerah,  tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu pengakuan  atau  perlindungan  terhadap  adanya  otonomi  desa  sebagai  otonomi asli  Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda. 6
Untuk meningkatkan kecepatan pembangunan di seluruh sektor, diperlukan usaha untuk meningkatkan dan menyebarluaskan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Salah satu  strategi  yang  disebutkan  oleh  Talizudhu  Ndaraha  adalah  desentralisasi  pembangunan hingga ke desa. Ini berarti bahwa konsep “bineka” dalam lambang negara akan menjadi lebih jelas dan prinsip desentralisasi akan memperkuat konsep rumah tangga desa. 7 Peraturan yang sering  berubah-ubah  berdasarkan  kepentingan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  telah menyebabkan munculnya tuntutan untuk membentuk Undang-Undang Desa yang terpisah dari Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  kebingungan perangkat  desa  dalam  mengikuti  peraturan  yang  terus  berubah-ubah.  Dalam  konteks pembangunan  desa  yang  masih  tertinggal  di  beberapa  daerah,  kejelasan  peraturan  akan membawa dampak positif yang besar.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjadi  topik  yang  menarik  untuk  dipelajari karena  diharapkan  akan  memperkuat  otonomi  desa  dan  mempercepat  pembangunan.  Untuk mendukung hal ini, di bidang anggaran, setiap desa di seluruh Indonesia akan diberikan dana yang  dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dengan  mempertimbangkan  faktor  seperti  jumlah penduduk,  tingkat  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Undang-undang  tentang  desa  memiliki  tujuan  utama  untuk  melindungi  dan memberdayakan  desa  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat menjadi  dasar  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan.  Untuk  mencapai  tujuan  ini, berbagai rencana dan program pembangunan telah disusun dan diterapkan di desa, termasuk partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Pasal  68  Undang-Undang  Desa  mengatur bahwa  masyarakat  desa  bertanggung  jawab  untuk  membangun  dan  memelihara  desa, mendorong  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Selain itu, mereka juga harus mendorong  terciptanya  situasi  yang  aman,  nyaman,  dan  tenteram  di  desa,  memelihara  dan mengembangkan  nilai  pemusyawarahan/permufakatan,  kekeluargaan,  dan  gotong-royong  di desa, serta berpartisipasi dalam kegiatan di desa.
4 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 43.
5 Ni’matul Huda, Op.cit, 7
6 Ibid, 11.
7 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 188.
Kabupaten Bogor, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, telah mengimplementasikan program  SAMISADE  sebagai  upaya  dalam  pembangunan  desa,  mengacu  pada  pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas. Program SAMISADE merupakan singkatan dari Satu Milyar Satu  Desa,  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  melalui  Peraturan  Bupati Kabupaten  Bogor  No.  83  Tahun  2020.  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  memperkuat partisipasi  masyarakat  desa  dalam  pembangunan  desa  serta  meningkatkan  kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Program SAMISADE menargetkan pemberian dana sebesar satu milyar rupiah per desa untuk mendukung kegiatan pembangunan desa yang diprioritaskan oleh masyarakat desa. Dana ini  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan,  seperti  pembangunan  infrastruktur, pengembangan  ekonomi  lokal,  pendidikan,  kesehatan,  dan  sosial  budaya.  Program  ini menekankan  pada  partisipasi  aktif  masyarakat  desa  dalam  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Masyarakat desa diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa mereka sendiri, serta merumuskan rencana pembangunan desa yang dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  memanfaatkan  potensi  tersebut.  Program  SAMISADE  juga mengedepankan sinergi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan desa,  seperti  pemerintah  daerah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  lembaga  keuangan,  dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian, program ini dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yang  berarti  pendekatan dalam memecahkan masalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk dijadikan dasar dalam pemecahan masalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau legal approach yang bertujuan untuk  menganalisis  penerapan  norma  pengelolaan  keuangan  desa  dan mekanisme penguatan dalam  pembangunan  desa.  Metode  Deskriptif  Analitis  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan  desa  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel berita. Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  untuk  menganalisis  data  yang  tidak  hanya memberikan  kesimpulan  tetapi  juga  dapat  digunakan  untuk  pengembangan  penelitian selanjutnya yang sejenis.

## PEMBAHASAN

## A. Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor
Program SAMISADE di Kabupaten Bogor merupakan program yang diimplementasikan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor  dengan  tujuan  untuk  membangun  desa  secara holistik dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Landasan hukum program SAMISADE mengacu terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Bantuan  Keuangan  Infrastruktur  Desa.  Maksud  dibentuknya peraturan  tersebut  untuk  memberikan  pedoman  pemberian  bantuan  keuangan  kepada Pemerintah Desa. 8
Program  SAMISADE  (Satu  Milyar  Satu  Desa)  Kabupaten  Bogor  merupakan  program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Implementasi Program Satu Milyar Satu Desa Kabupaten Bogor. Program SAMISADE
8 Lihat Pasal 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa
bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  kepada  desa-desa  di  Kabupaten  Bogor  dalam membangun  dan  meningkatkan  infrastruktur  dan  sarana  prasarana  di  bidang  ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, serta pelayanan umum lainnya. Dalam program ini, setiap  desa  di  Kabupaten  Bogor  mendapatkan  dana  sebesar  satu  milyar  rupiah  yang  dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Program ini diimplementasikan melalui lima pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar infrastruktur, dan pilar budaya.
Dalam pilar ekonomi, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian khusus  pada  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  sebagai salah  satu motor penggerak ekonomi di desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga membantu masyarakat desa dalam memasarkan produk-produk unggulan daerah melalui pasar-pasar tradisional dan modern.
Dalam  pilar  pendidikan,  Program  SAMISADE  di  Kabupaten  Bogor  memberikan perhatian pada peningkatan akses pendidikan di desa, khususnya untuk anak-anak usia sekolah. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor  membantu  membangun  dan  memperbaiki  fasilitas sekolah,  seperti  ruang  kelas,  toilet,  dan  perpustakaan.  Selain  itu,  Program  SAMISADE  juga memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu di desa.
Pilar kesehatan, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada peningkatan  akses  kesehatan  di  desa.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bogor  membantu membangun  dan  memperbaiki  puskesmas  dan  posyandu  di  desa.  Selain  itu,  Program SAMISADE  juga  memberikan  pelatihan  kesehatan  kepada  masyarakat  desa,  seperti  cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Dalam  pilar  infrastruktur,  Program  SAMISADE  di  Kabupaten  Bogor  memberikan perhatian  pada  peningkatan  akses  infrastruktur  di  desa,  seperti  jalan,  jembatan,  dan  irigasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki infrastruktur tersebut untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan antara desa dengan kota.
Dalam pilar budaya, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada  pelestarian  budaya  lokal  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  budaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki tempat-tempat wisata yang ada di desa dan membantu masyarakat desa dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal.
Penerapan  Program  SAMISADE  di  Kabupaten  Bogor  melibatkan  seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, LSM, dan sektor swasta. Melalui program ini, diharapkan masyarakat desa di Kabupaten Bogor dapat lebih mandiri dan sejahtera, serta dapat membantu meningkatkan pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan.

## B. Bagaimana  Penerapan  SAMISADE  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah yang terdiri dari kumpulan  desa-desa  yang  membentuk  pemerintahan  yang  lebih  tinggi.  Pemerintah  desa merupakan sumber formal dari kesatuan masyarakat desa dan memiliki wewenang asli untuk mengatur  rumah  tangga  sendiri  serta  menerima  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  di atasnya, seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah desa memainkan peran yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri dari struktur hierarki  yang  berjenjang  dari  pemerintah  desa  hingga  pemerintah  pusat. 9 Dalam  konsep penyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  yang  lebih  rendah,  digunakan prinsip  “ money  follow  function .”  Artinya,  setiap  tugas  atau  kewenangan  yang  diserahkan
9 Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hlm. 30
kepada  pemerintah  yang  lebih  rendah  harus  disertai  dengan  dana  yang  cukup  untuk menjalankan tugas tersebut. Konsep  “ money follow function ” ini mempengaruhi pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dan juga di tingkat desa.
Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang kemudian didistribusikan  ke  unit-unit  pemerintahan  di  bawahnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah memiliki posisi yang relatif lemah jika dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga lebih mudah  dikendalikan  sesuai  keinginan  pemerintah  pusat.  Menurut  Wolhof,  karena  seluruh kekuasaan  berada  di  pusat,  maka  peraturan-peraturan  pemerintah  pusatlah  yang menentukan bentuk  dan  struktur  pemerintahan  daerah  otonom,  termasuk  jenis  dan  tingkat  otonomi  yang diberikan. Meskipun daerah otonom juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus hal-hal  tertentu,  pemerintah  pusat  tetap  mengendalikan  kekuasaan  pengawasan  terhadap daerah-daerah  otonom  tersebut. 10 Permasalahan  mengenai  hubungan  kewenangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah, termasuk  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  konteks  otonomi sebenarnya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola internal daerah yang disebut  sebagai  urusan  rumah  tangga  daerah  ( huishouding )  dalam  perspektif  hukum pemerintahan  daerah.  Penentuan  urusan  rumah  tangga  daerah  sangat  penting  karena  hal  ini menunjukkan  tingkat  kemandirian  dan  keleluasaan  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan internal daerahnya.
Desa dan desa adat sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor  6 Tahun 2014 memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 11
1. Wilayah Desa Wilayah  desa  merupakan  satuan  wilayah  yang  tertentu  batas-batasnya  secara  fisik terdiri  atas  unsur  daratan,  angkasa,  dan  bagi  desa  pantai,  desa  pulau  atau  desa kepulauan  suatu  perairan  sebagai  lokasi  pemukiman  dan  sumber  nafkah  yang memenuhi persyaratan tertentu
2. Penduduk atau Masyarakat Desa Penduduk adalah orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak mempersoalkan di mana ia mencari nafkahnya
3. Pemerintah Desa Pemerintah  desa  dapat  didefinisikan  sebagai  organisasi  terendah  pemerintahan republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggungjawab  langsung  kepada  pemerintah  wilayah  kecamatan  yang bersangkutan
Menurut  pasal  71  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan  dan  pengelolaan  Keuangan  Desa. Lebih lanjut lagi, pendapatan desa bersumber dari:
1. Pendapatan  asli  desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota;
10 Wolhof  dalam  Zein  Zanibar, Otonomi  Desa dengan  Acuan  Khusus  pada  Desa  di  Provinsi Sumatera  Selatan ,  (Jakarta: Disertasi UI, 2003). hlm. 107
11 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa , (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 20-25.
5. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepentingan  umum, fungsionalitas,  kepastian  hukum,  keterbukaan,  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas,  dan kepastian nilai ekonomi. 12
Tujuan  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tujuan  pengelolaan keuangan  daerah  c.q  Kabupaten/Kota.  Hal  ini telah  ditegaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota. Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut: 13

## 1. Tanggung jawab
Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang berkepentingan yang sah. Unsur-unsur penting tanggung jawab tersebut  mencakup:  Pertama,  Keabsahan  yakni  setiap  transaksi  keuangan  harus berpangkal  pada  wewenang  hukum  tertentu.  Kedua,  pengawasan  yakni  tata  cara efektif  untuk  menjaga  kekayaan  uang  dan  barang,  mencegah  penghamburan  dan penyelewengan serta memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
2. Memenuhi kewajiban Keuangan  daerah  harus  ditata  sedemikian  rupa  sehingga  mampu  melunasi  semua ikatan keuangan baik jangka pendek dan jangka panjang
3. Kejujuran
Keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat kecurangan diperkecil
4. Hasil Guna dan daya guna Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program  dapat  direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah daerah dengan biaya yang serendahrendahnya.
5. Pengendalian Pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah,  misalnya  DPRD Provinsi  dan  dewan  pengawas  harus  melakukan  pengendalian  agar  semua  tujuan tersebut dapat dicapai
Pengelolaan keuangan desa tidak terpisah dari keuangan desa dan aset desa. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:
“ Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa .”
Jadi  dalam  hal  ini,  adanya  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  konsekuensi  logis adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sehingga memerlukan adanya pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  sebagaimana  telah dijelaskan  dalam  bahasan  sebelumnya.  Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  kekuasaan kepala  desa  yang  mana  kepala  desa  dapat  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada perangkat  desa  yang  ditunjuk. 14 Keuangan  desa  yang  merupakan  cikal  bakal  adanya
12 Lihat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
13 Nick Devas dkk, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 279-280
14 Lihat Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ketiga hal inilah yang  menjadi  unsur  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemanfaatan  pengelolaan keuangan desa tidak terlepas terhadap tujuannya sebagai pembangunan desa.
Ditetapkannya  Undang-Undang  tentang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  diharapkan  dapat membawa  paradigma  baru  dalam  pembangunan,  mampu  mengubah  cara  pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran,  sekaligus  berkeadilan  dan  berkesinambungan. Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:
“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang .”
Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Satu Milyar Satu  Desa  (SAMISADE)  di  Kabupaten  Bogor  bertujuan  untuk  mendorong  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar.  Program  ini  dilaksanakan  dalam  rangkaian  kegiatan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat desa, pemerintah kabupaten, dan berbagai pihak terkait.
Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  penerapan program SAMISADE Kabupaten Bogor sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan  dan  partisipatif.  Program  ini  memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  desa untuk  mengambil  peran  aktif  dalam  merumuskan  rencana  pembangunan  desa  dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain  itu,  program  SAMISADE  Kabupaten  Bogor  juga  mengacu  pada  prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi  desa  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis untuk mendorong masyarakat desa agar mampu  membangun  usaha  mandiri  yang  berkelanjutan,  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  dasar,  program  SAMISADE  Kabupaten  Bogor juga  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan  dan  partisipatif. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Dengan adanya infrastruktur dasar yang memadai, diharapkan  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  dan  mobilitas  masyarakat  desa  serta  membuka akses ke pasar dan peluang ekonomi baru.
Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor dalam perspektif Undang-Undang Desa  sangatlah  relevan,  mengingat  program  ini  menitikberatkan  pada  pemberdayaan masyarakat  desa  dalam  pembangunan  secara  holistik  dan  berkelanjutan.  Dalam  Undang- Undang Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.
Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penerapan Program SAMISADE dalam perspektif UU Desa:
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Salah satu tujuan utama UU Desa adalah untuk memperkuat peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa. Penerapan Program SAMISADE yang menekankan
2023-04-30
pada  pemberdayaan  masyarakat  desa  sangatlah  sejalan  dengan  tujuan  tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa diberdayakan dalam berbagai bidang, seperti pertanian,  peternakan,  perikanan,  dan  UMKM.  Dengan  demikian,  masyarakat  desa dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraannya  serta  dapat  menjadi  bagian aktif dalam pembangunan desa.
2. Peningkatan Akses Layanan Publik Penerapan Program SAMISADE juga sangat relevan dengan tujuan UU Desa dalam meningkatkan  akses  masyarakat  desa  terhadap  layanan  publik,  seperti  layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam pilar kesehatan dan pilar pendidikan, Program  SAMISADE  membantu  meningkatkan  akses  masyarakat  desa  terhadap layanan  tersebut  melalui  pembangunan  dan  perbaikan  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan.  Dalam  pilar  infrastruktur,  program  ini  juga  membantu  meningkatkan akses  masyarakat  desa  terhadap  jalan,  jembatan,  dan  irigasi  yang  menjadi infrastruktur dasar pembangunan desa.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan utama dari UU Desa.
Penerapan  Program  SAMISADE  yang  bertujuan  untuk  membangun  desa  secara holistik dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat desa sangatlah relevan dengan  tujuan  tersebut.  Melalui  program  ini,  diharapkan  masyarakat  desa  dapat meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraannya  serta  dapat  mandiri  dalam membangun desa.
4. Partisipasi Masyarakat Desa UU Desa menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.  Penerapan  Program  SAMISADE  yang  menitikberatkan  pada  pemberdayaan masyarakat  desa  dan  pengembangan  potensi  lokal  sangatlah  sejalan  dengan  tujuan tersebut.  Melalui  program  ini,  masyarakat  desa  diberikan  peran  aktif  dalam pembangunan  desa,  sehingga  dapat  meningkatkan  partisipasi  dan  kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa.
5. Sinergi dan Koordinasi Antar Instansi Penerapan Program SAMISADE juga menggambarkan sinergi dan koordinasi yang baik  antar  instansi  dalam  pembangunan desa.  Hal  ini  sangatlah  penting  mengingat UU  Desa  menegaskan  pentingnya  sinergi  dan  koordinasi  antar  instansi  dalam pembangunan  desa.  Program  SAMISADE  melibatkan  seluruh stakeholder dalam pembangunan  desa,  seperti  pemerintah  daerah,  lembaga  swadaya  masyarakat, lembaga  keuangan,  dan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penerapan program ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan desa.
6. Pengembangan Potensi Lokal Penerapan  Program  SAMISADE  juga  sangatlah  relevan  dengan  tujuan  UU  Desa dalam  mengembangkan  potensi  lokal  desa.  Program  ini  menekankan  pada pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat desa, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Pemenuhan Hak Masyarakat Desa UU  Desa  menegaskan  pentingnya  pemenuhan  hak  masyarakat  desa  dalam pengambilan  keputusan  dan  pembangunan  desa.  Penerapan  Program  SAMISADE yang  menitikberatkan  pada  partisipasi  aktif  masyarakat  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  sangatlah  sejalan  dengan  tujuan  tersebut.  Melalui  program  ini, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk memenuhi haknya dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa.
Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor sangat relevan dengan tujuan UU Desa dalam memperkuat peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa. Program ini menekankan  pada  pemberdayaan  masyarakat  desa,  peningkatan  akses  layanan  publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, sinergi dan koordinasi antar instansi, pengembangan potensi lokal, dan pemenuhan hak masyarakat desa. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi contoh bagaimana penerapan UU Desa dapat dilakukan secara efektif dan holistik untuk membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penerapan program SAMISADE Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati  Bogor  Nomor  83  Tahun  2020  terintegrasi  dengan  prinsip-prinsip  pembangunan  desa yang berkelanjutan dan partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa.  Program  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  memperkuat  peran  masyarakat  dalam pembangunan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program Satu Milyar  Satu Desa (SAMISADE) dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam membantu membangun desa di  Kabupaten  Bogor.  Program  ini  telah  memberikan  dampak  positif  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta memberikan akses dan dukungan dalam pengembangan ekonomi desa. Selain itu program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  terutama dalam  hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini juga telah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desa Otonomi Desa. Bandung: Alumni. 2010.
Didik Sukriono, Hukum.  Konstitusi,  dan Konsep  Otonomi:  Kajian  Politik  Hukum  tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi , Malang: Setara Press. 2013. Ni’matul  Huda. Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  (Perdebatan  dan  Gagasan  Penyempurnaan).
Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
Nick Devas dkk. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. 1989. Sumber Saparin. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1979.
Taliziduhu Ndraha. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

## SUMBER LAIN:
Wolhof dalam Zein Zanibar, “Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan,” Disertasi, Jakarta: Program Doktor Universitas Indonesia, 2003

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa