Volume 18 Number 1  June  2018.p.1-18 https://doi.org/10.30603/au.v18i1.310
Nilai Moralitas dalam Sistem Syura (Suatu Model Sistem Politik Berdasarkan Hadis)

## Muhammad Nasir

## STAIN Majene

## Abstract
This  article  examines  the  political  system  ever  undertaken  by  the  Prophet Muhammad especially when he was in Medina. The study finds out that the hadith texts  show  that  the  political  practices  of  the  Prophet  indicated  that  he  not  only became  the  spiritual  leader  of  the  Muslims  community,  but  also  the  leader  of  the state who made the syûrâ as a system in determining the direction of the government of Madinah. The syûrâ system not only offers a political system but also becomes the basis of ethics in politics so that politicians can improvise in exercising power without violating  Islamic  ethics.  Islam  does  not  set  certain  systems  to  be  embraced  by  a predominantly  Muslim  country,  although  the  term syûrâ is  contained  in  the  Qur'an and Hadith, but the most important thing is the substance of the syûrâ that should be the system for every country, especially in Indonesia.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji sistem politik yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. khususnya ketika  beliau  berada  di  Madinah.  Studi  ini  menemukan  bahwa  teks-teks  haditz menunjukkan bahwa praktek politik yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa dia  tidak  hanya  menjadi  pemimpin  spiritual  umat  Islam,  tetapi  juga  pemimpin negara  yang  menjadikan  syûrâ  sebagai  sistem  dalam  menentukan  arah pemerintahan  Madinah.  Sistem  syûrâ  tidak  hanya  menawarkan  sistem  politik semata,  tetapi  juga  menjadi  dasar  etika  dalam  berpolitik  sehingga  para  politisi dapat berimprovisasi dalam menjalankan kekuasaan tanpa melanggar etika Islam. Islam  tidak  mematok  sistem  tertentu  untuk  di  anut  oleh  negara  yang  mayoritas berpenduduk  muslim,  meskipun  term  syûrâ  tercantum  dalam  al-Qur’an  maupun Hadis,  namun  hal  paling  terpenting  adalah  substansi  dari  syûrâ  yang  selayaknya dijadikan sistem bagi setiap negara khususnya di Indonesia.
Kata Kunci: Moralitas, Politik, Islam, Syûrâ dan Hadis

## Author correspondence
Email: muhammadnasirocha@yahoo.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Freedom  House,  sebuah  lembaga  penelitian  di  Amerika,  pernah mengeluarkan suatu survey akhir tahun tentang skor  kebebasan sejumlah negara di seluruh dunia. Hasil survey tahun 2016  memperlihatkan bahwa skor kebebasan dan  demokrasi  negara-negara  Muslim  sangat  rendah.  Dari  18  negara  yang  ada  di Timur Tengah dan Afrika utara yang berpenduduk mayoritas Muslim, hanya 11% yang  dinilai  menjalankan  kebebasan  bagi  negaranya,  22%  yang  dinilai menjalankan separuh dari kebebasan bagi negaranya, dan 67% negara yang ada di Timur Tengah  dinilai  pemerintahnya  tidak  menjankan  kebebasan  bagi  warganya. Skor  Freedom  House  yang  dikeluarkan  setiap  tahun  hampir  tidak  menunjukkan perubahan  yang  berarti,  di  mana  negara-negara  Islam  secara  umum  tidak menunjukkan  peningkatan  dalam  skor  kebebasannya.  Tentu  hal  ini  patut direnungkan:  adakah  sesuatu  yang  “salah”  dalam  negara-negara  Islam,  sehingga proses  pemantapan  demorkasi  dan  kebebasan  di  sana  terus  tersendat?  Indeks Freedom House ini bisa menjadi satu indikasi bahwa demokrasi di negara-negara Islam masih mempunyai masalah yang besar”. 1
Hasil  survey  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebuah  Negara  dikatakan  baik jika sudah menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi seakan menjadi harga mati jika  ingin  disebut  baik.  Negara  yang  tidak  menganut  sistem  demokrasi  seolah menjadi  ancaman  atau  penghambat  bagi  terciptanya  kehidupan  yang  damai. Terbatasnya  Negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim  dalam  menjalankan sistem  demokrasi,  telah  berdampak  pada  penduduk  dunia  dengan  image  bahwa Negara  Islam  adalah  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup  mereka.  Apalagi  dengan realitas  yang  terjadi  bahwa  banyak  dari  kalangan  muslim  yang  dianggap  sebagai teroris setelah kejadian serangan 11 september di Amerika.
Hal yang terpenting adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di Negara- negara  yang  penduduknya  mayoritas  Islam.  Berawal  dari  protes  pertama  yang terjadi  di Tunisia tanggal  18  Desember  2010  setelah pembakaran  diri Mohamed Bouazizi dalam protes atas korupsi polisi dan perawatan kesehatan.
1 https://freedomhouse.org/ diakses tanggal 5 agustus 2017.
Dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair,  Yordania,  Mesir,  dan  Yaman.  Kemudian  ke  negara-negara  lain,  dengan unjuk  rasa  terbesar  dan  paling  terorganisir  terjadi  pada  “hari  Kemarahan”, biasanya  hari  jum’at  setelah  shalat  jum’at.  Protes  ini  juga  mendorong  kerusuhan sejenis di luar kawasan Arab. Pada Juli 2011, unjuk rasa ini telah mengakibatkan penggulingan  dua  kepala  negara,  yaitu  Presiden  Tunisia Zine  el-Abidine  Ben Ali yang  kabur  ke  Arab  Saudi  tanggal  14  Januari  setelah  protes revolusi  Tunisia, dan di Mesir,  Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, setelah 18 hari protes massal dan mengakhiri masa kepemimpinannya selama 30 tahun.  Selama  periode  kerusuhan  regional  ini,  beberapa  pemimpin  negara mengumumkan  keinginannya  untuk  tidak  mencalonkan  diri  lagi  setelah  masa jabatannya berakhir. 2
Rangkaian peristiwa di atas semakin mempertegas bahwa Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat rapuh sistem kenegaraannya dan  mudah  terprovokasi  sehingga  terjadi  gejolak  yang  mengakibatkan  tindakan anarkis.  Ironisnya,  agama  Islam  yang  memiliki  visi  dunia  dan  akherat  yang  jelas, tercemar akibat prilaku pemimpin yang tidak mampu menjadi manager yang baik.
Tulisan  ini  berupaya  mengkaji  sistem  politik  yang  ideal  bagi  negara- negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  dengan  merujuk  kepada sistem  yang  pernah  diimplementasikan  oleh  Rasulullah  saw.  dan  khulafa  al- rasyidîn. Kemudian membandingkan dengan sistem yang berlaku di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, khususnya di negara republik Indonesia.

## B. Hijrah Sebagai Awal Tegaknya Sistem Politik Islam
Kemunculan Islam di Mekah tahun 611 M. yang dibawa dan disebarkan oleh nabi Muhammad saw., sudah harus bersentuhan dengan kekuasaan politis. Ajaran yang  dibawa  oleh  nabi  Muhammad  saw.,  berimplikasi  sosio-psikologis,  kultural dan  politis,  karena  menawarakan  kepercayaan  dan  kekuatan  egaliter  dan emansipatoris.  Hal  tersebut  membuat  para  elit  Mekah  merasa  gerah  dengan kemunculan  ajaran tauhid yang  disampaikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  Mereka merasa  terancam  dan  bisa  memengaruhi  kekuasaan  yang  telah  mereka  bangun
2 https: //id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_dunia_Arab. diakses tanggal 15 Agustus 2017.
selama  ini.  Semakin  intens  Nabi  menyampaikan  ajarannya,  semakin  intens  pula mereka  berupaya  menggalang  kekuatan  untuk  menghalangi  Nabi  dalam menyampaikan  dakwahnya.  Mereka  berupaya  untuk  membujuk  Nabi  dengan berbagai  cara,  baik  dengan  jalan  diplomatik  yaitu  dengan  menawarkan  harta, tahta,  dan  wanita,  atau  dengan  cara-cara  kekerasan  berupa  upaya  pengusiran bahkan  perencanaan  pembunuhan  terhadap  Nabi.  Berbagai  rentetan  peristiwa yang  dihadapi  Rasulullah  saw.  Ketika  berada  di  Mekah  membuatnya  berpikir untuk bisa keluar dari tempat tersebut.
Pada tahun 621 M. (tahun keduabelas dari permulaan kenabian) Nabi saw. menerima  12  orang  delegasi  dari  Yaṡrib  di  Aqabah.  Kedua  belas  orang  tersebut yaitu As’ad bin Zurârah, ‘Auf bin al-Ḥâriṡ, Mu’âz bin al-Ḥâriṡ, Zakwân bin ‘Abd Qais, Zikr bin Sa’ad, Râfi’ bin Mâlik, ‘Ubâdah bin al-Ṣâmat, ‘Abbâs bin ‘Ubâdah, Yazîd bin Ṡa’labah,  dan  ‘Uqbah  bin  ‘Âmir.  Kesepuluh  orang  ini  berasal  dari  suku  Khazraj. Adapun  Abu  al-Haiṡam  bin  al-Taihân  dan  ‘Uwaim  bin  Sâ'adah  berasal  dari  suku ‘Aus. 3 Mereka  masuk  Islam  dan  berbaiat  (berbuat  sumpah  setia  kepada  Nabi. Sumpah setia mereka disebutkan dalam riwayat al-Bukhârî yaitu:
ُوْنَع ُهللَّا َيِضَر  ِتِماهصلا َنْب َةَداَبُع هنَأ ِهللَّا ِدْبَع ُنْب ِهللَّا ُذِئاَع َسيِرْدِإ وُبَأ  ِنَِرَ بْخَأ ُدَحَأ َوُىَو اًرْدَب َدِهَش َناَكَو ْصَأ ْنِم ٌةَباَصِع ُوَلْوَحَو  َلاَق َمهلَسَو ِوْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِهللَّا  َلوُسَر هنَأ ِةَبَقَعْلا َةَلْ يَل ِءاَبَقُّ نلا ََ ْنَأ ىَلَع  ِنِوُعِيََ ِوِباَحَ
ُنْزَ ت  َََو اوُقِرْسَت  َََو اًئْ يَش ِهللََِّ اوُكِرْشُت َََو ْمُكِلُجْرَأَو ْمُكيِدْيَأ َْيَْ ب ُوَنوُرَ تْفَ ت ٍناَتْهُ بِب اوُتَْتَ  َََو ْمُكَد ََْوَأ اوُلُ تْقَ ت  َََو او ْ نُّدلا  ِفِ  َبِقوُعَ ف اًئْ يَش َكِلَذ ْنِم َباَصَأ ْنَمَو ِهللَّا ىَلَع ُهُرْجَأَف ْمُكْنِم  َفََو ْنَمَف  ٍفوُرْعَم  ِفِ اوُصْعَ ت
هفَك َوُهَ ف اَي
ٌةَرا َ قاَع َءاَش ْنِإَو ُوْنَع اَفَع َءاَش ْنِإ ِهللَّا  َلَِإ  َوُهَ ف ُهللَّا ُهَرَ تَس هُثُ اًئْ يَش  َكِلَذ ْنِم  َباَصَأ ْنَمَو ُوَل ىَلَع ُهاَنْعَ ياَبَ ف ُوَب
كِلَذ
4
Artinya:  Abu  Idris  'Aidzullah  bin  ‘Abdullah,  bahwa  'Ubâdah  bin  al-Ṣâmit  adalah sahabat  yang  ikut  perang  Badar  dan  juga  salah  seorang  yang  ikut bersumpah  pada  malam  Aqobah,  dia  berkata;  bahwa  Rasulullah  saw. bersabda  ketika  berada  ditengah-tengah  sebagian  sahabat:  "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak  mencuri,  tidak  berzina,  tidak  membunuh  anak-anak  kalian,  tidak membuat  kebohongan  yang  kalian  ada-adakan  antara  tangan  dan  kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian  yang  memenuhinya  maka  pahalanya  ada  pada  Allah  dan
3 Badruddin  Abi  Muḥammad  Maḥmûd  bin  Aḥmad  al-‘Ainî, Umdat  al-Qârî  Syarh  Ṣaḥîḥ  al-Bukhârî (Beirut:Dâr al-Fikr, 2001), juz 1, h. 252-253.
4 Al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, Kitâb al-Îmân, Bab ‘Alâmât al-Îmân Hub al-Anṣâr, dalam CD Mausuah Hadis  no. 17.
barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia  maka  itu  adalah  kafarat  baginya,  dan  barangsiapa  yang  melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di  dunia)  maka  urusannya  kembali  kepada  Allah,  jika  Dia  mau, dimaafkannya  atau  disiksanya".  Maka  kami  membai'at  Beliau  untuk perkara-perkara tersebut.
Sumpah  setia  yang  diucapkan  oleh  penduduk  kota  Yasrib  yang  datang menemui  Nabi  di  Mekah  dengan  berjanji  bahwa  mereka  tidak  akan mempersekutukan  Allah,  tidak  akan  mencuri  tidak  akan  berbuat  zina,  tidak  akan berbohong dan tidak akan mengkhianati Nabi. Menunjukkan rasa antusias mereka untuk memeluk Islam dengan sepenuh hati. Baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah pertama. 5
Pada tahun 622 M. datang kembali 72 delegasi dari kota Yaṡrib yang terdiri dari  70  orang  laki-laki,  dan  2  orang  wanita  yaitu  Nasibah  binti  Ka'ab,  Umu 'Umarah,  salah  seorang  wanita  Bani  Mazin  bin  al-Najar  dan  Asma'  binti  'Amr  bin 'Adi bin Ṡabit, salah seorang wanita bani Salamah yaitu Umu Mani',. Dalam riwayat Aḥmad disebutkan kalimat:
ِب ُةَبيِسَن ْمِهِئاَسِن ْنِم ِنَتََأَرْما اَنَعَمَو  ًلًُجَر َنوُعْ بَس ُنَْنََو ِةَبَقَعْلا َدْنِع  ِبْعِّشلا  ِفِ اَنْعَمَتْجا ِنَِب ِءاَسِن ىَدْحِإ َةَراَمُع ُّمُأ  ٍبْعَك ُتْن
اهجهنلا ِنْب ِنِزاَم ٍعيِنَم ُّمُأ َيِىَو َةَمِلَس  ِنَِب ِءاَسِن ىَدْحِإ ٍتِبَثَ ِنْب ِّيِدَع ِنْب وِرْمَع ُتْنِب ُءاَْسَْأَو ِر 6
Riwayat  ini  menunjukkan  bahwa  pada  awalnya  jumlah  orang  yang menemui  Nabi  pada  saat  menjelang  baiat  Aqabah  ke  II  yaitu  72  orang.  Hal  ini berbeda  dengan yang disebutkan oleh  Ibn  Isḥâq yang mengatakan bahwa jumlah orang  yang  hadir  pada  baiat  Aqabah  ke  II  yaitu  73  laki-laki  dan  2  perempuan 7 untuk meminta Nabi datang ke Yaṡrib menjadi arbitrator atau penengah di antara mereka,  seraya  menyampaikan  sumpah  setia.  Lalu  Rasulullah  saw.  meminta perwakilan  dari  delegasi  tersebut  hanya  12  orang  wakil,  dari  kaumnya.  Mereka pun memilih 12 wakil. 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus., peristiwa inilah yang dikenal
5 Lihat, ibn Aḥmad al-Ainî, ‘Umdat al-Qârî, juz 1, h. 253; lihat juga, Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, h. 8-9.
6 Lihat  H.R. Ahmad bin Hanbal, Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal, dalam Mausuah al-Ḥadîṡ al-Syarîf, [CD ROM], Global Islamic Software Company, 1997, hadis no.  15237.
7 Ibn ‘Âṣim al-Namir al-Qurṭubî, al-Tamhîdî lima fî al-Muwaṭṭâ min al-Ma’âni wa al-Asânîd, juz 23, h. 274.
dengan bai’at  Aqabah kedua sebuah  sumpah  untuk  menyatakan  kesetiaan pembelaan kepada Nabi dan keluarganya. 8
Permintaan  dari  penduduk  kota  Yaṡrib  akhirnya  dipenuhi  oleh  Nabi,  dan pada tanggal 20 septermber 622 M., Nabi sampai di Yaṡrib, sebelah utara Mekah. Peristiwa  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah hijrah yaitu  perpindahan  Nabi  dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini merupakan langkah awal berdirinya bangunan peradaban manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan yang diperoleh  Nabi  dan  para Muhajirîn dan Anṣâr dalam  berbagai  sektor  kehidupan seperti  terbentuknya  Negara  Islam 9 Madinah  yang  diproklamirkan  oleh  Nabi dengan  mengubah  nama  kota  Yaṡrib  menjadi  kota  Madinah. 10 Perubahan  nama tersebut sangat akrab dengan nuansa politik, karena penduduk kota Madinah yang heterogen.  Ada  perbedaan  suku,  perbedaan  ideologi,  dan  perbedaan  daerah  asal. Sehingga pada saat itu Nabi membuat suatu konstitusi yang mengatur umat Islam dan  non-islam  yang  berisi  tentang  ikatan  kontrak  sosial  untuk  menjamin kelangsungan  hidup  masyarakat  Madinah.  Konstitusi  tersebut  lebih  dikenal dengan Piagam Madinah. 11
Peristiwa di atas tentunya tidak muncul begitu saja tanpa ada perencanaan yang matang dari Nabi dan para sahabatnya, atau dengan kata lain, ide peristiwa itu  timbul  setelah  dilakukan  musyawarah  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  ide apa  yang  paling  baik  dan  berpihak  kepada  seluruh  rakyat  Madinah  ketika  itu. Banyak orang yang menyangsikan bahwa Rasulullah berkewajiban mengemukakan perkara-perkara penting khususnya yang terkait dengan politik  – 8 Ibn Hajar al-Aqalânî, Fath al-Bârî Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî (Madinah: Maktabah al-Guraba al-Asriah, 1996), juz 1 h. 417.
9 Islam merupakan agama dan Negara. Hal tersebut telah diakui oleh banyak cendikiawan baik dari kalangan  Muslim  maupun  pengakuan  dari  orientalis.  Misalnya,  P.J.  Fitzgerald  mengatakan  bahwa Islam bukan  sekedar agama, tetapi juga aturan politik. N’Nelino berpendapat bahwa dalam waktu yang  bersamaan,  Muhammad  mampu  mendirikan  agama  dan  Negara.  Thomas  Arnold  juga berpendapat bahwa Islam merupakan ajaran agama dan politik karena pendirinya adalah seorang Nabi,  politikus  dan  bangsawan  yang  sangat  bijak.  Lihat,  Jabir  Qumaiha, Aimma  Aridhat  fi  al-Islâm Baina Ḍaruriyah wa Taṭbiq, terj. Masykur Hakim, “Beroposisi Menurut Islam” (Jakarta: Gema Insan Press, 1990), h. 9.
10 Ira  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Umat  Islam, Terj.  Ghufron  A.  Masa’di, A  History  of  Islamic  Society (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 38-39.
11 Piagam  Madinah  merupakan  peraturan  kehidupan  dan  hubungan  komunitas-komunitas  yang merupakan  komponen-komponen  masyarakat    yang  majemuk  di  Madinah.    Banyak  pakar  ilmu politik  yang  menganggap  bahwa    Piagam  Madinah  adalah  konstitusi  atau  undang-undang  dasar bagi Negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi di Madinah. Lihat, Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:UI-Press, 1993), h. 10.
dimana  semua  orang  harus  memegang  teguh  padanya  –  karena  menduga  bahwa tugas beliau sebagai rasul hanya sekedar wajib menyampaikan  perintah-perintah dari  langit,  tidak  untuk  meminta  umat  agar  mengeluarkan  ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani. Mereka  lupa bahwa  tugas Rasulullah  lebih dari itu, yaitu mendidik  umat  dan  tiap-tiap  individu. 12 Nabi  sebagai  teladan  senantiasa memperlihatkan  contoh  yang  baik  bagi  manusia  dan  agar  manusia  mengambil pelajaran dari tindakan dan sikap Nabi tersebut. Dalam Q.S. al-Ahzâb [33]: 21
                                                                                                            
Terjemahnya:
“  Sesungguhnya  Telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  itu  suri  teladan  yang  baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 13
Bila  kekuasaan  politik  yang  diperoleh  Nabi  tidak  lewat  kekerasan,  maka demikian  pula  dengan  caranya  memimpin  negara  dan  rakyatnya.  Persoalan kenegaraan  dan  persoalan  yang  mempunyai  dampak  luas  kepada  rakyat diselesaikan dengan cara musyawarah yang melibatkan partisipasi orang lain atau banyak  orang.  Praktek  syûrâ  yang  dicontohkan  oleh  Nabi  disesuaikan  dengan kondisi yang dialami dengan para sahabatnya. Madinah yang merupakan  wilayah baru  bagi  Nabi  menjadi  tempat  yang  kondusif  karena  warga  Madinah  dapat menerimanya dengan suka cita dan sangat berbanding terbalik dengan penduduk Mekah  yang  terkadang  bertindak  secara  koersif.  Keberadaan  Nabi  di  Madinah, selain membawa ajaran spiritual, juga menjadi kepala negara yang berdaulat.

## C. Sistem Syûrâ Sebagai Model Sistem Politik Islam
Lafadz syûra terdiri dari  kata sy, wau dan ra mempunyai  dua makna yaitu “mengungkapkan sesuatu dan menampakkannya”, dan juga bermakna “mengambil sesuatu”. 14 Kata  ini  juga  bermakna  “mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah,  atau
12 Taufiq  Muhammad  al-Syâwi, Fiqh  al-Syûrâ  wa  al-Istisyârah, terj.  Djamaluddin  Z.S., Syûrâ  Bukan Demokrasi (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 1997), h. 159.
13 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 670.
14 Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Fâris bin Zakariyah, Mu’jam Maqais al-Lûghah, juz III (Kairo: Mustafa al- Hallâbi wa Auladah, t.th.), h. 226-227.
mengeluarkan  sesuatu dari yang terpendam atau dari lobang”. 15 Lafadz ini sering juga dimaknakan “segala sesuatu  yang  dapat di ambil atau  yang  dikeluarkan  dari yang  lain  termasuk  pendapat  dan  pemikiran;  hal  ini  disebabkan  oleh  seorang muytasyîr atau  orang  yang  mengajak  bermusyawarah  seakan-akan  mengambil pendapat dari orang lain. 16 Dengan demikian syûra artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yakni dari seorang yang memang pantas di ambil pendapatnya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa syûrâ adalah mencari keputusan yang terbaik dari beberapa pendapat yang ada.
Dalam riwayat dari ‘Âli bin Abi Ṭâlib disebutkan:
عمسي لمو نآرق ويف لزني لم كدعب انب لزني رملأا : الله لوسر يا : تلق : لاق رضي الله عنه يلع نع كلام ةاور فِ بيطلخا جرخأو تيمأ نم دباعلا ول اوعجما : لاق ءيش ويف كنم دحاو يأرب هوضقت َو ىروش مكنيب هولعجاو
17
Artinya:
“Dikeluarkan dari al-Khaṭîb dalam riwayat Mâlik dari ‘Âli ra. Bertanya kepada Rasulullah saw.:”tentang suatu persoalan yang menimpa kami setelah engkau tiada,  dan  belum  ada  dalam  al-Qur’an  penjelasannya,  dan  kami  belum mendengar  solusi  dari  persoalan  tersebut”  Lalu  Rasulullah  saw.  menjawab “kumpulkanlah  ahli  ibadah  dari  umatku,  dan  bermusyawaralah  di  antara mereka, dan jangan memutuskan satu masalah hanya dengan satu orang saja.”
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  segala  persoalan  yang  belum  ada ketetapannya dalam al-Qur’an maupun hadis, harus diputuskan lewat musyawarah dengan para ulama yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Keputusan yang diambil  tersebut  bukan  hanya  dari  satu  pendapat,  tetapi  putusan  yang  diambil adalah ketetapan yang telah dimusyawarahkan oleh beberapa orang.
Konteks  dunia  politik  modern  menunjukkan  eksistensi  dari  syûrâ  hampir bisa  dikatakan  tidak  pernah  muncul  dalam  wacana  perpolitikan.  Hal  ini disebabkan oleh adanya sistem politik kontemporer yang dianut oleh kebanyakan negara  di  seluruh  dunia  termasuk  di  negara  yang  penduduknya  mayoritas beragama Islam. Sistem yang dimaksud tersebut adalah sistem demokrasi.
Kata demorkasi berasal dari kata demos yang bermakna “rakyat” dan kratos bermakna  “kekuasaan  atau  Pemerintahan  ( hukmu  al-Sya’b )”.  Dengan  demikian
15 Muḥmmad  bin  Mukrim  bin  Manẓûr, Lisân  al-‘Arab, jus  IV  (Beirut:  Dâr  al-Shâdir,  1990),  cet.  I,  h. 434-435.
16 Ibn Zakariyah, Mu’jam Maqais al-Lûghah, juz III, h. 226-227. .
17 ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyûṭî, al-Dar al-Manṡûr (Mesir: Dâr al-Hijr, t.th.), Juz 13, h. 167.
demokrasi  dapat  diterjemahkan  secara  bebas  sebagai  pemerintahan  yang dijalankan  oleh  rakyat. 18 Kata  “pemerintahan  oleh  rakyat”  memiliki  konotasi  (1) suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa”  (bukan  oleh  kaum  bangsawan)  dan  (3)  suatu  pemerintahan  oleh  rakyat kecil  dan  miskin  atau  sering  di  istilahkan  “wong  cilik”.  Namun  demikian, demokrasi bukan hanya perkara siapa yang memilih pemimpin, tetapi juga cara dia memimpin. Sebab jika cara memimpin tidak benar, baik karena rendahnya kualitas dan  komitmen  moral  dari  sang  pemimpin  itu  sendiri,  maupun  karena  budaya masyarakat  setempat  yang  tidak  kondusif,  maka  demokrasi  hanya  berarti pemolesan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani masyarakat bawah. 19
Meskipun  secara  harfiah  kata  demokrasi  berarti  “pemerintahan  oleh rakyat”,  tetapi  secara  operasional  arti  demokrasi  sangat  beragam,  bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya.
Istilah  ini  perlu  dilihat  dari  sudut  pandang  historis,  sebab  dengan menganggap  istilah  ini  memiliki  arti  yang  mutlak  dan  tidak  dapat  diubah,  serta mengabaikan  perkembangan  sejarah  pemaknaan  seputar  istilah  tersebut,  akan menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Di Barat  istilah  demokrasi  diterapkan  dengan  arti  seperti  yang  diberikan  pada  saat revolusi  Prancis  yaitu  suatu  istilah  yang  menunjukkan  prinsip  persamaan  hak warga  negara  dalam  bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi  serta  adanya  hak pengawasan  bagi  mereka  melalui  wakil-wakilnya  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum. 20 Pengertian  ini  semakin  berkembang  dari  konsep  awal  yang  digunakan oleh  para  penemu  istilah  ini,  yaitu  orang-orang  Yunani  Kuno  (abad  ke-6  sampai abad  ke-3  S.M)  dengan  menganut  sistem  demokrasi  langsung  yaitu  suatu  bentuk pemerintahan  di  mana  hak  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan
18 Frederich  Ebert  Stiftung, Demokratos=Demokrasi:  Panduan  Bagi  Pemula (Jakarta:  The  Ridep Institute, 2003), h. 1.
19 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi (Bandung: Reflika Aditama 2010), h. 1-2.
20 Musda Mulia, Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 206.
prosedur  mayoritas. 21 Mereka  memaknakan  demokrasi  sebagai  “pemerintahan dari  rakyat  untuk  rakyat”  yang  diaplikasikan  dalam  suatu  bentuk  pemerintahan oligarki  atau  suatu  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  elit  tertentu  dan  tidak mencakup atau tidak mewakili seluruh rakyat. Dalam sistem Yunani, hanya sebuah fraksi  masyarakat  yang  dianggap  warga  negara  dari  kota  atau  negara,  sementara sebagian  besar  lainnya  adalah  budak  atau  anggota  dari  kelompok  tertindas.  Elite yang  dianggap  sebagai  “warga  negara”  itu  diizinkan  untuk  berpartisipasi  dalam proses  pemilu  yang  kemudian  akan  membuat  undang-undang  untuk  mengatur kota itu. 22
Beberapa  ahli  telah  memberikan  pengertian    demokrasi  yang  dikutip  oleh Munir Fuady dari A. Ubaedillah dan Abd. Rozak 23 , antara lain:
1. Pendapat  Joseph  Schmeter  yang  mengatakan  bahwa  demokrasi  adalah suatu  perencanaan  institusional  untuk  mencapai  suatu  putusan  politik  di mana  para  individu  memperoleh  kekuasaan  untuk    memutusakan  cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.
2. Sidney  Hook  berpendapat  bahwa  demokrasi  adalah  suatu  bentuk pemerintahan  di  mana  putusan-putusan  pemerintah  yang  penting  secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Henry  B.  Mayo  yang  memaknai  demokrasi  sebagai  suatu  sistem    di  mana kebijakan  umum  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana terjaminnya kebebasan politik.
21 Demokrasi Yunani dapat berjalan secara efektif karena berlansung dalam kondisi yang sederhana yang  jumlah  penduduknya  sedikit  sekitar  300000  penduduk  dalam  satu  negara  kota.  Lebih jelasnya, lihat, Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. VIII (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 109.
22 Pernyataan  ini  diungkap  oleh  Imad  al-Dean  Ahmad,  bahkan  menurutnya,  plato  yang  dianggap sebagai founding  father dari  ide-ide  modern,  mempercayai  adanya  tiga  kelas  manusia:  manusia emas,  manusia  perak,  dan  manusia  kuningan,  dan  ada  hukum-hukum  tertenu  yang  diterapkan kepada  mereka  masing-masing.  Bernard  Lewis,  et.  al., Islam  Liberalisme  Demokrasi,  Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 4-5.
23 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, h. 2-3.
Pemaknaan  terhadap  demokrasi  sangat  variatif  dan  fleksibel,  sehingga konklusi  yang  dapat  diambil  dari  makna  demokrasi  tersebut  sifatnya  temporal. Namun  demikian,  hal  terpenting  yang  menjadi  fokus  dalam  demokrasi  adalah keterlibatan rakyat dalam pemerintahan, sesuai dengan makna awalnya demokrasi yaitu  “kekuasaan  rakyat”.  Artinya,  segala  aktifitas  politik  hendaknya  dilandaskan pada  keberpihakan  rakyat.  Rakyat  punya  kuasa  penuh  dalam  berbagai  aspek khususnya  dalam  dunia  politik  baik  secara  langsung  maupun  melalui  wakil- wakilnya  yang  telah  diberikan  mandat  penuh  oleh  rakyat.  Jelasnya,  demokrasi dengan  berbagai  pernik-perniknya  dapat  berbentuk  konsep  perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan rule of law, perlindungan hak asasi  manusia,  pelaksanaan  kesejahteraan  rakyat,  konsep fair  play dalam pemerintahan dan lain-lain.
Robert A. Dahl dalam bukunya On Democracy membagi dua demokrasi yaitu “demokrasi ideal” dan “demokrasi aktual”. Demokrasi ideal adalah keinginan untuk memberikan  hak  yang  sama  secara  politik  bagi  seluruh  anggota  atau  rakyat.  Ada lima kriteria standar untuk demokrasi ideal yaitu (1) Partisipasi efektif yaitu setiap anggota  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  efektif  untuk  berpendapat  dan diketahui oleh anggota yang lainnya tentang bagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat.  (2)  persamaan  suara  yaitu  ketika  suatu  kebijakan  akan  diputuskan,  maka setiap anggota memberikan suara dan setiap suara dihitung sama. (3) pemahaman yang  jelas  artinya  setiap  anggota  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan yang dibuat. (4) pengawasan yang terbuka maksudnya  bahwa  setiap  kebijakan  selalu  terbuka  untuk  dapat  diubah  oleh  para anggotanya  jika  mereka  menginginkannya.  (5)  Inclusion  bermakna  pencakupan secara  penuh,  maksudnya  semua  negara  atau  dewan  warga  negara  dalam  suatu negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  harus  melibatkan  semua  orang  yang tunduk kepada hukum negara. 24
Adapun  demokrasi  aktual  yang  dimaksudkan  oleh  Robert  A.  Dahl  yaitu demokrasi  yang  terjadi  dalam  kenyataan  seperti  penerapan  sistem  demokrasi
24 Lihat,  Robert  A.  Dahl, On  Democracy, terj.  Oleh  A.  Rahman  Zainuddin,  “Perihal  Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 53.
dalam  lembaga  politik  secara  luas  (lembaga  negara),  peraturan-peraturan  dalam konstitusi yang mengatur sebuah negara dan sistem partai dan pemilihan umum. 25 Dari  kedua  model  demokrasi  di  atas,  demokrasi  ideal  merupakan  model yang  secara  realitas  sangat  susah  diterapkan.  demokrasi  ideal  ini  menurut  Dahl hanya  ada  dalam  angan-angan  yang  secara  ideal  belum  ada  yang  pernah merealisasikan secara komprehensif. Sementara demokrasi aktual demokrasi yang empiris  dan  sudah  diterapkan  dibeberapa  negara  yang  menganut  sistem demokrasi  baik  dalam  pemilihan  pemimpin,  pengaturan  sistem  partai,  dan lembaga-lembaga negara lainnya.
Dari dua istilah yang dijelaskan di atas yaitu syûrâ dan demokrasi, tampak jelas  memiliki  persamaan  dan  perbedaan.  Kalau  demokrasi  dimaknakan  rakyat harus mampu membuat hukum, baik oleh diri mereka sendiri, atau melalui wakil terpilih,  maka  defenisi  ini  menurut  Imad  al-Dean  Ahmad  bertentangan  dengan Islam.  Karena  dalam  Islam,  hukum  itu  diturunkan  oleh  Tuhan  yang  disimpulkan oleh manusia, bukan diciptakan. Lebih lanjut menurut Imad mengatakan, manusia boleh  saja  membuat  hukum-hukum  yang  lebih  rinci  karena  dalam  al-Qur’an  dan Hadis  Nabi  saw.  hukum  yang  diciptakan  Tuhan  sebagian  sifatnya  global  sehingga pemahaman  terhadap  hukum  yang  global  tersebut  sangat  fleksibel.  Dalam  Islam, hukum  secara  keseluruhan  adalah  struktur  hukum  Ilahi  tertinggi  yang  harus diterapkan. 26 Banyak  sarjana  Barat  yang  mengakui  bahwa  ada  sejumlah  aturan yang tidak bisa dihapus, tidak juga dengan suara mayoritas, ataupun dua  pertiga, bahkan  dengan  99%  suara.  Contohnya  konsep  persamaan  di  depan  hukum. Apabila  kelompok  mayoritas  berkuasa,  mungkin  diadakan  pemungutan  suara  di mana 51% rakyat menetapkan untuk menjadikan sisa 49% lainnya sebagai budak dan  suara  yang  terbanyak  itu  dibebaskan  dari  peraturan  yang  dikenakan  kepada kelompok  yang  minoritas.  Maka  sarjana  Barat  mengatakan  hal  itu  tidak  bisa dilakukan  sebab  hal  itu  tidak  sah.  Menurut  mereka,  hukum  seperti  ini bertentangan  dengan  hukum  alam  yang  dalam  Islam  disebut  hukum  Tuhan.  Hal seperti  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  alam  tidak  bisa  diubah  oleh  manusia. Dalam  Islam,  manusia  hanya  merinci  hukum  yang  telah  ditetapkan  Tuhan  secara
25 Robert A. Dahl, On Democracy, h. 115-117.
26 Bernard Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi, h. 5.
global. Ijtihad merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk merinci hukum tersebut  baik  dalam  masalah  interaksi  dengan  Tuhan,  maupun  interaksi  kepada sesama manusia dan perlakuan kepada alam.
Antara  syûrâ  dan  demokrasi  memiliki  defenisi  yang  sama  kalau dimaknakan “partisipasi rakyat”. Tidak cukup hanya dengan pemilihan pemimpin atau  bahwa  hukum  itu fair dan  adil,  sebagaimana  tidak  cukup  bahwa  hukum didasarkan  atas  prinsip-prinsip  hukum  Tuhan;  masyarakat  harus  ambil  bagian secara  aktif  dalam  seluruh  proses  politik  di  setiap  level.  Pernyataan  ini  sesuai dengan apa yang diinginkan dari makna syûrâ yaitu “berkonsultasi dengan orang- orang  dalam  urusan  mereka”. 27 Mengenai  mekanisme  pelaksanaan  syûrâ,  tentu sangat  fleksibel  karena  al-Qur’an  dan  hadis  Nabi  saw.  tidak  memberikan  rincian pelaksanaannya.
Imad  al-Dien  Ahmad  memberikan  kesimpulan  bahwa  setiap  defenisi demokrasi  sesuai  dengan  Islam,  kecuali  konsep  bahwa  manusia  biasa  mengubah hukum Tuhan,  kaum Muslim perlu berapologi tentang ini, karena sarjana-sarjana Barat  pun  sebenarnya  sependapat  dengan  sebagian  sarjana  Muslim.  Misalnya pernyataan Henry David Thoreau ketika ia mengelaborasi masalah ini. Ia bertanya, kenapa  kita  membolehkan  mayoritas  untuk  memimpin?  Menurutnya,  “bukan karena mereka mungkin benar, atau itu adil bagi kelompok minoritas, melainkan karena mereka secara fisik adalah yang paling kuat”. 28

## D. Syûrâ Sebagai Dasar Etika Politik
Perdebatan sistem  demokrasi dan syûrâ seperti yang telah digambarkan di atas  menunjukkan  bagaimana  gairah  cendikiawan  dalam  menilai  masing-masing sistem  tersebut. Inti permasalahannya terdapat pada kompatibel tidaknya sistem demokrasi  dalam  Islam.  Permasalahan  inilah  kemudian  yang  menjadi perbincangan  dan    dialog  yang  diadakan  baik  dalam  komunitas  Islam  sendiri, maupun komunitas non-muslim. Ketua Council for  Islamic  Ideology dari Pakistan Mohammad Khalid Mas’ud berpendapat bahwa demokrasi sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan masyarakat Islam dan para pemikir. Bukan sesuatu yang dikutuk
27 Bernard Lewis, Islam Liberalisme Demokrasi, h. 6.
28 Bernard Lewis, Islam Libelarisme Demokrasi, h. 8
oleh  masyarakat  Muslim.  Perdebatannya  hanyalah  mengenai  wujud  atau  bentuk demokrasi  itu.  Karenanya,  dia  tidak  yakin,  bahwa  demokrasi  merupakan  suatu fenomena  yang  ditentang  oleh  masyarakat  Muslim.  Banyak  kaum  intelektual Muslim  menganggap  demokratisasi  dan  Islam  bukanlah  dua  aliran  yang  tidak kompatibel. Terutama yang menyangkut soal persamaan hak dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun partisipasi politik. Dalam kesimpulannya, Mas’ud  menegaskan  bahwa  permasalahan  kesenjangan  sosial  dan  perkembangan ekonomi yang lamban menjadi salah satu faktor penyebab  timbulnya sikap saling mencurigai,  dan  berimbas  pada  ketidakpercayaan  terhadap  sistem    demokrasi khususnya di negara Pakistan yang menjadi penelitian Mas’ud. 29
Fachry  Ali  juga  menyebutkan  bahwa  musyawarah  dan  demokrasi  adalah dasar  etika  politik  Islami.  Musyawarah  merupakan  salah  satu  dari  begitu  banyak social  capital (modal  sosial)  termaktub  di  dalam  ajaran  Islam.  Musyawarah pada dasarnya  bukan  saja  sebuah  pengakuan  akan  adanya  pluralisme,  melainkan  juga kesadaran  dan  praktek  memperlakukan  orang  per  orang  sederajat.  Karena  itu,  ia cenderung  menyatakan  bahwa  dasar  dari  musyawarah itu  adalah  keadilan  yang begitu ditekankan oleh al-Qur'an. Secara substansial, musyawarah mencerminkan monopoli  akan  "kebenaran"  akan  hal  ihwal  peri  kehidupan  tidak  mungkin dilakukan,  karena  masing-masing  orang  per  orang  atau  kelompok-kelompok masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis. Karena itu, musyawarah adalah  sebuah  mekanisme  operasional  menemukan common  platform di  antar keberagaman itu. Dalam arti kata lain, karena monopoli "kebenaran" ditolak, maka keputusan  yang  mencerminkan  pemikiran  serta  kehendak  orang  ramai  adalah sebuah produk musyawarah sejati. Dikaitkan dengan konsep politik, maka menjadi sulit  dibantah  bahwa  konsep  musyawarah tersebut  telah  dengan  sendirinya memberikan  dasar-dasar  bagi  perkembangan  demokrasi  di  dalam  Islam. Persoalannya  adalah  apakah  konsep  musyawarah —sebuah social  capital yang begitu  melekat  dalam  ajaran  Islam  dan  praktek  kehidupan  di  masa  Rasulullah— telah  tertransformasikan  ke  dalam  lapangan  yang  lebih  luas,  ketika  kekuatan
29 http//www. Muhammad khaled Mahmud, Islam dan Demokrasi, di akses pada 2 Mei 2013.
Muslim  mulai  bersentuhan  dengan  dan  bahkan  mendominasi  masyarakat- masyarakat non-Arab di masa ekspansi Islam berlangsung? 30
Menurut Fachry Ali, musyawarah yang merupakan dasar etika politik Islam yang melalui adaptasi-adaptasi tertentu sebagai akibat dari ekspansi Islam di masa lalu,  sangat  berpotensi  tertransformasikan  menjadi  sistem  demokrasi  ketika keanekaragaman  kian  menjadi  tak  terelakkan.  Potensi  ini  kian  besar  karena demokrasi,  melalui  konsep  musyawarah,  telah  inheren  sebagai Islamic  social capital ,  sebagaimana  termaktub  di  dalam  ajaran  Islam.  Akan  tetapi,  umat  Islam yang  telah  mendominasi  dunia  selama  abad  ke-7  hingga  ke-13  dan  kemudian berlanjut  di  bawah  dinasti  Usmaniah  hingga  abad  ke-17,  gagal  memanfaatkan social  capital tersebut  untuk  memberi  kontribusi  bermakna  kepada  manusia modern  dewasa  ini.  Maka,  dalam  masa  modern,  Islam  hanya  tampil  sebagai ideologi  perlawanan  yang  secara  mencolok  muncul  dalam  aktivitas  radikalisme melawan  proses  alienasi  yang  kini  dikendalikan  Barat. 31 Tradisi  radikalisme  ini justru  kian  kuat  mencengkeram  persepsi  negatif  tentang  Islam,  bukan  saja  di Barat, tetapi juga di Asia Tenggara sendiri. Walau debatable , di dalam beberapa hal, tampaknya umat Islam Indonesia yang mempunyai kapasitas mentransformasikan musyawarah  dan  demokrasi  sebagai  dasar  etika  politik  Islami.  Perkembangan demokrasi  Indonesia  sejak  1998  menunjukkan  adanya  kesesuaian  Islam  dan demokrasi. 32
Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi menyisakan persoalan mengenai kesenjangan antara moralitas dan legalitas, antara kebebasan dan negara. Ada dua pertanyaan  penting.  Pertama,  perlukah  kebebasan  diatur  secara  institusional? Kedua,  apabila  kebebasan  diinstitusionalisasikan,  apakah  watak  aslinya  tidak ternodai?.  Sebagian  orang  mungkin  berkeras  bahwa  kebebasan  tidak  dapat dibiarkan  tanpa  rambu  etis.  Namun,  pertanyaannya,  siapakah  yang  berhak mendefinisikan  rambu-rambu  tersebut?.  Legalitas  dan  moralitas  juga  perlu dibedakan.  Legalitas  pada  prinsipnya  adalah  urusan  negara.  Negara  adalah
30 Fachry Ali, Musyawarah dan Demokrasi Sebagai Dasar Etika Politik Islami, makalah disampaikan dalam Annual  Conference  on  Islamic  Studies ,  Dirjen  Pendidikan  Islam,  Departemen  Agama, Palembang, 4 November, 2008, h. 1.
31 Tentang tradisi  perlawanan  ini, lihat  Edmund Burke, III, and Ira M. Lapidus, Eds.), Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley et al: University of California Press, 1988).
32 Fachry Ali, Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami, h. 6-7
kehendak  publik  yang  memberikan  dasar  moral  bagi  legislasi.  Moralitas, sebaiknya,  adalah  urusan  individu.  Tak  ada  yang  mengikat  individu  secara  moral kecuali  suara  hatinya  sendiri.  Individu  bisa  dibilang  sepenuhnya  otonom  dalam soal  moral.  Namun,  ketika  yang  dibicarakan  adalah  soal  legislasi  publik,  patokan yang  dipakai  bukan  suara  hati,  melainkan  kehendak  publik.  Humboldt  pun menggariskan bahwa moralitas atau kebajikan bukan urusan negara dan berbagai aparatus ideologisnya. Negara cukup mengurus keamanan mutual dan menghapus berbagai hambatan bagi aktualisasi kebebasan. 33
Pernyataan  di  atas  semakin  mempertegas  bahwa  demokrasi  menyisahkan persoalan moral. Sementara dalam kasus di Indonesia misalnya, kultur ketimuran sangat mengakar apalagi rakyatnya yang mayoritas beragama Islam yang tentunya ketika satu kultur bertentangan dengan ajaran agama, bagi muslim yang taat pasti akan  mengedepankan  ajaran  agamanya.  Memaksakan  sistem  demokrasi  sebagai sistem  negara  maka  akan  terjadi  disintegrasi  nurani.  Tidaklah  mengherankan kemudian  jika  banyak  wakil-wakil  rakyat  yang  terjerembap  kedalam  kesalahan yang berujung pada vonis hukum bagi mereka, karena ketidaksiapan mental dalam menerapkan  sistem  demokrasi.  Boleh  di  kata  bahwa,  sistem  demokrasi  belum mengakar  bagi  rakyat  Indonesia.  Tampaknya,    nilai  sistem  syûrâ  menjadi  sebuah pilihan  jika  ingin  memadukan  antara  keinginan  negara  dan  kultur  budaya  di Indonesia  yang  secara  substansi  sangat  mengedepankan  nilai-nilai  moral  dan agama.  Islam  tidak  mematok  sistem  tertentu  untuk  di  anut  oleh  negara  yang mayoritas berpenduduk muslim, meskipun term syûrâ tercantum dalam al-Qur’an maupun  Hadis.  Namun  hal  paling  terpenting  adalah  substansi  dari  syûrâ  yang selayaknya dijadikan sistem bagi setiap negara khususnya di Indonesia.

## E. Kesimpulan
Rasulullah  saw.  sebagai  teladan  umat  Islam  telah  membuat  konstruksi sistem  pemerintahan  yang  diaplikasikannya  ketika  dia  menjadi  pemimpin  di negara  Madinah.  Model  sistem  tersebut  tertuang  dalam  beberapa  riwayat  hadis dengan  menyebutkan  sistem  yang  dianut  yaitu  sistem  syûrâ.  Sistem  ini
33 Donny Gahral Adian, “Demokrasi Minus Moralitas”, Kompas, 30 Maret 2011.
memberikan  pelajaran  penting  yang  tidak  hanya  terkait  dengan  masalah  politik saja, tetapi juga mengajarkan etika dalam berpolitik. Perpaduan antara politik dan moralitas  menjadi  misi  utama  dalam  sistem  syûrâ.  Sistem  ini  juga  memberikan manusia  kedudukan  yang  sama  dan  ditempatkan  secara  proporsional,  sehingga prinsip keadilan terjawentahkan dalam sistem tersebut.
Gagasan sistem syûrâ yang diterapkan oleh Rasululah saw. dapat dijadikan teladan  oleh  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam. Meskipun dalam agama Islam tidak ditetapkan keharusan menganut suatu sistem bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi substansi dari sistem syûrâ seharusnya menjadi barometer dalam menentukan suatu sistem dalam  pemerintahan.  Dalam  sistem  politik  Islam,  nilai-nilai  spritualitas  mestinya beriringan  dengan  politik  itu  sendiri,  sehingga  pemimpin  negara  ataupun  wakil- wakil rakyat dapat mewujudkan negara yang harmonis dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA
Adian, Donny Gahral, “Demokrasi Minus Moralitas”, Kompas, 30 Maret 2011.
al-‘Ainî,  Badruddin  Abi  Muḥammad  Maḥmûd  bin  Aḥmad, Umdat  al-Qârî  Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî Beirut:Dâr al-Fikr, 2001.
Ali,  Fachry, Musyawarah  dan  Demokrasi  Sebagai  Dasar  Etika  Politik  Islami,ḍ makalah  disampaikan  dalam Annual  Conference  on  Islamic  Studies ,  Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama, Palembang, 4 November, 2008. al-Aqalânî, Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar, Fath al-Bârî Syarh Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, Madinah:
Maktabah al-Guraba al-Asriah, 1996.
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. VIII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Dahl,  Robert  A., On  Democracy, terj.  Oleh  A.  Rahman  Zainuddin,  “Perihal Demokrasi:  Menjelajahi  Teori  dan  Praktek  Demokrasi  secara  singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Frederich  Ebert  Stiftung, Demokratos=Demokrasi:  Panduan  Bagi  Pemula. Jakarta: The Ridep Institute, 2003.
Fuady, Munir, Konsep Negara Demokrasi. Bandung: Reflika Aditama 2010.
Ibn  Hanbal,  Ahmad, Musnad  Aḥmad  Bin  Ḥanbal, dalam Mausuah  al-Ḥadîṡ  al- Syarîf, [CD ROM], Global Islamic Software Company, 1997
Lapidus,  Ira  M., Sejarah  Sosial  Umat  Islam, Terj.  Ghufron  A.  Masa’di, A  History  of Islamic Society (Jakarta: Rajawali Press, 1999.
Lewis,  Bernard,  et.  al., Islam  Liberalisme  Demokrasi,  Membangun  Sinergi  Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global. Jakarta: Paramadina, 2002
Ibn  Manẓûr,  Muḥmmad  bin  Mukrim, Lisân  al-‘Arab, jus  IV.  Beirut:  Dâr  al-Shâdir, 1990.
Mulia, Musda, Negara islam, Pemikiran Politik Husain Haikal, (Jakarta: Paramadina,
2001.
Qumaiha, Jabir, Aimma Aridhat fi al-Islâm Baina Ḍaruriyah wa Taṭbiq, terj. Masykur Hakim, “Beroposisi Menurut Islam”, Jakarta: Gema Insan Press, 1990.
Sjadzali,  Munawir, Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran. Jakarta:UI-Press, 1993.
al-Suyûṭî, ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr, al-Dar al-Manṡûr. Mesir: Dâr al-Hijr, t.th. al-Syâwi, Taufiq Muhammad, Fiqh al-Syûrâ wa al-Istisyârah, terj. Djamaluddin Z.S., Syûrâ Bukan Demokrasi. Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
Ibn  Zakariyah,  Abu  al-Ḥusain  Aḥmad  bin  Fâris, Mu’jam  Maqais  al-Lûghah, juz  III. Kairo: Mustafa al-Hallâbi wa Auladah, t.th.