## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 2 (2020), pp: 151-160 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penambangan Batu Cinnabar di Maluku*
Erwin Ubwarin 1 , Wilshen Leatemia 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.841

## Abstract
All natural resource wealth in the land, sea, and in the bowels of the land of Indonesia are controlled by the State and used as much as possible for the welfare of the people. However, the processing of cinnabar stone natural resources that does not queue up the permit in Luhu Village, West Seram Regency, Maluku Province has resulted in environmental pollution and has  an  impact  on  humans.  Overcoming  this  criminal  violation,  law  enforcement  has  been carried out which resulted in 8 (eight) decisions at the Ambon District Court. This research was  conducted  with  a  juridical  normative  approach,  with  a  statutory  approach  and  a conceptual  approach  to  the  imposition  of  crimes  and  criminal  acts  that  place  statutory regulations  as  objects  of  research  sourced  from  primary,  secondary  and  tertiary  law.  The results of the research conclude that criminal charges against miners without a permit are still low, less than half of the maximum threat of 10 (ten) years in the mineral and coal mining law, this is very unfortunate because the damage to the environment due to processing of cinnabar stone without permission will have a long impact.
Keywords : Criminal, Cinnabar, Mining

## Abstrak
Semua  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  darat,  laut,  dan  di  dalam  perut  bumi Indonesia  dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan  sebesarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat. Namun  pengelolaan  sumber  daya  alam  batu  cinnabar  yang  tidak  mengantongi  izin  pada Desa Luhu Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku berakibat pada pencemaran lingkungan dan  berdampak  pada  manusia.  Menanggulangi  pelanggaran  pidana  ini  telah  dilakukan penegakan hukum yang menghasilkan 8 (delapan) putusan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep tentang penjatuhan pidana dan tindak pidana yang  menempatkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  objek  penelitian  yang bersumber  dari  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menyimpulkan penjatuhan  pidana  kepada  pelaku  penambang  tanpa  izin  masih  rendah  tidak  sampai setengah dari ancaman maksimum 10 (sepuluh) tahun dalam undang-undang pertambangan mineral  dan  batu  bara,  hal  ini  sangat  disayangkan  karena  rusaknya  lingkungan  akibat pengelolaan batu cinnabar tanpa izin akan berdampak panjang.
Kata Kunci: Pidana, Cinnabar, Pertambangan
* Naskah diterima tanggal: 15 September 2020, direvisi: 17 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Erwin  Ubwarin adalah  peneliti  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura.  Jalan  Ir.  M. Putuhena  Kampus  Unpatti  Poka-Ambon.  Kode  Pos.  97233.  e-mail:  laman:fakhum_unpatti@yahoo.com. fhukum.unpatti.ac.id.
2 Wilshen  Leatemia adalah  peneliti  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura.  Jalan  Ir.  M. Putuhena  Kampus  Unpatti  Poka-Ambon.  Kode  Pos.  97233.  e-mail:  laman:fakhum_unpatti@yahoo.com. fhukum.unpatti.ac.id.

## A. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam baik yang ada di laut dan di darat. Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam di Indonesia dilakukan oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat. Pengelolaan  ini  harus  sesuai  dengan  pembangunan  yang  memperhatikan keberlanjutan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui  dan  kesejahteraan penduduk lokal di sekitar daerah tambang.
Di Provinsi Maluku ada beberapa daerah tambang yang sementara dianalisis untuk  dieksplorasi  seperti  Blok  Marsela,  ada  yang  sudah  jalan  proses  pengelolaan sumber daya alamnya seperti lapangan minyak Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Lapangan minyak ini sudah ada dari era kolonial sampai pada era reformasi, dan  sudah  banyak  perusahan  yang  mengambil  alih  pengeboran  minyak  mentah  di Pulau Seram. Bukan saja minyak yang ada di Pulau Seram, namun pulau tersebut juga mempunyai salah satu potensi yaitu batu cinnabar.
Cinnabar merupakan salah satu bahan tambang yang banyak dicari oleh orang yang  ingin  mengkonversi  batu  cinnabar  menjadi  cairan  merkuri.  Merkuri  di  alam terdapat dalam bentuk mineral amalgam dengan aluminium, perak, seng, emas atau dalam  bentuk  cinnabar  (HgS). 3 Biji  emas  seringkali  mengandung  merkuri  dengan kadar  tinggi  maupun  rendah,  karena  merkuri  dapat  berasosiasi  dengan  bijih  emas merkuri  dapat  menurunkan  persentase  rekoveri  pada  proses  segmentasi  maupun adsorpsi  untuk  memperoleh  emas,  sehingga  merkuri  harus  dihilangkan  atau diendapkan.  Merkuri  dapat  lepas  ke  lingkungan  dalam  jumlah  besar  dikarenakan proses sianidasi emas yang dilakukan tanpa adanya tahapan penghilangan merkuri. 4 Merkuri yang terlepas ke lingkungan dapat menyebabkan lingkungan terkontaminasi dan  dapat  merusak  kesehatan.  Untuk  itulah  penegakan  hukum  pidana  tidak  boleh main-main dengan para pelanggar pengelolaan batu cinnabar yang tidak mengantongi izin.
Pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan  skala  menengah  dan  juga  pertambangan  skala  kecil  dalam  bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan  pertambangan banyak  menimbulkan  persoalan baik terhadap  lingkungan  maupun  terhadap  masyarakat  setempat.  Persoalan pertambangan  tidak  hanya  ditimbulkan  oleh  pertambangan  skala  besar  saja  tetapi pertambangan  skala  menengah  maupun  pertambangan  skala  kecil.  Pertambangan dalam  skala  kecil  dilakukan  dalam  bentuk  pertambangan rakyat.  Dalam  melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi  bukan  berarti  tidak  mempunyai  persoalan.  Meskipun  diusahakan  secara
3 Rosita Rizki Maulidiah dan Suprapto, Pemisahan Merkuri dari Batuan Cinnabar dengan Asam dan Campuran Asam-Kalium Iodida, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 4, No.2,, hal 109
4 Coles,  C.  A.  (2006).  Mercury  Cyanide  Contamination  of  Groundwater  from  Gold  Mining  and Prospects for Removal. Sea to Sky Geotechnique , hal. 1118-1122.
tradisional,  tetapi  terkadang  meliputi  wilayah  yang  cukup  luas,  karena  diusahakan oleh  masyarakat  setempat  dengan  pelaku  usaha  yang  tidak  diimbangi  dengan peralatan, fasilitas,  pengetahuan,  dan  permodalan.  Di  samping  sebagai  keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung  dilakukan  tanpa  izin  (PETI),  sehingga  rentan  terhadap  kecelakaan  dan keselamatan  kerja,  dan  terkadang  menimbulkan  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. 5
Pengelolaan  mineral  dan  batubara  di  Indonesia  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Minerba). Pengaturan hukum dalam Undang- Undang  Minerba  mewajibkan  kepada  seseorang  atau  pihak  yang  akan  melakukan kegiatan  pertambangan  (pelaku  usaha)  harus  memiliki  sejumlah  izin,  seperti  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR)  atau  Izin  Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK),  sehingga  bila  sudah  memiliki  izin-izin  sebagaimana dimaksud  diatas,  barulah  dapat  dilakukan  kegiatan  pertambangan.  Tentunya  izin digunakan  sebagai  instrumen  hukum  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  untuk mengendalikan masyarakat. 6
Pertambangan di Provinsi Maluku sudah ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya  Mineral  melakukan  keputusan  Mentri  ESDM  No.  367  K/30/MEM/2017  tentang Penetapan  Wilayah  Pertambangan  Kepulauan  Maluku  dan  daerah  desa  Iha  /Luhu Kecamatan  Haumual  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  masuk  dalam  Wilayah Pencadangan  Negara  (WPN).  Pertambangan  mineral  logam  jenis  cinnabar  yang merupakan  bahan  utama  penghasil  merkuri/raksa  di  Desa  Iha/Luhu  Kecamatan Haumual  Kab.  Seram  Bagian  Barat  belum  ada  izin,  sehingga  aktivitas  pertambangan pada  areal  dimaksud  merupakan  kegiatan  ilegal.  Penggunaan  hukum  pidana  untuk penanganan  kegiatan  ilegal  ini  telah  dilakukan  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri Ambon yaitu:
No Nomor Perkara Pidana Yang dijatuhkan 1 47/Pid.Sus/2018/PN. Amb 1 Tahun, dan Denda Rp. 500.000.000 2 48/Pid.Sus/2018/PN. Amb 8 Bulan dan Denda Rp. 500.000.000 3 221/Pid.Sus/2018/PN Amb 2 Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000 4 241/Pid.Sus/2018/PN Amb 1 Tahun 2 Bulan dan Denda Rp. 1.000.000 5 242/Pid.Sus/2018/PN Amb 8 Bulan dan Denda Rp. 1.000.000 6 244/Pid.Sus/2018/PN Amb 8 Bulan denda Rp. 1.000.000 7 304/Pid.Sus/2018/PN Amb 2 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp.100.000.000 8 187/Pid.Sus/2019/PN Amb 4 Bulan dan Denda Rp. 500.000
Tabel I Putusan Tindak Pidana Minerba Tahun 2018-2019 Sumber: Humas Pengadilan Negeri Ambon
5 Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum ,  Pustaka  Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 76.
6 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Sebuah  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007, hal 32.
Dari tabel diatas menunjukan dalam tahun 2018-2019 terus terjadi penambangan liar yang tidak mengantongi izin, namun hukuman yang dijatuhkan sangat rendah tidak sampai  seperdua  dari  ancaman  pidana  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batu  Bara,  maka  penulis  ingin  membahas  tentang penjatuhan  pidana  yang  masih  rendah  hukumannya  dalam  perkara  penambangan ilegal, sementara pada sisi lingkungan akan berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup dalam lingkungan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  terhadap  putusan  pengadilan,  menggunakan  pendekatan  yuridis- normatif  yang  menempatkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  obyek penelitian. Penelitian yuridis-normatif disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal yang meneliti sumber pustaka atau dokumen hukum sebagai obyek kajian atau sasaran penelitian.  Sumber  hukum  primer  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian adalah: (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu  Bara;  (3)  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  367  K/30/MEM/2017  tentang  Penetapan Wilayah  Pertambangan  Kepulauan  Maluku  dan  daerah  desa  Iha/Luhu  Kecamatan Haumual Kabupaten Seram Bagian Barat masuk dalam wilayah Pencadangan Negara (WPN),  dan  (4)  Putusan-putusan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan ilegal batu cinnabar di Maluku
Dokumen hukum sekunder adalah hukum dalam bentuk buku-buku hukum dan buku-buku non-hukum yang berkaitan dengan penelitian ini maupun karya-karya tulis di bidang hukum yang dalam bentuk artikel yang terbit pada jurnal-jurnal hukum. Hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum primer. Sedangkan  dokumen  hukum  tersier  adalah  hukum  berbentuk  kamus  hukum, ensiklopedi  hukum  dan  lain-lain.  Dokumen  hukum  tersier  ini  merupakan  bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data penelitian bersifat deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan tentang  penjatuhan  pidana  dan  bagaimana  mengontrol  masyarakat  dengan  hukum pidana.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pemidanaan di Indonesia
Mengenai  jenis  pidana  yang  terdapat  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari, a) pidana pokok yang  termasuk  di  dalamnya  yaitu  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan, pidana denda, dan b) pidana tambahan yang termasuk di dalamnya yaitu pencabutan hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu,  dan  pengumuman  putusan hakim. Untuk tindak pidana mineral dan batu bara ancaman pidana diatur dalam Bab XXIII, ada 8 (delapan) pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam pidana.

## Pasal 158
Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 159
Pemegang  IUP,  IPR,  atau  IUPK  yang  dengan  sengaja  menyampaikan  laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 160
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  eksplorasi  tanpa  memiliki  IUP  atau  IUPK sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  atau  Pasal  74  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 161
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang  menampung,  memanfaatkan,  melakukan  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 162
Setiap  orang  yang  merintangi  atau  mengganggu  kegiatan  usaha  pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 163
(1) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  bab  ini  dilakukan  oleh suatu  badan  hukum,  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap  pengurusnya, pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  badan  hukum  tersebut  berupa  pidana denda  dengan  pemberatan  ditambah  1/3  (satu  per  tiga)  kali  dari  ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

## Pasal 164
Selain  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  158,  Pasal  159,  Pasal  160, Pasal  161,  dan  Pasal  162  kepada  pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenai  pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

## Pasal 165
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang  ini  dan  menyalahgunakan  kewenangannya  diberi  sanksi pidana  paling  lama  2  (dua)  tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Jika dilihat dalam pasal 158 sampai dengan pasal 165 maka ada dua sanksi yang dijatuhkan sanksi administratif dan/atau pidana. Karena kegiatan pertambangan bukan saja  dilakukan  oleh  orang,  namun  terlibat  didalamnya  perusahan  yang  merupakan badan hukum atau korporasi.

## 2. Penjatuhan Sanksi Kasus Penambangan Batu Cinnabar di Maluku
Batu  cinnabar  setelah  diolah  maka  yang  dihasilkan  adalah  merkuri  yang kemudian  akan  memiliki  nilai  jual.  Namun  dampak  dari  pengolahan  yang  tidak mempunyai amdal dan izin dari pemerintah tentu akan berdampak pada lingkungan. Bahaya racun merkuri bila menyebar ke lingkungan dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebar merkuri. Elemen merkuri mempunyai dua  sifat  toksitas  yang  sangat  berbahaya,  yaitu  elemen  merkuri  dapat  menembus membran  sel  karena  ia  mempunyai  sifat  mudah  sekali  larut  dalam  lipida.  Sehingga mudah sekali menembus barrier darah otak yang akhirnya terakumulasi di dalam otak, dan  elemen  merkuri  sangat  mudah  sekali  teroksidasi  untuk  membentuk  Merkuri Oksida (HgO) atau ion Merkuri (Hg 2+ ). Toksisitas kronik dari kedua elemen merkuri ini
akan berpengaruh pada jenis organ yang berbeda yaitu saraf, otak dan ginjal. 7
Pengolahan batu cinnabar di Maluku memiliki penambangan ilegal yang tidak mempunyai izin di Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut berdampak pada matinya hutan mangrove, dan penyakit bagi masyarakat. 8 Sayangnya pidana yang dijatuhkan masih sangat lemah tidak sampai ½ (satu per dua) dari ancaman hukuman yang  ada.  Padahal  jika  melihat  fungsi  preventif  dari  penjatuhan  pidana  adalah memberikan  efek  jera,  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  akan  takut melakukannya  lagi.  Beberapa  kasus  terakhir  dilakukan  penjatuhan  pidana  agar menimbulkan efek jera untuk orang yang melakukan. 9

## Tabel II

## Amar Putusan Pengadilan, dan Ancaman Pidana Dalam Perkara Mineral dan Batu
Bara No Nomor Putusan Ancaman Amar Putusan Pasa l Jumlah Barang Bukti 1 48/Pid.Sus/2018/PN Amb 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 8 (delapan) bulan dan denda  sebesar: Rp. 500.000.000.- 161 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) Karung berisi material tambang jenis cinnabar 2 241/Pid.Sus/2018/PN Amb  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda  sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) 161 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang diduga batu cinnabar; 3 221/Pid.Sus/2018/PN Amb  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 2 (dua) tahun dan menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar: Rp.1.000.000.0 00,- (satu milyar rupiah) 161 3 (tiga) buah jerigen bekas Merk Bimoli ukuran 5 liter berisi Mercury/air raksa dengan  berat  total 68  (enam  puluh delapan kilogram);
7 M. Choirul Hadi, Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita, Jurnal Skala Husada Volume 10 Nomor 2 2013, hal 175-183
8 Denar  A.  Surahmo, Bentuk  dan  Dampak  Aktifitas  Penambangan  Batu  Cinnabar  Terhadap  Ekosistem Pantai  di  Pesisir  Pantai  Batu  Kapal  Di  Negeri  Luhu  Kecamatan  Huamual  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat, IAIN Ambon. 2018 hal 29
9 I Ketut Merta, Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana, Udayan Press, 2018 hal 3
4 242/Pid.Sus/2018/PN Amb.  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000- (sepuluh miliar rupiah). 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 161 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang batu Cinnabar 5 244/Pid.Sus/2018/PN Amb  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah). 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 161 130 (seratus tiga puluh) karung yang berisikan serpihan batu yang batu Cinnabar; 6 47/Pid.Sus/2018/PN Amb 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 1  (satu)  tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima  ratus  juta rupiah) 161 269  (dua  ratus enam puluh sembilan)  Karung berisi material tambang jenis Cinnabar 7 304/Pid.Sus/2018/PN Amb  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah). 2  (dua)  tahun  6 (enam)  bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 161 3 gen plastik ukuran 5 liter warna putih  berisikan  air perak/merkuri dicampur  dengan air  berat  dengan berat masing- masing  +28  kg.  + 28 kg. ±8 kg. 8 187/Pid.Sus/2019/PN Amb  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah). pidana  penjara selama 4 (empat)  bulan dan denda sebesar Rp- RP. 500.000,-  (lima ratus ribu rupiah) 161 4 (empat) buah tas koper warna ungu dan warna coklat merk elle; b.  8 (delapan) buah botol  oli  ukuran  1 (satu)  liter  yang berisi Mercuri dengan berat kurang  lebih  127 Kg
Melihat  daftar  putusan-putusan  pengadilan  di  atas,  maka  akan  diambil  beberapa analisis, yaitu:
a. Puluhan  sampai  ratusan  rampasan  batu  cinnabar  maupun  bahan  yang  sudah menjadi merkuri diserahkan ke Kementrian Lingkungan Hidup.
b. Penjatuhan Pidana kepada pelaku penambang ilegal batu cinnabar masih sangat
rendah, tidak sampai ½ (satu per dua) dari ancaman 10 tahun dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

## D. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penjatuhan  pidana  yang  dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana mineral dan batu bara,  namum  pada  kenyataannya  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan  dalam  perkara mineral dan batu bara masih rendah. Padahal ancaman 10 tahun penjara untuk pelaku, karena akibat dari penambangan yang tidak ada analisis dampak lingkungan berakibat pada lingkungan di Desa Luhu Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku mengalami rusak mangrove dan penyakit pada manusia.

## REFERENSI
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute,
2018.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Kencana  Prenada, Bandung, 2005
Coles, C. A. Mercury Cyanide Contamination of Groundwater from Gold Mining and Prospects for Removal. Sea to Sky Geotechnique . 2006
I Ketut Merta, Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana, Udayan Press, 2018.
Morisan. Negara Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2015.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum ,  Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007.
Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010.
Denar  A.  Surahmo, Bentuk  dan  Dampak  Aktifitas  Penambangan  Batu  Cinnabar  Terhadap Ekosistem  Pantai  di  Pesisir  Pantai  Batu  Kapal  Di  Negeri  Luhu  Kecamatan  Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, IAIN Ambon. 2018
E. Leasa, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19”, Jurnal Belo, vol. 6, no. 1, pp. 73-88, 2020.
M. Choirul Hadi, Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita, Jurnal Skala Husada Volume 10 Nomor 2 2013
Rosita Rizki Maulidiah dan Suprapto, Pemisahan Merkuri dari Batuan Cinnabar dengan Asam dan Campuran Asam-Kalium Iodida, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol.
4, No.2. 2018
Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertangungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9 Nomor 1. Hal 6. DOI : https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki,  Annissa.  "The  Application  of  Legal  Policy Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare  State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)