Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1, January 2020: 1 - 21 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 13 Mei 2019 | Reviewed: 20 Juli 2019 | Accepted: 22 September 2019

## EKSISTENSI PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM AGRARIA
Fajar Sugianto 1 , Sanggup Leonard Agustian 2 , Nisa Permata Basti 3

## Abstract
Law  Number  32  of  2009  concern  about  Environmental  Protection  and  Management  does  not provide  adequate  regulation  in  providing  sanctions  against  perpetrators  of  pollution,  except  only providing  a  legal  basis  for  employers  to  provide  compensation  payments  to  victims  of  pollution. Therefore  it  is  necessary  to  know  about  the  position  of  the  Polluter  Pays  Principle  in  the Environmental Legal  System as  Agrarian  Reform. The principle  of paying polluters who have the function of authorizing should not be formulated in the explanatory section of the article. If following the explanation of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management, the purpose of the principle of polluter pays, even has many meanings such as paying to pollute or can be interpreted as  a  license  to  pollute.  As  a  result  of the  study  of  international  law,  the  principle  of  polluter  pays has  two  meanings,  namely  as  an  economic  instrument  with  the  intention  of  charging  fees  to potential polluters and is also interpreted as a basic instrument to hold legal liability for incidents of environmental pollution.
Keywords : negligence; polluter pays principle; strict liability.

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengaturan memadai dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran, kecuali  hanya  memberikan  landasan  hukum  bagi  pengusaha  untuk  memberikan  pembayaran kompensasi kepada korban pencemaran. Oleh karena itu perlu mengetahui mengenai kedudukan Prinsip Pencemar Membayar ( Polluter Pays Principle ) dalam Sistem Hukum Lingkungan Sebagai Reformasi  Agraria.  Prinsip  Pencemar  Membayar  yang  memiliki  fungsi  mengesahkan  seharusnya tidak dirumuskan dalam bagian penjelasan pasal. Jika mengikuti penjelasan Undang-undang No. 23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  maka  maksud  Prinsip  Pencemar Membayar,  bahkan  memiliki  banyak  pemaknaan  seperti  membayar  untuk  mencemari  ( paying  to pollute )  atau  dapat dimaknai  sebagai license  to  pollute .  Hasil  telaah  hukum  internasional,  prinsip pencemar membayar memiliki dua pemaknaan, yaitu sebagai instrumen ekonomi dengan maksud pembebanan biaya kepada pelaku pencemar yang potensial dan diartikan juga sebagai instrument dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran lingkungan.
Kata Kunci : kelalaian; prinsip pencemar membayar; tanggung jawab mutlak.
1 Program  Studi  Hukum  Bisnis,  Universitas  Agung  Podomoro,  APL  Tower  Lt.  Podomoro  City,  Jl.  Letjen  S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, 11470, Email: fajar.sugianto@podomorouniversity.ac.id.
2 Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, APL Tower Lt. Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, 11470, Email: sanggup.leonardo@podomorouniversity.ac.id.
3 Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, APL Tower Lt. Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, 11470
I. Pendahuluan
Secara prinsip, barangsiapa yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut. Hal ini  senada  dengan  prinsip  pencemar membayar ( the Polluter Pays Principle ): whoever  is  responsible  for  damage  to the  environment  should  bear  the  costs associated  with  it." 4 .  Namun  demikian, beberapa  orang  tidak  setuju  dengan dalil  yang  menyatakan  bahwa  orang- orang  yang  menyebabkan  kerusakan atau  merugikan  orang  lain  harus membayar untuk kerusakan yang ditimbulkan tersebut. Memaksa
pencemar untuk membayar biaya kerusakan,  secara  efisiensi  ekonomi dapat dikatakan adil. Kebijakan berdasarkan Prinsip Pencemar Membayar diterapkan untuk melindungi lingkungan tanpa mengorbankan efisiensi  dari  sistem  ekonomi  pasar bebas.
Penggunaan  sumber  daya  alam yang cenderung bersifat eksploitasi dan tidak terkendali untuk kegiatan ekonomi,  memunculkan  ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level  tertentu  dapat  mengakibatkan bencana  bagi  kehidupan  manusia. Ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber  daya  alam 5 ,  dapat  berupa
4 United  Nations  Environmental  Programme (UNEP) , 1992.
5 Schlosberg  menyebutkan  bahwa  keadilan lingkungan  adalah  pendistribusian, but  it  is  also about  individual  and  community  recognition, partipation, and functioning . Lihat: David
Schlosberg, 2007, Defining Environmental
penguasaan yang tidak memperhitungkan terjaganya lingkungan hidup untuk tetap menunjang kehidupan, termasuk terganggunya hak-hak masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kelestarian  fungsi-fungsi  lingkungan hidup.  Pemahaman  tehadap  kekayaan sumber  daya  alam  sebagai  ‘milik bersama’  dan  dianggap  sesuatu  yang gratis  akan  tetap  digunakan  oleh pengguna  sumber  daya  alam,  jika pengaturan  regulasi  di  bidang  hukum lingkungan  tidak  dapat  memberikan batasan-batasan  yang  jelas  mengenai pola-pola pemanfaatan yang berkeadilan dan upaya perlindungannya. Tragedi terhadap
sumber kekayaan bersama yang diakibatkan  oleh  kegiatan  eksploitasi guna pemenuhan kepentingan ekonomi disebabkan karena tidak adanya mekanisme keseimbangan antara kegiatan
ekonomi dan upaya perlindungan  dan  pelestariannya. 6
Hardin  menyebutkan  bahwa  apa  yang disebut the  commons itu  dipandang sebagai  sesuatu  hal  yang  ‘gratis’
sehingga segala
kegiatan pemanfaatannya  tidak  disertai  dengan
Justice,  Theories,  Movements,  and  Nature , Oxford University Press, New York, hlm. viii.
6 Marsudi  Triatmodjo,  2001, Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan
Pencemaran  Laut  oleh  Sumber  dari  Darat  di Kawasan  Asia  Tenggara ,  Disertasi,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.
biaya pemulihan untuk menjaga
kesinambungannya. 7
Dalam proses produksi, produsen tidak memperhitungkan biaya pembuangan limbah dalam biaya produksi  mereka,  tetapi  dibebankan kepada  pengguna  lingkungan  laut lainnya.  Dalam  literatur  ekonomi,  biaya ekonomi  yang  dikeluarkan  dari  proses ekonomi pasar disebut sebagai external economy , atau externality . 8 Keadaan ini karena  adanya  anggapan  tradisional yang  menyatakan  bahwa  air,  misalnya, adalah  barang  bebas  dan  terbuka  bagi siapa  saja  yang  memanfaatkannya sehingga  para  produser berpikir  bahwa keuntungan  yang  timbul  atau  biaya untuk mengendalikan pencemaran dibiarkan di luar proses produksi.
Kesadaran  pelaku  ekonomi  untuk bertanggung  jawab  dan  turut  memikul beban atas potensi dampak negatif dari proses  produksi  yang  ditimbulkan  tidak menjadi  dasar  pertimbangan.  Bahkan dalam  politik  pemanfaatan  sumber daya  alam,  politik  hukum  Negara berorientasi pada eksploitasi ( use oriented ) sehingga berbagai kepentingan konservasi dan
keberlanjutan  sumber  daya  alam 9 , karena
semata-mata digunakan
sebagai perangkat hukum ( legal
7 Ibid.
8 Ibid ., hlm. 371.
9 Dalam  pengertian  umum,  sumber  daya didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  dipandang memiliki  nilai  ekonomi.  Dapat  juga  dikatakan sumber  daya  adalah  komponen  dari  ekosistem yang  menyediakan  barang  dan  jasa  yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.
instrument ) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan  pendapatan  dan  devisa Negara.  Sejak  Pemerintah  Indonesia menerima investasi modal asing melalui  pemberlakuan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penanaman Modal Asing dan dilanjutkan dengan undangan
pemerintah  dalam  menarik  investor- investor  asing  mendorong  pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1967  tentang  Pertambangan. Merupakan  apresiasi  dari  kebijakan Negara  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi  nasional,  melalui  eksploitasi sumber  daya  tambang  yang  dimiliki Indonesia, sehingga politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut adalah kemauan
Negara mengeksploitasi sumber  daya  tambang  untuk  memacu pertumbuhan    ekonomi.  Anggapan  ini dapat  saja  benar  bila  dihubungkan dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UUPPLH”)
dengan  tidak  memberikan  pengaturan memadai  dalam  memberikan  sanksi terhadap  pelaku  pencemaran,  kecuali hanya  memberikan  landasan  hukum bagi  pengusaha  untuk  memberikan pembayaran kompensasi kepada korban pencemaran. John Maddox memberikan argumentasi  bahwa  pencemaran  akan
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 1, January 2020
dapat  dipecahkan  dengan  menghitung ongkos-ongkos  yang  timbul  ( price )  dan merupakan masalah dari factor ekonomi  saja.  Lebih  lanjut  diuraikan, ‘we  can  reduce  pollution  if  we  are prepared  to  pay  for  it’ ,  sehingga dipahami  seberapa  besar  kemampuan membayar, baik dengan program untuk menciptakan
alat pencegah pencemaran  ( anti-pollution) maupun
secara tidak langsung dengan membayar  kerugian  yang  disebabkan oleh pencemaran. 10
E.J.  Mishan  dalam the  cost  of economic  growth pada  tahun  enam puluhan memperkenalkan Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) yang  menyebutkan  bahwa  pencemar semata-mata  merupakan  seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya  dapat  dihindarinya. 11 Mulai tahun 1972 Prinsip Pencemar Membayar  dianut  dan  dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Organisasi  Kerjasama  Ekonomi  dan Pembangunan (Organization of Economic Co-operation and
Development/OECD) 12 ,  yang  pada intinya  menyebutkan,  bahwa  pencemar harus  menanggung  beban  atau  biaya
10 Daud  Silalahi,  1996, Hukum  Lingkungan dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia , Alumni, Bandung, hlm. 12.
11 Rangkuti,  Sundari,  2000, Hukum  Lingkungan dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional,  edisi kedua ,  Airlangga  University  Press,  Surabaya, hlm. 238.
12 Philip  Sands,  2003, Principles  of  International Environmental  Law,  Second  Edition ,  Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 281.
pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.
Pada  perkembangan  selanjutnya, Prinsip Pencemar Membayar tidak saja semata-mata  dipahami  sebagai  bagian dari  instrumen  ekonomi,  tetapi  mulai bergeser  pada  bidang  hukum.  Dalam perspektif  hukum  positif  yang  dimiliki Indonesia, Prinsip Pencemar Membayar  tidak  memiliki  pengaturan memadai,  baik  dalam  tingkat  dasar pengaturan  hukum,  pemaknaan  dalam putusan-putusan  pengadilan,  termasuk kejelasan  eksistensinya  dalam  praktek- praktek penyelesaian kasus-kasus pencemaran  yang  terjadi  di  Indonesia, sehingga perbandingan Prinsip Pencemar  Membayar  dalam  sistem hukum lingkungan dapat menjadi pembaharuan hukum agraria,
khususnya  dalam  reformasi  sumber daya alam.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  maka  tulisan  ini  merumuskan permasalahan: Bagaimanakah kedudukan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Sistem Hukum Lingkungan Sebagai Reformasi Agraria?

## II. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yaitu  suatu  penelitian yang  dilakukan  dengan  mempelajari dan  menelaah  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier yaitu inventarisasi peraturan  mengacu  kepada  norma- norma  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hal  ini yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan masalah yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  Undang-Undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  komparatif ( comparative  approach ).  “Pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) dilakukan  dengan  menelaah  semua Undang-Undang  dan  regulasi  yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  sedang  ditangani.” 13 Pendekatan perbandingan  ( comparative  approach ) adalah dengan memperbandingkan sistem  hukum.  “Studi  perbandingan hukum  merupakan  kegiatan  untuk membandingkan  hukum  suatu  negara dengan hukum negara lain atau hukum dari  suatu  waktu  tertentu  dengan hukum dari waktu yang lain.” 14
Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data
13 Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, hlm. 93.
sekunder  berupa  bahan  hukum  yang meliputi:  bahan  hukum  primer,  yakni bahan  hukum  berupa  Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan  dengan  masalah  yang akan  dibahas,  dengan  sumber-sumber yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  bahan hukum  sekunder  adalah  bahan  acuan lainnya  yang  berisikan  informasi  dan mendukung penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur  atau  buku  bacaan  hukum, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah, dan sebagainya  yang  berkaitan  dengan penulisan  ini;  dan  bahan  hukum  tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan-bahan  primer  dan  sekunder seperti  kamus  bahasa  maupun  kamus hukum.
Metode pengumpulan data dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library research ), yaitu mempelajari dan menganalisis  secara  sistematis,  buku- buku,  peraturan  perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan  dengan  permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan.
III. Analisis dan Pembahasan
A. Prinsip  Hukum  dan  Konsep Pengaturan dalam Hukum Lingkungan
Prinsip  hukum  adalah  prinsip (asas)  yang  menjadi  dasar  bagi  suatu sistem  hukum 15 ,  yang  berguna  dalam pembuatan  maupun  dalam  penerapan hukum. Mengenai apa yang dinamakan asas  hukum  atau  prinsip  hukum terdapat  beberapa  pendapat.  Paul Scholten  merumuskan  asas  hukum sebagai  pikiran-pikiran  dasar  yang terdapat  di  dalam  dan  di  belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan  hakim  (yurisprudensi),  yang berkenaan dengan ketentuan- ketentuan  dan  keputusan-keputusan individual  dapat  dipandang  sebagai penjabarannya. 16
Dalam  definisi  tersebut  tampak dengan  jelas  peranan  asas  hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan  kaidah  hukum  dalam  bentuk
kaidah perilaku. Dalam definisi Scholten  di  atas  disimpulkan  lebih
lanjut bahwa asas-asas hukum
15 Black  mendefinisikan principle  sebagai  a fundamental  truth  or  doctrine,  as  of  law;  a comprehensive  rule  or  doctrine  which  furnishes a  basis  or  origin  for  others;  a  settled  rule  of action,  procedure  or  legal  determination ,  lihat: Henry  Campbell  Black,  1990, Black’s  Law Dictionary,  6 th ed. ,  West  Publishing  Co.,  St. Paul, hlm. 1193.
16 Paul  Scholten  dalam  J.J.H.  Bruggink,  1999,
Refleksi  tentang  Hukum ,  alih  Bahasa  Arief Sidharta,  Cetakan  ke-2,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 119-120.
mewujudkan  sejenis  sistem  sendiri, yang  sebagian  termasuk  ke  dalam sistem  hukum,  tetapi  sebagian  lainnya tetap  berada  di  luar  sistem  hukum. Menurut  Paul  Scholten,  asas-asas hukum  itu  berada  di  dalam  sistem hukum  maupun  di  belakangnya.  Dalam hal  ini,  pikiran  Scholten  terarah  pada sistem  hukum  positif.  Peranan  ganda dari  asas  hukum  berkenaan  dengan sistem  hukum  positif  itu  berkenaan dengan  sifat  asas  hukum  sebagai kaidah penilaian. Asas hukum mengungkapkan  nilai,  yang  harus  kita perjuangkan  untuk  mewujudkannya, tetapi  hanya  sebagian  saja  dapat direalisasikan  dalam  hukum  positif. Sejauh nilai suatu asas hukum diwujudkan dalam kaidah hukum dalam sistem  hukum  positif,  maka  asas hukum itu berada dalam sistem tersebut.
Karl  Larenz  menyebutkan  bahwa asas  hukum  adalah  gagasan  yang membimbing  dalam  pengaturan  hukum (yang  mungkin  ada  atau  sudah  ada), yang  dirinya  sendiri  bukan  merupakan aturan  yang  dapat  diterapkan,  tetapi yang  dapat  diubah  menjadi  semikian. 17
Robert Alexy membedakan antara asas hukum  dan  peraturan  hukum.  Menurut pendapatnya,  asas  hukum  adalah ‘optimierungsgebote’ yang berarti aturan  yang  mengharuskan  bahwa sesuatu  berdasarkan  kemungkinan- kemungkinan yuridis dan faktual
17 Ibid. , hlm. 121.
seoptimal mungkin direalisasikan.
Sebaliknya,  aturan  hukum  adalah  yang selalu dapat atau tidak dapat dipatuhi. 18
Ron  Jue  membatasi  pengertian  asas
hukum sebagai nilai-nilai yang membatasi kaidah-kaidah hukum
disebut asas-asas hukum. Asas hukum itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah  hukum,  diatasnya  bertumpu muatan  ideologis  dari  tatanan  hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang  sebagai  operasionalisasi atau  pengolahan  lebih  jauh  dari  asas- asas hukum. 19
Bellefroid  menyebutkan  bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang  dijabarkan  dari  hukum  positif  dan yang  oleh  ilmu  hukum  tidak  dianggap berasal  dari  aturan-aturan  yang  lebih umum.  Asas  hukum  itu  merupakan pengendapan  hukum  positif  dalam suatu masyarakat. 20
Asas  hukum  mempunyai  dua fungsi,  yaitu  fungsinya  dalam  hukum dan  ilmu  hukum.  Fungsi  asas  hukum dalam hukum
berdasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk  undang-undang  dan  hakim (ini  merupakan  fungsi  yang  bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh  yang  normatif  dan  mengikat para  pihak.  Fungsi  asas  hukum  dalam ilmu  hukum  hanya  bersifat  mengatur
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Bellefroid  dalam  Sudikno  Mertokusumo,  2005,
Mengenal Hukum, Cet. Ke-2 , Liberty,
Yogyakarta, hlm. 34.
dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya  adalah  memberi  ikhtisar, tidak  normatif  sifatnya  dan  tidak termasuk hukum positif. 21
Upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup dengan mengedepankan Prinsip Pencemar
Membayar dalam perumusan kebijakan pemerintah  juga  merupakan  salah  satu bentuk  dari  konsep  Pembangunan Berkelanjutan  sebagaimana  tercermin dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (4)
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen  Ke-empat  (selanjutnya disebut  “UUD  1945”)  yang  mengatur
sebagai berikut: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.”
Pembangunan
berkelanjutan dapat  diturunkan  menjadi  beberapa elemen  inti,  yaitu  prinsip  integrasi ( integration
principle), prinsip pemanfataan berkelanjutan
(sustainable  use), prinsip keadilan  intra generasi (intragenerational  equity ),  dan prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity) . Elemen-elemen ini juga dikemukakan  oleh  Philippe  Sands, yang menyatakan bahwa elemen
21 Ibid., hlm. 36.
hukum dari pembangunan berkelanjutan terdiri atas: a.  Keadilan antar generasi (intergenerational equity), yang dapat  dilihat  dari  kebutuhan  untuk melindungi  Sumber  Daya  Alam (selanjutnya  disebut  “SDA”)  bagi keuntungan  generasi  yang  akan datang; b.  Pemanfaatan  secara  berkelanjutan
( the  principle  of  sustainable  use ), yang  direflesikan  dalam  eksploitasi
SDA secara berkelanjutan, hati-hati
(prudent) , rasional (rational),
bijaksana (wise) , dan layak
(appropriate) ;
c.  Keadilan intra generasi, yang ditunjukkan  melalui  pemanfaatan SDA  secara  berkeadilan (equitable
use  of  natural  resources), dimana pemanfaatan SDA oleh satu negara tetap harus memperhatikan kebutuhan dari negara lain; dan d.  Prinsip integrasi (integration principle) ,  yang  meminta  adanya jaminan bahwa pertimbangan lingkungan  akan  diintegrasikan  ke dalam  rencana,  kebijakan,  serta program  terkait  ekonomi  terkait ekonomi  dan  pembangunan,  serta bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan harus memperhatikan tujuan perlindungan lingkungan. 22
22 Andry  G.  Wibisana,  2017, “Keadilan  dalam Satu  (Intra)  Generasi:  Sebuah  Pengantar Berdasarkan  Taksonomi  Keadilan  Lingkungan ”,
Jurnal  Mimbar  Hukum  Vol.  29,  Nomor  2,  Juni
Prinsip Pencemar Membayar memberi arah dalam pengaturan
hukum lingkungan terkait adanya pencemaran  lingkungan  yang  merusak kelestarian lingkungan dan bertentangan dengan konsep
pembangunan  berkelanjutan.  Asas  ini menunjuk  pada  suatu  kewajiban  atau pembebanan  kepada  pencemar  untuk membayar kerugian yang dialami korban.  Permasalahan  yang  muncul kemudian  menyangkut  konsep  yang dimaknai  dalam  pengaturan  regulasi hukum  lingkungan  di  Indonesia.  Pada rumusan  penjelasan  dalam  Pasal  34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya  disebut  UUPLH),  misalnya menyisakan  masalah  tersendiri  jika dilihat  dari  fungsi  asas  hukum.  Asas Pencemar  Membayar  yang  memiliki fungsi  mengesahkan,  seharusnya  tidak dirumuskan  dalam  bagian  penjelasan pasal.  Penempatan  rumusan  ‘asas pencemar membayar’ (diartikan sebagai Polluter  Pays  Principle )  dalam penjelasan,  berpotensi  menimbulkan norma baru 23 , dan bahkan membingungkan,  antara  hukum  yang dianut  menggunakan  ketentuan  dalam Pasal  34  ayat  (1)  UUPLH  atau
2017, hlm. 292-307, dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19143/17 301, diakses pada 02 September 2019.
23 Sebagai  bukti  penggunaan  asas  ini  pada tingkat praktek adalah dibebaskannya tersangka pencemaran  lingkungan  (pembuangan slude oil /lantung)  oleh  Polda  Kaltim  Tahun  2004 dengan  alasan  pencemar  telah  melakukan pembayaran (pencemar membayar).
mengikuti  isi  penjelasan  Pasal  34  ayat (1)  UUPLH  tersebut.  Jika  mengikuti penjelasan,  maka  maksud  dari  Prinsip Pencemar  Membayar,  bahkan  memiliki banyak  pemaknaan  seperti  membayar untuk  mencemari  ( paying  to  pollute ) atau dapat dimaknai sebagai license to pollute .
B. Pengaturan  Prinsip  Pencemar

## Membayar
Pertumbuhan  tata pengaturan secara  hukum  lingkungan  modern diawali setelah lahirnya Deklarasi
tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan  pada  tahun  1972 sebagai  hasil  dari  Konferensi  PBB tentang  lingkungan  hidup  manusia  di Stockholm  yang  merupakan  wujud nyata  dari  pembangunan  kesadaran umat manusia terhadap masalah lingkungan  hidup.  Deklarasi  tentang lingkungan  hidup  tersebut  berisi  26 (dua puluh enam) asas pelestarian dan pengembangan  lingkungan  hidup  yang dilandasi oleh 7 (tujuh) pokok
pertimbangannya. Deklarasi Stockholm yang menghasilkan  asas-asas  pelestarian dan  pengembangan  lingkungan  hidup bukan  merupakan  suatu  asas-asas yang harus ada dalam hukum lingkungan  negara  Indonesia.  Untuk dapat  mengembangkannya  menjadi asas-asas  hukum  lingkungan  nasional maka  pengaturan  kebijakan  dalam asas-asas pelestarian dan
pengembangan lingkungan hidup
tersebut  perlu  diolah  dahulu  untuk kemudian  dapat  dituangkan  ke  dalam asas  hukum  lingkungan  Indonesia. Oleh  karena  itu,  Deklarasi  Stockholm hanya menjadi referensi bagi pengembangan  hukum  lingkungan  dan tata pengaturannya. Munadjat Danusaputro,
menyatakan  bahwa  dalam  26  (dua puluh  enam)  asas  yang  dideklarasikan dalam  Deklarasi  Stockholm  tersebut, hanya  ada  satu  asas  yang  secara khusus  menyebut  dan  merujuk  pada arah pengembangan hukum lingkungan, Asas  tersebut  adalah  asas  ke-22. Kemudian  asas  tersebut  didukung  oleh asas ke-17 dan asas-21 dalam pelaksanaanya secara
nasional maupun internasional.
Asas  22  Deklarasi  Stockholm berbunyi:  “ state  shall  co-operate  to develop  further  the  international  law regarding liability and compensation for the  victims  of  pollution  and  other environmental  damage  caused  by activities  within  the  juruisdiction  or control  of  such  states  to  areas  beyond their  jurisdiction ”,  (Negara-negara  akan bekerjasama  dalam  mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai  tanggung  jawab  hukum (tanggung gugat) dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran atau kerusakan  lingkungan  akibat  kegiatan dalam wilayah kewenangan atau pengawasan negara yang
bersangkutan  kepada  wilayah  di  luar kewenangnnya).
Dalam  rangka  hari  lingkungan hidup,  pada  tanggal  5  Juni  2006, Indonesian  Center  for  Environmental Law (ICEL) menuntut adanya perbaikan pengelolaan  lingkungan  dan  sumber daya  alam  dengan  pendekatan  yang lebih komprehensif dengan mendasarkan  pada  penerapan  asas- asas  umum  kebijaksanaan  lingkungan yakni  Prinsip  Pencemar  Membayar ( Polluter Pays Principle ) melalui pengembangan kebijaksanaan
pemberian  insentif  pajak  pemasukan alat  pengelolah  limbah  bagi  industri yang  taat  lingkungan,insentif  lain  bagi pengembangan industri yang melakukan daur ulang ( reused, recycling ).
Hukum  internasional  telah  lama mengatur  soal  kewajiban  bagi  pelaku pencemaran  lingkungan  yang  melewati batas  suatu  negara  atau  satu  pihak  ke pihak  lainnya.  Dikenal  dengan  istilah Transfrontier  Pollution (TFP).  Sejak awal  dekade  1970-an,  permasalahan ini telah sering terjadi sehingga menimbulkan pemikiran tentang perlunya  kesepakatan  yang  mengatur sekaligus  mengatasi  masalah  tersebut. Contoh perjanjian yang telah disepakati yang mengatur masalah TFP ini adalah Perjanjian  Brussel  tentang  intervensi  di
lautan terbuka terkait korban pencemaran minyak ( Brussels
Convention  Relating  to  Intervention  on
The High Seas In Cases of Oil Pollution Casualties ) serta perjanjian pertanggungan  sipil  untuk  kerusakan karena pencemaran minyak ( Convention  on  Civil  liability  for  Oil Pollution Damage ).
Dua perjanjian itu dilatarbelakangi dengan  terjadinya  peristiwa  kandasnya kapal  tanker  minyak  Torrey  Canyon  di lepas  pantai  Inggris  pada  tahun  1967. Kedua perjanjian di atas menjadi pokok yang penting dalam pengaturan lingkungan  hidup  yang  bersifat public goods atau barang umum seperti udara, air, dan lautan.
Prinsip Pencemar Membayar merupakan  salah  satu  prinsip  yang penting  dalam  pengelolaan  lingkungan, selain prinsip the sustainable development,  the  prevention  principle; the  precautionary  principle;  and  the proximity principle . 24 Pengaturan
Prinsip  Pencemar  Membayar  untuk pertama kali dirumuskan oleh Organization for Economic Co- operation and Development (selanjutnya disebut OECD), dan dalam ketentuan-ketentuan  hukum European Communities (EC) tahun 1972.
Selanjutnya  tahun  1973,  merupakan penerapan pertama kali kedalam masalah-masaslah lingkungan hidup. 25
24 Michael  Faure  and  Goran  Skogh,  200  3, The Economic  Analysis  of  Environmental  Policy  and Law,  an  Introduction ,  Edward  Elgar  Publishing Inc., Massachusett, USA, hlm. 5.
25 Philip Sands QC, Op.Cit. , hlm. 281-283.
Keberadaan  Prinsip  Pencemar Membayar  dapat  ditemukan  dalam berbagai  dokumen  hukum  (terutama soft law dalam kategori soft principles ) 26 ,  berkembang  dalam penggunaannya dan diatur dalam dokumen-dokumen hukum internasional,  di  antaranya, the  1980 Athens  Protocol  for  the  Protection  of Mediteranian  Sea  against  Pollution from Land-based Sources and activities 27 , the 1992 Helsinki
Convention  on  the  Transboundary Effects  of  Industrial  Accidents 28 ,  the 1993  Lugano  Convention  on  Civil Liability  for  Damage  resulting  from
Activities Dangerous to the
Environment 29 ,  the  1992  Helsinki Convention  on  the  Protection  and  Use of  Transboundary  Watercourses  and International  Lakes 30 ,  the  1996  London Protocol  to  the  Convention  on  the Prevention  of  Marine  Pollution  by Dumping of Wastes and Other Matter. 31
26 Soft  Law meliputi soft  principles (seperti: Declaration )  dan  kategori  sebagai normative recommendations . Normative  recommendation pada  umumnya  berisi  norma-norma  tentang standar-standar  yang  dapat  dijadikan  pedoman mengenai  apa  yang  ditetapkan  dan  bagaimana melakukannya,  lihat:  Marsudi  Triatmodjo,  1998,
Peran dan Fungsi Soft Law dalam Perkembangan  Hukum  Internasional  tentang Hak  Asasi  Manusia  dan  Lingkungan  Hidup , Mimbar  Hukum,  Nomor  31/VIII/1998,  Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 43.
27 United  Nations  Environmental  Programme (UNEP), 1992.
28 United  Nations  Economic  Commission  for Europe (UNECE), 1992.
29 European  Communities  Civil  and  Comercial Matters , 1993.
30 United  Nations  Economic  Commission  for Europe (UNECE), 1992.
31 London  Protocol,  (International  Maritime Organization) , 1972/1996.
Polluter Pays Principle juga ditemukan  dalam  rumusan  prinsip  ke- 16 the  Rio  Declaration  on  Environment and  Development yang  menyebutkan bahwa:
“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs  and  the  use  of  economic instruments, taking into account the approach  that  the  polluter  should, in  principle,  bear  the  costs  of pollution,  with  due  regard  to  the public interests and, without distorting  international  trade  and investment. ” 32
Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh Sands  dengan  mengemukakan  bahwa ‘the practical implications of the polluter pays  principle  are  its  aloocation  of economic  obligations  in  relation  to environmentally  damaging  activities, particularly in relation to liability, the use of  economic  instrument,  and  the application of rules relating to competition  and  subsidy’ . 33 Meskipun demikian,  prinsip  ini  telah  menjadi solusi  bagi  beberapa  Negara  dalam membangun sistem hukum nasionalnya terutama  dalam  mengatur  kasus-kasus pencemaran lingkungan.
OECD merumuskan  ‘apa  yang harus dibayar’ terkait dengan penerapan Prinsip Pencemar Membayar.  Salah  satu  rumusannya, bahwa  pencemar  selayaknya  dibebani kewajiban
membayar akibat pencemaran  yang  ditimbulkan.  Namun
32 The Rio Declaration, UN , 1992.
33 Philip Sands, Op.Cit. , hlm. 280.
demikian, muncul penentangan dengan alasan:
a.  Pemulihan  lingkungan  tidak  ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan  hebat  yang  dampaknya tidak  dapat  diselesaikan  dengan ganti kerugian murni;
b.  Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka  panjang  dan  penemuan dampak tidak langsung;
c.  Perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia- sia dari segi ekonomik. 34 Selanjutnya  OECD  merumuskan
lebih lanjut, penerapan prinsip pencemar membayar dilakukan dengan membebani  biaya  kegiatan  yang  perlu untuk  mencegah  pencemaran,  dalam bentuk  pungutan  insentif  yang  sama dengan  biaya  pembersihan  limbah, atau  hanya  menetapkan  kriteria  yang mengharuskan mengambil upaya pencegahan 35 Menurut  OECD,  upaya pengendalian  pencemaran  melibatkan biaya-biaya alternatif penerapan kebijakan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan terknologi unit-unit pengelolaan
pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang  diterapkan  oleh  OECD  tercakup
34 Sundari Rangkuti, Op.Cit. , hlm. 253.
35 Ibid. , hlm. 253.
dalam tujuh kebijaksanaan yang diambil,  yakni:  pengendalian  langsung, perpajakan, pembayaran, subsidi, macam-macam  kebijakan  yang  bersifat insentif seperti keuntungan pajak, fasilitas  kredit,  dan  amortisasi  atau pelunasan  hutang  yang  mempercepat ( accelerated  amortization ),  pelelangan hak-hak  pencemaran  ( the  action  of pollution right ), pungutan-pungutan ( charge ).
Penerapan Prinsip Pencemar Membayar  dalam  kaitannya  dengan instrumen ekonomi juga memiliki kelemahan,  karena  pembayaran  yang digantungkan  kepada  jumlah  pollutan yang  dikeluarkan  masih  harus  melihat “the  lifetime  of  production  project” sehingga  pengenaan  pajak  lingkungan tidak  akan  efektif  dan  menimbulkan efek negatif bagi kesejahteraan
sosial. 36 Rumusan Prinsip Pencemar Membayar yang menggabungkan antara  instrumen  ekonomi  dan  hukum dapat  ditelusuri  dari  paham  yang diajukan oleh Seerden, sebagai berikut:
“Under  the  Polluter  Pays  Principle, the  polluter  basically  must  avoid any negative environmental impact. He  must  at  least  repair  all detrimental  consequenses.  This principle  not  only  concerns  the allocation  of  cost  of  avoidance, removal  and  compensation  of environmental impact. It also
36 Irina  Glazyrina,  Vesiliy  Glazyrin,  Sergey Vinnichenko,  2005, The  Polluter  Pays  Principle and  Potential  Conflicts  in  Society ,  dalam www.sciencedirect.com/polluter_pays_principle_ analysis.pdf, diakses tanggal 1 November 2016.
justifies measures of direct conduct (orders, prohibitions), incentive charge,  and  leads  to  claims  which compel  those  responsible  to  do something,  or  to  claim  concerning liability  under  civil  law.  Therefore, this  principle  serves  as  substantial principle in determining responsible for  environmental  impact,  danger and risk. ” 37
Meskipun  pandangan  di  atas masih  memiliki  pertalian  dengan  aspek pengalokasian biaya dalam penanggulangan  pencemaran,  tetapi juga memasuki
ranah pertanggungjawaban  hukum.  Dalam banyak  kasus  pencemaran  lingkungan, pertanggungjawaban  hukum  termasuk tindakan  untuk  menghilangkan  dampak negatif  menjadi  tuntutan  dalam  proses menyeimbangkan  antara  kepentingan kalangan  industri  dan  kepentingan masyarakat, termasuk kebutuhan menjaga pelestarian kemampuan lingkungan  hidup  yang  serasi  dan seimbang. 38
Dari  uraian  tersebut  di  atas, nampak bahwa Prinsip Pencemar
37 Seerden,  Rene  J.G.H.,  Michiel  A,  Heldeweg and  Kurt  R.  Deketelaere  (eds),  2002, Public Environmental  Law  in  the  European  Union  and The United States, A Comparative Analysis , The Hague,  Published  by  Kluwer  Law  International, Netherlands, hlm. 210-211.
38 Istilah  “pelestarian  kemampuan  lingkungan hidup  yang  serasi  dan  seimbang”  membawah kepda  keserasian  antar a  “pembangunan”  dan “lingkungan”,  sehingga  kedua  pengertian  itu, yaitu  “pembangunan”  dan  “lingkungan”  tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Adapun “pelestarian lingkungan” yang bermakna melestarikan  lingkungan  itu  an  sich  digunakan dalam  rangka  kawasan  pelestarian  alam  dan kawasan suaka alam. Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan,  ed.  8,  cet.  ke-19 ,  Gadjah  Mada
University Press, Yogyakarta, hlm. 98.
Membayar  memiliki  dua  pemaknaan, yaitu sebagai instrumen ekonomi dengan  maksud  pembebanan  biaya kepada pelaku pencemar yang potensial  untuk  membayar  kerugian atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dan diartikan juga sebagai instrument dasar untuk  menuntut  pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran lingkungan.
OECD  memberikan  definisi:  “ the polluter  should  bear  the  expenses  of carrying  out  measures  decided  by publik  authorities  to  ensure  that  the environment  is  in  “acceptable  state”  or in  other  words  the  cost  of  these measures  should  be  reflected  in  the cost of goods and services which cause pollution  in  production  and  or  in consumption.”
Studi  yang  dilakukan  OECD
dalam menghadapi masalah pengendalian pencemaran, menyimpulkan  terdapat  dua  aliran utama, yaitu: a.  Golongan yang menginginkan pengendalian  langsung  dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan
terhadap  para  pencemar,  terutama mengenai standar emisi; dan b.  Golongan  yang  lebih  menyukai pendekatan  ekonomi.  Golongan  ini mengemukakan,  berbagai  sumber daya  alam  terbuang  sia-sia  karena dianggap gratis atau kurang dipertimbangkan. Mereka
menganggap  perlu  ditetapkannya “harga  wajar”  yang  meliputi  pula pungutan pencemaran.
Dari  sudut  pandang  ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian  pencemaran  yang  paling efektif.  Karena  pungutan  merupakan insentif  permanen  guna  mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangan.  Namun  anggapan tersebut  dibantah,  yang  menganggap biaya  pungutan  sama  dengan  biaya pembelian hak untuk mencemari.
Argumen  tersebut  disanggah  dengan adanya  kenyataan  bahwa  pungutan pencemaran yang diperhitungkan secara tepat dapat mendorong
pencemar  untuk  mengurangi  emisi karena dengan jalan tersebut penanggulangan  limbah  akan  lebih murah  daripada  mencemarkan  dan kemudian  harus  membayar  tuntutan ganti rugi akibat pencemaran.
Prinsip Pencemar Membayar merupakan  penjabaran  dari  teori ‐ teori ekonomi tentang lingkungan ( environmental economics ) dimana
pencemaran/kerusakan
lingkungan dianggap sebagai sebuah bentuk kegagalan  pasar  ( market failure )  yang menimbulkan  inefisiensi.  Pencemaran lingkungan  menunjukkan private  costs ≠ social costs ,  yaitu  bahwa  biaya ‐ biaya lingkungan tidak dipertimbangkan dalam  pengambilan  keputusan.  Hal  ini disebut sebagai eksternalitas.
Instrumen untuk menerapkan Prinsip  Pencemar  Membayar,  antara lain melalui sistem pertanggung jawaban: negligence versus strict liability bertujuan  agar  ganti  rugi  yang diberikan  harus  mampu  melindungi kepentingan para korban dan memberikan  insentif  kepada  calon pencemar  untuk  bertindak  secara  hati- hati
a.  Negligence
Pencemar  bertanggungjawab  jika ia tidak optimal mengambil langkah-langkah pencegahan
( optimal  care ),  sehingga  pencemar yang  rasional  akan  mengambil langkah  optimal  sepanjang  biaya biaya  ganti  rugi  lebih  besar  dari pada biaya pencegahan optimal b.  Strict liability
- Pencemar bertanggungjawab manakala timbul kerugian (tanpa  melihat  apakah  ia  telah mengambil langkah pencegahan secara optimal atau tidak).
- Pencemar akan melakukan pencegahan  sebanyak  mungkin karena  kerugian  akan  semakin berkurang  ketika  pencegahan semakin banyak dilakukan. Kebijakan  berdasarkan  Prinsip
Pencemar Membayar harus memudahkan masyarakat untuk melindungi lingkungan tanpa mengorbankan  efisiensi  dari  sistem ekonomi  pasar  bebas.  Pencemar  disini
dapat  berupa  perorangan,  perusahan, maupun organisasi.
Terdapat  3  (tiga)  pokok  pikiran
yang terkandung dalam Prinsip Pencemar Membayar. Pertama , penegasan pada tanggung jawab bersama  dan  sama  tiap-tiap  negara untuk melindungi lingkungan hidup baik pada  pada  tingkat  nasional,  regional, maupun global. Kedua , perhatian untuk melakukan usaha mencegah, mengurangi  dan  mengontrol  ancaman terhadap  lingkungan  hidup  didasarkan pada  perbedaan  keadaan  masing- masing  negara,  khususnya  dalam  hal kontribusi  tiap-tiap  negara  tersebut pada terjadinya pertambahan intensitas ancaman  terhadap  lingkungan  hidup dan  atau  kerusakan  lingkungan  hidup yang  terjadi. Ketiga ,  bahwa  prinsip kebijakan
lingkungan
yang mengharuskan biaya pencemaran harus  ditanggung  oleh  mereka  yang menyebabkan itu.
C. Polluters  Pays  Principle  dalam Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia Dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia, Prinsip Pencemar Membayar (Polluter  Pays  Principle)
tidak hanya melingkupi instrumen ekonomi,  melainkan  telah  masuk  pada instrumen  hukum.  Dalam  hukum  positif yang mengatur perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berlaku  saat  ini  yaitu  UUPPLH,  Prinsip Pencemar  Membayar  telah  diadopsi
kedalam Undang-undang tersebut.
Pasal 2 UUPPLH menyebutkan sebagai berikut:
“Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 14 asas, yaitu: 1)  Tanggung jawab Negara; 2)  Kelestarian dan keberlanjutan; 3)  Keserasian dan keseimbangan; 4)  Keterpaduan; 5)  Manfaat; 6)  Kehati-hatian; 7)  Keadilan; 8)  Ekoregion; 9)  Kenekaragaman hayati; 10)  Pencemar membayar; 11)  Partisipatif; 12)  Kearifan lokal; 13)  Tata kelola pemerintahan yang baik; dan 14)  Otonomi daerah. ” Dalam penjelasan Undang- undang  mengenai  Prinsip  Pencemar Membayar  yang  tercantum  pada  Pasal 2  huruf  (J)  UUPPLH,  yang  dimaksud dengan  Asas  Pencemar  Membayar (Polluter Pays Principle) adalah “ bahwa setiap  penanggung  jawab  yang  usaha dan/  atau  kegiatannya  menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan  hidup  wajib  menanggung biaya pemulihan lingkungan ”.
Pasal  42  ayat  (1)  UUPPLH “Dalam  rangka  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup,  pemerintah  dan pemerintah
daerah
wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup” yang kemudian diterangkan pada Pasal 42  ayat  (2)  UUPPLH  “ Instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a.  perencanaan  pembangunan  dan kegiatan ekonomi; b.  pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif .
Kemudian lebih lanjut diterangkan pada Pasal  43  UUPPLH  bahwa  instrumen
perencanaan pembangunan
dan kegiatan ekonomi salah satunya meliputi  internalisasi  biaya  lingkungan hidup yaitu memasukkan biaya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup  dalam  perhitungan biaya  produksi  atau  biaya  suatu  usaha dan/atau kegiatan, serta yang dimaksud  dengan insentif  dan/atau disinsentif yaitu pemberian insentif ekonomi  pada  pemilik  kegiatan  yang taat  kepada  persyaratan  lingkungan dapat  merangsang  penaatan,  terutama bagi  perusahaan  milik  negara  yang penerapannya antara lain melalui penerapan  pajak,  retribusi,  dan  subsidi lingkungan hidup.
Sebaliknya kegiatan/atau  usaha  yang  tidak  taat akan  dikenakan  disinsentif  berupa pungutan.  Hal  ini  muncul  karena selama  ini  lingkungan  tidak  diberi nilai/harga maka dalam perkembanganya  manusia  atau  badan hukum  (terutama  yang  berorientasi pada  profit)  banyak  menggunakan sumber  daya  alam  secara  berlebihan dan  cenderung  membabat  habis  tanpa berpikir akibat bagi generasi yang akan datang. Tentu yang tersisa hanya derita
dan  bencana  yang  harus  ditanggung baik harga, benda dan nyawa. Untuk itu, usaha memberi suatu biaya lingkungan yang  ada  pada  Pasal  42 jo. Pasal  43 UUPPLH  ini  menjadi  langkah  awal untuk mereformasi dari Undang- Undang  sebelumnya  yakni  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPLH”).  Gagasan  yang  terkandung dalam Pasal tersebut, sebagai pengejawantahan  dari  prinsip  biaya lingkungan dan sosial yang terintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkiatan dengan penggunaan sumber daya alam,
sehingga pada akhirnya terjadi internalisasi  “eksertenalitas”  dalam  arti ekserternalitas  harus  menjadi  bagian dari  pengambilan  keputusan.  Dengan memanfaatkan  instrumen  yang  ada  di Undang-Undang tersebut berupa pengaturan  (larangan  dan  sanksi), charge, fees, leasing , perizinan,
mekanisme property right dan lain-lain.
Pasal  87  ayat  (1)  UUPPLH,  juga menyebutkan
bahwa “ Setiap penanggung  jawab  usaha  dan  atau  / kegiatan  yang  melakukan  perbuatan melanggar  hukum  berupa  pencemaran dan  atau /  perusakan  lingkungan  hidup wajib  membayar  ganti  rugi  dan  atau  / melakukan  tindakan  tertentu ”.  Dalam penjelasan  Pasal  87  ayat  (1)  UUPPLH tersebut diterangkan: “Ketentuan dalam ayat  ini  merupakan realisasi  asas  yang ada  dalam  hukum  lingkungan  hidup
yang disebut Asas Pencemar
Membayar (Polluter  Pays  Principle) . Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup  dapat  pula  dibebani  oleh  hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
a.  Memasang  atau  memperbaiki  unit
pengolahan limbah sehingga limbah  sesuai  dengan  baku  mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b.  Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c.  Menghilangkan atau memusnahkan penyebab
timbulnya  pencemaran  dan  atau perusakan lingkungan hidup.
Penjelasan  Pasal  87  ayat  (1) tersebut  telah  memberikan  gambaran bahwa  asas-asas  yang  berkembang dan berpengaruh dalam hukum lingkungan internasional, beberapa diantaranya telah diadopsi dalam Undang-undang  Lingkungan  Indonesia agar  tercipta  kemajuan  ekonomi  dan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan.  Mengenai  ganti  rugi  yang harus  dibayarkan  pencemar  terhadap dampak yang timbul akibat pencemaran, Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  13  Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan memberikan pedoman bagi
penyelesaian sengketa lingkungan baik
melalui  pengadilan  maupun  di  luar pengadilan.  Peraturan  menteri  tersebut
mengintrodusir komponen-komponen
yang harus dimasukan dalam penghitungan  ganti  rugi  baik  individu maupun lingkungan.
Oleh  karena  itu,  bagi  pelaku usaha  yang  memiliki  izin,  manakala aktivitas  bisnis  tersebut  menimbulkan kerusakan  lingkungan  karena  telah melampaui  atau  melanggar  baku  mutu kerusakan  lingkungan  yang  ditetapkan, maka  kepada  perusahaan  tersebut harus dikenakan sanksi berupa membayar sejumlah uang (uang paksa/ dwangsom ), bukan denda administratif,  yang  ditetapkan  oleh pemerintah (daerah), tanpa harus melalui proses persidangan (gugatan di pengadilan).  Sanksi  yang  diberikan bersifat  langsung,  setelah  dilakukan penghitungan  oleh  tim  ahli  (akuntan) tentang  besarnya  uang  yang  wajib dibayar  yang  setara  dengan  kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Terhadap  Pelaku  usaha  yang tidak  memiliki  izin  (PETI),  tanpa  harus mengkaji apakah telah melanggar baku mutu  kerusakan  atau  tidak,  pelaku kegiatan tambang tersebut harus dikenakan  kewajiban  membayar  uang paksa  guna  merehabilitasi  lingkungan yang rusak akibat dari aktivitas tambang  tersebut.  Selain  itu,  kepada pelaku  juga  dapat  dikenakan  sanksi yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
Secara teori, instrumen ekonomi menjanjikan  hasil  yang  baik  terhadap
penaatan  hukum  lingkungan.  Dalam prakteknya,  belum  adanya  peraturan pelaksana  terkait  instrumen  ekonomi yang menyebabkan kegagapan
pemerintah  dalam  penerapannya  dan keengganan pelaku usaha untuk melaksanakannya.  Dari  sekian  banyak bentuk  instrumen  ekonomi  yang  diatur dalam  UUPPLH,  hanya  4  (empat) bentuk  instrumen  ekonomi  yang  mulai dapat dilihat penerapannya di Indonesia, yaitu:
a. Pajak  dan  subsidi  Lingkungan .
Bentuk  ini  yang  paling  mudah dipahami dan diterapkan, walaupun tidak diatur secara khusus. Beberapa peraturan
pemerintah  dan  peraturan  daerah memasukkan instrumen ini sebagai bentuk  insentif  dan  disinsentif dalam peraturan terkait. Contohnya adalah  dalam  peraturan  mengenai
pajak bumi dan bangunan,
diberikan insentif pemotongan pajak bagi bangunan ramah lingkungan,  juga  dalam  peraturan mengenai pajak kendaraan diberikan  subsidi  bagi  kendaraan
ramah lingkungan.
b.  Perdagangan izin pembuangan limbah  dan/atau  emisi.  Mekanisme ini diwujudkan dalam bentuk mekanisme  REDD  yang  masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
c.  Pembayaran jasa lingkungan.
Mekanisme  imbal  jasa  lingkungan
antar  pemerintah  daerah  telah dilakukan  terutama  terkait  dengan pengelolaan  sampah  di  kota-kota besar. Contohnya Pemerintah Kota Bandung  memberikan  imbal  jasa bagi Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir  bagi  sampah  Kota  Bandung. Pembayaran  jasa  lingkungan  juga mulai diinternalisasikan dalam retribusi  kawasan  wisata  alam seperti  yang  dilakukan  di  kawasan wisata  Kawah  Putih,  Kabupaten Bandung.
d.  Label  Ramah  lingkungan.  Sudah
banyak produk-produk yang menggunakan label ramah lingkungan,  tetapi  hal  ini  belum menjadi pertimbangan utama
masyarakat Indonesia dalam membeli  suatu  produk.  Meskipun demikian,  penggunaan  label  ini cukup
menunjukkan bahwa
perusahaan-perusahaan  besar  di
Indonesia mulai menempatkan pertimbangan  lingkungan  sebagai poin  penting  dalam  manajemen perusahaannya.
Dari  keempat  bentuk  instrumen
ekonomi tersebut diatas. Jasa lingkungan dan label ramah lingkungan masih  diperdebatkan  posisinya  apakah bagian  dari  instrumen  ekonomi  atau bukan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa instrumen ekonomi, sebagaimana teori-teori yang
disebutkan  diatas  hanya  terdiri  atas pajak, deposit refund system, treadable permit ,  dan  subsidi,  sisanya  adalah praktek  ekonomi  yang  diberi  label ramah  lingkungan.  Di  luar  perdebatan yang  terjadi,  dari  sudut  pandang penaatan hukum yang tujuannya
adalah diterapkannya persyaratan
lingkungan oleh para pemangku kepentingan, instrument ekonomi memiliki peran yang signifikan.

## IV. Penutup
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat diketahui  bahwa  Prinsip  Pencemar Membayar  tidak  memiliki  pembenar menurut hukum untuk digunakan sebagai  dasar  pertanggungjawaban terhadap  kasus-kasus  pencemaran. Namun demikian, prinsip tersebut dapat dijadikan  perbandingan  bagi  sistem hukum  lingkungan  dan  tetap  menjadi bagian  penting  dalam  pembaharuan hukum  agraria,  khususnya  reformasi sumber  daya  alam  dan  lingkungan. Penerapan
Prinsip Pencemar
Membayar  tidak  hanya  berarti  bahwa pencemar  membayar  biaya  atau  ganti rugi  atas  kerusakan  yang  ditimbulkan, tetapi  juga  sebagai  upaya  tindakan preventif  demi  terjaganya  kelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan.
Prinsip Pencemar Membayar dapat  digunakan  dalam  mendukung reformasi  sumber  daya  alam  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  apabila dilakukan  proses  normatifikasi  dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.
Bibliografi
Buku:
Black,  Henry  Campbell.  1990. Black’s Law  Dictionary,  6 th Ed .  St.  Paul: West Publishing Co.
Bruggink,  J.J.H.  1999 Refleksi  tentang
Hukum .  Bandung.  Citra  Aditya Bakti.
Djajadiningrat, Surna T. 1997. Pengantar  Ekonomi  Lingkungan .
Jakarta: LP3ES.
Faure,  Michael  and  Nicole  Niessen
(ed).  2006. Environmental  Law  in Development,  Lessons  from  the Indonesian Experience , Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. Faure,  Michael  and  Goran  Skogh. 2003. The  Economic  Analysis  of
Environmental  Policy  an  Law,  An Introduction. Massachusett: Edward Elgar Pulishing, Inc. Hardjasoemantri, Koesnadi. 2006. Hukum  Tata  Lingkungan , Edisi Kedelapan, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Irham.  2007. Valuasi  Ekonomi  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan , Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemp, David D. 1998. The Environment Dictionary . London: Routledge. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Plater, Zygmunt J.B., Robert H.
Abrams, Williams Goldfarb.  1992,
Environmental  Law  and  Policy: Nature,  Law,  and  Society .  St. Paul: West Publishing Co. Rangkuti, Sundari. 2000. Hukum Lingkungan  dan  Kebijaksanaan
Lingkungan  Nasional. Surabaya:
Airlangga University Press. Sands,  Philip.  2003. Principles  of International  Environmental  Law, Second Edition . Cambridge: Cambridge University Press.
Schlosberg,  David.  2007. Defining Environmental  Justice,  Theories, Movements,  and  Nature :  New York:.Oxford University Press.
Seerden,  Rene  J.G.H.,  Michiel  A, Heldeweg,  Kurt  R.  Deketelaere (ed).  2002, Public  Environmental
Law  in  the  European  Union  and the United States, A Comparative Analysis .The  Hague:  Kluwer  Law
International.
Silalahi, Daud M.1996. Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia . Bandung: Alumni.
Suparmoko.  2006. Ekonomi  Sumber
Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis), Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE. Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem  Sumber  Daya  Hayati, di  Wilayah  Pesisir  dan  Laut Tropis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Triatmodjo, Marsudi. 2001, Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran  Laut  oleh  Sumber dari  Darat  di  Kawasan  Asia Tenggara , Disertasi pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## Artikel Jurnal:
Triatmodjo,  Marsudi,  1998. “Peran  dan Fungsi Soft Law dalam Perkembangan Hukum Internasional  tentang  HAM  dan Lingkungan Hidup”. Jurnal Mimbar Hukum. 31 (VIII). 43.
Wibisana,  Andry  G.  2017.  “Keadilan dalam  Satu  (Intra)  Generasi:
Sebuah  Pengantar  Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan”. Jurnal  Mimbar  Hukum. 29  (2). 292-307.

## Peraturan Hukum:
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1961 tentang Penanaman Modal Asing.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  13  Tahun  2011  tentang Ganti  Rugi  Akibat  Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan. United Nations Environmental Programme (UNEP) . 1992. United  Nations  Economic  Commission for Europe (UNECE). 1992.
European Communities Civil and Comercial Matters . 1993. London Protocol, (International Maritime Organization) , 1972/1996. The Rio Declaration. 1992.

## Internet:
Glazyrina, Irina, Vesiliy Glazyrin,
Sergey  Vinnichenko,  2005. “The
Prinsip  Pencemar  Membayar  and
Potential  Conflicts  in  Society” , tersedia di http:/www.sciencedirect.com//poll uter_pays_principle_analysis.pdf.
(diakses 1 November 2016).