Fauzan,  Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN ETIKA BISNIS ( Perspektif Etika Moral Immanuel Kant )

## Fauzan
Abstrak : Program CSR  ( Corporate  Social Reponsibility )  merupakan salah satu kewajiban  yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan  isi  pasal  74  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Ide yang  mendasari Corporate  Social  Responsibility (CSR),  sering dianggap  sebagai  inti  dari  etika,  kewajiban  bisnis  perusahaan  di samping  tugas  hukum  dan  ekonomi,  adalah  untuk  mencapai  tujuan jangka  panjang  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  CSR  memandang perusahaan  sebagai  agen  moral  dengan  parameter  keberhasilan perusahaan mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika  yang akan memberikan manfaat paling besar untuk masyarakat. Tanggung jawab perusahaan  terdiri  dari  :  Tanggung  jawab  Filantropis,  Tanggung Jawab Etis, Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Jawab Ekonomi. Pelaksanaan  program  CSR  yang  hanya  didasarkan  pada  proses pencitraan  perusahaan  dan  asas  taat  pada  peraturan  pemerintah menurut Kant tidak  memenuhi  syarat  moral. Dalam pandangan Kant, pelaksanaan CSR yang memenuhi syarat etis adalah Perusahaan yang melaksanakan  CSR  nya  tidak  dilandasi  oleh  tendensi-tendensi tertentu,  mereka  hanya  bertindak  demi  untuk  kewajibannya  semata- mata.  Tindakan  yang  semata-mata  karena  kewajiban  inilah  yang menurut Kant dikatakan sebagai Imperatif Kategoris, disini kehendak dan hukum adalah satu. Inilah yang disebut Kant sebagai “budi praktis yang  murni”  ( reine  praktische  vernunft ).  Disini  tidak  diperlukan alasan  atau  syarat  apapun  bagi  pelaksanaannya.  Imperatif  kategoris inilah  yang  dipandang  Kant  sebagai  azas  kesusilaan  yang transcendental.  Keharusan  yang  transcendental  dan  amat  kokoh  ini mewujudkan inti segala persoalan etis. Keharusan ini bersifat mutlak, tidak  memperhatikan  selera  suka-tidak  suka,  menguntungkan  atau tidak menguntungkan.
Kata Kunci : CSR, Etika Bisnis, Etika Moral

## PENDAHULUAN
Program  CSR  ( Corporate  Social  Reponsibility )  merupakan  salah  satu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  isi  pasal  74 Undang-undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  yang  baru.  Undang-undang  ini disyahkan  dalam  sidang  paripurna  DPR.  Dengan  adanya  Undang-undang  ini, industri  atau  korporasi-korporasi  wajib  untuk  melaksanakannya,  tetapi  kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu  negara  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  dan  industri  saja,  tetapi
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 116
setiap  insan  manusia  berperan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan pengelolaan  kualitas  hidup  masyarakat.  Industri  dan  korporasi  berperan  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat  dengan  mempertimbangkan  pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan  perusahaan  semata  ( single  bottom  line ),  melainkan  sudah  meliputi keuangan,  sosial,  dan  aspek  lingkungan  biasa  disebut  ( Triple  bottom  line )  sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.
Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini menjawab  keresahan  dunia  bisnis.  Belakangan  CSR  segera  diadopsi,  karena  bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih  dari  itu  pengusaha  di  cap  sebagai  pemburu  uang  yang  tidak  peduli  pada dampak  kemiskinan  dan  kerusakan  lingkungan.  Kendati  sederhana,  istilah  CSR amat marketable, melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah. Konsep  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  telah  dikenal  sejak  awal  1970, yang  secara  umum  diartikan  sebagai  kumpulan  kebijakan  dan  praktik  yang berhubungan  dengan stakeholder ,  nilai-nilai,  pemenuhan  ketentuan  hukum, penghargaan  masyarakat,  lingkungan,  serta  komitmen  dunia  usaha  untuk berkontribusi  dalam  pembangunan  secara  berkelanjutan.  CSR  ( Corporate  Social Reponsibility )  tidak  hanya  merupakan  kegiatan  kreatif  perusahaan  dan  tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata.
Perusahaan  tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab  ekonomi  dan  hukum (pemegang  saham),  tetapi  juga  tanggung  jawab  kepada  pihak  lain  (stakeholder) dalam menjalankan bisnisnya. Ide yang mendasari Corporate Social Responsibility (CSR),  sering  dianggap  sebagai  inti  dari  etika,  kewajiban  bisnis  perusahaan  di samping tugas hukum dan ekonomi, adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Griffin  dan  Pustay  (2005)  menyatakan  bahwa tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  kumpulan  tanggung  jawab  organisasi untuk  melindungi  dan  mengembangkan  masyarakat  dimana  organisasi  tersebut didirikan.  Bagaimana  bisnis  benar-benar  mendefinisikan  CSR?  Dewan  Bisnis Dunia  untuk  Pembangunan  Berkelanjutan  (1999)  mengusulkan  sebagai  definisi CSR  sebagai:  "komitmen  berkelanjutan  oleh  dunia  usaha  untuk  berperilaku  etis dan  berkontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  sambil  meningkatkan  kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya".
CSR  memandang  perusahaan  sebagai  agen  moral  dengan  parameter keberhasilan perusahaan mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika yang akan memberikan  manfaat  paling  untuk  masyarakat.  Menurut  Carrol  (1991)  Tanggung jawab perusahaan terdiri dari empat yang digambarkan sebagai berikut: Tanggung jawab  Filantropis, Tanggung  Jawab Etis, Tanggung  Jawab  Hukum  dan Tanggung Jawab Ekonomi. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial adalah  untuk  mengambil  tanggung  jawab  secara  komprehensif  melalui  lima  pilar, yaitu, pertama adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh dukungan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten.  Kedua  adalah  terkait  dengan kepentingan  pelanggan.  Ketiga  adalah  terkait  dengan  investor  dan  kreditur. Keempat adalah berkaitan dengan lingkungan alam. Dan yang kelima adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat umum (Madura, 2001).
Masih  banyak  perusahaan  tidak  mau  menjalankan  program-program  CSR karena  melihat  hal  tersebut  hanya  sebagai  pengeluaran  biaya  ( Cost  Center ).  CSR tidak  memberikan  hasil  secara  keuangan  dalam  jangka  pndek.  Namun  CSR  akan memberikan  hasil  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  keuangan perusahaan  di  masa  mendatang.  Investor  juga ingin  investasinya  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  perusahaannya  memiliki  citra  yang  baik  di  mata  masyarakat umum.  Dengan  demikian,  apabila  perusahaan  melakukan  program-program  CSR diharapkan  keberlanjutan,  sehingga  perusahaan  akan  berjalan  dengan  baik.  Oleh karena  itu,  program  CSR  lebih  tepat  apabila  digolongkan  sebagai  investasi  dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.
Jika  CSR  etis  diterapkan  dan  berkelanjutan  dan  terinternalisasi  ke  dalam budaya  perusahaan,  keuntungan  dapat  terus  dicapai  oleh  perusahaan.  Oleh  karena itu, pemerintah yang dapat mengatur konsep dan jenis CSR dalam hal "penegakan hukum"  dan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  diperlukan.  Perusahaan  perlu diyakinkan,  dan  ada  korelasi  positif  antara  pelaksanaan  CSR  dan  meningkatkan apresiasi dari dunia internasional dan pihak domestik untuk perusahaan-perusahaan. Oleh  karena  itu,  penerapan  CSR  tidak  seharusnya  dianggap  sebagai  biaya,  di  sisi lain, hal itu memberikan dampak positif pada perusahaan, pemegang saham, pajak, dan stakeholder secara keseluruhan.
Pemikiran  yang  mendasari  CSR  ( corporate  social  responsibility )  yang sering  dianggap  inti  dari  Etika  Bisnis  adalah  bahwa  perusahaan  tidak  hanya mempunyai  kewajiban-kewajiban  ekonomis  dan  legal  (artinya  kepada  pemegang saham atau shareholder ) tapi juga  kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang  berkepentingan  ( stakeholders )  yang  jangkauannya  melebihi  kewajiban- kewajiban secara ekonomi.
Pelaksanaan CSR tidak serta merta sesuatu yang positif. Isyu-isyu etika di Indonesia  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  implementasi  CSR.  Apakah  benar CSR  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  dilandasi  oleh  tanggung  jawab  moral perusahaan  terhadap  masyarakat,  ataukah  hanya  untuk  menjaga  citra  perusahaan dimata  masyarakat.  Hal  inilah  yang  menjadi  landasan  bagi  penulis  untuk menganalisis  sejauh  mana  konsep  dan  pelaksanaan  CSR  dilihat  dari  perspektif Etika Moral Immanuel Kant.
Secara  singkat,  arti  Kant  bagi  etika  adalah  bahwa  ia  menemukan  peran hakiki  otonomi  dalam  moralitas.  Distingsi  antara  moralitas  dan  legalitas,  antara sikap  moral  dengan  asal  taat  pada  peraturan  adalah  fundamental  bagi  pengertian moralitas secara universal. Penegasan Kant, bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan  sikap  batin,  dan  bukan    hal  sekedar  penyesuaian  dengan  aturan  dari  Negara, adat  istiadat  atau  agama.  Jadi  bahwa  asal  taat  pada  peraturan  belum  menjamin kualitas  moral.  Kant  memastikan  bahwa  kriteria  mutu  moral,  juga  dihadapan Tuhan, adalah  kesetiaan terhadap  suara hati sendiri. Jadi setiap  orang tidak hanya berhak, melainkan berkewajiban untuk senantiasa mengikuti suara hatinya sendiri. Memaksakan sikap moral merendahkan martabat manusia sebagai makhluq moral. Konteks  CSR  dalam  kekinian  coba  dikaji  dengan  konsep  etika  moral  dari  sudut pandang Immanuel Kant, adakah pelaksanaan CSR saat ini memang didasari pada tujuan-tujuan demi kemaslahatan masyarakat ataukah hanya proses pencitraan dari perusahaan dalam rangka menarik simpati masyarakat terhadap perusahaannya.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Etika Dan Moral
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern bahkan  dalam  post-modern  dewasa ini,  setiap  individu  anggota  masyarakat  dalam  interaksi  pergaulannya  dengan anggota  masyarakat  lainnya  atau  dengan  lingkungannya,  tampaknya  cederung semakin  bebas,  leluasa,  dan  terbuka.  Akan  tetapi  tidak  berarti  tidak  ada  batasan sama  sekali,  karena  sekali  saja  seseorang  melakukan  kesalahan  dengan menyinggung  atau  melanggar  batasan  hak-hak  asasi  seseorang  lainnya,  maka seseorang  tersebut  akan  berhadapan  dengan  sanksi  hukum  berdasarkan  tuntutan dari orang yang merasa dirugikan hak asasinya.
Hal  ini  tentu  saja  berbeda  dengan  kondisi  masyarakat  di  masa  yang  lalu, yang cenderung bersifat kaku dan tertutup karena kehidupan sehari-harinya sangat dibatasi oleh berbagai nilainormatif serta berbagai larangan yang secara adat wajib dipatuhi.
Gambaran  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari setiap anggota masyarakat akan berhadapan dengan batasan-batasan nilai normatif, yang  berlaku  pada  setiap  situasi  tertentu  dan  cenderung  berubah  dari  waktu  ke waktu,  sejalan  dengan  perubahan  pola  pikir  dan  perilaku  masyarakat  itu  sendiri. Batasan-batasan  nilai  normatif  dalam  interaksi  dengan  masyarakat  dan lingkungannya  itulah  yang  kemudian  dapat  kita  katakan  sebagai  nilai-nilai  etika. Sedangkan nilai-nilai dalam diri seseorang yang akan mengendalikan dimunculkan atau  tidaknya  kepatuhan  terhadap  nilai-nilai  etika  dapat  kita  sebut  dengn  moral atau moralitas.
Istilah etika dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa yunani: ethos ,  yang  berarti  kebiasaan  atau  watak. Etika  juga  berasal dari bahasa  Perancis: etiquette atau  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  kata  etiket  yang  berarti  juga kebiasaab  atau  cara  bergaul,  berperilaku  yang  baik.  Etika  lebih  merupakan  pola perilaku  atau  kebiasaan  yang  baik  dan  dapat  diterima  oleh  lingkungan  pergaulan seseorang.  Tergantung  kepada  situasi  dan  cara  pandangnya,  seseorang  dapat menilai apakah etika yang digunakan itu bersifat baik atau buruk.
Moralitas  atau  moral  adalah  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  Latin: mos (jamak: mores )  yang  berarti  cara  hidup  atau  kebiasaan.  Moral  atau  morale  dalam bahasa  inggris  dapat  diasrtikan  sebagai  semangat  atau  dorongan  batin  dalam  diri seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Moralitas  ini  dilandasi oleh  nilai-nilai  tertentu  yang  diyakini  oleh  seseorang  atau  organisasi  tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang baik atau buruk.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  perbedaan  antara  etika  dan  moralitas sebagai  suatu  sistem  nilai  dalam  diri  seseorang  atau  sesuatu  organisasi.  Moralitas cenderung  lebih  merujuk  kepada  nilai-nilai  yang  diyakini  dan  menjadi  semangat dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Sedangkan etika  lebih  merupakan  nilai-nilai  perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  seseorang  dalam interaksinya dengan lingkungan. Moralitas dapat melatar belakangi etika seseorang. Tetapi  antara  moralitas  dengan  nilai-nilai  etika  dapat  saja  tidak  sejalan  atau bertentangan.  Namun  perbedaan  tersebut  tidak  berarti  harus  mempertentangkan penggunaan  kedua  istilah  tersebut.  Hal  itu  didasarkan  kepada  keyakinan  bahwa
keduanya  merujuk  kepada  persoalan  yang  sama.  Makna  epistemologis  dari  kedua istilah tersebut adalah sama meskipun istilahnya berbeda.

## Konsepsi Etika Dan Moralitas
Menurut  Solomon,  terdapat  dua  perbedaan  antara  etika,  moral  dan moralitas. Etika pada dasarnya merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  tentang  nilai-nilai  yang  dianut  oleh manusia  beserta  pembenarannyadan  dalam  hal  ini  etika  merupakan  salah  satu cabang  filsafat. Kedua, etika  merupakan  pokok permasalahan dalam  disiplin ilmu itu  sendiri  yaitu  nilai-nilai  hidup  dan  hukum-hukum  yang  mengatur  tingkah  laku manusia.
Moral,  dalam  pengertian umum  menaruh  penekanan kepada  karakter  atau sifat-sifat  individu  yang  khusus,  di  luar  ketaatan  kepada  peraturan.  Maka  mral merujuk  kepada  tingkah  laku  yang  bersifat  spontan  seperti  rasa  kasih,  kemurahan hati,  kebesaran  jiwa,  dan  sebagainya.  Sedangkan  moralitas  mempunyai  makna yang  lebih  khusus  sebagai  bagian  dari  etika.  Moralitas  berfokus  kepada  hukum- hukum dan prinsip-prinsip yang  abstrak dan bebas. Orang  yang mengingkari janji yang  telah  diucapkannya  dapat  dianggap  sebagai  orang  yang  tidak  bisa  dipercaya atau  tidak  etis  tetapi  bukan  berarti  tidak  bermoral.  Namun  menyiksa  anak  atau meracuni mertua bisa disebut tindakan tidak bermoral. Jadi tekanannya pada unsur keseriusan  pelanggaran.  Di  lain  pihak,  moralitas  lebih  abstrak  jika  dibandingkan dengan moral. Perbuatan yang sesuai dengan moralitas tidak sepenuhnya bermoral, dan  melakukan  hal  benar  dengan  alasan-alasan  yang  salah  bisa  berarti  tidak bermoral sama sekali.
Frankena  mengemukakan  bahwa  etika  ( ethics )  adalah  salah  satu  cabang filsafat,  yang  mencakup  filsafat  moral  atau  pembenaran-pembenaran  filosofi ( phylosophical  judgements ).  Sebagai  suatu  falsafah,  etika  berkenaan  dengan moralitas  beserta  persoalan-persoalan  dan  pembenaran-pembenarannya.  Dan moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial  menghendaki  adanya  penuntun  tidakan  ( action  guide )  untuk  segala  pola tingkah laku  yang  disebut bermoral. Maka moralitas akan serupa dengn hukum di satu  pihak  dan  etiket  ( etiquette )  di  pihak  lain.  Tetapi  berlainan  dengan  konvensi atau  etiket,  moralitas  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  jauh  lebih  tinggi tentang  apa  yang  disebut  ”kebenaran”  dan  ”keharusan”.  Moralitas  juga  dapat dibedakan  dari  hukum,  sebab  tidak  tercipta  melalui  tindakan  legislatif,  eksekutif, maupun yudikatif. Sanksi yang dikenakan oleh moralitas tidak seperti pada norma hukum  yang  melibatkan  paksaan  fisik  ataupun  ancaman,  melainkan  lebih  bersifat internal, misalnya isyarat-isyarat verbal, rasa bersalah, sentimen, atau rasa malu.
Secara  konseptual,  istilah  etika  memiliki  kecenderungan  dipandang sebagai suatu sistem nilai apa  yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat. Penggunaan  istilah  etika  banyak  dikembangkan  dalam  suatu  sistem  organisasi sebagai  norma-norma  yang  mengatur  dan  mengukur  profesionalisme  seseoran, seperti Etika Kedokteran, Etika Jurnalistik dan sebagainya.
Konsepsi  moralitas  di  sisi  yang  lain,  dimasudkan  untuk  menentukan sampai  seberapa  jauh  seseorang  memiliki  dorongan  untuk  melakukan  tindakan sesuai  dengan  prinsip-prinsip  etika  moral.  Tingkat  moralitas  seseorang  akan dipengaruhi  oleh    latar  belakang  budaya,  pendidikan,  dan  pengalaman;  dan
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 120
karakter  individu  adalah  sebagian  di  antara  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  moralitas  seseorang.  Dorongan  untuk  mencari  kebenaran  dan  kebaikan senantiasa  ada  pada  diri  manusia,  yang  membedakan  tingkat  moralitas  adalah kadar kuat tidaknya dorongan tersebut.

## Prinsip-Prinsip Etika
a. Prinsip Keindahan ( Beauty )
Prinsip  ini  mendasari  segala  sesuatu  yang  mencakup  penikmatan  rasa senang  terhaadap  keindahan.Berdasarkan  prinsip  ini,  etika  manusia  adalah berkaitan  atau  memperhatikan  nilai-nilai  keindahan.  Itulah  sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian, dan menggunakannya pada waktu yang tepat.
b. Prinsip Persamaan ( Equality )
Hakekat  kemanusiaan  menghendaki  adanya  persamaan  antara  manusia yang satu dengan manusia yang lain. Setiap manusia yang lahir memiliki hak dan  kewajiban  masing-masing,  pada  dasarnya  adalah  sama  atau  sederajat. Watak, karakter, atau pandangan hidup masing-masing etnis di dunia memang berlainan,  namun  kedudukannya  sebagai  suatu  kelompok  masyarakat  adalah sama.  Etika  yang  dilandasi  oleh  prinsip  persamaan  ini  dapat  menghilangkan perilaku  diskriminatif,  yang  membeda-bedakan,  dalam  berbagai  aspek interaksi manusia.
c. Prinsip Kebaikan ( Goodness )
Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan  pujian.  Perkataan  baik  ( good )  mengandung  sifat  seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Prinsip kebaikan sangat  erat  kaitannya  dengan  hasrat  dan  cita  manusia.  Apabila  orang menginginkan  kebaikan  dari  suatu  ilmu  pengetahuan,  misalnya,  maka  akan mengandalkan  obyektifitas  ilmiah,  kemanfaatan  pengetahuan,  rasionalitas, dan  sebagainya.  Jika  menginginkan  kebaikan  tatanan  sosial,  maka  yang diperlukan  adalah  sikap-sikap  sadar  hukum,  saling  menghormati,  perilaku baik ( good habits ), dan sebagainya.
d. Prinsip Keadilan ( Justice )
Suatu  definisi  tertua  yang  hingga  kini  masih  sangat  relevan  unuk merumuskan keadialan. Justice berasal dari zaman Romawi Kuno; ” justitia est contants  et  perpetua  voluntas  jus  suum  cuique  tribunendi” (Keadilan  adalah kemauan  yang  tetap  dan  kekal  untuk  memberikan  kepada  setiap  orang  apa yang semestinya).
e. Prinsip Kebebasan ( Libert y)
Kebebasan  dapat  dirumuskan  sebagai  keleluasaan  untuk  bertindak atau  tidak  bertindak  berdasarkan  pilihan  yang  tersedia  bagi  seseorang. Kebebasan muncul dari dokrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak sendiri kecuali jika pilihan tidakan tersebut melanggar  kebebasan  yang  sama  dari  orang  lain.  Maka  kebebasan  manusia
mengandung pengertian :
1. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri
2. Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
3. Syarat-syarat  yang  memungkinkan  manusia  untuk  melaksanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.
Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul.

## f. Prinsip Kebenaran ( Truth )
Ide  kebenaran  biasanya  dipakai  dalam  pembicaraan  mengenai  logika ilmiah,  sehingga  kita  mengenal  kriteria  kebenaran  dalam  berbagai  cabang ilmu,  misal:  matematika,  ilmu  fisika,  sejarah  dan  sebagainya.Namun  da  pula kebenaran  mutlak  yang  dapat  dibuktikan  dengan  keyakinan,  bukan  dengan fakta  yang  ditelaah  oleh  teologi  dan  ilmu  agama.  Kebenaran  harus  dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan  kebenaran  itu.  Untuk  itu,  kita  perlu  menjembatani  antara  kebenaran dalam  pemikiran  ( truth  in  the  mid )  dengan  kenyataan  ( truth  in  reality )  atau kebenaran yang terbuktikan.
CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) a. Sejarah Corporate Social Responsibility
Sifat  dan  lingkup  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  telah  berubah  dari waktu  ke  waktu.  Konsep  CSR  baru  satu  yang  relatif-frase  tersebut  hanya digunakan  secara  luas  sejak  tahun  1960an.Tapi,  sementara,  hukum,  etis,  dan discretionary  ekspektasi  ekonomi  ditempatkan  pada  organisasi  mungkin  berbeda, mungkin  akurat  untuk  mengatakan  bahwa  semua  masyarakat  pada  semua  titik dalam  waktu  memiliki  beberapa  derajat  harapan  bahwa  organisasi  akan  bertindak secara bertanggung jawab, menurut definisi beberapa.
Pada  abad  kedelapan  belas  ekonom  besar  dan  filsuf  Adam  Smith menyatakan  ekonomi  klasik  model  atau  tradisional  bisnis.Pada  intinya,  model  ini menyarankan  bahwa  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  terbaik  dapat  dipenuhi oleh  interaksi  tak  terkekang  individu  dan  organisasi  di  pasar.Dengan  bertindak dalam  cara-tertarik  diri,  individu  akan  menghasilkan  dan  menyampaikan  barang dan jasa yang akan mendapat keuntungan mereka, tetapi juga memenuhi kebutuhan orang lain.Sudut pandang yang diungkapkan oleh Adam Smith lebih dari 200 tahun yang  lalu  masih  membentuk  dasar-ekonomi  pasar  bebas  pada  abad  ke  dua  puluh pertama.Namun,  bahkan  Smith  mengakui  bahwa  pasar  bebas  tidak  selalu  tampil dengan sempurna dan ia menyatakan bahwa peserta pasar harus bertindak jujur dan adil terhadap satu sama lain jika cita-cita pasar bebas yang akan dicapai.
Pada  abad  setelah  Adam  Smith,  Revolusi  Industri  memberikan  kontribusi untuk  perubahan  radikal,  terutama  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat.Banyak  dari prinsip-prinsip  yang  didukung  oleh  Smith  ditanggung  keluar  sebagai  pengenalan teknologi baru memungkinkan produksi yang lebih efisien barang dan jasa. Jutaan orang  pekerjaan  diperoleh  bahwa  membayar  lebih  dari  mereka  pernah  dibuat sebelumnya  dan  standar  hidup  sangat  meningkat.organisasi  besar  dikembangkan
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 122
dan  memiliki  kekuasaan  yang  besar,  dan  pendiri  dan  pemilik  mereka  menjadi beberapa dan paling kuat orang terkaya di dunia.Pada akhir abad kesembilan belas banyak  dari  orang  percaya  dan  mempraktekkan  filsafat  yang  kemudian  disebut "Darwinisme  Sosial,"  yang,  dalam  bentuk  sederhana,  adalah  gagasan  bahwa prinsip-prinsip  seleksi  alam  dan  survival  of  the  fittest  berlaku  untuk  bisnis  dan kebijakan sosial.Jenis filsafat dibenarkan kejam, bahkan brutal, strategi kompetitif dan  tidak  memungkinkan  untuk  keprihatinan  banyak  tentang  dampak  perusahaan sukses  di  karyawan,  masyarakat,  atau  masyarakat  yang  lebih  luas.Jadi,  meskipun banyak  dari  konglomerat  besar  akhir  abad  kesembilan  belas  berada  di  antara dermawan terbesar sepanjang masa, pemberian mereka dilakukan sebagai individu, bukan  sebagai  perwakilan dari  perusahaan  mereka.Memang, pada  saat  yang  sama bahwa  banyak  dari  mereka  yang  memberikan  jutaan  dolar  uang  mereka  sendiri, perusahaan  yang  membuat  mereka  kaya  sedang  berlatih  metode  bisnis  yang, dengan standar-standar hari ini setidaknya, adalah eksploitatif pekerja.
Sekitar  awal  abad  kedua  puluh  reaksi  terhadap  perusahaan-perusahaan besar mulai mendapatkan momentum.Bisnis besar dikritik sebagai terlalu kuat dan untuk  berlatih  dan  praktek-praktek  anti  persaingan  antisosial,.  Hukum  dan peraturan,  seperti  Sherman  Antitrust  Act  diberlakukan  untuk  mengendalikan perusahaan-perusahaan  besar  dan  untuk  melindungi  karyawan,  konsumen,  dan masyarakat  pada  umumnya.Gerakan  terkait,  kadang-kadang  disebut  "Injil  sosial," menganjurkan perhatian yang lebih besar untuk kelas pekerja dan miskin.Gerakan buruh  juga  menyerukan  agar  tanggap  sosial  yang  lebih  besar  pada  bagian  dari bisnis.Antara  tahun  1900  dan  1960  dunia  usaha  secara  bertahap  mulai  menerima tanggung jawab tambahan selain menghasilkan keuntungan dan menaati hukum.
Pada  tahun  1960  dan  1970-an  hak-hak  sipil  gerakan,  konsumerisme,  dan ekspektasi masyarakat yang terkena dampak environmentalisme bisnis.Berdasarkan  ide  umum  bahwa  mereka  dengan  kuasa  yang  besar  memiliki tanggung jawab besar, banyak disebut bagi dunia usaha untuk lebih proaktif dalam (1) berhentimenimbulkanmasalah sosial dan (2) mulai berpartisipasi
dalammemecahkanmasalah  masyarakat.mandat  hukum  Banyak  yang  ditempatkan pada  usaha  yang  terkait  dengan  kesempatan  kerja  yang  sama,  keamanan  produk, keselamatan  pekerja, dan  lingkungan.Selain itu, masyarakat mulai berharap bisnis untuk  secara  sukarela  berpartisipasi  dalam  menyelesaikan  masalah  sosial  apakah mereka  telah  menyebabkan  masalah  atau  tidak.Ini  didasarkan  pada  pandangan bahwa perusahaan  harus melampaui hukum ekonomi dan tanggung  jawab mereka dan  menerima  tanggung  jawab  terkait  dengan  perbaikan  masyarakat.Pandangan dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah pandangan yang berlaku di sebagian besar dunia saat ini.
Bagian  berikut  memberikan  rincian  tambahan  terkait  dengan  tanggung jawab sosial perusahaan membangun.Pertama, argumen untuk dan terhadap konsep CSR  ditinjau.  Kemudian,  konsep  stakeholder,  yang  merupakan  pusat  untuk  CSR membangun,  dibahas.Akhirnya,  beberapa  isu-isu  sosial  utama  dengan  mana organisasi harus berurusan ditinjau.

## b. Pengertian CSR
Tanggung  Jawab  Perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility )  adalah suatu  tindakan  atau  konsep  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  (sesuai  kemampuan
perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  itu  berada.  Contoh  bentuk tanggungjawab  itu  bermacam-macam,  mulai  dari  melakukan  kegiatan  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  perbaikan  lingkungan,  pemberian beasiswa  untuk  anak  tidak  mampu,  pemberian  dana  untuk  pemeliharaan  fasilitas umum,  sumbangan  untuk  desa/fasilitas  masyarakat  yang  bersifat  sosial  dan berguna  untuk  masyarakat  banyak,  khususnya  masyarakat  yang  berada  di  sekitar perusahaan  tersebut  berada. Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan fenomena  strategi  perusahaan  yang  mengakomodasi  kebutuhan  dan  kepentingan stakeholder -nya.  CSR  timbul  sejak  era  dimana  kesadaran  akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability . Terdapat banyak diskursus dalam pemahaman konsep CSR.  Pada awalnya, konsep  CSR  merupakan  suatu  pendekatan  perubahan  atau  pengembangan masyarakat  khususnya  peningkatan  sumberdaya  manusia  yang  dilakukan  oleh suatu  perusahaan  sebagai  bagian  dari  tanggungjawab  sosialnya.  Pendekatan  ini berasal  dari  pemikiran  bahwa  perusahaan  harus  turut  berkontribusi  terhadap pembangunan  dimada  lokasi  perusahaan  beroperasi.  Oleh  karenanya,  CSR  lahir sebagai  sebuah  etika  bisnis  baru  dalam  sejarah  perkembangan  kapitalisme global.  Pendekatan CSR ini bertujuan agar masyarakat turut terlibat atau menjadi bagian  dari  perusahaan  tersebut  dan  menikmati  manfaat  dari  keberadaan perusahaan di suatu wilayah tertentu.
World  Business  Council  for  Sustainable  Development (WBCSD) mendefiniskan Corporate  Social  Responsibility sebagai  komitmen  berkelanjutan kalangan  bisnis  untuk  berperilaku  etis  dan  memberikan  sumbangan  pada pembangunan  ekonomi  sekaligus  memperbaiki  mutu  hidup  angkatan  kerja  dan keluarganya  serta  komunitas  lokal  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  (Iriantara, 2004).  “ Corporate  Social  Responsibility adalah  komitmen  perusahaan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  komunitas  melalui  praktik  bisnis  yang  baik  dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan” (Kotler & Nancy, 2005)
Vasin,  Heyn  &  Company  (2004)  dalam  Hardinsyah  (2007)  merumuskan definisi  CSR  sebagai  kesanggupan   untuk  berkelakuan  dengan  cara-cara  yang sesuai  azas  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  dengan  tetap  mengindahkan kepentingan  langsung  dari  stakeholder.  Sedangkan  Sukada,  et.  al.  (2007) mendefinisikan  CSR  sebagai  upaya  sungguh-sungguh  dari  perusahaan  untuk meminimumkan dampak  negatif  dan  memaksimumkan dampak  positif  operasinya dalam  ranah  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan,  terhadap  seluruh  pemangku kepentingannya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kotler  dan  Lee  (2005)  dalam  Sumaryo  (2009)  menyatakan  bahwa  CSR merupakan suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dalam praktik bisnis dan kontribusi dari sumberdaya perusahaan. Inti dari  pengertian  tersebut  tidak  mengacu  pada  aktivitas  bisnis  yang  diatur  oleh peraturan  perundangan  yang  berlaku,  namun  lebih  pada  komitmen  kerelawanan perusahaan sehingga dipilih dan diimplementasikan dalam praktik bisnisnya.
Berdasar  pada  Trinidad  and  Tobaco  Bureau  of  Standards  (TTBS), Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis,  beroperasi  secara  legal  dan  berkontribusi  untuk  peningkatan  ekonomi bersamaan  dengan  peningkatan  kualitas  hidup  dari  karyawan  dan  keluarganya,
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 124
komuniti  lokal  dan  masyarakat  secara  lebih  luas  (Budimanta,  Prasetijo  &  Rudito, 2004, p.72).
CSR Forum mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai bisnis yang  dilakukan  secara  transparan  dan  terbuka  serta  berdasarkan  pada  nilai-nilai moral  dan  menjunjung  tinggi  rasa  hormat  kepada  karyawan,  komunitas  dan lingkungan (Wibisono, 2007, p.8).
Pandangan  yang  lebih  komprehensif  mengenai  CSR  yang  kemudian disebut  sebagai  “teori  Piramida  CSR”  dikemukakan  oleh  Carol  dalam  Nursahid (2006)  bahwa  tanggungjawab  sosial  perusahaan  dapat  dilihat  berdasarkan  empat jenjang  (ekonomis,  hukum,  etis  dan  filantropis)  yang  merupakan  satu  kesatuan. Untuk memenuhi tanggungjawab ekonomis, sebuah perusahaan harus
menghasilkan  laba  sebagai  pondasi  untuk  mempertahankan  perkembangan  dan eksistensinya.
Dari  berbagai  definisi  CSR  yang  ada,  Dahlsrud  (2008)  menjelaskan  dan menyimpulkan  bahwa  definisi  CSR  itu  secara  konsisten  mengandung  5  dimensi, yaitu:
1) Dimensi Lingkungan yang merujuk ke lingkungan hidup dan mengandung kata-kata  seperti  “lingkungan  yang  lebih  bersih”,  “pengelolaan lingkungan”, “environmental stewardship”, “kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis”, dll.
2) Dimensi Sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan tercermin melalui  frase-frase  seperti  “berkontribusi  terhadap  masyarakat  yang  lebih baik”,  “mengintegrasi  kepentingan  sosial  dalam  operasi  bisnis”,
“memperhatikan dampak terhadap masyarakat”, dll.
3) Dimensi Ekonomis yang menerangkan aspek sosio-ekonomis atau finansial bisnis  yang  diterangkan  dengan  kata-kata  seperti  “turut  menyumbang pembangunan ekonomi”, “mempertahankan keuntungan”, “operasi bisnis”,
dll.
4) Dimensi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang tentunya menjelaskan hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan kata-kata  seperti  “interaksi  dengan  pemangku  kepentingan  perusahaan”,
“hubungan  perusahaan  dengan  karyawan,  pemasok,  konsumen  dan komunitas”, “perlakukan terhadap pemangku kepentingan perusahaan”, dll.
5) Dimensi  Kesukarelaan  (voluntary)  sehubungan  dengan  hal-hal  yang  tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti “berdasarkan  nilai-nilai  etika”,  “melebihi  kewajiban  hukum  (beyond regulations)”, “voluntary”, dll.
Jadi,  dapat  kita  simpulkan  bahwa Corporate  Social  Responsibility adalah komitmen  perusahaan untuk  memberikan  kontribusi jangka  panjang  terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : bantuan  dana,  bantuan  tenaga  ahli  dari  perusahaan,  bantuan  berupa  barang,  dan lain-lain.  Di  sini  perlu  dibedakan  antara  program Corporate  Social  Responsibility dengan kegiatan charity. Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu  dan  biasanya  justru  menimbulkan  ketergantungan  publik  terhadap perusahaan.  Sementara,  program Corporate  Social  Responsibility merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian public.
c. Lima Pilar Aktivitas Coprorate Social Responsibility
Konsep Corporate Social Responsibility akan diukur dengan menggunakan lima  pilar  aktivitas Corporate  Social  Responsibility dari Prince  of  Wales International Bussiness Forum , yaitu (Wibisono, 2007,p.119) :
(1) Building  Human  Capital . Secara  internal,  perusahaan  dituntut  untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan  pemberdayaan  masyarakat,  biasanya  melalui community development .
(2) Strengthening  Economies . Perusahaan  dituntut  untuk  tidak  menjadi  kaya sendiri  sementara  komunitas  di  lingkungannya  miskin,  mereka  harus memberdayakan ekonomi sekitar.
(3) Assessing  Social  Chesion . Perusahaan  dituntut  untuk  menjaga keharmonisan  dengan  masyarakat  sekitarnya  agar  tidak  menimbulkan konflik.
(4) Encouraging  Good  Governence . Dalam  menjalankan  bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
(5) Protecting  The  Environment . Perusahaan  berupaya  keras  menjaga kelestarian lingkungan.
d. Bentuk Program Corporate Social Responsibility Kotler  (2005)  menyebutkan  beberapa  bentuk  program Corporate  Social Responsibility yang dapat dipilih, yaitu :
(1) Cause  Promotions . Dalam cause  promotions ini  perusahaan  berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan,  dan  kemudian  perusahaan  mengajak  masyarakat  untuk menyumbangkan  waktu,  dana  atau  benda  mereka  untuk  membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam cause promotions ini,  perusahaan  bisa  melaksanakan  programnya  secara  sendiri  ataupun bekerjasama  dengan  lembaga  lain,  misalnya  : non  government organization . Cause  Promotions dapat  dilakukan  dalam  bentuk  : Meningkatkan awareness dan concern masyarakat  terhadap  satu  issue tertentu . Mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai  suatu  issue  tertentu  di  masyarakat.  Mengajak  masyarakat  untuk menyumbangkan  uang,  waktu  ataupun  barang  milik  mereka  untuk membantu  mengatasi  dan  mencegah  suatu  permasalahan  tertentu. Mengajak  orang  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  event tertentu, misalnya : mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi, dll.
(2) Cause-Related  Marketing . Dalam cause  related  marketing ,  perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk nya, baik  itu  barang  atau  jasa,  dimana  sebagian  dari  keuntungan  yang  didapat perusahaan  akan  didonasikan  untuk  membantu  mengatasi  atau  mencegah masalah  tertentu. Cause  related  marketing dapat  berupa  :  Setiap  barang yang  terjual,  maka  sekian  persen  akan  didonasikan.  Setiap  pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan didonasikan.
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 126
(3) Corporate  Social  Marketing . Dalam Corporate  social  marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat ( behavioral changes ) dalam suatu issue tertentu. Biasanya corporate social marketing ,  berfokus  pada  bidang-bidang  di  bawah  ini,  yaitu  :  Bidang kesehatan  ( health  issues ),  misalnya  :  mengurangi  kebiasaan  merokok, HIV/AIDS,  kanker,  eating  disorders,  dll.  Bidang  keselamatan  ( injury prevention  issues ),  misalnya  :  keselamatan  berkendara,  pengurangan peredaran  senjata  api,  dll.  Bidang  lingkungan  hidup  ( environmental issues ),  misalnya  :  konservasi  air,  polusi,  pengurangan  penggunaan pestisida.  Bidang  masyarakat  ( community  involvement  issues ),  misalnya  : memberikan  suara  dalam  pemilu,  menyumbangkan  darah,  perlindungan hak-hak binatang, dll.
(4) Corporate  Philanthrophy . Dalam Corporate  philanthropy mungkin merupakan  bentuk Corporate  Social  Responsibility yang  paling  tua. Corporate  philanthrophy ini  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan memberikan  kontribusi/sumbangan  secara  langsung  dalam  bentuk  dana, jasa  atau  alat  kepada  pihak  yang  membutuhkan  baik  itu  lembaga, perorangan  ataupun  kelompok  tertentu. Corporate  philanthropy dapat dilakukan  dengan  menyumbangkan  :  Menyumbangkan  uang  secara langsung,  misalnya:  memberikan  beasiswa  kepada  anak-anak  yang  tidak mampu,  dll.  Memberikan  barang/produk,  misalnya:  memberikan  bantuan peralatan  tulis  untuk  anak-anak  yang  belajar  di  sekolah-sekolah  terbuka, dll.  Memberikan  jasa,  misalnya:  memberikan  bantuan  imunisasi  kepada anak-anak  di  daerah  terpencil,dll.  Memberi  ijin  untuk  menggunakan fasilitas  atau  jalur  distribusi  yang  dimiliki  oleh    perusahaan,  misalnya: sebuah  hotel  menyediakan  satu  ruangan  khusus  untuk  menjadi  showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dll.
(5) Community Volunteering . Dalam Community Volunteering adalah bentuk Corporate  Social  Responsibility di  mana  perusahaan  mendorong  atau mengajak  karyawannya  ikut  terlibat  dalam  program Corporate  Social Responsibility yang  sedang  dijalankan  dengan  jalan  mengkontribusikan waktu  dan  tenaganya.  Beberapa  bentuk community  volunteering ,  yaitu  : Perusahaan  mengorganisir  karyawannya  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam program Corporate  Social  Responsibility yang  sedang  dijalankan  oleh perusahaan,  misalnya  sebagai  staff  pengajar,  dll.  Perusahaan  memberikan dukungan  dan  informasi  kepada  karyawannya  untuk  ikut  serta  dalam program-program Corporate Social Responsibility yang sedang dijalankan oleh  lembaga-lembaga  lain,  dimana  program-program Corporate  Social Responsibility tersebut  disesuaikan  dengan  bakat  dan  minat  karyawan. Memberikan kesempatan (waktu) bagi karyawan untuk mengikuti kegiatan Corporate Social Responsibility pada jam kerja, dimana karyawan tersebut tetap  mendapatkan  gajinya.  Memberikan  bantuan  dana  ke  tempat-tempat dimana  karyawan  terlibat  dalam  program Corporate  Social  Responsibility nya. Banyaknya dana yang disumbangkan tergantung pada banyaknya jam yang  dihabiskan  karyawan  untuk  mengikuti  program Corporate  Social Responsibility di  tempat  tersebut. Socially  Responsible  Bussiness Dalam aktivitas  ini  perusahaan  melakukan  perubahan  terhadap  salah  satu  atau
keseluruhan  sistem  kerja  nya  agar  dapat  mengurangi  dampak  buruk terhadap lingkungan  dan masyarakat.  Socially  responsible  business,  dapat dilakukan  dalam  bentuk  :  Memperbaiki  proses  produksi,  misalnya  : melakukan  penyaringan  terhadap limbah  sebelum  dibuang  ke alam  bebas, untuk  menghilangkan  zat-zat  yang  berbahaya  bagi  lingkungan, menggunakan  pembungkus  yang  dapat  didaur  ulang  (ramah  lingkungan). Menghentikan  produk-produk  yang  dianggap  berbahaya  tapi  tidak  illegal. Hanya  menggunakan  distributor  yang  memenuhi  persyaratan  dalam menjaga  lingkungan  hidup.  Membuat  batasan  umur  dalam  melakukan penjualan,  misalnya  barang-barang  tertentu  tidak  akan  dijual  kepada  anak yang belum berumur 18 tahun.
e. Keuntungan Melakukan Program Corporate Social Responsibility Wibisono  (2007)  menguraikan  10  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  oleh perusahaan jika melakukan program Corporate Social Responsibility , yaitu:
(1) Mempertahankan  dan  mendongkrak  reputasi  dan  image  perusahaan . Perbuatan  destruktif  pasti  akan  menurunkan  reputasi  perusahaan, sebaliknya  kontribusi  positif  pasti  akan  mendongkrak  image  dan  reputasi positif perusahaan. Image / citra yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan.
(2) Layak  Mendapatkan  sosial  licence  to  operate .  Masyarakat  sekitar  adalah komunitas  utama  perusahaan.  Ketika  mereka  mendapatkan  keuntungan dari  perusahaan,  maka  dengan  sendirinya  mereka  akan  merasa  memiliki perusahaan.  Sehingga  imbalan  yang  diberika  kepada  perusahaan  adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.
(3) Mereduksi  Resiko  Bisnis  Perusahaan .  Mengelola  resiko  di  tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya  usaha.  Disharmoni  dengan  stakeholders  akan  menganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk  melakukan  program Corporate  Social  Responsibility .  Oleh  karena itu,  pelaksanaan  CSR  sebagai  langkah  preventif  untuk  mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholders perlu mendapat perhatian.
(4) Melebarkan  Akses  Sumber  Daya . Track  records yang  baik  dalam pengelolaan  CSR  merupakan  keunggulan  bersaing  bagi  perusahaan  yang dapat membantu  memuluskan  jalan  menuju  sumber daya  yang  diperlukan perusahaan.
(5) Membentangkan  Akses  Menuju  Market .  Investasi  yang  ditanamkan  untuk program  CSR  ini  dapat  menjadi  tiket  bagi  perusahaan  menuju  peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
(6) Mereduksi Biaya . Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan  melakukan  CSR.  Misalnya:  dengan  mendaur  ulang  limbah  pabrik ke  dalam  proses  produksi.  Selain  dapat  menghemat  biaya  produksi,  juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.
(7) Memperbaiki  Hubungan  dengan  Stakehoder .  Implementasi  CSR  akan membantu  menambah  frekuensi  komunikasi  dengan stakeholders ,  dimana
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 128
komunikasi  ini  akan  semakin  menambah  trust stakeholders kepada perusahaan. (8) Memperbaiki Hubungan dengan Regulator . Perusahaan yang melaksanakan  CSR  umumnya  akan  meringankan  beban  pemerintah sebagai  regulator  yang  sebenarnya  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.
(9) Meningkatkan  semangat  dan  produktivitas  karyawan .  Image  perusahaan yang  baik  di  mata stakeholders dan  kontribusi  positif  yang  diberikan perusahaan  kepada  masyarakat  serta  lingkungan,  akan  menimbulkan kebanggan  tersendiri  bagi  karyawan  yang  bekerja  dalam  perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.
(10) Peluang Mendapatkan Penghargaan . Banyaknya penghargaan atau reward yang  diberikan  kepada  pelaku  CSR  sekarang,  akan  menambah  kans  bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

## PEMBAHASAN
Perusahaan  yang  menjalankan  model  bisnisnya  dengan  berpijak  pada prinsip-prinsip  etika  bisnis  dan  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang strategik dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono, 2007). Kotler dan Lee juga mengatakan  bahwa Corporate  Social  Responsibility memiliki  kemampuan  untuk meningkatkan  citra  perusahaan  karena  jika  perusahaan  menjalankan  tata  kelola bisnisnya  dengan  baik  dan  mengikuti  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  maka  pemerintah  dan  masyarakat  akan  memberikan  keleluasaan  bagi perusahaan  tersebut  untuk  beroperasi  di  wilayah  mereka.  Citra  positif  ini  akan menjadi  asset  yang  sangat  berharga  bagi  perusahaan  dalam  menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis (Kotler & Lee, 2005)
Melihat  pentingnya  pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility dalam membantu  perusahaan  menciptakan  citra  positifnya  maka  perusahaan  seharusnya melihat  CSR  bukan  sebagai  sentra  biaya  ( cost  center )  melainkan  sebagai  sentra laba ( profit center ) di masa mendatang. Logikanya sederhana, jika CSR diabaikan kemudian terjadi insiden. Maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya recovery bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan CSR itu sendiri.  Hal  ini  belum  termasuk  pada  resiko  non-finansial  yang  berupa memburuknya citra perusahaan di mata publiknya (Wibisono, 2007).
CSR  akan  lebih  berdampak  positif  bagi  masyarakat,  hal  ini  akan  sangat tergantung  dari  orientasi  dan  kapasitas  lembaga  dan  organisasi  lain,  terutama pemerintah.  Studi  Bank  Dunia  (Howard  Fox,  2002)  menunjukkan,  peran pemerintah  yang  terkait  dengan  CSR  meliputi  pengembangan  kebijakan  yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan  insentif  dan  peningkatan  kemampuan  organisasi.  Untuk  Indonesia, bisa  dibayangkan,  pelaksanaan  CSR  membutuhkan  dukungan  pemerintah  daerah, kepastian  hukum,  dan  jaminan  ketertiban  sosial.  Pemerintah  dapat  mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat  ini.  Di  tengah  persoalan  kemiskinan  dan  keterbelakangan  yang  dialami
Indonesia,  pemerintah  harus  berperan  sebagai  koordinator  penanganan  krisis melalui CSR ( Corporate Social Responsibilty ).
Pemerintah  bisa  menetapkan  bidang-bidang  penanganan  yang  menjadi fokus,  dengan  masukan  pihak  yang  kompeten.  Setelah  itu,  pemerintah memfasilitasi,  mendukung,  dan  memberi  penghargaan  pada  kalangan  bisnis  yang mau  terlibat  dalam  upaya  besar  ini.  Pemerintah  juga  dapat  mengawasi  proses interaksi  antara  pelaku  bisnis  dan  kelompok-kelompok  lain  agar  terjadi  proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

## CSR dalam Pandangan Immanuel Kant
Pemikiran  yang  mendasari  CSR  ( corporate  social  responsibility )  yang sering  dianggap  inti  dari  Etika  Bisnis  adalah  bahwa  perusahaan  tidak  hanya mempunyai  kewajiban-kewajiban  ekonomis  dan  legal  (artinya  kepada  pemegang saham atau shareholder ) tapi juga  kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang  berkepentingan  ( stakeholders )  yang  jangkauannya  melebihi  kewajiban- kewajiban secara ekonomi.
Pelaksanaan CSR tidak serta merta sesuatu yang positif. Isyu-isyu etika di Indonesia  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  implementasi  CSR.  Apakah  benar CSR  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  dilandasi  oleh  tanggung  jawab  moral perusahaan  terhadap  masyarakat,  ataukah  hanya  untuk  menjaga  citra  perusahaan dimata masyarakat. Pelaksanaan CSR saat ini memang didasari pada tujuan-tujuan demi  kemaslahatan  masyarakat  ataukah  hanya  proses  pencitraan  dari  perusahaan dalam rangka menarik simpati masyarakat terhadap perusahaannya.
Pelaksanaan  program CSR  yang  hanya  didasarkan  pada  proses pencitraan perusahaan dan asas taat pada peraturan pemerintah menurut Kant tidak memenuhi syarat  moral, sebagaimana yang  disampaikan oleh Kant terkait dengan Etika. Arti Kant bagi etika adalah bahwa ia menemukan peran hakiki otonomi dalam moralitas. Distingsi  antara  moralitas  dan  legalitas,  antara  sikap  moral  dengan  asal  taat  pada peraturan  adalah  fundamental  bagi  pengertian  moralitas  secara  universal. Penegasan Kant, bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, dan bukan hal  sekedar  penyesuaian  dengan  aturan  dari  Negara,  adat  istiadat  atau  agama (Tjahjadi,  1991).  Jadi  bahwa  asal  taat  pada  peraturan  belum  menjamin  kualitas moral. Kant memastikan bahwa kriteria mutu moral, juga dihadapan Tuhan, adalah kesetiaan  terhadap  suara  hati  sendiri.  Jadi  setiap  orang  tidak  hanya  berhak, melainkan  berkewajiban  untuk  senantiasa  mengikuti  suara  hatinya  sendiri. Memaksakan sikap moral merendahkan martabat manusia sebagai makhluq moral.
Apalagi  menurut  Kant  tindakan  perusahaan  yang  diwujudkan  dalam bentuk CSR sebagai langkah “belas kasihan” kepada pihak lain (masyarakat), sama sekali  tidak  mempunyai  nilai  moral  (Tjahjadi,  1991).  Sikap  Kant  ini  kerap  kali dituduh sebagai rigorisme moral , yaitu sikap yang terlalu keras dan kaku ( rigor = keras  dan  kaku,  bhs  Latin)  dalam  bidang  moral.  Kant  hanya  mau  menegaskan bahwa sesungguhnya sikap moral akan tampak, kalau bertindak demi kewajiban itu sendiri.  Artinya,  perusahaan  yang  melaksanakan  CSR  bertindak  karena  memang adanya  kewajiban  untuk  bertindak,  bukan  karena  dilandasi  oleh  tendensi-tendensi tertentu, seperti pencitraan dan taat atas peraturan Negara. Bagi Kant, kewajibanlah
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 130
yang lantas menjadi tolok ukur  apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan etis atau tidak.
Kewajiban perusahaan untuk menyisihkan keuntungannya yang
dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat  berupa  CSR  harus  didasarkan  pada  “budi”, karena  hanya  makhluq  yang  mempunyai  budi  sajalah  yang  mampu  melakukan tindakan  moral,  karena  hanya  makhluq  berbudi  sajalah  yang  mempunyai  gagasan mengenai  hukum  dan  secara  sadar  mampu  menyesuaikan  dan  mendasarkan perbuatannya atas prinsip-prinsip yang ada. Objektifitas yang mendorong manusia untuk mencapai suatu perbuatan atas kehendak yang seebenarnya ( imperatif ). Perusahaan yang melaksanakan CSR hanya untuk mencari pencitraan atau sekedar  patuh  pada  UU  menurut  Kant  hanya  melaksanakan imperative (perintah) hipotetis,  yang  mana  perintah  itu  dilakukan  dan  ditaati  hanya  karena  kepentingan diri  sendiri  belaka,  sehingga  didalamnya  tersirat  adanya  sutau  dorongan  egoistis. Namun  tidak  demikian  dengan  perusahaan  yang  melaksanakan  CSR  nya  tidak dilandasi  oleh  tendensi-tendensi  tertentu,  mereka  hanya  bertindak  demi  untuk kewajibannya  semata-mata.  Tindakan  yang  semata-mata  karena  kewajiban  inilah yang  menurut  Kant  dikatakan  sebagai  Imperatif  Kategoris,  disini  kehendak  dan hukum  adalah  satu.  Inilah  yang  disebut  Kant  sebagai  “budi  praktis  yang  murni” ( reine praktische vernunft ). Disini tidak diperlukan alasan atau syarat apapun bagi pelaksanaannya.  Imperatif  kategoris  inilah  yang  dipandang  Kant  sebagai  azas kesusilaan yang transcendental. Keharusan yang transcendental dan amat kokoh ini mewujudkan  inti  segala  persoalan  etis.  Keharusan  ini  bersifat  mutlak,  tidak memperhatikan selera suka-tidak suka, menguntungkan atau tidak menguntungkan.
Ketika  perusahaan  mampu  melaksanakan  CSR  nya  demi  untuk kewajibannya  semata-mata,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perusahaan  itu  telah bertindak etis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  mengenai  CSR  dan  Etika  Bisnis  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Program  CSR  ( Corporate  Social  Reponsibility )  merupakan  salah  satu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Undang- undang  ini  disyahkan  dalam  sidang  paripurna  DPR.  Dengan  adanya Undang-undang  ini,  industri  atau  korporasi-korporasi  wajib  untuk melaksanakannya.  Artinya,  Perusahaan  tidak  hanya  memiliki  tanggung jawab ekonomi dan hukum (pemegang saham), tetapi juga tanggung jawab kepada  pihak  lain  ( stakeholder )  dalam  menjalankan  bisnisnya.  Ide  yang mendasari Corporate Social Responsibility (CSR), sering dianggap sebagai inti  dari  etika,  kewajiban  bisnis  perusahaan  di  samping  tugas  hukum  dan ekonomi,  adalah  untuk  mencapai  tujuan  jangka  panjang  untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksanaan  program  CSR  yang  hanya  didasarkan  pada  proses pencitraan perusahaan  dan  asas  taat  pada  peraturan  pemerintah  menurut  Kant  tidak memenuhi syarat moral.
3. Perusahaan  yang  melaksanakan  CSR  nya  tidak  dilandasi  oleh  tendensi- tendensi  tertentu,  mereka  hanya  bertindak  demi  untuk  kewajibannya semata-mata.  Tindakan  yang  semata-mata  karena  kewajiban  inilah  yang menurut Kant dikatakan sebagai  Imperatif  Kategoris, disini  kehendak  dan hukum  adalah  satu.  Inilah  yang  disebut  Kant  sebagai  “budi  praktis  yang murni”  ( reine  praktische  vernunft ).  Disini  tidak  diperlukan  alasan  atau syarat  apapun  bagi  pelaksanaannya.  Imperatif  kategoris  inilah  yang dipandang  Kant  sebagai  azas  kesusilaan  yang  transcendental.  Keharusan yang transcendental dan amat kokoh ini mewujudkan inti segala persoalan etis. Keharusan ini bersifat mutlak, tidak memperhatikan selera suka-tidak suka,  menguntungkan  atau  tidak  menguntungkan.  Ketika  perusahaan mampu  melaksanakan  CSR  nya  demi  untuk  kewajibannya  semata-mata, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu telah bertindak etis.

## SARAN
Beberapa  saran  yang  perlu  direkomendasikan  sehubungan  dengan  uraian dan pembahasan mengenai CSR dan Etika Bisnis ini adalah sebagai berikut :
1. Masih  banyak  isyu-isyu  CSR  dan  Etika  Bisnis  yang  membutuhkan penelitian secara mendalam.
2. Penelitian  ini  hanya  memaparkan  secara  konsep  teoritis  dan  pandangan tokoh  filsafat  moral,  akan  lebih  bermakna  kalau  penelitian  ini  lebih realistic dengan meneliti perusahaan-perusahaan  yang telah melaksanakan program CSR nya dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Achda,  B.  Tamam,  2006, Sociology  Context,  Development  of  Corporate  Social Responsibility  and  Implementation  in  Indonesia ,  Nation  Conference  “  A Promise of Gold : Sustainable CSR”, Hotel Hilton, Jakarta.
Anonim,  2009.  http://grelovejogja.wordpress.com/2009/04/20/etika-kewajiban- immanuel-kant/. Sabtu, 11 Juni 2011
Anonim,
2010.
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/corporate-social- responsibility-csr.html. Sabtu, 11 Juni 2011
Anonim, 2010. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http:// www.referenceforbusiness.com/management/Comp-De/Corporate-Social- Responsibility.html. Sabtu, 11 Juni 2011 Anonim, 2011. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://
www.adenservices.com/en/corporate-social-responsibility.  Sabtu,  11  Juni 2011
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011 132
Anonim.  2010.  http://fachrurrozyezy740.blogspot.com/2010/11/tanggung-jawab- sosial-suatu-bisnis.html. Sabtu, 11 Juni 2011
Anonim.  2010.  http://www.anneahira.com/artikel-umum/etika-bisnis.htm.  Sabtu, 11 Juni 2011
Bertens, K, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta Carroll, A.B., 1991, The pyramid of  Corporate  Social Responsibility:  toward  The Moral  Management  of  Organizational  Stakeholder, Business  Horizons, July/August, pp. 39-48
Cavanagh,  Gerald  F.,  Bandsuch  Mark  R,  2002,  Virtue  as  a  Benchmark  for Spirituality in Business, Journal of Business Ethics 38 , 109-117
Conroy,  Stephen  J.,  Emerson,  Tisha  LN,  2002,  Business  Ethics  in  Knowledge Economy : The Role of Religiosity in Response to Ethical Situations,
Epstein,  Edwin  M,  2002,  Religion  and  Business  :  The  Critical  Role  of  Religious Traditions in Management Education, Journal of Business Ethics 38 , 91-96
Griffin,  W.  Ricky  &    Michael,  W.  Pustay,  2005.  International Business,  New Jersey: Upper Sadle River.
Hall,  Calvin  S.,  Lindzey,  Gardner,  1993,  Teori-Teori  Sifat  dan  Behavioristik, Kanisius, Yogyakarta
Kartawiria, Rajendra, 2004, Spiritualitas Bisnis, Hikmah, Bandung
Ludigdo,  Unti,  2005,  Pemahaman  Strukturasi  atas  Praktik  Etika  disebuah  Kantor Akuntan Publik, Disertasi Universitas Brawijaya Malang
Ludigdo,  Unti.,  Machfoedz,  M,  1999,  Persepsi  Akuntan  dan  Mahasiswa  terhadap Etika Bisnis, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 1 No. 2, 1-19
Ludigdo, Unti., Maryani, T, 2001, Survey  atas  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan, Jurnal TEMA, Vol II, No. 1, Maret, 49- 62
Madura  Jeff,  2001, Introduction  To  Business  (2rd  ed), South-Western  College Publishing.
Muhni, Juretno A. Imam, 1994, Moral dan Religi : Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson, Kanisius, Yogyakarta
Port,  Stephen  J,  2005,  Religion,  Spirituality  and  Business  Decision-Making  :  A Preliminary Investigation
Primeaux,  Patrick.,  Vega  Gina,  2002,  Operationalizing  Maslow  :  Religion  and Flow as Business Partners, Journal of Business Ethics 38 , 97-108
Suseno, Franz Magnis, 1987, Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta
Suseno,  Franz  Magnis.  1997. Model  Pendekatan  Etika .  Penerbit  Kanisius; Yogyakarta.
Titus, Harold H., Smith, Marilyn S., Nolan, Richard T, 1984, Persoalan-persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta
Tjahjadi,  Lili,  1991,  Hukum  Moral  :  Ajaran  Immanuel  Kant  tentang  Etika  dan Imperatif Kategoris, Kanisius, Yogyakarta
Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern . Penerbit Kanisius;
Yogyakarta.
Triyuwono, Iwan, 2000, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, LKiS, Yogyakarta
WBCSD,  1999, Corporate  Social  Responsibility, World  Business  Council  for Sustanainable Development.
Zohar,  Danah.,  Marshall,  Ian,  2000,  SQ  :  Memanfaatkan  Kecerdasan  Spiritual dalam  Berfikir  Integralistik  dan  Holistik  untuk  Memaknai  Kehidupan, Mizan, Bandung