## PERLINDUNGAN HUKUM  LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

## Asuan
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: asuan.okay@gmail.com

## Abstract
Parate Executie or direct execution, namely the execution of mortgage rights which is carried out by selling the object of the mortgage right by the holder of the first mortgage on his own power  through  a  public  auction  and  taking  the  payment  of  the  debt  from  the  sale  proceeds. Protection of mortgage auction has actually been carried out in a preventive manner by the State  Wealth  and  Auction  Service  Office  (KPKNL)  because  prior  to  the  auction,  KPKNL notifies  the  auction  participants  regarding  the  documents,  conditions  and  conditions  of  the object to be auctioned in truth and as it is as well as the consequences and risks that may arise from  the  auction  object.  Regarding  repressive  protection,  namely  efforts  to  obtain  legal protection through judicial bodies and obstacles to implementation, there is no agreement on the price of the object being auctioned.
Key words: Execution Auction; Mortgage Right

## Abstrak
Parate Executie atau eksekusi langsung yaitu eksekusi hak tanggungan yang dilakukan dengan cara  menjual  objek  hak  tanggungan  oleh  pemegang  hak  tanggungan  pertama  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.    Perlindungan  lelang  hak  tanggungan  sebenarnya  telah  dilakukan  secara  preventif oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena sebelum dilakukannya pelelangan,  KPKNL  memberitahukan  kepada  peserta  lelang  terkait  dengan  dokumen- dokumen,  keadaan  dan  kondisi  objek  yang  akan  dilelang  dengan  sebenar-benarnya  dan apa  adanya,  serta  konsekuensi  dan  resiko  yang  dapat  timbul  dari  objek  lelang.  Terkait perlindungan    secara    represif    yaitu    upaya untuk mendapatkan   perlindungan   hukum melalui   badan   peradilan     dan hambatan dalam pelaksakanaan  tidak terdapat kesepakatan masalah harga objek yang dilelang tertebut
Kata Kunci : Lelang Eksekusi; Hak Tanggungan

## PENDAHULUAN
Lembaga keuangan bank merupakan  lembaga  yang  bersifat sebagai  perantara  bagi  mereka  yang membutuhkan  uang  dengan  mereka yang memiliki uang berlebih. Lembaga keuangan  bank  tidak  terlepas  dari kehidupan  ekonomi  suatu  negara  dan berperan  penting  dalam  memajukan perekonomian serta pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga    keuangan    bank    diatur dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992 j.o. Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang Perbankan  (selanjutnya  disebut  dengan UU  Perbankan)  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999 j.o. 3  Tahun 2004  tentang  Bank  Indonesia.  Fungsi bank  dapat  ditemui  dalam  pasal  1 angka 2 UU Perbankan, yang
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
menyatakan  bahwa  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  maka  dapat  diketahui  fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 1
Pada  prinsipnya  bank  baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya.
Keyakinan  tersebut  didasarkan  atas hasil  analisis  yang  mendalam  tentang itikad  baik  nasabah  dan  kemampuan serta  kesanggupan    untuk  membayar utangnya    pada  bank.    Itikad    baik nasabah  diperoleh  bank  dari  data-data yang  disampaikan  oleh  nasabah  dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh  keyakinan  tersebut  maka dilakukan  penilaian  terhadap  watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek  usaha  debitur.  Dalam  dunia perbankan  kelima  factor  yang  dinilai
1 Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2003).
tersebut  dikenal  dengan  sebutan the five of credit analysis. 2
Dalam  pemberian  kredit  oleh bank  kepada  nasabah  saat  ini  masih sangat menekankan pada arti pentingnya  jaminan  kredit.  Jaminan kredit  dibutuhkan  oleh  bank  untuk mendapatkan  kepastian  atas  pelunasan hutang  dari  nasabah  setelah  jangka waktu  yang  telah  diperjanjikan  dalam perjanjian  kredit  dengan  membuat perjanjian  jaminan.  Jaminan  kredit adalah  pemberian  keyakinan  kepada pihak  kreditor  atas pembayaran  utang yang telah diberikannya kepada debitor,  yang    terbit  dari  suatu perjanjian  yang  bersifat  tambahan ( assessoir ) terhadap perjanjian pokoknya. 3 Pada  praktik  perbankan, untuk  memberi  pengamanan  yang lebih  terhadap    dana    yang    disalurkan oleh    kreditor    kepada    debitor, dibutuhkan  jaminan khusus yang sering digunakan yaitu jaminan kebendaan  berupa  tanah.    Penggunaan tanah    sebagai    jaminan    kredit didasarkan   pada   pertimbangan bahwa tanah  mempunyai  nilai  ekonomis  yang relatif tinggi.
2 Supramono,  G, Perbankan  dan  Masalah Kredit (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
3 Munir  Fuady, Hukum  Jaminan  Utang , (Jakarta: Erlangga, 2013).
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
Jaminan kebendaan yang dibebankan  terhadap  tanah  tersebut disebut  dengan  hak  tanggungan  atas tanah. Ketentuan-ketentuan  mengenai pembebanan  hak  tanggungan  atas jaminan  pinjaman  telah  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  (selanjutnya    disebut UUHT)    yang    mengatur    tentang jaminan    antara    bank  dengan  debitor dalam transaksi pinjam-meminjam serta  memuat  peraturan-  peraturan tentang    tata    cara    yang    dapat ditempuh    apabila    debitor    tidak melaksanakan kewajabannya ( wanprestasi ). 4 Pemanfaatan  lembaga eksekusi Hak  Tanggungan  merupakan cara  untuk  mempercepat  pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan oleh bank dapat digunakan kembali  untuk  melakukan      kegiatan pembiayaan      terhadap      debitornya. Adapun      yang  merupakan    ciri-ciri hak    tanggungan    menurut    Undang- Undang    Hak  Tanggungan  Nomor  4 Tahun  1996  adalah  seperti  yang
4 Roni  Mantiri,  “Eksekusi  Hak  Tanggungan pada Kredit Macet,” 2021,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita media/eksekusi-hak-tanggungan-kredit-macet.
disebutkan
dalam memori penjelasannya, yaitu sebagai berikut: 1.  Memberikan  hak  preferensi  kepada pemegangnya
2.  Mengikuti  objek  yang  dijamin, dalam tangan siapapun objek itu berada. 3.  Memenuhi  asas  spesialitas  dan publisitas  sehingga  mengikat  pihak ketiga  dan  memberikan  kepastian hukum.
4.  Mudah  dan  pasti  pelaksanaan eksekusinya. 5
Sebagai  tanda  bukti  adanya hak  tanggungan,  maka  dibutuhkan sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan serta memuat irah-  irah  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”. 6 Sertifikat  Hak Tanggungan    tersebut    memiliki kekuatan    eksekutorial    yang    sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan hukum tetap  dan berlaku  sebagai  pengganti grosse  acte Hyphoteek sepanjang  mengenai  hak atas  tanah.  Sertifikat  tersebut  akan memberikan kemudahan dan kepastian  hukum  bagi kreditor  apabila
5 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2002).
6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
suatu saat debitor melakukan
wanprestasi .
Pada prakteknya, apabila debitor melakukan cidera janji ( wanprestasi ),  maka  kreditor  atau pemegang hak tangungan mengirimkan surat  peringatan  sebanyak  tiga  kali kepada debitor supaya melunasi hutangnya.  Apabila  setelah  dilakukan tiga kali peringatan secara patut debitor tetap  tidak  melunasi  hutangnya,  maka debitor  dapat  dikatakan wanprestasi sehingga  pemegang  hak  tanggungan dalam  hal ini  dapat melakukan eksekusi    terhadap  hak  tanggungan yang  dibebankan  atas  jaminan  hutang. Eksekusi  yang  dimaksud  yaitu  lelang terhadap objek jaminan yang dibebankan hak tanggungan.
Pasal  6  UUHT  menyatakan bahwa  apabila  debitor  cidera  janji, pemegang  hak  tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  objek hak tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil lelang tersebut. Tata cara eksekusi    yang  diatur  dalam  Pasal  6 UUHT  tersebut  biasa  disebut  dengan
Parate Executie .  Berdasarkan  pasal tersebut,  hak  dari  pemegang  hak tanggungan untuk melaksanakan
haknya  adalah  hak  yang  semata-mata diberikan  oleh  undang-undang.  Walau demikian,  tidak  berarti  hak  tersebut demi  hukum  ada  melainkan  harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak  dalam  Akta  Pembebanan  Hak Tanggungan atas hak atas tanah. 7
Berdasarkan  UUHT  terdapat tiga  macam  eksekusi  hak  tanggungan yaitu Title Executorial , Parate Executie , dan Eksekusi Dibawah Tangan.    Membedakan  ketiga  macam eksekusi hak tanggungan tersebut yaitu terdapat pada prosedur pelaksanaannya. Eksekusi  hak  tanggungan  dengan Title Executorial yaitu  penjualan  barang eksekusi  hak  tanggungan  dilakukan berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan    Berdasarkan    Ketuhanan Yang    Maha  Esa”  yang  dilakukan melalui tata cara sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sedangkan untuk Eksekusi Dibawah Tangan harus memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 20 UUHT yaitu adanya kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. 8
7 Kartini  Mulydi  and  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum  Harta  Kekayaan:  Hak  Tanggungan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
8 Hasanuddin    Rahman, Aspek-Aspek Pembrian   Kredit   Perbankan   Di   Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
Pada  pelaksanaannya,  kreditor atau pemegang hak tanggungan pertama  biasanya  melakukan  eksekusi hak  tanggungan  dengan  cara parate executie . Parate  executie tersebut biasanya dilakukan oleh pemegang hak tanggungan  pertama    apabila    debitor
waprestasi melalui Kantor Pelayanan    Kekayaan  Negara    dan Lelang
(selanjutnya disebut KPKNL). Parate    executie sering dilakukan  oleh  kreditor  pemegang  hak tanggungan  karena  dianggap  lebih mudah, biaya lebih murah, pelaksanaannya  lebih  singkat,  serta kreditor  tidak  harus  meminta  fiat  dari ketua  Pengadilan  untuk  mengeksekusi hak tanggungan tersebut.
Pengaturan    mengenai   tatacara melakukan  lelang  itu  sendiri  termuat di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
(Selanjutnya  disebut  PMK  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang).  Dalam  Pasal  5 peraturan ini, menyatakan terdapat tiga jenis  lelang  yaitu  lelang  eksekusi, lelang  noneksekusi  wajib,  dan  lelang noneksekusi  sukarela. Parate  executie merupakan jenis eksekusi yang termasuk  dalam  lelang  noneksekusi sukarela.  Ketentuan  Pasal  1  Angka  6
PMK  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang telah dijelaskan mengenai lelang noneksekusi  sukarela  yaitu  lelang  atas barang  milik  swasta,  perorangan  atau badan hukum/badan usaha yang dilelang  secara  sukarela.  Meskipun segala ketentuan dan tatacara pelaksanaan lelang sudah diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang etunjuk Pelaksanaan  Lelang,  namun  pada pelaksanaannya masih banyak permasalahan atau konflik yang terjadi.  Misalnya  konflik  yang  timbul akibat  pihak  ketiga  yang  keberatan kemudian mengajukan gugatan melalui  Pengadilan.  Konflik  tersebut tentunya  akan  menyusahkan    pihak bank  selaku  kreditor  dan  merugikan pemenang    lelang    karena  tidak  dapat langsung  menguasai  objek  lelang.  Hal tersebut  menimbulkan    tidak    adanya kepastian      hukum      bagi  pemenang lelang  karena  tidak  dapat  langsung mendapatkan  hak  nya  secara  yuridis dan materil.
Menurut  uraian  diatas  yang suatu  permasalahan  yaitu  bagaimanan perlindungan  hukum  terhadap  lelang eksekusi  hak  tanggungan  menurut Undang-undang    hak  tanggungan Nomor  4  tahun  1996  dan  hambatan
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan  pada  bank.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif dengan bahan hokum berupa peraturan perundang-undangan  mengenai    lelang dan eksekusi hak tanggungan.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap        Lelang    Eksekusi Hak Tanggungan Dalam

## Perjanjian Kredit Bank
Bank    merupakan    salah    satu lembaga    pembiayaan    yang    dapat meningkatkan  perekonomian  melalui penyaluran  dana  berupa  kredit  kepada masyarakat untuk pengembangan usaha.    Seperti  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  bank  dalam  memberikan kredit  haruslah  menerapkan  prinsip kehati-hatian    karena    setiap    kredit yang    diberikan    oleh    bank mengandung  resiko.      Oleh      karena itu,      dibutuhkanya      suatu      jaminan untuk      menjamin  pelunasan  utang debitor dalam perjanjian kredit.
Perjanjian kredit harus diperhatikan    oleh  bank    selaku kreditor    maupun  oleh  nasabah  selaku debitor karena perjanjian kredit merupakan  perjanjian  pokok  dan mempunyai fungsi yang sangat penting.  Dengan  adanya  perjanjian
kredit  sebagai  perjanjian  pokok  maka dapat diikuti dengan perjanjian tambahan  seperti  perjanjian  jaminan. Perjanjian  jaminan  adalah  perjanjian accesoir (tambahan)  yang  dikaitkan dengan perjanjian pokok untuk menjamin  hak-hak  kreditor  apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi. Salah  satu  lembaga  jaminan  yang sering digunakan dalam praktek pemberian kredit yaitu lembaga jaminan hak tanggungan. 9
Penjelasan Umum angka 7 UUHT mengatur mengenai prosedur pembebanan  Hak  Tanggungan  yang menyatakan bahwa:
1. Tahap  pemberian  hak  tanggungan dengan  dibuatnya  hak  tanggungan oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (Selanjutnya disingkat PPAT), yang  sebelumnya  didahului  oleh perjanjian utang-piutang yang dijamin.
2. Tahap  pendaftaran  oleh  Kantor Pertanahan,  yang  merupakan  saat lahirnya hak tanggungan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  pembebanan hak  tanggungan  atas  hak  milik dilakukan  sesuai  prosedur  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan
9 Rachmadi  Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pemberian hak tanggungan    oleh    debitor    telah dilakukan  dihadapan  notaris  sehingga terbit Akta
Pembebanan
Hak
Tanggungan (APHT) dan telah didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan sehingga  lahir  Surat  Hak  Tanggungan (SHT)  sebagai  bukti  adanya  hak tanggungan  dan  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan  pengadilan  karena  memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pengikatan hak tanggungan tersebut telah didahului dengan perjanjian  pengikatan  jaminan  yang merupakan  perjanjian accesoir dari perjanjian pemberian fasilitas
perbankan seperti yang telah
disebutkan sebelumnya sebagai perjanjian pokok. Dalam APHT telah  dicantumkan  nama  dan  identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan,  domisili  para  pihak, penunjukan  secara  jelas  utang  yang dijaminkan  pelunasannya  dengan  Hak Tanggungan,  nilai  tanggungan  serta uraian  yang  elas  terkait  objek  hak tanggungan.
Dengan
telah dicantumkannya hal-hal tersebut, maka  pembebanan  hak  tanggungan
tersebut telah memenuhi syarat spesialitas hak tanggungan. 10
Pembebanan  Hak  Tanggungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-  hak  pihak  bank    selaku  kreditor dalam  hal  pelunasan  utang  apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya  dalam  jangka  waktu  yang telah  ditentukan.  Pembebanan  hak tanggungan oleh debitor menimbulkan perlindungan  terhadap  kreditor  serta mendapatkan kedudukan yang didahulukan  dalam  hal  pelunasan utang      terhadap      objek      yang dijaminkan.      Dengan      adanya jaminan      hak  tanggungan  maka dapat memperkecil resiko yang dialami  oleh  bank  akibat  perjanjian pemberian kredit. 11
Pemberian surat peringatan tersebut  menunjukkan  bahwa  pihak bank  (kreditur)  beritikad  baik  untuk memberikan  terhadap  debitor  untuk melunasi utangnya . Setelah  diberikan surat    peringatan    yang    ketiga terhadap    debitor  untuk  memenuhi kewajibannya tetap tidak mendapatkan tanggapan,  maka  bank  menetapkan
10 Sutedi  Adrian, Hukum  Hak  Tanggungan (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010).
11 Sianturi  Purnama  Tioria, Perlindungan Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan Tidak    Bergerak    Melalui    Lelang (Bandung: Penerbit  CV. Bandar Maju, 2013).
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
kredit  terhadap  debitor  merupakan kredit  macet  karena  telah  memenuhi kolektibilitas  sebagai  kredit  macet. Penetapan  kualitas  kredit  didasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank Umum  dan  Peraturan  Bank  Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dengan ditetapkannya  kredit  macet  tersebut, debitor telah melakukan wanprestasi . 12
Pihak  bank    melakukan parate executie (eksekusi  secara    langsung) melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara    dan    Lelang  (KPKNL). Eksekusi secara langsung yang dilakukan  didasarkan  pada  Pasal  20 ayat  (1)  huruf  a  UUHT  j.o.  Pasal  6 UUHT  dan  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  e UUHT.Menurut  Pasal  20  ayat  (1) huruf  a  j.o.  Pasal  6  UUHT  apabila debitor  melakukan wanprestasi maka kreditor  pemegang  hak  tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual  objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum  dan  mengambil  pelunasan piutangnya  melalui  hasil  penjualan objek hak tanggungan tersebut.
Sedangkan  Pasal  11  ayat  (2) huruf  e  mensyaratkan  adanya  janji bahwa  pemegang  hak  tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual  atas  kekuasaan  sendiri  objek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi . 13 Jika  debitor  tidak memenuhi  kewajiban  untuk  melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang,  pihak  bank  selaku pemegang  hak  tanggungan  dengan APHT tersebut diberikan kuasa untuk:
1. Menjual    dihadapan    umum secara    lelang    objek    hak tanggungan    baik  seluruhnya maupun sebagian.
2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat- syarat penjualan.
3. Menerima uang penjualan, menandatangani serta menyerahkan kwitansi.
4. Menyerahkan  apa  yang  dijual tersebut  kepada  pembeli  yang bersangkutan.
5. Mengambil    dari    uang    hasil penjualan  tersebut  seluruhnya atau    sebagian  untuk  melunasi utang Debitor.
6. Melakukan  hal-hal  lain  yang menurut  Undang-undang  dan
13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
peraturan  hukum  yang  berlaku diharuskan atau menurut pendapat  pihak  bank  selaku kreditor  perlu  melaksanakan kuasa tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut tindakan  yang  dilakukan  bank  tidak terdapat permasalahan. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa tindakan yang dilakukan  oleh    bank telah dilakukan berdasarkan ketentuan      dalam      UUHT      serta diperkuat      dengan  ketentuan  dalam APHT. 14 Selanjutnya pihak bank
mengajukan permohonan lelang melalui  KPKNL.  Sebelumnya  perlu diketahui  peraturan  mengenai  lelang di Indonesia diatur di Vendu Reglement termuat dalam
Ordonantie tanggal    28    Februari 1908 Staatsblad 1908  Nomor  189 telah  beberapakal  diubah  terakhir dengan Staatsblad 1941  Nomor  3, yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1 April  1908,  hingga  sekarang  masih
menjadi dasar hukum penyelenggaraan
pelaksanaan pelelangan  atau  penjualan  barang jaminan  di  muka  umum  di  Indonesia.
14 Poesoko  Herowati, Dinamika  Hukum Parate  Executie  Obyek  Hak  Tanggungan (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013).
Sedangkan untuk tatacara pelaksanaan lelang  itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
(selanjutnya disingkat PMK)
Nomor    27/PMK.06/2016  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 15
Setelah  dilengkapinya  dokumen oleh  bank  tersebut,  maka  KPKNL menerima  permohonan  lelang  yang diajukan  bank  tersebut.  Hal  tersebut sesuai  dengan  ketentuan    yang  diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang
yang menyatakan  bahwa  Kepala  KPKNL atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II  tidak boleh  menolak  permohonan  lelang yang  diajukan  sepanjang  dokumen persyaratan  lelang  telah  lengkap  dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek  lelang.    Oleh    karena    itu, setelah    pemeriksaan    dokumen dianggap    lengkap    maka  KPKNL menerima  permohonan  lelang  yang diajukan  oleh  Bank.      Setelah diterima,      KPKNL      menetapkan waktu pelaksanaan  lelang. 16
Dalam  hal  ini,  pemenang  lelang telah  mengikuti  proses  lelang  sesuai prosedur  dan  memenuhi  persyaratan
15 Rachmadi Usman, Hukum Lelang (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
16 Rachmadi
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
yang ditentukan oleh KPKNL
selanjutnya pembeli lelang diharuskan membayar  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum  memperoleh  kwitansi  dan risalah lelang. 17
Pemberian  risalah  lelang  tersebut merupakan  implementasi  dari  Pasal 42 Vendureglement dan  Pasal  92 ayat    (1)  PMK  No.  27/PMK.06/2016 tentang   Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang yang  pada  intinya  menerangkan  hak- hak pembeli lelang yaitu mendapatkan salinan  berita  acara  yang  diotentikkan mengenai  penjualan  dengan  disertai bea materai. Selain itu dalam Pasal 92 ayat  (2)  huruf  a    yang  mengatur mengenai kegunaan risalah lelang bagi pembeli  lelang  yaitu  sebagai  akta  jual beli  untuk  kepentingan  balik  nama  di Kantor  Pertanahan.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pelaksanaan  lelang  tersebut  telah dilakukan
berdasarkan
Vendureglement termuat      dalam Ordonantie  tanggal    28    Februari 1908 Staatsblad 1908    Nomor    189 telah    beberapakali  diubah  terakhir dengan Staatsblad 1941  Nomor  3, yang  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1
17 Naja  H.  R.  Daeng, Hukum  Kredit  dan Bank  Garansi (Bandung:  Citra  AdityaBakti, 2005).
April  1908,  hingga  sekarang.  Selain itu  pelaksanaan  lelang  tersebut  juga telah      sesuai      dengan      ketentuan yang   diatur   dalam   PMK   Nomor : 27/PMK.06/2016  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 18
Perlindungan hukum hak pemenang lelang eksekusi hak tanggungan,  memang  perlindungan terhadap  pemenang  lelang  eksekusi hak  tanggungan  belum  secara  jelas diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Padahal dalam kasus tersebut  pemenang  lelang  merupakan pembeli  yang  beritikad  baik.  Itikad baik dari pembeli lelang tersebut dapat dibuktikan dengan kelengkapan syarat-syarat  yang  dibutuhkan  untuk mengikuti  lelang  serta  melaksanakan pelelangan  sesuai  prosedur  dan  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 19
Lelang  dalam  hal  ini  dapat dipersamakan dengan jual-beli sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal
1457 KUHPerdata.
Apabila dihubungkan dengan pasal 584
KUHPerdata j.o. Pasal 531
KUHPerdata  maka,  seorang  pembeli dapat  dikatakan  beritikad  baik  apabila telah  melaksanakan  sesuai  dengan
18 Naja
19 Rachmadi Usman, Hukum Lelang
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
prosedur,  menuhi  persyaratan  sebagai pembeli, serta sesuai dengan asas-asas dalam  penjualan  melalui  lelang.  Pada kasus  ini,  pembeli  lelang  telah memenuhi  persyaratan  dan  sesuai prosedur  sehingga  dapat  dikatakan sebagai pembeli beritikad  baik.  Sudah sepantasnya  lah  pembeli  beritikad baik  dilindungi  hak-hak nya.
Perlindungan    terhadap    pembeli lelang    eksekusi    hak    tanggungan sebenarnya secara tidak langsung telah diatur  secara preventif .    Perlindungan secara preventif terhadap  pemenang lelang  hak  tanggungan  yaitu  suatu bentuk  perlindungan  yang  diberikan sebelum  terjadinya  sengketa  terkait objek lelang, sehingga bersifat pencegahan. 20
Perlindungan secara preventif dalam vendu  reglement yaitu  terdapat dalam Pasal  42 vendu  reglement yang menentukan  bahwa  pemenang  lelang dapat  menerima  kutipan  berita  acara yang  diotentikan  atau  yang  disebut dengan kutipan risalah lelang.
Pemberian  risalah  lelang  disini  dapat
20 Hadjon  Philipus  M., Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Peradilan  Dalam  Lingkup  Peradilan  Umum dan    Pembentukan    Peradilan  Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
dipersamakan sebagai akta perjanjian    jual    beli.    Kedudukan kutipan  risalah  lelang  sejajar  dengan akta  perjanjian  jual  beli  yang  dibuat oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  sehingga  dapat  digunakan untuk  kepentingan  peralihan hak terhadap objek lelang hak tanggungan di Kantor Pertanahan.Ketentuan  Umum  Pasal  1 angka 35 PMK Nomor
27/PMK.06/2016  tentang    Petunjuk
Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa  risalah  lelang  adalah  berita acara pelaksanaan lelang yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.  Berdasarkan  pengertian risalah  lelang  dalam  pasal  tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembeli  lelang  dapat  membuktikan dengan    risalah  lelang  bahwa  telah terjadi  perjanjian    jual-beli  melalui lelang eksekusi hak tanggungan.
Risalah  lelang  tersebut  harus memuat  apa,  mengapa,  di  mana,  bila, bagaimana,  serta  siapa-siapa  yang terlibat dalam pelaksanaan lelang. Apa yang dilelangkan menjelaskan mengenai  objek  atas  barang  yeng dilelang. Mengapa dilakukan pelelangan menjelaskan mengenai
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
latar  belakang  hingga  dilakukannya lelang  tersebut.  Di  mana  dilelangkan menjelaskan  mengenai  tempat  di mana  lelang  dilakukan  dan  kapan lelang tersebut dilaksanakan.
Bagaimana    pelaksanaan    lelang menjelaskan    proses    terjadinya penawaran hingga ditunjuknya pemenang  lelang.  Siapa-siapa  yang terlibat  dalam  lelang  menjelaskan terkait  siapa  pemohon  atau  penjual lelang  siapa  penawar  dalam  lelang, dan siapa pembeli lelang. 21
Akan  tetapi,  risalah  lelang  tidak dapat  menjamin  perlindungan  hukum bagi  pembeli  lelang  eksekusi  hak tanggungan.  Hal  tersebut  dikarenakan dalam klausula risalah lelang tercantum pernyataan:
1.  Pejabat   Lelang/KPKNL   tidak menanggung kebenaran keterangan    yang  diberikan secara  lisan  yang  diberikan pada  waktu  penjualan  tentang keadaan  nsesungguhnya  dan keadaan  hukum  atas  barang yang  dilelang,  dan  menjadi resiko pembeli.
2. Penawar/pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah
mengetahui  apa  yang  telah
ditawar  atau  dibeli  oleh  merka apabila terdapat kekuragan dan kerusakan   baik    yang  terlihat maupun    tidak    terlihat    atau terdapat cacat lainnya terhadap  bidang  tanah  atau bangunan barang yang dibelinya  itu,  maka  mereka tidak  berhak  menolak  atau menarik  diri  kembali  setelah pembeliannya  disahkan  dan melepaskan  semua  hak  untuk meminta      ganti  kerugian berupa apapun juga.
Perlindungan bagi pemenang lelang  hak  tanggungan  sebenarnya telah  dilakukan  secara  preventif  oleh KPKNL karena sebelum dilakukannya pelelangan,  KPKNL  memberitahukan kepada  peserta  lelang  terkait  dengan dokumen-dokumen,  keadaan    dan kondisi    objek    yang    akan    dilelang dengan  sebenar-benarnya  dan  apa adanya,  serta  konsekuensi  dan  resiko yang  dapat  timbul      dari      objek lelang.      Peserta      lelang      dianggap mengetahui      dengan  sesungguhnya serta   menerima    konsekuensi   akibat pelelangan    objek    hak  tanggungan dengan dilakukannya tindakan preventif oleh KPKNL tersebut. Selain  itu,  Pejabat  lelang  wajib
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
meminta  keterangan  kepada  Kantor Pertanahan  terkait  dengan  bidang tanah yang akan dilelang.  Hal tersebut dilakukan  selambat-lambatnya  7  hari sebelum  pelaksanaan  lelang  untuk memastikan  kejelasan  objek  lelang. Kewajiban  Pejabat  Lelang  selaku perantara  terhadap  penjual    maupun pembeli    bertindak    hati-hati    dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan  informasi  yang  penting yang  diketahuinya.  Pejabat  lelang harus berhati-hati dalam melaksanakan lelang baik untuk kepentingan penjual maupun
kepentingan  pembeli  serta  membrikan informasi yang sejelas-jelasnya termasuk  tentang  barang  atau  objek kepada pembeli. 22
Dikarenakan  pelaksanaan  lelang disini  dapat  dipersamakan  dengan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata, maka
perlindungan  hukumnya  juga  terdapat dalam  KUH  Perdata.  Berdasarkan KUH  Perdata,  pembeli  beritikad  baik haruslah dilindungi.
Bentuk perlindungan terhadap pembeli
beritikad  baik  tersebut  termuat  dalam
Pasal 1491 KUHPerdata yang
22 Sutedi  Adrian, Hukum  Hak  Tanggungan
menyatakan bahwa penanggungan yang  menjadi  kewajiban  penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin  dua  hal  yaitu  pertama penguasaan  benda  yang  dijual  secara aman  dan  tentram,  kedua      terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi  atau  yang  sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.
Selain      perlindungan      dalam Pasal      1491      KUHPerdata, perlindungan  terhadap  pembeli  juga dapat  dilakukan  dengan  mengajukan gugatan  ganti  rugi.  Hal  tersebut didasarkan pada Pasal 1267 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa pihak  terhadap  siapa  perikatan  tidak dipenuhi,  dapat  memilih  apakah  dia, jika  hal  itu  masih  dapat  dilakukan, akan  memaksa  pihak  yang  lain  untuk memenuhi  persetujuan,  ataukah  dia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Berdasarkan pasal tersebut  maka  jelas pembeli dilindungi untuk memperoleh hak nya. Perlindungan hukum terhadap  pemenang  lelang  dapat ditemukan dalam Pasal 4 PMK Nomor 27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang  yang  menyatakan
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
bahwa  lelang  yang  telah  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku tidak  dapat  dibatalkan.  Berdasarkan pasal  tersebut  dapat  terlihat  bahwa kepastian  hukum  bagi  pemenang lelang  hak  tanggungan  terjamin. Selain  itu    perlindungan    secara preventif  juga    dapat    terlihat    dalam
Pasal 12 PMK Nomor
27/PMK.06/2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Lelang  yang  mengatur mengenai  kewajiban  bagi  penjual lelang untuk melengkapi dokumen dan legalitas  formal  terkait  objek  yang akan  dilelang.  Selanjutnya  Pejabat Lelang  KPKNL  melakukan  analisis yuridis  terhadap  dokumen  persyaratan lelang, legalitas formal serta keabsahan  objek  lelang. Hal  tersebut memberikan  kepastiaan  hukum  bagi pembeli  lelang  karena  lelang  dapat dilaksanakan  sesuai  prosedur  yang diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. 23
Terkait dengan penyerahan
dokumen  kepemilikan  atas  objek lelang  bukan  merupakan  kewenangan KPKNL,
tetapi merupakan tanggungjawab  penjual  lelang  dalam hal  ini  pihak  bank/kreditur.    Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  17  PMK
Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang menyatakan bahwa:
(1)    Penjual  bertanggung  jawab terhadap:  a.    keabsahan  kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan  lelang;  c.    penyerahan barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan d.  penetapan nilai limit.
(2)    Penjual    bertanggung  jawab terhadap    gugatan    perdata    dan/atau tuntutan  pidana  yang  timbul  akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang- undangan di bidang lelang oleh Penjual.
(3)    Penjual  bertanggung  jawab  atas tuntutan  ganti  rugi  terhadap  kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)    Penjual  harus  menguasai  fisik barang  bergerak  yang  akan  dilelang, kecuali  barang  tak  berwujud,  antara lain  hak  tagih,  hak  cipta,  hak  merek, dan/atau hak paten.
(5)   Penjual dapat menggunakan balai lelang untuk memberikan jasa pralelang dan/atau jasa pasca lelang.
Selain  dalam  pasal  tersebut, kewajiban  penjual  terhadap  barang yang  dijualnya  juga  termuat  dalam KUH Perdata. Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa
penjual memiliki kewajiban untuk:
1. Memelihara dan merawat kebendaan  yang  akan  diserahkan kepada pembeli  hingga saat penyerahannya.
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
2. Menyerahkan  kebendaan  yang dijual  pada  saat  yang  telah ditentukan,  atau  jika  tidak  telah ditentukan saatnya,
atas permintaan pembeli.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut  dapat  terlihat  kepastian  dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Hal tersebut dikarenakan hak-hak pemenang lelang terjamin oleh kewajiban serta tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan oleh  penjual  lelang  sesuai  dengan pasal  tersebut.  Peraturan  tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaan  pra  lelang  maupun  pasca lelang  tidak  hanya  menekankan  pada faktor  kehati-hatian  pembeli  lelang saat  pembelian  barang,  tetapi  juga faktor kehati-hatian menjadi tanggung  jawab  penjual.  Tanggung jawab  tersebut  diatur  dengan  tegas sehingga  pada  pemberian  ganti  rugi yang  timbul  karena  ketidak  absahan barang  dan  dokumen  persyaratan barang  tanggung  jawab  berada  pada penjual.
Selain
dalam vendureglement dan        Peraturan
Mentri        Keuangan,  Perlindungan terhadap  pemenang  lelang  secara represif termuat dalam HIR.
Perlindungan    represif    yaitu  upaya untuk    mendapatkan  perlindungan hukum  yang  dilakukan  melalui  badan peradilan. Pasal  200  ayat  (11)  HIR mengatur  mengenai  eksekusi  riil  atau eksekusi  pengosongan  yang  pada intinya  menyatakan    bahwa    apabila pemenang    lelang    tidak    dapat menguasai    objek  lelang  yang  telah dibelinya melalui pelelangan yang sah demi  hukum,  maka  pemenang  lelang dapat meminta bantuan kepada Pengadilan  Negeri  setempat  untuk melakukan pengosongan terhadap objek lelang tersebut. 24

## B.  Hambatan    Dalam  Pelaksanaan Eksekusi  Hak Tanggungan
Ada  beberapa  faktor  lain  yang menyebabkan  terjadinya  hambatan dalam eksekusi Hak Tanggungan baik melalui  pelelangan  umum  maupun penjualan di  bawah tangan atara lain:
1. Debitur yang Berbelit-belit Hambatan  ini  disebabkan  oleh pihak  debitur  dan/atau  penjamin  yang sulit untuk berkoordinasi dalam melakukan  mediasi.  Susahnya  debitur dan/atau penjamin untuk diajak mediasi  dengan  pihak  bank  dalam
24 Hadjon,  Philipus, Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia (Surabaya:  Bina  Ilmu, 1997).
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
menyelsaikan  permasalahan  kredit macet  akan  mengulur  waktu  dengan sia-sia.  Ulah  debitur  yang  berusaha untuk mengulur waktu akan menghambat proses pelaksanan eksekusi  Hak  Tanggungan  dengan harapan  agar  objek  Hak  Tanggungan tidak segera dijual. Hal ini menandakan  ada  iktikad  tidak  baik dari  pihak  debitur  dan/atau  penjamin dalam  pelaksanaan  eksekusi  Hak Tanggungan.

## 2. Ketidakcocokan Harga
Dalam  hambatan  ini  disebabkan oleh  pihak  debitur  yang  tidak  setuju terhadap  harga  lelang  agunan.  Pihak kreditur  dalam  menetapkan  harga sudah sesuai dengan Nilai Pasar Wajar (NPW),     tetapi  disisi  lain  yaitu  pihak debitur dan/penjamin merasa keberatan karena harga yang
ditetapkan  terlalu  rendah.  Debitur
tidak  rela  jika  jaminannya  dijual
dengan harga murah karena menurutnya  harga  jaminannya  bisa melebihi  harga  limit  yang  ditentukan oleh  pihak  kreditur.  Jadi  harus dilakukan negoisasi lagi untuk menemukan  kecocokan  harga  supaya tidak ada yang keberatan. 25
25 Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
Hambatan-hambatan yang timbul  dari  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan  tidak  hanya  disebabkan oleh  pihak  debitur  dan/penjamin  saja tetapi    juga    disebabkan    oleh  kedua belah  pihak    yaitu    pihak  debitur dan/atau  penjamin      dengan      pihak kreditur      yang      lama      bernegoisasi untuk      menemukan  kecocokan  harga agar  tidak  ada  yang  keberatan.  Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan  Pasal  6  Undang-undang Hak Tanggungan yang yang memberikan  hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasannya  dari  hasil penjualan tersebut dan juga bertentangan dengan asas hak tanggungan yaitu pelaksanaan eksekusi  hak  tanggungan  mudah  dan pasti.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan  pembahasan  maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan lelang  hak  tanggungan  sebenarnya telah  dilakukan  secara  preventif  oleh KPKNL  karena  sebelum  dilakukannya pelelangan,  KPKNL  memberitahukan
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
kepada  peserta  lelang  terkait  dengan dokumen-dokumen, keadaan dan kondisi  objek  yang  akan  dilelang dengan  sebenar-benarnya  dan  apa adanya,  serta  konsekuensi  dan  resiko yang  dapat  timbul  dari  objek  lelang. Terkait        perlindungan        secara represif yaitu        upaya  untuk mendapatkan    perlindungan    hukum melalui   badan   peradilan.
Hambatan  dalam  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan  yaitu debitur yang  berbelit-belit  dalam  melakukan negoisasi  untuk  menyelesaikan  kredit macet,  ketidakcocokan  terhadap  harga lelang  yang  dilakukan  oleh  pihak debitur  dan  yang  terakhir  adalah adanya  upaya  perlawanan  hukum  dari pihak debitur  yang  melakukan gugatan ke  Pengadilan  Negeri.    Hal  tersebut jelas  bertentangan  dengan  ketentuan Pasal  6  dan  Pasal  20  Undang-Undang Hak  Tanggungan  tentang  pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.
Diharapkan kepada pemerintah khususnya Kantor
(Pelayanan Kekayaan    Negara    dan    Lelang) KPKNL  perlunya    pengaturan    khusus mengenai    perlindungan    hukum pemenang  lelang  hak  tanggungan. Sebelum  dilakukannya  lelang  pada kreditur  dan  debitur  harus  membuat
kesepakatan  lebih  dahulu  mengenai harga  objek    lelang,    sehingga  tidak merugikan pembeli lelang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon  Philipus  M. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia: Sebuah  Studi  Tentang  Prinsip-
Prinsipnya, Penanganannya Oleh  Peradilan  Dalam  Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi  Negara .  Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hadjon, Philipus. Perlindungan
Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
Hasanuddin    Rahman. Aspek-Aspek Pembrian    Kredit    Perbankan di    Indonesia. Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1995.
Kartini Mulydi and Gunawan Widjaja.
Seri  Hukum  Harta  Kekayaan:
Hak Tanggungan . Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2005. Poesoko  Herowati. Dinamika  Hukum Parate  Executie  Obyek  Hak Tanggungan.
Yogyakarta:
Aswaja Persindo, 2013.
Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan  di  Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Rachmadi Usman. Hukum Lelang .
Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Rachmadi  Usman. Hukum  Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Roni Mantiri, “Eksekusi Hak
Tanggungan pada Kredit Macet,”
2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.i
d/2013/beritamedia/eksekusi- hak-tanggungan-kredit-macet.
Salim  H.S. Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia .  Jakarta:
Asuan, Perlindungan Hukum Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Halaman 272-289
Rajawali Pers, 2004. Sianturi Purnama Tioria. Perlindungan  Hukum  Terhadap Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak Bergerak    Melalui    Lelang . Bandung:  Penerbit  CV. Bandar Maju, 2013. Sutedi Adrian. Hukum Hak Tanggungan . Jakarta: Sinar Grafika,  2010.
Supramono, G. Perbankan dan Masalah Kredit . Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Munir  Fuady. Hukum  Perkreditan Kontemporer .  Bandung:  Citra
Aditya Bakti, 2002.
Munir Fuady. Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Erlangga, 2013. Naja  H.  R.  Daeng. Hukum  Kredit  dan
Bank  Garansi .  Bandung:  Citra AdityaBakti, 2005. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan