## Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah
Yunus Aris Wibowo 1, 2,* , Lintang Ronggowulan 3 , Dian Adhetya Arif 4 , Rikki Afrizal 5 , Yaskinul Anwar 6 , Ayu Fathonah 1
1 Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia; 2 Pusat Studi Mitigasi Bencana, Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
3 Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia
4 Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang 25713, Sumatera Barat, Indonesia
5 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
6 Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Email : *yunus.a.wibowo@ums.ac.id, lintang_ronggowulan@staff.uns.ac.id, dianadhetyaarif@gmail.com, Rikki.afrizal@mail.ugm.ac.id, yaskinul.anwar@fkip.unmul.ac.id, a610160097@student.ums.ac.id
Dikirim : 1 September 2019 Diterima: 1 September 2019
Abstrak: Banjir luapan sungai telah menjadi permasalahan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai. DAS Comal hilir hampir setiap tahun mengalami banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Comal. Oleh karena itu diperlukan upaya perencanaan mitigasi yang tepat. Studi ini menekankan  pada  penyusunan  perencanaan  mitigasi  bencana  banjir  luapan  sungai  non-struktural. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi literatur dan survei lapangan. Studi literatur dilakukankan untuk mengetahui riwayat dan area terdampak banjir  di  DAS  Comal  hilir,  sedangkan  survei  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  sosio- kultural  masyarakat.  Hasil  studi  ini  adalah  perencanaan  mitigasi  bencana  banjir  luapan  sungai  non- struktural  di  DAS  Comal  hilir  yang  terdiri  atas  perencanaan  tata  ruang  wilayah  yang  selaras  dengan pengelolaan penggunaan lahan di DAS Comal, deteksi dan prediksi kondisi debit Sungai Comal melalui pencatatan  serta  pengamatan  data  hidrometeorologi,  perencanaan  pengelolaan  kawasan  sempadan sungai, literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat, peningkatan sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat, pembuatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta simulasi bencana serta reboisasi  dan  reforestasi.    Perencanaan  mitigasi  tersebut  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah saja, melainkan membutuhkan kesadaran dan kerjasama dari masyarakat.
Kata kunci: Banjir luapan sungai, mitigasi non-struktural, bencana, kerentanan, DAS Comal
Abstract: River  flooding has  become  a  serious  disruption  for  community  which  lives  in  downstream area of a watershed. Comal Watershed is annually experience river flooding caused by Comal River. Therefore, it is necessary to proper mitigation planning. This study organized the arrangement of river flooding non-structural mitigation planning. Qualitative approach was used in this study; not to mention the research design utilzed literature study and field survey. Literature study was used for finding out the river flood events record and affected area in downdstream area of Comal Watershed. Meanwhile, field survey was conducted to overview the socio-cultural condition of the community which live in it. The results indicated that river flooding non-structural mitigation planning area in downdstream area of  Comal  Watershed  consisted  of  spatial  planning  in  harmony  with  landuse  management  of  Comal Watershed, detection and prediction of the Comal River discharge conditions through recording and observing hydrometeorological data, management planning of riparian zone, Disaster literacy toward schools and community, community communication system improvement, local wisdom enhancement,
evacuation route arrangement, early warning system utilization, disaster simulation and reforestation. Mitigation  planning  is  not  only  the  responsibility  of  the  government,  but  requires  awareness  and cooperation from the community.
Keyword: River flooding, non-structural mitigation, disaster, vulnerability, Comal Watershed

## Pendahuluan
Banjir  luapan  sungai  telah  menjadi  salah  satu  isu  penting  bagi  sebagian  besar waterfront cities di Asia. Banjir luapan sungai merupakan salah satu gangguan yang berdampak besar bagi aktivitas manusia di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Cina, Thailand, dan Vietnam.  Fenomena  tersebut  bisa  disebabkan  oleh  curah  hujan  tinggi  yang  dipicu  oleh perubahan  iklim,  penurunan  kapasitas  tampung  sungai  karena  sedimentasi,  kegagalan perencanaan  sempadan  sungai  dan  alih  fungsi  lahan  sebagai  bentuk  kurang  efektifnya perencanaan  tata  ruang  wilayah  (Rezende,  de  Franco,  de  Oliveira,  Jacob,  &  Miguez,  2019; Wyżga,  Kundzewicz,  Konieczny,  Piniewski,  Zawiejska,  &  Radecki-Pawlik,  2018).  Banyak kota khususnya kota-kota pesisir di beberapa provinsi di Indonesia menghadapi permasalahan serius  karena  banjir  luapan  sungai  seperti  Jakarta,  Tegal,  Cirebon,  Pemalang,  Pekalongan, Semarang, Surabaya. Sebagian besar kejadian-kejadian banjir melanda Provinsi  Jawa Timur dengan  99  kejadian  dan  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  91  kejadian  (Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  2005).  Namun  demikian,  kejadian-kejadian banjir luapan sungai di Provinsi Jawa Tengah merupakan kejadian dengan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat (Marfai, et al., 2008).
Sebagian  besar  kejadian  banjir  luapan  sungai  di  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  merupakan kejadian  yang  hampir  pasti  terjadi  ketika  musim  hujan  di  wilayah  Indonesia  tiba.  Hal  itu dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa  Tengah  yang  mencatat  lebih  dari  25  kota/kabupaten  di  Jawa  Tengah  sangat  rawan terhadap  banjir  luapan  sungai  (Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah,  2005).  Sebagian  besar  wilayah  Jawa  Tengah  menghadapi  curah  hujan  dengan frekuensi dan intesitas yang tinggi pada Bulan Desember sampai Maret. Jika curah hujan tinggi memicu peningkatan debit yang dapat melampaui kapasitas tampung sungai maka banjir terjadi (Reisenbüchler,  Bui,  Skublics,  &  Rutschmann,  2019),  dan  jika  banjir  tersebut  menggenang serta mengganggu aktivitas masyarakat maka sudah bisa dikategorikan sebagai bencana.
Riset-riset telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun kalangan akademisi di kota-kota di wilayah kepesisiran Jawa Tengah  yang rawan terhadap bencana banjir luapan sungai  seperti Semarang,  Tegal,  Pekalongan,  Demak,  Rembang.  Namun,  Kabupaten  Pemalang  yang  juga terletak  di  wilayah  kepesisiran  utara  Jawa  Tengah  masih  belum  dikaji  secara  mendalam, dibuktikan belum banyak riset dan tindakan perencanaan mitigasi yang tepat terhadap bencana banjir luapan sungai. Oleh karena itu, riset terkait bencana banjir luapan Sungai Comal Wilayah Kabupaten Pemalang menjadi sangat penting dan menarik.
Wilayah Kabupaten Pemalang  yang rawan terhadap bencana banjir luapan Sungai Comal sebagian  besar  merupakan  wilayah  hilir  DAS  Comal.  Wilayah  tersebut  telah  berkembang menjadi  pusat  pertumbuhan baru karena relatif dekat  dengan pusat  pemerintahan dan dilalui oleh jalur utama yang menghubungkan Jawa bagian barat, tengah dan timur atau jamak disebut jalur pantai utara. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa wilayah tersebut menjadi sangat rentan  baik  secara  sosial,  fisik,  ekonomi,  maupun  lingkungan.  Masyarakat  yang  tinggal  di wilaya hilir DAS Comal menjadi sangat rentan karena harus menghadapi kejadian banjir luapan sungai setiap tahun.
DAS  Comal  secara  dominan  berada  di  wilayah  administrasi  Kabupaten  Pemalang.  DAS Comal  merupakan  salah  satu  DAS  kritis  yang  masuk  kategori  super  prioritas  penanganan (Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan,  2009).  Penanganan  atau  perencanaan
pengelolaan DAS yang baik dapat mengurangi potensi banjir luapan sungai. Pengelolaan DAS yang tepat dapat pula menjadi bentuk mitigasi bencana banjir luapan sungai. Mitigasi bencana yang  terencana  dengan  baik  dapat  menciptakan  ketangguhan  bencana.  Perencanaan  mitigasi merupakan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  bencana  melalui pengembangan/pembangunan aspek fisik dan/atau peningkatan kesadaran dan coping capacity masyarakat  terhadap  bencana  (Rezende,  de  Franco,  de  Oliveira,  Jacob,  &  Miguez,  2019). Uraian  tersebut  dapat  dijabarkan  dan  dilaksanakan  secara  struktural  maupun  non-struktural (Itsukushima, 2018). Mitigasi struktural meliputi pembangunan fisik secara keteknikan seperti pembangunan  dam,  tanggul  buatan,  saluran  drainase  maupun  kolam  tampungan,  sedangkan mitigasi  non-struktural  meliputi  aspek sosial,  pendidikan, kemasyarakatan, penghijauan, dan reboisasi (Jamrussri & Toda, 2017; Kai, Deyi, & Zhaohui, 2016 ).
Kejadian bencana mungkin tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi dampak dari kejadian tersebut  dapat  dikurangi  (Kiedrzynska,  Kiedrzynski,  &  Zalewski,  2014).  Seiring  dengan peningkatan intensitas maupun frekuensi kejadian bencana banjir luapan sungai maka mitigasi secara  struktural  saja  menjadi  tidak  cukup  lagi  untuk  menanggulangi  bencana  banjir. Masyarakat sebagai korban yang paling terdampak ketika bencana banjir melanda merupakan objek  penting  yang  harus  ditingkatkan  kapasitasnya  ( coping  capacity )  dalam  menghadapi bencana  tersebut.  Peningkatan  kapasitas  masyarakat  tersebut  merupakan  bagian  dari  upaya mitigasi non-struktural.
Jika kapasitas masyarakat  yang tinggal pada wilayah rawan bencana banjir luapan sungai dapat ditingkatkan maka kerentanan masyarakat tersebut bencana akan menurun karena telah siap  menghadapi  kemungkinan  terburuk.  Dengan  kapasitas  yang  baik  dan  tepat,  masyarakat mampu  melaksanakan  persiapan  yang  lebih  matang,  dapat  menyelamatkan  keluarga,  orang- orang di sekitarnya dan juga harta benda yang dimiliki ketika banjir melanda. Oleh karena itu, perencanaan mitigasi non-struktural menjadi bagian sangat penting dalam upaya pengurangan risiko  bencana  karena  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  khususnya  yang  terdampak atau berpotensi terdampak bencana banjir luapan sungai. Studi ini fokus untuk menemukenali perencanaan  mitigasi  non-struktural  yang  tepat  di  wilayah  hilir  DAS  Comal,  Kabupaten Pemalang  dengan  memperhatikan  riwayat  kejadian  banjir  dan  kerentanan  (fisik,  sosial, ekonomi, lingkungan). Diharapkan dengan adanya perencanaan mitigasi tersebut masyarakat di wilayah hilir DAS Comal dapat tumbuh menjadi masyarakat tangguh bencana.
.

## Metode Penelitian
Studi ini dilakukan di DAS Comal hilir, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Gambar 1). Wilayah tersebut merupakan wilayah dengan topografi dataran dengan kemiringan lereng 0- 2%  berdasarkan  klasifikasi  van  Zuidam.  Wilayah  tersebut  terdiri  atas  enam  wilayah administrasi  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Ampelgading,  Bantarbolang,  Bodeh,  Comal, Petarukan  dan  Ulujami.  Studi  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  desain  studi literatur  dan  survei  lapangan.  Desain  tersebut  dipilih  dengan  tujuan  menghasilkan  mitigasi bencana banjir non-struktutal yang efektif untuk menghadapi kemungkinan bencana terparah. Data  riwayat  banjir  dapat  menggambarkan  beberapa  kejadian  banjir  dengan  intensitas  dan frekuensi yang berbeda yang kemudian disesuaikan dengan bentuk mitigasi bencana banjir non- struktural hasil studi literatur dan survei lapangan. Satuan analisis dalam penelitian ini adalah kelurahan/desa.

## Gambar 1. Peta lokasi DAS Comal hilir, Kabupaten Pemalang

## Pengumpulan data
Pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi  literatur  dari  penelitian-penelitian  terdahulu maupun  data  dari  berbagai  instansi  dan  hasil  survei  lapangan.  Data-data  tersebut  digunakan sebagai  dasar  analisis  bahaya  banjir,  kerentanan  terhadap  banjir  dan  untuk  merumuskan perencanaan  mitigasi  non-struktural  sesuai  dengan  bahaya  banjir  serta  kondisi  kerentanan terhadap banjir di DAS Comal hilir. Bahaya banjir diperoleh dari pengumpulan data kejadian banjir  di  DAS  Comal  hilir  baik  secara  temporal  maupun  spasial.  Analisis  dilakukan  untuk mengetahui frekuensi, intensitas dan luasan area terdampak banjir.

## Analisis data
Analisis kejadian banjir  di  DAS Comal hilir dilakukan dengan pengumpulan data dari instansi-instansi terkait bencana banjir di DAS Comal. Kemudian data-data tersebut disajikan secara spasial dalam bentuk peta area terdampak banjir untuk digunakan sebagai dasar analisis kerentanan  terhadap  banjir  dan  dasar  analisis  perencanaan  mitigasi  bencana  banjir  non- struktural.  Kerentanan  terhadap  banjir  dilakukan  dengan  analisis  komponen  risiko  untuk analisis  kerentanan  sosial,  ekonomi,  fisik  dan  lingkungan  (Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana,  2012;  Kumpulainen,  2006;  United  Nations  International  Strategy  for  Disaster Reduction (UNISDR), 2009; Westen, Kingma, & Montoya, 2009; Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), 2005). Data-data tersebut diperoleh dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten  Pemalang  dan  interpretasi  citra  satelit  resolusi  tinggi  (CSRT).  Data  dari  BPS digunakan  untuk  analisis  kerentanan  sosial,  fisik  dan  ekonomi,  sedangkan  data  interpretasi CSRT digunakan untuk analisis kerentanan lingkungan. Setelah bahaya banjir dan kerentanan terhadap  banjir  diketahui,  selanjutnya  dilakukan  analisis  untuk  menentukan  bentuk-bentuk mitigasi  non-struktural  di  DAS  Comal  hilir.  Bentuk-bentuk  mitigasi  tersebut  diperoleh  dari
hasil  studi  literatur  tentang  mitigasi  bencana  banjir  luapan  sungai  yang  sudah  berhasil diterapkan di lokasi lain dengan karakteristik yang sama dengan DAS Comal hilir, kemudian dilakukan penyesuaian antara bentuk-bentuk mitigasi tersebut dan bahaya banjir, kerentanan terhadap banjir serta hasil overview melalui survei lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## Pemetaan area terdampak banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
Data area terdampak banjir di suatu wilayah baik wilayah administrasi maupun wilayah DAS dapat berupa data temporal dalam bentuk tabular maupun data spasial dalam bentuk peta atau  data  dasar  spasial  dalam  format  lain.  Di  antara  kedua  data  tersebut,  ditinjau  dari  sisi pemanfaatan  untuk  mitigasi  bencana  maka  data  yang  ditampilkan  dalam  bentuk  peta  akan cenderung memudahkan perencanaan mitigasi bencana. Hal itu dikarenakan distribusi banjir dapat disajikan secara spasial. Jika data yang tersedia dalam bentuk tabular maka langkah awal adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk spasial, yaitu peta.
Pemetaan  area  terdampak  diperlukan  untuk  mengetahui  area  tergenang  dan memperkirakan  luasnya.  Luas  area  terdampak  banjir  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu indikator seberapa besar dampak banjir di wiliayah hilir DAS Comal. Pemetaan tersebut dapat dilakukan  dengan  berbagai  metode,  seperti  interpretasi  citra  satelit,    interpretasi  foto  udara, pemodelan  banjir  dan  pemetaan  partisipasi.  Metode-metode  tersebut  memiliki  beberapa perbedaan baik dari sisi kelebihan dan kekurangan yang terdiri dari kualitas serta akurasi peta hasil. Peta area terdampak banjir dapat disusun berdasarkan data satu waktu kejadian bencana banjir  maupun  data  multitemporal.  Data  kejadian  banjir  di  DAS  Comal  hilir  diperoleh  dari Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Pemalang dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran  Sungai  (BPDAS)  Pemali-Jratun.  Data  yang  diperoleh  dari  BPBD  dan DINSOSNAKERTRANS  Kabupaten  Pemalang  dalam  bentuk  tabular  dengan  unit  analisis administrasi  kelurahan/desa  yang  kemudian  diolah  dan  ditampilkan  secara  spasial  dalam bentuk peta (Gambar 2). Data yang diperoleh dari BPDAS Pemali-Jratun dalam bentuk peta dengan  satuan  DAS,  yaitu  DAS  Comal  (Gambar  3).  Oleh  karena  itu  data-data  tersebut dikombinasikan untuk mendapatkan distribusi bahaya banjir secara spasial di DAS Comal hilir.
Gambar  2  menyajikan  data  kejadian  banjir  pada  Tahun  2014  dan  2015  (BPBD  dan DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Pemalang), sedangkan Gambar 3 menampilkan data hasil pemodelan dari BPDAS Pemali-Jratun. Peta yang dihasilkan menunjukkan bahwa DAS Comal hilir termasuk dalam wilayah rawan banjir luapan sungai. Wilayah yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir meliputi 59 kelurahan/desa yang termasuk dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan  Ampelgading,  Bantarbolang,  Bodeh,  Comal,  Petarukan  dan  Ulujami.  Wilayah tersebut  hampir  setiap  tahun  dilanda  banjir  luapan  Sungai  Comal  dengan  frekuensi  dan intensitas  yang  berbeda.  Berdasarkan  data  kejadian  banjir  dari  DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Pemalang, kejadian banjir yang paling parah tercatat pada Tahun 1980 dan 2014.
Gambar 2. Wilayah Terdampak Banjir Genangan di DAS Comal Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Sumber: diolah dari data kejadian bencana di Kabupaten Pemalang, DINSOSNAKERTRANS dan BPBD Kabupaten Pemalang)

## Investigasi komponen risiko terhadap banjir luapan Sungai Comal
Investigasi  komponen  risiko  dilakukan  untuk  mengetahui  kerentanan  wilayah  DAS Comal  hilir  terhadap  banjir  luapan  sungai.  Komponen  risiko  dapat  terdiri  atas  masyarakat, infrastruktur,  lahan  pertanian,  aktivitas-aktivitas  sosial,  kebudayaan,  ekonomi,  sarana penghidupan  dan  sarana  prasarana  pendidikan  (Thieken,  Cammerer,  Dobler,  Lammel,  & Schöberl, 2014). Investigasi terhadap komponen risiko di kawasan rawan bencana banjir sangat penting untuk dilakukan khususnya untuk estimasi kerugian jika bencana banjir melanda dalam rangka  untuk  mencapai  pengelolaan  bencana  yang  tepat.  Pengelolaan  bencana  yang  tepat mampu  membuat  rumusan  yang  akurat  untuk  mengurangi  potensi  kerugian  akibat  bencana banjir luapan sungai. Analisis komponen risiko akan mendapatkan hasil yang baik dan akurat jika menggunakan data-data dari berbagai sumber, baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh  langsung  di  lapangan.  Analisis  komponen  risiko  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  mengolah  data  dari  BPS  Kabupaten  Pemalang  untuk  data  kerentanan  sosial,  fisik, ekonomi,  sedangkan  analisis  kerentanan  lingkungan  dilakukan  dengan  interpretasi  CSRT (Tabel 1).
Tabel 1. Komponen risiko dalam analisis kerentanan terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
No Kerentanan Sosial Ekonomi Fisik Lingkungan 1. Kepadatan penduduk Luas lahan pertanian Kepadatan bangunan Luas hutan 2. Rasio jenis kelamin Jumlah industri, pasar dan pusat kegiatan ekonomi lainnya Jumlah fasilitas umum Luas hutan  mangrove 3. Jumlah usia rentan Jumlah fasilitas kritis Luas semak/belukar 4. Penyandang disabilitas Luas rawa
5. Jumlah penduduk miskin Sumber : ADPC (2005); Kumpulainen, (2006); UNISDR (2009); Westen et al. (2009); BNPB (2012)

## Kerentanan Sosial
Kerentanan sosial terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir terdiri atas kepadatan penduduk,  jumlah  penduduk  usia  rentan,  rasio  jenis  kelamin,  jumlah  penduduk  miskin  dan jumlah penyandang disabilitas (Tabel 2). Data-data kependudukan tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Pemalang. Parameter-parameter tersebut merupakan parameter yang relatif paling sering  digunakan  dalam  analisis  kerentanan  sosial  pada  berbagai  penelitian  kenbencanaan karena akan sangat terpengaruh jika bencana banjir melanda. Kepadatan penduduk digunakan sebagai parameter dengan asumsi semakin padat penduduk suatu wilayah maka akan semakin rentan karena potensi jumlah korban terdampak makan semakin besar. Aspek penduduk tidak hanya pada kepadatan saja, tetapi juga jumlah usia rentan, usia rentan adalah penduduk dengan usia  di  bawah  lima  tahun  dan  di  atas  65  tahun.  Rentang  usia  tersebut  dipilih  sesuai  dengan estimasi  dan  beberapa  studi  kasus  bahwa  penduduk  dengan  rentang  usia  tersebut  kurang memiliki kemampuan yang baik untuk menyelamatkan diri ketika bencan melanda. Rasio jenis kelamin  merupakan  perbandingan  antara  penduduk  laki-laki  dan  perempuan,  asumsi  yang digunakan  adalah  semakin  banyak  jumlah  penduduk  perempuan  maka  wilayah  tersebut semakin  rentan  karena  pada  umumnya  penduduk  perempuan  lebih  rentan  berkaitan  dengan kemampuan mengatasi  bahaya. Jumlah penduduk miskin  dan jumlah penyandang disabilitas juga  termasuk  dalam  komponen  risiko,  dengan  asumsi  semakin  sejahtera  penduduk  maka memiliki kemampuan dan sarana prasarana untuk menyelamatkan diri dari bencana yang lebih baik, sedangkan penyandang disabilitas cenderung memerlukan bantuan orang lain agar lebih cepat mencapai tempat yang lebih aman. Asumsi-asumsi yang digunakan tersebut berdasarkan beberapa  kasus  yang  telah  terjadi  dan  tidak  bermaksud  diskriminasi  terhadap  gender,  ras,
kondisi  fisik  maupun  unsur-unsur  negatif  lainnya.  Hal  itu  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mencapai  perencanaan  mitigasi  bencana  yang  tepat,  sehingga  kapasitas  masyarakat  dapat ditingkatkan untuk menurunkan risiko bencana.
Tabel 2. Kerentanan sosial terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
Kecamatan Luas (km 2 ) Jumlah Kelurahan/Desa Populasi Penduduk Kepadatan Penduduk Jumlah Penduduk Usia Rentan Rasio Jenis Kelamin Jumlah penduduk miskin Jumlah Penyandang Disabilitas Ampelgading 53,30 16 1239 9224 97 2864 410 Bantarbolang 139,19 17 512 11329 93 7480 497 Bodeh 85,98 19 629 8673 99 4618 598 Comal 26,54 18 3326 13119 99 1427 77 Petarukan 81,29 20 1793 22923 98 4584 333 Ulujami 60,55 18 1641 15909 99 3254 226 Total 446,85 108 9140 81177 585 24227 2141
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2015

## Kerentanan Ekonomi
Kerentanan  ekonomi  terhadap  banjir  luapan  sungai  di  DAS  Comal  hilir  terdiri  atas parameter  luas  lahan  pertanian  dan  perikanan  (sawah  irigasi,  tegalan/ladang,  tambak  ikan, kepiting  dan  tambak  udang),  jumlah  pasar  tradisional  dan  jumlah  industri  yang  berpotensi terdampak banjir (Tabel 3). Data-data tersebut diperoleh dari interpretasi Citra SPOT 5 yang sudah diuji kebenarannya di lapangan dengan didukung dara dari BPS Kabupaten Pemalang. Parameter-parameter  tersebut  sangat  penting  karena  berkaitan  langsung  dengan  sarana prasarana  penghidupan  (livelihood)  masyarakat  di  DAS  Comal  hilir.  Rusak,  hilang  atau berkurangnya  fungsi  sarana  prasarana  penghidupan  masyarakat  dapat  berpengaruh  terhadap daya  lenting  dan  kemampuan  untuk  memulihkan  diri  pasca  bencana.  Sarana  prasarana penghidupan di DAS Comal hilir terdiri atas lahan pertanian, hal itu karena wilayah hilir DAS Comal merupakan wilayah dataran yang subur. Selain itu, potensi perikanan air payau (tambak) juga sangat berkembang. Lebih lanjut, sebagai wilayah yang mulai berkembang maka jumlah pusat perekonomian seperti pasar, industri maupun pertokoan semakin meningkat. Oleh karena itu,  dalam  analisis  kerentanan  ekonomi  parameter-parameter  tersebut  dijadikan  sebagai komponen utama.
Tabel 3. Kerentanan ekonomi  terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
Kecamatan Luas lahan pertanian (km 2 ) Jumlah Pasar Jumlah Industri Sawah irigasi Tegalan/ ladang Hutan Kolam/ Tambak Ampelgading 26,07 2,50 0,00 0,000 5 99 Bantarbolang 26,96 41,45 3,65 0,000 1 2 Bodeh 28,25 49,12 0,00 0,000 3 72 Comal 12,30 0,76 0,37 0,000 7 252 Petarukan 53,70 3,82 0,00 0,24 4 122 Ulujami 22,86 12,00 2,25 13,91 0 54 Total 170,14 109,65 6,27 14,14 20 601
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2015

## Kerentanan Fisik
Kerentanan  fisik  dalam  terminologi  kebencanaan  berkaitan  dengan  kondisi  fisik bangunan yang dimiliki dan yang berada di sekitar masyarakat pada suatu wilayah. Wilayah DAS Comal hilir telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi,
pusat pendidikan, permukiman serta perindustrian sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana khususnya banjir. Kerentanan fisik di wilayah tersebut  meliputi kepadatan bangunan,  jumlah  fasilitas  umum  dan  jumlah  fasilitas  kritis  (Tabel  4).  Data-data  tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Pemalang. Kepadatan bangunan merupakan jumlah semua jenis bangunan  dalam  satuan  km 2 .  Jumlah  fasilitas  umum  merupakan  bangunan  yang  digunakan sebagai  tempat  aktivitas  masyarakat  seperti  masjid  dan  sekolah,  sedangkan  fasilitas  kritis merupakan bangunan yang memiliki peran vital bagi masyarakat, yaitu pusat kesehatan seperti rumah  sakit,  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (PUSKESMAS)  dan  klinik-klinik  kesehatan. Bangunan  khususnya  permukiman  menjadi  sangat  vital  karena  merupakan  tempat  tinggal masyarakat.  Fasilitas  umum  merupakan  salah  satu  tempat  yang  dapat  digunakan  sebagai pengungsian sementara maupun untuk koordinasi tanggap darurat bencana, sedangkan fasilitas kritis  yang  meliputi  fasilitas  kesehatan  menjadi  sangat  penting  dalam  manajemen  bencana. Oleh karena itu, komponen-komponen tersebut digunakan untuk dasar analisis kerentanan fisik di wilayah DAS Comal hilir.
Tabel 4. Kerentanan fisik terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
Kecamatan Kepadatan Bangunan Jumlah fasilitas umum Jumlah fasilitas kritis Ampelgading 5247 244 14 Bantarbolang 752 151 8 Bodeh 4135 235 20 Comal 4013 145 9 Petarukan 4974 285 0 Ulujami 574 158 7 Total 19695 1218 58
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2015

## Kerentanan Lingkungan
Kerentanan lingkungan merupakan komponen yang terdiri atas layanan lingkungan yang berperan mengurangi dampak dari suatu bahaya. Dalam kasus bencana banjir luapan sungai di DAS  Comal  hilir,  layanan  lingkungan  berupa  hutan  budidaya,  hutan  mangrove,  semak  dan belukar  (Tabel  5).  Komponen-komponen  tersebut  bisa  diperttimbangkan  sebagai  bentuk mitigasi bencana alami. Hal itu menjadi sangat penting karena mampu berperan mengurangi kecepatan aliran banjir dan menahan material  yang terbawa oleh aliran banjir sehingga daya rusak  banjir  dapat  dikurangi.  Akan  tetapi,  komponen-komponen  tersebut  membutuhkan perhatian,  perawatan  dan  pelestarian  karena  jika  mengalami  kerusakan  maka  membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama. Data-data tersebut diperoleh dari interpretasi Citra SPOT 5 yang sudah diuji kebenarannya di lapangan. Komponen lingkungan yang paling dominan di DAS Comal hilir adalah hutan budidaya dan mangrove.
Tabel 5. Kerentanan lingkungan terhadap banjir luapan sungai di DAS Comal hilir
Kecamatan Luas hutan Luas rawa Luas hutan mangrove Luas semak/belukar Ampelgading 0,000 0,000 0,000 38,796 Bantarbolang 0,000 0,000 0,000 310,474 Bodeh 2989,410 0,000 0,000 3,831 Comal 0,000 0,000 0,000 7,351 Petarukan 0,000 61,166 0,000 2,882 Ulujami 0,000 180,032 34,201 1,297 Total 2989,410 241,198 34,201 364,631
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2015

## Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural
Wilayah DAS Comal hilir merupakan waterfront city yang cukup berkembang di wilayah kepesisiran Jawa Tengah bagian utara, sehingga wilayah tersebut sangat padat penduduk dan berbagai  jenis  bangunan.  Selain  itu,  jumlah  fasilitas  umum,  fasilitas  kritis,  lahan  pertanian, jumlah pasar dan industri telah berkembang menjadi faktor vital dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan  data-data  kerentanan  dari  berbagai  komponen  risiko  maka  dapat  disimpulkan bahwa wilayah DAS Comal hilir masuk kategori rentan untuk kerentanan sosial, ekonomi dan fisik.  Oleh  karena  itu,  mitigasi  non-struktural  merupakan  salah  satu  rencana  terbaik  untuk menanggulangi  bencana  banjir luapan sungai  yang telah menjadi kejadian rutin setiap tahun (Bissett Jr, Huston, & Navarre, 2018). Mitigasi non-struktural dalam studi ini diperoleh dari hasil studi literatur dan tinjauan antara kejadian bencana banjir luapan sungai di DAS Comal hilir  secara  temporal  maupun  spasial,  kerentanan  terhadap  banjir  dan  beberapa  teori berdasarkan  kasus  yang  sama  atau  hampir  sama  kejadian  bencana  di  DAS  Comal  hilir khususnya  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan  lingkungan.  Hasil analisis dan telaah teori maka bentuk mitigasi non-struktural yang sesuai diterapkan di wilayah DAS  Comal  hilir  adalah  perencanaan  tata  ruang  wilayah  yang  selaras  dengan  pengelolaan penggunaan  lahan  di  DAS  Comal,  deteksi  dan prediksi  kondisi  debit  Sungai  Comal  melalui pencatatan  serta  pengamatan  data  hidrometeorologi,  perencanaan  pengelolaan  kawasan sempadan  sungai,  literasi  kebencanaan  di  sekolah  dan  masyarakat,  peningkatan  sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat, pembuatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini  serta  simulasi  bencana  serta  reboisasi  dan  reforestasi  (Allaire,  2018;  Kiedrzynska, Kiedrzynski, & Zalewski, 2014; Singkran, 2017; Ishiwatari, 2019; Ahmed, Haynes, & Taylor, 2018).

## Perencanaan  tata  ruang  wilayah  yang  selaras  dengan  pengelolaan  penggunaan  lahan  di DAS Comal
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  merupakan  wewenang  dari  pemerintah  daerah  yang disesuaikan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Rencana  tata  ruang  wilayah  sebaiknya juga  harus  disesuaikan  dengan  pengelolaan  DAS,  karena  batas  dan  satuan  analisis  dalam perencanaan tata ruang wilayah dan pengelolaan DAS tidak selaras. Batas dan satuan analisis dalam perencanaan tata ruang wilayah merupakan man-made features yaitu, batas adminitrasi, sedangkan  DAS  dibatasi  oleh natural  features yaitu,  ppembatas  topografi.  Oleh  karena  itu, perencanaan tata ruang wilayah harus dilaksanakan secara holistik karena melibatkan berbagai bidang  ilmu  dan  instansi.  Perencanaan  tata  ruang  wilayah  dan  pengelolaan  DAS  yang  baik dapat mengurangi  risiko  bencana banjir karena dengan tata ruang  yang tepat dan DAS  yang sehat maka tata air dalam DAS akan terjaga.

## Deteksi dan prediksi kondisi debit Sungai Comal melalui pencatatan serta pengamatan data hidrometeorologi
Pengamatan  data  hidrometeorologi  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  dasar  analisis untuk  mendeteksi  dan  memprediksi  terjadinya  banjir.  Deteksi  dan  prediksi  banjir  sangat membantu  untuk  proses  evakuasi,  karena dengan informasi  yang lebih dini maka ada waktu yang  relatif  lebih  panjang  untuk  proses  evakuasi.  Proses  evakuasi  menjadi  vital  karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat terdampak, sehingga semakin cepat proses evakuasi maka  potensi  korban  dan  kerugian  dapat  dikurangi.  Deteksi  dan  prediksi  kondisi  debit dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang dan menyimpan data-data hidrometeorologi.

## Perencanaan pengelolaan kawasan sempadan sungai
Kawasan sempadan sungai menjadi kawasan yang cukup penting untuk diperhatikan dan dikelola  di  Indonesia,  khususnya  berkaitan  dengan  potensi  bencana  banjir.  Hal  itu  berkaitan dengan  pemanfaatan  kawasan  sempadan  sungai  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukkanya misalnya sebagai permukiman, tempat usaha bahkan industri maupun peternakan. Pemanfaatan tersebut khususnya untuk permukiman tentu akan meningkatkan kerentanan, sehingga ketika terjadi banjir maka potensi kerugian baik jiwa maupun material akan meningkat. Pengelolaan kawasan sempadan sungai yang baik adalah dengan memperhatikan unsur-unsur eko-hidrolik, peraturan  perundang-perundangan  yang  berlaku  dan  manfaat  dari  kawasan  tersebut.  Namun demikian,  pengelolaan  kawasan  sempadan  sungai  tetap  harus  memperhatikan  kondisi  sosio- kultural  masyarakat  lokal  agar  pengelolaan  terhindar  dari  konflik  dan  tujuan  utama  dari pengelolaan dapat tercapai secara optimal.

## Literasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat
Literasi  kebencanaan  di  sekolah-sekolah  di  wilayah  DAS  Comal  hilir  sangat  penting dilakukan.  Literasi  kebencanaan  di  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  internalisasi  materi kebencanaan  dalam  pembelajaran  seperti  pada  konsep  sekolah-sekolah  tangguh  bencana, seperti Sekolah Aman Bencana dan sekolah berwawasan lingkungan dan kebencanaan. Tujuan literasi kebencanaan di sekolah adalah memberikan pengetahuan kebencanaan sejak dini pada siswa-siswi  agar  memiliki  pemahaman  dan  kapasitas  yang  baik  dalam  menghadapi  bencana khususnya  banjir  luapan  sungai.  Siswa-siswi  dijadikan  sebagai  objek  dengan  tujuan  agar informasi  tentang  kebencanaan  yang  diperoleh  di  sekolah  dapat  ditularkan  minimal  kepada keluarga  inti  maupun  orang-orang  di  sekitarnya,  sehingga  dengan  asumsi  tersebut  maka informasi kebencanaan dapat terdistribusi dengan baik.
Edukasi kebencanaan di masyarakat memiliki konsep yang hampir serupa dengan literasi kebencanaan  di  sekolah-sekolah,  tetapi  dengan  objek  yang  berbeda.  Edukasi  tersebut  fokus kepada  masyarakat  yang  artinya  edukasi  tidak  dilakukan  secara  formal  melainkan  secara langsung  di  masyarakat  dapat  berupa  diskusi  kelompok  terfokus  ( focused-group  discussion ) maupun  bentuk-bentuk  pelatihan  lainnya.  Edukasi  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan coping  capacity  melalui  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap bahaya yang berpotensi mengganggu aktivitasnya. Dengan edukasi kebencanaan yang efektif, maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi lebih baik, sehingga coping capacity dapat meningkat dan risiko bencana dapat dikurangi.

## Peningkatan sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat
Komunikasi dalam masyarakat baik antar individu dengan individu dalam satu keluarga maupun dengan individu di luar keluarga dan kelompok dengan kelompok merupakan aspek penting dalam mitigasi bencana karena dalam penanggulangan bencana tidak hanya dibutuhkan kemampuan dan keahlian tetapi juga kerjasama atau gotong royong. Bentuk komunikasi atau interaksi tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam masa prabencana, pada saat  bencana  dan  pasca  bencana  karena  masyarakat  dengan  komunikasi  dan  gotong  royong yang baik cenderung lebih siap menghadapi bencana dan lebih cepat pulih pasca bencana atau bisa disimpulkan memiliki resiliensi yang baik dari pada masyarakat yang relatif individualis. Komunikasi dalam masyarakat sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia khususnya bagi masyarakat  di  wilayah  DAS  Comal  hilir.  Akan  tetapi  bentuk  komunikasi  sebagai  bentuk mitigasi bencana perlu ditingkatkan misalnya melalui internalisasi kegiatan rutin masyarakat seperti  rapat  rutin  warga  (rukun  tetangga),  kerja  bakti,  arisan,  pengajian,  karang  taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
Kearifan lokal telah dilakukan oleh sebagian masyarakat di DAS Comal hilir khususnya oleh para petani tambak. Para petani tambak memiliki patokan waktu tanam benih ikan, udang atau kepiting untuk mempertimbangkan waktu panen dengan potensi terjadinya banjir dengan baik.  Hal  itu  sangat  berperan  untuk  mengurangi  kerugian  yang  diakibatkan  banjir  luapan sungai.  Kearifan  lokal  dalam  bentuk  lain  yang  terus  dilakukan  adalah  gotong  royong  dalam membuat sarana prasarana untuk mitigasi bencana banjir. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut harus terus dilestarikan dan perlu diberikan tambahan pengetahuan tentang bencana agar tidak terjadi  kesalahan  persepsi  yang  akan  menyebabkan  masyarakat  dan  properti  yang  dimiliki semakin rentan.

## Pembuatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta simulasi bencana
Penentuan  jalur  evakuasi  harus  beriringan  dengan  penentuan  titik  kumpul  sementara maupun titik pengungsian, dengan tujuan agar alur proses evakuasi dapat berlangsung dengan efektif sehingga potensi jatuhnya korban dapat diminimalisasi. Penentuan jalur evakuasi, titik kumpul  dan  titik  pengungsian  harus  melalui  kajian  agar  mendapatkan  jalur  dengan  jarak tempuh terdekat dan waktu tempuh tersingkat untuk mencapai titik kumpul yang aman. Selain itu,  sosialisasi  tentang  jalur  evakuasi  juga  harus  dilakukan  kepada  masyarakat  sehingga masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dari jalur evakuasi tersebut. Jalur evakuasi dapat ditandai petunjuk arah untuk mempermudah proses evakuasi. Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
Sistem peringatan dini cenderung identik dengan peringatan yang dikirimkan oleh alat- alat yang canggih yang dimiliki oleh badan yang berwenang terkait bencana. Namun, sistem tersebut akan lebih efektif dengan penyediaan peralatan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas maupun diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang dimaksud adalah  bentuk-bentuk  komunikasi  untuk  saling  memperingatkan  sebelum  bencana  melanda. Jika  kombinasi  antara  sistem  peringatan  dini  yang  didukung  teknologi  dan  kearifan  lokal masyarakat dapat terintegrasi dengan naik maka coping capacity dan kesiapsiagaan masyarakat akan meningkat.
Simulasi bencana di DAS Comal hilir masih jarang dilakukan, meskipun upaya tanggap darurat  bencana banjir terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang, tetapi edukasi dan  simulasi  belum  secara  intensif  dilakukan.  Oleh  karena,  pelaksanaan  Simulasi  menjadi penting  dilakukan  untuk  membangun  masyarakat  tangguh  bencana.  Pelaksanaan  simulasi berkaitan dengan bentuk mitigasi bencana lainnya seperti edukasi, sistem peringatan dini dan pembuatan jalur evakuasi.

## Reboisasi dan reforestasi
Reboisasi  dan  reforestasi  memiliki  bentuk  aktivitas  yang  hampir  serupa  tetapi  dengan makna  dan  tujuan  yang  sedikit  berbeda.  Secara  sederhana  reboisasi  merupakan  aktivitas penanaman vegetasi lahan kosong yang secara eksisting bukan hutan atau sebelumnya bukan merupakan hutan. Reboisasi dapat diwujudkan dengan pembuatan ruang terbuka hijau seperti di  sempadan  sungai,  hutan  kota,  taman  maupun  di  lingkungan  permukiman.  Reforestasi dilakukan  dengan  tujuan  penanaman  vegetasi  pada  area  yang  sebelumnya  merupakan  hutan atau penghutanan kembali. Kedua bentuk penanaman vegetasi tersebut dapat berfungsi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jangka pendek dan menengah sebagai bentuk mitigasi untuk menghambat laju aliran air ketika banjir melanda, jangka panjang untuk menjaga tata air di  DAS  Comal  karena  sistem  perakaran  tumbuhan  dapat  menjaga  agregat  tanah  sehingga infiltrasi  dikawasan  hulu  menjadi  optimal,  limpasan  menurun  dan  berimplikasi  terhadap penurunan laju erosi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai yang  berdampak langsung terhadap  kejadian  banjir  luapan  sungai  (Wyżga,  Kundzewicz,  Konieczny,  Piniewski,
Zawiejska,  &  Radecki-Pawlik,  2018).  Pelaksanaan  reboisasi  dan  reforestasi  harus  dilakukan dengan  sinergi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  sehingga  kegiatan  tersebut  tidak  hanya berhenti pada tahap penanaman saja tetapi juga perawatan.

## Kesimpulan
Perencanaan  mitigasi  bencana  banjir  non-struktural  di  DAS  Comal  hilir  diharapkan mampu membangun masyarakat tangguh bencana yang memiliki daya lenting ( resilience ) yang baik.  Rekaman  kejadian  dan  hasil  pemodelan  BPDAS  Pemali-Jratun  menunjukkan  bahwa wilayah DAS Comal hilir sangat rawan banjir luapan Sungai Comal dan mengalami bencana terparah  pada  Tahun  1980  dan  2014.  Data  kerentanan  terhadap  banjir  yang  terdiri  atas kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Wilayah DAS Comal hilir sangat rentan dari sisi sosial, ekonomi dan fisik. Hasil analisis menghasilkan perencanaan mitigasi bencana banjir non-struktural dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah yang selaras dengan pengelolaan penggunaan  lahan  di  DAS  Comal,  deteksi  dan prediksi  kondisi  debit  Sungai  Comal  melalui pencatatan  serta  pengamatan  data  hidrometeorologi,  perencanaan  pengelolaan  kawasan sempadan  sungai,  literasi  kebencanaan  di  sekolah  dan  masyarakat,  peningkatan  sistem komunikasi dan kearifan lokal dalam masyarakat, pembuatan jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta simulasi bencana serta reboisasi dan reforestasi.  Perencanaan mitigasi tersebut tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  saja,  melainkan  membutuhkan  kesadaran  dan kerjasama dari masyarakat.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA),  Dinas  Pekerjaan  Umum  (DPU),  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Pemalang  serta  masyarakat  di  wilayah  DAS  Comal  Kabupaten  Pemalang yang  telah mendukung dan membantu kelancaran dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

## Daftar Rujukan
Ahmed, M. A., Haynes, K., & Taylor, M. (2018). Driving into floodwater: A systematic review of risks,  behaviour and mitigation. International Journal of  Disaster Risk Reduction,
31 , 953-963.
Allaire, M. (2018). Socio-economic impacts of flooding: A review of the empirical literature. Water Security, 3 , 18-26.
Asian Disaster Preparedness  Center (ADPC). (2005). Integrated Flood  Risk  Management  in Asia. Bangkok, Thailand: Asian Disaster Preparedness. Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2012). Pedoman  Umum  Pengkajian  Risiko Bencana. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2005). Buku  Pegangan Untuk  Penanggulangan  Bencana  Di  Provinsi  Jawa  Tengah:  Banjir,  Tanah  Longsor, Kekeringan, dan Tsunami (di Indonesia). Semarang, Jawa Tengah: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (BPDAS).  (2013).  (B.  Pemali-Jratun,  Produser) Dipetik  Januari  5,  2015,  dari  www.bpdas-pemalijratun.net:  http://www.bpdas- pemalijratun.net/index.php?option=com_content&view=
Bissett Jr, W., Huston, C., & Navarre, C. B. (2018). Preparation and Response for Flooding Events  in  Beef  Cattle. Veterinary  Clinics  of  North  America:  Food  Animal  Practice, 34 (2), 309-324.
Ishiwatari,  M.  (2019).  Flood  risk  governance:  Establishing  collaborative  mechanism forintegrated approach. Progress in Disaster Science, 2 .
Itsukushima,  R.  (2018).  Countermeasures  against  floods  that  exceed  design  levels  based  on topographical  and  historical  analyses  of  the  September  2015  Kinu  River  flooding. Journal of Hydrology: Regional Studies, 19 , 211–223.
Jamrussri,  S.,  &  Toda,  Y.  (2017).  Simulating  past  severe  flood  events  to  evaluate  the effectiveness of nonstructural flood countermeasures in the upper Chao Phraya River Basin, Thailand. Journal of Hydrology: Regional Studies, 10 , 82–94.
Kai, W., Deyi, C., & Zhaohui, Y. (2016 ). Flood control and management for the transitional Huaihe  River  in  China.  Dalam  P.  Engineering  (Penyunt.), 12th  International Conference on Hydroinformatics, HIC 2016. 154 , hal. 703 – 709. Elsevier Ltd. . Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. (2009). Tentang penetapan urutan prioritas Daerah  Aliran  Sungai (Vol.  328/Kpts-II/).  Kementerian  Kehutanan  dan  Perkebunan Republik Indonesia.
Kiedrzynska, E., Kiedrzynski, M., & Zalewski, M. (2014). Sustainable floodplain management for flood prevention and water quality improvement. Journal of Natural Hazards, 76 , 955–977.
Kumpulainen,  S.  (2006).  Vulnerability  Concepts  in  Hazard  and  Risk  Assessment. Special Paper .
Marfai,  M.  A.,  King,  L.,  Singh,  L.  P.,  Mardiatno,  D.,  Sartohadi,  J.,  Hadmoko,  D.  S.,  et  al. (2008). Natural Hazards In Central Java Province, Indonesia: An Overview. Journal of Enviroment Geoscience, 56 (2), 335-351.
Reisenbüchler, M., Bui, M. D., Skublics, D., & Rutschmann, P. (2019). An integrated approach for investigating the correlation between floods and river morphology: A case study of the Saalach River, Germany. Science of the Total Environment, 647 , 814–826. Rezende, O. M., de Franco, A. B., de Oliveira, A. K., Jacob, A. C., & Miguez, M. G. (2019). A  framework  to  introduce  urban  flood  resilience  into  the  design  of  flood  control alternatives. Journal of Hydrology, 576 , 478–493.
Singkran,  N.  (2017).  Flood  risk  management  in  Thailand:  Shifting  from  a  passive  to  a progressive paradigm. International Journal of Disaster Risk Reduction, 25 , 92-100. Thieken,  A.  H.,  Cammerer,  H.,  Dobler,  C.,  Lammel,  J.,  &  Schöberl,  F.  (2014).  Estimating changes in flood risks and benefits of non-structural adaptation strategies - a case study from Tyrol, Austria. Mitigation Adaptation Strategy Global Change, 10 , 1007-1027. United  Nations  International  Strategy  for  Disaster  Reduction  (UNISDR).  (2009). UNISDR Terminology  on  Disaster  Risk  Reduction. Geneva:  United  Nations  International Strategy for Disaster Reduction.
Westen, C. v., Kingma, N., & Montoya, A. M. (2009). Elements at risk. In:Multi-hazard Risk Assessment. United Nations University – ITC School on Disaster Geoinformation. Wyżga,  B.,  Kundzewicz,  Z.  W.,  Konieczny,  R.,  Piniewski,  M.,  Zawiejska,  J.,  &  Radecki- Pawlik, A. (2018). Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: Case study of the Upper Vistula Basin. Science of the Total Environment, 631–632 , 1251– 1267.