www.jraba.org
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395   ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
Listyowati 1
Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro

## ABSTRACT
This  study  is  to  determine  the  influence  of  factors  that  comply  with  taxpayer compliance  in  paying  taxes.  The  variables  are  sunset  policy,  tax  amnesty,  tax sanction, tax awareness, knowledge and understanding about taxes, and tax service as independent variable and taxpayer compliance as dependent variable. Population in this  research is  all  of individual  taxpayer registered  in  KPP  Pratama  Surakarta with  sample  used  is  100.  This  study  used  questionnaires  as  a  research  instrument prepared  by  using  Likert  scale  then  analyzed  using  multiple  regression  processed with  SPSS  17.  The  results  obtained  are  sunset  policy,  tax  amnesty,  tax  sanctions, knowledge  and  understanding  of  taxes,  and  tax  service  has  no  effect  on  taxpayer compliance.  While  tax  payer  awareness  affect  taxpayer  compliance.  The  results  of this study is expected to be the development of knowledge about taxation, especially about  taxpayer  compliance  in  paying  taxes.  The  results  of  this  study  are  also expected  to  become  a  reference  tax  office  to  determine  tax  related  policies  to improve taxpayer compliance.
Keyword : Determinant, taxpayer compliance

## Pendahuluan
Upaya pembangunan, pemerintah membutuhkan biaya  yang tidak sedikit. Ada  tiga  sumber  pendapatan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  membiayai belanja  negara,  yaitu  pajak,  penerimaan  negara  selain  pajak,  dan  hibah.  Sumber terbesar  pendapatan  negara  berasal  dari  pajak.  Namun,  saat  ini  penerimaan  dan pendapatan negara masih jauh dari target.
Menurut  Ngadiman  dan  Huslin  (2015),  permasalahan  rendahnya penerimaan pajak terus terjadi di Indonesia. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB (Pendapatan  Domestik  Bruto)  Indonesia  berada  pada  kisaran  11  hingga  12,3% selama  2009-2012.  Jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  dunia,  rasio  pajak Indonesia relatif rendah.
Tabel 1 Tax Ratio 5 Negara ASEAN Tahun 2011 – 2015 Negara 2011 2012 2013 2014 2015 Indonesia 11,12% 11,38% 11,29% 10,84% 10,75% Singapura 13,28% 13,85% 13,49% 13,85% 13,63% Malaysia 14,79% 15,61% 15,31% 14,84% 14,30% Filipina 12,38% 12,89% 13,31% 13,61% 13,63% Thailand 16,36% 15,44% 17,29% 15,94% 16,28% Sumber: https://data.worldbank.org
1 Corresponden Author
:      Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta Telp. 085728926634 Email : listyo.0908@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 01 March 2018 Accepted 12 March 2018 Availabe online 20 Mei 2018
Page | 372
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Berdasarkan  tabel  1  diketahui  bahwa tax  ratio Indonesia  jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN di atas, berada pada posisi paling rendah. Hal  ini  merupakan  indikasi  bahwa  adanya  kesadaran  akan  pajak  yang  masih kurang di masyarakat.
Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai  hal.  Antara  lain  kurangnya  pemahaman  tentang  perpajakan  dan  adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian. Masyarakat menganggap bahwa dengan membayar pajak berarti pendapatan berkurang. Selain itu,  adanya  anggapan  bahwa  selama  ini  alokasi  penggunaan  pajak  yang  tidak transparan serta adanya kasus penyelewengan-penyelewengan pajak.
Oladipupo  dan  Obazee  (2016)  menyatakan  bahwa  di  banyak  negara berkembang,  administrasi  perpajakan  biasanya  lemah  dan  ditandai  dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Dalam banyak kasus, tingkat kepatuhan pajak secara  keseluruhan  rendah.  Menurut  mereka,  faktor-faktor  yang  memengaruhi rendahnya  tingkat  kepatuhan  pajak  di  negara-negara  berkembang  antara  lain sikap,  hukuman/sanksi,  pendapatan,  pengetahuan,  jenis  kelamin  dan  usia  wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi  dan  akuntansi,  sektor  informal  yang  besar,  sistem  peraturan  yang lemah,  ambiguitas  dalam  undang-undang  perpajakan,  adanya  budaya  yang  tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan.
Menurut  James  dan  Alley  (2004)  menyatakan  bahwa  tidak  mudah membujuk  semua  wajib  pajak  untuk  mematuhi  semua  persyaratan  sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan  pajak.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar  masalah  lama  yang  masih tetap  ada  dan  adanya  pertimbangan  baru  yang  berkembang  seperti self assessment , kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik. Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  di  antaranya adanya  program  atau  kebijakan  pemerintah,  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan  pajak.  Program  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  antara  lain  kebijakan sunset  policy , tax  amnesty ,  dan  sanksi perpajakan.
Sunset  policy dilaksanakan  di  Indonesia  dua  kali,  yaitu  pada  tahun  2008 dan  2015 .  Sunset  policy dimaksudkan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak negara.  Menurut  Suryarini  dan  Anwar  (2010) sunset  policy sebenarnya merupakan tax  amnesty yang  paling  rendah.  Penelitian  Ngadiman  dan  Huslin (2015)  menyatakan  bahwa sunset  policy berpengaruh  negatif  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasan  (2009),  Rahman,  Kirmizi,  dan  Rusli (2017),  serta  Suryarini  dan  Anwar  (2010)  menyatakan  bahwa sunset  policy berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Program  terbaru  yang  dilakukan  pemerintah  pada  tahun  2016  adalah tax amnesty .  Program  ini  berlaku  untuk  setiap  wajib  pajak,  baik  wajib  pajak  orang pribadi, wajib pajak badan, dan UMKM. Selain itu, tax amnesty juga berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai harta di dalam maupun di luar negeri. Program tax amnesty telah  dilaksanakan  di  negara-negara  lain.  Ada  beberapa  negara  yang berhasil melakukan program tax amnesty dan ada juga negara yang gagal. Negara
Page | 373
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1
201 8
yang berhasil di antaranya Italia, India, dan Afrika Selatan (Togler dan Schaltegger, dalam  Bagiada  dan  Darmayasa,  2016).  Sedangkan  negara  yang  gagal  antara  lain Filipina  dan  Argentina  karena  wajib  pajak  mengharapkan  adanya  kebijakan  yang sama  pada  tahun-tahun  berikutnya. Tax  amnesty berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Ngadiman  dan  Huslin,  2015;  Husnurrosyidah  dan  Nuraini, 2016; Sari dan Fidiana, 2017). Penelitian Suyanto dan Putri (2017) menunjukkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  pajak  adalah  tindakan  penghukuman  yang  dikenakan  berdasarkan undang-undang  pajak  untuk  suatu  tindakan  yang  dilarang,  atau  kegagalan  dalam melakukan  tindakan  yang  diperlukan  seperti  tidak  mengembalikan file tepat  waktu atau mengisi pengembalian yang salah atau undervalued dan lainnya (Oladipupo dan Obazee,  2016).  Ngadiman  dan  Huslin  (2015),  dan  Rahayu  (2017)  mengemukakan bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Gautama  (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran  membayar  pajak  berbanding  lurus  dengan  kemauan  membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi  pula  kemauannya  dalam  membayar  pajak  (Samrotun  dan  Kustiyah,  2014). Penelitian Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa kesadaran  membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak.
Pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  tentang  pajak  sangat  diperlukan untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  berusaha  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  supaya  dapat  terhindar  dari  sanksi perpajakan  yang  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  (Rahayu,  2017). Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Rahayu, 2017). Sedangkan Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak  tidak  memengaruhi  kemauan membayar pajak.
Banyak  wajib  pajak  yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama  pada  rendahnya  pelayanan  pada  wajib  pajak.  Apabila  kualitas  pelayanan fiskus  baik  maka  persepsi  wajib  pajak  terhadap  pelayanan  akan  meningkat (Winerungan,  2013).  Namun  penelitian  Winerungan  (2013)  menunjukkan  bahwa pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini didukung  Gautama  (2014)  yang  membuktikan  bahwa  petugas  pajak  tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda,  sehingga memotivasi  penulis  untuk  melakukan  penelitian  kembali  faktor-faktor  yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk: mengetahui bahwa sunset  policy, tax  amnesty ,  sanksi  pajak,  kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak,  dan  pelayanan  pajak  memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pengetahuan  tentang  perpajakan,  khususnya  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan kantor pelayanan  pajak  untuk  menentukan  kebijakan  pajak  terkait  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Page | 3 74
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8

## Tinjauan Pustaka
Theory of Planed Behavior (TPB) Theory  of  Planed  Behavior menurut  Arum  dan Zulaikha  (2012)  dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.  Ada  tiga  faktor  penentu  yaitu:  (1) behavioral  beliefs ,  (2) normative neliefs ,  (3) control  beliefs .  Teori  ini  menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  yang  taat dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Biasanya  seseorang  berkeyakinan  atas  hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak (Manuputty dan Sirait, 2016).

## Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak.  Wajib  pajak  akan  membayar  pajak tepat waktu apabila telah melewati pengamatan dan pengalaman secara langsung, serta  hasil  dari  pemungutan  pajak  tersebut  telah  dirasakan  secara  langsung  di wilayahnya (Widiastuti dan Laksito, 2014).

## Dasar-Dasar Perpajakan
Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2017) pajak adalah prestasi kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui  norma-norma  umum  dan  yang  dapat dipaksakannya,  tanpa  adanya  kontaprestasi  yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Berdasarkan  materinya,  ada  hukum  pajak  formal  dan  material.  Hukum formal  memuat  tentang  kewajiban  dan  hak  wajib  pajak,  serta  sanksi  jika kewajiban  pajak  tidak  dilaksanakan.  Hukum  material  berisi  tentang  ketentuan- ketentuan  yang  menjelaskan  keadaan,  perbuatan,  peristiwa  hukum  objek-objek pajak,  subjek  pajak,  besar  pajak,  timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Waluyo, 2017).
Menurut  Waluyo  (2017),  ada  dua  fungsi  pajak  bagi  negara  antara  lain  (1) Fungsi penerimaan ( budgeter ) dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah,  serta  (2)  Fungsi  mengatur (reguler) di mana pajak mempunyai fungsi sebagai sarana mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  James  dan  Alley  (2004)  kepatuhan  adalah  kemauan  individu  dan entitas  kena  pajak  lainnya  untuk  bertindak  sesuai  dengan  semangat  serta  isi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum.  Memang  tidak  ada  ukuran  yang  sederhana  dan  akurat  mengenai  definisi tersebut. Namun menurutnya, definisi ini memang menunjukkan fitur utama, yang harus  diperhatikan  dalam  menilai  kepatuhan  pembayar  pajak  dengan  sistem perpajakan.
Merujuk  pada  penelitian  Oladipupo  dan  Obazee  (2016),  ada  dua  macam teori kepatuhan, yaitu teori berbasis deterrence dan teori berbasis psikologi. Teori deterrence menempatkan  penekanan  pada  insentif  yang  mana  pembayar  pajak adalah  maximizers  utilitas  amoral  yang  dipengaruhi  oleh  motif  ekonomi  seperti
Page | 375
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
maksimisasi keuntungan  dan  probabilitas  pendeteksian.  Kepatuhan  pajak berasumsi  bahwa  faktor  psikologis  termasuk  masalah  moral  dan  etika  juga penting bagi wajib pajak dan oleh karenanya wajib pajak mungkin mematuhinya bahkan ketika risiko audit rendah. Teori psikologi mengabaikan audit dan sanksi, serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem pajak (Marti, Wanjohi, dan Magutu, 2010).
Alm. Kirchler and Muehlbacker (2012; 136) dalam Serim, İnam, dan Murat (2014) menyatakan bahwa:
“ A special focus needs  to be placed on the tax authorities, for  they are the ones who  maintain  direct  contact  with  taxpayers,  offer  services,  implement  controls and impose punishments .”

## Sunset Policy
Sunset policy yaitu kebijakan pemerintah tentang pajak dengan memberikan fasilitas  dihapusnya  sanksi  administrasi  yang  berupa  bunga  (Rahayu,  2009).  UU untuk  mengatur sunset  policy yaitu  UU  No.  28  Tahun  2007  Pasal  37A. Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2007  Pasal  37A  WP  yang  berhak  mengikuti fasilitas sunset policy adalah WP sebelum tahun pajak 2007 telah menyampaikan pembetulan  SPT  Pajak  Penghasilan  dan  WPOP  yang  mendaftarkan  diri  untuk memiliki NPWP secara sukarela maksimal satu tahun setelah berlakunya undang- undang.
Kemudian  pada  tahun  2015,  pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan Sunset Policy II. Sunset Policy II ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Sunset Policy I.  Pada Sunset  Policy II  kewenangan  untuk  menghapuskan  sanksi administrasi  adalah kewenangan DJP atas permohonan wajib pajak. Wajib pajak yang melaporkan dan melakukan pembetulan SPT akan diterbitkan STP dan dapat dihapuskan dengan cara pengajuan permohonan.
Dasar  hukum  untuk Sunset  Policy Jilid  II  sebagaimana  dikutip  dari http://dokterpajak.com  adalah  UU  No.  6  Tahun  1983  Pasal  36  ayat  1  huruf  (a) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali  diubah  dengan  UU  No.  16  Tahun  2009  dan  PMK  No.  91/PMK.03/2015
Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
Pemberitahuan,  Dan  Keterlambatan  Pembayaran  Atau  Penyetoran  Pajak  yang berlaku mulai 1 Januari 2015.

## Tax Amnesty
Menurut Waluyo (2017) pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di  bidang  perpajakan  dalam  bentuk  pengampunan  pajak  terhadap  wajib  pajak dengan memberi penghapusan pajak yang terutang oleh wajib pajak selama tahun pajak.  Tujuan  utama  pengampunan  pajak  yaitu  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  ( tax  compliance )  dan  meningkatkan  penerimaan  penerimaan  negara. Indonesia pernah melakukan Kebijakan Tax Amnesty pada tahun 1960 dan 1984. Namun, pada tahun tersebut pelaksanaan tax amnesty dinyatakan gagal.
Page | 376
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8

## Sanksi Pajak
Ada  dua  macam  sanksi  pajak  menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2007  yaitu sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  dapat  berupa  denda, bunga,  dan  kenaikan.  Besarnya  sanksi  mulai  dari  2%,  48%,  50%,  100%,  150%, hingga  200%  dari  kurang  bayar  atau  Dasar  Pengenaan  Pajak.  Sedangkan  sanksi pidana,  yaitu  sanksi  yang  melibatkan  fisik  yang  dapat  berupa  pidana  dan kurungan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar. Wajib pajak yang tidak dapat melaksanakannya akan mendapatkan  sanksi  pajak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yang  akan merugikan wajib pajak sendiri. Sehingga ada harapan dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak.

## Kesadaran Membayar Pajak
Menurut Susanto (2012) jika pengertian ‘pajak’ tidak terdapat kata “yang dapat  dipaksakan”  dan  “yang bersifat  memaksa  maka  sangat  sulit  untuk mewujudkan  kesadaran  sukarela  oleh  wajib  pajak.  Kesadaran  membayar  pajak harus  diikuti  dengan  sikap  yang  kritis.  Pemerintah  sebagai  pengelola  pajak dituntut untuk memberikan imbal balik yang dapat dirasakan secara nyata. Seperti fasilitas kesehatan gratis, prasarana transportasi, pendidikan, maupun sosial.

## Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak
Menurut  Hasseldine,  J.,  Holland,  K.  and  Rijt,  P.V.  (2009)  dalam Oladipupo  dan  Obazee  (2016)  pengetahuan  pajak  adalah  tingkat  kesadaran  atau kepekaan pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada  proses,  di  mana  pembayar  pajak  menjadi  sadar  akan  peraturan  pajak  dan informasi  terkait  pajak  lainnya.  Ada  beberapa  indikator  untuk  pemahaman peraturan  pajak.  Menurut  Widayati  dan  Nurlis  (2010)  indikator  tersebut  antara lain  adanya  NPWP,  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  tentang  hak  dan kewajibannya, sanksi pajak, PTKP, PKP, dan tarif pajak, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, serta training perpajakan.

## Pelayanan Pajak
Pelayanan  pajak  menurut  Gautama  (2014)  yaitu  tindakan  petugas  pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal- hal  yang  diperlukan  wajib  pajak  dalam  rangka  penyelesaian  kewajiban perpajakannya. Menurut Kotler (2005) dalam Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) terdapat lima dimensi untuk penilaian pelayanan, yaitu tangiable, e mphaty, responsiveness , reliability , dan assurance
Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunset  policy adalah  kebijakan  penghapusan  denda  administrasi  yang berupa bunga (Rahayu,  2009). Sunset  policy diberlakukan dengan harapan wajib pajak  dapat  memenuhi  kewajiban  pajaknya  dengan  benar,  baik  untuk  pajak  di masa lalu dan masa  yang akan datang sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak  negara. Hasan  (2009)  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya sunset  policy
Page | 377
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
berimplikasi positif terhadap meningkatnya penerimaan PPh di DIY dalam bulan Januari-Oktober  2008.  Rahman, et  al., (2017)  menyatakan  bahwa Sunset  Policy Jilid II secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan. H1 : Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tax  amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  tentang  perpajakan  yang menyebabkan wajib pajak mendapat pengampunan pajak  (Waluyo, 2017). Wajib pajak  yang  mengungkapkan  hartanya  dan  membayar  tebusan  akan  mendapat penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  akan  dikenakan  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Pemerintah  pada  awalnya  memberlakukan tax amnesty dengan harapan dapat menarik dana masyarakat  yang selama ini berada di perbankan luar negeri.
Wajib  pajak  yang  tidak  mengikuti tax  amnesty dan  kemudian  ditemukan bahwa adanya harta bersih yang tidak dilaporkan, maka harta bersih tersebut akan diperlakukan sebagai  penghasilan sehingga akan dikenai  pajak dan sanksi  sesuai undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  yang  mengikuti tax amnesty dan  mendapat  pengampunan  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhannya (Rahayu, 2017).
Rasio tax amnesty secara signifikan memengaruhi  kepatuhan wajib pajak (Ngadiman  dan  Huslin,  2015).  Husnurrosyidah  dan  Nuraini  (2016)  menyatakan bahwa tax  amnesty memiliki  pengaruh  pada  kepatuhan  pajak  BMT  se-eks Karisidenan  Pati.  Puspareni, et  al., (2017)  menyatakan  bahwa tax  amnesty mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak secara positif dan signifikan. H2 : Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  pajak  menurut  Mardiasmo  (2011)  merupakan  suatu  jaminan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi.  Sanksi pajak  diberlakukan  dengan  tujuan  agar  wajib  pajak  dapat  mematuhi  dan melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar.  Selain  itu,  petugas  pajak perlu  menegakkan  hukum  secara  adil  sehingga  dapat  memotivasi  wajib  pajak untuk  taat  dan  patuh  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Sanksi  yang  tegas  dapat meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak.  Semakin  tegas  sanksi  yang  diberlakukan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).
Penelitian  Husnurrosyidah  dan  Nuraini  (2016)  dan  Wahyuningsih, et  al., (2017)  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak secara signifikan.
H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran  membayar  pajak  adalah  keadaan  di  mana  wajib  pajak  mau membayarkan  pajaknya  dengan  setulus  hati  dan  tidak  merasa  dirugikan  karena pembayaran  pajaknya  tersebut  serta  memahami  dan  merasakan  dengan  adanya pajak  tersebut  (Gautama,  2014).  Kesadaran  membayar  pajak  berbanding  lurus dengan  kemauan  membayar  pajak  (Samrotun  dan  Kustiyah,  2014).  Apabila
Page | 378
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
kesadaran membayar pajak tinggi maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam  membayarkan  pajaknya  sehingga  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak negara (Gautama, 2014).
Gautama  (2014),  Samrotun  dan  Kustiyah  (2014),  dan  Ilhamsyah, et  al., (2016)  membuktikan  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  memengaruhi  kemauan membayar pajak secara signifikan.
H4 : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Tentang  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  wajib  pajak  dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  soal  besarnya  pajak  yang  dibayarkan berdasarkan undang-undang perpajakan dan manfaat  yang akan berguna di masa yang  akan  datang  (Utomo,  2011  dalam  Rahayu  (2017).  Rahayu  (2017) berpendapat  bahwa  wajib  pajak  yang  menguasai  peraturan  perpajakan  akan meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  akan  berupaya untuk  menjalankan  kewajibannya  sehingga  terhindar  dari  sanksi-sanksi  yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Namun masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya WPOP belum mengetahui tentang pelaporan pajak.
Sari  dan  Fidiana  (2017)  menyatakan  bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki peningkatan  pengetahuan  perpajakan  dapat  memengaruhi  patuh  tidaknya  wajib pajak.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak  telah  mengetahui  konsekuensi  yang didapatkan  apabila  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  benar.  Kurangnya pengetahuan  perpajakan  wajib  pajak  dapat  mengakibatkan  kurangnya  kepatuhan wajib pajak.
Ilhamsyah, et  al., (2016)  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  Rahayu  (2017)  membuktikan  bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## H5  :  Pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak
Pelayanan  pajak  berkaitan  erat  dengan  petugas  pajak  (fiskus).  Gautama (2014)  mengemukakan  bahwa  pelayanan  pajak  adalah  tindakan  petugas  pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal- hal  yang  diperlukan  wajib  pajak  dalam  rangka  penyelesaian  kewajiban perpajakannya.  Siat dan Toly (2013) menyebutkan bahwa salah satu  faktor  yang memengaruhi  motivasi  wajib  pajak  untuk  patuh  adalah  sikap  petugas  pajak. Petugas pajak hendaknya bersikap jujur, bertanggung jawab, pengertian, objektif, sopan  (tidak  arogan),  serta  menghindarkan  dari  perbuatan  tercela.  Menurut  Sari dan  Fidiana  (2017)  semakin  baik  pelayanan  yang  diberikan  oleh  fiskus  kepada wajib  pajak  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.
Page | 379
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1 201 8
Penelitian  Ilhamsyah, et  al., (2016)  menyebutkan  kualitas  pelayanan memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Gautama  (2014)  yang  membuktikan  bahwa  pelayanan  pajak memengaruhi kemauan membayar pajak orang pribadi.
H 6 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Sumber  data  adalah  data primer yang mana data diperoleh melalui sumber asli yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

## Populasi dan Sample Penelitian
Populasi  penelitian  adalah  seluruh  WPOP  yang  terdaftar  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta.  Berdasarkan  Roscoe  dalam  buku Research Methods For Business (1982:  253) dalam  Sugiyono (2010), ukuran sampel  yang layak  dalam  penelitian  adalah  antara  30  sampai  dengan  500,  maka  dalam penelitian ini akan menggunakan 100 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian  ini  akan  menggunakan  metode convenience  sampling .  Metode convenience sampling ini dilakukan secara nyaman sehingga cara mengumpulkan informasi dari elemen-elemen populasi yang tersedia dengan mudah.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  “suatu  keadaan  dimana wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya” (Rahayu,  2009).  Pengukuran  variabel  ini  antara  lain  mengenai: (1) kepemilikan NPWP, (2) pengisian SPT, (3) pelaporan SPT, (4) penghitungan pajak  penghasilan  terutang,  (5)  pembayaran  pajak  penghasilan  terutang,  dan  (6) pembayaran kekurangan pajak penghasilan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam  kuesioner  yang  disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

## Sunset Policy
Menurut  Rahayu  (2009) sunset  policy merupakan  pemberian  fasilitas penghapusan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  37A  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007.  Pengukuran  variabel  ini antara  lain  mengenai  (1)  pengertian sunset  policy, (2)  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh NPWP secara sukarela, (3) penyampaian pembetulan SPT, (4) bebas dari  pemeriksaan  pajak,  penyidikan  dan  penagihan  pajak,  (5)  manfaat sunset policy, (6)  pelaporan  kurang  bayar  setelah  adanya sunset  policy, (7) anggapan sunset  policy sebagai  jebakan.  Pengukuran  variabel  ini  akan  disusun  dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert.
Page | 380
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8

## Tax Amnesty
Menurut  Waluyo  (2017)  pengampunan  pajak  adalah  kebijakan  pemerintah di  bidang  perpajakan  dalam  bentuk  pengampunan  pajak  terhadap  wajib  pajak dengan  memberikan  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  oleh  wajib pajak  dalam  tahun  pajak.  Pengukuran  variabel  ini  antara  lain  mengenai  (1) pengertian tax amnesty , (2) perhitungan uang tebusan , (3) pengungkapan harta, (4) t ax amesty membebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak,  (5)  manfaat tax  amnesty,  ( 6) pelaporan  kurang  bayar  setelah  adanya tax amnesty, (7) anggapan tax amnesty sebagai jebakan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Wati (2016).

## Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011)  sanksi  pajak  adalah  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi.  Pengukuran  variabel  ini  antara  lain  mengenai  (1)  sanksi dalam  SPT,  (2)  sanksi  pidana  yang  dikenakan  bagi  pelanggar  aturan  pajak,  (3) sanksi  adminstrasi  yang  dikenakan  bagi  pelanggar  aturan  pajak,  (3)  pengenaan sanksi  yang  cukup  berat,  (4)  sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada  pelanggarnya tanpa  toleransi,  (5)  pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  pajak  tidak  dapat dinegosiasikan.  Pengukuran  variabel  ini  akan  disusun  dalam  kuesioner  yang disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini  mengadopsi  penelitian Muliari dan Setiawan (2011).

## Kesadaran Membayar Pajak
Menurut  Susanto  (2012)  kesadaran  dan  kepedulian  sukarela  wajib  pajak sangat  sulit  untuk diwujudkan  seandainya  dalam  definisi  ‘pajak’  tidak  ada  frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Pengukuran vari abel  ini antara lain mengenai: (1) penetapan dan sifat pajak., (2) pajak merupakan bentuk pengabdian  masyarakat  kepada  negara,  (3)  membayar  pajak  bentuk  partisipasi dalam  menunjang  pembangunan  negara,  (4)  akibat  penundaan  pembayaran  dan pengurangan  pembayaran  pajak  bagi  negara,  (5)  akibat  pembayaran  pajak  yang tidak sesuai bagi negara, (5) manfaat pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam  kuesioner  yang  disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

## Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak
Menurut  Gautama  (2014)  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan perpajakan  adalah  suatu  penalaran  maksud  dan  tujuan  tentang  peraturan perpajakan.  Pengukuran  variabel  ini  antara  lain  pengetahauan  wajib  pajak mengenai;  (10  informasi  tentang  pajak,  (2)  fungsi  dan  manfaat  pajak,  (3)  cara mengisi  SPT,  membuat  laporan  keuangan,  dan  membayar  pajak,  (4)  cara menghitung  jumlah  pajak,  (6)  sanksi  administrasi  (denda)  dan  sanksi  pidana (penjara)  bagi  yang  terlambat  dan  tidak  membayar  pajak,  (dan  (5)  sifat  pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).
Page | 381
Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1
201 8

## Pelayanan Pajak
Gautama  (2014)  yaitu  pelayanan  pajak  dapat  dimaksudkan  sebagai  cara petugas  pajak  memberi  pelayanan  dalam  membantu  mengurus  dan  menyiapkan segala  keperluan  yang  dibutuhkan  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel ini antara lain: (1) petugas pajak bersikap ramah dan sopan, (2) petugas pajak cepat tanggap, (3) petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti, (4) petugas hanya mengarahkan tanpa mempengaruhi, (5) petugas pajak bersikap adil, (5) merasakan manfaat kualitas pelayanan pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

## Teknik Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas,  uji  asumsi  klasik,  dan  analisis  regresi  berganda  yang  diolah  dengan bantuan SPSS 17.

## Uji Validitas
Menurut  Prayitno  (2009)  validitas  instrumen  adalah  kecermatan  suatu  item atau  instrumen  data  dalam  mengukur  apa  yang  ingin  diukur.  Uji  validitas  item pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  dalam  kuesioner  dilakukan  dengan  jalan mengkorelasikan setiap variabel yang diuji validatnya. Jika r hitung ≥ r tabel, maka item  dinyatakan  valid.  Kemudian  jika  probabilitasnya  <  0,05  maka  item-item  pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  model Cronbach’s Alpha  (Prayitno,  2009).  Menurut  Sekaran  dalam  Prayitno  (2009),  jika  reliabilitas kurang  dari  0,6  adalah  kurang  baik,  sedangkan  0,7  dapat  diterima,  dan  di  atas  0,8 adalah  baik. Jadi,  apabila nilai Cronbach’s Alpha  dari suatu variabel lebih  dari 0 ,6 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  data dilakukan  menggunakan  uji  Kolgomorov-Smirnow.  Jika  nilai  probabilitasnya  lebih besar  dari  tingkat  kepercayaan  5%  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi  normal (Ghozali, 2011).

## Uji Multikolinieritas
Menurut  Prayitno  (2009), multikolinearitas artinya  antarvariabel independen yang  terdapat  dalam  model  regresi  memiliki  hubungan  linier  yang  sempurna  atau mendekati  sempurna  (koefisien  korelasinya  tinggi  atau  bahkan  1).  Variabel  yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF ( variable inflation factor ) yang lebih besar dari nilai 10.
Page | 382
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8

## Uji Autokorelasi
Autokorelasi  merupakan  korelasi  antara  anggota  observasi  yang  disusun menurut  waktu  atau  tempat.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan Durbin-Watson (DW test).
Kriteria  pengujian  dengan  menggunakan  DW-test  menurut  Prayitno (2009)  adalah:  (1)  jika  DW  <  dL  atau  DW  >  4-dL  berarti  terdapat  autokorelasi, (2) jika DW terletak di antara dU dan 4-dU berarti tidak ada autokorelasi, (3) jika DW  terletak  antara  dL  dan  dU  atau  di  antara  4-dU  dan  4-dL  maka  tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  adalah  varian  residual  yang  tidak  sama  pada  semua pengamatan  di  dalam  model  regresi.  Regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Untuk  menguji  terjadi  atau  tidaknya  heteroskedastisitas dengan  menggunakan  uji  koefiensi  korelasi  Spearman’s  rho,  yaitu  dengan mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan  tingkat  signifikansi  0,05  dengan  uji  2  sisi.  Jika  signifikansi  lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Prayitno, 2009).

## Uji Regresi Berganda
Persamaan  perhitungan  statistik  menggunakan  persamaan  regresi dirumuskan:
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e Keterangan: Y : Kepatuhan wajib pajak a : Konstanta b 1 b 2 b 3 : Koefisien regresi X1 : Sunset policy X2 : Tax amnesty X3 : Sanksi pajak X4 : Kesadaran membayar pajak X5 : Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak X6 : Pelayanan pajak e : term error

## Analisis dan Pembahasan

## Deskripsi Umum Data Penelitian
Peneliti  menyebar  100  kuesioner  terhadap  WPOP  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Surakarta. Responden laki-laki 53 orang atau 53% sedangkan responden perempuan  adalah  47  orang  atau  47%.  Jumlah  responden  dengan  rentang  usia antara  25-35  tahun  adalah  30  orang  (30%),  36-45  tahun  adalah  44  orang  (44%), dan 46-55 tahun adalah 20 orang (20%), sedangkan sisanya usia >56 tahun adalah 6 orang (6%).
Jumlah  responden  dengan  pekerjaan  sebagai  PNS  sebesar  10%  atau  10 orang, karyawan swasta sebesar 56% atau 56 orang, wirausaha sebesar 26% atau 26 orang, dan sisanya sebesar 8% atau 8 orang. Jumlah responden dengan tingkat
Page | 383 Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
pendidikan SMP sebesar 1% atau 1 orang,  SMA sebesar 21%  atau 21 orang, S1 sebesar  63%  atau  63  orang,  S2  sebesar  8%  orang  atau  8  orang,  dan  lainnya sebesar 7% atau 7 orang adalah setingkat D3.
Uji Validitas
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pertanyaan Nomor r hitung r tabel Ket Kepatuhan 1 0,695** 0,195 Valid Wajib Pajak 2 0,881** 0,195 Valid 3 0,820** 0,195 Valid 4 0,809** 0,195 Valid 5 0,802** 0,195 Valid 6 0,854** 0,195 Valid Sunset Policy 1 0,569** 0,195 Valid 2 0,727** 0,195 Valid 3 0,671** 0,195 Valid 4 0,590** 0,195 Valid 5 0,696** 0,195 Valid 6 0,532** 0,195 Valid 7 0,571** 0,195 Valid Tax Amnesty 1 0,685** 0,195 Valid 2 0,750** 0,195 Valid 3 0,736** 0,195 Valid 4 0,568** 0,195 Valid 5 0,788** 0,195 Valid 6 0,604** 0,195 Valid 7 0,630** 0,195 Valid Sanksi Pajak 1 0,578** 0,195 Valid 2 0,766** 0,195 Valid 3 0,771** 0,195 Valid 4 0,338** 0,195 Valid 5 0,776** 0,195 Valid 6 0,742** 0,195 Valid Kesadaran 1 0,641** 0,195 Valid Membayar 2 0,838** 0,195 Valid Pajak 3 0,742** 0,195 Valid 4 0,746** 0,195 Valid 5 0,727** 0,195 Valid 6 0,748** 0,195 Valid Pengetahuan 1 0,616** 0,195 Valid dan Pemahaman 2 0,629** 0,195 Valid tentang Pajak 3 0,820** 0,195 Valid 4 0,802** 0,195 Valid 5 0,672** 0,195 Valid 6 0,456** 0,195 Valid Pelayanan 1 0,785** 0,195 Valid pajak 2 0,855** 0,195 Valid 3 0,828** 0,195 Valid 4 0,633** 0,195 Valid 5 0,777** 0,195 Valid 6 0,681** 0,195 Valid Sumber: Data diolah, 2018 Page | 384
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
R tabel untuk  sampel  100  dan  df  =  96  yaitu  0,195.  Sedangkan  hasil pengujian  validitas  r hitung setiap  masing-masing  pertanyaan  adalah  di  atas  r tabel . Sehingga  masing-masing  pertanyaan  dalam  setiap  variabel  adalah  valid  karena r hitung > r tabel dan probabilitasnya < 0,05. Jadi, setiap butir pertanyaan dapat dipakai untuk uji data.
Uji Reliabilitas
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Syarat Keterangan Kepatuhan Membayar Pajak 0,891 > 0,6 Reliabel Sunset Policy 0,726 > 0,6 Reliabel Tax Amnesty 0,798 > 0,6 Reliabel Sanksi Pajak 0,754 > 0,6 Reliabel Kesadaran Membayar Pajak 0,818 > 0,6 Reliabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang pajak 0,753 > 0,6 Reliabel Pelayanan Pajak 0,848 > 0,6 Reliabel
Sumber: Data diolah, 2018
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  masing- masing  variabel  nilai  Cronbach’s Alpha melebihi 0,7  maka disimpulkan masing-masing variabel adalah reliabel.

## Uji Normalitas
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual Syarat Keterangan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,209 > 5% Normal
Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4 didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,209 yang melebihi tingkat kepercayaan 5%. Jadi, data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinieritas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance Syarat VIF Syarat Keterangan Sunset Policy 0,406 > 0,01 2,464 < 10 Tidak ada multikolinieritas Tax Amnesty 0,341 > 0,01 2,936 < 10 Tidak ada multikolinieritas Sanksi Pajak 0,841 > 0,01 1,189 < 10 Tidak ada multikolinieritas Kesadaran Membayar Pajak 0,667 > 0,01 1,499 < 10 Tidak ada multikolinieritas Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak 0,827 > 0,01 1,209 < 10 Tidak ada multikolinieritas Pelayanan Pajak 0,807 > 0,01 1,239 < 10 Tidak ada multikolinieritas Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan data tabel 5, setiap variabel mempunyai tolerance lebih tinggi dari    0,01  sedangkan  VIF-nya    di  bawah  10.  Jadi,  disimpulkan  bebas  dari multikolineritas
Page | 385
Jurnal Riset
Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Uji Autokorelasi
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Durbin- Watson Syarat Keterangan 1,647 dU < DW < 4 – dU 1,803 < DW < 2,825 Tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan signifikansi 0,05, jumlah n = 100, k = 6, nilai dL adalah 1,550 dan dU adalah 1,803. Nilai 4 – dU = 4 – 1,803 = 2,825 dan 4-dL = 2,197. Nilai DW di atas adalah 1,647. Jadi, nilai DW berada di antara dL dan dU sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Variabel Sig. (2- tailed) Syarat Keterangan Sunset Policy 0,705 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas Tax Amnesty 0,397 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas Sanksi Pajak 0,929 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas Kesadaran Membayar Pajak 0,652 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak 0,523 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas Pelayanan pajak 0,668 > 5% Tidak ada heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  7  menunjukkan  nilai  signifikansi  korelasi  antara variabel sunset  policy , tax  amnesty ,  sanksi  pajak,  kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak,  dan  pelayanan  pajak  dengan Unstandardized  Residual  >  0,05.  Jadi,  dapat  diambil  kesimpulan  tidak  ada heteroskedastisitas.

## Hasil Hipotesis Regresi Berganda
Model regresi Tabel 8. Hasil Analisis Model Regresi Variabel B (Constant) 7,469 X1:Sunset Policy 0,034 X2:Tax Amnesty 0,133 X3:Sanksi Pajak 0,038 X4:Kesadaran Membayar Pajak 0,291 X5:Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak 0,013 X6:Pelayanan Pajak 0,197 Sumber: Data diolah, 2018 Page | 386
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Berikut persamaan regresi.
Y= 7,469 + 0,034X1 + 0,133X2 + 0,038X3 + 0,291X4 + 0,013X5 + 0,197X6 + e
Nilai  konstanta  (a)  adalah  7,469,  artinya  jika sunset  policy , tax  amnesty , sanksi  pajak,  kesadaran  membayar  pajak,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang pajak, serta pelayanan pajak adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak bernilai positif 7,469. Nilai koefisien regresi b1 bernilai positif 0,034, berarti setiap sunset policy meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,034 jika nilai variabel lainnya  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  b2  bernilai  positif  0,133,  berarti  setiap tax amnesty meningkat  1  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  0,133  jika variabel  lainnya  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  b3  bernilai  positif  0,038  artinya setiap sanksi pajak meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,038 jika  nilai  variabel  lainnya  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  b4  bernilai  positif  0,291 berarti  setiap  kesadaran  membayar  pajak  meningkat  1  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,291  jika  nilai  variabel  lainnya  tetap.  Nilai koefisien  regresi  b5  bernilai  positif  0,013  berarti  setiap  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  pajak  meningkat  1  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  sebesar  0,013  jika    nilai  variabel  lainnya  tetap.  Nilai  koefisien  regresi  b6 bernilai  positif  0,197  berarti  setiap  pelayanan  pajak  meningkat  1  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,197  jika  nilai  variabel  lainnya tetap.
Tabel 9. Hasil Uji t Hipotesis t hitung t tabel Sig. Syarat Keterangan H1 0,246 1,986 0,806 < 5% Ditolak H2 1,008 1,986 0,316 < 5% Ditolak H3 0,387 1,986 0,699 < 5% Ditolak H4 3,072 1,986 0,003 < 5% Diterima H5 0,167 1,986 0,868 < 5% Ditolak H6 1,832 1,986 0,070 < 5% Ditolak
Sumber: Data diolah, 2018
Pada  signifikansi  0,05/2  adalah  0,025  dengan  derajat  kebebasan  df  =  93, nilai  t tabel 1,986.  Nilai  t hitung sunset  policy (X1)  sebesar  0,246  dan  signifikansi 0,806. Karena t hitung (0,246) < t tabel (1,986) dan signifikansi melebihi 5% (0,806 > 5%),  sehingga  Ho  diterima.  Jadi,  disimpulkan sunset  policy (X1)  tidak  ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.
Tax amnesty (X2) mempunyai t hitung 1,008 dan signifikansi 0,316. Karena t hitung (1,008) < t tabel (1,986), signifikansi (0,316) > 5% sehingga Ho diterima. Jadi, disimpulkan t ax amnesty (X2) tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.
Sanksi  pajak  (X3)  mempunyai  t hitung sama  dengan  0,387  dan  signifikansi 0,699.  Karena  t hitung (0,387)  <  t tabel (1,986),  signifikansi  (0,699)  >  5%)  sehingga Ho  diterima.  Jadi,  disimpulkan  sanksi  pajak  (X3)  tidak  ada  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.
Page | 387
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1 201 8
Kesadaran  membayar  pajak  (X4)  mempunyai  t hitung =  3,072  dan signifikansi  0,003.  Nilai  t hitung (3,072)  lebih  besar  daripada  t tabel (1,986), signifikansi  (0,003)  <  5%  sehingga  Ho  ditolak.  Jadi,  disimpulkan  kesadaran membayar pajak (X4) memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak (X5) mempunyai t hitung 0,167 dan signifikansi 0,868. Karena t hitung (0,167) < t tabel (1,986), signifikansi (0,868) > 5%  sehingga  Ho  diterima.  Jadi,  disimpulkan  pengetahuan  dan  pemahaman tentang pajak (X5) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan. Sedangkan pelayanan pajak (X6) mempunyai t hitung sebesar 1,832 dan signifikansi 0,070. Karena t hitung (1,832) < t tabel (1,986), signifikansi (0,070) < 5% sehingga Ho diterima. Jadi, disimpulkan pelayanan pajak (X6) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

## Diskusi
Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penelitian  ini  menghasilkan  hipotesis  bahwa sunset  policy tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Ha  ditolak).  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  tanpa  atau  adanya  program sunset  policy ,  wajib  pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai yang telah  ditetapkan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib  pajak sepenuhnya  menyadari  bahwa  membayar  pajak  sesuai  aturan  merupakan kewajiban  setiap  warga  negara  untuk  ikut  serta  dalam  pembangunan  meskipun tidak adanya imbalan secara langsung. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan Rahayu (2009) yang mana pemberlakuan sunset policy dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, baik untuk  pajak  di  masa  lalu  dan  masa  yang  akan  datang  sehingga  dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang  menyatakan  bahwa  pengaruh sunset  policy secara  negatif  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  hanya  bersifat sementara di mana setelah kebijakan sunset policy berakhir maka kepatuhan wajib pajak  mengalami  penurunan.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  terjadinya  penurunan penerimaan pajak negara.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hasan (2009) serta Rahman, et  al., (2017)  yang  menyatakan  bahwa sunset  policy berpengaruh  terhadap penerimaan pajak penghasilan. Wajib pajak menganggap sunset policy merupakan kebijakan  yang  menguntungkan  bagi  yang  memanfaatkannya.  Penghapusan sanksi  administrasi  ini  dirasa  oleh  wajib  pajak  sebagai  pengurang  beban perpajakan yang harus dibayar. Hal ini disebabkan kecenderungan di masyarakat untuk  mengeluarkan  sedikit  mungkin  terhadap  beban  yang  harus  mereka keluarkan.
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tax  amnesty tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara signifikan  (Ha  ditolak).  Meskipun  ada  atau  tidak  adanya  program tax  amnesty tidak  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  tetap  akan
Page | 388
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
membayar  dan  melaporkan  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  meskipun mengikuti  atau  tidak  mengikuti  program tax  amnesty .  Wajib  pajak  sadar sepenuhnya bahwa patuh membayar pajak dan melaporkannya dengan benar akan membawa dampak yang baik bagi negara dan kepentingannya.
Penelitian  ini  tidak  mendukung  teori  yang  dikemukakan  oleh  Rahayu (2017)  bahwa  wajib  pajak  yang  mengikuti tax  amnesty dan  mendapat pengampunan  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhannya.  Tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  moral  hazard  lainnya  yang  akan  dilakukan  oleh  wajib pajak.  Wajib  pajak  belum  tentu  akan  melaporkan  semua  hartanya  pada  saat memanfaatkan program tax amnesty .
Penelitian ini sejalan dengan Suyanto dan Putri (2017) yang membuktikan bahwa  persepsi  wajib  pajak  tentang tax  amnesty tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya anggapan bahwa kebijakan tax amnesty ini tidak adil  bagi  wajib  pajak  yang  selama  ini  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sehingga  wajib  pajak  belum  tentu  lebih  tertib  membayar  pajak. Namun  berbeda  dengan  Ngadiman  dan  Huslin  (2015),  dan  Husnurrosyidah  dan Nuraini  (2016).  Ngadiman  dan  Huslin  (2015)  membuktikan  bahwa  rasio tax amnesty memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian Husnurrosyidah  dan  Nuraini  (2016)  membuktikan  bahwa tax  amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Wajib pajak yang  mengikuti tax  amnesty merasa  bahwa  pengampunan  pajak  sangat menguntungkan  karena  dapat  menghapuskannya  sanksi  dan  pemeriksaan  pajak setelahnya.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  penelitian  ini  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Ha ditolak). Wajib pajak tetap akan membayar dan melaporkan  pajaknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  meski  tanpa mengetahui  adanya  sanksi  pajak  yang  berlaku.  Wajib  pajak  telah  patuh  dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan teori Rahayu (2017) bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  mendukung  Widiastuti  dan  Laksito  (2014)  yang membuktikan  bahwa  pengetahuan  atas  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. diciptakan oleh wajib pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  atas  sanksi  pajak  yang  dimiliki  wajib pajak.  Wajib  pajak  yang  memiliki  pengetahuan  atas  sanksi  yang  tinggi  tidak secara  langsung  mampu  menciptakan  perilaku  mematuhi  peraturan  perpajakan. Penelitian  ini  tidak  mendukung  Husnurrosyidah  dan  Nuraini  (2016),  Ngadiman dan  Huslin  (2015),  dan  Wahyuningsih, et  al., (2017)  yang  membuktikan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengaruh positif  sanksi  pajak  akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  sehingga  akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak juga, begitu pun sebaliknya.
Page | 389
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol. 3 No.1 201 8

## Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran  membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak secara  signifikan  (Ha  diterima).  WPOP  telah  memiliki  kesadaran  yang  tinggi dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  ini  mendukung  teori Samrotun  dan  Kustiyah  (2014)  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak. Wajib pajak telah memenuhi tiga kriteria kesadaran  menurut  Nurlaela  (2013)  yaitu  (1)  wajib  pajak  mau  membayar  pajak karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  dilakukan,  (2)  wajib pajak  sadar  membayar  pajak  tepat  waktu  karena  nanti  akan  menjadi  kerugian negara,  serta  (3)  wajib  pajak  sadar  membayar  pajak  karena  pajak  ditetapkan dengan  undang-undang  dan  dapat  dipaksakan.  Adanya  manfaat  yang  dirasakan oleh  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  dalam  mematuhi kewajiban  perpajakannya  sehingga  wajib  pajak  merasa  tidak  sia-sia  dalam membayar pajaknya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  dari  Gautama  (2014)  dan Samrotun  dan  Kustiyah  (2014)  yang  membuktikan  bahwa  kesadaran  membayar pajak  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak. Semakin  tinggi  kesadaran  membayar  pajak  maka  semakin  tinggi  pula  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Wajib  pajak  sadar  akan  kepentingannya sebagai warga negara terhadap negara sehingga dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya akan membawa dampak yang baik demi kepentingannya tersebut. Penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  Herdjiono  dan  Sulo  (2015)  yang membuktikan  bahwa  kesadaran  membayar  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kemauan  membayar  pajak.  Wajib  pajak  mau  membayarkan  pajak  bukan  karena sadar  akan  pentingnya  pajak  bagi  negara  tetapi  karena  adanya  sanksi  yang  akan diperoleh yang akan membuatnya semakin merugi.

## Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  penelitian  ini  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Ha  ditolak).  Semakin  rendah  atau tinggi  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  tidak  akan  memengaruhi kepatuhannya  dalam  membayar  pajak.  Wajib  pajak  membayarkan  pajak  karena pada  dasarnya  pajak  ditetapkan  dalam  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku. Wajib  pajak  sadar  bahwa  pajak  berguna  bagi  pembangunan  negara  dan kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Penelitian  ini  tidak  mendukung  teori  yang dikemukakan  oleh  Sari  dan  Fidiana  (2017)  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pengetahuan perpajakan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Gautama  (2014),  dan  Samrotun dan  Kustiyah  (2014)  yang  membuktikan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan  pemahaman  pajak  tidak  serta  merta  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Wajib pajak yang telah patuh akan membayarkan pajak dan melaporkannya sesuai  dengan  aturan  pajak  yang  berlaku.  Tetapi  bagi  wajib  pajak  yang  sengaja tidak patuh, maka dengan pengetahuan dan pemahamannya tersebut akan mencari celah untuk melakukan kecurangan.
Page | 390
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Penelitian  ini  tidak  mendukung  Rahayu  (2017)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system , menuntut wajib  pajak  untuk  mengetahui  cara  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan pajaknya dengan benar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak  yang  tinggi  akan  dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan mudah sehingga termotivasi untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

## Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  menghasilkan  hipotesis  bahwa  pelayanan  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan  (Ha  ditolak). Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sikap fiskus sebagai pelayan pajak. Wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena  sadar  pajak  telah ditetapkan  dalam  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Sikap  fiskus  dan pelayanan  fiskus  tidak  dapat  mempengaruhi  tindakan  wajib  pajak  untuk  patuh atau  tidak  ketika  membayar  dan  melaporkan  pajaknya.  Penelitian  ini  tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Siat dan Toly (2013) yang menyebutkan bahwa  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  motivasi  wajib  pajak  untuk  patuh adalah sikap petugas pajak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Winerungan (2013) dan  Sari dan Fidiana (2017) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pelayanan  yang  baik  atau  buruk  tidak  akan memengaruhi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Berbeda  dengan  hasil  penelitian  Ilhamsyah, et  al., (2016)  yang  membuktikan bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Pelayanan  fiskus  yang  berkualitas  akan  memberikan  kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi untuk melakukan kepatuhan dan  ketaatan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  yang  baik akan  membuat  wajib  pajak  merasa  dihargai.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika pelayanan buruk maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan
Berdasarkan hipotesis dan pembahasan di atas maka diperoleh hasil secara parsial  didapat  bahwa sunset policy , tax amnesty , sanksi pajak , pengetahuan dan pemahaman  tentang  pajak,  dan  pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  secara  signifikan.  Sedangkan  kesadaran  membayar  pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan dan kendala antara lain masih banyaknya jawaban responden yang tidak konsisten. Hal ini dimungkinkan responden tidak teliti dalam menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Untuk itu  disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  pendampingan kepada responden ketika mengisi kuesioner. Peneliti hanya melakukan penelitian di  KPP  Pratama  Surakarta  karena  keterbatasan  waktu  yang  mana  hasilnya  tidak
Page | 391
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
bisa  digeneralisasikan  di  KPP  lain  maka  untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  melakukan  penelitian  pada  dua  atau  lebih  KPP  sehingga  mendapat  hasil yang lebih general.

## Implikasi
Implikasi hasil penelitian ini adalah (1) membuat kebijakan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran demi kepatuhan wajib pajak secara kontinyu (tidak hanya  sesaat)  sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  sesuai  target. Sosialisasi  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  pajak  penting  dilakukan  dengan menyesuaikan perkembangan zaman; (2) wajib pajak agar selalu melaporkan dan membayarkan  pajaknya  dengan  benar  dan  tepat  waktu  sehingga  termasuk  wajib pajak yang patuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiah,  I.  2015.  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Sikap  Fiskus, Lingkungan  Pajak,  Pengetahuan  Peraturan  Pajak,  Persepsi  Efektifitas Sistem  Perpajakan,  Kemauan  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan - Purwodadi. E-jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus , Vol. 2. No. 1. Pp.1-17.
Arum,  H.  P.,  dan  Zulaikha.  2012.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro Journal of Accounting, Vo. 1. No. 1 , Pp. 1-8.
Bagiada,  I.  M.,  dan  Darmayasa,  I.  N.  2016.  Tax  Amnesty  Upaya  Membangun Kepatuhan Sukarela. Simposium Akuntansi Vokasi V, Makassar , Pp. 1-24.
Darussalam.  2014.  Tax  Amnesty  dalam  Rangka  Rekonsiliasi  Nasional. Inside Tax , 26. Pp. 15-19.
Gautama, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3 No. 12. Pp. 72-86.
Ghozali,  I.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  IBM  SPSS  19, Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasan,  D.  2009.  Sunset  Policy  dan  Implikasinya  Terhadap  Peningkatan Penerimaan Pajak di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Mimbar Hukum, Vol. 21. No, 2 . Pp. 203-408.
Page | 392
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8
Herdjiono,  M.  V.,  dan  Sulo,  S.  2015.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak di Merauke. Jurnal Ekonomi & Sosial, Vol. 6. No. 2. Pp. 105-108.
Husnurrosyidah, dan Nuraini, U. 2016. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Pajak  di  Bmt  Se-Karesidenan  Pati. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syaria, Vol. 4. No. 2. Pp. 211-226.
Ilhamsyah, R., Endang, M. G., dan Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Samsat  Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 8. No.1. Pp. 1-9.
Ilyas, W. B., dan Bulton, R. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. James,  S.,  dan  Alley,  C.  2004.  Tax  Compliance,  Self-Assessment  and  Tax Administration. Journal  of  Finance  and  Management  in  Public  Services, Vol. 2. No. 2. Pp. 27-42.
Manuputty,  I.  G.,  dan  Sirait,  S.  2016.  Pengaruh  Pengatahuan  Perpajakan  dan Penerapan  Self  Assessment  System  Terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak Serta  Dampaknya  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  KPP  Pratama Jakarta Panjaringan. Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 1. No. 2. Pp. 44- 58.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marti, L. O., Wanjohi, M. S., dan Magutu, O. 2010. Taxpayer's Attitudes and Tax Compliance  Behaviour  in  Kenya  - How  the  Taxpayers’  Attitudes Influence Compliance Behavior among SMEs Business Income Earners in Kerugoya  Town,  Kirinyaga  District  . African  Journal  of  Business  &
Management (AJBUMA) , Vol. 5. No. 1. Pp. 112-122.
Muliari,  N.  K.,  dan  Setiawan,  P.  E.  2011.  Pengaruh  Persepsi  Tentang  Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis, Vol. 6. No. 1. Pp. 16-27.
Ngadiman,  dan  Huslin,  D.  2015.  Pengaruh  Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi, Vol.19. No.2. Pp. 225-241.
Page | 393
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Nurlaela,  S.  2013.  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman,  Kesadaran,  Persepsi Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas. Jurnal  Paradigma, Vol.11.  No.2.  Pp.  89- 101.
Nurmantu, S. 2010. Pengantar Ilmu Perpajakan. Jakarta: Granit.
Oladipupo,  A.  O.,  dan  Obazee,  U.  2016.  Tax  Knowledge,  Penalties  and  Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. iBusiness , Vol. 2. No. 1. Pp. 1-9.
Prayitno,  D.  2009. 5  Jam  Belajar  Olah  Data  dengan  SPSS17. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Puspareni, K. D., Purnamawati, G. A., dan Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty,  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan Transformasi Kelembagaan  Direktorat Jenderal Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Tahun  Pajak  2015  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Singaraja. e-journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 7. No. 1. Pp. 55-70.
Rahayu,  N.  2017.  Pengaruh  Pengatahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak, dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Akuntansi Dewantara, Vol. 1. No. 1. Pp. 15-30.
Rahayu,  S.  K.  2009. Perpajakan  Indonesia  Konsep  Aspek  Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahman,  O.,  Kirmizi,  dan  Rusli.  2017.  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Pemeriksaan Pajak  dan  Sunset  Policy  Jilid  II  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan  di  KPP  Madya  Pekanbaru. JOM  Fekon, Vol.  4.  No.1.  Pp.  1659- 1674.
Samrotun,  Y.  C.,  dan  Kustiyah,  E.  2014.  Kemauan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  dan  Faktor-Faktor  Yang Memenuhinya. Gema, Th. XXVII/49/Agustus 2014 – 2015 . Pp. 1618-1628.
Sari, V. A., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.6. No.2. Pp. 744-759.
Seri m,  N.,  İnam,  B., dan Murat,  D. 2014. Factors Affecting Tax Compliance of
Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale*. B usiness and Economics Research Journal, Vol. 5. No. 2. Pp. 19-31.
Page | 394
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1
201 8
Setyaningsih,  T.,  dan  Okfitasari,  A.  2016.  Mengapa  Wajib Pajak  Mengikuti  Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan,
Vol. 20. No. 4. Pp. 415-433.
Siat, C. C., dan Toly, A. A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  di  Surabaya. TAx & Accounting Review , Vol.1. No.1. Pp. 41-48.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suryarini,  T.,  dan  Anwar,  S.  2010.  Dampak  Kebijakan  Sunset  Policy  Terhadap Kemauan  Membayar  Pajak  Pada  KPP  Semarang  Barat. Jurnal  Dinamika Akuntansi (JDA) , Vol. 2. No. 2. Pp. 135-146.
Susanto,  H.  2012. Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan. diunduh dari pajak.go.id: http://www.pajak.go.id
Suyanto, dan Putri, I. S. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax  Amnesty  (Pengampunan  Pajak),  dan  Motivasi  Membayar  Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi, Vol. 5. No.1. Pp. 27- 38.
Wahyuningsih, T., Wijayanti, A., dan Samrotun, Y. C. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  PBB-P2.
Seminar Nasional-IENACO-2017. Pp. 757-764.
Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Widayati,  dan  Nurlis.  2010.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Gambir  Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII .
Widiastuti,  R.,  dan  Laksito,  H.  2014.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (P-2)  (Studi  pada  WPOP  di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 03. No.2. Pp. 1-15.
Winerungan,  O.  L.  2013.  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.
Jurnal EMBA, Vol. 1. No.3. Pp. 960-970.
Page | 395
Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis Airlangga Vol. 3 No.1 201 8