INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3091-3101 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Dampak Konflik Sudan Terhadap Perekonomian Dan Mahasiswa Indonesia Yang Beasiswa di Sudan
Ahmad Fuadi Tanjung 1 ✉ , Raju Adha 2 , Maryam Batubara 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: ahmadfuaditj@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konflik di Sudan memiliki dampak kompleks terutama pada sektor ekonomi di negara tersebut dan juga berdampak secara global. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Sudan mungkin menghadapi tantangan tambahan akibat situasi konflik.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak konflik Sudan terhadap perekonomian lokal dan mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti penurunan signifikan dalam inflasi tahunan Sudan pada tahun 2022, dipicu oleh kekurangan pasokan dan faktor impor. LPT PBNU memberikan opsi studi di dalam negeri sebagai alternatif yang lebih efisien untuk menghindari konflik. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang situasi ekonomi dan pendidikan di Sudan akibat konflik.
Kata Kunci: Konflik Sudan, Dampak Ekonomi, Mahasiswa Indonesia

## Abstract
The conflict in Sudan has had a complex impact especially on the economic sectors in the country and also has an impact globally. Indonesian students studying in Sudan may face additional challenges due to conflict situations. This research uses a qualitative approach that uses the literature study method. This study aims to evaluate the impact of Sudan's conflict on the local economy and Indonesian students studying there. Using the literature study method, the study highlights a significant decline in Sudan's annual inflation in 2022, triggered by supply shortages and import factors. LPT PBNU provides study options in the country as a more efficient alternative to avoid conflict. The findings provide important insights into the economic and educational situation in Sudan as a result of the conflict.
Keywords: Sudan Conflict, Economic Impact, Indonesian Students

## PENDAHULUAN
Sudan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Sudan, adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur laut benua Afrika. Sebelum terjadinya referendum yang membagi Sudan menjadi dua bagian, negara ini adalah negara terbesar di wilayah Afrika dan dunia Arab, serta menjadi negara terbesar kesepuluh di dunia (Mulyanti, 2018). Dari segi geografis, Sudan masuk ke dalam sub-regionalisme Maghrib. Maghrib adalah wilayah yang mencakup sebagian besar wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah yang terletak di bagian utara benua Afrika. Wilayah Maghrib terdiri dari Maghrib Aqsha (paling barat), Maghrib Wusta (tengah), dan  Maghrib  Adna  (paling  timur).  Dalam  konteks  klasifikasi  sub-regional,  Sudan  dapat dikategorikan sebagai bagian dari sub-regionalisme Maghrib Adna (Jatmika, 2015).
Secara geografis, Sudan terletak di antara garis lintang 4º hingga 23º di utara dan garis bujur 22º hingga 38º di timur. Luas total Sudan adalah sekitar 1.882.000 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 8,3% dari total luas benua Afrika. Luas wilayah perairan dan sungai di Sudan mencapai 129.813 kilometer persegi, sedangkan luas daratan mencapai 1.752.187 kilometer persegi (Taskiyah dan Meigen, 2021).
Berdasarkan agama dan etnis yang berlaku di wilayah Sudan, penduduk Sudan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara. Di Sudan Utara, sebagian besar penduduknya  adalah  Muslim  dan  memiliki  latar  belakang  etnis  Arab.  Sementara  itu, penduduk Sudan Selatan, yang merupakan wilayah terpisah setelah referendum, mayoritas beragama Kristen dan menganut kepercayaan animisme, dengan akar etnis yang berpusat di budaya Afrika. Negara Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur laut, Kongo dan Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut.
Keragaman  geografis  Sudan  memainkan  peran  penting  dalam  sumber  konflik  di negara ini, termasuk konflik di wilayah perbatasan. Ibukota Sudan, yaitu Khartoum, terletak di tempat pertemuan dua sungai besar, yaitu Nil Putih dan Nil Biru. Keberagaman agama, etnis,  dan  geografis  di  Sudan  telah  menjadi  faktor-faktor  yang  memengaruhi  dinamika sosial dan politik di negara ini selama beberapa tahun.
Perang  dalam  sosiologi  adalah  konflik  yang  bisa  menyebabkan  kekacauan  dalam kehidupan bersama. Ini terjadi karena ada pertentangan yang membuat hubungan sosial menjadi  rusak.  Dampaknya  melibatkan  keretakan  hubungan,  kehilangan  nyawa,  harta, trauma, dan menghambat perkembangan individu yang terkena dampaknya. Secara umum, perang bisa diartikan sebagai usaha untuk menguasai wilayah, baik melalui tindakan fisik maupun non-fisik. Di zaman dulu, perang seringkali terkait dengan pertikaian bersenjata, tetapi sekarang lebih banyak berfokus pada teknologi dan industri (Sarsito, 2009).
Dalam perspektif Islam kontemporer, pandangan ini mengacu pada pembagian dunia yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Islam memandang dunia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu darul Islam, Darul Sulh, dan Darul Kufr. Menurut Qardhawi, semua negara di dunia, kecuali Israel, merupakan wilayah perjanjian. Hal  ini  karena  semua  negara  terikat  oleh  satu  perjanjian  dunia,  yaitu  Piagam  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana semua negara menjadi anggota. Saat ini, terdapat berbagai kesepakatan  antara  negara-negara  Islam  dan  banyak  negara  di  dunia  dalam  berbagai bidang seperti pendidikan dan pembangunan. Kesepakatan-kesepakatan ini, dalam segala bentuknya, mengharuskan setiap anggotanya untuk menghormati dan melaksanakannya.
Konflik  dan  peperangan  adalah  realitas  yang  telah  melintasi  sejarah  manusia  dan tampaknya sulit dihindari. Perang adalah komponen sejarah kemanusiaan yang tidak dapat dihapuskan, dan konflik bersenjata selalu ada dalam perjalanan manusia. Konflik bersenjata atau perang memiliki  dampak yang  sangat  luas  dan  seringkali tidak membawa manfaat positif apa pun bagi umat manusia, kecuali penderitaan dan kerugian. Perang mendekatkan manusia pada kematian dan tindakan kekerasan. Konflik yang memicu perang sering kali menghasilkan  banyak  korban  dan  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  akibat  tindakan perang (Aslamiyah, 2016).
Pada bulan Oktober 2021, sebuah kudeta terjadi di Sudan yang menargetkan Perdana Menteri  Abdallah  Hamdok  dan  melibatkan  sejumlah  pejabat  pemerintah  yang  dipimpin oleh  pemimpin  militer  Sudan,  Jenderal  Abdel  Fattah.  Sementara  itu,  tentara  Sudan berkomitmen  untuk  melanjutkan  proses  transisi  menuju  demokrasi  dengan  tujuan mengalihkan  kekuasaan  ke  tangan  pemerintahan  sipil  yang  terpilih.  Dalam  konteks  ini, pemimpin Pasukan Reaksi Cepat Sudan (Rapid Support Forces, RSF), Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, juga memiliki peran dalam pemerintahan pasca-kudeta.  Namun,  RSF  menolak  untuk  menyerahkan  kendali  negara  kepada pemerintahan sipil. Selain itu, terdapat ketentuan yang mencakup penggabungan sekitar 100.000  anggota  RSF  ke  dalam  struktur  militer  yang  lebih  besar,  yang  mengarah  pada kemungkinan adanya kepemimpinan ganda dalam kelompok ini. Beberapa anggota RSF juga ditangkap karena dianggap sebagai ancaman militer.
Rapid Support Forces (RSF) adalah sebuah kekuatan militer yang awalnya terbentuk dan dioperasikan oleh Pemerintah Sudan. Pada awalnya dikenal sebagai Janjaweed, milisi RSF dikerahkan oleh pemerintah Sudan selama perang di Darfur, wilayah barat Sudan. Pada tahun 2019, mantan pemimpin  otoriter Sudan, Omar al-Bashir, menggunakan RSF untuk membantu  militer  dalam  menekan  pemberontakan  sipil.  Pada  saat  itu,  situasi  militer  di Sudan  terutama  terdiri  dari  angkatan  udara  yang  kuat  dan  peralatan  berat,  sementara
tentara Sudan menghadapi kesulitan  dalam mengendalikan wilayah  pedesaan yang  luas dan terpengaruh oleh perang di Darfur. Oleh karena itu, pemerintah Sudan mengirimkan milisi Janjaweed, yang kemudian bertransformasi menjadi Pasukan Reaksi Cepat (RSF) yang lebih  resmi,  pada  tahun  2010-an.  Selama  masa  pemerintahan  Bashir,  RSF  mendapatkan dukungan  finansial  yang  signifikan,  membuat  para  komandan  RSF  menjadi  kaya  dan berpengaruh.
Isu  korban  jiwa  dalam  konteks  konflik  dan  perang  melibatkan  baik  korban  militer maupun  korban  sipil.  Hingga  saat  ini,  korban  militer  dalam  konflik  bersenjata  sering dianggap sebagai hasil yang tak terhindarkan dari keadaan tersebut, sedangkan korban sipil dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dihindari. Masyarakat sipil, yang biasanya tidak terlibar  senjata  dan  tidak  terlibat  dalam  konflik,  seharusnya  diberikan  perlindungan  dan keamanan.  Sangat  mengkhawatirkan  ketika  masyarakat  sipil  malah  dieksploitasi  untuk kepentingan  strategis  dan  politik  dalam  konflik,  dengan  mengorbankan  hak-hak  dan keamanan warga negara.
Konflik ini telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, dan terutama  mempengaruhi  kehidupan  penduduk  setempat.  Selain  penduduk  Sudan, kelompok lain yang turut merasakan dampaknya adalah mahasiswa asing yang belajar di negara tersebut, termasuk mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa untuk mengejar pendidikan tinggi (Aslamiyah, 2016).
Mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa untuk belajar di Sudan adalah contoh dari program kerjasama pendidikan yang bertujuan untuk memajukan potensi intelektual bangsa.  Namun,  situasi  konflik  yang  tidak  stabil  di  Sudan  telah  memunculkan  berbagai masalah dan dampak yang signifikan pada kehidupan mahasiswa Indonesia yang sedang mengejar pendidikan mereka di sana. Latar belakang ini menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Perang saudara di Sudan telah mengakibatkan ketidakpastian, bahaya, serta perubahan drastis dalam lingkungan di mana mahasiswa Indonesia harus belajar dan hidup. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami dampak perang saudara tersebut terhadap mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa di Sudan.
Penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa menghadapi tantangan yang dihadapi akibat konflik di Sudan,  termasuk  dampak  psikologis,  akademis,  dan  sosial  yang  mereka  alami.  Dengan memahami dampak-dampak ini, akan menjadi mungkin untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut serta untuk memperbaiki  program-program  beasiswa  yang  ada.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana konflik bersenjata di negara asing
dapat memengaruhi mahasiswa asing yang berada di negara tersebut, yang dapat menjadi referensi  penting  dalam  konteks  studi  lebih  lanjut  tentang  krisis  global  dan  mobilitas pendidikan.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam  tentang  dampak  konflik  di  Sudan  pada  mahasiswa  Indonesia  yang  sedang mengejar pendidikan di negara tersebut, serta memberikan masukan konstruktif kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemberi beasiswa, dan lembaga pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan  ini bertujuan untuk menggali berbagai  informasi yang  relevan terkait dampak konflik sudan terhadap perekonomian dan mahasiswa Indonesia penerima beasiswa di Sudan. Penulis juga mempersiapkan tinjauan literatur dengan merujuk kepada berbagai sumber elektronik, termasuk artikel dan jurnal, guna mendapatkan pemahaman yang  mendalam  tentang  seberapa  besar  dampak  konflik  sudan  tersebut  terhadap perekonomian dan mahasiswa Indonesia yang beasiswa di Sudan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konflik Sudan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi
Bank Dunia menyatakan bahwa pemisahan Sudan Selatan telah menimbulkan dampak ekonomi  yang  signifikan.  Terutama,  kerugian  pendapatan  dari  sektor  minyak,  yang sebelumnya  menjadi  penyokong  utama  pemerintah  Sudan,  menyumbang  lebih  dari setengah pendapatan dan 95 persen dari total ekspor. Dampaknya melibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sudan dan peningkatan inflasi konsumen hingga mencapai angka dua  digit.  Kenaikan  harga  bahan  bakar  juga  menjadi  pemicu  protes  massal  pada  bulan September 2013. Laporan Bank Dunia Macro Poverty Outlook untuk Sudan per April 2023 menunjukkan  bahwa  pengambilalihan  kekuasaan  oleh  militer  pada  Oktober  2021  telah menurunkan  aktivitas  ekonomi  di  dalam  negeri,  menghambat  kemajuan  penyelesaian utang.
Meskipun demikian, pada tahun 2022, Bank Dunia memperkirakan bahwa kontraksi Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Sudan  akan  melambat  menjadi  1%.  Hal  ini  dipicu  oleh stabilitas  produksi  sektor  pertanian  dan  peternakan,  serta  pertumbuhan  moderat  dalam ekspor emas. Pada tahun 2022, Bank Dunia mencatat PDB Sudan sekitar USD 51,7 miliar dengan  PDB  per  kapita  mencapai  USD  1.102,2.  Namun,  proyeksi  untuk  tahun  2023
menunjukkan pemulihan ekonomi yang lambat, diperkirakan sekitar 0,4%. Ini disebabkan oleh  kesulitan  dalam  menyelesaikan  krisis  politik  dan  sosial  yang  berkelanjutan,  serta ketidakamanan yang masih berlanjut. Bank Dunia memprediksi rata-rata pertumbuhan PDB Sudan  mencapai  2%  antara  tahun  2023  dan  2025,  didorong  oleh  peningkatan  hasil pertanian dan ekspor peternakan, serta sektor pertambangan dan jasa.
Selain itu, Bank Dunia mencatat bahwa inflasi di Sudan diharapkan terus mengalami penurunan. Ini diperkuat oleh upaya otoritas negara untuk menanggulangi defisit fiskal dan membatasi  monetisasi.  Pada  tahun  2022,  inflasi  tahunan  rata-rata  Sudan  mengalami penurunan  signifikan,  turun  dari  359,7  persen  pada  tahun  2021  menjadi  164,2  persen. Penurunan  ini  dipicu  oleh  perlambatan  pertumbuhan  uang  yang  disebabkan  oleh pengurangan monetisasi. Selain itu, permintaan domestik yang rendah juga memberikan kontribusi  terhadap  perlambatan  laju  inflasi.  Meskipun  demikian,  diperkirakan  bahwa tingkat inflasi di Sudan akan tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pasokan di tingkat  domestik,  didukung  oleh  tingginya  tingkat  impor,  serta  kenaikan  harga  barang konsumsi dan input produksi. Upaya untuk menanggulangi inflasi akan tetap menjadi fokus pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal dan upaya mengelola sirkulasi uang.
Cadangan internasional bruto Sudan mengalami penurunan menjadi sekitar USD 1,2 miliar pada tahun 2022, setara dengan 1,4 bulan impor, dibandingkan dengan angka USD 1,63 miliar pada akhir 2021. Meskipun data kemiskinan resmi tidak tersedia setelah tahun 2014, persentase penduduk Sudan yang hidup dengan biaya kurang dari USD 2,15 per hari (PPP  2017)  diperkirakan  meningkat  secara  signifikan,  dari  20,4  persen  pada  tahun  2018 menjadi 32,9 persen pada tahun 2023. Bank Dunia menunjukkan bahwa krisis yang berlarut- larut  di  Sudan  telah  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  peningkatan  tingkat kemiskinan ekstrem, yang diperkirakan mencapai peningkatan sebesar 12 poin persentase. Dengan  berbagai  tantangan  ekonomi  dan  sosial  yang  dihadapi  Sudan,  mengelola kemiskinan menjadi salah satu aspek kritis yang harus diatasi oleh pemerintah dan lembaga terkait (Bank, 2023).
Sebuah laporan dari Kementerian Perdagangan China pada Januari 2022 mencatat keterlibatan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan China dalam proyek infrastruktur di Sudan, mendominasi lebih dari 50 persen pasar kontrak lokal. Pada akhir tahun 2020, nilai kontrak kumulatif perusahaan-perusahaan China melewati angka USD 30 miliar atau sekitar Rp 445,07 triliun (dengan asumsi kurs 14.835 per dolar AS), dan sebagian besar dari nilai tersebut,  yaitu  USD  20  miliar  atau  sekitar  Rp  296,71  triliun,  telah  selesai.  Perusahaan- perusahaan besar China seperti China National Petroleum Co, China Three Gorges Co, dan China International Water & Electric .

## 2. Dampak Konflik Terhadap Mahasiswa Indonesia di Sudan
Perang  saudara  di  Sudan  telah  menciptakan  ketidakstabilan  dan  mengancam keamanan,  mendorong  sejumlah  negara,  termasuk  Indonesia,  untuk  mengevakuasi warganya  dari  negara  tersebut.  Lebih  dari  800  mahasiswa  Indonesia  yang  sedang menempuh pendidikan di Sudan, baik melalui skema beasiswa maupun biaya mandiri, juga menjadi bagian dari evakuasi ini.
Kelancaran  proses  belajar  dan  kelanjutan  studi  mereka  terganggu  akibat  dampak perang  di  Sudan.  Sejumlah  mahasiswa  yang  baru  saja  dievakuasi  dari  Sudan  mencari dukungan  dan  nasihat  terkait  kelanjutan  pendidikan  mereka.  Pada  pertemuan  dengan pengurus  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Ulama  (LPT PBNU),  mahasiswa  berbagi  pengalaman  mereka  selama  perang,  proses  evakuasi,  dan kondisi terkini mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Rais Syuriyah dan  Ketua Tanfidziyah Pengurus  Cabang Istimewa NU (PCINU) Sudan, Althof Madani Ahsin, bersama dengan mahasiswa, bertemu dengan Ketua LPT PBNU, Ainun Na’im, dan pengurus lainnya. Mahasiswa menyampaikan ketidakpastian mereka terkait kembali ke daerah masing-masing setelah dievakuasi oleh TNI AU dari Sudan.
Mahasiswa  sangat  ingin  melanjutkan  studi  mereka,  meskipun  diprediksi  konflik  di Sudan  akan  berlangsung  lama.  Menanggapi  keinginan  ini,  Ainun  menunjukkan  bahwa melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi  Indonesia  dengan  program-program  studi  yang relevan  adalah  opsi  yang  terbuka.  Widya  Priyahita,  pengurus  LPT  PBNU,  menegaskan kesiapan LPTNU untuk membantu mahasiswa yang memilih opsi ini, memudahkan mereka melanjutkan proses pembelajaran tanpa harus mengulang dari awal.
Meskipun  opsi  melanjutkan  studi  ke  luar  negeri  masih  terbuka,  Ifan  Haryanto, pengurus  LPT  PBNU,  menyoroti  bahwa  opsi  melanjutkan  studi  di  dalam  negeri  menjadi pilihan yang lebih efisien dan realistis. Meskipun situasi konflik di Sudan antara militer Sudan dan  Paramiliter  Sudan  Rapid  Support  Forces  (RSF)  telah  mereda,  opsi  ini  memberikan stabilitas dan kemudahan bagi mahasiswa.
Perang saudara yang terjadi sejak 15 April 2023 di Sudan telah mengakibatkan situasi keamanan yang genting, menyebabkan KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada 16 April 2023, yang kemudian ditingkatkan menjadi Siaga I pada 20 April 2023. Evakuasi WNI dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan ratusan WNI tiba di Indonesia secara bertahap pada akhir April dan awal Mei 2023.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, mahasiswa Indonesia yang dievakuasi dari Sudan  mencari  arah  untuk  melanjutkan  pendidikan  mereka.  LPT  PBNU  menawarkan
dukungan dan opsi yang memungkinkan mereka tetap fokus pada pengembangan diri dan pendidikan, meskipun di tengah ketidakpastian yang dihadapi oleh negeri Sudan yang terus berkonflik.
3. Identifikasi  Perubahan  Dalam  Kebijakan  Beasiswa  atau  Dukungan  Untuk  Mahasiswa Indonesia di Tengah Konflik Sudan
Pemerintah Indonesia merespons evakuasi lebih dari 9.000 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan, dengan mayoritas di antaranya adalah mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Muhadjir  Effendy,  menyatakan  bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan beasiswa untuk mendukung kelanjutan pendidikan para mahasiswa yang menjadi korban konflik di Sudan.
Dalam  wawancara  di  Bandara  Internasional  Sams  Sepinggan  Balikpapan,  Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya evakuasi WNI di Sudan untuk kembali  ke  Indonesia.  Namun,  evakuasi  hanya  dilakukan  untuk  mereka  yang  setuju, mengingat masih ada sejumlah warga Indonesia yang enggan kembali.
Pemerintah  saat  ini  menekankan  prioritas  pada  keselamatan  WNI  di  Sudan, memastikan  evakuasi  dilakukan  dengan  aman.  Terkait  kelanjutan  pendidikan  mahasiswa Indonesia di Sudan, pembahasan akan dilakukan setelah dipastikan tidak ada lagi WNI yang terancam akibat konflik berdarah di Sudan.
Muhadjir  Effendy  menegaskan  bahwa  fokus  utama  saat  ini  adalah  keamanan  dan kesejahteraan  WNI,  sambil  terus  menjalin  komunikasi  dengan  Duta  Besar  Indonesia  di Sudan untuk menangani barang dan dokumen penting yang masih tertinggal di sana. Untuk mengatasi kendala seperti ijazah yang mungkin tertinggal, pemerintah akan menerbitkan surat  pengganti  ijazah  untuk  memastikan  para  mahasiswa  Indonesia  dapat  melanjutkan pendidikan mereka.
Meskipun  pemerintah  menyiapkan  skema  pembiayaan  beasiswa,  Muhadjir  Effendy menekankan  bahwa  langkah-langkah  konkrit  terkait  kelanjutan  studi  mahasiswa  akan dibahas  lebih  lanjut  setelah  situasi  keamanan  dan  evakuasi  selesai.  Dalam  konteks  ini, pemerintah  tetap  berkomitmen  untuk  memberikan  dukungan  dan  solusi  bagi  para mahasiswa yang terdampak konflik di Sudan(Fuad Iqbal Abdullah, 2023).
4. Intervensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa ) dan Gencatan Senjata Terhadap Pasukan Militer dan RSF ( Rapid Support Forces)
Berdasarkan konflik antara Tentara Sudan dan RSF (Rapid Support Forces) tersebut di atas,  tentunya  hal  ini  mendapat  perhatian  dunia  internasional  sehingga  memicu  konflik kemanusiaan. Dalam hal ini, peran organisasi perdamaian dunia atau Perserikatan Bangsa- Bangsa  sangat  diperlukan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  internasional  terkait
gangguan  perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Peran  PBB  dalam  hal  ini  adalah melindungi rakyat Sudan dan masyarakat internasional dari bencana perang ini.
Dewan  Keamanan  PBB  seharusnya  mencari  solusi  dan  mengambil  resolusi  untuk menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  di  Sudan,  karena  pada  dasarnya  ini  adalah  masalah internal,  tetapi  telah  mencapai  titik  yang  mengancam  perdamaian  internasional.  Itulah mengapa PBB harus turun, karena jika PBB tidak melindunginya, maka banyaknya intervensi eksternal yang dikhawatirkan memiliki kepentingan di Sudan akan memperburuk situasi di Sudan.
Hal ini dilaksanakan oleh PBB dan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Peran utama Dewan Keamanan terdapat dalam Pasal 4(1) Piagam PBB, yang mengatakan: “Agar Perserikatan Bangsa -Bangsa mengambil tindakan segera dan efektif.  Negara-negara  Anggota  mempercayakan  kepada  Dewan  Keamanan  tanggung jawab utama untuk pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan dan setuju bahwa Dewan Keamanan harus bertindak atas nama Negara- negara Anggota dalam memenuhi tugasnya”. Kebutuhan  antar  Negara  menimbulkan  timbal  balik,  menjaga  kepentingan  yang  dapat mengatur hubungan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan bersama.
Untuk  memecahkan  masalah  perdamaian  internasional  dan  keamanan.  Dewan Keamanan PBB berusaha menyelesaikannya dengan cara negosiasi atau perundingan yang sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan antar negara. Hal ini dilakukan  melalui  musyawarah  antara  pihak-pihak  yang  mengalami  kesulitan  tanpa melibatkan pihak lain dan tanpa mencapai kesepakatan (Rahma).
Seorang  pejabat  PBB  mengatakan  bahwa  ada  kemungkinan  kedua  belah  pihak bersedia untuk berbicara di Arab Saudi. Namun serangan udara dan artileri masih terdengar di  Khartoum  dan  kota-kota  tetangga.  Pada  tanggal  24  April  sampai  27  April,  gencatan senjata disepakati oleh kedua belah pihak. Gencatan senjata menyepakati bahwa negara- negara asing akan memiliki waktu untuk mengevakuasi warganya. Pada tanggal 22 Mei 2023,  tentara  setuju  untuk  bernegosiasi.  Pasukan  militer  dan  paramiliter  setuju  untuk mengamati  gencatan  senjata  selama  tujuh  hari.  Tujuannya  agar  bantuan  kemanusiaan sampai ke Sudan. Kesepakatan gencatan senjata juga untuk pertama kalinya memasukan mekanisme pemantauan yang melibatkan angkatan darat dan RSF, serta perwakilan Arab Saudi  dan  Amerika  Serikat  (AS).  Pihak-pihak  yang  menjadi  perantara  kesepakatan  akan mengadakan negosiasi di Jeddah. Gencatan senjata sementara bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk bergerak maju dalam negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen dan proses politik baru yang dipimpin dan dilakukan oleh Sudan sendiri.

## SIMPULAN
1. Konflik  di  Sudan,  khususnya  pemisahan  Sudan  Selatan,  telah  menyebabkan  dampak ekonomi  signifikan.  Kerugian  pendapatan  dari  sektor  minyak,  kontraksi  PDB,  dan peningkatan inflasi menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat proyeksi pemulihan, ketidakpastian politik dan ketidakamanan tetap menjadi hambatan.
2. Mahasiswa Indonesia di Sudandievakuasi karena konflik, menghadapi tantangan serius terkait  kelangsungan  pendidikan  mereka.  LPT  PBNU  menawarkan  dukungan  untuk melanjutkan studi, dengan opsi di dalam negeri dianggap lebih efisien. Konflik tersebut telah mengganggu kehidupan akademis mereka, dan para mahasiswa berjuang untuk menentukan arah masa depan studi mereka.
3. Perlunya  intervensi  PBB  dalam  menangani  konflik  Sudan  disoroti,  dengan  penekanan pada  peran  Dewan  Keamanan PBB. Gencatan senjata antara pasukan militer dan RSF dianggap sebagai langkah positif, memberikan kesempatan bagi evakuasi dan bantuan kemanusiaan. Meskipun bukan solusi akhir, ini menjadi titik awal untuk negosiasi lebih lanjut dan pembentukan proses politik yang baru.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardhawi, Y. (1993). Sistem Kaderisasi Ikhwan Al-Muslimin, Terjemahan Ghazali Mukri.
Pustaka Mantiq.
Al-Qardhawi, Y. (2009). Fiqh Jihad. Wahba Bookshop.
Aslamiyah, Mujadidah, Soekotjo Hardiwinoto, dan Joko Setiyono . 2016. “PERLINDUNGAN HUKUM  HUMANITER  TERHADAP  PEREMPUAN  KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL DALAM  PERANG  (STUDI  KASUS  PERANG  SAUDARA  DI  SUDAN  SELATAN).” DIPONEGORO LAW REVIEW. Vol. 5.
Bank, W. (2023). Macro Poverty Outlook for Sudan : April 2023 (English). World Bank Group.
Besheer, M. (Ed.). (2023, Mei 23). Retrieved Mei 28, 2023,
from https://www.voaindonesia.com/a/pbb-desak-para-pihak-yang-bertikai-di- sudan-untuk-terlibat-dialog/7105189.html
Fuad  Iqbal  Abdullah.  (2023). Menko  PMK:  Pemerintah  Akan  Siapkan  Beasiswa  Bagi
Mahasiswa Indonesia Korban Konflik Sudan.
https://www.beritasatu.com/nasional/1042421/menko-pmk-pemerintah-akan- siapkan-beasiswa-bagi-mahasiswa-indonesia-korban-konflik-sudan
Maharani,  E.  (Ed.).  (n.d.).  Retrieved  Mei  28,  2023,  from https://www.msn.com/id- id/berita/dunia/khartoum-mulai-tenang-seusai-gencatan-senjata-berlaku/ar- AA1bzbDO
Mulyanti,  Dewi.  2018.  “MEKANISME  PEMBERHENTIAN  PRESIDEN  DALAM  SISTEM PEMERINTAHAN  PRESIDENSIAL  DI  INDONESIA  (Tinjauan  Perbandingan  Hukum  di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan).” Vol. 6.
Rahma, Fathia Firli. t.t. “Peranan PBB Dalam Penyelenggaraan Hukum Internasional.”
Retrieved April 28, 2023, from CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230417164458-127-938908/siapa-rfs- pasukan-paramiliter-biang-perang-saudara-di-sudan/1
Sarsito, T. (2009). Perang dalam Tata  Kehidupan Antarbangsa. Jurnal  Komunikasi Massa,
2(2), 112 – 126. http://ancok.
Sidik  Jatmika,  M  Si,  Mata  Kuliah,  Hubungan  Internasional,  dan  Di  Timur  Tengah.  2015. “ENSIKLOPEDIA  NEGARA  SUDAN  STUDI  KASUS:  KEANEKARAGAMAN  ETNIS  DAN PEREBUTAN  KEKAYAAN  ALAM  SEBAGAI  PEMICU  KONFLIK  DI  DARFUR  (2003).” http://www.kemlu.go.id/khartoum/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=2&l=id.
Suhartono,  A.  (Ed.).  (2023,  Mei  01).  Retrieved  Mei  28,  2023,  from  iNews.id:
https://www.inews.id/news/internasional/pbb-peringatkan-konflik-sudan-semakin- parah-meski-gencatan-senjata-diperpanjang/2
Taskiyah,  Talita,  dan  Felicia  Meigen.  2021.  “PERAN  PBB  DALAM  MENGATASI  KONFLIK
ANT ARA SUDAN SELATAN DAN SUDAN UTARA.” (Maharani, n.d.)
Yudistira,  A.  (2015).  Perang  Sipil  Spanyol  1936-1939:  Pergolakan  Ideologi  dan  Intervensi Asing. Kentja Press.