## Wajah Hukum, 3(1), 89-96
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.47
Beridiansyah

## Kajian Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Perilaku Vigilantisme pada Masyarakat

## Beridiansyah 1
Abstrak. Pembangunan  yang  sedang  berlangsung  diIndonesia  saat  ini  membawa  berbagai  dampak  baik  pengaruh positif  maupun  negatif,  pengaruh  tersebut  juga  berdampak  kepada  kebiasaan  ( habit )  pada  masyarakat  dalam menyikapi setiap permasalahan sosialyang terjadi agar dapat diselesaikan dengan cepat dan seketika itu juga, sehingga pemaksaan  kehendak  yang  tidak  jarang  disertai  dengantindakan  kekerasan  berupa  tindakan  main  hakim  sendiri  dan melakukan tindakan yang melanggar hukum lainnya dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence )  yang  kita  anut  dalam  sistem  penegakan  hukum  di  negara  kita.  Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  untuk mencari penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri ( vigilantisme ) pada masyarakat. Untuk mengetahui tentang vigilantisme  ini  maka  yang  menjadi  pembahasan  adalah  apa  yang  dimaksud  dengan  vigilantisme  dan  kejahatan  dan bagaimana  pendekatan  kriminologi  dan  hukum  pidana  terhadap  vigilantisme.  Tindakan  vigilantisme  merupakan bentuk  kekecewaan  masyarakat  terhadap  kekurangtanggapan  aparat  penegak  hukum  dalam  menyikapi  permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Kata Kunci: Hukum, Kriminologi, Vigilantisme.
Abstract.  The  ongoing  construction  companies  currently  carry  a  wide  range  of  impacts  both  positive  or  negative influence, these effects also impacted the habits on society in addressing any social problems that happen to be settled quickly and instantly, so the imposition of the  will  is not uncommon accompanied by acts of violence in the form of vigilantism  and  perform  other  unlawful  acts  by  ignoring  the  presumption  of  innocence  that  we  have  adopted   in  the law enforcement system in our country. The purpose of writing this journal to find the cause of vigilantism on society. To know more about this then vigilantism in question is what is meant by vigilantism and crime and how the approach of  criminology  and  criminal  law  against  vigilantism.  Act  of  vigilantism  is  a  form  of  public  disappointment  against careless law enforcement agencies in addressing the problems faced by the community.
Keywords: Law, Criminology, Vigilantism.

## PENDAHULUAN
Tindak kekerasan yang terjadi saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, hal  tersebut dapat kita cermati dari perilaku masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan sosial yang terjadi, pemaksaan kehendak dan menjustice seseorang/kelompok bersalah tanpa melalui proses hukum. Tindakan main hakim sendiri akan menimbulkantirani-tirani baru pada bentuk  negara yang legalapabila tidak dilakukan langkah- langkah  preemtif  sejak  dini  akan  menimbulkan anomie ditengah-tengah  masyarakat,  tindakan  main  hakim sendiri adalah kejahatan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi rasa tolong menolong dan musyawarah untuk mufakat dalam mencari solusi ( problem solving ) dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi, sehingga tindakan main hakim sendiri ini harus dihentikan.

## Vigilantisme dan Kejahatan
Apa  yang  dimaksud  dengan  Vigilantisme?secara  etimologis, vigilantisme berasal  dari  kata “vigilante” , yang berarti pengawas atau “pengawal”. Sedangkan vigilantisme adalah gerakan main hakim sendiri  ( taking  the  law  into  one’s  own  hands ),  termasuk  penggunaan  intimidasi  dan  cara-cara  kekerasan, oleh warga sipil, baik dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu.Ia merupakan fenomena yang lumrah kita temui di semua masyarakat yang sedang ditimpa kemelut, ketika negara dianggap tidak mampu atau tidak efisien dalam menangani perkara.
1 AKBP.  Dr.  Beridiansyah,  S.H.,  M.H.  adalah  Dosen  Matakuliah  Kriminologi  Pada  Fakultas  Hukum  Unbari,  Jambi,  dan menjabat sebagai Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jambi Email : Berdi.wira@gmail.com
Berdasarkan  motifnya,  seperti  yang  ditulis  dalam Vigilante  Politics oleh H.  Jon  Rosenbaum  dan Peter  Sederberg ,  disebutkan  bahwa  ada  3  (tiga)  tipologi  vigilantisme,  yakni  :  (1)vigilantisme  kontrol- kriminal, yang ditujukan untuk mengatasi terlalu maraknya kriminalitas; (2) vigilantisme kontrol kelompok sosial,  yang  dimaksudkan  untuk  mengawal  entah  kepentingan,  otoritas,  ataupun  superioritas  sistem  nilai suatu  kelompok  sosial  tertentu;  (3)  vigilantisme  kontrol-rezim,  yang  dibentuk  guna  menggulingkan  suatu rezim yang sedang berkuasa. 2
Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib.Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah  ditetapkan  oleh  penguasa  bertindak  sebaliknya,  Tindakan  main  hakim  sendiri  lebih  sering  dilakukan secara  massal  untuk  menghindari  tanggung  jawab  pribadi  serta  menghindari  pembalasan  dari  teman  atau keluarga  korban.  Tindakan  main  hakim  sendiri  menunjuk  kepada  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  massa ( collective violence ) terhadap orang-orang yang diduga sebagai penjahat.
Vigilantisme telah  mengintervensi  batas  wewenang  negara  sehingga  kegiatan  itu  sendiri  tergolong kriminalitas.Reaksi  dari  masyarakat  dalam  menyikapi  terhadap  setiap  persoalan  yang  terjadi  secara berlebihan  dengan  mengabaikan  norma-norma  yang  ada  merupakan  suatu  bentuk  kekacauan, Emile Durkheim mempergunakan  istilah anomie yang  diartikan  suatu  keadaan  tanpa  norma,  dalam  buku The Division  of  labour  in  society  (1893),Durkheim mempergunakan  istilah anomie untuk  mendeskripsikan keadaan  “ deregulation ”  didalam  masyarakat  yang  diartikan  sebagai  tidak  ditaatinya  aturan-aturan  yang terdapat  pada  masyarakat  sehingga  orang  tidak  tahu  apa  yang  diharapkan  dari  orang  lain  dan  keadaan memudahkan  terjadinya  penyimpangan  perilaku  ( deviasi ), Emile  Durkheim mengatakan teori  anomie terdiri  dari  3  (tiga)  perspektif,  yaitu:  (1)  manusia  adalah  mahluk  sosial  ( man  is  social  animal );  (2) keberadaan manusia sebagai mahluk sosial ( human being is a social animal ); (3) manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni ( tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conections ). Teori anomie kemudian  di  adopsi  oleh Robert  K.  Merton yang  meredefenisi  Teori anomie sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Dalam mencapai tujuan tersebut,  ternyata  tidak  setiap  orang  menggunakan  sarana-sarana  yang  tersedia,  akan  tetapi  ada  yang melakukan  cara  tidak  sesuai  dengan  cara-cara  yang  telah  ditetapkan  ( illegitimate  means )  hal  ini  terjadi dikarenakan  struktur  sosial  berbentuk  kelas-kelas  sehingga  menyebabkan  adanya  perbedaan  kesempatan mencapai  tujuan.  Misalnya,  mereka  yang  berasal  dari  kelas  rendah  ( lower  class )  mempunyai  kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi ( upper class) . 3
Rasa  frustasi  dan  kegamangan  dalam  mensikapi  realita  kehidupan  yang  disebabkan  oleh  faktor ekonomi,  sosial  semakin  menumbuh  suburkan  perilaku-perilaku  yang  bertentangan  dengan  norma-norma yang berlaku didalam masyarakat maupun norma hukum yang ada, Franz  Magnis  Suseno mengemukakan bahwa  ada  4  (empat)  konteks  dimana  tindakan  kekerasan  terhadap  orang  lain  boleh  dilakukan  dan dibenarkan yaitu; (1) orang yang membela diri; (2) perang; (3) kekerasan yang perlu dilakukan alat negara dalam  menegakkan  hukum  dan  (4)  hukuman  yang  diberikan  oleh  negara. 4 Dengan  demikian  bahwa penggunaan kekerasan diluar konteks tersebut sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan. Dengan perkataan lain,  dalam  latar  belakang  suasana  apapun  setiap  orang  tidak  dibenarkan mengekspresikan  kemarahan  dan kebenciannya  dengan  cara  menggunakan  kekerasan,  termasuk  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang atau massa yang melakukan secara beramai-ramai terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Selanjutnya, Franz  Magnis  Suseno , 5 menyebutkan  setidaknya  ada  4  (empat)  faktor  membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu : (1) transformasi dalam masyarakat; (2) akumulasi kebencian dalam  masyarakat;  (3)  masyarakat  yang  sakit  dan;  (4)  sistem  institusionalisasi  kekerasan.  Faktor transformasi  budaya  dalam  masyarakat  menunjuk  pada  ketidaksiapan  masyarakat  dalam  menghadapi  arus
2 http://www.gusdur.net/id/mengagas-gus-dur/hentikan-vigilantisme-fpi, diunduh pada tanggal 29 Januari 2017.
3 Made Darma Weda, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 32.
4 http://eprints.undip.ac.id/40709/2/BAB_II-DRAFT_DISERTASI-EDIT.pdf, diunduh pada tanggal  27 Januari 2017.
5 Ibid.
modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan tegang terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca tradisional dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsionalisasi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat menunjuk kepada adanya kecenderungan ekslusifisme di kalangan agama, dikalangan suku, golongan maupun kelompok. Faktor  masyarakat  yang  sakit  menunjuk  kepada  keadaan  dimana  masyarakat  begitu  mudah terprovokasi.Hanya karena persoalan yang sederhana sudah dapat memicu kekerasan dan kekerasan ini bisa terjadi secara kolektif yang melibatkan komunitas-komunitas tertentu di dalam masyarakat.Sedangkan faktor yang terakhir menunjuk kepada pengaruh sistem institusionalisasi kekerasan penguasa masa lampau. Segala konflik sosial dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, menghilangkan dialog, tidak adil melainkan secara kekuasaan: kooptasi, intimidasi, ancaman dan penindasan.
Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh warga  negaranya  dilindungi  oleh  Undang-Undang  dan  aturan  yang  berlaku  sebagaimana  yang  disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, makna dari pernyataan tersebut  penulis  menafsirkan  bahwa  adanya  jaminan  yang  disepakati  bersama  oleh  pembuat  dan  perumus undang-undang tersebut yang merupakan perwakilan dari elemen masyarakat bahwa negara mengakui hak- hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warganya, dan pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk toleransi yang  ingin  direalisasikan  untuk  menjamin  keamanan,  kenyamanan  dan  ketertiban  bagi  warga  negaranya untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pergaulan antar satu dengan yang lainnya.
Pemaksaan  kehendak  dan  melanggar  ketentuan  yang  telah  disepakati  dan  disahkan  oleh  lembaga negara  pada  lembaran  negara  merupakan  bentuk  kejahatan.Apa  yan  dimaksud  dengan  Kejahatan  ?Dilihat dari  sosiologis  bahwa  kejahatan  adalah  salah  satu  jenis  gejala  sosial  yang  berkenaan  dengan  individu  dan masyarakat.  Dalam  rumusan Paul  Moedigno  Moeliono Kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang melanggar  norma  yang  dirasakan  merugikan,  menjengkelkan,  sehingga  tidak  boleh  dibiarkan. Menurut  B Simandjuntak bahwa Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. 6
Usaha  untuk  memahami  kejahatan  sebenarnya  telah  berabad-abad  lalu  dipikirkan oleh  para  ilmuwan terkenal. Plato  (427-347  s.m.) dalam  bukunya Republiek menyatakan  antara  lain  bahwa  emas,  manusia adalah  merupakan  sumber  dari  kejahatan.  Sementara  itu Aristoteles  (382-322)  s.m.) menyatakan  bahwa kemiskinan  menimbulkan  kejahatan  dan  pemberontakan.  Kejahatan  yang  besar  tidak  diperbuat  untuk memperoleh  apa  yang  perlu  untuk  hidup,  tetapi  untuk  kemewahan. Thomas  Aquino  (1226-1274) memberikan  beberapa  pendapatnya  tentang  pengaruh  kemiskinan  atas  kejahatan.  “orang  kaya  yang  hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah untuk menjadi pencuri”. 7
Vigilantisme pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang  merasa  dirinya  menjadi  korban  perbuatan  orang  lain,  akan  mencari  balas  terhadap  pelakunya  dan keluarganya. Konsep ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti pada Code Hammurabi (1900 S.M),  pada  masyarakat  Yunani  kuno  seperti  “ curi  sapi  bayar  sapi ”.  Konsep  kejahatan  kemudian berkembang  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  ditujukan  kepada  raja  seperti  pengkhianatan,  sedangkan terhadap  perbuatan-perbuatan  yang  ditujukan  terhadap  individu  masih  menjadi  urusan  pribadi.  Dalam perjalanan waktu kejahatan menjadi urusan raja (sekarang: negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang  disebut  sebagai  “ pariens  patriae ”.  Konsekuensi  selanjutnya  dengan  diopernya  tugas  ini  oleh  negara maka tindakan vigilantisme dilarang. 8
Tindakan  main  hakim  sendiri  ( Vigilantisme) sering  sekali  terjadi  diberbagai  daerah  di  Indonesia. tindakan tersebut disertai dengan tindak kekerasan dengan menggunakan benda tumpul bahkan  yang lebih tragis lagi disertai dengan menikam/menusuk atau membacok dengan menggunakan senjata tajam, bahkan
6 Simandjuntak dan Pasaribu, Kriminologi , Tarsito, Bandung, 1984, hal. 45.
7 Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi , RajaGrafindo, Bandung, 2001, hal. Ix.
8 I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal. 3.
pada kasus-kasus  yang lain melakukan pembakaran terhadap orang  yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Pada  dasarnya  manusia  melakukan  kejahatan  kerena  faktor  kondisi  yang  ada  diluar  dirinya,  sehingga terjadinya  kekerasan  dipandang  sebagai  hal  yang  tidak  wajar,  yaitu  suatu  tindakan  yang  dipengaruhi  oleh suatu kondisi struktural di luar diri manusia yang mengandung unsur kebetulan.
Dalam  konteks  faktor  penyebab  kekerasan, Theda  Skocpol mengemukakan  bahwa  secara  teoritik setidak-tidaknya  terdapat  dua  pandangan  yang  berbeda  mengenai  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan kolektif,  yaitu  inherensi  ( inherency )  dan  kontingensi  ( contingency ), 9 yaitu  faktor  yang  ada  di  dalam  diri manusia itu sendiri (internal) dan faktor yang ada diluar diri manusia (eksternal).
Kekerasan  merupakan  suatu  yang  inheren  ( inherence )  pada  diri  manusia,  sehingga  manusia mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Menurut Erich Fromm menyatakan  bahwa  pada  diri  manusia  terdapat  2(dua) jenis  agresi  yang  sangat  berbeda,  yaitu  agresi  lunak dan agresi jahat. Agresi lunak dimaksudkan untuk mempertahankan diri serta bersifat adaptis biologis dan hanya  muncul  manakala  ada  ancaman,  sedangkan  agresi  jahat  yaitu  kekejaman  dan  kedestruktifan,  bukan merupakan  pertahanan  terhadap  suatu  ancaman,  tidak  terprogram  secara  filogenetik  yang  merupakan  ciri khas  manusia,  dan  secara  biologis  merugikan  karena  dapat  mengacaukan  tatanan  sosial;  perwujudan utamanya,  yakni  pembunuhan  dan  penyiksaan,  bisa  dinikmati  tanpa  membutuhkan  tujuan  lain;  ia  tidak hanya  merugikan  orang  yang  diserang,  namun  juga  penyerang.  Agresi  jahat,  meski  bukan  insting, merupakan kecenderungan manusia yang berakar dari kondisi kehidupannya. 10
Potensi  Inheren  tidak  bisa  dihilangkan  sama  sekali,  melainkan  hanya  dapat  dicegah  agar  kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengekspresikan  kehendak  dan  memperjuangkan kepentingan  politiknya.  Sedangkan  pandangan  kontingensi  ( contingency )  berpendapat  bahwa  kekerasan merupakan  hasil  dari  kondisi  struktural  yang  melingkupi  manusia,  seperti  nilai,  budaya,  sosial,  politik, ekonomi, dan lain-lain.
Dalam  konteks  pandangan  kontingensi  terdapat  satu  teori  yang  mengemukakan  tentang  sebab terjadinya  kekerasan  kolektif,  yaitu teori  deprivasirelatif ( relative  deprivation ).  Teori  ini  menjelaskan bahwa kekerasan terjadi karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, dimana terjadi adanya  kesenjangan  antara  apa  yang  diharapkan  ( value  of  expection )  berbeda  dengan  kemampuan  yang dimiliki  untuk  mencapai  harapan  itu  ( value  of  capabilities ).  Kesenjangan  ini  pada  akhirnya  menimbulkan frustasi  pada  diri  seseorang  atau  masyarakat,  yang  dapat  mendorongnya  untuk  melakukan  tindakan kekerasan. 11
Vigilantisme merupakan  perbuatan  yang  tidak  mencerminkan  tujuan  daripada  hukum  itu  sendiri dalam  konteks  tujuan  hukum  menurut Gustav  Radbruch adalah  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan. Sehingga  perilaku-perilaku  yang  mengarah  kepada  bentuk  vigilantisme  harus  di  tindak  demi  tegaknya supremasi hukum.

## Pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Vigilantisme
Vigilantisme selain sebagai kejahatan juga merupakan perilaku menyimpang, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam  konteks  ketidakmerataan  kekuasaan,  kemakmuran  dan  otoritas  serta  kaitannya  dengan  perubahan- perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. 12 Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi- posisi  kekuasaan  atau  kewibawaan,  melainkan  oleh  besar  kecilnya  kerugian  atau  keparahan  sosial  ( social injuries ).
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, kriminologi juga  merupakan  bagian  ilmu  yang  mempelajari  strategi  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan.  Istilah Kriminologi  pertama  kali  dipergunakan  oleh Paul  Topinard  (1830-1911) ,  menurut W.A.  Bonger,
9 Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial, terj. Kelompok Mitos, Jakarta: Erlangga, 1991, hal. 6-10.
10 Lihat Enrich Fromm, Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas watak Manusia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal. 257-260.
11 Thedo Skckpol, Op.Cit.
12 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Ibid, hal. 14.
Kriminologi  bertujuan  untuk  menyelidiki  gejala-gejala  kejahatan  seluas-luasnya.  Menurut Bonger , pengertian  seluas-luasnya  itu  berarti  bahwa  kriminologi  juga  mempelajari  gejala-gejala  lain  dari  Patologi sosial.  Dalam memberikan  batasan  Kriminologi  Bonger  membagi  kriminologi  dalam  2  (dua)  aspek  yaitu  : pertama , Kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya; kedua ; kriminologi  teoritis yaitu  ilmu  pengetahuan  yang  berdasarkan  pengalamannya  seperti ilmu pengetahuan yang sejenis.
Kejahatan  yang  besar  tidak  diperbuat  untuk  memperoleh  apa  yang  perlu  untuk  hidup,  tetapi  untuk kemewahan. Bonger menempatkan  satu  lagi  penulis  masa  lampau  yaitu Thomas  More .  Penulis  buku Utopia ini  menceritakan  bahwa  hukuman  berat  yang  dijatuhkan  kepada  penjahat  pada  waktu  itu  tidak berdampak  banyak  untuk  menghapuskan  kejahatan  yang  terjadi.  Untuk  itu  katanya  harus  dicari  sebab- musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. 13 Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa  kejahatan  merupakan  bayangan  peradaban  ( crime  is  a  shadow  of  civilization ).Penentuan  perbuatan mana  yang  dikehendaki  dan  tidak  dikehendaki  sepenuhnya  bergantung  kepada  keseluruhan  organisasi  dan kultur masyarakat bersangkutan. 14
Kejahatan ( crime ) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya, 15 dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. 16 Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat  tertentu  yang  berskala  lokal  maupun  nasional,  tapi  juga  menjadi  masalah  yang  dihadapi  oleh seluruh  masyarakat  dunia,  pada masa  lalu,  kini  dan masa  yang  akan  mendatang,  sehingga  dapat  dikatakan kejahatan sebagai a universal phenomenon. 17
Kejahatan  lebih  dekat  dari  urat  leher  manusia,  ketika  kita  menafikkannya  dan  mengatakan  diri  kita steril  dari  dosa  kata  itu,  kita telah  mengingkari  keberadaan  kita  sebagai  individu yang  berinteraksi  dengan mahluk  sosial,  karena  dimana  manusia  ada  disana  ada  kejahatan.  Sebuah  pernyataan  yang  tendesius  dan seolah-olah  menuduh,  karena  sebenarnya  dalam  peristiwa  kejahatan,  peran  kita  bisa  sebagai  pelaku,  bisa sebagai korban, dan bisa pula kedua-duanya sekaligus.Bahkan, bisa mulai sebagai penonton langsung ketika kejahatan terjadi, atau  sebagai  penonton tak  langsung.  Ketika  kita  membantah  kita  tidak  pernah  berurusan dengan kejahatan dalam bentuk apapun, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, atau keduanya, bahkan sebagai penonton sekalipun, maka pada saat yang sama kita sebenarnya telah berperan sebagai bagian dari dinamika kejahatan itu sendiri; yaitu pengingkaran.
Kejahatan  merupakan  isu  yang  mempertemukan  adanya  ketertkaitan  hubungan  kriminologi  dan hukum pidana dikarenakan objek studi kriminologi dan hukum pidana adalah sama-sama bertalian dengan masalah kejahatan. Objek studi kriminologi adalah dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seorang  menjadi  penjahat.  Sedangkan  objek  studi  hukum  pidana  adalah  terkait  dengan  masalah  aturan- aturan  tentang  kejahatan,  serta  bagaimana  pidana  itu  dijatuhkan  manakala  terjadi  pelanggaran  terhadap aturan tersebut.
Kejahatan  sebagai  gejala  sosial  tidak  semata-mata  merupakan  tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum, bukan  merupakan  tindakan  yang  merupakan  kelainan  biologis  maupun  kelainan  psikologis,  menurut Durkheim menyebutkan kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan.  Rumusan  tersebut  menyanggah  bahwa  kejahatan  bukanlah  kelainan  sosial  yang  harus dimusnahkan  atau  diberantas.  Kenormalan  kejahatan  semata-mata  bahwa  keberadaannya  atau  tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu mengendalikannya.
Meskipun  kejahatan  secara  kriminologis  merupakan  konsep  sosial,  pada  akhirnya  apabila  tindakan tersebut  dianggap  sangat  merugikan  oleh  masyarakat,  maka  ia  akan  menjadi  pengertian  kejahatan  yang
13 Topo, dkk, Kriminologi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
14 http://eprints.undip.ac.id/20293/1/2416-ki-fh-98.pdf, diunduh pada tanggal 22 Januari 2017.
15 Kartini kartono, Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 134.
16 Andi Matalata, “Santunan Bagi Korban” , dalam J.E. Sehetapy, Victimologi sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal.35.
17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2.
dicantumkan  dalam  hukum  pidana  sebagai  tindakan  yang  dilarang  dilakukan,  dan  kepada  pelakunya diancam dengan sanksi hukuman. Pencantuman suatu tindakan kedalam hukum pidana melalui proses sosial dan  proses  politik.  Proses-proses  tersebut  bermuara  pada  kewenangan  legislatif  (badan  pembuat  undang- undang)  untuk  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  suatu  tindakan  sebagai  kejahatan  dalam  hukum pidananya.
Proses  perumusan  suatu  tingkah  laku  menjadi  kategori  kejahatan  dalam  hukum  tersebut  di  atas tampaknya sederhana. Dalam kenyataannya proses tersebut berjalan penuh dinamika, terjadi tarik ulur antar pihak yang berkepentingan untuk merumuskan atau tidak merumuskan suatu tingkah laku sebagai tindakan kejahatan.  Dinamika  tersebut  merupakan proses  politik  yang  di  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Dasar 1945,  perumusan  suatu  pelanggaran  nilai  dan  norma  ke  dalam  rumusan  hukum  merupakan tugas  legislatif (DPR  dan  DPD)  bekerjasama  dengan  lembaga  dirumuskan  oleh  suatu  negara  merupakan  pencerminan aspirasi  warga  negaranya,  dalam  praktik  perumusan  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan hukum, yaitu partai-partai politik dan kelompok- kelompok kepentingan. 18
Untuk  menentukan  perbuatan  yang  dalam  kriminologi  merupakan  perilaku  menyimpang  agar  dapat disebut  sebagai  kejahatan menurut  hukum  pidana  yakni  melalui kriminalisasi yaitu  menentukan  perbuatan tersebut  sebagai  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana; dekriminalisasi, yaitu  menentukan  suatu  perbuatan yang  sebelumnya  sebagai  tindak  pidana  menjadi  bukan  tindak  pidana;  dan depenalisasi yaitu  menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya dapat dipidana menjadi perbuatan yang tidak dipidana.
Penegakan  hukum  terhadap  semua  jenis  kejahatan  yang  melanggar  norma  dan  aturan  yang  berlaku terus  dilakukan  baik  menggunakan  sarana  penal  maupun  non  penal,  namun  tindak  kejahatan  terus  terjadi sejalan  dengan  kejahatan  tersebut  termasuk  juga  terhadap  tindakan  vigilantisme  yang  dilakukan  oleh masyarakat  menimbulkan  kecemasan  dan  keraguan  pada  masyarakat  akan  kemampuan  aparat  penegak hukum  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  warga  negaranya  dari  intimidasi  dan  tindakan  vigilantisme yang semakin sering terjadi. Tidak hanya itu saja, menurut Firya Oktaviarni , undang-undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan ke depan. 19
Dengan demikian, tidak hanya kemampuan aparat penegak hukum saja yang menjadi perhatian, aturan undang-undang juga harus mendapat perhatian guna melindungi orang dari suatu kejahatan.
Menurut  pendapat  penulis  bahwa  Tindakan  Vigilantisme  merupakan  “ luapan  emosi  yang  tidak tersalurkan ”  ada  beberapa  alasan  penulis  untuk  mengatakan  demikian,  diantaranya  :  (1)  lambatnya penanganan dan proses hukum terhadap para pelaku kejahatan yang seolah-olah para pelaku kejahatan tidak dapat  tersentuh  oleh  aturan  hukum  positif  yang  berlaku;  (2)  turunnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum;  (3)  tidak  sesuainya  keinginan  dan  harapan  masyarakat  terhadap realita kehidupan yang ada. Keadaan tersebut menurut Penulis menjadi salah satu dari kesekian faktor yang memunculkan dan makin maraknya tindakan vigilantisme di tengah-tengah masyarakat.
Konsistensi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  segala  bentuk  tindakan  yang  melanggar  norma  harus diterapkan  secara  tegas  sehingga  tidak  terkesan  tebang  pilih  dan  sikap  betul-betul  netral  tanpa  adanya intervensi dari siapapun sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan terhadap berkembangnya perilaku- perilaku yang bertentangan dengan norma-norma  yang berlaku. Selain dari pada penegakan hukum upaya- upaya  sosialisasi  dan  pendekatan  secara  personal  juga  sangat  diperlukan  untuk  mengetahui  latar  belakang permasalahan  yang  terjadi,  upaya  sinergitas  antar  semua  komponen  lembaga  yang  ada  sangat  diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan main hakim sendiri.
Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial menurut Roscoue  Pound, fungsi utamahukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi yaitu : (1) Public Interest ; (2) Individual Interest ; (3) interest of personality . Hukum sebagai Panglima dalam upaya mencapai  keadilan  dan  kepastian  hukum  serta  perlakuan  sama  dimuka  hukum,  sangat  diharapkan  oleh semua  warga  negara  dengan  adanya  ketegasan  dalam  penegakan  hukum  akan  berpengaruh  terhadap keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.
18 Muhammad Mustofa, Kriminologi kajian sosiologi terhadap kriminalitas perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hal.22
19 Firya Oktaviarni, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Wajah Hukum Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, hal.140
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial. Menurut Soerjono Soekanto ada  beberapa  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam    penegakan  hukum  yang  berguna  bagi masalah  penegakan  hukum  dalam  masyarakat  yaitu:  1)  Faktor  Hukumnya  Sendiri;  2)  Faktor  Penegak Hukum;  3)  Faktor  Sarana  atau  Fasilitas;  4)  Faktor  Masyarakat;  5)  Faktor  Kebudayaan.  Kelima  faktor tersebut  sangat  berkaitan  dengan  erat  karena  merupakan  esensi  dari  penegakan  dan  merupakan  tolok  ukur dari pada efektivitas penegak hukum.
Korelasi  pendapat Soerjono  Soekanto terhadap  faktor  penegakan  hukum  dan  berkembangnya tindakan  vigilantisme  menurut  penulis  bahwa  perlunya  konsistensi  dan  moral  selain  dari  pada  ke  5  (lima) faktor tersebut, karena penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap semua jenis kejahatan  yang  terjadi  namun  kejahatan  yang  terjadi  terus  mengalami  peningkatan,  ada  sesuatu permasalahan  dalam  proses  penegakan  hukumnya  sehingga  sanksi  hukum  yang  diberikan  tidak  membuat efek jera, padahal tujuan dari pembinaan hukum adalah membuat jera dan  agar para pelaku kejahatan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya.
Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum  tidak  dapat  tegak  dengan  sendirinya,  artinya  hukum  tidak  mampu  mewujudkan  sendiri  janji-janji serta  kehendak-kehendak  yang  tercantum  dalam  (peraturan-peraturan)  hukum.  Penegakan  hukum  tidak berarti hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan semata, tetapi bagaimana peraturan perundang- undangan  itu  diterapkan  masih  tergantung  pada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya.  Selain ditentukan atau tergantung keadaan masyarakat untuk mentaati hukum itu, juga ditentukan dari peran aparat penegak hukum ( law enforcement officers ) baik dalam hal menegakkan hukum ( law enforcement ) maupun dalam hal memelihara ketertiban/kedamaian ( peace maintenance ).
Dalam  penegakan  hukum  pidana  peranan  aparat  penegak  hukum  begitu  dominan,  dominasi  peran tersebut  merupakan  representasi  negara  dalam  melakukan  penegakan  hukum  atas  dasar  kewenangan  yang dimilikinya  sebagai  wakil  sah  dari  masyarakat  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  pelanggar  hukum pidana.  Bagaimana  kemudian  hukum  pidana  dapat  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  dengan  baik, maka  untuk  itu  dibutuhkan  komitmen  dan  konsistensi  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan penegakan hukum. Sehubungan dengan hukum yang sulit untuk ditegakkan Moh. Mahfud MD menyatakan : “ seluruh teori dan konsep sudah habis dikeluarkan, tak ada yang tersisa untuk ditawarkan. Bahkan teori penyebab ketidakmanjuran teori yang dipakai pun sudah habis ”. 20
Semakin  maraknya  persoalan  vigilantisme  di  Indonesia  harus  disikapi  dengan  serius  karena permasalahan  tersebut  muncul  karena  ketidakpercayaan  kemampuan  kinerja  aparat  penegak  hukum, kalangan  sipil  mengangkat  diri  sendiri  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk  menerapkan  pemberlakuan hukum  dan  mempertahankan  tatanan  sosio-politik,  vigilantisme  semakin  berkembang  pada  saat  sistem hukum  tidak  berjalan  dengan  baik,  kurang  tegasnya  terhadap  penanganan  kasus-kasus vigilantisme juga menjadi faktor penyebab makin berkembangnya kasus-kasus serupa. Tindakan main hakim sendiri dikemas dalam  bentuk  apapun  jelas  tidak  boleh  terjadi  karena  tindakan  main  hakim  sendiri  merupakan  tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 KUHP sebagai berikut :
(1)   Barang  siapa  yang  di  muka  umum  bersama-sama  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
(2)  Tersalah dihukum:
 Dengan  penjara  selama-lamanya  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  sengaja  merusakkan  barang  atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 Dengan  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun,  jika  kekerasan  itu  menyebabkan  luka  berat  pada tubuh.
 Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Dalam  konteks  kekerasan,  Max  Weber  sebagaimana  dikutip  I.  Wibowo,  menyatakan:  negara memegang “ the monopoly of legitimate use of physical force”, tidak ada kelompok lain dimasyarakat yang boleh  memakai  kekerasan  dalam  bentuk  apapun  kecuali  aparat  negara.  Tujuannya  dimaksudkan  adalah
20 Moh. Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 79.
untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tertib masyarakat akan hancur jika tidak ada monopoli pemakaian kekerasan.

## SIMPULAN
Vigilantisme  merupakan  permasalahan  sosial  pada  masyarakat  yang  muncul  karena  kurangnya keperdulian, ketidak Profesionalan dari aparat yang berwenang dalam merespon permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga timbul rasa ketidak percayaan terhadap kemampuan dan netralitas dari aparat  penegak  hukum,  rendahnya  kesadaran  hukummemudahkan  berkembangnya  pemikiran-pemikiran sempit dalam mensikapi setiap permasalahan yang terjadi.
Peranan  aparat  penegak  hukum  serta  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  mencegah  terjadi  tindakan massa yang bertentangan dengan hukum harus dihentikan karena tindakan tersebut bukan merupakan solusi dari  permasalahan  namun  akan  dapat  menimbulkan  anomie  dalam  kemajemukan  masyarakat  Indonesia, kriminologi  dan  hukum  pidana  merupakan  satu  komponen  yang  tidak  dapat  dipisahkan  untuk  mencari penyebab  dan  juga  untuk  melakukan  penindakan  tindakan  main  hakim  sendiri  tersebut.  Sinergitas  dan soliditas  serta  pendekatan-pendekatan  dengan  memberikan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat  akan sangat  membantu  untuk  mencegah  tindakan  main  hakim  sendiri  terus  berkembang  karena  negara  kita merupakan  negara  hukum  dan  dalam  sistem  hukum  kita  seseorang  tidak  dapat  dengan  begitu  saja  divonis bersalah oleh siapapun tanpa melalui proses hukum, karena bersalah atau tidaknya seseorang  terduga telah melakukan  tindak  kejahatan  harus  dibuktikan  dipengadilan  dan  hakim  yang  memutuskan  bersalah  atau tidaknya pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Books
Andi  Matalata,  “Santunan  Bagi  Korban” , dalam  J.E.  Sehetapy,  1987, Victimologi  sebuah  Bunga  Rampai (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
Barda  Nawawi  Arief,  1994, Kebijakan  Legislatif  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana, (Semarang: Ananta).
Enrich Fromm, 2000, Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas watak Manusia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
I.S. Susanto, 1991, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Kartini kartono, 1992, Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Press). Made Darma Weda, 1996, Kriminologi , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Moh. Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad  Mustofa,  2007, Kriminologi  kajian  sosiologi  terhadap  kriminalitas  perilaku  menyimpang  dan pelanggaran hukum, Fisip UI Press, Jakarta. Simandjuntak dan Pasaribu, 1984, Kriminologi , Tarsito, Bandung. Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001, Kriminologi , RajaGrafindo, Bandung. Theda Skocpol, 1991, Negara dan Revolusi Sosial, terj. Kelompok Mitos, Erlangga, Jakarta.
Website http://www.gusdur.net/id/mengagas-gus-dur/hentikan-vigilantisme-fpi http://eprints.undip.ac.id/40709/2/BAB_II-DRAFT_DISERTASI-EDIT.pdf. http://eprints.undip.ac.id/20293/1/2416-ki-fh-98.pdf.

## Jurnal
Firya  Oktaviarni, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Wisatawan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Wajah Hukum Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018