JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PENERAPAN CONCORDANCE STRATEGY DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI KEPENTINGAN NINE

## DASH LINE CHINA

## Bimbi Rianda
Program Magister Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: bimbi18001@mail.unpad.ac.id

## Yanyan Mochamad Yani
Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: yan2m@hotmail.com

## Arfin Sudirman
Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  mengenai  strategi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  mempertahankan  hak berdaulat  ZEE  di  Perairan  Natuna  Utara  dari  kepentingan Nine  Dash  Line China.  Proses  analisa  strategi kebijakan  luar  negeri  Indonesia  tersebut  menggunakan  pendekatan  strategi  kebijakan  luar  negeri  yang dikemukakan oleh  John Lovell.  Mendukung  proses  penelitian,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah kepustakaan yang didapatkan melalui buku, media daring, maupun  dokumen  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  menghadapi  kepentingan  China dengan gagasan nine  dash  line China  yang  mulai menyentuh  Perairan  Natuna  Utara,  pemerintah  Indonesia  menyadari bahwa  kapasitas  negaranya  lebih  inferior  dibandingkan  dengan  China,  sehingga    strategi  yang  dilakukan berorientasi pada concordance strategy dengan cara kerjasama bilateral melalui BRI, dan kerjasama multilateral ASEAN melalui AOIP yang menguntungkan Indonesia.
Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri Indonesia, China, ZEE, Nine Dash Line, Concordance Strategy

## PENDAHULUAN
Keberadaan klaim China secara sepihak  terhadap  Perairan  Natuna  yang secara hukum laut internasional merupakan  kedaulatan  ZEE  Indonesia menghadirkan  penolakan  dari  pemerintah Indonesia.  Alasan  pemerintah  Indonesia sangat  jelas  dan  berdasar,  karena  gagasan Nine  Dash  Line yang  dinyatakan  oleh China  telah  melanggar  hukum  laut internasional, yaitu United Nations
Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982 .
Atas  dasar  tersebut  pula  Indonesia  tidak menyatakan  diri  sebagai claimant  state , karena Perairan Natuna merupakan bagian yang  utuh  dalam  kedaulatan  teritorial Indonesia,  sehingga  Indonesia  tidak  perlu memperebutkannya  lagi  karena  sudah dijustifikasi oleh UNCOS 1982, melainkan yang  Indonesia  lakukan  adalah  untuk
mempertahankan keamanan maritim Perairan  Natuna  Utara  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  keutuhan  NKRI, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan  UUD  1945  dan  yang  juga merupakan  hak  dari  pemerintah  Indonesia untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif nasionalnya.  Jika  dilihat  dari  apa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia, maka  dapat  dipetakan  bahwa  kepentingan Indonesia  terhadap  Perairan  Natuna  di Laut  China  Selatan  adalah  kepentingan atas  keutuhan  wilayah,  stabilitas  wilayah dan kawasan, serta kepentingan ekonomi. Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan Indonesia  dalam  mempersalahkan  China terhadap  gagasan Nine  Dash  Line nya adalah  berdasarkan  pada  Pasal  47  Hukum Laut  Internasional  atau  UNCLOS  1982 mengenai  Garis  Pangkal  Kepulauan  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menyatakan  bahwa  “penarikan  garis  dari kepulauan  Natuna  ke  arah  utara  (ke perairan  Natuna  Utara)  sejauh  200  NM sehingga  Perairan  Natuna  Utara  tersebut merupakan  ZEE  Indonesia.”  Pernyataan hukum  ini  seharusnya  berbunyi  sangat jelas  untuk  melawan  China  dengan  klaim Nine  Dash  Line yang  meliputi  Perairan Natuna  Utara  milik  Indonesia,  namun sayangnya keberadaan China yang superior  dibandingkan  dengan  Indonesia yang  masih  inferior  membuat  terdapat ketimpangan  dalam  menghadapi  China. Hal  ini  dibuktikan  dengan  berbagai  kasus pelanggaran yang dilakukan oleh China di wilayah Perairan Natuna Utara.
Salah  satunya  adalah  ketika  kapal Coast  Guard China  melakukan  aksi penangkapaan  ikan  secara  tidak  sah  atau illegal fishing pada tanggal 19 Maret 2016. Aksi tersebut diketahui oleh kapal Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Indonesia  yang  pada  saat  itu  tengah melakukan patrol di wilayah Natuna Utara, sehingga kapal Coast Guard China ditarik keluar  dari  ZEE  Indonesia  oleh  kapal Kementerian  KKP.  Tentu  tindakan  yang dilakukan  oleh  China  melalui Coast Guard nya tersebut telah melanggar hukum internasional dan telah menunjukkan sikap tidak  menghormati  otoritas  pemerintah Indonesia  di  wilayah  yang  merupakan bagian  dari  hak  berdaulat  ZEE  Indonesia. Dengan menelaah urgensi permasalahan di atas maka dapat dirumuskan satu pertanyaan  pokok  yaitu  bagaimana  bentuk kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi  kepentingan nine  dash  line China di Perairan Natuna Utara.

## METODE
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan
menjelaskan
strategi
Indonesia menghadapi  kepentingan nine  dash  line China  di  Peraiaran  Natuna  Utara.  Tipe kualitatif dalam penelitian Ilmu Hubungan Internasional  mempelajari  fenomena  dan
aktor  serta  untuk  memahami  proses  dan fenomena yang terjadi di dunia internasional  (Bakry,  2016).  Oleh  karena itu, melalui tulisan ini penulis memaparkan bagaimana bentuk srtategi konkordan yang dilakukan  oleh  Indonesia  sebagai  unit analisis dalam kajian ini. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara  dan  telaah  pustaka  ( library research ).  Wawancara  dilakukan  secara virtual  pada  beberapa  narasumber  yang relevan  dan  memiliki  tingkat  kecukupan dan  kualitas  data  yang  mumpuni.  Telaah pustaka  merupakan  metode  pengumpulan data-data  terkait  yang  berasal  dari  buku, jurnal,  dokumen,  laporan,  artikel,  atau surat  kabar,  baik  daring  maupun  luring. Penulis  menggunakan  metode  penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan  secara  umum  dan  kemudian menarik  kesimpulan.  Adapun  focus  waktu penlitian pada masa permerintahan
Presiden Joko Widodo.
Analisis  kajian  yang  digunakan  adalah menggunkan  konsep  kebijakan  luar  negeri dari  John  Lovell  yang  secara  spesifik menjelaskan  bahwa  setiap  negara  ketika mengembangkan  kebijakan  luar  negeri dituntut untuk berusaha mengimplementasikan  tipe  strategi  yang sesuai  dengan  keputusan  strategi  lawan serta mempertimbangkan kemampuan sendiri.  Melanjutkan  penjelasan  tersebut, Lovell  menggunakan  4  tipologi  strategi untuk  membantu  analisa  terhadap  strategi yang  digunakan  sebuah  negara  dalam menjalankan  kebijakan  luar  negerinya, yang  terdiri  dari, leadership  strategy , confrontation strategy, concordance strategy ,  dan accommodative  strategy . Lebih  lanjut  lagi,  untuk  mempermudah membedakan  keempat  tipologi  strategi tersebut  baik  secara  definisi  maupun orientasi  penggunaannya  melalui  skema berikut ini: (p. 190).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## Tipologi Strategi Politik Luar Negeri Menurut Lovell
Sumber: John Lovel, “Foreign Policy in Perspektive” dalam Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional-Disilin dan Metodologi . LPP3Es, Jakarta, 1990, hal. 190.
Menurut  Lovell,  munculnya  konsep negara  superior  dan  negara  inferior dijelaskan  dengan  melihat  posisi  tawar ( bargaining position ). Negara yang berada dalam  posisi  inferior  akan  cenderung memiliki tipologi akomodasi dan konkordan.  Berkaitan  dengan  konsep negara  kuat  dan  negara  lemah  yang dikemukakan  oleh  John  P.  Lovell  maka dalam  posisi  ini  Indonesia  berada  pada pihak yang lemah karena berkaitan dengan posisi tawar dengan China dalam menyikapi persoalan ini pemerintah
Indonesia kemudian menjalankan berbagai strategi/kebijakan yang berorientasi
kepada concordance
strategy .
Implementasi  diplomasi  dan  promosi  luar negeri  memiliki  peranan  penting  bagi Indonesia  sebagai  wujud  sikap  pro-aktif bahwa  pemerintah  Indonesia  dan  para pemangku  kepentingan  lainnya  sangat fokus  terhadap  isu Nine  Dash  Line yang secara  tidak  langsung  menyentuh  Perairan Natuna Utara yang merupakan bagian dari wilayah hak berdaulat Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Concordance strategy merupakan suatu strategi yang mengacu pada kepentingan  yang  saling  menguntungkan. Hal  ini  ditandai  dengan  adanya  hubungan
yang  harmonis  antara  negara  superior dengan  negara  inferior  guna  menghindari potensi  munculnya  konflik  antar  negara. Pola  strategi  konkordansi  melihat  strategi yang  dikeluarkan  oleh  negara  superior merupakan  strategi  yang  berpotensi  untuk mendukung  kepentingan  nasional  negara inferior. Adapun penerepan strtegi konkordan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia yaitu

## Diplomasi  Indonesia  dalam  Menjaga Relasi  dengan  China  melalui  ASEAN
Outlook On Indo-Pacific (AOIP)
Dalam
rangka mewujudkan
kepentingan nasionalnya,
Indonesia mencetuskan  ASEAN Outlook  on  Indo- Pacific (AOIP). Letak LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara, membuat ASEAN  menjadi  salah  satu  pemeran utama  dalam  memimpin  keamanan  untuk tercapainya  perdamaian  dan  stabilitas regional.  Maka  dari  itu,  AOIP  hadir sebagai  bentuk  kesepakatan  negara-negara ASEAN  untuk  menghadapi  tantangan, termasuk  untuk  menjaga  keamanan  LCS. (“Final,  ASEAN  Outlook  on  the  Indo- Pacific,”  2019,  p.  3).  AOIP  berisi  ambisi Indonesia  untuk  terciptanya  kerjasama maritim  di  negara-negara  kawasan  Indo- Pasifik.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan gagasan  ASEAN  O utlook  on  Indo-Pacific (AOIP),  yang  dilihat  berdasarkan  potensi di kawasan regionalnya. Gagasan mengenai AOIP secara umum disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India tahun 2018 (CNN Indonesia,  26/01/2018).  Konsep  AOIP yang  digagas  oleh  Pemerintah  Indonesia pada  dasarnya  merupakan  tanggapan terhadap  tantangan  yang  berkembang  dan berasal  dari  kawasan  eksternal  ASEAN. Dalam  pemaparan  konsep  yang  diajukan Indonesia,  ASEAN  dijelaskan  sebagai organisasi  sentral  yang  selama  ini  berada di  kawasan  Asia  Pasifik  dan  Samudra Hindia.
Gagasan  AOIP  yang  diusung  oleh Indonesia  memiliki  karakter  yang  kuat dalam menggambarkan kawasan regionalnya, tanpa menghilangkan sentralitas  ASEAN.  Indonesia  menggagas Outlook ini sehingga dapat digunakan oleh ASEAN  dan  Indonesia.  Hal  ini  juga memiliki keterkaitan dengan posisi ASEAN  di  Indonesia.  Indonesia  dengan politik  luar  negeri  yang  bebas  aktif  ini menjadikan  ASEAN  sebagai  landasan penting  di  dalam  politik  luar  negerinya, sehingga Indonesia bisa memajukan kepentingan  nasionalnya  lewat  ASEAN (AgastiaPerwita, 2015: 33).
Indonesia berpandangan bahwa terdapat  peluang  di  kawasan  ASEAN sebagai  ruang  yang  dapat  membantu Indonesia  dalam  memperluas  cakupan kerja  samanya.  Keberhasilan  Indonesia membawa  isu  maritim  dalam  agenda ASEAN  juga  merupakan  langkah  awal yang  membantu  Indonesia  membuka  jalan demi  mencapai  PMD.  Isu  maritim  bagi Indonesia  saat  ini  merupakan  ancaman yang  memberikan  dampak  pada  aspek penting terkait permasalahan yang mengancam  ekonomi,  pertahanan  dan keamanan  Indonesia  seperti  permasalahan perbatasan,  isu  perompak  dan ilegal fishing ,  serta  perubahan  geopolitik  yang mengancam  sentralitas  kawasan  menjadi
skala  utama  dalam  pemetaan  kepentingan Indonesia  yang  digagas  sebagai  PMD (Anwar, 2020: 113).
Platform ASEAN  selama  ini  memang dikenal  sebagai  referensi  kebijakan  luar negeri  Indonesia  serta  menjadi  penentu pemetaan  kepentingan  nasional  Indonesia (Agastia    Perwita,  2015:  33).  Tidak jarang  Indonesia  membuat  kebijakan  yang mengikutsertakan
ASEAN dalam pencapaiannya. Dalam hal ini, pembentukan  AOIP  merupakan  jembatan bagi  Indonesia  untuk  menegaskan  kondisi di  kawasan.  Selain  untuk  memberikan kuasa  terhadap  ASEAN  sebagai  wadah kerja  sama  di  Asia  Tenggara,  serta menjaga  stabilitas  di  kawasan.  Indonesia memiliki  kepentingan  yang  juga  harus dicapai  dengan  menggunakan  AOIP, berkorelasi  dengan  PMD  yang  ingin dicapai  oleh  Indonesia,  yang  kemudian memberikan  Indonesia  pandangan  dan sikap lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya di luar perbatasan
Indonesia ( outward looking ) (YaniMontratama, 2015: 36). Gagasan Indonesia tersebut
menghendaki terbangunnya arsitektur kawasan  yang  dapat  lebih  memupuk  rasa saling  percaya  ( confidence-building )  dan menumbuhkembangkan  dialog  ( habit  of dialogue ).  Restrukturisasi  kawasan  ini akan berorientasi pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan menghormati  hukum  internasional  yang berlaku.  Indonesia  mengusulkan  konsep ini akan menjadi dasar kerja sama melalui pendekatan building  block baik  secara bilateral dan plurilateral dengan memanfaatkan  mekanisme  yang  sudah ada.
Pada  kerangka  kerja  sama  AOIP Indonesia memasukkan kepentingan ekonomi  yang  ingin  dicapainya.  Secara khusus  berkaitan  dengan  visi  Poros Maritim  Dunia,  Presiden  Joko  Widodo memetakan ekonomi maritim sebagai salah satu  pengembangan yang harus dilakukan. Hal  ini  tentu  menuntut  Indonesia  untuk tidak  hanya  membenahi  infrastruktur  di
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dalam negeri, namun perlu juga pembenahan dalam keamanan untuk  dapat menjamin  pelayaran  yang  ada  di  perairan Indonesia  tidak  mengalami  ancaman. Nawacita  Jokowi  menginginkan  Indonesia yang  berperan  lebih  dalam  kawasan regional  dan  Indo-Pacific  dikarenakan, kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Maka dari itu Indonesia  menggagas  terbentuknya  AOIP. Melalui  kerjasama  yang  dibentuk  melalui AOIP, peluang terhadap terbukanya pemenuhan  investasi  secara  berkelanjutan akan semakin besar.
Sebagai  negara  yang  memiliki  peran cukup  sentral  di  ASEAN  dan  sekaligus negara  yang  menginisiasi  penyelesaian konflik Laut China Selatan secara kolektif, pemerintah  Indonesia  memiliki  peran secara  aktif  agar  konflik  di  Laut  China Selatan  perlahan  de-eskalasi.  Melalui pembentukan  AOIP  yang  diinisiasi  oleh Indonesia,  Indonesia  ingin  mengekspansi pengaruh Indonesia yang dapat mendorong negara-negara  ASEAN  untuk  menyetujui framework AOIP  sebagai  instrument  yang menjembatani  kepentingan  negara-negara ASEAN  dengan  China  dalam  ruang lingkup kerjasama.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia dapat menggerakkan negara-negara anggota  ASEAN  yang  juga  merupakan claimant states , untuk melihat penyelesaian konflik secara kolektif merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  ketika  berhadapan  dengan China. Pendekatan regional ASEAN melalui AOIP, dijadikan Indonesia sebagai upaya dalam mencapai penyelesaian konflik.
Diplomasi  Indonesia  sebagai  bentuk concordance strategy melalui AOIP berpeluang untuk memaksimalkan pemanfaatan kerjasama regional di kawasan  Asia  Pasifik.  Berbagai  tantangan yang dapat mendistraksi stabilitas kerjasama  regional  yang  salah  satunya dapat bersumber dari aksi-aksi konfrontasi China, semakin mempertegas bahwa AOIP harus  diarahkan  untuk  memperhatikan
perkembangan  dinamika  konflik  Laut China  Selatan.  Peran  Indonesia  sebagai inisiator  AOIP  berperan  penting  untuk memperkuat hubungan regional di kawasan  Asia  Pasifik  melalui  empat prioritas  kerjasama  AOIP  yang  sejalan dengan  kepentingan  nasional  Indonesia sebagai  Poros  Maritim  Dunia,  yaitu kerjasama maritim, Sustainable Development Goals (SDG’s), konektivitas, dan ekonomi.

## Posisi Indonesia terhadap Kebijakan Belt and Road Initiative China
Keikutsertaan  Indonesia  dalam  BRI selain  bertujuan  untuk  menguntungkan Indonesia  dalam  mencapai  kepentingan nasional  sebagai  Poros  Maritim  Dunia, serta  keuntungan  ekonomi  lainnya,  tetapi juga untuk memperat hubungan kerjasama Indonesia dengan China. Dalam kerjasama BRI  sektor  yang  menjadi  orientasi  utama adalah  kerjasama  dalam  pembangunan infrastruktur dengan memberikan investasi kepada  negara  mitra.  Sehingga  kapabilitas dari kebijakan China dan Indonesia dilihat dari soft  power yaitu  ekonomi  dengan menggunakan nilai invetasi, volume perdagangan  dan  pendapatan  negara. Untuk kerja sama Indonesia dan Tiongkok, yang  mana  kerja  sama  tersebut  salah satunya  terdapat  pada  gagasan Belt  and Road  Initiative .  Indonesia  menjadi  salah satu  mitra  kerja  sama  tersebut  yang memiliki  kepentingan  untuk  membangun kerja  sama  dengan  Tiongkok  yang semakin baik.
Jika dianalisa lebih dalam, keikutsertaan  Indonesia  dalam  BRI  juga merupakan  bentuk  perwujudan  Indonesia terhadap  Politik  Luar  Negeri  Indonesia yang  bebas-aktif,  melalui  keterjalinan kerjasama  dengan  China  di  berbagai bidang,  Indonesia  berupaya  untuk  terus menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi  yang  baik  bersama  China.  Peran BRI membantu Indonesia untuk menerima kolaborasi  yang  diberikan  China  kepada Indonesia  berupa  bantuan  pembangunan infrastruktur darat dan juga laut. Lebih dari
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pada itu pembentukan BRI menahan China untuk  selalu  mengedepankan  kepentingan nasionalnya  di  kawasan  Asia  Pasifik, karena  dalam  BRI  terdapat  dua  yaitu Silk Road  Economic  Belt (SREB)  yang berfokus kepada kerjasama kawasan Eurasia  dan  Maritime  Silk  Road (MSR) yang  berfokus  pada  kerjasama  kawasan maritim  khususnya  Asia  Tenggara.  Atas pertimbangan tersebut maka China bersama dengan ASEAN pada tahun 2013 berhasil melakukan upaya negosiasi mengenai  kode etik  atau Code of  Conduct sebagai respon terhadap konflik Laut Cina Selatan.
Keikutsertaan Indonesia dalam
kebijakan  China  dalam  gagasan  bernama BRI merupakan kebijakan yang menguntungkan  bagi  Indonesia,  walaupun posisi  Indoensia  sebagai  negara  inferior. Serta  disisi  lain  juga  menghasilkan keuntungan bagi China yang mendapatkan kepercayaan  dari  negara-negara  di  Asia Tenggara yang tentu menjadi peluang bagi China  untuk  memperbesar power nya  di kawasan  Asia.  Dengan  kata  lain  strategi politik  luar  negeri  Indonesia  terhadap Belt and  Road  Initiative termasuk  dalam concordance strategy . Sebagaimana penjelasan concordance  strategy secara praktis merupakan kebijakan negara superior yang menguntungkan bagi negara inferior.  Melalui concordance  strategy politik  luar  negeri  Indonesia  bertujuan untuk  menjaga  hubungan  baik  Indonesia dan Tiongkok dengan kerja sama BRI.

## KESIMPULAN
Respons  Indonesia  terhadap  masalah Blok-Natuna  yang  diklaim  oleh  China secara  umum  tidak  berlebihan,  namun menunjukkan  langkah-langkah  diplomatis di segala bidang. Langkah-langkah tersebut  ditunjukkan  dengan  pendekatan strategi  yang  telah  dikonsepkan  oleh Lovell,  dan  kemudian  diuraikan  dalam penelitian  ini.  Strategi-strategi  tersebut ditinjau  dua  variabel,  yaitu: pertama , adalah  persepsi  negara  sendiri  terhadap kebijakan  negara  lain. Kedua ,  adalah
estimasi kapabilitas negara sendiri terhadap  negara  lain.  persepsi  tersebut akan  memperlihatkan  kebijakan  negara lain adalah kebijakan yang menguntungkan  baru  negara  sendiri  atau merugikan  negara  sendiri. Power dalam pemahaman
John P. Lovell memperlihatkan  posisi  negara  apakah negara  inferior  atau  superior.  Hal  tersebut kemudian  membentuk  salah  satu  tipe strategi politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi  China  yaitu  menggunakan , concordance strategy .
Hubungan  kerjasama  Indonesia  dan
China,  baik  secara  bilateral  melalui  BRI, maupun  yang  sifatnya  multilateral  dalam kerangka  AOIP  adalah  bentuk  kerjasama yang  menghasilkan keuntungan  bagi Indonesia,  karena  hal  ini  dapat  digunakan sebagai  suatu  kendaraan  bagi  Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya menjadi Poros Maritim Dunia. Kapabilitas Indonesia yang berada pada posisi inferior dibandingkan dengan China, akan membuat Indonesia akan cenderung memilih cara-cara kerjasama untuk menjaga  hubungan  baik  dengan  China. Maka  dari  itu  berbagai  bentuk  upaya kerjasama  yang  Indonesia  lakukan  dengan China  menjadi  bagian  dari  penggunaan tipologi concordance  strategy, karena Indonesia  menganggap  bahwa  kebijakan atau  tindakan  China  membawa  nilai keuntungan terhadap kepentingan nasionalnya. Melalui  penelitian  ini  dapat  diketahui bahwa  dalam  menjalankan  kebijakan  luar negerinya, suatu negara perlu mempertimbangkan  kapabilitasnya  dan menganalisa  kebijakan  luar  negeri  yang dimiliki oleh negara lain, serta memetakan posisi power negara sendiri untuk selanjutnya  memilih  tipologi  strategi seperti apa yang relevan untuk diterapkan. Dalam  hal  ini,  jika  melihat  strategi Indonesia  dalam  menjalankan  kebijakan luar  negerinya  untuk  mempertahankan kedaulatan teritorialnya di Perairan Natuna Utara  dari  kepentingan Nine  Dash  Line
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
China, maka Indonesia cenderung menggunakan concordance strategy.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Creswell,  J.W.  2010. Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . California: SAGE Publications
Lovel,  John  P.  1970. Foreign  Policy  in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision  Making .  New  York:  Holt, Rinehart and Winston, Inc
P. Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan  Internasional .  Yogyakarta:
Graha Ilmu

## Jurnal
Andika, MT, Aisyah, AN. 2017. “Analisis
Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?”. Jurnal Indonesian
Perspective .  Volume  2  Nomor  2:  85-
185
Ari,  Yuli  Sulityani,  dkk.  2021.  “Respons Indonesia  Terhadap  Sengketa  Laut China  Selatan  Semasa  Pemerintahan Joko  Widodo”. Politica .  Volume  12 Nomor 1 Atnan, Rio Riyadi, dan Diah Apriani Atika Sari.  2019.  “Pemutakhiran  Peta  Di
Kawasan  Laut  Natuna  Utara  Sebagai Langkah  Indonesia  Menjadi  Poros Maritim  Dunia”. Belli  Ac  Pacis . Volume 5 Nomor 1 Boy, Anugerah. 2021. “Penguatan Strategi Penangkalan  Dalam  Merespons  Aksi Koersif Cina di Laut Natuna Utara”. Cai, P. 2017, “Understanding China’s Belt and Road Initiative”. Lowy Institute for International Policy . Volume 2 Nomor
10 Gilang,  Langgeng  Pangestu,  dkk.  2021. “Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook  On  Indo-Pacific
(AOIP)  Untuk  Menciptakan  Stabilitas Di  Kawasan  Indo-Pasifik” Proyeksi . Volume 26 Nomor 1

## M. A. Vinsensio Dugis. 2015. “Memahami
Peningkatan Kehadiran China di
Pasifik  Selatan:  Perspektif  Realisme
Stratejik”. Global  Strategis . Volume 9 Nomor 1
Marsetio.  2013.  “Membangun  Maritime
Domain  Awareness  Guna  Mendukung Keamanan  Maritim  dalam  Perspektif TNI Angkatan Laut”. Jurnal Pertahanan . Volume 12 Nomor 3 Sambogo,  Alief.  2018.  “Penamaan  Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia  Dalam  Prespektif  Hukum Internasional”.  Jurist-Diction.  Volume 1 Desember 2: 381-396 Supriyanto, Ristian Alriandi. 2015. “Indonesia’s  Natuna  Islands;  Next Flashpoint  in  the  South  China  Sea?”. Journal for RSIS Commentary. Number 033
Suryadinata,  Leo.  2016.  “Did  the  Natuna
Incident SHAKE Indonesia-China Relations?”. Journal Perspective.
Number 19

## Rujukan Elektronik
Ambassador  Xie  Feng.  2019.  “Why  Belt and  Road  and  Global  Maritime Fulcrum  Cooperation  Benefits  both China and Indonesia?”. China Embassy.  Berita  on-line.  Diakses melalui    http://id.chinaembassy.org, pada 14 Desember 2021
Atikah, Ishmah Winahyu. 2021. “Tindakan
Tiongkok  Buat  Situasi  Memanas  di Laut China Selatan”. Media Indonesia. Berita  on-line.  Diakses  melalui https://mediaindonesia.com/internasion al/395483/tindakan-tiongkok-buat- situasi-memanas-di-laut-china- selatan, pada 13 Januari 2022
Bahri,  Saeful  Ismail.  2017.  “Tiongkok
Demands  Indonesia  Rescind  Decision to  Rename  Part  of  South  Tiongkok Sea”.  Channel  News  Asia.  Berita  on- line.
Diakses melalui (http://www.channelnewsasia.com/new
s/asiapacific/ Tiongkok-demands- indonesia-rescind-decision-torename- part-of-south-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 51-58 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
9179992?view=DEFAULT,  pada  13 Januari 2022

## Beech, Hannah. 2016. “Just Where Exactly
Did  China  Get  the  South  China  Sea Nine-Dash  Line  From?”.  Time.  Berita on-line.
Diakses melalui https://time.com/4412191/nine-dash- line-9-south-china-sea/, pada 10
Januari 2021, pukul 19.00 WIB Christin,  Lidya  Sinaga.  2011.  “Menilik Alur Laut Kepulauan Indinesia”. LIPI. Artikel  on-line.  Diakses  melalui (http://www.politik.lipi.go.id/ kolom/kolom-1/politik- internasional/413-menilikalur-laut- kepulauan-indonesia-ii, pada 13 Januari 2022
G.  Natalia.  2010.  “U.S.  Arts  and  Cultural
Diplomacy:  Post-Cold  War  Decline and the Twenty-First Century Debate”. The Journal of Arts Management, Law,
And Society. E-Journal on-line. Diakses melalui,
https://www.researchgate.net/publicati on/224952975_US_Arts_and_Cultural _Diplomacy_Post- Cold_War_Decline_and_the_Twenty- First_Century_Debate, pada 8 Januari 2021