## REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Laila Dyah Rachmawati
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah Indonesia E-mail: lailadyahrch@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  mempunyai  peranan  yang  penting  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara,  karena  kedudukannya  sebagai  penerus  bangsa. Oleh  karena  itu,  anak mempunyai  potensi  untuk  berperan  aktif  menjaga  kelestarian  kehidupan  bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara.  Penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  saat  ini  menjadi  perhatian  banyak orang dan  terus  menerus  dibicarakan  dan  dipublikasikan.  Bahkan,  masalah penyalahgunaan  narkotika  menjadi  perhatian  berbagai  kalangan,  apalagi  adanya keterlibatan  anak  sebagai pengguna  bahkan kurir  narkotika  yang  merupakan rangkaian  permufakatan  jahat  dalam  menjalankan  peredaran  narkotika  secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan  dimana  anak  tersebut  akan  berhadapan  dengan  hukum,  dan tergolong  telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika. Begitu  juga  ketika anak menggunakan barang haram itu sendiri pasti akan terjerat hokum pidana. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian  aparat  penegak  hukum  dalam  penerapan  pemidanaan  bagi  anak  pelaku tindak  pidana  narkotika  tersebut. Hal  ini  menjadi problematika  hukum  jika perbuatan  yaang  dilakukan  itu  adalah extra  ordinary  crime tindak  pidana narkotika  dan  disatu  sisinya  pelakunya  adalah  seorang  anak  dimana  terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana Narkotika diatur dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Pidana  yang berat  sementara  Peradilan  Anak  di  atur  dalam  UU  No  11  Tahun  2012  tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dengan segala mekanismenya yang berbeda dengan orang dewasa.
Kata kunci : Anak, hukum, peradilan, narkotika.

## A. PENDAHULUAN
Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus dijaga  karena  di  dalam  dirinya  melekat harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi. Anak  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  sebuah  bangsa  dan  negara. Namun akhir-akhir  ini  kenakalan  anak
cenderung meningkat. Tingkat kenakalan anak  sudah  menjurus  ke tindak  pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  yang  belakangan  ini  marak  terjadi dan  perlu  mendapat  perhatian  khusus baik  oleh  keluarga,  pemerintah  maupun
masyarakat  adalah  anak  yang  melakukan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.
Narkotika  merupakan  sejenis  zat  yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya, jika dimasukkan  ke  dalam  tubuh. Zat-zat dalam  narkotika  yang  mulanya  ditujukan untuk  kepentingan  kesehatan,  namun dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan  teknologi,  maka  narkotika  dapat diolah sedemikian banyak sehingga dapat disalahgunakan fungsinya hingga mengancam  generasi  muda (Ni  Putu Noni Suharyanti. 2017).
Fakta  yang  terjadi kejahatan  dan
penyalahgunaan
narkotika tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, seiring perkembangan zaman para generasi muda dan  anak-anak  dibawah  umur  juga menjadi  korban  dan  terjerumus  di dunia gelap  tersebut.  Hal  ini  merupakan  suatu wujud  dari  kenakalan  anak  di  era modern.
Oleh  karena  itu  anak-anak  yang terjerumus  dalam  dunia  gelap narkotika harus  mendapatkan  perlindungan  baik secara  psikologis  maupun  secara  hukum untuk menghindari  gangguan  psikologi yang  mungkin  terjadi  pada  anak  dan mencegah  stigmatisasi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan  sosial  yang  wajar. Namun pada  kenyataanya perlakuan  terhadap
anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan  makna  esensinya  sebagai mekanisme  yang  harus  berakhir  dengan upaya  untuk  melindungi  kepentingan terbaik  bagi  anak  (the  best  interest  of child).  Proses  peradilan  pidana  anak seringkali  menampilkan  dirinya  sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan  hukum  secara  formal  dan tidak  berorientasi  pada  kepentingan  anak (Ariani, N. V. 2014: 16).
Padahal jika berpedoman kepada The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the
Beijing Rules (Peraturan Standar
Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan  Anak-Peraturan Beijing),  yang disahkan  melalui  Resolusi  Majelis  PBB No.  40/33  Tanggal  29  November  1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana  disebutkan  dalam  Rule  5.1 adalah:
“ The  juvenile  justice  system  shall emphasize the well-being of the juvenile and  shall ensure  that  any  reaction  to juvenile  offenders  shall  always  be  in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence ”.
(Sistem  peradilan  anak  harus  lebih menekankan  pada  kesejahteraan  anak dan  harus  dipastikan  bahwa  seluruh penanganan  terhadap  anak  harus  selalu sesuai  dengan  keadaan,  baik  keadaan dari  pelaku  maupun  keadaan  dari pelanggaran/kejahatan)
(Setya Wahyudi,  2009: 29-39).
Dengan  demikian,  terdapat  suatu problematika  hukum  jika  perbuatan yaang dilakukan itu adalah extra ordinary  crime atau  kejahatan  luar  biasa yaitu  tindak  pidana  narkotika  dan  disatu sisinya  pelakunya  adalah  seorang  anak dimana  terdapat  beberapa  kekhususan yang  melekat  pada  dirinya.  Tindak pidana  Narkotika  diatur  dengan  UU  No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman  Pidana  yang  berat  sementara Peradilan Anak di atur dalam UU No 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Pidana
Peradilan Anak dengan segala
mekanismenya  yang  berbeda  dengan orang dewasa.
Pada  praktiknya,  untuk  perkara  ini tidak  memakai  ketentuan  hukum  acara pemidanaan  seperti  yang  diatur  dalam KUHAP  (Kitab  Undan-Undang  Hukum Acara  Pidana)  melainkan  memakai  UU No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Anak.  Ketentuan  tersebut sistem  pidana  anak  merupakan lex specialis (ketentuan  khusus).  dimana dalam  kaidahnya  ketentuan  khusus  dapat mengenyampingkan ketentuan umum.
Menarik  untuk  dikaji  dan  diteliti, bahwa  di  satu  sisi  anak  dengan  segala instrumennya harus dilindungi dan perbuatan  yang  dilakukan  adalah extra ordinary  crime (kejahatan  luar  biasa) yaitu  tindak  pidana  narkotika.  Untuk  itu penulis  tuangkan  dalam  penelitian  ini
dengan judul rekonseptualisasi perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak pidana  narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 1. Perlindungan  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana Kejahatan
Hukum  pidana  adalah  salah  satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas,  hal  ini  dikarenakan  hukum  pidana mempunyai banyak segi, dimana masing- masing segi memiliki arti sendiri-sendiri. Tentang  Peradilan  Anak  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi Manusia  mengatur  mengenai kesejahteraan  anak,  karena  kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan  anak  yang  dapat  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Anak  merupakan  generasi  penerus bangsa  yang  membutuhkan  perlindungan hukum  khusus  yang  berbeda  dari  orang dewasa.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan fisik  dan  mental  anak-anak  yang  belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan  suatu  perlindungan  yang
telah  termuat  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.
Pertimbangan- pertimbangan bahwa anak tidaklah sama  dengan  orang  dewasa  baik  secara fisik maupun psikologis, dimana secara  kejiwaan  anak  berada  pada masa  yang  rentan.  Anak  belum  mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, dan  kepribadiannya  belum  stabil,  maka demi  kepentingan  anak  yang  akan menjadi  penerus  pelaksanaan  negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum (Wagiati Soetodjo,
2008:6).
Sebagai  bentuk perhatian  serius  dari pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak anak  Indonesia membentuk  Undang-
Undang  Nomor  23  Nomor  2002  tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  telah  ditentukan adanya perlindungan terhadap
pemberitaan identitas anak sebagai korban  kejahatan.  Tujuan  perlindungan anak  menurut  undang-undang  adalah untuk menjamin terpenuhinya hak- hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan harkat  dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskrimisasi demi  terwujudnya  anak
Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan hukum bagi  anak  dapat  dilakukan  sebagai upaya  perlindungan  hukum  terhadap berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak. Perlindungan  terhadap  anak  ini  juga mencakup
kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan
anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan  tanggung  jawab  bersama aparat  penegak  hukum.  Tidak  hanya anak  sebagai  pelaku,  namun  mencakup juga  anak  sebagai  korban  dan  saksi (Nevey Varida Ariani, 2014: 16).
Undang-Undang  Perlindungan  Anak memberikan jaminan perlindungan khusus  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Anak berhak atas:
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan  martabat  dan  hak-hak anak;
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus;
d. Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan  dan  pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian
jaminan
untuk mempertahankan  hubungan  dengan orang tua atau keluarga;
g. Perlindungan
dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi.
Tujuan  mensejahteraan  anak  dalam sistem  peradilan  pidana  ini  sudah ditekankan  pada  perundang-undangan baik secara internasional yaitu dalam The Beijing  Rules, maupun  telah  diskomodir secara  nasional  dalam  UU  No.  3  tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Dengan adanya  kecenderungan  hakim  untuk menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap anak,  maka  dapat  disinyalir  bahwa penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  masih  lebih  menekankan pada  aspek  yuridis  formal,  dan  belum menekankan pada tujuan untuk kepentingan  dan  melindungi  anak.  Cara pandang penegak hukum peradilan pidana  anak  masih  didominasi  dengan cara  pandang  yang  menekankan  bahwa “manusia  itu  untuk  hukum”,  bukan “hukum untuk manusia” (Wagiati Soetodjo,  2008:6). Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya  melakukan  tindakan  yang melanggar hukum.  Walaupun  demikian, anak  yang  melanggar  hukum  tidaklah layak  untuk  dihukum  apalagi  kemudian dimasukkan  dalam  penjara (M.  Nasir Djamil,  2015:1).
Maka dari itu diterbitkanlah undang- undang baru yang mengatur tentang anak yang berhadapan  dengan  hukum yaitu
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak  yang  bertujuan agar  dapat  terwujud  peradilan  yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum. Berlakunya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak telah  menetapkan  apa  yang  dimaksud anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Undang-undang  sistem  peradilan  pidana anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum  dalam  penerapan  sanksi  pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan  asas lex  specialis  derogat legi  generalis (Saddam  Yafizham Lubis, dkk, 2017: 92-99).
Dalam rangka melindungi kepentingan  anak  maka  dalam  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem
Peradilan Pidana
Anak
dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Non diskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
f. Kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
h. Proporsional; i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; j. Penghindaran pembalasan.
Menurut  Arif  Gosita  perlindungan anak merupakan upaya untuk mendukung terlaksananya hak dan kewajiban. Usaha- usaha perlindungan anak dapat merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang mempunyai  akibat  hukum,  sehingga menghindarkan  anak  dari  tindakan  orang tua yang sewenang-wenang (Moch Faisal Salam, 2005: 1). Penyelesaian kasus anak yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH) harus  dijalankan  berdasarkan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  yang  wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Restorative  Justice).  Keadilan yang pada  proses  penyelesaian  perkara tindak  pidananya  melibatkan  pelaku, korban  dan  pihak-pihak  terkait  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip  ini  memposisikan proses pemidanaan sebagai upaya terakhir.  Hal  ini  bertujuan  agar  anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak  dan  kepentingan  bagi  anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum.  Pemidanaan  merupakan  alat yang  ampuh  dimiliki  oleh  negara  untuk memerangi kejahatan, namun
pemidanaan bukan merupakan alat satu-satunya untuk
memperbaiki keadaan,  harus  ada  kombinasi  antara upaya  represif  dan  preventif (Hadi Supeno, 2010: 15).
Penyelesaian  melalui  pendekatan Restorative Justice bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban
pidana dan memaksakan korban untuk berdamai (icr.or.id). Diversi dilakukan  dengan  salah  satu  tujuan yaitu untuk  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada  Anak.  Berdasarkan  Pasal  8  ayat (3) Undang-Undang SPPA Proses Diversi  wajib  memperhatikan  beberapa aspek, antar  lain  kepentingan  korban, kesejahteraan  dan  tanggung  jawab anak, penghindaran stigma negatif dan penghindaran  pembalasan.  Kegeraman publik yang diekpresikan dengan mempromosikan  hukuman  keras  bagi Pelaku Anak,  termasuk  pidana  penjara, tidak  akan  menyelesaikan  masalah. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir. Karena  pemenjaraan  belum  pasti  akan membuat  korban  dan  pelaku  akan menjadi lebih baik lagi.
2. Rekonseptualisasi Perlindungan

## Hukum Anak
Perkembangan masyarakat yang semakin  pesat  dalam  kehidupan  sehari- hari  membawa  banyak  dampak  yang
besar  terhadap  kehidupan  sehari-hari, begitu  pula  terhadap  anak.  Dalam perkembangan  masyarakat  pasti  terdapat masyarakat  yang  tidak  mampu  secara ekonomi, yang mana dapat mengakibatkan  anak  terpaksa  harus bekerja  untuk  membantu  orangtuanya demi  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.
Ditambah lagi
dengan perkembangan  peredaran  narkotika  yang semakin  hari semakin  berkembang  dan dengan  letak  geografis  Indonesia  yang strategis yang  mana  membuat  negara  ini menjadi bagian dari lalu lintas perdagangan  narkotika,  yang  membuat para  pengedar  gelap  narkotika  mulai menjadikan  Indonesia  sebagai  pasar incaran  untuk  mengedarkan  narkotika. Narkotika  dari  waktu  ke  waktu  mulai menjamah  berbagai  macam  lapisan  di masyarakat,  termasuk  aparat  penegak hukum bahkan juga anak-anak.
Dalam usahanya  mengelabui pihak berwajib, dalam  mengedarkan  narkotika tidak  jarang  para  pengedar  narkotika memanfaatkan  anak sebagai kurir  untuk mengantarkan  narkoba  dari  satu  tempat ketempat lain. Adanya faktor- faktor seperti kesulitan ekonomi, dijanjikannya  imbalan  yang  lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap  narkotika  yang  merupakan membuat  anak  di  bawah  umur  menjadi sasaran bandar narkotika dalam
mengedarkan  narkotika  secara  luas  dan terselubung.  Ini menjadi masalah  yang sangat  serius, yang  dapat membuat  anak masuk ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Contoh kasus  yakni  anak berinisial AA  (16 tahun) menjadi  kurir  narkotika jenis  sabu  karena  alasan  himpitan ekonomi  dan  akhirnya  diciduk  oleh Kepolisian  Sektor  (Polsek)  Kawasan Muara  Baru. Dalam penggeledahan  yang dilakukan  polisi  terhadap  pelaku  AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika  jenis  sabu  disimpan  di  saku celananya  dengan  berat  0,40  gram.  Saat diinterogasi oleh  anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut  untuk  membantu  memenuhi anggota  keluarganya  dan  membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku  sekolah  dasar (beritasatu.com). Mudahnya  anak-anak  terjerumus  ke dalam  kejahatan  narkotika  yakni  karena pada  masa  anak-anak merupakan masa yang  sangat  rawan  melakukan  tindakan, karena  masa  anak-anak  suatu  masa  yang sangat  rentan  dengan  berbagai  keinginan dan  harapan  untuk  mencapai  sesuatu ataupun  melakukan  sesuatu.  Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan  yang  diambilnya (Marlina, 2009:59).
Ada  2  faktor  yang  mempengaruhi anak,  yang  pertama  faktor  internal yakni faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  anak itu  sendiri  yang  mempengaruhi  tingkah lakunya,  seperti  cacat  yang  bersifat biologis  dan  psikis  dan  perkembangan kepribadian dan intelegensi yang
terhambat sehingga tidak bisa menghayati  norma-norma  yang  berlaku. Lalu  yang  kedua  ada faktor  eksternal, yakni faktor  yang  berasal  dari  luar  diri anak  yang  mempengaruhi  anak  tingkah lakunya (Angger  Sigit  Pramukti,  Fuady Primaharsya, 2015:18). Jika anak menjadi  pelaku  kejahatan  tindak  pidana narkoba,  maka  dalam  pemidanaannya haruslah memperhatikan  perkembangan dari anak itu.  Hal  ini  disebabkan  bahwa anak  tidak  dapat/kurang  berpikir  dan kurangnya  pertimbangan  atas  perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang  melakukan  perbuatan  pidana  tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan  tindakannya  yang  sangat berbeda  dengan  orang  dewasa  yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian
pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan  dan  kepentingan  terbaik anak di masa  yang akan datang. Jika ada penanganan  yang  salah  menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan,  karena  anak  adalah  generasi
penerus  bangsa  dan  cita-cita  negara (Ruhut Trifosa Sitompul, dkk, 2017:12).
Anak  mempunyai ciri  dan  sifat khusus, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan  pelaku  tindak  pidana anak,  yang  kerap  disebut dengan “anak nakal”.  Untuk  melaksanakan  pembinaan dan  memberikan  perlindungan  terhadap anak  tersebut  diperlukan  dukungan  baik yang  menyangkut  kelembagaan  maupun perangkat hukum  yang lebih mantap dan memadai,  terlebih  dalam  pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap  anak  memiliki  arti  memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi  dengan  perangkat-perangkat hukum.  Dengan  kata  lain  agar  hak-hak dan  kewajibannya  dapat  dilaksanakan pemenuhannya (Novi Sary Dame Hutapea,  Nugraha  Abdul  Kadir, 2015: 107).
Secara  filosofis  penjatuhan  sanksi terhadap  anak  mempunyai  tujuan  yang hendak  dicapai  yaitu  untuk  perlindungan hukum  yang  harus  mengedepankan  yang terbaik  bagi  kepentingan  anak,  sehingga dapat  tercapainya  kesejahteraan  anak. Hal  ini  merupakan  bagian  integral  dari kesejahteraan  sosial,  dalam  arti  bahwa kesejahteraan  atau  kepentingan  anak berada dibawah kepentingan sosial. Pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
tentang  Sistem  Pidana  Peradilan  Anak sudah  menjelaskan  bahwa  pemidanaan anak  sebisa  mungkin  merupakan  upaya terakhir  atau  ultimum  remidium.  Hal  ini adalah  untuk  kepentingan  terbaik  dari anak  (the  best  interes  of  the  child). Di dalam  pasal  37  huruf  b  konvensi  Hak Anak menyebutkan bahwa “tidak seorang pun  akan  kehilangan  kebebasannya secara  tidak  sah  dan  sewenang-wenang. Penangkapan  atau  penghukuman  anak akan  disesuaikan  dengan  undang-undang dan  akan  digunakan  hanya  sebagai langkah  terakhir  dan  untuk  masa  yang paling singkat dan layak”.
Dalam  UU  SPPA,  penanganan  anak yang melanggar hukum dibedakan
dengan  penanganan  orang  dewasa  yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental
dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian  kemampuan  mereka  dalam bertindak dan kemampuan untuk
bertanggung  jawab  juga  tidak  sama dengan orang dewasa.
Sistem penanganan  Anak  yang  menjadi  kunci dalam  UU  SPPA  ini yakni  melalui Diversi  adanya  pengalihan  penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi  ini  diterapkan  melalui  upaya Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice,  yang  merupakan  penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/  korban dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Anggara, Alex Argo Hernowo, Erasmus  A.  T.  Napitupulu, 2016: 9). Konsep diversi merupakan satu terobosan  baru  dalam  sistem  peradilan anak di Indonesia.
Pemidanaan  terhadap  anak didalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhan  sanksi  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika,  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan  sanksi  pidana  bagi  anak, namun  pada  dasarnya  jika  seorang  anak yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika di  mana  seorang  anak  yang  menjadi perantara  jual  beli  untuk  menjalankan suatu  proses  peredaran  gelap  narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana  yang  ditentukan  dalam ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Narkotika,  tetapi  tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 81 ayat (2) UU SPPA
Ancaman  pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  1/2 (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa.  Jadi, ancaman  pidana  bagi  anak  yang  menjadi kurir  narkotika  adalah  setengah  dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Tetapi  tetap melalu  diversi menjadi  cara  yang  paling  diusahakan dalam  penyelesaian  perkara  anak.  Karna yang  menjadi  tujuan  diversi  ini  adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  yang  terjadi pada  anak  ketika  berhadapan  dengan hukum  dengan  harapan  bahwa  anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan  sosial  di  masyarakat  secara wajar  sehingga  tidak  terjadi  penegakan hukum  yang  wajar  tidak  merugikan  bagi anak. Undang-Undang UU  SPPA  pada Pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa  dalam  penanganan  anak  yang berkonflik  hukum  maka  penyidik,  jaksa, hakim  wajib  mengupayakan  tindakan diversi. Karena anak tidak dapat dikatakan  mampu  bertanggungjawab, bisa  saja  pada  saat  melakukan  kejahatan narkotika,  ia  dalam  keadaan  terpaksa karena  kebutuhan  atau  dengan  ancaman. Tentulah tidak bisa dijatuhkan sepenuhnya bahwa anak tersebut bersalah.  Jikapun  anak  disanksi  secara
pidana  yakni  melalui  hukuman  pidana penjara,  tentulah  akan  menimbulkan trauma  dan  rasa  tertekan  dari  si anak yang  menyebabkan  psikologis  dari  si anak  menjadi  terganggu  karena  belum mampu mengatur emosi dan pikirannya.
Anak pelaku tindak pidana narkotika selain  dapat diselesaikan  melalui diversi dapat juga dipertimbangkan untuk dijatuhi  sanksi  tindakan  yang tujuannya yakni untuk tidak membuat anak sebagai pelaku  tindak  pidana  berakhir  di  penjara melainkan memberikan tindakan perawatan  (treatment)  dan  perbaikan (rehabilitation)  kepada  anak  pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengganti  dari  penghukuman.  Sesuai dalam Pasal 67
Undang-Undang
Perlindungan Anak yang menyatakan: “ Perlindungan  khusus  bagi  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya dan  Anak  yang  terlibat  dalam produksi  dan  distribusinya  dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan,
dan rehabilitasi ”.

## C. SIMPULAN
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Pidana Peradilan Anak sudah menjelaskan bahwa  pemidanaan  anak  sebisa  mungkin merupakan  upaya  terakhir  atau ultimum remidium. Hal ini adalah untuk kepentingan  terbaik  dari  anak  (the  best
interes  of  the  child).  Dalam  UU  SPPA, penanganan anak yang melanggar hukum dibedakan  dengan  penanganan  orang dewasa  yang  melanggar  hukum.  Hal  ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal dan dengan demikian  kemampuan  mereka  dalam bertindak dan kemampuan untuk
bertanggung  jawab  juga  tidak  sama
dengan orang dewasa.
Sistem penanganan  Anak  yang  menjadi  kunci dalam  UU  SPPA  ini yakni  melalui Diversi  adanya  pengalihan  penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Alex Argo  Hernowo, Erasmus A.  T.  Napitupulu.  2016. Studi
Implementasi  Penanganan  Anak  di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA. Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR). Ariani,  N.  V.  2014.  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  sistem  peradilan pidana anak dalam upaya
melindungi kepentingan anak.
Jurnal Media Hukum, 21(1), 16.
Berita  Satu.  2020. Anak  di  Bawah  Umur dan  Putus  Sekolah  Jadi  Kurir
Narkoba. di https://www.beritasatu.com/hukum -kriminalitas/353243-anak-di- bawah-umur-dan-putus-sekolah-
jadi-kurir-narkoba.html. (di akses pada tanggal  24  Maret,  pukul
01.10)
Djamil,  M.  Nasir.  2015. Anak  Bukan Untuk  Dihukum.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Harnowo,  Alex  Argo  dan  Anggara Erasmus A.T. Napitulu. 2016. Studi Implementasi  Penanganan  Anak  di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA.
Jakarta:  Institute  for Criminal
Justice Reform.
Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. 2015. Implementasi Perlindungan Hukum
Hak-Hak  Anak  Pelaku  Kejahatan Dalam  Proses  Penyidikan  Perkara Tindak  Pidana  Anak  (Studi  Di Polres  Metro  Jakarta  Utara). Lex Jurnalica, 12(2), 145519.

## ICJR.  2020. Kedepankan  Hak  Anak,
Pelaku,  Korban  dan  Saksi  5  Aspek Penting  Harus  Diperhatikan di https://icjr.or.id/kedepankan-hak- anak-pelaku-korban-dan-saksi-5- aspek-penting-harus-diperhatikan/. (di  akses  pada  tanggal  25  Maret, pukul 00.14)
Lubis, Saddam  Yafizham. Syafruddin Kalo. Marlina Marlina. Edy Ikhsan.
2019. Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika  Dengan Menerapkan  Restorative  Justice Melalui  Diversi:  Studi  Penetapan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mdn  dan  Penetapan Nomor 31/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mdn. USU Law Journal, 7(3), 92-99.
Marlina.  2009. Peradilan  Anak  di Indonesia.  Bandung:  PT  Refika
Aditama.
Pramukti, Angger Sigit, Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Cet.  1. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

## Salam, Moch Faisal. 2005. Hukum Acara
Peradilan  Anak  di  Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Sitompul, R. T. 2017. Penerapan
Ketentuan  Pidana  Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narotika  (Analisis  Putusan  No. 10/Pid. Sus Anak/2015/PN. Stb). Soetodjo,  Wagiati.  2008. Hukum  Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama. Suharyanti,  N.  P.  N.  2017.  Progresivitas dalam Penegakan Hukum
Penyalahguna  Narkotika. Kertha
Patrika  Fakultas  Hukum  Udayana, 39(2). Supeno,  Hadi.  2010. Dekriminalisasi Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana  Anak  dengan  Pendekatan Hukum  Progresif  dalam  Rangka Perlindungan Anak. Jurnal Dinamika Hukum, 9(1), 29-39.