Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya

## Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria, Dhanila Citra, Widya Ismi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia mahmudade.003@gmail.com

## Abstract
This research aims to analyze the criteria for trading in influence as a criminal act of corruption and develop a  criminal  policy  for  trading  in  influence  as  part  of  a  criminal  act  of  corruption.  The  act  of  trading  in influence is corrupt behavior that deviates from morality because it is used to obtain rewards by exploiting or abusing  influence,  either  due  to  public  office  or  influence  arising  from  political  relationships,  kinship, closeness,  or  other  relationships.  This  research  method  uses  a  normative  and  conceptual  approach  with secondary  data  sources  in  the  form  of  articles  and  books  that  review  theories  and  doctrines  surrounding trading in influence, complemented by secondary data collected through literature and field study techniques and then classified and analyzed qualitatively. The research results show that trading in influence has criteria for  corruption,  namely  that  there  is  a  subject  who  has  influence  who  uses  his  influence  on  state  officials  to abuse  his  authority  with  the  intention  of  benefiting  the  influencer  or  other  people.  The  criminalization  of trading  in  influence  is  carried  out  by  revising  the  law  on  eradicating  corruption.  So  the  estimated  novelty value of this research can be used as policy material for drafting a revision of the law on eradication, which will regulate influence trading as part of criminal acts of corruption.
Keywords: Corruption; Criminalization; Trading in Influence

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  menganalisis  kriteria trading  in  influence sebagai  tindak  pidana korupsi dan menyusun kebijakan kriminalisasi tindakan trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.  Perbuatan trading  in  influence merupakan  perilaku  koruptif  yang  menyimpangi  moralitas  karena digunakan  untuk  mendapatkan  imbalan  dengan  memanfaatkan  atau  menyalahgunakan  pengaruh  baik  karena jabatan  publik  atau  pengaruh  yang  timbul  dari  hubungan  politik,  kekerabatan,  kedekatan  atau  hubungan lainnya.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dan  konseptual  dengan  sumber  data sekunder berupa artikel, buku yang mengulas teori dan doktrin seputar trading in influence dilengkapi dengan data  sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  teknik  studi  kepustakaan  dan  lapangan  lalu  diklasifikasi  dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan trading in influence memiliki kriteria sebagai tindak pidana  korupsi  yaitu  adanya  subjek  pemilik  pengaruh  yang  menggunakan  pengaruhnya  pada  penyelenggara negara  untuk  menyalahgunakan  kewenangannya  dengan  maksud  menguntungkan  pemberi  pengaruh  atau orang lain, kriminalisasi trading in influence dilakukan dengan merevisi UU pemberantasan korupsi. Dengan demikian nilai kebaruan penelitian ini diperkirakan dapat menjadi bahan kebijakan menyusun revisi UU PTPK yang akan mengatur trading in influence sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Korupsi; Kriminalisasi; Trading in Influence
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  tindak  pidana  korupsi  yang  begitu  cepat  di  Indonesia  tidak  mampu diikuti  secara  maksimal  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. 1 Hal  ini  sesuai dengan  yang  diungkapkan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  hukum  senantiasa  tertinggal  di belakang  perkembangan  obyek  yang  diaturnya  sendiri.  Hukum  semestinya  memiliki karakter  responsif  karena  pembuatannya  akan  partisipatif,  muatannya  aspiratif,  rincian isinya  limitatif  dan  terlahir  dari  konfigurasi  politik  yang  demokratis. 2 Beberapa  tahun terakhir masalah korupsi mengalami perkembangan, ada modus baru secara normatif belum ada aturannya pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK).  Salah  satunya  adalah ‘memperdagangkan pengaruh’ atau trading in influence.
Secara  umum  istilah trading  in  influence menunjuk  perbuatan  dengan  maksud menjanjikan  pemberian  atau  penawaran  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  pada penyelenggara negara atau pejabat publik untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi istilah ini  menunjuk  suatu  tindakan  menjanjikan  penawaran  agar  seorang  pejabat  publik menyalahgunakan  wewenangnya.  Pada  umumnya  tindakan  ini  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki  relasi  dan  akses  terhadap  kekuasaan.    Indonesia  sebagai  negara  peserta United Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  belum  mengakomodasi  perdagangan pengaruh  ke  dalam  UU  PTPK,  kondisi  ini  menunjukan  ketertinggalan  Indonesia  dalam pengadopsian  ketentuan  internasional  karena  banyak  negara  peserta  yang  sudah  mengatur perdagangan  pengaruh  di  dalam  hukum  pidana  nasionalnya  terutama  di  Eropa. 3 Padahal praktik  ini  beberapa  tahun  terakhir  digunakan  untuk  pengambilan  kebijakan  publik  yang melanggar  moralitas  dan  patut  dihukum,  semisal  dalam  kasus  impor  daging  sapi,  kasus kuota impor gula, dan kasus saham Freeport.
Pada  beberapa  literatur  sekunder  menjelaskan  bahwa trading  in  influence memiliki cakupan  luas  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  penyuapan  dan  gratifikasi  karena  ada keterlibatan pemberi pengaruh yang berstatus pejabat publik, partai politik atau pihak yang mempunyai  kekerabatan  dengan  pemegang  kebijakan  sehingga  dapat  mempengaruhi  arah kebijakan sesuai  pesanan pemberi  pengaruh.  Lebih  tegasnya suap melibatkan pemberi  dan penerima  suap  yang  umumnya  dari  pihak  swasta  dengan  penyelenggara  negara  sedangkan trading in influence tidak selalu melibatkan dua pihak tetapi ada campur tangan pihak lain yang  dapat  menentukan  arah  kebijakan  penyelenggara  negara  tanpa  harus  menerima imbalan  seperti  yang  terjadi  dalam  suap.  Praktik  memperdagangkan  pengaruh  secara moralitas tidak dibenarkan sebab pengambilan kebijakan tidak sesuai peraturan perundang-
1 Arhjayati  Rahim  and  Noor  Asma,  “Analisis  Substansi  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi,” Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): 93-105, https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910.
2 Irma  Reisalinda  Ayuningsih  and  Febby  Mutiara  Nelson,  “Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan:  Suatu Perbandingan  Indonesia  Dan  Australia,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  246–261  https://doi.org: 10.26623/jic.v7i2.5142.
3 Ratna  Kumala  Sari  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  in  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 12–23, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
undangan  yang  berlaku  dan  menguntungkan  pribadi  atau  salah  satu  pihak  yang  terafiliasi dengan pemberi pengaruh. 4
Praktik trading  in  influence kerap  terjadi  di  lingkungan  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif disertai  dengan  atau  tanpa  imbalan sementara  secara  normatif  UU  PTPK  tidak dapat  menjeratnya  sehingga  merusak  tatanan  pemerintahan,  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 5 Beberapa  negara  menganggap  perdagangan  pengaruh  dalam  bentuk  lobi-lobi sulit untuk dikriminalisasi karena bagian dari praktik bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktik  lobi  pada  kenyataannya  menyimpang.  Khususnya  lobi  yang  berujung  pada keuntungan  materiil  dan  mengabaikan  kepentingan  umum. 6 Delik  ini  sudah  saatnya  diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan paling tepat mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh  adalah  melalui  revisi  UU  PTPK. 7 Hambatan  yang  berpotensi  muncul  adalah penolakan  dari  partai  politik  yang  menduduki  parlemen  kerap  menjual  pengaruh  pada pejabat eksekutif dalam proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran negara.
Penelitian  berhubungan  dengan  penelitian  ini  antara  lain  dari  Sembiring  (2020) membahas  pentingnya  mengkriminalisasi  perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  sebagai perbuatan  korupsi,  kelebihan  penelitian  ini  mengulas  pihak-pihak  yang  terlibat  praktik trading  in  influence, membahas  berbagai  kasus  yang  diungkap  penegak  hukum  dan penggunaan  instrument  hukumnya.  Namun  memiliki  kelemahan  tidak  menjelaskan bagaimana cara kriminalisasi  terhadap trading  in  influence yang selama ini dijerat  dengan pasal  suap. 8 Penelitian oleh  Viladelfia  (2021)  yang meneliti pemidanaan pelaku trading in influence oleh  pelaku  non  pejabat  publik,  penelitian  ini  kelebihannya  menganalisis penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap perbuatan trading in influence dinilai kurang tepat  karena  suap  berbeda  dengan  perdagangan  pengaruh  dan  mendorong trading  in influence segera dirumuskan kebijakan kriminalisasinya. kelemahannya belum merumuskan bagaimana kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan tidak menjelaskan hambatan  penegakan  hukumnya. 9 Selanjutnya  penelitian  Rumaday  (2021)  yang menjelaskan  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  perdagangan  pengaruh,  kelebihannya menguraikan trading  in  influence dalam  instrument  hukum  internasional  dikaitkan  dengan putusan  pengadilan  sehingga  dapat  menunjukan  norma  hukum  yang  digunakan  hakim
4 Reyhan  Rivelino,  Lastuti  Abubakar,Sudaryat,  Sudaryat,  “Penyelesaian  Kerugian  Investor  Dari  Praktik  Insider Trading  Di  Pasar  Modaldi  Indonesia” Jurnal  USM  Law Review ,  6,  No  3  (2023):  887-899  https://doi.org : 10.26623/julr.v6i3.7475.
5 Abdul Wahid, “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 34–51 https://doi.org 10.26623/julr.v6i1.5130.
6 Musfiratul Ilmi, “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2, (2022): 478-492https://doi.org : 10.26623/julr.v5i2.4940.
7 Hasrina  Nurlaily  and  Rusmilawati  Windari,  “Re-Formulasi  Ketentuan  Korupsi  Sektor  Swasta  Komparatif Indonesia  Dengan  New  Zealand,” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  131–142  https://doi.org  : 10.26623/jic.v7i1.3224.
8 Imentari  Siin  Sembiring,  Elly  Sudarti,  and  Andi  Najemi,  “Urgensi  Perumusan  Perbuatan  Memperdagangkan Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi,” Undang:  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (2020):  59–84  https://doi.org 10.22437/ujh.3.1.59-84.
9 Joice  Viladelfia  and  Rahel  Octora,  “Urgensi  Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Perdagangan  Pengaruh  (Trading  in Influence) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Dialogia Iuridica 13, no. 1 (2021): 16–32 doi.org/10.28932/di.v13i1.3660.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
dalam  mengadili  perkara  perdagangan  pengaruh  sedangkan  kelemahannya  belum menganalisis teknis penyusunan kebijakan kriminal bagi perbuatan trading in influence . 10 Penelitian  ini  secara  khusus  akan  menganalisis  kriteria trading  in  influence dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  sehingga  jelas  apakah  dapat  dirumuskan kebijakan kriminalnya atau tidak dan menjelaskan perbedaannya dengan suap. Selanjutnya penelitian  ini  membahas  perancangan  kebijakan  kriminal trading  in  influence ,  kebijakan kriminal  tersebut  mengacu  pada  kelemahan  undang-undang  pemberantasan  korupsi  yang belum  mengatur  modus  baru  sehingga  memiliki  manfaat  praktis  sebagai  bahan pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dan merumuskan kebijakan kriminalnya.

## 2. METODE
Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif,  penelitian hukum normatif    adalah  penelitian    yang    menggunakan    sumber    berupa  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  putusan  pengadilan,  teori  dan  doktrin  hukum    ahli  hukum. 11 Metode   analisis   menggunakan  teknik  kualitatif,  yaitu melakukan  penafsiran terhadap bahan-bahan    hukum    yang    telah    dikumpulkan, 12 penggunaan    metode    penafsiran (interpretasi)    ini    bertujuan    untuk    menafsirkan    hukum  dan  memberikan  penjelasan terhadap  perbuatan  hukum  dalam  hal  ini trading  in  influence yang  belum  memiliki pengaturan  secara  jelas.  Penelitian  ini  menggunakan  penarikan  kesimpulan  dengan  logika deduktif,  yaitu  Menyusun  kesimpulan  dari  pengetahuan  yang  bersifat  umum  untuk selanjutnya ditarik  kesimpulan  yang bersifat  khusus seperti menguraikan asas hukum dan menerapkannya pada analisis permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Trading  in  influence memiliki  arti  sebagai  perbuatan  sengaja  menjanjikan, menawarkan  atau  memberikan  kepada  seseorang  pejabat  publik  atau  orang  lain,  secara langsung  atau  tidak  langsung,  suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  agar menyalahgunakan pengaruhnya. 13 Korupsi dalam bentuk  seperti ini sudah cukup  sistemik dan  meluas  di  seluruh  daerah  secara  nasional, 14 tindakan  semacam  ini  dinilai  sebagai korupsi  dalam  bentuk  penyalahgunaan    kedudukan/pangkat  pada  level  pemerintahan
10 Moh Akil Rumaday, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 235–245 https://doi.org 10.20885/JLR.vol6.iss2.art2.
11 Elsi Safitri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak  Pengadaan  Sarana  Penunjang  NICU  Dan  Bedah  Saraf,” Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1  (2024):  144–162 https://doi.org 10.26623/julr.v7i1.8120.
12 Safitri and Taupiqqurrahman.
13 Muhammad  Yusril  Irza  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  “Urgensi  Pengaturan  Trading  in  Influence  Sebagai Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Tatanan  Hukum  Pidana  Indonesia,” Halu  Oleo  Law  Review 4,  no.  2  (2020):  219–238 https://doi.org :10.33561/holrev.v4i2.12209.
14 Anak Agung Made Agung Kusuma Wardana, “Harmonisasi Hukum Suap Pasif Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana” Jurnal  Kertha  Wicara Vol  13  No  1  Tahun  (2023).  667-676 https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p2.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
( misuse  of  public  office )  bagi  keuntungan    diri   sendiri  atau  orang  lain. 15 Untuk  itu  tindak pidana korupsi harus dapat diselesaikan baik melalui pencegahan maupun penindakan. 16
Ada  beberapa  cara  melakukan  perdagangan  pengaruh  misalnya  cara top  down atau vertical  dengan  memanfaatkan  kekuasaan  pemberi  pengaruh  menekan  seluas  mungkin pegawai negeri mengikuti permintaannya. Cara lainnya pemilik pengaruh menjadi perantara bagi swasta dan pegawai negeri, mengatur segala sesuatunya dengan rapi sampai keputusan yang dipesan dikeluarkan. Kedua cara ini kerap digunakan pihak swasta dan pegawai negeri pada berbagai proyek untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. 17
Salah  satu  kasus  yang  pernah  terjadi  adalah  perkara  suap  kuota  impor  daging  sapi antara  Presiden  Partai  Keadilan  Sejahtera  Luthfi  Ishaq  dengan  Ahmad  Fathanah  selaku anggota  yang  meminta  Kementerian  Pertanian  untuk  mengatur  kuota  impor  daging  sapi. Menteri  Pertanian  selaku  kader  Partai  mengikuti  permintaan  Presiden  dari  partai  yang membawanya  pada  posisi  Menteri  dengan  menambah  kuota  impor  bagi  perusahaan  yang dekat dengan ketua umum partai sehingga terjadilah kesepakatan penambahan kuota impor oleh Menteri Pertanian atas pengaruh ketua umum partai. Kasus ini menggambarkan bahwa pengambilan  keputusan  oleh  penyelenggara  negara  sarat  dengan  kepentingan  pihak-pihak tertentu  untuk  mengambil  keuntungan  secara  tidak  sah  yang  dapat  merugikan  Perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan.
Dalam UU Tipikor mengatur tindak pidana suap Pasal Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur suap adalah tindakan memberi/menjanjikan sesuatu dari swasta pada penyelenggara negara atau  pegawai  negeri.  Dalam  praktik  pemberantasan  korupsi,  Tindakan  mempengaruhi keputusan  kerap  dijerat  dengan  Pasal  11  karena  adanya  penerimaan  uang,  meskipun penerapan  aturan  ini  tidak  sepenuhnya  tepat  karena  pelaku  perdagangan  pengaruh  tidak melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  jabatannya  sebab  dirinya  bukanlah pegawai negeri.  Lebih  membahayakan jika trading in  influence tidak disertai  dengan suap tetapi pejabat yang dipengaruhi memenuhi permintaan pemberi pengaruh, pada kondisi ini ada  kelemahan  hukum  karena  pengambil  keputusan  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sebab tidak menerima pemberian.
Negara  Eropa  seperti  Prancis  dan  Spanyol  telah  mengatur  lebih  dulu  masalah perdagangan  pengaruh. 18 KUHP  Spanyol  mengatur trading  in  influence sebagai  tindak pidana penyuapan, di negara tersebut praktik menjual pengaruh dapat dilakukan secara pasif dan aktif namun bagaimanapun praktik yang digunakan hukum pidana Spanyol berlaku bagi
15 Eka Wirajuang Daurrohmah, Dekar Urumsah, and Yuni Nustini, “Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing  Digunakan  Untuk  Mendeteksi  Suap?,” Integritas:  Jurnal  Antikorupsi 7,  no.  2  (2021):  217–232: https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.
16 Arsya  Yustisia  Zahra  et  al.,  “Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Korupsi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1250–1261 https://doi.org : 10.26623/julr.v6i3.6758.
17 Anis  Lailatul  Fajriah,  Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  and  Made  Sugi  Hartono,  “Perdagangan  Pengaruh  (Trading  In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac),” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (2021): 554–563 https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149.
18 Julia Philipp, “The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws” (University of the Western Cape, 2009).
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
pihak  yang  memperdagangkan  pengaruh  baik  pejabat  publik  maupun  swasta.  Tidak  jauh berbeda  dengan Spanyol,  Prancis  mengakui  delik trading in  influence dalam  KUHP  tahun 1994. Delik ini dibagi dua bentuk yaitu trading in influence aktif yang terjadi dalam bentuk penawaran imbalan seseorang yang memiliki pengaruh pada pejabat  publik dan trading in influence pasif  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  mempengaruhi  pejabat  publik menerima  hadiah  atau  janji  menerima  manfaat  dari  pejabat  publik  yang  telah  dipengaruhi olehnya.
Lembaga pemantau korupsi mencatat upaya mempengaruhi pejabat publik dilakukan dengan  pola  broker,  vertikal  dan  horizontal. 19 Alkostar  menyebut  upaya  mempengaruhi kebijakan  publik  dapat  melalui  tekanan  yang  akan  mempengaruhi  sikap  seseorang  untuk menentukan  arah  kebijakannya,  tekanan  dapat  berupa  ekonomi  maupun  politik  yang membuat pejabat publik tidak kuasa menolaknya. 20
Berbagai  tekanan  ditujukan  untuk  mempengaruhi  keputusan  agar  sesuai  dengan kehendak  swasta  yang  memiliki  kepentingan  ekonomi  sehingga  menempuh  cara memanfaatkan pengaruh yang dimiliki tokoh  tertentu  untuk menguntungkannya. 21 Kondisi ini memunculkan adanya kegamangan penegakan hukum  karena belum terdapat  kebijakan kriminal yang dapat diterapkan secara legalistik.
Trading  in  influence memiliki  ciri  atau  kriteria  yang  layak  disebut  tindak  pidana korupsi,  beberapa  kriteria  tersebut  adalah  a)  adanya  subjek  hukum  orang  atau  korporasi yang  memiliki  pengaruh  pada  penyelenggara  negara  karena  kekuasaan,  uang,  ketokohan atau  hubungan  kekerabatan;  b)  adanya  penggunaan  pengaruh  yang  dimiliki  orang  atau korporasi  kepada  penyelenggara  negara  atau  pegawai  negeri  untuk  berbuat  sesuatu  atau tidak  berbuat  sesuatu  untuk  menyalahgunakan  kewenangannya  atau  bertentangan  dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; c) memiliki maksud  untuk mendapatkan suatu hal  atau manfaat yang tidak sesuai  dari pejabat  publik untuk kepentingan penghasut  atau orang  lain. Maksud mencerminkan pada kehendak atau niat jahat ( mens rea ) yang menjadi unsur  subjektif  tindak  pidana,  tidak  mungkin  ada  penggunaan  pengaruh  tanpa  maksud tertentu  yang  menguntungkan  para  pihak;  d)  pada  umumnya  dilaksanakan  oleh  tiga  pihak ( trilateral  relationship )  yaitu  pihak  pertama  selaku  pemberi  sesuatu  untuk  memperoleh keuntungan  dari  penyelenggara  negara  sedangkan  pihak  kedua  dan  ketiga  adalah  pemberi pengaruh dan penyelenggara pengambil keputusan.
Trading in influence telah menjadi bagian dari modus operandi tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga dalam praktik pengadilan telah banyak menggunakan Pasal  11  undang-undang  korupsi  dan  ketentuan  tentang  penyertaan  tindak  pidana.  Hal  ini dikarenakan  aturan  suap  paling  mudah  untuk  diterapkan  pembuktiannya  di  pengadilan
19 Sembiring, Imentari, Sudarti, and Najemi,.”
20 Donal Fariz et al., “Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional,” 2014.
21 Razananda  Skandiva  and  Beniharmoni  Harefa,  “Urgensi  Penerapan  Foreign  Bribery  Dalam  Konvensi Antikorupsi Di Indonesia,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 7, no. 2 (2021): 245–262 https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2
.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
terhadap  dugaan  perdagangan  pengaruh.  Penggunaan  ketentuan  pasal  suap  menjadi  norma yang paling mungkin untuk dibuktikan penegak hukum .
Penegak  hukum  perlu  memahami  bahwa  berbeda  antara trading  in  influence dengan suap,  karena  suap  pada  umumnya  dilakukan  oleh  dua  orang  yaitu  pemberi  dan  penerima suap.  Pemberi  suap  biasanya  berasal  dari  kalangan  swasta  yang  menginginkan  keputusan menguntungkan  dari  penyelenggara  negara  sehingga  memberikan  sejumlah  pemberian sedangkan trading in influence tidak persis demikian karena melibatkan minimal tiga pihak yaitu  pemberi  sesuatu,    pemilik  pengaruh  dan  penyelenggara  negara  dalam  konteks  ini pemberi  pengaruh  selain  mempengaruhi  penyelenggara  negara  juga  berperan  sebaga  calo yang  menjembatani  kepentingan  swasta  dengan  pegawai  negeri  konstruksi  perbuatan trading  in  influence berbeda  dengan  suap  sehingga  konstruksi  hukumnya  tidak  sama. Konstruksi perbuatan yang berbeda sejatinya penegak hukum tidak menerapkan pasal suap untuk  menjerat  mereka,  namun  dapat  dipahami  jika  tidak  dijerat  dengan  pasal  suap  maka para  pelaku  akan  terlepas  dari  pertanggungjawaban  hukum  dan  membuat  praktik  ini semakin massif.
Perdagangan pengaruh lekat  dengan korupsi sektor swasta yang merongrong pejabat publik  karena  tindakan  tersebut  tidak  mungin  terjadi  tanpa  adanya  kesepakatan transaksional  antara  pemberi  dari  pihak  swasta  dengan  pejabat  publik  yang  dekat  dengan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah institusi birokrasi pemerintahan. Artinya pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak tidak sepenuhnya berada di tangan pejabat publik, tetapi dapat dipengaruhi pihak lain di luar institusi bahkan terkadang menjadi agen penyalur kepentingan swasta dengan pejabat pengambil keputusan.
Penentuan keputusan kapan saja dapat diubah dan dianulir karena ada permintaan dari orang  kuat  dan  berpengaruh  seperti  ketua  umum  partai  politik,  CEO  Perusahaan  swasta, tokoh  dari  kalangan  tertentu  membuat  esensi  keputusan  publik  tidak  berpihak  pada kepentingan umum melainkan dapat  diatur sesuai pesanan dan kepentingan pihak tertentu. Kondisi demikian, disinyalir terjadi pada berbagai lembaga pemerintah utamanya berkaitan dengan proyek pengadaan barang, ekspor, impor dan rekrutmen pegawai. Posisi orang yang memperdagangkan pengaruh cukup menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan sehingga memiliki  harga  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  swasta  yang  menginginkan  kebijakan tersebut, pada kondisi demikian pejabat publik banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada  di  luar  kekuasaannya  karena  terikat  oleh  unsur  kepartaian,  kekerabatan  dan  faktor lain yang menjadi beban psikologis.
Praktik  perdagangan  pengaruh  disinyalir  bukan  hanya  dilakukan  oleh  seseorang  di luar  pemerintahan,  namun  terbuka  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  yang  memiliki jabatan  tinggi  terhadap  pejabat  yang  berada  di  bawah  kedinasannya.  Seorang  pegawai negeri  pasti  akan  mengikuti  apa  yang  dikatakan  atasannya  meskipun  tidak  sesuai  aturan untuk menjaga posisinya tidak bergeser atau tidak dipindahkan. Pada level yang lebih luas perdagangan pengaruh terjadi dalam bentuk intervensi misalnya lembaga eksekutif meminta pada  yudikatif  untuk  memutuskan  perkara  yang  dikehendaki  sesuai  keinginan  pemerintah
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
dengan mengandalkan pengaruh yang dimiliki pimpinan eksekutif, padahal yudikatif adalah lembaga  yang  independen  dan  mandiri  tidak  bisa  diatur  oleh  bidang  kekuasaan  lain. Kecurigaan merebaknya  praktik tersebut  membuat  negara perlu merespon  cepat  agar tidak menimbulkan dampak lebih meluas dalam praktik pemerintahan dan merugikan masyarakat karena  sekecil  apapun  penyimpangan  dilakukan  pemerintah,  pihak  yang  menjadi  korban adalah rakyat karena mereka yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan dari pengambilan keputusan  bukan  kelompok  atau  golongan  orang  tertentu  yang  dekat  dengan  pengambil kebijakan. 22
Apabila tidak terdapat suap, trading in influence tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi  sehingga  pelakunya  menjadi  tidak  dapat  dipidana  karena  terjadi  kekosongan hukum.  Padahal  pada  hakikatnya trading  in  influence merupakan delictum  sui  generis (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga trading in influence tetap dapat terjadi dengan atau  tanpa  suap.  Dalam  praktik  tidak  semua  perdagangan  pengaruh  diikuti  dengan pemberian suap karena bisa saja timbal balik yang diterima pemberi dan penerima pengaruh dari  pihak  pertama  diberikan  dalam  bentuk  lain  bukan  dalam  bentuk  uang,  barang  atau fasilitas.
Kelemahan  yang  ada  dalam  hukum  pidana  korupsi  disebabkan  oleh  perkembangan modus  operandi  korupsi  yang  bermetamorfosa  mengakali  kekosongan  hukum  dalam  UU PTPK, cara berhukum penuntut umum dan hakim yang hanya berkutat pada legalitas norma tidak  berani  melakukan  terobosan  hukum  mengadili trading  in  influence dengan  ratio decidendi  yang  mengacu  pada  prinsip  keadilan,  kemauan  politik  pemerintah  mengulur revisi UU PTPK karena dinilai perbaikan tersebut membahayakan kepentingan para politisi dalam menjalankan kekuasaan. Berbagai kelemahan ini membuat praktik menjual pengaruh semakin  massif  karena  pelaku  memahami  penegak  hukum  tidak  dapat  menjerat  dirinya dengan  ketentuan  korupsi  yang  ada  dalam  undang-undang.  Akumulasi  dari  berbagai kelemahan  ini  mendorong  pentingnya  merumuskan  kebijakan  criminal  terhadap  tindakan menjual  pengaruh  untuk  menjaga  kepentingan  publik  dalam  pengambilan  keputusan  yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas.

## 3.2 Kebijakan Kriminalisasi Trading in Influence
Usaha menanggulangi kejahatan terutama korupsi dari menjadi langkah  strategis dan penting,  artinya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  perlu  dimulai  dengan  perumusan kebijakan  pembaharuan  hukum  pidana.  Berkenaan  dengan  rumusan  kebijakan  Barda Nawawi    mengemukakan  dalam    penanggulangan    kejahatan    korupsi  dari  segi  kebijakan, reformasi  hukum  pidana  memiliki  dampak  sebagai  berikut  a)  menjadi  bagian    dari kebijakan  sosial   (usaha   upaya  untuk   mengatasi  masalah sosial dalam artian mencapai tujuan  nasional);  b)  menjadi  bagian    dari    kebijakan    kriminal    (untuk  memberikan perlindungan  bagi masyarakat, terutama mengatasi masalah kejahatan); c) menjadi bagian
22 Juandra  Juandra,  Mohd  Din,  and  Darmawan  Darmawan,  “Kewenangan  Hakim  Menjatuhkan  Pidana  Uang Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi  Yang  Tidak  Didakwakan  Pasal  18  UU  Tipikor,” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2 (2021): 442–460 https://doi.org : 10.26623/jic.v6i2.4235.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
dari  kebijakan  penegakan  hukum  (untuk  memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih efektivitas penegakan hukum). 23
Barda      Nawawi  Arief  menyebutkan,  proses  legislasi/formulasi/pembuatan  peraturan perundang-undangan  dalam  kerangka  kebijakan  kriminal  pada  esensinya  merupakan  tahap penegakan  hukum in  abstracto .  Proses  ini  menjadi  tahap  awal  yang  penting  dari  proses penegakan  hukum in  concreto .  Oleh karena itu, kekeliruan pada tahap  kebijakan  legislasi merupakan  kesalahan  strategis  yang  menjadi  penghambat  upaya  penegakan  hukum in concreto . Dikatakan demikian, penegakan hukum akan bergantung pada sejauhmana norma hukum  yang  menjadi  acuannya  mengatur  kriminalisasi  suatu  perbuatan.  Asumsinya semakin baik suatu undang-undang maka semakin baik pula praktik penegakan hukumnya.
Kebijakan  perumusa  hukum  pidana,  terutama  undang-undang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  memiliki  kelemahan  mendasar  karena  belum  mampu  mengakomodir berbagai  perkembangan  kejahatan  ekonomi  dan  bisnis  yang  mengalami  metamorfosa sehingga  secara  formal  banyak  tindakan  yang  bercorak  korupsi  namun  tidak  ada pengaturannya  dalam  undang-undang  sehingga  dinilai  sebagai  perbuatan  wajar  padahal secara  moral  dan  sosial  nyata  melanggar  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Praktik memperdagangkan  pengaruh  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  pihak-pihak  yang membutuhkan  keputusan  dari  pejabat  publik  menjadi  semakin  nyata  di  berbagai  aktivitas bisnis yang bertalian dengan kebijakan birokrasi. Oleh karena itu upaya mengkriminalisasi praktik  perdagangan  pengaruh  semakin  banyak  disuarakan  para  pegiat  anti  korupsi  karena melihat kelemahan dalam undang-undang korupsi.
Trading in influence dilakukan dengan berbagai cara baik oleh dua pihak maupun tiga pihak  yang  saling  menguntungkan  tanpa  kuatir  dijerat  dengan  hukum  pidana  karena. Berbagai keuntungan diberikan sesuai dengan kontribusi dan perannya memuluskan tujuan yang  ingin  dicapai  yaitu  keputusan  yang  menguntungkan.  Titik  kritis  dalam  tindakan  ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara atas keputusan yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan kewajibannya.
Pada  tindak  pidana  suap  setidaknya  pihak  yang  terlibat  hanya  ada  dua bilateral relationship sedangkan  pada trading  in  influence pihak  yang  terlibat  adalah trilateral relationship dan bilateral  relationship . Trirateral  relationship berarti  menggunakan modus   operandi dengan melibatkan tiga pihak yaitu pelaku pertama memberikan sesuatu demi  mendapat  keuntungan  dari  pejabat  publik  sedangkan  dua  pelaku  berperan  sebagai pengambil  kebijakan  termasuk  pemberi  pengaruh  dimana  posisinya  bisa  penyelenggara negara atau swasta. 24
Jika  mengacu  pada  UNCAC  unsur-unsur  perdagangan  pengaruh  sebagai  tindak pidana korupsi berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  poin  b  UNCAC  adalah pertama,  dengan sengaja, kedua,  permintaan  atau  penerimaan  manfaat, ketiga,  oleh  pejabat  publik atau
23 Abdullah Abdullah and Royyan Hafizi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1, no. 1 (2021): 1–8 https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i1.6.
24 Werdhiyani,  Ayu,  and  Parsa,  “Kriminalisasi  Trading  In  Influence  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.”
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
orang  lain,  keempat  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  kelima,  dari  keuntungan  yang tidak semestinya, keenam, untuk  dirinya  sendiri  atau  untuk   orang  lain dengan   tujuan agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut  menyalahgunakan  pengaruhnya  yang    nyata  atau seharusnya dengan  maksud  untuk  mendapatkan dari  lembaga  pemerintah  atau  lembaga publik  negara  pihak  suatu keuntungan yang tidak semestinya. 25
Tindak  pidana  suap  pihak  penerima  hadiah  berposisi  sebagai  pegawai  negeri, sementara yang menjual pengaruh tidak harus dari pegawai negeri tetapi dapat berasal dari swasta dan beragam posisi bersifat strategis. 26 Pengaruh yang diberikan atas dasar hubungan politik, bisnis, kekerabatan dan hubungan lain yang kuat.  Permasalahan ini tidak dapat lagi diabaikan  begitu  saja,  karena  berdampak  buruk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan melemahkan upaya penegakan hukum. 27
Trading  in  influence memiliki  karakter  yang  dekat  dengan  korupsi  dan  menjadi penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  sehingga  sepatutnya  dikenakan  sanksi pidana. 28 Melakukan  kriminalisasi  pada  suatu  perbuatan  selalu  diawali  dengan  adanya ketidaksesuaian  perbuatan  dengan  nilai  kebenaran  yang  diakui  secara  moral  oleh masyarakat, sehingga jika perbuatan dinilai tidak sesuai dengan moral dan kesusilaan maka negara  dapat  melakukan  kriminalisasi.  Usaha  menghukum  perbuatan  yang  tergolong  baru dalam  kejahatan  korupsi  memerlukan  pemahaman  terhadap  tipologi  dan  modusnya sehingga tidak menimbulkan over kriminalisasi di tengah masyarakat.
Kebijakan kriminal atas tindakan trading in influence menjadi langkah yang strategis dilakukan  dan  memastikan  setiap  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  tidak  luput  dari jerat  hukum  yang  harus  dipertanggungjawabkan,  usaha  melakukan  kebijakan  kriminal penting  direalisasikan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  mengatasi  masalah  korupsi yang terus berkembang setiap waktu. 29 Pembiaran terhadap upaya mempengaruhi keputusan penyelenggara  negara  berdampak  pada  terusiknya  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  karena segala keputusan harus bermuara pada kepentingan umum.
Kebijakan  kriminalisasi  terhadap  praktik trading  in  influence perlu  diawali  dengan usaha menginventarisasi unsur perbuatan melawan hukum yang dinilai bertentangan dengan hukum dan mens rea yang tercermin dalam sikap batin. Kedua hal ini cukup penting untuk mengkriminalisasi  perbuatan  dalam  suatu  undang-undang.  Rumusan  pasal trading  in
25 Rumaday,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terkait  Perdagangan  Pengaruh  (Trading  In  Influence)  Sebagai  Tindak Pidana Korupsi.”
26 Alvin  Saputra  and  Ahmad  Mahyani,  “Tinjauan  Yuridis  Trading  in  Influence  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,” Mimbar Keadilan , (2017), 80–89: https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201.
27 Muhamad Irfan Sofyana and Rocky Marbun, “Ratio Legis Dan Keberlakuan Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Korupsi,” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  3  (2023):  359–376 https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7104.
28 Mokhammad  Najih,  Fifik  Wiryani,  and  Kenny  Desinta  Saraswanti,  “Trading  Influence  as  the  Phenomenon  of the Corruption in Indonesia (Study of Application of UNCAC Principles of Trading Influence in Corruption Act Law in Indonesia),” in 2018 3rd International  Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018) (Atlantis Press, 2018).
29 Irvan Sebastian Iskandar and Teguh Kurniawan, “Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan:  Sebuah  Tinjauan  Literatur,” JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 5,  no.  2  (2020):  81–97 https://doi.org10.14710/jiip.v5i2.7690.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
influence harus  memperhatikan  adanya  bujukan,  permintaan,  arahan  dari  seseorang  yang memiliki  kemampuan  mempengaruhi  arah  kebijakan  penyelenggara  negara  untuk  tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan hukum dan dari pengambilan keputusan tersebut membuat dirinya mendapatkan keuntungan. Usulan rumusannya dapat dirumuskan sebagai berikut;
“Barang  siapa  memberikan  perintah  atau  arahan  karena  pengaruh  yang  dimikinya kepada  penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  penyelenggara  negara  tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya”
Rumusan ini menunjukan adanya perbuatan mengarahkan atau permintaan dari orang yang  memiliki  pengaruh  pada  penyelenggara  negara  untuk  mengambil  kebijakan  yang bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  dengan  atau  tanpa  penerimaan  sesuatu  artinya trading  in  influence tidak  wajib  mensyaratkan  adanya  penerimaan  sejumlah  uang,  barang atau fasilitas dari pemberi pengaruh atau pihak ketiga kepada penyelenggara negara.  Diatur demikian, karena perbuatan melawan hukumnya terletak pada  adanya pemberian pengaruh pada pejabat publik untuk mengambi keputusan yang bertentangan dengan hukum.
Kebijakan  kriminalisasinya  perlu  menempatkan trading  in  influence sebagai  tindak pidana  formil  yang  tidak  mensyaratkan  terjadinya  akibat  tindak  pidana,  melainkan  cukup terpenuhinya  unsur  delik  artinya  meskipun  seorang  penyelenggara  negara  tidak  mengikuti perintah atau arahannya maka pemberi pengaruh sudah dapat dijerat dengan pidana korupsi. Argumentasinya  berpijak  pada  dua  hal  (a)  berbahayanya  perbuatan  menjual  pengaruh karena  sifat  melawan  hukumnya  ( actus  reus )  terletak  pada  adanya  upaya  mempengaruhi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (b) sikap batin berupa niat  jahat  ( mens  rea )  telah  ada  pada  pihak  penjual  pengaruh  karena  jika  tidak  ada  yang mengarahkan  atau  memerintahkan  maka  penyelenggara  negara  tidak  akan  memutuskan sesuai  dengan  kehendaknya/pesanannya.  Bila  kedua  hal  ini  dapat  dibuktikan  pada  proses penyidikan  maka  penjual  pengaruh  dapat  dipidana  walaupun  penyelenggara  negara  tidak mengikuti arahannya.
Pentingnya menempatkan trading in influence sebagai delik formil karena praktik ini cukup  massif  diterapkan  oleh  oknum  swasta  dengan  penyelenggara  negara  sehingga perumusan  kebijakan  kriminalisasinya  perlu  sikap  yang  progresif.  Penerapan  delik  formil pada  dalam  kebijakan  criminal  yang  dinilai  massif  praktiknya  diharapkan  dapat  menjadi langkah  preventif  mewujudkan  birokrasi  pemerintahan  yang  bersih  sehingga  praktik tersebut dapat dibendung dan menurun angkanya.
Jika penyelenggara negara memenuhi perintah atau arahan maka harus dijerat dengan ketentuan trading in influence atau dengan pasal suap apabila disertai penerimaan uang atau barang.  Jadi  kriminalisasinya  tidak  hanya  terletak  pada  dilaksanakan  atau  tidaknya perintah/arahan saja melainkan telah adanya perbuatan mempengaruhi penyelenggara yang bertentangan  dengan  jabatannya  yang  dirumuskan  sebagai  delik  formil.  Namun  jika penyelenggara  negara  tidak  memenuhi  perintah  atau  arahan  maka  dirinya  tidak  dapat dipidana karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki niat jahat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
Konsep  kebijakan  criminal  di  atas  dinilai  cukup  adil  dan  realistis  karena menempatkan trading  in  influence sebagai  bagian  dari  korupsi  untuk  mengisi  kekosongan hukum  masalah illegal  influence .  Dikatakan  demikian  karena  kebijakan  kriminal  menjadi bagian  dari  kebijakan  sosial  pemerintah  mengatasi  masalah  kejahatan  korupsi  yang  tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi dan kekuasaan.
Indikasi  perdagangan  pengaruh  dapat  dilihat  pada  beberapa  aspek  yaitu  (a)  aspek psikologis penyelenggara negara tidak kuasa menolak permintaan, arahan atau perintah dari pemberi  pengaruh  (b)  aspek  kekuasaan,  pemberi  pengaruh  memiliki  kemampuan  untuk memberhentikan pengambil keputusan dari jabatannya karena relasi kuasa yang dimilikinya (c)  aspek  ekonomi,  baik  pemberi  maupun  penerima  pengaruh  memiliki  kesamaan  tujuan yaitu  mencari  dan  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak  patut  yang  melanggar  hukum. Ketiga  aspek  tersebut  seringkali  tersingkap  dalam  kasus  perdagangan  pengaruh  yang terungkap  di  pengadilan  dan  telah  menjadi  motivasi  pelaku  kejahatan.    Setiap  motivasi memiliki  tujuan  yang  mendorong  pelaku  merealisasi  dorongan  tersebut  dalam  suatu perbuatan  konkrit  meskipun  bertentangan  dengan  hukum,  jika  masalah  ini  tidak  segera dirumuskan dalam hukum pidana maka praktik pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan semakin massif.
Kebijakan  kriminal trading  in  influence sebagaimana  diuraikan  di  atas  sudah semestinya masuk dalam revisi Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor)  sehingga  penegak  hukum  tidak  ragu  mengadili  para penjual  pengaruh  ke  pengadilan  karena  normanya  telah  disiapkan  dalam  undang-undang . Dengan demikian usaha memberantas korupsi memiliki harapan keberhasilan dan perbaikan secara  signifikan. 30 Sekalipun  terjadi  perkembangan  di  berbagai  sektor  seperti  perizinan, penghindaran pajak dan mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara. 31
Tujuan  rancangan  amandemen  UU  Tipikor  tidak  hanya  memperbaiki  kekurangan dalam  UU  Tipikor  saat  ini,  tetapi  dalam  rangka  mengadopsi  semua  ketentuan  yang disyaratkan  UNCAC.  Konvensi  PBB  tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Korupsi menempatkan kejahatan  ini tidak  lagi sebagai  masalah lokal  (satu  negara  saja) tetapi  telah mernjadi  fenomena  internasional  yang  mempengaruhi  masalah  ekonomi  nasional  dan internasional. 32 Beberapa  bentuk  perbuatan  korupsi  yang  belum  diatur  dalam  UU  PTPK adalah  suap  di  kektor  publik  ( bribery  in  the  private  sector ),  penyuapan  asing  ( foreign bribery ) perdagangan pengaruh ( trading in influence ) memperkaya diri secara ilegal ( illicit enrichment ).  Berbagai  bentuk  kejahatan  ini  belum  ada  ketentuannya  dalam  UUPTPK sehingga  para  pelakunya  tidak  bisa  dijerat  dan  hukum  pidana  korupsi  padahal  tindakan mereka  telah  masuk  kategori  korupsi.  Kriminalisasi trading  in  influence menjadi  suatu
30 Kukuh  Sudarmanto,  Muhammad  Alvin  Cyzentio  Chairilian,  and  Kadi  Sukarna,  “Rekonstruksi  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 825– 840 https://doi.org/ 10.26623/julr.v6i2.7224.
31 Mispansyah  Mispansyah  and  Nurunnisa  Nurunnisa,  “Penyalahgunaan  Perizinan  Perkebunan  Sawit  Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 348–366 https://doi.org//10.26623/jic.v6i2.2700.
32 Wahid, “Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.”
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya
Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
keharusan  terhadap  orang-orang  yang  memiliki  pengaruh  dengan  penyelenggara  negara yang melanggar hukum dalam menjalankan kewajiban dalam jabatan publik.
Hukum  pemberantasan  korupsi  perlu  diperbaharui  sesuai  dengan  perkembangan tipologi kejahatan yang diaturnya karena undang-undang bersifat statis dan sulit mengikuti kemajuan  zaman.  Kelemahan  tersebut  harus  diperbaharui  dengan  upaya  rasionalisasi kebijakan  kriminalisasi  terhadap  modus-modus  baru  yang  belum  dikenal  secara  normatif, tanpa adanya usaha pembaharuan maka hukum pemberantasan korupsi akan tertinggal dari objek  yang  diaturnya.  Sebagai  negara  yang  meratifikasi  UNCAC  lndonesia  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  perdagangan  pengaruh dalam  hukum  nasionalnya  sehingga  kondisi  hukum  pidana  nasional  sejalan  dengan ketentuan hukum internasional.

## 4. PENUTUP
Kriteria trading in influence yaitu dilakukan oleh subjek hukum orang atau korporasi yang memiliki pengaruh yang bersumber dari kekuasaan, uang atau hubungan kekerabatan, pengaruh  digunakan  kepada  penyelenggara  negara  untuk  menyalahgunakan  kewenangan yang  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan,  memiliki  maksud untuk  kepentingan pemberi  pengaruh atau orang  lain, melibatkan tiga pihak yaitu pemberi sesuatu,  pemilik  pengaruh  dan  penyelenggara  negara  pengambil  keputusan.  Kebijakan kriminalisasi perbuatan trading in influence dilakukan dengan mengatur perbuatan tersebut dalam  revisi  Undang-Undang  No  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  No  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menetapkan  tindakan  membujuk, memerintahkan  atau  mengarahkan  penyelenggara  negara  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya  sebagai  tindakan  melawan  hukum  dan ditempatkan sebagai delik formil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Abdullah,  and  Royyan  Hafizi.  “Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan Tindak  Pidana  Korupsi.” Cerdika:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 1,  no.  1  (2021):  1–8. https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i1.6.
Ayuningsih,  Irma  Reisalinda,  and  Febby  Mutiara  Nelson.  “Perampasan  Aset  Tanpa Pemidanaan:  Suatu  Perbandingan  Indonesia  Dan  Australia.” Jurnal  Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 246–261.https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142 Daurrohmah,  Eka  Wirajuang,  Dekar  Urumsah,  and  Yuni  Nustini.  “Efektifkah  Audit Forensik  Dengan  Dukungan  Whistle-Blowing  Digunakan  Untuk  Mendeteksi  Suap?” Integritas: Jurnal
Antikorupsi
7, no. 2 (2021): 217–232. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2
Fajriah,  Anis  Lailatul,  Ni  Ketut  Sari  Adnyani,  and  Made  Sugi  Hartono.  “Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against  Corruption  (Uncac).” Jurnal  Komunitas  Yustisia 4,  no.  2  (2021):  554–563. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149
Fariz,  Donal,  Almas  Sjafrina,  Era  Purnama  Sari,  and  Wahyu  Nandang  Herawan.  “Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional,” 2014.
Ilmi,  Musfiratul.  “Penyitaan  Berbasis  Properti  Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Hasanuddin, 2022. Irza, Muhammad Yusril, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia.”
Halu Oleo Law Review 4, no. 2 (2020): 219–238
https://doi.org/ 10.33561/holrev.v4i2.12209.
Iskandar,  Irvan  Sebastian,  and  Teguh  Kurniawan.  “Gratifikasi  Di  Badan  Usaha  Milik Negara  Berdasarkan  Motif  Kecurangan:  Sebuah  Tinjauan  Literatur.” JIIP:  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 5, no. 2 (2020): 81–97 https://10.14710/jiip.v5i2.7690. Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan. “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi  Yang  Tidak  Didakwakan  Pasal  18  UU Tipikor.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  2  (2021):  442–460.  https://doi.org/ 10.26623/jic.v6i2.4235
Mispansyah,  Mispansyah,  and  Nurunnisa  Nurunnisa.  “Penyalahgunaan  Perizinan Perkebunan  Sawit  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 348–366 https://doi.org 10.26623/jic.v6i2.2700 Musfiratul  Ilmi,  Syamsuddin  Muchtar,  Amir  Ilyas,  “Penyitaan  Berbasis  Properti  Sebagai Upaya  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi” Jurnal  USM  Law  Review Vol  5  No  2  2022.  493-507  https://doi.org 10.26623/julr.v5i2.5197.
Najih,  Mokhammad,  Fifik  Wiryani,  and  Kenny  Desinta  Saraswanti.  “Trading  Influence  as the  Phenomenon  of  the  Corruption  in  Indonesia  (Study  of  Application  of  UNCAC Principles  of  Trading  Influence  in  Corruption  Act  Law  in  Indonesia).”  In 2018  3rd International  Conference  on  Education,  Sports,  Arts  and  Management  Engineering (ICESAME 2018) . Atlantis Press, 2018.
Nurlaily,  Hasrina,  and  Rusmilawati  Windari.  “Re-Formulasi  Ketentuan  Korupsi  Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 131–142. https://doi.org 10.26623/jic.v7i1.3224
Philipp, Julia. “The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws.” University of the Western Cape, 2009.
Rahim,  Arhjayati,  and  Noor  Asma.  “Analisis  Substansi  Pidana  Uang  Pengganti  Dalam Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi.” Gorontalo  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  93-105. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910
Reyhan  Rivelino,  Lastuti  Abubakar,Sudaryat,  Sudaryat,  “Penyelesaian  Kerugian  Investor Dari Praktik Insider Trading Di Pasar Modaldi Indonesia” Jurnal USM Law Review , 6, No 3 (2023) 887-899 https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7475..
Rumaday, Moh Akil. “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai  Tindak Pidana Korupsi.” Lex  Renaissance 6,  no.  2  (2021):  235– 245 https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art2.
Safitri,  Elsi,  and  Taupiqqurrahman  Taupiqqurrahman.  “Analisis  Tuntutan  Ganti  Rugi Akibat  Wanprestasi  Dalam  Kontrak Pengadaan  Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf.” Jurnal  USM  Law  Review 7,  no.  1  (2024):  144–162.  https://doi.org/ 10.26623/julr.v7i1.8120
Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani. “Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak
Pidana Korupsi.” Mimbar Keadilan , 2017, 80–89.
https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201
Sari,  Ratna  Kumala,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  “Kebijakan  Formulasi
Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Ade Mahmud, Dey Ravena, Chepi Ali Firman Zakaria Dhanila Citra, Widya Ismi
e-ISSN: 2621-4105
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Perbuatan  Trading  in  Influence Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1
(2020): 12–23. https:// doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.
Sembiring,  Imentari  Siin,  Elly  Sudarti,  and  Andi  Najemi.  “Urgensi  Perumusan  Perbuatan Memperdagangkan  Pengaruh  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi.” Undang:  Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 59–84. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84
Skandiva,  Razananda,  and  Beniharmoni  Harefa.  “Urgensi  Penerapan  Foreign  Bribery Dalam  Konvensi  Antikorupsi  Di  Indonesia.” Integritas:  Jurnal  Antikorupsi 7,  no.  2 (2021): 245–262.  https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2
Sofyana,  Muhamad  Irfan,  and  Rocky  Marbun.  “Ratio  Legis  Dan  Keberlakuan  Sosiologis Pembaharuan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (2023): 359–376. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7104 Sudarmanto,  Kukuh,  Muhammad  Alvin  Cyzentio  Chairilian,  and  Kadi  Sukarna. “Rekonstruksi  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Sebagai  Alternatif Pengganti  Pidana  Penjara.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  825–840. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224
Viladelfia,  Joice,  and  Rahel  Octora.  “Urgensi  Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Perdagangan Pengaruh  ( Trading  in  Influence )  Dari  Kalangan  Non  Pejabat  Publik  Dalam  Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dialogia  Iuridica 13,  no.  1  (2021):  16–32. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660
Wahid,  Abdul.  “Pemberlakuan  Hukum  Ekstradisi  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi.”
Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 34–51. https://doi.org 10.26623/julr.v6i1.5130
Werdhiyani, I, Gusti Ayu, and I Wayan Parsa. “Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2018): 1-14 https://doi.org/10.24843/KW.2023.v13.i1.p2.
Zahra,  Arsya  Yustisia,  Ani  Triwati,  Muhammad  Iftar  Aryaputra,  and  Feri  Abraham. “Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023):  1250–1261.  https://doi.org  : 10.26623/julr.v6i3.6758