## URGENSI CONTEMPT OF COURT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND
Ahsana Nadiyya
Universitas Negeri Semarang Email : ahsananadiyya82@gmail.com

## ABSTRACT
The implementation of the decisions of the State Administrative Court (PTUN) in positive law has been strengthened by using administrative and civil coercive measures in the form of imposition of forced  money.  However,  in  the  decision  execution  mechanism,  the  Administrative  Court  does  not have an executive body, so that the State Administration Officer is often disobedient and does not implement  the  Administrative  Court  decisions.  Thus,  citizens'  constitutional  rights  to  justice  that have been decided by the State Administrative Court can be threatened. This study aims to compare the PTUN system in Thailand and Indonesia and analyze the urgency of contempt of court action. This research uses normative research with a statutory approach and a comparative approach. The results  of  this  study  are  that  there  is  no  regulation  regarding  the  contempt  of  court  and  the executorial  institutions  of  the  Administrative  Court  decisions  in  Indonesia.  Meanwhile,  Thailand already has a contempt of court regulation and an executive body that functionally carries out the execution  of  litigants.  Therefore,  the  regulation and  implementation of  contempt  of  court to  State Administration Officials who do not implement the Administrative Court decisions is an urgency to increase the effectiveness of the execution of Administrative Court decisions in Indonesia.
Keywords:  Comparative  law,  Contempt  of  court,  Execution  of  decisions,  State Administrative Court.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  ( rechtsstaat )  sebagaimana  ditegaskan  pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah  satu  aspek  penting  yang  harus  ada  dalam  konsep  negara  hukum  adalah  adanya lembaga  peradilan  sebagai  salah  satu  bentuk  supremasi  hukum  ( supremation  of  law ). Secara  umum,  keberadaan  PTUN  dalam  suatu  negara  berfungsi  sebagai  pihak  yang berwenang  dalam  menyelesaikan  sengketa  antara  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dengan rakyat.  Adapun  pengaturan  sengketa  tata  usaha  negara  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun).
Dibentuknya PTUN menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah untuk melindungi warga masyarakat  yang  kepentingan  hukumnya  seringkali  terkalahkan  dengan  campur  tangan
pemerintah ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui PTUN masyarakat dapat menggugat Pejabat  TUN  guna  mendapatkan  tindakan  korektif  dari  PTUN 1 .  Namun,  pelaksanaan putusan  PTUN  yang  memerintahkan  tindakan  korektif  ini,  tidak  selalu  diikuti  oleh kepatuhan Pejabat TUN. Hal ini dikarenakan UU No. 5 Tahun 1986 menganut sistem self respect atau self obedience yaitu suatu sistem dengan dilaksanakannya putusan/penetapan PTUN  oleh  Pejabat  TUN  sangat  bergantung  pada  budaya  hukum  pejabat 2 .  Proses pelaksanaan  putusan  PTUN  setelah  UU  No.  5  Tahun  1986  direvisi  dengan  UU  No.  9 Tahun  2004  telah  menganut  sistem fixed  execution, yaitu  eksekusi  yang  pelaksanaannya dapat  dipaksakan  oleh  Pengadilan 3 .  Dimana  Pejabat  yang  bersangkutan  dapat  dikenai pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi  administratif.  Apabila  Pejabat  yang bersangkutan  tetap  tidak  melaksanakan  putusan  maka  akan  diumumkan  melalui  media massa cetak setempat oleh Panitera serta Pengadilan harus mengajukan hal tersebut kepada Presiden  untuk  memerintahkan  Pejabat  tersebut  melaksanakan  putusan  Pengadilan,  dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan 4 .
Dalam implementasinya putusan PTUN seringkali tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN. Sebagaimana terlihat dalam permasalahan yang terjadi antara PT. Solo Elpiji sebagai penggugat  melawan  Bupati  Purowejo  dalam  perkara  Nomor  043/G/2014/PTUN.SMG dimana  tergugat  tidak melaksanakan  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek sengketa dari kasus tersebut ialah sikap diam (fiktif negatif)  dari  Bupati  Purwerejo  terhadap  permohonan  izin  pendirian  Stasiun  Pengsisian Bahan Bakar Elpiji. Pada tanggal 17 September 2014, PTUN Semarang memenangkan PT. Solo  Elpiji.  Selanjutnya,  pihak  tergugat  mengajukan  banding  atas  perkara  tersebut  dan PTUN  Surabaya  memberikan  putusan  menguatkan  putusan  pada  tingkat  pertama. Pembacaan putusan PTTUN Surabaya pada tanggal 4 Februari 2015 dengan nomor perkara 09/B/2015/PT.TUN.SBY  kemudian  pihak  tergugat  tidak  mengajukan  upaya  kasasi  ke Mahkamah  Agung,  sehingga  perkara  nomor  043/G/2014/PTUN.SMG  telah  berkekuatan
1 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.144-145.
2 Tri Cahya Indra Permana, Urgensi  Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Untuk  Menjamin  Kepatuhan  Pejabat  TUN ,  Puslitbang  Hukum  dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hlm. 88.
3 Ibid. hlm.79.
4 Budi  Suhariyanto ,  Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  of  Court  untuk  Efektifitas  Pelaksanaan  Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1).
hukum  tetap.  Akan  tetapi,  tergugat  tidak  kunjung  melaksanakan  putusan  PTUN  perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG.
Berdasarkan kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada PTUN tidak  mencapai  tujuan  dan  asas  hukum  yang  pasti  (kepastian  hukum).  Kondisi ketidakpatuhan  Pejabat  TUN  dalam  melaksanakan  putusan  peradilan  adalah  bagian  dari upaya  menentang  kekuasaan  kehakiman  yang  merupakan  institusi  yang  berwenang menyelesaikan perselisihan sesuai konsep negara hukum. Jika Pejabat Pemerintahan tidak memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan PTUN, maka dalam hal ini hak- hak konstitusional warga negara akan tercederai.
Keberadaan  PTUN  merupakan  kepentingan  banyak  negara  terutama  bagi  negara yang menerapkan sistem hukum rechtstaat , salah satunya adalah Thailand. Peradilan Tata Usaha  Negara  Thailand  dapat  melakukan  eksekusi  dengan  menggunakan  Hukum  Acara Perdata  secara mutatis  mutandis terhadap  harta  kekayaan  yang  bersangkutan  (tergugat PTUN) 5 .  Berbeda  dengan  Indonesia,  dalam  struktur  Kementrian  Kehakiman  Thailand memiliki Legal Execution Department untuk menangani hasil putusan terhadap pihak yang berperkara 6 .  Selain  itu,  jika  pihak  yang  bersangkutan  tidak  melaksanakan  putusan pengadilan dapat dijatuhi pidana dengan alasan contempt of court 7 .
Mengingat  penelitian  yang  berkaitan  dengan  urgensi contempt  of  court telah beberapa  kali  dikaji  sebelumnya,  yakni:  1)  Penelitian  oleh  Fatria  Khairo  yang memfokuskan  pada  urgensi contempt  of  court untuk  meningkatkan  wibawa  PTUN  di Indonesia; 8 2) Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhariyanto yang memfokuskan pada urgensi  kriminalisasi contempt  of  court untuk  menunjang  efektifitas  eksekusi  putusan PTUN; 9 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fajar R.D. Miarsa, dkk. berfokus pada contempt of  court dengan  membandingkan  pelaksanaan  putusan  PTUN  antara  Indonesia  dan
5 Ahmad Sukardja dan Tim, Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok , 2009, hlm. 14.
6 Legal  Execution  Department  Ministry  of  Justice  Thailand, Country  Report  for  the  Meeting  of  Director- General of Civil Case Enforcement Agencies , pada tanggal 28 Juli 2015 di Bangkok, Thailand, hlm. 2.
7 Ahmad Sukardja dan Tim, Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok , 2009, hlm. 10.
8 Fatria Khairo, Urgensi Contempt of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia , Lex Librum, 2017, 4 (1).
9 Budi  Suhariyanto, Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  of  Court  untuk  Efektifitas  Pelaksanaan  Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1).
Prancis 10 .    Penelitian  ini  memiliki  kesamaan  tema  yakni  terkait contempt  of  court dalam pelaksanaan  putusan  PTUN.  Namun,  penelitian  ini  lebih  menekankan  kepada  urgensi contempt of court dengan membandingkan antara mekanisme pelaksanaan putusan PTUN di  Indonesia  dan  Thailand.  Mengingat  kelebihan  dari  peradilan  tata  usaha  negara  di Thailand  penulis  tertarik  untuk  membandingkan  mekanisme  pelaksanaan  putusan  PTUN Indonesia  dengan  Thailand.  Dengan  membandingkan  mekanisme  antara  Indonesia  dan Thailand  diharapkan  dapat  memberi  gambaran  mengenai  kelebihan  dan  kelemahan eksekusi putusan PTUN untuk kemudian dapat menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan konsep pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  materi  dan  substansi  penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa  perbandingan  pelaksanaan  putusan  PTUN  antara  Indonesia  dengan Thailand?
2. Bagaimana  urgensi  penerapan contempt  of  court terhadap  efektivitas pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia?

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative approach ). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dikaji 11 .  Adapun  pendekatan komparatif  dilakukan  dengan  membandingkan  undang-undang  atau  peraturan  dari  suatu negara  dengan  undang-undang  atau  peraturan  dari  satu  atau  lebih  negara  dalam  hal  yang sama 12 .  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer dan sekunder yang menggunakan teknik studi kepustakaan.
10 Fajar  R.D.  Miarsa,  dkk., Contempt  of  Court  dalam  Pelaksanaan  Putusan  PTUN:  Suatu  Perbandingan Indonesia dan Pranci s, Journal of Judicial Review, 2021, 23 (1).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.
12 Ibid.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbandingan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dengan Thailand

## 1. Pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia
Mengenai putusan pada PTUN, telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No.  9  Tahun  2004.  Putusan  pada  PTUN  dapat  dibedakan  menjadi  4  (empat)  kategori, yaitu: 13
a) Putusan  Pokok,  yaitu  pernyataan  batal  atau  tidak  sah  keputusan  administrasi negara yang disengketakan.
b) Putusan  Tambahan,  jika  gugatan  dikabulkan,  maka  dalam  putusan  tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Kewajiban tersebut berupa: a) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan; b.) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru.
c) Putusan Remidial (pemulihan), yaitu bertujuan untuk memulihkan akibat yang telah  ditimbulkan  oleh  keputusan  pemerintah  yang  dinyatakan  batal  atau  tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi.
d) Putusan  Penguat  (pengefektifan),  yaitu  putusan  sebagai  alat  pemaksa,  agar putusan  yang  bersifat  kondemnatoir  dapat  terlaksana,  yaitu:  a.)  Kewajiban pembayaran  sejumlah  uang  paksa;  b.)  Penjatuhan  sanksi  administratif;  c.) Perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa  cetak;  d.)  Mengajukan  kepada  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintah  tertinggi  untuk  memerintahkan  pejabat  tersebut  melaksanakan putusan  pengadilan;  e.)  Mengajukan  kepada  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Pelaksanaan Putusan PTUN merupakan aturan mengenai prosedur dan persyaratan yang  digunakan  oleh  perlengkapan  negara  dengan  tujuan  untuk  membantu  pihak  yang berkepentingan  menjalankan  putusan  hakim  apabila  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan 14 . Dalam pelaksanaan Putusan PTUN, Indonesia  mengenal  berbagai  bentuk  eksekusi  pengadilan  diantaranya  adalah  eksekusi
13 Irfan  Fachrudin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah ,  Alumni,  Jakarta, 2004, hlm. 3.
14 R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 105.
otomatis,  eksekusi  hierarkis,  dan  eksekusi  upaya  paksa.  Hal  yang  menjadi  perbincangan umum  oleh  para  sarjana  hukum  Indonesia  adalah  bahwa  aturan  yang  terkait  putusan  dan eksekusi  tersebut  hanya  bersifat  normatif  tanpa  adanya  kekuatan  institusional  yang  turut mendukung terselenggaranya eksekusi oleh pengadilan, karena Indonesia merupakan salah satu  negara  yang  tidak  memiliki  Lembaga  eksekutorial  PTUN  untuk  menangani putusannya.

## 2. Perbandingan  mekanisme  pelaksanaan  putusan  PTUN  Indonesia  dengan Thailand
Meskipun  sistem  pemerintahan  Thailand  berbeda  dengan  Indonesia,  Thailand menganut  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( rechstaat )  dengan  pengaruh  yang  kuat  dari Anglo-Saxon ( rule of law ). Adapun persamaan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan administrasi  antara  keduanya  adalah  baik  Indonesia  maupun  Thailand  menggunakan mekanisme  upaya  paksa  agar  dipatuhinya  putusan  PTUN  negara  oleh  tergugat.  Dimana mekanisme  yang  digunakan  adalah  melalui  uang  paksa  ( dwangsom )  dan  mekanisme perintah  kepada  pejabat  administrasi  diatasnya  untuk  kemudian  memerintahkan  kepada Pejabat TUN yang bersangkutan untuk menjalankan putusan Pengadilan 15 .
Perbedaan  yang  sangat  mendasar  pada  mekanisme  pelaksanaan  putusan  PTUN antara  Indonesia  dengan  Thailand  adalah  bahwa  di  Thailand  terdapat  Lembaga  Eksekusi ( Legal  Execution  Department ).  Lembaga  Ekekusi  ini merupakan  lembaga  yang  di  bawah Kementrian  Kehakiman  ( Minister  of  Justice )  dan  berada  dalam  Klaster  Peradilan Administrasi.  Lebih  lanjut  perbedaan  mekanisme  pelaksanaan  Putusan  PTUN  antara Indonesia dan Thailand adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand.
Indonesia Thailand Uang  paksa  diterapkan  dalam  hal tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Uang paksa diterapkan apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk  membayar  sejumlah  uang  atau penyerahan  barang  dan  menyangkut suatu  perintah  untuk  melakukan  atau
15 Firzhal  Arzhi  Jiwantara  dan  Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo, Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  PTUN  dan Implikasi dalam Pelaksanaannya , Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 2014, 11 (4), 172.
tidak melakukan suatu perbutan terkait kontrak  administrasi.  Dalam  hal  ini,
penggunaan  mekanisme  uang  paksa  di Thailand  lebih  luas  penerapannya dibandingkan dengan di Indonesia. Digunakan mekanisme sanksi administratif  bagi  pejabat  TUN  yang tidak  bersedia  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengatur  sanksi  dengan  menyebutkan bahwa pengadilan memerintahkan pimpinan  pejabat  administrasi  yang bersangkutan  untuk  melakukan  suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Selain  itu  juga  diatur  mengenai tindakan  disipliner  bagi  pejabat  TUN yang  tidak  taat  pada  persidangan maupun  tidak  mengindahkan  perintah hakim. Tidak diatur Putusan mengenai pembatalan keputusan  pejabat  tata  usaha  negara harus  diumumkan  dalam  lembaran negara ( Gaverment Gazette ).
Belum jelas, mengingat belum terdapat pengaturan pelaksanaan terkait dengan uang paksa ( dwangsom) Pengadilan  dapat  melakukan  eksekusi dengan  menggunakan  Hukum  Acara Perdata secara mutatis mutandis
terhadap harta kekayaan yang bersangkutan (tergugat PTUN). Menggunakan  mekanisme  publikasi
media massa untuk memberikan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan. Tidak diatur Tidak diatur Dikenal mekanisme penghinaan terhadap  institusi  peradilan  ( contempt of  court )  bagi  para  pihak  yang  tidak melaksanakan perintah pengadilan.

## Sumber: Mohammad Afifudin Soleh, 2018
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia dengan Thailand  memiliki  beberapa  persamaan  dan  perbedaaan.  Kemudian  dari  perbandingan antara persamaan dan perbedaan kedua negara, diperoleh analisis bahwa terdapat beberapa konsep penting yang digunakan Thailand untuk mengefektifkan upaya paksa pelaksanaan putusan  peradilan  tata  usaha  negaranya.  Konsep  yang  dimaksud  merupakan  bentuk
ketegasan  untuk  mewujudkan  jaminan  kepastian  akses  keadilan  administratif  bagi  warga negaranya, diantaranya yakni:
Pertama,  Thailand  sudah  memiliki  lembaga  eksekutorial  yang  secara  fungsional melaksanakan  eksekusi  kepada  pihak  yang  berpekara,  sedangkan  di  Indonesia  belum terdapat  lembaga  eksekutorial  putusan  PTUN.  Kedua,  mengenai  kewenangan  peradilan administrasi  Thailand  untuk  melaksanakan  eksekusi  riil  terhadap  putusan  peradilan administrasi  yakni  dengan  menggunakan  Hukum  Acara  Perdata  secara mutatis  mutandis terhadap  harta  kekayaan  yang  pejabat  tata  usaha  negara  yang  mengabaikan  putusan peradilan.  Dalam  konsep  ini  juga  jelas  bahwa  ekseksui  harta  kekayaan  tersebut  adalah harta  pribadi  dari  pejabat  TUN  yang  melanggar  bukan  keuangan  negara  yang  dimiliki lembaga  publik  tempat  Pejabat  TUN  bekerja.  Ketiga,  Thailand  memiliki  mekanise contempt  of  court bagi  Pejabat  TUN  yang  tidak  patuh  terhadap  perintah  peradilan  dapat dikenai sanksi serius yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan displiner  terhadap  pejabat  TUN  yang  bersangkutan  dengan  perkara,  atau  tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan contempt of court .
B. Urgensi  penerapan  contempt  of  court  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  putusan PTUN di Indonesia
Secara  etimologis, contempt  of  court terdiri  dari  dua  kata,  yakni contempt dan court . Contempt diartikan  sebagai  melanggar,  menghina,  memandang  rendah.  Kata court diartikan  sebagai  pengadilan.  Dari  pengertian  tersebut  secara  singkat contempt  of  court dapat  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  melanggar,  menghina,  memandang  rendah pengadilan 16 .  Lilik  dan  Budi  secara  konseptual  memberikan  batasan  pengertian contempt of  court yaitu  “tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  terlibat  dalam  suatu proses  perkara  maupun  tidak,  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  dilakukan  perbuatan secara  aktif  maupun  pasif,  merendahkan  kewibawaan  dan  martabat  pengadilan  atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan pengadilan” 17 .
Bentuk  perbuatan  dari contempt  of  court sendiri  sampai  saat  ini  masih  belum bersifat pasti. Komisi Yudisial telah melakukan survei persepsi secara tertutup kepada para
16 Lilik  Mulyadi  dan  Budi  Suharyanto, Contempt  of  Court  di  Indonesia:  Urgensi,  Norma,  Praktik,  dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2016, hlm.77.
17 Ibid. hlm. 88.
hakim  di  tingkat  pertama,  mengenai  perbuatan  apa  saja  yang  bisa  disebut  atau dikategorikan sebagai contempt of court , diperoleh hasil antara lain sebagai berikut: 18
1) Membuat onar atau gaduh di pengadilan ( misbehaving in court ).
2) Mengalangi  atau  mengabaikan  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  ( disobeying court order ).
3) Demonstrasi yang mengganggu proses persidangan ( obstracting justice ).
4) Terror/ ancaman/ intimidasi ( obstracting justice ).
5) Pencemaran   nama   baik   hakim   atau   pengadilan ( scandalising court ).
6) Kekerasan fisik terhadap Hakim ( obstracting justice ).
7) Perusakan sarana dan prasarana pengadilan ( misbehaving in court ).
8) Komentar  berlebih  terhadap  proses  pengadilan  maupun  putusan  yang  belum berkekuatan hukum tetap ( subjudice rule ).
Pembentuk  Undang-Undang  mengharapkan  Badan/Pejabat  TUN  melaksanakan putusan  secara  sukarela.  Namun,  keberhasilan  pelaksanaan  putusan itu  sangat  bergantung pada  wibawa  pengadilan  dan  kesadaran  hukum  para  pejabat 19 .  Tidak  dilaksanakannya putusan PTUN dapat dikategorikan dalam sebagai bentuk menghalangi atau mengabaikan putusan  berkekuatan  hukum  tetap  ( disobeying  court  order ).  Akibat  dari  tidak dilaksanakannya  putusan  PTUN  yakni  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  kepada lembaga  pemerintah,  lembaga  peradilan  serta  aparatur  negara.  Kondisi  tersebut  sejatinya mencerminkan  kurangnya  wibawa  dalam  proses  penegakan  hukum  di  PTUN.  Pengadilan dalam konteks negara hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Padahal eksistensi Pengadilan TUN sebagai wadah untuk melindungi hak-hak individu dan warga masyarakat  dari  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  atau  tindakan  sewenang-wenang pejabat pemerintahan.
Beberapa  problem  yang  menjadi  temuan  dari  penelitian  Puslitbang  Hukum  dan Peradilan  Mahkamah  Agung  tahun  2010  menguraikan  bahwa  sehubungan  dengan  upaya eksekusi putusan Pengadilan TUN yang belum diatur secara jelas dalam UU Peratun yakni pertama,  mekanisme  eksekusi  yang  ditempuh  masih  mengambang  serta  tidak  terdapat
18 Bahan pelatihan Training of Trainer Program Klinik Etik dan Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada tanggal 12-15 Maret 2018, di Bandung.
19 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Raja Grafndo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 99.
penyelesaian  akhir  dalam  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  TUN  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  ketika  Presiden  mendiamkan  upaya  terakhir  yang  dilakukan  oleh Ketua  PTUN.  Permasalahan  semacam  ini  pun  dihadapkan  pada  model  eksekusi  melalui instansi  atasan  yang  selama  ini tidak  dapat  dijalankan.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa, pelaksanaan  putusan  PTUN  bukan  merupakan  bagian  dari  fungsi  PTUN,  tidak  seperti lembaga  peradilan  seperti  peradilan  perdata,  peradilan  pidana,  peradilan  agama,  di  mana pelaksanaan  atau  eksekusi  putusan  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  itu  sendiri. Kedua,  mengenai  uang  paksa,  terhadap  siapa  uang  paksa  itu  dibebankan,  dan  berapa jumlah  uang  yang  harus  dibayar,  dari  mana  sumber  pembiayaannya  apabila  dibebankan kepada instansi atau badan pemerintahan pejabat TUN tersebut. Ketiga, problem eksekusi putusan  Pengadilan  TUN  terkait  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  khususnya  bagi Bupati  atau  Walikota  sebagai  Pejabat  TUN  yang  tidak  pernah  mengakui  dirinya  sebagai bawahan dari Gubernur 20 .
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  lemahnya  eksekusi  putusan  Pengadilan  TUN yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  adalah  pertama,  ketiadaan  aturan  hukum  yang memaksa  bagi  Pejabat  TUN  untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  TUN  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Kedua,  faktor  amar  putusan  hakim  yang  tidak  mencamtumkan pembayaran  sejumlah  uang  paksa  apabila  pejabat  TUN  yang  bersangkutan  tidak melaksanakan  putusan  Pengadilan.  Ketiga  adalah,  faktor  kepatuhan  pejabat  TUN  dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 21 .
Pranata contempt  of  court dalam  UU  Peratun  sendiri  sebenarnya  telah  dianut sebagaimana  tersirat  dari  ketentuan  Pasal  69  UU  Peratun  jo.  Pasal  217  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  mengisyaratkan  setiap  orang  dalam  ruang persidangan  wajib  menunjukkan  sikap,  perbuatan,  tingkah  laku,  dan  ucapan  yang menjunjung  tinggi  wibawa,  martabat,  dan  kehormatan  Pengadilan  dengan  menaati  tata tertib  persidangan.  Dimana  setiap  orang  yang  tidak  taat  kepada  tata  tertib  persidangan dapat  dilakukan  kepadanya  sebuah  penuntutan,  jika  pelanggaran  itu  merupakan  tindak pidana 22 . Namun ketentuan Pasal 69 UU Peradilan TUN jo. Pasal 217 KUHP ini sangatlah
20 Lilik  Mulyadi  dan  Budi  Suharyanto, Contempt  of  Court  di  Indonesia:  Urgensi,  Norma,  Praktik,  dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2016, hlm. 168-169.
21 Ibid. hlm. 169.
22 Enrico Simanjuntak, Prospek Ombudsman Republik Indonesia  dalam Rangka Memeperkuat  Pelaksanaan Ekesekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014, 3 (2), 174.
sulit  atau  bahkan  tidak  bisa  digunakan  untuk  meningkatkan  daya  paksa  pelaksanaan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya terhadap putusan PTUN.
Kriminalisasi contempt  of  court terhadap  Pejabat  TUN  yang  tidak  patuh  terhadap putusan  Pengadilan  TUN  sendiri  dapat  dilakukan  melalui  3  (tiga)  pilihan  cara.  Pertama, melalui  revisi  UU  Peratun  dengan  menambahkan  ayat  tentang  ancaman  pemidanaan terhadap  Pejabat  TUN  yang  tidak  melaksanakan  putusan  Pengadilan  TUN  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht) .  Kedua,  melalui  revisi  KUHP  dimana  dimasukkan pula  tentang  pengabaian  putusan  pengadilan  termasuk  dalam contempt  of  court .  Ketiga, melalui  pembentukan  undang-undang  khusus  tentang contempt  of  court 23 . Dalam  hal  ini, undang-undang khusus diperlukan mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan contempt  of  court serta  jenis  sanksinya  yang  lebih  variatif  dibandingkan  dengan  tindak pidana  umum.  Selain  itu  hukum  acara  dan  penegak  hukum  yang  menanganinya  (satuan polisi pengaman peradilan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana contempt of  court .  Sehingga  undang-undang  tentang contempt  of  court mendatang  ( ius constituendum )  mempunyai  legitimasi  untuk  dijadikan  sebagai lex  spesialis .  Undang- undang khusus ini harus mengatur secara komprehensif kategorisasi contempt of court baik yang  berbentuk criminal  contempt maupun civil  contempt sehingga  ruang  lingkup penerapannya tidak sebatas saat persidangan dan di dalam pengadilan, tetapi juga meliputi di luar pengadilan a quo pelaksanan putusan pengadilan 24 .
Penggunaan  kebijakan  hukum  pidana  melalui  kriminalisasi terhadap  Pejabat TUN yang  tidak  patuh  terhadap  pelaksanaan  putusan  PTUN  dapat  memberikan  akses  keadilan pada  warga  negara  yang  telah  dikabulkan  gugatannya.  Pengenaan  tindakan contempt  of court terhadap  Pejabat  TUN  yang  tidak  patuh  terhadap  putusan  Pengadilan  TUN  juga sesuai  dengan  asas ultimum  remedium yaitu  hukum  pidana  dijadikan  sebagai  sarana terakhir ketika upaya hukum lain (administratif dan perdata) tidak mampu lagi digunakan untuk  memberikan  kepastian  perlindungan  hukum.    Hal  ini  penting  untuk  menjamin  hak asasi  manusia  warga  negara  yang  telah  dikabulkan  gugatan  keadilannya  oleh  hakim  atas
23 Budi  Suhariyanto, Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  of  Court  untuk  Efektifitas  Pelaksanaan  Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Konstitusi, 2019, 16 (1), 205.
24 Lilik  Mulyadi, Urgensi  dan  Prospek  Pengaturan  (ius  constituendum)  UU  tentang  Contempt  of  Court Untuk  Menegakkan  Martabat  dan  Wibawa  Pengadilan ,  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah Agung, Jakarta, 2015, hlm. 201.
kesalahan  Pejabat  TUN  merupakan  bagian  penting  penegakan  hak-hak  konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  PTUN  di  Indonesia  dan  Thailand  memiliki perbedaan.  Thailand  sudah  memiliki  lembaga  eksekutorial  yang  secara  fungsional melaksanakan eksekusi kepada pihak yang berpekara, sedangkan di Indonesia masih belum terdapat  lembaga  eksekutorial.  Dalam  pelaksanaan  hukumnya,  Thailand  telah  memiliki regulasi bagi pihak yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan ( contempt of court ), sedangkan  di  Indonesia  belum  terdapat  aturan  terkait  hal  tersebut.    Permasalahan  utama dalam  mekanisme  eksekusi  putusan  PTUN  di  Indonesia  adalah  tidak  dilaksanakannya putusan  PTUN  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  belum ada peraturan yang jelas dan spesifik terkait sanksi bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan PTUN, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, tidak  ada  lembaga  eksekutorial  negara  yang  khusus  didirikan  untuk  menangani permasalahan  eksekusi  peradilan  di  Indonesia,  serta  belum  adanya  peraturan  mengenai contempt of court .
Upaya  hukum  administratif  dan  perdata  sejatinya  telah  digunakan  dalam mekanisme  eksekusi  putusan  PTUN.  Namun,  untuk  mengatasi  tidak  dilaksanakannya putusan  PTUN  diperlukan  upaya  paksa  dari  hukum  pidana  sebagaimana  asas ulltimum remedium .  Pengaturan  mengenai  c ontempt  of  court menjadi  sebuah  urgensi  sebagai ancaman bagi Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Melalui pengaturan contempt  of  court ,  efektifitas  pelaksanaan  putusan  PTUN  dapat  ditingkatkan.  Sehingga dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum atas hak konstitusional bagi warga negara.

## B. Saran
Kriminalisasi contempt  of  court terhadap  Pejabat  TUN  yang  tidak  patuh  terhadap putusan Pengadilan TUN dapat dilakukan melalui 3 (tiga) alternatif cara. Pertama, melalui revisi  UU  Peratun  dengan  menambahkan  ayat  tentang  ancaman  pemidanaan  terhadap Pejabat  TUN  yang  tidak  melaksanakan  putusan  Pengadilan  TUN  yang  telah  memiliki
kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht) .  Kedua,  melalui  revisi  KUHP  yang  memuat  tentang pengabaian  putusan  pengadilan  termasuk  dalam contempt  of  court .  Ketiga,  melalui pembentukan undang-undang khusus tentang contempt of court .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Jakarta, 2004.
Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, Contempt of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, dan Permasalahannya , Alumni, Bandung, 2016.
Lilik  Mulyadi, Urgensi  dan  Prospek  Pengaturan  (Ius  Constituendum)  UU  tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan , Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 2015.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2014.
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Raja Grafndo Persada, Jakarta, 2005.
Tri  Cahya  Indra  Permana, Urgensi  Pengaturan  (Ius  Constituendum)  Eksekutabilitas Putusan  PTUN  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Untuk  Menjamin Kepatuhan  Pejabat  TUN ,  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah Agung, Jakarta, 2015.
B. Jurnal:
Eddy  Rifai, Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat  (Polmas)  oleh  FKPM  dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung , Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 45.
Budi  Suhariyanto,  “Urgensi  Kriminalisasi  Contempt  of  Court  untuk  Efektifitas
Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.1, 2019.
Enrico  Simanjuntak,  “Prospek  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Rangka Memeperkuat  Pelaksanaan  Ekesekusi  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha Negara”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 2, 2014.
Fajar R.D. Miarsa, dkk. “Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis”, Journal of Judicial Review, Vol. 23, No.1, 2021.
Fatria  Khairo,  “Urgensi  Contempt  of  Court  dalam  Meningkatkan  Wibawa  Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, Lex Librum, Vol. 4, No. 1, 2017.
Firzhal  Arzhi  Jiwantara  dan  Gatot  Dwi  Hendro  Wibowo,  “Kekuatan  Eksekutorial Putusan  PTUN  dan  Implikasi  dalam  Pelaksanaannya”,  Jurnal  Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 11, No. 4, 2014.
Mohammad  Afifudin  Soleh,  “Eksekusi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  berkekuatan  Hukum  Tetap”,  Mimbar  Keadilan  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 11, No.1, 2018.

## C. Sumber Lain:
Ahmad  Sukardja  dan  Tim,  Laporan  Hasil  Study  Banding  Ke  Peradilan  Administrasi
Thailand di Bangkok, 2009.
Legal  Execution  Department  Ministry  of  Justice  Thailand,  Country  Report  for  the Meeting  of  Director-General  of  Civil  Case  Enforcement  Agencies,  pada tanggal 28 Juli 2015 di Bangkok, Thailand.
Training  of  Trainer  Program  Klinik  Etik  dan  Hukum,  yang  diselenggarakan  oleh Komisi Yudisial pada tanggal 12-15 Maret 2018, di Bandung.