Gatot Efrianto (2022) Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dalam Perseptif Hukum Nasional, (7) 12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## HARMONISASI  HUKUM  PIDANA  ADAT  BADUY  DALAM  PERSEPTIF HUKUM NASIONAL

## Gatot Efrianto
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email : gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan  hukum  di  masyarakat  adat  pada  dasarnya  sama  dengan  aturan  pada hukum positif yang dimana ketika ada yang melanggar maka akan di kenakan sanksi. Hukum  adat  mengatur  tentang  masalah-masalah  adat  yang  terjadi  di  suatu  adat tersebut agar terciptanya suatu keharmonisasian. Di dalam pelaksanaan adat baduy mereka menggunakan Ultimum Remedium yang dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran  aturan  adat  maka  akan  ada  mediasi  antara  korban  dan  pelaku  untuk mengambil jalan tengah agar terciptanya perdamaian, yang dimana masyarakat adat baduy masih mendalami bahwa hukum pidana adat merupakan suatu jalan terakhir bagi  untuk  penyelesaian  perkara  atau  kasus-kasus.  Ketika  masyarakat  baduy melanggar  suatu  penerapan  peraturan  adat  tersebut  maka  pada  hal  itu  mewajibkan orang  tersebut  dikenakan  sanksi  atau  hukuman  yang  pelaksanaannya  di  lakukan secara  musyawarah  yang  di  pimpin  oleh  lembaga  adat  terhadap  pelaku  dan korban/terhadap  peraturan  adat  baduy  dengan  pelaku.  Peranan  dari  pemerintah daerah  lebak,  polsek  Leuwidamar  dan  masyarakat  luar  baduypun  sangat  erat  dan memperhatikan  akan  kelestarian  di  baduy  karena  baduy  sendiri  merupakan  suatu warisan  sejarah  bangsa  Indonesia  yang  harus  untuk  di  jaga  agar  tidak  punah  dan tercemar dari lingkungan luar. Pelaksanaan pidana adat pada masyarakat adat baduy dikualifikasikan  menjadi  tindak  pidana  ringan  dan  berat.  Tindak  pidana  ringan biasanya  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  antara  pihak  pelaku  dengan  korban untuk  di  musyawarahkan  guna  penyelesaiannya  dengan  ganti  rugi  atas  perbuatan yang  dilakukan  oleh  pelaku  tersebut,  tetapi  dalam  hal  tindak  pidana  berat  sebisa mungkin mengesampingkan proses hukum pidana ( ultimum remedium ) tetapi ketika tidak  bisa  dilakukan  ultimum  remedium  maka  akan  diserahkan  oleh  lembaga  adat untuk  lakukannya  hukuman  dengan  pengadilan  adat  oleh  pu’un  yang  memutus permasalan  tersebut  dan  hukuman  yang  terberatnya  adalah  dikeluarkan  dari lingkungan adat tersebut.
Kata Kunci : Hukum Pidana, Adat, Masyarkat Baduy.

## Abstract
The  implementation  of  the  law  in  indigenous  peoples  is  basically  the  same  as  the rules  on  positive  law  where  when  someone  violates  it,  sanctions  will  be  imposed. Customary  law  regulates  customary  problems  that  occur  in  a  custom  in  order  to create  harmony.  In  the  implementation  of  the  baduy  custom  they  use  Ultimum Remedium where when someone violates the customary rules, there will be mediation between  the  victim  and  the  perpetrator  to  take  a  middle  ground  to  create  peace, where the baduy indigenous people are still exploring that customary criminal law is  a  last  resort  for  the  settlement  of  cases  or  cases.  When  the  baduy  community violates  an  application  of  the  customary  regulation, it  requires  that  the  person  be subject  to  sanctions  or  punishments  whose  implementation  is  carried  out  in  a deliberative manner led by the customary institution against the perpetrator and the victim / against the baduy customary regulation with the perpetrator. The role of the lebak local government, Leuwidamar police and the outside community of baduy is very  close  and  pays  attention  to  sustainability  in  baduy  because  baduy  itself  is  a historical  heritage  of the Indonesian  nation  that must  be  kept from  extinction  and polluted from the outside environment. The implementation of customary crimes in the  baduy  indigenous  people  is  qualified  as  a  minor  and  severe  criminal  offense. Minor  crimes  are  usually  carried  out  by  means  of  deliberation  between  the perpetrator and the victim for deliberation to be resolved with compensation for the acts  committed  by  the  perpetrator,  but  in  the  case  of  serious  crimes  as  much  as possible  to  override  the  criminal  legal  process  (ultimum  remedium)  but  when ultimum remedium cannot be done it will be handed over by the customary institution to  carry  out  punishment  with  the  customary  court  by  the  pu'un  who  decides  the dispute  and  the  harshest  punishment  is  to  be  expelled  from  the  customary environment.

## Keywords : Criminal Law, Custom, Baduy Community

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang  berlandaskan  atas  Pancasila.  Pancasila merupakan  ideologi  Indonesia,  dimana  Pancasila  sebagai  sebuah  dasar  atau  tiang penopang  negara  untuk  mewujudkan  Indonesia  yang  maju  (Nasir,  2014).  Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa di goyangkan oleh apapun dan  menjadikannya  sebagai  pondasi  bangsa  Indonesia,  sehingga  semua  aturan  bertuju pada Pancasila.
Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  di  atur  dalam  undang-undang”  (Bramantyo  & Setiono, 2022).
Hukum  merupakan  aturan  yang  timbul  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat baik  itu  masyarakat  modern  maupun  tradisional,  yang  punya  tujuan  membentuk  dan menciptakan  masyarakat  yang  patuh  dan  tertib  terhadap  aturan  yang  ada.  Dalam melengkapi  keanekaragaman  bentuk  aturan  hukum  yang  berada  di  Indonesia  salah
satunya  hukum  pidana  adat  dan  Indonesia  mempunyai  suku  yang  berjumlah  mencapai 1340 suku (Munandar, 2019). Pengertian hukum pidana adat lebih sering diidentikan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat tertentu, namun  belum  banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut  yang  mengetahui bahwa  hukum  adat telah  menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  nasional  yang  seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia.
Baduy atau orang kanekes adalah penduduk asli yang bertempat di wilayah Desa kanekes,  Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten,  Indonesia. Masyarakat Baduy atau Kanekes secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok tangtu, kelompok penamping, dan kelompok dangka.

## Metode Penelitian
1. Teori Pancasila
Pancasila  terdiri  dari  dua  kata  Sansekerta.  Panca  berarti  lima  dan  sila  berarti prinsip  atau  asas.  Pancasila  merupakan  rumusan  dan  pedoman  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Menurut  Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah  laku  yang penting dan  baik, dengan demikian  Pancasila  merupakan  lima  dasar  yang  berisi  pedoman  atau  aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
Menurut  Ir.  Soekarno  Pancasila  adalah  isi  jiwa  bangsa  Indonesia  yang  turun menurun  yang  sekian  abad  lamanya  terpendam  bisu  oleh  kebudayaan  barat, dengan demikian Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia (Zulmasyhur, n.d.).
2. Teori Kebhinekaan
Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  maju  seiring  dengan  perkembangan  di berbagai sektor sehingga hal tersebut pada kenyataannya memiliki banyak suku yang menempati di pulau-pulau serta memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda- beda.  Kebhinekaan  adalah  keanekaragaman  suku,  ras,  agama  yang  terdapat  di suatu lingkungan masyarakat yang dimana hidup tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.  Kebhinekaan  merupakan  realita  yang  tidak  dapat  dipungkiri keberadaannya terdapat keanekaragaman dalam hal apapun yang sudah ada jauh sebelum  Indonesia  merdeka  dan  sebagai  alat  pemersatu  dalam  mewujudkan nasionalisme (Nurkholis, 2017).
3. Teori Kearifan Lokal
Negara  kearifan  lokal  berasal  dari  dua  kata  yaitu  Kearifan (wisdom) dan  lokal (local) secara  umum  berarti local  wisdom (kearifan  setempat)  dapat  dipatuhi sebagai  gagasan-gagasan  setempat  yang  bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal terbentuk  sebagai  keunggulan  budaya  masyarakat  setempat  maupun  kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut  secara  terus  menerus  di  jadikan  pegangan  hidup,  meskipun  bernilai  lokal
tetapi  nilai  yang  terkandung  didalamnya  sangat  universal.  Kearifan  lokal  dapat diterjemahkan  sebagai  karya  akal  budi,  perasaan  mendalam,  tabiat,  bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Efrianto, 2019).
4. Teori Ultimum Remedium.
Teori Ultimum  remedium merupakan  teori  hukum  pidana  Indonesia  yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan  hukum.  Hal  ini  memiliki  makna  apabila  suatu  perkara  dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum  administrasi)  hendaklah  jalur  tersebut  terlebih  dahulu  dilalui.  hukum pidana  sebagai ultimum  remedium yang  mana  penggunaan    sanksi  pidana digunakan sebagai  hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi  lain seperti sanksi  perdata  dan  sanksi  administratif  sudah  tidak  dapat  dilaksanakan  agar terciptanya  proses  hukum  yang  mengedepankan  mediasi  kepada  para  pihak. Berdasarkan  itulah,  dalam  Undang-undang  Pembentukan  Perundang-undangan mengatur  ketentuan  pidana  dalam  suatu  undang-undang  atau  peraturan  daerah bukanlah  sesuatu  yang  wajib  atau  dengan  kata  lain  pencantuman  sanksi  pidana dalam  undang-undang  dibenarkan  hanya  jika  memang  benar-benar  diperlukan (ultimum remedium).

## Hasil dan Pembahasan
Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang  belum/tidak  tertulis.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari  mata  seorang  ahli  hukum memperdalam pengetahuan  hukum adatnya dengan pikiran  juga dengan perasaan pula. Jika  dibuka  dan  dikaji  lebih  lanjut  maka  akan  ditemukan  peraturan-peraturan  dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.
Berikut beberapa Definisi  hukum adat  yang dikemukakan para ahli  hukum, antara  lain sebagai berikut:
1. Prof.  Soekanto:  merumuskan  hukum  adat:  Komplek  adat  adat  inilah  yang kebanyakan  tidak  dikitabkan,  tidak  dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat (Burhanudin, 2021).
2. Suroyo  Wignjodipuro:  Hukum  adat  adalah  suatu  kompleks  norma-norma  yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku  manusia dalam kehidupan  sehari-hari dalam  masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
Hazairin  mengemukakan  pendapatnya  tentang  masyarakat  hukum  adat merupakan suatu kesatuan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu  mempunyai  kesatuan  hukum,  kesatuan  penguasa  dan  kesatuan  lingkungan  hidup berdasarkan  hak  bersama  atas  tanah  dan  air  bagi  semua  anggotanya  (Hutabarat  et  al., 2021).
Pada dasarnya  masyarakat hukum adat  di Indonesia dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan  menurut  susunan  masyarakatnya,  yaitu  berdasarkan  lingkungan  daerah (teritorial) dan pertalian keturunan (geneologis) . Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan  lingkungan  daerah (teritorial) adalah  masyarakat  hukum  adat  yang  para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya terdahulu. Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (geneologis) adalah  masyarakat  hukum  adat  yang  para  anggotanya  merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama,
(Santi  Dewi  &  HANDAYANI,  2018)  berpendapat  bahwa  hukum  pidana  adat adalah  hukum  yang  menunjukkan  peristiwa  dan  perbuatan  yang  harus  diselesaikan  (di hukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat (Hadikusuma, 1979).
Sementera  Van  Vollenhoven  berpendapat  bahwa  hukum  pidana  adat  adalah  perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja (Santoso, 1990).
Menurut  penulis  bahwa  hukum  pidana  adat  atau  delik  adat  adalah  mengatur mengenai  tindakan  yang  melanggar  rasa  keadilan  dan  kepatutan  yang  hidup  di  tengah masyarakat,  sehingga  menyebabkan  terganggunya  ketentraman  serta  keseimbangan masyarakat,  untuk  memulihkan  ketentraman  dan  keseimbangan  tersebut,  maka  terjadi reaksi  adat  oleh  karena  itu  etika,  moral  dan  adab  yang  tumbuh  dan  berkembang  harus ditunjung  tinggi  sehingga  masyarakat  akan  terhindar  dari  hukum  pidana  adat  yang berkembang di wilayah ada tersebut (Soliman, Hagar, Ibid, & El Sayed, 2015).

## Ciri dan Karakteristik Pidana Adat
Delik  adat  terjadi  apabila  suatu  saat  timbul  larangan  untuk  melakukan  suatu perbuatan karena perbuatan itu dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut,  tercela  karena  apabila  dilanggar  dipandang  dapat  mengganggu  keseimbangan kosmis  dan  menimbulkan  kegoncangan  dalam  masyarakat  (Widnyana,  1993).  Realitas bahwa  hukum  pidana  adat  merupakan  sarana  penyeimbang  atas  kegoncangan  dalam masyarakat  akibat  pelanggaran  delik,  berfungsi  untuk  menjaga  harmoni,  penyelesaian konflik (conflic  opiocing), menjaga  solidaritas  masyarakat,  sebagai  refleksi  cita  moral, agama  dan  susila  masyarakat  dan  sifatnya  yang  tidak "prae  existence". Hukum  pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut :
1. Menyeluruh dan  menyatukan  Karena dijiwai oleh sifat kosmis,  yang  mana satu sama  lain  saling  berhubungan.  Hukum  Pidana  Adat  tidak  membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
2. Ketentuan  yang terbuka. Hal  ini didasarkan atas ketidakmampuan  meramal apa yang  akan  terjadi  sehingga  tidak  bersifat  pasti,  sehingga  ketentuannya  selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan  permasalahan.  Apabila  terjadi  peristiwa  pelanggaran,  maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi diliihat apa yang
menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Peradilan  dengan  permintaan.  Menyelesaikan  pelanggaran  adat  sebagian  besar berdasarkan  adanya  permintaan  atau  pengaduan,  adanya  tuntutan  atau  gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Hadikusuma, 1979).

## Sanksi Pidana Adat
Pada  dasarnya  pelanggan  adat  itu  merupakan  suatu  tindakan  yang  melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya  keseimbangan  serta  ketentraman  masyarakat.  Akibat  dari  pelanggaran tersebut,  diperlukan  upaya  pemulihan/upaya  adat  atau  juga  disebut  reaksi  adat  dalam bentuk  pembebanan  kewajiban-kewajiban/pengenaan  sanksi  tertentu  bagi  orang  yang melakukan  perbuatan tersebut.  Sanksi  dalam  hukum  adat  tidaklah  selalu  dalam  bentuk sanksi  materiil, tetapi  juga dapat  berbentuk sanksi  immateriil. Reaksi  adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, contoh :
1. Penggantian  kerugian  immateriil  dalam  berbagai  rupa,  seperti  paksaan  untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan,
2. Bayaran  uang  adat  kepada  orang  yang  terkena,  yang  berupa  benda  yang  sakti sebagai pengganti kerugian rohani,
3. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib,
4. Penutup malu, permintaan maaf,
5. Perbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati,
6. Pengasingan dari  masyarakat serta meletakkan orang di  luar tata hukum (Made Widnyana, 1992).

## Asas Kemanfaatan
Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai  pembahasan  tujuan  hukum  terlebih  dahulu  diketahui  apakah  yang  diartikan dengan  tujuannya  sendiri  dan  yang  mempunyai  tujuan  hanyalah  manusia  akan  tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai  fungsi  perlindungan  kepentingan  manusia,  hukum  mempunyai  sasaran  yang hendak dicapai (Said, 2011). Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah (Indonesia, 2019).
Masyarakat  mengharapkan  manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan  hukum. Hukum  itu  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakkan  hukum  harus memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena hukumnya  dilaksanakan  atau  ditegakkan  malah  akan  timbul  keresahan  di  dalam masyarakat itu sendiri (Mertokusumo, 1919).
Peranan  seorang  Pu’un  (kepala  adat)  merupakan  pimpinan  hukum  adat  paling tinggi kekuasaannya yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan serta dipilih dan dipercaya dari Sang Hyang Bhatara Tunggal untuk menyampaikan dan mengajarkan keyakinan agamanya sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang mereka percaya (sunda wiwitan), masing-masing  kampung  Baduy  Dalam  yang  terdiri  dari  kampung  Cikeusik, kampung Cikartawarna dan kampung Cibeo dipimpin oleh seorang Puun dan mempunyai tugas yang berbeda seperti :
1. Puun  Cikeusik  merupakan  keturunan  dari  anak  laki-laki  pertama  Bhatara  Tunggal mempunyai  hak  untuk  menentukan  dan  memutuskan  urusan  yang  menyangkut dengan tata tertib adat dan bertugas sebagai ketua pengadilan adat. (contoh tugasnya menentukan hari besar seperti hari kawalu).
2. Puun  Cikartawarna  merupakan  keturan  laki-laki  ketiga  dari  Bhatara  Tunggal  yang mempunyai tugas untuk urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan dan bertugas hanya  membantu  tugas  Puun  Cikeusik  dan  Puun  Cibeo.  (contoh  tugasnya menentukan pelaksanaan menanam dan memanen padi).
3. Puun Cibeo merupakan keturunan anak perempuan kedua dari Bhatara Tunggal yang mempunyai  hak  untuk  mengatur,  menata,  menertibkan  dan  membina  masyarakat yang  menyangkut  sistem  tatanan  adat  serta  bertanggungjawab  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  di  luar  Baduy  Dalam.  (contoh  tugasnya  apabila masyarakat luar baduy dalam akan meminta syariat).
Masyarakat luar baduy apabila melanggar aturan adat maka nantinya kemungkinan akan  terkena  musibah  yang  tidak  diduga-duga  dan  diluar  nalar  manusia,  apabila masyarakat  baduy  dalam  yang  melanggar  maka  sanksi  yang  diberikan  dapat  berupa pengasingan yang telah ditetapkan waktu dan tempatnya oleh Puun, seperti :
1. Apabila orang Cikeusik melanggar adat akan ditempatkan di daerah Cibengkung.
2. Apabila orang Cikartawarna akan ditempatkan di daerah Cihulu.
3. Apabila orang Cibeo akan ditempatkan di daerah Pamoean atau Cisaban.

## Penerapan Hukum Pidana Adat Di Masyarakat Adat Baduy
Usaha  untuk  menggali  hukum  adat  yang  merupakan  hukum  tak  tertulis,  di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Penerapan hukum pada umumnya digunakan pada suatu produk hukum nasional dengan hukum  yang  tertulis  untuk  acuan  dari  pelaksanaan  hukum  tersebut,  seperti  Undang- undang. Tetapi pada prinsipnya ketika membahas terkait dengan penerapan hukum adat maka  hukum  yang digunakan adalah  hukum kebiasaan atau hukum  yang tidak tertulis. Penerapan  hukum  adat  sering  disebut  dengan  penerapan  yang  disampaikan  secara musyawarah tanpa adanya suatu aturan yang tertulis tetapi pada prinsipnya hukum adat sangat ditaati oleh kelompok atau individu masyarakat tersebut sebagai acuan dasar hidup mereka.
Penerapan pada masyarakat adat baduy sangatlah kental walaupun tidak tertulis. Sesuai dengan pengertian dari hukum adat tersebut yang mana hukum adat tidak tertulis tetapi  sangat  taati.  Di  masyarakat  adat  baduy  biasanya  untuk  melakukan  musyawarah
dilakukan  secara  musyawarah  di  alun-alun  kampung  mereka  untuk  berkumpul  dengan semua masyarakat kampung yang di pimpin oleh kepala adat (Puun) yang dimana tujuan dari musyawarah tersebut untuk mengingat apa saja yang terjadi pada jangka waktu dekat ini agar  menciptakan suatu keharmonisasian antara warga kampung dan biasanya pada masyarakat  adat  baduy  melakukan  musyawarah  tersebut  2  bulan  sekali  untuk mengingatkan akan keberadaan hukum yang mereka punya yang mewarisi secara turun- temurun sebagai acuan dan pedoman yang mendasari penerpan hukum pada masyarakat adat baduy.
P eranan Sanksi Pidana Adat Baduy Terhadap Pelanggar
Wilayah adat baduy  merupakan wilayah  yang  memiliki aturan sendiri  yang ada jauh sebelum KUHP atau peraturan yang lainnya dibuat, maka dari itu masyarakat adat baduy  memiliki  wilayah  yang  kuat    keberadaannya  dan  tidak  bisa  langsung  diajukan dengan hukum nasional, jadi ketika ada orang yang melakukan suatu tindak pidana pada tempat  adat  tersebut  maka  disitulah  mereka  untuk  ditegur  atau  diberi  sanksi  sebelum diberikan  kepada  pihak  aparatur  negara  tanpa  adanya  keterlibatan  hukum  nasional dahulu, karena hukum adat berhak untuk melakukan tindakan ketika terjadi tindak pidana di wilayahnya. Keberlakuan asas teritorial  bagi warga di  luar Baduy  hanya pada delik- delik yang bersifat umum berlaku bagi masyarakat Baduy seperti penganiayaan, mencuri, penipuan,  mengambil  foto,  menggunakan  alat  mandi  seperti  sabun,  shampo  dan sebagainya.  Sementara  terhadap  delik  yang  bersifat  lebih  khusus  seperti  larangan mengenakan pakaian modern, alat elektronik dan sebagainya hanya berlaku bagi warga Baduy  Dalam.  Larangan  tersebut  diberlakukan  pada  warga  Baduy  Dalam  namun  tidak diberlakukan  pada  warga  Luar  Baduy.  Bagi  para  pelanggarnya  dikenakan  sanksi  yang berjenjang mulai sanksi verbal (ditegur, dinasehati/ dipapatahan) hingga dikeluarkan dari komunitas Baduy Dalam.
Diantara  hukum  negara  dengan  hukum  adat  yang  masing-masing  memiliki eksistensinya  dan  pengaturannya  sendiri-sendiri.  Oleh  karena  itu,  perlu  pemahaman tentang  dimana  posisi  hukum  masing-masing  dalam  mengatur  masyarakat  yang  sama pada  tempat  yang  sama  dan  dalam  waktu  yang  sama,  sedangkan  hukum yang mengaturnya  adalah  hukum  yang  berbeda,  yakni  hukum  negara  dan  hukum  adat.  Di dalam  penerapan  hukum  masyarakat  Baduy  pun  dibedakan,  antara  masyarakat  Baduy luar,  Baduy  dalam  dan  pengunjung  atau  masyarakat  umum.  Saling  menghargai  dan mempercayai,  serta  saling  menjaga  antara  masyarakat  Baduy  dengan  aparat  hukum negara  bisa  terlihat  dan  berjalan  dengan  baik,  menimbulkan  suatu  ketentraman  dan keharmonisan  tersendiri  bagi  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  yang menjadi landasan pembedaan penerapan hukum jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah masyarakat adat Baduy.
Berbeda  dengan  Baduy  Dalam,  sanksi  yang  diterapkan  bagi  Baduy  Luar  bisa dikatakan hampir sama dengan sanksi yang diterapkan pada pengunjung atau masyarakat luar yang berada di Baduy Luar, namun jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga  Baduy  Luar,  hanya  kemudian  diserahkan  pada  Jaro  luar  untuk  kemudian dipertimbangkan  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  untuknya.  Bisa  berupa  teguran,  ganti
kerugian,  hingga  diserahkan  kepada  aparat  hukum  negara,  yang  dimana  dalam  hal  ini ialah  Polsek  Leuwidamar.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  warga  Baduy  Luar  di  dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan pada pengunjung atau masyarakat luar. Jika memang benar terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh   pengunjung atau masyarakat luar, langkah pertama yaitu teguran, ganti  kerugian, ataupun diserahkan kepada aparat hukum negara  setempat.  Tetapi  yang  membedakan  ialah  pada  tahap  kesalahannya,  karena  di langkah awal pengunjung memasuki wilayah Baduy, kita ditemani oleh pemandu yang memandu kita sampai kita kembali pulang. Maka langkah penerapan sanksi pertamanya ialah ada pada pemandu, maksudnya adalah, jika terdapat pelanggaran adat yang terjadi dan  dilakukan  oleh  pengunjung,  maka  pemandu  tersebut  yang  pertama  kali  disalahkan oleh  penegak  hukum  adat  Baduy,  karena  dianggap  tidak  menjaga  dan  mengawasi pengunjugnya  dengan  baik  dan  benar  seperti  apa  yang  telah  dimandatkan  oleh  Jaro Pamarentah (Kartika & Malik, 2021).

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Pidana.
Sistem  hukum di  masyarakat adat baduy secara  mendasar  menggunakan sistem hukum  sendiri  yang  kuat  aturannya  dan  harus  ditaati  oleh  masyarakat  adatnya  guna kepentingan  dan  keharmonisasian  antara  kelompok  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Masyarakat adat baduy  meskipun tidak  memiliki  aturan secara tertulis tapi  masyarakat baduy sangat menghargai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kehidupan masyarakat baduy yang secara turun-temurun dan diwarisi sampai saat ini oleh masyarakat baduy.
Wilayah teritorial baduy merupakan wilayah yang dilindungi oleh Negara karena wilayah  baduy  merupakan  warisan  sejarah  dari  bangsa  Indonesia  yang  sampai  saat  ini masih ada dan harus dijaga. Ketika kita masuk kedalam kampung baduy kita harus masuk secara didampingi oleh pemandu agar kita tidak kesasar dan kita bisa sampai kekampung yang  kita  inginkan  dan  tugas  dari  guide/pemandu  tersebut  juga  harus  memperhatikan pengunjung  tesebut  agar  tidak  melakukan  suatu  hal-hal  yang  akan  mengganggu kelestarian dari lingkungan itu, dan pemandu harus memberikan informasi terkait aturan- aturan yang jangan untuk dilanggar oleh pengunjung.
Aturan-aturan adat yang sudah ketika  itu dilanggar maka  masyarakat adat akan melihat  status  kependudukan  dari  pelanggar  tersebut  agar  bisa  diberikan  sanksi  secara kependudukan.  Ketika  masyarakat  adat  baduy  yang  melakukan  maka  yang  akan bertanggungjawab dalam hal pemberian sanksi adalah masyarakat adat baduy itu sendiri, jika  masyarakat  luar  maka  pihak-pihak  masyarakat  adat  akan  memberikan  masalah tersebut ke Negara (polsek Leuwidamar).
Masyarakat  adat  Baduy  yang  mengenal  dua  sistem  pemerintahan,  yaitu  sistem nasional yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari negara a Indonesia, dan sistem adat  yang  mengikuti  aturan-aturan  adat  Baduy  yang  masih  diberlakukan.  Meski  adat Baduy  terbilang  mengesampingkan  hukum  negara  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  yang memiliki  padanan  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  dan  dilakukan  oleh  anggota masyarakat adat Baduy, namun kedua sistem tersebut diakulturasikan sedemikian rupa sehingga  tidak  terjadi  benturan  di  antara  kedua  sistem  tersebut,  seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  bahwa  secara  nasional  masyarakat  Baduy  dipimpin  oleh  Jaro
Pamarentah. Sedangkan secara adat, masyarakat Baduy tunduk terhadap kepala adat atau Pu’un yang terdapat pada 3 (tiga) kampung, Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik.

## Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Baduy
1. Sistem Pelaksanaan Hukum Pidana Masyarakat Adat Baduy Masyarakat adat baduy mempunyai hukum pidana yang tidak terkodifikasi kedalam kitab,  tetapi  sangat  erat  penerapannya  didalam  masyarakat  adat  tersebut.  Ketika membahas  tentang  hukum  pidana  maka  penerapan  hukum  pidana  formil  dan materilnya  pun  menjadi  suatu  hal  yang  penting  bagi  pelaksanaan  hukum  di masyarakat adat baduy.
2. Hukum pidana adat formil di masyarakat adat baduy Hukum  pidana  formil  merupakan  hukum  acara  dalam  hukum  pidana  adat  baduy, yang mana dalam penerapannya hukum acaranya dengan menerapkan asas Ultimum remedium atau sering disebut dengan penyelesaian permasalahan dengan para pihak keluarga  guna  mencari  titik  terang  agar  permasalahan  tersebut  bisa  selesai  tanpa masuk kedalam rana pidana, tetapi dalam hal menggunakan asas Ultimum remedium tersebut pastinya jika tindak pidana tersebut masih digolongkan dengan tindak pidana yang ringan. Dalam hal tindak pidana yang berat maka secara otomatis permasalahan tersebut akan naik dan dilakukan secara proses hukum pidana adat baduy. Biasanya dalam hal tindak pidana berat maka pelaku akan dirutankan selama 40 hari oleh jaro Dangka untuk menunggu sidang pelaku tersebut dan pelaku selama 40 hari akan di bina  dan  pelaku  akan  melakukan  kerja  sosial  seperti  membersihkan  desa,  mencari kayu  bakar  dan  lain-lain.  Rutan‟  adalah  istilah  Baduy  yang  muncul  belakangan sebagai tempat dimana si pelaku harus dikeluarkan selama empat puluh hari sambil menunggu  persidangan.  Istilah  rutan  tersebut  jelas  diintrodusir  dari  rutan  (rumah tahanan)  dalam  terminologi  hukum  acara  pidana.  Dalam  masa  menunggu  sidang tersebut si pelaku oleh Jaro Dangka/Jaro 7 ditempatkan di kampung yang disesuaikan dengan jalur “rumah tahanannya‟. Setiap kampung di baduy dalam memiliki tempat untuk para pelaku tindak pidana yang sudah tetapkan oleh para leluhur dan digunakan sampai saat ini seperti:
a. Apabila  orang  Cikeusik  melanggar  adat  akan  ditempatkan  di  daerah Cibengkung.
b. Apabila orang Cikartawarna akan ditempatkan di daerah Cihulu.
c. Apabila orang Cibeo akan ditempatkan di daerah pamoean atau Cisaban.
3. Hukum pidana materiil pada masyarakat adat baduy
Hukum pidana materiil Merupakan Hukum yang mengatur secara substantif dalam  penerapan  hukum  pidana  yang  secara  garis  besar  membahas  tentang peraturan-peraturan  yang  ada.  Hukum  pidana  materiil  adalah  hukum  pidana  yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan
ketentuan mengenai pidana (Mahrus Ali, 2019). 1 Masyarakat adat baduy merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai aturan sendiri yang tidak terkodifikasi oleh kitab,  untuk  melestarikan  pengetahuan  hukum  pidana  adat  Baduy  tersebut  maka setiap  dua  bulan  sekali  semua  warga  dikumpulkan  di  lapangan  di  masing-masing kampung  Baduy  Dalam  (Cibeo,  Cikartawana,  Cikeusik).  Dalam  forum  tersebut diberitahukan  setiap  larangan  yang  ada  di  Baduy  beserta  ancaman  hukumannya. Selain forum tersebut, pengetahuan mengenai hukum pidana adat Baduy diperoleh melalui budaya lisan/tutur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap generasi di Baduy mengenal akan hukumnya.
Sebagaimana halnya adat Baduy, hukum pidana adat Baduy juga berfilosofi pada  keseimbangan  alam,  filosofi  yang  dipakaipun  sama, lojor  teu  meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh  disambung).  Falsafah  hidup  tersebut  kemudian  dijabarkan  dalam  norma  - norma hukum di Baduy, termasuk norma hukum pidana adat Baduy.
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  pidana  adat  Baduy,  seorang  pelaku  tindak pidana harus dibersihkan lahir dan batinnya. Pembersihan tersebut merupakan wujud dari  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana.  Pembersihan  lahiriah  berupa  per tanggungjawaban pelaku pada korban yang mewujud dalam sanksi yang diterimanya. Sanksi tersebut berupa ditegur, dipapatahan/dinasehati, silih ngahampura, ganti rugi, hingga dikeluarkan dari warga Baduy Dalam menjadi warga Baduy Luar.
Pembersihan batiniah si pelaku diwujudkan dalam upacara ngabokoran atau serah pati. Ngabokoran adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat. Serah pati adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana berat. Ngabokoran dan serah pati secara integral juga merupakan pembersihan desa atas tindak pidana yang telah terjadi dengan memohonkan maaf pada leluhur yang dipimpin oleh puun.
Dalam  upacara  ngabokoran  beberapa  bahan  untuk  ngabokoran  disediakan oleh keluarga pelaku diantaranya perangkat sepaheun: sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat ngabokoran, maka bahan ngabokoran ditambahkan dengan menyan.
Dalam  upacara  serah  pati  pada  prinsipnya  sama  dengan ngabokoran, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana, namun upacara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang di anggap berat misalnya  pembunuhan,  sebab  dalam  pembunuhan  si  pelaku  telah  menghilangkan nyawa/ngalengitkeun jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa.

## Kelembagaan Adat
1. Pu’un
Pu’un  adalah  Kepala  adat  dari  masyarakat  dan  wilayah  baduy  yang  mengepalai kampung adat tersebut. Masyarakat baduy yang bisa menjadi pu’un hanya keturunan dari  Raja  saja  karena  itu  adalah  proses  yang  turun-temurun  diturunkan  oleh
1 Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana . Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 52.
masyarakat adat baduy dan proses ketika ingin adanya pergantian pu’un maka orang tersebut  biasanya  dimimpikan  oleh  para  leluhur  yang  pembuktiannya  oleh  para petua-petua  adat  di  baduy.  Dalam  hal  penegakkan  hukum  dibaduy  pun,  pu’un biasanya  yang  langsung  memimpin  persidangan  hukum  tersebut  guna  memutus permasalahan tersebut.
2. Girang Serat/wakil Pu’un
Girang Serat/wakil  Pu’un bertugas untuk mengurusi  masyarakat adat  baduy dalam urusan pertanian. Pada masyarakat baduy ketika menikah mereka harus mempunyai ladang yang gunanya untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembukaan ladang tersebut dilangsungkan oleh Girang Serang dalam penentuan ladangnya.
3. Barisan Pu’un Barisan  Pu’un  merupakan  penasihat  dari  Pu’un.  Biasanya  barisaan  Pu’un  ini merupakan mantan dari Pu’un. Dalam hal Pu’un ingin memutus suatu permasalahan maka barisan Pu’un inilah yang menjadi teman musyawarah untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan terkait kampung.
4. Jaro Tangtu
Jaro  tangtu  bertugas  mengumumkan  upacara  adat  dan  pelaksanaan  pemerintahan adat  dibaduy.  Jaro  tangtu  biasanya  menjadi  mediator  dalam  penyelesaian permasalahan  di  masyarakat  baduy  ketika  ada  permasalahan  yang  menyangkut tindakan pidana.
5. Jaro 12
Jaro 12 bertugas dalam hal keagamaan. Jaro 12 biasanya menasihati para masyarakat adat  baduy  yang  mengalami  permasalahan  pada  tindak  pidana  agar  masyarakat tersebut bisa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
6. Jaro 7 / jaro dangka
Jaro 7 / jaro dangka bertugas kepada orang-orang yang sedang menjalankan proses penghukuman. Penghukuman dalam masyarakat baduy biasanya diasingkan selama 40 hari di tempat yang sudah disediakan peraturan kampung dan jaro 7/jaro dangka tersebut harus memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada orang-orang tersebut.
Pelaksanaan  pidana  adat  pada  masyarakat  adat  baduy  dikualifikasikan  menjadi tindak  pidana  ringan  dan  berat.  Tindak  pidana  ringan  biasanya  dilakukan  dengan  cara musyawarah  antara  pihak  pelaku  dengan  korban  untuk  dimusyawarahkan  guna penyelesaiannya dengan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi  dalam  hal  tindak  pidana  berat  sebisa  mungkin  mengesampingkan  proses  hukum pidana  (asas ultimum  remedium )  tetapi  ketika  tidak  bisa  dilakukan  ultimum  remedium maka  akan  diserahkan  oleh  lembaga  adat  untuk  dilakukannya  hukuman  dengan pengadilan  adat  oleh  pu’un  yang  memutus  permasalan  tersebut  dan  hukuman  yang terberatnya adalah dikeluarkan dari lingkungan adat tersebut.
Masyarakat  adat  baduy  merupakan  masyarakat  yang  masih  sangat  erat hubungannya dengan kehidupan yang jauh dari kemajuan teknologi (primitif), yang mana
masyarakat  baduy  adalah  warisan  sejarah  bangsa  Indonesia  yang  harus  dijaga kelestariannya agar tidak tercemar dari wilayah luar.
Pelaksanaan  hukum  pidana  adat  baduy  merupakan  pelaksanaan  hukum  yang secara  turun-temurun  yang  diwariskan  olem  masyarakat  baduy  guna  menjalankan kehidupannya. Meskipun tidak terkodifikasi ke dalam kitab  mereka sangat menghargai dan  menekuni  hukum  tersebut  melalui  pengetahuan  lisan  tutur  kata,  akan  tetapi  untuk menjaga kelestarian tersebut dan karena tidak terkodifikasinya terhadap kitab itulah yang menyebabkan akan hilangnya pemahaman akan hukum tersebut.

## Kesimpulan
Permasalahan pada  masyarakat baduy  biasanya diselesaikan  menggunakan asas ultimum  remedium  karena  cara  penyelesaiannya  ketika  ada  masyarakat  baduy  yang melakukan  suatu  tindak  pidana  maka  penyelesaiannya  diberikan  kepada  para  pihak keluarga.  Asas  ultimum  remedium  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian  pidana  adalah  penyelesaian  terakhir,  jadi  semua  diselesaikan  melalui keluarga dulu baru ketika sudah tidak ada titik terangnya maka hukum pidana adalah hal yang terakhir. Dasarna musyawarah, rembugan keluarga, silih ngahampura. Lamun teu puas diteruskeun ka kokolot lembur, lamun teu puas diteruskeun ka jaro tujuh, lamun teu puas terus ka desa (Dasarnya musyawarah, rembugan keluarga, saling memaafkan. Kalau tidak puas diteruskan ke sesepuh desa, kalau tidak puas diteruskan ke jaro tujuh, kalau tidak puas diteruskan ke desa). Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan bermusyawarah.  Pada  masyarakat  adat  baduy  cara  yang  dipakai  ketika  ada  yang melakukan  tindak  pidana  maka  yang  musyawarahlah  yang  dipakai,  agar  kedua  belah pihak  bisa  mendapatkan  haknya  yang  sama  antara  pelaku  dan  korban.  Jika  kemudian tindak  pidana  tersebut  menimbulkan  keguncangan  yang  mengganggu  keseimbangan masyarakat  maka  harus  diadakan  upacara  ngabokoran  agar  keseimbangan  kampung kembali  pulih.  Konsep  musyawarah  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  pada dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan  model restorative  justice dalam  menyelesaikan perkara pidana.

## BIBLIOGRAFI
Bramantyo,  Rizki  Yudha,  &  Setiono,  Gentur  Cahyo.  (2022).  Implementasi  undang- Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat  Dalam  Perspektif  Religius  Dan  Ritualis  Masyarakat  Dusun  Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Transparansi Hukum .
Burhanudin, Achmad Asfi. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 2 (4), 96–113.
Efrianto, Gatot. (2019). Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Baduy Dalam Perspektif Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974. Jurnal  Hukum  Sasana , 5 (2). https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.100
Hadikusuma, Hilman. (1979). Hukum pidana adat .
Hutabarat, Dany Try Hutama, Sari, Sekar Nawang, Kamil, Tiara, Ramadhan, Wulan Suci, Ambarwati,  Eny  Ayu,  Alfathni,  Tri  Nia,  Fadhila,  Nur,  Septiningrum,  Shafira, Aflita,  Riri,  &  Ltubing,  Junita  Mutiara  Sari.  (2021).  MAKNA  DEMOKRASI PANCASILA. JOURNAL  OF  HUMANITIES,  SOCIAL  SCIENCES  AND BUSINESS (JHSSB) , 1 (1), 59–64.
Indonesia, Kamus Besar Bahasa. (2019). Online, versi 1.3 2019. Diskes dari http://kbbi. web. id/manfaat . Pada.
Kartika, Tipri Rose, & Malik, Jamaludin. (2021). Program Evaluation Of Implementation Of Technology, Information And Communication (Ict)-Based Learning Systems In Management Perspective. Jurnal Ilmiah Publipreneur , 9 (1), 53–71.
Made Widnyana, I. (1992). Eksistensi Delik Aat dalam Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar .
Mahrus Ali, SHMH. (2019). Dasar-Dasar Hukum Pidana .
Mertokusumo, Sudikno. (1919). Mengenal hukum: Suatu pengantar . -.
Munandar,  M.  Aris.  (2019). Pohon  Impian  Masyarakat  Hukum  Adat:  Dari  Substansi Menuju Koherensi . Uwais Inspirasi Indonesia.
Nasir,  Sri  Rahayu.  (2014). Perubahan  sosial  masyarakat  lokal  akibat  perkembangan pariwisata  dusun  wakka  kab.  Pinrang  (Interaksi  Antara  Wisatawan  dan Masyarakat lokal) . Skripsi.
Nurkholis, Ahmad. (2017). Merajut Damai dalam Kebinekaan . Elex Media Komputindo.
Said, Sampara. (2011). dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II. Total Media, Yogyakarta .
Santi  Dewi,  Iga  Gangga,  &  HANDAYANI,  E.  M.  Y.  (2018). Laporan Penelitian_Rekonstruksi  Kebijakan  Tanah  Eks  Kerajaan  Di  Indonesia  Yang Berkeadilan  Sosial  (Studi  Tanah  Eks  Kerajaan  di  Eks  Karesidenan  Surakarta– Jawa Tengah) .
Santoso, Topo. (1990). Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Ersesco .
Soliman,  Saied  M.,  Hagar,  Mohamed,  Ibid,  Farahate,  &  El  Sayed,  H.  (2015). Experimental and theoretical spectroscopic studies, HOMO–LUMO, NBO analyses and  thione–thiol  tautomerism  of  a  new  hybrid  of  1,  3,  4-oxadiazole-thione  with quinazolin-4-one. Spectrochimica  Acta  Part  A:  Molecular  and  Biomolecular Spectroscopy , 145 , 270–279.
Widnyana, I. Made. (1993). Kapita selekta hukum pidana adat .
Zulmasyhur, M. Si. (n.d.). Mata Kuliah Pendidikan Pancasila SI-03 TUGAS 1 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia .

## Copyright holder:
Gatot Efrianto (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: