## DETERMINAN KEMAUAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PESERTA MANDIRI DI KOTA JAMBI TAHUN 2021
Amalia Ane Istamayu 1 , Adila Solida 2 , Rizalia Wardiah 3 1,2,3 Universitas Jambi Email: amaliaistamayu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  determinan  kemauan  membayar  ( Willingness  to Pay )  iuran  jaminan  kesehatan  nasional  pada  peserta  mandiri  di  Kota  Jambi.  Penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional . Populasi adalah seluruh peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 3 kecamatan (Kecamatan Jambi Timur, Pasar  Jambi  dan  Jelutung)  yaitu  42.592  peserta.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan Purposive  Sampling .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  antara pengetahuan,  pendapatan,  persepsi  sakit  dan  kemampuan  membayar  iuran  dengan  kemauan membayar  iuran,  dan  tidak  ada  hubungan  antara  pendidikan  dan    jumlah  anggota  keluarga dengan kemauan membayar iuran.
Kata Kunci: Kemauan Membayar, Iuran, Peserta JKN Mandiri.

## Abstract
This study aims to determine the determinants of willingness to pay national health insurance contributions to independent participants in Jambi City. This study uses a quantitative method with  a  cross  sectional  design.  The  population  is  all  participants  of  the  National  Health Insurance (JKN) in 3 sub-districts (East Jambi District, Jambi Market and Jelutung) namely 42,592 participants. The sampling technique used was purposive sampling. The results of this study indicate that there is a relationship between, income, perception of illness and ability to pay contributions with willingness to pay contributions, and there is no relationship between education and the number of family members with willingness to pay contributions.
Keywords: Willingness to Pay, Contributions, JKN Mandiri Participants.

## A. PENDAHULUAN
UHC  ( Universal  Health  Coverage )  yang  disepakati  WHO  ( World  Health Organization )  tahun  2014  yakni  sebuah  sistem  kesehatan  dimana  seluruh  masyarakat memperoleh  akses  yang  setara  dalam  pelayanan  kesehatan  mulai  dari  preventif,  promotif, rehabilitatif,  serta  kuratif  yang  berkualitas  disertai  biaya  yang  dapat  dijangkau  masyarakat. Salah satu cakupannya adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut serta pada jaminan kesehatan (Ascobat Ghani, 2019).
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  undang-undang  nomor  40  tahun  2004  tentang sistem  jaminan  sosial  nasional  (SJSN)  sebagai  langkah  awal  dalam  proses  penerapan  UHC yaitu  suatu  sistem  penyelenggaraan  program  pemerintah  dalam  usaha  memberikan  jaminan sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  adalah  bagian dari  SJSN  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS). Ketentuan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  diharap  mampu  menjadi  tulang  punggung dalam  pencapaian  UHC  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk
peningkatan  akses  peserta  terhadap  layanan  kesehatan  yang  merata,  bermutu,  serta komprehensif untuk semua rakyat Negara Indonesia (Irwandy, 2016).
Jaminan  Kesehatan  yakni  suatu  kepastian  berbentuk  perlindungan  akan  kesehatan dimana  diberikan  perlindungan  kebutuhan  kesehatan  dasar  serta  manfaat  pemeliharaan kesehatan  pada  seluruh  masyarakat  yang  membayarkan  iuran  untuk  Jaminan  Kesehatan, ataupun iuran ini juga bisa dibayarkan oleh pemerintah (Perpres RI No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, 2018).
Seluruh  masyarakat  Indonesia  wajib  menjadi  peserta  JKN,  dimana  juga  mencakup warga  asing  yang  mempunyai  pekerjaan  di  Indonesia  setidaknya  6  bulan  (Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011). Program JKN melalui BPJS Kesehatan menjadi inisiatif dalam meratakan kualitas pelayanan kesehatan  untuk  semua  kalangan  melalui  cakupan  yang  luas  serta  iuran  yang  terjangkau (Pramana et al., 2018).
Peserta  dari  JKN  mencakup  peserta  PBI  (Penerima  Bantuan  Iuran)  yang  mencakup fakir  miskin  serta  masyarakat  tidak  mampu  dengan  iuran  yang  dibayarkan  pemerintah. Sementara  untuk  peserta  Non  PBI  yakni  golongan  yang  mampu  dan  bukan  golongan  fakir miskin yang terdiri dari PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau peserta mandiri, serta BP (Bukan Pekerja). Peserta mandiri atau PBPU yakni peserta yang memperoleh pemasukan melalui usahanya sendiri serta diharuskan mendaftar dan membayar iuran sendiri ketika menjadi peserta JKN (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2013).
Berdasar pada Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013, untuk peserta JKN kategori peserta mandiri harus membayar Iuran Jaminan Kesehatan setiap bulan maksimal tanggal 10 kepada BPJS Kesehatan. Jika tanggal 10 merupakan hari libur, artinya iuran bisa dibayar di hari kerja selanjutnya. Untuk peserta yang terlambat membayar iuran melebihi 6 bulan maka pemberian jaminan akan sementara dihentikan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2013).
Berdasarkan  data  Administrasi  Kependudukan  (Adminduk)  tahun  2021,  jumlah penduduk Indonesia yaitu 272.229.372 jiwa sedangkan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan  per  Juli  tahun  2021  mencapai  225.48  jiwa  yaitu  setara  dengan  83,10%  dari  total jumlah penduduk di Indonesia dan jumlah peserta pada program JKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 (Dukcapil, 2021).
Menurut  data  BPJS  Kesehatan  Kantor  Cabang  Jambi,  masyarakat  yang  bergabung dalam  Peserta  JKN  sampai  tanggal  30  September  tahun  2021  di  Provinsi  Jambi  berjumlah 2.753.639 peserta dari 3.532.638 juta penduduk Provinsi Jambi, yaitu setara dengan 77,95% dari total jumlah penduduk di Provinsi Jambi (Disdukcapil, 2021).
Kota Jambi jika dilihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sampai  dengan  tanggal  30  September  tahun  2021,  sudah  mencapai  target  UHC  ( Universal Health  Coverage )  dimana  jumlah  peserta  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  berjumlah 586.893 serta jumlah penduduk sebanyak 620.703 yaitu setara dengan 94,55% dari total jumlah penduduk  Kota  Jambi  (Dinkes,  2020).  Dilihat  dari  tabel  diatas  jumlah  peserta  mandiri  di Provinsi  Jambi  sebanyak  637.064  juta  dan  Kota  Jambi  memiliki  jumlah  peserta  terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya sebanyak 156.455 juta.
Berdasar  pada  data  BPJS  Kesehatan  di  tahun  2020,  lima  Kabupaten/Kota  dalam Provinsi Jambi yang menunggak bayar iuran yaitu, Kota Jambi berada di urutan yang paling banyak dari kabupaten lainnya sebanyak 77.489 warga kota Jambi yang menjadi peserta BPJS Kesehatan menunggak bayar iuran. Kabupaten Muaro Jambi berada di urutan kedua sebanyak 45.503 peserta yang menunggak, kemudian disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 25.119  peserta,  Kabupaten  Batang  Hari  sebanyak  21.344  peserta  dan  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur sebanyak 20.765 peserta yang menunggak iuran (Jambiline.com).
Data  tersebut  menampilkan  bahwasanya  persentase  dari  peserta  mandiri  tergolong besar. Namun, banyaknya jumlah peserta mandiri di Kota Jambi ternyata tidak semua peserta
mandiri  memiliki  kemauan  untuk  menjalankan  kewajibannya  dalam  membayarkan  iuran bulanan secara rutin sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Akibatnya sebanyak Rp. 60,1 miliar uang iuran bulanan tidak terbayarkan di Kota Jambi (Lubis & Maulyza, 2018).
Kemauan  membayar  ( Willingness  to  Pay )  atau  biasa  disingkat  dengan  WTP  yakni kesediaan seseorang guna membayarkan iuran pada program JKN sesuai dengan jumlah dan waktu  yang  telah  ditentukan  sebagai  jaminan  kesehatan  untuk  pekerja  dengan  penghasilan tidak  pasti  sehingga  masyarakat  bisa  memperoleh  layanan  kesehatan  yang  baik  serta  bisa meminimalkan risiko dari masyarakat yang terbebani oleh anggaran kesehatan secara pribadi dalam jumlah yang tinggi serta susah diperkirakan (Hardy & Yudha, 2018).
Berdasarkan penjelasan latar belakang maka peneliti tertarik ingin melihat Determinan Kemauan  Membayar  Iuran  ( Willingness  to  Pay )  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada  Peserta Mandiri di Kota Jambi Tahun 2021.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional yang menjelaskan hubungan antara faktor- faktor  risiko  dengan  efeknya  dalam  waktu yang bersamaan. Dengan variabel  dependen:  kemauan  membayar  ( willingness  to  pay )  dan  variabel  independen: pendidikan,  pengetahuan,  pendapatan,  jumlah  anggota  keluarga,  persepsi  sakit,  kemampuan membayar  ( ability  to  pay )  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  peserta  mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Jambi pada 3 kecamatan yaitu kecamatan Jambi Timur,  Pasar  Jambi  dan  Jelutung  dengan  jumlah  42.592  peserta  dengan  presentase  jumlah peserta  mandiri  terbanyak  di  Kota  Jambi  berdasarkan  data  terakhir  pada  bulan  April  2021. Sampel pada penelitian ini sebanyak 106  responden.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  langsung kepada responden  penelitian  dengan  menanyakan  daftar  pertanyaan  yang  sudah disusun  dalam kuesioner dan memilih alternatif jawaban yang sudah  ada. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari  2022.  Hasil  ukur  variabel  kemauan  membayar  ( willingness  to  pay )  yaitu: Tidak Bersedia (Iuran dibayarkan tidak rutin tiap bulan) dan Bersedia (Iuran dibayarkan secara rutin  tiap  bulan),  pendidikan  yaitu:  Rendah  (SD/MI/MTS  sampai  SMP/MTS/sederajat)  dan Tinggi  (SMA/MA/SMK/MAK  sampai  Perguruan  Tinggi),  pengetahuan  yaitu:  Kurang  Baik, skor  total  <  median  dan  Baik,  skor  total ≥ median,  pendapatan  yaitu:  Rendah,  jika  <  Rp. 2,630,162  dan  tinggi,  jika ≥ Rp. 2,630,162,  jumlah  anggota  keluarga  yaitu:  Besar: > 4 orang dan Kecil: ≤ 4 orang, persepsi sakit yaitu: Negatif, skor total < median dan Positif, skor total ≥ median, kemampuan membayar ( ability to pay ) yaitu: Tidak Mampu < Rp. 35.000 dan Mampu ≥ Rp. 35.000.
Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan  software  pengolah  data  statistik. Analisis  data  yang  dilakukan  dengan analisis univariat  untuk  mengetahui  distribusi frekuensi  dan  analisis  bivariat  dengan  uji chi square , untuk mengetahui hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel terikat dan variabel bebas. Tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95% (α = 0,05).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Deskriptif
Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: Tabel 1. Karakteristik Responden Karakteristik Responden Frekuensi (%) Umur 25-32 8 7,5 33-40 24 22,7 41-48 21 19,8
49-56 27 25,5 57-64 22 20,7 65-72 3 2,9 73-80 1 0,9 Jenis Kelamin (Kepala Keluarga) Laki-Laki 92 86,8 Perempuan 14 13,2 Pekerjaan Buruh 12 11,3 Kuli Bangunan 1 0,9 Pedagang 30 28,3 Sopir 4 3,8 Wiraswasta 54 51 Wirausaha 5 4,7 Sumber: Data Primer Tahun 2022
Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rata-rata presentase umur responden berada pada kelompok  umur  49-56  tahun  sebanyak  27  orang  (25,5%).  Sedangkan  kelompok  umur responden terkecil yaitu usia 73-80 tahun sebanyak 1 orang (0,9%). Presentase jenis kelamin (kepala  keluarga) yaitu laki-laki sebanyak 92 orang (86,8%). Sedangkan jenis kelamin (kepala keluarga)  perempuan  sebanyak  14  orang  (13,2%).  Presentase  pekerjaan  responden  adalah wiraswasta  sebanyak  54  orang  (51%).  Sedangkan  pekerjaan  responden  paling  sedikit  yaitu kuli bangunan sebanyak 1 orang (0,9%).
Tabel 2. Analisis Univariat Variabel Variabel Frekuensi (%) Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Tidak Bersedia 35 33 Bersedia 71 67 Pendidikan Rendah (SD/MI/MTS sampai SMP/MTS/sederajat) 33 31,1 Tinggi (SMA/MA/SMK/MAK sampai Perguruan Tinggi) 73 68,9 Pengetahuan Kurang Baik (skor total<6) 40 37,7 Baik (skor total ≥ 6) 66 62,3 Pendapatan Rendah (<Rp. 2,630,162) 23 21,7 Tinggi (≥Rp. 2,630,162) 83 78,3 Jumlah Anggota Keluarga Besar (>4 orang) 21 19,8 Kecil (≤ 4 orang) 85 80,2 Persepsi Sakit Negatif (skor total <25) 51 48,1 Positif (skor total ≥25) 55 51,9 Kemampuan Membayar (Ability to Pay) Tidak Mampu (<Rp. 35.000) 65 61,3 Mampu (≥Rp. 35.000) 41 38,7
Sumber: Data Primer Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  responden  yang  bersedia  untuk membayar  sebanyak  71  orang  dengan  persentase  (67%).  Sedangkan  responden  yang  tidak bersedia untuk membayar sebanyak 35 orang dengan presentase (33%).
Pengkategorian  variabel  pendidikan  berdasarkan  jenjang  pendidikan  terakhir, responden dengan tingkat SMA/SMK sampai Perguruan Tinggi dikategorikan berpendidikan tinggi sedangkan responden dengan pendidikan SD sampai SMP dikategorikan berpendidikan rendah.  Berdasarkan  hasil  distribusi  frekuensi  diperoleh  hasil  bahwa  responden  dengan pendidikan  tinggi  lebih  banyak  yaitu  73  orang  (68,9%)  dibandingkan  dengan  responden dengan pendidikan rendah yaitu 33 orang (31,1%).
Pengkategorian  variabel  pengetahuan  berdasarkan  median  dikarenakan  pada  saat dilakukan  uji  normalitas  data,  data  tersebut  tidak  berdistribusi  normal  dengan  nilai cut  of point yaitu 6. Responden dengan skor pengetahuan ≥ 6 dikategorikan memiliki pengetahuan yang  baik  sedangkan  responden  dengan  skor  pengetahuan  <  6  dikategorikan  memiliki pengetahuan yang kurang baik. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa responden  dengan  pengetahuan  baik  lebih  banyak  yaitu  66  orang  (62,3%)  dibandingkan dengan responden dengan pengetahuan yang kurang baik yaitu 40 orang (37,7%).
Pengkategorian variabel pendapatan berdasarkan UMP Kota Jambi 2021, responden dengan pendapatan ≥ UMP (Rp. 2,630,162) dikategorikan berpendapatan tinggi sedangkan responden dengan pendapatan < UMP (Rp. 2,630,162) dikategorikan berpendapatan rendah. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa responden dengan pendapatan tinggi  lebih  banyak  yaitu  83  orang  (78,3%)  dibandingkan  dengan  responden  dengan pendapatan rendah yaitu 23 orang (21,7%).
Pengkategorian variabel jumlah anggota keluarga berdasarkan jumlah anggota yang ditanggung oleh responden untuk  membayar iuran JKN, responden yang memiliki jumlah anggota  keluarga  ≤  4  orang  dikategorikan  berjumlah  kecil  sedangkan  responden  yang memiliki  jumlah  anggota  keluarga  >  4  orang  dikategorikan  berjumlah  besar.  Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa responden dengan jumlah anggota keluarga kecil lebih banyak yaitu 85 orang (80,2%) dibandingkan dengan responden dengan jumlah anggota keluarga besar yaitu 21 orang (19,8%).
Pengkategorian  variabel  persepsi  sakit  berdasarkan  median  dikarenakan  pada  saat dilakukan  uji  normalitas  data,  data  tersebut  tidak  berdistribusi  normal  dengan  nilai cut  of point yaitu 25. Responden dengan skor persepsi sakit ≥ 25 dikategorikan memiliki persepsi sakit  yang  positif  sedangkan  responden  dengan  skor  persepsi  sakit  <  25  dikategorikan memiliki persepsi sakit yang negatif. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diperoleh hasil bahwa responden dengan  persepsi  sakit yang positif lebih banyak yaitu  55 orang (51,9%) dibandingkan dengan responden dengan persepsi sakit yang negatif yaitu 51 orang (48,1%).
Berdasarkan dari hasil penelitian yang kemudian dikategorikan menjadi 2 kategori pada variabel Kemampuan Membayar, responden yang tidak mampu membayar sebanyak 65 orang (61,3%) dan responden yang mampu membayar sebanyak 85 orang (38,7%).
Berikut ini disajikan analisis bivariat determinan kemauan membayar iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Jambi Tahun 2021:
Tabel 2. Analisis Bivariat Determinan Kemauan Membayar Iuran JKN pada Peserta
Mandiri di Kota Jambi Tahun 2021 Variabel Kemauan Membayar Jumlah P-value PR (95% CI) Tidak Bersedia Bersedia n % n % n % Pendidikan Rendah (SD/MI/MTS sampai SMP/MTS/sederajat) 15 14,2 18 17,0 33 31,1 0,108 2,208 (0,938-5,202) Tinggi  (SMA/MA/SMK/MAK  sampai Perguruan Tinggi) 20 18,9 53 50,0 73 68,9 Pengetahuan Kurang Baik (skor total <6) 28 26,4 12 11,3 40 37,7 0,000 19,667 (6,986-55,363) Baik  (skor total ≥ 6) 7 6,6 59 55,7 66 62,3
Pendapatan

## ARTIKEL
Rendah (< Rp. 2,630,162) 16 15,1 7 6,6 23 21,7 0,000 7,699 (2,762-21,463) Tinggi (≥ Rp. 2,630,162) 19 17,9 64 60,4 83 78,3 Jumlah Anggota Keluarga Besar  (>4 orang) 6 5,7 15 14,2 21 19,8 0,822 0,772 (0,271-2,202) Kecil (≤ 4 orang) 29 27,4 56 52,8 85 80,2 Persepsi Sakit Negatif (skor total < 25) 25 23,6 26 24,5 51 48,1 0,002 4,327 (1,798-10,411) Positif (skor total ≥ 25) 10 9,4 45 42,5 55 51,9 Kemampuan Membayar (Ability to Pay) Tidak Mampu (< Rp. 35.000) 27 41,5 38 58,5 65 61,3 0,033 2,931 (1,172-7,329) Mampu (≥ Rp. 35.000) 8 19,5 33 80,5 41 38,7 Sumber: Data Primer Tahun 2022

## 2. Hubungan  antara  Pendidikan  dengan  Kemauan  Membayar  Iuran  JKN  pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Tingkat  pendidikan  seseorang  memiliki  peran  penting  terhadap  kepesertaan  JKN. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi dalam melakukan tindakan sebuah perencanaan dan pengendalian untuk mengatasi sebuah resiko yang tidak pasti di masa depan  yang  timbul  dalam  kehidupan.  Jadi  dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi kesehatan, sehingga mampu  menimbulkan  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  dalam  kepesertaan  JKN (Kusumaningrum & Azinar, 2018).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan  bukan  merupakan  determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan nilai p sebesar 0,108 lebih besar dari 0,05 (0,108 >,05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Penelitian ini sejalan dengan peneltitian Lubis (2018) , dengan nilai p sebesar 0,945 ( p > 0,05) yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri dikarenakan peranan faktor pendidikan tidak sebesar faktor-faktor lain dalam  mempengaruhi  kemauan  seseorang  untuk  membayar  iuran  JKN  mandiri  (Lubis  & Maulyza, 2018).
Menurut penelitian Risa (2019), dengan nilai p sebesar 0,753 ( p > 0,05) menunjukkan bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna  antara  pendidikan  dengan  kemauan  membayar responden, hal ini disebabkan karena responden yang berpendidikan tinggi cenderung lebih memikirkan  dampak  atau  risiko  tanpa  memikirkan  manfaatnya  terlebih  dahulu  artinya responden mengatakan bahwa seringkali pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang  diharapkan  atau  diinginkan  oleh  responden  sehingga  responden  yang  berpendidikan tinggi cenderung tidak mau membayar pelayanan kesehatan (Atriyani & Ahmad, 2019).
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (68,9%) memiliki  pendidikan  yang  tinggi.  Responden  berpendidikan  tinggi,  masih  ada  yang  tidak mengetahui  informasi  mengenai  JKN  dibandingkan  responden  berpendidikan  rendah  yang rata-rata memiliki pengetahuan yang baik mengenai JKN sehingga responden yang memiliki pendidikan  tinggi  memiliki  peluang  untuk  menurunkan  kemauan  membayar  sebesar  2,208 kali untuk membayar iuran JKN mandiri dibandingkan responden dengan pendidikan rendah dikarenakan responden yang berpendidikan rendah lebih mengetahui pentingnya JKN.

## 3. Hubungan antara Pengetahuan dengan Kemauan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Pengetahuan  merupakan  faktor  penting  dalam  perubahan  perilaku,  perilaku  dan tindakan  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  pengetahuan.
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2014).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan nilai p sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang artinya terdapat hubungan antara pengetahuan  dengan  kemauan  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN) pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Penelitian  Marzuki  dkk.  (2019),  terdapat  hubungan  antara  pengetahuan  dengan Kemauan Membayar Peserta PBPU JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, seseorang yang  mengetahui  banyak  tentang  Jaminan  Kesehatan  Nasional  memiliki  kesediaan  untuk membayar  iuran.  Responden  yang  tidak  mengetahui  banyak  tentang  Jaminan  Kesehatan Nasional kurang memiliki kesediaan untuk membayar iuran JKN (Marzuki et al., 2019).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Hoang (2017) di Vietnam, hasil pemahaman yang baik mengenai asuransi kesehatan meningkatkan kesanggupan serseorang untuk  mengikuti  dan  membayar  iuran  asuransi  (Nguyen  &  Hoang,  2017).  Semakin  tinggi pengetahuan  terhadap  manfaat  asuransi  dan  mengetahui  mengenai  prosedur  pendaftaran asuransi  kesehatan  nasional  semakin  meningkatkan  keinginan  untuk  membayar  asuransi kesehatan  dan  semakin  rendah  pengetahuan  mengenai  manfaat  dari  mengikuti  jaminan kesehatan  nasional  menyebabkan  pemahaman  yang  buruk  tentang  pentingnya  jaminan kesehatan  sehingga  mengurangi  kemauan  seseorang  untuk  mengikuti  jaminan  kesehatan nasional (Oktora, 2018).
Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan responden yang kurang baik dikarenakan  responden  banyak  tidak  mendapatkan  informasi  mengenai  BPJS  Kesehatan dibandingkan  responden  yang  memiliki  pengetahuan  baik.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi pengetahuan peserta mandiri adalah informasi. Informasi yang semakin sering diberikan  kepada  peserta  mandiri  akan  semakin  baik  dan  akan  mempengaruhi  tingkat pengetahuan peserta mandiri (Wulandari et al., 2020).

## 4. Hubungan  antara  Pendapatan  dengan  Kemauan  Membayar  Iuran  JKN  pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Pendapatan  yakni  penghasilan  yang  diperoleh  masyarakat  setiap  bulan  dari  hasil aktivitas  atau  pekerjaannya  yang  disesuaikan  dengan  standard  UMP  (Upah  Minimum Provinsi).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  merupakan  determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan  nilai p sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  (0,000  <  0,05)  yang  artinya  terdapat hubungan  antara  pendapatan  dengan  kemauan  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  nasional (JKN) pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Dalam  hal  ini  peneliti  berpendapat  bahwa  semakin  tinggi  pendapatan  maka  akan mempengaruhi  kemauan  membayar  responden  sebanyak  7,699  kali  dibandingkan  dengan pendapatan  yang  rendah.  Pendapatan  yang  tinggi  mempengaruhi  responden  untuk  menjadi peserta  JKN  serta  menentukan  kesediaan  mereka  dalam  membayar  iuran  JKN.  Menurut penelitian  Kusumaningrum  (2018),  didapatkan  nilai p sebesar  0,010  (p  <  0,05),  responden yang  memiliki  pendapatan  tinggi  dan  bersedia  membayar  beranggapan  bahwa  kesehatan merupakan kebutuhan utama yang sangat penting oleh karena itu perlu adanya asuransi yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila mereka sakit (Kusumaningrum & Azinar, 2018).
Pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berasuransi, sehingga semakin tinggi  tingkat  pendapatan seseorang maka semakin tinggi  pula kesadaran dan  kemauan  masyarakat  tersebut  untuk  membayar  iuran  asuransi.  Pendapatan  sendiri diartikan  sebagai  penghasilan  yang  timbul  dari  aktifitas  masyarakat  setiap  bulannya  sesuai standar upah minimun pendapatan perkapita daerah (Widyanti, 2018).
Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2021), penelitian yang telah dilakukan di RSU Sufina Aziz Medan bahwa responden yang berpendapatan rendah ikut serta program JKN ini ketika sudah membutuhkannya saja seperti ketika sudah terlanjur sakit dan tidak memiliki biaya  untuk  membayar  biaya  berobat  ataupun  biaya  perawatan  rumah  sakit  secara  mandiri. Adapun  dikarenakan  pendapatan  yang  diperoleh  tiap  bulannya  tidak  tetap  dikarenakan responden merupakan pekerja bukan penerima upah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan  pangan  sehari-hari,  sehingga  mempengaruhi  mereka  untuk  bersedia  membayar iuran (Agustina et al., 2021).
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Al-Hanawi (2018) yang dilakukan di Arab Saudi dengan nilai p sebesar 0,001 ( p < 0,05), yaitu terdapat hubungan positif antara kesediaan untuk membayar jaminan kesehatan dengan pendapatan yang diterima. Dengan meningkatnya pendapatan  rumah  tangga,  ada  probabilitas  bahwa  rumah  tangga  bersedia  untuk  mau berpartisipasi membayar asuransi kesehatan (Al-Hanawi et al., 2018).
Menurut  teori  Lawrence  Green  (1980),  pendapatan  termasuk  faktor  yang  pengaruh pada perilaku individu (S Notoatmodjo, 2012). Sebagian responden yang memiliki pendapatan tinggi  namun  tidak  bersedia  membayar  beranggapan  bahwa  pendapatan  perbulan  meraka selalu habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan non pangan sehingga tidak ada alokasi dana untuk membayar iuran JKN (Widyanti, 2018). Penelitian di lapangan didapatkan  bahwa  rata-rata  peserta  yang  memiliki  pendapatan  rendah  lebih  memilih  untuk mendahulukan  kepentingan  sehari-hari  mereka  dibandingkan  mengeluarkan  uang  mereka untuk membayar iuran tiap bulannya.

## 5. Hubungan antara  Jumlah Anggota Keluarga dengan Kemauan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  anggota  keluarga  bukan  merupakan determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan nilai p sebesar 0,822 lebih besar dari 0,05 (0,822 > 0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari kepala keluarga yang memiliki jumlah anggota > 4 orang dan ≤ 4 orang, yang tidak bersedia membayar iuran adalah kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarga ≤ 4 orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2017), dengan nilai p sebesar 0,462 ( p > 0,05), yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan partisipasi kepesertaan JKN pada pekerja bukan penerima upah. Jumlah tanggungan keluarga yang sedikit namun apabila pendapatan tidak mencukupi  maka masyarakat  tidak mengikuti BPJS Kesehatan. Begitupun sebaliknya, meskipun jumlah tanggungan keluarganya banyak namun antara pendapatan dan pengeluaran dapat seimbang maka masyarakat mengikuti BPJS Kesehatan (Puspitasari, 2017).
Penelitian  Kazungu  dan  barasa  (2017),  didapatkan  nilai p sebesar  0,000  ( p <  0,05), yang  menyebutkan  bahwa  ukuran  rumah  tangga  di  Kenya  tidak  memiliki  hubungan  dengan pertanggungan  asuransi  kesehatan.  Individu  dari  rumah  tangga  dengan  satu  sampai  tiga anggota memiliki peluang cakupan 30% lebih besar dibandingkan rumah tangga dengan lebih dari lima anggota (Kazungu & Barasa, 2017). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Sudarman  dkk.  (2021),  dimana  terdapat  pengaruh  diantara  jumlah  anggota  keluarga  dengan kesediaan  membayarkan  iuran  BPJS.  Jumlah  anggota  keluarga  ini  mempunyai  peranan tersendiri serta tentunya tidak bisa begitu saja dibiarkan. Jumlah anggota keluarga yang lebih besar membuat lebih banyak juga kebutuhan untuk mencukupi kesehatannya, dimana tentunya juga  akan  membuat  banyaknya  alokasi  dana  dari  penghasilan  untuk  mencukupi  kesehatan keluarga (Sudarman et al., 2021).
Penelitian ini berbeda dengan teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2012), faktor predisposisi  yang  menjadi  dasar  atau  mempengaruhi  perilaku  salah  satunya  adalah  jumlah anggota keluarga dimana unsur jumlah anggota keluarga memang menjadi aspek yang berperan dan tak dapat dibiarkan begitu saja. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin banyak  pula  kebutuhan  dalam  memenuhi  kesehatannya.  Secara  otomatis  pun  akan  semakin meningkat pula alokasi dana dari penghasilan keluarga per bulan yang harus disediakan untuk kesehatan keluarga.
Akan tetapi, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari kepala keluarga yang memiliki jumlah anggota > 4 orang dan ≤ 4 orang, yang tidak bersedia membayar iuran adalah kepala  keluarga  dengan  jumlah  anggota  kelarga  ≤  4  orang  dan  sistem  kepesertaan  BPJS Kesehatan diterapkan menurut anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga sehingga kepala  keluarga  sebagai  sumber  penghasilan  dalam  satu  keluarga  harus  menanggung  iuran BPJS  Kesehatan  sejumlah  anggota  keluarga  tersebut  serta    kepesertaan  yang  bersifat  wajib sehingga kepala keluarga tidak memiliki pilihan bayar untuk anggota keluarga mana saja yang bisa dipilih untuk bisa dilakukan pembayaran iuran (Aryani & Muqorrobin, 2017).

## 6. Hubungan antara  Persepsi Sakit dengan Kemauan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Setiap  orang  memiliki  persepsi  yang  berbeda-beda,  apa  yang  dirasakan  sehat  bagi seseorang bisa saja tidak dirasakan sehat bagi orang lain, karena adanya perbedaan persepsi begitu juga dengan sakit, sakit yang dirasakan oleh seseorang bisa saja tidak dirasakan sakit bagi orang lain (Notoatmodjo, 2010).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sakit merupakan determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan nilai p sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002 <0,05) yang artinya terdapat hubungan antara persepsi  sakit  dengan  kemauan  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Napirah  (2016),  dengan  nilai p sebesar  0,002  ( p < 0,05), yang menunjukkan bahwa ada hubungan persepsi masyarakat tentang kesehatan dengan pemanfaatan  pelayanan  kesehatan,  persepsi  responden  tentang  sakit  yang  kurang  baik  lebih banyak tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan sebesar 93,3%. Hal ini terjadi karena persepsi masyarakat  tentang  kesehatan  masih  belum  sesuai  dengan  konsep  sehat  atau  sakit  yang sebenarnya (Napirah et al., 2016).
Berdasarkan penelitian Fatimah (2019), dengan nilai p sebesar 0,001 ( p < 0,05), bahwa ada  hubungan  antara  persepsi  sakit  dengan  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan,  jika  mereka merasa  dirinya  sakit  maka  mereka  akan  merasa  butuh  untuk  pergi  ke  pelayanan  kesehatan. Responden  juga  mengatakan  bahwa  sakit  itu  ketika  tubuh  tidak  dapat  lagi  menjalankan aktivitas.  Ketika  responden  tidak  dapat  lagi  menjalankan  aktivitas,  barulah  mereka  merasa butuh untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Sebagian responden jika mereka merasakan tubuhnya  sakit  dan  belum  terlalu  parah  mereka  cenderung  melakukan  pengobatan  sendiri dengan membeli obat warung, jamu atau dibiarkan saja sampai penyakit itu sembuh dengan sendirinya (Fatimah & Indrawati, 2019).
Berdasarkan  teori  Anderson  (1974)  menjelaskan,  perilaku  dari  masyarakat  untuk mempergunakan pelayanan kesehatan salah satunya dipengaruhi oleh kebutuhan akan layanan kesehatan  ( perceived  need ).  Jika  kebutuhan  untuk  sebuah  layanan  semakin  besar  artinya semakin besar juga keinginan guna mempergunakan layanan kesehatan itu (Manurung, 2008).
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, rata-rata masyarakat yang memiliki persepsi sakit yang negatif mau menggunakan pelayanan kesehatan apabila mereka sakit saja sehingga mereka  baru  memiliki  kesadaran  untuk  bersedia  membayarkan  iuran  jaminan  kesehatan, namun  masyarakat  yang  memiliki  persepsi  sakit  yang  positif  mereka  akan  selalu  merasa
membutuhkan jaminan kesehatan dan bersedia membayar iuran jaminan kesehatan secara rutin karena mereka mengetahui bahwa sakit bisa terjadi kapan saja.

## 7. Hubungan  antara  Kemampuan  Membayar  (Ability  to  Pay)  dengan  Kemauan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Jambi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  membayar  merupakan determinan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Putu (2018)(Hardy & Yudha, 2018), yang dibuktikan dengan hasil uji chi-square dengan nilai p sebesar  0,033  lebih  kecil  dari  0,05  (0,001  <0,05)  yang  artinya  terdapat  hubungan  antara kemampuan membayar dengan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada peserta mandiri di Kota Jambi.
Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2021), dengan nilai nilai p sebesar 0,041 ( p < 0,05) (Agustina et al., 2021) dan penelitian Lubis (2018) dengan nilai p sebesar 0,001 ( p < 0,05)  yang  artinya  ada  hubungan  antara  kemampuan  membayar  ( Ability  To  Pay )  dengan kemauan  membayar  iuran  peserta  JKN  mandiri.,  responden  yang  memiliki  kemampuan membayar  dan  bersedia  membayar  merasa  penting  memiliki  jaminan  kesehatan  terutama dalam  mengantisipasi  risiko  dan  ketidakpastian  dimasa  depan.  Sebaliknya,  responden  yang memiliki kemampuan membayar mampu namun tidak bersedia membayar iuran beranggapan bahwa  masih  banyak  kebutuhan-kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  dan  belum membutuhkan jaminan kesehatan (Lubis & Maulyza, 2018).
Sedangkan  pada  responden  yang  memiliki  kemampuan  membayar  tidak  mampu  dan bersedia  membayar  peneliti  berasumsi  bahwa  mereka  merasa  jaminan  kesehatan  sangat diperlukan terutama meringankan beban biaya jika terjadi sakit. Sebaliknya, responden yang tidak  mampu  dan  tidak  bersedia  membayar  disebabkan  karena  kebanyakan  dari  pekerjaan mereka bukan pekerjaan tetap dengan pendapatan yang kecil dan harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan non pangan lainnya (Lubis & Maulyza, 2018).
Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan membayar akan mempengaruhi responden 2,931 kali untuk memiliki kemauan dalam membayar iuran. Rata- rata peserta yang tidak mampu yang tidak bersedia membayar iuran JKN dikarenakan masih ada  kebutuhan-kebutuhan  yang  lebih  penting  yang  harus  dipenuhi  dibandingkan  untuk membayar iuran JKN.

## D. KESIMPULAN
Presentase umur responden yang paling banyak yaitu pada kelompok umur 49-56 tahun sebanyak  27  orang  (25,5%).  Presentase  jenis  kelamin  responden  yang  paling  banyak  yaitu dengan  jenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  92  orang  (86,8%).  Presentase  pekerjaan  responden yang  paling  banyak  yaitu  wiraswasta  sebanyak  54  orang  (51%).  Presentase  dari  kemauan membayar  iuran  yaitu  yang  bersedia  sebanyak  71  responden  (67%)  dan  tidak  bersedia sebanyak  35  responden  (33%).  Tidak  ada  hubungan  antara  pendidikan  dengan  kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri (ρ = 0,108) dan nilai PR = 2,208. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional  pada  peserta  mandiri  (ρ  =  0,000)  dan  nilai  PR  =  19,667.  Ada  hubungan  antara pendapatan  dengan  kemauan  membayar  iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  peserta mandiri (ρ = 0,000) dan nilai PR = 7,699. Tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga yang ditanggung dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri (ρ = 0,822) dan nilai PR = 0,772. Ada hubungan antara persepsi sakit dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri (ρ = 0,002) dan nilai PR = 4,327. Ada hubungan antara kemampuan membayar dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri (ρ = 0,033) dan nilai PR=2,931.

## ARTIKEL

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Kecamatan  Jambi  Timur,  Pasar  Jambi  dan Jelutung yang telah memberikan izin sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, D., Kusuma, A. R., & Siregar, P. A. (2021). Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar  Iuran  Pasien  PBPU  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  RSU  Sufina  Aziz Medan. Jurnal Kesehatan , July . https://doi.org/10.33368/woh.v4i03.599
Al-Hanawi,  M.  K.,  Vaidya,  K.,  Alsharqi,  O.,  &  Onwujekwe,  O.  (2018).  Investigating  the Willingness  to  Pay  for  a  Contributory  National  Health  Insurance  Scheme  in  Saudi Arabia: A Cross-sectional Stated Preference Approach. Applied Health Economics and Health Policy , 16 (2), 259–271. https://doi.org/10.1007/s40258-017-0366-2
Aryani,  M.  A.,  &  Muqorrobin,  M.  (2017).  Determinan  Willingness  To  Pay  (WTP)  Iuran Peserta  BPJS  Kesehatan. Jurnal  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan , 14 (1),  44–57. https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1245/1303
Ascobat Ghani. (2019). Pembiayaan Kesehatan dan JKN . Kementerian PPN/Bappenas.
Atriyani  R  ,  Ali  Imran  Ahmad,  H.  (2019).  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Pasien Rawat Jalan Poli Interna RSUD Kota Kendari Tahun 2019. Jurnal Kesehatan Masyarakat Celebes , 1 (02), 12–17. http://jkmc.or.id/ojs/index.php/jkmc
Dinkes Jambi. (2020). Cakupan Peserta BPJS Kota Jambi . Jambi: Dinkes. Disdukcapil. (2021). Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan . Jambi: Disdukcapil. Fatimah, S., & Indrawati, F. (2019). Faktor Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Higeia Journal of Public Health Research and Development , 1 (3), 84–94.
Hardy, I. P. D. K., & Yudha, N. L. G. A. N. (2018). Kemauan  dan Kemampuan Membayar (Ability-Willingness  To  Pay)  Dalam  Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Denpasar 2017. Jurnal Kesehatan Terpadu , 2 (2), 96–100. https://doi.org/10.36002/jkt.v2i2.541
Irwandy.  (2016).  Kajian  Literature :  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI , 05 (03), 110–114. Jambiline.com.  (2021). 77.489  Warga  Kota  Jambi  Nunggak  Bayar  Iuran  BPJS  Kesehatan . Retrieved from: https://jambiline.com/77-489-warga-kota-jambi-nunggak-bayar-iuran- bpjs-kesehatan/
Kazungu, J. S., & Barasa, E. W. (2017). Examining levels, distribution and correlates of health insurance coverage in Kenya . https://doi.org/10.1111/tmi.12912
Kusumaningrum,  A.,  &  Azinar,  M.  (2018).  Kepesertaan  Masyarakat  Dalam  Jaminan Kesehatan Nasional Secara Mandiri. HIGEIA Journal , 2 (1), 149–160. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/17642
Lubis, & Maulyza, A. (2018). Determinan Kemauan Membayar Iuran (Willingness To Pay) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2018 . Manurung, A. M. (2008). Hubungan Perceived dan Evaluated Need Perawatan Karies Gigi dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi pada Masyarakat di Kota Pematang Siantar .
Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Darmawansyah, D., Arifin, M. A., Rahmadani, S., & Fajrin, M. Al. (2019). Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPU yang  Menunggak  Iuran  JKN  Di  Kecamatan  Tamalate  Kota  Makassar. Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan
RS.Dr. Soetomo , 5 (2), 102. https://doi.org/10.29241/jmk.v5i2.158
Napirah, M. R., Rahman, A., & Tony, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Jurnal Pengembangan Kota , 4 (1), 29. https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.29-39
Nguyen, L. H., & Hoang, A. T. D. (2017). Willingness to pay for social health insurance in central
Vietnam. Frontiers
in Public Health , 5 (APR), 1–7.
https://doi.org/10.3389/FPUBH.2017.00089 Notoatmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi . Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. (2014). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta.
Oktora, R., & . P. (2018). Willingness to Pay for National Health Insurance Among Motorcycle Taxi  Driver  in  Depok  City,  Indonesia. KnE  Life  Sciences , 4 (1),  190. https://doi.org/10.18502/kls.v4i1.1381
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Pramana, J. A., Arso, S. P., & Wulan Kusumastuti. (2018). Analisis Upaya Kepatuhan Hukum Dalam  Memenuhi  Hak  Dan  Kewajiban  Pasien  Bpjs  Kesehatan  Di  Rsud  Ungaran. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 6 (5), 95–103.
Puspitasari,  Y.  (2017). Faktor  Yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Kepesertaan  Jaminan Kesehatan  nasional  Pada  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  Di  Desa  Kasiyan  Timur wilayah Kerja Puskesmas Kasiyan Kabupaten Jember (Vol. 1). Sudarman,  S.,  Batara,  A.  S.,  &  Haeruddin,  H.  (2021). Faktor  yang  Berhubungan  dengan Kemampuan  dan  Kemauan  Membayar  Iuran  BPJS  Peserta  Mandiri  di  Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat . 11 , 45–47.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial.
Widyanti, N. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar . Wulandari,  A.,  Syah,  N.  A.,  &  Ernawati,  T.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Peserta  Mandiri  Dalam  Pembayaran  Iuran  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional di Kota Solok. Jurnal Kesehatan Andalas , 9 (1), 7. https://doi.org/10.25077/jka.v9i1.1219