JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN KONFLIK SIMON FISHER

## Jerry Indrawan
Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta E-mail: jerry.indrawan@upnvj.ac.id

## Ananda Tania Putri
Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta E-mail: anandatania@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Di Indonesia, konflik memang sering terjadi dan bukan hal yang baru. Hal tersebut disebabkan karena beragamnya etnis  dan  agama  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru  Indonesia.  Konflik  biasanya  disebabkan  karena  adanya  dua situasi  atau  suasana/keadaan  yang  saling  berhadap-hadapan  atau  berlawanan,  saling  bertolak  belakang  dan memiliki makna yang sangat berbeda, antara individu atau kelompok lain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah hal yang berkaitan dengan etnis dan agama seperti, Konflik yang terjadi di Maluku tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi konflik Ambon dengan menggunakan penahapan konflik dari Simon  Fisher.  Penahapan  konflik  dianggap  dapat  menunjukkan  peningkatan  atau penurunan  intensitas  konflik yang digambarkan dalam skala waktu tertentu. Penahapan konflik digunakan untuk mengidentifikasi pola konflik di awal proses analisis dan membantu merumuskan strategi di akhir proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita  online,  internet  dan  lain  sebagainya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  konflik  yang  terjadi  di Maluku  tahun  1999.  Hasil  penelitian  ini  akan  menunjukkan  bahwa  konflik  di  Maluku  pecah  mulanya  karena konflik antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen.
Kata Kunci : Konflik, Maluku, Etnis, Agama .

## PENDAHULUAN
Manusia  dan  tanah  Maluku  telah  lama dicari  dan  dikenal  oleh  negara-negara  di seluruh  dunia,  terutama  orang  Arab  (sejak Mesir  kuno),  Cina  (sejak  Cina  kuno), negara-negara yang tinggal di benua Eropa dan  negara-negara  lain,  karena  karunia tertentu yang Tuhan Berikan bagi manusia dan tanah Maluku. Pada masa lalu, rempah- rempah  (cengkeh  dan  pala)  banyak  dicari oleh  berbagai  negara.  Berbagai  sumber daya alam bawah laut, dalam laut dan darat telah  dikembangkan  dan  dimanfaatkan, tetapi  masih  banyak  yang  tidak  terpakai. Meski  suasana  kehidupan  yang  damai sudah menjadi ciri khas anak-anak Maluku, namun  realita  konflik  tidak  bisa  dihindari. Konflik  yang  terjadi  di  Maluku  dimulai pada  tanggal  19  Januari  1999  dan berlangsung selama beberapa tahun (selanjutnya disebut konflik Maluku), yang mengakibatkan  kematian  dan  penderitaan manusia, perusakan harta benda,
pemaksaan  atau  konversi  agama.  Konflik Maluku  yang  dianggap  sebagai  konflik kerusuhan, kejahatan dan pelanggaran hak asasi  manusia  berskala  sangat  besar,  telah menjadi  catatan  sejarah  yang  kelam  dan sangat  buruk  dalam  proses  peradaban manusia,  yang  terjadi  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  ,  yang  diakui oleh  Undang-Undang  Dasarnya  Menjadi negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia (Waileruny, 2010: 1).
Di  bawah  sistem  orde  baru,  Maluku merupakan  salah  satu  daerah  yang  kurang mendapat perhatian sehingga menimbulkan kesenjangan  sosial  dan  ekonomi.  Setelah orde  baru,  Baharudin  Yusuf  Habibi, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno  Putri,  menjadikan  Maluku  dan Maluku  Utara  fokus  utama  pemerintah Indonesia  yang  meliputi  isu-isu  seperti kepentingan  elit  lokal,  konflik  etnis  dan agama.  Konflik  yang  dimulai  pada  tahun
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
1999 tersebut mengejutkan banyak aspek di tingkat  lokal,  nasional,  dan  internasional. Konflik  pecah  dari  kelompok  etnis  dan kemudian  berkembang  menjadi  konflik agama  antara  Islam  dan  Kristen.  Awalnya hanya  berbentuk  konflik  sederhana  yang menimbulkan  kerusuhan  terbatas,  namun terus berlanjut menjadi kerusuhan sporadic yang melibatkan etnis tertentu dan berakhir menjadi  konflik  antara  agama  Islam  dan Kristen (Waileruny, 2010: 97).
Artikel  ini  mencoba  untuk  melakukan pengelolaan konflik terkait dengan konflik Maluku tahun 1999.
Artikel ini menggunakan  penahapan  konflik  dari Simon  Fisher  untuk  menganalisis  dan mengidentifikasi  kronologi  kejadian  dan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik. Dengan  menggunakan  penahapan  konflik untuk  mengidentifikasi  pola-pola  dalam konflik serta menyusun strategi. alat bantu tersebut  juga  dapat  menjadi  upaya  untuk menganalisis berbagai kejadian dan dinamika  dalam  konflik.  Sehingga,  artikel ini mencoba untuk menggunakan penahapan konflik untuk melakukan pengelolaan terhadap konflik Maluku tahun 1999.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  dengan  studi kepustakaan.  Menurut  Suparlan  (1997), metode  kualitatif  sering  juga  disebut metode humanistik, karena cara hidup dan cara pandang, selera, ungkapan emosi serta keyakinan  dari  masyarakat  yang  diteliti relevan  dengan  masalah  yang  diteliti  oleh penulis.  Namun  bagi  John  W.  Creswell (1994), metode kualitatif diartikan sebagai pemahaman  tentang  masalah  sosial  atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran keseluruhan  yang  tersusun  dari  kata-kata, pelaporan secara rinci pandangan informan, dan berlatar ilmiah (Samsu, 2017: 86).
Dalam  penelitian  ini,  data  yang digunakan  berasal  dari  berbagai  sumber yang  telah  ada  seperti  buku,  jurnal,  berita online, internet dan lain sebagainya. Untuk teknik  pengumpulan  data  menggunakan
teknik  dokumentasi, dengan cara mencari data  mengenai  hal-hal  atau  variable- variabel  yang  berbentuk  tulisan  seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan  dan  kebijakan.  Ataupun  yang berbentuk  gambar  seperti  seperti  foto, sketsa  dan  sebagainya.  Bahkan  bisa berbentuk  karya  seperti  gambar  dan  film, namun  tetap  dengan  pertimbangan  bahwa semua  sumber  yang  dipakai  memang relevan  dengan  permasalahan  atau  topik dalam penelitian ini (Samsu, 2017: 99).
Untuk  analisis  data  menggunakan teknik analisis isi. Analisis data merupakan sebuah upaya atau langkah untuk menggambarkan data yang diperoleh secara deskriptif,  naratif  atau  tabulasi  data. Sehingga  menghasilkan  kesimpulan  atau penjelasan  yang  dapat  ditarik  dari  analisis data  untuk  menghasilkan  kesimpulan penelitian.  Analisis  isi  merupakan  teknik penelitian yang dapat membuat kesimpulan yang  dapat  ditiru  (direproduksi)  dan keabsahan data dengan mempertimbangkan konteksnya (Samsu, 2017: 111).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Memahami Konflik
Konflik  secara  etimologis  berasal  dari kata  con  yang  berarti  bersama  dan  fligere yang  berarti  tabrakan  atau  benturan. Dengan  begitu,  konflik  dalam  kehidupan sosial  dapat  diartikan  sebagai  benturan keinginan, pendapat dan kepentingan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Namun, biasanya konflik berawal  dari  pertentangan  non  fisik  yang kemudian  terus  berkembang  menjadi pertentangan  fisik  yang  dalam  skala  kecil tidak  menggunakan  kekerasan,  sedangkan dalam skala besar menggunakan kekerasan. Menurut  Robert  MZ  Lawang,  konflik merupakan  sebuah  perjuangan  untuk memperoleh  status,  nilai  dan  kekuasaan yang bertujuan tidak hanya untuk keuntungan  semata  tetapi  juga  untuk menundukkan saingan. Sedangkan menurut Soerjono  Soekanto,  konflik  merupakan sebuah  proses  sosial  antara  individu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
maupun  kelompok  yang  berusaha  untuk mencapai  tujuan  dengan  cara  menantang pihak  lain  yang  disertai  dengan  kekerasan dan  ancaman.  Dapat  disimpulkan  bahwa konflik  merupakan  sebuah  proses  sosial antara  individu  maupun  kelompok  dalam masyarakat,  karena  adanya  perbedaan pemahaman dan kepentingan yang menimbulkan  jurang  pemisah  atau  gap antara  pihak-pihak  yang  bertikai  (Rahmat, 2019: 3).
Menurut  KBBI,  konflik  memiliki  arti perselisihan, pertentangan atau percekcokan (Departemen Pendidikan Nasional,  2008:  723).  Arti  tersebut menunjukkan  bahwa  konflik  merupakan suatu  kondisi  atau  keadaan  dimana peristiwa  tersebut  terjadi.  Menurut  sudut pandang  tiap  orang,  konflik  memiliki  arti yang  berbeda.  Konflik  dapat  diartikan sebagai peristiwa yang positif atau negatif. Dalam arti positif, konflik diartikan sebagai keadaan  terjadinya  pertentangan  atau perselisihan antara dua orang atau kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang lebih  baik  dari  orang  lain,  dan  tidak  ada perasaan  terganggu  diantara  keduanya. Konflik ini dapat menyebabkan peningkatan produktivitas individu, kelompok  atau  organisasi.  Sedangkan dalam  arti  negatif,  konflik  didefinisikan sebagai  tindakan  ketidaksepakatan  antara dua  orang  atau  lebih  yang  berjuang  untuk menang atau kalah. Artinya, dalam konflik negatif,  orang  berusaha  untuk  saling berebut dan menjatuhkan untuk mendapatkan  label  sebagai  orang  yang benar.  Pada  perspektif  negatif,  konflik dipandang  sebagai  peristiwa  yang  perlu dihindari karena dapat mengurangi efisiensi dalam  kelompok  atau  organisasi  (Puspita, 2018: 5).
Selain  itu,  konflik  dapat  didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang  memiliki  sasaran  dan  tujuan  yang tidak  sejalan.  Namun  disisi  lain,  konflik juga  dapat  berguna.  Perbedaan  pendapat yang  cenderung  menimbulkan  konflik dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan,
sehingga dapat menciptakan sebuah situasi yang  lebih  baik  bagi  semua  pihak  yang terlibat. Dari tingkat yang paling kecil, pada tingkat  antar  individu  hingga  kelompok, organisasi,  masyarakat  dan  negara,  semua bentuk  hubungan  manusia  tersebut  selalu mengalami  pertumbuhan  dan  perubahan bahkan  tidak  jarang  terjadi  konflik. Sehingga  konflik  dapat  timbul  ketika terjadi ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan  tersebut.  Misalnya, seperti kesenjangan status sosial dikarenakan kurang meratanya kemakmuran  serta  akses  terhadap  sumber daya  dan  kekuasaan  yang  tidak  seimbang, kemudian  menimbulkan  berbagai  masalah sosial  seperti  diskriminasi,  penindasan, kejahatan,  kemiskinan  dan  pengangguran. Semua tingkat tersebut saling berkaitan dan membentuk  sebuah potensi  kekuatan yang menghasilkan  perubahan  baik  secara konstruktif  maupun  destruktif  (Fisher, 2001: 4).
Konflik juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak beranggapan bahwa pihak lain  telah  membawa  pengaruh  secara negatif,  sesuatu  yang  menjadi  kepedulian dan  kepentingan  pihak  pertama.  Definisi tersebut  mencakup  berbagai  konflik  yang dialami orang, mulai dari ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta hingga ketidaksepahaman  yang  disebabkan  oleh ekspektasi  perilaku  dan  lain  sebagainnya (Wahyudi, 2015).
Konflik  memberikan  bukti  nyata  yang menjadikannya sebagai satu pokok bahasan penting dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi,  biologi,  antropologi,  psikologi dan  komunikasi.  Sosiologi  memandang konflik sebagai bentuk interaksi sosial antar individu  dalam  lingkungannya  (Sanders, 2007: 2). Selanjutnya, biologi memandang konflik  sebagai  hasil  dari  proses-proses biologis  yang  mendorong  individu  untuk melakukan tindakan tertentu (Tanner 1988; Bailey  1988).  Sementara  itu,  antropologi memandang  konflik  sebagai  bagian  dari budaya dan merupakan hasil dari interaksi sosial  antar  individu  dan  lingkungannya.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
Sedangkan  psikologi  memandang  konflik sebagai hasil dari persepsi, interpretasi atau kondisi  psikologi  dan  mental  individu (Canli,  2009;  Fincham,  2003).  Disisi  lain, komunikasi  memandang  konflik  sebagai hasil dari proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan dalam situasi atau kondisi tertentu (Fajar, 2016).
Konflik  muncul  disebabkan  karena seseorang  yang  tidak  terbiasa  untuk menyikapi secara tepat perbedaan yang ada. Manusia diciptakan dengan watak dan sifat yang  berbeda,  sehingga  cara  dan  sikap setiap  orang  berbeda  pula.  Selain  itu, timbulnya  konflik  disebabkan  oleh  sikap egoistis yang selalu merasa benar. Konflik dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  ciri-ciri setiap individu dalam berinteraksi. Perbedaan  tersebut  biasanya  menyangkut ciri fisik, pengetahuan, kepandaian, keyakinan,  adat  seseorang  dan  lain sebagainya.  Sehingga  dalam  interaksi sosial,  konflik  merupakan  hal  yang  wajar terjadi  dalam  masyarakat.  Tidak  ada  satu pun  kelompok  masyarakat  yang  tidak pernah  mengalami  konflik.  Konflik  akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Rahmat, 2019: 9).
Menurut Johan Galtung, sumber konflik  berasal  dari  adanya  perbedaan kepentingan antar aktor dan perbedaan nilai dari  antar  aktor  tersebut.  Sedangkan menurut  C.R.  Mitchell,  sumber  konflik berasal  dari  sumber  daya  yang  terbatas, tujuan dan kepentingan yang berbeda, serta nilai yang berbeda pula dalam setiap sistem sosial. Selain itu, sumber konflik lain juga dapat berasal dari SARA (suku, agama, ras dan  antar  golongan),  rivalitas  negara, komunikasi, kebutuhan dasar manusia dan ketidakadilan  sistem  internasional  sampai identitas  sosial  dan  budaya.  (Indrawan, 2019:  71)  Menurut  model  Dahrendorf, dalam  setiap  masyarakat  memiliki  potensi untuk timbulnya konflik. Hal itu dikarenakan  setiap  masyarakat  memiliki kepentingan  yang  harus  terpenuhi  dan dalam  pemenuhan  kepentingan  tersebut biasanya harus mengorbankan kepentingan masyarakat  lain.  Perasaan  tertekan  karena
perbuatan  pihak  lawan  merupakan  salah satu  tanda  adanya  potensi  konflik  dalam diri  seseorang  atau  sekelompok  orang. Keberadaan potensi konflik sosial biasanya mengikuti  pola-pola  yang  berlaku  dalam terwujudnya konflik antar individu. Potensi konflik yang meledak menjadi konflik antar individu, bisa saja terbatas hanya pada dua orang  yang  bersangkutan,  namun  dapat juga  meluas  dengan  melibatkan  anggota keluarga  dan  kerabat,  komunitas,  atau masyarakat suku bangsa kedua belah pihak (Suparlan, 2014).
Proses konflik terdiri atas lima tahapan.
Pertama,  oposisi  atau  ketidakcocokan potensial,  dimana  tahap  yang  membuat kesempatan  untuk  munculnya  konflik. Kedua, kognisi dan personalisasi, merupakan persepsi salah satu pihak terkait konflik yang sedang dihadapi. Ketiga, yaitu maksud,  dimana  hal  tersebut  merupakan sebuah  keputusan  untuk  dapat  bertindak dengan  menggunakan  cara  tertentu  dari pihak  yang  berkonflik.  Keempat,  yaitu perilaku,  pada  tahap  ini  mencakup tindakan,  pernyataan  dan  reaksi  untuk menghancurkan  pihak  lain,  dapat  berupa ancaman  dan  ultimatum,  serangan  fisik yang  agresif  atau  serangan  verbal  yang tegas. Kelima, yaitu hasil, yang merupakan jalinan  aksi-reaksi  antara  pihak  yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi, seperti  perbaikan  kinerja  dalam  kelompok (Suparlan, 2014: 35).
Dari  semua  penjelasan  konflik  diatas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  konflik merupakan  sebuah  situasi  ketika  adanya perbedaan  atau  ketidakselarasan  tujuan, kepentingan  dan  nilai  antar  individu maupun  kelompok.  Konflik  merupakan sebuah fakta yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan. Sumber konflik bermula dari adanya perbedaan baik alami maupun non-alamiah.(Indrawan, 2019: 73) Konflik selalu  menjadi  pewarna  dalam  kehidupan, mulai dari konflik yang sangat kecil hingga yang  sangat  besar.  Konflik  terjadi  karena adanya  perbedaan  persepsi,  pendapat  dan kepentingan.  Ada  konflik  yang  dapat diselesaikan  secara  sepenuhnya,  ada  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
setengah  selesai  dan  bahkan  ada  juga konflik  yang  tidak  ada  solusinya  untuk waktu yang lama (Wahyudi, 2015: 1).

## Kronologi Konflik Ambon
Konflik  Maluku  dimulai  pada  tanggal 19  Januari  1999  dan  berlangsung  selama beberapa tahun, dapat dilihat sebagai proses sosial  yang  terpisah  dengan  tingkat kekerasan  yang  tinggi  dan  jumlah  korban yang  besar.  Pendapat  para  pengamat menunjukkan  bahwa  setidaknya  ada  enam (enam)  indikator  yang  mengarah  pada konflik  Maluku,  yaitu  Pertama,  karena kenakalan  remaja  atau  murni  kriminalitas. Kedua,  karena  penempatan  pegawai  di Kantor  Gubernur  Maluku  dan  perguruan tinggi  hanya  dari  kelompok  tertentu  dan dari  daerah  tertentu.  Ketiga  karena  upaya PDIP  untuk  memenangkan  pemilihan umum.  Keempat,  karena  kecemburuan sosial  masyarakat  adat  Maluku  terhadap pendatang  yang  memiliki  status  sosial ekonomi  lebih  tinggi  darinya.  Kelima, Sebagai  konflik  antara  kelompok  agama, yaitu  konflik  antara  Kristen  dan  Muslim. Keenam,  akibat  upaya  Republik  Maluku Selatan  dalam  rangka  disintegrasi  bangsa (Waileruny, 2010: 156).
Konflik  Maluku  sering  digambarkan sebagai  permusuhan  lama  antara  Muslim dan  Kristen,  meskipun  situasinya  lebih rumit. Konflik kekerasan Maluku terutama terkonsentrasi di Ambon, yang merupakan salah  satu  konflik  paling  merusak  yang pecah  setelah  jatuhnya  rezim  Soeharto. Dari  tahun  1999  hingga  2002,  konflik  ini merenggut  hampir  5.000  nyawa  dan membuat  sepertiga  penduduk  Maluku  dan Maluku Utara mengungsi. Sebelum pecahnya  konflik  antar  umat  beragama  di Kota  Ambon,  juga  banyak  terjadi  perang antar  umat  beragama  di  wilayah  lain  di Indonesia.  Pada  November  1998,  terjadi kerusuhan  antara  massa  Kristen  Ambon dan  Muslim  di  Ketapang,  Jakarta  Utara. Dilaporkan  bahwa  setelah  kerusuhan, hampir  200  preman  Ambon  dikirim kembali ke Maluku oleh TNI angkatan laut Indonesia (Buchanan, 2011: 15).
Menurut  saksi  di  Ambon,  massa bertindak sebagai provokator dalam insiden kekerasan  pertama  di  Ambon.  Pada  bulan Desember  1998,  terjadi  pertempuran  dan serangan  pembakaran  antara  desa-desa Kristen  dan  Muslim  di  beberapa  wilayah Ambon,  yang  sering  dipicu  oleh  tentara Indonesia.  Pada  14  Januari  1999,  umat Kristen dan Muslim melakukan kerusuhan di  Dobo,  Maluku  Tenggara.  Yang  paling sering disebut-sebut sebagai pemicu konflik  di  Ambon  adalah  peristiwa  yang terjadi pada saat hari raya Idul Fitri pada 19 Januari  1999.  Perselisihan  kecil  terjadi antara seorang pemuda Kristen dari daerah Mardika  Ambon  dan  seorang  pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa dekat Mardika.  Desas-desus  yang  memperburuk perpecahan  yang  ada  antara  komunitas Kristen dan Muslim mulai, mengubah desa- desa di sekitarnya menjadi kekerasan. Pada awalnya, pertempuran hanya terjadi antara orang  Kristen  Ambon  dan  pendatang Muslim  dari  Sulawesi  Selatan  (Bugis, Buton  dan  Makassar),  kedua  belah  pihak saling  melancarkan  serangan  mendadak (Buchanan, 2011: 15).
Berbeda dengan Ambon, semua pertempuran di Maluku Utara berlangsung dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Peta berbagai  peristiwa  kekerasan  yang  terjadi di  Maluku  Utara  dari  tahun  1999  hingga 2001  merupakan  jaringan  simpang  siur yang  terjadi  di  berbagai  daerah,  bertitik tempat yang tidak ada masalah sama sekali. Semua  ini  terjadi  di  bawah  pengaruh pertempuran  Muslim-Kristen  di  Ambon sebelah  selatan,  yang  telah  berkecamuk sejak Januari 1999. Bahkan di Ternate, ada beberapa pertempuran antara orang Kristen dan  Muslim,  tetapi  ada  juga  yang  tidak. Ada  empat  tahap  yang  terjadi,  yaitu: Pertama,  konflik  pertama  terjadi  di  pusat Halmahera  pada  bulan  Agustus  1999. Terjadi konflik antara dua suku, penduduk asli  Kao  yang  merupakan  campuran Muslim  Kristen  dan  imigran  Muslim  dari Makian. Kedua, pada bulan Oktober 1999, Makian  yang  sama  diserang  lagi  dan melarikan  diri  ke  Ternate  terdekat.  Para
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
simpatisan  Muslim  tersanjung  dengan penderitaan orang Makian, mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan  kemudian  mereka  melarikan  diri  ke daerah-daerah  Kristen  di  tempat  lain. Akibatnya,  konflik  etnis  lokal  akhirnya berkembang menjadi konflik agama provinsi. Ketiga, semua ini (perkembangan di  Ambon)  memicu  pertempuran  antara Muslim  dan  Kristen  di  wilayah  Kristen fanatik  di  utara  Tobelo  pada  Desember 1999.  Pertempuran  berlangsung  selama beberapa  bulan  di  daerah  terpencil. Keempat,  ketika  semua  ini  akhirnya berkembang menjadi pertempuran tiga hari di  Pusat  Politik  Ternate  mulai  28 Desember,  pertempuran  itu  bukan  lagi pertempuran  antara  Muslim  dan  Kristen, tetapi  antara  Muslim  dan  Muslim  (van Klinken, 2007: 181).

## Faktor-faktor Penyebab Konflik Ambon
Sebuah  konflik  yang  timbul  selalu dilatarbelakangi  karena  adanya  penyebab atau  permasalahan  yang  terjadi.  Banyak faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab timbulnya  sebuah  konflik.  Semua  itu tergantung pada tujuan, motif dan kepentingan  yang  beragam.  Konflik  yang terjadi  di  Ambon,  bukan  hanya  semata- mata  karena  faktor  perbedaan  agama. Menurut  (Rudiansyah,  2016:  161)  Banyak faktor-faktor  lain  yang  dapat  menjadi pemicu terjadinya konflik. Beberapa faktor yang memicu terjadinya eskalasi konflik di Ambon  yaitu  Pertama,  dimensi  ekonomi (stratifikasi sosial). Perekonomian memegang  peran  penting  sebagai  pemicu konflik. Hal tersebut menjadi wajar, karena ekonomi  merupakan  unsur  utama  dalam kehidupan  manusia.  Secara  ekonomi, kehidupan  sosial  akan  membentuk  suatu hierarki sosial atau sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat.
Kedua,  dimensi  kebudayaan.  Agama merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan. Terdapat perbedaan  antara  masyarakat  Muslim  dan masyarakat Kristen dalam hal nilai, norma, adat  istiadat  dan  budaya.  Perbedaan
tersebut tercermin dalam perbedaan sistem sosial,  nilai  dan  norma  dalam  masyarakat. Ketiga,  dimensi  politik  (politik  etnis). Hubungan  yang  semula  harmonis  antara kelompok  yang  berbeda,  suatu  saat  akan menjadi  konflik  ketika  kelompok  tersebut dijadikan sasaran manipulasi politik untuk kepentingan  para  elit  politik.  Sengketa wilayah  dan  keberadaan  elit  politik  yang ingin mewujudkan kepentingannya masing-masing telah menyebabkan perselisihan  antara  dua  kelas  etnis  yang awalnya  hidup  berdampingan.  Mereka tidak hanya saling mempertahankan perbedaan  ideologi  dan  agama,  tetapi bahkan saling membunuh tanpa ragu. Salah satu  pemicu  konflik  di  Ambon  mungkin disebabkan  oleh  politik  etnis.  Karena masyarakat  Ambon  terdiri  dari  berbagai ras, ada 4 kelompok etnis utama di Ambon yaitu Buton, Bugis, Makassar, dan Ambon. Konflik muncul karena dominasi satu suku, sedangkan suku lain merasa dirugikan dan ingin memberontak. Bahkan dalam hubungan  antara  BBM  (Buton,  Bugis  dan Makassar) dengan suku Ambon sulit untuk menjalin  hubungan  yang  baik  dan  hidup berdampingan.
Keempat,  dimensi  diferensiasi  ras  dan etnis.  Indonesia  merupakan  negara  yang multikultural  dengan  banyak  suku  bangsa atau  etnis.  Jika  terjadi  gesekan-gesekan antar bangsa, etnosentrisme yang berlebihan pasti akan menimbulkan konflik.  Konflik  antar  etnis  yang  terjadi mungkin  juga  merupakan  warisan  dari konflik  leluhur.  Terdapat  sub  kecil-kecil atau fam-fam (marga) di Ambon. Berbagai macam ras dan suku mewarnai Ambon. Kelima,  dimensi  diferensiasi  agama.
Beberapa  agama  yang  diakui  dan  dijamin secara resmi oleh pemerintah adalah Islam, Kristen  protestan,  Kristen  katolik,  Budha, Hindu,  dan  Konghucu.  Di  satu  sisi, perbedaan  agama  sangat  rapuh  karena dapat  menjadi  bibit  perpecahan.  Sikap intoleransi  pemeluk  agama  yang  berbeda dan  kurangnya  rasa  saling  menghormati hak-hak  orang  lain  menjadi  faktor  utama pemicu konflik dan perpecahan. Konflik di
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
wilayah Ambon disebabkan oleh perbedaan agama  atau  kepercayaan  yaitu  konflik antara masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen.
Secara  ekonomi,  sistem  kelas  sosial atau  stratifikasi  sosial  akan  terbentuk  di dalam  kehidupan  masyarakat.  Stratifikasi sosial itulah yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Stratifikasi sosial menimbulkan  perbedaan  akses  golongan antara  masyarakat  dalam  memanfaatkan sumber daya. Sehingga tingkat kekuasaan, hak  istimewa  seseorang  akan  tergantung pada  keanggotaannya  dalam  kelompok sosial, bukan pada karakteristik individunya.  Selain  itu,  perbedaan  sistem sosial,  norma  dan  nilai-nilai  dalam masyarakat  antara  masyarakat  Muslim dengan  masyarakat  Kristen  juga  dapat memicu  konflik.  Konflik  di  Ambon merupakan konflik yang melibatkan antara suku atau antar etnis yang ada (Rudiansyah, 2016:  166).  Primordialisme  kesukuan merupakan faktor penyebab awal terjadinya konflik. Bermula dari perkelahian individu antara  orang  Ambon  yang  beragama Kristen  dan  Muslim.  Karena  perbedaan etnik  tersebut,  konflik  berubah  menjadi konflik  agama  yang  mengidentikkan dengan  identitas  agama  dan  kelompok sosial  kedua  individu  tersebut  (Ismail, 2021: 457).
Jika  dikaitkan  dengan  analisis  fisher dengan penahapan konflik, bahwa penahapan  konflik  digunakan  untuk  dapat melihat tahapan dan siklus peningkatan dan penurunan  dalam  sebuah  konflik.  Hal tersebut  dapat  kita  lihat  melalui  faktor- faktor  pemicu  konflik  diatas.  Ketika  suatu konflik  mengalami  peningkatan  atau penurunan,  dari  faktor  apa  konflik  itu terjadi.  Dalam  kasus  di  Ambon,  konflik menjadi  memuncak  disebabkan  karena faktor dimensi diferensiasi etnis dan agama. Konflik  yang  berawal  dari  konflik  etnik, kemudian mengalami peningkatan menjadi konflik  agama.  Dengan  menggunakan penahapan  konflik,  kita  dapat  melihat faktor apa yang dapat menjadi pemicu dan meningkatkan  dan  menurunkan  suatu
konflik.  Dengan  demikian,  kita  dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik  dari  faktor-faktor  diatas  dengan berbagai  upaya  penyelesaian  konflik  yang sesuai dengan situasi dan kondisi konflik di daerah tersebut.

## Mengelola  Konflik:  Penahapan  Konflik di Maluku Tahun 1999
Untuk  mengetahui  penyebab  konflik dan  aktor  atau  kelompok  elit  yang  terlibat dalam  konflik,  perlu  dilakukan  analisis. Analisis  konflik  adalah  proses  aktual mengkaji  dan  memahami  realitas  konflik dari  berbagai  sudut  pandang.  Tulisan  ini menggunakan salah satu alat bantu analisis yang  dikemukakan  oleh  Simon  Fisher, yaitu alat bantu analisis penahapan konflik. Penahapan  konflik  adalah  grafik  yang menunjukkan  peningkatan  atau  penurunan intensitas konflik yang digambarkan dalam skala  waktu  tertentu.  Alat  ini  dirancang untuk melihat tahapan dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, mendiskusikan pada tahap mana situasi saat ini,  mencoba  memprediksi  pola  intensitas konflik  di  masa  depan  untuk  menghindari pola  tersebut,  dan  menentukan  periode waktu yang dianalisis dengan menggunakan alat bantu lain. Alat analisis ini digunakan untuk  mengidentifikasi  pola konflik  di  awal  proses  analisis  dan membantu  merumuskan  strategi  di  akhir proses (Fisher, 2001: 18).
Analisis penahapan konflik terdiri dari lima  tahap  yaitu  Pertama,  pra  konflik. Tahap  ini  merupakan  periode  di  mana tujuan  antara  kedua  pihak  atau  lebih terdapat  ketidaksesuaian,  yang  kemudian mengarah  kepada  konflik.  Dilihat  dari konflik  di  Maluku  pemicu  konflik  di Ambon  merupakan  peristiwa  yang  terjadi pada  saat  hari  raya  umat  Muslim  pada  19 Januari  1999.  Perselisihan  kecil  terjadi antara seorang pemuda Kristen dari daerah Mardika  Ambon  dan  seorang  pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa dekat Mardika.  Awalnya,  perkelahian  hanya terjadi  antara  orang  Kristen  Ambon  dan pendatang  Muslim  dari  Sulawesi  Selatan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
(Bugis,  Buton  dan  Makassar)  dan  kedua belah  pihak  saling  melancarkan  serangan mendadak.
Kedua, konfrontasi. Pada tahap di mana konflik  menjadi  semakin  terbuka.  Jika hanya satu  pihak yang percaya bahwa ada masalah, para pendukungnya dapat memulai demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Dalam konflik Maluku, konflik antara dua kelompok etnis terjadi  di  pusat  Halmahera  pada  bulan Agustus 1999. Kelompok etnis tersebut dari penduduk  asli  Kao  yang  merupakan campuran  Muslim-Kristen  dan  imigran Muslim  dari  Makian.  Pada  bulan  Oktober 1999, Makian yang sama diserang lagi dan melarikan  diri  ke  Ternate  terdekat.  Para simpatisan  Muslim  tersanjung  dengan penderitaan orang Makian, mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan  kemudian  mereka  melarikan  diri  ke daerah-daerah  Kristen  di  tempat  lain. Akibatnya,  konflik  etnis  lokal  akhirnya berkembang menjadi konflik agama provinsi.
Ketiga, krisis. Pada tahap ini merupakan  puncak  tertinggi  dari  konflik, ketika ketegangan atau kekerasan mencapai puncaknya.  Secara  umum,  ini  adalah periode  perang,  ketika  orang-orang  dari kedua  pihak  terbunuh.  Konflik  Maluku sering  digambarkan  sebagai  permusuhan jangka panjang antara Muslim dan Kristen, meskipun  situasi  mungkin  lebih  rumit. Konflik kekerasan Maluku terutama terkonsentrasi  di  Ambon  merupakan  salah satu  konflik  paling  merusak  setelah terjadinya rezim Soeharto. Dari tahun 1999 hingga 2002, konflik ini merenggut hampir 5.000  nyawa  dan  membuat  sepertiga penduduk  Maluku  dan  Maluku  Utara mengungsi.
Keempat, akibat. Tahap ini merupakan konsekuensi  dari  krisis.  Satu  pihak  dapat menundukkan  pihak  lain,  atau  dapat memasuki  gencatan  senjata  (jika  perang terjadi).  Salah  satu  pihak  dapat  menyerah atau  menyerah  atas  desakan  pihak  lain. Dalam  konflik  Maluku,  pada  tanggal  24 Oktober,  seorang  pejuang  Kao  bernama
Benny  Bitjara  melakukan  serangan  balik setelah  diancam  oleh  Makian  karena menduduki  wilayah  Makian  di  pagi  hari. Setiap rumah Makian di daerah itu terbakar habis.  Seluruh  penduduk  Makian  yang berjumlah  17.000  orang  mengungsi  ke barat melintasi selat ke Ternate dan Tidore. Pada tanggal 27 Desember, armada Kristen kembali  dipimpin  oleh  Benny  Bitjara dengan  bantuan  berbagai  aliansi  Kao,  dan berhasil melawan keesokan harinya dengan berita  bahwa  Gereja  Silo  di  Ambon  telah dibakar. kemudian mereka kembali menguasai  kota.  Mereka  melakukannya dengan  keyakinan  yang  teguh.  Mereka membunuh  ratusan  pria,  wanita  dan  anak- anak Muslim dalam beberapa pembantaian. Penghancuran  rumah,  tempat  ibadah, kantor  pemerintah  dan  bisnis  mencapai tingkat  yang  mengerikan  terutama  di Galela, barat Tobelo.
Kelima,  pasca  konflik.  Tahap  ini merupakan  situasi  yang  telah  diselesaikan dengan  mengakhiri  berbagai  konfrontasi kekerasan,  ketegangan  telah  mereda  dan hubungan  antara  kedua  pihak  bergerak  ke arah  yang  lebih  normal.  Dalam  konflik Maluku,  perang  berakhir  melalui  berbagai upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh penduduk Halmahera Utara. Mereka saling berhubungan  dan  berkomunikasi  sejak Agustus tahun 2000 dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan pada Juni tahun berikutnya.
Terkait  konflik  yang  berakibat  pada semua  aspek,  salah  satunya  adalah  agama di  Maluku,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari beberapa fase dan eskalasi konflik. Seperti yang ditulis oleh peneliti Lambang Triyono et.al,  konflik  kekerasan  Maluku  dibagi menjadi  empat  fase.  Fase  pertama  yaitu konflik  yang  berawal  dari  preman  dan berlanjut  dengan  kerusuhan  Ambon.  Fase kedua yaitu kerusuhan Ambon. Fase ketiga yaitu meluasnya konflik Ambon ke pulau- pulau di sekitarnya. Dan fase keempat yaitu masuknya Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja’far  Umar  Thalib  ke  Maluku.  Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Nurhasim dan Ratnawati  membagi  konflik  kekerasan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
Maluku  menjadi  tiga  fase.  Fase  pertama yaitu konflik berdarah yang terjadi pada 19 Januari  1999  hingga  menjelang  Pemilu. Fase  kedua  yaitu  konflik  Pemilu  tahun 1999.  Sedangkan  fase  ketiga  yaitu masuknya  Laskar  Jihad  ke  Maluku  pada April 2000. Berdasarkan periode dan fase- fase  konflik  yang  terjadi,  dapat  diketahui bahwa konflik  tersebut  tidak hanya terjadi dalam  satu  peristiwa.  Suatu  konflik  dapat berkaitan  erat  dan  bersambung  dengan konflik  lain.  Dalam  artian,  konflik  serta kekerasan yang terjadi di Maluku, pertama kali  terjadi  di  Ambon  yang  kemudian tersebar  ke  daerah  lain  di  luar  Ambon. Dalam konflik Maluku, Ambon merupakan pusat  pertama  kali  konflik  dan  kekerasan terjadi.  Sedangkan  konflik  di  luar  Ambon (konflik  Maluku)  tidak  selalu  berkaitan secara  langsung  dengan  konflik  Ambon (Rahawarin, 1999: 98).
Selain  itu,  terdapat  tiga  komunitas dalam hubungan sosial masyarakat Ambon yaitu  komunitas  Ambon  beragama  Islam, beragama  Kristen  dan  kelompok  etnis BBM.  Dalam  hubungan  sosial  ketiga komunitas  tersebut  terdapat  batasan- batasan  sosial  yang  dapat  dijembatani dengan  baik  dan  ada  pula  yang  tidak, seperti kelompok etnis BBM dan komunitas Ambon beragama Kristen yang tidak dapat dijembatani. Sebelum terjadinya  konflik,  tidak  ada  batas-batas sosial  antara  komunitas  tersebut.  Namun, setelah  konflik  terjadi,  terlebih  setelah pembakaran  dan  perusakan  tempat-tempat ibadah  yang  menyatakan  konflik  Ambon sebagai  konflik  agama,  maka  batas-batas sosial  tersebut  muncul  bentuk  kecurigaan, sakit  hati  dan  ketidakpedulian.  Afiliasi kelompok diatas telah menimbulkan ketidaksetiaan  sosial  atas  dasar  religius maupun  bisnis.  Ketika  suatu  kepentingan dapat disatukan dan memberikan keuntungan, kemudian kepentingan bersama tersebut diganggu oleh pihak lain, maka  hal  tersebut  akan  menciptakan ketidaksetiaan yang menjadi semakin kuat (Alqadrie, 1999: 43).
Dari  segi  lain,  keberhasilan  rata-rata pendatang  baru  BBM  dan  komunitas Ambon  beragama  Islam  dalam  berbagai sektor telah memberikan peningkatan pada pencapaian  ekonomi  komunitas  tersebut. Bahkan  tarif  pencapaian  ekonomi  tersebut diatas rata-rata komunitas Ambon beragama  Kristen.  Sehingga,  masyarakat menganggap bahwa itu bukan semata-mata hasil  kerja  keras,  namun  terdapat  praktek- praktek  KKN  dan  jaringan  hubungan dengan  Pemerintah  Pusat  di  dalamnya. Maka dari itu, kondisi tersebut menciptakan sebuah  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang tidak  dapat  terhindarkan.  Kebencian, kecemburuan sosial dan permusuhan mulai tersebar,  khususnya  terhadap  anggota kelompok etnis BBM yang telah menguras kekayaan Maluku untuk komunitasnya dan menimbulkan  penderitaan  bagi  kelompok etnis  lainnya.  Hancurnya  sistem  nilai budaya  selama  kerusuhan  berlangsung membuat  suasana  ketidakpastian  hukum serta  ketidaktegasan  aparat  hukum  dan petugas  keamanan  dalam  menangani kerusuhan  yang  terjadi.  Keadaan  tersebut memunculkan  ketidakpercayaan  terhadap pranata  adat,  pemerintah  dan  birokrasi (Alqadrie, 1999: 44).
Berdasarkan penahapan konflik menurut  Fisher  diatas,  kita  dapat  melihat bagaimana tahapan konflik  yang terjadi di Ambon.  Konflik  yang  bermula  dari  dari perselisihan  kecil  antara  suku  Makian  dan Mardika, namun kemudian konflik tersebut terus  berkembang.  Para  pendukung  antar suku ikut campur dan melakukan perlawanan  terhadap  suku  lainnya,  yang akhirnya konflik tersebut berubah menjadi konflik agama antara umat Muslim Makian dengan  umat  Kristen  Mardika.  Siklus peningkatan dalam konflik ini terus terjadi ketika  kedua  pihak  saling  serang  hingga terjadi  perang  yang  menimbulkan  banyak orang  terbunuh  dari  kedua  pihak.  Konflik ini  terus  memanas  hingga  puncak  dari konflik ini adalah serangan terhadap Gereja Silo  dan  pembantaian  Tobelo.  Gereja  Silo terbakar habis satu setelah Natal, yang pada hari  itu  juga  sekitar  800  orang  Muslim
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
Tobelo  dibunuh  oleh  pihak  Kristen. Serangan  tersebut  yang  membangkitkan semangat para suku Kristen Mardika untuk melakukan  berbagai  pembantaian  sebagai serangan  balik  terhadap  suku  Muslim Makian yang telah melakukan pembakaran terhadap Gereja Silo. Namun pada akhirnya kedua  pihak  sepakat  untuk  mengakhiri perselisihan  tersebut.  Orang  Maluku  sadar bahwa mereka telah lelah bertempur untuk waktu  yang  cukup  lama.  Berbagai  upaya dilakukan  untuk  dapat  mengakhiri  konflik ini.  Dengan  menggunakan  penahapan konflik  ini  kita  dapat  melihat  bagaimana intensitas konflik yang terjadi. Hal tersebut berguna  untuk  dapat  didiskusikan  pada tahap  mana  situasi  konflik  saat  ini  terjadi, sehingga  kita  mencoba  melihat  pola intensitas konflik agar dapat menghindarinya di masa depan.

## Upaya Penyelesaian Konflik
Ketika  terjadi  sebuah  konflik,  semua pihak  berusaha  untuk  mencari  cara  yang dapat  dilakukan  untuk  menyelesaikan konflik  yang  terjadi.  Berbagai  bentuk penyelesaian konflik dibuat untuk mencari alternative  terbaik.  Namun,  setiap  bentuk penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  akan menimbulkan kepentingan baru yang dapat saling  bertentangan,  dengan  kata  lain sistem sosial senantiasa akan selalu berada dalam keadaan konflik. Ada dua cara untuk menyelesaikan  konflik,  yaitu  penyelesaian konflik persuasif dan koersif. Penyelesaian konflik  persuasif  menggunakan  negosiasi dan  musyawarah  untuk  menemukan  titik temu  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik. Pihak-pihak  yang  berkonflik  berunding, baik  di  antara  mereka  atau  menggunakan pihak  ketiga  yang  bertindak  sebagai penengah atau mediator. Cara penyelesaian konflik persuasif mengarah pada penyelesaian  konflik  yang  tuntas  atau terselesaikan,  yang  berarti  tidak  ada  lagi perbedaan  di  antara  kedua  pihak  yang berkonflik  karena  kesamaan  pendapat dihasilkan  secara  sukarela.  Cara  koersif dalam  penyelesaian  konflik  adalah  pihak yang  kuat  menggunakan  kekerasan  fisik
atau  ancaman  fisik  untuk  mengintimidasi pihak  lain,  sehingga  pihak  lain  yang berkonflik  dengannya  dapat  mengubah pendapatnya  dengan  menyetujui  pendapat pihak  yang  kuat.  Cara  koersif  mengarah pada penyelesaian konflik yang berkualitas rendah  karena  konflik  yang  sebenarnya belum sepenuhnya terselesaikan (Lindawaty, 2011: 275).
Dalam  kasus  konflik  di  Ambon, berbagai upaya telah dilakukan agar konflik ini  dapat  berakhir,  antara  lain  yang dipimpin  oleh  pemerintahan  pusat  dan daerah,  petugas  keamanan,  masyarakat lokal dan kelompok perempuan serta LSM internasional  dan  lokal.  Dua  pendekatan utama  dalam  penanganan  konflik  di Maluku  berasal  dari  upaya  berikut  yaitu pendekatan  keamanan  dan  darurat;  dan pendekatan  pemulihan  dan  pembangunan. Namun,  pemerintah  maupun  masyarakat sipil  tidak  memiliki  strategi  atau  rencana jangka  panjang.  Alat  penanganan  konflik yang utama digunakan adalah bantuan dan keamanan  serta  mengandalkan  pasukan yang  dikirim  dari  luar  Maluku.  Hal  ini mendorong pemerintah pusat untuk memulai negosiasi damai antara komunitas Muslim  dan  Kristen  yang  akhirnya mencapai  kesepakatan  damai  melalui Malino  II  pada  bulan  Februari  2002. Sebelum  memulai  pembicaraan  damai Malino II, Pemerintah setempat berkali-kali mencoba  untuk  menyelesaikan  konflik, tetapi  semuanya  tidak  berhasil.  Misalnya, Gubernur  Provinsi  Maluku  membentuk kelompok  informal  para  pemuka  agama pada  akhir  Januari  1999  yang  disebut sebagai  Tim  6.  Kelompok  ini  terdiri  dari enam  pemimpin  agama  dari  komunitas Muslim,  Kristen  dan  Protestan.  Tuga mereka adalah mencegah perusakan terhadap masjid-masjid, gereja-gereja, rumah-rumah  serta  mencegah  meluasnya kekerasan di Ambon. Pemimpin yang telah dipilih tersebut tidak serius untuk menjalankan tugasnya melakukan perdamaian,  malah  sebaliknya  justru  ikut terlibat  dalam  tindak  kekerasan.  Sehingga Tim  6  tersebut  tidak  memiliki  pengaruh
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
terhadap  penanganan  atau  resolusi  konflik di Ambon (Lindawaty, 2011: 282).
Dalam rangka penandatanganan perjanjian damai Malino II di Pegunungan
Malino,  Sulawesi  Selatan  pada  tanggal  11
Februari 2002. Menteri Koordinator Urusan  Politik  dan  Hukum,  Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat,  Jusuf Kalla merupakan perwakilan dari Pemerintah  Pusat.  Jusuf  Kalla  meminta Gubernur Maluku untuk memilih perwakilan dari masing-masing  komunitas Muslim dan Kristen. Kedua wakil tersebut membuat  komunitas  yang  lebih  besar  lagi yang terdiri dari 35 Muslim dan 34 Kristen yang berkumpul selama tiga hari di Malino. Malino  II  adalah  sebuah  perjanjian  damai yang  berisikan  pernyataan  politik  bahwa konflik telah diselesaikan secara formal dan adanya  keinginan  politik  yang  kuat  untuk mengurangi kekerasan.
Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin, yaitu  Pertama,  mengakhiri  semua  bentuk konflik dan perselisihan. Kedua, menegakkan  supremasi  hukum  secara  adil dan  tidak  memihak.  Karena  itu,  aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan  tugasnya.  Ketiga,  menolak segala  bentuk  gerakan  separatis  termasuk Republik Maluku Selatan. Keempat, sebagai  bagian Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak  untuk  berada  dan  berusaha  di wilayah  Maluku  dengan  memperhatikan budaya  setempat.  Kelima,  segala  bentuk organisasi,  satuan  kelompok  atau  laskar bersenjata  tanpa  izin  di  Maluku  dilarang dan  harus  menyerahkan  senjata  atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang  berlaku.  Bagi  pihak-pihak  luar  yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
Keenam,  untuk  melaksanakan  seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi  independen  nasional  untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front  Kedaulatan  Maluku,  Kristen  RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan  agama  secara  paksa.  Ketujuh,
mengembalikan pengungsi secara bertahap ke  tempat  semula  sebelum  konflik. Kedelapan,  pemerintah  akan  membantu masyarakat  merehabilitasi  sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan,  kesehatan  dan  agama  serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat  Maluku  dapat  maju  kembali  dan keluar  dari  kesulitan.  Sejalan  dengan  itu, segala  bentuk  pembatasan  ruang  gerak penduduk  dibuka  sehingga  kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
Kesembilan,  dalam  upaya  menjaga ketertiban  dan  keamanan  seluruh  wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan  dan  ketegasan  untuk  TNI/ Polri  sesuai  fungsi  dan  tugasnya.  Sejalan dengan  itu,  segala  fasilitas  TNI  segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.  Kesepuluh,  untuk  menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat,  pemeluk  agama  Islam  dan Kristen  maka  segala  upaya  dan  usaha dakwah  harus  tetap  menjunjung  tinggi undang-undang  dan  ketentuan  lain  tanpa pemaksaan.
Kesebelas,
mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura  dengan  prinsip  untuk  kemajuan bersama.  Karena  itu,  rekrutmen  dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan. Menurut Jusuf Kalla, untuk menyelesaikan  konflik,  hal  pertama  yang harus dilakukan adalah menggali kepribadian  tokoh  kedua  belah  pihak  dan menggali  informasi  sebanyak  mungkin. Tidak  ada  pihak  yang  menginginkan perdamaian  karena  mereka  merasa  telah disakiti.  Namun  disisi  lain,  jika  mereka mengusulkan menghentikan konflik mereka  akan  melakukannya.  Sehingga tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama berperan  sangat  penting  karena  dipercaya oleh masyarakat. Media juga mendapatkan peran penting dalam situasi konflik. Media dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk membangun perdamaian, tetapi juga dapat menjadi  dalang  kekerasan.  Dalam  konflik di  Ambon,  media  seperti  koran,  radio  dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
internet,  berperan  dalam  menyulutkan kekerasan. Media juga dipecah-pecah oleh agama  dan  digunakan  untuk  menyebarkan desas-desus dan informasi palsu. Beberapa contoh media yang digunakan sebagai alat membangun  perdamaian  selama  konflik yaitu  Gerakan  Damai  Baku  Bae  dengan menyelenggarakan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengakhiri  konflik  di  Ambon  dan  juga membuat  pelatihan  bagi  para  wartawan tentang  pelatihan  jurnalisme  perdamaian yang  menciptakan  Maluku  Media  Center (MMC) (Lindawaty, 2011: 290).
Pada  konteks  nasional,  Pemerintah Pusat  juga  harus  mampu  membuat posisinya  sendiri  dan  berperan  secara bijaksana  dalam  merespon  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  yang  hidup  dan berkembang sesuai dengan realitas keragaman  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat. Di tingkat daerah, pemerataan dan  distribusi  sumber  daya  politik  dan ekonomi  harus  disebarkan  secara  merata dan  adil.  Hal  ini  disebabkan  oleh  struktur sosial  kota  Ambon  yang  beragam.  Untuk mendorong  upaya  perdamaian,  pejabat pemerintah  daerah  dan  instansi  terkait diharapkan dapat mengembangkan manajemen  masalah  untuk  menghadapi berbagai isu negatif yang dapat mengganggu  proses  rekonsiliasi  yang sedang  berlangsung.  Kemajuan  yang  telah dicapai dalam sosialisasi perlu dikomunikasikan  kepada  semua  lapisan masyarakat,  baik  di  kota  maupun  di  desa. Hal  ini  berguna  untuk  menjaga  dialog dengan  masyarakat  dan  memungkinkan mereka  untuk  bekerja  sama  dengan pemerintah  untuk  perdamaian  di  kota Ambon (Lindawaty, 2011: 292).
Selain  itu,  cara  penyelesaian  konflik lebih  baik  jika  menggunakan  model penyelesaian  yang  sesuai  dengan  kondisi wilayah  dan  budaya  di  daerah  tersebut. Penyelesaian konflik  juga dapat  dilakukan dengan  inisiatif  penuh  dari  masyarakat yang masih memegang teguh adat lokal dan sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjamin  dan  menjaga  keutuhan  dalam
masyarakat.  Pola  penyelesaian  konflik dalam perspektif masyarakat Ambon yaitu menggunakan  pendekatan  dan  sistem kekerabatan  atau  istiadat  orang  Ambon yang  disebut  dengan  istilah  pela  gandong. Kata  ‘pela’  berasal  dari  kata  ‘pila’  yang berarti  berbuat  sesuatu  untuk  bersama. Terkadang kata ‘pila’ diberikan akhiran ‘tu’ yang  berarti  mengamankan,  menguatkan dan  mengusahakan  sesuatu  benda  agar tidak  mudah  pecah  atau  rusak.  Sedangkan ‘gadong’  diartikan  sebagai  ‘berasal  dari rahim  yang  sama’  yang  mereka  percaya memiliki leluhur yang sama. Pela gandong merupakan ikatan perjanjian oleh dua desa baik  yang  berbeda  agama  berdasarkan hubungan  darah  garis  keturunan  dua  atau lebih desa di Ambon (Bakri, 2015: 55).
Jika  dilihat  dari  perspektif  ikatan kekerabatan  di  Ambon  menjadi  faktor penting  terciptanya  integritas  sosial.  Pada umumnya  perbedaan  agama  di  Ambon sering  dikalahkan  dengan  kekuatan  ikatan kekerabatan yang menganut sistem patrilineal. Dalam suatu keluarga bisa saja mengantuk  agama  yang  berbeda,  namun mereka  tetap  dapat  menjalankan  agama yang dianut dan ibadahnya dengan tenang. Sehingga  pada  hakikatnya,  pela  gandong sudah  mengandung  unsur  rekonsiliasi. Nilai  budaya  yang  telah  mengakar  di kehidupan  masyarakat  Ambon  dapat menjadi  modal  dasar  bagi  meningkatkan persatuan  dan  kesatuan  serta  menjadi penyemangat  dalam  membangun  kembali daerah pasca konflik. Hubungan kekerabatan  adat  dan  budaya  harus  terus didorong  untuk  menciptakan  sinergitas yang  baik  dalam  upaya  membangun Ambon  di  masa  yang  akan  datang.  Jika proses  konsolidasi  dengan  menggunakan model pela gandong dapat berjalan dengan baik,  maka  akan  muncul  inisiatif  bersama dari  masyarakat  dan  komunitas  yang berbeda  agama  dan  Pemerintah  Kota Ambon    hingga  Provinsi  melakukan perbaikan  sarana  sosial  dengan  bersama- sama.  Kearifan  lokal  pela  gandong memiliki pengaruh positif dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
menyelesaikan  konflik  SARA  di  Kota Ambon (Bakri, 2015).
Proses  konflik  di  Ambon  melibatkan seluruh  aspek  masyarakat.  Penyelesaian yang dilakukan sebelum Malino II bersifat reaktif  dan  tidak  dalam  rencana  jangka panjang.  Semenjak  pecahnya  konflik Maluku, banyak organisasi non pemerintah yang  datang  untuk  sekedar  memberikan bantuan  atau  membawa  misi  perdamaian. Kerjasama  dari  berbagai  elemen  dalam masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat penting  ketika  negara  tidak  mampu  untuk menyelesaikan konflik. Cara yang dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  yakni mempersiapkan  aparat  keamanan  dalam jumlah banyak. Gubernur Maluku membuat  tim  yang  terdiri  dari  pemuka agama Islam, Kristen dan Katolik. Namun, hal  tersebut  tidak  dapat  berjalan  efektif karena  pembelaan  identitas  kelompok masih  melekat  erat  dalam  pikiran  mereka. Ketidakseriusan  para  pemuka  agama  juga menjadi  masalah,  bahkan  mereka  diduga ikut  terlibat  dalam  konflik.  Cara  lain dengan  menggunakan  pendekatan  adat yang berusaha untuk menghidupkan kembali jalinan persatuan dan persaudaraan antara  masyarakat  Maluku.  Kegiatan  ini didukung oleh Pemerintah dan LSM lokal. Dengan  memperkenalkan  pendekatan  adat yang dikenal dengan pela gandong kepada sejumlah  aktivis  dan  pemuda.  Berbagai LSM  baik  asing  maupun  lokal  juga  hadir sebagai mitra Pemerintah untuk membangun  kembali  Maluku.  LSM  lokal berperan  sebagai  penyalur  bantuan  dan membantu  pemulangan  dan  pemulihan pengungsi  dengan  menggunakan  sumber dana  dari  LSM  asing.  Pasca  Malino  II, konflik fisik tidak terjadi lagi. Peran LSM berubah menjadi pembangunan dan pemberdayaan (Huda, Mi’rojul, 2013: 8).
Dalam  rekonsiliasi  konflik  Maluku, Pemerintah  dan  LSM  telah  melakukan berbagai  upaya untuk  dapat  menghentikan konflik  dan  berusaha  untuk  membangun kembali  Maluku  pasca  konflik.  Namun, peran  dari  Pemerintah  masih  belum  dapat berjalan  secara  efektif  untuk  dapat
menyelesaikan  konflik.  Maka  dari  itu, dilakukan  pendekatan  adat  yang  berusaha untuk menyatukan kembali ikatan persaudaraan  antar  masyarakat  Maluku. Karena  ikatan  persaudaraan  yang  masih kuat di antara masyarakat, diharapkan dapat menghentikan  konflik.  Selain  itu,  penting pula peran dari berbagai elemen masyarakat  untuk  dapat  ikut  berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kesadaran  langsung  dari  masyarakat Ambon untuk menghentikan konflik merupakan faktor penting dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, diperlukan  kerjasama  dari  berbagai  pihak untuk mewujudkan perdamaian di Maluku. Dibutuhkan sikap yang serius dari Pemerintah, aparat keamanan, LSM hingga berbagai  elemen  masyarakat  untuk  dapat bekerjasama dalam menyelesaikan konflik. Karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa agama, ras dan etnis merupakan isu sangat sensitif  yang  akan  menimbulkan  konflik antar  kelompok.  Belajar  dari  pengalaman konflik di Maluku 1999, masyarakat sangat berharap agar konflik seperti itu tidak akan kembali  terulang  di  masa  mendatang. Peristiwa  konflik  Maluku  tahun  1999 cukup  terjadi  hanya  sekali  saja  dan  tidak pernah  terjadi  lagi.  Sehingga  diperlukan rekonsiliasi  konflik  seperti  penahapan konflik  untuk  dapat  melihat  intensitas konflik, agar tidak sampai menjadi konflik yang  besar  dan  memakan  banyak  korban jiwa  bahkan  meminimalisir  terjadinya konflik serupa.

## KESIMPULAN
Konflik  adalah  suatu  kenyataan  hidup, tidak  terhindar  dan  sering  bersifat  kreatif. Konflik  terjadi  ketika  tujuan  masyarakat tidak  sejalan.  Konflik  timbul  karena ketidakseimbangan antara hubungan- hubungan itu yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran,  kemiskinan,  penindasan, kejahatan.  Masing-masing  tingkat  tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang  memiliki  potensi  kekuatan  untuk menghadirkan perubahan, baik yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
konstruktif maupun yang destruktif. Konflik  di  Maluku  sering  digambarkan sebagai  permusuhan  lama  antara  umat Muslim dan Kristen, walaupun keadaannya lebih  kompleks.  Konflik  kekerasan  di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di  Ambon,  adalah  salah  satu  konflik  yang paling dahsyat yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999  sampai  2002  dan  mengungsikan sepertiga  dari  penduduk  Maluku  dan Maluku Utara.
Pemicu  konflik  di  Ambon  adalah peristiwa  pada  19  Januari  1999  selama liburan hari raya Muslim, Idul Fitri. Sebuah perselisihan  kecil  terjadi  antara  seorang pemuda Kristen dari Mardika, kabupaten di kota  Ambon,  dengan  seorang  pemuda Muslim  dari  Batumerah,  sebuah  desa  di sebelah Mardika. Desas-desus yang memperburuk  perpecahan  yang  sudah  ada antara  komunitas  Kristen  dan  Muslim dimulai,  mempengaruhi  desa-desa  di sekelilingnya  ke  dalam  kekerasan.  Pada awalnya,  perkelahian  hanya  terjadi  antara orang  Kristen  Ambon  dan  pendatang Muslim  dari  Sulawesi  Selatan  (Bugis, Buton  dan  Makassar),  dengan  masing- masing  meluncurkan  serangan  mendadak terhadap yang lain. Konflik diakhiri dengan kesepakatan damai warga Halmahera sejak Agustus  2000  dan  mereka  mulai  saling berhubungan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  agar konflik ini dapat berakhir, antara lain yang dipimpin  oleh  pemerintahan  pusat  dan daerah,  petugas  keamanan,  masyarakat lokal dan kelompok perempuan serta LSM internasional  dan  lokal.  Dua  pendekatan utama  dalam  penanganan  konflik  di Maluku  berasal  dari  upaya  berikut  yaitu pendekatan  keamanan  dan  darurat;  dan pendekatan  pemulihan  dan  pembangunan. Pemerintah pusat memulai negosiasi damai antara komunitas Muslim dan Kristen yang akhirnya  mencapai  kesepakatan  damai melalui  Malino  II  pada  bulan  Februari 2002.  Selain  itu,  tokoh  masyarakat  dan tokoh  agama  berperan  sangat  penting
dalam  situasi  konflik,  karena  dipercaya oleh  masyarakat.  Disisi  lain,  media  juga mendapatkan  peran  penting  dalam  situasi konflik.  Media  dapat  digunakan  sebagai alat  untuk  membangun  perdamaian,  tetapi juga  dapat  menjadi  dalang  kekerasan. Beberapa  contoh  media  yang  digunakan sebagai  alat  membangun  perdamaian selama konflik yaitu Gerakan Damai Baku Bae  dengan  menyelenggarakan  lokakarya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengakhiri  konflik  di  Ambon  dan  juga membuat  pelatihan  bagi  para  wartawan tentang  pelatihan  jurnalisme  perdamaian yang  menciptakan  Maluku  Media  Center (MMC).

## DAFTAR PUSTAKA
Alqadrie, S. (1999). Konflik Etnis Ambon Dan Sambas:
Suatu Tinjauan
Sosiologis. Antropologi Indonesia, 58. Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong  di  Kota  Ambon  Conflict Resolution  toward  Local  Wisdom Approach  of  Pela  Gandong  in  Ambon City. Jurnal Magister Ilmu Politik, 1(1),
51–60.
Buchanan,  C.  (Ed.  ).  (2011).  Pengelolaan konflik  di  Indonesia:  sebuah  analisis konflik  di  Maluku,  Papua,  dan  Poso. Centre for Humanitarian Dialogue.
Fajar, D. P. (2016). Teori-teori Komunikasi
Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik. Universitas Brawijaya Press. Fisher,  S.  (2001).  Mengelola  Konflik Keterampilan
Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: Grafika Pertama.
Huda,  Mi’rojul,  Y.  N.  S.  (2013).
RESOLUSI  KONFLIK  KOMUNAL DI  MALUKU  PASCA  REFORMASI. 1(1), 1–9.
Indrawan,  J.  (2019).  Pengantar  Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. Ismail,  R.  (2021).  RESOLUSI  KONFLIK KEAGAMAAN INTEGRATIF:
STUDI  ATAS  RESOLUSI  KONFLIK
KEAGAMAAN AMBON.
Living
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 12-26
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Islam:  Journal  of  Islamic  Doscourses, Vol.3, 19 halaman.
Lindawaty,  D. S. (2011). Konflik Ambon:
Kajian Terhadap Beberapa Akar
Permasalahan  dan  Solusinya.  Politica, 2(2), 271–297. Puspita,  W.  (2018).  Manajemen  Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan.
Deepublish.
Rahawarin,  Y.  (1999).  KERJASAMA ANTAR  UMAT  BERAGAMA :  Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. 7, 95–120.
Rahmat,  M.  (2019).  Ensiklopedia  Konflik Sosial. Tangerang: Loka Aksara. Rudiansyah, D. (2016). DIMENSI SOSIO-
POLITIK KONFLIK AMBON
Pengantar. 10, 161–174.
Samsu,  S.  (2017).  Metode  Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research  Development). ISBN 978-979-24-0469-2.
Suparlan,  P.  (2014).  Konflik  Sosial  dan Alternatif  Pemecahannya.  Antropologi Indonesia.
van  Klinken,  G.  A.  (2007).  Perang  kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi  di  Indonesia.  Yayasan Obor Indonesia.
Wahyudi,  A.  (2015).  Konflik,  Konsep
Teori Dan Permasalahan. Jurnal
Publiciana, 8(1), 1–15. Waileruny, S. (2010). Membongkar Konspirasi  Di  Balik  Konflik  Maluku. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.