## STRUKTUR DAN MAKNA UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM PADA MASA KERAJAAN BANJAR KALIMANTAN SELATAN
Rustam Effendi
FKIP Universitas Lambung Mangkurat e-mail: rustameffendi@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini berupaya mendeskripsikan latar belakang kelahiran dan makna yang terkandung dalam Undang-undang Sultan Adam (UUSA). Penelitian dilaksanakan dengan metode hermeneutik dan filologi. Sumber data adalah teks UUSA yang dibuat pada zaman Sultan Adam memerintah Kerajaan Banjar tahun 1825-1857. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, kelahiran UUSA dilatarbelakangi oleh pertikaian dua mazhab, yakni mazhab ahlusunah waljamaah dan ahlal albidaah . Kedua, makna keseluruhan teks UUSA menunjukkan bahwa: (1) Kerajaan Banjar sebagai kerajaan teokrasi, (2) ulama dan atau organisasi keagamaan sangat berperan dalam pemerintahan, (3) organisasi keagamaan yang sah adalah mazhab Safii, (4) UUSA disusun berdasarkan pikiran ulama Kerajaan Banjar,yakni  Haji  Djamaloedin,  dan  (5)  UUSA  bertujuan  untuk  menyempurnakan pengalaman agama, pegangan para hakim memutuskan perkara, dan sebagai upaya perlawanan terhadap organisasi keagamaan lain yang tumbuh pada masa itu.
Kata kunci: teokrasi, ahlusunah waljamaah, ahlal albidaah, tarikat samaniyah, tarikat wahdatul wujud

## THE STRUCTURE AND MEANING OF UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM DURING THE ERA OF THE BANJAR KINGDOM, SOUTH KALIMANTAN
Abstract
This study aims to describe the backgrounds of the birth and meaning of Undang- undang Sultan Adam (UUSA). It employed the hermeneutic method and philology. The data source was the UUSA text written in the era when Sultan Adam reigned over the Banjar Kingdom in 1825-1857. The findings are as follows. First, the birth of UUSA was due to the fight of two sects, i.e. ahlusunah waljamaah and ahlal albidaah . Second, the whole meaning of the UUSA text shows that: (1) the Banjar Kingdom was a theocratic kingdom, (2) ulemas and religious organizations played dominant roles in the government, (3) legal religious organizations were those in the Safii sect, (4) UUSA was written on the basis of the ideas of the ulema of the Banjar Kingdom, namely Haji Djamaloedin, and (5) UUSA aimed to serve as religious experience perfection, a guide for judges to make decisions, and an attempt to counter other religious organizations growing during the era.
Keywords: theocracy, ahlusunah waljamaah, ahlal albidaah, samaniyah way , wahdatul wujud way
PENDAHULUAN
Khazanah sastra tradisional menca- kup pelbagai ungkapan kreativitas yang merupakan warisan masa lalu. Kratz (2004) mengemukakan bahwa sastra tradisional tidak hanya berupa warisan yang bersifat fiksi, tetapi juga berupa naskah-naskah yang di dalamnya berisi persoalan yang
terkait dengan agama, peraturan perun- dangan, fiqh, dan sejarah. Liaw Yock Fang (1993)  mengemukakan  bahwa  undang- undang Melayu lama adalah bahan kajian yang  penting  dalam  kaitannya  dengan sistem pemerintahan, sistem pentadbir- an, dan susunan masyarakat. Tentu saja semua hal itu terkait dengan politik, bu-
daya, dan masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, nilai dan makna yang diungkapkan di dalamnya dapat diper- timbangkan  sebagai  nilai-nilai  budaya dan kearifan lokal. Hal itu meniscayakan adanya relevansi dan signifikansinya de- ngan masyarakat sekarang, yakni sebagai semacam sandaran bagi praksis konteks- tualisasi kehidupan agar berbagai nilai kehidupan modern dapat dimaknai dan dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Salah satu warisan sastra tradisional Banjar  yang  belum  banyak  mendapat perhatian peneliti sastra adalah naskah Undang-Undang  Sultan  Adam (UUSA). Naskah ini terwujud pada masa peme- rintahan  Sultan Adam  al-Watsiq  Billah (1785—1857).  Di  antara  peneliti  yang sudah  menggali  naskah  UUSA  adalah
Jamalie (2012) dan Ideham et al. (2003). Akan tetapi, penelitian Jamalie (2012) dan Ideham et al. (2003) masih terbatas pada pengklasifikasian isi pokok UUSA, dan belum sampai pada pemaknaannya. Menurut Eisenberger, seorang Contro- leur van Banjarmasin en Marabahan tahun 1936, pada awalnya UUSA ditulis dengan huruf  Jawi  atau  huruf Arab-Melayu. Naskah UUSA yang ditulis dengan huruf Jawi  tersebut  tidak  pernah  ditemukan lagi. Naskah yang ada hingga hari ini ada- lah naskah UUSA yang disimpan dalam arsip Kantor Residen Banjarmasin yang ditulis oleh Tumenggung Soeri Ronggo tahun  1885.  Naskah  itu  dipublikasikan pertama kali dalam majalah Indische Gids tahun 1881, II halaman 119—186 oleh A.M. Joekes, seorang Gubernur Borneo tahun 1891—1894 (Ideham et al ., 2003). Naskah UUSA yang diterbitkan oleh A.M. Joekes inilah yang diteliti dalam penelitian ini. Naskah  ini  tersimpan  dalam  Museum Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor 342.04 bahagian Undang-Undang
Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah. Dalam bahagian pendahuluan majalah tersebut dikemukakan perihal yang terkait dengan naskah sebagai berikut.
“A.M. Joekes pada tahun 1881 mener- bitkan ulasan tentang Hukum Sultan Adam dan telah disampaikan kepada Komisi  Hukum  Adat  di  kawasan Barat. Di bawah ini, naskah tersebut dilampirkan. Tentang hal ini, dapat dibaca  pada  Indische  Gids  1881,  II, halaman 119—186. Cara menuliskan yang digunakan, disesuaikan dengan ejaan  bahasa  Melayu  Resmi,  yaitu ejaan Van Ophujsen; namun, disesuai- kan pula dengan bahasa orang Banjar. Catatan-catatan berasal dari Komisi
Hukum Adat.”
Kelahiran suatu undang-undang se- lalu dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu, yakni berkenaan dengan keinginan pe- nguasa untuk menata kehidupan masya- rakat serta agar segala perintahnya selalu dilaksanakan  oleh  rakyat.  Di  samping itu, sebuah undang-undang dapat pula menjadi  alat  penguasa  atau  raja  untuk mematahkan benih-benih perlawanan ter- hadap dirinya. Bagi penguasa dan rakyat yang mendukungnya, undang-undang itu perlu ditegakkan. Mereka (raja dan rakyat) menganggap bahwa undang-undang itu memiliki nilai atau makna yang positif bagi kehidupan. Dengan undang-undang itu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan kehidupan bermasyarakat ber- jalan pula dengan tenteram. Persoalannya, faktor  apakah  yang  melatarbelakangi kelahiran UUSA serta makna apa sajakah yang  tergambar  di  dalam  keseluruhan struktur naskah UUSA.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika, yakni metode yang beru- paya menafsirkan teks untuk memperoleh kesimpulan makna atau nilai yang hakiki. Ricoeur  (2012)  mengemukakan  bahwa tempat pertama yang didiami hermeneu- tika adalah bahasa dan lebih khusus lagi bahasa tulis. Kaelan (2005) mengemuka- kan metode hermeneutika relevan untuk
menafsirkan  berbagai  gejala,  peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ung- kapan bahasa atau kebudayaan lainnya, yang muncul pada fenomena kehidupan manusia (Kaelan, 2009). Penafsiran  teks  memang  rumit,  na- mun  harus  dilakukan  karena  teks-teks yang  ditulis  di  masa  lampau  terus  ada dan dibaca, sementara para penulisnya dan  kaitan  historis  yang  menghasilkan karya-karya  tersebut  sudah  tidak  ada. Oleh karena itu, membaca teks-teks se- macam itu menjadi tak terpisahkan de- ngan masalah penafsiran (Newton, 1994). Karya sastra perlu ditafsirkan sebab di satu pihak karya sastra terdiri atas bahasa, di  pihak  lain,  di  dalam  bahasa  banyak makna yang tersembunyi, atau dengan sengaja  disembunyikan  (Ratna,  2004). Makna  dalam  sastra  tradisional  sering terbungkus oleh simbol-simbol yang ber- kaitan  dengan  budaya  tempatan  (ban- dingkan dengan Mahali & Saamah, 2013; Hamzah & Hassan, 2011).
Dalam  proses  penafsiran,  terdapat alur pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik  ( hermeneutic  circle ),  yakni posisi melingkar dalam gerak pemaham- an dari satu bagian teks ke keseluruhan teks dan dari keseluruhan teks ke bagian- bagian teks. Dalam posisi serupa itu pe- mahaman atas satu bagian teks tidak da- pat dicapai sepenuhnya tanpa pemaham- an atas keseluruhan teks, sementara itu pemahaman atas keseluruhan teks tidak dapat dicapai tanpa pemahaman atas satu bagian teks (Zaidan, Rustapa dan Haniah,
2007). Dalam kaitannya dengan pemaha- man  tersebut,  perspektif  filologis  juga digunakan karena menurut Kratz (2004), filologi  dapat  digunakan  sebagai  alat dan sekaligus sebagai objek pengkajian. Perspektif filologis berkedudukan pent- ing  dalam  penelitian  ini  karena  UUSA ditulis dalam bahasa Banjar, yakni salah satu bahasa di Kalimantan yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Aus- tronesia (Kawi, 2011), di samping karena
penelitian ini berupaya mengungkapkan nilai atau makna yang terkandung dalam naskah tertentu (Kridalaksana, 1993; Sud- jiman, 1995; Piah et al. , 2006; Hamzah dan Hassan, 2011; Suryani NS, 2012; Mahali dan Saamah, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur UUSA terdiri atas dua bagian besar, yakni (1) Pendahuluan atau mu- kadimah, dan (2) Batang Tubuh atau isi undang-undang. Di samping itu, UUSA juga dilengkapi dengan Peraturan Peralih- an. Mukadimah UUSA berisi satu para- graf  dan  batang  tubuh  UUSA  berisi  31 perkara (31 pasal).
Makna Mukadimah UUSA Seperti  halnya  undang-undang  za- man  sekarang,  UUSA  dimulai  dengan satu paragraf pendahuluan atau paragraf mukadimah. Paragraf mukadimah berisi tujuan penyusunan UUSA. Dalam mu- kadimah  disebutkan  bahwa  dibuatnya undang-undang ini memiliki tiga tujuan, yakni untuk kesempurnaan agama dan iktikad,  untuk  menjaga  kerukunan  se- hingga tidak ada perbantahan, dan untuk memudahkan hakim-hakim memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah. Tujuan pertama mengisyarakan bah- wa pada masa dibuatnya UUSA, agama dan iktikad rakyat masih ada yang belum sempurna.  Ketidaksempurnaan  agama dan iktikad rakyat dimungkinkan karena pada masa sebelum disusun UUSA ada dua orang ulama Banjar yang mengajar- kan ilmu tasawuf yang sangat berbeda dengan  cara-cara  yang  dikembangkan oleh ulama kerajaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tasawuf yang dimak- sud adalah tasauf wahdatul wujud yang dikembangkan  oleh  dua  orang  ulama Banjar yang bernama Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Mu- hammad Nafis dan Syekh Abdul Hamid Abulung mengajarkan tasawuf Suni yang
diperluas dengan tasauf Wahdatul Wujud . Wahdatul  Wujud  adalah  tarikat  yang mengajarkan bahwa alam (termasuk ma- nusia) adalah satu nafas sehingga tidak dapat  dipisah-pisahkan. Alam  adalah Tuhan dan Tuhan adalah Alam. Syekh Ab- dul Hamid Abulung berkata, “Tiada yang maujud melainkan hanyalah Dia. Tiada aku melainkan Dia. Dialah Aku. Dan aku adalah Dia (Ideham et al ., 2003). Tujuan kedua berkaitan juga dengan situasi  ‘panas’  dalam  kehidupan  ber- a-gama.  Di  satu  pihak,  raja  dan  Syekh Arsyad Al-Banjari menghendaki mazhab
Syafii yang ahlusunah waljamaah sebagai satu-satunya mazhab di dalam kerajaan Banjar dan di pihak lain, ada pula Syekh Muhammad Nafis dan atau Syekh Abdul Hamid Abulung yang mengembangkan mazhab  atau  aliran  yang  disebut wah- datul wujud . Iktikad ahlusunah waljamaah yang dimaksudkan adalah agama Islam berdasarkan faham Suni dan tarikat Sa- maniyah . Tujuan  ketiga  adalah  untuk  me- mudahkan  hakim-hakim  memutuskan hukuman terhadap orang yang bersalah. Hakim  Kerajaan  Banjar  adalah  orang yang  ditunjuk  raja  dan  orang  tersebut harus memahami agama Islam mazhab ahlusunah  waljamaah .  Pengetahuan  para hakim  terhadap  agama  Islam  penting karena UUSA yang berisi 31 perkara yang sepenuhnya  dijiwai  oleh  ajaran  agama Islam.  Jamali  (2012)  mengemukakan bahwa  semangat  dan  keinginan  Sultan
Adam membumikan ajaran Islam yang berdasarkan aliran ahlusunah waljamaah begitu mengedepan dalam UUSA.
Makna Batang Tubuh UUSA Batang  tubuh  UUSA  dapat  dike- lompokkan  menjadi  6  bagian,  yakni: (i) perkara agama dan peribadatan, (ii) perkara hukum tata pemerintahan, (iii) perkara hukum perkawinan, (iv) perkara hukum  Acara  Peradilan,  (v)  perkara hukum penguasaan atas tanah, dan (vi) peraturan peralihan.

## Perkara Agama dan Peribadatan
Perkara agama dan peribadatan diatur dalam perkara 1, 2, 3, 20. Perkara 1 berisi perintah kepada semua rakyat agar berik- tikad (berkeyakinan) ahlusunah waljamaah . Hal ini sangat penting karena pada masa pemerintahan Sultan Adam berkembang aliran yang oleh ulama kerajaan disebut iktikad ahlal albidaah . Iktikad ini dianggap sesat karena kata bidaah adalah perbuatan ibadah yang tidak mengacu pada Alquran dan Alhadis Rasulullah saw. Ahlusunnah waljamaah berarti pengikut ajaran Islam yang  melaksanakan  ibadah  hanya  ber- dasarkan Alquran dan hadis Rasulullah saw. Iktikad ahlusunnah waljamaah adalah “harga mati” karena hanya iktikad inilah yang dianggap benar dalam agama Islam di kerajaan Banjar. Walaupun demikian, para pengikut aliran yang disebut ahlal albidaah tetap berupaya merebut simpati rakyat dan menyebarkan ajaran-ajaran- nya. Perkara 2, berisi empat perintah raja, yakni:  (i)  perintah  kepada tetuha  kam- pung untuk membuat surau, (ii) perintah kepada  semua  rakyat  agar  membawa anak-anaknya  untuk  sembahyang  lima waktu berjamaah, (iii) perintah kepada semua  rakyat  membawa  anak-anaknya sembahyang  Jumat,  dan  (iv)  perintah kepada semua rakyat agar melaporkan kepada raja apabila ada orang atau ke- lompok orang yang enggan sembahyang berjamaah dan atau sembahyang Jumat. Semua  perintah  ini  dimaksudkan  un- tuk  menangkal  ajaran  iktikad albidaah . Pengikut  aliran  yang  dituding ahlal  al- bidaah memiliki cara ritual khusus dalam melaksanakan ibadah. Karena itu,  mereka membuat  tempat-tempat  ibadah  yang khusus  dan  tidak  mau  melaksanakan ibadah  (seperti  sembahyang)  bersama kelompok lain. Dengan demikian, orang yang tidak bersembahyang secara berja- maah menjadi indikasi awal bahwa orang itu mempunyai iktikad atau keyakinan ahlal albidaah.
Perkara 3 berisi perintah raja kepada semua rakyat agar tidak ada perbantahan atau pertikaian sesama warga. Yang di- maksud  perbantahan  di  sini  terutama adalah perbantahan dalam hal keyakinan terhadap  iktikad  ajaran  agama.  Pada masa Sultan Adam terjadi perbantahan antara pengikut ahlusunah waljamaah dan iktikad  yang  diajarkan  oleh  Syekh Ab- dul Hamid Ambulung. Perbantahan ini menyebabkan rakyat tidak bisa bersatu. Oleh karena itulah, perbantahan ini harus dihentikan dan diatur melalui undang- undang. Undang-undang menghendaki agar semua rakyat hanya mengikuti satu aliran agama yakni ahlusunat waljamaah dan tarikat Samaniyah . Perkara  20  berisi  perintah  kepada tetuha  kampung untuk  menjaga  bulan untuk menentukan awal Ramadan (per- mulaan puasa Ramadan), akhir Ramadan
(hari raya Idul Fitri), awal bulan haji (hari raya Haji atau Idul Adha), dan awal bulan Maulud (bulan kelahiran Rasulullah saw). Selanjutnya, tetuha kampung yang melihat bulan diperintahkan pula untuk menyam- paikannya lagi kepada hakim dan hakim menyampaikannya  pula  kepada  raja.
Dalam menjaga timbulnya bulan, tetuha kampung dibantu oleh warga masyarakat yang  ada  di  kampung.  Mereka  duduk di  pelataran  surau  atau  mesjid  atau  di tempat-temput  terbuka  lainnya  yang memungkinkan  dapat  melihat  bulan apabila sewaktu-waktu muncul. Hingga sekarang, tradisi melihat bulan tetap saja dilakukan  di  kampung-kampung,  bah- kan, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama (NU) konsisten menggunakan rukyat (melihat bulan) untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadan.
Perkara Hukum Tata Pemerintahan Terdapat 2 perkara yang berhubung- an  dengan  hukum  tata  pemerintahan, yakni perkara 21 dan 31. Walaupun ke- dua perkara ini membicarakan masalah
hukum tata pemerintahan, nilai-nilai Is- lami tetap melekat pada perkara-perkara tersebut. Pada perkara 21 terlihat bahwa tetuha kampung menjadi  orang  yang  ikut  ber- peran dalam tata pemerintahan. Dalam pemerintahan Sultan Adam, sebuah kam- pung yang aman, damai, merupakan satu tujuan yang dicita-citakan kerajaan. Untuk mencapai tujuan ini, raja mempercayakan sepenuhnya kepada tetuha kampung untuk menjaga  kampungnya  masing-masing agar selalu aman dan damai. Tetuha kampung bukanlah aparat kera- jaan tetapi adalah orang yang dipercaya oleh raja dalam satu pekerjaan yang di- pandang sangat mulia, seperti menjaga keamanan dan kedamaian, menentukan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Peker- jaan ini, walaupun tidak mendapat uang jasa dari raja, tetapi dirasakan oleh para tetuha  kampung sebagai  penghormatan dari raja yang tidak dapat dinilai dengan uang.  Karena  itu,  mereka  melakukan perintah  ini  dengan  ikhlas  dan  tanpa pamrih. Apabila terjadi masalah, seperti sengketa tanah, pertikaian rumah tangga, terlebih dahulu dibawa ke hadapan tetuha kampung. Dengan cara ini maka banyak masalah  kehidupan  masyarakat  yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa  harus  diperkarakan  di  hadapan hakim.
Perkara  31  mengandung  dua  hal penting, yakni (i) perintah kepada semua pejabat abdi kerajaan, seperti mantri , lala- wangan , lurah , dan pambakal untuk tidak mencampuri urusan para hakim, dan (ii) kewajiban rakyat terhadap kerajaan me- liputi kewajiban membayar uang nazar , uang baktin , dan gawi poepoe pinta (bekerja sukarela atau gotong royong) untuk ke- pentingan kerajaan.
Abdi kerajaan yang mengurus tata pe- merintahan dimulai dengan Lalawangan . Lalawangan adalah  abdi  kerajaan  yang memerintah  kawasan  yang  luas  yang di masa sekarang dapat disebut distrik.
Pada umumnya lalawangan adalah man- tri . Mantri adalah orang yang mendapat gelar kehormatan dari raja karena jasanya yang luar biasa. Abdi kerajaan di bawah Lalawangan adalah Lurah . Lurah adalah seorang  yang  mendapat  tugas  melak- sanakan  tata  pemerintahan  yang  meli- puti beberapa kampung. Setiap kampung dipimpin oleh seorang Pambakal . Dalam melaksanakan  tugasnya, lurah dibantu oleh Khalifah , Bilal , dan Kaum . Dalam  perkara  31  ini  diatur  juga tentang tiga macam kewajiban yang dibe- bankan kepada setiap rakyat. Tiga kewa- jiban itu adalah membayar uang nazar , membayar uang baktin , dan melaksanakan gawi dan poepoe pinta . Nazar biasanya di- lakukan oleh orang yang tergolong kaya dan untuk menghindari pekerjaan gawi
poepoe  pinta . Gawi  poepoe  pinta adalah kewajiban setiap rakyat untuk melaksana- kan  pekerjaan  yang  tulus  ikhlas  untuk kerajaan dan tanpa mengharapkan upah. Di samping gawi poepoe pinta rakyat juga diwajibkan membayar uang baktin. Uang baktin dapat dibayar dengan tenaga atau melakukan sesuatu pekerjaan untuk ke- pentingan kerajaan.
Dijelaskan juga bahwa nazar baru sah apabila secara tegas diucapkan dihadap- an seorang saksi. Saksi yang sah adalah seorang abdi kerajaan seperti Lalawangan . Jadi, ada tiga syarat nazar yang sah, yakni diucapkan secara tegas di hadapan saksi, menyebutkan berapa jumlah uang nazar, dan menyebutkan alasan mengapa atau untuk apa nazar itu diucapkan. Alasan itu di antaranya adalah untuk menghindari gawi poepoe pinta dan atau untuk ketentram- an  dan  keamanan  harta  benda. Apa- bila nazar tidak sah karena kekurangan syarat maka seseorang itu tetap dikena- kan  pekerjaan gawi  poepoe  pinta .  UUSA memberikan contoh ucapan nazar yang sah  sebagai  berikut, “...  adapoen  nadzar jang sah jang djadi halal pembajarannja itoe bahwa berkata kata ia tiap tiap saorang lam- oen oeloen tiada dikanai gawi poepoe pinta
dan tiada dihaoer biroe milik oeloen wadjib atas oeloen bernadzar maatoeri pada tiap tiap moesim doea rial setali... (... adapun nazar yang sah yang halal pembayarannya itu bahwa berkata-kata seseorang kalau saya tidak dikenakan gawi pupu pinta dan tidak diharu-biru milik saya maka wajib bagi saya membayar nazar setiap musim dua rial setali). Raja  dan  rakyat  mempunyai  keya- kinan yang sama bahwa undang-undang ini dibuat bukan sekedar kehendak raja tetapi merupakan hukum Allah. Karena itu, semua rakyat dan abdi kerajaan wajib melaksakan semua perintah yang ditulis- kan dalam undang-undang. Akhir dari perkara 31 menyebutkan “... hakim hakim dan lalawangan loerah mantrinja kalau ada jang anggan dan tiada maasi hoekoem Allah jang dihoekoemkan oleh hakim jaitoe sekalian lalawangan  dan  loerahnja  dan  mantrinja koesoeroeh  mangaraskan  hoekoem  itu (“... hakim-hakim dan lalawangan, lurah , dan mantrinya, kalau  ada  yang  enggan  dan tidak mau menurut hukum Allah yang dihukumkan oleh hakim maka sekalian lalawangan dan lurahnya dan mantrinya kusuruh menguatkan hukumnya itu).
Perkara Hukum Perkawinan Ada 6 buah perkara yang berhubung- an  dengan  hukum  perkawinan,  yakni perkara 4, 5, 6, 18, 25, dan 30.
Menurut  perkara  4,  pernikahan  di- anggap sah apabila ada dua orang yang dianggap adil sebagai saksi pernikahan.
Pernikahan dipimpin oleh seorang hakim.
Saksi  yang  adil  adalah  saksi  yang  me- ngatakan sebenarnya tentang status orang yang dikawinkan, seperti perawan atau janda.  Begitu  juga  tentang  status  calon pengantin lelaki, apakah jejaka atau duda, apa pekerjaannya yang sebenarnya, dan lain-lain.
Pernikahan  dipimpin  oleh  seorang hakim  agama  yang  ditunjuk  oleh  raja. Dengan demikian, hakim yang ditunjuk harus memiliki syarat yang cukup. Syarat
itu  di  antaranya  adalah  pengetahuan tentang  hukum  perkawinan  dan  yang lebih  penting  adalah  hakim  yang  loyal terhadap raja dan tradisi iktikad ahlusu- nah waljamaah . Saksi adalah orang yang juga banyak mengetahui tentang hukum perkawinan. Saksi dapat meminta kepada hakim agar mengulang sekali lagi kata- kata ijab (kuterima menikahi si Pulan bin si Pulan dengan maharnya...) apabila saksi memandang kurang cepat, kurang jelas, atau kurang lengkap. Perkara 5 berisi ketentuan bahwa ma-
zhab Syafii merupakan satu-satunya ma- zhab  yang wajib diikuti dan wajib dilak- sanakan dalam kegiatan ibadat. Mazhab Syafii  dipandang  sebagai  satu-satunya mazhab yang murni berdasarkan ahlusu- nah waljamaah . Dalam perkara 5 ini tersirat pula adanya kemungkinan orang melang- sungkan pernikahan dengan taklid lain selain mazhab Syafii. Tampaknya Perkara 5 ini menunjuk kepada mazhab yang me- reka sebut ahlal albidaah yang dipimpin oleh Abdul  Hamid Abulung.  Dengan perkara ini, raja mengharapkan kehati- hatian  para  hakim  dalam  memimpin upacara pernikahan dan sekaligus sebagai upaya  membendung  berkembangnya mazhab ini ahlal albidaah .
Perkara  6  menyangkut  pernikahan yang digugat oleh seorang istri. Karena se- suatu hal (mungkin suami lama mening- galkan  atau  tidak  memberikan  nafkah) seorang istri meminta pasahkan nikahnya (minta dibatalkan nikahnya atau meminta bercerai).  Hal  ini  menyiratkan  bahwa pembatalan nikah oleh seorang perem- puan pernah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Agar gugatan istri itu sah dan sesuai dengan hukum ahlusunah walja-
maah maka UUSA menuliskannya dalam perkara 6. Untuk memutuskan perkara pasah, seorang hakim harus memeriksa ekral (perjanjian)  yang  telah  diucapkan suaminya kepada perempuan itu sewaktu nikah. Ekral itu  menjadi  dasar  hakim dalam memutuskan perkara pembatalan
nikah. Jadi, pada waktu nikah, seorang laki-laki tidak hanya membayar jujuran
(mahar) tetapi juga mengucapkan janji.
Janji-janji yang disebut ekral itu diucapkan di depan istri, hakim, dan saksi-saksi. Perkara 18 adalah perihal suami istri yang barambangan (berpisah tempat ting- gal;  (pisah  ranjang)  karena  persoalan rumah tangga. Kata barambangan berarti suami istri itu belum resmi bercerai tetapi baru berpisah tempat tinggal. Biasanya si istri pulang ke rumah orang tuanya dan suami tetap tinggal di rumahnya. Apabila terjadi hal semacam ini maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan den- gan istrinya sebelum ada kesepakatan ru- juk. Dalam perkara 18 tersurat bahwa raja sangat  tidak  setuju  dengan  perceraian. Karena itu, raja memerintahkan kepada hakim dan kerabat dari dua pihak suami istri untuk berunding dan memberi nasi- hat agar dapat bersatu kembali. Walaupun demikian, apabila ternyata si istri keras tidak  mau  rujuk,  hakim  berkewajiban melaporkan hal itu kepada raja dan raja akan memutuskan persoalan itu. Pada pasal sebelumnya telah disebut- kan  bahwa  seorang  yang  melaksakan nikah harus membawa dua orang saksi.
Saksi tersebut membentangkan pengeta- huannya secara jujur tentang wanita yang mau  kawin.  Dengan  dasar  ini  hukum perkawinan  menurut  undang-undang sudah sangat kuat. Untuk mencegah fit- nah dalam perkawinan, UUSA membuat perkara 25 yang intinya seorang suami tidak boleh menuduh istrinya tidak ber- dara (tidak perawan atau tidak bujang) tanpa saksi. Menurut UUSA, kesalahan seorang  suami  yang  menuduh  istrinya tidak berdara adalah tergolong kesalahan yang besar apalagi isu itu telah dikabar- kabarkan  ke  mana-mana. Apabila  per- soalan barambangan dapat  diselesaikan oleh hakim bersama keluarga suami dan keluarga istri maka dalam hal tuduhan seorang  suami  kepada  istrinya  tentang istrinya  yang  tidak  perawan,  langsung
ditangani oleh raja. Mendakwa seorang perempuan  tanpa  saksi  dianggap  me- rendahkan  hukum  karena  sebelum  di- laksanakannya perkawinan telah terjadi kesepakatan  yang  disaksikan  oleh  dua orang saksi. Perkara 30 berisi masalah dan hukum berzina. Perbuatan zina merupakan hal yang  sangat  tidak  disukai  masyarakat Banjar. Sebagian orang Banjar lebih me- nyukai mempunyai lebih dari satu istri daripada  melakukan  zina.  Satu  orang berzina dianggap merusak nama rakyat satu kampung. Bahkan, jika terjadi ben- cana kebakaran, kekeringan, buah-buahan tiada menjadi, biasanya ada satu angga- pan bahwa semua ini disebabkan adanya orang dalam kampung itu yang berbuat zina. Dampak lebih besar lagi adalah pada anak hasil perzinaan itu. Anak hasil perzi- naan disebut anak kampang . Adanya anak kampang ini  membuat  orang  Banjar  sa- ngat takut berzina dan ngeri memikirkan dampak  bagi  keturunan-keturunannya selanjutnya. Dalam perkara ini disebut- kan bahwa apabila ada seseorang yang tertangkap tangan melakukan perzinaan namun  bersikeras  tidak  mengakui  per- buatannya maka hukuman bagi orang itu akan dijatuhkan langsung oleh raja.
Perkara Hukum Acara Peradilan
Ada 10 perkara yang membicarakan hukum acara peradilan, yakni perkara 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, dan 24. Perkara 7 menegaskan bahwa walau- pun mufti adalah hakim tertinggi namun dia tidak diizinkan mencampuri urusan hakim.  Pada  masa  UUSA, mufti adalah hakim tertinggi yang bertugas mengawasi pengadilan umum (Halidi, 1980). Hanya hakim yang berhak memberi pitoea (mem- beri nasihat dan memutuskan hukuman) atau memintakan pitoea kepada raja bagi orang yang akan atau yang sedang ber- perkara. Raja tidak mengizinkan mufti ikut memberi nasihat kepada orang yang akan dan atau yang sedang menjalani perkara hukum. Pada dasarnya yang berhak memberi pitoea adalah hakim. Namun pada Perkara 8  ada  ketentuan  bahwa mufti sewaktu- waktu  diperbolehkan  memberi pitoea apabila  ada  perintah  atau  permintaan raja. Walaupun demikian, seseorang mufti harus berhati-hati apabila ada seseorang yang datang yang mengaku disuruh raja meminta pitoea . Dalam perkara 8 UUSA disebutkan bahwa apabila orang tersebut benar disuruh oleh raja maka orang itu harus  dapat  menunjukkan  surat  yang bercap kerajaan. Perkara 9 berisi larangan bagi orang yang  menjalani  hukuman  mendatangi abdi-abdi kerajaan, seperti raja-raja muda, mantri-mantri , pambakal-pambakal ,  dan panakawan-panakawan . Hal ini dilakukan agar  tidak  ada  tawar-menawar  vonis hukuman dan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Pada  perkara  10  disebutkan  lagi bahwa  hakim  bertugas  memeriksa  de- ngan cermat tuduhan, pembelaan diri dari orang  yang  tertuduh,  serta  memeriksa orang-orang yang menjadi saksi dalam suatu perkara. Pada perkara-perkara sebe- lumnya  disebutkan  juga  bahwa  hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan suatu  perkara.  Dalam  pasal  ini  ditam- bahkan lagi bahwa raja meminta kepada hakim untuk merundingkan keputusan hukuman  itu  dengan lurah dan kalifah tempat orang yang dijatuhi hukuman.
Permufakatan  antara  hakim, lurah ,
dan kalifah bertujuan agar putusan huku- man tidak hanya dilihat dari sisi hakim tetapi  juga  dari  sisi  seorang lurah dan kalifah yang mengetahui banyak tentang warganya yang berperkara di pengadilan. Dengan demikian, keputusan yang dike- luarkan hakim tidak hanya melihat pasal undang-undang tetapi juga melihat latar belakang masalah yang terjadi pada diri seseorang.
Perkara  11  menyebutkan  bahwa apabila keputusan perkara sudah ditulis maka surat keputusan itu akan menjadi
sah  setelah  diberi  cap  kerajaan. Hakim tidak  memegang  cap  kerajaan.  Cap kerajaan  dipegang  oleh ading-ading .
Yang dimaksud ading-ading adalah adik sultan  yang  memangku  tugas  sebagai mangkubumi. Dengan demikian, semua keputusan pengadilan akan tersimpan di dalam arsip mangkubumi. Perkara  12  berisi  ketentuan  bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah  dianggap  final  dan  tidak  dapat diganggu gugat lagi. Orang yang tidak menerima hukuman tidak bakal mene- rima keringanan hukuman tetapi malah hukuman yang telah diputuskan itu akan dikuatkan  oleh ading (mangkubumi). Keputusan  hukuman  yang  dibuat  oleh hakim sangat dipercaya oleh raja sebagai keputusan  yang  adil.  Hal  ini  disebab- kan seorang hakim yang diangkat oleh raja  adalah  seorang  yang  benar-benar memiliki pengalaman dan pengetahuan yang  luas  tentang  seluk  beluk  hukum, terutama hukum Islam. Di samping itu, seperti disebutkan dalam perkara sebe- lumnya, keputusan yang diambil harus berdasarkan permufakatan dengan lurah
dan kalifah tempat  tinggal  orang  yang dikenakan hukuman. Perkara 13 berisi perintah raja kepada
para bilal dan kaum (petugas kebersihan mesjid) untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara apabila diperlukan.
Jadi,  dalam  konsep  berpikir  masa  lalu, bilal dan kaum bukan saja sekedar azan dan  membersihkan  mesjid  atau  surau tetapi juga dapat membantu memperjelas duduk persoalan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim mencari informasi kepada abdi-abdi kerajaan di kawasan orang yang berperkara. Bilal dan
kaum harus membantu memberikan infor- masi tambahan tentang seseorang yang bertempat  tinggal  yang  sama  dengan bilal dan kaum
.  Dengan  cara  ini,  maka hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim adalah  hukuman  yang  telah  dianggap paling tepat. Perkara  14  memperlihatkan  jenjang pengurusan perkara. Suatu perkara hu- kum harus benar-benar telah diperiksa sebelumnya oleh tetuha kampung . Tetuha kampung terlebih dahulu mengupayakan perdamaian  atau  permufakatan  antara dua pihak yang berperkara. Dua pihak yang  berperkara  berargumentasi  atau berdebat tentang hal yang diperkarakan di depan tetuha kampung . Tetuha kampung dibantu  oleh  seorang  yang  bertugas mencatat  semua  hal  yang  menjadi  ke- sepakatan dalam pertemuan itu. Apabila upaya permufakatan dalam pertemuan itu membuahkan hasil maka perkara da- pat dihentikan dan kedua orang yang ber- perkara melakukan perdamaian di depan tetuha kampung . Namun, apabila tidak ada permufakatan maka tetuha kampung mem- buatkan surat dakwaan (gugatan) untuk orang yang mendakwa dan surat jawaban untuk orang yang didakwa (tergugat). Su- rat dakwaan dan surat gugutan dibawa ke meja pengadilan. Surat dakwaan dan gu- gatan menjadi dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara. Pada perkara 14 ini dikatakan bahwa hakim tidak diperboleh- kan memproses atau melanjutkan perkara yang tidak lengkap. Perkara yang lengkap adalah perkara yang disertai dengan surat dakwaan dan surat jawaban. Perkara 15 menjelaskan tentang hak jawab  seorang  terdakwa  dan  tentang kekuasaan seorang hakim. Seorang ter- dakwa diberikan hak menjawab terhadap surat gugatan namun hak menjawab itu hanya  diberikan  dalam  waktu  paling lama lima belas hari. Hal ini berarti tidak akan ada perkara yang berlama-lama me- ngendap di pengadilan. Apabila selama lima belas hari orang yang digugat tidak mampu menjawab surat gugatan maka berarti orang yang digugat itu tidak da- pat menunjukkan bukti-bukti kekuatan hukumnya. Dengan dasar pemikiran ini maka hakim segera memutuskan perkara dengan dasar surat gugatan dari orang yang menggugat.
Perkara  19  menyiratkan  bahwa  hu- kum  berlaku  kepada  siapa  saja.  Frase bertagih kapada raja-raja atau mantri-mantri, atawa panakawan (menagih utang atau janji kepada raja-raja muda atau mantri-mantri , atau panakawan ) bermakna bahwa hukum berlaku  juga  kepada  kalangan  istana. Adalah  hal  yang  mungkin  terjadi  raja- raja muda (anak-anak raja dan saudara- saudara raja) dan kalangan istana lainnya bertransaksi jual beli dan lainnya dengan rakyat. Rakyat dipersilakan datang ke ista- na menyampaikan surat tagihan jual beli dan urusan perniagaan lainnya asalkan kedatangan mereka itu disertai dengan surat hakim. Perkara ini juga menjelaskan bahwa kekuasaan hakim sangat luas dan sangat kuat. Perkara 24 berisi petunjuk raja kepada hakim. Hakim diminta membuat tarikh dakwaan dan jawaban tepat pada saat se- seorang menyerahkan surat dakwaan dan atau jawaban. Selanjutnya, hakim diminta mempelajari surat-surat itu. Baik hakim, penggugat,  dan  orang  yang  digugat, dapat mendatangkan saksi-saksi. Peng- gugat dan atau tergugat diberikan waktu satu bulan untuk menghadirkan saksi ke pengadilan.  Setelah  waktu  satu  bulan, hakim  diperintahkan  untuk  memutus- kan perkaranya. Saksi yang didatangkan melebihi satu bulan atau setelah perkara diputuskan tidak dapat mempengaruhi atau mengubah putusan yang telah di- jatuhkan oleh hakim.
Perkara Hukum Penguasaan Tanah
Ada enam perkara yang berhubungan dengan hukum penguasaan tanah, yakni perkara 17, 23, 26, 27, 28, dan 29.
Perkara 17 adalah perkara yang meng- haruskan  agar  seseorang  melaporkan kepada hakim apabila mau melakukan jual-beli, gadai-menggadai, dan pinjam- meminjam tanah persawahan atau perke- bunan. Selanjutnya, hakim membuat surat jual-beli, surat gadai, atau surat pinjam- meminjam  tanah.  Semua  surat  itu  di
simpan dan dicatat di dalam buku besar. Surat tanah dibuat dalam dua rangkap, satu  rangkap  untuk  pemilik  tanah  dan satu rangkap lagi disimpan oleh hakim.
Pencatatan atau pengadministrasian ini rupanya sudah dianggap penting walau- pun tanah pada masa itu masih terhampar luas. Pencatatan tanah ini adalah untuk menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari di samping adanya kepas- tian kepemilikan atas tanah itu. Perkara 23 menyatakan bahwa apabila penjualan tanah telah terjadi dua puluh tahun atau lebih maka tuntut-menuntut oleh ahli waris sudah tidak diperboleh- kan. Diperintahkan juga kepada hakim agar tidak melayani gugatan ahli waris terhadap tanah warisan yang dua puluh tahun atau lebih telah terjual. Ahli waris, walaupun memiliki bukti dan saksi yang membenarkan  gugatannya,  dianggap tidak patut menuntut tanah itu lagi karena peristiwa jual beli telah lama terjadi. Perkara 26 berisi perihal tanah per- sawahan  dan  atau  ladang  yang  sudah dijual  atau  sudah  dibagi  kepada  ahli waris  oleh  orang  tua.  Penjualan  tanah dan atau pembagian warisan itu sudah menjadi kabar-berita yang diketahui oleh masyarakat luas. Setelah sepuluh tahun atau lebih, orang yang menjual dan orang yang membeli tanah itu meninggal dunia. Dengan demikian, tanah tersebut jatuh ke tangan ahli waris si pembeli. Anak cucu yang menjual tanah tidak boleh menggu- gat karena ingin memiliki tanah itu lagi. Terlebih lagi peristiwa jual-beli itu dike- tahui oleh saksi-saki yang masih hidup. Pasal  ini  menyiratkan  bahwa  peristiwa jual-beli yang telah lama terjadi (sepuluh tahun lebih) dan orang yang melakukan jual-beli itu kedua-duanya telah mening- gal  dunia  ada  kemungkinan  ahli  waris yang menjual menggugat ingin memiliki kembali tanah yang telah terjual itu. Perkara  27  berisi  tentang  sengketa tanah yang diperkarakan di dalam sidang pengadilan. Seseorang menuduh bahwa
tanahnya telah digarap oleh orang lain, sedangkan orang lain yang dituduh tidak menerima  tuduhan  itu.  Untuk  mem- peroleh  kepastian  hak  milik  menurut hukum maka tuduhan ini harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam persidangan,  salah  seorang  dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang di- sengketakan. Menurut perkara 27, apabila yang memenangkan perkara di pengadi- lan adalah orang yang menggugat (peng- gugat) maka si penggugat yang menang berperkara itu tidak boleh menuntut sewa tanah selama tanah itu berada di tangan lawannya berperkara.
Pasal  28  menyatakan  bahwa  pen- duduk kampung Halabiu atau penduduk kampung Negara atau  penduduk  kam- pung  mana  saja  tidak  boleh  melarang seseorang yang ingin menggarap tanah untuk  persawahan  atau  perkebunan, asalkan tanah itu belum ada pemiliknya. Tanah persawahan atau perkebunan yang tidak dipelihara berarti telah menjadi ta- nah yang tidak bertuan sehingga siapapun boleh  memanfaatkan  tanah  itu.  Dalam pasal 28 ini disebut penduduk kampung Halabiu dan Negara sebagai contoh. Kam- pung Halabiu dan kampung Negara adalah dua kampung yang sangat terkenal di ka- wasan Banjar. Kampung Halabiu terkenal sebagai kampung para peniaga kain yang kaya dan menjajakan perniagaannya ke pelbagai pelosok tanah Banjar. Kampung Negara terkenal  sebagai  kampung  para pengusaha dan peniaga alat-alat pertu- kangan dan persawahan seperti cangkul,
parang, gergaji, dan lain-lain. Tidak hanya mampu membuat alat-alat pertukangan dan persawahan, orang Negara juga mam- pu membuat perahu yang berukuran be- sar yang dapat membawa barang-barang perniagaan  ke  kampung-kampung  lain yang jauh. Dengan menyebut dua nama kampung yang tersohor ini, diharapkan perkara ini benar-benar mendapat perha- tian seluruh masyarakat.
Perkara 29 menegaskan bahwa tanah yang tidak tergarap selama dua musim akan hilang hak kepemilikan seseorang atas tanah itu. Hal ini berarti, tanah harus dipelihara  secara  baik  agar  bisa  meng- hasilkan buah-buahan atau lainnya. Dua musim artinya dua kali mengetam padi atau kurang lebih dua tahun. Tanah yang bertuan harus terlihat dengan jelas tanam- tanaman, galangan (alur tanah yang diting- gikan memanjang yang biasa digunakan sebagai batas tanah atau untuk menanam tanam-tanaman), dan sungai yang bersih karena dipelihara oleh pemiliknya.
Perkara Peraturan Peralihan UUSA, seperti halnya undang-undang sekarang, juga berisi peraturan peralihan. Peraturan peralihan adalah bagian dari undang-undang yang berisi kemungkinan terjadinya  perubahan  undang-undang. Peraturan peralihan dalam UUSA termuat pada perkara 16. Dalam undang-undang modern, pasal yang berisi tentang kemungkinan peruba- han  undang-undang  disebut  Peraturan Peralihan. Apabila dalam undang-undang modern Peraturan Peralihan diletakkan pada  akhir  pasal,  dalam  UUSA  pasal ini  diletakkan  di  tengah-tengah  pasal (Perkara 16).
Ada  3  hal  yang  bicarakan  dalam Perkara 16 yakni (i) perkara atau pera- turan  yang  telah  ada  sebelum  Sultan Adam harus diterima atau tidak diperbo- lehkan dibabak (dirombak) lagi, (ii) perkara atau  peraturan  yang  tertuang  dalam UUSA boleh dirombak apabila ternyata isi undang-undang itu kelihatan jelas ke- salahannya, (iii)  yang berhak merombak UUSA adalah hakim. Makna  penting  yang  terdapat  da- lam Perkara 16 ini adalah bahwa UUSA hanyalah berisi tambahan dan penguatan terhadap peraturan yang dibuat oleh para sultan  sebelumnya. Apabila  peraturan atau  undang-undang  zaman  sebelum Sultan Adam belum tertulis maka pada
masa  Sultan  Adam  undang-undang itu  diungkapkan  dalam  bentuk  tertulis sesuai dengan kemajuan zaman. Sultan menganggap  semua  aturan  yang  ada sebelumnya merupakan aturan yang baku dan tidak perlu dirombak lagi. Berbeda dengan UUSA yang dibuat oleh Sultan Adam,  segala  perkara  dapat  dirombak oleh  hakim  apabila  ternyata  terdapat kekeliruan yang nyata.

## SIMPULAN
Kelahiran  UUSA  dilatarbelakangi oleh  perbedaan  pendapat  para  ulama Banjar tentang aliran dan atau mazhab dalam  agama  Islam.  Satu  pihak,  Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama yang mendapat dukungan Sultan, menyebut aliran yang didakwahkannya sebagai  aliran ahlusunahwaljamaah dan amalan tarikat samaniyah . Di pihak lain, Syekh Abdul Hamid Abulung, seorang ulama yang tidak mendapat dukungan
Sultan, dianggap sebagai aliran ahlal al- bidaah dan amalan tarikat wahdatul wujud . Ahlal albidaah (ahli bid’ah ) berarti aliran agama yang dianggap banyak melakukan penyimpangan  terhadap  ajaran-ajaran
Islam. Penganut ahlal albidaah dianggap melakukan peribadatan dan mengamal- kan tarikat dengan cara yang berbeda dari cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga secara otomotis juga bertentan- gan dengan Alquran. Pertarungan antara Syekh Arsyad Al- Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir dengan munculnya fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan bah- wa ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung adalah aliran sesat. Dengan dasar fatwa ini,  Sultan  menjatuhkan  hukum  mati kepada  Syekh Abdul  Hamid Abulung. Pertarungan  dua  aliran  atau  mazhab ulama seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi di Aceh antara Hamzah Fansyuri dan Syekh Nuruddin ar-Raniri, seorang ulama  kesultanan Aceh.  Pertarungan kedua ulama di Aceh ini berakibat dengan
pembakaran terhadap buku-buku karang- an  Hamzah  Fansuri  (Parnickel,  1995;
Haryadi, 2012). Walaupun Syekh Abdul Hamid Abu- lung sudah dihukum mati, sisa-sisa pengi- kutnya ditengarai masih ada. Agar aliran yang dianggap sesat tidak dapat tumbuh kembali Sultan Adam membuat undang- undang (UUSA) yang keseluruhan isinya berupa pengawasan terhadap aliran yang dianggap sesat. Undang-Undang  dianggap  seba- gai  pelaksanaan  hukum  Tuhan.  Dalam
Perkara 31 dituliskan, “... kalau ada jang anggan dan tiada maasi hoekoem Allah Taala jang dihukumkan oleh hakim jaitoe sakalian lalawangan  dan  loerahnja  dan  mantrinja koesoeroeh mangarasakan hoekoem itu ... (... apabila ada yang segan dan tidak menurut hukum Allah yang dijatuhkan oleh hakim maka semua Lalawangan , dan Lurahnya , dan Mantrinya saya minta ikut menguat- kan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim itu.)” Karena menganggap bahwa undang-undang sebagai hukum Tuhan, ulama menjadi unsur atau bagian pen- ting  dalam  kerajaan.  Ulama  tidak  saja memimpin upacara-upacara keagamaan, tetapi lebih dari itu, yakni menjadi pe- nasihat  raja  dalam  mengambil  keputu- san. Dalam perkara 31 disebutkan peran ulama Hadji  Djamaloedin yang  menjadi “narasumber” penyusunan UUSA. Haji Djamaloedin  (anak  Syekh  Muhammad Arsyad Al-Banjari) adalah seorang ulama Banjar pada masa Sultan Adam. Berdasarkan uraian di atas dapat di- simpulkan bahwa Kerajaan Banjar pada masa Sultan Adam adalah sebuah nega- ra teokrasi. Dalam negara teokrasi, raja menganggap dirinya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Agar pelaksanaan hukum Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik, raja meminta para ulama terlibat langsung dalam pemerintahan. Fatwa ulama wajib dilaksanakan, seperti fatwa Syekh Arsyad Al-Banjari yang menyatakan Syekh Abdul Hamid Abulung membawa ajaran aliran
sesat dan dihukum mati. Dengan dasar ini, tanpa keraguan, raja melaksanakan keputusan fatwa itu.
Mazhab atau organisasi keagamaan yang  dianggap  benar  menurut  UUSA adalah ahlusunah waljamaah atau Mazhab Imam  Syafii.  UUSA  dianggap  sebagai undang-undang yang mampu menyem- purnakan agama dan iktikad dan menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu, UUSA menjadi alat untuk mengawasi aliran yang diang- gap sesat dan sebagai bentuk perlawanan ( counter ) terhadap mazhab yang lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih disampaikan ke- pada teman sejawat yang telah berkenan menjadi mitra diskusi dalam pemahaman permasalahan dalam artikel ini. Selanjut- nya ucapan terimaksih diucapkan kepada reviewer  yang  telah  membaca,  mengo- reksi  dan  memberi  masukan  terhadap artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Halidi, Yusuf. 1980. Ulama Besar Kaliman- tan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin: Yayasan Syekh Muham- mad Arsyad Al Banjari. Hamzah, Zaitul Azma Zainon & Ahmad
Fuad Mat Hassan. 2011. Bahasa dan Pemikiran dalam Peribahasa Melayu.
GEMA  Online TM Journal  of  Language
Studies , 11(3) , 31-51. Haryadi.  2012.  Sufisme  dalam  Syair Hamzah Fansuri. Litera Jurnal Peneli- tian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya,
Volume 11 , 243-255.
Ideham,  M.  Suriansyah,  Sjarifuddin, Gazali Usman, M. Zainal Arifin Anis,
& Wajidi. 2003. Sejarah Banjar. Banjar- masin: Badan Penelitian dan Pengem- bangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Jamalie,  Zulfa.  2012.  Sultan Adam  al- Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar. Al Jami Jurnal
Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dak- wah , 8 , 121-132. Kaelan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat Paradigma bagi Pengem- bangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum  dan  Seni. Yogyakarta:  Para- digma. Kaelan.  2009. Filsafat  Bahasa  Semiotika dan Hermeneutika. Yogyakarta: Para- digma. Kawi, Djantera. 2011. Telaah Bahasa Banjar. Banjarbaru: Scripta Cendekia. Kratz, E.U. 2004. Segi-Segi Karangan Me- layu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Kridalaksana,  Harimurti.  1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Liaw Yock Fang. 1993. Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik Jilid 2. Jakata: Erlangga. Mahali,  Saidatul  Nornis  Hj.  &  Mohd. Rasdi Saamah. 2013. Haiwan Sebagai Perlambangan  Dalam  Peribahasa Orang Semai. GEMA Online TM Journal of Language Studies , 13(1) , 83-98. Newton, K.M. 1994. Menafsirkan Teks Pe- ngantar Kritis kepada Teori dan Praktik Penafsiran Sastra. (M. Soelistia, Trans.) Semarang: IKIP Semarang Press.
Parnickel, B. 1995. Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad ke-7 - ke- 19. Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode, dan  Teknik  Penelitian  Sastra. Yogya- karta: Pustaka Pelajar. Ricoeur, P. 2012. Hermeneutika Ilmu Sosial. (Muhammad Syukri, Trans.) Bantul: Kreasi Wacana.
Sudjiman,  Panuti.  1990. Kamus  Istilah Sastra. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Suryani  NS,  Elis.  2012. Filologi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Zaidan, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa
& Hani’ah. 2007. Kamus Istilah Sastra.
Jakarta: Balai Pustaka.