## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 4 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENGARUH STATUS AKREDITASI PUSKESMAS TERHADAP INDEKS KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS

## Ryan Haryana Darajatun, Nurdin, Nirmala Kesumah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia Email : ryan@gmail.com, nurdin@gmail.com, nirmala@gmail.com
Kata kunci: status akreditasi puskesmas; indeks kepuasan pasien
Keywords: health center accreditation status; patient satisfaction index

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : Akreditasi  merupakan  pengakuan  yang  diberikan  oleh  lembaga independen  penyelenggara  akreditasi  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  setelah memenuhi  standar  akreditasi.  Ketidakpuasan  pasien  dapat  berasal  dari  para  petugas kesehatan  yang  datang  tidak  tepat  waktu  sehingga  pelayanan  menjadi  terhambat  dan lambatnya  petugas  dalam  menangani  keluhan  pasien.    Kepuasan  pasien  tidak  hanya ditentukan  oleh  akreditas  sebuah  puskesmas  saja,  pasien  memerlukan  fasilitas  atau sarana  prasarana  yang  memadai  di  sebuah  puskesmas  supaya  proses  penanganan pasien oleh pihak puskesmas berjalan dengan baik dan cepat.
Tujuan :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  akreditasi  puskesmas dengan  indeks  kepuasan  pasien  di  Puskesmas  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dan Kabupaten Pangandaran.
Metode :  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  deskriptif  verifikatif. Metode sampling menggunakan total sampling, uji hipotesis menggunakan uji-t.
Hasil :  Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa    terdapat  7  Puskesmas  dengan  akreditasi dasar  (11,3%),  29  Puskesmas  akreditasi  madya  (46,8%),  21  Puskesmas  akreditasi utama  (21%)  dan  5  Puskesmas  dengan  akreditasi  Paripurna  (8,1%).  Data  IKM Puskesmas  di  Kota  Banjar  adalah  83,79  (Baik),  Kabupaten  Ciamis  79,75  (Baik)  dan Kabupaten Pangandaran 82,31 (Baik). Nilai tertinggi kepuasan pasien adalah terhadap biaya/tarif puskesmas di kota Banjar dan Pangandaran yaitu sebesar 3.66 (Sangat baik) dan  3.78  (Sangat  baik).  Sedangkan  pada  kota  ciamis  respon  tertinggi  yaitu  pada Penanganan  Pengaduan  sebesar  3.56  (Sangat  baik).  Nilai  terendah  ada  pada  unsur sarana  prasarana  di  Puskesmas  Kabupaten  Ciamis  yaitu  sebesar  2,95  (Kurang  baik). Tidak  ada    pengaruh    yang  signifikan  antara  akreditasi  puskesmas  dengan  tingkat kepuasan  pasien  di  puskesmas-puskesmas  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis,  dan Kabupaten Pangandaran.
Kesimpulan: Dari  63  Puskesmas  di  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dan  Kabupaten Pangandaran hanya lima Puskesmas yang memiliki akreditasi paripurna namun sekitar 58% masih berstatus madya dan dasar. Dari 9 unsur kepuasan yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah nilai kepuasan terhadap biaya/tarif Puskesmas dan kepuasan pada penanganan pengaduan (Ciamis).

## ABSTRACT
Background :  Accreditation  is  an  acknowledgment  given  by  an  independent accreditation agency determined by the Minister of Health after meeting accreditation standards. Patient dissatisfaction can come from health workers who do not arrive on time  so  that  services  are  hampered  and  officers  are  slow  in  handling  patient complaints.  Patient  satisfaction  is  not  only  determined  by  the  accreditation  of  a puskesmas,  patients  need  adequate  facilities  or  infrastructure  at  a  puskesmas  so  that the process of treating patients by the puskesmas goes well and fast.
Purpose: This  study  aims  to  determine  the  effect  of  puskesmas  accreditation  on  the patient  satisfaction  index  at  the  Banjar  City  Health  Center,  Ciamis  Regency  and Pangandaran Regency.
Method: The  method  used  in  this  research  is  descriptive  verification.  The  sampling method uses total sampling, hypothesis testing uses the t-test.
Results: The  results  of  the  study  concluded  that  there  were  7  Puskesmas  with  basic accreditation  (11.3%),  29  Puskesmas  with  intermediate  accreditation  (46.8%),  21 Puskesmas  with  main  accreditation  (21%)  and  5  Puskesmas  with  Plenary accreditation (8.1%). Data for the IKM of Puskesmas in Banjar City is 83.79 (Good), Ciamis  Regency  is  79.75  (Good)  and  Pangandaran  Regency  is  82.31  (Good).  The highest  value  of  patient  satisfaction  is  the  cost/tariff  of  puskesmas  in  Banjar  and Pangandaran  cities,  namely  3.66  (Very  good)  and  3.78  (Very  good).  Whereas  in  the city of Ciamis the highest response was Complaint Handling of 3.56 (Very good). The lowest score is in the element of infrastructure facilities at the Ciamis District Health Center,  which  is  2.95  (Not  good).  There  was  no  significant  effect  between  the accreditation of the puskesmas and the level of patient satisfaction in the puskesmas in Banjar City, Ciamis Regency and Pangandaran Regency.
Conclusion: Of the 63 Puskesmas in Banjar City, Ciamis Regency and Pangandaran Regency, only five Puskesmas have plenary accreditation, but around 58% are still in middle and elementary  status.  Of  the  9 elements  of  satisfaction  that have  the highest influence is the value of satisfaction with Puskesmas fees/tariffs and satisfaction with complaint handling (Ciamis).

## PENDAHULUAN
Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dengan  lebih  mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif  untuk  mencapai  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-  tingginya  di  wilayah  kerjanya.  Kebijakan  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan  RI  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pelayanan  di fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  (FKTP)  khususnya  puskesmas  adalah  dengan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Republik  Indonesia  Nomor  46 Tahun  2015  tentang  Akreditasi  Puskesmas,  Klinik  Pratama,  Tempat  Praktik  Mandiri Dokter,  dan  Tempat  Praktik  Mandiri  Dokter  Gigi.    Hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin bahwa  perbaikan  mutu,  peningkatan  kinerja,  dan  penerapan  manajemen  risiko dilaksanakan  secara  berkesinambungan  di  puskesmas.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penilaian  oleh  pihak  eksternal  dengan  menggunakan  standar  yang  ditetapkan  melalui mekanisme  akreditasi.  Puskesmas  wajib  diakreditasi  secara  berkala  paling  sedikit  tiga tahun sekali (Trisna & Raharjo, 2019).
Pelayanan  dikatakan  berkualitas  atau  memuaskan  bila  pelayanan  tersebut  dapat memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat.  Pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum dapat  didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang publik  maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggungjawab  dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik  Negara  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan (Tawalujan et al., 2019).
Kepuasan Pasien  merupakan hal yang sangat subjektif, sulit diukur, dapat berubah ubah.  Subjektifitas  tersebut  bisa  berkurang  dan  bahkan  bisa  menjadi  objektif  bila  cukup banyak  orang  yang  sama  pendapatnya  terhadap  sesuatu  hal.  Oleh  karena  itu,  untuk mengkaji  kepuasan  pasien  dipergunakan  suatu  instrument  penelitian  yang  cukup  valid disertai  dengan  metode  penelitian  yang  baik  (Taufiq  et  al.,  2022).    Puskesmas  sebagai
salah  satu  pelayanan  publik  wajib  melakukan  survey  kepuasan  masyarakat  kepada pengguna  layanan  (pasien)  secara  periodik.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Permenpan  RB)  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan Masyarakat  Unit  Penyelenggara Pelayanan  Publik,  bahwa  unit  penyelenggara  pelayanan public wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali setahun (Sulistyo & Ediwijoyo, 2020)
Terdapat  9  unsur  minimal  yang  dinilai  dalam  SKM  yaitu  persyaratan,  prosedur, waktu  penyelesaian,  biaya/tarif,  produsk  spesifikasi  jenis  pelayanan,  kompetensi pelaksana,  perilaku  pelaksana,  penanganan  pengaduan  saran  dan  masukan  serta  sarana dan  prasarana.  Hasil  SKM  dikonversi  menjadi  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM). Dalam  penelitian  ini  pengambilan  IKM  Puskesmas  dilakukan  kepada  pasien  sehingga dapat disebut juga Indeks Kepuasan Pasien (Sulistyo & Ediwijoyo, 2020).
Tabel 1 Standar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,0000 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 2 2,6000 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 – 3,5320 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 – 4,0000 88,31 – 100,0 A Sangat baik
Sumber: Kementrian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia (2017)
Kota  Banjar  dan  Kabupaten  Pangandaran  merupakan  pemisahan  dari  Kabupaten Ciamis.  Kecamatan  Banjar  menjadi  kota  Administratif  pada  tahun  2002  sedangkan Kabupaten  Pangandaran  terbentuk  pada  tahun  2012.  Kota  Banjar  terdiri  dari  empat Kecamatan dan terdapat sepuluh Puskesmas. Kabupaten Ciamis  memiliki 27 Kecamatan dan  terdapat  37  Puskesmas.  Kabupaten  Pangandaran  terdiri  dari  10  Kecamatan  dan terdapat  15  Puskesmas.  Di  Puskesmas  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dan  Kabupaten Pangandaran  belum  pernah  dilakukan  penelitian  terkait  akreditasi  dan  kepuasan  pasien (Sugiharto, 2021).
Akreditasi  merupakan  hal  yang  memiliki  prestise  tinggi  di  Rumah  Sakit  maupun Puskesmas.  Pimpinan  Rumah  Sakit  dan  Puskesmas  berlomba-lomba  untuk  dapat  meraih nilai tinggi dalam akreditasi. Di samping itu para pimpinan dan pemilik harus menyadari bahwa  akreditasi  tidak  hanya  masalah  prestise  dan  tidak  menjadi  tujuan  akhir  tapi  juga masalah kualitas pelayanan dan konsistensi dalam melakukan setiap standar nya sehingga pada  akhirnya  pasien  merasa  puas  terhadap  pelayanan    (Yousefinezhadi  et  al.,  2017). Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh akreditasi puskesmas dengan indeks kepuasan  pasien  di  Puskesmas  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dan  Kabupaten Pangandaran (Putri, 2022) .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  verifikatif  dengan  pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 62 Puskesmas yang terdiri dari 10 Puskesmas di Kota  Banjar,  37  Puskesmas  di  Kabupaten  Ciamis  dan  15  Puskesmas  di  Kabupaten Pangandaran (Wulandari et al., 2019). Penelitian ini menggunakan metode total sampling. Skala  pengukuran  pada  penelitian  ini  menggunakan  Nilai  Interval  Konversi  berdasarkan perhitungan  Indeks  Kepuasan  Pasien  yang  telah  dilakukan  di  Puskesmas.  Nilai  Interval Konversi memiliki skala 25,00 – 100,00. Sedangkan nilai rata-rata setiap unsur memiliki nilai 1,00 – 4,00. Status akreditasi digolongkan menjadi Paripurna, Utama, Madya, Dasar dan Tidak Terakreditasi (Making, 2015).
Data dalam penelitian ini adalah laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021. Data SKM diperoleh dari Sekreterariat Daerah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten  Pangandaran.  Status  akreditasi  didapat  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Banjar, Kabupaten  Ciamis  dan  Kabupaten  Pangandaran.  Analisis  statistik  dilakukan menggunakan  Software  IBM  SPSS  Statistics  26.  Hasil  ditampilkan  secara  rerata,  nilai max dan min. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dilakukan uji regresi linear. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan dengan t-test (Maghiroh & Rochmah, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  total  62  Puskesmas  terdapat  7  Puskesmas mendapat  akreditasi  dasar  (11,3%),  29  Puskesmas  mendapat  akreditasi  madya  (46,8%), 21 Puskesmas  mendapat akreditas Utama (33,9%) dan 5 Puskesmas  mendapat akreditasi paripurna (8,1%).
Tabel 2 Akreditasi Puskesmas di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran Akreditasi Banjar Ciamis Pangandaran Total % Dasar 0 6 1 7 11.3 Madya 5 16 8 29 46.8 Utama 4 13 4 21 33.9 Paripurna 1 2 2 5 8.1 Total 10 37 15 62 100
Berdasarkan  hasil  di  atas,  menunjukkan  bahwa  untuk  Kota  Banjar    sudah  tidak memiliki Puskesmas yang  memiliki  nilai akreditasi Dasar, sedangkan Kabupaten Ciamis memiliki  6  puskesmas  dan  Kabupaten  Pangandaran  hanya  1  Puskesmas  dengan  nilai akreditasi dasar.  Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten pangandaran setahap lebih maju di bandingkan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar (Iskandar et al., 2022).
Data  kepuasan  pasien  yang  digunakan  yaitu  data  tahun  2021  yang  di  ambil  dari buku  Laporan  Hasil  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Ciamis 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Banjar  Tahun  2021  dan  Laporan  Survei Kepuasan  Masyarakat  Tahun  2021  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  (Lupiyoadi  & Ikhsan, 2015).
Gambar 1 Rerata IKM 83.79 79.75 82.31 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 Kota Banjar Kabupaten Ciamis Kabupaten Pangandaran Rerata IKM
Berdasarkan  grafik  di  atas,  diketahui  bahwa  rerata  IKM  paling  tinggi  adalah  di Puskesmas  Kota  Banjar  yaitu  sebesar  83,79  (Baik)  dan  paling  rendah  di  Kabupaten Ciamis yaitu sebesar 79,75 (Baik)

## Gambar 2 Rerata Unsur IKM
Berdasarkan  grafik  diatas  diperoleh  nilai  tertinggi  kepuasan  adalah  terhadap biaya/tarif  puskesmas  di  Kota  Banjar  dan  Pangandaran  yaitu  sebesar  3.66  (Sangat  baik) dan  3.78  (Sangat  baik).  Sedangkan  pada  Kabupaten  Ciamis  respon  tertinggi  yaitu  pada Penanganan  Pengaduan  sebesar  3.56  (Sangat  baik).  Dapat  dilihat  bahwa  biaya/tarif puskesmas  di  Kota  Banjar  maupun  Pangandaran  masih  dianggap  terjangkau  oleh masyarakat  dan  pada  penanganan  pengaduan  di  kota  ciamis  dinilai  baik  oleh  pasien. Adapun  nilai  terendah  adalah  pada  aspek  sarana  dan  prasarana  di  Puskesmas  Kabupaten Ciamis yaitu sebesar 2.95 (Kurang baik). Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasana puskesmas belum memenuhi harapan pasien.
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Unsur IKM Persamaan Regresi (p) IKM (Y0) Y0 = 81,234 + 0,517X 0,521 Persyaratan (Y1) Y1 = 3,220 + 0,001X 0,971 Prosedur (Y2) Y2 = 3,226 + 0,008X 0,814 Waktu Pelayanan (Y3) Y3 = 3,142 + 0,009X 0,921 Biaya/Tarif (Y4) Y4 = 3,142 + 0,009X 0,802 Produk Layanan (Y5) Y5 = 3,118 + 0,047X 0,208 Kompetensi Pelaksana (Y6) Y6 = 3,188 + 0,034X 0,337 Perilaku Pelaksana (Y7) Y7 = 3,285 + 0,022X 0,524 Penanganan Pengaduan (Y8) Y8 = 3,060 + 0,050X 0,651 Sarana dan Prasarana (Y9) Y9 = 3,060 + 0,050X 0,651
Tabel di atas menunjukkan hasil uji regresi pengaruh akreditasi terhadap IKM dan unsur-unsur  IKM.  Akreditasi  berkorelasi  positif  terhadap  IKM  dan  unsur-unsur  IKM dengan  korelasi  paling  besar  pada  IKM  dan  paling  kecil  pada  unsur  persyaratan. Akreditasi tidak berpengaruh terhadap IKM dan unsur-unsur IKM (nilai p>0,05).
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Hasil  yang  berbeda  didapatkan  oleh  Akal Riyadi (2017) yang menyatakan bahwa Tidak ada hubungan yang signifikan antara status akreditasi  dengan  tingkat  kepuasan  pasien  Puskesmas.  Keseluruhan  kepuasan  pasien
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 Rerata Unsur IKM Banjar Ciamis Pangandaran
dalam  kategori  cukup  Uji  Sommers’d  diperoleh  p-value  sebesar  0,337 >(0,05)  sehingga tidak  terdapat  hubungan  antara  status  akreditasi  Puskesmas  dengan  tingkat  kepuasan pasien di Puskesmas kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Sedangkan  penelitian  ini  juga  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang  di lakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan Diab (2015), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan  yang  signifikan  antara  status  akreditasi  dengan  tingkat  kepuasan  pasien (p=0,006).  Terdapat  pengaruh  yang  cukup  kuat  antara  status  akreditasi  dan  cara pembayaran  dengan  tingkat  kepuasan  pasien  (r=0,312).  Tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  tingkat  kepuasan  pasien  dengan  cara  pembayaran.  (p=0,114)  dengan tingkat kepercayaan 95% atau α =0,05.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  akreditasi  mampu  meningkatkan  mutu  pelayanan kesehatan  di  Puskesmas  yang  dibuktikan  dengan  lebih  tingginya  rata-rata  tingkat kepuasan  pasien  pada  Puskesmas  terakreditasi  daripada  tingkat  kepuasan  pasien Puskesmas tidak terakreditasi. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut,  yaitu  dalam  hal  pengkategorian  akreditasi  Pukesmas,  pada  penelitian  ini dilakukan pada Puskesmas yang sudah memiliki status akreditasi dan masih dalam proses akreditasi  sedangkan  pada  peneliti  Diab  (2015)  dilakukan  pada  Puskesmas  yang terakreditasi dan Puskesmas tidak terakreditasi.
Ada  beberapa  kemungkinan  yang  membuat  akreditasi  tidak  berpengaruh  pada kepuasan  pasien  di  Puskesmas  di  Kota  Banjar,  Kabupaten  Ciamis  dan  Kabupaten Pangandaran  yaitu  pertama  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  besar kemungkinan  tidak  dibuat  dan  dibentuk  berdasarkan  variabel-variabel  dalam  sistem akreditasi.  Kedua,  data  SKM  yang  diambil  adalah  tahun  2021,  sedangkan  akreditasi Puskesmas  dilakukan  tidak  seragam,  yaitu  dalam  rentang  tahun  2017  sampai  2019 sehingga  ada  kemungkinan  pelayanan  tidak  konsisten  atau  cenderung  menurun  apabila tahun akreditasi jauh dari tahun pengambilan data SKM. Ketiga, dalam sistem akreditasi indikatornya  bukan  hanya  kepuasan  pasien  saja,  jumlah  dokter,  perawat,  bangunan  serta sarana dan prasarana juga menjadi indikator sehingga (Sirait et al., 2021).

## KESIMPULAN
Dari 63 Puskesmas di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran hanya  lima  Puskesmas  yang  memiliki  akreditasi  paripurna  namun  sekitar  58%  masih berstatus madya dan dasar. Dari 9  unsur kepuasan yang  memiliki pengaruh paling tinggi adalah  nilai  kepuasan  terhadap  biaya/tarif  Puskesmas  dan  kepuasan  pada  penanganan pengaduan  (Ciamis).  Tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  akreditasi  puskesmas terhadap  tingkat  kepuasan  pasien  di  puskesmas-puskesmas  Kota  Banjar,  Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Diab, S. M. (2015). The Effect of Primary Health Accreditation Standards on the Primary  Health  Care  Quality  and  Employees  Satisfaction  in  the  Jordanian Health  Care  Centers. International  Journal  of  Academic  Research  in Business and Social Sciences , 5 (4), 204–220.
Iskandar, J., Nuraeni, N., Oriza, N., Setiawan, N. A., & Irawan, P. (2022). Budaya Organisasi Pada Kantor Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Panengen: Journal of Indigenous Knowledge , 1 (1), 1–10. Lupiyoadi,  R.,  &  Ikhsan,  R.  B.  (2015).  Praktikum  metode  riset  bisnis. Jakarta: Salemba Empat , 306 .
Maghiroh, L., & Rochmah, T. N. (2017). Analisis kesiapan puskesmas Demangan Kota Madiun dalam menghadapi akreditasi. Jurnal Mkmi , 13 (4), 329–336. Making,  I.  C.  D.  (2015).  Abdullah,  Thamrin  Dan  Francis  Tantri.,(2013)., Manajemen  Pemasaran.  Cet.  Ii.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada.  Adam
Akbar (2011): Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga Terhadap Proses  Keputusan  Pembelian  Mobil  Toyota  Avanza  Pada  Dealer  Tunas Toyota  di  Surabaya  Universitas  Airlangga  Jurnal  Manajemen  dan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 1 . Putri,  P.  M.  (2022). Penerapan  Local  Wisdom  dalam  Kebijakan  Regulasi Pencegahan  Transmisi  HIV/AIDS  sebagai  Upaya  Perlindungan  bagi Masyarakat di Provinsi Bali . UNS (Sebelas Maret University). Riyadi,  A.  (2017). Hubungan  Status  Akreditasi  Puskesmas  Dengan  Tingkat Kepuasan  Pasien  Di  Puskesmas  Kabupaten  Bantul .  STIKES  Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Sirait,  D.  A.,  Widiatmaka,  W.,  &  Rusdiana,  O.  (2021).  Arahan  Pengembangan Hutan  Rakyat  untuk  Penanganan  Lahan  Kritis  di  Kabupaten  Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. TATALOKA , 23 (3), 344–353. Sugiharto, S. D. (2021). Gambaran Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Karakteristik Di Rsud Kota Banjar Tahun 2020 . STIKes Kuningan. Sulistyo,  I.  N.,  &  Ediwijoyo,  S.  P.  (2020).  Analisis  Kepuasan  Masyarakat Terhadap  Pelayanan  Publik  Berdasarkan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  di Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Jurnal E-Bis , 4 (2), 276–286. Taufiq, M., Samsualam, S., & Batara, A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Dan  kepercayaan  Pasien  Rawat  Inap  Di  rumah  Sakit Umum Daerah  Andi  Makkasau Parepare:  The Effect of Service Quality on Satisfaction  and  Confidence  of  Inpatients  at  the  Andi  Makkasar  Regional General Hospital Parepare. Journal of Muslim Community Health , 3 (1), 83– 92.
Tawalujan,  T.  W.,  Korompis,  G.  E.  C.,  &  Maramis,  F.  R.  R.  (2019).  Hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di  Kota Manado. Kesmas , 7 (5).
Trisna,  I.  N.  P.,  &  Raharjo,  B.  B.  (2019).  Status  akreditasi  puskesmas  dengan tingkat  kepuasan  pasien. HIGEIA  (Journal  of  Public  Health  Research  and Development) , 3 (2), 324–336.
Wulandari, R. D., Ridlo, I. A., Supriyanto, S., Qomarrudin, M. B., Damayanti, N. A., & Laksono, A. D. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap  Kepuasan  Pasien  (The  Influence  of  Primary  Health  Care Accreditation on Patient Satisfaction). Media Kesehat Masy Indones , 15 (3), 228–236.
Yousefinezhadi, T., Mosadeghrad, A. M., Mohammad, A., Ramezani, M., & Sari, A.  A.  (2017).  An  analysis  of  hospital  accreditation  policy  in  Iran. Iranian Journal of Public Health , 46 (10), 1347.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.