Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia Volume 2, Number 1, September 2020 p-ISSN: 2685-9203
e-ISSN: 2686-5610

## PERBANDINGAN PEMBAYARAN PAJAK SEBELUM DAN SAAT KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE 1 (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2012–2017)

## Evina Kustandi
Universitas Ciputra Surabaya
Abstract : This research was implemented to determine if there were any differences in tax payment activities before and during the first-period lead- ership of President Jokowi. This research used manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the (Indonesia Stock Exchange) IDX which were counted with effective tax rate model as research sample. The researcher observed the company data starting from 2012 until 2017. In order to obtain the data, the researcher used a purposive sampling method. However, the researcher obtained only 72 company data. The result of the parametric Paired Sample t-Test stated that there were no significant differ- ences regarding the corporates tax payment activities (Sig value = 0.20) between the leadership before and during President Jokowi’s first presiden- tial period which were calculated with the effective tax rate model. It was seen from the test result that the tax payment form companies did not make a any significant difference before and during President Jokowi’s predential period.
Keywords: tax, effective tax rate, consumer goods company
Abstrak: Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan pembayaran pajak pada sebelum dan saat masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode 1 yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling . Peneliti menggunakan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai tahun penelitian. Uji parametrik Paired Sampel t-Test menghasilkan pernyataan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pembayaran pajak perusahaan (nilai Sig = 0,20) di antara masa kepemimpinan sebelum dan saat Presiden Jokowi periode satu yang diperhitungkan dengan model tarif pajak efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran perpajakan
*Corresponding Author . e-mail: ekustandi@student.ciputra.ac.id
yang dilakukan oleh perusahaan tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada masa sebelum dan saat Pemerintahan Presiden Jokowi.
Kata kunci: pajak, tarif pajak efektif, perusahaan barang konsumsi

## PENDAHULUAN
Pemerintah memperketat aturan mengenai pembayaran pajak yang sudah seharusnya merupakan suatu kewajiban dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia karena pajak merupakan faktor penting untuk menyangga pendapatan suatu negara (Eksandy, 2017). Sampai sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai macam perhatian kepada perusahaan yang ada di Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo muncul beberapa perubahan yang dapat berhubungan dengan pajak yaitu munculnya perkembangan industri 4.0. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kebijakan pajak tax amnesty . Munculnya industri 4.0 menurut Prasetyo & Sutopo (2018) mengedepankan daya perusahaan bersaing dalam pasar internasional, industri 4.0 dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dengan pergantian sumber daya manusia menjadi tenaga mesin. Kedua, perkembangan MEA adalah munculnya perdagangan secara bebas bagi seluruh negara yang bergabung dengan ASEAN (Naukoko, 2017). Kemunculan MEA dapat memberikan peluang bagi perusahaan manufaktur si sektor industri barang konsumsi yang ada di Indonesia untuk memperluas pasarnya dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan inilah yang dapat membantu negara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan adanya tax amnesty (TA) yang mulai digalakkan tahun 2016 diharapkan dapat meminimalisasi berbagai macam masalah perpajakan yaitu penghindaran pajak, penggelapan pajak, sampai dengan rekayasa transaksi (Pravasanti, 2018).
Kalbuana et al. (2017) menyatakan penerimaan negara mayoritas berasal dari pajak tetapi masih banyak perusahaan yang ada di Indonesia melakukan aksi penghindaran pajak sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan pajak (Prad- nyana & Noviari, 2017; Said, 2017). Dalam perhitungan penghindaran pajak, Syamsuddin & Suryarini (2019) menyatakan dapat menggunakan model perhi- tungan tarif pajak efektif yang mengategorikan ukuran efektivitas perencanaan
pajak. Keefektifan pembayaran pajak penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan tetap negara.
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan pajak pada periode sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama. Perusahaan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sektor ini sangat menarik untuk diteliti karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan barang konsumsi seperti bahan pangan sehari-hari, rokok, obat-obatan, kosmetik, dan barang maupun peralatan keperluan rumah tangga tersebut juga turut meningkat (Rusdiana & Maesya, 2018). Jumlah permintaan barang konsumsi semakin lama makin meningkat karena penduduk yang juga makin bertambah, sehingga pendapatan yang diterima oleh pihak perusahaan juga akan meningkat.

## LANDASAN TEORI

## Kajian Literatur Perpajakan dan Teori Agensi
Kalbuana et al. (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh tarif pajak efektif yang membuat wajib pajak tax avoidance . Hasil penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak efektif dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Eksandy (2017) menemukan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kegiatan tax avoidance . Syamsuddin & Suryarini (2019) menemukan pengaruh dari intensitas modal, persediaan, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Andrejovská & Koneèná (2019) menunjukkan bahwa hubungan antara rata- rata tarif pajak efektif dan tarif pajak marjinal memiliki peranan penting dalam merealisasi keputusan untuk investasi, mengevaluasi keuntungan yang di dapatkan, serta ukuran dan cara untuk melakukan pembiayaan investasi. Rata-rata tarif pajak efektif memiliki sebuah indikator yang meliputi pendapatan ekonomi serta perpajakan dan menyatakan besaran manfaat finansial atau keuntungan yang bisa di dapatkan melalui aspek perpajakan. Semakin tinggi nilai pendapatan ekonomi perusahaan, maka rata-rata tarif pajak efektif akan semakin turun. Delgado et al.
(2018) menemukan bahwa tarif pajak efektif marjinal merupakan salah satu media model perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur penentuan perbedaan pengaruh tariff pajak terhadap investasi yang dilakukan. Sedangkan penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Mustika et al. (2018) telah melakukan penelitian menggunakan tarif pajak efektif untuk berbagai macam perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian dianalisis dengan menggunakan perhitungan cash ETR . Tarif pajak efektif dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan sehingga keefektifan pembayaran pajak dapat terjadi perubahan nominal sewaktu-waktu. Namun apabila dilihat dari sisi yang lain, perubahan nominal tarif pajak efektif dapat dipengaruhi oleh besar atau kecilnya perusahaan, utang perusahaan, intensitas persediaan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, hasil perhitungan dari cash ETR menunjukkan bahwa selama periode tersebut, kebanyakan perusahaan cenderung membayar beban pajak yang rendah.
Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menggambarkan sebuah situasi di mana pemilik perusahaan memiliki tingkat kepentingan berbeda dengan manajer perusahaan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak setara. Melalui informasi yang tidak sinkron ini, manajer dapat memiliki niat yang cenderung untuk memanipulasi laporan keuangan supaya sesuai keinginan pemilik perusahaan. Aksi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan peluang memak- simalkan keuntungan agen untuk kepentingan pribadi. Beberapa contoh memak- simalkan keuntungan pribadi adalah seperti menggunakan aset yang dimiliki perusahaan dan memanipulasi hasil kinerja perusahaan yang dapat merugikan pemilik perusahaan (Pradnyana & Noviari, 2017; Triyuwono, 2018).
Pendapatan pajak pada saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode pertama mengalami kenaikan (Putera & Donnal, 2018). Hal ini dikarenakan mulai berlakunya kebijakan pajak yang dinamakan tax amnesty (TA) pada tahun 2016. Tax amnesty diyakini pemerintah dapat meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak, penggelapan pajak, rekayasa transaksi, dan lain sebagainya yang dapat menghambat kenaikan nominal kewajiban pajak perusahaan (Pravasanti, 2018). Pada masa sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari perusahaan sektor manufaktur lebih kecil apabila dibanding- kan dengan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dalam sektor jasa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan investor masih melihat bahwa keadaan ekonomi di
Indonesia masih kurang mendukung untuk aktivitas investasi (Putera & Donnal, 2018).
H a : Terdapat perbedaan pembayaran pajak yang pada periode sebelum dan saat kepemimpinan periode pertama Presiden Jokowi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mela- kukan uji beda dengan menggunakan beberapa macam data seperti angka yang kemudian diteliti dengan statistik (Hartono, 2018). Data penelitian didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI periode 2012–2017. Peneliti menggunakan periode 2012–2017 untuk membahas perbedaan yang terjadi mengenai keefektifan pem- bayaran pajak perusahaan. Periode 2012–2014 merupakan periode sebelum kepemimpinan Jokowi dan periode 2015–2017 merupakan periode saat kepe- mimpinan Jokowi.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berjalan dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2017 sebanyak 12 perusahaan atau 72 data observasi. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia makin meningkat, kebutuhan mengenai barang konsumsi sehari-hari juga akan turut meningkat. Hal ini dapat memengaruhi jumlah pendapatan perusahaan dan dapat memengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling . Beberapa kriteria penggunaan sampel sebagai berikut.
1. Perusahaan manufaktur yang beroperasi di sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2012–2017.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian pada saat periode yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan pooled data . Data yang digunakan adalah data perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2012–2017 (Jacob et al ., 2014). Data penelitian ini tergolong sebagai data sekunder karena menggunakan laporan keuangan
perusahaan yang didapatkan melalui situs Bursa Efek Indonesia tahun 2012– 2017. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah skala rasio.
Pada penelitian ini, definisi operasional menjelaskan cara untuk mengukur variabel. Perhitungan tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa petunjuk untuk memperlihatkan apakah perusahaan sudah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia.

## Tabel 1 Variabel dan Indikator Tarif Pajak Efektif
Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional Sumber Pembayaran pajak Aktivitas yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan yang menghitung dan membayarkan beban pajaknya sendiri Tarif Pajak Efektif Tarif pajak efektif Beban pajak dibagi laba (rugi) sebelum pajak Hati et al . (2019) Yunika (2017)
Tarif pajak adalah salah satu tarif yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan dalam memperhitungkan beban pajak yang harus di bayarkan (Kalbuana et al. , 2017). Model perhitungan tarif pajak efektif dapat digunakan perusahaan untuk mengukur keefektifan perencanaan pajak. Selain itu, tarif pajak efektif memiliki tujuan memperhitungkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak perusa- haan. Menurut Graham et al. (2017) mayoritas perusahaan menggunakan rata- rata tarif pajak efektif berdasarkan standar GAAP ( Generally Accepted Account- ing Principal ). Dewasa ini, tarif pajak efektif tidak hanya digunakan untuk mencari investor bisnis melainkan entitas lain contohnya seperti politikus dan pakar ekonomi yang sedang mencari kondisi peruntungan perekonomian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa tarif pajak efektif memiliki daya tarik tersendiri bagi negara (Andrejovská & Koneèná, 2019).
Menurut Nasrum (2018), uji normalitas merupakan sebuah keharusan dalam sebuah penelitian. Uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual sudah terdistribusi secara normal atau tidak normal. Residual yang terdistribusi dengan normal akan berbentuk seperti garis lurus (Eksandy, 2017). Sedangkan untuk data yang terdistribusi dengan tidak normal akan
membentuk menyerupai lonceng. Menurut Santoso (2018), data yang baik memiliki residual yang terdistribusi dengan normal dan berbentuk lurus tanpa adanya kemelencengan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nilai alfa yang telah ditetapkan adalah sebesar α = 5% dengan beberapa ketentuan seperti berikut.
1. Apabila signifikansi (sig) > 0,05 maka data dapat diartikan sebagai residual yang terdistribusi normal.
2. Apabila signifikansi (sig) < 0,05 maka data dapat diartikan sebagai residual yang terdistribusi tidak normal.
Dalam penelitian ini uji beda digunakan untuk melihat perbedaan kegiatan perusahaan dalam membayar tarif pajak efektif kepada negara pada periode sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode 1. Penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t-test dengan tingkat signifikansi sebesar α menolak hipotesis Ghozali (2018). Ketentuan untuk menerima hipotesis adalah sebagai berikut.
1. Jika t < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada kegiatan perusahaan dalam membayar tarif pajak efektif.
2. Jika t > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada kegiatan perusahaan dalam membayar tarif pajak efektif.
Apabila data yang diuji tidak terdistribusi secara normal, uji selanjutnya yang cocok digunakan adalah uji Wilcoxon Signed Rank Test. Uji Wilcoxon dapat digunakan untuk menguji kesignifikansian perbandingan dua sampel yang saling berhubungan atau berkorelasi (Sundayana, 2018; Priyatno, 2014). Ketentuan yang digunakan untuk menerima hipotesis adalah sebagai berikut.
1. Jika nilai signifikansi menunjukkan < 5% hipotesis dapat diterima.
2. Jika nilai signifikansi menunjukkan > 5% hipotesis ditolak.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Pengukuran statistik deskriptif dapat digunakan untuk menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh data. Berikut merupakan hasil output analisis statistik dari tahun 2012 hingga 2017.
Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Tahun 2012–2017 N  Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 2012 12 0,04735 0,22440  0,27176 0,2448921 0,01615016 2013 12 0,06925 0,23404  0,30329 0,2573960 0,01865753 2014 12 0,07896 0,18763  0,26660 0,2431460 0,02182552 2015 12 0,06541 0,21935  0,28477 0,2537580 0,01635652 2016 12 0,05477 0,23615  0,29091 0,2611570 0,02154476 2017 12 0,09730 0,20872  0,30602 0,2602276 0,02873996
Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat 12 sampel perusahaan dengan jumlah observasi 72. Nilai minimum pada tahun 2014 sebesar 0,18763, dan nilai maksimum sebesar 0,30602 pada tahun 2017.

## Uji Normalitas
Berikut ini adalah uji normalitas yang merupakan salah satu uji yang dapat digunakan untuk mengetahui residual telah terdistribusi secara normal atau tidak (Mustika & Buana, 2017; Ghozali, 2018).
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Tahun 2012–2017
Kolmogorov-Smirnov
N Sig. 2012 – 2014 (SBY) 36 0,097 2015 – 2018 (JKW) 36 0,200
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual tahun 2012 hingga tahun 2017 berdistribusi normal, hal ini berdasarkan tingkat signifikansi > 0,05. Residual berdistribusi normal ini kemudian dilanjutkan dengan uji Paired Sample t-Test .

## Uji Hipotesis
Pada penelitian ini hipotesis awal adalah terdapat perbedaan pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan tarif pajak efektif pada periode sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode 1. Uji statistik Paired Sample t-Test dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pembayaran pajak di
periode kepemimpinan presiden yang berbeda. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau nilai probabilitas < 0,05. Berikut merupakan hasil uji.
Tabel 4 Hasil Uji Paired Sample t-Test j p Sig. (2-tailed) Pair 2012 – 2014 0,20 2015 – 2017
Berdasarkan hasil uji Paired Sample t-Test , dapat diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,05 yang artinya hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pembayaran pajak pada periode sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode 1.

## Pembahasan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah ada atau tidaknya perbedaan kegiatan pembayaran pajak perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperhitungkan dengan tarif pajak efektif. Peneliti memilih perusahaan industri barang konsumsi sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur dalam sektor tersebut memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak negara. Secara keseluruhan, perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi telah memenuhi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini didapatkan berdasarkan perbandingan antara mean dan standar deviasi per tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata terendah pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan tarif pajak efektif adalah sebesar 0,2431460 pada tahun 2014, dan rata-rata tertinggi adalah sebesar 0,2611570 pada tahun 2016. Menurut Fatimah et al. (2019), besar atau kecilnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bergantung pada perbandingan antara mean dan standar deviasi data. Apabila rata-rata lebih besar daripada standar deviasi maka pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergolong besar. Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pembayaran pajak tergolong besar.
Tabel 5 Rata-Rata vs Standar Deviasi dari Data Observasi
Tahun Mean Std. Deviation 2012 0,2448921 0,01615016 2013 0,2573960 0,01865753
2014 0,2431460 0,02182552 2015 0,2537580 0,01635652 2016 0,2611570 0,02154476 2017 0,2602276 0,02873996
Dalam beberapa tahun tersebut, kegiatan perekonomian perusahaan yang ada di Indonesia terpengaruh oleh dampak nilai tukar rupiah terhadap dollar yang melemah serta harga bahan baku perusahaan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi harus mengurangi kegiatan operasional perusahaan untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Menghadapi masalah tersebut, pemerintah mela- kukan ekstensifikasi wajib pajak lainnya yang dapat membantu negara dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak (bi.go.id, 2014).
Pada tahun 2016–2018, rata-rata menunjukkan angka di atas 25% yang merupakan tarif pajak yang berlaku, sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan besar. Penerimaan pajak negara pada tahun 2016 dikatakan besar karena melalui laman bi.go.id, dijelaskan bahwa keadaan ekonomi di Indonesia mulai pulih. Kemunculan pasar global di Indonesia dijadikan sebagai salah satu sarana yang mempermudah pengusaha domestik untuk melakukan kegiatan ekspor. Salah satu kunci utama yang mendongkrak peningkatan kondisi perekonomian di Indonesia adalah perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman. Hal ini ditunjukkan dengan data PDB negara di tahun 2016 melalui sektor konsumsi rumah tangga mencapai 5,0% (bi.go.id, 2016). Pembayaran pajak di tahun 2017 yang diterima negara juga dapat dikatakan besar. Kondisi perekonomian di Indonesia sudah mengalami perbaikan. Salah satu hal yang membantu meningkatkan pulihnya ekonomi di Indonesia adalah kegiatan ekspor yang sudah semakin meningkat. PDB yang didapat oleh negara melalui sektor konsumsi rumah tangga mencapai 4,95% di tahun 2017. Selain daripada itu, kebijakan pajak yang berakhir pada Maret 2017, banyak wajib pajak di Indonesia yang sudah dapat beradaptasi dengan kebijakan
perpajakan Tax Amnesty dan turut memberikan kontribusi dalam besarnya pajak yang diterima negara (bi.go.id, 2017).
Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Mustika et al. (2018) juga menyangkut hal pembayaran pajak perusahaan yang diperhitungkan dengan effective tax rate . Melalui model perhitungan tarif pajak efektif, masih ada beberapa perusahaan yang membayar pajak di bawah 20%. Data tersebut dapat dilihat melalui Tabel 6.
Tabel 6 Daftar Perusahaan yang Membayar Pajak Rendah
Tahun Perusahaan  Pembayaran
Pajak 2013 PT Akasha Wira International Tbk. 6% 2014 PT Sekar Bumi Tbk. 19% 2016 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 13%
Berdasarkan informasi Tabel 6, masih terdapat beberapa perusahaan yang membayar pajak secara rendah sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan dalam hal kegiatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada periode kepemimpinan sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama.
Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor dari tidak terdapatnya perbedaan mengenai pembayaran pajak pada sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode yang pertama adalah kebijakan pajak yang digunakan pada kedua periode kepemimpinan presiden tersebut sama. Hal ini dikarenakan peraturan mengenai pajak penghasilan (PPh) sudah tertera dalam UU No. 7/1983 dan aturan diperbarui dalam UU No. 17/2000. Aturan yang sama ini menyebabkan tindakan yang dilakukan wajib pajak juga tetap sama. Sehingga tarif pajak efektif yang dihasilkan perusahaan juga berbeda. Walaupun pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama terjadi kenaikan tarif pajak efektif, namun kenaikan tersebut masih belum signifikan karena tidak ada kebijakan yang signifikan yang dapat menekan kegiatan penghindaran pajak.
Hal ini dapat disambungkan dengan teori agensi. Staf maupun manajer tentu memiliki kepentingan tujuan atau target pencapaian yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Keinginan yang ingin dicapai oleh pemilik perusahaan tentu meliputi meningkatnya pendapatan dan mengurangi biaya atau pengeluaran uang yang
harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun untuk mencapai keinginan tersebut, pemilik perusahaan bergantung pada manajemen perusahaan yang melakukan penataan atau perencanaan pajak.
Meringkas hasil penelitian ini, kebijakan perpajakan pada masa sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi tidak jauh berbeda dengan kebijakan perpajakan pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang pertama, beliau mulai menjalankan kebijakan tambahan yaitu tax amnesty (TA) di Indonesia. Lebih dari dua puluh enam perusahaan industri barang konsumsi turut berkonstribusi dalam kebijakan TA (Sembiring et al. , 2019). Namun kebijakan tambahan berupa TA di Indonesia tidak memberikan perubahan terhadap beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena tarif pengenaan pajak yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan. Kebijakan pajak tax amnesty ini berlaku selama sembilan bulan dan pelaksanaannya terbagi dalam tiga tahap. Tahap yang pertama dimulai pada 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016. Tahap kedua dimulai dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Hingga tahap berjalannya kebijakan tax amnesty (TA) yang terakhir adalah 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
Karena kebijakan TA ( tax amnesty ) hanya dijalankan selama 9 bulan saja, dampak terhadap perekonomian di Indonesia dalam jangka panjangnya tidak terlalu besar. Sehingga, kebijakan perpajakan tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat cenderung menjadi lupa untuk melakukan kewajiban warga negara dalam hal membayar pajak dan memberikan dampak terhadap hasil penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan mengenai pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan model tariff pajak efektif (TPE) pada sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode yang pertama (Said, 2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam kegiatan pembayaran pajak perusahaan
yang diperhitungkan dengan tarif pajak efektif di antara periode sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama. Hal ini dikarenakan tarif pajak penghasilan yang digunakan oleh kedua periode kepemimpinan tersebut tidak berbeda dan aturan penegakannya juga tidak jauh berbeda. Meskipun terdapat kenaikan tarif pajak efektif pada masa saat kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama. Namun kenaikan tersebut tidak signifikan sehingga secara keseluruhan tidak ada perbedaan tarif pajak efektif sebelum dan saat kepemimpinan Presiden Jokowi.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat menggunakan perbandingan mengenai tarif pajak efektif pada sektor industri lain.

## DAFTAR RUJUKAN
Andrejovská, A. & Koneèná, V. (2019). Investors´ Decision on the Context of the Effective Taxation of Agricultural Companies. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 1040–1050. Retrieved from https:// doi.org/10.5219/1223.
Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2018). Corpora- tion Effective Tax Rates And Company Size: Evidence from Germany. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , 31 (1), 2081–2099. Retrieved from https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1543056. Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010–2014). Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 1 (1), 1. Retrieved from https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96.
Fatimah, Mardani, R. M., & Wahono, B. (2019). Pengaruh Good Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Inter- vening . 8, 51–69. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.
Semarang: Undip.
Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T., & Shroff, N. (2017). Tax Rates and Corporate Decision-Making . Review of Financial Studies , 30 (9), 3128–
3175. Retrieved from https://doi.org/10.1093/rfs/hhx037.
Hartono, J. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman Edisi 6 . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hati, R. P., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif . 7 (2), 56–66. Indonesia, B. (2015, April 29). Laporan Perekonomian. Indonesia . Retrieved on May 4, 2020 from https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan- tahunan/ perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx Indonesia, B.(2018, March 28). Laporan Perekonomian. Indonesia. Retrieved on May 12, 2020 from https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/ perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx.
Jacob, C. A., Sumarjaya, I. W., & Susilawati, M. (2014). Analisis Model Regresi Data Panel Tidak Lengkap Komponen Galat Dua Arah dengan Penduga Feasible Generalized Least Square (FGLS). Jurnal Matematika , 4 (1), 22–38. Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Magistra , 100 , 26–35. Mustika, R., Putra, R., & Handayani, D. (2018). Analisis Tarif Pajak Efektif di Indonesia . 11 (2), 1–8.
Mustika, H. & Buana, L. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa. MES (Journal of Mathematics Education and Science) , 2 (2), 30–37. Nasrum, A. (2018). Uji Normalitas Data untuk Penelitian . Jayapangus Press. Naukoko, P. A. (2017). Profesi Akuntan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA). Journal of ASEAN Studies on Maritime Issues , 3 (4), 1–50.
Pradnyana, I. & Noviari, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi . 18 , 1398–1425.
Prasetyo, H. & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri , 13 (1), 17.
Retrieved from https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26.
Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 16 (1),84– 94. Retrieved from https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415. Putera, A. & Donnal. (2018). 4 Tahun Jokowi-JK, Penerimaan Pajak Jadi Tulang Punggung Perekonomian . Retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/ 2018/10/23/133100326/4-tahun-jokowi-jk- penerimaan-pajak-jadi-tulang- punggung-perekonomian.
Rusdiana, S. & Maesya, A. (2018). Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian , 7 (2), 176–187. Retrieved from https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika. v6i1.1895.
Said, E. (2017). Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia. Laws , 6 (4), 16. Retrieved from https://doi.org/
10.3390/laws6040016.
Santoso, S. (2018). Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS . Jakarta: PT Elex media Komputindo.
Sembiring, A. E., Suratno, & Ahmar, N. (2019). Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 70 (Tax Amnesty). Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi dan Akuntansi ,
1 (1), 1–22. Sundayana. (2018). Statistika Penelitian Pendidikan . Bandung: CV Alfabeta.
Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2019). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisars Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 12 (2), 180–195. Triyuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi, dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance) . 1–14.