## DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN
Sulaiman 1 , Era Prestoroika 2 , Mujib 3
1,2,3 Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia
1 imansulaiman137@yahoo.co.id
2 erapretoroika@gmail.com
3 mujib@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengambil  judul;  Dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap partisipasi  pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Kota  Malang  Berdasarkan  Peraturan Walikota  Malang  Nomor  46  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Sumbangan Penyelenggaraan  Pendidikan  (SPP)  dan  Sumbangan  Biaya  Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Tujuan penelitian ini adalah;  1).  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang.  2).  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  tentang  faktor  yang mendorong  serta  menghambat  dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap partisipasi  pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Kota  Malang.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, indikator yang diteliti adalah masukan  (input)  program  BOS,  proses  pendistribusian  (process)  BOS,  hasil (outcome)  program  BOS,  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  dan  Angka  Siswa Mengulang  (AU).  Data  primer  dikumpulkan  dengan  kuesioner,  jumlah  sampel penelitian  sebanyak  35  orang.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  Tabulasi yaitu;  memberi skoring terhadap  item-item  yang  perlu  diberi  skor,  setelah  data terkumpul  dilakukan  pengolahan  data,  menghitung  jumlah  skor  jawaban  dan memprosentasekan setiap pertanyaan, menghitung rata-rata per-item, menghitung  prosentase  total  dari  semua  jawaban  kuesioner,  narasi  kesimpulan dengan kriteria kesimpulan, dan melakukan analisa serta interpretasi data sesuai perhitungan dari data kualitatif sehingga didapatkan gambaran hasil penelitian. Penelitian  ini  mendapatkan  hasil;  bahwa  pelaksanaan  program  BOS  di  SMP Negeri  15  Kota  Malang  adalah  baik  (sesuai  dengan  harapan)  yang  berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU) hal ini ditunjukkan  adanya  peningkatan  jumlah  siswa  yang  masuk  dan  adanya penurunan  jumlah  siswa  yang  mengulang  yang  disebabkan  kurangnya  biaya untuk sekolah.
Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Program BOS, Partisipasi Pendidikan
Volume I Nomor I (Juni) 2020

## ABSTRACT
This  research  takes the title;  The  impact  of the implementation  of  the  BOS  program on education  participation  in  Malang  15  Public  Middle  Schools  Based  on  Malang  Mayor Regulation  Number  46  of  2010  Concerning  Determination  of  the  Contribution  of Education  Implementation  (SPP)  and  Contribution  of  Education  Development  Costs (SBPP) to Elementary, Middle, High School and State Vocational Schools. The purpose of this  study is;  1).  To  describe and  analyze  the  impact of the  implementation of  the  BOS program on educational participation in SMP Negeri 15 Kota Malang. 2). To describe and analyze the factors that encourage and inhibit the impact of the implementation of the BOS program  on  educational  participation  in  SMP  Negeri  15  Malang.  This  research  uses descriptive qualitative research, the indicators studied are the input of the BOS program, the process of distributing the BOS process, the results of the BOS program, the School Participation Rate (APS) and the Repeating Student Number (AU). Primary data collected by questionnaire, the number of research samples as many as 35 people. Data analysis was performed by Tabulation analysis namely; scoring items that need to be scored, after the data has been collected, data processing is done, calculating the total score of the answers and  presenting  each  question,  calculating  the  average  per  item,  calculating  the  total percentage  of  all  answers  to  the  questionnaire,  narrative  conclusions  with  conclusion criteria, and analyze and interpret data according to calculations from qualitative data so that  an  overview  of  research  results  is  obtained.  This  research  gets  results;  that  the implementation of the BOS program in SMP Negeri 15 Kota Malang is good (in line with expectations) which has an impact on the School Participation Rate (APS) and the Repeat Student Number (AU) it is shown that there is an increase in the number of students who enter and there is a decrease in the number of students who repeat due to lack of fees for schools.
Keywords: Policy Evaluation, BOS Program, Educational Participation

## PENDAHULUAN
Searah  dengan  tujuan  pendidikan  nasional,  pemerintah  telah melakukan  langkah-langkah  reformasi  atau  menyempurnakan  sistem pendidikan  yang  meliputi:  (1)  Penyelenggaraan  pendidikan  dinyatakan sebagai  suatu  proses  pembudayaan  peserta  didik  yang  berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan  keteladanan  dan  mampu  membangun  kemauan  serta mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  peserta  didik  sehingga  terjadi pergeseran  paradigma  proses  pendidikan  dari  paradigma  pengajaran keparadigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser
keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta  didik  untuk  mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  dirinya,  (2)
Volume I Nomor I (Juni) 2020
Perubahan  pandangan  tentang  peran  manusia  dari  paradigma  manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh (Dunn, 2013; Sadhana, 2011).
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut  di  atas,  Pemerintah  telah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin,  akibat  peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program  di  bidang  pendidikan  yang  mendapat  alokasi  anggaran  cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Surjadi, 2016). Melalui  program  ini,  pemerintah  pusat  memberikan  dana  ke  sekolah- sekolah  setingkat  SD  dan  SMP  yang  bersedia  memenuhi  ketentuan  yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta 2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi  siswa  miskin,  yang  dikenal  dengan  sebutan  Bantuan  Khusus  Murid (BKM).  Jumlah  siswa  miskin  yang  mendapat  BKM  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat  berdasarkan  indeks  kemiskinan.  Pada  tahun  ajaran 2004/2005,  BKM  diberikan  kepada  sekitar  20%  siswa  SD  dan  24%  siswa SMP,  dengan  nilai  beasiswa  Rp.60.000  per  semester  per siswa  tingkat SD dan  Rp.120.000  per semester  per  siswa  tingkat  SMP.  Setiap sekolah  yang mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima. Selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor  pos  yang  ditunjuk.  Program  BOS  mengadopsi  pendekatan  yang berbeda  dengan  BKM  karena  dana  tidak  diberikan  kepada  siswa  miskin tetapi  diberikan  kepada  sekolah  dan  dikelola  oleh  sekolah.  Jumlah  dana BOS  yang  diberikan  ke  sekolah  dihitung  berdasarkan  jumlah  murid  di masing-masing  sekolah.  Tujuan  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  adalah  untuk  membebaskan  biaya  pendidikan  bagi  siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh  layanan  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  yang  bermutu.  Adapun ketentuan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  (1) SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah  agama  non  islam  setara  SD  sebesar  Rp 254.000,-  /persiswa/tahun  atau  rata  rata  tiap  bulan  Rp.  21.000,00.  Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD  dan  SMP/MTS/SMPLB/salafiyah  setingkat  SMP,  baik  negeri  maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal  tahun  ajaran  2005/2006.  Secara  konseptual  Program  BOS  berbeda dengan  Program  Kompensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar Minyak
Volume I Nomor I (Juni) 2020
(PKPS-BBM)  bidang  pendidikan  sebelumnya.  Sampai  dengan  tahun anggaran. (2) SMP/MTs/SMPLB/SMTP/Salafiyah/sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp. 354.000,-/persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp.  30.000,00.  (3)  Waktu  pelaksanaan  BOS  pada  tahun  2007  diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2007 yaitu untuk smester 2 tahun pelajaran 2006/2007 dan smester 1 (satu) tahun pelajaran 2007/2008;
Program  BOS  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kekhawatiran  bahwa kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga  akan  berdampak  negatif  terhadap  akses  masyarakat  miskin  untuk mendapat  Pendidikan  Dasar  (Wajardikdas)  Sembilan  Tahun.  Sementara itu, UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pasal 5, ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan layanan  dan  kemudahan,  serta  menjamin  terselenggaranya  pendidikan yang  bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.”  Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  program  BOS,  di  Kota  Malang  yang sudah  dimulai  tahun  2006  yang  diterima  satu  smester  (Juli-Desember) sedangkan  untuk  tahun  2007  memperoleh  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  sebesar  Rp.28.457.976.000,00.  Dana  bantuan  BOS  diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah.
Permasalahan  Program  BOS  di  Kota  Malang,  secara  konsep  program Bantuan  Operasinal  Sekolah  (BOS)  diberikan  untuk  mengurangi  beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka  tetap  saja  dalam  memperoleh  layanan  pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan, contoh sejak pendaftaran murid/siswa baru di tingkat SMP Negeri sudah dikenakan untuk pembeliar formulir pendaftaran Rp. 5.000 s/d Rp.  10.000,-  (besarnya  pungutan  ini khususnya  siswa  dari  keluarga  miskin
Volume I Nomor I (Juni) 2020
terhadap  pendidikan  yang  berkualitas  dalam  rangka  penuntasan  wajib belajar  sembilan  tahun.  Sekolah  yang  menerima  BOS  diharuskan  untuk mengikuti semua aturan bervariasi), biaya sumbangan uang gedung berkisar Rp. 1.500.000  s/d Rp.  3.500.000,  membayar  Sumbangan  Pengembangan  Pendidikan (SPP), belum lagi berbagai jenis iuran yang dikenakan siswa oleh sekolah dengan berbagai keperluan kegiatan belajar mengajar, seperti iuran OSIS, tiap peringatan hari besar yang dilakukan oleh sekolah, dan tentunya masih banyak pungutan yang harus  ditanggung  siswa yang  dilakukan  oleh  sekolah  dengan  berbagai  alasan.
Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu bagi masyarakat tidak  mampu  yang  seharusnya  untuk  mendapatkan  bantuan (Majalah  Diknas Jatim, 2009).
Kelemahan  lain  pelaksanaan  program  BOS  adalah  secara  konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan  belum sepenuhnya  siswa/siswi  miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Hal ini sangat bertentangan  dengan  konsep  program  bantuan  BOS  sehingga  perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang  selama  ini  tidak  pernah  melakukan  musyawarah  dengan  orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid  /wali  diundang  oleh  sekolah  untuk  berpartisipasi  memberikan bantuan  kekurangan  anggaran  sekolah  yang  sudah  ditetapkan  oleh sekolah.  Dalam  prakteknya  pihak  Kepala  Sekolah  yang  dominan  untuk melakukan  pengelolaan  BOS,  belum  lagi  masih  rendahnya  tingkat akuntabilitas,  penggunaan  dan  pertanggungjawaban  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan (Wawasan, 15 Desember 2010).
Permasalahan  yang  selalu  dialami  oleh  masyarakat,  meskipun  dana BOS  telah  dikucurkan  Pemerintah  kepada  Sekolah  Dasar/sederajad maupun  Sekolah  Menengah  Atas/setingkat  tetap  saja  setiap  tahun  ajaran baru/penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan  maupun  iuran  Badan  Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  menyekolahkan  anak-anak mereka  di  sekolah  favorit  dengan  standar  nasional  karena  benar-benar mempunyai  prestasi  siswa  yang  bagus,  namun  tetap  dipungut  biaya tambahan. Adanya penggunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana  BOS  cenderung  digunakan  untuk  melakukan  perbaikan  fasilitas
gedung  dan  sarana  komputer  sehingga  kurang  efektif  dalam  menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 26 Oktober 2010).
Ketertarikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan BOS adalah dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum mengatahui seberapa jauh manfaat dan dampak serta pemerataan BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian sasaran program BOS di SMP Negeri (SMPN) 15 Kota  Malang  sekiranya  perlu  dilakukan  kajian  melalui  dampak pelaksanaan  program,  dari  sinilah  maka  penelitian  ini  akan  mengangkat judul: DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PARTISIPASI
PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 15 KOTA MALANG.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  menggunakan  metode  atau  pendekatan deskriptif kualitatif , karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena  sosial  tertentu  (Miles,  2012).  Dalam  hal  ini  guna  menganalisis data  yang  diperoleh  secara  mendalam  dan  menyeluruh,  dengan  harapan dapat  diketahui  sejauh  mana  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  Program BOS, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampaknya terhadap angka partisipasi pendidikan yang telah memperoleh layanan BOS di Kota Malang.
Dalam penelitian ini ditentukan lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 15 Kota Malang. Alasan yang melatar belakangi pemilihan lokasi tersebut adalah Program BOS di SMP Negeri 15 belum pernah dievaluasi oleh pihak sekolah maupun pihak lain yang terkait, terletak di pinggiran Kota Malang berada di tengah-tengah permukiman masyarakat miskin/ kurang mampu dan  belum  pernah  diteliti  oleh  siapapun  sehingga  peneliti  memiliki dorongan kuat untuk memilih lokasi penelitian ini.
Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan pengambilan sampel  dengan  tehnik purposive sampel,  yaitu  informan  dipilih  secara purposive .  Pemilihan  informan  berdasarkan  atas  subyek  yang  menguasai permasalahan  memiliki  data  dan  bersedia  memberikan  data.  Mengingat tujuan  penelitian  ini  ingin  mengetahui  dampak  pelaksanaan  Program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Terhadap  Partisipasi  Pendidikan  di
Volume I Nomor I (Juni) 2020
SMP  Negeri  15  Kota  Malang  (Studi  Evaluasi  Kebijakan  Berdasarkan Peraturan  Walikota  Malang  Nomor  46  Tahun  2010  Tentang  Penetapan Sumbangan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (SPP)  dan  Sumbangan  Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri).
Dalam  hal  ini  yang  menjadi  populasi  adalah  semua  tenaga  pendidik atau guru, para siswa dan komite sekolah, serta orang tua/wali yang tidak terlibat dalam komite SMP Negeri 15 Kota Malang.
Yang menjadi sampel di sini adalah beberapa siswa dan orang tua/wali siswa,  ketua  komite  sekolah  dan  beberapa  guru  SMP  Negeri  15  Kota Malang. Di dalam pengambilan sampling menggunakan cara atau teknik purposive sampling yaitu pengambilan subjek penelitian yang didasarkan pada  tujuan  tertentu.  Subjek  yang  diambil  sebagai  sample  benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (Suharsimi Arikunto, 2010: 117).
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  akan  dilakukan  melalui kegiatan  observasi  atau  pengamatan  langsung  terhadap  obyek  analisis untuk  menggali  aspek-aspek  yang  relevan  dan  penting  sebagai  dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan  untuk  menggali  kemungkinan  adanya  informasi  yang terlewatkan  dari  pedoman  wawancara  yang  dilakukan  dan  berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan  pengamatan  juga  diadakan  pengumpulan  data  dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan
implementasi  kebijakan  Program  BOS,  disamping  juga  dilakukan pengamatan,  informasi  maupun  data  yang  mendalam  tentang  faktor- faktor  pendukung,  faktor  penghambat,  dampaknya  bagi  Pelaksanaan Program BOS di lembaga Pendidikan Dasar.
Kemudian  penggunaan  dokumen  dalam  penelitian  ini  adalah dokumen  resmi  dari  Lembaga/Organisasi  yang  telah  melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah  diselenggarakan.  Dokumen  dimaksud  mencakup  surat-surat, data- data/informasi,  catatan,  foto-foto  kegiatan,  rekaman  tape  recorder  dan lainnya  yang  relevan  serta  berkas  laporan-laporan  yang  telah  disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.
Analisis  Data  atau  Pengolah  Data  adalah  bentuk  analisis  yang  lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan  pada  bidang  atau  aspek  tertentu,  namun  pendiskrepsian
fenomena  yang  menjadi  tema  sentral  dari  permasalahan  penelitian diungkapkan secara rinci (Hubermen: 2012: 8).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Data primer (dari kuesioner) yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan lebih memberikan informasi yang lebih jelas tentang program BOS dan partisipasi pendidikan pada SMP Negeri 15 Kota Malang.
Tanggapan informan tentang indikator yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Tanggapan Informan Tentang Masukan ( input ) Program BOS SMP Negeri 15 Kota Malang Pertanyaan Kategori / Skor Jawaban Jumlah Skor total Mean skor 3 2 1 f % f % f % f % 1 32 91 3 9 0 0 35 100 102 2,91 2 30 86 5 14 0 0 35 100 100 2,86 3 35 100 0 0 0 0 35 100 105 3,00 4 2 6 33 94 0 0 35 100 72 2,06 5 0 0 35 100 0 0 35 100 70 2,00 6 1 3 32 91 2 6 35 100 67 1,91 7 31 88 3 9 1 3 35 100 100 2,86 8 3 9 32 91 0 0 35 100 73 2,09 Total mean skor 19,69 Mean skor untuk indikator Masukan ( input) Program BOS     19,69:8 = 2,46 Sumber: Data primer diolah, 2012
Berdasarkan  uraian  jawaban  para  informan  kami,  maka  dapat diketahui  bahwa  mean  skor  indikatornya  adalah  2,46  yang  artinya informan setuju kalau Masukan ( input ) Program BOS pada SMP Negeri 15 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan informan tentang indikator Proses Pendistribusian ( process ) BOS yang diteliti dapat dilihat pada tabel  berikut.
Volume I Nomor I (Juni) 2020
Tabel 2

## Tanggapan Informan
Tentang Proses pendistribusian ( process ) BOS SMP Negeri 15 Kota Malang Pertanyaan Kategori / Skor Jawaban Jumlah Total skor Mean skor 3 2 1 f % f % f % f % 1 4 11 30  86 1 3 35 100 73 2,09 2 3 9 31  88 1 3 35 100 72 2,06 3 5 14 25  72 5 14 35 100 70 2,00 4 4 11 30  86 1 3 35 100 73 2,09 Total mean skor 8,24 Mean skor untuk indikator Proses pendistribusian ( process ) BOS        8,24:4=  2,06 Sumber: Data primer diolah, 2012
Berdasarkan  uraian  jawaban  para  informan  kami,  maka  dapat diketahui  bahwa  mean  skor  indikatornya  adalah  2,06  yang  artinya informan  setuju  kalau  Proses  Pendistribusian  ( process )  BOS  pada  SMP Negeri 15 sudah tepat sasaran, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan.

## Tabel 3
Tanggapan Informan Tentang Hasil ( outcame ) program BOS SMP Negeri 15 Kota Malang Pertanyaan Kategori / Skor Jawaban Jumlah Total skor Mean skor 3 2 1 f % f % f % f % 1 2 6 33 94 0 0 35  100 72 2,06 2 30 86 5 14 0 0 35  100 100 2,86 3 31 88 4 12 0 0 35  100 101 2,89 4 34 97 1 3 0 0 35  100 104 3,25 5 33 94 2 6 0 0 35  100 103 2,94 6 28 80 7 20 0 0 35  100 98 2,80 7 20 57 15 43 0 0 35  100 90 2,57 Total mean skor 19,37 Mean skor untuk indikator Hasil ( outcame) program BOS   19,37:7=
2,77
Sumber: Data primer diolah, 2012
Berdasarkan  uraian  jawaban  para  informan  kami,  maka  dapat diketahui  bahwa  mean  skor  indikatornya  adalah  2,77  yang  artinya informan  sangat  setuju  kalau  Hasil  ( outcame )  program  BOS  pada  SMP Negeri 15 ada peningkatan dibanding sebelumnya.
Tanggapan  atas  pertanyaan  data  primer  (dari  kuesioner)  tentang Partisipasi  Pendidikan  terkait  dengan  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) yang  telah  dikumpulkan  dalam  penelitian  pada  SMP  Negeri  15  Kota Malang, dapat dilihat pada tabel  berikut.
Tabel 4 Tanggapan Informan Tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SMP Negeri 15 Kota Malang Pertanyaan Kategori / Skor Jawaban Jumlah Total skor Mean skor 3 2 1 f % f % f % f % 1 5 14 30 86 0 0 35 100 5 2,14 2 4 12 31 88 0 0 35 100 74 2,11 Total mean skor 4,25 Mean skor untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah     4,25:2=  2,13 Sumber: Data primer diolah, 2012
Berdasarkan  uraian  jawaban  para  informan  kami,  maka  dapat diketahui  bahwa  mean  skor  indikatornya  adalah  2,13  yang  artinya informan  setuju  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  pada  SMP  Negeri  15 meningkat setelah adanya program BOS.
Tanggapan informan tentang indikator Angka Siswa Mengulang (AU) yang diteliti dapat dilihat pada tabel  berikut.
Volume I Nomor I (Juni) 2020
Tabel 5
Tanggapan Informan  Tentang Angka Siswa Mengulang (AU)
SMP Negeri 15 Kota Malang Pertanyaan Kategori / Skor Jawaban Jumlah Total skor Mean skor 3 2 1 f % f % f % f % 1 2 6 33 94 0 0 35 100 72 2,06 2 3 9 32 91 0 0 35 100 73 2,09 Total mean skor 4,15 Mean skor untuk indikator Angka Siswa Mengulang (AU)    4,15:2= 2,08 Sumber: Data primer diolah, 2012
Berdasarkan  uraian  jawaban  para  informan  kami,  maka  dapat diketahui  bahwa  mean  skor  indikatornya  adalah  2,08  yang  artinya informan  setuju  Angka  Siswa  Mengulang  (AU)  pada  SMP  Negeri  15 menurun setelah adanya program BOS.

## Pembahasan

## Dampak pelaksanaan program BOS terhadap Partisipasi Pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang
Berdasarkan  hasil  penelitian  Program  BOS  di  SMP  Negeri  15  Kota Malang  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  BOS  adalah  baik (sesuai  dengan  yang  diharapkan),  hal  ini  ditunjukkan  bahwa  indikator masukan ( input ) program BOS sebagian besar informan menyatakan setuju, proses pendistribusian ( process) BOS sebagian besar informan menyatakan setuju  dan  hasil (outcame) program  BOS  sebagian  besar  informan menyatakan sangat setuju.
Masukan  ( input) program  BOS,  proses  pendistribusian  ( process )  BOS dan hasil ( outcame ) program BOS merupakan indikator-indikator penting, dimana mulai dari input, process dan outcame menjadi perhatian serius bagi SMP Negeri 15. Dengan input, process dan outcame program BOS yang baik akan  berdampak  pada  Angka  Partisipasi  Sekolah  dan  Angka  Siswa Mengulang di SMP tersebut. Dengan adanya tingkat profesionalisme atau kemampuan  dalam  mengelola  program  BOS  dan  didukung  dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baik maka tujuan program BOS  akan  tercapai.  Dengan  demikian  angka  partisipasi  pendidikan  akan semakin meningkat.
Volume I Nomor I (Juni) 2020
Berdasarkan  uraian  tanggapan  para  informan,  menunjukkan  bahwa informan setuju kalau ada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah  (APS). Hal ini sesuai dengan sasaran program BOS itu sendiri yaitu untuk semua sekolah  setingkat  SD  dan  SMP  (termasuk  SMPT),  baik  negeri  maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Dan sekolah yang berhak menerima  BOS  adalah  Semua  sekolah  SD/SDLB/SMP  negeri  wajib menerima  dana  BOS.  Bila  sekolah  tersebut  menolak  BOS  maka  sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.  Semua  sekolah  swasta  yang  telah  memiliki  ijin  operasional  yang tidak  dikembangkan  menjadi  bertaraf  internasional  atau  berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.
Bagi  sekolah  yang  menolak  BOS  harus  melalui  persetujuan  dengan orang  tua  siswa  dan  komite  sekolah  dan  tetap  menjamin  kelangsungan pendidikan  siswa  miskin  di  sekolah  tersebut.  Seluruh  sekolah  yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Sekolah  negeri  kategori  RSBI  dan  SBI  diperbolehkan memungut  dana  dari  orang  tua  siswa  yang  mampu  dengan  persetujuan Komite Sekolah.
Berdasarkan  uraian  tanggapan  para  informan  juga  menunjukkan bahwa  informan  setuju  kalau  ada  penurunan  Angka  Siswa  Mengulang (AU)  di  SMP  Negeri  15  setelah  adanya  program  BOS.  Dari  hasil dokumentasi  di SMP Negeri 15 Kota Malang juga terlihat bahwa telah ada peningkatan  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  dan  menurunnya  jumlah siswa yang mengulang yang disebabkan kurangnya biaya untuk sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan BOS secara umum adalah untuk meringankan beban  masyarakat  terhadap  pembiayaan pendidikan  dalam  rangka  wajib belajar  9  tahun  yang  bermutu.  Demikian  ini  sejalan  dengan  tujuan  BOS secara khusus adalah (Buku Panduan BOS, 2010):
1. Menggratiskan  seluruh  siswa  miskin  di  tingkat  pendidikan  dasar  dari beban  biaya    operasi  sekolah,  baik  di  sekolah  negeri  maupun  sekolah swasta.
2. Menggratiskan  seluruh  siswa  SMP  Negeri  terhadap  biaya  operasi sekolah,  kecuali  pada  sekolah  bertaraf  internasional  (SBI)  dan  rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  dasar  9  tahun  banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program tersebut dapat dikelompokkan  menjadi  3,  yaitu  program  dalam  rangka  pemerataan  dan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
perluasan  akses,  program  peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing serta  program  dan  tata  kelola,  akuntabilitas  dan  pencitraan  publik. Meskipun  tujuan  utama  program  BOS  adalah  untuk  pemerataan  dan perluasan  akses,  program  BOS  juga  merupakan  program  untuk peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing  serta  untuk  tata  kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Tahun  anggaran  2011,  dana  BOS  diberikan  selama  12  bulan  untuk periode Januari sampai dengan Desember yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan smester 1 tahun pelajaran 2011/2012.
Penyaluran dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu periode Januari- Maret,  April-Juni,  Juli-September  dan  Oktober-Desember.  Penyaluran dilakukan di bulan pertama setiap triwulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari.
Faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dampak pelaksanaan program  BOS  terhadap  partisipasi  pendidikan  di  SMP  Negeri  15  Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010.
Di SMP Negeri 15 Kota Malang terdapat beberapa faktor yang menajadi pendorong  dampak  pelaksanaan  program  BOS  yaitu  jumlah  SDM pelaksana dan pengelola/penyelenggara program BOS pada SMP Negeri 15 Kota  Malang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  mendukung, berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam menangani program BOS sehingga  dampak  pelaksanaan  program  BOS  berdampak  positif  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu terkadang pencairan anggaran BOS terlambat 2 (dua) bulan sampai dengan 4  (empat)  bulan  baru  ditransfer  ke  rekening  kepala  sekolah  dan  juga banyaknya  tahapan  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  buku  panduan BOS dalam pengambilan dana BOS sehingga menyulitkan pihak sekolah. Faktor  penghambat  tersebut  harus  diminimalisir  dengan  cara mengkonfirmasi sesegera mungkin ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan  Dinas  Pendidikan  Propinsi  akan  keterlambatan  tersebut,  sehingga pencairan dana BOS berjalan sesuai dengan jadwal yang  telah ditentukan dan  pada  akhirnya  akan  berdampak  positif  terhadap  partisipasi pendidikan.
Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu,  mulai  tahun  2009  pemerintah  telah  melakukan  perubahan  tujuan, pendekatan  dan  orientasi  dari  program.  Program  BOS  ke  depan  bukan hanya  berperan  untuk  mempertahankan  APS    dan  AU,  namun  juga berkontribusi  besar  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan  dasar.  Selain
Volume I Nomor I (Juni) 2020
daripada itu dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini  akan  menjadi  pilar  utama  untuk  mewujudkan  pendidikan  gratis  di pendidikan dasar (Buku Pedoman BOS, 2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  terhadap  permasalahan yang  telah  dinyatakan  dalam  rumusan  masalah  pada  Bab  pertama  yaitu Sejauh  mana  dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap  partisipasi pendidikan  dan  apa  saja  faktor  yang  mendorong  serta  menghambat dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap  partisipasi  pendidikan  di SMP Negeri 15 Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 46  Tahun  2010  Tentang  Penetapan  Sumbangan  Penyelenggaraan Pendidikan  (SPP)  dan  Sumbangan  Biaya  Pengembangan  Pendidikan (SBPP)  Pada  SD,  SMP,  SMA  dan  SMK  Negeri,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pedidikan di SMP  Negeri  15  Kota  Malang  adalah  positif  (sesuai  dengan  yang diharapkan), hal ini ditunjukkan bahwa indikator masukan ( input ) program BOS  sebagian  besar  informan  menyatakan  setuju,  proses  pendistribusian ( process) BOS  sebagian  besar  informan  menyatakan  setuju  dan  hasil (outcame) program BOS sebagian besar informan menyatakan sangat setuju. Dengan input, process dan outcame program BOS yang baik itulah pada akhirnya  berdampak  pada  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  dan  Angka Siswa Mengulang (AU) di SMP tersebut. Disamping itu juga didukung oleh adanya  tingkat  profesionalisme  atau  kemampuan  dalam  mengelola program BOS dan adanya petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang baik maka tujuan program BOS tercapai dan pada akhirnya meningkatkan angka partisipasi pendidikan.
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  bahwa  terdapat  hambatan dan  pendukung  dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap  partisipasi pendidikan    berdasarkan  peraturan  Walikota  Malang  Nomor  46  Tahun 2010:
1. Faktor Penghambat
Ketidaksesuaian  waktu  pentransferan  dana  BOS  ke  pihak  sekolah dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  2  sampai  dengan  4  bulan. Banyaknya  tahapan  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  SMP  Negeri  15 Kota  Malang  sesuai  dengan  buku  panduan  BOS  dalam  pengambilan dana BOS sehingga menyulitkan pihak sekolah.
2. Faktor pendukung
SDM  pelaksana  dan  penyelenggara/  pengelola  program  BOS  di  SMP
Negeri  15  Kota  Malang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang mendukung,  berpengalaman  dan  memiliki  kemampuan  dalam menangani  program  BOS.  Adanya  tingkat  profesionalisme  dalam mengelola program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi  dan  Cepi  Safrudin  Abdul  Jabar.  (2010). Evaluasi Program  Pendidikan,  Pedoman  Teoritis  bagi  Praktisi  Pendidikan .  Jakarta: Bumi Aksara.
Dunn, N. William. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
Majalah Diknas Provinsi Jawa Timur. (2007). Pelaksanaan BOS di Jawa Timur . Miles, B. Matthew dan A. Michael Hubermen. (2012). Analisis Data Kualitatif (Qualitative  Data  Anallysis–Sage Publications,  Inc). Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Press).
Menteri  Pendidikan  Nasional.  (2010). Panduan  BOS .  Jakarta:  Pustaka Pelajar.
Peraturan  Walikota  Malang  No.  46  Tahun  2010  Tentang  Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan  Pendidikan  (SBPP)  Pada  SD,  SMP,  SMA  dan  SMK Negeri.
Sadhana,  Kridawati.  (2011). Realitas  Kebijakan  Publik .  Malang:  Universitas Negeri Malang Press.
Surjadi, Ace. (2016). Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar Makalah. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2013.  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Pustaka Pelajar. Jakarta.
Wawasan,  Tanggal  20  Juni  2010  Menanggapi  Pelaksanaan  BOS  di  Kota Malang.