JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )

## MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA
Oleh:
Ade Irma Sakina 1 dan Dessy Hasanah Siti A. 2
1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran)
2. Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
Email:
( sakinaade@gmail.com dan dessyhasanenoch@gmail.com)

## Abstrak
Sampai  saat  ini  budaya  patriarki  masih  langgeng  berkembang  di  tatanan  masyarakat  Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik,  hingga  hukum  sekalipun.  Akibatnya,  muncul  berbagai  masalah  sosial  yang  membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Meskipun Indonesia  adalah  negara  hukum,  namun  kenyataannya  payung  hukum  sendiri  belum  mampu mengakomodasi  berbagai  permasalahan  sosial  tersebut.  Penyebabnya  masih  klasik,  karena  ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum  pun masih cukup lemah dan tidak adil gender. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sangat dibutuhkan pada situasi ini agar penyelesaian masalah bisa cepat dilakukan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka, yaitu buku dan jurnal. Hasilnya menunjukkan keterkaitan antara  budaya  patriarki  dan  berbagai  permasalahan  sosial  serta  realitas  sosial  yang  terjadi  di masyarakat Indonesia.

## Kata kunci: Patriarki, Gender, Perempuan, Penegakan Hukum

## Abstract
Uptonow, patriarchy culture still exist in Indonesian society. This culture can be found in any aspects, such  as  economy,  education,  politic,  even  law.  As  a  result,  many  social  problems  come  up  that restrain women’s freedom and violate women’sright. Although Indonesia is a law country, but in the fact  the  law  itself  can  not  accommodate  any  of  those  socia  lproblems.  It  becauses  the  women’s problems are considered just the domestic ones. This makes law enforcement still in undercontrol and  gender  injustice.  So  that  is  why,  the  role  of  social  workers  is  really  needed,  in  order  to  help solving the problems.This article is using qualitative research method and collecting datas through literarure review, such as book and journal. The result shows a link between patriarchy cultureand any of social problems also social reality that happens in Indonesian society.
Keywords: Patriarchy, Gender, Women, Law Enforcement.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129

## Pendahuluan
Menurut  Alfian  Rokhmansyah(2013) di  bukunya  yang  berjudul Pengantar  Gender dan  Feminisme ,  patriarki  berasal  dari  kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran  laki-laki  sebagai  penguasa  tunggal, sentral,  dan  segala-galanya.  Sistem  patriarki yang  mendominasi  kebudayaan  masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan  gender  yang  mempengaruhi hingga  ke  berbagai  aspek  kegiatan  manusia. Laki-laki  memiliki  peran  sebagai  kontrol utama  di  dalam  masyarakat,  sedangkan perempuan  hanya  memiliki  sedikit  pengaruh atau  bisa  dikatakan  tidak  memiliki  hak  pada wilayah-wilayah  umum  dalam  masyarakat, baik  secara  ekonomi,  sosial,  politik,  dan psikologi,  bahkan  termasuk  di  dalamnya institusi  pernikahan.  Hal  ini  menyebabkan perempuan  diletakkan  pada  posisi  subordinat atau  inferior.  Pembatasan-pembatasan  peran perempuan  oleh  budaya  patriarki  membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.
Ketidaksetaraan  antara  peran  laki-laki  dan perempuan  ini  menjadi  salah  satu  hambatan struktural  yang  menyebabkan  individu  dalam masyarakat  tidak  memiliki  akses  yang  sama. Selain  itu,  produk  dari  kebijakan  pemerintah yang  selama  ini  tidak  sensitif  terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan  sering  kali  menjadi  korban  dari kebijakan  tersebut.  Lemahnya  perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisiperempuan
menjadi termarjinalisasikan.Aspek historis dan budaya menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  yang ditundukkan  melalui  hubungan  kekuasaan bersifat  patriarkat,  baik  secara  personal maupun melalui pengaturan negara. 45
Sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki- laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan  menjadi  kelas  nomor  dua.  Ini terlihat padapraktekmasyarakat
Hindu
45 http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/pot ongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf
misalnya,  pada  zaman  Vedic  1500  SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami  atau  keluarga  yang  meninggal.  Dalam tradisi  masyarakat  Buddha  pada  tahun  1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia  puberitas.  Mereka  tidak  memperoleh pendidikan,  sehingga  sebagian  besar  menjadi buta  huruf.  Dalam  hukum  agama  Yahudi, wanita  dianggap  inferior,  najis,  dan  sumber polusi.  Dengan  alasan  tersebut,  perempuan dilarang  menghadiri  upacara  keagamaan,  dan hanya  diperbolehkan  berada  di  rumah peribadatan. Begitu pula di Indonesia, pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara  asing  yang  sedang  bertugas  di Indonesia.  Serta  terdapat  peraturan  yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali  mereka  berasal  dari  kalangan  priyayi atau bangsawan. (ConventionWatch, 2007)
Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan  feminis  dan  aktivis  perempuan  yang gencar  menyuarakan  serta  menegakkan  hak perempuan.  Praktik  ini  terlihat  pada  aktivitas domestik,  ekonomi,  politik,  dan  budaya. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan  berbagai  masalah  sosial  di Indonesia—seperti  merujuk  pada  definisi masalah  sosial  dari  buku  karangan  Soetomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diingingkan  terjadi  oleh  sebagai  besar  dari warga  masyarakat—  yaitu  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  pelecehan  seksual, angka  pernikahan  dini,  dan  stigma  mengenai perceraian. Dilihat melalui pendekatan masalahnya,  dampak  dari  budaya  patriarki  di Indonesia  masuk  ke  dalam system  blame approach , yaitu permasalahan yang diakibatkan  oleh  sistem  yang  berjalan  tidak sesuai  dengan  keinginan  atau  harapan. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma  mengenai  perceraian  terjadi  karena sistem  budaya  yang  memiliki  kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi serta sistem
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
penegakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia juga  membiarkan  kasus  diatas  terjadi  secara terus menerus.
Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana  pengaruh  budaya  patriarkiyang dialami perempuan di Indonesia pada masalah sosial  tersebut  serta  peran  pekerja  sosial didalamnya..  Data  yang  tersajididapatkan melalui  studi  pustaka  dari  berbagai  buku  dan jurnal.

## Contoh  Masalah  Sosial  Akibat  Belenggu Budaya Patriarki
1. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)
Seperti  yang  dilansir  dari  kompasiana.com, Komnas Perempuan mendokumentasikan 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi  sepanjang  tahun  2016,  dengan  rincian sebanyak  245.548  kasus  diperoleh  dari  358 Pengadilan  Agama  dan  13.602  kasus  yang ditangani  oleh  233  lembaga  mitra  pengadaan layanan.Data  ini  tersebar  ke  34  provinsi  di Indonesia.
Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masih ajegnya budaya patriarki  yang  masih  melekat  sebagai  pola pikir  hingga  menjadi  faktor  penyebab. Termasuk  juga  memberi  legitimasi  pada tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  laki-laki kepada  pasangannya.  Budaya  patriarki  yang memberikan  pengaruh  bahwa  laki-laki  itu lebih  kuat  dan  berkuasa  daripada  perempuan, sehingga  istri  memiliki  keterbatasan  dalam menentukan  pilihan  atau  keinginan  dan memiliki  kecenderungan  untuk  menuruti semua  keinginan  suami,  bahkan  keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan
“boleh  saja”  dilakukan  apabila  istri  tidak menuruti keinginan suami.
46 Jauhariyah,  W.  (2017,  Juli  14). Jurnal Perempuan  Online .  Retrieved  from  Akar Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan:
Dominasi  dari  pihak  laki-laki  sangat terlihat pada bagian ini karena budaya patriarki tadi  yang  menciptakan  sebuah  konstruksi sosial  bahwa  perempuan  adalah  pihak  yang lemah dan bisa disakiti, baik hati atau fisiknya. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial  dari  perbedaan  biologis  tersebut menyebabkan  memantapnya  mitos,  streotipe, aturan, praktik yang  merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan  dapat  berlangsung  dalam  keluarga dan  relasi  personal,  bisa  pula  di  tempat  kerja atau melalui praktik-praktik budaya. 46 Laporan kasus  KDRT  pun  tidak  semuanya  terungkap karena  sebagian  besar  korban  tidak  berani untuk membuka suara kepada pihak berwajib, serta  penyebab  lain  yang  terjadi  adalah sebagian  besar  pihak  perempuan  merupakan ibu  rumah  tangga  dan  tidak  memiliki penghasilan,  sehingga  apabila  ia  melaporkan suaminya  ke  pihak  berwajib  maka  ada kekhawatiran  jika  ia  dan  anak-anaknya  akan kehilangan  seseorang  untuk  memberikan nafkah.
Potret  budaya  bangsa  Indonesia  yang masih  patriarki  sangat  tidak  menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali  perempuan  korban  kekerasan disalahkan  (atau  ikut  disalahkan) atas kekerasan  yang  dilakukan  pelaku  (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan  dengan  anggapan  bahwa  KDRT yang  dilakukan  suami  korban  adalah  akibat perlakuannya  yang  salah  kepada  suaminya. Stigma  korban  terkait  perlakuan  (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan  korban  seolah  seburuk  pelaku kejahatan itu sendiri. (Kania:2015)

## 2. Kasus Pelecehan Seksual
Komnas  Perempuan  mengeluarkan  Catatan Tahunan (Catahu) tahun 2016 dengan temuan terdapat 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil didokumentasikan.
http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar- kekerasan-seksual-terhadap-perempuan
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Budaya  patriarki  memposisikan  laki- laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap  perempuan.  Ini  yang  menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia.  Budaya  ini  juga  memberikan konstruksi  dan  pola  pikir  apabila  laki-laki berkaitan  erat  dengan  ego  maskulinitas sementara  femininitas  sendiri  diabaikan  dan dianggap  sebagai  sesuatu  yang  lemah. Masyarakat seperti membiarkan jika ada laki- laki  bersiul  dan  menggoda  kaum  perempuan yang  melintas  di  jalan,  tindakan  mereka seolah-olah  menjadi  hal  yang  lumrah  dan wajar  sebab  sebagai  laki-laki,  mereka  harus berani  menghadapi  perempuan,  laki-laki dianggap  sebagai  kaum  penggoda  sementara kaum  hawa  adalah  objek  atau  makhluk  yang pantas digoda dan tubuh perempuan dijadikan sebab dari tindakan kekerasan itu sendiri.
Terdapat  pula  yang  disebut  dengan victimblaming ,  atau  suatu  kondisi  dimana pihak  korban  yang  justru  menjadi  objek  atau sasaran  kesalahan  dari  sebuah  kejadian.  Pada kasus  pelecehan  seksual,  perempuan  justru menjadi  pihak  yang  disalahkan,  entah  itu berkaitan  dengan  cara  berpakaian,  tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang  tidak  menempatkan  laki-laki  sebagai pelakuf.  Dasar  dari  justifikasi  tersebut  adalah merupakan  sesuatu  yang  normal  untuk  laki- laki  melakukan  pelecehan  seksual  karena mereka  memiliki  libido  atau  syahwat  yang tinggi,  letak  permasalahannya  justru  terdapat di  perempuan  yang  “menurut  moralitas masyarakat”  tidak  bisa  menjaga  dirinya dengan  baik  atau  terhormat.  Para  korban  pun akhirnya  diberi  label  oleh  lingkungan  sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina.

## 3. Angka Pernikahan Dini
Menurut  data  penelitian  Pusat  Kajian  Gender dan  Seksualitas  Universitas  Indonesia  tahun 2015,  angka  pernikahan  dini  di  Indonesia peringkat  kedua  di  kawasan  Asia  Tenggara. Menurut  data  penelitian  Pusat  Kajian  Gender dan  Seksualitas  Universitas  Indonesia  tahun 2015,  angka  pernikahan  dini  di  Indonesia peringkat  kedua  di  kawasan  Asia  Tenggara.
Ada  sekitar  2  juta  dari  7,3  perempuan Indonesia  di  bawah  umur  15  tahun  sudah menikah  dan  putus  sekolah.  Jumlah  ini diperkirakan  akan  meningkat  menjadi  3  juta orang di tahun 2030. Dari banyak kasus  yang berhasil  dihimpun  oleh  Komnas  Perempuan, hampir 50% pernikahan dini dilakukan antara perempuan  berusia  dibawah  18  tahun  dengan laki-laki  berusia  diatas  30  tahun  dan  terjadi dibawah tekanan atau paksaan.
Terdapat pengaruh dari budaya patriarki  dan  konstruksi  sosial  yang  dibentuk oleh  masyarakat  mengenai  pernikahan  dini, seperti perempuan adalah penerima nafkah dan hanya  berkecimpung  di  sektor  domestik. Implikasinya adalah kebebasan mereka benar- benar  dibatasi  dengan  status  seorang  istri, seperti misalnya mereka tidak diberi kesempatan  untuk  meneruskan  pendidikan hingga  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  atau mengembangkan bakat serta kemampuan yang mereka  miliki.  Sebagian  besar  dari  mereka berstatus  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan cenderung  tidak  produktif  sama  sekali. Pekerjaan mereka hanya berkutat di mencuci, memasak,  menyapu,  dan  membersihkan rumah.  Di  buku Dinamika  Gender  dan Pengelolaan Kekayaan Alam karangan E.Linda  Yuliani  dijelaskan  bahwa  budaya patriarki  yang  masih  terjadi  di  masyarakat membuat  posisi  perempuan  menjadi  terpojok dalam  kasus  pernikahan  dini.  Mereka  tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan  yang  hina  dan  tidak  tahu  diri. Maka,  meskipun  realitas  sosial  yang  terjadi bahwa  banyak  dari  mereka  yang  belum  siap secara mental untuk menikah, namun sayangnya fakta tersebut masih diabaikan.
4. Stigma Mengenai Perceraian
Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana  Nasional  (BKKBN)  tiga  tahun merilis  data  bahwa  angka  perceraian  di Indonesia  menjadi  yang  tertinggi  di  Asia Pasifik  dengan  jumlah  terlapor  sebanyak 212.400  kasus  perceraian  dan  75%  pihak penggugat datang dari pihak perempuan.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Perceraian merupakan hal paling tidak diimpikan  oleh  setiap  pasangan  suami-istri, terlebih  bagi  kaum  perempuan.  Budaya patriarki memberi kesan negatif kepada janda daripada  duda.  Kaum  janda  seringkali ditempatkan  sebagai  wanita  pada  posisi  yang rendah, lemah, tidak berdaya dan membutuhkan  belas  kasih,  sehingga  dalam kondisi sosial budaya seringkali terjadiketidakadilan dan diskriminasi, termasuk  pada  stigma.  Perempuan  menjadi objek  yang  disalahkan  atas  terjadinya  sebuah perceraian.  Beberapa  persepsi  muncul  pada kasus  perceraian,  bahwa  kesalahan  terdapat pada  perempuan  yang  tidak  mau  bersabar sedikit  menjaga  keutuhan  rumah  tangganya. Padahal  persoalan  perceraian  tidak  lepas  dari kedua belah pihak. Bukan hal yang asing lagi apabila  terdapat  celotehan,  seperti  “pantas  ia diceraikan oleh suaminya, ia terlalu  cerewet” atau “Oh ia cerai dengan suaminya. Pantas itu terjadi  karena  suaminya  sudah  tidak  tahan dengan  istrinya  yang  sangat  pendiam”. Padahal  menyandang  status  sebagai  seorang janda  bukan  perkara  mudah  bagi  seorang perempuan, sebab status tersebut memunculkan  trauma  yang  berkepanjangan, bahkan  banyak  perempuan  disalahkan  atas kondisi yang demikian.

## Kritik Feminis dan Gender
Setiap  manusia  dilahirkan  dengan  hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh  karena  itu,  seharunya  mereka  memiliki akses  yang  sama  dalam  hal  memperoleh pekerjaan, penddidikan, mengambil keputusan,  bergabung  dalam  politik,  dan  lain sebagainya.  Akan  tetapi,  terjadi  ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam  budaya  masyarakat  kita  terhadap  laki- laki  dan  perempuan.  Hakikat  keadilan  dan kesetaraangender memang tidak bisa dilepaskan  dari  konteks  yang  selama  ini dipahami  oleh  masyarakat  tentang  peranan
47 Irianto,  S.  (2006). Perempuan  &  Hukum.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam realitas sosial mereka.
Pensubordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan  digambarkan  sebagai  sebuah  budaya patriarki.  Di  negara  Indonesia  sendiri, memperlihatkan mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sejarah    nasional  pun  menguak  sebuah  fakta dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan (kecuali perempuan  tersebut  berasal  dari  kalangan priyayi  atau  bangsawan),  apalagi  memiliki sebuah  profesi  diluar  rumah  atau  ikut berpartisipasi  dalam  birokrasi.  Maka,  muncul gerakan  dari  seorang  bangswan  kelahiran Jepara,  R.A  Kartini  yang  memperjuangkan emansipasi perempuan di bidang pendidikan.
Sebagaimana  yang  telah  digambakan sejarah  bahwa  perempuan  adalah  kaum  yang termarginalkan,  paradigma  terus  terhegomoni hingga  sekarang  sehingga  perempuan  selalu dianggap  kaum  lemah  dan  tidak  berdaya. Inilah  faktanya  bahwa  seberapa  kuat  gerakan feminisme  di  Indonesia  namun  budaya patriarki  yang  sudah  dipegang  erat  oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan.  Walaupun  perempuan  saat  ini sudah  dapat  menempuh  pendidikan  dengan bebas namun kembali lagi jika sudah berumah tangga harus dapat membagi peran, sebenarnya  bias  gender  seperti  ini  muncul karena kontruksi masyarakat itu sendiri.

## Telaah  Kritis  Hukum  Indonesia  mengenai Perempuan.
Stagnansi  sistem  hukum  Indonesia tidak berpihak pada kepentingan dan perlindungan  perempuan.  Implementasi  UU
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum sesuai dengan filosofi lahirnya  UU  tersebut. 47 Hal  tersebut  nampak dalam kasus kriminalisasi  perempuan korban
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
KDRT.  Situasi  ini  merupakan  indikasi lemahnya  pemahaman  institusi  penegak hukum terhadap hak-hak korban dan kurangnya  analisa  gender  dalam  penggunaan UU PKDRT. Berdasarkan data dari Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, aparat Penegak Hukum (APH)  belum  mengutamakan  kepentingan korban.  Sehingga  akses  keadilan  bagi  korban terhambat  bahkan  korban  kehilangan  hak- haknya  untuk  mendapatkan  perlindungan sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  10  UU PKDRT.  Kondisi  tersebut  berimplikasi  pada tingkat  kekerasan  terhadap  korban.  12  persen dari  kasus  yang  melaporkan  secara  pidana mengalami kekerasan berlapis, diikuti dengan impunitas  terhadap  pelaku.Kendala  lain  yang menghambat  perempuan  korban  mencari keadilan diantaranya pemahaman APH terkait jumlah  saksi  dalam  UU  PKDRT  dan pemahaman definisi korban; sulitnya menerobos  birokrasi  penegakan  hukum; penolakan  APH  terhadap  laporan  korban dengan  wilayah  hukum  berbeda;  Aparat Penegak Hukum masih banyak yang menolak untuk  mengeluarkan  Penetapan  Perlindungan sementara  terhadap  korban;  Belum  ada putusan  hakim  yang  menjatuhkan  sanksi terberat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  50 UU  PKDRT. 48 Kendala  ini  menambah  beban bagi  korban,  karena  membebankan  korban dengan  keterbatasannya  harus  menghadirkan saksi,  alat  bukti  lain,  membayar  visum, mencari perlindungan secara mandiri, membuktikan dirinya sebagai korban.
Bahkan  pada  awalnya  Kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)    tidaklah dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi perempuan.  Letaknya  pada  ranah  domestik menjadikan  KDRT  sebagai  jenis  kejahatan
48 Kalyanamitra.or.id.  (2016,  Januari  19). Lemahnya Penegakan  Hukum  Kasus-kasus  Kekerasan  terhadap Perempuan  dan  Meningkatnya  Kriminalisasi  dan Reviktimisasi Perempuan . Retrieved from Kalyanamitra Online: http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/lemahnya- penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-terhadap- perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan- reviktimisasi-perempuan/
yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka  biasanya  cukup  dijawab  dengan  cara kekeluargaan. Sebelum
keluarnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (PKDRT),  korban  tidak  mendapat perlindungan hukum yang memadai.
Pada  tataran  lain,  kelemahan  dalam proses  penyelidikan  dan  penyidikan  oleh kepolisian menyangkut laporan korban, dimana  korban  tidak  langsung  melapor  atau kurangnya  bukti  terhadap  kasus.  Akibat lemahnya  bukti  atau  keterlambatan  laporan kepada pihak kepolisian, menyebabkan korban pelecehan  seksual  pun  kehilangan  hak  untuk menuntut  balas  pada  pelaku. Banyak  kasus yang  dilaporkan  sebagai  perkosaan  oleh korban  dianggap  oleh  kepolisian  tidak memenuhi  unsur-unsur  perkosaan  dalam KUHP  yakni  “unsur  paksaan”  yang  harus dibuktikan  secara  fisik.    Padahal  dalam pengalaman  perempuan,  paksaan  tidak  mesti secara    fisik,  cukup  dengan  adanya  tekanan yang  dilakukan  oleh  seorang  yang  memiliki pengaruh  atau  pihak  yang  dominan  dalam relasi yang tidak setara  membuat korban tidak berdaya.  Paksaan  secara  psikis  seperti  ini justru  sangat  membekas  dan  menimbulkan trauma yang mendalam di diri korban. 49 Selain itu, menurut data Komisi Nasional Perlindungan  Anak,  setiap  tahun  rata-rata hanya  5%  dari  seluruh  kasus  hukum  terkait kekerasan  seksual  pada  anak  yang  mendapat hukuman  maksimal  sesuai  UU  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni 15 tahun penjara. 50
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945,  yang  menjelaskan  adanya
49 sejuk.org.  (2014,  Januari  24). Tegakkan  Hukum terhadap  Kasus-kasus  Kekerasan  Seksual! Retrieved from Sejuk Website: http://sejuk.org/2014/01/24/tuntut- penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-seksual/
50 mediaIndonesia.org.  (2016,  Mei  14). Proses  Hukum Kejahatan  Seksual  Lemah .  Retrieved  from  Media Indonesia Web site: http://mediaindonesia.com/news/read/45278/proses- hukum-kejahatan-seksual-lemah/2016-05-14
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
pengakuan  terhadap  prinsip  persamaan  bagi seluruh  warga  negara  tanpa  kecuali.  Prinsip persamaan  ini  menghapuskan  diskriminasi, karenanya  setiap  warga  negara  mempunyai hak  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis  kelamin,  kedudukan,  dan  golongan.Ini artinya secara yuridis, dalam tataran internasional  maupun  nasional,  Instrumen hukum  dan  peraturan  perundang-undangan Indonesia  mengakui  tentang  adanya  prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan  bernegara,  diskriminasi  dan ketidakadilan  terhadap  kaum  perempuan masih  tetap  ada.  Bahkan  mereka  kerap tertinggal  dan  termarjinalkan  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan, maupun dalam bidang politik.
Peraturan  perundang-undangan  harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif  gender  serta  yang  tidak  kalah pentingannya adalah perubahan budaya patriarki yang cenderung diskriminatif terhadap  perempuan.  Untuk  mengubah  nilai budaya  tertentu  bukanlah  hal  yang  mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum.  Cara  yang  lebih  tepat  adalah  dengan merevitalisasi  nilai  budaya  itu  sendiri  dan merefleksikan  pengakuan  terhadap  hak-hak perempuan  sehingga  dapat  dengan  mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya.

## Peran Pekerja Sosial.
Menurut  Soejono  Soekanto  (1999),  peran merupakan  sebuah  konsep  yang  dapat dilakukan  individu  dalam  sebuah  masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat. Dalam  menghadapi  berbagai  isu  yang merupakan  dampak  dari  budaya  patriarki, pekerja sosial memiliki beberapa peran, yaitu:
1. Advokator
Pekerja sosial membantu memberikan perlindungan hukum kepada klien. Cara  yang dilakukan adalah dengan mendampingi korban pada  tingkat  penyidikan,  pemeriksaan,  dan
penuntutan  di  pengadilan  serta  memberikan bimbingan secara objektif. Pekerja sosial juga melakukan  kerja  sama  atau  negoisasi  dengan pihak lain agar kasus yang menimpa para klien dapat diusut dengan seadil mungkin.

## 2. Negotiator
Pekerja  sosial  menjadi  wakil  dari  kliendalam menyuarakan  hak  nya  dan  berdiskusi  dengan pihak-pihak  lain  yang  dapat  memberikan bantuan,  misalkan  pekerja  sosial  menjadi wakil  di  dalam  diskusi  tentang  penanganan kasus  KDRT  dengan  lembaga  KOMNAS PEREMPUAN.  Di  dalam  diskusi  tersebut, pekerja  sosial  menjelaskan  kondisi  korban dengan  jelas  dan  apa  saja  kerugian  yang mereka alami.
3. Koordinator
Pekerja  sosial  menjadi  koordinator  di  dalam proses  memberikan  bantuan  atau  pelayanan terhadap  klien.  Dalam  hal  ini  juga,  pekerja sosial  memberikan  arahan  kepada  berbagai pihak untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan korban.Misalkan,  pekerja  sosial  membentuk sebuah  tim  yang  memiliki  tujuan  untuk mencegah  terjadinya  pernikahan  dini,  maka pekerja  sosial  tersebut  membagi  peran  serta tugas  kepada  setiap  individu  di  dalam  tim, mulai  dari  yang  berperan  untuk  melakukan proses identifikasi s.d selesai.
4. Perantara
Pekerja  sosial  menghubungkan  klien  dengan pihak  yang  berpotensi  untuk  memberikan bantuan atau layanan. Pekerja sosial juga yang mempertemukan  kedua  pihak  tersebut  untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan bersama-sama mencari penyelesaiannya.
5. Enabler (pemungkin)
Pekerja sosial membantu klien dalam mengidentifikasi  permasalahannya  dengan jelas, serta kembali  menemukan potensi  yang mereka  miliki  setelah  semua  permasalahaan atau kejadian traumatik yang terjadi. Misalkan, pekerja  sosial  memfasilitasi  klien  korban KDRT  untuk  kembali  menemukan  semangat hidup  melalui  kegiatan  atau  aktivitas  yang menyenangkan.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
6. Konselor
Pekerja sosial memberikan bimbingan
psikologis  kepada  klien  dengan  melakukan active listening dan memfasilitasi klien dalam membicarakan  mengenai  masalahnya.  Lalu, pekerja sosial juga memberikan empati kepada klien  melalui  pemberian  dukungan  secara moriil. Misalkan, pekerja sosial mendengarkan cerita  dari  perempuan  yang  menjadi  bulan- bulanan  masyarakat  karena  baru  bercerai dengan suaminya dengan seksama dan sabar.

## Kesimpulan dan Penutup
Data dalam artikel ini memperlihatkan bahwa  banyak  masalah  sosial  yang  memiliki akar penyebab yang sama, yakni langgengnya budaya patriarki. Perjuangan melawan budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek yang lemah telah dilakukan sekitar satu abad  yang  lalu  oleh  Raden  Ajeng  Kartini, hingga sekarang tentunya telah terjadi banyak perubahan  secara  substansi,  struktur,  maupun kultur  mengenai  perjuangan  perempuan. Meskipun  tidak  mudah  untuk  mengubah kebijakan yang bias gender dengan konstruksi yang lebih adil gender dan ramah perempuan, namun  hal  itu  harus  tetap  diupayakan. Perjuangan tersebut harus harus diikuti secara simultan  dengan  advokasi  untuk  mendukung terjadinya perubahan sikap dan prilaku secara struktural maupun kultural yang adil gender.
Substansi  bias  gender  tidak  akan mungkin berubah menjadi adil gender, apabila secara  struktural  penyelenggara  negara  tidak sensitif terhadap gender dan masalah mengenai perempuan  itu  sendiri  dan  masyarakat  masih melanggengkan  konstruksi  sosial  yang  tidak adil  gender  di  masyarakatnya.  Perjuangan perempuan  dalam  mengakhiri  sistem  yang tidak adil (ketidakadilan gender) bukan hanya sekadar perjuangan perempuan melawan laki- laki,  melainkan  perjuangan  melawan  sistem dan  struktur  ketidakadilan  masyarakat  serta budaya patriarki yang memiliki stigma negatif.
Serta tentunya sebagai pihak profesional, pekerja sosial memiliki kewenangan  dalam  membantu  mengatasi berbagai hal yang terjadi akibat dari pengaruh
budaya  patriarki  tersebut  melalui  cara-cara yang tersistematis dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bridges, K. M. (2013). Factors Contributing to Juvenile  Delinquency. Journal  of Criminal Law and Criminology .
Burfeind,  J.,  &  Bartusch,  D.  J.  (2006).  The
Study  of  Juvenile  Delinquency.  In  J.
Burfeind,  &  D.  J.  Bartusch, Juvenile
Delinquency: An Integrated Approach (2nd  ed.,  pp.  10-11).  London:  Jones and Bartlett Publisher International.
Carroll,  A.,  Houghton,  S.,  Durkin,  K.,  &
Hattie,  J.  A.  (2009). Adolescent
Reputations  and  Risk. New  York:
Springer.
CB Magazine. (2014, July 21). Alumni SMAN
5  dan  SMAN  20  Bandung  Tawuran .
Retrieved  Maret  24,  2017,  from  cb- magazine.blogspot.co.id: http://cb- magazine.blogspot.co.id/2014/07/alum ni-sman-5-dan-sman-20-bandung.html
Curtis,  A.  C.  (2015).  Defining  Adolescence.
Journal  of  Adolescence  and  Family Heatlh, 7 (2).
detikNews. (2013, Februari 19). Duh, Pelajar di Jabar Tertinggi Pengguna Narkoba .
Retrieved  Maret  24,  2017,  from news.detik.com:
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
http://news.detik.com/jawabarat/2173 861/duh-pelajar-di-jabar-tertinggi- pengguna-narkoba
Doel, M. (2006). Using Groupwork. Madison
Ave New York: Routledge.
Ferguson,  E.  A.  (1963). Social  Work  an
Introduction. Philadelphia  &  New
York: Skidmore College J. B
Lippincott Company.
Hardina,  D.,  .,  Middleton,  J.,  Montana,  S.,  &
Simpson,  R.  (2007). An  Empowering Approach to Managing  Social Service
Organizations. New  York:  Springer
Publishing Company.
Kim,  H.-S.,  &  Kim,  H.-S.  (2008). Juvenile
Delinquency  and  Youth  Crime. New
York: Nova Science Publisher.
Kompas.com.  (2016,  Desember  29). Ini  11
Jenis Kejahatan yang Menonjol
Selama  2016 .  Retrieved  Maret  24,
2017,  from  megapolitan.kompas.com: http://megapolitan.kompas.com/read/2
016/12/29/17470511/ini.11.jenis.kejah
atan.yang.menonjol.selama.2016
Lall,  M.,  &  Sharma,  S.  (2009). Personal
Growth  &  Traning  &  Development.
New Delhi: Excel Books.
Midgley, J. (1995). Social Development - The
Developmental  Perspective  In  Social
Welfare. London:  SAGE  Publication Inc.
Payne,  M.  (2014). Modern  Social  Work Theory. Chicago,  Illionis:  Lyceum Book, Inc.
Poulin, J.  (2005). Strenghts-Based  Generalist Practice:  A  Collaborative  Approach second edition. Belmont USA: Thompson Books/Cole.
Pujileksono,  S.  (2016). Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial:
Perspektif  Pemenuhan  Keadilan  &
Kesejahteraaan  Sosial  Masyarakat.
Malang-Jawa Timur: Setara Press.
Rumini,  S.  (1997). Psikologi  Pendidikan.
Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakarta.
Selignman,  M.  E.,  &  Csikszentmihalyi,  M.
(2000). Positive Psychology. American
Psychologist, 55 no 1 .
Shoemaker,  D.  J.  (2013).  JUVENILE
DELINQUENCY. The  Journal  of
Academic Social Science Studies , 578- 588.
Shulman, L. (1991). Interactional Social Work Practice:  toward  an  empirical  theory.
Itasca Illinois: Peacock publisher, inc.
Siegel, L. J., & Welsh, B. C. (2013). Juvenile Delinquency: The Core (4th ed.). New
York: Cengage Learning.
JURNAL VOLUME: 7
HALAMAN: 1 - 129
Supriadi, Y. (2015, Agustus 14). Sepuluh Ribu
Anak Kini Berhadapan Dengan
Hukum .  Retrieved  Maret  24,  2017,
from
www.pikiran-rakyat.com:
http://www.pikiran- rakyat.com/bandung- raya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu- anak-kini-berhadapan-dengan-hukum
Suryanto,  A.  (n.d.). Juvenile  Delinquency  in
Indonesia. Retrieved  April  7,  2017,
from drianyanto.wordpress.com:
https://drianyanto.wordpress.com/201 1/03/21/juvenile-delinquency-in- indonesia/
Zamrozik,  A.  (2009). Social  Policy  In  The
Post-Welfare State. australia.
Zastrow, C. (1987). Social Work with Groups.
Chicago: Nelson-Hall Publisher .
Zastrow,  C.  (1995). The  Practice  of  Social
Work  fifth  edition. Pasific  Grove
California:  Brooks/Cole  Publishing
Company.