## 1. PENdaHUlUaN
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan tentang perencanaan nasional yang menjadi pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi, kabupaten/ kota sebagai daerah otonom. Dalam rangka standardisasi itulah, maka Mendiknas menerbitkan Kepmen No. 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang
pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

## EValUatioN of iMPlEMENtatioN of Post-traNsitioN MaNaGEMENt Post
rEPort BY ProViNCial GoVErNMENt (CasE stUdY at  statE sENior HiGH sCHool  19 aNd statE sENior HiGH sCHool  20 sUraBaYa)
sri roekminiati Faculty of Administration, Dr. Soetomo Email: sri..roekminiati@unitomo.ac.id
Chistiana astuti Faculty of Administration, Dr. Soetomo Email: christiana.astuti@unitomo.ac.id
sri Kamariyah Faculty of Administration, Dr. Soetomo Email: sri.kamariyah@unitomo.ac.id
aBstraCt
Precisely As of January 2017, Senior High School / Senior Vocational School  officially managed the province. Naming Online Reports become an e-report card. Online report cards can be accessed by guardians and students wherever located. While the online report card still can not be accessed publicly. Accessible only by teacher, admin / operator. Match Evaluation Research Results: The e-Rapor Policy is appropriate and feasible to maintain. The e-Rapor policy does not require a new policy as a replacement. Evaluation of Effectiveness: Facilitate the incorporation of scores, chart student scores and also counseling guidance and connect with DAPODIK Center. Service Performance B or Satisfactory, Evaluation Efficiency: Input issued with the output / output of e-report cards is comparable. Effect of e-Rapor is efficient. Meta Evaluation: This e-Rapor evaluation is performed by Provincial School Trustees professionally per semester Evaluation result e - Reports into school considerations in taking policy. Factors That Become Constraints: The e-Rapor application often updates the system. Have not yet adjusted the e-Rapor Application with the revised 2013 curriculum. Technically e-Rapor application is classified as heavy application.4) Limit Description KIKD 60 characters. Suggestions and recommendations: For School Parties: Continue to upgrade server and speed in order to increase e-Rapor access. For Kemendikbud: The application of e-Rapor is technically not a heavy application. 3) No Limitations of 60 characters for KIKD description. In the future e-Rapor can be accessed by parents.
Keywords: Evaluation, Implementation, e-Rapor
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Jawa Timur untuk meningkatkan layanan pendidikan antara lain: PPDB Online, Klinik Kurikulum, 15 Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS), Seleksi Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Try  Out  Online , Sahabat Dispendik, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, Aplikasi Gaji Online, P2KGS, dan Rapor Online. Di antara berbagai layanan pendidikan yang saat ini populer adalah Rapor online. Rapor online merupakan jawaban untuk melakukan percepatan dan meminimalisir kesalahan dalam penulisan rapor. Rapor online ini dapat memudahkan wali murid untuk melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kemudian banyak kejadian dimana rapor siswa ada yang hilang, rusak, terbakar dan lain-lain. Sehingga, dibutuhkanlah cara yang efektif dan efisien  agar  rapor  ini  bisa  diakses  sewaktu- waktu dan kapanpun karena disimpan dalam sistem online. Tentunya terdapat hasil dan dampak secara nyata yang dapat dihasilkan dengan adanya rapor online ini, yaitu masyarakat lebih puas karena rapor online dapat diakses kapan saja, memberi pelajaran pada masyarakat Surabaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan sehingga terbentuk Kota Surabaya Cyber  City , dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Program online dalam pengisian rapor siswa bertujuan untuk mempermudah tugas guru dan wali kelas. Disamping efektif, efesien dan relatif mudah, sistem online juga terintegrasi, sehingga pihak terkait termasuk orangtua dapat mengetahui perkembangan belajar anaknya. sistem online juga dapat memberi rasa aman dan mengurangi tanggung jawab guru, wali kelas hingga sekolah. Data nilai akan tersimpan otomatis dalam server data pusat. Rapor online ini juga bisa mengurangi tingkat kecurangan dalam
mengatrol nilai siswa. rapor online ini para orang tua dapat dengan mudah mengakses rapor anaknya. Rapor online ini bisa diakses orang tua dengan memasukkan nomor Induk Kependudukan anaknya yang bisa dilihat dari surat keluarga. Karena rapor online ini sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Metode pengisian rapor online sendiri masih terkoneksi dengan internet (online) melalui website  profil  sekolah.dispendik.surabaya. go.id/rapor (berubah domain menjadi www. raporku.net). Rapor Online dapat diakses oleh wali murid dengan menggunakan NIK serta password yang telah diberikan oleh sekolah dimana peserta didik menuntut ilmu, sedangkan para guru dapat mengakses rapor online dengan memasukkan NIP dan password.
Seiring berjalannya waktu rapor online yang masih belum sempurna dalam pelaksanaannya ada kebijakan baru yaitu pengalihan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi. Tepatnya Per Januari 2017, SMA/ SMK resmi dikelola provinsi. Kebijakan ini mengacu pada amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pengelolaan pendidikan SMA dan SMK dialihkan menjadi perangkat provinsi. Sebelumnya SMA dan SMK dikelola Pemkab/Pemko setempat sesuai UU Otonomi Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan guru di setiap provinsi. Penamaan Rapor Online menjadi e-Rapor . Sebanyak 22 SMA Negeri di Surabaya sudah sepakat menggunakan e- rapor yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang  menjadi permasalahan tersendiri adalah di Kota Surabaya sebelum adanya e-Rapor sudah ada aplikasi rapor Online yang sudah diterapkan sejak tahun 2014. Rapor Online sudah bisa diakses oleh wali murid maupun siswa dimanapun berada. Sedangkan rapor online masih belum bisa diakses secara publik. Hanya bisa diakses oleh guru, admin/operator. Di Kota Surabaya khususnya justru mengalami kemunduran
karena awal mula orang tua diberi kemudahan untuk mengevaluasi belajar putra putrinya setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Kendala lain, aplikasi yang baru menimbulkan implikasi yang baru dikeranakan keterbatasan kemampuan, waktu, masalah teknis, dan sebagainya dari seorang guru untuk mengerjakan aplikasi ini seringkali menimbulkan sebuah fenomena unik yaitu munculnya “super hero”/ tenaga bantuan yang dengan sabar dan setia membantu guru-guru yang mengalami kesulitan tersebut. Permasalahan lain yang muncul kenyataan yang ada sekarang banyak aplikasi untuk menyusun laporan capaian kompetensi tetapi tidak dapat disinkronkan dengan Dapodik sehingga satuan pendidikan harus input ulang data nilainya ke Dapodik. Tapi terlepas dari itu semua, pada dasarnya semua pihak harus siap untuk melaksanakan program e-Rapor ini dengan baik. Implikasi dari hal iniyang positif adaalah timbulnya semangat belajar bagi para guru untuk dapat menguasai IT. Tanpa disadari oleh para guru mereka telah mengimplementasikan Discovery learning, Problem  Based  Learning , Project  Based Learning dan Life  Long  Education , guru pun perlu belajar.
Bertolak dari deskripsi di atas peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana implementasi e-Rapor  SMA di Surabaya khususnya SMA Negeri 19 dan SMA  Negeri  20.  Peneliti merangkumnya dalam judul peneliti sebagai berikut: Evaluasi pelaksanaan E-rapor Pasca Peralihan Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi (studi Kasus di sMa Negeri 19 dan  sMa 20 surabaya)
Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)   Evaluasi  Pelaksanaan e-Rapor di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya Pasca Peralihan Pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi 2)  Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi user (guru, wali kelas, BK) dan sekolah
akan  pelaksanaan e-Rapor di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri  20 Surabaya  .

## ii.  MEtodE PENElitiaN
Penelitian ini diorientasikan pada upaya untuk menjawab atau memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan penelitian. Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi/komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holisitik.
a. informan
Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling adalah: Beberapa informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan yang peneliti wawancarai ini kemudian disebut sebagai informan kunci.
Informan yang ditentukan dengan cara ini adalah: (1)  Supratman S,Pd selaku Kepala Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 19 Surabaya
(2) Pipin Riyanto, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Kurikulum sekaligus Guru Biologi SMA Negeri 20 Surabaya
(3)  M.Novi Oke I Bagus Putra Selaku Bagian IT di SMA Negeri 19 Surabaya
(4)
Wiwik Yuliati, S.Kom selaku TU Kepegawaian sekaligus sebagai sinkronisasi data DAPODIK di SMA Negeri 19 Negeri Surabaya Secara Kebetulan ( accidental ), Informan yang ditentukan dengan cara ini adalah orang tua wali murid SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya (1)  25 Orang tua wali murid SMA Negeri 19
Surabaya

## (2)  25 Orang tua wali murid SMA Negeri 20 Surabaya

## B.  lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 19 Surabaya dan SMA Negeri 20 Surabaya. Peneliti mengambil lokasi ini selain karena SMA Negeri ini sudah menyelenggarkan pelayanan e  rapor juga termasuk sekolah kawasan
C.  Prosedur Pengumpulan data
Dalam penyelenggaraan penelitian ini, proses pengumpulan data merupakan tahapan penting yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras dari penulis. Terdapat dua jenis data  yang dikunpulkam dalam Penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen Penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data, yakni: observasi, wawancara mendalam, dan metode documenter. 1) observasi atau pengamatan Dalam penelitian ini teknik pengamatan yang dipakai adalah pengamatan tidak terlibat/ non-participant observation.
2)  Wawancara Mendalam / In-Depth interview menurut Bungin (2007:108).  adalah sama
seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam dilakukan utamanya pada wali murid kelan XI. Penelitian ini juga melakukan wawancara/diskusi terhadap para informan, yang dilakukan melalui media : (i) Focused Group Discussion (FGD); (ii) wawancara tatap muka.
3) Kuesioner menurut Sugiyono (2008:199) “ Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner ini  diedarkan kepada wali murid di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya 4) Metode dokumenter menurut Bungin ( 2007:121) adalah satu metoden pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

## d.  fokus Penelitian
Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan fokus penelitian sebagai wahana untuk
No tipe Evalusi Pengujian dasar 1 Evaluasi Kecocokan 1) Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? 2) Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? 3) Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sektor swasta ? 2 Evaluasi Efektivitas 1) Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? 2) Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? 3) Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? 3 Evaluasi Efisiensi 1) Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ? 2) Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut ?
4 Evaluasi Meta
1) Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional ? 2) Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ?
3) Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?
membatasi studi, dan pada dasarnya penelitian kualitatif tidak mulai dari suatu yang kosong (blank) , akan tetapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya suatu permasalahan.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan e-Rapor di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya. Dengan menggunakan teori Finance dalam Badjuri (2002:136-138) yang terdiri  ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan e-Rapor. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan ( appropriateness evaluation ), evaluasi efektivitas ( effectiveness evaluation ),  evaluasi  efisiensi  ( efficiency evaluation ) dan evaluasi meta ( meta- evaluations ). Yang dari empat tipe evaluasi ini dapat dituangkan dalam pertanyaan berikut ini:

## E.  Metode analisis data
Peneliti melakukan analisis kualitatif Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Analisa Data Kualitatif (2009:20) terdiri tiga alur kegiatan yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian dan analisis data; dan 3) Menarik kesimpulan dan verifikasi/interpretasi. Ketiga tahap ini jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar serta merupakan proses siklus dan interaktif. Implementasi ini juga akan menjaring berbagai data primer dan sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan program e-Rapor di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 Surabaya.
iii. Hasil PENElitiaN daN PEMBaHasaN a.   Unsur indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang disebut “relevan”, “valid”, dan “reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:
1.   Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2.   Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3.   Waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh   proses   pelayanan   dari  setiap jenis pelayanan.
4.   Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos  yang dikenakan  kepada  penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5.   Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan  hasil  dari  setiap  spesifikasi jenis pelayanan.
6.   Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7.   Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8.   Maklumat  Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan  kewajiban penyelenggara  untuk  melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Dalam penelitian ini hanya menggunakan 8 (delapan) unsur dikarenakan unsur yang ke-7 (tujuh) perilaku pelaksana dalam pelayanan rapor online ini tidak bisa diukur dikarenakan masyarakat (wali murid) tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru pada saat mengakses evaluasi belajar siswa melalui internet. Sehingga unsur pelayanan yang dipakai untuk mengukur layanan rapor online hanya ada 8 (delapan). Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Badjuri & Yuwono (2002) mengemukakan bahwa tahapan yang cukup penting dan sering terlupakan efektivitasnya dalam kontes  kebijakan publik Indonesia adalah evaluasi kebijakan. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
Thomas Dye menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai (Wayne Parsons Hal:547). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan
publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.
Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan (Budi Winarno hal:229). Sehingga, evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan mengidentifikasikan kegiatan- kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindarkan kesalahan yang telah dibuat di masa lalu.
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).
Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.
Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:
1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2) Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3)  Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4)  Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)
Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan- tujuan lain.
Dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1992) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha  mengidentifikasi  efek  yang
semula direncanakan untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan. Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan (Sudiyono,1992) yaitu : 1) Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi  semua petunjuk atau aturan yang diberikan  maka implementasi  sudah dinilai   berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
2)  Pendekatan perspektif, “ what’s happening (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.
Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu : 1) Single program after only , merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel  yang dijadikan  kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon  kelompok sasaran terhadap program.
2) Single  program  befora-afte r,  merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3) Comparative  after  only , merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi  keadaan  sasaran bukan sasarannya.
4) Comparative  before-after , merupakan kombinasi ketiga desain  sehingga informasi yang diperoleh  adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

## B.   tipe Evaluasi Kebijakan
Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu: a.  Evaluasi sebelum dilaksanakan ( evaluasi summative ),
b.  Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi ( output ) kebijakan dan atau evaluasi impak/pengaruh ( outcome ) kebijakan}.
Menurut Finance dalam Badjuri (2002:136-138) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan ( appropriateness evaluation ), evaluasi efektivitas ( effectiveness  evaluation ), evaluasi efisiensi  ( efficiency  evaluation ) dan evaluasi meta ( meta-evaluations ). Evaluasi kecocokan ( appropriateness ) menguji dan mengevaluasi tentang apakah
kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.
Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan ? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.
Evaluasi  efisiensi,  merupakan  pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ? Apakah cukup efisien  dalam  penggunaan  keuangan  publik untuk mencapai dampak kebijakan ?
Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang
tabel 1 Tipe Evaluasi Kebijakan No tepe Evalusi Pengujian dasar 1 Evaluasi Kecocokan a. Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? b. Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? c. Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sektor swasta ? 2 Evaluasi Efektivitas
a. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? b. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? c. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ?
3 Evaluasi Efisiensi
a. Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ? b. Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut ?
4 Evaluasi Meta a. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional ? b. Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ?
c. Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?
Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:136-138)
sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ? Secara substansial, keempat tipe evaluasi ini, dapat disajikan dalam tabel 1 berikut ini :
Dari semua teori diatas, peneliti menggunakan teori yang digunakan adalah teori Finance dalam Badjuri (2002:136-138) yang terdiri  ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan e-Rapor. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan ( appropriateness evaluation ), evaluasi efektivitas ( effectiveness evaluation ), evaluasi efisiensi ( efficiency evaluation ) dan evaluasi meta ( meta- evaluations ).
C.   Kebijakan dasar E-Rapor Pengembangan aplikasi e-Rapor tersebut mengacu kepada:
1.  Permendikbud No 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2.  Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat pada Permendikbud tersebut telah tersedia dalam e-Rapor sehingga guru tidak perlu lagi memasukkan Kompetensi Dasar.
4.  Panduan Penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015.
E-Rapor disusun agar data yang terdapat pada pengolahan penilaian di satuan pendidikan sama dengan data yang telah dikirim ke Dapodik sehingga satuan pendidikan tidak berlu bekerja dua kali untuk Input Data dan Nilai akhir yang diperoleh dapat langsung disinkronkan dengan data nilai di Dapodik. Kenyataan yang ada
sekarang banyak aplikasi untuk menyusun laporan capaian kompetensi tetapi tidak dapat disinkronkan dengan Dapodik sehingga satuan pendidikan harus input ulang data nilainya ke Dapodik.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar dimulai dengan merencanakan penilaian, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah dan memanfaatkan, serta melaporkan hasil penilaian. Proses penilaian hasil belajar peserta didik, baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan, akan lebih sistematis, komprehensif, lebih akurat, dan cepat dilakukan apabila didukung dengan perangkat aplikasi komputer. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengembangkan aplikasi e-Rapor utuk SMP yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk panduan penggunaannya. (http://ditpsmp.kemdikbud. go.id/erapor ,diakses 7 Mei 2018)
iii.4 EValUasi  PElaKsaNaaN E raPor di sMa NEGEri 19 daN  sMa 20 sUraBaYa Berikut adalah Deskripsi bagaimana pelayanan e rapor dengan menggunakan 4 Tipe Evaluasi di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 di Surabaya

## d.   Evaluasi Kecocokan
a. e-Rapor yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan Kebijakan e-Rapor yang merupakan kebijakan pusat yaitu kebijakan dari Kemendikbud yang disusun oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah cocok dan layak untuk dipertahankan. Selama 2 ( dua) semester ini tidak menemukan kendala berarti. Bahkan jika server belum IP  Public bisa diinput dalam bentuk Ecxel, selanjutnya di sekolah bisa diimpor data nilainya. Tidak bisa dipungkiri memang masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnakan disana-sini. Antara lain aplikasi yang berat, pengisian KIKD (Kompetensi Inti dan Kompetesi Dasar yang dibatasi hanya 60 (enam puluh) karakter.  Pernyataan di atas sesuai dengan  petikan wawancara  dengan Ka kurikulum, guru dan operator di SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 berikut ini: Bapak Supratman, S.Pd, Ka Kurikulum SMA Negeri 20 Surabaya:
“......selama ini peralihan dari Rapor Online dari Pemkot ke E-Rapor tidak menemui kendala berarti. Karena hampir mirip dengan rapor online aplikasinya hanya malah lebih sederhana e-  rapor . Selain itu khan ada sosialisasi sebelum pemberlakuan e-Rapor . Jadi menurut saya e-Rapor layak untuk dipertahankan........” ( wawancara  4 Juni 2017)
Sedangkan Menurut Bapak Pipin Riyanto, S.Pd, M.Pd Ka Kurikulum SMA Negeri 19 Surabaya:
“.......begini e-Rapor itu khan kita download aplikasinya. Selanjutnya sekolah menyiapkan server yang conect dengan Dapodik. Guru bisa mengisi nilai dalam aplikasi itu baik di sekolah maupun di rumah karena kebetulan di SMA Negeri 19 sudah memiliki server yang sudah IP  Public . Jadi jika ditanya layak atau tidak e-Rapor untuk dipertahankan...menurut saya bisa dipertahankan hanya perlu adanya penyempurnaan aplikasinya....untuk lebih detailnya  yang tahu adalah operator..” ( wawancara, Kamis 7 Juni  2018)
b. Kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan e-Rapor ini Kebijakan e-Rapor yang masih berumur jagung, wajar masih banyak kekurangan yang terkadang sering dilakukan perubahan dalam aplikasinya dan terkadang membuat para guru shock awalnya. Tapi masih bisa diatasi dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari pusat selanjutnya cluster ke sekolah-sekolah di tingkat Provinsi. Di Surabaya sudah 22 (Dua puluh dua) sekolah SMA menggunakan aplikasi e-Rapor . Menurut berbagai sumber yang penulis wawancarai tidak memerlukan kebijakan baru sebagai pengganti, tapi hanya menyempurnakan aplikasinya saja.
c.  Pelaksana kebijakan e-Rapor tersebut : pemerintah atau sektor swasta Pelaksana e-  Rapor di Surabaya untuk sekolah Negeri adalah semua sekolah sebanyak 22 SMA Negeri  dan  10 SMK Negeri. Untuk Swasta yang memang sudah mampu dan memiliki perangkat dipersilakan untuk menggunakan e-Rapor tapi belum diwajibkan.
E. Evaluasi Efektivitas
a. e-Rapor tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan Kebijakan e-Rapor memiliki dampak yang sangat berarti bagi guru, wali kelas dan Guru BK. Memudahkan dalam memasukkan nilai, memetakan nilai siswa dan juga melakukan bimbingan konseling. Tetapi masih belum menyentuh user lain dari rapor itu sendiri yaitu wali murid. Karena rapor itu sendiri adalah hasil belajar yang wajib diketahui oleh orang tua siswa. Jika dibandingkan dengan Rapor Online sedikit mengalami kemunduran. Karena ketika Rapor  Online yang aplikasinya dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah bisa diakses oleh orang tua dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, lewat hp android maupun laptop. Sedang e-Rapor masih belum bisa diakses oleh orang tua. Mungkin ke depannya e-Rapor juga bisa diakses oleh orang tua. Karena kebijakan e-Rapor masih
2 (dua) semester berjalan tentunya masih dalam proses penyempurnaan. Meskipun tidak bisa dipungkiri ketika rapor online sudah bisa diakses wali murid banyak orang tua yang masih gaptek , pasrah pada anaknya atau saudara untuk melihat atau menunggu rapor yang sudah dicetak yang dibagikan sekolah setiap semester. Hanya beberapa orang tua yang melihat rapor  online ketika kebetulan bekerja atau di rumah ada koneksi internet. Berikut ini hasil kuesioner yang peneliti sebarkan ke 25 wali murid terkait dengan layanan rapor pasca peralihan dari rapor online yang sebelumnya nilai bisa dipantau oleh wali murid menjadi e-Rapor yang sewaktu-waktu ortu tidak bisa memantau perkembangan putra-putrinya dari nilai. Hal ini disebabkan sejak Januari 2017 SMA/SMK pengelolaannya diambil alih oleh Propinsi. Adapun kuesioner ini menyangkut 8 (delapan) unsur pertanyaan meliputi: 1)Persyaratan pelayanan rapor; 2) Prosedur pelayanan rapor; 3) Waktu pelayanan rapor; 4) Biaya
yang dikeluarkan untuk pengadaan rapor; 5) kemampuan guru dalam melayani rapor; 6) Rapor yang disajikan; 7) Kesanggupan guru memberikan pelayanan rapor sesuai standar; 8) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.
Jika dibuat matrik nilai rata-rata semua unsur pelayanan rapor pasca pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh propinsi dengan menggunakan aplikasi e-Rapor adalah:
Nilai rata-rata semua Unsur Pelayanan E-Rapor SMA Negeri  19 SMA Negeri 20 2,97 2,98
Nilai rata-rata tersebut karena berada dikisaran interval SPM (Survei Pelayanan Minimal) 2,51 – 3,25 maka termasuk pada kinerja pelayanan B atau memuaskan. Untuk SMA Negeri 19 yang sebelumnya peneliti sudah melakukan penelitian ketika menggunakan Rapor Online hasilnya sama yaitu 2,98. Artinya berdasarkan hasil penelitian menurut wali murid baik menggunakan rapor Online
grafik 1 : Nilai Per Unsur Pelayanan E-Rapor di SMA Negeri 19   Surabaya Pasca Pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi
Sumber: Data diolah
grafik 2 : Nilai Per Unsur Pelayanan rapor di SMA Negeri 20 Surabaya Pasca pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi
Sumber: Data diolah
maupun pasca pengelolan oleh Propinsi dengan menggunakan e-Rapor pelayanan rapor hasilnya sama yaitu kinerja pelayanan B atau memuaskan belum sangat memuaskan.
b.Tujuan e-Rapor yang dicapai dapat terwujud
Tujuan pengembangan e-Rapor SMA sebagai berikut: Membantu pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan; Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan; Membantu pendidik dalam mengolah nilai keterampilan; Membantu pendidik dalam mengolah deskripsi keterampilan; Membantu wali kelas dalam mengolah deskripsi sikap spiritual maupun sosial; Membantu Satuan pendidikan dalam menyusun laporan hasil penilaian sesuai dengan panduan penilaian dari Direktorat Pembinaan SMA.
Berdasar hasil wawancara dengan narasumber tujuan tersebut telah tercapai e-Rapor memudahkan para guru untuk memasukkan nilai. Dan juga Deskripsi Konpetensi Inti dan Kompetensi Dasar dengan mudah, karena sudah tersedia kolom- kolomnya. Aplikasi lebih sederhana daripada rapor online . Untuk SMA Negeri 19 guru bisa mengisi nilai di rumah, sedangkan di SMA Negeri 20 karena belum menggunakan IP Public Guru bisa memasukkan nilai dalam bentuk excel ataupun input manual, selanjutnya data nilai disimpan di server sekolah, Admin e-Rapor melakukan kirim nilai ke program DAPODIK (Sistem Data Pokok Pendidikan) lokal selanjutnya Admin DAPODIK akan melalukan sinkronisasi data ke DAPODIK Pusat. Dapodik merupakan sistem pendataan berbasis web yang didalamnya termasuk data nilai siswa. Jika digambarkan alur masuknya nilai e rapor sebagai berikut:

## Gambar 2 Alur Pengisian E- Rapor
Sumber : Hasil Wawancara M. Nofi Oke I Bagus Putra operator IT dan Wiwik Yuliati Admin Sinkronisasi DAPODIK Pusat, SMA Negeri 19 Surabaya (Kamis 7 Juni  2018)
c. dampak e-Rapor sebanding dengan usaha yang telah dilakukan Abad milenial ini sangat memengaruhi terhadap segala aspek baik dari segi ilmu sosial dan ilmu pendidikan, perubahan terus diwujudkan demi memodernisasi aspek- aspek kehidupan. Hedonisme manusia menumbuh kembangkan segala yang ada, dari manual diubah menjadi otomatis. Pergeseran ketenagaan juga merambak diubah dari manusia hingga ke mesin.
Dalam bidang pendidikan aspek ini memengaruhi dari segi penilaian, penghujung akhir semester biasanya ada pembukuan penilaian akhir. Rapor  ditulis dengan tangan sudah ditinggalkan , zaman now rapor sudah menjadi e-Rapor . Terbayang betapa canggihnya jika kita memerlukan untuk melihat nilai tinggal ketik saja nama siswanya maka akan muncul.
Menurut pendapat para narasumber dampak e-Rapor apakah sebanding dengan usahanya? Sangat sebanding karena merupakan tuntutan atau kebutuhan zaman dan dunia pendidikan tidak boleh tertinggal justru seharusnya menjadi pioner. Modernisasi menuntut seluruh sendi kehidupan termasuk pendidikan sesuai dengan perkembangan tehnologi saat ini. Sekarang semua layanan serba elektronik. Baik layanan untuk pengisian SPT, Data Kependudukan, Pengurusan Ijin dan pelayanan publik lainnya sudah serba E- (elektronik). Dunia Pendidikan sudah diawali dengan PPDB Online , Try  Out  Online , Sahabat

## Dispendik, Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online dan lain sebagainya.
f.    evaluasi efisiensi
a.   Input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output e-Rapor Input dalam hal ini adalah sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapor online antara lain: SDM dalam hal ini operator/admin e-Rapor, sarana prasarana berupa server,  wifi dan juga finansial  untuk  pembelian serve r dan juga biaya wifi per bulan. Luaran berupa rapor online yang sudah menjadi tuntutan teknologi informasi yang semakin canggih. Sudah tidak jamannya lagi rapor di tulis dengan tangan. Apalagi rapor yang disertai dengan deskripsi KIKD rasanya tidak bisa dihindari e-Rapor sudah menjadi keharusan. Selain itu karena data nilai ada sinkronisasi dan tersimpan di DAPODIK Pusat jika server di sekolah bermasalah misalnya berakibat fatal data hilang, data bisa diambil atau di download lagi. Secara umum pendapat narasumber sudah sebanding antara input yang dikeluarkan dengan hasil/ output e-Rapor.
b.  Cukup  efisien  dalam  penggunaan keuangan sekolah untuk mencapai dampak e-Rapor tersebut Dari narasumber yang peneliti wawancarai Penggunaan Keuangan sekolah untuk mencapai dampak e-Rapor cukup  efisien karena penggunakan server tidak hanya untuk e-Rapor tapi juga untuk aplikasi CBT , Absen Murid, Absen Guru,  dan web sekolah. Meskipun terkadang harus menggunakan 2 (dua) server seperti yang ada di SMA Negeri 19.  Hanya untuk e-Rapor ini memang memerlukan jaringan internet yang kuat jadi server-nya harus bagus. Untuk server yang bagus harganya sekitar  15 – 25 juta, sedangkan biaya per bulan dengan dengan speed 40mb sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar 5-7 juta/bulan. Jika speed 5-10mb bisa lebih murah apabila sekolah memiliki anggaran
yang terbatas. Untuk aplikasi e-Rapo r sendiri bisa fleksibel karena jika anggaran sekolah terbatas untuk pengisian e- Rapor terpusat di sekolah saja. Data nilai bisa diisikan dari rumah dalam bentuk excel nanti di sekolah data diimpor. Seperti di SMA Negeri 20 pengisian e-Rapor di sekolah, sedangkan di SMA Negeri 19 guru bisa menggunakan aplikasi e-Rapor di rumah karena sudah IP Public. 2018)
G.   Evaluasi Meta
a. Evaluasi e-Rapor yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional Evaluasi e-Rapor ini dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah Provinsi. Biasanya dilakukan setiap semester ketika ulangan semester genap, semester ganjil. Terkadang juga hadir pada saat pertemuan-pertemuan pada acara tertentu workshop atau Bimtek.  Tetapi evaluasi yang dilakukan tidak hanya tentang e-Rapor tetapi juga evaluasi keseluruhan mulai kurikulum, SDM, kesiswaan, PPDB, Ekskul, sarana prasarana dan lain sebagainya.
b. Evaluasi e-Rapor tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan.
Tidak bisa dipungkiri ada awalnya kehadiran aplikasi ini dirasa sebagai suatu beban baru yang merepotkan, guru dituntut “melek” teknologi informasi sebagai konsekuensi dari sebuah proses kemajuan. Perasaan resah dan gelisah tidak dipungkiri dialami oleh sebagian guru yang tidak mengenal e-Rapor sebelumnya. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi atau In  House  Training (IHT) atau Bimtek e-Rapor sudah bukan aplikasi yang asing. Karena di Surabaya khususnya sudah pernah mengenal rapor online jadi mudah untuk menyesuaikan. Awalnya pengenalan e-Rapor secara nasional di Jakarta, kemudian di Bogor, share ke sekolah secara kluster. SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20 bergabung bersama untuk sosialisasi yang diselenggarakan di SMA
Negeri 5 Surabaya. Selanjutnya operator melakukan pelatihan di sekolah masing- masing. Di SMA Negeri 19 dilakukan pelatihan kepada seluruh guru dan admin selama 2 (dua) hari.
Selama 2 (dua) semester pemberlakuan e-Rapor sudah menjadi kebiasaan rutin per semester. Melek IT sudah menjadi budaya yang melekat. Tidak ada tekanan apalagi shock . Kebiasaan belajar bersama dengan sesama guru dan operator yang selalu siap membantu menambah kemudahan dan kelancaran dalam pengisian e-Rapor . Server yang bagus, jaringan internet yang kuat, pihak sekolah yang mendukung menyediakan sarana prasana apalagi bisa dikerjakan di rumah ketika waktu longgar akan menambah keleluasaan dalam menggunakan aplikasi e-Rapor . c. Evaluasi e-Rapor tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan- pilihan manajerial
Hasil evaluasi e-Rapor akan menjadi pertimbangan selanjut sekolah dalam mengambil kebijakan. Misalnya di SMA Negeri 20 yang tadinya input nilai belum bisa dilakukan ke dalam aplikasi e-Rapor karena belum IP  Public ke depannya pengisian e-Rapor bisa dilakukan guru di  sekolah.  Sehingga  lebih  efisien waktu. Tentunya semuanya disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki sekolah. Sehubungan evaluasi e-Rapor dilakukan oleh Pengawas Sekolah Propinsi dan sifatnya keseluruhan, menyangkut kurikulum, keuangan, sarana prasarana, kesiswaan, ekskul dan lain sebagainya, maka tentunya perbaikan yang dilakukan sekolah tidak hanya aplikasi e-Rapor tapi juga yang lain. Untuk SMA Negeri 19 karena sudah IP  Public , selanjutnya berharap e-Rapor bisa diakses wali murid khususnya yang orang tuanya berhalangan tidak bisa hadir karena alasan yang bersifat darurat.
a.   faktor-faktor  Yang Menjadi Kendala Bagi User dan  sekolah dalam Pelaksanaan E-Rapor
Berikut ini adalah kendala yang dialami oleh user dan pihak sekolah dalam pelaksanaan e-Rapor: 1) Aplikasi e-Rapor sering melakukan update sistem. Seringkalinya berubah sistem membuat kebingungan tersendiri bagi guru dan operator. Karena otomatis akan ada penyesuaian lagi dan perlu belajar lagi. Dan ini tentunya akan memakan waktu tersendiri. Karena pekerjaan guru banyak selain mengajar, juga mengikuti berbagai workshop , pemberkasan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Demikian juga operator tentunya harus sigap dan cerdas sebagai ujung tombak untuk memberikan solusi kepada guru jika ada permasalahan. 1.  Menyesuaikan Aplikasi e-Rapor dengan kurikulum 2013 yang sudah revisi Ini berlaku untuk tahun ajaran semester kemarin. Karena yang menggunakan kurikulum 2013 revisi hanya kelas X dan XI. Sedangkan kelas XII masih menggunakan kurikulum 2013 sebelum revisi. Ini menjadi kesulitan berarti. 2.  Secara Teknis aplikasi e-Rapor tergolong aplikasi yang berat Aplikasi yang berat tentunya memerlukan jaringan internet yang kuat.  Mengingat tidak semua sekolah jaringan internetnya bagus sehingga sangat minim sekali penggunaan e-Rapor ini. Selain itu aplikasi yang berat memerlukan server yang bagus, implikasinya sekolah harus menyediakan dana lebih besar. Server yang bagus dengan sinyal yang kuat harga sekitar 20-30 juta. Dengan speed 40MB memerlukan biaya 5-7jt/per bulan. Tentunya ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran  dan tenaga IT masing-masing sekolah.
3.  Pembatasan Deskripsi KIKD 60 karakter Pembatasaan KIKD 60 karakter menjadi kesulitan tersendiri bagi guru. Karena guru
tidak leluasa membuat deskripsi. Karena masing-masing anak dalam membuat Deskripsi KIKD masing-masing anak berbeda. Meskipun menurut operator jika KIKD tidak dibatasi 60 karakter ketika dicetak akan berantakan dan tidak bisa menjadi 1 (satu) lembar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

## iV. PENUtUP
Penutup dalam penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan atas hasil penelitian yang telah disampaikan dalam pembahasan. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terhadap Evaluasi Pelaksanaan E-Rapor Pasca Pengelolaan oleh Propinsi adalah sebagai berikut: . 1)  Bagi pihak sekolah Terus melakukan peningkatan server dan speed agar supaya daya akses e-Rapor semakin luas. Selain itu pernah jenuh untuk memotivasi para guru agar melek IT di segala usia. Selain itu menyiapkan operator komputer yang handal karena tempat bertanya dan problem solving terhadap permasalahan e-Rapor bagi guru ujung tombaknya adalah operator.
2)  Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. a)  Diupayakan aplikasi e-Rapor secara teknis bukan aplikasi yang berat seihingga kinerja server juga tidak berat. Mengingat kemampuan sekolah dalam menyediakan server yang bagus dengan speed yang kuat belum tentu semua bisa memenuhi.
b)  Diharapkan pada tahun ajaran ini ( Semester Ganjil TA 2018/2019) sudah tidak ada masalah lagi, aplikasi e-Rapor sudah menyesuaikan kurikulum 2013 yang sudah revisi.
c) Update Sistem terlalu sering diharapkan dihindari agar tidak terjadi keresahan para guru
d) Pembatasan 60 karakter untuk deskripsi KIKD diharapkan ditiadakan agar guru lebih leluasa dalam membuat deskripsi. Selain itu diupayakan dengan tidak ada pembatasan karakter waktu dicetak tidak ada kerusakan.
e)  Diharapkan ke depan e-Rapor bisa diakses oleh orang tua dimanapun, kapanpun. Orang tua memiliki keleluasaan untuk mengakses nilai rapor putra-putrinya hanya dengan memasukkan username , dan PIN. Karena bagaimanapun orang tua merupakan user  e-Rapor. 3)  Bagi Peneliti Tindak lanjut dari penelitian ini adalah adanya upaya sekelompok dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada wali murid yang gaptek teknologi, dengan melakukan pembelajaran dalam mengakses internet khususnya akses untuk e-Rapor jika bener-bener e-Rapor sudah bisa diakses oleh orang tua.

## daftar PUstaKa
Abdul Wahab, Solichin, 2001, Analisis Kebijakan Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.
Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang
Dunn, W. 2003, Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik , Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta Dye, R. Thomas, 1987, Understanding  Public Policy, Prentice – Hall , Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
Dunn, W. 2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta:Gadjah Mada Univercity Press, Jogjakarta.
Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  atau Program , Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
Islamy, Irfan M, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta.
Koentjoroningrat. 1991. Metode-metode penelirian kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Laswell, harold D 1984 politise, who, gets, what,
when,  how . Dalam Agustinus,  Leo. 2006. Politik dan kebijakan publik . Bandung :AIPI Moleong Lexy MA. 2002, Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael.
2009. Analisis  Data  Kualitatif. Jakrata : UI Press.

## Santoso, Purwo (et.al), Modul Pembelajaran
Analisis  Kebijakan  Publik , Yogyakarta:
Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 2010.
Samodra, Wibawa., Yuyun Prabukusumo dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Rajawali Pers.
Sudiyono. 1992. Model  Penelitian  Evaluasi (Evaluasi  Dampak  Program)  Jurusan Ilmu  Administrasi  Negara.  Fisipol . UGM Yogyakarta.
Sugiyono, 2003. Metode  Penelitian  Bisnis , Bandung.Pusat Bahasa Depdiknas
Wibawa, Samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan
Publik , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
sumber lain :
http://pewartaekbis.com/ diakses pada tanggal 05 Januari tahun 2018.
http://daerah.sindonews.com/ diakses tanggal 05 Mei tahun 2018
http://www.tempo.co/read/ diakses tanggal 06  Maret tahun 2018.
http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997 diakses tanggal 11 Maret tahun 2018 http://ditpsmp.kemdikbud.go.id/erapor ,diakses 7 Mei 2018
-