## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
1 Dewi Hernikawati dan 2 Dana Indra Sensuse
1 Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Pegangsaan Timur No.19B, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat
2 Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
1 dewi005@kominfo.go.id, 2 dana@cs.ui.ac.id
Naskah Diterima: 26 Februari 2016; Direvisi : 26 April 2016; Disetujui : 9 Agustus 2016

## Abstrak
1. Faktor  penilaian  PeGI  terdiri  dari  dimensi  kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi,  dan perencanaan.  Implementasi e-government tingkat  provinsi  belum  optimal,  pada  tahun  2011,  hanya  7  provinsi  yang mendapat  peringkat  baik  dari  26  provinsi  yang  dinilai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  validitas  indikator- indikator  dari  dimensi  kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi,  dan  perencanaan.  Metode  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  teknik  analisis  faktor.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh indikator untuk dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan valid digunakan dalam penilaian PeGI. Adapun indikator dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. 2.
Kata kunci : analisis faktor; e-government, validitas, PeGI.

## Abstract
PeGI  assessment  consists  of  dimensions  of  policy,  institutional,  infrastructure,  application,  and  planning. Implementation of e-government at the provincial level is unoptimal, in 2011, there were only 7 provinces that received good ratings out of 26 provinces were assessed. This study aims to test the validity of the indicators of the dimensions of policy, institutional, infrastructure, application, and planning. This research uses quantitative approach method. Data analysis are performed using factor analysis. The results of this study show that all indicators of the dimensions of policy, institutional,  infrastructure,  and  planning  are  valid  and  can  be  used  for  the  assessment  of  the  implementation  of  e- government at the provincial level. Moreover, financial management application is an invalid indicator of application dimension.
Keywords : factor analysis, e-government , validity, PeGI
e-ISSN : 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402

## UJI VALIDITAS INDIKATOR–INDIKATOR PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI) TINGKAT PROVINSI DENGAN ANALISIS FAKTOR

## VALIDITY TEST OF PROVINCIAL LEVEL OF PEGI INDICATORS
USING FACTOR ANALYSIS
DOI: 10.17933/jppi.2016.060101

## PENDAHULUAN
Penerapan e-government tingkat  provinsi dilatarbelakangi  oleh  Inpres  No.  3  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  yang mewajibkan kementerian/ lembaga negara, provinsi, kabupaten,  dan  kota  di  Indonesia  menerapkan e- government .  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penerapan e-government adalah meningkatkan kualitas  pelayanan  sehingga  proses  pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Menurut  Nag  Yeon  Lie  (2010), e-government secara  umum  didefinisikan  sebagai  penerapan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk meningkatkan  kinerja  dari  fungsi  dan  layanan pemerintah  tradisional.  Tujuan  pelaksanaan e- government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pelaksanaan e-government dinilai  sukses  jika berhasil  melakukan  layanan  pemerintah online , tanpa  kertas,  berbasis  pengetahuan,  dan  transparan. Interaksi  yang  terlibat  dalam    pelaksanaan e- government dalam  memberikan  layanan  dapat berupa  layanan  antarlembaga  pemerintah  (G2G), layanan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat  (G2C),  dan  layanan  antara  lembaga pemerintah dengan bisnis (G2B).
Pemerintah  melalui  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  melaksanakan  Pemeringkatan e- Government Indonesia  (PeGI)  untuk  melihat kondisi umum penerapan pelaksanaan e-government di  Indonesia.  PeGI sudah  dilaksanakan  sejak  tahun
2007  dengan  tahap  pelaksanaan  penilaian  yaitu mengakses kementerian/ lembaga, kemudian provinsi  dan  kabupaten/  kota.  Hasil  PeGI  tahun 2011  menunjukkan  bahwa  d ari  26  provinsi  yang
mengikuti  PeGI,  hanya  7  provinsi  yang  mendapat peringkat  baik,  12  provinsi  mendapat  peringkat kurang,  dan  7  provinsi  lainnya  mendapat  peringkat sangat  kurang  (Direktorat e-Government ,  2011). Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  implementasi PeGI  belum  diterapkan  secara  optimal  di  seluruh daerah.  Selain  itu,  PeGI  sudah  dilaksanakan  dalam waktu  yang  cukup  lama  yaitu  sejak  tahun  2007 disertai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi yang  pesat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  ingin melihat  apakah  dimensi-dimensi  penilaian  yang telah  dilakukan  selama  ini  masih  valid  dan  bisa digunakan  untuk  pemeringkatan e-government atau tidak.
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  tepat  atau  tidaknya  indikator- indikator  pada  dimensi-dimensi  PeGI  (dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan masukan bagi Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  dalam  menyusun kebijakan  terkait  pelaksanaan e-government di tingkat provinsi agar implementasinya bisa berjalan dengan  optimal  dan  dapat  menjadi  masukan  bagi pengembangan kerangka kerja PeGI.

## Pengertian e-Government
e-Government adalah  penggunaan  teknologi informasi  oleh  instansi  pemerintah  seperti Wide Area Network , internet, dan mobile computing yang mengubah  pola  hubungan  antara  pemerintah,
masyarakat, dan kalangan bisnis. Tujuan pelaksanaan e-government ini  dapat  memberikan layanan  pemerintah  yang  lebih  baik  kepada masyarakat,  meningkatkan  interaksi  dan  hubungan dengan bisnis serta industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau menjadikan  manajemen  pemerintahan  lebih  efisien. Manfaat  yang  diperoleh  dengan  implementasi e- government ini dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan,  dan  mengurangi  biaya  (Worldbank, 2011).  Penerapan e-government bertujuan  agar interaksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat (G2C),  pemerintah  dengan  kalangan  bisnis  (G2B), dan  pemerintah  dengan  pemerintah  (G2G)  menjadi lebih ramah, mudah, transparan, dan murah.
e-Government didefinisikan sebagai penggunaan  TIK  yang  membuat  pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, memberikan akses informasi  lebih  luas  kepada  masyarakat,  dan menjadikan  pemerintah  lebih  bertanggung  jawab kepada  masyarakat.  Layanan  ini  bisa  dilakukan melalui  internet,  telepon,  pusat-pusat  komunitas dengan  layanan  sendiri  atau  difasilitasi  orang  lain, perangkat  nirkabel,  atau  sistem  komunikasi. e- Government merupakan  suatu  proses  yang  panjang dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini juga membutuhkan biaya yang besar dengan risiko  yang harus  dihadapi  ( Pacific  Council  International Policy , 2002).
Pengertian  lain  dari e-government menurut Palvia,  Shailendra  dan  Sharma  (2007)  adalah penggunaan  teknologi  informasi  terutama  internet untuk  meningkatkan  pelayanan  yang  dilakukan pemerintah  kepada  masyarakat,  bisnis,  dan  instansi
pemerintah  lainnya. e-Government memungkinkan masyarakat  melakukan  interaksi  dan  menerima layanan/ jasa dari pemerintah federal, negara bagian atau    lokal  selama  dua  puluh  empat  jam  sehari  dan tujuh hari seminggu.
Dari pengertian-pengertian e-government tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa e- government adalah penggunaan TIK oleh pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  bisnis,  dan  sesama  pemerintah  agar pelayanan  yang  diberikan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.  Implementasi e-government bermanfaat dalam  meningkatkan  kualitas  dan  memperbaiki layanan  yang  diberikan  pemerintah,  meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan  negara,  serta  mengurangi  biaya administrasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis, dan sesama pemerintah.

## Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
Pemeringkatan e-government di  Indonesia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi e-government di  Indonesia  atau gambaran  umum  mengenai  status  dan  kondisi e- government di  Indonesia.  Tujuan  utama  PeGI adalah menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan  TIK  di  lingkungan  pemerintah  serta memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi  yang  utuh,  seimbang,  dan  objektif.  Selain itu,  PeGI  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional (Direktorat e-Government , 2011).
PeGI dalam penilaiannya melibatkan 5 dimensi antara  lain kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur, aplikasi,  dan  perencanaan. Indikator-indikator  dari
setiap dimensi PeGI adalah sebagai berikut :
1. Dimensi Kebijakan
Pada dimensi kebijakan ini penilaian dilakukan terhadap  manajemen  /proses  kebijakan  serta visi  dan  misi  terkait  TIK  yang  dibuktikan dalam  bentuk  surat  keputusan,  peraturan, regulasi,  kebijakan,  pedoman,  atau  rencana strategis.  Indikator  lainnya  adalah  strategi penerapan  kebijakan  TIK,  peraturan  terkait pemanfaatan  TIK,  keputusan  instansi  terkait penerapan TIK, skala prioritas dalam penerapan  TIK,  dan  manajemen  risiko/ evaluasi  dari  penerapan  TIK.  Penilaian  ini berdasarkan  pada  dokumen-dokumen  resmi yang memiliki kekuatan hukum.
2. Dimensi Kelembagaan
Dimensi  ini  berkaitan  dengan  keberadaan organisasi,  lembaga,  atau  unit  kerja  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government . Penilaian pada dimensi kelembagaan dilakukan terhadap  aspek  keberadaan  struktur  organisasi yang efektif, adanya dokumen tentang rumusan tugas  dan  fungsi  yang  dilakukan  oleh organisasi atau unit kerja (tupoksi), ketersediaan sistem dan prosedur yang lengkap dan terdokumentasi, ketersediaan SDM dengan jumlah  dan  tingkat  kompetensi  yang  sesuai, serta program pengembangan SDM TIK.
3. Dimensi Infrastruktur
Dimensi  infrastruktur  penilaiannya  meliputi keberadaan data center dan aplikasi pendukung, jaringan komunikasi (LAN, WAN, internet),  keamanan,  fasilitas  pendukung, dokumen disaster recovery jika terjadi kegagalan  sistem,  pemeliharaan  infrastruktur TIK, dan inventarisasi peralatan TIK.
4. Dimensi Aplikasi
Penilaian  pada  dimensi  aplikasi  meliputi  10 indikator  yaitu  situs  web  ( homepage ),  aplikasi Fungsional  Utama  1  terkait  pelayanan  publik, aplikasi  Fungsional  Utama  2  terkait  fungsi administrasi  dan  manajemen  umum,  aplikasi Fungsional Utama 3 terkait fungsi administrasi legislasi,  aplikasi  Fungsional  Utama  4  terkait fungsi  manajemen  pembangunan,  aplikasi Fungsional  Utama  5  terkait  fungsi  manajemen keuangan,  dan  aplikasi  Fungsional  Utama  6 terkait fungsi manajemen kepegawaian, dokumentasi,  inventarisasi  aplikasi  TIK,  dan interoperabilitas aplikasi. Evaluasi ini dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian  antara ketersediaan  dan  tingkat  pemanfaatan  sarana dan prasarana dengan tugas dan fungsi instansi.
5. Dimensi Perencanaan
Dimensi perencanaan ini membahas tata kelola atau  manajemen  perencanaan  TIK  secara terpadu  dan  berkelanjutan.  Penilaian  pada dimensi  ini  terdiri  dari  5  variabel  meliputi pengorganisasian/  fungsi,  sistem  perencanaan, dokumentasi masterplan, implementasi masterplan, dan pembiayaan.
Penelitian  sebelumnya  dengan  judul  “Kajian Kerangka  Kerja  Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya yang dilakukan oleh Pipin  Farida  Ariyani  (2009)  bertujuan  untuk melakukan  analisis  kualitatif  terhadap  indikator- indikator  penilaian  PeGI  yang  masih  sesuai  untuk diterapkan  pada  tingkat  kabupaten/  kota.  Penelitian ini menggunakan system thinking dalam pendekatan kualitatif sebagai konsep metodologi yang berorientasi  pada  organisasi.  Data  dikumpulkan dengan  studi  literatur  pada  objek  penelitian  dengan
melihat pada indikator-indikator penilaian penelitian  sebelumnya  dan  wawancara  mendalam untuk  melakukan  penilaian  dan  kecocokan  pada objek  penelitian.  Analisis  dilakukan  pada  dampak negatif  yang  mungkin  terjadi  jika  indikator  pada penilaian PeGI tidak ada.
Hasil  penelitian  ini  adalah  dimensi  kebijakan yang  sesuai  untuk  diterapkan  pada  penilaian  PeGI adalah  Visi  dan  Misi  Penerapan  TIK,  Strategi Penerapan Kebijakan, Pedoman, Peraturan, Ketetapan  Instansi,  Anggaran,  Skala  Prioritas,  dan Audit. Dimensi kelembagaan terdiri dari Keberadaan  Organisasi,  Tupoksi,  SOP,  SDM,  dan Pengembangan  SDM.    Dimensi  infrastruktur menunjukkan  indikator-indikator  yang  valid  adalah Data  Center, Jaringan  Data,  Keamanan,  Fasilitas Pendukung,  Infrastruktur  TIK, Disaster  Recovery ,
Pemeliharaan  TIK,  dan  Inventaris  Peralatan  TIK. Pada dimensi aplikasi indikator-indikator yang valid adalah Situs Wajib ( Homepage ), Aplikasi Fungsional Utama 1, Aplikasi Fungsional Utama 2, Aplikasi  Fungsional  Utama  3,  Aplikasi  Fungsional Utama  4,  Aplikasi  Fungsional  Utama  5,  Aplikasi Fungsional  Utama  6,  Manual/Petunjuk  Aplikasi TIK,  dan  Inventaris  Aplikasi  TIK.  Untuk  dimensi perencanaan  terdiri  dari  Pengorganisasian/Fungsi, Masterplan, Sistem Perencanaan, dan Dokumentasi. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu merekomendasikan  indikator  alternatif  saluran pelayanan  ( e-service  channel )  dan  indikator  respon masyarakat  pada  dimensi  aplikasi  sebagai  bahan pertimbangan  penilaian  PeGI  tingkat  kabupaten/ kota.
Perbedaan  antara  penelitian  terdahulu  dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data
sekunder yang akan digunakan yaitu hasil penilaian implementasi e-government di  tingkat  provinsi  (24 provinsi) untuk melihat validitas indikator-indikator dari  dimensi  kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

## Analisis Faktor
Analisis faktor adalah teknik  multivariat untuk menghitung  korelasi  pola  antarvariabel  pada distribusi  vektor  acak  yang  teramati  pada  jumlah minimal  variabel  random  yang  bisa  diamati  dan biasa  disebut  sebagai  faktor  (Giri,  2004).  Prinsip dalam  analisis  faktor  yaitu  mengekstraksi  sejumlah faktor  bersama  dari  variabel  asal  sehingga banyaknya  faktor  menjadi  lebih  sedikit  dan sebagian  informasi  variabel  asal  tersimpan  dalam sejumlah faktor. Secara umum analisis faktor dibagi menjadi  dua  yaitu  analisis  faktor  eksploratori  dan analisis faktor konfirmatori.
Analisis  faktor  eksploratori  bertujuan  untuk mengelompokkan variabel-variabel yang ada menjadi  satu  faktor  atau  lebih.  Contoh  analisis faktor  eksploratori  yaitu  jika  terdapat  10  variabel maka  akan  dilakukan  analisis  faktor  untuk  melihat berapa  faktor  yang  akan  terbentuk  dari  kesepuluh variabel  tersebut,  hasilnya  bisa  3  faktor  terbentuk dengan faktor 1 dijelaskan oleh variabel 1, 2, dan 3. Faktor 2 dijelaskan oleh variabel 4, 5, 6, dan 7 atau faktor  3  akan  dijelaskan  dengan  variabel  8,  9,  dan 10.  Analisis  faktor  konfirmatori  dilakukan  untuk menguji atau mengonfirmasi berdasarkan teori atau konsep  yang  sudah  ada  terhadap  keakuratan instrumen  yang  telah  dibuat.  Misalnya  pada  faktor A  terdapat  5  variabel,  maka  pada  analisis  faktor konfirmatori  akan  diuji  apakah  5  variabel  tersebut valid  untuk  menjelaskan  faktor  A.  Pada  penelitian
ini  analisis  faktor  yang  akan  dilakukan  adalah analisis faktor konfirmatori.
Pada  dasarnya  analisis  faktor  dikelompokkan berdasarkan  korelasi  antarvariabel  yaitu  variabel yang memiliki korelasi sangat kuat akan dikelompokkan  ke  dalam  satu  faktor,  sedangkan jika  korelasi  antarvariabel  tersebut  tidak  kuat  maka akan  dikelompokkan  pada  faktor  yang  lain  (Giri, 2004).  Model  analisis  faktor  untuk  vektor  random teramati X dengan p komponen,  memiliki  rata- rata dan matriks kovarian sebagai berikut :
1 1 11 1 12 2 1 1 1 1 2 2 = ... = ... m m p p p p pm m p X F F F X F F F                    
Persamaan tersebut dapat ditulis dengan menggunakan notasi matriks sebagai berikut :
dengan
rata-rata variabel i
faktor spesifik ke – i common factor ke- j = i  loading dari variabel ke – i pada faktor ke- j
Bagian  dari  varian  variabel  ke  –  i  dari  m common  factor disebut  komunalitas  ke  –  i  yang merupakan jumlah kuadrat dari loading variabel  ke –  i  pada  m common  factor (Johnson  &  Wichern, 2007), dengan rumus :
2 2 2 2 1 2 ... i i i im
h       

## METODE
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Teknik pengumpulan data lapangan bertujuan mengumpulkan  data  sekunder.  Data  sekunder
adalah  data  hasil  penilaian  pemeringkatan e- government 24  provinsi  di  Indonesia  yang dilakukan oleh tim assessment yang terdiri dari tiga orang  penilai  untuk  setiap  provinsi.  Jumlah  data yang  diolah  sebanyak  72.  Dalam  pemeringkatan e- government ini digunakan skala 1 sampai dengan 4, angka  1  menunjukkan  penilaian  sangat  kurang, angka 2 diartikan mempunyai nilai kurang, angka 3 menunjukkan  nilai  yang  baik,  dan  angka  4  dapat diartikan baik sekali.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis faktor  untuk  melihat  indikator-indikator  yang  valid pada  dimensi-dimensi  PeGI.  Pengolahan  data lapangan  dilakukan  dengan  bantuan  SPSS  17. Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  kemudian diambil kesimpulan terhadap validitas dari indikator-indikator PeGI .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis faktor dilakukan pada setiap dimensi  yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan untuk  menguji apakah pertanyaan  dari indikator-indikator pada setiap dimensi sudah tepat.

## Dimensi Kebijakan
KMO/ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  Adequacy menunjukkan  kecukupan  data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data  dalam  penelitian.  Syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  melakukan  analisis  faktor  adalah  nilai  KMO di  atas  0,5  berarti  data  cukup  berguna  dalam penelitian. Selain itu data untuk nilai Bartlett’s Test of  Sphericity berada  di  bawah  0,5.  Nilai Bartlett’s Test  of  Sphericity menunjukkan  seberapa  berguna faktor  analisis  yang  dilakukan  atau  analisis  faktor cukup efektif untuk digunakan. Jika nilai signifikansi Bartlett’s  Test  of  Sphericity berada  di
bawah  0,05  artinya  faktor  analisis  cukup  efektif untuk digunakan.
Tabel 1. KMO and Bartlett's Test Dimensi Kebijakan
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000
Tabel  1  KMO  memiliki  nilai  0,893  yang menunjukkan  nilai  sangat  tinggi  karena  mendekati nilai  1,  artinya  data  cukup  efektif  digunakan  dalam penelitian.  Nilai  signifikansi Bartlett’s  Test  of Sphericity adalah  0,00  atau  berada  di  bawah  0,05, artinya  faktor  analisis  cukup  efektif  untuk digunakan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor. Karena  data  sudah  memenuhi  syarat  untuk dilakukan analisis faktor, maka langkah selanjutnya adalah  menentukan  banyaknya  faktor  yang  akan terbentuk.  Jumlah  faktor  yang  terbentuk  dapat dilihat  dari  nilai Eigenvalues dengan  syarat  nilai Eigenvalues lebih besar dari satu.
Tabel 2 . Total Variance Explained Dimensi Kebijakan
Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 5,004 62,550 62,550 2 ,771 9,642 72,192 3 ,656 8,201 80,393 : : : : 8 ,186 2,331 100,000
Tabel  2  menunjukkan  nilai Eigenvalues yang berada  di  atas  nilai  1  terdapat  pada  komponen  1 dengan  nilai  sebesar  5,004  sehingga  faktor  yang terbentuk  hanya  1  faktor.  Faktor  yang  terbentuk tersebut dapat dijelaskan oleh varians dari indikator-
indikator pada  dimensi  kebijakan sebesar 62,550%. Setelah  mengetahui  bahwa  faktor  terbentuk  hanya 1,  bisa  diartikan  bahwa  seluruh  indikator  (8  item) yang dipakai untuk mengukur kebijakan sudah valid dan hanya menjelaskan satu faktor yaitu kebijakan.
Nilai loading faktor  memberikan  gambaran besarnya  hubungan  atau  korelasi  setiap  indikator terhadap faktor yang terbentuk, dalam hal ini faktor kebijakan.  Tabel  3 Component  Matrix a berisi indikator-indikator  kebijakan  dengan  nilai loading untuk  tiap  faktor.  Komponen  atau  faktor  yang terbentuk  hanya  1  yaitu  kebijakan  dengan  nilai loading tiap  indikator  di  atas  0,5  artinya  semua indikator memiliki korelasi yang kuat dengan faktor kebijakan. Indikator yang memiliki pengaruh sangat besar atau berhubungan paling  erat dengan  dimensi kebijakan adalah indikator visi dan misi terkait TIK dengan  nilai loading faktor  tertinggi  (0,846).  Skala prioritas  penerapan  TIK  juga  memiliki  hubungan yang  erat  dan  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap pembentukan  faktor  kebijakan  sedangkan  surat keputusan  memiliki  hubungan  paling  rendah dibandingkan  indikator  yang  lain  (nilai loading faktor  =  0,648)  meskipun  hubungan  dengan  faktor kebijakan ini masih bisa dibilang kuat karena di atas 0,5.
Tabel 3. Component Matrix a Dimensi Kebijakan
Indikator Component 1 Manajemen/proses kebijakan ,827 Visi dan misi ,846 Strategi kebijakan ,793 Standar atau panduan pemanfaatan TIK ,818 Peraturan pemanfaatan TIK ,811 Surat keputusan ,648 Skala prioritas penerapan TIK ,837
Indikator Component 1 Manajemen/proses kebijakan ,827 Visi dan misi ,846 Strategi kebijakan ,793 Manajemen risiko ,728

## Dimensi Kelembagaan
Dimensi  kelembagaan  pada  Tabel  4  KMO memiliki  nilai  tinggi  yaitu  0,798  yang  artinya  data cukup  efektif  digunakan  dalam  penelitian.  Nilai signifikansi  untuk Bartlett’s  Test adalah  0,00  atau berada di bawah 0,05, artinya faktor analisis  cukup efektif  untuk  digunakan,  sehingga  indikator- indikator  dan  data  yang  ada  bisa  digunakan  untuk analisis faktor. Berdasarkan  hasil  di atas maka data dinyatakan  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan analisis faktor. Langkah selanjutnya adalah menentukan  banyaknya  faktor  yang  akan  terbentuk dengan melihat nilai Eigenvalues.
Tabel 4 . KMO and Bartlett's Test Dimensi Kelembagaan
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,798 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000
Tabel 5. Total Variance Explained Dimensi
Kelembagaan Component Initial Eigenvalues Total % of
Variance Cumulative % 1 2,669 53,381 53,381 2 ,773 15,461 68,842 : : : : 5 ,440 8,791 100,000
Tabel 5 untuk dimensi kelembagaan menunjukkan  nilai  Eigenvalues  2,669  di  atas  1 hanya  pada  komponen  1.  Jadi  faktor  yang  akan terbentuk  hanya  1  dengan  variansi  yang  dapat dijelaskan  oleh  1  faktor  sebesar  53,381%.  Dapat disimpulkan bahwa seluruh  indikator  (5  item)  yang dipakai  untuk  mengukur  kelembagaan  sudah  valid dan  hanya  menjelaskan  sebanyak  satu  buah  faktor yaitu kelembagaan.
Tabel 6. Component Matrix a Dimensi Kelembagaan
Indikator Component 1 Organisasi struktural ,732 Dokumen tupoksi ,784 Sistem dan prosedur kerja ,661 Kelengkapan unit dan aparatur ,730 Program pengembangan SDM ,740
Pada Tabel 6 Component Matrix menunjukkan bahwa  komponen atau faktor yang terbentuk  hanya 1  yaitu  kelembagaan  dengan  nilai loading factor tiap  indikator  di  atas  0,5.  Hal  ini  berarti  semua indikator  memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap faktor  kelembagaan  yang  terbentuk.  Indikator dokumen  tupoksi  memiliki  nilai loading faktor tertinggi  0,784  artinya  indikator  ini  menjadi  ciri utama  atau  yang  paling  menentukan  faktor kelembagaan.  Pada  dimensi  kelembagaan  ini  nilai loading faktor  terkecil  ditunjukkan  oleh  indikator sistem  dan  prosedur  kerja  dengan  nilai  sebesar 0,661.
Kelima  indikator  yang  dikonfirmasi  pada dimensi  kelembagaan terbukti  membentuk konstrak laten  kelembagaan.  Indikator-indikator  tersebut
adalah  organisasi  struktural,  dokumen  tupoksi, sistem  dan  prosedur  kerja,  kelengkapan  unit  dan aparatur, dan program pengembangan SDM.

## Dimensi Infrastruktur
Dimensi  infrastruktur  pada  Tabel  7  KMO memiliki nilai sangat tinggi yaitu 0,878 yang artinya data  cukup  efektif  digunakan  dalam  penelitian. Nilai  signifikansi  untuk Bartlett’s  Test adalah  0,00 atau  berada  di  bawah  0,05,  artinya  faktor  analisis cukup  efektif  untuk  digunakan.  Berdasarkan  hasil tersebut maka indikator-indikator dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor.
Tabel 7. KMO and Bartlett's Test Dimensi Infrastruktur
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,878 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000 Tabel 8. Total Variance Explained Dimensi Infrastruktur Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 4,723 67,467 67,467 2 ,769 10,986 78,453 3 ,508 7,253 85,706 4 ,346 4,944 90,650 5 ,277 3,960 94,611 6 ,208 2,972 97,583 7 ,169 2,417 100,000
Pada  Tabel  8  dimensi  infrastruktur,  nilai
Eigenvalues di  atas  1  hanya  terdapat  pada komponen  1  yaitu  sebesar  4,723  sehingga  faktor yang  akan  terbentuk  hanya  1.  Faktor  infrastruktur yang  terbentuk  dapat  dijelaskan  oleh  varians  dari indikator-indikatornya  sebesar  67,467%.  Indikator- indikator yang berpengaruh terhadap faktor
infrastruktur  adalah data  center dan  aplikasi pendukung,  jaringan  data,  keamanan  terencana  dan terevaluasi,  fasilitas  pendukung,  dokumen disaster recovery ,  pemeliharaan  infrastruktur  TIK,  dan inventaris peralatan.
Tabel 9. Component Matrix a Dimensi Infrastruktur
Indikator Component 1 Data center dan aplikasi pendukung ,865 Jaringan data ,906 Keamanan terencana dan terevaluasi ,853 Fasilitas pendukung ,858 Dokumen disaster recovery ,771 Pemeliharaan infrastruktur TIK ,858 Inventaris peralatan ,600
Tabel  9 Component  Matrix menunjukkan bahwa  komponen atau faktor yang terbentuk  hanya 1  yaitu  infrastruktur  dengan  nilai loading tiap variabel  di  atas  0,5  artinya  semua  indikator,  yang dalam hal ini ada 7 indikator, bisa masuk/menjelaskan faktor infrastruktur. Nilai loading faktor  tertinggi  0,906  pada  indikator jaringan data artinya indikator jaringan data menjadi ciri  utama  atau  indikator  yang  paling  berpengaruh terhadap  faktor  infrastruktur.  Indikator  yang memiliki  pengaruh  terkecil  dibandingkan  dengan indikator  yang  lain  adalah  inventarisasi  peralatan sebesar 0,600.

## Dimensi Aplikasi
Nilai KMO dimensi aplikasi dapat dilihat pada Tabel  10  yaitu  sebesar  0,799.  Nilai  ini  tergolong nilai  tinggi  yang  artinya  data  cukup  efektif digunakan dalam penelitian.
Tabel 10 . KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,799 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000
Nilai  signifikansi  untuk Bartlett’s  Test adalah 0,00  atau  berada  di  bawah  0,05,  artinya  faktor analisis  cukup  efektif  untuk  digunakan.  Dapat disimpulkan bahwa variabel dan data yang ada bisa digunakan  untuk  analisis  faktor  pada  dimensi aplikasi.
Tabel 11 . Total Variance Explained Dimensi Aplikasi
Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 4,47 6 44,758 44,758 2 1,04 7 10,473 55,230 3 ,921 9,206 64,436 4 ,788 7,882 72,318 5 ,698 6,983 79,301 6 ,622 6,222 85,523 7 ,532 5,315 90,838 8 ,428 4,276 95,114 9 ,259 2,587 97,701 10 ,230 2,299 100,000
Pada  Tabel  11  dimensi  aplikasi  terlihat  nilai Eigenvalues di  atas  1  pada  komponen  1  (disebut sebagai faktor 1) yaitu 4,476 dan pada komponen 2 (disebut sebagai faktor 2) yaitu 1,047. Pada dimensi aplikasi  ini  faktor  yang  akan  terbentuk  ada  2  yaitu komponen  1/faktor  1  dengan  varians  yang  dapat dijelaskan  oleh  indikator-indikatornya  sebesar 44,758%  dan  komponen  2/faktor  2  dengan  varians
yang  dapat  dijelaskan  oleh  indikator-indikatornya sebesar 10,473%.
Pada  analisis  faktor  konfirmatori,  faktor  yang diharapkan  terbentuk  hanya  1  faktor.  Secara  logika jika  indikator-indikator  tersebut  valid  maka  hanya akan  terbentuk  1  faktor  yaitu  faktor  aplikasi. Terbentuknya  2  faktor  menunjukkan  bahwa  ada indikator uji yang tidak valid. Agar faktor indikator- indikator  dimensi  aplikasi  yang  terbentuk  hanya  1 maka perlu dilakukan proses lagi dengan mengeluarkan    indikator  yang  tidak  valid.  Hal  ini dilakukan  dengan  mengeluarkan  variabel  yang memiliki  nilai MSA di bawah 0,05 atau nilai MSA terkecil  yang  dapat  dilihat  pada  tabel anti-image matrices.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan SPSS, nilai anti-image matrices menunjukkan MSA situs  web  0,870,  MSA  pelayanan  publik  0,824, MSA  administrasi  dan  manajemen  umum  0,827, MSA administrasi legislasi 0,821, MSA manajemen pembangunan  0,823,  MSA  manajemen  keuangan 0,716,  MSA manajemen kepegawaian 0,802, MSA dokumentasi  aplikasi  0,766,  MSA  inventarisasi aplikasi  0,760,  dan  MSA  interoperabilitas  aplikasi adalah 0,826. Di antara indikator-indikator tersebut, indikator  manajemen  keuangan  memiliki  MSA terkecil  dibandingkan  indikator-indikator yang  lain, sehingga  indikator  ini  dikeluarkan  dari  analisis. Pada  analisis  berikutnya  indikator  manajemen keuangan tidak dimasukkan pada proses.
Tabel 12. KMO and Bartlett's Test Dimensi Aplikasi
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,834 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000
Tabel  12  merupakan  hasil  pengolahan  data setelah indikator manajemen keuangan dikeluarkan. Nilai  KMO  menjadi  0,834  yang  menunjukkan peningkatan  nilai  dibandingkan  KMO  sebelumnya, dan  bisa  diartikan  data  cukup  efektif  digunakan dalam penelitian. Nilai signifikansi untuk Bartlett’s Test adalah 0,00 atau berada di bawah 0,05, artinya faktor  analisis  cukup  efektif  untuk  digunakan. Variabel  dan  data  yang  ada  bisa  digunakan  untuk analisis faktor.
Tabel 13 . Total Variance Explained Dimensi Aplikasi Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 4,149 46,096 46,096 2 ,986 10,956 57,052 3 ,879 9,766 66,818 4 ,785 8,726 75,544 5 ,625 6,941 82,485 6 ,534 5,934 88,419 7 ,439 4,880 93,299 8 ,345 3,831 97,130 9 ,258 2,870 100,000
Pada  Tabel  13  dimensi  aplikasi  terlihat  nilai Eigenvalues di atas 1 yaitu 4,149 pada komponen 1 (disebut  sebagai  faktor  1),  sehingga  faktor  yang akan  terbentuk  hanya  ada  satu  yaitu  komponen  1/ faktor  1  dengan  varians  yang  dapat  dijelaskan  oleh indikator-indikatornya sebesar 46,096%. Dalam  hal ini  ada  9  indikator  yang  valid  yaitu  situs  web, aplikasi pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi,
manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian,  dokumentasi  aplikasi,  inventarisasi aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi.
Tabel 14. Component Matrix a Dimensi Aplikasi
Indikator Component 1 Situs web ,543 Pelayanan publik ,675 Administrasi dan manajemen umum ,763 Administrasi legislasi ,682 Manajemen pembangunan ,675 Manajemen kepegawaian ,730 Dokumentasi aplikasi ,752 Inventarisasi aplikasi TIK ,666 Interoperabilitas aplikasi ,595 Tabel  14 Component  Matrix menunjukkan bahwa  komponen atau faktor yang terbentuk  hanya 1  yaitu  aplikasi  dengan  nilai loading tiap  indikator di  atas  0,5  artinya  semua  indikator  yang  dalam  hal ini  ada  9  indikator  bisa  masuk/menjelaskan  faktor aplikasi.

## Dimensi Perencanaan
KMO/ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling  Adequacy menunjukkan  kecukupan  data yang dipakai dalam penelitian dan seberapa berguna data  dalam  penelitian.  Jika  angkanya  di  atas  0,5 berarti  data  cukup  berguna  untuk  digunakan  dalam penelitian.
Tabel 16. KMO and Bartlett’s Test Dimensi Perencanaan
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,774 Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000
Tabel 16  menunjukkan  nilai KMO  yang tinggi yaitu  0,774  artinya  data  cukup  efektif  digunakan dalam  penelitian.  Nilai  signifikansi Bartlett’s  Test
pada  Tabel  17  adalah  0,00  atau  berada  di  bawah 0,05,  artinya  faktor  analisis  cukup  efektif  untuk digunakan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  dan data yang ada bisa digunakan untuk analisis faktor.
Pada  Tabel  17  dimensi  perencanaan,  nilai Eigenvalues di atas 1 hanya ditunjukkan komponen 1  yaitu  sebesar  3,401.  Jadi  faktor  yang  akan terbentuk  hanya  1  dengan  varians  yang  dapat dijelaskan  oleh  indikator-indikatornya  untuk  1 faktor  sebesar  68,024%.  Seluruh  indikator  (5  item) yaitu  organisasi  perencanaan,  sistem  perencanaan, dokumentasi  masterplan,  implementasi  masterplan, dan  anggaran  dalam  RPJMD/RKPD  yang  dipakai untuk  mengukur  dimensi  perencanaan  sudah  valid dan  hanya  menjelaskan  sebanyak  satu  buah  faktor yaitu perencanaan.
Tabel 17 . Total Variance Explained Dimensi
Perencanaan Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 4,149 46,096 46,096 2 ,986 10,956 57,052 3 ,879 9,766 66,818 4 ,785 8,726 75,544 5 ,625 6,941 82,485 6 ,534 5,934 88,419 7 ,439 4,880 93,299 8 ,345 3,831 97,130 9 ,258 2,870 100,000
Pada  dimensi  perencanaan  tingkat  provinsi, kelima  indikator  yang dikonfirmasi  terbukti membentuk  konstrak  laten  perencanaan.  Tabel  18 Component  Matrix menunjukkan  bahwa  komponen atau  faktor  yang  terbentuk  hanya  1  yaitu perencanaan  dengan  nilai loading  factor tiap indikator  di  atas  0,5  artinya  semua  indikator  yang
dalam hal ini ada 5 indikator bisa masuk/menjelaskan faktor perencanaan.
Tabel 18 . Component Matrix Dimensi Aplikasi
Indikator Component 1 Organisasi perencanaan ,876 Sistem perencanaan ,868 Dokumentasi masterplan ,837 Implementasi masterplan ,750 Anggaran dalam RPJMD/RKPD ,786
Berdasarkan  analisis  tiap  dimensi  tersebut dapat  dilihat  bahwa  pada  dimensi  kebijakan  di tingkat provinsi, kedelapan indikator yang dikonfirmasi  terbukti  membentuk  konstrak  laten kebijakan. Indikator-indikator tersebut adalah manajemen/proses  kebijakan, visi  dan  misi, strategi kebijakan,  standar  atau  panduan  pemanfaatan  TIK, peraturan  pemanfaatan  TIK,  surat  keputusan,  skala prioritas  penerapan  TIK,  dan  manajemen  risiko. Dari  nilai loading  factor pada  indikator-indikator kebijakan, visi dan misi TIK memberikan pengaruh paling  besar  dibandingkan  indikator  yang  lain.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  visi  yang  jelas  sangat penting  dengan  berorientasi  pada  masa  depan.  Visi ini  berfungsi  sebagai  pemberi  semangat  dan dorongan  untuk  mencapai  tujuan  demi  kesuksesan implementasi e-government .  Walaupun  visi  yang jelas tentang kondisi ideal yang ingin dicapai sudah ada,  namun  tidak  kalah  penting  untuk  menetapkan misi  yang  akan  dilakukan.  Misi  berguna  agar  visi bisa  menjadi  lebih  nyata  untuk  dicapai  dan  misi haruslah  selaras  dengan  budaya  organisasi  yang ada.  Skala  prioritas  penerapan  TIK  juga  memiliki pengaruh  besar  dalam  membentuk  kebijakan.  Hal ini  berhubungan  dengan  pentingnya  menetapkan
prioritas  yang  akan  dilakukan  dan  menentukan penerapan  TIK  yang  penting  demi  mendukung kesuksesan implementasi e-government . Manajemen atau proses kebijakan yang berpengaruh  tinggi  dalam  membentuk  variabel kebijakan  menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah  menerapkan  manajemen  yang  baik  dalam mendukung implementasi e-government . Manajemen risiko yang  mempunyai pengaruh lebih tinggi  dibandingkan  surat  keputusan  menunjukkan bahwa  pemerintah  daerah  telah  menerapkan manajemen  risiko  dalam  penerapan  TIK  meskipun pengaruhnya  tidak  terlalu  besar  karena  evaluasi internal dan independen belum dilaksanakan dengan maksimal.  Surat  keputusan  memiliki  kontribusi paling  rendah  pada  dimensi  ini  dilihat  dari  masih sedikitnya jumlah surat keputusan terkait TIK yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Kelima  indikator  yang  dikonfirmasi  pada dimensi  kelembagaan terbukti  membentuk konstrak laten  kelembagaan.  Indikator-indikator  tersebut adalah  organisasi  struktural,  dokumen  tupoksi, sistem  dan  prosedur  kerja,  kelengkapan  unit  dan aparatur,  serta  program  pengembangan  SDM. Berdasarkan  nilai loading  factor pada  indikator- indikator  kelembagaan,  tidak  ada  faktor  yang dominan  berpengaruh  artinya  semua  indikator memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  faktor kelembagaan yang terbentuk. Besarnya sumbangsih yang  diberikan  oleh  indikator  dokumen  tupoksi merupakan  indikator  yang  paling  berpengaruh terhadap  dimensi  kelembagaan  meskipun  nilainya tidak  jauh  berbeda  dengan  indikator  organisasi struktural,  kelengkapan  unit  dan  aparatur,  dan program pengembangan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tugas dan fungsi dari
organisasi  dan  unit  kerja  berpengaruh  paling  besar dan  menentukan  dimensi  kelembagaan.  Pemerintah provinsi  telah  membuat  dan  memiliki  dokumen tupoksi  organisasi  dengan  lebih  baik  dibandingkan dengan indikator yang lain. Program pengembangan SDM  memberikan  nilai  sumbangsih  terbesar  kedua untuk  dimensi  kelembagaan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan program pengembangan  SDM  pada  bidang  TIK  dalam mendukung pelaksanaan implementasi e- government .  Indikator  organisasi  struktural  dan indikator  kelengkapan  unit  dan  aparatur  memiliki sumbangsih  yang  tidak  jauh  berbeda  nilainya terhadap dimensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan  bahwa  bagan  organisasi  pemerintah daerah sudah beroperasi dan dilaksanakan, sedangkan  inventarisasi dan pendataan tenaga kerja sudah  cukup  baik  berdasar  pada  ketersediaan  SDM sesuai  dengan  jumlah  dan  kompetensi  yang dibutuhkan.  Sistem  dan  prosedur  kerja  merupakan indikator  yang  memberikan  pengaruh  paling  kecil dibandingkan variabel yang lain, hal ini menunjukkan  bahwa  ketersediaan  sistem  dan prosedur  kerja  yang  lengkap  dan  terdokumentasi masih kurang jika dibandingkan indikator yang lain, meskipun  indikator  ini  bisa  dikatakan  memiliki hubungan  yang  kuat  dengan  dimensi  kelembagaan karena nilainya di atas 0,5.
Pada  dimensi  infrastruktur  di  tingkat  provinsi, ketujuh  indikator  yang  dikonfirmasi  terbukti membentuk konstrak laten infrastruktur. Berdasarkan  nilai loading  factor pada  indikator- indikator  infrastruktur,  indikator  jaringan  data merupakan indikator yang paling dominan memberikan  pengaruh  dengan  nilai loading  factor tertinggi 0,906. Dominannya indikator jaringan data
ini  dikaitkan  dengan  baiknya  ketersediaan  jaringan komputer,  cakupan  jaringan  dalam  organisasi, ketersediaan perangkat keras dan lunak, ketersediaan akses internet ( bandwidth ), dan service delivery channel seperti  web, email, telepon/ mobile phone / smartphone ( mobile internet), SMS . Indikator-indikator  yang  lain  juga  memberikan kontribusi  yang  baik  karena  memiliki  nilai loading factor di atas 0,5. Indikator data center dan aplikasi pendukung,  keamanan  terencana  dan  terevaluasi, fasilitas  pendukung,  dan  pemeliharaan  infrastruktur TIK  menunjukkan  nilai loading  factor yang  cukup tinggi  yaitu  di  atas  0,850.  Hal  ini  dikaitkan  dengan adanya data  center dan  DRC,  peranti  keras server , sistem  operasi, aplikasi pendukung,  disertai  dengan peranti  keras  dan  peranti  lunak  pengamanan  sistem informasi,  kebijakan/prosedur  pengamanan  sistem informasi dan fasilitas pendukung seperti keamanan fisik, ketersediaan listrik, dan HVAC.
Dokumen disaster  recovery (0,771)  dan inventaris peralatan (0,600) lebih rendah dibandingkan  indikator  yang  lain  meskipun  kedua indikator ini bisa dikatakan memiliki hubungan atau pengaruh  yang  kuat  terhadap  dimensi  infrastruktur. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mitigasi  dan  prosedur penanggulangan  bencana,  fasilitas  DRC,  proses replikasi  bukan  menjadi  prioritas  utama  karena pemerintah  provinsi  masih  mengutamakan  adanya jaringan data yang mendukung kesuksesan pelaksanaan e-government .  Inventarisasi  peralatan TIK  yang  terdiri  dari  inventarisasi  dan  manajemen aset, pemahaman tentang  inventarisasi, pemahaman tentang  aset life  cycle ,  kebijakan  inventarisasi  dan manajemen  aset,  dengan  ditunjang  adanya  SOP (SOP  untuk  pencatatan  lokasi,  tipe,  penggunaan, prioritas  penggunaan,  pengguna,  disposal  ( green
ICT ))  belum  dilaksanakan  dengan  baik  oleh pemerintah  provinsi  karena  pemerintah  provinsi menganggap  hal  ini  bukan  hal  yang  menjadi prioritas  sehingga  tidak  mendapatkan  perhatian. Pemerintah  provinsi  menganggap  jaringan  data adalah  hal  yang  utama  dalam  mendukung pelaksanaan  implementasi e-government agar  bisa lancar  sehingga  jaringan  data  berpengaruh  sangat besar  dan  menjadi  ciri  utama  terhadap  dimensi infrastruktur.
Pada  dimensi  aplikasi  di  tingkat  provinsi,  dari sepuluh  indikator  yang  dikonfirmasi,  hasilnya sembilan  indikator  terbukti  membentuk  konstrak laten aplikasi. Berdasarkan nilai loading factor pada indikator-indikator  aplikasi,  indikator  aplikasi administrasi  dan  manajemen  umum  menjadi  ciri utama  atau  indikator  yang  paling  berpengaruh terhadap  aplikasi  dengan  nilai loading  factor tertinggi  0,763.  Dominannya  indikator  administrasi dan manajemen umum ini dikaitkan dengan baiknya dan  sudah  tersedianya  surat  elektronik,  sistem dokumentasi elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, serta manajemen  pelaporan  pemerintah.  Dokumentasi aplikasi  menduduki  posisi  kedua  dalam  dimensi aplikasi.  Pemerintah  provinsi  telah  memiliki dokumentasi aplikasi yang terdiri dari kode sumber, buku  panduan,  dokumen  arsitektur  atau  desain, dokumen  teknis,  dokumen  kebutuhan  perangkat lunak,  dan  struktur  data.  Manajemen  kepegawaian memberikan sumbangsih yang cukup tinggi (di atas 0,7)  untuk  mempengaruhi  pembentukan  dimensi aplikasi.  Manajemen  kepegawaian  tingkat  provinsi sudah  cukup  baik  untuk  diterapkan  yaitu  dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk implementasi e-government yang  baik.  Pemerintah
daerah  telah  melakukan  dan  memiliki  sistem penerimaan  pegawai  secara online ,  sistem  absensi dan penggajian, sistem penilaian kinerja, dan sistem pendidikan  dan  latihan.  Indikator  lainnya  juga memberikan  kontribusi  yang  baik  karena  memiliki nilai loading  factor di  atas  0,5  yaitu  indikator  situs web,  aplikasi  fungsional  utama  terkait  pelayanan publik, administrasi legislasi, manajemen pembangunan,  dokumentasi  aplikasi,  inventarisasi aplikasi, dan interoperabilitas aplikasi. Administrasi legislasi  juga  memberikan  pengaruh  yang  cukup kuat  terhadap  dimensi  aplikasi  ini.  Hal  ini  terlihat dengan  adanya  Sistem  Administrasi  DPRD,  sistem pemilu  daerah,  katalog  hukum,  serta  peraturan  dan perundangan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.  Pada  indikator  manajemen  pembangunan, pemerintah  provinsi  telah  memiliki  SIM  Data Pembangunan,  perencanaan  pembangunan  daerah, sistem pengadaan barang  dan jasa, pengelolaan dan monitoring  proyek/kegiatan,  sistem  evaluasi  dan informasi hasil pembangunan.
Indikator manajemen pembangunan dan pelayanan  publik  memberikan  sumbangsih  dan pengaruh  yang  sama  besar  terhadap  pembentukan dimensi  aplikasi.  Pada  indikator  pelayanan  publik, pemerintah daerah telah memiliki sistem kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran  dan  perizinan,  bisnis  dan  investasi, pengaduan  masyarakat,  publikasi  informasi  umum dan  kepemerintahan.  Indikator  aplikasi  manajemen keuangan  tidak  valid  untuk  digunakan  pada penilaian PeGI tingkat provinsi. Hal ini  disebabkan aplikasi  manajemen  keuangan  merupakan  aplikasi yang harus ada jika dibandingkan aplikasi yang lain. Aplikasi  manajemen  keuangan  seperti  sistem anggaran,  sistem  kas  dan  perbendaharaan,  dan
sistem  akuntansi  merupakan  aplikasi  yang  sudah wajib ada dan seragam baik untuk pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  karena  Kementerian Keuangan  sebagai  regulator  telah  menyeragamkan dan  mewajibkan  seluruh  instansi  menggunakan aplikasi  yang  diberikan.  Hal  ini  bisa  dibandingkan dengan  aplikasi  manajemen  pembangunan  dan manajemen  kepegawaian  yang  masih  bisa  atau sebagian masih dilakukan dengan manual dan tidak diwajibkan menggunakan aplikasi khusus.
Pada  dimensi  perencanaan  di  tingkat  provinsi, kelima  indikator  yang dikonfirmasi  terbukti membentuk  konstrak  laten  perencanaan.  Nilai loading factor tertinggi 0,876 ditunjukkan indikator organisasi  perencanaan  artinya  indikator  organisasi perencanaan menjadi ciri utama atau indikator yang paling  berpengaruh  terhadap  dimensi  perencanaan. Indikator yang memiliki pengaruh terkecil dibandingkan  dengan  indikator  yang  lain  adalah implementasi masterplan sebesar 0,750. Dominannya  indikator  organisasi  perencanaan dikaitkan  dengan  adanya  fungsi  atau  bagian  yang melakukan  perencanaan.  Tidak  hanya  indikator organisasi  perencanaan  saja  yang  memberikan kontribusi yang baik, sistem perencanaan, dokumentasi  masterplan,  implementasi  masterplan, dan anggaran dalam RPJM/RKPD juga memberikan kontribusi yang baik.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  dampak terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)  selaku  instansi  yang  berwenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi  dan  informatika  dalam  pemerintahan dan bagi PeGI.

## Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika sebagai instansi yang berwenang dalam menyelenggarakan  urusan  di  bidang  komunikasi dan  informatika  dalam  pemerintahan  diharapkan dapat  membuat  pedoman  tata  kelola e-government yang  bisa  digunakan  oleh  seluruh  pemerintah daerah  atau  membuat  standar  minimal  yang  harus dipenuhi  dalam  pelaksanaan  tata  kelola e- government sehingga  kualitas  pelaksanaan e- government bisa  seragam.  Selain  itu,  Kemkominfo dapat  membuat  standar  untuk  teknologi  dan infrastruktur  yang  bisa  digunakan  di  daerah. Aplikasi yang disediakan oleh Kemkominfo saat ini adalah aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (Mantra), administrasi perkantoran (siMAYA), Pegawai  Negeri  Sipil Mail (PNS Mail ), Private Network  Security  Box (PNS Box )  yang  bisa digunakan  oleh  instansi  pusat  dan  daerah. Kemkominfo  dapat  memberikan  bantuan  bagi daerah  dengan  menyediakan  aplikasi-aplikasi  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  bidang  kerja  instansi masing-masing untuk menghemat pengadaan aplikasi.  Selain  itu,  manfaat  yang  juga  dapat diperoleh  adalah  aplikasi  yang  dimiliki  pemerintah daerah  bisa  seragam  dan  interoperabilitas  aplikasi pun sekaligus bisa dicapai, sehingga jika pemerintah  pusat  membutuhkan  data,  dengan  cepat dapat diproses oleh daerah. Kemkominfo diharapkan  tidak  hanya  menyediakan  aplikasi  saja tetapi  memberikan  bimbingan  teknis  penggunaan aplikasi  yang  dikembangkan  tersebut  kepada pemerintah  daerah  dan  dilakukan  monitoring  untuk melihat  kendala  dan  kekurangan  dari  aplikasi- aplikasi tersebut.

## PeGI
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa aplikasi manajemen keuangan tidak valid digunakan sebagai  indikator  yang  ditanyakan  pada  penilaian PeGI.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  perlu dikembangkan  aplikasi-aplikasi  lain  sebagai  bahan penilaian  seperti  aplikasi  yang  digunakan  bagi instansi/SKPD sesuai dengan nama atau menggambarkan fungsi yang dilakukan.
Beberapa  aplikasi  yang  telah  dikembangkan oleh  pemerintah  Provinsi  DI  Yogyakarta  bisa menjadi  contoh  penilaian  bagi  dimensi  aplikasi. Aplikasi-aplikasi  yang  telah  dikembangkan  ini adalah m-transport (Dinas  Perhubungan),  Jogja Learning  Gateway (Dinas  Pendidikan),  Jogja  Sehat (Dinas  Kesehatan), Agricenter (Dinas  Pertanian), Fishery  Business  Center (Dinas  Perikanan),  Jogja Jobinfo (Dinas  Tenaga  Kerja),  dan  Jogja Invest (Dinas Koordinasi Penanaman Modal).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Faktor kebijakan terdiri dari manajemen/proses kebijakan,  visi  dan  misi,  strategi  kebijakan,  standar atau panduan pemanfaatan TIK, peraturan pemanfaatan  TIK,  surat  keputusan,  skala  prioritas penerapan  TIK,  dan  manajemen  risiko.  Faktor kelembagaan  yaitu  indikator  organisasi  struktural, dokumen  tupoksi,  sistem  dan  prosedur  kerja, kelengkapan  unit  dan  aparatur,  dan  program pengembangan  SDM.  Faktor  infrastruktur  terdiri dari data  center dan  aplikasi  pendukung,  jaringan data,  keamanan  terencana  dan  terevaluasi,  fasilitas pendukung, dokumen disaster recovery , pemeliharaan  infrastruktur  TIK,  dan  inventaris peralatan.  Faktor  aplikasi  terdiri  dari  situs  web,
pelayanan  publik,  administrasi  dan  manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen kepegawaian, dokumentasi  aplikasi,  inventarisasi  aplikasi,  dan interoperabilitas aplikasi. Faktor perencanaan dipengaruhi  oleh  organisasi  perencanaan,  sistem perencanaan, dokumentasi masterplan,
implementasi  masterplan,  dan  anggaran  dalam RPJMD/RKPD.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  maka  saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika diharapkan  dapat  membuat  pedoman  tata  kelola e- government dan  standar  minimal  untuk  pemilihan teknologi  dan  infrastruktur  agar  pelaksanaan e- government di  pemerintah  daerah  bisa  berjalan dengan  optimal  karena  telah  memenuhi  standar yang ditetapkan. Selain itu, membantu menyediakan aplikasi-aplikasi  yang  dibutuhkan  bagi  daerah sesuai  dengan  kebutuhan  bidang  kerja  untuk menghemat  anggaran  pembuatan  aplikasi  yang berulang antar daerah.
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa aplikasi manajemen keuangan tidak valid digunakan sebagai  indikator  yang  ditanyakan  pada  penilaian PeGI.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  perlu dikembangkan  aplikasi-aplikasi  lain  sebagai  bahan penilaian  seperti  aplikasi  yang  digunakan  oleh instansi/SKPD sesuai dengan nama atau menggambarkan fungsi yang dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak- pihak  yang  telah  membantu  dalam  menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Inpres  No.  3  Tahun  2003.  (2003).  Kebijakan  dan
Strategi Nasional Pengembangan e- Government Indonesia.
Nag  Yeon  Lie.  (2010).  “Penerapan e-government ”, Seri  Modul  3, Asian  and  Pacific  Training Centre  for  Information  and  Communication Technology for Development.
Direktorat e-Government . (2011). Pemeringkatan e- Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.
Worldbank. (2011). Definition of e-government . Pacific Council International Policy . (2002). Working  Group  on  e-government  in the  Developing  World,  Roadmap  for  e- government  in  the  Developing  World  10 Questions  e-government  Leaders  Should  Ask Themselves
Palvia  Jain,  Shailendra  and  Sharma  S.  Sushil.
(2007). e -Government and e-
Governmenternance :
Definition/Domain  Framework  and  Status  around the World , Computer Society of India.
United  Nations.  (2012).  United  Nations e- Government Survey  2012 e-Government for The People.
Kemkominfo. (2008). Pemeringkatan e-government . Ariyani,  Pipin  Farida.  (2009).  Kajian  Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister  Teknologi  Informasi,  Universitas Indonesia.
Giri,  C  Narayan.  (2004). Multivariate  Statistical Analysis  Second  Edition,  Revised  and Expanded . New York: Marcell Dekker Inc.