Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial

## Affan Muhammad Andalan
affan.muhammad.andalan-2014@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
This thesis discusses the legal status of electronic signature in financial technology transactions. There are still many parties who do not understand how is the legal status of electronic signature that fulfilled certain requirements and standards, especially in financial technology transactions where the function of electronic signature is very essential. The consensus and capacity of the parties involved in financial technology transactions are important to be discussed, given the nature of transaction which is peer to peer, as well as a business in the financial sector so that the prudential principle  is  required.  This  thesis  is  written  in  a  doctrinal  research  method  by  using  conceptual approach and statutory approach to analyse the issues raised. From the research conducted, the results obtained are that in accordance to the applicable laws and regulations, electronic signature must comply to the aspects of authenticity, integrity, and non-repudiation. Regarding fraud that caused losses to users of financial technology transactions, financial technology providers are liable based on rebuttable presumption of liability principle. Legal recognition in the applicable laws and regulations confirms that electronic signature can be used as evidence in examinations at the trial. Keywords: Electronic Signature; Financial Technology; Financial Technology Fraud; Prudential Principle.

## Abstrak
Skripsi ini membahas tentang kedudukan tanda tangan elektronik dalam transaksi teknologi finansial. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan dan standar, khususnya dalam transaksi teknologi finansial dimana fungsi tanda  tangan  elektronik  sangat  esensial.  Unsur  kesepakatan  dan  kecakapan  para  pihak  yang bertransaksi dalam teknologi finansial penting untuk dikaji mengingat karakter transaksinya yang melibatkan antarindividu (peer to peer) sekaligus merupakan bisnis di bidang keuangan sehingga wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Skripsi  ini  ditulis  dengan  metode  penelitian  normatif serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanda tangan elektronik harus memenuhi aspek keaslian, keutuhan, dan nirsangkal. Terkait dengan fraud yang menimbulkan kerugian pada pengguna  transaksi  teknologi  finansial,  penyelenggara  teknologi  finansial  bertanggung  gugat berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Pengakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  menegaskan  bahwa  tanda  tangan  elektronik  dapat  digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Kata Kunci: Fraud Teknologi Finansial; Prinsip Kehati-hatian; Tanda Tangan Elektronik; Teknologi Finansial.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 6, November 2019
Histori artikel: Submit 2 September 2019; Diterima 2 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

## 1932 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  serta  platform  digital  telah  mendorong  maraknya aktivitas  perdagangan  elektronik  ( e-commerce )  di  Indonesia.  Pada  tahun  2016, nilai  transaksi  elektronik  telah  menembus  angka  440  triliun  rupiah. 1 Peta  jalan ekonomi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bahkan mencanangkan target nilai e-commerce pada tahun 2020 mendatang mencapai 1.600- 2.000 triliun rupiah. 2 Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/ atau media elektronik lainnya. Sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE).
PP PSTE dalam bagian penjelasannya menerangkan bahwa transaksi elektronik diselenggarakan berdasarkan kontrak elektronik/bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi elektronik yang kini sedang berkembang pesat di Indonesia ialah financial technology atau teknologi finansial.  Pengertian  teknologi  finansial  terdapat  pada  Pasal  1  Peraturan  Bank Indonesia No. 19/12/PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut dengan PBI Tekfin) yakni, “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat  berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan  sistem  pembayaran”. 3 Dalam suatu penyelenggaraan transaksi elektronik, termasuk teknologi finansial, penting
1 Anto  Kurniawan,  ‘Pentingnya  Tanda  Tangan  Digital  dalam  Transaksi E-Commerce ’ , < https://ekbis.sindonews.com/read/1161694/34/pentingnya-tanda-tangan-digital-dalam-transak- si-e-commerce-1481254860>, accessed 11 November 2018.
2 ibid.
3 Bank  Indonesia,  ‘Teknologi  Finansial’,  <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fin- tech/Contents/default.aspx>, accessed 19 Juni 2019.
ditinjau bagaimana dan kapan terjadinya kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk melakukan suatu transaksi elektronik. Terkait hal ini, diperlukan adanya tanda tangan elektronik untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Pada  transaksi  teknologi  finansial yang  dilakukan  melalui  internet,  atau dengan kata lain disebut dengan transaksi dalam dunia maya, tanda tangan yang digunakan juga berupa tanda tangan dalam bentuk data elektronik, yang kemudian dikenal sebagai tanda tangan elektronik. 4 Yang dimaksud dengan digital signature atau electronic signature bukanlah digitized image of handwritten atau bukan tanda tangan atau gambar, tetapi adalah dengan cara membuat suatu hash atau message digest terlebih dahulu, berupa dokumen mathematical summary yang akan dikirim melalui cyber  space . 5 Mengacu  pada  UU  ITE  Pasal  1  angka  12,  tanda  tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Banyak orang yang masih asing dengan istilah tanda tangan elektronik dan berpikir bahwa tanda tangan elektronik adalah hasil skanlasi dokumen cetak yang telah ditandatangani dan berbentuk soft copy . Padahal, tanda tangan elektronik yang sesungguhnya tidak didapatkan melalui metode tersebut. 6
Untuk  menghadapi  era e-commerce yang  semakin  berkembang  pesat  di seluruh dunia, utamanya kegiatan teknologi finansial, para pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan aktivitas teknologi finansial perlu memahami bagaimana sesungguhnya persyaratan tanda tangan elektronik serta fungsinya dalam teknologi finansial. Jika penggunaan tanda tangan elektronik telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka fungsinya dapat lebih optimal dalam mengantisipasi risiko hukum  dalam  transaksi  teknologi  finansial.  Khususnya  pada  teknologi  finansial pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal yang karakter transaksinya customer
4 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika 2015).[563].
5 ibid.
6 PrivyID,  ‘Beralih  ke  Tanda  Tangan  Digital’ ,< http://blog.privy.id/story/beralih-ke-tan- da-tangan-digital/>, accessed 18 Oktober 2018.

## 1934 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
to customer (C2C), perlu digunakan tanda tangan elektronik sebagai implementasi prinsip kehati-hatian.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu;
1.  Apa persyaratan tanda tangan elektronik berdasarkan hukum?
2.  Apakah fungsi tanda tangan elektronik dalam transaksi teknologi finansial?

## Metode Penelitian
Penelitian ini ditulis dengan tipe penelitian hukum normatif, yakni dengan cara menjelaskan sebuah permasalahan dengan bersumber dari berbagai ketentuan hukum. Penelitian  hukum  ini  didasarkan  pada  pemikiran  logis  penulis  yang  dilanjutkan dengan telaah atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan rumusan  masalah  skripsi  ini,  yaitu  persyaratan  tanda  tangan  elektronik  menurut hukum  fungsi  tanda  tangan  elektronik  dalam  transaksi  teknologi  finansial.  Selain penggunaan  peraturan  perundang-undangan,  juga  terdapat  literatur  yang  memiliki relevansi dengan rumusan masalah. Literatur-literatur berisi pendapat ahli hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum akan ditelaah secara mendalam untuk menentukan kesimpulan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah conceptual approach dan statute approach .

## Persyaratan Hukum Tanda Tangan Elektronik
Dalam  pembentukan  kesepakatan,  penting  untuk  menilik  Pasal  1320  BW yang  menetapkan  bahwa  sebuah  perjanjian  itu  dinyatakan  sah,  jika  memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk terikat dalam suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang diperbolehkan.
Pasal 1320 ke-1 dan ke-2 BW disebut sebagai syarat subjektif karena kaitannya pada subjek atau para pihak dalam perjanjian. Jika syarat subjektif gagal dipenuhi, maka perjanjian  dapat  dibatalkan.  Pasal  1320  ke-3  dan  ke-4  BW  disebut  sebagai  syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian sebagai perbuatan yang dilakukan para pihak (subjek hukum). Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. 7 Berkaitan dengan syarat subjektif, untuk memperjelas kesepakatan dan kecakapan para pihak ketika terikat dalam suatu perjanjian maka difungsikanlah tanda tangan. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang tidak sempurna sebagai surat atau akta jika tidak ditandatangani, sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. 8 Jika tulisan itu merupakan sebuah pernyataan sepihak, maka orang yang membuat pernyataan wajib menandatanganinya. Begitu pula dengan kedua belah pihak yang harus membubuhkan tanda tangan jika tulisan tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. 9
Pasal  1869  dan  Pasal  1874  BW  atau  Pasal  1  Ordonansi  1867  No.  29 menegaskan syarat penandatanganan. 10 Pasal tersebut mengharuskan akta bawah tangan ditandatangani oleh para pihak. 11 Pasal 1869 BW menyatakan, akta otentik (AO) yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang mempunyai kekuatan akta bawah tangan (ABT) jika akta itu ditandatangani. 12 Pembubuhan tanda tangan pada perjanjian tidak hanya dimaknai bahwa penandatangan mengetahui, mengerti, dan menyetujui isi perjanjian. Namun, lebih dari itu pada tanda tangan melekat identitas personal  pembuat  tanda  tangan.  Ketika  seorang  penanda  tangan  mengetahui, mengerti  dan  menyetujui  isi  perjanjian,  maka  saat  itulah  sebenarnya  terjadi akseptasi. Suatu perjanjian dapat terjadi karena adanya akseptasi terhadap sebuah penawaran. Dengan demikian, tahap penerimaan atau akseptasi inilah yang paling signifikan menentukan kelangsungan suatu perjanjian.
7 J.H. Niuewenhuis, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Universitas Airlangga 1985).[32].
8 Yahya Harahap, Op.Cit. [h. 560].
9 ibid. 10 ibid. 11 ibid. 12 ibid.

## 1936 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
Ada beberapa teori dalam menentukan kapan suatu akseptasi terjadi; yakni teori  pernyataan,  teori  mengetahui,  teori  pengiriman,  dan  teori  penerimaan. Hoge  Raad (Mahkamah  Agung  Belanda)  menganut  teori  penerimaan  dengan mempertimbangkan  bahwa  kesesuaian  kehendak  serta  penyampaian  kehendak para pihak secara lisan atau tulisan tidak cukup, melainkan pernyataan kehendak tersebut harus sampai pada pihak lainnya. 13 Sebagai contoh, ada sebuah penawaran dari suatu pihak yang kemudian dikirimkan melalui surat kepada pihak lain. Pihak yang diberi penawaran lalu menyatakan akseptasinya dengan mengirimkan sepucuk surat pula. Maka, berdasarkan teori penerimaan, akseptasi lahir ketika surat berisi akseptasi tersebut sampai di alamat pihak yang menawarkan. 14
Dalam kontrak elektronik, sebagaimana kontrak konvensional pada umumnya, pembentukan kesepakatan juga melalui tahap penawaran dan akseptasi. Terdapat dua jenis sarana komunikasi dalam proses tawar-menawar dibedakan dari durasi yang  dibutuhkan,  yakni  komunikasi  cepat  ( instantaneous communications )  dan komunikasi  lambat  ( non-instantaneous  communications ). 15 Dalam  proses  tawar- menawar  yang  dilakukan  dengan  alat  komunikasi  elektronik  seperti  telex,  fax, dan surel, perbedaan waktu tidak setajam dalam kasus akseptasi melalui surat atau telegram. 16 Sebuah kontrak elektronik terbentuk dengan sarana komunikasi yang bergerak sangat cepat, sehingga tidak mudah untuk menentukan waktu terjadinya saat  akseptasi.  Dalam  kaitan  dengan  waktu  terjadinya  akseptasi, Principles  of International Commercial Contracts (PICC) menentukan bahwa penawaran harus diakseptasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan (dalam penawarannya) atau jika tidak ditentukan waktu yang pasti maka akseptasi harus diberikan dalam tenggang waktu yang patut ( reasonable time ) sesuai dengan keadaan dan kecepatan sarana komunikasi yang digunakan oleh pihak yang menawarkan. 17
13 J. H. Nieuwenhuis, Op.Cit. [7].
14 ibid. 15 Y. Sogar Simamora, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (LaksBang PRESSindo  2009).[206].
16 ibid.
Di tingkat nasional, doktrin atau teori akseptasi dalam kontrak elektronik yang dianut Indonesia adalah teori pernyataan. 18 Hal ini tercermin dari Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang merumuskan: “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.” Penjelasan pasal tersebut menegaskan; “Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas,  nomor  identifikasi  pribadi  (PIN),  atau  kata  sandi.”  Jika  Pasal  20  ayat  (1) UU  ITE  dan  penjelasannya  ditelaah  lebih  dalam,  tampak  bahwa e-commerce lahir ketika penawaran yang diajukan oleh pelaku usaha disetujui oleh penerima dalam web shop . 19 Dengan demikian, teori yang dianut oleh UU ITE adalah teori pernyataan, yang menegaskan bahwa perjanjian lahir ketika terjadi suatu akseptasi, yang ditentukan oleh sikap dari pembeli yang mengirimkan identitas, PIN atau kata sandi. 20
Indonesia sendiri memiliki UU ITE dan PP PSTE yang isinya mengandung hal-hal yang telah lebih dahulu diatur dalam kedua model law UNCITRAL tersebut.
Mengacu pada ketentuan UU ITE Pasal 1 angka 12, tertulis bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” Penanda tangan ialah yang menjadi subjek hukum yang terasosiasi dengan tanda tangan elektronik. Fungsi dari tanda tangan elektronik itu sendiri ialah untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas penanda tangan dan keutuhan serta autentisitas informasi elektronik. 21
PP  PSTE  kemudian  diterbitkan  sebagai  peraturan  pelaksana  atas  UU  ITE. 22
Disebutkan dalam Pasal 52 PP PSTE, bahwa “tanda tangan elektronik dalam transaksi
18 Rahadi Wasi Bintoro, ‘Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elek- tronik di Peradilan Umum’, (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum.[262].
19 ibid.
20 ibid.
21 BP Lawyers, ‘Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online’, <https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/>, accessed 8 April 2019.
22 Norman  Edwin  Elnizar,  ‘Demi  Kepastian  Hukum, Tanda Tangan  Elektronik Akan Wa- jib  di  Setiap Transaksi  Elektronik’,  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9f5e97c1f88/ demi-kepastian-hukum--tanda-tangan-elektronik-akan-wajib-di-setiap-transaksi-elektronik>,  ac- cessed 8 April 2019.

## 1938 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
elektronik mewujudkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Pelbagai mekanisme penandatanganan dapat digunakan untuk menghasilkan tanda tangan elektronik. Adapun tidak semua tanda tangan elektronik yang dihasilkan melalui mekanisme-mekanisme tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan  akibat  hukum  yang  sah  ialah  tanda  tangan  elektronik  yang  memenuhi  unsur standar-standar dalam Pasal 11 UU ITE berikut ini:
“a.  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  terkait  hanya  kepada  penanda tangan (memenuhi unsur keaslian/ authentication)
b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (memenuhi unsur keaslian/authentication)
c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu  penandatanganan  dapat  diketahui  (memenuhi  unsur  keutuhan/ integrity)
d.  segala  perubahan  terhadap  informasi  elektronik  yang  terkait  dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (memenuhi unsur keutuhan/integrity)
e.  terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penandatangannya (memenuhi unsur nirsangkal/non-repudiation)
f.  terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan  persetujuan  terhadap  informasi  elektronik  yang  terkait (memenuhi unsur nirsangkal/non-repudiation)”
Dari  uraian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  mengenai  tanda  tangan elektronik yang terdapat di UNCITRAL MLEC dan juga UNCITRAL MLES dengan yang terkandung dalam UU ITE dan PP PSTE memiliki kesamaan. Berdasarkan standar  yang  tertera  pada  peraturan-peraturan  tersebut,  pada  prinsipnya  tanda tangan elektronik harus dapat memenuhi unsur keaslian, keutuhan, dan nirsangkal. Kandungan Pasal 11 UU ITE telah mencakup unsur-unsur yang telah digariskan dalam Pasal 7 UNCITRAL MLEC dan Pasal 6 UNCITRAL MLES yakni prinsip keaslian, keutuhan, dan nirsangkal.
Selain  UU  ITE  dan  PP  PSTE,  dasar  hukum  nasional  lainnya  untuk  tanda tangan elektronik adalah Permenkominfo PSE, POJK Tekfin, dan SEOJK Tekfin. Kandungan dari ketiga peraturan ini lebih kurang serupa dengan apa yang telah diatur  dalam  UU  ITE  dan  PP  PSTE.  Namun  demikian,  ada  beberapa  hal  yang
diatur spesifik hanya terkait dengan teknologi finansial khususnya layanan pinjam- meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## Standar Teknis Tanda Tangan Elektronik
Ada dua tipe tanda tangan elektronik yang diatur oleh PP PSTE, yaitu tanda tangan  elektronik  tersertifikasi  dan  tanda  tangan  elektronik  tidak  tersertifikasi. 23
Tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib memenuhi kriteria yakni sudah melalui proses uji sistem untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik  tidak  tersertifikasi  dibuat  tanpa  menggunakan  jasa  penyelenggara sertifikasi elektronik. Implikasi dari kedua jenis tanda tangan elektronik ini ialah dalam kaitannya dengan standar keteknikan yang diaplikasikan.
Teknologi  yang  digunakan  pada  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi menyebabkan tanda tangan elektronik sulit dipalsukan maupun diduplikasi. Hal ini disebabkan karena adanya pengamanan dengan mengenkripsi setiap bit dari sebuah tanda tangan elektronik, dengan metode kriptografi simetris maupun asimetris. 24
Metode dan teknologi yang sedemikian rupa tidak diterapkan pada tanda tangan elektronik  tidak  tersertifikasi,  sehingga  risiko  kendala  yang  dapat  timbul  sangat besar.  Untuk  mengantisipasi  risiko  kendala  tersebut,  diterapkanlah  melalui  uji digital forensik. 25
Dalam  proses  penandatanganan  elektronik,  digunakan  algoritma  hash  untuk mencapai  efisiensi  sekaligus  memastikan  integritas  suatu  dokumen  elektronik. 26
Algoritma  hash  adalah  suatu  rumus  matematis  yang  mengoperasikan  suatu  pesan dengan  panjang  tertentu  dan  mengubahnya  dalam  bentuk  yang  lebih  pendek. 27
23 ASEI, ‘Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik ( Digital Signature )’, <http://www. asei.co.id/id/kedudukan-hukum-tanda-tangan-elektronik-digital-signature/>,  16  Desember  2017, accessed 8 April 2019.
24 Hamalatul Qur’ani, ‘Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan dan Pembuktiannya di Hadapan Pengadilan’,  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6b977f75137/tanda-tangan-elektron- ik--keabsahan-dan-pembuktiannya-di-hadapan-pengadilan>, accessed 4 Desember 2018.
25 ibid.
26 Jay Forder dan Dan Svantesson, Internet and E-Commerce Law , (Oxford University Press 2008).[62].

## 1940 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
Dengan  demikian,  sedikit  saja  suatu  pesan  mengalami  pengubahan  maka  akan terdeteksi melalui nilai hash yang berubah pula. Adapun kunci privat (private key) berfungsi untuk mengenkripsi hash tersebut. 28 Suatu dokumen elektronik yang telah mengandung nilai hash yang telah dienkripsi kemudian dikirimkan ke jaringan. Oleh pihak kedua yang menerima, dokumen elektronik tersebut akan dihitung nilai hash- nya kemudian didekripsi menggunakan kunci publik (public key). 29 Tanda tangan elektronik akan dinyatakan valid jika kedua nilai hash yang ditemukan sama persis. 30
Untuk  membuat  proses  penandatanganan  elektronik  lebih  terjamin,  pihak ketiga independen diperlukan untuk memverifikasi keaslian kunci publik. 31 Pihak ketiga tersebut akan menggunakan data lain untuk memverifikasi identitas pihak tersebut. 32 Kemudian,  pihak  ketiga  itu  menggabungkan  nama  (sebagai  data  lain untuk keperluan verifikasi) pihak dan kunci publik serta menandatangani gabungan/ paket  data  tersebut  dengan  kunci  privatnya  sendiri. 33 Para  pihak  kemudian, mengirim paket  ini  (dinamai sertifikat  elektronik) kepada  pihak  lainnya. 34 Siapa pun dapat melakukan verifikasi atas tanda tangan pihak ketiga menggunakan kunci publik pihak ketiga. Pihak ketiga yang independen yang mengeluarkan sertifikat itu disebut Certification Authority. 35

## Fungsi Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial
Penyelenggaraan teknologi finansial khususnya pada teknologi finansial jenis pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital  raising) antara  lain  layanan  pinjam-meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi ( peer-to-peer lending ) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi ( crowdfunding ). Hubungan hukum dalam transaksi teknologi
28 ibid. 29 ibid . 30 ibid. 31 ibid . 32 ibid. 33 ibid. 34 ibid. 35 ibid .
finansial pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal berdasarkan POJK Tekfin eksis karena perjanjian pinjam-meminjam uang. 36 Menurut Pasal 1754 BW, pinjam- meminjam  ialah,  “suatu  perjanjian  antara  suatu  pihak  dan  pihak  lainnya  untuk memberikan sejumlah tertentu barang habis dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan dalam jenis dan mutu yang sama”.
Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis  teknologi  informasi.  Ketiga  pihak  itu  ialah  penyelenggara,  pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. 37 Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pengguna layanan pinjam-meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi. 38 Antara  penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. 39
Sedangkan, antara pemberi dan penerima pinjaman terjadi perjanjian pemberian pinjaman  (pinjam-meminjam  uang).  Karakter  yang  tercermin  dari  perjanjian teknologi finansial jenis ini ialah B2C, yakni dalam perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dan penerima pinjaman; serta customer to customer (C2C), yakni dalam perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman.
Kegiatan teknologi finansial merupakan merupakan inovasi di bidang keuangan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.  Implementasi  dari  prinsip  kehati-hatian  salah  satunya  yakni  dengan menjalankan prinsip “ know your customer ” (KYC) atau prinsip mengenal nasabah. 40
Tidak  seperti  hubungan  B2B,  teknologi  finansial  yang  berkarakter  B2C  dan  C2C ini para pihaknya tidak saling mengenal. Oleh karenanya, prinsip KYC sangat perlu diterapkan  pada  transaksi  teknologi  finansial.  Bahkan,  khususnya  untuk  teknologi
36 Ernama Santi, [et. al . ], ‘Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Tech- nology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[5].
37 ibid.
38 ibid. 39 ibid.
40 Abdul Rasyid, ‘Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan’, <https://business-law.binus. ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, accessed  21 Juni 2019.

## 1942 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
finansial,  OJK  mendorong  untuk  mengubah  sistem  pengenalan  nasabah  menjadi digital e-KYC. 41 Digital e-KYC yang menekankan pentingnya verifikasi ini  dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem penandatanganan secara elektronik.
Untuk  teknologi  finansial  pinjaman,  ketentuan  mengenai  tanda  tangan elektronik  telah  tercantum  dalam  POJK  Tekfin.  Disebutkan  bahwa  perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.  Yang dimaksud dalam POJK Tekfin tersebut dengan tanda tangan ialah sebagaimana diatur oleh UU ITE dan PP PSTE. Pasal 52 ayat (2) PP PSTE menyebutkan bahwa, “tanda tangan elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani.” Guna menjamin integritas informasi elektronik, tanda tangan elektronik yang sah wajib memenuhi aspek keamanan dokumen elektronik seperti yang terkandung dalam UU ITE, di antaranya keaslian ( authentication ), keutuhan ( integrity ), dan nirsangkal ( non-repudiation ). Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa,
“tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan (Keaslian/ Authentication );
b.  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  pada  saat  proses  penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (Keaslian/ Authentication c.  segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Keutuhan/ Integrity );
d.  segala  perubahan  terhadap  informasi  elektronik  yang  terkait  dengan  tanda tangan  elektronik  tersebut  setelah  waktu  penandatanganan  dapat  diketahui (Keutuhan/ Integrity );
e.  terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penandatangannya (Nirsangkal/ Non-Repudiation );
f.  terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  penanda  tangan  telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (Nirsangkal/ Non-Repudiation )”.
41 Iwan Supriyatna, ‘OJK Beberkan Pentingnya e-KYC Bagi Lembaga Keuangan Terlebih Fintech’,  <https://www.suara.com/bisnis/2019/02/27/134529/ojk-beberkan-pentingnya-e-kyc-ba- gi-lembaga-keuangan-terlebih-fintech>, accessed 21 Juni 2019.
Dalam  teknologi  finansial  pinjaman,  proses  penandatanganan  secara elektronik dilakukan dengan melibatkan penyelenggara tanda tangan elektronik. 42
Pasal 1 angka 21 PP PSTE mendefinisikan penyelenggara tanda tangan elektronik sebagai badan hukum yang kredibel dan berfungsi sebagai fasilitator pembuatan tanda  tangan  elektronik.  Sebagai  contoh,  sebuah  perusahaan  teknologi  finansial yang  melayani  kredit  daring  barang  elektronik,  Akulaku,  bekerja  sama  dengan PrivyID. suatu perusahaan penyelenggara tanda tangan elektronik. 43 Dengan adanya penyelenggara tanda tangan elektronik, proses verifikasi pengguna dan pengajuan pembelian barang pada perusahaan teknologi finansial menjadi lebih efisien. 44
Penyelenggaraan  tanda  tangan  elektronik  oleh  PrivyID  mengikuti  ketentuan dalam UU ITE yang mensyaratkan pemenuhan aspek keamanan dokumen elektronik yakni keaslian ( authentication ), keutuhan ( integrity ), dan nirsangkal ( non-repudiation ).
Proses penandatanganan diawali dengan pendaftaran pada platform penyelenggara tanda tangan elektronik. Pada proses ini, pengguna memasukkan data meliputi nama, alamat email, nomor ponsel, serta mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). 45
Dengan  demikian,  data  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  hanya  akan  berkaitan dengan pengguna yang menandatangani dokumen elektronik tersebut.
Selain  itu,  pengguna  diwajibkan  mengunggah  swafoto  secara  langsung dari arah yang berbeda-beda, serta membuat tanda tangan dan paraf dengan cara menggoreskan jari atau kursor. 46 Kemudian, pengguna menunggu email konfirmasi registrasi  dan  melakukan  verifikasi  keabsahan  dokumen  identitas. 47 Proses  ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data pada saat proses penandatanganan elektronik berada dalam kuasa pengguna (penanda tangan) saja.
42 Cindy  Mutia Annur,  ‘Penyedia  Identitas  Digital  Sambut  Baik  Persyaratan  Izin  Fintech OJK’,<https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/penyedia-identitas-digital-sambut-baik-pers- yaratan-izin-fintech-ojk>, accessed 10 Juni 2019.
43 Moh. Khory Alfarizi, ‘Cicil Barang di Akulaku Bisa Pakai Tanda Tangan Digital Privy- ID’,  <https://tekno.tempo.co/read/1139704/cicil-barang-di-akulaku-bisa-pakai-tanda-tangan-digi- tal-privyid>, accessed 10 Juni 2019.
44 ibid.
45 Rizki  Sulistio,  ‘The  Role  & Advantages  of  Digital  Signature  for  the  Fintech  Industry’, Sharing Session PrivyID (PrivyID 2019).[17].
46 ibid.

## 1944 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
Tahap selanjutnya setelah registrasi dan verifikasi ialah pengguna mengunggah dokumen yang hendak ditandatangani. Dalam platform penyelenggara tanda tangan elektronik, akan muncul tiga pilihan, yaitu ‘ sign ’, ‘ share ’, dan ‘ sign and share ’.
Opsi ‘sign’ dipilih jika hendak melakukan penandatanganan dokumen saja. Opsi ‘ share ’ difungsikan ketika ingin membagikan data kepada pihak kedua. Sedangkan opsi ‘ sign and share ’ dapat digunakan untuk membagikan dokumen kepada pihak kedua untuk ditandatangani setelah pengguna menandatanganinya. 48 Pada proses penandatanganan ini, terdapat sertifikat elektronik yang dapat menunjukkan bahwa segala  perubahan  terhadap  tanda  tangan  elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan  dapat  diketahui. 49 Terdapat  keterangan  waktu  mengenai  kapan tanda tangan elektronik tersebut dibubuhkan dan rentang waktu keabsahannya.
Di  samping  informasi  mengenai  perubahan  terhadap  tanda  tangan elektronik,  pengguna  juga  dapat  mengetahui  apabila  ada  perubahan  terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan. Platform penyelenggara tanda tangan elektronik akan memunculkan  informasi  mengenai  validitas  identitas  penanda  tangan,  waktu penandatanganan,  dan  kondisi  orisinalitas  dokumen  yang  ditandatangani. 50
Sertifikat  elektronik  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna  juga  menampilkan identitas  penanda  tangan  dari  sebuah  dokumen,  sehingga  penanda  tangannya dapat  diidentifikasi. 51 Ketika  pengguna  penyelenggara  tanda  tangan  elektronik hendak  melakukan  penandatanganan,  akan  ada  halaman  berisi  poin-poin  yang akan  disetujui.  Melalui  otentikasi  biometrik,  nasabah  menyatakan  persetujuan atas  informasi  elektronik  yang  ditandatangani  olehnya. 52 Dengan  demikian, seluruh proses penandatanganan secara elektronik tersebut dapat membuktikan identitas  penandatangan  dan  menjaga  integritas  isi  dokumen.  Selain  itu  pula
48 ibid . 49 ibid . 50 ibid . 51 ibid. 52 Jofie Yordan,  ‘Begini  Cara  Bikin Tanda Tangan  Digital  Pakai  PrivyID’,  <https://kump- aran.com/@kumparantech/begini-cara-bikin-tanda-tangan-digital-pakai-privyid>, 16 Juni 2018, ac- cessed 10 Juni 2019.
adanya koreksi atau perubahan pada isi suatu dokumen dapat diketahui oleh para pihak dengan penggunaan tanda tangan elektronik. 53

## Manajemen Risiko dalam Hal Terjadi Fraud
Pihak  penyelenggara  teknologi  finansial  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-perundangan untuk memastikan keandalan sistem elektronik sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengguna. Suatu fraud terjadi pada transaksi teknologi finansial ketika ada perbuatan melanggar hukum yang didasari kesengajaan ataupun kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pengguna. Dalam hal ini, artinya pihak penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut  sehingga  berakibat  pada  kerugian  yang  timbul  terhadap  pengguna.
Perbuatan yang mengakibatkan kerugian itu dapat disesali terhadap penyelenggara sebagai pihak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya. Oleh karena elemen- elemen  tersebut  terjadi,  maka  penyelenggara  bertanggung  gugat  atas  perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya berdasarkan Pasal 1365 BW.
Selanjutnya, perlu dicermati bagaimana perihal pembuktian atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Pembuktian adalah suatu proses penyajian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. 54 Menurut Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya  disebut  dengan  HIR),  “barang  siapa  mengaku  mempunyai  suatu hak,  atau  menyebutkan  suatu  peristiwa  (kejadian)  untuk  meneguhkan  hak  itu atau  untuk  membantah  hak  orang  lain,  harus  membuktikan  adanya  hak  itu  atau adanya peristiwa (kejadian) itu”. 55 Pasal ini menyatakan bahwa yag mempunyai kewajiban  untuk  melakukan  pembuktian  jika  ada  suatu  hal  ialah  siapa  yang mendalilkannya. 56 Ketentuan  menengenai  tanggung  gugat  terhadap fraud yang terjadi  pada  penyelenggaraan  sistem  elektronik,  khususnya  penyelenggaraan
53 Rizki Sulistio, Op.Cit .[4-5].
54 Misnar  Syam,  ‘Penerapan  Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen’ (2018) 4 Jurnal Adhaper.[94].
55 ibid.

## 1946 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
teknologi  finansial  telah  diatur  pada  peraturan  pelaksana  dari  UU  ITE.  Dalam Pasal  52  PP  PSTE,  disebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi  penyalahgunaan  tanda tangan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik. Aturan  yang  lebih  spesifik  mengatur  teknologi  finansial,  yakni  pada Pasal 37 POJK Tekfin mewajibkan penyelenggara bertanggung jawab jika direksi, dan/atau  pegawai  penyelenggara  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  sehingga menyebabkan kerugian kepada pengguna. Dari ketentuan Pasal 52 PP PSTE dan Pasal 37 POJK Tekfin tersebut, dapat diketahui bahwa ketika terjadi fraud dalam penyelenggaraan teknologi finansial, penyelenggara yang bertanggung gugat untuk membuktikannya.  Dengan  kata  lain,  prinsip  tanggung  gugat  yang  dianut  ialah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian.
Lebih  lanjut  mengenai  pembuktian  dan  alat  bukti  yang  digunakan,  sejak diundangkannya  UU  ITE,  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik termasuk dalam jenis alat bukti pada pemeriksaan perkara di pengadilan. 57 Pasal 5 UU ITE menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau  hasil  cetakannya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah  sesuai  dengan hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Indonesia.  UU  ITE  juga  mencantumkan pengertian terkait apa yang dapat dikategorikan dalam informasi elektronik maupun dokumen elektronik. 58
Kekuatan pembuktian yang melekat dalam dokumen elektronik ditinjau dari pembuktian  hukum  acara  perdata  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta bawah tangan (ABT). 59 Berbeda dengan Akta Otentik (AO) yang yang memiliki tiga jenis daya kekuatan pembuktian (luar, formil, materiil), pada ABT hanya melekat
57 Sofyan Adi Wirawan, “Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata”, <https:// www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perda- ta>, accessed 4 Desember 2018.
58 ibid.
59 Febrian Leonardo Manuhutu, ‘Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik ( Digital Sig - nature ) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik’ (Universitas Kritsten Satya Wa- cana 2014).[73].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
daya kekuatan pembuktian formil dan materiil. 60 Daya kekuatan pembuktian formil ABT  meliputi  kebenaran  identitas  penanda  tangan  dan  menyangkut  kebenaran identitas orang yang memberi keterangan. 61 Dengan kata lain, ketika suatu tulisan berisi  perbuatan  hukum  ditandatangani  seseorang,  maka  identitas  orang  yang bertanda  tangan  dan  yang  membuat  keterangan  itu  secara  formil  sama  dengan identitas penanda tangan. 62 Karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum, daya pembuktian formil ABT tidak bersifat mutlak. Maka, keterangan yang terkadung di dalamnya tidak mutlak untuk kepentingan pihak lain. Pasal 1876 BW menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan ABT wajib secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. 63
Pasal 1876 BW memberikan hak untuk memungkiri kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam ABT. Selanjutnya, Pasal 1877 BW memberi pedoman kepada hakim untuk memerintahkan supaya kebenaran tulisan dan tanda tangan diperiksa di persidangan apabila pihak lawan memungkiri kebenaran dan keasliannya. 64 Jika tanda tangan disangkal oleh pihak yang dikatakan membubuhkan tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan itu dibubuhkan oleh orang yang menyangkalnya. 65 Dalam  konteks  penyelenggaraan  teknologi  finansial  dengan tanda tangan elektronik, pada proses pemeriksaan di muka persidangan inilah dapat dilakukan uji digital forensik. 66
Meskipun Pasal 1877 BW tidak mengatur mengenai alat bukti apa saja yang dapat  dipergunakan  para  pihak  yang  dibebani  wajib  bukti  untuk  membuktikan kebenaran dan orisinalitas tanda tangan yang disangkal, menurut Yahya Harahap salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan yakni keterangan ahli, termasuk pemeriksaan
60 Yahya Harahap, Op.Cit .[590-591]. 61 ibid. 62 ibid. 63 ibid. [92]. 64 ibid. [601].
65 Maman Djafar, ‘Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktek di Pengadilan’ (2015) 3 Lex Privatum.[107].
66 Hamalatul Qur’ani, Loc.Cit.

## 1948 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
laboratoris. 67 Atas dasar itulah, uji digital forensik terhadap tanda tangan elektronik dapat dilakukan. Pada tanda tangan elektronik yang menggunakan kriptografi dan memanfaatkan kunci hash , segala informasi mengenai proses pendatanganan dapat dilacak melalui sistem sehingga pembuktian dapat dilakukan dengan itu.

## Kesimpulan
Tanda  tangan  elektronik  wajib  memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan hukum  di  Indonesia  agar  sah  dan  memenuhi  aspek  keamanan  dokumen  elektronik sebagaimana  tercantum  dalam  UU  ITE  dan  PP  PSTE.  Aspek-aspek  tersebut  ialah keaslian ( authentication ), keutuhan ( integrity ), dan nirsangkal ( non-repudiation ). Pada dasarnya, pengaturan pada UU ITE dan PP PSTE telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh UNCITRAL MLEC dan MLES. Kemudian, POJK Tekfin dan SEOJK Tekfin yang sejalan dengan UU ITE serta PP PSTE dirumuskan secara khusus untuk mengatur penggunaan tanda tangan elektronik pada teknologi finansial.
Tanda tangan elektronik dalam transaksi teknologi finansial berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi para pihak yang melakukan penawaran dan akseptasi. Dengan  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  yang  memenuhi  syarat  hukum dan  standar  teknis, fraud pada  transaksi  teknologi  finansial  dapat  diantisipasi.
Pengakuan  hukum  atas  tanda  tangan  elektronik  di  Indonesia  melalui  adanya pengaturan dalam UU ITE, PP PSTE, POJK, serta SEOJK menunjukkan bahwa tanda  tangan  elektronik  dapat  menggantikan  fungsi  tanda  tangan  konvensional untuk  menunjukkan  kesepakatan  dan  kecakapan  para  pihak  menurut  hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Forder,  Jay  dan  Dan  Svantesson, Internet  and  E-Commerce  Law, (Oxford University Press 2008).
67 Yahya Harahap, Op.Cit. [602].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, November 2019
Harahap,  Yahya, Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian,   dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2015).
Manuhutu,  Febrian  Leonardo, Kedudukan  Hukum  Tanda  Tangan  Elektronik (Digital  Signature)  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Universitas Kritsten Satya Wacana 2014).
Niuewenhuis, J.H, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 1985).
Simamora,  Y.  Sogar, Hukum  Perjanjian:  Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan Barang   dan Jasa oleh Pemerinta, (LaksBang PRESSindo 2009).
Sulistio,  Rizki, The  Role  &  Advantages  of  Digital  Signature  for  the  Fintech Industry (PrivyID 2019).

## Jurnal
Bintoro, Rahadi Wasi, ‘Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum’, (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum.
Djafar,  Maman,  ‘Kekuatan  Hukum  Akta  di  Bawah  Tangan  dalam  Praktek  di Pengadilan’ (2015) 3 Lex Privatum.
Syam,  Misnar,  ‘Penerapan  Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  dalam Penyelesaian   Sengketa Konsumen’ (2018) 4 Jurnal Adhaper.
Santi, Ernama [et. al . ], ‘Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)’
(2017) 6 Diponegoro Law Journal.

## Laman
Alfarizi, Moh. Khoiry, ‘Cicil Barang di Akulaku Bisa Pakai Tanda Tangan Digital PrivyID’, <https://tekno.tempo.co/read/1139704/cicil-barang-di-akulaku- bisa-pakai-tanda-tangan-digital-privyid>, accesed 10 Juni 2019.
Annur,  Cindy  Mutia,  ‘Penyedia  Identitas  Digital  Sambut  Baik  Persyaratan  Izin Fintech  OJK’,  <https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/penyedia-identitas- digital-sambut-baik-persyaratan-izin-fintech-ojk>, accesed 10 Juni 2019.
ASEI, ‘Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik ( Digital Signature )’, <http:// www.asei.co.id/id/kedudukan-hukum-tanda-tangan-elektronik-digital- signature/>, 16 Desember 2017, accesed 8 April 2019.
Bank  Indonesia,  ‘Teknologi  Finansial’,  <https://www.bi.go.id/id/sistem-

## 1950 Affan Muhammad : Kedudukan Tanda Tangan
pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>, accesed 19 Juni 2019.
BP Lawyers, ‘Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online’,
<https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan- elektronik/>, accesed 8 April 2019.
Elnizar,  Norman  Edwin,  ‘Demi  Kepastian  Hukum,  Tanda  Tangan  Elektronik Akan  Wajib  di  Setiap  Transaksi  Elektronik’,  <https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5a9f5e97c1f88/demi-kepastian-hukum--tanda-tangan- elektronik-akan-wajib-di-setiap-transaksi-elektronik>, accesed 8 April 2019.
Kurniawan, Anto ‘Pentingnya Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce ’ ,
< https://ekbis.sindonews.com/read/1161694/34/pentingnya-tanda-tangan- digital-dalam-transaksi-e-commerce-1481254860>  accesed  11  November 2018.
PrivyID, ‘Beralih ke Tanda Tangan Digital’ ,< http://blog.privy.id/story/beralih-ke- tanda-tangan-digital/>, accesed 18 Oktober 2018.
Qur’ani,  Hamalatul  ‘Tanda  Tangan  Elektronik:  Keabsahan  dan  Pembuktiannya di  Hadapan  Pengadilan’,  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5b6b977f75137/tanda-tangan-elektronik--keabsahan-dan-pembuktiannya- di-hadapan-pengadilan>, accesed 4 Desember 2018.
Supriyatna,  Iwan  ‘OJK  Beberkan  Pentingnya  e-KYC  Bagi  Lembaga  Keuangan Terlebih  Fintech’,  <https://www.suara.com/bisnis/2019/02/27/134529/ ojk-beberkan-pentingnya-e-kyc-bagi-lembaga-keuangan-terlebih-fintech>, accesed 21 Juni 2019.
Wirawan, Sofyan Adi, “Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen- elektronik-di-persidangan-perdata>, accesed 4 Desember 2018.
Yordan, Jofie, ‘Begini Cara Bikin Tanda Tangan Digital Pakai PrivyID’, <https:// kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-bikin-tanda-tangan-digital- pakai-privyid>, 16 Juni 2018, accesed 10 Juni 2019.
HOW TO CITE : Affan Muhammad Andalan, ‘Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.