## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2020

## Daftar Isi
PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX
Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan ..............................................................................125-137 COVID-19: INSIDE INDONESIA’S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK Prakoso Permono, Amanah Nurish, dan Abdul Muta’ali .......................................................138-149 CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE  AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA Ibnu Nadzir..................................................................................................................................150-167 REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19 Mochammad Wahyu Ghani dan Marya Yenita Sitohang .....................................................168-179 PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA Ali Kusno dan Nurul Masfufah ................................................................................................180-193

## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN
COVID-19 Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono ....................................................194-207 KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRA, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX Siti Hasanah.................................................................................................................................208-220
DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA

## PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA
Puji Hastuti..................................................................................................................................221-239
RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA

## KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN
Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo.......................................................................................240-254

## TINJAUAN BUKU
COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA

## KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA
Riqko Nur Ardi Windayanto......................................................................................................255-266

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 2, DESEMBER 2020

## DDC: 304.2

## PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX

## Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan

## ABSTRAK
Wabah penyakit atau dalam bahasa Jawa disebut pageblug tidak hanya terjadi pada masa pendemi Covid-19 ini. Pada abad XIX pernah terjadi pageblug. Akan tetapi, penanganannya pada saat itu banyak yang menganggapnya sebagai “perilaku irasional.” Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa pageblug di Vorstenlanden atau wilayah kekuasaan kerajaan pada abad XIX dengan memakai perspektif sejarah lokal. Dengan metode sejarah, diketahui bahwa pageblug adalah kondisi nestapa yang disebabkan oleh wabah penyakit seperti kolera yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dalam alam pemikiran irasional, pageblug dipahami sebagai ulah setan dan Nyai Ratu Kidul. Sementara itu, dalam pemikiran logis kala itu, wabah dipicu oleh perubahan musim kemarau yang berkepanjangan yang pada saat itu perkara perilaku sehat masyarakat belum mengemuka. Penduduk menyikapi pageblug dengan aneka tindakan irasional, misalnya mandi dan minum air kolam yang dipakai mandi oleh raja. Mereka juga mempercayai obat kolera berbahan rumput teki yang diberikan oleh Sunan Lawu. Dengan ilmu titen atau pengalaman empiris tersebut, mereka membuktikan bahwa unsur alam itu dapat menghalau pageblug, tanpa harus pergi ke dokter yang jumlahnya terbatas pada abad XIX.
Kata kunci: Pageblug, Perilaku Irasional, Vorstenlanden

## DDC: 303.23

## COVID-19: MELACAK JEJAK ISLAMIC STATE DI INDONESIA DALAM JARINGAN MEDIA SOSIAL

## Prakoso Permono, Amanah Nurish, & Abdul Muta’a

## ABSTRAK
Para pendukung ISIS di Indonesia menunjukkan keaktifan di media sosial khususnya pada masa pandemi Covid-19. Artikel ini berusaha mengeksplorasi dan menganalisis narasi Islamic State di jejaring media sosial didasari pendekatan etnografi digital yang dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2020 menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Etnografi yang dilakukan berfokus pada empat grup atau kanal pendukung ISIS berbahasa Indonesia di Telegram. Penelitian ini menunjukkan bahwa ISIS dan jaringannya di Indonesia sebagai aktor rasional tengah berusaha memanfaatkan berbagai kesempatan serta kerentanan masyarakat yang muncul menyusul pandemi Covid-19 untuk kepentingan memperkuat radikalisasi dan usaha untuk mendapatkan dukungan akar rumput dengan menjangkau komunitas Islam yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa jaringan ISIS di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengeluarkan narasi-narasi anti-pemerintah maupun anti-etnis Tionghoa yang lebih mutakhir dan personal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa di balik narasi yang disebarkan oleh jaringan ISIS di Indonesia terdapat sebuah ancaman tersembunyi bagi masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Covid-19; Etnografi Digital; Islamic State; Indonesia; Media  Sosial

## DDC: 302.23

## TEORI KONSPIRASI DAN KETERPUTUSAN MODERN DI TENGAH PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

## Ibnu Nadzir ABSTRAK
Di tengah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mendapatkan kritik karena ketidak- mampuan dalam merumuskan strategi penangangan yang tepat. Selain dari tidak berfungsinnya birokrasi, tingkat kepatuhan yang rendah dari warga negara Indonesia terhadap protokol kesehatan, menambah kerumitan dampak COVID-19. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perilaku tersebut adalah tersebarnya informasi palsu dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan virus tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan luasnya persebaran teori konspirasi di tengah ancaman virus COVID-19 di Indonesia? Artikel ini mengajukan argumen bahwa perse- baran teori konspirasi di tengah pandemi merefleksikan kontestasi yang tengah berlansung terhadap legitimasi politik di antara negara dan masyarakat. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini akan memaparkan tiga momen kritis yang menjadi landasan dari persebaran teori konspirasi di Indonesia. Pertama, teori konspirasi digunakan sebagai pondasi dari rezim otoritarian Soeharto, dan kemudian melekat dalam institutsi sebagai instru- men penting untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, pertautan antara ekosistem demokratis dan penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk merebut teori konspirasi sebagai alat perlawanan dan skeptisisme terhadap pemerintah. Ketiga, ketegangan negara dan masyarakat terkait otoritas kebenaran tersebut menguat dalam konflik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang COVID-19. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat merespons ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia
Kata Kunci: teori konspirasi, COVID-19, Indonesia, media sosial

## DDC: 362.89

## REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19

## Mochammad Wahyu Ghani dan Marya Yenita Sitohang ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan reaksi penduduk di wilayah minim akses yaitu Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengetahuan tentang COVID-19 yang cenderung terbatas membuat akses terhadap informasi yang benar dari sumber terpercaya menjadi sangat penting. Hasil observasi partisipan yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Silat Hilir memiliki kemampuan literasi informasi yang masih minim terkait COVID-19. Salah satunya ditunjukkan dengan perilaku reaktif dalam menanggapi hoax terkait pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh data sekunder, variabel seperti topografi wilayah, minimnya akses listrik dan internet, serta rendahnya tingkat pendidikan membuat penduduk Kecamatan Silat Hilir tidak berdaya mengolah informasi terkait COVID-19 di fase awal pandemi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah minim akses, khususnya di Kecamatan Silat Hilir harus juga disertai dengan peningkatan kemampuan literasi sumberdaya manusia, salah satunya melalui aspek pendidikan.
Kata kunci: akses informasi, pengetahuan COVID-19, Kecamatan Silat Hilir

## DDC: 302.4

## PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA

## Ali Kusno dan Nurul Masfufah

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi publik yang berkembang terhadap eks peserta Ijtima Ulama di Gowa yang dianggap sebagai salah satu klaster persebaran pandemi corona di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. Pendekatan itu memungkinkan penggunaan bahasa dalam
iv | Masyarakat Indonesia, Vol. 46 (2), Desember 2020
wacana ditempatkan sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; dan wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu. Data penelitian  berupa wacana tanggapan para pengguna Facebook terhadap pemberitaan tentang pandemi corona kluster Gowa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, para eks peserta kegiatan tersebut mendapat beragam stigma negatif. Sebagian besar warganet beranggapan bahwa eks peserta kegiatan di Gowa sebagai salah satu penyebar wabah corona di Indonesia. Meskipun para eks peserta kegiatan Gowa sudah menjalani proses karantina dan pengobatan, tetap mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar, terkesan eks kegiatan Gowa dan keluarga dikucilkan meskipun sebenarnya masyarakat lebih menarik diri. Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa pemahaman agama yang terkesan membabi buta akan sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam. Penanganan lebih tegas terhadap kejadian serupa agar masyarakat agar lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah.
Kata kunci: Klaster Gowa, pandemi korona, wacana kritis

## DDC: 303.3

## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

## Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono

## ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, dunia sedang dihinggapi oleh krisis pandemi Covid-19. Pandemi ini menjangkit lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Secara global, imbasnya tidak hanya pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data studi literatur. Adapun artikel ini berkesimpulan strategi rebuilding posture yang berisikan langkah apologia dan compensation menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Lalu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, kedua konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, ketiga prinsip keterbukaan, keempat menunjukkan sense of crisis dari berbagai elemen pemerintah kepada publik dan stakeholder, kelima perlunya memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah, keenam perlunya memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.
Kata kunci: Komunikasi Krisis, Pandemi, Covid-19, Pemerintah Indonesia

## DDC: 305.5
KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRA, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX

## Siti Hasanah

## ABSTRAK
Dalam upaya memutus mata rantai wabah dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, antara dokter dan masyarakat, maupun sesama dokter itu sendiri. Dalam tatanan birokrasi kesehatan kolonial, awalnya dokter pribumi selalu mengalami diskriminasi dan pada beberapa kasus hubungan dengan dokter Eropa tidak harmonis. Namun terjadinya wabah-wabah mengharuskan mereka tetap bersinergi. Awalnya dokter Eropa lebih dominan untuk menjadi tokoh-tokoh kunci dalam penelitian laboratorium dan pencarian solusi ketika terjadi wabah. Lalu trend-nya berubah sejak awal abad ke-19. Kebangkitan dokter pribumi yang tidak terlepas dari revolusi pendidikan STOVIA dan kemunculan Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, sebuah perkumpulan dokter pribumi pada tahun 1909. Dua faktor ini mendorong para dokter pribumi semakin melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian hingga tahap mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aspek utama yang dibicarakan ialah kebangkitan dan sinergitas yang dibangun antara para dokter khususnya dokter pribumi dalam menangani beberapa wabah. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dalam pemberantasan wabah pes di Malang, dr. Abdul Rivai yang lantang bersuara di Volksraad mendorong pemerintah segera tanggap saat terjadi wabah influenza, dan JB Sitanala yang menjadi tokoh kunci penyelesaian wabah Lepra hingga prestasinya terdengar di forum-forum kesehatan internasional.
Kata Kunci: Kebangkitan dokter pribumi, kesehatan masa kolonial, Wabah pes, influenza, dan lepra

## DDC: 303.48

## DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA

## Puji Hastuti

## ABSTRAK
Tulisan ini bermaksud menguraikan dinamika kehidupan pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya yang mengalami perubahan pada masa Pandemik Covid-19. Ekosistem industri musik indie yang semula sangat mengandalkan ruang pertemuan fisik dan komunal harus beradaptasi dengan kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk mengamati dinamika kehidupan para pekerja industri musik indie dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Dalam kurun waktu pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial hingga adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal, penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan pekerja industri musik indie yang ditampilkan dalam beberapa platform media digital. Hasilnya, penulis menemukan geliat para pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi pandemik Covid-19 mencakup beberapa aspek berikut: 1) solidaritas komunal, 2) adaptasi kebiasaan, 3) eksplorasi ruang komunal digital, dan 4) masa kontemplasi dan menghasilkan karya baru. Kesimpulan dari hasil temuan tersebut, pandemik Covid-19 telah menumbuh-kembangkan kembali semangat komunalitas, meski sekaligus juga menampilkan celah bagi absennya peran negara terhadap jaminan kesejahteraan layak bagi pekerja industri musik. Di samping menguatnya ikatan komunalitas pekerja, keterbatasan yang dialami akibat masa-masa pandemi justru membuka peluang usaha lain bagi para pekerja industri musik. Terakhir, pandemik Covid-19 dapat menjadi momentum bagi era baru ekosistem industri musik indie Jakarta bahkan kota-kota lainnya di Indonesia dengan kemajuan teknologi pertunjukan digital dan rilisan karya baik audio maupun video yang dapat digarap menggunakan media rekam sederhana dari rumah atau home recording.
Kata Kunci: pekerja industri musik, musik indie Jakarta, pandemi Covid-19, adaptasi, ruang komunal digital

## DDC: 353.6
RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN

## Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo

## ABSTRAK
Selama Perang di Aceh (1873-1900an), penyakit beri-beri menyerang tentara Belanda dan menyebabkan banyak kematian di pihak Belanda. Namun tenaga medis kolonial memerlukan waktu lama—hampir 20 tahun—untuk mempelajari jenis penyakit ini dan cara pengobatannya. Artikel ini mengkaji upaya-upaya pemerintah kolonial dalam menangani dan memitigasi penyebaran penyakit beri-beri selama perang di Aceh. Melalui arsip Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie dan sumber primer lain, artikel menunjukkan perubahan konsep tentang kesehatan dalam kebijakan medis kolonial antara lain didirikannya rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust. Artikel ini menegaskan bahwa usaha pengobatan di rumah sakit khusus dalam menghadapi beri-beri sebagai wabah baru, menjadi etalase utama dalam menjawab persoalan beri-beri yang juga telah merebak di berbagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Diskursus tempat sehat dan topografi kesehatan Sumatra Westkust yang menekankan pendekatan lokalitas dalam penanganan kesehatan masyarakat, menjadi bagian dari proses panjang dalam penemuan zat anti beri-beri atau tiamin.
Kata Kunci: perang Aceh, wabah beri-beri, topografi kesehatan, kebijakan medis kolonial, Sumatra Westkust

## DDC: 353.9. TINJAUAN BUKU COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

## Riqko Nur Ardi Windayanto
Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 2, DESEMBER 2020

## DDC: 304.2

## EPIDEMIC AND THE IRRATIONAL ATTITUDE OF VORSTENLANDEN IN 19TH CENTURY

## Heri Priyatmoko and Hendra Kurniawan

## ABSTRACT
Epidemic, in Javanese called pageblug, not only happened in this Covid-19 era, but also happened in the 19th century. But, the way to handle the epidemic at that time is considered as irrational. This article aims to discuss the events of the pageblug in Vorstenlanden or the royal domain in the nineteenth century using the perspective of local history. With historical method, it is known that pageblug is a miserable condition caused by an epidemic such as cholera which takes many lives and causes panic in the community. In the realm of irrational thought, pageblug is understood to be the work of Satan and Nyai Ratu Kidul. Whereas in logical thinking at the time, the plague was triggered by prolonged dry season changes, not the healthy behavior of the people. Residents respond to the pageblug with various irrational actions, such as bathing and drinking pool water which is used by the king to bathe. They also believe in cholera drug made from grass puzzles given by Sunan Lawu. With the knowledge of titen or empirical experience proving them natural elements can drive the pageblug, without having to go to a doctor who is very few in the nineteenth century.
Keywords: Pageblug, Irrational Behavior, Vorstenlanden

## DDC: 303.23

## COVID-19: INSIDE INDONESIA’S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK

## Prakoso Permono, Amanah Nurish, and Abdul Muta’a

## ABSTRACT
ISIS affiliates in Indonesia have been involved actively in social media particularly during the Covid-19 pandemic. This article is trying to explore and analyze Islamic State affiliates daily narrative in their social media network based on digital ethnography conducted between March to July 2020 following the Covid-19 outbreak. The ethnography focuses on four ISIS affiliate’s Telegram channel and group. We found that ISIS affiliates in Indonesia as a rational actor have been capitalizing on opportunities brought by Covid-19 and vulnerabilities in Indonesia’s society to strengthen radicalization and grassroots support from broader Muslim communities. This research also finds more advanced and personalized anti-government and anti-Chinese rhetoric being emphasized by Islamic State affiliates in Indonesia during the pandemic and concludes that behind Indonesian ISIS narratives during the Covid-19 pandemic emerges hidden imminent threats to the society.
Keywords : Covid-19; Digital Ethnography; Islamic State; Indonesia; Social Media

## DDC: 302.23

## CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA

## Ibnu Nadzir

## ABSTRACT
Amidst the global outbreak of COVID-19 in Indonesia, the government has been under the spotlight for not being able to formulate a proper response. Aside from the malfunctioning bureaucracy, the low compliance among citizens toward public health advice complicates the impact of COVID-19 in Indonesia. One factor that contributes to the attitude of society is the spread of false information and conspiracy theories associated to the virus itself. How do we explain the propagation of conspiracy theories under the threat of COVID-19 in Indonesia? The article argues that the spread of conspiracy theories amidst the pandemic reflects the on-going contestation of political legitimacy between the state and society in Indonesia. To elaborate this point, the article elucidates the three critical junctures that buttressed the propagation of conspiracy theories. First, conspiracy theory was utilized as a foundation of authoritarian regime of Soeharto, and later became an institutionalized tool to maintain its power. Second, the entanglement between democratic ecosystem and proliferation of social media after Reformasi, has enabled society to appropriate conspiracy theories as a form of resistance and skepticism toward government. Third, the tension between state and society in regards to the authority manifested on the contention on COVID-19 management in Indonesia. The government have been trying to maintain the legitimacy by being secretive on COVID-19 information. At the same time, some elements of society responded to the secretive government with propagation conspiracy theories that also justify public disobedience toward health protocols. These combinations have further exacerbated the impact of COVID-19 in Indonesia.
Keywords: conspiracy theory, COVID-19, Indonesia, social media

## DDC: 362.89

## HOW PEOPLE IN THE REMOTE AREA REACT TO THE COVID-19 PANDEMIC IN THE EARLY PHASE

## Mochammad Wahyu Ghani and Marya Yenita Sitohang

## ABSTRACT
This article aims to analyze the knowledge and reaction of the remote area population which is the Silat Hilir District, Kapuas Hulu, West Borneo, at the beginning of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The knowledge about COVID-19 is still limited so that access to valid information and reliable sources becoming very important. We conducted a participant observation to collect the data. It shows that the population of Silat Hilir District has a poor understanding related to COVID-19. They also tend to react to the COVID-19 hoaxes. Based on the observations which are supported by secondary data, variables like topography, lack of access to electricity and internet, and low level of education make the population of Silat Hilir District unable to process the information they received. Therefore, the development of infrastructure in remote area must also consider the increase of community literacy skills, for example through the education aspect.
Keywords: access to information, COVID-19 knowledge, Silat Hilir District

## DDC: 302.4

## PUBLIC PERCEPTION OF PANDEMIC CORONA TRANSMISSION CLUSTER EX IJTIMA ULAMA IN GOWA

## Ali Kusno1 and Nurul Masfufah

## ABSTRACT
This study aims to identify the growing public perception of the former participants of Ijtima Ulama in Gowa, which is considered as one of the corona pandemic distribution clusters in Indonesia. The research approach uses the critical discourse analysis of the Fairclough Model. That approach allows the use of language in discourse to be placed as a social practice; discourse or language use is generated in a specific discursive event; and the resulting discourse takes the form of a particular genre. The research data is in the form of discourse on Facebook users’ responses to the news about the Gowa cluster corona pandemic. Data analysis techniques using an interactive model.
The results showed that after the Ijtima Ulama activities in Gowa, the former participants of the activity received a variety of negative stigma. most of the citizens think that the ex-Gowa activity is one of the spreaders of the corona outbreak in Indonesia. Even though the ex-participants of Gowa activities have undergone a quarantine and treatment process, they still get unpleasant treatment from the surrounding community, it seems that the ex-Gowa activities and their families are ostracized even though the community actually withdraws. Blindly understanding of religion will be very dangerous for the lives of Muslims. More stringent handling of similar incidents so that people are more compliant with government policies.
Keywords: Gowa cluster, corona pandemic, critical discourse

## DDC: 303.3

## CRISIS COMMUNICATION OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19

## Muhammad Saiful Aziz and Moddie Alvianto Wicaksono ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 305.5
THE RESURRECTION OF INDIGENOUS DOCTORS IN THE MEDICAL FIELDS: ENCOUNTERING THE PLAGUE, THE LEPROSY AND INFLUENZA OUTBREAKS IN THE NEDERLANDSCH INDIE IN THE EARLY 20TH CENTURY

## Siti Hasanah

## ABSTRACT
In order to break the epidemics chains, a strong synergy is needed between the central and local governments, between the doctors and the community, as well as among doctors themselves. In the colonial health bureaucracy, indigenous doctors always experienced discrimination. In addition, the relationship between the indigenous doctors and the European doctors was not harmonious. However, the occurrence of epidemics required them to continue to work together. Initially, European physicians were more dominant to become key figures in laboratory research and the search for solutions when an outbreak occurred. Then the trend changed since the early 19th century. The rise of indigenous doctors was inseparable from the STOVIA educational revolution and the emergence of Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, an association of indigenous doctors in 1909. These two factors encouraged indigenous doctors to get more chances being involved in their researches to the extent it could influence the government policy. The main aspect which is discussed is the resurrection and synergy that was built between doctors, especially indigenous doctors in dealing with several outbreaks. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo in eradicating the bubonic plague in Malang, dr. Abdul Rivai, who spoke out loudly in the Volksraad, encouraged the government to respond immediately when an influenza outbreak occurred, and JB Sitanala, who was a key figure in resolving the leprosy outbreak, until his achievements were heard in international health forums.
Keywords: The resurrection of native doctors, colonial health, bubonic plague, influenza, and leprosy

## DDC: 303.48

## DYNAMIC INDIE JAKARTA MUSIC INDUSTRY AND THE SURROUNDING AREA IN THE FIRST WAVE COVID-19 PANDEMIC TIME

## Puji Hastuti

## ABSTRACT
This paper intends to describe the dynamics of workers’ lives in Jakarta’s indie music industry and the surrounding areas, which experienced changes during the Covid-19 Pandemic. The indie music industry ecosystem, which pre- viously relied heavily on physical and communal meeting spaces, adapted social restrictions due to the pandemic. This condition attracts the author’s attention to observing the dynamics of the indie music industry work workers’ lifesaving these limitations. In the period of stipulating social restriction policies to adapting new habits or known as new normal, the standard observations on indie music industry workers displayed on several digital media plat- forms. As a result, the authors found the movement of indie music industry workers in Jakarta and its surroundings in facing the Covid-19 pandemic covering the following aspects: 1) communal solidarity, 2) habitual adapt chronic exploration of digital collaborative space and 4) a period of contemplation and producing new works. The conclu- sion from these findings is that the Covid-19 pandemic has re-developed the spirit of communality, commonality at the same time. It also presents a gap for the absence of the state’s role in ensuring decent music industry workers’ welfare. Besides the strengthening of workers’ communal ties, the pandemic’s limitations have opened up other business opportunities for music industry workers. Finally, the Covid-19 can be a momentum for a new era of the indie music industry ecosystem, Jakarta and even other cities in Indonesia with advances in digital performance technology and the release of works both audio and video that can be worked on using simple recording media from home or home recording.
Keywords: music workers industry, Jakarta indie music, Covid-19, adaptation, digital communal space

## DDC: 353.6

## THE BERI-BERI HOSPITAL DURING THE WAR IN ACEH AND THE EMERGENCE OF A COLONIAL MEDICAL POLICY 1873-1900S

## Wahyu Suri Yani and Agus Suwignyo

## ABSTRACT
During the war in Aceh (1873-1900s), a number of soldiers from the Dutch side suffered from beri-beri. The desease caused many casualties. Yet, it took the colonial medical force no less than twenty years to scientifically understand the desease and its cure. The aim of this article is to examine the policies that the colonial government made in the handling and mitigation of beri-beri during the war against the Aceh people. Using archives from Algemene Secret- erie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie and other primary sources, this article show the changing medical concepts in the colonial policy, inter alia by the founding of beri-beri specialized hospital in Sumatra Westcoast. It is argued that the attempts to quarantine beri-beri infected soldiers in the Aceh War created a basis of colonial medical policy on beri-beri for the larger context of the Netherlands Indies. Discourses about medical topography, which emphasized the importance of local elements in the treatment of beri-beri patients, were part of the long process of the invention of beri-beri drug, tiamin.
Keywords: Aceh War, beri-beri, medical topography, conial medical policy, Sumatra Westcoast

## DDC: 353.9
BOOK REVIEW
COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

## Riqko Nur Ardi Windayanto
Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## TINJAUAN BUKU COVID-19 DAN PERJALANANNYA : DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA
Riqko Nur Ardi Windayanto Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada E-mail: riqko.nur.ardi@mail.ugm.ac.id. Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal . Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## PENGANTAR

## Krisis Kesehatan higga Kebijakan dan Tata Kelola: Suatu Pengantar
Meminjam  gagasan  Žižek  (2020a)  dalam Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World bahwa bumi adalah satu geladak perahu, tempat umat manusia terus berlayar sepanjang waktu. Dalam pelayaran itu, masyarakat dunia dikejutkan oleh badai virus yang menerjang bumi dan mewabah sebagai pandemi, yaitu COVID-19. Virus ini hadir dengan membawa dua sisi: sisi pandemi dan sisi kepanikan. Kedua sisi ini menunjukkan bahwa COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi telah bertransformasi dan bermanifestasi menjadi krisis kemanusiaan, kebijakan, dan tata kelola, dengan segala disrupsinya terhadap as- pek politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Taherian, 2020). Dengan demikian, pandemi COVID-19 seharusnya tidak hanya dipahami secara medis, melainkan perlu diteropong dari berbagai perspektif, baik kelembagaan, sistem so- sial, pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun aspek-aspek kemanusiaan lainnya.
Berangkat dari pernyataan tersebut, para akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada, menuang- kan hasil kajian dalam buku bertajuk Tata Kelola Penanganan  COVID-19  di  Indonesia:  Kajian Awal . Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press dengan Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti sebagai editor. Buku yang
mengompilasi kajian-kajian para akademisi FISIPOL UGM ini disusun dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kondisi negara-negara di dunia yang memiliki respons beragam dalam menanggapi  COVID-19. Kedua, dalam konteks di Indonesia, kebijakan pemerintah kerap menim- bulkan ambiguitas, ketidakjelasan, simpang siur informasi, pengabaian, dan fragmentasi. Ketiga, kurangnya akumulasi pengetahuan non-medis- sosial politik-yang sejatinya juga berperan dalam menentukan laju persebaran wabah. Keempat, pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga menimbulkan krisis sosial dan politik.
Buku ini memuat 1 bab prolog, 17 bab kajian dan analisis, serta 1 bab epilog. Prolog dan epilog ditulis oleh Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winan- ti. Sementara itu, 17 bab kajian terkait aspek tata kelola dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia diklasifikasi menjadi empat bab besar dan pokok tulisan sebagai berikut.
1.  Bab I diisi oleh tulisan Poppy S. Winanti, Paska B. Darmawan, dan Treviliana E. Putri; Ambar Widaningrum dan Wawan Mas’udi; Arya Budi dan Irham Nur Anshari; serta Muhammad Rum, Yunizar Adiputera, dan Randy W. Nandyatama. Bab ini menjelaskan respon pemerintah global, nasional, dan sub- nasional (daerah) untuk menangani pandemi COVID-19 dalam konteks governance .
2.  Bab II diisi oleh tulisan Agus Suwignyo dan Erwan Agus Purwanto; Hatma Suryatmojo,

## DDC: 353.9
Sri Suning Kusumawardani, Irwan Endra- yanto Aluicius, dan Wirastuti Widyatmanti; Tania Delavita Malik dan Erwan Agus Pur- wanto; serta Yodi Mahendradhata. Bab ini mengemukakan dampak pandemi COVID-19 dan resiliensi sektoral pada arena pendidikan tinggi, industri BUMN, dan kesehatan.
3.  Bab III diisi oleh tulisan Wahyu Kustiningsih dan Nurhadi; Supriyanti; Suzanna Eddyono, Ayu Diasti Rahmawati; dan Tantri Fricilla Ginting; serta Tim Forbil Institute dan In- stitue  of  Governance  and  Public  Affairs MAP FISIPOL UGM. Bab ini memaparkan respons dan solidaritas masyarakat dalam kaitannya untuk menghadapi dampak pan- demi COVID-19 dan kerentanan sosial masyarakat.
4.  Bab IV diisi oleh tulisan Amalinda Savirani dan Dias Prasongko; Zainuddin Muda Z. Monggilo; Wisnu Prasetya Utomo; dan Gilang Desti Parahita. Bab keempat ini me- nyajikan aspek pengetahuan dan komunikasi publik sebagai dimensi penting dalam tata kelola penanganan pandemi COVID-19.
Buku ini menawarkan proyeksi dan menego- siasikan wacana kepada publik terkait tata kelola penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Wacana ini tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi secara komprehensif dan holistik telah menjangkau arena-arena sosial politik, seperti pemerintahan, kelembagaan, pendidikan, industri, kesehatan, masyarakat, pengetahuan, dan komunikasi publik. Buku ini telah meng- himpun kajian dan analisis reflektif yang dapat memberikan pemahaman secara luas mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, secara spesifik buku ini bertujuan untuk mengompilasi analisis awal tentang aspek tata kelola COVID-19 di Indone- sia, sebagai langkah merumuskan rekomendasi kebijakan ( policy brief ) bagi pengembangan tata kelola penanganan pandemi COVID-19 ke depannya, baik ketika pandemi saat ini maupun pandemi serupa di masa mendatang.

## BAB I KUASA NEGARA DAN LEMBAGA: DI BAWAH BAYANG- BAYANG WABAH
Pada bab pertama, buku ini memuat tiga tulisan yang mengkaji kegamangan negara dan lembaga internasional WHO dalam merespons wabah COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing negara menjadi indikator untuk melihat sejauh mana negara-negara di dunia mampu merespons pandemi COVID-19 secara tanggap. Negara-negara yang menjadi objek kajian tulisan ini meliputi Taiwan, Singa- pura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk mengukur ketanggapan negara-negara, variabel yang digunakan adalah beberapa rekomendasi ke- bijakan WHO kepada pemerintah nasional dalam menangani pandemi, yaitu (1) kepemimpinan, perencanaan, dan koordinasi; (2) pengawasan dan penilaian atas situasi, berkaitan dengan ketersediaan data dan informasi; (3) pencegahan penyebaran penyakit; (4) keberlanjutan pelayanan kesehatan; dan (5) komunikasi publik. Setelah memaparkan respons masing-masing negara berdasar kelima indikator tersebut, buku ini mengomparasi daya tanggap dari keempat negara. Komparasi yang telah dilakukan menghasilkan dua kategori-negara tanggap dan negara kurang tanggap dan atau lamban (lihat tabel 1).
Berdasar Tabel 1, buku ini menyimpulkan bahwa Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan, merupakan negara-negara yang mengambil tinda- kan tepat dengan transparansi komunikasi publik dan pengendalian untuk mencegah bencana nasional. Sementara itu, Amerika Serikat yang diasumsikan sebagai Super Power justru tidak membuatnya sigap terhadap pandemi. Buku ini tampaknya mencoba membuktikan tesis Zabala (2020) dalam “The Corona-virus Pandemic Is A Threat to Populist Strongmen”, bahwa pandemi COVID-19 telah membuka sisi gelap dari ink- ompetensi dan kepemimpinan di seluruh dunia. Mereka justru mempersiapkan gejolak pasar, alih-alih bersiap diri menghadapi kemungkin- an terburuk, yaitu pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, China. Transparansi publik dan pengendalian untuk mencegah bencana nasional membuat Taiwan dan Korea Selatan mampu menghadapi pandemi ini (Zabala, 2020).
Sementara itu, selaras dengan Harari (2020a), Amerika Serikat justru keluar dari posisinya sebagai refleksi kepemimpinan global yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.
Setelah memaparkan penanganan pan- demi COVID-19 dalam konteks global, buku ini membedah respon-respon pemerintah nasional- Indonesia-dan pemerintah subnasional (provinsi dan kabupaten/ kota). Secara umum, respon pemerintah Indonesia tergolong lamban dan kurang tanggap. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pengabaian pejabat publik terhadap kemungkinan persebaran COVID-19 di Indonesia, nihilnya koordinasi dan sinergi lintas aktor, kebijakan yang kontradiktif dan tumpang tindih, serta ketiadaan justifikasi  ilmiah  pada  pernyataan-pernyataan pemerintah. Akibatnya, kelambanan pemerintah pusat tentu berpengaruh pada pemerintah daerah. Sebagai kajian awal, buku ini tentu saja hanya
mengkaji dan menelurusi respons pemerintah daerah pada bulan Maret yang diasumsikan sebagai ‘tangga’ pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Respon pemerintah daerah terdiri atas dua kategori: menunggu keputusan pemerintah pusat atau justru mendahului keputusan politik ‘istana’. Respon kedua terjadi ketika pemerintah daerah dengan nalar dekonsentrasi dan desentra- lisasinya menutup akses transportasi, membatasi wilayah administrasi, dan proteksionisme, ketika pemerintah pusat sama sekali belum mengambil keputusan.
Melihat respons pemerintah daerah yang selangkah di depan pemerintah pusat, buku ini menawarkan terminologi baru, yang disebut dengan konsep administration distancing . Ke- senjangan ( gap ) kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini membuktikan gagasan Harari (2020a) dalam “In the Battles
Tabel 1. Komparasi Kebijakan Negara Aspek Taiwan Singapura Korea Selatan Amerika Serikat Kasus terdeteksi pertama 20 Januari 2020 23 Januari 2020 20 Januari 2020 20 Januari 2020 Transmisi lokal 28 Januari 2020 4 Februari 2020 30 Januari 2020 26 Februari 2020 Data sampai 15 April 2020 395 kasus positif 6 meninggal 3.252 kasus positif 10 meninggal 10.591 kasus positif 225 meninggal 609.685 kasus positif 26.059 meninggal Kelembagaan terpadu Central Epidemic Command Center (CECC) for Severe Special Infectious Pneumonia Kementerian Kes- ehatan Korean Centers for Disease Control and Prevention di bawah Ministry of Healh and Welfare White House Coro - navirus Task Force Informasi dan data- base terpadu Kanal resmi pemer- intah Kanal resmi pemer- intah https://corona board.kr/ Kanal resmi pemer- intah Pembatasan aktivi- tas lintas negara 21 Maret 2020 20 Maret 2020 21 Januari 2020 31 Maret 2020 Pembatasan sosial- karantina 2 Februari 2020 26 Maret 2020 Self-isolation sejak 2 Februari 2020 Lockdown tergan- tung negara bagian Karantina pendatang secara nasional mu- lai 27 Maret 2020 Sanksi social dis - tancing Ya Ya Ya Tidak Pemanfaatan teknologi Digital fence Trace Together Smart self-health check mobile app untuk inbound trav - eller N/A Penganggaran Ya Ya Ya Ya Sumber: Winanti, Darmawan, & Putri (2020)
Againts Coronavirus, Humanity Lacks Leader- ship”, bahwa dunia sedang dalam keadaan tanpa pemimpin. Krisis kepemimpinan terjadi karena ketiadaan pemimpin yang mampu menginspirasi, mengatur, dan mengkoordinasi respons nasional. Padahal, pemimpin adalah kompas yang meya- kinkan masyarakat bahwa peran dan tanggung jawabnya pada masa krisis menjadi instrumen untuk mencapai keselamatan bersama (Gerung, 2010). Namun, sebagai kajian awal, buku ini masih belum menguraikan mengapa setiap daerah mengambil kebijakan-kebijakan yang mendahului keputusan pusat. Hal ini mengingat bahwa setiap daerah memiliki keberagaman aspek-aspek sosial yang akan memengaruhi setiap pengambilan kebijakan. Terlepas akan hal itu, buku ini juga mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola COVID-19.
1.  Kebijakan berbasis science dan evidence, melalui akumulasi pengetahuan, data faktual, kondisi terkini dari pandemi, dan policy learning.
2.  Membangun kanal kebijakan yang integratif dan koordinatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
3.  Menempatkan pandemi sebagai common agenda yang membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh level pemerintahan.
4.  Merancang ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan COVID-19.
Selanjutnya, bab pertama dari buku ini membuka ruang diskusi terkait analisis tata kelola kesehatan global oleh WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan mengambil in- spirasi dari pemikiran Koremenos, Lipson, dan Snidal  tentang teori rezim, kajian ini menunjuk- kan bahwa WHO memiliki lima kelemahan, yaitu membership, scope, centralization, control, dan flexibility . Analisis dari masing-masing kelema- han tersebut akan diuraikan sebagai berikut.
1.  Membership. WHO mengalami kekurangan atas konsistensi dukungan dan dana. Kecen- derungan anggota, khususnya negara-negara maju, enggan menanggung side payment dan transaction  cost dalam membangun dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
2.  Scope. WHO memiliki horizon kerja sama yang sempit. Selama ini, pendanaan WHO kerap dialokasikan untuk mendanai tindakan intervensi ketika wabah sedang berlangsung atau pendekatan pre-emptive  containment of epidemic/ pandemic. Padahal, pendanaan WHO semestinya dialokasikan untuk mem- bangun pelayanan kesehatan inklusif bagi seluruh masyarakat dunia.
3.  Centralization. Sebagai lembaga kesehatan dunia, WHO berperan sentral dalam meng- himpun informasi terkini sebagai simpul ke   bijakan. Namun, alih-alih bertindak demi- kian, WHO justru mengalami kegagapan dengan minimnya ketersediaan informasi pada awal indentifikasi virus.
4.  Control. Sejauh ini, pendanaan WHO berasal dari negara-negara kontributor. Akibatnya, WHO mengalami ketidakindependenan ketika berbeda pendapat, khususnya dengan negara-negara kontributor dana terbesar yang memainkan patron kepemimpinan di tubuh birokrasi.
5.  Flexibility. WHO menunjukkan langkah yang kompromistis dan lamban dalam menangani pandemi COVID-19. WHO se- bagai organisasi sentral di bidang kesehatan tidak menunjukkan langkah yang tegas, tetapi justru memberi ruang bagi negara- negara untuk menentukan skala prioritasnya masing-masing.
Kajian ini menyempurnakan analisis Douthat (2020) dalam “In the Fog of Coronavirus, There Are No Experts”, yang mengemukakan bahwa kesalahan terbesar dalam penanganan pandemi COVID-19 berada di pundak WHO. Sebagai organisasi kesehatan universal, WHO justru mengabaikan  fakta  saintifik  dengan  mengikuti imperatif politiknya berpihak pada Tiongkok, menerima penilaian yang salah, dan menegasi bukti-bukti penting. Oleh sebab itu, sebagai organisasi internasional yang dinamis, reformasi kinerja WHO dan redesain tata kelola kesehatan global menjadi agenda yang perlu dikampa- nyekan sebagai upaya memperbaiki norma baru tata kelola kesehatan global.

## BAB II RESPONS-RESPONS DAN RESILIENSI SEKTORAL DI TENGAH PANDEMI
Pada bab kedua, buku ini menjelaskan implikasi pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor ter- tentu dan resiliensi sektoral yang diambil oleh masing-masing sektor. Bab ini secara khusus mengkaji sektor pendidikan tinggi, industri BUMN pada bidang transportasi dan farmasi, serta kesehatan.

## Resiliensi Sektor Pendidikan Tinggi
Situasi pandemi COVID-19 telah mendesak perguruan tinggi untuk mentransformasi praktik pengelolaan dan kebijakan secara transformatif, drastis, dan cepat. Transformasi ini terlihat dari ditutup dan dihentikannya aktivitas akedemik di lingkungan kampus serta penyelenggaraan pembelajaran melalui kanal-kanal atau platform online sebagai tuntutan kemajuan teknologi informasi digital. Resiliensi perguruan tinggi yang dipaparkan oleh buku ini tampaknya tidak terlepas dari konteks Revolusi Industri 4.0. White (2004) dalam Anthropology in Theory: Issues in Epistemology menyatakan bahwa Big Data, Ar - tificial Intelligence, dan Computening Computer telah mendorong regresivitas dan memengaruhi sistem sosial manusia. Kita-manusia-semakin terobsesi untuk menerima beragam kemudahan yang dijanjikan oleh teknologi dan anak turun- nya. Pernyataan ini diaminkan oleh Whitehead (2004), dalam buku yang sama, mengemukakan bahwa manusia dipicu oleh neuropsikologi untuk menghasilkan kreativitas dan teknologi-teknologi baru pada berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan.
Akan tetapi, buku ini seakan membongkar dan menyanggah kedua pernyataan tersebut dengan mengkomparasikan bahwa pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 berbeda den- gan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem digital sebagai tuntutan Revolusi Industri 4.0 merupakan wacana yang terencana sejak tahun 1990-an dan penera- pannya berlangsung secara gradual, prosesual, dan transisional. Tuntutan ini merupakan upaya untuk mengintensifikasi regresivitas, kemudahan, dan kreativitas pembelajaran. Sementara itu,
pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 merupakan suatu keterdesakan, keterpaksaan, kedaruratan sebagai alasan yang utama—bukan pada kemajuan dan kemudahan, melainkan pada upaya menyesuaikan diri di tengah pandemi. Hal ini disebabkan oleh praktik perguruan tinggi yang berupaya untuk memutus persebaran virus, namun pada sisi lain juga berupaya untuk tetap memberlangsungkan pembelajaran.
Bab ini selanjutnya memaparkan hasil riset Suryatmojo et al . (2020) dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA) UGM terkait resiliensi mahasiswa dan dosen terhadap sistem pembela- jaran daring. Berdasarkan hasil survei terhadap 3.353 mahasiswa UGM, data yang diperoleh meliputi (1) 81,3% responden menyatakan bahwa kualitas koneksi internet dirasa cukup baik (san- gat baik, baik, dan sedang); (2) 50,5% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring memiliki kemiripan dengan kualitas pembelajaran lur- ing; (3) 66,9% responden menyatakan mampu memahami materi perkuliahan daring dengan memadai (sangat baik, baik, dan sedang); (4) 85% responden berpersespi bahwa kemampuan dosen dalam penyampaian materi perkuliahan daring berjalan dengan baik; dan (5) 83% responden menyatakan kualitas pembelajaran daring cukup baik. Sementara itu, survei terhadap 318 dosen UGM diperoleh data bahwa 79,6% dosen me- miliki pengalaman pembelajaran daring; 67% dosen pernah menyelenggarakan perkuliahan daring sebelum darurat COVID-19; dan 87,4% dosen menggunakan laptop sebagai infrastruktur pembelajaran daring. Dengan demikian, pelaksa- naan pembelajaran daring di UGM selama masa pandemi COVID-19 relatif berjalan dengan baik (Suryatmojo et al ., 2020).
Namun, dengan mengelaborasi hasil kajian Tello, Park & Choi, Rovai & Downay, Tu & McIsaac, Jun, Hill et al., dan Gunawardena et al., Mahle, Thurmond et al., Willging & Johnson, Levy, Rochester & Pradel, dan Croxton, kajian ini juga mengemukakan bahwa keberhasilan pembelajaran digital ditentukan oleh faktor in- ternal, eksternal, dan kontekstual. Faktor internal berkaitan dengan motivasi, disiplin, dan manaje- men waktu; faktor eksternal meliputi tekanan keluarga, waktu, lingkungan, dan finansial;
sedangkan faktor kontekstual berkaitan dengan penguasaan teknologi, interaktivitas, psikologi, dan infrastruktur teknologi.
Mengacu pada berbagai faktor tersebut, hasil survei yang disajikan dalam buku ini masih belum akurat dan perlu ditilik lebih mendalam terkait indikator-indikator yang digunakan. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang tidak mencakup keseluruhan civitas akademika UGM dan indikator-indikator yang digunakan dalam survei belum mencakup faktor internal, eksternal, dan kontekstual secara menyeluruh.

## Resiliensi Sektor Industri BUMN (Transportasi dan Farmasi)
Sektor industri BUMN yang dikaji pada buku ini difokuskan pada industri transportasi dan farmasi. Meskipun dalam payung yang sama- BUMN, ke duanya mengalami model dampak akibat pandemi COVID-19 yang berbeda. Ketika sektor transportasi mengalami penurunan atas permintaan pelayanan jasa, sektor farmasi justru mengalami peningkatan permintaan. Paradoks ini disebabkan oleh asumsi bahwa sektor transportasi turut menentukan laju persebaran virus sehingga masyarakat menghindari sektor transportasi umum (kereta api, pesawat, kapal laut), sedangkan sektor farmasi sebagai produsen dan penyedia alat-alat kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi. Meskipun demikian, ked- uanya menyikapi pandemi dengan menghasilkan respons-respons, baik bagi lingkungan internal perusahaan maupun respons eksternal berkaitan dengan kontribusinya membantu negara dalam menangani pandemi COVID-19.
Bab ini menunjukkan bahwa perusahaan- perusahaan sektor transportasi, seperti Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pelayaran Indonesia (Pelni) mengalami penurunan layanan. Garuda Indonesia dan KAI merespons hal ini dengan fokus pada upaya meminimalkan kerugian perusahaan dan melindungi pegawai. Garuda Indonesia, misalnya, mengalihkan rute penerbangan ke dalam negeri, memberlakukan kebijakan Work from Home, dan mengimplemen- tasikan protokol kesehatan. Sementara itu, KAI mengu rangi operasi kereta api dan mewajibkan para penumpang untuk mematuhi protokol kes-
ehatan secara ketat. Berbeda dengan keduanya, Pelni tetap beroperasi dengan tetap berupaya menghindari persebaran virus melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga perusahaan BUMN tersebut menghasilkan respons eksternal untuk membantu pemerintah dengan mendistri- busikan logistik, rantai pangan, medis, dan alat protokol kesehatan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Berbeda dengan industri transportasi, in- dustri farmasi, seperti Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma, memang mengalami kenaikan permintaan, baik dalam maupun luar negeri. Namun, industri farmasi masih mengandalkan pasokan bahan produksi yang diperoleh dari impor. Akibatnya, ketika nilai rupiah melemah, industri farmasi mengalami tekanan. Sampai terbitnya buku ini, hasil kajiannya menunjukkan bahwa industri farmasi belum menunjukkan langkah-langkah manajemen yang cepat dan tepat di lingkungan internal. Namun, terlepas dari tekanan tersebut, industri farmasi berkontri- busi terhadap masyarakat luas dengan menjamin ketersediaan dan harga APD, masker, dan produk- produk sanitasi bagi masyarakat. Selain itu, Bio Farma juga berupaya menjalin sinergi lintas aktor untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin COVID-19.

## Resiliensi Sektor Kesehatan
Selanjutnya, bab ini memaparkan kondisi sistem kesehatan di berbagai negara dengan meminjam lima karakteristik resiliensi sistem kesehatan menurut Kruk et al . (2015): (1) sistem informasi kesehatan yang menyajikan status terkini secara akurat dan real  time; (2) memenuhi berbagai layanan kesehatan secara merata—sistem ke- sehatan semesta; (3) mengisolasi ancaman sistem kesehatan, tetapi tetap mempertahankan pela- yanan; (4) berbasis jejaring lintas aktor; serta (5) sistem kesehatan yang adaptif. Sebagaimana bab pertama, bab kedua ini juga memulai pemaparan- nya dengan mengambil pengalaman best practice sistem kesehatan resilien di beberapa negara, seperti Spanyol, Singapura, Hongkong, dan Jepang. Negara-negara tersebut melakukan beberapa tindakan, seperti penambah an sumber daya  finansial,  investasi  di  bidang  kesehatan,
pengendalian perilaku masyarakat untuk mena- ngani COVID-19, serta koordinasi antara peme- rintah pusat dengan pemerintah daerah.
Berbeda dengan teori Kruk et al., buku ini me- nyajikan analisis terkait resiliensi sistem kese hatan di Indonesia dengan teori yang dikemukakan oleh Khan et al., yaitu surge capity (kapasitas lonjakan), efektivitas skrining, dan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Penggunaan tiga karakteristik menurut Khan et al . ini sepertinya memang lebih spesifik untuk melihat kondisi sistem kesehatan ketika COVID-19 pertama kali menyebar ke Indonesia sejak diumumkan oleh pemerintah. Hal itu ber- dasar alasan, kajian ini memang difokuskan untuk melihat kondisi awal pada sektor kesehatan saat pandemi COVID-19. Dengan melihat kebijakan- kebijakan yang ditempuh pemerintah, buku ini menunjukkan bahwa surge capacity di Indonesia dikembangkan melalui pembukaan rumah sakit yang telah ditutup pemerintah (Pulau Galang) dan pemanfaatan bangunan nonmedis (Wisma Atlet, Wisma Haji). Akan tetapi, kapasitas perlindungan tenaga kesehatan dari penularan COVID-19 masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah APD bagi tenaga medis yang kurang dari jumlah yang diproyeksikan (lihat Tabel 2).
Kriteria yang terakhir, yaitu kapasitas peme- riksaan COVID-19 di Indonesia. Bab ini me- maparkan bahwa rata-rata pemeriksaan spesimen per hari dari tanggal 28 Maret sampai 15 April 2020 sebanyak 1.433 spesimen per hari. Semen- tara itu, jumlah pemersikaan COVID-19 per 1000 penduduk per 15 April 2020 hanya mencapai 0,12%. Kedua jumlah ini menempatkan Indonesia jauh di bawah Korea Selatan, Malaysia, Vietnam,
Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, bab kedua dari buku ini juga memberikan beberapa rekomendasi, seperti (1) mengembangkan surge facilities di daerah-daerah dengan kasus yang cukup tinggi, (2) meningkatkan ketersedian APD dengan mendorong poduksi APD dalam negeri, dan (3) meningkatkan pemeriksaan COVID-19 melalui PCR Test Kit .

## BAB III MASYARAKAT DAN MODAL SOSIAL: MENGADU NASIB, MENAWAR PANDEMI
Bab ketiga dari buku ini membicarakan implikasi pandemi COVID-19 terhadap sejumlah kelompok masyarakat dan respons-respons masyarakat sebagai modal sosial dalam menangani pandemi COVID-19.

## Masyarakat Marginal dan Pekerja Informal
Kajian mengenai masyarakat marginal dan ke- lompok pekerja informal pada buku ini menjadi jawaban sekaligus memperkuat gagasan yang diajukan Zabala (2020) dan Lassa dan Booth (2020) tentang kepemimpinan populis. Pemimpin populis mengejawantahkan diri mereka dengan sikap pengabaian terhadap krisis dan perhitungan atau kalkulasi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi maupun politik— business  as  usual . Krisis dan pilihan business as usual membuat kelompok yang selama ini telah marginal semakin termarginalkan. Bab ini menyajikan hasil wawan- cara terhadap beberapa kelompok marginal, seperti (1) lansia, (2) penyintas pelanggaran Hak
Tabel 2. Proyeksi jumlah kebutuhan APD bagi tenaga medis di enam provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan) dengan prediksi jumlah pasien per 13 Mei.
Provinsi Estimasi total pasien ICU per 13 Mei Minimal set APD Maksimal set APD DKI Jakarta 4.958 59.50001 95.2001 Jawa Barat 1.225 14.6981 235.169 Jawa Timur 998 119.762 191.620 Banten 646 77.573 124.117 Jawa Tengah 506 60.698 97.116 Sulawesi Selatan 460 55.254 88.406 Total 8.794 1.055.269 1.688.430
Sumber: Irwandy, 2020
Asasi Manusia (HAM), seperti kekerasan 1965 di Yogyakarta dan Jawa Tengah, (3) perempuan dan anak-anak, (4) kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, seperti transgender dan transpuan, serta (5) penyandang disabilitas. Sebagai kelompok marginal, mereka tidak dapat mengakses informasi COVID-19, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak, luput dari jaring pengaman sosial, dan diskriminasi ketika mengakses kesehatan.
Selain memarginalkan kelompok yang sudah marginal, pandemi COVID-19 dengan segala dampak dan perubahan yang diakibatkannya juga memunculkan kelompok marginal baru. Mereka adalah, antara lain (1) masyarakat miskin yang tidak memperoleh penghasilan dan pekerjaan akibat kebijakan lockdown atau pemberlakuan kedaruratan-pembatasan, (2) pekerja di sektor informal, (3) mereka yang tidak memiliki akses internet dan teknologi, (4) masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih untuk sanitasi, serta (5) korban pandemi COVID-19 dan tenaga medis. Buku ini memang tidak mengkaji setiap kelompok marginal baru tersebut. Akan tetapi, pembahasan pada bagian ini secara spesifik dilanjutkan dengan pemaparan tentang kerentanan yang dialami oleh pekerja informal. Penulis tampaknya menggu- nakan fakta bahwa kuantitas pekerja informal di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 56,84% (BPS, 2018). Fakta tersebut mendasari pilihan penulis untuk melanjutkan pembahasan mengenai pekerja informal secara spesifik.
Lokus pembahasan terkait pekerja informal adalah kasus di DIY, mengingat ketimpangan pekerja informal di provinsi ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Responden sebagai sumber data meliputi pedagang makanan atau minuman, pengelola destinasi wisata, karyawan, sentra industri kreatif, dan pengemudi jasa transportasi daring (ojol). Secara garis besar, para pekerja informal mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi, kajian ini sejatinya masih bersifat “mengambang di permukaan”, tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam bagi setiap pekerja informal. Meskipun berada pada cakupan yang sama, antara satu pekerja informal dengan pekerja informal lain tentu berbeda karena me- miliki karakteristik masing-masing. Contohnya
adalah pengemudi ojol. Kajian ini akan lebih komprehensif apabila dikaitkan dengan konteks perekonomian, misalnya pengemudi ojol dalam frame fenomena Gig Economy .
Riandy (2020) menjelaskan bahwa ojol ter- masuk dalam fenomena Gig  Economy dengan relasi antara pekerja (pengemudi ojol), perusa- haan penyedia jasa, dan klien (pengguna jasa). Pengemudi ojol memiliki sistem jam kerja yang situasional dan fleksibel yang berperan sebagai “mitra bisnis” dengan perusahaan. Akan tetapi, penurunan permintaan jasa dan pembatasan ketika pandemi menuntut pengemudi ojol untuk menam- bah jam operasi dan melayani jasa-jasa lain dari klien agar memperoleh pemasukan. Eksploitasi jam kerja dan ketiadaan hak kontraktual antara pekerja dan perusahaan menunjukkan bahwa “mitra bisnis” hanyalah gimik dari perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara pekerja dan perusahaan yang seharusnya berbasis kemitraan dan kesetaraan hanyalah paradoks. Kajian pada buku ini akan lebih mendalam jika masing-masing sektor informal dikaitkan dengan konteks perekonomian yang juga turut memenga- ruhi dan membentuknya.

## Gerakan Solidaritas Filantropis dan Altruisme sebagai Penguatan Modal Sosial
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kelam- banan pemerintah pusat akan mengkonfigurasi langkah-langkah pemerintah daerah. Bab ketiga dari buku ini juga menunjukkan bahwa respons lamban dan kompromistis pemerintah pusat juga memengaruhi masyarakat untuk tanggap dalam mitigasi pandemi COVID-19. Namun, dengan kon disi geografis, demografis, dan sosial yang berbeda, setiap daerah memiliki respons bera- gam sesuai karakteristik sosialnya. Hal tersebut mendasari bahwa lokus pembahasan ini adalah melihat respons masyarakat di DI Yogyakarta, provinsi yang diasumsikan memiliki nilai komu- nalitas yang cukup tinggi. Kajian ini memaparkan solidaritas filantropis dan altruisme sebagai wujud best  practice yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta, dan kerelawanan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada.
Masyarakat Desa Panggungharjo menangani pandemi COVID-19 dengan nilai-nilai komunal, kekeluargaan, kerja sama, dan musyawarah. Se- cara teknis, masyarakat desa terkait membangun kanal informasi pandemi COVID-19 dan call center serta mengembangkan fundraising atau donasi dana yang dilakokasikan sebagai pendu- kung bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat desa juga memanfaatkan bangunan desa sebagai ruang karantina. Di tengah keterbatasan dan kedaruratan, pemuda desa secara inovatif juga menciptakan aplikasi sebagai platform untuk memasarkan hasil perta- nian masyarakat Desa Panggungharjo. Dengan merefleksikan tindakan-tindakan masyarakat desa Panggungharjo, kondisi ini relevan dengan temuan Padmawati & Nichter (2008) bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah program didukung oleh sensitivitas politik. Dalam konteks masyarakat desa, UU Desa memberikan sensiti- vitas bagi masyarakat desa untuk secara optimal merespons pandemi COVID-19. UU Desa memberikan ruang kewenangan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengatur rumah tang- ganya sendiri, termasuk pada persoalan pandemi COVID-19.
Sementara itu, Universitas Gadjah Mada melalui Tim Health Promoting University mem- buka rekrutmen relawan COVID-19. Rekrutmen ini berhasil menyerap 650 civitas akademika yang terdiri atas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni. Gerakan kerelawanan ini meliputi skrinning, kampanye dan edukasi kepada masyarakat, layanan psikologis, dan call center . Selain itu, tiap fakultas di UGM juga turut berkontribusi melalui latar belakang akademiknya masing-masing. Misalnya, Fakultas Teknik mengembangkan alat-alat pelengkap kesehatan bagi tenaga medis; Fakultas Farmasi mengem- bangkan handsanitizer; Fakultas Psikologi me- nyelenggarakan layanan konseling; dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan atau policy brief . Memin- jam gagasan Symaco & Tee (2019), aksi-aksi kerelawanan civitas akademika UGM di atas menunjukkan bahwa masyarakat perguruan tinggi merupakan aktor yang berkompetensi sehingga pelibatannya bagi masyarakat amat dibutuhkan untuk menangani suatu permasalahan.
Tindakan di atas dan tindakan-tindakan seje- nis lain, sejatinya adalah wujud penguatan modal sosial masyarakat. Modal ini berkaitan dengan kapasitas adaptif masyarakat untuk merespons perubahan akibat pandemi COVID-19 sebagai sebuah strategi untuk bertahan atau resiliensi. Solidaritas yang dilakukan, baik oleh masyarakat umum maupun masyarakat perguruan tinggi, saling bersinergi membentuk jejaring modal sosial ( networking social capital ), yaitu ikatan sosial yang lebih luas. Melalui pemaparan dua studi kasus tersebut, kajian ini telah menjawab permasalahan yang diajukan Harari (2020b) dalam “The World after Coronavirus” dan Žižek (2020b) dalam “Global Communism or The Jungle Law, Coronavirus Forces Us to Decide”. Keduanya mempersoalkan pilihan yang perlu diambil di antara dua opsi: opsi perpecahan dan opsi solidaritas atau “komunisme” (komunisme dalam arti ‘bersama’). Kajian ini menunjukkan bahwa dari kedua pilihan itu, solidaritaslah yang mutlak harus dan perlu kita pilih.

## BAB IV RELASI TRILOGIS DALAM TATA KELOLA COVID-19
Bab keempat dari buku ini menguraikan keter- kaitan antara ilmu pengetahuan, komunikasi publik, dan jurnalisme dalam konteks tata kelola COVID-19 di Indonesia. Ilmu pengetahuan ber- peran sentral dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19. Setiap kebijakan yang diambil harus memenuhi kaidah dasar dan justifikasi ilmiah agar penerapannya dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyara- kat. Analisis mengenai relasi pengetahuan ilmiah dengan kebijakan penanganan pandemi terbagi atas dua fase, yaitu sikap anti pengetahuan dan sikap yang mulai pro terhadap pengetahuan. Pada fase pertama (Desember 2019-Februari 2020), tampak para pejabat publik mengeluarkan per- nyataan yang anti pengetahuan, cenderung mere- mehkan virus dan kemungkinan terburuknya, serta abai terhadap justifikasi ilmiah. Pernyataan semacam itu seakan-akan menyangkal bahwa COVID-19 sangat mungkin menyebar di dan ke Indonesia.
Pada fase kedua (Maret 2020), pemerintah mulai bergerak dari sikap anti menuju pro penge-
tahuan. Hal ini terlihat dari sejumlah imbauan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah- social distancing atau physical distancing, serta kam- panye yang bersifat preventif, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand   sanitizer . Berbagai kebijakan yang diambil disesuaikan dengan target, agenda, dan prioritas pemerintah. Namun, kajian ini tampaknya belum menjelaskan posisi dan peran ilmu pengetahuan dalam pengambilan kebijakan. Kajian yang dilaku- kan masih terbatas pada analisis diakronis terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pra dan saat pan demi untuk melihat apakah setiap kebijakan telah mengacu pada ilmu pengetahuan atau tidak. Oleh karena itu, kajian ini kiranya dapat disem- purnakan dengan merujuk pada tiga peran ilmu pengetahuan menurut Siegel (2020) dalam “The 3 Ways Science to Get us Through The COVID-19 Pandemic” sebagaimana berikut.
1.  Ilmu pengetahuan dikelola oleh para ilmu- wan, tenaga medis profesional, institusi me- dis, dan industri kesehatan. Mereka mengin- tensifikasi  pengetahuan  dan  sumber  daya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan vaksin, dan memberikan sejumlah rekomendasi kesehatan.
2.  Ilmu pengetahuan adalah “anak kandung” dari rasa ingin tahu ( coriosity driven ). Riset yang didorong oleh rasa ingin tahu oleh para virolog, ekolog penyakit, biofisikawan, dan  ilmuwan  saintifik  memberikan  kajian mutakhir kepada dokter dan pemangku ke- bijakan.
3.  Ilmu pengetahuan dasar memungkinkan pengembangan riset lintas disiplin. Tidak hanya  pengetahuan  saintifik,  tetapi  riset lintas disiplin, khususnya antropologi, psikologi sosial, dan ilmu budaya, dapat memberikan gambaran behavioural terkait perilaku masyarakat pada masa pandemi.
Dengan memahami masyarakat, kita dapat menentukan langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk diambil.
Pengabaian ilmu pengetahuan di lingkaran pemerintah dan pejabat publik memicu kritik terhadap komunikasi publik pemerintah, se perti ketidakpastian informasi, ketidakterukuran, ketidakjelasan koordinasi, lemah, dan tumpang
tindih. Bab ini juga memaparkan secara deskriptif kanal-kanal komunikasi publik pemerintah, yaitu media digital Situs Web COVID-19 dari Kemen- terian Kesehatan RI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; Facebook, Instagram, dan Twitter; serta Chatbot Whatsapp COVID-19. Berkaitan dengan komunikasi publik, jurnalisme berperan dalam hilirisasi arus informasi yang terverifikasi kepada publik. Karena itu, bab ini selanjutnya mencoba menguraikan pemberitaan COVID-19 pada media-media besar, seperti Tirto, Jakarta Post, Tempo, Kompas, Media Indonesia, Kompas TV, Metro TV, dan TV One.
Untuk melihat peran dan posisi media pada masa krisis, bab ini menggunakan tiga elemen Cri- sis and Emergency Risk Communication (CERC) yang dirumuskan oleh Reynolds & Seeger, yaitu pre-crisis, initial event, dan maintenance . Pada elemen pre-crisis (Januari-Februari 2020), media- media di Indonesia belum menunjukkan sense of crisis . Ketika initial event (awal ditemukannya kasus positif COVID-19 di Indonesia), media- media seolah memproyeksikan ketakutan dan hiperbolisasi pemberitaan. Berita dan reportase semacam ini menimbulkan ketakutan dalam komunikasi publik dan bagi masyarakat. Semen- tara itu, pada masa maintenance (selama masih pandemi COVID-19), beberapa media mulai ber- sikap keras terhadap pemerintah. Hal ini dipicu oleh eskalasi kasus COVID-19 yang semakin meningkat, sedangkan respons pemerintah “ter- kesan lamban” dan dengan banyaknya blunder yang dilakukan para pejabat publik.
Setelah menilik peran dan posisi media, bab ketiga ini dilanjutkan dengan paparan terkait jurnalisme krisis COVID-19 di Indonesia dengan mencermati lima dimensi: sinyal awal, liputan terkait intervensi pemerintah untuk menangani krisis, kedalaman dan akurasi penyampaian in- formasi, keberpihakan terhadap kelompok rentan, serta keamanan jurnalis. Informan dalam kajian ini adalah himpunan Jurnalis Krisis dan Bencana (JKB), Society of Indonesia Science Journalist (SISJ), Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan sejumlah jurnalis dari beberapa media. Berdasarkan lima dimensi tersebut, jurnalis menjadi pihak pertama yang menyampaikan informasi kepada publik; berupaya kritis menuntut keterbukaan pemerintah;
mempertahankan verifikasi informasi; mengupas persoalan kelompok rentan di masyarakat; serta membangun kesiapan dan respons terhadap krisis bagi jurnalis.

## EPILOG DUNIA PASCAPANDEMI COVID-19: SEBUAH PINTU GERBANG
Roy (2020) dalam “The Pandemic Is A Portal” mengemukakan sebuah adagium menarik, bahwa berbagai pandemi yang pernah melanda kehidup- an telah memaksa umat manusia untuk putus dengan masa lalu, lantas membayangkan dunia baru. Pandemi adalah sebuah pintu gerbang yang menghubungkan dunia satu dengan dunia berikutnya. Adagium tersebut tampaknya menjadi pemantik buku ini untuk menghadirkan analisis reflektif  terkait  kehidupan  pascapandemi  CO - VID-19 kelak. Analisis ini menjadi penutup dari berbagai kajian yang telah ditawarkan. Bagian penutup dari buku ini memaparkan sisi gelap tatanan kontemporer yang terbuka oleh CO- VID-19, momentum dan aspek perubahan, serta skenario pasca-COVID-19.
Sebagaimana telah disampaikan di awal, pandemi COVID-19 tidak hanya sekadar krisis kesehatan, tetapi telah bermanifestasi sebagai krisis kemanusiaan, kebijakan, dan tata kelola. Sepanjang pergulatan melawan pandemi ini, kehadirannya telah mengungkap kerapuhan sistem kebijakan, khususnya kesehatan, mem- buka jurang kerentanan sosial masyarakat, dan mempertontonkan karakteristik dari rezim yang sesungguhnya. Pandemi COVID-19 juga membuka ruang probabilitas terciptanya berbagai perubahan, seperti relasi kemanusiaan, deglobal- isasi, rekonstruksi dan redesain tatanan global, serta melahirkan solidaritas meluas ( extended solidarity ) berbasis kesetaraan dan kemanusiaan.
Analisis pada penutup buku ini selaras dengan teori budaya yang dikemukakan oleh Koentjaran- ingrat (2015) dalam Pengantar Ilmu Antropologi terkait dinamika masyarakat dan kebudayaan. Pandemi COVID-19 sebagai masa krisis meru- pakan suatu masa yang menimbulkan banyak temuan  baru  dan  rekonfigurasi.  Ketika  suatu krisis membuka sisi gelap dari sistem yang ada, maka masyarakat akan merespons dan me nen tang
keadaan tersebut sebagai suatu ke tidakpuasan dan kesadaran akan kekurangan-kekurangan yang ada di sekitarnya. Maka, kebermuaraan dari ketida- kpuasan dan kesadaran itu adalah terciptanya tatanan hidup dan adaptasi baru.

## PENUTUP
Tujuan tinjauan buku ini adalah menganalisis, menguraikan, dan memaparkan dinamika tata kelola penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia; respons-respons berbagai pihak, seperti pemerintahan, pendidikan atau perguruan tinggi, industri, kesehatan, dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19; serta relasi antara ilmu pengetahuan, komunikasi publik, dan jurnalisme dalam tata kelola COVID-19. Buku bertajuk Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal ini telah menghimpun pengetahuan dan kajian awal terkait aspek tata kelola COVID-19 di Indonesia dengan serang- kaian analisis dan pengembangan rekomendasi.
Meskipun kajian-kajian yang dikompilasi masih bersifat kajian awal ( rapid  appraisal ), buku yang ditulis oleh para akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM ini menyajikan perspektif dan analisis sektoral yang beragam. Kerangka yang beragam ini mencakup konteks governance, kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya, solidaritas, dan komunikasi krisis. Berbagai “warna” yang disajikan di dalamnya memperkuat dan memperjelas kondisi senyatanya bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi mewujud sebagai krisis kema- nusiaan, kebijakan, dan tata kelola.

## PUSTAKA ACUAN
Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Keadaan Ketenagakerjaan  Indonesia  Februari  2018 . Jakarta: BPS RI.
Douthat, R. (2020). “In the Fog of Coronavirus, There Are No Experts”, Dalam K. Maqin et al .  (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 9-16). Yogyakarta: Antinomi.
Gerung, R. (2010). “Pemimpin Peradaban”, Dalam Y. Sutanto et al ., (Eds), The Dancing Leader: Hening,  Mengalir,  Bertindak . Jakarta: Buku Kompas.
Harari, Y.N. (2020a). “In the Battle Againts Corona    - virus, Humanity Lacks Leadership”, Dalam  K.
Maqin et al . (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 65-75). Yogyakarta:  Antinomi.
Harari, Y.N. (2020b). “The World After Coronavirus”, Dalam K. Maqin et al . (Eds), Wabah,  Sains,dan Politik (pp. 93-106 ). Yogyakarta: Antinomi.
Irwandy. (2020, April 14). Pertengahan Mei, Indonesia terancam krisis tempat tidur, ICU, ventila- tor, dan APD karena kasus COVID-19 bisa melewati 50.000. The Conversation . Retrived from https://theconversation.com/pertengahan- mei-indonesia-terancam-krisis-tempat-tidur- icu-ventilator-dan-apd-karena-kasus-covid- 19-bisa-melewati-50-000-35442, August 9, 2020.
Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta.
Lassa, J. & Booth, M. (2020, April 8). Are populist leaders a liability during COVID-19? The Jakarta  Post . Retrieved from  https://www. thejakartapost.com/academia/2020/04/08/are- populist-leaders-a-liability-during-covid-19. html, August 8, 2020.
Mas’udi, W. & Winanti, P.S. (Eds). (2020). Tata Kelola Penanganan COVIDD-19 di Indonesia: Kajian Awal . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Padmawati, S. & Nichter, M. (2008). Community response to avian flu in Central Java,  Indonesia. Anthropology and Medicine , 15, 31-51. https:// doi.org/10.1080/13648470801919032.
Riandy, D.P.S. (2020). Implikasi  Fenomena  Gig Economy  bagi  Para  Pekerja . Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta.
Roy, A. (2020). “The Pandemic is a Portal”, Dalam K. Maqin et al . (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 43-58). Yogyakarta: Antinomi.
Siegel, E. (2020). “The 3 Ways Science Will Get Us Through The COVID-19 Pandemic”, Dalam K. Maqin et al . (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 1-8). Yogyakarta: Antinomi.
Suryatmojo, H., Kusumawardani, S.S., Aluicius, I.E., & Widyatmanti, W. (2020). “Disrupsi dan Resiliensi Pendidikan Tinggi dalam Menangani Dampak COVID-19”, Dalam W.
Mas’udi & P.S. Winanti (Eds.), Tata  Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 125-142). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Symaco, L.P. & Tee, M.Y. (2019). Social responsi- bility and angagement in higher education: Case of the ASEAN. International Journal of
Educational Development, 66, 184-192. https:// doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.10.001.
Taherian, S. (2020, April 7). The New World: How The World Will Be Different After COVID-19. Forbes . Retrived from https://www.forbes. com/sites/suzytaherian/2020/04/07/the-new- world-how-the-world-will-be-different-after- covid-19/#6e93bcf35d15, August 9, 2020.
White, L.A. (2004). “Energy and The Evolution of Culture”, Dalam H.L. Moore & T. Sanders (Eds.), Anthropology  in  Theory:  Issues  in
Epistemology (pp. 109-122). West  Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
Whitehead, C. (2004). “Why the Behavioural Science Need the Concept of The Culture-Ready Brain”, Dalam H.L. Moore & T. Sanders (Eds), Anthropology  in  Theory:  Issues  in Epistemology . West Sussex: John Wiley & Sons, Inc, pp. 236-244.
Winanti, P.S., Darmawan, P.B., & Putri, T.E. (2020).
“Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Ke - siapan dan Kesigapan Menangani COVID-19”, Dalam W. Mas’udi & P.S. Winanti (Eds.), Tata Kelola Pe  nanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian  Awal (19-45). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Zabala, S. (2020). “The Coronavirus Pandemic is A Threat to Populist Strongmen”, Dalam K. Maqin et al . (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 59-64 ). Yogyakarta: Antinomi.
Žižek, S. (2020a). Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World . New York and London: OR Books.
Žižek, S. (2020b). “Global communism or jungle law, coronavirus forces us to decide”, Dalam K. Maqin et al . (Eds), Wabah, Sains, dan Politik (pp. 85-92 ). Yogyakarta: Antinomi.