## K e l o l a
Ju r n al   Man aj emen  Pen d i d i kan Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
Volume: 10, No. 2, Juli-Desember 2023 Halaman: 115-131

## Implementasi Total Quality Management melalui Penjaminan Mutu dan Pelibatan Stakeholder dalam Penyusunan Kurikulum SMK PK

## Rosida Kerin Meirani
Universitas Negeri Malang anandarose1@gmail.com
Achmad Supriyanto Universitas Negeri Malang a.supriyanto.fip@um.ac.id

## Ali Imron
Universitas Negeri Malang ali.imron.fip@um.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  in  depth  the  process  of  quality  assurance  and stakeholder involvement in the preparation of the SMK PK curriculum at SMKN 1 Purwosari. This research is qualitative research with descriptive method. The main data sources for the research came from school principals, deputy heads of curriculum, WMM (Deputy for Quality Management), heads of expertise programs, and industry representatives, while other parties became  sources  of  supporting  data.  In-depth  interviews,  non-participant  observation,  and document  review  were  the  methods  to  collect  the  data.  Collecting,  condensing,  presenting data,  and  concluding  research  findings  were  processes  of  data  analysis.  Triangulation  of techniques  and  sources  were  the  processes  of  checking  the  validity  of  the  data.  This  study found that TPMPS (School Education Quality Assurance Team) carried out quality assurance in the preparation of the SMK PK curriculum. Stages of developing the SMK PK curriculum include  analyzing  the  needs  of  school  stakeholders,  evaluating  and  planning,  drafting, verifying  draft,  validating,  and  publishing.  The  quality  aspects  developed  are  vocational content which includes technical competencies (hard skills), non-technical skills (soft skills), and  entrepreneurial  skills.  Stakeholders  involved  include  internal  customers,  primary customers, and secondary customers.
Keywords: SMK PK, Total Quality Management, Curriculum Development, Quality Assurance, Stakeholder Involvement
Article Info Received date: 15 Juli 2023 Revised date: 1 Desember 2023 Accepted date: 15 Desember 2023

## PENDAHULUAN
Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara di dunia (Soleh, 2019). Peningkatan jumlah pengangguran dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi  yang  pada  akhirnya  dapat  menjadi pemicu timbulnya masalah lain pada masyarakat  (Harjanto,  2014).  Adapun  faktor- faktor  yang  menjadi  penyebab  paling  utama adanya  pengangguran  antara  lain  ketidak seimbangan jumlah lapangan pekerjaan dengan
pelamar kerja dan ketidaksesuaian kompetensi pelamar dengan kebutuhan pasar kerja (Franita & Fuady, 2019; Suhandi et al., 2021).
Data berdasarkan International Labour Organization (2022)  menyebutkan  bahwa pengangguran di dunia masih berada di  angka 6,17%  pada  tahun  2021.  Di  Indonesia, berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (2022) tingkat  pengangguran  terbuka  (TPK)  masih berada  pada  angka  5,83%  pada  tahun  2022. Dari  angka  tersebut,  dipaparkan  bahwa presentase  terbesar  datang  dari  lulusan  SMK yakni 10,38%, sedangkan lulusan SMA berada pada  angka  8,35%,  lulusan  D-IV,  S1,  S2,  S3 pada angka 6,17%, dan lulusan Diploma I/II/III pada angka 6,09%.
Fakta bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menghasilkan angka pengangguran  tertinggi  menjadi  kontradiksi dengan  tujuan  SMK  yang  secara  umum berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  20 Tahun  2003  adalah  membentuk  lulusan  yang siap  bekerja.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  Clarke  dan  Winch  (2007)  bahwa agenda pendidikan kejuruan adalah melaksanakan  pembelajaran  yang  mengarah pada  penguasaan  teknik  dan  praktik  sehingga lulusannya  siap  untuk  memasuki  dunia  kerja. Dengan  demikian,  upaya  untuk  meningkatkan kompetensi  dan  keterampilan  lulusan  SMK menjadi  penting  sehingga  dapat  memperbaiki tingkat keterserapannya pada pasar kerja.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah  tertuang  dalam  rencana  aksi nasional 2021-2024 yakni dengan pengembangan  kurikulum  sesuai  dengan kebutuhan  industri  melalui  skema link  and match (Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas,  2021).  Realisasi  aksi  tersebut tercakup  dalam  program  SMK  PK  (Pusat Keunggulan)  yang menitikberatkan pada  kerja sama  SMK  dengan  industri  sehingga  dapat mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Rai, 2022). Hal ini juga merupakan  transformasi  pendidikan  Indonesia
melalui  program  merdeka  belajar  (Mastur, 2023).  Disebutkan  dalam  Keputusan  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik  Indonesia  tahun  2021  bahwa  tujuan SMK  PK  yaitu  memberikan  peserta  didik pengalaman  belajar  yang  lebih  dekat  dengan kondisi  nyata  lingkungan  kerja  yang  mana pengalaman  belajar  tersebut  dimuat  dalam kurikulum  SMK  PK.      Oleh  karena  itu,  perlu adanya  pengelolaan  dalam  proses  penyusunan kurikulum SMK PK agar dapat mencapai mutu yang diharapkan. Adapun kurikulum SMK PK yang dimaksud dalam hal ini yakni kurikulum yang  disusun  oleh  sekolah  atau  kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP).
Untuk dapat mencapai mutu kurikulum yang sesuai dengan harapan para pengguna jasa pendidikan  perlu  adanya  penjaminan  mutu (Zahrok,  2020).  Penjaminan  mutu  merupakan salah satu prinsip dari total quality management (TQM) (Salleh et al., 2018). Adapun fokus dari penjaminan mutu adalah pemenuhan tanggung jawab  kepada  stakeholder  melalui  penetapan dan  pemenuhan  standar  mutu  pengelolaan secara konsisten dan berkesinambungan (Sani, 2015).  Selain  itu  menurut  Stabback  (2016) proses pengembangan kurikulum yang bermutu seharusnya  dapat  menampung  masukan  dari para stakeholder. Oleh karena itu prinsip TQM yang  lain  yaitu  pelibatan  stakeholder  menjadi penting  dalam  proses  penyusunan  kurikulum SMK PK.
Penjaminan mutu dilakukan agar dapat mencetak  lulusan  yang  memiliki  keterampilan dan kompetensi yang baik (Zahrok, 2020). Oleh karena  itu  kurikulum  yang  bermutu  harus memuat  kompetensi  dan  keterampilan  yang dibutuhkan  oleh  para  lulusannya.  Adapun kompetensi  dan  keterampilan  yang  harus dimuat  untuk  mencapai  standar  kompetensi lulusan SMK dalam Permendikbud No. 7 tahun 2022  terdiri atas kompetensi teknis ( hardskill ), keterampilan  non  teknis  ( softskill) dan keterampilan  kewirausahaan.  Hasil  penelitian Suherman, dkk (2022) menemukan bahwa cara
untuk  dapat  memenuhi  kompetensi  lulusan tersebut dilakukan dengan penyelarasan
kurikulum antara sekolah dan DUDIKA (Dunia Usaha dan Dunia
Industri Kerja).
Pengembangan  kurikulum  operasional  SMK PK  di  SMKN  2  Wonosari,  berdasarkan  hasil penelitian Fatah (2022) juga dilakukan dengan bekerja  sama  dengan  industri  mitra  namun belum mendapatkan hasil yang baik akibat dari keterbatasan industri untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan penyelarasan kurikulum.
Adapun  pelibatan  stakeholder  selaras dengan  Kepmendikbudristek  No.  165/M/2021 Tentang  Program  SMK  Pusat  Keunggulan Tahun  2021  bahwa  penyusunan  kurikulum SMK PK bersifat partisipatif yang berarti harus melibatkan  para  pihak  yang  berkepentingan dengan dunia pendidikan (stakeholder). Adapun hasil penelitian sebelumnya menemukan  bahwa  penyusunan  kurikulum melibatkan  baik  stakeholder  internal  maupun stakeholder  eksternal.  Penelitian  dari  Rinaldi (2021) dan Paudi & Suking (2020) menemukan bahwa  penyusunan  kurikulum  dilakukan  oleh waka kurikulum. Suherman (2022) menemukan bahwa  penyusunan  kurikulum  juga  sebaiknya melibatkan  pihak  industri  karena  merekalah nantinya  yang  akan  menjadi  tujuan  dari  para lulusan  SMK.  Berangkat  dari  beberapa  hasil penelitian  lapangan  serta  kajian  pustaka, terdapat  celah  untuk  melakukan  penelitian terkait  implementasi  TQM  pada  jenjang  SMK khususnya pada kurikulum yang baru diberlakukan yaitu kurikulum SMK PK.
Selanjutnya,  fokus  penelitian  ini  yaitu implementasi  TQM  melalui  penjaminan  mutu dan  pelibatan  stakeholder  dalam  penyusunan kurikulum SMK PK. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu SMKN 1 Purwosari karena merupakan SMK di Kabupaten Pasuruan yang menerapkan total  quality  management serta menjadi SMK Negeri paling awal yang terpilih mendapatkan  bantuan  program  SMK  PK. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjabarkan proses  penjaminan  mutu  dan  pelibatan
stakeholder  dalam  penyusunan  kurikulum SMK PK.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan tersebut  dipilih karena dibutuhkan pengamatan  yang  mendalam  untuk  meneliti proses  rinci  penjaminan  mutu  dan  pelibatan stakeholder  dalam  penyusunan  kurikulum SMK PK. Adapun metode yang dipilih adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus.
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMKN 1 Purwosari. Terletak di Jl. Raya Purwosari, Polerejo, Purwosari, Kec. Purwosari,  Kabupaten  Pasuruan,  SMKN  1 Purwosari  telah  menerapkan total  quality management dan  termasuk  ke  dalam  sekolah yang  paling  awal  menerima  bantuan  program SMK  PK.  Subjek  yang  menjadi  sumber  data utama  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala sekolah,  waka  kurikulum,  WMM  (Wakil Manajemen  Mutu),  ketua  program  keahlian, serta perwakilan industri, sedangkan pihak lain menjadi sumber data pendukung.
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan  tiga  teknik  yang  meliputi  wawancara mendalam,  observasi  non  partisipan  dan  studi dokumentasi.  Selanjutnya,  model  analisis  data yang  dipilih  adalah  model  Miles,  Huberman dan  Saldana  (2014).  Adapun  tahapan  dalam proses analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi  data,  penyajian  data  serta  tahap terakhir  yaitu  penyimpulan  temuan  penelitian. Selanjutnya  pemeriksaan  keabsahan  data dilakukan  dengan  triangulasi  teknik  dan sumber.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Penjaminan Mutu dalam  Penyusunan Kurikulum SMK PK
Tujuan penjaminan mutu yang dilakukan  dalam  penyusunan  kurikulum  SMK
PK  di  SMKN  1  Purwosari  adalah  agar kurikulum  yang  dihasilkan  sesuai  dengan harapan  para  pelanggan  atau  stakeholder sekolah.  TPMPS  (Tim  Penjamin  Mutu Pendidikan  Sekolah)  merupakan  tim  yang bertanggung atas pelaksanaan proses penjaminan mutu dalam penyusunan kurikulum SMK PK. Penjaminan mutu dilakukan dengan memantau  setiap  proses  atau  tahapan  dalam penyusunan kurikulum SMK PK. Hal tersebut sesuai  dengan  hasil  wawancara  bersama  waka kurikulum yang diperkuat oleh WMM  SMKN 1 Purwosari sebagai berikut:
Di  sekolah  ini  untuk  tim  penjamin mutunya  ada  sendiri.  Kami  sebutnya TPMPS atau tim penjamin mutu sekolah.
Kalau  bentuk  penjaminan  mutunya  ada pemantauan  atau  pengotrolan  di  setiap tahapan  proses  penyusunan  kurikulum mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan menghasilkan produk kurikulum. Tujuan pemantauan ini ya agar  kurikulum  yang dihasilkan  nanti  sesuai  dengan  harapan pelanggan  ataupun  stakeholder  kami baik  itu  untuk  siswa  sendiri,  pihak pemakai lulusan seperti industri ataupun pihak lainnya.
Hal tersebut juga didukung dengan hasil studi  dokumentasi  surat  keputusan  kepala sekolah  bahwa  TPMPS  dibentuk  sebagai  tim penjamin  mutu  internal  sekolah  di  SMKN  1 Purwosari yang dapat diamati pada Gambar 1.

## Gambar 1. Surat Pembentukan TPMPS
Selanjutnya prosedur penjaminan mutu dalam  penyusunan  kurikulum  dilaksanakan berdasarkan matriks instruksi kerja yang tertera di  dalam  pedoman  mutu.  Adapun  matriks tersebut  berisi  tentang  proses  ataupun  tahapan yang  ada  dalam  penyusunan  kurikulum.  Hal tersebut dapat diamati pada Gambar 2.
Hasil wawancara bersama waka kurikulum  dan  WMM  SMKN  1  Purwosari berikut  turut  menjadi  data  pendukung  terkait prosedur  penjaminan  mutu  dalam  penyusunan kurikulum  SMK  di  SMKN  1  Purwosari. Adapun hasil wawancara tersebut dapat diamati pada transkrip berikut:
Penjaminan  mutu  dalam  hal  kurikulum dilaksanakan  berdasarkan  SOP  yang sudah ada di sana ada tahapan-tahapan yang  sudah  tertera  dan  sangat  rinci. Mulai  dari  tahap  analisis  kebutuhan stakeholder yang dipimpin waka
kurikulum,  evaluasi  dan  perencanaan kurikulum,  terdapat  proses  drafting kurikulum,  verifikasi  sampai  dengan pengesahan  itu  tertera  dalam  matriks tersebut.
Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa prosedur penyusunan kurikulum SMK PK terdiri atas 6 tahap. Tahap pertama  yaitu  analisis  kebutuhan  stakeholder dilakukan dengan pengamatan terhadap kebutuhan  stakeholder  dengan  menggunakan dokumen  SKKNI,  hasil  survei  industri, kurikulum  pusdiklat  dan  sekolah  sebelumnya yang  mana  dalam  tahapan  ini  dikoordinatori oleh  waka  kurikulum.  Tahap  ke  dua  yaitu evaluasi  dan  perencanaan  kurikulum  yang dilakukan  dengan  mengevaluasi  kurikulum sebelumnya  sebagai  bahan  merencanakan kurikulum  baru.  Dokumen  yang  digunakan dalam tahap ke dua ini adalah usulan dari ketua
program  keahlian  (kaprog)  dan  dikoordinatori oleh waka kurikulum yang dibantu oleh kaprog.
Tahap  ke  tiga  yaitu  pembuatan  draf kurikulum  berdasarkan  hasil  evaluasi  dan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya.  Tahapan  ini  dikoordinatori  oleh waka  kurikulum  dan  dibantu  oleh  kaprog. Tahap  ke  empat  yaitu  pemverifikasian kurikulum. Dalam tahapan tersebut perwakilan industri  mitra  dan  konsultan  diundang  untuk menjadi narasumber serta melakukan
penelaahan  rancangan  kurikulum.  Jika  pada tahap verifikasi rancangan kurikulum dinyatakan  sudah  sesuai  dan  bisa  diterima selanjutnya  dilakukan  tahap  ke  lima  yaitu validasi. Tahap validasi dipimpin langsung oleh kepala  SMKN  1  Purwosari.  Pada  tahap  ini dilakukan  penandatanganan  kurikulum  oleh kepala sekolah, perwakilan DUDI serta kepala dinas pendidikan. Adapun tahap terakhir yaitu penjilidan dan penerbitan kurikulum.

## Gambar 2. Matriks Instruksi Kerja Pengembangan/Penyusunan Kurikulum
Selanjutnya  terdapat  beberapa  aspek mutu  yang  dikembangkan  dalam  kurikulum SMK PK. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai jaminan bahwa kompetensi lulusan SMK dapat terpenuhi melalui kurikulum SMK PK. Adapun aspek  yang  dimaksud  meliputi  beberapa kompetensi  dan  keterampilan,  di  antaranya kompetensi  teknis (hard  skill ),  keterampilan non  teknis  ( soft  skill )  dan  kewirausahaan.  Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara bersama
waka  kurikulum  dan  kaprog  ATPH  SMKN Purwosari sebagai berikut:
Dalam  kurikulum  SMK  PK  ini  kami memang  berfokus  tentang  bagaimana mencetak lulusan yang memiliki keterampilan-keterampilan maupun skill- skill  yang  dibutuhkan  di  dunia  industri, sehingga  aspek-aspek  tersebutlah  yang menjadi  pengembangan  kami.  Untuk aspek  yang  pertama  tentunya  adalah
terkait  keterampilan  yang  berkaitan dengan  jurusan  ataupun  kompetensi keahlian  yang  dipilih  artinya  adalah kompetensi  teknisnya.  Lalu  yang  tidak boleh tertinggal ada juga attitude tentang bagaimana  sikap-sikap  yang  harusnya dimiliki  lulusan  yang  siap  bekerja  itu kami  sebut  sebagai  keterampilan  non teknis  atau  soft  skillnya.  Lalu  ada  juga keterampilan kewirausahaan, mengingat lulusan  SMK  dicetak  tidak  hanya  untuk bekerja di  perusahaan  tapi  juga  tentang bagaimana  mereka  mendirikan  sendiri usaha mereka.
Jaminan terhadap ketermuatan kompetensi  teknis  ( hard  skill )  dilakukan dengan  sinkronisasi  kurikulum  dengan  DUDI. Sinkronisasi  kurikulum  juga  dilakukan  untuk menjamin ketermuatan keterampilan non teknis ( soft  skill )  dan  kewirausahaan.  Selain  itu keterampilan  non  teknis  juga  dijadikan  tema dalam  P5  (Projek  Penguatan  Profil  Pelajar Pancasila). Adapun upaya lain untuk menjamin ketermuatan keterampilan kewirausahaan yaitu dengan  pelatihan  wirausaha  bagi  guru  dan siswa, pemberian kesempatan bagi siswa yang berpengalaman di bidang wirausaha/pemasaran untuk memberikan usulan/ide dari, pembangunan  fasilitas  pendukung  kegiatan wirausaha sebagai sarana belajar dan
pengamatan.  Hal  tersebut  sebagaimana  hasil wawancara  waka  kurikulum,  kakomli  dan WMM SMKN 1 Purwosari sebagai berikut:
Jaminan  terhadap  kurikulum  SMK  PK untuk  dapat  memuat  kompetensi  teknis yang  sesuai  dengan  kebutuhan  industri tentunya  kami  melakukan  sinkronisasi dengan  industri.  sinkronisasi  juga  kami lakukan untuk melihat bagaimana kondisi nyata  di  industri  untuk  kami  masukkan juga dalam kurikulum sebagai bekal soft skill bagi anak didik kami, termasuk juga bagaimana  mereka  memasarkan  produk tak  luput  dari  pantauan  kami  sehingga penyusunan kurikulum SMK PK nantinya menghasilkan  kurikulum  yang  benar- benar  seusai  dengan  standar  industri. Selain itu pada perencanaan P5 itu kami juga  masukkan  kompentensi  teknisnya. Kalau kewirausahaan kami juga masukkan  ke  dalam  mata  pelajaran kejuruan  sehingga  semua  peserta  didik nantinya  akan  mendapatkan  materi tersebut.
Pelaksanaan  sinkronisasi  kurikulum juga didukung dengan hasil studi dokumentasi terhadap  MoU  antara  SMKN  1  Purwosari dengan industri mitra yang dapat diamati pada Gambar 3.
Gambar 3. MoU Sinkronisasi Kurikulum dengan DUDI
Selanjutnya, informasi terkait keterampilan  non  teknis  ( soft  skill )  yang termuat  dalam  P5  didukung  oleh  hasil  studi dokumentasi  pada  dokumen  KOSP  SMKN  1 Purwosari  pada  bagian  perencanaan  P5  pada
tema  kebekerjaan  yang  dapat  diamati  pada Gambar 4.
Adapun  dokumen  pendukung  terkait informasi  bahwa  keterampilan  kewirausahaan dimuat  dalam  mata  pelajaran  kejuruan  dapat diamati pada Gambar 5.
Gambar 4. P5 Tema Kebekerjaan
Gambar 5. Muatan Keterampilan Kewirausahaan pada Mata Pelajaran Kejuruan

## Pelibatan  Stakeholder  dalam  Penyusunan Kurikulum SMK PK
Penyusunan  kurikulum  SMK  PK  di SMKN 1 Purwosari dilakukan untuk menjamin agar kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan harapan  para  pelanggan  maupun  stakeholder sekolah.  Para  stakeholder  dilibatkan  dalam proses  dan  tahapan  yang  berbeda  karena mereka  memiliki  kapasitas  dan  kepentingan yang  berbeda  pula.  Hal  tersebut  sebagaimana hasil wawancara bersama waka kurikulum dan WMM SMKN 1 Purwosari sebagai berikut:
Sesuai  pedoman  mutu  kami  bahwa dalam  hal  penyusunan  kurikulum  kami harus melibatkan para pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah supaya kurikulum yang kami hasilkan ini nantinya  sesuai  dengan  kebutuhan mereka.  Misalkan  saja  industri  kalau tidak  kami  libatkan  kan  kami  tidak  tahu kondisi  nyata  lulusan  seperti  apa  yang mereka  butuhkan  maka  pelibatan  para stakeholder  ini  saya  rasa  penting  tentu peran  dan  tugasnya  berbeda  karena
mereka memiliki kapasitas dan kepentingan yang juga berbeda.
Adapun  pihak-pihak  yang  dilibatkan dalam  penyusunan  kurikulum  SMK  PK  di SMKN 1 Purwosari antara lain kepala sekolah, waka kurikulum, komite sekolah, tim pengembang  sekolah,  WMM,  seluruh  wakil kepala  sekolah,  seluruh  kepala  program keahlian, koordinator N/A, perwakilan tim BK, perwakilan TU (Tata Usaha), perwakilan dinas pendidikan,  industri  mitra,  orang  tua  siswa, dinas  pendidikan  dan  siswa  SMKN  1 Purwosari. hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh  waka  kurikulum  dalam  sesi  wawancara sebagai berikut:
Pemangku kepentingan yang kami libatkan  itu  maksudnya  adalah  mereka- mereka  yang  memiliki  andil  dalam penyusunan  kurikulum  baik  itu  secara langsung  maupun  tidak  artinya  adalah mereka  yang  berkontribusi  dari  awal penyusunan,  mulai  dari  perencanaan sampai  fiksasi  kurikulum  itulah  yang kami anggap terlibat. Di sana ada kepala sekolah  itu  jelas  karena  beliau  sebagai penanggung jawab, ada waka kurikulum karena sebagai koordinator pelaksanaan secara  teknis.  Kemudian  kami  libatkan juga  komite  sekolah  sebagai  wakil  dari masyarakat.  Ada  juga  tim  manajemen sekolah  di  sana  ada  tim  pengembang sekolah,  WMM,  para  wakasek,  para kaproli, koor mapelnya juga, kami ambil perwakilan  dari  BK  dan  TU  juga.  Lalu kalau dari pihak luar kami mengundang dari dinas pendidikan Kabupaten
Pasuruan, industri mitra serta orang tua siswa,  termasuk  para  siswa  juga  kami libatkan di salah satu bagian prosesnya.
Pada  dokumen  KOSP  SMKN  1 Purwosari,  disematkan  dua  tim  yang  terlibat
dalam  penyusunan  kurikulum  yang  turut menjadi  informasi  pendukung  terkait  pihak- pihak  yang  dilibatkan  dalam  penyusunan kurikulum  SMK  PK  di  SMKN  1  Purwosari. Tim  tersebut  meliputi  tim  pengembang kurikulum  dan  TPMPS.  Pihak-pihak  yang termasuk  dalam  tim  pengembang  kurikulum dapat diamati pada Tabel 1 sedangkan TPMPS dapat diamati pada Tabel 2.
Berdasarkan  data-data  yang  telah terkumpul,  disimpulkan  bahwa  pihak-pihak yang  dilibatkan  dalam  penyusunan  kurikulum SMK PK di SMKN 1 Purwosari antara lain: (1) internal  customer, meliputi  kepala  sekolah, wakasek kurikulum, tim pengembang sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah, bendahara komite,  WMM  (wakil  manajemen  mutu), wakasek  hubungan  masyarakat,  wakasek sarpras, wakasek kesiswaan, wakasek hubungan  industri,  seluruh  ketua  program keahlian,  koordinator  N.A,  perwakilan  guru, tim  pengembang  karakter,  perwakilan  BK (Bimbingan  Konseling)  dan  perwakilan  TU (Tata  Usaha),  (2) primary  customers, yaitu siswa  SMKN  1  Purwosari  yang  memiliki pengalaman  di  bidang  tertentu,  (3) secondary customers yaitu  orang  tua  siswa  dan  pihak DUDI mitra, (4) tertiary customers, yakni pihak Dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan.
Pada Tabel 1 dan 2 turut termuat posisi atau  peran  masing-masing  anggota  tim.  Peran kepala sekolah pada tim pengembang kurikulum dan TPMPS yaitu sebagai penanggung  jawab  yang  bertugas  membentuk tim  dan  membuat  kebijakan.  Selain  itu,  jika diperhatikan pada matriks instruksi kerja pada Gambar  2  kepala  sekolah  juga  berperan memvalidasi  kurikulum  serta  bertanggung jawab  pada  proses  finalisasi  kurikulum  yang meliputi penjilidan dan penerbitan.
Tabel 1. Tim Pengembang Kurikulum
Tabel 2. TPMPS
Peran kaprog (ketua program keahlian) juga  termuat  dalam  matriks  pada  Gambar  2 yaitu  membantu  waka  kurikulum  pada  tahap evaluasi dan perencanaan kurikulum, pembuatan  draf  kurikulum  serta  verifikasi kurikulum.  Dalam  formasi  tim  pengembang kurikulum kaprog bertindak sebagai
koordinator pengembangan silabus pada kompetensi  keahlian  masing-masing.  Adapun dalam  formasi  TPMPS  kaprog  bertindak sebagai anggota.
Peran internal customer lain yang juga termuat dalam tim pengembang kurikulum dan TPMPS  yaitu  tim  pengembang  sekolah,  yang
mana pada formasi tim pengembang kurikulum pengembang  sekolah  berperan  menyusun  draf kurikulum,  sedangkan  pada  formasi  TPMPS bertindak  sebagai  auditor/evaluator.  Pihak selanjutnya  yaitu  WMM  yang  bertindak sebagai  anggota  pada  tim  pengembang kurikulum  ataupun  TPMPS.  Adapun  peran ketua  komite  pada  formasi  tim  pengembang kurikulum  adalah  sebagai  koordinator  tim pengarah  dan  finalisasi,  sedangkan  para anggota komite menjadi anggota tim pengembang kurikulum.
Selanjutnya dalam TPMPS terdapat dua pihak  yang  bertindak  sebagai  bendahara  yaitu bendahara  komite  yang  berperan  sebagai bendahara  1  dan  bendahara  sekolah  sebagai bendahara  2.  Peran  waka  bagian  hubungan masyarakat  pada  formasi  tim  pengembang kurikulum  adalah  sebagai  koordinator  tim verifikasi kurikulum, sedangkan dalam formasi TPMPS  bertindak  sebagai  anggota.  Adapun waka sarpras, kesiswaan dan hubungan industri bertindak  sebagai  anggota  baik  pada  formasi tim pengembang kurikulum maupun TPMPS.
Beberapa internal  customer yang  juga dilibatkan  dalam  tim  pengembang  kurikulum adalah koordinator N.A yang bertindak sebagai pengembang  silabus  kelompok  mata  pelajaran non kejuruan. Selanjutnya terdapat perwakilan guru  yang  dipilih  untuk  menjadi  sekretaris dalam  formasi  TPMPS.  Dalam  TPMPS  juga terdapat  tim  pengembang  karakter  yang berperan sebagai auditor dan evaluator, dipilih pula  perwakilan  dari  tim  BK  (Bimbingan konseling) yang menjadi anggota TPMPS, serta perwakilan staf TU (Tata Usaha) yang menjadi administrator  dokumen.  Pada  formasi  tim pengembang kurikulum dipilih dua wakil yang bertindak sebagai bendahara 1 dan 2.
Pihak selanjutnya yang turut dilibatkan dalam  penyusunan  kurikulum  SMK  PK  yaitu siswa  sebagai primary  customer .  Berdasarkan hasil  wawancara  bersama  kaprog  ATPH diketahui  bahwa  beberapa  perwakilan  siswa dilibatkan  untuk  memberikan  usulan,  ide
ataupun  masukan  sebagai  bentuk  analisis kebutuhan stakeholder. Adapun hasil wawancara bersama siswa SMKN 1 Purwosari tersebut dapat diamati pada transkrip berikut.
Untuk  siswa  pelibatannya  mungkin memang tidak secara langsung ya. Kami libatkan  mereka  sebagai  bentuk  analisis kebutuhan stakeholder jadi kami memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk mengusulkan  ide,  masukan  ataupun saran  untuk  kami  jadikan  pertimbangan dalam  menyusun  kurikulum.  Termasuk juga  ada  perwakilan  yang  kami  panggil misalkan  dia  berpengalaman  di  bidang pemasaran,  kami  minta  idenya  terkait bagaimana  memasarkan  produk  yang baik  di  jaman  sekarang  sehingga  bisa kami  jadikan  referensi  ketika  menyusun bahan  ajar  pada  mata  pelajaran marketing ataupun kewirausahaan.
Hal senada diungkapkan oleh perwakilan siswa yang menyatakan:
Saya itu kan kebetulan kemarin prakerinnya kebagian di pemasaran, jadi di  sana  saya  mendapatkan  praktik pemasaran  yang  lebih  banyak  mungkin dari  teman-teman  saya  yang  lain.  Saya memasarkan  produk  lewat  media  online seperti  Facebook,  Instagram  dan  media lainnya. Dari situ saya biasanya di tanya- tanya tentang pemasaran tersebut biasanya sama bapak kaprog.
Orang  tua  siswa  yang  merupakan secondary  customer sekolah  juga  memiliki peran yang sama dengan para perwakilan siswa yaitu  menyampaikan  usulan,  ide  ataupun masukan.  Adapun  penampungan  usulan,  ide dan  masukan  orang  tua  dilakukan  di  awal penerimaan siswa dan pada saat pengembalian siswa  ke  orang  tua  atau  wisuda. Secondary customer lainnya  yang  juga  ikut  andil  dala penyusunan  kurikulum  SMK  PK  yaitu  DUDI. Jika  diamati  pada  matriks  pada  Gambar  2, DUDI  berperan  dalam  melakukan  verifikasi draf kurikulum dan juga memvalidasi
kurikulum  yang  telah  disepakati  bersama kepala  sekolah.  Peran  sebagai  validator  juga dimiliki  oleh  diberikan  kepada  kepala  dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan. Proses validasi  dilakukan  dengan  menandatangani kurikulum yang telah disepakati.
Pembahasan Penjaminan Mutu dalam  Penyusunan

## Kurikulum SMK PK
Penjaminan  mutu  dalam  penyusunan kurikulum SMK PK yang dilakukan di SMKN 1  Purwosari  adalah  berupa  pemantauan terhadap setiap proses atau tahapan penyusunan kurikulum. Penjaminan mutu pada penyusunan kurikulum dilakukan dalam rangka menciptakan  kurikulum  yang  sesuai  dengan harapan  para  pelanggan  atau  stakeholder sekolah.  Adapun  pihak  yang  bertanggung jawab atas proses penjaminan mutu ini adalah TPMPS  (Tim  Penjamin  Mutu  Pendidikan Sekolah).  Prosedur  atau  tahapan  penyusunan kurikulum  untuk  menjamin  mutu  kurikulum SMK PK yang dilakukan di SMKN 1 Purwosari antara  lain:  1)  penganalisisan  kebutuhan pelanggan sekolah/stakeholder,
2)
pengevaluasian dan perencanaan kurikulum, 3) pembuatan draf kurikulum, 4) pemverifikasian draf  kurikulum,  5)  pemvalidasian/pengesahan kurikulum,  6)  penerbitan  kurikulum.  Adapun aspek mutu yang dikembangkan dalam susunan kurikulum  SMK  PK  yaitu  pada  muatan kejuruan  yang  meliputi  kompetensi  teknis ( hard skill ), keterampilan non teknis ( soft skill ) dan keterampilan kewirausahaan.
Menurut  Firdaus  dkk  (2021)  mutu adalah  persyaratan  ataupun  standar  yang  di tetapkan  dengan  tujuan  untuk  mencapai  atau memenuhi  ekspektasi  pelanggan.  Untuk  dapat mencapai harapan pelanggan tersebut diperlukan  penetapan  standar  mutu  bagi pengelola secara konsisten dan berkesinambungan  (Sani,  2015).  Penjaminan mutu  dalam  penyelenggaraan  pendidikan bertujuan  agar  dapat  menciptakan  proses pendidikan  yang  berkualitas  sehingga  dapat
mencetak  lulusan  yang  memiliki  kemampuan dan keterampilan yang baik (Zahrok, 2020). Di dalam  Permendikbud  No.7  Tahun  2022 tertuang  standar  kompetensi  lulusan  pada muatan kejuruan bagi para  lulusan SMK yang terdiri  atas  kompetensi  teknis  ( hard  skill ), keterampilan  non  teknis  ( soft  skill )  dan keterampilan  kewirausahaan.  Kompetensi  dan keterampilan tersebut sudah menjadi perhatian dalam proses penyusunan kurikulum SMK PK di SMKN 1 Purwosari.
Selanjutnya  ditemukan  pula  bahwa dalam rangka menjamin mutu muatan kompetensi dan keterampilan tersebut dilakukan  sinkronisasi  atau  penyelarasan kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden  (INPRES)  Nomor  9  Tahun  2016 tentang  revitalisasi  SMK  yang  menyebutkan penyelarasan  kurikulum  dengan  industri  perlu diagendakan dalam rangka meningkatkan daya saing  sumber  daya  manusia  melalui  SMK. Dalam  Permenko  No.  6  Tahun  2022  juga disebutkan  bahwa  pengembangan  SMK  PK dapat  dilakukan  dengan matching  effort atau pemadanan dengan mitra dunia kerja sehingga dapat  mencetak  lulusan  yang  sesuai  dengan kebutuhan pasar kerja maupun dunia wirausaha. Adapun pedoman dalam menyelenggarakan link  and  match bagi  SMK tertuang  dalam  Pemenperin  Nomor  3  Tahun 2017.  Dalam peraturan tersebut dimuat bahwa pihak industri mitra berperan memfasilitasi dan membina  SMK  agar  dapat  mencetak  tenaga kerja  yang  memiliki  kompetensi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  industri,  sedangkan  pihak SMK  menyusun  kurikulum  sesuai  dengan SKKNI  (Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional) ataupun standar internasional.
Temuan penelitian yang serupa dengan hasil  penelitian  di  SMKN  1  Purwosari dihasilkan  oleh  Suherman  dkk  (2022)  bahwa SMKN  3  Kota  Bandung  dan  SMK  Igasar Pindad Kota Bandung melakukan penyelarasan kurikulum dengan industri mitra dalam rangka meningkatkan  kompetensi  lulusan  sehingga
dapat  terserap  di  dunia  kerja.  Ditemukan  pula dalam penelitian tersebut bahwa pihak sekolah dapat mendatangi lokasi industri mitra sehingga gambaran  kurikulum  yang  akan  disusun  dapat menjadi lebih nyata dan jelas. Hasil penelitian lain menunjukkan adanya kendala dalam proses pemadanan  kurikulum  dengan  industri  mitra, antara  lain  dilakukan  oleh  Fatah  (2022)  yang menemukan  bahwa  pengembangan  kurikulum operasional  SMK  PK  di  SMKN  2  Wonosari terkendala  akibat  pihak  industri  mitra  yang terbatas  dalam  melakukan  aktivitas  di  luar industri.  Selanjutnya  kendala  juga  ditemukan oleh  Arifin  (2012)  bahwa  semua  SMK  di Yogyakarta  belum  mampu  memberdayakan industri  mitra  dalam  rangka  mengembangkan sumber belajar. Dengan demikian disimpulkan bahwa penjaminan mutu yang dilakukan dalam penyusunan  kurikulum  di  SMKN  1  Purwosari sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pelibatan  Stakeholder  dalam  Penyusunan Kurikulum SMK PK
Pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum SMK PK bertujuan agar kurikulum  yang  dihasilkan  sesuai  dengan harapan stakeholder SMKN 1 Purwosari.  Para stakeholder  tersebut  dilibatkan  dalam  proses dan  tahapan  yang  berbeda.  Adapun  para stakeholder  yang  dilibatkan  adalah  1) internal customer yang  meliputi  kepala  sekolah, wakasek kurikulum, tim pengembang sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah, bendahara komite,  WMM  (wakil  manajemen  mutu), wakasek  hubungan  masyarakat,  wakasek sarpras, wakasek kesiswaan, wakasek hubungan  industri,  seluruh  ketua  program keahlian,  koordinator  N.A,  perwakilan  guru, tim  pengembang  karakter,  perwakilan  BK (Bimbingan  Konseling)  dan  perwakilan  TU (Tata Usaha), 2) primary customer yang dalam hal  ini  adalah  siswa,  3) secondary  customers yang  meliputi  orang  tua  dan  pihak  industri mitra, 4) tertiary customers yang dalam hal ini adalah  pihak  Dinas  pendidikan  Kabupaten Pasuruan.
Menurut  Azhar  (2018)  mutu  berada pada  tangan  stakeholder.  Salah  satu  kunci sukses  implementasi  TQM  adalah  dengan mendengarkan para pelanggan atau stakeholder (Kędzierska-Bujak,  2021;  Megnounif  et  al., 2013; Rahmawati & Supriyanto, 2020; Taskov &  Mitreva,  2015).  Kemampuan  yang  dimiliki oleh  stakeholder  dapat  membentuk  budaya sekolah  menjadi  lebih  baik  (Supriyanto  et  al., 2020).  Oleh karena  hal  tersebut penampungan masukan dari para stakeholder menjadi penting dalam proses mengembangkan atau menyusun kurikulum  yang  bermutu  karena  masukan tersebut  dapat  memungkinkan  penciptaan kurikulum  yang  praktis  dan  inklusif  bagi beragam karakteristik peserta didik. Selain itu, menurut Shalleh dkk (2018) pelibatan stakeholder dapat meningkatkan kepuasan serta komitmen  mereka  terhadap  apa  yang  telah mereka  sampaikan,  sedangkan  kurangnya keterlibatan  stakeholder  menurut  Wibowo (2019)  dapat  menjadi  penghalang  dalam implementasi  TQM  pada  bidang  kurikulum. Pelibatan  stakeholder  dalam  penyusunan kurikulum juga telah disebutkan sebagai prinsip partisipatif  pada  Kepmendikbudristek  No. 165/M/2021  Tentang  Program  SMK  Pusat Keunggulan Tahun 2021.
Di  SMKN  1  Purwosari  ditemukan bahwa dalam penyusunan kurikulum SMK PK kepala  sekolah  bertindak  sebagai  pengesah kurikulum.  Stabback  (2016)  menyatakan bahwa  kepala  sekolah  merupakan  pemegang kendali  dalam  setiap  kegiatan  di  sekolah sehingga ia menjadi stakeholder penting dalam proses  penyusunan  kurikulum.  Hal  tersebut juga disebutkan dalam Kepmendikbudristek No 165/M/2021  bahwa  kepala  sekolah  menjadi supervisor  tingkat  awal  dalam  mengontrol proses  penyusunan  kurikulum  SMK  PK. Mustiningsih  dkk,  2023    menemukan  bahwa kepemimpinan  visioner  kepala  sekolah  yang terhadap manajemen sekolah dapat menciptakan  budaya  inovasi.  Hasil  temuan Juahab (2019) menunjukkan hasil yang relevan
bahwa dalam penyusunan kurikulum SMK PK kepala  sekolah  bertindak  sebagai  pimpinan formal  serta  pengelola  pendidikan.  Evy Ramadina  (2021)  juga  menemukan  bahwa dalam  penyusunan  kurikulum  kepala  sekolah bertindak  sebagai  supervisor.  Nurhasanah (2020)  menemukan  bahwa  kepala  MTs Muhammadyah  Balangnipa  bertindak  sebagai pengontrol dalam proses penyusunan kurikulum.
Adapun  tanggung  jawab  dari  pihak penjamin mutu juga sebutkan dalam Kepmendikbudristek  No  165/M/2021  sebagai pihak  supervisor.  Di  SMKN  1  Purwosari penjamin  mutu  dalam  penyusunan  kurikulum diserahkan kepada WMM secara umum dan tim TPMPS  secara  khusus.  Selanjutnya,  peran waka kurikulum cukup krusial dalam penyusunan kurikulum SMK PK. Hal tersebut mengingat  waka  kurikulum  bertindak  sebagai koordinator  atau  ketua  dalam  tataran  teknis pelaksanaan. Paudi & Suking (2020) menemukan  bahwa  penyusunan  kurikulum merupakan  salah  satu  tugas  dari  waka kurikulum.  Rinaldi  (2021)  juga  menemukan bahwa  di  SMK  Putra  Anda  Binjai  waka kurikulum bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan kurikulum yang dibantu oleh staf, kepala  kompetensi  keahlian  serta  koordinator mata pelajaran.
Selanjutnya,  pihak  yang  tidak  kalah penting perannya dalam penyusunan kurikulum SMK  PK  di  SMKN  1  Purwosari  yaitu  pihak industri mitra. Samsudi et al (2016) berpendapat  bahwa  pihak  industri  menjadi stakeholder  utama  SMK  yang  akan  memakai jasa  para  lulusannya  sehingga  pelibatannya menjadi  penting  karena  dapat  mempertajam relevansi  isi  kurikulum  dengan  dunia  kerja. Suherman (2022) juga menyatakan bahwa perlu dukungan dari pihak industri untuk melakukan penyelarasan kurikulum. Namun, hasil penelitian  dari  Arifin  (2012)  dan  Fatah  dkk (2022)  menunjukkan  bahwa  bahwa  beberapa SMK  masih  terkendala  dalam  melibatkan
industri  dalam  penyusunan  kurikulum  akibat ketidaksiapan dan keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas di luar industri. Meirani dkk  2022  juga  menemukan  bahwa  beberapa pihak mitra industri SMK masih belum mampu membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).
Pihak  selanjutnya  yang  juga  dilibatkan dalam  penyusunan  kurikulum  SMK  PK  di SMKN 1 Purwosari yaitu siswa dan orang tua siswa. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis di dalam Kepmendikbudristek No 165/M/2021 bahwa  orang  tua  siswa  merupakan  salah  satu pihak yang harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum  SMK  PK.  Keterlibatan  orang  tua siswa menurut Sumarsono dkk (2019) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan  kualitas  sekolah.  Menurut Stabback  (2016)  siswa  diharapkan  dapat terbantu  dalam  proses  belajar  di  luar  sekolah melalui  keterlibatan  orang  tuanya.  Adapun keterlibatan  siswa  dianggap  penting  karena sebagai objek penerima kurikulum, keterlibatannya dapat meningkatkan komitmen terhadap isi kurikulum baik yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran di dalam kelas maupun aktivitas  di  luar  kelas  (El-Hilali  et  al.,  2015; Stabback, 2016).
Selanjutnya,  menurut  Stabback  (2016) pelibatan masyarakat dan pemerintah juga tidak kalah penting. Di SMKN 1 Purwosari pelibatan masyarakat diwakilkan kepada komite sekolah sebagai penyalur aspirasi baik sebagai masyarakat  umum  maupun  wakil  wali  siswa.
Hal tersebut
sebagaimana isi Kepmendikbudristek  No.  165/M/2021  bahwa pelibatan  komite  sekolah  penting  karena bertujuan  untuk  membaca  potensi  maupun kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun keterlibatan  dalam  penyusunan  kurikulum SMK  PK  di  SMKN  1  Purwosari  diwakilkan oleh  dinas  pendidikan  Kabupaten  Pasuruan yang berperan dalam tahap validasi kurikulum.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  data-data  yang  telah terkumpul,  disimpulkan  bahwa  penjaminan mutu  yang  dilakukan  dalam  penyusunan kurikulum  SMK  PK  adalah  pemantauan terhadap  setiap  proses  atau  tahapan  dalam penyusunan kurikulum. Pihak yang bertanggung  jawab  dalam  penjaminan  mutu penyusunan  kurikulum  SMK  PK  adalah TPMPS  (Tim  Penjamin  Mutu  Pendidikan Sekolah).  Prosedur  atau  tahapan  penyusunan kurikulum  SMK  PK  dalam  rangka  menjamin mutu  kurikulum  meliputi  1)  penganalisisan kebutuhan  pelanggan  sekolah/stakeholder,  2) pengevaluasian dan perencanaan kurikulum, 3) pembuatan draf kurikulum, 4) pemverifikasian draf  kurikulum,  5)  pemvalidasian/pengesahan kurikulum,  6)  penerbitan  kurikulum.  Aspek mutu  yang  dikembangkan  dalam  susunan kurikulum  SMK  PK  yaitu  pada  muatan kejuruan  yang  meliputi  kompetensi  teknis ( hard skill ), keterampilan non teknis ( soft skill ) dan keterampilan kewirausahaan.
Selanjutnya, pelibatan stakeholder dalam  penyusunan  kurikulum  SMK  PK bertujuan  agar  kurikulum  yang  dihasilkan sesuai  dengan  harapan  stakeholder  atau pelanggan  sekolah.  Peran  para  stakeholder berbeda-beda  dalam  penyusunan  kurikulum SMK  PK.  Para  stakeholder  yang  dilibatkan meliputi  1) internal  customer yang  meliputi kepala  sekolah,  wakasek  kurikulum,  tim pengembang sekolah, komite sekolah, bendahara  sekolah,  bendahara  komite,  WMM (wakil  manajemen  mutu),  wakasek  hubungan masyarakat, wakasek sarpras, wakasek kesiswaan, wakasek hubungan industri, seluruh ketua  program  keahlian,  koordinator  N.A, perwakilan  guru,  tim  pengembang  karakter, perwakilan  BK  (Bimbingan  Konseling)  dan perwakilan  TU  (Tata  Usaha),  2) primary customer yang  dalam  hal  ini  adalah  siswa,  3) secondary  customers yang  meliputi  orang  tua dan pihak industri mitra, 4) tertiary customers
yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  Dinas pendidikan Kabupaten.
Saran Setelah
menghasilkan beberapa simpulan,  peneliti  mengusulkan  bagi  seluruh kepala SMK yang menerima program SMK PK (Pusat  Keunggulan)  dapat  meningkatkan pengelolaan program khususnya pada penyelarasan kurikulum dengan industri. Selain itu  andil  perguruan  tinggi  dalam  penyusunan kurikulum  SMK  PK  juga  perlu  ditingkatkan mengingat  lulusan  SMK  selain  bekerja  juga melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bagi peneliti  selanjutnya  yang  hendak  melakukan penelitian serupa dapat melanjutkan penelitian ini pada tahap pelaksanaan kurikulum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Z.  (2012).  Pengembangan  Pola Kemitraan Smk – Dunia Industri Dalam Meningkatkan  Mutu  Smk. Proseding Seminar  Nasional  Pendidikan  Teknik Mesin FT UNY , 2 (1), 203–212.
Azhar, I. (2018). The Implementation of Total Quality  Management  in  Fostering Islamic  Higher  Education. Madinah: Jurnal  Studi  Islam , 5 (20),  1–29. http://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/madinah/article/v iew/246%0Ahttp://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/madinah/article/d ownload/246/200
Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Februari 2022:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka (TPT)  sebesar  5,83  persen  dan  Rata- rata  upah  buruh  sebesar  2,89  juta rupiah per bulan . https://www.bps.go.id/pressrelease/202 2/05/09/1915/februari-2022--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5- 83-persen.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Februari,kerja yang terdampak COVID-
19.
Keputusan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas, Pub.  L.  No.  136/M.PPN/HK/12/2021, 41 (2021).
Clarke,  L.,  &  Winch,  C.  (2007). Vocational Education  (International  Approaches Developmetns and Systems) . Routledge.
Deputi  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan
Kebudayaan Sekretariat Kabinet.
(2016). Inpres  Nomer  9  Tahun  2016 (B772/PMK/9/2016).
El-Hilali,  N.,  Al-Jaber,  S.,  &  Hussein,  L. (2015).  Students’  Satisfaction  and Achievement  and  Absorption  Capacity in Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 177 , 420–427.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.02.384
Evy  Ramadina.  (2021).  Peran  Kepala  Sekolah
Dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Mozaic Islam Nusantara , 7 (2), 131–142.
https://doi.org/http://doi.org/10.477 76/mozaic.v7i2.252
Fatah,  A.,  Purwanto,  P.,  Agrevinna,  M., Arimbi,  R.,  &  Azzahra,  F.  (2022).
Identifikasi  Tantangan  Sekolah  dan Guru dalam Program Sekolah
Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Jurnal  Abdimas  Adpi  Sosial  Dan Humaniora , 3 (2), 273–277. https://doi.org/10.47841/jsoshum.v3i2.
182
Firdaus,  E.,  Purba,  R.  A.,  Kato,  I.,  Purba,  S., Aswan, N., Karwanto, & Chamidah, D. (2021). Manajemen  Mutu  Pendidikan
(J.  Simarmata  (ed.)).  Yayasan  Kita Menulis.
Franita,  R.,  &  Fuady,  A.  (2019).  Analisa Pengangguran  Di  Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 1 (3), 88–93.
Harjanto,  T.  (2014).  Pengangguran  dan Pengembangan  Nasional.  In Jurnal Ekonomi (Vol. 2, Issue 2).
International  Labour  Organization.  (2022).
Unemployment,  total  (%  of  total  labor force) (modeled ILO estimate) .
https://data.worldbank.org/indicator/SL
.UEM.TOTL.ZS?end=2021&start=202
1&view=bar
Juahab, J. (2019). Peran Dan Tanggung Jawab Kepala  Sekolah  Dan  Guru  Dalam Pengembangan  Kurikulum. Bada’a: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar , 1 , 23– 30.
https://doi.org/10.37216/badaa.v1i1.24
1
Kędzierska-Bujak, I. (2021). Usefulness of the
Total Performance Scorecard for university  -  selected  issues. Procedia Computer  Science , 192 ,  4169–4177. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. procs.2021.09.192
Kepmendikbudristek  No  165/M/2021  tentang program SMK Pusat Keunggulan, Pub. L. No. 165/M/2021 (2021).
Kemendikbudristek.  (2022). Permendikbud Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Standar Isi  pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah .
Mastur,  M.  (2023).  Strategy  The  principal’s Leadership  Style  in  Implementing “Merdeka Belajar” in Schools. Kelola: Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 10 (1), 10–21.
https://doi.org/10.24246/j.jk.2023.v10.i
1.p10-21
Megnounif,  A.,  Kherbouche,  A.,  &  Chermitti, N.  (2013).  Contribution  to  the  Quality
Assessment  in  Higher  Education:  The Case Study of the Faculty of Technology, Tlemcen, Algeria.
Procedia  -  Social  and  Behavioral
Sciences , 102 , 276–287.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2013.10.742
Meirani, R. K., Sobri, A. Y., & Sunarni. (2022). Analisis  Permasalahan  Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Studi Kasus  di  SMK  Cor  Jesu  Malang) . 9 ,
203–211.
Keputusan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia,  Pub.  L.  No.  NOMOR 165/M/2021, 15 (2021).
Permenko No. 6 Tahun 2022, 1 (2022).
Permenperin  No.  03  Tahun  2017,  Pub. L. No.
03/M-IND/PER/1/2017 (2017).
Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative  Data  Analysis,  a Method  Source  Book (third).  Sage Publication Inc.
Mustiningsih, B., Imron, A., & Ariyanti, N. S.
(2023). Exploring Spectrum of Visioner
Leadership  as  a  Driving  Force  in Building  a  Culture  of  Innovation  in School.
Proceedings of the International Conference on Educational Management and
Technology  (ICEMT  2022) , 2 ,  23–29.
https://doi.org/10.2991/978-2-494069-
95-4
Nurhasanah, N. (2020). Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah di MTs Muhammadiyah Balangnipa. Jurnal Al- Qalam:  Jurnal  Kajian  Islam  & Pendidikan , 9 (1), 42–71. https://doi.org/10.47435/al-
qalam.v9i1.253
Paudi,  S.,  &  Suking,  A.  (2020).  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Kinerja  Wakil Kepala  Sekolah  Menengah  Pertama dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsinya.
Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 2 (2), 192–205. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/ jump.v2i2.34636
Rahmawati, S. N. A., & Supriyanto, A. (2020).
Pentingnya  Kerja  Sama  Tim  dan Kepemimpinan  dalam  Implementasi Manajemen  Mutu  Terpadu. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP) , 5 (1), 1–9. https://doi.org/10.36418/syntax-
literate.v7i1.6275
Rai.  (2022). Yuk,  Mengenal  SMK  PK! https://smkpk.ditpsmk.net/berita/yuk- mengenal-smk-pk
Rinaldi, R. (2021). Penerapan Analisisi SWOT Dalam  Manajemen  Kurikulum  Dan Pembelajaran  Di  SMK  Putra  Anda Binjai. Cybernetics:
Journal Educational  Research  and  Social Studies , 2 , 96–102. https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.31
7
Salleh,  N.  M.,  Zakuan,  N.,  Arif,  M.  S.  M., Bahari, A. Z., Chin, T. A., Sulaiman, Z., Yatim, S. M., Awang, S. R., & Saman, M.  Z.  M.  (2018).  Critical  Success Factors  of  Total  Quality  Management Implementation  in  Higher  Education Institution:  UTM  Case  Study. The  6th International Conference on Manufacturing, Optimization,
Industrial  and  Material  Engineering . https://doi.org/https://doi.org/10.1063/1
.5080060
Samsudi,  Widodo,  J.,  &  Margunani.  (2016).
Strategi Kemitraan Smk Dengan Stakeholders  Dalam  Pengembangan Kewirausahaan Lulusan. Jurnal Penelitian Pendidikan , 33 (2), 175–180. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ jpp.v33i2.9102
Sani,  R.  .  (2015). Penjaminan  Mutu  Sekolah  .
Jakarta: (N.  Syamsiyah  (ed.)).  Bumi Aksara.
Shalleh,  N.  M.,  Zakuan,  N.,  Mohd,  S.  M.  A.,
Bahari, Z., Chin, T. A. C., Sulaiman, Z., Yatim, S. M., Awang, S. R., & Saman, M. Z. M. (2018). Critical success factors of total quality management implementation  in  higher  education institution:  UTM  case  study. AIP
Conference
Proceedings .
https://doi.org/https://doi.org/10.1063/1
.5080060

## Soleh, A. (2019). Masalah Ketenagakerjaan Di
Indonesia. Ideas:  Jurnal  Pendidikan, Sosial Dan Budaya , 5 (1), 55. https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.173
Stabback, P. (2016). [UNESCO] What makes a good curriculum? Current and Critical Issues  in  Curriculum  and  Learning , 2 .
http://forums.groundspeak.com/GC/ind ex.php?showtopic=341672&st=0&p=5 613282&#entry5613282
Suhandi,  S.,  Wiguna,  W.,  &  Quraysin,  I.
(2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. Jurnal  Valuasi:  Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan , 1 (1), 268–283. https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28 Suherman,  A.  I.,  Suharyanto,  S.,  &  Sauri,  S. (2022). Manajemen Program Penyelarasan  Kurikulum  SMK  2013 dengan  Industri,  Dunia  Usaha  dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam Meningkatkan  Keterserapan  Tenaga
Kerja  Lulusan  SMK  Kota  Bandung.
JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan ,
5 (2),
460–465. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.430
Sumarsono, R. B., Imron, A., Wiyono, B. B., & Arifin,  I.  (2019).  Strategi  Kepala
Sekolah Dalam Mengoptimalkan Partisipasi Orangtua Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah. JMSP (Jurnal  Manajemen  Dan  Supervisi Pendidikan) , 4 (1), 7–13. http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp /article/view/9772 Supriyanto,  A.,  Burhanuddin,  Sumarsono,  R. B., & Sultoni. (2020). Leader’s Strategy on
Establishing Organization’s
Academic  Quality  Culture . 501 (Icet),
65–74.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.201204
.009
Taskov,  N.,  &  Mitreva,  E.  (2015).  Total
Dedication  of  the  Top  Management within the Macedonian Higher Education  Institutions. Procedia  - Social  and  Behavioral  Sciences , 180 , 219–226.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.02.108
Undang-Undang  RI.  (2003). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003 Pasal 15 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional .
Wibowo,  R.,  Syukri,  S.,  &  Sukmawati,  S.
(2019). Implementation of Total Quality Management  (TQM)  at  Tunas  Bangsa Primary  School  (SD  Tunas  Bangsa)  in Kubu Raya Regency. JETL (Journal Of Education,  Teaching  and  Learning) , 4 (1), 185. https://doi.org/10.26737/jetl.v4i1.994
Zahrok,  A.  L. N.  (2020).  Implementasi  sistem penjaminan  mutu  internal  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK). Jurnal Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan ,
8 (2), 196–204.
https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.312
88