Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Dedeng Yusuf Maolani 1)* , Ajeng Siti Nuraeni 1) , Angke Dellyani 1) & Eka Fikry Al Huda 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: dedeng@uinsgd.ac.id *

## Abstract
The low level of transparency and accountability in several government institutions is still a major topic that must be resolved by the Indonesian government, because this causes a lot of corruption and nepotism that causes losses to the state and society. This study aims to provide an explanation that there is a relationship between the role of the public accountability system as an effort to handle and prevent acts of corruption and nepotism to help improve the quality of service and good governance. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques carried out through library research. The results of this study conclude that the implementation of a public accountability system is an important aspect of realizing good governance in Indonesia, because it will affect the performance and quality of public officials in providing services to the public.
Keywords: Public Accountability, Public Officials, Good Governance

## Abstrak
Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan masih menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut menyebabkan  banyak  terjadinya  korupsi  dan  nepotisme  yang  menyebabkan  kerugian  bagi negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa terdapat hubungan antara peran sistem akuntabilitas publik sebagai upaya penanganan dan pencegahan tindakan korupsi dan nepotisme untuk membantu meningkat kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  yang  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan.  Hasil kajian  ini  menyimpulkan  bahwa  penerapan  sistem  akuntabilitas  publik  menjadi  salah  satu aspek  penting  untuk  mewujudkan good  governance di  Indonesia,  karena  hal  tersebut  akan mempengaruhi  kinerja  dan  kualitas  pejabat  publik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Pejabat Publik, Good Governance

## A. PENDAHULUAN
Krisis  moneter  adalah  dampak  dari  pemerintahan  yang  tidak  akuntabel  dan  terpercaya, sehingga  membuat  masyarakat  Indonesia  semakin  selektif  dan  aktif  berpartisipasi  terhadap jalannya  pemerintahan,  kondisi  yang  mengharuskan  masyarakat  agar  lebih  responsif  lagi terhadap pemerintah, kondisi demikian membuat masyarakat memiliki trust issue dan selalu menuntut kesempurnaan akibat dari kekhawatiran terulangnya krisis moneter, oleh sebab itu masyarakat  menginginkan  akuntabilitas  yang  jelas  dan  transparan  dari  pemerintah  guna mencegah terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan krisis nasional. Maka dari itu Indonesia memerlukan sebuah sistem untuk mengatasi problematika yang terjadi di masyarakat agar trust issue antara masyarakat dengan pemerintah bisa diselesaikan dengan baik.
Dengan  demikian  pemerintah  melakukan  berbagai  cara  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut, yaitu bisa dengan meningkatkan sistem akuntabilitas disetiap instansi pemerintahan.
Menurut Nasution, akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas  pengelolaan  sumber  daya  publik,  termasuk  uang  negara,  dengan  memastikan  bahwa penggunaannya  sesuai  dengan  peraturan dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  (Nasution,  2013) Untuk  mewujudkan good  governance di  Indonesia  memerlukan  sistem  akuntabilitas  yang dikelola  dengan  baik,  salah  satu  konsep  yang  sangat  diperlukan  dalam  upaya  mencapai pemerintahan yang baik dan berintegritas adalah good governance , yang berbasis pada prinsip- prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan kontinu.
Salah  satu  bukti  nyata  dari  tercapainya good  governance adalah  tidak  terdapat  kasus korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  penyelewengan  kekuasaan,  serta  tindakan-tindakan yang  bisa  merugikan  masyarakat  selaku  khalayak  yang  memiliki  kepentingan  publik  secara menyeluruh.  Maksud dari good governance sendiri yaitu: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara." (Sadjijono, 2007) Beberapa penelitian terkait dengan topik dalam penelitian ini sudah tidak asing dilakukan, karena pada dasarnya akuntabilitas adalah komponen utama dalam terciptanya tujuan bangsa, Adapun contoh penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fadly  dan  Johny  di  tahun  2017  yang  berjudul “Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Rainis  Kabupaten  Talaud”  yang  membahas  mengenai  implementasi good  governance di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan good  governance di  instansi  tersebut  belum  dilaksanakan  secara  maksimal. Pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, ketanggapan dan kompetensi pegawai belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan maraknya pegawai yang tidak bertanggungjawab, pembuatan laporan  yang  tidak  transparan  dan  pelayanan  yang  tidak  dilaksanakan  tepat  pada waktunya. (Tamawiwi & Lumolos, 2017)
Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wiwik, Irda dan Hidayatul Ihsan, yang membahas  tentang  “Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang”. Penelitian tersebut sesuai  dengan  penelitian  ini  karena  di  dalamnya  membahas  mengenai  penerapan  sistem akuntabilitas, dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas dengan menggunakan SAKIP pada Politeknik Negeri Padang sudah cukup baik atau memadai, meskipun terdapat beberapa ruang  yang perlu ditingkatkan kembali, hal ini tercermin dalam hasil  evaluasi  laporan  akuntabilitas  kinerja  Politeknik  Negeri  Padang  tahun  2011  yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada Desember 2012. (Andriani et al., 2015)
Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi  lokasi  penelitian  dan  membahas  cakupan  yang  lebih  menyeluruh  dibandingkan  dengan penelitian  terdahulu  yang  memiliki  cakupan  yang  lebih  sempit,  yang  terjadi  pada  instansi pemerintahan di Indonesia, selain itu penelitian ini juga memaparkan berbagai permasalahan terkait akuntabilitas pemerintahan Indonesia yang menyebabkan terhambatnya pelayanan dan perwujudan good  governance dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  negara.  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  melihat  sejauh  mana  penerapan  sistem  akuntabilitas  pubik  dalam mewujudkan good  governance di  Indonesia,  sehingga  dapat  menciptakan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  transparan,  dan  berintegritas  juga  bentuk  dari  upaya  perwujudan kesejahteraan masyarakat.
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## B. KAJIAN PUSTAKA Sistem Akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban  organisasi  yang  bergerak  dibidang  publik  kepada  penikmat  layanan organisasi  publik  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  organisasi  publik  disini  merujuk  pada pemerintah yang bergerak pada sektor publik, hal tersebut berarti akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan  mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penikmat layanan publik.  Akuntabilitas  publik  merupakan  konsep  yang  luas  dan  kompleks,  sehingga  terdapat beragam  pendapat  mengenai  definisi  akuntabilitas  publik.  Menurut  Peter  J.  Morgan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan atau keputusan  yang  diambil,  serta  untuk  menanggung  konsekuensi  dari  tindakan  tersebut. (Morgan,  1988) Menurut  Nasution,  akuntabilitas  adalah  kemampuan  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  sumber  daya  publik,  termasuk  uang  negara,  dengan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. ( Nasution, 2013)
Implementasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan fungsi administrasi negara dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tuntutan masyarakat sudah sepatutnya berjalan dengan baik  dan  efektif  serta  bersih  dari  pelanggaran.  Segala  sesuatu  yang  menjadi  langkah pemerintah,  baik  dalam  pelayanan,  kebijakan,  dan  kerjasama  tentunya  harus  sesuai  dengan kaidah  dan  aturan  yang  berlaku  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  bentuk  dari  langkah pemerintah ini perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas, tepat, efektif dan teratur. Tanggung jawab-pertanggungjawaban  ini  merupakan  bentuk  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dalam pelaksanaan atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat selaku penikmat layanan. Terdapat dua jenis akuntabilitas publik, yaitu:
1. Akuntabilitas Vertikal,  Akuntabilitas tipe vertikal adalah akuntabilitas yang berdasar pada  klasifikasi  jabatan  atau  kedudukan  dalam  struktur  pemerintahan,  akuntabilitas vertikal ini berarti akuntabilitas antara pemerintah atau lembaga publik dengan pihak- pihak  diatasnya  dalam  struktur  pemerintahan.  Misalnya,  pertanggungjawaban  dinas- dinas daerah kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban bupati/walikota dengan gubernur, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau antara kementerian yang mempertanggungjawabkan kepada presiden.
2. Akuntabilitas  Horizontal,  Akuntabilitas  horizontal  adalah  akuntabilitas  yang berhubungan antara pemerintah atau lembaga publik dengan pihak-pihak di sebelahnya dalam struktur pemerintahan, seperti dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki tanggung jawab atau kepentingan  yang  sama dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, akuntabilitas  antara  kementerian  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau akuntabilitas  antara  rumah  sakit  dengan  pasien  atau  keluarga  pasien.  Akuntabilitas horizontal ini lebih berorientasi pada pengawasan dan kontrol dari pihak-pihak  yang sejajar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (Mardiasmo, 2015)
Dalam  kedua  jenis  akuntabilitas  publik  ini,  tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa pemerintah  dan  lembaga  publik  bertanggung  jawab  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas tindakan dan keputusan mereka, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas publik terbagi juga secara hierarkis, dalam model ini menekankan pada kontrol hierarkis dalam organisasi publik, dimana pimpinan atau atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Model ini mengasumsikan bahwa bawahannya akan melaksanakan tugas mereka dengan baik dan akuntabel, karena mereka takut akan sanksi
atau hukuman dari atasan mereka jika mereka tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. (Bovens, 2007)

## Good Governance
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance sangat  krusial  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  aparatur  negera.  Hal  ini dikarenakan pemerintah berusaha untuk selalu mengembangkan konsep good governance agar potensi perubahan birokrasi mengalami peningkatan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih  baik  lagi,  tetapi  meskipun  demikian  masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  pelayanan publik  ynag  diberikan  oleh  pemerintah  selalu  kurang  optimal  diakibatkan lambannya  dalam menyelesaikan  keinginan  masyarakat,  kurang  kompenten  dan  profesional,  serta  tarif  yang diberikan masih tergolong mahal. Good governance merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan  dalam  pemerintahan  yang  baru.  Namun  pada  kenyataannya  perkembangan reformasi di Indonesia yang telah berjalan selama 20 tahun, masih belum bisa dikatakan sukses dalam  menerapkan good  governance karena  masih  jauh  dari  apa  yang  diharapkan  untuk mencapai  tujuan  reformasi  terdahulu.  Kebocoran  dalam  pengelolaan  pengelolaan  anggaran keuangan,  dan  kecurangan  masih  sering  terjadi  dan  menjadi  dua  topik  utama  yang  selalu dibahas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. (Engkus et al., 2021)
Mengacu pada cita-cita negara yaitu ingin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang mengatur tentang prinsip- prinsip  kepemerintahan  yang  baik  terdiri  dari:  (1)  Profesionalitas,  melakukan  peningkatan keahlian dan moral bagi pelaksana pemerintahan supaya memberika pelayanan yang mudah, cepat, tepat, disertai dengan tarif yang terjangkau; (2) Akuntabilitas, peningkatan akuntabilitas dalam mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat; (3) Transparansi, agar  kepercayaan  antara  pemerintah  dan masyarakat  terjaga  maka  pemerintah  memfasilitasi akses  informasi  yang  mudah,  akurat,  dan  memadai;  (4)  Pelayanan  prima,  pelaksanaan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  harus  mudah  dan  sederhana  seperti  prosedur  dan  tarif yang jelas, sesuai dengan waktu yang ditentukan, sarana dan prasarana yang lengkap, ramah serta  disiplin  kepada  masyarakat;  (5)  Demokrasi  dan  partisipasi,  lebih  memotibasi  dan menekankan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan hak yang diberikan kepadanya dengan menyampaikan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan agar mencerminkan kepentingan masyarakat; (6) Efisiensi dan efektivitas, menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  dengan  optimal  dan  memberikan pertanggungjawaban; dan (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dalam  penegakkan  hukum  harus  adil  bagi  semua  lapisan  masyarakat  tidak  ada  alasan  hal tersebut  dilanggar,  mengedepankan  HAM  tanpa  menghilangkan  nilai-nilai  hidup  yang  ada dalam masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif artinya data yang ditulis  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  dengan  kata-kata  secara  mendalam  dan  detail mengenai  objek  yang  diteliti,  dalam  metode  kualitatif  sendiri  lebih  mempertimbangkan kemampuan  peneliti  untuk  fokus  pada  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Waktu  penelitian dilaksanakan  pada  bulan  April  2023,  dan  lokasi  penelitian  ini  menyesuaikan  karena pengambilan data melalui buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, internet dan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti.
Adapun  tahapan  yang  ditempuh  oleh  peneliti  ketika  melakukan  penelitian,  yaitu:  (1) Menentukan  permasalahan;  (2)  Mencari  informasi  yang  relevan  sesuai  dengan  kebutuhan peneliti;  (3)  Membaca  jenis  dan  semua  referensi  yang  sudah  ditemukan;  (4)  Melakukan
pengkajian  terhadap  seluruh  sumber  studi  kepustakaan  yang  sudah  dikumpulkan;  (5) Menyajikan hasil studi kepustakaan dalam bentuk tulisan; (6) Melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah reduksi  data,  yaitu  data  kepustakaan  dirangkum  untuk  dicari  hal-hal  pokok  yang  ada  dan difokuskan  sesuai  dengan  topik  yang  peneliti  bahas  untuk  mempermudah  mencari  data tambahan jika diperlukan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia sudah terbilang cukup baik dengan implementasi keseluruhan dalam perwujudan good governance dengan sistem akuntabilitas publik dibandingkan dengan  era orde baru yang mengalami krisis moneter dan tidak ada transparansi didalamnya, buah pikiran masyarakat saat itu  mengenai  reformasi  birokrasi  ternyata  direalisasikan  dengan  cukup  baik  hingga  saat  ini meskipun  masih  memiliki  banyak  ruang-ruang  untuk  ditingkatkan  dan  diatasi  untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan konsep good governance.
Apabila  dilihat  pada  implementasi  dan  realitas  yang  terjadi  maka  perwujudan good governance dengan penerapan sistem akuntabilitas publik di Indonesia terbilang cukup baik, meskipun  demikian  tidak  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  pelaksanaan  dalam perwujudan ini dapat dikatakan sempurna, karena pada implementasinya terdapat kekurangan dan pelanggaran yang kerap kali terjadi yang tentunya menjadi tantangan untuk segera diatasi.
Good  governance di  Indonesia  melibatkan  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat,  efektifitas  dan  efisiensi,  serta  supremasi  hukum.  Sebagai  contoh  keberhasilan dalam  mencapai good  governance adalah  adopsi  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik pada tahun 2008 dan reformasi birokrasi melalui program Joko Widodo saat menjabat sebagai  gubernur  DKI  Jakarta  dan  keterbukaan  informasi  ini  masih  terus  dijalankan  oleh pemerintah  DKI  Jakarta  dan  diadopsi  oleh  pemerintah  daerah  lain  akan  tetapi  pada implementasinya tidak sebaik apa yang menjadi tujuan awal penerapan keterbukaan informasi ini,  pasalnya  terdapat  data-data  yang  masih  belum  lengkap  dan  janggal  dalam  keterbukaan informasinya. Salah satu masalah yang menghambat pencapaian good governance di Indonesia adalah  maraknya  kasus  korupsi,  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  atau  swasta mengakibatkan kerugian mendalam bagi negara, hal tersebut dibuktikan dengan data berikut:

## Gambar 1. Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2021
Berdasar  pada  statistik  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  kerugian  negara  yang diakibatkan  oleh  korupsi  mengalami  fluktuasi  yang  didominasi  oleh  peningkatan  jumlah kerugian, terutama pada masa pandemi dalam jangka waktu dari awal tahun 2020 peralihan dari  tahun  sebelumnya  mengalami  peningkatan  kerugian  sebesar  11,248  triliun  rupiah, puncaknya pada tahun 2021 mencapai 26,83 triliun rupiah. Nilai kerugian negara akibat dari korupsi  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  perekenomian  dan  kesejahteraan masyarakat dan menjadi bukti bahwa sistem akuntabilitas publik di Indonesia belum optimal, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, ketidakadilan dalam sistem hukum, pejabat publik  yang  tidak  jujur,  tidak  memahami  skala  prioritas  kepentingan  dan  kelemahan  dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan sistem akuntabilitas publik di Indonesia menjadi tidak maksimal sehingga good governance sulit untuk dicapai.
Jadi, meskipun ada kemajuan dalam beberapa hal, penerapan sistem akuntabilitas publik dalam  mewujudkan good  governance di  Indonesia  masih  memiliki  banyak  ruang  untuk ditingkatkan. Perlu ada upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan ini. Penerapan sistem akuntabilitas publik yang baik. Pertama, harus adanya transparansi dan aksesbilitas informasi yang dimana pemerintah harus memastikan  bahwa  informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  dan  aset  negara  tersedia  untuk publik  secara  transparan  dan  mudah  diakses,  maka  masyarakat  dapat  memantau  dan mengevaluasi penggunaan anggaran publik dengan lebih efektif. Kedua, menerapkan regulasi yang jelas dan tegas serta harus ada hukuman atau sanksi yang tegas untuk semua pejabat yang melakukan  korupsi,  baik  dalam  bentuk  pidana  maupun  administratif  karena  hal  ini  dapat menjadi efek jera bagi pihak yang melakukan tindak korupsi dan juga memberikan contoh yang baik bagi lembaga publik lainnya. Ketiga, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. Keempat, partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan karena masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kinerja pejabat publik, selain itu juga masyarakat dapat memberikan  masukan  dan  saran  untuk  peningkatan  kinerja  lembaga  publik.  Terakhir, pemerintah  dan  lembaga  publik  harus  meningkatkan  lembaga  pengawasan  dan  pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kinerja pejabat publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## E. SIMPULAN
Di Indonesia, sistem akuntabilitas publik dan good governance menjadi isu penting sebagai salah satu cara  untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua konsep ini saling terkait, di mana sistem akuntabilitas publik adalah salah satu aspek utama dalam mencapai good governance . Dengan penerapan sistem akuntabilitas publik yang efektif, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang dilayani, sehingga dapat membangun kepercayaan dan  kredibilitas  di  mata  publik.  Selain  itu, good  governance yang  baik  juga  membutuhkan dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  yang  aktif,  sehingga  sistem  akuntabilitas  publik  dapat berjalan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien.  Meski  demikian,  tantangan  dalam  meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance di Indonesia masih cukup besar, seperti masih rendahnya  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas  di  beberapa  lembaga  pemerintahan,  masih banyaknya praktik korupsi dan nepotisme, serta masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  upaya  dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance harus terus dilakukan.
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## REFERENSI
Agus,  D.  (2005). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Andriani, W., I. Rosita, & H. Ihsan. (2015). “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP)  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Pada  Politeknik  Negeri Padang.” Akuntansi & Manajemen 51–60.
Bovens, M. (2007). “Analysing and Assessing Public Accountability.” Researchgate .
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus,  Ainyna  Rachmadianty  Azan,  Alliadzar  Hanif,  &  Anisa  Tiara  Fitri.  (2021).
“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Ilmu Sosial 19:39–46.
Handayani, F., & M. Nur. (2019). “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” Pemikiran Administrasi Indonesia 1–11.
Julius, P., & S. Firdausy. (2018). “Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja.” Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi . Retrieved April 2, 2023
(http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju- indonesia-berkinerja).
Lestari,  S.,  &  R.  Salomo.  (2022).  “Impelementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.” Moderat 801–2. Mardiasmo. (2015). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. Maryam, N. (2016) . “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Ilmu Politik Dan Komunikasi 3–5.
Morgan, P. (1988). “Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice.” Accounting, Organizations and Society 477–85.
Mulgan,  R.  (2000).  “Accountability:  An  Ever-Expanding  Concept?” Wiley  Online  Library 555–73.  Retrieved  April  2,  2023  (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467- 9299.00218).
Nasution,  A.  (2013). Reformasi  Kebijakan  Publik:  Pengantar  Dan  Tinjauan  Awal .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sadjijono.  (2007). Hukum  Kepolisian:  Polisi  Dalam  Perkembangan  Hukum  Di  Indonesia. . Laskabang Pressindo.
Tamawiwi, F., & J. Lumolos. (2017). “Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja  Pegawai  Di  Kantor  Kecamatan  Rainis  Kabupaten  Talaud.” Jurusan  Ilmu Pemerintahan 2.
Wakhyudi. (2007). “Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda.”