## COLLATERAL DAMAGE :

## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY
Gede Khrisna Kharismawan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email: gedekhrisnakharismawan@mail.ugm.ac.id
I Made Budi Arsika
Fakultas Hukum Universitas Udayana email: budi_arsika@unud.ac.id disampaikan 28/08/2021 – di -review 18/09/2021 – diterima 08/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5171

## Abstract
International humanitarian law that applies in armed conflict tends to prioritize human interests. The emergence of deep ecology manifests as a critique of the anthropocentrism of war which harms the natural environment. This development implies the need for environmental protection and emphasizes responsibility  for  environmental  damage  resulting  from  armed  conflict.  This  article  discusses international legal frameworks that offer protection to the environment in times of armed conflict and presents an analysis of legal protection from a deep ecology perspective. This paper is a normative legal research that applies statutory, case, and conceptual approaches. The study's results suggested that several international treaties have adopted international customs in regulating the protection of the environment during armed conflict and forms of responsibility in case a violation occurs. However, those international legal instruments have yet to be optimal in protecting the environment regarding damage standards, coverage of environmental conditions, and the implementation of responsibility for violations.
Keywords:
Collateral Damage; Environmental Protection; Armed Conflict; Deep Ecology.

## Abstrak
Hukum  humaniter  internasional  yang  berlaku  dalam  situasi  konflik  bersenjata  cenderung mengutamakan  kepentingan  manusia.  Munculnya  paham  deep  ecology  yang  bersifat  ekosentris menjelma  sebagai  kritik  terhadap  antroposentrisme  perang  yang  justru  merugikan  lingkungan alam. Perkembangan ini menempatkan perlunya perlindungan terhadap lingkungan alam dalam situasi  apapun  serta  menekankan  pertanggungjawaban  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang timbul sebagai dampak konflik bersenjata. Artikel ini membahas berbagai perangkat aturan hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan di saat konflik bersenjata dan menyajikan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan melalui perspektif deep  ecology.  Paper  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan statutory,  kasus,  dan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sejumlah  perjanjian internasional yang diadopsi dari kebiasaan internasional telah mengatur perlindungan terhadap lingkungan alam di masa konflik bersenjata. Hanya saja, instrumen hukum internasional tersebut belum  memberikan  perlindungan  optimal  terhadap  lingkungan  dalam  hal  standar  kerusakan, cakupan kondisi lingkungan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.
Kata Kunci:
Collateral Damage ; Perlindungan terhadap Lingkungan; Konflik Bersenjata; Deep Ecology.

## Pendahuluan
Konflik  bersenjata,  atau  yang  lebih  umum  dikenal  sebagai  perang, merupakan  sarana  kekerasan  politik  ( political  violence )  yang  digunakan  untuk mengatur, memperoleh, menjaga, dan memperluas kekuasaan melalui instrumen militer. 1 Pada kenyataannya, konflik bersenjata tidak hanya berdampak buruk bagi manusia, tetapi juga terhadap lingkungan alam.
Berbagai  aktivitas  militer  dari  tahap  persiapan,  percobaan  dan pengembangan,  hingga  produksi  peralatan  perang  dapat  menghasilkan  ekses materi  berbahaya. 2 Sejumlah  peristiwa  menggambarkan  kerusakan  lingkungan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata. Perang Vietnam melibatkan penggunaan lebih dari 20 juta galon herbisida untuk merusak hutan dan menghancurkan panen guna mencegah suplai logistik tentara Vietnam. 3 Demikian juga Perang Teluk antara Irak dan Pasukan Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat berujung pada polusi dan kerusakan lingkungan parah. Irak dengan sengaja membakar kilang penyimpanan minyak  milik  Kuwait,  sehingga  mencemari  Teluk  Persia. 4 Hal  tersebut mengakibatkan  kerusakan  tanah dan  vegetasi,  dengan  biaya  pemulihan  243  juta USD. 5 Dampak  terhadap  lingkungan  seringkali  lebih  lama  dibandingkan  dengan jangka  waktu konflik  bersenjata.  Perang  Vietnam  berlangsung  selama  dua  puluh tahun sejak 1955 hingga 1977, namun kerusakan vegetasi hutan dan lingkungan masih  terasa  hingga  saat  ini.  Sementara  itu,  rusaknya  tanah  karena  cemaran resapan  minyak  akibat  Perang  Teluk  1991  masih  terasa  hingga  saat  ini,  berikut proses restorasi yang belum selesai. 6
1 Frederic  Gros, États  de  violence:  Essai  sur  la  fin  de  la  guerre ,  Paris,  Gallimard,  2006  dalam Benoit Durieux, La Guerre par ceux qui la font , Monaco, Éditions du Rocher, 2016, hlm. 9-26
2 Philippe Sands, Principles and Rules Establishing Standards, Cambridge, Cambridge University Press, 2003 , hlm. 308
3 Sarah DeWeerdt, War and the Environement, World Wide Watch, 2008, hlm. 21
4 William M. Arkin, et. al., On Impact Modern Warfare and the environment: A Case Study of the Gulf  War,  Greenpeace,  1991,  hlm.  5.  Lihat  juga  Jeanique  Pretorius  Enhancing  Environmental Protection in NonInternational Armed Conflict: The Way Forward, ZaöRV 78, 2018 , hlm. 904
5 WCMC,  Gulf  War  Environmental  Information  Service:  Impacts  on  the  Marine  Environment, World Conservation Monitoring Center , 2008, hlm. 6
6 Laurence Menhinick, What the Environmental Legacy of the Gulf War Should Teach Us, CEOBS , 18 April 2018, Para. 5
Kerusakan lingkungan tidak hanya meliputi kerusakan yang berskala masif, jangka  panjang,  dan  berdampak luas  saja,  namun  seringkali  mencakup collateral damage .  Istilah collateral  damage merujuk  pada  kerusakan  yang  terjadi  sebagai akibat  dari  serangan  yang  dilakukan  selain  terhadap  target  militer  ataupun kerusakan  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya. 7 Secara  sederhana, collateral damage terjadi ketika suatu serangan militer menimbulkan akibat lain yang tidak diperkirakan atau tidak diharapkan ( intended violent act causes unintended harm as a  side  effect ). 8 Hukum  internasional  memandang  bahwa collateral  damage tidak dilarang selama tidak berlebihan demi tujuan bersama yang menjustifikasi dampak serangan. 9
Collateral damage dapat ditemukan dalam sejumlah konflik yang terjadi di dunia.  Sebagai  contoh,  pengeboman  oleh the  North  Atlantic  Treaty  Organization (NATO) terhadap fasilitas petrokimia Serbia, Zastava factory pada 9 dan 12 April 1999  menyebabkan  80.000  ton  minyak  terbakar dan  tumpah ke  Sungai  Danube. Lebih dari 2.500 ton etilen diklorida, monomer vinil klorida, dan merkuri logam meresap ke tanah sekitar sungai tersebut. 1011 Selain itu, aksi militer sepihak oleh Rusia  terhadap  Krimea  dengan  misil  dan  tembakan  artileri  berat  menimbulkan kerusakan berupa impact craters di wilayah Ukraina. 12 Kemudian, konflik antara Israel dan Palestina melibatkan serangan udara dan serangan balasan melukai non-
7 Cambridge, Collateral damage, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collateral-damage
8 Anne Schwenkenbecher, Collateral Damage and the Principle of Due Care, Journal of Military Ethics, 13, No. 1, 2014, hlm. 94. DOI: 10.1080/15027570.2014.910015
9 Alex  Obote-Odora,  Collateral  Damage:  A  Dangerous  Omission  in  the  Law  of  Armed  Conflicts, Protecting Humanity: Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay,
Nijhoff, 2010, hlm. 789 – 799, https://doi.org/10.1163/ej.9789004183780.i-882.185
10 Claude V. Z. Morgan, Collateral Damage of the Environmental Kind, Mother Jones, 6 September 2000, https://www.motherjones.com/politics/2000/09/collateral-damage-environmental- kind/
11 Sriram Gopal and Nicole Deller, Precision Bombing, Widespread Harm Two Case Studies of the Bombings  of  Industrial  Facilities  at  Pancevo  and  Kragujevac  during  Operation  Allied  Force, Yugoslavia  1999,  Institute  for  Energy  and  Environmental  Research,  2002,  hlm.  31-66, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BD0C292CAB9B6018C1256C7E00566 161-ieer-yug-05nov.pdf
12 Karen De Young, U.S. releases images it says show Russia has fired artillery over border into Ukraine, The Washington Post, 2014, https://www.washingtonpost.com/world/national- security/us-releases-images-it-says-show-russia-has-fired-artillery-over-border-into- ukraine/2014/07/27/
combatant serta  merusak  berbagai  obyek  dan  infrastruktur  non-militer. 13
Serangan-serangan  tersebut  tidak  hanya  menimbulkan  korban  penduduk  sipil, namun  juga  korban  lingkungan. 14 Fakta  di  atas  merefleksikan  bahwa  Hukum Humaniter  Internasional  ( International  Humanitarian  Law /IHL)  sebagai  hukum yang berlaku pada saat konflik bersenjata  lebih berfokus terhadap perlindungan manusia, serta cenderung mengabaikan lingkungan yang tidak berkaitan dengan manusia.
Upaya  perlindungan  terhadap  lingkungan  pada  saat  konflik  bersenjata ditandai dengan lahirnya Declaration of the United Nations Conference in the Human Environment (Deklarasi Stokcholm, 1972); Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification ( ENMOD Convention, 1976 ); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts ( Protocol I, 1977 ); hingga draft Protection  of  the  Environment  in  Relation  to  Armed  Conflicts (PERAC)  oleh International Law Commission (ILC) yang saat ini masih berproses. 15 Perkembangan kontemporer  paham  ekosentris  menjadi  suatu landmark ketika  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2001  menetapkan  6  November  sebagai  hari peringatan International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran umum tentang  dampak  buruk  konflik  bersenjata  terhadap  lingkungan  dan  ekosistem. Kendatipun  demikian,  perspektif deep  ecology memandang  bahwa  berbagai perangkat  tersebut  belum  optimal  dalam  melindungi  lingkungan  dari  kerusakan yang terjadi, di antaranya terhadap collateral damage lingkungan. 16
Artikel  ini  menyajikan  analisis  mengenai  dua  hal.  Pertama,  perangkat hukum  internasional  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  lingkungan  pada saat konflik bersenjata. Kedua, formulasi perlindungan terhadap lingkungan yang
13 Paul Adams, Israel launches new strikes on Gaza as calls for ceasefire grow, British Broadcasting Company (BBC), 2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57138996
14 Christopher  Williams,  Environmental  victimization  and  violence , Aggression  and  Violent Behavior , Vol. 1, No. 3, 1996, hlm. 191-204, https://doi.org/10.1016/1359-1789(95)00015-1
15 International Law Commission, Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts, https://legal.un .org/ilc/guide/8_7.shtml
16 Alex Obote-Odora , Supra No 9. , hlm. 798
diberikan  melalui  perspektif deep  ecology .  Artikel  ini  mencerminkan  penelitian hukum  normatif  yang  disusun  dengan  tiga  pendekatan,  yaitu  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah Convention  on  the Prohibition  of  Military  or  Any  Other  Hostile  Use  of  Environmental  Modification ( ENMOD Convention , 1976) dan Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August  1949,  and  Relating  to  the  Protection  of  Victims  of  International  Armed Conflicts ( Protocol  I ,  1977),  serta    instrumen  hukum  internasional  di  bidang humaniter  dan  lingkungan  yang  relevan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder diperoleh  melalui  penelusuran  buku  teks,  artikel  jurnal,  dan  karya  ilmiah  yang menerangkan instrumen hukum sebelumnya. Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus. Ketiga jenis bahan hukum ini kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian disusun menjadi argumen yang relevan dengan topik yang dibahas.

## Pembahasan
Pengaturan  Hukum  Internasional  terhadap  Perlindungan  Lingkungan  di Masa Damai dan Masa Konflik

## 1. Hukum Lingkungan Internasional
Sebagian  besar  perjanjian  internasional  mengenai  lingkungan  berisikan sejumlah  prinsip,  Norma,  tujuan,  dan  mekanisme  koordinasi  perihal  pelestarian dan  perlindungan  lingkungan.  Prinsip  pencegahan  ( precautionary  principle ) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Lingkungan yang agak mirip,  kendatipun  dalam  konteks  berbeda,  dengan  prinsip  kehati-hatian  dalam melakukan serangan ( precautions of attack ) dalam IHL. Definisi prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan dapat merujuk pada Pasal 15 Rio Declaration . 17 Prinsip ini  merupakan  bagian  dari  hukum  kebiasaan  internasional,  dimana  pembuat keputusan harus menyadari potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan
17 Agne Sirinskiene, The Status of Precautionary Principle: Moving towards a Rule of Customary Law, Jurisprudence, Vol. 4, No. 118, 2009 , hlm. 351
yang  akan  dilakukan,  sehingga  dapat  menentukan  proyeksi  dampak  terhadap lingkungan atau toleransi risiko yang dapat dikelola. 18
Prinsip kedua dalam hukum lingkungan internasional adalah prinsip tidak merugikan lingkungan negara lain ( no harm to foreign environment ). Putusan Trail Smelter case pada tahun 1941 menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak untuk menggunakan atau mengizinkan wilayahnya dipergunakan untuk aktivitas yang dapat menyebakan kerugian bagi wilayah negara lain. 19 Kanada diputuskan bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan  ( damage )  udara  yang  diterima  oleh Amerika Serikat sebagai akibat cemaran limbah asap dari smelter yang berada di Kanada. 20 Hal ini memperlihatkan collateral damage berupa ekses polusi cemaran udara yang melebihi ambang batas yang diperkirakan. 21
Stockholm  Declaration menyatakan  bahwa  negara  mempunyai  kewajiban untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terjadi di wilayah yurisdiksi negara tersebut  tidak  menyebabkan  kerusakan  terhadap  lingkungan  negara  lain  atau wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara tersebut. 22 Prinsip 24 Rio Declaration, sebagaimana  dikutip  oleh  ICJ  dalam Threat  and  Use  of  Nuclear  Weapon, 23 menekankan  bahwa  peperangan  secara  inheren  merusak  pembangunan berkelanjutan yang oleh karenanya negara-negara harus menghormati ketentuan- ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan pada saat konflik bersenjata. 24 Selanjutnya, World Charter for Nature 1982 mengadopsi pendekatan yang lebih umum  dengan menyatakan bahwa alam harus dilindungi dari berbagai penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
18 Arie  Trouwborst,  Prevention,  Precaution,  Logic  and  Law:  The  Relationship  between  the Precautionary  Principle  and  the  Preventative  Principle  in  International  Law  and  Associated Questions, Erasmus Law Review, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 123
19 UN,  Report  of  International  Arbitral  Awards,  Trail  Smelter  Case  (United  States  v.  Canada), International  Law  Report,  Vol.  3,  Para.  1965,  https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905- 1982.pdf
20 Id., Para.1974
21 Id., Para. 1980
22 The  United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment,  Declaration  on  Human Environment,  Stockholm,  5  to  16  June  1972,  (U.N.  General  Assembly  Resolutions  2994/XXVII, 2995/UVII and 2996/XXII of 15 December 1972), Principle 21
23 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, Para. 30
24
Rio Declaration, UN Doc, A/CONF.151/26, Vol. I, 12 August 1992, Principle 24
konflik  bersenjata,  dan  mendeklarasikan  bahwa  aktivitas  militer  yang  merusak lingkungan harus dihindari. 25 Oleh karena itu, negara harus menghormati hukum internasional  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  lingkungan  pada  saat konflik bersenjata, dan saling bekerjasama perihal penegakan hukum tersebut.

## 2. Hukum Humaniter Internasional
Hukum  Humaniter  Internasional  (IHL)  merupakan  hukum  internasional yang mengatur mengenai bagaimana konflik berlangsung, pendudukan, agresi, dan aksi  militer  lain.  Sebagian  besar  sumber  IHL  dapat  ditemukan  pada  berbagai perjanjian  multilateral  dan  kebiasaan  internasional.  Tidak  seperti  perjanjian internasional lain, hak dan kewajiban dalam IHL tidak bersifat timbal balik ( non- reciprocal ).  Perjanjian  IHL  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  perjanjian  yang mengatur  bagaimana  perang  dilakukan  secara  sah  ( Hague  Law ),  dan  perjanjian yang  mengatur  perlakuan  dan  perlindungan  terhadap  korban  perang,  tawanan perang,  dan  penduduk  sipil  ( Geneva  Law ).  Prinsip  utama  dari  IHL  adalah bahwa para pihak dalam konflik bersenjata tidak mempunyai pilihan serangan yang tidak terbatas  terhadap  pihak  lain.  Bahwasanya,  terdapat  pembedaan  terhadap combatant dan non-combatant yang  harus  dihormati;  pihak  yang  tidak  terlibat pertempuran ( non-combatant ), tawanan perang, ataupun terluka atau sakit, serta penduduk  sipil  harus  diperlakukan  secara  manusiawi;  dan  serangan  harus ditujukan terhadap target militer dan bukan sipil.
Berbagai  pengaturan  IHL  dikembangkan  untuk  melindungi  manusia  dan property ,  yang  secara  tidak  langsung  melindungi  lingkungan  di  mana  manusia berada. Marten  clause menyatakan  bahwa  hingga  diadopsinya  regulasi  yang spesifik,  para inhabitant dan belligerent berada  dalam  perlindungan  aturan  dan prinsip  hukum  internasional. 26 Klausula  ini membantu  memperluas  hukum
25 United Nations General Assembly, World Charter for Nature, A/RES/37/7, 48th Plenary Meeting, 28 October 1982, Para . 5 dan 20
26 Preamble,  1907  Hague  Convention  (IV),  Respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land, reprinted in Adam Roberts and Richard Guelf, Documents on the Laws of War, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 45. Lihat juga Helmut Strebel, Martens Clause, Encyclopedia of Public International Law, Rudolf Bernhardt ed., 1997 , hlm. 393
kebiasaan  internasional  yang  dapat  dikaitkan  dengan  kewajiban  perlindungan terhadap lingkungan, khususnya dari perspektif deep ecology .
Meningkatnya  kesadaran  untuk  melindungi  lingkungan  pada  saat  konflik bersenjata  dicerminkan  dalam  upaya  yang  dilakukan  oleh International  Law Commission (ILC) PBB. Kalimat awal Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind mendefinisikan kejahatan perang yang serius ( exceptionally serious war crime ) sebagai metode atau cara peperangan yang dapat menghasilkan kerusakan secara luas, jangka panjang, dan parah ( widespread, long-term, and severe damage ) terhadap  lingkungan  alam  dimana  manusia  berada. 27 Namun,  terdapat  juga larangan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan,  yaitu  larangan  penggunaan  senjata beracun  atau  senjata  lain  yang  menyebabkan  penderitaan  yang  tidak  perlu; larangan penghancuran kota, kota kecil atau desa, atau penghancuran yang tidak dibenarkan  oleh  kebutuhan  militer;  serta  larangan  untuk  menyerang,  atau membombardir,  dengan  cara  apa  pun,  kota,  desa,  tempat  tinggal  atau  bangunan yang tidak dijaga atau zona demiliterisasi. 28
Dalam  hukum  internasional,  terdapat  beberapa  pendekatan  untuk melindungi  lingkungan  dari  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  aksi  militer,  yaitu mempertahankan  kondisi  damai;  menciptakan  zona  damai;  membatasi penggunaan  senjata  tertentu;  membatasi  cara  peperangan;  dan  membatasi kerusakan  terhadap  SDA. 29 Pada  bulan  Desember  1992,  Majelis  Umum  PBB mengadopsi  resolusi  yang  menekankan  bahwa  rusaknya  lingkungan  oleh  aksi militer  tidak  dapat  dibenarkan,  dan  aksi  militer  yang  dilakukan  secara serampangan jelas bertentangan dengan hukum internasional. 30
Kendatipun  beberapa  perjanjian  internasional  mengatur  perihal  dampak serangan terhadap lingkungan alam, artikel ini memfokuskan pada dua perjanjian
27 ILC, Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, Yearbook of the International Law Commission , 1996, Para. 9
28 Id. , Para. 8 29 Arthur H. Westing, Environmental Protection from Wartime Damage: The Role of International Law,  Dalam:  Gleditsch  N.P.  (eds)  Conflict  and  the  Environment,  NATO  ASI  Series  (Series  2: Environment), Vol.  33, Springer,  Dordrecht, 1997, https://doi.org/10.1007/978-94-015-8947- 5_32
30 UNGA Resolution, Protection of the environment in times of armed conflict, A/RES/47/37, Para.2
internasional  yang  secara  spesifik  membahas  perlindungan  terhadap  lingkungan pada saat konflik bersenjata, yakni Convention on the Prohibition of Military or Any Other  Hostile  Use  of  Environmental  Modification  Techniques ( ENMOD  Convention, 1976) dan Additional Protocol I to the Geneva Conventions Relating to the Victims of Armed Conflict 1949 ( Protocol I, 1977). 31 Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Protocol  I menentukan  bahwa  prinsip  kehati-hatian  dalam  konteks  metode berperang  harus  dijalankan  pada  saat  konflik  bersenjata  untuk  melindungi lingkungan alam dari kerusakan yang parah, berskala masif, dan jangka panjang. Perlindungan ini meliputi larangan penggunaan metode atau cara peperangan yang dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  atau  keberlangsungan  hidup  populasi manusia yang ada. Rumusan Pasal 55 Protocol I ini selaras dengan pengaturan di dalam Pasal 8.2.b.iv Rome Statute of the International Criminal Court yang bahkan mengatur collateral damage sebagai suatu bentuk kejahatan perang. 32
Hanya  saja,  kedua  perjanjian  internasional  tersebut  nampaknya  belum optimal dalam mencegah segala jenis kerusakan lingkungan yang terjadi di masa konflik  bersenjata,  terutama  yang  berkaitan collateral  damage terhadap lingkungan. 33 NATO  dengan  tegas  menolak  untuk  bertanggung  jawab membersihkan  lingkungan  negara  bekas  Yugoslavia  (Serbia)  yang  rusak  dengan mengatakan  bahwa  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  pengebomannya  dapat diterima oleh hukum internasional. 34 Pengeboman oleh NATO terhadap Pancevo, Serbia  yang  menghasilkan c ollateral  damage mengindikasikan  pelanggaran
31 Lihat juga artikel yang membahas kedua perjanjian internasional ini pada Muhammad Ryan Dwi Saputra, The Use of Methods or Means of Warfare Which Caused Damage to the Natural Environment  Based  on  the  International  Humanitarian  Law,  Padjadjaran  Journal  of International Law Vol. 4, No.2, 2020 , hlm. 214-219
32 Lihat International  Law  Association  Study  Group  on  the  Conduct  of  Hostilities  in  the  21st Century,  The  Conduct  of  Hostilities  and  International  Humanitarian  Law:  Challenges  of  21st Century  Warfare , International  Law  Studies 93,  2017,  hlm.  345  dan  Aurel  Sari  and  Kieran Tinkler, Collateral Damage and the Enemy, British Yearbook of International Law , 2019
33 Julian  Wyatt,  Law-Making  at  the  Intersection  of  International  Environmental,  Humanitarian and Criminal Law: The Issue of Damage to the Environment in International Armed Conflict, International Review of the Red Cross , Vol. 92, No. 879, 2010, hlm. 612
34 Sriram Gopal and Nicole Deller, Precision Bombing, Widespread Harm Two Case Studies of the Bombings  of  Industrial  Facilities  at  Pancevo  and  Kragujevac  during  Operation  Allied  Force, Yugoslavia  1999,  Institute  for  Energy  and  Environmental  Research,  2002,  hlm.  85, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BD0C292CAB9B6018C1256C7E00566 161-ieer-yug-05nov.pdf
terhadap  IHL. 35 Selain  itu,  Irak  tidak mau  bertanggung  jawab  terhadap  tindakan yang  dilakukan  selama  Perang  Teluk  meskipun  menyebabkan  kerusakan  yang terjadi  memenuhi  syarat  berskala  masif,  berdampak  luas,  dan  berakibat  jangka panjang. 36 Oleh  karena  itu,  menjadi  amat  penting  adanya  pergeseran  paradigma secara  fundamental  bagi  perlindungan  lingkungan  pada  saat  konflik  bersenjata melalui perspektif deep ecology, sebagaimana diulas pada bagian selanjutnya.
Perspektif Deep  Ecology terhadap  Perlindungan  Lingkungan  pada  saat Konflik Bersenjata
1. Deep Ecology
Sejumlah  gerakan  ekologis  dan  perspektif  etis  berkembang  selama  krisis lingkungan  di  tahun  1970-an,  termasuk  gerakan deep  ecology yang  muncul  di Skandinavia. Gerakan ini dipelopori oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, dan Sigmund Kvaloy dan Nils Faarlund yang dituangkan melalui The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement: A Summary . 37 Deep Ecology merupakan bagian dari  bidang  etika  lingkungan,  yaitu  area  filosofi  yang  mengeksplorasi  hubungan antara  manusia  dan  lingkungan  dari  perspektif  moral  dan  etika,  serta  mencoba mendefinisikan  tanggung  jawab  manusia  dan  menentukan  tindakan  yang  benar. Deep  ecology hanyalah  satu  dari  beberapa  perspektif  yang  muncul  dalam  etika lingkungan. Jika perlindungan terhadap lingkungan dalam konsep antroposentris adalah  semata-mata  karena  lingkungan  alam  memiliki  kegunaan  bagi  manusia ( utility ), maka perspektif deep ecology menilai bahwa lingkungan harus dihormati dan dilindungi karena lingkungan memiliki nilai tersendiri ( inherent value ) melalui pendekatan biocentric dan ecocentric . Dengan demikian, penghormatan  terhadap lingkungan hidup harus diletakkan sejajar dengan penghomatan terhadap manusia ( equal treatment ). 38
35 Id., hlm. 86
36 Adam Roberts, Environmental Destruction in the 1991 Gulf War, ICRC Meeting of Experts on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict, Geneva, 27-29 April, 1992, hlm. 550
37 Michael P. Nelson, Deep Ecology, Encyclopedia of Environmental Ethics and Phiosophy , 2008, hlm. 206
Luasnya  definisi  dan  lingkup  dari  lingkungan  membuat  artikel  ini  perlu membatasi  lingkup  penulisan deep  ecology pada  daratan  dan landscape beserta kehidupan  yang  ada  diatas  dan  didalamnya  ( biosphere ).  Hal  ini  terkait  dengan collateral  damage yang  sebagian  besar  mempengaruhi  tanah  dan  lingkungan  di sekitarnya.  Tanah  itu  sendiri  penting  karena  merupakan  sarana  penunjang kehidupan tumbuh dan berkembang. Aldo Leopold memperkenalkan konsep etika tanah ( land ethic ) dengan mengacu pada hubungan seluruh komunitas hayati dan non-hayati di suatu tempat. 39 Leopold juga menyebutkan bahwasanya tanah adalah konsep  dasar  ekologi. 40 Selain  Leopold,  terdapat  juga  J.  Baird  Callicott  yang membangun  konsep  etika  tanah.  Dalam  interpretasi  Callicott,  nilai  intrinsik maupun  nilai  instrumental  sebenarnya  hanya  ada  dalam  pemikiran  manusia. Sehingga,  lebih  penting  untuk  menekankan  pada  tanggung  jawab  etis  manusia terhadap nilai intrinsik lingkungan alam daripada nilai instrumental. 41
Biosentrisme  dan  ekosentrisme  dilaksanakan  melalui  prinsip  keadilan restitutif. Ketika terjadi peristiwa yang tak terhindarkan dan menimbulkan bahaya serta  kerugian  terhadap  lingkungan,  maka  timbul  kewajiban  untuk  memberikan kompensasi  atas  kerugian  tersebut.  Sebagai  contoh,  kerugian  yang  ditimbulkan dalam memanen pohon atau tanaman dapat dikompensasikan dengan memulihkan hutan atau menanam lebih banyak tanaman di area tersebut. Paham deep ecology semakin  dapat  diterima  dengan  adanya  Deklarasi  Stockholm  1972,  yang menekankan  bahwa  negara-negara  harus  memastikan  bahwa  tindakan  yang dilakukan  pada  saat  konflik  bersenjata  tidak  membahayakan  lingkungan  negara lain maupun wilayah negara itu sendiri. 42
Salah satu bentuk perlindungan adalah dengan mengakui bahwa lingkungan alam memiliki nilai tersendiri terlepas dari manusia, dan merupakan satu kesatuan Diri kehidupan ( self-realization ) 43 , sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari
39 Aldo Leopold, A Sand County Almanac, New York, Oxford University Press , 2001, hlm. 216
40 Id., hlm. 22 41 J.  Baird  Callicott,  In  Defense  of  the  Land  Ethic:  Essays  in  Environmental  Philosophy,  State University of New York Press , 1999, hlm. 231
42 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment , , 1972, Principle 7
43 David Keller, Gleaning Lessons from Deep Ecology, Ethics and the Environment, Vol. 2, No. 2, 1997, hlm. 139-148, https://www.jstor.org/stable/40338937
ancaman  kerusakan  ( damage )  terlepas  dari  keberadaan  manusia  didalamnya ( biocentric  and  ecocentric  equality ). 44 Salah  satu  bentuk  ancaman  terhadap lingkungan  datang  dari  aksi  militer  yang  dilakukan  oleh  negara  ataupun  pihak dalam konflik bersenjata. Aksi militer yang tidak mengindahkan penghormatan dan perlindungan  terhadap  lingkungan  alam  merupakan  kejahatan  terhadap lingkungan  ( crimes  against  environment ). 45 Dalam  berbagai  operasi  militer, serangan  apapun  berpotensi  menimbulkan collateral  damage yang  bukan merupakan  target  dari  serangan. 46 Serangan  tidak  hanya  menimbulkan  korban manusia, namun juga korban lingkungan alam dimana serangan dilakukan. Patut disayangkan  selama  ini collateral  damage dapat  berlalu  begitu  saja  tanpa pengenaan pertanggungjawaban.

## 2. Collateral Damage
Etika  militer  menjelaskan collateral  damage dengan  analogi  doktrin  efek ganda  ( doctrine  of  double  effect ),  yang  menjelaskan  situasi  di  mana  perlu  untuk mengambil tindakan yang tidak terhindarkan meskipun menegasikan nyawa orang yang  tidak  bersalah.  Bahwasanya,  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan untuk kebaikan yang lebih besar.  Akibat sampingan yang tidak terhindarkan demi mencapai  tujuan  tersebut  dikatakan  sebagai collateral  damage .  Sebagai  aturan umum,  terdapat  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  doktrin  efek  ini diterapkan.  Pertama,  harus  ditunjukkan  secara  objektif  bahwa  tindakan  yang mengakibatkan collateral  damage itu  sendiri  secara  moral  adalah  tidak  berbeda ( indifferent );  Kedua,  efek  buruk  yang  terjadi  adalah  bagian  dari  cara  untuk mencapai  efek  baik  yang  diinginkan  terjadi;  Ketiga,  motifnya  adalah  pencapaian efek  yang  baik  saja  dan;  Keempat,  efek  yang  baik  setidaknya  sama  pentingnya
44 Id.
45 Silvo Grcar,  Peacetime Activities of the Military as a Source of Threat to the Environment  in Context of Green Criminology, Conference: Twelfth Biennial International Conference Criminal Justice  and  Security  in  Central  and  Eastern  Europe:  From  Common  Sense  to  Evidence-based Policy – making, 2018, hlm. 27, https://doi.org/ 10.18690/978-961-286-174-2.27
46 Merriam-Webster Dictionary, Collateral Damage,  https://Merriamwebster.com/dictionary/
dengan  efek  buruk. 47 Dengan  demikian,  hal  ini  menunjukkan  bahwa collateral damage tidak serta merta dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan perang, dan merupakan hal yang dapat ditoleransi.
Dalam  mendefinisikan  kerusakan  lingkungan  ( environmental  damage ), terdapat dua isu yang perlu untuk dibedakan, yaitu apakah kerusakan lingkungan itu,  dan  tingkat  kerusakan  lingkungan  yang  menimbulkan  pertanggungjawaban. Definisi  sempit  kerusakan  lingkungan  terbatas  terhadap  kerusakan  terhadap sumber  daya  alam  (SDA).  Sedangkan,  pendekatan  yang  lebih  luas  meliputi kerusakan terhadap SDA dan property manusia. Adapun, pendekatan yang paling luas  meliputi  permukaan  bumi  ( landscape )  dan amenity lingkungan. Council  of Europe Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment ( Lugano Convention, 1993) merujuk kepada aspek permukaan bumi yang diperlakukan sebagai kerusakan lingkungan atau kerusakan terhadap property . 48 Konvensi  ini  bertujuan  untuk  memastikan  adanya  kompensasi  yang memadai  atas  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  sebagai  akibat  kegiatan berbahaya, serta menyediakan sarana pencegahan dan pemulihan. 49 Selain itu, The Lac  Lanoux  Arbitration mengakui  bahwa  kerusakan  lingkungan  merujuk  kepada perubahan  komposisi,  temperatur,  atau  karakteristik  lain  dari  air  yang  ada  di Sungai Carol dan merugikan kepentingan Spanyol. 50

## 3. Pertanggungjawaban Negara
Majelis  Keamanan  PBB,  melalui  Resolusi  687  (1991)  menentukan  bahwa Irak  bertanggung  jawab  terhadap  kehilangan,  kerugian  langsung,  yang  meliputi kerusakan  lingkungan  dan  berkurangnya  SDA,  atau  kerugian  yang  dialami pemerintah  asing,  warga  negara  dan  korporasi  yang  timbul  sebagai  akibat  dari invasi tidak sah yang  dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait. 51 Bahwasanya, suatu negara dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan dan
47 Ronald Munson, An Overview of Aquinas’ Natural Law Theory,’ reprinted in George R. Lucas et al., Ethics for Military Leaders, Boston, Simon and Schuster Custom Publishing, 1998, hlm. 397
48 Lugano Convention, Pasal 7 (c)
49 Id. , Pasal 1
50 Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 12 R.I.A.A. 281, Para. 1957
habisnya  SDA  akibat  dari  aksi  militer  yang  tidak  sah  berdasarkan  pada  standar tertentu. 52 Dalam draft International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts Not Prohibited by International Law , ILC mengajukan usulan bahwa suatu negara  dapat  dikenakan strict  liability terhadap  tindakan  yang  mengakibatkan kerusakan terhadap manusia, property , dan lingkungan alam. 53
Terdapat beberapa kasus yang mencerminkan pertanggungjawaban negara, di  antaranya Pulp  Mills  case (Argentina  v.  Uruguay).  Aktivitas  industri  yang dilakukan  Uruguay  mencemari  kualitas  air  dan  wilayah  sekitar,  serta mengakibatkan  kerusakan  yang  signifikan  ( significant  damage )  bagi  Argentina. 54
Sehingga, Mahkamah Internasional ( International Court of Justice /ICJ) menyatakan bahwa  Uruguay  perlu  bertanggung  jawab  melalui satisfaction . 55 Selain  itu,  ICJ menimbang  adanya  hukum  kebiasaan  internasional  terhadap restitution sebagai bentuk reparation terhadap injury . 56 Restitution merupakan upaya pengembalian keadaan  sebagaimana  kondisi  sebelum  pelanggaran  terjadi  dan  bersifat proporsional  terhadap  kerugian.  ICJ  memperjelas  bahwa  ketika restitution tidak dapat dilakukan, maka pertanggungjawaban dilakukan melalui compensation atau satisfaction ,  atau  keduanya.  Hal  ini  merujuk  pada  putusan  ICJ  dalam Gabcikovo- Nagymaros Project case (Hungary v. Slovakia). 57 Dalam Costa Rica v. Nicaragua case , ICJ memutuskan bahwa Kosta Rika telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa  terjadinya  kerusakan  yang  bersifat  lintas  batas  ( transboundary  harm ) berkaitan  dengan  pembangunan Route  1856 dengan  tidak  melakukan  analisis dampak  lingkungan. 58 IJC  kemudian  mengenakan  pertanggungjawaban  berupa reparation serta  menegaskan  adanya  kewajiban  untuk  menghormati  integritas
52 Id. , E 16, Para. 16
53 Pemmaraju Sreenivasa Rao, International Liabilities for Injurious Consequences arising out of Acts  not  Prohibited  by  International  Law  (International  Liability  in  case  of  Loss  from Transboundary Harm arising out of Hazardous Activities), Document A/CN.4/531, ILC, 2003, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_531.pdf
54 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, ICJ Reports, 2010, Para. 14
55 Id. , Para. 282
56 Id. , Para. 273 57 ICJ, Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports, 1997, Para. 152
58 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), ICJ Reports 354 (2013), Para. 187
wilayah  Nikaragua  dan  kedaulatan  negara  tersebut  terhadap  Sungai  San  Juan. 59
Selain  itu,  ICJ  memutuskan  bahwa  Nikaragua  wajib  memberikan  kompensasi terhadap Kosta Rika atas kerusakan yang terjadi di wilayah Kosta Rika. 60
Paham  biosentrisme  dan  ekosentrisme  memiliki  implikasi  praktis  bagi perilaku manusia. Nilai kebaikan yang ada pada semua makhluk hidup menciptakan tanggung  jawab  bagi  manusia  yang  diringkas  dalam  empat  etika,  yaitu  tidak mencelakakan  ( non-malefice ),  tidak  mengganggu  ( non-interference ),  amanah ( fidelity ),  dan  keadilan  restitutif  ( restitutive  justice ). 61 Kewajiban non-malefice mensyaratkan  bahwa  tidak  berbahaya  bagi  lingkungan.  Non-interferensi mengharuskan manusia tidak mengganggu organisme lain. Amanah berarti tidak menggunakan  lingkungan  sebagai  batu  pijakan.  Sedangkan,  keadilan  restitutif mensyaratkan  manusia  melakukan  restitusi  kepada  lingkungan  alam  yang dirugikan  oleh  aktivitas  manusia.  Bagaimanapun,  perlindungan  terbaik  bagi lingkungan  alam  adalah  dengan  mencegah  adanya  tindakan  atau  aktivitas  yang dapat  merusak  lingkungan  dengan  menyediakan  disinsentif  ekonomi  terhadap produksi persenjataan, serta melalui mekanisme pembiayaan. Selain itu, komunitas internasional  perlu  secara  aktif  menjaga  perdamaian  ( preventive  peacekeeping ) dalam memitigasi kerusakan lingkungan.

## Formulasi  Perlindungan  Lingkungan  dalam  perangkat  Hukum  Humaniter Internasional
1. Convention  on  the  Prohibition  of  Military  or  Any  Other  Hostile  Use  of Environment Modification Techniques
Hal utama yang diatur dalam Convention on the Prohibition of Military or Any Other  Hostile  Use  of  Environment  Modification  Techniques ( ENMOD  Convention ) adalah  bahwa  negara  dalam  situasi  konflik  bersenjata  dilarang  menggunakan teknik modifikasi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas dan berjangka
59 Id., Para. 226
60 Id., Para. 229
61 Paul W. Taylor, Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeteon Uiversity Press, 1986, hlm. 39
waktu lama terhadap negara lain. 62 Pasal 2 mendefinisikan modifikasi lingkungan sebagai  setiap  teknik  yang  dilakukan  untuk  mengubah  melalui  rekayasa  proses alamiah  terhadap  dinamika  lingkungan,  komposisi  atau  struktur  tanah,  yang meliputi biosphere , lithosphere, hydrosphere, atmosphere , dan outer space . 63
ENMOD  Convention tidak  melarang  semua  teknik  modifikasi  lingkungan, selain  daripada  Pasal  1  dan  Pasal  2. 64 (1)  Teknik  modifikasi  lingkungan  hanya dilarang digunakan pada saat konflik bersenjata. Negara diperbolehkan melakukan teknik  modifikasi  lingkungan  diluar  konflik  sepanjang  tidak  membahayakan lingkungan.  Misalnya,  digunakan  untuk  mengatasi  kekeringan  di  suatu  wilayah walaupun  dapat  menghasilkan  efek  samping  berupa  hujan  asam.  (2)  Yang dimodifikasi  adalah  proses  yang  terjadi  secara  alamiah.  (3)  Teknik  modifikasi lingkungan terlarang adalah yang disengaja. Namun, modifikasi lingkungan sebagai efek  samping  tidak  disengaja  dari konflik  bersenjata  tidak  dilarang.  (4)  Teknik modifikasi  lingkungan  yang  dilarang  harus  berdampak  luas  dan  dalam  jangka waktu lama. (5) Teknik modifikasi lingkungan yang dilarang harus menyebabkan kerusakan,  kehancuran,  ataupun  luka.  (6)  Kerusakan  sebagaimana  dimaksud  di atas ditimbulkan oleh negara pelaku dan korban pihak dalam konvensi.
ENMOD  Convention hanya  melarang  penggunaan  lingkungan  sebagai senjata,  namun  tidak  mengatur  mengenai  dampak  konflik  bersenjata  terhadap lingkungan. 65 Selain  itu,  larangan  teknik  modifikasi  lingkungan  yang  dimaksud sangat terbatas, karena hanya mengatur dampak yang “ widespread, long-lasting or severe ”.  Beberapa  teknik  yang  membahayakan  lingkungan  tidak  diatur  dalam konvensi ini, seperti teknik modifikasi dengan merusak tanggul/dam, mengalihkan aliran sungai, atau pembumihangusan wilayah. 66 Adanya parameter pelanggaran rule of reason yang tinggi menimbulkan celah bagi kerusakan yang tidak dikenakan pertanggungjawaban. Parameter ini tidak sesuai dengan perspektif Deep Ecology
62 Convention on the Prohibition of Militry or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD), 1976, Pasal 1
63 Id. , Pasal 2 64 Yoram  Dinstein,  Protection  of  the  Environment  in  Interntional  Armed  Conflict,  Max  Plack Yearbook of United Nations Law , Vol. 5, 2001, hlm. 526
65 Id., Para. 134
mengenai self-realization dalam  bentuk  kesatuan  Diri  antara  manusia  dan lingkungan alam yang tidak terpisahkan, dan biocentric equality berupa perlakuan yang setara ( equal treatment ).
2. Protocol  Additional  to  the  Geneva  Convention  of  12  August  1949,  and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts ( Protocol I ) disahkan pada 8 Juni 1977. Terdapat dua hal penting yang dilarang untuk dilakukan, yaitu cara  peperangan  yang  atau  dapat  diperkirakan  menyebabkan  kerusakan  parah secara  luas  dalam  jangka  panjang  terhadap  lingkungan  alam; 67 dan  serangan ( attack )  terhadap  lingkungan  alam  yang  dilakukan  melalui  reprisal. 68 Kendati memuat  pengaturan  mengenai  lingkungan,  korban  utama  yang  mendapatkan perlindungan  dari  protokol  ini  adalah  manusia.  Rumusan  Pasal  55  ini  sangat tergantung  pada  konsekuensi  terhadap  manusia  berdasarkan  risiko  terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan manusia yang ada di lingkungan tersebut. 69
Selain  aspek  filosofis,  protokol  ini  memiliki  kekurangan  dalam  hal  teknis. Pelarangan hanya terhadap dampak kerusakan widespread, long-term, and severe damage .  Ketiga  konsekuensi  tersebut  merupakan  syarat  yang  bersifat  kumulatif agar negara atau pihak dapat dikenai pertanggungjawaban. Standar rule of reason ini  terlalu  tinggi  untuk  dipenuhi.  Negara  dapat  melepaskan  diri  dari pertanggungjawaban  meskipun  tindakan  tersebut  jelas  menimbulkan collateral damage berupa  korban  manusia, property ,  dan  lingkungan  alam.  Hal  ini  terlihat dalam beberapa indikator dampak kerusakan lingkungan akibat konflik.
The Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the  Federal  Republic  of  Yugoslavia pada  tahun  2000  menyatakan  bahwa  batasan kriteria dalam protokol ini terlalu tinggi sehingga sulit untuk menemukan adanya pelanggaran. Hal  ini juga disampaikan oleh assessment team untuk Perang Teluk
67 Additional Protocol I (1977), Pasal 35 (3)
68 Id. , Pasal 55 (1)
69 Christophe  Swinarski,  Studies  and  Essays  on  International  Humanitarian  Law  and  Red  Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Hague, Martinus Nijhoff, 1984, hlm. 729
pada tahun 1990. 70 Selain itu, protokol ini hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional, sedangkan sebagian besar konflik kontemporer berupa perang sipil atau konflik internal separatis. Sebagai solusi terhadap standar yang terlalu tinggi, terdapat beberapa remedies dengan beban pembuktian yang lebih mudah dipenuhi ( lower evidentiary threshold ), di antaranya insurance assurance , state responsibility , collective  sanction , specific  performances , remediation , mandate  detoxification , restitution , dan injunction .
Di  sisi  lain,  terdapat  pengaturan  kebiasaan  humaniter  internasional  yang memperlihatkan  kesadaran  terhadap  perlakuan  setara  ( equal  treatment ) bagi lingkungan  alam,  dalam  bentuk  prinsip  umum  perilaku  permusuhan  ( conduct  of hostilities )  yang  membatasi  serangan  pada  tujuan  militer,  dan  prinsip proporsionalitas yang melarang penggunaan sarana dan metode peperangan yang menyebabkan kerusakan berlebih ( self-realization ). Namun, pertanggungjawaban kerusakan berlebih melalui kompensasi baru diberikan terhadap korban collateral damage manusia dan belum meliputi collateral damage lingkungan. 71 Dalam hal ini, legal  standing adalah  negara  dimana  komunitas  manusia  terdampak  berada. 72 Menurut hemat penulis, perspektif etik deep ecology dapat digunakan oleh negara korban collateral damage lingkungan berada dan menerima kompensasi.

## 3. Draft  Convention  on  Protection  of  the  Environment  in  Relation  to Armed Conflicts
Secara  umum, ENMOD  Convention maupun Protocol  I belum  mampu memberikan  perlindungan  secara  optimal  terhadap  lingkungan  pada  saat berlangsungnya  konflik  bersenjata.  Pada  tahun  2016  terdapat  pembahasan Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts (PERAC) oleh ILC, yang
70 Bannelier-Christakis Karine, International Law Commission and Protection of the Environment in Times of Armed Conflict: A Possibility for Adjudication?, Journal of International Cooperation Studies ,  Vol.  20,  No.  2,  2013,  hlm.  136,  https://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics- publication/jics/bannelier-christakis_20-2&3.pdf
71 W.  Michael  Reisman,  Compensating  Collateral  Damage  in  Elective  International  Conflict, Intercultural human Rights Law Review, Vol. 8, 2013, hlm. 15, https://core.ac.uk/download /pdf/72837367.pdf
kemudian  menambahkan  delapan  prinsip  perlindungan  pada  tahun  2019,  yaitu human  displacement,  state  responsibility,  corporate  due  diligence  and  liability, Martens clause with respect to the protection of the environment in relation to armed conflict, environmental modification techniques, dan relief and assistance . 73 Berbagai prinsip  tersebut  ditujukan  untuk  mengisi  celah  pada  dua  perangkat  hukum internasional sebelumnya. 74 Terdapat dua hal penting yang harus diselesaikan oleh PERAC , yaitu  pertanggungjawaban  atas  tindakan non-state  armed  group dan dampak lingkungan akibat penggunaan senjata apapun. PERAC diharapkan dapat memberikan  perlindungan  optimal  terhadap  lingkungan  alam  pada  saat  konflik bersenjata.

## Penutup
Berdasarkan  perspektif deep  ecology ,  negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi dan menjaga lingkungan alam meskipun tidak terkait dengan manusia ( biocentric dan ecocentric  equality ).  Lingkungan  alam  perlu  mendapatkan perlindungan  dari  segala  aktivitas  yang  merugikan  dan  dari  kerusakan  apapun, karena  merupakan  satu  kesatuan  Diri  kehidupan  yang  saling  terhubung  ( self- realization ).  Terdapat  kewajiban  umum  berupa reparation bagi  cidera  atau kerusakan  yang  tidak  disengaja  akibat  tindakan  militer.  Dalam  hal  ini,  negara pelaku  bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan  lingkungan  alam,  dan  wajib melakukan restitution , reparation ,  ataupun compensation .  Perlindungan  terbaik bagi  lingkungan  alam  adalah  dengan  mencegah  adanya  tindakan  yang  dapat merusak lingkungan, dengan menyediakan disinsentif ekonomi terhadap produksi persenjataan,  dan  melalui  mekanisme  pembiayaan.  Selain  itu,  komunitas
73 ILC, Report of the International Law Commission on the Work of its 71st Session, 29 April-7 June and  8  July-9  August,  2019 ,  UN  Doc.  A/74/10,  Chapter  VI  ‘Protection  of  the  environment  in relation  to  armed conflicts’,  Section  C:  Text  of  the  draft  principles  on  protection  of  the environment in relation to armed conflicts, adopted by the Commission on first reading, 211- 215, https://undocs.org/en/A/74/10
74 CEOBS, Briefing Paper: Strengthening the International Law Commission Newly Adopted Draft Principles  on  the  Protection  of  the  Environment  in  Relation  to  Armed  Conflicts,  Conflict  and Environment Observatory, 2019, Para. 8,
https://ceobs.org/wpcontent/uploads/2019/10/CEOBS_Briefing_Strengthening_ILC_new_draft _principles_PERAC_Oct19.pdf
internasional  perlu  secara  aktif  menjaga  perdamaian  ( preventive  peacekeeping ) dalam memitigasi kerusakan lingkungan.
Secara umum, ENMOD Convention dan Protocol I belum mampu memberikan perlindungan  secara  optimal  terhadap  lingkungan  pada  saat  berlangsungnya konflik bersenjata. Kedua perangkat hukum internasional tersebut mensyaratkan rule of reason yang tinggi beserta dampak bagi manusia. Sebagai solusi terhadap standar yang tinggi, terdapat beberapa remedies dengan beban pembuktian yang lebih  mudah  dipenuhi,  yaitu insurance  assurance , state  responsibility , collective sanction , specific performances , remediation , mandate detoxification , restitution , dan injunction . Perlindungan lingkungan yang efektif selama konflik bersenjata hanya mungkin  terjadi  secara  universal  melalui  kesadaran  kolektif  atas equality .  Oleh karena  itu,  negara-negara  diharapkan  untuk  memuat  ketentuan  konvensi  dalam pedoman  dan  pelatihan  militer.  Rancangan  PERAC  diharapkan  dapat mengakomodasi self-realization dan equal  treatment terhadap  lingkungan  alam melalui pencegahan konflik.

## Daftar Pustaka
Buku: Aldo Leopold, A Sand County Almanac, New York, Oxford University Press, 2001 Benoit Durieux, La Guerre par ceux qui la font, Monaco, Éditions du Rocher, 2016 Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing?: Toward Legal Rights for Natural Objects, Oxford University Press, 1972
Christophe Swinarski, Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Hague, Martinus Nijhoff, 1984
George R. Lucas et al., Ethics for Military Leaders, Boston, Simon and Schuster Custom Publishing, 1998
J. Baird Callicott, In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy, State University of New York Press, 1999
Paul  W.  Taylor,  Respect  for  Nature:  A  Theory  of  Environmental  Ethics,  Princeteon Uiversity Press, 1986
Philippe Sands, Principles and Rules Establishing Standards, Cambridge, Cambridge University Press, 2003
Jurnal dan Publikasi: Adam Roberts, Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights, American Journal of International Law, Vol. 100, No. 3, 2006 Agne  Sirinskiene,  The  Status of  Precautionary Principle:  Moving  towards  a  Rule  of Customary Law, Jurisprudence, Vol. 4, No. 118, 2009
Alex  Obote-Odora,  Collateral  Damage: A  Dangerous Omission  in  the  Law  of  Armed
Conflicts,  Protecting  Humanity:  Essays  in  International  Law  and  Policy  in Honour of Navanethem Pillay, Nijhoff, 2010, https://doi.org/10.1163/ej.9789004183780.i-882.185
Andrew  J.  Hoffmann  &  Lloyd  E.  Sandelands,  Getting  Right  with  Nature: Anthropocentrism,  Ecocentrism,  and  Theocentrism,  Organization  & Environment, Vol. 18, No. 2, 2005, https://www.jstor.org/stable/26162005 Anne Schwenkenbecher, Collateral Damage and the Principle of Due Care, Journal of Military Ethics, 13, No. 1, 2014, DOI: 10.1080/15027570.2014.910015
Arie Trouwborst, Prevention, Precaution, Logic and Law: The Relationship between the  Precautionary  Principle  and  the  Preventative  Principle  in  International Law and Associated Questions, Erasmus Law Review, Vol. 2, No. 2, 2009
Arthur  H.  Westing,  Environmental  Protection  from  Wartime  Damage:  The  Role  of International Law, Dalam: Gleditsch N.P. (eds) Conflict and the Environment, NATO ASI Series (Series 2: Environment), Vol. 33, Springer, Dordrecht, 1997, https://doi.org/10.1007/978-94-015-8947-5_32
Aurel Sari and Kieran Tinkler, Collateral Damage and the Enemy, British Yearbook of International Law, 2019
Bannelier-Christakis  Karine,  International  Law  Commission  and  Protection  of  the Environment  in  Times  of  Armed  Conflict:  A  Possibility  for  Adjudication?, Journal  of  International  Cooperation  Studies,  Vol.  20,  No.  2,  2013, https://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-publication/jics/bannelier- christakis_20-2&3.pdf
CEOBS,  Briefing  Paper:  Strengthening  the  International  Law  Commission  Newly Adopted Draft Principles on the Protection of the Environment in Relation to Armed  Conflicts,  Conflict  and  Environment  Observatory,  2019, https://ceobs.org/wp- content/uploads/2019/10/CEOBS_Briefing_Strengthening_ILC_new_draft_pri nciples_PERAC_Oct19.pdf
Christopher  Williams,  Environmental  victimization  and  violence,  Aggression  and Violent  Behavior,  Vol.  1,  No.  3,  1996,  https://doi.org/10.1016/1359- 1789(95)00015-1
Claude V. Z. Morgan, Collateral Damage of the Environmental Kind, Mother Jones, 6
September, 2000, Protecting Humanity: Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay, Nijhoff, 2010, https://doi.org/10.1163/ej.9789004183780.i-882.185
David Keller, Gleaning Lessons from Deep Ecology, Ethics and the Environment, Vol. 2, No. 2, 1997, https://www.jstor.org/stable/40338937
ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996
ILC, Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-third session, ILC Reports, 2011, https://legal.un.org/ilc/reports/2011/english/chp5.pdf ILC, Report of the International Law Commission on the Work of its 71st Session, 29 April-7  June  and  8  July-9  August,  2019,  UN  Doc.  A/74/10,  Chapter  VI ‘Protection of the environment in relation to armed conflicts’, Section C: Text of the draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts, adopted by the Commission on first reading, https://undocs.org/en/A/74/10
International Law Association Study Group on the Conduct of Hostilities in the 21st Century,  The  Conduct  of  Hostilities  and  International  Humanitarian  Law: Challenges of 21st Century Warfare, International Law Studies, Vol. 93, 2017
Jeanique Pretorius Enhancing Environmental Protection in NonInternational Armed Conflict: The Way Forward, ZaöRV, Vol. 78, 2018
Julian  Wyatt,  Law-Making  at  the  Intersection  of  International  Environmental,
Humanitarian and Criminal Law: The Issue of Damage to the Environment in International Armed Conflict, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 879, 2010
Michael  Bothe,  Carl  Bruch,  Jordan  Diamond,  dan  David  Jensen,  International  Law Protecting the Environment during Armed Conflict: Gaps and Opportunities, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 879, 2010
Michael  P.  Nelson,  Deep  Ecology,  Encyclopedia  of  Environmental  Ethics  and Phiosophy, 2008
Muhammad  Ryan  Dwi  Saputra,  The  Use  of  Methods  or  Means  of  Warfare  Which Caused  Damage  to  the  Natural  Environment  Based  on  the  International Humanitarian  Law, Padjadjaran  Journal  of  International  Law ,  Vol.  4,  No.2,
2020
Laurence Menhinick, What the Environmental Legacy of the Gulf War Should Teach Us, CEOBS, 2018
Pemmaraju  Sreenivasa  Rao,  International  Liabilities  for  Injurious  Consequences arising out of Acts not Prohibited by International Law (International Liability in case of Loss from Transboundary Harm arising out of Hazardous Activities), Document A/CN.4/531, ILC, 2003, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_531.pdf
Sarah DeWeerdt, War and the Environment, World Wide Watch, 2008 Silvo  Grcar,  Peacetime  Activities  of  the  Military  as  a  Source  of  Threat  to  the Environment  in  Context  of  Green  Criminology,  Conference:  Twelfth  Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe:  From  Common  Sense  to  Evidence-based  Policy – making,  2018, https://doi.org/ 10.18690/978-961-286-174-2.27
Sriram  Gopal  and  Nicole  Deller,  Precision  Bombing,  Widespread  Harm  Two  Case Studies  of  the  Bombings  of  Industrial  Facilities  at  Pancevo  and  Kragujevac During  Operation  Allied  Force,  Yugoslavia  1999,  Institute  for  Energy  and
Environmental Research, 2002, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BD0C292CAB9B601 8C1256C7E00566161-ieer-yug-05nov.pdf UN,  Report  of  International  Arbitral  Awards,  Trail  Smelter  Case  (United  States  v. Canada), International Law Report, Vol. 3, 1941,
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
WCMC,  Gulf  War  Environmental  Information  Service:  Impacts  on  the  Marine Environment, World Conservation Monitoring Center, 2008
William M. Arikin, et. al., On Impact Modern Warfare and the environment: A Case Study of the Gulf War, Greenpeace, 1991
W.  Michael  Reisman,  Compensating  Collateral  Damage  in  Elective  International Conflict,  Intercultural  human  Rights  Law  Review,  Vol.  8,  2013, https://core.ac.uk/download/pdf/72837367.pdf
Yoram Dinstein, Protection of the Environment in Interntional Armed Conflict, Max Plack Yearbook of United Nations Law, Volume 5, 2001

## Instrumen Hukum Internasional:
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostie Use of Environemntal Modification Techniques , 10 Desember, 1976 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment , 16 June, 1972 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land , 1907
Protocol Additional to the Geneve Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
Rio Declaration on Environment and Development, 12 August 1992 UNGA Resolution, A/RES/47/37, 9 February, 1993 UN Security Council, S/RES/687, 8 April, 1991 World Charter for Nature , 28 October, 1982
Putusan Pengadilan:
ICJ, Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), 2013 ICJ, Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 1997 ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 2010 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996. Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 1957 Trail Smelter Case (United States v. Canada), 1941
Internet: Cambridge, “Collateral
damage”,
Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collateral-damage Karen  De  Young,  “U.S.  releases  images  it  says  show  Russia  has  fired  artillery  over border into Ukraine”, The
Washington
Post, 2014 , https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-releases- images-it-says-show-russia-has-fired-artillery-over-border-into- ukraine/2014/07/27/
Merriam-Webster Dictionary, Collateral Damage, https://Merriam-
webster.com/dictionary/
Paul Adams, “Israel launches new strikes on Gaza as calls for ceasefire grow”, Briti sh Broadcasting  Company  (BBC),  2021,  https://www.bbc.com/news/world- middle-east-57138996