EFEKTIVITAS DISTRIBUSI RASKIN DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN INDONESIA

## Jamhari
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Jalan Flora Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telepon/Faks. 0274-516656 E-mail: jamhari@ugm.ac.id
Diterima 4 April 2011 / Disetujui 15 Mei 2012
Abstract: This research aims to investigate effectiveness of rice for the poor program (Raskin) in rural and urban Indonesia based on the National Socio Economic Survey data (Susenas) collected by Central Bureau of Statistic (BPS) in 2007. Number of sample was 52,370 house- holds. Effectiveness of Raskin Program was measured by target, quantity and price accuracy indexes. Logistic regression model was used to identify factors affecting probability of a house- hold to receive raskin or not. The results of analysis show that raskin distribution was not yet accurately reach the target beneficiaries. Raskin distribution was also not accurate in quantity and price. Quantity accuracy index was 58 percent in rural, 53 percent in urban and 57 percent in Indonesia. Price quantity index was 68 percent in rural, 63 percent in urban and 67 percent in Indonesia. Probability of a household to receive raskin was affected by education, gender, age, household member, income, employment, floor condition and location.
Keywords: raskin distribution, accuracy index, poor households, rural
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas distribusi raskin di pedesaan dan perkotaan Indonesia serta mengidentifikasi faktor penentu suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak dengan menggunakan data Susenas tahun 2007. Sampel yang digunakan sebanyak 52.370 rumah tangga. Efektivitas distribusi raskin diukur dengan indikator kete- patan sasaran, jumlah dan harga. Sedangkan model regresi logistik (logit) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi raskin di Indonesia belum tepat sasaran. Distribusi raskin di Indonesia belum tepat jumlah dan harga. Indeks ketepatan jumlah 58 persen di pedesaan, 53 persen di perkotaan dan 57 persen secara nasional. Indeks ketepatan harga 68 persen di pedesaan, 63 persen di perkotaan dan 67 persen secara nasional. Probabilitas suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak dipengaruhi oleh pendidikan, jenis kelamin, umur, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lantai rumah dan lokasi.
Kata kunci: distribusi raskin, indeks ketepatan, rumah tangga miskin, pedesaan

## PENDAHULUAN
Kemiskinan menjadi tantangan utama pemba- ngunan saat ini, bahkan dunia internasional te- lah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai Millenium Development Goals (MDGs) . Secara teoritis dan empiris telah dipahami bah- wa usaha penanggulangan kemiskinan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme
pasar ( market mechanism ) karena pasar hanya bekerja atas dasar efisiensi alokasi sumberdaya. Terjadinya kegagalan pasar ( market failure ) akan menyebabkan tujuan pembangunan untuk me- ngentaskan kemiskinan tidak efektif. Oleh kare- na itu intervensi pemerintah dalam bentuk ke- bijakan publik diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan meningkatkan efektivitas pembangunan dalam mewujudkan kesejahtera-
an masyarakat (Dunn, 2000; Gruber, 2005; Stig- litz, 2000).
Raskin merupakan salah satu bentuk kebi- jakan publik pemerintah Indonesia dalam men- distribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin (Tabor and Sawit, 2001). Program Ras- kin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) yang berfungsi sebagai program darurat ( social safety net ) untuk mem- perkuat ketahanan pangan rumah tangga mis- kin setelah krisis moneter terjadi tahun 1997. Pada tahun 2002, fungsi program diperluas sebagai perlindungan sosial masyarakat ( social protection ) dan namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran (Bulog, 2010a).
Data dasar penerima manfaat raskin meng- alami beberapa kali perubahan. Sampai dengan tahun 2006, data BKKBN yang terdiri atas ke- luarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluar- ga sejahtera I alasan ekonomi digunakan seba- gai data dasar penerima manfaat Raskin. Na- mun demikian kriteria penerima manfaat Ras- kin selalu menjadi persoalan sehingga musya- warah Desa/Kelurahan (Mudes) dijadikan se- bagai pertimbangan dalam menentukan rumah tangga sasaran. Sejak tahun 2007, data Rumah Tangga Miskin (RTM) Biro Pusat Statistik (BPS) digunakan sebagai data dasar penerima man- faat raskin. Secara operasional, Menteri Koordi- nator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksanaan Program Ras- kin, Bulog bertanggung jawab mendistribusi- kan beras sampai titik distribusi, dan pemerin- tah daerah bertanggungjawab menyalurkan be- ras dari titik distribusi kepada RTM.
Jumlah dan harga raskin yang diberikan kepada rumah tangga miskin juga telah menga- lami perubahan. Sampai dengan tahun 2007, pagu raskin yang diberikan sebesar 20 kg/KK/ bulan dengan harga Rp1.000/kg di titik distri- busi. Mulai tahun 2008, pagu raskin diturunkan menjadi 15 kg/KK/bulan dengan harga Rp1.600 /KK/bulan (Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, 2007 dan 2008).
Permasalahan utama Program Raskin ada- lah kurang tepatnya sasaran penerima manfaat karena kesalahan persepsi masyarakat dan apa- rat desa mengenai Program Raskin. Banyak ka- sus di lapangan menunjukkan bahwa raskin
dibagi rata atau bergilir karena alasan sosial, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Masih terdapat masyarakat yang tidak terma- suk dalam kategori miskin, tetapi minta jatah raskin. Sebaliknya masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima raskin (Bulog, 2010b; Hastuti dkk., 2008; Adinugroho, 2010; Sidik, 2009; Prasmatiwi, 2010; Purwanti, 2010; serta Asmara dan Hutagaol, 2009).
Berdasarkan latar belakang tersebut peneli- tian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas distribusi raskin di Indonesia dari aspek ketepatan sasaran, jumlah dan harga ser- ta mengidentifikasi faktor-faktor yang menen- tukan suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak. Hasil penelitian ini bermanfaat un- tuk merumuskan kembali Program Raskin yang lebih efektif dan pro-poor . Menurut Pedoman Umum (Pedum) Raskin keberhasilan Program Raskin diukur dengan indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat ad- ministrasi). Program Raskin tepat sasaran apa- bila raskin hanya diberikan pada keluarga mis- kin yang terdaftar dalam Daftar Penerima Man- faat (DPM-I), tepat jumlah apabila jumlah ras- kin yang dibeli oleh keluarga sasaran penerima manfaat sama dengan pagu jumlah raskin sebe- sar 20 kg/KK/bulan, dan tepat harga apabila harga yang dibayarkan oleh penerima manfaat sebesar Rp1.000/kg di titik distribusi.
Bulog (2010b) melaporkan beberapa hasil studi evaluasi pelaksanaan raskin baik pada era Program OPK maupun Program Raskin. Pada tahun 1999 studi evaluasi pelaksanaan OPK antara lain dilakukan oleh LP3ES (Lembaga Pe- nelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), CEFFNAS ( Centre for Food, Nutrition and Agriculture Studies and Services) , UGM (Uni- versitas Gadjah Mada), Harvard Institute For International Development–USA , dan EMSI ( Economic Management Services International). LP3ES menemukan adanya ketidaksesuaian an- tara kriteria dengan realitas penerima OPK be- ras sehingga perlu penajaman sasaran, pelibat- an LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pendistribusian serta perlunya peningkatan so- sialisasi. CEFFNAS menyarankan agar distri- busi OPK disesuaikan dengan pola panen padi,
perlunya pola bottom-up dalam penentuan ke- lompok sasaran serta peningkatan sosialisasi untuk penetapan prioritas target sasaran. Se- dangkan tim peneliti UGM merekomendasikan pendataan ulang keluarga sasaran dengan metode yang lebih realistis dan rasional, peng- gantian nama OPK untuk mempertajam makna program, peningkatan sosialisasi, pemakaian kemasan paket 20 kg dan pengawasan yang lebih baik.
Studi evaluasi pelaksanaan OPK oleh Har- vard Institute for International Development- USA menyimpulkan bahwa program pendistribu- sian beras untuk masyarakat miskin secara langsung pada kelompok sasaran merupakan upaya yang terbaik dalam mengatasi masalah rawan pangan. Sedangkan penelitian EMSI me- nunjukkan bahwa OPK telah meningkatkan pendapatan nasional sebesar 6,4 triliun pada tahun pertama, meningkatkan pendapatan 72.000 pencari kerja baru dengan biaya pencip- taan kerja sebesar Rp476.000. Di samping itu OPK dapat dipandang sebagai transfer penda- patan pemerintah secara tidak langsung terha- dap keluarga miskin dengan rasio transfer ke- untungan bersih terhadap biaya total sebesar 85 persen, rasio keuntungan bersih penerima OPK terhadap biaya finansial 106 persen, dan rasio biaya operasional terhadap transfer keuntung- an bersih 10 persen. Apabila program OPK tidak ada maka pendapatan masyarakat miskin akan turun 11 persen, dan pendapatan masya- rakat paling miskin akan menurun lebih besar lagi yaitu 22 persen. Tanpa program OPK, kon- sumsi kalori keluarga miskin berkurang 8 per- sen dan konsumsi protein turun 15 persen.
Pada tahun 2004 studi evaluasi pelaksana- an Program Raskin antara lain dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Lembaga De- mografi Universitas Indonesia. Hasil penelitian kedua lembaga tersebut masih menemukan pembagian raskin yang kurang tepat, jumlah beras yang dibagikan kurang dari 20 kg/KK/ bulan dan hampir semua daerah melakukan modifikasi berdasarkan musyawarah desa yang ditegaskan dengan SK Gubernur/Bupati/Wali- kota. Tim Peneliti Universitas Brawijaya me- nyarankan perlunya Sistem Informasi Pangan Nasional (SIPN) dan penguatan kelembagaan
lokal untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Tim Peneliti Lembaga Demografi UI mene- mukan bahwa kuantitas beras yang dibeli oleh KK penerima manfaat bervariasi antara 3,5 - 20 kg/KK karena jumlah KK miskin yang membu- tuhkan lebih banyak daripada jumlah beras yang didistribusikan, tidak mempunyai cukup uang untuk membeli beras sebanyak 20 kg, titik distribusi raskin sulit dijangkau dan kualitas beras yang kurang baik. Tim Peneliti Lembaga Demografi UI mengestimasi nilai ketepatan sasaran distribusi raskin sebesar 86 persen. Oleh karena itu tim menyarankan agar diben- tuk institusi khusus di level bawah (tingkat penerima manfaat) misalnya Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa/Ke- lurahan beranggotakan tokoh masyarakat se- tempat.
Hastuti dkk. (2008) menemukan bahwa se- cara umum efektivitas pelaksanaan Raskin ma- sih relatif lemah, permasalahan banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga pene- rima, dan jenis permasalahannya relatif sama dari tahun ke tahun. Rendahnya efektivitas pro- gram ditandai oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi program; tidak tepatnya sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi peneri- maan beras; tingginya biaya pengelolaan pro- gram; belum optimalnya pelaksanaan monitor- ing dan evaluasi; dan kurang berfungsinya me- kanisme pengaduan.
Hutagaol dan Asmara (2008) menyimpul- kan bahwa distribusi raskin di provinsi Jawa Barat belum efektif karena tidak tepat jumlah dan harga. Penelitian di provinsi Jawa Tengah oleh Purwanti (2010) juga menyimpulkan bah- wa distribusi Raskin di kecamatan Salam kabu- paten Magelang belum tepat sasaran, jumlah dan harga. Jumlah raskin yang diterima rumah tangga 6,45 kg dengan harga 1.699/kg. Jumlah RTS (rumah tangga sasaran) yang tergolong tidak miskin sebesar 43,33 persen dan rumah tangga miskin yang tidak terdaftar sebagai ru- mah tangga penerima raskin juga sebesar 43,33 persen.
Evaluasi Program Raskin di provinsi DIY juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Siddik (2009) menemukan bahwa program Ras- kin di kecamatan Depok kabupaten Sleman
belum tepat sasaran, jumlah dan harga; tetapi sudah tepat frekuensi. Jumlah beras yang diteri- ma rumah tangga sebesar 13 kg dari seharusnya 15 kg dengan harga Rp1.760/kg dari seharus- nya Rp1.600/kg. Lebih lanjut Prasmatiwi (2010) menyimpulkan bahwa distribusi raskin di Ka- bupaten Sleman belum tepat sasaran, jumlah, harga, kualitas dan frekuensi. Jumlah raskin yang diterima 8,8 kg dengan harga Rp1.750/kg. Distribusi raskin di kabupaten Sleman baru te- pat administrasi.
Adinugroho (2010) lebih khusus mengeva- luasi distribusi raskin Perum Bulog Divre Kali- mantan Timur di Kota Balikpapan sampai de- ngan titik distribusi menyimpulkan bahwa distribusi raskin sampai titik distribusi sudah efektif (tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi dan kualitas) dan sangat efisien.
Dari hasil-hasil penelitian di atas dapat di- simpulkan sementara bahwa raskin bermanfaat bagi rumah tangga penerima, namun belum tepat sasaran, jumlah dan harga. Penelitian ini akan menguji kesimpulan sementara tersebut untuk skala yang lebih luas yaitu Indonesia, membandingkan efektivitas distribusi raskin di pedesaan dan perkotaan serta mengidentifikasi lebih lanjut faktor-faktor yang menentukan sua- tu rumah tangga menerima raskin atau tidak.

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS tahun 2007. Jum- lah sampel penelitian sebanyak 52.370 rumah tangga terdiri atas 31.675 (60,48 persen) rumah tangga pedesaan dan 20.695 (39,52 persen) ru- mah tangga perkotaan. Rumah tangga sampel tersebut berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk menguji hipotesis tentang ketepatan sasaran, jumlah dan harga raskin maka dilakukan teknik analisis data sebagai berikut:
(1) Pengelompokan rumah tangga. Rumah tangga sampel dikelompokkan menjadi rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan BPS (2007). Rumah tangga pe- desaan termasuk miskin apabila pengeluaran- nya kurang dari Rp146.837/kapita/bulan dan
sebaliknya; sedangkan rumah tangga perkotaan termasuk miskin apabila pengeluarannya ku- rang dari Rp187.942/kapita/bulan dan sebalik- nya. Perbedaan antara rata-rata pengeluaran kelompok rumah tangga dan garis kemiskinan diuji dengan Uji t sebagai berikut:
n s Y Y thitung Y / 1 0 1   (1)
di mana: Y 1 adalah rata-rata pengeluaran ke- lompok rumah tangga, Y 0 adalah garis kemis- kinan BPS (2007), S Y1 adalah standar deviasi pe- ngeluaran kelompok rumah tangga, n adalah jumlah rumah tangga sampel.
2) Ketepatan sasaran. Untuk mengetahui ting- kat ketepatan sasaran maka dibuat tabulasi silang ( cross tabulation ) antara data kelompok rumah tangga dengan data rumah tangga pene- rima raskin serta dihitung indeks ketepatan sasaran sebagai berikut:
0 2 0 1 % 100 R R R R
IKS   
(2)
di mana IKS adalah indeks ketepatan sasaran, R 0 adalah jumlah rumah tangga miskin, R 1 = jumlah rumah tangga miskin yang tidak mene- rima raskin, R 2 adalah jumlah rumah tangga tidak miskin yang menerima raskin, IKS kurang dari 100 (IKS ≤ 100), semakin besar IKS maka distribusi raskin semakin tepat sasaran.
(3) Ketepatan jumlah. Untuk mengetahui ting- kat ketepatan jumlah dalam distribusi raskin di Indonesia maka dihitung indeks ketepatan jumlah dan uji t sebagai berikut:
(a) Indeks ketepatan jumlah
% 100 0 1 x Q Q IKJ 
(3) di mana IKJ adalah indeks ketepatan jumlah, Q 0 adalah jumlah raskin program sebesar 20 kg/KK/bulan, Q 1 adalah jumlah raskin aktual yang diterima rumah tangga (kg/KK/bulan). IKJ terletak antara 0 dan 100 (0 ≤ IKJ ≤ 100), semakin besar IKJ maka distribusi raskin sema- kin tepat jumlah.
b) Uji t ketepatan jumlah. Uji t ketepatan jumlah dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata jumlah raskin yang diterima rumah tangga dengan pagu jumlah raskin sebe- sar 20 kg/KK/bulan
n s Q Q thitung Q / 1 0 1  
(4)
di mana S Q1 adalah standar deviasi jumlah ras- kin yang diterima rumah tangga, n adalah jum- lah rumah tangga sampel (4) Ketepatan Harga. Untuk mengetahui ting- kat ketepatan harga raskin di Indonesia maka dihitung indeks ketepatan harga dan uji t sebagai berikut:
(a) Indeks ketepatan harga
% 100 ) ( % 100 0 0 1 x P P P
IKH    (5)
di mana IKH adalah indeks ketepatan harga, P 0 adalah harga raskin program sebesar Rp1.000/ kg). P 1 adalah harga raskin aktual yang diba- yarkan oleh rumah tangga (Rp/kg).
IKH kurang dari 100 (IKH ≤ 100), semakin besar IKH maka distribusi raskin semakin tepat harga.
(b) Uji t ketepatan harga. Uji t ketepatan harga dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata harga raskin yang dibayarkan oleh ru- mah tangga dengan pagu harga raskin sebesar Rp1.000/kg
n s P P thitung P / 1 0 1   (6)
di mana S P1 adalah standar deviasi harga raskin aktual yang dibayarkan oleh rumah tangga. n adalah jumlah rumah tangga sampel.
Cara perhitungan indeks yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari cara perhitungan yang ada dalam dalam Pe- dum Raskin. Modifikasi dilakukan karena tek- nik analisis dalam Pedum Raskin menghasilkan nilai IKS, IKJ dan IKH yang tidak konsisten (IKS dan IKH lebih besar dari atau sama de- ngan 100, sebaliknya IKJ kurang dari atau sama
dengan 100). Teknik analisis dalam penelitian ini menghasilkan nilai indeks yang konsisten (IKS, IKJ dan IKH kurang dari atau sama de- ngan 100). Kondisi ideal distribusi raskin yaitu tepat sasaran, jumlah dan harga tercapai apa- bila masing-masing indeksnya bernilai 100; dan tidak tepat sasaran, jumlah dan harga apabila nilai indeksnya kurang dari 100. Semakin besar IKS, IKJ, dan IKH maka distribusi raskin sema- kin tepat sasaran, jumlah dan harga.
5) Faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga menerima raskin. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak digunakan model regresi logistik sebagai berikut:
8 8 2 2 1 1 0 ... 1 ln X X X P P L i i i                  (7)
di mana L 1 adalah penerimaan raskin (1-mene- rima raskin, 0-lainnya), X 1 adalah pendidikan kepala rumah tangga (1-tidak tamat SD, 2-SD, 3-SLTP, 4-SLTA, 5-Diploma, 6-S1 dan 7-Pasca- sarjana), X 2 adalah jenis kelamin kepala rumah tangga (1-laki-laki, 0-perempuan), X 3 adalah umur kepala rumah tangga (tahun), X 4 adalah jumlah anggota rumah tangga (orang), X 5 ada- lah pendapatan per kapita rumah tangga (Rp/ kapita/bulan), X 6 adalah pekerjaan (1-pertani- an, 0-lainnya), X 7 adalah lantai rumah (1-bukan tanah, 0-tanah), X 8 adalah lokasi (1-kota, 0-de- sa), β 0 adalah konstanta, β 1 ... β 8 adalah koefi- sien regresi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Penerima Raskin
Berdasarkan garis kemiskinan BPS (2007), ru- mah tangga sampel dapat dikelompokkan men- jadi rumah tangga miskin (RTM) sebesar 7.869 (15,03 persen) dan rumah tangga tidak miskin 44.501 (84,97 persen). Jumlah RTM di pedesaan 5.770 (18,22 persen dari rumah tangga pedesa- an), sedangkan RTM di perkotaan sebanyak 2.099 (10,14 persen dari rumah tangga perkota- an). Secara lebih rinci jumlah dan persentase RTM dapat dilihat pada Tabel 1.
Rata-rata pengeluaran RTM baik di pede- saan, perkotaan maupun nasional secara signifi- kan ( α =1%) berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga tidak miskin baik di pedesaan, perkotaan mau- pun nasional berada di atas garis kemiskinan. Rata-rata pengeluaran RTM di pedesaan Rp119.420/kapita/bulan lebih rendah daripada RTM perkotaan Rp151.596/ kapita/bulan. Rata- rata pengeluaran RTM nasional Rp128.003/ kapita/bulan. Secara lebih lengkap Tabel 2 me- nyajikan rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin dan tidak miskin di pedesaan dan per- kotaan Indonesia.
Jumlah dan persentase rumah tangga pene- rima raskin di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3. Jumlah rumah tangga penerima raskin secara nasional 23.863 rumah tangga (45,57 per- sen). Rumah tangga penerima raskin di pede- saan sebanyak 17.860 (56,39 persen dari rumah tangga pedesaan). Rumah tangga penerima ras- kin di perkotaan sebesar 6.003 (29,01 persen dari rumah tangga perkotaan).

## Ketepatan Sasaran Raskin
Dari jumlah rumah tangga miskin pada Tabel 1 dan jumlah rumah tangga penerima raskin pa- da Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah ru- mah tangga penerima raskin lebih banyak dari- pada jumlah rumah tangga miskin. Hal ini me- nunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran da- lam distribusi raskin di Indonesia. Apabila dis- tribusi raskin tepat sasaran maka jumlah rumah tangga penerima raskin seharusnya sesuai de- ngan jumlah rumah tangga miskin yaitu 18,22 persen di pedesaan, 10,14 persen di perkotaan dan 15,03 persen secara keseluruhan. Namun demikian  realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga penerima raskin lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin yaitu 56,39 persen di pedesaan, 29,01 persen di perkotaan dan 45,57 persen di Indonesia. Secara grafis indikasi adanya keti- daktepatan sasaran raskin di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.
Untuk mengetahui lebih lanjut tingkat ke- tepatan sasaran distribusi raskin di pedesaan

## Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Berdasarkan Garis Kemiskinan BPS (2007)
Lokasi RTM Non RTM Jumlah RT % RT % RT % Desa 5.770 18,22% 25.905 81,78% 31.675 100,00% Kota 2.099 10,14% 18.596 89,86% 20.695 100,00% Indonesia 7.869  15,03% 44.501 84,97% 52.370 100,00%

## Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan: RT adalah  rumah tangga, RTM adalah rumah tangga miskin, Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin
Tabel 2. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia Tahun 2007
(Rp/kapita/bulan) Lokasi RTM Non RTM Rata-rata Desa 119.420 309.945 275.239 (-266,92) (125,14) (94,86) Kota 151.596 536.720 497.659 (-63,91) (118,15) (107,67) Indonesia 128.003 404.710 363.132 (-206,60) (155,27) (133,04)
Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan:RTM adalah rumah tangga miskin, Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin (   ) adalah nilai t-hitung perbedaan rata-rata pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan BPS (2007), signifikan pada α 1%
dan perkotaan Indonesia maka dilakukan anali- sis tabulasi silang antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga penerima raskin seperti terlihat pada Tabel 4.
Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa ada dua tipe kesalahan yang menyebabkan distri- busi raskin tidak tepat sasaran yaitu (1) tidak memberikan raskin kepada rumah tangga mis- kin dan (2) membagikan raskin kepada rumah tangga tidak miskin. Kedua tipe kesalahan ini terjadi dalam distribusi raskin di Indonesia. Tipe kesalahan pertama ditunjukkan lebih lan- jut pada Gambar 2 , sedangkan tipe kesalahan kedua ditunjukkan pada Gambar 3.
Pada Gambar 2 terlihat bahwa masih cukup banyak rumah tangga miskin yang tidak me- nerima raskin yaitu 25,15 persen di pedesaan, 28,44 persen di perkotaan dan 26,03 persen secara keseluruhan. Tipe kesalahan pertama terjadi karena pagu pengalokasian raskin lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rumah
tangga raskin, alasan non-ekonomi serta alasan lain yang bersifat subyektif. SMERU (2008) me- laporkan bahwa pagu raskin pada tahun 2007 hanya untuk 15,8 juta rumah tangga miskin, sedangkan jumlah rumah tangga miskin sebe- sar 19,1 juta sehingga rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai penerima raskin hanya 83 persen dan 17 persen rumah tangga miskin yang lain tidak akan mendapatkan raskin kare- na memang tidak terdaftar sebagai penerima raskin. Namun demikian, penelitian ini mene- mukan bahwa masih banyaknya rumah tangga miskin yang tidak menerima raskin tidak hanya disebabkan oleh pagu raskin yang lebih rendah daripada jumlah rumah tangga miskin, tetapi juga disebabkan oleh alasan lain. Hal ini ditun- jukkan oleh persentase rumah tangga miskin yang tidak menerima raskin baik di pedesaan, perkotaan dan secara keseluruhan Indonesia lebih besar dari 17 persen yaitu 25,15 persen di pedesaan, 28,44 persen di perkotaan dan 26,03

## Tabel 3. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Penerima Raskin di Indonesia Tahun 2007
Lokasi RTR Non RTR Jumlah RT % RT  % Jumlah % Desa 17.860 56,39% 13.815 43,61% 31.675 100,00% Kota 6.003 29,01% 14.692 70,99% 20.695 100,00% Indonesia 23.863 45,57% 28.507 54,43% 52.370 100,00%
Sumber: Analisis Data Susenas (2007) Keterangan: RTadalah rumah tangga, RTR adalah rumah tangga penerima raskin, Non RTR: rumah tangga bukan penerima raskin
Keterangan: RTR ada rumah tangga penerima raskin, RTM adalah rumah tangga miskin
Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Penerima Raskin di Indonesia 29.01% 45.57% 56.39% 15.03% 18.22% 10.14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Des a K ota Indones ia R TR
R TM
persen di Indonesia. Artinya meskipun pagu alokasi raskin ditingkatkan sama dengan jum- lah rumah tangga miskin, akan tetap ada rumah tangga miskin yang tidak menerima raskin yaitu 8,15 persen di pedesaan, 11,44 persen di perkotaan dan 9,03 persen secara nasional. Angka tersebut akan meningkat lagi apabila distribusi tambahan alokasi raskin tidak 100 persen tepat sasaran. Oleh karena itu pening- katan pagu alokasi raskin dan usaha untuk me- ngurangi pertimbangan-pertimbangan lain da- lam distribusi raskin keduanya perlu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran raskin.
Gambar 3 menunjukkan besarnya tipe ke- salahan kedua dalam distribusi raskin yaitu membagikan raskin kepada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga tidak miskin yang mene- rima raskin sebesar 52,27 persen di pedesaan, 24,20 persen di perkotaan dan rata-rata secara
nasional 40,54 persen.  Tipe kesalahan kedua ini lebih besar dibandingkan dengan tipe kesalah- an pertama. Bahkan jika dilihat dari komposisi rumah tangga penerima raskin pada Gambar 4 , persentase rumah tangga tidak miskin lebih ba- nyak daripada rumah tangga miskin.
Sebagian besar rumah tangga penerima raskin justru merupakan rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 75,82 persen di pedesaan, 74,98 persen di perkotaan dan 75,61 persen di Indonesia. Rumah tangga miskin yang meneri- ma raskin di pedesaan, perkotaan dan Indone- sia masing-masing hanya 24,18 persen, 25,02 persen dan 24,39 persen dari seluruh rumah tangga penerima raskin.
Tipe kesalahan kedua dapat terjadi karena hubungan keluarga, saudara, kerabat, teman se- hingga dikenal istilah “bagilur” (raskin dibagi- kan kepada rumah tangga yang masih terma-
Keterangan:  RTMR adalah rumah tangga miskin penerima raskin, RTMNR adalah rumah tangga miskin bukan penerima raskin
Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima dan Tidak Menerima
Raskin di Indonesia Tahun 2007
25.15% 28.44%
26.03% 74.85% 71.56% 73.97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Des a K ota Indones ia
R TMR R TMNR
Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Penerima Raskin Tahun 2007
Lokasi RTM Non RTM Jumlah RTR Non RTR Jumlah RTR Non RTR Jumlah Desa 4,319 1,451 5,770 13,541 12,364 25,905 31,675 Kota 1,502 597 2,099 4,501 14,095 18,596 20,695 Indonesia 5,821 2,048 7,869 18,042 26,459 44,501 52,370
Sumber: Analisis Data Susenas (2007) Keterangan: RTM adalah rumah tangga miskin , Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin, RTR adalah rumah tangga penerima raskin. Non RTR adalah rumah tangga bukan penerima raskin
suk famili). Di samping itu tipe kesalahan kedua juga dapat terjadi karena kekhawatiran pelaksana raskin di tingkat bawah terhadap tidak berjalannya kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seandainya raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin misalnya rumah tangga yang tidak menerima raskin tidak mau gotong royong, tidak mau siskamling dan lain- lain sehingga menyebabkan raskin dibagi rata atau dikenal dengan “bagito”.
Kedua tipe kesalahan dalam distribusi ras- kin di Indonesia bukan disebabkan oleh sulit- nya membedakan tingkat kemiskinan antarke-
lompok rumah tangga. Hasil uji beda nyata antara rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masing-masing kelompok rumah tangga dengan garis kemiskinan BPS (2007) pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga miskin baik yang menerima maupun tidak menerima raskin secara signifikan berada di bawah garis kemis- kinan, sedangkan rata-rata pengeluaran per ka- pita per bulan rumah tangga tidak miskin baik yang menerima maupun tidak menerima raskin secara signifikan berada di atas garis kemiskin- an. Rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin
Keterangan: Non RTM-R adalah rumah tangga tidak miskin penerima raskin, Non

## RTM-NR adalah rumah tangga tidak miskin bukan penerima raskin
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Tidak Miskin yang Menerima dan Tidak Menerima Raskin di Indonesia Tahun 2007 25.15% 28.44% 26.03%
74.85% 71.56% 73.97% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Des a K ota Indones ia R TMR R TMNR
Keterangan: RTMR adalah rumah tangga miskin penerima raskin, Non RTM-R: rumah tangga tidak miskin penerima raskin Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Penerima Raskin di Indonesia Tahun 2007 75.82%
74.98%
75.61% 24.18% 25.02% 24.39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Des a K ota Indones ia R TMR Non R TM-R
yang tidak menerima raskin Rp120.054/kapita/ bulan di pedesaan secara signifikan lebih kecil dari garis kemiskinan BPS (2007) sebesar Rp146.837/kapita/bulan, sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin perkotaan yang tidak menerima raskin Rp156.042/kapita/ bulan secara signifikan lebih kecil dari garis kemiskinan BPS (2007) sebesar Rp187.942/ka- pita/bulan. Sebaliknya rata-rata pengeluaran rumah tangga tidak miskin yang menerima raskin    baik  di  pedesaan  maupun  perkotaan secara signifikan lebih besar dari garis kemis- kinan BPS (2007) masing-masing Rp261.419/ kapita/bulan dan Rp326.928/kapita /bulan.
Oleh karena itu untuk meningkatkan kete- patan sasaran raskin diperlukan aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas untuk meminimalkan alasan-alasan non ekonomi dalam menentukan rumah tangga penerima raskin. Di samping itu perlu kajian lebih lanjut terhadap kekhawatir- an-kekhawatiran yang selama ini berkembang di masyarakat misalnya apakah benar kalau
raskin tidak dibagi rata maka kegiatan-kegiatan sosial masyarakat tidak dapat berjalan.  Berda- sarkan dua tipe kesalahan dalam distribusi ras- kin di atas dapat ditentukan indeks ketepatan sasaran raskin pada Tabel 6.
Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan BPS (2007) ma- ka distribusi raskin di Indonesia baik di pede- saan maupun perkotaan tidak tepat sasaran. IKS bahkan bernilai negatif yaitu -135 persen di pedesaan, -114 persen di perkotaan dan -129 persen secara nasional. IKS yang bernilai nega- tif menunjukkan masih banyaknya rumah tang- ga miskin yang tidak mendapatkan raskin (kesalahan tipe pertama sebesar 25 persen di pedesaan, 28 persen di perkotaan dan 26 persen secara nasional) dan banyaknya rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan raskin (kesa- lahan tipe kedua 235 persen di pedesaan, 214 persen di perkotaan dan 229 persen secara nasional). Kesalahan tipe kedua lebih besar dibandingkan dengan tipe pertama. Secara rela-
Tabel 5.  Uji Beda Nyata Rata-Rata Pengeluaran Kelompok Rumah Tangga dengan Garis Kemis- kinan BPS (2007) (Rp/Kapita/Bulan)
Lokasi RTM Non RTM Rata-rata RTR Non RTR Rata-rata RTR Non RTR Rata-rata Desa 119.207 120.054 119.420 261.419 363.091  309.945 275.239 (-231,66) (-132,64) (-266,92) (99,04) (92,93) (125,14) (94,86) Kota 149.686 156.402 151.596 326.928 603.714 536.720 497.659 (-55,50) (-32,57) (-63,91) (84,72) (110,23)  (118,15) (107,67) Indonesia 127.071 130.649 128.003 277.762  491.273  404.710  363.132 (-183,00) (-97,63) (-206,60) (126,01) (134,05)  (155,27) (133,04)
Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan: RTM adalah rumah tangga miskin, Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin, RTR adalah rumah tangga peneri- ma raskin, dan Non RTR adalah rumah tangga bukan penerima raskin. (     ) adalah nilai t-hitung perbedaan rata-rata pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan BPS (2007), signifikan pada α 1%
Tabel 6. Indeks Ketepatan Sasaran Raskin Menurut Kriteria BPS (2007), World Bank dan Asian Development Bank
Lokasi BPS World Bank ADB e1 e2 IKS e1 e2 IKS e1 e2 IKS Desa 25%  235% -160% 33%  20% 47% 36% 9% 55% Kota 28%  214% -143%  42%  40%  18%  49% 16% 36% Indonesia 26%  229% -155%  35%  25%  40%  40% 11% 50% Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan: e1 adalah kesalahan tipe 1, e2 adalah kesalahan tipe 2, IKS adalah indeks ketepatan sasaran
tif distribusi raskin di perkotaan lebih tepat sasaran daripada pedesaan.
Dari Tabel 6 juga dapat diketahui bahwa apabila garis kemiskinan menurut World Bank (WB) sebesar 1 US $/kapita/hari dan Asian Development Bank (ADB) sebesar 1,25US$/ ka- pita/hari digunakan sebagai dasar evaluasi ma- ka distribusi raskin di Indonesia juga belum tepat sasaran, namun lebih tepat sasaran de- ngan indeks ketepatan sasaran secara nasional masing-masing 40 persen dan 50 persen. Peng- gunaan garis kemiskinan menurut World Bank dan ADB meningkatkan ketepatan sasaran ras- kin melalui penurunan tipe kesalahan kedua. Penggunaan garis kemiskinan World Bank dan ADB meningkatkan kesalahan tipe pertama, na- mun jumlahnya kecil sehingga apabila bobot kesalahan pertama dan kedua sama dalam me- nentukan ketepatan sasaran maka secara kese- luruhan meningkatkan IKS.

## Ketepatan Jumlah Raskin
Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah ras-
kin yang diterima oleh rumah tangga penerima raskin belum tepat jumlah. Rata-rata raskin yang diterima oleh rumah tangga sebesar 11,61 kg/bulan di pedesaan, 10,56 kg/bulan di per- kotaan dan 11,35 kg/bulan secara nasional. Jumlah raskin yang diterima oleh rumah tangga tersebut secara signifikan lebih rendah diban- dingkan dengan jumlah raskin normatif sebesar 20 kg/bulan. Distribusi raskin di pedesaan relatif lebih tepat jumlah daripada perkotaan, masing-masing dengan indeks ketepatan jum- lah 58 persen dan 53 persen. Indeks ketepatan jumlah raskin secara nasional sebesar 57 persen.

## Indeks Ketepatan Harga Raskin
Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa distribusi raskin di Indonesia belum tepat harga. Rata- rata harga raskin di pedesaan sebesar Rp1.315/ kg, sedangkan di perkotaan Rp1.366/kg. Rata- rata harga raskin di pedesaan dan perkotaan tersebut secara signifikan lebih mahal diban- dingkan dengan harga raskin normatif sebesar Rp1.000/kg. Tabel 8 juga menunjukkan bahwa

## Tabel 7. Indeks Ketepatan Jumlah Raskin Tahun 2007
Lokasi RTM Non RTM Rata-rata IKJ Desa (kg/bulan) 11,84 11,53 11,61 58% (-54,39) (-96,11) (-147,03) Kota (kg/bulan) 10,23 10,67 10,56 53% (-40,70) (-59,07) (-131,98) Indonesia (kg/bulan) 11,43 11,32 11,35 57% (-67,15) (-112,73) (-194,17) Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan: RTM adalah rumah tangga miskin, Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin, IKJ adalah indeks ketepatan jumlah (  ) adalah nilai t-hitung perbedaan rata-rata jumlah raskin yang diterima rumah tangga dengan pagu raskin, signifikan pada α 1%

## Tabel 8. Indeks Ketepatan Harga Raskin Tahun 2007
Lokasi RTM
Non RTM Rata-rata IKH Desa (Rp/kg) 1.278 1.327 1.315 68% (46,17) (86,03) (129,83) Kota (Rp/kg) 1.268 1.399 1.366 63% (24,38) (42,95) (90,39) Indonesia (Rp/kg) 1.275 1.345 1.328 67% (52,05) (93,68) (158,03) Sumber: Analisis Data Susenas (2007)
Keterangan: RTM adalah rumah tangga miskin, Non RTM adalah rumah tangga tidak miskin, IKH adalah indeks ketepatan harga. (     ) adalah nilai t-hitung perbedaan rata-rata harga raskin yang dibayarkan rumah tangga dengan harga raskin program, signifikan pada α 1%
distribusi raskin di pedesaan lebih tepat harga daripada perkotaan dengan indeks ketepatan harga berturut-turut 68 persen dan 63 persen.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga Menerima Raskin
Hasil analisis ketepatan sasaran raskin di atas menunjukkan bahwa distribusi raskin masih banyak kelemahan antara lain belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat harga. Raskin dibagi rata baik di pedesaan maupun perkotaan. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi suatu rumah tang- ga  menerima  raskin  atau  tidak,  pada Tabel 9 disajikan hasil analisis regresi model logistik penerimaan raskin di Indonesia.
Secara bersama-sama pendidikan, jenis ke- lamin, umur, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lanta rumah dan lokasi mempengaruhi probabilitas suatu rumah tang- ga menerima raskin atau tidak dengan koefisien determinasi sebesar 19,84 persen. Sedangkan variabel penjelas yang secara individual berpe- ngaruh nyata terhadap probabilitas rumah tangga menerima raskin adalah pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lantai rumah dan lokasi.
Pendidikan kepala rumah tangga berpe- ngaruh negatif dan sangat nyata terhadap pro- babilitas penerimaan raskin. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka probabilitas menerima raskin semakin berku-
rang. Hasil ini sesuai dengan dugaan sebelum- nya bahwa pendidikan akan mengurangi pe- luang suatu rumah tangga menerima raskin. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan dan keahlian lebih tinggi, peluang bekerja dan membuka usaha ekonomi lebih besar sehingga tidak termasuk dalam kelompok rumah tangga penerima raskin.
Jenis kelamin kepala rumah tangga tidak mempengaruhi probabilitas suatu rumah tang- ga menerima raskin atau  tidak.  Kepala  rumah tangga laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menerima raskin. Hal ini menunjukkan tidak adanya bias gender dalam distribusi raskin di Indonesia.
Umur kepala rumah tangga juga tidak mempengaruhi probabilitas suatu rumah tang- ga menerima raskin atau  tidak.  Kepala  rumah tangga tua maupun muda memiliki peluang yang sama untuk menerima raskin. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya diksriminasi umur dalam distribusi raskin di Indonesia.
Jumlah anggota rumah tangga berpenga- ruh negatif dan sangat nyata terhadap proba- bilitas penerimaan raskin. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka probabi- litas menerima raskin semakin berkurang. Seca- ra teoritis, pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap peluang penerimaan raskin bisa positif maupun negatif. Hasil estimasi empiris yang bertanda negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggo-

## Tabel 9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga Menerima Raskin
Variabel Tanda harapan Koefisien z-Statistic Prob. Konstanta +/- 3,579508 *** 12,516320 0,0000 Pendidikan - -0,299759 *** -30,497040 0,0000 Jenis kelamin +/- -0,099267 -0,356486 0,7215 Umur + -0,000466 -0,534611 0,5929 Anggota RT + -0,118885 *** -17,758390 0,0000 Pendapatan - -4,79E-06 *** -57,657270 0,0000 Pekerjaan - -0,231671 *** -9,553659 0,0000 Lantai rumah - -0,742964 *** -21,300280 0,0000 Lokasi - -0,412567 *** -16,734110 0,0000 LR statistic (8 df) 13338,75 McFadden R-squared 0,198398 Probability(LR stat) 0,000000
ta rumah tangga produktif dan tidak menam- bah beban rumah tangga, sebaliknya justru me- ngurangi beban rumah tangga sehingga tidak termasuk dalam kelompok rumah tangga pene- rima raskin.
Pendapatan berpengaruh negatif dan sa- ngat nyata terhadap probabilitas penerimaan raskin. Semakin tinggi pendapatan rumah tang- ga maka probabilitas menerima raskin semakin berkurang. Hasil ini sesuai dengan dugaan se- belumnya bahwa raskin akan didistribusikan kepada rumah tangga dengan pendapatan ren- dah. Rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi tidak termasuk kelompok rumah tangga penerima raskin.
Pekerjaan utama kepala rumah tangga juga berpengaruh negatif dan sangat nyata terhadap probabilitas penerimaan raskin. Pekerjaan di bi- dang pertanian memiliki probabilitas lebih kecil untuk menerima raskin. Probabilitas raskin diberikan kepada rumah tangga non pertanian lebih besar.
Lantai rumah berpengaruh negatif dan sa- ngat nyata terhadap probabilitas penerimaan raskin. Rumah tangga yang bangunan rumah- nya masih berlantai tanah memiliki peluang le- bih besar untuk menerima raskin dibandingkan dengan rumah tangga yang bangunan rumah- nya sudah berlantai bukan tanah misalnya sudah di semen atau keramik.
Keragaman dalam distribusi raskin juga di- jelaskan oleh lokasi. Rumah tangga pedesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima raskin dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan.

## SIMPULAN
Berdasarkan garis kemiskinan BPS (2007) distri- busi raskin di Indonesia belum tepat sasaran dengan indeks ketepatan sasaran -135 persen di pedesaan, -114 persen di perkotaan dan -129 persen secara nasional. Indeks ketepatan sasar- an yang bernilai negatif menunjukkan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan raskin yaitu 25,15 persen di pedesaan, 28,44 persen di perkotaan dan 26,03 persen secara nasional; serta banyaknya rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan raskin
yaitu 52,27 persen di pedesaan,  24,20 persen di perkotaan dan 40,54 persen secara nasional.
Berdasarkan garis kemiskinan World Bank dan ADB, distribusi raskin di Indonesia juga belum efektif, namun indeks ketepatan sasaran bernilai positif. Indeks ketepatan sasaran menu- rut garis kemiskinan World Bank adalah 67 persen di pedesaan, 58 persen di perkotaan dan 65 persen secara nasional. Indeks ketepatan sasaran menurut garis kemiskinan ADB adalah 64 persen di pedesaan, 52 persen di perkotaan dan 60 persen secara nasional.
Tingginya ketidaktepatan sasaran raskin menurut kriteria BPS disebabkan oleh garis kemiskinan BPS yang terlalu rendah, alokasi anggaran raskin lebih rendah daripada jumlah rumah tangga miskin, dan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat.
Distribusi raskin di Indonesia belum tepat jumlah dengan indeks ketepatan jumlah 58 persen di pedesaan, 53 persen di perkotaan dan 57 persen secara nasional. Rata-rata raskin yang diterima oleh rumah tangga sebesar 11,61 kg/ bulan di pedesaan, 10,56 kg/bulan di perkotaan dan 11,35 kg/bulan secara nasional. Jumlah ras- kin yang diterima oleh rumah tangga tersebut secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah raskin normatif sebesar 20 kg/bulan.
Distribusi raskin di Indonesia belum tepat harga dengan indeks ketepatan harga 68 persen di pedesaan, 63 persen di perkotaan dan 67 per- sen secara nasional. Rata-rata harga raskin di pedesaan sebesar Rp1.315/kg, sedangkan di perkotaan Rp1.366/kg. Rata-rata harga raskin di pedesaan dan perkotaan tersebut secara sig- nifikan lebih mahal dibandingkan dengan har- ga raskin normatif sebesar Rp1.000/kg Probabilitas suatu rumah tangga menerima raskin atau tidak sebagian dapat dijelaskan oleh pendidikan, jenis kelamin, umur, jumlah ang- gota rumah tangga, pendapatan, pekerjaan, lanta rumah dan lokasi
Saran. Penggunaan garis kemiskinan BPS untuk menentukan target dalam distribusi ras- kin dan kebijakan publik lainnya perlu ditinjau kembali karena terlalu rendah dan kurang realistis sehingga terkesan Program Raskin sa- ngat tidak tepat sasaran. Dalam kondisi anggar-
an raskin yang lebih longgar, garis kemiskinan World Bank dan ADB dapat digunakan sebagai pengganti garis kemiskinan BPS karena lebih mendekati kondisi nyata di masyarakat.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas pemerintah perlu memprioritaskan usaha per- baikan pelaksanaan Program Raskin melalui pengurangan kesalahan tipe pertama dan ke- dua secara paralel dengan membuat dan melak- sanakan aturan yang jelas dan tegas, serta me- nerapkan sistem reward and punishment , Perlu kajian yang lebih mendalam terha- dap banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima raskin, apakah hal ini meru- pakan fenomena masyarakat ataukah kesalahan yang dilakukan oleh petugas. Apabila banyak rumah tangga tidak miskin yang aktif minta raskin maka tugas pemerintah untuk mengha- pus budaya ini. Apabila rumah tangga tidak miskin menerima raskin secara pasif (karena di- beri oleh petugas) maka pemerintah perlu me- nerapkan sistem reward and punishment yang je- las dan tegas serta menerapkan model-model distribusi raskin yang lain

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, L.W. 2010). Efektifitas dan Efi- siensi Distribusi Raskin Perum Bulog Divre Kalimantan Timur di Kota Balikpa- pan. Tesis PS S2 MMA UGM (tidak dipu- blikasikan).
BPS. 2007. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007. Berita Resmi Statistik No.38/ 07/Th.X, 2 Juli 2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
BULOG. 2010a. Sekilas RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin). http://www.bulog.go.id Diakses tanggal 14 Juli 2010.
BULOG. 2010b. Studi Evaluasi Raskin: Kritik dan Pujian Sejak Awal Diluncurkan Sampai Seka- rang (1998-2004). http://www. bulog.go. id/. Diakses tanggal 14 Juli 2010.
Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog.
2007. Pedoman Umum Program untuk Ke-
luarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. Jakar- ta: Depdagri dan Bulog.
Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog. 2008. Pedoman Umum Program Untuk Ke- luarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008. Jakar- ta: Depdagri dan Bulog.
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Yogya- karta: Gadjah Mada University Press.
Gruber, Jonathan. 2005. Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publisher. Hastuti dkk. 2008. Efektivitas Program Raskin. Jakarta: SMERU Research Institute.
Hutagaol, M.P. dan Alla Asmara. 2008. Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin; Studi Kasus Pelaksa- naan Program Raskin di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2007. Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 26 No. 2, Oktober 2008: 145- 165.
Prasmatiwi, Nordiana. 2010. Efektivitas dan Efi- siensi Distribusi Raskin di Kabupaten Sle- man. Skripsi S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
Purwanti, Dian. 2010. Analisis Permintaan Be- ras pada Rumah Tangga Penerima Raskin di Kecamatan Salam Kabupaten Mage- lang. Skripsi S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: UGM.
Siddik, Akhmad. 2009. Analisis Ketepatan Sa- saran Raskin di Kecamatan Depok, Sle- man. Skripsi S1 Fakultas Pertanian UGM. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
Stiglitz, J.E. 2000. Economics of the Public Sector.
New York: W.W. Northon and Company.
Tabor, S.R. and M.H. Sawit. 2001. Social Pro- tection via Rice: the OPK Program. The Developing Economies , Vol. XXXIX, No. 3: 267-294.