Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 2018, 126-135

## Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjaun  Hukum Ekonomi Syariah

## Sumadi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, Indonesia Email korenpondensi: sumadi@stie-aas.ac.id
Recieved 28-06-2018 | Revised 08-07-2018 | Accepted 24-07-2018

## Abstract
This  study  aims  to  measure  the  lease  transaction  in  the  review  of  sharia  economic  law.  The phenomenon  of  the  practice  of  leasing  transactions  in  economic  activities  that  develop  today  is  a complicated and complicated issue. Because of its emergence as one of muamalah practices involving a  number  of  parties  initially  known  in  advance  by  the  Western  world  and  not  found  the  discussion specifically in the classic books and fatwa ulama. This type of research is a qualitative research using literature  study  method  as  the  methodology  of  completion.  With  the  object  of  research  Leasing  case seen  from  the  point  of  view  of  Islamic  economic  law,  and  how  the  Islamic  economy  to  answer  the problem.  Leasing  Transactions  are  financing  activities  in  the  form  of  provision  of  capital  goods  (eg cars  or  factory  machinery)  paid  for  a  certain  period  of  time  on  a  regular  basis.  From  result  of research obtained result that related with lease transaction. The form of leasing activity is divided into two, namely the operating lease (ie, lease without option) and financial lease (lease with option rights) Operating lease in fiqih terms equals ijara, while the financial lease practice which has been adjusted to syara criteria 'is called al -The Objective of Muntahia bit Tamlik (IMBT) and the law is halal, while based  on  the  practice  and  reality  in  daily  life,  financial  lease  shows  transaction  prohibition,  and scholars agree that there is in practice financial lease (conventional leasing).
Keywords : Leasing Transaction; Sharia Economic Law; Financing Activities
Saran sitasi: Sumadi, s. (2018). Menakar Transaksi Leasing dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (02), 126-135.doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.262
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.262
1. Pendahuluan
Fenomena  praktik  transaksi leasing dalam kegiatan  ekonomi  yang  berkembang  dewasa  ini merupakan  persoalan  yang  pelik  dan  rumit. Sebab  munculnya  sebagai  salah  satu  praktik muamalah yang melibatkan sejumlah pihak pada mulanya dikenal terlebih dahulu oleh dunia Barat dan  tidak  ditemukan  pembahasannya  secara khusus dalam kitab-kitab klasik dan fatwa ulama. Untuk  sebagian  umat  Islam,  masalah leasing masih  merupakan  suatu  hal  yang  membingung- kan  sehingga  untuk  menemukan  dasar  hukum leasing dalam  Islam,  ulama  dituntut  untuk berusaha menggalinya sendiri dengan
berdasarkan  pada maqasid  asy  syar’iyah , sebagaimana dipahami  dari  al-Qur’an dan hadis. Islam  sebagai  agama  dan  ideologi  (pandangan hidup),  selain  mengatur  hubungan  manusia dengan  Allah,  Islam  juga  sangat  berkempen- tingan  meletakkan  basis-basis  etika  dan  moral dalam  hubungan  manusia  dengan  sesama,  Islam memiliki  konsep  yang  jelas  dalam  mengajarkan soal  harta,  asal  harta  yang  didapatkan  dan pendistribusian harta ( Sumadi,2017).
Kegiatan transaksi leasing merupakan kegia- tan  ekonomi  yang  belum  ada  aturannya  secara eksplisit  baik  di  dalam  al-Qur’an,  hadis  Nabi Saw, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Oleh
karenanya,  bila  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum  Islam  maka leasing merupakan  masalah ijtihadiah ,  yakni  suatu  persoalan  yang  perlu dibahas  secara  serius  dandikaji  secara  teliti dengan  cara  mencurahkan  segala  potensi  dan kemampuan  yang  ada  untuk  mendapatkan ketetapan hukum  yang sesuai. Terlepas dari ber- bagai konsep para  pendahulu  mengenai kegiatan sewa  menyewa,  namun  pada  kenyataannya konsep-konsep dasar tersebut tetap masih banyak digunakan  oleh  para  ekonom  masa  sekarang dengan  bentuk  kegiatan  transaksi  yang  beraneka ragam.  Di  antara  transaksi  modern  yang  memi- liki  kesamaan  dalam  beberapa  aspek  dengan kegiatan  sewa  menyewa  dalam  term  hukum Islam tersebut adalah transaksi perjanjian leasing (Siamat , 1995).
Jika  dilihat dari realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (peru- sahaan leasing )  dibandingkan  dengan  penyewa. Terlebih-lebih  bila  pihak  pembeli  merasa mencicil  barang  dengan  harga  ‘pembelian’.  Di tegah  jalan,  karena  sesuatu  hal,  ia  tidak  mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk  dimilikinya  pada  akhir  cicilan  nanti  harus dikembalikan, dan ia hanya menyewa saja. Pada- hal,  tentu  saja,  harga  sewa  logisnya  lebih  kecil dibandingkan  dengan  harga  beli  dengan  cici- lan.Satu  hal  lagi,  persoalan  leasing  menjadi bertambah  bila  dalam  cicilannya  itu  melibatkan riba (bunga).
Transaksi leasing secara  global  ada  dua, yaitu operating  lease dan financial  lease . Operating  lease adalah  menyewa  suatu  barang untuk mendapatkan manfaat barang yang disewa, sedangkan  kepemilikan  barang  tetap  di  tangan pemberi sewa.Adapun financial lease merupakan suatu  bentuk  sewa  dimana  kepemilikan  barang berpindah  dari  pihak  pemberi  sewa  kepada penyewa.  Bila  dalam  masa  akhir  sewa  pihak penyewa  tidak  dapat  melunasi  sewanya,  barang tersebut  tetap  milik  pemberi  sewa  (perusahaan leasing),  akadnya  dianggap  sebagai  akad  sewa. Sedangkan  bila  pada  masa  akhir  sewa  pihak penyewa  dapat  melunasi  cicilannya,  barang tersebut menjadi milik penyewa.Biasanya penga-
lihan  pemilikan  ini  dengan  alasan  hadiah  pada akhir  penyewaan,  pemberian  cuma-cuma,  atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam financial lease terdapat  dua  proses  akad  sekaligus  :  sewa sekaligus  beli.  Dan  inilah  sebabnya  mengapa leasing  bentuk  ini  disebut  sebagai  sewa-beli. Istilah  leasing,  pada  umumnya  diartikan  masya- rakat  sebagai financial  lease atau  sewa-beli  ini (Kurnia, 1999).
Leasing  dalam  arti financial  lease (sewa beli) adalah akad yang batil, karena bertentangan dengan  sabda  Rasulullah  SAW  yang  melarang terjadinya  dua  akad  berbeda  dalam  satu  akad. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa:
“Rasulullah  SAW  melarang  (kaum muslimin) dua perjanjian dalam satu perjan- jian“(nahaa  rasulullah  ‘an  shafqatain  fi shaqatin) (Taqiyuddin  An-Nabhani,  Asy- Syakhsyiah Al-Islamiyah)
Syaikh  An-Nabhani  menafsirkan,  bahwa makna  hadits  tersebut  ialah  Rasulullah  SAW melarang  adanya  dua  akad  pada  satu  akad  saja ( wujuudu ‘aqdain fi aqdin wahidin ). Syaikh An- Nabhani  mencontohkan  dua  akad  dalam  satu akad, misalnya seseorang berkata, “Saya menjual motor  ini  kepada  Anda  dengan  harga  10  juta rupiah dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di  tengah  jalan  Anda  tidak  dapat  melunasinya, maka  barang  tersebut  tetap  menjadi  milik  saya dan  uang  yang  telah  Anda  berikan  kepada  saya dianggap uang sewa selama anda menggunakan- nya.”  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana sudut pandang hukum ekonomi Islam terhadap  fenomena  transaksi Leasing ,  yang masih  terdapat  adanya  perbedaan  dalam  menyi- kapinya dan bagaimana menyelesaikan permasa- lahan tersebut.

## 2. Tinjauan Teori
Istilah leasing berasal  dari  kata lease yang berarti  sewa-menyewa.  Dalam  peraturan  perun- dang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, leasing diistilahkan  “sewa  guna  usaha”.  Dalam Kepmenkeu  No.  1169/KMK.01/1991  tentang Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  ( Leasing )  disebut- kan  bahwa  sewa  guna  usaha  adalah  kegiatan
pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang modal  (misal  mobil  atau  mesin  pabrik)  selama jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran secara berkala (Salinan Keputusan Menteri Keu- angan  Republik  Indonesia  no:  1169/KMK.01/- 1991 tentang Sewa Guna Usaha (Leasing)  Bab  I pasal 1)
Secara  umum  leasing  berarti equipment funding ,  yaitu  pembiayaan  peralatan/barang  mo- dal  untuk  digunakan  pada  proses  produksi  suatu perusahaan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Leasing juga berarti pembiayaan peru- sahaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  modal dengan  pembayaran  secara  berkala  oleh  perusa- haan  yang  menggunakan  barang  modal  tersebut, dan  dapat  membeli  atau  memperpanjang  jangka waktu  berdasarkan  nilai  sisa  (Nasution,  2006). Perjanjian  leasing  tidak  hanya  sebatas  suatu kontrak  atau  persetujuan  sewa  yang  obyeknya berupa barang modal, dan pihak lessee memiliki hak  opsi  dengan  harga  berdasarkan  nilai  sisa, namun  lebih  kompleks,  karena  dalam  leasing dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat mende- kati transaksi jual beli aktiva angsuran dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Leasing memi- liki  sejarah  yang  cukup  panjang.  Dalam  reali- tasnya,  leasing  merupakan  suatu  akad  untuk menyewa  sesuatu  barang  dalam  kurun  waktu tertentu.  Kegiatan  leasing  ini  ada  dua  katagori global,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Kepmenkeu No 1169/KMK.01/1991 yaitu operating  lease dan financial  lease .  Operating lease  merupakan  suatu  proses  menyewa  suatu barang  untuk  mendapatkan  hanya  manfaat barang yang disewanya, tidak terjadi pemindahan kepemilikan ( transfer of title ) asset, baik di awal maupun  di  akhir  periode  sewa.  Sewa  jenis pertama  ini  berpadanan  dengan  konsep  ijarah  di dalam syariah (Karim, 2003 ).
Ini  tentunya  menjadi  tantangan  bagi  sistem ekonomi  syariah  dalam  menjawab  permasalahan leasing tersebut,  yang  menjadi  problimatika umat.  Walaupun  kalau  kita  melihat  di  lapangan perkembangan ekonomi  syariah masih tertinggal dengan  Negara  tetangga  Malaysia,  Perkemba- ngan sistem ekonomi syariah di indonesia sendiri
belum  sebegitu  pesat  seperti  di  negara-negara lain,  Secara  sederhana,  perkembangan  itu  dike- lompokkan  menjadi  perkembangan  industri  keu- angan  syariah  dan  perkembangan  ekonomi syariah  non  keuangan  (Cahyani  dan  Sumadi, 2015).

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang menggunakan  metode  studi  pustaka  sebagai metodologi  penyelesaiannya.  Dengan  obyek  pe- nelitian kasus Leasing dilihat dari sudut pandang hukum  ekonomi  Islam,  dan  bagaimana  ekonomi Islam menjawab permasalahan tersebut. Menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah metode penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan menginterpretasikan  objek  sesuai  dengan  apa adanya (Sukardi, 2005 ).

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Sejarah Perkembangan Leasing Kegiatan  usaha leasing sebagai  pembiayaan alternatif non bank memiliki sejarah  yang cukup panjang.  Meskipun  tidak  diketahui  secara  pasti, namun  diyakini  kegiatan  transaksi leasing telah terjadi  sejak  tahun  2000  SM.  Sesuai  dengan dokumen, pada awalnya transaksi leasing dilaku- kan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan  pertanian,  hak-hak  penggunaan  tanah dan  air  sampai  binatang  ternak.  Dalam  perkem- bangan  berikutnya,  banyak  ditemukan  sistem hukum  yang  mencantumkan  transaksi leasing sebagai  salah  satu  metode  pembiayaan.  Perja- lanan  berikutnya  pada  tahun  1284,  di  Inggris, usaha leasing diatur  dalam  sebuah  undang- undang  ( common  law )  dan  padatahun  1800an mulai  terjadi  peningkatan  jenis  barang  yang dapat dijadikan sebagai objek leasing .
Seiring  dengan  perkembangan  di  bidang industri  pertanian,  manufaktur  dan  transportasi telah membawa banyak peralatan yang memung- kinkan  untuk  dibiayai  dengan  cara leasing . Selain  Inggris,  pada  tahun  1700-an  di  Amerika juga  telah  terjadi  kegiatan leasing yang  berupa kuda  dan  kereta.  Di  Amerika, leasing berkem- bang  secara  pesat  dengan  dilakukannya  pemba-
ngunan  jaringan  rel  kereta  api  di  sebagian  besar wilayah.  Oleh  karena  banyak  perusahaan pengangkutan atau ekspedisi yang tidak membu- tuhkan  peralatan  jangka  panjang  maka  pada tahun  1900-an  mulai  dibuka  pembiayaan  jangka pendek  dan  di  akhir  kontrak  objek leasing dikembalikan  kepada  perusahaan leasing yang bersangkutan. Sesuai dengan perkembangan eko- nomi  dan  sejalan  dengan  keinginan  para  produ- sen,  kegiatan leasing meluas  dan  tersebar  ke berbagai  negara  dengan  pesat,  terutama  setelah tahun 1950-an (Nur, 2007 ).
Dalam  realitasnya,  leasing  merupakan  suatu akad  untuk  menyewa  sesuatu  barang  dalam kurun  waktu  tertentu.  Kegiatan  leasing  ini  ada dua  katagori  global,  sebagaimana  yang  dijelas- kan  dalam  Kepmenkeu  No  1169/KMK.01/1991 yaitu operating  lease dan financial  lease . Operating  lease  merupakan  suatu  proses  menye- wa  suatu  barang  untuk  mendapatkan  hanya manfaat  barang  yang  disewanya,  tidak  terjadi pemindahan kepemilikan ( transfer of title ) asset, baik  di  awal  maupun  di  akhir  periode  sewa. Sewa  jenis  pertama  ini  berpadanan  dengan konsep  ijarah  di  dalam  syariah  (Karim,  2003  ). Adapun financial leasse merupakan suatu bentuk sewa  dimana  di  akhir  periode  sewa  si  penyewa diberikan  pilihan  untuk  membeli  atau  tidak membeli barang yang disewakan. Namun, dalam prakteknya (khususnya di Indonesia) sudah tidak ada  hak  opsi  karena  sudah  “dikunci”  di  awal periode.  Sehingga  jenis  akadnya  menjadi  ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak  dapat  melunasi  sewanya,  barang  tersebut tetap  merupakan  milik  pemberi  sewa  (peru- sahaan leasing ). Akadnya dianggap sebagai akad sewa.Sedangkan  bila  pada  masa  akhir  sewa pihak  penyewa  dapat  melunasi  cicilannya  maka barang  tersebut  menjadi  milik  penyewa.  Intinya, dalam financial  lease terdapat  dua  proses  akad sekaligus: sewa sekaligus beli. Dan inilah sebab- nya  mengapa  leasing  bentuk  ini  disebut  sebagai sewa-beli.
4.2 Ketentuan dan Aplikasi Mengenai Leasing Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat kepu-
tusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian,  dan  menteri  perdagangan  Nomor Kep.  122/MK/IV/2/1974  Nomor  32/M/SK/2/74 dan  Nomor  30/Kbp/1/74  tanggal  1  Februari Tentang  Perizinan  Usaha  Leasing  di  Indonesia. Wewenang  untuk  memberikan  usaha  leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat  Keputusan  Nomor  649/MK/IV/5/1974 tanggal  6  Mei  1974  yang  mengatur  mengenai ketentuan tata cara perizinan  dan  kegiatan  usaha leasing  di  Indonesia.  Perkembangan  selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijaksanaan Deregu- lasi  20  Desember  1988  (Pakdes)  yang  mengatur tentang  usaha  leasing,  merevisi  ketentuan  sebe- lumnya. Kemudian dalam Keppres No. 61 Tahun 1988  dan  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor 1251/KMK.013/1988  Tanggal  20  Desember 1988.Adapun  landasan  terkini  adalah  Keputusan Menteri  Keuangan  No.  1169/KMK.01/1991  ten- tang Kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing ).
Pihak-Pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi Leasing :
1) Lessor, merupakan  perusahaan  leasing  yang membiayai  keinginan  nasabahnya  untuk memperoleh barang modal.
2) Lessee ,  yaitu  nasabah  yang  mengajukan permohonan  leasing  kepada  lessor  untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.
3) Supplier, yaitu  pedagang  yang  menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjan- jian antara lessor dengan lease. Dalam hal ini supplier juga  dapat  dapat  bertindak  sebagai lessor.
4) Asuransi,  merupakan  perusahaan  yang  akan menanggung  resiko  terhadap  perjanjian  an- tara lessor dan lessee ( Kasmir, 2002 ).
Transaksi  leasing  yang  biasa  terjadi  adalah sebagai  berikut  (misal leasing motor):  seorang (misal fulan) datang ke lembaga pembiayaan dan ingin  membeli  motor  secara  kredit  karena  tak punya  uang  tunai.  Lembaga  pembiayaan  mem- beli  motor  dari  suplier/dealer  motor,  lalu  dila- kukan  akad leasing antara  lembaga  pembiayaan dengan Fulan misalnya  dalam  jangka  waktu tiga tahun.  Dalam  akad leasing itu  terdapat  fakta transaksi sebagai berikut:
1) Lessor (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor  itu  dia  beli  dari  dealer/suplier,  dia sewakan  kepada lessee selama  jangka  waktu tiga tahun.
2) Lessor sepakat  setelah  seluruh  angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu tiga tahun, lessee (Fulan)  langsung  memiliki  motor tersebut.
3) Menurut  fakta leasing yang  ada,  selama angsuran  belum  lunas  dalam  jangka  tiga tahun  itu  motor  tetap  milik lessor . Keempat, motor  itu  dijadikan  jaminan  secara  fudisia untuk leasing tersebut.  Karena  itu  BPKB motor  itu  tetap  berada  di  tangan lessor hingga  seluruh  angsuran  lunas.  Konsekuen- sinya  jika lessee (Fulan)  tidak  sanggup membayar  angsuran  sampai  lunas,  motor akan  ditarik  oleh lessor dan  dijual  (Al  Jawi, 2012 )
Adapun  biaya-biaya  yang  dibebankan  kepa- da lessee biasanya terdiri dari: 1) Biaya adminis- trasi yang besarnya dihitung per tahun, 2)  biaya material  untuk  perjanjian,  3)  biaya  bunga  terha- dap barang  yang dileasingkan, 4) premi asuransi yang disetorkan kepada pihak asuransi.
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  antara satu  perusahaan  leasing  dengan  perusahaan leasing  lainya  dapat  berbeda.  Di  dalam  surat keputusan  menteri  keuangan  no.1169/KMK.01/- 1991  tanggal  21  november  1991,  kegiatan leasing  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,yaitu  : Melakukan  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi bagi  lessee  ( finance  lease );  Melakukan  sewa guna  usaha  dengan  tanpa  hak  opsi  bagi  lessee ( operating  lease ),  kemudian  dalam  praktiknya transaksi finance leasing dibagi kedalam bentuk- bentuk sbb:
Direct finance lease
Transaksi ini dikenal dengan nama true lease dimana  didalam  transaksi  ini  pihak  lessor membeli  barang  modal  atas  permintaan  lessee dan  sekaligus  menyewagunakan  barang  tersebut kepada lessee. Lessee dapat menentukan spesifi- kasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga  dan  suppliernya.  Oleh  kaena  itu  proses
pembelian  yang  dilakukan  lessor  hanya  untuk memenuhi kebutuhan pihak lessee .

## Sales dan lease back
Proses  ini  dilkukan  dimana  pihak  lessee menjual  barang  modalnya  kepada  lessor  untuk dilakukan  kontrak  sewa  guna  usaha  atas  barang tersebut.antara  lessee  dan  lessor.metode  ini biasanya digunaka untuk menambah modal kerja pihak  lessee. Sedangkan operating  lease dimana pihak  lessor  sengaja  membeli  barang  modal untuk  kemudian  dileasekan  kepada  pihak lessee.biaya  yang  dikenakan  terhadap  lessee adalah  biaya  yang  dikenakan  untuk  memperoleh barang  yang  dibutuhkan  oleh  lessee  berikut bunganya.
4.3 Keuntungan dan Kelemahan Leasing
Leasing  sebagai  alternative  pembiayaan memiliki  beberapa  keuntungan  dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, antara lain : 1) Menghemat  modal,  dengan  adanya  sistem pebiayaan  dari  leasing,  maka  lessee  dapat mendapatkan  dana  untuk  membeli  barag modal  hingga  sebesar  100%  dari  harga barang tersebut seingga lessee dapat meman- faatkan  modal  yang  sudah  ada  untuk keperluan lain.
2) Fleksibel merupakan ciri utama bagi kelebihan  leasing  dibandingkan  kredit  dari bank,baik fleksibel dari sisi struktur kontraknya,  besarnya  pembayaran  rental, jangka waktu pembayaran,serta nilai residunya.
3) Dokumentasi  SederhanaLeasing  biasanya menggunakan  dokumentasi  yang  sudah standar.  hal  ini  menjadikan  lessee  lebih simple dalam melakukan transaksi leasing.
4) Pembiayaan  proyek  berskala  besar.Adanya keengganan  untuk  memikul  resiko  investasi dalam  pembiayaan  yang  sering  kali  menjadi masalah  diantara  pembarian  dana,biasanya dapat  diatasi  melalui  perusahaan  leasing sepanjang  tersedianya  suatu  jaminan  penuh yang  dapat  diterima  serta  kemudahan  untuk menguasai  barang  yang  dibiayai  apabila terjadi suatu kelalaian. Kelima, Cara mempe- roleh barang modal dipermudah, Mengurangi
resiko  inflasi  dan  terlindung  dari  resiko keusangan atau kemajuan tekhnologi.
Dengan  memanfaatkan  leasing,  lessee  dapat terhindar  dari  risiko  akibat  barang  yang  disewa tersebut  mengalami  ketinggalan  model  dan tekhnologi.  Dalam  suatu  kontrak  leasing,objek leasing  sering  dimasukan  dalam  perjanjian  bah- wa  barang  yang  sedang  disewa  tersebut  dapat ditukar dengan barang serupa yang lebih canggih paabila  kemudian  hari  tedapat  penemuan-pene- muan  yang  lebih  baik  daripada  produk  barang yang sejenis.
Adapun  kerugian  dari  leasing  yaitu  Leasing tidak  menguntungkan  dalam  hal  kelebihan  uang tunai, leasing menghilangkan kebanggan pemilik, leasing  mungkin  memerlukan  biaya  yang  lebih besar  dari  pada  dengan  cara  lain  dan  mungkin menimbulakan  kehilangan  atas  nilai  sisa  dari barang modal.

## 4.4 Tinjauan  Hukum  Leasing  Menurut  Syara
(Antonio, 2001 )
Jenis Operating  Lease atau  dalam  istilah muamalah  “ Ijarah ”,  dibolehkan  oleh  syara’ dengan dasar hukum:
Pertama, Al-Qur’an : QS. Al-Baqarah 233
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa  bagimu apabila  kamu  memberikan  pembayaran menurut  yang  patut.  bertakwalah  kamu kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah Maha  melihat  apa  yang  kamu  kerjakan. (QS.Al-Baqarah: 233)
Dalil  dari  ayat  tersebut  di  atas  adalah ungkapan  “apabila  kamu  memberikan  pembaya- ran  yang  patut”.  Ungkapan  tersebut  menunjuk- kan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk  didalamnya  jasa  penyewaan  atau leasing (Ramli, 2005 ) Kedua, Hadits
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa Rasulullah  saw  bersabda, “Berbekamlah  kamu, kemudian  berilah  olehmu  upahnya  kepada tukang bekam itu (HR. Bukhari Muslim) Ketiga, Ijma’
Pakar-pakar  keilmuan  dan  cendikiawan sepanjang  sejarah  diseluruh  negeri  telah  sepakat akan legitimasi ijarah (Mugni Ibnu Qudamah)
Adapun  mengenai  jenis  Financial  Leasing, terdapat  beberapa  fakta  yang  menunjukkan keharaman transaksi ini, yaitu:
1) Dalam leasing terdapat  penggabungan  dua akad,  yaitu  sewa  menyewa  dan  jual  beli, menjadi  satu  akad  (akad leasing ).Padahal syara’  telah  melarang  penggabungan  akad menjadi satu akad. Ibnu Mas’ud RA:
“Nabi  SAW  melarang  dua  kesepakatan dalam  satu  kesepakatan  (Shafqatain  fi shafqatin  wahidah)”  (HR.  Ahmad,  Al Musnad, I/398).
Menurut  Imam  Taqiyuddin  an  Nabhani hadits  ini  melarang  adanya  dua  akad  dalam satu  akad,  misalnya  menggabungkan  dua akad  jual  beli  menjadi  satu  akad,  atau  akad jual beli digabung dengan akad ijarah.
2) Dalam  akad leasing biasanya  terdapat bunga.Maka  harga  sewa  yang  dibayar  per bulan  oleh lesse bisa  jadi  dengan  jumlah tetap  (tanpa  bunga),  namun  bisa  jadi  harga sewanya  berubah-ubah  sesuai  dengan  suku bunga pinjaman. Maka leasing dengan bunga seperti  ini  hukumnya  haram,  karena  bunga termasuk riba (QS Al Baqarah [2] : 275 ) 3) Dalam  akad leasing terjadi  akad  jaminan yang  tidak  sah,  yaitu  menjaminkan  barang yang  sedang  menjadi  obyek  jual  beli.  Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, “Tidak boleh jual  beli  dengan  syarat  menjaminkan  barang yang  dibeli.:  ( Al  Fatawa  al  Fiqhiyah  al Kubra, 2/287).  Imam  Ibnu  Hazm  berkata,  ” Tidak  boleh  menjual  suatu  barang  dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi,  harus  dibatalkan.”  ( Al  Muhalla , 3/437). Dalam hadits juga disebutkan:
Tidak  halal  salaf  dan  jual  beli,  tidak  halal dua  syarat  dalam  satu  jual  beli,  tidak  halal keuntungan  selama  (barang)  belum  didalam tanggungan  dan  tidak  halal  menjual  apa yang  bukan  milikmu  (HR.  an-Nasa’i,  at- Tirmidzi dan ad-Daruquthni)
Berdasarkan  tiga  alasan  di  atas,  maka leasing  dengan  hak  opsi  ( finance  lease ),  atau yang  dikenal  dengan  sebutan  leasing  saja,  hu- kumnya haram.
4.5 Beberapa Persoalan dalam Leasing (Sewa-

## Beli)
Merujuk  pada  kenyataan  di  atas,  nampak bahwa  dalam  sewa-beli  terdapat  dua  bentuk muamalah  yang berbeda dalam  satu  proses  yang bersamaan.  Sewa  sekaligus  beli.  Sampai  di  sini terdapat  minimal  dua  persoalan  yang  memer- lukan  kajian,  yaitu  perbedaan  sewa  dan  beli, serta kedudukan dua  akad sekaligus dalam suatu proses muamalah.
Pertama ,  perbedaan  sewa  dan  beli.  Dalam hukum  muamalah  Islam  sangat  berbeda  antara sewa dengan beli.Sewa (ijarah) merupakan suatu akad  untuk  mendapatkan  suatu  manfaat  dari barang, jasa, ataupun orang dengan adanya kom- pensasi  tertentu,  biasanya  berupa  uang  (‘ aqdun ‘alal  manfaat  bi  ‘iwadh ).Jadi,  pihak  penyewa mendapatkan  hanya  manfaat  yang  dikandung oleh  barang  yang  disewanya.Adapun  barangnya itu  sendiri  tetap  merupakan  hak  milik  pihak pemberi sewa.
Hal  ini  berbeda  sekali  dengan  jual  beli. Secara  syar’iy,  jual-beli  (al  bai’)  merupakan mubadalatu  malin  bi  malin  tamlikan  wa  tamal- lukan ‘ala sabilit taradhi , yaitu pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran kepemilikan di atas dasar saling meridloi  satu  sama  lain.  Berdasarkan  hal  ini, barang  dari  pihak  penjual  akan  menjadi  milik dari pihak pembeli. Sebaliknya, uang atau barang (bila  barter)  dari  pihak  pembeli  akan  langsung menjadi milik pihak penjual. Proses jual-beli ini, tentu  saja,  dapat  kontan  dan  bisa  pula  dilakukan dengan  cicilan  (kredit).  Jelaslah,  perbedaan mendasar  antara  sewa  dengan  beli  terletak  pada siapa  yang  berhak  memiliki  barang  pada  akhir masa  transaksi.Dengan  demikian,  akad  yang terjadi  antara  sewa  sangat  berbeda  dengan  akad pada  jual-beli.Akad  sewa  berkonsekuensi  pada tetap  dimilikinya  barang  oleh  pihak  pemilik barang,  sedangkan  pihak  penyewa  hanya  boleh memanfaatkan  barang  tersebut  selama  masa
penyewaan.Sedangkan  akad  jual-beli  berujung pada  pertukaran  kepemilikan  dari  penjual  ke pembeli dan dari pembeli ke penjual.
Kedua , Rasulullah SAW melarang dua akad berbeda  terjadi  dalam  satu  aktivitas  muamalah. “Rasulullah  SAW  melarang  (kaum  muslimin) dua  akad  dalam  suatu  proses  akad  tertentu, “  demikian  diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad tentang  larangan  Rasulullah  SAW.  Hadits  ini maksudnya  adalah  tidak  boleh  seseorang  mela- kukan  dua  akad  berbeda  dalam  suatu  proses muamalah tertentu. Tidak boleh,  misalnya,  sese- orang menyatakan ‘Saya menjual rumah saya ini kepada Anda dengan syarat Anda menjual rumah Anda yang di Puncak pada saya’, ‘Saya menjual perusahaan  ini  pada  Anda  dengan  catatan  Anda menikahkan putri Anda kepada saya’, atau ‘Saya menjual  barang  ini  dengan  harga  10  juta  rupiah pada Anda dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila  di  tengah  jalan  Anda  tidak  dapat  meluna- sinya  maka  barang  tersebut  tetap  menjadi  milik saya dan uang yang telah Anda berikan dianggap sebagai  sewa  barang  selama  Anda  menggu- nakannya.’ Di dalam muamalah tadi terdapat dua akad  sekaligus,  menjual  rumahnya  sekaligus membeli  rumah  pembeli  rumahnya  dalam  satu akad,  menjual  perusahaan  sekaligus  menikahi putri  pembeli  perusahaannya  dengan  hanya  satu akad,  dan  jual-beli  sekaligus  sewa  dalam  satu akad  tertentu.Semua  ini  bertentangan  dengan sikap Rasulullah SAW tadi.
Berdasarkan hal ini nampaklah bahwa dalam muamalah financial  leasing (yang  secara  umum dikenal dengan istilah ‘leasing’ saja) terdapat dua akad  sekaligus  dalam  satu  proses  muamalah tertentu.Dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  titah Rasulullah  SAW.Padahal,  dalam  syariat  Islam, bila  akad  yang  terjadi  sewa  maka  tetap  berlaku sewa  sampai  batas  akhir  waktu  penyewaan. Demikian pula, suatu akad jual-beli tetap sebagai jual beli.Andaikan jual-beli itu dilakukan dengan mencicil  dan  pihak  pembeli  belum  dapat  melu- nasi  seluruh  utang  pembeliannya  pada  waktu yang  telah  disepakati,  akad  tersebut  tetap  jual- beli  dan  tidak  dapat  dialihkan  menjadi  akad apapun, termasuk diubah menjadi akad sewa.
Bila dilihat dari  realitasnya, muamalah jenis ini nampak mengunggulkan pemberi sewa (peru- sahaan  leasing)  dibandingkan  dengan  penyewa. Terlebih-lebih  bila  pihak  pembeli  merasa mencicil  barang  dengan  harga  ‘pembelian’.  Di tegah  jalan,  karena  sesuatu  hal,  ia  tidak  mampu melunasinya. Akhirnya, barang yang diangankan untuk  dimilikinya  pada  akhir  cicilan  nanti  harus dikembalikan,  dan  ia  hanya  menyewa  saja. Padahal,  tentu  saja,  harga  sewa  logisnya  lebih kecil  dibandingkan  dengan  harga  beli  dengan cicilan.Satu  hal  lagi,  persoalan  leasing  menjadi bertambah  bila  dalam  cicilannya  itu  melibatkan riba (bunga). Sebab, Allah SWT memfirmankan : “Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  serta mengharamkan  seluruh  riba”  (QS.  Al  Baqarah [2] : 275).

## 4.6 Solusi Alternatif
Allah  SWT  telah  menurunkan  aturan  yang memenuhi  rasa  keadilan  manusia.Kaitannya dengan  jual-beli  dengan  kredit,  syariat  Islam telah menggariskan apa yang disebut dengan Bai’ Bitsaman  Ajil (BBA).  Bai’  Bitsaman  Ajil  meru- pakan  suatu  proses  perjanjian  jual  untuk  barang tertentu  antara  pemilik  dan  pembeli,  dimana pemilik  barang  akan  menyerahkan  barang  seke- tika,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  dengan cicilan  dalam  jangka  waktu  yang  disepakati bersama.  Secara  ringkas,  penjual  dan  pembeli menyepakati  total  harga  barang  tersebut,  lama waktu  pembayarannya,  dan  pembayaran  tiap bulannya tanpa disertai bunga.
Sejak terjadi transaksi, barang tersebut resmi menjadi  milik  pembeli,  hanya  saja  ia  menang- gung  hutang  seharga  barang  tersebut  kepada pihak  penjual.  Untuk  berjaga-jaga,  dapat  diten- tukan  adanya  barang  jaminan,  termasuk  barang yang  diperjualbelikan  tersebut.  Bila  pihak  pem- beli tidak  dapat memenuhi kewajiban hutangnya dalam  waktu  yang  disepakati  tidak  dilakukan penentuan harga  ulang  ( repricing )  ataupun pem- berian  sanksi.Salah  satu  jalan  yang  ditempuh adalah  barang  tadi  (bila  sebagai  jaminan) dijual.Hasilnya, sebagian digunakan untuk melu- nasi  sisa  hutangnya  dan,  bila  ada,  sisanya diberikan kepada pihak pembeli.
Beberapa aturan Allah SWT menegaskan hal ini, diantaranya:
1) Firman  Allah  SWT:  “Dan  Allah  menghalal- kan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba”  (QS. Al Baqarah [2] : 275). Dalam ayat ini kata Al Bai’  bersifat  umum.Artinya  semua  jual  beli hukum  asalnya  halal  kecuali  ada  nash-nash yang menjelaskan keharamannya.
2) Imam  Bukhari,  Muslim,  dan  Nasai  meriwa- yatkan  bahwa  Rasulullah  SAW  pernah membeli  bahan  makanan  dari  seorang Yahudi  dengan  hutang  dan  beliau  membe- rikan baju besinya sebagai jaminan.
Oleh karena itu ringkasnya, ada beberapa hal dalam  leasing  yang  tidak  sesuai  dengan  syari’at Islam.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  muamalah alternatif  yang  manfaat  dan  kegunaannya  sama, serta  legal  menurut  syari’at  Islam.  Alternatif dimaksud  adalah  al  bai’  bid  dain  (jual-beli dengan  hutang)  yang  salah  satu  turunannya adalah bai’ bitsaman ajil.
4.7 Al-Ijarah  Al-Muntahia  Bit-Tamlik sebagai Alternatif Leasing
Transaksi  yang  disebut  dengan al-ijaroh  al- muntahia  bit-tamlilk (IMB)adalah  sejenis  perpa- duan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya  akad  sewa  yang  diakhiri  dengan  kepe- milikan barang ditangan sipenyewa. Sifat pemin- dahan  kepemilikan  ini  pula  yang  membedakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2001 ) Ijarah Muntahiyah Bittamlik ( financial lease with  purchase  option )  adalah  transaksi  ijarah yang  diikuti  perpindahan  hak  kepemilikan  atas barang  itu  sendiri. IMBT di  dalam  Fatwa  MUI nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  diartikan  sebagai perjanjian  sewa-menyewa  yang  disertai  dengan opsi  pemindahan  hak  milik  atas  benda  yang disewa,  kepada  Penyewa,  setelah  selesai  masa aqad ijarah .  Transaksi IMBT merupakan pengembangan  transaksi  iajrah  untuk  menga- komodasi  kebutuhan  masyarakat,  karena IMBT merupakan  pengembangan  transaksi ijarah, maka  ketentuannya  mengikuti  ketentuan ijarah . Rukun Ijarah  Muntahia  bit-Tamlik meliputi penyewa  ( musta’jir ),  pemberi  sewa  ( mu’ajir ), objek  sewa  ( ma’jur ),  harga  sewa  ( ujrah ),  man-
faat  sewa  ( manfa’ah )  dan  ijab  qabul  ( sighat ) (Wiyono, 2005 ).
Adapun  proses  perpindahan  kepemilikan objek  dalam  transaksi IMB secara  umum  dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Hibah  yakni  transaksi ijarah yang  diakhiri dengan  perpindahan  kepemilikan  barang secara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa.  Pilihan  ini  diambil  bila  kemam- puan  finansial  penyewa  untuk  membayar sewa  relatif  lebih  besar.  Sehingga  akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.
2) Janji  untuk  menjual  yakni  transaksi ijarah yang  diikuti  dengan  janji  menjual  barang objek  sewa  dari  pemilik  objek  sewa  kepada penyewa  dengan  harga  tertentu.  Pilihan  ini biasanya  diambil  bila  kemampuan  financial penyewa  untuk membayar  sewa relatif kecil. Karena  sewa  yang  dibayarkan  relatif  kecil, maka  akumulasi  nilai  sewa  yang  sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi  harga  beli  barang  tersebut  dan margin  laba  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Bila pihak  penyewa  ingin  memiliki  barang tersebut, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

## 5. Kesimpulan
Konsep maqasid  asy-syariah dalam  mewu- judkan  kemaslahatan  manusia  yang  berupa; agama,  jiwa,  akal,  dan  harta  (Al-kulliyah  al- khamsah), dimana inti dari konsep maqasid asy- syariah adalah  mencegah kerusakan  dan  menda- tangkan  kemanfaatan.  Jenis Operating  Lease atau  dalam  istilah  muamalah  “ Ijarah ”,  diboleh- kan  oleh  syara’,  transaksi  Leasing  merupakan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang  modal  (misal  mobil  atau  mesin  pabrik) yang  dibayar  selama  jangka  waktu  tertentu berdasarkan  pembayaran  secara  berkala.  Bentuk kegiatan  leasing  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu operating lease (yakni sewa beli tanpa hak opsi) dan financial  lease (sewa  beli  dengan  hak  opsi. Operating lease dalam istilah fiqih sama dengan
ijarah, sedangkan  praktik financial  lease yang sudah  disesuaikan  dengan  kriteria  syara’  dina- makan al-Ijarah  Muntahia  bit  Tamlik (IMBT) dan  hukumnya  halal.  Sedangkan  berdasarkan praktik  dan  realitanya  dalam  kehidupan  sehari- hari, financial  lease menunjukkan  keharaman transaksi,  dan  para  ulama  sepakat  ini  ada  ada dalam  praktik financial  lease (leasing  konven- sional).

## 6. Ucapan Terimakasih
Terimakasih  kami  haturkan  kepada  STIE AAS  Surakarta  atas  supportnya  hingga  selesai dan terbitnya tulisan ini.

## 7. Daftar Pustaka
Al  Jawi,  M  S.  (2012), Hukum  Leasing:  Media Umat edisi 77
Antonio,  M.S.  (2001), Bank  Syariah  dari  Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani
Cahyani,  D.  I.,  &  Sumadi,  S.  (2015).  Alternatif Sistem  Ekonomi  Islam  Untuk  Indonesia Yang  Lebih  Sejahtera. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (02).
Karim, A. (2003) Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. IIIT Indonesia, Jakarta
Kasmir  (2002), Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Kurnia, MR .(2007). Hukum  Seputar  Leasing , Media Ummat
Nasution,  M.  (2006).  Akuntansi  Guna  Usaha (Leasing) Menurut Pernyataan SAK No. 30.
Nur,  A.  W.  (2007).  Sistem  Pembiayaan  Leasing di  Perbankan  Syariah. La_Riba , 1 (2),  169- 186.
Ramli,  H.  (2005).  Briefcase  Books  Edukasi Profesional  Syariah  Teori  Dasar  Akuntansi Syariah. Jakarta ; Renaisan
Siamat,  D.  (1995), Manajemen  Lembaga Keuangan, Jakarta: Intermedia
Sukardi.  (2005) Metode  Penelitian  Pendidikan: Kompetensi  dan  Prakteknya ,  Jakarta:  Bumi Aksara
Sumadi,  S.  (2017).  Kasus  Pencucian  Uang Dalam  Tinjauan  Sistem  Ekonomi  Syari’ah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 3 (03),  186- 192.
Wiyono,  S.  (2005). Cara  Mudah  Memahami Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Berdasarkan