## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

## Oleh
Paula Suwaty *) , Hartoyo **)
*) Alumni program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
**) Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif warga  pemilik  lahan  di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan  Tanjung  Bintang  Kabupaten Lampung  Selatan  dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang. Hasil penelitian diperoleh: 1) Mekanisme pelepasan  hak atas tanah  yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan  hasil.  2)  Hambatan  dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  antara  lain, proses  pendataan  kepemilikan  tanah  warga,  ketidaktepatan  waktu  warga  dalam mengumpulkan  data  kepemilikan  tanah,  dan  bukti  kepemilikan  tanah  warga.  3)  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  sikap  proaktif  masyarakat  yaitu,  kebijakan  ganti  rugi  yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas  layanan  publik,  peran  kepala  desa,  dan  pemaksaan  atau  takut  pada  sanksi  yang berlaku.
Kata kunci: Sikap proaktif,  pelepasan hak atas tanah, jalan tol trans sumatera.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  Indonesia  semakin  tahun  semakin  meningkat.  Jumlah penduduk  Indonesia  pada  tahun  2010  sebanyak  237.641.326  jiwa.  Peningkatan  penduduk yang  ada  berdampak  pada  peningkatan  penggunaan  lahan  dan  kepemilikan  kendaraan pribadi  (BPS,  2010).  Arus  lalu  lintas  yang  kian  dipadati  oleh  kendaraan  bermotor  dapat menimbulkan  masalah.  Artinya  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk,  kebutuhan  akan infrastruktur jalan juga kian meningkat.
Menghadapi  kondisi  seperti  itu,  pemerintah  mulai  menunjukkan  perhatian  yang serius  terhadap  pembangunan  infrastruktur.  Salah  satu  perhatian  pemerintah  yang  sedang dijalankan  adalah  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Jalan  Tol  Trans  Sumatera melintas  di  Provinsi  Lampung,  khusunya  di  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Pesawaran  dan
Lampung  Tengah.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  menyatakan  bahwa  pembangunan  Jalan Tol Trans Sumatera ini menggunakan konsep High Grade Highway (HGH). Dalam konsep HGH  ini  akan  menghubungkan  delapan  Pusat  Kegiatan  Nasional,  enam  pelabuhan  udara, dan tujuh pelabuhan utama (Rri.co.id. 2015).
Proses  pembebasan  lahan  pada  proyek-proyek  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  biasanya  menimbulkan  konflik.  Seperti  hambatan  yang  terjadi  pada pembangunan  Jembatan  Suramadu.  Dalam  proses  pelepasan  hak  atas  tanah  dalam pembangunan  Jembatan  Suramadu  ini  menimbulkan  konflik  antara  masyarakat  Madura dengan  Pemerintah  Daerah  setempat.  Dalam  tulisannya,  Basri  (2013)  mengungkapkan beberapa pemicu timbulnya konlik pelepasan hak atas tanah ini diantaranya:
1) ganti rugi yang tidak memadai,
2) proses pelepasan hak atas tanah yang tidak demokratik dan cenderung manipulatif,
3) penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya, dan
4) penggunaan unsur kekerasan dalam proses pembebasan tanah serta ketidakpastian hidup masyarakat pasca penggusuran.
Tanah yang di butuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini tidaklah sedikit,  tanah  milik  pemerintahpun  tidak  cukup  sehingga  harus  membebaskan  lahan  milik masyarakat. Pada proses pembebasan lahan sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun pada pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di  Provinsi  Lampung,  khusunya  di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan  Tanjung  Bintang Kabupaten  Lampung  Selatan  tidak  timbul  konflik.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada beragam aspek terkait dengan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Diantaranya  mencakup  mekanisme  pelaksanaan  pelepasan  hak  atas  tanah,  hambatan  atau kendala  yang  dihadapi,  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sikap  proaktif  masyarakat Desa  Sabah  Balau  bersikap  proaktif  dalam  proses  pelaksanaan  pelepasan  hak  atas  tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus, bertujuan  untuk  mengembangkan  suatu  register  tentang  fakta  atau  peristiwa  secara  urut dimana  peristiwa  itu  terjadi,  menggambarkan  atau  mengarkteristikan,  memberikan pengetahuan  atau  mengajarkan  dan  untuk  membuktikan,  khususnya  untuk  menjelaskan secara  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sikap  proaktif  masyarakat dalam  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  (Ahmadi, 2014).  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan  Tanjung  Bintang Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  merupakan  tempat  dilaksanakannya ground  breaking untuk  Tol  Trans  Sumatera.  Informan  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  sebanyak  tujuh orang.  Adapun  teknik  analsis  data  yang  digunakan  yakni  dengan  menggunakan  model analisis  seperti  yang  telah  diberikan  oleh  Miles  dan  Huberman  mencakup  reduksi  data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014).

## PEMBAHASAN

## Mekanisme  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera
Pada  tahapan  perencanaan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Provinsi Lampung sebagai instansi yang membutuhkan tanah melakukan perencanaan pada bulan Januari-Februari 2015. Kementerian PUPR menentukan titik center line melalui titik koordinat,  setelah  itu  menentukkan  patok  kanan  dan  kanan  kiri.  Kementerian  PUPR  juga menentukan design pembangunan jalan tol, yaitu interchange. Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung ada sembilan interchange . Output yang dihasilkan adalah panjang Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung sepanjang 147km dengan lebar 120m, melewati 53 desa, 18 kecamatan dan tiga kabupaten. Dalam tahapan perencanaan tersebut, setidaknya terdapat empat fase persiapan, diantaranya:

## 1. Membentuk Tim Satgas
Tim  satgas  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  Sabah Balau, Kakanwil BPN Lampung Selatan, Kapolsek Tanjung Bintang, Komandan Rayon Militer  (Danramil)  Tanjung  Bintang,  Bintara  Pembina  Desa  (Babinmas)  di  Desa  Sabah Balau,  Bintara  Pembinaan  dan  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat  (Babinkamtibmas), Sekretaris  Camat  Tanjung  Bintang  dan  Sekretaris  Desa  Sabah  Balau.  Pada  tahap persiapan ini diketuai oleh Asisten II Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol
Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 April 2015  di  Balai  Desa  Sabah  Balau.  60%  warga  hadir  dari  total  115  warga  yang  terkena pembebasan lahan. Hal tersebut terjadi karena  tim satgas kesulitan  untuk  menghubungi para  pemilik  tanah  yang  berdomisili  diluar  Desa  Sabah  Balau.  Tim  satgas  persiapan pelepasan  hak  atas  tanah  telah  berusaha  untuk  menemukan  para  pemilik  tanah  dengan menghubungi  para  pengkavling  tanah,  namun  hal  tersebut  kurang  memberikan  dampak yang signifikan karena tanah tersebut sudah berpindah tangan lebih dari 2 kali.
Dalam  sosialisasi  ini  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  menyampaikan  kepada warga bahwa akan  segera dibangun sebuah fasilitas umum, memberitahu kepada warga mengenai tata cara atau prosedur mekanisme pelepasan hak atas tanah, dan  membagikan formulir pendaftaran kepemilikan tanah.
Kondisi  selama  berlangsungnya  sosialisasi  tersebut  kondusif.  Tidak  terlihat  penolakan dari  warga  Desa  Sabah  Balau  yang  terkena  pembebasan  lahan  mengenai  pembangunan Jalan  Tol  Trans  Sumatera.  Namun,  beberapa  warga  ada  yang  merasa  resah  mengenai besaran ganti rugi yang akan didapatkannya nanti.
3. Pendataan Awal Lokasi
Proses  pendataan  awal  lokasi  ini  dimulai  dari  tanggal  16  April  2015.  Pendataan  awal lokasi ini dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung dan BPN Kabupaten Lampung Selatan dan  didampingi  oleh  Kepala  Desa  Sabah  Balau  beserta  tim  satgas  persiapan  pelepasan hak  atas  tanah.  Obyek  yang  diukur  adalah  luas  lahan,  kepemilikan  tanam  tumbuh  dan bangunan  milik  warga.  Pada  pendataan  awal  lokasi  ini,  berhasil  mendata  sebanyak  91 warga yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Kepala Desa Sabah Balau  kesulitan  dalam  menemukan  para  pemilik  tanah  yang  berdomisili  diluar  Desa Sabah Balau.

## 4. Konsultasi Publik
Konsultasi publik dilaksanakan di Balai Desa Sabah Balau pada hari rabu tanggal 6 Mei 2015  pukul  13.00  WIB.  Pada  konsultasi  publik  ini  terdapat  75%  warga  yang  hadir. Undangan konsultasi publik ini telah diterima oleh warga sejak 7 hari sebelum konsultasi publik dilaksanakan.
Agenda dalam konsultasi publik ini merupakan forum tanya jawab antara warga dengan tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  mengenai  segala  sesuatu  tentang  pembebasan lahan.  Dimana  sebelum  melakukan  tanya  jawab,  ketua  tim  satgas  persiapan  pelepasan hak  atas  tanah  menyampaikan  beberapa  dasar  hukum  yang  dijadikan  acuan  dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah. Penyampaian mengenai dasar hukum pelepasan hak atas  tanah  dilakukan  agar  para  warga  memahami  bahwa  tim  pelepasan  hak  atas  tanah bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku
Selama  konsultasi  publik  berjalan,  beberapa  warga  Desa  Sabah  Balau  sangat  aktif bertanya kepada tim persiapan pelepasan hak atas tanah mengenai hal-hal yang menjadi keresahan  mereka  sejak  awal  sosialisasi  dilaksanakan.  Mk  mengajukan  pertanyaan kepada  tim persiapan  pelepasan  hak  atas tanah  tentang harga tanah per  meternya.  Pada dasarnya  hampir  seluruh  warga  yang  hadir  dalam  konsultasi  publik  ini  memiliki  rasa penasaran yang sama mengenai besaran ganti rugi yang akan diterima.
Tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  menjawab  seluruh  pertanyaan  dan  menerima masukan dari warga secara terbuka. Menjawab pertanyaan tentang harga tanah per meter seperti  yang  diajukan  oleh  Mk,  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah  mengatakan bahwa  besaran  ganti  rugi  secara  kasar  berada  pada  kisaran  Rp  180.000/m2  sampai dengan  Rp  350.000/m2.  Pada  saat  itu  tim  belum  bisa  memastikan  secara  langsung tentang  jumlah  besaran  yang  akan  diterima  oleh  warga  karena  ada  tim  khusus  yang bertugas memberi penilaian terhadap jumlah besaran ganti rugi.
Ketika  mendengar  penilaian  harga  tanah  tersebut,  keresahan  warga  yang  terkena pembebasan  lahan  sedikit  mengurang.  Pada  akhir  agenda  konsultasi  publik  ini  tim persiapan  pelepasan  hak atas  tanah  menanyakan  kepada  warga  pemilik tanah  mengenai pernerimaan  atau  penolakan  atas  lokasi  yang telah  ditetapkan  untuk dibangun  jalan  tol. Pada saat itu, seluruh warga  yang menghadiri konsultasi publik menyatakan setuju atas pembangunan jalan tol. Persetujuan dari warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan tersebut dinyatakan dalam penandatanganan mereka pada berita acara.
5. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi
Surat keputusan gubernur resmi dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2015. Surat keputusan tentang  penetapan  lokasi ini  sebagai  bukti  bahwa  Jalan  Tol Trans  Sumatera  di Provinsi Lampung sudah layak untuk dilaksanakan pembangunannya.
Setelah seluruh tahapan perencanaan dilalui,  maka fase lanjutan dari serangkaian mekanisme pelepasan hak atas tanah yakni tahap pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini terdiri dari enam aktivitas yang mencakup:

## 1. Membentuk Tim Satgas
Tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  ini  diketuai  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah (Kakanwil)  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  Lampung.  Anggota  terdiri  dari Kepala  Desa  Sabah  Balau,  Kapolsek  Tanjung  Bintang,  Komandan  Rayon  Militer (Danramil)  Tanjung  Bintang,  Bintara  Pembina  Desa  (Babinmas)  di  Desa  Sabah  Balau, Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Sekretaris Camat Tanjung Bintang dan Sekretaris Desa Sabah Balau.

## 2. Pengumpulan Data Kepemilikan Tanah
Data  kepemilikan  tanah  yang  harus  dikumpulkan  sebagai  arsip  untuk  penilaian  ganti kerugian, terdiri dari formulir pendaftaran kepemilikan tanah, foto copy surat tanah, foto copy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  foto  copy  Kartu  Keluarga  (KK).  Warga  diberi waktu 10 hari untuk mengumpulkan berkas-berkas tersebut oleh tim pelaksana pelepasan hak atas tanah. Namun pada pelaksanaanya warga mengumpulkan data kepemilikan lebih dari 10 hari, bahkan hingga bulan September 2015 masih ada warga yang datang ke Balai Desa Sabah Balau untuk mengumpulkan data kepemilikannya.
3. Validasi Data Kepemilikan
Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah melaksanakan tugasnya yaitu, mencocokkan data antara formulir yang telah diisi dan diserahkan oleh warga dengan pendataan awal lokasi yang  telah  dilakukan  oleh  tim  persiapan  pelepasan  hak  atas  tanah.  Ketika  data  yang dicocokan  tersebut  dikatakan  valid,  maka  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah menyerahkan  data-data  tersebut  kepada  Kakanwil  BPN  Provinsi  Lampung  untuk mengajukan permintaan penilaian ganti rugi kepada tim appraisal melalui Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Penilaian Ganti Kerugian Untuk Tanah Yang Akan Di Bebaskan
Tim  appraisal  atau  Konsultan  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP)  yang  bertugas  untuk  menilai ganti  kerugian.  Tim  appraisal  berada  dibawah  naungan  Kementerian  Keuangan  bersifat independent. Tim  appraisal  melakukan  penilaian  ganti  kerugian  untuk  tanah  yang  akan dibebaskan ini selama 2 minggu. Jadi penilaian ganti kerugian ini berdasarkan kecocokan data dari pendataan yang telah dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah dan data-data kepemilikan  warga  yang  dikumpulkan.    Kemudian  output  dari  penilaian  ganti  rugi  ini adalah  data  nominatif.  Data  nominatif  ini  berisikan  rincian  besaran  ganti  rugi  tiap-tiap warga yang terkena pembebasan lahan.

## 5. Musyawarah Penetapan dan Bentuk Ganti Rugi
Musyawarah tentang penetapan besaran dan bentuk ganti kerugian dilaksanakan di Balai Desa Sabah Balau pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015. Dari hasil penyampaian tim pelaksana pelepasan hak atas tanah terdapat perbedaan respon dari warga. Sebagian besar warga  setuju  atas  penilaian  yang  diberikan,  namun  ada  beberapa  warga  yang  kurang setuju.  Beberapa  warga  yang  kurang  setuju  atas  penilaian  tersebut  mengajukan pertanyaan kepada tim pelaksana pelepasan hak atas tanah karena warga tersebut merasa penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal tidak adil.
Seperti  yang  dirasakan  oleh  Mk,  tanah  milik  beliau  diberi  harga  Rp.  180.000/m 2 sedangkan tanah kavlingan dinilai sebesar Rp. 350.000/m 2 . Padahal lokasi tanahnya sama yaitu perkebunan. Selain itu, Al mengajukan keberatan atas jumlah tanam tumbuh yang tertera  pada  data  nominatif  miliknya.  Jumlah  tanam  tumbuh  yang  tertulis  pada  data nominatif  tidak  sesuai  dengan  jumlah  sesungguhnya  yang  beliau  miliki.  Di  lahan perkebunannya Al memiliki 87 pohon karet namun pada data nominatif hanya tertera 61 pohon  karet.  Al  secara  langsung  menanyakan  kepada  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas tanah mengenai ketidaksesuaian yang terjadi.
Seluruh warga yang terkena pembebasan lahan menyetujui bahwa bentuk ganti rugi dari adanya pembangunan mega proyek ini berupa uang. Ketika warga menginginkan bentuk ganti  ruginya  berupa  uang,  maka  mereka  diharuskan  membuka  rekening  di  bank  yang mempunyai connecting dengan  pemerintah.  Pada  saat  itu,  warga  yang  terkena pembebasan  lahan  kompak  memilih  Bank  Mandiri  sebagai  prantara  pembayaran  ganti rugi.
Warga yang telah setuju dengan jumlah ganti rugi yang tertera pada data nominatif dan bentuk  ganti  ruginya  berupa  uang  serta  akan  membuka  rekening  di  Bank  Mandiri langsung  diarahkan  untuk  menandatangani  berita  acara  sebagai  bentuk  kesepakatan bersama  oleh  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah.  Sedangkan  warga  yang  masih merasa  belum  puas  akan  meneruskan  musyawarah  untuk  mendapatkan  suatu kesepakatan.
Mk  bersama  tim  pelaksana  pelepasan  hak  atas  tanah  berbicara  secara  mendalam mengenai ketidakpuasan atas besaran ganti rugi. Kepala Desa Sabah Balau menyadarkan Mk bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Setelah dilakukan mediasi dan berpikir lebih jauh, pada akhirnya Mk pun menyetujui  besaran  yang  telah  ditetapkan.  Mk  telah  menyadari  bahwa  pembangunan jalan  tol  ini  untuk  pembangunan  fasilitas  umum  dan  sebagai  warga  negara  Indonesia yang baik, beliau harus mendukung dan berkontribusi untuk kemajuan negaranya.
6. Pemberian Ganti Kerugian Kepada Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Lahan Pemberian  ganti  rugi  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  6  November  2015  di  Balai  Desa Sabah Balau. Pada tahap ini terjadi proses jual beli, ketika uang ganti rugi sudah masuk kedalam rekening masing-masing warga, maka mereka pun harus menyerahkan bukti alas kepemilikan yang asli kepada tim pelepasan hak atas tanah. Tim pelaksana pelepasan hak atas tanah memberikan jangka waktu satu minggu dari tanggal 6 November 2015 kepada warga untuk tetap berada atau menguasai tanahnya.
Bw  menyatakan  bahwa  hingga  proses  pembayaran  ganti  rugi  ini  dilaksanakan  di  Desa Sabah Balau, masih terdapat 8 bidang tanah yang belum diketahui siapa pemiliknya. Hal tersebut  terjadi  karena  kepemilikan  tanah  sudah  berganti  tangan  lebih  dari  2  orang sehingga  sulit  untuk  menemukan  siapa  pemiliknya.  Namun,  Kepala  Desa  Sabah  Balau beserta  aparatnya  telah  menyampaikan  amanat  kepada  para  pekerja  yang  membangun jalan tol, jika ada warga pemilik tanah yang datang maka arahkan untuk datang ke Balai Desa Sabah Balau.
Pada  tahapan  penyerahan  hasil,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  yang  telah  menerima  alas  kepemilikan  tanah  masing-masing  warga  wajib mendaftarkan  tanah  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  bisa  langsung  memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Setelah  melewati  berbagai  tahapan  dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau dapat disimpulkan beberapa  hambatan  yang  ditemu  dalam  proses  tersebut  antara  lain:  proses  pendataan kepemilikan tanah warga, mayoritas warga yang terkena pembebasan lahan bukan warga Desa Sabah Balau sehingga sulit untuk berkoordinasi, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan, dan bukti kepemilikan tanah warga.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Sikap  Proaktif  Masyarakat  Dalam  Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

## 1. Kebijakan Ganti Rugi yang Menguntungkan
Kebijakan  ganti  rugi  yang  berlaku  sekarang  lebih  memihak  pada  rakyat  kecil,  hal  itu dibuktikan  dengan  besaran  ganti  rugi  yang  telah  diterima  oleh  warga  yang  terkena pembebasan lahan. Tanah  yang terkena pembebasan  lahan  di Desa Sabah  Balau diberi harga  Rp.  180.000/m2  dan  Rp.  350.000/m2.  Dimana  tanah  yang  memiliki  luas  tidak begitu luas diberi harga Rp. 350.000/m2 sedangkan luas tanah yang sangat besar diberi
harga  Rp.  180.000/m2.  Tanah  yang  tidak  begitu  luas  tersebut  seperti  sawah  dan  tanah kavlingan,  sedangkan  lahan  perkebunan  yang  sangat  luas  dan  sifatnya  sebagai  lahan investasi.  Disamping  itu  juga  penilain  ganti  rugi  tidak  hanya  sebatas  tanah,  bangunan dan  tanam  tumbuh  saja.  Kerugian  ekonomis  lainnya  yang  dialami  oleh  warga  selama mekanisme pelepasan hak atas tanah juga digantikan.
Sr  sangat  setuju  dengan  kebijakan  yang  berlaku  sekarang  ini,  beliau  yang  berlatar belakang  sebagai  seorang  buruh  merasa  tidak  dirugikan  dengan  adanya  pembangunan Jalan  Tol  Trans  Sumatera  ini.  Sr  merasa  sangat  cukup  dengan  uang  ganti  rugi  yang didapatkannya.  Dengan  uang  tersebut  Sr  dapat  membeli  rumah  yang  baru,  walaupun untuk sementara ini beliau tinggal bersama anaknya yang juga berdomisili di Desa Sabah Balau.
2. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera)
Dalam  pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  di  Provinsi  Lampung  mendapatkan dukungan posotif dari masyarakat, khususnya warga yang terkena pembebasan lahan di Desa  Sabah  Balau.  Letak  Desa  Sabah  Balau  yang  tidak  terlalu  plosok  mengakibatkan warga mudah menerima suatu perubahan dari kehidupannya. Pada dasarnya warga yang terkena  pembebasan  lahan  di    Desa  Sabah  Balau  juga  telah  menginginkan  perubahan dalam hidupnya.
Warga  telah  mengetahui  keuntungan-keuntungan  yang  akan  dirasakan  dengan  adanya pembangunan  jalan  tol.  Warga  paham  bahwa  nantinya  mereka  dapat  merasakan  akses yang mudah dan waktu yang lebih efisien jika ingin berpergian keluar kota, berkunjung ke provinsi lain, bahkan ke lain pulau. Selain itu, dengan adanya pembangunan jalan tol ini  beberapa  warga  juga  telah  memiliki  cita-cita  untuk  membuka  usaha,  terlebih gate masuk dan keluar jalan tol kota madya ada di Desa Sabah Balau.
3. Kualitas Layanan Publik
a. Transparasi Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Tim pelepasan hak atas tanah sejak awal telah memberitahu dan menjelaskan kepada warga  yang  tanahnya  terkena  pembebasan  lahan  untuk  pembangunan  jalan  tol tentang prosedur mekanisme pemberian ganti rugi. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebelum warga yang terkena pembebasan lahan mendapatkan haknya telah dijelaskan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah  secara  transparan  dan  tidak  ada  yang ditutup-tutupi.
b. Komunikasi Dua Arah Yang Dilakukan Oleh Tim Pelepasan Hak Atas Tanah Kualitas  publik  yang  baik  juga  ditandai  dengan  adanya  komunikasi  dua  arah  yang dilakukan  oleh  tim  pelepasan  hak  atas  tanah.  Pada  setiap  pertemuan  seperti soasialisasi, konsultasi publik, dan musyawarah bentuk ganti rugi, tim pelepasan hak atas  tanah  memberi  kesempatan  warga  untuk  mengeluarkan  aspirasi  atau  keluhan- keluhan mengenai mekanisme pelepasan hak atas tanah.
4. Peran Kepala Desa
Kepala  Desa  Sabah  Balau  aktif  dalam  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah.  Beliau sendiri  telah  memiliki  keterbukaan  akan  perubahan  yang  terjadi  dan  sepenuhnya mendukung terjadinya suatu perubahan tersebut. Dengan pemahaman yang dimiliki dan gaya  kepemimpinannya  yang  dapat  mengayomi  warganya,  Kepala  Desa  Sabah  Balau mampu mempengaruhi sikap warganya.
Mk  yang  pada  awalnya  merasa  ganti  rugi  yang  didapatkannya  tidak  sesuai  selalu dinasihati oleh kepala desa. Kepala desa berdiskusi dengan Mk untuk menemukan solusi atas permasalahan  yang ada. Dalam diskusi tersebut kepala desa  memberikan  masukan dan pengertian agar Mk dapat menerima hasil keputusan yang telah dibuat. Hingga pada akhirnya Mk menerima besaran ganti rugi dan merelakan tanahnya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
5. Pemaksaan Atau Takut Pada Sanksi yang Berlaku
Pada  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk  pembangunan  Jalan  Tol  Trans Sumatera  di  Desa  Sabah  Balau  ini  juga  ditemukan  adanya  ketaatan  warga  yang didasarkan  oleh  takut  akan  sanksi.  Kejadian  tersebut  ditemukan  di  Desa  Sabah  Balau, Mk  yang  semula  kurang  setuju  dengan  putusan  tim  appraisal  mengenai  besaran  ganti rugi  yang  diterimanya.  Jika  Mk  tetap  pada  keberatannya  maka  beliau  harus  ke pengadilan negeri Kabupaten Lampung Selatan untuk menggugat keputusan tim apraisal tersebut.  Namun  setelah  Mk  berpikir  ulang  mengenai  langkah  yang  diambil  jika  harus berurusan  dengan  pengadilan  negeri  maka  proses  pemberian  uang  ganti  rugi  akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  dari  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan, sebagai berikut: (1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan  Tol  Trans  Sumatera,  khususnya  di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan  Tanjung  Bintang Kabupaten  Lampung  Selatan  telah  berjalan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 dan  sesuai  dengan  tahapannya,  yaitu  tahap  perencanaan,  persiapan,    pelaksanaan  dan penyerahan  hasil  menjunjung asas  kemanusiaan,  keadilan,  keterbukaan,  keikutsertaan,  dan kesejahteraan.  (2)  Secara  keseluruhan  mekanisme  pelepasan  hak  atas  tanah  untuk pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera,  khususnya  di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan Tanjung  Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan warga  yang  terkena  pembebasan  tanah,  namun  tetap  ada  hambatan  yang  muncul  dalam pelaksanaannya,  seperti: proses  pendataan  kepemilikan tanah  warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dsb., (3) Dalam proses pelepasan hak atas tanah pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak ditemukan konflik, khususnya di  Desa  Sabah  Balau  Kecamatan  Tanjung  Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Merujuk pada  kasus  di  atas,  terlihat  bahwa  telah  terjadi  kerja  sama  dan  komitmen  antara  instansi pemohon  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Provinsi  Lampung), masyarakat yang memiliki tanah, pemerintah daerah dan lembaga pertanahan baik provinsi maupun kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi penelitian kualitiatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Basri,  A.  S.  H.  (2013).  Analisis  konflik  pembebasan  tanah  dan  resolusinya  di  balik  mega proyek Jembatan Suramadu. Walfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial .
Rri.co.id.  (2015). Pemerintah  segera  membangun  jalan  tol  lintas  Sumatera . http://www.rri.co.id/post/editorial/223/editorial/pemerintah_segera_membangun_jala n_tol_lintas_sumatera.html
Statistik,  B.  P.  (2010). Hasil  sensus  penduduk  2010:  data  agregat  per  provinsi .  Jakarta Badan Pusat Statistik, 6-7.
Sugiyono. 2014. Memahami penelitian kualitatif . Bandung: Alfabeta.