## URGENSI INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)
DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

## Ludiro  Madu
Universitas  Pembangunan  Nasional  ”Veteran”  Yogyakarta; email:  ludiro@gmail.com

## Abstract
This  article  examines  the  recent  trend  of  increasing  confidence  in  President  Joko Widodo's  administration  to  conduct  multilateral  diplomacy  in  order  to  complement bilateral  diplomacy.  Assuming  that  Indonesia  as  the  chair  of  IORA  2015-2017  has strategic opportunities in designing, organizing and implementing IORA's  pillars,  goals, future  direction.  By  using  qualitative  method,  this  article  argues  that  some  of  the achievements  of  IORA  in  which  Indonesian  diplomacy  has  contributed  during  its leadership  to  face  future  challenges.  Indonesia's  maritime  diplomacy  during  its leadership  at IORA  has significantly defined the fundamental contributions in directing the existence of IORA to anticipate future challenges .
Keywords: Indian Ocean Rim Association (IORA),  Indonesia, maritime diplomacy

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  kecenderungan  terakhir  dari  meningkatnya  kepercayaan  diri pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  untuk  melakukan  diplomasi  multilateral  dalam rangka  melengkapi  diplomasi  bilateral.  Dengan  asumsi  bahwa  Indonesia  sebagai  ketua IORA 2015-2017 memiliki  peluang  strategis  dalam  merancang,  mengorganisasikan,  dan mengimplementasikan  pilar,  tujuan,  arah  masa  depan  IORA.  Dengan  menggunaka n metode  kualitatif,  artikel  ini  menunjukkan  beberapa pencapaian  IORA di mana  diplomas i Indonesia  telah  berkontribusi  selama  kepemimpinannya  untuk  menghadapi  tantangan  di masa  depan.  Diplomasi  maritim  Indonesia  selama  kepemimpinannya  di  IORA  telah secara  signifikan  menentukan  berbagai  kontribusi  mendasar  dalam  mengarahka n keberadaan  IORA untuk  mengantisipasi  tantangan  di masa  depan.
Kata Kunci : diplomasi maritim, Indian Ocean Rim Association ( IORA ), Indonesia

## Pendahuluan
Indian  Ocean  Rim  Association (IORA)  atau  Asosiasi  Kerja  Sama  Lingkar  Samudra Hindia  menjadi  salah  satu  bentuk  nyata  dari  pelaksanaan  diplomasi  maritim  Indonesia. Bagi  diplomasi  Indonesia,  kawasan  ini  memperoleh  momentum  strategisnya  ketika Indonesia  menjadi  Ketua IORA  2015-2017. IORA  bukan  sekedar forum  ekonomi  untuk menarik  investasi  bagi  pembangunan  infrastuktur  Indonesia,  namun  menjadi  semacam arena  untuk  menunjukkan  peningkatan  kekuatan  maritim  Indonesia  (Dinarto,  2017). Sebagai  salah  satu  kekuatan  regional,  Indonesia  tidak  ingin  Samudra  Hindia  menjadi wilayah  yang  tidak  terkontrol.  Berbeda  dengan  Laut  Cina  Selatan  (LCS),  kawasan Samudra  Hindia  relatif  jauh  lebih  aman.  Hampir  tidak  ada konflik  dan  ketegangan  yang muncul  di Samudra  Hindia.
Situasi  ini  telah  mendorong  Indonesia  berkomitmen  dalam  berbagai  upaya  tata kelola  agar  berkembang  menjadi  sebuah  kawasan  alternatif  bagi  pertumbuhan  ekonomi baru.  Sikap  Indonesia  terhadap  IORA  ini  dipandang  sebagai  upaya  mencari  forum alternatif  baru  setelah  Indonesia  secara  perlahan  dianggap  mengurangi  komitme nnya dalam Association  of South East Asia  Nations (ASEAN).  Pemerintah  Australia  bahkan tidak  menyangka  ketika  melihat  kegigihan  dan  komitmen  Indonesia  menjadi  ketua  dan pemimpin  IORA periode 2015-2017. Komitmen  Indonesia  terhadap IORA ini  berbanding terbalik  dengan  perubahan  orientasi  politik  luar  negeri  Indonesia  yang  lebih  berorientasi domestik  sejak  awal  pemerintahan  Joko  Widodo.  Oleh  karena  itu,  minat  Indonesia ‘membangun’  IORA ini  menimbulkan  banyak  pertanyaan.
Tulisan  ini  hendak  mengkaji  sejauh  mana  Indonesia  mampu  menggunakan  forum IORA dalam  diplomasi  maritimnya.  Pertanyaan  ini  sebenarnya  muncul  dari keberhasila n politik  luar  negeri  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  khususnya  berkaitan dengan  membangun  citra  Indonesia  sebagai  negara  demokratis  dengan  populasi masyarakat  mayoritas  beragama  Islam.  Sejak  2008,  pemerintahan Yudhoyono menyelenggarakan Bali  Democracy  Forum (BDF)  sebagai  komitmen  nyata  Indonesia memperkenalkan  demokrasi  dan  berbagi  pengalaman  dalam  menjalankan  demokrasi. Berdasarkan  latar  belakang  ini,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkritisi  diplomasi  maritim pemerintahan  Joko  Widodo  melalui  IORA.  Forum  ini  tentu  saja  bukan  bentukan Indonesia,  namun  upaya  pemerintahan  Widodo  menempatkan  IORA  dalam  diplomas i maritim  Indonesia  menjadi  menarik  untuk  dikaji.

## Multilateralisme  Diplomasi  Indonesia  Era  Presiden Joko Widodo
Sejak 2014, pemerintah  mendorong  visi  nasional,  yaitu  Indonesia  sebagai  poros maritim dunia  (PMD).  Widodo  bahkan  merupakan  presiden  pertama  pasca  demokratisasi  1998 yang  secara  terbuka  menyampaikan  doktrin  keamanan  maritim  dan  menempatka nnya dalam  wacana perdebatan  domestik  (Shekhar,  2015). Visi  maritim  pemerintahan  Widodo diwujudkan  melalui diplomasi  maritim sebagai  media  untuk  memperjuangka n kepentingan  nasional  dan  isu  strategis  di  bidang  maritim,  khususnya  menjalin  hubunga n baik  antarnegara.  Diplomasi  maritim  telah  menjadi  bagian  penting  dari  doktrin  maritim pemerintahan  Widodo.  Diplomasi  maritim  sendiri  adalah  negosiasi  atau  perundinga n yang  dilakukan  oleh  dua negara  atau  lebih  mengenai  batas laut,  kerjasama  maritim  serta pertahanan.  Salah  satu  contohnya,  pada  21 Desember  2016 Indonesia  menandatanga ni kerjasama  bilateral  strategis  dengan  Jepang  dalam  bentuk Indonesia-Japan  Maritime Forum (IJMF) dalam  keamanan,  ekonomi,  infrastruktur,  dan pendidikan  maritim.
Melalui  IORA,  diplomasi  maritim  yang  modern  dan  inovatif  memerluka n kemampuan  mengakomodasi  cakupan  isu  yang  lebih  luas  dan  aktor yang  lebih  beragam untuk  membangun  strategi  yang  kreatif  dalam  menghadapi  kompleksitas  hubunga n antarnegara  (LIPI, 2017). Indonesia  harus  memperkuat  basis kekuatan  hubungan  regional melalui  hubungan  bilateral.  Indonesia  sebenarnya  telah  melakukan  upaya  diplomasi  pada setiap  permasalahan  maritim,  namun  dinamika  yang  dihadapi  semakin  kompleks.  Negara tidak  bisa  melakukan  proses  diplomasi  sendiri  tetapi  diperlukan  proses  komunikas i dengan  aktor terkait  seperti  masyarakat.  Walaupun  demikian,  hanya  dua  dari  enam  pilar IORA  berhubungan  langsung  dengan  isu  maritim,  Indonesia  dapat  mendorong  lebih banyak  kerja  sama  maritim,  baik  antarnegara,  negara  dan  masyarakat,  serta  masyarakat dan masyarakat.
Pada  forum  IORA,  Indonesia  mendorong  sejumlah  terobosan  penting  guna memperkuat  kemitraan  di kawasan  untuk  memelihara  perdamaian  dan stabilitas  kawasan, sebagai  prasyarat  utama  bagi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan menuju  kawasan  Samudra  Hindia  sebagai  pusat  pertumbuhan  yang  baru.  Dibandingka n dengan  Samudra  Hindia,  LCS lebih  bersifat  konfliktual.  Sengketa  teritorial,  sikap Beijing yang  asertif  termasuk  penolakannya  terhadap  putusan  arbitrase  atas  gugatan  Filip ina, kehadiran  militer  Amerika  Serikat  melalui  patroli  laut  dan  udara yang  ingin  memastika n
kebebasan navigasi,  serta konflik  di Semenanjung  Korea dan Laut  Cina  Timur,  membuat ketegangan  tidak  pernah  reda.  Dengan  sejumlah  negara  anggotanya  terlibat  dalam sengketa  di  Laut  Cina  Selatan,  ASEAN  masih  harus  berjuang  keras  untuk memastikan Code of Conduct diterima.
Selain  itu,  sebagai  kawasan  strategis  yang  menjadi  salah  satu  jalur  utama perdagangan  dunia,  Samudra  Hindia  sangat  berpotensi  mengingat  anggota  IORA meliput i dua puluh  negara.  Kekayaan  laut  dan tambang  yang  ada di dalamnya  juga  menjadi  modal pengembangan  ekonomi  masa  depan.  Potensi  lain  yang  dimiliki  masing- masing  anggota IORA,  seperti  minyak,  mangan,  perkebunan,  dan  inovasi  teknologi.  Dalam  konteks  itu, kepentingan  Indonesia  sangat  berkaitan  dengan  isu-isu  stabilitas,  perdamaian,  dan keamanan  kawasan  menjadi  kata kunci  dalam  diplomasi  di IORA. Ketiga  hal  itulah  yang menjadi  jaminan  kerja  sama  ekonomi  perlu  dikembangkan  secara  lebih  optimal  dan mendatangkan  kesejahteraan  bersama.  Kecenderungan  keamanan  dan  potensi  ekonomi itu  telah  memperlihatkan  urgensi  maritim  dari  IORA  bagi  negara-negara  di  sepanjang Samudra  Hindia,  khususnya  Indonesia.
Dalam  konteks ini,  diplomasi  maritim  merupakan  pelaksanaan  dari  kebijakan  yang menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  global  ( global  maritime fulcrum ).  Hal  ini dapat  ditelusuri  hingga  kampanye  calon  presiden  pada  Juli  2014.  Berdasarkan  janji kampanyenya,  Joko Widodo–Jusuf  Kalla  lebih  menampilkan  politik  luar  negeri  yang low profile dengan  cara mengurangi  kecenderungan  “terlalu  banyak  tampil  di luar  negeri”  dan lebih  fokus  pada urusan  dalam  negeri  atau  ditujukan  semata-mata  untuk  membenahi  dan memperkuat  “di  dalam”.  Pada  masa  kepemimpinan  Indonesia,  IORA  memiliki  visi jangka  panjang  (Santikajaya,  2014).  Pertama,  memelihara  momentum  politik  guna menjadikan  IORA  asosiasi  yang  kuat,  efektif,  dan  efisien.  Kedua,  penguatan  arsitektur kawasan  yang  memastikan  dan  menjaga  keamanan  serta perdamaian  di  Samudra  Hindia. Ketiga,  peningkatan  kerja sama  kolektif  yang  saling  menguntungkan  untuk  kesejahteraan bersama.  Keempat,  peningkatan  kepastian  untuk  berkolaborasi  dalam  konteks  IORA (Kompas,  2017).
Dalam  konteks  diplomasi  maritim,  IORA  menjadi  semacam  forum  baru  bagi Indonesia  untuk  mewujudkan  visi  dan  doktrin  maritimnya.  Forum  IORA  merupakan momentum  bersejarah  yang  menjadikan  IORA  sebagai  bagian  dari  diplomasi  maritim Indonesia.  Forum  ini  menjadi  ujian  bagi  diplomasi  Indonesia  untuk  mewujudkan  poros
maritim  global  di  sepanjang  Samudra  Hindia  (Djumala,  2015),  sebagaimana  Indonesia telah  memanfaatkan  forum-forum  lain  bagi  diplomasi  maritimnya  sejak 2014 sebagimana terpapar dalam  Gambar  1.
Gambar  1 – IORA di antara  kerjasama  multilateral  lainnya.
Sumber:  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (2015)
Dalam  posisinya  sebagai  ketua  IORA,  Indonesia  mendorong  tiga  agenda  krusial dalam  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  IORA  di  Jakarta  2016.  Pertama,  IORA  akan menghasilkan  perjanjian  hukum  dan norma  dalam  bentuk IORA  Concord . Kedua, IORA Concord memiliki  enam  wilayah  kerja  sama  penting  dan  aksi  rencananya,  yaitu keamanan  maritim,  kerja  sama  perdagangan  dan  investasi,  perikanan,  penanganan bencana  alam,  pendidikan,  dan pariwisata  di  Samudra  Hindia.  Ketiga,  deklarasi  negara - negara  IORA  melawan  kekerasan  ekstremisme  dan  terorisme.  Komitmen  pemerinta ha n Widodo  terhadap  IORA ini  dapat dikatakan  sebagai  jawaban  atas kritik  berbagai  negara mengenai  kecenderungan  Indonesia  mengabaikan  diplomasinya  di  kawasan  ini (Nugroho,  2014).
Dalam  konteks  politik  luar  negeri  Indonesia,  ketiga  agenda  KTT  IORA  itu sebenarnya  mencerminkan  prioritas  diplomasi  maritim  yang  lebih  didasarkan  pada pertimbangan  pragmatis  (Shekhar,  2015).  Pragmatisme  diplomasi  maritim  Indonesia dalam  IORA  dapat  ditelusuri  pada  pandangan  peneliti  senior Centre for  Strategic and International Studies (CSIS),  Rizal  Sukma  (2009),  yang  menjadi  tim  pemenangan  Joko Widodo–Jusuf  Kalla  dalam  bidang  hubungan  internasional.  Bagi  Sukma,  Indonesia  tidak perlu  menempatkan  ASEAN  sebagai  satu-satunya  pilar,  namun  sebagai  salah  satu  dari pilar  hubungan  internasional  (Sukma,  2009).  Dalam  konteks  ini,  politik  luar  negeri
Indonesia  lebih  menekankan  pada  diplomasi  bilateral  dan  berupaya  meningkatka n kerjasama  di  forum-forum  multilateral  lain  di  luar  ASEAN.  Indonesia  menjauh  dari ASEAN dan kurang  mengambil  inisiatif  kepemimpinan  dalam  berbagai  forum  diplomas i regional  ASEAN  selama  tiga  tahun  pemerintahan  Widodo  ini.  Walaupun  tetap merupakan  negara  utama  di  ASEAN,  Indonesia  menunjukkan  sikap  pasifnya  dalam upaya  menjembatani  berbagai  kepentingan  yang  berseberangan,  misalnya,  dalam  konflik klaim  di  LCS.
Desker (2010) bahkan  menegaskan  bahwa perilaku  politik  luar  negeri  Indonesia  di era  pemerintahan  Widodo  cenderung  bersifat  tegas  dan  otonom.  Ketegasan  dan kemandirian  sikap  Indonesia  ini  seringkali  dimaknai  sebagai  sikap  nasionalistik  dan berorientasi  domestik  dalam  politik  luar  negeri  pemerintahan  Widodo  (Madu,  2017) . Kebijakan  itu  tampak  jelas  pada beberapa kasus  seperti  pembakaran  dan penenggela ma n kapal nelayan  ilegal  dan pemberian  hukuman  mati  kepada pengedar  narkotika.  Indonesia tidak  mempedulikan  berbagai  upaya  lobi  dari  negara-negara  yang  warga  negaranya dihukum  mati.  Peringatan  diplomatik  dalam  bentuk red-notice dan  penarikan  duta  besar tidak  dihiraukan  oleh  pemerintah  Indonesia  demi  mempertahankan  kedaulatan  maritim dan perlindungan  kepada warga  negara  Indonesia.
Sikap  tegas  ini  menyebabkan  berbagai  negara  bersikap  hati-hati  kepada Indonesia di  bawah  pemerintahan  Presiden  Widodo.  Independensi  Indonesia  dalam  diplomas i maritim  juga ditunjukkan  dalam  sikap tegasnya  melindungi  kedaulatan  Indonesia  di Pulau Natuna.  Kontroversi  mengenai  kepemilikan  Indonesia  atas  Pulau  Natuna  dan  klaim pemerintah  Cina  atas wilayah  maritim  di nine-dash line ditanggapi  pemerintah  Indonesia melalui  sikap sebagai  pihak non-claimant state yang  netral  dalam  konflik  LCS. Ketegasan sikap pemerintah  Indonesia  tampak dalam  pemberian  nama  baru di wilayah  perairan  Zona Ekonomi  Eklklusif  (ZEE)  di  sebelah  Utara Pulau  Natuna,  yaitu  Laut  Natuna  Utara.
Berbagai  kebijakan  ini  menunjukkan  perubahan  mendasar  dalam  sikap  Indonesia menjalankan  diplomasi  maritimnya.  Hingga  tiga  tahun  pemerintahan  Widodo,  Indonesia dapat  dikatakan  telah  melakukan  normalisasi  hubungan  bersahabat  dengan  beberapa negara  yang  menolak  keras kebijakan  pemerintahan  Widodo  dalam  kedaulatan  maritim dan  kebijakan  lainnya.  Beberapa  duta  besar  yang  ditarik  pulang  ke  negaranya  telah kembali  menempati  pos  mereka  di  Jakarta.  Perubahan  kebijakan  Indonesia  dari pemerintahan  Yudhoyono  ke pemerintahan  Widodo  setidaknya  telah  menyadarkan  cara
pemerintah  Indonesia  sekarang  menjalankan  diplomasinya.  Ketegasan,  independensi,  dan kepercayaan  diri  dalam  melindungi  dan  mempertahankan  wilayah  Negara  Kepulauan Republik  Indonesia  (NKRI)  menjadi  dasar  pemerintahan  Widodo  menegaskan kedaulatannya,  termasuk  di  bidang  maritim  (Madu,  2017).
Hingga  akhir  2017,  pemerintahan  Widodo  semakin  percaya  diri  dalam  diplomas i multilateral.  Contohnya,  dukungan  terhadap  isu  kemanusiaan  bagi  etnis  Rohingya  dan Palestina  merdeka  menjadi  bukti  bagi  diplomasi  multilateral  Indonesia.  Selain  itu, keinginan  Indonesia  menjadi  anggota  tidak  tetap Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (DK PBB),  Ketua  Forum   IORA 2015-2017, dan tuan  rumah  sidang  Interpol  se- dunia  2016,  telah  menandai  komitmen  Indonesia  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam berbagai  isu  global.  Setiap awal  Desember,  Indonesia  juga  menggelar  pertemuan  tahunan multilateral Bali  Democracy  Forum di  Nusa  Dua,  kecuali  2017  diadakan  di  Banten. Berbagai  pertemuan  tingkat  tinggi  lain  juga  menjadi  perhatian  strategis  bagi  kepentinga n Indonesia,  seperti  sidang  tahunan  Majelis  Umum  PBB,  G20,  APEC,  dan  forum-for um ASEAN.
Partisipasi  global  itu  seakan  menjadi  ‘jawaban’  atas  kritikan  terhadap  politik  luar negeri  pemerintahan  Widodo.  Sejak  awal  pemerintahannya,  diplomasi Widodo cenderung  lebih  mementingkan  hubungan  bilateral  ketimbang  pertemuan-perte mua n multilateral.  Hubungan  bilateral  dianggap  lebih  langsung  memberi  hasil  lebih  konkrit  dan dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  memberi  manfaat  lebih  langsung  kepada  rakyat Indonesia.  Forum  multilateral  cenderung  dipandang  sebagai  diplomasi  basa-basi  yang berdasarkan  pada  komitmen  mengenai  nilai  atau  tatanan  global  tertentu.  Hasil  atau manfaat  dari  forum  multilateral  kurang  nyata,  tidak  langsung  memberi  manfaat,  dan pelaksanaan  kesepakatan  multilateral  lebih  tergantung  pada  komitmen  negara-negara anggota  saja.  Forum  multilateral  juga  dianggap  kurang  memberi  hasil  konkrit  bagi ekonomi  domestik  sehingga  tidak  berdampak  positif  bagi  diplomasi  rakyat  ala  Widodo. Praktik-praktik  diplomasi  multilateral  itu  menunjukkan  bahwa  anggapan  itu  tidak  benar. Partisipasi  Indonesia  pada  berbagai  forum  multilateral  menegaskan  bahwa  praktik diplomasi  Indonesia,  khususnya  pemerintahan  Widodo,  ternyata  tidak  bisa  digambarkan hitam-putih  seperti  itu.  Pemerintahan  Widodo  tidak  sepenuhnya  mengabaikan  diplomas i multilateral  atau global  atau  lebih  mengutamakan  diplomasi  bilateral.
Melalui  berbagai  forum-forum  multilateral  tersebut,  termasuk  IORA,  Presiden Widodo  seakan  hendak  menjelaskan  bahwa  tiga  tahun  pemerintahannya  telah memberikan  waktu  yang  cukup  untuk  memberi  landasan  kuat  di  tingkat  domestik  bagi aktivisme  global  diplomasi  Indonesia.  Sudah  saatnya  bagi  diplomasi  Indonesia  di  2018 untuk  semakin  percaya  diri  dalam  memperjuangkan  kepentingan  nasional  dan  global  di berbagai  forum  multilateral.  Orientasi  diplomasi  maritim  ke  Samudra  Hindia  melalui IORA  ini  memang  sejalan  dengan  diplomasi  maritim  Indonesia  di  masa  pemerinta ha n Presiden  Joko  Widodo  atau  Widodo.  Di  tengah  kritik  tentang  belum  adanya blueprint tentang  poros maritim  dari  pemerintahan  Widodo (Kuwado,  2017), komitmen  Indonesia menjadi  ketua  IORA pada 2015-2017 justru  menunjukkan  perkembangan  menarik  dalam pelaksanaan  diplomasi  maritim  Indonesia.

## Indonesia  sebagai Ketua IORA
Posisi  Indonesia  sebagai  ketua  dan  pemimpin  IORA  periode  2015-2017  ini  sangat menarik  untuk  dikaji.  Pertama,  IORA  dapat  dianggap  sebagai  pelaksanaan  dari  doktrin politik  luar  negeri  Indonesia  yang  ingin  menjadi  poros maritim  dunia.  Sejak Joko Widodo menjadi  Presiden  pada  Oktober  2014,  Indonesia  ingin  menunjukkan  komitmen  kuat dengan  menjadikan  laut  sebagai  masa  depan  negara  ini.  Kedua,  posisi  tersebut  menja di upaya serius  Indonesia  untuk  menepis  kritik  atas kecenderungannya  lebih  memperhat ika n wilayah  Utara.  Padahal  realitas  geografis  menunjukkan  bahwa Indonesia  berada di posisi silang  di  antara  Samudra  Pasifik  dan  Samudra  Hindia.  Bahkan,  Indonesia  cenderung mengabaikan  realitas  geografis  bahwa  Pulau  Jawa  berada  di  wilayah  terluar  bagian Selatan  yang  berbatasan  langsung  dengan  Australia.
Melalui  IORA,  Indonesia  diharapkan  dapat  menyeimbangkan  peran  dan kepentingan  diplomasinya,  baik di wilayah  Samudra  Pasifik  maupun  Samudra  Hindia.  Di forum  KTT  Asia  Timur  di  Nay Phi  Daw,  Myanmar,  November  2014, Presiden  Widodo telah  menegaskan  "sebagai  Poros Maritim  Dunia,  Indonesia  tentu  berkepentingan  untuk ikut  menentukan  masa  depan  kawasan  Pasifik  dan  Samudra  Hindia  ( Pacific  and Indian Ocean Region /  PACINDO). Widodo juga  menegaskan “ Kami  ingin  Samudra  Hindia  dan Samudra  Pasifik  tetap  damai  dan  aman  bagi  perdagangan  dunia,  bukan  dijadikan  ajang perebutan  sumber  daya  alam,  pertikaian  wilayah,  dan  supremasi  maritim"  (Supriyanto, 2016).
IORA  mungkin  menjadi  ruang  diplomasi  baru  bagi  pemerintahan  Widodo,  yaitu dari ASEAN-sentris  menuju  Indo-Pasifik.  Kawasan Samudra  Pasifik  dan Samudra  Hindia secara  riil  menjadi Immediate Strategic  Environment bagi  Indonesia.  Australia  sangat mendukung  posisi  dan  komitmen  Indonesia  di  IORA  melalui  bantuan  dana  untuk sekretariat  dan kegiatan-kegiatan  IORA. Sebagai  ketua IORA pada 2015-2017, salah  satu kewajiban  Indonesia  adalah  menjadi  penyelenggara  bagi  pertemuan  di  tingkat  menteri dan  kepala  negara/pemerintahan.  Keberadaan  IORA  menjadi  salah  satu  wadah  bagi negara-negara  di lingkar  Samudra  Hindia  untuk  saling  bertemu  dan berdiskusi  mengena i masalah  di  kawasan  mereka.  Melalui  berbagai  pertemuan,  saling  kontak,  tukar-menukar platform tentang  isu  tertentu,  IORA diharapkan  dapat membangunkan  tatanan  keamanan bersama.  Langkah-langkah  strategis  peningkatan  kerja  sama  dalam  rangka  penguatan regionalisme  telah  dicapai  pada  pertemuan  pejabat  senior  ke-6 dari  21 negara  anggota IORA, yang  berlangsung  pada 22-23 Mei 2016 di Yogyakarta  sebagaimana  terpapar pada Gambar  2 (Bergin,  2014).
Selain  itu,  pertemuan  pejabat tinggi  IORA  juga  membahas  mekanisme  kerja  sama IORA  dengan  mitra  wicara  yaitu  Amerika  Serikat,  Inggris,  Jepang,  Jerman,  Mesir, Prancis,  dan  Cina,  termasuk  upaya  meningkatkan  kemitraan  melalui  kerja sama  konkret. Pada  April  2016,  Indonesia  telah  mengadakan Indian  Ocean  Dialogue sebagai  sebuah dialog  antara  kalangan  pemerintah,  akademisi,  dan think-tank di  Padang.  Dialog  itu menghasilkan Padang  Concensus yang  memuat  rekomendasi  peningkatan  kerja  sama, khususnya  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  maritim.  Pemerintah  Indonesia  juga akan membuat  suatu  simposium  internasional  pada akhir  2016 ini  dengan  tema “ Learning from the Past and Charting the Future ”. Simposium  ini  telah  menghasilkan  rekomendasi mengenai  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  anggota  untuk  memperkuat kerja sama  IORA.  Daftar  negara-negara  anggota  IORA dapat dilihat  dalam  Gambar  2 di bawah  ini.

## Gambar  2 – Negara Anggota IORA
Sumber: https://kkp.go.id/2158-iora- masa-depan-ekonomi-dunia
Di  satu  sisi,  serangkaian  pertemuan  itu  tentu  saja  merupakan  tahapan  protokoler yang  harus  dilakukan  Indonesia  sebagai  ketua  IORA.  Apalagi  berbagai  pertemuan tersebut  akan  menjadi  modalitas  menyelenggarakan  KTT  pada  Maret  2017  pada peringatan  ulang  tahun  ke-20.  Namun  demikian,  di  sisi  lain  Indonesia  perlu 'membumikan'  IORA  agar  bermanfaat  bagi  masyarakat  Indonesia.  Tantangan  bagi pemerintah  Indonesia,  khususnya  Kementerian  Luar Negeri  RI, adalah  menjadikan  IORA sebagai  ruang  strategis  baru  bagi  diplomasi  untuk  rakyat  Indonesia.  IORA tidak  sekedar menambah  forum  bagi  pejabat  pemerintah,  namun  kepemimpinan  Indonesia  mampu meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sebagai  aktor  non-negara  dalam  forum-for um IORA.
Forum  IORA juga  dapat memberikan  manfaat  ( relative gains ) bagi  Indonesia  untuk mengimbangi  peningkatan  kekuatan  ekonomi  dan  militer  Cina  pada  akhir-akhir  ini. Indonesia  harus  mencari  solusi  bagi  dilema  tersebut.  Di  satu  sisi,  kekuatan  ekonomi global  Cina  diwujudkan  melalui  berbagai  investasi  ke luar  negeri.  Tiga  program  besarnya adalah  Jalur  Sutera Maritim  ( Maritime Silk Road /MSR) 1 abad ke-21, satu sabuk satu  jalur
1 MSR berperan sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan Cina dengan negara Asia hingga Eropa. Titik  jalur  trans-regional MSR  akan  menghubungkan rute darat dan laut dan mengembangkan  jaringan infrastruktur  di  kawasan  Eurasia.  Perencanaan kerjasama  strategis ini  juga mencakup  beberapa negara kawasan Asia Tenggara, Asia Timur,  Afrika,  dan Eropa. Jakarta termasuk sebagai salah satu titik penting dalam  menghubungkan perdagangan Cina di kawasan Asia Tenggara. Inisiasi MSR  ini  bersifat inklusif, yang berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dapat membentuk MSR sehingga sesuai dengan kepentingan ekonomi  mereka.
( One  Belt One  Road /OBOR) 2 dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).  Di  sisi lain,  seiring  dengan  paket bantuan  ekonomi,  Cina  juga  melakukan  tekanan  secara militer untuk  mencapai  tujuan  politiknya.  Cina  semakin  memperkuat  angkatan  lautnya,  membuat pangkalan  udara  di  LCS,  dan  bertindak  semakin  agresif.  Dalam  konteks  ini,  Indonesia harus  mengambil  peluang  strategis  dari  perkembangan  Cina  ini.
Bagi  Indonesia,  MSR akan berpotensi  besar untuk  meningkatkan  tren  perdagangan dan  sejalan  dengan  agenda  untuk  menjadi  PMD.  Bahkan,  Presiden  Joko  Widodo menegaskan  jalur  sutra  baru  atau  inisiatif belt  and  road (B&R)  sulit  terwujud  tanpa kontribusi  signifikan  dari Indonesia  dan negara-negara  di Asia  Tenggara.  Indonesia  yang merupakan  persimpangan  antara  Samudra  Pasifik  dan  Samudra  India  dinilai  memilik i peranan  strategis.  Kedua negara  mengusung  program  jangkar  masing- masing,  yaitu  Poros Maritim  Dunia  dan One  Belt  One Road (OBOR),  dengan  harapan  mendapat  sokongan. Sinergi  PMD  dan  OBOR  secara  potensial  memungkinkan  Indonesia  dan  Cina  dapat memiliki  kapabilitas  sebagai  kuasa  maritim  ( maritime power ) abad ke- 21.
Selain  dengan  Cina,  pemerintah  Indonesia  juga  membangun  kerjasama  maritim secara  bilateral dengan  beberapa  negara  yang  memiliki keunggulan maritim. Pemerintahan  Widodo telah  melakukan  identifikasi  negara-negara  yang  paling  berpotensi diajak  bekerjasama  dalam  rangka  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia. Upaya  ini  memerlukan  kerja  keras out of the box dari  lingkaran  konsentris  politik  luar negeri  Indonesia  selama  ini.  Cina,  AS,  Singapura,  Thailand,  Perancis,  Belanda,  Korea Selatan,  dan  Rusia  adalah  beberapa  negara  dengan  sumber  daya  maritim  yang  perlu mendapat  perhatian.  Langkah  ini  tentu  saja  dikaitkan  dengan  peningkatan  intensitas kerjasama  bilateral  di  negara-negara  itu.
Dalam  kerangka  besar  diplomasi  maritim  ini,  pemerintahan  Widodo  mencoba mencari  berbagai  alternatif  peluang  kerjasama  multilateral.  Di  satu  sisi,  diplomas i maritim  di  forum  IORA  ini  menegaskan  kebijakan  Indonesia  untuk  menempatka n ASEAN sebagai  salah  satu prioritas  politik  luar  negeri  Indonesia.  IORA menjadi  peluang
2 OBOR  adalah inisiasi strategi geopolitik  Cina  dengan pemanfaatan jalur  transportasi dunia sebagai jalur perdagangan  yang  tersebar  di  kawasan  Eurasia.  Adapun  visi  OBOR  adalah  untuk  meningkatka n kesejahteraan  dan  perwujudan  modernisasi  Cina  di  tahun  2020  dengan  meningkatkan  intensitas perdagangan dengan penyediaan fasilitas infrastruktur, baik  darat maupun laut, yang memadai  diseluruh kawasan yang ditargetkan (Kemendag, 2016:10).  Terdapat 5 (lima)  tujuan utama OBOR,  yaitu koordinasi kebijakan;  konektivitas  fasilitas;  perdagangan beb as; integrasi  finansial,  dan; ikatan  antar  masyarakat. Terdapat dua komponen utama dalam  OBOR,  yaitu transportasi darat dan laut.
baru  bagi  regionalisme  ekonomi  dan  politik  di  kawasan  Samudra  Hindia  yang  perlu ditingkatkan  potensinya  untuk  mengimbangi  perkembangan  di  kawasan  Asia  Pasifik. Selain  itu,  IORA  juga  menjadi  momentum  Indonesia  untuk  menegaskan  komitme n diplomasi  maritimnya  tanpa  harus  tergantung  kepada berbagai  kerangka  kerjasama  yang telah  ada selama  ini.

## Capaian  dan  Tantangan  IORA
Dalam  mempersiapkan  IORA,  pemerintahan  Widodo  melalui  Kementerian  Luar  Negeri menyelenggarakan  Pertemuan  Tingkat  Menteri  (PTM)  IORA  di  Denpasar,  Bali,  pada Oktober  2016.  Pertemuan  itu  telah  menghasilkan Bali  Communique yang  menegaskan komitmen  negara-negara  anggota  IORA  untuk  memperkuat  stabilitas  regional  dan menyelenggarakan  konferensi  tingkat  tinggi  IORA  pada  Maret  2017.  Inisiatif  kedua Indonesia  adalah  mendorong  pembahasan  mengenai  IORA Action Plan .  Rencana  aksi dijabarkan  dalam  program  kerja  jangka  pendek,  menengah,  dan  jangka  panjang  yang dapat dinilai  dan diukur  pelaksanaannya  (Kompas,  2017).
Dokumen  penting  ketiga  adalah  Deklarasi  untuk  “Mencegah  dan  Melawan Terorisme  dan  Ekstremisme  dengan  Kekerasan”.  Deklarasi  ini  menjadi  pijakan  atas komitmen  bersama  anggota  IORA  untuk  menyuarakan  moderasi  dan  toleransi,  serta meningkatkan  kerja sama  melalui  dialog  dan pertukaran  informasi.  Keketuaan  Indonesia ini  berpuncak  pada penyelenggaraan  KTT  IORA  tanggal  7 Maret  2017 yang  bertepatan dengan  ulang  tahun  ke-20  IORA.  KTT  IORA  yang  mengusung  tema  ” Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean ” dihadiri  oleh perwakilan  dari 21 negara  anggota,  7 negara  mitra  wicara,  dan 8 organisasi  internasio na l. KTT tersebut  juga  menjadi  ajang bagi  para pemimpin  negara-negara  anggota  IORA untuk mengesahkan  Jakarta Concord .
Sebagian  pihak  mungkin  beranggapan  bahwa  KTT  tersebut  hanya  menjadi pergelaran  seremonial  tanpa  manfaat  nyata.  Pandangan  ini  yang  tampaknya  menjadi alasan  Presiden  Widodo  cenderung  tidak  menghadiri  pertemuan-pertemuan  multilate ra l di  Indonesia  pada  awal  pemerintahannya,  misalnya  BDF  pada  akhir  2014  dan  2015. Namun  demikian,  perkembangan  aktivisme  Indonesia  pada  forum-forum  multilate ra l tampaknya  menunjukkan  bahwa  sikap  Presiden  Widodo  itu  bersifat  selektif  semata. Indonesia  justru  menjadi  tuan  rumah  penyelenggaraan  KTT  Gerakan  Non-Blok  (GNB)
pada  awal  2016  di  Bandung.  Pada  KTT  GNB  itu,  Presiden  Widodo  bahkan  justru melancarkan  kritikan  tajam  pada lembaga-lembaga  internasional,  seperti  IMF dan PBB.
Dengan  perkembangan  itu,  pemerintahan  Widodo  tampaknya  mulai  menempatkan forum  multilateral  pada  tempat  yang  seimbang  dengan  forum-forum  bilateral,  termasuk dalam  peran  sebagai  ketua  KTT IORA pada 2015-2017. Keputusan  Indonesia  menerima kepemimpinan  di  forum  IORA  ini  menunjukkan  bahwa  dinamika  internasional  tetap memberi  pengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  Indonesia  dalam  upaya  meningkatka n diplomasi  globalnya.  Masih  banyak  isu  internasional  lain  yang  memerlukan  perhatian presiden  dalam platform politik  luar  negeri  mereka,  termasuk  hubungan  bilateral  antara Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga  (Wardhani  dan  Asrudin,  2014).  Beberapa  isu internasional  memerlukan  respon  cepat dengan  mempertimbangkan  resiko  tidak  terduga dan relative gains yang  diperoleh  Indonesia  secara  ekonomis.  Oleh  karena  itu,  peranan Indonesia  sebagai  Ketua KTT IORA ini  memberi  peluang  keuntungan  ekonomi  dan peran strategis  mendorong  stabilitas  politik  di  kawasan  Samudra  Hindia,  khususnya  sebagai sinergi  dengan  kebijakan  Poros Maritim  Dunia  (PMD).
Selain beberapa  capaian tersebut, forum multilateral IORA ternyata mengungkapkan  beberapa tantangan  strategis  bagi  diplomasi  maritim  Indonesia.  Menurut Barkin  (2006),  tantangan  IORA  sebagai  sebuah  tatanan  atau  rezim  multilateral  dapat dilihat  berdasarkan aspek otonomi,  saling  ketergantungan,  kelangsungan  ( sustainability ), dan efisiensi  (Barkin,  2006). Tantangan  pertama,  yaitu  otonomi  IORA berkaitan  dengan sejauh  mana  IORA Concord dan rencana  aksi  kerjasama  dapat  menjadi  titik  awal  untuk mendorong  proses kerja  sama  mega-regionalisme  di  Samudra  Hindia.  Kenyataan  bahwa mayoritas  negara  anggota  IORA  adalah  negara  berkembang  dan  sebagian  kecil  negara maju  menjadi  persoalan  tersendiri.  Perbedaan  domestik  ke-20 negara  anggota  IORA itu merefleksikan  kekuatan  dan  ke(tidak)seimbangan  politik,  keamanan,  dan  ekonomi  di antara  negara-negara  anggota  IORA. Otonomi  IORA menjadi  determinan  strategis  untuk menegaskan  komitmen  di  antara  anggota-anggotanya  untuk  mengembangkan  kawasan kerjasama  baru di  Samudra  Hindia  ini.
Tantangan  kedua  adalah  interdependensi  atau  saling  ketergantungan  di  antara anggota-anggota  IORA.  Indonesia  sebagai  ketua  IORA  2015-2017  perlu  melakukan reorientasi  IORA dengan  cara memilih  sektor-sektor kerja sama yang  mudah  dan menjadi prioritas  untuk  direalisasikan.  Dengan  cara  itu,  IORA  dapat  membangun relative  gains
dari  berbagai  inisiatif  kerjasama  prioritas  itu  sebagai  modalitas  untuk  meningkatka n komitmen  kerjasama  di  antara  anggota-anggotanya.  Selanjutnya,  IORA  mungkin  dapat berkembang  menjadi  forum  kerja  sama  ekonomi,  seperti  model  ASEAN,  APEC,  TPP, atau  RCEP.
Ketiga,  peran Indonesia  sebagai  ketua  IORA pada periode  2015-2017 memberika n peran strategis  untuk  mendorong  kelangsungan  IORA secara kelembagaan  sebagai  forum kerjasama  multilateral  di  Kawasan  Samudra  Hindia.  Peran  strategis  Indonesia  dapat menentukan  masa  depan  forum  kerjasama  ini  mengingat  tingginya  potensi  rivalitas  di antara  negara-negara  besar di  Samudra  Hindia.  Urgensi  keamanan  di  kawasan  ini  perlu direspon  secara  efektif  dan dikelola  dengan  baik  untuk  membangun  kawasan  kerja sama yang  damai.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu  mendorong  peningkatan  kerja  sama  yang lebih  berorientasi  geoekonomi  di antara  anggota-anggota  IORA.
Keempat,  kelangsungan  institusional  IORA  juga  dapat  memperoleh  manfaat  dari pengalaman  Indonesia  dalam  mengelola  diplomasi  untuk  rakyat  ( people’s  diplomacy ). Indonesia  dapat mendorong  pelaksanaan  model  diplomasi  ini  dalam  kerangka  kerja sama IORA agar menghasilkan  berbagai  kegiatan  konkret  bagi  kesejahteraan  rakyat  di negara - negara  anggotanya.  Kepemimpinan  Indonesia  harus  mampu  meningkatkan  keterlibatan rakyat  dalam  perumusan  kebijakan  dan  berbagai  kerja  sama  dalam  IORA.  Kerja  sama IORA  tidak  lagi  sekedar merupakan  pertemuan-pertemuan  konsultatif  dan  elitis,  namun IORA  mulai  membuka  diri  dengan  pelibatan  pelaku  usaha  dan  bisnis.  Bahkan  IORA harus  mampu  memberikan  akses  kepada masyarakat  sipil  untuk  terlibat  dalam  berbagai inisiatif  kerja  sama,  seperti  kerja  sama  perikanan,  penanganan  bencana,  dan  pariwisata yang  akan dicetuskan  dalam  rencana  aksi IORA.
Tantangan  kelima  berkaitan  dengan  kemampuan  Indonesia  memanfaatkan  IORA bagi  kepentingan  nasionalnya.  Kemampuan  Indonesia  berkaitan  erat dengan  keberadaan blueprint nasional  di  bidang  kemaritiman  sebagai  landasan  kebijakan  nasional  untuk menjalankan  diplomasi  maritim. Blueprint maritim  itu  akan  menjadi  acuan  koordinasi bagi  kebijakan-kebijakan  di  tingkat  kementerian,  baik  di  tingkat  domestik  maupun internasional.  Tanpa blueprint tersebut,  pemerintahan  Widodo  tidak  memiliki  kejelasan kebijakan  maritim,  selain  dari  kebijakan  pembangunan  tol  laut,  kerjasama  bilateral  dan multilateral  di  bidang  maritim,  penguatan  kedaulatan  maritim,  dan  peningkatan  manfaat maritim  bagi  masyarakat.
Ketiadaan blueprint nasional  mengakibatkan  pemerintahan  Widodo  belum memiliki  gagasan  orisinal  yang  mampu  mewadahi  visi  maritim  bagi  pembanguna n Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia.  Pemerintahan  Widodo  sebenarnya  bisa mencontoh  kemampuan  pemerintahan  sebelumnya.  Presiden  Yudhoyono  cukup  mahir untuk  memanfaatkan  prestasi  demokrasi  dan  Islam  yang  berdampingan  dengan demokrasi  sebagai  identitas  Indonesia  dalam  berbagai  diplomasi  global.  Bahkan Yudhoyono  secara kongkrit  berinisiatif  menyelenggarakan  pertemuan  tahunan  BDF yang digagas  sejak  2008  dan  telah  berlangsung  hingga  sekarang  sebagai  forum  bertukar pengalaman  dalam  praktik  demokrasi  pada  negara  yang  hadir  pada  forum  itu.  Bagi pemerintahan  Widodo,  IORA  bisa  menjadi  forum  untuk  membangun  identitas  maritim Indonesia  di  arena  diplomasi  multilateral/internasional.  Namun  demikian,  pemerinta ha n Widodo  perlu  mengembangkan  inisiatif  domestik  dan  berlanjutan,  seperti  BFD,  untuk menegaskan  komitmen  maritimnya.

## Simpulan
Dalam  empat  tahun  pemerintahannya,  Presiden  Widodo  tampaknya  telah  menegaskan komitmen  visi  maritimnya  melalui  berbagai  forum  diplomasi,  baik  di  tingkat  bilateral maupun  multilateral,  termasuk  IORA.  Posisi  Indonesia  sebagai  ketua  IORA  pada 2015- 2017 merupakan  sebuah  momentum  strategis  untuk  mewujudkan  visi  maritimnya  dalam diplomasi  multilateral.  Walaupun  masih  banyak  persoalan  dan  tantangan  yang  dihadapi IORA, namun  pemerintah  Indonesia  mampu  menjalankan  peran strategis  memanfaatka n forum  tersebut  bagi  peningkatan  profil  diplomasi  maritim  Indonesia.
Meskipun  aktivitas-aktivitas  Indonesia  di forum  IORA  menunjukkan  upaya  serius pemerintah  untuk  mencari  berbagai  peluang  baru  di  kawasan  non-tradisional  demi meningkatkan  kekuatan  maritimnya,  kemampuan  pemerintah  Indonesia  dalam  mengelo la kepentingannya  di  forum  IORA  masih  perlu  diuji.  Hal  ini  mengingat  fakta  bahwa Indonesia  tidak  terlalu  memperhatikan  forum  IORA  dalam  kepentingan  diplomas inya sejak  menjadi  anggota  pada 1997 hingga  2015. Oleh  karena  itu,  kemampuan  Indonesia mewujudkan  PMD  dapat  bersinergi  dengan  upaya  mewujudkan  hasil-hasil  KTT  IORA pascakepemimpinan  Indonesia.

## Daftar Pustaka
Barkin,  J.  S.  (2006). International  Organization .  Basingstoke:  Palgrave  Macmilla n. https://doi.org/10.1057/9781403983237
Bergin,  A. (2014). The Indian  Ocean Rim  Association:  a progress  report | The  Strategist. Retrieved  May 30, 2018, from  https://www.aspistrategist.org.au/the- indian-ocea n- rim-association-a-progress-report/
Desker, B. (2010). CO10125 | Is Indonesia  Outgrowing  ASEAN? | RSIS. Retrieved  May 30,  2018,  from  https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/1415- is- indones ia- outgrowing-asean/#.Ww4WrDjLJqw
Dinarto,  D.  (2017).  Is  Indonesia  Choosing  the  Indian  Ocean  Rim  Association  Over ASEAN? | The Diplomat. Retrieved May 30, 2018, from https://thediplomat.com/2017/03/is-indonesia-choosing-the- indian-ocean-rim- association-over-asean Djumala,  D.  (2015).  Diplomacy  for  maritime  fulcrum  -  National  -  The  Jakarta  Post. Retrieved May 30, 2018, from http://www.thejakartapost.com/news/2015/02/09/diplomacy- maritime- fulcrum.html Kompas.  (2017).  Basis  Kerja  Sama  yang  Kokoh  di  Kawasan  Telah  Terbentuk  – Kompas.Id. Retrieved May 30, 2018, from https://kompas.id/baca/utama/2017/03/07/basis-kerja-sama- yang-kokoh-di- kawasan-telah-terbentuk/ Kuwado,  F. J. (2017). Perkuat  Poros Maritim,  Jokowi  Ingin  Tautkan  RI  dengan  IORA  - Kompas.com. Retrieved May 30, 2018, from https://nasional.kompas.com/read/2017/03/06/15110811/perkuat.poros.
maritim.jokowi.ingin.tautkan.ri.dengan.iora
LIPI. (2017). Indonesia  Menuju  Diplomasi  Maritim  yang  Modern dan Inovatif.  Retrieved May  30,  2018,  from  http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia- menuju-diploma s i- maritim-yang- modern-dan- inovatif/17447
Madu,  L. (2017). Indonesia  ’ s Foreign  Policy  Under  President  Jokowi :  More  Domestic and Nationalist  Orientations, 3 (1), 189–197.
Nugroho,  J. (2014). Indonesia  Needs to Focus Its Diplomacy  on the Indian  Ocean Region
| Jakarta Globe. Retrieved
May 30, 2018, from
http://jakartaglobe.id/opinion/indonesia-needs-focus-diplomacy-indian-ocean- region/
Santikajaya,  A. (2014). Indonesia:  A Potential  Leader in  the Indian  Ocean | The Diplomat. Retrieved  May  30,  2018,  from  https://thediplomat.com/2014/12/indonesia- a- potential- leader- in-the- indian-ocean/
Shekhar,  V. (2015).  Asia  Pacific  Bulletin  Realist  Indonesia’s  Drift  away  from  ASEAN.
EastWestCenter.org/APB  Number , 323 (323),  2014–2015.  Retrieved from https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb323.pdf?file=1&type=node &id=35328
Sukma,  R. (2009). Indonesia  needs  a post-ASEAN  foreign  policy  - Tue,  June  30 2009 - The Jakarta Post. Retrieved May 30, 2018, from http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/30/indonesia-needs-a-postasean- foreign-policy.html
Supriyanto,  R.  A.  (2016).  A  policy  without  a  strategy  - Bell  School  - ANU.  Retrieved May  30,  2018,  from  http://bellschool.anu.edu.au/news-events/news/4466/polic y-
without-strategy
Wardhani,  B.,  &  Asrudin.  (2014, 23  Oktober).  Tantangan  Politik  Luar  Negeri  Jokowi. Koran Sinar Harapan.