ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN  (STUDI PADA TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN KEWENANGAN PUSAT DI SUMATERA BARAT)
Novia Elva Leni 1 , Ida Widianingsih 2 , Slamet Usman Ismanto 3
1,2,3 Program Pasca Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran email: novia17005@mail.unpad.ac.id 1 , ida.widianingsih@unpad.ac.id 2 , slamet.usman@unpad.ac.id 3
Submitted: 28-08-2021; Accepted: 10-09-2021; Published: 17-09-2021

## ABSTRAK
Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir stakeholders dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat berdasarkan power dan interest . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan analisa model grid menggunakan interest dan power diketahui bahwa BWSS V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, GP3A, dan P3A merupakan Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi Subjects adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat. Kemudian, Context setters adalah Bappenas, Kementerian PUPR, dan Lembaga Donor  Internasional  (ADB  dan IFAD) . Selanjutnya, Crowd adalah para petani  yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat.
Kata Kunci : Stakeholders, Tata Kelola Air, Pertanian

## ABSTRACT
The availability of water is closely related to supporting food security. Water is an important input for agricultural production (World Bank, 2020). This study aims to take an inventory of stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra based on power and interest. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected through interviews, observation, documentation, and a combination of the three. The data obtained in this study are primary and secondary data. The results show that there are many stakeholders involved in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra. Based on the grid model analysis using interest and power, it is known that BWSS V Padang, West Sumatra Provincial PSDA, GP3A, and P3A are players in water management for agriculture, the central authority of West Sumatra Province. While the subjects are the Irrigation Commission, Regency/City Agriculture Service, Regency/City Public Works  Service, and West Sumatra Food and Horticulture Service. Then, Context setters are Bappenas, Ministry of PUPR, and International Donor Agencies (ADB and IFAD). Furthermore, Crowd are farmers who are not members of the WUA and people who do not have agricultural land. Each stakeholder has different interests and different influences from each other. Therefore, it is hoped that there will be collaboration between stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra.

## Keywords: Stakeholders, Water Management, Agriculture

## PENDAHULUAN
Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Menurut data, saat ini potensi air di Indonesia adalah 3,9 trilliun meter kubik per tahun sedangkan yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 691,3 milliar meter kubik (Fitra, 2017). Dari potensi air sebesar 691,3 miliar meter kubik, baru 222,59 miliar meter kubik per tahun yang dimanfaatkan saat ini. Pemanfaatan air terbesar atau sebanyak 79,6 persen digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan 20,4 persen sisanya digunakan untuk kebutuhan air baku, domestik dan industri (Pandu, 2021).
Hal ini senada dengan hasil penelitian
Food and Agriculture Organization (FAO), FAO memperkirakan bahwa secara global, 70 persen penggunaan air untuk praktik pertanian, 11 persen untuk keperluan minum, sanitasi dan kebersihan manusia, dan 19 persen untuk keperluan industri (Molden, 2007: FAO, 2020).
Gambar. 1
Diagram Penggunaan Air Sumber: FAO, 2020 70% 11% 19% WATER USE Pertanian Air Minum, Sanitasi dan Kebersihan Manusia Keperluan Industri
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)
Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18% dan memberikan kontribusi sebesar 13,38% terhadap total perekonomian nasional (PPPSI, 2018). Sementara itu, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor  strategis bagi perekonomian daerah.  Kontribusi sektor pertanian di Sumatera Barat terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencapai 22,1 persen (BPS, 2019). Ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor pertanian nasional terhadap Produk Domestik Bruto.
Pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam tata kelola air untuk pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Kriteria pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan irigasi didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi dan strata luas jaringan irigasi sebagaimana terdapat dalam pasal 8 ayat 1 peraturan tersebut. Adapun kriteria pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat dilihat pada Tabel. 1.
Tabel. 1
Kriteria Kewenangan Daerah Irigasi No Luas Daerah Irigasi Kewenangan/ Tanggungjawab 1 >3000 ha dan lintas provinsi Pemerintah Pusat 2 1000 – 3000 ha dan lintas kabupaten Pemerintah Provinsi 3 <1000 ha Pemerintah Kabupaten/ Kota Sumber: Permenpupr Nomor 14/PRT/M/2015
Tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat yang menjadi kewenangan pusat  dilaksanakan  oleh Balai Wilayah Sungai  Sumatera V Padang yang secara organisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Meskipun menjadi kewenangan dan tanggungjawab Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, pelaksanaan tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat tersebut dilakukan secara bersama- sama dengan para stakeholder lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis stakeholders dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat menggunakan analisis model grid berdasarkan power dan interest .

## TINJAUAN PUSTAKA
Stakeholders dalam suatu proses adalah aktor (orang atau organisasi) dengan kepentingan dalam kebijakan yang dilaksanakan. Stakeholders atau pihak yang berkepentingan  biasanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut: internasional/donor, politik nasional (legislator, kepala daerah), organisasi pemerintah (kementerian, SKPD), organisasi non-pemerintah (LSM, yayasan), swasta, masyarakat sipil, dan komunitas (Schemeer, 2000).
Stakeholders juga diartikan sebagai aktor yang memiliki kepentingan dalam
kebijakan yang sedang direncanakan, yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut, atau siapa yang karena posisinya memiliki pengaruh aktif atau pasif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Varvasovszky, 2000).
Setiap stakeholders memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda  (Mitchell & Wood, 2017; Fletcher, 2003). Tinggi rendahnya kepentingan dan pengaruh tersebut dapat dianalisis menggunakan model grid dari  (Bryson, 2004). Power serta interest menjadi fokus utama dalam teknik analisis model grid. Power bisa berasal  dari potensi stakeholders untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari  kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli. Sedangkan interest adalah kepentingan stakeholders terhadap suatu kebijakan.
Dalam model grid, stakeholders yang terlibat dikelompokan dalam empat kuadran ( two-by-two matrix ), yaitu Subjects, Players, Context Setters, dan Crowd sebagaimana terdapat pada Gambar. 2.
Gambar. 2

## Pemetaan Stakeholders berdasarkan
Power dan Interest (Model Grid)
Subjects Players
Crowd Context Setters
Sumber: (Bryson, 2004)
1. High Interest – Low Power ( Subjects ): adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan/kemampuan untuk melaksanakan. Power yang rendah bisa diakibatkan karena tidak mempunyai sumberdaya (manusia maupun dana), tidak ada/tidak tertuang dalam tupoksinya, rendahnya kapasitas dari sumberdaya yang ada.
2. High Interest –  High Power ( Players ), adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi sekaligus mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
hingga pemantauan dan evaluasi.
3. Low Interest –  High Power
( Context Setters ), adalah stakeholders yang mempunyai pengaruh tinggi tetapi memiliki sedikit kepentingan. 4. Low Interest –  Low Power ( Crowd ), adalah stakeholders yang
High Low P O W E R I N T E R E S T High
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)
memiliki
kepentingan dan pengaruh yang rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama agar peneliti dapat menggali data atau informasi secara lebih mendalam (Creswell, 2013). Lokasi penelitian ini adalah di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, pedoman pelaksanaan program, peraturan-peraturan dan laporan kajian tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.

## PEMBAHASAN
A. Tata Kelola Air Untuk Pertanian Di Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan air untuk pertanian di Sumatera Barat terdiri atas 11 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat yang tersebar dalam 7 kabupaten/kota dengan luas sebesar 76.741 Ha, dan 2 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan pusat yang tersebar dalam 2 kabupaten/kota dengan luas sebesar 8.500 Ha; 65 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi yang tersebar dalam
16 kabupaten/kota dengan luas sebesar 65.007 Ha, dan 3 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi yang tersebar dalam 2 kabupaten/kota dengan luas sebesar 5.700 Ha; 3.133 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 19 kabupaten/kota dengan luas sebesar 222.828 Ha, 14 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 5 kabupaten/kota dengan luas sebesar 5.520 Ha, 49 Daerah Irigasi Air Tanah (DIAT) kewenangan kabupaten/kota yang tersebar dalam 6 kabupaten/kota dengan luas sebesar 994 Ha. Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat terdapat dalam Gambar 3.

## Gambar 3
Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat
Sumber: Kemenpupr, 2021
Sementara itu, kondisi eksisting pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan air untuk pertanian di Sumatera Barat untuk Daerah Irigasi (DI) permukaan, yaitu 13 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat, 68 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi, dan 2.988 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota. Perbedaan jumlah Daerah Irigasi pada masing-masing kewenangan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dengan kondisi saat ini disebabkan karena adanya Daerah Irigasi usulan baru, Daerah Irigasi yang diusulkan dihapus karena telah beralih fungsi, dan perubahan kewenangan pada Daerah Irigasi lintas provinsi. Sebaran Daerah Irigasi di Sumatera Barat (Eksisting) dapat dilihat pada Tabel.2
Tabel. 2 Sebaran Daerah Irigasi
di Sumatera Barat (Eksisting) No   Kewenangan Jumlah DI Luas Baku (Ha) Luas Potensi (Ha) Luas Fungsi (Ha) 1 Pusat 13 89053 89053 26321 2 Provinsi 68 50406 32081 32081 3 Kab/Kota 2988 105671 99884 98683 TOTAL 3069 245130 221018 157085

## Sumber: Kemenpupr, 2021
Berdasarkan Tabel 1, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang saat ini mengelola 13 Daerah Irigasi  dengan luas sebesar 89.053 Ha . 13 Daerah Irigasi tersebut dapat dilihat pada Tabel. 3.
Tabel. 3
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat N o Nama DI Luas Baku Luas Potensi Luas Fungsional 1 DI Antokan 3,855 3,855 1,572 2 DI Batang Anai 13,60 8 13,608 6,988 3 DI Batang Batahan 5,258 5,258 620 4 DI Batang Bayang 6,173 6,173 1,279 5 DI Batang Inderap ura 6,035 6,035 1,465
6 DI Batang Sinamar 3,069 3,069 688 7 DI Batang Tongar 6,409 6,409 1,050 8 DI Batangh ari 18,43 5 18,435 3,647 9 DI Kumbun g 6,497 6,497 432 1 0 DI Lubuk Buaya 3,004 3,004 1,074 1 1 DI Malapan g Ampang Tulak 4,407 4,407 286
1
2 DI Panti Rao 9,124 9,124 5,852 1 3 DI Sawah Laweh 3,179 3,179 1,368 TOTAL 89,05 3 89,053 26,321

## Sumber: Kemenpupr, 2021
Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan di Sumatera Barat, pada tahun 2019, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mengalokasi anggaran terbesar untuk ketahanan pangan yaitu sebesar 52 persen, sebanyak 26,6 persen anggaran tersebut untuk mengerjakan pembangunan penanganan abrasi pantai dan pengendalian banjir, sebesar 10,12 persen untuk pengerjaan konservasi dan irigasi. Pembenahan prasarana irigasi di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan agar hasil pertanian terus meningkat.
Pembangunan Irigasi Batang Anai II di Padang Pariaman misalnya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama petani. Saluran irigasi tersebut mengairi 14 ribu hektar lahan persawahan. Areal pertanian di daerah tersebut bersifat sawah tadah hujan. Artinya, lahan
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)
pertanian masyarakat kurang produktif, sehingga produksi beras terhambat, karena menunggu musim hujan terlebih dahulu, baru masyarakat bisa bercocok tanam. Sebelum pembangunan Irigasi Batang Anai II masyarakat bersawah hanya mengandalkan air hujan dan bertanam padi hanya sekali setahun. Saat ini, sudah bisa panen dua kali setahun. Bahkan, ada yang bisa tiga kali panen dalam setahun, tergantung bibit yang dipakai (BWS, 2019).

## B. Analisis Stakeholders Dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian
Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat

## Penelitian ini melakukan analisis
stakeholders berdasarkan power dan interest . Analisis ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang optimal tentang peran yang diharapkan masing-masing stakeholders dalam  tata kelola  air untuk pertanian  kewenangan pusat di Sumatera Barat.  Menggunakan model grid dari (Bryson, 2004) stakeholders yang terlibat dalam  tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat dikelompokkan dalam empat kuaran (matriks dua kali dua) seperti pada Gambar. 3.

## Gambar. 3
Pemetaan Stakeholders dalam Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat
Subjects 1.  Komisi Irigasi 2. Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota 3. Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat
Players 1. BWS Sumatera V Padang 2. Dinas PSDA Prov. Sumbar 3. GP3A & P3A Crowd 1. Petani tidak tergabung dalam P3A 2. Masyarak at yang tidak mempuny ai lahan pertanian. Context Setters 1. Bappenas 2. Kementeria n PUPR 3. Lembaga Donor Internasional (ADB & IFAD)

## 1. Subjects
Stakeholders yang memiliki power yang rendah tetapi interest yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura
Provinsi Sumatera Barat.
1.1 Komisi Irigasi Provinsi I
N
T E R E S T High P O W E R High Low
Berdasarkan Permenpupr  Nomor
14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi pasal 1 ayat 25, Komisi Irigasi Provinsi merupakan  lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
Sebagai wadah komunikasi dan juga sabegai konsultansi dalam tata kelola untuk pertanian. Komisi Irigasi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola air untuk pertanian. Komisi Irigasi memiliki interest yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Akan tetapi, penulis melihat power –  nya masih rendah. Walaupun memiliki tugas dan fungsi merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi irigasi, tetapi pada melaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu Komisi Irigasi menjadi subjects dalam tata kelola air untu pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat.
1.2
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
Pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat perbedaan penamaan Dinas Pertanian. Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya Dinas ini disebut Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang dilewati oleh jaringan irigasi kewenangan pusat merupakan stakeholder yang memiliki interest yang tinggi dan power yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.  Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mempunyai interest yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di
Sumatera Barat untuk mendukung program cetak sawah oleh pemerintah setempat dan untuk menjamin agar panen dapat dilakukan sesuai target.
1.3 Dinas Pangan dan Holtikultura
Provinsi Sumatera Barat Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai interest yang tinggi dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.  Sektor pertanian menjadi fokus pengembangan oleh Gubernur Sumatera Barat periode 2020- 2025. Oleh karena itu, Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap sektor- sektor yang mendukung program-program pertanian di Sumatera Barat.
2. Players
Stakeholders yang  mempunyai power dan interest yang tinggi  dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
2.1 BWSS V Padang Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang memiliki power dan interest paling besar dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. BWSS V Padang sebagai representasi pemerintah pusat mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam tata kelola air untuk pertanian pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. BWSS V Padang memiliki tugas dan fungsi melaksaakan pengelolaan
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)
sumber daya air di wilayah sungai, termasuk di dalamnya merencanakan, membangun, merehabilitasi dan melakukan operasi dan pemeliharaan pada 13 daerah irigasi kewenangan pusat di Sumatera Barat.
2.2 Dinas PSDA Prov.Sumatera Barat
Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat merupakan salah saru Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,  sebagai mana telah diubah menjadi Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2017 , Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD TP-OP terlibat dalam operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan pusat. Dari 11 daerah irigasi kewenangan pusat sebagaimana yang terdapat lampiran 1 Permenpur    Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi , operasi dan pemeliharaan 10 daerah irigasi dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat menggunakan dana TP-OP.

## 2.3 GP3A dan P3A
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah
layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
Sementara itu, pasal 1 ayat 2 menyatakan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
Tata kelola air untuk pertanian berbasis peran serta masyarakat petani dilaksanakan sendiri oleh GP3A  dan P3A secara swakelola. Hal ini terdapat dalam salah satu program pemerintah dalam upaya mendukung ketahanan pangan, yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi  Program ini memungkinkan para petani pemakai air yang tergabung dalam kelembagaan untuk melakukan rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara swakelola.
3. Context Setters
Stakeholders yang memiliki power yang tinggi tetapi interest yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Donor (ADB dan IFAD).

## 3.1 Bappenas
Arah dan kebijakan serta program dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaruh
Bappenas dalam tata kelola air untuk pertanian tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

## 3.2 Kementerian PUPR
Arah dan kebijakan sektor sumber daya air nasional dipengaruhi oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pengaruh Kementerian PUPR dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat adalah dalam hal menentukan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.
3.3 Lembaga Donor Internasional
Salah satu stakeholder dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah lembaga donor internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Kedua lembaga donor ini memberi dukungan pembiayaan melalui program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau IPDMIP. Sumatera Barat merupakan salah satu dari 16 Provinsi di Indonesia yang menerima manfaat program ini.
Kedua lembaga donor ini merupakan stakeholders yang mempunyai power yang tinggi karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.  Kedua stakeholders ini juga mempunyai peran yang besar dalam menentukan arah dan kebijakan dalam tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat.
4.

## Crowd
Stakeholders yang memiliki power dan interest yang rendah dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah petani yang tidak tergabung dalam kelembagaan petani pemakai air dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian.
4.1 Petani yang tidak tergabung dalam P3A Petani yang tidak tergabung dalam P3A merupakan stakeholder
dengan keterlibatan yang rendah. Meskipun telah dibentuk kelembagaan petani pemakai air, tetapi masih terdapay petani yang tidak tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
4.2 Masyarakat sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai lahan pertanian Masyarakat  sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai lahan pertanian merupakan stakeholder dengan keterlibatan yang paling rendah. Selain tidak mempunyai pengaruh, masyarakat sekitar jaringan irigasi yang tidak mempunyai kepentingan juga tidak mempunyai kepentingan dalam tata kelola air untuk pertanian.

## KESIMPULAN
Tata kelola air untuk pertanian di Sumatera Barat yang menjadi kewenangan pusat dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang bersama dengan para stakeholder lainnya. Stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat  di Sumatera Barat dikelompokkan menjadi empat kuadran yaitu Subject, Players, Context Setters dan Crowd berdasarkan power dan interest .
Subjects merupakan stakeholders yang mempunyai interest yang tinggi dan power
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)
yang rendah. Dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat yang menjadi Subjects adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota  dan  Dinas Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Selanjutnya, Context Setters dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah Bappenas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Donor  (ADB dan IFAD). Kemudian, Crowd dalam tata kelola  air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat adalah  petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam tata kelola untuk pertanian  kewenangan pusat di Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder Identificatixon and analysis techniques. Public Management
Review , 6 (1), 21–53.
https://doi.org/10.1080/1471903041
0001675722
BPS.  (2019). Laporan Perekonomian
Sumatera Barat Tahun 2019 . Melalui https://sumbar.bps.go.id/publication/ 2020/11/25/2b0f3dc014b67956b6525 ce6/laporan-perekonomian-provinsi- sumatera-barat-2019.html Cresswell, J.W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: SAGE Publications Inc.
FAO.  (2019).  The Future of Food and
Melalui http://www.fao.org/3/i7959e/i7959e. pdf.
Fitra,  Safrezi. (2017). 80 Persen Sumber
Daya Air Indonesia Belum
Termanfaatkan.
Melalui https://katadata.co.id/safrezifitra/beri ta/5e9a565742966/80-persen sumber-daya-air-indonesia-belum termanfaatkan Fletcher A, et. all. (2003). Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization. Melalui https://www.researchgate.net/publica tion/244006049_Mapping_stakehold er_perceptions_for_a_third_sector_o rganization Mitchell, R K and Wood, D J. (2017).
Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts . Melalui: https://www.jstor.org/stable/259247? seq=1#metadata_info_tab_contents
Molden, D, et. all. (2007). Trends in water and agricultural development.
London/Colombo: Earthscan/IWMI.
Pandu, Pradipta. 2021. Potensi Pemanfaatan Air Mencapai 691 Milliar Meter Kubik . Melalui https://www.kompas.id/baca/ilmu- pengetahuan-
teknologi/2021/03/22/potensi- pemanfaatan-air-mencapai-691- miliar-meter-kubik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PPSI. 2018. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Melalui https://sda.pu.go.id/assets/uploads/fil es/00788-l3529-8327-ino-iip.pdf Schmeer K. (2000). Stakeholder analysis guidelines. Melalui: https://www.who.int/workforceallian ce/knowledge/toolkit/33.pdf Varvasovszky Z, Brugha R. (2000). How to do (or not do):  A stakeholder analysis. Melalui https://wzr.ug.edu.pl/anna- wojewnik- filipkowska/upload/files/CITY_20 00%20Brugha_Stakeholder%20an alysis_how%20to%20do.pdf World Bank. (2020.) Melalui
https://www.worldbank.org/en/top ic/water-in-agricultur
(Studi Pada Tata Kelola Air Untuk Pertanian Kewenangan Pusat Di Sumatera Barat)
(Novia Elva Leni, Ida Widianingsih, Slamet Usman Ismanto)