## Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi

## Rizal Darwis
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id
Zulaeha
IAIN Sultan Amai Gorontalo zulaeha.1983@gmail.com

## Abstract
Economic activities cannot be separated from people's lives. However, in meeting the needs of the community, it is not permissible to do something that can harm others. This paper aims to examine Muhammad Nejatullah Siddiqi's thoughts on Islamic economics. The approach used in this paper is qualitative.  Data  were  collected  from  library  data,  both  from  primary  and  secondary  sources. Furthermore, the data were analyzed and examined from general data, then specific conclusions were drawn using inductive, deductive, and descriptive data analysis techniques. The results of the study show that Siddiqi as an economist with a mainstream school of the thought expressed his view that fulfilling the  needs  of  Muslims  must  be  guided  by  Islamic  law.  One's  success  is  closely  related  to moral values that are implemented using the paradigm of the Qur'an.
Keywords: Islamic economic, mainstream, Siddiqi’s thoughts

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang muncul di era kekinian telah memberikan dampak yang baik dengan diwacanakannya kembali persoalan ekonomi Islam, baik berkenaan dengan teori- teori  maupun  dalam  praktiknya.  Dewasa  ini  bermunculanlah  lembaga-lembaga  keuangan  syariah yang berbentuk bank dan nonbank dalam kaitannya bisnis modern. Ekonomi Islam sebagai konsep pemikiran lahir dengan historis yang panjang, bertahap dalam suatu periode dan dengan fase tertentu.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ekonomi  Islam  selain  sebagai  sebuah  pengetahuan  atau  ilmu, sekaligus  berperan  sebagai  aktifitas  manusia  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  mereka,  dan  ini tentunya  sudah  menjadi  sebuah  fitrah  (Chamid,  2010).  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia, khususnya bagi Muslim senantiasa menjadi syariat sebagai acuan atau pedoman. Keuniversalan dari syariat  Islam  yang  melingkupi  berbagai  aspek  dalam  kehidupan  manusia,  tidak  terlepas  dari ketentuan-ketentuan dari hukum syariat yang diimplementasikan dalam segala bentuk amal manusia yang  berpedoman  pada  Alquran  dan  sunnah  atau  hadis Rasulullah  saw.,  tak  terkecuali  terhadap

## Volume 18 Nomor 1, Juni 2022
sesuatu yang tidak terdapat pada kedua sumber di atas, namun pendapat tersebut berasal dari sumber- sumber lain yang diakui syariat, dalam hal ini hasil ijtihad ulama (Yahya & Fathurrahman, 1997).
Kaitannya dengan hukum syariat adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, di mana Allah swt. menurunkan rezeki kepada manusia dari segala penjuru, dan manusia dituntut berusaha dengan sungguh-sungguh  dan  dengan  segala  jerih  payahnya  untuk  mencari  rezeki  tersebut.  Rezeki  yang dianugerahkan  Allah  swt.  kepada  manusia  terkadang  diperoleh  dari  jerih  payah  dan  usaha  dari manusia  itu  sendiri,  juga  terkadang  datang  dengan  jalan  tak  terduga  dan  tak  disangka.  Gambaran inilah menunjukkan adanya bentuk perekonomian dalam kehidupan manusia.
Jika  dihubungkan  dengan  konsep  ekonomi  Islam,  maka  jejak-jejak  kebenaran  terhadap historis,  periodesasi  dan  tahapan  fase  dalam  bentuk  teoritis  dan  rumusan  serta  menjadi  pedoman dalam bertindak, kemudian berujung kepada rambu-rambu kehalalan dan keharaman, dalam hal ini prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri (Agustianto, 2008). Lingkup wacana ini menjadi kajian dan sorotan  dari  berbagai  kalangan  cendekiawan  muslim,  baik  para  fukaha, mufassir ,  filosof,  sosiolog dan politikus dari masa ke masa.
Pada masa awal Islam yang disebut periode pertama (450 H/1058 M) misalnya ada Abu Yusuf (112-182 H/731-798 M), Yahya bin Umar (213-238 H) dan lain sebagainya; Periode kedua (450-505 H/1058-1446)  misalnya  ada  Al-Ghazali  (450-505  H),  Ibnu  Taimiyah  (1262-1328  M)  dan  lain sebagainya;  Periode  ketiga  (850-1350  H/1446-1932  M)  misalnya  ada  Muhammad  Iqbal  (1356 H/1938  M),  Shah  Waliullah  (1114-1176  M),  dan  lain  sebagainya;  Periode  kontemporer  (1930- sekarang)  misalnya  ada  Abu  A’la  al-Maududi,  Khursid  Ahmad,  Muhammad  Baqir  al-Sadr, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umar Chapra dan lain sebagainya (Chamid, 2010).
Periode  kontemporer  terdapat  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi  yang  merupakan  tokoh  yang memberikan  kontribusinya  dalam  perekonomian  Islam.  Pemikirannya  tertuang  dalam  salah  satu bukunya  yang  berjudul The  Economic  Enterprise  in  Islam .  Siddiqi  dalam  bukunya  tersebut menjelaskan  bahwa  salah  satu  pandangannya  bahwa  mekanisme  pasar  dalam  pandangan  Islam sangatlah diberi sebuah  kepercayaan  yang besar. Selain itu masih ada  beberapa pemikiran lainnya terkait ekonomi Islam yang dibahas Siddiqi dalam buku tersebut, misalnya etika produksi dan lain sebagainya.
Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan ekonom Islam kontemporer dengan corak aliran mainstrem  dalam  pemikiran  ekonomi  Islam.  Ini  disebabkan  Siddiqi  menggunakan  pendekatan ekonomi  yang  landasannya  adalah  modifikasi  neoklasik.  Siddiqi  berusaha  untuk  menekankan kebutuhan  akan  adanya  persatuan  antara  ilmu fiqh (agama)  dan  ilmu  ekonomi  sebagaimana pendekatan neoklasik berbasis fiqh lainnya (Aravik, 2017).
Analisis  pendekatan  yang  digunakan  Siddiqi  menekankan  pendekatan  ekonomi  makro didalamnya. Hal ini dikarenakan latar belakang kehidupan Siddiqi berada dalam lingkungan moderat, apalagi  Siddiqi  adalah  murid  dari  Sanvi,  seorang  intelektual  muslim  moderat.  Namun  walaupun dalam analisisnya menggunakan ekonomi makro, Siddiqi selalu mengkaitkannya antara pendekatan neoklasik  dengan  pendekatan  fiqhi.  Dalam  artian  memberikan identitas  keislaman  pada  teori-teori konvensional (Sirajuddin & Nurdin, 2017).
Kehadiran  Siddiqi  sebagai  seorang  yang  konsen  dalam  kajian  ekonomi  Islam  memberikan peran penting dalam pengembangan sistem ekonomi di masa-masa mendatang. Olehnya itu beberapa pemikiran Siddiqi terkait ekonomi Islam menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipahami sebagai landasan dalam mempraktikan bisnis sesuai koridor syariah Islam.

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Paradigma Pemikiran Ekonomi Islam
Islam hadir di tengah-tengah masyarakat bukan hanya mengatur persoalan ibadah ritual atau hubungan  dengan  Allah  swt.  ( habluminallah )  saja,  namun  juga  mengatur  persoalan  sosial  atau muamalah atau hubungan dengan manusia ( habluminannas ). Kedua persoalan itu memiliki peran dan fungsi yang sama sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pada posisi inilah nampak keuniversalitas dari Islam itu sendiri. Kaitannya persoalan hubungan manusia, khususnya di bidang perekonomian, Ahmad Mustaq sebagaimana dikutip Syamsuri menjelaskan Alquran memberikan porsi pembahasan ekonomi sekitar 370 kali disebutkan di dalam Alquran (Syamsuri, 2016).
Ajaran  Islam  tentang  perekonomian  ini menjadi  pedoman  umat  Islam  untuk  mengamalkan ajaran  Islam  secara  komprehensif  ( kaffah ).  Seorang  muslim  yang  taat  beribadah,  tentunya  dalam aktifitas ekonominya perlu dilandasi  dengan transaksi keuangan dan bisnis yang  Islami. Di sinilah mulai bermunculan pemikiran terkait eksistensi ekonomi Islam, apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif atau kedua-duanya.
Secara  umum  ilmu  pengetahuan  positif mempelajari  persoalan-persoalan  perekonomian,  di mana dapat diuji melalui pengamatan empiris (fakta-fakta). Sedangkan ilmu pengetahuan normatif membahas persoalan bagaimana sesuatu itu seharusnya, kaitanya penelitian terhadap apa yang baik dan apa yang buruk (Manan, 1997). Pendapat lain dikemukakan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan  sosial  yang  tidak  bebas  dari  nilai-nilai  moral  (Rahardjo,  1993).  Sedangkan  Siddiqi berpendapat  bahwa  ilmu  ekonomi  Islam  merupakan  jawaban  dari  para  tokoh  pemikir  Muslim
terhadap adanya tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dan tentunya dalam menghadapinya dengan berpedoman kepada Alquran dan Sunnah, serta akal dan pengalaman.
Untuk memahami konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang makin tren diwacanakan, maka perlu menyorotinya dalam dua sudut pandang, yaitu secara eksklusif dan secara inklusif. Secara eksklusif bermakna menempatkan sistem syariah sebagai bagian yang terintegral dari ajaran Islam. Artinya sebagai sebuah kesatuan yang sistematis, menyeluruh dan mandiri (QS al-Baqarah/2: 208). Sedangkan  secara  inklusif  bermakna  umat  Muslim  mutlak  menempatkan  syariat  di  atas  segala- galanya  dalam  menjalankan  segala  aktifitas  (dimensi)  kehidupannya,  tak  terkecuali  dalam  hal ekonomi.  Jika  tidak  menempatkan  syariah  dalam  setiap  dimensi  kehidupannya,  maka  termasuk pengingkaran terhadap ajaran Islam yang dianutnya (Hamid, 2007).
Sistem ekonomi berdasarkan syariah tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan  ekonomi,  namun  juga  sebagai  sarana  untuk  merealokasi  sumber-sumber  daya  kepada orang-orang  yang  berhak  menurut  syariah,  sehingga  tujuan  efisiensi  ekonomi  dan  keadilan  dapat tercapai secara bersamaan (Chapra, 1992).
Olehnya  itu  paradigma  ekonomi  syariah  didasarkan  atas  pertimbangan  mendatangkan manfaat  dan  menghindarkan  mudharat.  Artinya  hakikat  kemaslahatan  dalam  Islam  adalah mewujudkan  segala  bentuk  kebaikan  dan  manfaat  yang  berdimensi  integral  duniawi  dan  ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

## 2. Karakteristik Ekonomi Islam
Setiap sistem ekonomi pastilah didasarkan pada ideologi yang memberikan suatu landasan, tujuan, aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip. Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Olehnya itu ada karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi Islam. Menurut Qardhawi, ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

## a. Ekonomi Ketuhanan ( Iqtishad Rabbani )
Ekonomi  Islam  merupakan  ekonomi  yang  berdasarkan  pada  nilai  Ilahiyyah.  Hal  ini dikarenakan  asal  muasalnya  dari  Allah  swt.  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  akhirnya  untuk memperoleh  keridhaan  Allah  swt.  Aktifitas  yang  dijalankan  seorang  Muslim  merupakan implementasi  dari  beribadah  kepada  Allah  swt.  dan  sesuai  kodratnya  sebagai  makhluk  yang diciptakan (QS az-Zariyat/51: 56). Olehnya itu harus dilakukan sesuai syariat dan niat ikhlas semata- mata karena Allah swt.
b. Ekonomi Akhlak ( Iqtishad Akhlaqi )
Akhlak adalah urat nadi dari kehidupan Islami. Olehnya itu kegiatan ekonomi menurut Islam tidak pernah lepas dari akhlak. Seorang Muslim, baik secara personal maupun kelompok tidak boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya secara bebas atau menguntungkannya saja. Muslim yang taat  tentunya  terikat  atas  iman  dan  akhlak,  sehingga  dalam  kegiatan  ekonominya  senantiasa mengimplementasikan atas keduanya, disamping terikat pula atas perundang-undangan negara dan hukum-hukum agama (syariat).

## c. Ekonomi Kerakyatan ( Iqtishad Insani )
Manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  (QS  al-Baqarah/2:  30)  diberi  kemampuan  dan kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi, keluarga dan kepada manusia lainnya.  Manusia  berkewajiban  beramal  dengan  berkreasi  dan  berinovasi  dalam  setiap  aktifitas ekonominya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah swt. (QS al- Baqarah/2: 31).
d. Ekonomi Pertengahan ( Iqtishad Washathi )
Islam memiliki karakteristik sikap pertengahan, seimbang antara dunia dan akherat ( tawazun ). Indvidualisme  dan  sosialisme  adalah  dua  kutub  yang  bertemu  dalam  bentuk  perpaduan  dan keharmonisan,  kebebasan  individu  dan  masyarakat  seimbang,  hak  dan  kewajiban  yang  serasi, imbalan dan tanggungjawab yang selurus. Keseimbangan dalam ekonomi berdasarkan Islam adalah tidak adanya penganiayaan dan eksploitasi ekonomi kepada yang lain, keseimbangan antara produksi dan  konsumsi,  serta  keseimbangan  antara  produksi  satu  dengan  produksi  lainnya  (al-Qardhawi, 1995).
Kelima  karakteristik  inilah  yang  melingkupi  bentuk  perekonomian  berbasis  Islam  atau berbasis syariah. Kesemunya diimplementasikan dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan manusia, baik secara individu maupun secara sosial tanpa adanya ketidakseimbangan dan eksploitasi kepada pihak-pihak tertentu.

## C. METODOLOGI
Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan ( library research ) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data tertulis berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa tulisan langsung dari Muhammad Najetullah Siddiqi, sedangkan sumber sekunder berupa tulisan selain dari tulisan Muhammad Najetullah Siddiqi. Setelah data-data terkumpul selanjutnya ditelaah dan diteliti, dengan memilah data-data yang sifatnya umum kemudian
ditarik  kesimpulan  yang  sifatnya  khusus.  Selanjutnya  data  tersebut  dianalisis  dengan  pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Biografi Kehidupan Muhammad Nejatullah Siddiqi
Muhammad  Nejatullah  Siddiqi  lahir  pada  tahun  1931  di  Gorakhpur,  India.  Perjalanan akademiknya dimulai  di Sanvi Darsagh Jama’at-e-Islami Hind, Ranpur, dan jenjang universitas di Aligarh Muslim University (Jiwa, 2012). Kecintaan Siddiqi dalam dunia tulis menulis, dalam hal ini tulisan terkait Islam dan ekonomi Islam bermula pada waktu belum adanya literatur yang membahas kedua persoalan tersebut. Beberapa karya tulisan Siddiqi diterbitkan di jurnal-jurnal pada pertengahan tahun 50-an, kemudian tulisan yang berkaitan ekonomi Islam juga diterbitkan, misalnya Some Aspects of the Islamic Economy (1970) dan The Economic Enterprise in Islam (1972) (Elpinadela, 2014).
Jika  mencermati  karya-karya  tulisan  Siddiqi  terlihat  adanya  perpaduan  antara  kerangka pemikiran yang berasal dari dunia pendidikan Barat dan dunia pendidikan Islam, khususnya dalam pemikiran  ekonomi.  Walaupun  Siddiqi  tetap  mengakui  pendekatan  ekonomi  Islam,  juga menggunakan alat analisis lainnya yang sudah ada, misalnya mazhab sintetis neoklasik Keynesian. Penggunaan pendekatan Islam oleh Siddiqi tetap konsisten pada prinsip-prinsip syariah (hukum dan fiqh ) dan nilai-nilai Islam.
Konsistensinya  dalam  kajian  ekonomi  Islam  di  tahun  1950-an  menjadikan  Siddiqi  sebagai salah satu pelopor dan otoritas dalam kajian ekonomi Islam yang mewakili corak pemikiran ekonomi Islam yang mainstream . Karier akademik Siddiqi bermula di Universitas Aligarh, di mana diangkat sebagai  Profesor  dan  Kepala  Department  of  Islamic  Studies,  juga  sebagai reader  in  economics . Siddiqi  bergabung  dengan  King  Abdul  Aziz  University,  Jeddah  dan  menjadi  pelopor  berdirinya International Centre for Research in Islamic Economics di akhir tahun 1970-an (Sari, 2011).
Salah satu karya yang dihasilkan Siddiqi mengenai ekonomi Islam adalah Survey on Muslim Economic  Thought (1981),  Siddiqi  konsen  lebih  dari  sepuluh  tahun  terakhir  dalam  mengamati persoalan mata uang, persoalan perbankan dan isu-isu finansial, kemudian menjadikannya pendukung utama  dalam  konsep profit-sharing dan equity  participation. Kedua  model  operasional  tersebut merupakan saran pendapat Siddiqi dalam menjalankan sistem ekonomi syariah, sehingga transaksi- transaksi yang dilakukan atas dasar bunga dapat digantikan. Karya-karya Siddiqi berupa buku-buku terkait ekonomi Islam senantiasa dianalisis dalam pendekatan fikih. Akhirnya karena sumbangsihnya dalam  bidang  pemikiran  ekonomi  Islam,  Siddiqi  dianugerahi  King  Faisal  International  Prize  for Islamic Studies pada tahun 1982 (Fadillah, 2014). Bersama asosiasinya Research Centre dan tempat
melakukan aktifitas bekerja selama satu dasawarsa terakhir menjadikan Siddiqi seorang tokoh utama dalam potret pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

## 2. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Najetullah Siddiqi
Muhammad  Najetullah  Siddiqi  sebagai  salah  seorang  tokoh  ekonom  Islam  di  masa kontemporer dalam memaknai dan memahami ekonomi Islam dapat dilihat dari corak pemikirannya berikut ini:

## a. Konsep Keberhasilan
Islam  selalu  sejalan  dengan  kemajuan  di  bidang  ekonomi  dengan  konsep  keberhasilannya yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Hal ini tergambar dari pernyataan Siddiqi bahwa:
Keberhasilan terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral, dan semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil…. Selama hidupnya, pada setiap fase keberadaan pada setiap langkah, individu Muslim berusaha berbuat selaras dengan nilai-nilai moral (Chamid, 2010).
Bersikap  positif  dalam  menjalani  kehidupan  dan  menilai  orang  lain  merupakan  salah  satu bentuk  kebaikan  dalam  Islam.  Meninggalkan  kehidupan  dan  pergaulan  dengan  masyarakat,  serta melakukan negatifisme adalah hal yang paling buruk yang dilakukan seseorang. Selama 6 abad yang lampau, para sufi yang hidup dalam masyarakat Muslim dan orang-orang Nonmuslim dalam kalangan Kristiani  menyorot  Islam  melalui  kacamata  prakonsepsi  Kristen  selama  perjalanan  kehidupannya (Chamid, 2010). Siddiqi mengemukakan pandangannya bahwa:
Manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung; berusaha memenuhinya dengan  wajar.  Semakin  baik  kebutuhan-kebutuhan  ini  dipenuhi,  semakin  baik  pulalah  dia. Kehidupan yang dipersiapkan secara baik menjamin kedamaian jiwa, kepuasan dan rasa aman. Dan kondisi jiwa semacam itulah yang menopang terbinanya suasana yang sehat, bermoral dan bercorak spritual. Tidak satu kemajuan material dan pembangunan ekonomi yang dalam dirinya sendiri bertentangan dengan kemajuan moral dan spritual. Betapa pun juga semua kemajuan semacam itu, bila diperoleh dengan cara yang baik dan dipertahankan, merupakan sumbangan terhadap moralitas yang sehat dan spiritualitas yang benar (Chamid, 2010).
Untuk  mengapai  kemajuan  material  menurut  Islam,  apapun  usaha-usaha  yang  dilakukan umatnya  tidak  akan  dibatasi.  Kepemilikan  materi  bagi  setiap  individu  adalah  sebuah  keniscayaan yang  tidak  bisa  ditawarmenawarkan  bagi  perkembangan  pola  sosial  yang  dikehendaki  dan diharapkan. Islam mendorong dan memotivasi setiap individu Muslim untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memperolehnya dengan ketentuan terciptanya keterjaminan kepemilikan harta atau material tersebut.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  kebutuhan  ekonomi  menurut  Islam  bukanlah sebuah kejahatan. Bahkan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu keutamaan jika bisa seimbang dan
dimaksudkan untuk memperoleh kebaikan. Hidup memiliki aspek lain di luar aspek ekonomi yang membutuhkan  dedikasi  dan  membutuhkan  energi  serta  waktu  untuk  berkembang  dengan  baik. Keseimbangan kehidupan membutuhkan alokasi upaya dan sumber daya manusia yang baik di antara semua aspek penting kehidupan.
Ajaran Islam mengenal adanya tujuan daripada adanya penetapan hukum, yaitu maqashid al- syariah . Maqashid al-syariah adalah sebuah  konsep penting dalam  pengkajian hukum Islam.  Para pakar  teori  Hukum  Islam  menyebutkan maqashid  al-syariah ini  penting  menjadi  sesuatu  yang seharusnya  dipahami  oleh  mujtahid  yang  melaksanakan  ijtihad.  Teori maqashid  al-syariah pada prinsipnya  menciptakan  kemaslahatan  (kebaikan)  sekaligus  menghindarkan mafsadat (keburukan) (Shidiq, 2009).
Salah satu maqashid al-syariah itu adalah menjaga atau memelihara harta ( hifz al-mal ). Islam percaya bahwa  Allah swt. yang memiliki kesemua harta di dunia ini, dan manusia hanya memiliki hak  untuk  menggunakannya.  Islam  juga  mengakui  adanya  hak-hak  pribadi  seseorang.  Namun terkadang manusia sangat rakus akan harta benda, sehingga mereka ingin  memperolehnya  dengan cara apa pun. Olehnya itu, Islam mengatur bahwa seharusnya tidak ada  konflik antara satu dengan yang lain. Islam melalui syariatnya mengatur mengenai bermuamalah, seperti jual beli, sewa, gadai, dan  lain  sebagainya.  Selain  itu  melarang  perbuatan  menipu,  transaksi  riba  dan  jika  terjadi pengrusakan barang milik orang lain, maka bertanggungjawab untuk mengganti atau membayarnya, termasuk  properti  yang  dirusak  oleh  anak-anak  dalam  perwalian,  bahkan  jika  hewan  peliharaan merusaknya, maka harus dipertanggungjawabkan.
Persoalan muamalat ini masuk dalam kategori kebutuhan hajiyat , di mana kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, bilamana tidak terwujud, tidak akan sampai mengancam  keselamatannya,  namun  akan  mengalami  kesulitan.  Di  sini  tergambar  bahwa  syariat Islam  menghilangkan  segala  kesulitan  itu,  dan  melahirkan  adanya  hukum rukhshah (keringanan). Misalnya dalam persoalan ekonomi ( muamalat ) disyariatkannya berbagai model kontrak perjanjian (akad),  jenis-jenis  jual  beli,  sewa  menyewa, syirkah (kerjasama  perseroan)  dan mudharabah (perjanjian  kerjasama  pengelolaan  modal)  dan  beberapa  hukum rukhshah dalam  bemuamalat (Suganda, 2020).
b. Paradigma Alquran dan Asumsi Dasar
Persoalan ekonomi Islam telah disinggung dalam Alquran dengan berbagai paradigma dan ini bukan karena persoalan ekonomi Barat (Haneef, 2010). Untuk menikmati kehidupan ini, maka alam disediakan  untuk  menjamin  keseluruhan  umat  manusia  di  dunia.  Manusia  harus  mewujudkannya melalui  upaya  yang  ada  jaminan  kebebasan  untuk  memiliki  dan  mencoba.  Namun,  keadilan  harus
dijamin, jika perlu melalui hukum. Kerjasama dan kebajikan harus menjadi norma dalam kehidupan ekonomi, bukan keegoisan atau keserakahan.
Berpegang  teguh  kepada  prinsip  bahwa  Allah  swt.  adalah  pemilik  yang  nyata  dan  mutlak. Properti dan kekayaan harus ditangani sebagai kepercayaan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dalam  kerangka  kepercayaan  itu.  Kemiskinan  adalah  realitas  empiris,  sehingga  bagi  orang  yang memiliki harta haruslah menyerahkan sebagian dari apa yang dimilikinya kepada si miskin atau orang yang tidak memilikinya (QS az-Zariyat/51: 19), perniagaan diperbolehkan, namun riba atau bunga dilarang  (QS  al-Baqarah/2:  275).  Berlebihan  adalah  tindakan  berdosa  (QS  Ali  ‘Imran/3:  147)  dan berhemat  dan  kecukupan  adalah  sesuatu  yang  haruslah  dilaksanakan  (QS  al-Isra’/17:  26-27). Kekayaan  duniawi  yang  dimiliki  hendaknya  menjadi  sarana  untuk  mencapai  kehidupan  yang  baik dan normal di dunia dan menjadi bekal di akherat jika kekayaan itu digunakan sesuai koridor syariat.
Siddiqi  menjadikan  paradigma  Alquran  sebagai  asumsi  dasar  dalam  sistem  ekonomi  yang dijalankan manusia. Pandangan ekonomi neoklasik, manusia ekonomi rasional  ( rational economic man ) tidak hanya imajiner, tetapi juga tidak diinginkan. Oleh karena itu, hukum perilaku manusia perspektif manusia ekonomi rasional tidak dapat bersifat universal. Hukum semacam itu tergantung pada pihak-pihak yang menggunakannya, bagaimana penilaian, waktu dan ruang mereka. Manusia yang  paling  cocok  adalah  manusia  Muslim  ( Islamic  man )  yang  memiliki  sifat  perhatian  terhadap orang  lain  ( individu  altruistik ).  Di  sini  Siddiqi  berpendapat  Islam  memberi  penekanan  kuat  untuk berperilaku tolong-menolong (QS al-Ma’idah/5: 2). Berdasarkan prinsip, seorang Muslim haruslah memiliki  jiwa  kepedulian  terhadap  kesejahteraan  orang  lain,  dalam  artian  jangan  hanya mementingkan diri pribadi. Kerjasama  dan kebajikan adalah sesuatu yang sama-sama ditingkatkan (Siddiq, 1995).
Bekerja tidak boleh dipandang sebagai sebuah beban, tetapi sebagai kewajiban dan ibadah. Hal ini sangat jelas disebutkan bahwa hakekat penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah swt. (QS az-Zariyat/51: 56).  Di sisi lain, mengemis  merupakan  perilaku yang memalukan, apalagi bisa bekerja. Kepentingan sosial harus diperhitungkan ketika seseorang membuat keputusan individu. Siddiqi  berpendapat  seorang  produsen  hendaknya  memberikan  prioritas  untuk  memproduksi komoditas  penting,  walaupun  tidak  akan  memaksimalkan  keuntungan  mereka.  Hal  ini  dipandang sebagai kewajiban sosial, namun jika produsen individu tidak mampu atau tidak mau menerapkannya, maka kewajiban negara untuk melakukannya. Selain itu, para pedagang harus memiliki etika dalam berbisnis, misalnya jujur, tulus, berintegritas, dan memiliki motivasi pahala kelak di akhirat. Begitu pula orang kaya memiliki kewajiban untuk memberi kepada orang miskin. Di sinilah tampak bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja (Siddiq, 1995).

## 3. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam
Perubahan  perilaku  yang  diantisipasi,  perubahan  tata  nilai  dan  tujuan  yang  diharapkan, kewajiban untuk mengimplementasikan perintah yang jelas dari Alquran dan Sunnah, demikian pula struktur sistem Islam, akan menciptakan suatu kerangka institusional ekonomi Islam yang unik dan berbeda. Itu semua diterangkan oleh Siddiqi sebagai berikut:
Untuk menciptakan kerangka kelembagaan ekonomi Islam yang unik dan berbeda, maka perlu mengantisipasi beberapa perubahan, antara lain perubahan perilaku, perubahan tata nilai dan tujuan yang  hendak  dicapai,  kewajiban  untuk  menerapkan  instruksi  yang  jelas  dari  Alquran  dan  Sunnah, serta struktur sistem Islam. Inilah yang menjadi kerangka pemikiran dari Siddiqi.
a. Hak Relatif dan Terbatas bagi Individu, Masyarakat, dan Negara
Pada prinsipnya manusia telah dianugerahkan hak-hak oleh Allah swt. Olehnya itu menurut Siddiqi,  “kebebasan  untuk  menyembah  dan  mengabdi  kepada  Allah  swt.  merupakan  hak  asasi manusia  yang  utama,  tidak  ada  siapa  pun  yang  dapat  menghalangi  atau  membatasi  hak  dasar tersebut.” Siddiqi mencoba menghubungkan prinsip tersebut dalam kaitannya ekonomi Islam, yaitu seseorang hanya dapat mencapai kesuksesan ( falah ) dengan memenuhi segala kebutuhan materinya dengan bersikap jujur dan benar, sehingga harta dan barangnya diberikan kebebasan untuk memiliki, menggunakan, dan mengelolanya. Namun, semua hak tersebut merupakan bentuk kepercayaan Allah swt.  kepada  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Di  sini  nampak  bahwa  Siddiqi  memandang kepemilikan swasta atau pribadi sebagai hak individual selama kewajibannya tetap dilaksanakan dan tidak menyelewengkan hak-hak tersebut.
Siddiqi berpandangan bahawa tujuan dari memiliki harta kekayaan adalah sarana terciptanya keadilan  dan  menghindari  ketidakadilan.  Oleh  karena  penindasan  adalah  persoalan  yang  lebih mendasar  dalam  hak  kepemilikan  (Siddiqi,  1981).  Selain  itu  perlu  adanya  pemanfaatan  kekayaan swasata  secara  benar  yang  didasari  atras  norma-norma  peraudaraan,  kerjasama,  simpati  dan pengorbanan.  Kepemilikan  akan  hilang  jika  terjadi  eksploitasi,  penimbunan  dan  penyalahgunaan kepentingan. Di sinilah negara dan masyarakat menjadi penjaga sosial (Siddiqi, 1981).
Jika mencermati pemikiran dari Siddiqi  ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS al- Baqarah/2: 188 tentang larangan untuk memakan harta secara batil (tidak benar), dengan kata ketika mengusahakan adanya harta tersebut tidak boleh melakukan perbuatan batil atau tidak benar. Fauzul mengemukakan kata al-batil dalam ayat tersebut merupakan  lawan dari kata al-haqq (kebenaran), artinya  segala  sesuatu  yang  tidak  sesuai dengan  syariat  atau  ajaran  Islam,  baik  berupa  mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan lain sebagainya yang
dilarang oleh syariat atau ajaran Islam (Iman, 2011). Apalagi hakekat keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah (QS al-Baqarah/2: 30).
b. Peranan Negara yang Positif dan Aktif dalam Sistem Ekonomi
Untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  maka  pemerintah  berperan  dalam mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  baik  kebutuahn  dasar  atau  primer  ( daruri ),  sekunder  ( hajiyat ), maupun tersier (pelengkap). Pemerintah dilarang untuk berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun pemerintah harus berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan  komplemen  lainnya.  Asalnya  dalam  pemenuhan  itu  tidak  bertentangan dengan  syariah, dan dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Siddiqi berpendapat perlu adanya peran aktif dan positif dari negara secara konsistem dalam sistem  ekonomi.  Walaupun  Siddiqi  menyetujui  dan  membela  perlunya  dan  berfungsi  sistem  pasar dengan  baik.  Jika  negara  gagal  mencapai  keadilan,  maka  negara  perlu  melakukan campur  tangan. Contoh mendasar campur tangan negara adalah ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan ketersediaan barang-barang publik dan sosial (Elpinadela, 2014).
Campur tangan negara jika dikaitkan dengan pendekatan fiqh menjadi fardhu kifayah . Fardhu  kifayah merupakan  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  kelompok  (kewajiban  kolektif). Artinya  jika  ada  di  antara  anggota  kelompok  yang  telaha  melakukannya,  maka  seluruh  kelompok terbebas  dari  sanksi.  Namun, jika  tidak  ada  anggota  kelompok  yang  melakukannya,  maka  seluruh kelompok  akan  terkena  sanksi  (Sadat,  2011).  Walaupun  dalam  ajaran  Islam  mengakui  adanya kepemilikan pribadi, bebas dalam berusaha dan melakukan persaingan secara sehat. Adanya campur tangan  negara  ini  dimaksudkan  dalam  rangka  menegakkan  masyarakat  agar  senantisa  mengisi kehidupannya dengan semangat kerjasama.
Siddiqi juga berpendapat sekalipun ada peran aktif pemerintah, namun hal itu tidaklah dapat dipersamakan  dengan  sistem  sosialis.  Ada  dua  alasan  yang  dikemukakan  Siddiqi,  yaitu: pertama , kepemilikan pribadi  haruslah diakui dan menjadi norma secara umum; dan kedua , adanya campur tangan negara haruslah dengan alasan dan tujuan yang berdasarkan pada aturan agama (Elpinadela, 2014).
Sistem  sosialis  memandang  individu  yang  diberikan  kebebasan  absolut  akan  menciptakan oposisi dan akan ada pihak yang kurang beruntung. Olehnya itu, kaum sosialis berasumsi kehidupan ekonomi  hendaknya  diatur  dan  dikendalikan  sepenuhnya  oleh  pemerintah.  Pemerintah  berperan dominan  dalam  perencanaan  dan  penggunaan  faktor  produksi,  implementasi  dan  peraturan  untuk distribusi barang ekonomi (Rahayu, 2010).
Menurut  sistem  ekonomi  Islam,  tindakan  ekonomi  diatur  secara  seimbang  sehingga  peran individu  memperoleh  kebebasan,  tetapi  dibatasi  oleh  batasan-batasan  tertentu  dan  pemerintah menetapkan  peraturan  sesuai  dengan  kehendak  rakyat.  Adanya  peraturan  pemerintah  mendorong harmonisasi  kegiatan  ekonomi.  Dengan  menerapkan  ekonomi  Islam,  masyarakat  dan  pemerintah dapat bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur (Ghafur & Fadila, 2020).
Pemerintah sebagai penyelenggara sebuah institusi negara dalam mencapai tujuan bersama, yaitu  peningkatan  kesejahteraan  dalam  bidang  pembangunan  ekonomi.  Pada  posisi  ini  pemerintah dan orang-orang yang mengelola sumber daya (sektor swasta) yang ada membentuk model kemitraan. Negara berperan penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu  peningkatan standar dan kualitas  kehidupan  masyarakat.  Negara  harus  dapat  menjamin  dan  memastikan  bahwa warganegaranya memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Oleh  karena  itu,  negara  harus  mengatur  dan  mendistribusikan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi secara adil dan merata.
4. Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba
Persoalan zakat dan riba menjadi topik gagasan pemikiran dari Siddiqi. Menurutnya, sistem ekonomi  Islam  memiliki  ciri  utama  terkait  dua  persoalan  tersebut,  yaitu  implementasi  zakat  dan penghapusan praktik riba. Kedua persoalan ini sangat jelas (eksplisit) disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi saw. Mekanisme mengeluarkan zakat, baik itu jenis harta yang dikeluarkan dan batas tarif pemungutannya telah ada ketetapannya (Siddiqi M. N., 1983). Zakat ini berbeda dengan pajak, karena zakat kaitannya dengan perintah agama, sedangkan pajak kaitannya dengan pemerintah ( ulil amri ). Pajak boleh saja dipungut oleh negara jika diperlukan untuk menunjang penerimaan zakat.
Persoalan zakat dalam Alquran disebutkan sebanyak 32 kali dengan penggunaan kata zakat, dan berulang sebanyak 82 kali dengan penggunaan kata yang sinonim, seperti sedekah dan infak. Ini menandakan  bahwa  persoalan  zakat  memiliki  fungsi,  kedudukan  dan  peran  yang  sangat  penting dalam kehidupan. Dalam Alquran, kata zakat digandengkan dengan perintah shalat, di mana sebanyak 29 kata dari 32 kali tersebut  (Qadir, 2001). Ini berarti ibadah shalat dan zakat memiliki keterkaitan yang erat, di mana bukan hanya ibadah ritual kepada Allah swt. semata, namun ibadah sosial kepada masyarakat perlu dilakukan. Inilah yang dimaknai habluminallah wa habluminannas .
Jika  mencermati  aspek  yang  dikandung  dalam  pengeluaran  zakat,  maka  terkandung  aspek moral,  sosial  dan  ekonomi.  Pada  aspek  moral,  zakat  mengajarkan  sifat  kedermawanan  dengan mengikis  sifat  ketamakan  dan  keserakahan  dari  kelompok  orang  kaya;  pada  aspek  sosial,  zakat menjadi salah satu cara menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat melalui tanggung jawab sosial dari kelompok orang kaya; pada aspek ekonomi, zakat mencegah terjadinya monopoli kekayaan oleh
pihak  tertentu  saja,  juga  zakat  menjadi  kas  negara  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  umat  Muslim (Mubarok, 2014).
Siddiqi  berpendapat  zakat  yang  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  adalah  suatu  langkah strategis,  namun  di  kalangan  umat  Islam  bahkan  Sebagian  ulama  masih  memahami  secara  keliru terkait zakat. Persoalan kekeliruan ini akibat adanya pembahasan dalam kitab-kitab fikih zakat yang lebih  mengemukakan  segi-segi  perbedaan  pendapat  dari  fuqaha,  padahal  di  masa  kontemporer  ini persoalan  yang  penting  adalah  mencermati  jenis  kekayaan  yang  potensial  untik  dikeluarkan  wajib zakatnya, hasil dari pekerjaan jasa dan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis (Qadir, 2001).
Selanjutnya terkait persoalan bunga, Siddiqi berpandangan bunga adalah riba, sehingga harus dilenyapkan. Untuk memberantas riba, maka perlu diganti dengan sistem bagi laba dan rugi. Konsep itulah yang disebut mudharabah . Anggapan Siddiqi bahwa tidak ada alasan yang perlu diungkapkan oleh  pihak  bank  jika  dalam  pengelolaan perbankan  tetap  menggunakan  sistem  bunga  (Elpinadela, 2014).  Nampak  bahwa  Siddiqi  adalah  seorang  kritikus  yang  konsen  dalam  mencermati  sistem pengelolaan  bank-bank  syariah,  di  mana  bank-bank  syariah  perlu  meningkatkan  kegiatan mudharabah dibandingkan kegiatan murabahah ( mark-up ).
Jika mencermati pemaknaan mudharabah menurut fukaha adalah akad antara dua orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan. Di sisi lain, mudharabah menurut Hanafiyah adalah  memandang  tujuan  dua  pihak  yang  berakad  dan  berserikat  dalam  keuntungan  atau  laba dikarenakan  harta  diserahkan  kepada  yang  lain  memiliki  jasa  mengelolanya  (Suhendi,  2016). Sedangkan murabahah adalah penjual dalam hal ini adalah bank memberitahukan harga poduk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Rianto, 2012).
Siddiqi berpendapat bahwa praktik mudharabah dan murabahah secara legal dapat diterima, namun secara ekonomis tidak sama produktifitasnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan dari semangat  kegiatan  perekonomian.  Bank-bank  menggunakan  praktik  tersebut  demi  kelangsungan hidup  ekonomis  dan  penggunaan  dana  yang  dipinjamkan,  padahal  bank  menurut  sistem  ekonomi Islam haruslah memperhatikan fungsinya, yaitu bukan hanya sebagai lembaga perantara, namun juga sebagai  agen  ekonomi  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  secara  langsung (Elpinadela, 2014).
Selain  itu  juga  terkait  adanya  pelarangan  riba  ( usurios )  dalam  Islam  didasarkan  atas pertimbangan moral dan kemanusiaan, yaitu penghapusan terhadap segala bentuk praktik ekonomi yang  menimbulkan  kezaliman  dan  ketidakadilan.  Jika  dikaitkan  dengan  bunga  bank  memberikan
dampak krisis keuangan, terjadinya keterlepasan antara kebutuhan dan keinginan ( decoupling ) antara sektor  riil  dan  sektor  moneter,  yang  tentunga  berakibat  terjadinya  konglemerasi  kekayaan  dan kesenjangan ekonomi di masyarakat (Kalsum, 2014).

## 5. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu
Sistem  ekonomi  Islam  memberikan  ciri  tersendiri  dalam  pelaksanaannya.  Salah  satunya adalah  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  setiap  orang.  Inilah  pendapat  yang  dikemukakan Siddiqi  bahwa  setiap  orang  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhannya  melalui  upaya  dan  usaha sendiri.  Inilah  idealnya,  namun  terkadang  ada  juga  di  antara masyarakat  tidak  dapat  berusaha  dan bekerja, sehingga haruslah mendapatkan jaminan atas kebutuhannya (Siddiqi M. N., 1984). Bentuk jaminan adalah pemberian infak dari rezeki yang dimiliki (QS al-Baqarah/2: 4-5).
Siddiqi memberikan kerangka institusional dalam mencapai tujuan konsep ekonomi syariah yang  mencakup  kebutuhan  pribadi  dan  kepedulian  terhadap  masyarakat  yang  merupakan  bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Kerangka institusional tersebut, yaitu:
a. Kekayaan  atau  harta  adalah  kepemilikan  mutlaknya  oleh  Allah  swt.  Namun,  manusia  boleh memiliki kepemilikan pribadi sesuai aturan syariat dan tak melupakan terpenuhinya kewajiban terhadap sesama.
b. Manusia bebas melakukan kreasi dengan syarat tidak mengganggu kepentingan pihak lain dan melakukan kompetisi dalam persaingan yang sehat.
c. Usaha yang dikelola bersama ( joint ventura ) hendaklah dengan penerapan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama.
d. Pengambilan keputusan haruslah dilandasi dengan konsultasi dan musyawarah.
e. Negara  berperan  mengatur  individu  dalam  menyelaraskan  hidupanya  sesuai  tuntunan  ajaran Islam (Qoyum et al., 2021).
Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu pada prinsipnya dilandasi oleh syariah, dimana individu itu sendiri, sanak saudaranya, tetangga-tetangganya dan masyarakat harus mengetahui dan memikul tanggungjawab masing-masing. Namun jika kesemuanya telah berusaha, namun masih saja tidak bisa, maka tanggungjawab terakhir berada pada pundak negara dan inilah salah satu dari visi ajaran Islam (Zaman, 1981).
6. Sistem Distribusi
Kritikan  Siddiqi  mengenai  distribusi  dikarenakan  ekonomi  konvensional  menganggap distribusi merupakan konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Pandangan ini berimbas  pada  kekalnya  gagasan  palsu  tentang  kekuasaan  konvensional  (neoklasik),  di  mana
menciptakan  khayalan  bahwa  masyarakat  melakukan  permintaan  terhadap  apa  yang  mereka  ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi  (distribusi  fungsional).  Siddiqi  berpendapat  permintaan  ditentukan  dan  dibatasi  oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan (Siddiqi M. N., 1981).
Untuk  memahami  sistem  distribusi,  determinan  dan  ketimpangan  yang  terjadi  maka  perlu dipelajari  dan  dikoreksi  dari  sumbernya,  bukan  hanya  memahami  seperi  apa  yang  dikemukakan ekonomi konvensional (neoklasik). Tergambar bahwa Siddiqi menganggap pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil merupakan salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur (Siddiqi M. N., 1981)
Kekayaan  merupakan  amanah  dari  Allah  swt.,  sehingga  dapat  diusahakan  dan  diwarisi. Olehnya  itu  Siddiqi  berpendapat  tidak  ada  pelarangan  kepemilikan  kekayaan  oleh  swasta,  karena tidak dinyatakan secara eksplisit, baik di dalam Alquran maupun Sunnah. Namun memiliki batasan dalam hak kepemilikan tersebut (Siddiqi M. N., 1981). Dalam artian klaim untuk memiliki dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam sistem sosio-ekonomi Islam. Juga tidak boleh timbul konflik dalam  masyarakat,  karena  semuanya  bekerja  dan  berusaha  dengan  tujuan  yang  sama,  yaitu penggunaan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah swt. bagi kebaikan (kemasahatan) semua orang.  Jika  pun  terjadi  konflik  kepentingan,  maka  kepentingan  umum  (masyarakat)  haruslah  yang didahulukan,  karena  inilah  komitmen  Islam  untuk  mewujudkan  kepentingan  umum  ( maslahah ‘ammah ) (Haneef, 2010).

## 7. Sistem Produksi
Setiap  kegiatan  ekonomi  tidak  akan  terlepas  dari  adanya  kegiatan  konsumsi,  distribusi, perdagangan barang dan jasa. Namun sebelum kesemuanya dilakukan, maka diawali dengan kegiatan produksi,  sehingga  produksi  bisa  dikatakan  urat  nadinya  kegiatan ekonomi.  Sukirno  menyebutkan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan produk barang atau jasa dan selanjutnya dimanfaatkan oleh manusia (Sukirno, 2002).
Siddiqi  dalam  membahas  sistem  produksi  erat  kaitannya  dengan  paradigma  neoklasik. Menurutnya  produksi  adalah  penyediaan  barang  dan  jasa  dengan  menjadikan  nilai  keadilan  dan kemanfaatan ( maslahah ) bagi masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan perekonomian. Jika produsen telah berlaku adil dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat, maka produsen tersebut telah berperilaku Islami (Anto, 2003). Di sini terlihat masyarakat berhubungan dengan Islamic man , yang artinya  mentransformasikan  tujuan  produksi  dan  norma  perilaku  produsen.  Dalam  produksi,  laba bukanlah satu-satunya motif utama, namun tujuan utamanya menciptakan lapangan kerja, memenuhi
kebutuhan hajat masyaraat, pemberian harga rendah untuk barang-barang pokok. Kesemuanya pada prinsipnya menciptakan kepentingan umum ( maslahat ammah ) (Siddiqi, M. N., 2004).
Siddiqi  berpendapat  bahwa  ada  kriteria  obyektif  dan  kriteria  subyektif  yang  harus diperhatikan dan dikontrol dalam sistem produksi menurut Islam. Kriteria obyektif ini dengan melihat wujud kesejahteraan dan dapat dinilai dengan menggunakan uang. Sedangkan kriteria subyektif dapat dilihat dari segi etika. Landasan dalam roda perekonomian merujuk pada Alquran dan sunnah Nabi saw. Keberhasilan sistem perekonomian bukan hanya dilihat dari materi saja, namun nilai etika dan norma  juga  sangat  penting.  Materi  dan  moral  haruslah  bersinergi  untuk  mencapai  tujuan kemaslahatan umum, khususnya dalam kegiatan produksi (Qardhawi, 1997).
Sistem ekonomi Islam wajib dalam melaksanakan produksi menggunakan barang yang halal, tidak  mengandung  unsur  haram,  meminimalkan  barang  mewah  untuk  diproduksi  untuk  menjaga semua  elemen  dapat  membelinya,  pedagang  dalam  berbisnis  senantiasa  berlaku  jujur  dan  jangan berlaku curang. Inilah tuntunan yang dijelaskan dalam QS an-Nisa’/4: 29-30 untuk jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.

## E. KESIMPULAN
Konsep  pemikiran  ekonomi  Siddiqi  menekankan  pada  kesatuan  antara  ilmu fiqhi (syariah) dengan ilmu ekonomi. Kerangka yang dibangun dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup, kepemilikan individu dan swasta hendaklah bersinergi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kewajiban kepada orang lain. Selain itu untuk menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat, maka peran negara sangat penting karena negara berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada prinsipnya Siddiqi berpendapat segala aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh manusia, khususnya umat Islam senantiasa merujuk kepada Alquran dan sunnah Rasulullah. Kepemilikan harta bukan semata-mata untuk kekayaan, namun perlu dibarengi dengan etika atau moral, di mana tujuan yang diharapkan adalah menciptakan kesejahteraan umum (maslahat ummat).
Siddiqi sebagai seorang ekonom kontemporer memiliki beberapa pemikiran ekonomi antara lain:  hak  relatif  individu,  negara  dan  masyarakat  (kepemilikan  harta),  konsep  keberhasilan  dalam bisnis (ekonomi), paradigma Alquran dan asumsi dasar ekonomi Islam, peran negara dalam sistem ekonomi, implementasi zakat dan penghapusan riba, kebutuhan dasar, sistem distribusi dan sistem produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto.  (2018,  Januari  5).  Dalam  http://agustianto.wordpress.com/2008/01/05/  epistemologi- ekonomi-islam/
Anto, H. (2003). Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonosia, 156.
Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Economica Sharia , 2 (2), 101–112.
Capra, U. (1992). Islam and the Economic Challenge. USA: IIIT.
Chamid, N. (2010). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Elpinadela.  (2014,  Mei  3).  Dalam  https://elpinadelaz07.wordpress.com/2014/05/03/  pemikiran- ekonomi-islam-kontemporer-muhammad-nejatullah-siddiqi/
Fadillah,  A.  H.  (2014,  September  1).  Dalam  http://ajenghayyunurfadhilah.  blogspot.co/2014 _09_01_archive.html
Ghafur,  A.,  &  Fadila,  N.  (2020).  Peran  Pemerintah  dalam  Ekonomi  Islam. Iqtishodiyah:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (1), 1–18.
Hamid,  M.A.  (2007). Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah)  di  Indonesia:  Aplikasi  dan Prospektifnya . Bogor: Ghalia Indonesia.
Haneef, M.A. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih). Terj. S. Rosyidi. Jakarta: Rajawali Pers.
Iman,  F. (2011).  Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i. Alqalam , 28 (1), 139– 166. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.543
Jiwa,  A.  (2012,  Juni).  Dalam  http://  http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/  landasan- hukum-perbankan-syariah.html
Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian  Umat). Jurnal  Al-’Adl , 7 (2),  67–83.  U  Kalsum  -  Al-’Adl,  2014  - ejournal.iainkendari.ac.id
Manan,  M.  A.  (1997). Islamic  Economic:  Theory  and  Practice  (A  Comperative  Study) .  Terj.  M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Mubarok, E. S. (2014). Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip dan Fakta . Bogor: In Media.
Qadir, A. (2001). Zakat dalam Konteks Mahdah dan Sosial . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani.
Al-Qardhawi,  Y.  (1995). Daur  al-Qiyam  wa  al-Akhlaq  fi  al-Iqtishad  al-Islami. Kairo:  Maktabah Wahbah, 27.
Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Dwi Pusparini, M., Ismail, N., Haikal, M., & Muhammad Ali, K. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (A. Sakti, S. Emir Hidayat, & S. Samidi (eds.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia.
Rahardjo, D. (1993). Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam . Bandung: Mizan. Rahayu, A. S. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal . Jakarta: Bumi Aksara.
Rasjidi, H. (1997). Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat . Jakarta: Bulan Bintang.
Rianto, M. N. (2012). Lembaga Keuangan Syariah . Bandung: Pustaka Setia.
Sadat, A. (2011). Fardhu Kifayah: Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie. Jurnal Hukum Diktum , 9 (2), 132–138.
Sari,  S.  M.  (2011). Pemikiran  Muhammad  Nejatullah  Siddiq  tentang  Etika  Produksi  (Skripsi) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Siddiq, M. N. (1995). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Siddiqi, M. N. (1983). Banking Without Interest . Leicester: Islamic Foundation.
Siddiqi, M. N. (1984). Economic Thought of Abu Yusuf . Pakistan: Fikrva Najar Aligarh.
Siddiqi, M. N. (2004). Kegiatan Ekonomi Dalam Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Siddiqi, M. M. (1981). Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature . Jeddah: Jeddah and The Islamic Foundation.
Suhendi, H. (2016). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sukirno, S. (2002). Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Yahya, M. & Fathurrahman (1997). Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam . Bandung: PT. Al- Ma'arif.
Zaman, H. (1981). Economic Function of an Islamic State (The Early Experience). Karachi: Islamic Foundation.
Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam. Sultan Agung , XLIV (118), 117– 130.
Sirajuddin,  &  Nurdin,  M.  S.  (2017).  Perbankan  Syariah  (Studi  Perbandingan  Pandangan  antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman). Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1), 1–18.
Suganda,  A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat.
Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 30 (1), 1–16.
https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28
Syamsuri. (2016). Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif
Ekonomi Islam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (2), 219–242. https://doi.org/10.32678/ijei.v7i2.42