## Modernisasi Teknologi Informasi dan SAP Pada Laporan Keuangan Di Moderasi Kapasitas SDM

## Dwirini
Universitas Terbuka dwirinid14@gmail.com
*Corresponding Author
Diajukan : 7 Desember 2022 Disetujui : 6 Januari 2023 Dipublikasi
: 1 April 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  the  moderation  of  HR  capacity  towards  information  technology modernization,  and  SAP  with  government  financial  reports.  The  study  population  was  all  civil servants/non civil servants with bachelor's degrees (S1) in all majors who worked in each SKPD. Researchers  used  a  sampling  technique  in  the  form  of  nonprobability  sampling  by  means  of convenience  sampling  and  obtained  a  sample  of  72  respondents.  This  type  of  research  is quantitative research  with primary  data  using  a  questionnaire  as  data  collection  material.  This study  uses  the  SmartPLS  3.0  analysis  tool.  The  results  of  the  research  show  that  (1)  IT modernization  has  no  effect  on  the  results  of  financial  reports;  (2)  government  accounting standards  (SAP) affect the results  of financial  reports;  (3)  HR  capacity  strengthens the  positive effect  of  IT  modernization  on  financial  reporting  results;  and  (4)  HR  capacity  strengthens  the positive influence of SAP on financial reporting results.
Keywords: Modernisasi IT, SAP, Financial Report, and HR Capacity

## PENDAHULUAN
Kota  Palembang  Provinsi  Sumatra  Selatan  menutup  tahun  2021  dengan  kembali  berada  di zona  merah  Covid-19.  Covid-19  atau Coronavirus  Disease 2019  adalah  penyakit  yang disebabkan  oleh  jenis coronavirus baru  yaitu Sars-CoV-2 ,  yang  ditemukan  pertama  kali  di Wuhan,  Tiongkok  pada  tanggal  31  Desember  2019.  Penyebaran  Covid-19  ini  mulai  menyerang ke  seluruh  dunia.  Di  Indonesia,  terutama  kota  Palembang  virus  Covid-19  mulai  menyerang kesehatan sejak 17 Maret 2020. Hampir seluruh negara di dunia mengubah kebijakan pemerintah di  era  pandemi  ini.  Pemerintahan  masing-masing  negara  mengambil  kebijakan  “new  normal” dalam mencegah penyebaran Covid-19. New normal adalah langkah penanganan Covid-19 dalam bidang  kesehatan,  sosial,  dan  ekonomi,  dimana  masyarakat  merubah  perilaku  dengan menjalankan  aktivitas  normal  dan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan  untuk  mencegah penyebaran Covid-19. (Muhyiddin, 2020)
Gap  yang  menjadi  penelitian  ini  adalah  perkembangan  keuangan  daerah  kota  Palembang  di triwulan  I  2021  untuk  realisasi  pendapatan  dan  belanja  pemerintah  daerah  mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh akselerasi transfer dan penyerapan dana pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di kota Palembang sejalan dengan telah dimulainya pelaksanaan  vaksinasi. Kota Palembang merupakan salah  satu  dari  17  kota/kabupaten  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  mendukung percepatan  digitalisasi  dan  peningkatan  digitalisasi  dan  peningkatan  akuntabilitas  transaksi pemerintah  daerah  melalui  kerjasama  dengan  Bank  Indonesia  (BI)  dan  pemerintah  provinsi lainnya terkait elektronifikasi transaksi pemda.
Realisasi  pendapatan  pemerintah  (APBD)  di  kota  Palembang  pada  triwulan  I  2021 sebesar 17,23% dari target atau senilai Rp 6,87 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama  tahun  2020  sebesar  14%  dari  target  atau  Rp  5,86  triliun.  Realisasi  belanja  pemerintah
(APBD) di kota Palembang pada triwulan I 2021 sebesar Rp 3,12 triliun atau 7,48% dari pagu, lebih  rendah  dibandingkan  periode  yang  sama  tahun 2020  sebesar  8%  dari  pagu  atau  senilai Rp  3,56  triliun.  Penurunan  tersebut  berasal  dari  realisasi  belanja  Transfer  yang  hanya mencapai 1,9% dari pagu Rp 6, 17 triliun, sedangkan pada periode yang tahun 2020 mencapai 5%.  Sedangkan,  realisasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD)  pada  triwulan  I  2021 sebesar Rp 6,56 triliun atau 25,06% dari pagu, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya  dengan  realisasi  sebesar  Rp  5,75  triliun  atau  19,73%  dari  pagu.  Peningkatan realisasi  ini  dikarenakan  indikator  keberhasilan  kebijakan  simplifikasi  proses  penyaluran TKDD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Tabel 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan APBD dan TKDD
Kota Palembang s/d Triwulan I Tahun 2020-2021 (miliar rupiah) Uraian 2020 2021 Pagu Realisasi % Pagu Realisas i % Pendapatan Daerah 42.664 5.865 14% 39.923,51  6.877,34  17,23 Belanja Daerah 42.717 3.565 8% 41.705,98  3.121,40  7,48% TKDD 29.128,45 5.748,36 19,7 3 26.195,24  6.564,26  25,06
Sumber: Pemda Lingkup Sumatera Selatan (Triwulan I 2021, diolah)
Di  kehidupan  sosial,  Pemerintah  Indonesia  memberlakukan social  distancing dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  berakibat  kurangnya  interaksi  dalam  hal komunikasi dan bertemu dengan orang lain. Efek dari social distancing dan PSBB ini adalah di  bidang  ekonomi,  Covid-19  menurunkan  perekonomian  dengan  drastis.  Penurunan permintaan  masyarakat  berdampak  serius  terhadap  dunia  usaha  (Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2021).  Pemutusan  hubungan  kerja,  tidak  diperpanjangnya  kontrak  kerja,  tawaran  cuti  tanpa digaji,  pengurangan  jam  kerja  hingga  ditutupnya  usaha.  Dalam  organisasi  pemerintahan, menyebabkan  defisit  keuangan  daerah/kota  menyebabkan  menurunnya  kualitas  pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, daerah hingga ke pelosok desa.
Laporan  keuangan  sebagai  media  penyampaian  informasi  harus  dapat  memberikan penjelasan  kepada  para  pemakainya  mengenai  dampak  pandemi  Covid-19  dan  dampaknya pada  kinerja  keuangan  perusahaan.  Untuk  entitas  pemerintahan,  sektor  publik  adalah  pelaku utama  penanganan  pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  akuntansi,  tim  kerja  penanggulangan pandemi  Covid-19  perlu  ditampilkan  dalam  laporan  keuangan  entitas  pemerintahan.  Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan penjelasan bagi entitas pemerintahan untuk penyajian  informasi  yang  relevan  dengan  penanganan  pandemi  Covid-19.  Dengan  adanya SAP mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan tetap menjadi perhatian utama dalam era pandemi ini sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, yang dapat  menghindari  kesalahpahaman,  dan  dapat  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam menangani krisis yang terjadi.
Penerapan  Teknologi  Informasi  (IT)  pemerintahan  dan Big Data  pemerintahan  dapat mengakomodir  peran  pelaku  usaha  pada  ekosistem  digital  terkait  proses,  struktur,  prinsip, kebijakan  dan  kerangka  kerja  informasi  budaya,  etika  dan  perilaku  SDM,  kemampuan  dan kompetensi layanan, infrastruktur IT dan sistem aplikasi yang digunakan. Untuk menanggapi ketidakpastian  bisnis  dan  ekonomi  global,  baik  itu  perusahaan  maupun  pemerintah  dituntut untuk  beradaptasi  cepat  dan  mengambil  keputusan  yang  tepat  agar  kesinambungan  layanan dan usaha tetap kuat
Standar  keuangan  yang  berlaku  di  Indonesia  terdiri  dari  empat  standar,  salah  satunya adalah  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  dirancang  oleh  IAI  melalui  Komite  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  merumuskan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  yang  harus  diterapkan  oleh  entitas  pemerintahan.  Tujuan  SAP  dirancang
adalah  untuk  menjamin  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Modernisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  proses pergeseran  sikap  dan  mentalitas  sebagai  warga  masyarakat  untuk  dapat  hidup  sesuai  dengan tuntutan masa kini. Modernisasi ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Menurut (Nasution, 2017) dengan judul penelitiannya Pengaruh Modernisasi  dan  Globalisasi  terhadap  Perubahan  Sosial  Budaya  di  Indonesia  menyatakan bahwa  ada  dampak  positif  dan  negatif  modernisasi.  Salah  satu  dampak  positif,  modernisasi adalah  adanya  transfer  teknologi  dari  Negara  maju  kepada  Negara  berkembang  sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah muncul sikap individualisme lebih mendominasi.
Isi  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun  2005  (Pasal  2)  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  menyatakan  bahwa  daerah  menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerinta (Peraturan Pemerintah, 2014).  Informasi  Keuangan  Daerah  yang  disampaikan  Daerah  kepada  Pemerintah  mencakup (a) APBD dan realisasi APBD provinsi, Kabupaten dan Kota; (b) Neraca daerah; (c) Laporan arus kas; (d) Catatan atas laporan keuangan daerah; (e) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;  (f) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan (g) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
Di  era  pandemi  Covid-19,  peran  IT  menjadi  semakin  meningkat  dan  sangat  penting. Setelah  pemberlakuan  pembatasan  berkerumun,  para  pegawai  pemerintah,  pelaku  usaha  dan stakeholders menerapkan work from home . Untuk mengambil keputusan yang tepat, dalam hal ini  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan,  diperlukan  cara  efektif  untuk  mengelola  data-data tersebut  menjadi  informasi  yang  berguna  sebagai  pertimbangan  dalam  membuat keputusan.Proses  administrasi  pada  sistem  pemerintahan  terus  terjadi  setiap  hari  dan  tanpa jeda. Pembentukan data yang sangat banyak dan besar mengakibatkan banyaknya tenaga dan effort yang dibutuhkan.
Terkait  rencana  kerja  pemerintah  tahun  2020  adalah  target  pembangunan  Sumber  Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan penguasaan Teknologi Informasi (IT). Dengan adanya Big Data , validity akan  data  yang  masuk  dan  keluar  menjadi  salah  satu  hal  yang  diperhatikan. Implementasi Big Data Pemerintahan dibutuhkan kemampuan teknisi beragam, yaitu kapasitas SDM yang dibutuhkan untuk bidang IT.
Rumusan masalah yang menjadi pedoman studi ini adalah:
1. Apakah  modernisasi  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah kota Palembang ?
2. Apakah adopsi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
3. Apakah  keahlian  SDM  memoderasi  hubungan  antara  modernisasi  teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
4. Apakah  keahlian  SDM  memoderasi  hubungan  antara  adopsi  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?

## STUDI LITERATUR

## Teori Good Governance
Berdasarkan  pengertian good  governance oleh  Mardiasmo  (2009:  18)  dan  Bank  Dunia dalam  Wahab  (2002:  34)  perlunya  mewujudkan  administrasi  negara  yang  mampu  mendukung kelancaran  dan  keterpaduan  pelaksanaan  tugas,  dan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep good governance sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
Menurut  Sofian  Effendi  (2005)  terdapat  tiga  pilar  pokok  yang  mendukung  kemampuan suatu good governance , adalah pemerintah ( the state ), civil society (masyarakat sipil), dan pasar atau nilai usaha. Penyelanggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan tercapai
jika penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan  interaksi  yang  seimbang  dan  bersinergi.  Menurut  Sadjijono  (2007),  pengertian good governance adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.
Definisi  lain  mengenai good  governance adalah  sikap  di  mana  kekuasaan  dilakukan  oleh masyarakat  yang  diatur  dalam  berbagai  tingkatan  pemerintahan  Negara  yang  berkaitan  dengan sumber-sumber sosial budaya, politik dan ekonomi. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa good  governance mengandung  arti  kegiatan  suatu  lembaga  pemerintah  yang  dijalankan berdasarkan  kepentingan  rakyat  dan  norma  yang  berlaku  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Artinya untuk terlaksananya good  governance ,  maka  pemerintah  harus  melibatkan  masyarakat  untuk  turut berpartisipasi dalam mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.

## Hipotesis Penelitian
Modernisasi  Teknologi  Informasi  (IT)  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  Kota Palembang di masa Covid-19
Adanya  Covid-19  berdampak  pada  ketidakpastian  bisnis  dan  ekonomi  global,  dimana entitas  dituntut  beradaptasi  cepat  dan  mengambil  keputusan  tepat  agar  arus  kesinambungan layanan  dan  usaha  tetap  terjaga.  Oleh  sebab  itu,  solusi  yang  ditawarkan  adalah  modernisasi teknologi  informasi  (IT)  yang  dapat  digunakan  oleh  tim  manajemen  dalam  hal  mengelola  data dalam jumlah besar. Modernisasi teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting di era pandemi  Covid-19.  Pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  yang  tepat  maka  harus  ada pertimbangan  data-data  yang  masuk  maupun  keluar.  Jalannya  pengadministrasian  di  system pemerintahan  terus  terjadi  setiap  hari  dan  tanpa  jeda.  Salah  satu  peluang  yang  harus  digunakan oleh pemerintahan adalah dengan cara modernisasi Teknologi informasi (IT).
Penelitian yang telah dilakukan Juwita (2013) memberikan bukti adanya pengaruh positif pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  pada  laporan  keuangan.  Pemanfaatan teknologi  informasi  yang  meliputi  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  akan  meningkatkan  pemrosesan  transaksi  dan  data  lainnya, keakurasian  dalam  perhitungan,  serta  penyiapan  laporan  dan  output  lainnya  lebih  tepat  waktu. Penelitian  Upabayu  dan  Putra  (2014:26)  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi atau  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar.
Berdasarkan  konsep  dan  bukti  empiris  yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah H 1 :  Modernisasi  Teknologi  Informasi  (IT)  berpengaruh  signifikan  terhadap  laporan  keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

## Adopsi  SAP  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Palembang  di  masa Covid-19
Adopsi SAP merupakan kunci keberhasilan dari penyusunan pelaporan keuangan entitas. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh cepat terhadap proses penyusunan laporan keuangan, pihak- pihak  terkait  dalam  penyusunan  sampai  dengan  penerbitan  secara  langsung  laporan  keuangan; pihak-pihak  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  pada  pelaporan  keuangan  baik  itu  asosiasi konsultan  profesi  para  akuntan  di  Indonesia  dan  Negara-negara  lain  juga;  dan  alat-alat  yang
digunakan  oleh  pihak  tersebut  dalam  menyusun  laporan  keuangan  seperti  SAK,  Standar  audit, Perundang-undangan, kode etik profesi dan sertifikasi profesi.
Penelitian  Andriani  (2010:18)  memberikan  bukti  bahwa  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  satuan  kerja  Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan mereka kerjakan. Pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  kota.  Penelitian  yang  dilakukan  Andriani  (2010:28)  juga menemukan  bukti  empiris  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan terhadap  ketepatan  waktu  penerbitan  laporan  keuangan.  Ini  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi akan meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  konsep  dan  bukti  empiris  yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah
H 2 :  Adopsi  SAP  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  Laporan  keuangan  Pemerintah  Kota Palembang di masa Covid-19
Kapasitas  SDM  terhadap  hubungan  antara  modernisasi  Teknologi  Informasi  (IT)  dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19
Persiapan  sistem  data  informasi  yang  akurat  dan  cepat  di  pemerintahan  kota  diperlukan keahlian  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  mengimplementasi  sistem big  data pemerintahan. Faktor  penting  yang  harus  di  selaraskan  dengan  modernisasi  teknologi  informasi  (IT)  adalah keahlian SDM. Dalam rangka penerapan modernisasi IT, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan  telah  mengembangkan  Sistem  Aplikasi  Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA) untuk  digunakan  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah.  Pengembangan  aplikasi tersebut  dibutuhkan  seorang  yang  mampu  dan  ahli  di  bidang  akuntansi  yang  mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaabannya sesuai siklus akuntansi.
Penelitian  Juwita  (2013)  menunjukkan  bahwa  variabel  sistem  informasi  akuntansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bone.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Upabayu  dkk  (2014) menunjukkan hasil penelitian dengan variabel kemampuan SDM dan sistem informasi akuntansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  dua  penelitian  diatas  bahwa  faktor  teknologi  mampu  mendukung  dalam  proses penyusunan  laporan  keuangan  untuk  menciptakan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  sehingga mampu digunakan oleh pengguna laporan tersebut serta mampu dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan  konsep  dan  bukti  empiris  yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya, hipotesis 3 yang diajukan adalah H 3 :  Kapasitas  SDM  memoderasi  antara  modernisasi  Teknologi  Informasi  (IT)  terhadap  laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

## Kapasitas  SDM  terhadap  hubungan  antara  adopsi  SAP  dengan  laporan  keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  menyebutkan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  rangkaian sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,  peralatan,  dan  elemen  lain  untuk  mewujudkan  fungsi akuntansi  sejak  analisis  transaksi  sampai  dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan  organisasi pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari adopsi SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik itu para pengguna maupun pemeriksa  laporan  keuangan  pemerintah,  dibandingkan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Hal  ini
sejalan  dengan  prinsip  akuntansi  yaitu  biaya  yang  dikeluarkan  sebanding  dengan  manfaat  yang diperoleh.
Menurut  penelitian  menyatakan  dalam  hasil  penelitiannya  bahwa  variabel  kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Rovianti  (2011)  yang  menunjukkan bahwa  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  konsep  dan  bukti  empiris  yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya, hipotesis 4 yang diajukan adalah H 4 :  Kapasitas  SDM  memoderasi  antara  SAP  terhadap  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota Palembang di masa Covid-19
Penelitian ini menggunakan dua variabel independen: modernisasi IT dan SAP. Variabel moderasi  dalam  penelitian  yaitu  kapasitas  SDM.  Dan  variabel  dependennya  yaitu  hasil  laporan keuangan. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Berfikir
Sumber: Data yang Diolah

## METODE

## Pengambilan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  seluruh  PNS/Non  PNS  yang  berpendidikan  Sarjana (S1) semua jurusan yang bekerja di masing-masing SKPD.  Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa nonprobability sampling dengan cara convenience sampling dan diperoleh sampel sebanyak 72 responden.

## Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan data primer. Data primer dalam penelitian  diperoleh  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  kepada  SKPD  (yang berupa  PNS/Non PNS  yang  berpendidikan  Sarjana)  di  Kota  Palembang  pada  bulan  September  2022.  Kuesioner yang disebar sebanyak 120 dan yang digunakan yaitu sebanyak 72 kuesioner.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  berupa SmartPLS  3.0 dengan  2  (dua)  tahap pengujian  yaitu  pengujian outer  model (model  pengukuran)  untuk  menguji  validitas  dan reliabilitas,  serta  pengujian inner  model (model  struktural)  untuk  menguji  hipotesis  (Ghozali  & Latan, 2015).

## HASIL

## Model Pengukuran (Outer Model)
Model  pengukuran  ( Outer  model) digunakan  untuk  menguji  validitas  dan  reliabilitas model. Dalam uji validitas ada dua pengujian yaitu convergent validity dan discriminant validity . Untuk menguji convergent validity menggunakan nilai outer loading atau loading factor dan nilai average  variance  extracted (AVE).  Suatu  indikator  dikatakan  memenuhi convergent  validity dalam  kategori  baik  apabila  nilai outer  loading >0,7  dan  nilai  AVE  >0,5  (Ghozali  &  Latan, 2015).  Dari  hasil  olah  data,  masing-masing  indikator  variabel  penelitian  memiliki  nilai outer loading >0,7,  dan  nilai average  variance  extraced (AVE)  menunjukkan  nilai  di  atas  0,5.  Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut valid. Berikut tabel outer loading setelah uji indikator dan tabel average variance extracted (AVE).
Tabel 1. Hasil Uji Outer Model (Model Pengukuran)
yang menunjukkan Outer Loading Setelah Uji Indikator Variabel Indikator Outer Loadings Keterangan Modernisasi Teknologi Informasi X1-4 0,810 Valid X1-5 0,845 Valid X1-6 0,857 Valid X1-7 0,769 Valid Standar Akuntansi Pemerintah X2-1 0,714 Valid X2-2 0,768 Valid X2-3 0,776 Valid X2-4 0,745 Valid X2-5 0,844 Valid X2-6 0,876 Valid X2-7 0,830 Valid X2-8 0,872 Valid X2-9 0,890 Valid X2-10 0,828 Valid X2-11 0,830 Valid X2-12 0,769 Valid Hasil Laporan Keuangan Y3-1 0,791 Valid Y3-3 0,747 Valid Y3-5 0,766 Valid Y3-6 0,798 Valid Y3-7 0,834 Valid Y3-8 0,784 Valid Y3-9 0,715 Valid Y3-10 0,760 Valid Kapasitas SDM Z1-6 0,811 Valid Z1-7 0,806 Valid Z1-8 0,865 Valid Z1-9 0,795 Valid Z1-10 0,879 Valid Z1-11 0,746 Valid Z1-12 0,741 Valid Sumber: Hasil olah data, 2022
Tabel 2 . Average Variance Extraced (AVE) Average Variance Extraced (AVE) Modernisasi IT 0,674 SAP 0,662 Hasil Laporan Keuangan 0,601 Kapasitas SDM 0,652
Sumber: Hasil olah data, 2022
Untuk  menguji  validitas  suatu  model  dapat  juga  dilakukan  dengan  melihat discriminant validity . Dengan melihat nilai fornell-larcker criterion (akar AVE) dan nilai cross loadings (Ghozali  dan  Latan,  2015).  Diketahui  bahwa  masing-masing  indikator  pada  variabel memiliki  nilai cross  loadings terbesar  pada  variabel  yang  dibentuknya  dibandingkan dengan  nilai cross  loadings pada  variabel  lainnya.  Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan bahwa  indikator-indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  telah  memiliki discriminant  validity yang  baik  dalam  menyusun  variabelnya.  Berikut  tabel fornell-larcker criterion dan tabel cross loadings .
Tabel 3. Fornell Larcker Criterion
SAP Hasil Lap Keu Kapasitas SDM Modernisasi IT SAP 0,814 Hasil Laporan Keuangan 0,638 0,775 Kapasitas SDM 0,584 0,719 0,808 Modernisasi IT 0,597 0,555 0,675 0,821 Sumber: Hasil olah data, 2022 Tabel 4. Cross Loadings Modernisasi IT SAP Hasil Lap Keu Kapasitas SDM X1-4 0,810 0,470 0,419 0,488 X1-5 0,845 0,499 0,596 0,656 X1-6 0,857 0,519 0,455 0,555 X1-7 0,769 0,472 0,286 0,480 X2-1 0,473 0,714 0,387 0,444 X2-2 0,523 0,768 0,517 0,451 X2-3 0,531 0,776 0,509 0,404 X2-4 0,411 0,745 0,488 0,486 X2-5 0,527 0,844 0,444 0,503 X2-6 0,520 0,876 0,469 0,461 X2-7 0,483 0,830 0,519 0,475 X2-8 0,444 0,872 0,533 0,538 X2-9 0,532 0,890 0,579 0,528 X2-10 0,506 0,828 0,616 0,423 X2-11 0,442 0,830 0,607 0,477 X2-12 0,437 0,769 0,513 0,451 Y3-1 0,484 0,437 0,791 0,603 Y3-3 0,454 0,476 0,747 0,534 Y3-5 0,417 0,556 0,766 0,558 Y3-6 0,565 0,587 0,798 0,668 Y3-7 0,411 0,533 0,834 0,541 Y3-8 0,405 0,455 0,784 0,534
Y3-9 0,294 0,461 0,715 0,558 Y3-10 0,367 0,428 0,760 0,544 Z1-6 0,702 0,458 0,538 0,811 Z1-7 0,476 0,463 0,589 0,806 Z1-8 0,631 0,475 0,528 0,865 Z1-9 0,376 0,446 0,662 0,795 Z1-10 0,483 0,537 0,733 0,879 Z1-11 0,548 0,466 0,557 0,746 Z1-12 0,598 0,447 0,435 0,741
Sumber: Hasil olah data, 2022
Dalam  uji  reliabilitas  ada  dua  cara  pengujian  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  melihat composite reliability dan cronbach’s alpha . Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability dan cronbach’s alpha apabila memiliki nilai > 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).
Tabel 5. Composite Reliability Variabel Composite Reliability Modernisasi IT 0,864 SAP 0,959 Hasil Laporan Keuangan 0,923 Kapasitas SDM 0,929 Sumber: Hasil olah data, 2022
Dari tabel di atas, menunjukkan nilai composite reliability semua variabel  >0,7. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  telah  memenuhi composite  reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.
Tabel 6. Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Modernisasi IT 0,841 SAP 0,953 Hasil Laporan Keuangan 0,905 Kapasitas SDM 0,910 Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,7 (>0,7). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau reliabel.

## Model Struktural (Inner Model)
Model  struktural  ( inner  model) merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  menguji hipotesis. Berikut tabel koefisien determinasi dari model ( R-Square):
Tabel 7. R-Square
Sumber: Hasil olah data, 2022
Dari  hasil R-Square pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  persentase  besarnya  variabel hasil  laporan  keuangan  yang  dijelaskan  oleh  variabel  modernisasi  IT  dan  standar  akuntansi
R-Square R-Square Adjusted Hasil Laporan Keuangan 0,589 0,572 Kapasitas SDM 0,506 0,493
pemerintah sebesar 0,589 atau 58,9% dan sisanya 0,411 atau 41,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Variabel kapasitas SDM dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi IT dan  standar  akuntansi  pemerintah sebesar  0,506  atau  50,6%  dan  sisanya  0,494  atau  49,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

## 4.4.Analisis Structural Equation Model (SEM)
Analisis  selanjutnya  adalah  analisis Structural  Equation  Model (SEM)  secara Full  Model yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian  model  dalam Structural  Equation  Model dilakukan  dengan  dua  pengujian,  yaitu  uji kesesuaian  model  dan  uji  signifikansi  kausalitas  melalui  uji  koefisien  regresi.  Hasil  pengolahan data untuk analisis SEM terlihat pada Gambar 2 dibawah ini:

## Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai path coefficients, t-statistics dan  nilai  p-values .  Dalam  hal  ini,  hipotesis  dalam  penelitian  dapat  diterima  apabila  nilai t- statistics >1,96 dan p-values <0,05. Berikut adalah data untuk path coefficients, t-statistics dan p- values:

## Tabel 8. Pengujian Hipotesis
Hipotesis Path Coefficients T-Statistics (O/STDEV) P-Values Keterangan H1 : Modernisasi IT→ Laporan Keuangan 0,006 0,046 0,964 Tidak signifikan H2 : SAP → Laporan Keuangan 0,330 2,420 0,016 Signifikan H3 : Modernisasi IT→Kapasitas SDM → Laporan Keuangan 0,265 2,323 0,020 Signifikan H4 : SAP→Kapasitas SDM → Laporan Keuangan 0,147 1,992 0,046 Signifikan
Sumber: Hasil olah data, 2022

## PEMBAHASAN
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa path  coefficient modernisasi  IT  terhadap  hasil  laporan keuangan 0,006 dengan nilai t-statistic 0,046 (<1,96), dan nilai p-value 0,964 (>0,05) maka, dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1)  tidak  didukung  (ditolak).  Hasil  yang  tidak berpengaruh  tersebut  tidak  sejalan  dengan  penelitian  (Juwita,  2013),  mengenai  pengaruh  positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap hasil pada laporan keuangan. Pada penelitian tersebut
menyatakan  bahwa  teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya.
Hipotesis  kedua  didukung  (diterima)  karena path  coefficient standar  akuntansi  pemerintah (SAP)  terhadap  hasil  laporan  keuangan  0,330,  nilai t-statistic 2,420  (>1.96),  dan  nilai p-value 0,016 (<0,05). Hasil yang berpengaruh ini sejalan dengan penelitian (Kusuma dan Arif. A, 2012) yang  menyatakan  penerapan  SAP  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Sehingga  semakin  baik  penerapan  SAP  maka  akan  semakin  baik  kualitas  laporan keuangan.
Sementara  itu  Hipotesis  ketiga  (H3), path  coefficient kapasitas  SDM  terhadap  hubungan antara modernisasi Teknologi Informasi (IT) dengan laporan keuangan yaitu 0,265 dengan nilai t- statistic 2,323 (>1,96), dan nilai p-value 0,020 (<0,05) maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga  (H3)  didukung  (diterima).  Hasil  ini  sependapat  dengan  penelitian  (Upabayu  dkk,  2014) tentang  variabel  kemampuan  SDM  dan  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Faktor  teknologi  mampu mendukung  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  untuk  menciptakan  laporan  keuangan yang  berkualitas  sehingga  mampu  digunakan  oleh  pengguna  laporan  tersebut  serta  mampu dipertanggungjawabkan..
Hipotesis keempat (H4) juga didukung (diterima) karena kapasitas SDM terhadap hubungan antara  adopsi  SAP  dengan  laporan  keuangan  0,147;  nilai t-statistic 1,992  (>1.96);  dan  nilai p- value 0,046  (<0,05).  Hasil  yang  berpengaruh  tersebut  sependapat  dengan  penelitian  (Kadek, 2014)  tentang  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Dengan melihat kompetensi SDM dapat menumbuhkan keakuratan dalam perhitungan dan ketepatan waktu dalam pengumpulan kualitas laporan keuangan dengan tepat.

## KESIMPULAN
Hasil  pengujian  melalui  alat  analisis  SEM  dapat  diketahui  bahwa  indikator  kapasitas  SDM memperkuat  pengaruh  positif  modernisasi  Teknologi  Informasi  (IT)  terhadap  laporan  keuangan merupakan indikator yang paling dominan pertama dari laporan keuangan. Hal tersebut bermakna bahwa kapasitas SDM memoderasi antara Modernisasi IT terhadap laporan keuangan merupakan kunci  nilai  dalam  laporan  keuangan.  Semakin  tanggap  pemanfaatan  teknologi  informasi,  maka akan meningkatkan ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator  kapasitas  SDM  memperkuat  pengaruh  positif  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP) terhadap  laporan  keuangan  merupakan  indikator  kedua  yang  juga  dominan  dari  hasil  laporan keuangan.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa  kapasitas  SDM  memoderasi  antara  Standar  Akuntansi Pemerintah  terhadap  laporan  keuangan  merupakan  kunci  nilai  dalam  kualitas  pelaporan keuangan.  Semakin  baik  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  maka  akan  semakin  baik kualitas laporan keuangan.

## REFERENSI
Dwirini. Kosim, Abu. Rahmawati, Meita. (2020). The Effect of Accountability, Disclosure, And Reporting On The Use Of Village Fund Finances On Community Welfare . Prosiding International 6 th SEABC. Fakutas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris . UNDIP.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan (S. M. Hery Subowo, Maliki Heru Santosa (ed.); 63rd ed.). Ikatan Akuntan Indonesia. http://iaiglobal.or.id/v03/files/buku63/index.html#p=1
Ikhwandha, M. F., & Hudayati, A. (2019). The Influence of Accountability , Transparency , and Affective and Cognitive Trusts on Interest in Paying Zakat. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 23 (1), 39–51.
Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika , 12 (2), 201. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v12i2.480
Kadek, D. dkk. (2014). PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 .
Kholmi Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam . Volume 15 No 1.
Kusumah,  Arif  A,  2012. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap Kaulitas  Laporan  Keuangan  (Studi  pada  SKPD/OPD  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya). Jurnal Penelitian Akuntansi . Volume IX. Nomor 2. Pp.110. Mardaningsih, I. D. (2020). Pengaruh Faktor Kepercayaan, Lokasi, Dan Citra Lembaga Terhadap Keputusan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten Membayar Zakat Tidak Melalui Badan Amil Zakat Klaten .
Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning , IV , 240–252. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8 &ved=2ahUKEwi26qq8w7L8AhVTjuYKHStiDFEQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F% 2Fjournal.bappenas.go.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F118%2F89%2 F&usg=AOvVaw0nwlhkFUskU6v5jkolv4AE
Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 21 (1), 30–42.
Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan , 14 , 1–20. www.bphn.go.id
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sadjijono.  2007. Hukum  Kepolisian:  Polri  dan  Good  Governance .  Laksbang  Mediatama: Yogyakarta.
Setiyawati, Hari, 2013, The effect of Internal Accountant’s Competence, Manager’s Commitment to Organizations and the Implementation of the Internal Control System on the Quality of Financial Reporting, International Journal of Business and Management Invention. Volume 2 Issue 11, November. 2013, ISSN (Online): 2319 – 8028, PP.19-27.
Sukmaningrum,  Tantriani.  2012.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas  Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.
Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
Upabayu  I  Putu  Rama  Mahaputra  dan  I  Wayan  Putra,  2014,  Analisis  Faktor,-Faktor  Yang Memengaruhi  Kualitas  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 230-244 ISSN: 2302-8556.