P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## KAJIAN PERLINDUNGAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN
Fiqih Bagus Aryo Seno 1, Padmono Wibowo 2
1 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: Fiqihbagus8@gmail.com 2 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
ABSTRAK ARTICLE INFO Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sejatinya harus mengimplementasikan  hak  narapidana  perempuan  tersebut  yang  sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Implementasi perlindungan HAM narapidana  perempuan    dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek  hak  yang  sudah diterima  oleh  narapidana  dan  yang  sudah  diterapkan  oleh  pihak  Lembaga Pemasyarakatan,  tentunya  dengan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang baik.  Penelitian  di  Lapas  Perempuan  klas  IIA  Jakarata  Timur  dengan menggunakan  metode  pendekatan  historis (Historical  Approach) menghasilkan  bahwa  Implementasi  perlindungan  HAM  narapidana perempuan  belum  berjalan  secara  optimal.  Ada  lima  aspek  dari  12  aspek kriteria yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Kata Kunci:
Perlindungan narapidana; Hak Asasi Manusia; Narapidana Perempuan
Cite this paper: Fiqih Bagus Aryo Seno, P. W., 2020. Kajian
Perlindungan Implementasi Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum,
3(2).

## PENDAHULUAN
Di Indonesia ada begitu banyak peraturan bahkan lembaga perlindungan hak asasi manusia sejak pemerintah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  pada  tahun  1948  serta menerbitkan Undang-Undang HAM (Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999), Undang – undang  Peradilan HAM (Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000), dan juga peratutan lain  yang  bersumber  dari  UUD  1945  dan  Undang – Undang  HAM.    Namun  walaupun semakin banyak peraturan perundang-undangan HAM yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia khususnya para legislator sebagai wakil rakyat kadang kala implemetasinya tidak  selaras  dengan  aturan  yang  ada,  dimana  dari  penerapannya  HAM  seringkali
dikesampingkan apalagi seseorang yang berhadapan dengan hukum atau yang sementara dan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan 1
Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam Sila Ke-2 yang berbunyi  “Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan  Beradab”  menjamin  bahwa  manusia  Indonesia diperlakukan  secara  beradab  meskipun  berstatus  narapidana.dan  pada  Sila  Ke-5 berbunyi ‖ keadilan sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia dimaksudkan agar narapidana diberi  kesempatan  untuk  bisa  berinteraksi  dan  juga  bersosialisasi  layaknya  seorang manusia normal lainya. narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM  orang  lain,  namun  bukan  berarti  HAM  yang  melekat  pada  dirinya  dengan  serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh  pihak lain guna  menebus semua perbuatan jahatnya.
Dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 menyebutkan bahwa, ”sistem pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan  agar  meniadi  manusia  yang  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulang  tindak  pidana  sehingga  dapat  diteima  kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung iawab". 2
Pada  kenyataannya  walaupun  mantan  narapldana  tersebut  telah  menjalani  masa pembinaannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas),  banyak  masyarakat  yang  masih menganggap  bahwa  mantan  narapidana  adalah  kelompok  masyarakat  yang  harus dihindari, diwaspadai bahkan djasingkan dari pergaulan masyarakat, sehingga mereka cenderung sulit untuk bersosialisasi. Misalnya saja pada saat mereka rnencari pekerjaan di luar, kendatipun di dalam lapas mereka telah dibekali dergan keterampilan. Tetapi hal tersebut menjadi sia-sia karena mereka telah dikenal melalui identitasnya yang buruk. Hal  lni  jugalah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  sedikit  yang  akhirnya  justru mengulangi perbuatan jahatnya, atau lazim disebut residivis (petrus, 1995). Dibutuhkan sebuah tindakan untuk memberikan hak yang layak bagi narapidana untuk tetap mampu belajar dan bersosialisasi dengan baik setelah menjalani masa hukuman didalam Lapas.
Pada  dasarnya  setiap  orang    mempunyai  hak  untuk  mengembangkan  diri  untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hak ini merupakan hak asasi setiap individu,  tidak terkecuali bagi orang-orang yang sedang tercabut kebebasannya, yaitu narapidana yang sedang  menjalani  pidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hak  pengembangan  diri juqa dapat dikatakan sebagai hak konstitusional karena telah dijamin oleh UUD '1945 dan diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang  HAM  pasal 28 C ayat  l UUD Negara Republik  lndonesia  Tahun  1945.  Demikian  halnya  narapidana  perempuan  yang dimaksud,  walaupun  mereka  merupakan  warga  negara  lndonesia    (WNI)    yang  hilang kemerdekaannya  karena  menjalani  masa  pidana  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan, namun mereka harus tetap diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu 3 dalam Undang – Undang No. 12 tahun 1995  pasal 14 secara tegas dinyatakan  bahwa  narapidana  berhak  atas  beberapa  hal,  yaitu:  1)  melakukan  ibadah sesuai  agama  atau  kepercayaannya;  2)  mendapatkan  perawatan  baik  rohani  maupun
1 Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang  hak asasi manusia bab 1 memuat ketentuan umum
2 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm
3 Undang – Undang Nomor 12 thn 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 memuat aspek hak – hak narapidana
jasmani;  3)  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran;  4)  mendapatkan  pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5) menyampaikan keluhan; 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7) mendapatkan upah  atau  premi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan;  8)  menerima  kunjungan  keluarga, penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu  lainnya;  9)  mendapatkan  pengurangan  masa pidana; 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11) mendapatkan pembebasan bersyarat; 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan; 13) mendapatkan hak – hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Pada dasarnya hak dan kewajiban antara narapidana perempuan dan narapidana pria  adalah  sama  seperti  yang  dipaparkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 1999 Bab 2. Hanya saja dalam konteks tertentu, narapidana perempuan berhak mendapatkan beberapa perlakuan khusus dibandingkan narapidana pria,  oleh karena itu mereka berbeda dalam beberapa hal diantaranya karena perempuan mernpunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria seperti menstruasi. hamil, melahirkan. dan menyusui. Oleh karena itu, dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu  mendapat  perhatian  yang  khusus  baik  menurut  Undang  -  undang  maupun  oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah lndonesia (Suparji, 2011).
Berdasarkan  keterangan  Kepala  Rutan  Wanita  Pondok  bambu  bahwa,  kendala terbesar  yang  dihadapi  oleh  pihak  Rutan  adalah  sangat  terbatasnya  daya  larnpung, diikibatkan tidak proposionalnya antara jumlah tahanan yang masuk dan yang keluar, dimana jumlah tahanan yang masuk seringkali lebih banyak dari pada jumlah yang keluar, sehingga  menyebabkan  kondisi overcrowded .  Kondisi  inilah  yang  menjadi  stimulan terjadinya beberapa penyimpangan di lingkungan Rutan ataupun Lapas.  Pada contohnya; 4 Seorang narapidana perempuan berinisial CAM (30), melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Lhok Nga, Aceh Besar. Kepala cabang Rutan Lhok Nga, Eko yulianto mengatakan, “CAM  melarikan  diri  setelah  djberi  izin  komandan  regu  jaga,  muhammad  Yusuf  tanpa sepengetahuan  dirinya.  Alasan  CAM  keluar  adalah  untuk  menjenguk  orang  tua  yang sakit”.  ( www.tempo.com ).  Lalu  di  Yogyakarta  seorang  narapidana  berinisial  DRS mencoba  kabur  saat  di  kembalikan  ke  LP  Wanita  Wirogunan  usai  persidangan  yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonorsari. ( www.tribunnews.com ).
Narapidana  yang  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tentu  tidak  hanya menjalani masa pidana secara fisik misalnya makanan yang dijatah, tetapi juga pidana secara  psikologis  seperti  hilangnya  kebebasan  individu,  kasih  sayang  dari  anak  atau pasangan. Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana. 5 Menurut Meilina (2013) dampak psikologis pada narapidana banyak dialami oleh narapidana pada awal masa pidana. Hal tersebut dikarenakan narapidana membutuhkan waktu  untuk  'nenyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  baru  dan  tata  tertib  baru  yang terdapat dl dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Oleh  karena  itu  upaya  pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  bagi  narapidana perempuan seharusnya tidak hanya sekadar diwujudkan dalam bentuk undang -undang atau kebijakan saja, tetapi juga seharusnya diwujudkan dalam bentuk implementasi  dan
4 https://suaraindonesianews.com/news/puluhan-tahanan-kabur-dari-rutan-lhoksukon-aceh-utara/
5 M eilina, 2013 “dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangannya
pemenuhan  atas hak – hak oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakalan Perempuan tersebut. Sehingga pada penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan impelementasi perlindungan  HAM  narapidana  perempuan  pada  lembaga  pemasyarakatan    Adapun tujuan penelitian ini adalah:
Penelitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research) dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji mengenai asas – asas hukum, sistematika hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum 6 .  Penelitian  terhadap  asas – asas  hukum  dilakukan terhadap  kaidah – kaidah  hukum  yang  merupakan  patokan  berperilaku  atau  bersikap tidak  pantas.  Penelitian  tersebut  dapat  dilakukan  (  terutama)  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder.
Sumber  data  yang  digunakan  Sumber  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian ini adalah sumber data sukender. Adapun data sukunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
a . Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri:
1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  perubahan  kedua  atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b . Bahan Hukum sekunder , Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
1) Buku – buku literature yang berhubungan dengan Perlindungan HAM
2) Artikel/Skripsi/Karya tulis ilmiah mengenai Perlindungan narapidana
3) buku- buku mengenai sistem pembinaan narapidana

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Perlindungan HAM bagi Narapidana Perempuan di Lapas/Rutan
Untuk mengetahui gambaran implementasi HAM narapidana perempuan di Lapas / Rutan dapat dibagi menjadi 12 kriteria sesuai hak – hak yang di dapatkan narapidana yang bersifat bersyarat dan bersifat absolut.
• Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan
• Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani
• Mendapatkan program pendidikan dan pengajaran yang layak
• Mendapatkan pelayanan kesehatan medis yang layak
• Mendapatkan layanan psikologi yang layak
• Mendapatkan makanan yang layak
6 Soekanto.S, 2001, pengantar penelitian hukum Normatif. Bandung,
• Mendapatkan layanan bimbingan sipiritual/keagamaan yang layak
• Menyampaikan keluhan
• Mendapatkan siaran media massa dan layanan bahan bacaan
• Mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan
• Mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang tertentu lainnya
• Mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti dan mengunjungi keluarga
Berdasarkan Tabel di bawah ini:
Tabel. 1
Implementasi Hak-Hak Narapidana
Sumber Data: Balitbangda ( Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), 2014 7

## NO.
ITEM PILIHAN KATEGORI YA TIDAK 1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercyaan 253 (98,4%) 4 (1,6%) TINGGI 2. Perawatan jasmani dan rohani 249 (96,9%) 8 (3,1%) TINGGI 3. Pendidikan dan pengajaran yang layak 60 (23,3%) 197 (76,7%) RENDAH 4. Pelayanan kesehatan dan medis 235 (91,4%) 22 (8,6%) TINGGI 5. Layanan psikologi 101 (36,3%) 156 (64,7%) RENDAH 6. Layanan makanan 252 (98,4%) 5 (1,6%) TINGGI 7. Layanan bimbingan dan spiritual keagamaan 105 (40,9%) 152 (59,1%) RENDAH 8. Penyampaian keluhan kepada petugas 202 (78,6%) 55 (21,4%) TINGGI 9. Layanan bahan bacaan dan siaran media 247 (96,1%) 11 (3,9%) TINGGI 10.  Mendapatkan upah atas kerajinan tangan 114 (44,4%) 143 (55,6%) RENDAH 11.  Waktu luang menerima kunjungan keluarga dan orang tertentu lainnya 245 ( 95,3%) 12 (4,7%) TINGGI 12.  Mendapatkan kesempatan asimilasi, cuti dan mengunjungi keluarga 60 (23,3%) 197 (76,7%) RENDAH
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua belas item kriteria perlindungan HAM    pada  narapidana  perempuan  di  Lapas/Rutan,  terdapat  5  item  yang  pada implementasinya  masih  tergolong  rendah  dan  harus  mendapatkan  perbaikan,  yaitu:1) Pendidikan dan pengajaran yang layak, 2) pemberian bantuan dan layanan psikologi,  3) pemberian bimbingan spiritual/keagamaan,  4) mendapatkan upah atas kerajinan tangan, dan 5) kesempatan berasimilasi termasuk mendapat kunjungan keluarga.
Adapun  ketujuh  kriteria  implementasi  perlindungan  HAM  bagi  narapidana perempuan yang sudah berjalan baik adalah: 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan  kepercayaan,  2)  perawatan  jasmani,  3)  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  medis yang  layak,  4)  mendapatkan  makanan  yang  layak,  5)  menyampaikan  keluhan,  6) mendapakatkan bahan bacaan dan 7) diberikan waktu luang menerima kunjungan dari keluarga atau orang tertentu lainnya.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan / RUTAN Berdasarkan hasil observasi mengenai keadaan sarana dan prasarana Lapas/Rutan, maka dapat diketahui seperti table dibawah ini:
Tabel 2 Keadaan Sarana dan Prasarana Lapas / Rutan NO SARANA DAN PRASARANA KEADAAN KETERANGAN SB B BKB STB 1. Fasilitas ibadah (Masjid, gereja) X 2. Fasilitas Kesehatan (obat – obatan, klinik, p3k,dll) X Persediaan terbatas 3. Fasilitas Olahraga X 4. Fasilitas Pelatihan/ketrampilan (mesin jahit, bengkel, memasak, bahan kerajinan tangan) X 5. Fasilitas lainnya (ruangan kunjungan, kantin, wartel, dll) X
Sumber Data: Balitbangda ( Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), 2014
Hasil  observasi  diatas  menunjukan  bahwa  pada  5  item  Sarana  dan  prasarana dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  keadaan  baik.  Namun  demikian  sarana  dan prasarana  tersebut  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penghuni  di dalamnya.  Seperti  pada  contoh  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  klas  IIA  Jakarta Timur.

## Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan pada Lapas/Rutan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  petugas  Lapas/Rutan  yaitu  MA Kepala  Sub  Seksi  Registrasi  Lapas  Perempuan  klas  IIA  Jakarta  timur  mengenai  faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi HAM narapidana perempuan, adapun faktor – faktor yang dimaksud sebagai berikut:
1. Anggaran
Menurut  MA  anggaran  merupakan  faktor  utama  dalam  mendukung berjalannya  program  pembinaan  dan  kemandirian  narapidana.  Seperti  dalam menyediakan bahan – bahan kebutuhan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan sehari – hari seperti untuk makan narapidana. Berbagai program pembinaan yang lain seperti program kesenian, kerajinan tangan, paduan suara, ketrampilan dan lain – lain  yang  sangat  memerlukan  anggaran  yang  ideal  bagi  lapas  tersendiri. Sehingga  kendala  selama  ini  yaitu  terbatasnya  anggaran  UPT  dari  kanwil setempat. 8
2. Sumber Daya Manusia ( petugas)
Tenaga dan sumber daya yang tersedia di lembaga pemasyarakatan dirasakan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Secara kuantitas pemerintah seharusnya  menambahkan  lagi  petugas  pemasyarakatan,  terutama  dibidang keamanan  yang  dirasa  masih  belum  ideal.  Dan  secara  kualitas  para  petugas tersebut  harus  diberi  pelatihan  lebih  lanjut  agar  dapat  membantu  proses penyelenggaraan pembinaan secara optimal.
3. Karakter narapidana
Menurut MA bahwa karakter narapidana perempuan sangat berbeda – beda. Mereka  semuanya  orang – orang  bermasalah.  Kondisi  seperti  ini  diperlukan ketrampilan  extra  untuk  menangani  perbedaan  karakter  tersebut.  Namun demikian jika mereka semua sudah terlatih selama di dalam lapas, maka mereka dapat  membantu  dan  berkerja  sama  satu  sama  lain  untuk  mengembangkan program – program pembinaan
4. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang terbatas membuat Lapas/Rutan kesulitan dalam hal implementasi  program – program  pembinaan.  Terlebih  lagi  lokasi  yang berdekatan  dengan  Rutan  perempuan  yang  hanya  dibatasi  dengan  jarring membuat  semakin  terbatas  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Namun  demikian pembinaan  tetap  dijalankan  secara  optimal,  dengan  memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang tersedia

## 5. Kerjasama dengan lembaga lain
Untuk mendukung program – program pembinaan dari berbagai aspek sebagai implementasi perlindungan dan pemenuhan HAM narapidana perempuan, maka dibutuhkan dukungan, perhatian dan kepedulian dari lembaga – lembaga terkait, seperti contohnya pemerintah kota dan provinsi. Pihak Lapas dan Rutan kesulitan dalam hal seperti: pendidikan dan pengajaran, terapi psikologi, dan lain – lain. Oleh karena itu kerja sama dengan lembaga lain sangat dibutuhkan
Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan/Rutan ternyata dari dua belas item  kriteria  lmplementasi  perlindungan  HAM  yang  diedarkan  kepada  narapidana, terdapat  lima  kriteria  implementasi  perlindungan  HAM  pada  narapidana  perempuan yang helum berjalan secara opiimal, yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak. b) pemberian  bantuan  dan  layanan  psikologi,  c)  pemberian  bimbingan  lanjutan
8 Rachmayanty, 2017  “impelementasi penganggaran berbasis kinerja dalam menunjang tugas dan fungsi pemasyarakatan” Jakarta.
spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan e) mendapatkan kesempatan berasimilasi ternrasuk cuti dan mengunjungi keluarga.
Adapun  ketujuh  kriteria  imptementasi  perlindungan  HAM  bagi  narapidana perempuan yang sudah berjalan dengan baik adalah: a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, b) perawatan jasmani,  c) rnendapatkan pelayanan kesehatan medis  yang  layak,  d)  mendapatkan  layanan  makanan  yang  layak,  e)  menyampaikan keluhan  kepada  petugas,  f)  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya, serta  g)  diberikan  waktu  luang  menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum  atau orang tertentu lainnya.
Terkait dengan hal tersebut, maka kelima kriteria implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian agar perlindungan HAM bagi narapidana  perempuan  dapat  berjalan  secara  optimal.  Walau  bagaimanapun perlindungan HAM bagi narapidana merupakan hak – hak mereka yang sepatutnya harus di  dapatkan  seperti  yang  di  amanahkan  dalam  UU  RI  no.  12  tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan. Soetandyo (2012) menyebutkan bahwa HAM bersifat universal karena hak – hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan apapun warna kulit, jenis kelamin,  usia,  latar  belakang  budaya,  agama  atau  kepercayaannya.  HAM  dikatakan melekat  dan  inheren  karena  hak-hak  tersebut  dimiliki  setiap  manusia  semata-mata karena  keberadaannya  sebagai  manusia  dan  bukan  karena  pemberian  dari  suatu organisasi  kekuasaan  manapun.  HAM  sifatnya  melekat  karena  hak-hak  yang  dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.3 Dalam konteks ini sifat HAM yang melekat dan  inheren  pada  setiap  manusia  menghendaki  tidak  adanya  institusi  kekuasaan  atau siapapun  yang  diperbolehkan  merampas  dan  mencabutnya  kecuali  adanya  alasan kemanusiaan yang rasional dan absah menurut hukum. ( Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya).
Implementasi perlindungan HAM tidak berjalan secara optimal jika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana Lapas yang baik. Pada analisis data sarana dan prasarana pada Lapas perempuan Jakarta timur sudah menunjang dengan baik. Meskipun demikian perlu adanya penambahan fasilitas. Misalnya perluasan area Lapas Perempuan klas IIA Jakarta,  yang  pada  saat  ini  hanya  disekat  dan  berdekatan  dengan  Rutan  perempuan Jakarta timur. Walaupun kondisinya sudah baik, namun penyediaan sel tahanan terasa kurang karena jumlah tahanan dan kapasitas Lapas tidak berimbang.
Implementasi perlindungan HAM bagi narapidana perempuan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh beberapa hal  seperti: Penyediaan anggaran yang cukup untuk menjalankan  program – program  dan  dapat  di  salurkan  tepat  waktu.  Bagaimanapun anggaran  merupakan  modal  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  terlaksananya program – program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu petugas lapas dituntut professional dalam melaksanakan tugas  dan bertanggung jawab dalam membina narapidana seperti yang di amanahkan undang – undang.
Hal  lain  yang  turut  mendukung  terlaksananya  perlindungan  HAM  bagi narapidana  perempuan  adalah  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  baik  pembinaan, pendidikan, maupun  ketrampilan. Demikian pula halnya karakteristik dan kepribadian narapidana.  Sehingga  tenaga  psikolog,  rohaniawan  dan  tenaga  pengajar  diperlukan kehadirannya dalam lapas untuk melakukan pembinaan bagi narapidana.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan, dapat  di tarik suatu kesimpulan antara lain:
1) Implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan di Lapas Perempuan klas IIA Jakarta timur belum berjalan secara optimal. Ada lima aspek kriteria yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu: a) pendidikan dan pengajaran yang layak. b) pemberian  bantuan  dan  layanan  psikologi,  c)  pemberian  bimbingan  lanjutan spiritual/keagamaan, d) mendapatkan upah atas kerajinan tangan yang dilakukan, dan    e)  mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  dan  mengunjungi keluarga.
2) Sarana  dan  prasarana  Lembaga  Pemasyarakatan  masih  perlu  dilakukan penambahan dan perluasan area
3) Ada  lima  aspek  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  implementasi perlindungan HAM narapidana perempuan, yaitu: Anggaran, Sumber daya manusia ( petugas ), Karakter narapidana, kerja sama lembaga lain

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad, Ahmad & Alwi, M. Ahkam., dll,2014, Studi Penelitian Narapidana Perempuan di Sulawesi Selatan Makassar . Balitbangda: Makasar
Soekanto.S, 2001, Pengantar Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers :Bandung

## Artikel
Meilina,  2013  “ Dampak  Psikologis  Bagi  Narapidana  Wanita  Yang  Melakukan  Tindak Pidana  Pembunuhan  Dan  Upaya  Penanggulangannya .  Jurnal  Hukum  :  Universitas Brawijaya , diakses melalui website hukum.studentjournal.ub.ac.id Rachmayanty,  2017, Impelementasi  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  Dalam  Menunjang Tugas  dan  Fungsi  Pemasyarakata. Jurnal  UNPAM  :  Universitas  Pamulang,  diakses melalui website openjournal.unpam.ac.id

## Perundang - Undangan
Undang – Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia Bab  1  Memuat Ketentuan Umum
Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Memuat Aspek Aspek Hak Narapidana
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak