## Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi
Riza
Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi riza.zbc@gmail.com
Zuripal Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi
Zuripaldarwis@gmail.com

## Article’s History:
Received 10 Agustus 2023; Received in revised form 21 Agustus 2023; Accepted 11 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).
Suggested Citation:
Riza., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada  Pemerintah  Kota  Bukittinggi.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  9  (5).  1961-1973. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508

## Abstrak
Kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan Otonomi Daerah.  Untuk itu perlu diketahui faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah, efektifitas PAD dan tax effort terhadap kemandirian daerah di Kota Bukittinggi baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 sampai dengan 2022  yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dan BPS Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif  dengan  metode  analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa (a)Ketergantungan  daerah  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemandirian  daerah  (b)Efektifitas  PAD  tidak  memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian daerah  (c)Tax effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah (d)Ketergantungan Daerah , Efektifitas PAD  dan Tax effort secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
Kata Kunci : tingkat ketergantungan daerah; efektifitas PAD; tax effort; kemandirian daerah JEL Classification: L90, L91, L96

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  otonomi  daerah  dimulai  dengan  pengesahan  Undang-Undang Nomor  22 Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Pemerintah merevisinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun 2014 disahkan lagi Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintah Daerah  yang  menyatakan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia(Undang-Undang Nomor 23, 2014).
Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti  oleh  pengaturan,  pembagian,  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah(Mardiasmo, 2018). Kebijakan dalam otonomi daerah merupakan kebijakan negara yang
mendasari  penyelenggaraan  organisasi  dan  manajemen  pemerintahan  daerah.  Penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sebagai  subsistem  pemerintahan  negara  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektifitas,  efisiensi,  dan mengoptimalkan  mutu  jangkauan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat(Nahmiati  & UGM),  2008).  Untuk  memenuhi  tujuan  dari  Otonomi  Daerah  maka  Pemerintah  Daerah  perlu  menggali  potensi keuangan daerah, yaitu kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu, antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(Mugiati, 2018).
Dalam mengelola tatanan fiskal di daerah pada umumnya Pemerintah Daerah di Indonesia kerap  dihadapkan dengan  fenomena  lebih  rendahnya  kontribusi  PAD  dalam  susunan  APBD  dan  lebih  didominasi  oleh  kontribusi penerimaan dana transfer Pemerintah Pusat dan sering disebut dengan dana perimbangan(Saraswati & Nashirotun Nisa Nurharjanti, 2021)  Fenomena ketergantungan daerah terhadap pusat mempunyai implikasi fiskal yang signifikan, yaitu ketergantungan keuangan daerah kepada pusat yang sangat tinggi(Ketike, 2018). Peningkatan dan penguatan kemampuan  kapasitas  fiskal  daerah  didorong  dengan  kinerja  Pemerintah  Daerah  yang  efisien  dan  efektif  dalam melaksanakan desentralisasi fiskal(BPK RI, 2020). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dari segi financial(BPK RI, 2020). Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur kinerja pemerintah, dimana Pemerintah Daerah berupaya melakukan pembiyaan kegiatan daerah tanpa bergantung dari pihak luar termasuk Pemerintah Pusat(BPK RI, 2020).
Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 dibandingkan 2020. Pada tahun 2020 lalu, realisasi PAD sebesar Rp84 milyar meningkat menjadi Rp 91,7 milyar lebih ditahun 2021. Pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 688.635.054.453,61 dari target  sebesar Rp  684.347.061.146  atau sebesar  100,63%.  Dimana salah  satu komponen pendapatan daerah  ini adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  dapat  dicapai  sebesar  Rp  91.786.288.185,  dari  target  sebesar  Rp 92.110.528.556 atau 99,65%(Kominfo Bukittinggi, 2022). Selain mengalami peningkatan penerimaan PAD, indikator ekonomi  Bukittinggi  juga  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  Provinsi  Sumatera  Barat  Dalam  Angka  (PSBDA) Tahun  2022  yang  dirilis  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Sumatera  Barat  pada  Februari  2022  lalu,  Kota  Bukittinggi menempati posisi sebagai daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi tercatat memiliki PDRB per kapita tahun 2022 sebesar Rp 83,45 juta, diikuti oleh Kota Padang di urutan kedua, sebesar Rp 79,38 juta(BPS, 2023). Sebagaimana diketahui, PDRB per kapita adalah pendapatan rataan penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, mengindikasikan wilayah tersebut semakin makmur. Selain itu penilaian terhadap laporan keuangannya Kota  Bukittinggi  untuk  Laporan  Keuangan  Tahun  2022  memperoleh  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  yang  ke sembilan kali berturut-turut(Kominfo Kota Bukittinggi, 2022).
Namun  dibalik  semua  prestasi  diatas  ternyata  Kota  Bukittinggi  masih  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana terlihat dari Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

## Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemko Bukittinggi

## Sumber: LRA Kota Bukittinggi, 2022
Ketergantungan Pemerintah Kota  Bukittinggi  terhadap  sumbangan  Pemerintah Pusat  masih sangat  besar  ini dapat kita lihat dari besarnya porsi pendapatan transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena yang timbul dalam dana transfer terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah  Pusat  memberikan  dana  transfer  untuk  pemerataan  keuangan  antar  daerah.  Sedangkan,  Pemerintah Daerah merespon dana transfer sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Dalam perbedaan
ini yang menyebabkan adanya respon belanja yang lebih banyak terhadap dana transfer dari pada Pendapatan Asli Daerahnya itu sendiri. Hal ini sering disebut dengan flypaper effect(Saleh, 2020).
Selain  flypaper  effect  perlu  juga  mempertimbangkan  pajak  daerah  yang  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan  daerah,  pembangunan  daerah  serta  penetapan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah(Undang-Undang Nomor  23,  2014),  sehingga  setiap  potensi  yang dapat  menghasilkan bagi  daerah  harus  dapat  di gali  semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menilai fenomena ini perlu dilihat tingkat efektifitas PAD dan upaya pajaknya (tax effort).
Berdasarka fenomena di atas, perlu dilakukan penelitian bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah terutama perpajakan di Kota Bukittinggi yang dapat kita lihat dari efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar upaya pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk  menggali  dan  meningkatkan  potensi  pajaknya  (tax  effort)  untuk  peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu sejauh mana rasio ketergantungan daerah (fly paper effect),  efektifitas PAD dan tax effort mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Manajemen Publik Baru ( New Public Management )
Teori ini berdasarkan keinginan untuk membebaskan menejer publik dalam hal ini kepala daerah dari aturan- aturan  administrasi  dan  birokrasi  yang  menghalanginya  sehingga  para  kepala  daerah  tersebut  dapat  leluasa mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan kompetensi yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka  memaksimalkan  pelayanan  publik.  dengan  mengadopsi  pendekatan  manajemen  modern  yang  biasanya dipakai oleh organisasi swasta kedalam organisasi publik. hal ini menggeser konsep organisasi publik yang tradisional, kaku, birokratis dan hierarkis menjadi organisasi publik yang lebih fleksibel dan mengikuti pasar(hood, 1990).
Perubahan  ini  merupakan suatu  bentuk  reformasi  birokrasi  dan    desentralisasi  kekuasaan  untuk mencapai demokrasi. peran pemerintah dan masyarakat juga berubah sehingga membentuk pola hubungan yang baru yang lebih  mirip dengan  hubungan dalam  organisasi swasta  (hughes,  1998).  Manajemen  publik  baru  berasumsi  bahwa masyarakat  dianggap  sebagai  konsumen  yang  memiliki  akal,  keinginan  dan  pilihan  yang  rasional  yang  menuntut pemerintah dapat memberikan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ditetapkan. target tersebut dapat diukur sebagaimana sektor swasta (hood, 1995).
Teori Penatalayanan ( Stewardship Theory )
Salah satu teori manajemen swasta yang diadopsi oleh manajemen sektor publik adalah stewardship teory. dalam stewardship theory sebagai bagian dari agency theory(donaldson, lex, dan davis james, 1991) digambarkan para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan pribadi/individu tetapi lebih fokus kepada pencapaian tujuan utama dari organisasi demi kepentingan organisasi. teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat  antara  kepuasan  dan  kesuksesan  organisasi.  kesuksesan  organisasi  menggambarkan  maksimalisasi  utilitas kelompok  principals  dan  manajemen.  maksimalisasi  utilitas  kelompok  ini  pada  akhirnya  akan  memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. teori stewardship lebih banyak diterapkan pada penelitian  dibidang  akuntansi  organisasi  sektor  publik  seperti    pemerintahan  dimana  akuntasi  sektor  publik  ini dipersiapkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi antara stewards dengan principals.
akuntansi  merupakan  penggerak  (driver)  pelaksanaan  transaksi  organisasi  sektor  publik  yang  semakin kompleks yang diikuti oleh muncul dan berkembangnya spesialisasi dalam akuntansi. seiring dengan bertambahnya tuntutan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pada  organisasi  sektor  publik  membuat  principal  menjadi  semakin  sulit melaksanakan fungsi-fungsi  pengelolaan  secara  mandiri.  ini  membuat  semakin  jelasnya  pemisahan  antara  fungsi kepemilikan  dan  fungsi  pengelolaan.  karena  berbagai  keterbatasan  tersebut  maka  pemilik  sumberdaya  (capital suppliers/principals)  memberikan  kepercayaan  (trust  =  amanah)  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliknya tersebut  kepada  pengelola  (steward  =  manajemen)  yang  lebih  memiliki  kemampuan  dan  kesiapan  untuk mengelolanya. steward dan principals terikat kontrak yang didasarkan kepada  kepercayaan (amanah = trust), masing- masingnya  bertindak  kolektif  menyesuaikan  tujuan  organisasi  yang  akan dicapai,  oleh  karena  itu untuk  organisasi sektor publik model yang sesuai adalah menggunakan stewardship theory .

## Kemandirian Daerah
kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahan yang mencakup pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah taat membayar pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan oleh daerah. ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung serta kekayaan daerah yang dipisahkan. keuangan daerah yang dikelola langsung  seperti  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah/apbd  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah, sementara itu keuangan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan  seperti badan usaha milik daerah /bumd(halim, 2014). kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena  tentunya  pemerintah  pusat  menyadari  bahwa  yang  paling  mengetahui  kondisi  daerah  adalah  pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa berpotensi untuk dikelola oleh pemerintah daerah tersebut.

## Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Kemandirian Daerah
Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja  keuangan  daerah  yang  diproksikan dengan  kemandirian keuangan  daerah (Nurul  Ikhwani,  Naz’aina,  2019) , Pengaruh negatif dikarenakan ketergantungan daerah secara keuangan kepada pusat akan menjadikan daerah tidak mandiri  secara  keuangan(Abdullah,  2020).  Ketergantungan  Daerah  ini  juga  bisa  memperkecil  rasio  kemandirian keuangan daerah(Fadhli et al., 2023).

## Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah
Efektifitas    Pendapatan    Asli   Daerah berpengaruh  positif terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah(Permatasari  & Trisnaningsih,  2022).  Pengaruh  positif  efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  kinerja  keuangan  daerah menunjukkan  bahwa  perolehan  pendapatan  daerah  yang  optimal  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan daerah(Anynda  &  Hermanto,  2020).  Demikian  juga  dengan  hasil  penelitian(Tjahjono  &  Oktavianti,  2017)  di  DIY Efektifitas  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  daerah.  Namun  menurut(Marnas,  Afrizal,  2012) efektifitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Hal ini terjadi karena target PAD yang akan  direalisasikan  jumlahnya  sangat  kecil  sehingga  secara  mandiri  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  biaya penganggaran.

## Pengaruh Tax effort terhadap Kemandirian Daerah
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tax effort berpengaruh secara positif signifikan terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah(Melanthon  Rumapea,  2020),  demikian  pula  dengan(Rahmayani, 2018)menunjukkan bahwa tax effort berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan mengambil data pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada bulan Mei tahun 2023 sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah  Kota  Bukittinggi  tahun  2018  s.d.  2022  perbulan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  Regresi  Linear Berganda karena variabel yang digunakan lebih dari satu maka Analisis Regresi Berganda lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Regresi Berganda berguna untuk meramalkan dan membuktikan ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan antara dua buah variable bebas (X) atau lebih dengan sebuah variable terikat (Y).

## Tahapan Uji Analisis sebagai berikut:
A. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bisa dengan varian yang minimum (best linier unbiased estimator = blue), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah.
1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  diperlukan  karena  untuk  melakukan  pengujian-pengujian  variabel  lainnya  dengan mengasumsikan  bahwa  nilai  residual  mengikuti  distribusi  normal.  Jika  asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan” (Ghozali, 2009).

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas  (independen).  Karena  model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variable independen. Uji ini dilakukan dengan melihat tolerance value atau dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS.
3. Uji Autokorelasi
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  linier  yang  digunakan  memiliki  korelasi  antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1).

## 4. Uji Heterokedastisitas
Untuk  melihat  ada  tidaknya  ketidaksamaan  varian  dari  residual  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya dilakukan  uji  heterokedastisitas.  Jika  varian  dari  residual  pengamatan  satu  dengan  yang  lainnya  tetap  disebut homokedastisitas jika terdapat perbedaan maka terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik-titik pada grafik scatterplot yang dibentuk oleh suatu persamaan regresi.

## B. Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan (kemandirian daerah)  daerah  pada  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  formulasi  persamaan  regresi  berganda  adalah  sebagai berikut(Ghozali, 2009):
Y   =   a   +   b1X1   +   b2X2   +   b3X3   +   e Y = Kemandirian daerah a = Konstanta b1-b3  = Koefisien regresi X1 = Tingkat Ketergantungan Daerah X2 = Efektifitas PAD X3 = Upaya Pajak (Tax effort) e = variabel penggangu
1.    Uji Koefisien Determinasi
Uji  ini  dilakukan  untuk menjelaskan  besaran  proporsi  variasi  dari  variabel  dependen yang  dijelaskan  oleh  varibael independen. Selai itu uji koefisen determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang dimiliki.

## 2.    Uji Hipotesis
Hipotesis  statistik  merupakan  pernyataan  sementara  tentang  satu  populasi  atau  lebih.  Dalam  statistika, pengujian  hipotesis  merupakan  bagian  terpenting  untuk  mengambil  keputusan.  Untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  oleh  seorang  peneliti  dilakukan  pengujian  hipotesis.  Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut dalam bentuk pernyataan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Uji Asumsi Klasik
Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 26 dilakukanlah uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi linier yaitu :

## 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  masing  -  masing  variabel  berdistribusi  normal  atau tidak(Ghozali, 2009). Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan jika angka signifikan (Sig) > α = 0,05 maka data berdistribusi normal. Tetapi jika Angka signifikan (Sig) <α = 0,05 maka data tidak berdistribusi normal(Santoso, 2007): Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Uji Normalitas
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Pada tabel 2 diatas, terlihat bahwa diperoleh angka  signifikan (Sig) sebesar 0,076 yang lebih besar dari nilai α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
Hal ini juga dapat dilihat dari grafik histogram uji normalitas yang berbentuk lonceng sempurna sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.
Gambar 3. Grafik Plot Uji Normalitas Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari  gambar  diatas  terlihat  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinearitas .

## Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa keempat variabel independent tersebut memiliki nilai VIF di bawah batas  yang  telah  ditetapkan  yaitu sebesar  10  dan  nilai  collinearrity  tolerance  lebih  besar  dari  0,1. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas antar variabel bebas dalam model.

## 3. Uji Autokorelasi
Dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Pada tabel 4 diatas, dimana nilai d atau nilai Durbin-Watson diperoleh angka 1,557. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan angka signifikansi 5 % dimana nilai dL sebesar 1,4206 dan dU sebesar 1,6739 untuk penelitian dengan k = 3 variabel indipenden n = 50 sampel.  Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai  dU < d < 4 – dU yaitu 1,4206   < 1,557 < 2,3261.

## 4. Uji Heterokedastisitas
Hasil Uji Heterokedastisitas dapat dilihat dari diagram Scatterplot berikut:
Gambar 4. Diagram Uji Heterokedastisitas Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas sudah terpenuhi untuk persamaan regresi.

## B. Regresi Linier Berganda
Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:
Y   =   a   +   b1X1   +   b2X2   +   b3X3 Y = Kemandirian daerah a = Konstanta b1-b3  = Koefisien regresi X1 = Tingkat Ketergantungan Daerah X2 = Tax Rasio X3 = Upaya Pajak (Tax effort)
Dengan bantuan SPSS diperoleh hasil:
Tabel 5. Hasil uji Regresi Linear Berganda

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Dari hasil diatas maka di peroleh persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut :
Y = 3303,817 – 0,212 X1 - 0,071 X2 + 16,338 X3
Persamaan regresi linier berganda ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 3303,817. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Ketergantungan daerah (X1), efektifitas PAD (X2), dan tax effort  (X3) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kemandirian daerah  adalah 3303,817.
b. Nilai koefisien regresi untuk variabel ketergantungan daerah (X1) yaitu sebesar – 0,212. Hal ini artinya jika variabel ketergantungan daerah kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel kemandirian daerah akan mengalami penurunan sebesar  0,212%. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
c. Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  Efektifitas  PAD  (X2)  memiliki  nilai  negatif  sebesar  -  0,071.  Hal  ini menunjukkan  jika  Efektifitas  PAD  mengalami  kenaikan  1%,  maka  kemandirian  daerah  akan  penurunan sebesar    0,071%  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya  dianggap  konstan.  Tanda  positif  artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
d. Nilai koefisien regresi untuk variabel tax effort (X3) memiliki nilai positif sebesar 16,338. Hal ini menunjukkan jika Tax effort mengalami kenaikan 1%, maka kemandirian daerah akan naik sebesar 16,338 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

## 1. Analisis Koefisien Determinasi
Hasil perhitungan Koefisien Determinasi penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Berdasarkan hasil output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.290. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD dan tax effort sebesar 29 % secara simultan terhadap kemandirian daerah sedangkan sisanya (1-R2) sebesar 71% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.
2.  Uji Hipotesis
a. Uji Parsial ( t – test)
Sebelum melakukan uji t dengan SPSS terlebih dahulu kita hitung nilai t tabel sebagai berikut:
T tabel = t (a/2: n-k-1)
= t (0,05/2: 50- 3 – 1)
= t(0,025 : 46)
Lihat tabel t
= 2,01290
Hasil uji t dengan SPSS dapat dilihat dari gambar berikut :
Tabel 7. Hasil uji Parsial

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Hal ini berarti bahwa :
• Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kemandirian Daerah.
Nilai sig 0,032 < 0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Nilai t hitung 2,210 > t tabel 2,0129 dengan nilai t  negatif  sehingga  dapat  disimpulkan  ketergantungan  daerah  (X1)  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan terhadap kemandirian daerah (Y).
• Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kemandirian Daerah
Dengan Sig 0,034 < 0,05, nilai t hitung - 2,183 > dari t tabel 2,0129. Hal ini berarti maka H2 ditolak dan Ho  diterima.  Artinya  efektifitas  PAD  (X2)   tidak memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap  kemandirian daerah (Y).
• Pengaruh tax effort terhadap kemandirian daerah
Dengan nilai Sig 0,006 < 0,05, maka H3 diterima dan Ho ditolak dan t hitung  2,891 > t tabel 2,0129. Maka disimpulkan bahwa variabel tax effort (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.
b. Uji Simultan ( f – test)
Untuk Uji simultan dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 8. Hasil Uji Silmultan (F)
Berdasarkan tabel output SPSS diatas diperoleh nilai Sig. Adalah sebesar 0,010. Karena nilai Sig 0,001 < 0,05. Sehingga hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan kata lain ketergantungan daerah (X1), efektifitas PAD (X2) dan tax effort (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan nilai F hitung sebesar 6,258. Sedangkan F tabel dari penelitian dengan k = 3 (variabel indipenden) n = 58 (jumlah sampel) diperoleh :
F tabel    = F ( k : n - k ) = F ( 3 : 50-3)
= F (3 : 47 )
= 2.80
Sehingga  F  hitung  6,258  >  F  tabel  2,80  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  diterima  dengan  kata  lain ketergantungan  daerah  (X1),  efektifitas  PAD  (X2)  dan  tax  effort  (X3)  secara  simultan  berpengaruh  terhadap kemandirian daerah.

## Pembahasan

## Pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kemandirian daerah.
Nilai sig 0,032 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka h1 diterima dan ho ditolak. nilai t hitung dari variabel ketergantungan daerah (x1) adalah sebesar -2,210 yang lebih besar dari t tabel = 2,01290. sehingga  disimpulkan bahwa  variabel  ketergantungan  daerah  (x1)  memiliki  kontribusi  terhadap  kemandirian  daerah  (y).  nilai  t  negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dari variabel ketergantungan daerah (x1) dengan kemandirian daerah (y). jadi dapat disimpulkan ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian dari(abdullah, 2020) dan (nurul ikhwani, naz’aina, 2019) bahwa ketergantungan daerah  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah  yang  diproksikan  dengan  kemandirian keuangan daerah. sementara(fadhli et al., 2023)menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah ini akan  mengurangi rasio kemandirian keuangan daerah.

## Pengaruh efektivitas pad terhadap kemandirian daerah
Untuk efektifitas pad (x2) nilai sig juga lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,034 < 0,05, maka h2 diterima dan ho ditolak. namun jika kita lihat dari nilai t hitung variabel efektifitas pad (x2) mempunyai t hitung  yakni - 2,183 dengan t tabel=2,01290. jadi t hitung > t tabel dapat disimpulkan bahwa variabel efektifitas pad (x2)  memiliki kontribusi  terhadap  kemandirian  daerah  (y).  nilai  t  negatif  menggambarkan  bahwa  variabel  efektifitas  pad  (x2) mempunyai hubungan yang terbalik atau berlawanan arah dengan kemandirian daerah (y). maka dapat kita simpulkan bahwa  hipotesis  h2  ditolak  dan  ho  diterima.  efektifitas  pad  tidak  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap kemandirian daerah. hasil ini didukung oleh penelitian dari(marnas, afrizal, 2012) bahwa efektifitas pad berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. hal ini terjadi karena target pad yang akan direalisasikan jumlahnya sangat kecil sehingga secara mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya penganggaran.
Pengaruh tax effort terhadap kemandirian daerah Untuk tax effort nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,006 < 0,05, maka h3 diterima dan ho ditolak. variabel tax effort (x3) mempunyai t hitung  yakni 2,891 dengan t tabel=2,01290. jadi t hitung > t tabel dapat disimpulkan  bahwa  variabel  tax  effort  (x3)    memiliki  kontribusi  terhadap  kemandirian  daerah  (y).  nilai  t  positif menunjukkan bahwa variabel tax effort (x3) mempunyai hubungan yang searah dengan kemandirian daerah (y). jadi dapat disimpulkan tax effort  memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. hasil ini juga disimpulkan oleh(melanthon rumapea, 2020) tax effort berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hal ini juga didukung oleh penelitian dari(rahmayani, 2018) bahwa tax effort berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  dan  uji  hipotesis  yang  dilakukan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Kota  Bukittinggi  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ketergantungan  daerah  memiliki  pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemandirian  daerah. Semakin tinggi Ketergantungan Daerah maka Kemandirian Daerah akan semakin rendah. Kemudian Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian daerah. Semakin Efektif PAD ternyata Kemandirian Daerah semakin berkurang. Selanjutnya Tax effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Terakhir Ketergantungan Daerah , Efektifitas PAD  dan Tax effort secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

## REFERENSI
Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. Jurnal Widya Ganecwara, 10(4). https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216
Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 1 – 20. BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019. BPS. (2023). [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Rupiah), 2020-2022. https://sumbar.bps.go.id/indicator/52/169/1/-seri-2010-produk-domestik-regional- bruto-per-kapita-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html
Bukittinggi,  K.  K.  (2022). REALISASI  PAD NAIK DAN  PDRB  PER  KAPITA TERTINGGI  SE-SUMBAR,  EKONOMI BUKITTINGGI MULAI PULIH. Pemko Bukittinggi. https://www.bukittinggikota.go.id/berita/realisasi-pad-naik- dan-pdrb-per-kapita-tertinggi-se-sumbar-ekonomi-bukittinggi-mulai-pulih
Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh.  J-MIND  (Jurnal  Manajemen Indonesia), 7(2), 143. https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8884
Ghozali,  I.  (2009).  Ekonometrika:  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS  17.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Undang-Undang Nomor 23, (2014).
Ketike, R. (2018). Analisis Kinerja Dinas Pengelotaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues. 1, 1 – 12.
Kominfo Kota Bukittinggi. (2022). Bpk Berikan Opini Wtp Untuk Lkpd Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Pemko Bukittinggi. http://bukittinggikota.go.id/berita/bpk-berikan-opini-wtp-untuk-lkpd-kota-bukittinggi-tahun- anggaran-2021
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Marnas, Afrizal, Y. (2012). Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Keserasian Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi). 81 – 89.
Melanthon Rumapea, G. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, 3.
Mugiati, T. (2018). Pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah. Nahmiati,  E.  P.,  &  UGM).  (2008).  Analisis  Kebijakan  Peningkatan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima). Tidak Dipublikasikan. Nurul Ikhwani, Naz’aina, R. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umu m, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh  Flypaper.  Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind), 4, S2 – S3.
Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah.  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi,  22(3),  1573. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581
Rahmayani,  M.  W.  (2018).  Analisis  Tentang  Kemandirian  Pembangunan  Daerah.  Jurnal  Ilmiah  Manajemen  & Akuntansi, 5, 1 – 10.
Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan
Pemerintah Daerah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik. Santoso, S. (2007). Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma. Elex Media Komputindo. Saraswati, N. P., & Nashirotun Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2, 51 – 64.
Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 24(1), 25 – 34. https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.215