## PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
Ketut Ardika, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan
e-mail: {ardika.2@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id , wayan.landrawan@undiksha.ac.id }
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses  penegakan  hukum  pada  tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di  wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  Unit  Sidik  II  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dinalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor  Buleleng  terhadap  kasus  tindak  pidana  penghinaan  melalui  media  sosial  yang  terjadi  di  wilayah Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara restorative justice dan ada yang melalui cara penal. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk atau menggunakan dasar yuridis yang berlaku. Kemudian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, pihak Kepolisian Resor Buleleng telah  melakukan  beberapa  upaya  yaitu  melaksanakan  patroli  siber,  melaksanakan  penyuluhan  hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, serta membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas dalam menggunakan media sosial.
Kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, tindak pidana penghinaaan, media sosial.

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the law enforcement process at the police level regarding criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency and the police's efforts to prevent the occurrence of criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency area. The type of research used is juridical empirical. This research is descriptive qualitative. The location of this research is in  the  Investigation  Unit  II  of  the  Criminal  Investigation  Unit  of  the  Buleleng  Police.  Data  collection techniques were carried out by means of document studies and interviews which later the data obtained would be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the law enforcement process at the level of investigation and investigation carried out by the Buleleng Resort Police on cases of criminal acts of humiliation through social media that occurred in the Buleleng Regency area was carried out by restorative justice and some through penal methods. In carrying out the law enforcement process, the  Buleleng  Resort  Police  has  referred  or  used  the  applicable  juridical  basis.  Then  in  preventing  the occurrence of criminal acts of humiliation through social media in the Buleleng Regency area, the Buleleng Resort Police has made several efforts, namely carrying out cyber patrols, carrying out legal counseling regarding  criminal  acts  of  humiliation  through  social  media  to  the  public  and  students  in  the  Buleleng Regency area, as well as create content and videos that contain knowledge about being smart and smart in using social media.
Keywords : law enforcement, police, criminal acts of humiliation, social media.

## PENDAHULUAN
Dalam realita kehidupan di masyarakat  masih  banyak  terjadinya permasalahan – permasalahan  yang berkaitan  dengan  hukum  pidana,  salah satunya  permasalahan  mengenai  tindak pidana  penghinaan.  Perbuatan  atau  tindak pidana  penghinaan  itu  sering  terjadi  dalam dunia maya khususnya melalui media sosial, hal itu karena dibarengi dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin pesat sehingga kegiatan masyarakat dalam dunia  maya  tidak  terbatas.  Media  sosial sebagai  sarana interaksi  sosial  masyarakat di  dalam  dunia  maya  tentunya  tidak  hanya memberikan  dampak  positif  saja  bagi kehidupan  masyarakat,  melainkan  juga dapat  memberikan  dampak  negatif.  Salah satu  dampak  negatif  dari  adanya  media sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  yaitu sering  menimbulkan  permasalahan  hukum mengenai  tindak  pidana  penghinaan, adapun  bentuk – bentuk  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  itu diantaranya  menyinggung kaum,  suku atau kelompok  tertentu,  menghina  pemerintah atau  lambang  negara,  serta  penghinaan yang  tertuju  secara  personal  yang  dapat berakibat  fatal  kepada  kondisi  mental korban, bahkan tak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri karena mental yang  tergoncang  dan  hinaan  yang  terlalu keras di media sosial (Lompoliuw, 2019:48).
Hampir  setiap  daerah  di  Indonesia termasuk  di  Kabupaten  Buleleng  terdapat atau  pernah  terjadi  kasus – kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial. Berdasarkan  data  awal  yang  diperoleh  dari Kepolisian  Resor  Buleleng,  kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah Kabupaten Buleleng itu telah terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di tahun 2019  terdapat  (1)  kasus,  kemudian  tahun 2020  terdapat  (tiga)  kasus,  serta  ditahun 2021  (sampai  dengan  17  September  2021 saat penulis meminta data awal) terdapat (2) dua kasus. Dengan adanya kasus mengenai tindak  pidana  penghinaan  melalui  media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, yang mana di tahun 2020 mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa masih adanya aspek kelalaian  dari  sebagian  masyarakat  dalam
menggunakan  media  sosial  dan  aspek kesengajaan  dari  sebagian  masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum  dalam  hal  ini  melakukan  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial, serta efektivitas penegakan hukum tentunya menjadi  sorotan  dalam  masyarakat  yang mana semestinya dengan adanya penegakan  hukum  itu  tentunya  dapat mencegah  atau  mengurangi  terjadinya tindak  pidana  penghinaan  melalui  media sosial  namun  hal  tersebut  tidak  dengan demikian.
Berbicara  mengenai  penegakan hukum  secara  umum  itu  merupakan  suatu komponen yang sangat penting dalam setiap cabang  ilmu  hukum,  termasuk  ilmu  hukum pidana.  Hal  itu  dikarenakan  pelaksanaan penegakan  hukum  memiliki  manfaat  atau pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan  maupun  perkembangan suatu  peraturan  atau  sistem  hukum  yang berlaku  dan  mengatur  segala  aspek kegiatan  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat.  Menurut  Muladi,  penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk  menegakkan  norma – norma  hukum dan  sekaligus  nilai – nilai  yang  ada  di belakang norma tersebut (Ansori, 2017:150). Kemudian  menurut  Bentham  melalui  teori utilitarianis menyatakan bahwa baik buruknya hukum itu bukan terletak pada baik buruknya isi norma yang dibuat, akan tetapi baik  buruknya  hukum  itu  harus  diukur  dari baik  buruknya  akibat  yang  dihasilkan  oleh penerapan  hukum  itu  (Miswardi,  Nasfi,  & Antoni,  2021:158).  Sehingga  dengan demikian,  para  penegak  hukum  sebagai aktor  atau  pemeran  utama  di  dalam menegakkan  hukum  harus  menjiwai  dan memiliki  konsep  yang  matang  mengenai norma – norma  hukum  yang  berlaku  di masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  dan  transparan.  Bilamana pelaksanaan penegakan hukum itu berlangsung secara transparan dan berkeadilan,  maka  eksistensi  dari  suatu peraturan atau sistem hukum yang mengatur dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat akan  tetap  terjaga  dengan  baik,  dan sebaliknya.
Dalam  proses  penegakan  hukum pidana  itu  di  rangkai  menjadi  suatu  sistem yang  mana  dikenal  dengan  istilah  sistem peradilan  pidana.  Secara  umum  sistem peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang  sistematis  dengan  dimulai  dari penyelidikan  dan  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  dan  putusan  di  sidang pengadilan,  serta  pelaksanaan  putusan pengadilan (Supriyanta, 2009:1).
Secara  khusus,  dalam  tingkat penyelidikan  dan  penyidikan  ini  memiliki peranan yang sangat penting dan vital dalam sistem  penegakan  hukum  pidana.  Tanpa adanya  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan kemungkinan  tahapan  atau  tingkatan penegakan  hukum  pidana  yang  berikutnya tidak pernah ada atau tidak bisa terlaksana karena  dalam  tahap  tersebut  merupakan pintu gerbang masuknya laporan mengenai permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat.  Kemudian  juga  pada  tahap penyelidikan  dan penyidikan  ini  merupakan tahap melakukan pengungkapan kasus yang sedang terjadi secara terang dan jelas untuk digunakan  dalam  menentukan  tersangka maupun menentukan apakah suatu permasalahan hukum pidana yang terjadi itu dapat  di  lanjutkan  ke  proses  hukum selanjutnya  atau  tidak.  Dengan  demikian pihak  kepolisian  dalam  tugas  pokoknya sebagai penyelidik maupun penyidik mempunyai  peran  yang  sangat  vital  dalam proses  penegakan  hukum  pidana,  dan mempunyai  tanggung  jawab  yang  cukup besar untuk keadilan hukum bagi masyarakat.
Dalam  proses  penyelesaian  atau penegakan  hukum  di  tingkat  penyelidikan dan  penyidikan  mengenai  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  yang terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  ini  sering diperdebatkan  atau  diperbincangkan  oleh sebagian masyarakat. Pertimbangan hukum dan proporsi ketentuan dari kepolisian dalam mengambil  keputusan  dan  menetapkan upaya  atau  jalur  hukum  apa  yang  dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  kasus mengenai tindak pidana penghinaan melalui media  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten
Buleleng sering dipertanyakan kejelasannya oleh masyarakat.
Kemudian  dalam  kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah  Kabupaten  Buleleng,  barang  bukti dan alat bukti yang ada itu tentunya bersifat elektronik yang mana keabsahannya secara formil  belum  diatur  dalam  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Disamping itu,  pihak  kepolisian  dalam  melaksanakan proses  penegakan  hukum  mengenai  kasus tindak  pidana  penghinaan  melalui  media sosial  dihadapkan  dengan  adanya  pasal karet atau bersifat multitafsir yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut. Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial yaitu pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  mana  dalam  pasal  tersebut  belum dijelaskan  secara  lebih  rinci  mengenai  arti atau  makna  penghinaan.  Kemudian  pasal yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  tersebut dianggap  sebagai  pasal  karet  karena    arti atau makna dari penghinaan  ini tidak  jelas dan tidak  ada ukurannya,  siapa  saja  bisa terjerat,  walaupun    isinya  kritik,    keluhan, lontaran,    atau    kekesalan  semuanya   bisa disebut  dikenai  pasal  penghinaan dan/atau pencemaran    nama    baik.    Baik    KUHP maupun UU  ITE  tidak  memberikan  definisi mengenai penghinaan dan/atau pencemaran    nama    baik,  sehingga    dapat menimbulkan multitafsir  di  masyarakat  dan membahayakan    kepastian    hukum  (Eddy O.S. Hiariej, 2009:4).
Dengan  demikian  pihak  kepolisian sebagai pihak yang mempunyai tugas utama sebagai penyelidik dan penyidik sangat diuji dan diharapkan integritas, objektivitas, serta transparansinya dalam menegakkan hukum di  tingkat  penyelidikan  dan  penyidikan mengenai tindak pidana penghinaan melalui media  sosial  yang  terjadi  di  Kabupaten Buleleng,  sehingga  dari  uraian  latar belakang  tersebut  maka  penulis  tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Mengenai  Tindak  Pidana  Penghinaan
Melalui Media Sosial di Wilayah Kabupaten Buleleng”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis empiris  yang  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam kenyataan  di  masyarakat  atau  penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat, dengan  maksud  menemukan  fakta – fakta yang  dijadikan  data  penelitian  yang kemudian  data  tersebut  dianalisis  untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah  (Benuf  &  Azhar,  2020:27 – 28). Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif. Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang digunakan yaitu data yang diperoleh di Unit Sidik  II  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres Buleleng,  kemudian  data  sekunder  pada penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum  tersier.  Dalam  penentuan  sampel penelitian, pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability  sampling dengan menggunakan  konsep purposive  sampling yang  artinya  dalam  penelitian  ini  tidak  ada ketentuan  pasti  berapa  sampel  yang  harus diambil supaya dapat mewakili populasinya, dan  penulis  dapat  menentukan  sendiri sampel  yang  akan  digunakan  (Waluyo, 2008:46).  Kemudian  teknik  pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan  wawancara  yang  nantinya  data  yang diperoleh  tersebut  akan  dinalisis  secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Penegakan  Hukum  Pada  Tingkat Kepolisian  Mengenai  Tindak  Pidana Penghinaan  Melalui  Media  Sosial  di Wilayah Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  I  Dewa  Gede  Agung Sudiartha,  selaku  Ps.Kaurmintu  Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyatakan,  bahwa  proses  penegakan hukum  pada  tahap  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  yang
terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang sedang maupun pernah ditangani oleh Pihak Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam  hal  ini Penyidik  Unit  Sidik  II  Satuan  Reserse Kriminal  itu  proses  penegakan  hukumnya ada  yang  dilakukan  secara restorative justice dan  ada  yang  melalui  cara penal (melalui  sarana  pemidanaan  sebagai penyelesaian hukumnya). Pada tahun 2021 ada (1) satu kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng yang proses penegakan hukumnya pada tahap penyelidikan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng dilakukan secara restorative justice . Kemudian  juga  ada  (5)  lima  kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  proses penegakan hukumnya secara penal dilakukan  ditahun  yang  berbeda,  ditahun 2019 yaitu (1) satu kasus, ditahun 2020 yaitu (3)  tiga kasus,  serta  ditahun  2021  yaitu (1) satu  kasus. Pokok permasalahan dari kasus – kasus yang diselesaikan secara restorative justice maupun secara penal tersebut  yaitu adanya muatan penghinaan yang dilakukan melalui  media  sosial  yang  mana  kasusnya tersebut  melibatkan  antar  individu  ataupun perorangan,  dalam  hal  ini  pelaku  dan korban.
Proses  penegakan  hukum  secara restorative justice yang dilakukan oleh pihak Polres  Buleleng  terhadap  kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu  berdasarkan  atau  dengan  mekanisme maupun  persyaratan  yang  telah  ditentukan (sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (3) Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restorative),  yaitu adanya  pernyataan  damai  secara  tertulis dari para pihak yang berperkara, pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut tanpa  unsur  paksaan  maupun tekanan  dari pihak  manapun,  saat  proses  damai  atau mediasi  dilaksanakan  itu  disaksikan  oleh Penyidik  Unit  Sidik  II  Satuan  Reserse Kriminal Polres Buleleng, keluarga dari para pihak  yang  berperkara,  Bhabinkamtibmas, tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  pimpinan wilayah  desa/kelurahan  dari  masing – masing para pihak yang berperkara. Setelah
mekanisme  tersebut  dilaksanakan  maka selanjutnya  dikeluarkan  Surat  Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP-Lidik) dan Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyelidikan (SK.Lidik) oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse  Kriminal  Polres  Buleleng  karena kasus  tersebut  sudah  diselesaikan  secara restorative justice .
Kemudian juga ada proses penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh Penyidik  Unit  Sidik  II  Satuan  Reserse Kriminal  Polres  Buleleng  pada  tahap penyelidikan  dan  penyidikan  melalui  cara penal terhadap  kasus  Tindak  pidana Penghinaan  Melalui  Media  Sosial  yang terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  itu berdasarkan atau sesuai dengan Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu dimulai dari adanya laporan kepada kepolisian, pengumpulan alat bukti (minimal 2 alat bukti yang  sah)  untuk  digunakan  sebagai  dasar dalam menetapkan tersangka, lalu menetapkan tersangka karena disangkakan telah  bersalah  melanggar  Pasal  310  Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya secara sah, selanjutnya  proses  pemberkasan  hingga dinyatakan  berkas  lengkap  (P-21)  yang artinya  proses  penegakan  hukum  pada tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal  Polres  Buleleng  terhadap kasus tersebut sudah selesai dilaksanakan. Sebelumnya  sudah  diupayakan  penegakan hukum  secara restorative  justice ,  namun salah  satu  dari  mekanisme  penegakan hukum  secara restorative  justice tidak terpenuhi  maka  pihak  penyidik  Polres Buleleng  melakukan  proses  penegakan hukum melalui cara penal .
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Ketut  Darbawa, selaku Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal  Polres  Buleleng  menyatakan, bahwa dalam  pengumpulan  barang bukti  & alat  bukti  yang  bersifat  elektronik,  penyidik Kepolisian Resor Buleleng tetap
menggunakan  barang  bukti  elektronik berupa  screenshoot,  foto,  file  dokumen, video,  maupun  konten  yang  berhubungan dengan kasus penghinaan yang terjadi dan kemudian di sinkronisasikan dengan keterangan  pelaku,  korban,  dan  saksi sebagai  alat  bukti.  Barang  bukti  berupa screenshoot,  foto,  file  dokumen,  video  itu tetap  dapat  diakses  di  sistem Uniform Resource Locator (URL) , meski barang bukti tersebut  telah  dihapus.  Lalu  terkait  arti /makna penghinaan dalam Pasal 310 Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  itu  memang  belum dijelaskan mengenai arti /makna penghinaan secara  lebih  jelas  dan  rinci  sehingga Penyidik Kepolisian Resor Buleleng meminta  pendapat  dari  para  ahli  hukum pidana  maupun  ahli  ilmu  bahasa  dan komunikasi mengenai hal tersebut.
Kemudian berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Gede  Sedana, selaku Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal  Polres  Buleleng  menyatakan, bahwa saat melaksanaan proses penegakan hukum  terhadap  kasus  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  yang terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng tentunya  adasaja  hambatan  yang  ditemui oleh Penyidik Polres Buleleng. Hambatan – hambatan tersebut yaitu adanya saksi yang mengetahui  kronologi  peristiwa  pidana tersebut takut untuk memberikan keterangannya dan saat pemanggilan saksi, saksi  pernah  tidak  datang  dengan  alasan mempunyai kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan juga dengan alasan masih sakit.  Hal  itu  tentunya  dapat  menghambat percepatan  jalannya  proses  penyidikan terhadap  kasus  tindak  pidana  penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, tetapi secara keseluruhan  proses  penyidikan  dapat diselesaikan secara penuh, tepat waktu, dan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang – undangan yang berlaku.
Dari  hasil  penelitian  tentang  proses penegakan  hukum  pada  tingkat  kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng
tersebut,  maka  dapat  dianalisis  atau  dikaji bahwa  proses  penegakan  hukum  secara restorative  justice yang  dilakukan  oleh Penyidik  Unit  Sidik  II  Satreskrim  Polres Buleleng  terhadap  kasus  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  yang terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  itu telah sejalan dengan prinsip dari restorativie justice itu  sendiri  yaitu  mengupayakan terlebih  dahulu  penyelesaian  kasus  hukum diluar ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Restorative  justice adalah  suatu proses peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi kepada pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat  di  sisi  lainnya  sebagai satu  kesatuan  untuk  mendapatkan  solusi serta  kembali  pada  hubungan  yang harmonnis  dalam  masyarakat  (Prayitno, 2012:  409).  Kemudian  juga  proses penegakan hukum secara restorative justice tersebut sudah dengan kategori jenis tindak pidana  yang  dapat  di  restorative  justice. Adapun  kasus – kasus  tindak  pidana  yang dapat  diselesaikan  di  luar  ketentuan  yang berlaku  dalam  hukum  pidana  melalui restorative justice atau mediasi yaitu sebagai berikut (Yudaningsih, 2014 : 72 - 73 ):
a)  Pelanggaran  hukum  pidana  termasuk kategori  delik  aduan,  baik  aduan  yang bersifat  absolut  maupun  aduan  yang bersifat relatif.
b)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman  pidana  dan  pelanggar  telah membayar denda tersebut.
c)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk kategori “ pelangg aran”, bukan “kejahatan”  yang  hanya  diancam dengan pidana denda.
d)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana  sebagai  ultimum  remedium (sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum).
e)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  ringan/serba  ringan dan aparat penegak hukum menggunakan  wewenangnya  untuk melakukan diskresi.
f)  Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan  dan  tidak  diproses  ke
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
g)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  pelanggaran  hukum pidana  adat  yang  diselesaikan  melalui Lembaga adat.
h)  Pelanggaran  hukum  pidana  kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian tenaga medis.
Tindak  pidana  penghinaan  melalui media  sosial  merupakan  salah  satu  delik aduan yang artinya bilamana tidak ada yang melaporkan atau memproses secara hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  maka  tidak  akan  pernah  ada suatu tindak pidana tersebut. Dalam proses penegakan hukum secara restorative justice yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Unit  Sidik  II Satreskrim Polres Buleleng terhadap kasus tindak  pidana  penghinaan  melalui  media sosial  yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten Buleleng  juga  telah  mengimplementasikan dan  merujuk  pada  Peraturan  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restorative  sebagai aturan  internal  di  kepolisian,  serta  Nota Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  M- HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EPJ/10/2012,  Nomor  B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat,  serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai  salah  satu  aturan  umum mengenai pelaksanaan restorative justice di Indonesia.
Kemudian  penyidik  Unit  Sidik  II Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Buleleng dalam melakukan proses penegakan hukum melalui cara penal pada tahap penyelidikan dan  penyidikan  terhadap  kasus  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng,
itu  telah  merujuk  atau  sejalan  dengan ketentuan  yang  ada  pada  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 310 Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagai  aturan  yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan  melalui  media  sosial,  serta pasal  7,  pasal  8  Kitab  Undang – Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  mengatur tentang  proses  penyelidikan,  penyidikan, dan  pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang mengatur  mengenai  alat  bukti  yang  sah. Sebelumnya  sudah  diupayakan  penegakan hukum  secara restorative  justice ,  namun salah  satu  dari  mekanisme  penegakan hukum  secara restorative  justice tidak terpenuhi  maka  pihak  penyidik  Polres Buleleng  melakukan  proses  penegakan hukum  melalui  cara penal (melalui  sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya).  Proses  penegakan  hukum secara restorative  justice hanya  dapat dilaksanakan  bilamana  semua  pihak  yang terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama – sama memecahkan masalah dan menemukan  hasil  penyelesaian  melalui kesepakatan,  serta  bagaimana  menangani akibatnya dimasa yang akan datang (Arief & Ambarsari, 2018 : 174).
Didalam  merumuskan  arti  atau makna  dari  kata  “penghinaan”  dalam rumusan Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana  juncto  Pasal  27  ayat  (3) Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang dipakai aturan dasar untuk menetapkan tersangka kasus tindak pidana penghinaan  melalui  media  sosial,  Penyidik Unit  Sidik  II  Satreskrim  Polres  Buleleng meminta pendapat kepada para ahli hukum pidana  dan  para  ahli  ilmu  bahasa  dan komunikasi.  Hal  yang  dilakukan  tersebut tentunya  sudah  tepat,  karena  secara akademis  keterangan  atau  pendapat  dari seorang  ahli  itu  sudah  sangat  diuji kebenarannya  secara  ilmiah  dan  hal tersebut  juga  sudah  merujuk  atau  sejalan dengan maksud dari pasal 1 angka 28 Kitab
Undang – Undang  Hukum  Acara  Pidana yang  menyatakan  bahwa  keterangan  ahli adalah  keterangan  yang  diberikan  seorang yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan, dan pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai acuan di dalam mengumpulkan alat bukti.
Kemudian terkait pengumpulan barang bukti dan alat bukti, secara rasional apa yang dilakukan oleh Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng di dalam mengumpulkan maupun menentukan  barang  bukti  dan  alat  bukti dengan  mensinkronisasikan  barang  bukti yang  didapat  dengan  keterangan  dari pelaku,  korban,  dan  saksi  untuk  dijadikan sebagai alat bukti itu adalah suatu tindakan atau  cara  yang  tepat,  karena  antara  fakta yang  didapat  dan  keterangan  dari  orang yang menimbulkan fakta tersebut bersesuaian  maka  dapat  dijelaskan  bahwa perbuatan tersebut  benar  terjadi  dan  orang tersebut yang melakukannya.
Upaya  Kepolisian  Dalam  Melakukan Pencegahan  Terjadinya  Tindak  Pidana Penghinaan  Melalui  Media  Sosial  di Wilayah Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Gede  Sedana,  selaku  Penyidik  Unit Sidik  II  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres Buleleng  menyatakan,  bahwa  Kepolisian Resor Buleleng sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan  terjadinya  suatu  kejahatan, tetapi  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana masih  saja  ada  dan  terjadi  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  hal  itu  karena  dilatar belakangi oleh timbulnya niat dan sikap dari diri  si  pelaku  yang  tidak  bisa  dicegah  lagi untuk  melakukan  suatu  kejahatan  atau tindak  pidana.  Namun  dari  hal  tersebut Kepolisian  Resor  Buleleng  tetap  terus melakukan  upaya – upaya  pencegahan terjadinya  suatu  kejahatan  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  secara  lebih  optimal dengan tujuan bilamana melalui upaya yang dilakukan  tidak  bisa  mencegah  terjadinya suatu tindak pidana, tetapi setidaknya upaya yang  dilakukan  tersebut  dapat  mengurangi terjadinya  suatu  kejahatan  atau  tindak
pidana di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah hukum Kepolisian Resor Buleleng.  Secara  khusus,  di  dalam melakukan  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah  Kabupaten  Buleleng,  Kepolisian Resor  Buleleng  telah  melakukan  beberapa upaya, yaitu:
a)  Melaksanakan  patroli  siber:  Dalam pelaksanaan patroli siber ada beberapa kegiatan  yang  dilakukan  secara  rutin oleh  Unit  Sidik  II  Satuan  Reserse Kriminal  Polres  Buleleng  melalui kerjasama dengan satuan lain yang ada dilingkup  Kepolisian  Resor  Buleleng seperti  Satuan  Samapta  Bhayangkara yaitu melakukan kegiatan pengamatan, pemantuan,  pencarian  informasi,  serta memprediksi  suatu  aktivitas  di  ruang digital  yang  berpotensi  atau  memiliki indikasi  menimbulkan  suatu  kejahatan dan  dapat  mengganggu  ketertiban masyarakat dalam beraktivitas di dunia maya.  Pelaksanaan  kegiatan  patroli siber ini sifatnya tepadu dan terhubung satu sama lainnya dari pusat sampai ke daerah  melalui  sebuah  sistem  atau jaringan yang digunakan untuk memantau  dan  mendeteksi  aktivitas kegiatan  masyarakat  di  dalam  dunia maya. Upaya dari kepolisian ini sejalan dengan arti atau makna dari patrol siber yaitu kegiatan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital yang apabila terindikasi  melakukan  kejahatan  maka akan dilakukan penindakan (Laksemi & Wahyudi,  2019:74).  Dari  pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa fungsi  patroli  siber  yaitu  meniadakan bertemunya niat dan kesempatan untuk menciptakan kejahatan dalam kehidupan  masyarakat  di  ruang  digital, sehingga  upaya  kepolisian  tersebut tentunya  efektif  untuk  melakukan pencegahan  terjadinya  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah Kabupaten Buleleng.
b)  Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masayarakat dan para pelajar : Dalam hal ini pihak Unit Sidik II Satuan Reserse  Kriminal  dan  Bagian  Humas Polres Buleleng secara rutin
mengunjungi  wilayah  pedesaan  atau kelurahan dan sekolah – sekolah  yang ada  di  Kabupaten  Buleleng  dengan sistem  bergilir  untuk  memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa  ataupun  kelurahan  dan  para pelajar dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman
langsung  mengenai  regulasi  yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan  melalui  media  sosial. Upaya  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  dan  para  pelajar  yang dilaksanakan  oleh  pihak  Kepolisian Resor  Buleleng  ini  sangat  penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya  pencegahan  terjadinya  suatu kejahatan atau tindak pidana. Upaya ini sebagai  pendukung  berlakunya  asas fiksi hukum dan sebagai pengimplementasian tahap
pengundangan  dan  penyebarluasan didalam  tahapan  pembuatan  undang – undang.
c)  Membuat  konten  maupun  video  yang berisi  pengetahuan  mengenai  cerdas dan  pintar  di  dalam  menggunakan media  sosial:  Pembuatan  konten maupun  video  tersebut  dilakukan secara  berkesinambungan  oleh  Unit Sidik  II  Satuan  Reserse  Kriminal  dan Bagian Humas Polres Buleleng. Kemudian  konten  maupun  video  yang dibuat  tersebut  berisi  pengetahuan mengenai  cerdas  dan  pintar  dalam menggunakan  media  sosial,  serta  juga memberikan petunjuk dalam menggunakan  media  sosial  agar terhindar  dari  permasalahan  hukum, khususnya  mengenai  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Buleleng tersebut dapat dikatakan  efektif  dalam  melakukan pencegahan  terjadinya  tindak  pidana penghinaan  melalui  media  sosial  di wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Hal  itu karena  media  video  merupakan  media yang  menampilkan  gambar  dan  suara, dan media ini tidak hanya menghasilkan pembelajaran yang efektif dalam waktu yang singkat, melainkan juga membuat apa yang diterima akan lebih lama dan
lebih  baik  tinggal  dalam  ingatan (Marhani, 2017:2).
Secara  umum  berbicara  mengenai efektivitas dari beberapa upaya pencegahan yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  Kepolsian Resor  Buleleng  tersebut  tentunya  sudah cukup  efektif.  Meskipun  belum  bisa  secara maksimal mencegah terjadinya suatu tindak pidana  penghinaan  melalui  media  sosial, namun  upaya  yang  dilakukan  tersebut setidaknya  dapat  mengurangi  terjadinya suatu  tindak  pidana  penghinaan  melalui media  sosial  di  Wilayah  Kabupaten Buleleng.  Hal  itu  karena  sujatinya  manusia memiliki suatu niat yang melekat atau tidak pernah  terlepas  pada  dirinya  sendiri.  Dari beberapa  upaya  pencegahan  yang  telah dilakukan  tersebut,  pihak  Kepolisian  Resor Buleleng  sudah  menunjukkan  kontribusi secara  baik  sebagai  salah  satu  aparat penegak  hukum,  yang  dimana  pihak Kepolisian  Resor  Buleleng  tidak  hanya menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakan  hukum  saja  tetapi  juga  telah menjalankan  tugas  dan  fungsi  lain  yang
dimilikinya  yaitu  melindungi,  mengayomi, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat  untuk  mengarahkan  kehidupan masyarakat ke jalan yang benar dan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang – undangan  yang  berlaku.  Fungsi  kepolisian adalah  sebagai  suatu  fungsi  pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan  dan  pelayanan  masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum (Hartono, 2016:72).
Selain itu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng tersebut telah menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Buleleng sudah
menerapkan  peraturan  yang  ada  di internalnya  yaitu    Pasal  3    pada  Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan Kepolisian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut :
1)  Proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan  dan  penyidikan  yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan  melalui  media  sosial  yang terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng itu  ada  yang  dilakukan  secara restorative justice dan ada yang melalui cara penal (melalui sarana pemidanaan sebagai penyelesaian hukumnya). Terdapat  (1)  satu  kasus  yang  proses penegakan hukumnya dilakukan secara restorative  justice dan  juga  terdapat  5
(lima)  kasus  yang  proses  penegakan hukumnya  dilakukan  secara penal .
Dalam melaksanakan proses penegakan  hukum  tersebut,  Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk  atau  menggunakan  dasar yuridis yang berlaku.
2)  Pihak  Kepolisian  Resor  Buleleng  telah melakukan  beberapa  upaya  di  dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng, yaitu  melaksanakan  patroli  siber, melaksanakan penyuluhan hukum mengenai  tindak  pidana  penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat  dan para pelajar  yang  ada di  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  serta membuat  konten  maupun  video  yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas  dalam  menggunakan  media sosial.

## SARAN
1)  Kepada pihak Kepolisian Resor Buleleng diharapkan senantiasa
melaksanakan proses penegakan hukum  di  tingkat  penyelidikan  dan penyidikan secara objektif, transparansi, berkeadilan,  dan  melalui  pendekatan yang  humanis.  Selain  itu  juga  pihak Kepolisian  Resor  Buleleng  diharapkan selalu  mengupayakan  penyelesaian hukum  secara restorative  justice di dalam  menyelesaikan  kasus  hukum
mengenai  tindak  pidana  penghinaan melalui  media  sosial  yang  memang benar secara patut dan layak berdasarkan  undang – undang  yang berlaku  untuk  diselesaikan  terlebih dahulu secara restorative justice .
2)  Kepada  masyarakat  diharapkan  selalu bisa menggunakan
maupun memanfaatkan  media  sosial  secara bijak  dan  cerdas  supaya  terhindar  dari suatu  permasalahan  hukum.  Selain  itu juga  masyarakat  diharapkan  supaya tidak  merasa  takut  dimintai  keterangan sebagai  saksi  oleh  aparat  penegak hukum,  hal  itu  karena  ada  ketentuan peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan kepada saksi.
3)  Kepada  pemerintah  diharapkan  untuk melakukan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai  tindak  pidana  penghinaan melalui  media  sosial  secara  lebih  jelas dan rinci dengan  tujuan untuk mewujudkan  peraturan  hukum  yang dapat memberikan keadilan,
kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Eddy  O.S.  Hiariej.  (2009). Asas  Legalitas dan  Penemuan  Hukum  dalam Hukum Pidana . Erlangga: Jakarta.
Soesilo, R. (2013). Kitab Undang – Undang Hukum  Pidana ( KUHP)  Serta Komentar – Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia
Waluyo,  Bambang.  (2008). Penelitian Hukum  Dalam  Praktek .  Jakarta:
Sinar Grafika

## JURNAL/ARTIKEL
Ansori,  L.  (2017).  Reformasi  Penegakan Hukum. Jurnal Yuridis , 16.
Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip  Restorative  Justice  Dalam
Sistem Peradilan PIidana di Indonesia. Jurnal Hukum Al’Adl , 173
– 190.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi
Penelitian Hukum Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan
Hukum  Kontemporer. Jurnal  Gema Keadilan , 14.
Hartono,  M.  R.  (2016). Upaya Pencegahan Kejahatan  Oleh  Direktorat  Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi  Melalui  Tindakan  Preventif. Jurnal LEX SPECIALIS , 70 – 84.
Laksemi, D. Y., & Wahyudi, E. (2019). Peran Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech). Simposium  Hukum  Indonesia ,  69  - 81.
Lompoliuw, B. O. (2019). Analisis Penegakan  Hukum  Pidana  Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau Dari  Undang – Undang  ITE  dan
KUHP. Lex Crimen, ejournal UNSRAT , 9.
Marhani,  d.  (2017).  Pengembangan  Media
Video  Untuk  Perolehan  Belajar
Konsep  Norma  -  Norma  Kehidupan
Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan . Jurnal
Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Pancasila Khatulistiwa , 1-11.
Miswardi,  Nasfi,  &  Antoni.  (2021).  Etika, Moralitas,  dan  Penegak  Hukum. jurnal umsb , 13.
Prayitno,  K.  P.  (2012).  Restorative  Justice
Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif  Yuridis  Filosofis  Dalam penegakan  Hukum  In  Concreto). Dinamika Hukum , 407 – 420.
Supriyanta.  (2009).  KUHAP  dan  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu. Wacana Hukum, UNISRI , 1-13.
Yudaningsih,  L.  P.  (2014).  Penanganan Perkara  Anak  Melalui  Restorative Justice . Jurnal Ilmu Hukum , 67 – 79.
PERATURAN PERUNDANG –

## UNDANGAN
Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara Pidana.  Diundangkan  di  Jakarta
Pada  Tanggal  31  Desember  1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Undang – Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik.  Diundangkan  di  Jakarta Pada  Tanggal  21  April  2008, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.