INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1435-1445 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Suci Ramadani
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Email: suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

## Abstrak
Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian  Antar  Masyarakat  Desa  Dengan  Menggunakan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif,  dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) fungsi  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  dalam  melaksanakan  tugas, wewenang  dan  fungsinya,  yang  kedua  Bagaimana  konsep  dan  pertimbangan  hukum  Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian  tindak  pidana  perkelahian  antar  masyarakat  desa,  dan  yang  ketiga  Bagimana  peran Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat  dalam  penyelesaian  tindak  pidana perkelahian antar masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polsek Pakpak Bharat. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Satbinmas Polres Pakpak Bharat. Keadilan Restoratif adalah suatu pemulihan hubungan dan  penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  terhadap  korban  tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik  dengan  tercapainya persetujuan  dan  kesepakatan  diantara  para  pihak.  Upaya  yang  dilakukan  aparat  kepolisian  dalam menanggulangi  perkelahian  antar  warga  adalah:  Metode  Pre-emptif  merupakan  usaha  atau  upaya- upaya  pencegahan  kejahatan  sejak  awal atau  sejak  dini,  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  yang  mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.
Kata Kunci : Satbinmas, Perkelahian, Keadilan Restoratif

## Abstract
The role of Bhayangkara as a Community Security and Order Advisor in resolving criminal acts of fighting between  village  communities  using  a  restorative  justice  approach,  and  taking  three  problem formulations,  namely  the  first:  How  does  the  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  function  of Bhayangkara as a Community Security and Order Advisor in carrying out its duties, authority and its function, secondly, what are the concepts and legal considerations of Bhayangkara, the Community Security  and  Order  Trustee  using  a  restorative  justice  approach  in  resolving  criminal  acts  of  fights between village communities, and thirdly, what is the role of Bhayangkara, the Community Security and Order Trustees in resolving criminal acts of fights between village communities using the approach? restorative  justice  in  the  jurisdiction  of  the  Pakpak  Bharat  Police.  This  type  of  thesis  research  uses empirical  juridical  research  using  data  collection  methods  from  library  research  and  field  research conducted at the Pakpak Bharat Police Satbinmas. Restorative Justice is a restoration of relationships and redemption of mistakes that the perpetrator of a criminal act wishes to carry out against the victim of the criminal act outside of court with the aim and purpose of ensuring that legal problems arising as a result of the criminal act can be resolved properly by reaching agreement and agreement between the parties. . The efforts made by the police in dealing with fights between residents are: Pre-emptive methods are efforts or efforts to prevent crime from the start or from an early age, carried out by the police where the action is more psychological or moral in nature to invite or urge the public to can comply with all applicable norms. Preventive methods are efforts made with the aim of preventing the emergence of crime by controlling and supervising measures, or creating a conducive atmosphere to reduce and then suppress crime so that it does not develop in society.
Keyword: Satbinmas, Fighting, Restorative Justice

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan  partisipasinya  dalam  pembangunan.  Namun,  hal  ini  tak  jarang  menjadi pemicu  konflik  di  tengah-tengah  masyarakat,  seperti  tindak  pidana  perkelahian  antar masyarakat desa di wilayah hukum Polres Pakpak Bharat.
Istilah “Konflik” secara etimologi berasal dari Bahasa latin “ con ” yang berarti bersama dan  ” fligere ”  yang  berarti  benturan  atau  tabrakan. [setiadi]  Dalam  pengertian  Sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu “proses sosial” dimana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak bedaya. [paisol]
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga
konflik bersifat intheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan atau integrasi yang senantiasa berlangsung.[paisol]
Levis  A.  Coser  sebagaimana  dikutip  oleh  Bambang  Eko  Supriyadi  dalam  bukunya, mendefinisikan  konflik  sebagai  perselisihan  mengenai  nilai-nilai  atau  tuntutantuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang  diinginkan,  melainkan  juga  memojokkan,  merugikan,  dan  menghancurkan  lawan mereka.[supradi]
Bahkan menurut Elshabrina, salah satu penyebab konflik sosial adalah masalah SARA. Sentimen yang berbau SARA bisa menjadi penghalang untuk mewujudkan kedamaian dan persamaan.  Sentimen  yang  berbau  SARA  bisa  menciptakan  jurang  konflik  di  tengah masyarakat,  memperuncing  perbedaan  pendapat  dan  dapat  memicu  terjadinya kesenjangan social.[harahap]
Perkelahian  antar  kelompok  masyarakat  desa  yang  dilakukan  oleh  individuindividu yang  merangkum  diri  dalam  suatu  atau  beberapa  kelompok  memiliki  ciri  yang  unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa. Konflik sosial ini memicu adanya  perbuatan  melanggar  hukum  dalam  kehidupan  manusia  hingga  terjadinya kejahatan atau terjadinya peristiwa pidana. Hal ini merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas. Maka, kehadiran hukum dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam masyarakat.
Hakikat hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dan kesejahteraan warga negara. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum diharapkan sebagai pemicu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok  penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang  tertib sesuai kaidah-kaidah  hukum  itu  sendiri  serta  untuk  memberikan  perlindungan  atas  hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.[wirjono] Van Kan menyatakan bahwa hukum  adalah  sebagai  keseluruhan  peraturan  hidup  yang  bersifat  memaksa  untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.[soeroso]
Dalam  mencapai  tujuannya  itu  hukum  diterapkan  guna  membagi  antara  hak  dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian  hukum  tersebut.[mulyadi]  Untuk  mencapai  tujuan  hukum  tersebut  dalam  hal
keamanan dan masyarakat diperlukanlah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan sebagai alat negara yang berfungsi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan  untuk  terciptanya  kondisi  yang  aman  dan  tertib  dalam  masyarakat.  Upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan masyakarat ( sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare).[arif]
Pihak  keamanan  antara  lain  adalah  aparat  Kepolisian,  Satpam  dan  Hansip/Linmas. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  melakukan  penegakan  hukum  dan memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  pada  masyarakat  sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyaraka t”. Selanjutnya Pasal 13 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Negara  melalui  Kepolisian  berkewajiban  untuk  dapat  mengikuti,  serta  menentukan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan sehingga dapat menghadapi realitas- realitas  yang  timbul  dengan  segala  dampaknya,  secara  terkhusus  dampak  negatif  dari perkembangan itu sendiri. Kebijakan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menanggulangi peningkatan pelanggaran hukum yang lebih variatif secara serius. Pemikiran  baru  dalam  menentukan  arah  kebijakan  hukum  di  Indonesia  dapat  dijadikan sebagai  pelindung  kepentingan  hukum  individu,  masyarakat,  dan  negara,  tetapi  tidak mengakibatkan  perbedaan  perlakuan  hukum  terhadap  individu  maupun  masyarakat, mengingat  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  heterogen  dengan  hukum  adat  yang bermacam-macam perbedaannya.[rusianto]
Joko Sasmito menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup  manusia  yang  umumnya  diakui  di  semua  tempat  di  dunia.  Apabila  keadilan  itu kemudian  dikukuhkan  ke  dalam  institusi  yang  namanya  hukum,  menjadi  saluran  agar keadilan  dapat  diselenggarakan  secara  seksama  dalam  masyarakat.[sasito]  Restorative Justice  merupakan  istilah  hukum  dalam  bahasa  inggris  yang  telah  umum  dikenal  di Indonesia  sebagai  keadilan  restoratif.  Trend  penggunaan  istilah-istilah  Bahasa  Inggris  di Indonesia  tampak  sudah  merasuk  ke  berbagai  bidang  disiplin  keilmuan  termasuk  Ilmu
Hukum.  Dalam  prespektif  keadilan  restoratif  ( Restorative  Justice),  perbuatan  kejahatan dinilai  sebagai  perilaku  yang  menghilangkan  keseimbangan  sehingga  dalam  hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama  memecahkan  masalah  dan  memikirkan  bagaimana  menangani  akibat  di masa  yang  akan  datang.  Salah  satu  upaya  pemenuhan  keseimbangan  tersebut  adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian antar masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  dengan  sifat  deskriptif  dilakukan  untuk memberikan gambaran tentang fakta tentang Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban  Masyarakat  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perkelahian  Antar  Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research).  Penelitian  lapangan ( field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.
Dikarenakan  penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  maka  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  lapangan  dengan  cara  wawancara  di Kantor Polres Pakpak Bharat. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui  tatap muka antara pihak penanya ( interviewer) dengan pihak  yang  ditanya atau menjawab ( interviewee).[alamsyah]
Bahan Hukum Primer,  data yang  diperoleh melalui  Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Surat Edaran Kapolri Nomor :  SE/8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang  terkait  dengan objek penelitian.  Bahan Hukum Sekunder data  yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet. Bahan Hukum Tersier data  yang  bahan-bahan  hukumnya  memberikan  informasi  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.
Setelah  data  yang  terkumpul  baik  primer  maupun  sekunder  kemudian  di  analisa kembali  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  sebagai  analisis  data  yang berdasarkan  kualitas,  mutu  dan  sifat  nyata  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Cara menganalisis  data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum  berdasarkan  konsep,  teori,
peraturan perundang-undangan, doktrin, pinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti  sendiri,  yang  terkait  dengan  Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa
Terjadinya  kejahatan  disini  secara  tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  faktor  kondisi ekonomi yang buruk. Pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, data dilapangan ditemukan bahwa pemicu sering terjadinya tindak perkelahian antar kelompok yakni tingginya tingkat pengangguran yang  membuat  semakin  tingginya  tingkat  kejahatan  yang  dalam  hal  ini  khususnya perkelahian antar kelompok. Semakin meningkatnya pencari kerja beberapa tahun terakhir ini dan tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja membuat jumlah pengangguran di Sula semakin banyak, berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat pencari kerja pada tataran SMA dan sederajat menempati posisi pertama kemudian pada posisi kedua ditempat  para  Diploma  dan  Sarjana,  hal  ini  tersebut  menjadi  semakin  sulit  dikarenakan beberapa lapangan kerja memberikan standar tertentu dalam hal pendidikan, ini membuat masyarakat yang masih dalam kategori dibawah garis kemiskinan sulit untuk memperoleh pekerjaan.
Faktor pendidikan dalam hal ini memang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak menutup kemungkinan berbagai tindak kejahatan dilatar belakangi oleh rendahnya background pendidikan dan pelakunya. Hal ini pula yang terjadi di wilayah penelitian penulis yakni diwilayah rawan konflik. Dan data yang berhasil diperoleh ternyata persentase tingkat pendidikan di lokasi penelitian perkelahian antar warga masih berada  dibawah  rata-rata,  penduduk  di  wilayah  ini  rata-rata  tidak  pernah  mengenyam bangku  pendidikan,  sehingga  mengakibatkan  kurangnya  pengetahuan  terutama pendidikan moral dan agama.
Disini  lingkungan  juga  berperan  aktif  dalam  menciptakan  pelaku-pelaku  dari perkelahian antar kelompok. Lingkungan yang kumuh dan terpencil membuat wilayah itu rawan  terhadap  berbagai  bentuk  tindakan  kriminal  seperti  pencurian,  pengerusakan, pengeroyokan hingga  pembunuhan. Jadi melihat  berbagai faktor yang telah dipaparkan diatas  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan perkelahian antar warga dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, ada 5 faktor utama yakni tingkat kemampuan ekonomi masih dibawah rata- rata  serta  masih  tingginya  tingkat  pengangguran,  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan minimnya pengetahuan tentang akhlak, moral, dan agama, lingkungan yang kumuh dan cukup tertutup, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih muda dan labil.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Satbinmas Polres Pakpak Bharat
Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan  pembenahan  secara  sadar  untuk  menyorot  berbagai  ketimpangan,  penyimpangan- penyimpangan  dan  berbagai  hal  yang  tidak  profesional  di  semua  lembaga  pemerintah, termasuk institusi Kepolisian. Friedman merumuskan konsep community policing sebagai sebuah  kebijaksanaan  dan  strategi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan  ( fear  of  crime),  memperbaiki  kualitas  kesejahteraan  hidup,  meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang  menyebabkan  adanya  kejahatan.[mansyur]  Menurut  Bagir  Manan  prinsip-prinsip keadilan  restoratif  yaitu  membangun  partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban,  dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana menempatkan pelaku, korban dan masyrakat sebagai “ stateholders ” yang bekerjasama  dan  langsung berusaha menemukan penyelesaian yang paling adil bagi semua pihak.[ardana]
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak,  mengatakan  bahwa  bhabinkamtibmas  bertugas  untuk  melakukan  pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat, menurut Briptu Bangkit Cibro perkara ringan diatur dalam KUHP Pasal 302 ayat  (1)  mengenai  penganiayaan  ringan  terhadap  hewan,  Pasal  352  ayat  (1)  mengenai penganiayaan  ringan,  pasal  364  mengenai  pencurian  ringan,  Pasal  373  mengenai penggelapan ringan, pasal 379 mengenai Penipuan Ringan, Pasal 384 mengenai Penipuan dan  Penjualan,  Pasal  407  ayat  (1)  mengenai  Perusakan  Barang,  Pasal  482  mengenai Penadahan Ringan, Pasal 315 mengenai Penghinaan Ringan, konsep pendekatan keadilan restoratif  merupakan  suatu  pendekatan  yang  menitik  beratkan  pada  kondisi  terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana ringan serta korbannya sendiri.
Dari  data  Polres  Pakpak  Bharat  menunjukan  informasi  bahwa  Tindak  Pidana perkelahian antar masyarakat di Polres Pakpak Barat meningkat dari tahun 2016 sampai 2019, dari Tahun 2016 berjumlah 20 kasus, Tahun 2017 berjumlah 26 Kasus, Tahun 2018
berjumlah  36  kasus  dan  2019  berjumlah  43  Kasus.  Pelaksanaan  keadilan  restoratif  oleh Bhabinkamtibmas menggunakan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemolisian  Masyarakat  yaitu  melakukan  tindakan berdasarkan  diskresi  yaitu  bertindak  atas  penilaian  sendiri  yang  didasarkan  oleh perbandingan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betulbetul untuk kepentingan umum.
Penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif dimana suatu persoalan diselesaikan dengan melihat semua pihak baik itu pelaku, korban, masyarakat dan pihak lain yang membantu pihak-pihak  yang  bermasalah  untuk  mencari  suatu  bentuk  penyelesaian  yang  bertujuan menguntungkan semua pihak dan juga mampu merestorasi suatu hubungan sehingga tidak ada suatu konflik yang berkepanjangan. Inti dari Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran  moral,  partisipasi  dan  perhatian  masyarakat,  dialog,  rasa  memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perepektif Restorative Justice.[iswara]
Kendala Bhabinkamtibmas Polres Pakpak Bharat Dalam Penggunaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa
Tujuan utama keadilan restoratif adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat pelaku  terhadap  luka  yang  diderita  oleh  masyarakat  akibat  tindakannya,  konsiliasi  dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Restorative justice bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan mengunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat.  Restorative  justice  juga  bertujuan  merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan  anak  sebagai  pelaku  berupa  pertanggungjawaban  kepada  korban  atas tindakannya.  Korban  yang  biasanya  terabaikan  dalam  proses  peradilan,  berperan  serta dalam proses peradilan.
Pelaksanaan Restorative Justice yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan  menyebabkan  kurangnya  keberhasilan  dalam  pelaksanaan.  Oleh  karena  itu,  peran pelaksana restorative justice sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai  contoh,  korban  akan  mempunyai  pengalaman  dimarginalkan  apabila  dia  tidak diundang dalam proses restorative justice. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak  akan  menemukan  hasil  sebagaimana  yang  diharapkan.  Apabila  korban  tidak
mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi  jika  pelaku  yang  hadir  dan  pihak  keluarganya  berkeinginan  keras  untuk  mencapai kesepakatan.  Tanpa  semua  sumber  daya  manusia  yang  ikut  berperan,  maka  restorative justice hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.
Berdasarkan wawancara dengan Briptu Bangkit Cibro selaku Bhabinkamtibmas Polsek Salak, dalam penyelesian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polmas dalam bentuk penyelesaian masalah (Problem Solving) sering terjadi permasalahan yang  dihadapi oleh Polmas  karena  beberapa  kendala,  antara  lain:  1.  Belum  terbiasanya  proses  penyelesaian melalui mediasi di kalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit polmas yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif. 2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyrakat, yang dapat mempengaruhi proses  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh  polmas  sehingga  penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan. 3. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (Polmas) tidak berani melaksanakan  diskresi.  Dasar  hukumnya  masih  sebatas  surat  telegram  rahasia  yang kekuatan mengikatnya masih lemah. 4. Sistem Peradilan Pidana berunjung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk polmas menerapkan pendekatan keadilan restoratif. 5. Para pihak tidak mentaati putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi perbuatannya lagi. 6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polmas) menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berbalas.

## SIMPULAN
Standar  Operasional  Prosedur  Bhabinkamtibmas  yaitu  :  Menerima  pengaduan, Memeriksa  tanda  pengenal,  Mengambil  sidik  jari  dan  memotret  seorang,  Menangkap orang, Menggeledah badan, Menahan orang sementara, Memanggil orang untuk di dengar dan  di  periksa,  Mendatangkan  ahli,  Menggeledah  halaman,  rumah,  gudang,  alat pengangkutan darat, laut dan udara, Mengambil barang untuk di jadikan bukti, Mengambil tindakan-tindakan lain. Konsep dan Pertimbangan Hukum Restorative justice yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak  pidana tersebut  di luar pengadilan  dengan  maksud  dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut
dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Peran bhabinkamtibmas dalam penyelesaian perkelahian antar masyrakat desa yaitu dengan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat  mentaati  setiap  norma-norma  yang  berlaku.  Metode  preventif  merupakan  upaya yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  timbulnya  kejahatan  dengan  tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
E. M. Setiadi, “Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya,” 2 011.
B. Paisol, “Patologi Sosial,” Jakarta PT Bumi Aksara, 2016.
B. E. Supriyadi, “Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara,” 2013.
K. A. Harahap, “Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perkelahian  Antar  Masyarakat  Desa  Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Satbinmas Polres Pakpak Bharat),” Kumpul. Karya Ilm. Mhs. Fak. Sos. Sains, vol. 2, no. 02, 2021.
P. Wirjono, “Asas -Asas Hukum P idana di Indonesia,” Bandung: Refika Aditama, p. 17, 2003. R. Soeroso, Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika, 2020.
M. Mulyadi, “Kepolisian dalam sistem peradilan pidana,” USU Pers, 2009.
B. N.  Arif, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,” Jakarta Kencana Prenada Media Gr., 2008.
A. Rusianto, Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya. Kencana, 2016.
J. Sasmito, Konsep asas retroaktif dalam pidana: pemberlakuan asas retroaktif pada tindak pidana pelanggaran HAM di Indonesia. Setara Press, 2017.
D.  Alamsyah,  L.  F.  Pangestu,  and  H.  Y.  Darusman,  “Manajemen  Program  Pendidikan Kesetaraan Paket C,” J. Sos. Hum. Dan Pendidik., vol. 1, no. 1, pp. 39 – 46, 2022.
I. M. Ardana and G. M. Swardhana, “Peran Polmas Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Badung) Oleh”.
I. M. A. M. Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai -Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Adat  Bali.”  Tesis  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
R. Mansyur, Mediasi penal terhadap perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan Gema Yustissia Indonesia, 2010.