## J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
Vol. 5, No. 4, September Tahun, hlm. 282 - 287 EISSN: 2721-866X URL : https://publikasi.polije.ac.id/index.php/j-remi

## Penyebab Pending Klaim Berdasarkan Aspek Diagnosis dan Ketepatan Kode Diagnosis
Oktamianiza 1 , Rahmadhani 1 , Yulfa Yulia 2 , Vitratul Ilahi 1 , Kalasta Ayunda Putri 2 , Fenty Salma Juwita 2
1 Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, STIKES Dharma Landbouw Padang oktamianiza@stikeslandbouw.ac.id, rahmadhani@stikeslandbouw.ac.id, vitratulilahi@gmail.com
2 Program Studi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan, STIKES Dharma Landbouw Padang yulfa@stikeslandbouw.ac.id, kalastaayundap@gmail.com, pentysalma.2019@gmail.com
Keywords:

## ABSTRACT
Accuracy of Diagnosis, Completeness of diagnosis, Accuracy of Coding, Pending Claim BPJS claims are pending due to the rejection of documents by the BPJS health verifiers. The pending claims issue was caused by errors in the determination of the main diagnosis, incomplete diagnosis writing, and code accuracy. This study  aimed  to  describe  the  causes  of  pending  claims,  including  from  the aspect  of  diagnosis,  which  covers  the  accuracy  of  the  main  diagnosis, completeness  of  diagnosis  writing,  and  accuracy  of  diagnosis  codes.  The study was descriptive, with a population  consisting of  35 inpatient  pending claim medical records from 2023, with samples determined by total sampling. The  research  data  were  analyzed  univariately  to  determine  the  frequency distribution  of  the causes of  pending  claims. The results of  the study on 35 pending  claims  showed  inaccuracies  in  the  determination  of  the  main diagnosis  in  19  cases  (54.3%),  incomplete  diagnosis  writing  in  31  cases (88.6%), and inaccurate diagnosis codes in 29 cases (82.9%). It is hoped that the  doctors  responsible  for  determining  and  writing  the  diagnoses  will  pay attention to  the accuracy of  the diagnoses in  the  medical records, and that coders will  accurately determine the diagnosis codes based on ICD-10 and ICD-9 CM. Kata Kunci

## ABSTRAK
Diagnosis Penyakit, Kelengkapan Diagnosis, Ketepatan Kodefikasi, Pending Klaim Klaim  BPJS  pending  terjadi  dikarenakan  adanya  penolakan  berkas  oleh verifikator  BPJS  kesehatan.  Permasalahan  pending  klaim  dsebabkan  oleh karena  adanya  keselahan  terhadap  penetapan  diagnosis  utama,  penulisan diagnosis  yang  tidak  lengkap  dan  ketepatan  kode.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengambarkan  penyebab  terjadinya  pending  klaim,  diantaranya  dari aspek diagnosis yaitu ketepatan diagnosis utama dan kelengkapan penulisan diagnosis serta aspek ketepatan kode diagnosis. Penelitian bersifat deskriptif dan  jumlah  populasi  adalah  rekam  medis  pending  klaim  rawat  inap  tahun 2023 sebanyak 35 rekam medis, sampel ditetapkan secara total sampling. Data hasil  penelitian  dianalisis  secara  univariat  untuk  mengetahui  distribusi frekuensi  penyebab  pending  klaim.  Hasil  penelitian  terhadap  35  pending klaim  didapatkan  ketepatan  penetapan  diagnosa  utama  yang  tidak  tepat  19 (54,3%), penulisan diagnosis yang tidak lengkap 31 (88,6%), dan ketepatan kode diagnosis yang tidak tepat 29 (82,9%). Diharapkan kepada dokter yang bertanggung  jawab  dalam  penetapan  dan  penulisan  diagnosis  agar  dapat memperhatikan kebenaran diagnosis pada rekam medis dan koder agar dapat menetapkan kode diagnosis secara benar berdasarkan ICD-10 dan ICD-9 CM.

## Korespondensi Penulis:
Oktamianiza, STIKES Dharma Landbouw Padang, Jl. Jhoni Anwar No.29, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat Telepon: +6285263782888, Email: oktamianiza@stikeslandbouw.ac.id
Submitted : 26-04-2024; Accepted : 11-07-2024; Published: 11-07-2024

## Copyright (c) 2024 The Author (s)
This  article  is  distributed  under  a  Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0  International  License  (CC  BY-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  82  tahun  2018, dijelaskan  bahwa  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  telah  membayar  Iuran  Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. BPJS Kesehatan  dapat  mengembangkan  sistem  pelayanan  Kesehatan.  Ketentuan  dalam  pembiayaan  jaminan Kesehatan  dilakukan  secara Indonesian  Case  Base  Groups (INA-CBGs)  yang  menjadi  pedoman  dalam pengajuan klaim [1].
Verifikasi  klaim  bertujuan  untuk  menguji  kebenaran  administrasi  pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan dan dimanfaatkan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat  sasaran.  Dalam  hal  verifikasi  klaim  ada  beberapa  kemungkinan  diantara  adalah  pengembalian (pending) dan dispute klaim JKN. Pending klaim mengakibatkan jumlah klaim yang dibayarkan oleh BPJS lebih  kecil  dibandingkan  ajuan  awal  klaim  tersebut.  Hal  ini  berdampak  pada  arus  kas  rumah  sakit  dan menimbulkan  masalah  pada  penggajian  karyawan,  pembayaran  pelayanan  medis  spesialis,  ketersediaan obat dan pemeliharaan fasilitas rumah sakit dan peralatan medis [2].
Penyebab terjadinya pending klaim diantaranya disebabkan oleh karena masalah penetapan diagnosis utama  dan  kelengkapan penulisan  diagnosis  sehingga  berdampak pada  penetapan  kode  diagnosis  secara tepat [3]. Ketepatan dalam pengisian kode diagnosis pada rekam medis memiliki signifikansi yang besar yang berpotensi menurunkan mutu layanan yang diberikan di lingkungan rumah sakit dan berdampak pada ketepatan data, laporan informasi, dan keakuratan penetapan tarif [4], [5]. Berkas klaim yang tertunda atau pending disebabkan diantaranya dikarenakan rekam medis yang tidak lengkap penulisan diagnosisnya dan tidak tepat kode diagnosis dan kode tindakan. Ketidaklengkapan penulisan diagnosis dan ketidaktepatan kode  diagnosis  dan  tindakan  disebabkan  karena  terdapat  ketidaksesuaian  persepsi  antara  dokter,  koder pihak  rumah  sakit  dengan  petugas  verifikator  BPJS.  Permasalahan  tersebut  dapat  berdampak  terhadap penentuan tarif biaya klaim INA-CBG’s dan mengakibatkan tarif INA-CBG tidak akurat [6].
Pending klaim sering kali lebih banyak terjadi pada pelayanan rawat inap dibandingkan dengan rawat jalan karena kompleksitas kasus dan perawatan, jumlah dan jenis layanan yang beragam, proses verifikasi asuransi dan persetujuan untuk perawatan rawat inap biasanya lebih ketat dibandingkan dengan rawat jalan. Beberapa prosedur memerlukan otorisasi sebelumnya, dan jika otorisasi ini tidak didapatkan tepat waktu, klaim  bisa  tertunda.  Dokumentasi  yang  lebih  rinci  dan  lengkap,  seperti  catatan  harian  dokter,  catatan perawat,  dan  laporan prosedur.  Jika dokumentasi  ini  tidak  lengkap  atau  tidak  akurat,  klaim  bisa  ditahan sampai semua informasi yang diperlukan disediakan. Disamping itu juga masalah pengkodean medis yang rumit, pengkodean diagnosis dan prosedur medis untuk rawat inap sering kali lebih rumit dan melibatkan lebih  banyak kode  dibandingkan dengan  rawat  jalan.  Kesalahan  dalam  pengkodean  dapat menyebabkan klaim ditolak atau ditunda untuk diperbaiki [7].
Studi  pendahuluan  yang  dilakukan  pada  rumah  sakit  di  kota  Padang  menunjukkan  bahwa permasalahan  pending  klaim  masih  terdapat  pada  pengajuan  klaim  pasien  rawat  inap,  sedangkan  untuk klaim rawat jalan tidak ada lagi ditemukan kasus pending. Data studi pendahuluan terhadap permasalahan pending  klaim  yang  disebabkan  penetapan  diagnosis  utama  yang  tidak  tepat  sebesar  46,7%, ketidaklengkapan  penulisan  diagnosis  sebesar  53,3%,  dan  ketidaktepatan  kode  diagnosis  sebesar  60%. Permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan hasil berita acara yang disampaikan oleh BPJS kepada pihak rumah sakit. Ketepatan diagnosis merujuk pada sejauh mana diagnosis yang diberikan oleh dokter sesuai dengan  kondisi  medis  yang  sebenarnya  dialami  oleh  pasien.  Memastikan  bahwa  diagnosis  yang  dibuat
berdasarkan  gejala,  hasil  pemeriksaan  fisik,  dan  hasil  tes  diagnostik  adalah  benar  dan  sesuai  dengan penyakit atau kondisi medis yang diderita oleh pasien.
Kelengkapan  penulisan  diagnosis  merujuk  pada  sejauh  mana  catatan  medis  mencakup  semua informasi yang relevan mengenai diagnosis yang dibuat, termasuk deskripsi detail tentang kondisi pasien, gejala,  dan  hasil  tes,  mencakup  diagnosis  utama  serta  diagnosis  sekunder  yang  relevan.  Kelengkapan penulisan  diagnosis  penting  untuk  memberikan  gambaran  menyeluruh  tentang  kondisi  pasien,  yang membantu  dalam  perencanaan  perawatan,  komunikasi  antar  profesional  kesehatan,  dan  penilaian  klaim asuransi. Ketepatan kode diagnosis merujuk pada sejauh mana kode diagnosis yang diberikan sesuai dengan diagnosis yang telah ditentukan. Kode diagnosis diberikan sesuai dengan sistem pengkodean medis seperti ICD  ( International  Classification  of  Diseases ).  Ketepatan  kode  diagnosis  sangat  penting  untuk  tujuan administratif, seperti penagihan asuransi, statistik kesehatan, dan penelitian. Kesalahan dalam pengkodean dapat menyebabkan penolakan klaim, pengurangan pembayaran, atau masalah hukum [8]. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pending klaim berdasarkan aspek ketepatan diagnosis, kelengkapan penulisan diagnosis dan ketepatan kode diagnosis.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit kota  Padang  terhadap  kasus  pending  klain  yang  terjadi  pada  periode  Januari  s.d  Maret  tahun  2023. Penelitian dilakukan dengan menelaah dokumen rekam medis kasus pending klaim.

## 2.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rekam medis pending klaim pasien rawat inap periode Januari s.d Maret 2023 sebanyak 35 rekam medis. Jumlah sampel ditetapkan secara total sampling. Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah rekam medis pending klaim yang disebabkan karena penetapan diagnosis utama  yang  tidak  tepat,  penulisan  diagnosis  yang  tidak  lengkap  dan  kode  diagnosis  yang  tidak  tepat. Sedangkan kriteria eksklusi adalah rekam medis pending klaim dikarenakan aspek dokumentasi yang tidak lengkap atau rekam medis yang dikembali karena tidak layak bayar.

## 2.3 Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi pada dokumen pending klaim. Kegiatan observasi  meliputi  telaah  terhadap  dokumen rekam  medis  kasus  pending  klaim berdasarkan  berita  acara yang telah disampaikan oleh BPJS ke pada pihak rumah sakit tentang penyebab pending klaim diantaranya ketepatan  kode  diagnosis  utama,  kelengkapan  penulisan  diagnosis  dan ketepatan  kode. Selanjutnya  data diolah dan dianalisis.

## 2.4 Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  akan  diolah  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  univariat  untuk mengetahui distribusi frekuensi tentang ketepatan kode diagnosis utama, kelengkapan penulisan diagnosis dan ketepatan kode.

## 2.5 Etika Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti telah mendapatkan izin dari rumah sakit dan telah melakukan uji etik terlebih dahulu, sehingga tidak akan ditemui adanya permasalahan dikemudian hari.

## 3. HASIL DAN ANALISIS

## 3.1 Ketepatan Diagnosa Utama
Hasil penelitian terkait ketepatan diagnosis utama terhadap 35 rekam medis pending klaim pasien rawat inap didapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Ketepatan Diagnosis Utama Ketepatan Diagnosa Utama Jumlah Persentase Tidak Tepat 19 54,3% Tepat 16 45,7% Total 35 100.0%
Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa dari 35 rekam medis rawat inap kasus pending klaim, didapatkan  hasil  penelitian  penyebab  pending  klaim  karena  ketepatan  diagnosis  utama  yang  tidak  tepat sebesar  19  rekam  medis  (54,3%),  sedangkan  yang  tepat  sebesar  16  rekam  medis  (45,7%).  Hal  ini disebabkan karena tidak tepatnya dalam menempatkan diagnosis penyakit sebagai keadaan utama penyakit pasien yang akan dilaporkan pada sistem casemix INA-CBGs. Salah satu penyebab klaim pending adalah penempatan  diagnosis  pada  resume  medis  yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Tidak  sesuai  ketentuan  adalah penempatan diagnosis primer dan sekunder tidak sesuai kaidah koding pada ICD-10 [7]. Dalam melakukan koding, penempatan diagnosis primer dan sekunder dibedakan berdasarkan sumber daya yang terbesar dan terbanyak  digunakan  serta  penyebab  seorang  pasien  dirawat  di  rumah  sakit.  Diagnosis  primer  haruslah diagnosis  yang  menggunakan  sumber  daya  terbanyak  dan  terbesar  atau  penyebab  seseorang  dirawat, sedangkan diagnosis sekunder merupakan diagnosis yang menggunakan sumber daya terbesar kedua dan seterusnya [8].
Selain itu, permintaan revisi penempatan diagnosis juga dapat disebabkan oleh berbedanya persepsi antara koder dan verifikator internal rumah sakit dengan verifikator BPJS Kesehatan. Perbedaan tersebut dapat terjadi meskipun dasar aturan yang digunakan adalah sama. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan agar terdapat kesamaan [8], [9]. Pending klaim mengakibatkan tidak terbayarnya pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan sehingga pemasukan rumah sakit akan menurun dan berdampak pada kegiatan operasional yang ada di rumah sakit karena hampir 90% pasien rumah sakit adalah pasien BPJS Kesehatan [10]. Berdasarkan aturan morbiditas MB1-MB5 pada bagian 2 ICD-10, seorang koder harus memperhatikan kondisi utama yang akan dikode. Oleh  sebab  itu  dokter  dalam  menuliskan  diagnosis  pun  harus  memperhatikan  kebenaran diagnosis  yang ditetapkan  sebagai  diagnosis  utama  [11].  Apabila  terdapat  adanya  perbedaan  analisis  koder  terhadap diagnosis utama yang akan dikode, maka koder harus melakukan komunikasi dengan dokter yang merawat untuk mendapatkan informasi yang tepat terhadap data diagnosis yang akan dikode [12], [13].
Kondisi  utama  adalah  suatu  diagnosis/kondisi  kesehatan  yang  menyebabkan  pasien  memperoleh perawatan atau pemeriksaan, yang ditegakkan pada akhir episode pelayanan dan bertanggung jawab atas kebutuhan  sumber  daya  pengobatannya  [13].  Oleh  sebab  itu,  ketidaktepatan  diagnosa  utama  akan berdampak  terhadap  kebenaran  kode  yang  dihasilkan  sehingga  akan  menyebabkan  kesalahan  dalam penyampaian data klaim biaya pelayanan kesehatan pasien. Sebaiknya dokter lebih teliti dalam menentukan diagnosa utama berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien. Karena kebenaran  data  diagnosis  dapat  dibuktikan  dengan  cara  menganalisis  pencatatan  pengobatan  yang  telah didokumentasikan pada rekam medis pasien.

## 3.2 Kelengkapan Penulisan Diagnosis
Hasil penelitian terkait kelengkapan penulisan diagnosis pada 35 rekam medis klaim pending, pasien rawat inap didapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kelengkapan Penulisan Diagnosis
Kelengkapan Penulisan Diagnosis  Jumlah Persentase Tidak Lengkap 31 88,6% Lengkap 4 11,4% Total 35 100.0%
Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa dari 35 rekam medis rawat inap kasus pending klaim, sebagian besar penyebab pending klaim dikarenakan tidak lengkapnya penulisan diagnosis yaitu 31 rekam medis  (88,6%)  sedangkan  yang  lengkap  4  rekam  medis  (11,4%).  Kelengkapan  penulisan  diagnosis  ini ditemukan pada formulir resume keluar, sehingga menyebab diagnosis yang dituliskan tidak sesuai dengan klasifikasi penyakit pada ICD-10.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Arimbawa  (2022),  didapatkan hasil  penelitian dari  90 rekam  medis,  terdapat  45.6%  rekam  medis  pasien  tidak  lengkap  dalam  penulisan  diagnosisnya  di  RSU Premagana [14]. Tenaga medis bertanggung jawab penuh akan kelengkapan dan kebenaran atau keakuratan isi  rekam  medis  salah  satunya  adalah  diagnosis,  sedangkan petugas  rekam  medis membantu  dokter  atau tenaga  medis  lainnya  dalam  mempelajari  kembali  rekam  medis  yaitu  dengan  bertanggung  jawab  untuk mengevaluasi  kualitas  rekam  medis  guna  menjamin  konsistensi  dan  kelengkapan  isinya,  sehingga  dapat
menghasilkan kode yang akurat sesuai dengan aturan pada ICD-10 dan menghasilkan klaim yang benar [9], [15].
Kualitas  penulisan  diagnosis  dapat  dievaluasi  dari  kecocokan  diagnosis  yang  ditulis  oleh  dokter berdasarkan informasi diagnosis yang ada dalam ICD-10 serta ICD-9 CM. Apabila penyebutan diagnosis tidak  komprehensif  atau  terinci,  maka  kode  yang  dihasilkan  pun  tidak  tepat,  sehingga  mempengaruhi kualitas  klaim [15] .  Pencatatan  diagnosis  yang  terperinci,  eksplisit,  dan  spesifik  oleh  tenaga  medis  yang terampil  menjadi  faktor  kunci  dalam  menetapkan  kode  yang  akurat.  Sulandari  (2022)  menyatakan  jika dokter  tidak  mencantumkan  diagnosis  secara  lengkap  dan  jelas,  proses  pengkodean  tidak  dapat dilaksanakan oleh koder [16]. Kelengkapan pengisian informasi diagnosa akan berdampak pada keakuratan kode yang ditetapkan, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses pengkodean yang disebabkan karena penulisan  diagnosis  yang  tidak  lengkap  akan  berdampak  terhadap  perhitungan  biaya  layanan  kesehatan [17].

## 3.3 Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit
Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap 35 rekam medis rawat inap pending klaim diperoleh presentase ketepatan kode diagnosis penyakit yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Ketepatan Kode Diagnosis Ketepatan Kode Diagnosa Jumlah Persentase Tidak Tepat 29 82,9% Tepat 6 17,1% Total 35 100.0%
Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa dari 35 rekam medis rawat inap kasus pending klaim, didapatkan  sebagian  besar  penyebab  pending  klaim  dikarenakan  tidak  tepatnya  kode  diagnosis  yaitu  29 rekam medis (82,9%) dan hanya 6 rekam medis (17,1%) yang tepat kodenya. Hal ini disebabkan karena diagnosis sebagai kondisi utama yang tudak tepat dan penulisan diagnosis yang tidak lengkap, sehingga mempengaruhi kualitas kodefikasi diagnosis penyakit. Temuan dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang  dilakukan  Setiyawan,  dkk  (2022)  yang  menunjukkan  persentase  ketidakakuratan  kode  diagnosis mencapai 59,6% [4]. Sedangkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arimbawa, dkk (2022) berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  dimana  didapatkan  kode  diagnosis yang tidak tidak akurat sebesar 21.1% [14].
Ketepatan  dalam  menetapkan  kode  diagnosis  menjadi  aspek  yang  sangat  esensial  bagi  staf  rekam medis.  Akurasi  informasi  diagnosa  memiliki  peran  krusial  dalam  manajemen  informasi  klinis,  proses penagihan,  serta  aspek  terkait  pengobatan  dan  layanan  kesehatan  [11].  Pengkodean  yang  akurat membutuhkan  rekam  medis  pasien  yang  komprehensif.  Setiap  lembaga  pelayanan  kesehatan  berusaha mengisi rekam medis secara menyeluruh sesuai dengan pedoman yang berlaku. Koder harus menganalisis pengisian  rekam  medis  secara  mendalam  untuk  mengidentifikasi  diagnosis  pasien,  kondisi,  terapi,  dan layanan  yang  diberikan  kepada  pasien  [15].  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Muroli,  dkk  (2020) menjelaskan bahwa kesalahan dalam menetapkan kode diagnosis dipicu oleh ketidaktepatan koder dalam membaca diagnosa dan menganalisa rekam medis. Koder sebaiknya mengkomunikasinya dengan dokter sebelum membuat kode diagnosis dan membaca diagnosis dengan lebih teliti koder harus mengkonfirmasi kembali informasi dalam dokumen rekam medis agar pengkodean yang dihasilkan menjadi lebih akurat [6].
Penetapan diagnosis sebagai kondisi utama yang tepat dan penulisan diagnosis yang lengkap pada resume medis pasien akan memudahan koder dalam menetapkan kode diagnosis secara tepat. Diagnosis yang  tidak  lengkap,  selain  dapat  menambah  waktu  dan  beban  kerja  koder  karena  harus  membaca keseluruhan  rekam  medis  untuk  memahami  riwayat  medis  pasien,  juga  dapat  mempengaruhi  ketepatan kode diagnosis yang dihasilkan. Oleh sebab penting sekali memperhatikan aspek yang dapat mempengruhi penyebab terjadinya pending klaim, diantaranya kualitas diagnosis yang berpengaruh terhadap hasil kode sehingga pihak rumah sakit akan melakukan revisi terhadap pemgajuan klaim.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penhyebab terjadinya pending klaim, diantaranya dikarenakan ketidaktepatan penetapan diagnosis utama sebesar 54,3%, Ketidaklengkapan penulisan diagnosis sebesar 88,6% dan ketidaktepatan kode diagnosis sebesar 82,9%. Oleh karena itu disarankan kepada pihak rumah
sakit agar tenaga medis dan koder untuk lebih memperhatikan aspek yang dapat mempengaruhi kebenaran dokumen  klaim,  agar  tidak  terjadi  pending  klaim  dengan  melaksanakan  aturan-aturan  dalam  penetapan kode  diagnosis  utama,  penulisan  diagnosis  secara  spesifik  dan  meningkatkan  kemampuan  koder  untuk menghasilkan kode diagnosis secara tepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rumah sakit yang telah memberikan data dan menjadi tempat diskusi dalam penelitian ini.

## REFERENSI
[1] Pemerintah  Indonesia, Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan . Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2018.
[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman  Indonesian  Case  Base  Groups  (INA-CBG)  dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional . Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
[3] B. Pranayuda, I. Haryanti, Y. Utomo, and H. Madiistriyatno, “Analisis Penyebab Pending Klaim Pasien BPJS Kesehatan dalam Pengajuan Klaim di Rumah Sakit Umum Persahabatan,” Blantika Multidiscip. J. , vol. 1, no. 4, pp. 305–313, 2023.
[4] H. Setiyawan, S. Nugroho, and A. Widyawati, “Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Berdasarkan Kode ICD-10 Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Pleret Bantul,” J. Ilmu Kesehat. Bhakti Setya Med. , vol. 7, no. 1, pp. 8–13, 2022.
[5] U. Shalatiya, L. Widjaja, L. Indawati, and N. Yulia, “Tinjauan Kelengkapan Penulisan dan Ketepatan Kode External  Cause Kasus Kecelakaan Lalu  Lintas di  Siloam Hospital  Kebon Jeruk,” COMSERVA Indones.  J. Community Serv. Dev. , vol. 2, no. 3, pp. 287–299, Jul. 2022, doi: 10.59141/comserva.v2i3.249.
[6] C. J. Muroli, T. B. W. Rahardjo, and A. G. Kodyat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pending Klaim Rawat Inap Oleh BPJS Di RSAB Harapan Kita Jakarta Barat Tahun 2019,” J. Manaj. dan Adm. Rumah Sakit Indones. , vol. 4, no. 2, pp. 191–197, Oct. 2020, doi: 10.52643/marsi.v4i2.1040.
[7] W. A. Santiasih, A. Simanjorang, and B. Satria, “Analisis Penyebab Pending Klaim Bpjs Kesehatan Rawat Inap Di RSUD Dr.Rm Djoelham Binjai,” J. Healthc. Technol. Med. , vol. 7, no. 2, pp. 1381–1394, 2021.
[8] M. Darden, I. McCarthy, and E. Barrette, Hospital Pricing and Public Payments . Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2018.
[9] A. Pratama, H. Fauzi, Z. N. Indira, and P. P. Adi, “Analisis Faktor Penyebab Pending  Klaim Rawat  Inap Akibat  Koding  Rekam  Medis  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Dr. Soedirman  Kebumen,” J.  Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda , vol. 8, no. 1, pp. 124–134, Feb. 2023, doi: 10.52943/jipiki.v8i1.1225.
[10] N. Putri, R. Semiarty, and N. A. Syah, “Health Insurance (BPJS-Kesehatan) late payment for hospital inpatient claims - a case study in West Sumatra,” Ber. Kedokt. Masy. (BKM J. Community Med. Public Heal. , vol. 36, no. 12, pp. 351–357, 2020, doi: https://doi.org/10.22146/bkm.61240.
[11] L.  Widyaningrum,  “Ketepatan  Reseleksi  Diagnosa  Dan  Kode  Utama  Berdasarkan  Aturan  Morbiditas Pembiayaanjaminan Kesehatan Ina-CBGS,” J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones. , vol. 3, no. 2, pp. 27–31, 2015, doi: https://doi.org/10.33560/jmiki.v3i2.81.
[12] A. N. Kusumawati and Pujiyanto, “Faktor – Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Inap di RSUD Koja tahun 2018,” Cermin Dunia Kedokt. , vol. 47, no. 1, pp. 25–28, 2020, doi: https://doi.org/10.55175/cdk.v47i1.7.
[13] R. Daniyah and A. Susanto, “Keakuratan Kodefikasi Diagnosis Pasien Bpjs Kesehatan Rawat Inap dengan Kasus Pending Klaim (Dispute) di Rumah Sakit Tk. II Dr. Soepraoen Malang,” J. Med. Rec. Heal. Inf. , vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2020.
[14] I. W. G. Arimbawa, N. P. L. Yunawati, and I. A. P. F. Paramita, “Hubungan Kelengkapan Penulisan Diagnosis Terhadap Keakuratan Kode ICD-10 Kasus Obstetri Triwulan III Pasien Rawat Inap Di RSU Premagana,” J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones. , vol. 10, no. 1, pp. 31–35, Mar. 2022, doi: 10.33560/jmiki.v10i1.370.
[15] N. Maimun, J. Natassa, W. V. Trisna, and Y. Supriatin, “Pengaruh Kompetensi Coder terhadap Keakuratan dan Ketepatan Pengkodean Menggunakan ICD 10 di Rumah Sakit X Pekanbaru Tahun 2016,” KESMARS J. Kesehat.  Masyarakat,  Manaj.  dan  Adm.  Rumah  Sakit ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  31–43,  Mar.  2018,  doi: 10.31539/kesmars.v1i1.158.
[16] Sulandari,  “Analisis  Faktor  Penyebab  Ketidaksesuaian  Kode  Diagnosis  Penyakit  Pasien  Poli  Umum  pada Rekam Medis dengan SIMPUS di Puskesmas Purwoharjo,” Politeknik Negeri Jember, 2022.
[17] Y. F. Nanjo, B. H. Kartiko, and N. L. G. A. N. Yudha, “Analisis Pengaruh Ketidaketepatan Kode Diagnosis dan Kode Tindakan Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar,” J. Heal. Care Media , vol. 6, no. 2, pp. 86–94, 2022.