## ETIKOMEDIKOLEGAL

## Pemasangan Logo IDI

## Mahesa Paranadipa M
Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
PERTANYAAN:
Salam TS,
Dr.Mahesa, saya ingin menanyakan bagaimana konsekuensi kita sebagai seorang dokter menggunakan lambang atau logo IDI di  kendaraan  atau  di  pakaian,  dan  ketika  itu terjadi kondisi di mana seseorang mengalami kedaruratan medis?

## JAWABAN:
Dengan  legalitas  sebagai  dokter  yang telah  resmi  menjadi  anggota  IDI  (Ikatan Dokter  Indonesia),  tentunya  banyak  dokter merasa  bangga  dapat  menggunakan  atau mencantumkan logo IDI di papan praktik atau di  kendaraan.  Di  banyak  rumah  sakit  bahkan dengan memiliki stiker IDI di kendaraan akan memperoleh pelayanan khusus di lokasi parkir kendaraan.  Beberapa  dokter  bahkan  akan lebih bangga jika dapat menjadi pengurus IDI, sehingga dapat mengenakan jas IDI.
Penggunaan  logo  IDI  ataupun  atribut organisasi lainnya ternyata memiliki konsekuensi hukum, khususnya dalam kondisi di  mana  dokter  tersebut  berada  di  dekat seseorang  yang  memerlukan  bantuan  medis darurat. Pada Anggaran Dasar IDI disebutkan bahwa  atribut  IDI  merupakan  perlengkapan sebagai identitas organisasi IDI, dapat berupa badge , pakaian, sticker , pin, jas IDI, rompi, topi, dan  lain  sebagainya.  Atribut  organisasi  IDI harus mencantumkan logo IDI.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  pada Pasal  1  butir  11  disebutkan  bahwa  profesi kedokteran  atau  kedokteran  gigi  adalah suatu  pekerjaan  kedokteran  atau  kedokteran gigi  yang  dilaksanakan  berdasarkan  suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan  yang  berjenjang,  dan  kode  etik yang bersifat melayani masyarakat.
Prof.  dr.  Budi  Sampurna,  SpF  menyebutkan terdapat  dua  jenis  hubungan  hukum  antara dokter dan pasien, yaitu :
1.  ius delictum , yaitu hubungan hukum yang timbul  karena  adanya  peraturan  perundang- undangan 2.  ius contractum ,  yaitu  hubungan  hukum akibat adanya kesepakatan antara dokter dan pasien. Dalam konteks pelayanan kedokteran,
hubungan
kontraktual dikategorikan ke  dalam  kesepakatan  terhadap  upaya ( inspanningsverbintennis ).
Selain hubungan hukum, terdapat hubungan yang  disebut fiduciary ,  yaitu  hubungan  yang timbul  karena  nilai-nilai  keutamaan  seperti etika dan sumpah dokter.
Akibat  adanya  hubungan  tersebut  di  atas, maka  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang melekat  pada  dokter  dan  pasien.  Hak  dan kewajiban  dokter  serta  pasien  di  atur  dalam dua  undang-undang,  yaitu  Undang-Undang Nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  dan  Undang-Undang  Nomor  36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Definisi  darurat  medis  adalah  kondisi  yang mengancam  keselamatan  dan  berisiko menimbulkan  kecacatan  pada  seseorang, sehingga  membutuhkan  tindakan  medis segera.  Situasi  darurat  medis  dapat  dialami seseorang di mana saja dan kapan saja. Oleh karena  situasi  ini  membutuhkan  tindakan segera, maka pasien harus sesegera mungkin diberi  pertolongan  oleh  seseorang  yang kompeten  atau  segera  dibawa  ke  fasilitas kesehatan  terdekat  agar  mendapat  tindakan penyelamatan.
Di  dalam  ketentuan  kode  etik  kedokteran Indonesia  (KODEKI),  mengenai  pertolongan darurat  diatur  dengan  pasal  tersendiri,  yaitu Pasal  17  yang  berbunyi:  “Setiap  dokter  wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud  tugas  perikemanusiaan,  kecuali  bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya”.  Namun,  KODEKI  mengatur kondisi-kondisi  di  mana  dokter  tidak  wajib memberikan pertolongan darurat, antara lain:
a.  Dalam  saat  yang  sama,  dokter  tersebut dalam kondisi terancam jiwanya.
b.  Dokter  tersebut  memiliki  kecacatan sedemikian  rupa  yang  tidak  memungkinkan melakukan pertolongan darurat.
c.  Ada  dokter/tenaga  medis  khusus  yang lebih  kompeten,  dengan  acuan  kompetensi sesuai  dengan  kewenangan  klinis  yang didapatkan melalui kolegium/sertifikasi pelatihan  penanganan  kedaruratan  yang ada  di  sekitar  tempat  kejadian  dan  sanggup menolong pasien.
d.  Kejadian  kedaruratan  berada  di  suatu klinik/RS di mana dokter penanggungjawab/ tenaga  medis  yang  terlatih  tersedia  pada saat itu, sehingga berikutnya penanganan itu menjadi  tanggungjawab  pihak  klinik/RS  dan dokter penanggungjawabnya.
e.  Pada  pasien  telah  mendapat  keputusan medis “Do Not Rescucitate” (DNR)  yang diberikan pada pasien paliatif.
f.  Kondisi-kondisi  yang  menurut  prosedur Bantuan  Hidup  Dasar,  pertolongan  tersebut dapat diakhiri.
Di dalam undang-undang praktik kedokteran disebutkan  kewajiban  dokter  dalam  kondisi darurat  pada  pasal  51  yang  berbunyi “melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin  ada orang  lain  yang  bertugas  dan  mampu melakukannya”.    Di  dalam  undang-undang kesehatan  disebutkan  pada  pasal  32  sebagai berikut:
1.  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,  baik  pemerintah  maupun  swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
2.  Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,  baik  pemerintah  maupun  swasta, dilarang  menolak  pasien  dan/atau  meminta uang muka.
Di  dalam  undang-undang  kesehatan  diatur mengenai  sanksi  bagi  pimpinan  fasilitas
mahesa.98@gmail.com

## ETIKOMEDIKOLEGAL
kesehatan  dan  atau  tenaga  kesehatan  yang tidak  memberikan  pertolongan  darurat, yaitu  pada  Pasal  190  ayat  (1)  yang  berbunyi: “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau  tenaga  kesehatan  yang  melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan  yang  dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat (2)  atau  Pasal  85  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Selain  di  undang-undang  praktik  kedokteran yang menjadi aturan yang bersifat leg specialis, kewajiban  menolong  seseorang  yang  dalam kondisi darurat terdapat juga dalam ketentuan yang  bersifat leg generalis, yaitu  di  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 304  yang  berbunyi:  “Barang  siapa  dengan sengaja  menempatkan  atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena  persetujuan  dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada  orang  itu,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

## REFERENSI:
• Sampurna B. Pengantar mediko-legal [Internet]. Available  from:  http://staff.ui.ac.id/system/ files/users/budi.sampurna/material/mediko- legal2001-bs2.pdf