## PENYELESAIAN  DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.  42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Asuan Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: asuan.okay@gmail.com

## ABSTRACT
Type  of  research  in  doctrinal  law  or  better  known  as  normative  legal  research  which  is  also called  normative  juridical  (legal  research)  concerning  the  legal  issues  at  hand.  The  approach  to  the law (statue approach) is carried out by examining the laws and regulations. In  writing with primary and secondary data obtained from library materials namely Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees,  Law  No.  10  of  1998  concerning  Banking,  Government  Regulations,  Civil  Code,  KUH Trade  and  literature,  lecture  materials  and  other  sources  related  to  credit  agreements  with  fiduciary guarantees and problems in particular. In granting credit with fiduciary guarantees through the stages of  the  procedure  for  credit  application  and  the  making  of  a  fiduciary  deed  at  the  notary  who  is registered  with  the  Office  of  Fiduciary  Registration  to  provide  legal  certainty  for  creditors  (banks). Credit  settlement  process  if  the  debtor  is  malicious,  the  bank  is  based  on  a  substitution  power  of attorney from the debtor made a notariil Fiduciary deed and registered with the Fiduciary Office, the debtor makes a sale under the hands, the sale of collateral is voluntary, the result is submitted to the bank to repay the loan, the bank can conduct the auction in general and through the Court. keyword: fiduciary guarantee; default debtor

## ABSTRAK
Tipe  penelitian  penelitian  hukum  doktrinal  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  penelitian  hukum normatif  yang  disebut  juga  yuridis  normatif  ( legal  research )    mengenai  isu  hukum  yang  sedang dihadapi  . Pendekatan  undang–undang  ( statue  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan perundangan.    Dalam  penulisan  dengan    data    primer  dan    sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Peraturan    Pemerintah,    KUH  Perdata,  KUH    Dagang  dan literatur-literatur, bahan perkuliahan serta sumber lainnya  yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia  dan  permasalahan pada khususnya. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia  melalui  tahapan  prosedur  permohonan  kredit  dan    dibuatnya    akta  fidusia  di  notaris  yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia unutk memberikan kepastian hukum bagi kreditur (bank). Proses  penyelesaian  kredit  jika  debitur  wanpreatasi    maka  bank  berdasarkan    surat  kuasa substitusi  dari  debitur  dibuat  akte  Fidusia  notariil  dan  didaftarkan    ke    Kantor  Fidusia yaitu  debitur  melakukan  penjualan di bawah  tangan, penjualan   jaminannya secara sukarela, yang    hasilnya  diserahkan  kepada  bank  untuk  melunasi  kredit  tersebut,    bank  dapat  melakukan pelelangan secara umum dan  melalui lembaga Pengadilan.
Kata kunci : jaminan fidusia;  debitur wanprestasi

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan
ekonomi
nasional  dewasa  ini  menunjukkan arah  yang  semakin  menyatu  dengan ekonomi  regional  dan  internasional yang  dapat  menunjang  sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,
perkembangan perekonomian
nasional  senantiasa  bergerak  cepat dengan  tantangan  yang  semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dibidang  ekonomi  termasuk  sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
Sektor perbankan yang
memiliki  posisi  strategis  sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor  yang  sangat  menentukan dalam proses pembangunan nasional dibidang  ekonomi.  Bank  sebagai lembaga  intermediasi  dimaksudkan sebagai  perantara  pihak-pihak  yang mempunyai  kelebihan  dana (surplus of  fund) dengan  pihak-pihak  yang kekurangan  dan  memerlukan  dana (lack of fund). Jadi dengan demikian perbankan  akan  bergerak  dalam kegiatan  perkreditan  dan  berbagai jasa  yang  diberikan,  bank  melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan  sistem  pembangunan bagi semua sektor perekonomian. 1 Pembangunan dalam
pengertian  terbatas  bertujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  baik  lahir maupun  batin  setiap  warga  Negara,
salah  satu  tujuannya  adalah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  hidup setiap warga negra dan
masyarakatdalam kondisi yang layak,  seimbang  baik  menyangkut kebutuhan spiritual maupun material. Hal tersebut selaras dengan tujuan  pembangunan  nasional  yaitu menciptakan  masyarakat  adil  dan makmur, sejahtera baik lahir maupun batin.
Dalam  hubungannya  dengan kesejahteraan  lahir  maupun  batin maka  setiap  orang  memerlukan tempat  tinggal  yaitu  sebuah  rumah yang layak. Karena rumah
merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  dan  merupakan  factor penting  dalam  peningkatan  harkat dan  martabat  hidup  setiap  orang.
Dalam memenuhi
kebutuhan perumahan tersebut, seseorang
memerlukan dana dalam bentuk uang
1 Muhammad
Djumhana, Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000, hal. 1
tunai,    sedangkan  uang  tunai  yang dimiliknya  terbatas,  sehingga  orang tersebut berusaha mengajukan pinjaman  atau  permohonan  kredit kepada  bank,  karena  kebutuhan manusia  yang  beraneka  ragam  dan semakin meningkat sedangkan kemampuan  untuk  mencapai  sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas.
Kredit  yang  disalurkan  oleh bank  merupakan  kepercayaan  yang diberikan  kepada  debitur  untuk pembiayaan,  konsumtif  dan  usaha yang  pembayaran  atau  pelunasannya diatur  dengan  syarat-syarat  dan kesepakatan bersama didalam bentuk perjanjian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan  usaha  yang  paling  utama karena  pendapatan  terbesar  dari usaha  bank  berasal  dari  pendapatan kegiatan  usaha  kredit  yang  berupa bunga dan provisi.
Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis,  walaupun  mungkin  dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak  kreditur  sebagai  pemberi kredit  dengan  pihak  debitur  sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis  ini  sering  disebut  dengan perjanjian  kredit (credit  agreement, loan agreement) . 2 Setelah pembuatan perjanjian kredit dilanjutkan dengan perjanjian pengikatan jaminan. Menurut Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  dalam  Pasal  1  angka  11 yang dimaksud dengan kredit adalah :
Penyediaan  uang  atau  tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
2 Munir Fuady, Hukum  Perkreditan Kontemporer, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002, hal. 31.
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi hutangnya setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga.
Masalah penjaminan atas suatu hutang  mempunyai  arti  yang  sangat penting  bagi  kreditur,  sebab  suatu perikatan antara kreditur dan debitur ini, kreditur mempunyai kepentingan  bahwa  debitur  harus memenuhi kewajiban. 3 Jaminan atas hutang  ini  juga  memberi  makna adanya  perlindungan  kreditur  yang telah  melepaskan  sejumlah  uangnya yang  digunakan  sebagai  modal  oleh debitur  dan  sekaligus  memberi kepastian  hukum  akan  kembalinya sejumlah  uangnya  yang  digunakan oleh debitur kepada kreditur. 4
Begitu  besar  arti  kedudukan benda  jaminan  ini  bagi  kreditur karena  dengan  benda  jaminan  ini bagi  kreditur  akan  menimbulkan keyakinan  bahwa  debitur  akan memenuhi  segala  kewajibannya atas sejumlah uang yang dipergunakan  oleh  debitur  dan sekaligus  dengan  adanya  benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban  serta  adanya  kepastian hukum  dan  segala  perlindungan secara yuridis terpenuhi.
Berbeda  dengan  gadai,  benda yang  dibebankan  dengan  jaminan fidusia  tidak  diserahkan  kepada penerima  fidusia  atau  kreditur, melainkan tetap dalam penguasaaan fisik  pemberi  fidusia  yaitu  debitur atau  pihak  ketiga,  karena  jaminan
3 Oey  Hoey  Tiong, fidusia  Sebagai Jaminan Unsur-unsur, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,   hal.  15
4 Sri  Sudewi  Masjoen  Sofwan, Beberapa Masalah  Lembaga  Jaminan  khususnya  Fidusia Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia , . Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981,  hal. 2
ini  bersifat  kepercayaan. Tetapi penguasaan  yuridis  tetap  berada  di tangan  penerima  fidusia,  karena terjadi  pengalihan  hak  kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Namun
pengalihan  hak  kepemilikan  ini beralih  kembali  apabila  debitur dapat  melunasi  utangnya  sesuai waktu yang diperjanjikan. 5
Seperti  jaminan  kebendaan lain,  maka  penerima  fidusia  juga mempunyai  hak  preferent,  yaitu hak  untuk  didahulukan  pelunasan piutangnya dari kreditur lain terhadap  benda  fidusia.  Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan  benda  jaminan  fidusia tersebut,  maka  penerima  fidusia juga  wajib  mengembalikan  kepada pemberi  fidusia,  karena  biasanya nilai benda jaminan lebih besar dari jumlah  utang dalm  perjanjian kredit.
Jaminan  Fidusia  juga  dapat membebankan piutang. Semula jaminan  fidusia  tidak  diatur  dalam
Undang-undang,
bahwa berdasarkan yurisprudensi, dan jaminan  fidusia  ini  dulu  dikenal dengan  istilah Fiduciare  Eigendom Overdracht ,  atau  disingkat  dengan FEO 6 Lembaga ini
muncul disebabkan  adanya  rasa  kebutuhan dari  masyarakat  sendiri,  disamping pengaruh  dari  berlakunya  UUPA  ( Undang-Undang  Nomor  5  tahun 1960  tentang  Peraturan  Pokok- Pokok  Agraria,  yang  lazim  disebut Undang-Undang agraria). Dirasakan
5 Ibid, hal 11
6 Satrio. J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
2002,  hal 14.
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, karena prosedurnya lebih  mudah,  lebih  luwes,  biaya murah, selesainya cepat dan meliputi  benda  bergerak  dan  tidak bergerak.  Namun  untuk  memjamin kepastian  hukum  serta  mampu memberikan  perlindungan  hukum bagi  pihak  yang  berkepentingan, lembaga  fidusia  ini  tetap  harus dituangkan  dalam  suatu  peraturan yang  jelas  dan  lengkap.  Apalagi lembaga  fidusia  pada  waktu  itu tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga kedudukan kreditur sebagai  kreditur konkuren  bersama  dengan  kreditur- kreditur  lainnya.  Oleh  karena  itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 42  tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  yang  berusaha  menampung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jaminan yang diatur dengan lembaga  fidusia  ini  boleh  dikatakan mempunyai  sifat  khusus  di  mana kreditur  tidak  menguasai  benda sebagai  obyek  jaminan,  jadi  di  sini kita bicara tentang resiko yang akan timbul,  maka  resiko  yang  menjadi beban  kreditur  akan  lebih  besar dibanding  dengan  resiko yang ditanggung oleh kreditur.
Piutang  sebagai  benda  obyek jaminan,  hal  ini  juga  memberikan keleluasaan baik bagi debitur maupun  kreditur.  Keuntungan  bagi kreditur  bisa  mendapatkan  modal bagi  pengembangan  usahanya  dan bagi kreditur dengan adanya penyerahan piutang sebagai jaminan maka  dengan  sendirinya  apabila debitur mengalami wanprestasi maka  kreditur  berhak  atas  semua piutang  yang  menjadi  hak  debitur dari pihak ketiga.
Dengan diundangkannya Undang-Undang  nomor  42  tahun 1999 tentang fidusia, maka lembaga jaminan fidusia
mempunyai
landasan  hukum  yang  jelas,  artinya undang-undang ini akan
memperjelas hak- hak dan kewajiban baik bagi kreditur maupun bagi debitur.
Di dalam undang-undang tersebut  juga  ditentukan  adanya kewajiban  untuk  mendaftarkan  akta perjanjian fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, walaupun sebenarnya  pendaftaran  itu  untuk pemenuhan  asas  publisitas  akan tetapi  di  dalam  undang-undang tersebut ditentukan bahwa pendaftaran merupakan syarat kelahiran  jaminan  fidusia  yang diberikan oleh debitur kepada kreditur  dengan  pendaftaran  akta penjaminan  fidusia  atau  pada  saat lahirnya  hak  jaminan  fidusia,  maka hak-hak  kreditur  atas  benda  yang dijaminkan  dengan  lembaga  jamian fidusia  juga  lahir  dan  hal  ini  akan melahirkan kreditur sebagai kreditur preferent.
Pendaftaran  yang  dilakukan di kantor pendaftaran fidusia sebetulnya  ada  2  hal  yang  harus didaftar,  yaitu  pendaftaran  benda yang  dibebani  oleh  jaminan  fidusia, pasal  11  ayat  (1)  ,  ketentuan  ini tentunya  kan  membawa  akibat terhadap  benda-benda  yang  didaftar oleh  lembaga  lain  apabila  harus didaftar  ulang.  Sedangkan  menurut pasal  13  ayat  (1)  juncto  pasal  14 ayat  1  dan  2,  pasal  15  ayat  1  dan  2 dan  pasal  16  ayat  1,  pendaftaran yang  dimaksud  adalah  pendaftaran akta pemberian jaminan yang dibuat oleh notaris saja.
Sedangkan  benda  jaminan fidusia  tidak  didaftar  akan  tetapi hanya  disebutkan  pada  sertifikat jaminan  fidusia  saja.  Kewajiban untuk  mendaftarkan  akta  fidusia merupakan  hak  dan  kewajiban kreditur dalam perkembangan pelaksanaannya  mengingat  tempat
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
pendaftaran fidusia hanya di ibukota propinsi  dan  biaya  yang  harus dikeluarkan  untuk  melaksanakan pendaftaran  maka  kreditur  cukup membuat  akta  kuasa  memasang fidusia.  Hal  ini  tidak  ditur  oleh undang-undang  dan  undang-undang tidak melarangnya akan tetapi pembuatan  kuasa  memasang  fidusia tidak akan menimbulkan hak preferent  bagi  kreditur  dan  hal  ini tidak  memenuhi  asas  publisitas, upaya-upaya pembuatan kuasa memasang  fidusia  tidak  memenuhi asas  publisitas  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang Fidusia
jadi apabila deitur wanprestasi  dan  fidusia  tersebut belum dibuat akta pemberian
jaminan  fidusia  apalagi  belum didaftarkan  ke  kantor  pendaftaran fidusia,  maka  kedudukan  kreditur adalah tetap sebagai kreditur konkuren  bukan  sebagai  kreditur preferent. 7
Dalam hal pelaksanaan kredit dengan  jaminan  Fidusia, yaitu dalam  pelaksanaannya  perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
dilakukan dengan perjanjian dibawah  tangan  dan  tidak  diikuti dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran  Fidusia,  hal  ini  secara kongkrit dapat menimbulkan problem jika debitur wanprestasi. 8

## A. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian    di  atas,
maka
permasalahannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pelaksanaan  kredit dengan jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang  No.  42  Tahun 1999
2. Bagaimana  penyelesaian  jika
7 Ibid, hal 21 8 Budi Untung.H, Kredit Perbankan Indonesia ,  Penerbit  Andi,  Yogyakarta,  2000,  hal 38
terjadi debitur wanprestasi dalam  perjanjian  kredit  jaminan fidusia
C. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk  mengetahui  bagaiman pelaksanaan kredit dengan jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang  No.  42  Tahun 1999 b. Untuk mengetahui  penyelesaian terhadap    debitur  wanprestasi dalam  perjanjian  kredit  jaminan fidusia
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
Penelitian  ini  dapat  diharapkan dapat  memberikan  sumbangan pemikiran
terhapap
pengetahuan  di  bidang  ilmu hukum  umumnya  dan    hukum perdata  pada  khususnya  hukum jaminan fidusia.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna bagi peneliti dan bahan bacan  di  perpustakaan  dan sebagai  bahan  acuan  untuk penelitian  lanjutan  yang  akan datang mengenai hukum jaminan  atau  hukum  perjanjian kredit   pada umumnya.
b. Secara praktis Penelitian  ini  diharapkan
dapat  memberikan  sumbangan pemikiran dalam kegiatan usaha/perusahaan, serta
masyarakat,  pelaku  usaha    yang khususnya  berkecimpung  dalam dunia  perbankan/dunia  usaha,
dan  juga  sebagai  bahan kajian  para  akademis  dalam menambah wawasan pengetahuan  terutama  dalam bidang  perjanjian  kredit  dengan jaminan fidusia D. Metode penelitian Tipe penelitian penelitian hukum  doktrinal  atau  yang  lebih dikenal  dengan  penelitian  hukum
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
normatif  yang  disebut  juga  yuridis normatif  ( legal  research )  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan mengkaji  dan  menganalisis  substansi peraturan  perundang-  undangan  atas pokok  permasalahan  atau  isu  hukum dalam  konsistensinya  dengan  asas- asas  hukum  yang  ada. Dengan pendekatan  tersebut,  peneliti  akan mendapatkan  informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  isu  hukum  yang sedang dihadapi. Pendekatan undang– undang  ( statue  approach )    dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan berlaku khususnya tentang  hukum  perbankan,  hukum jaminan yaitu mengenai  Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Dalam  penulisan  dengan
data    primer  dan    sekunder  diperoleh dari  bahan-bahan  kepustakaan  yang berupa Undang-Undang,
yaitu Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang
Perbankan,      KUH  Perdata,  KUH Dagang  dan    literatur-literatur,  bahan perkuliahan  serta  sumber  lainnya yang  berhubungan  dengan  perjanjian kredit  dengan  jaminan  fidusia    dan permasalahan pada khususnya.
II. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perjanjian  kredit Jaminan Fidusia
Pemberian  kredit  dengan jaminan  fidusia  pada  bank  selain sebagai salah satu mencari keuntungan bertujuan untuk
membantu masyarakat yang memerlukan  dana  untuk  modal kerja, dengan dana tersebut
diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme pemberian kredit
dengan jaminan fidusia ini dilakukan dengan memegang
prinsip  kehati-  hatian,  pemberian kredit  dengan  jaminan  fidusia  ini lebih  kepada  faktor  kepercayaan, bonafiditas  d an prospek  d ari kegiatan usaha debitur. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut  sudah  semestinya  apabila pemberi dan penerima kredit serta pihak  lain  yang  terkait  mendapat perlindungan melalui suatu lembaga  hak  jaminan  yang  kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.  Faktor  penting yang  harus  diperhatikan  untuk mengurangi resiko adalah
keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan . Untuk memperoleh  keyakinan  tersebut, sebelum  memberikan  kredit  bank harus  melakukan  penilaian  yang seksama
terhadap watak kemampuan,  modal,  agunan  dan prospek usaha debitur. 9
Oleh  karena  itu  bank  harus mempunyai  kebijakasanaan  kredit yang  mencakup  komposisi  dan pengendalian  portopolio  kredit secara  menyeluruh  dan  memuat standar  yang  berlaku  untuk  setiap pengambilan  keputusan  dalam pemberian kredit. Selain itu pelaksanaan kredit harus memiliki standar  yang  mengandung  unsur pengawasan  kredit  yag  dapat memantau kualitas pemberian kredit  pada  semua  tahapan  dalam proses pemberian kredit. Kebijaksanaan  kredit  juga  harus memuat metode untuk
memelihara cadangan yang cukup atas aktiva yang diklasifikasi. 10
9 Ibid, hal. 40
10 Kasmir, SE. MM , Dasar-Dasar Perbankan .,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2002, hal 47
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
Pada dasarnya dalam pelaksanaan  prosedur  pemberian kredit  dengan  jaminan  fidusia  sama dengan  prosedur  pemberian  kredit dengan  jaminan  yang  lain,  namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia  setelah  melalui  tahapan prosedur  pemberian  kredit,  jaminan fidusia  itu  harus  dibuatkan  akta fidusia  di  Notaris  dan  kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia Bank tersebut di atas,  yang harus  dilakukan selanjutnya  adalah  membuat Akta  Jaminan  Fidusia.  Akta Jaminan Fidusia  tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia,  pihak  Bank  harus menyerahkan  berkas  pembuatan akta  fidusia  kepada  Notaris,
yang  berisikan    dari  berkas permohonan  pembuatan  Akta Fidusia adalah:
1. Identitas  pemberi  jaminan fidusia;
2. Identitas  penerima  jaminan fidusia;
3. Identifikasi obyek jaminan. Jaminan  kredit  berfungsi  sebagai pengamanan  atas  pengembalian kredit.  didalam  Undang-undang Perbankan   yaitu Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tidak mensyaratkan  pemberian  kredit harus  diikuti  dengan  jaminan,
namun dalam pelaksanaannya bank  tetap  meminta  jaminan  dari pemohon kredit, disamping melakukan analisis terhadap itikad baik dan keadaan usaha permohonan kredit. Jaminan kredit  umumnya  adalah  jaminan
kebendaan,  yang  dapat  berupa benda tetap maupun benda bergerak yang nilainya mencukupi untuk menjamin kredit. 11
Jaminan  kredit  yang  dapat diterima  bank  pada  umumnya adalah  jaminan  kebendaan,  baik benda tetap yang dibebani dengan hak  tanggungan  maupun  benda bergerak  yang  dijaminkan  secara fidusia. Penyerahan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kepercayaan (constitutum
possessorium), sehingga yang
diserahkan debitur kepada
kreditur bukanlah bendanya, tetapi hak kepemilikannya, dengan  demikian  maka  benda jaminan  fidusia  tersebut  masih berada dalam kekuasaan debitur. Menurut undang-undang, jaminan  fidusia  dianggap  lahir setelah  dicatatnya  jaminan  fidusia kedalam  Buku  Daftar  Fidusia. Selanjutnya  Kantor  Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dan diberikan  kepada  pihak  yang mendaftarkan  jaminan  Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut  memuat  hak  preferen bagi  pemegangnya,  yaitu  hak untuk diutamakan pemenuhan piutangnya  dari  penjualan  objek jaminan  fidusia  tersebut  dari kreditur lain. 64
Pembebanan  jaminan  fidusia yang  tidak  mengikuti  ketentuan undang-undang,
tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan penerima fidusia  dalam  hal  ini  bukan sebagai kreditur
preferen, sedangkan  pemberi  fidusia  juga tidak  mendapatkan  perlindungan hukum  sebagaimana  tercantum
11 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Penerbit  PT  Citra Adiya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 32.
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
dalam  Pasal  4  jo  Pasal  25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 12 Bank dalam
hal ini beranggapan bahwa dengan perjanjian  dibawah  tangan  dan adanya surat kuasa substusi untuk pendaftaran fidusia yang penandatanganan perjanjian tersebut  di  depan  notaris  sudah cukup  untuk  melakukan  tindakan hukum  apabila  di  kemudian  hari Debitur wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 20 dan  Pasal  21  Undang-undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  dalam  hal  debitur pemberi  fidusia  cidera  janji  maka bank.’ berkedudukan sebagai kreditur  preferen  yang  berhak diutamakan  pelunasan  piutangnya dari  hasil  penjualan  objek  jaminan fidusia tersebut.
2. Penyelesaian  kredit    debitur wanpreatasi  dalam  perjanjian kredit jaminan fidusia Debitur yang tidak memenuhi  kewajibannya  karena ada  kesalahan  disebut  wanprestasi,
sedangkan kalau tidak ada kesalahan  debitur,  maka  terjadi overmacht ( force majeure , keadaan memaksa). 13 Dari bentuk-bentuk wanprestasi  ini,  kadang-kadang menimbulkan keraguan untuk menentukan  bentuk  yang  mana debitur yang melakukan wanprestasi.  Apabila  debitur  sudah tidak mampu memenuhi prestasinya,  maka  termasuk  pada bentuk  pertama,  sedangkan  apabila debitur masih
memenuhi prestasinya, maka dianggap sebagai
12 Ibid, hal 35.
13 Sigit Irianto, Asas-asas Huku Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian) , PT Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2002.  hal. 20
terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi  prestasinya,  maka  ada dua  kemungkinan  yaitu  apabila masih  dapat  diharapkan  untuk diperbaiki, maka dianggap terlambat  memenuhi  prestasi,  dan apabila tidak dapat  diharapkan lagi maka  dianggap  debitur  tidak  dapat memenuhi prestasi sama sekali.
Debitur yang tidak memenuhi  kewajibannya  karena ada  kesalahan  disebut  wanprestasi,
sedangkan kalau tidak ada kesalahan  debitur,  maka  terjadi overmacht ( force majeure , keadaan memaksa). 14
Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu
perbuatan  itu  memang  diketahui dan  dikehendaki  dan  kelalaian yaitu tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui  adanya  kemungkinan bahwa  akibatnya  akan  terjadi kesengajaan  ini  dalam  undang- undang  disebut  dengan  arglist (Pasal    1247  dan  1248  KUH Perdata). Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan  prestasi,  maka  ada  tiga bentuk wanprestasi, yaitu
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; dan 3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya 71 Apabila setelah
bank berusaha  melalui  upaya  prefentif namun  akhirnya  kredit  yang  telah dikeluarkannya  menjadi  kredit yang bermasalah, maka bank akan
14 Gunawan  Wjaya , dkk, Seri  Hukum Bisnis  Jaminan  Fidusia ,  PT  Raja  Grafindo Persada,  Jakarta, 2000, hal. 29
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
menggunakan upaya represif.
Upaya-upaya  represif  yang  mula- mula akan dilakukan ialah melakukan  upaya  penyelamatan kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan  kredit  tidak  dapat dilakukan  atau  walaupun  sudah dilakukan  tetapi  tidak  membawa hasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan kredit.
a. Upaya penyelamatan kredit Upaya bank untuk menyelamatkan  kredit  adalah upaya  yang  dilakukan  untuk melancarkan kembali kredit yang  sudah  tergolong  dalam kredit “tidak lancar”, “diragukan”  atau  bahkan  telah tergolong  dalam  “kredit  macet” untuk  kembali  menjadi  “kredit lancar” sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan  untuk  membayar kembali  kepada  bank  segala utangnya  disertai  dengan  biaya dan bunga. Menurut  Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan  kredit  yang  dapat dilakukan  oleh  bank  adalah sebagai berikut :
1. Penjadwalan kembali ( Rescheduling ), yaitu dengan melakukan perubahan syarat- syarat  perjanjian  kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka
waktu  kredit,  termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak. 2. Persyaratan kembali
( Reconditioning ), dengan melakukan perubahan atas sebagian  atau  seluruh syarat-syarat  perjanjian kredit, yang tidak hanya  terbatas  pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka  waktu  kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan  tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian  dari  kredit menjadi perusahaan. 3. Penataan kembali
( Restructuring ) yaitu suatu  upaya  dari  bank yang berupa melakukan  perubahan- perubahan syarat- syarat  perjanjian  kredit yang berupa pemberian tambahan  kredit,  atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian  dari  kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan  dengan  atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning. 15
b. Penyelesaian kredit
Menurut pertimbangan  pihak  bank, kredit  yang  bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi  lancar  kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  dan akhirnya kredit yang
15 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
bersangkutan menjadi kredit  macet,  maka  bank akan  melakukan  tindakan- tindakan  penyelesaian  atau penagihan  terhadap  kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian  kredit  macet atau penagihan kredit macet  adalah  upaya  bank untuk memperoleh kembali  pembayaran  dari debitur  atas  kredit  bank yang  telah  menjadi  macet dengan menggunakan beberapa  langkah,  namun dalam  hal  ini  penulis hanya  akan  menguraikan tentang penyelesaian kredit macet  melalui  eksekusi benda jaminan. Pasal 29 Undang- Undang  Jaminan  Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji,  eksekusi  terhadap benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi  jaminan  fidusia yaitu melalui parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi  tanpa  bantuan atau  tanpa  campur  tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum
jaminan semula hanya diberikan  kepada  kreditur penerima  hipotik  pertama dan kepada penerima gadai (pand). Dalam berbagai hukum  jaminan  terdapat beberapa  macam  parate eksekusi. Di  antaranya: parate  eksekusi penerima hipotik  pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama,
parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima  fidusia, parate eksekusi Panitia  Urusan Piutang  Negara  (PUPN)
untuk bank Pemerintah.
2. Penjualan  benda  yang menjadi  objek  jaminan fidusia atas ekuasaan penerima  fidusia  sendiri melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; Pada  prinsipnya  adalah bahwa  penjualan  benda yang menjadi objek
jaminan fidusia harus melalui  pelelangan  umum,
karena  dengan  cara  ini diharapkan dapat diperoleh harga  yang  paling  tinggi. Namun  demikian  dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan  tidak  akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi  fidusia  ataupun penerima  fidusia,  maka dimungkinkan penjualan di bawah  tangan  asalkan  hal tersebut  disepakati  oleh pemberi fidusia dan
penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan
tersebut dipenuhi.
3. Penjualan  di bawah tangan
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan  pemberi  dan penerima fidusia jika dengan cara demikian
dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan  setelah  lewat waktu  1  (satu)  bulan  sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang  berkepentingan  dan diumumkan sedikitnya dalam  2  (dua)  surat  kabar yang  beredar  di  daerah yang  bersangkutan.  Jadi pada prinsipnya pelaksanaan  penjualan  di bawah  tangan  dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri,  selanjutnya  hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima  fidusia  (pihak kredit/bank) untuk melunasi  hutang  pemberi fidusia (debitur) Pasal  30  Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia  dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi  dilaksanakan,  penerima fidusia  berhak  mengambil  benda yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  dan  apabila  perlu  dapat meminta  bantuan  pihak  yang berwenang.
Selanjutnya
mengingat bahwa  jaminan  fidusia  adalah
pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum prossessorium adalah dimaksudkan  semata-  mata  untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji  yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia  untuk  memiliki  benda yang  menjadi  objek  jaminan '"fidusia  apabila  debitur  cidera janji, batal demi hukum.
Ketentuan  tersebut  dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan  Pasal  34  Undang-undang Jaminan  Fidusia,  dalam  hal  hasil eksekusi
melebihi
nilai penjaminan, penerima fidusia wajib  mengembalikan  kelebihan tersebut  kepada  pemberi  fidusia. Namun  demikian  apabila  hasil eksekusi  tidak  mencukupi  untuk pelunasan  utang,  debitur  tetap bertanggung  jawab  atas  utang yang belum terbayar.
Di  samping  itu,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat (4)  Undang-  undang  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul karena pengalihan  demi  hukum  menjadi objek  jaminan  fidusia  pengganti dari  objek  jaminan  fidusia  yang dialihkan. Bank juga akan meminta  agar  semua  kuitansi penagihan, dan hasil
pengalihan/penjualan  dari  benda jaminan  tersebut  sebagai  objek jaminan  fidusia  pengganti,  pada tahap  inilah  sebenarnya  letak kelemahan jaminan fidusia. Dalam  kasus  ini,  bagi  debitur
Asuan,  Penyelesaian    Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  Jaminan  Fidusia  Menurut Undang-Undang No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Halaman 253-265
nakal akan mudah untuk melakukan penipuan terhadap benda  jaminan  fidusia  tersebut,
seperti menjual dan hasil
penjualannya  dialihkan  kepada usaha lain. 16 Kredit bermasalah merupakan  suatu  risiko  yang sangat  mungkin  terjadi  dalam pemberian  kredit  dan  merupakan gejala yang harus diwaspadai oleh setiap  bank  sebagai  pemberi kredit.  Menurut  Surat  Keputusan
Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 31/147/ DIR tanggal 12 November  1998  tentang  Kualitas Aktiva  Produktif,  yang  termasuk kedalam golongan kredit bermasalah  atau  Non  Performing Loan  (NPL)  adalah  kredit  dalam kategori  kurang  lancar,  kredit yang diragukan dan kredit macet.
Kredit bermasalah pada
umumnya disebabkan adanya tunggakan  kredit,  karena  debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit, tepat pada waktunya sebagaimana telah
diperjanjikan  dalam  perjanjian kredit.
III. PENUTUP
1. Dalam  pemberian  kredit  dengan jaminan  fidusia  melalui  tahapan prosedur  permohonan  kredit  dan dibuatnya    akta  fidusia  di  notaris yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia unutk
memberikan  kepastian  hukum  bagi kreditur (bank).
2. Proses  penyelesaian  kredit  jika debitur  wanpreatasi    maka  bank berdasarkan
surat kuasa substitusi  dari  debitur  dibuat akte Fidusia notariil dan didaftarkan    ke    Kantor  Fidusia
16 Penjelasan  UU  No.  42  Tahun    1999 tentang  Jaminan Fidusia
yaitu debitur
melakukan
penjualan  di  bawah    tangan, penjualan      jaminannya  secara sukarela, yang
hasilnya diserahkan  kepada  bank  untuk melunasi  kredit  tersebut,    bank dapat melakukan  pelelangan secara umum  dan    melalui  lembaga Pengadilan. DAFTAR PUSTAKA Buku : Budi Untung.H, Kredit Perbankan Indonesia ,  Penerbit  Andi,  Yogyakarta, 2000
Gunawan  Wjaya  dan  Ahmad  Yani ,Seri Hukum  Bisnis  Jaminan  Fidusia ,  PT  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2000 Kasmir, SE. MM , Dasar-Dasar Perbankan .,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Oey Hoey Tiong, fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur, Penerbit  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1985,
Satrio.  J, Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan Kebendaan ,  PT.  Citra  Aditya Bhakti, Bandung, 2002
Sigit  Irianto, Asas-asas  Huku  Perikatan (Perikatan  yang  Lahir  Dari Perjanjian) , PT Raja
Grafindo  Persada,  Jakarta,
2002
Sri  Sudewi  Masjoen  Sofwan, Beberapa Masalah  Lembaga  Jaminan khususnya  Fidusia  Dalam praktek  dan  pelaksanaannya di  Indonesia ,  .  Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981 Peraturan Perundang-undangan :
a. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998

## tentang Perbankan
c. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
d. Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 26/22/Kep/Dir;
e. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 26/4/BPPP/1993;