## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 6 Nomor 2, April 2022 ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Vaksinisasi Covid-19 : Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Atau Wujud Kewajiban Dalam Berbangsa Dan Bernegara
Nabilah Apriani*, Ersya Aqila Wafa Azizah Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung *E-mail : aprianinabilah@gmail.com
Abstract: The  spread  of  the  Covid-19  pandemic  throughout  the  world  is  undeniably  a  lasting  impact. During its development, in order to break the chain of spread of the Covid-19 virus, there have been  a number  of  efforts,  one  of  which  is  the  implementation  of  the  Covid-19  vaccination.  This  study  aims  to produce a comprehensive solution related to whether COVID-19 vaccination is a right or obligation for the  community  and  to  what  extent  is  the  government's  responsibility  in  implementing  Covid-19 vaccination. This research is a legal research with a juridical-empirical approach that uses primary and secondary data to be analyzed qualitatively. This study resulted in a conclusion that vaccination, which was originally a right for a person, can turn into an obligation considering the country is in a state of emergency. In addition, the implementation of vaccines is also related to the human obligation to respect the human rights of others, namely the right to the health of others. The government's responsibility in implementing COVID-19 vaccination can be realized by providing legal protection both preventively and repressively. Both are responsibilities that must be carried out by the state for guaranteed protection to avoid potential consequences that will harm the community after vaccination.
Keywords: Covid-19; Rights; Obligation; Vaccines
Abstrak: Adanya  penyebaran  pandemi  Covid-19  ke  seluruh  dunia  tidak  dipungkiri  membawa  dampak yang berkelanjutan. Pada perkembangannya demi memutus rantai penyebaran virus Covid−19, terdapat sejumlah upaya yang salah satunya adalah pelaksanaan vaksinisasi Covid−19 . Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemecahan komperhensif terkait dengan Apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau  kewajiban  bagi  masyarakat  dan  Sejauh  apa  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pelaksanakan vaksinisasi  Covid-19.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  (legal  research)  dengan  metode pendekatan  Yuridis-Empiris  yang  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  untuk  kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa vaksinasi yang pada mulanya  merupakan  suatu  hak  bagi  seseorang,  dapat  berubah  menjadi  suatu  kewajiban  mengingat negara sedang dalam keadaan darurat.  Selain itu pelaksanaan vaksin juga berkaitan  dengan kewajiban asasi  manusia  untuk  menghargai  hak  asasi  orang  lain,  yakni  hak  atas  kesehatan  orang  lain.  Adapun tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pelaksanaan  vaksinisasi  covid-19  dapat  diwujudkan  dengan memberikan  perlindungan  hukum  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Keduanya  merupakan tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  negara  atas  jaminan  perlindungan  untuk  menghindari akibat yang berpotensi di timbulkan dan akan merugikan masyarakat pasca vaksinasi.
Kata Kunci: Covid-19; Hak; Kewajiban; Vaksin

## A. Pendahuluan
Pada  akhir  tahun  2019,  seluruh  dunia  dikejutkan  dengan  penemuan  baru  berupa tersebarnya Corona  Virus  Disease 2019  (selanjutnya  disebut  Covid-19).  Awal  mula penyebarannya  virus  ini  berasal  dari  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China.  Dalam perkembangannya  virus  ini  mengalami  berbagai  perkembangan  varian  hingga  saat  ini dan berhasil menyebar luas. Akibat dari perkembangannya yang kian massif dari hari ke hari menyebabkan World Health Organization (selanjutnya disebut WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemic global sejak tanggal 11 Maret 2020 1 .
World  Health  Organization  atau  WHO  menyebutkan  bahwa coronavirus  disease 2019  (COVID-19)  merupakan  penyakit  yang  masuk  dalam  kategori  menular. Masyarakat  yang terjangkit virus ini akan mengalami  gejala pernapasan ringan hingga sedang  dan  sembuh  tanpa  memerlukan  perawatan  khusus.  Orang  tua  dan  orang-orang yang memiliki komorbit seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih berpotensi tertular dan mengalami gejala yang lebih parah.
Virus  Covid-19  sendiri  dapat  menyebar  melalui  media  droplet  yang  dihasilkan saat bersin maupun batuk yang berasal dari individu baik yang bergejala maupun tanpa gejala  sekalipun.  Penyebaran  dapat  dilakukan  secara  langsung  melalui  oleh  yang terinfeksi  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  sentuhan  terhadap  permukaan  benda yang  telah  terkontaminasi  virus  dan  kemudian  mengenai  hidung,  mulut,  dan  mata manusia. Secara umum gambaran klinis yang didapatkan sebagai gejala virus covid-19 diantaranya  adalah  demam,  batuk  kering,  sakit  tenggorokan,  sakit  kepala,  kelelahan, diare,  mual,  kehilangan  nafsu  makan,  kehilangan  indra  perasa  dan  penciuman,  sampai dengan gejala paling parah yakni sesak nafas. 2
Penyebaran  pandemic  covid-19  tidak  dipungkiri  mampu  memberikan  dampak yang  sangat  signifikan  berpengaruh  terhadap  banyak  aspek  di  kehidupan  manusia. 3 Bukan  hanya  pada  taraf  nasional  namun  juga  taraf  global.  Alasannya,  karena  dengan terganggunya  kesehatan  manusia  dapat  menyebabkan  kehidupan  ekonomi,  social  dan budaya menjadi terganggu. Melihat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh virus covid-19 ini, menuntut sebuah kesiapan dan kesiagaan dalam segi pelayanan kesehatan untuk  setiap  masyarakat  demi  mencegah  dan  mengatasi  mata  rantai  penyebaran  virus covid-19 di berbagai daerah baik secara nasional maupun internasional. 4
Guna  mewujudkan  kesehatan  masyarakat  yang  optimal  maka  diperlukan  upaya kesehatan  dengan  melakukan  pendekatan  pemeliharaan,  peningkatan  kesehatan ( promotif), melakukan  pencegahan  terhadap  penyakit  ( preventif ),  penyembuhan  atas penyakit  ( kuratif ),  serta  pemulihan  kesehatan  ( rehabilitatif )  yang  pelaksanaanya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. 5 Penyediaan obat untuk masyarakat  merupakan  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan masyarakat.
1 Wawan Mas’udi and Poppy S Winanti,  eds., Tata  Kelola  Penanganan  Covid-19  Di  Indonesia:  Kajian Awa, UGM Press, Yogjakarta, 2020. Hal. 87.
2 Mariatul Fadhilah dan Dewi Arsinta, 2020, The Effect of Social Contacts On The Spreads of Covid-19 in Indonesia , Advances in Social Sciences Research Journal, Vol.7, No.6. Hal. 234.
3 Atmaezer H. Simanjuntak dan Rudy G. Erwinsyah, 2020, Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada  Masa  Pandemi  COVID-19:  Telaah  Kritis  Terhadap  Rencana  Megaproyek  Lumbung  Pangan Nasional Indonesia ,  Jurnal sosia informa, Vol.6, No.2. Hal. 185.
4 Muchammad  Iqbal  Firmansyah,  Fajar  Rahmanto,dkk,  2020, The  Preparedness  for  the  Covid-19 Pandemic Management in Indonesia , Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol.8, No.2. Hal. 189.
5 Alexandra  Indriyanti  Dewi, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Pustaka  Book  Publisher,  Yogyakarta,  2008. Hal. 17.
Sejumlah  negara  maupun  organisasi  dunia  menghimbau  agar  seluruh  dunia bekerja  sama  secara  global  dengan  pendekatan  multilateralisme  untuk  mengatasi dampak  adanya  COVID-19  tersebut  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  segi  lainnya. Khususnya di Indonesia sendiri, Virus covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan  bagi  segi  segi  kehidupan  manusia  dan  menjadi  sesuatu  yang  menakutkan. Selanjutnya pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menciptakan sebanyak 4 (empat) strategi penanganan yang dilakukan secara konsistem untuk  mendukung  kebijakan  awal  pemerintah  berupa physical  distancing sebagai kebijakan mendasar demi memutus rantai penyebaran covid-19. Selanjutnya Juru bicara Gugus  Tugas  Percepatan  Penanggulangan  COVID-19  Ahmad  Yurianto,  menyatakan  4 strategi yang akan dilakukan pemerintah, diantaranya adalah :
1. Strategi  pertama,  yang  dapat  dilakukan  diantaranya  adalah  gerakan  memakai masker bagi seluruh masyarakat saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus melalui droplet.
2. Strategi  kedua,  dilanjutkan  dengan  melakukan  penelusuran  kontak  atau  yang disebut  sebagai tracing dari  kasus  positif  yang  dirawat  dengan  menggunakan rapid  test.  Pada  mulanya  test  ini  dilakukan  pada  orang  orang  terdekat,  tenaga kesehatan  yang  merawat  pasien  covid-19,  sampai  dengan  melakukan  test terhadap daerah yang ditemukan banyak kasus positif.
3. Strategi  ketiga,  adalah  memberikan  edukasi  untuk  melakukan  isolasi  secara mandiri sebagai bagian tindak lanjut hasil tracing dengan syarat telah memenuhi syarat  utama sebagai  orang yang terinfeksi  dengan bukti hasil test positif rapid test atau dengan hasil negative yang bergejala.
4. Strategi  keempat  adalah  menganjurkan  masyarakat  yang  terinfeksi  untuk melakukan isolasi di rumah sakit ketika tergolong kedalam gejala berat dan tidak memungkinkan  untuk  dilakukannya  isolasi  mandiri.  Sehingga  masyarakat dengan kriteria ini membutuhkan layanan definitif di rumah sakit.
Namun, beberapa kebijakan diatas tidak dapat sepenuhnya menganggulangi untuk memutus  rantai  penyebaran  covid-19  sehingga  diperlukan  sebuah  strategi  yang  lebih mutakhir untuk mempercepat penanggulangan pandemic covid-19. Diantaranya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan vaksinisasi kepada seluruh masyarakat. Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  imun  tubuh 6 .  Tujuan  memberikan  vaksin  ini merupakan  salah  satu  cara  negara  untuk  memberikan  hak  atas  kesehatan  bagi  setiap warga  negara.  Disisi  lain  melakukan  vaksinisasi  merupakan  perwujudan  salah  satu tujuan negara sesuai alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia . 7
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  memiliki  maksud  agar  masyarakat  terjaga kesehatannya dan mampu tercapai kehidupan yang dikatakan sejahtera. Berbagai upaya yang  dilakukan  pemerintah  guna  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  harus  dilakukan sejak dini dengan memberikan imunisasi atau vaksinasi agar anak tumbuh sehat. Secara garis  besar  vaksinasi  dilakukan  untuk  melindungi  masayarakat  dari  berbagai  serangan penyakit. Pemberian vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan atau sirup, sehingga
6 Muh.  Ali  Masnun,  Eny  Sulistyowati,  dkk,  2021, Pelindungan  Hukum  Atas  Vaksin  Covid-19  Dan Tanggung  Jawab  Negara  Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan ,  DiH:  Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1. Hal.40.
7 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Pedata , Alumni, Bandung, 2006. Hal. 20.
dapat  merangsang  untuk  menghasilkan  antibody  yang  bermanfaat  untuk  melawan penyakit. 8
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  vaksinisasi covid-19 di Indonesia,selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  yang  kemudian diatur  lebih  detail  di  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  84  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  (selanjutnya  disebut  Permenkes  84/2020).  Dalam  peraturan  ini mengatur  mengenai  vaksinasi  Covid-19  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan,  sasaran, pelaksanaan sampai denda bagi masyarakat yang menolaknya.
Dalam  tatanan  global  sendiri,  terdapat  berbagai  penelitian  terkait  dengan  vaksin covid-19.  Sampai  dengan  saat  ini,  terdapat  sejumlah  merek  vaksin  yang  berhasil  di distribusikan. 3 Merek diantaranya mulai digunakan dan tersebar di Indonesia. Dari data terakhir yang berhasil peneliti dapat sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, sebanyak 3 juta  dosis  vaksin  telah  digunakan  ditambah  122,5  juta  dosis  dari  merek  Sinovac. kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAXƒGavi sejumlah 54 juta dosis,  dari  AstraZeneca  50  juta  dosis  dan  dari  Pfizer  sejumlah  50  juta  dosis  vaksin. Total  vaksin  yang  dipesan  adalah  329,5  Juta  Dosis  Vaksin  Covid−19. 9 Pelaksanaan Vaksinisasi  covid-19  di  Indonesia  dimulai  pada  minggu  kedua  januari  2021  setelah memenuhi syarat berupa telah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 10 .
Namun  pelaksanaan  vaksinisasi  covid-19  di  Indonesia  pada  mulanya  tidak sepenuhnya  mendapatkan  respon  positif.  Hal  ini  diakibatkan  karena  ditemukannya beberapa  kasus  yang  terjadi  setelah  dilakukannya  vaksinisasi  Covid-19.  Mulai  dari kasus  yang  menimbulkan  gangguan  kesehatan  pasca  vaksin,  sampai  dengan  kasus kematian.  Contohnya  kasus  meninggalnya  Trio  Fauqi  Firdaus  yang  meninggal  dunia sehari setelah disuntik vaksin covid-19 AstraZeneca. Setelah kasus meninggalnya Trio Fauqi Firdaus pasca vaksinasi astrazeneca pemerintah justru baru melakukan pengujian, seakan-akan  bahwa  ketika  vaksin  masuk  ke  Indonesia  tidak  ada  pengujian.  Salah  satu kasus ini menimbulkan stigma negative yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keinginan  masyarakat  untuk  melaksanakan  vaksinisasi  covid-19.  Banyaknya  kasus tersebut  membuat  masyarakat  ragu  dan  berfikir  bahwa  tidak  melaksanakan  vaksin merupakan bentuk perlindungan diri dari potensi ancaman pasca vaksinisasi.
Akibat adanya kebijakan vaksininasi covid-19 ini, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berbagai pihak yang skeptis mulai mempertanyakan apakah vaksinisasi  covid-19  merupakan  bagian  dari  hak  atau  kewajiban  masyarakat. Selanjutnya  pemerintah  melalui  Wakil  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid−19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada
8 Muhammad Zainuddin, Siti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5, No.2. Hal. 135.
9 Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, (2021), Mengambil manfaat dari keanggotaan indonesia pada organisasi internasional , Available online from: https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari- keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/. [Accessed February 28, 2022].
10 Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  (2021), Menkes  Sebut  Vaksinasi  COVID-19  Akan  Dimulai Pekan  Depan ,  Available  online  from:  https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-Covid-19-akan- dimulai-pekan-depan. [Accessed February 28, 2022].
bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.
Dengan berpegang teguh pada science dan ilmu  pengetahuan, vaksin  merupakan sebuah  instrument  yang  sifatnya  vital  dan  krusial  untuk  melindungi  warga  negara. Dampaknya, Presiden Republik Indonesia yakni Jokowidodo menyatakan bahwa vaksin covid-19  gratis  dan  menjadi  bagian  dari  fasilitas  kesehatan  sebagaimana  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Selanjutnya sejak gerakan vaksin mulai, presiden juga melakukan gerakan 2 juta vaksin dalam sehari.
Disatu  sisi,  pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  utama  untuk  memenuhi  hak kesehatan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum salus populi suprema lex dimana  keselamatan  rakyat  merupakan  hukum  tertinggi  bagi  suatu  negara. 11 Tanggung  jawab  keselamatan  ini  diwujudkan  dengan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan yang  telah  dinyatakan  dalam  UUD  1945  pada  pasal  28  H  ayat  (1).  Artinya,  Indonesia telah mengakui, berjanji, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak setiap masyarakat dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Hak  atas  kesehatan  dalam  pengaturan  ini  harus  dipahami  bahwa  pelayanan kesehatan  merupakan  pemenuhan  dengan  berbagai  fasilitas  maupun  pelayanan  dalam kondisi-kondisi  yang  penting 12 .  Kemudian  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  telah  menegaskan  bahwa  hak  atas  kesehatan  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  dan  dijamin  oleh  negara.  Berikutnya,  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara baik individu,  keluarga  maupun  masyarakat  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  akan akses  hak  atas  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara  berhak  untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi untuk melindungi dari penyebaran virus  Covid-19.  Dengan  demikian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  kajian yang  secara  komperhensif  membahas  tentang  vaksinasi  covid-19  merupakan  hak  atau kewajiban  bagi  masyarakat  serta  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Pelaksanakan Vaksinisasi Covid-19.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan kajian lebih komperhensif terkait dengan :
1. Apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat?
2. Sejauh apa tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanakan vaksinisasi  Covid- 19?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian doctrinal  research yaitu  suatu  riset  yang hasilnya  bertujuan  untuk  menghasilkan  suatu  penjelasan  secara  sistematis  mengenai ketentuan  dan  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  suatu  hal  tertentu.  Sehingga analisis  antara  hubungan  hukum  tersebut  mungkin  dapat  memberikan  prediksi perkembanganmasa  depan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Yuridis-Empiris. Metode  Penelitian  ini  menekankan  pada  peraturan  perundang  undangan  sebagai
11 Azis Andriansyah, 2020, Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia , Vol.8, No.3. Hal.307.
12 Insan Firdausa, 2014, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia ,  Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.5, No.2. Hal.123.
kaidah atau norma yang kemudian dilakukan analisis terhadap keadaan atau peristiwa social yang terjadi di masyarakat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Adapun  data  sekunder bersumber  pada  3  bahan  hukum  utama  yakni  bahan  hukum  primer  yang  meliputi peraturan  perundang  undangan.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  artikel,  jurnal, hasil  penelitian,  dan  makalah.  Selanjutnya  bahan  hukum  tersier  berupa  Kamus  hukum dan  ensiklopedia.  Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  dikumpulkan  secara  studi kepustakaan  yang  selanjutnya  dijabarkan  secara  kualitatif.  Keseluruhan  bahan  hukum tersebut  di  inventarisir,  diolah  dan  dianalisis  untuk  kemudian  menghasilkan  konklusi secara  sistematis  seuai  dengan  masing  masing  pokok  bahasan  untuk  menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Vaksinasi Covid-19 Hak Atau Kewajiban Bagi Masyarakat
Hak  dan  kewajiban  merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan, apabila  diibaratkan    keduanya  memiliki  sisi  nilai  yang  sama,  ketika  muncul suatu hak maka akan terdapat kewajiban yang mengikutinya. Apabila berbicara mengenai  hak  dan  kewajiban  maka  bisa  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang terjadi saat  ini yaitu mengenai  vaksinisasi  Covid-19 yang mana keberadaannya menuai  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat  yang  mempertanyakan  apakah vaksinisasi  Covid-19  ini  merupakan  suatu  hak  atau  bahkan  merupakan  suatu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  warga  negara  sebagai  upaya untuk  mengakhiri  pandemi  yang  melanda  hampir  seluruh  negara  yang  ada  di dunia ini.
Dengan merebaknya virus Covid-19 ini memberikan dampak yang besar bagi  berbagai  macam  faktor,  salah  satunya  adalah  faktor  ekonomi  dan  juga pendidikan  yang  mana  dengan  hadirnya  Covid-19  ini  memberikan  pengaruh yang tidak baik bagi kedua sektor tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya pemerintah melakukan usaha dalam menekan angka kasus Covid-19 dengan cara melakukan vaksinisasi.
Pelaksanaan  vaksinisasi  ini  dimulai  pada  tanggal  13  Januari  2021  yang mana vaksin pertama yang diberikan adalah kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo di Istana Negara. Pada saat yang sama pula sejumlah pejabat, tokoh  agama,  organisasi  profesi  serta  perwakilan  masyarakat  turut  mengikuti vaksinasi tersebut. 13 Berkenaan dengan Covid-19 ini pemerintah Indonesia juga telah memberikan berbagai macam aturan dalam penaganannya dan menjadikan Covid-19  ini  sebagai  bencana  nasional  non  alam  berdasarkan  pada  Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.
Penanganan  virus  Covid-19  dengan  cara  vaksinisasi  yang  menjadi  pro dan kontra dikalangan masyarakat ini menjadikan banyaknya aturan-aturan yang dibuat  untuk  memperkuat  legalitas  dari  keberadaan  vaksin  tersebut.  Namun sayangnya masih  terdapat  suatu  celah yang dipakai  oleh mereka yang menolak keberadaan vaksin dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-
13 Direktorat  Jenderal  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Penyakit,  (2021), Program  Vaksinasi  COVID-19 Mulai  Dilakukan,  Presiden  Orang  Pertama  Penerima  Suntikan  Vaksin  COVID-19 ,  Available  online from: http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama- penerima-suntikan-vaksin-covid-19/. [Accessed Feb 24, 2022].
Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”
Dalam  ketentuan  Pasal  tersebut  terlihat  bahwa  bisa  dilakukannya  suatu penolakan dengan tidak melakukan vaksin Covid-19. Namun berkenaan dengan hal  tersebut  masih  terdapat  peraturan  lain  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam  upaya  melakukan  vaksin,  seperti  halnya  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang    Wabah  Penyakit  Menular  yang menyatakan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  diancam  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  setinggi- tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”.
Kemudian  dalam  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa :
“Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga  menyebabkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Selain  daripada  itu  merujuk  kepada  Pasal  13A  ayat  (4)  Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  Tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus Disaese 2019 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dikenakan  sanksi  administratif, berupa:
a. penundaan  atau  penghentian  pemberian  jaminan  sosial  atau  bantuan sosial;
b. penundaan  atau  penghentian  layanan  administrasi  pemerintahan; dan/atau
c. denda.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada menyebabkan mau tidak mau bahwa vaksin menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang menjadi salah satu  perwujudan  ikhtiar  untuk  menanggulangi  wabah  Covid-19.  Jika  dilihat sekilas,  alasan  alasan  hukum  tersebut  dapat  menjadi  alasan  utama  penolakan terhadap vaksinisasi covid-19. Namun bila dikaji secara lebih lanjut berdasarkan iklim bernegara Indonesia, pelaksanaan vaksinisasi dapat menjadi suatu hal yang sifatnya wajib. Terdapat sejumlah argumentasi yang terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah :
a. Bila  dikaji,  Pasal  5  ayat  (3)  Undang−Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  memang  memberikan  hak  untuk  setiap  orang  dalam hal  menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  diperlukan  bagi dirinya.  Namun  bila  dilihat  dalam  konteks  penanganan  wabah, khususnya  di    masa    pandemi    Covid−19,  terdapat  2  (dua) undang−undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau
kewajiban. Pertama adalah Pasal 14 ayat (1) Undang−Undang Nomor 4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  Menular  yang  menyatakan  bahwa ”Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang−Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama−lamanya 1 (satu) tahun danƒatau denda setinggi− tingginya  Rp  1.000.000,−  (satu  juta  rupiah).”  Kedua,  Pasal  93 Undang−Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan  yang  menyatakan  ”Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ƒ atau  menghalang halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  danƒ  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan Pasal 9 dalam Undang−Undang a quo menyatakan bahwa, ”(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan.  (2)  Setiap  Orang  berkewajiban  ikut  serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”
b. Diumumkannya  Negara  dalam  keadaan  darurat  membuat  berlakunya Hukum Tata Negara darurat. Sejalan dengan pendapat andrey Heywood yang menyebutkan bahwa states of emergency adalah ” a declaration by government  through  which  it  assumes  special  powers,  supposedly    to allow  it  to  deal  with  an  unusual  threat .”  Dikaji  berdasarkan  berbagai literature,  Hukum  Tata  Negara  darurat  dapat  juga  disebut  sebagai Staatsnoodrecht atau Hukum Darurat Negara. Duulemen mengemukakan teorinya  dalam  bukunya Staatsnoodrecht  en  Democratie menyebutkan bahwa Staatsnoodrecht harus memenuhi tiga syarat yaitu: Tindakan yang diambil tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Negara, Pernyataan negara dalam  keadaan  darurat  diucapkan  dihadapan    parlemen, Tindakan itu bersifat sementara.
c. Pasal  5  ayat  (3)  Undang−Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  telah  memberikan  suatu  perwujudan  hak  bagi  setiap  orang untuk  bebas  memilih  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang  menurutnya diperlukan  bagi  dirinya.  Secara  lebih  jauh  Pasal  ini  juga  berkaitan dengan landasan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang−Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun perlu  digarisbawahi  bawa  setiap  orang  termasuk  hak  asasinya  juga memiliki  batasannya  sendiri  yakni  terbatas  pada  hak  asasi  orang  lain. Seseorang  dalam  menggunakan  hak  dan  kebebasannya  juga  tetap  harus disertai  dengan  kesadaran  akan  kewajiban  dan  tanggung  jawab konstitusional untuk sama sama menghormati hak serta kebebasan orang lain.  Sehingga  jika  hak  dan  kebebasan  tersebut  nyatanya  berbenturan dengan  hak  orang  lain,  maka  perlu  dicari  kebenaran  substansial  dan keadilan.
d. Sejauh  ini  vaksin  merupakan  satu  satunya  bentuk  upaya  yang  paling akurat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Oleh sebab itu, proses  vaksinasi  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  urgen  untuk memberantas  covid-19.  Tujuan  vaksinisasi  covid-19  yakni  untuk mengurangi  transmisi  penularan  covid-19, menurunkan angka kesakitan
serta kematian akibat covid-19 dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara social maupun  ekonomi. Upaya pelaksanaan vaksin  covid-19  merupakan  upaya  untuk  membantu  penanganan pandemic  covid-19  khususnya  dalam  hal  ini  di  Indonesia.  Sehingga program  vaksinasi  tetap  berpegang  pada  ilmu  pengetahuan  mutakhir untuk memutus rantai penyebaran covid-19.
e. Secara  lebih  jauh  berdasarkan  perspektif  ilmu  Negara,  Negara mempunyai sifat memaksa. Ini artinya dalam menjalankan kekuasaannya Negara  memiliki  hak  untuk  memaksa  warga  Negara  untuk  patuh.  Sifat ini  harus  dilakukan  sewaktu  waktu  untuk  mencapai  tujuan  Negara  atau konsensus  nasional.  Sama  halnya  dengan  pelaksanaan  vaksinasi  covid- 19,  Negara  mempunyai  hak  untuk  memaksa  masyarakatnya  agar  mau melakukan  vaksin  sebagai  tanggung  jawab  Negara  memberikan perlindungan  dan  memberikan  pemenuhan  hak  kesehatan  atas  warga Negara. Meskipun begitu Negara juga tidak serta merta dapat melakukan upaya bernuansa kekerasan untuk mewujudkan tujuannya. Tetap terdapat ketentuan  ketentuan  yang  harus  dihormati  oleh  suatu  Negara.  Misalnya Universal Declaration  of  Human Rights dan International Covenant  on Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  yang  mana  kedua  hukum internasional  tersebut  diratifikasi  oleh  Indonesia.  Sebagai  contoh  pada ICCPR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang−Undang Nomor 12  Tahun  2005  yang  memuat  hak−hak  sipil  dan  negara  wajib  untuk memenuhi hak tersebut.
Berkaitan  dengan  jalannya  proses  vaksin  ini,  memang  setiap  orang mempunyai  hak  untuk  memilih  pelayanan  kesehatan  yang  diinginkan,  akan tetapi dengan melakukan penolakan terkait dengan vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan. Hal tersebut didorong karena keadaan penyebaran dari virus Covid-19 ini sangat cepat, tidak menutup kemungkinan mereka yang bersikeras menolak bisa jadi merupakan orang yang pernah  terpapar  namun  memiliki  imun  yang  kuat  sehingga  tidak  mengganggu kesehatannya. 14
Kewajiban  adalah  tindakan  yang  harus  diambil  seseorang,  baik  secara hukum  maupun  moral.  Sehingga  sebagai  warga  negara  sudah  seharusnya menjalankan  kewajiban  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Meskipun memang  terhadap  suatu  hak  dari  seseorang  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  baginya  adalah  merupakan  suatu  pilihan  mau  tidak  nya  melakukan vaksin  tersebut,  akan  tetapi  apabila  dilihat  dari  konteks  yang  terjadi  saat  ini diperlukan adanya suatu  kesadaran bersama untuk  mencapai  tujuan dari negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini vaksinasi merupakan suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  menuju  situasi  kenormalan  seperti  sebelum terjadinya pandemi.
Pentingnya menjaga diri sendiri beserta orang lain ini pada dasarnya kita dapat melihat dari keberadaan manusia yang merupakan mahkluk individu serta mahluk sosial yang tidaklah mungkin mampu untuk hidup sendiri. Dalam hal ini manusia  akan  membutuhkan  orang  lain  untuk  mengembangkan  potensi kemanusiannya. Dalam pengertian inilah maka  manusia senantiasa untuk hidup
14 Farina  Gandryani,  Fikri  Hadi,  2021, Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di  Indoesia:  Hak  atau Kewajiban Warga Negara , Jurnal Rechts Vinding, Vol.10, No.1. Hal.28.
sebagai  bagian  dari  lingkungan  sosialnya,  lingkungan  keluarga  dan  juga lingkungan masyarakat. Sehingga hal ini mendorong harus ditumbuhkannya rasa saling menjaga dan rasa saling peduli terhadap satu dengan yang lainnya.
Dengan  demikian  apabila  rasa  peduli  tersebut  telah  tercipta  maka  tekad kebersamaan  serta  cita-cita  yang  ingin  dicapai  oleh  negara  akan  mudah  untuk dilaksanakan.  Mengingat  saat  ini  perang  utama  yang  sangat  nyata  dan  sedang dihadapi adalah sama-sama melawan virus Covid-19. Apabila hal tersebut telah mampu untuk  diperangi  maka tujuan negara yang lainnya bisa berjalan dengan tanpa  adanya  alasan  terhambat  oleh  kehadiran  virus  Covid-19  yang mematikan. 15
Secara  prinsip  atas  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan mengeluarkannya berbagai  macam  regulasi mengenai  pencegahan Covid-19 ini merupakan  suatu  kewajiban  pula  bagi  pemerintah  melaksanakannya.  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  ( obligation  to fulfil) ,  kewajiban  yang  dimaksud  disini  adalah  kewajiban  untuk  memenuhi fasilitas kesehatan terhadap masyarakat.
Kemudian  kewajiban  untuk  melindungi  ( obligation  to  protect )  yang tentunya  selain  dengan  tenaga  medis  yang  menjadi  garda  terdepan  dalam melawan  kasus  Covid-19  ini,  pemerintah  juga  harus  mampu  memberikan peranan  yang  baik  untuk  melindungi  warga  negaranya  dari  kejahatan  yang disebabkan  oleh  Covid-19  ini,  karena  tidak  sedikit  nyawa  yang  telah  hilang karena virus yang mematikan ini.
Serta yang terakhir adalah kewajiban untuk menghormati, mau tidak mau pemerintah pun harus menghargai keputusan apa yang diambil oleh masyarakat mengenai  menerima  atau  tidaknya  semua  keputusan  yang  diberikan,  namun tentunya  dalam  hal  ini  perlu  adanya  kejelasan  bagi  masyarakat  yang  menolak untuk diberikan vaksin, karena dengan mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat  selain  daripada  merupakan  bentuk  penghormatan  atas  pendapat rakyat  hal  tersebut  juga  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk membentuk  suatu  kebijakan  yang  baik  apabila  aspirasi  dari  rakyat didengarksn. 16
Masifisitas  adanya  penyebaran  Covid-19  sendiri  telah  ditetapkan  oleh Presiden  Jokowi  sebagai  suatu  keadaan  yang  dikategorikan  kedalam  Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Maka  dalam  keadaan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  darurat  kesehatan masyarakat  tentunya  akan  menimbulkan  suatu  akses  yang  memiliki  perbedaan dengan situasi normal.
Dalam  tinjauan  asas  hukum lex  spesialis  derogat  lex  generali , keberlakukan  hak  privat  dalam  pemilihan  pelayanan  kesehatan  (vaksinasi Covid-19)  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan tidak  dapat  diterapkan  karena  ada  kondisi  dan  ketentuan  khusus  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular yang merupakan implementasi lebih konkret dari pada Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018
15 Kaelan, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2016. Hal.35.
16 Riyadi  Eko, Hukum  Hak  Asasi    Manusia  Perspektif  Internasional ,  Nasional,  Regional,  Raja  Grafindo Persada, Depok, 2018. Hal.50.
tentang  Kekarantinaan  Kese  hatan  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984 Tentang  Wabah  Penyakit  Menular  mengesampingkan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  terkait  pengaturan  substansi  yang  memiliki koherensi. 17
Dengan  banyaknya  regulasi  yang  dibuat  hal  ini  diharapkan  menjadi payung hukum  yang kuat  dalam penyelenggaraan peraturan untuk  menghindari penyebaran Covid-19. Meskipun dengan demikian tentunya persoalan di negara ini  tidak  akan  terselesaikan  hanya  dengan  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan saja. Bahkan semakin banyak peraturan yang dibuat malah tidak menutup kemungkinan timbulnya tumpang tindih regulasi.
Karena  sejatinya  keberhasilan  yang  tercipta  bukan  dari  kuantitas peraturan  yang  dibuat,  melainkan  dari  kualitas  aturan  yang  dibuat  tersebut. Maka  dalam  hal  ini  diharapkan  semua  regulasi  yang  hadir  tidak  hanya  sebagai suatu analgetic  therapy yang  diartikan  sebagai  pengobatan  simptomatik  yang hanya  mampu  menghilangkan  gejala  belaka  saja,  bukan  penyakit  itu  sendiri, melainkan  peraturan  yang  dibuat  harus  mampu  memberantas  hal-hal  yang menghalangi penyelesaian Covid-19. 18
Pada  prinsipnya  keberadaan  vaksin  sendiri  akan  membuat  seseorang memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak perlu  melalui fase sakit saat  diserang virus  atau  bakteri  tertentu  sebagaimana  yang  menjadi  ketakutan  dikalangan masyarakat.Vaksin  yang  digunakan  sudah  melewati  uji  klinik  dan  pemastian keamanan  serta  kemanjurannya.  Maka  dengan  demikian  sangat  disayangkan apabila  masih  terdapat  sebagian  kecil  masyarakat  yang  enggan  untuk  divaksin dan masih mendapatkan informasi yang kurang tepat seputar vaksin.
Tidak  ada  pemerintah  mana  pun  yang  mau  mengorbankan  warga negaranya sebagai umpan dalam uji coba pelaksanaan kesehatan. Vaksin sangat penting didapatkan oleh semua warga negara Indonesia bukan hanya untuk anak namun juga bagi orang dewasa dan lansia. 19 Selain daripada pelaksanaan vaksin perlu  juga  diperhatikan  mengenai  protokol  kesehatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  karena  sampai  saat  ini  kebanyakan  masyarakat  Indonesia  masih acuh  tak  acuh  dalam  melaksanakan  protokol  kesehatan.  Padalah  prokes merupakan  hal  yang  sangat  penting  yang  sejak  dari  awal  masuknya  Covid-19 menjadi sorotan terpenting yang sangat perlu diperhatikan.
Dengan  melakukan  segala  macam  bentuk  upaya  dalam  pemberantasan Covid-19  ini  memang  sudah  menjadi  suatu  bentuk  kewajiban  yang  dilakukan oleh  masyarakat  dan  juga  pemerintah  untuk  saling  bahu  membahu  memerangi virus yang merugikan berbagai macam sektor di Indonesia.
2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelaksanakan Vaksinisasi Covid-19 Indonesia merupakan negara yang memberikan perlindungan konstitusional  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Perlindungan  atas  HAM
17 Oskar  Arifandi  Ginting,  M.  Yamin  Lubis,  Ibnu  Affan,  2021, Analisa  Kebijakan  Kewajiban  Vaksinasi Covid-19  Oleh  Pemerintah  Terhadap  Setiap  Warga  Masyarakat  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara , Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.2. Hal.516.
18 Anwar Yesmil, Saat Menuai Kejahatan , Reflika Aditama, Bandung, 2019. Hal.15.
19 Kominfo,  (2020), Kampanyekan  Vaksin,  Upaya  Pemerintah  Lindungi  Masyarakat  Tetap  Sehat  dan Produktif ,  Available  online from:  https://www.kominfo.go.id/content/detail/31042/kampanyekan-vaksin- upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-tetap-sehat-dan-produktif/0/berita [Accessed Feb 24, 2022].
yang  diberikan  kepada  warga  negara  tersebut  diberikan  secara  universal  dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penghormatan terhadap pemenuhan Hak Asasi  Manusia  sebagai  salah  satu  ciri  negara  hukum  yang  demokratis.  Semua manusia  sejak  dilahirkan  memiliki  hak  haknya  yang  secara  hakiki  tidak  dapat diganggu  gugat  yang  tidak  boleh  direnggut  oleh  siapapun.  Terbentuknya institusi  negara  dengan  penyelenggara  kekuasaannya  tidak  boleh  sedikitpun mengurangi makna kebebasan hak asasi manusia.
Sehingga  jika  dikaji  secara  lebih  lanjut,  perlindungan  dan  pemenuhan terhadap  hak  asasi  manusia  merupakan  salah  satu  pilar  penting  yang  harus dilakukan  oleh  setiap  negara  khususnya  negara  hukum.  Karena  jika  hak  asasi manusia dilanggar dan tidak terpenuhi maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai  negara  hukum  dalam  arti  yang  sesungguhnya. 20 Sebagaimana  hak memperoleh  kesehatan  warga  negara  yang  telah  dijabarkan  pada  pembahasan sebelumnya,  secara  lebih  lanjut  negara  juga  mempunyai  kewajibannya  yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”Negara bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak.”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hak  atas  kesehatan  dan  fasilitas  kesehatan termasuk  di  dalamnya  hak  untuk  memperoleh  fasilitas  vaksinisasi  dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan  mengupayakan  hak  tersebut.  Sehingga  untuk  memenuhi  kewajibannya terkait  dengan  penanganan  pandemic  covid-19  di  Indonesia,  pemerintah  telah mengupayakan  beberapa  langkah  dalam  rangka  melindungi  warga  negara  dan memutus rantai penyebaran virus.
Langkah  awal  pemerintah  yakni  dengan  menetapkan  status  darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus Disease 2019  (Covid−19), melaksanakan  kewajiban  Pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  3T  ( testing, tracing, treatment ), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid−19). Langkah selanjutnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dan  melindungi  warga  negara  adalah  dengan  melaksanakan  vaksinisasi  yang telah  dimulai  pada  tanggal  13  Januari  2021  dengan  penerima  vaksin  pertama adalah  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo. 21 Apabila  melihat  dalam konteks kondisi Indonesia, yang sebelumnya telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid−19) dan apabila  proses  vaksinasi  adalah  cara  yang  tersedia  (saat  ini)  dalam  rangka mengurangi  tingkat  penularan  Covid−19,  maka  Undang−Undang  Nomor  36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang−
20 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.40.
21 Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  (2021), Pelaksanaan  Vaksinasi  COVID-19  Perdana  di Indonesia,  13  Januari  2021,  di  Istana  Merdeka,  Provinsi  DKI  Jakarta ,  Available  online  from: https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana- merdeka-provinsi-dki-jakarta/. [Accessed February 28, 2022].
Undang  Nomor  6  Tahun  2018  dan  Undang−  Undang  Nomor  4  Tahun  1984. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni Lex Specialis derogat legi generali .
Berdasarkan  data  terakhir  yang  dihimpun  pada  tanggal  29  Juli  2021 adanya  peningkatan  data  pasien  covid  mencapai  3.331.206  orang  yang  telah  di nyatakan  positif.  Dampaknya  data  tersebut  membuat  Indonesia  berada  pada peringkat  pertama  terbanyak  di  Asia  Tenggara.  Diperkuat  dengan  adanya peningkatan  angka  kematian  covid  19  yang  terus  meningkat  sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 90.552 kematian sepanjang akhir tahun 2021.
Namun  diduga  angka  kematian  jauh  lebih  tinggi  dari  data  yang  telah dihimpun  akibat  tidak  dihitungnya  kasus  kematian  dengan  gejala  positif  covid akut  yang  sifatnya  belum  terkonfirmasi  dan  di  tes.  Sementara  itu,  adanya peningkatan  angka  kesembuhan  pasien  covid  yang  mencapai  2.686.170  dan, menyisakan  554.484  pasien  yang  sedang  dirawat.  Pemerintah  Indonesia  telah menguji  17.547.646  orang  dari  total  269  juta  penduduk,  yang  berarti  hanya sekitar 65.087 orang per satu juta penduduk. 22
Berdasarkan  pendapat  ahli,  virus  covid-19  tidak  dapat  dihentikan penyebarannya dan akan terus berdampingan dengan manusia. Namun virus ini dapat diminimalisir dampaknya seiring meningkatnya kekebalan tubuh manusia. Salah  satu  cara  yang  paling  efektif  dalam  meningkatkan  kekebalan  tubuh terhadap virus yakni melalui metode vaksinisasi. Tanggung jawab vaksinasi pun di lakukan oleh pemerintah melalui di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Perpres  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Langkah  Vaksinisasi  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  rangka mewujudkan  tanggung  jawab  negara  terhadap  jaminan  hak  kesehatan  yang dimiliki oleh warga negara. Hal ini merupakan suatu implementasi prinsip dasar suatu  negara  dalam  rangka  menjamin  sebuah  perlindungan  dan  kesejehteraan. Tujuan kesejehteraan ini merupakan bentuk pemerintahan yang demokratis dan menempatkan  negara  sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  melalui serangkaian kebijakan publik baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun sosial untuk mencapai kesejahteraan dan memberikan jaminan kesehatan dan keadilan social  dalam  memperoleh  jaminan  kesehatan. 23 Negara  sebagai  pemegang kewajiban  ( duty  bearer )  dalam  pemenuhan  dan  perlindungn  HAM  termasuk didalamnya  hakatas  kesehatan,  dalam  hal  ini  wajib  memberikan  jaminan terhadap  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  bagi  seluruh  warga negara Indonesia . 24
Sebuah  perlindungan  hukum  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh jaminan  kesehatan  bagi  warga  negara  sebagai  tanggung  jawab  dan  tindakan yang  harus  dilakukan  pemerintah.  Sehingga  perlindungan  hukum  bertujuan
22 Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19,  (2021), Peta  Sebaran ,  Available  online  from: https://covid19.go.id/peta-sebaran. [Accessed Feb 27, 2022].
23 Aktieva  Tri  Tjitrawati,  2013, The  Just  Drug  Distribution  In  The  Perspective  Of  Welfare  State ,  Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.3. Hal.2.
24 Yenti Rosdianti, 2020, Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau , Jurnal HAM, Vol.8, No.1. Hal.97.
untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu permasalahan hukum dikemudian hari  yang  berkaitan  dengan  kesehatan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan jaminan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Secara  lebih  lanjut  Phillipus  M.  Hadjon dalam pendapatnya menyebutkan bahwa bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan  pada kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifa hati-hati dalam mengambil keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi.  Di  Indonesia  belum  ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
Misalnya  dalam  hubungannya  dengan  vaksinisasi  covid-19  ini, perlindungan  hukum  secara  preventif  dapat  dilakukan  dengan memberikan  arahan  khususnya  kepada  tindakan  di  bidang  kesehatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  melaksanakan  vaksinisasi  untuk selalu  menerapkan  sikap  hati  hati  dalam  melakukan  tindakan  maupun pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan memberikan perlindungan hukum yang secara represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum khususnya dalam hal ini di bidang kesehatan.
Selain  itu  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  dalam pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  yang  dilakukan  pemerintah  yakni dapat dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang  mengatur  secara  detail  mengenai  ketentuan  hukum  dalam pelaksanaan  vaksinasi  di  Indonesia,  guna  untuk  mencegah  terjadinya masalah  dimasyarakat  yang  berkaitan  dengan  Kejadian  Ikutan  Pasca Imunisasi (KIPI) vaksinasi COVID-19. Yaitu Peraturan Presiden Nomor 50  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (COVID  19).  Kemudian  juga  dilakukan  oleh  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap  hakhak  asasi  manusia  diarahkan  kepada  pembatasan- pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah. Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Dalam  kaitannya  sarana  perlindungan  hukum  secara  represif dengan pemberian vaksin covid-19 ini, tanggung jawab pemerintah tidak hanya  sebatas  pada  fasilitas  untuk  melakukan  vaksinasi  namun  dapat diwujudkan  secara  lebih  jauh  pada  kejadian  kejadian  pasca  vaksinasi. Yang  meliputi  kejadian  medik  yang  setelahnya  terjadi  dan  diduga  kuat berhubungan dengan akibat vaksinasi. Sehingga artinya adanya tanggung jawab  yang  sudah  seharusnya  ditanggung  oleh  pemerintah  pasca dilakukannya  vaksinasi.  Pemerintah  berkewajiban  untuk  turun  langsung untuk  mengecek  kesehatan  orang  yang  bersangkutan  dan  wajib melakukan  pemberian  perawatan  serta  pengobatan  selama  berjalannya proses investigasi dan kajian kausalitas berlangsung.
Tanggung  jawab  pemerintah  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan diatas  meliputi  pembiayaan  untuk  pengobatan,  perawatan,  dan  rujukan bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan setelah diduga setelah mendapatkan  vaksin  yang  secara  keseluruhannya  tersebut  dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain. Upaya  tersebut  merupakan  upaya  yang  di  tuangkan  dalam  bentuk komitmen  sebagai  perlindungan  hukum  secara  represif  yang  mampu diusahakan oleh negara untuk memenui jaminan atas hak kesehatan dan pelaksanaan  kewajiban  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  terutama  terkait  tindakan  yang berpotensi merugikan masyarakat pasca dilakukannya vaksinisasi.
Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  Covid-19  yang  pada  intinya menegaskan bahwa  Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan  Makanan  bersama  dengan  pemerintah  daerah  provinsi  dan pemerintah  daerah  kabupaten/  kota  melakukan  pemantauan  dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19.
Melihat betapa hak kesehatan menjadi suatu hal  yang memiliki urgensi, maka  tanggungjawab  pemerintah  terhadap  perlindungan  hukum  atas  jaminan kesehatan merupakan suatu bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin terpenuhinya  hak  bagi  warga  negara  untuk  memperoleh  kesehatan  sebagai bagian  dari  jaminan  atas  pemenuhan  harkat  dan  martabat  manusia  serta memberikan  suatu  pengakuan  atas  hak  asasi  manusia  yang  dimilikinya berdasarkan  ketentuan  hukum  kesehatan  dan  mencegah  terjadinya  suatu kesewenang wenangan. 25
Upaya pemerintah dalam melakukan vaksinisasi semata mata merupakan suatu  usaha  yang  komperhensif.  Usaha  tersebut  juga  meliputi  peningkatan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kekebalan tubuh serta fisik. Ditinjau dari  sistem  kesehatan  nasional  sendiri,  upaya  pemberian  vaksinasi  merupakan suatu  upaya  yang  dilakukan  diseluruh  wilayah  Indonesia  sampai  dengan  taraf internasional.  Hal  ini  juga  sebagai  bagian  dari  tanggungjawab  negara  dalam pemenuhan  kesehatan  yang  dalam  dunia  internasional  dikenal  istilah a  state  of
25 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hal.29.
complete physical, mental and social well being  and not merely the absence of deseaseor infirmity. 26

## E. Penutup
Vaksinasi  dalam  rangka  penanganan  Covid−19  adalah  suatu  hak  sekaligus kewajiban  dari  warga  negara.  Pentingnya  memahami  hak  atau  kewajiban  ini  di  latar belakangi akibat adanya stigma negative dari masyarakat akibat adanya sejumlah kasus pasca  vakninsisasi  yang  menimbulkan  rasa  takut  dan  mempertanyakan  apakah vaksinisasi covid-19 merupakan bagian dari hak atau kewajiban. Memang terdapat hak seseorang  untuk  memilih  pelayanan  kesehatan  baginya.  Namun  bila  dilihat  pada konteks virus Covid−19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada poin kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain,  maka  hak  tersebut  dapat  dikurangi  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  negara yakni  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia (dalam  hal  ini,  melindungi  dari  virus  Covid−19),  dan  juga  termasuk  melindungi  hak asasi  seseorang  itu  sendiri  dalam  rangka  memperoleh  hak  untuk  hidup  secara  sehat. Oleh  sebab  itu,  vaksinasi  yang  pada  mulanya  adalah  suatu  hak  bagi  seseorang  dapat berubah  menjadi  suatu  kewajiban  mengingat  negara  dalam  keadaan  darurat  dan selanjutnya  adalah  berkaitan  dengan  kewajiban  asasi  manusia  untuk  menghargai  hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain.
Tanggung  jawab vaksinasi  di  berikan oleh pemerintah melalui di  keluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  perubahan  atas  Perpres  Nomor  99 Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan  Pandemi  Covid-19.  Tanggungjawab  pemerintah  dapat  diwujudkan dengan  memberikan  perlindungan  hukum  baik  secara preventif maupun represif . Misalnya tanggungjawab secara preventif dapat diwujudkan dengan memberikan arahan khususnya kepada tindakan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan  vaksinisasi  untuk  selalu  menerapkan  sikap  hati  hati  dalam  melakukan tindakan  maupun  pengambilan  keputusan  dan  membentuk  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  secara  detail  mengenai  ketentuan  hukum  dalam  pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Dan perlindungan secara represif dengan menghindari kejadian medik  yang  berpotensi  disebabkan  pasca  vaksinisasi.  Sehingga  pemerintah  tetap bertanggungjawab untuk memberikan pengobatan, pembiayaan, perawatan dan rujukan bagi seseorang yang pasca vaksin mengalami gangguan kesehatan.
26 Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik , Universitas Airlangga, Surabaya, 1984. Hal.1.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alexandra  Indriyanti  Dewi.  2008. Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Yogjakarta:  Pustaka Book Publisher.
Anwar Yesmil. 2009. Saat Menuai Kejahatan . Bandung: Reflika Aditama.
Bahder  Johan  Nasution.  2013. Hukum  Kesehatan:  Pertanggungjawaban  Dokter . Jakarta: Rineka Cipta.
Jimly  Asshiddiqie.  2011. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma.
Koeswadji. 1984. Hukum dan Masalah Medik . Surabaya: Universitas Airlangga.
Phillipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya: Bina Ilmu.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenadana  media Group.
Riduan  Syahrani.  2006. Seluk-Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Pedata .  Bandung:  PT. Alumni.
Riyadi  Eko.  2018. Hukum  Hak  Asasi    Manusia  Perspektif  Internasional,  Nasional, Regional . Depok: Raja Grafindo Persada.
Wawan Mas’udi and Poppy S Winanti, eds. 2020. Tata  Kelola  Penanganan  Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal . Yogjakarta: UGM Press

## Jurnal
Aktieva Tri Tjitrawati. 2013. The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State. Mimbar Hukum . 25(3), 529-543.
Atmaezer  H.  Simanjuntak  dan  Rudy  G.  Erwinsyah.  2020.  Kesejahteraan  Petani  Dan Ketahanan  Pangan  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19:  Telaah  Kritis  Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. Junal sosia informa. 6(2),184-204.
Azis Andriansyah. 2020. Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi  Di  Tengah  Wabah  Covid-19. Jurnal  Kajian  Lembaga  Ketahanan Nasional Republik Indonesia . 8(3).300-309.
Farina  Gandryani,  Fikri  Hadi.  2021.  Kedudukan  Diplomasi  Parlemen  Dalam  Rangka Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Pasca  COVID-19  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Dunia Hukum . 6(1), 38-51.
Farina  Gandryani.  2021.  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di  Indoesia:  Hak  atau Kewajiban Warga Negara. Jurnal Rechts Vinding . 10(1), 23-41.
Fifink  Praiseda  Alviota,  Roni  Sulistyanto  Luhukay.  2021.  Memaknai  Bantuan  Hukum Bagi Korban Kejahatan Korporasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE . 14(1), 64- 82.
Insan  Firdausa.  2014.  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan  Melalui  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  Di  Indonesia. Jurnal  Hak  Asasi  Manusia .  5(2),  120- 134.
Mariatul  Fadhilah  dan  Dewi  Arsinta.  2020.  The  Effect  of  Social  Contacts  On  The Spreads of Covid-19 in Indonesia. Advances in Social Sciences Research Journal. 7(6).233-242.
Muchammad  Iqbal  Firmansyah,  Fajar  Rahmanto,dkk.  2020.  The  Preparedness  for  the Covid-19  Pandemic  Management  in  Indonesia. Jurnal  Administrasi  Kesehatan Indonesia , 8(2).188-201.
Muh.  Ali  Masnun,  Eny  Sulistyowati,  dkk.  2021.  Pelindungan  Hukum  Atas  Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin  Dalam  Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 17(1),35-47.
Muhammad  Zainuddin,  Siti  Nur  Umariyah  Febriyanti.  2021.  Perlindungan  Hukum Terhadap  Relawan  Uji  Klinis  Vaksin  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum . 5(2). 134-142.
Oskar  Arifandi  Ginting,  M.  Yamin  Lubis,  Ibnu  Affan.  2021.  Analisa  Kebijakan Kewajiban  Vaksinasi  Covid-19  Oleh  Pemerintah  Terhadap  Setiap  Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara . Jurnal Ilmiah Metadata . 3(2), 508-524.
Yenti  Rosdianti.  2020.  Perlindungan  Hak  atas  Kesehatan  melalui  Kebijakan Pengendalian Tembakau. Jurnal HAM . 8(1), 93-110.

## Website
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. (2021). Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19.  Available  online  from:  http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi- covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin- covid-19/. [Accessed Feb 24, 2022].
Kominfo. (2020). Kampanyekan Vaksin, Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat Tetap Sehat dan Produktif. Available online from:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/31042/kampanyekan-vaksin-upaya- pemerintah-lindungi-masyarakat-tetap-sehat-dan-produktif/0/berita [Accessed Feb 24, 2022].
Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19,  (2021),  Peta  Sebaran,  Available  online  from: https://covid19.go.id/peta-sebaran. [Accessed Feb 27, 2022].
Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.  (2021).  Mengambil  manfaat  dari keanggotaan indonesia pada organisasi internasional. Available online from: https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada- organisasi-internasional/. [Accessed February 28, 2022].
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2021).  Menkes  Sebut  Vaksinasi  COVID-19 Akan Dimulai  Pekan Depan. Available online from:  https://setkab.go.id/menkes- sebut-vaksinasi-Covid-19-akan-dimulai-pekan-depan.  [Accessed  February  28, 2022].
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2021).  Pelaksanaan  Vaksinasi  COVID-19 Perdana di  Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. Available  online  from:    https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19- perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana- merdeka-provinsi-dki-jakarta/. [Accessed February 28, 2022].