Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Gdt)
Adi Thoriq 1
1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung E-mail: adi.20211105@student.ubl.ac.id

## Abstract
This observation explores Assault as a category of physical crime, governed by Articles 351 to 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). It identifies different forms of assault, such as ordinary,  mild,  planned,  severe,  planned  severe,  and  those  targeting  specific  qualified individuals. The research aims to comprehend the motivations behind perpetrators engaging in assault resulting in severe injuries and assess their legal responsibility. Utilizing juridical normative  and  empirical  research  methodologies,  both  secondary  and  primary  data  were acquired  through  literature  reviews  and  field  investigations,  followed  by  juridical  analysis. The  research  concludes  that  various  factors  influence  the  occurrence  of  assault  leading  to severe injuries. In this context, every individual committing a criminal act is held accountable for their deeds, given the frequent violations of norms, particularly legal norms, in day-to-day life.
Keywords : Criminal Acts; Accountability; Persecution.

## Abstrak
Riset ini mengeksplorasi Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh, diatur dalam Pasal  351  hingga  Pasal  358  KUHP.  Adanya  berbagai  macam  penganiayaan  seperti  biasa, ringan,  berencana,  berat,  berat  berencana,  dan  yang  melibatkan  ahli  berkualifikasi  tertentu memberatkan.  Fokus  riset  adalah  memahami  faktor-faktor  yang  mendorong  pelaku menganiyaya seseorang yang mengakibatkan luka berat, serta menganalisis pertanggungjawaban  pelaku.  Dengan  menggunakan  metode  riset  yakni  yuridis  yang merupakan gabungan dari empiris dan normative serta digunakannya data primer beserta data sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  lapangan  dengan  analisis  yuridis. Kesimpulan  dari  riset  ini  menegaskan  bahwasanya    terjadinya  tindak  pidana  suatu  kegiatan yakni  menganiyaya  seseorang  yang  berimplikasi  pada    luka  berat  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor.  Dalam  konteks  ini,  setiap  pelaku  tindak  pidana  bertanggungjawab  atas  perbuatannya, seiring  dengan  frekuensi  dari  masyaralat  yang  melanggar  berbagai  jenis  hukum  atau  norma yang ada di sekitar.
Kata Kunci : Tindak Pidana; Pertanggungjawaban; Penganiayaan.

## PENDAHULUAN
Dalam konteks sosio-yuridis, hukum dapat diartikan sebagai serangkaian  norma  dan  prinsip  yang eksis  dalam  entitas  sosial  untuk mengatur  perilaku  manusia.  Secara intrinsik,  hukum  memiliki  atribut  yang bersifat  regulatif  dan  imperatif,  di
mana  ia  tidak  hanya  berfungsi  sebagai panduan  etika,  tetapi  juga  memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar patuh  terhadap  norma-norma  yang telah  ditetapkan.  Dinamika  keberadaan hukum  termanifestasi  dalam  interaksi sosial,  menghasilkan  suatu  kerangka yang  mampu  memaksa  individu  untuk
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
patuh terhadap tatanan sosial yang ada, sekaligus  memberikan  sanksi  yang tegas, yakni hukuman, terhadap pelanggaran yang terjadi. 1
Secara  esensial,  hukum  pidana memegang peran sentral dalam kerangka  hukum  suatu  masyarakat. Sebagai  bagian  integral  dari  sistem hukum,  hukum  pidana  memberikan landasan dan norma sebagai menentukan  berbagai  kegiatan  yang tidak  boleh  dilanggar,  dan  sekaligus menetapkan  sanksi  yang  dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut.
Fungsinya  tidak  hanya  terbatas  pada pengaturan perilaku yang tidak diinginkan,  melainkan  juga  berfungsi sebagai  instrumen  pengendalian  sosial yang  memberikan  deterrensi  atau  efek jera. 2 Secara  substansial,  aturan  yang terkandung dalam hukum pidana merinci  ketentuan-ketentuan  terkait ketidaknyaman  di  lingkungan  umum yang  diakibatkan  oleh  seseorang  yang melanggar  hukum.  Hukum  pidana, dalam  konteks  ini,  muncul  sebagai instrumen yang menegakkan keteraturan  dan  menjaga  tatanan  sosial
1 Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Carding.,” Jurnal Ilmu  Hukum  Pranata  Hukum ,  Vol.  8,  No.  2, 2013: 172.
2 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga  memiliki  dimensi  yang  memaksa. Penerapannya melibatkan aparat penegak  hukum,  seperti  Polisi,  Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang memberikan sanksi pidana kepada pelanggar. 3
Sekarang, terdapat banyak individu  yang  sengaja  melanggar berbagai macam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis pelanggaran tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi pelanggaran  perdata,  administrasi,  dan pidana.  Pelanggaran  dalam  ranah pidana melibatkan masyarakat, individu,  atau  badan  hukum  yang melakukan kejahatan, dan mereka yang terlibat  dalam  tindakan  pidana  atau pelanggaran  disebut  sebagai  pelaku tindak  pidana  atau  pelaku  kejahatan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menjaga kepatuhan  terhadap  hukum  di  tingkat masyarakat, dan menekankan pentingnya  penegakan  hukum  untuk memastikan  keteraturan  dan  keadilan dalam suatu komunitas. 4
Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  menyajikan  dirinya
3 Bambang Hartono
4 Zainab  Ompu  Jainah, Viktimologi (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009).
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
sebagai  pengetahuan  hukum  pidana materil  yang  mendasar,  mengandung norma-norma  umum  yang  mengatur aspek-aspek  esensial  hukum  pidana. Dengan  struktur  yang  terorganisir secara sistematis, aturan Umum hukum pidana  terangkum  dalam  Buku  I, sementara  rumusan-rumusan  mengenai tindak  pidana  tertentu  disajikan  dalam Buku II dan III. Pelanggaran- pelanggaran tersebut mencakup definisi dan perincian mengenai perbuatan aktif maupun  pasif  yang  secara  tegas dilarang, dengan ancaman pidana yang khusus  ditetapkan  untuk  siapa  pun yang  melanggar  larangan  tersebut. Sebagai  suatu  kompendium  hukum pidana, KUHP bukan sekadar mengandung norma-norma legal, tetapi juga  menjadi  panduan  komprehensif yang membentuk landasan bagi penegakan  hukum  pidana  di  tingkat masyarakat, mencerminkan peran sentralnya  dalam  mengatur  perilaku dan menjaga keadilan. 5
Secara terminologis dan normatif, penganiayaan  merupakan  varian  dari kejahatan  terhadap  integritas  tubuh manusia  yang  diuraikan  dalam  ranah hukum  pidana  melalui  serangkaian
5 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  1 (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2005).
pasal,  yakni  Bab  XX  mulai  dari  Pasal 351  hingga  Pasal  358  KUHP  yang mengkategorikan  dan  mengatur  tindak penganiayaan. Meski demikian, definisi
konkret mengenai
penganiayaan  tidak  tercantum  secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan  ruang  interpretasi  yang melibatkan pandangan para ahli hukum. Dalam konteks penafsiran hukum, para ahli  hukum  memberikan  kontribusi pemikiran masing-masing terkait pengertian penganiayaan.
Yurisprudensi, sebagai hasil interpretasi  pengadilan,  menyajikan konsep  penganiayaan  sebagai  tindakan yang  memiliki  maksud  secara  sadar dalam  menciptakan  ketidaknyamanan, perasaan menyinggung, luka fisik pada tubuh seseorang. Satochid Kertanegara, seorang ahli hukum, menginterpretasikan bahwasanya kegiatan  menganiaya  merupakan  suatu kegiatan yang seseorang lakukan dengan  intensi  membuat  orang  lain memiliki  sakit  baik  terutama  secara fisik 6 Menuurt  interpretasi  yang  telah diuraikan mengenai konsep penganiayaan,  dapat  ditarik  simpulan bahwa  suatu  tindakan  yang  yang memiliki  intensi  secara  sadar  dalam
6 Adami Chazawi
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
membuat  orang  lain  tidak  nyaman  dan tidak  aman  sesuai  dengan  norma- norma  hukum  yang  mengikat,  tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penganiayaan. 7
Pada  konteks  kejahatan  terhadap integritas kesatuan yang holistic dilaksanakan dengan intensitas kesengajaan,  terdapat  variasi  jenis tindak  pidana  penganiayaan  yang terdiferensiasi  secara  hukum.  Adapun jenis-jenis penganiayaan yang terkategorikan  meliputi  penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352
KUHP), penganiayaan  berencana  (Pasal  353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP),  penganiayaan  berat  berencana (Pasal 355 KUHP), serta penganiayaan dengan  cara  dan  terhadap  orang-orang yang  memiliki  kualifikasi  khusus  yang dapat memberatkan hukuman.
Penting  untuk  dicatat  bahwa fokus  riset  dalam  penelitian    ini tertumpu  pada  Pasal  351  ayat  (2) KUHP,  yang  dijelaskan  melalui  surat dakwaan  dalam  suatu  konteks  kasus penganiayaan berat, sebagaimana tercatat dalam putusan Nomor
7 Sunardi,  Fanny  Tunawijaya, Tindak  Pidana Terhadap  Nyawa  Dan  Badan (Malang:
Lembaga Penerbitan
Fakultas Hukum UNISMA, 2001).
76/Pid.B/2023/PN  Gdt.  Keseluruhan analisis dan kajian dalam penelitian  ini mengarah pada pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai  konstruksi  hukum  terkait penganiayaan,  khususnya  aspek-aspek yang  diamanatkan  dalam  Pasal  351 ayat  (2)  KUHP.  Menurut  kompleksitas masalah  yang  tersirat  di  atas,  sehingga ditetapkan  fokus  riset  ini  yakni berbagai  faktor  yang  memicu  pelaku untuk  melaksanakan  suatu  tindakan pidana menganiyaya yang berimplikasi padaa korban yang memiliki luka berat berdasarkan Putusan Nomor
76/Pid.B/2023/PN Gdt, bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  yang  berimplikasi  pada korban  yang  memiliki  luka  berat berdasarkan
Putusan Nomor
76/Pid.B/2023/PN Gdt.
Berdasarkan
ketidakjelasan norma,  riset  ini  mengadopsi  desain riset  hukum  yuridis  normatif  sebagai instrumen analisisnya pendekatan yuridis  normatif  diterapkan  melalui kajian  kepustakaan  yang  melibatkan bacaan,  kutipan,  dan  analisis  terhadap teori  yang  membahas  peraturan  serta hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan sejenisnya..  Di  sisi  lain,  pendekatan
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
empiris  digunakan  untuk  mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan  riset,  dengan  merujuk pada  realitas  yang  ada  dalam  studi kasus.  Adapun  studi  kepustakaan  dan riset  pada  lokasi  langsung  merupakan jenis  data  yang  digunakan,  sementara teknik  analisis  data  dilakukan  melalui wawancara, pengamatan, analisis dokumen  pribadi  dan  resmi,  serta pemanfaatan  berbagai  bentuk  media seperti  gambar  dan  foto.  Dengan demikian, gabungan pendekatan yuridis  normatif  dan  empiris  serta metode pengumpulan data yang variatif memberikan  kerangka  analitis  yang komprehensif dalam menjawab kompleksitas  masalah  pada  riset  yang dilakukan. 8

## PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor  Penyebab  Pelaku
Melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan Mengakibatkan Luka  Berat  (Studi  Putusan
Nomor 76/Pid.B/2023/PN Gdt)
Timbulnya tindakan pidana kejahatan  adalah  hasil  dari  berbagai faktor,  termasuk  di  dalamnya  tindakan pindana  ysitu  mengangiaya  seseorang
8 Moleong  Lexy, Metodeologi  Riset  Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
yang  berimplikasi  korban  memiliki luka  berat.  Faktanya,  dalam  kehidupan sehari-hari, manusia cenderung menunjukkan tindakan yang melenceng dari eksisten norma yang ada di tengah masyarakat. Pada konteks ranah hukum yang  berlaku,  tindakan  menganiaya korban sehingga mempunyai luka berat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dikenai sanksi hukuman. Kejahatan, sebagai permasalahan sosial, senantiasa menyertainya  di  tengah  kehidupan masyarakat, melibatkan anggota masyarakat sebagai pelaku dan korban. Dengan  demikian,  penanganan  dan pencegahan kejahatan merupakan aspek integral dalam dinamika kehidupan  bermasyarakat  yang  krusial segera  ditangani  oleh stakeholder terkait
Perhatian  terhadap  isu  struktural menjadi penting dalam Evaluasi tindak kriminal  di  Indonesia  terutama  dalam permasalahan kemiskinan. Pada kriminologi,  kemiskinan  didefinisikan sebagai  bentuk  kekerasan  struktural yang  merugikan  banyak  pihak.  Krisis ekonomi,  ketidaksetaraan  pendapatan, dan  ketidakadilan  ekonomi  menjadi faktor utama yang menyumbang terhadap  munculnya  tindak  kejahatan
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
di  Indonesia.  Dengan  mengidentifikasi dan  memahami  akar  permasalahan struktural ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan  dampak  kejahatan  di masyarakat. 9
Secara keseluruhan, Adapun ditemukan  berbagai  pemicu  yang menyebabkan tindakan kejahatan, khususnya tindak pidana dalam menganiaya seseorang yang menyebabkan  luka  berat,  faktor-faktor yang dimaksud dalam kasus ini adalah :
1. Faktor Internal
faktor  internal,  yang  merujuk pada  faktor  terbentuk  berasal  dari dalam  diri  pelaku,  memainkan  peran signifikan  dalam  memahami  motivasi di  balik  terjadinya  tindak  kejahatan. Terkait  erat  dengan  kondisi  kejiwaan atau  psikologis  pelaku,  faktor  internal menitikberatkan  pada  asumsi  bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang,  dan  hal  ini  tercermin dalam pemikiran spontan yang  muncul dalam diri seseorang. Dengan demikian, pemahaman  mendalam  terhadap  faktor internal menjadi esensial untuk merinci dinamika  psikologis  yang  mendorong
9 Indah  Sri  Utami, Aliran  dan  Teori  dalam Kriminologi (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).
seseorang melakukan tindak kejahatan. 10 Yang  termasuk  dalam faktor internal diantaranya:
a. Moral Pelaku
Moralitas,  yang  mencakup  level kewaspadaan terhadap berbagai normal  yang  terbentuk  di  tengah masyarakat, membentuk landasan penting  untuk  memahami  perilaku individu.  Sebagai  salah  satu  yang dapat  dikategorikan  sebagai  faktor internal,  kesadaran  hukum  seseorang menjadi  pedoman  dalam  menentukan individu tersebut cenderung melakukan  berbagai  tindakan  yang menyelewengi  normal  yang  ada  di masyarakat atau tidak. Dalam perspektif  ini,  pemahaman  moral  dan kesadaran hukum tidak hanya menjadi cermin  internal  individu,  tetapi  juga mencerminkan  dinamika  kompleks dalam memahami dan menginternalisasi  norma-norma  sosial yang  membentuk  kerangka  etika  dan perilaku.
b. Niat Pelaku
10 Erlina,  B.,  Prasetyawati  dan  Yolanda,  N. “Analisis  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Terhadap  Tindak  Pidana  Pengangkutan  Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara
Ilegal (Studi Putusan Nomor: 592/Pid.B/Lh/2020/Pn.  Tjk)”, Widya  Yuridika
Jurnal Hukum , Vol.4 No.1, 2021: 153.
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
Suatu  perbuatan  berawal  dari niat  dan  niat  dari  pelaku  merupakan faktor  yang  sering  muncul  sebagai awal terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat.  Biasanya  sebelum  melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan  luka  berat,  pelaku berniat  bagaimana  akan  melakukan perbuatannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Afrizal, SE.,MH penyidik Polres Pesawaran, niat dalam diri  pelaku  menjadi  faktor  utama penyebab terjadinya kasus penganiayaan mengakibatkan luka berat  ini,  karena  awal  mula  adanya kasus  ini  yaitu  adalah  adanya  tuduhan pelaku  Y  kepada  saksi  NA  telah berselingkuh dengan korban S,
sehingga Pelaku Y melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  setiap harinya  yang  membuat  hubungan pelaku Y dan saksi NA bercerai. Tidak lama  setelah  perceraian  tersebut  saksi NA  menikah  dengan  korban  S  berita tersebut  sampai  ke  pelaku  Y,  hal  ini membuat pelaku Y kesal dan menganggap  tuduhan  peselingkuhan tersebut  adalah  benar.  Pelaku  Y berniat  untuk  menganiaya  korban dengan  langsung  mengambil  senjata
tajam  dan  dibawa  ke  rumah  korban  S untuk  melakukan  tindakan  kejahatan tersebut.
Dari eksposisi sebelumnya, diperoleh  pemahaman  bahwa  peran niat  memiliki  dampak  signifikan dalam  menentukan  apakah  seseorang akan terlibat  dalam tindak pidana atau tidak. Dalam konteks perbuatan penganiayaan, menetapkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi memerlukan adanya niat yang eksplisit untuk  sengaja menyebabkan rasa sakit atau  luka  pada  tubuh  seseorang,  atau niat merusak kesehatan individu lainnya.  Dengan  kata  lain,  niat memunculkan  dimensi  kritis  dalam menilai  dan  mengukur  keterlibatan pelaku dalam suatu perbuatan kriminal, menggambarkan bahwa elemen psikologis ini memainkan peran sentral  dalam  karakterisasi  tindak pidana penganiayaan.
2. Faktor Eksternal
Secara  esensial,  faktor  eksternal merujuk pada pengaruh dari lingkungan luar yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kejahatan.  Faktor-faktor  ini,  yang melibatkan kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan dinamika  keluarga  pelaku,  memainkan
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
peran krusial dalam membentuk kecenderungan individu menuju tindakan  kriminal.  Oleh  karena  itu, pemahaman  mendalam  terhadap  faktor eksternal  ini  menjadi  kunci  dalam analisis dan perancangan strategi pencegahan  kejahatan,  seiring  dengan upaya  untuk  menciptakan  lingkungan yang  mendukung  penerapan  segala bentuk  norma  yang  berkembang  di tengah masyarakat.
Peranan keluarga menonjol berperan secara krusial dalam membentuk  tingkah  laku  individu. Keluarga  dianggap  sebagai  pangkalan awal  di  mana  individu  memperoleh pengetahuan  dan  keterampilan  sosial, menimbulkan asumsi bahwasanya hubungan  yang  terbentuk  antara  kedua orang tua dengan anak akan memperkuat dan
memvalidasi perbuatan  anak  atau  bagaimana  anak bersosialisasi
di kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  keluarga  berperan  sebagai  agen utama  dalam  membentuk  landasan awal  perilaku  sosial  dan  memainkan peran  integral  dalam  pembentukan karakter  individu  dalam  masyarakat. Yang  termasuk  faktor-faktor  eksternal adalah :
a. Lingkungan Tempat Tinggal
Dari  penjelasan  yang  telah dipaparkan,  dapat  diinterpretasikan bahwasanya  lingkuang  yang  ada  di sekitar  tempat  tinggal  dari  pelaku kejahatan  umumnya  terletak  di  daerah dengan  tingkat  pergaulan  sosial  yang rendah,  moralitas  penduduk  yang rendah,  dan  seringnya  pelanggaran serta pelupakan terhadap norma-norma sosial.  Lingkungan  ini,  sebagai  faktor lingkungan,  menjadi  pemicu  utama kriminogen (penyebab kejahatan). Kesimpulan  ini  menegaskan  bahwa karakteristik lingkungan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk  kecenderungan  terjadinya tindak kejahatan di suatu wilayah
b. Keluarga Pelaku Keluarga diartikan sebagai entitas  sosial  yang  terikat  oleh interaksi  dan  saling  pengaruh,  bahkan tanpa ikatan darah di antara anggotanya. Keberhasilan membangun keluarga harmonis menuntut keterbukaan  di  antara  semua  anggota keluarga,  khususnya  di  antara  suami dan  istri.  Keterbukaan  ini  dianggap sebagai  kunci  untuk  menumbuhkan kepercayaan,  mencegah  curiga  dan prasangka  antara  kedua  belah  pihak, menciptakan  fondasi  yang  kokoh
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
untuk keberlangsungan hubungan keluarga yang sehat dan utuh.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Gita Arja Pratama, S.H jaksa  Kejaksaan  Negeri  Pesawaran, hubungan  keluarga  menjadi  faktor awal  mula  terjadinya  penganiayaan mengakibatkan  luka  berat  ini,  karena dimulai dengan kurangnya keterbukaan  dan  kepercayaan  dalam berumah  tangga  menyebabkan  pelaku Y  curiga  dan  menuduh  saksi  NA berselingkuh dengan korban S, tuduhan  ini  didasari  dengan  seringnya saksi  NA  berkomunikasi  dengan korban  S  yang  juga  teman  pelaku  Y. Namun  saksi  NA  berdalih  hanya berteman  dengan  korban  S  sebagai teman dan isi dari komunikasi tersebut adalah  curhatan  saksi  NA  karena sering mendapat kekerasan dari pelaku Y.
Dari  uraian  diatas  dapat  di analisis  bahwa  komunikasi  dalam keluarga  sangat  diperlukan,  setiap  ada persoalan  dalam  keluarga  yang  tidak mungkin diatasi oleh diri sendiri harus dikomunikasikan  antara  suami  dan istri sehingga dapat cepat memecahkan masalah  dan  tidak  berlarut-larut. Komunikasi  juga  dapat  membangun kepercayaan sehingga tidak ada curiga
dan pikiran negatif terhadap pasangan, seperti  pada  kasus penganiayaan mengakibatkan  luka  berat  ini  yang awalnya  disebabkan  oleh  kurangnya komunikasi dalam keluarga.
Berdasarkan analisis yang terserat,  diinterpretasikan  bahwasanya faktor  penyebab  pelaku  melakukan tindak pidan penganiayaan mengakibatkan  luka  berat  berdasarkan Putusan  Nomor  :  76/Pid.B/2023/PN Gdt  adalah  adanya  hubungan  yang tidak  harmonis  dalam  keluarga  yang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga  menimbulkan  rasa  sakit  hati dan  niat  untuk  melakukan  tindakan yang  melanggar,  yakni  menganiaya seseorang
B. Pertanggungjawaban
Pelaku
Tindak  Pidana  Penganiayaan
Mengakibatkan Luka Berat (Studi
Putusan
Nomor
76/Pid.B/2023/PN Gdt)
Terkait  landasan  konseptualnya, hukum  memiliki  tujuan  dan  sasaran yang dituju sebagai bagian integral dari fungsi  sosialnya.  Tujuan  utama  hukum adalah membentuk suatu tatanan dalam masyarakat  yang  didasarkan  pada
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
ketertiban dan keseimbangan. 11
Penganiayaan Mengakibatkan luka berat  diatur  dalam  Pasal  351  ayat  2 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.
Khususnya dalam kasus ini Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  Terdakwa dengan  pidana  penjara  tiga  tahun dikurangi  masa  tahanan.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut  Umum,  Gita  Arja  Pratama, S.H.  yang  menyatakan  bahwa  :  “Jaksa Penuntut  Umum  menuntut  pidana  tiga tahun  dikurangi  masa  tahanan  karena perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan salah satu jari korban S, melainkan  juga  melukai  saksi  NA, serta  dengan  hilangnya  salah  satu  jari tersebut membuat korban S tidak dapat berkerja kembali.”. Yang Pada akhirnya  dalam  perkara  ini  Majelis Hakim  memutuskan  agar  Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya  secara  pidana  dengan menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara dua  tahun  delapan  bulan  terhadap Terdakwa  dengan  pertimbangan  yang disampaikan terhadap penulis pada saat
11 Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum Bagi Korban  “Bank  Gelap”, Jurnal  Dinamika Hukum Fakultas Hukum Unsoed , Vol. 9, 2009: 19.
wawancara  :  ”Majelis  Hakim  melihat dalam  permohonan  Terdakwa  benar- benar ada ketulusan dari hati Terdakwa menyesali  perbuatannya,  dan  berjanji tidak  akan  mengulangi  perbuatannya, Terdakwa  juga  tidak  menghalangi jalannya  persidangan,  hal  ini  tentunya menjadi  hal  yang  bisa  meringankan pidana,  selain  itu  pemidanaan  juga dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi  dan  membina  terhadap diri Terdakwa”.
Berdasarkan kegiatan dalam persidangan  yang  menunjukan  terkait fakta secara yuridis dapat diinterpretasikan  bahwasanya  unsur- unsur yang ada sebagai bentuk tanggungjawab  dari  pelaku  yang  telah sesuai  dengan  kualifikasi,  dijelaskan sebagai berikut :
1. Mampu Bertanggungjawab
Untuk adanya kemampuan
bertanggungjawab  haruslah  memenuhi unsur :
a. Keadaan Jiwanya
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan.
3) Tidak  terganggu  karena terkejut,  hipnotis,  amarah
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.
b. Kemampuan Jiwanya
1) Dapat  menginsyafi  hakekat dari tindakannya
2) Dapat menentukan
kehendak atas tindakan
tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak.
3) Dapat mengetahui
ketercelaan  dari  tindakan tersebut. Pada  akhirnya,  terdakwa  yang
terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, yang menghasilkan luka berat  yang  mempunyai  kesehatan prima baik secara fisik dan mental serta sadar  terhadap  perilaku  yang  telah dibuatnya.  Prinsip  asumsi  hukum  de iure menegaskan bahwa setiap individu dianggap  mengetahui  hukum,  dan dengan  demikian,  kesadaran  terhadap tindakannya menjadi suatu hal yang tak terelakkan.  Kesimpulan  ini  menyoroti fakta  bahwa  kesadaran  hukum  terkait tindak  pidana  menjadi  bagian  integral dari  tanggung  jawab  individu  yang harus diakui dan
dipertanggungjawabkan di dalam ranah hukum.
Berdasarkan informasi dari Hakim  Pengadilan  Negeri  Gedong Tataan,  Ibu  Vega  Saklita,  S.H,  dapat disimpulkan  bahwa  terdakwa,  yang dihadapkan  pada  perkara  ini,  telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan responsivitas yang mirip  dengan  individu  pada  umumnya. Dalam segi fisik, pelaku tidak mempunyai  kekurangan  dalam  fisik dan  tidak  memiliki  penyakit  ndapat mempengaruhi kesehatannya. Oleh karena  itu,  terkait  tindak  pidana  yang dihadapinya, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 2  KUHP  yang  mengatur  tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Kesalahan
Apabila  suatu  tindakan  disengaja atau  disebabkan  oleh  kelalaian  dalam konteks hukum pidana, dan menghasilkan konsekuensi yang melanggar norma-norma yang dilarang oleh  hukum  pidana,  maka  perbuatan tersebut dianggap sebagai kesalahan.Penting  untuk  dicatat  bahwa pelaku  harus  memiliki  kapasitas  untuk bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang dilakukan,  menegaskan  bahwa  aspek kemampuan bertanggungjawab
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
menjadi  unsur  penting  dalam  menilai suatu  perbuatan  sebagai  kesalahan menurut hukum pidana.
Dengan merujuk pada fakta-fakta yang  diungkap  dalam  persidangan terkait kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Y secara meyakinkan terbukti melakukan kesalahan  dalam  bentuk  kesengajaan. Hal  ini  termanifestasi  melalui  tindak pidana  penganiayaan  yang  dijalankan dengan tujuan dan sengaja mengakibatkan luka berat. Menyangkut unsur  kesalahan,  yakni  perbuatan pidana,  Terdakwa  Y  terbukti  telah melanggar  Pasal  351  ayat  2  KUHP,  di mana  seluruh  unsur  yang  diatur  dalam pasal  tersebut  terpenuhi  dalam konteks perbuatan yang dilakukannya. yakni :
a. Unsur barang siapa Dalam  konteks  hukum,  penting untuk menegaskan bahwa unsur "barang  siapa"  bukanlah  unsur  yang terkait dengan tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang merujuk  kepada  subyek  hukum,  yakni manusia  sebagai  pemegang  hak  dan kewajiban  atas  tindak  pidana  yang dituduhkan.  Lebih  jauh,  Terdakwa  Y secara  meyakinkan  telah  memberikan keterangan mengenai identitasnya, sejalan dengan informasi yang
tercantum dalam surat dakwaan Reg.Perk. No.PDM- 18/PESAWARAN/06/2023  tanggal  27 Juni  2023.  Oleh  karena  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat kesalahan  terkait  subjek  hukum  (error in  persona),  sehingga  unsur  ini  dapat dianggap  terpenuhi  dengan  jelas  dan meyakinkan;
b. Dengan  sengaja  melakukan penganiayaan  mengakibatkan luka-luka berat
Pengertian "penganiayaan" merujuk pada tindakan yang disengaja untuk Menyebabkan ketidaknyamanan, sensasi  sakit,  atau  cedera  pada  fisik individu, termasuk memberikan dampak  negatif  pada  kesehatannya. Dalam  kapasitasnya  sebagai  delik materil, penyelesaian tindak pidana ini dianggap  terjadi  jika  terdapat  hasil langsung  dari  tindakan  pelaku.  Pasal 90  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  menetapkan  batasan  "luka berat," yang mencakup kondisi seperti penyakit tanpa harapan penyembuhan, risiko kematian, ketidakmampuan dalam melaksanakan apa yang menjadi  kewajibannya  yang  meliputi panca indera, cacat berat, kelumpuhan, atau  gangguan  daya  pikir  selama empat minggu.
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
3. Tidak ada alasan pemaaf
Terkait konteks
pertanggungjawaban  pidana,  alasan pemaafan  menjadi  relevan  sebagai mekanisme yang menghapuskan kesalahan  seseorang  yang  melakukan tindakan pidana, yang secara komprehensif dijelasin berikut:
1) Tidak di pertanggung jawabkan
2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
3) Daya paksa.
Dengan  merujuk  pada  bukti yang  terungkap  dalam  persidangan, dapat  disimpulkan  bahwa  Terdakwa  Y telah  terbukti  bersalah  atas  tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tindakan ini secara  tegas  melanggar  Pasal  351  ayat 2  KUHP,  dengan  seluruh  unsur  yang terkandung  di  dalamnya  terpenuhi. Mengingat  situasi  ini,  Terdakwa  Y tidak  dapat  mengajukan  alasan  pemaaf untuk  meredam  kesalahan  yang  telah dilakukannya. Dengan demikian,
Terdakwa Y layak untuk dipertanggungjawabkan  secara  pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 2  KUHP  yang  mengatur  tentang penganiayaan mengakibatkan luka berat.
Setelah  meneliti  dengan  seksama kesaksian dan merangkum bukti dalam konteks aktivitas sidang, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan  hukuman  penjara  selama 2  tahun  8  bulan  kepada  Terdakwa. Keputusan  ini,  sebagaimana  tercermin dari  kronologi  kasus,  diartikan  sebagai manifestasi  dari  rasa  keadilan  yang ingin ditegakkan. Pertimbangan Majelis  Hakim  melibatkan  penilaian atas  tingkat  keparahan  dan  potensi ancaman  yang  timbul  dari  perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa. Pemberian  hukuman  ini  tidak  sekadar sebagai  bentuk  sanksi,  melainkan sebagai langkah edukatif dan pembinaan  pada  pelaku.  Sehingga, vonis  penjara  selama  2  tahun  8  bulan dianggap sebagai respons yang seimbang  terhadap  tindakan  yang terjadi.
Melalui  uraian  di  atas,  dapat dijustifikasi  bahwasanya  bentuk  dari pertanggungjawaban dari tindakan yang  menganiaya  seseorang  yang berdampak  luka  berat  telah  terpenuhi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Gdt. Konsekuensinya,  Terdakwa  Y  dengan sah  dan  meyakinkan  terbukti  bersalah, dan,  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  351
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15
ayat  2  KUHP  tentang  penganiayaan yang  mengakibatkan  luka  berat,  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana atas perbuatannya

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  analisis  yang  mendalam, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis faktor  yang  memicu  seseorang  dalam melakukan tindakan menganiaya seseorang yang berimplikasi luka berat yakni  faktor  dalam  dan  luar.  Faktor internal  mencakup  dinamika  hubungan dalam  keluarga,  yang  memegang peranan utama sebagai pemicu terjadinya penganiayaan dengan konsekuensi  luka  berat.  Korelasi  ini erat terkait dengan kurangnya keterbukaan  dan  kepercayaan  dalam dinamika rumah tangga, yang menciptakan
kondisi yang memperbesar risiko dalam menggerakkan seseorang untuk
melakukan tindakan pidana.
Berdasarkan
pertimbangan yang mendalam  pada  persidangan,  adapun pelaku mempertanggungjawabkan perbuataannya  pada  seseorang  yang berimplikasi  pada  luka  berat    yang ditegakkan  melalui  vonis  penjara selama  dua  tahun  delapan  bulan.
Penetapan ini didasarkan pada evaluasi pada  empiris  keadaan  yang  ada  di persidangan yang meyakinkan menunjukkan  bahwasanya  pelaku  sah terbukti  bersalah  dalam  menganiaya seseorang  dengan  konsekuensi  luka berat.  Pada  saat  perbuatan  dilakukan, bahwasanya pelaku memiliki kesehataan yang prima baik secara fisik maupun psikis serta sadar secara penuh terkait dampak tindakannya. Keputusan ini  juga  berdasarkan  ketiadaan  alasan dalam  tindakannya  dihapus  secara hukum  pidana,  baik  dalam  bentuk instrumen  yang  membenarkan  maupuk dalam  memaafkan  tindakan  terkait, karena  Terdakwa  terbukti  memenuhi semua  unsur  yang  diatur  dalam  Pasal 351  ayat  2  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Oleh  karena itu,  tidak  ditemukan  sebuah  alibi  yang sesuai  terkait  penghapusan  kesalahan dalam konteks perbuatan terdakwa
Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN.Gdt),  Halaman 1-15

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum Pidana 1 , Jakarta: PT
Rajagrafindo, 2005.
Bambang  Hartono,  “Penerapan  Sanksi
Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Carding.,” Jurnal  Ilmu  Hukum Pranata  Hukum ,  Vol.  8,  No.  2,
2013: 172.
Erlina,  B.,  Prasetyawati  dan  Yolanda,
“Analisis Pertanggungjawaban Tindak  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 592/Pid.B/Lh/2020/Pn. Tjk)”, Widya  Yuridika  Jurnal  Hukum ,
Vol.4 No.1, 2021: 153. Hibnu Nugroho, “Perlindungan Hukum
Bagi  Korban  “Bank  Gelap”, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas  Hukum Unsoed , Vol. 9,
2009: 19.
Indah  Sri  Utami, Aliran  dan  Teori dalam  Kriminologi ,  Yogyakarta:
Thafa Media, 2012.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Moleong  Lexy, Metodeologi  Riset Kualitatif, Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya, 2015.
Sunardi,  Fanny  Tunawijaya, Tindak Pidana  Terhadap  Nyawa  Dan
Badan, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum
UNISMA, 2001.
Zainab  Ompu  Jainah, Viktimologi,
Depok:  Raja  Grafindo  Persada,
2009.