## Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
Viona Indra Dewi 1* , Priyo Hari Adi 2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Transparansi informasi keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  publik  atas  pengelolaan keuangan  daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  transparansi  informasi  keuangan pemerintah  daerah  melalui  website  pemerintah  daerah.  Variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  tingkat  pendidikan,  jumlah penduduk,  dan  opini  audit.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  35 kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Metode  analisis  data  yang digunakan  ialah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif tidak signifikan,  sedangkan  variabel  tingkat  pendidikan  dan  opini  audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

## A B S T R A C T
Transparency of financial information is a form of government accountability to the public over regional financial management. The purpose of this study is to determine the factors that influence the transparency  of  local  government  financial  information  through  the  local  government  website.  The variables  used  in  this  study  are  education  level,  number  of  population,  and  audit  opinion.  This  study uses  a  sample  of  35  districts  /  cities  in  Central  Java  Province.  The  data  analysis  method  used  is multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  variable  number  of population  has  a  non-significant  negative  effect,  while  the  education  level  variable  and  audit  opinion have  a  positive  and  significant  influence  on  the  transparency  of  financial  information  of  local governments in Central Java Province.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: 232015075@student.uksw.edu (Viona Indra Dewi)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 August 2019 Received in revised form 16 September 2019 Accepted 15 October 2019 Available online 30 November  2019

## Kata Kunci:
Transparansi Informasi Keuangan, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, Opini Audit, Pemerintah Daerah.
Keywords: Transparency Of Financial Information, Education Level, Number Of Population, Audit Opinion, Local Government.

## 1. Pendahuluan
Transparansi merupakan salah satu unsur penting yang wajib terpenuhi untuk terlaksananya Good Goverment  Governance  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance,  2010).  Salah  satu  bentuk  transparasi adalah  dengan  penyampaian  informasi  keuangan  daerah  sehingga  para  stakeholder  dapat  memperoleh informasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pemerintah  dituntut  untuk  menyediakan  informasi pengelolaan  keuangan    pada  stakeholder  secara  terbuka,  jujur,  dan  relevan.  Masyarakat  sebagai  bagian stakeholder yang penting bagi pemerintah berhak mengetahui dan mendapatkan informasi terkait aliran penggunaan dana oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan  pelaksanaan  pengelolaan  keungan  daerah  karena  setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah dalam rangka menjalankan amanah masyarakat (Soepriyanto & Aristiani, 2011).
E-government  mulai  diterapkan  di  Indonesia  sejak  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  3  tahun  2003  untuk  pelaksanaan  pemerintahan  berbasis  internet.  E-government merupakan  proses  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  alat  untuk  membantu  menjalankan  sistem pemerintahan  secara  lebih  efisien  (Sosiawan,  2008).  Tujuan  pengembangan  e-government  ialah  untuk meningkatkan  layanan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  dan  murah dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Website  merupakan  representasi  dari  perkembangan  e- government  yang  berisi  informasi  berkaitan  dengan  daerah  dan  digunakan  sebagai  media  informasi publik. PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007,  dan Permendagri No. 7A Tahun 2007 menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Media  elektronik  yang  disebutkan  dalam  beberapa  peraturan  tersebut  dapat  merujuk  pada  website pemerintah  daerah.  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  No.  188.52/1797/SJ/2012  tentang Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Daerah  (TPAD)  mengamanatkan  pemerintah  daerah  untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemda.
Transparasi  informasi  keuangan  daerah  sebagai  wujud  dari  pemerintahan  yang  transparan  dan akuntabel  dapat  dilakukan  dengan  mengungkapkan  informasi  keuangannnya  pada  website  masing- masing daerah. Di Indonesia, transparasi melalui website sudah dilakukan. Dalam penerapannya tingkat transparasi informasi keuangan bervariasi di setiap daerah mulai dari yang tergolong cukup baik hingga tidak cukup baik. Pengukuran tingkat transparasi informasi keuangan pada website dengan menggunakan Open  Budget  Index  (OBI)  menunjukkan  bahwa  tingkat  transparasi  informasi  keuangan  pemerintah daerah di Indonesia berbeda pada setiap daerah serta tidak ada daerah yang masuk dalam kategori cukup (sufficient) dalam keterbukaan anggaran (Halim & Ritonga, 2017). Direktorat Jenderal Bina Keuangan dan Kementerian  Dalam  Negeri  melakukan  observasi  pencapaian  target  Instruksi  Presiden  Nomor  7  tahun 2015 tentang pelaksanaan peningkatan Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan mendapati hasil masih terdapat daerah dengan tingkat capaian 0% .
Quiles,  Galera,  &  Rodríguez  (2014)  meneliti  mengenai  faktor  sosial  ekonomi  dan  faktor  e- government yang mempengaruhi transparansi keuangan pemerintahan daerah di Spanyol mendapatkan hasil tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparasi keuangan pemerintah di Spanyol.  Wau  &  Ratmono  (2015)  melakukan  penelitian  terhadap  faktor  yang  mempengaruhi  Internet Financial  Reporting  (IFR)  dengan  memasukkan  salah  satu  faktor  opini  audit  dan  diperoleh  hubungan positif  terhadap  ketersediaan  informasi  keuangan  di  internet.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  yang diperoleh Trisnawati dan Achmad (2014) bahwa hasil audit tidak memiliki hubungan signifikan terhadap transparansi  keuangan  daerah  melalui  website  resmi  pemerintah  daerah.  Ingram  (1984)  menunjukkan bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  transparansi. Sedangkan  Piotrowsky  &  Bertelli  (2010)  melakukan  penelitian  di  New  Jersey  mengenai  transparansi keuangan  pemerintah  daerah  dan  menemukan  pengaruh  signifikan    dan  hubungan  positif  antara pengungkapan informasi keuangan dengan jumlah penduduk.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  transparasi  informasi  keuangan  melalui  website  pemerintah  daerah.  Pada  penelitian  ini menggunakan  faktor-  faktor  yaitu  tingkat  pendidikan  dan  jumlah  penduduk,  opini  audit.  Hasil  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk  menambah  informasi  dan  pengetahuan  di  bidang keuangan  daerah  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi  transparasi  informasi  keuangan  pada  website pemerintah  daerah serta sebagai masukan pada  pemerintah  untuk meningkatkan transparasi informasi pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang jujur dan bersih.

## 2. Metode
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005) penelitian kuantitatif bertujuan untuk membangun fakta, menguji teori, memberikan deskripsi statistik, mengetahui hubungan antar  variabel,  memperkirakan    hasilnya.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh  dan  hubungan antar  variabel  yaitu  pengaruh  tingkat  pendidikan,  jumlah  penduduk,  opini  audit  terhadap  transparasi informasi keuangan pemerintah daerah.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah.  Teknik  pengambilan sampel menggunakan purposive sampling . Pemilihan sampel  yang akan digunakan  dengan kriteria  yaitu pemerintah daerah yang memiliki website resmi yang dapat diakses, memiliki LKPD yang sudah diaudit dan mendapatkan opini dari BPK, serta memiliki data jumlah penduduk daerah.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  didapat  dari  berbagai  sumber.  Tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website didapat dari observasi peneliti pada website pemerintah daerah.  Data  mengenai  tingkat  pendidikan  dan  jumlah  penduduk  masing-masing  daerah  diperoleh  dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data opini audit berasal dari opini audit yang diterbitkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017.
Transparasi informasi keuangan daerah diartikan sebagai keterbukaan pemerintah kepada publik dalam membuat kebijakan  keuangan sehingga kinerja  pemerintah  dapat diawasi oleh  publik. Penelitian ini  menggunakan  acuan  instrumen  yang  digunakan  dalam  Maksigama  Indeks  Keuda  (Indeks  Kondisi Keuangan  dan  Indeks  Transparasi  Keuangan)  (2017)  untuk  menghitung  indeks  transparansi  informasi keuangan  masing-masing  daerah.  Maksigama  Keuda  menilai  transparasi  berdasarkan  3  tahapan  yaitu tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  APBD.  Pengukuran setiap  tahapan  menggunakan  29  indikator  komponen  keuangan  yang  seharusnya  diungkapkan  pada website pemerintah  daerah.  Pengukuran  transparasi  menggunakan  empat  kriteria  pengukuran  utama yaitu ketersediaan, keteraksesan, ketepatwaktuan pengungkapan yang diunggah dalam website .
Tabel 1 . Ringkasan Operasional Variabel
No Variabel Definisi Variabel Operasional Variabel 1 Transparasi informasi keuangan Transparasi  informasi  keuangan diartikan  sebagai  keterbukaan pemerintah  kepada  publik  dalam membuat  kebijakan  keuangan sehingga kinerja pemerintah dapat diawasi oleh publik Indeks transparasi keuangan daerah 2 Tingkat pendidikan Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan  berdasarkan  tingkat perkembangan  peserta  didik, tujuan  yang  akan  dicapai,  dan kemampuan yang dikembangkan. Indeks lama sekolah penduduk 3 Jumlah penduduk Penduduk  merupakan  jumlah individu yang pada waktu tertentu  tinggal  di  suatu  daerah serta  suatu  hasil  dari  proses demografi yang meliputi kematian, kelahiran, dan migrasi Jumlah penduduk Kabupaten dan Kota 4 Opini audit Setiap  tahun,  audit  atas  laporan keuangan  pemerintah  dilakukan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).  Dari  hasil  pemeriksaan BPK  akan  memberikan  empat jenis opini Tidak memberikan pendapat : 1 Tidak wajar : 2 Wajar dengan pengecualian : 3 Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas : 4 Wajar tanpa pengecualian : 5
Penelitian  ini  diawali  dengan  pengumpulan  data  dari  masing-masing  variabel  independen  dan variabel  dependen  selanjutnya  dianalisis  dengan  regresi  berganda  untuk  melihat  signifikansi  hubungan antara  transparasi  informasi  keuangan  dengan  tingkat  pendidikan,  usia  pemerintah  daerah,  dan  opini audit. Uji regresi berganda digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Model regresi berganda pada penelitian ini sebelumnya dipastikan sudah
lolos  uji  asumsi  klasik  yaitu  normalitas,  heterokedasitas,  dan  multikolinearitas.  Berikut  model  regresi berganda yang digunakan :
Dimana :
Y : Tingkat transparasi informasi keuangan β1234 : Koefisien regresi variabel independen EDU : Tingkat Pendidikan POP : Jumlah Penduduk AUDIT  : Opini Audit α : Constant
e
: Epsilion (kesalahan pengganggu)
.

## 3. Hasil dan pembahasan
Deskripsi Objek Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  35  sampel  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah.  Jumlah  website pemerintah daerah di Jawa Tengah terdapat 35 website yang keselurahan website dapat diakses. Berikut hasil  pengambilan  sampel  dan  observasi  website  pemda  di  Jawa  Tengah  terkait  dengan  transparansi informasi keuangan.
Tabel 2 . Hasil Pengambilan Sampel
Kriteria Sampel Jumlah Jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah Website pemda yang dapat diakses Daerah yang memiliki data jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan opini audit tahun 2017 35 35 35 Jumlah sampel penelitian 35
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Pada penelitian  ini memuat tiga variabel yaitu  tingkat  pendidikan, jumlah  penduduk, dan opini audit  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  pada  website.  Berikut  ini  akan  dijabarkan  statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

## Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel
Variabel N Min. Max. Rata-rata SD Transparansi Informasi Keuangan 35 7,03 42,97 22,86 11,01 Tingkat Pendidikan 35 6,18 10,50 8,20 1,47 Jumlah Penduduk 35 129.638 1.904.749  1.031.964,86  443.761,45 Opini Audit 35 3,00 5,00 4,54 0,85
Sumber : Data sekunder yang diolah (2019)
Statistik deskriptif dari variabel dependen dan independen dapat dilihat pada tabel 4. Hasil statistik deskriptif  dengan  menggunakan  35  sampel  kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Tengah  menunjukkan  indeks transparansi  informasi  keuangan  tertinggi  yaitu  42,97  dan  terendah  yaitu  7,03.  Daerah  dengan  indeks transparansi  tertinggi  adalah  Kabupaten  Magelang  dan  indeks  transparansi  terendah  diraih  oleh Kabupaten  Banjarnegara.  Rata-rata  indeks  transparansi  informasi  keuangan  adalah  22,86.  Terdapat  16 kabupaten  dan  1  kota  dengan  tingkat  transparansi  dibawah  rata-rata  indeks.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kota lebih transparan dibandingkan dengan daerah kabupaten. Standar deviasi untuk transparansi informasi keuangan sebesar 11,01. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kabupaten dan kota  memiliki  besaran  tingkat  transparansi  informasi  keuangan  yang  beragam.  Terdapat  kesenjangan tingkat  transparansi  informasi  keuangan  antar  daerah  dilihat  dari  rentang  nilai  tertinggi  dan  terendah
yang cukup jauh. Terdapat pemda yang sadar akan pentingnya transparansi informasi keuangan sehingga banyak  mempublikasikan  informasi  keungannya.  Ada  pula  pemda  yang  hanya  sedikit  menyajikan informasi keuangannya dalam website nya.
Nilai tingkat pendidikan tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang yaitu sebesar 10,50. Nilai tingkat pendidikan  terendah  yaitu  6,18 pada Kabupaten Brebes. Rata-rata nilai  tingkat pendidikan  adalah  8,20. Standar  deviasi  sebesar  1,47  menunjukkan  bahwa  nilai  maksimum  dan  minimum  tidak  jauh  dari  nilai rata-rata.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat  memiliki  kesenjangan  yang  kecil. Rata- rata tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi menggambarkan rata-rata lama sekolah masyarakat yang tinggi pula.
Jumlah penduduk terbanyak dimiliki oleh kabupaten Brebes sebesar 1.904.749 dan kota Magelang dengan jumlah penduduk terendah sebesar 129.638. Rata-rata jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah yaitu  1.031.964,86.  Standar  deviasi  untuk  jumlah  penduduk  adalah  443.761,45  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  jumlah  penduduk  antar  daerah  yang  cukup  besar.  Daerah  kota  memiliki  jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten karena pada umumnya daerah kota memiliki luas wilayah yang lebih kecil.
Nilai  opini  audit  tertinggi  adalah  5  dan  nilai  terendah  adalah  3.  Nilai  5  mempunyai  arti  bahwa laporan keuangan pemda mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang didapatkan oleh 27 daerah. Nilai 3  mempunyai  arti  bahwa  laporan  keuangan  pemda  mendapat  opini  wajar  dengan  pengecualian  yang didapatkan oleh 8 daerah. Rata-rata nilai opini audit adalah 4,54 dengan standar deviasi sebesar 0,85. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Tengah sudah membuat laporan keuangannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak ada kesalahan yang material.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi,  variabel  pengganggu,  atau residual  mempunyai  distribusi  normal.  Penelitian  ini  untuk  menguji  normalitas  data  menggunakan  uji statistik Kolmogorov-Smirnov . Apabila nilai signifikansi atau nilai Asymp. Sig (2-tailed) bernilai lebih dari 0,05 berarti residual terdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov- Smirnov sebesar  0,133  serta  nilai  signifikansi  yaitu  0,123  yang  lebih  besar  dari  0,005.  Hal  tersebut memiliki arti bahwa nilai residual terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi klasik normalitas.
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi  yang digunakan dalam  penelitian  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Pengujian  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  grafik scatterplot .  Apabila persebaran  titik  dalam  grafik scatterplot tidak  berkumpul  diatas  atau  dibawah,  tidak  membentuk  pola yang  jelas  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  menggunakan  grafik Scatterplot penelitian  ini  memiliki  persebaran  titik  data  berada  dibawah  dan  diatas  titik  nol  serta  titik- titik tidak membentuk pola yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas.
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat kolerasi antar  variabel  bebas  (independen).  Apabila  hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan  nilai Variance Inflation Vactor (VIF) < 10,0 dan nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak memiliki  kolerasi  antar  variabel  bebas.  Hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan opini audit mempunyai nilai VIF  kurang dari 10,0 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini lolos uji multikolinearitas.
Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  regresi  berganda  guna  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  variabel  besbas  terhadap  variabel  terikat.  Pada  penelitian  ini  pengujian  hipotesis  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel    tingkat  pendidikan,  jumlah  penduduk,  dan  opini  audit  terhadap transparansi informasi keuangan pada website pemerintah daerah. Berikut hasil dari pengujian hipotesis.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel T sig Standarized Coefficients Keterangan Beta Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Opini Audit 2,16 -0,20 2,33 0,04 0,85 0,03 0,36 -0,03 0,36 H1 diterima H2 ditolak H3 diterima Adj 0,29
Sumber : Data sekunder diolah (2019)
Koefisien  determinasi digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabilitas  variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,29. Hal ini berarti bahwa 29 persen variasi transparansi informasi keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel sedangkan sisanya 71 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam model ini.
Setelah dilakukan analisis regresi berganda diketahui bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  pada  website  pemda.  Hal  ini  terbukti dari  nilai  t  hitung  2,16  dan  nilai  signifikansi  0,04  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H1  yang menyatakan  bahwa  tingkat  pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan pada website pemda dapat diterima.
Jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap    transparansi  informasi keuangan  pada website  pemda. Kesimpulan  tersebut  didapatkan dari  t hitung yang memiliki  nilai  -0,20 dan  signifikansi  dengan  nilai  0,85  >  0,05.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  hipotesis  kedua  yang menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan pada website pemda ditolak.
Pengaruh  opini  audit  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  pada  website  pemda  dapat diterima memiliki hasil positif signifikan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari nilai t hitung sebesar 2,33 serta  nilai  signifikansi  0,03  <  0,05  sehingga  hipotesis  lima  yang  menyatakan  bahwa  opini  audit berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada website pemda dapat diterima.
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Transparasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  signifikan  tingkat  pendidikan terhadap transparansi informasi keuangan pada website pemda. Temuan ini didukung oleh Gandia (2008) dalam  penelitiannya  di  Spanyol  mendapatkan  hasil  penelitian  tingkat  pendidikan  memiliki  pengaruh signifikan positif pada tingkat transparasi keuangan pemerintahan lokal. Tolbert, Mossberger, & McNeal (2008)  dalam  risetnya  menemukan  adanya  hubungan  antara  permintaan  terhadap  informasi  kepada pemerintah terhadap tingkat pendidikan masyarakat.
Taraf  pendidikan  masyarakat  mampu  mendorong  penguatan  transparansi  informasi  keuangan pemerintah  daerah.  Masyarakat  harus  mengenal  pendidikan  dan  bersahabat  dengan  pendidikan  karena pendidikan  merupakan  modal  utama  masyarakat  untuk  memainkan  perannya  sebagai stakeholder yang berhak  untuk  mengetahui  pengelolaan  pemerintahan  daerahnya . Peningkatan  tingkat  pendidikan masyarakat  akan  menggerakan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya bottom-up  reforms dengan  jalan memicu  peningkatan  pengawasan  dan  kontrol  sosial  terhadap  kinerja  pemerintah.  Dengan  rata-rata tingkat  pendidikan  masyarakat  Jawa  Tengah  yang  cukup  tinggi  mengindikasikan  bahwa  masyarakat mampu  menggunakan  internet  sebagai  sarana  mencari  informasi  kinerja  pemerintah.  Salah  satu  media yang  dimiliki  pemda  untuk  penyampaian  informasi  di  internet  yaitu  website  pemda.  Pendidikan  yang memadai mendukung masyarakat dalam penggunaan internet dan memahami informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah dalam website.

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah  penduduk  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  transparansi  informasi keuangan  pada  website  pemda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besarnya  jumlah  penduduk  bukan  faktor yang  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  transparansi  informasi  keuangan  pada  website. Jumlah penduduk suatu daerah menggambarkan kompleksitas dari suatu pemerintahan daerah. Besarnya jumlah  penduduk  mencerminkan  besarnya  layanan  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  disediakan  oleh pemerintah. Hal ini akan membuat bertambahnya pekerjaan pemerintah  yang mengakibatkan  informasi yang harus disajikan pemerintah untuk transparansi informasi keuangan semakin banyak. Kompleksitas ini  justru  menghambat  pemerintah  dalam    melakukan  transparansi.  Pemerintah  tidak  terdorong  untuk melakukan  transparansi  yang  merupakan  bentuk  tanggungjawab  dan  akuntabilitas  kinerja  pengelolaan keuangannya.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hasanah  (2016)  yaitu  jumlah  penduduk  berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi keuangan di website. Selain itu, temuan penelitian ini didukung oleh Afryansyah & Haryanto (2013) yang menemukan besarnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah untuk mempublikasikan informasi akuntansinya di internet.
Pengaruh Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Hasil  pengujian  hipotesis  pada  opini  audit  menunjukkan  pengaruh  positif  serta  signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemda. Hal ini menandakan bahwa semakin besar nilai opini audit maka semakin  besar  pula tingkat transparansi informasi keuangan pemda.  Hal ini sejalan dengan penelitian  Wulandari  dan  Sulardi  (2018)  menemukan  bahwa  opini  audit  mempengaruhi  publikasi informasi keuangan secara wajib dan secara sukarela. Penelitian ini juga konsisten serupa dengan Wau & Ratmono  (2015)  yang  memperoleh  hasil  opini  audit  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  informasi keuangan pemerintah di internet. Hasil penelintian ini juga didukung oleh Styles & Tennyson (2007) yang menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  yang  mendapatkan  penghargaan  atas  praktek  pelaporan keuangan yang baik oleh organisasi eksternal, maka pemda tersebut cenderung mempublikasikan laporan keuangannya di internet.
Opini audit mampu mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi informasi keuangan. Laporan  keuangan  yang  mendapatkan  opini  yang  baik  dari  BPK  mengindikasikan  akuntabilitas  dan kinerja suatu pemerintah daerah baik. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata kabupaten dan kota di  Jawa  Tengah  mendapatkan  dua  jenis  opini  yaitu  wajar  tanpa  pengecualian  dan  wajar  dengan pengecualian. Hal tersebut membuat pemda cenderung tidak akan menutup-nutupi hasil dari kinerjanya yang  baik  kepada  masyarakat.  Pemda  yang  mempublikasikan  informasi  keuangan  dengan  opini  bagus akan menaikkan citra baik pemda tersebut serta menandakan bahwa pemda telah melaksanakan jalannya pemerintahan secara bersih dan bertanggungjawab.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan  memiliki  pengaruh  positif  signifikan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  pendidikan  masyarakat,  maka  akan  mendorong  peningkatan transparansi  informasi  keuangan  karena  pendidikan  merupakan  modal  masyarakat  dalam  memahami informasi  keuangan  yang  disajikan  pemerintah  daerah  dalam  website.  Opini  audit  memiliki  pengaruh positif  signifikan  terhadap  transparansi  informasi  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik opini  audit  yang  diterima  pemda  maka  akan  mendorong  pemda  untuk  mempublikasikan  informasi keuangannya guna menunjukkan pada masyarakat kinerja keuangan pemerintah yang baik dan maikkan citra pemerintah. Jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa besarnya jumlah penduduk bukan faktor yang mendorong  transparansi  informasi  keuangan  sebab  besarnya  jumlah  penduduk  akan  menambah kompleksitas pemerintahan yang mengahambat transparansi informasi keuangan.
Dalam  melakukan  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  akses  informasi  keuangan  yang tersedia dalam website. Terdapat beberapa website pemda menyediakan menu indikator informasi yang dibutuhkan  dalam  penilaian  transparansi  namun  mengharuskan  pengunjung  website  untuk  mendaftar dan  mengirim  permintaan  informasi  yang  dibutuhkan.  Beberapa  website  pemda  tidak  dapat  digunakan untuk mendaftar atau login dan tidak adanya tanggapan setelah melakukan permintaan informasi.
Saran  yang  bisa  penulis  berikan  yaitu  bagi  pemerintah  diharapkan  dapat  memperbaiki  sistem pendaftaran  atau  login  pada  website  serta  lebih  cepat  tanggap  dalam  merespon  permintaan  informasi. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  sarana  selain  website  dalam  menilai  transparansi  informasi keuangan  pemerintah  seperti  aplikasi  ponsel  PPID  .  Saran  terkait  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu pemerintah dapat melakukan usaha meningkatkan pendidikan masyarakat karene pendidikan merupakan modal yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintah. Selain itu  pemerintah  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangannya  agar  mendapat  opini  audit yang baik sehingga membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan dengan baik.

## Daftar Rujukan
Afryansyah,  R.  D.,  &  Haryanto.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting, 2(3), 1.
Evans,  D.,  &  Yen,  D.  C.  (2005).  E-government:  An  analysis  for  implementation:  Framework  for understanding cultural and social impact. A.G.I.M Office, 29-41.
Evans, J., & Patton, J. (1987). Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal of Accounting Research 25 (Supplement), 130-158.
Gandia,  J.  L.  (2008).  Determinants  of  web  site  information  by  Spanish  city  councils.  Online  Information Review, 35-57.
Garcia, & Garcia, G. (2010). Determinants Of Online Reporting Of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, 36(5), 679-695.
Halim,  A.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2017).  Maksigama  Indeks  Keuda  (Indeks  Kondisi  Keuangan  dan  Indeks Transparasi Keuangan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasanah, U. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. JAI.
Ingram,  R.  W.  (1984).  Economics  Incentives  and  the  Choice  of  StateGovernment  Accounting  Practices. Journal of Accounting Research, Vol. 22(No. 1), 126-144.
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). Pedoman Umum Good Public Governance.
Mardiasmo.  (2001).  Pengawasan,  Pengendalian  dan  Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi.
Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T. (2014). Disclosure Of Non-Financial Information About Public Services  On  The  Official  Website  Of  Local  Governments  In  Indonesia.  Journal  of  Theoretical  and Applied Information Technology, 66 No 2.
Piotrowsky, S. J., & Bertelli, A. (2010). Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
Quiles, F. A., Galera, A. N., & Rodríguez, D. O. (2014). Factors influencing the transparency of sustainability information  in  regional  governments:  an  empirical  study.  Journal  of  Cleaner  Production  82,  179- 191.
Said, R. (2001). Pengantar Ilmu kependudukan. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Ekonomi dan Sosial.
Soepriyanto, G., & Aristiani, R. (2011). Evalusi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Di Situs Internet: Studi Pada Pemerintah Daerah Indonesia. Binus Business Review, Vol. 2(No. 1 ), 192-201.
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Tantangan  dan  Hambatan  Dalam  Implementasi  E-Government  di  Indonesia. Seminar Nasional Informatika 2008, 99-108.
Styles,  A.,  &  Tennyson,  M.  (2007).  The  Accesibility  of  Financial  Reporting  U.S  Municipalities  on  The Internet. Journal Of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 19(1), 56-92.
Sudarsana,  S.  H.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK  Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 2(4), 1-13.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Suryaningsih,  N.  M.,  &  Sisdyani,  E.  A.  (2016).  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit  Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(2), 1453-1481.
Tolbert,  C.  J.,  Mossberger,  K.,  &  McNeal,  R.  S.  (2008).  Institutions,  policy  and  e-government.  Public Adminisration Review, 68, 549-563.
Trisnawati,  M.  D.,  &  Achmad,  K.  (2014).  Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Melalui Internet.
Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting, 4(4), 1- 12.
Wulandari, N. A., & Sulardi. (2018). Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela. Akuntansi Dewantara, 2(1)..