## IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ( STUDI KASUS DI DESA ADAT SEPANG
Komang Okta Ritama 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Muhammad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { okta.ritama@undiksha.ac.id, Sudiatmaka@undiksha.ac.id, Jodi@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  Hak  Waris  Anak Luar Kawin di Desa Adat Sepang, serta (2) mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 43 ayat 1  Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang hak waris anak luar kawin di Desa Sepang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  dengan  2 (dua)  jenis  pendekatan  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan kasus.  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Adat  Sepang,  Kecamatan  Busungbiu, Kabupaten  Buleleng.  Bahan  hukum  yang  digunakan  berasal  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  dengan  teknik  pengumpulan  menggunakan  teknik  studi  dokumen, observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik non probability  sampling dengan  bentuk  penerapan  menggunakan  teknik purposive  sampling. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  bentuk  penerapan menggunakan  model  analisa  hermeneutika  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) hak  waris  anak  luar  kawain  Di  Desa  Adat  Sepang  menunjukan  bahwa  anak  yang  dilahirkan dari luar kawin tidak mendapatkan waris apapum.  (2) implementasi Pasal  43 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019  tentang hak waris anak luar kawin, belum terlaksana dengan baik dan memang di Desa Adat Sepang anak yang dilahirkan dari luar kawin tidak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya
Kata kunci: Implementasi, UU Perkawinan, Anak Luar Kawin , dan Desa Adat Sepang.

## Abstract
This study aims to (1) find out and analyze the inheritance rights of children out of wedlock in the  sepang  taditional  Village,  and  (2)  find  out  and  analyze  the  implementation  of  Article  43 paragrahp  1  of  Law  Number  16  of  2019  regarding  the  inhertancrle  right  of  children  out  of wedlock in Sepang Village. The type of resarch used is empirical jutidical law research, with 2 (two)  types  of  apptoaches,  namely  the  legislation  approach  and  the  case  approach.  The location  of  this  research  was  carried  out  in  the  Sepang  Taditional  Villagr,  Busungbiu  District, Buleleng  Regenci.  The  Legal  materials  used  are  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials  with  collection  Techniques  using  dokument  study,  observation  and  interview techniques. The sampling techniques used is a non-probability sampling technique with a form of  application  using  a  purposive  sampling  technique.  Data  processing  amd  analysis techniques  are  carred  out  qualitatively  in  the  form  of  apppication  using  a  legal  hermeneutic analysis model. The results showed that (1) the inheritance rights of ilegitimate children in the Sepang  Taditional  Villagr  showed  thal  children  bprn  out  of  weldock  did  not  gen  any  kinf  of inheritance.  (2)  the  implementation  of  Article  43  paragraph  1  ofclaw  Number  16  of  2019 concerning the inheritance rights of  children out of wedlock has not been carried out properly
and  indeed  in  the  Sepang  Village  children  born  form  outside  of  marriage  do  noy  inherit  form thr mother or the mother or thr mother’s family
Keywords: Implementation,  marriage  Law,  Children  Out  Of  Wedlock,  an  Sepang  Taditional Village

## PENDAHULUAN
Pergaulan  bebas  antar  remaja yang  banyak  terjadi  saat  ini  seringkali mengarah  pada  hal-hal  negatif  yang  tidak diinginkan,  seperti  berhubungan  seks  di luar nikah dan hamil di luar nikah. Masalah ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga pada saat ini di masyarakat terdapat kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita  tanpa  ada  ikatan  perkawinan, Anak-anak  yang  lahir  di  luar  nikah  sering mendapat  julukan  di  masyarakat  sebagai anak haram, hal ini menyebabkan gangguan  psikologis  pada  anak.  Dilihat secara realita memang anak yang dilahirkan  diluar  pekawinan  tersebut  tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya  dan  tidak  mempunyai  akibat hukumnya  dari  perbuatan  yang  dilakukan oleh  orang  tua  dari  anak  yang  dilahirkan diluar  pekawinan  tersebut,  namun  anak yang  dikahirkan  diluar  pekawinan  yang sah sering menjadi pertentangan- pertentangan  dimasyarakat  dan  banyak membawa  dampak  negatifnya,  dengan adanya  konflik  antara  masyarakat  yang ditimbulkan  akibat  anak  luar  perkawinan tersebut.
Pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor  16  tahun  2019  tentang  hak  waris anak luar kawin menyebutkan bahwasanya  anak  yang  dilahirkan  diluar pekawinan  yang  sah  hanya  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  saja  dan  anak  tersebut berhak mendapat waris dari ibu kandungnya  sendiri,  sedangkan  di  realita dimasyarakat  sekarang  ini  anak  yang dilahirkan  diluar  pekawinan  yang  sah belum  mendapatkan  pengaturan  yang jelas  dan  terperinci  mengenai  bagaimana sistem  pewarisan  anak  yang  dilahirkan diluar pekawinan tersebut, sebagai seorang  manusia  perlu  ada  pengaturan terhadap  hal  tersebut,  Dari  adanya  akibat
hubungan keperdataan dengan ibu maupun  keluarga  ibunya  anak  yang dilahirkan  diluar  pekawinan  tersebut  itu hanya  mendapat  tanggungan  dan  waris dari  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja,  dan juga  terhadap  pengawasan  dari  anak  itu baru  dilahirkan  hingga  anak  itu  tumbuh dewasa hanya mendapat tanggungan dari ibunya, Sekilas saja pengaturan mengenai bunyi  pasal  tersebut  adanya  ketidak cocokan dan ketidakadilan bagi orangtua/ibunya  dan  anaknya  saja,  bila dilihat  secara  logika  untuk  membenihkan suatu anak tersebut didalm harim seorang ibu  tentu  ada  pihak  ayah  atau  laki-laki didalamnya,  karena  jika  tidak  maka  tidak akan  ada  dan  tidak  akan  ada  benihnya anak  tersebut  didalam  rahim  seorang  ibu dari  anak  tersebut.  Dari  hal  tersebut  laki- laki  yang  menghamili  ibu  dari  anak tersebut  tidak  mau  mengakui  anaknya maka  terputuslah  hubungan  keperdataan antara bapak dan anak tersebut, ini sangat dibutuhkan  sekali  padahal  hubungan hukum  antara  anak  dan  ayahnya  untuk menuntut  hak  nafkah  yang  sangst  wajar seperti  halnya  dilakukan  anak-anak  sah pada umunya dimasyarakat.
Kita  sebagai  seorang  manusia, sangat  perlu  dan  sangat  membutuhkan adanya  hidup  bersama  dan  selalu  ingin hidup berkeluarga, inilah yang menuebabkan  manusia  selalu  ingin  hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita  dengan  tujuan  untuk  membentuk rumahtangga  dan  keluarga  dalam  hal  ini melalui  ikatan  perkawinan  yang  sah, Didalam  undng-undang  nomor  16  tahun 2019  tentang  perkawinan  menyebutkan dan menegaskan bahwasanya perkawinan  itu  adalah  ikatan  lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dimana untuk membantuk keluarga dan  rumah  tangga  yang  sangat kekal  dan abadi  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha esa. Dari pengertian tersebut memberikan
pencerahan dan ketentuan bahwa arti dari perkawianan  itu  sendiri  adalah  dimana untuk  membentuk  ikatan  lahir  dan  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga,  kemudian  tujuan  dari  perkawinan itu sendiri adalah adalah utnuk membentuk keluaega yang sangat bahagia dan bisa mencapai keharmonisan didalam  keluarga  berdasarkan  ketuhanan yang maha esa. (mainake yosephus:2013:70)
Hukum  Adat  adalah  aturan- aturan  atau  tingkah  laku  yang  yang berlaku  bagi  masyarakat  disekitar  atau bahi orang-orang yang ada dalam kelompok  masyarakat  itu  sendiri,  hukum adat  itu  sendiri  memiliki  3  ciri-ciri  khusus yaitu  yang  pertama  positif  dimana  dalam positif ini artinya hukum adat itu dinyatakan sah sexara resmi pada tempatnya  dan  waktu  tertentu  didalam masyarakat  itu  sendiri.  Yaitu  saat  ini memiliki  sanksi  tertentu  san  tegas  yang berlaku  dimasyarakat.  Dimana  dalam  hal ini  adanya  reaksi  /konsekuensi  dari  pihak lain  jika  seseorang  itu  melanggar  ayuran dimasyarakat maka harua bersiap menerima  konsekuensinya/sanksi  yang ditimbulkannya. Kemudian yang dimaksud pihak-pihak  yang  melanggar  norma  atau ketentuan  yang  ada  didalam  masyarakat itu  sendiri  termasuk  hukum  adat,  artinya disini adanya pembukuan yang sistemasis dari  suati  wilayaj,  bidang  hukum  khusua atau  tertentu  sebahai  satu  kesatuan  yang secara bulat dan utuh (hilman hadikusuma:2003:15)
Hukum  Adat  yang  ada  di indonesia  menurutnya  perkawinan  itu bukan  hanya  sebahai  ikatan  lahir  dam batin saja melainkan juga adanya perikatan secara perdata dan juga perikatan  perdata  dan  juga  sekaligus perikatan  kekeluargaan  dan  perikatan kekerabatan  jadi  terjadinya  adanya  ikatan perkawinan  itu  sendiri  bukan  hanya membawa  akibat  dari  suatu  hubungan- hubungan  yang  terjadi  atai  hubungan keperdataannya  saja  Ada  juga  hak  dan kewajiban  orang  tuanya  juga  yang  harus ada  perlindungan  nya,  ada  juga  hak  dan kewajiban  sebagai  anak  dan  prang  tua suami dan istri harta bersama dan lainnya,
hukum  adat  disini  mengatur  bagaimana tingkah  laku  masyarakat  jika  ada  yang melanggar  dari  hukum  adat  itu  sendiri maka  akan  dikenakan  sanksi,  disetiap masyarakat  atau  daerah  hukuman  hukum adanya  berbeda-beda,  karena  itu  semua tergantung  dari  kesepakan  masyarakat yang  ada  diwilayah  tersebut  Seringkali masyarakat  tidak  mengetahui  apa  sanksi yang  ditimbulkan  jika  melanggar  aturan yang  telah  disepakatinya.  Begitujuga adanya  larangan  dan  printah  keagamaan, baik hubungan manusia itu sendiri dengan tuhan,  mapun  hubungan  manusia  dengan manusia,  didalam  pergaulan  hidup  ahar didalam  masyarakat  atau  wilayah  dan dunia ini selamat dan diahirat nanti.
Hukum Adat imam sudiyat didalam  bukunya  mengatakan  bahwa hukum  perkawinan  adat  biasa  merupakan urusan  kerabat,  artinya  jika  melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan  biasa  kerabat  yang  ada disekitar itu sendiri yang memikiki urisannya, seperti yang dimaksud
keluarga,  kelompok,  dan  juga  merupakan urusan  pribadi  yang  tergantung  pada atairan atau susunan didaerah masuarakat itu sendiri (imam sudiyat:1991:17) dan Ter harr menyatakan bahwa  Perkawinan  itu  adalah  urusan kerabat  keluarga  dan  uruaan  masyarakat dan peibadi dalam, lembaga-lembaga atau masyarakat  dan  kaidah-kaidah  hukum yang ada sangkut pautnya san hubungannya dengan atiran ataupun tatan didunia  luar  dan  kemampuan  manusia. Hukum  adat  sangatlah  simple  bilamana ada aturan maka harus ditaati dan dituruti bilamana  melangggar  maka  sudah  siap menanggung konsekurnsinya yang ditimbulkan,  dimana  dalam  hal  urusan perkawinan urusan masyarakat dsini yang dimaksudkan  yaitu  masyarakat  yang  kan ikut  dan  ada  sangkut  pautnya  dalam menyelesaikan  permasalahan  ataupun ketiatan  yang  dilakukan  diwilayah  itu sendiri/di  lingkup  masyarakat  itu  sendiri maka dalam hal ini Hukum adat itu sangat sakral pada prinsipnya.
Perkawinan  yang  memiliki  arti ikatan  adalah  perkawinan  yang  memilikin atau  mempunyai  suatu  akibat  hukum terhadap  hukum  adat  itu  sendiri  yang
berlaku  didalam  wilayah  atau  masyarakat yang  saling  bertalian/bersangkutan,  maka adanya  akibat  hukum  Ini  yang  ada  selak sebelum perkawinan itu terjadu, yaitu bosa diartikan  dan  misalnya  dengan  adanya ikatan  atau  hubungan  pelamaran  yang merupakan  suka  sama  suka  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  atai hubungan  anak-anak  /bujang,  gadis  dan hubungan  orang  tua  keluarga  daripada calon istri.
Jika  sudah  terjadikan  perikatan suatu perkawinan makan
akan ditimbulkannya suati Hak-hak dan kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud adalah anggota keluarga ,kerabat maupun masyarakat,  menurut  hukum  adat  dengan diadakannya  upacara  bendera  adat  dan selanjutnya  dalam  peran  pembinan  dan memelihara  keluarga  ataupun  kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan  dari  anak-anak  mereka  yang terlibat  didalam  suatu  perkawianan  yang telah  mereka  langsungkan  sebelumnya (titis  wahyuningtyas,  dominikus  rato,  emi zulaiku:2014:02
Dan  perkawinan  akan  menjadi lebih  dalam  karena  melibatkan  keluarga, pribadan  dan  kerab  yang  satu  dengan kerabat yang lainnya dan dalam kekkerabatan sangat berarti didalam pelaksanaan  dan  melanjutkan  keturunan karena  keturunan  merupakan  hal  yang sangst penting didalam keluarga itu sendiri dari  perkawinan  yang  sudah  dibentuk sebelumnya,  untuk  membentuk  suatu rumah  tangga  yang  kekal  dan  abadi  dan bahagia setiap seseorang yang melangsungkan perkawinan sanvat mendambakan  memounyai  seorang  anak didalam  suatu keluarganya  tersebut,  anak yang  dihasilkan  dari  perkawinan  yang sudah dilaksanakan sebelumnya merupakan  kebahagiaan  yang  tiada  tara bagi  kedua  orang  tua  mereka,  dan tentunya  bagi  keluarga  mereka  karena anak  yang  dihasilkan  tersebut  merupakan buah  dari  perkawinan  tersebut  dan  anak tersebut  merupakan  sebagai  landasan perkawinan,  namun  ada  juga  dan  tidak semua  anak  yang  dilahirkan  tersebut dihasilkan  dari  perkawinan  yang  sah, kehadiran seorang anak meruapakn kebahagian  seseorang  atau  orang  tua
yang meruoakan
kebahagiaan kesejahteraan  bagi  seorang  ibu  maupun ayah dari anak tersebut maupun keluarganya, karena anak itu meruapakan landasan dari perkawinan.
Untuk membentuk  keluarga  yang  sejahtera  dan bahagia, maka orangtua memhina anaknua dan memelihara anaknya dengan cinta  kasih  yang  sangat  luar  biasa Memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang yang  sangat  amat  tulus,  dan  memberikan pendidikan,  selalu  brusahan  dan  berjuang untuk sang buah hati walaupun orangtuanya bersusahpayah untuk menafkahi  tetapi  orang  tua  tak  pernah mengeluh  akan  hal  itu,  selalu  berjuang untuk  sang  buah  hati  dengan  tulus  tanpa adanya kepamrihan, termasuk juga memberikan kesehatan dan kecakapan.
Kehadiran  seorang  anak  suatu harta  karun  kebahagiaan  seorang  suami istri  beserta  kelaurganya  dan  kerabatnya yang  ada  disekitar,  namun  dalam  hal  ini tidak  semua  orang  mengsnggap  bahwa kehadiran seorang anak dilam keluarga itu memberikan kebahagian bagi orang tunya karena  ada  juga  anak  yang  tidak memounyai belaskasiahan terhadap orang tuanya  dikarenakan,  anak  yang  sudah salah  pergaulan,  disini  anak  dsini  yang dimaksudkan adalah anak luar perkawinan,  anak  yang  dilahirkan  diluar pekawinan  sering  mendapatkan  julukan dalam  masyarakat  sebagai  anak  haram hal  inilah  yang  menyebabkan  gangguan psikologis  pada  anak  tersebut,  Dalam  hal ini  biasanya  terjadi  kepada  seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan seorang anak diluar perkawinan, karwna merukapan perbuatan yang tidak baik dam bisa menyebarkan air desa  dan  bagi  keluarga    dan  kerabatnya. Anak yang dilahirkan dsri seorang ibu atau wanita  yang  tidak  memlunyai  suami  atau laki-laki  dinamakan  dinamakan  sebagai anak  luar  kawin  selama  karena  didalam hukum  adat  itu  sendiri  bentuknya  tidak mengenak  anak  kandung  saja,  melainkan anak yang dilahirkan diluar pekawinan dan anak  tiri  juga,  kk  jika  didalam  wilayah masyarakat terdapat ternyata ada seorang wanita  atau  ibu  yang  melahirkan  anak diluar  perkawinan  yang  sah,  merupakan persoalan-persoalan  yang  sangst  serius
dan  merupakan  lermasalah  yang  cukup memprihatinkan  baik  bagi  seorang  wanita atau ibu dan maupun bagi kelaurga ibunya itu  sendiri.  Dikarena  anak  yang  dilahirkan diluar  perkawianan  yang  sah  itu  akan hidup dan bergabung kedalam masyarakat seperti  anak  salah  pada  umumnya, dengan  adanya  ayau  hadirnya  seorang anak diluar perkawinan anak menimbulkan pertentangan  dan  permasalahan  didalam masyarakat  maulun  dikeluarga,  karena anak  yang  dikahirkan  diluar  perkawinan tersebut  suatu  saat  sudah  dewasa  akan ikut  bergabung  kedalam  masyarakat,  dan permaslahan  yang  memprihatinkan  yaitu siatem pewarisan anak tersebut, tidak ada pengsturan yang secara jelas dan terperinci  mengatur  sistem  pewarisan anak diluar perkawinan yang sah.
Adanya  seorang  anak  yang dilahirkan diluar pekawinan akan membawa permasalahan-permasalahan yang  cukup  membebankan  orang  tua  dari anak tersebut/ibu kandungnya sendiri, dan bagi  keluarga  ibunya  maupun  masyarakat yang  ada  disekitarnya,  karena  suatu  saat nanti  jika  anak  yang  dilahirkan  tersebut sudah  dewasa  akan  sangat  sulit  mencari ayah  biologisnya  dan  setiap  permasalah akan  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan anak  tersebut  hanya  akan  membebankan ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  Dengan dilahirkannya anak diluar pekawinan tersebut akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan pertentangan  diantara  keluarga  ibunya maupun  didalam  masyarakat  sekitarnya, mengenai  bagaimana  sistem  pewarisan anak  tersebut  dan  bagaimana  hak  dan kewajibannya.  Adapaun  yang  menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk mengetahui  bagaimana  siatem  pewarisan anak luar kawin dan bagaimana implementasi  pasal  43  ayat  1  undang- undang nomor 16 Tahun 2019 tentang hak waris anak diluar pekawinan di Desa Adat Sepang. Dan menyelesaikan permasalahan  pewarisan  anak  luar  kawin tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  empiris,  dam dari  hasil  penelitian  ini,  pembahasan diatas  anak  luar  kawin  yang  tidak mendapatkan  waris  Dari  ibunya,  hal  inilah yang  bertentangan  dengan  bunyi  pasal
bahwasanya  di  pasal  43  ayat  1  undang- undang  nomor  16  tahun  2019  berbunyi anak diluar kawin hanya memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan keluarga  ibunya  saja  dan  anak  tersebut berhak  mendapat  waris  dari  ibu  dan keluarga ibunya saja, sedangkan di realita anak yang lahir di luar perkawinan di desa Sepang  itu  tidak  mendapatkan  waris  dari ibu  dan  keluarga  ibunya.  Anak  yang  lahir di luar perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan  hukum  dengan  ibunya  dam berkedudukan  sebagai  anak  dari  ibunya saja.  Kedudukan  anak  yang  dilahirkan diluar  pekawinan  yang  sah  hanya  dilirik sebagai  anak  haram/rendah  didalam masyarakat  sekitar  dan  anak  tersebut  jika dibandingkan dengan secara yuridis mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang kurang dibandingkan anak yang sah pada umumnya.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan menurut bunyi pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mendapat tanggung  jawab  dari  ibunya  dan  keluarga ibunya  saja  anak  luar  kawin  juga mempunyai hak waris dari ibu kandungnya dan  peninggalan  dari  keluarga  ibunya saja,  tetapi  ada  juga  ayah  biologis  dari anak  luar  kawin  tersebut  memberikan sesuatu  terhadap  anak  tersebut  seperti harta  kekayaan.  Dari  hal  ini  anak  yang dilahirkan  diluar  pekawinan  yang  sah, sangat  perlu  mendapatkan  perlindungan hukumnya  karena  semua  anak  berhak atas  hak  dan  kewajibannya.  Selain  itu anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan tidak  hanya  memiliki  hak  saja  namun memiliki  kewajiban  juga  yang  harus dilaksanakan  dan  dijalankan,  seperti  anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan  waris  dan  mempunyai  hak umtuk hidup, kewajibannya yaitu membantu  ibunya  dan  masyarakat  yang ada  disekitarnya.  Tidak  hanya  anak  yang sah  memiliki  hak  dan  kewajiban  tetapi anak  yang  dilahirkan  diluar  pekawinan yang  sah  harus  memilihi  hak  dan kewajiban  tersebut,  harena  dimata  hukum anak  itu  sama  biarpun  anak  luar  kawin maupun  tidak.  Maka  dari  itu  tidak  boleh mendiskriminasi  anak  yamg  lahir  diluar pekawinan  tersebut,  karena  belum  tentu anak  yang  dilahirkan  diluar  pekawinan tersebut  lebih  buruk  nasibnya  ketimbang
anak  yang  sah,  sering  anak  yang  lahir diluar  pekawinan  mendapatkan  julukan dimasyarakat sebagai anak haram, karena anak tersebut  membawal  hal  yang  negatif dan  sering  membawa  permasalahan- permasalahan  dimasyarakat,  sekilas  hal inilah yang membiat gangguang psikologis pada anak tersebut.
Sering ditemukan
ketidakselarasan  ataupun  ketimpangan dimasyarakat mengenai nilai-nilai moral itu sendiri  terkait  dengan  bagaimana  arti penting dari sebuah perkawinan. Perkawinan hanya sering dianggap dimasyarakat  sebagai  salah  satu  pristiwa yang  sangan  biasa  atau  lumrah  dilakukan dimasyarakat. Dari hal tersebut maka nilai dari adanya kesakralan dari suatu perkawinan tersebut
sedikit  demi  sedikit  menjadi  hilang karena sudah terbiasa dilakukan dimasyarakat. Hal inilah yang banyak bisa dibuktikan dimasyarakat bahwasanya
masih
banyaknya
kasus-kasus dimasyarakat mengenai anak yang dilahirkan  diluar  pekawinan  yang  sah, yang  terjadi  dimasyarakat.  Banyaknya informasi-informasi yang menyebar dimasyarakat dengan adanya media elektronik  seperti  media  cetak,  artikel maupun  media  lainnya  yang  cukup  cepat menyebar  luaskan  brita  yang  bredar dimasyarakat,    terkait  dengan  kasus  anak lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagai salah  satunya  yaitu  kasus  yang  masih terjadi  di  Desa  Sepang,  Kecamatan Busungbiui, Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali.  Anak  yang  lahir  diluar  perkawinan yang terjadi di desa ini tidak mendapatkan hak waris dari ibu kandungnya sendiri, dan hanya  mendapatkan  tanggungan  semasih anak  itu  belum  dewasa  jikalau  ibu kandung dari anak tersebut sudah meninggal maka anak ini tidak mempunyai apa-apa  istilah  di  desa  sepang,  apapun yang  terjadi  pada  anak  tersebut  maka desa  yang  akan  bertanggung  jawab terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang
Selain  itu  pasal  43  ayat  1 Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang  perkawinan  kususnya  pada  anak lahir  diluar  perkawinan  itu  tidak  sesui dengan  ada  atau  realitanya  dilapangan
disini  ada  bertentangan  atau  ketidak selasaran  antara  pasal  43  ayat  1  dengan realita  yang  ada  di  Desa  Sepang.  Dalam pasal  tersebut  menyebutkan  Mengenai apakah  anak  luar  kawin  mendapat  waris dari  ibu,  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan (UU  Perkawinan)  menyatakan  bahwa anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan (yang  sah)  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.  Oleh  karena  itu,  anak  luar  kawin berhak  mendapatkan  waris  tanpa  perlu pengakuan  dari  ibunya.  Dalam  pasal tersebut mengatakan secara jelas bahwasanya anak diluar perkawinan yang sah  mendapat  waris  dari  ibunya  tanpa harus  anak  tersebut  memintanya,  Namun pada  kenyataanya  yang  terjadi  pada  hak waris  anak  diluar  perkawinan  yang  sah, yang brada di Desa Sepang itu bertentangan, sehingga anak diluar perkawinan  didalam  pasal  43  ayat  1 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 mendapat  waris  dari  ibu  dan  keluarga ibunya saja. Sedangkan direalitanya dalam  Desa  Adat  Sepang  Kecamatan Kabupaten  Buleleng  anak  yang  Lahir  Dari Perkawinan  yang  tidak  sah  itu  tidak mendapat  waris  apapun  dari  ibu  ataupun keluarga ibu nya tersebut. Terkecuali anak tersebut  sudah  diminta  secara  sah  dari anggota  keluarga  ibu  dari  anak  tersebut, dari  hal  ini  sudah  terlihat  jelas  adanya tidak  keselarasan  pasal  dengan  realita yang  ada  khususnya  yang  ada  di  Desa Sepang
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  maka  diperlukannya  kajian  secara komprehensif mengenai implementasi pasal 43 ayat 1.undang-undang nomor 16 tahun  2019  tentang  hak  waris  anak  luar kawin “ Implementasi  pasal  43  ayat  1 undang-undang  nomor  16  tahun  2019 tentang  hak  waris  anak  luar  kawin (studi kasus di desa Adat Sepang) ”.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  hukum  empiris  yang merupakan  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2020: 70).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang
bertujuan  untuk  menggambarkan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, atau  frekuensi  adanya  hubungan  tertentu antara  suatu  gejala  dan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Data  dan  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari tempat penelitian yaitu di Desa Adat Sepang dan serta data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  studi  dokumen,  observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis  sampel  yaitu purposive  sample . Teknik  pengolahan  dan  analisis  data dilakukan  secara  kualitatif,  dimana  data yang di dapat diuraikan secara berkualitas dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman  dan  interpretasi  data  (Ishaq, 2020:73)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Sepang
Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Desa Sepang Dalam  hak  waris  anak  diluar  perkawinan yang sah anak tersebut hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya saja, dalam hal wanita yg melahirkan  anak  diluar  perkawinanan yang  sah  banyak  upacara  agama  yang harus  dilalui  sama  seperti  halnya  juga anak  yg  lahir  sah  pada  umumnya, upacaranya sama.
Berdasarkan hasil wawancara bersama  bendesa  Adat  Sepang,  yang menerangkan  bahwa  bagaimana  proses hak  mewaris  anak  perempuan  maupun laki-laki  di  Desa  Adat  Sepang,  yaitu  anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang sah anak tersebut tidak mendapat warisan apapun  dari  ibu  kandungnya  maupun keluarga  ibunya  itu  sendiri,  anak  tersebut hanya  mendapat  tanggung  jawab  dari ibunya  ketika  anak  tersebut  masih  kecil dan  belum  menikah  ketika  anak  tersebut menikah dan layaknya sudah bisa bekerja
sendiri  anak  tersebut  dilepas  dalam  artian anak  tersebut  tidak  lagi  ditanggung  oleh ibu  kandunganya  sendiri,  dan  jika  suatu saat  ibu  dari  anak  tersebut  meninggal dunia  maka  anak  tersebut  tidak  memiliki siapa-siapa  lagi  istilah  di  Desa  Sepang, anak  tersebut  misal  ada  apa-apa  maka desa  yang  akan  bertanggung  jawab  akan hal itu.
Umat  hindu  di  Bali  dalam  bidang hukum  kekeluargaan  menganut  sistem Kepurusa  (  Windia  dan  Ketut  Sudantra 2006  ).  Artinya,  pertalian  seorang  dengan keluarganya  bertitik  berat  pada  garis bapak,  melanjut  kakek  (bapaknya  dari bapak),  dan  seterusnya  serta  tidak memperhitungkan  dari  garis  ibu.  Dalam sistem  yang  begini  kedudukan  anak  laki- laki  jauh  lebih  penting  dari  saudara- saudaranya  yang  wanita.  Penting  dalam arti  memikul  Dhana,  menunaikan  pitra puja  (  pemujaan  dan  tanggung  jawab kepada  leluhur),  yang  diiringi  hak  dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga  dengan  ahli  waris.  Hukum  pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum pewarisan di Desa Sepang, yang mengacu  pada  sistem  pewarisan  hukum Adat  Bali.  Dimana  terdapat  perbedaan- perbedaan  dalam  hukum  pewarisan  di setiap daerah di Bali.
Hal  ini  dikarenakan  setiap  Desa memiliki otonomi khusus, sehingga berhak membuat  aturannya  sendiri  termasuk aturan mengenai masalah pewarisan harta warisan masyarakatnya. Akan tetapi, pada azasnya harta peninggalan seorang pewaris  tetap  tinggal  di  lingkungan keluarganya,  yaitu  keluarga  purusa.  Azas ini  berhubungan  erat  dengan  sifat  hukum kekeluargaan umat atau masyarakat hindu di  Bali  yang  patrilineal.  Sering  terjadi dimana  warisan  tidak  untuk  dibagi-bagi melainkan  diberikan  utuh  dimana  menjadi hak  bersama  sesama  ahli  waris.  Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir  dari  perkawinan  ayah  dan  ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli  waris  dari  orang  tuanya.  Anak  yang tidak  sah  itu  hanya  mewaris  dari  ibu  atau kerabat  ibunya.  Di  daerah  Bali  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan,  ini  hanya  dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun  demikian  apabila  kemudian
ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki  yang  membenih  anak  tersebut  dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya  itu,  si  anak  tetap  tidak  dapat mewaris dari bapaknya. Seorang anak sah terlahir  dari  perkawinan  yang  sah  karena perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  wanita,  perkawinan  yang  sah  di Desa  Sepang  adalah  perkawinan  yang telah  di  upacarakan  menurut  hukum agama.  Anak  yang  terlahir  secara  sah  ini adalah  merupakan  ahli  waris.  Seorang anak  yang  lahir  dari  luar  perkawinan merupakan  ahli  waris  dari  ibunya  saja, namun  apabila  ibunya  kemudian  kawin sah  maka  putuslah  hubungan  hukum antara  anak  luar  kawin  tersebut  dengan ibunya,  itu  berarti  anak  tersebut  tidak berhak lagi menjadi ahli waris dari ibunya. Namun demikian anak luar kawin tersebut diberikan  tanggungan  dan  biaya  hidup selama ia masih berada dalam lingkungan Banjar  sampai  ia  berdiri  sendiri.  Biasanya bila  orang  tuanya  mampu  baik  dari  pihak bapak maupun pihak ibu akan memberikan bekal secara sukarela berupa pemberian  secara  lepas  berupa  warisan dari ayah maupun ibunya.
Kedudukan  seorang  anak  luar  kawin menurut  hukum  adat  waris  mengacu kepada sistem kekerabatan pada masyarakat di Desa Sepang yang dipengaruhi  oleh  agama  hindu  melihat garis keturunan dari seorang laki-laki atau kebapakan  (patrilineal)  di  atas  pada sebuah upacara perkawinan yang sah. Kosekwensinya adalah pewarisan hanya  ditujukan  bagi  anak  laki-laki, sedangkan  anak  perempuan  tidak  berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban  keagamaan  atau  upacara  adat yang  hanya  diperuntunkan  atau  yang harus  dijalankan  oleh  kaum  laki-laki. Namun  demikian  anak  luar  kawin  yang dilahirkan  sebagai  anak  laki-laki  mereka juga  dibebankan  atau  berkewajiban  yang harus dilaksanakan terkecuali dalam melaksanakan upacara adat tetapi meraka tidak  memiliki  hak  atau  dikatakan  sebagai ahli  waris  seperti  apa  yang  dikatakan seorang toko masyarakat di Desa Sepang Akan  tetapi  menurut  hukum  positif Indonesia dalam pasal 873  yang berbunyi “bila  salah  seorang  dari  keluarga  sedarah
tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan  keluarga  sedarah  dalam derajat  yang  diperkenankan  mendapat warisan  dan  tanpa  meninggalkan  suami atau  istri,  maka  anak  diluar  kawin  yang diakui  berhak  menuntut  seluruh  warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara memungkinkan terjadinya  pewarisan  yang  demikian.  Jadi apabila  sama  sekali  tidak  ada  lagi  orang lain  atau  pewaris  lain  maka  anak  tersebut dapat  mewarisi  harta  warisan  dari  sanak keluarganya atau orang tuanya begitu juga sebaliknya.  Dalam  masyarakat  di  Desa Sepang  dalam  menanggapi  tentang  hak waris  anak  luar  kawin  tidak  mendapat waris  dalam  keluarganya,  namun  bapak dan  ibunya  memberikan  biaya  kebutuhan hidup seperti rumah untuk tempat tinggalnya  sehari-hari,  setelah  anak  itu dewasa  dan  bisa  untuk  bekerja  sendiri maka  tanggungan  dari  ibu  sudah  selesai, apalagi  ibu  dari  anak  luar  kawin  ini meninggal  maka  anak  yg  lahir  diluar perkawinan  ini  tidak  dapat  apa-apa  anak ini  akan  menanggung  hidupnya  sendiri dan  jika  terjadi  hal-hal  lain  maka  banjar atau  Desa  yang  akan  bertanggung  jawab atas  hal  yang  dialami  anak  yang  lahor diluar  perkawinan  ini.  Di  Desa  Sepang pasa khususnya menngenal yang namanaya  kesakralan  adat  dan  tradisi dimana jika terjadi anak lahor diluar kawin maka  itu  juga  sering  disebut  dengan (leteh) maka dari itu dalam hak pewarisan juga  di  dalan  Pasal  43  Ayat  1  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019.tentang perkawinan  yang  mengkhusus  pada  hak waris anak diluar perkawinan menyebutkan  bahwa  anal  luar  kawin berhak  atas  waris  dari  ibu  dan  keluarga ibunya,  sedangkang  didalam  Desa  Adat Sepang,  Anak  yang  dilahirkan  diluar pekawinan  itu  tidak  dapat  waris  apa-apa dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  dan hidupnya  hanya  ditanggung  ketika  anak tersebut  masih  kecil  dan  belum  menikah, ketika  anak  tersebut  menikah  maka  anak tersebut sudah tidak mendapat tanggungang  dari  ibunya  dan  tidak mendapat waris sama sekali.
Implementasi  Pasal  43  Ayat  1  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang
Hak  Waris  Anak  Diluar  Perkawinan Yang Sah Di Desa Sepang
Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan (UU  Perkawinan)  menyatakan  bahwa anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan (yang  sah)  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.  Oleh  karena  itu,  anak  luar  kawin berhak  mendapatkan  waris  tanpa  perlu pengakuan  dari  ibunya.  Permasalahan tentang ALK yang hanya memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya ini telah membawa situasi yang tidak adil bagi si anak. Anak menjadi terputus  hubungan  hukumnya  dengan ayah  kandungnya,  sedangkan  diketahui bahwa lahirnya seorang anak, merupakan hasil  hubungan  yang  terjadi  antara  dua orang  yaitu  laki-laki  dan  perempuan. Kondisi ini menjadikan seolah-olah secara hukum  si  ayah  terlindungi  secara  hukum ketika tidak melaksanakan tanggung jawabnya  terhadap  anak  Anak  luar  kawin adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang perempuan  yang  tidak  memiliki  ikatan perkawinan  yang  sah  dengan  laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya,  anak  tersebut  tidak  mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.  Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak  dilahirkan  dalam  suatu  ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian  luar  kawin  adalah  hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat  melahirkan  keturunan  sedangkan hubungan  mereka    tidak  dalam  ikatan Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya
Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang  anak  luar  kawin  akan  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  orang tuanya  apabila  telah  diakui  secara  sah. Dengan  demikian,  apabila  seorang  anak luar  kawin  tidak  diakui  oleh  orang  tuanya, maka  ia  tidak  akan  memiliki  hubungan keperdataan  baik  dengan  bapak  maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  kedudukan  anak  luar  kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarga
ibunya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 43  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan.  Hanya saja,  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa kedudukan  anak  luar  kawin  tersebut  akan diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  peraturan pemerintah  yang  sampai  sekarang  belum diundangkan  oleh  pemerintah.  Dengan demikian,  berdasarkan  Pasal  66  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan,  maka  berlakulah  ketentuan yang  lama  dalam  hal  ini  KUH  Perdata. Sehingga,  kedudukan  anak  luar  kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perkawinan  tetap  diperlukan suatu  pengakuan  untuk  menciptakan hubungan  keperdataan  antara  seorang anak luar kawin dengan orang tuanya Jika  dilihat  yang  terjadi  dilapangan yakni  pada  pewarisan  anak  luar  kawin  di Desa  Adat  Sepang  maka  telah  terjadi ketidaksesuaian  pada  ketentuan  pasal tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan  yang  sah  sistem  pewarisan tidak  sesuai  antara  bunyi  pasal  dengan kenyataan  yang  ada  di  Desa  Adat Sepang,  Dengan  demikian  ketentuan pasal  43  ayat  1  tentang  anak  luar  kawin menyebutkan  bahwa  anak  luar  kawin tersebut  memilik  hubungan  keperdataan dengan  ibu  kandungan  dan  keluarga ibunya  dan  anak  tersebut  dapat  waris sekalipun anak tersebut tidak memintanya kepada  ibu  kandungannya,  sedangkan yang  terjadi  dilapangan,  di  Desa  Adat Sepang  anak  yang  dilahirkan  diluar pekawinan  yang  sah  anak  tersebut  tidak mendapat  waris  apapun  dari  ibunya maupun  keluarga  ibunya,  melainkan  anak tersebut hanya mendapat tanggung jawab ketika  anak  tersebut  masih  kecil,  suatu ketika  anak  tersebut  menikah  maka tanggung  jawab  dari  seorang  ibu  yang melahirkan  anak  luar  kawin  tersebut sudah lepas.
Substansi  Hukum,  Dalam  teori  Lawrence M.  Friedman,  hal  ini  disebut  sebagai sistem  substansial  yang  menentukan  bisa atau  tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan yang  mereka  keluarkan  dan  aturan  baru
yang mereka susun. Sebagai Negara yang menganut  sistem  Civil  Law  System  atau Sistem  Eropa  Kontinental  dan  Common Law  System  atau  Anglo  Saxon,  dikatakan bahwa  hukum  adalah  peraturan-peraturan yang tertuang dalam bentuk tertulis. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.  Yang  dimaksud  substansi adalah  aturan,  norma  dan  pola  prilaku nyata  manusia  yang  ada  pada  sistem  itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang  memiliki  kekuatan  mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Friedman, 2011: 7). Budaya Hukum Kultur hukum menurut Lawrence  M.  Friedman  adalah  sikap manusia  terhadap  hukum,  sistem  hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan.  Budaya  hukum  erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.  semakin  tinggi  kesadaran hukum  masyarakat  maka  akan  tercipta budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat merubah pola piker masyarakat mengenai hukum berlaku. Secara sederhana, tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Menurut  analisis  penulis,  pewarisan anak luar kawin, yang terjadi di Desa Adat Sepang,  itu  wajar  anak  yang  dilahirkan diluar  pekawinan  tidak  mendapat  waris apapun  dari  ibu  dan  keluarga  ibunya karena,  anak  tersebut  tidak  memiliki  ayah yang  sah  dan  agar  nantinya  tidak menimbulkan  suatu  permasalah  antara ahli  waris  yang  sah  dengan  anak  luar kawin tersebut,
Seorang  tokoh  pemangku  di Desa  Sepang,  mengatakan  bahwa  anak luar  kawin  yang  terjadi  di  Desa  Sepang, membawa  leteh (tidak  baik)  bagi keluarga ibunya  Dan  anak  tersebut  tidak  bisa masuk  dan  menetap  di  keluarga  ibunya, karena  disebut  reged  (kotor)  dan  anak tersebut tidak berhak mendapat waris dari ibu maupun keluarga ibunya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian yang  dilakukan  pada  pewarisan  anak  luar kawin  di  Desa  Adat  Sepang  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut :
1.) Sebagai  dimaklumi,  umat  hindu  di Bali  dalam  bidang  hukum  kekeluargaan menganut  sistem  Kepurusa  (  Windia  dan Ketut  Sudantra  2006  ).  Artinya,  pertalian seorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis bapak, melanjut kakek (bapaknya  dari  bapak),  dan  seterusnya serta  tidak  memperhitungkan  dari  garis ibu.  Dalam  sistem  yang begini kedudukan anak  laki-laki  jauh  lebih  penting  dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam  arti  memikul  Dhana,  menunaikan pitra puja ( pemujaan dan tanggung jawab kepada  leluhur),  yang  diiringi  hak  dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga  dengan  ahli  waris.  Hukum  pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum pewarisan  di  Desa  Sepang,  Hal  ini dikarenakan setiap Desa memiliki otonomi khusus, sehingga berhak membuat aturannya sendiri termasuk aturan mengenai masalah pewarisan harta warisan masyarakatnya. Dalam masyarakat  di  Desa  Sepang  dalam menanggapi  tentang  hak  waris  anak  luar kawin tidak mendapat waris dalam keluarganya,  namun  bapak  dan  ibunya memberikan biaya kebutuhan hidup seperti  rumah  untuk  tempat  tinggalnya sehari-hari,  setelah  anak  itu  dewasa  dan bisa untuk bekerja sendiri maka tanggungan  dari  ibu  sudah  selesai, apalagi  ibu  dari  anak  luar  kawin  ini meninggal  maka  anak  yg  lahir  diluar perkawinan  ini  tidak  dapat  apa-apa  anak ini  akan  menanggung  hidupnya  sendiri dan  jika  terjadi  hal-hal  lain  maka  banjar atau  Desa  yang  akan  bertanggung  jawab atas  hal  yang  dialami  anak  yang  lahor diluar perkawinan
2.) Ketentuan Pasal 43 Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  (yang  sah)  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.  Oleh  karena  itu,  anak luar  kawin  berhak  mendapatkan  waris tanpa  perlu  pengakuan  dari  ibunya.    Jika dilihat  yang  terjadi  dilapangan  yakni  pada
pewarisan  anak  luar  kawin  di  Desa  Adat Sepang maka telah terjadi ketidaksesuaian  pada  ketentuan  pasal tersebut. Anak yang lahir diluar perkawinan  yang  sah  sistem  pewarisan tidak  sesuai  antara  bunyi  pasal  dengan kenyataan  yang  ada  di  Desa  Adat Sepang,  Dengan  demikian  ketentuan pasal  43  ayat  1  tentang  anak  luar  kawin menyebutkan  bahwa  anak  luar  kawin tersebut  memilik  hubungan  keperdataan dengan  ibu  kandungan  dan  keluarga ibunya  dan  anak  tersebut  dapat  waris sekalipun anak tersebut tidak memintanya kepada  ibu  kandungannya,  sedangkan yang  terjadi  dilapangan,  di  Desa  Adat Sepang  anak  yang  dilahirkan  diluar pekawinan  yang  sah  anak  tersebut  tidak mendapat  waris  apapun  dari  ibunya maupun  keluarga  ibunya,  melainkan  anak tersebut hanya mendapat tanggung jawab ketika  anak  tersebut  masih  kecil,  suatu ketika  anak  tersebut  menikah  maka tanggung  jawab  dari  seorang  ibu  yang melahirkan  anak  luar  kawin  tersebut sudah lepas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  penyusun  panjatkan  ke hadapan  Ida  Sang  Hyang  Widhi  Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya-lah, penulis  dapat  menyelesaikan  artikel  ini dengan  baik  dan  lancar.  Ucapan  terima kasih  juga  disampaikan  kepada  Bapak Drs.  Ketut  Sudiatmaka,  M.Si  dan  Bapak Muhammad  Jodi  Setianto,  S.H.,  M.H. serta  kedua  orang  tua  penulis  Bapak  Alm Wayan  Sindu  dan  Ni  Wayan  Putri  atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa  moral  maupun  material  kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hartanto,  Kedudukan  Hukum  dan
Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008 Artadi,  I  Ketut.  2016.  Hukum  Adat  Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post.
Artika, I Wayan. 2003. Incest. Yogyakarta: Interpre Book.
Bambang  Daru  Nugroho,  Hukum  Adat. PT. Refika Aditama, Bandung 2015 Dan,  D.  F.,  &  Mansur,  I.  A.  (2020).
Dinamika  Hukum  Waris  Adat  di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Djamat  Samosir,  Hukum  Adat  Indonesia CV. Nuansa Aulia, Bandung 2013
Dr.  I  Nyoman  Sujana,  SH.M.Hum  2020 Kedudukan Anak luar kawin Friedman,  Lawrence  Meir.  2011.  Sistem
Hukum Perspektif Ilmu Sosial.
Bandung: Nusa Media.
Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Waris  Adat. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003 Ishaq.  2017.  Metode  Penelitian  Hukum. Bandung: Alfabeta.
Kolkman,  Wilbert  Dirk  (ed)  et.al.  Hukum Tentang  Orang,  Hukum  Keluarga dan  Hukum  Waris  di  Belanda  dan Indonesia.  Bali:  Pustaka  Larasan. 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2016.  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Media Iuris, 3(2), 119 –132 Prasetyo,  Yanu  Endar.  2010.  Mengenal Tradisi  Bangsa.  Yogyakarta:  PT Grammedia.
Rato Dominikus, Hukum Perkawinan Adat dan Waris Adat di Indonesia (Sistem kekerabatan, perkawinan dan Pewarisan  Menurut  Hujum  Adat)
Laksbang  Pressindo,  Yogyakarta 2015. Suharsini, Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Zainudin,  Ali.  2011.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
(Victoria Ola Tokan: 2011: 110). Kedudukan anak luar kawin (Hasairin:1975:45) Hukum Waris Adat (Nur Hidayati: 2008: 2).Hukum Waris Adat
Soepomo: 1993: 72 Hukum Waris Adat
Friedman,  2011:  3  Tinjauan  Umum  Teori Sistem Hukum
Jurnal / Artikel
Djojodigoeno.  M.M  Asas-asas  Hukum Adat,  Jogyakarta.  Yayasan  Badan Penerbit GAMA. Hilman  Hadikusuma:  2003:  15  Hukum Waris anak di Indonesia Mainake  Yosephus:  2013:  70  Anak  Luar Kawin  Menurut  Hukum  Adat  dan Yurisprudensi Prinst,  Darwan,  2003,  Hukum  Anak  Di Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung Satrio,  J  1992.  Hukum  Waris,  Alumni Bandung Suriyaman  Mustari.  2015  Hukum  Adat Dahulu,  Kini  dan  akan  datang, jakarta. Kencana Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika:  2014:  02  Hukum  Adat  dan Yurisprudensi
Tolib  setiady,  2009  Intisari  Hukum  Adat Indonesia. Bandung. Alfabeta Wigjodipoero,  soerojo.  1995  pengantar dan asas-asas Hukum Adat. Jakarta Windia  Wayan  P  dan  I  Ketut  Sudantra
2016  Pengantar  Hukum  Adat  Bali, Swasta  Nulus  bekerjasama  dengan Bli Shanti LPPM Unud Denpasar
Wiryawan  I  Wayan  Gede,  Ketut  Sukawati
Lanang P Perbawa, I Wayan Wiastra 2015  Hukum  Adat  Bali  Ditengah Modernisasi  Arus  Budaya  Global
Jurnal Bakti Saraswati
Witanto.  D.Y,  HukumKeluarga  Hak  dan
Kedudukan Anak Luar Kawin, jakarta : Pustaka Raja 2012.
Peraturan  Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat (Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali Tahun  2019  Nomor  4,  Noreg Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali:  (4- 131/2019),  Tambahan  Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019
Tentang Perkawinan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).