Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
13

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)
Volume  Nomor , Januari-Juni 2022
DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.252

## KEWENANGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP LABEL KOSMETIK DI INDONESIA
Mega Ayu Ningtyas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya megahayu700@gmail.com
Safaruddin Harefa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya safaruddinharefa1993@gmail.com

## ABSTRAK
Peraturan  pelabelan  yang  dikeluarkan  oleh  Direktur  POM  RI  (Direktur  Bina  Kefarmasian  dan Pengawasan  Pangan  Republik  Indonesia)  mewajibkan  produsen  pangan  untuk melampirkan  label tambahan  dengan  keterangan  bahan  pangan  kewenangan  MUI  untuk  menangani  proses pengawasan  peredaran  produk  berlabel  halal,  MUI  berperan  penting  dalam  meningkatkan kepercayaan  konsumen  yang  menikmati kosmetik  halal  serta  menghasilkan  kepastian  hukum  dan manfaat.  Dari  manufaktur  hingga  rilis  produk,  kami  membutuhkan  badan  yang  kompeten  untuk menentukan  produk  mana  yang  ada  di  pasaran.  Dalam  hal  ini,  MUI  atas  nama  umat  Islam Indonesia  berperan  sangat  penting  dan  sangat dibutuhkan  dalam menentukan  produk mana  yang masuk  ke  pasar  Indonesia  merupakan  produk  Halal.  Selain  itu,  peran  pemerintah  dalam  menilai dan memantau kinerja MUI dalam memutuskan produk berlabel Halal sangat penting. Dalam hal ini, keberadaan kosmetik berlabel halal sangat membutuhkan intervensi yang signifikan dari pihak yang berwenang  untuk  menetapkannya.  Kalau  tidak,  masyarakat  itu  sendiri  yang  menjadi  korban,  dan ketika  orang  menjadi  korban,  itu  berpengaruh.  Tidak  mudah  bahkan  bisa  melumpuhkan  pasar kosmetik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  fungsi  dan  kewenangan  MUI  sebagai  wakil  secara  umum sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mengatasnamakan suara umat Islam
Kata Kunci: MUI, Produk, Halal

## ABSTRACT
Issued by the director of POM RI (director of pharmaceutical development and food supervision of the republic of indonesia) require food producers to attach additional labels with information on food
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
14
ingredients,  the  authority  of  mui  to  handle  the  process  of  monitoring  the  circulation  of  products labeled  as  halal,  mui  plays  an  important  role  in  increasing  consumer  confidence  who  enjoys cosmetics. Halal and produce legal certainty and benefits. From manufacturing to product release, we  need  a  competent  body  to  determine  which  products  are  on  the  market.  In  this  case,  mui  on behalf  of  indonesian  muslims  plays  a  very  important  and  much  needed  role  in  determining  which products  entering  the  indonesian  market  are  halal  products.  In  addition,  the  government's  role  in assessing  and  monitoring  the  performance  of  the  mui  in  deciding  halal-labeled  products  is  very important.  In  this  case,  the  existence  of  halal-labeled  cosmetics  really  requires  significant intervention  from  the  authorities  to  determine  it.  Otherwise,  society  itself  is  the  victim,  and  when people  are  victimized,  it  has  an  effect.  It  is  not  easy  to  even  paralyze  the  indonesian  cosmetic market.  Therefore,  the  function  and  authority  of  the  mui  as  a  representative  in  general  is  very important for all indonesian people, especially on behalf of the voice of muslims
Keywords: MUI, Products, Halal
PENDAHULUAN Islam  merupakan  salah  satu  agama negara  Indonesia  dan  memiliki  ciri  dan  ciri khas  dalam  menentukan  sikap  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa. Demikian  pula,  Islam  mengajarkan  orang percaya  untuk  bertindak  berdasarkan  lima prinsip yaitu Halal, keadilan, kesederhanaan, kedermawanan,  dan  moralitas,  terutama dalam  kaitannya  dengan  konsumsi. 1 Hal  ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat 168- 169 dari Surah Al-Baqorah:
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh yang  nyata  bagimu.  Sesungguhnya  syaitan itu  hanya  menyuruh  kamu  berbuat  jahat dan  keji,  dan  mengatakan  terhadap  Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Bagian di atas memberikan sinyal yang sangat  kuat  bahwa  Islam  mengatur  hal-hal yang  sangat  mendasar  dalam  kehidupan, seperti  pemilihan  produk  yang  akan digunakan. Konsumen juga perlu memperhatikan kehalalan dan
1 Djaslim  Saladin, Konsep  Dasar  Ekonomi dan  Lembaga  Keuangan  Islam ,  (Bandung:  Linda Karya, 2000), h. 16.
kemurniannya.  Hal  ini  untuk  memastikan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan,  minuman,  obat-obatan  dan kosmetika  dapat  aman  digunakan  dalam beribadah kepada Allah SWT. Namun, yang terjadi  di  lapangan  mungkin  tidak  sesuai dengan  teori  yang  seharusnya,  karena seringkali terjadi
penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  umat Islam  sendiri  yang  berakar  kuat  pada egoisme.  Hal  ini  terlihat  dari  cara mengkonsumsi  barang  yang  tidak  boleh didasari dengan niat atau tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.
Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini,  umat Islam  perlu  berhati-hati  dan  standar  dan standar  penggunaan  produk  adalah  status kehalalan  produk  yang  mereka  coba gunakan.  Halal  dan  Haram  untuk  semua produk    Indonesia    diatur  oleh  Komite Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN) tentang  keputusan  produk  halal,  disertai dengan  standarisasi  Halal  dan    keputusan Badan  Penelitian  Obat  dan  Makanan. Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI) No.  46  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pembuatan  Nama  Produk  dan  Bentuk Produk.  Tidak  hanya  Majelis  Ulama Indonesia,  Pemerintah  Republik  Indonesia juga  mengatur  hal  ini  dalam  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal  No.  33 Tahun 2014.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
15
Regulator  dan  lembaga  ini  bertugas memantau  produk  yang  beredar  di masyarakat  dengan  menerbitkan  sertifikat halal  untuk  produk  yang  terdaftar.  Artinya produk  tersebut  hanya  akan  diproses  jika kandungannya  telah  lolos  pemeriksaan  dan tidak  ada  unsur  larangan  agama,  serta  akan masuk  dalam  kategori  produk  Halal  yang dapat  dikonsumsi  oleh  konsumen  Islam. Karena  tidak  adanya  label  pada  produk, konsumen  muslim  akan  berhati-hati  dalam memutuskan  untuk  mengkonsumsi  produk tersebut.    Peraturan  pelabelan  yang dikeluarkan  oleh  Direktur  POM  RI (Direktur Bina Kefarmasian dan Pengawasan  Pangan  Republik  Indonesia) mewajibkan  produsen  pangan  untuk melampirkan  label  tambahan  dengan keterangan  bahan  pangan.  Dengan  cara  ini, konsumen  dapat  memperoleh  informasi yang  akan  membantu  mereka  menentukan sifat  kehalalan  produk  mereka.  Pembelian melibatkan  mengidentifikasi  berbagai  jenis masalah,  menyelidiki  informasi,  beberapa peringkat alternatif, dan keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian
Dengan  demikian  hal  ini juga  berlaku bagi  produk-produk  kosmetik  yang  ada  di pasaran,  sebab  peminat  serta  konsumen terrutama  kaum  hawa  (red.  Wanita)  sangat- sangat  tidak  bisa  terlepas  dari  produk  yang satu ini, sehingga hal ini menjadi salah dasar kuat untuk mencantumkan label halal dalam setiap  produk  kosmtik  yang  beredar  di pasaran. Berangkat dari keresahan ini, maka Penulis  berkeinginan  untuk  menguraikan persoalan  kedudukan  Fatwa  MUI  dalam pelabelan halal dalam Kosmetik di Indonesia melalui  kajian  Normatif  Yuridis  yang menyandingkan  dengan  kasus-kasus  konkrit yang ada dalam kehidupan masyarakat .

## PEMBAHASAN
Labelberasal  dari  bahasa  Inggris “label” yang berarti “nama” atau digunakan untuk  menamainya.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, label adalah secarik kertas (kain,  logam,  kayu,  dll)  yang  ditempelkan pada  suatu  produk  yang  menggambarkan nama produk, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya. 2 Selain itu, Keppres Nomor 69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan Pangan  menekankan  pentingnya  label pangan,  karena  semua  informasi  tentang pangan  tercantum  dalam  kemasan  pangan dalam  bentuk  foto,  tulisan,  kombinasi keduanya,  atau  dalam  bentuk  lain.  Saya membatasi.  Pangan  yang  dimasukkan, dilampirkan,  atau  bagian  dari  suatu  label, yang  selanjutnya  disebut  dengan  peraturan pemerintah.
Selain  itu,  ada  beberapa  jenis  label yang memiliki arti berbeda, seperti: 3 a. Label  produk  (product  label)  adalah merek  dagang  yang  ditempelkan  pada produk  atau  kemasan,  atau  hanya berfungsi sebagai merek dagang
b. Merek  dagang  adalah  merek  yang ditempelkan  pada  suatu  produk  atau kemasan,  atau  merek  yang  hanya berfungsi sebagai tanda.
c. Cap  persetujuan  adalah  label  yang menunjukkan  kualitas  produk  berupa huruf, angka, atau huruf.
Deskripsi  Label  adalah  label  yang berisi  informasi  tentang  penggunaan, penampilan,  perawatan,  dan  karakteristik lainnya Indikator  Label  Halal  berdasarkan Pasal 69, Pasal 1 (3) PP  Tahun 1999 tentang Label  dan  Iklan  Pangan  adalah:  Gambar merupakan  hasil  peniruan  bentuk  dan  pola
2 Tim  Puataka  Phoniex, Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  Edisi  Baru ,  (Jakarta:  Cet  Ke  6 PT Media Pustaka Phoenix), h. 512.
3 Danang  Sunyoto, Teori  Kuesioner  Analisis Data  Untuk  Pemasaran  Dan  Perilaku  Konsumen , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 63.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
16
(binatang,  manusia,  tumbuhan,  dll).  Tulisan tahun  SM  adalah  hasil  tulisan  yang diharapkan bisa dibaca. Surat yang dimaksud adalah  surat  yang  ditulis  halal.  Kombinasi gambar dan teks merupakan gabungan hasil gambar  dan  teks  dalam  satu  bagian,  dan dalam  penelitian  ini  merupakan  kombinasi gambar  dan  teks  halal.  Dengan  kata  lain, melekat pada suatu kemasan dapat diartikan sebagai  melekat  (sengaja  atau  tidak  sengaja) pada kemasan (melindungi produk). 4 Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan fokus  pada  label  yang  menggabungkan gambar  dan  teks.  Menurut  penulis,  hal  ini penting  karena  memudahkan  konsumen untuk  memilih  produk  di  pasar  dan memutuskan produk mana yang akan dibeli. Dalam  hal  ini,  semua  konsumen  berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang  apa  yang  mereka  terima  dari produsen.  Semua  produk  yang  ditawarkan kepada  konsumen,  termasuk  makanan  dan minuman,  harus  memuat  informasi  yang jelas,  akurat  dan  jujur  untuk  menghindari kesalahpahaman.  Hal  ini  juga  berlandaskan hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk kemaslahatan  seluruh  individu  dalam masyarakat. 5
Pencantuman  logo  Halal  melalui  uji Halal  produk  yang  berhubungan  langsung dengan  masyarakat  sebenarnya  merupakan pemenuhan  hak  perlindungan  konsumen
4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
5 M. A. Latif, (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terhadap Praktik  Bisnis.  YUDISIA: Jurnal  Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 11(1), 17–32. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6390 ,  p.  21- 22
Islam. 6 Oleh  karena  itu,  keberadaannya melindungi  konsumen  Muslim  dari  produk non-Halal  dengan  memberikan  kepastian hukum  kepada  konsumen  Islam  bahwa produk tersebut benar-benar Halal, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Islam. Konsumen  muslim  tidak  ragu  untuk membeli  produk  karena  pada  kemasan produk  terdapat  logo  Halal  sehingga membuat  konsumen  muslim  enggan  untuk membeli  produk  non-Halal. 7 Hal  ini  sesuai dengan  label  halal  pada  kosmetik,  dan kosmetik  dengan  label  halal  menarik  bagi calon pembeli produk. Penggunaan kosmetik  menunjang  penampilan,  karena kosmetik  merupakan  salah  satu  kebutuhan terpenting  sebagian  besar  wanita  dan  sering dikaitkan  dengan  profesionalisme,  yang dibutuhkan pekerja profesional untuk tampil menarik. Kita tahu bahwa model selalu perlu tampil  cantik  dengan  pakaian  yang  elegan dan riasan yang memukau, dan perlu bekerja di  dalam  dan  di  luar  ruangan.  Oleh  karena itu, kosmetik yang digunakan dalam makeup menjadi pertimbangan yang sangat penting.
Di  Indonesia,  kosmetik  termasuk dalam  industri  yang  saat  ini  sedang berkembang pesat, dan kosmetik tidak hanya terlibat dalam tata rias dan rias wajah, tetapi juga dalam perawatan kulit untuk perawatan wajah. Saat ini banyak inovasi kosmetik yang dinilai  halal  dari  segi  bahan  dan  proses pembuatannya  sehingga  aman  digunakan
6 Janah,  T.  N.  (2020).  Upaya  Perlindungan Konsumen  Muslim  Dan  NonMuslim  Melalui Sertifikasi  Halal  Dan  Transparansi  Komposisi Produk Makanan, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 9(1), 65–85. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186 ,  p. 83
7 Syafrida,  S.  (2016).  Sertifikat  Halal  Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Hak-Hak Konsumen  Muslim, ADIL:  Jurnal  Hukum ,  7(2), 159–174, p. 170
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
17
oleh  wanita  muslimah.  Secara  umum, kosmetik  berlabel  halal  ini  sudah  mulai menggunakan strategi jitu untuk mempromosikan  kosmetik  berlabel  halal, seperti:  Mensponsori  kontes  model  dan peragaan  busana,  mensponsori  seminar  dan talk  show,  dll.  Tak  heran  jika  banyak kosmetik yang mensponsori model dan bisa menampilkan  make-up  dan  make-up  dari kosmetik tersebut.
Kosmetik  halal  telah  dikembangkan jauh melampaui kebaruan. Banyak perusahaan  kosmetik  memanfaatkan  pasar kosmetik  halal  yang  berkembang  dan  mulai memasuki ceruk pasar ini dengan memproduksi  sederet  produk  bersertifikat halal  yang  bebas  dari  bahan  hewani  dan belum  diuji  pada  hewan.  Saya  ingin memastikan  bahwa  kosmetik  yang  mereka gunakan  sehat  dan  aman.  Tantangan  dalam mengembangkan  ceruk  di  sektor  halal  ini lebih  lanjut  adalah  bagaimana  cara  terbaik untuk  mengintegrasikan  kosmetik  halal  ke dalam  kerangka  industri  kosmetik  global. Kolaborasi  aktif  dari  bahan-bahan  organik, vegan,  etis  dan  ramah  lingkungan  dapat menjadi  kunci  untuk  lebih  meningkatkan nilai  kosmetik  halal  di  pasar  global. Dorongan  utama  di  balik  permintaan  besar akan  kosmetik  dan  produk  kecantikan  halal ini  berasal  dari  kaum  muda  Muslim  yang sadar  akan  agama  dan  bersemangat.  Dalam konteks  kosmetik  halal,  konsep  ini mencakup  aspek  penting  dari  manufaktur, seperti penggunaan bahan halal dan zat yang diizinkan  yang  harus  diproduksi,  disimpan, dikemas  dan  dikirim  sesuai  dengan persyaratan  Syariah.  Menariknya,  kosmetik halal  menarik perhatian konsumen modern yang  rela  membayar  lebih  untuk  kosmetik organik,  alami  dan  elegan  yang  ramah lingkungan  dan  cocok  untuk  gaya  hidup modern.
Keyakinan  dan  sikap  konsumen wanita  Islami  terhadap  segel  halal  saat
membeli kosmetik, bersama dengan manusia lain,  bisnis,  dan  merek    kosmetik  besar, mengembangkan ceruk pasar kosmetik halal untuk  wanita  Muslim  Apa  yang  perlu  Anda lakukan  untuk  mengoptimalkan  penjualan Anda.  Kami  membuat  fashion  untuk memenuhi  tuntutan  pasar  dan  mencari produk  berkualitas  tinggi  yang  sehat  dan berkualitas yang dapat diterima dalam agama Islam. Perlu juga  diperjelas untuk menggunakan  tanda  Halal  pada  kemasan produk  untuk  memotivasi  pembelian  dari konsumen Muslim dan non-Islam. Sebagian besar  konsumen  muslim  bahkan  non muslim lebih memperhatikan label kehalalan suatu  produk  saat  memilih  produk  yang mereka  inginkan,  daripada  memperhatikan bahan dari produk tersebut.
Label  halal  pada  kemasan  kosmetik menunjukkan  bahwa  kosmetik  tersebut benar-benar  halal  karena  telah  lulus  uji kehalalan  dari  lembaga  terakreditasi  seperti BPJPH  dan  MU.  Label  halal  memberikan kemudahan  bagi  konsumen  muslim  karena konsumen  tidak  perlu  ragu  untuk  membeli kosmetik  kemasan.  Jaminan  keamanan kosmetik  Halal,  keberadaannya  dapat dibuktikan dalam bentuk sertifikat Halal dan label  Halal  pada  kemasan  produk.  Dengan kata  lain,  Anda  dapat  mengetahui  dari  label apakah  informasi  halal  untuk  produk tersebut diketahui.
Dalam sistem pasar bebas, label dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  merangsang pangsa  pasar.  Produk  dengan  label  Halal memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomis. Dari  segi  ekonomi,  penggunaan  sertifikat halal  dan  label  halal  membawa  manfaat ekonomi  bagi  pelaku  ekonomi,  konsumen, dan pemerintah. Biaya yang dikeluarkan juga tidak membingungkan dan tidak menimbulkan  kerugian  finansial  bagi pemain.  Pelaku  ekonomi  juga  mendapatkan
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
18
keuntungan  dari  penjualan  di  pasar  (daya saing).  Padahal,  peluang  pangsa  pasar  jauh lebih  baik  dan  lebih  terbuka  ( market  access ). Oleh  karena  itu,  produk dengan  label  Halal terbukti  menjadi  prasyarat  penting  bagi perekonomian Indonesia
untuk mempromosikan  produk  dalam  negerinya. Kehadiran  produk  berlabel  halal  berarti produk  dalam  negeri  bersaing  atau  dapat bersaing  dengan  produk  dari  negara  lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk  menghindari  perspektif  lain dalam  proses  pengenalan  produk  yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat  halal  dan  non-halal,  maka diperlukan  suatu  organisasi  yang  memantau dan  memantaunya.  Kantor  Kerja.  Di Indonesia  sendiri,  lembaga  penelitian makanan,  farmasi,  kosmetik.  Majelis  Ulama
Indonesia (LPPOM MUI) memiliki kewenangan untuk mengatur dan memantau lalu  lintas  produk  secara  nasional  dan internasional  berdasarkan  kebutuhan  dan urgensi.  Menentukan  sifat  kehalalan  semua produk,  termasuk  makanan,  obat-obatan dan  kosmetik.  Apakah  produk  tersebut dapat digunakan dengan aman, khususnya di wilayah  kedaulatan  Indonesia,  untuk membuat rekomendasi, merumuskan peraturan dan memberikan panduan kepada masyarakat  umum?  Ketika  suatu  barang menerima label dari LPPOMUI, Anda dapat memastikan bahwa produk tersebut halal. 8
Menurut penjelasan di atas, pentingnya  kosmetik  halal  menjadi  prioritas
8 Sofyan  Hasan, Sertifikasi  Halal  Dalam Hukum  Positif  Regulasi  dan  Implementasi  di Indonesia ,  (Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo,  2014), h. 187-188
dan persyaratan prioritas ketika mengadopsi label  halal.  Hal  ini  karena  dapat menyebabkan  peningkatan  daya  tarik  dan penawaran masyarakat, khususnya konsumen  wanita  muslim  umumnya  wanita secara  keseluruhan  masyarakat.  Sosialisasi kosmetik halal harus menjadi perhatian para pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini pemerintah  pusat  dan  pihak-pihak  yang terlibat dalam sertifikasi produk halal.
LPPOM  MUI  memiliki  fasilitas  semi- otonom  dengan  misi  khusus  keamanan pangan bagi umat Islam dengan menggunakan  bahan  tambahan.  Secara struktural,  lokasi  LPPOM  MUI  dapat berupa  MUI  pusat  atau  MUI  daerah  untuk mengeluarkan  sertifikat  Halal,  namun spesialis  dan  laboratorium  harus  melakukan proses  hukum.  Oleh  karena  itu,  selama  ini LPPOMUI  hanya  ada  di  MUI  pusat  dan daerah.    Keputusan  fatwa  mengenai kehalalan  makanan,  farmasi  dan  kosmetika dikaji oleh LPPOM MUI, dilaporkan kepada Panitia  Fatwa  kemudian dibuat  oleh  Panitia Fatwa.  Laporan  LPPOM  MUI  kemudian dibawa  ke  rapat  Komite  Fatwa  untuk menentukan  kehalalan  produk  berdasarkan penelusuran  yang  diberikan  LPPOMUI. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut dan  mendapatkan  hasil  yang  tepat  bahwa produk tersebut halal, produk tersebut akan diterbitkan dengan sertifikasi halal. 9 MUI menyatakan produk halal karena Sertifikat  Halal  MUI  merupakan  fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia  dan  diterbitkan  sesuai  dengan syariat  Islam.  Adanya  sertifikat  Halal merupakan  prasyarat  penerbitan  izin pelabelan  kemasan  produk  kepada  instansi pemerintah  yang  berwenang.  Adanya sertifikat halal dilakukan untuk memberikan
9 Ibid., h. 190
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
19
kepastian  kepada  konsumen  tentang  status kehalalan  produk.  Membujuk  konsumen. Label  halal  pada  kemasan  produk menunjukkan  bahwa  produk  tersebut  telah tersertifikasi  halal  oleh  LPPOM-MUI.  Ini dianggap  penipuan  karena  jika  produk memiliki  label  halal  tetapi  tidak  memiliki sertifikat  halal,  logo  produk  dapat dipalsukan dan dituntut.
Adanya  Jaminan  Halal  LPPOM  MUI dapat  mempengaruhi  keinginan  membeli konsumen.  Tujuan  dari  motivasi  pembelian itu  sendiri  adalah  agar  konsumen  memilih dari  beberapa  merek  dan  memasukkannya ke  dalam  daftar  kandidat.  Terakhir, berdasarkan berbagai pertimbangan, menentukan  alternatif  atau  proses  yang disukai konsumen saat membeli barang atau jasa.  Sebagai  seorang  muslim  yang  tidak ingin  mengkonsumsi  produk  yang  haram dalam  memilih  suatu  produk,  pasti  ada produk  yang  dibeli  dan  produk  yang ditinggalkan.  Kehalalan  produk  menjadi tolak  ukurnya.  Ketentuan  ini  tidak memungkinkan  semua  kosmetik  masuk  ke pasar Islam. Merupakan produk halal karena bukan  merupakan  campuran  bahan-bahan yang  melanggar  syariat  Islam  baik  dari  segi tampilan  maupun  bahannya.  Konsumen Islam lebih cenderung memilih produk yang telah  dinyatakan  halal  oleh  lembaga berlisensi  daripada  produk  yang  tidak berlabel.. 10
Keputusan  kehalalan  produk  dibuat oleh  MUI  dalam  bentuk  keputusan kehalalan  produk.  BPJPH  menunjuk  LPH
10 Ujang  Sumarwan, Perilaku  Konsumen. Teori  dan  penerapannya  dalam  pemasaran , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 20
untuk  melakukan  pengujian  dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH memberikan kepada BPJPH hasil pemeriksaan dan/atau uji pelecehan produk. BPJPH wajib menyampaikan hasil pemeriksaan  dan/atau  uji  kehalalan  produk kepada MUI untuk mendapatkan keputusan kehalalan  produk.  Keputusan  penetapan produk  Halal  akan  diserahkan  kepada BPJPH  sebagai  dasar  penerbitan  sertifikat Halal. Karena undang-undang JPH mewajibkan  semua  produk  yang  diimpor, diedarkan,  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  untuk  memiliki  sertifikasi  halal, pada  awalnya  diwajibkan  untuk  menjamin produk halal secara sukarela. Sejak didirikan pada  tahun  2017,  BPJPH  belum  berfungsi sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal hingga saat ini. BPJPH masih mempersiapkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan UU JPH. BPJPH akan  mulai  menjalankan  kewenangannya dengan  baik  setelah  Peraturan  Penegakan Hukum JPH ditetapkan. Aturan penegakannya  berupa  aturan  pemerintah, aturan  presiden,  dan  aturan  menteri. Kewenangan LPOM MUI adalah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal a. Menyusun dan menetapkan kebijakan JPH. b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan standar JPH.
c. Penerbitan dan pencabutan sertifikat  halal  produk  dan  label halal.
d. Pendaftaran  sertifikat  halal  untuk produk luar negeri.
e. Mensosialisasikan, mengedukasi dan  mempublikasikan  produk halal.
f. Sertifikasi LPH.
g. Pendaftaran Auditor Halal.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
20
h. Pantau JPH.
i. Kami akan melatih auditor Halal
Sepuluh  Kerjasama  dengan  organisasi dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan  JPH.  Kewenangan  BPJPH saat  ini  diharapkan  lebih  efektif  secara hukum dari sebelumnya, memenuhi harapan ummat  Islam,  melindungi  pelaksanaan jaminan produk halal, dan lebih terorganisir dengan prinsip keadilan. Kepastian, akuntabilitas  dan  transparansi,  efektivitas dan  efisiensi,  serta  profesionalisme.  Sesuai dengan  UU  JPH,  MUI  merupakan pemegang kewenangan pengurusan sertifikasi halal sebelum disahkannya UU RI
No.  33  Tahun  2014.  Kewenangan  ini diberikan  melalui  proses  regulasi  yang panjang hingga disahkan dan disahkan pada tahun 2001.
Keputusan  Menteri  Agama  (KMA) No.  519  tahun  2001  tentang  Lembaga Pemeriksaan  Makanan  Halal  akhirnya diperoleh.  Di  KMA,  Kementerian  Agama melimpahkan  kewenangan  kepada  MUI untuk  menjalankan  tugasnya  sebagai lembaga  pelaksana  pemeriksaan  makanan halal. Selain itu, MUI melimpahkan delegasi ke LPPOM MUI untuk menjalankan fungsi verifikasi  kehalalan  produk  yang  beredar  di masyarakat.  Di  sisi  lain,  kewenangan mengeluarkan  fatwa  halal  ada  pada  Komite
Fatwa MUI. Tentang pendelegasian kompetensi,  sebagaimana  dalam  teori sumber  kompetensi  Philipus  M.  Hadjon, pendelegasian kompetensi dari suatu instansi pemerintah  kepada  instansi/lembaga  lain merupakan  tanggung  jawab  agen  dan pertanggungjawaban  kepada  agen  yang dialihkan.  Artinya,  jika  MUI  melaksanakan
sertifikasi  halal,  tanggung  jawab  dan akuntabilitas  ada  pada  MUI  sebagai pelaksana  kewenangan  tersebut.  Misi  yang diberikan MUI kepada LPPO MMUI adalah perintah  dari  pengawas  untuk  menjalankan fungsi  sertifikasi  halal  kepada  organisasi  di bawahnya,  namun  tanggung  jawab  dan akuntabilitas tetap pada misi. 11
Selain  itu,  setelah  pengesahan  UU JPH,  MUI  mendapatkan  kewenangan alokasi  dari  peraturan  perundang-undangan, Pasal  33  UU  RI  2014,  yaitu  Sertifikasi Auditor Halal, Keputusan Produk Halal, dan Sertifikasi  LPH.  Akreditasi  Auditor  Halal dan Akreditasi LPH merupakan kewenangan baru  yang  diamanatkan  oleh  UU  No  33 Tahun  2014,  namun  produk  Keputusan Halal  merupakan  kewenangan  lama  yang masih  melekat  pada  MUI  sebagai  wadah bagi  ulama  Zuama.  Evaluasi  Komisi  Fatwa. Fatwa Halal diterbitkan oleh MUI. LPPOM MUI  bekerja  sama  dengan  Badan  POM, Kementerian
Agama, Kementerian Pertanian,  Kementerian  Koperasi  dan UKM, Kementerian Perdagangan Kementerian  Perindustrian  Kementerian Perikanan Kelautan, Kementerian.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan banyak universitas  termasuk  Institut  Penelitian Pertanian  Bogor  (IPB),  Universitas  Juanda dan banyak lagi.
Oleh  karena  itu,  pada  tahun menyelenggarakan  penerbitan  sertifikat jaminan halal produk LPPOMUI bekerjasama  dengan  beberapa  kementerian terkait. Setelah BPJPH
menerima pendaftaran  untuk  menerbitkan  Sertifikat
11 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 107
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
21
Jaminan  Produk  Halal,  selanjutnya  dikirim ke  LPH  yang  akan  mengirimkan  hasil  uji Halal  dan/atau  verifikasi  produk  kepada BPJPH untuk penetapan kehalalannya. MUI kemudian akan menyelenggarakan Musyawarah Fatwa Halal selambat- lambatnya  30  hari  kerja  kemudian  untuk menentukan  kehalalan  produk  tersebut. Proses sertifikasi halal yang dilakukan. MUI melalui  LPPOMUI  dan  Panitia  Fatwa  telah melalui  tahap  pemikiran.  Hal  ini  penting untuk  menyelaraskan  hukum  dengan  cita- cita  yang  diinginkan  masyarakat  (dalam  hal ini konsumen dan pelaku usaha). Berdasarkan  terminologi  Rudolf  Stamler disebut  cita  hukum.  Cita-cita  hukum merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Cita-cita hukum tidak lain adalah Pancasila.
Selain  itu,  Pancasila  diperkenalkan oleh  para  pendiri  negara  Deklarasi  ini sebagai  norma  tertinggi  dalam  kehidupan bernegara  bangsa  Indonesia  sebagai  norma dasar  negara.  Cita  hukum  berperan  sebagai “bintang pedoman” untuk mewujudkan cita- cita  masyarakat.  Meskipun  berada  di  atas ketidakmungkinan, cita-cita hukum bermanfaat karena dipegang teguh, dan cita hukum  dapat  mengarahkan  hukum  positif kepada  sesuatu  yang  adil  untuk  mengatur kehidupan dengan sanksi wajib. Oleh karena itu,  menurut  Stammler,  keadilan  adalah upaya  atau  tindakan  untuk  mengubah hukum  positif  menjadi  cita  hukum.  Oleh karena  itu,  hukum  keadilan  adalah  hukum yang  berpedoman  pada  cita-cita  hukum untuk mencapai tujuan masyarakat. Menurut penjelasan di atas, pentingnya kosmetik halal menjadi  prioritas  dan  persyaratan  prioritas
ketika mengadopsi label halal. Hal ini karena dapat  menyebabkan  peningkatan  daya  tarik dan  penawaran  masyarakat,  khususnya konsumen wanita muslim, umumnya wanita secara  keseluruhan  kepada  masyarakat. Sosialisasi  kosmetik  halal  harus  menjadi perhatian  para  pemangku  kepentingan, dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  sertifikasi  produk halal.
Ditambah  dengan  kewenangan  MUI untuk  menangani  proses  pengawasan peredaran  produk  berlabel  halal,  MUI berperan  penting  dalam  meningkatkan kepercayaan  konsumen  yang  menikmati kosmetik halal serta menghasilkan kepastian hukum  dan  manfaat.  Dari  manufaktur hingga  rilis  produk,  kami  membutuhkan badan  yang  kompeten  untuk  menentukan produk  mana  yang  ada  di  pasaran.  Dalam hal  ini,  MUI  atas  nama  umat  Islam Indonesia  berperan  sangat  penting  dan sangat  dibutuhkan  dalam  menentukan produk  mana  yang  masuk  ke  pasar Indonesia  merupakan  produk  Halal.  Selain itu,  peran  pemerintah  dalam  menilai  dan memantau  kinerja  MUI  dalam  memutuskan produk berlabel Halal sangat penting. Dalam hal  ini,  keberadaan  kosmetik  berlabel  halal sangat  membutuhkan  intervensi  yang signifikan dari pihak yang berwenang untuk menetapkannya. Kalau tidak, masyarakat itu sendiri  yang  menjadi  korban,  dan  ketika orang  menjadi  korban,  itu  berpengaruh. Tidak  mudah  bahkan  bisa  melumpuhkan pasar  kosmetik  Indonesia.  Oleh  karena  itu, fungsi  dan  kewenangan  MUI  sebagai  wakil secara  umum  sangat  penting  bagi  seluruh rakyat Indonesia, terutama mengatasnamakan suara umat Islam.

## KESIMPULAN
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 5, No. 01 Tahun 2022
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
22
Sebagimana  telah  diuraikan  diatas,
maka sampailah penulis kepada kesimpulan,  yang  menyatakan  bahwa keberadaan  MUI  dalam  hal  ini  sangatlah penting  dan  sangat  mendesak,  karena produk-produk  kosmetik  ini  sangatlah cepat  dalam  peredarannya.  Sehingga sentuhan  dari  lembaga  yang  kompeten dalam  hal  ini  adalah  MUI  sangat  dibutuh dalam hal untuk meluruskan dan memberikan kenyamanan bagi para konsumen  kosmetik  dalam  hal  ini  adalah para wanita-wanita yang
ingin membelinya .

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan,  Sofyan, Sertifikasi  Halal  Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2014) Janah,  T.  N.  (2020).  Upaya  Perlindungan Konsumen Muslim Dan NonMuslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk  Makanan, Islamic  Review:
Jurnal Riset dan Kajian Keislaman ,  9(1), 65–85. https://doi.org/10.35878/islamicrev iew.v9i1.186
M.  A.  Latif,  (2020).  Urgensi  dan  Eksistensi
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen  terhadap  Praktik  Bisnis. YUDISIA: Jurnal  Pemikiran  Hukum dan  Hukum  Islam ,  11(1),  17–32. https://doi.org/10.21043/yudisia.v1 1i1.6390 Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun 1999  Tentang  Label  dan  Iklan Pangan R.,  Ridwan  H, Hukum  Administrasi  Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016)
Saladin,  Djaslim, Konsep  Dasar  Ekonomi  dan Lembaga  Keuangan  Islam ,  (Bandung: Linda Karya, 2000) Sumarwan,  Ujang, Perilaku  Konsumen.  Teori dan  penerapannya  dalam  pemasaran , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001) Sunyoto,  Danang, Teori  Kuesioner  Analisis Data  Untuk  Pemasaran  Dan  Perilaku Konsumen ,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2013) Syafrida,  S.  (2016).  Sertifikat  Halal  Pada Produk  Makanan  Dan  Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen  Muslim, ADIL:  Jurnal Hukum , 7(2), 159–174 Tim Puataka Phoniex, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Baru ,  (Jakarta:  Cet  Ke 6 PT Media Pustaka Phoenix Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran , (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008)