## ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH
Lisandi Novisra* 1 , Bustamam *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : sandi.nvsr@gmail.com *1 , bustamam@unsyiah.ac.id *2

## Abstract
This study aims to determine and analyze the application of musharakah financing products and the suitability of the accounting  treatment  of  musharakah  financing  products  applied  in  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  according  to  PSAK 106.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  Sources  of  data  in  this  study  are  primary  data  obtained directly from the results of interviews with respondents. The results of the study show that in terms of recognition and measurement  of  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  is  not  fully  comply  in  according  to    PSAK  106,  and  in  terms  of  the presentation  of  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  has  fully  complied  with  PSAK  106,  while  in  terms  of  disclosure  of  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  has  not  presented  CALK  and  all  terms  relating  to  the  musharakah  transaction.  Hence,  its application does not comply with PSAK 106.
Keywords: Musharakah Financing Products, PSAK 106

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  penduduk  beragama  Islam  terbanyak  di dunia.  Hal  inilah  yang  seharusnya  menjadi  potensi atau faktor pendorong dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan berbagai produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi, pada praktiknya ternyata implementasi  dari  setiap  produk-produk  keuangan syariah tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Hal  tersebut  terjadi  salah  satunya  disebabkan  oleh pengawasan  dan  pengaturan  yang  masih  cenderung tidak  berjalan  secara  maksimal  sehingga  pada  saat penerapannya  masih  ada  beberapa  hal  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  dan  standar  yang  berlaku (Republika, 2018).
Pada  dasarnya  bank  syariah  dan  bank konvensional  memiliki  persamaan  dalam  hal  teknis penerimaan  uang,  teknologi  yang  digunakan,  dan mekanisme transfer (Machmud & Rukmana, 2010:17). Akan  tetapi,  adapun  sejumlah  perbedaan  yang mendasar  diantara  keduanya  yang  terletak  pada  saat pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian  sengketa,  lingkungan  kerja,  hubungan dengan  nasabah,  usaha  yang  dibiayai,  produk pembiayaan/investasi  dan  aspek  legalitas  (Antonio, 2012:22).
Pada  tahun  1990,  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  membentuk  kelompok  kerja  untuk  mendirikan Bank  Islam  di  Indonesia.  Sebagai  hasil  kerja  tim Perbankan  MUI  tersebut  terciptalah  bank  syariah pertama  di  Indonesia  yaitu  PT.  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI),  yang  berdiri  pada  tanggal  1 November  1991  dan  pada  tanggal  1  mei  1992  BMI resmi  beroperasi.  Menurut  data  statistik  Perbankan Syariah,  hingga  tahun  2018  sudah  terdapat  13  Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan  168  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).
Pada  umumnya,  praktik  perbankan  syariah dengan  bank  konvensional  hampir  sama,  yaitu bergerak  sebagai  suatu  lembaga  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali kepada  pihak  yang  membutuhkan  dalam  bentuk fasilitas  pembiayaan  (Yuranda  &  Daud,  2019). Pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  diberikan  oleh suatu  pihak  untuk  pihak  lain  dengan  maksud  untuk mendukung  investasi  yang  akan  dilaksanakan,  baik perorangan  maupun  lembaga  (Rivai  &  Arifin, 2010:681).  Adapun  jumlah  komposisi  pembiayaan yang  disediakan  oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat  pada tabel 1.1.
Tabel 1.1

## Komposisi Pembiayaan yang Disediakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Akad 2016 2017 2018 Des Des Sep Okt Akad Mudharabah 156.029 124.497 179.484 175.279 Akad Musyarakah 797.621 776.696 809.215 808.636 Akad Murabahah 4.982.796 5..904.751 6.621.867 6.716.831 Akad Salam 14 0 0 0 Akad Istishna 9.423 21.426 28.917 30.450 Akad Ijarah 6.763 22.316 31.598 35.662 Akad Qardh 145.881 189.866 178.224 183.275 Akad Multijasa 515.523 724.398 830.337 840.895 Total 6.662.556 7.763.951 8.679.643 8.791.028 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)
Berdasarkan  tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa banyak  jenis  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  BPRS dan  salah  satu  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan operasional  bank  tersebut  ialah  akad musyarakah ( joint  ventura ).  Pada  tabel  tersebut  komposisi pembiayaan musyarakah cenderung  tidak  stabil  setiap tahunnya hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang lebih tertarik dengan pembiayaan murabahah dibandingkan musyarakah .
Musyarakah menurut  Zulkifli  (2007:51)  adalah akad  kerjasama  atau  percampuran  antara  dua  pihak atau  lebih  untuk  melakukan  suatu  usaha  tertentu  yang sifatnya  halal  dan  produktif  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  akan  dibagikan  sesuai  dengan nisbah yang  disepakati  dan  risiko  akan  ditanggung sesuai  porsi  kerjasama.  Hal  selaras  juga  dipaparkan dalam  fatwa  DSN-MUI/IV  Tahun  2000  nomor  8 bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, yang masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan perjanjian  bahwa  keuntungan  maupun  resiko  akan  di tanggung sesuai perjanjian pada saat awal mula akad.
Musyarakah dalam  sistem  perbankan  biasanya diterapkan  untuk  pembiayan  suatu  kegiatan  baik  itu bentuk usaha atau pun proyek dimana pihak  bank dan nasabah  sama-sama  menyediakan  modal  atau  aset untuk  pelaksanaan  suatu  kegiatan,  setelah  usaha  atau proyek  yang  dilaksanakan  selesai  dikerjakan,  pihak nasabah  mengembalikan  modal  yang  telah  dipakai dengan  keuntungan  berdasarkan  bagi  hasil  yang  telah disepakati  (Al-Arif,  2012:50).  Berdasarkan  ulama
fikih, musyarakah terbagi  menjadi  2  yaitu, syirkah  al milk yang  memiliki  arti  kepemilikan  bersama  yang keberadaannya  terjadi  apabila  terdapat  dua  orang  atau lebih  memperoleh  kepemilikan  bersama  atas  suatu aset. Kemudian syirkah al’uqud yang berarti kemitraan yang  muncul  karena  adanya  kesepakatan  antara  dua orang  atau lebih untuk bekerja  sama demi tercapainya tujuan  tertentu,  kemudian  didalam syirkah  al’uqud terbagi lagi menjadi beberapa jenis antara lain, syirkah abdan,  syirkah  wujuh,  syirkah  ‘inan, dan syirkah mufawwaddah (Nurhayati & Wasilah, 2015:151).
Produk  pembiayaan musyarakah yang  terus berkembang  dilingkungan  masyarakat  tentu  harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur  sistem dan perlakuan  akuntansi  agar  tidak  terjadinya  perbedaan antar  satu  bank  syariah  dengan  bank  syariah  lainnya yang  ada  di  Indonesia,  maka  dari  itu  Dewan  Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan    (PSAK)  106  yang mengatur  tentang  akuntansi musyarakah pada  tanggal 27 juni 2007.
Secara  umum  PSAK  106  membahas  tentang karakteristrik pembiayaan musyarakah , pengakuan dan pengukuran  pembiayaan musyarakah ,  serta  penyajian dan  pengungkapan  pembiayaan musyarakah .  PSAK 106  juga  memberikan  pedoman  untuk  pengakuan akuntansi  untuk  mitra  aktif  dan  mitra  pasif,  pada  saat akad,  selama  akad  berlangsung  dan  pada  saat  akad berakhir.  Tidak  hanya  itu,  PSAK  106  juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif  dan  mitra  pasif,  akan  tetapi  PSAK  106  tidak
mengatur  perlakuan  akuntansi  atas  obligasi  syariah (sukuk)  yang  menggunakan  akad musyarakah .  Dalam PSAK  106  juga  ditegaskan  bahwa  terdapat  dua  jenis produk  pembiayaan musyarakah yakni musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisah .
Hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  penerapan produk  pembiayaan musyarakah berdasarkan  PSAK 106  telah  dilakukan  oleh  Widyarini  &  Hadi  (2016), Asadov et  al .  (2016),  Linaria  &  Chintya  (2017), Meutia & Adam (2017), dan Jabar et al . (2018). Hasil penelitian masing-masing menunjukkan bahwa ternyata pada praktiknya produk pembiayaan musyarakah ini  belum  terimplementasikan  dengan baik,  terdapat  beberapa  kerancuan  pada  saat pengukuran  dan  penyajian  akuntansi  serta  masih  ada beberapa masalah praktis yang disarankan untuk dapat diselesaikan  agar  sesuai  dengan  tujuan  terlaksananya akad musyarakah tersebut. Akan tetapi penelitian yang dilakukan  oleh  Susanto et  al .  (2017)  menunjukkan bahwa  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KC  Manado  telah menerapkan  pembiayaan musyarakah yang  sesuai dengan PSAK 106.
PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  sebagai  lembaga keuangan  yang  memiliki  pengaruh  besar  bagi masyarakat  dan  satu-satunya  yang  telah  menerapkan produk  pembiayaan musyarakah di  Kota  Banda  Aceh sudah  seharusnya  berpegang  teguh  pada  prinsip- prinsip syariah dan mempraktikkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK Nomor 106.

## 2. Kajian Pustaka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Menurut  Perwataatmadja  &  Antonio  (2002:10), bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam khususnya yang menyangkut  dengan  tata  cara  bermuamalat  dalam Islam,  sehingga  dapat  mencapai  kemashlahatan  dalam pelaksanaan  transaksi  keuangan  dan  terhindar  dari adanya unsur riba. Sementara itu, menurut Muhammad (2002:42),  bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan yang  kegiatan  operasionalnya  berlandaskan  pada  Al- Qur’an  dan  Hadits  baik  itu  dalam  hal  penghimpunan, penyaluran  dana  dan  jasa-jasa  perbankan  lainnya. Lebih  jelasnya,  bank  syariah  dimaksudkan  sebagai suatu  lembaga  yang  keuangannya  dikelola  menurut aturan yang dianggap sejalan dengan ketentuan syariah (Ruslizar & Rahmawaty, 2016).
Salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  syariah yang  ada  di  Indonesia  adalah  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS).  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  menyebutkan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syari’ah  (BPRS)  yaitu  Bank  Syari’ah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Keberadaan  BPRS  ini  diharapkan  dapat memberikan  layanan  perbankan  secara  mudah,  cepat, dan  sederhana  kepada  masyarakat  khususnya  para pengusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (Adnan  & Purwoko, 2013).

## Jenis-Jenis Pembiayaan
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  juga  menyebutkan  bahwa  pembiayaan  itu merupakan  penyediaan  dana  (uang)  atau  tagihan  atau hal  lainnya  yang  sejenis  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara pihak penyedia dana (bank) dengan pihak lain (nasabah) yang nantinya uang tersebut harus dikembalikan  dalam  jangka  waktu  yang  telah disepakati  dengan  imbalan  bagi  hasil.  Ada  beberapa jenis  produk  pembiayaan  di  dalam  BPRS  yang diperuntukkan  untuk  membantu  para  nasabah  dalam menjalankan usaha yang dimilikinya, antara lain: 1) Pembiayaan Mudharabah Menurut Vebitia & Bustamam (2017), mudharabah didefinisikan  sebagai  akad  kerja sama  di  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  ingin menjalankan usaha dimana shahibul maal mempercayakan  modal  kepada mudharib dengan sebuah  perjanjian  di  awal.  Keuntungan  yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dan  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  dana kecuali  disebabkan  oleh misconduct,  negligence atau violation oleh pengelola dana.
2) Pembiayaan Musyarakah
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  dalam  PSAK 106, musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara dua  pihak  atau  lebih  atas  suatu  usaha  tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  di dalam  kontrak,  namun  jika  terjadi  kerugian ditentukan berdasarkan porsi kontribusi dana.
3) Pembiayaan Murabahah
Menurut  Hakim  (2012:112) murabahah adalah akad  jual  beli  atas  suatu  barang  tertentu,  dimana pada  barang  tersebut  pihak  telah  menyebutkan
harga  jual  yang  terdiri  dari  atas  harga  pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu.
4) Pembiayaan Salam
Pembiayaan salam adalah  pembelian  barang  yang pembayarannya  dilunasi  di  muka/pada  saat  akad disepakati  sesuai  dengan  syarat-syarat  tertentu, sedangkan  penyerahan  barang  dilakukan  di kemudian  hari.  Pembelian salam cenderung merupakan  hasil  dari  pertanian  yang  memerlukan waktu relatif lama untuk memproduksinya.
5) Pembiayaan Istishna
Istishna’ ini  merupakan  pengembangan  dari ba’i as-salam ,  dimana  waktu  penyerahan  barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Zulkifli,  2007:41).  Transaksi istishna’ ini  juga menerapkan  sistem  jual  beli  dengan  barang  yang diperjualbelikan lebih cenderung berupa manufaktur.
6) Pembiayaan Ijarah
Pembiayaan ijarah (sewa)  didefinisikan  sebagai akad pemindahan hak  guna atas suatu barang atau jasa,  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran upah sewa ( ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan  kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri (Nurhayati & Wasilah, 2015:233).

## Musyarakah
Ada  banyak  praktik  pembiayaan  syari’ah  pada zaman Rasulullah SAW yang telah berkembang, salah satu  nya  ialah syirkah (perkongsian).  Pada  saat  Nabi Muhammad  SAW  diutus  sebagai  nabi,  banyak  dari orang-orang  pada  saat  itu  bermuamalah  dengan  ber- syirkah dan itu akan terwujud apabila terciptanya asas sama-sama ridha di antara dua pihak atau lebih.
Musyarakah adalah  akad  kerjasama  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  antara  pihak  bank  dengan pihak  nasabah  baik  personal  maupun  kelompok  untuk melakukan  suatu  usaha  tertentu  yang  halal  dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan  sesuai nisbah yang  disepakati  dan  risiko yang  ditanggung  sesuai  porsi  kerjasama  (Zulkifli, 2007:53).  Berdasarkan  ketentuan  PSAK  106,  terdapat 2 jenis dari pembiayaan musyarakah , yakni musyarakah permanen,  dimana  bagian  dana  setiap mitra  ditentukan  sesuai  akad  dan  jumlahnya  tetap hingga  akhir  masa  akad  dan musyarakah menurun, dimana  bagian  dana  salah  satu  mitra  akan  dialihkan
secara  bertahap  kepada  mitra  lainnya  sehingga  bagian dana dari pihak tersebut akan menurun dan pada akhir masa  akad  mitra  lain  tersebut  akan  menjadi  pemiliki penuh atas usaha musyarakah yang dijalankan.
Menurut  Nurhayati  &  Wasilah  (2015:155), rukun musyarakah terdiri  dari  :  (1)  pelaku  usaha musyarakah yakni  para  mitra,  (2)  objek musyarakah berupa  modal  dan  kerja,  (3)  ijab  kabul  atau  serah terima,  dan  (4)  nisbah  keuntungan.  Penetapan nisbah dalam  akad musyarakah dapat  ditentukan  secara proporsional  berdasarkan  modal  para  mitra  maupun tidak proporsional karena mempertimbangkan pengalaman,  tanggung  jawab,  dan  waktu  bekerja. Perjanjian  akad musyarakah dapat  berakhir  apabila salah  satu  pihak  memutuskan  untuk  menghentikan akad, salah satu pihak meninggal atau kehilangan akal sehat  dan  modal  dari musyarakah yang  disetor  oleh masing-masing pihak telah habis atau hilang.
Perlakuan  Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106
Standar  akuntansi  untuk  akad musyarakah diatur  dalam  PSAK  106  yang  berlaku  untuk penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan.  PSAK 106  adalah  standar  akuntansi  yang  menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan  syariah.  Pernyataan  ini  bertujuan  untuk mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan pengungkapan transaksi musyarakah .
1) Pengakuan  dan  Pengukuran  Akuntansi  untuk Mitra Aktif
a. Investasi musyarakah diakui  pada  saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah .
b. Pengukuran  investasi musyarakah, jika dalam  bentuk  kas  maka  dinilai  sebesar jumlah  yang  diserahkan  dan  jika  berbentuk aset  nonkas  maka  akan  dinilai  sebesar  nilai wajar  dan  jika  terdapat  selisih  antara  nilai wajar  dengan  nilai  buku  aset  nonkas  maka selisih  tersebut  akan  diakui  sebagai  selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas dan akan diamortisasi selama masa akad.
c. Aset  nonkas musyarakah yang  telah  dinilai sebesar  nilai  wajar  akan  disusutkan  dengan model  biaya  historis  ditambah  dengan penyusutan  atas  kenaikan  nilai  aset  karena

## ISSN: 1978-1520
penilaian  kembali  saat  penyerahan  aset nonkas untuk usaha musyarakah . d. Jika proses penilaian nilai wajar
menghasilkan  penurunan  nilai  aset,  maka penurunan  tersebut  langsung  diakui  sebagai kerugian.
e. Biaya  yang  terjadi  akibat  akad musyarakah tidak  dapat  diakui  sebagai  bagian  dari investasi  kecuali  adanya  persetujuan  dari seluruh mitra.
f. Penerimaan  dana musyarakah dari  mitra pasif  diakui  sebagai  investasi musyarakah dan  di  sisi  lain  sebagai  dana syirkah temporer .
g. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan  pengembalian  dana  mitra  pasif  di akhir  akad  dinilai  sebesar  jumlah  kas  yang diserahkan  dikurangi  dengan  kerugian  atau sebesar  nilai  wajar  aset  nonkas  pada  saat diserahkan dikurangi penyusutan dan kerugian.
h. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun  dinilai  sebesar  kas  atau  nilai  wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah  dengan  jumlah  dana syirkah temporer yang  telah  dikembalikan  kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).
i. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang  belum  dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
j. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar hak nya sesuai dengan  kesepakatan,  sedangkan  untuk  mitra pasif  sebesar  haknya  atas  bagi  hasil  dan kewajiban.
k. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan  porsi  dana  masing-masing  mitra  dan mengurangi nilai aset musyarakah .
l. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra  aktif  atau  pengelola  usaha  maka mereka harus dapat menanggungnya.
2) Pengakuan  dan  Pengukuran  Akuntansi  untuk Mitra Pasif
a. Investasi musyarakah diakui  pada  saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
b. Pengukuran  investasi musyarakah dalam bentuk  kas  dinilai  sebesar  jumlah  yang dibayarkan  dan  jika  dalam  bentuk  aset nonkas  dinilai  sebesar  nilai  wajar  dan  jika terdapat  selisih  antara  nilai  wajar  dan  nilai tercatat  aset  nonkas  maka  selisih  tersebut dapat  diakui  sebagai  keuntungan  tangguhan dan diamortisasi  selama masa akad  atau  jika kerugian maka diakui pada saat terjadinya.
c. Investasi musyarakah nonkas  yang  diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas  aset  yang  diserahkan,  dikurangi  dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
d. Biaya  yang  terjadi  akibat  akad musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui  sebagai  bagian  investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.
e. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan  pengembalian  dana  mitra  pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan  untuk  usaha musyarakah pada awal  akad  dikurangi  dengan  kerugian  atau sebesar  nilai  wajar  aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah  dikurangi  penyusutan dan kerugian (jika ada).
f. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun  (dengan  pengembalian  dana  mitra pasif  secara  bertahap)  dinilai  sebesar  jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada  awal  akad  dikurangi jumlah  pengembalian  dari  mitra  aktif  dan kerugian (jika ada).
g. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang  belum  dikembalikan  oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
h. Pendapatan  usaha  investasi musyarakah diakui  sebesar  bagian  mitra  pasif  sesuai kesepakatan.  Sedangkan  kerugian  investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
3) Penyajian akuntansi musyarakah
Mitra  aktif  menyajikan  hal-hal  sebagai  berikut  yang terkait  dengan  usaha musyarakah dalam  laporan keuangan:
a. Kas  atau  aset  nonkas  yang  disisihkan  oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah .
b. Aset musyarakah yang  diterima  dari  mitra pasif  disajikan  sebagai  unsur  dana syirkah temporer .
c. Selisih  penilaian  aset musyarakah ,  bila  ada,
disajikan sebagai unsur ekuitas.
Mitra  pasif  menyajikan  hal-hal  sebagai  berikut yang  terkait  dengan  usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
a. Kas  atau  aset  nonkas  yang  diserahkan  kepada mitra  aktif  disajikan  sebagai  investasi musyarakah
b. Keuntungan  tangguhan  dari  selisih  penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan ( contra account ) dari investasi musyarakah
4) Pengungkapan akuntansi musyarakah
Mitra  mengungkapkan  hal-hal  yang  terkait transaksi musyarakah , tetapi tidak terbatas, pada:
a. Isi  kesepakatan  utama  usaha musyarakah ,
seperti  porsi  dana,  pembagian  hasil  usaha, aktivitas usaha musyarakah , dan lain-lain.
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah

## Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual  tentang  bagaimana  teori  berhubungan dengan  berbagai  faktor  yang  telah  diidentifikasi sebagai  masalah  yang  penting  (Sugiyono,  2017:272). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, PSAK No. 106  merupakan  suatu  standar  atau  pedoman  yang mengatur terkait dengan akad musyarakah . Pemahaman  terhadap  PSAK  No.  106  sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk selanjutnya akan dianalisis  sehingga  dapat  diperoleh  hasil.  Berdasarkan hasil  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yang akan  tertuju  pada  sesuai  atau  tidaknya  antara penerapan  produk  pembiayaan musyarakah pada  PT. BPRS Hikmah Wakilah dengan PSAK No. 106.
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Menurut  Sekaran  &  Bougie  (2017:109)  dalam sebuah  penelitian  pasti  memiliki  berbagai  aktivitas yang terstruktur untuk dilaksanakan oleh peneliti yang dimulai dari perancangan hipotesis, teknik pengumpulan data, sampai dengan tahap analisis data, dan  hal  inilah  yang  disebut  dengan  desain  penelitian. Perlu  diketahui  bahwa  dalam  merancang  desain penelitian,  seorang  peneliti  harus  melakukannya dengan  penuh  kehati-hatiaan  dikarenakan  tahap  ini merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian dengan tepat sehingga  tujuan  penelitian  dapat  tercapai  secara sistematis.
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif,  yang  dilakukan  untuk  memahami  fenomena yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  atau  gejala  sosial alamiah  yang  berdasarkan  pada  kenyataan  dilapangan (Moleong,  2016:6).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah studi  deskriptif  yang  didesain  untuk  menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi dari data yang dikumpulkan.  Situasi  studi  penelitian  ini  adalah  tidak diatur  dan  berlangsung secara  normal  dalam lingkungan yang alami.
Tingkat  intervensi  peneliti  adalah  minimum, dikarenakan  peneliti  tidak  memiliki  intervensi  dalam mempengaruhi  perkembangan  dan  penerapan  akad musyarakah pada  perbankan  syariah.  Unit  analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu PT. BPRS Hikmah  Wakilah.  Kemudian,  horizon  waktu  yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian yang hanya  mengumpulkan  data  dalam  satu  periode  saja untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  yang  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  oleh  peneliti  melalui  wawancara dengan responden penelitian terkait dengan penerapan produk  pembiayaan musyarakah pada  PT.  BPRS Hikmah  Wakilah.  Penelitian  ini  juga  menggunakan data  sekunder  sebagai  informasi  pendukung  dari sumber  yang  telah  ada  seperti  buku-buku,  jurnal, formulir pengajuan pembiayaan, jumlah  nasabah yang menggunakan  produk  pembiayaan  di  PT.  BPRS Hikmah Wakilah, dan lainnya.
Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan melalui beberapa teknik, yaitu:
1) Observasi,  yang  dilakukan  dengan  mengamati secara  langsung  situasi  pada  suatu  lokasi penelitian  dan  mencatat  berbagai  hal  penting terkait penerapan produk pembiayaan musyarakah dan  kesesuaiannya  dengan  PSAK  106  (Arikunto, 2010:140).
2) Dokumentasi,  berkenaan  erat  dengan  data-data atau  catatan  penting  dari  suatu  organisasi  yang dibutuhkan  untuk  penelitian,  seperti  dokumen- dokumen,  formulir,  berkas,  catatan  penting  yang berkaitan dengan produk pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
3) Wawancara, merupakan bentuk tanya jawab untuk mengetahui  dan  menemukan  masalah  yang diperlukan  dalam  penelitian  secara  mendalam (Sugiyono, 2017:72). Pengunaan metode wawancara adalah untuk menelusuri dan menggali informasi yang tidak terbuka untuk umum. Teknik wawancara  ini  dilakukan  secara  langsung  kepada Direktur  Utama  atau  Kabag  Marketing  pada  PT. BPRS Hikmah Wakilah.
4) Studi  Kepustakaan,  terkait  dengan  pemahaman terhadap  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan
produk  pembiayaan musyarakah dan  PSAK  106, serta bacaan lainnya.

## Variabel Penelitian
1) Produk  Pembiayaan Musyarakah ,  merupakan bentuk  kerjasama  untuk  melakukan  suatu  usaha tertentu  yang  terdiri  dari  beberapa  pihak  untuk menyerahkan  kontribusi  dana  dengan  aturan bahwa  keuntungan  dibagi  sesuai  kesepakatan  dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi dana.
2) Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 106 PSAK  106  merupakan  salah  satu  pedoman  yang membahas  terkait  dengan  akuntansi musyarakah . PSAK  106  secara  tegas  mengatur  mengenai karakteristik  pembiayaan musyarakah ,  pengakuan dan  pengukuran,  akuntansi  untuk  mitra  aktif  dan mitra pasif dan pengakuan hasil usaha, serta terkait dengan  penyajian  dan  pengungkapan  laporan keuangan.

## Metode Analisis Data
1) Pada tahap awal dimulai dari menganalisis kondisi PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  secara  umum  baik dari struktur maupun kebijakan yang diperlakukan dan  mengumpulkan  data,  catatan,  dokumen  resmi dan  dokumentasi  yang  tersedia  dari  berbagai sumber informasi terkait dengan produk pembiayaan musyarakah pada  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah. Kemudian juga mengumpulkan data dari hasil  wawancara  dengan  Direktur  Utama  atau Kabag  Marketing  pada  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  serta  dari  hasil  pengamatan  dan  catatan lapangan yang dilakukan peneliti.
2) Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  di  buat abstraksi yang merupakan kegiatan untuk membuat rangkuman atau inti dari informasi  yang diperoleh  dengan  tetap  memperhatikan  informasi yang  berbentuk  rahasia  dan  tidak  perlu  di  ketahui oleh  khalayak  umum.  Dalam  hal  membuat abstraksi  peneliti  juga  membuat  ringkasan  terkait proses pemberiaan produk pembiayaan musyarakah dan  bagaimana  kebijakan  yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.
3) Tahap  selanjutnya  adalah  menyusun  data  yang telah dirangkum berdasarkan karakteristik tertentu untuk lebih memahami penerapan produk pembiayaan musyarakah .
 ISSN: 1978-1520
4) Setelah itu, melakukan pemeriksaan atas keabsahan  data  yang  bisa  dilakukan  melalui triangulasi  (pembanding)  yang  merupakan  teknik untuk menilai keabsahan data dengan memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  diluar  data  itu sendiri  sebagai  pembanding  atas  suatu  data (Moleong,  2016:330).  Keabsahan  data  ini  dapat dilihat  dari  kesesuaian  dengan  PSAK  No.106 tentang akuntansi musyarakah .
5) Memberikan  alternatif  dan  rekomendasi  sebagai pemecahan  masalah  jika  setelah  dilakukan  analisa terdapat kesalahan.
6) Tahapan akhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian  yang  telah  didapatkan  sekaligus memberi masukan positif pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
Pada  penelitian  ini  yang  diamati  ialah penerapan,  pencatatan,  dan  perlakuan  akuntansi musyarakah yang  berlangsung  di  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah,  dengan  memperhatikan  dokumen  pelengkap seperti persyaratan pengajuan pembiayaan
musyarakah , ketentuan, alur dari penerapan pembiayaan musyarakah sehingga  nantinya  akan dibandingkan  dengan  ketentuan  berdasarkan  PSAK 106  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  praktik dilapangan dengan pedoman yang mengatur mengenai pembiayaan musyarakah .
Metode  analisis  data  ini  juga  memperhatikan dengan jelas terkait dengan pengakuan dan pengukuran yang diterapkan terhadap produk musyarakah pada  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah. Pengakuan  merupakan  proses  penetapan  terpenuhinya kriteria  pencatatan  atas  suatu  transaksi  dalam  satuan moneter  (rupiah)  sehingga  akan  mempengaruhi  suatu pos  yang  nantinya  akan  terefleksikan  dalam  laporan keuangan.  Dalam  hal  ini  bermakna  bahwa  apakah suatu  transaksi  yang  terkait  dengan  penyusutan, pendapatan,  beban,  perpindahan  kepemilikan  dan lainnya  yang  terkait  dengan  pembiayaan musyarakah telah  di  catat  (jurnal)  atau  tidak  oleh  PT.  BPRS Hikmah  Wakilah.  Sedangkan  pengukuran  itu  sendiri lebih  kepada  penetapan  jumlah  rupiah  yang  harus dilekatkan  pada  suatu  transaksi  keuangan.  Dengan demikian,  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  maka dapat diketahui  apakah  penerapan produk pembiayaan musyarakah telah sesuai atau tidak dengan PSAK 106.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Sejarah PT. BPRS Hikmah Wakilah
PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  didirikan  pada tanggal  14  September  1994  berdasarkan  tatacara  dan konsep  syariah.  Sejak  pertama  kali  beroperasi  tahun 1995  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  berkantor  di  Jalan Krueng Raya Desa Baet, Kabupaten Aceh Besar. Pada masa  itu  Aceh  sedang  mengalami  konflik  dan kemudian  tahun  2001  pindah  ke  Jeulingke,  Banda Aceh.
Seiring  berjalannya  waktu,  tahun  2004  Aceh dilanda  tsunami  dan  menyebabkan  kantor  PT.  BPRS Hikmah  Wakilah  rusak  semua.  Konflik  dan  tsunami yang  telah  terjadi  ini  tentu  memiliki  dampak  yang cukup  signifikan  sehingga  kondisi  keuangan  saat  itu sangat  sulit  dan  tidak  sehat  bahkan  hampir  likuidasi dan  harapan  yang  dimiliki  hanyalah  pemegang  saham agar  mau  melakukan  penyuntikan  dana  agar  bank dapat beroperasional secara normal, namun dikarenakan posisi keuangan bank sangat buruk untuk memperoleh  tambahan  dana  dari  pemegang  saham begitu sulit.
Pada  tahun  2006,  jumlah  modal  disetor  bank ditingkatkan  untuk  mencapai  standar  minimum  yang disyaratkan  oleh  Bank  Indonesia  (Rp  1  Milyar  untuk bank  yang  berposisi  di  Kota  Banda  Aceh),  yang memungkinkan PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke kantor  yang  baru  dipusat  kota.  Sehingga  pada  bulan November 2006 PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di  Peunayong  Banda  Aceh.  Dengan  manajemen  dan tata  kelola  yang  baru  akhirnya  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah dapat menunjukkan perubahan dan pencapaian kinerja yang semakin baik, sehat, amanah, dan transparan.
PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  juga  diharapkan terus berfokus dalam melayani UKM yang menginginkan proses cepat, pelayanan tanggap, syarat dan  sistem  yang  mudah  serta  lebih  fleksibel.  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  juga  mempunyai  pihak marketing  yang  dapat  menjemput  setoran  dan penarikan  tabungan/deposito,  hal  tersebut  disediakan karena  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  UKM yang  cenderung  tidak  bisa  meninggalkan  usahanya. Hingga  saat  ini,  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  terus melakukan  perluasan  jaringan  kantor,  kreativitas, penyempurnaan produk-produk, peningkatan pelayanan  terhadap  para  nasabah,  dan  pemaksimalan pertanggungjawaban terhadap stakeholder dan
masyarakat  luas.  Hal  ini  dilakukan  agar  harapan  dan keinginan  nasabah  dapat  diwujudkan  dan  kehadiran PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  dapat  menjadi  jembatan permodalan terhadap pelaku usaha.
Jumlah  personalia  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah saat  ini  sebanyak  48  orang  yang  terdiri  dari  2  orang Dewan Komisaris, 2 orang Dewan Pengawas Syariah, 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional, 1  Orang  Internal  Audit,  14  orang  di  Bagian Operasional  Kantor  Pusat,  9  orang  di  Bagian Marketing  Kantor  Pusat,  6  orang  di  Kantor  Cabang Lambaro,  6  orang  di  Kantor  Cabang  Ulee  Kareng,  3 orang  di  Kantor  Kas  Darussalam,  dan  3  orang  di Kantor Kas Keutapang.

## Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah
Visi  nya  adalah  menjadi  BPRS  terbaik  di Provinsi  Aceh  dan  menjadikan  BPRS  yang  mampu melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi  Aceh. Sedangkan  misinya  adalah  dapat  menjalankan  prinsip syariah  secara  konsisten  dan  konsekuen,  fokus terhadap  usaha  kecil  dan  mikro,  menjadikan  pasar
tradisional  sebagai captive  market dan  membuka jaringan  pemasaran  di  Provinsi  Aceh  yang  memiliki potensi ekonomi baik.

## Pembahasan
Pembiayaan musyarakah merupakan  satu- satunya  pembiayaan  yang  hanya  ada  penerapannya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh dan  Kabupaten  Aceh  Besar,  hal  ini  dikarenakan produk  pembiayaan  ini  membutuhkan  sejumlah  dana yang  besar  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  yang pada  umumnya  di  sektor  konstruksi.  Awalnya  pada PT. BPRS Hikmah Wakilah hanya terdapat pembiayaan mudharabah dengan  modal  dari  bank sebesar  100%,  namun  seiring  perkembangan  dengan kecanggihan  IT  untuk  mengakomodir  kebutuhan masyarakat  akhirnya  pada  tahun  2015  produk pembiayaan musyarakah ini  diterapkan.  Adapun berbagai  produk  pembiayaan  yang  terdapat  di  PT. BPRS Hikmah Wakilah yang terdapat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Produk Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Jenis Pembiayaan Jumlah Nasabah Jumlah Pembiayaan (Plafon) Murabahah 1.162 Rp 67.660.422.407 Mudharabah 22 Rp   4.209.000.000 Musyarakah 14 Rp   6.270.000.000 Multijasa 32 Rp   1.182.000.000 Ijarah 13 Rp      277.000.000 Total 1.243 Rp 79.598.422.407 Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa berdasarkan  jumlah  nasabah  produk  pembiayaan musyarakah berada  diurutan  ke-4  peminatnya,  akan tetapi jika berdasarkan jumlah nominal dari pembiayaan  (plafon)  yang  diberikan,  maka  produk pembiayaan musyarakah ini  berada  diurutan  ke-2,  hal ini  dikarenakan  jumlah  nasabah  yang  tertarik  pada produk  ini  masih  belum  tinggi  karena  cenderung kebutuhan masyarakat lebih kepada produk pembiayaan murabahah, meskipun  begitu  nilai  dari produk  pembiayaan musyarakah ini  cenderung  tinggi dikarenakan proyek  yang dibiayai adalah proyek  yang membutuhkan dana yang besar.
Rincian  nasabah  dan  jumlah  plafon  yang diberikan  untuk  pembiayaan musyarakah pada  PT.
BPRS  Hikmah  Wakilah  periode  April  2019  dapat dilihat secara jelas pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Rincian Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Hikmah Wakilah No Nama Plafon 1. Tuan A Rp    270.000.000 2. Tuan B Rp    750.000.000 3. Tuan C Rp    120.000.000 4. Tuan D Rp    750.000.000 5. Tuan E Rp    100.000.000 6. Tuan F Rp    350.000.000 7. Tuan G Rp    750.000.000
 ISSN: 1978-1520
No Nama Plafon 8. Tuan H Rp    750.000.000 9. Tuan I Rp    560.000.000 10. Tuan J Rp    750.000.000 11. Tuan K Rp      70.000.000 12. Tuan L Rp    300.000.000 13. Tuan M Rp    250.000.000 14. Tuan N Rp    500.000.000 Total Rp 6.270.000.000
Sumber: Data diolah (2019)
Dapat  dilihat  pada  tabel  4.2,  bahwa  jumlah plafon  yang  disediakan  oleh  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  untuk  setiap  nasabah  memiliki  jumlah  yang berbeda-beda  dengan  nilai  maksimal  Rp  750.000.000 dan  nilai  minimal  Rp  70.000.000,  dan  untuk  jumlah total keseluruhan pembiayaan musyarakah ini mencapai  sebesar  Rp  6.270.000.000,  baik  untuk pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan serbaguna.

## Prosedur  Pengajuan  Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah
Adapun  prosedur  yang  harus  dilalui  oleh  para calon  nasabah  yang  ingin  mengajukan  produk pembiayaan musyarakah yang terdiri dari:
1) Calon  nasabah  mendatangi  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  dan  mengajukan  permohonan  produk pembiayaan musyarakah serta menjelaskan terkait dengan  maksud  dan  tujuan  pengajuan  tersebut. Kemudian  pihak  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah diwakili  oleh  bagian account  officer atau teller menjelaskan  terkait  dengan  prosedur  pelaksanaan, formulir yang harus diisi dan dokumen yang harus dipersiapkan  oleh  calon  nasabah  agar  pengajuan tersebut dapat diproses.
2) PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  melakukan  verifikasi dan validitas kelengkapan dokumen yang dipersiapkan  oleh  calon  nasabah  kurang  lebih dalam waktu 7 hari kerja.
3) Setelah  pihak  marketing  dari  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  menindaklanjuti  permohonan  dari  calon nasabah dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan  dokumen,  selanjutnya  dilakukan  uji kelayakan  melalui  analisis  pembiayaan  yang  telah disyaratkan  oleh  Bank  Indonesia  dan  Undang- Undang  Perbankan  yang  berlaku  terkait  dengan pengajuan pembiayaan. Analisis tersebut meliputi:
a) Character (Karakter)
Untuk  melihat  kepribadian  atau  karakter  dari calon  nasabah  apakah  bisa  dipercaya  atau tidak  dalam  menjalin  kerjasama  sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dikemudian hari.
b) Capacity (Kapasitas)
Untuk  melihat  kemampuan  calon  nasabah dalam  melunaskan  kewajiban  dari  produk pembiayaan yang diajukan.
c) Capital (Modal)
Bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  calon nasabah telah memiliki modal sendiri sehingga PT. BPRS Hikmah Wakilah hanya
menambahkan  modal  saja  bukan  memberikan dana 100% untuk produk pembiayaan musyarakah ini.
d) Condition (Kondisi)
Untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh lainnya  yang  berasal  bukan  dari  pihak  bank maupun  calon  nasabah,  seperti  kondisi ekonomi, regulasi yang ditetapkan pemerintah, situasi politik, dan lainnya.
e) Collateral (Jaminan)
Dilakukan  untuk  menilai  jaminan  yang diberikan  oleh  calon  nasabah  baik  berbentuk fisik  maupun  non  fisik,  nilai  jaminan  tersebut harus  lebih  besar  atau  minimal  sama  dengan total  nilai  pembiayaan  yang  diberikan  oleh pihak  bank.  Dalam  hal  ini,  notaris  memegang peranan  penting  sebagai  perantara  hukum untuk  dapat  mengikat  jaminan  sehingga  jika terjadi  wanprestasi  atau moral  hazard maka jaminan  ini  dapat  menjadi  pengganti  sesuai dengan  kesepakatan  diantara  pihak  yang terikat.
4) Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan  survei  ke  lokasi  untuk  melihat  tempat yang nantinya akan dibangun proyek/usaha.
5) Setelah permohonan pengajuan pembiayaan disetujui, semua data telah lengkap dan memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  serta  survei  telah dilaksanakan,  kemudian  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  menyusun  proposal  pembiayaan  atau memorandum  usulan  pembiayaan  yang  ditujukan kepada  komite  pembiayaan  sebagai  pihak  yang paling  berwenang  dalam  hal  ini.  Komite pembiayaan  yang  nantinya  akan  melanjutkan
 ISSN: 1978-1520
kepada direktur untuk menyetujui apakah dilanjutkan  ke  tahap  pengikatan  pembiayaan melalui  akad  atau  penolakan  atas  permohonan pengajuan pembiayaan tersebut. Apabila keputusannya  diterima  maka  berkas  dari  calon nasabah  sampai  ke  bagian  legal  untuk  proses pencairan  dana  akan  tetapi  jika  keputusannya ditolak  maka  berkas  tersebut  akan  dikembalikan kepada calon nasabah.
6) Setelah mendapatkan persetujuan dan berkas telah masuk  ke  bagian  legal,  selanjutnya  kabag marketing  memberikan  Surat  Persetujuan  Prinsip Pembiayaan  (SP3)  kepada  calon  nasabah  yang didalamnya  mengatur  terkait  dengan  persyaratan yang  harus  dipenuhi,  biaya  yang  akan  ditanggung nasabah, asuransi, angsuran dari pokok pembiayaan, dan hal lainnya.
7) Setelah  calon  nasabah  menyetujui  suat  SP3  tadi, kemudian  akad  pembiayaan musyarakah ini dilaksanakan  dan  nasabah  mendatangani  akad tersebut didepan notaris.
8) Setelah  akad  ditanda  tangani,  maka  kewajiban nasabah  adalah  melunaskan  pokok  pembiayaan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad  dan  ketika  adanya  keuntungan  maka  harus dibagi  hasilnya  secara  proporsional  sesuai  dengan kesepakatan, begitu pula jika terjadi kerugian.
9) Bagian  admin  pembiayaan  kemudian  menginput data  nasabah  untuk  pencairan  pembiayaan musyarakah ini.
10) Setelah semua prosedur selesai, selanjutnya bagian teller akan memberikan dana yang telah dicairkan kepada nasabah.
11) Pihak Account  Officer (AO)  akan  melakukan pemantauan  secara  intensif  dan  periodik  terhadap proyek  yang  dilaksanakan  menggunakan  produk pembiayaan musyarakah ini  untuk  memastikan bahwa  kewajiban  nasabah  akan  direalisasikan dengan baik dan tepat waktu sesuai perjanjian, dan selanjutnya meminta laporan yang wajib disampaikan  nasabah  kepada  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah.
Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan  PSAK  106  pada  PT. BPRS Hikmah Wakilah

## Pengakuan dan Pengukuran
1) Berdasarkan PSAK 106 dijelaskan bahwa investasi  dicatat  pada  saat  penyerahan  kas  atau aset  nonkas  kepada  mitra  aktif,  dan  hal  tersebut telah  sesuai  implementasinya  pada  PT.  BPRS Hikmah Wakilah, dimana pada saat kas diserahkan kepada  nasabah  pada  saat  itu  juga  PT.  BPRS Hikmah  Wakilah  langsung  mencatatnya  sebagai investasi musyarakah.
2) Berdasarkan  PSAK  106  pengukuran  investasi musyarakah jika  dalam  bentuk  kas  dinilai  sebesar jumlah  yang  dibayarkan  dan  untuk  aset  nonkas maka  sebesar  nilai  wajar,  dan  hal  tersebut  telah diterapkan dengan sesuai pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, akan tetapi hanya saja untuk aset nonkas sampai saat ini belum tersedia.
3) Sesuai  ketentuan  yang  terdapat  pada  PSAK  106, segala  biaya  yang  terjadi  akibat  akad musyarakah tidak  dapat  diakui  sebagai  bagian  dari  investasi kecuali adanya persetujuan dari seluruh mitra. Hal tersebut  ternyata  penerapannya  belum  sesuai  di PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah,  dikarenakan  jika terdapat  biaya-biaya  yang  timbul  pada  saat pengurusan  akad  maka  langsung  dibebankan secara  otomatis  terhadap  nasabah  tanpa  adanya konfirmasi terlebih  dahulu  untuk  meminta persetujuan,  termasuk  biaya  studi  kelayakan  dan lainnya.
4) Bagian mitra pasif dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan  pada  saat  akad  dan  jika  terdapat kerugian  maka  harus  dikurangi  terlebih  dahulu, dan  hal  tersebut  telah  sesuai  diterapkan  oleh  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah,  dimana  pengembalian yang  diterima  sesuai  dengan  jumlah  kas  yang diserahkan untuk usaha dan ditambah dengan bagi hasil yang disepakati kemudian dikurangi kerugian yang terjadi selama akad berlangsung.
5) Dalam  ketentuan  PSAK  106,  bagian  mitra  pasif atas  investasi musyarakah menurun  ialah  sebesar kas  yang  diserahkan  pada  awal  akad  dikurangi dengan  jumlah  pengembalian  dari  mitra  aktif  dan kerugian.  Hal  tersebut  belum  sesuai  di  PT.  BPRS Hikmah  Wakilah  dikarenakan  nasabah  akan mengembalikan  dana  milik  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah secara permanen pada akhir akad dengan
jumlah  kas  yang    dibayarkan  pada  awal  akad ditambah  dengan  bagi  hasil  sesuai  kesepakatan dan  dikurangi  dengan  kerugian  jika  ada.  Hal  ini juga didasarkan pada jenis usaha yang didanai PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  melalui  pembiayaan musyarakah saat  ini  hanya  disektor  konstruksi saja.
6) Pada  akhir  akad,  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah mengakui  investasi musyarakah sebagai  piutang jika pada akhir akad nasabah belum mengembalikannya,  dan  hal  tersebut  telah  sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 106.
7) PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  telah  mengakui keuntungan    berdasarkan  kesepakatan,  dan  hal tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Akan tetapi pada saat terjadi kerugian sudah tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106 dikarenakan pengakuannya bukan berdasarkan pada porsi  dana melainkan  berdasarkan  persetujuan  kedua  belah pihak.

## Penyajian
PSAK  106  memaparkan  bahwa  penyajian untuk  mitra  pasif  terkait  usaha musyarakah dalam laporan keuangan menyajikan:
a) Kas  atau  aset  nonkas  yang  diserahkan  kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah .
b) Keuntungan  tangguhan  dari  selisih  penilaian  aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai  pos  lawan  ( contra  account )  dari  investasi musyarakah .
Hal  tersebut  telah  sesuai  diterapkan  pada  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  bahwa  nilai  dari  investasi musyarakah di  masukkan  kebagian  aset  pada  laporan posisi keuangan.

## Pengungkapan
Mitra  mengungkapkan  hal-hal  yang  terkait transaksi musyarakah , tetapi tidak terbatas, pada:
a. Isi  kesepakatan  utama  usaha musyarakah ,  seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah , dan lain-lain.
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
c. Pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK 101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah PT. BPRS Hikmah
Wakilah belum menyajikan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK) dan  seluruh  hal  terkait  dengan  transaksi musyarakah
seperti  porsi  dana,  kesepakatan  bagi  hasil,  aktivitas usaha  yang  dijalankan  dari  pembiayaan  tersebut  serta hal  lainnya  yang  disyaratkan  dalam  ketentuan  PSAK 101  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengungkapan  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 106.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Kesimpulan
1) PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  dalam  menentukan keuntungan  maupun  kerugian  didasarkan  oleh kesepakatan  para  mitra  dengan  sifat  yang transparan  dan  dapat  dilakukan  negosiasi,  hal tersebut  tentu  berbeda  dengan  bank  konvensional pada umumnya yang menerapkan unsur riba.
2) PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  telah  memelihara kepercayaanya  terhadap  para  nasabah.  Mereka tidak  memberlakukan  sanksi  atau  denda  atas keterlambatan  pembayaran  pokok  pembiayaan musyarakah . Tetapi, membuat kebijakan- kebijakan  dengan  tetap  menentukan  batasan toleransi terhadap nasabahnya tersebut.
3) Apabila  ditinjau  dari  kesesuaian  perlakuan akuntansi  yang  berdasarkan  pada  PSAK  106, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Dari  segi  pengakuan  dan  pengukuran,  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  telah  menerapkannya sesuai  dengan  PSAK  106,  hanya  saja  dalam pengakuan  biaya  yang  terjadi  akibat  akad musyarakah secara otomatis langsung dibebankan  kepada  nasabah  tanpa  adanya konfirmasi  untuk  mendapatkan  persetujuan terlebih  dahulu  dan  ini  tentu  tidak  sesuai dengan  ketentuan  PSAK  106.  Kemudian,  PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak menerapkan  model  investasi musyarakah menurun seperti yang diatur dalam PSAK 106, karena  penerapan  yang  ada  hanyalah  secara permanen.  Hal  tersebut  bermakna  bahwa nasabah  akan  mengembalikan  dana  milik  PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  pada  akhir  akad dengan  jumlah  kas  pada  saat  diserahkan  ke nasabah  ditambah  dengan  bagi  hasil  dan dikurangi dengan kerugian jika ada. Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak  memperlakukan  kerugian  sesuai  porsi dana  seperti  yang  diatur  dalam  PSAK  106,
melainkan  berdasarkan  persetujuan  kedua belah pihak.
b. Dari  segi  penyajian,  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  telah  sesuai  penerapannya  dengan ketentuan  PSAK  106  yaitu  kas  yang diserahkan  untuk  usaha musyarakah diakui sebagai  investasi musyarakah dan  disajikan dalam  laporan  keuangan  kebagian  aset  pada laporan posisi keuangan (neraca).
c. Dari  segi  pengungkapan,  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  belum  menyajikan  Catatan  Atas
Laporan  Keuangan  (CALK)  dan  seluruh  hal terkait  dengan  transaksi musyarakah seperti porsi  dana,  kesepakatan  bagi  hasil,  aktivitas usaha  yang  dijalankan  dari  pembiayaan tersebut  serta  hal  lainnya  yang  disyaratkan dalam ketentuan PSAK 101.

## Keterbatasan
1) Penelitian  ini  masih  memiliki  kekurangan  dalam hal  pengumpulan  data,  seluruh  informasi  terkait dengan  pembiayaan musyarakah tidak  dapat diperoleh karena menjadi rahasia perusahaan.
2) Peneliti  tidak  melakukan  studi  lebih  lanjut mengenai  alasan  yang  rinci  terkait  dengan beberapa  poin  dari  pernyataan  yang  terdapat  pada PSAK 106 yang sampai saat ini belum diterapkan.

## Saran Saran Akademis
1) Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  memilih objek penelitian yang tidak hanya pada PT. BPRS Hikmah  Wakilah,  melainkan  BPRS  lain  yang  ada di Aceh sehingga dapat dilihat perbandingannya.
2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat
menambahkan  produk  pembiayaan  lain  yang terdapat  di  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  untuk dilihat  kesesuaiannya  dengan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengaturnya.

## Saran Praktis
1) Bagi  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah,  diharapkan untuk pembiayaan musyarakah ini secara keseluruhan  dapat  mengacu  dan  sesuai  dengan ketentuan PSAK 106, termasuk untuk jenis produk pembiayaan lainnya.
2) Bagi  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  diharapkan dapat  terus  mempertahankan  dan  meningkatkan kualitas dari setiap produk-produk pembiayaan
3) Diharapkan  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  dapat melakukan  sosialisasi  secara  kontinu  untuk seluruh  sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam perusahaan  terkait  dengan  ketentuan  perbankan syariah  dan  ketentuan  PSAK,  sehingga  pada  saat praktiknya sudah tidak terdapat lagi ketidaksesuaian.

## Daftar Pustaka
Adnan,  M.,  &  Purwoko.  (2013).  Analisis  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Rendahnya Pembiayaan  Mudharabah  Menurut  Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 14 , 14- 31.
Al-Arif, Nur Rianto. (2012). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah . Bandung: Alfabeta.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2012). Bank  Syariah dari Teori Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Asadov,  Alam,  Zulkarnaen  Bin  Muhammad  Sori, Shamsher  Ramadilli,  Zaheer  Anwer,  dan Shinaj  Shamsudheen.  (2016).  Musharakah Mutanaqisah  Home  Financing:  Issues  In Public. Journal  Of  Islamic  Accounting  And Business Research , 1-14. Hakim,  Lukman.  (2012). Prinsip-Prinsip  Ekonomi Islam . Yogyakarta: Erlangga.
Jabar,  Norbaizurah  Abdul,  Razli  Ramli,  dan  Sazali
Abidin. (2018). Understanding the
musharakah mutanaqisah of Koperasi Pembiayaan  Syariah  Angkasa  (KOPSYA). International  Journal  Of  Islamic  Finance , 10 (1), 62-77.
Linaria dan Aprina Chintya. (2017). Penerapan PSAK
No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-ihsan Metro Lampung. Jurnal  Ekonomi  Syariah , 5 (1),  32- 46.
Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). Bank Syariah, Teori,  kebijakan,  dan  Studi  Empiris  di Indonesia . Jakarta: Erlangga.
ISSN: 1978-1520
Meutia, Intan dan Mohamad Adam. (2017). Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia:  a  case  study. Jurnal  Akuntansi  & Auditing Indonesia , 21 (1), 61-69.
Moleong,  Lexy.  J.  (2016). Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muhammad.  (2002). Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter dalam  Ekonomi  Islam .  Jakarta:  Salemba Empat.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  Muhammad  Syafi’i Antonio.  (2002). Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Republika.  (2018).  Penyebab  Perkembangan  Bank Syariah  di  Indonesia  Lambat. Republika.co.id (online).  Harian  Sabtu,  08  Desember  2018. (https://www.republika.co.id/amp/pjdd1q383). Diakses 05 Mei 2019. Republik  Indonesia.  (1998). Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .
Rivai,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin.  (2010). Islamic
Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Ruslizar  dan  Rahmawaty.  (2016).  Pengaruh  Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, Financing To Deposit Ratio,  Dan  Suku  Bungan  Deposito  Terhadap Pertumbuhan  Deposito  Mudharabah  Pada
Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi,  1 (2), 84-90. Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian .  Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Susanto, Navadila Frurizka, jenny Morasa, dan Heince
R.N  Wokas.  (2017).  Analisis  Penerapan
Sistem  Bagi  Hasil  Pembiayaan Musyarakah Menurut  PSAK  No.  106  di  PT.  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Manado. Jurnal EMBA , 5 (2), 2277-2285.
Vebitia  dan  Bustamam.  (2017).  Analisis  Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada
Bank  Syariah  di  Wilayah  Banda  Aceh. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 2 (1),
98-107.
Widyarini  dan  Syamsul  Hadi.  (2016).  Fatwa  MUI,
PSAK,  dan  Praktik  Musyarakah. Journal  Of Islamic Law , 15 (1), 1-162.
Yuranda,  A.,  &  Daud,  R.  M.  (2019).  Analisis  Akad Pembiayaan  Murabahah  Perumahan  (KPR) Pada  PT.Bank  BRI  Syariah  KC  Banda  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4 (1), 52-61.
Zulkifli,  Sunarto.  (2007). Panduan  Praktis  Transaksi Perbankan Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim.