## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024
Authors 1 Djezyka Egga Pratiwi
2 Ida Hanifah
3 Ramlan

## Affiliation
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email 1 djezykaegga@gmail.com 2 idahanifah@umsu.ac.id
3 ramlan@umsu.ac.id
Date Submission 13 December 2023
Date Accepted 28 January 2024
Date Published 31 January 2024 DOI 10.52249

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP
PERJANJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

## PEGAWAI NEGERI SIPIL

## Abstract
The aim of this research is to describe and analyze arrangements, to  describe  procedures,  as  well  as  to  describe  and  analyze  legal protection for credit agreements using the guarantee of a decision letter for the appointment of civil servants at the North Sumatra Bank, Stabat branch. The research carried out is descriptive legal research, using normative juridical research. The approach to this research is juridical-empirical which requires data (both primary data obtained from field research and secondary data obtained from literature, using qualitative data analysis. Based on the results of this  research,  it  is  stated  in  the  Directors'  Decree  Circular  No. 106/Dir  /DR.t-Kons/SK/2015  dated  01  May  2015  concerning
Multi-Purpose  Credit.  Bank  Sumut  Stabat  Branch  provides facilities to Civil Servants, the credit is multi-purpose so it can be used  for  various  purposes.  The  procedures  for  granting  credit provided by Bank Sumut Stabat Branch, namely: The office unit must first make an agreement through a Cooperation Agreement with the Department / Agency, the Applicant fills out the credit application form by attaching the required documents and submits it to the bank, the Bank carries out the assessment and decision making process, and carries out credit realization. This problem is a number of things that can be factors causing bad credit at Bank Sumut Stabat Branch. There are several obstacles related to bad credit still occurring, such as salary mark ups (manipulating data related  to  salary  amounts),  identity  falsification  by  prospective debtors, debtors with bad intentions secretly. silence, having credit at another bank, employee transfers, and the debtor passing away.
The embodiment of legal protection for creditors in granting credit using  collateral  from  the  Decree  on  the  Appointment  of  Civil Servants at the Bank of North Sumatra, Stabat Branch, namely the embodiment  in  Article  1  number  11  states  that  credit  is  the provision money or bills that can be equivalent to it, based on an agreement or loan agreement between banks. So, legal protection for Banks (Creditors) is an effort to protect by law originating from statutory regulations and agreements that bind the parties as an effort for the bank to continue to obtain a refund of funds along with compensation for losses suffered due to bad credit. Keywords: Legal protection, Bankin,Guaranteed Civil
Servant Appointment Decree.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis pengaturan, mendeskripsikan prosedur, serta
mendeskripsikan  dan  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap  perjanjian  kredit  dengan  menggunakan  jaminan surat  keputusan  pengangkatan  pegawai  negeri  sipil  pada Bank  Sumut  cabang  Stabat.  Penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif, dengan menggunakan penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  penelitian  ini adalah  yuridis-empiris  yang  memerlukan  data  (baik  data primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  maupun data  sekunder  yang  diperoleh  dari  literatur,  dengan menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Direksi  No. 106/Dir /DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil,  kredit  tersebut bersifat  multiguna  sehingga  dapat  digunakan  untuk berbagai  keperluan.  tata  cara  pemberian  kredit  yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu: Unit kantor terlebih  dahulu  melakukan  perjanjian  melalui  Perjanjian Kerja  Sama  dengan  Departemen/Lembaga,  Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen  yang  diperlukan  dan  menyerahkan kepada pihak bank. , Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan  keputusan,  serta  melakukan  realisasi kredit.Permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat  menjadi  faktor  penyebab  kredit  macet  pada  Bank Sumut Cabang Stabat. Ada beberapa kendala terkait kredit macet yang masih terjadi, seperti mark up gaji (manipulasi data  terkait  besaran  gaji),  pemalsuan  identitas  oleh  calon debitur,  debitur  beritikad  buruk  secara  diam-diam.  diam, punya  kredit  di  bank  lain,  transfer  pegawai,  dan  debitur meninggal  dunia.  Perwujudan  perlindungan  hukum  bagi kreditur  dalam  pemberian  kredit  dengan  menggunakan agunan  dari  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai Negeri  Sipil  pada  Bank  Sumut  Cabang  Stabat  yaitu perwujudan  pada  Pasal  1  angka  11  menyatakan  bahwa kredit  adalah  pemberian  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  perjanjian  atau perjanjian pinjam meminjam antar bank. Jadi, perlindungan hukum  terhadap  Bank  (Kreditor)  adalah  upaya perlindungan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan  dan  perjanjian  yang  mengikat  para pihak  sebagai  upaya  agar  bank  tetap  memperoleh pengembalian  dana  beserta  penggantian  kerugian  yang diderita akibat kredit macet. Kata Kunci: Payung hukum,Perbankan,Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang Dijamin.

## Abstract
The aim of this research is to describe and analyze arrangements, to  describe  procedures,  as  well  as  to  describe  and  analyze  legal protection for credit agreements using the guarantee of a decision letter for the appointment of civil servants at the North Sumatra
Bank, Stabat branch. The research carried out is descriptive legal research, using normative juridical research. The approach to this research is juridical-empirical which requires data (both primary data obtained from field research and secondary data obtained from literature, using qualitative data analysis. Based on the results of this  research,  it  is  stated  in  the  Directors'  Decree  Circular  No. 106/Dir  /DR.t-Kons/SK/2015  dated  01  May  2015  concerning Multi-Purpose  Credit.  Bank  Sumut  Stabat  Branch  provides facilities to Civil Servants, the credit is multi-purpose so it can be used  for  various  purposes.  The  procedures  for  granting  credit provided by Bank Sumut Stabat Branch, namely: The office unit must first make an agreement through a Cooperation Agreement with the Department / Agency, the Applicant fills out the credit application form by attaching the required documents and submits it to the bank, the Bank carries out the assessment and decision making process, and carries out credit realization. This problem is a number of things that can be factors causing bad credit at Bank Sumut Stabat Branch. There are several obstacles related to bad credit still occurring, such as salary mark ups (manipulating data related  to  salary  amounts),  identity  falsification  by  prospective debtors, debtors with bad intentions secretly. silence, having credit at another bank, employee transfers, and the debtor passing away. The embodiment of legal protection for creditors in granting credit using  collateral  from  the  Decree  on  the  Appointment  of  Civil Servants at the Bank of North Sumatra, Stabat Branch, namely the embodiment  in  Article  1  number  11  states  that  credit  is  the provision money or bills that can be equivalent to it, based on an agreement or loan agreement between banks. So, legal protection for Banks (Creditors) is an effort to protect by law originating from statutory regulations and agreements that bind the parties as an effort for the bank to continue to obtain a refund of funds along with compensation for losses suffered due to bad credit.
Keywords:  Legal  protection;  Banking;  Guaranteed Civil Servant Appointment Decree.

## PENDAHULUAN
Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal  dengan  sebutan  kredit  perbankan.  Kredit  perbankan  disalurkan  bank  kepada masyarakat  sesuai  dengan  fungsi  utamanya  menghimpun  dan  menyalurkan  dana masyarakat (Bahsan, 2012).
Kredit  berasal  dari  bahasa  Yunani credere yang  berarti  kepercayaan.  Dalam  Pasal  1 butir  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  dirumuskan  bahwa  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Berdasarkan pengertian diatas menunjukan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hermansyah, 2011).  Unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai
kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain (Hermansyah, 2011).
Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  pokok  (prinsipil)  yang  bersifat  riil.  Sebagai perjanjian  prinsipil,  maka  perjanjian  jaminan  adalah  assessor-nya.  Ada  dan  berakhirnya perjanjian  jaminan  bergantung  pada  perjanjian  pokok.  Arti  riil  ialah  bahwa  terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur, dilihat dari bentuknya perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku  ( standard  contract ).  Bentuk  perjanjian  yang  telah  disediakan  oleh  pihak  bank  sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.  Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku ( standard contarct), dimana dalam perjajian  tersebut  pihak  debitur  hanya  dalam  posisi  menerima  atau  menolak  tanpa  ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani  perjanjian  kredit,  tetapi  apabila  debitur  menolak  ia  tidak  perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut (Hermansyah, 2011).
Salah  satu  kegiatan  usaha  perbankan  adalah  berupa  pemberian  kredit.  Pemberian kredit  merupakan  pemberian  pinjaman  uang  oleh  bank  kepada  anggota  mayarakat  yang umumnya  disertai  dengan  penyerahan  jamian  kredit  oleh  debitur  (peminjam).  Ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  prinsip-prinsip  hukum  jaminan,  pengikatan  jaminan, lembaga  jaminan,  eksekusi,  dan  penjualan  jaminan,  penanggungan  utang,  dan  lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kredit. Bank  sebagai  badan  usaha  yang  wajib  dikelola  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  tidak terlepas  dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku  agar  dapat  mengamankan  dan  melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu obyek  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  bank.  Jaminan  kredit  tersebut  harus  dapat diyakini  sebagai  jaminan  yang  baik  dan  berharga  sehingga  akan  dapat  memenuhi  fungsi- fungsinya,  antara  lain  dengan  memperhatikan  aspek  hukum  yang  terkait  termasuk  aspek hukum  jaminan.  Dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  perbankan  tersebut  biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit (Bahsan, 2012).
Jaminan  pemberian  kredit  bank  tersebut  pada  hakikatnya  berfungsi  untuk  mejamin kepastian  akan  pelunasan  utang  debitur  bila  debitur  cidera  janji  atau  dinyatakan  pailit. Dengan  adanya  jaminan  pemberian  kredit  tersebut,  maka  akan  memberikan  jaminan perlindungan,  baik  bagi  keamanan  dan  kepastian  hukum  kreditur  bahwa  kreditnya  akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Selain itu bank dituntut untuk dapat membuat suatu  desain  hubungan  hukum  yang  baik  dengan  (calon)  debiturnya,  sehingga  tercipta sinergi  kerja  yang  baik  antara  kreditur  (bank)  dan  debiturnya.  Bila  nasabah  debiturnya diyatakan  wanprestasi,  bank  dengan  mudah  mengeksekusi  jaminan  yang  telah  diberikan nasabah  debitur  berdasarkan  desain  hubungan  hukum  yang  telah  dibuat  sebelumnya (Ghazali & Usman, 2012). Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan.  Jaminan  merupakan  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank  untuk menimbulkan  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk
melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  23/69/KEP/DIR  Tahun  1991  tentang  Jaminan Pemberian Kredit (Verawati & Safriana, 2019).
Pemberian  kredit  oleh  bank  harus  dilandasi  keyakinan  bank  atas  kemampuan  dan kesanggupan  debitor  untuk  melunasi  hutangnya  dan  wajib  dilakukan  atas  dasar  asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu  dalam  pemberian  kredit  harus  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  kredit.  Perjanjian kredit  merupakan  salah  satu  bagian  yang  sangat  strategis  dalam  kehidupan  perbankan. Karena  perjanjian  kredit  merupakan  media  atau  perantara  pihak  dalam  keterkaitan  pihak yang  mempunyai  kelebihan  dana  dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan  dana  dan memerlukan dana. Beberapa faktor yang mendorong tejadinya krisis di sektor perbankan ini antara  lain  terjadinya  ekspansi  besar-besaran  dalam  pemberian  kredit  kepada  perusahaan tanpa  disertai  analisis  risiko  yang  menyeluruh  dimana  keterkaitan  antara  bank  dengan debitur melalui kepemilikan bank dan di perusahaan- perusahaan menyebabkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap kredit-kredit yang diberikan oleh bank, terutama kepada pihak terkait. Selain itu disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat,pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat, dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah (Bawuna & Paula, 2013).
Dalam praktek perkreditan khususnya pada Bank Sumut ada beberapa jenis kredit yang diberikan oleh Bank Sumut diataranya yaitu; Kredit Multi Guna, Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun, Kredit Pegawai, Kredit Usaha Rakyat, dan lain-lain. Salah satu jenis kredit yang  menggunakan  Jaminan  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat mengenal tentang adanya Kredit Multi Guna berarti  kredit  yang  diberikan  kepada  perorangan  yang  memiliki  profesi  sebagai  Pegawai Negeri Sipil dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya (Razid, 2021).
Proses  pengajuan  kredit  pada  Kredit  Multi  Guna,  debitur,  dalam  hal  ini  pegawai negeri  sipil  dari  instansi  dimaksud  memberikan  kelengkapan  dokumen,  sesuai  dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan Kredit Multi Guna di Bank Sumut Cabang Stabat. Di  dalam  waktu  1  x  24  jam  setelah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  calon  debitur menyerahkan berkas permohonan kredit, dan pihak Bank melakukan analisis kredit, maka proses selanjutnya adalah tahap realisasi kredit. Oleh karena itu, di dalam perjanjian kredit pada  Bank  Sumut  yang  menggunakan  Jaminan  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil pastinya tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan suatu permasalahan untuk  kedepannya,  seperti  jika  salah  satu  debiturnya  wanprestasi  yang  dikarenakan mengundurkan diri dari instansi tempat debitur bekerja, pensiun dini, atau bahkan debitur meninggal  dunia.  Maka,  dapat  menyebabkan  berakhirnya  keanggotaan  debitur  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil.  Sehingga,  dapat  dipastikan  bahwa  bank  akan  kesulitan  dalam mengeksekusi objek dari bentuk jaminan nya tersebut.
Resiko tersebut dapat berasal dari internal bank pemberi kredit itu sendiri maupun dari  pihak  eksternal  seperti  pihak  debitur  dan  masyarakat.  Karenanya  sulit  untuk  benar- benar  menghilangkan  kredit  macet  dalam  dunia  perbankan,  yang  ada  adalah  penekanan resiko terjeadinya kredit macet sekecil mungkin. Untuk menghindari kemungkinan kerugian dan risiko kredit macet jika pegawai meninggal atau diberhentikan dari instansi, maka pihak
Bank  Sumut  menyertakan  asuransi  dengan  jumlah  yang  cukup  besar  disertakan  dalam angsuran kredit yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu  debitur  meninggal  tetapi  perjanjian  kredit  dengan  Bank  Sumut  masih berlangsung,  maka  sisa  pelunasan  akan  diambil  alih  oleh  pihak  asuransi.  Maka  dari  itu, adapun kemungkinan resiko dari kredit macet menjadi sangat kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul suatu permasalahan di dalam pelaksaan perjanjian kredit dengan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dan mengadakan penelitian mengenai aspek jaminan, isi perjanjian, perlindungan hukum serta permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan Pegawai  Negeri  Sipil  (SK  PNS)  sebagai  jaminan.  Dengan  demikian,  penulis  melakukan penelitian  dengan  tujuan  mengetahui  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokusikan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  hukum  positif (Ibrahim,  2006).  Adapun  pendekatan  penelitian  ini  yaitu  yuridis-empiris  yang  diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitan ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2013).
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang  didukung  oleh  data  primer,  data  primer  diperoleh  dengan  penelitian  langsung kelapangan yaitu dilakukan di Bank Sumut Cabang Stabat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri  atas: a) bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  yang  mengikat  dari  sudut  norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan landasan utama untuk  dipakai  dalam  rangka  penelitian  ini,  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. b) bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya  ilmiah. c) bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang  bahan  hukum  yang  memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan jurnal-jurnal.
Alat  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  data  sekunder  menggunakan  alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur atau library riset  di  Perpustakaan  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara  dan  Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dari Pihak Bank Sumut Cabang Stabat. Analisis data menguraikan tentang  bagaimana  memanfaatkan  data  yang  terkumpul  untuk  dipergunakan  dalam
memecahkan  permasalahan  penelitian.  Analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat
Pada  dasarnya  lembaga  keuangan  yang  terpenting  dalam  masyarakat  adalah  Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang- undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  tanpa  memperhatikan  bentuk  hukumnya  apakah perorangan ataukah badan hukum (rechtperson ) (Untung, 2005). Jika melihat definisi, bank adalah  sebuah  lembaga  intermediasi  keuangan  umumnya  didirikan  dengan  keweenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal  sebagai  banknote.  Kata  Bank  berasal  dari  Bahasa  Italia  yaitu  banca  berarti  tempat penukaran uang (Admin, 2021).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian bank adalah:
” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Berdasarkan pengertian diatas menjadi jelas bahwa usaha perbankan tersebut haruslah didirikan  dalam  bentuk  badan  hukum  atau  tidak  boleh  berbentuk  usaha  perseorangan. Penegasan  seperti  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan  yang  menentukan  bentuk  hukum  bank,  yaitu  Perusahaan  Persero  (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).
Pengertian dari kredit yang begitu luas termasuk juga dengan jaminan berupa SK PNS, dimana pengertian tersebut menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditor menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan. Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau commercial paper . Sekarang ini begitu kompleksnya kegiatan yang menyangkut kredit tersebut berbeda  sekali  dengan  saat  awal  berkembangnya  kredit.  Bank  dalam  memberikan  kredit dengan  jaminan  SK  PNS  percaya  bahwa  jaminan  tersebut  sudah  cukup  menggambarkan kemampuan  nasabah  dalam  melunasi  kredit  yang  diberikan.  Bank  Sumut  Cabang  Stabat sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:
“ Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainny, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Pada  dasarnya  perjanjian  kredit  yang  menggunakan  jaminan  Surat  Keputusan Pengangkatan PNS pada Bank Sumut Cabang Stabat salah satunya yaitu Perjanjian Kredit Multi  Guna.  Kredit  multi  guna  disingkat  dengan  KMG  yang  selanjutnya  cukup  disebut dengan kredit. Kredit yang diberikan secara perseorangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sumber  pengembaliannya  dari  penghasilan  tetap  setiap  bulannya  dan  /  atau  penghasilan lainnya, dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat komsumtif, investasi atau modal kerja yang permohonan kreditnya langsungg secara individu atau melalui persetujuan Dinas / Instansi tempat pemohon bertugas.
Nasabah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan permohonan kredit kepada  pihak  Bank  Sumut  Cabang  Stabat,  sangat  memudahkan  pihak  bank  untuk membangun  kepercayaan  kepada  debitur  yang  merupakan  PNS,  karena  baik  pihak  Bank sebagai kreditur dan pihak PNS sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan  yang  sama  yaitu  pemerintah  Republik  Indonesia.  Sehingga  dengan  jaminan  SK Pegawai Negeri Sipil sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Terlebih lagi sebagian besar PNS mendapatkan gaji dari pemerintah melalui Bank Sumut Cabang Stabat sebagai  perantara.  Sehingga  mempermudah  pihak  Bank  untuk  melakukan  fungsi pengawasan terhadap PNS yang memiliki kredit di bank.
Untuk  semakin  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  bank  sebagai  kreditur  terhadap PNS  sebagai  debitur,  maka  debitur  berkewajiban  untuk  menandatangani  Surat  Perjanjian Kredit  yang  dikeluarkan  pihak  bank  secara  sepihak  dengan  memperhatikan  hukum  yang berlaku dalam bidang perbankan. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Pasal 5 No 1 dan 2 menyatakan bahwa :
a. Sumber  pelunasan  kredit  adalah  dari  hasil  penyisihan  gaji  beserta  penghasilan  lainnya termasuk pensiun dari peminjam berdasarkan Surat Kuasa yang diserahkan kepada Bank Sumut Cabang Stabat.
b. Jika peminjam dipindahkan / dimutasikan ke tempat lain / diberhentikan dari pekerjaan maka peminjam harus segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Bank Sumut Cabang  Stabat  dan  bila  setelah  mendapat  teguran  dari  Bank  Sumut  Cabang  Stabat kemudian peminjam tetap melalaikan kewajibannya tersebut maka Bank Sumut Cabang Stabat akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  perjanjian  bahwa  perjanjian  merupakan  sumber lahirnya  suatu  perikatan  yang  membentuk  sebuah  hubungan  hukum,  bersifat  mengikat kepada para pihak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban tertentu dalam  lingkup  lapangan  harta  kekayaan  serta  memiliki  akibat  hukum  dikemudian  hari. Dengan di berikannya Kredit Pegawai Negeri Sipil dan di tandatanganinya perjanjian kredit dengan memberikan jaminan SK Pengangkatan PNS telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Pengaturan  terhadap  perjanjian  kredit  dengan  menggunakan  SK  PNS    pada  Bank Sumut  yaitu  diatur  didalam  SK  Direksi  No.  106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015  tanggal  01  Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna dimana PNS tersebut masih aktif dalam kedinasan dan PNS berhak untuk meminjam kredit pada Bank Sumut menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, Kredit tersebut  bersifat  multiguna  sehingga  dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  seperti biaya  renovasi  rumah,  modal  usaha,  biaya  pendidikan  dan  keperluan  lainnya.  Pegawai
Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat wajib meyerahkan  jaminan  yang  berupa  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil, kedua  surat  tersebut  diserahkan  kepada  pihak  bank  sebagai  jaminan  sampai  dengan pinjaman lunas. Selain itu, jaminan juga dapat berbentuk penghasilan dan hak-hak lain milik debitur  (Razid,  2021),  di  dalam  Surat  Edaran  Keputusan  Direksi  No.  106/Dir/DR.t- Kons/SK/2015  tanggal  01  Mei  2015  tentang  Kredit  Multi  Guna,  dengan  ini  disampaikan bahwa tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
a. Tujuan
1) Membantu  menyediakan  kebutuhan  dana  bagi  pegawai  dalam  rangka  menunjang kegiatan  profesi  dan  atau  usaha  untuk  lebih  meningkatkan  pengabdian  kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai beserta keluarga.
2) Meningkatkan  fungsi  PT.  Bank  Sumut  sebagai  lembaga  intermediasi  dengan menyalurkan kredit kepada pegawai yang mempunyai kredit tetap.
b. Sasaran
Perorangan  yang  memiliki  profesi  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  sumber pengembalian  kredit  dari  penghasilan  yang  diterima  pegawai  tersebut  setiap  bulannya. Adapun tujuan dari penggunaan Kredit Multi Guna sebagai berikut :
1) Kredit Multi Guna Komsumtif (KMG-K) digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat  komsumtif  antara  lain  seperti  membangun/  membeli/  merenovasi  rumah, membeli tanah, membeli kendaraan dan lain-lain.
2) Kredit  Multi  Guna  Investasi  (KMG-I)  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  yang bersifat investasi antara lain seperti membangun/ membeli/ merehab tempat usaha, membeli peralatan/ perlengkapan usaha dan lain-lain.
3) Kredit Multi Guna Modal Kerja (KMG-MK) digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat modal kerja antara lain seperti pembelian barang dagangan, pembelian bahan  baku,  piutang  dan  lain-lain  serta  dalam  rangka  pengembagan  usaha  berskala mikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

## Prosedur  Perjanjian  Kredit  Dengan  Menggunakan  Jaminan  Surat  Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  Pada Bank Sumut Cabang Stabat
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fasilitas kredit hanya diberikan oleh bank kepada  calon  debitur  yang  layak  untuk  dibiayai  dan  memenuhi  syarat-syarat  perkreditan bank (bankable).
Proses pemberian fasilitas kredit tergantung dengan jenis kredit yang akan diberikan, misalnya pemberian fasilitas kredit sindikasi ( syndicated loan) dan fasilitas kartu kredit akan tetapi  berbeda  prosesnya  dengan  kredit  lainnya.  Proses  pemberian  kredit  sindikasi memerlukan waktu yang lebih lama karena data yang harus dianalisis menyangkut aspek finansial  dan  aspek  legal  yang  diperlukan  lebih  banyak  dan  lebih  kompleks.  Sedangkan proses pemberian fasilitas kartu kredit lebih singkat dan cepat karena data yang menyangkut aspek  finansial  dan  aspek  legal  yang  diperlukan  untuk  dianalisis  lebih  sederhana.Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari suatu bank, seorang calon debitur yang membutuhkan dana mengajukan Surat Permohonan Kredit yang dissertai dengan data pendukung berupa data finansial dan data legal sebagai lampiran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank yang lazimnya formulir isiannya telah disediakan oleh bank di kantor cabang bank (Z, 2020).
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk menunjang suatu  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Dalam  upaya  mendukung pelasksanaan  pembagunan  nasional,  bank  melaksanakan  fungsi  utamanya  yaitu menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat. Adapun  salah  satu  cara  bank  dalam  menyalurkan  dana  yaitu  dengan  memberikan  kredit kepada masyarakat. Masyarakat termasuk juga Pegawai Negeri Sipil  yang berpenghasilan tetap dan Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun dapat menikmati jasa kredit dari suatu bank.  Kredit  yang  dimaksud  yaitu  berupa  penyediaan  uang  kepada  nasabah  oleh  bank berdasarkan  atas  kesepakatan  pinjam-meminjam  atau  sering  disebut  dengan  perjanjian kredit.
Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain  mengenai  jumlah  maksimal  kredit,  jangka  waktu  kredit,  suku  bunga  kredit,  cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit (Bahsan, 2012). Perjanjian kredit  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan  yang  diserahkan  kepada  bank.  Fungsi  dari jaminan  tersebut  adalah  untuk  meyakinkan  bank  bahwa  debitor  mampu  melunasi  utang kreditnya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  disepakati.  Disamping  itu,  jaminan  juga memberikan  kepastian  bagi  pihak  bank  untuk  mendapatkan  pelunasan  utangnya  dengan melakukan  eksekusi  terhadap  benda  jaminan  apabila  debitur  cedera  janji. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (debitur) adalah sebagai berikut :
a. Pembayaran Gaji Melalui Bank
1) Pegawai Negeri Sipil
2) Pejabat Publik / Lembaga Negara / Lembaga Daerah;
Yang  telah  melakukan  perjanjian  kerjasama  dengan  Bank,  dengan  melegkapi  dan menyerahkan persyaratan :
1) Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memiliki istri / suami wajib menandatangani permohonan kredit.
2) Surat  Kuasa  Mendebet  /  Memblokir  Rekening  Tabungan  yang  ditadatanagani  oleh pemohon  kepada  Bank  untuk  mendebet  rekening  tabungan  sebagai  pembayaran angsuran kredit setiap bulan.
3) Fotocopy  Surat  Keputusan  (SK)  Pengangkatan  sebagai  Pegawai  atau  fotocopy  salah satu SK Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil, yang harus dipastikan  terlebih  dahulu  dengan  mleihat  dokumen  asli  yang  telah  diyakini  Bank dengan diberi cap “fotocopy sesuai asliya” serta ditandatangani oleh Pejabat Bank yag berwenang.
4) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau fotocopy salah satu SK Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon. Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu harus dipastikan dengan melihat dokumen asli yang telah diyakini Bank dengan diberi cap “fotocopy sesuai aslinya” serta ditandatangani oleh Pejabat Bank yang berwenang.
5) Fotocopy identitas diri pemohon beserta istri / suami yang beraku (KTP, PASPOR atau yang dipersamakan dengan hal itu).
6) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
7) Fotocopy  Surat  Nikah  /  Cerai  (bagi  yang  sudah  menikah  /  cerai)  atau  surat  yang dipersamakan dengan hal tersebut.
8) Pas foto berwarna terbaru dari pemohon dan suami / istri (bila sudah menikah).
9) Fotocopy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  pribadi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
10) Surat Pernyataan jika terdapat perbedaan data pada dokumen yang satu dengan lain. (KTP  /  KK  /  Buku  Nikah  /  SK)  yang  ditandatangani  oleh  suami  /  istri  (bila  sudah menikah) diatas materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
11) Rekening Koran Tabungan Gaji Pemohon selama 3 (tiga) bulan terakhir
12) Surat Pernyataan Pemohon (Sumut, 2015).
b. Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank
1) Pegawai Negeri Sipil
2) Pejabat Publik / Lembaga Negara / Lembaga Daerah ;
Yang  telah  melakukan  perjanjian  kerjasama  dengan  Bank,  dengan  melegkapi  dan menyerahkan persyaratan :
1) Surat Pengantar permohonan kredit dari Kepala Dinas / Instansi.
2) Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memiliki istri / suami wajib menandatangani permohonan kredit.
3) Surat  Pernyataan  dan  Kuasa  yang  ditandatangani  oleh  pemohon  kepada Bendaharawan  yang  diketahui  oleh  Kepala  Dinas  /  Instansi  untuk  melakukan pemotongan atas gaji beserta hak-hak lainnya serta menyetorkan / membayar angsuran kredit dan kewajiban lainnya setiap bulan.
4) Fotocopy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon PNS, tempat pemohon bertugas.
5) Fotocopy  Surat  Keputusan  Pengangkatan  dan  Surat  Keputusan  Kenaikan  Golongan Terakhir untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil tempat pemohon bertugas.
6) Fotocopy daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas / Instansi tempat pemohon bertugas.
7) Fotocopy  identitas  dari  pemohon  dari  istri  /  suami  yang  masih  berlaku  (KTP  / PASSPOR atau yang dipersamakan dengan itu.
8) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
9) Fotocopy Surat Nikah / Cerai (bagi yang sudah meikah / cerai) atau surat-surat yang dipersamakan dengan hal tersebtu.
10) Pas foto berwarna terbaru dari pemohon suami / istri (bila sudah menikah)
11) Fotocopy NPWP pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12) Surat pernyataan jika terdapat perbedaan data pada dokumen yang satu dengan yang lain (KTP / KK / Buku Nikah / SK) yang ditandatangani oleh suami / istri (bila sudah menikah) diatas materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13) Rekening Koran Tabungan Gaji pemohon selama 3 (tiga) bulan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat Bank.
14) Surat Pernyataan Pemohon. Adapun syarat-syarat kredit multi guna pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :
1) Mengisi lembar permohonan kredit peminjam yang ditandatangani suami / istri diatas materai.
2) Mengisi  lembar  Perrnyataan  dan  Kuasa  dari  peminjam  diketahui  suami  /  istri  dan Kepala Dinas / Instansi serta Bendaharawan.
3) Mengisi lembar ASKRIDA.
4) Surat Pengantar dari Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan.
5) Fotocopy KTP suami / istri yang masih berlaku.
6) Fotocopy Kartu Keluarga, Buku Nikah / Akta Nikah.
7) Fotocopy NPWP pribadi ika pijaman diatas Rp. 100.000.000,-
8) Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS / CPNS (legalisir).
9) Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir).
10) Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir (legalisir).
11) Fotocopy Kartu Pegawai (legalisir).
12) Fotocopy Daftar Gaji Peminjam yang Terakhir (legalisir).
13) Fotocopy SK NIP BARU (legalisir).
14) Fotocopy SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Dinas) (legalisir).
15) Pas  photo  Peminjam  dan  suami  /  istri  ukuran  3x4  warna,  masing-masing  1  (satu) lembar.

## 16) Foto usaha jika peminjam memiliki usaha (Razid, 2021).
Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :
1) Unit  kantor  terlebih  dahulu  harus  melakukan  kesepakatan  melalui  Perjanjian Kerjasama  dengan  Dinas  /  Instansi  tempat  calon  debitur  bertugas,  dan  membuat speciment yang ditandatangani oleh Kepala Dinas / Instansi yang dilengkapi dengan Pas  Photo.  Perjanjian  Kerjasama  tersebut  berlaku  selama  5  (lima)  tahun.  Apabila Perjajian Kerjasama telah berakhir, maka harus dilakukan pembaharuaan. Jika terdapat pergatian / perubahan Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan agar menyampaikan pemberitahuan  dan  permintaan  kepada  unit  kantor  untuk  dilakukan  pergantian speciment  pejabat  yang  berwenang.  Unit  Kantor  wajib  memelihara  speciment  tanda tangan pejabat lama berikut perubahan-perubahannya.
2) Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank.
3) Bank  melakukan  proses  penilaian  dan  pengambilan  keputusan  dengan  melakukan langkah-langkah:
4) Melakukan  verifikasi  dokumen  dari  pemohon  untuk  memastikan  kebenaran  data sehingga keabsahan data tersebut tidak diragukan lagi dengan cara; a) membandingkan fotocopy  /  salinan  dengan  dokumen  asli.  b)  khusus  untuk  pemohon  dengan pembayaran  gaji  melalui  Bank  secara  payroll  unit  kantor  agar  mendalami  informasi terkait data debitur yang akan meminjam tersebut antara lain:
-  Apakah  pemohon  sedang  tidak  melakukan  pengurusan  mutasi  keluar  wilayah kerja Bank.
-  Apakah pemohon dalam status pemeriksaan oleh aparat berwenang.
-  Apakah pemohon dalam status akan dipecat atau mengundurkan diri.
5) Mendalami  informasi  dari  pemohon  khususnya  keterangan  mengenai  identitas  dan data gaji pemohon serta informasi tambahan lainnya.
6) Membubuhkan  paraf  pada  dokumen  yang  diperiksa  sebagai  bukti  telah  dilakukan verifikasi oleh petugas / pejabat.
7) Memeriksa  pada  aplikasi  Olib’s  Bank  Sumut  dan  data  informasi  debitur  yang disediakan oleh OJK / SLIK mengenai kondisi / informasi pinjaman pemohon.
8) Melakukan scoring untuk  mengevaluasi  risiko  kredit  dari  permohonan  kredit  yang diajukan  oleh  calon  debitur  dengan  cara  memperhitungkan  nilai  ( score )  dari permohonan yang diajukan sehingga permohonan dapat dikategorikan pada kelompok layak,  dipertimbangkan  atau  tidak  layak  untuk  memperoleh  kredit  sesuai  dengan ketentuan scoring yang berlaku.
9) Melaksanakan  penilaian  pemberian  kredit  dengan  mengisi  formulir  permohonan kredit, untuk mengambil keputusan apakah permohonan dapat dianalisa lebih lanjut atau ditolak.
10) Melakukan analisa kredit lebih lanjut untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk analisa scoring, Memorandum  Pengusulan  Kredit  (MPK)  untuk  pengambilan  keputusan persetujuan dan atau penolakan.
11) Pengambilan keputusan persetujuan kredit berpedoman pada ketentuan pengambilan keputusan kredit bagi Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang berlaku.
12) Jika permohonan kredit disetujui, unit kantor membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pemohon.
13) Jika  permohonan  kredit  tidak  disetujui,  unit  kantor  memberikan  Surat  Penolakan maksimal  1  (satu)  hari  kepada  pemohon  bahwa  kredit  yang  dimohon  tidak  dapat dipenuhi / ditolak  oleh Bank beserta alasan penolakannya.
14) Unit kantor wajib melaksanakan Service Level Agreemet (SLA ) dalam memproses realisasi kredit yang telah memenuhi persyaratan maksimal 1 (satu) hari setelah berkas lengkap diterima.

## 15) Melaksanakan realisasi kredit dengan langkah-langkah :
Memeriksa  kelengkapan  berkas  serta  keabsahan  surat-surat  debitur  dan mempersiapkan berkas-berkas kredit seperti :
1) Surat Kofirmasi ke instansi untuk gaji secara payroll.
2) Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit untuk gaji secara payroll .
3) Perjanjian Kredit.
4) Memorandum Pengusulan Kredit (PMK).
5) Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK).
6) Jadwal Angsuran.
7) Nota Pencairan.
8) Nota Pembebanan Biaya Kredit dan Biaya Asuransi.
9) Berkas hasil credit scoring dan berkas hasil cek SLIK harus dilampirkan dalam berkas kredit yang dipersiapkan untuk proses pencairan kredit.
10) Cheklist kelengkapan berkas.
Sebelum kredit direalisasi, Pemimpin Unit Kantor atau pejabat terkait harus melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran terkait data debitur. Melakukan penandatanganan Perjajian Kredit dengan debitur, pada saat penandatanganan harus diperiksa; dalam hal ini, prosedur untuk pembayaran kembali kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu ;
1) Penerimaan Pembayaran Angsuran a)  Pembayaran Gaji Melalui Bank, untuk pembayaran gaji secara payroll melalui modul S1 Gaji, pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara medebet rekening tabungan gaji debitur secara otomatis by system untuk dibayarkan ke pinjaman atas nama debitur berdasarkan Surat Kuasa mendebet/ memblokir rekening tabungan debitur.
b)  Untuk  pembayaran  gaji  secara non  payroll pembayaran  angsuran  kredit  dilakukan dengan  cara  menagihkan  angsuran  kredit  debitur  kepada  Bendaharawan  Dinas/ Instansi terkait untu dibayarkan ke peminjam debitur berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Pembayaran gaji secara non payroll serta daftar potongan Dinas/ Instansi secara kolektif.
c)  Pembayaran  Gaji  Tidak  Melalui  Bank,  Pembayaran  angsuran  kredit  dapat  dilakukan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan atau transfer dari bank lain setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman debitur.
2) Lunas Sebelum Jatuh Tempo, Penambahan Dan Penurunan Pllafon Kredit
a) Debitur  yang  sedang  menikmati  kredit  diperkenankan  lunas  sebelum  jatuh  tempo, lunas maju, penambahan dan penurunan plafon kredit.
b) Bagi  debitur  kredit  yang  mengajukan  lunas  sebelum  jatuh  tempo  dan  langsung mengajukan permohonan kredit baru baik Kredit Multi Guna maupun produk kredit yang  lain  di  bank,  maka  perhitungan  pelunasan  yakni  sebesar  baki  debet  ditambah bunga  satu  bulan.  Hal  tersebut  dapat  diajukan  sepanjang  syarat-syarat  pemberian kredit dapat dipenuhi.
3) Bagi  debitur  yang  mengajukan  lunas  sebelum  jatuh  tempo  dan  tidak  mengajukan permohonan kredit baru (lunas tutup) maka berlaku ketentuan;
a) Debitur  wajib  membuat  surat  permohonan  pelunasan  yang  diketahui  oleh  kepala Dinas/ Instansi ke Bank kecuali untuk pembayaran gaji melalui bank secara payroll.
b) Debitur  wajib  meyediakan  sejumlah  uang  untuk  pelunasan  pada  rekening  tabungan debitur minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelunasan kredit.
c) Penalti sebesar 15%, dengan perhitungan pelunasan yakni baki debet ditambah bunga satu bulan ditambah penalti sebesar 15% (Razid, 2021).

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Bank  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dengan  Meggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat
Perlindungan  hukum  dalam  transaksi  perbankan  merupakan  hal  yang  patut dikedepankan  agar  kepentingan  para  pihak  dapa  terlindungi.  Wujud  perlindungan
hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum (Ibrahim, 2005).  Hubungan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit selalu terkesan bahwa bank selalu berada di posisi yang lebih kuat daripada nasabah pada saat kredit akan diberikan. Bank yang berada di posisi yang lebih kuat membuat isi perjanjian kredit tersebut secara baku, yang mana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu bank selaku kreditur, di dalam Perjanjian memuat serangkaian klausula atau covenant, di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit.
Klausula  merupakan  serangkaian  persyaratan  yang  diformulasikan  dalam  upaya pemberian  kredit  dari  aspek  finansial  dan  hukum.  Dari  aspek  finansial,  klausula melindungi  kreditur  agar  dapat  menuntut  atau  menarik  kembali  dana  yang  telah diberikan  kepada  nasabah  debitur  dalam  posisi  yang  menguntungkan  bagi  kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Sedangkan dari aspek  hukum,  klausula  merupakan  saran  untuk  melakukan  penegakan  hukum  agar nasabah  debitur  dapat  mematuhi  substansi  yang  telah  disepakati  di  dalam  perjanjian kredit.
Perwujudan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  pemberian  kredit  dengan jaminan pihak ketiga mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak maka kedua belah pihak tersebuat wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah di sepakati Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan jumlah bunga (Soebekti, 2001).
Berdasarkan hasil wawancara pada Bank Sumut Cabang Stabat Perlindungan Hukum Terhadap  Pihak  Bank  dalam  Perjanjian  Kredit  dengan  Jaminan  Surat  Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan musyawarah dengan para debitur yang  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  Surat  Keputusan  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pada perlindungan hukum terdapat poin penting sebagai pelengkap dari perjanjian tersebut yaitu adanya penyelesaian dari suatu perjanjian. Sehingga terdapat beberapa serangkaian penyelesaian pada Bank Sumut Cabang Stabat jika debiturnya tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  suatu  perjanjian  kredit,  yaitu: Musyawarah  dengan  pihak  debitur,    memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang, dan menagih  dengan  memberi  pernyataan  (pernyataan  dengan  sangat),  agar  debitur  segera memenuhi  kewajibannya,  serta  pernyataan  dengan  pembenahan  bunga  kredit  yang disetor (Razid, 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  Bank  Sumut  Cabang  Stabat  Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan musyawarah dengan para debitur yang  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  Surat  Keputusan  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pada perlindungan hukum terdapat poin penting sebagai pelengkap dari perjanjian tersebut yaitu adanya penyelesaian dari suatu perjanjian. Sehingga terdapat beberapa serangkaian penyelesaian pada Bank Sumut Cabang Stabat jika debiturnya tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  suatu  perjanjian  kredit,  yaitu: Musyawarah  dengan  pihak  debitur,    memberikan  kesempatan  kepada  debitur  untuk membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang, dan menagih  dengan  memberi  pernyataan  (pernyataan  dengan  sangat),  agar  debitur  segera memenuhi  kewajibannya,  serta  pernyataan  dengan  pembenahan  bunga  kredit  yang disetor (Razid, 2021). Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan:
”bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda”.
Dari  pasal  ini  dapat  disimpulkan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak,  akan  tetapi kebebasan  ini  dibatasi  oleh  hukum  yang  sifatnya  memaksa,  sehingga  para  pihak  yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus  berlaku  terhadap  yang  lain  berdasarkan  kepatutan  di  antara  orang-orang  yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum.
Hal  ini  sesuai  dengan  adanya  pihak  Bank  Indonesia  yang  telah  mengeluarkan peraturannya  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  bank,  diantaranya  yaitu  dengan adanya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  yang  telah  diubah  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principle) (Bank Indonesia, 1991) . Sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Standard Chartered Bank  (SCB) telah  menerapkan  prinsip  tersebut  dengan  adanya  formulir Know  Your Customer (KYC) Cheklist.
Berdasarkan hal tersebut ada beberapa serangkaian persyaratan yang diformulasikan sebagai syarat dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum yaitu salah satunya  adalah  klausa.  Dari  aspek  finansial,  klausa  melindungi  kreditur  agar  dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi  yang  menguntungkan  bagi  kreditur  apabila  kondisi  debitur  tidak  sesuai  dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausa merupakan saran untuk melakukan  penegakan  hukum  agar  debitur  dapat  mematuhi  substansi  yang  telah disepakati didalam perjanjian kredit.
Ketika nasabah masih memiliki kredit di bank maka pihak bank memberikan solusi dimana pihak bank memberikan asuransi yang mana adalah asuransi kredit dan asuransi bangunan. Kalaupun suatu hari nanti nasabah meninggal dunia maka kreditnya lunas dan diberitahukan juga ke pihak ketiga bahwasannya pemohon kredit telah meninggal dunia dan  kreditnya  dilunasin  maka  tidak  ada  lagi  hubungan  antara  pemohon  dengan  pihak bank dalam hal masalah kredit. Maka dengan itu pihak ketiga dapat mengambil kembali agunan nya yang terdapat di bank.
Setiap  perjanjian  kredit,  akan  selalu  ada  kendala-kendala  yang  berisiko  akan menyebabkan  kredit  macet,  khususnya  bagi  pihak  kreditur,  dalam  hal  ini  Bank  Sumut sebagai pemberi kredit. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Peerubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan, Kredit yang diberikan oleh Bank tidak terlepas dari risiko, sehingga, dalam pelaksanaannya,  Bank  harus  memperhatikan  dan  melaksanakan  dengan  baik  asas-asas perkreditan  yang  sehat  untuk  mengurangi  atau  bahkan  menghindari  risiko  tersebut. Sebagai  pelaksanaan  asas  kehati-hatian,  sebelum  memberikan  kredit,  Bank  telah melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan prospek usaha pegawai sebagai debitur melalui tahap analisa kredit. Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.
Setiap  kredit  yang  diberikan  telah  terbebas  dari  segala  kekurangan,  baik  mengenai kewenangan  subjek  hukum,  objek  hukum,  maupun  mengenai  jaminan.  Apabila dikemudian  hari  terjadi  kredit  bermasalah,  bank  telah  mempunyai  alat  bukti  yang sempurna  dan  kuat  untuk  menjalankan  suatu  tindakan  hukum  bila  dianggap  perlu.
Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukkannya, baik dari  segi  siapa  penerima  kreditnya  maupun  dari  segi  kegunaannya,  terutama  bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha. Menghasilkan dalam arti setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan kepada bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang menaungi  Pegawai  sebagai  debitur  Kredit  dengan  jaminan  SK  PNS,  terdapat  beberapa pasal  yang  memuat  perlindungan  hukum  bagi  bank  apabila  terjadi  kredit  macet,  yaitu pasal 7 mengenai denda, pasal 10 mengenai force majeur, pasal 13 mengenai fraud , dan pasal 15  tentang  penyelesaian  sengketa.  Maka,  apabila  terjadi  kredit  macet,  maka  selayaknya para  pihak  mengidentifikasi  penyebab  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dikembalikan kepada pasal-pasal yang mengatur hal bersangkutan. Apabila debitur menunggak hingga jangka waktu yang ditentukan telah habis, maka bank dapat menghitung ganti kerugian berdasarkan pengaturan denda, yaitu sejak 7 (tujuh) hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total angsuran. Kemudian jika penyebab kredit macet adalah karena kejadian luar  biasa  diluar  kemampuan  para  pihak,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  10  akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak.
Kemudian apabila terindikasi terdapat kecurangan yang menyebabkan kredit macet, maka  sesuai  ketentuan  pasal  13  perjanjian  kerjasama,  pihak  yang  bersalah  atau  lalai sehingga  menimbulkan  fraud  atau  kecurangan  harus  bertanggungjawab  mengganti kerugian yang timbul. Selanjutnya pasal 15 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul atas perjanjian tersebut. Beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit  macet  pada  Bank  Sumut  Cabang  Stabat  sebagai  Pemberi  Kredit  dengan  Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain;
1. Mark Up Gaji oleh Calon Debitur Mark Up Gaji adalah manipulasi data terkait jumlah gaji yang diterima oleh Calon Debitur, dalam  hal  ini  Pegawai  Negeri  Sipil,  untuk  membuat  gaji  lebih  besar  dari  jumlah  yang diterima sebenarnya. Hal ini dilakukan Calon Debitur agar dapat memperoleh pinjaman lebih besar.
2. Pemalsuan Identitas oleh Calon Debitur Kredit Multi Guna yang diberikan oleh Bank Sumut, khususnya bagi Calon Debitur yang merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil,  adalah  solusi  mudah  untuk  mendapatkan  pinjaman dana  dengan  tanpa  jaminan  yang  berupa  barang  berharga  seperti  bukti  kepemilikan rumah, tanah atau kendaraan. Dengan jaminan berupa  Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan rekomendasi dari Kepala instansi, calon debitur sudah dapat mengajukan permohonan kredit. Hal ini yang seringkali pula menjadi alasan orang-orang yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pemalsuan  identitas  sebagai  Pegawai Negeri Sipil agar dapat memperoleh pinjaman.
3. Debitur dengan Itikad Buruk Secara Diam-diam Memiliki Kredit di Bank Lain. Berdasarkan ketentuan dari Bank Sumut dalam hal pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, maka besar angsuran kredit, setelah ditambahkan bunga, tidak boleh lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan gaji debitur. Oleh karena itu, apabila debitur ternyata telah memiliki kredit sebelumnya dengan bank lain yang belum lunas, kemudian mengajukan kredit lagi kepada bank Sumut, maka berisiko sumber dana debitur tidak mencukupi angsuran kredit, sehingga memiliki potensi untuk menjadi kredit macet. 4. Mutasi Pegawai
Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa:
“Setiap PNS dapat dimutasi  ugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri”.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka sangat mungkin pegawai dimutasi ke daerah lain,  dan  jika  pegawai  beitikad  buruk  dengan  tidak  menginformasikan  kepindahannya terhadap Bank, hal ini akan dapat menimbulkan Kredit Macet.

## 5. Debitur Meninggal
Apabila debitur meninggal, maka debitur sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan hak  untuk  memperoleh  pembayaran  gaji,  sehingga  debitur  tidak  dapat  menunaikan kewajiban  kredit  terhadap  Bank.  Berdasarkan  kendala-kendala  tersebut  di  atas  (Razid, 2021),  Bank  Sumut  telah  melakukan  upaya-upaya  untuk  meminimalisir  risiko  kredit macet, sebagai berikut:
a. Untuk  menghindari  kemungkinan  Mark  Up  Gaji  oleh  calon  debitur,  pihak  Bank mensyaratkan  adanya  konfirmasi  bendahara  gaji  melalui  surat  keterangan  gaji  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Instansi  mengenai  rincian  pendapatan  dari  gaji  dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh calon debitur. Selain itu, pihak Bank juga mensyaratkan  calon  debitur  untuk  melampirkan  Surat  Keputusan  Kenaikan  Gaji Berkala yang telah dilegalisir Instansi terkait.
b. Untuk menghindari kemungkinan pemalsuan identitas oleh calon debitur, setiap ada permohonan kredit multi guna yang masuk, pihak admin kredit multi guna melakukan pengecekan  identitas  Pegawai  Negeri  Sipil  melalui  situs  resmi  Badan  Kepegawaian Nasional untuk memastikan apakah calon debitur adalah benar pegawai negeri sipil atau tidak.
c. Untuk  menghindari  kemungkinan  kerugian  dan  risiko  kredit  macet  jika  pegawai meninggal  atau  diberhentikan  dari  instansi,  maka  pihak  Bank  Sumut  menyertakan asuransi  dengan  jumlah  yang  cukup  besar  disertakan  dalam  angsuran  kredit  yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu debitur  meninggal  tetapi  perjanjian  kredit  dengan  Bank  Sumut  masih  berlangsung, maka sisa pelunasan akan diambil alih oleh pihak asuransi.
Akan  tetapi,  mengingat  bahwa  kredit  macet  yang  terjadi,  khususnya  pada  kredit dengan  jaminan  SK  PNS  masih  terjadi,  maka  berpendapat  bahwa  perlu  dikaji  terlebih dahulu  apakah  Bank  Sumut  selaku  kreditur  telah  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah dengan teknik analisis kredit. Dengan melihat prosedur  pemberian  kredit  dengan  jaminan  SK  PNS  oleh  Bank  Sumut  mulai  tahap permohonan  hingga  pencairan  dana,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Bank  Sumut selaku  kreditur  belum  melakukan  teknik  analisis  perbankan  dalam  upaya  pelaksanaan prinsip  kehati-hatian  dengan  sempurna,  khususnya  dalam  hal  jaminan.  Bahwa  Bank selaku  kreditur  harus  menganalisis  jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  dan  menilai apakah jaminan memiliki nilai aman dan nilai jual.
SK PNS, dalam hal ini tidak memiliki nilai aman dan nilai jual yang dapat menjamin kreditur  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  kredit  macet.  Prinsip  kehati-hatian  dalam perbankan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbul risiko kerugian  atas  kebijakan  atau  kegiatan  perbankan.  Mengenai  prinsip  kehati-hatian  telah diatur  dan  ditegaskan  dalam  pasal  2  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam melaksanakan  usahanya,  perbankan  di  Indonesia  berasas  demokrasi  dengan  prinsip kehati-hatian.  Pengaturan  mengenai  prinsip  kehati-hatian  ini  menekankan  bank  untuk dapat  menjaga  kesehatan  bank  itu  sendiri.  Kemudian  ditegaskan  kembali  dalam pengaturan pasal 29 ayat (2), bahwa:
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ”.
Undang-undang  secara  jelas  dan  tegas  mengatur  bahwa  bank  dalam  hal  ini  harus melaksanakan,  berpegang  teguh,  dan  menjunjung  tinggi  prinsip  kehati-hatian  dalam setiap kegiatan maupun kebijaksanaan yang dibuat.
Perlindungan  hukum  terhadap  Bank  yaitu  suatu  upaya  perlindungan  oleh  hukum yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  perjanjian-perjanjian  yang mengikat  para  pihak  sebagai  suatu  upaya  bagi  bank  untuk  tetap  memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet. Sebagai upaya upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian, bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut (Razid, 2021):
1. Melakukan  negosiasi  dengan  Debitur  tentang  pembayaran  tunggakan  kredit  dengan memberikan jangka waktu;
2. Bank memberikan surat tagihan yang dilakukan jika jangka waktu yang diberikan saat negosiasi  telah  habis.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  pihak  Bank  memberikan peringatan kepada Debitur untuk dapat beritikad baik mengembalikan dana pinjaman;
3. Apabila  Debitur  memiliki  pinjaman  di  atas  plafond  yang  ditentukan,  sebagaimana diatur  dalam  perjanjian  kredit,  debitur  wajib  memberikan  jaminan  tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perjanjian Kredit adalah berupa hak tanggungan, dan  jika  negosiasi  dan  surat  tagihan  tidak  membuahkan  hasil,  maka  Bank  dapat mengambil alih aset Debitur yang dijaminkan sebagai jaminan tambahan tersebut;
4. Jika  debitur  tidak  menambahkan  jaminan  tambahan,  mengingat  Surat  Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak dapat dieksekusi, maka Bank kemudian akan menempuh jalur  litigasi  dengan  mengajukan  gugatan  wanprestasi  ke  Pengadilan  Negeri.  Proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  putusan pengadilan  yang  tetap  dan  pasti.  Sehingga,  jika  dimungkinkan,  maka  bukan  tidak mungkin  penyelesaian  sengketa  akan  melalui  3  (tiga)  tingkat  peradilan,  yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Namun, sejak tahun 2015 hingga saat ini, belum ada sengketa kredit macet dengan jaminan SK PNS yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk plafond  pinjaman  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  mengingat  biaya  berperkara  di pengadilan relatif mahal, dengan waktu yang lama, serta proses yang panjang.
Mengenai  faktor  pendukung  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet, dapat diuraikan sebagai  berikut.  Faktor  Pendukung  dalam  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap bank yaitu;
a. Faktor Internal
1) Itikad Baik Para Pihak Baik  dalam  perjanjian  kerjasama  maupun  dalam  perjanjian  kredit  oleh  Bank Sumut Cabang Stabat dengan Instansi atau Lembaga Pemerintahan terkait maupun dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur, apabila para pihak menyadari bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak. Maka, dengan begitu  para  pihak  terkait  akan  beritikad  baik  untuk  mentaati  perjanjian  tersebut selayaknya  undang-undang.  Apabila  para  pihak  memiliki  itikad  baik,  maka perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh dan dilaksanakan dengan baik pula.
2) Manajemen Bank yang Baik Manajemen perbankan yang baik akan menjamin segala kegiatan operasional berjalan  dengan  baik.  Manajemen  perbankan  meliputi  kegiatan  seperti:  analisis kredit, pelaksanaan kredit, dan pengelolaan dana yang telah dilepas ke masyarakat. Apabila  manajemen  bank  telah  baik  dalam  mengelola  kegiatan  perbankan,  maka perlindungan  hukum  terhadap  bank  dalam  hal  terjadi  kredit  macet  pada  kredit dengan jaminan SK PNS akan dapat diperoleh.
b. Faktor Eksternal
Debitur  dan  Instansi  atau  Lembaga  Pemerintahan  yang  menanunginya  yang kooperatif dapat menjadi faktor di luar bank yang menjadi faktor pendukung bank dalam memperoleh perlindungan hukum pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi
kredit macet. Dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi, terdapat klausul yang mewajibkan instansi untuk membantu proses penagihan. Kemudian apabila debitur dapat kooperatif dalam musyawarah penyelesaian perselisihan kredit macet, perdamaian akan cepat dicapai sehingga perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh (Razid, 2021).
Dalam kegiatan pemberian kredit, bank wajib berkeyakinan mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur supaya bank dapat menerima kembali dana yang telah diberikan melalui  kredit  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya  untuk  menghindari kemungkinan  kerugian  bagi  bank  sendiri,  yang  di  dalam  hal  ini  penulis  berpendapat bahwa Bank Sumut dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS belum melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang karena SK PNS sendiri tidak  dapat  memenuhi  keyakinan  bank,  selain  juga  tidak  memenuhi  syarat  sebagai jaminan  yang  baik  karena  tidak  aman  dan  tidak  memiliki  nilai  jual  di  kemudian  hari, sehingga sebagaimana telah disajikan dalam data nominatif debitur non performing loan, tingkat kredit bermasalah dan macet di Bank Sumut, khususnya dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS masih terjadi.
Perlindungan  hukum  bagi  debitur  tertuju  pada  ketentuan  perundang-undangan serta  ketentuan  perjanjian  yang  mengatur  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya. Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  bank  dan  nasabahnya  terwujud  dari  suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank.  Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan jika dilihat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  terdiri  atas (Ibrahim, 2005) :
1. Penyediaan  informasi  mengenai  timbulnya  risiko  kerugian  nasabah,  yang dimaksudkan  agara  akses  untuk  memperoleh  informasi  perihal  kegiatan  usaha  dan kodisi Bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan;
2. Rahasia Bank, yang dimaksud agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak kan disalahgunakan.
3. Dibentuknya  Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan  mewajibkan  setiap  bank  menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.
Adanya  perlindungan  hukum  bagi debitur  (nasabah) selaku  konsumen  di  bidang perbankan  menjadi urgen,  karena  secara  faktual  kedudukan  antara  para  pihak  sering kali tidak  seimbang.  Adanya  kondisi  demikian,  melatarbelakangi  substansi  Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk  memberikan  pengaturan  mengenai  ketentuan pencantuman klausula  baku  antara  lain:pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula baku  yang  letak atau    bentuknya    sulit    terlihat    atau    tidak    dapat    dibaca    secara jelas    atau    yang pengungkapan nya  sulit  dimengerti,  pelaku  usaha  dilarang  membuat atau  mencantumkan klausula  baku pada  setiap  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang menyatakan    pengalihan  gungjawab  pelaku  usaha,serta  hal-hal  lain  yang  merugikan debitur (nasabah).
Walaupun  ketentuan  mengenai  klausula  baku  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen,   akan tetapi   pada   kenyataannya   seringkali   masih terjadi pelanggaran   sehingga   akan   merugikan   kepentingan   nasabah. Hal-hal   yang harus  diperhatikan    oleh    pihak    bank    untuk    menghilangkan    atau    paling    tidak meminimalisir terjadinya  kerugian  bagi  nasabah  karena  memang  harus dalam  bentuk perjanjian baku,antara lain adalah sebagai berikut:
1) Memberikan   peringatan   secukupnya   kepada   para   nasabahnya   akan   adanya danberlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2) Pemberitahuan   dilakukan   sebelum   atau   pada   saat   penandatanganan   perjanjian kredit/pembiayaan.
3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi peranjian.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  perjanjian  kredit  dengan  menggunakan  SK  Pengangkatan  PNS  pada  Bank Sumut Cabang Stabat diatur dalam Surat Edaran Keputusan Direksi No. 106/Dir/DR.t- Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan  fasilitas  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil,  Kredit  tersebut  bersifat  multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pengertian dari kredit sangat begitu luas  termasuk  juga  dengan  jaminan  yang  berupa  Surat  Keputusan  Pengangkatan  PNS. Fungsi  Bank  Sumut  sebagai  lembaga  intermediasi  dengan  menyalurkan  kredit  kepada pegawai yang mempunyai kredit tetap. Kreditnya langsung secara individu atau melalui persetujuan Dinas / Instansi tempat pemohon bertugas.
2. Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :  Unit kantor terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan melalui Perjanjian Kerjasama dengan  Dinas  /  Instansi,  Pemohon  mengisi  formulir  permohonan  kredit  dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank,  Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, dan melaksanakan realisasi kredit. Dalam hal ini prosedur untuk pembayaran kembali kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu; pembayaran  gaji  secara  payroll  melalui  modul  S1  Gaji,  pembayar  angsuran  kredit dilakukan  dengan  cara  mendebet  rekening  tabungan  gaji  debitur  secara  otomatis  by system  untuk  dibayarkan  ke  pinjaman  atas  nama  debitur  berdasarkan  Surat  Kuasa mendebet/memblokir.  Pembayaran  angsuran  kredit  dilakukan  kepada  Bendaharawan Dinas/  Instansi  terkait  untu  dibayarkan  ke  peminjam  debitur  berdasarkan  Surat Pernyataan  dan  Kuasa  Pembayarnya  Gaji  secara  kolektif.  Pembayaran  angsuran  kredit dapat dilakukan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan atau transfer dari bank lain setiap  bulan  dan  dibukukan  ke  rekening  pinjaman  debitur.  Serta  Lunas  Sebelum  Jatuh Tempo, Penambahan Dan Penurunan Plafon Kredit) yaitu debitur yang sedang menikmati kredit  diperkenankan  lunas  sebelum  jatuh  tempo,  lunas  maju,  penambahan  dan penurunan  plafon  kredit.  Debitur  yang  mengajukan  lunas  sebelum  jatuh  tempo,  maka perhitungan  pelunasan  yakni  sebesar  debet  ditambah  bunga  satu  bulan.  Hal  tersebut diajukan sepanjang syarat-syarat pemberian kredit dapat dipenuhi. kredit baru baik Kredit Multi Guna maupun produk kredit lain di bank. Debitur yang sebelum jatuh tempo dan tidak mengajukan permohonan kredit baru (lunas tutup).
3. Perlindungan  hukum  terhadap  Bank  (Kreditur)  yaitu  suatu  upaya  perlindungan  oleh hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian yang  mengikat  para  pihak  sebagai  suatu  upaya  bagi  bank  untuk  tetap  memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet. Sebagai upaya upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian.  Sedangkan  Perlindungan  hukum  bagi  debitur  tertuju  pada  ketentuan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan  nasabahnya  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. (2021). Id. m. wikipedia.org . Wikipedia. Amiruddin,  &  Asikin,  H.  Z.  (2013). Pengantar  metode  Penelitian  Hukum (Cet  ke-7).  Rajawali Pers.
Bahsan, M. (2012). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia . Rajawali Pers. Bank  Indonesia.  (1991). Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Tentang  Jaminan  Pemberian Kredit . SK Dir BI Nomor 23/KEP/DIR.
Bawuna,  &  Paula.  (2013).  Analisis  Hukum  Perbankan  Terhadap  Perjanjian  Kredit  dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. Jurnal Hukum Unsrat: Universitas Sam Ratulangi , 1 (1). Ghazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan (Cet ke-2). Sinar Grafika. Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Cet ke-6). Kencana.
Ibrahim,  J.  (2005).  Penerapan  UU  Nomor  24  Tahun  2004  Tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan  antara  Perlindungan  Hukllm  dan  Kejahatan  Perbankan. Jurnal  Hukum Bisnis , 24 (1), 43. Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Bayumedia Publishing. Razid, T. M. (2021). Hasil wawancara tentang Pemasaran Kredit/Analisis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat .
Soebekti, R. (2001). Hukum Perjanjian . Intermasa. Sumut,  B.  (2015). Buku  Pedoman  Tentang  Kredit  Multi  Guna  Bank  Sumut  Cabang  Stabat .  SK Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015.
Untung, B. (2005). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi.
Verawati,  &  Safriana.  (2019).  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (SK PNS)Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal ILmiah Mahasiswa, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , 3 No. 3 . Z,  A.  W.  (2020). Kredit  Bank  Umum  Menurut  Teori  dan  Perbankan  Indonesia (1st  ed.).  Lautan Pustaka.