## IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA
Dian Khoreanita Pratiwi *) Dosen.Fakultas.Hukum.Universitas.Sahid.Jakarta Jalan.Soepomo.No..84.Menteng.Dalam,.Jakarta.Selatan

## ABSTRAK
Laut. lepas. merupakan. semua. bagian. dari  laut  yang  tidak  termasuk  dalam zona. ekonomi. eksklusif,. laut. teritorial,. perairan. pedalaman. suatu. negara,. atau. dalam. perairan. kepulauan. suatu. negara. kepulauan.. Akibatnya. kasus. yang. terjadi. atas.penafsiran.hal.tersebut..Hal.ini.terjadi. dengan  Kapal  MV.  Sinar  Kudus  merupakan kapal. berkebangsaan. Indonesia. yang. merupakan.yurisdiksi.dari.negara.Indonesia.. Atas.kasus.tersebut.Indonesia.berkewajiban. untuk.ikut.serta.dalam.menyelesaikan.kasus. perompakan  yang  terjadi  pada  kapal  MV. Sinar.Kudus.tersebut,.jadi.yurisdiksi.negara. Indonesia  terhadap  kapal  MV.  Sinar  Kudus yang. disandera. perompak. Somalia. adalah. yurisdiksi. nasionalitas. pasif.. Dalam. prinsip. yurisdiksi. ini. Indonesia. berhak. melindungi. warganegaranya. yang. menjadi. korban. kejahatan. di. luar. negeri.. Kendala-kendala. dalam. pelaksanaan. yurisdiksi. negara. Indonesia  terhadap  kapal  MV.  Sinar  Kudus yang. disandera. oleh. perompak. Somalia. diantaranya  adalah  kapal  MV.  Sinar  kudus pada.saat.berlayar.di.perairan.internasional. tidak didampingi oleh kapal perang Indonesia, sehingga  Angkatan  Laut  Indonesia  tidak dapat.langsung.menyerang.perompak.pada. saat  perompakan  terjadi.  Kapal  MV.  Sinar kudus.dibawa.ke.perairan.teritorial.Somalia. oleh. perompak,. sehingga. yang. berlaku. disini. adalah. yurisdiksi. negara. Somalia..
Melihat. lemahnya. penegakan. hukum. di. negara. Somalia. ini. menyulitkan.Indonesia.untuk.bekerjasama.dalam.pembebasan.para. awak. kapal. Sinar. Kudus. yang. disandera. oleh. perompak. Somalia.. Indonesia. memilih. negosiasi. dalam. pembebasan. awak. kapal. Sinar. kudus. demi. keselamatan. para. awak. kapal. yang. sedang. disandera. oleh.para.perompak.Somalia.
Kata Kunci: Yuridiksi,.Universal,.Pemberantasan,.Perompakan,.Laut

## ABSTRACT
The high  seas are all  parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea, inland waters of a country, or in the archipelagic waters of an archipelago country. Consequently, the case of the interpretation of the case. This happens with the MV Ship. Sinar Kudus is an Indonesian ship that is a jurisdiction of the Indonesian  state.  For  the  case,  Indonesia  is  obliged  to  participate in  resolving  the  piracy  case  that  happened  on  the  MV  ship.  Sinar Kudus, so the jurisdiction of the Indonesian state against the MV ship. The  Holy  Light  captured  by  Somali  pirates  is  a  passive  nationality jurisdiction. In this jurisdictional principle, Indonesia has the right to protect its citizens who are victims of crimes abroad. Constraints in the  implementation  of  Indonesian  state  jurisdiction  over  MV  Ship. Sinar Kudus which was held hostage by Somali pirates such as MV ship.  The  holy  rays  while  sailing  in  international  waters  were  not accompanied by Indonesian warships, so the Indonesian Navy could not  directly  attack  the  pirates  at  the  time  of  piracy.  MV  Ship.  The holy rays are brought to the territorial waters of Somalia by pirates, so what prevails here is the jurisdiction of the Somali state. Seeing the  weakness  of  law  enforcement  in  Somalia  makes  it  difficult  for Indonesia to cooperate in the release of the crew of the Sinar Kudus ship held hostage by Somali pirates. Indonesia voted for negotiations on  the  release  of  the  crew  of  Sinar  Sudus  for  the  safety  of  crew members being held hostage by Somali pirates.
Keywords : Jurisdiction, Universal, Eradication, Piracy, Sea

## 1.  Pendahuluan
L aut. lepas. merupakan. semua. bagian. dari. laut. yang  tidak  termasuk  dalam  zona  ekonomi eksklusif,. laut. teritorial,. perairan. pedalaman. suatu. negara,. atau. dalam. perairan. kepulauan. suatu  negara  kepulauan.Implikasi  dari  definisi tersebut. membuat. laut. lepas. menjadi. kawasan. yang  terbuka  bagi  setiap  negara  dan  tidak  ada negara.yang.mengklaim.bahwa.kawasan.tersebut. berada.di.bawah.yurisdiksinya.(R.R..Churchill.and. A.V. Lowe, 1983). Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar.dalam.bukunya.menyatakan.bahwa.pada. prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak. berdaulat. atau. yurisdiksi. suatu. negara,. laut. lepas. merupakan. res  communis ,. yaitu. laut. yang. terbuka. dan. bebas. bagi. semua. Negara. (Jawahir. Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006). Rezim yang melekat.ini.menjadikan.laut.lepas.dapat.digunakan. atau. dimanfaatkan. oleh. negara. manapun.Prinsip. hukum. yang. mengatur. rezim. laut. lepas. adalah. prinsip.kebebasan..
Berdasarkan. prinsip. kebebasan,. semua. negara  baik  negara  berpantai  atau  tidak,  dapat menggunakan.laut.lepas.dengan.syarat.mematuhi. ketentuan-ketentuan. yang. ditetapkan. oleh. konvensi. atau. ketentuan-ketentuan. hukum. internasional.lainnya..Menurut.Pasal.87.Konvensi. Hukum  Laut  1982,  kebebasan  tersebut  meliputi: a).freedom of navigation;.b).freedom of overflight;. c).freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;.d).freedom to construct artificial islands  and  other  installations  permitted  under international  law,  subject  to  Part  VI;. e). freedom of  fishing,  subject  to  the  conditions  laid  down  in section 2;.f).freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII. Kebebasan.berlayar (freedom of navigation) dalam pasal ini yakni setiap negara baik  berpantai  atau  tidak  berpantai  mempunyai hak.untuk.melayarkan.kapal.di.bawah.benderanya. di.laut.lepas,.hal.ini.merupakan.perwujudan.dari. hak. berlayar. sebagaimana. ditentukan. dalam. ketentuan 90 UNCLOS yaitu :“e very State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships
flying its flag on the high seas”,kebebasan.melakukan. penerbangan,. kebebasan. untuk. memasang. kabel. dan. pipa. bawah. laut. dengan. mematuhi. ketentuan- ketentuan  Bab  VI  Konvensi,  setiap  negara  juga memiliki.kebebasan.untuk.membangun.pulau.buatan. dan.instalasi.lainnya.yang.diperbolehkan.berdasarkan. hukum. internasional,. kebebasan. menangkap. ikan,. dan.kebebasan.melakukan.riset.ilmiah.
Kebebasan-kebebasan. tersebut. harus. dilaksa- nakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara. lain. dalam. melakukan. hak-hak. kebebasandi. laut.lepas.berdasarkan.syarat-syarat.yang.ditentukan. dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain dalam.Hukum.Internasional..Laut.lepas.sebagaimana. disebutkan. dalam. Pasal. 87. UNCLOS. merupakan. laut. yang. terbuka. bagi. semua. negara,. sehingga. memungkinkan  terjadinya  suatu  tindak  pidana pada  kawasan  tersebut,  seperti  pembajakan  kapal, perdagangan  gelap  dan  penyiaran  yang  tidak  sah. Dalam  hal  ini  setiap  negara  berkewajiban  untuk bekerjasama.di.laut.manapun.di.luar.yurisdiksi.suatu. negara.termasuk.di.laut.lepas.dalam.pemberantasan. pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan. bahan-bahan. psikotropis,. serta. siaran. gelap. (Tjondro  Tirtamulia,  2011).Hukum  internasional menganggap.pembajakan.sebagai.kejahatan.terhadap. umat. manusia. (homo  homini  lupus) (Boer. Mauna,. 2005).  Kejahatan  internasional  adalah  perbuatan yang. merupakan. kejahatan. menurut. ketentuan. hukum. internasional.. Dalam. bukunya. yang. berjudul. “Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional  II”  Romli Atmasasmita.menyatakan.bahwa.(Romli.Atmasasmita,. 2004):“ international  crimesadalah. kejahatan. yang. termasuk  yurisdiksi  ICC,  seperti  genosida,  kejahatan terhadap.kemanusiaan,.kejahatan.perang.dan.agresi. (pasal. 5. Statuta. ICC),. dan. beberapa. kejahatan. lain. seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkotika dan terorisme.”
Pada.pertemuan.internasional.ARF Expert Group Meeting On TransnationalCrime yang.diselenggarakan. di  Seoul  tanggal  30-31  Oktober  2000  membahas permasalahan. tentang. pembajakan,. migrasi. ilegal. dan. perdagangan. gelap. senjata. kecil. dan. ringan,.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
dimana.hasil.dari.pertemuan.ini.menyatakan.bahwa. pembajakan. yang. semakin. meningkat,. merupakan. suatu. kejahatan. transnasional. yang. berdampak. pada  keamanan  regional  (Syamsumar  Dam,  2010). Keamanan.regional.merupakan.hal.pertama.yang.perlu. diupayakan.demi.terciptanya.stabilitas.internasional,. oleh. karena. itu. diperlukan. langkah-langkah. yang. kongkret.dalam.memberantasi.pembajakan.( piracy ).. Prinsip. pemberantasan. perompakan. ini. juga. ditegaskan  oleh  pasal  100  Konvensi  yang  meminta agar. negara-negara. bekerjasama. sepenuhnya. dalam. pemberantasan. perompakan. di. laut. lepas. atau. tempat.lain.manapun.di.luar.yurisdiksi.suatu.negara. Dengan  demikian  peranan  negara  semakin  penting. Peranan  yang  begitu  penting  tersebut  memerlukan aturan  dan  mekanisme  yang  baik  seperti  yurisdiksi menetapkan. norma. (jurisdiction  to  prescribe),. yurisdiksi.memaksakan.aturan.yang.ada.(jurisdiction to  enforce ). dan. yurisdiksi. mengadili. (jurisdiction  to adjudicate ). Untuk itu, setiap negara harus menjalin kerja. sama. dengan. negara. lain. untuk. memberantas. tindakan  perompakan,  disinilah  pentingnya  suatu hubungan  internasional.Dalam  Pasal  1  Konvensi Montevideo  1933  menyatakan  bahwa  salah  satu karakteristik  negara  adalah  memiliki  kemampuan untuk. melakukan. hubungan. internasional. dengan. negara.lain.(capacitiy to enter into relations with other states )  (Sefriani,  2010)  kemampuan  yang  dimaksud adalah.kemampuan.yuridis.baik.berdasarkan.hukum. nasional.maupun.hukum.internasional.
Berkembangnya. hubungan. antar. negara. yang. semakin. luas. (global),. menempatkan. hukum. internasional  semakin  berperan  penting.  Karena  itu adanya.kesepakatan.internasional.akan.menjadi.salah. satu  faktor  penting  di  dalam  mengatur  lebih  luas tentang.kewenangan.(hak),.kewajiban.dan.tanggung. jawab  setiap  negara,  termasuk  yang  terkait  dengan yurisdiksi,.karena.masalah.yurisdiksi.bukanlah.hanya. masalah. dalam. negeri. saja.. Kewenangan. negara. bendera. terhadap. kapal-kapal. yang. mengibarkan. benderanya  bertujuan  untuk  menjamin  ketertiban dan.keamanan.pelayaran.di.laut.lepas..Jadi.kapal-kapal. di.laut.lepas.harus.mempunyai.ikatan.hukum.dengan.
negara. benderanya. agar. negara. tersebut. melalui. organ-organ. dan. ketentuan-ketentuan. hukumnya. dapat.mengawasi.kapal-kapal.tersebut..Namun.pada. kenyataannya.banyak.negara.yang.belum.menjalankan. yurisdiksinya. dengan. semaksimal. mungkin,. kapal- kapal. berbendera. jarang. sekali. diawasi. oleh. negara. benderanya,. hal. ini. dapat. dilihat. dengan. terjadinya. kasus  perompakan  terhadap  kapal  MV.  Sinar  Kudus yang.merupakan.kapal.berbendera.Indonesia..
Kapal  MV.  Sinar  Kudus  milik  PT.  Samudera Indonesia. dirompak. oleh. perompak. Somalia. di. perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas.perairan.Somalia.(Kompas)..Kapal.ini.merupakan. kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa.didampingi.dengan.kapal.perang.Indonesia.(TNI. AL).. Perairan. Somalia. merupakan. jalur. perdagangan. dunia  yang  sering  dilewati  oleh  kapal-kapal  asing, di. perairan. ini. pula. sering. terjadinya. perompakan. yang. sudah. berlangsung. sejak. lama,. dan. patutnya. perompakan.ini.dapat.dicegah.atau.bahkan.diberantas. dengan kerjasama dari setiap negara.
Banyaknya.kasus.perompakan.di.laut.lepas.yang. diselesaikan  dengan  menuruti  kemauan  perompak, hal. ini. hanya. membuat. perompakan. semakin. merajalela,. pada. kenyataannya. negara-negara. yang. dirugikan.dapat.menjalankan.yurisdiksi.mengadilinya. (jurisdiction  to  adjudicate). melalui. kapal. perang. yang. mempunyai. wewenang. untuk. memberantas. perompakan,. yaitu. kapal. perang. dapat. menahan. dan. menangkap. kapal-kapal. bajak. laut,. selanjutnya. negara.bendera.kapal.perang.tersebutlah.yang.berhak. mengadili.dan.menghukum.pembajak-pembajak.yang. ditangkap.. Dari. latar. belakang. diatas. maka. penulis. dapat.merumuskan.permasalahannya.sebagai.berikut:. 1) Bagaimanakah yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal  MV.  Sinar  Kudus  yang  disandera  perompak Somalia. di. laut. lepas?. 2). Apakahkendala-kendala. dalam. pelaksanaan. yurisdiksi. negara. Indonesia. terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak.Somalia?
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .

## 2.  Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV. Sinar Kudus yang Disandera Perompak Somalia di Laut Lepas
Dasar-dasar. utama. bagi. suatu. negara. untuk. mengklaim. yurisdiksi. adalah. dengan. mendasarkan. pada. alasan. wilayah. dan. kebangsaan.. Terdapat. beberapa. prinsip. yurisdiksi. dalam. hukum. internasional,.diantaranya.prinsip.yurisdiksi.teritorial,. prinsip  teritorial  subjektif,  prinsip  teritorial  objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif dan prinsip universal (Sefriani, 2010). Prinsip nasionalitas aktif memberikan yurisdiksi kepada negara berdaulat untuk  menindak  lanjuti  warganegaranya  yang melakukan.kejahatan.di.luar.negeri.sedangkan.prinsip. nasionalitas. pasif. kebalikan. dari. prinsip. nasionalitas. aktif  yakni  negara  berdaulat  memiliki  kewenangan terhadap. warga. negaranya. yang. menjadi. korban. kejahatan.yang.dilakukan.orang.asing.di.luar.negeri.
Sebelum. membahas. tentang. yurisdiksi. negara. Indonesia. terlebih. dahulu. akan. dibahas. tentang. hubungan. antara. kedaulatan. negara. dengan. yurisdiksi. negara.Kedaulatan. negara. merupakan. kekuasaan  tertinggi  dari  suatu  negara  yang  berarti diatas kedaulatan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi.  Kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara menandakan. bahwa. negara. tersebut. adalah. negara. merdeka  atau  tidak  tunduk  pada  kekuasaan  negara lain,.kedaulatan.negara.itu.sendiri.dibatasi.oleh.hukum,. baik. hukum. nasional. maupun. hukum. internasional.. Kedaulatan. yang. dimiliki. oleh. negara. tersebut. pada. dasarnya.mengandung.dua.aspek,.yakni.aspek.internal. dan. aspek. eksternal.. Aspek. internal. yaitu. berupa. kekuasaan  tertinggi  suatu  negara  untuk  mengatur segala.sesuatu.di.dalam.batas-batas.wilayahnya.dan. aspek  eksternal  adalah  kekuasaan  tertinggi  suatu negara.untuk.mengadakan.hubungan.dengan.anggota. masyarakat. internasional. maupun. mengatur. segala. sesuatu.yang.berada.atau.terjadi.di.luar.wilayahnya,. sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu (I Wayan Parthiana, 1990).
Berdasarkan. kedaulatannya. itu,. maka. lahirlah. yurisdiksi.(kekuasaan.atau.kewenangan).negara.untuk.
mengatur  kepentingannya  baik  dari  aspek  intern maupun. aspek. ekstern.. Negara. Indonesia. adalah. negara. yang. berdaulat,. dengan. demikian. Indonesia. memiliki.yurisdiksi.terhadap.masalah.intern.maupun. masalah. ekstern. negara. Indonesia. itu. sendiri.. Salah. satu. yurisdiksi. Indonesia. dalam. masalah. ekstern. adalah. yurisdiksi. terhadap. kasus. perompakan. yang. dialami oleh kapal MV.Sinar kudus, yang merupakan kapal. swasta. berbendera. Indonesia.Dalam. kasus. perompakan  yang  terjadi  pada  tanggal  16  Maret 2011,  kapal  MV.  Sinar  kudus  yang  merupakan  kapal milik. PT.. Samudera. Indonesia. sedang. melakukan. perjalanan  menuju  Rotterdam,  Belanda  dari  Pulau Sulawesi, tepatnya pada jarak 320 mil timur laut Pulau Socotra. kapal. bermuatan. nikel. tersebut. dihadang. oleh. kawanan. perompak. Somalia.. Melihat. posisi. perompakan. yang. terjadi. adalah. di. laut. lepas. maka. pada. dasarnya. Indonesia. dapat. menerapkan. prinsip. universal,. mengingat. perompakan. adalah. kejahatan. bagi. seluruh. umat. manusia. yang. diakui. oleh. dunia. internasional.Terlebih. perompakan. ini. terjadi. di. laut. lepas. dimana. semua. negara. berkewajiban. untuk. bekerjasama. dalam. pemberantasan. perompakan. di. laut  lepas  (Tjondro  Tirtamulia,  2011).Jika  perompak memasuki. kapal. berbendera. Indonesia. di. laut. lepas. maka.yurisdiksi.negara.bendera.lah.yang.berlaku.pada. kapal.tersebut..Karena.di.laut.lepas.semua.kapal-kapal. tunduk. sepenuhnya. pada. peraturan. dan. ketentuan. negara  bendera,  sehingga  jika  terjadi  suatu  tindak pidana. di. kapal. tersebut. undang-undang. pidana. negara bendera yang berlaku (Boer Mauna, 2005).
Pada kenyataannya kapal MV. Sinar kudus sudah digiring.perompak.untuk.merapat.ke.pantai.dan.dijaga. sindikat.perompak,.sehingga.yurisdiksi.jatuh.kepada. negara.Somalia,.sebagaimana.disebutkan.pada.Pasal.2. ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 : “ The sovereignty of  a  coastal  State  extends,  beyond  its  land  territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea,  described  as  the  territorial  sea”.Melihat. situasi. tersebut.Indonesia.hanya.dapat.menerapkan.prinsip. yurisdiksi. nasionalitas. pasif. untuk. melindungi. warga. negaranya. yang. menjadi. korban. atas. kejahatan.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
perompakan.yang.dilakukan.oleh.perompak.Somalia,. karena. prinsip. ini. memperkenankan. suatu. negara. untuk.mengadili.pelaku.kejahatan.yang.menimbulkan. kerugian.terhadap.negara.tersebut.walaupun.pelaku. kejahatan.itu.adalah.orang.asing.dan.dilakukan.di.luar. negeri.
John  O’Brien  menyatakan  ada  tiga  macam yurisdiksi. yang. dimiliki. oleh. negara. yang. berdaulat,. yaitu (Sefriani): 1) Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan.hukum.terhadap.orang,.benda,. peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (legislative  jurisdiction  or  prescriptive  jurisdiction);. 2). Kewenangan. negara. untuk. memaksakan. berlakunya.ketentuan-ketentuan.hukum.nasionalnya. (executive jurisdiction or enforcement jurisdiction ); 3) Kewenangan.pengadilan.negara.untuk.mengadili.dan. memberikan. putusan. hukum. (yudicial  jurisdiction). Sebagaimana  telah  diketahui  kapal  MV.Sinar  kudus adalah. kapal. berbendera. Indonesia. yang. sedang. berlayar di laut lepas, dalam artian pada kapal MV.Sinar kudus.berlaku.Undang-Undang.negara.bendera.bagi. semua.perbuatan.hukum.atau.perbuatan.pidana.yang. terjadi.di.atas.kapal.tersebut.(Boer.Mauna)..Sehingga. Indonesia. dapat. memaksakan. berlakunya. ketentuan. hukum. nasional. Indonesia. kepada. para. perompak. Somalia yang melakukan tindakan kejahatan bajak laut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  438  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), karena kapal MV.Sinar kudus  merupakan  kategori  wilayah  extraterritorial Indonesia.
Kejahatan. perompakan. itu. sendiri. telah. berlangsung.sejak.laut.menjadi.jalur.transportasi.bagi. masyarakat. internasional.. Hukum. Laut. Internasional. membagi. kewenangan. untuk. memberantas. perom- pakan. dengan. melihat. dimana. pembajakan. laut. itu. terjadi..Jika.pembajakan.tersebut.terjadi.di.laut.lepas. maka. semua. negara. memiliki. kewenangan. untuk. memberantasinya,. sebagaimana. yang. diatur. dalam. Pasal  100  Konvensi  Hukum  Laut  1982: “All  States shall  cooperate  to  the  fullest  possible  extent  in  the repression of piracy on the high seas or in any other place  outside  the  jurisdiction  of  any  State”.Tetapi. Jika. di. wilayah. satu. negara. khususnya. laut. teritorial.
maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh negara pantainya. Begitu juga dengan kasus kapal MV. Sinar kudus. yang. sudah. berada. di. perairan. Somalia. tentu. saja.yang.berlaku.adalah.yurisdiksi.negara.Somalia...
Bila  diamati  Indonesia  pada  dasarnya  dapat mengadili. kasus. ini,. karena. pada. saat. perompakan. terjadi kapal MV.Sinar kudus masih berada di perairan laut. lepas. yang. kemudian. baru. digiring. ke. perairan. teritorial  Somalia,  sehingga  tindak  pidana  tersebut terjadi. di. laut. lepas. dan. dalam. kapal. berbendera. Indonesia.. Yurisdiksi. negara. Indonesia. terkait. kasus. perompakan  ini  adalah:  1)  Kapal  MV.  Sinar  Kudus merupakan. kapal. berbendera. Indonesia. yang. merupakan.yurisdiksi.dari.negara.Indonesia,.sehingga. Indonesia.berwenang.turut.serta.dalam.pembebasan. sandera  tersebut,  walaupun  kapal  MV.Sinar  kudus merupakan. kapal. swasta. atau. kapal. dagang. milik. PT.Samudera.Indonesia;.2).Indonesia.memiliki.yurisdiksi. nasionalitas.pasif.untuk.melindungi.warganegaranya. yang. menjadi. korban. kejahatan. diluar. negeri. yang. dilakukan. oleh. orang. asing. dan. mengadili. para. perompak.tersebut,.karena.perompakan.merupakan. kejahatan.bagi.seluruh.umat.manusia..Salah.satu.azaz. umum. dalam. hukum. pidana. internasional. adalah. azaz. au dedere au judicare yang berarti setiap negara berkewajiban.untuk.menuntut.dan.mengadili.pelaku. tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan. kerja. sama. dengan. negara. lain. dalam. menangkap,.menahan.dan.menuntut.serta.mengadili. pelaku tindak pidana internasional.Duta besar Somalia untuk.Indonesia.Mohamud.Olow.Barow.menegaskan. bahwa. jika. para. perompak. tersebut. tertangkap. maka. pemerintah. Indonesia. dapat. mengadili. para. perompak.di.Indonesia..Hal.serupa.pernah.dilakukan. oleh. pemerintah. Korea. Selatan. dan. Amerika. Serikat. yang.mengadili.para.perompak.Somalia.di.negaranya.. “Mereka  bisa  dihukum  di  Indonesia,  silakan  saja, karena.perbuatan.mereka.telah.masuk.ke.kejahatan. internasional,”  ungkap  Barow  (Denny  Armandhanu, 2017).
Dalam. hal. ini. pemerintahan. Somalia. sudah. tidak  berfungsi  secara  efektif  sejak  terjadi  perang saudara. yang. berlangsung. di. Somalia. pada. tahun.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
1991  (Apriadi  Tamburaka).  Sehingga  mengundang Dewan.Keamanan.PBB.untuk.mengeluarkan.resolusi. mengenai.situasi.di.Somalia.yang.menyerukan.untuk. memanggil.semua.negara.agar.bekerjasama.tentang. masalah penyanderaan yang terjadi di Somalia, “ calls upon States to cooperate as appropriate on the issue of  hostage  taking” (Resolusi  DK  No.  1976-2011). Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1950 Tahun 2010 menyebutkan:.Calls upon all States, and in particular flag, port, and coastal States, States of the nationality of  victims,  and  perpetrators  of  piracy  and  armed robbery,  and  other  States  with  relevant  jurisdiction under  international  law  and  national  legislation, to  cooperate  in  determining  jurisdiction,  and  in  the investigation and prosecution of all persons responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, including anyone who incites or facilitates an act of piracy, consistent with applicable international law including international human rights law to ensure that  all  pirates  handed  over  to  judicial  authorities are  subject  to  a  judicial  process,Resolusi. tersebut. dimaksudkan.agar.semua.negara.untuk.bekerjasama. dalam.penyelidikan.dan.penuntutanpada.perompakan. yang.terjadi.di.lepas.pantai.Somalia.Indonesia.sebagai. anggota. PBB. hendaknya. melaksanakan. Resolusi. tersebut, terutama ketika kejadian perompakan yang dimaksud. menimpa. kapal. benderanya. dan. warga. negaranya.
. Jika. kasus. perompakan. diselesaikan. dengan. membayar. uang. tebusan. sebagaimana. permintaan. para. perompak,. hal. ini. hanya. akan. menyelesaikan. masalah secara kasuistis tetapi tidak akan menyeluruh. Perompakan.akan.tetap.terjadi.karena.para.perompak. dimanjakan.dengan.uang.tebusan.yang.selalu.mereka. dapatkan.. Hal. yang. paling. perlu. dilakukan. adalah. bagaimana. menimbulkan. efek. jera. bagi. pelaku. perompakan. tersebut.. Indonesia. sebagai. negara. yang. berdaulat. berhak. menggunakan. yurisdiksinya. karena. perompakan. termasuk. kedalam. kejahatan. yang. telah. diakui. oleh. komunitas. internasional. sebagai. persoalan. internasional,. sehingga. prinsip. universal. berlaku. terhadap. kejahatan. tersebut,Pasal. 4.KUHP.menyebutkanbahwa.ketentuan.pidana.dalam.
perundang-undangan  Indonesia  berlaku  bagi  setiap orang. yang. di. luar. Indonesia. melakukan. kejahatan. diantaranya. adalah. pembajakan. laut. sebagaimana. diatur dalam pasal 438,444 sampai dengan 446 KUHP (Kitab.Undang-Undang.Hukum.Pidana).dan.Indonesia. berhak.untuk.mengadili.pelaku.kejahatan.ini,.dengan. begitu Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, melainkan juga kepentingan seluruh negara.
Dalam.Rome Statute of the International Criminal Court ,. yurisdiksi. pengadilan. pidana. internasional. adalah  seputar  tindak  pidana  genosida,  kejahatan terhadap. kemanusiaan,. kejahatan. perang. dan. kejahatan. agresi.. Dalam. pasal. 7. Statuta. Roma. dijelaskan.bahwa.yang.termasuk.kejahatan.terhadap. kemanusiaan. diantaranya. adalah. “Imprisonment  or other severe deprivation of physical liberty in violation of  fundamental  rules  of  international  law”. penjara. atau  perampasan  berat  atas  kebebasan  fisik  yang melanggar. aturan. dasar. hukum. internasional.. Bila. dikaitkan dengan definisi “piracy” yang di definisikan oleh  UNCLOS  pada  Pasal  101  yaitu  “setiap  tindakan ilegal  kekerasan  atau  penahanan,  atau  tindakan penjarahan,.berkomitmen.untuk.tujuan.pribadi.oleh. awak.atau.penumpang.dari.kapal.pribadi.atau.pesawat. pribadi,  dan  diarahkan…”  maka  menurut  hemat penulis. perompakan. termasuk. yurisdiksi. Pengadilan. Pidana. Internasional. (International  Criminal  Court).. Sehingga setiap kasus perompakan dapat diselesaikan ke.Pengadilan.Pidana.Internasional.jika.negara.Somalia. tidak  mampu (unable). untuk. mengadilinya.. Selain. itu. negara. tetangga. disekitar. Somalia. juga. memiliki. hak.untuk.mengadili.para.perompak,.karena.mereka. memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan disekitar.wilayahnya.dan.memiliki.peraturan.mengenai. kejahatan.perompakan..Hal.inilah.yang.telah.dilakukan. oleh.angkatan.laut.Inggris,.yang.menyerahkan.pelaku. kejahatan.perompak.kepada.pengadilan.Kenya..
Dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana.Internasional.atau. The Internasional Criminal Code tahun 1954, ditetapkan 13 (tiga belas) kejahatan yang. dapat. dijatuhi. pidana. berdasarkan. hukum. internasional.sebagai.kejahatan.terhadap.perdamaian.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
dan.keamanan.seluruh.umat.manusia,.kejahatan.yang. dimaksud. diantaranya. adalah. (Romli. Atmasasmita,. 2006):  1)  Tindakan  persiapan  untuk  agresi  dan tindakan  agresi;  2)  Persiapan  penggunaan  kekuatan bersenjata  terhadap  negara  lain;  3)  Mengorganisasi atau. memberikan. dukungan. persenjataan. yang. ditujukan. untuk. memasuki. wilayah. suatu. negara;. 4). Memberikan  dukungan  untuk  dilakukan  tindakan terorisme di negara asing; 5) Setiap pelanggaran atas perjanjian.pembatasan.senjata.yang.telah.disetujui;.6). Aneksasi.wilayah.asing;.7).Genocide;.8).Pelanggaran. atas  kebiasaan  dan  hukum  perang;  9)  Setiap pemufakatan,. pembujukan,. dan. percobaan. untuk. melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 diatas; 10) Piracy; 11) Slavery; 12) Apartheid; 13) Threat and use of force against internationally protected person. Perompakan. dianggap. oleh. hukum. internasional. sebagai. kejahatan. bagi. seluruh. umat. manusia. sehingga.pada.kejahatan.ini.dapat.diterapkan.prinsip. universal  dimana  tiap  negara  memiliki  kewenangan untuk. mengadili. pelaku. atas. kejahatan-kejahatan. tertentu,termasuk. kejahatan. perompakan. (Jawahir. Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar,  2006).  Pasal  95 Konvensi  Hukum  Laut  1982  menyatakan: “Warships on  the  high  seas  have  complete  immunity  from  the jurisdiction of any State other than the flag State”.

## 3.  Kendala-Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Yurisdiksi Negara  Indonesia  Terhadap  Kapal  MV.  Sinar Kudus yang Disandera Oleh Perompak Somalia
Kapal  MV.Sinar  Kudus  dihadang  oleh  perompak Somalia  pada  jarak  320  (tiga  ratus  dua  puluh)  mil timur  laut  pulau  Socotra  yang  kemudian  dibawa ke  perairan  Somalia  pada  tanggal  16  Maret  2011 dan  berhasil  dibebaskan  pada  tanggal  30April  2011 setelah membayar uang tebusan.Pada saat itu timbul beberapa.opini.terkait.pembebasan.awak.kapal.sinar. kudus. diantaranya. melalui. negosiasi. atau. melalui. operasi. militer.. Menkopolhukam,. Djoko. Susanto. menolak. untuk. dilakukan. operasi. militer. terhadap. pembebasan awak kapal MV.Sinar kudus karena kapal tersebut. sudah. berada. di. wilayah. Somalia,. beliau.
mengatakan  “saat  ini  kapal  MV.Sinar  kudus  telah merapat. ke. pantai. sehingga. keamanan. awak. kapal. terancam  jika  dilakukan  operasi  militer”  (Apriadi Tamburaka).
Indonesia. memilih. opsi. negosiasi. dalam. melakukan pembebasan awak kapal MV.Sinar kudus yang. dilakukan. oleh. utusan. dari. pihak. PT.Samudera. Indonesia.. Dalam. hal. ini. masyarakat. menganggap. pemerintah. lamban. dalam. menindak. kasus. perompakan.ini.karena.sudah.sebulan.lebih.awak.kapal. MV.Sinar  kudus  disandera  oleh  perompak  Somalia. Presiden. Susilo. Bambang. Yudhoyono. membantah. anggapan. bahwa. pemerintah. bersikap. pasif. dalam. upaya  penyelamatan  20  (dua  puluh)  awak  kapal MV.Sinar  kudus  yang  disandera  perompak  Somalia, beliau  mengatakan  “begitu  mendengar  pembajakan di.lepas.pantai.Somalia,.saat.itu.kami.telah.bekerja,. yang  aktif  disini  adalah  Menteri  Koordinator  bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, TNI. (Tentara. Nasional. Indonesia),. dan. BIN. (Badan. Intelijen Negara)”.
Dari.pernyataan.diatas.terlihat.bahwa.pemerintah. kurang. sigap. dalam. menangani. kasus. ini,. waktu. 48. (empat.pulu.delapan).hari.adalah.waktu.yang.cukup. lama. jika. sejak. awal. pemerintah. sudah. menanggapi. kasus  ini  dengan  serius,  kelambatan  tindakan pemerintah.membuat.harga.tebusan.yang.ditentukan. oleh. perompak. semakin. lama. semakin. menaik. dari. nilai tebusan awal yang diminta sebesar US$ 2,3 juta, dalam.perkembangannya.perompak.menaikkan.nilai. tebusan.menjadi.US$.2,4.juta.lalu.meningkat.jadi.US$. 4,5.juta.
Korea. Selatan. salah. satu. contoh. negara. yang. juga. kapal. berbenderanya. dirompak. oleh. perompak. Somalia,  hanya  membutuhkan  waktu  14  (empat belas).jam.untuk.menyelamatkan.kapal.kargo.Hanjin. Tianjin dan semua awaknya yang berjumlah 20 (dua puluh).orang.dari.serangan.perompak.Somalia,.hal.ini. karena.ada.kesiagaan.dari.pemerintah.Korea.Selatan. yang. menempatkan. kapal. perang. Korea. Salatan. di. teluk. Aden. dan. juga. dari. kesigapan. semua. awak. kapal. untuk. menerapkan. prosedur. darurat,. mereka.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
langsung mematikan mesin dan bersembunyi begitu mendengar.bunyi.tembakan.dari.para.perompak.dan. menunggu.operasi.penyelamatan.dari.pasukan.khusus. Angkatan  Laut  Korea  Selatan  (Elin  Yunita  Kristanti, 2017).
Pada tanggal 21 Januari 2011 tiga bulan sebelum kapal. Hanjin. Tianjin. dirompak. oleh. perompak. Somalia.. Korea. Selatan. juga. berhasil. membebaskan. kapal.Samho.Jewelry.yang.dirompak.oleh.perompak. Somalia. di. kawasan. perairan. Laut. Arab.. Hal. ini. didukung. oleh. ketanggapan. kapten. kapal. yang. berani. memperlambat. laju. kapal. sehingga. pasukan. komando.bisa.mengejar.dan.naik.ke.kapal.tersebut.. Pasukan.khusus.Angkatan.Laut.Korea.Selatan.berhasil. menembak mati delapan perompak dan menangkap lima. perompak. yang. kemudian. dibawa. ke. Korea. Selatan.. Proses. pengadilan. atas. keempat. pembajak. tersebut. digelar. di. kota. pelabuhan. sebelah. selatan. Korea. Selatan,. Busan.. Pengadilan. tersebut. sekaligus. mengawali. terobosan. yang. dilakukan. Korea. Selatan. dalam.mengadili.para.pembajak.asing.di.pengadilan. negaranya (Kompas, 2017).
Kapal. kargo. Maersk. Alabama. merupakan. kapal. berbendera.Amerika.Serikat.yang.juga.dirompak.oleh. perompak.Somalia.di.Teluk.Aden..Kapal.itu.membawa. bahan.makanan.pesanan.Organisasi.Bantuan.Pangan. PBB.. Mereka. berangkat. dari. Oman. menuju. Kenya.. Richard.Phillips.adalah.kapten.kargo.Maersk.Alabama. yang. disandera. oleh. para. perompak. Somalia. pada. tanggal  8  April  2009.  Sesuai  prosedur  keamanan kapal.jika.dibajak,.para.awak.kapal.segera.menuju.ke. “ruang aman”, yang hanya diketahui oleh kapten dan awaknya.  Awak  kapal  juga  mematikan  mesin,  agar kapal.kargo.itu.tak.bisa.jalan..Phillips.bahkan.sempat. mengacaukan.sinyal.komunikasi.dan.radar..Akibatnya,. kapal. tak. bisa. dilacak. kawanan. perompak. lain. yang. menunggu di “kapal induk” maupun di pantai.
Sebagai. kapten,. Phillips. adalah. orang. terakhir. meninggalkan. ruang. kemudi.. Dia. tak. sempat. berlindung. ke. ruang. aman,. dan. akhirnya. ditangkap. para.bajak.laut.itu..Pasukan.khusus.AS.memang.berhasil. menyelamatkan. Phillips.. Mereka. tak. mau. berlama-
lama. berurusan. dengan. para. perompak.. Navy. Seals. Hanya. butuh. lima. hari. untuk. membebaskan. Phillips. dari.kawanan.perompak..Selama.empat.hari,.pasukan. khusus.Angkatan.Laut.Amerika.Serikat.itu.mengintai. Phillips.dari.kapal.USS.Bainbridge..Mereka.menunggu. saat.tepat.untuk.menyerang.para.perompak.kemudian. penembak. jitu. dari. Navy. Seal. berhasil. membunuh. tiga perompak dengan menembakan peluru tepat di kepala.perompak..Seorang.perompak.lagi,.Abduwali. Abdukhadir.Muse,.lolos.dari.serangan.peluru.pasukan. tersebut.. Dia. tak. ditembak,. karena. saat. itu. sedang. bernegosiasi lewat radio. Tetapi, melihat tiga temannya mati  dalam  sekejap,  Muse  menyerah.  Dia  akhirnya diadili. di. Amerika. Serikat,. dan. Februari. lalu. divonis. penjara 33 tahun dan 9 bulan atas kasus pembajakan (Deny Armandhu, 2017).
Dalam pembebasan awak kapal MV.Sinar kudus penulis  mengamati  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yaitu: 1) Kapal perang Indonesia pada saat perompakan terjadi tidak berada di sekitar lepas pantai Somalia,sehingga tidak dapat. langsung. menyerang. para. perompak. Somalia. yang  merompak  kapal  MV.Sinar  kudus.  Panglima TNI. (Tentara. Nasional. Indonesia). Laksamana. Agus. Suhartono. mengatakan,. perlunya. menempatkan. Kapal. perang. RI. (KRI). beserta. pasukannya. di. wilayah.perairan.lepas.pantai.Somalia,hal.itu.terkait. banyaknya  peristiwa  perompakan  yang  terjadi  di wilayah  tersebut  (Hindra Liu,  2017). Dengan  adanya kapal.perang.Indonesia.di.lepas.pantai.Somalia.dapat. mengawasi. kapal-kapal. berbendera. Indonesia. yang. melewati  daerah  rawan  perompakan  tersebut  dan secara.umum.dapat.meminimalisir.perompakan.yang. sering.terjadi.di.sekitar.lepas.pantai.Somalia;.2).Awak. kapal  MV.Sinar  kudus  tidak  memiliki  persiapan  atau pelatihan khusus mengenai keadaan darurat sehingga dengan.mudah.ditawan.oleh.para.perompak.Somalia.
Kapal  MV.Sinar  kudus  yang  di  sandera  oleh perompak. Somalia. sudah. berada. di. laut. teritorial. Somalia,. sehingga. dalam. melakukan. upaya. penyelamatan  Indonesia  harus  mempertimbangkan yurisdiksi.negara.Somalia..Dimana.disebutkan.dalam. Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982: 1) The sovereignty
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
of  a  coastal  State  extends,  beyond  its  land  territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea; 2) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil; 3)The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.Bahwa.negara. pantai. mempunyai. kedaulatan. penuh. atas. laut. teritorial,.ruang.udara.diatasnya,.dasar.laut.dan.tanah. di. bawahnya,. serta. kekayaan. alam. yang. terkandung. di.dalamnya..Permasalahannya.adalah.pemerintahan. negara  Somalia  itu  sendiri  tidak  mampu  mengatasi masalah. dalam. negerinya. sehingga. menyulitkan. Indonesia.untuk.bekerjasama.atas.pembebasan.kapal. MV.Sinar kudus ini.
Pemerintah  Somalia  tidak  mampu  menguasai negaranya. sendiri. disebabkan. dengan. terjadinya. perang. saudara. yang. berlangsung. di. Somalia. pada. tahun  1991,  yang  mengakibatkan  tidak  adanya pemerintahan yang efektif di negara Somalia, begitu juga. dengan. lemahnya. angkatan. laut. Somalia,. mendorong. Duta. Besar. Somalia. untuk. Indonesia. Mohamud. Allow. Barow. menemui. Ketua. Umum. Partai  Golkar  Aburizal  Bakrie.  Dalam  pertemuan tersebut,. mereka. membahas. soal. penyanderaan. puluhan. anak. buah. kapal. (abk). asal. Indonesia. yang. dilakukan.perompak.Somalia..Allow.Barow.meminta. pemerintah  Indonesia  bertindak  tegas  terhadap para. perompak. Somalia.. Pemerintah. sebaiknya. tak. menuruti kemauan perompak dengan cara melakukan negosiasi.. Mohamud. menyarankan. pemerintah. Indonesia. mengirim. pasukan. untuk. mengatasi. masalah tersebut (Andrie Yudhistira, 2017).Dalam hal ini Indonesia tetap tidak memilih opsi militer, karena itu. sudah. memasuki. wilayah. teritorial. Somalia. yang. dianggap. sangat. membahayakan. nyawa. para. awak. kapal MV Sinar kudus jika menggunakan opsi militer dalam.melakukan.pembebasannya..Dilihat.dari.jarak. Indonesia. ke. Somalia. yang. cukup. jauh. membuat. kapal.TNI.AL.memakan.waktu.lama.untuk.sampai.ke. perairan.Somalia.sehingga.unsur.pendadakan.dalam. pembebasan awak kapal MV Sinar kudus sudah tidak
ada,. dan. hal. ini. dapat. membahayakan. kondisi. ABK. Sinar. Kudusyang. sedang. disandera. oleh. perompak. Somalia..
Kapal. perang. Indonesia. yaitu. KRI. Dipenogoro. pada  saat  terjadinya  perompakan  kapal  MV.Sinar kudussedang.berada.di.perairan.internasional,.namun. posisinya. di. sekitar. Libanon,. yang. sangat. jauh. dari. lokasi perompakan kapal MV.Sinar kudus, sedangkan kasus. Korea. Selatan. cenderung. lebih. cepat. karena. angkatan. laut. mereka. sudah. berada. di. teluk. aden. sejak awal. Inilah pentingnya kapal dagang Indonesia didampingi oleh kapal perang jika melewati perairan yang  rawan  terjadi  perompakan,  agar  kasus  seperti ini  tidak  terjadi  lagi,  atau  setidaknya  kapal  perang Indonesia. berpatroli. di. daerah-daerah. yang. rawan. terjadi.pembajakan.
Pasal  107  Konvensi  Hukum  Laut  memberikan kewenangan. bagi. kapal-kapal. perang. atau. pesawat. udara. militer. untuk. melakukan. penyitaan. terhadap. kapal.atau.pesawat.udara.pembajak.tersebut“A seizure on  account  of  piracy  may  be  carried  out  only  by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service  and  authorized  to  that  effect”,. kapal- kapal. perang. semua. negara. memiliki. kewenangan. penuh. untuk. memberantas. kejahatan. bajak. laut. internasional,kapal-kapal.perang.dapat.menahan.dan. menangkap.kapal-kapal.bajak.laut,.selanjutnya.negara. bendera.kapal-kapal.perang.tersebutlah.yang.berhak. mengadili. dan. menghukum. pembajak-pembajak. yang.ditangkap.(Boer.Mauna).Pada.dasarnya.dengan. selalu  mengikuti  ketentuan  Pasal  107  Konvensi Hukum Laut 1982 secara perlahan pembajakan dapat diminimalisir,.yaitu.dengan.membawa.kasus.tersebut. ke.ranah.hukum,.agar.dapat.menghukum.bajak.laut. tersebut.sehingga.membuatnya.jera.dan.merupakan. suatu pelajaran bagi bajak laut yang lain untuk tidak lagi.melakukan.kejahatan.pembajakan.laut..
Pasal 100 Konvensi Konvensi Hukum Laut meminta agar. negara-negara. bekerjasama. sepenuhnya. dalam. pemberantasan.pembajakan.di.laut.lepas.atau.tempat. lain.manapun.di.luar.yurisdiksi.suatu.negara. “All States
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
shall  cooperate  to  the  fullest  possible  extent  in  the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State”.

## 5.  Kesimpulan
Kapal  MV.  Sinar  Kudus  merupakan  kapal berkebangsaan. Indonesia. yang. merupakan. yurisdiksi. dari. negara. Indonesia,. sehingga. Indonesia. berkewajibanuntuk. ikut. serta. dalam. menyelesaikan. kasus perompakan yang terjadi pada kapal MV.Sinar Kudus. tersebut,. jadi. yurisdiksi. negara. Indonesia. terhadap  kapal  MV.  Sinar  Kudus  yang  disandera perompak. Somalia. adalah. yurisdiksi. nasionalitas. pasif.. Dalam. prinsip. yurisdiksi. ini. Indonesia. berhak. melindungi. warganegaranya. yang. menjadi. korban. kejahatan. di. luar. negeri.Kendala-kendala. dalam. pelaksanaan. yurisdiksi. negara. Indonesia. terhadap. kapal MV.Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia  diantaranya  adalah  kapal  MV.Sinar  kudus pada  saat  berlayar  di  perairan  internasional  tidak didampingi. oleh. kapal. perang. Indonesia,. sehingga. Angkatan  Laut  Indonesia  tidak  dapat  langsung menyerang.perompak.pada.saat.perompakan.terjadi.. Kapal  MV.Sinar  kudus  dibawa  ke  perairan  teritorial Somalia.oleh.perompak,.sehingga.yang.berlaku.disini. adalah. yurisdiksi. negara. Somalia.Melihat. lemahnya. penegakan.hukum.di.negara.Somalia.ini.menyulitkan. Indonesia. untuk. bekerjasama. dalam. pembebasan. para. awak. kapal. Sinar. Kudus. yang. disandera. oleh. perompak. Somalia.. Indonesia. memilih. negosiasi. dalam. pembebasan. awak. kapal. Sinar. kudus. demi. keselamatan.para.awak.kapal.yang.sedang.disandera. oleh. para. perompak. Somalia.. Dalam. melakukan. pelayaran ke perairan internasional terlebih melewati daerah. rawan. perompakan,. sebaiknya. kapal. dagang. yang.berbendera.Indonesia.dikawali.atau.didampingi. oleh.kapal.TNI.AL.(Tentara.Nasional.Indonesia.Angkatan. Laut).atau.kapal.perang.Indonesia.berpatroli.di.lepas. pantai. Somalia. dan. daerah. lain. yang. merupakan. daerah rawan perompakan, sebagai tindakan preventif agar.terhindar.dari.kasus.perompakan..Sehingga.jika. terjadi.perompakan.kembali.di.laut.lepas,.kapal.perang.
Indonesia.dapat.langsung.menyerang.dan.menangkap. para. perompak. tersebut,. yang. kemudian. Indonesia. berwenang. mengadili. para. perompak. tersebut.. Dengan. diselesaikannya. kasus. perompakan. melalui. jalur hukum dapat secara tidak langsung mengurangi perompakan. yang. marak. terjadi. di. perairan. internasional.Suatu.usulan.agar.Konvensi.Hukum.Laut. 1982 (UNCLOS) berjalan secara efektif, perlu adanya tambahan. ketentuan. aturan. pada. Konvensi. Hukum. Laut 1982 (UNCLOS)dalam hal pengalihan kewenangan menangkap,. menahan. dan. mengadili. perompakan. tersebut jika kapal perang suatu negara sedang tidak berada.di.dekat.lokasi.perompakan.yang.terjadi.pada. kapal. berbenderanya.. Menjalankan. yurisdiksinya. terhadap  kapal  MV.Sinar  Kudus  yang  dirompak oleh. perompak. Somalia,. sebaiknya. Indonesia. juga. menggerakan.pasukan.militer.untuk.berjaga-jaga.pada. saat.negosiasi.dilakukan,.agar.dalam.negosiasi.tersebut. Indonesia tidak dipermainkan dengan lamanya proses negosiasi. Indonesia sebaiknya memberikan pelatihan khusus.kepada.taruna-tarunanya.agar.siap.melakukan. pelayaran.dalam.berbagai.macamkondisi,.dilanjutkan. oleh. perusahaan. pelayaran. yang. memberikan. bekal. keselamatan. yang. sesuai. standar. pelayaran. internasional..

## DAFTAR PUSTAKA
Armandhanu,. Denny,. TNI  Diizinkan  Masuk Somalia(13/4/2011) ,http://dunia.vivanews. com/news/read/214524-tni-diizinkan-masuk- somalia,. diakses. pada. tanggal. 24. Agustus. 2017.
Atmasasmita, Romli, 2004, Pengantar Hukum Pidana Internasional  II ,. PT.. Hecca. Mitra. Utama,.
Jakarta.
Churchill, R.R. and Lowe, A.V, 1983, T he Law Of The Sea ,.Manchester.University.Press,.Manchester.
Dam,  Syamsumar,  2010, Politik  Kelautan,. Edisi. Pertama,.Bumi.Aksara,.Jakarta.
Kompas,.Pembajaka Somalia Dihadpkan Ke Pengadilan Korea  Seatan, http://internasional.kompas.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .
com/read/2011/05/24/04100619/Pembajak. Somalia.Dihadapkan.ke.Pengadilan.Korea. Selatan. diakses. pada. tanggal. 6. September.
2017.
Kristanti,  Elin  Yunita, Disiapkan  OperasiMenyerang Perompak Somalia, http://fokus.vivanews.com/ news/read/214407-ri-vs-perompak-somalia- -. diakses pada tanggal 6 September 2017.
Liu,. Hindra,. TNI  Kaji  Penempatan  KRI  di  Somalia ,. http://internasional.kompas.co m.diakses.pada. tanggal 2 September 2017.
Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional,.P.T.Alumni,.
Bandung.
Parthiana,  I  Wayan,  1990, Pengantar  Hukum Internasional ,. Edisi. Pertama,. Mandar. Maju. Bandung.
Sefriani,  2010, Hukum  Internasional ,. Rajawali. Pers,. Jakarta.
Thontowi,  Jawahir  dan  Iskandar,  2006,  Pranoto, Hukum  Internasional  Kontemporer ,  PT.  Refika Aditama,.Bandung.
Tirtamulia,  Tjondro,  2011, Zona-Zona  Laut  UNCLOS,. Brilian.Internasional,.Surabaya.
Yudhistira,  Andrie, Dubes  Somalia  Temui  Ical  Bahas Perompak ,. http://berita.liputan6.co m. diakses. pada tanggal 2 September 2017.
Dian Khoreanita Pratiwi  . Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal  . . .