## ANALISIS AKSESIBILITAS DESAIN BANGUNAN PADA GEDUNG MUSEUM KERIS SURAKARTA
Zamzammiyah Nur Aini 1 , Dwi Aris Himawanto 2
1 Magister Pendidikan Luar Biasa, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta zamzammiyahnuraini@student.uns.ac.id

## ABSTRACT
Accessibility of museum building is needed for people with disabilities. The purpose of this study is to  determine  whether  there  are  obstacles  and  solutions  of  accessibility  problems  experienced  by people with disabilities in accessing the museum building. Data collection techniques in this study using  observation.  Data  were  analyzed  using  qualitative  descriptive  analysis  technique.  The research was conducted at Museum Keris Surakarta. The results show that there are still obstacles related to accessibility problems experienced by disabled people in accessing the museum. So it is necessary to improve the service so that this accessibility problem get the right solution. Keywords: Accessibility, Disabled People, Museum Building

## ABSTRAK
Aksesibilitas  pada  gedung  museum  diperlukan  bagi  penyandang  difabel.  Tujuan  kajian  ini  untuk mengetahui  ada  tidaknya  hambatan  dan  solusi  masalah  aksesibilitas  yang  dialami  penyandang difabel  dalam  mengakses  gedung  museum.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  observasi.  Data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif. Penelitian  dilakukan  di  Museum  Keris  Surakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  ada hambatan  terkait  masalah  aksesibilitas  yang  dialami  penyandang  difabel  dalam  mengakses museum.  Sehingga  perlu  adanya  peningkatan  layanan  supaya  masalah  aksesibilitas  ini mendapatkan solusi yang tepat.
Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Difabel, Gedung Museum

## 1. PENDAHULUAN
Aksesibilitas  pada  ruang  publik  dan lingkungan  adalah  hak  setiap  orang.  Setiap orang  memiliki  hak  keluar  dari  rumah  untuk mencari penghasilan, mendapatkan pendidikan,  rekreasi,  atau  melakukan  tugas sehari-hari  dengan  nyaman.  Hak  tersebut juga  dimiliki  oleh  para  penyandang  difabel. Mereka  berhak  untuk  menikmati  keindahan warisan budaya, juga mendapatkan pendidikan darinya. Salah satu situs warisan budaya  yang  bisa  diakses oleh  penyandang difabel adalah gedung museum.
Penyandang  difabel  atau different ability adalah mereka yang memiliki kelainan cacat  fisik  atau  memiliki  kebutuhan  khusus (Firdaus & Iswahyudi, 2010). Tarsidi (Haryanti  &  Sari,  2017)  mengutarakan bahwa  istilah different  ability digunakan karena lebih humanis serta tidak menimbulkan diskriminasi, juga dapat melindungi hak asasi penyandangnya.
Sedangkan  dalam  Undang-undang  No.  8 Tahun  2016,  penyandang  difabel  disebut sebagai  penyandang  disabilitas  yang  berarti “  ...  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu lama yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan kesamaan  hak”.  Sehingga  penyandang difabel  dapat  diartikan  sebagai  orang-orang dengan  perbedaan  kemampuan  disebabkan oleh  kelainan,  yang  membutuhkan  suatu kemudahan  atau  aksesibilitas  untuk  dapat berpartisipasi  secara  efektif  sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya.
Aksesibilitas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  No.  30  Tahun  2006 diartikan  sebagai  “  ...  kemudahan  yang disediakan  bagi  semua  orang  termasuk penyandang cacat dan lansia guna
mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan”. Dengan adanya aksesibilitas atau kemudahan  yang  ada,  penyandang  difabel diharapkan  dapat  memiliki  akses  yang  tidak terbatas, sebagaimana orang lain. Heylighen,  Doren,  dan  Vermeersch  (2013) menyatakan bahwa
aksesibilitas didefinisikan  sebagai  aspek  terukur  dari lingkungan  yang  ditunjukkan  dalam  norma atau  peraturan  atau  pedoman  aksesibilitas. Simons  &  Masschelein  (Heylighen,  dkk, 2013)  menambahkan  bahwa  aksesibilitas diurusi  oleh  pejabat  pemerintah  atau  para ahli.  Hal  ini  bertujuan  supaya  aksesibilitas ruang publik atau lingkungan sesuai dengan ukuran  baku,  sehingga  dalam  suatu  negara tidak terdapat perbedaan standar aksesibilitasnya.
Di  Indonesia,  aksesibilitas  ruang publik  dan  lingkungan  diatur  dalam  Permen PU No. 30 Tahun 2006, dengan empat asas pokok,  yaitu  keselamatan,  kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Setiap bangunan gedung ruang publik dan lingkungan  dibangun  berdasar  empat  asas tersebut.  Salah  satu  ruang  publik  yang dibangun berdasar asas ini adalah bangunan  gedung  fungsi  sosial  dan  budaya yang berupa museum.
Museum  merupakan  situs  warisan sejarah yang dalam Kamus Bahasa Indonesia  didefinisikan  sebagai  tempat menyimpan benda purbakala, benda bersejarah, atau barangbarang kuno. Gedung  museum  warisan  sejarah  biasanya dibangun  di  masa  yang  berbeda,  sehingga struktur bangunannya hanya dapat dinikmati oleh  orang-orang  bertubuh  sehat  (Negi, 2011). Jamaludin dan Kadir (2011) menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa studi  yang  bisa  digunakan  sebagai  acuan mengadaptasi  desain  aksesibel  ke  dalam struktur  bangunan  warisan  budaya  yang telah ada, misalnya renovasi dan konservasi pada  Biara  Whitby  North  Yorkshire  di Inggris.
Di  Indonesia,  khususnya  di  Kota Surakarta,  terdapat  tiga  museum  budaya, yang  dua  di  antaranya  belum  memenuhi standar  aksesibilitas.  Hal  ini  disebabkan pembangunan  gedung  museum  yang  telah dilakukan sejak tahun 1800-an. Satu museum lainnya, mulai dibangun pada tahun 2013  dan  diresmikan  pada  tanggal  9 Agustus 2017, yaitu Museum Keris. Gedung museum  ini  sudah  memiliki  beberapa fasilitas  untuk  memberikan  kemudahan  bagi pengunjung  difabel.  Namun,  pemanfaatan
fasilitas  ini  nampaknya  belum  dilakukan secara maksimal, sehingga masih ditemukan beberapa hambatan bagi pengunjung  difabel.  Sehingga  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  hambatan yang  dihadapi  penyandang  difabel  dalam mengakses  gedung  Museum  Keris  di Surakarta  dan  mendapatkan  solusi  atas hambatan  yang  ditemukan  sesuai  dengan pedoman yang berlaku. Hasil yang diharapkan  dari  penelitian  ini  antara  lain dapat  memberikan  gambaran  mengenai hambatan aksesibilitas pada gedung museum kepada masyarakat, instansi terkait,  dan  para  penyandang  difabel  itu sendiri,  serta  dapat  memberikan  masukan atau  saran  mengenai  aksesibilitas  bagi penyandang  difabel  di  Museum  Keris Surakarta.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif,  atau lebih  lengkapnya  deskriptif  kualitatif,  yang menggambarkan  hasil  studi  namun  bukan dipakai  untuk  menyimpulkan  secara  luas (Sugiyono, 2008).
Penelitian dilakukan di gedung Museum  Keris  Surakarta,  dengan  teknik pengumpulan  data  berupa  wawancara, observasi, dan pengkajian literatur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara  tidak  terstruktur  terhadap  staf pengelola  Museum  Keris,  sehingga  penulis hanya  menyiapkan  pedoman  berupa  garis besar  hal  yang  akan  ditanyakan  (Sugiyono, 2010).  Instrumen  untuk  observasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa checklist yang indikatornya didasarkan Permen  PU  No.  30  Tahun  2006  yang mencakup  ukuran  dasar  ruang,  pintu,  ram, tangga,  lif,  toilet,  wastafel,  perabot,  rambu dan marka, serta tempat parkir .
Analisis  data  yang  digunakan  setelah data  terkumpul  yaitu  analisis  interaktif  yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan  (Miles  &  Huberman, 2007).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Ukuran Dasar Ruang
Dalam  Permen  PU  No.30  Tahun 2006,  disebutkan  bahwa  “ukuran  dasar ruang  tiga  dimensi  (panjang,  lebar,  dan tinggi)  mengacu  kepada  ukuran  tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan  penggunanya”.  Sehingga  dalam
pembuatannya,  harus  mempertimbangkan fungsi  bangunan  gedung.  Jika  fungsi bangunan  untuk  masyarakat  umum,  maka digunakan ukuran dasar maksimum, sedangkan  untuk  gedung  sederhana  seperti rumah,  hendaknya  memenuhi  ukuran  dasar minimum.
Gambar 1. Ruangan di Museum Keris
Pada
ruangan museum tidak ditemukan perbedaan tinggi lantai. Pencahayaan  pada  ruangan  pembuatan keris cenderung kurang terang. Pada bagian pameran  cara  membuat  keris  seperti (Gambar  2)  tidak  ada  cahaya  sorot. Sehingga  pameran  bagian  tersebut  kurang memperlihatkan pesan (tentang cara pembuatan  keris)  yang  akan  ditunjukkan pada  para  pengunjung.  Beel  (Heylighen, dkk,  2013)  menyebutkan  bahwa  di  dalam museum, pengunjung dipandu melalui pameran  dari  satu  titik  cahaya  ke  cahaya lainnya.

## Gambar 2. Pameran Cara Membuat Keris
3.2.  Pintu
Pintu  masuk  utama  Museum  Keris terbuat dari kaca yang cukup berat dan agak sulit  dibuka  oleh  pengunjung,  terutama pengunjung  difabel.  Pintu  utama  ini  juga belum menggunakan sistem otomatis. Namun  pada  jam  kunjung,  pintu  ini  selalu terbuka  lebar,  sehingga  pengunjung  tidak perlu  kesulitan  membuka  pintu  tersebut.
Menurut  Permen  PU  No.  30  Tahun  2006, lebar  bukaan  pintu  utama  minimal  90  cm. Pintu  utama  museum  ini  lebar  bukaannya lebih  dari  90  cm,  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Bukaan  pintu  yang  lebar memberi  kemudahan  pengunjung  difabel memutar kursi roda, dan memberi keleluasaan untuk bergerak (Widi & Nirwansyah, 2013).

## Gambar 3. Pintu Utama Museum Dari Dalam Ruangan
Selain  pintu  utama,  terdapat  pintu bukan  utama  yang  memiliki  lebar  bukaan lebih  dari  80  cm,  sesuai  dengan  ketentuan dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006. Pintu bukan  utama  pada  Gambar  4  merupakan pintu Ruang Audiovisual, yaitu ruang tempat melihat tayangan mengenai proses pemuatan keris. Terdapat perbedaan tekstur lantai  pada  pintu  ini,  namun  tidak  ada perbedaan  ketinggian  lantai  yang  dapat menghambat  mobilitas  pengunjung  dengan kursi roda. Pintu bukan utama ini terbuat dari kayu  yang  berat  dan  kemungkinan  sulit dibuka  oleh  pengunjung  dengan  kursi  roda. Namun  pintu  ini  tidak  pernah  tertutup  rapat, salah  satunya  selalu  terbuka  cukup  lebar untuk  pengunjung  dengan  kursi  roda.  Pada pintu  ini  juga  belum  terdapat  alat  penutup pintu otomatis.
Gambar 4. Pintu Bukan Utama

## 3.3.  Ramp
Dalam  Permen  PU  No.30  Tahun 2006,  “ram  adalah  jalur  sirkulasi  yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai  alternatif  bagi  orang  yang  tidak dapat menggunakan tangga”. Sudah seharusnya  ram  memiliki  kemiringan  yang benar-benar  sesuai  dan  dapat  dijangkau oleh pengunjung yang tidak dapat menggunakan tangga, misalnya pengunjung dengan  kursi  roda.  Selain  menjadi  fasilitas yang  memberi  kemudahan,  ram  juga  bisa menjadi  elemen  yang  estetik  pada  suatu bangunan  (Rachmayanti  &  Sofiana,  2016). Contoh ram
yang
tidak
hanya mempertimbangkan aksesibilitas namun juga  mempertimbangkan  estetika  adalah pegangan  yang  menggunakan  bahan  kaca, logam  dan  kayu  pada  biara  The  Whitby Abbey  North  Yorkshire  (Jamaludin  &  Kadir, 2012).  Desain  ram  yang  tidak  hanya aksesibel, namun juga estetik dapat menambah  keindahan  bangunan  suatu gedung seperti museum.
Gambar  5.  Ram  Pada  The  Whitby  Abbey North Yorkshire
Pada  Museum  Keris,  terdapat  ram utama  (Gambar  6.  (a))  dengan  panjang mendatar  kurang  lebih  9  meter,  yang  mana ukuran  ini  sudah  sesuai  dengan  ketentuan. Panjang  mendatar  ram  ideal  tidak  lebih  dari 9 meter. Selain panjangnya, kemiringan ram juga  sudah  sesuai  dengan  ketentuan.  Ram yang  landai  akan  memudahkan  pengunjung dengan  kursi  roda  untuk  mengaksesnya. Muka  datar  pada  awalan  dan  akhiran memiliki ukuran 160 cm atau lebih, sehingga memudahkan pengunjung dengan kursi roda untuk berbelok atau berputar.

## Gambar 6. (a) Ram Di Luar Bangunan; (b) Ram Menuju Pintu Utama
Kedua ram ini tidak dilengkapi dengan handrail (pegangan rambat). Meski demikian,  ram  pada  Gambar  6.  (a)  sudah dilengkapi  dengan  tepi  pengaman  dengan lebar 10 cm. Lantai pada ram sudah memiliki tekstur,  namun  lantai  ram  masih  terlampau licin untuk dilewati pengunjung dengan kursi roda,  terutama  ram  pada  Gambar  6.  (a) yang berada di luar dan tidak terlindung oleh atap.  Jika  lantai  ram  basah,  dapat  menjadi hambatan  bagi  pengunjung  dengan  kursi roda. Salah satu solusi  yang mungkin dapat diterapkan  pada  lantai  ram  supaya  tidak terlalu  licin  adalah  dengan  memberikan pijakan  pada  lantai.  Seperti  dalam  Arenghi dan Pane (2016), yang menyebutkan bahwa di  Venesia  terdapat  proyek  jembatan berbentuk ram yang memiliki pijakan. Bentuk pijakan dapat dilihat pada Gambar 7. (a) dan (b).
Gambar 7. (a) Ram Pada Jembatan Papadopoli Dengan Pijakan; (b) Ram Pada Jembatan Ognissanti Dengan Pijakan

## 3.4.  Tangga
Menurut Permen  No.  30  Tahun  2006, tangga merupakan “fasilitas bagi pergerakan vertikal
yang
dirancang
dengan mempertimbangkan  ukuran  dan  kemiringan pijakan  dan  tanjakan  dengan  lebar  yang memadai”.    Sehingga,  tangga  pada  suatu bangunan  hendaknya  memiliki  pijakan  dan tanjakan  dengan  ukuran  seragam,  serta memiliki kemiringan kurang dari 60°, sehingga tidak membahayakan bagi penggunanya.  Selain  itu,  tangga  hendaknya dilengkapi dengan pegangan rambat dengan ketinggian  65-80  cm  dari  lantai  tangga. Pegangan rambat hendaknya memiliki permukaan  bulat  atau  dibelokkan  dengan baik  ke  arah  lantai,  serta  panjangnya ditambah pada bagian ujungnya, minimal 30 cm.
Desain  tangga  pada  Museum  Keris Surakarta sudah disesuaikan dengan ketentuan  yang  ada.  Namun  ada  beberapa hal  yang  dapat  menyebabkan  kurang nyaman bagi pengunjung, terutama pengunjung  difabel,  antara  lain  belum  ada penambahan panjang pada pegangan rambat,  dan  terdapat  pijakan  berbentuk segitiga pada belokan tangga.

## Gambar 8. Tangga Pada Museum Keris Surakarta
Kekurangan  pada  tangga  di  Museum Keris dapat ditoleransi, karena pada bangunan  museum  berlantai  lima  ini  sudah terdapat  lif.  Pengunjung  difabel  dapat langsung menggunakan lif untuk mengunjungi ruang-ruang di lantai atas.
Secara umum, tangga memang cukup sulit,  bahkan  bisa  jadi  tidak  memungkinkan untuk diakses penyandang difabel, terutama pengguna  kursi  roda.  Hal  ini  tidak  hanya terjadi  di  Indonesia  saja,  di  luar  negri  pun sama, seperti di Oaxaca, Mexico. Di kota ini, masih  terdapat  toilet  umum  yang  diberi tangga kecil (Crowe, Picchiarini, & Poffenroth,  2004).  Tangga  di  depan  pintu toilet  sangat  menyulitkan  pengguna  kursi roda untuk mengakses toilet. Jika memungkinkan,  penggunaan  tangga  dapat dikurangi  atau  dihilangan  pada  setiap fasilitas  umum  dan  ruang  publik.  Atau  jika memang  tangga  sangat  diperlukan,  tangga harus  dilengkapi  dengan  ram  supaya memudahkan  penyandang  difabel  untuk bergerak dengan mudah (Meshur, 2013).

## 3.5.  Lif
Berdasarkan  Permen  No.  30  Tahun 2006,  lif  atau  alat  mekanis  elektris  untuk membantu  pergerakan  vertikal  penyandang difabel  harus  disediakan  pada  bangunan dengan 5 lantai atau lebih. Permukaan lantai lif hendaknya sama dengan lantai bangunan, dengan toleransi maksimal 1,25 cm.
Koridor  atau  ruang  untuk  menunggu lif  hendaknya  memiliki  lebar  185  cm  atau lebih,  dengan  panel  lif  berjarak  90-110  cm dari lantai, dan tombolnya dilengkapi B raille . Selain  itu,  perlu  juga  indikator  suara  dan tampilan visual pada bagian atas pintu lif.
Ruangan  lif  harus  memiliki  ukuran minimal  140x140  cm,  supaya  pengguna kursi  roda  dapat  masuk,  bergerak  memutar, dan  keluar  dari  lif.  Ruangan  lif  juga  perlu dilengkapi  pegangan  rambat  pada  kedua sisi.  Panel  di  dalam  ruangan  lif  hendaknya memiliki  tinggi  90120  cm  dari  lantai  lif,  juga dilengkapi Braille. Indikator  suara  dan tampilan  visual  sangat  diperlukan  dalam ruangan lif, supaya pengguna lif mengetahui posisinya  berada  di  lantai  ke  berapa.  Selain itu,  ruangan  lif  perlu  dilengkapi  dengan permukaan  dinding  memantulkan  bayangan yang  berseberangan  dengan  pintu,  supaya pengguna kursi roda mudah melihat pintu lif membuka dan menutup.

## Gambar 9. (a) Ruangan Lif; (b) Panel Lif di Museum Keris Surakarta
Lif pada Museum Keris memiliki lantai ruangan  yang sejajar dengan lantai gedung, sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk  masuk  atau  keluar.  Panel  baik  di dalam  maupun  di  luar  ruangan  lif  memiliki tinggi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dan dilengkapi  dengan  tampilan  visual  yang menunjukkan  posisi  lif.  Ruangan  lif  juga dilengkapi dengan pegangan rambat.
Namun  masih  terdapat  beberapa  hal yang  masih  bisa  membuat  penyandang difabel kurang nyaman dalam menggunakan lif,  antara  lain  disebabkan  oleh  belum adanya Braille pada  panel  lif,  dan  lebar bersih lif kurang dari 140x140 cm. Selain itu, dinding  pada  ruangan  lif  berupa  dinding transparan,  bukan  berupa  dinding  yang dapat memantulkan bayangan pintu lif.
3.6.  Toilet
Berdasar  ketentuan  atau  pedoman teknis yang berlaku, toilet khusus penyandang difabel harus diberi simbol pada bagian  luar  pintu.  Pintu  toilet  khusus penyandang  difabel  hendaknya  mudah
dibuka dan ditutup, terutama bagi pengguna kursi  roda,  dan  dianjurkan  untuk  dilengkapi dengan  tombol  bunyi  darurat.  Pada  bagian dalam  toilet,  ruang  gerak  yang  disediakan harus  cukup  untuk  penguna  kursi  roda. Kloset  tingginya  berkisar  antara  45-50  cm, dan  dilengkapi  dengan  pegangan  rambat. Keran  pada  toilet  hendaknya  menggunakan sistem pengungkit dan  letaknya disesuaikan supaya  mudah  dijangkau.  Lantai  pada  toilet harus terbuat dari bahan yang tidak licin.

## Gambar 10. (a) Pintu Toilet Khusus Difabel (b) Bagian Dalam Toilet Khusus Difabel
Pada  Museum  Keris  Surakarta  sudah terdapat  toilet  khusus  pengunjung  difabel yang terletak di lantai 1. Bagian dalam toilet sudah aksesibel dan sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku.  Namun  pada bagian  luar  masih  belum  terdapat  rambu atau  simbol  penunjuk  toilet  khusus  difabel, sehingga dapat membingungkan pengunjung  difabel  untuk  menemukan  toilet khusus  difabel.  Bahan  pada  pintu  toilet berat,  dan  kemungkinan  dapat  menyulitkan pengunjung  difabel,  terutama  pengguna kursi roda. Selain itu, belum terdapat tombol bunyi  darurat  pada  toilet  khusus  difabel. Padahal,  tombol  bunyi  darurat  pada  toilet khusus difabel sangat penting,  untuk menanggulangi  kemungkinan  kecelakaan dan  situasi  darurat  (Kadir  &  Jamaludin, 2013).

## 3.7.  Wastafel
Menurut  pedoman  teknis  aksesibilitas yang berlaku di Indonesia, wastafel merupakan    “fasilitas  cuci  tangan,  cuci muka,  berkumur  atau  gosok  gigi  yang  bisa digunakan  untuk  semua  orang”.  Meski demikian,  perlu  ada  penyesuaian  pada ukuran-ukurannya  supaya  lebih  aksesibel dan  dapat  digunakan  oleh  penyandang difabel. Beberapa penyesuaian untuk wastafel  antara  lain  tinggi  permukaan  dan lebar  depan  harus  sesuai  untuk  pengguna kursi  roda,  terdapat  ruang  gerak  di  depan dan  di  bawah  wastafel,  tinggi  cermin disesuaikan,  dan  penggunaan  keran  air dengan sistem pengungkit.

## Gambar 11. Wastafel Di Dalam Toilet Khusus Difabel
Terdapat  wastafel  khusus  difabel yang terletak di dalam toilet khusus difabel di Museum  Keris  Surakarta.  Wastafel  ini secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki letaknya, salah  satunya  cermin  wastafel  yang  bisa dipasang  agak  turun,  atau  bisa  dibuat menempel  dengan  permukaan  wastafel. Tujuannya  supaya  pengguna  difabel  dapat menggunakan cermin tersebut dengan mudah.  Selain  itu,  botol-botol  pembersih lantai  yang  diletakkan  di  bawah  pegangan rambat dapat dipindah ke bagian lain supaya tidak  mengganggu  ruang  gerak  pengguna kursi roda.

## 3.8.  Perabot
Permen  PU  No.  30  Tahun  2006  tidak hanya mengatur aksesibilitas desain bangunan  saja,  namun  juga  mengatur desain lay out perabot di dalam ruangannya. Peletakan  perabot  di  dalam  ruangan  harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang  difabel,  salah  satunya  dengan memberi  ruang  gerak  dan  sirkulasi  bagi penyandang  difabel.  Dalam  Permen  PU  No. 30  Tahun  2006,  perabot  di  dalam  suatu ruangan  hendaknya  dapat  digunakan  oleh penyandang  difabel,  meski  hanya  sebagian perabot  saja.  Selain  itu,  dalam  setiap  ruang pertemuan,  terdapat  minimal  1  termpat duduk aksesibel dari 4-25 tempat duduk.
Gambar 12. (a) Ruang Loker; (b) Ruang Audiovisual; (c) Ruang Baca
Di Museum Keris, pengunjung diwajibkan untuk menitipkan barang bawaan seperti  tas  dan  jaket  di  ruang  loker  yang terletak di sebelah kiri loket. Di dalam ruang loker  yang  cukup  sempit  ini,  terdapat beberapa rak berukuran besar yang disusun berhadapan. Jarak antar loker yang berhadapan  ini  cukup  sempit,  tidak  sampai 100  cm.  Pengunjung  dengan  kursi  roda kemungkinan tidak dapat mengakses ruangan  ini,  karena  tidak  ada  ruang  gerak yang cukup untuk kursi roda yang digunakanan.
Sedangkan  pada  ruang  audiovisual (Gambar 12. (b), kanan atas), terdapat kursi- kursi  panjang  yang  disusun  dengan  jarak kurang  lebih  50  cm.  Sebagai  tempat  duduk aksesibel,  diletakkan  kursi  di  bagian  paling belakang  dengan  jarak  lebih  dari  100  cm dari kursi di depannya. Kursi di bagian paling belakang  ini  dapat diakses  oleh  pengunjung difabel,  terutama  pengguna  kursi  roda. Untuk  mengakses  kursi  ini,  pengunjung difabel  dapat  melalui  pintu  di  bagian belakang  yang  paling  dekat  dengan  kursi tersebut.
Pada  Gambar  12.  (c)  di  sebelah kanan  bawah,  terlihat  sebuah  ruangan  yang disiapkan  bagi  pengunjung  yang  ingin membaca  koleksi  ruang  baca  Museum Keris. Di ruangan tersebut, terdapat beberapa  meja  persegi  panjang  untuk pengunjung.  Jarak  antar  meja  kurang  dari 140  cm,  yang  berarti  kurang  sesuai  bagi ruang gerak pengguna kursi roda.
Mishchenko (2013) menyebutkan bahwa aksesibilitas ke dan di dalam gedung sangat diperlukan, pun peletakan dan desain furnitur  di  dalam  gedungnya.  Kurangnya ruang  gerak  di  dalam  ruangan  menciptakan hambatan pergerakan
horizontal penyandang  difabel.  Sehingga  diperlukan penyesuaian atau penataan kembali perabot di  dalam  ruangan-ruangan  yang  memiliki ruang gerak kurang.

## 3.9.  Rambu & Marka
Rambu dan marka dalam Permen PU No.  30  Tahun  2006  diartikan  sebagai “fasilitas  dan  elemen  bangunan  yang digunakan  untuk  memberikan  informasi, arah,  penanda  atau  petunjuk,  termasuk  di dalamnya  perangkat  multimedia  informasi dan  komunikasi  bagi  penyandang  cacat”. Penyandang  cacat  yang  dimaksud  di  sini adalah orangorang penyandang difabel atau orang  dengan  kemampuan  yang  berbeda. Rambu  utama  yang  dibutuhkan  dalam sebuah  bangunan  antara  lain  kamar  mandi atau  toilet,  parkir  khusus  penyandang difabel, serta nama fasilitas dan tempat.
Persyaratan  rambu  dan  marka  dalam suatu  bangunan  untuk  penyandang  difabel antara  lain  berupa  huruf  yang  dilengkapi Braille sehingga  dapat  dibaca  penyandang difabel, rambu berupa gambar dicetak timbul supaya  mudah  ditafsirkan,  warna  karakter harus kontras dengan warna latar belakangnya, proporsi huruf memiliki perbandingan  lebar  dan  tinggi  antara  3:5 dan  1:1,  sedangkan  ketebalan  hurufnya antara  1:5  dan  1:10,serta  tinggi  karakter disesuaikan  dengan  jarak  pandang  pada umumnya.
Jenis-jenis  rambu  dan  marka  yang bisa  digunakan  antara  lain  alarm  lampu darurat yang bisa dipasang di atas pintu dan lif, light  sign atau  papan  informasi,  juga fasilitas  bahasa  isyarat  yang  disediakan  di loket. Rambu dan marka hendaknya ditempatkan  pada  tempat  yang  sesuai  dan bebas dari penghalang, mendapat pencahayaan cukup, dan tidak mengganggu sirkulasi (misal buka/tutup pintu).
Gambar 13. (a) Rambu Penunjuk Tempat Parkir; (b) Rambu Penunjuk Toilet; (c)

## Papan Informasi
Pada Museum Keris Surakarta, sudah terdapat  beberapa  rambu  dan  marka  yang sesuai,  misalnya  penunjuk  arah  toilet, penunjuk  jalur  difabel,  dan  papan  informasi. Untuk  penunjuk  arah  parkir,  baru  ada penunjuk  parkir  umum  saja,  belum  terdapat penunjuk  parkir  khusus  difabel.  Warna  dan proporsi huruf/angka pada rambu dan marka sudah  sesuai  dengan  persyaratan,  yaitu harus  kontras,  sehingga  mudah  terbaca. Namun  belum  dilengkapi  dengan  huruf Braille pada  setiap  rambu  dan  marka  yang ada.  Lokasi  penempatan  rambu  dan  marka pada  Museum  Keris  sudah  sesuai,  bebas dari  penghalang,  mendapat  pencahayaan cukup dan tidak mengganggu sirkulasi.
Rambu  dan  marka  pada  museum  ini dapat dilengkapi dengan petunjuk menggunakan huruf
Braille , karena pengunjung difabel dengan gangguan penglihatan  juga  berhak  untuk  mengunjungi museum  ini.  Belum  tersedianya  petunjuk Braille pada  museum  juga  terjadi  di  India, hal  ini  menjadi  sorotan  Negi  (2011)  yang menyatakan  bahwa  petunjuk  dengan Braille sudah  mulai  diperkenalkan  di  bangunan kantor publik, namun belum banyak diterapkan di bangunan museum.

## 3.10.  Tempat Parkir
Dalam  Permen  PU  No.  30  Tahun 2006  disebutkan  bahwa  hendaknya  setiap bangunan  memiliki  tempat  parkir  khusus difabel  dan  tempat  untuk  menaik-turunkan penumpang. Ketentuan tempat parkir khusus  penyandang  difabel  jarak  dengan bangunan  maksimal  60  meter,  memiliki ruang  bebas  untuk  pengguna  kursi  roda, ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang  difabel,  disediakan  ram  di kedua  sisi  kendaraan, dan  lebarnya  370  cm untuk  parkir  tunggal  atau  620  cm  untuk parkir ganda.
Sedangkan  ketentuan  tempat  untuk menaik-turunkan  penumpang,  antara  lain kedalamannya minimal 360 cm dan panjang minimal 600 cm, dilengkapi ram, perbandingan  tinggi  dan  panjang  1:11 dengan  permukaan  datar,  diberi  rambu penyandang  difabel.  Pada  Museum  Keris belum  terdapat  fasilitas  tempat  untuk menaik-turunkan penumpang.

## Gambar 14. (a) Tempat Parkir; (b) Lif Pada Tempat Parkir; (c) Jalan Menuju Tempat Parkir; (d) Jalan Menuju Gedung Museum Keris dari Tempat Parkir
Tempat  parkir  di  museum  ini  belum dilengkapi parkir khusus penyandang difabel.  Jarak  tempat  parkir  dengan  gedung museum kurang dari 60 meter, namun harus melalui  tanjakan  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  14  (c),  dan  jalan  sempit  yang ditunjukkan Gambar 14 (d). Di dalam tempat parkir  telah  ada  fasilitas  lif  dan  tangga, namun  sayangnya  keduanya  tidak  dapat diakses  oleh  pengunjung  biasa.  Tangga hanya boleh digunakan oleh staf, sedangkan lif  tidak  dapat  menjangkau  tempat  parkir, hanya  bisa  digunakan  sampai  lantai  2  saja. Keadaan  ini  dapat  menimbulkan  hambatan bagi  pengunjung  difabel,  misalnya  bagi pengguna  kursi  roda  yang  akan  mengalami kesulitan melewati jalan pada Gambar 14 (c) dan  (d).  Sebenarnya,  masalah  ini  dapat teratasi  dengan  memfungsikan  lif  supaya dapat  diakses  dari  tempat  parkir  sampai lantai atas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan bahwa bangunan Museum Keris telah  memiliki  modal  untuk  mendukung aksesibilitas bagi penyandang difabel.
Namun, belum semua modalitas ini dimanfaatkan,  misalnya  pada  toilet  khusus penyandang  difabel  yang  belum  memiliki simbol  pada  pintu  luarnya,  lif  yang  belum dapat diakses dari tempat parkir, penempatan perabot yang
belum memperhatikan ruang gerak, dan sebagainya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa masih  diperlukan  banyak  pengembangan untuk dapat menyediakan  aksesibilitas  yang lebih  baik  bagi  para  penyandang  difabel. Meski demikian, nilai  warisan budaya dalam bangunan  museum  juga  perlu  diperhatikan dan dijaga dengan baik. Sehingga, pembuat desain  bangunan  perlu  berpikir  lebih  kreatif untuk  dapat  membuat  bangunan  yang aksesibel  namun  juga  tidak  menghilangkan nilai warisan  budaya  pada bangunan museum (Jamaludin & Kadir, 2012).
Desain  bangunan  aksesibel  tanpa menghilangkan  nilai  warisan  budaya  sangat diperlukan untuk menarik kedatangan pengunjung,  termasuk  pengunjung  difabel. Tujuannya supaya semua pengunjung tanpa kecuali mendapat
manfaat berupa pengetahuan tentang nilainilai warisan budaya  yang  harus  selalu  dilestarikan.  Hal ini didukung oleh Everett dan Barrett (Meyer, Larrivee,  Korzec,  &  Stacy,  2017)  yang menyebutkan  bahwa  mengunjungi  museum itu memiliki manfaat antara lain meningkatkan
rasa
kesejahteraan, meningkatkan  rasa  memiliki  yang  kuat (terhadap budaya), terhubung dengan orang-orang  yang  berbagi  minat  dan  nilai, serta  memiliki  waktu  berkualitas  bersama keluarga  dan  teman-teman.  Manfaat  ini hendaknya  didapatkan  oleh  semua  orang, termasuk penyandang difabel, supaya kualitas hidup mereka juga meningkat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Arenghi, A., & Pane, A. (2016). The Addition In Conservation Project for The Accessibility to Cultural Heritage. Techne:  Journal  of  Technology  for
Architecture  and  Environment,  Vol.  12, hal. 57-64. Diakses dari http://www.fupress.net/index.php/techne/ article/view/19335/18210.
Crowe, K. T., Picchiarini, S., & Poffenroth, T.
(2004). Community Participation:
Challenges  for  People  With  Disabilities
Living  in  Oaxaca,  Mexico,  and  New Mexico,
United States.
OTJR:
Occupation,  Participation,  and  Health;
Thousand  Oaks,  Vol.24,  Iss.  2 ,  hal.  72- 80. Diakses dari https://search.proquest.com/docview/188 2865202/AE9513D39FE14875PQ/1?acc ountid=44945. Depdiknas. (2008). Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa
Depdiknas.
Haryanti, R.H, & Sari, C. (2017). Aksesibilitas  Pariwisata  Bagi  Difabel  di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  30 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Teknis
Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada
Bangunan  Gedung  Dan  Lingkungan). Spirit  Publik,  Vol.12,  No.1 ,  hal.  85-96.
Diakses dari
https://jurnal.uns.ac.id/spiritpublik/article/ view/11748.
Heylighen,  A.,  Doren,  C.V.,  &  Vermeersch,
P.W. (2013).
Enriching Our Understanding  Of  Architecture  Through
Disability Experience. Open House International,  Vol.  38,  No.  1, hal.  7-19. Diakses  pada  15  November  2017  dari https://search.proquest.com/docview/135 7568636/E1AFB07FBC2A4552PQ/1?acc ountid=44945.
Jamaludin,  M.,  &  Kadir,  S.  A.  (2012).
Accessibility  in  Buildings  of  Tourist Attraction:  A  Case  Studies  Comparison. Social  and  Behavioral  Sciences,  Vol.  35, hal.
97-104.
Diakses dari http://www.sciencedirect.com/science/arti cle/pii/S1877042812003795.
Kadir,  S.A.,  &  Jamaludin,  M.  (2013). Staff Assistance  as  a  Crucial  Aspect  of Accessibility  in  Public  Buildings. Social and  Behavioral  Sciences,  Vol.101, hal. 140-146.
Diakses dari
http://www.sciencedirect.com/science/arti cle/pii/S187704281302082X.
Firdaus,  F.  & Iswahyudi,  F.  (2010). Aksesibilitas  Dalam  Pelayanan  Publik Untuk  Masyarakat  Dengan  Kebutuhan Khusus. Jurnal Borneo Adminisrator, Vol. 6,  No.  3, hal.  1-6.  Diakses  dari http://lansamarinda.com/jba/index.php/jb a/article/view/64/76.
Meshur,  H.  F.  A.  (2013).  Accessibility  For People With Disabilities In Urban
Spaces:  A  Case  Study  Of  Ankara,
Turkey. International
Journal
of Architectural  Research,  Vol.7,  Iss.2, hal. 43-60.
Diakses
dari https://search.proquest.com/docview/142
9826108/fulltextPDF/E96CFCFACE9940 13PQ/1?accountid=44945.
Meyer,  S.,  Larrivee,  L.,  Korzec,  A.V.,  & Stacy,  K.  (2017). Improving  Art  Museum Accessibility  for  Adults  With  Acquired Hearing  Loss. American  Journal  of Audiology,   Vol.28,  Iss.1, hal.  10-17.
Diakses dari
https://search.proquest.com/docview/188 3493059/AF315B9B8E294D20PQ/1?acc oun tid=44945.
Miles,  M.B.,  &  Huberman,  A.M.  (2007). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Pres.
Mishchenko, E. D. (2013). Towards Inclusive Campus  Environments:  Evidence-Based Research Of A University Campus. Open House  International,  Vol.38,  No.1, hal
3142. Diakses dari https://search.proquest.com/docview/135
7568634/A810930A7E224939PQ/1?acco untid=44945.
Negi,  A.  (2011).  Access  to  History:  Making Design  Universal. Context,  Vol.  8,  Issue 2, hal. 69-76. Diakses dari https://search.proquest.com/docview/135 3087495/CAD176D16B8445A8PQ/1?acc ountid=44945.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006, Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
Rachmayanti,  I.  &  Sofiana,  Y.  (2016).  Ram Sebagai Elemen Estetika Dari Bangunan Komersial. Aksen,  Vol.  2,  No.  1, hal.  58-
77. Diakses dari http://journal.uc.ac.id/index.php/AKSEN/a rticle/view/233/216. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan
Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  2016,  Tentang  Penyandang Disabilitas.
Widi,  N.A.,  &  Nirwansyah,  R.  (2013). Penerapan  Aksesibilitas  pada  Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol. 2, No.
2, hal. 2025. Diakses dari
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_se ni/article/view/3407/1441.