## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SECARA DIVERSI TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang)
Fitriati 1* , Mohamat Gunawan 2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang Indonesia Email: 1 fitriati@gmail.com , 2 mohamatgunawan@gmail.com
*Coresponding author: fitriati@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 07/03/2023 Direvisi, 19/03/2023 Dipublikasi, 06/04/2023 UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur bahwa  pemidanaan  seharusnya  merupakan  jalan  terakhir  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Di wilayah  hukum  Polresta  Padang  Sat  Reskrim  Narkoba  telah  menetapkan penyelesaian  Perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan anak  secara  Diversi.  Namun,  pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  anak  masih  terjadi  di  wilayah  hukum  Polresta Padang. Permasalahan yang diteliti adalah Bentuk penyelesaian penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  di  Polresta Padang  dan  efektivitas  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan  anak  secara  diversi  oleh  penyidik  terhadap  pengulangan  tindak pidana  di  Polresta  Padang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan spesifikasi  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan Yuridis  Normatif  yang  didukung  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan  dalam  bentuk deskriptif    analitis.  Berdasarkan  hasil  pembahasan dan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  Pertama,  Bentuk  penyelesaian penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  di  Polresta Padang adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke pengadilan (sidik). Kedua, efektivitas bentuk penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  secara  diversi terhadap  pengulangan  tindak  pidana  oleh  penyidik  di  Polresta  Padang  sangat dipengaruhi  oleh  sikap  orang  tua  dan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Berdasarkan  data pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  di  Polresta Padang, dapat dikatakan bahwa bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana  karena  angka  pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika pada anak di Polresta Padang cukup kecil.
Kata Kunci: Efektivitas; Diversi;
Tindak Pidana
Penyalahgunaan
Narkotika; Anak Abstract
Keywords: The effectiveness; diversionary; Settlement of Narcotics Abuse; Children Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System stipulates  that  punishment  should  be  the  last  resort  for  children  who  are  in conflict  with  the  law,  so  that the  approach  to  punishment has  changed.  In  the jurisdiction  of  the  Padang  Police,  the  Narcotics  Criminal  Investigation  Unit has  determined  the  settlement  of  cases  of  criminal  acts  of  narcotics  abuse committed  by  children  in  the  form  of  diversion.  However,  repeated  criminal acts of narcotics abuse by children still occur in the jurisdiction of the Padang
Police.  The  problems  studied  are  First,  what  is  the  form  of  solving  narcotics abuse by children by investigators at the Padang Police? Second, how effective is  the  form  of  resolving  narcotics  abuse  by  children  in  diversion  by investigators  against  repetition  of  criminal  acts  at  the  Padang  Police?  This research  is  a  legal  research  with  analytical  descriptive  specifications.  The approach  used  is  a  Normative  Juridical  approach  supported  by  an  Empirical Juridical  approach.  The  data  used  are  secondary  data  and  primary  data collected  through  literature  studies  and  interviews.  The  data  obtained  were analyzed  qualitatively  and  presented  in  an  analytical  descriptive  form.  Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that First, the form of settlement of narcotics abuse by children by investigators at the Padang Police  is  diversion,  in  this  case  handing  back  to  parents/guardians  and continuing the settlement to court (sidik). Second, the effectiveness of the form of  resolving  narcotics  abuse  by  children  in  a  diversionary  manner  by investigators  against  repetition  of  criminal  acts  at  the  Padang  Police  is strongly influenced by the attitude of parents and the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on data on repetition of criminal acts of narcotics abuse in children at the Padang Police, it  can  be  said  that  the  form  of  resolving  narcotics  abuse  by  children  in  a diversionary manner is quite effective against repetition of crimes because the number  of  repetitions  of  narcotics  abuse  in  children  at  the  Padang  Police  is quite small.

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  mereka  yang  belum  dewasa  secara  mental  dan  fisik  atau  yang  masih belum  dewasa  tetapi  dapat  menjadi  dewasa  karena  peraturan  tertentu. 1 Pengertian  anak  itu sendiri  jika  ditinjau  lebih  lanjut  dari  segi  kronologis  usia.  Kronologis  usia  menurut  hukum dapat  berbeda-beda  tergantung  tempat,  waktu  dan  untuk  keperluan  apa,  hal  ini  juga  akan mempengaruhi  batasan  yang  digunakan  untuk  menentukan  umur  anak. 2 Anak  diartikan sebagai  orang  yang  belum  dewasa (minderjarig/person  under  age), orang  yang  dibawah umur  atau  keadaan  dibawah  umur (minderjarig  heid/inferiority )  atau  biasa  disebut  juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij) . 3
Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan  untuk kepentingan dunia kesehatan untuk pengobatan  dan  studi  ilmiah  terhadap  jenis-jenis  penyakit  tertentu.  Undang-Undang Narkotika  hanya  melarang  penggunaan  narkotika  tanpa  izin  oleh  undang-undang  yang dimaksud.  Keadaan  yang  demikian  ini  dalam  tataran  empirisnya,  penggunaan  narkotika sering  disalahgunakan  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  ilmu  pengetahuan. Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana  kegiatan  ini  berimbas  pada  rusaknya  fisik  maupun  psikis  mental  pemakai  narkotika khususnya generasi muda. 4
Sindroma, ketergantungan pengguna narkotika oleh anak disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: 5
1 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.
2 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.
3 Ibid
4 Materi Advokasi, Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional), Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 8.
5 Irwanto, Kepribadian Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis, Arcan, Jakarta, 1991, hlm. 57.

## 1. Faktor predeposisi
a. Dikarenakan gangguan (faktor intern) dari diri pribadi si pelaku.
b. Karena kecemasan (faktor intern) yang ada dalam perasaan si pemakai tersebut semisal beban hidup yang begitu berat sehingga si pemakai ingin lari dari kenyataan.
c. Karena depresi (faktor intern) atau tekanan batin yang mengakibatkan turunnya gairah hidup si pelaku.
2. Faktor kontribusi
a. Dikarenakan  hubungan  interpersonal  (intern/extern)  yakni  dengan  adanya  interaksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bila hubungan tersebut membawa ke arah yang kurang baik, maka terjerumuslah orang tersebut.
b. Karena  kebutuhan  keluarga  (faktor  intern)  yang  apabila  keutuhan  keluarga  tersebut terganggu atau kurang harmonis.
c. Karena  kesibukan  keluarga  (faktor  intern)  dapat  mengakibatkan  kurangnya  perhatian dan pengawasan terhadap anak remaja mereka.
3. Faktor pencetus
a. Pengaruh teman (faktor extern atau lingkungan atau dari luar) yang telah lebih dahulu sebagai pemakai, yang dapat membawa akibat negatif bagi anak-anak dan remaja.
b. Kelompok pemakai (faktor extern) yang dapat mempengaruhi remaja, sehingga meniru apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  tersebut,  semisal  idola  dari  remaja  tersebut  bisa berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yang  dapat  diakses  melalui  tayangan televisi, internet, dan lain sebagainya tanpa melalui sensor.
Ketiga  faktor  di  atas  termasuk  factor  demand  yang  akan  menjadi  suatu  perbuatan penyalahgunaan  psikotropika  dan  narkotika  bila  dibarengi  dengan  faktor supply . 6 Menurut Ida  Listyarini  Handoyo,  bahwa  pada  umumnya  para  pengguna  narkotika  pada  awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkotika yang dapat mengakibatkan  ketagihan  membuat  pengguna  tidak  lepas  dari  jerat  narkotika. 7 Hadiman menyatakan  bahwa  salah  satu  alasan  meningkatnya  penyalahgunaan  narkotika  di  kalangan anakanak  adalah  kurangnya  pendidikan  dasar  tentang  narkotika  baik  di  kalangan  orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkotika yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak anak setiap harinya. 8
Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika, terutama para remaja,  karena  masa  remaja  merupakan  masa  seorang  anak  mengalami  perubahan  dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.  Anak  mudah  dipengaruhi  karena  dalam  dirinya  banyak  perubahan  dan  tidak stabilnya  emosi  cenderung  menimbulkan  perilaku  yang  nakal. 9 Seorang  anak  yang  diduga melakukan  tindak  pidana,  sistem  peradilan  formal  yang  ada  pada  akhirnya  menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh  kembang  anak.  Proses  penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan
6 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 2-4.
7 Ida Listryarini Handoyo, Narkotika Perlukah Mengenalnya , Pakar Raya, Yogyakarta 2004, hlm. 22.
8 Hadiman, Pengawasan  Serta  Peran  Aktif  Orangtua  Dan  Aparat  Dalam  Penanggulangan  Dan Penyalahgunaan Narkotika , Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005, hlm. 2.
9 Gatot Supramono, Loc. Cit.
tindak kejahatan. 10
Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang  berupa  hukuman,  hal  ini  dapat  berupa  pidana  mati,  penjara,  kurungan,  atau  denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana  harus  sesuai  dengan  asas  hukum  pidana  tentang  pertanggungjawaban  pidana  yang berbunyi  tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan  ( geen  straf  zonder  schuld  actus  non  facit reum nisi mens sist rea). 11
Hal-hal  yang  meringankan  pemidanaan,  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu,  percobaan (poeging ), pembantuan (medeplictige ), dan belum cukup umur (minderjarig ). Terhadap anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  bagi  anak  yang  diancam  pidana  penjara,  maka ancamannya  dikurangi  ½  dari  ancaman  pidana  pokok  yang  diperuntukkan  pada  orang dewasa  seperti  diatur  dalam  Pasal  81  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pidana  penjara  tidak  berarti  adalah  sanksi  yang  paling  tepat  bagi  anak,  seharusnya melihat  permasalahan  kebijakan  terhadap  anak  untuk  justru  lebih  dipentingkan,  apalagi apabila  dilihat  dari  sudut  ilmu  kriminologi,  bahwa  anak-anak  yang  melakukan  kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan.
Teori  yang  paling  dekat  adalah  teori differential  association, 12 dari  Sutherland,  yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatar belakangi oleh faktor belajar, selain itu  juga  teori  motivasi  dari  Romli  Atmasasmita,  yang  artinya,  lingkungan  yang  sehat  dan kondusif  untuk  perkembangan  fisik,  sosial  dan  mental  anak  harus  diperhatikan  sejak  dini. Masalah  penyalahgunaan  narkotika  maupun  psikotropika,  baik  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  maupun  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang  Psikotropika,  hanya  menerapkan  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  berdasarkan golongan  narkotika  dan  psikotropika  yang  disalahgunakan.  Pendapat  sebagian  orang, menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  dianggap  tidak  bijak,  akan  tetapi  ada  sebagian  yang beranggapan  bahwa  pemidanaan  terhadap  anak  adalah  tetap  penting  dilakukan,  agar  sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Begitu juga berbagai pendapat yang  menyatakan    bahwa  penyelesaian  secara  diversi  juga  tidak  dapat  membuat  efek  jera bagi anak.
Diversi  pada  hakikatnya  juga  mempunyai  tujuan  agar  anak  terhindar  dan  dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Ditinjau  secara  teoritis  dari  konsep  tujuan pemidanaan,  maka  pengalihan  proses  dan  proses  yustisial  menuju  proses  non  yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri  dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. 13 Relevansi pengalihan proses
10 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 165.
12 Nashriana, Hukum Pidana Anak , Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm. 36- 37.
13 Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.
dan  proses  yustisial  menuju  proses  non  yustisial  dalam  penanggulangan  penyalahgunaan narkotika  oleh  anak  terhadap  dua  aspek  pokok  tujuan  pemidanaan  tersebut,  yaitu  aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dengan  pengalihan  tersebut,  maka  anak  akan  terhindar  dan  penerapan  hukum pidana  yang  dalam  banyak  teori  telah  didalilkan  sebagai  salah  satu  faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan  stigmatisasi  maupun  dehumanisasi  yang  justru  dapat  menjadi  faktor kriminogen.  Dengan  demikian,  maka  menghindarkan  anak  dan  penerapan  hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya  juga  berarti  menghindarkan  masyarakat  dan  kemungkinan  menjadi korban akibat kejahatan.
2. Dengan  Diversi/pengalihan  tersebut  juga  akan  memberikan  dua  keuntungan sekaligus  terhadap  individu  anak.  Pertama,  dengan  pengalihan  tersebut  anak  akan tetap  dapat  melakukan  komunikasi  dengan  lingkungannya,  sehingga  dengan demikian  anak  tidak  perlu  lagi  melakukan  readaptasi  sosial  pasca  terjadinya kejahatan.  Kedua,  dengan  pengalihan  itu  juga  anak  akan  terhindar  dari kemungkinan  dampak  negatif  prisonisasi.  Anak  sebagai  orang  yang  melakukan penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika. 14
Melalui  upaya  diversi  terhadap  perilaku  anak  yang  menyimpang  atau  melakukan kejahatan  kiranya  dapat  dilakukan  penyelesaian  yang  lebih  baik,  tanpa  mengabaikan kepentingan  dan  kesejahteraan  anak,  serta  dapat  dilakukan  tindakan  yang  tepat  sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  khususnya  dalampenanganan  anak penyalahguna  narkotika.  Sehingga  akan  lebih  tepat  dalam  menentukan  tindakantindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengubah  pandangan  bahwa  pemidanaan  seharusnya  merupakan  jalan  terakhir  bagi  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  sehingga  pendekatan  pemidanaan  pun  berubah.  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini  mengedepankan  model  pemidanaan retributive justice .  Model  pemidanaan retributive  justice yaitu  pemulihan  ke  kondisi  semula  dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya  dengan  cara  diversi  yakni  pengalihan  penyelesaiaan  perkara  anak  dari  proses  di peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Diversi  merupakan  jalan  keluar  yang paling  tepat  agar  anak  tidak  dibawa  ke  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  diversi  ini  haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan terutama di tingkat penyidikan.
Perlindungan  terhadap  anak  pada  suatu  masyarakat  bangsa,  merupakan  tolak  ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.  Kegiatan  perlindungan  anak  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  berakibat hukum. 15 Menyangkut  anak  yang  melakukan  kenakalan  (anak  nakal),  pada  hakekatnya,
14 Jimly  Asshiddiqie, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  Studi  tentang  Bentuk-Bentuk  Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.
15 Abdul G. Nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Anak , Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 23.
batasan  anak  dalam  kaitan  hukum  pidana  yang  berarti  melingkupi  pengertian  anak  nakal. Menurut  Maulana  Hasan  Wadong,  pengertian  anak  nakal  meliputi  dimensi  pengertian sebagai berikut:
1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian  hak-hak  anak  dengan  jalan  mensubstitusikan  hak-hak  anak  yang  timbul dari  lapangan  hukum  keperdataan,  tata  negara,  dengan  maksud  untuk  mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana. 16
Suatu  bagian  penting  dari  hukum  pidana  yang  tampaknya  masih  kurang  mendapat perhatian  adalah  bagian  mengenai  pemidanaan (sentencing atau straftoemeting) .  Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang  dapat  merenggut  kemerdekaan  seseorang,  harta  bendanya,  bahkan  jiwanya.  Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan,  akan  tetapi  kebebasan  ini  dalam  menentukan  pidana  harus  dipahami  benar makna kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan), dan pidana. 17
Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji efektifitas bentuk  penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan anak baik dengan diversi ataupun dengan proses peradilan pidana terhadap  pengulangan  kejahatan  kembali  oleh  anak.  Beranjak  dari  latar  belakang  diatas, Untuk  itu  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  permasalahan  yang dibahas adalah:
1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak oleh penyidik di Polresta Padang?
2. Bagaimanakah  efektifitas  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak secara diversi terhadap pengulangan tindak pidana oleh penyidik di Polresta Padang?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan  dua yaitu primer dan  data  sekunder.    Data primer  diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan  permasalahan  dalam  penelitian  Data    sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen.  Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Data Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Polresta Padang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Penyidik  Sat  Resnarkoba  Polresta  Padang, Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polresta Padang, Bripda Ilham Saputra, Data Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak  di
16 Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar  Advokasi  Dan  Hukum  Perlindungan  Anak, Grasindo,  Jakarta, 2000, hlm. 22.
17 Eddy  Djunaedi  Kamasudirdja, Bebarapa  Pedoman  Pemidanaan  Dan  Pengamatan  Narapidana ,  Bina Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 80.
Polresta  Padang  Tahun  2019-2021  adalah 18 pada  tahun  2019  terjadi  lima  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polresta Padang, dua diantaranya merupakan kasus pengulangan. Dari sembilan kasus tersebut penyelesaian secara diversi hanya dilakukan pada dua kasus. Kemudian, Pada kelima kasus tersebut ditemukan dua pengulangan tindak pidana Penyalahgunaan  Narkotika  oleh  Anak.  Penyelesaian  Kasus  yang  merupakan  pengulangan tersebut tidak dilakukan secara diversi. Pada tahun 2020 terjadi tiga perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polresta Padang. Dari tiga kasus ini, tidak ada yang merupakan  pengulangan.  Kemudian,    terhadap  ketiga  kasus  ini  hanya  satu  yang  telah diupayakan diversi, dua  perkara lain tidak diupayakan diversi  karena permintaan orang tua anak  yang  ingin  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku.  Pada  Tahun  2021  pidana  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  oleh  Anak  terjadi  sebanyak  delapan  kasus,  satu  kasus merupakan pengulangan. Pada delapan kasus ini, penyidik hanya berhasil melakukan diversi terhadap  dua  kasus  karena  pada  enam  kasus  yang  lain,  ada  yang  merupakan  tindak  pidana pengulangan dan terkait unsur-unsur telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada.

## B. Bentuk  Penyelesaian  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Anak  oleh Penyidik di Polresta Padang
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi  kita semua mengingat anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  peranan  strategis  dalam  mewujudkan cita-cita  bangsa,  oleh  sebab  itu  anak  harus  mendapatkan  pembinanaan  dan  perlindungan sehingga  mereka  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Anak  termasuk  kelompok yang  rentan  terhadap  terjadinya  suatu  tindak  pidana  baik  sebagai  korban,  saksi,  maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.
Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme  untuk  mengalihkan  penyelesaian  perkara  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses di  luar  peradilan  pidana,  yang  dinamakan  dengan  Diversi.  Diversi  sendiri  memiliki  syarat dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  (2)  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal tindak pidana yang dilakukan diancam  dengan pidana penjara di  bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pasal  7  Ayat  (2)  Huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  terdapat  pembatasan  pelaksanaan  diversi  yaitu  hanya  dapat dilaksakan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  pidana  di  bawah  7 tahun. Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang  bisa  menjalani  proses  diversi  hanya  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan.  Jika dilihat  ketika  anak  melakukan  tindak  pidana,  dalam  kategori  apapun  anak  ini  seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi.
Di  dalam  Teori Restoratif  Justice ,  proses  penyelesaian  tindakan  pelanggaran  hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam  satu  pertemuan  untuk  bersama-sama  berbicara.  Dalam  pertemuan  tersebut  mediator memberikan  kesempatan  pada  pihak  pelaku  untuk  memberikan  gambaran  yang  sejelas-
18 Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.
jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.
Indonesia memiliki konsep diversi yang pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  mana  konsep  diversi merupakan  satu  terobosan  baru  dalam  sistem  peradilan  anak  di  Indonesia.  Konsep  diversi merupakan  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana tertentu dari proses  pidana  formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/ pelaku  tindak  pidana  dengan  korban  yang  difasilitasi  oleh  keluarga  dan/atau  masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, Hakim.
Diversi dilakukan untuk  menemukan suatu  bentuk penyelesaian yang bersifat win  win solution , yang mana konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana  konvensional  lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Konsep diversi memiliki tujuan seperti yang tertuang  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, yakni:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Diversi juga  memiliki  tujuan  untuk  menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang diduga  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  diharapkan  anak  dapat  kembali  ke  dalam lingkungan  sosial  yang  wajar  dan  juga  menegakkan  hukum  tanpa  melakukan  tindakan kekerasan  yang  menyakitkan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  memberi  kesempatan  kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai  otoritas  penuh.  Salah  satu  contoh  latar  belakang  pentingnya  penerapan  konsep diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan  penjara  dan  mengalami  kekerasan  saat  menjalani  rangkaian  proses  dalam  sistem peradilan pidana.
Dalam  hukum  pidana,  tindak  pidana  narkotika  merupakan  salah  satu  perbuatan melawan  hukum  yang  bersifat  khusus.  Pengaturan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  ini dituangkan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (UU Narkotika).  Sanksi  pidana  yang  digunakan  dalam  UU  Narkotika  yaitu  sanksi  pidana  pokok berupa  pidana  mati,  penjara  seumur  hidup,  penjara  dengan  batasan  waktu  tertentu,  pidana kurungan,  denda  serta  pidana  tambahan  lainnya;  Sanksi  tindakan  berupa  rehabilitasi  medis dan  sosial.  Pemberatan  terhadap  tindak  pidana  berdasarkan  pada  jumlah  ataupun  narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (residivis) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Anak  merupakan  subyek  hukum  yang  bersifat  khusus,  yang  dimana  hak-  hak  nya dilindungi  dan  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  pula.  Terkait dengan  kasus  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  di  dalam  Undang-Undang tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak diatur  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Maka
dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.
Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika,  di  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  SPPA  terdapat  ketentuan  sanksi  pidana  yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:
1. Pidana  Pokok,  berupa  pidana  peringatan,  pidana  dengan  syarat,  pembinaan  di  luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
2. Pidana Tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.
Menurut  pendapat  penulis  dalam  setiap  perkara  tindak  pidana  dalam  hal  ini  dimana anak  ikut  serta  atau  biasa  disebut  anak  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  khususnya  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  tersebut  wajib  adanya  dilakukan  perlindungan  dimana  dalam hal ini diaturlah diversi sebagai bentuk perlindungan, diversi sendiri yang mana berarti suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdikriminasi, diversi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan  dalam  setiap  proses  peradilan  pidana  anak  mulai  dari  proses  penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Anak yang berhadapan dengan hukum pidana diperlakukan sama dengan orang dewasa, yang membedakan hanya di waktu pemeriksaan saat persidangan berlanggsung, Persidangan untuk perkara anak dilakukan secara tertutup  serta hakim dan jaksanya tidak memakai toga. Hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan kepentingan anak, mental dan sosial anak yang bersangkutan.
Secara  singkat  diversi  adalah  merupakan  upaya  perlindungan  hukum  bagi  anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana  diatur  dalam  UU  SPPA.  Terkait  syarat  dapat  dilakukannya  diversi  haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus  untuk tindak pidana narkotika yang mana anak sebagai  pelaku  tidak  mungkin  dilkukan  diversi  mengingat  ancaman  tindak  pidana  narkotika melebihi ketentuan syarat diversi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan  pengkajian  ulang  terkait  aturan  diversi  tersebut.  Dalam  hal  ini  diversi  sebagai bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dalam  sistem peradilan  anak  di  indonesia  dapat  dikatakan  gagal  sama  sekali.  Setelah  ditetapkan  bahwa syarat  dilakukannya  diversi  yaitu  ancaman  pidana  dibawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana.  Sedangkan  Tindak  Pidana  Psikotropika  ancaman  hukumannya adalah  5  tahun  dan  sedangkan  menurut  undang-undang  bahwa  untuk  pidana  penjara  yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara  bagi  orang  dewasa  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Sehingga  memenuhi  syarat  untuk diupayakan diversi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Hasil  Kesepakatan  Diversi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk, antara lain:
1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3) Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau  LPKS  paling lama 3 (tiga) bulan; atau

## 4) Pelayanan masyarakat.
Jika  membahas  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak oleh penyidik di Polresta padang maka tidak terlepas dari aturan yang berlaku terkait diversi dan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri.  Dalam  undang-undang  sistem peradilan pidana anak telah dijelaskan bahwa anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah  diversi.  Diversi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  kasus  diluar  peradilan  pidana anak  bahkan  harus  ada  dalam  setiap  proses  baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  namun  diversi  memiliki  batasan  tidak  semua  tindak  pidana  yang  anak  menjadi pelaku dapat dilakukan diversi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkotika.
Bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  di Polresta  Padang  adalah  diversi  dalam  hal  ini  penyerahan  kembali  kepada  orangtua/wali  dan meneruskan  penyelesaian  ke  pengadilan  (sidik). 19 Bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  di  Polresta  Padang  dengan  meneruskan  ke pengadilan terjadi karena pertama, tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak adalah pengulangan,  kedua  penyidik  berasumsi  bahwa  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  telah terpenuhi,  ketiga,  orang  tua  anak  ingin  memberikan  efek  jera  kepada  anak  pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.
Menurut  penulis,  Penyalahgunaan  Narkotika  oleh  anak  dibawah  umur  atau  remaja dapat  dikategorikan  sebagai Juvenile  delinquency atau  kenakalan  remaja. Juvenile delinquency atau  kenakalan  remaja  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  melawan  hukum  jika perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  maka  perbuatan  tersebut  merupakan kejahatan.  Jadi  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak, khususnya  anak  remaja.  Perbuatan  Penyalahgunaan  Narkotika  tidak  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan maka anak tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau bilamana disebut demikian, proses penertiban terhadap anak tidak lah sama dengan orang dewasa. Hal ini  lah  yang  telah  mendasari  disepakatinya  untuk  mengembalikan  anak  penyalahguna narkotika  kepada  orang  tua/wali  di  Polresta  Padang.  Anak  penyalahguna  narkotika  yang pernah didiversi (dialihkan), diharapkan dapat terbebas dari jeratan narkotika di masa depan.

## C. Efektifitas  Penyelesaian  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan  Anak  Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Penyidik di Polresta Padang
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  tepat ditentukan di dalam organisasi, baik kegiatan atau pun program. Hal tersebut disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati.
Dikaitkan  dengan  Teori  Keadilan  restoratif,  ketepatan  penerapan  diversi  sangat diperlukan.  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  pendekatan  terhadap  keadilan  atas  dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, dan berdampak terhadap pengambilan  keputusan  kebijakan  sistem  peradilan  pidana  dan  praktisi  hukum  di  seluruh
19 Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.
dunia. Keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada  kerugian akibat  tindak  pidana,  dan  menciptakan  dialog  antara  pelaku  dan  korban  serta  melibatkan masyarakat.
Keadilan restoratif juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia  sebagai  anggota  masyarakat  dengan  cara  menghadapkan  anak  sebagai  pelaku berupa  pertanggungjawaban  kepada  korban  atas  tindakannya.  Keadilan  restoratif  dianggap sebagai  model  pemidanaan  modern  dan  lebih  manusiawi  bagi  model  pemidanaan  terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban dari pada penghukuman pelaku. Efektifitas Diversi yang dilakukan pada anak pengguna narkotika di Polresta Padang secara tidak langsung telah merealisasikan keadilan restoratif di masyarakat.
Masalah  pokok  Efektivitas  Bentuk  Penyelesaian  Penyalahgunaan  Narkotika  yang Dilakukan  Anak  Secara  Diversi  Terhadap  Pengulangan  Tindak  Pidana  penegakan  hukum terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya,  faktor-faktor  tersebut mempunyai  arti  yang  netral  sehingga  dampak  positif  atau  negatif  terletak  pada  isi  faktor- faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam  praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan antara  pastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
b. Faktor  penegak  hukum,  Faktor  ini  meliputi  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan  hukum  atau  law  enforcement.  Bagian-bagian  law  enforcement  adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Efektifitas  penegakan  hukum  amat  berkaitan  erat  dengan  Efektifitas  hukum.  Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Pada dasarnya diversi dapat diupayakan pada setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak  di  Indonesia,  dalam  artian  diversi  dapat  diupayakan  baik  ditahap  penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:
Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
Penyidik  Sat  Resnarkoba  Polresta  Padang,  Aipda  Kusnedi,  S.H.,  M.H,  mengatakan efektivitas  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  secara diversi  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  oleh  penyidik  di  Polresta  Padang  sangat berkaitan  pada  karakter  orang  tua  anak  yang  menjadi  pelaku  karena  tindak  pidana
penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan tindak pidana tanpa korban. 20
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektifnya upaya diversi terhadap pengulangan  tindak  pidana  juga  berkaitan  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan  orang  tua anak  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  untuk  mencegah  anak  mereka  kembali  mengulangi perbuatannya. Namun, jika dilihat dari data yang diperoleh, tergambar bahwa diversi cukup efektif  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  karena  angka  pengulangan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika di polresta Padang cukup kecil. Pada tahun 2019 terlihat dari lima kasus,  satu  merupakan  tindak  pidana  pengulangan.  Pada  tahun  2020,  ada  tiga  kasus  yang ditemukan  dan  tidak  ada  tindak  pidana  pengulangan.  Kemudian,  pada  tahun  2021,  ada delapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di polresta Padang, hanya satu diantaranya yang merupakan tindak pidana pengulangan.
Selain itu, menurut penyidik di Polresta Padang, walaupun penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  tidak  dilakukan  diversi  pada  tingkat  penyelidikan, tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  pada  tingkat  penuntutan,  diversi  akan  kembali diupayakan.    Kemudian,  setiap  instansi,  termasuk  Sat  Resnarkoba  Polresta  Padang  tunduk kepada  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  setiap  anak  pengguna  narkoba  di Polresta  Padang  jika  belum  pernah  melakukan  tindak  pidana  sebelumnya  akan  diupayakan diversi  oleh  penyidik.  Upaya  diversi  tersebut  sangat  jarang  tidak  berhasil  karena  orang  tua anak  pengguna  narkotika  menyadari  bahwa  anak  mereka  tidak  melakukan  kejahata  namun hanya terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. 21
Terkait  pengulangan  tindak  pidana,  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  diversi tidak  dapat  dilakukan  pada  anak  jika  anak  tersebut  sudah  pernah  melakukan  tindak  pidana sebelumnya.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  7  Ayat  (2)  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik Sat Resnarkoba Polresta Padang, AIPDA Kusnedi, S.H.,  M.H,  mengatakan  Tindakan  yang  dilakukan  Penyidik  Kepolisian  setelah  adanya laporan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  di  Polresta  Padang  tidak  serta merta  dapat  langsung  mengupayakan  diversi,  terdapat  beberapa  kriteria-kriteria  tertentu dalam  penerapan  proses  diversi  yaitu  sesuai  Pasal  7  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ( residivisme ). 22
Berdasarkan  penjelasan  ini,  tergambar  dengan  jelas  bahwa  efektivitas  bentuk penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  secara  diversi  terhadap pengulangan tindak pidana di Polresta Padang sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jika  dilihat  dari  data  pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  di Polresta  Padang,  dapat  dikatakan  bahwa  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika yang dilakukan anak secara diversi cukup efektif terhadap pengulangan tindak pidana karena pengulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  di  Polresta  Padang  cukup kecil.
20 Aipda Kusnedi, S.H., M.H dan Bripda Ilham Saputra, Wawancara dengan Penyidik Sat Resnarkoba di Polresta Padang pada tanggal 5 September 2021, Pada Pukul 11.13 WIB.
21 Ibid
22 Ibid

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  yaitu Pertama, Bentuk  penyelesaian penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  di  Polresta  Padang  adalah diversi dalam hal ini penyerahan kembali kepada orangtua/wali dan meneruskan penyelesaian ke  pengadilan  (sidik). Kedua ,  efektivitas  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  anak  secara  diversi  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  oleh  penyidik  di Polresta  Padang  sangat  dipengaruhi  oleh  sikap  orang  tua  dan  ketentuan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data pengulangan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada  anak  di  Polresta  Padang,  dapat  dikatakan bahwa  bentuk  penyelesaian  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  anak  secara  diversi cukup  efektif  terhadap  pengulangan  tindak  pidana  karena  angka  pengulangan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di Polresta Padang cukup kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul G. Nusantara, Hukum Dan Hak-Hak Anak , Rajawali Pers, Jakarta, 1996. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak , Restu Agung, Jakarta, 2007.
Barda Nawal  Arief, Kebijakan Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994. Eddy  Djunaedi  Kamasudirdja, Bebarapa  Pedoman  Pemidanaan  Dan  Pengamatan Narapidana , Bina Aksara, Jakarta, 1996. Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2004. Hadiman, Pengawasan  Serta  Peran  Aktif  Orangtua  Dan  Aparat  Dalam  Penanggulangan Dan  Penyalahgunaan  Narkotika ,  Badan  Kerjasama  Sosial  Usaha  Bersama  Warga Tama, Jakarta, 2005.
Ida Listryarini Handoyo, Narkotika Perlukah Mengenalnya , Pakar Raya, Yogyakarta 2004.
Irwanto, Kepribadian  Keluarga  dan  Narkotika,  Tinjauan  Sosial  Psikologis, Arcan,  Jakarta, 1991.
Jimly  Asshiddiqie, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  Studi  tentang  Bentuk-Bentuk Pidana  Dalam  Tradisi  Fiqh  dan  Relevansinya  Bagi  Usaha  Pembaharuan  KUHP Nasional, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996. M.  Joni  dan  Zulchaina  Z.  Tanamas, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Materi  Advokasi, Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional), Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2005.
Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar  Advokasi  Dan  Hukum  Perlindungan  Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Nashriana, Hukum Pidana Anak , Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009.
Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2010 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.