p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1797
POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA:
ANALISIS KORELASI SIYĀSAH SYAR’IYYAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI

## Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jl. Paninjauan Geragah Kota Selayan Bukittinggi edirosman@gmail.com , aidil.alfin@gmail.com , bustamar22@gmail.com Submit : 16 Oktober 2018 Diterima : 13 Mei 2019 Revisi : 07 November 2018 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sudah diperlakukan dengan sangat luar biasa. Perlakuan negara  terhadap  korupsi  merupakan  bagian  dari  politik  hukum  dari  negara  itu  sendiri. Indonesia  merupakan  negara  yang  anti  korupsi,  tetapi  indeks  korupsinya  relatif  tinggi. Kehadiran  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  lebih  terkesan  bersifat  represif  sebagai representasi  dari  politik  hukum  pidana  Indonesia  saat  ini,  namun  melupakan  upaya pencegahan.  Mengapa  politik  hukum  pidana  Indonesia  belum  diorientasikan  untuk prevention  of  corruption ?  Idealnya  upaya  pencegahan  korupsi  di  Indonesia  ialah  dengan menggunakan politik hukum pidana yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan moral. Secara  korelatif  menurut  Hukum  Islam, siyāsah  syar’iyyah ( Islamic  legal  policy ) akan berpengaruh  positif  untuk  melakukan  pencegahan  korupsi.  Melembagakan siyāsah syar’iyyah untuk  pencegahan  korupsi  di  Indonesia  relevan  dengan  kondisi  sosiologis masyarakat  yang  religius.  Bukankah  mencegah  lebih  baik  dari  memberikan  hukuman? Darurat  korupsi  identik  darurat  moral.  Menghadapi  darurat  moral  salah  satunya  dengan siyāsah syar’iyyah .  Politik  hukum  pidana  Indonesia  yang  berbasiskan siyāsah syar’iyyah adalah solusi utama dalam upaya pencegahan korupsi.
Kata kunci : korupsi, politik hukum Islam, pencegahan korupsi, siyāsah syar’iyyah, KPK.

## Abstract
Corruption  as  an  extraordinary  crime  is  treated  extraordinarily  in  Indonesia.  The  state’s treatment  of  corruption  is  part  of  the  legal  policies  of  the  country.  Indonesia  is  an  anti- corruption  country,  but  the  corruption  index  is  relatively  high.  The  presence  of  the Corruption Eradication Commission (KPK) seems more repressive as a representation of the current  Indonesian  criminal  law  politics.  Indonesia  is  an  anti-corruption  country,  but  the corruption index is relatively high. The presence of the Corruption Eradication Commission (KPK) seems more repressive in handling corruption cases as a representation of the current Indonesian criminal law politics. But prevention efforts have received little attention. Why have  Indonesian  criminal  law  policies  not  been  oriented  to  the  prevention  of  corruption? Ideally, efforts to prevent corruption in Indonesia use criminal law policies that are based on religious  and  moral  values.  Correlatively  according  to  Islamic  law, siyāsah  syar’iyyah (Islamic legal policy) will have a positive effect on corruption prevention. Institutionalizing siyāsah syar’iyyah for prevention of corruption in Indonesia is relevant to the sociological conditions  of  religious  communities.  Is  it  preventing  better  than  giving  punishment? Emergency in dealing with corruption is the same as an emergency in dealing with morality. siyāsah syar’iyyah is used as a way of dealing with moral emergencies. Indonesian criminal
law  policy  that  is  based  on siyāsah  syar’iyyah is  the  main  solution  in  efforts  to  prevent corruption.
Keywords: corruption,  Islamic  legal  policy,  prevention  of  corruption,  siyāsah syar’iyyah, KPK.

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum dan  bukan  negara  kekuasaan. 1 Hal  ini secara  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat 3.  Secara  pemaknaan  konstitusi,  ini merupakan refleksi Politik hukum nasional. 2 Negara  hukum  tidak  hanya dalam  tataran  konsep,  tetapi  juga  dalam implementasi. Meminjam pendapat Aristoteles,  bahwa  seharusnya  yang memerintah  dalam  negara  bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah  yang  menentukan  baik buruknya  suatu  hukum.  Manusia  perlu dididik  menjadi  warga  yang  baik, bersusila,  yang akan  melahirkan  manusia yang  bersikap  adil.  Apabila  hal  ini terwujud,  maka  terciptalah  suatu  negara hukum.  Dalam  konteks  ini,  kedaulatan suatu  negara  merupakan  kedaulatan hukum. Bukan kedaulatan negara.
Antara  kedaulatan  hukum  dan kedaulatan  negara  memiliki  filosofi  dan konsekuensi  yang  berbeda.  Kedaulatan hukum dikonstruksi berdasarkan kesadaran  etis  manusia,  mengenai  apa yang  adil  dan  apa  yang  tidak  adil. Konsekuensinya  adalah  setiap  tindakan negara  harus  berdasarkan  pada  hukum atau  harus  dapat  dipertanggungjawabkan pada  hukum.  Relevan  dalam  pandangan ini,  bahwa  hukum  ditempatkan  pada kedudukan  yang  tertinggi.  Menempatkan hukum  di  atas  segala-galanya  dikenal dengan supremasi hukum.
Berbeda dengan kedaulatan negara yang  memiliki  filosofi,  segala  sesuatu dijalankan  dalam  setiap  kebijaksanaan negara,  karena  negara  diberi  kekuasaan yang tidak terbatas. Lebih lanjut penganut paham  kedaulatan  negara  beranggapan bahwa  hukum  tidak  lain  dari  kemauan
negara  itu  sendiri.  Konsekuensinya  tentu apa yang menjadi kehendak negara maka itulah  yang  disebut  hukum.  Dalam konsepsi ini, yang lebih tinggi derajatnya adalah politik, sebagai pilar dan instrumen negara. Menempatkan politik lebih tinggi dibandingkan  hukum  sering  disebut dengan supremasi politik.
Memisahkan  supremasi  hukum dan  supremasi  politik  dalam  konteks keindonesiaan  tidaklah  mudah.  Dalam dinamika  sosial  dan  politik,  jargon supremasi  hukum  lebih  populer.  Namum dalam  dinamika  penegakan  hukum, intervensi  dan  panetrasi  politik  sangat dominan.  Realitas  ini  mengisyaratkan bahwa  antara  politik  dan  hukum  tidak dapat dipisahkan. Hubungan tarik menarik antara keduanya adalah sebuah keniscayaan,  baik  secara  teoritis  maupun secara praktis implementasinya.
Keduanya memiliki hubungan kausalitas.
Hubungan kausalitas antara antara politik  dan  hukum  sebagai  sub  sistem sosial kemasyarakatan. Relevanlah bahwa hukum  sebagai  produk  politik.  Dari pendekatan  empirik,  hal  itu  merupakan suatu  aksioma  yang  tak  dapat  diitawar lagi. Akan tetapi ada juga para yuris yang lebih  percaya  dengan  mitos,  bahwa politiklah  yang harus tunduk  pada aturan hukum.  Sebagai das  sollen ,  tak  dapat disalahkan  begitu  saja  bahwa  hukum adalah  produk  politik  sehingga  keadaan politik  tertentu  akan  melahirkan  hukum dengan  karakter  tertentu  pula.  Kritik umum  yang  terlontar  atas  praktik  hukum di  Indonesia  -terutama  oleh  kaum deterministik - meletakkan hukum sebagai alat  kekuasaan.  Fakta  ini  tentunya  bisa dipahami,  jika  dihubungkan  dengan sejumlah pelanggaraan
dalam
penyelenggaraan  tata  pemerintahan  dan
aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum.
Sepanjang sejarah perangkat hukum  yang  ada  memang  tercabik-cabik oleh  kepentingan  politik,  yang  pada akhirnya  melahirkan  ketidakpercayaan atas  hukum.  Inilah  tragedi  panjang,  yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum  di  Indonesia.Asumsi  dasar  dari pemikiran  diatas  adalah  bahwa  hukum merupakan  produk  politik  sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan  atau  diwarnai  oleh  imbangan kekuatan  atau  konfigurasi  politik  yang melahirkannya.  Hal  ini  berdasarkan kenyataan  bahwa  setiap  produk  hukum merupakan  keputusan  politik  sehingga hukum  dapat  dilihat  sebagai  kristalisasi dari  pemikiran  politik  yang  saling berinteraksi  dikalangan  para  politisi. Meskipun  dari  sudut  “ das  sollen ”  ada pandangan  bahwa  politik  harus  tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “ das  sein ”  bahwa  hukumlah  yang  dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.
Hukum  sebagai  produk  politik  di Indonesia,  dalam  konteks  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  secara  kausalitas menarik  untuk  selalu  diangkat  dalam forum dialog dan diskusi. Indonesia sejak awal  lahirnya  sudah  anti  korupsi,  hal  ini terbukti  dengan the  frame  of  law  and regulation baik  dimasa  orde  lama,  orde baru  dan  orde  reformasi.Korupsi  di Indonesia  dalam  rekaman  historis  tidak minim  regulasi.  Tetapi  ada  persoalan mendasar  dalam the  frame  of  law  and regulation itu  sendiri.  Fundamental problemnya adalah kebijakan yang diambil  oleh  negara  (yang  dalam  hal  ini pemerintah)  belum  mendasarkan  kepada cita-cita  bangsa  yang  sesungguhnya  dan menjadikan  nilai-nilai  moral  agama sebagai  acuannya.  Selama  ini,  Negara telah  bereaksi  terhadap  korupsi,  tetapi reaksi  yang  parsial,  tidak  substantif  dan formalitas semata.
Tindak  Pidana  Korupsi  dalam konteks  penegakan  hukum  di  Indonesia sangat berbeda dengan penegakan hukum lainnya. 3 Salah satunya adalah banyaknya lembaga  negara  yang  berwenang  dalam proses  hukumnya  ( law  process ).  Akan tetapi hasilnya belum mengembirakandan belum  memenuhi  harapan.  Menurut sebagian pendapat, hal ini disebabkan oleh konfigurasi politik negara yang mempengaruhi  penegakan  hukum  dan pemberantasan korupsi itu sendiri.
Penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi,  baik  dalam  konteks  pelaku maupun  korban  korupsi  yang  selalu melibatkan  pejabat  negara.  Jika  korupsi itu  menyentuh  orang  biasa  yang  bukan pejabat  negara,  maka  secara  kasat  mata, hasilnya  dapat  dilihat  dan  dirasakan betapa over reaktifnya negara. Potret lain, jika  melibatkan  pejabat  negara,  terkesan lambat  dan  tebang  pilih  yang  menambah daftar  suramnya  penegakan  hukum. Anomali pemberantasan korupsi di Indonesia  saat  ini,  mengisyaratkan  akan pentingnya politik hukum pidana Indonesia dikembalikan kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Mengembalikan  kepada  Pancasila dan  UUD  1945  dengan  berlandaskan kepada nilai-nilai moral dan agama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jauh  lebih  amat  penting.  Daya  hancur korupsi  sangat  dahsyat,  memperlakukan korupsi tidak cukup dengan politik hukum yang  bersumber  logika  hukum  semata, akan  tetapi  perlu  dengan  politik  hukum pidana yang utuh, holistik dan terintegrasi dengan  nilai-nilai  spritual  yang  religius. Dalam  tradisi  dan  teori  hukum  Islam  hal ini  diwadahi  oleh siyāsah  Syar’iyyah . Untuk  melihat  bagaimana  perspektif siyāsah syar’iyyah tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, yang secara analisis korelatif, amat pentinghadirnya tulisan ini.

## B. Pengertian Politik Hukum Pidana
Definisi  politik  hukum  pidana dipersamakan  dengan  definisi  kebijakan hukum pidana. Kata kebijakan merupakan terjemahan  kata  “policy”  (Inggris)  atau “politiek”  (Belanda).  Oleh  karena  itu,
Barda Nawawi Arief menggunakan kedua istilah  ini  secara  bergantian.  Istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan  istilah  “politik  hukum  pidana”.
Literatur  asing  menggunakan  istilah “penal policy”, “ criminal law policy ” atau “ strafrechtspolitiek. 4
Politik  hukum  dan  politik  hukum pidana adalah istilah yang tidak dipisahkan.  Didalam  politik  hukum terintegrasi politik hukum pidana tersebut. Politik hukum lebih luas cakupannya dari politik  hukum  pidana.  Kedua-duanya menempatkan  negara  sebagai  pemegang otoritas.
Secara etimologis perlu dijelaskan  untuk  memahaminya  secara terminologis dan kontektual.
Secara  bahasa,  istilah  politik hukum  berasal  dari istilah Belanda,  yaitu rechtspolitiek . Dari istilah ini ada dua suku kata yaitu rechts yang berarti hukum, dan hukum  sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab hukm yang jamaknya ahkām , yang berarti putusan,
ketetapan,
perintah, pemerintahan,  kekuasaan,  hukuman  dan sebagainya. Dalam kamus bahasa belanda kata politiek mengandung arti beleid . Kata beleid sendiri  dalam  bahasa  Indonesia berarti  kebijakan. 5 Dari  pemahaman etimologis  ini  dapat  dikatakan  bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum.
Meminjam  pandangan  Mahfud MD  tentang  politik  Hukum 6 adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang  akan  diberlakukan  baik dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun dengan  penggantian  hukum  lama  dalam rangka  mencapai  tujuan  negara  disini hukum  diposisikan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  negara.  Jadi  politik hukum  dalam  konteks  ini  bukan  sebagai tujuan, tapi sebagai alat.
Jika hukum diartikan sebagai  tool “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan  bangsa  dan  negara  maka  politik hukum diartikan sebagai arah  yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan  tujuan  bangsa  dan  negara.  Dengan kata  lain  politik  hukum  adalah  upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian  cita-cita  dan  tujuan.  Dengan arti  yang  demikian.  maka  politik  hukum nasional  harus  berpijak  pada  kerangka dasar sebagai berikut:
1. Politik  hukum  nasional  harus  selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan  untuk  mencapai  tujuan negara yakni:
a. Melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaaan, perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yakni:
a. Berbasis moral agama.
b. Menghargai dan melindungi hak- hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
c. Mempersatukan  seluruh  unsur bangsa  dengan  semua  ikatan primordialnya.
d. Meletakkan  kekuasaan  di  bawah kekuasaan rakyat
e. Membangun keadilan sosial.
4. Jika  dikaitkan  dengan  cita  hukum negara  Indonesia,  politik  hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:
a. Melindungi  semua  unsur  bangsa demi  integrasi  atau  keutuhan bangsa.
b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemsayarakatan. c. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan
nomokrasi (kedaulatan hukum)
d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk  meraih  cita  dan  mencapai tujuan  dengan  landasan  dan  panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang  harus  dibangun  adalah  sistem hukum Pancasila yakni sistem hukum yang  mengambil  atau  memadukan berbagai  nilai  kepentingan,  nilai sosial,  dan  konsep  keadilan  ke  dalam satu  ikatan  hukum  prismatik  dengan mengambil unsur-unsur baiknya.
Sistem hukum yang demikian,
minimal, mempertemukan unsur-
unsur  baik  dari  tiga  sistem  nilai  dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni: a. Keseimbangan antara
individualisme dan kolektivisme.
b. Keseimbangan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law.
c. Keseimbangan antara hukum sebagai  alat  untuk  memajukan dan  hukum  sebagai  cermin  nilai- nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat.
Selanjutnya politik Hukum pidana secara istilah dikenal dengan penal policy,
criminal
law policy atau strafrechtspolitiek. Soedarto mengemukakan  pendangannya  tentang politik hukum pidana adalah:
a. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 7
b. Kebijakan dari negara melalui badan- badan yang berwenang untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa yang dicita-citakan. 8
Politik  hukum  pidana  atau  upaya penanggulangan kejahatan secara korelatif  pada  hakikatnya  bagian  integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Maka dapat dikatkan pula bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal  ialah  perlindungan  masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  Barda  Nawawi  Arif 9 secara skematis menggambarkan hubungan masing-masingnya sebagai berikut:
Kebijakan  sosial  secara  ideal sejalan  dengan  kebijakan  kesejahteraan dan  kebijakan  perlindungan  masyarakat. Kebijakan  kriminal  merupakan  bagian integral  dari  kebijakan  perlindungan masyarakat. The  frame  of  law  and regulation tentang pemberantasan korupsi di  Indonesia  salah  satu  contoh  kebijakan kriminal  itu  sendiri.  Kebijakan  kriminal yang terdiri dari sarana pidana (penal) dan sarana  non  pidana,  yang  memiliki  tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Untuk mengambil kebijakan sosial yang  bertujuan  kepada  kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial perlu based of  value, dari  cita-cita  luhur  bangsa, pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai  konstitusi  negara.  Merefleksikan Pancasila  dan  UUD  1945  dan  kebijakan hukum  baik  pidana  dan  non  pidana
Non penal Social welfare policy tujuan Social policy Social defeance policy Criminal policy penal
sebagai the  sprit  of  law dan rūhal- tasyrī ’nya.  Politik  hukum  pidana  yang mendasarkan the  sprit  of  law kepada Pancasila  dan  UUD  1945  adalah  politik hukum  pidana  Indonesia  yang  ideal. Politik hukum pidana adalah wujud nyata kedaulatan  hukum  negara.  Kemandirian ekonomi negara Indonesia tercermin pada kebijakan sosial dan ekonominya. Kepribadian  bangsa  Indonesia  terlihat pada  afiliasi  nilai  moral  dan  agama  pada seluruh kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Kedaulatan, kemandirian dan kepribadian seyogyanya menjadi
prinsip dasar dalam
merencanakan, menformulasikan dan mengimplimentasikan politik hukum pidana di Indonesia.
Politik  kriminal  merupakan  suatu usaha  yang  rasional  dari  masyarakat dalam  menanggulangi  kejahatan,  dan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  (social  defence),  serta  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social  welfare).  Oleh  karena  itu  tujuan akhir  dan  utamanya  adalah  perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
C. Sejarah Singkat Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Korupsi  diklasifikasikan  sebagai kejahatan karena keberadaan dan
kehadirannya bertentangan cita-cita bangsa,  pancasila  dan  undang-undang dasar  1945  sebagai  pilar  berbangsa  dan bernegara.  Dalam  hal  ini  otoritas  negara sangat  diperlukan.  Konsepsi  negara hukum  dalam  arti  formil  tidak  relevan. Tranformasi  konsepsi  negara  hukum sebuah keniscayaan. Negara hukum dalam arti  materil  yang  sering  disebut  negara kesejahteraan 10 sebagai  tuntutan  objektif yang tidak dapat dikesampingkan. Paham welfare state berpandangan bahwa korupsi sebagai musuh negara, mengancam  sendi-sendi  kehidupan,  dan harus  dilawan  secara  sistematis  karena
mendatangkan  bahaya  besar.  Negara dituntut  mengambil  posisi  sebagai the frame of law and regulation . Dalam perspektif historis, Indonesia sebagai sebuah negara yang anti korupsi  sudah  memiliki  regulasi  sejak orde lama sampai orde reformasi sekarang.  Misalnya  kebijakan  hukum pemerintah Orde lama tentang pemberantasan Korupsi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 74 tahun  1957  dan  perpu  Nomor  24  tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan  tindak  pidana  Korupsi. 11 Lembaga  khusus  bentukan  Presiden Soekarno  diantaranya  adalah  Operasi
Budhi  berdasarkan  Keppres  no.275/1963 dan Kontrar (Komando tertinggi Retooling  Aparat  Revolusi  berdasarkan Keppres No.228/1967. Pada  masa  Rezim  Orde  Baru kebijakan hukum tentang korupsi terkandung dalam Undang-undang Nomor 31  Tahun  1971  tentang  Tindak  Pidana Korupsi.  Pada  masa  ini,  kebijakan pemerintah berorientasi kepada pembangunan disegala bidang baik ekonomi  dan  tidak  terkecuali  dibidang hukum.  Namum  dalam  implementatif, praktek-praktek  korupsi  terjadi  dengan minimnya  penegakan  hukum.  Sehingga wajah kehidupan berbangsa dan bernegara pada  masa  orde  baru  diberi  label  dengan pemerintah  yang  koruptif,  kolutif  dan nepotisme. Berakhirnya rezim ini ditandai dengan krisis ekonomi dan moneter.
Pasca  jatuhnya  Pemerintah  Orde Baru  tahun  1998,  lahirlah  babak  baru regulasi  penghapusan  Kejahatan  Korupsi di  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  Undang- undang  Nomor  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih, bebas  Korupsi,  kolusi  dan  Nepotisme. Ditindaklajuti  oleh  Keppres  Nomor  81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, tahun 2002 dibentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang  dikenal  KPK,  dan  Undang-undang
Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi.
Apabila di identifikasi perjalanan regulasi pemberantasan  Korupsi  di  era  Reformasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Masa  pemerintahan  Presiden  B.J. Habibie.
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. Membentuk  Komisi  Pemeriksa Kekayaan  Penyelenggara  Negara
(KPKPN)  berdasarkan  Keputusan
Presiden Nomor 127 Tahun 1999.
12
2. Masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid Kebijakan  Presiden  Abdurrahman Wahid  diantaranya  adalah:  Membentuk badan-badan negara, antara lain:
1. Tim Gabungan Penanggulangan
Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) 2. Komisi Ombudsman Nasional
3. Komisi  Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
4. Lembaga/Badan lainnya yang membantu Pemberantasa Korupsi. 13 3. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Catatan penting Presiden Megawati 14 dalam upaya melawan korupsi  di  Indonesia  adalah pada tanggal 27 Desember 2002, Megawati membubuhkan persetujuan dan
mengesahkan  UU  No  30/2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (KPK).  KPK  sebagai  ujung tombak  dan  harapan  bangsa  ini  untuk penghapusan  penyimpangan  kekuasaan dalam  bentuk  penjarahan  sumber  daya publik oleh kelompok-kelompok kejahatan  terorganisasi  yang  memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital.
Presiden  Megawati  menjelaskan bahwa  KKN,  betapa  pun  kecilnya  akan merupakan  pelanggaran  terhadap  amanat orang  banyak  sekaligus  pelanggaran terhadap sumpah jabatan. "Dalam hubungan  ini,  ijinkanlah  saya  dengan rendah  hati,  melaporkan  kepada  sidang yang mulia ini bahwa secara pribadi, saya telah  mengumpulkan  seluruh  keluarga dekat  saya  dan  meminta  kepada  mereka untuk  sungguh-sungguh  berjanji  agar jangan membuka peluang sedikitpun bagi terulangnya  KKN  tersebut  di  kalangan keluarga  saya,"  ujar  Presiden  di  depan Sidang  Paripurna  DPR  di  Gedung DPR/MPR  RI,  Jakarta  pada  Kamis (16/8). 15
Kebijakan  Presiden  Megawati pada  waktu  memerintah  adalah  sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2001 tentang Perubahan atas UndangUndang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  tindak Pidana Korupsi.
b. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  dibuat  untuk  menambahkan ketentuan pada undang-undang pemberantasan  korupsi  mengenai pembalikan beban pembuktian kasus korupsi.
c. Pembentukan  Komisi  Pemberatasan Tindak  Pidana  Korupsi  (KPTPK) berdasarkan  Undang-Undang Nomor
30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003
4. Pada  masa  pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam suatu kesempatan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono mengatakan bahwa  pemerintah  telah  melakukan berbagai  upaya  pemberantasan  korupsi. 16 "Sebagai  presiden  periode  2004-2012, saya  telah  menandatangani  176  izin pemeriksaan  bagi  kepala  daerah  dan pejabat  yang  diduga  melakukan  korupsi
tanpa melihat jabatan, partai politik, serta koneksinya,"  ucap  SBY  dalam  pidato kenegaraannya, Jumat (15/8/2014).
Pada  Masa  Pemerintahan  Susilo Bambang  Yudhoyono  ada  beberapa kebijakan/regulasi tentang pemberantasan korupsi yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2010  tentang  Pencabutan  Peraturan Pemerinth Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2002 2. Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi terpisah dari Pengadilan Umum Reaksi pemerintah terhadap
korupsi  sudah  terbukti  dengan  ada regulasi-regulasi  yang  ada  pada  masing- masing zamannya.Pemerintah serius dalam  memberantas  korupsi.Buktinya dikeluarkan  berbagai  kebijakan.  Pertama dengan  penetapan  anti  korupsi  sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan  secara  khusus  Kepada Jaksa Agung dan kapolri:
1. Mengoptimalkan  upaya  dan  tahapan penyidikan/Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. 2. Mencegah  dan  memberikan  sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh jaksa (Penuntut  Umum)/  Anggota  polri dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan Kerjasama antara
kejaksaan  dengan  kepolisian  Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan intitusi  Negara  yang  terkait  dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian  kerugian  keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan  Rencana  Aksi  Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004- 2009. 17 Langkah  –  langkah  pencegahan dalam RAN-PK di prioritaskan pada :
1. Mendesain ulang layanan publik . 2. Memperkuat
transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan  Ekonomi  dan  sumber daya manusia. 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat–perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.
Kebijakan  Pemerintah  Jokowi sekarang (2018), menurut berbagai survei belum  terlihat  progresnya.  Penulis  kutip sebagai  opini  sekaligus  fakta  dimedia sosial  menyebutkan  Sejumlah  survei menunjukkan  terjadi  peningkatan  tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan  Jokowi  dalam  kurun  tiga tahun terakhir. Kepuasaan publik umumnya muncul pada bidang
pembangunan  infrastruktur,  politik  dan keamanan serta kesejahteraan sosial. Namun  demikian  muncul  pula ketidakpuasan  terhadap  pemerintahan Jokowi terutama pada bidang pemberantasan korupsi. 18 Usaha
memerangi  dan  mencegah  korupsi  bukan tidak  ada,  namun  belum  menunjukkan level yang serius dan komitmen yang kuat sehingga  terkesan  berjalan  lamban  dan hasilnya jauh dari harapan.
Program  pemberantasan  korupsi tampaknya bukan prioritas utama pemerintahan Jokowi. Dua tahun pertama Jokowi  lebih  memprioritaskan  lahirnya sejumlah  paket  kebijakan  ekonomi  dan konsolidasi  partai  politik  pendukung pemerintah.  Paket  kebijakan  reformasi hukum dan pemberantasan korupsi maupun  pungutan  liar  (pungli)  baru dilaksanakan  menjelang  tahun  ketiga pemerintahan.
Lebih  lanjut  Pramono  Anum 19 dalam  Rapat  terbatas  dengan  Presiden menjelaskan "Pelayanan publik masih ada kekurangan dan itu  yang perlu dilakukan terobosan. Bahwa saber pungli merupakan produk  dari  reformasi  hukum  tahap pertama dan sudah berjalan dan dirasakan efek  jera.  Misalnya  perjalanan  barang
Surabaya-Jakarta  tadinya  harus  melalui berbagai  tahapan  pungli,  sekarang  kan sudah  tidak  ada  lagi  pungli  ini.  Sampai saat  ini  merupakan  bagian  kebijakan  ril pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kebijakan  ril  pemerintah  yang parsial,  belum  substantif  dan  terkesan formalitas dimasa datang perlu merancang ulang  kebijakan  reformasi  hukum  itu sendiri.  Konstruksi  kebijakan  reformasi hukum yang berlandaskan kepada cita-cita luhur  bangsa,  pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  1945  mutlak  dilakukan. Pancasila dan Undang-undang Dasar tidak hanya  sekedar  jargon  tetapi  menjadi thesprit  of  law  and  criminal  policy pemerintah sekarang dan akan datang.

## D. Idealitas  dan  Realitas Siyāsah
Syar’iyyah di Indonesia
Siyāsah berasal  dari  kata Sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisān al-’Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.  Siasah  bisa  juga  berarti pemerintahan  dan  politik,  atau  membuat kebijaksanaan. Kata Sasa sama dengan to govern,  to  leat .  Siyāsah  sama  dengan policy  (of  goverment,  corprotion,etc  ). Jadi Siyāsah menurut bahasa mengandung beberapa  arti,  yaitu  mengatur,  mengurus, dan  membuat  kebijaksanaan  atas  sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. 20
Secara  terminologis  dalam Lisān al-Arab , siyāsah adalah  mengatur  atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada  kemaslahatan.  Sedangkan  di dalam  Al-Munjid  di  sebutkan, siyāsah adalah  membuat  kemaslahatan  manusia dengan  membimbing  mereka  ke  jalan yang  menyelamatkan.  S iyāsah adalah ilmu  pemerintahan  untuk  mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,  yaitu politik dalam negeri dan pilitik luar negeri serta  kemasyarakatan,  yakni  mengatur kehidupan  atas  dasar  keadilan  dan istiqomah. 21 Adapun  Tujuan  politik hukum  Islam  adalah  untuk  mengatur
urusan pemerintahan dengan sistem Islam, menegakkan  politik  yang  adil  dan memperioritaskan  kemaslahatan  kehidu- pan  manusia  disetiap  zaman. 22 Dalam makna  lain  dapat  dikatakan  bahwa mengelola  suatu  kelompok  sosial  dan tidak  terkecuali  negara  mengedapankan kemaslahatan dan mengeliminasi kemudharatan merupakan siyāsah syar’iyyah .  Indonesia  sebagai  sebuah negara memang dihajatkan untuk menciptakan  kemaslahatan  untuk  seluruh rakyat  Indonesia  dan  ikut  serta  dalam perdamaian dunia.
Politik Indonesia secara umum dan politik  hukum  secara  khusus  memiliki cita-cita  yang  mulia.  Politik  hukum nasional  dan  politik  hukum  Internasional Indonesia sudah memiliki garis yang jelas. Dalam  cita  luhur  bangsa,  pancasila sebagai  ideologi  negara  dan  Undang- undang  dasar  1945  sebagai  konstitusi negara  sudah  mewadahinya.  Secara filosofis,  konstitutif  dan  sosiologis  dapat terwujud  secara  politis  jika  Sumber  daya negara (pemerintah dan rakyat) konsisten dengan  cita  luhur,  pancasila  dan  UUD 1945 tersebut.
Politik  Hukum  Indonesia  akan liner dengan cita-cita luhur, pancasila dan UUD  1945  apabila  konstruksi  berpikir yang  korelatif  dan  integratif.  Berpikir korelatif dalam konteks ini adalah berpikir yang mengkedepankan rasionalisasi kebijakan  dan  spritualisasi  kebijakan. Spritualisasi  kebijakan  adalah  bagian siyāsah syar’iyyah . Birokrasi negara yang sehat  tidak  hanya  mengandalkan  upaya- upaya rasional dalam memberantas korupsi,  akan  tetapi  selalu  terus  menerus menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan,  transparansi  dan  akuntabel sebagai langkah preventif.
Berpikir  integratif  dalam  membe- rikan  respon  dan  reaksi  terhadap  korupsi tidak  hanya  menggunakan  kebijakan pidana  yang  hanya  pada  tataran  struktur hukum,  substansi  dan kultur hukum  saja, tetapi  juga  menginstrumentasi  nilai-nilai
moral agama secara intensif dan berkelanjutan.  Menginstrumentasi  nilai- nilai moral agama merupakan bagian dari siyāsah syar’iyyah .
Secara  praktis  politik  hukum Pidana Indonesia yang terpadu selama ini, hanya  dalam  tataran  legislasi,  yudikasi dan  eksekusi  yang  berorientasi    pada punishment. Walaupun terakhir sudah mengarah  kepada  pendidikan,  yang awalnya single  track  system ,  sudah bergeser  kepada double  track  system , 23 namum tidak dilandasi kontruksi berpikir siyāsah  syar’iyyah .  Implikasinya  adalah kurang  efektifnya  kebijakan  pidana tersebut dalam upaya pencegahan korupsi.
Suatu  kebijakan  hukum  pidana dipandang sejalan dengan siyāsah syar’iyyah apabila  isi  dan  prosedurnya memenuhi siyāsah yang adil yaitu siyāsah yang benar ( haq ) yaitu peraturan perundang-undangan sesuai dengan doktrin  Islam,  apakah  peraturan  itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia  sendiri  dan  lingkungannya. Bukan  merupakan siyāsah  wad’iyyah semata. 24 Oleh  karenanya  suatu siyāsah dipandang syar’iyyah apabila  memenuhi syarat-syarat antara lain:
1. Isi  peraturan  sesuai  atau  sejalan dengan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
2. Peraturan  itu  meletakkan  persamaan kedudukan  manusia  di  depan  hukum dan pemerintahan;
3. Tidak memberatkan masyarakat;
4. Bertujuan menegakkan keadilan;
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
6. Prosedur  pembentukannya  melalui musyawarah.
Tuntutan  berpikir  secara siyāsah syar’iyyah dalam  Pencegahan  korupsi  di
Indonesia didorong oleh sejumlah faktor,
yaitu:
1. Faktor sejarah yang sudah menunjukkan  bahwa  hukum  Islam telah menjadi bagian dari hukum yang hidup (living law) dan diberlakukan di
tengah-tengah masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam hingga saat ini;
2. Faktor    ideologis  bahwa  ajaran  Islam adalah rahmatan  lil  Alamin dan adanya tuntutan untuk memberlakukan  ajaran  Islam  secara totalitas ( kaaffah );
3. Faktor kuantitas Muslim dalam masyarakat Indonesia yang merupakan  penduduk  mayoritas  yang suaranya  tentu  perlu  didengar  dan diakomodasi.  Apabila  korupsi  tidak dilakukan  upaya  pencegahan,  maka secara  kuantitatif  orang  muslim  yang mayoritas akan menanggung akibatnya, baik secara ekonomi keuangan dan politik.
Dalam  upaya  pencegahan  korupsi di  Indonesia  yang  ada  dalam  sejarah  dan sedang  berjalan  adalah  politik  hukum pidana yang tidak disestimasasikan secara korelatif dan integratif. Hal ini menunjukkan  potret  teoritis  antara  relasi antara agama dan Negara yang beragam.Potret teoritis tersebut dibedakan dalam  tiga  faham  dan  model  penerapan, yaitu integratif, sekularistik, dan mutualistik (simbiotik).
1. Faham integralistik menghendaki adanya  penyatuan  antara  agama  dan Negara.  Pada  awal  kemerdekaan  RI faham ini diperjuangkan oleh sejumlah  tokoh  antara  lain  Abikusno Tjokroesoejono,  Agus  Salim,  Wahid Hasyim,  dan  Abdul  Kahar  Muzakar. Pada  masa  Konstituante  1956  ide mengganti ideologi Pancasila menjadi Islam  juga  dimunculkan.  Namun Konstituante  akhirnya  dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959.  Sejumlah Negara Muslim yang menyatakan diri sebagai Negara Islam dalam konstitusinya seperti Iran, Sudan, Pakistan dan umumnya Negara Arab  masuk  dalam  katagori  model integralistik ini. 2. Paham sekularistik justru menghendaki sebaliknya, yaitu
pemisahan  antara  agama  dan  Negara. Turki  merupakan  contoh  Negara Muslim  yang  menerapkan  faham sekularistik  dalam  mengelola  relasi antara agama dan Negara.
3. Adapun paham mutualistik menghendaki adanya kerjasama antara agama dan Negara karena baik agama maupun  Negara  sama-sama  saling membutuhkan dan saling melengkapi. Indonesia  termasuk  Negara  Muslim yang  masuk  dalam  katagori  faham mutualistik  dalam  mengelola  relasi antara agama dan Negara ini.
Dari  ketiga  potret  teoritis  di  atas, bahwa  dalam  upaya  pencegahan  korupsi di Indonesia tidak akan mudah membangun  konstruksi  berpikir  yang korelatif dan integratif. Mengintrumentasi agama  dalam  pencegahan  korupsi  dalam tataran formal sulit untuk disatukan, tetapi secara tataran substansi kemungkinan ada ruang bersatu. Isu korupsi merupakan isu yang  substantif,  kemungkinan  soliditas kebijakan dan solidaritas masyarakat akan terbentuk  jika  konstruksi  berpikirnya siyāsah syar’iyyah.
Selain  tiga  pembagian  di  atas secara sosiologis, kaum Muslim Indonesia dalam  hal  pemahaman  pemberlakuan hukum  Islam  dapat  dibedakan  lagi  pada dua  kelompok  yaitu  kaum  Abangan  dan kaum  Santri.  Kaum  Abangan  mirip dengan  sekuler  karena  tidak  terlalu mendukung  proses  akomodasi  hukum Islam  dalam  sistem  hukum  nasional. Sedangkan kaum santri menghendaki agar nilai-nilai  Islam  mewarnai  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Hanya  saja,  kaum Santri inipun terbelah lagi menjadi 3 (tiga) pemahaman,  yaitu pertama ,  menjadikan Islam sebagai ideologi yang dimanifestasikan dalam bentuk
pelaksanaan    syariat  Islam  secara  formal sebagai  hukum  positif.  Pendekatan  ini mendukung pendekatan  struktural dalam sosialisasi  institusional  ajaran  Islam. Kedua ,  menjadikan  orientasi  kebangsaan lebih utama daripada orientasi keagamaan.
Paham ini lebih menghendaki pelaksanaan etika  moral  (substansi)  agama  dan menolak formalisasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Pendekatan  ini  mendukung pendekatan  kultural dalam  sosialisasi institusional  ajaran  Islam.  Pemberlakuan hukum Islam hanya membutuhkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat tanpa perlu adanya pelembagaan perundangan dan dukungan Negara. Ketiga , paham yang menyeimbangkan  orientasi  kebangsaan dan  keagamaan.  Ajaran  Islam  dalam konteks  dasar  Negara  merupakan  bagian dari  ideologi  Pancasila  dan  tidak  saling bertentangan.  Paham  ini  menghendaki adanya  kompromi  antara  aspirasi  yang berkembang  di  mana  ajaran  Islam dilibatkan  dalam  pengambilan  kebijakan publik secara konstitusional dan demokratis.  Upaya  pemberlakuan  Islam dalam konteks bermasyarakat dan bernegara dilakukan dalam bentuk:
1. Formalisasi  hukum-hukum  tertentu seperti  Hukum  Keluarga  dalam  UU No.  1  tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum  Islam  1992  (KHI),  UU Pengelolaan  Zakat  Nomor  23  tahun 2011,  Regulasi  Haji,  UU  Peradilan Agama  No.  3  tahun  2006  yang memberi  kewenangan  absolut  PA untuk  menangani  sengketa  Perdata Islam dan sengketa Ekonomi Syariah; PERMA  No.  1  tahun  2008  tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES),  UU  Surat  Berharga  Syariah Negara  Nomor  19  tahun  2008,  UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 dan lain sebagainya.
2. Secara substansial hukuman  mati yang diberlakukan bagi pelaku Pembunuhan  sudah  dipandang  sesuai dengan  hukum  Islam  mesti  tidak disebut dengan hukuman qiṣāṣ . 3. Secara esensial apabila hukuman yang diberlakukan  sulit  dilakukan  secara
formal  dan  substansial  dalam  hukum Islam  namun  apabila  secara  esensial diperlakukan  sama  dengan  hukum
Islam  maka  hal  itu  masih  dapat  pula diterima. Misalnya pencurian, meskipun  hukumannya  secara  formal dan  substansial berbeda  dengan hukum nasional, namun secara esensial  dipandang  sama  karena pencurian  sama-sama  diperlakukan sebagai suatu tindak pidana meskipun dengan jenis hukuman yang berbeda.

## E. Pembaharuan:  Korelasi  Politik
Hukum  Pidana  Indonesia    dan

## Siyāsah Syar’iyyah
Pemberantasan korupsi di Indonesia  dimaknai  sebagai  pembahuran hukum. Pembaharuan hukum pidana yang bersifat lex  specialis, terbukti  lahirnya Undang-undang  pemberantasan  korupsi yang  selalu  mengalami  perubahan  sesuai dengan  kepentingan  sosial,  ekonomi  dan politik  dizamannya.  Keragaman  regulasi pemberantasan  korupsi  belum  efektif dalam menanggulangi korupsi itu sendiri. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  upaya yang dilakukan selama kurun waktu sejak Indonesia  merdeka  sampai  saat  ini.  Ada beberapa  upaya  yang  sudah  dilakukan dalam  memberantas  tindak  korupsi  di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
1. Upaya Preventif.
Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan  dengan  diarahkan  pada hal-hal yang menjadi penyebab
timbulnya  korupsi.  Setiap  penyebab yang  terindikasi  harus  dibuat  upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab  korupsi.
Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat  meminimalkan  peluang  untuk melakukan  korupsi  dan  upaya  ini melibatkan  banyak  pihak  dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah korupsi.
2. Upaya Deduktif.
Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan
diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat
diketahui dalam waktu yang sesingkat- singkatnya  dan  seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.  Dengan  dasar  pemikiran  ini banyak  sistem  yang  harus  dibenahi, sehingga  sistem-sistem  tersebut  akan dapat  berfungsi  sebagai  aturan  yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi.  Hal  ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu  hukum,  ekonomi  maupun  ilmu politik dan sosial.
3. Upaya Represif.
Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan  untuk  memberikan  sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran  ini  proses  penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  sampai dengan  peradilan  perlu  dikaji  untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan  tersebut  dapat  dilakukan secara  cepat  dan  tepat.  Namun implementasinya harusdilakukan secara  terintregasi.  Bagi  pemerintah banyak  pilihan  yang  dapat  dilakukan sesuai  dengan  strategi  yang  hendak dilaksanakan.
4. Gerakan  “Masyarakat  Anti  Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia  saat  ini  perlu  adanya tekanan  kuat  dari  masyarakat  luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU  dan  Muhammadiyah  ataupun ormas  yang  lain  perlu  bekerjasama dalam  upaya  memberantas  korupsi,
serta kemungkinan dibentuknya koalisi  dari  partai  politik  untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya
dijadikan  sebagai  bahan  kampanye untuk  mencari  dukungan  saja  tanpa ada  realisasinya  dari  partai  politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan  sekaligus  memberikan  dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.
5. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan  semua  aparat  hukum
(Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan)
yang  bersih,  jujur,  disiplin,  dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen  yang  tinggi  dan  berani melakukan  pemberantasan  korupsi tanpa  memandang  status  sosial  untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar  struktur  organisasi  yang sudah  ada  terlebih  dahulu  kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.
6. Gerakan  “Moral”  yang  secara  terus menerus  mensosialisasikan  bahwa korupsi  adalah  kejahatan  besar  bagi kemanusiaan  yang  melanggar  harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan  moral  diharapkan  tercipta kondisi  lingkungan  sosial  masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum  perbuatan  korupsi  dan akan  menerima,  mendukung,  dan menghargai  perilaku  anti  korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh  lapisan  masyarakat  terutama generasi  muda  sebagai  langkah  yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersihdari moral korupsi.
7. Gerakan  “Pengefektifan  Birokrasi” yaitu  dengan  menyusutkan  jumlah pegawai  dalam  pemerintahan  agar didapat  hasil  kerja  yang  optimal dengan  jalan  menempatkan  orang
yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan keahliannya.  Dan  apabila  masih  ada pegawai  yang  melakukan  korupsi, dilakukan  tindakan  tegas  dan  keras kepada  mereka  yang  telah  terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati  karena  korupsi  adalah  kejahatan terbesar  bagi  kemanusiaan  dan  siapa saja  yang  melakukan  korupsi  berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.
Segala bentuk upaya dan gerakan yang  sudah  dipraktekkan  disatu  sisi mengisyaratkan telah terjadi pembaharuan hukum  dan  pembaharuan  politik  hukum pidana  di  Indonesia.  Tetapi  disisi  lain problem  korupsi  secara  kuantitatif  dan kualitatif tidak mengalami degradasi yang berarti. Respon dan reaksi negara terhadap korupsi  harus  ditingkatkan  dalam  bentuk politik  hukum  pidana  yang  korelatif  dan integratif.
Politik hukum pidana yang korelatif merupakan suatu tawaran pemikiran.  Dapat  dimaknai  bahwa  untuk melawan  dan  memberantas  korupsi  di Indonesia  perlu  strategi  dan  konstruksi berpikir yang melibatkan agama. Instrumentasi  agama  sebagai  konstruksi berpikir  dapat  diakomodasi  oleh  konsep siyāsah syar’iyyah . Meminjam pandangan Ibnu
Khaldum tentang siyāsah syar’iyyah yang  beragumentasi  bahwa negara  yang berasaskan kepada ketentuan syariat  akan  mewujudkan  tuntutansosial masyarakat  yang harmonis,  sejahtera dan berkeadilan  sebagaimana  yang  menjadi tujuan  syariat  itu  diturunkan.  Sedangkan bagi  pemerintah  atau  Sultan  yang mengabaikan  syariat  sebagai  sistem politiknya,  maka  kehidupan  masyarakat dan  negara  terancam  dengan  kehidupan yang  tidak  stabil,  keharmonian  antara kelompok dan  golongan sentiasa menjadi sesuatuyang  menakutkan  dan  menjadi bomwaktuyangpada saatnya akan meledak, kekerasan dan paksaan menjadi santapan  rutin  masyarakat  dan  memberi kesan  negatiflain.  Ini  kerana  kerajaan
yang
tidak menerapkan syariah sebagaitunggak utama pemerintahan, maka  ia  hanya  lebih  banyak  memberi faedah kepada pemimpin tertentu dibanding membela rakyatnya dan meng- utamakan kepentingan awam lainnya. 25
Dalam  konteks  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  dapat  dibedakan politik hukum pidana yang menggunakan konstruksi berpikir siyāsah syar’iyyah dan tidak dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Perbedaan Politik Hukum Pidana Aspek Politik Hukum Pidana Berbasis Siyāsah Syar’iyyah Politik Hukum Landasan Berpikir siyāsah syar’iyyah siyāsah aqliyah Sumber Wahyu dan akal  Akal Orientasi Kemaslahatan dunia dan akhirat Kemaslahat an duniawi Strategi dan aksi Spritualisasi dan Insrumentasi moral dan agama secara korelatif dan integratif diberbagai program preventif,represi f,  deduktif  dan gerakan lainnya. Instrumenta si moral dengan upaya preventif, represif, dan deduktif dan gerakan lainnya Cakupan Luas, seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat Terbatas pada kekuasaan tertentu yang ada dalam negara Dasar Hukuman Sebab, akibat dan humanistik Sebab Akibat  dan dehumanis- tik
1 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kosnstitusi, 2006), 69.
Berdasarkan  perbedaan  yang  ada dalam  tabel,  dapat  diilustrasikan  bahwa politik hukum pidana tergantung konstruksi berpikirnya. Konstruksi berpikir  akan  mempengaruhi  respon  dan aksi  yang  dilakukan  dalam  pencegahan korupsi  di  Indonesia.  Apabila  meng- gunakan  konstruksi  berpikir siyāsah syar’iyyah maka sumbernya adalah wahyu dan  akal  manusia.  Akal  manusia  yang terbatas akan tunduk kepada wahyu dalam hal yang sudah tegas dan qaṭ’ī ditetapkan oleh  wahyu.  Sebab  sumber  kebaikan  dan kebenaran  yang  tertinggi  adalah  Tuhan (Allah).
Menjadikan wahyu dan akal yang lurus  dalam  mengambil  kebijakan  akan melahirkan kemaslahatanyang berdimensi dunia dan akhirat. Berbeda dengan politik hukum  yang  murni  akal  saja  tentu  hanya melahirkan  kebaikan  dan  kemaslahatan duniawi saja. Kelihatannya hanya mempertimbangkan  kejahatan  korupsi sebagai  problem  duniawi  saja,  sehingga tindakan  represif  yang  tidak  men- cerminkan moral agama, dan kemanusiaan dimarginalkan.

## F. Penutup
Politik Hukum Pidana di Indonesia akan efektif melakukan pemberantasan  korupsi  apabila  kebijakan hukum pidana berkorelasi dengan siyāsah syar’iyyah dalam  konsep  Islam.  Politik hukum  pidana  yang  memiliki  konstruksi berpikir siyāsah  syar’iyyah jauh  lebih menjanjikan dan menjamin kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam  kontek  Indonesia.  Tidak  parsial, lebih  substantif  dan  tidak  formalitas hukum semata, serta akan menyentuh akar persoalan korupsi itu sendiri.

## Catatan Akhir:
2 Rocky  Marbun,  “Grand  Design  Politik Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” Padjadjaran Journal of Law 1, no. 3 (2014).
3 Diah  Gustiniati  Maulani,  “Analisis Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK),”
Monograf 1, no. 2 (2014).
4 Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan bahwa  “kebijakan”  merupakan  terjemahan  dari kata  “policy”  (Inggris)  atau  “politiek”  (Belanda). Dengan  demikian,  Barda  mempersamakan  antara istilah “kebijakan hukum pidana” dengan “politik hukum  pidana”.  Barda  Nawawi  Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan  KUHP  Baru (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2008).
5 Yan  Pramadya,  “Kamus  Hukum  Edisi Lengkapbahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu” (Semarang, 1997).
6 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), 1.
7 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana (Bandung: Alumni, 1981), 159.
8 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru, 1983),  20.
9 Arief  and  Arief, Bunga  Rampai
Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan KUHP Baru, hlm. 3 . 10 S  F  Marbun,  dan  Moh,  and  others, Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-16 11 P  Galuh  and  Elisabeth  Adventa,  “Isu Korupsi Surat Kabar di Era Orde Lama, Orde Baru, dan  Reformasi  (Studi  Eksploratif  Headline  Isu Korupsi  Harian  Suara  Merdeka)”  (Universitas Brawijaya, 2015), 1-18.
12 Hikmatus  Syuraida,  “Perkembangan Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia  Era  Orde Lama Hingga Era Reformasi” 3, no. 2 (2015): 230– 38.
13 Syuraida. 14 satu catatan penting selama masa yang pendek itu, yaitu kelahiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) melalui Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002.  Komisi  –yang lebih  dikenal  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)—  yang  dilahirkan  pada  era Presiden  Megawati  Soekarno  Putri  ini  kelak memegang peranan penting dalam sejumlah kasus pengusutan korupsi di tanah air. Meski lahir pada era Megawati, tetapi konteks kelahiran komisi ini tidak bisa dilepaskan dari era sebelumnya, Habibie dan  Abdurrahman  Wahid,  melalui  sejumlah  UU misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Luky  Djani,  “Megawati  Dan  KPK,”  Kompas, 2014, https://nasional.kompas.com/read/2015/ 01/29/14000001/Megawati.dan. KPK?page=all. .
15 A. Umar Said, “Perspektif Pemberantasan  Korupsi  Di  Bawah  Pemerintahan Megawati,” Hukum Online, 2001, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol347
6/perspektif-pemberantasan-korupsi-di-bawah- pemerintahan-megawati.
16 Annisa  Sulistyo  Rini,  “Pidato Kenegaraan:  Ini  Upaya  Pemerintahan  SBY Berantas  Korupsi,”  kabar24.bisnis.com,  2014, https://kabar24.bisnis.com/read/20140815/15/250 216/pidato-kenegaraan-ini-upaya-pemerintahan- sby-berantas-korupsi.
17
Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia  Era  Orde Lama Hingga Era Reformasi.”
18 Admin, “Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan  Jokowi,”  2017,  https://www.dw. com/id/pemberantasan-korupsi-di-era- pemerintahan-jokowi/a-41561122.,
19 Fakhrizal  Fakhri,  “‘Paket  Reformasi Hukum  Jilid  II  Perkuat  Pelayanan  Masyarakat,’” 2017,  https://news.okezone.com/read/2017/01/17 /337/1593797/paket-reformasi-hukum-jilid-ii-per- kuat-pelayanan-masyarakat.
20 Edi  Rosman, Fiqih  Politik  Hukum Islam  di  Indonesia:  Kontekstualisasi  Siyasah Syar’iyah Dalam Rekaman Historis dan Pemikiran (Ponorogo: Wade Grup, 2018), 200.
21 J  Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (PT RajaGrafindo Persada, 1999).
22 Abdul  Wahab  Khallaf, Politik  Hukum Islam, Terj (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), viii.
23 M  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya (Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003)., 222-227
24 Ahwan  Fanani, Menggugat  Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Semarang: Walisongo Press, 2009), 111.
25 Abd  Jalil  Borham,  “Konsep  Siyasah Sar’iyyah  dan  Pelaksanaannya  dalam  Konteks Malaysia,”  1  (Pahang,  2013).,  Kertas  Kerja Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar`iyyahDalam  Konteks  Masa  Kini:  Isu  dan Cabaran,  anjuran  Kolej  Universiti  Islam  Melaka (KUIM) pada 21hb. Februari, 2013 diAuditorium Pujangga KUIM, Melaka.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin.  “Pemberantasan  Korupsi  di  Era Pemerintahan  Jokowi,”  2017. https://www.dw.com/id/pemberan tasan-korupsi-di-era-pemerinta- han-jokowi/a-41561122.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP  Baru .  Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2008. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Kosnstitusi, 2006.
Borham,  Abd  Jalil.  “Konsep  Siyasah
Sar’iyyah  Dan  Pelaksanaannya
Dalam  Konteks  Malaysia.”  1. Pahang, 2013. Djani,  Luky.  “Megawati  Dan  KPK.”
Kompas, 2014. https://nasional.kompas.com/read/ 2015/01/29/14000001/Megawati.
dan.KPK?page=all. .
Fakhri,  Fakhrizal.  “‘Paket  Reformasi Hukum Jilid II Perkuat Pelayanan Masyarakat,’”  2017.  https://news. okezone.com/read/2017/01/17/33 7/1593797/paket-reformasi-hu- kum-jilid-ii-perkuat-pelayanan- masyarakat.
Fanani,  Ahwan. Menggugat  Keadilan Politik Hukum Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyah .  Semarang:  Walisongo Press, 2009.
Galuh,  P,  and  Elisabeth  Adventa.  “Isu Korupsi  Surat  Kabar  di  Era  Orde Lama,  Orde  Baru,  dan  Reformasi (Studi  Eksploratif  Headline  Isu Korupsi Harian Suara Merdeka).” Universitas Brawijaya, 2015. Khallaf,  Abdul  Wahab. Politik  Hukum Islam, Terj . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Marbun,  Rocky.  “Grand  Design  Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana  Indonesia  Berdasarkan
Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945.” Padjadjaran  Journal  of
Law 1, no. 3 (2014). Marbun,  S  F,  dan  Moh,  and  others. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press, 2004. Maulani,  Diah  Gustiniati.  “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).” Monograf 1, no. 2 (2014).
Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1998.
Pramadya,  Yan.  “Kamus  Hukum  Edisi
Lengkapbahasa Belanda Indonesia Inggris,  Aneka  Ilmu.”  Semarang,
1997.
Pulungan,  J  Suyuthi. Fiqh  Siyasah:
Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran . PT RajaGrafindo Persada, 1999. Rini, Annisa Sulistyo. “Pidato Kenegaraan: Ini Upaya Pemerintahan SBY Berantas Korupsi.” kabar24.bisnis.com, 2014.  https://kabar24.bisnis.com/
read/20140815/15/250216/pidato- kenegaraan-ini-upaya-pemerinta- han-sby-berantas-korupsi.
Rosman, Edi. Fiqih Politik Hukum Islam di  Indonesia:  Kontekstualisasi Siyasah Syar’iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran . Ponorogo: Wade Grup, 2018.
Said, A. Umar. “Perspektif Pemberantasan
Korupsi  di  Bawah  Pemerintahan Megawati.” Hukum Online, 2001. https://www.hukumonline.com/be rita/baca/hol3476/perspektif- pemberantasan-korupsi-di-bawah- pemerintahan-megawati. Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya .
Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
Sudarto. Hukum  dan  Hukum  Pidana . Bandung: Alumni, 1981.
Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat . Bandung: Sinar Baru, 1983. Syuraida,  Hikmatus.  “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era  Reformasi”  3,  no.  2  (2015): 230–38.