Vol. 05  No. 1  Juni 2019 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## PENDEKATAN SISTEM DALAM TEORI HUKUM ISLAM (Perspektif Jasser Auda)

## ILHAM MASHURI
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: medyna.ilham@gmail.com

## Abstract
The  main  problem  in  the  development  of  Islamic  law  is  the  failure  to distinguish  between nash and tafsir ,  strong  atomistic  approach,  and binary.  Instead  of  contributing  to  the  contemporary  problems,  it  is confined in right  or  wrong  polemic,  cause  and effect, qath’i  zhani ,  male and  Female;  rejecting  the  role  of  other  sciences  (science,  social  science, philosophy)  in  the  development  of  Islamic  law.  Through  a  system approach,  Jasser  Auda  offers  a  ‚multidimensional‛  approach  and  a more holistic approach . The Auda’s system approach is in line with the objectives  of  Islamic  law  or  realizing  the maqasid by  maintaining openness, renewal, and even the validity of ijtihad must be measured to the extent that it realizes the maqasid.
Keywoards : Maqasid, System Theory, Islamic Law

## Abstrak
Problem  utama  dalam  pengembangan  hukum  Islam  adalah  gagalnya membedakan antara nash dan tafsir , kuatnya pendekatan atomistik, dan biner.  Alih-alih  berkontribusi  terhadap  masalah-masalah  kontemporer, ia terkurung dalam polemik benar salah, sebab-akibat, qath’i zhani , laki- laki  perempuan;  menolak  peran  ilmu  lain  (sains,  ilmu  sosial,  filsafat) dalam pengembangan hukum Islam. Melalui pendekatan sistem, Jasser Auda  menawarkan  pendekatan  yang  lebih  bersifat  'multidimensional" dan  pendekatan  yang  lebih  "utuh‛. Pendekatan  sistem  Auda  selaras dengan  tujuan  hukum  Islam  atau  merealisasikan maqasid dengan menjaga  keterbukaan,  pembaharuan,  bahkan  keabsahan  ijtihad  harus diukur sejauhmana ia merealisasikan maqasid .
Kata Kunci : Maqasid, Teori Sistem, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Persoalan  utama  yang  kini  dihadapi  oleh  umat  Islam  adalah  nihilnya worldview keagamaan  yang  utuh  (komprehensif)  dalam  melihat  persoalan- persoalan kontemporer yang melaju kencang bersamaan dengan perkembangan sosial dan teknologi.  Dunia Islam masih sibuk dengan perbedaan mazhab yang
Vol. 05  No. 1 Juni 2019
meruncing  (Sunni-Syi’ah),  kemiskinan,  perang  saudara,  dan  rendahnya  indeks pertumbuhan manusia. 1 Atau dalam bahasa lain cara berpikir biner, benar-salah, qath’i-zhanni ,  masih  mengungkung  pemikiran  mayoritas  umat  Islam,  sehingga mereka sulit berinteraksi dengan dunia global yang terus bergerak sangat cepat. Inilah tradisi keilmuan yang berkembang di dunia Islam.
Di  sini  lain  di negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  non  muslim telah  melesat  jauh.  Terjadi  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  tatanan  sosial- politik  dan  sosial-ekonomi,  hukum,  tata  kota,  lingkungan  hidup  dan  begitu seterusnya.  Secara  spesifik  perubahan  tersebut menyangkut, migrasi penduduk, kemajuan  sains  dan  teknologi,  eksplorasi  ruang  angkasa,  penemuan-penemuan arkeologis, evolusi, dan genetika.
Di  sinilah  pentingnya  mempertemukan  kedua  tradisi  keilmuan  tersebut. Jika pada era sebelumnya pemikiran biner sangat mendominasi, sehingga antara Islam dan Barat sulit dipertemukan, pada era ini perlu pendekatan baru, sehingga umat Islam bisa berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perkembangan global yang  berjalan  sangat  cepat.  Pendekatan  biner  tidak  lagi  memadai  untuk memecahkan  masalah-masalah  global  tersebut.  Melalui  teori  sistem,  alam semesta  ini  merupakan  struktur  yang  kompleks,  dan  struktur  ini  tidak  bisa didekati  dengan  pendekatan  sebab-akibat,  namun  harus  didekati  dengan kesalingterkaitan,  dan  keutuhan  antar  bagian-bagian  alam.  Begitu  juga  dengan hukum Islam, harus  dilihat sebagai sesuai  utuh dan saling terkait. 2 Melalui  teori ini  Auda  mempertanyakan  kembali  tentang  peran maqasid  syari’ah sebagai metode ijtihad? Bagaimana cara kerja teori sistem dalam bidang fikih? Bagaimana kita  menggunakan  filsafat  sistem  Islam  dalam  teori  hukum  Islam,  untuk menjadikan  hukum  Islam  bisa  diperbaharui  dan  hidup?  Bagaimana  kelemahan- kelemahan  teori  hukum  klasik,  modern  dan  postmodern  dicoba  carikan  jalan keluar melalui teori sistem?

## KAJIAN TEORI

## Biografi
Jasser  Auda  adalah  Associate  Professor  di  Fakultas  Studi  Islam  Qatar dengan  fokus  kajian  Kebijakan  Publik  dalam  program  Studi  Islam.  Dia  adalah
1 Jasser Auda, Maqa s id al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. xxii.
2 Jasser Auda, Maqasid <, hlm. 29
anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional,  yang  berbasis  di Dublin; anggota Dewan Akademik   Institut   Internasional   Pemikiran   Islam   di   London, Inggris;  anggota  Institut  Internasional Advanced  Sistem  Research (IIAS),  Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif  Asosiasi  Ilmuan  Muslim  Sosial  (AMSS),  Inggris;  anggota  Forum perlawanan  Islamofobia  dan Racism (FAIR),  Inggris  dan  konsultan  untuk Islamonline.net.  Ia  memperoleh  gelas  Doktor  dari  University  of  Wales,  Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi  dosen  tamu  untuk  Fakultas  Hukum  Universitas  Alexandria,  Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen  mata  kuliah  hukum  Islam,  Filsafat,  dan  materi  yang  terkait  dengan  isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Jasser Auda telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul Maqasid al- Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London: IIIT, 2008. Tulisan  yang telah diterbitkan sejumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media,  kontribusi  tulisan  di  buku,  DVD,  ceramah  umum,  dan  jurnal  online  yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima. 3
Biografi  di  atas  menjelaskan    bagaimana  kegelisahan  akademik  seorang Jasser  Auda  ketika  bergumul  dalam  persoalan ijtihad dan jihad berpikir  untuk memperbaharui  dan  mengembangkan  teon  hukum  Islam  tradisional.  Ia  ingin menyumbangkan  keahlian  dan  keilmuannya  untuk  membantu  rekan-rekannya yang menghadapi jalan buntu mtelektual ketika hendak membuka pintu ijtihad, karir  akademiknya  pun  ia  rancang  sedemikian  terprogram  sejak  dan  mulai menguasai  bidang Fiqh,  Usul  al-Fiqh, Hukum  Islam,  teori Maqasid sampai menguasai  teori Sistem 4 dengan  baik  pada  tingkat  doktor  Sekumpulan pengetahuan  dengan  berbagai  pendekatan  inilah  yang  ia  himpun  untuk menunjang karir  akademiknya  yang  telah   lama   ia   idam-idamkan   untuk membantu  membuka  kembali  pintu ijtihad yang  telah  lama  terbuka,  tapi  tidak
3 Lebih  jauh  tentang    Jasser    Auda    bisa  ditemukan  dalam  www.jasserauda.net  dan    juga www.maqasid.net
4 Sistem  adalah  bidang  ilmu  (baru)  mandiri  yang  mencakup  beberapa  sub  disiplin,  di antaranya teori sistem dan analisis sistem. Teori sistem adalah pendekatan filosofis anti modernis yang  mengkritik  modernisme  sedemikian  rupa  yang  berbeda  dengan  teori  posmodernisme. Beberapa  konsep  yang  diambil  dari  teori  sistem  dipergunakan  oleh  Jasser  Auda  untuk mengembangkan  hukum  Islam,  seperti wholeness,  mutlidimensionality,  openness ,  dan purposefulness , Jasser Auda , Maqasid .. , xxvi
ada yang berani masuk . 5 . Melalui maqasid , Jasser Auda Jasser Auda menekankan pada  aspek  pendekatan  yang  lebih  bersifat  ‚multidimensional" (Multi- dimensional) dan  pendekatan  yang  lebih  "utuh-menyeluruh" (Holistic  approach) terhadap  hukum  Islam . 6 Audah  mendefinisikan  hukum  Islam  sebagai  sistem yang  memiliki  tujuan  merealisasikan maqasid  syari’ah . 7 Dengan  demikian  posisi maqasid  syari’ah menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  hukum  Islam.
Namun ketika dikaji secara mendalam klasifikasi atau kategorisasi maqasid yang dibuat  oleh  ulama,  baik  klasik  maupun  kontemporer,  tidak  satupun  yang mengklaim maqasid -nya  paling  sesuai  dengan  Kehendak  Tuhan,  sehingga semuanya adalah produk ilmu pengetahuan dan hasil karya manusia. 8

## PEMBAHASAN
Maqasid Baru Dalam Hukum Islam
Setelah  mengkaji maqasid klasik,  Auda  menawarkan maqasid baru  sebagai berikut:
a. Perluasan terhadap maqasid
Maqasid dalam  teori  hukum  Islam  klasik  terbatas  pada  kemaslahan individu,  menurut  Auda  harus  diperluas  dimensinya,  sehingga    mencakup wilayah  yang  lebih  umum;  dari  wilayah  individu  menjadi  wilayah masyarakat  atau  umat  manusia  dengan  segala  tingkatannya.  Dari perlindungan  keturunan  ( hifz  an-nasl )  menjadi  perlindungan  keluarga  ( hifz al-usrah );  dari  perlindungan  akal  ( hifz  al-aql )  menjadi  pewujudan  berpikir ilmiah  atau  pewujudan  semangat  mencari  ilmu  pengetahuan;  dari perlindungan jiwa ( hifz an-nafs ) menjadi perlindungan kehormatan manusia ( hifz al-karamah al-insaniyah ) atau perlindungan hak-hak manusia ( hifz huquq al-insaniyah );  dari  perlindungan  agama  ( hifz  ad-din )  menjadi  perlindungan
5 Baik  oleh  rekan-rekan  seagamanya  yang  hidup  di  dunia  mayoritas  Muslim  maupun minoritas  Muslim  yang  hidup  di  negara-negara  mayoritas  non-Muslim  di  seluruh  dunia.  Kalau tidak dibuka dengan menggunakan kunci yang tepat, maka pintu tidak akan terbuka atau terbuka tetapi  rusak.  Baik  dalam  kondisi  pintu  tertutup  maupun  pintu  rusak,  keduanya  akan  berakibat kepada  nasib  umat  Islam  di  seluruh  dunia  di  era  globalisasi  seperti  saat  sekarang  iniM.  Amin Abdullah,  ‚Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum  Islam  Dalam  Merespon Globalisasi‛ Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 46 No. II,  Juli-Desember 2012, 327-328
6 Jasser Auda , Maqasid .. , 253; l91, istilah ‘multimensi’ sama dengan ‘interkoneksi’.
7 Jasser Auda , Maqasid ., .. ,hlm. xxvii 8 Sehingga  struktur  yang  bisa  bisa  dikembangkan  lebih  lanjut  adalah  ‚struktur multidimensional‛:  tingkat  kebutuhan,  cakupan  aturan,  cakupan  orang,  dan  tingkat universalitasnya sesuai dengan dimensinya yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang sesuai. Jasser Auda , Maqasid .,
kebebasan  berkeyakinan  ( hurriyah  al-I’tiqad );  dari  perlindungan  harta kekayaan ( hifz al-m a l ) menjadi pewujudan solidaritas sosial. 26
b. Konsep baru teori maqasid
Dengan  konsep  baru  yang  ditawarkan  Auda  mengklasifikan maqasid al-syari’ah kedalam tiga level:
a) General  maqasid adalah  tujuan-tujuan  syariah  yang  keberadaannya  dapat ditemukan dalam setiap pembahasan semua bidang hukum Islam, seperti daruriyat dan hajiyat dan maqasid baru, seperti keadilan dan keringanan.
b) Parsial maqasid adalah tujuan-tujuan syariah yang ditemukan dalam satu bagian hukum Islam, seperti perlindungan anak dalam hukum keluarga, pencegahan  kejahatan  dalam  hukum  pidana,  pencegahan  monopoli dalam hukum bisnis
c) Spesifik  maqasid adalah  alasan‛ (al-illah) atau  tujuan (al-gayah) dari  teks atau  hukum  tertentu  atau maqasid dibalik  nash  atau  aturan  khusus, seperti tujuansyariah dalam menemukan kebenaran dalam persaksian di pengadilan, maqasid memberi  makan  kepada  kaum  fakir  dalam  hal larangan menyimpan makanan di hari Raya Idul Fitri.
Bagan 1 Perluasaan Maqasid versi Auda
General maqasid
Parsial Maqasid

## Spesifik Maqasid

## Kritik Terhadap Pemikiran Fikih Tradisional
Problem  utama  dalam  pengembangan  fikih  yang  responsif  adalah kuatnya tradisi mazhab dalam hukum Islam, bahkan antar satu mazhab dengan mazhab yang lain saling menyalahkan, kemudian puncaknya adalah ditutupnya pintu ijtihad .  Padahal  hanya  dengan  ijtihad,  hukum  Islam  bisa  menjawab pesoalan-persoalan  kekinian  yang  terus  mengalir  deras  seiring  dengan  dengan perkembangan  peradaban  manusia.  Dengan  berhentinya  wahyu,  persoalan- persoalan baru menuntut jawaban-jawaban yang memadai. Di sisi lain para ahli hukum  Islam  masih  sibuk  dengan  perbedaan  pendapat,  saling  menyalahkan, bahkan saling mengkafirkan.
Vol. 05  No. 1 Juni 2019
Dalam menyikapi perbedaan yang sulit adalah menyadari dan menerima perbedaan  sebagai  sebuah  kenyatana  dan  kelaziman,  sehingga  perbedaan  itu bukan  ancaman,  namun  sesuatu  yang  natural.  Menyikapi  silang  sengkarut perbedaan  fikih  Jasser  Auda  mengajak  semua  orang  untuk  mengubah  sikap saling  menyalahkan  pendapat  kelompok  lain  menjadi  ‘ membenarkan  semua Pendapat .’  Perubahan  sikap  ini  bisa  dilakukan  dengan  mempertanyakan kembali apakah ijtihad itu ‘wahyu’ atau ‘penafsiran terhadap wahyu’.
a. Ijtihad itu wahyu?
Umumnya  para  ahli  hukum  Islam  mendefiniskan  fikih  sebagai  hasil pemahaman manusia. Namun seringkali metode fiqh dan hasilnya dianggap sebagai  ‘hukum  Tuhan’  atau  perintah  Tuhan  demi  kepentingan  segelintir orang.  Memang  betul  bahwa nash (al-Qur’an  dan  hadis)  adalah  wahyu, namun  penafsirannya  selalu  tunduk  pada  pemahaman  dan  pandangan dunia mufasir .
Begitu  juga  dengan  hasil  ijtihad  sering  dikategorikan  sebagai  wahyu, padahal  definisi  dan  keabsahan  metode  ijtihad  bergantung  pada  pendapat yang  beragam.  Misalnya ijma ’  (konsensus),  sekalipun  banyak  perbedaan perihal batasan ijma ’ (konsensus), para ulama menganggapnya sebagai dalil qath’i seperti nash, orang-orang  yang  menolaknya  dianggap  ‘kafir.’  Orang- orang  yang  telah  terbiasa  dengan  literatur  fikih  klasik  akan  paham  bahwa ijma ’  sering  diklaim  untuk  mendukung  atau  menolak  satu  pendapat.  Ibn Taymiah  misalnya  mengkritik  karya  Ibn  Hazm Maratib  Al-Ijma’ dalam karyanya Naqd  maratib  al-ijma’ .  Ibn  Taymiah  menyatakan  ketidaksesuaian klaim ijma’ Ibn Hazm terhadap sejumlah masalah-masalah ijtihad. 9
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  posisi qathi terhadap  ijma’  terbantahkan.
Ijma ’ bukan merupakan sumber hukum, ia hanyalah mekanisme konsultasi, dalam  konteks  terminologi  pendekatan  sistem, membuat  keputusan  dengan melibatkan  banyak  partisipan .  Namun  sekarang  ijma’  digunakan  untuk memonopoli fatwa pada kelompok tertentu. Menurut Audah, dalam konteks modern  prinsip ijma ’  bisa  digunakan  untuk  menyusun  fatwa  kolektif, apalagi dengan perkembangan TI yang sangat pesat.
b. Membedakan wahyu dengan penafsiran Posisi mujtahid dalam  literatur  hukum  Islam  dikenal  dengan al- musawwibah (validator), aturan-aturan yang dihasilkan para mujtahid adalah
9 Jasser Auda , Maqasid .<, hlm. 192-193
asumsi  ( zhan ),  karena  mereka  berusaha  dengan  sekuat  tenaga  untuk memahami nash .  Uraian  ini  semakin  memperjelas  mana  ide  manusia  dan mana nash .  Di  samping  itu  sebagai validator mereka  menyatakan  bahwa pendapat-pendapat  hukum  yang  berbeda  tetap  dianggap  benar  ( shawab ), sehingga dalam konteks fiqih ada banyak ‘kebenaran.’ Pemikiran seperti ini banyak  mempengaruhi  ulama  fikih  masa  pertengahan,  seperti  Ibn  Rusyd, Abu Hasan al-Asy’ari, dll.
Pendekatan  sistem  terhadap  hukum  Islam,  memandang  hukum  Islam sebagai  sebuah  sistem  dalam  pengertian  ontologis.  Sehingga  penerapan pendekatan  sistem  indentik  dengan  al- mushawwibah ,  aturan-aturan  hukum yang  dihasilkan  oleh faqih kemungkinan  besar  ‘benar’,  aturan-aturan  yang berbeda  juga  mungkin  benar.  Untuk  membedakan  wahyu  dengan  ‘fiqih’ atau  pemahaman,  bisa  dilihat  hubungan  antara  fiqih,  syari’ah,  ‘ urf dan qanun .  Fiqih  berasal  dari  ‘wahyu’  menjadi  ilmu  tentang  pemahaman manusia  terhadap  wahyu,  sehingga  posisinya  berada  di  luar  lingkaran wahyu. Oleh sebab itu tidak ada pendapat fiqih yang masuk dalam masalah ‘teologi.’  Bahkan  jikalau  fikih  tidak  bisa  diubah,  maka  ia  termasuk  dalam kategori historisisme yang sangat dikecam oleh Islam. 10

## Menuju Pendekatan Holistik
Upaya  untuk  mengintrodusir  pendekatan  holistik  dalam  hukum  Islam sebenarnya  sudah  dirintis  oleh  para  ulama,  namun  belum  menunjukkan keberhasilan karena dua hal: pertama , Sifat Zhanni Pada Dalil Tunggal; sebagian ulama  telah  memperingatkan  keterbatasan  atau  bahkan  kegagalan  pendekatan reduksionis  dan  atomis  yang  selalu  digunakan  sebagai  metodologi  keilmuan Islam. 11 Sayangnya  kritik  tersebut  hanya  didasarkan  pada  sifat zhanni berhadapan  dengan qath’i ,  yang  lagi-lagi  terjebak  pada  pendekatan  biner. 12
10 Kesalahan  pengikut  historisisme  adalah  mereka  telah  menganalogikan  teks  dan karangan-karangan  manusia  yang  dihasilkan  di  tengah  peradaban  dan  konsep-konsep  yang berubah, dengan teks Tuhan. Ini bertentangan dengan keimanan, Auda, Maqasid <, 34
11 Pendekatan  atomis  adalah  pendekatan  yang  ingin  memisahkan  antara  satu  bagian dengan  bagian  lainnya  yang  terkait,  dalam  konteks  ushul  fikih,  mengandalkan  satu  nash  untuk dalam  menghadapi  kasus  dengan  meninggalkan  nash-nash  lain  yang  terkait,  sehingga  bisa dikatakan atomistik adalah lawan kata dari holistik.
12 Ar-Razi  dalam al-Mahsul meringkas  pendapat  para faqih yang  menyatakan  mengapa dalil al-khitab an-nash (bukti linguistik) hanya bersifat zhanni : 1) Ada kemungkinan bahwa aturan- aturan yang kita simpulkan dari nash tunggal terbatas pada situasi tertentu tanpa sepengetahuan kita, 2) Kemungkinan pernyataan nash tunggal adalah metafor, 3) Tatabahasa Arab sampai kepada kita  melalui  puisi  Arab  kuno,  yang  diriwayatkan  melalui  perawi  tunggal.  4)  Ada  kemungkinan bahwa  satu  atau  lebih  kata  dalam  nash  tunggal  mengandung  banyak  arti,  4)  Ada  kemungkinan
Kedua ,  Kelemahan  ‘Sebab’  pada  teori  Tradisionalis  dan  Modernis.  Perdebatan para  teolog  berkisar  pada  prinsip  perbuatan  Tuhan.  Para  ulama  membagi perbuatan  Tuhan  ke  dalam  perbuatan  makhluk  ( fi’l  al-khalq )  dan  perbuatan hukum ( fi’l at-Tasyri’i ). Kelompok pertama , didominasi mayoritas fuqaha ’—Asy’ari, Salafi, Zahiri, menyatakan bahwa perbuatan Tuhan terkait perbuatan makhluk di atas  ‘sebab’  atau  sering  dikenal  dengan  ‚Teori  Kekuasaan  Tuhan‛.  Namun sebagian  mereka  menetapkan ‘illat pada  perbuatan  Tuhan  dalam  hukum, sehingga ada hubungan antara hukum dengan illat . Kelompok kedua , Mu’tazilah, Syi’ah  dan  Maturidiyah  percaya  adanya  ‘sebab’  terhadap  semua  perbuatan Tuhan atau sering dikenal dengan Teori Keadilan Tuhan. Oleh karena itu sampai hari ini cara berpikir ‘sebab’ mendominasi metodologi hukum Islam pada semua mazhab.
Di  luar  dua  pendapat  tersebut,  ada  sebagain ulama yang  menekankan pentingnya dalil  kulli .  Namun  dalil  ini  belum  banyak  berpengaruh  terhadap metodologi itu sendiri, karena kuatnya dominasi cara berpikir ‘sebab’ baik dalam teologi maupun hukum. Al-Juwaini pernah mengusulkan pentingnya pemikiran holistik  dalam  hukum  Islam  dengan  menawarkan qiyas  kulli, Syatibi  juga mengusulkan  fitur  holistik/  universal  menjadi  dasar  hukum  Islam,  ia  juga memberi prioritas terhadap al-qawaid al-kulliyah daripada ahad al-juziyyat . Namun tawaran-tawaran ini tidak mendapatkan tempat dalam tradisi keilmuwan Islam.
Padahal  tokoh-tokoh  Islam  modern  telah  menunjukkan  kekurangan pendekatan parsial dan individual terhadap hukum Islam. Ibn Asyur misalnya, mencoba  memperbaiki  kelemahan  pendekatan  individual  dengan  memberikan prioritas  terhadap maqasid masyarakat  daripada  individu,  Rasyid  Ridha memasukkan  reformasi  masyarakat  dan  hak  asasi  ke  dalam  teori maqasid nya,
Taha  Alwani  memasukkan  pembangunan  peradaban  di  muka  bumi  dalam maqasidnya,  begitu  juga  dengan  Yusuf  Qardawi  yang  memasukkan pembangunan  bangsa  dan  keluarga  dalam  maqasid  universalnya.  Namun  lagi- lagi sampai abad 20, modernisme Islam belum bisa keluar dari persoalan ‘sebab’ dari  teologi  umat.  Baru  setelah  abad  itu  implementasi  teori  holistik  mewujud dalam tafsir tematik karya Hasan Turabi, Tafsir at-Tauhidi . Ia menjelaskan bahwa pendekatan tauhidi (integrasi)  atau kulli (holistik)  mencakup  sejumlah  metode
pernyataan  itu  mengandung  makna  tersembunyi  yang  tidak  kita  ketahui.  Latar  belakang  filosof Ar-Razi  telah  memberikan  kontribusi  yang  mendalam  terhadap  klaim qath’i pada  dalil  nash tunggal, namun ia gagal menjelaskan problem utama pendekatan nash tunggal, ‘sebab’’ (atomistik, biner).
pada  setiap  level.  Pada  level  bahasa,  pendekatan  ini  meliputi  bahasa  Al-Qu’an sebagai integrasi, menyatukan bahasa al-Qur’an dan bahasa penerima pesan saat wahyu  diturunkan.  Pada  level  pengetahuan  manusia,  ia  mencakup  pendekatan holistik baik terhadap dunia materi maupun immateri, dengan semua unsur dan aturan  yang  menyertainya.  Pada  level  topik,  mencakup  tema-tema  lintas  ayat dan  menyangkut  kehidupan  sehari-hari.  Pendekatan  ini  juga  menyatukan hukum dengan moral dan spiritualitas.

## Ilmu Kalam Holistik
Pendekatan  holistik,  tidak  hanya  ditawarkan  untuk  hukum  Islam  tetapi juga  untuk  ilmu  kalam  (teologi).  Filsafat  holistik  (sistem)  ingin  mendekatkan ‘sebab-akibat’  kedalam  ‘rangkaian  yang  saling  terkait’  dalam  memahami  dunia ini.  Dalam  filsafat  sistem,  prinsip  sebab  akibat  dikritik  beserta  pandangan- pandangan teologisnya.
Dengan  prinsip  holistik,  Auda  menawarkan  tidak  hanya  untuk memperbarui  hukum  Islam  tetapi  juga  ilmu  kalam.    Sudah  lazim  dikatakan bahwa dalil penciptaan ( dalil ikhtira ’) adalah ‘Setiap perbuatan pasti ada tujuan’ bukan  ‘setiap  perbuatan  ada  ‘Sebabnya’.  Sedangkan  dalil  pemeliharaan  ( dalil ri’ayah )  adalah  keseimbangan  dan  persaudaraan  manusia  terhadap  ekosistem bumi  dan  subsistem,  bukan  ‘pemeliharaan  langsung’.  Begitu  juga  dengan  dalil wujud adalah desain yang sistematik dan integratif alam semesta, sebagaimana kita  pahami  saat  ini,  bukan  ‘Sebab  Pertama’  sebagaimana  diintrodusir  oleh Muhammad Abduh.  Ilmu Kalam holistik mensyaratkan adanya keterbukaan dan self  renewal .  Terbuka  untuk  mengambil  manfaat  dari  ilmu-ilmu  lain—bukan hanya ilmu keislaman an sich . Self renewal adalah kesediaan untuk memperbarui, mengoreksi  diri  dan  berpikir  multimensi. 13 Pentingnya  Kalam  Holistik  ini karena  Ilmu  Kalam  Klasik  tidak  mampu  menjelaskan  permasalahan- permasalahan  kemanusiaan  modern,  misalnya  bagaimana  cara  memahami Tuhan  yang  mampu  menghapus  kemiskinan,  baik  struktural  maupun  kultural, bagaimana  pendidikan  akhlak  yang  dapat  menghalangi  godaan  untuk melakukan kekerasan atas nama agama, kejahatan narkoba, dan penyakit sosial lainnya? 14
13 Jasser Auda , Maqasid .<, hlm. 201, 211 14 Amin  Abdullah,  ‚Fikih  dan  Kalam  Sosial  Era  Kontemporer:  Perjumpaan  Ulum  al-Din dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad‛ dalam Islam Nusantara , (Bandung: Teraju, 2015), hlm. 75

## Menuju Keterbukaan dan Pembaharuan Diri
Teori  sistem  akan  tetap  hidup  apabila  tetap  menjaga  keterbukaan  dan pembaharuan diri. Oleh karena itu untuk mengubah hukum Islam, melalui dua langkah berikut:
a. Mengubah aturan-aturan fikih dengan mengubah budaya kognisi mujtahid
Pandangan  dunia  adalah  seperangkat  dugaan  (pengetahuan),  sistem keyakinan  atau  cermin  pengalaman  yang  kita  gunakan  untuk  memahami dunia.  Sehingga  pandangan  dunia  adalah  kumpulan  sejumlah  faktor  untuk membentuk  pemahaman  manusia  terhadap  dunia,  misalnya  Tuhan,  dunia manusia,  kehidupan  sesudah  mati,  pengetahuan,  moral,  sejarah,  mitos, doktrin,  masyarakat,  politik,  biologi,  psikologi,  ruang  dan  waktu  adalah  di antara faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang seseorang.
Teori tersebut menunjukkan bahwa pandangan dunia seseorang dibentuk oleh  semua  hal  yang  ada  di  sekitar  kita,  dengan  kata  ‘budaya’  dalam pengertian  yang  luas,  pandangan  dunia  adalah  representasi  budaya  kognisi. Dalam ushul fiqih, urf adalah bentuk interaksi hukum Islam dengan dunia luar.
Dalam ushul fiqih Hanafi, dikenal teori ‚apa yang ada dalam hukum adat ( urf ) sama secara implisit sama dengan nash eksplisit. ” Mazhab-mazhab yang lain menyetujui pendapat ini, bahwa jika ada ketentuan hukum dalam nash , maka berlaku hukum adat. Karena tujuan penggunaan urf sebagai teori ushul fiqih adalah  mengakomodasi  kondisi  sebagian  masyarakat  yang  berbeda  adat Arab. Namun dalam prakteknya, penerapan ‘urf dalam fikih sangat terbatas, seperti  nilai  mahar,  membuka  atau  menutup  kepala  laki-laki,  dan  bentuk zakat  fitrah  (kurma,  kismis,  gandum).  Sedikitnya  praktek  ‘ urf ini  tidak mencerminkan  keragaman  kehidupan  manusia,  selain  dunia  Arab  abad pertengahan.   Sehingga banyak hukum-hukum fiqih tetap menggunakan ‘ urf Arab pada awal abad kedua atau ketiga, atau pandangan dunia Arab.
Berdasarkan  sifat  kognisi  hukum  yang  ditawarkan  tersebut,  ‘ urf dalam teori  hukum  Islam  adalah  ‘ urf sebagaimana  pandangan  dunia  mujtahid, selama  ia  tidak  bertentangan  dengan maqasid  syari’ah .  Oleh  sebab  itu pandangan  dunia  ‘mujtahid’  yang  ditawarkan  di  sini  adalah  perluasan metode    ‘ urf untuk  mengakomodir  perubahan-perubahan  adat  orang  Arab asli awal pada abad kedua dan  tiga.
Seorang    mujtahid  disamping  menguasai  ilmu  al-Qur’an  dan  hadis 15 juga harus  menguasai  ilmu-ilmu  pengetahuan  lain,  sehingga  ia  menjadi  mujtahid yang  ‘kompeten’  untuk  menghasilkan  rumusan  fikih  yang  akurat.  Tawaran ini  akan  memiliki  pengaruh  sebagai  berikut: pertama ,  perubahan  pandangan dunia mujtahid akan mengurangi kecendrungan literalis—kecuali dalam fiqih ibadah,  sekalipun  demikian  dimensi maqasid harus  muncul  dalam  bidang ibadah. Kedua perubahan  padangan  dunia  mujtahid  juga  akan  membuka sistem  hukum  Islam  terhadap  temuan-temuan  baru  dalam  ilmu  sosial  dan ilmu  alam.  Rumusan-rumusan  fikih,  baik waqi’i maupun  fikih  kontemporer tidak lagi bisa bergantung klaim mujtahid an sich , tanpa bantuan  penelitian- penelitian  ilmu  sosial  dan  ilmu  alam.  Misalnya  dalam  masalah  usia baligh , seorang  mujtahid  seharusnya  berkosultasi  dengan  dokter,  dalam  konteks  ini ‚ data  empiris  harus  menjadi hujjah/dalil (otoritas)” sekalipun  menurut logika  tradisional  ia  bersifat zhanni .  Hal  yang  sama  juga  berlaku  untuk  ilmu psikologi  untuk  mendefinisikan  konsep  dan  usia  pemisahan  antara  laki-laki dan perempuan.   Benar bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, dan ini pasti  menuntut  kita  untuk  memperbaharui  keputusan-keputusan  dan jawaban  ilmiah  yang  kita  miliki.  Karena  evolusi  ilmu  pengetahuan  adalah bagian  dari  evolusi  ilmiah  pandangan  dunia mujtahid ,  sehigga  hal  itu  harus tercermin  dalam  hukum.  Inilah  prinsip  keterbukaan  dalam  sistem  hukum Islam.

## Bagan 2
Wordview Mujtahid sebagai faktor utama dalam menghasilkan produk
fikih
Melalui sains Hadis Nabi
15 Di  samping  pengetahuan  tentang  al-Qur’an  dan  hadis, fiqh  waqi’i ,  persyaratan  lain  seseorang menjadi mujtahid silahkan dicek dalam Ibn Qayyim, Thuruq al-Hukmiyyah , vo. I: 5
Syariah (Wahyu) Qur’an a b c Mujtahid Worldview Yang  kompeten Fikih
b. ‘Pembaruan Diri’ melalui keterbukaan
Melalui  keterbukaan  terhadap  filsafat,  mujtahid  bisa  melakukan pembaharuan  terhadap  hukum  Islam.  Karena  filsafat  termasuk  salah  satu kompetensi  yang  harus  dikuasai  oleh  mujtahid.  Dasar-dasar  hukum  Islam indentik  dengan  filsafat  hukum  Islam,  sehingga  dasar-dasar  itu  terbuka terhadap  penyelidikan  filosofis,  yang  berkembang  bersama  perkembangan pengetahuan manusia secara umum.
Sayangnya sejarah mencatat  mayoritas ulama (mazhab fikih tradisional) menolak  upaya  penggunanaan  filsafat  dalam  mengembangkan  fikih  atau ilmu-ilmu  keislaman  secara  umum.  Dengan  mengutip  contoh-contoh  teori metafisika  Yunani—yang  bertolak  belakang  dengan  akidah  mayoritas— sebagian ulama mengeluarkan fatwa larangan mempelajari dan mengajarkan filsafat  di  lembaga-lembaga  pendidikan.  Dengan  dasar  fatwa  ini,  hanya  ada pilihan  mengikuti  filsafat  atau  mengikuti  jalan  al-Qur’an,  kemudian  para filosof  dituduh  murtad,  karya-karyanya  dilarang  untuk  beredar,  dan dipelajari.    Sekalipun  demikian  sebagian  ahli  hukum  Islam  menolak metafisika Yunani, tetapi menerima logikanya. Kita mengenal al-Ghazali yang menyerang filosof melalui karyanya tahafut al-falasifah , namun dalam beberapa kesempatan  al-Ghazali  juga  menggunakan  logika  Aristoteles  untuk menjelaskan eksistensi Tuhan dalam al-Qur’an. Ia bahkan menyatakan logika adalah  pintu  masuk  semua  cabang  ilmu  pengetahuan,  yang  tanpanya  akan ada  kompetensi  ilmuwan  di  semua  cabang  ilmu  pengetahuan.  Saat menjelaskan ayat al-Qur’an ‚ jika ada tuhan lain di langit atau di bumi selain Allah, tuhan-tuhan  itu  akan  bertengkar ,  al-Ghazali  terbukti  menggunakan Modus Ponnes dan Modus Tollens —logika Aristoteles. Modus Tollen: ‚lebih dari satu Tuhan  akan  mengakibatkan  kekacauan,  karena  tidak  ada  kekacauan,  maka hanya  ada  satu  Tuhan‛.  Dengan  demikian  pelarangan  para  ulama  klasik terhadap  filsafat  sama  dengan  fatwa  kelompok  neo-literalis  yang membolehkan  mengambil  ilmu  pengetahian  hanya  pada  bidang  teknologi, bukan ilmu sosial dan budaya.  Artinya di satu sisi mereka mereka melarang filsafat,  namun  di  sisi  lain  mereka  menerima  dan  mengambil  manfaat  dari filsafat.
Berbeda  dengan  mayoritas  ilmuwan  muslim,  Ibn  Rusyd  memiliki pendirian  yang  sangat  terbuka  terhadap  ilmu  budaya.  Di  samping  didasari perintah  al-Qur’an  agar  setiap  muslim  selalu  menggunakan  akal  dan
memikirkan  ciptaan-Nya,  Ibnu  Rusyd  berusaha dengan  sekuat  tenaga  untuk memanfaatkan  semua  bentuk  penalaran  filosofis 16 .  Jalan  keluar  yang ditawarkan  olehnya  mempertemukan  pertentangan  tampak  antara  akal  dan nash dengan menafsirkan kembali nash sepanjang diperbolehkan oleh bahasa agar  sesuai  dengan  kesimpulan  akal.  Ia  juga  menyalahkan  al-Ghazali  dan ilmuwan lain yang telah menuduh para filosof sebagai murtad tanpa berusaha untuk memahami  posisi filosof. Metode Ibnu Rusyd untuk mempertemukan nash  dan  akal,  keterbukaan  terhadap  ilmu  lain,  penolakannya  terhadap tuduhan murtad bagi filosof, ajakannya untuk menggunakan filsafat memiliki pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  gerakan  reformis  Islam  modern.  Oleh karena itu agar sistem hukum Islam bisa melakukan pembaharuan diri, perlu mengadopsi  keterbukaan  Ibn  Rusyd  terhadap  penyelidikan  filosofis  dan memperluas keterbukaan itu dalam teori-teori hukum Islam.

## Menuju Multidimensi
Dalam  teori  hukum  Islam  tradisional,  dalil  diklasifikan  menjadi, qath’i dan zhanni :  Wilayah Qath’i . Qath’i dan zhanni adalah dikhotomi yang mengakar kuat  dalam  metodologi  dan  mazhab  hukum  Islam 17 .  Dalam  fikih  sebagian  dalil dianggap  sah,  hanya  karena  perluasan  cakupan qath’i ,  Ali  Jum’ah  misalnya menyatakan  bahwa  ijma’  adalah dalil  qath’i ,  sehingga  sering  mengabaikan pemahaman  implisit  ( istihsan ). 18 Konsep qath’i kemudian  lahir  dalam  berbagai bentuk  seperti: Qath’i dilalah (implikasi  linguistik), qath’i  al-subut (otensitas sejarah), qath’i  al-manthiqi (implikasi  logis).  Bentuk-bentuk  ini  mengakibatkan munculnya  implikasi  negatif  berikut: Pertama ,  perintah sharih al-Qur’an  dan Hadis diklaim sebagai qath’i ( qath’i al-dilalah ). Metode istinbath hukum dari nash sharih menghasilkan  hukum  yang qath’i —sekalipun  dengan  mengabaikan  nash
16 Keterbukaan Ibn Rusyd terhadap terhadap ilmu pengetahuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi  keluarganya  yang  sangat  menghargai  ilmu  pengetahuan  dan  kondisi  sosial  masyarakat Andulusia  yang  sangat  terbuka.  Nidhal  Guessoum, Islam  Quantum  Question:  Reconciling  Muslim Tradition and Modern Science , (London: I.B. Tauris, 2011), hlm. xv 17 Pemikiran dikhotomis  bermula  ketika  para  ulama  ushul  mendefinisikan istilah  (ta’rif). Cara  demikiran  jika  dirunut  dipengaruhi  oleh  logika  Aristoteles.  Definisi  bisa  dengan al-hadd (analisis  etimologis);  atau al-rasm ,  deskripsi  sifat  yang  membedakan  dengan  lainnya,  lihat  Auda, Maqasid <, hlm. 210 18 Perhatikan  bahwa  ijma’  itu  bukan  qath’i  sebagaimana  Ibn  Taymiah  mengkritik  karya Ibn Hazm Maratib Al-Ijma’ dalam karyanya Naqd maratib al-ijma’
lain  yang  juga  dianggap qath’i . 19 Jasser  Auda  memberikan  jalan  keluar:  bahwa satu  penafsiran  terhadap  perintah  dalam  hadis  nabi  tidak  harus  menghasilkan hukum  yang qath’i ,  namun  hanya  memiliki  konteks  spesifik  saja  yang menyebabkan  Nabi  mengeluarkan  perintah  tersebut,  bisa  konteks  ekonomi, politik atau lingkungan.
Dengan  cara  berpikir  bahwa nash  sharih harus  menjadi qath’i ,  sementara nash  lainnya  dianggap  zhanni, yang  diyakini  tidak  bisa  dihilangkan  oleh  keraguan , tanpa  memikirkan  konteksnya  masing-masing--perintah-perintah  yang  ada dalam al-Qur’an dan kumpulan hadis yang dipahami dengan cara berpikir biner ( qath’i-zhanni )--akan menghasilkan aturan fikih yang sempit, tidak sesuai dengan konteks,  dan  pemahaman  yang  parsial. Kedua ,  al-Qur’an  seluruhnya  dan sebagian  hadis  mutawatir  adalah qath’i  al-tsubut (secara  historis  adalah qath’i ).
Sedangkan  dalam  menyikapi  hadis  ada  sebagian  ulama  berpendapat  ia  adalah qath’I selama  disetujui  oleh  umat.  Ibnu  Shalah  berpendapat  bahwa  hadis  yang disetujui  oleh  Bukhari  dan  Muslim  adalah  hadis shahih ( qath’i )  karena  telah disepkati  oleh  umat,  sehingga  tidak  mungkin  salah  ( ma’shumah ),  dan  disetujui oleh  banyak  ulama.  Ibnu  Taimiyah  termasuk  ulama  yang  menggunakan  hadis ahad  sebagai dalil  qath’i .  Ia  bahkan  menggunakannya  sebagai  dalil-dalil  untuk hal-hal  terkait  pokok  ajaran  agama  ( i’tikad ),  seperti  sifat  Allah,  kelebihan  suku Quraish,  lagu-lagu  Sufi  sebagai  bid’ah.  Padahal  berhukum  dengan  hadis  ahad ditentang  oleh  banyak  ulama,  karena  sanadnya  dipertanyakan,  dan  masalah lainnya.  Khalid  Abu  Fadhl  menyebut  problem  ini  adalah  klaim  empiris,  yang sangat sosiologis.
19 Hadis  berikut  menunjukkan  problem qath’I  al  dilalah :  a)  Nabi  mendengar  dua  orang bertengkar  perihal  sewa  menyewa  lahan,  kemudian  nabi  bersabda,  ‚Jika  kamu  tetap  demikian, jangan  menyewakan  lahan,‛  (kesimpulannya:  menyewakan  lahan  dilarang), padahal  pelarangan itu  hanya  apabila  pertengkaran .  b)  Wahai  Rasulullah,  bayi  ini  adalah  anak  yang  saya  kandung, saya  susui  dari  asiku,  dan  saya  dekap  setiap  hari.  Bapaknya  menceraikan  aku,  dan  dia  mau mengambil  anak  ini.  Rasulullah  saw  bersabda,  ‚Kamu  lebih  berhak  untuk  merawatnya,  kecuali kamu  menikah  lagi.‛  (kes:  perceraian  itu  menghilangkan  hak  asuh,  jika  si  ibu  menikah  lagi), padahal perintah nabi itu bukan yang berlaku umum , bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada; c)  Rasulullah  saw  bersabda,  ‚Seseorang  tidak  diwajibkan  membayar  zakat  mal  atas  kuda  yang dimilikinya. Namun jika jumlah kuda mencapai nishab, maka wajib zakat ; d) nabi Muhammad saw bersabda, ‚diyat untuk satu nyawa adalah 100 unta.‛ Syarat diyat 100 unta tergantung pada budaya yang dominan di Arab .
Bagan 3: Bukti Implikasi Logis dan Otensitas Historis menjadi bagian
Integral dari
Agama
Ketiga , adalah implikasi logis ( qath’i al-manthiqi ) yang dalam fiqih digunakan untuk  menentukan illat dalam  qiyas.  Namun  karena  Syi’ah,  Mu’tazilah,
Zaidiyah  dan  kelompok  tekstual  tidak  mengakui  qiyas,  sebagian  ulama Sunni merasa kurang nyaman dengan istilah qath’i dalam illat . 20 Oleh karena itu  al-Ghazali  menyatakan  kerja  mujtahid  adalah  kerja al-mushawwibah , bahwa  Tuhan  tidak  menurunkan  keberan  tunggal  untuk  setiap  aturan hukum,  sehingga  yang  benar  adalah  apa  yang  dipahami  oleh  mujtahid sebagai  kebenaran.  Singkat  kata,  penalaran  menggunakan  qiyas  lebih banyak  menggunakan  bukti-bukti zhanni daripada qath’i .  Sehingga pendekatan  biner  terhadap  konsep qhath’i itu  semata-mata  sejarah!
Matematika dasar menetapkan probabilitas terhadap parameter berdasarkan rangkaian  bukti  yang  mendukungnya.  Sehingga  ada  wilayah  ‚kepastian‛ (kebenaran) untuk setiap bukti, bukan dikhotomi biner.

## Bagan 4, Semua tujuan hukum adalah sah
Maqasid Universal
Dengan  menggunakan  sifat  kognitif  hukum  Islam,  semua  aturan  hukum yang berdasarkan pada maqasid adalah hukum sah.
20 Al-Ghazali  misalnya  menulis  6  alasan  probabilitas  dalam illat :  a)  kita  mengasumsikan sebuah illat untuk aturan fikih yang tidak memiliki illat menurut Allah, b) Sebuah aturan memiliki illat  menurut  Allah,  namun  kita  salah  untuk  menyimpulkannya,  c)  aturan  hukum  memiliki  satu illat menurut Allah, namun kita salah dalam menentukannya, d) aturan hukum memiliki satu illat menurut Tuhan, namun kami salah dalam menambahkan illat, e) kita berhasil mendefinisikan illat untuk  satu  aturan  hukum  secara  tepat,  namun  kita  salah  dalam  mengkiyaskan  illat  tersebut menurut  Allah,  f)  kita  salah  mengklaim  illat  khusus  di  balik  aturan  hukum  hanya  dengan  akal, tanpa menempatkan porsi yang sesuai.
Aturan Rinci Aturan Rinci Aturan Rinci Al-Qath’ al-tsubuti (Otensitas Historis) Al-Qath’ al-Mantiqi ( Implikasi Logis) Bagian integral agama
a. Mengubah  pertentangan  ( ta’arud,  ikhtilaf )  menggunakan  pendekatan  multi- dimensi
Pendekatan  multi-dimensi,  dikombinasikan  dengan  pendekatan maqasid memberikan solusi terhadap dilema yang muncul akibat pertentangan dalil. Dua  dalil  yang  ‘mungkin  bertentangan’  bila  hanya  diterapkan  salah  satu, seperti  perang  dan  damai,  perintah  dan  larangan,  berdiri  dan  duduk,  laki- laki dan perempuan dan lain sebagainya. Jika kita memperluas satu dimensi menjadi  dua  dimensi,  kita  akan  mampu  mendamaikan  pertentangan tersebut dan menafsirkan dalil-dalil tersebut dalam konteks unifikasi. Dalam shalat  misalnya,  harus  mengikuti  semua  yang  dicontohkan  Nabi  saw. Namun  karena  adanya  hadis  berbeda-beda  sering  menyebabkan pertentangan.  Namun  memahami  hadis-hadis  ini  dengan  menggunakan kaca  mata  tujuan  kemudahan  ( maqsid  al-taisir )  menunjukkan  fleksibilitas dalam masalah-masalah ini. Begitu juga dengan hadis-hadis nasikh mansukh hadis-hadis  tentang  minuman  keras  dan  riba.  Dengan  mempertimbangkan tujuannya: ‚memfasilitasi perubahan bagi kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar‛,  maka  harus  dipahami  dalam  konteks  pentahapan  pelaksanaan menuju masyarakat ideal.
Bagan 5: Sifat yang bertentangan pada satu dimensi bisa memberikan kontribusi positif terhadap dimensi lain yang memiliki maqasid yang
sama Meraih maqasid Dalil kedua Dalil pertama
Atribut negatif                                                      atribut positif Dengan demikian multidimensi dikombinasi dengan pendekatan maqasid memberikan solusi terhadap dilema dalil yang (tampak) saling bertentangan. Perhatikan (bagan 5), jika kita hanya membatasi pandangan kita hanya pada satu  dimensi,  kita  tidak  bisa  mendamaikan  dalil-dali  yang  ada.  Namun  jika kita  memperluas  dimensi,  kita  bisa  menemukan  jalan  keluar  pertentangan antara dua dalil dan menafsirkannya dalam konteks ‘penyatuan. 21 ’
21 Perhatikan QS 9: 5 (ayat pedang): ‚ apabila sudah habis bulan haram, bunuhlah orang-orang musyrik, dimana saja kamu jumpai, dan tangkaplah mereka <‛ Konteks ayat ini adalah abad 9 H, yaitu perang  antara  muslim  dan  kafir  Mekah.  Jika  dibawa  keluar  konteksnya,  dan  ditetapkan  untuk dilaksanakan antara muslim dan non di semua tempat dan waktu, akan bertentangan dengan lebih dari  200  ayat  lain  yang  mengajar  dialog,  kebebasan  beragama,  saling  memaafkan,  perdamaian. Mendamaikan antara nash-nash yang berbeda kadang tidak menjadi pilihan. Karena sesuai dengan teori nasakh ,  sebagian  mufasir  menyimpulkan  bahwa  ayat  ini    me nasakh semua  ayat  yang bertentangan dengan ayat yang diturunkan sebelumnya (mis. Surat al-Kafirun).
Mencapai Tujuan ( Maqasid )
Implikasi maqasid adalah  keniscayaan  dalam  setiap  hukum,  dalam konteks  filsafat  hukum,  ketentuan  hukum  harus  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya kepada manusia. Jhering menyerukan untuk menggantikan hukum  mekanik-kausalitas  menjadi  hukum  bertujuan  ( law  of  purposes ). Sayangnya  seruan  ini  sulit  mengubah  cara  pandang  yang  sudah  mengakar pada metodologi hukum positif. Inilah pentingya maqasid sebagai komponen penting  dalam  filsafat  hukum.  Dalam  konteks  hukum  Islam,  menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan maqasidi telah diimplementasikan dalam tafsir  tematik.  Dengan  pendekatan  tematik,  prinsip  dan  nilai-nilai  moral seolah  membiarkan  al-Qur’an  dalam  kesatupaduan  ( unified  whole ).  Hal  yang sama  bisa  diterapkan  untuk  hadis.  Pendekatan maqasidi dalam  hadis  akan menemukan  kembali  konteks  yang  hilang.  Karena  kebanyakan  hadis  terdiri dari satu atau dua kalimat, atau jawaban terhadap satu atau dua pertanyaan, tanpa ada elaborasi historis, politis, ekonomi atau lingkungan. Di samping itu merealisasikan maqasid itu  tidak  hanya  berlaku untuk  metode  ushul  tertentu ( qiyas, istihsan, istishhab, syad dari’ah, ‘urf )—sebagaimana teori ushul tradisional dan  modern--    namun  menjadi  tujuan  utama  semua  metode  ijtihad.  Di samping  itu  dari  sudut  pandang  teori  sistem,  merelisasikan  maqasid  itu menjaga:  keterbukaan,  pembaharuan,  dan  fleksibilitas  dalam  sistem  hukum Islam.

## KESIMPULAN
Pendekatan maqasid terhadap  hukum  Islam  adalah  pendekatan  holistik, pendekatan  yang  merujuk  pada  prinsip-prinsip  umum  ( commnon  ground )  yang tidak  terbatas  pada  satu nash atau  satu  dalil  tertentu,  namun  merujuk  pada semua  nash  atau  semua  dalil  (multidimenasi)  dan  keutuhan,  keterbukaan terhadap ilmu-ilmu lain (sains, sosial dan filsafat), pertentangan antar dalil, qath’i zhanni ,  sebab  akibat,  bisa  dijembatani,  bahkan  hukum  Islam  bisa  berkontribusi dalam  masalah-masalah  kontemporer  seperti  peran  perempuan,  hak  asasi  dan lain  sebagainya.  Dengan  pendekatan  ini  kelemahan-kelemahan  pendekatan biner,  atomistis,  reduksionis  dan  pendekatan  historis  bisa  dicarikan  jalan keluarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin,  ‚Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi‛ Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol.
46 No. II,  Juli-Desember 2012
_______________, ‚Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumpaan Ulum al-Din  dan  Sains  Modern  Menuju  Fresh  Ijtihad‛  dalam Islam  Nusantara , (Bandung: Teraju, 2015)
Auda,  Jasser, Maqa s id  al-Syariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems  Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)
Guessoum,  Nidhal, Islam  Quantum  Question:  Reconciling  Muslim  Tradition  and Modern Science , (London: I.B. Tauris, 2011), xv
Ibn Qayyim, Thuruq al-Hukmiyyah , Dar Ibn Jauzi, vol. I: 5