## TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN)
OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn)
Oleh:
Muhammad Ansori Lubis 1)
Lestari Victoria Sinaga 2) Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail:
ansoriboy67@gmail.com 1)

## Missthary35@gmail.com 2)

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  how  the  Legal  Arrangement  of  Sexual  Exploitation  (Rape) Against  Minors  by  Stepparents,  the  factors  causing  sexual  exploitation  (rape)  of stepchildren,  and  how  the  application  of  criminal  law  to  the  crime  of  sexual  exploitation (rape)  in  the  PN  MEDANNO  ruling.  1599  /  Pid.  B  /  2007  /  PN  MDN.  In  this  study,  a normative  research  method  is  used,  using  the  laws  and  literature  study  by  collecting legislation Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which results in research that is the case decision number 1599 / PID. B / 2007 / PN Mdn and legal considerations judges impose sentences. Application of material criminal law against the perpetrators of sexual  violence  against  children  in  decision  number  1599  /  PID.  B  /  2007  /  PN  Mdn  is based on legal facts both through witness statements, defendant statements, and evidence. In addition, it is also based on juridical considerations namely prosecution and prosecution demands.  In  this  case,  the  prosecutor  used  three  indictments,  namely  the  public prosecutor's  indictment,  the  third  indictment  violated  article  82  paragraph  (1)  Jo  article 76E  RI  Act  No.  35  of  2014  concerning  child  protection.  Sentenced  to  10  years imprisonment  for  the  defendant  and  a  fine  of  Rp.  600,000,000,  -  (Six  Hundred  Thousand Rupiah) provided that if the fine is not paid then it must be replaced with imprisonment for 3 months.
Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrators of Violence, Child Sexual

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Pengaturan  Hukum  Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Di  Bawah Umur Oleh Orang Tua Tiri, Apakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual (perkosaan) terhadap anak tiri? Bagaimana  penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  eksploitasi  seksual (pemerkosaan)  dalam  putusan  PN  MEDANNO.  1599/Pid.  B/2007/PN  MDN?  Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yaitu  menggunakan  peraturan perundang-undangan  dan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  peraturan  perundang- undangan  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak,  dimana  menghasilkan penelitian  yakni  putusan  perkara  nomor 1599/PID.  B/2007/PN  Mdn dan  pertimbangan hukum  hakim  menjatuhkan  hukuman.  Penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  pelaku
tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam  putusan  nomor 1599/PID. B/2007/PN  Mdn yaitu  didasarkan  pada  fakta-fakta  hukum  baik  melalui  keterangan- keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada  pertimbangan  yuridis  yaitu  dakwaan  dan  tuntutan  jaksa.  Dalam  kasus  ini,  jaksa menggunakan  tiga  dakwaan  yaitu  penuntut  umum  mendakwakan,  dakwaan  Ketiga melanggar  pasal  82  ayat  (1)  Jo  pasal  76E  Undang-Undang  RI  no.35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak.  Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa  selama  10  Tahun  dan pidana  denda  sejumlah  Rp.  600.000.000,-(  Enam  Ratus  Ribu  Rupiah  )  dengan  ketentuan jika  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  harus  diganti  dengan  pidana  kurungan    selama  3 Bulan.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Kekerasan, Seksual Anak.

## I. PENDAHULUAN
Perkosaan terhadap anak di bawah umur  dalam  hal  hubungan  keluarga  atau ayah  dengan  anak  di  atur  secara  khusus dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun 2002  tentang  perlindungan  anak.Dalam dunia  eksploitasi  seksual  perlu  adanya perhatian  dari  lingkungan  maupun  ruang lingkup  keluarga  itu  sendiri  dengan mementingkan komitmen-komitmen yang dapat  membantu  keutuhan  keluarga sehingga  tidak  menimbulkan  perkosaan oleh  ayah  tiri  terhadap  anak  dibawah umur.
Perlu  adanya  campur  tangan pemerintah  seperti  penyuluhan  maupun menginstruksikan  aparat  keamanan  guna menjaga
kejadian-kejadian yang melanggar  tindak  pidana  eksploitasi sosial  yang  khususnya  perkosaan  oleh ayah  tiri  terhadap  anak  dibawah  umur, agar  anak  dibawah  umur  tidak  menjadi pemuas  nafsu  baik  dikalangan  keluarga sendiri  maupun  orang  banyak  seperti sebuah tempat yang mempekerjakan anak dibawah umur menjadi pekerja seks. Bahwa  untuk  menjegah  terjadinya  tindak pidana ekxploitasi seksual (pemerkosaan) diperlukan  pendalaman  mengenai  agama dengan  memiliki  wawasan  yang  luas tantang agama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perkosaan ( Rapping ) adalah
penetrasi  alat  kelamin  dengan  paksaan, perkosaan dibagi tiga yaitu :
a) Common Law Rape adalah perkosaan dengan wanita yang cukup umur.
b) Statutory rape adalah perkosaan yang dilakukan  di  bawah  umur,  yang berarti memiliki unsur-unsur phedofilia. c) True rape adalah ketika pemerkosaan melakukan kegiatannya secara berulang  kali  untuk  menyalurkan nafsu seksualnya bersama-sama dengan agresifitas.

## Perkosaan menurut KUHP
Sedangkan  menurut  KUHP  sendiri perkosaan  terdapat  dalam  pasal  285 KUHP yang berbunyi:
“ Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan memaksa perempuan  yang  bukan  isterinya bersetubuh  dengan  dia,  dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman  penjara  selama-lamanya dua belas tahun”.
Menurut KUHP itu sendiri perkosaan di  bawah  umur  terdapat  dalam  pasal 287Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana ( KUHP ) yang berbunyi:
a Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan  yang  bukan  isterinya,
sedang  diketahuinya  atau  harus  patut disangkanya, b11ahwa
umur perempuan  itu  belum  cukup  15  tahun kalau  tidak  nyata  berapa  umurnya, bahwa  perempuan  itu  belum  masanya untuk kawin, dihukum penjara selama- lamanya sembilan tahun.
b Penuntutan  hanya  dilakukan  kalau  ada pengaduan,  kecuali  kalau  umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau  jika  ada  salah  satu  hal  yang tersebut pada pasal 291 dan 294”.
Unsur-unsur Pasal 287 :
 Unsur subjektif
: Perbuatan perzinahan,  Perbuatan  pencabulan,
Penuntutan,  diancam  dengan  pidana penjara.
 Unsur  objektif  :  Barangsiapa,  atas pengaduan,  umurnya  masih  dibawah umur,  sesuai  dalam  pasal  ini  bahwa pasal  287  termasuk  delik  biasa  : Pasal 287 pencabulan, perzinahan.
Delik yang dikualifikasi (dikhususkan),  kecuali  jika  umur  wanita belum  sampai  dua  belas  tahun  atau  jika ada  salah  satu  hal  berdasarkan  pasal  291 dan  pasal  294.  Alasan  :  Suatu  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan-aturan pidana  dan  apabila  ada  perbuatan  yang memberatkan  misalnya  ada  penganiyaan didalamnya  maka  perbuatan  itu  akan mendapatkan  sanksinya  yang  lebih  berat. Sedangkan  dalam  pasal  294  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : 1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul  dengan  anaknya  yang  belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak peliharaannya,  atau  dengan  seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya  untuk  ditanggung,  dididik atau  dijaga,  atau  dengan  bujang  atau orang sebawahnya yang belum
dewasa,  dihukum  penjara  selama- lamannya tujuh tahun.
2. Dengan hukuman yang serupa dihukum :
a. Pegawai  negeri  yang  melakukan perbuatan cabul dengan orang  yang dibawah  perintahnya  atau  dengan orang  yang  dipercayakan  atau diserahkan padanya untuk dijaga.
b. Pengurus,  tabib,  guru,  pegawai, mandor  atau  bujang  dalam  penjara, rumah tempat melakukan  pekerjaan untuk  negeri,  rumah  pendidikan, rumah  piatu,  rumah  sakit,  rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.
Dalam  pasal  294  ayat  1  diatas  terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektifnya adalah :
1) Melakukan  perbuatan  cabul,  yaitu perbuatan  asusila  dan  termasuk  tindak pidana  yang  dengan  niat  seseorang melakukan  terhadap  orang  lain  dalam hal ini merampas kebebasan seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.  Dengan  orang  yang  belum dewasa,  yaitu  melakukan  perbuatan asusila  terhadap  orang  yang  belum dewasa  atau  terhadap  anak  dibawah umur  yang  seharusnya  dipelihara  dan dijaga.
Unsur objektifnya adalah : Anak dibawah umur yang dicabuli,  yaitu perbuatan yang melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang terhadap anak dibawah umur dengan cara mencabuli sehingga anak tersebut merasa haknya dirampas.
Inses  biasanya  terjadi  antara saudara  laki-laki  dengan  adik  kandung atau tiri, ayah  dengan  anak  kandung  atau anak  tiri,  ayah  dengan  anak  angkat  atau
anak  adopsi,  kakek  dengan  cucu,  paman dengan  keponakan  kandung  atau  tiri  dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya.
Pengertian  yang  luas  dari  inses juga  mencakup  hubungan  seksual  yang dilakukan  oleh  orang  yang  diberikan kepercayaan  untuk  mengasuh  seseorang misalnya  guru  terhadap  murid  atau, pendeta/ulama  terhadap  anak  asuh  nya dan lain-lain.
Namun,  pada  dasarnya  hubungan inses  yang  paling  umum  terjadi  yaitu antara  anggota  keluarga  antara  anak dengan  ayah  kandung  atau  tiri,  maupun antar  anak  dengan  ibu  kandung  atau  tiri, dan antara saudara kandung.
Inses  dilakukan  dengan  berbagai pola,  misalnya  disertai  dengan  kekerasan fisik,  non  fisik  atau  rayuan  untuk membuat  korban  tidak  berdaya  sebelum, saat  atau  sesudah  kejadian.  Adakalanya inses  terjadi  tanpa  menggunakan  unsur kekerasan,  paksaan  atau  rayuan,  tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi.
Wirdjono  Prodjodikoro,  menyatakan bahwa  Tindak  Pidana  adalah  suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan  hukum  pidana.  Untuk  istilah “Tindak”  memang  telah  lazim  dalam peraturan perundang-undangan kita, bahkan  dapat  dikatakan  sebagai  istilah resmi  dalam  perundang-undangan  kita, seperti  dalam  KUHP  dan  peraturan- peraturan tindak pidana khusus.
Pengertian anak di bawah umur di sini mencakup  batas  usia  anak.  Batas  usia anak memberikan pengelompokan terhadap  seseorang  untuk  dapat  disebut sebagai  anak  di  bawah  umur.  Yang dimaksud  dengan  batas  usia  anak  adalah pengelompokan  usia  maksimum  sebagai wujud  kemampuan  anak  dalam  status hukum.
Mengenai  tentang  anak  ini  dalam perumusannya  tidak  ada  keseragaman,
tingkat usia seseorang
dapat dikategorisasikan  sebagai  anak  di  bawah umur  antara  suatu  negara  dengan  negara lain  cukup  beraneka  ragam.  Di  Amerika Serikat,  27  negara  bagian  menentukan anak  di  bawah  umur  antara  8-18  tahun, sementara  6  negara  bagian  menentukan anak di bawah umur antara 8-17 tahun.
Di  Inggris  ditentukan  anak  dibawah umur  antara  12-16  tahun,  Belanda menentukan  anak  di  bawah  umur  antara 12-18  tahun,  negara-negara  Asia,  antara lain Sri Lanka menentukan anak dibawah umur  antara  8-16  tahun,  di  Korea  dan Jepang  menentukan  anak  dibawah  umur antara 14-20 tahun.
Singapura  menentukan  anak  dibawah umur  antara  1-16  tahun.  Sementara  di Indonesia  mengenai  pengertian  anak dibawah  umur  berbeda  jika  dilihat menurut  Hukum  Adat,  Hukum  Perdata, Hukum  Pidana  dan  menurut  undang- undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak.
Menurut  hukum  adat  tidak  ada batasan  umur  yang  pasti  bilamana dikatakan  seseorang  itu  masih  dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya “BEGINSELLEN  EN  STELSEL  VAN HET ADATRECHT” Mengatakan: “seseorang sudah dewasa menurut hukum  adat  di  dalam  persekutuan hukum  yang  kecil  adalah  pada seseorang baik perempuan maupun  laki-laki  apabila  dia sudah  kawin  dan  disamping  itu telah  meninggalkan  orang  tuanya ataupun  rumah  mertua  dan  pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri” .
Menurut Hukum Perdata Mengenai pengertian  anak  di  bawah  umur  (belum dewasa)  tercantum  dalam  pasal  330
KUHPerdata  yang  bunyinya  sebagai berikut :
“Belum  dewasa  adalah  mereka yang belum mencapai umur genap dari  dua  puluh  satu  tahun,  dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum  umur  mereka  genap  dua puluh  satu  tahun  maka  mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang  belum  dewasa  dan  tidak berada  dalam  kekuasaan  orang tua,  berada  di  bawah  perwalian atas  dasar  dan  dengan  cara sebagaimana  teratur  dalam  bagian ke-tiga,  ke-empat,  ke-lima,  ke- enam,bab ini .”
Jadi yang dimaksud belum dewasa (di  bawah  umur)  berdasarkan  pasal  330 KUHPerdata adalah :
1. Belum penuh berumur 21 tahun
2. Belum pernah kawin
Menurut  Hukum  Pidana,  Berdasarkan KUHPidana  bahwa  mengeai  anak  di bawah  umur  (belum  dewasa)  adalah mereka  yang  berusia  di  bawah  16  tahun. Dalam pasal 45 KUHP menyebutkan :
“Jika  seseorang  yang  belum dewasa  dituntut  karena  perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya enam belas tahun, hakim boleh  memerintahkan  sitersalah itu  dikembalikan  kepada  orang tunya,  wali,  atau  pemeliharaanya dengan  tidak  dikenakan  suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk  bagian  kejahatan  atau pelanggaran yang diterangkan dalam  pasal  489,  490,  492,  496, 497,  503-505,  514,  417-519,  526,
531,  532,  536,  dan  540  dan perbuatan itu dilakukannya sebelum  lalu  2  tahun  sesudah keputusan dahulu yang
menyalahkan dia melakukan salah satu  pelanggaran  ini  atau  sesuatu kejahatan;  atau  menghukum  anak yang bersalah itu . ”
Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Yang dimaksud  dari  Anak  di  dalam  undang- undang nomor 23 tahun 2002
perlindungan anak bab I Ketentuan umum pasal  1  nomor  1  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Pengertian  Orang  Tua  Tiri,  Berdasarkan Undang-undang  nomor  23  tahun  2002 tentang  perlindungan  anak,  masuk  ke dalam  kategori  orang  tua.  Dapat  dilihat dalam  bab  I  ketentuan  umum  pasal  1 nomor 4, orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau Ayah dan/atau Ibu tiri, atau Ayah dan/atau Ibu angkat.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah    metode yuridis  normatif,  yaitu  Penelitian  Hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder, bempa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan-pengaturan yang berkenaan  dalam  kasus  perkosaan  atau persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah  umur  diatur  Pasal  287  KUHP, terdiri atas unsur-unsur:
a. Unsur-Unsur Subjektif :
1. Yang ia ketahui
2. Yang sepantasnya harus ia duga
b. Unsur-Unsur Objektif :
1. Barang siapa
2. Mengadakan  hubungan  kelamin diluar pernikahan
3. Wanita yang belum mencapai usia lima  belas  tahun  atau  yang  belum dapat dinikahi.
Diisyaratkan  dua  unsur  subjektif secara bersama-sama yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya  harus  ia  duga  di  dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal  287  ayat  (1)  KUHP,  orang  dapat mengetahui  bahwa  tindak  pidana  yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang proparte dolus dan proparte culpa .
Pelaku  dapat  dinyatakan  terbukti telah  memenuhi  unsur-unsur  subjektif tersebut,  baik  penuntut  umum  maupun hakim  harus  dapat  membuktikan  bahwa pelaku memang mengetahui atau setidak- tidaknya  dapat  menduga  bahwa  wanita yang  mengadakan  hubungan  kelamin  di luar  pernikahan  dengan  dirinya  belum mencapai  usia  lima  belas  tahun  atau belum dapat dinikahi.
Pengetahuan  atau  dugaan  pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang  pengadilan  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara  pelaku,  maka  hakim akan  memberikan  putusan  bebas  bagi pelaku.
Unsur objektif pertama dari tindak pidana  yang  diatur  dalam  pasal  287  ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa. Kata barang  siapa  menunjukkan  pria,  yang apabila  pria  tersebut  memenuhi  semua unsur  dari  tindak  pidana  yang  diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia
dapat  disebut  sebagai  pelaku  dari  tindak pidana tersebut.
Unsur  subjektif  kedua  dari  tindak pidana  yang  diatur  dalam  pasal  287  ayat (1)  KUHP  ialah  unsur  mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan.
Terpenuhinya  unsur  ini  oleh pelaku,  tidaklah  cukup  jika  hanya  terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku  dengan  alat  kelamin  korban, melainkan  harus  terjadi  persatuan  antara alat  kelamin  pelaku  dengan  alat  kelamin korban, tetapi tidak diisyaratkan keharusan terjadinya ejaculatio seminis.
Terjadinya  persatuan  antara  alat kelamin  pelaku  dengan  alat  kelamin korban  itu  saja,  belum  cukup  bagi  orang untuk  menyatakan  pelaku  terbukti  telah memenuhi  unsur  objektif  kedua  dari tindak  pidana  yang  diatur  dalam  pasal 287  ayat  (1)  KUHP,  karena  disamping itu,  undang-undang  juga  mensyaratkan bahwa  persatuan  antara  alat-alat  kelamin itu  harus  terjadi  di  luar  pernikahan  atau buiten echt
Sesuai  yang  dimaksud  dengan pernikahan  di  dalam  rumusan  tindak pidana  yang  diatur  dalam  pasal  287  ayat (1)  KUHP  ialah  pernikahan  yang  sah menurut  undang-undang  nomor  1  tahun 1974.
Pasal 2 dari undang-undang nomor 1 tahun1974 menetukan :
(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku
Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof.  Van  Hattum,  ketentuan  pidana diatur  dalam  pasal  287  ayat  (1)  KUHP telah dibentuk untuk mencegah disalahgunakannya ketidakpengalaman anak-anak  atau  het  misbruik  maken  van jeugdige onervarenheid oleh orang dewasa.
Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang
telah melarang
dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan  kelamin  di  luar  pernikahan dengan  anak-anak  yang  belum  mencapai usia  lima  belas  tahun  atau  yang  belum dapat dinikahi.
Secara kebetulan penentuan tentang  usia  wanita  tersebut  ternyata sesuai  dengan  penentuan  tentang  usia wanita  yang  belum  diizinkan  untuk menikah  menurut  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974,  karena  menurut  ketentuan yang  diatur  dalam  pasal  7  ayat  (1) undang-undang  nomor  1  tahun  1974, perkawinan  itu  hanya  diizinkan  jika  pria telah  mencapai  usia  19  tahun  dan  pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.
Diisyaratkan  unsur  culpa  yang oleh  undang-undang  telah  dinyatakan dengan kata-kata van wie hij redelijkerwijs moet  vermoeden atau  yang sepantasnya  harus  ia  duga  di  dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal  287  ayat  (1)  KUHP  memang  tepat, karena jarang terjadi seorang pelaku dapat mengetahui  dengan  tepat  mengenai  usia wanita  yang  mengadakan  hubungan kelamin  dengan  dirinya,  kecuali  jika wanita  tersebut  dapat  menunjukkan  akta identitasnya, misalnya dengan
menunjukkan  akta  kelahirannya  atau kartu tanda kependudukannya.
Pidana  yang  diatur  dalam  pasal 287 ayat (2) KUHP, undang-undang telah menentukan  bahwa  pelaku  dari  tindak pidana  yang  diatur  dalam  pasal  287  ayat (1)  KUHP  itu  tidak  akan  dituntut  kecuali jika ada pengaduan.
Pengaturan tentang perkosaan orang  tua  tiri  terhadap  anak  dibawah umur sesuai KUHP, namun di luar KUHP juga terdapat 2 pasal diantaranya, yaitu:
A. Pasal 81 Undang-undang
nomor 23 Tahun 2002, yaitu :
(1) Setiap  orang  yang  dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan  orang  lain,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Dalam  pasal  ini,  pengaturan  bagi pelaku  perkosan  terhadap  anak  di  bawah umur  dengan  cara  kekerasan  ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan  hukuman  bagi  pelaku sangatlah  berat  yaitu  paling  lama  lima belas  tahun  penjara  dan  paling  singkat tiga  tahun  penjara,  setidaknya  akan membuat  pelaku  geram  dan  menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan  pada  pasal  ini  sudah  cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya di hadapan hukum.
(2)  Ketentuan
pidanan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal  ini  menerangkan  bahwa segala  tindakan  pemaksaan  bersetubuh dengan  seorang  anak  dengan  cara  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau bujuk  rayu  demi  pemenuhan  hasrat seksual  pelaku  terhadap  anak  yang menjadi  korbannya.  Hal  tersebut  seiring dengan berkembangnya teknik atau modus  operandi  pelaku  perkosaan  yang baru  dan  semakin  berkembang  yang antara  lain  dengan  cara  bujuk  rayu, menipu,  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini pelaku  dapat  diancam  sama  dengan  pasal 81  ayat  (1)  yaitu  minimal  tiga  tahun penjara  dan  maksimal  lima  belas  tahun penjara.
B.  Pasal  82  Undang-undang  nomor 23 Tahun 2002, yaitu :
Setiap  orang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukukan perbuatan cabul,  dipidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahundan  paling  singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dan  paling  sedikit  Rp.  60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya perkosaan  terhadap  anak  tiri  yakni:  Dari aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam
melakukan  hubungan  seksual  dengan segala  aksesnya.  Jadi  bukanlah  berarti dalam  mengadakan  setiap  hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu  pula  kemungkinan  akses-akses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat dari ketidakpuasan
dalam melakukan hubungan  seks.  Dan  aspek  inilah  yang dapat merupakan faktor kekerasan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korbannya.
Orang  yang  mengidap  kelainan  jiwa, dalam  hal  melakukan  kekerasan  seksual cenderung  melakukan  dengan  sadis, misalnya  seorang  anak  yang  memendam dendam  terhadap  ibunya  sejak  kecil, sehingga kelak ia menjadi pelaku sadistis dalam  hal  kegiatan  seksual,  meski  ia sendiri tidak mengalami kekerasan fisik.
Selain  itu  faktor  kejiwaan  seseorang bisa  berubah  sesaat  akibat  meminum- minuman keras yang mengandung alkohol dapat beresiko melakukan kejahatan  dengan  mudahnya,  sehingga perbuatan kejahatan tidak terkendali lagi. Baik  buruknya  jiwa  seseorang tergantung  dari  salah  satu  faktor  yaitu faktor pendidikan yang diberikan kepadanya.Baik  pendidikan  di  sekolah atau  pendidikan  dirumah  sendiri  maupun diluar sekolah.
Keburukan-keburukan dan
ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan  pengajaran  yang  dialami seseorang  dalam  perkembangannya  dapat merangsang  dan  mempengaruhi  tingkah laku  seseorang  itu  kepada  perbuatan- perbuatan  jahat.  Apalagi  kalau  seseorang itu  sama  sekali  tidak  pernah  mendapat pendidikan  yang  tidak  teratur  baik  dari sekolah  maupun  dari  orang  tuanya  besar pengaruhnya.
Selain daripada
itu juga kesalahan-kesalahan pendidikan dan pengajaran  yang  diberikan  di  sekolah dapat  merangsang  seseorang  berbuat jahat, misalnya sistem pendidikan kolonial  yang  memperbesar  sukuisme, penekanan  kearah  pendidikan  dalam kehidupan demokrasi dsb. Juga kesalahan-kesalahan  Guru  atau  Dosen  di dalam  memberikan  pendidikan,  misalnya penolakan atau pengusiran seseorang dari kelas,  kebencian  Guru  atau  Dosen terhadap  seseorang,  balas  dendam  Guru atau  Dosen  yang  menimbulkan  frustasi terhadap  seseorang,  demikian  pula  cara pendidiknya  dan  pengajaran  yang  hanya dilaksanakan  dengan  kekerasan,  pukulan, hinaan, makian.
Selain daripada itu, contoh-contoh yang  jelek  yang  diterima  seseorang  dari Guru  atau  Dosen,  misalnya  Guru  atau Dosen  yang  sering  main  judi,  berzinah, pemabuk,  penipu,  tukang  gaduh  (tingkah laku  tidak  sesuai  dengan  perbuatan). Sebaliknya  pendidikan  yang  bermanfaat akan  menjadikan  seseorang  itu  mengerti dan  memahami  nilai-nilai  :  kesopanan, keagamaan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan, dan keindahan.
Dengan adanya norma-norma yang  baik  yang  diajarkan  pada  diri seseorang akan menjadikannya
berkualitas dan berpotensi menjadi harapan  bangsa  yang  dapat  membangun dan  berkarya  dalam  mencapai  cita-cita yang  diinginkannya.  Seseorang  yang dalam  lingkungan  pendidikan  yang  baik akan  mengisi  hari-hari  dengan  hal  yang positif  yang  dapat  menunjang  tingkat kecerdasan anak tersebut.
Dengan  adanya  kegiatan  yang bersifat  positif  tersebut  akan  dapat
memotivasi seseorang untuk selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupannya dan tidak akan terjebak kepada perbuatan- perbuatan  yang  akan  merugikan  masa depannya  sendiri.  Dengan  melakukan kegiatan  yang  bermanfaat  tersebut  dapat mengembangkan  kreatifitasnya  dan  dapat mencegah  seseorang  melakukan  tindakan kejahatan sedini mungkin.
C PENERAPAN HUKUM

## PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PEMERKOSAAN)  (STUDI  PUTUSAN NOMOR: 1599/PID. B/2007/PN Mdn)
A.  Kasus
Pada  waktu  dan  tempat  tersebut diatas,  terdakwa  mengajak  saksi  korban dan  adik  saksi  korban  yang  bernama Oktri  untuk  tidur  dikamar,  kemudian sekitar  pukul  02.00  Wib,  saksi  korban yang  tidur  diatas  tempat  bersama  dengan terdakwa  dan  Devi  terjatuh  dari  tempat tidur,  terdakwa  turun  dari  tempat  tidur dan  menggendong  saksi  korban  untuk kembali  ke  tempat  tidur,  pada  saat  saksi korban  telah  diletakkan  diatas  tempat tidur, tiba-tiba terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan merebahkan saksi korban  di  tempat  tidur,  selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dari atas, kemudian  saksi  korban  menangis  namun terdakwa  menyuruh  saksi  korban  diam dan menutup mata serta mengancam saksi korban  untuk  tidak  bilang  ke  orang  lain, selanjutnya  saksi  korban  yang  merasa takut  langsung  diam  dan  terdakwa membuka celana terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa menggesek- gesekkan kemaluan terdakwa kekemaluan saksi  korban  sekitar  10  (sepuluh)  menit hingga  terdakwa  orgasme,  setelah  selesai terdakwa  memakaikan  kembali  pakaian
ke  saksi  korban  dan  terdakwa  memakai kembali  pakaiannya  untuk  selanjutnya kembali  tidur,  pada  pukul  08.00  Wib saksi  korban  mengadukan  perbuatan terdakwa  kepada  saksi  Esma  Risma Sibarani  untuk  selanjutnya  diteruskan perbuatan terdakwa ke Poltabes MS.
1.  Dakwaan
1)  Primair  :  Melanggar  pasal  82 Undang-undang Republik Indonesia nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak.
2)  Subsidair : Melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia  nomor  23  Tahun  2002 tentang perlindungan anak.
2.  Pleedoi (pembelaan) Terdakwa
Terdapat nota pembelaan
(pleedoi)  melalui  kuasa  hukumnya  Irfan Surya  Harahap  dan  Nurhijam    yang tertulis :
Bahwa  kami  selaku  penasehat hukum  Terdakwa  sebelumnya  telah mengajukan  Eksepsi  yang  ada  pada intinya  menyatakan  bahwa  pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap terdakwa  adalah  tidak  sah,  hal  ini dikarenakan  pada  waktu  diperiksa  oleh pihak  penyidik  kepolisian  terdakwa  pada saat  itu  tidak  didampingi  oleh  penasehat hukum berdasarkan fakta tersebut penyidik telah melanggar maupun mengabaikan  ketentuan-ketentuan  pasal 54,  55,  dan  56  KUHAP  (kitab  undang- undang acara pidana).
Bahwa  dalam  proses  pemeriksaan terdakwa,  dengan  jelas  terdakwa  telah menegaskan membantah seluruh sangkaan, dakwaan yang diajukan
kepadanya  dan  membantah  tuduhan bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya, serta dengan demikian terdakwa juga membantah seluruh keterangan yang telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di kepolisian.
Bahwa  terdakwa  dalam  proses pemeriksaan  di  depan  persidangan  juga dengan tegas mengakui telah dipengaruhi dan dipaksa untuk menandatangani berita acara  pemeriksaan  (BAP)  di  kepolisian dan terdakwa juga mengakui pada saat itu merasa sendiri, ketakutan dan juga dalam keadaan  tekanan  psikologis  yang  tinggi karena  tidak  seorangpun  mendampingi terdakwa  apalagi  dari  penasehat  hukum, saat  itu  tidak  didampingi  oleh  penasehat hukum.
Bahwa proses pemeriksaan
persidangan sampai saat ini tidak menghadirkan  saksi  Verbal  Lisan  yaitu pihak  penyidik  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  benar  pada  saat pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  di kepolisian  terdakwa  telah  dipengaruhi bahkan dipaksa untuk mengakui perbuatan  tidak  diperbuatnya  dan  juga dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  benar terdakwa  tidak  didampingi  penasehat hukum.
Bahwa dengan dinyatakannya oleh  terdakwa  telah  dipengaruhi  bahkan dipaksa  untuk  mengakui  bahkan  untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP)  di  kepolisian  maka  dasar  untuk menyatakan  terdakwa  tidak  bersedia untuk  didampingi  penasehat  hukum dalam  proses  penyidikan  menjadi  gugur dan  sampai  saat  ini  pun  belum  ada  bukti yang diajukan oleh saudara jaksa
penuntut umum
yang memang membuktikan  terdakwa  menolak  untuk didampingi  penasehat  hukum  dalam pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan,  baik itu berupa surat pernyataan dari terdakwa maupun bukti-bukti lainya.
Bahwa  dalam  ketentuan  KUHAP
telah diisyaratkan pada setiap pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan tersangka atau terdakwa
wajib didampingi oleh penasehat hukum apalagi sangkaan  yang  dipersangkakan  padanya saat  itu  adalah  melanggar  pasal-pasal yang  diancam  hukumannya  sampai  15 (lima  belas)  tahun  penjara,  hal  ini merupakan  pengejawatahan  dari  hak-hak azasi manusia yang tentunya menjadi hak dari tersangka atau sekarang terdakwa.
Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan  pasal  54,  55,  dan  56  KUHAP tersebut  dengan  sendirinya  menyebabkan terdakwa  tidak  dapat  dituntut  sesuai dengan  pasal-pasal  yang  dituduhkan kepadanya, hal ini sesuai dengan yurispudensi  putusan  Mahkamah  Agung RI  No.  1565  K/Pid/1991,  tertanggal  16 September 1993.
3.  Replik Jaksa Penuntut Umum
Pada  pokoknya  tetap  berpendapat tetap pada tuntutannya.
4.  Pengadilan  Negeri  Medan  (NOMOR: 1599/PID. B/2007/PN Mdn)
Majelis hakim memberikan pertimbangannya, yaitu :
Tentang fakta-fakta hukum : Menimbang, bahwa
dipersidangkan  terdakwa  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa  benar  pada  tanggal  24 oktober  2006  terdakwa  tidur  bersama Haris, Devi, dan Oktri.
Bahwa  pada  waktu  tengah  malam abang  Devi  yaitu  Haris  pindah  dan terdakwa tidur bersama Devi dan Oktri.
Bahwa  lebih  kurang  satu  jam setelah Haris pindah saksi mendengar ada suara  jatuh  dan  ketika  terdakwa  lihat ternyata Devi (saksi korban).
Bahwa kemudian terdakwa angkat Devi  ke  tempat  tidur  dan  Devi  menangis katanya mimpi.
Bahwa  ketika  terdakwa  tanya apakah  ada  yang  sakit  Devi  menjawab tidak  dan  kemudian  terdakwa  dan  Devi serta Oktri tidur sampai pagi.
Bahwa  tidak  benar  pada  malam tersebut terdakwa membuka celana Devi.
Bahwa  berita  acara  pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa tersebut tidak betul karena terdakwa ditekan polisi.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah  dibacakan  Visum  Et  Repertum  No. 31/OBG/2007 tertanggal 26 februari 2007 dari  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Pringadi yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Syamsul Nasution,  Sp.Og.  yang  menyatakan  telah diperiksa  Devi  Oktaviani  Sianturi  alamat Jl. Kapten Muslim No. 241 Kel. Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia. Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan :
Genitalia  :  pada  Hymen  (selaput dara)  dijumpai  robek  jam  9  (Sembilan), 12  (dua  belas)  sampai  dasar.  Dari kesimpulan  Hymen  (selaput  dara)  tidak utuh lagi.
Tentang Surat Dakwaan :
Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat
alternative  maka  majelis  hakim  akan mempertimbangkan  dakwaan  yang  tepat sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  yaitu  dakwaan  subsidair sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.
Menimbang,  bahwa  pasal  81  ayat (1)  UU  No.  23  Tahun  2002  unsur- unsurnya sebagai berikut :
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan c. Memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
1.  Unsur setiap orang.
Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan hingga kini masih
diperdebatkan  apakah  unsur  setiap  orang atau  lazim  dirumuskan  dengan  kata “Barang  Siapa”  merupakan  unsur  atau bukan  dalam  suatu  rumusan  tindak pidana,  namun  lepas  dari  perdebatan yuridis  tersebut  sesuai  dengan  kebiasaan praktek  peradilan  dan  ataupun  memorie van  toelicting  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang  siapa  adalah  manusia  sebagai subjek hukum.
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan  pada  pokoknya  telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas  yang  tercantum  dalam  dakwaan
Penuntut
Umum dibenarkan oleh terdakwa,  maka  tidak  dapat  diragukan lagi  bahwa  terdakwa  adalah  orang  yang dapat dikualifikasikan sehat akal pikirannya  dan  mampu  mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum hal
tersebut dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi  yang  telah  diajukan  di persidangan oleh karena itu majelis hakim sependapat  dengan  Penuntut  Umum bahwa  unsur  “setiap  orang”  telah terpenuhi.
2.  Unsur  dengan  sengaja  melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Menimbang  arti  sengaja  menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat perbuatannya.
Menimbang dengan sengaja dalam perkara  ini  berarti  terdakwa  harus mempunyai niat, maksud atau mempunyai  tujuan  untuk  melakukan persetubuhan  dengan  saksi  korban  Devi
Oktaviani Sianturi.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat  orang  pingsan  atau  tidak berdaya  lagi  (lemah)  yang  artinya mempergunakan  atau  kekuatan  jasmani tidak  kecil  secara  tidak  sah  sedangkan tidak  berdaya  artinya  tidak  mempunyai kekuatan  atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa  menerangkan  tidak  melakukan persetubuhan  dengan  saksi  korban  Devi Oktaviani  Sianturi  akan  tetapi  dalam pemeriksaan  terdakwa  di  depan  penyidik terdakwa  mengaku  telah  melakukan persetubuhan  dengan  saksi  korban  dan pengakuhan  tersebut  karena  terdakwa ditekan polisi dalam hal ini penyidik.
Menimbang, bahwa sesuai dengan yurispudensi  Putusan  Mahkamah  Agung tanggal  20-9-1967  No.  177  K/Kr/1965
yang  menyatakan  pengakuan-pengakuan para  tertuduh  I  dan  II  dimuka  polisi  dan jaksa  dalam  hubungan  satu  sama  lain dapat  dipergunakan  sebagai  petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh  dan  Putusan  Mahkamah  Agung tanggal  23-2-1960  No.  229  K/Kr/1959 yang  menyatakan  pengakuan  dicabut tanpa  alasan  yang  berdasar,  merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
Menimbang,  bahwa  perbuatan yang  dilakukan  terdakwa  yaitu  melepas celana  dalam  saksi  korban  kemudian menyetubuhi saksi korban Devi Oktaviani Sianturi  dan  saksi  masih  berumur  10 tahun maka tentunya antara terdakwa dan saksi  korban  kekuatan  fisik  sangat  jauh berbeda.  Dan  dalam  persidangan  saksi korban  menerangkan  waktu  disetubuhi terdakwa badannya ditindih oleh terdakwa  dan  korban  hanya  bisa  bilang sakit  dan  tidak  mampu  berbuat  lainnya dengan  tujuan  menggagalkan  perbuatan terdakwa  akan  tetapi  terdakwa  tetap melakukan perbuatannya.
3.  Unsur  memaksa  anak  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain.
Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan  saksi  korban  pada  tanggal  24 Oktober  2006  jam  02.00  Wib  sewaktu tidur bersama bapaknya (terdakwa), saksi korban  celananya  dilepas  oleh  terdakwa, menggesek-gesekkan kemaluannya dikemaluan saksi korban dan saksi korban bilang  sakit  “pa”  tetapi  terdakwa  berkata tutup mulutmu.
Menimbang, bahwa di
persidangan  saksi  Esma  Risma  Sibarani dan  saksi  Maryam  Br  Pasaribu.Paginya mendapat cerita dari saksi korban tentang perbuatan terdakwa pada malam tersebut.
Menimbang, bahwa di persidangan  terdakwa  tidak  mengaku telah menyetubuhi saksi korban akantetapi  dalam  pemeriksaan  di  depan penyidik terdakwa mengaku telah berbuat cabul dengan saksi korban.
Menimbang, bahwa di
persidangan  telah  dibacakan  Visum Repertum No.31/OBG/2007 tertanggal 26
Februari  2007  dari  Rumah  sakit  Umum Dr.  Pringadi  yang  ditanda  tangani  oleh Dr.  Syamsul  Nasution,  Sp.  OG  yang menyatakan telah diperiksa Devi Oktaviani  Sianturi  alamat  Jl.  Kapten Muslim  No.  241  Kel.  Helvetia  Timur Kec.Medan Helvetia.
Dalam  Visum  Repertum  tersebut dinyatakan,  Genitalia  :  pada  Hymen (selaput  dara)  dijumpai  robek  jam  3 (tiga),  tidak  sampai  dasar.  Pada  hymen (selaput  dara)  dijumpai  robek  jam  9 (Sembilan),  12  (dua  belas)  sampai dasar.Kesimpulan  hymen  (selaput  dasar) tidak utuh lagi.
Menimbang, bahwa sesuai dengan yurispudensi  Putusan  Mahkamah  Agung tanggal  20-9-1967  No.  177  K/Kr/1965 dan  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal 23-2-1960 No. 229 K/Kr/1959
sebagaimana  dalam  pertimbangan  unsur kedua  di  atas  karena  dalam  persidangan terdakwa  tidak  terbukti  telah  dianiaya oleh  penyidik  maka  keterangan  terdakwa dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk.
Menimbang,  bahwa  walaupun  di depan penyidik terdakwa mengaku berbuat  cabul  pada  saksi  korban  tetapi bila  dikaitkan  dengan  Visum  Repertum majelis  berpendapat  bahwa  perbuatan yang  telah  dilakukan  terdakwa  kepada saksi korban adalah persetubuhan dengan paksaan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  di  atas  maka unsur ketiga telah terpenuhi.
Menimbang,  bahwa  karena  semua unsur-unsur  pasal  81  ayat  (1)  UU  no.  23 Tahun  2002  terpenuhi  maka  kepada terdakwa  haruslah  dinyatakan  terbukti dengan  sah  dan  meyakinkan  bersalah dalam pasal 81 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2002. Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim tidak
sependapat  dengan  penasehat  hukum terdakwa pada nota pembelaannya bagian primair  yang  menyatakan  terdakwa  agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Menimbang, bahwa
karena terdakwa  terbukti  dengan  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana.
Menimbang, bahwa karena
terdakwa  ditahan  maka  selama  terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dalam dictum putusan ini.
Menimbang, bahwa karena
terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  kepada terdakwa  dibebani  pula  membayar  biaya perkara.
Menimbang, bahwa selama persidangan  tidak  diketemukan  adanya alasan  pemaaf  dan  pembenar  yang  dapat meghapuskan pertanggungjawaban
pidana oleh terdakwa.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dan akan
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Hal-hal yang memberatkan :
•  Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan masa  depan  saksi  korban  menjadi suram.
•  Selaku  ayah  tiri  dan  guru  terdakwa seharusnya  melindungi  dan  menjadi panutan  saksi  korban  tetapi  terdakwa justru  melakukan  perbuatan  tercela yang menimpa saksi korban.
•  Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbelit- belit.
Hal-hal yang meringankan :
•  Terdakwa belum pernah dihukum.
•  Terdakwa  selaku  kepala  keluarga  dan mempunyai  tanggungan  anak-anak yang masih kecil.
Mengingat  Undang-undang  yang bersangkutan khususnya pasal 81 ayat (1) UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan anak.
5.  Putusan Hakim
Hakim  telah  menyatakan  bahwa Edward  Maruli  Aritonang  (terdakwa) terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya  yaitu Devi Oktaviani Sianturi dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.
Hakim  juga  menjatuhi  terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  tahun  dan  beserta  denda  Rp. 80.000.000,  (delapan  puluh  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## B. Analisa kasus
Setelah  penulis  membaca  dan menganalisa  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  dengan  no.  1599/Pid.B/2007/PN. Mdn,  maka  dari  kasus  tersebut  penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Sesuai  dalam  surat  dakwaannya, penuntut  umum  menuntut  hukuman penjara  dan  denda  sesuai  dalam  pasal  81 ayat  (1)  dan  pasal  82  UU  no.  23  Tahun 2002  tentang  perlindungan  anak,  dan hakim telah mengabulkan tuntutan tersebut  sesuai  dengan  tuntutan  jaksa penuntut umum.
Putusan Hakim :
Hakim berkesimpulan sama dengan penuntut umum dengan
menghukum  terdakwa  dengan  pasal  81 ayat  (1)  UU  no.  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak.  Dalam  hal  ini  hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan  pasal  81  ayat  (1)  karena  sudah jelas  diterangkan  “setiap  orang  yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain”.
Sudah  cukup  jelas  bahwa  setiap orang  maksudnya  adalah  pelaku,  pelaku yang dalam hal ini orang yang melakukan tindak  pidana.  Serta  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  untuk  melakukan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  telah  terpenuhi, karena terdakwa secara langsung menindih korban dengan tubuhnya, sehingga  korban  tidak  dapat  berontak yang berusia 10 tahun, tentu tidak mampu melawan  orang  dewasa  dan  dengan
ancaman  “tutup  mulutmu  dan  matamu” kata-kata tersebut, sebenarnya menimbulkan  tekanan  psikis  juga  karena mengingat  anak  berusia  10  tahun  dan seorang  perempuan,  dalam  hal  ini  kata- kata diatas kurang dipertegas untuk bahan tambahan dalam dakwaan jaksa walaupun sedikit disinggung.
Dan  sudah  jelas  unsur  yang terakhir “melakukan persetubuhan”,
persetubuhan  dalam  hal  ini  adalah berhubungan badan atau intim. Sedangkan  dalam  pasal  82  UU  no.23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak, hakim  berkesimpulan  lain  dengan  jaksa penuntut  umum,  karena  unsur  dalam pasal  82  terlalu  meluas.  Yang  kata kuncinya  “melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul”  jelas  dalam pasal  82  ini  terlalu  meluas  sedangkan dalam  kasus  tidak  tertulis  serangkaian perkataan untuk melakukan tipu muslihat, kebohongan,  dan  membujuk,  melainkan pemaksaan yang dilakukan secara langsung  tanpa  adanya  unsur  membujuk atau sebagainya.
Kasus posisi dan Bukti-bukti :
Perkosaan  atau  pencabulan  dalam kasus  ini  merupakan  eksploitasi  secara anomi  dan/  atau  seksual  dalam  surat dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  Dalam posisi  kasus  bila  dihubungkan  dengan bukti-bukti,  terdakwa  memang  telah melakukan  perbuatan  perkosaan  atau pencabulan  tersebut,  karena  terdakwa telah  mengakui  perbuatannya,  serta  bukti bahwa saksi korban menceritakan kronologisnya,  dan  bukti  terakhir  yang menguatkan  adalah  adanya  hasil  Visum Et Repertum No.31/OBG/2007 tanggal 26
Februari  2007  yang  ditanda  tangani  oleh Dr.  Syamsul  Nasution,  Sp.OG.  telah  kita ketahui  ketiga  bukti  yang  kuat  tersebut, maka dapat disimpulkan tindak pidana ini telah terpenuhi.
Tentang fakta-fakta
hukum pendukung lain yang menyebutkan bahwa dipersidangkan  terdakwa  pada  pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa  benar  pada  tanggal  24 oktober  2006  terdakwa  tidur  bersama Haris, Devi, dan Oktri.
Bahwa  pada  waktu  tengah  malam abang  Devi  yaitu  Haris  pindah  dan terdakwa tidur bersama Devi dan Oktri.
Bahwa  lebih  kurang  satu  jam setelah Haris pindah saksi mendengar ada suara  jatuh  dan  ketika  terdakwa  lihat ternyata Devi (saksi korban).
Bahwa  kemudian  Devi  terdakwa angkat  ke  tempat  tidur  dan  Devi menangis katanya mimpi.
Bahwa  ketika  terdakwa  tanya apakah  ada  yang  sakit  Devi  menjawab tidak  dan  kemudian  terdakwa  dan  Devi serta Oktri tidur sampai pagi.
Bahwa  tidak  benar  pada  malam tersebut terdakwa membuka celana Devi.
Bahwa  berita  acara  pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa tersebut tidak betul karena terdakwa ditekan polisi.
Bahwa dipersidangan telah dibacakan  Visum  Et  Repertum  No. 31/OBG/2007 tertanggal 26 februari 2007 dari  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Pringadi yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Syamsul Nasution,  Sp.Og.  yang  menyatakan  telah diperiksa  Devi  Oktaviani  Sianturi  alamat
Jl. Kapten Muslim No. 241 Kel. Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia. Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan.
Dapat  kita  telaah  bahwa  hakim telah  mempertimbangkan  berdasarkan fakta  hukum  yang  ada  dapat  kita simpulkan  dakwaan  oleh  jaksa  penuntut umum  sudah  cukup  memenuhi  unsur- unsur yang sesuai dengan pasal 81 ayat 1 undang-undang  nomor  23  tahun  2002 tentang perlindungan anak.
Setelah penulis perhatikan mengapa  seorang  penuntut  umum  tidak memasukkan  pasal  287  dan  294  KUHP,
adalah :
Dalam pasal 287 memang benar menyebutkan  perempuan  yang  bukan isterinya,  belum  cukup  15  tahun,  tetapi sudah  sepatutnya  ia  tahu  bahwa  anak tersebut  belum  dewasa  karena  anak tirinya  dan  masanya  belum  pantas  untuk kawin,  namun  belum  terlalu  signifikan dan sesuai karena pelaku adalah orang tua (ayah tiri).
Dalam  pasal  294  memang  benar  bahwa seorang  ayah  tiri  tersebut  melakukan persetubuhan  dengan  anak  yang  belum dewasa,  anak  tiri,  anak  peliharaannya, yang telah dipercayakan kepadanya untuk menanggung anak tersebut, untuk dididik dan dijaga.
Jadi  alasan  penuh  mengapa  jaksa tidak  menaruh  pasal  287  dan  294  KUHP melainkan  memakai  pasal  81  ayat1  dan pasal  82  undang-undang  nomor  23  tahun 2003  tentang  perlindungan  anak.  Dimana alasan  yang  lebih  mendetail  sesuai dengan  asas  lex  spesialis  de  rogat  lex generalis  dengan  kata  lain  kekuatan hukum umum mengenyampingkan kekuatan  hukum  khusus  atas  teori  itulah
yang membuat KUHP dapat
dikesampingkan  karena  sudah  ada  yang lebih  signifikan  dari  KUHP  maka  hakim dengan  sah  dan  meyakinkan  dengan memutuskan  dengan  pasal  81  ayat  1 undang-undang nomor 23 tahun 2003.
Walaupun  hakim  sudah  sesuai dengan  putusan  yang  telah  didakwakan kepada  terdakwa  namun  hal-hal  yang memberatkan  dapat  lagi  ditambahkan sesuai pemikiran penulis, seperti:
Mengakibatkan  kondisi  mental  si  anak menjadi  terganggu  dan  menimbulkan ketakutan sendiri bagi kejiwaan si anak.
Namun  seperti  pengakuan  serta kronologis  kejadian  bahwa  si  terdakwa atau  ayah  tiri  tersebut  sebenarnya  belum terpikir  untuk  menanamkan  niatnya bersetubuh  dengan  anak  tirinya  tesebut, namun akibat faktor dari intern dalam hal ini  adalah  keluarga  yang  utuh,  dimana  si terdakwa sebenarnya membutuhkan pendamping  untuk  memanjakan  maupun memuaskan  hasratnya,  dalam  hal  ini  ibu dari  korban  Devi  Oktaviani  Sianturi, tetapi berimbas pada anaknya.

## 5. SIMPULAN
Seharusnya  dalam  hal  menanggan perlindungan  anak  kiranya  dapat  berjalan dengan  baik,  apa  yang  telah  ditentukan oleh  undang-undang  sebagai  hukum kiranya  dapat  direalisasikan  dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam  hal  perlindungan  anak  dimana undang-undang telah
memberikan tanggung  jawab  kepada  orang  tua  atau wali,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah, pemerintah  daerah,  bahkan  negara,  untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A  Buku-buku
Badrul  zaman,  Mariam  Darus, Aneka Hukum Bisnis, Baandung:
Alumni, 1994.
Chazawi,  Adami,  2002,  Pelajaran Hukum  Pidana  1,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
_____________,  2005,  Tindak pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Gandhy, Mahmud, 1986,
Kedudukan Pers dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Andess.
H.  Hari  Sahordji,  1980,  Pokok- pokok Kriminologi, Jakarta: Aksara Baru.
Hasibuan,  Ridwan  ,  Edi  Warman, 1994,  Asas-asas  Kriminologi,  Medan: USU Press.
Kartono,  Kartini,  1982,  Psikologi Anak, Bandung: Alumni.
Lamintang,  P.A.F.,  Samosir,  C. Djisman, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua.
_____________, dan Theo Lamintang,  2009,  Delik-Delik  Khusus
Kejahatan  Melanggar  Norma  Kesusilaan &  Norma  Kepatutan,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Marlina,  2009,  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia,  Bandung:  PT  Refika Aditama.
_______ Komplikasi Hukum Jaminan, Bandung: MAndar Maju, 2004. B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana
Kitab  Undang-undang  Hukum
Acara Pidana Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor.11 Tahun
2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.
C. Internet
Lubis, Muhammad Ansori,
Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak Nakal  Berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak, Jurnal  RETENTUM  Universitas  Darma Agung  VOLUME  1  Nomor  1  Agustus 2019
diakses
tanggal Jurnal%20ANSORI%20LUBIS.pdf  pada
tanggal 1 Juni 2019.
Devi,  Ria  Sintha,    Tinjauan Yuridis  Perceraian  atas  Perkawinan  yang
Tidak  tercatat  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,  jurnal retentum  Volume  1  Nomor  1  Agustus 2019  diakses  pada  tanggal  September 2019
https://orbitdigitaldaily.com/70- persen-anak-di-sumut-alami-kekerasan- seksual/ diakses pada tanggal 1 Juni 2019 Pukul 23.00 WIB.
file:///C:/Users/Master/Downloads /Kekerasan-terhadap-anak.pdf diakses pada  tanggal  25  Juni  2019  Pukul  22.00
WIB.
https://www.komnasperempuan.g o.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedo man/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK %20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf
diakses  pada  tanggal  27  Juni Pukul 22.10 WIB.