## KINERJA KEUANGAN DAERAH  PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Juliati* Arum Kusumaningdyah Adiati Trisninik Ratih Wulandari
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
*email: juliati.qodrian@gmail.com

## ABSTRACT
INFO ARTIKEL
This  study  examined  differences  in  the  local  government's financial performance before and after the transition from central tax BPHTB be local taxes? In general, this study aims to determine the contribution BPHTB to the PAD as a source of funding for the survival of each region in order to achieve local autonomy system. The samples used in this study is the district/city that has existed since autonomy BPHTB not be treated as 114 cities/districts. The realization of the study observation period is the period before the transition  budget  BPHTB  (Year  2010)  and  after  the  transition BPHTB  (Year  2011).  The  research  data  were  statistically  tested with a different test of two paired samples.
The results show that the performance of local government in  Java  have  differences  before  and  after  the  transition  BPHTB from the central government to local governments. This research can provide empirical evidence of the differences in the financial performance  of  the  post-transition  region  from  the  center  to  the regions BPHTB especially Java. The results of this study can also be  used  as  a  reference  in  future  studies  with  similar  themes  to consider  several  things.  First,  the  use  of  samples  that  are  not confined to the local government but the entire Indonesian island of  Java.  Second,  adding  the  growth  rate  ie  performance measurement.  Third,  review  the  compatibility  ratio  because  in addition to operational expenditure and capital expenditure is no longer heading in the budget expenditure is financing and transfer.
Diterima: 31 Maret 2017 Direview: 18 April 2017 Disetujui: 8 Juni 2017 Terbit: 13 Juni 2017 Keywords:
Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan, Financial Performance, Autonomous Region.

## PENDAHULUAN
Pembangunan yang terus berjalan mengharapkan perubahan yang bisa mengarahkan  kepada  perbaikan  sistem  yang telah  dilaksanakan.  Salah  satu  perbaikan  sistem
yang dilakukan pemerintah sejak reformasi yaitu otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  sejak  tahun 1999.  Otonomi  daerah  merupakan  sistem desentralisasi pemerintahan supaya setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan sendiri untuk
mengelola daerahnya. Pada kenyatannya, pelaksanaan  otonomi  daerah  ternyata  tidak semudah yang dibayangkan, karena setelah lebih dari satu dasawarsa masih banyak problematika pelaksanaan otonomi daerah. Problematika yang menjadi  bahan  renungan  adalah  ketidaksiapan pemerintah daerah dalam membiayai wilayahnya yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Otonomi  daerah  yang  terus  berjalan  tetap menjadi  tugas  pemerintah  dalam  perbaikan sistem. Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah  yaitu  melalui  peraturan  tentang Keuangan  Daerah.  Dalam  peraturan  tersebut, pemerintah mengharapkan setiap daerah mampu membuat  laporan  neraca  yang  menggambarkan kekayaan  daerah,  sumber  pendanaan  serta laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah yang menggambarkan Pendapatan  Daerah,  Belanja  Daerah  dan  Dana yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  serta surplus  atau  defisit  yang  dialami  oleh  suatu daerah, sehingga laporan tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan rencana anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Terbitnya  UU  No.  28  Tahun  2009 menggantikan  UU  No.  18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD) adalah  prospek  cerah  bagi  daerah  untuk memaksimalkan  pendapatan  dari  sektor  pajak daerah. Sebagai contoh, setelah dikelola sejak 1 Januari 2011, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  menjadi  faktor  utama dibalik  meningkat  tajamnya  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  kota  Surakarta.  Pada  tahun pertama  masuknya  BPHTB  (tahun  2011), pemerintah kota Surakarta menerima PAD yang awalnya sebesar Rp.114.329.357.815 meningkat menjadi Rp.176.176.060.000. Sedangkan pendapatan pajak daerah, pada tahun 2010 kota Surakarta  sebesar  Rp.54.423.668.000,  tahun 2011  meningkat  menjadi  Rp.102.241.123.000 sehingga kontribusi BPHTB sebesar
Rp.34.500.000.000. Dengan
demikian, prosentase  kenaikan  pendapatan  pajak  daerah dari pemungutan  BPHTB sebesar 88% dan jika tanpa  kontribusi  dari  BPHTB,  kenaikan  pajak daerah  kota  Surakarta  hanyalah  mencapai  24%. Hal  inilah  yang  menjadi motivasi penelitian,
sehingga  dapat diketetahui  perkembangan kondisi  setelah  adanya  kebijakan  BPHTB tersebut.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai  berdasarkan  rasio-rasio  tertentu  dari Analisis  Laporan  Keuangan  Daerah.  Kinerja keuangan  pemerintah  daerah  menunjukkan sampai  pada  tingkatan  manakah  pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembelanjaannya.  Peralihan  BPHTB  sebagai pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah,  tentu  akan mengubah kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini  adalah  bagaimanakah  kinerja  keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah adanya peralihan BPHTB menjadi pajak daerah? Apakah ada perbedaan kinerja setelah peralihan BPHTB tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi BPHTB ke PAD sebagai salah  satu  sumber  pendaan  bagi  pembiayaan pemerintah daerah yang berkontribusi memperlancar kegiatan otonomi daerah.
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi  berbagai  pihak  berikut  ini. Pertama,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  penelitian selanjutnya  dengan  tema  sejenis  yaitu  kinerja keuangan daerah hubungannya dengan BPHTB. Kedua,  hasil  penelitian  bisa  digunakan  sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terutama mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pajak BPHTB.
LANDASAN TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS Otonomi Daerah
Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun  2004  Pasal  1  (5)  adalah  hak,  wewenang dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Unsur-unsur yang membentuk otonomi daerah adalah sebagai berikut.

## Kewenangan Otonomi Luas
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  yang  mencakup  semua  bidang
pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya yang  ditetapkan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Disamping  itu  keleluasaan  otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam  penyelenggaraan  daerah  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

## Otonomi Nyata
Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah  dibidang  tertentu  yang  secara  nyata ada  dan  diperlukan  serta  tumbuh  hidup  dan berkembang di daerah.

## Otonomi yang Bertanggung Jawab
Otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi  pemberian  hak  dan  kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi  berupa  peningkatan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik,  pengembangan kehidupan  demokrasi,  keadilan  dan  pemerataan serta  pemeliharaan  hubungan  yang  sehat  antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 (tiga) dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.
1)  Desentralisasi  yaitu  penyerahan  wewenang pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
2)  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang  pemerintah  kepada  Gubernur sebagai  wakil  pemerintah  dan  atau  kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3)  Tugas  perbantuan  adalah  penugasan  dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan  lain  dengan  kewajiban  melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

## Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah Kriteria penting lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur
dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan  daerah  dalam  bidang  keuangan. Dengan  kata  lain,  faktor    keuangan  merupakan faktor  yang  penting  dalam  mengatur  tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi  daerah.  Dalam  Peraturan  Pemerintah No.  105  Tahun  2000  Pasal  1,  menyebutkan bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  temasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  lain    yang    berhubungan  dengan  hak dan  kewajiban  daerah  tersebut  dalam  kerangka APBD.
Sehubungan  dengan  pentingnya  posisi keuangan  tersebut,  maka  keuangan  daerah digunakan  sebagai  salah  satu  indikator  untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Otonomi  Daerah,  membawa  konsekuensi  bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam  hal  kemampuan  mengelola  keuangan daerah, sebagai berikut ini (Nataluddin, 2001:167).
1)  Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2)  Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3)  Daerah  yang  sedikit  mampu  melaksanakan otonomi daerah.
4)  Daerah  yang  kurang  mampu  melaksanakan urusan otonomi daerah.
Selain  itu  ciri  utama  yang  menunjukkan suatu  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi daerah  adalah  sebagai  berikut  (Nataluddin, 2001:167).
1)  Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan,  mengelola  dan  menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2)  Ketergantungan  pada  bantuan  pusat  harus minimal  agar  PAD  menjadi  bagian  sumber keuangan  terbesar,  yang  didukung  oleh
kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu  pelimpahan  wewenang  pengambilan keputusan  kebijakan,  pengelolaan  dana  publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah  dan  pelayanan  masyarakat,  maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan  daerah  serta  jenis  dan  besarnya belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran  statistik  perkembangan  anggaran  dan realisasi,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran serta  analisis  atas  laporan  tersebut  merupakan informasi  yang  penting  agar  bisa  membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga menunjukkan kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).
Secara  konseptual,  pola  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  dilakukan sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan  perbedaan.  Paul  Hersey  dan Kenneth
Blanchard
memperkenalkan “Hubungan  Situasional”  dalam  pelaksanaan
otonomi  daerah  sebagai  berikut  (Nataluddin, 2001:168-169).
1)  Pola  Hubungan  Instruktif,  yaitu  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari  pada kemandirian  pemerintah  daerah  (tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2)  Pola  Hubungan  Konsultif,  yaitu  campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang,  karena  daerah  dianggap  sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3)  Pola  Hubungan  Partisipatif,  yaitu  peranan pemerintah pusat semakin berkurang,
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu
melaksanakan urusan otonomi.
4)  Pola  Hubungan  Delegatif,  campur  tangan pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada  karena daerah  telah  benar  mampu  dan  mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
Bertolak dari teori tersebut, karena potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia yang  berbeda,  akan  terjadi  pula  perbedaan  pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan melalui tabel 1.
Tabel 1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah Kemampuan Keuangan Tingkat Perkembangan Pola Hubungan Tingkat Kesiapan Otonomi Daerah Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi 0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Abdul Halim (2002:169)
Beberapa  rasio  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berdasarkan  data  keuangan  yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus berikut ini.

## 1) Rasio Kemandirian Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan  pajak  retribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan
daerah.  Rasio  kemandirian  ditunjukkan  oleh besarnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari sumber  lain  (pihak  ekstern)  antara    lain:  Bagi Hasil  Pajak,  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak  Sumber Daya  Alam,  Dana    Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus,  Dana  Darurat  dan  Dana Pinjaman  (Abdul  Halim,  2007:  232).  Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
Rasio Kemandirian :
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana ekstern.  Semakin  tinggi    resiko    kemandirian mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  semakin rendah  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Rasio kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat
partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian, semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat  membayar pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.  Jadi,  semakin  tinggi  rasio  Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

## 2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  guna membiayai pembangunan.

## Tabel 2

## Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal
Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah 0,00   -   10,00 Sangat Kurang 10,01  -   20,00 Kurang 20,01  -    30,00 Cukup 30,01  -   40,00 Sedang 40,01  -   50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber: (Abdul Halim, 2007: 234) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah  pusat  dalam  pembangunan  daerah yang  menunjukan  tingkat  kesiapan  pemerintah daerah    dalam    melaksanakan  otonomi  daerah. Semakin  tinggi  rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal,  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan keuangan  daerah  dalam    mendukung  otonomi daerah.  Rumus  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut.
DDF =   x 100%
Keterangan:
DDF  = Derajat Desentralisasi Fiskal

## PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t
TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t

## 3) Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Indeks  Kemampuan  Rutin  yaitu  proporsi antara  PAD  dengan  pengeluaran  rutin  yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai
pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya.  Semakin  tinggi  rasio  Indeks Kemampuan  Rutin,  maka  semakin  tinggi  pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

## Tabel 3

## Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin
% Kemampuan Keuangan Daerah 0,00 -  20,00 Sangat Kurang 20,01 -  40,00 Kurang 40,01 -  60,00 Cukup 60,01 -  80,00 Baik 80,01 – 100 Sangat Baik
Sumber : (Abdul Halim, 2007: 234)
Berikut  rumus  yang  digunakan  untuk menghitung Indeks Kemampuan Rutin.
IKR=   x 100%
Keterangan:
IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Asli Daerah

## 4) Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  adalah  rasio  untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan  terhadap  APBD.  Semakin  tinggi prosentase  dana  yang  dialokasikan  pemerintah daerah  untuk  belanja  rutin  berarti  prosentase belanja  pembangunan  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin  maupun  belanja  pembangunan  terhadap APBD  yang  ideal,  karena  sangat  dipengaruhi oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan besarnya  investasi  yang  diperlukan  untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumus rasio  keserasian  adalah  sebagai  berikut  (Abdul Halim, 2007:235).
• Rasio Belanja Rutin:
=
• Rasio Belanja Pembangunan:
=
5)

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan  yang  dicapai  dari  periode  ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Total  Pendapatan Daerah,
Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan (Abdul Halim, 2007:241).
Kondisi yang menunjukkan semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah  dan  Belanja  Pembangunan  yang  diikuti oleh  semakin  rendahnya  Belanja  Rutin,  maka pertumbuhannya  adalah  positif.  Artinya  bahwa daerah yang  bersangkutan  telah  mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya  dari  satu  periode  ke  periode berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai Pendapatan  Asli  Daerah,  Total  Pendapatan Daerah, dan Belanja Rutin yang diikuti semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya  adalah  negatif.  Artinya  bahwa daerah  yang  bersangkutan  belum  mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhannya dari  periode  satu  ke  periode berikutnya.  Semakin  tinggi  rasio  pertumbuhan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah  dalam  mendukung  otonomi  daerah. Gambar  1  menunjukkan  kerangka  konseptual masa sebelum dan setelah peralihan BPHTB.

## Pengembangan Hipotesis
BPHTB yang beralih menjadi pajak daerah tentu akan meningkatkan PAD bagi daerah. Hal tersebut  tentu  akan  mempengaruhi  kinerja pemerintah  daerah  yang  tercermin  dari  rasio keuangan.  Oleh  karena  itu  hipotesis  yang
dikembangkan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
H1:  Terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan setelah  adanya  peralihan  BPHTB  dari pusat ke daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi,  Sampel  dan  Teknik  Pengumpulan Data
Populasi  penelitian  ini  adalah  pemerintah kabupaten/  kota  di  Pulau  Jawa  dengan  metode pengumpulan  data  secara purposive  sampling , yaitu  sampel  diperoleh  dengan  menggunakan kriteria tertentu, maka diperlukan suatu karakter yakni  kabupaten/  kota  yang  sudah  ada  sejak otonomi BPHTB belum diperlakukan.
Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) pemerintah  kabupaten/  kota  sebagai  dasar perhitungan  kinerja  keuangan  untuk  periode
sebelum dan setelah peralihan BPHTB ke daerah berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala  Daerah  setiap  tahun  yang  ditetapkan melalui  Peraturan  Daerah  dan  data  tersebut diperoleh  dari  Laporan  Keuangan  Daerah  yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah (DJPKPD). Periode pengamatan penelitian  atas  realisasi  APBD  adalah  periode sebelum  peralihan  BPHTB  (Tahun  2010)  dan setelah peralihan BPHTB (Tahun 2011).

## Definisi Variabel dan Pengukurannya
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja antara dua sampel (sampel tidak  bebas)  dengan  menggunakan  alat  uji statistik  berupa  uji  beda.  Dengan  demikian, variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter pengukuran yang berupa ratio pada tabel 4.
Tabel 4 Variabel Penelitian No  Variabel Penelitian Definisi Operasional Pengukuran 1. Rasio Kemandirian Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan  dan pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang diperlukan  daerah. Rasio Kemandirian: 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. DDF = x 100% Keterangan: DDF  = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t TPDt = Total Penerimaan
Daerah

## Tahun t
3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya. IKR= x 100% Keterangan: IKR  = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Asli Daerah 4. Rasio Keserasian Rasio keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD.  Rasio Belanja Rutin:
 Rasio Belanja Pembangunan:
5. Rasio Pertumbuhan Rasio  pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. r = x 100%
Keterangan: Pn  =  Data  yang  dihitung  pada tahun ke n Po  =  Data  yang  dihitung  pada
tahun ke 0
R = Pertumbuhan

## Metode Analisis Data
Data  penelitian  ini  sebelum  dilakukan  uji statistik  terhadap  hipotesis  terlebih  dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk  menentukan  metode  alat  uji  hasil penelitian.  Analisis  ini  diperlukan  untuk mengetahui  data  penelitian  berdistribusi  normal atau  tidak  normal.  Hal  ini  karena  normalitas diperlukan sebagai prasyarat untuk uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Untuk mendeteksi normalitas  data  penelitian  ini  menggunakan  uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sampel
Penelitian  ini  mengambil  Pulau  Jawa sebagai  sampel  penelitian  karena  Pulau  Jawa merupakan  salah  satu  pulau  di  Indonesia  yang paling maju dalam hal pembangunan dan sumber daya  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2010  dan tahun  2011  dari  pemerintah  daerah  atau pemerintah provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu 117  pemerintah  daerah.  Dari  jumlah  tersebut, terdapat  tiga  kabupaten  yang  belum  ditemukan laporan  realisasi  anggaran  untuk  tahun  2010 yaitu  Kota  Depok,  Kabupaten  Sukoharjo  dan Kabupaten Wonogiri, sehingga jumlah
pemerintah  daerah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  114  pemerintah  daerah. Adapun  jumlah  pemerintah  daerah  dari  setiap provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat di tabel 5.
Tabel 5 Sampel Penelitian No Provinsi Jumlah Pemda 1 DKI Jakarta 1 2 Jawa Barat 25 3 Jawa Tengah 34 4 Yogyakarta 6 5 Jawa Timur 39 6 Banten 9 Total 114

## Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan bahwa mean dari rasio kemandirian untuk tahun 2010 adalah 0,233 sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 0,290. Sementara mean rasio derajat  desentralisasi  fiskal  juga  mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu 0,130  menjadi  0,152. Mean rasio  indeks kemampuan  rutin  juga  mengalami  peningkatan yaitu  0,184  pada  tahun  2010  dan  0,212  untuk tahun 2011. Mean rasio keserasian untuk belanja operasional  mengalami  penurunan  dari  tahun 2010  ke  tahun  2011  yaitu  dari  0,843  menjadi 0,832  sedangkan  untuk mean rasio  keserasian belanja modal mengalami peningkatan yaitu dari 0,134 pada tahun 2010 menjadi 0,146 pada tahun 2011.
Nilai  maksimum  untuk  rasio  kemandirian yaitu  3,429  pada  tahun  2011  dan  2,940  untuk tahun  2010.  Nilai  maksimum  rasio  tersebut merupakan nilai rasio dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim untuk tahun 2011 dan Pemprov Jabar untuk tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  rasio suatu  pemda,  maka  semakin  tinggi  pula kemampuan  daerah  dalam  membiayai  sendiri daerahnya. Pemprov Jatim dan Jabar mengalami peningkatan  rasio  kemandirian  dari  tahun  2010 ke  tahun  2011  sehingga  ada  peningkatan kemampuan dalam membiayai  daerahnya. Nilai minimum  untuk  rasio  kemandirian  pada  tahun 2011 sebesar 0,001 sedangkan pada tahun 2010 sebesar  0,02.  Pemda  yang  memiliki  nilai  rasio kemandirian  terendah  pada  tahun  2011  adalah Pemerintahan  Kabupaten  (Pemkab)  Banten sedangkan  untuk  tahun  2010  adalah  Pemkab Cimahi.  Pemkab  Banten  mengalami  penurunan nilai rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011,  sehingga  kemampuan  dalam  membiayai
daerahnya sendiri mengalami penurunan. Sedangkan Pemkab Cimahi mengalami peningkatan dalam rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011.
Nilai  maksimum  untuk  rasio  derajat desentralisasi fiskal yaitu 0,774 untuk tahun 2011 dan  0,746  untuk  tahun  2010.  Nilai  tersebut diperoleh  dari  Pemprov  Jabar  baik  untuk  tahun 2010  maupun  tahu  2011.  Pemprov  Jabar memiliki kenaikan nilai rasio derajat desentralisasi  fiskal  yang  menunjukkan  bahwa Pemprov  Jabar  memiliki  kemampuan  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Menurut Halim  (2007),  nilai  tersebut  menunjukkan Pemprov  Jabar  memiliki  kemampuan  yang sangat  baik.  Nilai  minimum  untuk  tahun  2011 sebesar  0,001  dan  untuk  tahun  2010  sebesar 0,019.  Pemda  yang  memiliki  nilai  rasio  untuk tahun  2011  adalah  Pemkab  Serang  sedangkan untuk  tahun  2010  adalah  Pemkab  Cimahi. Pemkab  Serang  mengalami  penurunan  dalam kemampuan  meningkatkan  pendapatan  asli daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  yang sangat kurang dalam hal keuangan daerah.
Nilai  maksimum  untuk  rasio  indeks kemampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 1,511 dan  1,832  untuk  tahun  2010,  terjadi  penurunan dalam  nilai  maksimum  untuk  rasio  indeks kemampuan rutin dari tahun 2010 ke tahun 2011. Adapun  daerah  yang  memiliki  rasio  indeks kemampuan  rutin  maksimum  pada  tahun  2011 adalah  Pemprov  Jateng  dan  untuk  tahun  2010 adalah Pemprov Banten. Menurut Halim (2007), nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam  membiayai  pengeluaran  operasional  di
daerahnya.  Nilai  minimum  untuk  rasio  indeks kemampuan  rutin  pada  tahun  2011  sebesar 0,0384  dan  tahun  2010  sebesar  0,0334.  Untuk tahun  2011,  nilai  minimum  terdapat  pada Pemkab  Tasikmalaya  dan  tahun  2010  pada Pemkab  Ngawi.  Menurut  Halim  (2007),  daerah tersebut  memiliki  kemampuan  yang  sangat kurang  untuk  membiayai  pengeluaran  di daerahnya.
Nilai  maksimum  untuk  rasio  keserasian biaya  operasional  untuk  tahun  2010  sebesar 1,000  yang  diperoleh  oleh  Pemkot  Tegal,
sedangkan  tahun  2011  sebesar  0,935  diperoleh Pemkot  Yogyakarta.  Nilai  maksimum  untuk rasio keserasian biaya modal tahun 2011 sebesar 0,327  diperoleh  Pemkot  Tangeran  Selatan sedangan  tahun  2010  sebesar  0,291  diperoleh Pemprov  Banten.  Nilai  minimum  untuk  rasio keserasian  biaya  operasional  pada  tahun  2011 sebesar  0,473  diperoleh  Pemprov  Jateng sedangkan  tahun  2010  sebesar  0,447  diperoleh Pemprov  Banten.  Nilai  minimum  untuk  rasio keserasian biaya modal untuk tahun 2010 sebesar 0,038 diperoleh Pemkab Batang dan tahun 2011 sebesar 0,06 diperoleh Pemkot Yogyakarta.

## Tabel 6

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation RK2011 114  .001643283919  3.429458005882  .27686933779175 .613560901165914 RK2010 114  .019731903968  2.940046761315  .23344406194461 .529024231474385 RDDF2011  114  .001640587967  .774238744634  .14708184770826 .156692328991755 RDDF2010  114  .019350089853  .746195905638  .13052993659897 .144816322581110 RIKR2011  114  .038487807986  1.511079378062  .20702861627541 .275760823853968 RIKR2010  114  .033430030042  1.832305339293  .18475436436566 .287784599833798 RK120011  114 .4735 .9350 .832187 .0751171 RK12010 114  .447023200139  1.000000000000  .84360953268478 .086463891189030 RK22011 114  .059707415764  .327673878246  .14617475001979 .054756214390315 RK22010 114  .038439186115  .291600678178  .13405825262020 .056465966231685 Valid N (listwise) 114

## Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  menguji  apakah  terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  indeks  kemampuan rutin  dan  rasio  keserasian  setelah  adanya
peralihan  BPHTB  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah. Hasil pengujian menggunakan SPSS 16.0 dengan alat uji paired sample t-test menunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel 7.
Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis Jenis Rasio Nilai t Signifikansi Rasio Kemandirian 4,211 0,000 Rasio DDF 4,716 0,000 Rasio IKR 3,472 0,000 Rasio Keserasian-BO -2,164 0,033 Rasio Keserasian-BM 2,839 0,005
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa kinerja  pemerintah  daerah  di  Pulau  Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan  BPHTB  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah.  Hasil  tersebut  diperoleh dengan melihat signifikasi dari setiap rasio, yaitu rasio  kemandirian  yang  memiliki  nilai  t  3,502 dan  nilai  signifikansi  0,001,  rasio  derajat desentralisasi  fiskal  yang memiliki nilai  t  3,687 dan  nilai  signifikansi  0,000,  rasio  indeks kemampuan rutin yang memiliki nilai t 3,302 dan nilai  signifikansi  0,033,  rasio  keserasian  untuk biaya  operasional  memiliki  nilai  t  -2,164  dan nilai  signifikansi  0,033  serta  rasio  keserasian untuk biaya modal memiliki nilai t sebesar 2,839 dan  nilai  signifikansi  0,005.  Untuk  setiap  rasio nilai  signifikasi  kurang  dari  0,05,  hal  tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pemerintah  daerah  sebelum  dan  sesudah peralihan  BPHTB  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah.
Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan bahwa  setiap  rasio  menunjukkan  nilai  t  yang positif kecuali untuk nilai t untuk rasio keserasian biaya  operasional  yang  menunjukkan  nilai negatif,  oleh  karena  itu  bisa  dikatakan  bahwa kinerja  pemerintah  daerah  yang  tercermin  dari rasio  keserasian  biaya  operasional  mengalami penurunan,  artinya  bahwa  biaya  operasional yang  digunakan  sebelum  adanya  peralihan BPHTB  dari  pemeritah  pusat  ke  pemerintah daerah  lebih  besar  daripada  biaya  operasional setelah  adanya  peralihan.  Sedangkan  keempat rasio  yang  lain  mengalami  peningkatan  setelah terjadinya peralihan BPHTB.

## Interpretasi Hasi Pengujian
Hipotesis  penelitian  ini  dinyatakan  dapat diterima  dengan  menggunakan  alat  uji paired sample t-tes , karena nilai signifikansi dari setiap rasio  kurang  dari  0,05  sehingga  terdapat perbedaan  kinerja  pemerintah  daerah  setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2011.
Rasio  yang  digunakan  untuk  menilai kinerja  pemerintah  daerah  dalam  penelitian  ini adalah rasio kemandirian, rasio derajar desentralisasi  fiskal,  rasio  indeks  kemampuan rutin,  rasio  keserasian  biaya  operasional  dan rasio  keserasian  untuk  biaya  modal.  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  menunjukkan
tingkat kemampuan suatu daerah  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Rasio  kemandirian  ditunjukkan  oleh  besarnya pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak  ekstern)  diantanya  melalui  Bagi  Hasil Pajak,  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak  Sumber  Daya Alam,  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana Alokasi Khusus,  Dana  Darurat  dan  Dana  Pinjaman (Abdul  Halim,  2007:  232).  Rata-rata  rasio kemandirian  pemerintah  daerah  di  Pulau  Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011, hal tersebut menujukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  daripada  sumber pendapatan dari pihak ekstern. Peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabakan peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  karena BPHTB telah menjadi pajak daerah. Peningkatan kemandirian  tertinggi  dicapai  oleh  Pemkot Surabaya dengan peningkatan sebesar 58% dari tahun 2010 ke tahun 2011, sedangkan penurunan kemandirian  tertinggi  terjadi  pada  Pemkab Serang dengan penurunan sebesar 16%.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan  besarnya  campur      tangan pemerintah  pusat  dalam  pembangunan  daerah yang  menunjukan    tingkat  kesiapan  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah. Semakin  tinggi  rasio  Derajat  Desentralisasi Fiskal,  maka  semakin  tinggi  pula    kemampuan keuangan  daerah  dalam  mendukung  otonomi daerah.  Peralihan  BPHTB  bisa  menjadi  salah satu  upaya  untuk  menurunkan  campur  tangan pemerintah.  Dari  hasil  statistik  deskriptif menunjukkan  adanya  peningkatan  rasio  derajat desentralisasi  fiskal,  peningatan  rasio  tertinggi dicapai oleh Pemkot Surabaya dengan peningkatan  sebesar  20%,  semntara  penurunan tertinggi  dialami  oleh  Pemkab  Serang  dengan penurunan  sebesar  14%,  rata-rata  peningkatan rasio pemerintah daeerah di pulau Jawa sebesar 2%. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah berubah  setelah  adanya  peralihan  BPHTB  yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal
memberikan  arti  bahwa  peralihan  BPHTB merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengurangi campur  tangan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah. Akan tetapi, menurut Halim (2007) rasio derajat desentralisasi fiskal dikaatakan baik, jika berada  pada  range  0,4-0,5.  Mean  dari  rasio derajat  desentraliasasi  fiskal  untuk  tahun  2010 adalah 0,13 dan tahun 2011 adalah 0,15 sehingga walaupun  terjadi  peningkatan  rasio  derajat desentralisasi fiskal tetapi belum bisa dikatakan baik masih dalam skala kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat sepertinya perlu memindahkan pajak-pajak pusat ke pajak daerah agar  ketergantungan  daerah  terhadap  pusat semakin rendah.
Indeks  Kemampuan  Rutin  yaitu  proporsi antara  PAD  dengan  pengeluaran  rutin  yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya.  Semakin  tinggi  rasio  Indeks Kemampuan Rutin, maka  semakin  tinggi  pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi  daerah.  Hasil  pengujian  hipotesis menyebutkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah berdasarkan  rasio  indeks  kemampuan  rutin setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki perbedaan  dengan  kinerja  sebelum  adanya pemerintah.  Dari  hasil  statistik  deskriptif  juga menunjukkan  adanya  peningkatan  mean  dari tahun  2010  ke  tahun  2011.  Hal  tersebut menujukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dari pendapatan  asli  daerah  semakin  meningkat. Berdasarkan  skala  indeks  kemampuan  rutin dalam  Halim  (2007),  pada  tahun  2010  kinerja pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin berada  pada  kategori  sangat  kurang  sedangkan tahun  2011  berada  pada  kategori  kurang.  Oleh karena  itu,  peralihan  BPHTB  masih  belum  bisa membuat  kinerja  indeks  kemampuan  rutin menjadi  lebih  baik.  Sebagian  besar  pemerintah daerah  memiliki  kinerja  yang  meningkat  untuk indeks  kemampuan  rutin,  tetapi  ada  pula  yang menagalami penurunan. Fenomena yang menarik terdapat pada Provinsi Banten, pemprov tersebut memiliki indeks kemampuan rutin yang tertinggi  pada  tahun  2010  tetapi  rasio  tersebut menurun drastis pada tahun 2011 yaitu menurun
sebesar 0,5, penurunan yang cukup besar. Rata- rata  kenaikan  indeks  kemampuan  rutin  hanya sebaesar  0,02.  Akan  tetapi,  Pemprov  Banten justru  mengalami  penurunan  yang  cukup  besar. Hal  tersebut  karena  terjadi  kenaikan  biaya operasional  yang  cukup  besar  pada  tahun  2011 yaitu kenaikan sebesar 100%. Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan rasio indeks kemampuan  rutin  tertinggi  adalah  Pemkab Tangerang  Selatan.  Biaya  operasional  Pemkab Tangerang selatan memang menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011.
Rasio  keserasian  adalah  rasio  untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan  terhadap  APBD.  Semakin  tinggi prosentase  dana  yang  dialokasikan  pemerintah daerah  untuk  belanja  rutin  berarti  prosentase belanja  pembangunan  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin  maupun  belanja  pembangunan  terhadap APBD  yang  ideal,  karena  sangat  dipengaruhi oleh  dinamisasi  kegiatan  pembangunan  dan besarnya  investasi  yang  diperlukan  untuk mencapai  pertumbuhan  yang  ditargetkan.  Rasio keserasian  untuk  biaya  operasional  merupakan perbandingan  antara  biaya  operasional  dengan total  biaya  APBD,  sedangkan  rasio  keserasian untuk biaya pembangunan merupakan total biaya modal  dibangingkan  dengan  total  biaya  ABPD. Rasio  keserasian  untuk  biaya  operasional  di Pulau  Jawa  diantara  60-90%  dari  total  biaya APBD  sedangkan  untuk  rasio  keserasian  biaya modal  diantara  10-40%  dari  total  biaya  APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional  yang  bersifat  rutin  lebih  besar daripada  biaya  modal  yang  merupakan  biaya pembangunan.  Dari  hasil  pengujian  hipotesis dinyatakan  terdapat  perbedaan  kinerja  antara rasio  keserasian  setelah  adanya  peralihan BPHTB  ke  pemerintah  daerah.  Dari  rata-rata rasio keserasian terdapat peningkatan pada rasio belanja  modal,  sedangkan  pada  rasio  belanja operasional  menunjukkan  adanya  penurunan. Hal  ini  bisa  dikatakan  bahwa  pada  tahun  2011 belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan  tahun  2011  pada  pemerintah daerah di Pulau Jawa. Penurunan rasio keserasian
untuk  belanja  modal  tertinggi  adalah  Pemkot Surabaya sedangkan peningkatan rasio keserasian untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkot Banjar. Sedangkan untuk rasio keserasian untuk belanja operasional peningkatan  rasio  tertinggi  adalah  Pemkot Pekalongan dan penurunan rasio tertinggi adalah Pemkot Tegal. Pemerintah daerah di Pulau Jawa masih  memiliki  rasio  keserasian  untuk  belanja operasional  yang  lebih  tinggi  dibandingkan untuk rasio keserasian belanja modal. Belanja di APBD  masih  didominasi  oleh  belanja-belanja yang sifatnya rutin, sedangkan untuk pembangunan masih relatif kecil.

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dilihat  dari  rasio  kemandirian,  rasio  derajat desentralisasi  fiskal,  rasio  indeks  kemampuan rutin  dan  rasio  keserasian.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian  yang  diajukan  terdapat  perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah peralihan  BPHTB  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  dapat  diterima.  Hasil pengujian  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa setiap rasio nilai t hasilnya positif kecuali untuk nilai  t  rasio  keserasian  biaya  operasional  yang menunjukkan  nilai  negatif,  oleh  karena  itu  bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keserasian biaya operasional mengalami  penurunan,  artinya  bahwa  biaya operasional  yang  digunakan  sebelum  adanya peralihan  BPHTB  dari  pemeritah  pusat  ke pemerintah  daerah  lebih  besar  daripada  biaya operasional setelah adanya peralihan. Sedangkan keempat rasio yang lain mengalami peningkatan setelah terjadinya peralihan BPHTB.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan  yang  perlu  diperhatikan  dalam menginterpretasikan hasil analisis data. Keterbatasan  pertama  adalah  penelitian  ini
menggunakan sampel kinerja pemerintah daerah di  Pulau  Jawa  sehingga  generalisasi  hasil penelitian hanya terbatas pada wilayah tersebut. Namun  demikian,  penggunaan  sampel  pada wilayah  tertentu  ini  dipilih  karena  dapat digunakan  untuk  mengendalikan  pengaruh karakteristik wilayah yang berbeda-beda terhadap hasil penelitian.
Keterbatasan  kedua  adalah  penelitian  ini hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah  dari  sudut  pandang  pasca  peralihan BPHTB  pusat  ke  daerah  sehingga  generalisasi hasil  penelitian  hanya  terbatas  pada  perubahan sistem tersebut. Meskipun demikian, penggunaan  masa  peralihan  BPHTB  sebagai perioda pengamatan penelitian ini dipilih karena dapat  mengurangi  kemungkinan  pengaruh “kemungkinan faktor-faktor/ kebijakan lainnya” pada hasil analisis.

## Implikasi
Penelitian ini dapat memberi bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan daerah pasca peralihan  BPHTB  dari  pusat  ke  daerah khususnya  Pulau  Jawa.  Hasil  studi  ini  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  dalam penelitian  selanjutnya  dengan  tema  sejenis, misalnya dengan mempertimbangkan:
1. penggunaan  sampel  yang  tidak  hanya pemerintah  daerah  di  Pulau  Jawa  tetapi seluruh Indonesia;
2. menambahkan pengukuran kinerja misalnya rasio pertumbuhan; dan
3. menelaah  kembali  rasio  keserasian  karena selain untuk belanja operasional dan belanja modal masih ada lagi pos dalam pengeluaran APBD yaitu pembiayaan dan transfer.

## REFERENSI
Abdul  Halim.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Ash  Shiddiqy,  Mohammad  Hasby.  2012.
Analisis Perkembangan Kemampuan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Pemerintah Kabupaten Bantul. Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah, Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Natalludin.  2001.  Potensi  Dana  Perimbangan
Pada Pemerintaha Daerah di Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan
Daerah . Yogyakarta: UPP YKPN. Nirzawan.  2001.  Tinjauan  Umum  Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah .
Yogyakarta: UPP YKPN.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pranicha, Herlin. 2011. Analisis Rasio Keuangan APBD  Tahun  2006-2009  Sebagai
Pengukur  Kinerja  Keuangan  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Tugas Akhir Program Diploma  III  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta (Tidak Dipublikasikan).
Prastowo,  Dwi  D.  dan  Rifka  Julianti.  2002.
Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Edisi Revisi.
Yogyakarta: AMP YKPN.
Yuliati.  2001.  Analisis  Kemampuan  Keuangan
Daerah Dalam Menghadapi Otonomi
Daerah. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  33 Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian- keuangan-daerah-makalah.html.
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian- otonomi-daerah-makalah.html.