## KONSTRUKSI ISU GENDER  DALAM POLITIK:
STUDI  KASUS PEMILIHAN UMUM 2004
Joko Sutarso
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : joko@fki.ums.ac.id

## ABSTRACT
C onstruction issue of  women in politics is built on the assumption of  representation, which states that the number of  women in representative institutions is not proportional when compared with the number of  women voters. Discourse Affirmative Action is an effort to increase the number of  women’s political participation in representative institutions. Although a lot of  resistance or support, affirmative action is included in the Election Law 12 of  2003 failed to increase the number of  legislative candidates who sit in Parliament significantly. Study of  women’s issues in Election 2004 has the urgency to understand gender issues, because legislative elections are followed by direct presidential election confronts Megawati Sukarnoputri with Susilo Bambang Yudhoyono. Competition both have crystallized the issue of  gender in politics, whether that support on the one hand and women who refused leaders on the other. Construction is not only built on political arguments, but also social, cultural and religious.

## Keywords : Gender, Politics, Election

## ABSTRAK
Konstruksi isu perempuan dalam politik dibangun berdasarkan asumsi representasi, yang menyatakan bahwa jumlah perempuan di lembaga perwakilan tidak proposional bila dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan. Wacana Affirmative Action adalah upaya meningkatkan jumlah partisipasi politik perempuan di lembaga perwakilan. Sekalipun banyak penolakan maupun dukungan, affirmative action yang dimasukkan dalam UU Pemilu 12 Tahun 2003 tidak berhasil meningkatkan jumlah calon legislatif  yang duduk di DPR secara signifikan.  Telaah isu perempuan dalam Pemilu 2004 ini memiliki urgensi untuk memahami isu gender, karena pemilihan umum legislatif  ini dilanjutkan dengan pemilihan presiden secara langsung yang menghadapkan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Persaingan keduanya telah mengkristalkan isu gender dalam politik, baik yang mendukung di satu pihak dan yang menolak pemimpin perempuan di sisi lain. Konstruksi tersebut bukan hanya dibangun berdasarkan argumentasi politik, namun juga  aspek sosial, budaya dan agama.
Kata kunci : Gender, Politik, Pemilihan Umum

## PENDAHULUAN
Untuk memahami permasalahan kese- ta  raan gender, perlu kiranya terlebih dahulu di bahas konsep gender dan seks (jenis kela-
min).  Pengertian seks (jenis kelamin) meru- pakan pembedaan manusia secara bio logis dalam dua jenis kelamin. Misalnya, laki-laki memiliki sifat atau ciri sebagai berikut:  alat
KomuniTi, Vol. II, No.  , Januari 2011 4
kelamin laki-laki ( zakar), memiliki jakun ( kala menjing,  jawa),  dan  memproduksi  sper­ ma. Sedangkan pe rem puan memiliki alat reproduksi, seperti rahim, kandung telur, dan  payudara  se hing ga   perempuan  memiliki kemam puan  me   ngan dung,  melahirkan  dan menyusui anak. Sifat ini tidak bisa dipertukar- kan  karena merupa kan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender adalah ciri dan sifat yang melekat pada laki-laki dan perem puan yang dikonstruksi kan secara sosial  maupun kultural.  Misalnya perempuan di  konstruksikan sebagai mahluk yang lemah lembut, perasa, emosional dan keibuan. Ciri dan sifat ini sering disebut sebagai feminin. Sedangkan laki-laki sebagai kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat ini disebut maskulin. Ciri dan sifat ini dapat diper- tukarkan. Artinya ada laki-laki yang lem- but, perasa dan emosional. Sebaliknya, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Fakih, 2001: 8). Perbedaan tersebut bersifat pada dasarnya nonkodrati, tidak kekal, sangat mungkin berubah, dan berbeda-beda ber- dasarkan ruang dan waktu. Faktor­faktor yang membentuk atau mengkonstruksi sehingga lahir perbedaan antara laki-laki dan perem- puan adalah kultur dan struktur sosial; oleh cara pandang (idiologi) kehidupan seseorang, yang telah menyejarah selama berabad-abad. Akibatnya, karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif  ini seringkali ber ubah menjadi suatu yang dianggap alami ( nature) (Subhan, 2004b: 13).
Dengan demikian inti persoalan adalah di satu sisi teori nature yang mendasari per- bedaan stereotipe laki-laki dan perempuan secara biologis mendapat tantangan dari teori nurture yang memandang perbedaan tersebut didasarkan oleh kebudayaan dan ling kungan sosial (Lan, 2002: 79).  Mereka
yang berorientasi budaya atau nurture ber- agumentai  bahwa  pembagian  peran  antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan per bedaan nature biologis, melainkan lebih berdasarkan faktor budaya. Budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan men jadi terinstitusio-nalisasi. Institusi yang terbentuk  itu  mejadi  wadah  sosialisasi,  di mana kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwariskan secara turun temurun (Mega­ wangi, 1999: 102).
Pemahaman antara seks dan gender ini sangat diperlukan karena dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-per soa- lan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender ( gender differences) dan ketidakadilan gender ( gender inequalities) atau bahkan dengan struk tur ketidakadilan dan diskriminasi dalam masya- rakat secara luas. Untuk itu analisis gender melihat  bahwa  untuk  mengatasi  ketidak­ adilan dan diskriminasi gender tersebut perlu diperjuangkan  kesetaraan gender (Fakih, 2001: 3).
Pada dasarnya semua feminis berang- kat dari kesadaran adanya ketidaksetaraan, ke  tidak adilan  dan  diskriminasi,  namun ma sing- masing  memiliki  alasan  dan  analisis yang ber   beda-beda sehingga muncul berbagai ali ran feminisme. Masing-masing mengacu pada analisis, keyakinan maupun idiologi yang berbeda-beda  dalam  menjelaskan   me nga pa ketidaksetaran,  ketidakadilan dan dis kri mi- nasi gender itu terjadi. Masing-masing juga me ngem bangkan strategi dan metode yang berbeda-beda untuk menghentikan ketidak- adilan dan diskriminasi tersebut. Akibatnya, semakin dirasakan adanya bias gender dari berbagai pendekatan pembangunan di masa lalu misalnya terlihat ketika pembangunan
ternyata menimbulkan dampak yang berbeda bagi laki-laki perempuan, dengan  perempuan menanggung beban dampak pembangunan lebih besar Akhirnya muncul pendekatan GAD ( Gender and Development) yakni pendeka- tan yang sepenuhnya menggunakan analisis gender (Fakih, 2003: 170). Analisis gender adalah  analisis  sosial  konflik  memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender yang menga kar dan tersembunyi di berbagai tempat,  seperti tradisi masyarakat, keyakinan keagamaan, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Berbagai manifestasi ketidakadilan dan diskriminasi dalam pembangunan yang ditim- bulkan oleh adanya asumsi gender yang tidak setara tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Misalnya banyak perempuan yang tergusur dari pekerjaan dari sektor pertanian akibat program Revolusi Hijau dan mekanisasi pertanian. Diskriminasi juga dapat muncul  dalam bentuk diskriminasi pekerjaan, sehingga perempuan mendapat pekerjaan seperti guru, sekretaris atau pera- wat  yang  bergaji  rendah,  atau  perempuan memang pantas digaji lebih rendah sekalipun jenis dan beban pekerjaannya sama dengan laki-laki. Kedua, terjadi  subordinasi terhadap perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat ataupun negara banyak kebijakan yang dibuat dengan “meninggalkan” atau “tidak menganggap penting” perempuan. Misal nya dalam keluarga, anak laki-laki di- beri kesempatan sekolah tinggi karena nanti nya akan menjadi kepala keluarga sedang  kan  perempuan  dikalahkan  karena “akhir  nya ke dapur juga”. Demikian juga karena dikonstruksikan sebagai pribadi yang emosional, labil dan perasa perempuan
dianggap tidak tepat memimpin negara atau partai. Ketiga, pelabelan (stereotype) terhadap jenis kelamin perempuan. Akibat dari stereo­ type mengakibaktan ketidakadilan dan dis- kriminasi dalam berbagai bidang. Misalnya, anggapan  bahwa  laki­laki  adalah  kepala keluarga  dan  bertanggung  jawab  mencari nafkah bagi keluarga, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan adalah hanya untuk “tambah-tambah” atau “membantu” tugas suami mencari nafkah. Akibatnya, perem puan harus rela  dibayar lebih rendah dari laki-laki sekalipun dalam jenis dan kualitas pekerjaan yang sama. Keempat, kekerasan ( violence) kepada perempuan akibat perbedaan gender. Kekerasan ( violence), pelecehan ( harase ment) dan penciptaan ketergantungan perem puan terhadap laki-laki adalah diakibat- kan  oleh  stereotype  gender  bahwa  laki­ laki kuat dan berkuasa sedang perempuan lemah dan dikuasai. Kelima, karena peran perem puan adalah pengelola rumah tangga sehingga perempuan, tertutama yang bekerja, harus menanggung beban kerja ganda dan menanggung jam kerja lebih lama. Sosialisasi peran gender dalam masyarakat seringkali me nyebabkan perasaan bersalah dan tidak nyaman bagi perempuan yang terikat dalam perkawinan membiarkan rumahnya beranta­ kan, kotor dan tidak terawat karena itu meru­ pa kan tanggung jawabnya.
Pembahasan gender dalam tulisan ini menggunakan data Pemilihan Umum tahun 2004 dengan alasan Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kedua di era reformasi. Pemilihan Umum yang diselenggarakan tanggal 5 Mei 2004 merupakan momentum yang dianggap penting dalam rangka konsoli dasi demokrasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru (Prihatmoko, 2003: 8). Rejim pemerintahan Orde Baru yang telah
Konstruksi Isu Gender  Dalam Politik: Studi  Kasus Pemilihan Umum 2004
KomuniTi, Vol. II, No.  , Januari 2011 6
berkuasa selama 32 tahun merupakan era yang otoritarian dan pemilihan umum per- tama di era reformasi pada tahun 1999 yang dianggap tahap transisi demokrasi yang telah berhasil mengisi kelembagaan negara secara demokratis, di tengah kekhawatiran mun cul­ nya  kerawanan  sebagai  akibat    kelembagan baru belum yang mapan untuk merespon per   kembangan  masyarakat  yang  semakin cepat di era reformasi.
Berkaitan dengan transisi demokrasi, menurut Azyumardi Azra dalam Dede Rosyada (2003: 135) harus dilakukan refor- masi dalam tiga bidang besar. Pertama, refor- masi sistem ( constitutional reform) yang me- nyangkut penelaahan kembali rumusan fal  sa fah kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Hal ini telah dilakukan dengan amandemen UUD 1945 serta penataan kembali mekanisme kelembagaan negara misalnya melalui pembentukan Komisi Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kedua, refor  masi dan pemberdayaan kelembagaan ( institutional reform and empowerment) politik. Pemberdayaan kekuatan politik masyarakat dilakukan dengan penguatan fungsi pengawa­ san kelembagaan DPR, partai politik, sistem pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Ketiga, pengembangan budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.
Menurut Wijaksana (2004: 22) Pemili- han Umum 2004 merupakan titik masuk ( entry point) bagi pengembangan sistem demo krasi karena telah dilakukan beberapa perubahan penting. Pertama, dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada pertengahan tahun 2002 yang salah satu fungsinya akan menjadi lembaga hukum tertinggi dalam menyelesaikan sengketa konstitusi dan per- undang-undangan, termasuk sengketa pemili- han umum. Kedua, dibukanya keran aspirasi
daerah dalam perumusan aspirasi nasional melalui Otonomi Daerah dan dibentuknya Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang anggota dipilih langsung oleh rakyat, meng- gantikan utusan daerah dan utusan golongan yang dulu keanggotaan diangkat oleh Presi- den. Ketiga, ditingkatkan partisipasi perem- puan dalam bentuk affirmative  action dalam undang-undang Pemilihan Umum. Undang- undang Nomor. 12 tahun 2003 tentang Pemi lihan Umum 2004 pasal 65 ayat (1) menyebutkan ketentuan bahwa setiap partai dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Privinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan seku  rang-kurangnya 30 persen.  Disamping itu penyelenggaraan Keempat, Pemilu Legislatif 2004 dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden secara langsung telah menghadapkan Incum- bent Megawati Sukarnoputri, yang notabene seorang perempuan, dengan tokoh pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

## KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK
Masuknya gender dalam program pem bangunan, dimulai ketika UNDP me- rasa  bahwa  paradigma  pembangunan  yang berorientasi pada pertumbuhan eko nomi ( growth) yang diukur melalui GDP (Gross Domestic Product) memiliki kele ma han, sehingga ukuran keberhasilan pemba- ngunan ditambahkan dengan HDI ( Human Development Index) pada tahun 1990. HDI terdiri dari 3 indeks, yaitu usia harapan hidup ( life expectancy), angka kematian bayi ( Infant Mortality Rate), dan kecukupan pangan ( Security fod). Kemudian tahun tahun 1995 ditambah satu indeks yaitu kesetaraan gender ( gender equality). Perhitungan yang dipakai
mengukur kesetaraan gender adalah GDI ( Gender Development Index) yaitu kesetaraan dalam usia harapan hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan dan penghasilan, serta GEM ( Gender  Empowerment  Measure ) yaitu me ngukur kesetaraan dalam partisipasi poli- tik dan beberapa sektor lainnya. Konsep pen ca paian bertitik tolak dari kesetaraan kuantitatif digambarkan sebagai 50/50 atau perfect equality. Misalnya partisipasi politik di parlemen setara sempurna bila terdiri dari 50% anggota perempuan karena jumlah penduduk 50% perempuan. Demikian juga ukuran kuantitatif yang lain, misalnya dari jumlah menteri, direktur bank dan lembaga keuangan, berbagai profesi menggunakan ukuran 50/50 sebagai standar pencapaian HDI (Megawangi, 1999:24).
Bila model kesetaraan 50/50 diterapkan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam
politik di Indonesia, maka perempuan masih ketinggalan jauh dengan laki-laki. Hasil Pemi- lihan Umum 2004 menunjukkan bahwa caleg perempuan terpilih adalah 11% (16 orang) dibanding dengan 89% (489 orang) dari total 550 kursi di DPR. Angka caleg perempuan ini naik dari 8,8% pada Pemilihan Umum 1999. Angka di tingkat daerah (kabupaten dan kota) juga tidak jauh berbeda. Sedangkan di DPD (Dewan Perwakilan Daerah) agak lebih baik, karena berhasil menempatkan 25 orang perempuan (19,5%) orang dari 128 orang seluruh  anggota  DPD  terpilih    (Saraswati, 2004: 32). Sedangkan anggota MPR menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah terdiri dari seluruh anggota DPR hasil pemilu ditambah dengan anggota DPD yang dipilih secara langsung dan mewakili daerahnya dengan empat orang wakil tiap­tiap propinsi.
Tabel 1. Anggota DPR dan MPR berdasarkan Gender Periode Nama Badan Perempuan Laki-laki Laki-laki+Prmpuan Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1997-1999 DPR 56 11,2 444 88,4 500 100 MPR 62 12,4 438 87,6 500 100 1999-2004 DPR 44 8,8 456 91,2 500 100 MPR 19 9,74 176 90,26 195 100 2004-2009 DPR 61 11 489 89 550 100 MPR 25 19,5 103 80,5 128 100 Sumber: Kantor Menteri Negara RI dalam www.menegpp.co.id
Konstruksi Isu Gender  Dalam Politik: Studi  Kasus Pemilihan Umum 2004
KomuniTi, Vol. II, No.  , Januari 2011

## 8

## WACANA AFFIRMATIVE ACTION DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2004
Di kalangan aktivis perempuan, tuntutan terhadap kesetaran laki-laki dan perempuan dianggap penting karena dianggap sebagai sumber berbagai ketidakadilan gender. Dalam kehidupan politik hal tersebut dapat tercapai apabila peran perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang. Dengan keseimbangan itu maka peluang untuk saling menindas semakin kecil. Demikian juga ketika jumlah perempuan dan laki-laki dalam parlemen atau pemerintahan pada umumnya dalam posisi setara (equal), maka kepentingan perempuan tidak akan terpinggirkan, sebaliknya demikian pula kepentingan laki-laki. Ada tiga metode kuota, yaitu: Pertama, kuota menuntut un- dang-undang di mana perempuan harus mem peroleh sekurang-kurangnya suatu pro- porsi minimal dari wakil yang dipilih. Kuota ini dianggap sebagai sebuah mekanisme transisional untuk memperkuat posisi perempuan. Kedua, partai-partai yang ada didesak untuk menjadikan kandidat perem puan sebagai seorang kandidat yang pasti jadi anggota parlemen. Misalnya, menempatkan perempuan dalam nomor urut jadi pada daftar calon legislatif. Ketiga, partai politik menentukan kuota informal untuk menentukan jumlah anggota partainya yang berjenis kelamin perempuan untuk duduk di kursi parlemen (Santi, 2001: 26). Salah satu strategi partai-partai politik untuk memperebutkan suara perempuan itu  ada- lah dengan menempatkan calon legislatif perem puan dalam daftar calon legislatif. Ditambah lagi dengan dimasukkan affirmative action yang dilakukan oleh kaukus perempuan di DPR, LSM dan aktivis perempuan lain- nya agar dalam perundang-undangan pe-
milu dicantumkan ketentuan setiap partai politik mengajukan 30% proporsi untuk perempuan dalam daftar caleg yang diajukan untuk mengikuti pemilu. Dengan demikian diharapkan akan semakin meningkatkan jum lah anggota DPR perempuan. Angka kuota 30% ini merupakan critical mass  atau jumlah yang dianggap dapat membantu pe- rempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam politik (Shanti, 2001: 23). Dengan 30% tersebut maka perempuan dapat membela dan memperjuangkan isu-isu perempuan yang spesifik ditengah domi nasi laki-laki dalam politik. Selanjutnya menu- rut Wijaksana (2004: 11) dengan jumlah keter wakilan  masing­masing,  baik  laki­laki maupun perempuan tidak lebih dari 70%, maka dominasi dan kemungkinan saling menindas dapat dihindari.
Berkaitan dengan semakin maraknya pro dan kontra terhadap kuota Drude Dahlerup dalam Santi (2001: 25-26) memberikan list alasan bagi yang pro maupun kontra kuota. Bagi kelompok pro-kuota, menganggap kuota  perlu karena alasan-alasan: 1). Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasikan, tetapi memberi kompensasi atas hambatan- hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik; 2). Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa jenis perempuan secara bersama-sama duduk dalam suatu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering dialami oleh sebagaian perempuan; 3). Perempuan mempunyai hak representasi yang setara; 4). Pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik; 5). Persoalan perempuan adalah  masalah  presentasi,  bukan  kualifikasi pen didikan; 6). Perempuan mempunyai kuali- tas seperti laki-laki, tetap kualitas perempuan
dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang di dominasi laki-laki; 7). Selama ini partai politik lah yang mengontrol masalah pencalonan, bukan pemilih yang menentukan siapa yang terpilih; 8). Pengenalan kuota mungkin menyebabkan konflik, namun hanya bersifat sementara.
Bagi kelompok yang tidak setuju atau kontra terhadap kuota, mereka memiliki alasan- alasan sebagai berikut: 1). Kuota tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan bagi semua ( equal for all), karena perempuan diberi kan preferensi; 2). Kuota tidak demo kratik karena seharusnya pemilih lah yang menentukan siapa yang harus terpilih. Bisa laki-laki ataupun perempuan; 3). Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa para kandidat terpilih karena gendernya, bukan kualifikasinya, sehingga mungkin banyak kandidat  yang  berkualifikasi  tinggi    tersingkir justru karena ia laki-laki. 4). Banyak perempuan yang sebenarnya tidak ingin terpilih karena ia perempuan; 5). Pengenalan kuota menciptakan konflik yang signifikan dalam organisasi partai. Pada umumnya organi sasi, termasuk partai politik mempunyai mekanisme rekruitmen yang relatif sudah mapan dan menjadi kesepakatan anggota-anggotanya.
Sekalipun affirmative action tersebut dipan- dang sebagai kemajuan dalam perjuangan politik  wanita,  namun  dalam  praktek  masih ada kecenderungan untuk menempatkan caleg perempuan dalam nomor urut buncit. Bukan nomor jadi. Akhirnya, sekalipun KPU mengembalikan daftar caleg yang mencantumkan kurang dari 30%, namun dalam kenyataannya, sekalipun kuota 30% tersebut dipenuhi tapi calon jadi sebagaian besar tetap di tangan caleg laki-laki. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komitmen untuk sungguh-sungguh membantu tercapai- nya kuota 30% dalam parlemen atau juga
dapat diinterpretsikan sebagai kuatnya domi- nasi politik laki-laki dalam partai politik mau- pun di parlemen.
Pada dasarnya ada dua kelompok pemi- kiran dalam gerakan gender berkaitan dengan masalah kesetaraan perempuan dalam sek- tor publik ini. Pertama,  mengartikan kese- taraan sebagai tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Kelompok ini cenderung berpendapat bahwa perlakuan khusus terhadap perempuan akan merugikan perempuan sendiri secara gender karena akan berdampak sosial, politik dan ekonomi yang pada ujungnya dipakai untuk melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tentang perlu tidak nya memberikan perlakuan khusus kepada perempuan karena jendernya, misal- nya dengan menghindarkan perempuan pekerja dari pekerjaan shif malam di pabrik karena  besarnya  resiko  baik  terhadap  fisik maupun psikis perempuan, terutama bagi fungsi reproduksi. Fungsi ini menyangkut kelangsungan hidup generasi sebuah keluarga maupun bangsa. Kelompok kedua cenderung melihat perbedaan biologis ini mengakibatkan perlunya perlakuan yang berbeda, atau disebut gender “kontekstual”, yaitu bukan kesetaraan dalam arti kesamaan ( sameness) yang sering me nuntut persamaan secara matematis, melain kan lebih kepada kesetaraan yang adil sesuai dengan konteks masing-masing indi- vidu  (Megawangi,  1999:225).  Kesetaraan  ini me ngakui  adanya  faktor  spesifik  seseorang (perempuan) dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Kesetaraan ini bukan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu- individu yang berbeda-beda, melainkan dengan memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya
Konstruksi Isu Gender  Dalam Politik: Studi  Kasus Pemilihan Umum 2004
KomuniTi, Vol. II, No.  , Januari 2011 10
yang spesifik dapat dipenuhi.
Debat  tentang  rendahnya  keterwakilan perem puan dalam politik terletak pada dua perspektif  tentang perempuan dalam keterwakilan  politik,  yaitu  deskriptif   dan subtantif  (Tremblay dan  Pelletier: 2001). Perspektif  deskriptif   berpandangan  bahwa kelembagaan politik merupakan refleksi dari komposisi civil society sehingga dapat mere- presentasikan keragaman dalam masyarakat, termasuk gender .  Model  keter­wakilan deskriptif  menghendaki peningkatan kehadi- ran perempuan dalam kelembagaan selama hal  itu  merefleksikan  proporsi  populasi mereka secara lebih baik. Sedangan konsepsi sub tantif  atau feminis beralasan bahwa sifat ekseklusif perempuan terhadap kekuasaan politik karena keinginan, tuntutan, dan kepentingan mereka selama ini tidak diartikulasikan dalam arena politik secara baik dan memuaskan. Akibatnya adalah keinginan mempertahankan jumlah perempuan yang terpilih itu sebagai konsekuensi terhadap jumlah populasi perempuan pada umumnya. Dalam pandangan ini, keterwakilan  subtantif dari perempuan adalah sinonim dengan keterwakilan feminis.
Argumentasi yang populer dari keter- wakilan subtantif  perempuan adalah adanya
pos tulat  bahwa  perempuan,  karena  alasan gender dan pengalaman pribadi mereka seba gai  warga  negara  kelas  dua  ( second class) di masa lalu, sehingga mereka harus diwakili oleh perempuan.  Disamping dua perspektif tersebut, masih ada perspektif  menolak peran politik perempuan, baik sebagai wakil rakyat dan sebagai pemimpin dalam arti presiden. Aksi menolak presiden perempuan ini, sudah diwacanakan sejak menjelang  pemilu 1999, sebagai  reaksi  terhadap  peluang  Megawati menduduki kursi presiden setelah PDIP, partai yang dipimpin Megawati, memenangi pemilu 1999.
Tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen hasil Pemilihan Umum 2004 ter- nyata masih jauh dari harapan munculnya representasi 30%, sekalipun terjadi kenaikan dari 8,8% berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1999 menjadi 11% berdasarkan hasil Pemilihan  Umum  2004.  Tabel  2    di  bawah ini menunjukkan prosentasi calon legislatif laki-laki dan perempuan terpilih berdasarkan partai politik peserta pemilihan umum 2004. Dari table tersebut nampak bahwa resistensi masyarakat terhadap kepemimpinan perem  - puan masih sangat kuat di kalangan masya- rakat, termasuk di kalangan perempuan sendiri.
Tabel 2. Prosentase Calon Legislatif Terpilih dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam  Pemilihan Umum 2004
No. Nama Partai Politik Perempuan (Prosentase) Laki-laki (Prosentase) Jumlah 1 Partai Golkar 19 (14,8%) 109 (85,2%) 128 2. PDI Perjuangan 12 (11%) 97 (89%) 109 3. PPP 3 (5%) 55 (95%) 58 4. Partai Demokrat 6 (10,5%) 51 (89,5%) 57
5. PKB 7 (13%) 45 (87%) 52 6. PAN 6 (11,5%) 46 (88,5%) 52 7. PKS 4 (8,8%) 41 (91,2%) 45 8. PBR 2 (15%) 11 (85%) 13 9. PDS 2 (16,6%) 10 (83,4%) 12 10. PBB 0 11 (100%) 11 11. PPDK 0 5 (100%) 5 12. PKPB 0 2 (100%) 2 13. Partai Pelopor 0 2 (100%) 2 14. PKPI 0 1 (100%) 1 15. PNKB 0 1 (100%) 1 16. PNI Marhenisme 0 1 (100%) 1 Jumlah 61 (11%) 489 (89%) 550 Sumber: Saraswati, 2004: 34. Dilihat dari hasil Pemilihan Presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Yusuf  Kalla (60,62%) berhasil  mengalahkan    pasangan  Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi (39,38%) (Lihat Tabel 3).  Pendukung SBY-Kalla konon kebanyakan adalah ibu-ibu yang notabene perempuan, sehingga kampanye perempuan memilih perempuan tidak berhasil. Faktor
Megawati sebagai figur pemimpin perempuan tidak cukup menarik minat pemilih, padahal Megawati  adalah  calon incumbent   presiden setelah menggantikan Abdurahman Wachid (Gus Dur) yang dilengserkan oleh manuver kelompok  tengah  melalui  sidang  istimewa MPR.  Kegagalan Megawati ­ Hasyim  juga dapat dianggap kegagalan komunikasi politik yang dibangun oleh Megawati sendiri maupun oleh Tim suksesnya.
Tabel 3. Hasil Pemilihan Presiden Putaran II No Calon Presiden dan Wakil Pres. Jumlah Suara Prosentase 2 Megawati Sokarnoputri­ Hasyim Muzadi 44.990.704 39,38 4 Susilo Bambang Yudhoyono-Muh Yusuf Kalla 69.266.350 60,62 Jumlah 114.257.054 100
Sumber: Cangara, 2009: 258
Konstruksi Isu Gender  Dalam Politik: Studi  Kasus Pemilihan Umum 2004
KomuniTi, Vol. II, No.  , Januari 2011

## 12

## PENUTUP
Isu perempuan dalam Politik meru- pa kan wacana yang mengemuka sejak tahun 2004 sejalan dengan isu besar tentang demo- kratisasi, otonomi daerah daerah dan HAM. Isu perempuan dalam politik berkembang dikonstruksikan oleh pergulatan berbagai aspek, seperti agama, sosial dan budaya. Dengan affirmative  action diharapkan mampu mendorong jumlah perempuan di DPR sebagai bentuk representasi perempuan dalam politik, namun hasil pemilihan umum 2004 menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan yang  signifikan.  Hasil  Pemilu  tahun  1999
berhasil menempatkan perempuan dalam politik sejumlah 8,8 % menjadi 11 % pada tahun 2004. Demikian juga dalam Pemilihan Presiden  Megawati  ­  Hasyim  Muzadi  kalah dari pasangan SBY-Yusuf  Kalla. Dengan hasil seperti itu, kampanye  perempuan memilih perempuan yang dilakukan oleh koalisi LSM perempuan tidak berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik secara signifikan. Konstruksi isu perempuan dalam politik tidak hanya dibangun dari representasi politik, namun juga sangat dipengaruhi oleh argumentasi sosial, budaya dan bahkan agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Press.
Fakih, Mansour. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-------------------. 2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.
Koirudin. 2004. Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif  2004 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lan, May. 2002. Pers, Negara dan Perempuan: Refleksi atas Praktik Jurnalisme Gender pada Masa Orde Baru. Yogyakarta: Kalika.
Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Jakarta:
Mizan.
Prihatmoko, Joko J. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi . Semarang: LP2I Press.
Rosyada, Dede, dkk. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: PRENADA Media.
Subhan, Zaitunah. 2004a. Perempuan dan Politik dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
--------------------. 2004b. Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
Wijaksana, M.B. 2004. Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik. Jakarta: YJP dan AusAID.

## ARTIKEL JURNAL
Saraswati,  Tumbu.  2004. “ Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen” dalam Jurnal Perempuan No. 35 hal 31-42. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Shanti, Budi. 2001. “ Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik”  dalam Jurnal Perempuan No. 19 hal. 19-37. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Tremblay, Manon dan Pelletier Rejean. 2001. “ More Women Constituency Party Presidents: A Strategy for Increasing the Number of  Women Candidat in Canada”.  Dalam Party Politic Vol. 7 No. 2 page 157-190. London: Sage Publication.
Wijaksana, M.B. 2001. “Kontroversi (Bernama) Megawati” dalam Jurnal Perempuan No. 19 Tahun 2001 hal. 7-19.
Konstruksi Isu Gender  Dalam Politik: Studi  Kasus Pemilihan Umum 2004