© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI

## PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS PERLINDUNG- AN PEREMPUAN DAN ANAK
Agus  Qomaruddin  Munir 1* ,  Zaidir 1 , Bagus Subekti Nuswantoro 2 , Yusriadi 1 1) Teknologi Informasi, Universitas Respati Yogyakarta 2) Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta Article history Received :  23-10-2020 Revised :  18-12-2020 Accepted  :  04-01-2021
*Corresponding author Agus Qomaruddin Munir Email: agusqmnr@respati.ac.id

## Abstrak
Masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  ditinjau  dari  perspektif individual  maupun  sosial  dapat  mengakibatkan  efek  ganda  (multiplier effect).  Efek  yang  ditimbulkan  seperti  psikologis,  kesehatan  individu  dan kualitas  kesehatan  masyarakat.  Perempuan  dan  anak  dalam  kehidupan sehari-hari  sering  mendapat  perlakuan  tidak  menyenangkan  dari  orang- orang  terdekat  maupun  orang  tidak  dikenal.  Banyaknya  permasalahan perempuan  dan  anak  maka  dibentuklah  Satuan  Tugas  penanganan masalah perempuan dan anak (Satgas PPA), baik di tingkat pusat maupun daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, interview, diskusi, praktek aplikasi penggunaan aplikasi, pendampingan dan monitoring  evaluasi.  Subjek  dari  pelatihan  ini  adalah  satuan  tugas  Per- lindungan  dan  Perempuan  yang  berjumlah  15  orang  dan  tergabung  di bawah  komando  Kepala  Desa  dan  Dinas  Sosial  Desa  Katekan  Gantiwarno Klaten  Jawa  Tengah.  Tujuan  yang  dicapai  yaitu  penerapan  penggunaan aplikasi  pengelolaan  kegiatan  Satgas  PPA  ini  adalah  untuk  penanganan masalah  perempuan  dan  anak  secara  nyata  di  tingkat  desa.  Hasil  dari kegiatan  penelitian  ini  adalah  adanya  perubahan  dalam  manajemen pengelolaan dan pelaporan kegiatan satuan tugas Perlindungan Anak dan Perempuan  yang  dibuktikan  dengan  penggunaan  aplikasi  web  digunakan dan  berdasarkan  survei  terjadi  peningkatan  kemudahan  dan  kepraktisan 85%  dari  pengelolaan  dan  pelaporan  sebelumnya.    Selain  itu  baik  satgas, Kepala  Desa  dan  Dinas  Sosial  dapat  memantau  laporan  tindak  lanjut  dan rekapitulasi  kegiatan  yang  menjadi  prioritas  untuk  penyelesaian  masalah perempuan dan anak.
Kata Kunci: Aplikasi; Perlindungan Perempuan dan Anak; Satgas

## Abstract
The  problems  of  women  and  children  viewed  from  individual  and  social perspectives,  violence  against  women  and  children  can  have  a  multiplier effect—the  effects  such  as  psychological  and  individual  health,  and  the quality  of  public  health.  Women and  children in everyday life  often  receive unpleasant  treatment  from  close  people  and  strangers.  There  are  many problems for women and children, so a Task Force for handling women and children  problems  (Satgas  PPA)  is  formed  at  the  central  and regional levels. The  method  used  in  this  service  is  observation,  interview,  discussion, application  practice,  mentoring,  and  monitoring  evaluation.  These  training subjects are the Protection and Women task force, totaling 15 people under the  command  of  the  Head  of  the  Village  and  the  Social  Service  for  the Village of Katekan Gantiwarno Klaten, Central Java. The objective achieved is applying the task force activity management application to deal with real problems of women and children at the village level. The result of this service activity was a change in the management and reporting of the activities of the Child and Women's Protection task force as evidenced by the use of the web  application  used  and  based  on  the  survey;  there  was  an  increase  in ease  and  practicality  of  85%  from  previous  management  and  reporting. Apart from that, both the task force, the Village Head and the Social Service can  monitor  follow-up  reports  and  recapitulate  priority  activities  for  solving problems of women and children.
Keywords : Application; Protection Women and Children; Task Forced
© 2021 Some rights reserved
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680

## PENDAHULUAN
Perempuan  dan  anak  ataupun  manusia secara  umum  dalam  kehidupan  sehari-hari  ber- potensi  mendapat  perlakuan  yang  tidak  me- nyenangkan baik dari keluarga dekat maupun dari orang-orang  yang  jauh  dan  tidak  dikenal.  Anak memiliki  hak  khusus  atau  perlindungan  khusus menurut  hukum  yakni  yang  diatur  dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 dan  diperbaharui pada  Pasal  66 Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak. Beragamnya masalah  perempuan  dan  anak  perlu  adanya upaya  nyata  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yaitu  dengan membentuk  Satgas  penanganan  masalah  perem- puan  dan  anak  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan tingkat daerah.
Tujuan  dibentuknya  Satgas  PPA  adalah melakukan  upaya  preventif  dan  kuratif.  Upaya tersebut  adalah  1)  Memiliki  fungsi  penjangkauan terhadap  perempuan  dan  anak,  2)  Melakukan identifikasi  kondisi  dan  layanan  yang  dibutuhkan perempuan  dan  anak,  3)  Perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  dari  lokasi  kejadian  dari  hal yang  membahayakan,  4)  Memberikan  tempat sebagai tempat pengungsian bagi perempuan dan anak  yang  mengalami  permasalahan  ke  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  atau  yang  biasa  disingkat  dengan P2TP2A  ( Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016 ). Kegiatan  Satgas  PPA  melalui  rekomendasi dari  P2TP2A  yang  berada  di  lokasi  terdekat  atau dapat  juga  melalui  lembaga  layanan  perempuan dan anak untuk mendapatkan tindak lanjut. Satgas memiliki  fungsi  untuk  melakukan  penjangkauan dapat  melalui  pembuatan  laporan  kepada  aparat penegak hukum agar pelaku kekerasan mendapat- kan efek jera, atau bisa juga P2TP2A melalui upaya- nya  memberikan  solusi  yang  optimal  terhadap permasalahan  yang  dialami  oleh  perempuan  dan anak dengan pendekatan personal baik kepada si pelaku maupun korban.
Selain itu kegiatan Satgas PPA yang dituang- kan  dalam  Prosedur  Standar  Operasional  (PSO) meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu: 1. Penjangka- uan;  2.  Identifikasi  kondisi  dan  layanan  yang  di- butuhkan;  3.  Perlindungan  terhadap  perempuan dan  anak  di  lokasi  kejadian;  4.  Penempatan  dan pengungsian  perempuan  dan  anak  yang  menga- lami  permasalahan;  dan  5.  Rujukan  atau  rekomen- dasi.  Jumlah  petugas  yang  terbatas  diperlukan pengelolaan kegiatan satgas PPA agar lebih praktis dan  efisien.  Solusi  yang  diperlukan  salah  satunya adalah  dengan  membangun  aplikasi  khusus  untuk pengelolaan  kegiatan  Satgas  PPA.  Aplikasi  penge-
lolaan  kegiatan  Satgas  PPA  merupakan  sesuatu yang  baru  sehingga  memerlukan  proses  sosialisasi dan  pelatihan  bagi  semua  satgas  yang  ada. Sebagian  besar  satgas  belum  mengenal  aplikasi dan  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  pengguna- an sistem berbasis komputer.
Beberapa  penelitian  tentang  penanganan perempuan dan anak pernah dilakukan antara lain oleh Alkadri  &  Insani  (2019) di  wilayah  Kalimantan Barat  bahwa  penggunaan  aplikasi  sebagai  sarana pelaporan  tindakan  kekerasan  pada  perempuan dan  anak  secara  efektif  mampu  mempermudah dalam  pelaporan  dan  tindak  lanjut  penanganan kasusnya  termasuk  informasi  lokasi  secara  detail kejadian  perkara.  Wilayah  lain  seperti  di  kota Bandung  memiliki  cara  yang  berbeda  sebagai bentuk  pencegahan  kekerasan  pada  anak.  Hal  ini dikemukakan oleh Rinawati & Fardiah (2016) bahwa dengan  melakukan  keterbukaan  informasi  dengan anak  maka  anak  akan  memiliki  sifat  positif  dan empati  terhadap  pergaulan  anak.  Selain  itu kesetaraan  dalam  keluarga  yang  dilakukan  oleh orang  tua  akan  membuka  ruang  partisipasi  anak sehingga anak akan terbuka untuk berbagai hal.
Selain sisi positif ada beberapa kendala yang dialami,  misalnya  di  wilayah  Banjarmasin  pada bagian  PPA  Polresta  Banjarmasin  dalam  memberi- kan  perlindungan  hukum  antara  lain  korban sungkan  melapor,  pihak  keluarga  dan  masyarakat yang  belum  paham  dan  cenderung  menyalahkan korban  atas  kekerasan  seksual  yang  dialaminya, adanya  pencabutan  laporan  dari  pihak  korban, tersangka  melarikan  diri,  kekerasan  seksual  dan kurangnya  sarana  prasarana  yang  dimiliki  Unit  PPA Polresta  Banjarmasin  sehingga  banyak  kasus  yang tidak tercatat ( Syaufi, 2017 ).  Untuk itu perlu adanya prosedur  pendampingan  terhadap  permasalahan perempuan dan anak.
Contoh  lain  yaitu  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Wijaya  Kusuma  dalam  menangani  anak  korban kekerasan seksual dilakukan dengan tahap pelapo- ran  tindak  kekerasan,  assessment,  pelaksanaan pendampingan,  reintegrasi  sosial  dan  terminasi. Monitoring  dilakukan  dengan home  visit dan  eva- luasi  dilakukan  dengan  rapat  koordinasi  pena- nganan  kasus  bersama  jejaring,  rapat  internal  tim, laporan  (report)  perkembangan korban yang telah selesai didampingi ( Derna, 2018 ). Peneliti  lainnya Zulfiani  et  al.  (2019) melaku- kan  penelitian  terkait  dengan  permasalahan  per- lindungan  perempuan  dan  anak.  Hal  yang  diteliti meliputi  penanganan  kepada  korban  kekerasan apakah  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  Standar Pelayanan  Minimum  yang  ditetapkan  oleh  peme- rintah.  Standar  pelayanan  tersebut  mulai  dari  ban-
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680
tuan  pelayanan  pengaduan  hingga  pemulangan korban  dan  pemberdayaan  sesuai  hasil  assesment dari petugas yang berada di lapangan. Selanjutnya setelah  semua  proses  telah  selesai  dilakukan  koor- dinasi  dengan  pihak  terkait  sesuai  dengan  kondisi korban.
Selanjutnya  peneliti Adiyuwana  (2016) me- lakukan  penelitian  terhadap  Penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran  (RKA)  kegiatan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Rekso  Dyah  utami (P2TPA-RDU)  di  wilayah  Yogyakarta.  Jika  mengacu pada  syarat  perencanaan  yang  baik,  maka penyusunan  rencana  sudah  sesuai  dengan  aturan yang  ada,  tetapi  masih  ada  kendala  dalam  hal koordinasi  dan  partisipasi.  Selain  itu  implementasi rencana  perlindungan  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  di  P2TPA-RDU  secara  umum  juga sudah  sesuai  dengan  perencanaan.  Beberapa faktor  yang  mempengaruhi  jalannya  implementasi program  perlindungan  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  di  P2TPA-RDU  DIY  yaitu  komuni- kasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi sudah berjalan dengan baik ( Satriawan, 2017 ). Pada  wilayah  selain  di  DIY  penelitian  terkait dengan  implementasi  program  P2TPA  yaitu  di wilayah  Karawang.  Kegiatan  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  dengan  bantuan  pembuatan aplikasi  untuk  mempermudah  dalam  merencana- kan dan mengimplementasikan kegiatan penanga- nan  kasus  kekerasaan  terhadap  perempuan  dan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Karawang  dengan nama  aplikasi  SIPELAPOR  dengan  tujuan  agar upaya  preventif  dapat  dilakukan  secara  maksimal ( Pemerintah Kabupaten Karawang, 2019 ). Peneliti Oktafiani (2018) melakukan penelitian tentang  pembuatan  program  PPA . Hak  akses program  ada  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempu- an  dan  Perlindungan  Anak  di  wilayah  Kabupaten Indragiri  Hilir  (Inhil).  Perancangan  program  mem- berikan  manfaat  kepada  pegawai  dan  bagi pengguna  dapat  memperoleh  informasi  kekerasan yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Inhil.  Selain  itu program  juga  dapat  membantu  masyarakat  lebih mudah dalam hal pengaksesan data aduan tanpa harus  datang  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan. Admin  tidak  perlu  lagi  mencari  data  kekerasan  ke pihak  kepolisian  terdekat  hal  ini  dikarenakan pengguna  sistem  telah  diberi  kemudahan  dalam membuat  aduan  tindak  kekerasan  yang  terjadi melalui  aplikasi  sistem.  Aplikasi  dibuat  berbasis web untuk  memberikan  kemudahan  akses  bagi pengguna, sehingga untuk permasalahan jarak dan waktu sudah terselesaikan jika ada jaringan internet. Program  memberikan  laporan  tindak  kekerasan
yang terjadi di Kabupaten Inhil tiap tahun. Selain itu program  juga  memberikan  informasi  tentang sejarah  singkat  terbentuknya  Dinas  Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  dan  Pemberdaya- an  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  beserta undang-undang yang mengatur tentang kekerasan anak dan perempuan.
Penelitian  tentang  perlindungan  anak  dan perempuan  juga  dilakukan  oleh Suryamizon  (2017) dalam  upayanya  sebagai  tindakan  preventif  ter- jadinya  tindak  kekerasan  pada  perempuan  dan anak.  Perlindungan  hukum  preventif  ini  diharapkan dapat  memberikan  dampak  pencegahan  ter- hadap  kekerasan  perempuan  dan  anak  karena termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan  preventif  dilakukan  dengan  cara merevisi  undang-undang  terkait  kekerasan  perem- puan  dan  anak,  dan  penanganan  khusus  kepada pemerintah  terhadap  korban  kekerasan  perem- puan  dan  anak.  Berdasarkan  beberapa  fenomena kekerasan  dan  pelanggaran  perilaku  terhadap anak  dan  perempuan,  diperlukan  adanya  upaya pencegahan  terjadinya  tindak  kekerasan,  dan peran  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat  dalam mencegah  atau  mengurangi  peluang  terjadinya tindak kekerasan pada anak ( Mardiyati, 2015 ; Noer, 2019 ).
Permasalahan  pada  Satuan  tugas  (satgas) Penanganan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  di wilayah tersebut antara lain: a). Proses pencatatan yang  dilakukan  oleh  satgas  mengalami  keterbata- san  pada  luasan  wilayah  dan  waktu  yang  mengi- kat,  b)  Proses  pendataan  yang  harus  dilakukan secara  rutin  memerlukan  waktu  yang  lama sehingga  berdampak  pada  kebutuhan  informasi yang diperlukan oleh Kepala Desa dan Dinas Sosial, dan  c)  Pihak  Pemerintah  Desa  dan  Dinas  Sosial mengalami  kesulitan  dalam  memantau  kasus  atau aduan yang sudah ditindak lanjuti dan yang belum. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan untuk  membuat  aplikasi  bagi  satgas  penanganan masalah  perempuan  dan  anak,  serta  memberikan pelatihan  penggunaan  aplikasi  kegiatan  satuan tugas untuk penanganan masalah perempuan dan anak.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi  tentang  sosialisasi  kegiatan  kelompok  kerja penanganan  masalah  perempuan  dan  anak, materi  terkait  penggunaan  aplikasi  pengelolaan kegiatan pokja penanganan perempuan dan anak. Kegiatan  pemberian  materi  kepada  masyarakat secara  langsung  dilakukan  selama  4  (empat) minggu  dari  jam  09.00  sampai  jam  16.00  WIB. Adapun  wilayahnya  adalah  Dusun  Katekan,  Ganti-
warno, Klaten, Jawa Tengah. Adapun rincian materi kegiatannya adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi  Aturan  Bisnis  Dan  Pemodelan  Sistem Informasi.
2. Pelatihan Instalasi dan Penggunaan Basis Data.
3. Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi  dan  Pembuatan Laporan Tahap 1 [Kegiatan].
4. Pelatihan  Penggunaan  Aplikasi  dan  Pembuatan Laporan Tahap 2 [Pelaporan].
Sedangkan sasaran pada kegiatan ini adalah pengurus kelompok kerja, kepala desa dan perang- katnya serta perwakilan masyarakat. Jumlah peser- ta  diperkirakan  sebanyak  15  orang  yang  dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok.
Kegiatan  sosialisasi  dan  pelatihan  dilakukan secara  berkelanjutan,  dengan  mendatangi  lokasi tempat  penelitian  sesuai  jadwal  yang  telah  di- sepakati.
1. Waktu  pelaksanaan  mengacu  pada  jadwal yang  telah  ditetapkan  di  awal,  namun  tetap memiliki  kelenturan  agar  aktivitas  pihak-pihak yang terkait tidak ada yang dirugikan.
2. Tempat  pelaksanaan  penelitian  dan  dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan adalah di Desa Katekan  yang  terdiri  atas  6  RW,  masing-masing RW terdiri atas 2 RT sehingga jumlah total RT yang ada di desa Katekan adalah sebanyak 12 RT.
3. Metode Penyampaian
Penyampaian  materi  dilakukan  secara  interaktif menyesuaikan jumlah peserta yang hadir.
a. Pada  saat  penyampaian  materi  kepada Satgas  PPA  dilakukan  secara  detail  dan diberikan sesi diskusi dua arah.
b. Pada  saat  sesi  Kepala  Desa  dan  pihak  Dinas Sosial,  penyampaian  lebih  global  dan  lebih fokus  kepada  hak  akses  dan  informasi  apa yang didapatkan.
c. Pada  saat  dengan  masyarakat  bentuknya lebih  kepada  sosialisasi  dan  edukasi  secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan.

## PEMBAHASAN
Agar kegiatan penelitian kepada masyarakat yang  dilaksanakan  mencapai  sasaran  yang  di- tetapkan,  kegiatan  dibagi  dalam  kegiatan  per- siapan,  pelaksanaan  dan  monitoring  dan  evaluasi. Pada  kegiatan  persiapan,  peneliti  mengajukan  izin secara  tertulis  ditujukan  kepada  Kepala  Desa Katekan  Gantiwarno  Klaten  Jawa  Tengah  untuk melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  penggunaan aplikasi  untuk  pengelolaan  kegiatan  satuan  tugas perlindungan  Perempuan  dan  Anak.  Kedua  belah pihak  nota  kesepakatan  yang  selanjutnya  disebut dengan  surat  perjanjian  mitra  antara  peneliti sebagai  koordinator  pelaksana  kegiatan  dengan Kepala  Desa  yang  mewakili  Desa  Katekan.  Kepala
Desa  dan  Satgas  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  tingkat  Desa  mempersiapkan  catatan terkait  kasus  perlindungan  perempuan  dan  anak yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  5  tahun.  Terakhir, pemerintah  desa  mengundang  secara  resmi kepada Satgas PPA agar mengikuti pelatihan yang dimaksud. Lokasi kegiatan ada pada wilayah Desa Katekan,  Gantiwarno,  Klaten,  Jawa  Tengah ( Gambar 1 dan Gambar 2 ).
Gambar 1 . Gedung kantor Desa Katekan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah
Gambar 2. Denah lokasi kegiatan
Kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  dilaku- kan  dengan  cara  melakukan  pelatihan  dan  sosia- lisasi. Pelatihan di Desa Katekan Gantiwarno Klaten Jawa  Tengah  selama  4  hari  secara  dengan  jeda waktu  dan  tidak  berurutan.  Pada  hari  pertama peneliti  memberikan  konsep  aplikasi  yang  diguna- kan  sebagai  sarana  pelaporan  kejadian  kasus terkait  PPA.  Hari  pertama  diberikan  materi  tentang permasalahan  umum  terkait  PPA  yang  terjadi  di lapangan  kemudian  diberikan  alur  penyelesaian dalam  bentuk  aturan  bisnis  dan  pemodelan  sistem informasi.  Hari  kedua  diberikan  materi  tentang
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680
instalasi  sistem  dan  input  permasalahan  dalam sistem  aplikasi.  Hari  ketiga diberikan  materi  tentang penggunaan  aplikasi  dan  penggunaan  laporan untuk  Satgas  PPA.  Hari  keempat  diberikan  materi tentang  penggunaan  aplikasi  dan  penggunaan laporan untuk Kepala Desa dan Dinas Sosial.
Praktik  kegiatan  dilakukan  dengan  cara pembuatan user account pada  aplikasi,  kemudian melakukan uji coba input kasus permasalahan PPA. Satgas  PPA  juga  belajar  tentang  kasus-kasus  yang perlu  dilaporkan  dan  kasus  yang  mungkin  perlu diselesaikan  secara  musyawarah  sebelum  dimasuk- kan  ke  dalam  laporan  kasus.  Secara  berurutan Gambar  3. Pembukaan  kegiatan  pengabdian masyarakat, Gambar  4. Proses  penyampaian materi  pengabdian  masyarakat, Gambar  5. Antu- siasme  peserta  pengabdian  masyarakat  dan Gambar  6. Sesi  foto  bersama  penutupan  kegiatan pengabdian  masyarakat  merupakan  pelaksanaan agenda kegiatan.
Gambar 3. Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat
Gambar 4. Proses penyampaian materi pengabdian masyarakat
Gambar 5. Antusiasme peserta pengabdian masyarakat
Gambar 6. Sesi foto bersama penutupan kegiatan pengabdian masyarakat
Kegiatan  evaluasi  dilakukan  bersama  mitra dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  desa,  dinas  sosial dan  tim  penelitian.  Memberikan  sesi  tanya  jawab dan  membantu  satgas  PPA  selaku  mitra  penelitian masyarakat yang masih mengalami kendala dalam pelaporan  kasus  PPA  melalui  aplikasi  sistem  infor- masi,  selain  itu  satgas  juga  diberikan  target  agar mampu melakukan rekap kasus PPA yang terjadi di lingkup  wilayah  masing-masing.  Monitoring  dilaku- kan 2 kali langsung menuju lokasi sedangkan untuk monitoring  sistem  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu karena rekapan sistem dapat diakses online .
Monitoring  pertama  adalah  14  hari  setelah kegiatan  pengabdian.  Pada  monitoring  pertama satgas  PPA  sudah  mampu  melakukan  input  kasus PPA  ke  dalam  aplikasi,  namun  perlu  pembatasan bahwa  tidak  semua  kasus  dimasukkan  dalam laporan,  terdapat  beberapa  kasus  yang  memang perlu  waktu  dan  keterlibatan  dengan  beberapa
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680
pihak untuk bisa dilaporkan. Hal ini tentunya bukan kendala  teknis  dalam  penggunaan  aplikasi sehingga  tidak  ditemukan  masalah  yang  berarti sesuai  dengan  materi  yang  telah  diberikan  karena para  peserta  terbukti  sudah  memahami  dan mampu mengaplikasikannya.

## Sosialisasi  Aturan  Bisnis  dan  Pemodelan  Sistem dan Aturan Bisnis
Aturan  yang  diberlakukan  untuk  sistem adalah sesuai aturan bisnis yang ada yaitu:
1. Sistem  dapat  digunakan  dan  diakses  melalui batasan-batasan  sesuai user  right  access yang akan ditentukan oleh admin .
2. Admin  dapat  melakukan  pendataan  pada data  Dukuh,  data  RW,  data  RT  dan  data Pengguna  yang  akan  digunakan  untuk  mem- bantu pengolahan data layanan/transaksi.
3. Satgas PPA dapat melakukan pendataan kasus dan  tindakan  masalah  perempuan  dan  anak. Masyarakat  dapat  mengakses  sistem  untuk melakukan  pencatatan  aduan  yang  terjadi  di masyarakat.
4. Pihak  Dinsos  dan  Kepala  Desa  dapat mengakses informasi yang disajikan secara rinci maupun  tersaring  untuk  membantu  dalam pengambilan keputusan.

## Pemodelan Sistem
Pemodelan  sistem  untuk  keperluan  pem- buatan  sistem  informasi  pengelolaan  kegiatan  sat- gas  PPA  menggunakan  Diagram  Arus  Data  (DAD). Model  proses  diawali  dengan  bentuk  yang  lebih umum  dalam  wujud  diagram  konteks.  Selanjutnya dari  diagram  konteks  diimplementasikan  ke  dalam bentuk  halaman web yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  fungsional  sistem  pada Gambar  7. Tampilan  beranda  aplikasi web , Gambar  8.
Tampilan  laporan  bagi  kepala  desa  dan  dinas sosial, Gambar  9 .  Input  kasus  aduan  perlindungan perempuan  dan  anak  dan Gambar  10. Laporan daftar kasus perlindungan perempuan dan anak.
Gambar 7. Tampilan beranda aplikasi web
Gambar 8. Tampilan laporan bagi kepala desa dan dinas sosial
Gambar 9. Input kasus aduan perlindungan perempuan dan anak
Gambar 10. Laporan daftar kasus perlin dungan perempuan dan anak
Dari  kegiatan  penelitian  masyarakat  yang dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masya- rakat  mendapatkan  kemudahan  dalam  pelaporan terhadap  tindak  kekerasan  pada  perempuan  dan anak  melalui  perwakilan  satgas  yang  ada  di wilayah  tertentu,  satgas  PPA  dalam  melakukan pengelolaan  laporan  tentang  tindak  kekerasan pada  perempuan  dan  anak  menjadi  lebih  mudah dan efektif karena menggunakan aplikasi website.
Selain itu dengan adanya program penelitian ini  pengetahuan  satgas  PPA  dibidang  teknologi semakin meningkat dibandingkan sebelum adanya aplikasi website .  Hal  ini  dibuktikan  jika  sebelumnya pelaporan tindak kekerasan pada perempuan dan anak  melalui  formulir  yang  disediakan  oleh  pihak Kelurahan memerlukan waktu lama, namun dengan adanya  kegiatan  ini  pelaporan  menjadi  lebih singkat  sehingga  tindak  lanjut  dari  pelaporan segera  direspon  oleh  pemangku  kepentingan. Peningkatan  pelayanan  yang  ada  di  pihak pemerintah desa menjadi bertambah baik dengan adanya  aplikasi  ini.  Bukti  lain  dengan  adanya aplikasi yang diluncurkan pada tingkat desa, angka kejadian  tindak  kekerasan  pada  perempuan  dan anak  menurun  sampai  dengan  80%,  karena masyarakat  menjadi  sangat  berhati-hati  dalam bertindak terhadap perempuan dan anak

## KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian ini menghasilkan sistem informasi  pengelolaan  kegiatan  Satgas  PPA  mem- berikan  solusi  terhadap  keterbatasan  luasan wilayah  dan  waktu  yang  mengikat  karena  dengan adanya  sistem  aplikasi,  satgas  PPA  dapat  melaku- kan  input  secara online. Proses  pendataan  yang tadinya  dilakukan  dengan  cara  pencatatan  pada kertas  kerja  telah  dialihkan  pencatatannya  melalui sistem  aplikasi  sehingga  kebutuhan  informasi  bagi Kepala  Desa  dan  Dinas  Sosial  dapat  diakses  sesuai dengan  kebutuhan  data.  Pihak  Pemerintah  Desa dan  Dinas  Sosial  dapat  melakukan  pemantauan melalui  sistem  aplikasi  terhadap  kasus  atau  aduan yang  sudah  ditindaklanjuti  dan  mana  yang  belum. Kegiatan  lanjutan  yang  dapat  dilakukan  dari program  pengabdian  ini  adalah  memperluas lingkup  wilayah  penelitian  berada  di  tingkat kecamatan  dan  kabupaten  agar  nantinya  Dinas Sosial  atau  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan program-program bagi masyarakat khususnya untuk Unit Perempuan dan Anak agar tepat sasaran .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat Universitas  Respati  Yogyakarta,  Pihak  Pemerintah Desa  dan  Satgas  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Wilayah  Desa  Katekan  Gantiwarno  Klaten Jawa  Tengah  yang  telah  memfasilitasi  kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyuwana,  Y.  K.  (2016).  Perencanaan  dan  Implementasi Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Korban Kekerasan  di  DIY  (Studi  pada  P2TPA  “RDU”  DIY). Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik , 2 (1),  27–38.
https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.4
Alkadri, S. P. A., & Insani, R. W. S. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan  Anak  pada  DPPPA  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Edukasi  Dan  Penelitian  Informatika  (JEPIN) ,
5 (3), 329–337. https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.36003 Derna,  J.  R.  (2018).  Pelaksanaan  Pendampingan  Pusat Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Wijaya  Kusuma  Terhadap  Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1 , 7 (6), 629–641. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/pls /article/view/12161 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia.  (2016). Satgas  Perlindungan  dan  Anak  Upaya  Preventif Lindungi Perempuan dan Anak . https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/rea d/29/1175/press-release-satgas-ppa-upaya- preventif-lindungi-perempuan-dan-anak
Mardiyati,  A.  (2015).  Peran  Keluarga  dan  Masyarakat dalam  Perlindungan  Anak  Mengurangi  Tindak Kekerasan. Jurnal PKS , 14 (4), 453–464. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/
view/1339
Noer,  K.  U.  (2019).  Mencegah  Tindak  Kekerasan  pada Anak  di  Lembaga  Pendidikan. Sawwa:  Jurnal  Studi Gender , 14 (1), 47–66. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998 Oktafiani, R. (2018). Sistem Informasi Pengaduan kekerasan anak  dan  perempuan  berbasis  web. SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi , 7 (1), 1–14.
http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article /view/245 Pemerintah  Kabupaten  Karawang.  (2019). Perlindungan Anak  (DP3A)  Karawang  akan  meluncurkan  aplikasi SIPELAPOR . https://www.karawangkab.go.id/berita/perlindunga n-anak-dp3a-karawang-akan-meluncurkan-aplikasi- sipelapor
Rinawati,  R.,  &  Fardiah,  D.  (2016).  Efektifitas  Komunikasi Antarpribadi  Dalam  Mencegah  Tindak  Kekerasan Terhadap  Anak. Jurnal  Penelitian  Komunikasi , 19 (1),
29–40. https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.49 Satriawan,  S.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Perlindungan Kekerasan Terhadap  Anak  di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik) , 3 (1), 37–48.
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/v iew/4067
Suryamizon,  A.  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Preventif Terhadap  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak  Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan,  Agama  Dan  Jender , 16 (2),  112–126. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135
Syaufi,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Perempuan  Korban  Kekerasan  Seksual  di  PPA Polresta Banjarmasin. Muwazah , 9 (1), 16–28. http://e- journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/a rticle/view/1113
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002. Perlindungan Anak .  22  Oktober  2002.  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  4235.  Jakarta. https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLIN
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2680

## DUNGANANAK.pdf
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 .  Perlindungan Anak. 17  Oktober  2014.  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  5606.  Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu- no-35-tahun-2014
Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di
Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Administrative Reform (JAR) , 6 (3), 141–152. http://e- journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/190 8