Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023

## Urgency for the Issuance of Electronic Land Certificate Documents After the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023

## Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611219@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  study  the  urgency  and  obstacles  to  the  issuance  of  electronic  land certificates in the post-land registration activities of the Ministry of Land Registration Regulations ATR/BPN No.  3  Year  2023  as  well  as  the  readiness  of  the  government  in  the  face  of  the  regulation  of  electronic certificates. The research method used in this journal article uses the normative method, which is supported by empirical data. The approach used in the research as data support is the statute approach to examine the statutory aspects and the case approach to approach the reality of the situation. The results  show that the application  of  electronic  certificates  as  a  form  of  ownership  of  land  rights  provides  benefits,  such  as administrative  efficiency,  data  accessibility,  and  protection  from  the  risk  of  physical  loss. There  are obstacles after the issuance of electronic certificates in the community related to data security and integrity, as well as the readiness of Indonesian regulations regarding the policy of issuing electronic land certificates. The relevant parties are expected to improve regulations on their implementation to increase legal certainty and build public trust.  It is necessary to harmonize government regulations with ministerial regulations so that  there  is  no  assumption  that  ministerial  rules  prevail  over  laws  with  higher  regulatory  status.  The implementation  of  electronic  certificates  in  Indonesia  is  a must  for  a  more  modern  future  to  provide  legal certainty  to  landowners,  and  to  prevent  land  disputes  and  data  abuse.  Electronic  certificates  need  to  be implemented as they can make the land registration process more practical and cost-effective.
Keywords: Constraint; Electronic Land Certificates; Urgency

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengkaji  urgensi  dan  kendala  penerbitan  sertifikat  tanah  elektronik  dalam kegiatan  pendaftaran  tanah  pasca  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  3  Tahun  2023  serta  kesiapan pemerintah dalam menghadapi regulasi sertifikat elektronik. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal  ini  menggunakan  metode  normatif, yang  didukung  oleh  data  empiris.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian sebagai pendukung data yaitu dengan peraturan perundang-undangan untuk menelaah aspek perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  untuk  mendekati  realitas  keadaan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  sertifikat  elektronik  sebagai  bentuk  kepemilikan  hak  atas  tanah  memberikan keuntungan,  seperti  efisiensi  administrasi,  aksesbilitas  data,  dan  perlindungan  dari  resiko  kerugian  fisik. Terdapat  kendala  pasca  diterbitkannya  sertifikat  elektronik  di  masyarakat  terkait  keamanan  dan  integritas data, serta kesiapan regulasi Indonesia mengenai kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik. Pihak yang bersangkutan  diharapkan  dapat  memperbaiki  regulasi  pada  pelaksanaannya  untuk  meningkatkan  kepastian hukum  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat.  Perlu  keselarasan  antara  peraturan  pemerintah  dan peraturan  menteri  agar  tidak  muncul  asumsi  bahwa  peraturan  menteri  melangkahi  undang-undang  yang kedudukan  regulasinya  lebih  tinggi.  Penerapan  sertifikat  elektronik  di  Negara  Indonesia  ialah  sebuah keharusan  guna  menuju  masa  mendatang  yang  lebih  modern  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemilik  tanah,  untuk  mencegah  sengketa  tanah  dan  penyalahgunaan  data. Sertifikat  elekronik  perlu diterapkan karena dapat mempermudah proses pendaftaran tanah lebih praktis dan hemat biaya.
Kata kunci: Kendala; Sertifikat Tanah Elektronik; Urgensi
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Era  digital  merupakan  perubahan  yang  menandai  sebuah  era  dari  yang  sifatnya offline ke online .  Dengan  Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  administrasi elektronik  melakukan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  dapat  dilakukan  secara elektronik  dan  hasil  pendaftaran  tanah  tersebut  berupa  data,  informasi  elektronik,  bukan lagi  berupa  konvensional. 1 Hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  positif  bagi  masyarakat tentang  perubahan  dokumen  pembuktian  tanah  ke  arah  digitalisasi  yang  dituangkan  oleh pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam  Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik.  Perubahan  sertifikat  elektronik  bertujuan  untuk  mengedepankan  transformasi digital karena dinilai penggunaannya lebih aman dibandingkan dengan konvensional. 2
Kemunculan Permen tersebut menjadi masalah, membuat masyarakat menjadi resah, karena  masyarakat  telah  menerima  sertifikat  tanah  konvensional  melalui  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),  yang  dimana  masyarakat  belum  lama menerima  sertifikat  konvensional  tersebut  masyarakat  diminta  untuk  menukar  dengan sertifikat  berbentuk  elektronik.  Masyarakat  menganggap  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah tersebut kontradiktif, tidak direncanakan dengan baik, sistematis, dan terburu- buru.  Setelah  semua  masyarakat  sudah  mendaftarkan  tanah  tersebut  menggunakan konvensional  baru  diadakan  modernisasi  pelayanan  pertanahan  yaitu  menggunakan sertifikat elektronik. 3
Pelaksanaan  perubahan  sertifikat  elektronik  yang  sebelumnya  menggunakan sertifikat konvensional pada kepemilikan sertifikat tanah ini ternyata masih menimbulkan kendala  di  masyarakat  terkait  keamanan,  integritas  data,  dan  kesiapan  regulasi.  Banyak masyarakat  yang  menilai  bahwa  sertifikat  elektronik  belum  dibutuhkan  saat  ini,  karena masih  banyak  permasalahan  tanah  yang  belum  diselesaikan.  Namun  tidak  sedikit masyarakat  yang mendukung transformasi ke sertifikat  elektronik  karena alasan sertifikat elektronik  memberikan  keuntungan,  seperti  efisiensi  administrasi,  aksesbilitas  data,  dan perlindungan dari resiko kerugian  fisik.  Tujuan dari sertifikat  elektronik  ini  adalah untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  pelayanan  publik,  memudahkan  proses  digitalisasi,  dengan tujuan meminimalisir konflik  dan sengketa.  Hal  tersebut  menjadi  urgensi  transformasi ke sertifikat elektronik. 4
Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok-pokok Agraria  atau  disebut  juga  dengan  Peraturan  Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  suatu
1 Galuh  Dwi  Anugrahany  et  al.,  “Urgensi  Sertifikat Tanah  Elektronik  Sebagai  Transformasi  Sistem  Pendaftaran Tanah  Di  Kabupaten  Magelang,” Jurnal  Hukum  Dan  Kewarganegaraan 2,  no.  8  (2024):  91–100, https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571.
2 Qisthi  Fauziyyah  Sugianto  and  Widhi  Handoko,  “Peluang  Dan  Tantangan  Calon  Notaris  Dalam  Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital,” Notarius 12, no. 2 (2019), https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004.
3 Rezeki  Aldila  Rajab,  Bambang  Eko  Turisno,  and  Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Sertifikat  Hak  Atas  Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah,” Notarius 13, no. 2 (2020), https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085.
4 Amelia  Akef  Abdat  and  Atik  Winanti,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Terhadap  Eigendom  Verponding  Yang Dikuasai Pihak Lain,” Borneo Law Review 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1979.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
pedoman  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  Indonesia. 5 Pasal  19  ayat  1  UUPA  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyarakat, pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai keamanan dan keyakinan sah atas kebebasan atas tanah, diperlukan pencatatan sebagai bukti kuat. 6 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal  ini  PPAT  berperan  penting  dalam  pendaftaran  tanah  untuk  membantu  BPN  untuk melaksanakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  melayani  masyarakat  dalam  bidang pertanahan. 7 Hal tersebut berawal dari konseptual Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 mengenai sertifikat tanah elektronik yang saat ini pemerintah menuangkannya lebih lanjut dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  3  Tahun  2023  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Mengenai penjelasan sertifikat tanah elektronik diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 3  Tahun  2023  menjelaskan  bahwa  “Penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada kegiatan  Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  melalui Sistem  Elektronik.” 8 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pada  penelitian  ini  akan  membahas rumusan  masalah  yakni, Pertama,  Bagaimana  Urgensi  Penerbitan  Dokumen  Sertifikat Tanah  Elektronik.  Kedua,  Bagaimana  Kendala  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah Elektonik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti telah dilakukan oleh Alimuddin pada tahun 2021 yang membahas bahwa dengan adanya Permen ATR/BPN  No.  1  Tahun  2021  sudah  relevan  diimplementasikan  sekarang  ini  sejalan terhadap berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi. 9 Terdapat perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dimana  penelitian  ini  memfokuskan  pada permasalahan  yang  timbul  pasca  di  terbitkannya    Permen  ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023. Meskipun  peraturan  ini  sudah  dituangkan  lebih  detail  oleh  pemerintah  ke  Permen ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023  yang  demikian  sudah  ada  perubahan  atas  permen sebelumnya yaitu Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tetapi hingga saat ini masih belum terlaksanakan. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan solusi atas kekosongan  hukum  yang  terjadi  agar  membangun  kepercayaan  masyarakat  tentang sertifikat elektronik ini.
Peneletian  yang  kedua  ditulis  oleh  Mujiburohman  yang  menyebutkan  kamanan sertifikat  elektronik  dipertingkatkan secara signifikan jika dibandingkan dengan sertifikat analog.  Hal  ini  dapat  terjadi  melalui  penerapan  tanda  tangan  digital  yang  menggunakan
5 Supriadi, Hukum Agraria (Jakarta: Sinar Graphika, 2010).
6 Yulies  Tiena  Masriani,  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Bukti Hak,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 540, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
7 Ermasyanti, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah,” Keadilan Progresif 3 Nomor 1, no. 26 (2012).
8 H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
9 “Nur Hidayani Alimuddin, “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” Sasi 27, no. 3 (2021), https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.”
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
algoritma  kriptografi,  serta  perlindungan  tambahan  melalui  kode  tertentu  seperti Hash Code dan QR  Code . 10 Pada  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  ini  membahas  tentang upaya  keamanan  yang  diberikan  Kementrian  ATR/BPN  bagi  penggunanya,  Kementrian ATR/BPN  sudah  menggunakan  keamanan  yang  berlapis,  informasi  terkomputerisasi dilengkapi dengan model enkripsi dan didukung secara berkala di server pusat, dan DRC ( disaster  recovery  center ),  seperti  halnya  memakai  tanda  tangan  digital  yang  dikodekan dengan  perhitungan  kriptografi  serta  memakai Hash  Code dan QR  Code ,  maka keamanannya  dipastikan  lebih  diperoleh  jaminannya  daripada  menggunakan  sertifikat konvensional.
Penelitian  yang  ketiga  ditulis  oleh  Herawza  yang  membahas  tentang  permasalahan bagaimana  keefektifan  sertifikat  tanah  elektronik  dan  dengan  adanya  proses  pendaftaran sertifikat tanah elektronik ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengganti ke sertifikat el. 11 Terdapat perbedaan pada kedua penelitian ini yang dimana pada penelitian yang akan dilaksanakan  ini  membahas  bahwa  selain  keefektifan  sertifikat  elektronik  juga  kesiapan regulasi  tentang  sertifikat  elektronik  ini  masih  dipertanyakan,  seperti  kedudukan  permen sebagai dasar hukum pelaksanaan sertifikat ini dirasa masih rendah, sehingga masyarakat masih  tetap  memilih  untuk  menggunakan  konvensional.  Pada  penelitian  ini  diharapkan dapat memberi solusi bagi pemerintah untuk menghadapi kesiapan regulasi tersebut.
Tujuan  dilaksanakannya  penelitian ini  ialah guna menilai tahapan  dalam  perubahan sertifikat  tanah  konvensional  menjadi  sertifikat  elektronik  pada  implementasi  Permen ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023  terkait  sertifikat  elektronik.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas perubahan tersebut dan kesiapan dalam menghadapi  regulasi  mengenai  sertifikat  elektronik.  Meskipun  Permen  ATR/BPN  No.  3 Tahun  2023  relevan,  namun  terdapat  kendala  terkait  regulasi,  dan  persyaratan  pada  tata cara pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan cara elektronik yang perlu diatasi.

## 2. METODE
Penelitian  atau  karya  ilmiah  adalah  suatu  kegiatan  memperoleh,  menguraikan langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  menguji  suatu  fakta  dan  upaya  yang  dilakukan dengan  menggunakan  metode  penelitian. 12 Metode  riset  yang  dipakai  pada  artikel  ini menggunakan  metode  analisis  dan  deskriptif,  yang  mengacu  pada  penyajian  dan penjelasan  data  memerlukan  presentasi  komprehensif.  Metode  penulisan  artikel  ini  yakni penelitian hukum normatif, yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  sebagai  pendukung  data  yaitu  dengan  peraturan  perundang-undangan ( statute  approach )  untuk  menelaah  aspek  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus ( cases approach ) untuk mendekati realitas keadaan yang terjadi, serta referensi lain seperti
10 Dian  Aries  Mujiburohman,  “Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan Transformasi  Dari  Kertas  Ke  Elektronik: Telaah  Yuridis  Dan  Teknis  Sertifikat  Tanah  Elektronik,” Jurnal  Tunas  Agraria 7,  no.  1  (2023), https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472.
11 Muhammad  Fachri  Herawza  et  al.,  “Efisiensi  Sertifikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran Tanah,” Unesrev 6, no. 1 (2023): 2330–37, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.
12 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi, 2000).
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
buku atau jurnal. 13 Data yang dikumpulkan setelah dilakukan analisa melalui pemanfaatan dengan  memanfaatkan  teori-teori  dalam  bidang  ilmu  hukum,  serta  peraturan  perundang- undangan,  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  penalaran  yang  kritis.  Data  perbandingan ini dianalisis dan dideskripsikan dengan argumentasi yang mendukung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik
Sistem  pendaftaran  tanah  adalah  sebuah  proses  atau  mekanisme  yang  digunakan untuk  mendaftarkan  kepemilikan,  hak,  dan  transaksi  atas  tanah  secara  hukum.  Tujuan utamanya adalah untuk mencatat serta memberikan perlindungan hak-hak properti pemilik dan pihak-pihak yang ikut serta pada transaksi tanah. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan dengan baik untuk generasi  saat  ini  dan  generasi  mendatang. 14 Di  Indonesia,  pendaftaran  tanah  berfungsi guna  memberikan  jaminan  kepemilikan  sah  serta  memberi  kepastian  hukum  ( rechts kadaster )  terkait  hak  atas  tanah.  Pemilik  bidang  tanah  hendak  memperoleh  dokumen- dokumen  sebagai  bukti  hak  dan  kepemilikan  atas  data-data  yang  diberikan  jaminan  sah dengan mendaftarkan tanahnya. 15
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, disebutkan  bahwa  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Pasal  6 ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  pendaftaran tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  pejabat lain  yang  ditugaskan  untuk  tugas-tugas  tertentu  sesuai  peraturan  ini  dan  peraturan  terkait lainnya.  Pada  awalnya  pendaftaran  tanah  ini  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional secara manual dengan berbentuk fisik. Sertifikat tanah konvensional menjadi bukti otentik bagi masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah tersebut. Sertifikat tanah yang diberikan kepada  seseorang  oleh  BPN  adalah  salinan  dari  buku  tanah  yang  disimpan  oleh  BPN, lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  urusan  tanah.  Sertifikat  tanah  ini  menjamin kepastian  hukum  dan  harus  dimiliki  jika  seseorang  ingin  melakukan  transaksi  hukum terkait tanah.
Sertifikat konvensional meskipun sudah dilakukan sejak dahulu ternyata hingga saat ini  masih  memiliki  kendala  dalam  pelaksanaannya  yang  dapat  merugikan  masyarakat. Pada  pendaftaran  tanah  ini  masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terkait  kepastian hukum  atas  sertifikat  tanah.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  terkendala  oleh  pihak  aparat yang dimana untuk mendaftarkan sertifikat tersebut membutuhkan waktu hingga berbulan- bulan dan biaya yang relatif mahal. Permasalahan lainnya seperti kerusakan pada sertifikat fisik  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  maupun  kerusakan  tidak  disengaja  akibat
13 Seorjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmuji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015).
14 Nadia  Aurynnisa  Prihandini,  Supriyadi  Supriyadi,  and  Zaenal  Arifin,  “Analisis  Yuridis  Pemecahan  Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati,” Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 190–202, https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3849.
15 “Bur  Arifin  and  Apriani  Desi,  “Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  Yang  Kuat  Dalam  Hubungannya  Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah,” UIR Law Review 1, no. 02 (2017), https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952.”
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
kecerobohan  pemiliknya  sehingga  mengakibatkan  sertifikat  tersebut  robek  atau  sudah tidak bisa dibaca. Terdapat juga beberapa masalah yang belum terselesaikan terkait kasus mafia  tanah  yang  menyebabkan  sengketa  masih  sering  terjadi  di  masyarakat  dikarenakan oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti perampasan tanah, pemalsuan sertifikat, dan tumpang  tindih.  Sertifikat  tanah  adalah  alat  bukti  yang  konkrit  sebagai  kepemilikan  hak atas  tanah.  Hal  ini  terjadi  kurangnya  sosialisasi  dan  evaluasi  oleh  pihak  BPN  hingga  ke daerah/kabupaten  sebagaimana  pentingnya  kedudukan  sertifikat  tanah.  Dapat  dikatakan bahwa  kepemilikan  sertifikat  tanah  konvensional  kurang  menjamin  dalam  kepastian hukum.
Saat ini wilayah di Indonesia selalu mengalami sengketa karena kurangnya kepastian hukum  atas  tanah.  Sengketa  terjadi  di  seluruh  masyarakat.  Pada  hal  ini  sertifikat  tanah, sangat  penting  sebagai  bukti  hukum  kepemilikan  tanah.  Sertifikasi  tanah  saat  ini  tidak setara  dengan  luas  tanah  Indonesia,  yang  menunjukkan  bahwa  masih  ada  tanah  yang disertifikasi  atau  tidak  didaftarkan.  Meskipun  sertifikat  tanah  berfungsi  selaku  alat  bukti yang  kuat  guna  kepemilikan  hak  atas  tanah,  pemegang  hak  atas  tanah  sering  mengalami masalah  terkait  sertifikat  tanah  seiring  berjalannya  waktu.  Sertifikat  konvensional  yang sudah ada sejak lama, masih mempunyai banyak kendala, baik pada pendaftaran pertama kali  ataupun  memelihara  data  yang  telah  terdaftar  pada  kantor  pertanahan kota/kabupaten. 16
Kementerian  ATR/BPN  dalam  hal  ini  berupaya  mengubah  sertifikat  tanah  dengan sistem  digital  pada  seluruh  aktivitas  di  bidang  pertanahan,  tujuannya  adalah  untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN untuk memantau aktivitas mafia tanah maupun hal negatif lainnya. Pendaftaran tanah juga hendak dilaksanakan dengan cara elektronik guna menghindari  kesalahan  pemasukan  data  serta  niat  jahat.  Adanya  sertifikat  elektronik, pemerintah akan lebih mudah mengetahui jika terjadi penyalahgunaan data atau perubahan data identitas kepemilikan akun. 17
Berdasarkan  data  Kementerian  ATR/BPN,  2018-2020,  terdapat  82.625  sengketa tanah, dan hanya 63,5%  yang diselesaikan, atau  5.470 sengketa dan konflik. Perselisihan dan  konflik  ini  umumnya  berlangsung  dikarenakan  perbedaan  pandangan  kepentingan diantara dua pihak  ataupun lebih, yang juga dapat  disebabkan oleh informasi yang salah. Dengan dukungan sertifikat elektronik, diharapkan dapat meminimalisir upaya pemalsuan dan duplikasi oleh mafia tanah untuk mengurangi sengketa dan konflik tanah.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) berencana  mengganti  sertifikat  tanah  yang  sebelumnya  berbentuk  fisik  menjadi  sertifikat tanah  dalam  bentuk  elektronik  sebagai  suatu  dorongan  untuk  mengikuti  perkembangan
16 “Shella  Aniscasary  Shella  and  Risti  Dwi  Ramasari,  “Tinjauan  Yuridis  Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021,” Jurnal  Hukum  Dan  Etika Kesehatan , 2022, https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38.”
17 Sudarto  Sudarto,  “Analisis  Kepastian  Hukum  Bagi  Pemilik  Tanah  Pasca  Implementasi  Pendaftaran  Sertifikat Secara  Elektronik,” Jurnal  Riset  Rumpun  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan  Humaniora 1,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1286.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
teknologi  yang  semakin  maju. 18 Urgensi  atau  kepentingan  dari  pendaftaran  tanah  atau pembuatan  sertifikat  secara  elektronik  bagian  dari  tujuan  pokok  ialah  guna  mengurangi angka  sengketa  hingga  pemalsuan  yang  selama  ini  sering  terjadi,  memberikan  jaminan kepastian hukum hak atas tanah, tujuan pendaftaran tanah yakni sebagai bentuk data tanda bukti pemilik atas tanah.  Pada hal ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Permen ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023  tentang  Penerbitan  Dokumen  Elektronik  Dalam  Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik menawarkan tingkat perlindungan dan kepastian hukum yang sama dengan sertifikat konvensional. 19
Kementerian ATR/BPN di era digital ini mengimplementasikan sertifikat elektronik sebagai suatu langkah positif sebagai bentuk penyempurnaan pelayanan dan modernisasi. Di  era  digital  ini  sangat  memudahkan  masyarakat  karena  segala  sesuatu  kegiatan  yang mendukung  kehidupan  menjadi  lebih  praktis  dan modern .  Kemajuan  teknologi  akan memberdayakan pendaftaran laporan yang sebelumnya dibikin secara konvensional untuk dipindahkan ke dalam struktur arsip elektronik, pengarsipan elektronik direncanakan untuk metode  pembuktian  yang  substansial.  Hal  ini  sebagai  upaya  integrasi  data  yang  dimiliki Kementerian  ATR/BPN.  Integrasi  data  dan  informasi  melalui  sertifikat  elektronik berpotensi  menjadi  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Tentu  saja  akan  lebih  mudah untuk  melacak  perlindungan  dokumen  hak  atas  tanah  seperti  akta,  pekerjaan,  dan  lain sebagainya  jika  sertifikat  tanah  elektronik  dikonversi.  Meskipun  sudah  dimuat  pada Permen  ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023  ternyata  masih  banyak  kendala  yang  terjadi  di khalayak  ataupun  petugas  yang  menyelenggarakan.  Jika  dilihat  dari  kebutuhan  khalayak yang  dimana  sebagian  besar  kegiatan  dilaksanakan  dengan  cara  digital,  alhasil implementasi  sertifikat  elektronik  tersebut  ialah  suatu  kemajuan  yang  sangat  baik  untuk diterapkan,  namun  pada  hal  ini  juga  wajib  dilakukan  peninjauan  kembali  bagaimana urgensinya terkait penerapan sertifikat elektronik ini.
Pada Pasal 1 ayat (8) Permen  ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 mengartikan sertifikat elektronik  ialah  “Sertifikat  yang  diterbitkan  melalui  Sistem  Elektronik  dalam  bentuk Dokumen  Elektronik”.  Sehingga  hasil  dari  aktivitas  pendaftaran  tanah  dilakukan penerbitan  dengan  wujud  dokumen  elektronik.  Selanjutnya  pengertian  dokumen elektronik  dimuat  pada  Pasal  1  ayat  (2)  “Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  informasi elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk manual,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat
18 “Audry  Zefanya  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman,  “Tolak  Ukur  Pemenuhan  Penguasaan  Fisik  Atas Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  441, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.”
19 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 20
Sesuai  dengan  hukum  acara  Indonesia,  dokumen  elektronik  serta  cetakannya  ialah alat bukti hukum yang sah serta menjadi perpanjangan dari alat bukti hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang memuat terkait  sertifikat  elektronik.  Dengan  demikian,  sertifikat  elektronik  berkekuatan  hukum yang setara terhadap sertifikat konvensional, baik selaku dokumen yang menunjukan hak kepemilikan ataupun selaku alat pembuktian dalam pengadilan dengan tujuan menegakkan hukum. 21
Dalam  perkembangan  sertifikat  elektronik  ini  terdapat  beberapa  negara  yang  sudah mulai  menerapkan  sertifikat  elektronik  ini.  Diperkenalkannya  aplikasi  pertanahan  seperti halnya  e-Tanah,  e-Kadaster,  serta MyGeoName pada  tahun  2018,  Malaysia  telah  mulai mendigitalkan  data  pertanahan  mulai  sekitar  tahun  1998,  Korea  Selatan  telah  melakukan pengesahan  tanah  secara  elektronik  oleh  instansi Korea  Land  Information  System yang dipercaya menyalin, memperkirakan informasi pertanahan. Demikian pula, sertifikat tanah elektronik  juga  telah  diterapkan  di  Singapura  dan  Filipina  untuk  menunjukkan  hak kepemilikan  atas  tanah  mereka.  Memang  benar  teknologi  telah  memberikan  kemudahan dalam memberikan pelayanan secara praktis, cepat, dan mudah. 22
Jika  dibandingkan  dengan  negara  maju,  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  tertinggal pada  hal  sertifikat  tanah  elektronik,  karena  sebagian  besar  masih  menggunakan  sertif konvensional, dan bahkan masih ada yang tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali, hal tersebut  menimbulkan  masalah  seperti  infrastruktur  digital  yang  belum  merata menyebabkan  banyak  wilayah  di  Indonesia  kesulitan  mengakses  internet  yang  memadai, menghambat  implementasi  sistem  sertifikat  elektronik  secara  menyeluruh,  selain  itu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala besar dalam penerapan sistem  ini,  mengingat  investasi  besar  diperlukan  untuk  infrastruktur,  pelatihan,  dan pemeliharaan.  Regulasi  dan  kebijakan  terkait  sertifikat  elektronik  mungkin  belum sepenuhnya  dikembangkan  atau  diterapkan  dengan  baik,  mengakibatkan  proses  transisi yang  lambat.  Dalam  penerapan  ini  dibutuhkan  koordinasi  antar  lembaga  pemerintahan yang  diperlukan  untuk  implementasi  sertifikat  elektronik  agar  meningkatkan  kualitas pertanahan di Indonesia . 23
Pemerintah  sudah  mengatur  mengenai  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dengan  PP 24/1997  terkait  Pendaftaran  Tanah,  sehingga  sertifikat  elektronik  ini  harus  diciptakan dasar hukum. Pemerintah dalam hal ini menerbitkan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak
20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah” (2023).
21 “Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  Dan  Memahami  Hukum (Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, 2010).”
22 “Ana Silviana, “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021), https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.”
23 “Sudarmanto  Kukuh,  Arifin  Zaenal,  and  Tatara  Tirsa,  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang  Pertanahan  Terhadap Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL),” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  310–19, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.”
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Pengelolaan,  Hak  atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan  Pendaftaran  Tanah  yang  diatur dalam  Pasal  84  ayat  (1)  “Penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  dapat dilakukan  secara  elektronik.”  Ayat  2  “Hasil  Penyenggaraan  dan  Pelaksaan  Pendaftran tanah  Secara  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  data,  informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik.” Ayat 3 “Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Ayat 4 “Data informasi Elektronik dan/atau hasil cetakan sebagaimana dimaskud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia.”  Dan  ayat  (5) “Penerapan  Pendaftaran  tanah  Elektonik  dilaksanakan  Secara  Bertahap  dengan mempertimbangkan  kesiapan  sistem  Elektronik  yang  dibangun  oleh  kementrian.”  Dalam Pasal 85 PP No. 18 Tahun 2021  terkait data dan fisik dan data yuridisnya,  berkaitan atas dokumen baik  data  fisik  serta  yuridis  dan  berkaitan atas pembuktiannya  telah disebutkan pada  ayat  (1)  “Seluruh  data  dan/atau  dokumen  dalam  rangka  kegiatan  pendaftran  tanah secara  bertahap  disimpan  dan  disajikan  dalam  bentuk  dokumen  Elektronik  dengan memenfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.”  Ayat  2  “Data  atau  dokumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disimpan  secara  elektronik  dipangkalan  data kementrian.”  Ayat  3  “Untuk  keperluan  pembuktian  di  pengadilan  dan/atau  pemberian infomasi  pertanahan  yang  dimohonkan  instansi  yang  memerlukan  untuk  pelaksanaan tugasnya, data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2) dapat  diberikan akses melalui sistem Elektronik.” 24
Berdasarkan  kajian  peraturan  menteri  tersebut,  peraturan  ini  bertujuan  untuk menciptakan perkembangan dalam kegiatan pertanahan untuk mamjukan pelayanan publik terhadap  khalayak,  guna  memaksimalkan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi melalui  penyelenggaraan  kegiatan  pertanahan  elektronik.  Secara  hakikatnya  peraturan  ini dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  perkembangan  saat ini.  Hadirnya  Permen  ATR/BPN  Nomor  3  Tahun  2023  diharapkan  bisa  mengarahkan publikasi  di  Indonesia,  dari  kerangka  publikasi  yang  cenderung  negatif  ke  kerangka publikasi yang positif. Hal ini karena publikasi yang negatif dengan kecenderungan positif dipandang tidak mampu menjamin kepastian hukum dan belum berhasil mengurangi angka sengketa pada sektor pertanahan.
Sertifikat  elektronik  hendak  menjamin  validasi  data  bagi  penggunanya  dikarenakan sertifikat  dengan  wujud  elektronik  mampu  mengidentifikasikan  dengan  cara  langsung pemilik dari sertifikat tersebut. Sertifikat elektrnonik juga memberikan jaminan integritas data  melalui  pemeriksaan  apakah  ditemukan  transformasi  pada  dokumen  yang  dilakukan penandatanganan  serta  tidak  dapat  disangkal  dikarenakan  dibuktikan  langung  pada  saat penandatanganan,  dan  dapat  menyangkal  pemalsuan  dari  suatu  integritas  data.  Untuk pelaku peretasan hendak dijatuhi hukuman yang selaras terhadap Pasal 32 ayat (2) UU No. 11  Tahun  2008  terkait  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berisi:  “Setiap  Orang
24 Pemerintah  Pusat,  “Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah” (2021).
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa  pun  memindahkan atau  mentransfer  Informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada  sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”. 25
Maka  dalam  penerapan  sertifikat  elektronik  ini  Kementerian  ATR/BPN  yang berwewenang  atas  segala  bentuk  tanggung  jawab  pendaftaran  Sertifikat  Elektronik. Harapannya,  implementasi  sertifikat  elektronik  akan  mempermudah  petugas  kantor pertanahan  pada  proses  pendaftaran  tanah,  baik  hal  tersebut  untuk  pendaftaran  tanah pertama  kali  ataupun  memelihara  data  pertanahan.  Penggunaan  teknologi  tinggi  dalam implementasi  serrtifikat  elektronik  diharapkan  dapat  mengurangi  waktu  yang  dibutuhkan pada  saat  pendaftaran  tanah  serta  mencegah  resiko  kerusakan  buku  tanah  asli  yang disimpan  oleh  kantor  pertanahan  akibat  faktor  usia  atau  faktor  lainnya,  karena  dalam Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertifikat elektronik pada pasal 1 ayat (14) bahwa  “Pangkalan  Data  adalah  kumpulan  Data  yang  disusun  secara  sistematis  dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna  dari  terminal  yang  berbeda”  dan  pasal  4  ayat  (3)  “Data,  lnformasi  Elektronik, dan Dokumen Elektronik disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik”.
Setelah  proses  pendaftaran  selesai,  PPAT  adalah  Pejabat  Umum  yang  secara otomatis  menjadi  mitra  Kementerian  ATR/BPN  pada  implementasi  pendaftaran  tanah dengan  cara  elektronik.  Selaku  partner  resmi  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional,  PPAT memiliki  kewenangan  yang  bukan  hanya  pembuatan  akta,  tetapi  juga  dalam  melakukan verifikasi  sertifikat  secara  elektronik.  Peran  PPAT  dalam  verifikasi  sertifikat  bertujuan untuk  memastikan  kesesuaian  antara  sertifikat  dengan  data  yang  tersimpan  dalam database,  serta  memverifikasi  keabsahan  subjek  hak  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam akta.  PPAT  memiliki  wewenang  di  bidang  pertanahan,  sehingga  dokumen  yang dikeluarkan  oleh  PPAT  dianggap  sebagai  akta  otentik.  Ini  berarti  bahwa  jika  terdapat masalah  terkait  dengan  dokumen  yang  diterbitkan  oleh  PPAT,  kebenaran  isi  dokumen tersebut  tidak  perlu  diverifikasi  oleh  pengadilan,  tanggal  penandatanganannya,  atau kebenaran  tanda  tangan  para  pihak  yang  terlibat,  selama  tidak  ada  bukti  yang menunjukkan  adanya  pemalsuan,  penipuan,  atau  pelanggaran  lain  yang  dapat menyebabkan dokumen tersebut dinyatakan batal atau harus dibatalkan.

## 3.2 Kendala  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  Elektonik  Pasca  Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023
Sebelum  diberlakukannya  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023, pendaftaran  tanah  Indonesia  tetap  dilakukan  secara  manual  oleh  pemohon  dengan mengirimkan  data  PPAT  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  setempat.  Seiring  atas perkembangan  zaman  pendaftaran  tanah  dengan  cara  konvensional,  dirasa  perlu  adanya perubahan, sehingga pedoman terbaru mengenai pendaftaran tanah secara elektronik yang
25 Aan Efendi Susanti, Dyah Ochtorina, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).”
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
akan  diberikan  hasilnya  berbentuk  sertifikat  elektronik. 26 Tidak  hanya  pendaftaran  tanah yang dilaksanakan dengan cara elektronik, pemeliharaan data baik data fisik ataupun data yuridis  pun  dilaksanakan  dengan  cara  yang  mana  perihal  tersebut  tertera  pada  Pasal  29 ayat  (1)  Permen  No.  3  Tahun  2023  yang  menentukan  bahwa  “Pencatatan  pemeliharaan Data  Pendaftaran  Tanah  dilaksanakan  dengan  mencatat  perubahan  Data  Fisik  dan/  atau Data  Yuridis  pada  BT-el  hak  pengelolaan,  hak  atas  tanah,  tanah  wakaf,  hak  milik  atas satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  dalam  bentuk  Blok  Data  baru  yang pengesahannya dilakukan sekaligus pada Sertifikat-el.”
Digitalisasi  pendaftaran  sertifikat  tanah  merupakan  upaya  agrarian  nasional  untuk tetap  menyadari  kemajuan  zaman  yang  semakin  pesat,  perihal  tersebut  dilaksanakan selaku pengupayaan guna bertahan serta melakukan pencegahan kesulitan terkait masalah pertanahan. 27 Dalam  penggunaan  layanan  berbasis  digital  ini  bermaksud  dengan  tujuan efisiensi  biaya  dan  waktu  sehingga  pelayanan  menggunakan  manual  atau  kertas  akan berkurang.  Akan  tetapi  masih  banyak  pertanyaan  masyarakat  terkait  kendala,  dan kesiapan  regulasi  Indonesia  mengenai  kebijakan  penerbitan  sertifikat  tanah  elektronik. Kementerian  ATR/BPN  yang  membidangi  sistem  pendaftaran  tanah  elektronik  dalam penerbitan  sertifikat  elektronik  ini  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat. Selain  itu  dilihat  dari  sisi  kebermanfaatannya  sertifikat  tanah  konvensional hingga  saat  ini  masih  memberikan  manfaat  yuridis  bagi  pemilik  sertifikat  tersebut,  jadi untuk  penggantian  sertifikat  tanah  konvensional  menjadi  elektronik  bukanlah  suatu  hal yang  harus  dilakukan  terburu-buru  karena  mengingat  kebermanfaatan  sertifikat konvensional  yang  masih  ada  hingga  sekarang.  Kebermanfaatan  antara  sertifikat  tanah konvensional  dan  elektronik  hampir  sama,  yang  membedakan  hanya  jika  sertifikat elektronik memberikan manfaat lebih praktis bagi pada pemiliknya. 28
Pasca dilakukan penerbitan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 terkait sertifikat elektronik  ini  ternyata  masih  menyebabkan  kendala  di  masyarakat  Indonesia.  Indonesia memiliki  masyarakat  yang  banyak,  berbagai  hambatan  seperti  tidak  meratanya  pejabat pertanahan  di  daerah  sehingga  pemerintah  kurang  respon  dalam  menananggulangi beberapa masalah sengketa tanah, kesiapan SDM terkait sarana dan prasarana yang ada di daerah  seperti  tidak  meratanya  persebaran  teknologi  dan  wawasan  khalayak  terkait teknologi  mampu  menimbulkan  tantangan  untuk  Badan  Pertahanan  Nasional  untuk menjalankan peraturan ini. 29 Secara umum sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini masih  memerlukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terutama  terhadap  masyarakat  yang berada di daerah/kabupaten.
26 M  Ilham  Dwi  Putranto  and  Amin  Mansyur,  “Urgensi  Penerapan  Sertipikat  Tanah  Secara  Elektronik,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645.
27 “Effenri Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).”
28 Alimuddin,  “Implementasi  Sertifikat  Elektronik  Sebagai  Jaminan  Kepastian  Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas Tanah Di Indonesia.”
29 Rustam Aji, “Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital),” Islamic Communication Journal 1, no. 1 (2016), https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Dalam implementasinya untuk di daerah/kabupaten tentunya berbeda dan lebih sulit dibandingkan  di  perkotaan.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  karena  di daerah/kabupaten  terdapat  beberapa  kendala  geografis  seperti  di  pegunungan,  dan pedesaan  yang  sulit  diakses  oleh  kendaraan.  Pemerintah    dalam  penerapan  sertifikat elektronik  di  daerah tersebut  terkendala oleh akses sehingga mengalami  kesulitan untuk melakukan  sosialisasi,  dan  kesenjangan  teknologi  di  daerah/kabupaten  juga  menjadi hambatan  karena  belum  tentu  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan  menggunakan handphone  dan  mengerti  teknologi.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat mendukung  pelaksanaan  Sertifikat  ini,  seperti  halnya  komputer  melalui  sistem  yang sesuai  dan  server  database  yang  melakukan  penyimpanan  data  sertifikat  elektronik  ini untuk  mencegah  peretas  elektronik  publik  agar  mendapatkan  kepercayaan  atas perlindungan  hukumnya,  juga  menjadi  kendala  tambahan.  Pemerintah  sudah mengeluarkan  peraturan  terkait  sertifikat  elektronik.  Meski  begitu,  secara  umum masyarakat  belum  memahami  regulasi  undang-undang  terbaru  terkait  digitalisasi sertifikat tanah. 30
Pada  awal  pelaksanaan  atau  implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertahanan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2023 tentang  Penerbitan  Dokumen  Elektronik  Dalam  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah tidak diberlakukan untuk masyarakat umum, Hal ini tidak berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, namun hanya pada Barang Milik Negara (BMN), sumber daya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), organisasi lain, atau industri swasta dengan cakupan yang sangat luas. Apalagi wilayah kantor pertanahan yang hendak melakukan pengesahan elektronik pada  tahapan  awal  ini  hanya  ada  di  beberapa  wilayah  perkotaan  saja.  Apalagi  layanan ATR/BPN  fokus  pada  program  strategi  pengesahan  secara  elektronik  ini  yang  hendak mulai  diselenggarakan  dengan  jangka  periode  5  (lima)  tahun  mendatang,  setelah  itu masih  belum  jelas  apakah  tahap-tahap  pendaftaran  serta  persetujuan  tanah  tersebut sekedar  diselesaikan  oleh  BPN  saja  atau  daerah  setempat  berpartisipasi  di  dalamnya, seharusnya dalam proses pendaftaran tanah ini masyarakat turut andil di dalamnya, tidak hanya  BPN  dan  BUMN  saja  yang  mendapatkan  validasi.  Perihal  tersebut  berkaitan dengan  hak  publisitas  khalayak  yang  berprinsip  transparansi  dan  keterbukaan.  Guna menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  layanan  BPN,  BPN  harus  menerapkan  hak publisitas tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik. 31
Terkait regulasi sebelum Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 sertifikat elektronik dikeluarkan,  beberapa  undang-undang  mengatur  perosedur  pendaftaran  tanah, penyimpanan  sertifikat  tanah,  dan  hak  kepemilikan  sertifikat  tanah  dalam  bentuk  buku. Salah satu regulasi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Permen ATR/BPN No. 3 Tahun  2023  adalah  PP  No.  40  Tahun  1996  terkait  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna
30 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2008).
31 Muhammad  Ilham  Arisaputra  et  al.,  “Akuntabilitas  Administrasi  Pertanahan  Dalam  Penerbitan  Dalam Penerbitan Sertifikat,” Mimbar Hukum 29, no. 2 (2017), https://doi.org/10.22146/jmh.16383.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Bangunan,  dan  Hak  pakai  atas  Tanah.  Peraturan  pemerintah  adalah  peraturan  yang memberikan  rincian  atau  eksposisi  lebih  tinggi  dari  undang-undang.  Jika  keduanya dibandingkan,  muatan  yang  terkandung  dalam  keduanya  berbeda,  bahkan  kemungkinan adanya  ketidaksesuaian  yang  menyebabkan  konflik  dalam  implementasinya.  Sehingga dalam proses pendaftaran ini masyarakat mayoritas lebih memilih menggunakan sertifikat konvensional  karena  menurut  mereka  sertifikat  konvensional  sudah  jelas  regulasinya sudah  dimuat  pada  PP  No.  40  Tahun  1996  serta  pelaksanaannya  juga  sudah  bertahun- tahun. 32
Terkait sertifikat tanah sudah dijelaskan dalam aturan yang lebih tinggi yakni PP RI No.  40  Tahun  1996  di  mana  pada  Pasal  7  ayat  (3),  Pasal  23,  serta  Pasal  43  PP  No.  40 Tahun  1996  yang  memuat  terkait  tanda  bukti  hak  terhadap  yang  memegang  hak-hak tanah  diberi  sertifikat  tanah  tersebut,  pada  pasal  tersebut  diberikan  penjelasan  jika “Mendapatkan kepemilikan sertifikat tanah merupakan sebuah hak seseorang jika orang tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  terkait  hak-hak  tanah  tersebut.”  Pada  Peraturan Pemerintah  tersebut  tak  dijelaskan  sertifikat  tersebut  wajib  berwujud  konvensional ataupun  elektronik.  Berbeda  halnya  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Permen  ATR/BPN  No  3 Tahun  2023  yang  memberikan  penjelasan  “Dalam  hal  bidang  tanah  tidak  dapat diterbitkan  Sertifikat-el  karena  Data  Fisik  dan/atau  Data  Yuridis  kurang  lengkap  atau bidang  tanah  masih  dipersengketakan,  pembukuan  hak  menghasilkan  BT-el  yang pengesahannya  dilakukan  pada  lembar  pengesahan”.  Secara  substansial,  penting  untuk mengacu  pada  situasi  nyata  di  lapangan,  dimana  konflik  tanah  masih  sering  terjadi  di masyarakat  dan  sulit  untuk  diselesaikan  baik  oleh  pemilik  tanah  maupun  pemerintah. Akan  tetapi,  semestinya  bukan  berperan  sebagai  sebuah  sebab  guna  mengambil  hak khalayak pada kepemilikan sebuah sertifikat tanah. Maka dari itu bisa dikatakan Permen ATR/BPN  No  3  Tahun  2023  tersebut  melakukan  pelanggaran  suatu  aturan  yang  lebih tinggi  yakni  PP  No.  40  Tahun1996.  UU  agrarian  yang  merupakan  UU  inti  dari  tanah belum  berubah  mengikuti  perkembangan  zaman,  sehingga  PP  dan  Permen  dianggap melangkahi  UU  inti  tersebut,  sehingga  perlu  keselarasan  dari  UU  tersebut  menjadi kendala bagaimana urgensi sertifikat elektronik tersebut.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  Pemerintah  dalam  mengatasi  kekhawatiran masyarakat terkait keamanan, dan kebocoran data sudah diatur dalam, Keputusan Menteri ATR/BPN  No.  3  Tahun  2023,  dalam  memberikan  jaminan  kepastian  dan  melindungi hukum  untuk  khalayak  luas  selaku  pemilik  sertifikat  hak  atas  tanah  elektronik.  Untuk mengantisipasi kebocoran data Badan Pertanahan Nasional yang merupakan penanggung jawab  sertifikat  ini  bekerjasama  dengan  BSSN  (Badan  Siber  dan  Sandi  Negara).  Hal tersebut  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2021  terkait  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi landasan hukum peraturan BSSN. Memperoleh
32 Maria Farida Indra dalam Sukardi and Widiati E. Prajwalita, “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada  Peraturan  Yang  Lebih  Rendah  Dan  Akibat  Hukumnya,” Yuridika 27, no. 2 (2012), https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.293.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
keamanan,  kedaulatan,  serta  perlindungan  siber  nasional,  serta  mempercepat  ekspansi perekonomian,  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  BSSN.  Keamanan  dokumen elektronik  disimpan  dalam  database  yang  dilindungi  oleh  BSSN  pada  saat  pendaftaran tanah  secara  elektronik.  Upaya  BPN  sebagai  penyelenggara  pendaftaran  tanah  secara elektronik,  kita  dapat  melihat  bahwa  mereka  bertindak  dengan  iktikad  baik  untuk memastikan  masyarakat  merasa  aman  dalam  memiliki  tanah  dan  hak  atas  tanah  mereka terlindungi oleh hukum.
ATR/BPN dalam hal ini sudah menggunakan Kapasitas informasi terkomputerisasi dilengkapi dengan model enkripsi dan didukung secara berkala di server pusat, dan DRC ( disaster  recovery  center )    adalah  tepat  yang  dengan  cara  eksplisit  diharapkan  guna menempatkan  kerangka  kerja,  aplikasi,  dan  penguatan  informasi  ketika  terjadi  dampak atau  bencana  serius  yang  menyebabkan  kerusakan  pada  dokumen  yang  mempengaruhi satu atau beberapa unit kerja dalam organisasi. Enkripsi adalah cara paling umum untuk mendapatkan  keamanan  data  sehingga  tak  mampu  dibaca  oleh  individu  lainnya  tanpa bantuan yang bersifat khusus. Terlebih lagi, surat sertifikat elektronik juga menggunakan hash  kode  untuk  menghindari  penipuan.  Akan  sangat  sulit  untuk  memalsukan  arsip elektronik ini karena Anda perlu memecahkan hash kode dan tanda tangan elektronik.
Dengan demikian sertifikat elektronik, dengan asumsi kita menyinggung pedoman yang  digunakan  oleh  Kementrian  ATR/BPN,  yang  dimana  mempunyai  keamanan  yang berlapis, sepertihalnya memakai tanda tangan digital yang dikodekan dengan perhitungan kriptografi serta memakai Hash Code dan QR Code , maka keamanannya dipastikan lebih diperoleh jaminannya daripada menggunakan sertifikat konvensional. Untuk akses masuk ke  kerangka  sistem  elektronik  diberikan  dengan  cara  terbatas,  pada  umumnya  diberi akses  masuk  terhadap  pemegang  yang  berhak,  pengadilan,  serta  ahli  pertanahan. Informasi  pemilik  tanah  hendak  melakukan  penyesuaian  terhadap  pendekatan perlindungan data pribadi yang mana hanya informasi khusus saja yang mampu diperoleh dengan cara terbuka. 33
Penerapan  sertifikat  elektronik  dalam  Negara  Indonesia  ialah  sebuah  keharusan guna  menuju  masa  mendatang  yang  lebih  modern.  Pemerintah  juga  harus mempertimbangkan  solusi  bagi  masyarakat  yang  masih  menggunakan  sertifikat  analog, terutama  bagi  generasi  era  orde  lama.  Masyarakat  yang  kurang  familiar  dengan  proses pendaftaran tanah elektronik akan mendapatkan bantuan dari kantor pertanahan setempat. Proses  pendaftaran  tanah,  baik  guna  registrasi  pertama  kali  ataupun  peralihan  data  ke format  elektronik,  dilakukan  melalui  transfer  data  yang  terenkripsi.  Meskipun  proses pendaftaran  tanah  masih  dilaksanakan  oleh  kantor  pertanahan,  namun  keluarlah  hasil berwujud sertifikat elektronik.
33 Fitri Nuraeni et al., “Implementasi Skema QR-Code Dan Digital Signature Menggunakan Kombinasi Algoritma RSA Dan AES Untuk Pengamanan Data Sertifikat Elektronik,” Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI) 12 , 2020.
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Sertifikat  elektronik  membuat  proses  pendaftaran  tanah  lebih  praktis  dan  hemat biaya karena dilakukan secara digital. Ketersediaan  SDM serta infrastruktur  dalam tiap- tiap  kantor  pertanahan  kabupaten/kota  perlu  di  tingkatkan,  serta  upaya  sosialisasi masyarakat  yang  dilakukan  BPN  hingga  ke  daerah/kabupaten,  agar  masyarakat  tidak khawatir  dengan  sertifikat  elektronik.  Karena  pada  pelaksanaan  sertifikat  elektronik  ini sangat  membantu  BPN  dalam  pendaftarannya  terutama  petugas  pengukuran,  sangat terbantu dengan teknologi ini. Dengan bantuan satelit, akurasi pengukuran menjadi lebih tinggi karena koordinat batas tanah dapat ditentukan dengan lebih tepat.
Sertifikat  dalam  bentuk  elektronik  ini  tersimpan  di  dalam  database  dengan keamanan  yang  berlapis.  Semua  informasi  mengenai  dokumen    hak  atas  tanah  tidak mungkin  berubah  apabila  tidak  adanya  permintaan  dari  pemilik  hak  atas  tanah  dalam pemeliharaan  data  sertifikat  tersebut.  Meskipun  pelaksanaannya  bertahap,  hal  ini menciptakan kesadaran masyarakat dengan pemilik tanah sehubungan dengan pergerakan media  serta  manfaatnya  terus  diperluas,  sertifikat  tanah  elektronik  adalah  suatu kebutuhan, jika dilihat dari urgensinya sertifikat tanah ini memberi kepastian yang lebih sah  atas  kepemilikan  tanah  serta  membatasi  mafia  tanah  dan  sengketa  tanah.  Layanan pendaftaran  tanah  dengan  cara  elektronik  di  BPN  yang  memberikan  hasil  berupa penyimpanan  sertifikat  tanah  elektronik  hendak  memberikan  keamanan  tambahan  dari resiko banjir, kebakaran, serta kehilangan atau pencurian oleh pemilik tanah.
Keinginan  pemerintah  untuk  mengikuti  kemajuan  teknologi  dengan  proses pendaftaran tanah elektronik perlu diapresiasi.  Namun, untuk memastikan kepastian dan manfaat  hukum,  Kementerian  ATR/BPN  sebaiknya  meninjau  ulang  regulasi  dalam peraturan  yang  ada.  Karena  pendaftaran  tanah  sangat  penting  untuk  kepastian  hukum, pemerintah  perlu  merevisi/mengubah  mengenai  PP  Pendaftaran  Tanah  menjadi menggunakan sertifikat elektronik untuk segala bentuk pertanahan. Saat ini, regulasi dan penerapan  sertifikat  elektronik  belum  sepenuhnya  sinkron  karena  banyak  masyarakat yang belum siap menerima sistem ini. Meskipun regulasi tentang pendaftaran elektronik di  Indonesia  sudah  cukup  baik,  masih  perlu  diatur  lebih  rinci,  terutama  terkait persengketaan tanah jika sertifikat elektronik diterapkan secara penuh di Indonesia. Maka dalam hal tersebut perlunya keselarasan antara PP dan Permen agar tidak muncul asumsi bahwa Permen melangkahi UU yang kedudukannya lebih tinggi sehingga memunculkan kesadaran  masyarakat  akan  urgensi  sertifikat  elektronik  yang  dilakukan  pemerintah  ini benar sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya.

## 4. PENUTUP
Kementerian  ATR/BPN  di  era  digital  ini  mengimplementasikan  Sertifikat elektronik  sebagai  suatu  langkah  positif  sebagai  bentuk  penyempurnaan  pelayanan  dan modernisasi melalu Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Urgensi atau kepentingan dari pendaftaran  tanah  atau  pembuatan  sertifikat  secara  elektronik  bagian  dari  tujuan pokoknya  ialah  guna  mengurangi  angka  sengketa  hingga  pemalsuan  yang  selama  ini sering terjadi, memberikan jaminan kepastian hukum  hak atas tanah,  tujuan pendaftaran
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
tanah  ialah  sebagai  bentuk  data  tanda  bukti  pemilik  atas  tanah.  Dalam  pelaksanannya pemerintah  harus  meningkatkan  ketersediaan  SDM  serta  infrastruktur  dalam  tiap-tiap Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  serta  upaya  sosialisasi  masyarakat  yang  dilakukan BPN  hingga  ke  daerah/kabupaten,  agar  masyarakat  tidak  khawatir  dengan  sertifikat elektronik, dan memahami tentang regulasi sertifikat elektronik. Terkait regulasi tentang sertifikat  elektronik  Kementerian  ATR/BPN  sebaiknya  meninjau  ulang  regulasi  dalam peraturan  yang  ada.  Karena  pendaftaran  tanah  sangat  penting  untuk  kepastian  hukum, pemerintah  perlu  merevisi/mengubah  mengenai  PP  Pendaftaran  Tanah  menjadi menggunakan  sertifikat  elektronik  untuk  segala  bentuk  pertanahan.  Meskipun  regulasi tentang  pendaftaran  elektronik  di  Indonesia  sudah  cukup  baik,  masih  perlu  diatur  lebih rinci,  terutama  terkait  persengketaan  tanah  jika  sertifikat  elektronik  diterapkan  secara penuh di Indonesia. Sertifikat elektornik yang dilakukan secara digital sangat membantu Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  pendaftarannya  terutama  petugas  pengukuran  tanah dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Penerapan sertifikat elektronik di Negara Indonesia  ialah  sebuah  keharusan  guna  menuju  masa  mendatang  yang  lebih  modern untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemilik  tanah,  guna  mencegah  sengketa tanah  dan  penyalahgunaan  data.  Sertifikat  elekronik  perlu  diterapkan  karena  dapat mempermudah proses pendaftaran tanah lebih praktis dan hemat biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdat,  Amelia  Akef,  and  Atik  Winanti.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Terhadap Eigendom  Verponding  Yang  Dikuasai  Pihak  Lain.” Borneo  Law  Review 5,  no.  1 (2021): 69–87. https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.1979.
Aji,  Rustam.  “Digitalisasi,  Era  Tantangan  Media  (Analisis  Kritis  Kesiapan  Fakultas Dakwah  Dan  Komunikasi  Menyongsong  Era  Digital).” Islamic  Communication Journal 1, no. 1 (2016). https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245. Alimuddin, Nur Hidayani. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia.” Sasi 27,  no.  3  (2021). https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.
Anugrahany,  Galuh  Dwi,  Zidna  Faizahtur  Rohmah,  Devan  Nurstyo,  and  Kuswan  Hadji.
“Urgensi  Sertifikat  Tanah  Elektronik  Sebagai  Transformasi  Sistem  Pendaftaran Tanah  Di  Kabupaten  Magelang.” Jurnal  Hukum  Dan  Kewarganegaraan 2,  no.  8 (2024): 91–100. https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571.
Arba, H.M. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Arifin,  Bur,  and  Apriani  Desi.  “Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  Yang  Kuat  Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.” UIR Law Review 1, no. 02 (2017). https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.952.
Arisaputra,  Muhammad  Ilham,  Muhammad  Ashri,  Kasman  Abdullah,  and  Dian  Utami Mas  Bakar.  “Akuntabilitas  Administrasi  Pertanahan  Dalam  Penerbitan  Dalam Penerbitan
Sertifikat.”
Mimbar
Hukum 29, no. 2 (2017). https://doi.org/10.22146/jmh.16383.
Ermasyanti.  “Kewenangan Pejabat  Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual  Beli Tanah.” Keadilan Progresif 3 Nomor 1, no. 26 (2012).
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Herawza, Muhammad Fachri, Muhammad Surial, Zaki Elyunusi, Iqra Chandra, and Ainun Ayu  Pratiwi.  “Efisiensi  Sertifikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum Pendaftaran
Tanah.” Unesrev 6, no. 1 (2023): 2330–37.
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.
Kukuh,  Sudarmanto,  Arifin  Zaenal,  and  Tatara  Tirsa.  “Tindak  Pidana  Korupsi  Bidang Pertanahan  Terhadap  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).”
Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 310–19.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400.
Maria Farida  Indra dalam  Sukardi, and Widiati E. Prajwalita.  “Pendelegasian Pengaturan Oleh  Undang-Undang  Kepada  Peraturan  Yang  Lebih  Rendah  Dan  Akibat Hukumnya.” Yuridika 27, no. 2 (2012). https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.293. Masriani,  Yulies  Tiena.  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran Tanah  Sebagai  Bukti  Hak.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  540. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
Mujiburohman,  Dian  Aries.  “Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan  Transformasi  Dari Kertas  Ke  Elektronik:  Telaah  Yuridis  Dan  Teknis  Sertifikat  Tanah  Elektronik.” Jurnal Tunas Agraria 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472. Naja, Daeng. Teknik Pembuatan Akta, . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
Nuraeni,  Fitri,  Yoga  Handoko  Agustin,  Dede  Kurniadi,  and  Imas  Dewi  Ariyanti. “Implementasi  Skema  QR-Code  Dan  Digital  Signature  Menggunakan  Kombinasi Algoritma RSA Dan AES Untuk Pengamanan Data Sertifikat  Elektronik.” Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI) 12 , 2020.
Pemerintah  Pusat.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (2021). Perangin,  Effenri. Hukum Agraria Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari Sudut  Pandang Praktisi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Penerbitan  Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (2023).
Prihandini,  Nadia  Aurynnisa,  Supriyadi  Supriyadi,  and  Zaenal  Arifin.  “Analisis  Yuridis Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas  Minimum  Kepemilikan  Tanah Pertanian  Karena  Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati.” Semarang  Law  Review 2,  no.  2 (2021): 190–202. https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3849.
Putranto, M Ilham Dwi, and Amin Mansyur. “Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik.” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 12,  no.  1  (2023). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645.
Rajab,  Rezeki  Aldila,  Bambang  Eko  Turisno,  and  Anggita  Doramia  Lumbanraja. “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah.” Notarius 13, no. 2 (2020). https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085.
Rato,  Dominikus. Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  Dan  Memahami  Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Seorjono Soekanto dan Sri Mahmuji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Shella  Aniscasary  Shella,  and  Risti  Dwi  Ramasari.  “Tinjauan  Yuridis  Kekuatan  Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang
Urgensi Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 Reza Andriansyah Putra, Atik Winanti
e-ISSN: 2621-4105
Nomor  1  Tahun  2021.” Jurnal  Hukum  Dan  Etika  Kesehatan ,  2022. https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38.
Silviana,  Ana.  “Urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021). https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Sudarto  Sudarto.  “Analisis  Kepastian  Hukum  Bagi  Pemilik  Tanah  Pasca  Implementasi Pendaftaran Sertifikat Secara Elektronik.” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1286. Sugianto, Qisthi Fauziyyah, and Widhi Handoko. “Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” Notarius 12, no. 2 (2019). https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004.
Supriadi. Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Graphika, 2010.
Susanti,  Dyah  Ochtorina,  dan  Aan  Efend. Penelitian  Hukum  (Legal  Research) .  Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research Jilid I . Yogyakarta: Andi, 2000.
Zefanya,  Audry,  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman.  “Tolak  Ukur  Pemenuhan Penguasaan  Fisik  Atas  Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang Tanah.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 441. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.