## PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

## DEFAMATION UNDER THE LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION

## Anna Rahmania Ramadhan
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram Email : anna_rahmania@yahoo.co.id
Naskah diterima : 07/ 09/ 2015; direvisi : 08/ 15/ 2015; disetujui :10/ 09/ 2015

## Abstract
In Indonesia’s criminal law act, a deed of defamation also called as an insolence or sacrilege toward a person. According to Article 27 Paragraph (3) Law Number 11 of 2008 concerning Electronic information and transaction (EIT), the acts of defamation includes distribution, transmission and production of accessible electronic information. Article 27 Paragraph (3) of EIT law was implemented on defamation case which conducted by Prita Mulyasari where she was pleaded innocence by board of judges. Whereas in another similar case the defendant namely Farah, was already meet the substance of Article 17 Paragraph (3) of EIT law yet sued by Article 310 and 311 of Criminal Law Act by prosecutor in the trial. Therefore, there were indications of law miss-implementation in similar cases.
Keywords: Criminal law, Defamation.

## Abstrak
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/ penistaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP adalah Pencemaran secara lisan, Pencemaran secara tertulis, Fitnah, dan Penghinaan ringan. Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Prita tidak bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, Sedangkan kasus terdakwa Farah, Jaksa Penuntut Umum Keliru dalam menerapkan aturan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, namun di persidangan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Sehingga terdapat indikasi kesalahan penerapan Undang-undang dalam kasus yang serupa.
Kata Kunci : Pidana, Pencemaran Nama Baik,

## PENDAHULUAN
i nDonesia aDalah Negara yang berdasar- kan hukum, Setiap warga Negara diberikan hak yang sama dimata hukum, termaksud untuk mengutarakan pendapat dan berek- spresi, hal ini diatur dalam  Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang berbunyi :
“Kemerdekaan menyampaikan penda- pat adalah hak bagi setiap warga untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan,
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 602~619
tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentu- an peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ini juga memiliki batasan agar tidak mengganggu dan merusak harkat, martabat dan nama baik orang lain.
Perkembangan teknologi informasi men- gakibatkan kegiatan manusia makin ber- variasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih dominan pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia su- dah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata ( real ), tetapi juga ada di dunia maya ( virtual) yang bentuknya ber- beda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam internet.
Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi men- imbulkan persoalan baru dalam penegak- kan hukum pidana baik yang menyang- kut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan un- tuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Tim- bulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan tindak pidana teknologi informasi melalui media elektronik.
Untuk mengantisipasi penyalahgu- naan teknologi informasi maka pemerin- tah mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi in- formasi. Dengan demikian jika terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi
informasi dan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tran- saksi Elektronik.
Tujuan utama penggunaan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang In- formasi dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalah- gunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ele- ktronik tentang pencemaran nama baik un- tuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia yakni, kasus yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, kasus pencemaran nama baik yang dilaku- kan melalui akun facebook dengan terdakwa anak di bawah umur.
Berdasarkan uraian di atas, maka pem- bahasan akan difokuskan pada bentuk per- buatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia dan penera- pan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan ka- sus pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yai- tu dengan cara mengkaji dan menganalisa peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan putusan Hakim terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dengan atau me- lalui informasi elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan Perundang-Undang, pendekatan konseptu- al dan pendekatan kasus.
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...

## PEMBAHASAN
1. Bentuk Perbuatan Yang Dikualifika- sikan Sebagai Tindak Pidana Pence- maran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Di Indonesia
Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yaitu :
1.  Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tu- lisan (cetakan).
Dalam bukunya, Oemar Seno Adji me- nyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, penghinaan ini dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut : 1
a.  Penghinaan materil : Penghinaan yang ter- diri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepent- ingan umum.
b.  Penghinaan formil : Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menen- tukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuk- tikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.
1 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indo- nesia , Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 37
Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP ada 6 (enam) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pas- al 310, 311 dan 315 KUHP.
Menurut  Adami Chazawi, Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-un- sur yang terdapat di dalamnya adalah : 2
1.  Unsur Objektif
a. Perbuatannya
b.  menyerang
c.  Objeknya :
1) Kehormatan orang
2) Nama baik orang
d. Caranya : dengan menuduhkan per- buatan tertentu
2. Unsur Subjektif
Kesalahan :
a. Sengaja
b. Maksudnya terang supaya diketahui umum.
Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi per- asaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri di bidang kehormatan ber- beda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan ter- hadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Perbua-
2 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghi- naan, Bayumedia Publising, Malang, 2013, hlm. 92
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 604~619
tan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh.
Ukuran dari suatu ucapan yang me- nuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Hakim harus mampu menangkap nilai- nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Disinilah letak sudut objektif dari pencemaran khususnya dan penghinaan pada umumnya. Sedangkan khususnya bagi korban, apakah ucapan-ucapan kotor di nilai nya menyerang kehormatan dan nama baiknya? Mengingat bahwa kepekaan akan rasa malu atau ketersinggungan atas kehormatan dan nama baik tidak sama bagi setiap orang.
Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar ataukah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pe- merkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP :
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan
atau gambaran yang disiarkan, dipertun- jukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran ter- tulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana den- da paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.
Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 3
1.  Semua unsur subjektif dan objektif pada pasal 310 ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui
3.  tulisan atau gambar, yang dilakukan den- gan cara :
a.  yang disiarkan;
b.  yang dipertunjukkan, dan atau
c.  yang ditempelkan.
Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui umum. Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.
3 ibid
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat den- gan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu. Pada pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang ke- hormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan melakukan perbuatan terten- tu, menggunakan sarana tulisan atau gam- bar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka. Disiar- kan ( verspreiden ), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di photo copy , yang kemudian disebar- kan dengan cara apapun.
Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu verspre- iden dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya peng- hinaan diketahui umum. Di pertunjuk- kan adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung.
Misalnya memasang spanduk yang isin- ya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang me- lihatnya. Sedangkan ditempelkan ( aans- laan ), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang
sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. 4
Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang mem- beratkan pidana si pembuat. Sifat pence- maran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai faktor memperberat. Karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnah- kan). Sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tu- lisan ini dipidana yang lebih berat dari pada pencemaran lisan.
Bunyi Pasal 310 ayat (3) KUHP :
“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”.
Dilihat dari perumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat dua unsur yaitu mem- pertahankan kepentingan umum dan ter- paksa untuk bela diri. Satichid Karta Neg- ara merumuskan “kepentingan umum” se- bagai berikut: bila penuduhan menyatakan bahwa tuduhannya itu dilancarkan untuk kepentingan umum, maka ini berarti bah- wa kepentingan umum dengan tuduhan itu diuntungkan. 5 Kemudian “karena terpaksa untuk bela diri sendiri, Tirtamidjaja mem- berikan contoh sebagai berikut : “bertin- dak untuk membela diri karena terpaksa misalnya orang yang tidak benar telah di- tuduh melakukan suatu pelanggaran pidana menunjuk orang yang sebenarnya melaku- kan pelanggaran pidana. 6
4 http://www.negarahukum.com/delik-penghinaan. html, diakses Hari Sabtu, 28 Maret 2015
5 Satichid Karta Negara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)Bagian Satu, (Balai Laktur Mahasiswa Surabaya 1986), hlm. 56
6 Tirtamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Erosco, Jakarta, 1955, hlm.89
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 606~619
Tampaknya pengertian “membela ke- pentingan umum” dan membela diri karena terpaksa” memerlukan pengamatan yang cermat agar dapat memahami dengan tepat. Mengenai hal ini Tirtamidjaja mengutara- kan pendapatnya sebagai berikut: “hanya hakim yang dapat memutuskan apakah orang itu telah bertindak untuk kepentin- gan umum atau untuk membela diri kare- na terpaksa, akan tetapi ia baru berbuat demikian”. 7
Sifat melawan hukum dari pencemaran adalah terletak pada maksud si pembuat dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, ialah agar per- buatan yang dituduhkan si pembuat itu dik- etahui umum. Oleh karena itu sifat melawan hukum dari pencemaran ini adalah sifat melawan hukum subyektif. Tetapi apabila dalam menuduhkan perbuatan yang sifat- nya mencemarkan kehormatan atau nama baik orang itu ada tujuan lain yang patut, yaitu terpaksa untuk membela diri atau tu- juan untuk membela kepentingan umum, maka sifat tercelanya perbuatan menyerang tadi menjadi hapus atau lenyap. Disini ada alasan peniadaan pidana khusus, tentu saja bila sifat melawan hukum perbuatan telah lenyap, maka perbuatan itu tidak lagi dapat disebut perbuatan yang melawan hukum, tetapi menjadi perbuatan hukum. 8
Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi seb- agai berikut :
“Barang siapa melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membukti- kan tuduhan itu, jika ia tidak dapat mem- buktikan dan jika tuduhan itu dilaku- kannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 ta- hun”.
7 Ibid, hlm 42
8 Adami chazawi, op. Cit, hlm. 102
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 311, yaitu : 9
1.  Semua unsur subjektif dan objektif dari : a.  Pencemaran (Pasal 310 ayat (1) ); b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat
(2) ).
2. Si pembuat diperbolehkan untuk mem- buktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
3.  Tetapi si pembuat tidak dapat membuk- tikan kebenaran tuduhannya;
4.  Apa yang menjadi isi tuduhannya ada- lah bertentangan dengan yang diketa- huinya.
Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diiz- inkan untuk membuktikan perbuatannya. Fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, lepas dari kejahatan pencemaran dan pencemaran tertulis, melainkan meru- pakan bentuk khusus pencemaran. Karena untuk terjadinya fitnah diisyaratkan adanya pencemaran ataupun pencemaran tertulis.
Izin untuk membuktikan ditetapkan oleh hakim dalam hal :
a. Untuk kepentingan umum;
b. Untuk mempertahankan diri;
c. Yang difitnah adalah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.
Ketentuan yang ditetapkan oleh hakim tersebut diatur dalam Pasal 312 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
“Pembuktian kebenaran itu hanya diizin- kan dalam hal :
1. Kalau hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang perkataan terdakwa bah- wa ia melakukan perbuatan itu untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk memper- tahankan diri.
9 ibid
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
2. Kalau seorang pegawai negeri dituduh melakukan perbuatan dalam men- jalankan jabatannya.
Rumusan Pasal 312 KUHP pada butir kedua tidak mencantumkan kata “kalau ha- kim memandang perlu” ini berarti seorang terdakwa berhak untuk membuktikan tuduhannya. Apabila kasus pencemaran nama baik itu melibatkan seorang pegawai negeri sipil maka tidak keliru jika penyidik meminta kepada tersangka untuk membuk- tikan perbuatannya.
Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tu- lisan, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau mem- bela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista, akan tetapi dike- nakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam Pasal 311 KUHP adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ke- tika seseorang diizinkan untuk membukti- kan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tudu- hannya itu tidak benar.
Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi:
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan ter- hadap seseorang, baik di muka umum
dengan lisan atau perbuatan, atau den- gan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pi- dana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.
Sebagaimana diketahui pencemaran adalah bagian dari penghinaan, demikian juga penghinaan ringan. Oleh karena itu perbuatan dan objek pada pencemaran adalah sama dengan perbuatan dan objek pada penghinaan ringan. Dalam pencema- ran atau pencemaran tertulis terdapat un- sur kesengajaan, maka dalam penghinaan ringan unsur ini juga terdapat pada batin si pelaku, walaupun dalam penghinaan ringan tidak terdapat sifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Ada persamaan dan perbedaan antara kesengajaan penghinaan ringan dengan kesengajaan pada pencema- ran maupun pencemaran tertulis. Persa- maannya ialah, kesengajaan pada pencema- ran maupun kesengajaan pada penghinaan ringan adalah mengenai kehendak untuk mewujudkan perbuatan menyerang mau- pun dalam hal kesadaran bahwa dari per- buatannya itu mengakibatkan terserangnya atau ketersinggungan rasa harga diri men- genai kehormatan atau nama baik orang lain. 10
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron- ik adalah Ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentin- gan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trans- aksi Elektronik mengatur berbagai perlind- ungan hukum atas kegiatan yang meman-
10 ibid
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 608~619
faatkan media elektronik, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.
Hukum yang mengatur cyber crime lazim disebut cyber crime law, sedangkan hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya disebut cyber law. cyber crime law meru- pakan bagian dari cyber law, Karena cyber law mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di  dunia maya lebih dikenal dengan istilah cyber crime law dan jenis kejahatannya dise- but cyber crime. 11
Astral Sitompul menyatakan bahwa, untuk dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka un- sur-unsur yang harus dipenuhi adalah : 12
1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet.
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan
3. Hal atau keadaan tersebut dipublika- sikan kepada pihak lain
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.
Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau men- transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :
11 Ibid
12 Asril Sitompul, Hukum Internet, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75
1.  Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
2.  Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilaku- kannya;
3.  Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hu- kum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentan- gan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak; 13
4. Perbuatan mendistribusikan, mentrans- misikan, membuat dapat diaksesnya in- formasi elektronik;
5.  Informasi elektronik yang memiliki mua- tan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mendistribusikan adalah per- buatan menyalurkan (membagikan, men- girimkan) kepada beberapa orang atau be- berapa tempat. 14 Perbuatan mendistribusi- kan informasi elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jar- ingan komputer dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.
Tindak pidana mendistribusikan ini merupakan tindak pidana formil yang tidak murni, termasuk tindak pidana semi mate- riil. Karena untuk selesainnya perbuatan mendistribusikan harus menggunakan in- dikator telah terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindak pidana. Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut. 15
13 http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008.pdf , diak- ses Hari Minggu Tanggal 29 Maret 2015
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi ke empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 336
15 Adami Chazawi, op. cit. hlm. 260
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
Perbuatan mentransmisikan mengand- ung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang di- transmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (per- angkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.
Seperti juga perbuatan mendistribusi- kan, perbuatan mentransmisikan mengand- ung sifat meteriil. Karena perbuatan men- transmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi. 16
Perbuatan membuat dapat diaksesnya, yaitu melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik den- gan memanfaatkan teknologi informasi ter- hadap data atau sekumpulan data elektron- ik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lainnya.
Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan peng- hinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang In- formasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : 17
1. Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen ele- ktronik. Meskipun dua unsur ini dapat
16 ibid 17 ibid
dibedakan namun tidak dapat dipisah- kan;
2. Pada unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusi- kan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya dil- etakkan maksud dan tujuan diben- tuknya tindak pidana ini, yaitu mem- beri perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang;
3. Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex specialis dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron- ik mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan.
Dalam frasa yang memiliki muatan peng- hinaan, khususnya kata/unsur penghinaan dalam kalimat rumusan Pasal 27 ayat (3) mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHP, dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, hanya saja rumusan Pasal 27 ayat (3) terse- but kurang lengkap, tidak menyebutkan obyek pencemaran yang lain ialah kehor- matan. Harga diri di bidang nama baik itu merupakan salah satu saja dari objek pence- maran, selain kehormatan.
Menurut ahli hukum Mudzakir, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 610~619
Elektronik, tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya memperte- gas berlakunya norma hukum pidana peng- hinaan dalam KUHP ke dalam Undang- Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik. Penafsiran norma yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron- ik mengenai penghinaan dan atau pencema- ran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam BAB XVI tentang penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar ( genius de- lict ) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Un- dang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor- masi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang a quo.
Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ber- gantung pada konstitusionalitas Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. 18
2. Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Ten- tang Informasi Dan Transaksi Elek- tronik Yang Berkaitan Dengan Kasus Pencemaran Nama Baik
Dalam tulisan ini, penulis akan menga- nalisis kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Muliasari dan Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Farah (anak di bawah umur).
a. Kasus  Antara  Prita Muliasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional.
18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ Puu-Vi/2008,Http://Hukum.Unstrat.Ac.Id/Mk/ Mk_50_2008.Pdf, Diakses Hari Senin  Tanggal 30 Maret 2015.
Prita Muliasari adalah seorang ibu dua anak yang tadinya hidup biasa-biasa saja, kemudian menjadi terkenal hanya gara-gara mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional yang berlokasi di kawasan Tangerang Banten pada tang- gal 7 Agustus 2008. Karena merasa tidak puas dengan perlakuan yang diterima se- lama dirawat di rumah sakit tersebut, Prita menuliskan keluhannya ini ke dalam email yang kemudian dikirim ke beberapa orang temannya.
Email  Prita tersebut rupanya sampai juga ke pihak Omni Internasional. Rumah Sakit yang bertaraf internasional tersebut kemudian melaporkan   Prita Muliasari ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Rumah Sakit Omni Internasional tidak hanya menggugat Prita secara perdata, tetapi juga menjerat ibu dua anak terse- but dengan tuntutan pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Rumah sakit Omni In- ternasional juga memberikan bantahan dengan mengirimkan email klarifikasi ke seluruh kostumernya dan melalui media masa terhadap email yang ditulis oleh Prita Muliasari.
Dalam kasus ini, Prita Muliasari di- tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, Prita di- jerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ele- ktronik. Sementara untuk dakwaan kedua dan ketiga, jaksa menggunakan Pasal 310 Ayat (2) KUHP dan 311 Ayat (1) KUHP. Ketiga pasal dalam dakwaan itu menga- tur masalah pencemaran nama baik dan penghinaan.Analisis kasus
Dalam cyber crime , pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi, yang paling mudah dalam melakukan pengum- pulan bukti-bukti adalah mencari petun- juk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pen- gadilan, atau surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.
Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam cyber crime akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim mendapat petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang disertai keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.
Dalam kasus cyber crime, proses pen- egakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Peranan seorang ahli dalam cyber crime merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di- mana keterangannya memiliki andil besar dalam pembuktian cyber crime, mengin- gat metode dan cara-cara yang dilakukan memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa.
Kedudukan seorang ahli dalam men- erangkan atau menjelaskan alat bukti, dalam hal ini berupa informasi elektronik akan sangat penting dalam sebuah perkara, Setelah mendapatkan penjelasan dari 2 orang saksi ahli untuk memeriksa email yang ditulis oleh Prita, Jaksa Penuntut Umum menuntut Prita dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Trans- aksi Elektronik, karena dianggap bahwa email Prita sudah memenuhi unsur pasal tersebut.
Sandaran kekuatan membuktikan email adalah “keautentikannya” suatu
informasi/data yang ditemukan dalam operasional komputer. Maka, di sinilah peran seorang ahli dalam memberikan suatu penjelasan di depan sidang penga- dilan bahwa informasi elektronik tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan se- cara hukum.
Standarisasi sistem tersebutlah yang menjadi sandaran berpikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu sistem komputer tersebut dapat dipercaya. Jika sebuah sistem dapat dipercaya, otomatis informasi elektronik yang ada di dalam komputer dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP,
Perlu diingat bahwa email Prita terse- but merupakan pesan yang bersifat prib- adi yang hanya ditujukan kepada teman- temannya, bukan untuk dipublikasikan ke muka umum. Perbuatan Prita tersebut bersifat keluhan ketidakpuasannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasi- onal, jadi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronik cukup sulit untuk membuktikan apakah seseorang memiliki motif sengaja atau tidak untuk melakukan pencemaran nama baik.
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang menjerat para pelaku pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara di atas 5 tahun, namun jika permasalahan ini dikenakan pasal-pasal tersebut maka betapa lemahnya posisi pasien yang notabennya adalah konsumen, untuk menyampaikan pen- dapat dan keluhan yang dialaminya atas
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 612~619
jasa yang diberikan oleh suatu layanan publik yang pernah dialami dari Rumah Sakit Omni Internasional saat itu. Hal itu adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , khususnya Pasal 4 huruf d yang berbunyi:
“Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digu- nakan”.
Oleh karena itu, unsur tanpa hak se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak terpenuhi, se- hingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus tersebut.
Pasal 310 KUHP menjerat pelakunya dengan hukuman penjara maksimum 9 bulan, demikian juga dengan ketentuan Pasal 311 KUHP menjerat pelakunya dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun penjara. Jika kedua ketentuan ini dikoneksikan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, maka merupakan sebuah pelang- garan apabila Kejaksaan Negeri Tangerang menahan Prita, karena menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP penahanan hanya bisa dilakukan jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun, sehingga penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Prita dapat dikatakan tindakan yang tidak professional.
Mencermati Pasal 310 KUHP cenderung mengatur tentang penghinaan formil dengan artian lebih melihat cara peng ungkapan dan relatif tidak peduli dengan aspek kebenaran isi penghinaan, sehingga pembuktian kebenaran peng- hinaan hanya ada ditangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP. Sehingga ke tentuan seperti ini sangatlah subjektif dan ditentukan oleh
kemampuan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa penghinaan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri atau demi kepentingan umum, seperti yang ditentukan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. Jika Prita Muliasari dapat membuktikan di persidangan bahwa email yang dikirimkan kepada temannya bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, maka Prita dapat terbebas dari tuntutan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 310 KUHP adalah sangat identik dengan masalah kehormatan, harkat dan martabat, sedangkan yang identik dengan kehormatan, harkat dan martabat adalah manusia, bukan sebuah institusi atau badan hukum seperti Rumah Sakit Omni Internasional.
Kajian Pasal 311 ayat (1) KUHP me- wajibkan pelaku untuk membuktikan kebenaran materiil, jika isi email yang dituliskan oleh Prita merupakan suatu kebenaran, maka Prita harus dibebaskan dari tuntutan pasal tersebut. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimak- sud menjelekkan orang”. Dalam ilmu hu- kum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan mem- buktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si kor- ban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini in concreto tidak ada.
Dari beberapa literatur, para sarjana hukum berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur oleh Pasal 311 KUHP tidak berdiri sendiri, artinya tindak pidana terse- but masih terkait dengan ketentuan tindak pidana yang lain, dalam hal ini yang erat terkait adalah ketentuan Pasal 310 KUHP. 19
19 Tongat, Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
Jaksa Penuntut Umum harus ter- lebih dahulu membuktikan apabila Prita terbukti melanggar ketentuan Pasal 310 KUHP, bahwa lebih lanjut dalam hal ter- sebut bahwa Pasal 311 KUHP ada kaitan- nya dengan ketentuan Pasal 312 KUHP. Pasal 312 KUHP  juga memberikan perlind- ungan bagi pelaku tindak pidana apabila tindakan pelaku tersebut dilakukan demi ke pentingan umum. Dakwaan Penuntut Umum  kepada Prita sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah tidak ter- bukti dengan kata lain email yang ditulis oleh Prita adalah berdasarkan atas bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ke- benarannya, sesuai dengan kebenaran yang  dialaminya pada saat dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional.  Dengan demikian unsur muatan pencemaran yang termuat dalam Pasal 311 KUHP tidak ter- penuhi.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 822 K/ Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Prita Muliyasari me- nerima Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Be- bas Prita Muliasari yang dijatuhkan oleh Peng adilan Tinggi Tangerang, dalam Putusan Kasasi tersebut Prita dinyatakan bersalah. Mahkamah Agung memberikan alasan menerima Kasasi atas Putusan Bebas yang dilarang berdasarkan Pasal 224 KUHAP, dengan pertimbangan bebas murni atau bebas tidak murni.
Perjuangan prita untuk mendapatkan keadilan tidak berhenti sampai disitu saja, Prita mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Majelis hakim yang dipimpin oleh Djoko Sarwoko dengan ang- gota Surya Jaya dan Suhadi, dalam amar putusannya menyatakan :
1. PK membatalkan putusan PN Ta- ngerang dan Putusan MA.
Undang-Undang Hukum Pidana , Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.160
2. Menyatakan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dida- kwakan jaksa seperti dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga dan membe- baskannya dari semua dakwaan.
3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat.
Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali menerima bukti baru yang diajukan oleh pihak Prita, berupa Putusan Kasasi dalam gugatan perdata terhadap kasus yang sama. Majelis hakim menerima novum yang diajukan pemohon PK dan dipertimbangkan majelis. Inti- nya novum tersebut berisi putusan perkara perdata yang diajukan oleh RS Omni Internasional dengan gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Muliasari, yaitu Hakim menolak gugatan dan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam perkara tersebut bukan perbuatan yang dapat dikatakan pencemaran nama baik.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan membebaskan prita dari dakwaan pencemaran nama baik. Putusan majelis hakim PK ini membuktikan bahwa Prita Mulyasari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana cyber crime. Dengan demikian, Prita juga dibebaskan dari semua dakwaan. Putusan ini sekaligus membatalkan semua keputusan Pengadilan dan kasasi MA sebelumnya, yaitu putusan PN Tangerang dan kasasi MA. Majelis menyatakan bahwa surat elektronik yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari bukan merupakan perbuatan pencemaran nama baik
b.  Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Di- lakukan Melalui Jejaring Sosial Facebook Yang Terjadi Di Bogor, Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 614~619
Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kasus yang dilakukan di Bogor oleh terdakwa yang bernama Farah. Jaksa Penuntut Umum menuntut Farah dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang perbuatan pencema- ran nama baik dan perbuatan tidak me- nyenangkan. Hakim Ekova Rahayu meng- hukum Farah dengan hukuman dua bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 5 bulan.
Analisis Kasus
Pencemaran nama baik dalam ka- sus ini, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Pengaruh lingkungan sekitar menyebabkan seorang anak dapat melakukan tindakan pidana, penyimpangan tingkah laku atau perbua- tan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan-kemajuan ilmu pen- getahuan dan tekhnologi, serta cara orang tua mendidik dan mengawasi setiap per- tumbuhan anaknya.
Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari pembahasan tentang batas usia untuk disebut seorang anak, mengenai batas usia anak ini penting untuk diketahui bilamana seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan- nya atau di ancam dengan pidana akibat perbuatannya. Perbedaan pengaturan perlakuan dan ancaman hukuman dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa, masyarakat dan keluarga. Penerapan pidana terhadap anak berbeda dengan orang dewasa.
Anak adalah bagian yang tidak ter- pisahkan dari keberlangsungan hidup ma- nusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelind- ungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Un- dang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya me ngemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskri- minasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.
Setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus dihukum se suai dengan perbuatannya tidak ada perbedaan dan perlakuan khusus apapun, hal ini sesuai dengan asas equality before the law, dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama dihadapan hukum, asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dalam hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengatur kelompok-
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
ke lompok marginal atau kelompok minoritas. 20
Namun demikian, asas ini tidak dapat diterapkan dalam kasus yang terdakwanya adalah seorang anak, anak harus diberikan perlindungan, perbedaan perlakuan dan ancaman hukum, hal ini dimaksudkan demi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2002 tentang Perlindungan Anak, “perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkem- bang dan pertisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mu- lia dan sejahtera”.
Teori hukum yang di kemukakan oleh  Pillipus M. Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersi- fat preventif dan refresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang men- garahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk meny- elesaikan terjadinya sengketa termasuk p enanganannya di Lembaga Peradilan”. Dalam teori ini tidak hanya pencegahan- nya saja yg diperhitungkan tetapi bagaima- na penyelesaian masalahnya agar tidak merugikan orang lain, dan dapat men- gambil keputusan yang mendahulukan kepentingan yang terbaik untuk terdakwa. Termasuk seorang anak di bawah umur yang harus dilindungi masa depannya.
Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, seperti yang dikutip oleh Maidin Gultom, perlindungan anak yaitu sebagai
20 Http:// Mylittleairy.Blogspot.Com. Diakses Hari Sabtu, Tanggal 7 Maret 2015
upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of childredik ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 21
Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan oleh pemer- intah seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu  tin- dakan, bagi pelaku tindak pidana yang be- rumur di bawah 14 tahun dan  Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas, adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yakni :
1. Sanksi Tindakan yang dapat dikena- kan kepada anak terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pera- dialan Pidana Anak, yang meliputi:
a. Pengembalian kepada orang tua/
Wali;
b.  Penyerahan kepada seseorang;
c.  Perawatan di rumah sakit jiwa;
d.  Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang di- adakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f.  Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g.  Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pasal 71 Undang-Un- dang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(1) Pidana Pokok terdiri atas:
21 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet 1, Pt Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 59
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 616~619
a.  Pidana peringatan;
b.  Pidana dengan syarat, yang terdiri atas:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c.  Pelatihan kerja;
d.  Pembinaan dalam lembaga;
e. Penjara.
(2)  Pidana Tambahan terdiri dari:
a. Perampasan keuntungan yang di- peroleh dari tindak pidana;
b.  Pemenuhan kewajiban adat.
Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradialan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua be- las) tahun melakukan atau diduga melaku- kan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Pro- fesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pem- bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menan- gani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, pal- ing lama 6 (enam) bulan.
Perbuatan yang dilakukan oleh Farah sebenarnya dapat dituntut dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal di atas :
1. Unsur Setiap orang : Farah merupak- an warga Negara Indonesia
2.  Dengan sengaja dan tanpa hak : Den- gan sengaja memberikan komentar- komentar kotor padi jejaring sosial facebook, yang ditujukan kepada Felly sehingga membuat malu Felly.
3.  Unsur Membuat dapat diaksesnya In- formasi elektronik : Kata- kata kotor yang ditulis oleh Farah dapat diakses dan dibaca oleh orang lain, karena dalam hal ini Farah dan Felly saling serang komentar pada status face- book Ujang pacarnya Farah yang juga merupakan mantan pacar dari Felly.
4. Informasi elektronik yang memi- liki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik : komentar Farah pada status facebook tersebut memang sudah mengandung unsur penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik adapun isi komentar farah adalah sebagai berikut :
“Hai anjing lu nggak usah ikut cam- pur gendut. Kayak tante- tante eng- gak bisa gaya, emang lu siapa. Urus saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanngup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ.
Hai gendut bangsat ya lu anjing”.
Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi un- sur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan, terdakwa di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan hukuman dua bulan 15 hari dengan masa percobaan lima bulan.
Dalam hal ini para penegak hukum menggunakan aturan yang lebih merin- gankan terdakwa mengingat terdakwa merupakan anak di bawah umur, jaksa menyatakan tidak memasukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam menjerat terdakwa dengan alasan terdakwa masih remaja dan tindakan yang dilakukan dilatar belakangi rasa cemburu. Alasan lain karena masa depan terdak- wa dan beratnya ancaman hukuman bila menggunakan Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan uraian kasus di atas, apabila terjadi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur  penulis berpendapat penerapan pasal seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Farah tidak boleh dilakukan lagi, karena penerapan Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP keliru, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Farah menggunakan media elektronik, oleh  karena demikian seharusnya terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hal demikian sesuai dengan asas lex  specialis derogat legi generalis. Sementara dalam kasus Farah Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan aturan yang konvensional, sebab secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, kegiatan di ruang cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Seorang hakim harus memberikan putusan harus memperhatikan kebijakan hukum demi kepentingan seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Dan mengingat bahwa hukuman terhadap seseorang itu bukan hanya semata-mata untuk pembalasan tetapi memulihkan kembali situasi seperti semula dan atau lebih baik lagi.
Kebijakan hukum yang dapat diambil oleh hakim dapat berlandaskan pada pendapat ahli hukum, Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam studi politik  hukum  ada   beberapa  pertanyaan mendasar yaitu : 22
1.  Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam menca- pai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan
4.  Dapatkah suatu pola yang baku dan ma- pan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
Hakim dapat menggunakan Undang-Un- dang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradialan Pidana Anak dilakukan secara diversi/restorative justice , proses penyelesa- ian perkara secara diversi dapat dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tuntutan, karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang masuk dalam kategori tin- dak pidana ringan.
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bak- ti, Bandung, 2000, hlm. 163
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## IUS

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah se- bagai berikut adalah 1)pencemaran secara lisan, dilakukan dengan cara langsung/ dengan ucapan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga orang tersebut merasa malu. (Pasal 310 ayat (1) KUHP), 2)pencemaran secara tertulis, me- nyerang kehormatan atau nama baik ses- eorang yang dilakukan dengan cara tulisan dan atau gambar yang disiarkan, dipertun- jukan dan ditempel di muka umum. (Pasal 310 ayat (2) KUHP), 3) fitnah merupakan perbuatan yang mengandung semua unsur subjektif dan objektif dari pencemaran se- cara lisan Pasal 310 ayat (1)  dan pencema- ran tertulis Pasal 310 ayat (2). (Pasal 311 KUHP ), 4) penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bentuk perbuatan yang  dapat di- kualifikasikan sebagai tindak pidana pence- maran nama baik yaitu dilakukan dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elek- tronik yang bermuatan pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) Un- dang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ter- hadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, adalah kasus Prita Muliasari, hakim memutuskan bahwa Prita tidak bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena perbuatan- nya tidak memenuhi unsur-unsur yang ter- kandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
kasus Pencemaran nama baik yang dilaku- kan oleh terdakwa Farah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron- ik, namun di persidangan oleh Jaksa Penun- tut Umum terdakwa dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan perbuatan tidak meny- enangkan. Hakim menjatuhkan hukuman dua bulan 15 hari penjara, dengan masa percobaan 5 bulan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publising, Malang, 2013.
Asril Sitompul, Hukum Internet, Pt Citra Ad- itya Bakti, Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Ba- hasa, edisi ke empat, PT gramedia pustaka utama, Jakarta, 2008.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Ter- hadap Anak, Cet 1, Pt Refika Adita- ma, Bandung, 2008.
Oema r Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 1990.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ Puu-Vi/2008, Http://Hukum.Un- strat.Ac.Id/Mk/Mk_50_2008.Pdf .
Tirtamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Erosco, Jakarta, 1955.
Tongat, Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Sub- jek Hukum Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana , Djam- batan, Jakarta, 2000.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Ad- itya Bakti, Bandung, 2000.
Satichid Karta Negara, Hukum Pidana
Anna Rahmania Ramadhan | Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11...
(Kumpulan Kuliah) Bagian Satu,
(Balai Laktur Mahasiswa Surabaya 1986).

## Internet
Http:// Mylittleairy.Blogspot.com.
http://hukum.unstrat.ac.id/mk/mk_50_2008. pdf .
http://www.negarahukum.com/delik-peng- hinaan.html.