Tersediasecaraonline https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN:1979-7095

## Kesetaraan Gender danPergulatan Status SosialWanita Bali dalamKonstelasiPolitikPraktis

## Desak PutuParmiti
TeknologiPendidikan, FakultasIlmuPendidikan, UniversitasPendidikanGanesha, Indonesia
Keyword
s: political educatio n; balinese women; gender equality; practical politics
Abstract: This  study  aims  to  examine:  the  profile  of  Balinese  women  in  practical  political  constellation,  the  draft model of gender-based political education, models for women in politics, scientific articles published in accredited journals. The research was analyzed by using descriptive qualitative analysis technique, and statistic analysis. The conclusions of this research, namely: 1) the role of political participation of women tends to be low. (2) The position and participation of women in political activity is highly marginalized. (3) The climate and communication patterns of family life, culture, official villages, and schools do not support the process of political education for indigenous women to achieve improvement. (4) Indigenous village as the highest symbolism in the level of indigenous peoples structurally has not done any real activity in relation to political education on women. (5) The process of forming Indonesian civil society, in relation to the objectives and characteristics of indigenous peoples of indigenous Balinese villages, is quite relevant in creating a gender equality climate.
Abstrak: Penelitianini  bertujuan  untuk  melihat:  profilwanitabalidalamkonstelasipolitikpraktis,  draft  model pendidikanpolitik yang berbasiskesetaraan
gender, draft model pengarusutamaan gender bagiwanitabalidalambidangpolitik, artikelilmiah yang terbit di jurnalterakreditasi. Penelitiandianalisisdenganmenggunakanteknikanalisiskualitatifdeskriptif, dananalisis statistic. Simpulandaripenelitianini, yaitu: 1) peranpartisipasipolitikperempuanbalicenderungrendah. (2) Kedudukandanperansertakaumperempuandalamaktivitaspolitiksangattermarginalkan. (3) Iklimdanpolakomunikasikehidupankeluarga, desaadat , desadinas, dansekolahtidakmendukung proses pendidikanpolitikbagikaumperempuanbaliasliuntukmencapaipeningkatan.  (4)  Desa  adat  sebagai  simbolisme tertinggi  dalam  tataran  masyarakat  bali  asli,  secara  struktural  belum  melakukan  aktivitas  nyata  dalam  kaitannya dengan  pendidikan  politik  pada  kaum  wanitanya.(5)  Proses  pembentukkanmasyarakatmadani  Indonesia, dalamhubungannyadengantujuandankarakteristikmasyarakat DesaAdat baliasliternyatacukuprelevandalammencipta kaniklimkesetaraan gender.
Kata kunci: pendidik an politik; wanita bali;
kesetaraa n gender; politik praktis
AlamatKorespondensi: E-mail: dp-parmiti@undiksha.ac.id (DesakPutuParmiti)

## Pendahuluan
Perjuangan  untuk  mengarusutamakan  kesetaraan  hubungan  kekuasaan  antara  perempuan  dan laki-laki  (gender)  dalam  birokrasi  dengan  upaya  mengubah  kebijakan  bukan  hal  yang  mudah.  Apalagi kalau  hal  itu  menyangkut  nilai-nilai  tertentu  agama  yang  diyakini  sebagai  kebenaran  tunggal.  ”Saya menerima  banyak  ancaman  dan  teror,  serta  kemandekan  karier.  Tetapi,  saya  tidak  mundur,”  ungkap Farisa (2006), peneliti dan anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dalam sebuah seminar tentang gender dalam format birokrasi. Selanjutnya dikatakan pula bahwa: ”sebenarnya banyak  kitab  lama  yang  mendukung  kesetaraan,  tetapi  itu  tak  pernah  dimunculkan.”  Dengan  demikian, interpretasi agama dapat dijadikan alat politik untuk melakukan dominasi terhadap kelompok tertentu.
Sejarah  telah  mencatat,  begitu  berat  dan  berlikunya  perjuangan  kaum  perempuan  untuk mampu ”mensejajarkan diri” dengan kaum  laki-laki dalam sebuah  komunitas. Sejak 350 tahun sebelum masehi, Aristoteles, dalam risalahnya yang berjudul "Politik", menyatakan wanita, begitu juga anak-anak dan  budak-budak  tidak  termasuk  sebagai  warga  negara.  Fakta  ini  telah  terwariskan  berabad-abad lamanya  dalam  konstalasi  masyarakat,  sehingga  kaum  perempuan  tetap  menjadi  warga  kelas  dua  di tengah-tengah kemajuan masyarakatnya. Kaum laki-laki yang dipertegas oleh statemen beberapa tokoh, menempatkan bahwa kaum perem-puan memiliki perbedaan yang sangat tajam dalam hal ke-intelektual- an (Misbah, 2000), disamping juga karena alasan fisik dan ketidak mampuan wanita untuk menyelesai- kan masalah-masalah di sekitarnya.
Pintu ”kesetaraan mulai terbuka” manakala sejarah  sovinisme laki-laki mulai terancam, dengan lahirnya berbagai gerakan kaum perempuan yang dimulai di kawasan Amerika dan Eropa, yang akhirnya melahirkan  berbagai  dilema  di  tengah-tengah  masyarakat.  Di  dunia  Barat  terdapat  gerakan  feminisme, yang dapat di golongkan menjadi tiga, yakni kaum feminis liberal, kaum fiminis radikal, dan kaum feminis sosialis  (Moraless,  2004).  Tujuannya  menyadarkan  kaum  wanita  akan  hak-haknya  dan  mereka  harus menuntut emansipasi, dilakukan dengan cara menghadapi kaum laki-laki.Fokus utama dari penelitian ini adalah:  pengembangan  model  pendidikan  politik  dan  pengarusutamaan  gender  kaum  wanita  dalam bidang politik, khususnya bagi masyarakat pedesaan di Provinsi Bali. Terkait dengan hal tersebut, maka secara  rinci,  tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut:  (1)  Mengidentifikasi, memformula-sikan, dan memetakan konsep dasar pendidikan politik yang telah dan sedang dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah,  lembaga  politik,  lembaga  adat,  dan  lembaga  swadaya  masyarakat,  baik  yang bersifat terprogram maupun bersifat personal (need assesment). (2) Merumuskan dan mengintegrasikan karakteristik sosial-budaya, dan kebutuhan k kaum wanita Bali dalam bidang politik, sehingga terwujud pemahaman dan kesadaran optimal pada kaum wanita pedesaan, tentang konsep dan praktek politik di wilayahnya  masing-masing.  (3)  Mengembangkan  pendekatan  baru  untuk  pemberdayaan  kaum  wanita dalam  bidang  politik,  dengan  mengakomodasi  eksistensi  lembaga-lembaga  lokal,  nilai-nilai  budaya masyarakat  setempat,  kebutuhan  dan  orientasi  politik  masyarakat  setempat,  dan  lembaga  formal pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. (4) Mengembangkan model rekayasa sosial pemberdayaan kaum  wanita  pedesaan  dalam  bidang  politik,  dengan  pelibatan  desa  adat  sebagai  simbolisme  kekuatan dan keutuhan desa adat di setiap masyarakat Hindu Bali. (5) Membangun jejaring sosial bagi pengentasan buta  politik  dikalangan  masyarakat  pedesaan  di  Bali,  melalui  sinergi  potensi  dan  sumber  daya  antara dunia  kampus  (institusi  peneliti,  desa  adat,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan  lembaga  swadaya masyarakat yang ada di masing-masing lokasi penelitian.
Pada  seminar  tentang:  ”Perempuan  dalam  Format  Birokrasi”,  disimpulkan  bahwa:  ...selama  ini hukum  telah  dijadikan  alat  untuk  mendefinisikan  kekuasaan  kelompok-kelompok  tertentu  sehingga membatasi ruang gerak perempuan, tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan perempuan (Sulistyowati, 2006).  Isu  perempuan, sangat rentan untuk dimasuki  dan  dijadikan  isu  politik  karena  simbolisasi  politik  dilekatkan  pada  seksualitas  tubuh  dan keberadaan perempuan. Bertalian dengan hal itu, Farisa (2006), seorang peneliti sosial yang fokus pada masalah-masalah perempuan, mengingatkan pentingnya pembaharuan hukum untuk ”meraih kesetaraan gender”, tetapi harus diwaspadai bila hukum yang dirancang sarat dengan kepentingan untuk menguasai.
Keterbukaan  peran  kaum  perempuan  dalam  kontes  politik,  pertama  kali  muncul  dan termaknakan dalam syariah Islam, yang menjelaskan aturan-aturan syariah mengenai kaum laki-laki dan kaum  perempuan  (Ansyar,  2006).  Namun  fakta  tersebut  belum  bisa  diterjemahkan  sebagai  ”perlakuan kesetaraan” antara laki-laki dan  perempuan dalam pentas politik.  Syariah  tersebut baru mencerminkan bahwa  ada  masalah  kesetaraan  antara  kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  dalam  dunia  politik,  yang membutuhkan  solusi.  Menurut  Ansyar  (2006),  pertanyaan  tentang  kesetaraan  atau  kurang  sejajarnya antara laki-laki dan  wanita  bukanlah  hal yang patut untuk didiskusikan dalam dunia Islami, karena hal tersebut  merupakan  sebuah  ekspresi  yang  tidak  terdapat  dalam  perundang-undangan  Islam.Bertalian dengan preposisi yang dikedepankan  oleh  Ansyar  di atas, Farisa (2006) menyatakan  bahwa persamaan antara  laki-laki  dan  wanita  dalam  dunia  politik,  bukanlah  persoalan  untuk  diperdebatkan,  bukan  juga persoalan  yang  merupakan  subjek  dalam  sistem  sosial  Islam.  Menurut  Farisa  (2006)  wanita  menjadi setara dengan laki-laki, ataupun laki-laki menjadi setara dengan wanita di mata politik, bukanlah urusan penting, yang mana telah berpengaruh kepada kehidupan sosial secara luas, dan bukan pula merupakan fenomena yang seharusnya  terdapat dalam kehidupan Islam. Tapi adalah  sebuah  ungkapan yang hanya ada di dunia Barat. Kondisi  psikologis ini, sama sekali tidak ditemukan pada komunitas muslim, kecuali bagi mereka yang meniru budaya barat, yang berarti telah melanggar hak-hak alamiah wanita itu sendiri dalam  kapasitasnya  sebagai  manusia.  Phenomena  tersebut  bagi  sebagian  kalangan  penganut  pola  pikir barat, menyebutnya sebagai restitusi (pemulihan) hak-hak yang sebelumnya memang belum terpulihkan (Ansyar, 2006).
Sejalan  dengan  generalisasi  mengenai  kesetaraan  gender  dalam  dunia  politik  sebagaimana digambarkan  di  atas,  masyarakat  Bali  Age  yang  merupakan  sebuah  komunitas  yang  terlepas  dari  ”trah atau keturunan emigran Majapahit” telah meyakini bahwa para wanitanya, seperti halnya dengan kaum laki-lakinya adalah komunitas yang harus selalu berpikir dan bertindak untuk kepentingan komunitas dan keyakinan  hakikinya,  sehingga  persoalan-persoalan  lainnya  termasuk  politik  akan  mengikuti  dan disesuaikan  dengan  kondisi  serta  kepentingan  yang  mengiringi  (Arga,  2003).  Memperkuat  fakta  ini, masyarakat  Bali  saat  ini  memposisikan  wanita  sebagai  sebuah  mahluk  yang  sejajar  dan  setara  di  mata Sang  Pencipta,  sehingga  wanita  juga  diperkenankan  dan  didorong  untuk  ikut  serta  dalam  perpolitikan selama hal itu tidak membahayakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu. Sejalan dengan hal ini, Islam
juga  memperkenankan  seorang  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  politik,  sepanjang  tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai pendamping suami. Dalam islam, itu merupakan kewajiban wanita untuk  menyampaikan  dakwah  dan  melaksanakan  aturan  atau  pemerintahan  (Ansyar,  2006). Bagaimanapun kontribusi wanita menurut syariah Islam, tidaklah dapat disamakan seperti laki-laki.

## Metode
Penelitian  ini  dilihat  dari  pendekatannya  menggunakan  pendekatan  " Critical  Etnography Research "  dalam  paradigma  penelitian  kualitatif  (Anderson,  1989)  yang  mengedepankan  riset  sosial sebagai bentuk kritik sosial dan budaya masyarakat (Miles dan Huberman, 1992). Melalui pendekatan ini akan  dibentuk  relasi  sistem  dengan  menggunakan  kekuatan  menganalisis  dan  mensintesis  keterkaitan antara  tindakan,  pengalaman  subjektif,  dan  kondisi  sosial  yang  terkait  langsung  dengan  permasalahan penelitian yaitu rekonstruksi pengarusutamaan gender dalam politik praktis  dalam suatu  deskripsi  dan narasi  yang  aktual,  komprehensif,  kontekstual,  holistik,  dan  bermakna.Lokasi  penelitian  ini  adalah  di Provinsi  Bali,  khususnya  pada  desa-desa  adat  tradisional  yang  ada  di  Provinsi  Bali.  Pemilihan  lokasi penelitian tersebut, lebih didasarkan pada upaya pemenuhan dan komprehensivitas data terkait dengan fokus masalah penelitian, sehingga nantinya dapat dirumuskan rekonstruksi dan formulasi gender dalam konteks  politik  di  setiap  daerah  penelitian,  dan  mencerminkan  konstruk  masyarakat  Bali  secara menyeluruh.    Sesuai  dengan  jenis  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  maka  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menganut  prinsip  " peneliti  adalah  instrumen  penelitian  yang  utama " ((Bogdan&Taylor, 1975). Namun dalam pelaksanaannya, peneliti juga akan menggunakan beberapa alat pengumpul data bantuan. Sesuai dengan jenis pendekatan dan karakteristik penelitian, maka analisis data dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  secara  terus  menerus  dari  awal  hingga  akhir  keseluruhan  proses penelitian.Secararinci proses analisis data dalampenelitianiniakanmengikutitahapan- tahapananalisispenelitian Critical  Etnography  Research dariCarspecken  (1996),  yang  meliputi preliminary steps ,  yaitu: (1)  compiling  primary  records,  (2)  preliminary  reconstructive  analysis,  (3)  dialogical  data generation, (4) describing system relations, and (5) system relations as explanations of findings

## HasildanPembahasan
Dominasi kekuasaan dan peranan politik laki-laki dalam struktur linggih desa tegak dan struktur pemerintahan Desa Adat bali  sebagaimana  yang  dideskripsikan  di  Bab  IV  tidak  dapat  dilepaskan  dari jalinan sistem nilai yang mendasari kehidupan sosial budaya masyarakat bali sebagai masyarakat religius yang  memang  menganut  sistem  hukum  dan  budaya  patriakat.  Ini    berarti  bahwa  dalam  realitas  sosial- budaya  masyarakat  bali,  dominasi  kaum  laki-laki  mendapat  legitimasi  yang  sangat  tinggi.  Dominasi tersebut  sangat  menonjol  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  dalam  tataran  keluarga,  masyarakat adat,  dan  pemerintahan  desa.  Konsekuensi  dari  budaya  patriarki  yang  melekat  dalam  kehidupan masyarakat desa adat , tampaknya terbawa juga dalam struktur pemerintahan desa dinas (administratif). Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  struktur  pemerintahan  desa  dinas,  dimana  hanya  ada  2  (dua)  orang perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala urusan (kaur), sedangkan selebihnya diisi oleh kaum laki-laki.  Realitas  ini  merupakan  salah  satu  bukti,  bahwa  perempuan  di  Desa  Adat  bali  sangat termarginalkan dalam bidang kehidupan publik.
DalamkitabsuciWeda,
secaraumumtidakdisebutkanadanyaparameter martabatseseorangberdasarkanjeniskelaminataukelahirannya. Sebuahmantramdalam Rgveda menyebutkan,
“ Stri
hi Brahma babhuvitha ”, wanitasesungguhnyaadalahseorangsarjanadanpembimbing (Rgveda VIII.33.19).selanjutnyadisebutkandalam Bhagawadgita, “kirtihSrirvak cha
narinamsmritirmedhadhritihkshama .”  Artinya,  di  antarasifat-sifatwanita,  Akuadalahkemasyuran, kemakmuran,  kehalusanbudibahasa,  kesenangan,  kecerdasan,  keteguhanhati,  dankesabaran  (Bhg.  X:34). BerdasarkankitabSuci di atasjelaslahwanitamempunyaikedudukan yang terhormat.
Masyarakat baliasli sebagaisebuahkomunitas yang otonom,
memilikipoladandinamikakehidupansosial-budayatersendiri.
Keluargasebagai unit
sosialterkecildalamstrukturpemerintahan desaadat ,  merupakansuatuinstitusipertamadanutama  yang menjadi media bagisetiapanggotamasyarakat baliasli dalammengenallingkungansosialdanbudayanya. Artinya, melaluiinstitusikeluargalahseseorangakanmengenallingungansosialdanbudayamasyarakatnyasecaralebih luas.
Dalamkehidupankeluarga,
merekaakandiperkenalkandandibelajarkanberbagaikonsepdasarmengenainilai,  norma,  danadatistiadat yang harusdihormatidandilaksanakan di masyarakat. Hal inisejalandenganapa yang
diketengahkanolehseorangpakarpendidikan Bali, yaituDantes (1989),
bahwakeluargamerupakanlingkunganpertamadanutamabagianakdalammemperolehpendidikankepribadi andanpendidikansosialsertaberbagaiketerampilanbekalhidup yang lain.
Masyarakat bali asli merupakan suatu institusi adat yang bersifat otonom. Artinya, bahwa mereka memiliki aturan main dan kewenangan yang bersifat utuh dalam mengatur dan memberdayakan segala potensi  yang  dimiliki  oleh desa adat itu  sendiri.  Warga bali asli sebagai  sebuah  komunitas  yang  hidup dalam  tatanan  budaya  yang  diwarnai  oleh  idiologi  patriarki,  memiliki  seperangkat  hak  dan  kewajiban. Sebagai  anggota krama  desa  adat ,  setiap  kepala  keluarga  (keluarga  batih),  berhak  menikmati tanah parumandesa ,  dalam  bentuk karang  paumahan ,  tegalan,  dan  kuburan.  Perolehan  hak  tersebut  harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban tertentu yang dibebankan oleh desa adat kepada setiap warga desa adat . Menurut Awig-awig  Desa  Adat bali  asli, krama  desa  adat memiliki  sejumlah  kewajiban,  yaitu mentaati  segala  kaidah  yang  diberlakukan  di  lingkungan desa adat sehingga  terwujud  masyarakat  yang tertib  berdasarkan  idiologi Tri Hita Karana . Di dalam konteks ini  tercakup  beberapa dimensi, yaitu:  (1) sukerta tata pawongan , yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, (2 ) sukerta tata palemahan ,  yaitu  keharmonisan  hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan  alam,  dan  (3) sukerta tataparhyangan , yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan para desa atau Sang Pencipta. Masyarakat DesaAdat baliaslisebagaimanahalnyamasyarakat lain di Indonesia
sedangberprosessecara gradual danberkelanjutandalamrangkamembangunmasyarakat Indonesia baruyaitumasyarakatmadani.  Seiring  dengan  proses  reformasi  di  Indonesia,  masyarakat  Indonesia  kini memasuki proses masyarakat madani. Masyarakat madani bukanlah sesuatu yang dikonsepsi atau digagas, apalagi  gagasan  import,  melainkan  sebagai  dinyatakan  oleh  Suseno  (dalam  Jacob,  2000),  adalah  suatu masyarakat yang secara faktual, bukan normatif,  dikehendaki atau dicita-citakan seiring dengan proses perubahan masyarakat Indonesia dalam gerakan masyarakat sipil (civil society).
Masyarakat  bali  asli  sebagai  bagian  dari  unit  pembangunan,  khususnya  sebagai  masyarakat pedesaan  yang  memiliki  seperangkat  potensi  yang  bisa  dikembangkan,  juga  mengalami  proses  dan gerakan  cita-cita  masyarakat  madani,  sehingga  dalam  menganalisis  gerakan-gerakan  masyarakat  sipil dalam lingkungan masyarakat Indonesia umumnya dan pada kelompok masyarakat tertentu, masalahnya bukanlah  pada  apakah  kelompok  masyarakat  tersebut  memahami  atau  memiliki  konsep  masyarakat madani  atau  apakah  masyarakat  tersebut  setuju  dengan  konsep  masyarakat  madani,  melainkan  adalah adakah  masyarakat  madani  tercermin  dalam  kehidupan  masyarakat  tersebut,  sejauh  mana,  dan  apa implikasi-implikasinya.  Oleh  karena  itu  dalam  kaitannya  dengan  proses  masyarakat  madani  pada masyarakat  bali  asli  akan  dikaji  pula  masalah-masalah  di  atas.  Ditinjau  dari  tujuan  atau  cita-cita masyarakat  bali  asli  dan  dari  sendi-sendi  dinamika  kehidupan  masyarakat  mereka  dalam  relevansinya dengan cita-cita dan gerakan masyarakat madani Indonesia.

## Simpulan
Berdasarkankeseluruhan proses penelitian, makadiperolehbeberapahalpentingberkaitandenganpengarusutamaan gender dalambidangpolitikpadamasyarakatbaliaslisebagaisimpulandaripenelitianini, yaitu: (1) Dilihatdaripolakomunikasidanaktivitaskesehaianmasyarakat desaadat , peranpartisipasipolitikperempuanbalicenderungrendah. Hal
inibanyakdikontribusiolehpenerapanidiologipatriarki,
yaitusuatuidiologikekerabatan yang menempatkankaumlaki-lakisebagaisentralkepemilikanhakdankewajiban- kewajibanpublikdalamtatarankehidupansehari-hari,
sehinggakedudukandan status
perempuanmerupakansubordinasi.Kecenderungankedudukan status danperanperempuan yang tersubordinasiinidapatdiketahuidari
proses sejarahperkembangan DesaAdat baliasli, kedudukandanperanperempuandalamstrukturdansistempemerintahandesaadat. (2) Kedudukandanperansertakaumperempuandalamaktivitaspolitiksangattermarginalkan, kecualidalambeberapaaspek yang masihadadalamlingkuplingkungankeluarga, sebagaimanadapatdilihatdalammaknasimbolis yang
adapadanama pungkusan setiapkeluargainti. Kedudukanwanitasecarapolitis, sangattermarginalkan, baikdalamlingkupkeluarga, desaadat, maupunaktivitaspolitikpraktis.  (3)  Iklimdanpolakomunikasikehidupankeluarga, desaadat ,  desadinas, dansekolahtidakmendukung
proses pendidikanpolitikbagikaumperempuanbaliasliuntukmencapaipeningkatan.
Dalamkonteksini,
kaumperempuansenantiasatermarginalkanbaiksecarafisikmaupunpsikologi.Namun di tengah-
tengahdilematersebut,
dapatdiketahui, bahwakaumwanitabaliaslimenerimamarginalisasitersebutsecarasadardanalamiah.
Hal
initidakbisadilepaskandarisistemnilaibudayamasyarakatbaliasli yang
berorientasi religio- kosmos sehinggamenempatkanorientasinilaipolitisperempuan paling rendahsetelahnilai-nilaireligius, sosial-ekonomis,  danotonomisasisebagaisebuahrepublik.  (4)  Desa  adat  sebagai  simbolisme  tertinggi dalam tataran masyarakat bali asli, secara struktural belum melakukan aktivitas nyata dalam kaitannya dengan pendidikan politik pada kaum wanitanya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya sebuah dogma patriarkhi yang memang telah melekat pada kedirian desa adat bali asli. Pada sisi lain, dalam kehidupan masyarakat  bali  asli,  sudah  mulai  adanya  keterbukaan,  khususnya  pada  kaum  mudanya,  dimana  kaum wanita telah mulai berani keluar dari patron patriarkhi, seperti dalam penentuan pilihan saat pemilu atau pemilihan kepala desa. (5) Secara permanen tidak ada perbedaan yang signifikan antar lokasi penelitian dalam kaitannya dengan model sensitisasi dan penyadaran gender, karena secara sosiologis antara desa adat bali asli memiliki kesamaan idiologis secara budaya, sehingga budaya patriarki telah menjadi bagian integral  dalam  aktivitas  sosial  dan  politiknya.  Namun  disisi  lain,  dalam  kaitannya  dengan  penguasaan sumber daya manusia, atau modalitas keluarga, kaum  wanita diberikan porsi tertentu secara dominatif, seperti  mengurusi  anak,  kegiatan  spiritual  keluarga,  menyame  braya,  dan  kegiatan  lainnya  yang mendukung kelelakian suaminya di mata desa adat.  Proses pembentukkanmasyarakatmadani Indonesia, dalamhubungannyadengantujuandankarakteristikmasyarakat DesaAdat baliasliternyatacukuprelevandala mmenciptakaniklimkesetaraan gender.

## Referensi
Abbas,  A.  (2006). Kesetaraan gender dan pergulatan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan .  Denpasar:  PT. Pustaka Bali Post.
Anderson, B. (1989). Imagined Community (Komunitas-KomunitasTerbayang).  Jakarta: Insist Ansyar,  L  (2006). Kebebasan  Wanita  Tahrirul-Ma’rah  fi  ’Ashrir-Risalah (penerjemah:  Drs.  As’ad  Yasin). Jakarta: Gema Insani Press.
Ardita,  G.P.  (2005).  Kedudukan  dan  Peranan  Wanita  dalam  Lembaga  Politik.  ( Laporan  Penelitian ). Denpasar: Universitas Udayana. Arga,  I.M.  (2003). Perempuan  Bali  dan  Pola  Ketergantungan  Politik”,  Citra  Wanita  dan  Kekuasaan . Surabaya: Obor Jaya.
Bagus, D.G. (2001). A Study on Customs Pertaining to Twins in Bali . New York: Columbia University Press. Bawa,  A  (2006). Bali Pada Era Globalissai Pulau Seribu Pura Tidak  Seindah Penampilannya .  Yogyakarta: LkiS. Bae, D. J. (2002). Gender and Politicant Participant . USA: Open University Branson,  G.M.,  dkk  (ed).  (2007). Perempuan  Indonesia  :  Dulu  dan  Kini ,  Jakarta,  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Costa, A.T. (2003). The Female World . New York: The Pree Press. Carspecken,  P.F.  (1996). Critical Ethnography in Educational Research: A Theoritical and Practical Guide . New York and Londen: Routledge. Farisa, A. (2006). Wanita Indonesia dan Kesempatan Pengembanagn Karis dalam Dunia Pendidikan Tinggi . Jogjakarta: LP3IS Press.
Foster, Nick. (2003). ” A case Study of Women Academics, Views on Equal Opportunities Career prospects and Work-Family  Conflicts in A British University”, Women in Management Review , vol 15. no.7, pp. 316-330.
Harsiwi, T.A.M. dan B. Linggar Yekti N, (2003). Kesetaraan Kesempatan, Prospek Karir, dan Konflik Kerja- Keluarga  Akademisi  Wanita  pada  Perguruan  Tinggi  Swasta  di  Kopertis  Wilayah  V  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Kopertis  Wilayah  VI  Jawa  Tengah,  ( Hasil  Penelitian  Kajian  Wanita ), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
Hunterwill, J. (2007). The Grand Theory of Politic. USA: McMilland, co. Ibran, T.O. (2005). KajianWanitadalam Pembangunan . Jakarta: YayasanOborIndonesia. Kaler, I. G. K. (2003). Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Jilid I . Denpasar: Bali Agung. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. (2001). Mobilitas Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. Jakarta Lasmawan,  I.W.  (2005).  Perempuan  Malam  di  Kota  Singaraja:  Studi  Eksploratif  terhadap  penjaja  seks komersial di Kota Singaraja: ( Laporan Penelitian) . Undiksha.
Lasmawan,  I.W.  (2006).  Eksistensi  Wanita  dalam  Struktur  Masyarakat  Tradisional  Bali. ( LaporanPenelitian ). Undiksha Lausiana, R. (2005), “Jobs and Gender : How are Women Doing”, University Publication Office, Hongkong, didownloaddari www.cityu.edu.hk padatanggal 10 Maret 2002.
Lubis,  M.W.  (2005).  “ Situation  of  Women  in  Scientific  Research  in  Australia  :  Equal  Opportunity  is  Not  a Strong Enough Tool ", Melbourne, Australia. McTitto,  C.  (2005).  “ Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali ”.  DalamHildred  Geertz  (ed),
State and society in Bali. Leiden : KLTLV Press.