Mekanisme Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan  dalam Perpektif Hukum Bisnis Syari’ah

## Fajar
Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : jauharihasyim93@gmail.com
Abstrak Pada  prinsipnya  dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak ada jaminan, namun untuk menghidari terjadinya penyimpangan  maka  diperbolehkan  meminta  jaminan  hal  ini sebagaimana  yang  terdapat  dalam  fatwa  DSN  No. 08/DSNMUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah, menyatakan:
”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun  untuk  menghindari terjadinya  penyimpangan,  LKS  dapat  meminta  jaminan”. Penerapan  jaminan  pada  suatu  pembiayaan  merupakan  hal yang  wajar  dan  dapat  dikatakan  sangat  penting,  akan  tetapi mengingat  BMT  merupakan  lembaga  yang  berbasis  syariah, maka  sudah  seharusnyalah  BMT  mengikuti  syariat  Islam tanpa  terkecuali.  Barang  yang  dijadikan  jaminan  dalam pembiayaan  dapat  berupa  jaminan  kebendaan  dan  jaminan khusus  dalam  bentuk  kepercayaan.  Adapun  jaminan  yang disyaratkan  oleh  BMT  di  antaranya  adalah:  emas,  BPKB Kendaraan  bermotor,  Sertifikat  Tanah,  Dll.  Oleh  karena  itu perlu dilakukan kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan. pada  tulisan  ini  kajian  terfokus  pada  mekanisme  eksekusi jaminan  pada  akad  musyarakah  di  BMT  UGT  Sidogiri Bangkalan dalam pandangan Hukum Bisnis Syari’ah.
Kata  kunci: eksekusi,  jaminan,  musyarakah,  hukum  bisnis syari’ah

## A. Pendahuluan
Salah  satu  faktor  yang  menjadikan  BMT 1 berkembang pesat adalah karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan
1 BMT  merupakan  singkatan  dari Baitul  maal  wa  at-tamwil yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil . Baitul maal lebih mengarah  pada  usaha-usaha  pengumpulan  dana  dan  penyaluran  dan  non
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
324
permodalan  dan  pembiayaan  usaha  yang  murah.  Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil  dan  menengah  (UKM)  yang  dijalankan  oleh  masyarakat, maka BMT dituntut  supaya dapat memberikan dan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.
Salah  satu  jenis  pembiayaan  yang  terdapat  pada  BMT adalah  pembiayaan  musyarakah.  Musyarakah  merupakan  jenis pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil  dan  bagi  rugi.  Pada  BMT UGT  Sidogiri  Bangkalan  pembiayaan  musyarakah  merupakan pembiayaan  yang  paling  sering  digunakan  dan  digemari  oleh masyarakat setempat setelah pembiayaan mmurabahah.
Pada prinsipnya dalam pembiayaan  musyarakah tidak ada jaminan,  namun  untuk  menghidari  terjadinya  penyimpangan maka diperboehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat  dalam  fatwa  DSN  No.  08/DSNMUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Musyarakah,  menyatakan: ”Pada  prinsipnya, dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun untuk  menghindari terjadinya  penyimpangan,  LKS  dapat meminta jaminan” . Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang  wajar  dan  dapat  dikatakan  sangat  penting,  akan  tetapi mengingat  BMT  merupakan  lembaga  yang  berbasis  syariah, maka  sudah  seharusnyalah  BMT  mengikuti  syariat  Islam  tanpa terkecuali.  Barang  yang  dijadikan  jaminan  dalam  pembiayaan dapat  berupa  jaminan  kebendaan  dan  jaminan  khusus  dalam bentuk  kepercayaan.  Adapun  jaminan  yang  disyaratkan  oleh BMT  di  antaranya  adalah:  emas,  BPKB  Kendaraan  bermotor, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.
Oleh  karena  itu  maka  perlu  dilakukan  pengkajian  tentang mekanisme  eksekusi  jaminan  tesebut  karena  apabila  tata  cara eksekusi  jaminan  bertentengan  dengan  prinsip-prinsip  syari’ah maka  sudah  barang  tentu  status  uang  dari  hasil  penjualannya pun akan menjadi uang haram.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan dan  eksekusi  jaminan  pada  akad  musyarakah  di  BMT  UGT Sidogiri  Bangkalan.  Agar  pembahasan  dalam  makalah  ini  lebih
profit,  seperti;  zakat,  infaq  dan  shadaqah.  Sedangkan baitut  tamwil sebagai usaha  pengumpulan  dana  dan  penyaluran  dana  komersial.  Lihat  Heri Sudarsono, Bank dan  Lembaga Keuangan Syari’ah,  Deskripsi dan  Ilustrasi Yogyakarta: Ekonosia, 2011.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
fokus  maka  akan  dipaparkan  beberapa  hal  sebagai  berikut: pertama  terkait  pengertian  dan  dasar  hukum  musyarakah, prinsip dasar dan jenis-jenis musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Bangkalan  dan  mekanisme eksekusi Jaminan pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah.
Kata  musyarakah  bersumber  dari  akar  kata  syirkun  wa syarikatun2  yang  memiliki  makna  kemitraaan  dalam  suatu kongsi  bisinis,  atau  pencampuran  sebuah  kepemilikan. 3 Dalam bahasa  Inggris  musyarakah  diterjemahkan  dengan  istilah partnership.  Sedangkan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  Islam menerjemahkannya  dengan  istilah  participation  financing. Dalam  bahasa    Indonesia  dapat  diterjemahkan  dengan kemitraan, persekutuan atau  perkongsian. 4
Menurut syara’, syrikah adalah transaksi antara dua orang atau  lebih,  yang  dua-duanya  sepakat  untuk  melakukan  kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. 5 Para fuquha mendifinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat  dalam  hal  modal  dan  keuntungan. 6 Secara  teknis dalam    aplikasi  perbankan,  musyarakah  adalah  kerja  sama antara  pemilik  modal  atau  bank  dengan  pedagang/pengelola, dimana  masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi  modal dengan  keuntungan  dibagi  menurut  kesepakatan  dimuka  dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.
Menurut  fatwa  DSN-MUI  yang  dimaksud  dengan pembiayaan  musyarakah  adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu;  masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi  dana untuk  dijadikan  modal  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan
2 Al-Garib  al-Ashfahani, Mu’jamu  Mufradati  al-Fadzi  al-Qur’an, (Lebanon: Dar al—Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 291.
3 Abdullah  Saeed, Menyoal Bank  Syariah  Kritik  Atas  Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, ( Jakarta: Paramadina,  2004). hlm. 88 .
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam
Tatat Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) Hlm. 57 5 Taqyuddin  An-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif  Islam ,  Diterjemahkan  oleh  Moh.  Maghfur  Wachid,,  (Surabaya  :
Risalah Gusti, 1996), hlm. 153.
6 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah  Jilid  13 ,  Alih  Bahasan  Kamaluddin  A.
Marzuki,  (Bandung: PT. Alma’arif, 1996), hlm. 174.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
326
dibagi  secara  proporsional  atau  sesuai  dengan  nisbah  yang disepakati;  dan  risiko  ditanggung  bersama  secara  proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. 7
Landasan  hukum  akad  musyarakah  adalah  al-Qur’an  dan Hadist  dalam  al-Qur’an,  terdapat  beberapa  ayat  yang  secara implisit  menyingggung  tentang  musyarakah  yaitu  ayat  ke  dua puluh  empat  surat Shad yang  artinya  “ Dan  sesungguhnya kebanyakan  dari  orang-orang  yang  bersyarikat  itu  sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  shaleh;  dan  amat sedikitlah  mereka  ini ”  (Q.  38,  24)  dan  surat  al-Ma’idah  ayat  1 “ “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (Q. 5: 1) ” Selain dalam al-Qur’an, masalah musyarakah juga terdapat dalam hadist sebagiamana yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaiamana di bawah ini:
إ ﱠن َﷲ ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ُل ْوُقَي : ﺎَنَأ ُﺚِﻟﺎَﺛ ِنْيَكْي ِرﱠشﻟا ﺎَﻣ ْﻢَﻟ ْنُخَي ﺎَمُهُدَحَأ ،ُهَب ِحﺎَص ِﺈَﻓ اَذ َنﺎَخ ُﺖ ْﺟ َرَخ ْنِﻣ ﺎَمِهِنْيَب . “Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang  yang  bersyarikat  selama  salah  satu  pihak  tidak mengkhianati  pihak  yang  lain.  Jika  salah  satu  pihak  telah berkhianat,  Aku  keluar  dari  mereka” (HR.  Abu  Daud,  yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
Kemudian Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:
ُحْلﱡصﻟَا ٌﺰِﺋﺎَﺟ َنْيَب َنيِمِلْسُمْﻟا ﱠﻻِإ ﺎًﺤْلُص َمﱠرَح ًﻻَﻼَح ْوَأ ﱠلَحَأ ﺎًﻣا َرَح َنوُمِلْسُمْﻟا َو ﻰَلَﻋ ْﻢِهِطوُرُش ﱠﻻِإ َش ﺎًط ْر َمﱠرَح ًﻻَﻼَح ْوَأ ﱠلَحَأ ﺎًﻣا َرَح
.
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Di  samping  al-Qur’an  dan  Hadist  yang  menjadi  dasar hukum bolehnya akad musyarakah adalah kaidah fiqhiyyah yang artinya “ Bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Dan juga Fatwa  DSN-MUI  Nomor  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan musyarakah.
7 Jaih  Mubarak  dan  Maulana  Hasanuddin, Perkembangan  Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## C. Prinsip Dasar dan Jenis-Jenis Musyarakah
Agar  sesuai  dengan  aturan  dan  norma  Islam,  lima  unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur – termasuk di  bidang  ekonomi  dan  bisnis  harus  diterapkan  dalam  perilaku investasi adalah: pertama tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga  (riba), kedua pengenalan  pajak  religius  atau  pemberian sedekah, zakat, ketiga pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan  dengan  hukum  Islam. Keempat Penghindaran aktivitas  ekonomi  yang  melibatkan maysir (judi)  dan gharar (transasksi  yang  tidak  jelas). keenam Penyediaan takaful (asuransi Islam). 8
Lima  unsur  ini  melekatkan  identitas  keagamaan  terhadap sistem perbankan dan keuangan Islam (LKS)  baik  yang bersifat macrofinancial atau  pun microfinancial yang  menjadi  prinsip- prinsip  pembiayaan  Islam. Musyarakah merupakan  produk pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  digunakan  untuk  usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus,  dimana  tingkat  keuntungan  bank  ditentukan  dari besarnya  keuntungan  usaha  sesuai  dengan  prinsip  bagi  hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil  yang  disepakati  di  muka, 9 bukan  suku  bunga  ( rate  of interest ). Pada prinsipnya syirkah atau musyarakah itu ada dua macam, yaitu; syirkatul amlak (kepemilikan) dan syirkatul uqud (terjadi  karena  kontrak). Syirkatul  amlak mengandung  dua karakteristik,  yaitu;  (1) ikhtiyari terjadi  karena  kehendak  dua orang  atau  lebih untuk  berkongsi,  dan  (2) jabari terjadi karena kedua  orang  atau  lebih  tidak  dapat  mengelak  untuk  berkongsi misalnya  dalam  pewarisan.  Sedang syirkatul  uqud yang merupakan  perkongsian  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk berkongsi/mitra  modal,  kerja  atau  keahlian  sebagaimana  pada produk pembiayaan musyarakah ini.
Prinsip  pembiayaan  syariah,  pinjaman  berbunga  dan musyarakah  dapat  dikatakan  mewakili  dua  alternatif  yang berlawanan.  Transaksi  berdasarkan musyarakah menjadi  jalan
8 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, Islamic Banking, Terjemahan, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 44.
9 M.  Nur  Rianto  al-Arif, Dasar-dasar  Pemasaran  Bank  Syari’ah, (Bandung: Al-Fabeta, 2010), hlm. 50.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
328
tengan  antara  keduanya.  Dalam  musyarakah,  pihak  pengusaha menyertakan  modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak perbedaanya musyarakah dan pinjaman berbunga. Karena pihak pengusaha  juga  turut  menanamkan  modalnya,  ia  dapat  meng- klaim  persentase  laba  yang  lebih  besar.  Jadi,  hanya  dengan prinsip  bagi  hasil  produk  pembiayaan  musyarakah  dapat berbentuk mufawadah (kemitraan  tidak  terbatas  dan  sejajar) atau  pun  kemitraan  yang  bersifat  terbatas  ( syirkatul  ’inan ). Sebagaimana dalam produk pembiayaan mudharabah, dimana keuntungan  dibagi  sesuai  dengan  proporsi  yang  di-sepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan musyarakah adalah  modal,  partisipasi  aktif  dalam bisnis,  dan  pertanggungjawaban.  Maka  prinsipnya,  keuntungan harus  didistribusikan  di  antara  para  mitra  bisnis  ber-dasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya.  Bagian keuntungan tiap-tiap  pihak  harus  dinyatakan  sebagai  proporsi  atau persentase.  Namun,  mereka  pun  harus  berbagi  kerugian  –  jika terjadi  –  sesuai  dengan  kontribusi  modal  masing-masing. 10
Inilah prinsip utama pembiayaan musyarakah. Musyarakah atau syirkah ada jua jenis 11 yaitu :
1. Syirkatul Amlak, adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama  sesuatu  barang,  pemilikan  bersama-sama atas barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di  antara  para  pihak  (tanpa  akad/  perjanjian  terlebih dahulu),  misalnya  pemilikan  harta  bersama-sama  yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan
2. Syirkatul  uqud, adalah syirkah yang  terbentuk disebabkan  para  pihak  memang  sengaja  melakukan perjanjian  untuk  bekerja  sama  dalam  suatu  kepentingan harta  (dalam  bentuk  penyertaan  modal)  dan  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan  dalam  bentuk  harta benda.  Merekapun  sepakat  berbagi  keuntungan  dan kerugian. Syirkatul  uqud ini, terbagi  menjadi  4  bentuk
10 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, Islamic Banking, . hlm. 64.
11 Ahmad  yazid  afandi, Fiqh  Muamalah  dan  implementasinya  dalam lembaga keuangan syari’ah, (yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 125.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
atau pola yaitu, syirkatul inan 12 , syirkatul mufawadhah, 13 syirkatul abdan 14 dan syirkatul wujuh. 15

## D. Jaminan Pada akad Musyarakah
Jaminan  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  agunan  adalah harta  benda  milik  debitur  atau  pihak  ketiga yang  diikat  sebagai alat  pembayar  jika  terjadi.  wanprestasi  terhadap  pihak  ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu: Pertama , untuk  pembayaran  hutang  seandainya  terjadi wanprestasi atas pihak  ketiga,  yaitu  dengan  jalan  menguangkan  atau  menjual jaminan  tersebut. Kedua ,  sebagai  akibat  dari  fungsi  pertama, atau  sebagai  indikator  penentuan  jumlah  pembiayaaan  yang akan  diberikan  kepada  pihak  debitur.  Pemberian  jumlah pembiayaan  tidak  boleh  melebihi  nilai  harta  yang  dijaminkan. Jaminan  dalam  pengertian  yang  lebih  luas  tidak  hanya  harta yang  ditanggungkan  saja,  melainkan  hal-hal  lain  seperti kemampuan  hidup  usaha  yang  dikelola  oleh  debitur.  Untuk jaminan  jenis  ini,  diperlukan  kemampuan  analisis  dari officer pembiayaan  untuk  menganalisa circle  live usaha  debitur  serta penambahan  keyakinan  atas  kemampuan  debitur  untuk mengembalikan  pembiayaan  yang  telah  diberikan  berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 16
Menurut Soebekti 17 jaminan yang baik dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga; b) Tidak  melemahkan  potensi  pihak  ketiga  untuk  menerima pembiayaan  guna  meneruskan  usahanya;  c)  Memberikan
12 Adalah  kontrak  dua  orang  atau  lebih  setiap  pihak  memberikan  satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.
13 Adalah  kontrak  antara  dua  orang  atau  lebih    setiap  pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi  dalam kerja.
14 Syirkah ini  dibentuk  dibentuk  oleh  beberapa  orang  dengan  modal profesi  dan  keahlian  masing-masing.    Keahlian  ini  bisa  sama  dan  bisa  juga berbeda.
15 Adalah  kontrak  kerjasama  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki reputasi  dan  prestasi  baik  serta  ahli  dalam  bisnis.  Membeli  barang  secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai.
16 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003?, hlm.. 281.
17 Soebekti, Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut Hukum Indonesia. (Bandung: Alumni, t.t), hlm. 29.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
330
kepastian  kepada  bank  untuk  mengeluarkan  pembiayaan  dan mudah  diuangkan  apabila  terjadi  wan-prestasi.  Jaminan  dalam pembiayaan  bank  syariah  menempati  posisi  pendukung  atau penguat  bagi  bank  untuk  memberikan  pem-biayaan  bagi  pihak ketiga.  Akan  tetapi  sebaiknya  jaminan  bukan  lah  syarat  mutlak pemberian  pembiayaan  melainkan  sebagai  penguat  dari penilaian  analisa  kemampuan  bayar  dari  pihak  ketiga  yang diperoleh  dari  penilaian  aset  dan  usaha  yang  dijalan-kan  oleh pihak  ketiga  ( debitur ).  Jaminan  diberikan  selanjutnya  perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang  dijaminkan.  Penilaian  atau  appraisal  didefinisikan  sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan.
Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan  hasil  analisa  fakta-fakta  obkjektif  dan  relevan dengan  menggunakan  metode  yang  berlaku.  Barang  jaminan dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  yaitu:  1) tangible (berwujud), seperti:  tanah,  kendaraan,  mesin,  bangunan  dll;  2) Intangible (tidak  berwujud),  seperti;  hak  paten,  Franchise,  merk  dagang, Hak  cipta,  dan;  3)  Surat-surat  berharga.  Kedudukan jaminan/kolateral  bagi  pembiayaan  memiliki  karakteristik khusus.  Tidak  semua  properti  atau  harta  dapat  dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST 18 yaitu: a) Marketability, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan  sehingga  tidak  sampai  melakukan  banting  harga;  b) Ascertainably  of  value, yakni  jaminan  harus  memiliki  standar harga tertentu; c) Stability of value , yakni harta yang dijadikan jaminan  stabil  dalam  harga  atau  tidak  menurun  nilainya;  d) Transferability ,  yaitu  harta  yang  dijaminkan  mudah  dipindah tangankan  baik  secara  fisik  maupun  yuridis;  e) Secured ,  yakni barang  yang  dijaminkan  dapat  diadakan  pengikatan  secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wan-prestasi.
Secara  fiqh,  adanya  agunan  yang  dijalankan  oleh  BMT dapat  dibenarkan  dari  sisi  memutus  jalan  bagi  nasabah  untuk berbuat tidak disiplin ( moral hazard ) dalam proses pembayaran.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Metode  semacam  ini  dalam  kajian  fiqh  dikenal  dengan  istilah sad adz-dzari'ah . 19
Ketentuan  nomor  3  huruf  a  butir  3  Fatwa  DSN  No. 08/DSNMUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah, menyatakan:
”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun  untuk  menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan” .

## E. Prosedur Pembiayaan musyarakah pada BMT UGT
Sidogiri Bangkalan Sesuai  dengan  syariat  Islam  bahwa  pembiayaan  dengan akad  musyarakah  diberikan  kepada  seseorang  yang  ingin melakukan kerjasama dalam usaha. Kerjasama dilakukan karena berbagai  macam  alasan  di  antaranya  adalah  karena  nasabah membutuhkan  tambahan  modal  dalam  mengelola  usahanya
19 Kata sadd  adz-dzari’ah merupakan  kata  majemuk  yang  terdiri  dari dua  kata,  yaitu  “ sadd ”  dan  “ adz-dzari’ah ” . Secara  bahasa,  kata  “ sadd ” merupakan  bentuk mashdar atau  bentuk  ketiga  dari  kata ﺪﺳ - ﺪسي - اﺪﺳ yang berarti  menghlangkan  dan  mencegah.  Sedangkan  kata  “ adz-dzari’ah ”  secara bahasa  berasal  dari  kata  “ dzara’a ”  yang  memiliki  makna  berkelanjutan, perantara  atau  jalan  yang  menyampaikan  kepada  tujuan  atau  arah  tertentu. Lihat. Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Daar ash-Shadir, t.t), hlm. 1698. Adapun  secara  istilah  para  ulama  memberikan  pengertian  dengan redaksi  dan  penekanan  yang  berbeda-beda.  Secara  garis  besar,    Perbedaan tersebut  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok,  kelompok  yang pertama  memaknai adz-dzari’ah secara  umum.  Ulama  yang  termasuk  ke dalam  kelompok  ini  antara  lain  adalah  al-Qarafi  dan  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah.  Menurut  al-Qarafi  ,  yang  dimaksud  dengan sadz-Dzari’ah adalah perantara  yang  mengantarkan  pada  tujuan  tertentu.  jika  perantara  tersebut membawa  kepada  yang  haram,  maka  ia  menjadi  haram.  Sebaliknya  jika perantara  tersebut  memabawa  kepada  yang  wajjib,  maka  ia  menjadi  wajib. Contoh  perantara  yang  wajib  adalah  usaha  yang  dilakukan  dalam  rangka menunaikan  kewajiban  shalat  jumat  dan  ibadah  haji.  Lihat  al-Qarafi, Syarh Tanqih  al-Fushul  fi  al-Mahshul  ila  al-Ushul. (Kairo:  daar  al-Kulliyat  al- Azhariyyah,  1973),  hlm.  448.    Adapun  kelompok  yang  kedua,    yaitu  ulama yang  memaknai adz-Dzari’ah secara  spesifik.  Kelompok  ulama  ini mengatakan  bahwa adz-dzariah adalah  perantara  yang  mendatangkan mafsadat, sehingga menjadi terlarang dan harus ditutup atau dicegah. Ulama yang  memaknai adz-dzari’ah secara  spesifik  ini  di  antaranya  adalah  Asy- Syatibi, Ibnu Rusyd, al-Qurtubhi, Asy-Syaukani dan Ibnu Taimiyah. Menurut Asy-Syatibi  yang  dimaksud  dengan adz-dzari’ah adalah  perantara  suatu pekerjaan  yang  semula  mengandung  kemaslahatan  yang  menuju  kepada suatu  kemafsadata.  Lihat  Asy-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  ushuli  asy-Syari’ah
(Beirut: daar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t), Juz IV, hlm. 80.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
332
tersebut disertai dengan bagi hasil dan bagi rugi dari usaha yang dilakukannya.  Pemberian  modal  oleh  lemabaga  keuangan dilakukan  berdasarkan  kepercayaan,  sedangkan  orang  yang diberi  modal  tidak  dituntut  padanya  sebuah  jaminan.  Karena itulah  penyertaan  jaminan  dalam  pembiayaan  dengan  akad musyarakah tidak sesuai dengan syariat Islam.
Berkembangnya  zaman  menciptakan  sebuah  ruang  bagi pengusaha  untuk  berbuat  yang  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Tuntutan  hidup  yang  semakin  banyak  dan semakin  menipisnya  iman  seseorang  pada  akhirnya  semakin memperbesar  resiko  bagi  kerja  sama  dengan  akad  musyarakah. Dan  pada  akhirnya  pembiayaan  dengan  akad  musyarakah  yang semula  hanya  berdasarkan  kepercayaan,  kini  semakin  bergeser sehingga  memerlukan  jaminan  dari  orang  yang  akan mendapatkan pembiayaan tersebut.
Salah  satu  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  ikut berperan  dalam  pemberian  pembiayaan  dengan  akan musyarakah  ini  adalah  Baitul  Maal  wat  Tamwill  (BMT). Banyaknya  BMT  yang  tersebar  di  indonesia  dengan  masing- masing  pengurus  sehingga  menerapkan  sistem  yang  berbeda- beda  dalam  merealisasikan  bisnis  yang  berdasarkan  syariat Islam.
Prosedur  pembiayaan  musyarakah  di  BMT  UGT  Sidogiri Bangkalan  secara  umum  sama  dengan  Prosedur  Pembiayaan musyarakah  pada  BMT-BMT  lain  yaitu  pertama  dengan mengajukan permohonan pembiayaan, wawancara, penyelidikan berkas,  peninjauan  lokasi  dan  melakukan  analisis  terhadap kelayakan  pembiayaan  dengan  cara  menganalisis character, yaitu  Penilaian  terhadap  karakter  atau  kepribadian  calon debitur,  dengan  tujuan  untuk  memperkirakan  kemungkinan bahwa anggota penggunaan dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
Kemudian  analisis capacity, yaitu  Penilaian  secara subyektif  tentang  kemampuan  debitur  untuk  melakukan pembayaran.  Kemampuan  ini  diukur  dengan  catatan  prestasi debitur  masa  lalu  yang  didukung  dengan  pengamatan  di lapangan atas usaha  nasabah,  cara berusaha  dan  tempat  usaha. capital yaitu  Penilaian  terhadap  kemampuan  modal  yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara  keseluruhan  melalui  rasio  financialnya  dan  penekanan
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
pada komposisi modalnya. collatteral yaitu jaminan milik calon debitur.  Penilaian  untuk  lebih  meyakinkan  jika  suatu  resiko kegagalan yang terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari  kewajibannya.  Tetapi,  collateral  dalam  KJKS  BMT  dapat lebih  ditekankan  pada  faktor  kepercayaan,  pendekatan hubungan  dengan  pengusaha,  kegiatan  usahanya,  saling mengenal  karena  daerah  usahanya  tidak  luas  melalui  tanggung renteng  atau  bersama  tokoh  setempat  yang  diiringi  dengan pengajian bersama.
Pada  BMT  UGT  Sidogiri  Bangkalan  Jaminan  diwajibkan hanya  terhadap  pembiayaan  dengan  jumlah  Nominal  minimal empat  juta  rupiah  apabila  pebiayaan  yang  dibutuhkan  kurang dari  empat  juta  rupiah  maka  tidak  dipersyaratkan  adanya jaminan.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  analisis  terhadap kondisi perekonomian nasabah.
Kemudian  yang  terakhir  pihak  BMT  akan  menganalisis masalah condition yaitu  dengan  cara  melihat  kondisi perekonomian  secara  umum,  khususnya  yang  terkait  dengan jenis  usaha  calon  debitur.  Hal  tersebut  dilakukan  karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai
Setelah  analisis  dilakukan  maka  pihak  BMT  akan memberikan  keputusan  apakah  nasabah  tersebut  layak  diberi pembiayaan  atau  tidak  untuk  diberikan  pembiayaan.  Apabila layak maka calon nasabah akan dihubungi oleh pihak BMT.

## F. Mekanisme  Eksekusi  Jaminan  pada  BMT  UGT Sidogiri Bangkalan.
BMT  memberikan  kelonggaran  kepada  nasabah  dalam melakukan pembayaran apabila nasabah dianggap tidak mampu. Pembayaran  yang  dituntut  pada  akhirnya  hanya  meminta pembayaran  pada  utang  pokok  dan  tidak  lagi  mengharapkan pembagian  hasil  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  nasabah. Apabila  dalam  perjanjiannya  mensyaratkan  jaminan,  maka barang yang  menjadi jaminan  akan dieksekusi di bawah tangan bersama-sama nasabah yang menguasai jaminan tersebut. Hasil eksekusi  akan  dikembalikan  kepada  nasabah.  Eksekusi  barang jaminan hampir tdak pernah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Bangkalan. Hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir apabila telah dilakukan  berbagai  usaha  oleh  kedua  belah  pihak  akan  tetapi belum bisa mnyelesaikan permasalahan. Nasabah yang diberikan
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
334
pembiayaan  sering  kali  bersikap  koorperatif,  sehingga pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan kekeluargaan dapat dilakukan dengan baik.
Mekanisme  penjualan  barang  jaminan  pada  BMT  UGT Sidogiri  dilakukan  dengan  cara  mempertemukan  tiga  pihak yaitu: pihak BMT sendiri, pembeli dan pemilik barang jaminan. Mekanisme  yang  ditempuh  oleh  pihak  BMT  sudah  memenuhi rukun  dan  syarat  dalam  jual  beli  yaitu  adanya aqidain (penjual dan  pembeli  yang  dalam  hal  ini  adalah  terdiri  dari  pihak  BMT, pemilik barang jaminan dan pihak yang ingin membeli jaminan), sighat  akak (adanya  ijab  dan  qabul  yang  jelas), ma’qud  alaih (yaitu  berupa  barang  jaminan  yang  mau  dijual)  dan mahallul aqdi (tujuan dari penjualan nya adaalah untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak BMT).
Setelah  barang  jaminan  telah  laku  dijual  maka  akan dilakukan  penghitungan  jumlah  dari  hasil  penjualan  barang tersebut.  Apabila  hasil  penjualan  barang  tersebut  melebihi hutang  nasabah  maka  kelebihan  tersebut  akan  diserahkan kepada nasabah atau pemilik barang. Namun, apabila hasil dari penjualan barang yang dijaminkan oleh nasabah ternyata masih belum  cukup  untuk  melunasi  hutangnya  maka  nasabah diwajibkan menambah kekuranga tersebut.
Menurut  analisis  penulis  mekanisme  eksekusi  barang jaminan  yang  diterapkan  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  sudah  sesuai dengan  ketentuan  syariat  Islam  karena  di  dalamnya  sudah terpenuhi  rukun  dan  syarat  penjualannya.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  25 tahun  2002  yang  salah  satu poinnya  membahas  mengenai  masalah  penjualan  barang jaminan. dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak  dapat  memenuhi  hutangnya  maka  barang  jaminan  dijual, hasil  penjualan  barang  jaminan  digunakan  untuk  melunasi hutang  dan  biaya  penjualan  kelebihan  hasil  penjualan  menjadi milik  nasabah  dan  kekuragannya  menjadi  tanggung  jawab nasabah.

## G. Penutup
Mengacu  dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  prosedur  pembiayaan  musyarakah  pada BMT  UGT  Sidogori  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu pertama  dengan  mengajukan  permohonan  pembiayaan,
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
wawancara,  penyelidikan  berkas,  peninjauan  lokasi  dan melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara menganalisis character,  capacity,  capital dan collatteral (jaminan).  adanya  jaminan  ini  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  penyelewengan  oleh  nasabah.  Dalam  istilah  hukum Islam hal yang demikian ini disebut dengan sadz –dzari’ah. Mekanisme eksekusi barang jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena  di  dalamnya  sudah  terpenuhi  rukun  dan  syarat penjualannya.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  fatwa  DSN-MUI Nomor  25  tahun  2002  yang  salah  satu  poinnya  membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan.

## Daftar Pustaka
al-Qarafi, Syarh  Tanqih  al-Fushul  fi  al-Mahshul  ila  al-Ushul. Kairo: daar al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1973. Asy-Syatibi  Abu  Ishaq  Ibrahim  ibn  Mas’ud, al-Muwafaqat  fi ushuli asy-Syari’ah Beirut: daar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t. A.  Perwatatmadja,  Karnaen Membumikan  Ekonomi  Islam  Di Indonesia. Depok: Usaha Kami,1996.
Anshari,  Abdul  Ghafur, Gadai  Syari’ah  di  Indonesia, konsep, implementasi  dan  institusionalisasi, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2011. Anwar,  Syamsul ,  Hukum  Perjanjian  Syari’ah, Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada. Yadi  Janwari, Lembaga  Keuangan  Syari’ah, Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2015. as-Syaukani, Fath  al-Qadir Mesir:  Musthafa  al-Babi  al-Halabi.
t.t. Ali,  Zainuddin, Hukum  Gadai  Syariah, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2008.
Al-Garib  al-Ashfahani, Mu’jamu  Mufradati  alfadzi  al-Qur’an,
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008. Antonio,  Syafi’i, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani    Press, 2001. Darmawan,  Indra ,  Pengantar  dan  Perbankan, Jakarta:  PT. Rineka Cipta, 1992.
Fajar: Mekanisme Eksekusi Jaminan . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
336
Hidayat, Enang, Transaksi Ekonomi Syari’ah, Bandung: Remaja Roda Karya, 2016. Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, Maulana, Perkembangan Akad Musyarakah, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2012. Kellerman,  Dana  F., The  New  Grolier  Webster  International Dictionary, New York: Grolier Inc, 1997. Munawwir,  A.W, Kamus  al-Munawwir, Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997.
Mandzur, Ibnu, Lisan al-Arab Beirut: Daar ash-Shadir, t.t.
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan    Bank  Syari’ah,
Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2000.
Masyitoh,  Novita  Dewi,  2014, Analisis  Normatif  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM)  atas  Status  Badan  Hukum  dan Pengawasan  Baitul  Maal  wa  at-Tamwil  (BMT) ,  Jurnal Economica, Vol V Edisi 2 Oktober 2014. Ridwan,  Muhammad, Manajemen  Baitul  Maal  wa  at-Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004. Rozalinda, Fikih  Ekonomi  Syariah, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2016.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi Yogyakarta: Ekonosia, 2011. Santoso,  Rudy  Tri, Mengenal  Dunia  Perbankan, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1997.
Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000.  Tim  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah, Konsep, Produk  dan  Implementasi  Rasional  Bank  Syari’ah, Jakarta: Djambatan, 2003.
Usman,  Rachmadi ,  Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Soebekti, Jaminan-Jaminan  untuk  Pemberian  Kredit  Menurut Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.