## HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY

## F.C. Susila Adiyanta
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro susilafhundip@gmail.com

## Abstract
Development of urban areas and settlements by the government and the private sector have an impact on the environment, for that they need to plan sustainable urban development based eco city.  The  key  issue  of  this  study  is  the  background,  the  parameters,  and  the  urgency  of  the development of sustainable urban planning based eco city. This study uses sosiolegal approach, and aims to describe and explain the various factors into consideration for the determination of policy-based  town  planning  sustainable  eco-city.  Result:  a) geography,  topographic  ,  social issues  ,  economic  ,  and  environmental  considerations  are  based  town  planning  sustainable development  of  eco  city;  b)  the  principles  of  democracy,  justice,  and  sustainability  are parameter-based  town  planning  development  of  sustainable  eco-city;  and  c) the  urgency  of sustainable  urban  development  based  eco  city  is  the  realization  of  common  prosperity. Recommendations of this study are: a) planning of development activities and the development of residential  areas  must  meet  licensing  requirements,  environmental  impact  assessment  and aspirations of the community; b) the need for strengthening the capacity of oversight institutions engage  the  public  in  all  activities  of  implementation  of  development  policies  and  the development of residential areas.
Keywords: sustainable eco-city; city development based

## Abstrak
Pembangunan  kawasan  perkotaan  dan  pemukiman  oleh  pemerintah    dan  swasta  menimbulkan dampak  bagi  lingkungan  hidup,  untuk  itu  mereka  perlu  menyusun  rencana  tata  kota  berbasis sustainable eco city . Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan  tata  kota  yang  berbasis sustainable  eco  city .    Penelitian  ini  menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang  menjadi  pertimbangan  bagi  penetapan  kebijakan  rencana    tata    kota  yang  berbasis sustainable eco city .  Hasil penelitian:  a) kondisi geografis, topografis, isu-isu  sosial,  ekonomi, dan lingkungan adalah dasar  pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city ; b)  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan  keberlanjutan  merupakan  parameter  pembangunan tata  kota  berbasis  sustainable  eco  city;  dan  c)  urgensi  tata  kota  berbasis  sustainable  eco  city adalah terwujudnya kesejahteraan umum.  Rekomendasi  penelitian ini adalah: a)  perencanaan kegiatan  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  pemukiman  harus  memenuhi  syarat-syarat perijinan,  analisis  dampak  lingkungan  dan  aspirasi  masyarakat;  b)  perlu  adanya  penguatan kapasitas  lembaga  pengawasan  yang  melibatkan  publik  dalam  semua  kegiatan  pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.
Kata kunci: sustainable eco city ; basis pembangunan kota

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Penelitian
Berbagai bencana sebagai akibat kondisi  alam  maupun  perbuatan  manusia selalu  berkaitan  dengan  masalah  kerusakan lingkungan.  Begitu  pula  berbagai  aktifitas pembangunan,  penyediaan  fasilitas  untuk kepentingan pemukiman dan industri seringkali mengabaikan dampak yang timbul terhadap  lingkungan  sosial  dan  alam. Bencana  kebakaran  hutan  yang  asapnya menutup ruang udara hampir sebagian besar Pulau  Sumatera  dan  Kalimantan,  bahkan menyeberang  sampai  ke  negara  jiran (Malaysia  dan  Singapura),  diantaranya disebabkan  oleh  adanya  konversi  hutan untuk  lahan  industri.  Begitu  pula  dengan bencana  banjir  bandang  dan  tanah  longsor yang  melanda  berbagai  wilayah  di  seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Lokhseumawe –Aceh,  Solok  –Sumatera  Barat,  hingga Manokwari,    kota  di  ujung  timur  Papua 1 , merupakan  indikator  kerusakan  lingkungan dan  alam  yang  merata  dan  masif  terjadi  di berbagai wilayah Indonesia. 2
Banjir dan tanah longsor juga seringkali  melanda  Semarang,  Solo,  dan Rembang  –  kota-kota  yang  menjadi  obyek penelitian  ini–.  Konversi  lahan,  eksploitasi ruang  dan  sumber  alam  yang  semakin meluas,  menyebabkan  potensi  kerawanan bencana  alam  tanah  longsor  dan  banjir, maupun  potensi  kebencanaan  lainnya,  yang kadang  tidak  bisa  diprediksi  secara  tepat. Bencana kebakaran hutan di musim kemarau,  banjir  dan  tanah  longsor  pada musim  hujan,    menjadi  kesibukan  rutin Pemerintah  sepanjang  tahun  dan  musim tanpa ada solusi yang berarti untuk memutus sumber  bencana  dan  mata  rantainya.  Pada sisi  lain,  rencana,  kebijakan,  dan  regulasi tata  ruang,  peruntukan  lahan  yang  sudah dipersiapkan  tidak  dapat  berjalan  dengan baik.    Untuk  itu,  pemerintah  dan  seluruh masyarakat  perlu  mengantisipasi  dampak yang mungkin terjadi,  melalui perencanaan, manajemen  pengelolaan,    serta    konsep
1 Harian  Kompas  dan  Jawa  Pos  Tanggal  6 Februari 2016
2 Harian Kompas  Tanggal 31 Januari 2015
mitigasi  risiko  bencana  yang  mungkin timbul secara bersama-sama untuk menghindari risiko kerusakan, kerugian, dan penderitaan bagi masyarakat 3 .
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut di atas, maka penulis mengajukan penelitian dengan  judul  “HUKUM  DAN  TATA RUANG  KOTA:  Urgensi    Pembangunan Kawasan  Perkotaan  Berbasis Sustainable Eco  City ”.    Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  untuk  mendeskripsikan  dan menjelaskan  berbagai  faktor  yang  menjadi dasar bagi kebijakan rencana  tata  kota dan pembangunan  pemukiman  yang  berbasis sustainable eco city .

## 2. Rumusan Masalah
Dengan  mengacu  pada  latar  belakang permasalahan  penelitian,  maka  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  difokuskan pada:
a. Apa  latar  belakang  dan  pertimbangan bagi  pemerintah  kabupaten/kota  dalam menetapkan  kebijakan  pembangunan dan  pengembangan  kawasan  perkotaan yang berbasis sustainable eco city ? b. Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk
implementasi konsep pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis sustainable eco city ?
c. Apa  urgensi  kebijakan  pembangunan dan pengembangan
kawasan pemukiman  berbasis sustainable  eco city ?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan
mengenai
pembangunan kawasan
pemukiman  berbasis sustainable  eco  city . Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  sosio  legal  ( sociolegal  research ), yaitu:  menelaah  tujuan  kebijakan,  validitas aturan  hukum, konsep-konsep  hukum, norma-norma hukum, dan nilai-nilai
3 Surono,  2014, Siapakah  yang  Tinggal  di Wilayah  yang  Memeliliki  Risiko  Bencana ,  Tata Ruang Edisi Januari-Februari 2014, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Jakarta,halaman 8
keadilan dari regulasi kebijakan pembangunan mukiman berbasis sustainable eco city secara kontekstual 4 .
4. Kerangka Teori
a. Tata  Kota  dan  Konsep Sustainable Eco City
Dalam  tata  kelola  kota,  yang  dimaksud dengan  konsep  dasar sustainable  eco city adalah  kota  berwawasan  lingkungan. Dengan  kata  lain,  adalah  sebuah  konsep pembangunan  kota  yang  memadukan  3 (tiga)  pilar  yaitu  ESD  (ekologi,  ekonomi, dan sosial budaya).  Konsep dasar sustainable  eco  city adalah  kota  yang dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  hidup komunitas  perkotaan  berdasarkan  daya dukung lingkungan hidup 5 .
Tujuan utama dari banyak kota ekologis dengan  konsep  dasar sustainable  eco  city adalah, untuk  menghilangkan semua limbah karbon,    menghasilkan  energi  sepenuhnya melalui  sumber-sumber  terbarukan,  dan untuk  memelihara  lingkungan  hidup  untuk daya  dukung  ekosistem  kota  yang  sehat. Kota ekologis juga memiliki niat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan,    mengorganisir  kota  memiliki kepadatan  penduduk  yang  lebih  tinggi, dengan  prinsip  efisiensi  ekonomi,  sosial, ekonomi  lebih  tinggi,  dan  meningkatkan kesehatan 6 .
Kota  secara  ekologis  juga  dapat diartikan  kota  yang  sehat,  artinya  ada keseimbangan  antara  pembangunan  dan perkembangan  kota  dengan  kelestarian lingkungan  yang  berkelanjutan.  Secara mendasar, kota juga  bisa dipandang fungsinya  sebagai  suatu  ekosistem.  Konsep kota  ekologis  atau  kota  hijau  ( green  city ) memang  dapat  menjadi  solusi  yang  tepat bagi kota – kota di  Indonesia, karena secara
4 Sulistyawati  Irianto  Shidarta  (Editor), “ Metodologi  Penelitian  Hukum,  Konstelasi  dan Refleksi ”,    Yayasan  Obor  Indonesia,  Jakarta,  2009, hlm.175
5 Richard  Register,  1997, Ecocities: Rebuilding  Cities  in  Balance  with  Nature ,  Elsevier, New York, halaman 59
6 Ibid, halaman 68
potensial dapat mengendalikan sistem ekologi  (suhu,  erosi,  dan  banjir),  sistem sosial  kerukunan  warga,  tempat  tinggal, sekolah,  rumah  sakit,  dsb),  serta  sistem ekonomi (lapangan pekerjaan) 7 .
Menurut  Hadi  S.  Alikodra  –pakar lingkungan  hidup  dan  tata  kota–,  kota merupakan mikrokosmos permasalahan lingkungan  yang  terus  berkembang  seolah- olah  tanpa  batas,  mengikuti  irama  dan dinamika   pertumbuhan  penduduknya  yang terus  meningkat.  Manusia  berinteraksi dengan sistem alam, namun dengan perilakunya  yang  cenderung  destruktif, seringkali  justru    tidak  menjaga,  bahkan merusak  lingkungan.  Di  lain  pihak,  karena keterbatasan  daya  serap  dan  daya  asimilasi lingkungan,  lingkungan  hidup  perkotaan menjadi  semakin  rusak  dan  tercemar ( ecological scarcity ) akibat berbagai aktifitas manusia 8 .
Pembangunan  infrastruktur  kota  di Indonesia yang masih menggunakan paradigma ekspolitasi dengan meningkatkan produksi semata dan masih berorentasi pada kepentingan  ekonomi,  telah  menyebabkan perkembangan  ruang  kota  semakin  tidak terkendali.  Hal  ini  menjadi  satu  faktor pemicu  munculnya  masalahan  lingkungan, baik  lingkungan  biotik  dan  abiotik.  Apabila pembangunan kota menjadi tidak terkendali, kondisi  ini  semakin  menjadi  beban  daya dukung lingkungan perkotaan dan memperlebar  jurang  pemisah  antara  kota dengan daerah sekitarnya ( hinterland ) 9 . b. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kewenangan Badan/Jabatan  Administrasi  Negara ( Bestuur Recht Handeling )
7 http://www.greencitarum.org/rural-eco- settlement.
8 Hairi Hady, 2005, Strategi Pembangunan Kota-kota  Dalam  Mewujudkan  Kesatuan  Ekonomi Nasional, Prisma No. 1  Tahun 2005,  hlm. 28
9 Jossair Lubis, Mewujudkan Pembangunan Kota  Pesisir  di  Indonesia  yang  Berkelanjutan Melalui Penyediaan Insfrasturktur Berbasis Penataan Ruang, Bullietin Tata Ruang, Juli-Agustus, 2011, halaman 14
Pasal  22  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  disebutkan bahwa :
“Menteri melakukan pengawasan terhadap  penanggung  usaha  dan/  atau kegiata atas ketentuan  yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup”.
Rumusan  Pasal  22  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup  sebagaimana disebutkan di  atas,  mempunyai  pengertian  bahwa Undang-Undang memberi wewenang atribus kepada  Menteri  Lingkungan  Hidup  untuk melakukan  pengawasan,  namun  secara sektoral  (terutama  dalam  kaitannya  dengan perijinan  untuk  melakukan  usaha  dan/  atau kegiatan,  menteri  yang  berkaita  dengan  hal tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian ijin.
Mengenai pelimpahan wewenang pengawasan  kepada  Pemerintah  Daerah, Pasal  22  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  menyatakan sebagai berikut :
“Dalam  hal  wewenang  pengawasan diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah, Kepala  Daerah  menetapkan  pejabat  yang berwenang melakukan pengawasan”
Selanjutnya di dalam bagian Penjelasannya disebutkan : “Dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan  lingkungan  hidup,  Pemerintah dapat  menyerahkan  sebagian  urusan  kepada Pemerintah  Daerah  menjadi  urusan  rumah tangganya.”
Dengan  demikian  maka  sebenarnya wewenang  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah kabupaten/kota adalah
merupakan penyerahan  urusan  yang  berdasarkan  asas desentralisasi.
B. Hasil dan Pembahasan 1. Dasar Pertimbangan Kebijakan Pembangunan Kota dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan  Berbasis Sustainable  Eco City
Semarang  sebagai  Ibukota  Provinsi Jawa  Tengah,    terletak  di  sebelah  Selatan Pantai  Utara  Jawa.  Secara  fisik  dasar, wilayah  Kota  Semarang  terdiri  dari  daerah pantai,  dataran  rendah  dan  perbukitan 10 . Secara fungsional, terbagi atas kawasan atas yang  lebih  tepat  berfungsi  sebagai  daerah resapan  air,  dan  kawasan  bawah  yang  lebih tepat  difungsikan  sebagai  kawasan  yang dapat mengelimir intrusi air laut 11 . Beberapa  kawasan  Kota  Semarang  terdapat kecenderungan  rawan  longsor,  sehingga perencanaan
pengembangan dan pembangunan perumahan harus
memperhatikan  kondisi-kondisi  geografis dan  tanah  untuk  tidak  lebih  memperparah kerusakan fungsi dan peruntukan tanah yang ada 12 .
Gambar 1. Peta Geografis dan Topografis
Kota Semarang, Rembang, dan Solo Sumber Data: Google Map https://www.google.co.id/maps/place/Surakarta, +Surakarta+City,+Central+Java/@-
7.3249915,110.7240542,9z/data=!4m5!3m4!1s0 x2e7a16627ad11ab1:0xe7fe4e0454bc3095!8m2! 3d-7.5754887!4d110.8243272
10 www. Semarang.go id/usdrp/Bab 1
11 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan DTKP Kota Semarang tgl 26 Mei 2005
12 Sumber data diperoleh dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang .
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 137-146
Sama  halnya  dengan  Kota  Semarang yang mempunyai wilayah berbatasan dengan Pantai Utara Laut Jawa, Kabupaten Rembang  terletak  di  ujung  timur  laut Provinsi  Jawa  Tengah  dan  dilalui  Jalan Pantai  Utara  Jawa  (Jalur  Pantura).  Secara umum,  kondisi  tanahnya  berdataran  rendah. Bagian Selatan wilayah Kabupaten Rembang  merupakan  daerah  perbukitan, bagian  dari  Pegunungan  Kapur  Utara, dengan  puncaknya  Gunung  Butak  (679 meter).  Sebagian  wilayah  utara,  terdapat perbukitan  dengan  puncaknya  Gunung Lasem  (ketinggian  806  meter).  Kawasan tersebut  kini  dilindungi  dalam  Cagar  Alam Gunung Celering 13 .
Berbeda  dengan  dua  kota  terdahulu, Kota  Surakarta  atau  lebih  dikenal  Solo, terletak  di  dataran  rendah  di  ketinggian  105 m  dpl  dan  di  pusat  kota  95  m  dpl,  dengan luas  44,1 km2  (0,14 %  luas  Jawa  Tengah). Letak  Surakarta  berada  sekitar  65 km  timur laut Yogyakarta, 100 km
Tenggara
Semarang  dan  260 km  barat  daya  Surabaya serta  dikelilingi  oleh  Gunung  Merbabu (tinggi 3145 m) dan Merapi (tinggi 2930 m) di  bagian  barat,  dan  Gunung  Lawu  (tinggi 3265  m)  di  bagian  timur.    Agak  jauh  di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di  sekitar  kota  ini  subur,  karena  dikelilingi oleh  Bengawan  Solo,  sungai  terpanjang  di Jawa,  serta  dilewati  oleh  Kali  Anyar,  Kali Pepe, dan Kali Jenes. Kondisi topografis dan geografis  yang  demikian  ini  menjadikan Kota  Solo  tidak  lepas  dari  ancaman  luapan banjir  bengawan  Solo  dan  sungai-sungai lainnya 14 .
Bertitik  tolak  dari  kondisi  geografis, topografis,  lingkungan,  sosial,  ekonomi, politik, dan budaya serta karakter masyarakat  lokal,  sebagimana  tersebut  di atas,  pemerintah  Kota  Semarang,  Solo,  dan Rembang  dituntut  untuk  dapat  merancang
13 Pemerintah  Kabupaten Rembang, 2015, Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kota  Kabupaten Rembang,  dapat  dilihat  juga  di  dalam  laman http://www.rembangkab.go.id/pemerintahan/geografi /topografi 14 Pemerintah  Kota  Surakarta,  2015,  Buku Pedoman  Rencana  Tata  Ruang    dan  Wilayah  Kota Surakarta
kebijakan  tata  kota  dan  pengembangan kawasan  pemukiman  yang  tetap  konsisten dalam  menjaga  dan  memelihara  kelestarian lingkungan,  keseimbangan  antara  sumber daya  manusia  dan  alam,  serta  bersinergi dengan daerah-daerah kabupaten/kota lainnya  sebagai  penyangga  ( hinterand ) secara optimal bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Hasil  studi  perbandingan  kebijakan pembangunan  dan  pengembangan  kawasan pemukiman  perkotaan  berbasis sustainable eco  city di  tiga  kota:  Semarang,  Solo,  dan Rembang  yang  didasarkan  pada  perbedaan dan persamaan kondisi keruangan, topografis,  geografis,  serta  perkembangan strategis  dibidang  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan,  menunjukkan  bahwa  dengan latar  belakang  kondisi  keruangan  kawasan, ekonomi, sosial, dan budaya inilah, masing- masing penyelenggara pemerintahan kabupaten  dan  atau  kota  –  Semarang,  Solo, dan Rembang yang menjadi obyek penelitian ini–, dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan pembangunan pemukiman berbasis lingkungan yang berkelanjutan ( sustainabel eco city ).
2. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan  Kawasan  Perkotaan sebagai  Implementasi  Konsep  Tata Ruang Kota Berbasis S ustainable Eco City
Sebagaimana  kota-kota  di  Indonesia, kedua  wilayah,  Kota  Semarang,  dan Rembang  –  dengan  pengecualian  Kota  Solo yang  hanya  terdiri  dari  dataran  dan pegunungnan–,  merupakan  wilayah  pesisir pantai  Pulau  Jawa  yang  memiliki  beragam karakter  bentang  alam  yang  mencakup pegunungan,  pesisir  dan    kepulauan. Keragaman bentang alam tersebut menghasilkan  pola  interaksi  yang  berbeda- beda antara manusia dengan alam.
Keragaman pola interaksi tersebut
melahirkan berbagai  bentuk  interaksi  sosial, budaya, ekonomi, dan politik  yang beragam denagan
daerah-dearah penyangga ( hinterland ) lainnya.
Berdasarkan  kondisi  wilayah  dengan geografis  dan  topografis  yang  demikian
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 137-146
itulah,  maka  terdapat  beberapa  aspek  yang harus  menjadi    pertimbangan  pemerintah daerah  untuk  melakukan  pembangunan  dan perluasan  wilayah,  yaitu  meliputi:  pertama, aspek  keamanan  dari  bencana,  yang  adalah amanat  yang  ditetapkan  Pasal  6  dan  28  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam Pasal 35 dan Pasal 51 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang 15 .
Kedua, aspek kenyamanan dalam ruang kota.  Tuntutan  kenyamanan  pada  beberapa kelompok masyarakat muncul pada komponen  perumahan,  komponen  rekreasi, dan  kebudayaan 16 .  Pemenuhan  aspek  ini dapat  dilakukan  dengan  penataan  kawasan pesisir  kota,  mengakomodasi  penyediaan ruang  terbuka  hijau  (RTH),  maupun  alokasi kegiatan  pelayanan/jasa  di  kawasan  pesisir. Ketiga, aspek produktivitas kota pesisir yang dipenuhi dengan adanya kesempatan lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Keempat, aspek  kualitas  lingkungan  hidup.  Demi menjamin  keberlanjutan  kota  pesisir,    perlu dibangun  suatu  kesadaran  dan  tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini dapat dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana sebagai instrumen pengendali pembangunan,  hingga  penegakan  sanksi bagi setiap pelanggaran penataan ruang yang mengancam kelestarian lingkungan hidup.
15 Data Kebencanaan BNPB Tahun 2010
16 Norcliffe, Glen, Keith Basset, Tony Hoare, 1996, The Emergence of  Postmodernism on The  Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon , halaman 58
Gambar 1. Sinergi Variabel Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Sebagai Basis Kebijakan
Pembangunan Tata Kota Berbasis
Sustainable Eco City 17
Dalam perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan pemukiman, terdapat  beberapa  pendekatan  yang  harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: pendekatan  struktur  dan  non  struktur. Pendekatan  struktur  antara  lain  mencakup pembangunan prasarana dan sarana penahan gelombang  laut,  pengolahan  air,  waduk/ bendungan  dan  sebagainya.  Sementara upaya  non-struktur  mencakup  di  antaranya penataan  ruang  melalui  pengaturan  zonasi pesisir,  pengalokasian  kegiatan  berdasar tingkat  risiko  bencana,  penghutanan  pantai dengan bakau, penghutanan kawasan resapan  air,  serta  pembentukan  perilaku masyarakat  yang  ramah  lingkungan  dan adaptif terhadap perubahan iklim. Persyaratan  ini  memerlukan  perencanaan tata  ruang  kota  yang  mengikuti  dinamika pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan sosial seperti  kota-kota  yang  menjadi  sasaran urbanisasi dari penduduk di daerah sekitarnya. Dalam  perkembangannya,  berdasarkan tipologi perkotaan, setiap kebijakan pembangunan  kota  dan  pengembangan kawasan pemukiman perkotaan akan menghadapi isu, masalah, maupun kebutuhan yang berbeda-beda sesuai spesifikasi keruangannya. Berdasarkan
17 Sumber  data:  R.  Aria  Indra  P,    2015, KEBIJAKAN  TRANSPORTASI  BERKELANJUTAN  : Suatu  Penerapan  Metodologi  yang  Komprehensif , Bulletein Tata Ruang, Edisi Juni-Juli 2011,  halaman 24
EKONOMI

## SOSIAL LINGKUNGAN
 Produktivitas
 Aktivasi ekonomi
 Tenaga Kerja
 Emisi Gas Buang
 Perubahan Iklim
 Keanekaragaman hayati
 Perlindungan habitat  Estetika  Pemerataan
 Kesehatan
 Nilai - nilai budaya  Peranserta Masyarakat
kondisi kota-kota di Indonesia, ada bebebapa  variabel  yang  diperlukan  untuk mewujudkan  ruang  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Untuk perencanaan
pembangunan dan pengembangan  kawasan  pemukiman  yang berbasis sustainable  eco  city ,  diperlukan suatu  pendekatan  pembangunan  yang  peka terhadap  keragaman  karakteristik  berbagai kota tersebut (Lihat Tabel 1).
Tabel 1. Fungsi dan Penerapan RTH ( Green City ) pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan
Sumber : Pedoman
Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2008 No : 05/PRT/M/2008 tanggal : 26 Mei 2008 Pertimbangan bagi perencanaan
pembangunan wilayah seperti telah disebutkan di atas juga berlaku dan menjadi faktor pertimbangan bagi kebijakan pembangunan kota dan kawasan pemukiman oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta.  Sebagai kota  yang  tidak  memiliki  topografi  wilayah pantai  pesisir,  keberadaan  bengawan  Solo merupakan  potensi  bagi  adanya  bencana luapan  air  banjir  yang  akan  menggenangi sebagian wilayahnya. Pemerintah Kota Solo juga  memerlukan  sinergi  dengan  daerah- daerah  penyangga  ( hinterland )  lainnya, sehingga beban kependudukan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada satu wilayah pemerintahan saja.
3. Urgensi Pembangunan Kawasan Perkotaan  Berbasis Sustainable  Eco City : Keseimbangan antara Pembangunan  Fisik  Kota,  Kualitas Hidup,  dan  Pelestarian  Lingkungan yang Beberlanjutan
Dalam suatu kebijakan rencana pembangunan  dengan  menggunakan  konsep tata  kota  yang  berbasis  pada sustainability eco city atau keberlanjutan lingkungan, pada dasarnya  merupakan  konsep  yang  telah berkembang dan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan  suatu  permasalahan  secara menyeluruh, yang menyangkut aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial. Aspek- aspek  tersebut  merupakan  integrasi  dari berbagai  kegiatan  manusia,    sehingga memerlukan koordinasi antar sektor maupun wilayah. Konsep keberlanjutan telah berkembang ke  dalam  berbagai  isu  pembangunan kawasan  dan  tata  ruang  kota  secara komprehensif.    Sifat  komprehensif  inilah yang harus menjadi prioritas para pengambil kebijakan pembangunan kota dan perencanaan pengembangan kawasan pemukiman  perkotaan,  sehingga  setiap keputusan yang dibuat harus memperhatikan segala aspek dengan risiko dan dampak yang sudah  terlebih  dahulu  dipertimbangkan sebelum suatu kebijakan tersebut direalisasikan 18 .
Urgensi pembangunan kota dan pengembangan kawasan pemukiman
berbasis sustainable  eco  city berpijak  pada pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development ) yang  pertama  kali  dicetuskan  oleh World
Commision on Environment
and Development (WCED) (Komisi Dunia untuk Lingkungan  dan  Pembangunan).  Di  dalam deklarasi  tersebut,  yang  dimaksud  dengan pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ) adalah sebagai suatu pendekatan  pembangunan  untuk  memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  masa
18 Loc.cit .
depan/mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri 19 .
Dalam  sidangnya  yang  diadakan  di Tokyo  pada  tahun  1987,  WECD  telah menghasilkan  rumusan  dan  prinsip-prinsip dasar  pembangunan  yang  berkelanjutan ( sustainable  development )  yang  dikenal sebagai  deklarasi  Tokyo.  Ada  tiga  prinsip utama pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development )  yang  menjadi instrumen  untuk  mewujudkan  tata  kota  dan kawasan  pemukiman  perkotaan  yang  dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
Prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut : pertama, prinsip demokrasi.  Prinsip  ini  menjamin  agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan  kehendak  bersama  seluruh rakyat  demi  kepentingan  bersama  seluruh rakyat.    Dalam  prinsip  demokrasi  ini  ada beberapa aspek penting yatitu bahwa agenda utama  pembangunan  adalah  agenda  rakyat demi kepentingan rakyat, partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan pembangunan merupakan  keharusan  moral  dan  politik, keharusan adanya akses informasi yang jujur dan  terbuka  tentang  agenda  pembangunan serta  adanya  akuntabilitas  publik  tentang agenda  pembangunan,  proses  perumusan kebijakan dan implementasi pembangunan.
Kedua,  prinsip  keadilan.      Prinsip  ini pada  dasarnya  menjamin  bahwa  semua orang dan kelompok
masyarakat memperoleh peluang  yang sama  untuk  ikut dalam  proses  pembangunan  dan  kegiatan- kegiatan produktif, serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Ketiga, prinsip keberlanjutan.
Prinsip
ini mengharuskan  pengambil  kebijakan  publik untuk  merancang  agenda  pembangunan dalam  dimensi  visioner  jangka  panjang, untuk  melihat  dampak  pembangunan  baik positif  maupun  negative  dalam  segala
19
Eddy Ihut
Siahaan, Filosofi
Perencanaan  Pembangunan  Kota  Sesuai  Paradigma Baru  Indonesia:  Hakikat  Ilmu  Untuk  Pemberdayaan dan Peningkatan
Peranserta
Masyarakat ,
www.google.com. Jakarta 2005
aspeknya, tidak hanya dalam dimensi jangka pendek 20 .
Pada  akhirnya,    realisasi  kebijakan pembangunan  berbasis sutainable  eco  city hanya  mungkin  dicapai  jika  ketiga  prinsip dasar  ini  dioperasionalkan  sebagai  sebuah politik pembangunan. Sebagai syarat utamanya  adalah  adanya  kehendak  yang baik untuk memilih alternaitif pembangunan  yang  lebih  hemat  sumber daya  dan  mampu  mensinkronkan  aspek konservasi dengan aspek  pemanfaatan sumber  daya  alam  secara  arif,  demi  tujuan kesejahteraan
masyarakat yang berkelanjutan  dan  tata  kehidupan  masa depan yang lebih baik 21 .

## C. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  rumusan kesimpulan berupa:
a. Kondisi  geografis,  topografis,  isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan  faktor  yang  menjadi  dasar pertimbangan dan latar belakang perencanaan pembangunan tata kota dan pengembangan  kawasan  pemukiman  di kabupaten dan atau kota;
b. Parameter  kebijakan  pembangunan  tata kota dan pengembangan kawasan pemukiman  berbasis sustainable  eco city didasarkan  pada  prinsip-prinsip, demokrasi,  keadilan, dan keberlanjutan; dan
c. Urgensi  dari  kebijakan  pembangunan dan  pengembangan  kawasan  perkotaan dan  pemukiman  berbasis sustainable eco  city didasarkan  pada  kenyataan bahwa pembangunan dan pengembangan  kawasan  pemukiman mempengaruhi  dan  membawa  dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya,    sehingga  perlu  secara seimbang  mengoptimalkan  memelihara fungsi  ruang,  lahan,  dan  lingkungan
20 A.  Sonny  Keraf, Etika  Lingkungan , Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta,  2002,  hlmn.  175- 182.
21 Ibid, hlmn. 180.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 137-146
demi  tata  kehidupan  masyarakat  yang sejahtera.
2. Saran
Rekomendasi    dari  analisis  penelitian ini adalah:
a. Dalam  setiap  penetapan  perencanaan kegiatan
pembangunan dan pengembangan  kawasan  pemukiman, selain  harus  memenuhi  syarat-syarat perijinan dan analisis dampak lingkungan,  juga  harus  memperhatikan dan  mempertimbangkan  aspirasi  dan kepentingan publik;
b. Perlu adanya penguatan kapasitas
lembaga pengawasan, baik secara
internal maupun yang bersifat independen  yang  melibatkan  publik dalam  semua  kegiatan  pelaksanaan kebijakan pembangunan dan
pengembangan kawasan pemukiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Achmad Soebana, 1998, Adaptasi Pelayanan  Ijin  Investasi  Terhadap
Perubahan  Lingkungan ,  Citra  Aditya Bhakti, Bandung
Achmad  Erani  Yustika,  2000, Industrialisai Pinggiran , Pustaka Pelajar, Yogyakarta Arief  Sidharta,  B.    (Et.Al), Butir-Butir Gagasan Tetang Penyelenggaraa Hukum  dan  Pemerintahan  Yang  Layak , Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998
Marbun,  BN. , 1998, Kota  Indonesia: Masa Depan, Masalah dan  Prospek, Penerbit Erlangga , Jakarta
Daud  M.  Silalahi, Hukum  Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1998 Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan , LP3ES,
Jakarta
Nas,  PJM, Kota  di  Dunia  Ketiga,  Suatu Pengantar  Sosiologi  Kota ,  Bharata Karya, Jakarta, 1998
Norcliffe,  Glen,  Keith  Basset,  Tony  Hoare,
1996, The Emergence
of
Postmodernism on The Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon Otto Soemarwoto, 1997, Ekologi, Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan , Gadjahmada University Press, Yogyakarta Richard Register, 1997, Ecocities: Rebuilding  Cities  in  Balance  with Nature , Elsevier, New York Sulistyawati Irianto Shidarta (Editor) , 2009, “ Metodologi Penelitian Hukum,
Konstelasi  dan  Refleksi ”,    Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

## Artikel dan Makalah
Aria  Indra  P.  ,  R.,    2015, Kebijakan
Transportasi  Berkelanjutan  :  Suatu Penerapan Metodologi Yang Komprehensif ,    Bulletein  Tata  Ruang, Edisi Juni-Juli 2015
Bappeda  DKI  dan  P3WT  ITB, Peranserta
Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Tata Ruang dan Pembangunan , Jakarta, 2001 Hairi  Hady,  2005, Strategi  Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan  Ekonomi  Nasional, Prisma No. 1  Tahun 2005
Jossair  Lubis, Mewujudkan  Pembangunan
Kota Pesisir di Indonesia yang
Berkelanjutan Melalui Penyediaan Insfrasturktur Berbasis Penataan Ruang, Bullietin  Tata  Ruang,  Juli-
Agustus, 2011
Philipus  M.  Hajon, Penegakan  Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan  Hidup ,  Makalah  Seminar Lingkungan Hidup, FH Uii, Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 1998 Sjachran  Basah, Sistem  Perijinan  Sebagai Instrument Pengendali Lingkungan
Hidup, KLH  Bekerjasama  Dengan Mandate Compliance And Enforcement
Program Bappedal, Jakarta, Tanggal 1-2
Mei 20011
Surono,  2014, Siapakah  yang  Tinggal  di Wilayah yang Memeliliki Risiko
Bencana ,  Tata  Ruang  Edisi  Januari- Februari  2014,  Badan  Koordinasi  Tata Ruang Nasional, Jakarta

## Surat Kabar dan Majalah
Harian  Kompas  dan  Jawa  Pos  Tanggal  6 Februari 2016 Harian Kompas  Tanggal 31 Januari 2015