Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata

## Ikka Puspita Sari
Universitas Selamat Sri

## ABSTRAK
Media  Transaksi  yang  dering  kali  di  sebut  dengan  E-Commerce  dapat dipahami  sebagai  suatu  jenis  transaksi  jual  beli  atau  perdagangan  baik barang  atau  jasa  melalui  media  elektronik.  Dalam  perjanjian  kontrak elektronik  ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem  elektronik.  Dari  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah penelitian  adalah  Bagaimana  Keabsahan  Perjanjian  Kontrak  Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dimana,  mengkaji  masalah dengan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara  elektronik  dapat  sebagai  bukti  di  dalam  bertransaksi  ecommerce dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pasal  tersebut  dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
Keywords : Keabsahan, Perjanjan, E-Commerce.
Corresponding Author: Ikka Puspita Sari, S.H., M.H. Universitas Selamat Sri E-mail: ikkapuspitasari@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.213
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA

## 105

## Classification
Research Article
Submitted: 18 Juni 2022 Accepted: 3 September 2022 Online: 31 Oktober 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2: 105-112
Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Perkembangan Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital  economic  atau  ekonomi  digital.  Keberadaannya  ditandai  dengan  semakin  maraknya kegiatan  perekonomian  yang  memanfaatkan  internet  sebagai  media  komunikasi.  Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce ( e- commerce ) sebagai media transaksi. 1
Media  Transaksi  yang  dering  kali  di  sebut  dengan  E-Commerce  dapat  dipahami  sebagai suatu jenis transaksi jual beli atau perdagangan baik barang atau jasa melalui media elektronik. E- Commerce ini dapat berupa B to B ( Business to Business ) atau B to C ( Business to Consumers ). Pada Business to Consumers umumnya posisi konsumen tidak sekuat dengan perusahaan sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu calon konsumen harus lebih berhati-hati di  dalam  bertransaksi  melalui  media  internet.  Persoalan  tersebut  menyangkut  mekanisme pembayaran ( payment mechanism ) dan jaminan keamanan di dalam bertransaksi ( security risk ).
Dalam perjanjian kontrak elektronik ini merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dengan  dipenuhinya  empat  syarat  sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 2
Jenis perjanjian ini sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan atau jasa,  baik  berbentuk  tertulis  maupun  lisan. 3 Keberadaan  internet  tidak  dapat  dipungkiri  lagi membawa  berbagai  dampa  pada  setiap  aspek  kehidupan  manusia  tak  terkecuali  dalam  hal perjanjina  itu  sendiri  yang  awalnya  berbentuk  konvensional  (tertulis  atau  perjanjian  lisan) kemudian telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjannjian atau kontrak elektronik.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  pasal  1  angka  10  yang menyatakan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sarana  komputer  atau  smartphone  dan  menggunakan  jaringan  internet.  Pada transaksi jual beli menggunakan elektronik, kedua belah pihak yang terkait melakukan hubungan hukum  melalui  bentuk  perjanjian  atau  kontrak  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Pada  pasal  1 angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen elektronik, yang termasuk di dalamnya adalah e-mail yang digunakan sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi  elektronik.  Dari  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  penelitian  adalah Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata?
1 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33
2 Suharmoko , Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana, PT. Kharisma Putra Utama, 2015 hal : 1
3 R. Setiawan S.H., 1999, Pokok-pokok  Hukum Perikatan , Putra A Bardin, Bandung, hal : 51

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian berkaitan dengan mendekati pokok permasalahan dengan cara mencari jawaban dari tujuan penelitian. 4 Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana, mengkaji masalah dengan mengolah data yang  didapatkan  dari  aturan  hukum  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  serta  kaidah  atau  norma sebagai dasar penelitian. Sumber hukum utama yakni segala peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  perdagangan  serta  transaksi  online  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan  metode pustaka penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum berbentuk arsip secara fisik. Setelah bahan  hukum  terkumpul,  data-data  dikumpulkan  dan  diolah  kemudian  data  dituangkan  dengan secara runtut, melalui metode dari umum ke mengkhusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi  elektronik  sebagai  pencetus  munculnya  sebuah  kontrak  lektronik  adah menrupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum kontrak dan perjanjian. Keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat  ole  para  pedagang  adalah  menjadi  salah  satu  poin  terpenting  dalam  perdagangan, sebagaimana prinsip hbahwa dalam kontrak atau perjanjian adalah Undang-undang bagi para pihak yang menbuatnya. 5
Dalam  transaksi  elektronik  (e-transaction),  terdapat  pola  untuk  mencapai  pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form  tersebut  dan  mengirimkannya  kembali  kepada  pihak  penjual.  Maka  dalam  perjanjian  e- commerce jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat.
Bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu :
a. Unsur Essensialia Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.
b. Unsur Naturalia Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad terhadap barang.
c. Unsur Accidentalia Unsur yangiharus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.
Menurut  pasal  1  angka  1  UU  ITE  Tahun  2008,  Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik  termasuk,  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Sedangkan  pengertian  Dokumen  Elektronik  terdapat  dalam  pasal  1  angka  4,  yaitu  setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal: 20
5 Weski  Putra  Pratama,  “  Sekilas  Tentang  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan”,  diakses  dari  situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20keandalan.htm
analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.  Informasi  atau  dokumen  elektronik  dapat  digunakan  sebagai  suatu  alat  bukti. Informasi  atau  dokumen  elektronik  memiliki  nilai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  akta otentik. 6
Pasal  1  angka  12  UU  ITE  Tahun  2008  memberikan  pengertian  terhadap  Tanda  Tangan Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi.
Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dan  penjelasan  pasal  5  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur bahwa :
1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
a.  surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b.  surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-  Undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
Pasal 11 UU ITE 2008 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. Segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah  waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. Segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda  Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
6 Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, “ Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia ”, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hal:  96
f. Terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah  memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. .
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang disahkan, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia
Di  jelaskan  pada  Pasal  5  dan  6  UU  ITE  menyebutkan  bahwa  informasi,  dokumen  dan tandatangan secara elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi ecommerce dianggap sah selama  informasi  tersebut  dapat  dicek,  diunduh,  ditampilkan,  dijamin,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Pasal  tersebut  dipertegas  dengan  penjelasan  pasal  5  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang  berkaitan  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui  sistem  elektronik.  Undang- undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda  tangan  elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  manual  pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Pada Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
Pada pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa sebuah kontrak elektronik yang dimuat di dalam dokumen  elektronik,  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  e-mail  yang  digunakan  sebagai pemberitahuan tertulis di dalam transaksi elektronik.
Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk persiapan, pengumpulan, pengolahan, menganalisis, penyimpanan, penampilan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
Perjanjian yang terjadi dari transaksi jual beli melalui internet tidak dapat dengan bertatap muka secara langsung, maka penentuan waktu terjadinya suatu kesepakatan sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Pada pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum  Perdatai  disebutkan  bahwa  perjanjian  transaksi  jual  beli  itu  sudah  sah  setelah  adanya kesepakatan tentang harga meskipun belum dibayar oleh pembeli dan barang belum diserahkan oleh penjual. Pada prinsipnya pernyataan kesepakatan dari salah satu pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili tiga pola tersebut. Perjanjian jual beli secara online ini tidak dilakukan secara  konvensional  dengan  bertatap  muka,  dapat  dikatakan  memenuhi  ketentuan  Pasal  1458 KUHPerdata yang berlaku.
Perjanjian  dapat  terjadi  jika  salah  satu  pihak  telah  menyatakan  sepakat  terhadap  pokok perjanjian  yang  dinyatakan  oleh  pihak  yang  lain.  Pernyataan  tersebut  yang  menjadi  dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. Akibat dari kesepakatan perjanjian ini telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:
1. Perjanjian  yang  dibuat  harus  sesuai  dengan  undang-undang.  Yang  berarti  jika  perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak dapat dituntut secara hukum.
2. Perjanjian tidak dapat dibatalkan selain dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, untuk menentukan kriterianya harus disesuaikan dengan pasal 1339 KUHPerdata yaitu perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian mengungkapkan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan  hukum  yang  dilakukan  melalui  sistem  elektronik.  Undang-undang  ini  memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  manual  pada  umumnya  yang  memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

## REFERENSI
UU ITE Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
Eko Indrajit, Richardus, 2001 , E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
R. Setiawan S.H., 1999, Pokok-pokok  Hukum Perikatan , Putra A Bardin, Bandung.
Ronny, Hanitijo Soemitro 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suharmoko , 2015 , Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana, PT. Kharisma Putra Utama.
Rosa Anjani, Margaretha , Budi Santoso, 2018, “ Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia ”, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Volume 14, Nomor 1.
Putra Pratama, Weski “ Sekilas Tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan”, diakses dari situs file:///D:/lembaga%20sertifikasi%20keandalan.htm
Competing interests. No conflic interest
Founding. None
Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The first author is a lecture at Universitas Selamat Sri