## BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA

## PARTNERSHIP LEGAL FORM IN INDONESIA AND ITS COMPARASION IN MALAYSIA

## Rizha Claudilla Putri
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: rizhaclaudillaputri@yahoo.com
Submitted: February 11, 2020; Reviewed: February 24, 2020; Accepted: March 9, 2020 DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1913

## Abstrak
Perusahaan  dapat  dibedakan  atas  perusahaan  badan  hukum  dan  perusahaan  bukan  badan hukum.  Di  Indonesia,  Perusahaan  badan  hukum  dapat  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT), Yayasan dan  Koperasi. Sedangkan perusahaan  bukan  badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan  Persekutuan  Komanditer  atau Comanditaire  Vennootschap (CV).  Peraturan  mengenai bentuk perusahaan persekutuan, firma dan CV terdapat di dalam KUHPer dan KUHD. Sama halnya  seperti  di  Indonesia,  bentuk  hukum  suatu perusahaan  Malaysia  dapat  dikenal  dengan beberapa  bentuk business  entitiy ,  seperti Sole  Proprietorship , Partnership,  Limited  Liability Partnership (LLP), Private  Limited  Company/SendirianBerhad (Sdn  Bhd),  dan Public Limited  Company/Berhad (Bhd).  Beberapa Business  Entity yang  ada  di  Malaysia  memiliki kemiripan  dengan  jenis  badan  usaha  yang  ada  di  Indonesia,  seperti Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang  digunakan  pun  berbeda  bagi  kedua  negara, Partnership diatur  dalam Partnership  Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur dalam Limited Liability Act 2012 . Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan komparatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  didapat  dari  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan dokumen  serta  diolah  dengan  melakukan  seleksi  data  secara  sistematis  untuk  mendapatkan gambaran  umum  dari  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam Partnership mengatur  mengenai  perusahaan  secara  tradisional  dengan  ingin  mendapatkan laba  atau  keuntungan.  Sedangkan  di  dalam  LLP  menggabungkan  antara partnership dan company. Perbedaan  bentuk  hukum  perusahaan  persekutuan  antara  Indonesia  dan  Malaysia ini  juga  jelas  terlihat  jika  dilihat  dari  aturan  pada  masing-masing  negara  dimana  Indonesia tidak  mempunyai  undang-undang  khusus  mengenai  bentuk  hukum  persekutuan  ini.  Dengan demikian, pemerintah  hendaknya  membuat sebuah undang-undang  yang  mengatur mengenai bentuk  usaha  persekutuan  lebih  khusus  dalam  peraturan  yang  berbeda  agar  dapat  mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku di negara Malaysia.
Kata Kunci: Liability, Persekutuan, Perusahaan.
Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020: hlm. 15-28. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## Abstract
Company  can  be  distinguished  by  its  entity,  such  as  legal  entity  and  non-legal  entity.  In Indonesia, a legal entity company can be a PT and cooperative. Whereas, a non-legal entity company  can  be  in  a  form  of  a  Firm  (Fa)  or  Comanditaire  Vennootschap  (CV).  The  rules about  the  Partnership  can  be  found  in  KUHPerdata  and  KUHD.  Just  like  in  Indonesia,  the legal  form  of  a  Malaysian  company  known  by  the  several  forms  of  business  entity,  such  as seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company/SendirianBerhad  (Sdn  Bhd),  dan  Public  Limited  Company/Berhad  (Bhd). Partnership  in  Malaysia  has  a  lot  of  similarities  like  in  Indonesia.  The  similarities  can  be seen from each country’s article. Also LLP can be said as a CV in Indonesia, where it found and  regulated  in  Partnership  Act  2012  Malaysia.  There  are  also  the  difference  about Partnership’s legal forms and regulation between Indonesia and Malaysia. The laws that they used  are  different,  the  Partnership  is  regulated  in  1961  Partnership  Act  meanwhile  for  the Limited  Liability  Partnership  (LLP)  is  regulated  in  2012  Limited  Liability  Act.  Problems: How is the Partnership Legal Form that applies in Malaysia? How is the comparison between Partnership  and  Limited  Liability  Partnership  (LLP)  in  Malaysia?  And  how  is  the Partnership’s  comparison  in  Malaysia  and  Indonesia  based  on  its  regulation?  This  legal research uses a normative research method with a comperative approach. The data used are secondary  data  obtained  from  primary,  secondary  and  tertiary  legal  material.  The  data collected through the study of literature and documensts and processed systematically to get a general  picture  of  the  results  of  the  research.  The  result  showed  that  Partnership  regulates the  company  traditionally  by  wanting  to  make  a  profit.  While  in  LLP,  this  is  a  little  bit different  because LLP itself a combination between a partnership  and a company. The laws used are also different. The Partnership is regulated in the 1961 Partnership Act and the LLP is  regulated  in  the  2012  Limited  Liability  Act.  The  difference  about  the  legal  form  between these country can be seen from the regulation in each country, where Indonesia does not have a specific laws regarding  this bussiness entity. Thus, the government  should  make a specific laws so it can be easily understood by business actors like the one in Malaysia.
Keywords: Company, Liability, Partnership.

## A. Pendahuluan
Perusahaan  menurut  Molengraaff  adalah  keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus, bertindak  keluar  untuk  memperoleh  penghasilan,  dengan  cara memperdagangan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. 1 Polak menjelaskan bahwa suatu usaha untuk dapat  dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan  pembukuan,  yaitu  perhitungan  mengenai  laba  dan  rugi,  Sumber  hukum  dan ruang lingkup dari Hukum Perusahaan ini ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 2
Jenis  perusahaan  berdasarkan  jumlah  pemiliknya  dapat  diklasifikasikan  menjadi perusahaan  perseorangan  dan  perusahaan  persekutuan  atau  kerjasama.  Perusahaan perseorangan  didirikan  dan  dimiliki  oleh  satu  orang  pengusaha,  sedangkan  beberapa  orang
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 7.
2 Agus  Budianto,  “PEMBAHARUAN  KITAB  HUKUM  DAGANG  INDONESIA :  ANTARA  KODIFIKASI, KOMPILASI DAN KONSOLIDASI,” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum “Asy-Syir’ah” 47, no. 2 (2013): 703– 725, 704.
pengusaha  yang  bekerja  sama  dalam  satu  persekutuan  ( maatschap,  partnership ). 3 Jenis perusahaan  dari  status  hukumnya  dapat  dibedakan  atas  perusahaan  badan  hukum  dan perusahaan  bukan  badan  hukum.  Perusahaan  badan  hukum  ada  yang  dimiliki  oleh  pihak swasta seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta ada pula yang dimiliki oleh negara seperti Perusahaan Umum. 4 Di dalam KUHD, terdapat dua golongan bentuk perusahaan atau bentuk  badan  usaha  yaitu  persekutuan  dengan  firma  dan  Persekutuan  Komanditer  atau Commanditaire Vennootschap disingkat CV. 5
Selanjutnya,  pengertian  mengenai  Persekutuan  Perdata  diatur  dalam  pasal  1618  KUH perdata, yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu  ke  dalam  perseroan  itu  dengan  maksud  supaya  keuntungan  yang  diperoleh  dari perseroan  itu  dibagi  diantara  mereka. 6 Dalam  pasal  16  KUHD,  dijelaskan  bahwa  Perseroan Firma  adalah  suatu  perseroan  yang  didirikan  untuk  melakukan  suatu  usaha  di  bawah  satu nama bersama. 7 Pada dasarnya perusahaan persekutuan 8 adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu. Maka, dalam bentuk usaha tersebut terdapat aturan hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  diantara  para  sekutu  yang  dikenal  dengan  aspek hukum internal dan aturan yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga atau aspek hukum eksternal. 9 CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa  orang  secara  tanggung  menanggung,  bertanggung  jawab  secara  seluruhnya  dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur di dalam KUHD. 10 CV juga dijelaskan sebagai  persekutuan  dengan  Firma  sebagai  suatu Maatschap ,  sehingga  ketentuan  di  atas berlaku  pula  untuk  bentuk  perdata  khusus,  yaitu  Firma  dan  CV,  dan  tetap  dianggap  sebagai bukan  badan  hukum. 11 Dengan  demikian,  dapat  dilihat  jelas  bahwa  CV  adalah  juga  Firma, dan  Firma  adalah  juga Maatschap .  Pada  suatu  Persekutuan  Komanditer  atau  limited partnership,  terdapat  satu  atau  beberapa  orang  sebagai  sekutu  komanditer. 12 Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka  tidak  turut  campur  tangan  dalam  pengurusan  dan  penguasaan  dalam  persekutuan. Status  hukum  seorang  sekutu  komanditer  dapat  disamakan  dengan  seorang  yang meminjamkan  atau  menanamkan  modal  pada  suatu  perusahaan  dan  diharapkan  dari
3 Julius  Caesar  Transon  Simorangkir,  “TANGGUNG  JAWAB  SEKUTU  MAATSCHAP  TERHADAP  PIHAK KE  3  DALAM  SUATU  PERJANJIAN  KONSORSIUM  TERKAIT  BUBARNYA  MAATSCHAP  ATAS KEHENDAK  PARA  SEKUTU  (KASUS  PERJANJIAN  KONSORSIUM  ANTARA  PT  AGRO  BINTANG DHARMA  NUSANTARA  DENGAN  PEMERINTAH  DAERAH  BALIKPAPAN,  BONTANG,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 233–255, 235, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no2.599.
4 Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 21. 5 Nindyo  Pramono, Perbandingan  Perseron  Terbatas  di  Beberapa  Negara (Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia R.I, 2012), 1.
6 KUHD Pasal 1618.
7 Pasal 16 KUHD.
8 Ina  Zakhina,  Rachmad  Safa’at,  and  Istislam,  “SUMMARY  FOR  POLICYMAKErs,”  ed. Intergovernmental Panel  on  Climate  Change,  Climate  Change  2013  -  The  Physical  Science  Basis 8,  no.  9  (2016):  1–30,  DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
9 Yetty Komalasari Dewi, Hukum Persekutuan di Indonesia Teori dan Kasus (Depok: Badan Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), 14.
10 Marhamah Edy Susanto, Summary For Policymakers,” in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change, volume 53 (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 1– 30, DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
11 HMN.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia:  Bentuk-Bentuk  Perusahaan (Jakarta: Djambatan, 1987), 8.
12 Muhammad Ramadhan and Yunial Laily, “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ANTARA  PERSEKUTUAN  KOMANDITER  DAN  INVESTOR  ASING  MENURUT  HUKUM  INVESTASI DI INDONESIA,” Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2018): 771–780, 774, DOI: 10.5281/zenodo.1684252.
penanaman  modal  itu  adalah  hasil  keuntungan  dari  modal  yang  dipinjamkan  atau diinvestasikan tersebut. 13
Seperti  di  Indonesia,  pembangunan  negara  Malaysia  pun  di  tunjang  oleh  berbagai perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usahanya.  Apabila  merujuk  pada  sistem  hukum Common  Law yang  dianut  di  negara  tersebut,  mereka  mengenal  beberapa  bentuk  organisasi bisnis  atau business  entitiy, diantaranya  adalah: 14 Sole  Proprietorship ,  adalah  suatu perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang dimana segala pengendalian dan pengambilan keputusan  terhadap  jalannya  suatu  perusahaan  berada  di  tangan  pemilik  perusahaan. Partnership , atau yang biasa disebut juga dengan persekutuan adalah suatu perusahaan  yang didirikan  atau  dimiliki  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  yang  disebut  “sekutu”.  Tipe  bisnis  ini biasanya  lebih  cocok  untuk  perusahaan  atau  firma-firma  profesional.  Sama  seperti Sole Proprietorship ,  hanya  warga  negara  Malaysia  saja  yang  dapat  mendaftarkan  perusahaan persekutuan  ini. Limited Liability Partnership  (LLP) , ini adalah  merupakan gabungan antara persekutuan  dengan Private  Limited  Company . 15 Jenis  ini  memiliki  kesamaan  dengan persekutuan  konvensional  namun  dengan  keuntungan  seperti Private  Limited  Company . Private  Limited  Company/SendirianBerhad  (Sdn  Bhd), 16 adalah  suatu  perusahaan  yang entitasnya  terpisah  dari  pemegang  perusahaan  tersebut  dimana  perusahaan  tersebut  dapat dikatakan  sebagai  “ legal  person ”  yang  dapat  membuat  kontrak  atau  transaksi  sendiri, membayar pajak, menjual property serta menutut maupun dituntut ke pengadilan. Sdn Bhd ini dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dan Public Limited Company/Berhad (Bhd) , ini adalah mirip dengan Sdn Bhd kecuali dalam halnya saham dapat ditawarkan kepada publik  dalam  periode  tertentu. Bhd diharuskan  memiliki  lebih  dari  50  orang  anggota  dan jumlah  maksimumnya  adalah  tidak  terbatas.  Jenis  badan  usaha  ini  biasanya  melibatkan perusahaan  yang  terdaftar  dan  diatur  oleh  Komisi  Sekuritas  Malaysia.  Beberapa Business Entity 17 yang  ada  di  Malaysia  memiliki  kemiripan  dengan  jenis  badan  usaha  yang  ada  di Indonesia, seperti dalam halnya mengenai Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Dimana berdasarkan Malaysia  Partnership  Act  1961 dikatakan; “Partnership  is  the  relation  which subsists between persons carrying on business in common with a view of profit”. Jika dilihat pengertian  tersebut  memiliki  kemiripan  dengan  maksud  Persekutuan  yang  dimaksud  dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Juga LLP dapat dikatakan sebagai Persekutuan Komanditer atau CV jika di Indonesia, dimana dan diatur dalam Partnership Act 2012 dalam hukum Malaysia. 18 Berdasarkan hal tersebut, penulis menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian  ini  ialah  bagaimanakah  bentuk  hukum/ legal  form perusahaan  persekutuan  yang berlaku  di  Malaysia?  Bagaimanakah  perbandingan  antara Partnership dan Limited  Liability Partnership (LLP) di Malaysia? Dan Bagaimanakah perbandingan bentuk hukum persekutuan di Indonesia dan Malaysia menurut Undang-Undang tiap negara?
13 Ibid.
14 www.paulhypepage.my/what-are-the-5-types-of-business-entity-in-malaysia/, diakses pada 20 Januari 2020.
15 Jaswadi,  “PENERAPAN  GOOD  GOVERNANCE  PADA  PERUSAHAAN  SKALA  KECIL  DAN MENENGAH NON GO PUBLIC,” Journal of Research and Applications: Accounting and Management 1, no. 3 (2016): 236-248, 238, DOI: 10.18382/jraam.v1i3.39.
16 Elias  G.  Carayannis  and  Ruslan  Rakhmatullin,  “THE  QUADRUPLE/QUINTUPLE  INNOVATION HELIXES  AND  SMART  SPECIALISATION  STRATEGIES  FOR  SUSTAINABLE  AND  INCLUSIVE GROWTH  IN  EUROPE  AND  BEYOND,” Journal  of  the Knowledge Economy 5, no.  2  (2014):  212–239,  15, DOI: 10.1007/s13132-014-0185-8.
17 K.  S.  Manikandan  and  J.  Ramachandran,  “BEYOND  INSTITUTIONAL  VOIDS:  BUSINESS  GROUPS, INCOMPLETE  MARKETS,  AND  ORGANIZATIONAL  FORM,” Strategic  Management  Journal 36,  no.  4 (2015): 598–617, 260, DOI: 10.1002/smj.2226.
18 Ni  Made  Pratiwi  Dharnayanti,  Yohanes  Usfunan,  and  I  Made  Sarjana,  “HUBUNGAN  HUKUM PERUSAHAAN  INDUK  BERBENTUK  PERSEROAN  TERBATAS  DENGAN  ANAK  PERUSAHAAN BERBENTUK  PERSEKUTUAN  KOMANDITER,” Acta  Comitas 2,  no.  1  (2017):  66–74,  70,  DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p06.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan komparatif.  Penelitian  normatif  merupakan  merupakan  penelitian  hukum  tentang  asas-asas hukum  yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang  berhubungan  dengan  penulisan  penelitian  ini.  Dalam  penulisannya,  penulis menggunakan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  acuan  penulisan.  Dalam penelitian  hukum  normatif, dapat digunakan pendekatan komparatif,  yaitu penelitian tentang perbandingan  hukum  baik  mengenai  perbandingan  sistem  hukum  antar  negara,  maupun perbandingan  produk  hukum  dan  karakter  hukum  antar  waktu  dalam  satu  negara. 19 Data sekunder  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  yang berkaitan  dengan  pengaturan  hukum  perusahaan  tersebut.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD), Partnership Act of Malaysia 1961, dan Partnership Act of Malaysia 2012. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  yang terdiri dari literatur-literatur atau buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok  bahasan  serta  bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  berguna  untuk memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder,  seperti  hasil penelitian,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari  internet dan  bahan-bahan  lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini.

## B. Pembahasan
1. Bentuk Hukum/ Legal Form Perusahaan Persekutuan Yang Berlaku di Malaysia Sistem  hukum di Malaysia  menganut sistem  hukum common law . Hal tersebut  membuat perbedaan yang dapat terlihat mengenai tatanan hukum yang ada di negara tersebut. Terdapat empat  sumber  hukum  pokok  di  Malaysia  yaitu,  hukum  tertulis,  hukum  kebiasaan,  hukum islam dan hukum adat. Dilihat dari sistem hukum  yang dianut oleh negara Malaysia berbeda dengan  Indonesia,  maka  dari  sistem  pelaksanaan  perekonomian  dan  aturan  mengenai perusahaannya  pun  akan  bebeda  walaupun  ada  beberapa  kemiripan  diantara  keduanya. 20 Pembangunan  perekonomian  di  Malaysia  ditunjang  oleh  berbagai  perusahaan  dengan berbagai  bentuk  dan  jenis  badan  hukumnya.  Pada  umumnya  terdapat  berbagai  jenis  bentuk usaha  dari  skala  mikro,  kecil  dan  sederhana. 21 Persekutuan  atau  yang  biasa  disebut Partnership ataupun Perkongsian di Malaysia umumnya adalah jenis usaha yang dipilih oleh penguasaha kecil dan menengah bahkan oleh para profesional yang tidak diizinkan oleh badan pengawasnya  masing-masing  untuk  mendirikan  jenis  bentuk  usaha  lain. 22 Peraturan  yang mengatur  mengenai Partnership ini  ada  di  dalam PartnershipAct 1961.  Di  dalam act ini mengatur  segala  hal  mengenai  Persekutuan  secara  umum  dan  juga  firma  yang  termasuk  di dalamnya.  Perkembangan  mengenai Partnership ini  berdasarkan  banyaknya  warga  negara Malaysia yang melakukan usaha. Namun, semakin berkembangnya zaman dan perekonomian, dirasakan  aturan  mengenai Partnership ini  secara  umum  sudah  tidak  relevan  dan  cocok dengan beberapa bisnis yang ada khususnya secara profesional. Hal ini selanjutnya mengarah kepada terbentuknya Limited Liability Partnership (LLP) dimana pada bulan April 2008, The Companies  Commission  of  Malaysia (CCM)  mengusulkan  untuk  mengubah  bentuk  usaha  di
19 Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81.
20 http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/perbandingan-struktur-sistem-hukum- malaysia-dan-indonesia, diakses pada 27 Mei 2020.
21 Zuhairah  Ariff  Abd  Ghadas,  Engku  Rabiah  Adawiah  Engku  Ali,  “THE  DEVELOPMENT  OF PARTNERSHIP  BASED  STRUCTURE  IN  COMPARISON  TO  THE  CONCEPT  OF  MUSHARAKAH (SHARIKAH) WITH SPECIAL REFERENCE TO MALAYSIA”, Journal of Islam in Asia 8, no. 2 (2012): 293- 315, 294-295, DOI: 10.31436/jia.v8i0.248.
Malaysia.  Menurut  dokumen  konsultatifnya,  suatu  bentuk  usaha  yang  fleksibel  dalam  hal pembentukan,  pemeliharaan  dan  pemutusan  hubungan  kerjanya,  juga  dinamis  diperlukan untuk memungkinkan negara agar lebih kompetitif di tengah era globalisasi. 23
Di dalam  LLP  ini, peraturan  baru segera disahkan untuk  menunjang segala kegiatan dan aturan mengenai LLP, yaitu adalah Partnership Act 2012. LLP ini sebenarnya masih merujuk kepada  aturan  mengenai Partnership itu  sendiri  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan kegiatannya  dengan  menggabungkannya  dengan  konsep company . 24 Oleh  karena  itu,  sekutu yang ada di dalam LLP terbatas dan LLP merupakan bentuk badan hukum yang terpisah dari sekutunya.  Dengan  demkian,  manajemen  di  dalam  LLP  tidak  tunduk  pada  prosedur manajemen yang ketat dari sebuah badan yang berbadan hukum. CCM memiliki tujuan untuk memperkenalkan LLP sebagai bentu usaha baru di Malaysia pada tahun 2009.
LLP  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  tanggungjawab  hukumnya  terpisah  dengan anggota  sekutunya.  LLP  ini  didirikan  berdasarkan  suatu  perjanjian  didirikan  berdasarkan perjanjian  tertulis  yang  telah  disepakati  sebelumnya  antara  para  sekutu  dan  selanjutnya didaftarkan  ke  Kementrian  Perdagangan.  Semua  anggota  sekutu  dalam  LLP  ini  disebut sebagai agent ( ejen )  yang  berarti  semua  anggota sekutu  adalah  sekutu  aktif  (semua  sekutu  / agent ) dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan ( LLC ) dalam  menjalankan kegiatan usaha persekutuan, namu dalam bidang administratif salah satu anggota persekutuan ( sekutu ) harus  ditunjuk  sebagai compliance  officer (pegawai  pematuhan)  untuk  mengurus  seluruh kepentingan administratif dari LLC.
Dengan  adanya  LLP  pemerintah  Malaysia  mengharapkan  untuk  dapat  meningkatkan sistem  perekonomian  di  negara  nya.  Perubahan  yang  dilakukan  dari Partnership yang tradisional  menjadi  LLP  yang  lebih  modern  dengan  menggabungkan  jenis Partnership dan company. Struktur  baru  LLP  ini  diakui  sebagai  badan  hukum  yang  berbeda  dengan Persekutuan  atau Partnership.    Jenis usaha  LLP  ini  juga  tidak  hanya  ada  di  Malaysia, melainkan di Inggris, Amerika, Singapore dan negara lainnya.
2. Perbandingan  Antara Partnership Dan Limited  Liability  Partnership  (LLP) Di Malaysia
Partnership dan Limited  Liability  Partnership  (LLP) 25 merupakan  satu  kesatuan  namun memiliki  perbedaan  yang  cukup  banyak  dan  dapat  dilihat  perbedaannya.  Jika  dilihat  dari undang-undang yang berlaku, Partnership adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan ( Article 1 Partnership  Act  1961 ),  sedangkan Limited  Liability  Partnership :  Badan  usaha  yang tanggungjawab  hukumnya  terpisah  dengan  anggota  sekutunya  ( Article 2 Limited  Liability Partnership  Act  2012 ).  Persekutuan  (Firma)  diatur  dalam Partnership  Act  1961 dan Limited Liability Partnership: diatur dalam Partnership Act 2012 26 . Perbedaan yang paling mencolok antara  keduanya  adalah dalam  LLP,  anggota  atau  sekutu  tidak  secara  pribadi  bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban bisnis, sedangkan Partnership, semua anggota wajib untuk hutang  sejauh  aset  pribadi  yang  mereka  miliki.  Di  dalam Partnership juga  seluruh  anggota bertanggung  jawab  untuk  segala  tindakan  yang  dilakukan  selama  dalam  masa  perjanjian
23 Chan  Wai  Meng,  et.  Al.,  eds.,  “LIMITED  LIABILITY  PARTNERSHIP:  IS  MALAYSIA  READY?”, Proceedings of the 3 rd International Borneo Business Conference 2008 , 275.
24 Per Davidsson, “ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES AND THE ENTREPRENEURSHIP NEXUS: A RE-CONCEPTUALIZATION,” Journal  of  Business  Venturing 30,  no.  5  (2015):  674–695,  680, https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.01.002.
25 david Kelly, Ruby Hammer, and John Hendy, “PARTNERSHIP LAW,” Business Law 69, no. 3 (2017): 323– 352, 346, https://doi.org/10.4324/9781315726205-17.
26 N.  A.  Rahman  et  al.,  “LIMITED  LIABILITY  PARTNERSHIP  (LLP@PLT):  NEW  BUSINESS  VEHICLE FOR THE MALAYSIAN LEGAL AND ACCOUNTING PRIVATE PRACTICE,” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities 23, no. 11 (2015): 211–218.
persekutuan  tersebut.  Tetapi  dalam  LLP,  kewajiban  para  anggota  hanya  sebatas  pada kontribusi yang disepakati. 27
Prinsip agensi dalam  LLP  juga secara signifikan  berbeda dari Partnership karena  sekutu dari  LLP  adalah agent LLP  dan  bukan  dari  sekutu  lainnya.  Oleh  karena  itu,  posisi  sekutu sama dengan direktur perusahaan. Untuk suatu situasi dimana sekutu bertindak tanpa otoritas, LLP  tidak  bertanggung  jawab  akan  hal  tersebut  jika  pihak  luar  mengetahui  bahwa  sekutu tersebut tidak memiliki kewenangan atapun tidak mengetahui jika dia merupakan sekutu dari LLP  tersebut. 28 Perlu  diketahui  bahwa  Undang-Undangn  yang  mengatur  LLP  secara  khusus menetapkan bahwa hukum yang berkaitan dengan Partnership tidak berlaku untuk LLP. Partnership dapat  berakhir  apabila  jangka  waktu  yang  ditetapkan  berakhir,  jika  terjadi pengambilaihan  atau  pembubaran  yang  dikarenakan  oleh  pengambilalihan  dan  jika  dalam waktu  yang  tidak  ditentukan,  sekutu  memberi  pemberitahuan  kepada  sekutu  lain  atas keinginannya  membubarkan  persekekutuan  ( Article 34 Partnership  Act  1961 ),  sedangkan LLP  ada  tiga  hal  yang  dapat  terjadi  dalam  pembubarannya  yaitu Winding-up , Dissolution , Striking-off yang  mana  dalam  bahasa  malaysia  disebut Penggulungan , Pembubaran dan Pemotongan (Pasal 49,50,51 LLC ACT) yang mana pembubaran ini dapat dilakukan oleh:
a. Pengadilan  (Mahkamah)  dikarenakan  melanggar  ketentuan  dalam Akta  Syarikat ( Companies Act ) 1965 dan Companies ( Winding-up ) Rules 1972[P.U. (a) 289/1972], dan b. Pembubaran  secara  sukarela  dari  persekutuan  ( LLC )  apabila  LLC  tersebut  telah menunaikan  semua  kewajiban  atau  berehenti  beroperasi  (tidak  ada  hutangnya)  dapat memohon  kepada  lembaga  berwenang  ( Chief  Executive  Officer  of  the  commission atau dalam  bahasa  malaysia Ketua  Pegawai  Eksekutif  Suruhanjaya )  untuk  memohon pernyataan pembubaran.
Ketiga  adalah  pembubaran  dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwenang/Pendaftar  ( Chief Executive  Officer  of  the  commission atau  dalam  bahasa  Malaysia Ketua  Pegawai  Eksekutif Suruhanjaya ) apabila LLC dianggap telah melanggar ketentuan LLC Act, adanya kepentingan negara  LLC  tidak  memiliki  asset  lagi  dan  tidak  beroperasi  kembali).  Meskipun  memiliki tanggung  jawab  yang  berbeda  LLP  dan Partnership memiliki  kemiripan  dengan  LLP.  LLP menyerupai Partnership dalam beberapa cara, termasuk: 29
a. Penggunaan istilah “sekutu”;
b. Persyaratannya minimum dua orang;
c. Fakta bahwa itu adalah asosiasi untuk memperoleh laba/keuntungan; 30
d. Fakta bahwa itu adalah hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian. 31
Keduanya  juga  hampir  idientik  dalam  hal  peraturan  internal  dan  perpajakan.  Dalam  hal kedua business  entity ini,  keduanya  diatur  melalui  perjanjian  diantara  sekutu  atau  anggota. Tidak  ada  konstitusi  formal  seperti  memorandum  dan  anggaran  dasar  yang  menentukan bagaimana hubungan internal harus diatur. Sehubungan dengan perpajakan, baik Partnership dan  LLP  melaporkan  pendapatan  atau  kerugian  bisnis  atas  pengembalian  pajak  pribadi mereka. 32
3. Perbandingan  Bentuk  Hukum  Persekutuan  di  Indonesia  dan  Malaysia  Menurut Undang-Undang Tiap Negara
27 Zuhairah Ariff Abd Ghadas dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Op.Cit., 301.
28 Limited Liability Partnership Act s.23 (2).
29 Mohammad  Rizal  Salim,  “LIMITED  LIABILITY  PARTNERSHIP  IN  MALAYSIA:  A  CORPORATE GOVERNANCE PERSPECTIVE”, International Company and Commercial Law Review 12 , no. 2 (2019): 421- 427, 423.
30 LLP Act s.6.
31 LLP Act s.9.
32 Zuhairah Ariff Abd Ghadas dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, Op.Cit., 303.
Bentuk  hukum  perusahaan  persekutuan  di  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  perbedaan. Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  perbedaan  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  masing-masing negara. 33 Negara  Indonesia  membawa  hukum  yang  berasal  dari  Belanda,  hal  tersebut terjadi karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. 34 Hukum perdatanya sampai saat ini  masih  menggunakan  KUHPerdata  yang  merupakan  peninggalan  dari  Belanda.  Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum Civil Law 35 membuat Indonesia membagi antara hukum publik  dan  hukum  privat  namun  tetap  masih  berada  dalam  satu  atap  peradilan. 36 Malaysia, merupakan  negara  bekas  jajahan  Inggris  dimana  Malaysia  tetap  mempertahankan  tradisi hukum  kebiasaan  Inggris  yakni Common  Law dan  merupakan  salah  satu  negara  dari  sekian banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris. 37
Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara perusahaan persekutuan di Indonesia dan Malaysia  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  masing-masing.  Pengaturan perusahaan  persekutuan  di  Indonesia  menggunakan  peraturan  yang  diatur  di  dalam  KUHPer dan  KUHD  sedangkan  perusahaan  persekutuan  di  Malaysia  menggunakan Partnership  Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012 . 38

## Tabel 1. Perbandingan Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Malaysia INDONESIA  Pengertian
Persekutuan  Perdata:  Suatu  perjanjian  dimana  dua  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  untuk  sesuatu  ke  dalam  perserikatan  dengan  maksud membagi  keuntungan  atau  kemanfaatan  yang  diperolehnya.  (Pasal  1618 KUHPer)
Firma: Tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (Pasal 16 KUHD)
CV:  Persekutuan  Firma  yang  mempunyai  satu  atau  beberapa  orang  sekutu sekunder
Dasar Hukum
Persekutuan Perdata: diatur dalam Pasal 1618-1652 BW. Firma: diatur dalam KUHD pada Pasal 16-35. CV:  diatur secara khusus dalam Pasal 19-21 KUHD.

## Pendirian
Persekutuan  Perdata:  didirikan  berdasarkan  perjanjian  dan  tidak mengharuskan  adanya  syarat  tertulis.  (Pasal  22,  Pasal  23  dan  Pasal  28 KUHD)
Firma:  didirikan  dengan  akta  otentik  dan  di  daftarkan  ke  kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara.
CV:  didirikan  melalui    pembuatan  suatu  perjanjian  pendirian  karena
33 Wimmy  Haliim,  “DEMOKRASI  DELIBERATIF  INDONESIA :  KONSEP  PARTISIPASI  MASYARAKAT DALAM  MEMBENTUK  DEMOKRASI  DAN  HUKUM  YANG  RESPONSIF,” Jurnal  Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 19–30, 20.
34 Ahmad  Yani,  “SISTEM  PEMERINTAHAN  INDONESIA:  PENDEKATAN  TEORI  DAN  PRAKTEK KONSTITUSI  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945,” Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum 12, no.  2  (2018):  119– 135, 130, DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.
35 Joseph Dainow, “THE CIVIL LAW AND THE COMMON LAW: SOME POINTS OF COMPARISON,” The American Journal of Comparative Law 15, no. 3 (1966): 419-435, 419, DOI: 10.2307/838275.
36 Elsa  Faleeda,  “Perbandingan  Struktur  Sistem  Hukum  Malaysia  dan  Indonesia”  http://syariah.uin- malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/perbandingan-struktur-sistem-hukum-malaysia-dan- indonesia, diakses 27 Mei 2020.
37 Ibid.
38 Ngau Duo Seng et al., “DETERMINANTS CONTRIBUTING TO THE PRIMARY MARKET SPREAD OF SECURITIZATION  IN  MALAYSIA,” International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change 11, no.  12 (2020): 137–148.
melibatkan  lebih  dari  satu  orang  dan  selanjutnya    pengusaha  harus mendaftarkan  CV  pada  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Tanggung Jawab
Persekutuan  Perdata:  Apabila  seorang  mengadakan  suatu  hubungan  hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  pihak  ketiga  itu, walaupun  dia  mengatakan  bahwa  perbuatannya  untuk  kepentingan  sekutu, kecuali  jika  sekutu-sekutu  lainnya  memang  nyata-nyata  memberikan  kuasa atas perbuatannya itu. (Pasal 1642, Pasal 1644 dan Pasal 1639 KUHPerdata) Firma:  Setiap  sekutu  dalam  Firma  dapat  melakukan  perikatan  atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu  adanya  surat  kuasa  khusus  dari  sekutu  lainnya,  jadi  semua  sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 21 KUHD) CV:  tanggung  jawab  sekutu  aktif  yang  disamping  menanamkan  modal  ke dalam  perusahaan  juga  bertugas  mengurus  perusahaan,  sedangkan  sekutu pasif yang hanya memasukkan modal saja dan tidak terlibat atas pengurusan perusahaan.  Akibatnya,  Sekutu  aktif  bertanggung  jawab  tidak  hanya  atas kekayaan  CV,  tetapi  juga  kekayaan  pribadi  jika  diperlukan.  Namun,  untuk sekutu  pasif  hanya  bertanggung  jawab  sebatas  modal  yang  dimasukkan  ke dalam CV, apabila ikut melakukan pengurusan. (Pasal 1619 KUHPer)

## Modal
Persekutuan  Perdata:  Modal  dalam  Persekutuan  Perdata  terdapat pengaturannya  di  dalam  Pasal  1619  BW,  yaitu  uang,  barang  dan tenaga/kerajinan.
Firma  dan  CV:  Tiap-tiap  sekutu  dalam  firma  diwajibkan  memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga. Pemasukkan ini disebut dengan inbreng. (Pasal 1619 KUHPer)

## Sekutu
Persekutuan  Perdata:  Memiliki  2  macam  cara  mengangkat  sekutu,  yakni Statuter dan Mandater Firma: hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu Komplementer.
CV:  Memiliki  2  jenis  sekutu,  yakni  Sekutu  aktif  (Komplementer)  dan Sekutu Pasif (Komanditer)

## Pembubaran
Persekutuan  Perdata:  berakhir  apabila  (1646  BW):  Waktu  yang  ditentukan untuk bekerja telah  lampau, barang  yang  menjadi objek usaha  musnah atau usaha  yang  menjadi  tugas  pokok  selesai,  seorang  atau  lebih  sekutu mengundurkan  diri  atau  meninggal  dunia  atau  ditaruh  di  bawah pengampuan  atau  pailit,  merupakan  kehendak  dari  beberapa  atau  seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan Firma:  berakhir/bubar  apabila  (1646  BW):  Waktu  yang  telah  ditentukan untuk bekerja telah  lampau, barang  yang  menjadi objek usaha  musnah atau usaha  yang  menjadi  tugas  pokok  selesai,  seorang  atau  lebih  sekutu mengundurkan  diri  atau  meninggal  dunia  atau  ditaruh  di  bawah pengampuan  atau  pailit,  merupakan  kehendak  dari  beberapa  atau  seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan.
CV: berakhirnya CV dapat dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan Firma

## MALAYSIA  Pengertian
Partnership : Persekutuan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang  menjalankan  bisnis  yang  sama  dengan  tujuan  mendapatkan  suatu keuntungan. ( Art. 1 Partnership Act 1961 )
Firma:  Persekutuan  yang  berdasarkan Partnership  Act  1961 melakukan suatu usaha dengan nama bersama. ( Art. 6 Partnership Act 1961 )
LLP : Badan usaha yang tanggungjawab hukumnya terpisah dengan anggota sekutunya. ( Art. 2 LLP Act 2012 )
Dasar Hukum Persekutuan (Firma): diatur dalam Partnership Act 1961. LLP: diatur dalam Partnership Act 2012.

## Pendirian
Partnership  ( Firma):  didirikan  berdasarkan  perjanjian  yang  harus  disetujui oleh para pihak. ( Art. 7, Art. 8, Art. 9 Partnership Act 1961 )
LLP :  didirikan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  antara  para  sekutu  dan selanjutnya didaftarkan ke Kementrian Perdagangan. ( Art. 2 LLP Act 2012 ) Tanggung Jawab Kementerian
Partnership (Firma):  merupakan  tanggung  jawab  bersama  atas  seluruh hutang  dan  kewajiban  perusahaan.  ( Art. 11 dan Art. 12 Partnership  Act 1961 ) Articles 7, 8, 9. LLP :  Setiap  kewajiban  LLP  baik  yang  timbul  dalam  kontrak  maupun gugatan semata-mata merupakan kewajiban dari LLP itu sendiri, LLP tidak bertanggung  jawab secara pribadi,  langsung dan tidak  langsung, ganti rugi, kontribusi,  semata-mata  hanya  menjadi  sekutu  dengan  LLP  dimana  tidak akan mempengaruhi tanggung jawab pribadi persekutuan atas kelalaian nya sendiri, tanggung jawab LLP akan ditanggung oleh LLP itu sendiri. ( Art. 21 dan Art. 22 LLP Act 2012 ) Modal Partnership (Firma): ditentukan dari kesepakatan antar sekutu, dapat berupa asset properti atau uang. ( Art. 21, Art. 22, dan Art. 23 Partnership Act 1961 ) LLP :  Modal  di  dalam    perjanjian  LLP  harus  dijelaskan  jumlah  kontribusi modal  oleh  masing-masing  anggota  sekutu,  dalam  hal  ini  modal  untuk inbreng lebih  merujuk  pada  uang  saja  karna  tidak  ada  penjelasan  untuk assets atau properti seperti dalam Partnership Act 1961 Malaysia.

## Sekutu
Partnership (Firma):    memiliki  4  macam  sekutu  yaitu; the  active  partner, the  dormant  or  sleeping  partner,  the  salaried  partner  dan  a  partner  by holding out.
LLP : semua  anggota  sekutu  disebut  sebagai agent ( ejen )  yang  berarti  semua anggota  sekutu  adalah  sekutu  aktif  (semua  sekutu  / agent )  dapat  mengikat untuk dan atas nama persekutuan ( LLC ) dalam menjalankan kegiatan usaha persekutuan,  namun  dalam  bidang  administratif  salah  satu  anggota persekutuan  ( sekutu )  harus  ditunjuk  sebagai compliance  officer (pegawai pematuhan) untuk mengurus seluruh kepentingan administratif dari LLC. Pembubaran
Partnership (Firma):    berakhir  apabila:  Jangka  waktu  yang  ditetapkan berakhir,  terjadi  pengambilaihan  atau  pembubaran  yang  dikarenakan  oleh pengambilalihan,  Jika  dalam  waktu  yang  tidak  ditentukan,  sekutu  memberi pemberitahuan  kepada  sekutu  lain  atas  keinginannya  membubarkan
persekekutuan. ( Art. 34 Partnership Act 1961 ) LLP : ada tiga hal yang dapat terjadi dalam pembubarannya yaitu Winding- up , Dissolution , Striking-off yang  mana  dalam  bahasa  malaysia  disebut Penggulungan , Pembubaran dan Pemotongan (Pasal  49,50,51  LLC  ACT) yang  mana pembubaran   ini dapat dilakukan oleh Pengadilan (Mahkamah), pembubaran  secara  sukarela  dari  persekutuan  ( LLC )  dan  oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya ).

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  masalah  yang  diteliti  negara Malaysia  merupakan  negara common law yang  membagi  beberapa Business Entity yang ada di  negara  nya  menjadi  5  bagian,  salah  satunya  adalah Partnership atau  Persekutuan  atau Perkongsian dan Limited Liability Partnership di  Malaysia. Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam  LLP  ini  sedikit  berbeda  namun  sebenarnya  masih  merujuk  kepada  aturan  mengenai Partnership itu  sendiri  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  kegiatannya  dengan menggabungkannya  dengan  konsep company .  Terdapat  pula  perbedaan  antara  bentuk  dan peraturan  yang  mengatur  perusahaan  persekutuan  Indonesia  dengan  perusahaan  persekutuan Malaysia. Undang-Undang  yang digunakan pun  berbeda untuk keduanya, Partnership diatur dalam Partnership  Act  1961 sedangkan  untuk Limited  Liability  Partnership diatur  dalam Limited  Liability  Act  2012 .  Di  dalam  aturan  tersebut  terdapat  beberapa  perbedaan  dimana dalam  LLP  ini  lebih  mengatur  perusahaan  sebagai  suatu  subjek  sendiri  dan  merupakan gabungan  dari Partnership dengan  perusahaan.  Terhadap  Undang-Undang  atau Act yang berlaku  di  Malaysia  sudah  secara  rinci  menjelaskan  mengenai  aturan  perusahaan  khususnya perusahaan  persekutuan  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Bentuk  perusahaan  persekutuan Indonesia terdiri dari persekutuan perdata, firma dan CV yang masing-masing diatur di dalam KUHPer  dan  KUHD  sedangkan  bentuk  perusahaan  persekutuan  Malaysia  terdiri  dari partnership yang  diatur  di  dalam Partnership  Act  1961 yang  kemudian  dibentuk  suatu  jenis usaha  yang  baru  yakni Limited  Liability  Partnership yang  merupakan  gabungan  dari  jenis usaha partnership dan company dimana  pengaturannya  berada  dalam Limited  Liability Partnership Act 2012 .
Dalam  hal  ini  penulis  akan  menyarankan  agar  Pemerintah  hendaknya  membuat  sebuah undang-undang  yang  mengatur  mengenai  bentuk  usaha  Persekutuan  ini  lebih  khusus  dalam peraturan yang berbeda agar dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku  di  negara  Malaysia,  karena  di  Indonesia  peraturan  mengenai  bentuk  perusahaan persekutuan, firma dan CV masih tersebar di dalam KUHPer dan KUHD. Peraturan mengenai partnership dan LLP di Malaysia dibuat dalam peraturan yang berbeda sehingga pelaku usaha dapat  lebih  mudah  memahami  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  bentuk  dan  kegiatan  usaha tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Budianto, Agus. “PEMBAHARUAN KITAB HUKUM DAGANG INDONESIA : ANTARA KODIFIKASI, KOMPILASI DAN KONSOLIDASI.” Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum “Asy-Syir’ah” 47, no. 2, 2013: 703–725.
Carayannis,  Elias  G.,  Ruslan  Rakhmatullin.  “THE  QUADRUPLE/QUINTUPLE INNOVATION  HELIXES  AND  SMART  SPECIALISATION  STRATEGIES  FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH IN EUROPE AND BEYOND.” Journal of the Knowledge Economy 5, no. 2, 2014: 212–239, DOI: 10.1007/s13132-014-0185-8. Dainow,  Joseph.  “THE  CIVIL  LAW  AND  THE  COMMON  LAW:  SOME  POINTS  OF COMPARISON.” The American Journal of Comparative Law 15, no. 3, 1966: 419-435,
DOI: 10.2307/838275. Davidsson, Per. “ENTREPRENEURIAL

## OPPORTUNITIES
AND THE
ENTREPRENEURSHIP  NEXUS:  A  RE-CONCEPTUALIZATION.” Journal  of Business  Venturing 30,  no.  5,  2015:  674–695.  DOI:  10.1016/j.jbusvent.2015.01.002. Dharnayanti,  Ni  Made  Pratiwi.,  Usfunan,  Yohanes.,  Sarjana,  I  Made.  “HUBUNGAN HUKUM  PERUSAHAAN  INDUK  BERBENTUK  PERSEROAN  TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER.”
Acta Comitas 2, no. 1, 2017: 66–74, DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p06. Edy Susanto, Marhamah. Summary For Policymakers In Climate Change 2013 - The Physical Science  Basis,  edited  by  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change .  Cambridge: Cambridge University Press, 2019, DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Haliim,  Wimmy.  “DEMOKRASI  DELIBERATIF  INDONESIA :  KONSEP  PARTISIPASI
MASYARAKAT  DALAM  MEMBENTUK  DEMOKRASI  DAN  HUKUM  YANG RESPONSIF.” Jurnal Masyarakat Indonesia 42, no. 1, 2016: 19–30. Jaswadi.  “PENERAPAN  GOOD  GOVERNANCE  PADA  PERUSAHAAN  SKALA  KECIL DAN  MENENGAH  NON  GO  PUBLIC.” Journal  of  Research  and  Applications: Accounting and Management 1, no. 3, 2016: 236-248, DOI: 10.18382/jraam.v1i3.39. Kelly, David., Hammer, Ruby., Hendy, John. “PARTNERSHIP LAW.” Business Law 69, no. 3, 2017: 323–352, DOI: 10.4324/9781315726205-17.
Manikandan,  K.  S.,  Ramachandran,  J.  “BEYOND  INSTITUTIONAL  VOIDS:  BUSINESS GROUPS, INCOMPLETE MARKETS, AND ORGANIZATIONAL FORM.” Strategic Management Journal 36, no. 4, 2015: 598–617, DOI: 10.1002/smj.2226.
Rahman,  N.  A.,  Z.  A.  Abd  Ghadas,  K.  Salleh,  and  H.  M.  Ab  Rahman.  “LIMITED LIABILITY  PARTNERSHIP  (LLP@PLT):  NEW  BUSINESS  VEHICLE  FOR  THE MALAYSIAN  LEGAL  AND  ACCOUNTING  PRIVATE  PRACTICE.” Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities 23, no. 11, 2015: 211–218. Ramadhan, Muhammad, Laily, Yunial. “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI  ANTARA  PERSEKUTUAN  KOMANDITER  DAN  INVESTOR  ASING MENURUT  HUKUM  INVESTASI  DI  INDONESIA.” Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1, 2018: 771–780. DOI: 10.5281/zenodo.1684252.
Seng,  Ngau  Duo,  et.al.  “DETERMINANTS  CONTRIBUTING  TO  THE  PRIMARY MARKET SPREAD OF SECURITIZATION IN MALAYSIA.” International Journal of Innovation, Creativity and Change 11, no. 12, 2020: 137–148.
Simorangkir,  Julius  Caesar  Transon.  “TANGGUNG  JAWAB  SEKUTU  MAATSCHAP TERHADAP  PIHAK  KE  3  DALAM  SUATU  PERJANJIAN  KONSORSIUM TERKAIT  BUBARNYA  MAATSCHAP  ATAS  KEHENDAK  PARA  SEKUTU (KASUS  PERJANJIAN  KONSORSIUM  ANTARA  PT  AGRO  BINTANG  DHARMA NUSANTARA  DENGAN  PEMERINTAH  DAERAH  BALIKPAPAN,  BONTANG.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum
9, no. 2, 2016: 233–255, DOI:
10.25041/fiatjustisia.v9no2.599.
Yani,  Ahmad.  “SISTEM  PEMERINTAHAN  INDONESIA:  PENDEKATAN  TEORI  DAN PRAKTEK  KONSTITUSI  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945.” Jurnal  Ilmiah Kebijakan  Hukum 12,  no.  2,  2018:  119–135,  DOI:  10.30641/kebijakan.2018.V12.119- 135.
Zakhina, Ina., Safa’at, Rachmad., Istislam. “SUMMARY FOR POLICYMAKERS.” EDITED BY  INTERGOVERNMENTAL  PANEL  ON  CLIMATE  CHANGe". Climate  Change
2013 - The Physical Science Basis 8, no. 9, 2016: 1–30, DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004.

## B. Buku
Dewi,  Yetty  Komalasari. Hukum  Persekutuan  di  Indonesia  Teori  dan  Kasus .  Depok:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Nasution, Johan. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. Prasetya,  Rudhi. Maatschap,  Firma,  dan  Persekutuan  Komanditer. Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002.
Purwosutjipto,  HMN. Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia:  Bentuk-Bentuk Perusahaan . Jakarta: Djambatan, 1987.
C. Internet
http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/perbandingan- struktur-sistem-hukum-malaysia-dan-indonesia, diakses pada 23 Februari 2020. www.paulhypepage.my/what-are-the-5-types-of-business-entity-in-malaysia/, diakses pada 23
Februari 2020.