Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalkan Perguliran Bermasalah di UPK-BKM Wilayah Kecamatan Pecangaan
The Application of Risk Management to Minimize Non-Performing Financing in UPK-BKM Pecangaan District Areas
Faiqul Hazmi 1* , Cahyaning Budi Utami 2 , Imron Choeri 3 , Nadia Silfana 4 , Bisri Mustofa 5 1,2,3,4,5, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jl. Taman Siswa No. 9 Tahunan Jepara, 59427 - Indonesia
*E-mail corresponding author: faiqulhazmi@unisnu.ac.id
Received: 05 Oktober 2023; Revised: 09 November 2023; Accepted: 21 November 2023
Abstrak. UPK-BKM  di  wilayah  kecamatan  Pecangaan  mengalami  permasalahan Non-Performing  Loan (NPL) yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan (1) Penyaluran pinjaman dilakukan secara  peer-to-peer  lending  oleh  ketua  koordinator  dengan  ketua  Kelompok  Swadaya  Mandiri  (KSM) sehingga tidak transparan  (2) Penanganan pinjaman dilakukan sentralistik tanpa melibatkan peran masing- masing  pengurus  (3)  Lemahnya  sistem  kolektibilitas  kredit.  (4)  Tidak  mempunyai  tata  kelola  risiko  yang baik.  Metode  pelaksanaan  pengabdian  dilaksanakan  dengan Inhouse  Training ,  pendampingan  pembuatan Standar Operation and Procedure (SOP) dan Risk Mapping untuk merubah pola kerja perguliran dana yang terkonstruk sejak lama  dengan pola  perguliran dana yang baru  dengan transparansi melalui center-meeting pada  saat  pencairan  dana  serta  memasukan  unsur Mubadalah atau  saling  melengkapi  atau  menggantikan antara suami atau istri ataupun penjamin pada penyaluranya atau penerimaan dana. Kegiatan pendampingan lapangan  penanganan  perguliran  dana  yang  terlanjur  macet  (NPL existing )  melalui  pola rescheduling, reconditioning,  restructuring,  refinancing .  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  selama  delapan  bulan  dengan hasil berupa penambahan perguliran macet baru sebesar 0%.
Kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro; NPL; UPK-BKM.
Abstract. UPK-BKM  in  the  Pecangaan  sub-district  area  is  encounter  tremendous  non-performing  Non- Performing Loan (NPL) volumes. This is due to problems (1) Loan distribution is carried out peer-to-peer lending  by  the  head  of  the  coordinator  with  the  head  of  the  Independent  Self-Help  Group  (KSM)  that  is making lending distribution not transparent (2) Loan handling is carried out centrally without involving the role  of  each  administrator  (3)  Weak  credit  collectibility  system.  (4)  Needing  good  Risk Management.  The method  of  implementing  the  service  is  carried  out  with  In-house  Training,  assistance  in  creating  Standard Operations  and  Procedures  (SOP),  and  Risk  Mapping  to  change  the  workflow  of  fund  lending  which  has been constructed for a long time with a new fund lending flow with transparency through center-meeting at the  time  of  disbursement  of  funds  and  including  elements  of  Mubadala  is  it  complement  or  replace  each other between husband or wife or guarantor in the distribution or receipt of funds. Field assistance activities for  handling  the  circulation  of  funds  that  are  already  stuck  (existing  NPL)  through  rescheduling, reconditioning,  restructuring,  and  refinancing  models.  This  activity  was  carried  out  for  eight  months  with results in the form of an increase in new Non-Performing Financing (NPL) weighted 0%.
Keywords: Microfinance; NPL; UPK-BKM.
DOI : 10.30653/jppm.v9i1.686

## 1. PENDAHULUAN
Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  adalah  institusi  lokal  yang  dibentuk  melalui Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  yang  didesain  sebagai  institusi sukarela. sehingga proses dan pembentukannya tidak banyak dipengaruhi oleh pemerintah (Hazmi &  Mubarok,  2019)  apabila  dibandingkan  dengan  program  pemerintah  yang  lainya,  program  ini lebih  kental  dengan  nuansa  pendekatan  kultural.  BKM  adalah  organisasi  yang  menjembatani antara  negara  dengan  masyarakat  sipil  (Yumasdaleni  &  Jakimow,  2017).  Tujuan  BKM  adalah membangun  modal  sosial  ( social    capital )  dengan  menumbuhkan  kembali  nilai  -  nilai kemanusiaan, ikatan - ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama  masyarakat untuk saling bekerjasama  demi  kebaikan,  kepentingan  dan  kebutuhan  bersama  yang  akan  memperkuat keswadayaan  masyarakat  yang  berarti  setiap  keuantunganya  juga  untuk  masyarakat  (Mubarak, 2010).  Hal  tersebut  sangat  kontras  dengan  BUMDes  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
BKM di deskripsikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang  berbentuk paguyuban  dengan  kedudukan  sebagai  pimpinan  kolektif  ditingkat  desa/kelurahan,  BKM memfasilitasi  representasi  melalui  perwakilan  yang  dipilih  langsung  oleh  masyarakat  melalui pemilihan dan bersandar pada keputusan tertinggi yang diambil oleh anggotanya  BKM juga perlu memastikan  partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang kondusif.  BKM  merrupakan  institusi  warga  yang  kemunculannya  di  masyarakat  dimaksudkan sebagai organisasi yang berpihak membantu kebutuhan masyarakat. BKM merupakan suatu entitas masyarakat  yang  berstruktur  sebagai  paguyuban,  dengan  kepemimpinan  kolektif  di  tingkat  desa atau  kelurahan.  Fungsi  BKM  sebagai  organisasi  masyarakat  adalah  menyampaikan  inisiatif pembangunan  sosial  atau  pemberdayaan  masyarakat  kepada  mereka  yang  memerlukan,  dengan pendekatan partisipatif. BKM secara khusus bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan pada  umumnya  berperan  dalam  memajukan  pembangunan  di  tingkat  desa  ataupun  kelurahan. Didalamnya  terdapat  beberapa  unit  sesuai  pengelolaanya.  Unit  Pelayanan  Lingkungan  (UPL) menangani permasalahan lingkungan, Unit Pelayanan Sosial (UPS) melayani permasalahan sosial dan Unit Pelayanan Keuangan (UPK) Menangani kebutuhan pelayanan keuangan mikro (Hanifah et al., 2022; Wijayanti et al., 2014)
Program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  BKM  dilakukan  berjangka menengah  dan  panjang,  berkesinambungan,  dan  utuh.  Secara  nasional  beberapa  hasil  penelitian telah  membuktikan  pengaruh  secara  signifikan  kegiatan  BKM  terhadap  peningkatan  pendapatan dari penduduk desa dan kesempatan kerja dari penduduk desa (Wibowo & Wanusmawatie, 2015). BKM  melalui  Unit  Pelayanan  Keuangan  (UPK)  memberikan  pelayanan  keuangan  dalam  skala mikro  berbentuk  perguliran  pinjaman  berkelompok  (Hanifah  et  al.,  2022)  Masyarakat  yang membutuhkan  pendanaan  usahanya  membentuk  Kelompok  Swadaya  Mandiri  (KSM)  dengan jumlah  minimal  5  Orang  maksimal  20  Orang  dapat  mengajukan  pendanaan  usahanya.  Oleh karenanya  UPK-BKM    juga  termasuk  dalam  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Secara  umum Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  dapat  berbentuk  unit  mikro  bank,  BPR/BPRS,  Koperasi Simpan Pinjam maupun lembaga lainya yang memberikan pelayanan keuangan dalam skala mikro yang  tidak  hanya  mengejar  keuntungan  belaka  namun  juga  memberikan  pendampingan  usaha (Hazmi  &  Ansori,  2016;  Hazmi  &  Nafisah,  2021).  Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukkan  keuangan  mikro  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui area  kegiatanya  yang  meluas  tidak  hanya  kredit  mikro  tetapi  sampai  tabungan  mikro,  asuransi mikro, pengiriman uang dan pembayaran lainnya  (Brau et al., 2009; Lønborg & Rasmussen, 2014;
Rokhim  et  al.,  2016;  Rokhman,  2013),  LKM  juga  mampu  menurunkan  kesenjangan  pendapatan (Miled et al., 2022).
Microfinance mampu melayani masyarakat yang tidak terlayani perbankan  (Matt D’Angelo, 2022). Memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan (Dahal & Fiala, 2020; Hermes & Lensink, 2011; Kabir, 2010; Kashif et al., 2011; Khaki & Sangmi, 2017; Miled et al., 2022; Miled &  Rejeb,  2015;  Solarin,  2021).  Berkontribusi  terhadap  peningkatan  pendapatan  (Ferdousi,  2015) mengurangi  kemiskinan  di  pedesaan.  Norma  et  al,  (2010)  membantu  masyarakat  marjinal  dan rentan. Ullah & Khan (2017) berdampak positif pada peningkatan peran perempuan dalam akses keuangan  dan  sosial.  Hazmi  &  Nafisah  (2021);  Nawawi  et  al.  (2022);  Othman  (2015);  Sanyal, (2019)  meningkatkan  perempuan  berwirausaha.  (Babajide  et  al.,  2017;  Değermen  Erenkol  et  al., 2015),  meningkatkan  kesetaraan  gender.  Owusu-Danso  (2015)  serta  meningkatkan  inklusi keuangan (Ginanjar & Kassim, 2021) mampu malayani semua segmen sosial sehingga kemiskinan bisa  lebih  mudah  diperangi  (Bishwakarma,  2017;  Ginanjar,  2015;  Othman,  2015;  Sarker,  2013; Tran & De Koker, 2019) serta meningkatkan literasi digital (Mushtaq & Bruneau, 2019).
Pendapatan  peminjam,  di  Indonesia  pendapatan  meningkat  12,9%  vs  3%  (non-peminjam), Bangladesh: 29,3% vs 22% (non-peminjam), Sri-Lanka: 15,6% vs. 9% (bukan peminjam) dan di India 46% vs. 24% (bukan peminjam) (Addury, 2019). Meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk  mempertahankan  kesejahteraan  jangka  panjangnya  (Rantetana,  2011).  Meningkatkan kondisi gizi anak yang lebih baik (Rantetana, 2011). Tambahan modal yang didapat dari pinjaman lunak  membuat  bisnis  beroperasi  lebih  efisien.  Secara  umum,  usaha  mikro  yang  menerima  jasa keuangan mengalami peningkatan pendapatan per bulan secara signifikan rata-rata sebesar 87,34% (Syukur, 2002).
Mitra  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  seluruh  BKM  diwilayah  kecamatan Pecangaan  Jepara. Kondisi  mitra  pengabdian  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  di  setiap desa  di  kecamatan  Pecangaan  mempunyai  3  unit  pelayanan.  Unit  tersebut  dapat  dirinci  (i)  Unit Pelayanan  Lingkungan (UPL))  yang  berfokus  untuk memberikan  pelayanan  perbaikan  linkungan hidup (ii) Unit Pelayanan Sosial (UPS) memberikan pelayanan sosial dengan memberikan bantuan sosial  kepada  masyarakat  di  wilayah  desanya  masing-masing.  (iii)  Unit  Pelayanan  Keuangan (UPK) adalah unit memberikan Pelayanan Keuangan berupa simpan pinjam dalam bentuk Group Lending .  Di  awal  pembentukanya  BKM  adalah  hasil  dari P2KP  (  Program  Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) yang masuk tahun 2000, kemudian dilanjutkan PNPM - MP ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  - Mandiri Perkotaan ) hingga saat ini BKM berada dibawah program “Kotaku” Kota Tanpa Kumuh. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Dikarenakan  perubahan  kebijakan support pendanaan  tersentral  melalui  dana  desa  maka dukungan pendanaan UPL dan UPS menurun drastis jumlahnya dan dalam beberapa tahun terakhir sama sekali tidak ada pendanaan dari pemerintah pusat. support dana UPL dan UPS diambil dari kegiatan  UPK  yang  terus  berjalan  dan  menghasilkan  laba.  10%  laba  tahunan  dialokasikan  untuk UPL  dan  10%  lagi  dialokasikan  untuk  UPS,  30%  untuk  kegiatan  forum  tertinggi  BKM  yaitu Rembug  Warga  Tahunan  dan  pembagian  bingkisan  untuk  anggota  dan  50%  dialokasikan  untuk pemupukan laba. Menurunya perhatian dari pemerintah tersebut menyebabkan 90% BKM menjadi terbengkalai programnya dan aset masyarakat menjadi musnah tak bersisa. Musnahnya aset BKM berarti musnah pula aset masyarakat.
Gambar 1 Profil mitra kegiatan pencairan & rembug warga tahunan (RWT) BKM
Terdapat  12  Desa  di  Kecamatan  Pecangaan  Jepara  yang  berarti  terdapat  12  BKM  dan  UPK nya di setiap wilayah di Kecamatan Pecangaan. Pada wilayah kecamatan di kelola oleh Fasilitator di  tingkat  Kecamatan  namun  tidak  terorganisir  menjadi  satu  kesatuan,  sehingga  masing-masing BKM  berjalan  secara  mandiri  meskipun  bisa  saling  mendukung  sebagai  sesama  organisasi  yang mempunyai kegiatan serupa. Kondisi aset pada masing-masing UPK-BKM di wilayah kecamatan Pecangaan Jepara bermacam-macam, Meskipun dengan tata kelola yang sama namun kemampuan pengurus  di  masing-masing  disetiap  desa  tidak  sama.  pada  tabel  berikut  dijelaskan  kondisi  dari UPK-BKM di wilayah desa masing-masing di Kecamatan Pecangaan Jepara;
Tabel 1. Data BKM tahun 2022 Kecamatan Pecangaan Nama Desa Luas Wilayah Kondisi BKM Laporan Terakhir Aset Laba Terakhir Ketua Gerdu 1,532  Non Aktif 2018 - -  Ulin Nuha Krasak 2,627  Non Aktif 2018 - -  Alimin Arhab Karangrandu 4,171  Non Aktif 2019 40.000.000 -  Mustain Kaliombo 3,014  Non Aktif 2018 - -  Maslikan Ngeling 3,755  Non Aktif 2018 - -  Suroso Troso 7,176  Non Aktif 2018 - -  H Rifai Pecangaan Kulon 2,228  Aktif 2022 279.069.937   25.597.631   Moch  Sholikhin, S.Ag Pecangaan Wetan 1,188  Aktif 2022 262.019.996   10.930.826   Drs H Zaenal Arifin Lebuawu 1,662  Non Aktif 2017 20.000.000 -  Tafrikan Pulodarat 2,571  Non Aktif 2018 - -  Gunardi Gemulung 2,468  Non Aktif 2017 - -  Arifin Rengging 4,683  Non Aktif 2017 43.000.000 -  Subhan Pecangaan 37,075 644.089.933
Kegiatan  pengabdian  ini  menjadi  penting  dikarenakan  kegiatan  pengabdian  ini  akan membantu  menjaga  aset  negara  yang  dihibahkan  kepada  masyarakat  agar  terus  berjalan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  dari  14  BKM  di  Kecamatan  Pecangaan  hanya  terdapat  2 BKM  yang  masih  aktif  kegiatanya  sebagaimana  terlihat  pada  gambar  1  dan  menjalani  proses pelaporan keuangan dan audit keuangan tahunan-nya sampai tahun 2022 sebagaimana tabel 1 serta asetnya secara apple to apple terus berkembang disamping memberikan bantuan untuk perbaikan lingkungan  dan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat.  Oleh  karenanya  area  kegiatan  pengabdian  ini berada di BKM 2 Desa di wilayah Kecamatan Pecangaan yaitu BKM Ungguljaya Desa Pecangaan Kulon dan BKM Budi Luhur Mandiri Desa Pecangaan Wetan.
Tabel 2. Kondisi existing UPK-BKM
No Aspek Bisnis Kondisi Existing Mitra 1. Keuangan
Unit  Pelayanan  Keuangan  UPK-BKM  mengandalakan  pendanaan  dari  sektor internal berupa tabungan dari anggotanya. Setelah lepas dari pantauan pemerintah positioning BKM semakin melemah dan cenderung dihindari oleh perbankan Perguliran dana dilakukan secara sederhana tanpa Standart Operasional yang jelas sehingga rentan Fraud sebagai penyebab terjadinya non Performing Financing Persentase  pembiayaan  bermasalah  Persentase  kredit  bermasalah  BKM
Ungguljaya Sebesar 30-40% disetiap UPK-BKM 2. Pelayanan
Perlindungan terhadap simpanan anggota rendah karena tidak diawasi secara ketat oleh institusi tertentu. Memberikan pelayanan keuangan mikro kepada anggotanya Mengakar kuat di masyarakat namun SDM kurang terlatih dalam hal pengelolaan keuangan 3. Sumber  Daya Manusia Bersifat  volunter  dan  kerja  sosial  sehingga  kesulitan  mendapatkan  sumberdaya manusia yang handal dikarenakan tidak adanya imbalan yang layak 4. Keanggotaan
Sebagian Besar anggotanya adalah masyarakat di wilayahnya
70%  anggota  merupakan  perempuan  namun  hanya  5%  perempuan  menjadi pengurus BKM
Pengurus dan pengelola berasal dari warga setempat
Secara  garis  besar  permasalahan  yang  dihadapi  UPK-BKM  mempunyai  kemiripan  dengan dengan lembaga keuangan mikro jenis lainya dapat disimpulkan pada tabel 2 diatas.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  menggunakan  metode Asset  Based  Community  Service (ABCD). Pendekatan  tersebut  adalah  salah  satu  metode  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat,  prinsip pendekatan  ABCD  adalah  bahwa  semuanya  mengarah  kepada  konteks  pemahaman  dan internalisasi  aset,  potensi,  kekuatan,  dan  pendayagunaannya  secara  mandiri  dan  maksimal.  Mitra (Pengurus  dan  pengelolanya)  diajak  untuk  mengenali  serta  diarahkan  untuk  ikut  menggali partisipasi  yang  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Melalui  metode Asset-Based  Community  Development ABCD  tim  pengabdian  mengajak  mitra  untuk  memahami potensi  dan  kekuatan  yang  dimilikinya  untuk  kemudian  memberdayakanya  membuat  saluran partisipasi  dari  masing-masing  stakeholder.  Berdasarkan  bentuk  pelaksanaan  dalam  partisipasi, dibagi  menjadi  4  jenis  yaitu  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  partisipasi  dalam
pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi (Kalesaran et al., 2015)
Solusi  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberdayakan  semua  potensi  yang  dimiliki khususnya man-power pengurus  inti  BKM  dan  UPK  untuk  menyadari  potensi  masing-masing Semua  Punya  Potensi  ( Nobody  Has  Nothing )  laki-laki,  perempuan,  miskin,  kaya  semuanya  dari setiap  anggota  akan  dipacu  untuk  memberikan  berkontribusi  terhadap  perubahan  ke  arah  yang lebih  baik  serta  membalikkan  keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  menjadi  sebuah  kekuatan dan  keberkahan.  Melalui  model  pelatihan  VCT  ( Value  Clarification  Technique )  atau  teknik mengklarifikasi nilai. Seluruh pengelola dan pengurus akan dituntut untuk jeli melihat potensi dari masing-masing anggota pengelola dan pengurus kemudian bersedia untuk saling membuka ruang saling mengembangkan diri berkontribusi bagi organisasi.
Partisipasi dilakukan secara Vertikal dan dilakukan secara Horizontal artinya masing-masing anggota  pengelola  dan  pengurus  untuk  saling  menyadari  posisi  masing-masing  antara  pimpinan dengan bawahan secara vertikal bisa berempati satu dengan yang lain, serta antar anggota mampu berpartisipasi  bersama-sama  untuk  mengembangkan  dan  memperkuat  organisasi.  Partisipasi  juga akan diarahkan mengalir dan dapat dilakukan secara langsung anggota sumberdaya manusia mitra secara  langsung  dengan  berbagai  kontribusi  langkah  dan  kegiatan  yang  secara  langsung  berguna bagi  organisasi,  dan  Partisipasi tidak langsung  dengan  memberikan  support  dan dukungan moral bagi keberlangsungan organisasi. Beberapa anggota adalah PNS, Pamong desa, ketua RT dan RW. Para anggota tersebut akan diarahkan memberikan kontribusi secara tidak langsung.
Metode penanganan perguliran dana bermasalah dilakukan dengan melakukan (a) Revitalisasi pinjaman  (Hazmi  et  al.,  2011)  dengan  cara Rescheduling (Mengatur  ulang  jadwal  pembayaran angsuran), Reconditioning (Mengatur  ulang  persyaratan  perguliran  dana), Restructuring ( Mengatur ulang struktur perguliran dana) dan Refinancing (Melakukan perguliran baru)Melakukan perubahan  sistem  perguliran  dana,  (b)  Melakukan  perubahan  alur  kerja  perguliran  dana  dengan membantu  pelaksanaan  pembuatan Standart  Operating  Procedure (SOP)  dan Risk  Mapping dengan memasukkan unsur keadilan jender Gender Equity
Cara  yang  ditempuh  adalah  dengan  meningkatkan  partisipasi  anggota  laki-laki  dan  anggota perempuan untuk bisa saling menggantikan dalam pencairan dana diharapkan akan meningkatkan transparansi  pengelolaan  keuangan  dalam  keluarga  serta  peningkatan  kesejahteraan  keluarga sebagai  hasil  pemanfaatan  dana  pencairan  secara  efektif  dan  bertanggung  jawab  dalam  keluarga hal  tersebut  juga  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dikarenakan  budaya patriarki didalam masyarakat  yang  memprioritaskan  anggota  keluarga  laki-laki  untuk  berurusan  dengan  lembaga keuangan dengan alasan laki-laki dianggap lebih kuat dalam berurusan dengan lembaga keuangan. Perempuan  di  banyak  negara  sering  diabaikan  dan  menjadi  peminjam  kelas  dua  setelah  laki-laki (Arunachalam,  2007).  Keterlibatan  pasangan  saling  mengetahui  terutama  partisipasi  perempuan akan  berdampak  terjadinya  transparansi  dan  tanggungjawab  dalam  keluarga  anggota  individu penerima  manfaat  pendanaan  kredit  karena  suami  istri  bisa  saling  mengetahui  dan  bisa  saling menggantikan dalam pertemuan pencairan dana kredit.
Penanganan kredit Bermasalah tersebut bersifat secara preventif dilakukan dengan melakukan perubahan  pada  kegiatan  pra  pencairan  yaitu  bagaimana  metode  persetujuan  perguliran  dana dilakukan  dan  bagaimana  prosedur  pengajuan  ulang  perguliran  yang  telah  lunas.  Hal  tersebut kemudian  dibakukan  menjadi Standart  Operating  Prosedur (SOP)  gambar  5  kemudian  akan disepakati  dan  ditaati  bersama.  Oleh  pengelola,  petugas  dan  individu  penerima  manfaat  dana BKM.  Dengan  melakukan  langkah  preventif  yang  efektif  maka  dampaknya  adalah  naiknya perguliran  yang  lancar  atas  kredit  Bermasalah,  apabila  hal  tersebut  diikuti  dengan  ditahan  atau
dikuranginya perguliran bermasalah existing maka persentase perguliran bermasalah dengan lancar akan semakin menurun secara bertahap.

## Penyusunan SOP dan Risk Mapping
Bagan 1. Prosedur (SOP) yang diajukan
Selain  digunakan  untuk  melakukan  panduan  pencairan  SOP  pencairan  juga  akan  digunakan guna  merubah  peraturan  kaku  dimana  kelompok  harus  perempuan  semua  atau  laki-laki  semua. Melalui  SOP  Gambar  5  organisasi  diharapkan  bersedia  berkontribusi membuka peraturan  suami/ istri  untuk  bisa  saling  menggantikan  dalam  menghadiri  kegiatan  pencairan  yang  berujung  pada keterbukaan  suami  istri  dalam  pengelolaan  keuangan.  Selain  lebih  efektif  dalam  pengelolaan keuangan  keluarga  keterbukaan  dalam  keluarga  atas pengelolaan  dana  kredit  yang  diterima  akan menjadikan suami dan istri bersedia bersama-sama untuk bertanggungjawab dalam pengembalian kredit ke BKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Inhouse Training
Inhouse  training dilakukan  pada  tanggal  3  Sepetember  2023  di  restoran  Ikan  Bakar Gemulung  Kecamatan  Pecangaan.  Dengan  peserta  UPK-BKM  di  wilayah  Kecamatan  Pecangaan Jepara.  Pelaksanaan  kegiatan  dimulai  dengan  pemaparan  Dr  Imron  Choeri  tentang  jalur  litigasi yang  bisa  ditempuh  guna  penyelesaian  pinjaman  macet,  kemudian  di  tahapan  kedua  dilanjutkan
dengan pemaparan analisis SWOT oleh Cahyaning Budi Utami, S.Pd., M.A. dan diakhiri dengan pelatihan penyusunan SOP dan Risk Mapping perguliran dana oleh Faiqul Hazmi, S.E.I., M.E.Sy.
Gambar 2. Inhouse training program pengabdian masyarakat
2. Pendampingan Perubahan alur Kerja
a. Penyusunan SOP dan Risk Mapping
BKM  sebagai  suatu  organisasi,  perlu  membentuk  suatu  komitmen  bersama  agar  menjadi maju  dan  berkembang.  Satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  organisasi  BKM  adalah  adanya pedoman dan petunjuk yang terstruktur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.  dan  poin  penting  yang  perlu  ada  adalah  SOP  dalam  penyaluran  pinjaman  bergulir. Proses perubahan tata laksana pada perguliran dana dilakukan berikut tata laksananya dimulai dengan  membukukan  proses  kerja  pada  SOP,  Perubahan  ketatalaksanaan  pada  hakekatnya diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana perguliran UPK-BKM di wilayah kecamatan pecangaan  yang  efektif  dan  efisien  diwujudkan  dalam  bentuk  penyusunan  dan  implementasi Standard  Operating  Procedures (SOP).  Penyusunan  SOP  dan risk  mapping dilakukan  secara bersama-sama  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  dalam  melakukan  pelayanan perguliran pinjaman. Sedangkan tahapanya adalah sebagaimana berikut ;
- Tahap  Analisa  Permasalahan  / Emphatize ,  Pada  tahapan  ini  dilakukan  dengan  mengajak para peserta dari masing BKM untuk memahami permasalahan yang dihadapi dengan cara mengumpulkan dan menganalisa permasalahan serta peta risiko sehingga dapat memahami kebutuhan BKM agar dapat menemukan solusi yang tepat.
- Preliminary  Interview ,  pada  tahapan  ini  dilakukan  di  lokasi  pengabdian  di  resto  nasuki dikumpulkan  semua  perwkilan  BKM  untuk  kemudian  menyampaikan  masing-masing permasalahan  dan  solusi  yang  bisa  perlu  dilakukan.  Kemudian  dilakukan  tabulasi  dan cross check antar petugas.
- Operational  Review , Pada  tahapan  ini  dibukukan  dan  dibuatkan  peta  proses  aktifitas kemudian setiap peran ditandai dan diberikan keterangan berikut wewenang dan Tanggung Jawab dari masing-masing petugas Pada tahapan aktifitas yang berada didalam SOP.
Gambar 3. Suasana penyusunan sop dan risk mapping

## b. Perubahan Pola Perguliran dana Pinjaman
Berbagai perubahan pola pencairan kelompok dilakukan sebagaimana berikut ;
Tabel 1. Kondisi pra dan pasca kegiatan program pengabdian masyarakat
No  Kondisi Semula Perubahan 1 Dilakukan peer to peer antara koordinator BKM dengan  dengan  Ketua  Kelompok  Swadaya Mandiri (KSM) Dilakukan  secara  terbuka  pada Center  Meeting yang  dibuat  oleh  ketua  Kelompok  Swadaya Mandiri (KSM) 2 Tidak  ada  Pengecekan  para  calon  penerima fasilitas  pembiayaan  baik  validasi  Data  diri maupun jumlah fasilitas yang diajukan Dilakukan  pengecekan  data  diri  calon  penerima fasilitas berikut jumlah nominal pengajuanya 3 Tidak  ada  penguatan  kelompok.  Pencairan berisi serah-terima uang Dilakukan penguatan kelompok dalam hal hak dan kewajiban oleh ketua BKM dan ketua UPK-BKM 4 Dokumen  ditandatangani  ketua  KSM  dan anggota  menandatangai  secara  indirect  di tempat yang sama Wajib  ditanda  tangani  secara  langsung  baik  ketua maupun  anggota  secara  langsung  ditempat  yang sama. 5 Konsep Mono Gender
Bisa  saling  menggantikan  antara  anggota  KSM penerima fasilitas atau pun pasangan atau penjamin
Gambar 4. Proses pendampingan perubahan pola perguliran dana
3. Pendampingan Penanganan Revitalisasi Perguliran Dana Macet
a. Rescheduling dan Reconditioning Pinjaman
Rescheduling pinjaman  dilakukan  dengan  memberikan  kebijakan  perubahan  jadwal pembayaran  kepada  salah  satu  anggota  KSM  atau  seluruh  anggota  dalam  KSM.  Hal  tersebut terjadi  dikarenakan  salah  satu  atau  beberapa  peminjam  dalam  Kelompok  Swadaya  Mandiri (KSM)  mengalami  keterlambatan  pembayaran  karena  sedang  kesulitan.  Sebagai  solusi diberikan kelonggaran tempo pembayaran angsuran sesuai dengan kebijakan BKM. Sedangkan Reconditioning dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran persyaratan pembayaran yang harus dilaksanakan secara berkelompok dalam satu KSM bisa dilakukan secara bertahap sesuai jumlah pembayaran dari anggota yang diterima.
Gambar 5 . Proses pendampingan revitalisasi perguliran macet
b. Restructuring dan Refinancing Pinjaman
Restructuring pinjaman dilakukan secara hati-hati ketika tingkat kemacetan dalam kondisi kolektibilitas  5  dilakukan  setelah  melakukan  komunikasi  dengan  KSM  dan  anggota  yang mengalami  kemacetan.  Model restructuring dilakukan  dengan  merubah  komponen  piutang
yang belum terbayarkan kemudian merubah komponen angsuran dan tenor pinjaman. Tahapan refinancing dilakukan  dengan  membiayai  kembali  kelompok  pada  wilayah-wilayah  yang mengalami  kemacetan  dalam  perguliranya.  Perguliran  bisa  dilakukan  dengan  merevitalisasi kelompok eksisting, mengambil sebagian anggotanya atau merubah total susunan keanggotaan dalam  kelompok.  Tahapan  ini  dilakukan  dengan  menyalurkan  perguliran  pada  diwilayah- wilayah yang mengalami kemacetan perguliran.

## 4. SIMPULAN
Meskipun  milik  masyarakat  dan  dana  perguliran  berasal  dari  dana  hibah  pemerintah  tidak selayaknya  kalau  BKM  diperlakukan  sembarangan  dan  dianggap  sebagai  bantuan  habis  pakai. Akan  lebih  baik  lagi  jika  eksistensinya  dapat  dijaga  agar  terus  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  disekitarnya.  BKM  tidak  boleh  hanya  berpandangan  dan  fokus  pada  seberapa  besar keuntungan yang diperoleh, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan risiko perguliran dana UPK- BKM  diwilayah  Kecamatan  pecangaan  yang  dilakukan  dapat  secara  efektif  mengurangi  angka NPL. Dikarenakan perguliran UPK-BKM dilakukan secara berkelompok dan tidak menggunakan jaminan atau collateral maka penanganan sita aset tidak dapat dilakukan. Langkah yang kemudian dilakukan  adalah  dengan  langkah  preventif  berupa  perubahan  tata  kelola  risiko  perguliran  dana melalui  risk  mapping  dan  penguatan  SOP.  Sedangkan  langkah  revitalisasi  dilakukan  dengan metode Rescheduling , Reconditioning , Retructuring dan Refinancing.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BKM-BKM di wilayah Kecamatan Pecangaan atas  partisipasinya  dalam  kegiatan  pengabdian,  DRTPM  Kemendikbud  yang  telah  mendanai kegiatan  pengabdian  ini  serta  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

## REFERENSI
Addury, M. M. (2019). Impact of Financial Inclusion for Welfare : Analyze to Household Level.
Journal of Finance and Islamic Banking , 1 (2), 90. https://doi.org/10.22515/jfib.v1i2.1450
Arunachalam,  R.  S.  (2007).  Microfinance  and  Innovative  Financing  for  Gender  Equality:
Approaches,  Challenges  and  Strategies  Background  paper  prepared  for  the  Commonwealth.
Governance An International Journal Of Policy And Administration , May .
Babajide, A. A., Taiwo, J. N., & Adetiloye, K. A. (2017). A comparative analysis of the practice and  performance  of  microfinance  institutions  in  Nigeria. International  Journal  of  Social Economics , 44 (11), 1522–1538. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0007
Bishwakarma,  M.  B.  (2017).  Social  Inclusion  through  Microfinance :  A  Bottom  Up  Approach Social  Inclusion  through  Microfinance :  A  Bottom  Up  Approach. Journal  of  Finance  and Islamic Banking , 1 (2), 90–104.
Brau, J.  C.,  Hiatt,  S., & Woodworth, W. (2009).  Evaluating impacts  of  microfinance  institutions using Guatemalan data. Managerial Finance , 35 (12), 953–974.
https://doi.org/10.1108/03074350911000025
Dahal, M., & Fiala, N. (2020). What do we know about the impact of microfinance? The problems of statistical
power and precision. World Development , 128 .
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104773
Değermen  Erenkol,  A.,  Çak,  D.,  Değermen,  A.,  Doç,  Y.,  &  Üniversitesi,  İ.  (2015).  Women Entrepreneurship  and  Microfinance  in  Turkey. Eurasian  Academy  of  Sciences  Eurasian Business & Economics Journal , 2 . https://doi.org/10.17740/eas.econ.2015-V2-08
Ferdousi,  F.  (2015).  Impact  of  microfinance  on  sustainable  entrepreneurship  development.
Development Studies Research , 2 (1), 51–63. https://doi.org/10.1080/21665095.2015.1058718
Ginanjar,  A.  (2015).  Strategi  Kolaborasi  Branchless  Bank  Syariah  Di  Tengah  Persaingan  Dan Perubahan Teknologi. In The Journal of Tauhidinomics (Vol. 1, Issue 2).
Ginanjar,  A.,  &  Kassim,  S.  (2021).  Roles  of  Islamic  Microfinance  Institutions  in  Improving Financial  Inclusion  in  Indonesia :  Empirical  Evidence  from  Baitulmaal  wa  Tamwil. Al- Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah  (Journal  of  Islamic  Economics) , 13 (1),  87–108. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842
Hanifah, R. U., Yulianti, Rosyatib, & Adriyantob, A. T. (2022). Pendampingan Penyusunan Buku Kas Sederhana Berbasis. Journal of Community Service and Engagement ( JOCOSAE ) , 2 (6), 73–79.
Hazmi,  F.,  &  Ansori,  M.  (2016).  Efektifitas  Transaksi  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. Jusnal Isti`dal Studi Hukum Islam , 3 (1), 73–85.
Hazmi,  F.,  &  Mubarok,  A.  F.  (2019).  Perencanaan  Keuangan  Keluarga  untuk  Anggota  BKM Unggul Jaya Pecangaan Kulon, Jepara. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 4 (3), 239–248. https://doi.org/10.30653/002.201943.139
Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan,  Keadilan  Gender  Dan  Inklusi  Sosial. Jurnal  Tabarru’ :  Islamic  Banking  and Finance Volume , 4 (1), 99–112.
Hazmi,  F.,  Sofwan,  A.,  &  Hidayat,  S.  (2011).  Strategi  Penyelesaian  Non  Performing  Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 21 (21).
Hermes, N., & Lensink, R. (2011). Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. World Development , 39 (6), 875–881. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.021
Kabir Hassan, M. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf And Micro-Finance. 7th The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy , 262–281.
Kalesaran,  F.,  Rantung,  V.  V,  &  Pioh,  N.  R.  (2015).  Partisipasi  Dalam  Program  Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. E-Journal Acta
Diurna , IV (5), 1–13.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/10222/9809
Kashif, M., Durrani, K., Malik, M. I., Scholar, P. D., & Ahmad, S. (2011). Role of Micro Finance
in  Reducing  Poverty :  A  Look  at  Social  and  Economic  Factors. International  Journal  of Business and Social Science , 2 (21), 138–144.
Khaki, A. R., & Sangmi, M. U. D. (2017). Does access to finance alleviate poverty? A case study of SGSY beneficiaries in Kashmir Valley. International Journal of Social Economics , 44 (8), 1032–1045. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2015-0277
Lønborg, J. H., & Rasmussen, O. D. (2014). Can Microfinance Reach the Poorest: Evidence from a  Community-Managed  Microfinance  Intervention. World  Development , 64 ,  460–472. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.021
Marsono, M., Siswanto, S., & Suprayitno, S. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sektor Manufaktur. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 8 (1), 1–9. https://doi.org/10.30653/jppm.v8i1.230
Matt  D’Angelo.  (2022,  August  6). Microfinance:  What  Is  It,  and  Why  Does  It  Matter? https://www.businessnewsdaily.com/4286-microfinanc. https://www.businessnewsdaily.com/4286-microfinance.html
Miled, K. B. H., & Rejeb, J.-E. Ben. (2015). Microfinance and Poverty Reduction: A Review and Synthesis of Empirical Evidence. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 195 , 705–712. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.339
Miled,  K.  B.  H.,  Younsi,  M.,  &  Landolsi,  M.  (2022).  Does  microfinance  program  innovation reduce income inequality? Cross-country and panel data analysis. Journal of Innovation and Entrepreneurship , 11 (1). https://doi.org/10.1186/s13731-022-00195-7
Mubarak,  Z.  (2010).  Evaluasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Proses  Pengembangan Kapasitas  Pada  Kegiatan  Pnpm  Mandiri  Perkotaan  Di  Desa  Sastrodirjan  Kabupaten Pekalongan. In Universitas Diponegoro . Universitas Diponegoro.
Mushtaq,  R.,  &  Bruneau, C.  (2019).  Microfinance,  financial inclusion  and  ICT:  Implications for poverty and
inequality.
Technology in Society , 59 .
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101154
Nawawi,  Z.  M.,  Soemitra,  A.,  &  Mahfuzah.  (2022).  Women  Economic  Empowerment  Through Sharia  Micro-Finance  Institutions  in  Indonesia:  A  Qualitative  Research. Iqtishadia , 15 (2), 255–272.
Norma,  Md.  Saad,  &  Jarita,  D.  (2010).  Determinants  of  Economic  Performance  of  Micro-Credit Clients  and  Prospect  of  Islamic  Microfinance  in  Malaysia. ISRA  International  Journal  Of Islamic Finance , 2 (1), 113–130.
Othman,  M.  B.  (2015).  Role  of  Women  in  Achieving  Shared  Prosperity:  An  Impact  Study  of Islamic  Microfinance  in  Malaysia. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 211 ,  1043– 1048. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.139
Owusu-Danso, T. (2015). Implications of Microfinance for Gender Inequality in Ghana . 1–37.
Rantetana,  M.  (2011). Keuangan  Mikro  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan.  Yogyakarta:  GEMA PKM.
Rokhim, R., Sikatan, G. A. S., Wibisono Lubis, A., & Setyawan, M. I. (2016). Does microcredit improve wellbeing? Evidence from Indonesia. Humanomics , 32 (3), 258–274.
https://doi.org/10.1108/H-04-2016-0037
Rokhman,  W.  (2013).  The  Effect  of  Islamic  Microfinance  on  Poverty  Alleviation:  Study  in Indonesia. Economic  Review:  Journal  of  Economics  and  Business , 11 (2),  21–30. http://hdl.handle.net/10419/193826
Sanyal,  P.  (2019).  From  Brides  to  Business  Owners:  Microfinance  and  Women’s Entrepreneurship. Journal Of Business Anthro , 8 (2), 1–23. www.cbs.dk/jba
Sarker, D. (2013). Microfinance for Disabled People: How is it Contributing. Research Journal of Finance and Accounting , 4 (9), 118–125.
Solarin,  S.  A.  (2021).  Microfinance  Services  And  Poverty  Reduction  In  Sarawak. International Journal of Economics and Financial Issues , 11 (2), 52–55.
https://doi.org/10.32479/ijefi.11258
Syukur,  M.  (2002). Analisis  Keberlanjutan  dan  Perilaku  Ekonomi  Peserta  Skim  Kredit Rumahtangga Miskin. Bogor . Institut Pertanian Bogor.
Tran,  T.  T.  H.,  &  De  Koker,  L.  (2019).  Aligning  financial  inclusion  and  financial  integrity: Regulating and supervising microfinance in Vietnam. Journal of Money Laundering Control , 22 (4), 595–613. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0004
Ullah,  I.,  &  Khan,  M.  (2017).  Microfinance  as  a  tool  for  developing  resilience  in  vulnerable communities.  In Journal  of  Enterprising  Communities (Vol.  11,  Issue  2,  pp.  237–257). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/JEC-06-2015-0033
Wibowo,  T.  P.,  &  Wanusmawatie,  I.  (2015).  Kinerja  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BKM Artha Bhakti Adhi Guna). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (3), 433–439.
Wijayanti,  K.,  Sjamsudin,  S.,  &  Rozikin,  M.  (2014).  Upaya  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan
Masyarakat (Studi di Kantor Kelurahan
Tanjungrejo,Kecamatan Sukun, Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (10), 35– 40.
Yumasdaleni,  &  Jakimow,  T.  (2017).  NGOs,  ‘Straddler’  Organisations  and  the  Possibilities  of ‘Channelling’ in Indonesia: New Possibilities for State–NGO Collaboration? Voluntas , 28 (3), 1015–1034. https://doi.org/10.1007/s11266-016-9719-y