## KAJIAN KRITIS TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010

## Saifullah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No.50 Malang 65144 Email : saifullahdebab@yahoo.co.id

## Abstrak
Kajian  kritis  Teori  Hukum  Progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo  telah diterjemahkan  dalam    putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VII/2010  tentang status  hukum  anak  luar  nikah  sebagai  berikut  :  (a)  putusan  yang  menempatkan hukum  untuk  manusia  bukan  manusia  untuk  hukum  ;  (b)  putusan  yang  merespon keinginan  pencari  keadilan  dan  memberikan  nilai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan utamanya  ibu  yang  melahirkan  dan    keluarganya  dengan  memberikan  perlindungan hak-hak  keperdataan  bagi  anak  luar  nikah  ;  (c)  putusan  yang  mengakomodir keinginan  publik  dengan  melakukan rule  breaking oleh    hakim  dalam mengaktualisasikan  hukum  dalam  ruang  dan  waktu  yang  tepat  dengan  melakukan pemaknaan yang kreatif  terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin  hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan dari kedua orangtuanya ; (d) putusan  yang  mengejawantahkan  nilai  kecerdasan  moral  dan  spiritual  dengan kandungan  nilai  keadilan  substantif  ;  (e)  putusan  yang  mengganti  dan  menerobos paradigma  bekerjanya  hukum  sesuai  peraturan  menuju  ke  paradigma  perilaku manusia.
Kata  kunci : hukum  progresif,  Satjipto  Rahardjo,  anak  di  luar  nikah,  putusan Mahkamah Konstitusi, rule breaking

## Abstract
Critical Reviews of Progressive Legal Theory initiated by Satjipto Rahardjo has been translated  in  the  decision  of  Constitutional  Court  No  :  46/PUU-VII/2010  about the legal  status  of  illegitimate  children  out  of  wedlock  as  follows  :  (a)  a  decision  that puts the law for human, not human for the law ; (b) responding to the decision that in the search of justice and provide welfare and happiness of its main values that gave birth  mothers  and  their  familes  with  provide  protection  for  the  civil  rights  of illegitimate  children  out  of  wedlock  ;  (c)  the  decision  to  accommodate  the  public desire to perform rule breaking by the judge in the legal actualize in space and time by  performing  a  creative  interpretation  of  existing  regulations  that  regulate the  law also  guarantees  the  right  and  civil  rights  of  a  natural  child  of  his  parents  ;  (d)  the decision  that  embody  moral  intelligence  and  spiritual  values  with  the  substantive content of justice ; (e) decision to break through the workings of the legal paradigm in accordance with the human behaviour paradigm.
Keywords : progresive  law,  Sactipto  Rahardja,  ex-nuptial  child,  Constitution Court decision, rule breaking .

## A. Pendahuluan
Hasil  Rapat  Musyawarah  Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim Mahkamah  Konstitusi  dan    dibacakan terbuka  untuk  umum  pada  tanggal  17 Februari  2012  dalam  Sidang  Pleno Mahkamah  Konstitusi  dengan  registrasi No : 46/PUU-VII/2010 telah memberikan pengaruh  yang  signifkan  tidak  saja menjadi  perdebatan  panjang  di  kalangan akademisi  dan  praktisi  tetapi  juga organisasi sosial dan keagamaan.
Dalil  yang  disampaikan  pemohon adalah  hak-hak  konstitusional  mereka yang  dijamin  oleh  Negara  melalui  pasal 28B ayat (1) dan pasal 28B ayat (2) UUD 1945  telah  terhalangi  berdasarkan  pasal 51  ayat  (1)  Undang-Undang  Mahkamah Konstitusi, 1 dengan  adanya  pasal  2  ayat (2)  dan    pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan. Menurut pemohon perkawinan  mereka  sah  menurut  rukun nikah Islam. Akan tetapi sahnya perkawinan tersebut terhalangi oleh pasal 2  ayat  (2)  yang  mengharuskan  sebuah perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Di samping perlakuan diskriminatif pada hak status  hukum  anak  yang  dilahirkan karena  cara  pernikahan  yang  berbeda mengakibatkan  status  anak  di  muka hukum  menjadi  tidak  jelas  dan  sah. Pemohon  menganggap  bahwa  hal  yang berbeda  telah  diperlakukan  kepada  anak pemohon,  yang  mana  dihasilkan  dari perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan rukun  nikah  dan  norma  agama  tetapi justru  dianggap  tidak  sah  oleh  UU Perkawinan. 2 Pemohon  juga  merasakan bahwa  anak  yang  dilahirkan    telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkan asal-usul kelahirannya dengan cara hanya mencantumkan  nama Ibunya dalam  Akta Kelahirannya. Negara juga menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai
hubungan keperdataan dengan  ibunya  mengakibatkan  suami
tidak  mempunyai  kewajiban  hukum untuk memelihara, mengasuh serta membiayai  anak  yang  telah  dilahirkan. Dikatakan  pula bahwa  diskriminasi tersebut  telah  memberikan  beban  psikis terhadap  anak  dikarenakan  tidak  adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia, yang menimbulkan  rasa  kecemasan,  ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulan di masyarakat. Hak konstitusional ini terhalangi oleh Pasal 43 ayat (1) UUD 1945. 3
Keterangan  dari  Pemerintah  terkait uji  materiil  tersebut  menjelaskan  bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU Perkawinan sesungguhnya bertujuan untuk:    tertib  administrasi  perkawinan; memberikan  kepastian  dan  perlindungan terhadap  status  hukum  suami,  istri maupun  anak;  dan  memberikan  jaminan dan  perlindungan  terhadap hak-hak tertentu  yang  timbul  karena  perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta  kelahiran,  dan  lain-lain. 4 Menurut Pemerintah  pencatatan  bukanlah  untuk membatasi hak asasi warga Negara dalam melangsungkan  perkawinan,  melainkan sebaliknya yaitu untuk melindungi warga Negara  dalam  membangun  keluarga  dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian  hukum  terhadap  hak  suami, istri dan anak-anaknya.
Pemerintah juga menjelaskan
perihal  UU  Perkawinan  menganut  asas monogami,  akan  tetapi  tidak  menutup kemungkinan seorang suami untuk beristri  lebih  dari  satu.  Poligami  dapat dilakukan  dengan  memenuhi  persyaratan yang  ditentukan  oleh  UU  Perkawinan khususnya yang ditentukan dalam pasal 3 ayat  (2),  Pasal  4  dan  Pasal  5  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975. 5 Perkawinan  poligami  yang  tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diperintahkan  oleh  undang-undang  akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat  dicatatatkan  di  Kantor  Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dengan
segala akibat hukumnya. Persyaratan dan prosedur perkawinan poligami ini berlaku untuk setiap warga Negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. 6
Pemerintah  menanggapi  dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap  anak  dengan  ibu  serta  keluarga ibunya,  karena  suatu  perkawinan  yang tidak  dicatat  dapat  diartikan  bahwa peristiwa perkawianan tersebut tidak ada. Ketentuan  ini  merupakan  konsekuensi logis  dari  adanya  persyaratan  pencatatan perkawinan  yang  sah.  Adalah  tidak  logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memiliki hubungan  hukum  sebagai  seorang  anak dengan  seorang  laki-laki  yang  tidak terikat dalam perkawinan yang sah. 7
Keterangan dari DPR RI memandang bahwa pencatatan perkawinan  adalah  suatu  kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa  yang  dapat  mengakibatkan suatu  konsekuensi  yuridis,  dan  bahwa tujuan  pencatatan  perkawinan yaitu sebagai  berikut:  untuk tertib  administrasi perkawinan;  jaminan  memperoleh  hak- hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat  Kartu  Keluarga,  dan  lain-lain); memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; memberikan kepastian terhadap  status  hukum  suami,  istri maupun  anak;  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  sipil  yang  diakibatkan oleh  adanya  perkawinan. 8 Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan menjadi penting untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  untuk  setiap perkawinan, sehingga dalil yang menyatakan  Pasal  2  ayat  (2)  UU Perkawinan telah
menimbulkan
ketidakpastian  hukum  adalah  anggapan yang keliru dan tidak berdasar. Kemudian dalam  keterangan  tersebut  DPR  RI merujuk  kepada  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Perkara  Nomor:  12/PUU- V/2007  dalam  pertimbangan  hukum halaman  97-98  menyebutkan:  "bahwa pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  UU Perkawinan  yang  memuat  alasan,  syarat, dan  prosedur  poligami  sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin  dapat  terpenuhinya  hak-hak istri  dan  calon  istri  yang  menjadi kewajiban  suami  yang  akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.  Oleh  karena  itu  penjabaran persyaratan  poligami  tidak  bertentangan dengan  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
Terdapat  2  (dua)  hal  pokok  yang penting pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim yaitu : (1)
Bahwa  pokok  permasalahan  hukum mengenai
pencatatan perkawinan menurut  peraturan  perundang-undangan adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal meaning ) pencatatan perkawinan. Dengan berdasarkan pada Penjelasan UU Perkawinan, 9 mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, Majelis menyatakan bahwa 10 pencatatan perkawinan  bukanlah  merupakan  faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dipandang dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari  perspektif negara, pencatatan yang dimaksud diwajibkan  dalam  rangka  fungsi  negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan yang  merupakan  tanggung  jawab  negara dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis yang  diatur  secara  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD'45).
Sehingga  persyaratan  pencatatan  tidak dapat dipandang sebagai pembatas, namun  lebih  kepada  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain. 11 Kedua , pencatatan
secara administratif dimaksudkan  sebagai  perbuatan  hukum penting  yang  berimplikasi  terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Perbuatan hukum yang mana dikemudian hari dapat dibuktikan  dengan  alat  bukti  yang sempurna  yaitu  akta  otentik,  sehingga hak-hak  yang  timbul  sebagai  akibat hukum perkawinan dapat terlindungi dan terlayani  dengan  baik  oleh  negara. Majelis  Hakim memberikan  contoh misalnya  untuk  pembuktian  asal-usul anak.  Apabila  asal  usul  anak  tidak  dapat dibuktikan  dengan  akta  otentik,  maka mengenai  hal  itu akan ditetapkan dengan putusan  pengadilan  yang  berwenang. Pembuktian  yang  demikian  pasti  tidak efektif  dan  efisien  karena  memakan waktu,  uang,  tenaga,  dan  pikiran  yang lebih banyak dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya. 12
Pertimbangan  hukum  yang  kedua adalah,  bahwa  pokok  permasalahan hukum  mengenai  anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan  adalah  mengenai makna  hukum  ( legal  meaning )  frasa
" yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan". Majelis  mengkaji  masalah  ini  dengan melihat  kepada  tentang  sahnya  anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan spermatozoa  baik  melalui  hubungan seksual ( coitus ) maupun melalui cara lain berdasarkan    perkembangan  teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 13 Oleh  karena  itu,  tidaklah tepat  dan  adil  apabila  anak  diputuskan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan  ibunya,  jika  hanya  dikarenakan anak itu lahir di luar pernikahan yang sah. Tidak  adil  pula  seorang  laki-laki  bebas dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  hukum juga  ikut  meniadakan  hubungan  hukum
anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai bapaknya.
Apalagi, dewasa ini berdasarkan kemajuan teknologi memungkinkan pembuktian seorang anak apakah  ia  merupakan  anak  dari  laki-laki tertentu.  Dengan  demikian,  hubungan anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai bapaknya  tidak  semata-mata  karena adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi dapat  juga  berdasarkan  pembuktian melalui teknologi.
Menurut  Majelis,  terlepas  dari  soal administrasi  perkawinannya, anak  yang dilahirkan  harus  mendapat  perlindungan hukum . Karena anak walaupun dilahirkan  diluar  perkawinan  adalah tidak berdosa. Hukum harus memberikan perlindungan  karena  seringkali  anak- anak  itu  mendapat  perlakuanyang  tidak adil  dan  stigma  di  tengah-tengah masyarakat. Perlindungan diberikan kepada  status  seorang  anak  yang dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang lahir meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. 14
Berdasarkan  pertimbangan  yang telah  diajukan  tersebut,  maka  dalil Pemohon  sepanjang  menyangkut  Pasal  2 ayat  (2)  UU  Perkawinan  oleh  Majelis Hakim dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan Pasal 43 ayat
(1)  UU  Perkawinan  adalah  bertentangan dengan  UUD  1945  secara  bersyarat ( conditionally
unconstitutional ).
Dikatakan inkonstitusional  sepanjang ayat  tersebut  dimaknai  menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya . 15
Dalam  amar  putusannya  Majelis Hakim  juga  memutuskan  :  Pasal  43  ayat (1)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  harus dibaca,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” Terhadap  putusan  tersebut,  Hakim
Konstitusi  yang  lain  yaitu  Maria  Farida Indrati  memiliki  alasan  yang  berbeda ( concurring opinion ). 16 Menurutnya, kebebasan  norma  agama  dan  norma hukum  dalam  suatu  peraturan  memiliki potensi  untuk  saling  melemahkan  dan bertentangan satu sama lain, sebagaimana terjadi  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  menggunakan  norma agama  dan  Pasal  2  ayat  (2)  UU Perkawinan  yang  menitikberatkan  pada norma  hukum.  Keberadaan  Pasal  2  ayat (2) UU Perkawinan juga telah menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan dikarenakan dalam pencatatan  yang  dimaksud  Pasal  2  ayat (1)  UU  Perkawinan,  tidak  ditegaskan apakah  pencatatan  itu  hanya  bersifat administratif. Dengan concurring opinionnya , Hakim Konstitusi Maria juga menjelaskan potensi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak adanya  pencatatan  perkawinan  yang didasarkan pada UU Perkawinan. Perlindungan  dari  Negara  kepada  wanita sebagai  isteri  atas  kerugian  yang  dialami selama perkawinan, hanya dapat diberikan  oleh  Negara  jika  perkawinan dilakukan  secara  sadar  menurut  UU Perkawinan.  Salah  satunya  yaitu  dengan melakukan pencatatan perkawinan.
Beberapa  contoh  potensi  kerugian  yang
mungkin  diderita  isteri  adalah  mengenai status perkawinan, harta gono gini, waris, dan hak hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan.Potensi  kerugian  terhadap anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak tercatat  juga  ada  baik  secara  materiil maupun  secara  sosio  psikologis.  Tidak diakuinya  hubungan  anak  dengan  ayah biologisnya  tentu  akan  mengakibatkan tidak  dapat  dituntutnya  kewajiban  laki- laki  sebagai  ayah  untuk  membiayai kehidupan anak dan hak-hak keperdataan lainnya.  Selain  itu,  keberadaan  anak dalam  keluarga  yang  tidak  memiliki pengakuan  dari  ayah  biologisnya  dapat memberikan  stigma  negatif,  misalnya sebagai anak haram. 17
Putusan Hakim Mahkamah konstitusi  tersebut  menimbulkan  banyak tanggapan  baik  yang  pro  maupun  yang kontra. 18 Termasuk  di  dalamnya  dunia pendidikan  hukum  yang  secara akademis tentu saja menimbulkan beragam pemikiran konseptual maupun dilakukannya
berbagai penelitian.
Putusan MK tersebut sangatlah signifikan jika  dikaji  secara  kritis  dari  pendekatan sosiologi hukum khususnya Teori Hukum Progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto Rahardjo.
B. Konsep Dasar Teori Hukum Progresif Teori Hukum Progresif ( selanjutnya disingkat THP)  yang digagas oleh  Satjipto  Rahardjo  dimulai  dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat  kondisi  penegakan  hukum  di tanah  air  yang  berlarut-larut  tanpa  ada penyelesaian  hukum  yang  tuntas  dengan memegang prinsip keadilan yang menjadi cikal bakal kepastian hukum. Hal ini juga disumbang oleh proses pendidikan hukum  di  tanah  air  yang  menyebabkan belum beranjak dari paradigma
positivistik-legalistik sehingga mempengaruhi  sebagian  besar  kaum cendikiawan,  intelektual  dan  ilmuwan hukum.  Kondisi  ini  terjadi  ditenggarai karena  aparatur  penegak  hukum  belum
tercerahkan  yang sebagian  besar  mereka masih  menggunakan optic  positivistic dalam memeriksa  dan memutuskan perkara  hukum.  Hal  ini  juga  disumbang oleh  proses  pendidikan  hukum  di  tanah air  yang  menghasilkan  alumni  dengan menggunakan  paradigma  positivistik- legalistik tersebut. 19
Gagasan  hukum  dan  ilmu  hukum progresif  pertama  tama  didasari  oleh keprihatinan  terhadap  kontribusi  rendah ilmu  hukum  di  Indonesia  dalam  untuk turut  mencerahkan  bangsa  ini  untuk keluar  dari  krisis,  termasuk  di  bidang hukum. Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu  yang  selalu  gelisah  melakukan pencarian  dan  pembebasan. 20 Untuk memahami Teori Hukum Progresif Satjipto  Rahardjo  bukanlah  semudah namanya,  karena  memerlukan  bacaan yang lebih dalam mengenai latar belakang  pemikiran  munculnya  teori tersebut.  Teori  Hukum  Progresif  Satjipto Rahardjo  berawal  dari  kegelisahannya bahwa  setelah  60  tahun  usia  Negara hukum,  terbukti  tidak  kunjung  mewujud suatu  kehidupan  hukum  yang  lebih  baik. Bertolak dari kenyataann pahit  mengenai kehidupan  dan  peranan  hukum  yang  ia konstatir  maka  muncullah  keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum  di  negeri  ini.  Bahkan  almarhum memikirkan kemungkinan adanya kekeliruan  atau  kekurangtetapan  dalam memahami  ( understanding )  fundamental hukum  tersebut  sehingga  almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum  tidak  dapat  diarahkan  kepada yang benar. 21
Buah  pemikiran  Satjipto  Rahardjo yang dituangkan  terus bergulir sepanjang perjalanan  kehidupan  beliau  seiring dengan  muncul dan tenggelamnya kasus- kasus  di  tanah  air. 22 Upaya  beliau  untuk mencerahkan  pemikiran  generasi  muda khususnya  yang  berkecimpung  di  dunia akademisi  dititipkan  khusus  agar  pola pikir dalam memahami pendekatan sosiologis  utamanya  dalam  mengkaji kasus  hukum.  Pencerahan  tersebut  juga
dilakukan  di  kalangan  penegak  hukum yang  sehari-hari  bekerja  di  dunia  hukum agar mereka mempunyai pandangan yang menyeluruh (the  hole  complexs) dalam memeriksa  sampai  memutuskan  perkara hukum.
Satjipto Rahardjo tidak secara baku menetapkan  definisi  dan  ruang  lingkup teori hukum progresif tersebut. Upaya ini sesungguhnya  secara  filosofis  maupun sosiologis, para akademisi diberi kebebasan  untuk  merumuskan  pemikiran masing-masing  di  sepanjang  sejarah pergulatan  pemikiran  hukum.  Sejak digulirkannya  gagasan  Teori  Hukum Progresif di tahun 2002 dan dipublikasikan secara utuh dalam tulisan- tulisan beliau dengan penyebutan Hukum Progresif,  walaupun  menurut  pandangan beliau  bahwa  “roh”  tentang  Hukum Progresif sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa    jauh  sebelumnya  banyak  tulisan beliau  sebagai  refleksi  kritis    telah dilahirkan  sebagai  embrio  ide  Hukum Progresif.
Sepanjang perjalanan wacana Teori Hukum  Progresif    muncullah  beberapa tipologi yang merangkum berbagai pemikiran  baik  itu  hasil  penelitian maupun olah pikir sosiolog  hukum yang penulis uraikan di bawah ini :
Sidharta  melakukan  telaah  atas gagasan dan pemikiran THP tersebut dari berbagai  sumber  data  primer  maupun sekunder  dan  menyimpulkan  terdapat postulat-postulat yang menjadi kata kunci pada pemikiran hukum progresif yaitu: 23
1. Hukum progresif itu untuk manusia,  bukan    manusia  untuk hukum.  Pada  hakekatnya  setiap manusia  itu  baik,  sehingga  sifat ini  layak  menjadi  modal  dalam membangun
kehidupan berhukumnya.  Hukum  bukan  raja (segalanya),  tetapi  sekedar  alat bagi  manusia  untuk  memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan.  Hukum  tidak  ada untuk  dirinya  sendiri  melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan
lebih  besar.  Maka,  setiap  ada masalah dalam dan dengan hukum,  hukumlah  yang  ditinjau serta  diperbaiki,  bukan  manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan  ke  dalam  skema hukum.
2. Hukum  progresif  itu  harus  pro rakyat  dan  pro  keadilan.  Hukum itu  harus  berpihak  kepada  rakyat.
Keadilan  harus  didudukkan  di atas  peraturan.  Para  penegak hukum  harus  berani  menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan mobilisasi hukum). 3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan  manusia  kepada kesejahteraan  dan  kebahagiaan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  cara pandang orang Timur yang memberikan  pengutamaan  pada kebahagiaan.
4. Hukum  progresif  selalu  dalam proses  menjadi.  Hukum  bukan institusi  yang  final,  melainkan ditentukan  oleh  kemampuannya mengabdi kepada manusia.
5. Hukum  progresif  menekankan hidup  baik  sebagai  dasar  hukum
yang  baik.  Dasar  hukum  terletak pada  perilaku  bangsanya  sendiri karena  perilaku  bangsa  itulah yang mentukan kualitas berhukum bangsa tersebut.
6. Hukum  progresif  memiliki  tipe responsif.  Dalam  tipe responsive , hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual  hukum  itu  sendiri.  Tipe responsive menolak otonomi hukum  yang  bersifat  final  dan tidak dapat digugat.
7. Hukum progresif mendorong peran  publik.  Mengingat  hukum memiliki kemampuan yang terbatas,  maka  mempercayakan segala  sesuatu  kepada  kekuatan hukum  adalah  sikap  yang  tidak realistis  dan  keliru.  Untuk  itu hukum progresif sepakat
memobilisasi  kekuatan  otonom masyarakat  (mendorong  peran publik). 8. Hukum  progresif membangun Negara hukum yang berhati nurani.  Dalam  bernegara  hukum, yang  utama  adalah  kultur.  Kultur yang  dimaksud  adalah  kultur pembahagiaan rakyat. 9. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan  spiritual  tidak  ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat  kontekstual,  tetapi  ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha  mencari  kebenaran  makna atau nilai yang lebih dalam.
10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti  dan  membebaskan. Hukum  progresif  menolak  sikap status  quo  dan  submisif.  Sikap status  quo  menyebabkan  kita tidak berani melakukan perubahan dan  menganggap  doktrin  sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya  merujuk  kepada  maksim ‘rakyat untuk hukum’. Yudi Kristiana lebih mengkristalkan  lagi  pola  pikirnya  dalam bentuk  tabel  di  bawah  ini dengan melakukan  identifikasi    secara  terperinci sebagai berikut:
Identifikasi Hukum Progresif 24 Identifikasi Hukum Progresif Asumsi 1. Hukum untuk manusia bukan sebaliknya ;
2. Hukum  bukan  merupakan institusi  yang  mutlak  dan final  tetapi  selalu  dalam proses  untuk  menjadi  ( law as  a  process,  law  in  the making ) Tujuan Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia Spirit 1. Pembebasan  terhadap  tipe, cara  berfikir,  asas  dan  teori yang  selama  ini  dipakai (mendominasi) 2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum
( administration  of  justice )
yang  selama  ini  berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan. Progresivitas  1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan  manusia  dan oleh  karenanya  memandang hukum  selalu  dalam  proses untuk menjadi          ( law in the making ).
2. Peka  terhadap  perubahan yang  terjadi  di  masyarakat,
baik lokal, nasional maupun global. 3. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi  suasana  korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung  pada  penafsiran progresif hukum Karakter 1. Kajian hukum progresif berusaha  mengalihkan  titik berat  kajian  hukum  yang semula  menggunakan  optik hukum menuju ke perilaku ; 2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia  dan  masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe responsive ;
3. Hukum  progresif  berbagi faham  dengan  legal  realism karena hukum tidak dipandang  dari  kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai  dari  tujuan  social yang  ingin  dicapai  dan akibat  yang  timbul  dari bekerjanya hukum; 4. Hukum  progresif  memiliki kedekatan dengan sociological  jurisprudence dari  Roscoe  Pound  yang mengkaji hukum tidak hanya  sebatas  pada  studi tentang peraturan tetapt keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum ; 5. Hukum  progresif  memiliki kedekatan dengan teori
hukum  alam,  karena  peduli terhadap hal-hal yang “meta juridical”
6. Hukum  progresif  memiliki kedekatan dengan critil legal studies namun cakupannya lebih luas. Adapun Romli Atmasasmita
menyimpulan  terdapat  9  (sembilan) pokok  pikiran  Teori  Hukum  Progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang berintikan sebagai berikut :
1. Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan  berbagi paham dengan aliran seperti legal relism, freirechtslehre , sociological jurisprudence , interressenjurisprudenz di
Jerman,  teori  hukum  alam  dan critical legal studies .
2. Hukum  menolak  pendapat  bahwa ketertiban  ( order )  hanya  bekerja
melalui institusi-institusi
kenegaraan.
3. Hukum  Progresif  ditujukan  untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum  menolak  status-quo  serta tidak  ingin  menjadikan  hukum sebgai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu
institusi yang bermoral.
5. Hukum  adalah  suatu  institusi yang bertujuan mengantarkan manusia  kepada  kehidupan  yang adil,  sejahtera  dan  membuat manusia bahagia.
6. Hukum  progresif  adalah,  “hukum yang  pro  rakyat”  dan  “hukum yang pro keadilan”.
7. Asumsi  dasar  hukum  progresif adalah  bahwa  “hukum  adalah untuk manusia” , bukan sebaliknya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  mka  hukum  tidak  ada untuk  dirinya  sendiri  ,  melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih  besar.  maka  setiap  kali  ada maslah dalam dan dengan hukum,
hukumlah  yang  ditinjau  dan diperbaiki,  bukan  manusia  yang dipaksakan  untuk  dimasukkan  ke dalam sistem hukum.
8. Hukum  bukan  merupakan  suatu institusi  yang  absolut  dan  final melainkan sangat bergantung pada  bagaimana  manusia  melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan
penentu.
9. Hukum  selalu  berada  dalam proses  untuk  terus  menjadi  ( law as proses, law in the making ). 25 Beberapa ulasan di atas menunjukkan bahwa penelaahan terhadap Teori Hukum Progresif bukanlah pekerjaan yang sederhana. Sejak gagasan ini  digulirkan  di  kalangan  akademisi membawa  arus  yang  sedikit  banyak melawan arus penegakan hukum di tanah air yang  cenderung  dinilai  sangat formalistik dan legalistik. Upaya menerjemahkan  gagasan  tersebut  dalam ranah  hukum  yang  lebih teknis  menuntut perubahan  di  tataran  filofis  kalau  tidak dikatakan  bersifat  mendasar.  Upaya merubah  pola  pikir  dan  budaya  hukum yang berkembang saat ini yang tersistematisasi  dalam  substansi  dan struktur  hukum  membutuhkan  waktu yang cukup lama.
Sejak  bergulirnya  gagasan  Teori
Hukum Progresif ini menimbulkan banyak  kajian  dan  penafsiran  sampai pada pandangan-pandangan yang mengkritisi  THP  tersebut. 26 Memahami bahkan  menerjemahkan  THP  ke  dalam ranah  hukum  masing-masing  ilmuwan bahkan praktisi hukum bukanlah pekerjaan  yang  sederhana  dan  mudah. Sebagian  pemerhati  yang  berkecimpung dalam THP menangkap essensi progresivitas  yang  terdapat  dalam  THP itulah  sesungguhnya  yang  menjadikan THP  ini  bergulir  dan  menjadi “living law” di  dalam  sanubari  dan  “spritulitas” bagi  ilmuwan  atau  pegiat  hukum  yang selanjutnya  diterjemahkan  ke  dalam ranah-ranah  profesionalitas  mereka  baik
secara  evolusioner  maupun  revolusioner. Nilai  progresivitas  tersebut  menjadi  nilai tambah yang mengilhami dan memberikan  jalan  bagi  kemana  arah supremasi  hukum  itu  ingin  ditegakkan. Sehingga  nilai  keadilan  substantiflah yang  dikedepankan  dalam  progresivitas THP tersebut. Dengan demikian THP
sesungguhnya  ingin  mengajarkan  pada teoritisi  maupun  praktisi  hukum  di Indonesia  untuk  melakukan  pembebasan yang menurut Satjipto Rahardjo bermuara pada  dua  hal  yaitu  :  (a)  pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori yang  selama  ini  dipakai  (b)  pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (administration  of  justice) yang  selama ini  berkuasa  dan  dirasa  menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. Pembebasan ini
dilatarbelakangi  oleh  ketidakpuasan  atas kualitas cara berhukum  kita yang menafikan  nilai  keadilan  substantif. Keadilan  substantif  adalah  keadilan sesungguhnya  yang  bersumber  dari  mata hati  masyarakat,  yang  melihat  jauh  ke depan bagaimana keadilan itu sesungguhnya ditegakkan. Cara berhukum  kita  yang  menghasilkan  pola penegakan  hukum  yang  sangat  jauh  dari keadilan substantif inilah yang mendasari juga muncul dan berkembangnya pemikiran  THP  tersebut.    Oleh  karena nilai  progresivitas  dalam  THP  ini memasuki ranah-ranah yang lebih “moral dan  spiritual”  sifatnya,  maka  sebagai sebuah  gagasan  THP  tetap  hidup  dan bersinergi dengan perjalanan cara berhukum  bangsa  ini  di  masa-masa  yang akan datang. Dalam  salah  satu  tulisan  penutup tentang THP, Satjipto Rahardjo mengungkapkan sebagai berikut :
Hukum  Progresif  dan  Ilmu  Hukum Pogresif  barangkali  tidak  bisa disebut  sebagai  suatu  tipe  hukum yang  khas  dan  selesai  ( distict  type and  a  finite  scheme ),  melainkan lebih  merupakan  gagasan  yang
mengalir,  yang  tidak  mau  terjebak ke  dalam  status  quo,  sehingga menjadi mandek ( stagnant ). Hukum  progresif  selalu  ingin  setia pada  asas  besar,  ‘hukum  adalah untuk  manusia’.  Hukum  progresif bisa  diibaratkan  sebagai  papan petunjuk yang selalu memperingatkan,  hukum  itu  harus terus menerus merobohkan, mengganti,  membebaskan  hukum yang  mandek,  karena  tidak  mampu melayani lingkungan yang berubah….. 27 Dari  uraian  tersebut  maka  dapatlah kita  fahami  bahwa  upaya  Satjipto Rahardjo  dalam  mengulirkan  gagasan hukum progresif dalam merespon penegakan  hukum  memunculkan  banyak tanggapan.  Sebagai  sebuah  gagasan ilmiah  yang  digulirkan  tentunya  di  masa yang  akan  datang  di  uji  oleh  zaman. Menjadi  ilmu  yang  selalu  berubah  tentu mengandung  risiko  sendiri.  Risiko  yang harus  ditanggung  oleh  ilmu  hukum hukum  progresif  adalah  “penyebutannya sebagai  ilmu  yang  tidak  jelas”,  “bukan ilmu  yang  konkret”  dan  penamaan  lain yang  serupa.  Di  tengah-tengah  konvensi ( state  of  the  art )  dunia  ilmu  yang menuntut  agar  sekalian  ilmu  menjadi disiplin  yang  jelas,  maka  ilmu  hukum progresif  bisa  menjadi  anomali.  Itulah resiko  suatu  tipe  ilmu  yang  konsisten dengan pencarian terhadap kebenaran. 28
C. Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No : 46/PUU- VII/2010 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No:
46/PUU-VII/2010  secara  konstitusional memberikan pengaruh yang sangat signifikan  terhadap  regulasi  perkawinan Indonesia  khususnya  keberadaan  hukum positif  :  UU  No.  1  Tahun  1974. Kekakuan  peraturan  maupun  banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat mendapat perhatian yang khusus
utamanya perlindungan  hukum  bagi  hak- hak  keperdataan  anak  luar  nikah  dari bapak biologisnya.
Sepanjang perjalanan sejarah regulasi  perkawinan  di  Indonesia  dalam memberikan perlindungan hukum khususnya  hak-hak  keperdataan  bagi anak  adalah  yang  di  lahirkan  dari perkawinan  yang  sah.  Sah  secara  agama dan  sah  secara  Negara  artinya  terdapat administrasi  pencatatannya.  Oleh  karena perlindungan  anak  yang  sah  dimulai  dari perkawinan  yang  sah,  maka  logika hukum  bisa  sebaliknya  yaitu  anak  yang tidak  sah  atau  anak  di  luar  perkawinan yang tidak sah. Anak yang dilahirkan dari perkawinan  yang  tidak  sah  sangatlah beragam, bisa anak perkawinan siri, anak hasil perselingkuhan/perzinaan, anak yang  dilahirkan  tanpa  ikatan  perkawinan (semen  leven ),  anak  sumbang  ( incest ) yang kehadirannya tidak didahului dengan  perkawinan  yang  disahkan  dan diadministrasikan. Oleh karena anak yang dilahirkan  oleh  orangtuanya  membawa konsekuensi  hukum  dan  sosial  maka perlindungannya  secara  HAM  adalah mutlak bagi mereka.
Selama  ini  hukum  positif  belum memberikan sanksi perdata apalagi sanksi pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan bagi orang tua yang melahirkan anak di luar perkawinan yang sah dengan melepaskan tanggungjawabnya. Sifat sanksi  yang  ada  hanya  sanksi  sosial  dari masyarakat maupun sanksi agama di hari kemudian. Padahal keberadaan anak yang dilahirkan  dalam  alam  dunia  menuntut banyak  konsekuensi  HAM  karena  secara hukum  perdata  statusnya  sebagai  subjek hukum.  Perlindungan  hukum  positif keperdataan bagi anak di luar nikah yang diakui  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya.
Oleh  karena  efek  sosial  pada  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang sah  mempengaruhi  aspek  jiwa  dan tumbuh  kembang  fisik  anak  tersebut maka  perlakuan  diskriminasi  tidak  bisa
dihindari.  Pemenuhan  hak-hak  anak  dari segi nafkah, pemeliharaan dan perawatan,  jaminan  pendidikan  dan kesehatan,  hak  waris  sampai  perhatian dan  kasih  sayang  menjadi  persoalan prinsip  dalam  hidup.  Hal  ini  sesuai dengan  amanah  UU  No.23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.  Inilah kajian awal  THP  yang  menyatakan  hukum  itu untuk  manusia  bukan  manusia  untuk hukum, artinya meminimalisir perlakukan diskriminatif    tersebut  dapat  dilakukan dengan  cara  merubah  ketentuan  hukum positif  tentang  status  anak  di  luar  nikah dengan tanggungjawab hukum dibebankan  juga  pada  suami  atau  bapak biologisnya  termasuk  keluarga  bapak biologisnya.  Kecanggihan  IPTEKS  saat ini  dapat  dimanfaatkan  sebagi  salah  satu alat  bukti  pendukung  dalam  hukum beracara di peradilan dan hal ini bukanlah sesutau  yang  asing  di  era  modern  seperti sekarang ini.
Perubahan  secara  mendasar  dapat ditelaah dari pertimbangan Majelis Hakim yang  memutuskan : Pasal 43 ayat (1)  UU  Perkawinan  yang  menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, bertentangan dengan  UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya,  sehingga ayat  tersebut  harus dibaca ,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
Inilah makna hukum untuk manusia dalam THP yang dalam proses pemaknaannya merespon keinginan
publik  yang  lebih  memihak  ke  rakyat (para  pencari  keadilan)  dan  menegakkan keadilan  subtantif.  Olah  pikir  dan perilaku  hukum  yang  secara  normatif terhadap  status  anak  di  luar  perkawinan yang  bersifat satus quo diterobos dengan kepekaan  hakim  dalam  membebaskan olah  pikir  dan  perilaku  hukum  yang selama  ini  berjalan.  Pengakuan  bapak biologis melalui ipteks dan alat bukti lain 29 menandaskan  bahwa  Majelis  Hakim yang  sangat  menentukan  dan  tidak meninggalkan kenormatifan dalam berhukum.  Esensi  pembuktian  di  sidang pengadilan menjadikan alat bukti tersebut menegaskan  kembali  bahwa  tidak  ada yang  dilanggar  dalam  kode  etik  profesi hukum. Sehingga tujuan putusan tersebut dalam  kacamata  THP  sangat  melindungi rakyat  utamanya  anak  di  luar  nikah  agar mereka  juga  bisa  berkehidupan  yang adil serta  membuat  sejahtera  dan  bahagia. Dengan demikian putusan Majelis Hakim MK  ini  merupakan  upaya  penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam upaya melindungi hak keperdataan anak luar nikah.
Putusan  MK  terhadap  kasus  anak luar nikah ini merupakan satu dari sekian banyak  kasus  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang illegal, dengan kata lain kasus  yang  diputuskan  MK  adalah  salah satu  pucuk  gunung  es  yang  terpendam. Para  pencari  keadilan  selalu  berupaya menempuh  jalur  hukum  agar  bapak biologis dan keluarganya dapat mengakui sehingga masa depan anak tersebut dapat terjamin,  yang  selama  ini  dibebankan tanggungjawabnya pada ibu dan keluarganya.  Responsifitas  Hakim  MK tersebut  merupakan  bentuk  kepedulian terhadap perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar nikah.Putusan MK  tersebut  juga  membuktikan  bahwa UU  maupun  Lembaga  Hukum  bukanlah institusi  yang  final  dan  mutlak,  tetapi selalu  dalam  proses  menjadi  ( law  as  a process )  yang  lebih  baik  lagi  sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Di  satu  sisi  putusan  MK  tidak  saja memberikan  nilai  kesejahteraan  dan kebahagaiaan  utamanya  bagi  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  tetapi  juga mengakomodir keinginan publik utamanya  ibu  yang  melahirkan  anak  di luar  perkawinan  yang  selama  ini  belum mendapatkan perlindungan hak-hak keperdatannya.Dalam  kajian  ini  perlu dipertegas bahwa status hukum anak luar nikah  hanya  diperuntukkan  bagi  anak yang  di  lahirkan  dari  perkawinan  sirri atau sering disebut dengan perkawinan di bawah tangan (yang sah menurut
Syari’ah)  sesuai dengan kronologis yang diajukan  oleh  pemohon.  Sedangkan  anak yang dilahirkan dari hasil perselingkuhan/perzinahan,
hidup
bersama tanpa  ikatan perkawinan ( semen leven )    maupun  hubungan  sedarah (incest/sumbang)  tidak  dapat  diakui. 30
Ketegasan  MK  dalam  hal  ini  diperlukan pula  agar  supaya  jaminan  perlindungan hak-hak keperdataan  juga ditujukan pada anak hasil  perselingkuhan/perzinahan maupun hubungan sedarah
(incest/sumbang). Putusan  MK  merupakan  bentuk dari  implementasi  kecerdasan  moral  dan spiritual  yang  membangun  nilai-nilai keadilan  dan  dikemas  dalam  putusan yuridis.  Kecerdasan  moral  dan  spiritual tidak  dibatasi  pedoman,  tidak  dibatasi oleh  tekstual  tetapi  ingin  keluar  dari situasi yang ada yang selama ini menjadi peristiwa  umum  di  masyarakat  untuk diangkat  menjadi  persoalan  yang  dapat dicarikan solusi berdasarkan nilai kebenaran  yang  dirasakan  bagi  semua orang.  Masa  transisi  yang  dimulai  dari proses  memformulasikan  putusan  sampai ke  putusan  final  adalah  suatu  perilaku yang  dipengaruhi  oleh  budaya  hukum Hakim  bersangkutan.  Pola  pikir,  akhlak dan  perilaku  Hakim  yang  memutuskan suatu  perkara  sangat  besar  pengaruhnya pada  kualitas  putusan  yang  dibuat sehingga  nantinya  berdampak  sebagai institusi  hukum  yang  bermoral.  Hal  ini mengindikasikan bahwa, apa dan
bagaimana hukum sangat tergantung pada manusia.  Manusialah  yang  merupakan penentu.  Artinya  akal  pikiran  manusia yang  menafsirkan  hukum  atas  realitas sosial  bukanlah  satu-satunya  instrumen yang  sangat  menentukan,  melainkan intuisi nurani manusia yang bersangkutan juga menentukan.
Putusan  MK  telah  mengganti  dan menerobos paradigma bekerjanya hukum sesuai  peraturan menuju  ke paradigma perilaku  manusia ,  yaitu  melihat  tujuan sosial  yang  ingin  dicapai dari  bekerjanya hukum. 31 Pandangan  hakim  dalam memutuskan  perkara  yang  mengkaji  dan mempertimbangkan  permohonan  untuk melakukan judicial review terhadap Pasal 43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan adalah  bertentangan  dengan  UUD’45 secara bersyarat ( conditionally unconstitutional ). Dikatakan inkonstitusional  sepanjang  ayat  tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah  sebagai  ayahnya.  Tujuan  sosial yang  ingin  dicapai  adalah  anak  di  luar nikah  diberikan  perlindungan  hukum pada  hak-hak  keperdataannya  dengan pembuktian  bapak  biologisnya.  Hal  ini menandaskan  bahwa  setiap  kali  ada masalah  dalam  dan  dengan  hukum, hukumlah  yang  ditinjau  dan  diperbaiki, bukan  manusia  yang  dipaksakan  untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
Mencermati  putusan  MK  tersebut tentunya tidak begitu saja diterima semua pihak. Dalam  kacamata  ilmuwan  hukum, pertimbangan hukum atas putusan tersebut  sangat  memberikan    angin  segar bagi  kajian  hukum  di  tanah  air.  Sebagai suatu putusan
fenomenal dan kontroversial  yang  ke  depan  diarahkan pada  yurisprudensial  dalam  putusan hakim  tentunya  hal  ini  menjadi  batu  uji bagi  jajaran  hakim-hakim  yang  ada  di Indonesia, apakah putusan ini bisa diikuti pada  kasus  yang  sama  atau  mereka
mempunyai  pandangan  atau  penafsiran baru  yang  berbeda  dengan  putusan  MK tersebut. Oleh karena perkara perkawinan merupakan  ranah  hukum  perdata  yang sangat  pribadi  sifatnya  maka  seringkali persoalan  agama  yang  masuk  ke  ranah hukum  Negara  menimbulkan  persoalan yang pelik dan bahkan sangat memungkinkan  bernuansa SARA. Inilah sesungguhnya  yang  menjadi  fokus dalam kajian ilmu hukum utamanya inovasi dan kreatifitas  hakim  dalam  menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum bukanlah  pekerjaan  mudah.  Pemaknaan hukum  progresif  dalam  hal  ini  bahwa manusia  berada  di  atas  hukum,  bukan sebaliknya.  Hukum  adalah  sarana  untuk memudahkan  segala  kebutuhan  hidup manusia.
Dengan  demikian  hukum  progresif sangat  bertumpu  pada  manusia  yang menjalankan  penegakan  hukum  sehingga aspek inovasi dan kreatifitas menjadi kata kunci  dalam  mengatasi  kekosongan hukum  dengan  melakukan  terobosan- terobosan  hukum  bila  perlu  melakukan rule  breaking . 32 Bagi  hukum  progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan,  tapi  pada  kreatifitas  pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu  yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang  kreatif    terhadap  peraturan  yang ada,  tanpa  harus  menunggu  perubahan peraturan    ( changing  of  law ).  Peraturan yang    buruk  tidak  harus  menjadi penghalang  bagi  para  pelaku  hukum progresif  untuk  menghadirkan  keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka  dapat  melakukan  interpretasi secara  baru  setiap  kali  terhadap  suatu peraturan. 33
Di satu sisi sandaran hukum positif harus  jelas  untuk  menjamin  kepastian hukum, 34 di  sisi  lain  adalah  kemampuan membaca mata hati masyarakat merupakan  problematika  keadilan  yang harus  dapat  ditangkap  sedini  dan  seawal mungkin  sejak perkara tersebut diperiksa
sampai diputuskan. Dalam perkembangan kasus  hukum  di  tanah  air,  hakim  selalu saja  dihadapkan  berbagai  permasalahan yang  membutuhkan  solusi  secara  teknis dalam  memberikan  keadilan  bagi  para pihak  yang  berperkara.  Pengadilan  yang didalamnya  terdapat  aparat  penegak hukum seperti hakim mempunyai kewajiban  asasi  untuk  memberikan  rasa adil tidak saja para pihak yang berperkara tetapi  juga  masyarakat  umum.  Cara pandang  ini  sesungguhnya  merupakan bagian  yang  sangat  essensial  apa  yang disebut dengan keadilan  substantif dalam kajian  filsafat  hukum. 35 Menangkap  nilai keadilan  substantif  inilah  yang  menjadi tolok  ukur  keberhasilan  putusan  hakim yang menjamin putusan itu adil tidak saja dalam  pandangan  hukum  positif  saja tetapi  juga    dalam  pandangan  mata  hati masyarakat.  Tidak  banyak  hakim-hakim di Indonesia  yang dengan kebebasan dan keberaniannya  mampu  menerapkan  dua hal  tersebut,  sedikit  diantaranya  sebutlah Hakim Agung Bismar Siregar . 36
Berbagai keputusan lembaga peradilan  di  tanah  air  mempunyai pengaruh  yang  luar  biasa utamanya  yang sering  disebut  dengan  keputusan  yang kontroversial atau keputusan yang fenomenal,  yang  menurut  pandangan umum putusan tersebut merupakan terobosan  hukum.  Pengaruh  putusan tersebut  tidak  saja  menjadi  berkualitas yurisprudensial  bagi  hakim  lain  tetapi lebih  jauh  lagi  pada  generasi  mendatang yang  menggunakan  putusan  tersebut sebagai  lahan  kajian  bagi  pendidikan hukum  di  tanah  air.  Namun  hal  ini  pun tidak  mudah  karena  putusan  MK  ini membawa  konsekuensi  logis  terjadinya pro  dan  kontra  di  tanah  air.  Mulai  yang menilai  putusan  ini  adil  sampai  pada putusan  ini  bertentangan  dengan  Syari’at Islam  dengan  dikeluarkannya  Fatwa MUI . 37
Memang disadari sepenuhnya bahwa  jumlah  putusan  yang  kita  sebut berkualitas  tersebut  tidak  begitu  banyak jumlahnya. Tidak begitu signifikan
dengan kuantitas perkara yang diputuskan dari  sisi  kualitasnya.  Hal  ini  ditandai dengan  jumlah  putusan  yang  berkualitas sangat dinantikan terutama bagi kalangan akademisi  yang  setiap  hari  bergelut dibidang  kajian  hukum  maupun  para pekerja  hukum  yang  sehari-hari  bergelut dengan  masalah-masalah  hukum.  Upaya kearah  pembaharuan  hukum  yang  secara dogmatik membelenggu, dikaji dari optik sosiologis  memberikan  nuansa  yang berbeda  atas  jenis  putusan.  Perkara  yang diperiksa  sampai  diputuskan  merupakan gambaran social  reality masyarakat  yang beraneka  ragam  cara  pandang  termasuk didalamnya  pola  penyelesaian  kasus hukum.
Memadukan  aliran  positifistik  dan aliran sosiologis bukanlah pekerjaan yang mudah bagi seorang hakim. 38 Lingkungan kerja  yang  menutut  birokrasi  hukum, yang  bekerja  sehari-hari  dalam  koridor hukum  formalistik  dan  dibahasakan sebagai  prosedur  hukum,  mekanisme hukum. Demikian pula manajemen hukum yang ada di Mahkamah
Konstitusi.  Secara  prosedural  hukum, nilai-nilai yang dikembangkan di satu sisi mempertahankan aliran positifistik namun  dalam  hati  sanubari  hakim  tidak boleh  terkontaminasi  di  luar  nilai  nilai keadilan  dalam  memutuskan  perkara yang ditanganinya. Sesunguhnya parameter  untuk  menilai  kinerja  hakim bukan  saja  seberapa  bisa  menyelesaikan tumpukan perkara setiap bulan dan setiap tahunnya tetapi bagaimana kualitas putusan terhadap perkara  yang ditangani, apalagi  mahkamah  merupakan  puncak para  pencari  keadilan  di  Indonesia. Birokrasi hukum yang digeluti sehari-hari seringkali  membuat  para  pekerja  hukum melupakan  nilai-nilai  substansial  dari hukum yaitu keadilan substantif.
Betapapun  keadilan  yang  diperjuangkan hakim,  jika  masih  dengan  kacamata positifistik mesti berdampak pada ketidakpuasan  para  pihak  utamanya mereka  yang  merasa  dirugikan.  Inilah sinergi  yang  dapat  kita  lihat  dalam
menganalisis  salah  satu  problematika hukum  yang  dihadapi  para  hakim  di Indonesia  dalam  memutuskan  perkara yang menyita perhatian publik.

## D. Penutup
Nilai-nilai  Progresivitas  dalam Teori Hukum Progresif telah
diterjemahkan dalam putusan MK di atas adalah  :  (a)  putusan  MK  adalah  putusan hukum  untuk  anak  di  luar  nikah,  artinya putusan  tersebut  menempatkan  hukum untuk  manusia  bukan  manusia  untuk hukum;  (b)  putusan  MK  telah  merespon keinginan pencari keadilan yang memberikan perlindungan hak-hak keperdataan  bagi  anak  luar  nikah  yaitu pengakuan dari bapak biologisnya dengan pemanfaatan ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum;  (c)  putusan  MK  memberikan nilai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan, tidak  saja  bagi  ibu  yang  melahirkan  juga keluarga  ibunya  utamanya  bagi  anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang sah;  (d)  putusan  MK  mengakomodir keinginan publik  dengan melakukan rule breaking
oleh hakim dalam mengaktualisasikan  hukum  dalam  ruang dan  waktu  yang  tepat  dan  melakukan pemaknaan  yang  kreatif    terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan ( changing  of  law ).  Tujuannya  adalah agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan  yang  selama  ini  belum mendapatkan  perlindungan  hukum;  (e) putusan  MK  telah  mengejawantahkan sebuah putusan yang memiliki kecerdasan  moral  dan  spiritual  dengan kandungan  nilai  keadilan  substantif  yang lebih  dalam.(f)  putusan  MK  telah mengganti  dan  menerobos paradigma bekerjanya  hukum  sesuai  peraturan menuju  ke paradigma  perilaku  manusia , yaitu  melihat  tujuan  sosial  yang  ingin dicapai dari bekerjanya hukum.
Putusan
MK merupakan
gambaran  satu  kasus  dari  sekian  banyak
kasus  perkawinan  yang  illegal  yang mengahasilkan  sangat  banyak  jumlah anak yang dilahirkan. Mengkaji persoalan ini maka diperlukan riset yang menelusuri tentang multiplayer effect dari penelantaran  ibu  dan  anak  di  luar perkawinan  yang  tidak  sah.  Regulasi peraturan  perundang-undangan  tentang perkawinan  yang  ada  sesuungguhnya berfungsi memberikan jaminan
kesetaraan dan perlindungan yang menyeluruh  bagi  segenap  persoalan perkawinan  yang  ada  di  tanah  air. Kekosongan  hukum  tersebut  tentulah menimbulkan  persoalan  yang  berlarut- larut,  padahal  fungsi  pemerintah  adalah memberikan  kepastian  dan  jaminan perlindungan  hukum  bagi  warganya. Sebutlah  misalnya  perkawinan  campuran dan perkawinan beda agama.
Meskipun nantinya terdapat putusan  Pengadilan  yang  menetapkan laki-laki sebagai bapak biologis dari anak luar  kawin  untuk  melakukan  tes  DNA,
tetapi tidak ada peraturan yang mengharuskan  bapak  biologis  untuk melakukan  hal  tersebut  maka  dapat dipastikan  masalah  pembuktian  akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah  terbukti.  Sehingga  perlu  adanya peraturan  teknis  yang  lebih  jelas  dan terinci  mengenai  kedudukan  anak  di  luar perkawinan, khususnya masalah pengakuan  dan  pembuktian  sebagai  efek dari putusan MK tersebut.
Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah-langkah  konkret  bahwa  putusan MK  tersebut  hanya  berlaku  pada  anak yang dilahirkan pada perkawinan siri atau perkawinan di  bawah tangan  yang secara Syari’ah  adalah  sah.  Sehingga  putusan MK  tersebut  tidak  dijadikan  dasar  bagi pelaku perzinaan/perselingkuhan  maupun semen leven untuk melakukan perlindungan  hukum  bagi  anak  yang dilahirkan.
Catatan Akhir:
1 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas  UU  No  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 70.  Hak  Konstitusional  adalah  hak-hak  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  ayat (1)  yang mengatur  bahwa  setiap  orang  berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah . Dan pasal 28B ayat (2)  adalah bahwa  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi .  Berdasarkan  kedua  pasal  ini, para  pemohon  berpendapat  bahwa  hak-hak konstitusionalnya  adalah  untuk  mendapatkan pengesahan  atas  pernikahan  dan  status  hukum anaknya.
2 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 8.
3 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 9.
4 Putusan Mahkamah
Konstitusi
No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 20.
5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang  Perkawinan.  Lembaran  Negara  Tahun 1975 Nomor 12. 6 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 21. 7 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 22. 8 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010,  hlm. 27.
9 Bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan  kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan adalah  sama  halnya  pencatatan  peristiwa- peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan dalam-surat-surat  keterangan,  suatu  akta  yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
10 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010, hlm. 33-34. 11 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010, hlm. 34.
12 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 34.
13 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 34
14 Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 , hlm. 35.
15 Putusan
Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010, hlm. 36.
16 Pendapat  para  hakim  yang  setuju dengan  putusan  tetapi  berbeda  argumentasi  yang mendasari  putusan  disebut  pendapat  yang concurring. Lihat  dalam   Tata  Wiyata  dan  Herry Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011) dan  Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 88.
17 Lihat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.46/PUU-VII/2010,  hlm.  43-44. Lebih  lanjut  lagi  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Hakim  Konstitusi  Maria,  bahwa  keberadaan Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  menutup kemungkinan  bagi  anak  yang  lahir  diluar perkawinan untuk mempunyai hubungan keperdataan  dengan  ayah  biologisnya.  Hal tersebut adalah resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan,tapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang diakibatkan  oleh  perbuatan  kedua  orang  tuanya. Dengan  kata  lain,  potensi  kerugian  akibat perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  merupakan resiko  bagi  laki-laki  dan  wanita  yang  melakukan perkawinan,  tetapi  bukan  resiko  yang  harus ditanggung oleh anak karena dalam sistem hukum Negara  maupun  agama  tidak  dikenal  adanya “dosa  turunan”.  Sehingga  menurut  beliau, “…pemenuhan  hak-hak  anak  yang  terlahir  dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan  tersebut  menurut  hukum  Negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau  kedua  orang  tua  biologisnya”.  Berkenaan dengan  isi  putusan  di  atas  maka  Mahkamah Konstitusi  selanjutnya  mengeluarkan  berita  pers sebagai bahan penjelasan kepada masyarakat yang berjudul "Rasionalitas Putusan Nomor: 46/PUU/VIII/2010  Tanggal  17  Februari  2012 tentang  Anak  Yang  Lahir  di  Luar  Perkawinan (Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin 13  Februari  2012)".  Mahkamah  memberikan beberapa  penegasan  dan  penjelasan  terkait  tiga hal: pertama adalah mengenai perspektif alamiah dan  konstitusionalitas  putusan  MK  dimaksud. Kedua adalah  makna  hukum  ( legal  meaning ) putusan  MK. Ketiga adalah  penjelasan  dari perspektif UU Perkawinan. Lihat dalam "Rasionalitas Putusan MK Nomor:
46/PUU/VIII/2010  Tanggal  17  Februari  2012 tentang  Anak  Yang  Lahir  di  Luar  Perkawinan (Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin 13 Februari 2012)".
18 Analisis  terhadap  putusan  MK  tersebut juga  ditelaah  oleh  Taufiqurrahman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan
Mahkamah Konstutusi (Jakarta: Kencana Prenada Media  Group,  2013)  serta  D.Y  .Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca  Keluarnya  Putusan  MK  tentang  Uji Materiil  UU  Perkawinan (Jakarta  :  Pustakaraya, 2012).
19 Untuk  memahami  THP  dapat  dikaji beberapa buku dan artikel jurnal yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo diantaranya: Membedah Hukum Progresif (Jakarta:  Kompas,  2006)  ; Hukum dalam  Jagat  Ketertiban (Jakarta:  UKI  Press, 2006); Biarkan  Hukum  Mengalir (Jakarta: Kompas,  2007); Hukum  dan  Perilaku (Jakarta: Kompas,  2009); Hukum  Progresif:  Sebuah Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta:  Genta Publishing,  2009); Penegakan  Hukum  Progresif (Jakarta:  Kompas,  2010); “ Hukum  Progresif: Hukum  yang  Membebaskan ”, Jurnal  Hukum Progresif ,  Vol.  I.  No.1/April  2005,  Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
20 Ide  dasar  atau  gagasan  orisinil  Teori Hukum  Progresif  (THP)  muncul  kepermukaan dalam  berbagai  tulisan  lepas  Satjipto  Rahardjo  ( selanjutnya disingkat SR) di Koran Kompas sejak tahun  2002.  Dimulai  tulisan  di  Kompas  15  Juli 2002 yang berjudul Indonesia Inginkan Penegakan  Hukum  Progresif  yang  penulis  kutip sebagai  berikut  : Indonesia tidak  bisa  lebih  lama berlarut  larut  dalam  cara  penegakan  hukum, sebagimana selama ini dijalankan. Indonesia kini membutuhkan  suatu  tipe  penegakan  hukum  yang ingin  disebut  progresif  (Penegakan  Hukum progresif.PHP) Pengamatan selama ini menunjukkan,  miski  bangsa  ini  meneriakkan supremasi  hukum  dengan  keras,  hasilnya  tetap mengecewakan. Untuk menagani masalah korupsi,  misalnya  hamper  tak  ada  hasil  yang ditunjukkan.  Kata  orang  banyak  korupsi  terjadi, tetapi para koruptor dan armada hukumnya lebih pintar mematahkan jurus-jurus hukum yang ingin dikenakan kepada mereka. …..PHP adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, anatara lain : Pertama,  dimensi  dan  factor  manusia  pelaku dalam  PHP.  Kedua,  kebutuhan  akan  semacam kebangunan di kalangan akademisi, intektual dan ilmuwan  serta  teoritisi  hukum  Indonesia.Selama lebih kurang seratus tahun mereka telah menjadi murid  yang  baik  dari  filsafat  hukum  liberal.Kini mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan  diri  dari  ajaran  dan  doktrin  yang selama  ini  dijalankan. Walaupun  SR  sendiri belum  menyebutkan  spesifik  Teori  Hukum Progresif namun menjadi wacana yang menggelinding  dan membentuk  opini masyarakat akademik terutama yang berkecimpung di bidang sosiologi  hukum  sampai  dibentuk  Satjipto Rahardjo  Institute  setelah  kepulangan  beliau keharibaan  Ilahi.  Tentang  Perjalanan  Teori
Hukum  Progresif  dapat  ditelaah  tulisan  yang dibuat  oleh  Mahmud  Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi  Lemahnya  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Penerbit  Antonylib  dan  LSHP  Indonesia,  2009);
Anthon  F.Susanto,  “Satjipto  Rahardjo  Dari  DNA Hukum  Progresif  Menuju  Ruang  Ontologism yang  Reduksionis”  dalam Satjipto  Rahardjo  dan Hukum  Progresif  Urgensi  dan  Kritik (Jakarta: Penerbit  Epistema  Institute  dan  Huma,  2011), hlm.  110.  Lihat  dalam.Satjipto  Rahardjo  dalam “Hukum  Progresif  sebagai  Dasar  Pembangunan Ilmu  Hukum  Indonesia” dimuat  dalam  buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting  Ahmad  Gunawan  dan  Mu’amar Ramadhan,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006). Beberapa tulisan memang belum ada kesepakatan tentang  penamaan  hukum  progresif.  Ada  yang menggunakan  teori,  ilmu  dan  ada  yang  hukum saja,  hal  ini  tentunya  tergantung  dari  teks  yang dimaksud  oleh  penulis  masing-masing  diarahkan kemana  maksud  dan  tujuan  penulisannya. Menurut  Otje  Salman  dan  Anthon  F.Susanto, pemikiran  Satjipto  Rahardjo  tentang  Hukum Progresif  mengarah  pada  pembentukan  teori hukum.  Lihat  dalam  Otje  Salman  dan  Anthon F.Susanto, Teori Hukum (Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali) (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm .139. 21 Lihat  dalam  Romli  Atmasasmita, Teori Hukum  Integratif  :  Rekonstruksi  terhadap  Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2012), hlm. 86-87.
22 Khuzaifah Dimyati, menempatkan Satjipto Rahardjo sebagai tokoh yang mengembangkan  pemikiran  di  Indonesia  Periode Ketiga, pada dekade 1970-1990 bersama Mochtar Kusumaatmaja, Sunaryati Hartono dan Mohammad Koesnoe. Tipologi pemikiran hukum pada  periode  ini  dapat  dipandang  sebagai pemikiran  yang  bersifat  transformatif.  Artinya, pemikir  transformatif  bukan  hanya  menyentuh aspek-aspek  normatif  dan  doktrinal  semata-mata, melainkan berusaha menstransformasikan fenomena-fenomena  hukum  dari  arah  empiris yang  dikonstruksikan  ke  dalam  tataran  teoritik filosofis.  Lihat  Khuzaifah  Dimyati, Teorisasi Hukum:  Studi  tentang  Perkembangan  Pemikiran Hukum  di  Indonesia  1945  –  1990 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 235-237. Sedangkan Bernard L.Tanya menempatkan Satjipto  Rahardjo  masuk  dalam  pencetus  Teori Hukum  di  Masa  Transisi.  Lihat  dalam  Bernard L.Tanya  dkk., Teori  Hukum:  Strategi  Tertib
Manusia Lintas Ruang dan Generasi
(Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2010), hlm.  204- 212.
23 Tulisan Shidarta dalam “Posisi pemikiran  hukum  progresif  dalam  konfigurasi aliran-aliran  filsafat  hukum  :  Sebuah  diagnosis awal”  dimuat  dalam Satjipto  Rahardjo  dan Hukum Progresif , hlm. 55-58 . 24 Tulisan Yudi Kristiana dalam “Menanti Progresivitas  Kejaksaan”  dimuat  dalam Satjipto Rahardjo  dan  Hukum  Progresif, hlm.  237-238. Identifikasi  THP  ini  merupakan  hasil  riset Disertasi  Yudi  Kristiana    di  PDIH  UNDIP Semarang dengan judul : “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan  dengan  Pendekatan  Hukum  Progresif: Studi  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, tahun 2007.
25 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum Integratif , hlm. 88.
26 Bernard.L.Tanya  menyatakan  bahwa pembaharuan  yang  ditawarkan  oleh  hukum progresif  membutuhkan  sebuah  model  atau kerangka  kerja  yang  dapat  memandu  mereka dalam  menjalankan  hukum  progresif  tersebut. Tanpa  panduan  atau  model  yang  jelas  yang berfungsi sebagai platform, sulit kekuatan hukum progresif  disatukan  dalam  satu  komitmen. Bernard L.Tanya mengajukan 3 pertimbangan dan 3  perangkat  lunak  untuk  mendukung  THP tersebut.  Lihat  dalam  Bernard  L.  Tanya, Hukum, Politik  dan  KKN (Surabaya:  Srikandi,    2005), hlm. 6-8.
27 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Genta Publishing  Yogyakarta,  2009.hlm.  84-85.  Secara garis besar, gagasan hukum progresif merefleksikan  pertarungan  keyakinan  yang  ada dalam  diri  beliau,  di  tengah  serbuan  dogmatis terhadap  cara  berhukum  Indonesia,  ditambah dengan  diamnya  kaum  intelektual  terhadap  situsi ini. Karena itulah beliau menyuarakan gagasannya.  Lihat  dalam  Anthon.  F.  Susanto, “Satjipto  Rahardjo:  Dari  DNA  Hukum  Progresif Menuju  Ruang  Ontologism    yang  Reduksionis” dalam Satjipto  Rahardjo  dan  Hukum  Progresif ., hlm. 111 28 Lihat  Satjipto  Rahardjo, Hukum Progresif , hlm. 2-3. Teori Hukum Progresif  yang digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo  sesungguhnya tidak  hanya  berlaku  di  Indonesia.  Karena  ide gagasan  ini  berupa  teori  maka  sifat  general  dan universal  dapat  digunakan  juga  pada  THP  ini  di negara  lain.  Walaupun  THP  ini  bermula  dari persoalan  penegakan  hukum    yang  khas  ke Indonesiaan.  Hal  ini  juga  tidak  berbeda  jauh dengan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma  Atmadja.  Ada  banyak  contoh  pemikir hukum  yang  mendasarkan  pandangan  teoritisnya dari  titik  beranjak  pada  sistem  hukum  negaranya sendiri  seperti  :  Lawrence  M.Friedman,  Richard A.Posner  maupun  Brian  Tamanaha.  Lihat  dalam
Shidarta  (ed), Mochtar  Kusuma-Atmadja  dan Teori  Hukum  Pembangunan:  Eksistensi  dan Implikasi (Jakarta:  Epistima  Institute  dan  Huma, 2012), hlm. 58.
29 Penjelasan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi  tidak  hanya  test  DNA,  juga  alat  bukti lain  dalam  hukum  acara  perdata  terdapat  dalam pasal 284 RBg/164 HIR/1866 KUH Perdata yaitu : bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan  sumpah.  Sedangkan  menurut  Pasal  100 sampai  dengan  106  dalam  UU  No.5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  TUN  :  surat  atau  tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak  dan  pengetahuan  hakim.  Dalam  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan  dalam  UU  No.8  tahun  2011  tentang Perubahan  UU  No.  24  tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 36 ayat (1) alat bukti  terdiri  atas  :  surat  atau  tulisan,  keterangan saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  para  pihak, petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik  dengan  optik  atau  yang  serupa  dengan itu.
30 Sebagai  perbandingan  dalam  KUH Perdata  disebutkan  bahwa  anak  luar  kawin  dapat diakui  jika  dilakukan  proses  pengakuan  dan pengesahan  oleh  bapak  biologisnya.  Lihat ketentuan  dalam  Pasal  270  sd.Pasal  289  KUH Perdata.
31 Pendekatan  positivistik  yang  lebih mementingkan  aspek-aspek  umum,  fakta-fakta empirik    yang  merupakan  bagian  luar  saja  dari realitas  sebenarnya  telah  membawa  kekeliruan mendasar  dalam  memahami  hukum.  Dalam teori chaos/non  sistematik ,  realitas  hukum  harus dipahami, dihayati dan dimakanai secara mendalam  karena  hanya  melalui  cara  tersebut, realitas hukum yang sesungguhnya dapat diungkap.  Lihat  dalam  Anthon  F.  Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat
Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 10. 32 Rule  Breaking didefinisikan  sebagai suatu  terobosan    hukum  yang  bertujuan  untuk mengatasi  adanya  kebuntuan  atau  kemacetan hukum  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  ideal dan nilai-nilai hukum. Lihat dalam M. Syamsudin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2012), hlm.  272.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  ada tiga cara untuk melakukan rule breaking , yaitu :
(1)  mempergunakan  kecerdasan  spiritual  untuk membangun  dari  keterpurukan  hukum  ini memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari  jalan  baru  (rule  breaking)  dan  tidak membiarkan diri terkekang cara lama , menjalankan  hukum  yang  lama  dan  tradisional yang  jelas-jelas  lebih  banyak  melukai  rasa
keadilan  .(2)  pencarian  makna  lebih  dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.Masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam proses  penegakan  hukum  didorong  untuk  selalu bertanya  kepada  hati  nurani  masing-masing makan  hukum  yang  lebih  dalam.  (3)  hukum hendaknya  dijalankan  tidak  menurut  prinsip logika  saja,  tetapi  dengan  perasaan,  kepedulian dan  keterlibatan  ( compassion )  kepada  kelompok yang  lemah.  Lihat  dalam  Yusriyadi,”Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan  Ilmu  Hukum  dan  Penegakan Hukum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru  Besar  FH  UNDIP,  Semarang    tahun  2006, hlm. 32-33.
33 Bernard  L.  Tanya  dkk., Teori Hukum.Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2010), hlm. 212-213.
34 Satjipto  Rahardjo  tidak  menampik keberadaan  hukum  tertulis,  misalkan  konstitusi tertulis. Tetapi  konstitusi tertulis  itu harus dibaca secara bermakna agar bisa menyelami moral yang ada  di  balik  konstitusi  tertulis.  Gagasan  ini merujuk  kepada  pemikiran  Ronald  Dworkin tentang the  moral  reading  of  the  constitution . Lihat  dalam  Yance  Arizona,  “Negara  hukum bernurani”,  dalam Satjipto  Rahardjo  dan  Hukum Progresif., hlm. 134.
35 Keadilan  substantif  dapat  didefiniskan sebagai the  truth  justice (sebenar  keadilan, keadilan  yang  sebenarnya).  Pertimbangan  utama pencarian  keadilan  substansial  bukan  lagi  aspek formal ( state law ) dan materiil ( living law ) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya  pertimbangan moral,  ethic  and religion . Werner Menski dalam Comparative Law in  Global  Context (2006)  menyebut  keadilan substantif  sebagai “perfect  justice”. Pencarian keadilan  substantif  hanya  dapat  dicapai  dengan penggunaan  pendekatan legal  pluralism .  Lihat dalam  Suteki, Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 217. 36 Hakim  Agung  Bismar  Siregar  (Alm) dijadikan  contoh  oleh  Satjipto  Rahardjo  untuk mendiskusikan  relasi  pengadilan  dan  perilaku Hakim.  Lihat  dalam  Satjipto  Rahardjo, Sosiologi Hukum:  Perkembangan,  Metode  dan  Pilihan Masalah  ( Surakarta:  UMM  Press,  2002),  hlm. 115.  Perilaku  Hakim  Agung  Bismar  Siregar, dijadikan  lahan  riset  oleh  Antonius  Sudirman, dengan  judul Hati  Nurani  Hakim  dan Putusannya.Suatu  Pendekatan  dari  Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus  Hakim  Bismar  Siregar (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007). Sebagai perbandingan kajian tentang kebebasan hakim dapat dibaca tulisan dari
Ahmad  Kamil, Filsafat  Kebebasan  Hakim (Jakarta: Kencana, 2012).
37 Lihat  dalam  Fatwa  MUI  Nomor  :  11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan  Perlakuan  Terhadapnya pada  tanggal  10 Maret 2012.
38 Dalam  salah  satu  tulisannya  Satjipto
Rahardjo    menulis  pentingnya  penafsiran  hukum yang  progresif  yaitu  peraturan  sebagai  sesuatu yang  legal  dan  kenyataan  sebagai  sesuatu  yang sociological,  empirical ,  bukan  dua  hal  yang terpisah  dan  bisa  dipisahkan  secara  mutlak.  Pada waktu  kita  berbicara  mengenai  penafsiran,  maka keduanya  akan  saling  memasuki.  Peraturan  akan melihat  kepada  kenyataan  sedang  kenyataan melihat  kepada  peraturan.  Maka  pekerjaan penafsiran menjadi  bukan  semata-mata  membaca peraturan menggunakan logika peraturan melainkan  juga  membaca  kenyataan  atau  apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan  dan  dari  situ  akan  muncul  kreatifitas, inovasi  dan  progresivisme.  Lihat  dalam  Satjipto Rahardjo, Hukum  dalam  Jagat  Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 170-171.

## DAFTAR PUSTAKA
Alschuler,  A.  W. Law  Without  Values .
Chicago: The University of
Chicago Press, 2000. Altman,  Audrew. Critical  Legal  Studies, A Liberal Critique . Paris:
Princeton University Press, 1990.
Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif:  Rekonstruksi  terhadap Teori  Hukum  Pembangunan  dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2012.
Carter, Lief. H. Reason in Law . Canadam Little, Brown & Company, 1984. Davitt,  Thomas.  E. Nilai-Nilai  Dasar  di
Dalam Hukum. Menganalisa Implikasi-implikasi Legal-Etik Psikologi  dan  Antropologi  bagi Lahirnya Hukum, terj. Yudi
Santoso.    Yogyakarta:  Pallmal,
2012.
Dimyati,  Khuzaifah. Teorisasi  Hukum: Studi tentang Perkembangan
Pemikiran  Hukum  di  Indonesia
1945  –  1990. Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010. Gunawan, Ahmad dan Ramadhan, Mu’ammar. Menggagas  Hukum Progresif  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hunt,  Alan. The  Sociological  Movement in  Law .  The  Macmillan  Press LTD, 1978. ________. Explorations  in  Law  and
Society . London: Routledge,
1993.
Hutchinson,  Allan.  C. Critical  Legal
Studies .  USA  :  Rowman  &
Littlefield Publishers Inc, 1989. Kamil,  Ahmad. Filsafat  Kebebasan Hakim . Kencana: Jakarta, 2012.
Kusuma, Mahmud, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:
Penerbit  Antonylib  dan  LSHP
Indonesia, 2009.
Luhmann,  Niklas. A  Sociological  Theory of  Law .    London:  Routledge  dan Kegan Paul, 1985.
Marwan,  Awaludin. Studi  Hukum  Kritis, Dari  Modern,  Posmodern  hingga Posmarxis .  Yogyakarta:  Satjipto Rahardjo  Institute  dan  Thafa Media, 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada  Media  Grup, 2013.
Rahardjo,  Satjipto. Sosiologi  Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: UMM Press, 2002. ________. “Hukum  Progresif:  Hukum yang Membebaskan” , Jurnal
Hukum  Progresif ,  Vol.  I.  No.  1  / April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
________. Membedah  Hukum  Progresif .
Jakarta: Kompas, 2006. ________. Hukum dalam Jagat Ketertiban . Jakarta: UKI Press, 2006.
________. Biarkan  Hukum  Mengalir. Jakarta: Kompas, 2007.
________. Hukum  dan  Perilaku : Hidup Yang  Baik  adalah  Dasar  Hukum Yang  Baik .  Jakarta:  Kompas.
2009. ________. Hukum  Progresif:  Sebuah
Sintesa Hukum Indonesia . Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2009.
________. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2010. Rifai,  Ahmad. Penemuan  Hukum  oleh Hakim  dalam  Perspektif  Hukum Progresif .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Saifullah. Refleksi  Sosiologi  Hukum . Bandung: Refika Aditama, 2007. Safitri,  Myrna,  et.al. Satjipto  Rahardjo dan  Hukum  Progresif.Urgensi dan  Kritik , Jakarta: Penerbit
Epistema  Institute  dan  Huma, 2011. Salman,  Otje  dan  Anthon  F.Susanto. Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan  dan  Membuka Kembali). Bandung: Refika
Aditama, 2005.
Sampford, Charles. The Disorder of Law: Critical Legal Theory . New York:
Basil Blackwell Inc, 1989.
Shidarta  (Ed). Mochtar  Kusumaatmadja dan  Teori  Hukum  Pembangunan: Eksistensi  dan  Implikasi .  Jakarta:
Epistima  Institute  dan  Huma,
2012.
So, Alvin.Y. Social Change and Development: Modernization, Dependency,  and  World  System
Theories .  Sage  Publications  Inc.,
1990. Sudirman, Antonius. Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan  dari  Perspektif  Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar  Siregar .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007. Susanto,    Anthon  F. Ilmu  Hukum  Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum
Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. ________. Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model
Pembacaan .  Yogyakarta:    Genta Publishing, 2010.
Suteki. Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial . Yogyakarta: Thafa Media, 2013. Syahuri,  Taufiqurrahman. Legislasi Hukum  Perkawinan  di  Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstutusi .  Jakarta:    Kencana
Prenada Media Group, 2013.
Syamsudin,  M. Konstruksi  Baru  Budaya Hukum  Hakim .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012. Tanya,  Bernard.  L. Hukum,  Politik  dan KKN. Surabaya: Srikandi, 2005. Tanya,  Bernard  L.  dkk. Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Teubner,  Gunther. Dilemmas  of  Law  in the  Welfare  State .  Berlin:  Walter de Gruyter & Co., 1985.
Unger, Roberto Mangabeira. The Critical Legal Studies Movement . Cambridge Mass: Harvard University Press, 1986. Witanto,  D.Y. Hukum  Keluarga:  Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.Pasca  Keluarnya  Putusan MK  tentang  Uji  Materiil  UU Perkawinan . Jakarta: Pustakaraya,
2012.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika  Masalahnya .  Jakarta: Elsam dan Huma, 2002. Wiyata,  Tata  dan  Herry  Firmansyah.
Perbedaan Pendapat dalam
Putusan  Pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Yusriyadi.  ”Paradigma  Sosiologis  dan
Implikasinya terhadap
Pengembangan  Ilmu  Hukum  dan Penegakan  Hukum  di  Indonesia”, Pidato  Pengukuhan  sebagai  Guru
Besar  FH  UNDIP,  Semarang 2006.
Fatwa  MUI  Nomor  :  11  Tahun  2012 tentang Kedudukan  Anak  Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2012. UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas  UU  No  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Lembaran  Negara  Tahun  2001
Nomor 70. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12.