p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PEMBERIAN PATEN OBAT-OBATAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KESEHATAN DI INDONESIA
Chandra Muliawan 1

## Abstract
Patent  which one  part  of  the  IPR,  are  legal  protection  for  inventor  of  an  invention both process and product in the field of technology that can be applied in industry. Granting  of  patents  in  the  pharmaceutical  field  impact  on  the  high  price  of  the medicines,  it  affects  of  public  to  access  health  right  which  a  part  of  human  rights. Based on it, the government should be protecting business interests (private) coincide with  the  protection,  respect  and  fulfillment  of  the  interests  of  public health  (public health). The problem approach in this study normatively by using secondary data is used as supporting data. The requirements and procedure for patent applications are found in Article 24 paragraph (1) of the Patent Law including those granted based on the application. Procedures and descriptions of registered patents are also regulated as fulfilling prior priority rights for inventors who register their inventions. Priority rights also apply to foreigners who are members of the Paris Convention provided for in Article 1 number 12 of the Patent Law. Article 36 paragraphs (1) and (2) of the Health  Law  state  that  the  Government  has  an  obligation  to  guarantee  the availability, equity and affordability of health supplies, especially essential medicines. Medicine is part of the needs of the wider community which is also an obligation of the Government to fulfill the right to health as part of human rights.
Keywords: Human Rights, Pharmaceuticals Patents, Health.

## I. PENDAHULUAN
Paten  sebagai  bagian  dari  Hak  Milik  Perindustrian  ( Industrial  Property Right ) diberikan untuk semua penemuan, baik dalam bentuk produk atau proses, dalam  semua  bidang  teknologi,  sepanjang  penemuan  yang  bersangkutan  baru, melibatkan  langkah  inventif  dan  dapat  diterapkan  dalam  industry.  (Persetujuan TRIPs,  Pasal  27).  Paten  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  monopoli  yang diberikan  kepada  penemu  ( inventor )atas  suatu  penemuannya sangat  jelas bahwa hak  ini  bersifat  individual.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Wahyu  Sasongko  bahwa,  konsep  kepemilikan  ( ownership) pada  Rezim  HKI, lazimnya didasarkan pada hak individual yang diakui sejak dulu, seperti hak cipta, hak  paten  dan  merek,  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  konsepsi  yang  bersifat konvensional.( Wahyu Sasongko, 2012: 41).
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati, chandramuliawan@gmail.com
Eksploitasi hasil penemuan baru dari inventor secara ekonomis, merupakan suatu  insentif  yang  adil  dan  wajar  untuk  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan agar  memungkinkan  pengembangan  teknologi  yang  cepat.  (Muhamad  Djumhana, 2014:  164).  Tetapi  disisi  lain,  seperti  yang  dikemukakan  Alexandra  Indriyanti Dewi,  ternyata  ada  itikad  yang  tidak  murni  di  dalam  setiap  penciptaan  yang dilandasi  aspek  hukum  Hak  cipta  dan  Kekayaan  Intelektual  ini.  (Alexandra Indriyanti  Dewi,  2008:  42).  Itikad  yang  tidak  murni  itu  adalah  keuntungan material.  Pemegang  paten  dapat  melaksanakan  temuannya  baik  secara  sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu:  membuat,  menjual,  menyewakan,  menyerahkan,  memakai,  menyediakan, untuk  dijual  atau  disewakan  atau  diserahkan  hasil  produksi  yang  diberi  paten. (http://www.hakpaten.net/hak-paten-pengertian-hak-paten/,  diakses  pada  11 Maret 2019)
Pemberian  Paten  dimungkinkan  dalam  hal  sesuatu  invensi  di  bidang teknologi  kesehatan,  termasuk  obat-obatan.  Perlindungan  memang  diperlukan guna  menjamin  keadilan  bagi  inventor  yang  telah  berkarya  dan  menghasilkan penemuan  yang  bermanfaat  khususnya  dalam  bidang  farmasi,  yaitu  obat-obatan. Tetapi,  terhadap  bentuk  monopoli  yang  diberikan  tersebut  membawa  ekses terhadap  harga  obat  menjadi  mahal  dan  tidak  terjangkau  oleh  semua  golongan masyarakat.
Survei yang  dilakukan oleh Health Action International tentang harga obat Amoxicillan  Amoxil produksi  Smithkline  Beecham  .(http://en.wikipedia. org/wiki/Beecham_Group,  diakses  kembali  pada  Tanggal  19  Juni  2019). menghasilkan data bahwa di Pakistan dijual dengan harga 8 dollar AS, Malaysia 34 dollar, di Indonesia 40 dollar, Italia 22 dollar, Selandia Baru 16 dollar, Filipina  29 dollar, Kanada 14 dollar,  Jerman  60 dollar dan AS dengan  harga 36 dollar AS. Hal ini sebagai salah satu efek dari pemberlakuan ketentuan TRIPs di Indonesia.
Tingginya  harga  obat  akibat  adanya  Hak  ekslusif  yang  diberikan  berupa Paten,  berdampak  juga  pada  tidak  tersedianya  obat  bagi  seluruh  golongan ekonomi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai liberal (individualisme) dalam Undang- undang  HKI,  dalam  hal  ini  Paten,  melupakan  nilai-nilai  Pancasila  dan  tujuan pembangunan  nasional  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945.  Maka  tidak mengherankan  manakala  pasal-pasal  dalam  undang-undang  lebih  mementingkan kepentingan  individu  (pemilik  dan  pemegang  HKI)  daripada  kepentingan masyarakat  dan  negara.(Candra  Irawan,  2011:  145).Pandangan  hidup  dan kepribadian  bangsa  Indonesia  sebagai  kristalisasi  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kedasaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi  dan  juga  makhluk  sosial,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD 1945, haruslah secara konsisten dipahami serta dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. (Bahder Johan Nasution, 2011: 184)
Idealnya  memang  terdapat  keadilan  terhadap  pengakuan,  penghargaan serta  jaminan  terhadap  suatu  karya  dari  inventor  atas  invensinya,  tidak  terlepas juga  mengenai  paten  atas  obat-obatan.  Tetapi  berbicara  mengenai  pemberian Paten  terhadap  obat-obatan  ini  berkaitan  erat  dengan  penjaminan  negara terhadap  tiga  lapisan  HAM,  yaitu  Penghormatan  ( to  respect ),  Perlindungan  ( to protect )  dan  pemenuhan  ( to  fullfil )  atas  Hak  Kesehatan.  Pada  titik  ini  lah  peran Pemerintah  dalam  hal  penyeimbangan  kepentingan  Privat  ( Private  Interest )  dan kepentingan  Publik  ( Public  Interest )  terhadap  pemenuhan  atas  hak  kesehatan masyarakat.
Hak  Kesehatan  dalam  segala  bentuknya  dan  semua  levelnya  mengandung elemen  yang  penting  dan  terkait.  Penerapan  yang  tepat  akan  sangat  bergantung pada  kondisi-kondisi  tertentu  dalam  Negara  tertentu.  Pelaksanaan  fungsi kesehatan  publik  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  barang  dan  jasa-jasa kesehatan,  juga  program-program,  harus  tersedia  dalam  kuantitas  yang  cukup disuatu  Negara.  Kecukupan  akan  Fasilitas  barang  dan  jasa  bervariasi  dan bergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat pembangunan Negara
Hak  asasi  manusia  atas  kesehatan  diakui  dalam  perangkat-perangkat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan:
“Setiap  manusia    mempunyai  hak  atas  standar  kehidupan  yang  cukup,  bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal,  pakaian  dan  pelayanan  kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang penting”.(Pasal    25  ayat  (1)  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia, 1948)
Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12  ayat (1) Konvensi Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  2200  A  (XXI)  tanggal  16 Desember  1966,  yaitu  bahwa  negara  peserta  konvenan  tersebut  mengakui  hak setiap  orang  untuk  menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  dalam  hal kesehatan  fisik  dan  mental.  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  Konvenan Internasional  yang  mengatur  mengenai  HAM,  termasuk  di  dalamnya  Hak  atas Kesehatan.  Pemberlakuan  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  berpedoman  pada  Deklarasi  HAM  PBB,  Konvensi  PBB  serta  instrumen Internasional  lain  yang  mengatur  mengenai  HAM.(Penjelasan  UU  No.  39  Tahun 1999 tentang HAM)
Pemerintah harus dapat memaksimalkan perannya dalam upaya pemberian keadilan  terhadap  masyarakat.  Terlihat    kecenderungan  Pemerintah  untuk  lebih memilih  tekanan  kepentingan  Individu/Privat  yang  berbasis  kepentingan  bisnis, atau  lebih  berpihak  pada  kepentingan  yang  lebih  luas  yaitu  kepentingan  publik, khususnya mengenai kesehatan publik (p ublic health ) yang berhubungan dengan obat  sebagai  salah  satu  objek  Paten  baik  proses  maupun  produknya.  Disisi  lain obat  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  luas  yang  juga  merupakan
kewajiban Pemerintah untuk dapat memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian dari  HAM.  Hal  ini  dapat  terjawab  dengan  melakukan  analisis  mendalam  dari beberapa aspek.
Pertama, pengaturan  HKI  khususnya  Paten  dalam  instrumen  hukum Perjanjian  Internasional  TRIPs.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Persetujan TRIPs, dinyatakan bahwa:
Members shall give effect to the provisions of this Agreement.  Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than  is  required  by  this  Agreement,  provided  that  such  protection  does  not contravene  the  provisions  of  this  Agreement.    Members  shall  be  free  to determine  the  appropriate  method  of  implementing  the  provisions  of  this Agreement within their own legal system and practice.
Indonesia  yang  telah  meratifikasi  Persetujuan  Pembentukan  WTO/TRIPs, terikat  pada  ketentuan  tersebut  dan  memiliki  kewajiban  untuk  menyesuaikan ketentuan  perundang-undangan  dengan  substansi  dari  Perjanjian  Internasional tersebut.  Kemudian,  wajib  menerapkan  perlakuan  yang  ditetapkan  dalam persetujuan ini terhadap semua warga anggota lain dalam WTO.
Dalam  perjanjian  tersebut,  perlindungan  dan  penegakan  hukum  HKI ditujukan  untuk  memacu  penemuan  baru  di  bidang  teknologi  dan  untuk memperlancar  alih  serta  penyebaran  teknologi,  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan  produsen  dan  pengguna  pengetahuan  tentang  teknologi  dan dilakukan  dengan  cara  yang  menunjang  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi,  dan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.(Pasal  7  TRIPs).  Kemudian,  Indonesia harus menyeimbangkan peraturan perundang-undangan nasional sepanjang tidak menyimpang  dari  ketentuan  dalam  persetujuan  ini,  dalam  rangka  pembentukan dan  penyesuaian  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  nasionalnya, mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  rangka  perlindungan kesehatan  dan  gizi  masyarakat,  dan  dalam  rangka  menunjang  kepentingan masyarakat  pada  sektor-sektor  yang  sangat  penting  bagi  pembangunan  sosio- ekonomi dan teknologi.(Pasal 8 ayat (1) TRIPs).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  masalah  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk  pemberian  paten  obat-obatan  terhadap kesehatan  sehingga  perlu  diberikan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  terhadap pemberian paten obat-obatan atas kesehatan mayarakat di indonesia.

## II. PEMBAHASAN
a. Pemberian Paten Obat-Obatan terhadap Kesehatan di Indonesia
Metode pengobatan dan obat-obatan yang tersedia saat ini merupakan hasil daya  cipta  manusia,  yang  pada  masa  awal  berkembangnya  ilmu  pengobatan, diberikan  secara  cuma-cuma,  bahkan  disebar  luaskan  tanpa  ada  konsekuensi ekonomi  atau  politis.  Filosofis  ilmu  sendiri  mengatakan  bahwa  mengobati
seseorang  berarti  menolong,  dan  bukan  mengambil  keuntungan.(Alexandra Indriyanti, 2008: 33).Namun saat ini, setiap penemuan baru baik metode atau obat, selalu  disertai  lisensi  dan  hak  paten  yang  kemudian  masyarakat  yang membutuhkan harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkannya. Masa lalu suku-suku  Indian  kuno  telah  mengerti  bahwa  akar  beberapa  tumbuhan  sangat efektif  untuk  dapat  mengobati  penyakit.  Begitupun  nenek  moyang  bangsa Indonesia telah lama mengetahui bahwa didalam akar curcumin ditemukan khasiat penambahan nafsu makan dan mencegah peradangan.
Pada masa itu tidak seorang pun terpikir untuk mematenkan penemuannya, bahkan ada seorang tabib Cina bernama Li Shizen yang  hidup pada masa dinasti Ming, telah menghabiskan waktu 40 tahun untuk membuat ensikopedia tanaman obat  yang  sangat  besar  manfaatnya  itu  tanpa  memikirkan  berapa  besar keuntungan  yang  diperolehnya.  Dorongan  untuk  melakukan  penelitian  ini  lebih disebabkan  karena  rasa  kemanusiaannya  yang  mendalam  ketika  mengetahui banyak  tabib  seringkali  salah  didalam  mencampurkan  jenis  daun,  yang  karena nama  dan  bentuknya  hampir  sama,  membuat  pasien  bukannya  sembuh  malah keracunan.  Keprihatinan  inilah  yang  kemudian  mendorong  Li  Shizen,  untuk mempelajari lebih lanjut berbagai tanaman obat yang berkhasiat  tersebut, bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan untuk mengetahui reaksi obat  tersebut  terhadap  dirinya,  sebelum  diberikan  kepada  pasien.  Rasa kemanusiaan  yang  besar  ini  seharusnya  membuat  masyarakat  kita  yang  katanya lebih beradab dan berbudaya malu untuk mempatenkan obat temuannya. Sungguh merupakan  kejahatan  jika  mengambil  keuntungan  dari  penderitaan  orang  lain. (Alexandra Indriyanti, 2008: 54).
Saat ini dipahami bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk  biologi  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau  menyelidiki  sistem fisiologi  atau  keadaan  patologi  dalam  rangka  penetapan  diagnosis,  pencegahan, penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan  kesehatan  dan  kontrasepsi,  untuk manusia.(Pasal  1  ayat  8  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan).  Berdasarkan  pengertian  tentang  obat  tersebut,  maka  dimungkin dalam satu produk obat/ obat jadi terdiri dari beberapa Paten yang melekat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  Paten),  bahwa  pemberian  paten dimungkinkan atas suatu invensi dengan suatu langkah yang inventif yang dapat diterapkan  dalam  Industri,  yang  memiliki  nilai  kebaruan  ( novelty )  yang  dapat meliputi Produk maupun suatu Proses.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi  untuk jangka  waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensi  tersebut  atau  memberikan persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakannya;  (Pasal  1  Angka  1  UU Paten).
UU Paten menguraikan beberapa istilah yang berkaitan dengan pemberian paten.  Pengertian  Invensi  adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  berupa  produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.(Pasal 1 Angka  2  UU  Paten).  Inventor  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara bersama-sama  melaksanakan  ide  yang  dituangkan  ke  dalam  kegiatan  yang menghasilkan  Invensi.  (Pasal  1  Angka  3  UU  Paten).  Permohonan  adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri. (Pasal 1 Angka 4 UU Paten). Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten. (Pasal  1  Angka  5  UU  Paten).  Pemegang  Paten  adalah  Inventor  sebagai  pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  atas  Paten  tersebut  yang  terdaftar  dalam daftar umum Paten. (Pasal 1 Angka 6 UU Paten).
Syarat  dan  tata  cara  permohonan  terdapat  pada  Pasal  24  ayat  (1)  UU Patendiantaranya paten diberikan berdasarkan permohonan; Pasal 24 ayat (2) UU PatenPermohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  pemohon atau  Kuasanya  kepada  Menteri  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dengan membayar biaya; Pasal 24 ayat (3) UU Paten  bahwa setiap permohonan diajukan untuk  satu  Invensi  atau  beberapa  Invensi  yang  merupakan  satu  kesatuanInvensi yang  saling  berkaitan;  dan  Pasal  24  ayat  (4)  UU  Paten  menyatakan  permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  diajukan  baik  secara  elektronik maupun nonelektronik.
Prosedur  permohonan  paten  terdapat  pada  Pasal  25  ayat  (1)  UU  Paten yaitu: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat: a.  Tanggal,  bulan,  dan  tahun  surat  Permohonan;  b.  nama,  alamat  lengkap,  dan kewarganegaraan  Inventor;  c.  nama,  alamat  lengkap,  dan  kewarganegaraan Pemohon  dalam  hal  Pemohon  adalah  bukan  badan  hukum;  d.  nama  dan  alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan f. nama negara dan  Tanggal  Penerimaan  Permohonan  yang  pertama  kali  dalam  hal  Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Persyaratan  yang  harus  di  penuhi  diuraikan  pada  Pasal  25  ayat  (2)  UU Paten  yaitu:  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilampiri persyaratan: a. judul Invensi; b. deskripsi tentang Invensi; c. klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan  untuk  memperjelas  Invensi,  jika  Permohonan  dilampiri  dengan gambar;  f.  surat  kuasa  dalam  hal  Permohonan  diajukan  melalui  Kuasa;  g.  surat pernyataan  kepemilikan  Invensi  oleh  Inventor;  h.  surat  pengalihan  hak kepemilikan  Invensi  dalam  hal  Permohonan  diajukan  oleh  Pemohon  yang  bukan Inventor;  dan  i.  surat  bukti  penyimpanan  jasad  renik  dalam  hal  Permohonan terkait dengan jasad renik. Deskripsi.
Deskripsi paten yang ingin di daftarkan juga diuraikan pada Pasal 25 ayat (3) UU Paten yaitu: Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Pasal 25 ayat 4 UU Paten  memberikan  uraian  mengenai  klaim  atau  beberapa  klaim  Invensi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  harus  mengungkapkan  secara  jelas dan  konsisten  atas  inti  Invensi,  dan  didukung  oleh  deskripsi  sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berdasarkan  databaseDirektorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual (selanjutnya disingkat DJHKI), (Data berdasarkan Database DJHKI sampai dengan bulan  Januari  2015)  jumlah  paten  yang  berhubungan  dengan  obat  di  Indonesia saat ini mencapai 92 (sembilan puluh dua) item yang terdiri dari paten obat, bahan obat  dan  proses  pembuatannya.  Berdasarkan  data  tersebut,  ternyata  tidak  ada satupun  Paten  yang  merupakan  milik  Indonesia,  baik  perseorangan,  Lembaga Penelitian  maupun  Perusahaan  farmasi.  Kemudian,  sampai  dengan  saat  ini terdapat 68 (enam puluh delapan) Pendaftaran Paten yang masih dalam di DJHKI yang  berhubungan  dengan  obat-obatan  baik  metode  maupun  produk.  Kemudian, dari  jumlah  tersebut  hanya  2  (dua)  saja  yang  dimiliki  oleh  Indonesia.Artinya pemberian Paten atas obat-obatan di Indonesia didominasi oleh Pihak asing, yang mayoritas  merupakan  negara  maju,  yaitu  Amerika  Serikat  dengan  jumlah  yang didaftarkan sebanyak 19 item.
Pengaturan secara norma hukum berdasarkan ketentuan TRIPs Agreement mengenai paten khususnya, yang mana telah diadopsi oleh Indonesia dengan UU Paten,  memang  diatur  secara  tegas  mengenai  ketentuan  pemberian  paten  asing. Konvensi  Paris  mempunyai  prinsip  bahwa  suatu  negara  anggota  uni  memiliki kewajiban  untuk  memperlakukan  orang  asing,  warga  negara  dari  negara  lain anggota uni, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten terlihat dari  prioritas  penaftaran.  Hak  Prioritas  adalah  hak  Pemohon  untuk  mengajukan permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang  tergabung  dalam  Konvensi  Paris Tentang  Pelindungan  Kekayaan  Industri  ( Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial Property ) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ( Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization )  untuk  memperoleh pengakuan bahwa Tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di  negara  tujuan  yang  juga  anggota  salah  satu  dari  kedua  perjanjian  itu  selama pengajuan  tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan berdasarkan  perjanjian  internasional  dimaksud.  (Pasal  1  angka  12  UU  Paten). Penemu asing dengan sendirinya telah meminta paten di negaranya sendiri, tetapi agar  penemuannya  dilindungi  di  negara  lain,  ia  harus  pula  memintakan perlindungan tersebut di negara lainnya.
Perlindungan paten asing tersebut, mengenai obat-obatan khususnya, sama dengan perlindungan paten Indonesia lainnya.
Hanya  yang  membedakan  adalah  paten  asing  disuatu  negara  harus menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 UU Paten, yang  kemudian  dalam  29  dinyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai permohonan  bukti  Hak  Prioritas  dari  Direktorat  Jenderal  dan  Permohonan  yang diajukan  dengan  Hak  Prioritas  diatur  dengan  Keputusan  Presiden.  Perlindungan hukum  yang  terhadap  paten  asing  yang  didaftarkan  di  Indonesia,  yaitu  apabila terjadi  peniruan  teknologi  terhadap  paten  asing  yang  sudah  didaftarkan,  dapat diajukan  gugatan  pembatalan  paten.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  alasan  bahwa bisnis farmasi di Indonesia sangat menggiurkan.
Dari  sisi  hak  paten,  pendaftaran  hak  paten  farmasi  di  Indonesia  masih minim.  Padahal  dengan  perlindungan  hak  paten  farmasi,  industri  farmasi  bisa lebih  berkembang.  Dengan  hak  paten,  produsen  farmasi  tidak  ragu  lagi  untuk mengambangkan  produknya  di  pasaran.  Produsen  farmasi  juga  bisa  mengeruk keuntungan  dengan  memberikan  lisensi  patennya  pada  pihak  lain.  Penerima lisensi juga terlindungi karena produk berlisensi sudah terlindungi paten. Pada sisi lain,  perlindungan  paten  berdampak  pada  akses  masyarakat  terhadap  obat. dampak  perlindungan  paten  itu  adalah  tertundanya  ketersediaan  obat  inovasi esensial  yang  dibutuhkan  masyarakat  dan  umumnya  masih  dalam  perlindungan paten.
Harus diakui bahwa pemberlakuan perundang-undangan HKI pada era 80- an  berhasil  mengundang  masuknya  modal  asing  berikut  teknologi  yang menyertainya. Namun disayangkan bahwa masuknya modal asing dan teknologi ke Indonesia  itu  tidak  diikuti  dengan  tingkat  kemandirian  ekonomi.  Artinya  secara ekonomi,  Indonesia  masih  tetap  berada  di  bawah  dominasi  negara-negara  maju, (Agus Sardjono, 2009:19), termasuk dalam bidang farmasi khususnya obat-obatan.
Syarat dan tata cara permohonan paten terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UU Patendiantaranya  diberikan  berdasarkan  permohonan.  Prosedur  dan  deskripsi dari  paten  yang  didaftarkan  juga  diatur  sebagai  pemenuhan  hak  prioritas  bagi yang  lebih  dulu  bagi  inventor  yang  mendaftarkan  invensinya.  Hak  prioritas  juga berlaku bagi warga negara asing yang tergabung dalam Konvensi Paris diatur pada Pasal 1 angka 12 UU Paten. Tujuan ideal dari pembentukan dan pemberian paten obat-obatan  di  Indonesia  ternyata  tidak  demikian  mudah  untuk  diwujudkan. Kenyataan  dalam  implementasi  hukumnya  terbukti  tidak  sejalan  dengan  dengan gagasan  awalnya  bahwa  pembentukan  hukum  kekayaan  intelektual  diharapkan dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan Indonesia.

## b. Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  terhadapPemberian  Paten  Obat- Obatan atas Kesehatan Mayarakat di Indonesia
Jumlah paten yang terdaftar di DJHKI yang berhubungan dengan obat, baik proses maupun produk, sampai dengan saat ini didominasi oleh pihak asing.
Tentunya  hal  ini  berdampak  pada  harga  obat  yang  tidak  terjangkau  oleh masyarakat  miskin  di  Indonesia.  Kondisi  tersebut  bisa  membuat  hak masyarakat terhadap  akses  pengobatan  jadi  terhambat  karena  tidak  semua  warga  memiliki asuransi  kesehatan.  Adanya  perjanjian  Perdagangan  terkait  Hak  Kekayaan Intelektual  yaitu  TRIPs  Agreement,  turut  menghambat  persaingan  industri  obat. Sebab, dalam perjanjian itu diberlakukan paten terhadap produk obat dari industri farmasi sehingga perusahaan farmasi yang memegang hak paten bisa memonopoli suatu obat.
Jangkauan  daya  beli  masyarakat  terhadap  harga  obat  yang  mahal  akibat adanya  monopoli  berupa  pemberian  paten  tentunya  sangat  lemah.  Masyarakat yang  mampu  pun,  jika  kemudian  ia  sakit  dan  membutuhkan  obat  yang  telah dilindungi  oleh  paten  dengan  jumlah  yang  banyak  dan  kontinyu,  maka  pada akhirnya  pun  akan  memiskinkan  dirinya.  Penyalahgunaan  paten  obat  maupun lisensinya,  yang  kemudian  menimbulkan  monopoli  atau  persaingan  usaha  tidak sehat,  tidaklah  merupakan  suatu  pelanggaran.  Padahal  jika  dicermati  bahwa pemberian  hak  eksklusif  atas  obat  dapat  menimbulkan  dominasi  dan  jika disalahgunakan dapat menimbulkan monopoli dan persiangan usaha tidak sehat.
Terbukti  bahwa  dalam  hal  ini  berdampak  pada  harga  obat  menjadi  mahal dan tidak terjangkau. Mengutip pernyataan Judit Rius ( Medecins Sans Frontieres ), bahwa  harga obat bisa mahal karena kurangnya persaingan antar industri farmasi. Makin  banyak  kompetitor,  harga  obat  menjadi  murah.  Perjanjian  Perdagangan terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  ( Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property Rights/TRIPs )  turut  menghambat  persaingan  industri  obat.  Sebab,  dalam perjanjian  itu  diberlakukan  paten  terhadap  produk  obat  dari  industri  farmasi sehingga  perusahaan  farmasi  yang  memegang  hak  paten  bisa  memonopoli  suatu obat.(http://health.kompas.com/read/2014/11/14/071000223/Ini.Penyebab.Har ga.Obat.Mahal, diakses pada 16 Januari 2015).
Harga  obat  yang  mahal  berpengaruh  terhadap  upaya  mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  (Konsideran menimbang  huruf  (a)  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan).  Tidak terpenuhinya  dan  terjangkaunya  akses  terhadap  obat-obatan  bagi  masyarakat, maka akan menghambat upaya pemenuhan HAM atas Kesehatan di Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab Negara  untuk  mengatasi permasalahan mengenai harga  obat  yang  mahal  dan  memastikan  akses  terhadap  sedian  farmasi  terhadap seluruh masyarakat.
Perkembangan  pemikiran  HAM  menunjukkan  adanya  kesinambungan gagasan  terhadap  pentingnya  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM.  Setidaknya dikenal tiga bahkan empat generasi HAM.
Elemen dasar dari konsepsi generasi HAM pertama mencakup soal prinsip integritas  manusia,  kebutuhan  dasar  manusia  dan  kebebasan  sipil  dan  politik. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 221).
Perkembangan  pemikiran  HAM  juga  mengalami  peningkatan  ke  arah kesatupaduan  antara  hak-hak  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan  hukum  dalam “satu  keranjang”  yang  disebut  dengan  hak  untuk  pembangunan  ( the  right  to development ).  Inilah  generasi  HAM  ketiga.  Hak  untuk  pembangunan  mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk  hak  setiap  orang  yang  hidup  sebagai  bagian  dari  kehidupan  bangsa tersebut.  Hak  ini  meliputi  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 222).Keterlibatan  pihak  swasta  sebagai  Produsen  Obat  di  Indonesia,  seharusnya korporasi  itu  harus  menghormati  HAM  yang  diakui  secara  Internasional,  bahkan apabila HAM ini tidak diakui di dalam sistem hukum nasional.
Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan yang  merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  (Pasal  11  ayat  (1)  UU  Kesehatan), termasuk  dalam  upaya  menyediakan  fasilitas  obat-obatan  yang  bermutu,  aman, efisien,  dan  terjangkau  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  UU Kesehatan.
Medio  Februari  Tahun  2015,  (http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist /3446/1/Kasus.Anestesi.di.RS.Siloam,  diakses  pada  24  Februari  2015)  terdapat kasus  dugaan  tertukarnya  isi  obat  anestesi Buvanest  Spinal dengan asam traneksamat produksi  PT.  Kalbe  Farma,yang  mengakibatkan  meninggalnya  dua orang  pasien  yang  dioperasi  di  Rumah  Sakit  Siloam,  Karawaci.  Perusahan  yang memproduksi obat tersebut merupakan perusahaan swasta.
Kejadian  tersebut,  dalam  perspektif  HAM  merupakan  pelanggaran  Negara terhadap kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia Internasional dan Nasional,(Kovenan Hak EKOSOB yang telah di Ratifikasi oleh Indonesia, dalam pasal 12 ayat (1)) dimana pelanggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan ke mereka atau dimana mereka gagal untuk melakukan langkah-langkah yang cukup untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan terhadap pelanggaran oleh aktor swasta.
Maka  seharusnya  negara  melindungi  dan  memajukan  supremasi  hukum ( rule  of  law ),  termasuk  dengan  melakukan  penjaminan  kesamaan  di  hadapan hukum, keadilan dalam penerapannya, dan dengan menyediakan pertanggungjawaban  yang  cukup,  kepastian  hukum,  dan  prosedur  dan transparansi hukum. Mengenai  ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,  aman,  efisien,  dan  terjangkau,  dalam  UU  Kesehatan  dinyatakan  secara tegas merupakan tanggung jawab Pemerintah.( Pasal 19 UU Kesehatan).
Pemberian sanksi oleh pemerintah kepada Pihak Swasta mengenai kegiatan memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan  keamanan,  khasiat  atau kemanfaatan, dan mutu, dalam Pasal 196 UU Kesehatan dinyatakan:
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau persyaratan  keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan  mutu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Apabila  kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh  korporasi  maka  selain  pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana denda.(Pasal  201  ayat  (1)  UU  Kesehatan).  Selain  pidana  penjara  dan  denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
Korporasi  dilain  sisi  juga  harus  menghormati  HAM  yang  diakui  secara Internasional,  bahkan  apabila  HAM  ini  tidak  diakui  di  dalam  sistem  hukum nasional.  Selain  itu,  ketika  konflik  hukum  nasional  dengan  hukum  internasional, korporasi  harus  berusaha  untuk  menghormati  prinsip-prinsip  dan  standar  HAM Internasional,  sekaligus  mematuhi  hukum  domestik.  Sehingga,  korporasi  dapat mengatasi risiko berkontribusi dalam terjadinya pelanggaran HAM.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang  No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  antara  lain  menyebutkan  bahwa  undang-undang  ini  secara  rinci mengatur  mengenai  hak-hak,  seperti  hak  memperroleh  keadilan,  hak  atas  rasa aman,  hak  atas  kesejahteraan.  Hak-hak  ini  dilindungi  oleh  negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum, sebagai perlindungan terhadap orang/kelompok/korporasi dari kejahatan yang dilakukan oleh orang/kelompok/korporasi lainnya.
Perlindungan hak-hak yang berkaitan erat dengan HAM harus ditanggulangi oleh  negara/pemerintah,  dengan  pembentukan  hukum  yang  dapat  diterapkan dalam  praktik  pelaksanaan  proses  peradilan  oleh  aparat  penegak  hukum. Kemudian,  kebijakan  atau  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  warganya, khususnya  dalam  bidang  Kesehatan  berupa  sediaan  Farmasi,  merupakan  bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, yang tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  (Frans  Magnis  Suseno,  1999:  121- 122).
Konsep  negara  hukum  dan  kesejahteraan,  bahwa  negara  mempunyai kewajiban  menjamin  terciptanya  kesejahteraan  bersama  dalam  kehidupan bermasyarakat,  baik  yang  menyangkut  kepentingan  ekonomi,  sosial,  budaya,
hukum,  pendidikan,  maupun  dalam  kepentingan  politik.(Luthfi  J.  Kurniawan  dan Mustafa Luthfi, 2012: 49). Hal ini tentu saja sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya  alinea  IV  yang  menyebutkan:  “ ...kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.... ”. Dari Landasan tersebut menegaskan adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah  untuk  melindungi  dan  melayani  sehenap  kepentingan  publik,  guna mewujudkan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian  dalam  UUD  1945,  Indonesia  menegaskan  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Lunshof  (1989)  mengemukakan  (Dalam  : Agussalim Andi Gajong, 2007: 31) bahwa unsur negara hukum adalah :
a) Adanya  pemisahan  antara  pembentuk  undang-undang,  pelaksana  undang- undang, dan peradilan;
b) Bahwa penyusun undang-undang secara demokratis;
c) Adanya asas legalitas;
d) Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Dengan  demikian  maka  Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus memberikan  perlindungan,  pemenuhan  dan  penghormatan  HAM  bagi  rakyatnya. HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu  menjaga  harkat,  martabatnya  dan  keharmonisan  lingkungan.  Hak  asasi merupakan  hak  dasar  yang  melekat  secara  kodrati  pada  diri  manusia  dengan sifatnya  yang  universal  dan  abadi.  Oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati, dipertahankan,  tidak  boleh  diabaikan,  tidak  boleh  dikurangi  dan  dirampas  oleh siapapun. HAM perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam Konstitusi.
Karena  HAM  merupakan  hak  yang  diperoleh  saat  kelahirannya  sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangai akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya. Ukuran derajat kemanusiaan selalu  berkembang  sesuai  dengan  peradaban  masyarakatnya.  Jelas  bahwa  hak dasar pertama adalah hak hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain seperi  hak  mendapatkan  kehidupan  dan  pekerjaan  yang  layak,  hak  berkeluarga dan  melanjutkan  keturunan,  hak  mendapatkan  kewarganegaraan  dan  hak mengeluarkan  pendapat,  berserikat  dan  berkumpul.  Pada  perkembangan selanjutnya,  derajat  kemanusiaan  juga  ditentukan  oleh  tingkat  pendidikan  dan kesehatannya,  sehingga  pendidikan  dan  kesehatan  pun  kemudian  menjadi  hak asasi  manusia  dengan  segala  perangkat  hak  lain  untuk  mendapatkan  pendidikan dan kesehatan.
Pelaksanaan  ketentuan  mengenai  hak  kesehatan  merupakan  hak konstitusional  yang  diberikan  negara  kepada  rakyat  ini,  dalam  prakteknya dipertegas  melalui  Undang-undang  dan  Peraturan  pelaksanaan  lainnya  sesuai dengan hirarki perundang-undangan.
Undang-undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan), menjamin bahwa kesehatan adalah hak semua orang, dan setiap orang mempunyai hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di  bidang  kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Sediaan farmasi merupakan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.(Pasal 1 ayat (4) UU Kesehatan jo. Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan). Hak atas kesehatan beserta akses terhadap sumber daya dalam bidang kesehatan merupakan satu kesatuan hak untuk memperoleh derajat kesehatan tertinggi yang dimaksudkan  dalam  pengakuan  HAM.  Pemerintah  bertanggung  jawab  atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat  untuk  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.(Pasal 16  UU  Kesehatan).  Kaitannya  dengan  pemenuhan  hak  kesehatan  yang berhubungan  dengan  pemberian  paten  terhadap  obat-obatan,  yang  dampaknya telah diuraikan sebelumnya, khususnya mengenai harga dan akses terhadap obat, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.(Pasal 19 UU Kesehatan).
Selanjutnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, pemerataan,  dan  keterjangkauan  perbekalan  kesehatan,  terutama  obat  esensial. Dalam  menjamin  ketersediaan  obat  keadaan  darurat,  Pemerintah  dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang  berkhasiat  obat.(Pasal  36  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kesehatan).Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan  dengan  memperhatikan  kemanfaatan,  harga,  dan  faktor  yang berkaitan dengan pemerataan.
Hak  asasi  manusia  atas  kesehatan  diakui  dalam  perangkat-perangkat internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan:
“Setiap  manusia    mempunyai  hak  atas  standar  kehidupan  yang  cukup,  bagi kesehatan dirinya sendiri dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal,  pakaian  dan  pelayanan  kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang penting”.(Pasal    25  ayat  (1)  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia, 1948)
Jaminan  hak  atas  kesehatan  juga  terdapat  dalam  Pasal  12    ayat  (1)  Konvensi Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  yang  ditetapkan  oleh Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  2200  A  (XXI)  tanggal  16 Desember  1966,  yaitu  bahwa  negara  peserta  konvenan  tersebut  mengakui  hak setiap  orang  untuk  menikmati  standar  tertinggi  yang  dapat  dicapai  dalam  hal kesehatan fisik dan mental.
Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  Konvenan  Internasional  yang  mengatur mengenai HAM, termasuk di dalamnya Hak atas Kesehatan. Pemberlakuan UU No. 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berpedoman  pada  Deklarasi HAM  PBB,  Konvensi  PBB  serta  instrumen  Internasional  lain  yang  mengatur mengenai HAM.(Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Pemerintah harus dapat memaksimalkan perannya dalam upaya pemberian keadilan  terhadap  masyarakat.  Terlihat    kecenderungan  Pemerintah  untuk  lebih memilih  tekanan  kepentingan  Individu/Privat  yang  berbasis  kepentingan  bisnis, atau  lebih  berpihak  pada  kepentingan  yang  lebih  luas  yaitu  kepentingan  publik, khususnya mengenai kesehatan publik (p ublic health ) yang berhubungan dengan obat  sebagai  salah  satu  objek  Paten  baik  proses  maupun  produknya.  Disisi  lain obat  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  luas  yang  juga  merupakan kewajiban Pemerintah untuk dapat memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM.

## III. PENUTUP
Syarat dan tata cara permohonan paten terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UU Patendiantaranya  diberikan  berdasarkan  permohonan.  Prosedur  dan  deskripsi dari  paten  yang  didaftarkan  juga  diatur  sebagai  pemenuhan  hak  prioritas  bagi yang  lebih  dulu  bagi  inventor  yang  mendaftarkan  invensinya.  Hak  prioritas  juga berlaku bagi warga negara asing yang tergabung dalam Konvensi Paris diatur pada Pasal 1 angka 12 UU Paten. Tujuan ideal dari pembentukan dan pemberian paten obat-obatan  di  Indonesia  ternyata  tidak  demikian  mudah  untuk  diwujudkan. Kenyataan  dalam  implementasi  hukumnya  terbukti  tidak  sejalan  dengan  dengan gagasan  awalnya  bahwa  pembentukan  hukum  kekayaan  intelektual  diharapkan dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan Indonesia.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan  keterjangkauan  perbekalan  kesehatan,  terutama  obat  esensial.  Dalam menjamin  ketersediaan  obat  keadaan  darurat,  Pemerintah  dapat  melakukan kebijakan  khusus  untuk  pengadaan  dan  pemanfaatan  obat  dan  bahan  yang berkhasiat  obat.  (Pasal  36  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kesehatan).  Terlihat kecenderungan  Pemerintah  untuk  lebih  memilih  tekanan  kepentingan individu/privat  yang  berbasis  kepentingan  bisnis,  atau  lebih  berpihak  pada kepentingan  yang  lebih  luas  yaitu  kepentingan  publik,  khususnya  mengenai kesehatan publik (p ublic health ) yang berhubungan dengan obat sebagai salah satu objek  paten  baik  proses  maupun  produknya.  Disisi  lain  obat  merupakan  bagian dari  kebutuhan  masyarakat  luas  yang  juga  merupakan  kewajiban  Pemerintah untuk dapat memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM. Pemerintah harus dapat memaksimalkan perannya dalam upaya pemberian keadilan terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, (Bandunng: Nuansa Aulia, 2009) Alexandra  Indriyanti  Dewi, Mafia  Kesehatan, (Yogyakarta,  Penerbit  Pinus  Book Publisher, 2008).
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011).
Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2011), Frans Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-pilar  Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
Luthfi  J.  Kurniawan  dan  Mustafa  Luthfi, Perihal  Negara,  Hukum  dan  Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender , (Malang, Setara Press, 2012),
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung: Penerbit PT. Citra Adiyta Bhakti, 2014) Wahyu  Sasongko, Indikasi  Geografis  :  Studi  Tentang  Kesiapan  Indonesia memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  produk  nasional, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012)

## B. Peraturan Perundang-undangan
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 1948. TRIPs Agreement.
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## C. Sumber Lain
http://en.wikipedia.org/wiki/Beecham_Group http://www.hakpaten.net/hak-paten-pengertian-hak-paten/ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak,
http://health.kompas.com/read/2014/11/14/071000223/Ini.Penyebab.Harga.Ob at.Mahal,
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3446/1/Kasus.Anestesi.di.RS.Siloam

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.