Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.

## Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M

## Alifa Cholifiah, Anwar Sanusi, Aditia Muara Padiatra
Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuludin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email : alifacholifiah2000@gmail.com , anwarsanusiasnaf@gmail.com , aditiamuara@syekhnurjati.ac.id

## Abstract
Spices  and  Ports  are  two  things  that  cannot  be  separated  in  the  commercial  transformation  that occurred centuries ago. The two are related to each other and form a knot that is interdependent and gives rise to various reactions and ambitions that occur among every noble and ruler who wants to control commerce. This is also related to various trading ports in Indonesia such as Sriwijaya, Pasai, and Malacca. The fall of Malacca into the hands of the Portuguese resulted in a shift in trade routes directed to the Red Sea, this was seriously used by the Sultanate of Aceh Darussalam to seize international scale trade. So this research aims to present a reconstruction of maritime trade routes that occurred in the territory of the Sultanate of Aceh Darussalam so that it discusses trade routes, commodities and even payment instruments used in each of these periods and how the policies of each  sultan/ah  in  the  Aceh  Darussalam  Sultanate  towards  trade  routes  maritime  events  that occurred in the 17th century AD. The research method used is the historical research method which consists of 4 stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research resulted  in  the  trading  routes  of  the  Sultanate  of  Aceh  Darussalam,  trade  commodities  such  as pepper, oil, tin, policies and regulations that apply in regulating trade mobility including means of payment in the form of deureuham, ketun, and Spanish ringgit as well as the role of the sultan/ah in establishing trade policies to obtain a lot of advantages such as rising pepper prices (Iskandar Muda era),  diplomacy  with  England  (during  Al-Mukamil),  tin  monopoly  on  silver  (during  Sultanah Safiatuddin's time).
Keywords: Aceh Darussalam, Commerce, Maritime, Sultan/ah

## Pendahuluan
Pergerakan  dan  perputaran  roda  perniagaan  rempah  sudah  dimulai  sejak zaman dahulu. Mengalami banyak perkembangan dan perubahan dalam prosesnya serta  kebaharuan  informasi  dari  adanya  tempat  baru  yang  diyakini  sebagai penghasil  rempah  dengan  kualitas  terbaik  tentu  menjadi  hal  yang  menarik  untuk diungkap. Berkaitan dengan kekuatan Migrasi Eropa barat kristen ke timur muslim menjadikan wilayah Nusantara kerap menjadi sasaran dari target monopoli bangsa barat.  Pembagian  wilayah  yang  disinyalir  menjadi  cikal  bakal  terjadinya  arus perniagaan yang semakin kencang membuat Nusantara ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. Raja Spanyol memerintahkan Portugis untuk menelusuri kekayaan rempah di wilayah Afrika.
Nusantara  masuk  dalam  rute  perniagaan,  jauh  sebelum  itu.  Beberapa  abad sebelumnya,  Sriwijaya  sudah  menjadi  tombak  perniagaan  penting  yang menjadikannya  sebagai  wilayah  tempat  singgah  kapal-kapal  asing  yang  akan
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
menuju India/Cina. Di sisi lain, orang-orang India sudah menguasai rute perjalanan untuk mencapai Nusantara, dalam hal ini Kepulauan di Maluku dan Selat Malaka. Ekspedisi  ini  yang  menjadikan  terbentuknya  simpul  jalur  rempah  sebagai  jalur perniagaan internasional.
Rempah dan pelabuhan menjadi kunci dalam perniagaan pada zaman dahulu termasuk  didalamnya  mengenai  mata  uang  yang  berlaku  dalam  perniagaan, komoditi  rempah  yang  menjadi  rebutan,  serta  jalur-jalur  rempah  yang menghubungkan  satu  wilayah  dengan  wilayah  lain  dalam  rangka  perniagaan rempah dna kepentingan ekonomi yang menjanjikan.
Bukti  perniagaan  laut  dapat  dilihat  dari  penemuan  kapal-kapal  kuno  yang berkisar tenggelam pada tahun 1522-1800 di Nusantara. Terdapat berbagai temuan komoditas perniagaan didalamnya berupa sutra dan the (Cina), Katun (Amerika dan Cina),  berbagai  logam  eropa,  dan  lain  sebagainya.  Kebanyakan  hancur  tapi  ada yang  bisa  diselamatkan  dan  menjadi  pameran  jalur  rempah  yakni  emas,  perak berlian zamrud, mutiara, batu berharga, porselen, keramik dari Cina dan Jepang. 1 Kelompok dagang asia terbagi menjadi saudagar kaya si pemilik modal dan para  pedagang  keliling  yang  ikut  menumpang  di  kapal  untuk  mennjajakan dagangannya. Commenda merupakan sistem dagang dimana pada saat itu para raja- raja menyimpan saham mereka dalam perahu yang berlayar. Contohnya raja-raja dari  Pahang  yang  memiliki  kantor  dagang  di  Malaka.  Emporium  membuat  jalur pelayaran menjadi lebih pendek, pedagang dari Cina tidak perlu berlayar sampai ke Timur Tengah, mereka hanya cukup sampai di Malaka, dan sebaliknya juga para pedagang dari Timur Tengah. 2 Tak mengherankan apabila Malaka menjadi pusat perhatian  bagi  perniagaan  jalur  maritim  internasional.  Letaknya  yang  berada diantara Pulau Sumatera dan Semenanjug Melayu menjadikan wilayah selat Malaka berada  dalam  garis energy  lifeline sehingga  dapat  menghubungkan  Laut  Cina Selatan  dengan  Asia. 3 Keberadaan  Malaka  bukan  menyoal  strategis  bagi  negara terdekat  namun  juga bernilai  bagi  negara-negara  pengguna seperti China,  Korea, Jepang, Filipina, Negara Timur Tengah dan Negara lainnya. 4
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  Malaka  pada  saat  itu  mampu menyaingi  pasar  Pasai.  Strategi  yang  dilakukan  oleh  Parameswara  sebagai penguasa Malaka ialah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan stok perniagaan dan menyebar duta persahabatan ke berbagai wilayah untuk menjamin stok barang
1 Anastasia Wiwik Swastiwi, “Jejak Jalur Rempah Di Kepulauan Riau,” Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 11 (November 15, 2021), https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.251.
2 Yanwar Pribadi, “ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M,” ALQALAM 22, no. 1 (April 29, 2005): 65, https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1448.
3 U Nurmina, “Politik Maritim Indonesia Di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)” (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2018).
4 Wiwik Swastiwi, “Jejak Jalur Rempah Di Kepulauan Riau.”
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
naiga dari setiap daerah tetap terkendali sehingga kegiatan berniaga di Malaka dapat berjalan  dengan  teratur. 5 Selain  itu,  ekspedisi  militer  juga  dilakukan  ke  berbagai wilayah kekuasaan Malaka untuk memberantas bajak laut yang dapat mengganggu mobilitas perniagaan.
Perkembangan  Malaka  sebagai  penguasa  perniagaan  tidak  dapat  bertahan lama  karena  terus  mengalami  penyerangan  dari  Portugis.  Sehingga  kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511 M menyebabkan banyak perubahan terjadi pada perniagaan saat itu. Kerajaan Demak menjadi salah satu pihak yang dirugikan karena  atas  peristiwa  ini,  ia  harus  menelan  kerugian  besar  akibat  beras  yang diekspornya ke Malaka mengalami perubahan jumlah pembeli karena sudah tidak banyak pedagang yang singgah ke Malaka lagi. Sebenarnya, kejatuhan  Malaka ke tangan  Portugis  tidak  terlalu  memberikan  keuntungan  yang  berarti  bagi  bangsa Portugis  sebab  Malaka  hanya  sebagai  pusat  pelabuhan  transit  pedagang  yang berasal  dari  berbagai  wilayah,  namun  sekali  lagi  Malaka  bukan  sebagai  wilayah yang  memproduksi  bahan  baku  komoditas  dari  perniagaan  yang  ada  di  pasaran. Sehingga para pedagang yang berasla dari daerah produksi komoditas dapat sesuka hati melakukan perpindahan jalur niaga kemanapun tanpa harus melakukan transit di Malaka. 6
Rute dagang Muslim Asia adalah Samudera Pasai menuju ke Malaka. Dengan pembagian dua rute lagi saat tiba di Malaka yakni dapat melalui Malaka-Banjar- Demak dan Malaka- Gresik-Demak. Dua jalur lagi akan dibentuk dari Demak yaitu arah  ke  Makasar  dan  ke  arah  Ternate  Tidore. 7 Namun  sejak  dikuasainya  Malaka oleh  Portugis,  para  pedagang  muslim  banyak  melakukan  pengalihan  perniagaan menuju Aceh.  Alih-alih merasa puas dengan penguasaan Malaka, Portugis  justru terus  melakukan  penyerangan  serta  menekan  wilayah  Aceh  untuk  dapat dikuasainya. 8
Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri tahun 1516 M dibawah kekuasaan Ali Mughayat Syah berupaya melakukan penggabungan wilayah dengan kerajaan- kerajaan  kecil  di  Pantai  Utara  Sumatera  untuk  menjadi  satu  tim  dalam melumpuhkan Portugis. Nyatanya tekad Ali untuk melakukan itu harus gugur sebab kerajaan-kerajaan kecil tersebut malah memberikan kesempatan dan peluang bagi Portugis.  Kekuatan  yang  dimiliki  Aceh  saat  itu  cukup  kuat  sehingga  mampu memukul  mundur  Portugis  dari  wilayah  Aceh  sehingga  pada  1521  M  Ali  dapat
5 Pribadi, “ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500- 1700 M.”
6 Pribadi.
7 Aisyah Syafiera, “PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16,” Jurnal Avatara 4, no. 3 (2016).
8 Arif Rahman, “Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i 8, no. 5 (September 9, 2021): 1333–44, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894.
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
menumpas  pasukan  Portugis  dibawah  pemimpinnya  bernama  Jorge  de  Brito. Kekalahan  yang  diterima  Portugis  menjadikan  Aceh  terlepas  dari  cengkaraman Portugis  serta  dapat  menguasai  wilayah  kecil  di  Pantai  Utara  Sumatera  dapat ditaklukan  sehingga  Deli,  Daya,  Pasai,  dan  Pidir  masuk  dalam  daerah kekuasaannya. 9
Perkembangan  wilayah  kekuasaan  Aceh  diikuti  dengan  berkembangnya pasar-pasar di Aceh serta pelabuhan Aceh yang menjadi tempat singgah dari kapal- kapal  yang  datang.  Hal  ini  tentu  memberikan  peluang  besar  karena  kejatuhan Malaka    membuat  rute  perniagaan  yang  awalnya  melalui  Malaka  maka  banyak dipindah  melalui  Selat  Sunda. 10 Sehingga  perubahan  jalur  perniagaan  yang dipindah  dari  Laut  Merah,  Kairo  dan  Laut  Tengah  digeser  menjadi  Laut  Merah, Mesir  dan  Mediterania.  Jalur  ini  dibuat  sebagai  upaya  menyaingi  kekuatan Portugis. 11
Keberhasilan  Aceh  membuka  kembali  jalur  perniagaan  merica  pada  tahun 1538 M yang sempat mengalami pemberhentian ekspor merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah membuat Aceh dapat menjual lada setiap tahunnya sebanyak 20 kapal. Kemudian, Aceh mampu mengirim stok lada dalam jumlah besar untuk memenuhi  kebutuhan  Eropa  melalui  Laut  Merah  pada  tahun  1550. 12 Menurut catatan yang ditulis oleh Jorge de Lemos, Aceh mampu melakukan ekspor besar- besaran berbagai jenis rempah serta perhiasan melalui Laut Merah sehingga Aceh juga melakukan ekspor melalui kapal-kapal dari Gujarat sebanyak 40.000-50.000 kw rempah-rempah per tahun, Dari seluruh rangkaian perniagaan di Laut Merah, Aceh Darussalam dapat meraup keuntungan sebesar 4 juga dukat emas per tahun. 13 Jendral Augustin De Beaulieu menyebutkan bahwa kapalnya singgah di Aceh tepatnya  di  Pelabuhan  Labo  atau  Nalabo  (Meulaboh)  pada  tahun  1621.  Beliau menjelaskan  bahwa  saat  itu  pelabuhan  Meulaboh  sangat  ramai  disinggahi  oleh kapal-kapal dan pedagang  asing. 14 Pelabuhan Aceh dikunjungi oleh pedagang dari Arab, India, Turki, Persia, dan Abbysinia. Aceh banyak didatangi pedagang asing dari  Konstantinopel,  Gujarat,  Coromandel,  Mallabar,  Laut  Merah,  dan  berbagai daerah lainnya. Ada juga dari Semenanjung Malaya sampai Jawa. 15 Sementara itu, kapal-kapal  yang berasal  dari Inggris mendatangi  Pelabuhan Aceh menggunakan
9 Ali Hasjmy, 59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
10 Syafiera, “PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16.”
11 Taslim Batubara, “Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam,” Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam) 1, no. 1 (2020): 1–6. 12 Batubara.
13 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi and Gunawan Adnan, The History of Aceh: Mengenal Asal- Usul Nama, Bahasa, Dan Orang Aceh , Cetakan kedua (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2020).
14 Al-Asyi and Adnan.
15 Rahman, “Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M.”
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
kapal-kapal kecil yang dibuat di Asia namun bergaya Eropa dengan ukuran sebesar 80-150 lasten (1 last seberat 2.000 kg;  jika 70 lasten maka muatan kapal mampu mencapai  140  ton).  Sedangkan  untuk  kapal-kapal  yang  berasal  dari  India-Arab datang dengan ukuran 100-170 lasten . Kapal yang datang dari Kedah dan Melayu berjenis kapal Ghurap, Wankan, dan Gonting.
Apabila  dilihat  dari  wilayahnya,  posisi  Aceh  masih  sulit  untuk  dilalui sehingga  kebanyakan  kapal-kapal  asing  yang  datang  memilih  untuk menghindarinya. Teluknya dijaga oleh beberapa pulau seperti Pulau Waih, Breueuh, dan Bunta. Teluk tersebut dapat dilewati melalui 3 terusan yakni terusan surat (akan sampai  Gujarat),  terusan  Bengali  (dapat  berlabuh  ke  pantai  India),  dan  ada  satu terusan lagi yang menghubungkan dengan Malaka. 16
Pelaut Beaulieu mengisahkan perjalanannya yang harus ditempuh lagi sekitar 8 hari untuk sampai daratan walaupun sudah berhasil melewati terusan yang penuh dengan angin dari tenggara yang membuat kapalnya harus kehilangan satu jangkar. Muara sungai di Aceh itu tepinya menjorok ke hulu dan memiliki ambang sungai yang  berbahaya  ditambah  karang-karang  yang  memecah  gelombang  laut. 17 Jalur utama yang digunakan hanya dapat melalui sungai, sehingga bongkar muat barang dari kapal  besar tidak bisa dilakukan dan harus dipindahkan menggunakan kapal kecil. 18
Masyarakat  Aceh  pada  saat  sekitaran  abad  16  memiliki  mata  pencaharian beragam  mulai  dari  sebagai  nelayan  yang  menjadi  peringkat  pekerjaan  paling menjanjikan apalagi ketika cuaca baik, maka akan ditemukan 8-10 kapal yang berisi jaring-jaring besar. 19 Lalu ada yang bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya. Mereka menanam padi (padi yang ditanam ada dua jenis yakni basah dan kering) dan  lada  sebagai  tanaman  pokok,  selain  itu,  mereka  juga  menanam  pohon  buah, pohon  kelapa,  dan  pohon  pinang.  Hal  ini  juga  erat  kaitannya  dengan  perniagaan dari hasil tanam  mereka sendiri. Bukan hanya itu, mereka juga ada yang bekerja sebagai tukang kapal karena sesuai dengan kondisi Kesultanan Aceh yang hanya bisa dilewati melalui sungai-sungai penghubung. 20
Aceh juga memiliki banyak pandai emas dan besi yang lihai dalam berbagai macam  pembuatan  barang  seperti  keris,  pisau,  mata  lembing,  dan  berbagai perlengkapan dari kuningan seperti kandil dan lampu bokor serta berbagai desain baju yang dilapisi berbagai pernak-pernik dan kancing dari emas untuk sang Raja. 21
16 Denys Lombard, Kerajaan Aceh: jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) , Cet. ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
17 Lombard.
18 Lombard. 19 Lombard.
20 Zumrotul Muhzinat, “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda,” Jurnal Tsafaqoh dan Tariqh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 5, no. 2 (2020).
21 Lombard, Kerajaan Aceh .
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
Kekayaan  Emas  Aceh  tempo  dulu  menjadi  tersohor  di  kalangan  Eropa  sampai menyebut Aceh sebagai Aurea Chersonese atau Golden Chersonese. 22

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah 23 yang  terdiri  dari  4 tahapan.  Tahapan  tersebut  ialah  heuristik  dimana  proses  pengumpulan  sumber- sumber  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  berupa  buku,  jurnal,  dan  naskah. Kemudian berlanjut pada tahapan kritik dengan memilah dan mendalami sumber- sumber yang didapatkan secara kritis. Setelah dilakukan kritik, maka selanjutnya ialah tahapan interpretasi dengan melakukan penafsiran berbagai fakta-fakta yang ditemukan  untuk  dapat  dikaitkan  satu  dengan  lainnya  dan  historiografi 24 sebagai tahapan  akhir  dalam  menuliskan  dan  merekontruksi  suatu  peristiwa  sehingga menghasilkan penelitian yang sesuai dengan fakta sejarah.

## Hasil dan Pembahasan
Raja-raja yang memiliki kuasa atas suatu wilayah banyak meraup keuntungan dari perniagaan apalagi perniagaan jalur maritim yang tentu banyak menghasilkan pundi-pundi keuntungan dari penarikan pajak, bea cukai, hadiah, bahkan raja-raja juga melakukan permainan saham  dengan menyimpan modal di  para syahbandar atau  mengutus  para  saudagar  untuk  berdagang  ke  wilayah  lain  dengan  sistem partnership . 25
Kesultanan  Aceh  menerapkan  sistem  monopolistik  yaitu  semua  yang diperoleh  orang  kaya  pada  akhirnya  harus  tetap  diserahkan  kepada Kesultanan/Istana. 26 Monopoli  yang  dilakukan  oleh  Aceh  dalam  hal  perniagaan adalah  dengan  membuat  struktur  perniagaan  dari  berbagai  sumber,  seperti  pajak yang ditarik dari setiap kepala lokal yang mengelola perkebunan atau hasil hutan di Aceh,  selain  itu  Raja  juga  memiliki  kebun  sendiri  seperti  perkebunan  lada  di pedalaman hak milik pribadi raja. 27
Setiap wilayah yang menjadi sebuah pusat perniagaan baik itu hanya sebagai wilayah  transit  maupun  wilayah  besar  penghasil  komoditas  tentu  memiliki peraturan  yang  diatur  sedemikian  rupa  oleh  penguasa  wilayahnya.  Peraturan tersebut meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan perniagaan, pajak, bea cukai, sampai teknis dalam pelayaran, berbagai hal tersebut dilakukan untuk mengatur dan
22 Al-Asyi and Adnan, The History of Aceh .
23 Aditia Muara Padiatra, Ilmu sejarah : metode dan praktik (Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020).
24 Anwar Sanusi, Pengantar Ilmu Sejarah (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013).
25 Syafiera, “PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16.”
26 Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., eds., Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017 (Seminar Sejarah Nasional, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017).
27 Muhzinat, “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda.”
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
mengikat  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  perniagaan  untuk  bisa  bekerja  sama tentunya  hal  ini  juga  berimbas  pada  keuntungan  besar  yang  akan  diperoleh  oleh semua pihak terutama penguasa wilayah.
Kesultanan Aceh Darussalam juga melakukan hal serupa demi memperkuat ekonomi dan penguatan wilayah niaga, Aceh banyak mengadopsi undang-undang yang  berlaku  di  Malaka.  Kunjungan  Laksamana  Cheng  Ho  juga  memberikan gambaran  betapa  peraturan  di  Aceh  menyerupai  Malaka. 28 Hal  ini  terlihat  dari kesamaan mengenai alur bongkar muat kapal asing di wilayah Aceh dan Malaka. Barang  yang  diturunkan  dari  kapal  akan  ditentukan  harganya  oleh syahbandar (ketentuan  harga  harus  sesuai  yang  sudah  ditetapkan,  tidak  ada  tawar  menawar) beserta  jumlah  bea  cukai  yang  harus  dibayar,  namun  banyak  pedagang  yang melakukan suap ke syahbandar supaya bea cukai barangnya rendah saat melakukan pembayaran di bagian bendahara. Setelah pembayaran bea cukai, maka pedagang baru  boleh  menemui  wazir  sultan.  Satu  hal  lagi,  setiap  kapten  kapal  dilarang berniaga,  apabila  melanggar,  maka  akan  dituntut  di  Pengadilan. 29 Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pedagang asing yakni orang Inggris dan Belanda membayar  pajak  sebanyak  7%  dari  harga  barang  yang  diturunkan  dari  kapal, mereka  membayarnya  dalam  bentuk  barang.  Kemudian  untuk  orang  India dikenakan  pajak  sebesar  5%.  Namun,  para  pedagang  Muslim  membayar  pajak menggunakan emas untuk besarannya beberapa sumber menyebutkan bahwa pajak pedagang muslim lebih rendah. 30
Aceh juga menerapkan beberapa kebijakan perniagaan yang dilakukan seperti adat cap (cap yang digunakan sebagai tanda izin untuk berlayar) cap ini dapat dibeli dengan cara ditukar dengan barang ataupun uang.  Kemudian, ada adat kain yang diberikan untuk istana. Adat memohon kunci hal ini dilakukan sebagai permohonan agar dapat menurunkan barang-barang dari kapal apabila sudah selesai mengurus administrasi  dan pajak.  Ada juga hadiah langgar sekitar 120 tahil ini dibayarkan sebagai syarat izin berlabuh. Serta terdapat adat mengawal yakni kewajiban yang diberikan  kepada  bangsa  Aceh  yang  bertugas  menjaga  kapal  saat  kapal  tersebut bersandar di perairan Aceh. 31
Para pedagang dan pengusaha besar tidak perlu khawatir merugi sebab Aceh menganut  sistem  pasar  sehingga  aktivitas  perniagaan  terjadi  dalam  satu  titik wilayah sehingga memudahkan pengusaha untuk  meraup keuntungan lebih besar menarik  pelanggan  dan  tentunya  memudahkan  pelanggan  untuk  mendapatkan
28 Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017 . 29 Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al.
30 Anthony Reid, Dari ekspansi hingga krisis : jaringan perdagangan global Asia Tenggara 1450-1650 , ed. RZ Leirissa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1999).
31 A. B. Lapian, Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17 , Cet. 1 (Depok: Komunitas Bambu, 2008).
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
barang  yang  dicari.  Selain  itu,  Aceh  juga  menyediakan  koperasi  sebagai  tempat simpan pinjam bagi pemodal, namun ini juga dapat digunakan untuk masyarakat luas dengan margin maksimal 1%/bulan atau 12% dalam satu tahun. Hal ini tentu lebih murah dibandingkan dengan margin Banten yang mencapai 5%/bulan. 32
Melalui  pembentukan  pola  dagang  untuk  mengawasi  perniagaan  dan komoditasnya Aceh  melakukan pengangkatan para jabatan yang menjabat  dalam berbagai  tugas.  Diantara  pejabat-pejabat  tersebut  ialah Keujreun  Blang (yang memiliki  fungsi  untuk  meakukan  pengaturan  komoditas  pangan  seperti  sistem penanaman padi), Panglima Laot (mengawasi dan mengurus segala kegiatan yang berhubungan  dengan  nelayan  dan  perikanan  termasuk  sengketa  yang  di  laut),
Peutua  Seuneubok (menaungi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  tanaman  dan pembebasan  lahan  berbagai  komoditas  rempah  seperti  lada),  serta  peran  utama dalam perniagaan jalur maritim ialah seorang Syahbandar yang bertugas  sebagai kepala pasar yang mengatur segala transaksi dan jual beli yang terjadi di pasar. Hal ini  berlaku  untuk  pasar  di  pedalaman  maupun  pesisir.  Dalam  mengatur  urusan administrasinya,  Aceh  memilki  dua  embaga  tinggi  yakni Balai  Furdhah sebagai kantor pusat perniagaan, kantor ini berada dibawah pengawasan dari wazir urusan perniagaan dan Balai Laksamana sebagai markas besar tentara darat dan laut. Serta ada juga Baitul Maal sebagai kantor pusat bendahara negara. 33
Berbagai sumber keuangan negara yang dihimpun di Baitul Maal berasal dari Zakat, Jizyah (pajak bagi penduduk luar muslim), Kharraj (pajak yang didapatkan dari  keuntungan  hasil  bumi  dan  pertanian  dari  penduduk  yang  beragama  diluar Islam), Asyur (bea cukai dari barang dagangan yang masuk ke Aceh), serta berbagai keuntungan yang ditetapkan bagi para pengusaha di Aceh. 34 Para petinggi kerajaan seperti Uleebalang akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari denda-denda atas kesalahan rakyat, sebanyak 1% dari harga sawah yang dijual oleh masyarakat, pajak  perahu  yang  memasuki  sungai  5%  untuk  dagangan  dari  wilayah  asing sedangkan 2% bagi yang membawa barang-barang lokal, dan berbagai kebijakan lain yang menyangkut dengan pembayaran transaksi. 35
Di  Pelabuhan Aetchin (Aceh)  para  pedagang  menjual  kebutuhan  yang beraneka  ragam  seperti  lemari,  laci,  peti,  sampai  beragam  macam  permainan. 36 Selain itu, kapal Batavia yang datang membawa barang dagangan berupa berupa getah kamboja dan gong tembaga yang berasal dari Cina. Sedangkan barang yang
32 Perkumpulan Prodi Sejarah Seluruh Indonesia et al., Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017 .
33 Ali Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah (Jakarta: Benua, 1983).
34 Hasjmy.
35 Agus Budi Wibowo and Faisal, Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia: Aceh Besar Dan Kajang , Cetakan pertama (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).
36 Pribadi, “ERA NIAGA DI NUSANTARA PADA MASA KERAJAAN ISLAM +1500- 1700 M.”
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
berasal dari Pegu ada beras, ikan asin, Gentong Martaban, getah dengan harga jual 30-42 ringgit, dan gong Pegu. Selain itu, orang-orang Bengali juga datang ke Aceh untuk  menjual  beras,  mentega  yang  dijual  dengan  harga  16-20  ringgit/poci,  kain sutera dibandrol dengan harga 90-100 ringgit/kodi, dan kain-kain lainnya.
Aceh  memiliki  komoditas  asli  pribumi  berupa  hewan  ternak,  daging,  ikan, beras, dan buah-buahan. Namun komoditas ini tidak terlalu laku keras di pasaran. 37 Sedangkan, komoditas yang laku di pasaran ialah lada, sutera, kapur barus, kendi, batu  bara,  kayu,  sulfur,  minyak  tanah,  emas,  timah,  damar,  rotan  dan  gading. 38 Walaupun begitu, Aceh tetap melakukan ekspor kayu cendana, sapan, gandarukem (resin),  damar,  getah  perca  (laban),  obat2an  dan  pardum  seperti  kemenyan  putih dan hitam, kapur, pucuk, rasmala, bunga lawang, lada gading, lilin, tali sabuk dan sutera. 39
Aceh mengimpor barang dari Eropa dan Amerika berupa kain-kain (idja tjek) dan  belatju,  baju  kaos,  tali  pinggang  kulit  dan  sebagainya  sedangkan  dari  tanah Persia dan Arab didatangkan barang berupa kain sutera, kurma, ikan kering, minyak sapi, kitab-kitab, minyak atar, mani-manik permata, dan lain sebagainya. Benggala juga ikut melakukan ekspor dagangan ke Aceh dengan menjual kurma, minyak sapi, ketumbar,  kain  selendang,  benang  mentah,  dan  sebagainya.  Aceh  mengimpor barang  dagangan  dari  Cina  berupa  kain  sutera,  tembikar,  piring,  mangkuk,  gula, obat-obatan dan sebagainya. Dari Siam ada selimut dan ikan kaju. Dari Manila ada tembakau serta  besi untuk alat perang serta gula pasir dari Jepang. Beberapa guci, gula, sakar lumat, minyak barang, biji besi, besi upam, anggur, kurma, timah putih hitam, besi lantak, kain cinde dari Gujarat. 40
Dalam  melakukan  transaksi  niaga  tentu  berkaitan  dengan  mata  uang  yang berlaku  pada  saat  itu.  Kesultanan  Aceh  Darussalam  menerapkan  ketetapan  mata uang  yang  dipakai  disetiap  pasar,  pelabuhan,  dan  bandar  dagang  yang  berada  di wilayah  kekuasaannya  dengan  menggunakan  berbagai  mata  uang.  Adapun  mata uang tersebut ialah drama (koin kecil emas), cash (timah), kupang (perak), kepeng (tembaga), keuh (timah),  dirham  (emas  18  karat). 41 Beberapa  catatan  juga menyebutkan bahwa mata uang-mata uang tersebut lebih dikenal dengan uang emas (deureuham), uang perak (kupang) , dan uang timah (keueh) . 42 Selain itu, ada mata uang yang terbuat dari tembaga ( duet) dengan ciri khas salah satu sisinya terdapat tulisan Arab empat, dua dan satu kepeng, mata uang in dikenal dengan duet (duit),
37 Muhzinat, “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda.”
38 Rahman, “Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan Dan Menyebarkan Islam Di Nusantara Pada Abad 16-18 M.”
39 Rahman.
40 Rahman.
41 Intan Devi Orlita Sari, “Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam,”
Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan 8, no. 2 (July 23, 2022): 146– 54, https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5248.
42 Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah .
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
ukurannya  sama  seperti  ringgit  meriam.  Namun,  pengusiran  terhadap  orang Portugis  di  Aceh  menyebabkan  mata  uang duet juga  hilang  dan  tidak  digunakan lagi. 43
Jika  dilihat  dari  setiap  masanya  orang  berniaga  di  Aceh,  orang-orang  Cina kebanyakan  menggunakan ketun untuk  melakukan  transaksi  di  Aceh,  sedangkan bangsa  Portugis  memiliki  uang  tersendiri  yang  akrab  dikenal  dengan ringgit spanyol . Justru ringgit spanyol inilah yang menjadi mata uang kesatuan di semua wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam karena ringgit spanyol nilainya setara  dengan  4 deureuham  Aceh . Sedangkan  mata  uang  lainnya  apabila dikonverksi akan terlihat bahwa 1 kipang bernilai 1.600 cash, jadi 3 kupang seharga dengan 1 deureuham . 44
Mata  uang  tersebut  berlaku  secara  umum  dan  dapat  digunakan  untuk bertransaksi  appaun  di  Aceh,  lain  halnya  dengan  transaksi  lada.  Aceh  memiliki ketetapan tersendiri yakni menggunakan reyal atau rieuyeu untuk mengukur harga lada dan menggunakan satuan bahar untuk timbangannya yang mana 1 bahar setara dengan kurang lebih 3 pikul lada. Lada yang dijual di Aceh mengalami kenaikan harga semula sebelum datangnya Belanda, lada dijual diangka 8 riyal/bahar. Pada saat  Inggris  datang  ke  Aceh,  harga  lada  mencapai  20  riyal/bahar  dan  terus mengalami  kenaikan  harga  sampai  menyentuh  angka  48  riyal/bahar  pada  saat Prancis mulai datang. 45
Untuk harga pasaran di Aceh sangat bervariasi, seperti kain Guinea dibandrol dari harga 60-100 ringgit/kodi, kain Coromandel menjadi kain favorit yang dijual dengan  harga  50-90  ringgit  dan  naik  hingga  115  ringgit/kodinya,  dan  pedagang beras  yang  menjual  barang  dagangannya  sebesar  30-60  ringgit.  Komoditas  beras menjadi makanan pokok, namun harganya akan menyesuaikan dengan stok barang, jadi  sewaktu-waktu  harga  beras  dapat  melambung  tingi  dan  dapat  juga  dibeli dengan separuh harga saat stoknya melimpah. Waktu terbaik untuk membeli beras adalah pada bulan Desember dan Januari.
Dalam kestabilan perniagaan tentu hal ini bergantung pada setiap Sultan/ah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam, mereka memiliki perbedaan dalam menetapkan  kebijakan,  diplomasi,  serta  peraturan  yang  mengikat  secara  khusus antara syahbandar, pedagang asing, maupun pribumi dan komoditas perniagaan. Pada masa Sultan Al-Mukammil, Kesultanan Aceh kedatangan Cornelis dan Frederick  de  Houtman  dari  Belanda  yang  singgah  di  Aceh  dan  menimbulkan pertikaian  sehingga  menewaskan  95  orang  termasuk  Cornelis,  sebagai  gantinya Frederick menjadi tawanan Istana untuk menebus keselahan awak kapalnya yang
43 Sudirman, Deureuham Aceh: mata uang emas tertua di Nusantara (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2018).
44 Sari, “Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam.”
45 Sudirman, Deureuham Aceh .
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
mengingkari janji atas perjanjian kapal lada. 46 Menindak lanjuti hal tersebut, Print Maurits mengutus Gerard de Roy dan Lourens untuk menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi disertai dengan permohonana kerjasama hubungan dagang  serta  pembebasan  atas  Frederick. 47 Sesampainya  di  Aceh,  rombongan tersebut disambut Laksamana Malahayati dan menerima hukuman atas ganti rugi yang disebabkan oleh Paulus van Caerden yang berhasil membawa kabur kapal lada miliki  Aceh,  mereka  harus  menebus  kesalahan  Paulus  sebesar  50.000  gulden supaya dapat menemui sultan. 48
Ketegasan dan penguatan wilayah atas pelanggaran yang terjadi merupakan cerminan  bahwa  Kesultanan  Aceh  pada  saat  itu  tidak  pernah  main-main  dengan peraturan  yang  berlaku.  Tidak  hanya  itu,  kemurahan  serta  kearifan  hati  Al- Mukammil  yang  tetap  membuka  hubungan  kerjasama  dengan  merespon  surat beserta  penugasan  tiga  orang  utusannya  beranama  Sri  Maharaja  Laksamana Muhamad, orang Kaya Mangkubumi Abdul Hamid, dan orang Kaya Indra Wangsa Amir  Hasan  membuat  hubungan  Aceh-Belanda  semakin  membaik. 49 Semasa pemerintahannya,  Sultan  Al-Mukammil  menerima  kunjungan  dagang  dari  kapal Inggris  yang  dinahkodai  oleh  Sir  Henry  Middleton,  utusan  dari  Lancaster  yang menggunakan kapal susan. Dalam kunjungannya, Sultan mengizinkan kapal Inggris itu untuk berdagang dan membeli lada namun tetap mematuhi tata krama dan adat yang berlaku di wilayah Aceh terutama untuk menghindari perzinahan di wilayah Aceh.
Hal  yang  sama  dilakukan  oleh  Sir  James  Lancaster  seorang  utusan  dari Inggris (East India Company) yang berangkat menuju Aceh untuk menyampaikan bingkisan  berupa  jin  zamrud  dan  surat  perjanjian  Ratu  Elizabeth  kepada  Sultan Aceh.  Ia  sampai  di  Pelabuhan  Aceh  pada  29  Mei  1602  dan  segera  menemui Sultan. 50 Suratnya  berisi  kontrak  perjanjian  emas  dan  lada  serta  bantuan persenjataan  lengkap. 51 Kedatangannya  mendapat  sambutan  hangat.  Beliau menetap di Aceh sampai bulan Oktober 1602 untuk melakukan hubungan dagang dengan para pedagang di Aceh. Adapun beberapa perjanjian yang disepakati dalam surat  tersebut  berupa kebebasan bea  cukai  barang-barang  Inggris yang masuk ke wilayah Aceh dan diberikan keleluasaan dalam penentuan harga jual sehingga tidak
46 Gusti Asnan, Dunia Maritim pantai barat Sumatera (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).
47 T Ibrahim Alfian, Mata uang emas kerajaan-kerajaan di Aceh (Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979).
48 Saifullah Saifullah, Laksamana Keumalahayati (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012).
49 Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah .
50 M. Adnan Amal and M. Adnan Amal, Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Maluku Utara, 1250-1950 , Cet. 1 (Ternate: Kerja sama Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera, dan Bursa Kawasan Timur Indonesia, 2007).
51 Lombard, Kerajaan Aceh .
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
mengikuti  patokan  Kesultanan  Aceh  serta  apabila  ada  hal-hal  tak  terduga  terjadi yang  berkaitan  dengan  masyarakat  Inggris  maka  harus  dibebaskan,  tidak  boleh dipermalukan. 52
Kemajuan  perniagaan  dapat  dilihat  dari  penguasaan  wilayah  Minangkabau sebagai daerah penghasil emas atau tambang emas, hal ini menyebabkan kekayaan besar  bagi  Aceh  sendiri  terutama  Sultan  Iskandar  Muda  yang  sempat  memiliki seratus  bahar  emas.  Emas-emas  dari  Minangkabau  dikirim  ke  Aceh  melalui Pelabuhan  Tiku  dan  Pariaman. 53 Upaya  yang  dilakukan  oleh  Iskandar  Muda meliputi penguasaan wilayah dan seluruh pelabuhan yang berada di sekitaran Selat Malaka dan menguatkan pondasi  agar wilayah-wilayahnya tidak mudah terpecah belah  oleh  pengaruh  asing  hal  ini  ia  lakukan  dengan  melakukan  cara  mufakat dengan masing-masing kepala wilayah jika tidak berhasil, maka ia menempuh jalur kekerasan,  memukul  mundur  negeri-negeri  sebelah  timur  yang  menyebabkan kerugian atas perniagaan di Aceh, melakukan kenaikan harga dari hasil bumi serta mengawasi perputaran komoditas rempah untuk menghindari kerugian.
Sultan Iskandar Muda menetapkan kebijakan ekonomi berupa kenaikan harga jual  di  pasar  dari  harga-harga  pertanian  dan  produksi  perkebunan.  Beliau  juga membangun  bandar  agung  serta  memperkuat  pertahanan  dan  penjagan  terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Aceh. Melihat hal ini, Portugis memilih untuk menjauh  dari  Aceh  begitupun  dengan  Belanda  yang  mengalihkan  sasarannya  ke Jawa dan Maluku. Hal ini juga dilakukan Inggris yang mengalihkan perniagaannya walaupun sempat terjadi kerjasama diantara keduanya. 54
Lebih lanjut, Sultan Iskandar Muda melakukan kenaikan terhadap harga lada di pasaran dan menetapkan kebijakan bahwa yang ingin membeli lada harus datang dan  memakan  langsung. 55 Sultan  Iskandar  Muda  menerapkan  sistem  sentralistik utnuk  menghindari  perniagaan  dengan  Eropa  di  Jayakarta.  Sehingga  beliau memerintahkan untuk menebang pohon pala dan cengkeh di Kedah dan melakukan pemusatan dua komoditas tersebut di Tiku dan Pasaman dan hanya dapat dijual di Kotaraja  saja  dengan  harga  sesuka  hati  Sultan.  Tahun  1618-1619,  Aceh  mampu menguasai  dan  menaklukan  Pahang  disusul  Kedah  dan  Patani  sebagai  daerah penghasil lada. 56
Sedangkan  hal  berbeda  dialami  oleh  Sultanah  Safiatuddin  saat  memerintah Aceh, beliau mengalami masalah besar pada saat perusahaan tambang emas mulai dibangun kembali di Geumpang (Pidie) sepanjang 100 KM yang mana didalamnya terdapat  emas  urai  yang  banyak  diperjual  belikan  kepada  orang  Belanda  (VOC).
52 H. Mohammad Said, Aceh sepanjang abad (Medan: Harian Waspada, 2007).
53 Anthony Reid and Mochtar Pabotinggi, Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680 : Jilid 1 Tanah dibawah Angin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
54 Muhzinat, “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda.”
55 Muhzinat.
56 Ismail Suny, Bunga rampai tentang Aceh (Jakarta, 1980).
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
Belanda  ingin  menjual  emas  urai  hanya  untuk  dirinya  sendiri  namun  ratu  tetap memiliki kebijakan tegas bahwa emas urai tersebut dapat dibeli oleh semua bangsa tanpa terkecuali dan penjualan tersebut harus berada di bawah penguasaanya bukan melalui  VOC.  VOC  menempuh  berbagai  cara  untuk  dapat  menghentikan perniagaan  bebas,  namun  hal  tersebut  tidak  dapat  membuatnya  menang  lantaran pasukan Aceh sangat kuat pada saat itu. Selain di Pidie,  tambang emas juga dibuka di sebelah barat Aceh di sungai Meulaboh, penghasilan dari sungai ini dibawa ke Aceh dan diperniagakan dan pada masa ini pula perniagaan maritim melalui bandar Pulau Penang sudah terbuka. Mulai saat itu perniagaan emas mulai berpindah ke Penang.
Tidak  hanya  emas,  timah  yang  merupakan  komoditas  utara  dari  wilayah Perak yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam juga tidak luput dari perhatian dan incaran pihak VOC, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jenderal  Belanda  Antonie  van  Dieman  (1636-1645)  yang  mengutus  pasukan dibawah pimpinan Adnold de Vlamingh van Outschoorn dan Jan Harmanzs untuk mendesak sultanah agar selalu melakukan pengiriman timah ke Belanda, tentu ini langsung ditolak secara halus oleh Safiatuddin atas dasar prinsipnya bahwa setiap komoditas  yang  ada  di  wilayah  Aceh  merupakan  komoditas  yang  bebas diperjualbelikan  kepada  siapapun  dan  Safiatuddin  juga  memberikan  kebebasan secraa  khusus  pada  umat  Islam  yang  ada  di  India  untuk  dapat  berniaga  timah  di Aceh dan Semenanjung Melayu. 57
Gubernur Jendral yang baru yakni Cornelis Van der Lijn mengutus Truijtman untuk  mengirimkan  surat  kepada  Sultanah  Safiatuddin  yang  berisi  mengenai permintaanya untuk dapat membeli timah di Perak seperti Portugis, namun sultanah membalas surat tersebut sesuai dengan prinsip perniagaan bebas yang diterapkan. Aceh  hanya  dapat  memanfaatkan  sebanyak  600  bahar  (jumlahnya  lebih  kecil dibandingkan permintaan Belanda). Kemudian, Belanda melakukan balas dendam dengan  menghasut  wilayah  bawahan  Aceh  untuk  melakukan  pemberontakan terhadap Sultanah Safiatuddin sehingga banyak wilayah yang melepaskan diri dari Aceh  dan  kekuatan  pasukan  semakin  melemah.  Peristiwa  ini  menjadikan Safiatuddin tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa menandatangani perjanjian timah di Perak. 58
Walaupun demikian, Safiatuddin bersama dengan Muzafar Syah II selaku raja di  Perak  terus  melakukan  pemantauan  dan  monopoli  ketat  dibelakang  Belanda. Pembakaran tanaman milik Belanda yang dilakukan oleh Perak membuat Belanda meradang  dan  Sultanah  Safiatuddin  turun  tangan  untuk  menyelesaikan  masalah
57 Rd Siti Sa`adah, “Ratu-Ratu Aceh Abad ke-17 M: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan,” Al Turats 13, no. 2 (2007).
58 Pocut Haslinda Syahrul, Perempuan Aceh dalam lintas sejarah dari abad VIII - XXI , Cetakan Pertama (Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008).
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
tersebut.  Sultanah  Safiatuddin  berkirim  surat  kepada  Gubernur  Jendral  Belanda yang  baru  yakni  Joan  Maetsuyker  untuk  meminta  menyelesaikan  permasalahan yang berkaitan dengan timah di Perak antara Aceh dan Belanda dengan baik-baik hal ini bertujuan supaya Belanda tidak melakukan penyerangan terhadap Aceh. 59
Hal ini diperparah dengan dilaksanakannya pengadilan yang dilakukan oleh VOC di wilayah Perak tanpa sepengetahuan Safiatuddin, hal ini menjadi pemantik amarah Sultanah  untuk menghukum VOC karena mau bagaimanapun Perak masih berada dalam tanggungjawab kekuasaannya. sehingga selama 3 tahun kapal-kapal Belanda dilarang untuk berniaga di pantai Barat Sumatera dan hubungan keduanya memburuk.  Namun,  beberapa  hal  lain  terjadi,  VOC  melakukan  perintah  kepada Perak untuk menutup semua akses pedagang yang akan masuk wilayah Perak dan mencegah Perak melaporkan hasil keuangan tahunan kepada Safiatuddin. Sultanah melakukan  pengangkutan  seluruh  timah  di  Perak.  Belanda  akhirnya  menyerah dengan menutup kantor dagangnya di Perak pada tahun 1663. 60
Walaupun  menghadapi  situasi  yang  rumit  dibawah  tekanan  besar  dari Belanda  terhadap  monopoli  timah  di  Perak,  namun  Sultanah  Safiatuddin  selalu memastikan bahwa orang kaya tetap memiliki timah serta kegiatan perniagaannya dilindungi,  sehingga  para  orang  kaya  tersebut  tetap  memberikan  upeti  kepada Sultanah.  Selain  itu,  sistem  barter  ditetapkan  oleh  Sultanah  dengan  menukar pembayaran kain-kain dari Gujarat menggunakan timah yang berasal dari Perak. 61 Kerjasama  Inggris-Aceh  sempat  terjadi  pada  masa  Al-Mukamil  (kakeknya Iskandar  Muda)  namun  kesepakatan  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lagi  sehingga kedatangan  Thomas  Best  pada  tahun  1613  menandakan  kesepakatan  baru  yang akan dijalin, beliau mendatangi Aceh menggunakan kapal Dragon dan Hosiander dengan membawa banyak hadiah serta surat dari Raja Inggris saat itu Raja James I, surat  tersebut  berisi  permohonan  izin  dagang  dengan  imbalannya  persenjataan berupa kereta, meriam, pelor dan beberapa tong mesiu yang dijanjikan Inggris lewat pembuktian datangnya kapal yang dinahkodai oleh John Millward pada 1615. 62
Namun dalam kesepakatan tersebut kebebasan berdagang, pajak, bea cukai, serta  perlindungan  sudah  tidak  bisa  disepakati  lagi,  Sultan  hanya  memberikan kebebasan  pada  hak  atas  tawanan  karang  dan  hak  raja  atas  warisan  jika  ada
59 J.A Van Der Chijs, “Dagh-Register: gehonden int Casteel Batavia 1640-1641” (Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie  (VOC), n.d.), Arsip Nasional Republik Indonesia.
60 Khairul Nizam Bin Zainal Badri, “The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670,” Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah 4, no. 2 (June 7, 2021): 143–50, https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.32842.
61 Sher Banu A Latiff Khan, “Rule behind the Silk Curtain: The Sultanahs of Aceh 1641- 1699” (Unpublished Dissertation, England, Queen Mary. College, University of London, 2009).
62 Sudirman Sudirman, Banda Aceh dalam siklus perdagangan Internasional 1500 - 1873 (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009).
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
penduduk  Inggris  yang  meninggal  dunia  di  Aceh. 63 Beliau  hanya  mengizinkan pedagang Inggris untuk berniaga di Aceh karena jika berdagang di Pariaman dan Tiku dikhawatirkan banyak hal yang tak terduga sehingga prajurit Aceh akan sulit menolong  karena  lokasinya  yang  jauh  dari  ibukota  Aceh. 64 Sultan  juga  tidak mengizinkan Inggris untuk mendirikan kantor dagang di Aceh. 65
Saat  permintaan  di  Eropa  terus  meningkat  sehingga  harga  lada  kian melambung  tinggi  hal  ini  berdampak  baik  kepada  kas  negara  yang  semakin membesar  pendapatannya.  Sehingga  sejak  1623  Aceh  tercatat  sebagai  bandar perniagaan lada internasional, lada-lada tersebut berasal dari Aceh, Aru, Jambi, dan Malaya.  Sultan  Iskandar  Muda  juga  melakukan hubungan  dagang  dengan  Sultan Parsi,  Mesir,  Turki,  Inggris  dan  raja-raja  India.  Beliau  berhasil  mendapatkan bantuan berupa senjata dari Inggris, Belanda, dan Prancis. 66
Pada  masa  Sultanah  Safiatuddin,  Persatuan  Dagang  Inggris  mengunjungi Banda  Aceh  Darussalam  untuk  melakukan  perizinan  pendirian  kantor  dagang  di Aceh,  dan  kehadirannya  diterima  dengan  baik  oleh  Sri  Ratu  Safiatuddin  dengan tangan  terbuka.  Peraturan  dan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Sri  Ratu  Safiatuddin hanya berfokus pada keuntungan bagi kerajaannya sehingga dalam hal ini Persatuan Dagang Inggris (English East India Company) tidak banyak mendapatkan laba dari perniagaan  di  Aceh  pada  saat  itu.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  kebijaksanan  Ratu masih  sangat  berarti  bagi  Aceh  karena  walaupun  perniagaan  dengan  bangsa  lain dilakukan namun kedaulatan Aceh masih dapat utuh tidak terpecahkan. 67
Hal  demikian  ditetapkan  oleh  Safiatuddin  supaya  Aceh  mendapatkan keuntungan  lebih  besar  dalam  berbagai  kerjasama.  Regulasi  semacam  ini  pada akhirnya  menimbulkan  reaksi  dari  berbagai  pihak  terutama  Belanda. 68 Belanda merasa dirugikan karena kesenjangan kebijakan ratu yang memberikan keuntungan lebih kepada pedagang dari Gujarat. Menanggapi fenomena itu, Ar-Raniry selaku Kadi  Malikul  Adil memberikan  masukan  dan  arahannya  kepada  Sultanah Safiatuddin untuk mencabut regulasi tersebut. 69
Pada  masa  Sultanah  Safiatuddin  Aceh  kedatangan  VOC  yang  menggeser kehadiran  Inggris.  VOC  membuat  perjanjian  yang  berisi  pelarangan  kawasan  ini untuk  berdagang  dengan  Inggris.  VOC    juga  menjalin  kerjasama  dagang  dengan raja-raja  kecil  yang  merasa  tidak  puas  dengan  kerjasama  dengan  pemerintahan
63 Lombard, Kerajaan Aceh . 64 Annabel Teh Gallop, “Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in the Seventeenth Century,” in Mapping the Acehnese Past , ed. R. Michael Feener, Patrick Daly, and Anthony Reed (BRILL, 2011), 105–39, https://doi.org/10.1163/9789004253599_007.
65 Hasjmy, Kebudayaan Aceh dalam sejarah . 66 Suny, Bunga rampai tentang Aceh .
67 Hasjmy, 59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu .
68 Windi Sekar Sari, “Aceh sebagai Wilayah Terkuat yang Sulit Dijajah Belanda,” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 6, no. 2 (2022).
69 Budi Wibowo and Faisal, Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia .
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
Aceh, sehingga ada perjanjian Painan (Het Painansch Traktaat) tahun 1663. Hal ini menyebabkan daerah Indrapura, Tiku, dan Padang masuk ke daerah perlindungan Belanda. 70
Dalam perjanjian painan berisikan bahwa yang membeli lada di Minangkabau hanya boleh untuk Belanda namun dengan syarat tukaran kain yang lebih banyak dan bangsa-bangsa Eropa lainnya dilarang berniaga di pantai Barat Sumatera, hal ini  disepakati  Ratu  dengan  berat  hati  yang  kemudian  direalisasikan  dengan berdirinya kantor dagang VOC di Pulau Cingkuk. 71 Selain perjanjian painan, VOC juga berhasil mendapatkan monopoli pembelian timah di Perak hal ini dikarenakan kekuatan  angkatan  perang  Aceh  mulai  melemah  sehingga  Sultanah  Safiatuddin terpaksa  menandatangi  perjanjian  tersebut.  Aceh  sangat  dirugikan  atas  hal  ini. 72 Perjanjian tersebut berisi bahwa hanya Aceh dan Belanda yang boleh mengambil timah  di  Perak,  dan  Sultan  Perak  harus  mengusir  semua  pedagang  yang  datang. Perak, Aceh, dan Belanda menandatangani  kesepakatan tersebut  pada tanggal  15 Desember  1650. 73 Tahun  1661  Safiatuddin  kembali  mengirim  surat  dan  hadiah kepada Charles II di Inggris, ia meminta supaya Charles II dapat menjalin hubungan kerjasama dagang yang sempat dibangun agar dapat dipererat kembali seperti pada saat  zaman  Sultan  Iskandar  Muda.  Inggris  diberi  kebebasan  seluasnya  untuk berdagang di Aceh. 74

## Simpulan
Lintasan  perniagaan  jalur  maritim  membuat  banyak  daerah  di  Nusantara menjadi  pelabuhan  yang  tumbuh  dan  berkembang.  Entah  sebagai  lokasi  transit maupun pasar-pasar besar penghasil komoditas perniagaan. Salah satu pelabuhan besar pada saat itu ialah Malaka yang menajdi penguasaan perniagaan pada abad 15  M,  namun  kejayaannya  harus  berakhir  dengan  perebutan  dan  jatuh  ke  tangan Portugis.  Hal  ini  menjadi  cikal  bakal,  Kesultanan  Aceh  Darussalam  dapat menguasai  perniagaan  karena  sejak  Malaka  berada  dalam  kekuasaan  Portugis, perniagaan jalur maritim berubah dan perniagaan di Laut Merah ini menghasilkan pundi-pundi keuntungan yang didapatkan oleh Kesultanan Aceh.
Hal ini terus berkembang mengingat pergantian sultan dari waktu ke waktu, masing-masing  sultan  memiliki  kebijakan  tersendiri  dalam  mengatur  roda perekonomian  dan  perniagaan  yang  ada.  Hal  tersebut  terlihat  dair  berbagai kebijakan mengenai peraturan dagang yang memusatkan perkebunan lada di Tiku
70 Suny, Bunga rampai tentang Aceh .
71 Gusti Asnan. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera . Jogjakarta: Penerbit Ombak, 2007. Hal 60.
72 Suny, Bunga rampai tentang Aceh .
73 Badri, “The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670.”
74 Gallop, “CHAPTER VI.”
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
dan Pariaman, pajak pedagang asing sebesar 7% bagi bangsa Eropa dan 5% bagi umat  Muslim,  pemberlakukan  mata  uang  riyal  khusus  pembelian  lada,  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian  setiap  sultan/ah  memiliki  kebijakan  dan diplomasinya  tersendiri  dengan  terlihatnya  diplomasi  kuat  antar  Sultan  Al- Mukammil  dengan  Inggris,  penetapan  kenaikan  harga  lada  yang  diatur  sesuka sultan pada zaman Iskandar Muda, serta berbagai konflik penyelesaian mengenai timah di Perak dan emas di Pidie yang melibatkan Sultanah Safiatuddin.

## Daftar Sumber
Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, and Gunawan Adnan. The History of Aceh: Mengenal  Asal-Usul  Nama,  Bahasa,  Dan  Orang  Aceh .  Cetakan  kedua.  Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2020.
Alfian,  T  Ibrahim. Mata  uang  emas  kerajaan-kerajaan  di  Aceh .  Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979. Amal,  M.  Adnan,  and  M.  Adnan  Amal. Kepulauan  Rempah-Rempah: Perjalanan Maluku Utara, 1250-1950 . Cet. 1. Ternate: Kerja sama Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera, dan Bursa Kawasan Timur Indonesia, 2007.
Asnan, Gusti. Dunia Maritim pantai barat Sumatera . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.
Badri, Khairul Nizam Bin Zainal. “The Authority of the Queen of Aceh and the Sultan of Perak in Tin Trade Negotiations with the Dutch 1640-1670.” Historia: Jurnal  Pendidik  Dan  Peneliti  Sejarah 4,  no.  2  (June  7,  2021):  143–50. https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.32842.
Batubara, Taslim. “Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar: Sang Penakluk dari Kesultanan Aceh Darussalam.” Jurnal Kajian Islam Kontemporer (Jurkam) 1, no. 1 (2020): 1–6.
Budi Wibowo, Agus, and Faisal. Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia: Aceh Besar  Dan Kajang . Cetakan pertama. Jakarta: Direktorat  Sejarah dan Nilai Budaya,  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, 2014.
Gallop, Annabel Teh. “Gold, Silver and Lapis Lazuli: Royal Letters from Aceh in  the Seventeenth Century.”  In Mapping  the  Acehnese  Past ,  edited  by  R. Michael  Feener,  Patrick  Daly,  and  Anthony  Reed,  105–39.  BRILL,  2011. https://doi.org/10.1163/9789004253599_007.
Hasjmy, Ali. 59 Tahun Aceh Dibawah Pemerintahan Ratu . Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
———. Kebudayaan Aceh dalam sejarah . Jakarta: Benua, 1983. Lapian, A. B. Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17 .
Cet. 1. Depok: Komunitas Bambu, 2008.
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
Latiff Khan, Sher Banu A. “Rule behind the Silk Curtain: The Sultanahs of Aceh 1641-1699.” Unpublished Dissertation, Queen Mary. College, University of London, 2009.
Lombard,  Denys. Kerajaan  Aceh:  jaman  Sultan  Iskandar  Muda  (1607- 1636) . Cet. ke 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Muhzinat, Zumrotul. “Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam Era Sultan
Iskandar  Muda.” Jurnal  Tsafaqoh  dan  Tariqh:  Jurnal  Kebudayaan  dan  Sejarah Islam 5, no. 2 (2020).
Nurmina, U. “Politik Maritim Indonesia Di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy).” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
Padiatra,  Aditia  Muara. Ilmu  sejarah :  metode  dan  praktik .  Gresik:  CV.
Jendela Sastra Indonesia Press, 2020.
Perkumpulan  Prodi  Sejarah  Seluruh  Indonesia,  Masyarakat  Sejarawan Indonesia,  Indonesia,  and  Universitas  Gadjah  Mada,  eds. Kumpulan  Tulisan Seminar Sejarah Nasional Tahun 2017 . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017. Pribadi,  Yanwar.  “ERA  NIAGA  DI  NUSANTARA  PADA  MASA KERAJAAN ISLAM +1500-1700 M.” ALQALAM 22, no. 1 (April 29, 2005): 65. https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1448.
Rahman,  Arif.  “Peran  Kerajaan  Aceh  Melawan  Penjajahan  Dan Menyebarkan  Islam  Di  Nusantara  Pada  Abad  16-18  M.” SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-i 8, no. 5 (September 9, 2021): 1333–44.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.21894.
Reid, Anthony. Dari ekspansi hingga krisis : jaringan perdagangan global Asia Tenggara 1450-1650 . Edited by RZ Leirissa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1999.
Reid, Anthony, and Mochtar Pabotinggi. Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680 :  Jilid  1  Tanah  dibawah  Angin .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2011.
Sa`adah,  Rd  Siti.  “Ratu-Ratu  Aceh  Abad  ke-17  M:  Analisis  Faktor Pendukung dan Penghambat Kekuasaan.” Al Turats 13, no. 2 (2007). Said, H. Mohammad. Aceh sepanjang abad . Medan: Harian Waspada, 2007. Saifullah,  Saifullah. Laksamana  Keumalahayati .  Banda  Aceh:  Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2012. Sanusi,  Anwar. Pengantar  Ilmu  Sejarah .  Cirebon:  Syekh  Nurjati  Press, 2013.
Sari,  Intan  Devi  Orlita.  “Perekonomian  Islam  Pada  Masa  Kerajaan  Aceh
Darussalam.” Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan
8, no. 2 (July 23, 2022): 146–54. https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5248. Sekar  Sari,  Windi.  “Aceh  sebagai  Wilayah  Terkuat  yang  Sulit  Dijajah Belanda.” Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah 6, no. 2 (2022).
Peran Sultan/ah di Kesultanan Aceh Darussalam dalam Perniagaan Jalur Maritim Tahun 1596-1675 M | Alifa Cholifiah dkk.
Sudirman. Deureuham Aceh: mata uang emas tertua di Nusantara . Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2018.
Sudirman, Sudirman. Banda Aceh dalam siklus perdagangan Internasional 1500 - 1873 . Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2009.
Suny, Ismail. Bunga rampai tentang Aceh . Jakarta, 1980. Syafiera, Aisyah. “PERDAGANGAN DI NUSANTARA ABAD KE-16.”
Jurnal Avatara 4, no. 3 (2016).
Syahrul, Pocut Haslinda. Perempuan Aceh dalam lintas sejarah dari abad VIII - XXI . Cetakan Pertama. Jakarta: Pelita Hidup Insani, 2008. Van Der Chijs, J.A. “Dagh-Register: gehonden int Casteel Batavia 1640- 1641.” Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie  (VOC), n.d. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Wiwik  Swastiwi,  Anastasia.  “Jejak  Jalur  Rempah  Di  Kepulauan  Riau.” Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 11 (November 15, 2021).
https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.251.