## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
(PJA)

## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIMAKASASAR
Carolus Askikarno Palalangan, Ribka Pakendek, Luther P. Tangdialla,
Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar carolusaskikarno@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh:  (1)  Penerapan  PP  No.  23  tahun 2018  wajib  pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  (2)  Pemahaman  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  dan  (3)  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM,  serta  (4)  Penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota  Makassar.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Wajib Pajak UMKM  yang terdaftar di KPP Pratama Makassar. Sampel dalam penelitian ini 50 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan penerapan  PP  No.  23  tahun  2018  wajib  pajak    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,408 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel (3,511 > 2,01290) pada signifikansi 0,001< 5%. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,215 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel (2,079 > 2,01290) pada signifikansi  0,043  <  5%.  Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu  0,297  dan  t  hitung  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  (2,468  >  2,01290)  pada signifikansi  0,017<  5%.  penerapan  PP  No.  23  tahun  2018  wajib  pajak  ,  pemahaman perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara  bersama-sama terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi yaitu  0,000<5%  dan  nilai  F  hitung  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  F  tabel  (13,270  > 2,80) pada signifikansi 0,000 < 5%.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the influence of: (1) Implementation Of PP No. 23 Tahun 2018 for tax compliance of MSMEs, (2) the understanding of taxation for tax compliance  of  MSMEs,  (3)  Ttax  penalties  for  tax  compliance  of  MSMEs,  and  also  (4) Implementation  Of  PP  No.  23  Tahun  2018  And  The  Understanding  Of  Taxation  And  Tax Penalties together on Tax Compliance of MSMEs. The population in this study is the MSMEs
in the city of Makassar. The samples in this research are taking from 50 MSMEs. The data collecting  method  is  by  giving  questionnaire.  Analysis  prerequisite  test  included  normality test,  linearity  test,  heteroscedasticity  test,  and  multicolinearity  test.  The  data  analysis technique  used  a  simple  and  multiple linear  regression  analysis.  The  result  of  the  research shows  Implementation  Of  PP  No.  23  Tahun  2018  positively  influance  and  the  significance towards the tax compliance. It is proved that the regression coefficient is positive 0,408 and t count is greater compared to t table (3,511 > 2,01290) in the significance of 0,001< 5%. The understanding of taxation positively influence and significant toward the tax compliance. It is proved that the the regression coefficient is positive 0,215 and t count is greater compared to t table (2,079> 2,01290) in the significance of 0,043< 5%. Tax penalties positively influence and  significant  toward  the  tax  compliance.  It  is  proved  that  the  regression  coefficient  is positive  0,297  and  t  count  is  greater  compared  to  t  table  (2,468  >  2,01290)  in  the significance  of  0,017  <  5%.  Implementation  Of  PP  No.  23  Tahun  2018,  the  understanding taxation  and  taxpenalties  positively  together  influenced  toward  the  tax  compliance.  It  is proved  that  the  significance  of  0,000<5%  and  F  count  is  greater  compared  to  F  table (13,270 > 2,80) in the significance of 0,000 < 5%.
Keywords:  Tax  Compliance,  Implementation  Of  PP  No.  23  Tahun  2018,  The Understanding of Taxation, Tax Penalties.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  tiap  negara.  Semakin  banyak orang  yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan. Penerimaan pajak terdiri  atas  penerimaan  pajak  langsung  dan  tidak  langsung.  Dari  tahun  ke  tahun  besarnya pendapatan  negara  dari  sektor  perpajakan  ditargetkan  terus  meningkat  sehingga  diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya.
Negara  Indonesia  menganut  sistem  pemungutan  pajak self  assessment.  Self assessment  system merupakan suatu  sistem  pemungutan  pajak  dimana  wewenang  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  terletak  pada  pihak  wajib pajak  yang  bersangkutan.Dalam  sistem  ini  wajib  pajak  sifat  aktif  untuk  menghitung, menyetor  serta  melaporkan  pajaknya  sendiri  kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (  KPP  ), sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut.
Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban  perpajakannya.  Pemahaman  perpajakan  meliputi  perhitungan  pajak,  penyetoran pajak,  pelaporan  pajak,  dan  pengisian  SPT.  Semua  itu  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak secara  mudah  jika  wajib  pajak  memiliki  pemahaman  tentang  perpajakan  yang  berlaku. Rahadi  (2014)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pemahaman  Wajib  Pajak  tentang  peraturan  perpajakan merupakan  penyebab  internal  karena  berada  di  bawah  kendali  wajib  pajak  sendiri.  Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing  Wajib  Pajak  untuk  berperilaku  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban
perpajakan.  Tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  tinggi  akan  membuat  Wajib  Pajak  memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib  Pajak  ataupun  pejabat  yang  berhubungan  dengan  pajak  yang  melakukan  pelanggaran baik  secara  sengaja  maupun  karena  alpa.  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Dirjen  Pajak  telah  menetapkan  beberapa  kebijakan  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Saat  ini  pemerintah  mulai  melirik  sektor  swatsa  yang  dipastikan  memiliki  potensi besar  untuk  pemasukan  pajak.  Sektor  tersebut  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM).  Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan dari sektor  perpajakan  dikembangkan  melalui  penerbitan  peraturan  perhitungan  pajak  terutang dengan  sederhana  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  tetang  Pajak  Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 23 Tahun 2018.
Kegiatan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif.
Penelitian ini di lakukan di Makassar dengan pertimbangan bahwa banyak UMKM di Makassar    memiliki  pengetahuan  tentang  pajak  yang  masih  kurang,  masih  banyak  wajib pajak yang melanggar karena di anggap pelaporan yang masih sulit dan merepotkan
Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui Pengaruh Penerapan PP No 23.  Tahun  2018  wajib  pajak,  Pemahaman  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Makassar.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pajak  merupakan  suatu  sumber  dana  pemerintah  untuk  melakukan  pembangunan, baik  di  pemerintah  pusat  maupun  tingkat  derah  yang  sudah  diatur  undang-undang.  Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara  yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum
Menurut  sommerfeld  Ray  M,  Anderson  Herschel  M,  Brock  Horace  R  Pajak  adalah suatu  pengalihan  sumber  dari  bagian  swasta  ke  bagian  pemerintah  yang  bukan  karena pelanggaran  hukum  namun  wajib  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  berdasarkan  peraturan  yang telah  ditentukan  dan  tanpa  memperoleh  imbalan  secara  proporsional  dan  langsung,  agar pemerintah bisa menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dalam pengertian pajak terdapat unsur-unsur pajak, antara lain sebagai berikut.
1. Iuran pajak harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan peraturan pengerjaannya.
2. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran umum pemerintah (pengeluaran rumah tangga negara) dalam menjalankan serta menyelesaikan fungsi pemerintahan.
3. Tidak diperbolehkan kontraprestasi atau imbalan dari individual oleh pemerintah.
4. Sifat pajak bisa dipaksakan, dimana dikarenakan pada suatu kondisi, kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu kepada seseorang.
5. Pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat)
1 Kepatuhan Wajib Pajak
a. Kepatuhan
Kepatuhan  merupakan  keadaan  dimana  seseorang  taat  dan  tidak  menyimpang  dari suatu  aturan.  Rahmat  saleh  (2004:2)  menyatakan  bahwa  teori  kepatuhan  secara  signifikan diteliti melalui kajian ilmu social khususnya di bidang psikolog dan sosiologi dimana kedua ilmu  tersebut  lebih  menekankan  pada  pentingnya  proses  sosialisasi  dalam  mempengaruhi perilaku kepatuhan individu

## b. Wajib Pajak
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  Negara  yang  diperoleh  secara  langsung  dari pembayaran  wajib  pajak  masyarakat  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  Negara. Dalam    Mardiasmo  (2011:1)  Rochmat  Soemitro  mendefenisikan  pajak  sebagai  iuran  rakyat kepada  Negara  yang  didasarkan  pada  undang-undang  serta  dapat  dipaksakan  tampat mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung.  Tujuan  pajak  adalah  untuk  membiayai pembangunan.
Wajib  Pajak merupakan orang  pribadi  atau  badan  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban.,  meliputi  pembayar  pajak,  pemungut  pajak,  pemotong  pajak,  yang  diatur  dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang  yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

## c. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada  ajaran  atau  aturan  .  Aturan  yang  berlaku  dalam  perpajakan  adalah  Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  atau  tidak  menyimpang  dari  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Kepatuhan  merupakan  keadaan  dimana  seseorang  taat  dan  tidak menyimpang  dari  suatu  aturan  (Fatmawati  2015).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  192/PMK.03/2007  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  wajib  pajak  patuh  adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  tunggakan  pajak yang  telah  memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda  pembayaran  pajak  dan  tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
3. Laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Norman D. Nowak dalam Sony Devano (2006: 110) menggambarkan kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sebagai  sebuah  “iklim”  yang tercemin dalam situasi berikut:
1)  Wajib  pajak  paham  dan  berusaha  memhami  ketentuan  peraturan  perundang  undangan perpajakan.
2) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3) Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4) Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Berdasarkan  penjelasan  beberapa  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu  sikap  wajib  pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  dua  faktor.  Faktor    tersebut  adalah faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  diri  wajib pajak  sendiri  dan  berhubungan  dengan  karakteristik  individu  yang  dapat  menjadi  pemicu dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Faktor  eksternal  adalah  faktor  luar diri  wajib pajak,  seperti  situasi  dan  lingkungan  sekitar  wajib  pajak.  Chaizi  Nasucha  (2004:  9) menggolongkan  Wajib  Pajak  patuh  jika  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  mendaftarkan  diri, menghitung,  menyetor  pajak  terutang,  dan  melaporkan  pajak  melalui  penyampaian  SPT dengan benar dan tepat waktu.

## 2. Pengertian Persepsi wajib pajak tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 a. Pengertian Persepsi Wajib Pajak
Hammer  dan  Organ  dalam  Indrawijaya  (2010)  menyatakan  bahwa  persepsi  adalah “the  process  by  which  people  organize,  interpret,  experience,  and  process  cues  or  material (inputs) received from the external environment”. Persepsi yang dimaksud oleh Hammer dan Organ  tersebut  adalah  sebuah  proses  dimana  seseorang  mengorganisasi,  menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari lingkungan luar.
Arfan  Ikhsan  Lubis  (2011:  93)  berpendapat  bahwa  persepsi  merupakan  cara bagaimana  individu  menginterpretasikan  atau  memandang  peristiwa,  objek,  serta  manusia dalam  suatu  gambaran  yang  berarti.  Artinya,  persepsi  berkorelasi  positif  terhadap  daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Arfan Ikhsan Lubis menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan  oleh  jenis  atau  bentuk  rangsangan  tetapi  lebih  dipengaruhi  oleh  karakteristik individu yang merespon rangsangan tersebut.

## b. Pengertian Penerapan PP No. 46 Tahun 2013
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  penerapan  atau  pelaksanaan  sama  dengan implementasi. Sedangkan menurut Airu dalam Burhan(2015) implementasi merupakan suatu kegiatan  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  dengan  harapan  akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.
Penghasilan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018, merupakan  kebijakan  Pemerintah  yang  mengatur  mengenai  Pajak  Penghasilan  atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  tertentu  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2018).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  atau  biasa  disebut  PP

## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
No.  23  Tahun  2018  merupakan  kebijakan  perpajakan  yang  tergolong  baru.  Peraturan  ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2018 Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dan  badan  yang  memiliki peredaran  bruto  tertentu  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Oleh  karena  itu pemerintah  memberikan  perlakuan  tersendiri  terkait  ketentuan  mengenai  penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.
Tujuan pemerintah memberlakukan PP ini adalah (kusbiantoro 2013)
1. Memberikan kemudahan dan penyederhananaan aturan perpajakan
2. Mengedukasi wajib pajak untuk terlibat administrasi
3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini mengukur penerapan PP No. 23 tahun 2018 menggunakan indikator sebagai berikut:
1. Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
2. Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No. 23 Tahun 2018
3. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

## 3. Pemahaman Perpajakan
Pemahaman  merupakan  hal  sangat  penting  dalam  hal  pajak  pemahaman  itu  sendiri merupakan  dimana  seorang  individu  mengerti  dan  paham  tentang  sesuatu  hal    Seorang individu  akan  cenderung  melakukan  atau  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dengan  caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Ini berarti bahwa orang yang sudah memmiliki  pemahaman  mampu  menerangkan  kembali  tentang  suatu  hal  yang  dia  sudah pahami dengan baik.
Pemahaman  perpajakan  merupakan  segala  sesuatu  tentang  pajak  yang  sudah  di pahami  dan  di  mengerti  dengan  baik  oleh  wajib  pajak  dan  wajib  pajak  tersebeut  mampu menerangkan  kembali  kepada  orang  lain  tentang  perpajakan  yang  dia  sudah  menegrti  dan pahami dengan baik. Scholes dan wolfson (1992) dalam Sri (2014) ia mengemukakan bahwa tingkat  pemahaman  dari  wajib  pajak  dan  fiskus  mengenai  undang-undang  perpajakan memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan    wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak paham peraturan. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan  dan  kebijakan  perpajakan  akan  lebih  mendorong  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajibannya  secara  sukarela  tampa  adanya  paksasaan  dari  pihak  tertentu  Fidel (2010:  23)  berpendapat  bahwa  seorang  individu  akan  kesulitan  dalam  mempelajari  bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep- konsep  dasar  perpajakan.  Pengetahuan  tentang  pajak  dan  kompleksitas  pajak  dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap sikap ketidakpatuhan pada Wajib Pajak (Prasasti, 2017).

## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
Pemahaman  perpajakan  sangat  penting  untuk  wajib  pajak  karena  dengan  adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patu dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak  maka semakin kecil kemungkinan bagi wajib pajak untuk melanggar peraturan.
Nana  Sudjana  (2010:  24)  membagi  tingkatan  Pemahaman  perpajakan  kedalam  tiga kategori sebagai berikut:
1)  Tingkat  terendah  adalah  pemahaman  terjemahan,  mulai  dari  menerjemahkan  dalam  arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip,
2)  Tingkat  kedua  adalah  pemahaman  penafsiran,  yaitu  menghubungkan  bagian-bagian terendah  dengan  yang  diketahui  berikutnya,  atau  menghubungkan  dengan  kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan
3)  Tingkat  ketiga  merupakan  tingkat  tertinggi  yaitu  pemahaman  ektrapolasi.  Memiliki pemahaman tingkat ektrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide  atau  simbol,  serta  kemampuan  membuat  kesimpulan  yang  dihubungkan  dengan implikasi dan konsekuensinya.

## 4.  Sanksi Perpajak

## a.   Pengertian Sanksi Perpajakan
Sanksi  adalah  salah  satu  tindakan  berupa  tindakan  yang  diberikan  kepada  orang melanggar peratutran. Sanksi pajak merupakan hal  yang sangat di hindari oleh wajib pajak. Sanksi  pajak  adalah  hukuman  negative  yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar peraturan, Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan  hukum  yang  berlaku  (Aprilliana,  2017).  Tapi,  masih  banyak  orang  wajib  pajak yang terkena sanksi pajak karena mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat mereka menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pemerintah telah mempersiapakan rambu-rambu yang di  atur  dalam  undang-undang  perpajakan  agar  wajib  pajak  tidak  melakukan  kecurangan dalam  menyelesaikan  kewajibannya.  jadi  wajib  pajak  yang  tidak  menjalankan  dengan  baik kewajibannya  atau  melakukan  kecurangan  dalam  hal  membayar  pajak    akan  mendapankan konsekuensi  hukum  karena  semua  ketentuan  tentang  pajak  sudah  di  atur  dalam  undang- undang.  Menurut  Alam  (2014)  Sanksi  pajak  juga  diharapkan  memberi  efek  jera  bagi  wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak
Berdasarkan  pendapat  Mardiasmo  (2011:  59)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi

## HIPOTESIS
H1:  Persepsi  wajib  pajak  Penerapan  PP  No.  23  tahun  2018,  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
H2:  Pemahaman  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM.
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
H4: Persepsi Wajib Pajak tetang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 wajib pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  dan  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  yang  di  peroleh  secara  langsung  seperti  hasil  wawancara  atau  hasil pembagian  kuisioner  dengan  tujuan  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sedangkan  data sekunder yang digunakan adalah di perlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung sumber data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber informasi.
Metode  yang  digunakan  adalah  survey  langsung  dengan  memberikan  kuesioner kepada  wajib  pajak  UMKM  di  Makassar  dan  untuk  mendapatkan  data  melalui  data  wajib pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Makassar  dan  wawancara  langsung  kepada narasumber. Kuosoner yang di berikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus di jawab oleh wajib  pajak  UMKM  untuk  mengukur  kepatuhan  wajib  pajak  di  Makassar.  Jumlah  kuesoner yang di bagi berjumlah 50 dan jumlah kembali juga 50 Penelitian dilakukan dengan  berbagai cara  yaitu  membagikan  langsung  kuesoner  ke  wajib  pajak  UMKM  dengan  mendatangi langsung  tempat  mereka  membuka  usaha,  memberikan  langsung  kuesoner  kepada  wajib pajak  di  kantor  KPP  Pratama  Makassar  Utara,  dan  ada  juga  yang  di  berikan  kepada  dosen yang kebetulan bekerja di kantor KPP Pratama Makassar Utara.
Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas:  obyek  dan  subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapakan  oleh  peneliti  untuk mempelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  bukan  hanya  orang,  tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek  dan  subyek  yang  dipelajari,  tetapi  meliputi  seluruh  karakteristik  atau  sifat  yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut (Sugiyono, 2013:119). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.
Sampel  merupakan  sebagian  atau  wakil  populasi  yang  diteliti.Pengambilan  sampel harus  dipilih  dengan  seksama  sehingga  dapat  mewakili  (Suharsimi  Arikunto,  2006:  131). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,  2013:120)  Teknik  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling  yaitu  teknik  yang  pengambilan  sampel  berdasarkan  pertimbangan tertentu  (Sugiyono,  2012:  68).  Karakterisrik  khusus  yang  menjadi  pertimbangan  dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun. Jumlah sampel  yang akan diambil dalam penelitian ini dihitung dari variabel penelitian (4), maka jumlah sampel minimalnya yaitu 10 x 4 = 40. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018

## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
Sampai Januari 2019. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 50 kuesioner untuk memenuhi sampel berdasarkan perhitungan dan semua kuesioner dapat digunakan. Penyebaran kuesioner dilakukan di daerah Tamalanrea, Biring Romang, dan dikantor KPP Pratama Makassar Pada saat menyebarkan kuesioner terkadang pemilik UMKM tidak berada di showroom sehingga peneliti akan mengambil data pada lain hari. Peneliti mengusahakan kuesioner diisi oleh pihak yang berwenang dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pengisian kuesioner dapat maksimal dan hanya diisi oleh orang yang berwenang di UMKM tersebut. Kuesioner yang dibagikan yaitu 50 buah. Kuesioner tersebut dapat digunakan seluruhnya karena peneliti mengupayakan agar pemilik UMKM mengisi kuesioner dengan benar
Uji Prasyarat Analisis
1.  Hasil Uji Normalitas Data
“Uji normalitas data bertujuan untuk menguji data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal” (Ghozali, 2011: 160).
Gambaran 1 Grafik Distribusinya Uji Normalitas
Dari  gambar  tersebut  terlihat  bahwa  titik-titik  data  berada  di  dekat  atau  mengikuti garis dioagonalnya  sehingga  suda dipastikan  bahwa data telah  berdistribusi normal  dan telah memenuhi syarat dalam analisis regresi linear berganda.

## 2. Hasil Uji Linearitas
Uji  linearitas  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Berikut ini hasil uji linearitas:
Tabel 1 Uji Linearitas Variabel deviation from linearity Keterangan Y*X1 0,882 Linear Y*X2 0,862 Linear Y*X3 0,566 Linear

## PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING
Keseluruhan  hasil  tersebut  dikatakan  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa pengaruh masing-masing  variabel independen terhadap variabel dependen bersifat linear.

## Uji Asumsi Klasik
1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
Gambar  2. Hasil  Kurva  Scatterpot  Untuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak(Y)
Berdasarkan  Gambar  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  bebas  yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji dalam persamaan regresi ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independence).  Jika  nilai  Variance  Inflation Factor (VIF)  tidak  lebih  dari  10  dan  nilai  Tolerance  tidak  kurang  dari  0,1  maka  model  dapat dikatakan  terbebas  dari  multikolinearitas  (Imam  Ghozali,  2011:108).  Hasil  uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 2 Uji Multikolinearitas
Sumber  :data yang diolah 2019 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  bahwa nilai VIF tiap variabel  bebas  lebih kecil  dari  10.  Selain  itu  nilai tolerance lebih  besar  dari  0,1  sehingga  dapat  disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
Model
Collinearity Statistics
Keterangan Tolerance VIP Penerapan PP No 23 Tahun 2018 0,841 1,190 Tidak Terjadi Multikolinearitas Pemahaman Perpajakan 0,946 1,057 Tidak Terjadi Multikolinearitas Sanksi Perpajakan 0,836 1,197 Tidak Terjadi Multikolinearitas

## Uji Hipotesis Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  linear  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh variable  bebas  terhadap  variable  terikat,  uji  t  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya  pengaruh  parsial  (sendiri)  yang  diberikan  variable  bebas  (X)  terhadap  variable terikat  (Y)  sedangkan  uji  f  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh simultan (bersama-sama) yang di berikan variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y) dan  koefesien  determinasi  berfungsi  untuk  mengetahui  berapa  pesen  pengaruh  ang diberikan variable (X) secara simultan terhadap variable (Y).

## a. Uji  t hitung
Hipotesis dalam uji t adalah
a. H0 : Variabel bebas  Tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat
b. H1 : Variabel bebas  berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikat Dasar pengambilan keputusan dalam uji T dalam analisis regresi yakni
a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai t hitung < t tabel atau jika nilai Sig.>0,05
b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai t hitung  > t tabel atau jika nilai Sig.>0,05
t tabel= t(α/2 ; n-k-1)
t tabel=t(0,025;46)= 2,012 n = jumlah sampel k =  jumlah variable bebas
a. Uji Hipotesis Pertama
Dari perhitungan pada tabel 4.13 nilai sig.  untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,001<0,05  atau t hitung 3,511 >  t tabel 2.012 maka dapat di simpulkan bahwa H0 ditolak H1 diterima terdapat pengaruh variable Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
b. Uji Hipotesis Kedua
Dari  perhitungan  pada  tabel  4.13  nilai  sig.    untuk  pengaruh  X2  terhadap  Y  adalah sebesar 0,043<0,05  atau t hitung 2,079>  t tabel 2.012 maka dapat di simpulkan bahwa H0 ditolak  H1  diterima.  terdapat  pengaruh  variable  Pemahaman  Perpajakan  (X2)  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
c. Uji Hipotesis ketiga
Tabel 3. Uji t hitung
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.815 5.472 1.794 .079 Penerapan PP No 23 tahun 2018 .408 .116 .413 3.511 .001 Pemahamn perpajakan .215 .103 .231 2.079 .043 Sanksi Perpajakan .297 .120 .291 2.468 .017 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari perhitungan pada tabel 4.13 nilai sig.  untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar0,017<0,05  atau t hitung 2,468> t tabel 2.012 maka dapat di simpulkan bahwa H0 ditolak  H1  diterima.    terdapat  pengaruh  variable  Sanksi  Perpajakan    (X3)  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## b. Uji Nilai F
Hipotesis dalam uji F adalah
a. H0  :  Variabel  bebas  secara  simultan    Tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Variabel terikat
b. H1  :  Variabel  bebas  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Variabel terikat
Dasar pengambilan keputusan dalam uji  dalam analisis regresi yakni
a. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung < F tabel atau jika nilai Sig.>0,05
b. H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai F hitung  > F tabel atau jika nilai Sig.<0,05 F tabel = (k;n-k)
F tabel =(3;47) = 2,80
Tabel 4. Uji f tabel ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 389.296 3 129.765 13.270 .000 b Residual 449.824 46 9.779 Total 839.120 49
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahamn perpajakan, Penerapan PP No 23 tahun 2018
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X1), Pemahaman Perpajakan  (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  adalah  sebesar  0.000<0,05  dan  f  hitung 13,270 >f tabel 2,27. Sehingga dapat disimpukan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh  Penerapan  PP  No  23  Tahun  2018  (X1),  Pemahaman  Perpajakan    (X2)  dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## c. Koefisien determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa  variabel  dalam  pengertian  yang  lebih  jelas.  Koefisien  determinasi  akan menjelaskan  seberapa  besar  perubahan  atau  variasi  suatu  variabel  bisa  dijelaskan  oleh perubahan  atau  variasi  pada  variabel  yang  lain,  berdasrkan  hasil  uji  dengan  SPSS diperoleh model summary
Tabel 5. Uji
Koefisen
Determinasi
Dimana  pada  bagian  ini  terdapat  nilai  koefisien  determinasi R-Square  = 0,429(43%).  Ini  menunjukkan  bahwa  sebesar  43%  variasi  variabel  dependent  (Y)  yakni Kepatuhan Wajib Pajak  dapat dijelaskan oleh 3 variabel independent Penerapan PP No 23 Tahun  2018  (X1),  Pemahaman  Perpajakan  (X2)  dan  Sanksi  Perpajakan  (X3), artinya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 43%, sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen X1, X2 dan X3.
Berdasarkan Rumusan regresi berganda didapatkan persamaan untuk  menentukan hubungan  atau  pengaruh  Penerapan  PP  No  23  tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan  dan Sanksi Perpajakan terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
𝑌 = 9,815 + 0,408𝑋1 + 0,215 𝑋2 + 0,297 𝑋3

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis,  pembahasan  hasil  penelitian  serta  pengujian hipotesis  yang  dilakukan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak    merupakan  Variabel  terikat  atau  dinotasikan dengan  simbol  Y,  Penerapan  PP  No  23  tahun    2018  (X1),  Pemahaman  Perpajakan sebagai  variabel  bebas  (X2)  dan  Sanksi  perpajakan    juga  masuk  sebagai  variabel bebas(X3).  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  membagikan  kuisioner  kepada  50 responden. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa semua pernyataan untuk masing masing variabel sudah valid  dan reliabel atau dapat diandalkan sebagai alat ukur meskipun kuisioner tersebut digunakan berulang-ulang.
b) Berdasarkan  uji  hipotesis  mulai  dari  uji  parsial  t  diperoleh  kesimpulan  bahwa Penerapan  PP  No  23  tahun  2018  ,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dari  uji  F  disimpulkan bahwa  Penerapan  PP  No  23  Tahun  2018,  Pemahaman  Perpajakan  dan  Sanksi Perpajakan  secara  simultan  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dari  uji determinasi didapatkan angka r square sebesar 0,429 atau Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan berpengaruh 43 persen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Model Summary
Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .681 a .464 .429 3.127 a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahamn
perpajakan, Penerapan PP No 23 tahun 2018

## Saran
Melihat terdapat pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak maka disarankan pihak Pajak untuk melalukan sosialisasi perpajkan yang berlaku saat ini  untuk meningkatkan pemahman wajib pajak supaya wajib pajak dapat memahami dan mengerti tentang perpajakan dan  sanksi yang akan di terima wajib pajak jika melanggar.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Syamsu. (2014). “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas islam Negeri Alauddin Makassar. Aprilliyana,Putri. (2017). “ Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan  Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta”. Skripsi Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Arikanto,  Suharsimi.(2009). Dasar-Dasar  Evaluasi  Pendidikan (edisi  revisi  ).  Jakarta Bumi Aksara
Burhan, Hana Pratiwi. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan   Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP   No. 46 Tahun 2013
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris  pada  Wajib  Pajak  di Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi .
Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro. Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak  Atas PP No. 46  Tahun   2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan) Skripsi Fakultas Ekonomi:  Universitas Negeri Yogjakarta.
Fidel. (2010).  Cara  Mudah  dan  Praktis  Memahami  Masalah-Masalah  Perpajakan.
Jakarta: Muara Kencana.
Ghozali, Imam. (2011) Aplikasi  Analisis  Multivariate  denga  Program  IBM  SPSS
19 .Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Mardiasmo. (2003). Perpajakan . Yogyakarta : Andi offset Mardiasmo. (2011) Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi. Nasucha, Chaizi (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek .
Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Priambodo, Putut. (2017). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan,
Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kabupaten  Purworejo  Pada  Tahun  2017.” Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1
Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
Prasasti, Ria.(2017). “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
Resyniar, Gandhys.(2013). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro,   Kecil,  dan  Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013 ”. Skripsi
dipublikasikan Malang: Universitas Brawijaya
Saleh, Rahmat.(2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Prosiding Simposium Nasional  Akuntansi VII . Denpasar Sudjana, Nana. (2010). Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Kombinasi. Bandung : CV. Alfabeta Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta