Halaman 32-53

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
Program Studi Kependudukan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Korespondensi: Middia Martanti Dewi ( e-mail : middia.aja@gmail.com)

## Abstrak
Meski tenaga kerja di Indonesia masih didominasi tenaga kerja informal, tren tenaga kerja sektor formal terus mengalami peningkatan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2015, persentase tenaga kerja formal mencapai 42,25 persen. Kemudian meningkat pada 2019 menjadi 44,28 persen. Sebagai sektor yang padat modal, sektor formal merupakan penyokong perekonomian Indonesia yang relatif aman atau tidak rentan mengalami penutupan. Namun, penetapan status pandemi global pada 11 Maret 2020 akibat Corona Virus Disease (Covid-19) telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Guna menekan penyebaran Covid-19, aturan untuk tetap berada di rumah telah digalakkan. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan menutup usahanya, sehingga berdampak pada para tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 13 April 2020, sebanyak 1,2 juta tenaga kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren tenaga kerja formal di Indonesia serta dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dianalisis secara desktiptif.
Kata kunci: sektor formal; tenaga kerja; Covid-19

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia

## The Impact of Covid-19 Pandemic on Formal Labour in Indonesia

## Abstract
Even though the informal labour still dominates Indonesia workforce, the trend of formal labour increases each year. BPS data shows that in 2015, the percentage of formal labor reached 42,25 percent. Then it increased to 44,28 percent in 2019. As a capital-intensive sector, formal sector supports economy of Indonesia, because it is relatively safe or less prone to shut down. However, the determination of the global pandemic status on March 11, 2020 due to Corona Virus Disease (Covid-19) has hit the world economy, including Indonesia. To suppress the spread of Covid-19, people are asked to work, study, or pray from home. This causes many companies suffer losses and even close their businesses, thus impacting workers. Based on data from the Ministry of Manpower 13 April 2020 as many as 1.2 million formal labour have been furloughed and 212.4 thousand have been laid off. This study aims to observe the trends of formal labour in Indonesia and the impact of Covid-19 on formal labour in Indonesia. This study uses secondary data obtained from various sources which are analyzed descriptively.
Keywords: formal sector; labour; Covid-19

## Pendahuluan
Sebagai salah satu negara berkembang, tenaga kerja Indonesia didominasi tenaga kerja informal. Namun demikian, tren tenaga kerja informal selama tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Sebaliknya, tren tenaga kerja formal terus mengalami peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (2019b, 2019c) menunjukkan
bahwa pada 2019, persentase tenaga kerja informal mengalami penurunan sebesar 2,03 persen dibandingkan tahun 2015, yakni 57,75 persen pada 2015 turun menjadi 55,72 persen pada 2019. Sementara itu, terjadi peningkatan persentase tenaga kerja formal pada periode 2015-2019, yaitu sebesar 42,25 persen pada 2015 menjadi 44,28 persen pada 2019.
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b, 2019c)
Gambar 1 . Tren Persentase Tenaga Kerja Formal dan Informal di Indonesia 2015-2019
2015 2016 2017 2018
2019 57,75 57,60 57,03 56,84 55,72 42,25 42,40 42,97 43,16 44,28 Formal
Informal
Sebagai sektor yang padat modal, sektor formal merupakan penyokong perekonomian Indonesia dimana kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan sektor informal. Selain itu, sektor formal juga relatif aman atau tidak rentan mengalami penutupan karena kuatnya modal yang dimiliki. Namun, status pandemi global yang ditetapkan pada 11 Maret 2020 akibat Corona Virus Disease (Covid-19) telah memukul perekonomian banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. International Monetary Fund (IMF) dalam Lidwina (2019) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi beberapa negara dengan membandingkan kondisi akibat resesi krisis ekonomi pada
2009 dan akibat pandemi Covid-19. Krisis ekonomi pada 2009 menyebabkan resesi di sejumlah negara di Amerika dan Eropa, seperti Amerika Serikat (-2,5%), Inggris (-4,2%), dan Jerman (-5,7%). Sementara itu, negara-negara di Asia tidak mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya masih positif. Proyeksi IMF menyebutkan bahwa perekonomian akan terdampak oleh pandemi Covid-19 selama tahun 2020. Akan terjadi resesi di sejumlah negara Asia, seperti Korea Selatan (-1,2%) dan Singapura (-3.5%). Namun, India, Tiongkok, dan Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
2015 2016 2017 2018 2019 57,75 57,60 57,03 56,84 55,72 42,25 42,40 42,97 43,16 44,28
Formal
Informal
Sumber: IMF dalam Lidwina (2019) Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 2009 dan Proyeksi 2020 versi IMF -10 -5 0 5 10 15 INDIA TIONGKOK INDONES IA KOREA S EL A TA N SIN GA PURA BRASIL AMERIKA SERIKA T INGGRIS JE RMA N SPA NYOL 2009 2020
Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) digalakkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, sehingga mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan karena berujung penutupan pasar keuangan, kantor perusahaan, bisnis, dan acara (Ozili & Arun, 2020). Dampak secara langsung terhadap ekonomi tercermin dari perubahan pasar, seperti permintaan (konsumsi dan investasi), pasokan produksi barang dan jasa, serta pasar kerja (ILO, 2020a).
Kebijakan PSBB telah menekan aktivitas rumah tangga dan produktivitas perusahaan dalam bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat dan operasional perusahaan serta berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Penurunan konsumsi menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja yang merupakan salah satu input produksi. Permintaan tenaga kerja yang menurun menyebabkan banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
menutup usahanya sehingga terjadi lonjakan pengangguran (Herispon, 2020). Kondisi ini berlangsung selama berbulan- bulan, sehingga semakin banyak penduduk yang jatuh dalam kemiskinan karena tidak bekerja.
Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan tidak hanya dialami sektor informal sebagai sektor yang rentan, tetapi sektor formal yang lebih stabil pun banyak yang mengalami kerugian. Hal tersebut selanjutnya berimbas pada para tenaga kerja sektor formal. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 April 2020, 1,2 juta tenaga kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu di-PHK (Kumparan, 2020a). Penelitian ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi ketenagakerjaan dalam konteks penduduk sebagai input produksi (tenaga kerja) sekaligus konsumen (mengonsumsi barang dan jasa) dalam pembangunan ekonomi (Junaidi & Hardiani, 2009). Sebagai sektor yang cukup mapan namun tetap terdampak pandemi, kondisi sektor formal terkini
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tren tenaga kerja formal dan dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia.
Menurut Jayadinata (1999) dalam Ariandani (2016), sektor usaha informal dan formal dapat dibedakan menurut cara kerja, bentuk usaha, dan sumber modal.
Sektor formal merupakan kegiatan usaha yang cara kerjanya teratur, terorganisasi, pembiayaannya dari sumber resmi, dan menggunakan tenaga kerja dengan upah tertentu.
Selanjutnya menurut Perkins et al. (2012), pasar tenaga kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pasar kerja pedesaan ( rural employment ), sektor informal perkotaan ( urban informal sector ), dan sektor formal perkotaan ( urban formal sector ). Tenaga kerja, baik pria maupun wanita, lebih banyak menginginkan terlibat dalam pasar kerja sektor formal perkotaan. Pada sektor formal terdapat sektor pemerintah dan swasta seperti perusahaan asuransi, bank, perdagangan, dan pabrik. Karakteristik sektor formal antara lain fasilitas yang dimiliki lebih modern dari pasar kerja lainnya. Tingkat upah yang tinggi juga menjadikan sektor formal menarik bagi pencari kerja. Tingkat upah sektor formal bisa lebih tinggi dari yang lain karena salah satu syarat untuk dapat bekerja pada sektor ini harus memiliki tingkat pendidikan tinggi atau menengah.
Sektor usaha formal merupakan bidang usaha yang memiliki bentuk dan badan hukum tertentu. Sektor usaha formal yang menggunakan sistem ekonomi kerakyatan antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah badan usaha milik swasta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ozili dan Arun (2020), hampir semua sektor formal terdampak oleh pandemi Covid-19, yaitu sektor industri diantaranya industri, seperti industri perjalanan ( travel ), perhotelan ( hospitality ), olahraga ( sports ), acara ( events ), dan hiburan ( entertainments ); sektor ekspor-impor; sektor keuangan; sektor pasar uang; sektor kesehatan; bahkan sektor pendidikan. Dampak yang terjadi meliputi dampak makroekonomi berupa guncangan faktor produksi seperti pasokan tenaga kerja, biaya produksi, permintaan konsumsi (Mc Kibbin & Fernando, 2020).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai surat kabar elektronik. Data tentang jumlah tenaga kerja yang di-PHK maupun dirumahkan bersumber dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diberitakan dalam berbagai surat kabar elektronik. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh tersebut, salah satunya ditampilkan dalam bentuk grafik.

## Hasil dan Pembahasan

## Tren Tenaga Kerja Formal di Indonesia
Dalam analisis makro, BPS secara sederhana mengklasifikasikan tenaga kerja formal dan informal berdasarkan status pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2020a). Tenaga kerja formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar dan buruh atau karyawan. Selain tenaga kerja tersebut, maka dikategorikan sebagai tenaga kerja informal. Hal ini sejalan dengan pendapat Breman (1980) dalam Manning, Effendi, & Tukiran (1984) yang menyebutkan bahwa sektor formal adalah sektor dengan tenaga kerja yang diberi jaminan upah atau gaji dan berada pada pekerjaan permanen. Ciri sektor formal lainnya yaitu tenaga kerjanya saling terhubung, terjalin, dan terorganisasi; secara resmi terdaftar dalam s tatistik perekonomian; dan syarat-syarat bekerja dilindungi hukum. 5 42,25 42,4 42,97 43,16 44,28 2015 2016 2017 2018 2019 21,38 27,44 28,49 28,99 31,53 35,69 37,11 37,35 37,38 38,35 38,58 39,41 39,44 39,87 40,02 41,79 41,96 43,10 43,51 44,06 44,84 45,51 48,11 48,12 48,34 49,82 50,04 50,20 53,81 53,82 58,74 59,18 68,45 69,22
PAP UA NU SA TE
NG G

## ARA TI MUR SULA

## WE
SI BA RAT NU SA TE NG G ARA BA RAT LA MP
UNG

## BE NG KU LU
SULA WE SI TE N G A H
SUMA TE RA BARA T SULA WE SI TE N G G AR A
MAL UKU MAL UKU UTA RA

## JAWA
TI MUR SUMA

## TE
RA S ELA
TAN SULA WE SI S EL AT AN KA

## LIMA
NTAN BA
RAT

## JAWA
TE NG AH G O RO NTAL O A C EH JAMB I
KA
LIMA NTAN S EL ATA N
SUMA TE RA UTAR A SULA

## WE
SI UT ARA PAP UA BAR AT RI AU DI Y O G YA KART A JAWA BAR
AT

## KA
LIMA NTAN TE NG AH BA LI
KE P. BAN G K A BE LITUN G KA LIMA
NTAN UT ARA BA NTE N
42,25 42,4 42,97 43,16 44,28 2015 2016 2017 2018 2019 21,38 27,44 28,49 28,99 31,53 35,69 37,11 37,35 37,38 38,35 38,58 39,41 39,44 39,87 40,02 41,79 41,96 43,10 43,51 44,06 44,84 45,51 48,11 48,12 48,34 49,82 50,04 50,20 53,81 53,82 58,74 59,18 68,45 69,22
PAP UA NU SA
TE NG G ARA TI MUR SULA WE SI BA RAT NU SA TE NG G ARA BA RAT LA MP
UNG

## BE
NG KU LU SULA WE SI TE N G A H
SUMA TE RA BARA T SULA WE SI TE N G G AR A MAL UKU MAL UKU UTA RA
JAWA TI MUR SUMA

## TE
RA S ELA TAN SULA WE SI S EL AT AN KA LIMA
NTAN BA
RAT JAWA TE NG AH G O RO NTAL O A C EH JAMB I KA LIMA NTAN S EL ATA N
SUMA TE RA UTAR A SULA WE
SI UT ARA PAP UA BAR
AT RI AU DI Y O G YA KART A JAWA BAR AT
KA LIMA NTAN TE NG AH BA LI KE P. BAN G K A BE LITUN G KA LIMA
NTAN UT ARA BA NTE N KA LIMA
NTAN TI
MUR DK I J A KART A KE P. RIA U
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b, 2019c)
Gambar 3. Persentase Tenaga Kerja Formal di Indonesia 2015-2019
42,25
42,4 42,97 43,16
44,28
2015 2016 2017 2018 2019 21,38 27,44 28,49 28,99 31,53 35,69 37,11 37,35 37,38 38,35 38,58 39,41 39,44 39,87 40,02 41,79 41,96 43,10 43,51 44,06 44,84 45,51 48,11 48,12 48,34 49,82 50,04 50,20 53,81 53,82 58,74 59,18 68,45 69,22 PAP UA

## NU SA TE NG G ARA TI MUR

## SULA WE SI BA RAT

## NU SA TE NG G ARA BA RAT LA MP UNG BE NG KU LU
SULA WE SI TE N G A H

## SUMA TE
RA BARA T

## SULA WE SI TE N G G AR A

## MAL UKU
MAL UKU UTA RA

## JAWA TI MUR

## SUMA TE RA S ELA TAN

## SULA WE SI S EL AT AN

## KA LIMA NTAN BA RAT
JAWA TE NG AH G O RO NTAL O A C EH JAMB I

## KA LIMA NTAN S EL ATA
N

## SUMA TE RA UTAR A

## SULA WE SI UT ARA

## PAP UA BAR AT RI AU

## DI Y O G YA KART A

## JAWA BAR AT

## KA LIMA NTAN TE NG AH BA LI

## KE P. BAN G K A BE LITUN
G

## KA LIMA NTAN UT ARA BA NTE N

## KA LIMA NTAN TI MUR
DK I J A KART A KE P. RIA U 5
42,25 42,4 42,97 43,16
44,28
2015 2016 2017 2018
2019
21,38 27,44 28,49 28,99 31,53 35,69 37,11 37,35 37,38 38,35 38,58 39,41 39,44 39,87 40,02 41,79 41,96 43,10 43,51 44,06 44,84 45,51 48,11 48,12 48,34 49,82 50,04 50,20 53,81 53,82 58,74 59,18 68,45 69,22 PAP UA

## NU SA TE NG G ARA TI MUR

## SULA WE SI BA RAT

## NU SA TE NG G ARA BA RAT LA MP UNG BE NG KU LU
SULA WE SI TE N G A H
SUMA TE RA BARA T SULA WE SI TE N G G AR A MAL UKU
MAL UKU UTA RA

## JAWA TI MUR

## SUMA TE RA S ELA TAN

## SULA WE SI S EL AT AN

## KA LIMA NTAN BA RAT
JAWA TE NG AH G O RO NTAL O A C EH JAMB I

## KA LIMA NTAN S EL ATA N

## SUMA TE RA UTAR A

## SULA WE SI UT ARA

## PAP UA BAR AT RI AU

## DI Y O G YA KART A

## JAWA BAR AT

## KA LIMA NTAN TE NG AH BA LI

## KE P. BAN G K A BE LITUN
G

## KA LIMA NTAN UT ARA BA NTE N

## KA LIMA NTAN TI MUR DK I J A KART A KE P. RIA U
Pasar tenaga kerja formal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari tren penyerapan tenaga kerja formal yang konsisten meningkat setiap tahunnya, dari 42,25 persen pada 2015 menjadi 44,28 persen pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019a). Persentase tenaga kerja formal yang terus meningkat berarti pekerjaan dan kondisi kerja yang berisiko atau pekerjaan rentan (informal) menurun. Peningkatan jumlah tenaga kerja formal dipengaruhi oleh
penyerapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sektor perburuhan (Detik, 2011). Hal ini didukung oleh jumlah tenaga kerja formal yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebanyak 51,66 juta orang dari total 56,02 juta orang yang bekerja di sektor formal. Peningkatan tenaga kerja formal juga didorong oleh permintaan tenaga kerja yang semakin tinggi terhadap pekerjaan layak seiring peningkatan tingkat pendidikan tenaga kerja (ILO, 2014).
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b)
Gambar 4. Persentase Tenaga Kerja Formal di Indonesia menurut Provinsi 2019
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
Ditinjau dari sebaran wilayah, provinsi dengan persentase tenaga kerja formal tertinggi pada Agustus 2019 adalah Kepulauan Riau yang kemudian disusul DKI Jakarta pada peringkat kedua dengan persentase lebih dari 60 persen. Hal ini didukung oleh data persentase rata-rata upah buruh/karyawan di kedua provinsi ini yang merupakan peringkat tertinggi dibandingkan rata-rata upah di provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi dengan persentase tenaga kerja formal terendah adalah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini didukung oleh data persentase rata-rata upah buruh/karyawan di Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi peringkat kedua terbawah (Badan Pusat Statistik, 2019b).
Peran Tenaga Kerja Formal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Sektor formal merupakan usaha yang terorganisasi, terdaftar, dan terlindungi oleh pemerintah atau adanya ikatan kerja yang jelas antara pemilik dan tenaga kerja. Manajemen usaha yang baik dan tenaga kerja yang kompeten dalam sektor formal menyebabkan produktivitas usaha sektor formal lebih tinggi dibanding sektor informal. Sektor formal juga identik dengan usaha berskala menengah dan besar, begitu juga sektor informal yang diidentikan dangan usaha berskala mikro kecil.
Arif Budimanta yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional  (KEIN) menyampaikan bahwa 89,17 persen tenaga kerja domestik berhasil terserap oleh usaha mikro kecil dan menengah, namun kontribusinya terhadap PDB hanya sebesar 36,82 persen. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan peran usaha berskala besar yang umumnya kegiatan formal memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap perekonomian (CNN Indonesia, 2019).
Sumber: National Income Dynamics Study (NIDS) dalam Rogan & Cichello (2017)
Gambar 5. Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan berdasarkan Sumber Pendapatan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Income share Poverty reduction Other Social grants
Formal employment
Informal employment

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
0% 20% 40% 60% 80% 100% Income share Poverty reduction Other
Social grants Formal employment
Informal employment
Sumber: National Income Dynamics Study (NIDS) dalam Rogan & Cichello (2017)
Gambar 6. Pengurangan Kemiskinan berdasarkan Jenis Pekerjaan
Berdasarkan penghitungan National Income Dynamics Study (NIDS) dalam Rogan & Cichello (2017), pendapatan tenaga kerja formal memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap total pendapatan dan penurunan kemiskinan seperti yang terlihat pada Gambar 5. Peran tenaga kerja yang besar mencerminkan bahwa gejolak pada pasar tenaga kerja formal dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi yang tercermin dari tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
0% 20% 40% 60% 80% 100% SELF EMPLOYMENT INFORMAL WAGE CASUAL WORK DOMESTIC WORK FORMAL SECTOR Extreme poverty line
National poverty line
Gambar 6 menunjukkan bahwa seluruh jenis pekerjaan informal memiliki dampak pengurangan kemiskinan yang lebih kecil dari pekerjaan formal. Sektor formal mampu menurunkan kemiskinan sebesar 100 persen, tetapi tenaga kerja rumah tangga hanya mampu menurunkan kemiskinan 85 persen pada garis kemiskinan ekstrim. Hal ini disebabkan upah tenaga kerja formal yang lebih tinggi dari upah tenaga kerja informal secara rata-rata. Pendapatan tinggi pada sektor formal merupakan timbal balik dari tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki keahlian/keterampilan serta skala aktivitas usaha yang relatif besar atau mapan. Dengan kondisi tersebut, rumah tangga pada tenaga kerja formal pada umumnya tidak tergolong dalam rumah tangga miskin.
Tetapi dengan adanya tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami PHK, tenaga kerja tersebut dapat menyebabkan rumah tangganya miskin.

## Tren Pandemi Covid-19 di Indonesia
Dikutip dari Fadli (2020) pada 7 Januari 2020, WHO mempublikasikan adanya virus corona baru yang diberi nama Novel Coronavirus (2019-nCov) dan pertama kali ditemukan di Tiongkok. Penyebaran penyakit akibat infeksi Covid-19 yang terus berkembang di dunia mendorong WHO pada 30 Januari 2020 menetapkan status gawat darurat pada wabah ini. Di Indonesia, konfirmasi pertama kasus positif Covid-19 dilaporkan pada 2 Maret 2020.
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi

## Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020)
Gambar 7. Perkembangan Harian Kasus Covid-19 di Indonesia per 30 April 2020
0 100 200 300 400 500 2 Maret 6
Maret 10 Maret 14 Maret 18 Maret 22 Maret 26 Maret 30 Maret 3 April 7 April 11 April 15 April 19 April 23 April 27 April Positif Sembuh Meninggal
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 DK I J A KART A

## JAWA BAR AT

## JAWA TI MUR

## JAWA TE NG AH

## SULA WE SI S EL AT AN

## BA NTE
N

## NU SA TE NG G ARA BA RAT BA LI PAP UA

## KA LIMA NTAN S EL ATA
N

## SUMA TE RA S ELA TAN

## SUMA TE RA BARA
T

## KA LIMA NTAN TE NG AH

## KA LIMA NTAN TI MUR

## SUMA TE RA UTAR
A

## KA LIMA NTAN UT ARA DI Y

## KE PU LA UAN RI AU

## SULA WE SI TE N G G AR A

## KA LIMA NTAN BA RAT

## SULA WE SI TE N G A H

## LA MP UNG

## SULA WE SI UT ARA

## SULA WE SI BA RAT RI AU

## MAL UKU UTA RA
PAP UA BAR AT JAMB I MAL UKU
G O RO NTAL O

## BE NG KU LU A C EH

## KE PU LA UAN BAN G K A…
NU SA TE NG G ARA TI MUR Dalam Perawatan Sembuh Meninggal 0 100 200 300 400 500 2 Maret 6 Maret 10 Maret 14 Maret 18 Maret 22 Maret 26 Maret 30 Maret 3 April 7 April 11 April 15 April 19 April 23 April 27 April Positif Sembuh Meninggal
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 DK I J A KART A

## JAWA BAR AT

## JAWA TI MUR

## JAWA TE NG AH

## SULA WE SI S EL AT AN

## BA NTE N

## NU SA TE NG

## G ARA BA RAT BA LI PAP UA

## KA LIMA NTAN S EL ATA N

## SUMA TE RA S ELA TAN

## SUMA TE RA BARA
T

## KA LIMA NTAN TE NG AH

## KA LIMA NTAN TI MUR

## SUMA TE RA UTAR A

## KA LIMA NTAN UT ARA DI Y

## KE PU LA UAN RI AU

## SULA WE SI TE N G G AR A

## KA LIMA NTAN BA RAT

## SULA WE SI TE N G A H

## LA MP UNG

## SULA WE SI UT ARA

## SULA WE SI BA RAT RI AU

## MAL UKU UTA RA
PAP UA BAR AT JAMB I

## MAL UKU

## G O RO NTAL O

## BE NG KU LU A C EH

## KE PU LA UAN BAN G K A…

## NU SA TE NG G ARA TI MUR Dalam Perawatan Sembuh
Meninggal
Sejak rilis pertama, tren penyebaran Covid-19 menunjukkan peningkatan dengan penyelidikan kasus positif baru melalui contact-tracking . Tercatat sampai 30 April 2020, secara kumulatif angka positif Covid-19 berada pada angka 10.118 kasus dengan pasien dalam perawatan 7.804 orang dan meninggal 792 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,
2020). Data ini menunjukkan CFR ( Case Fatality Rate ) atau rasio meninggal akibat Covid-19 mencapai 7,83 persen. Kasus Covid-19 tercatat paling tinggi terjadi di DKI Jakarta, yaitu mencapai 4.175 kasus per 30 April 2020. Tingkat mobilitas dan aktivitas yang tinggi di ibu kota menyebabkan DKI Jakarta menjadi zona merah penyebaran Covid-19.
Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020)
Gambar 8. Sebaran Kasus Covid-19 menurut Provinsi per 30 April 2020

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
0 100 200 300 400 500 2 Maret 6
Maret 10 Maret 14 Maret 18 Maret 22 Maret 26 Maret 30 Maret 3 April 7 April 11 April 15 April 19 April 23 April 27 April Positif Sembuh Meninggal
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 DK I J A KART A JAWA BAR AT JAWA TI MUR JAWA TE NG AH
Dalam Perawatan Sembuh
Meninggal

## Respons Pemerintah terhadap Pandemi Covid-19
Pemerintah berupaya sigap dengan mengambil kebijakan sebagai bentuk respons merebaknya infeksi Covid-19 di Indonesia. WHO telah menetapkan status pandemi global pada wabah ini karena tingkat penyebaran dan keparahan sudah sampai pada level yang mengkhawatirkan dengan penyebaran di lebih dari 114 negara (Widyaningrum, 2020). Payung hukum kebijakan dalam penanganan dini Covid-19 adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020. Keputusan ini menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan usaha untuk menanganinya, seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020 tentang acuan yang menjadi dasar untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19.
Guna mengantisipasi meluasnya Covid-19, pada 8 Maret 2020 pemerintah bergerak cepat melalui Kementerian Luar Negeri dengan mengeluarkan travel ban atau larangan berkunjung dan transit ke Indonesia bagi mereka yang melakukan perjalanan dari daerah seperti Iran, Italia, dan Korea Selatan dalam 14 hari terakhir (Kementerian Luar Negeri, 2020). Pada 14 Maret 2020, pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai wabah atau bencana nasional non alam. Pada 17 Maret 2020, masa darurat bencana wabah ini diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Pemerintah juga menghimbau seluruh masyarakat berperan serta dalam upaya menjauhkan diri dari kerumunan ( social distancing ) dan menjaga jarak
( physical distancing ), salah satunya dengan menerapkan mekanisme work from home atau bekerja dari rumah dan kegiatan belajar-mengajar secara daring (VOI, 2020). Guna meningkatkan efektifitas physical distancing , pemerintah daerah juga dapat
membuat pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . PP Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang PSBB sebagai upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19. Adapun pedoman pelaksanaan dan rincian persyaratannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Pengajuan status PSBB yang telah disetujui kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 sebagai dasar penetapan status PSBB di Provinsi DKI Jakarta untuk menekan penyebaran Covid-19 (Arnani, 2020). Adanya peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah telah memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat, termasuk tenaga kerja formal. Gelombang PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan meningkat sebagai respons perusahaan yang berhenti beroperasi dan tidak mampu menanggung biaya operasional perusahaan. Tingkat permintaan masyarakat menurun dengan adanya imbauan melakukan aktivitas di rumah saja. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Kartu Prakerja dan insentif bagi korban PHK sebagai upaya menyelamatkan kondisi tenaga kerja.

## Dampak Pandemi Covid-19
a.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi. Penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang mengakibatkan adanya PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan secara massal. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tanggal 20 April 2020, terdapat 1,55 juta jiwa tenaga kerja formal yang di-PHK dan dirumahkan (Sandi, 2020). Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyebutkan bahwa pada

## Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan
Waydewin C. B. Rumboirusi
Maret 2020 Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dibayarkan untuk Jaminan Hari Tua atau pensiun mengalami peningkatan sampai 10,12 persen dari Maret 2019 (Fajrin, 2020). Namun, kenaikan tersebut bukan pertanda yang baik. Hal ini dikarenakan peningkatan pembayaran PPh 21 atas jaminan hari tua justru mengindikasikan adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang diasosiasikan dengan PHK. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pembayaran PPh 21 atas Jaminan Hari Tua, semakin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan Gambar 9, jumlah tenaga kerja formal yang dirumahkan dan di-PHK karena adanya Covid-19 terus menunjukkan peningkatan. Pada 1 April 2020, jumlah tenaga kerja formal yang dirumahkan dan di-PHK adalah 11,5 ribu jiwa. Dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu, jumlah ini terus meningkat menjadi 1,55 juta pada 20 April 2020. Data terakhir yang diperoleh dari Kemnaker per 27 Mei 2020, terdapat 3,06 juta jiwa pekerja yang di-PHK dan dirumahkan karena adanya Covid-19. Secara lebih rinci, sebanyak 380.221 jiwa pekerja formal di- PHK dan 1.085.284 jiwa dirumahkan (CNN Indonesia, 2020).
1 April 4 April 7 April 9 April
10 April 13 April 16 April 20 April 11.494 130.456 1.010.579 1.052.216 1.240.832
1.417.585 1.500.156 1.546.208
Meski terlihat mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan data pada Gambar 9, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena banyaknya pekerja yang sudah kembali bekerja usai dirumahkan . Sementara untuk kasus PHK, ada banyak kasus yang sudah diselesaikan secara internal, sehingga tidak terdata oleh Kemnaker. Selain itu, terdapat juga kasus PHK yang tidak dilaporkan ke Kemnaker,
sehingga hal tersebut juga tidak terdata di Kemnaker (Fajar, 2020).
Beberapa survei juga dilakukan oleh berbagai lembaga maupun institusi untuk melihat dampak pandemi Covid-19, khususnya terhadap ketenagakerjaan. Survei secara daring yang dilaksanakan atas kerja sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), dan Kemnaker menyebutkan 15,60 persen responden di-PHK, dimana sebagian besar adalah laki-laki.
Sumber: CNBC Indonesia (2020a, 2020b, 2020c); Economy Okezone (2020); Hadi (2020); Kumparan (2020a, 2020b); Warta Ekonomi (2020)
Gambar 9. Jumlah Tenaga Kerja Formal yang Dirumahkan dan Mengalami PHK di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
1 April 4 April 7 April 9 April 10 April 13 April 16 April 20 April 11.494 130.456 1.010.579 1.052.216 1.240.832

## 1.417.585 1.500.156
1.546.208
Hal tersebut juga sejalan dengan Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 yang dilaksanakan BPS. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa penutupan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik secara sementara maupun permanen berdampak pada kehidupan pekerja di Indonesia. Dari 87.379 responden, 2,52 persen responden baru saja di-PHK akibat perusahaan atau tempat usaha dimana ia bekerja tutup, dimana sebagian besar adalah laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2020e).
b. Pengangguran
Selama lima tahun terakhir, angka pengangguran di Indonesia menunjukkan penurunan (Badan Pusat Statistik, 2015;
2016; 2017; 2018; 2019a). Penurunan tersebut terjadi di perkotaan dan pedesaan. Pada 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18 persen, kemudian turun sebesar 0,9 persen poin, menjadi 5,28 persen pada tahun 2019. Meski demikian, TPT wilayah pedesaan selalu lebih rendah dari TPT wilayah perkotaan. Ini mengindikasikan bahwa lebih banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja perkotaan. Migrasi desa ke kota yang didorong oleh perbedaan upah di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan serta aksesibilitas dalam pasar tenaga kerja menyebabkan jumlah tenaga kerja di perkotaan jauh lebih banyak (Ikhsan, 2011).
Sumber: Badan Pusat Statistik (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a)
Gambar 10. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia menurut Wilayah Tempat Tinggal 2015-2019
6,18 5,61 5,50 5,34
5,28 7,31 6,60 6,79 6,45 6,31 4,93 4,51 4,01 4,04 3,99 2015 2016
2017 2018
2019 INDONESIA Perkotaan Perdesaan
Pemerintah sudah menargetkan TPT tahun 2020 turun mencapai 4,80 sampai 5,10 persen. Namun, wabah Covid-19 telah menimbulkan gelombang PHK di Indonesia. Pada skenario berat yang diperhitungkan pemerintah, pengangguran di Indonesia akan bertambah 2,9 juta orang. Skenario berikutnya, jumlah pengangguran
diperkirakan akan bertambah hingga 5,2 juta orang (Fajrin, 2020). Perhitungan tersebut hampir sama dengan pernyataan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam Victoria (2020). Berdasarkan skenario ringan yang disusun oleh CORE, jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
sebesar 4,25 juta orang pada kuartal kedua 2020. Sementara pada skenario sedang, pengangguran diperkirakan akan bertambah sebanyak 6,68 juta orang, dan skenario berikutnya memperkirakan pengangguran bertambah sebanyak 9,35 juta orang. Kenaikan jumlah pengangguran tersebut tidak hanya disebabkan karena menurunnya perekonomian di Indonesia, tetapi juga kebijakan social distancing dan perilaku masyarakat yang berubah karena adanya Covid-19.
Perhitungan mengenai jumlah pengang- guran tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah asumsi. Pertama , Mei 2020 kondisi wabah Covid-19 lebih buruk dari April 2020. Kedua , dengan perbedaan wilayah, lapangan usaha, dan status pekerjaan, dampak wabah Covid-19 akan berbeda juga. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan akan mengalami dampak terparah. Meski demikian, PHK yang terjadi karena pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan oleh Fithra Faisal, Ekonom dari Universitas Indonesia, tidak akan parah (Savithri, 2020). Hal tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia sekarang masih baik daripada sewaktu krisis ekonomi terjadi pada 1998. Stimulus keuangan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi efek Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia juga turut menjadi pertimbangan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam
Tempo (2020) juga memprediksi TPT akan meningkat hingga 2021 seiring dengan meluasnya dampak pandemi Covid-19. TPT pada 2020 diprediksi akan menyentuh angka 8,10 sampai 9,20 persen. Sementara itu, pada Mei 2020, BPS sudah merilis data pengangguran bulan Februari 2020. TPT Februari 2020 mengalami sedikit penurunan dari Februari 2019. TPT Februari 2020 sebesar 4,99 persen sementara TPT Februari 2019 mencapai 5,01 persen. Penurunan tersebut terjadi pada saat kasus Covid-19 belum ditemukan di Indonesia.

## c.  Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2015 sebesar 4,9 persen dan terus mengalami kenaikan hingga 5,2 persen pada 2018. Namun, pada 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan menjadi 5 persen (Badan Pusat Statistik, 2020f). Badan Pusat Statistik (2020b) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 sebesar 2,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dari triwulan I 2019 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 5,07 persen. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Musyaffa (2020), menyatakan bahwa meski angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 lebih rendah dari yang diperkirakan oleh BI yaitu sebesar 4,4 persen, tetapi angka tersebut lebih baik dari negara lain, seperti Amerika Serikat, China, Singapura, Korea Selatan dan Hongkong yang mengalami pertumbuhan lebih rendah maupun memiliki pertumbuhan yang negatif.
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2020f)
Gambar 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019 4,9 5 5,1 5,2 5
2015 2016 2017 2018 2019
Pada APBN 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditargetkan mencapai 5,3 persen. Namun, target tersebut diproyeksikan tidak berhasil karena dampak Covid-19.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam Heri (2020) menyatakan pada tahun 2019 telah terjadi resesi ekonomi yang terdampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pada 2020, resesi ekonomi diprediksi akan terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari tahun 2019. CORE memprediksikan bahwa secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran -2 persen sampai 2 persen. Selain itu, lembaga ini juga menyatakan apabila pemerintah tidak menjalankan upaya yang ketat terkait penyebaran Covid-19, maka akan terjadi kondisi yang lebih buruk, yaitu melemahkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan angka kemiskinan dan juga pengangguran. Puncak tekanan ekonomi ini diperkirakan akan terjadi di kuartal II tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rizal Taufikurahman, yang menjabat sebagai Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, dalam Fitriani (2020) memprediksi kondisi perekonomian Indonesia tahun 2020 dengan tiga skenario pada pertumbuhan ekonomi yaitu berat,
sangat berat, dan sangat berat sekali. Perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi 0,26 persen di akhir 2020 untuk scenario sangat berat sekali. Prediksi ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang mulai menurun dari 5,02 persen pada 2019 menjadi 2,97 persen di kuartal I 2020.
Pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 1,42 persen di akhir 2020, sedangkan di kuartal II 2020 hanya sebesar 0,12 persen serta konsumsi rumah tangga akan mengalami kontraksi hingga 1,29 persen, pada scenario berat. Perekonomian Indonesia juga diprediksi masih akan tumbuh 0,70 persen saat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,15 persen dan konsumsi rumah tangga juga mengalami kontraksi sebesar 1,54 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menyatakan wabah Covid-19 akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSKK), menurut assestment BI, OJK, dan LPS, akan turun menjadi 2,3 persen hingga negatif 0,4 persen pada kondisi terburuk (Intan, 2020). Sejalan dengan skenario-skenario di atas maka pada triwulan II-2020 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen dari triwulan I-2020. Pertumbuhan ekonomi
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
triwulan II 2020 terkontraksi 5,32 persen dari triwulan II 2019. Kontraksi yang signifikan terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu 30,84 persen serta penyediaan akomodasi makan dan minum, yaitu sebesar 6,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2020c). Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat terdampak oleh Covid-19.
d.   Kemiskinan
Pada umumnya, tenaga kerja formal memiliki pendapatan yang lebih tinggi
dari tenaga kerja informal, sehingga mayoritas tenaga kerja formal merupakan bagian dari penduduk yang tidak miskin. Namun, banyaknya tenaga kerja formal yang dirumahkan tanpa gaji dan di-PHK, menyebabkan mereka menjadi bagian dari penduduk miskin.
Pada Gambar 12, persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Pada 2015, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,2 persen dan terus mengalami penurunan pada 2019 menjadi 9,4 persen (Badan Pusat Statistik, 2020f).

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2020f)
Gambar 12. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 11,2 10,9 10,6 9,8 9,4
Studi yang dilakukan oleh United Nations University dalam Mc Keever (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan antara 420 juta hingga 580 juta atau sekitar 8 persen dari penduduk di dunia akan mengalami kemiskinan. Para peneliti memperingatkan penyebaran Covid-19 dapat menimbulkan tantangan baru bagi UN Sustainable Development Goal untuk memberantas kemiskinan pada 2030. Ekonom CORE, Akhmad Akbar Susanto, dalam Agustiyanti (2020) menyatakan bahwa pada Maret 2019 terdapat sebanyak 25,1 juta penduduk miskin atau sebesar 9,4 persen. Namun, sebanyak 66,7 juta jiwa atau sekitar 25 persen total penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk
rentan miskin dan hampir miskin. Wabah Covid-19 dan penerapan PSBB, akan meningkatkan jumlah masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pendapatan. Menurut Akhmad, kondisi ini akan semakin buruk jika bantuan sosial tidak memadai dan tidak tepat waktu, yang berdampak pada peningkatan penduduk rentan dan hampir miskin. CORE Indonesia dalam Agustiyanti (2020) memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 5,1 juta orang dengan total jumlah penduduk miskin sebanyak 30,8 juta orang atau 11,7 persen dari total penduduk Indonesia. Asumsi yang digunakan pada proyeksi ini adalah penularan Covid-19 akan semakin meningkat pada Mei 2020 dengan

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
2015 2016 2017 2018 2019 11,2 10,9 10,6
9,8
9,4
tingkat penyebaran yang rendah, sehingga hanya beberapa wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa yang menerapkan kebijakan PSBB. Pada skenario yang lebih berat, digunakan asumsi bahwa penularan Covid-19 semakin meluas di Pulau Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa. Skenario ini menyatakan akan terjadi penambahan penduduk miskin sebanyak 8,25 juta orang, sehingga total penduduk miskin sebanyak 33,9 juta orang atau sebesar 12,8 persen. Sedangkan asumsi yang digunakan pada skenario sangat berat yaitu penularan Covid-19 semakin meluas dan parah, sehingga kebijakan PSBB diterapkan secara ketat dan merata di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pada skenario ini diperkirakan terjadi penambahan penduduk miskin sebesar 12,2 juta orang, sehingga total jumlah penduduk miskin mencapai 37,9 orang atau sebesar 14,35 persen.
Ketiga skenario ini dibuat berdasarkan asumsi wabah Covid-19 akan mencapai puncaknya pada kuartal II 2020 dan akan mengalami pemulihan seiring berjalannya waktu. Namun, jika kondisi perekonomian terus memburuk, akan mengakibatkan penambahan jumlah penduduk miskin semakin banyak.
Selain itu, CORE menyatakan Covid-19 menyebar luas di perkotaan sehigga dapat meningkatkan kemiskinan di daerah perkotaan hingga mencapai 6 juta orang sedangkan di daerah pedesaan sebesar 2,8 juta orang. Sementara itu, pada skenario yang sangat berat diproyeksikan terjadi penambahan jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 9,7 juta orang dan 3 juta orang di pedesaan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Fauzia (2020a) menyatakan hal yang sama bahwa jika pandemi Covid-19 tidak segera ditangani, maka akan timbul dampak pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif sepanjang
tahun 2020 sebesar 0,4 persen. Selain itu, dalam skenario ekonomi yang disusun ini maka fenomena tersebut diperkirakan akan menyebabkan penambahan tingkat kemiskinan sebesar 1,1 juta orang sampai 3,7 juta orang. Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislau Riyanta, dalam Indozone (2020) menyatakan bahwa negara maju yang melakukan lockdown sudah memiliki asuransi, jaminan tenaga kerja, dan gaji bulanan terhadap tenaga kerjanya walaupun mereka tidak bekerja. Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang belum dapat memenuhi asuransi, jaminan, dan gaji bulanan terhadap tenaga kerjanya ditengah pandemi Covid-19.
Pengurangan jumlah tenaga kerja dan PHK di sektor formal akan berimbas pada pengurangan pendapatan. Hal ini akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan berdampak pada peningkatan kemiskinan dan meningkatkan persentase penduduk miskin di Indonesia.
Adapun hasil rilis Badan Pusat Statistik (2020d) menyatakan bahwa, terdapat peningkatan persentase penduduk miskin Maret 2020 dibanding Maret 2019 menjadi 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta orang. Berdasarkan letak geografisnya, maka penduduk miskin wilayah perkotaan mencapai 7,38 persen dan pedesaan mencapai 12,82 persen. Peningkatan kemiskinan ini, disebabkan oleh adanya perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk selama Covid-19 dan peningkatan harga beberapa komoditas pokok. BPS mencatat konsumsi rumah tangga kuartal I-2020 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 2,84 persen. Angka tersebut lebih rendah dari 2019 yang sebesar 5,02 persen (Badan Pusat Statistik, 2020b).
Selain itu, Kepala BPS Suhariyanto dalam Fauzia (2020b) menyatakan kondisi Covid-19 memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dampak
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
terberat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan.
e.  Kartu Prakerja
Guna meredam dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo menggelontorkan sejumlah dana yang dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial, yaitu program kartu prakerja. Kartu Prakerja sendiri awalnya diperuntukkan sebagai jaring pengaman untuk penduduk yang belum mempunyai pekerjaan. Namun, kemudian Kartu Prakerja saat ini sebagai jaring pengaman bagi mereka yang di-PHK atau tidak bekerja lagi karena adanya Covid-19.
Program kartu Prakerja telah dianggarkan sebanyak Rp10 triliun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2020 yang menjangkau sebanyak 2 juta peserta. Pelatihan vokasi, yaitu skilling dan re-skilling, akan diberikan kepada pemilik kartu prakerja. Kartu prakerja tersebut akan diberikan kepada penduduk yang baru lulus menempuh pendidikan, tenaga kerja yang masih aktif, maupun penduduk yang di-PHK. Skilling ditujukan bagi calon tenaga kerja dengan cara membekali keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sedangkan re-skilling ditujukan untuk tenaga kerja yang di-PHK atau bergantu profesi sehingga memiliki keterampilan yang berbeda dengan keterampilan yang dimiliki sebelumnya (Kementrian Keuangan, 2020). Pemerintah akan memberikan bentuan senilai Rp 3.000.000 sampai Rp 7.000.000. Ujian sertifikasi dilakukan setelah pelatihan selesai untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Setelah itu, dilakukan uji kom- petensi. Subsidi yang diberikan pemerintah untuk uji kompetensi hingga senilai Rp 90.000. Insentif untuk persiapan melamar pekerjaan juga akan diberikan pemerintah senilai Rp 500.000.
Selain itu, calon tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan akan mendapat insentif persiapan melamar pekerjaan sebesar Rp 500.000. Secara berkala, akan dilakukan monitoring dan evaluasi pemegang untuk mengetahui status bekerja pemegang Kartu Prakerja. (Hadi, 2019). Setelah diubah menjadi jaring pengaman untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak Covid-19, Kartu Prakerja diprioritaskan bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha mikro yang terdampak penghidupannya. Anggaran yang awalnya berjumlah Rp 10 triliun diubah menjadi Rp 20 triliun dan direncanakan akan diberikan kepada 5,6 juta penduduk yang di-PHK dan yang tidak bisa berkerja sebagai akibat dampak Covid-19 (Amindoni, 2020). Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi bantuan kepada sebanyak 400.000 tenaga kerja sehingga pemerintah dapat menanggung sampai 6 juta tenaga kerja di tahun 2020 (Republika, 2020).
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam Thomas (2020) berpendapat bahwa Kartu Prakerja ini menyimpan beberapa persoalan. Penerapan kebijakan dinilai berpotensi bermasalah karena tidak ada pendataan dan kejelasan mengenai siapa yang berhak menerimanya, sehingga mudah jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, pengelolaan program Kartu Prakerja sebaiknya dilakukan atas kerjasama Kementrian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kemen- terian Perindustrian (Kemenperin).

## Kesimpulan
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor, termasuk ketenaga- kerjaan. Bahkan Bappenas memprediksi bahwa TPT akan meningkat hingga 2021 seiring dengan meluasnya dampak pandemi Covid-19. Pada Mei 2020, BPS

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
merilis TPT Februari 2020 yang mengalami penurunan meskipun tipis jika dibandingkan bulan yang sama pada 2019. Namun, penurunan tersebut terjadi pada saat belum ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia. Pemberlakuan PSBB maupun karantina wilayah menyebabkan beberapa perusahaan harus merumahkan bahkan mem-PHK tenaga kerjanya akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan. Sampai 27 Mei 2020, data Kementrian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 1,47 juta tenaga kerja formal yang dirumahkan dan di-PHK. Alih-alih mengalami penurunan, skenario terberat pemerintah menyebutkan jumlah pengangguran diprediksi akan bertambah hingga 5,2 juta orang. Lembaga penelitian swasta pun menyimpulkan hal yang sama, bahkan dalam skenario terberatnya terdapat tambahan sebanyak 9,35 juta orang. Guna meredam hal tersebut, pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja lebih cepat. Namun, program tersebut pun mengandung pro dan kontra di masyarakat. Para ekonom dan banyak lembaga memprediksi penyebaran Covid-19 di Indonesia dalam berbagai skenario dengan asumsi yang berbeda-beda. Berbagai skenario yang disusun menunjukkan penye- baran Covid-19 yang semakin meluas dan berangsur lama akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat dan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Pada triwulan II 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen dari triwulan II 2019. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi tertinggi yaitu 30,84 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum yang berkontraksi sebesar 6,19 persen. Hal sebaliknya terjadi pada penduduk miskin. Terjadi peningkatan penduduk miskin pada Maret 2020 menjadi 9,78 persen atau sebanyak 26,42 juta jiwa.
Wilayah perkotaan akan berpotensi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dibanding wilayah pedesaan karena penyebaran kasus Covid-19 di perkotaan lebih luas, sehingga banyak tenaga kerja formal yang dirumahkan atau di-PHK. Guna menanggulangi kemiskinan dan mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran Covid-19, pemerintah perlu mengawasi program jaring pengaman sosial sehingga kebijakan penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran.

## Daftar Pustaka
Agustiyanti. 2020. Sebanyak 12 Juta Orang Indonesia Berpotensi Jatuh Miskin Akibat Corona. https://katadata.co.id/ berita/2020/05/05/sebanyak-12-juta- orang-indonesia-berpotensi-jatuh- miskin-akibat-corona . 6 Mei 2020. Amindoni, Ayomi. 2020. Virus corona: Gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juni, Kartu Prakerja dianggap tak efektif. https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-52218475. 20 April 2020. Ariandani, Diah Liliana Retno. 2016. Dampak Sosial Ekonomi dari Pekerjaan Sektor Informal yang Dilakukan oleh Pensiunan PNS di Kabupaten Madiun [Skripsi]. https://repository.unej.ac.id/bitstream/ handle/123456789/78904/Diah%20 Liliana%20Retno%20Ariandani%20 -%20120910301003%20%20%23. pdf?sequence=1 . 6 Mei 2020. Arnani, Mela. 2020. 2.738 Orang Positif Covid-19 di Indonesia, Ini Rincian Kasus di 32 Provinsi. https://www.kompas.com/ tren/read/2020/04/07/174000265/2738- orang-positif-covid-19-di-indonesia-ini- rincian-kasus-di-32-provinsi . 1 Mei 2020. Badan Pusat Statistik. 2020a. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
_________. 2020b. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2020c. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2020d. Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2020e. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2020f. Statistik Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2019a. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2019b. Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019. https://bps.go.id/ indicator/6/1168/1/persentase-tenaga- kerja-formal-menurut-provinsi.html . 7 Mei 2020.
_________. 2019c. Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi (Persen), 2015-2016. https://bps.go.id/ indicator/6/1168/2/persentase-tenaga- kerja-formal-menurut-provinsi.html . 7 Mei 2020.
_________. 2018. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2017. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2016. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
_________. 2015. Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Bank Indonesia. 2018. Laporan Perekonomian Indonesia 2018. Jakarta: Bank Indonesia.
CNBC Indonesia. 2020a. Biadabnya Corona, 2 Juta Pekerja RI Dirumahkan dan Kena PHK. https://www.cnbcindonesia.com/ market/20200419085827-17-152923/ biadabnya-corona-2-juta-pekerja-ri- dirumahkan-dan-kena-phk . 20 April 2020.
_________. 2020b. 1,5 Juta Masyarakat RI Kehilangan Pekerjaan karena COVID-19. https://www.cnbcindonesia. c o m / n e w s / 2 0 2 0 0 4 11 2 1 3 0 4 3 - 4 - 1 5 1 2 6 1 / 1 5 - j u t a - m a s y a r a k a t - r i - kehilangan-pekerjaan-karena-covid-19 . 20 April 2020.
_________. 2020c. Jawab Jokowi! Pengusaha Tak Kuat PHK, Pilih Cara Ini. https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200424124454-4-154195/ jawab-jokowi-pengusaha-tak-kuat-phk- pilih-cara-ini . 30 April 2020. CNN Indonesia. 2019. KEIN Sebut UMKM Kunci Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen. https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20190527202520-532-398900/ kein-sebut-umkm-kunci-pertumbuhan- ekonomi-7-persen . 1 Mei 2020.
_________. 2020. Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta. https://www.cnnindonesia.com/
ekonomi/20200720114203-92-526610/ pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk- akibat-corona-capai-305-juta . 14
Agustus 2020. Detik. 2011. Pekerja Sektor Formal Meningkat Berkat PNS dan Buruh. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-1762160/pekerja- sektor-formal-meningkat-berkat-pns- dan-buruh . 1 Mei 2020.
Economy Okezone. 2020. Sejuta Pekerja Sudah Dirumahkan dan Di-PHK Imbas Covid-19, Ini Faktanya. https:// h t t p s : / / e c o n o m y. o k e z o n e . c o m / read/2020/04/18/320/2201074/sejuta- pekerja-sudah-dirumahkan-dan-di-phk- imbas-covid-19-ini-faktanya . 20 April 2020.

## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
Fadli, Rizal. 2020. Timeline Virus Corona, Dari Desember 2019 Hingga Kini. https:// www.halodoc.com/artikel/timeline-virus- corona-dari-desember-2019-hingga- kini. 14 Agustus 2020. Fajar, Taufik. 2020. 1,7 Juta Orang Kena PHK Imbas Covid-19, Menaker: Banyak Perusahaan Tak Lapor. https://ekbis. sindonews.com/read/93446/34/17- juta-orang-kena-phk-imbas-covid-19- menaker-banyak-perusahaan-tak- lapor-1594123676. 15 Agustus 2020. Fajrin, Pingit A. M.. 2020. Tantangan Berat Atasi Gelombang Pengangguran Akibat Corona. https://katadata.co.id/ telaah/2020/04/20/tantangan-berat- atasi-gelombang-pengangguran-akibat- corona . 25 April 2020.
Fauzia, Mutia. 2020a. Skenario Terberat Corona, Ini Dampaknya ke Angka Kemiskinan dan Pengangguran. h t t p s : / / m o n e y . k o m p a s . c o m /
r e a d / 2 0 2 0 / 0 4 / 1 5 / 11 0 1 0 0 3 2 6 / s k e n a r i o - t e r b e r a t - c o r o n a - i n i - dampaknya-ke-angka-kemiskinan-dan- pengangguran?page=all. 20 April 2020. _________. 2020b. BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang. https://money.kompas.com/ read/2020/07/15/150436926/bps- dampak-covid-19-penduduk-miskin- naik-jadi-2642-juta-orang?page=all . 17 Agustus 2020.
Fitriani, Feni Freycinetia. 2020. Skenario Sangat Berat, Indef : Pertumbuhan Ekonomi RI 2020 Bisa Minus. h t t p s : / / e k o n o m i . b i s n i s . c o m / read/20200506/9/1237437/skenario- sangat-berat-indef-pertumbuhan- ekonomi-ri-2020-bisa-minus . 6 Mei 2020.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 2020. Peta Sebaran. https:// covid19.go.id/peta-sebaran .  30 April 2020.
Hadi, Abdul. 2019. Cara, Syarat, dan Mekanisme Mendapatkan Kartu Pra
Kerja. https://tirto.id/cara-syarat-dan- mekanisme-mendapatkan-kartu-pra- kerja-epEm . 25 April 2019. Hadi, Muhammad Saiful. 2020. Riset Digital: PHK Tertinggi Terjadi di Jakarta. https:// indonesiainside.id/ekonomi/2020/04/10/ riset-digital-phk-tertinggi-terjadi-di- jakarta. 20 April 2020. Heri. 2020. Apa Saja Guncangan Ekonomi Akibat Virus Corona dan Bagaimana Mitigasinya? https://www.radioidola. com/2020/apa-saja-guncangan- ekonomi-akibat-virus-corona-dan- bagaimana-mitigasinya/ . 6 Mei 2020. Herispon. 2020. Dampak Ekonomi Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Riau Vol.11 (2), 27 Juni 2020 Ikhsan, Mohammad. Transformasi Ketenagakerjaan dan Keluar dari Perangkap Kemiskinan. https://www. feb.ui.ac.id/images/stories/Moh_Ikhsan. pdf . 28 April 2020. Indozone. 2020. Pengamat: Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Asal Lakukan Lockdown. https://www.indozone.id/ news/4WsoYq/pengamat-ini-alasan- indonesia-tidak-bisa-asal-lakukan- lockdown/read-all . 2 April 2020. International Labour Organization (ILO). 2020a. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses (ILO Monitor First Edition). https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --dgreports/---dcomm/documents/ briefingnote/wcms_738753.pdf . 13 Agustus 2020.
_________.  2020b. Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- --asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ documents/publication/wcms_742959. pdf . 16 Agustus 2020.
_________. 2014. Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014. http://
Middia Martanti Dewi, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D. Ariska, Nia Setiyawati, dan Waydewin C. B. Rumboirusi
www.oit.org/wcmsp5/groups/public/- --asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ documents/publication/wcms_329870. pdf. 30 April 2020.
Intan, Ghita. 2020. Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi bisa Minus 0,4 persen. https://today.line.me/ id/pc/article/Menkeu+Dampak+COVI D+19+Pertumbuhan+Ekonomi+Indon esia+2020+bisa+Minus+0+4+persen- 3lDnzE. 1 Mei 2020.
Junaidi dan Hardiani. 2009. Dasar-dasar Teori Ekonomi Kependudukan. Hamada Prima Kementrian Keuangan. 2020. Ingin Kurangi Pengangguran, Pemerintah Anggarkan Kartu Pra-Kerja Rp10 Triliun. https:// www.kemenkeu.go.id/publikasi/ berita/ingin-kurangi-pengangguran- pemerintah-anggarkan-kartu-pra-kerja- rp10-triliun/ . 25 April 2020.
Kementerian Luar Negeri. 2020. Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perkembangan COVID-19. Diakses pada tanggal melalui https://kemlu. go.id/portal/id/read/1104/berita/ kebijakan-pemerintah-indonesia-terkait- perkembangan-covid-19 . 16 Agustus 2020.
Kumparan. 2020a. Data Terbaru Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja di-PHK dan Dirumahkan Akibat Corona. https:// kumparan.com/kumparanbisnis/data- terbaru-kemnaker-2-8-juta-pekerja-di- phk-dan-dirumahkan-akibat-corona- 1tDPS2nGAx9/full . 20 April 2020. _________. 2020b. Imbas Corona, Kemnaker Sebut 2.311 Pekerja Kena PHK dan 9.183 Dirumahkan. https:// kumparan.com/kumparanbisnis/imbas- corona-kemnaker-sebut-2-311-pekerja- kena-phk-dan-9-183-dirumahkan- 1t972M8ybS4/full . 20 April 2020. Lidwina, Andrea. 2019. Dampak Ekonomi Covid-19 Lebih Besar dari Krisis 2009. https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2020/04/15/dampak- ekonomi-covid-19-lebih-besar-dari- krisis-2009. 30 April 2020. LIPI, Kemnaker & Universitas Indonesia. 2020. Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. https://www.feb.ui.ac.id/ blog/2020/05/26/inilah-hasil-kolaborasi- riset-antara-lipi-kemnaker-dan- lembaga-demografi-feb-ui/ .  14 Agustus 2020.
Manning, C., Effendi, T. N., & Tukiran. (1984). Struktur Pekerja, Sektor Informal, dan Kemiskinan di Kota. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM Mc Keever, Vicky. 2020. Coronavirus could push half billion more people into poverty globally, UN Warns. https://www.cnbc. com/2020/04/09/coronavirus-could- push-half-a-billion-people-into-poverty- globally.html. 1 Mei 2020. Mc Kibbin, Warwick & Fernando, Roshen.
2020. The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios. https://www.brookings.edu/wp-content/ uploads/2020/03/20200302_COVID19. pdf . 14 Agustus 2020. Musyaffa, Iqbal. 6 Mei 2020. BI: Pertumbuhan ekonomi patut disyukuri walau di bawah perkiraan. Diakses pada tanggal melalui https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bi- pertumbuhan-ekonomi-patut-disyukuri- walau-di-bawah-perkiraan/1830554 . 17 Agustus 2020.
Ozili, Peterson K. & Arun, Thankom Gopinath. 2020. Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy. SSRN Electronic Journal. https://www.researchgate.net/ publication/340236487 . 14 Agustus 2020.
Perkins, D.H. et al., 2012. Economics of Development 7th ed., W.W. Norton & Company, Inc.
Republika. 2020. Tahun ini, 6 Juta Pekerja Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan. https://republika.co.id/berita/
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia
q8gkb7383/tahun-ini-6-juta-pekerja- terdampak-covid19-dapat-bantuan .  25 April 2020.
Rogan, Mike & Cichello, Paul. 2017. Can Informal Employment Actually Reduce Poverty? https://www.wiego.org/blog/ can-informal-employment-actually- reduce-poverty . 1 Mei 2020. Sandi, Ferry. 2020. Jawab Jokowi! Pengusaha Tak Kuat PHK, Pilih Cara Ini. https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200424124454-4-154195/ jawab-jokowi-pengusaha-tak-kuat-phk- pilih-cara-ini . 25 April 2020. Savithri, Agnes. 2020. ‘Bom Waktu’ PHK Karena Letusan Virus Corona. https://www.cnnindonesia.com/eko nomi/20200320084327-92-485194/ bom-waktu-phk-karena-letusan-virus- corona . 25 April 2020. Tempo. 2020. Bappenas: Jumlah Pengangguran 2021 mencapai 12,7 Juta Orang. https://koran.tempo.co/ read/peristiwa/454426/bappenas- jumlah-pengangguran-2021-mencapai- 127-juta-orang . 16 Agustus 2020. Thomas, Vincent Fabian. 2019. INDEF: Basis Data Tak Jelas, Kartu Pra-Kerja
ala Jokowi Bisa Salah Sasaran. https:// tirto.id/basis-data-tak-jelas-kartu-pra- kerja-ala-jokowi-bisa-salah-sasaran- egBW . 25 April 2020. Victoria, Olivia Agatha. 2020. CORE prediksi pengangguran bertambah 4,25 juta akibat korona. https://katadata. co.id/berita/2020/04/16/core-prediksi- pengangguran-bertambah-425-juta- orang-akibat-corona . 25 April 2020. VOI. 2020. Mencatat Sejarah tentang Respons Indonesia Hadapi Covid-19. https://voi.id/artikel/baca/4162/ mencatat-sejarah-tentang-respons- indonesia-hadapi-covid-19 . 1 Mei 2020. Warta Ekonomi. 2020. Menaker sebut Ada 1,2 Juta Pekerja Kena PHK karena Efek Corona. https://www.wartaekonomi. co.id/read280314/menaker-sebut-ada- 12-juta-pekerja-kena-phk-karena-efek- corona . 20 April 2020. Widyaningrum, Gita Laras. 2020. WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? https://nationalgeographic.grid.id/ read/132059249/who-tetapkan-covid- 19-sebagai-pandemi-global-apa- maksudnya. 16 Agustus 2020.