## Pendampingan Pengembangan Baitulmaal pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya

## Ali Hamdan & Saifuddin
STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
Email: alihamdan.sby@gmail.com, pandowo_4@yahoo.com
Abstract: The  existence  of  sharia  cooperatives  (kopsyah)  in  Indonesia  is relatively  new.  There  are  two  main  pillars  of  sharia  cooperative  management, namely social functions (baitulmaal) and business functions (baitut tamwil). The problem that arises in kopsyah in Surabaya is that there is an imbalance in the management  of  profit-oriented  business  functions  that  tend  to  be  dominant compared to their social functions. The factors that caused the weakness of the Baitulmmaal  function  in  Surabaya,  the  first  factor  was  dominated  by management factors, the second factor was more influenced by manpower  and environment, while the environmental factors were influenced by the variables the  existing  muzakki  in  the  kopsyah  environment  and  the  unavailability  of  a juridical basis for kopsyah to manage ZIS funds. Mentoring that the author did on  Kopsyah  Benefits  of  Surabaya  is  conducting  training  and  assistance  in  the collection and utilization of ZIS and endowments of money to the management staff of Baitulmaal.
Abstrak: Keberadaan  koperasi  syariah  (kopsyah)  di  Indonesia  relatif  masih baru. Terdapat dua pilar utama pengelolaan koperasi syariah yaitu fungsi sosial (baitulmaal)  dan  fungsi  bisnis  (baitut  tamwil).  Masalah  yang  muncul  pada kopsyah di Surabaya adalah adanya ketimpangan pengelolaan fungsi bisnis yang berorientasi  laba  cenderung  dominan  dibandingkan  dengan  fungsi  sosialnya. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi baitulmaal di Surabaya, faktor pertama  didominasi  oleh  faktor  manajemen,  faktor  kedua  lebih  banyak dipengaruhi  oleh manpower  (SDM)  dan  environment  (lingkungan),  sedangkan faktor  lingkungan  dipengaruhi  oleh  variabel  tidak  dilakukannya  penggalangan dana dari para muzakki yang ada dilingkungan kopsyah serta belum tersedianya landasan yuridis bagi kopsyah untuk mengelola dana ZIS. Pendampingan yang penulis lakukan pada Kopsyah Manfaat Surabaya adalah melakukan training dan pendampingan  pemghimpunan  dan  pendayagunaan  ZIS  dan  wakaf  uang terhadap SDM pengelola baitulmaal.
Kata Kunci: mentoring, baitul mal, koperasi syari’ah.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian, mengamanatkan bahwa kedudukan koperasi simpan pinjam / koperasi simpan pinjam  pembiayaan  syariah  (disebutkan  Koperasi  Jasa  Keuangan)  sangatlah penting  dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi  ekonomi  rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri- ciri  demokratis,  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  keterbukaan.  Sementara  itu Undang-undang  nomor  20  Tahun  2008  tentang  usaha  mikro  kecil  dan menengah  pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  menyebutkan    bahwa  pemerintah  dan pemerintah  daerah  menumbuhkan  iklim  usaha  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  yang  salah  satunya  meliputi  aspek pendanaan.
Hal  ini  diperkuat  dengan  pasal  8,  bahwa  aspek  pendanaan    sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  1  huruf  a  tersebut    diatas  dutujukan  dengan maksud  untuk  :  a)  Memperluas  sumber  pendanaan  dan  memfasilitasi    usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  untuk  dapat  mengakses  kredit  perbankan  dan lembaga  keuangan  bukan  bank;  b)  Memperbanyak  lembaga  pembiayaan  dan memperluas  jaringannya  sehingga  dapat  diakses  oleh  usaha  mikro,  kecil  dan menengah; c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; d) membantu  para  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  untuk  mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
Berdasarkan  Kepmen  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  Bab  I  tentang ketentuan umum di sebutkan bahwa definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan definis koperasi syariah adalah  koperasi  yang  kegiatan  usahanya  bergerak  di  bidang  pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Definisi dari  Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di  bidang  usaha  pembiayaan,  investasi  dan  simpanan  dengan  pola  bagi  hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
Pada  Bab  II  dari  Kepmen  tersebut  menyebutkan  tentang  tujuan pengembangan  koperasi    syariah    adalah  sebagai  berikut  :  meningkatkan program  pemberdayaan  ekonomi,  khususnya  di  kalangan  usaha  mikro,  kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah; mendorong kehidupan ekonomi syariah  dalam  kegiatan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  khususnya  dan
ekonomi  Indonesia  pada  umumnya;  meningkatkan  semangat  dan  peran  serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah..
Pemerintah  khususnya  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  berusaha mendorong  perluasan  sumber-sumber  permodalan/pembiayaan  yang  berasal dari  masyarakat  berupa    Zakat,  Infak,  Sedekah  (ZIS)  melalui  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS)  sebagai    pembiayaan  alternatif  untuk  memberikan pelayanan  minimal  dalam  memenuhi  kebutuhan  Usaha  Mikro  Kecil,  Anggota, dan calon anggota KJKS.  Dipilihnya zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen yang  solutif  dan sustainable  dikarenakan zakat,  infak  dan  sedekah  sebagai instrumen  pembangunan,  perekonomian,  dan  pengentasan  kemiskinan  umat memiliki  lebih  banyak  keunggulan  dibandingkan  intrumen  fiskal  lain  yang  kini telah  ada.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  tahun 1999  tentang  pengelolaan  zakat  telah  menegaskan  bahwa  pengelolaan  zakat bertujuan :a.Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan agama; b. Meningkatkan fungsi dan peran  pranata  keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan keadilan sosial; c.Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.
Misi mulia  yang  diemban KJKS  dengan   fungsi  sosial  dan  bisnis  tersebut merupakan  refleksi  dari  bagian  sistem  perekonomian Islam  yang  menghendaki keadilan  dalam  distribusi  pendapatan  serta  kesempatan  berusaha  bagi  semua lapisan  masyarakat.  Selain  berperan  sebagai  lembaga  pembiayaan,  KJKS  juga membawa  misi  sebagai  lembaga  sosial  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan melalui akad-akad yang diaplikasikan dalam lembaga tersebut baik yang berbasis keadilan maupun kedermawanan.
Peran KJKS juga strategis dalam rangka mengisi ruang yang tidak dimasuki oleh  perbankan  dalam  menyediakan  fasilitas  pembiayaan  kepada  usaha-usaha mikro,  mengatasi  pengangguran  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Namun peran KJKS yang telah ada pada kenyataannya belum mampu melayani masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau kelompok fakir miskin  secara  optimal.  Sementara  keberadaan  jasa  rentenir  yang  menawarkan pinjaman  cepat  dengan  bunga  begitu  tinggi  kepada  masyarakat  yang  memiliki kebutuhan mendesak, hingga saat ini masih eksis di beberapa wilayah termasuk juga di Kota Surabaya.
Secara konseptual, koperasi syariah memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil ( Bait =  Rumah,  at Tamwil =  Pengembangan  Harta)  yaitu  melakukan  kegiatan pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil  terutama  dengan  mendorong
kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan  kegiatan  ekonominya. Baitulmaal  ( Bait =  Rumah, Maal =  Harta)  yaitu  menerima  titipan  dana  zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan  amanahnya.  koperasi  syariah  adalah  lembaga  keuangan  mikro  yang memadukan  kegiatan  ekonomi  berupa  simpanan  dan  pembiayaan  dalam berbagai jenis akad, serta kegiatan sosial melalui penggalangan titipan dana sosial untuk  kepentingan  masyarakat  serta  mendistribusikannya  dengan  prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai aturan dan amanahnya.
Visi  koperasi  syariah  mengarah  pada  upaya  untuk  mewujudkan  koperasi syariah  menjadi  lembaga  yang  mampu  meningkatkan  kualitas  ibadah  anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya..  Titik  tekan  perumusan  Visi  koperasi  syariah  adalah mewujudkan  lembaga  yang  professional  dan  dapat  meningkatkan  kualitas ibadah. Misi koperasi syariah adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan  berlandaskan  syari’ah  dan  diridhoi  Allah  SWT.  Dari  pengertian tersebut  dapat  dipahami  bahwa  misi  koperasi  syariah  bukan  semata-mata mencari  keuntungan  dan  penumpukan  laba  modal  pada  golongan  orang  kaya saja,  tetapi  lebih  berorientasi  pada  pendistribusian  laba  yang  merata  dan  adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Istilah  baitulmaal  sendiri  belakangan  ini  juga  populer  seiring  dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam. Istilah itu biasanya dipakai  oleh  sebuah  lembaga  khusus  (dalam  perusahaan  atau  instansi)  yang bertugas  menghimpun  dan  menyalurkan  ZIS  (zakat,  infaq,  sedekah)  dari  para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat,  yakni  dalam  kegiatan  sosial,  keuangan  (simpan-pinjam),  dan  usaha  pada sektor riil. Memang, niat dan semangat yang tinggi untuk berekonomi Islam itu patut  dihargai.  Akan  tetapi,  penggunaan  istilah  baitulmaal  tersebut  nampaknya perlu  dipertimbangkan  lagi  secara  bijaksana.  Karena,  penggunaan  istilah baitulmaal  sekarang  ini  sebenarnya  adalah  suatu  reduksi,  kalau  tak  dapat dikatakan distorsi  terhadap ketentuan syariah Islam tentang baitulmaal. Dalam konsep aslinya  seperti yang tersebut dalam ketentuan nash-nash syariat maupun praktek  konkretnya  dalam  sejarah  Islam,  baitulmaal  merupakan  salah  satu lembaga  dalam  negara  Islam  yang  tugas  utamanya  adalah  mengelola  segala pemasukan  dan  pengeluaran  negara.  Baitulmaal  merupakan  lembaga  keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribuslkan uang negara
sesuai ketentuan syariat. Baitulmaal dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini.
Jadi, ada yang•tersamar dengan penggunaan istilah baitulmaal, juga istilah Baitulmaal wat Tamwil, seperti yang terjadi sekarang. Pertama, istilah baitulmaal hanya  akan  dipahami  secara  dangkal  dan  parsial,  tidak  lagi  dipahami  sebagai institusi yang terintegrasi dalam negara Islam. Jika disebut baitulmaal, umat tak lagi  berpikir  lagi  tentang  Khilafah,  yang  menjadi  payung  atau  induk keberadaannya,  namun  yang  terpikir  adalah  aktivitas-aktivitas  ekonomi  parsial yang dilakukan rakyat, bukan negara. Kedua, penggunaan istilah baitulmaal akan dapat membius atau meninabobokkan umat dan membuat mereka puas dengan apa yang telah mereka capai, sehingga lupa terhadap sistem ekonomi Islam yang hakiki, yang hanya akan terwujud dalam naungan negara. Mereka mungkin akan menyangka,  baitulmaal  yang  ada  sekarang  adalah  kurang  lebih  sama  dengan baitulmaal yang ada dalam sejarah Islam.
Mungkin  karena  alasan  semacam  itulah,  istilah  baitulmaal  di  Aceh kemudian  disepakati  untuk  diubah  namanya  menjadi Baitul  Qiradh .  Di  Kuwait sebuah  lembaga  keuangan  diberi  nama  Baitut  Tamwil  Al  Kuwaiti.  Fenomena semacam ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan renungan. Namun, terlepas  dari  dua  istilah  itu, konsep baitulmaal  itu  sendiri  memang  harus  dikaji kembali  dengan  seksama  sesuai  dengan  ketetuan  hukum  syariat  dan  realitas objektif  yang  terbentang  sepanjang  sejarah  Islam.  Dengan  demikian,  kita  akan memiliki  persepsi  yang  benar  dan  utuh  mengenai  baitulmaal,  termasuk kedudukannya sebagai bagian integral dari Khilafah. Dengan bekal persepsi yang benar inilah, mudah-mudahan kita akan mampu menerapkan konsep baitulmaal secara sempurna dalam realitas kehidupan. Baitulmaal berasal dari bahasa Arab bait  yang  berarti  rumah,  dan  al-mal  yang  berarti  harta.  Jadi  secara  etimologis (lughawi) baitulmaal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun  secara  terminologis  (ishtilahi),  sebagaimana  uraian  Abdul  Qadim Zallum    dalam  kitabnya  Al  Amwaal  Fi  Daulah  Al  Khilafah,  baitulmaal  adalah suatu lembaga atau pihak  yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa  tanah,  bangunan,  barang  tambang,  uang,  komoditas  perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak  yang  berhak  menerimanya,  maka  harta  tersebut  menjadi  hak  baitulmaal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitulmaal. Secara hukum, harta- harta  itu  adalah  hak  baitulmaal,  baik  yang  sudah  benar-benar  masuk  ke  dalam tempat  penyimpanan  baitulmaal  maupun  yang  belum.  Demikian  pula  setiap
harta yang wajib dikeluarkan untuk orang orang yang berhak menerimanya, atau untuk  merealisasikan  kepentingan  kaum  muslimin,  atau  untuk  biaya penyebarluasan  dakwah,  adalah  harta  yang  dicatat  sebagai  pengeluaran baitulmaal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat  penyimpanan  baitulmaal.  Dengan  demikian,  baitulmaal  dengan  makna seperti  ini  mempunyai  pengertian  sebagai  sebuah  lembaga  atau  pihak  yang menangani  harta  negara,  baik  pendapatan  maupun  pengeluaran.  Namun demikian, baitulmaal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat ( al- makan ) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara .
PENDAMPINGAN

## KOPERASI SYARIAH MANFAAT SURABAYA
Lahirnya  koperasi  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  yang sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada Tahun  1908  Budi  Utomo  menganjurkan  berdirinya  koperasi  untuk  keperluan rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun  1930  didirikan  jawatan  koperasi  yang  tugasnya  menerangkan  serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Jumlah Koperasi pada tahun 1939  mencapai  1712  buah,  dengan  jumlah  yang  terdaftar  sebanyak  172  buah dan  jumlah  anggotanya  mencapai  14.134  orang.  Tonggak  sejarah  koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli  1947  di  Tasikmalaya,  dimana  pada  kongres  terebut  terbentuklah  Sentra Organisasi  Koperasi  Rayat  Indonesia  (SOKRI).  Momen  ini  juga  membuat tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.
Sedangkan untuk koperasi syariah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai  Islam  di  Indonesia  telah  diprakarsai  oleh  paguyuban  dagang  yang  dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang  menghimpun  para  anggotanya  dari  pedagang  batik  yang  beragama  Islam. Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi  antar  pedagang  muslim  sebelum  berorientasi  pada  gerakan  politik. Keberadaan  Sarikat  Dagang  Islam  tidak  bertahan  lama,  karena  pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cendrung bernuansa politik.
Tahun  1918  kalangan  pesantren  yang  dimotori  KH  Hasyim  Asy’ari mendirikan Nahdlatul  Tujjar (Kebangkitan  Pedagang)  dengan  kegiatannya  yang
berbentuk  koperasi.  Kemunculan  organisasi  ini  sebagai  respons  atas  mulai munculnya  ide  komunisme.  Setelah  SDI  (Sarikat  Dagang  Islam) mengkonsentrasikan  perjuangannya  di  bidang  politik  dan  Nahdlatul  Tujjar bertransformasi  menjadi  Nahdlatul  Ulama  tahun  1926  yang  berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia.
Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia. Koperasi  syariah  mulai  diperbincangkan  banyak  orang  ketika  menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitulmaal wat Tamwil di Indonesia. Baitulmaal wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina  Insan  Kamil  tahun  1992  di  Jakarta.  Kendati  awalnya  hanya  merupakan KSM  syariah  (kelompok  swadaya  masyarakat  berlandaskan  syariah)  namun memiliki  kinerja  layaknya  sebuah  bank.  Lebih  tepatnya  lagi  pasca  reformasi semangat  ekonomi  syariah  dan  koperasi  syariah  muncul  kembali  di  negeri  ini. Menurut  data  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  saat  ini  ada 3020  koperasi  syariah  di  Indonesia  yang  bergerak  di  berbagai  macam kelembagaannya.  Kelahiran  koperasi  syariah  di  Indonesia  dilandasi  oleh keputusan menteri  (Kepmen)  Koperasi dan  UKM Republik  Indonesia  Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tanggal  10  September  2004  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.  Keputusan Menteri  ini  memfasilitasi  berdirinya  koperasi  syariah  menjadi  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS)  atau  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  (UJKS),  dengan adanya  sistem  ini  membantu  koperasi  serba  usaha  di  Indonesia  memiliki  unit jasa  keuangan  syariah.  Dengan  demikian  dalam  rangka  mempercepat pertumbuhan  dan  perkembangan  koperasi  syariah  di  Indonesia,  ke  depannya mutlak  diperlukan  adanya  Undang-Undang  Koperasi  Syariah  tersendiri  yang mampu mengakomodir percepatan dari koperasi syariah itu sendiri .
Dalam  kaitan  akses  terhadap  layanan  KJKS,  masyarakat  berpendapatan rendah  (kelompok  defisit)  memiliki  kepentingan  berbeda  dengan  para aghniya’ (kelompok  surplus).  Kelompok  defisit  dalam  menggunakan  jasa  KJKS  antara lain untuk kepentingan pembiayaan seperti modal usaha, jual beli, atau berkaitan dengan  masalah  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Sementara  kelompok  surplus atau  orang  yang  berharta  dapat  menggunakan  jasa  KJKS  antara  lain  sebagai tempat penyimpanan (penitipan) hartanya, atau lembaga penyalur Zakat, Infaq, Sadaqah  (ZIS)  untuk  kemudian  didistribusikan  kepada  yang  berhak menerimanya.
Kedua  kelompok  kepentingan  tersebut  perlu  diakomodasi  oleh  KJKS, dengan  sekaligus  memainkan  peran  secara kaffah sebagai  lembaga  sosial  dan sebagai  lembaga  bisnis.  KJKS  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  diharapkan
dapat lebih fokus pada kelompok sasaran masyarakat miskin dan usaha mikro. Kedua  fungsi  KJKS  tersebut  hendaknya  saling  menopang,  apalagi  mengingat potensi zakat yang cukup besar dan dapat dikelola untuk memberdayakan umat yang  masih  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  sumber  penghidupan  dan pemenuhan kebutuhan pokok.
Pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  apalagi  yang  memiliki kekuatan  hukum  formal,  akan  memiliki  beberapa  keunggulan  anatara  lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga  perasaan  rendah  diri  para  mustahik  zakat  apabila  langsung  untuk menerima zakat dari muzakki. Ketiga, Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  begitu  marak  belakangan  ini seiring  dengan  upaya  umat  untuk  kembali  berekonomi  sesuai  syariah  dan berkontribusi  menanggulangi  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  sejak tahun  1997.  Namun  KJKS  ternyata  dipahami  secara  sempit  sebagai  lembaga ekonomi  privat  yang  mengurusi  sebagian  aspek  ekonomi  umat,  seperti wadiah atau mudharabah .
Baitulmaal  dalam  pengertian  ini,  telah  dipraktekkan  dalam  sejarah  Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar,  Umar  bin  Khaththab,  Utsman  bin  Affan,  Ali  Bin  Abi  Thalib,  dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. Gagasan  konsep  baitulmaal  yang  ideal  perlu  disusun  dengan  merujuk  kepada ketentuan-ketentuan  syariah,  baik  dalam  hal  sumber-sumber  pendapatan maupun  dalam  hal  pengelolaannya.  Sumber-sumber  pendapatan  baitulmaal adalah fai’ , ghanimah/anfal , kharaj , jizyah ,  pemasukan  dari  harta  milik  umum, pemasukan dari harta milik negara, usyur , khumus dari rikaz , tambang, serta harta zakat.
Sedang pengelolaannya didasarkan pada enam kategori harta, yaitu :
1. Harta zakat,
2. Harta untuk menanggulangi terjadinya kekurangan dan untuk melaksanakan kewajiban jihad,
3. Harta  sebagai  suatu  pengganti/kompensasi  ( badal/ujrah ),  seperti  gaji pegawai negeri,
4. Harta untuk kemaslahatan secara umum yang merupakan keharusan,
5. Harta untuk kemaslahatan secara umum yang tidak merupakan keharusan,
6. Harta untuk menangani kondisi darurat, semisal bencana alam.
Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menyebutkan sejak 2006 sampai dengan 2018 jumlah koperasi syariah di Kota Surabaya kurang dari 30  koperasi,  sedangkan  jumlah  koperasi  konvensional  lebih  dari  1300.  Hal  ini menunjukkan  masih  diperlukan  adanya  sosialisasi,  koordinasi,  penguatan kelembagaan,  pengembangan  produk,  peningkatan  kualitas  konsultan  KJKS, serta pengembangan pasar KJKS yang terencana dan berkelanjutan.
Semua  KJKS  di  Kota  Surabaya  sekarang  ini  hanya  fokus  pada  kegiatan bisnisnya  saja  ( bayt  al-tamwil )  sedangkan  kegiatan maal nya  hanya  menjadi sampingan.  Padahal  Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi  dan  UKM  RI    Nomor  :  35.2/PER/M.KUKM/X/2007  tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  Bab  III  halaman  64  juga sudah  disebutkan secara rinci tentang kegiatan maal KJKS dan UJKS koperasi.
Penjabaran  dari  kegiatan maa l  KJKS  dan  UJKS  koperasi  berdasarkan Peraturan  Menteri  tersebut  adalah:  1)  KJKS  dan  UJKS  koperasi  selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil , dapat menjalankan kegiatan maal dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS),  termasuk  wakaf;  2)  KJKS  dan  UJKS  koperasi  yang  menyelenggarakan kegiatan maal harus  dikelola  dan  disupervisi  oleh  penanggung  jawab  khusus bidang maal ; 3) KJKS dan UJKS koperasi yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maal nya dengan kegiatan  pembiayaan tamwil nya;  4)  Kegiatan  bidang maal harus  mengacu  pada peraturan  dan  perundang-undangan  pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan  Sadaqah (ZIS);  5)  Dalam  hal  terjadi  kesulitan  pengelolaan  baik  karena  aspek  teknis maupun  aspek  legal,  maka  kegiatan maal harus  dipisahkan  dari  kegiatan  KJKS dan  UJKS  koperasi  dan  dikelola  melalui  lembaga  di  luar  KJKS  dan  UJKS koperasi.
Optimalisasi peran KJKS dalam menggerakkan dan meningkatkan kapasitas perekonomian  masyarakat  khususnya  usaha  kecil  dan  mikro  perlu  mendapat perhatian  serta  dukungan.  Selain  itu  lembaga  ini  juga  perlu  meningkatkan perannya  dalam  pemberdayaan  kelompok  fakir  miskin  yang  belum  memiliki kapasitas  untuk  mendapatkan  pembiayaan  komersil  karena  tidak  memadainya aset yang dimiliki.
Pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  apalagi  yang  memiliki kekuatan  hukum  formal,  akan  memiliki  beberapa  keunggulan  anatara  lain  : Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga  perasaan  rendah  diri  para  mustahik  zakat  apabila  langsung  untuk
menerima zakat dari muzakki. Ketiga, Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta  zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
Ide  didirikanya  Kopsyah  Manfaat  ini  adalah  dalam  rangka  menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian  masyarakat  dengan  memberikan  kontribusi  yang  riil  terhadap pemberdayaan  masyarakat  terutama  kalangan  menengah  ke  bawah  dengan sistem  syariah.  Secara  ringkas  berikut  penulis  sampaikan  profil  dari  Koperasi Syariah  Manfaat  Surabaya  yang  berkantor  di    Jl.  Gayung  Kebonsari  No.46 Surabaya  ,  Telp/Fax  (031)  72468620.  Koperasi  Syariah  Manfaat  Surabaya memiliki  No.  Badan  Hukum  :    63/BH/XVI.37/2007  tanggal  :  11  April  2007. Visi  dari  Koperasi  syariah  Manfaat  Surabaya  yaitu  “  memberikan  manfaat  dan kesejahteraan  kepada  anggota,  usaha  mikro,  usaha  kecil  dan  stake  holder“. Sedangkan misinya adalah Mengembangkan lembaga keuangan islam yang kuat, terpercaya  dan  memiliki  jaringan  yang  luas;  Mengembangkan    sumber  daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertakwa; Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga  ini  dan;  Berkomitmen  tinggi  menjadi  lembaga  keuangan  yang  murni sesuai syariah beroreantasi kepada usaha mikro dan kecil.
Produk-Produk Simpanan Koperasi Syariah Manfaat adalah :
1. Simpanan  “UMMAT” Simpanan  yang  diperuntukkan  bagi  siapa  saja  dengan  layanan  mudah  dan fleksible serta bagi hasil yang kompetitif.
2. SI “QUAT” (Simpanan Qurban dan Aqiqah Bermanfaat) Diperuntukkan  bagi  mereka  yang  ingin  berkurban  di  Idul  Adha  atau mempersiapkan aqiqah bagi anak.
3. SI “WALI” ( Simpanan Walimatul Ursy) Mempersiapkan hari pernikahan lebih terprogram dan terencana.
4. SI “PINTAR” (Simpanan Pendidikan dan Pelajar)
Simpanan bagi pelajar atau santri untuk mempersiapkan masa depannya.
5. SI ”MUDAH” (Simpanan Berjangka Mudharabah )
Adalah  produk  alternatif  investasi    yang    pengambilannya    pada    waktu tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  perjanjian,  beberapa  keuntungan penyimpanan dana melalui SIMUDAH:  Halal, karena dikelola secara syariah; Pelayanan yang fleksibel;  Bagi hasil yang kompetitif; Aman, karena dikelola oleh  lembaga  yang  berpengalaman  dan  SDM  yang  profesional;      Khusus penyimpan  komunal,  simpanan  dapat  dijemput;    ARO, Automatic  Roll  Over
yaitu otomatis diperpanjang apabila  nasabah  tidak  datang  ketika  jangka waktu  investasi berakhir (SIMUDAH).
Produk-produk  piutang  dan  pembiayaan  Koperasi  Syariah  Manfaat meliputi  pembiayaan  produktif  dan  konsumtif.  Pembiayaan  produktif  dengan memakai akad mudharabah dan musyarakah. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh  modal  (100%),  sedangkan  pihak  lainnya  adalah  pengusaha/pengelola (mudharib) .  Keuntungan  usaha  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan dalam  kontrak  perjanjian.  Apabila  terjadi  kerugian,  maka  ditanggung  oleh shahibul  maal (selama  kerugian  itu  bukan  karena  kelalaian mudharib). Apabila karena  kelalaian mudharib, maka  yang  bersangkutan  yang  harus  menanggung kerugian tersebut. Adapun Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal / expertise dengan  kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Sementara Pembiayaan Konsumtif berdasarkan pada akad murabahah dan ijarah. Murabahah (Jual Beli) Adalah akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (margin) tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.  Karakteristiknya  adalah  penjual  harus  memberitahukan  harga  produk yang  dibelinya  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  (margin)  sebagai tambahannya.  Pembelian  barang  untuk  kepentingan  konsumtif    seperti  :  HP, Lemari  Es,  Mesin  Cuci,  TV,  Lap  Top,  dll.  Adapun Ijarah (Sewa)  adalah pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  aset  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran sewa (ujroh ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, serta kontrak yang  melibatkan  suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau  manfaat  atas  barang  lainnya.  Seperti  sewa  rumah,  ruko,  kendaraan,  dan (khusus pendidikan dan pernikahan akadnya ijarah multi jasa).
Selain  pembiayaan  produktif  ada  juga  pembiayaan  Konsumtif  yang meliputi: Murabahah (Jual Beli) yaitu akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (margin) tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.  Karakteristiknya  adalah  penjual  harus  memberitahukan  harga  produk yang  dibelinya  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  (margin)  sebagai tambahannya.  Pembelian  barang  untuk  kepentingan  konsumtif    seperti  :  HP, Lemari Es, Mesin Cuci, TV, Lap Top. Ijarah (Sewa) yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri, serta kontrak yang
melibatkan  suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.  Seperti  sewa  rumah,  ruko,  kendaraan,  dan  (khusus  pendidikan  dan pernikahan akadnya ijarah multi jasa).
Selain  produk  bisnis  berupa  piutang  dan  pembiayaan  seperti  diatas, koperasi  syariah  manfaat  juga  mengembangkan  baitulmaal  untuk  memenhi fungsi sosialnya. Selama rentang Januari sampai Juni 2018 terkumpul sana ZIS dan  wakaf  uang  sejumlah  Rp.  38.329750,-.  Strategi  yang  dilakukan  oleh penanggung  jawab  baitulmaal,  saudari  Yani,  adalah  dengan  menghubungi donatur  rutin,  sebar flayer melalui  sms,  whatsapps  dan  media  sosial  tentang baitulmaal manfaat, menyebarka proposal ke lembaga / instansi yang potensial dan  distribusi  kotak  /  kaleng.  Cara  penghimpunan  yang  seperti  ini  menurut penulis sudah benar akan tetapi kurang memberikan penambahan hasil ZIS dan wakaf  uang  yang  signifikan.  Saran  yang  penulis  lakukan  adalah  penghimpunan melalui  finansial  technologi  ( fintech ).  Memang  cara  ini  membutuhkan  sarana berupa aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh anggota serta sosialisasi yang terus menerus kepada anggota.
Beberapa  program  pendayagunaan  yang  penulis  dampingi  untuk mengembangkan baitulmaal manfaat antara lain : 1. Santunan pena yatim dhuafa Merupakan  program  santunan  pendidikan  bagi  anak  yatim  dan  dhuafa disekolahnya  untuk  memotivasi  semangat  belajar  dan  prestasi  seta  bisa meringankan beban biaya sekolah
2. Wisata edukatif anak yatim dan dhuafa
Merupakan  program  wisata  edukasi  yang  dilaksanakan  pada  saat  liburan sekolah  untuk  anak  yatim  dan  dhuafa  dengan  mengajak  anak-anak  tersebut unuk  belajar  di  alam  sambil  berwisata.  Memberikan  kegembiraan  dan kesempatan  pada  anak-anak  tersebut  untuk  dapat  merasakan  suasana  baru dalam belajar sambil bermain dan berwisata.
3. Sedekah sembako awal bulan
Merupakan  program  sedekah  sembako  yang  dilaksanakan  bisa  secara  rutin disetiap  awal  bulan  ,  dengan  penerima  manfaat  yang  berbeda.  Program  ini diharapkan dapat membantu pemenuhan sembako pada keluarga dhuafa.
4. Dapur dhuafa
Merupakan program sosial yang bertujuan membantu perekonomian ibu-ibu rumah  tangga  (mustahik)  dengan  memberikan  peluang  memasak  makanan untuk  dibagikan  pada  masyarakat  sekitar  yang  mustahik  pada  setiap  hari jumat  dengan  membagi  nasi  bungkus.  Program  ini  juga  diharapkan  bisa menumbuhkan jiwa enterpreneurship yang menjadikan ketrampilan memasak
menjadi sebuah usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga memberikan manfaat kepada sesama.
5. Wakaf uang dan wakaf berupa uang (pusat peradaban ibu) Merupakan  program  penghimpunan  wakaf  uang  dan  wakaf  melalui  uang yang dikelola secara professional dengan harapan dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membangun gedung wakaf pusat peradaban ibu.
6. Bingkisan kebaikan
Merupakan  program  pemberian  bingkisan  kepada  para  dhuafa  dengan membelikan barang yang dibutuhkan dan sifat program ini hanya insidentil.
Dengan  banyaknya  pilihan  program  yang  ditawarkan  kepada  anggota harapannya jumlah penghimpunan dana ZIS dan wakaf uang dapat ditingkatkan. Harapan  lain  dengan  banyaknya  variasi  program  baitulmaal  bisa  menarik partisipasi  aktif  dari  para  anggota  untuk  ikut  berperan  serta  dalam  program kebaikan tersebut.
Selain  produk  bisnis  berupa  piutang  dan  pembiayaan  seperti  diatas, koperasi  syariah  manfaat  juga  mengembangkan  baitulmaal  untuk  memenuhi fungsi sosialnya.  Sumber  dana  zakat,  infaq,  dan  sedekah  pada  koperasi  syariah Manfaat  dibagi  menjadi  2  yaitu:    Sumber  dari  dalam  KJKS,  sumber  dana  dari dalam  Kopsyah  Manfaat  maksundnya  adalah    zakat,  infaq,  shadaqoh  yang  di dapat dari semua anggota Kopsyah Manfaat baik itu staf maupun pemilik modal, yang  diambil  dari  gaji,  bonus,  bagi  hasil  dari  semua  tabungan  maupun pembiayaan nasabah yang  ada. Sedangkan  Sumber dari luar Kopsyah Manfaat adalah sumber yang di dapat dari masyarakat luar Kopsyah Manfaat yang ingin mempercayakan dananya untuk di kelola oleh Kopsyah Manfaat.
Selama  rentang  Januari  sampai  Juni  2018  terkumpul  sana  ZIS  dan  wakaf uang sejumlah Rp. 38.329750,-. Strategi yang dilakukan oleh penanggung jawab baitulmaal, saudari Yani, adalah dengan menghubungi donatur rutin, sebar flayer melalui  sms,  whatsapps  dan  media  sosial  tentang  baitulmaal  manfaat, menyebarkan proposal ke lembaga / instansi yang potensial dan distribusi kotak / kaleng. Cara lain yang dilakukan koperasi adalah melakukan kerjasama sinergi penghimpunan  dengan  lembaga  yang  lain  (baik  koperasi  syariah  maupun lembaga  amil  zakat)  untuk  sebuah  proyek  yang  telah  disepakati  bersama.  Cara penghimpunan yang seperti ini menurut penulis sudah benar akan tetapi kurang memberikan  penambahan  hasil  zakat,  infak  maupun  sedekah  maupun  wakaf uang yang signifikan. Saran yang penulis lakukan adalah penghimpunan melalui finansial  technologi  ( fintech ).  Memang  cara  ini  membutuhkan  sarana  berupa aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh anggota serta sosialisasi yang terus menerus kepada  anggota.  Di  tahun  2018  Koperasi  Syariah  Manfaat  mencoba  bekerja
sama dengan PT. Ammana Fintech sebuah perusahaan fintech syariah yang telah melakukan  kerjasama  dengan  Koperasi  Sekunder  di  Jawa  Timur,  akan  tetapi masih  terfokus  pada  produk  pembiayaan  belum  sampai  ke  produk  baitulmaal atau produk sosial yang lainnya.

## KESIMPULAN
Koperasi  syariah  sebagai  lembaga  bisnis  dan  sosial,  seharusnya  dapat berperan  secara  seimbang.  Selama  ini  kecenderungan  koperasi  syariah  lebih fokus  pada  pengembangan  bisnisnya  ( baitut  tamwil ),  sedangkan  pengembangan soisalnya  hanya  bersifat  sampingan  saja.  Pendampingan  yang  dilakukan  pada koperasi syariah berupaya untuk mengembangkan baitulmaal manfaat agar bisa lebih berdaya seperti baitut tamwilnya. Baitulmaal memilki kesamaan fungsi dan peran  dengan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  oleh  karena  itu,  baitulmaal  harus didorong  agar  mampu  berperan  secara  profesional  menjadi  LAZ  yang  mapan. Adapun  fungsi  tersebut  paling  tidak  meliputi  upaya  pengumpulan  dana  zakat, infaq,  sedekah,  wakaf  dan  sumber  dana-dana  sosial  yang  lain,  dan  upaya pendayagunaan  dana  ZIS  dan  wakaf  tersebut  harus  bisa  variatif  sehingga  bisa menarik  anggota  untuk  ikut  berperan  serta.  Diantara  program  pendayagunaan yang didampingi untuk pengembangan baitulmaal manfaat antara lain : Santunan pena  yatim  hhuafa,  wisata  edukatif  anak  yatim  dan  dhuafa,  sedekah  sembako awal bulan, dapur dhuafa, wakaf uang dan wakaf berupa uang (pusat peradaban ibu), bingkisan kebaikan. []

## DAFTAR PUSTAKA
Zallum, Abdul, 1983, Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah . Cetakan I. Beirut : Darul ˜Ilmi Lil Malayin Dahlan, Abdul, 1999, Ensiklopedi Hukum Islam . Cetakan II. Jakarta : PT Ichtiar
Baru van Hoeve.
Maskanul,  Cecep  ,  1995, Konsep  Pengembangan  Baitulmaal .  Paper  Seminar
Ekonomi Islam ICMI Bandung.
Hafiduddin,  Didin,  2002 Panduan  Zakat  bersama  Dr.  KH  Didin  Hafidhuddin,
Jakarta : Penerbit Republika.
Tanjung, Hendri, 2018, Quo Vadis Koperasi Syariah , Jakarta: Peluang. Mubarok, Jaih, 2017, Fikih Mu’amalah maliyah Akad Jual Beli , Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004
Kementerian  Agama  RI,  2005, Strategi  Pengembangan  Wakaf    Uang  di  Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Qarashawi, Yusuf , 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam . Jakarta : Gema Insani Press.
310 DIMAS – Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018