## REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI KELUARGA INDONESIA

## Azzuhri Al Bajuri
Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edy Pekanbaru Email : azzuhri.albajuri@gmail.com

## Abstrak
Kesenjangan  antara  harapan  penerapan  PERMA  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan dengan jumlah kegagalan mediasi yang semakin meningkat terlebih dalam  perkara  keluarga  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  penelitian  pustaka  dengan  pendekatan  normatif- yuridis  empiris  dengan  teori  sistem  yang  dikemukakan  oleh  Jasser  Audah. Hasil  dari  penelitian  ini  mengemukakan  bahwa  rekonstruksi  proses  mediasi keluarga  Indoesia  dengan  membentuk  aturan  baru  adalah  kebutuhan  yang sangat mendesak untuk menekan jumlah perceraian di Indonesia.
Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Tahkim

## Abstract
The gap between the expectations  of  the application of  the PERMA Mediation Procedure  in  the  Court  with  the  increasing  number  of  mediation  failures especially  in  the  case  of  families  in  Indonesia.  This  research  is  a  qualitative research  using  library  research  method  with  normative-juridical  empirical approach  with  system  theory  proposed  by  Jasser  Audah.  The  results  of  this study  suggest  that  the  reconstruction  of  the  Indonesian  family  mediation process  by  establishing  new  rules  is  an  urgent  need  to  reduce  the  number  of divorces in Indonesia.
Keywords:Mediation, Divorce, Tahkim

## PENDAHULUAN
Mediasi  keluarga  sebagai  upaya  perdamaian  yang  dilaksanakan  pada acara  persidangan  peradilan  agama  yang  sering  gagal 1 dan  berakhir  dengan perceraian merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan,
1 Mahkamah Agung mengungkapkan data di Tahun 2013 Peradilan Agama melakukan Mediasi  atas  148.241  perkara  dan  perkara  yang  berhasil  dimediasi  hanya  sebesar  25.318  atau 17,08%, selanjutnya di Tahun 2014 terdapat 132.223 perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi  hanya  24,7%,  dan  di  tahun  2015  rata-rata  keberhasilan  mediasi  di  sembilan  (9)
Pengadilan Agama
percontohan di Indonesia hanya 16,85%. Lihat
http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi-2014-2015.  Akses tanggal 27 April 2018.
permasalahan ini tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera di antisipasi. Sebab kondisi keluarga Indonesia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena tingginya  angka  perceraian,  hal  ini  berdasarkan  perbandingan  rata-rata pernikahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya sebesar 2 juta pernikahan dengan  rata-rata  jumlah  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia  sekitar  10%  atau sebesar 200 ribu perceraian. 2 Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit  terjadinya  perceraian,  sebab  perceraian  hanya  sah  bila  terjadi  di hadapan pengadilan. 3
Pemerintah  dalam  hal  ini  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  dalam membuat  aturan  mediasi  dalam  perkara  perdata  yang  termasuk  di  dalamnya mediasi  pada  sidang  perceraian, 4 hal  ini  terlihat  dari  perubahan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PERMA) tentang  Mediasi  telah  terjadi  perubahan  sebanyak  (2)  dua  kali  perubahan  dari PERMA  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Fenomena  kesenjangan  antara  harapan  penerapan  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  dan  PERMA  mediasi  yang  pertama  kali  dikeluarkan pada  Tahun  2003  yang  kemudian  diperbaharui  di  tahun  2008  dan  2016  di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi  pada  kenyataannya  angka  perceraian  semakin  bertambah  di  setiap tahunnya.
Prinsip  umum  yang  dijelaskan  di  dalam  QS.  al  Nisa:  34,  35  dan  128 tentang  penyelesaian  konflik  keluarga  dengan  metode  mediasi  dan  Peraturan perundang-undangan  tentang  Mediasi  seharusnya  mampu  menekan  tingginya angka  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia,  namun  dalam  proses  mediasi seringkali  peraturan  tentang  mediasi  cenderung  dilaksanakan  secara  kaku, demikian juga penerapan teori hukum Islam dalam pelaksanaan mediasi belum
2 Latar Belakang Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementrian Agama No. DJ.II/542  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah.  Sebagai tambahan  data  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  2008  sebanyak  221.520 perceraian,  tahun  2009  sebanyak  258.069  perceraian,  tahun  2010  terjadi  perceraian  sebanyak 284.379,  dan  pada  tahun  2011  terjadi  perceraian  sebanyak  314.967.  Azzuhri  Al  Bajuri, Tesis:Peran  Konseling  dalam  Penyelesaian  Konflik  Keluarga  (Integrasi  Konsep  Konseling Keluarga  Gestalt  ke  dalam  Kosep  Mediasi  Hukum  Keluarga  Islam) ,  (Yogyakarta;UIN  Sunan Kalijaga,2013), hal. 2.
3 Pasal  39  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
4 Kelompok  Kerja  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Mahkamah  Agung  RI, Buku Tanya  Jawab  Mediasi  di  Pengadilan  Berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , (tt; Mahkamah Agung RI-Australia Indonesia Pertnership for Justice, 2017) hal. 29-30
bisa  memberikan  kontribusi  yang  jelas,  perlu  penafsiran  baru  terhadap  konsep perdamaian  dalam  keluarga  dengan  pendekatan  teori-teori  sosiologi  atau psikologi  keluarga  Islam  yang  kemudian  konsep  tersebut  mampu  memberikan masukan  dalam  peraturan  mediasi  sebagai  upaya  rekonstruksi  proses  mediasi keluarga Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis penelitian  pustaka  ( library  research )  dengan  pendekatan  normatif-yuridis empiris  yang  mengkaji  hubungan  timbal  balik  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  yakni  hukum  tidak  hanya  dikaji law  in  books yang  menyatakan  bahwa hukum  berlaku  untuk  pembentukan  dan  terwujudnya  ketertiban  sosial  dengan memasang  konsep law  is  a  tool  of  social  engineering ,  tetapi  juga  harus mengkaji law  in  action dengan  menyadari  adanya  kondisi  sosial  masyarakat lalu mencari solusi dari setiap permasalahan. 5
Untuk  menemukan  konsep  rekonstruksi  proses  mediasi  keluarga  di Indonesia,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teori  systems  ( systems approach ),  pendekatan  ini  merupakan  sebuah  teori  analisis  dalam merekonstruksi  hukum  Islam  yang  kemukakan  oleh  Jasser  Auda. 6 Konsep- konsep  dasar  yang  biasa  digunakan  dalam  pendekatan  dan  analisis systems antara  lain  melibatkan cognitive  science ,  yakni  bahwa  setiap  konsep  keilmua apapun  –  keilmuan  agama  mapun  non  agama  –  selalu  melibatkan  intervensi atau  campur  tangan  kognisi  manusia  ( Cognition ),  Kedua  melihat  persoalan secara  utuh  ( Wholeness ),  selalu  terbuka  terhadap  berbagai  kemungkinan perbaikan  dan  penyempurnaan  ( Openness ),  saling  keterkaitan  antar  nilai-nilai ( Interrelated-Hierarchy ),  melibatkan  berbagai  dimensi  ( Multidimensionality ) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok ( Purposefulness ). 7
5 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Rineka Cipta, 2013) hlm. 50., Syamsul  Anwar, Metodologi  Hukum  Islam ,  hlm.  8-9.,  Sabian  Ustman, Dasar-dasar  Sosiologi Hukum  Makna  Dialog  antara  Hukum  &  Masyarakat  dilengkapi  Proposal  Penelitian  Hukum (Legal Research), (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 135-138
6 Jasser  Auda, Maqashid  al  Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law  A  Systems Approach , (London; The International Institute of Islamic Thought, 2007)
7 Ibid .,  hlm.  xxvi  dengan  menggunakan  terjemahan  dari    Amin  Abdullah, Metode Pembacaan  Teks  Secara  Makro  (Hermeneutika)  al  Qiraah  al  Maqashidiyah  Melalui Pendekatan  Systems dalam  Sutomo  &  Ahmad  Zaenal  Fanani  (ed), Menggugat  Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta; UII Press, 2016) hlm. 50

## PEMBAHASAN

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Islam
Alternatif penyelesaian sengketa di dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga  cara: al  Shulh , al  Qadla’ dan al  Tahkim . 8 Tiga  metode  penyelesaian sengketa  tersebut  juga  merupakan  metode  yang  ditetapkan  dalam  Islam  dalam menyelesaikan konflik keluarga.
1. Al Shulh
Al  Shulh (حلصلا)  sebagaimana  dijelaskan  dalam  kamus Lisan  al  Arab secara  bahasa  berasal  dari  kata Shalaha-yashlahu ( حلص – حلصي )  yang  artinya
baik,  lawan  kata  dari al  fasâdu (داسفلا) 9 yang  artinya  rusak. Al  shulhu artinya adalah  perdamaian  antara  kaum  ( tashâluhu  al  qawmu  bainahum )  dan  juga penyerahan diri dan perdamaian ( al silmu ). 10
Al Shulh dalam istilah hukum Indonesia sering disebut dengan konsiliasi atau  rekonsiliasi,  penjelasan  tentang  rekonsiliasi  di  Indonesia  telah  dijelaskan dalam pembahasan sebelum ini.
Al  Shulh /rekonsiliasi  dalam  keluarga  menurut  Abdul  Karim  Zaidan adalah  kesepakatan  antara  suami  dan  istri  untuk  melepaskan  sebagian  haknya, seperti  mengurangi  giliran  bermalam  bagi  istri,  mengurangi  bagian  nafkah terhadap  istri  hingga  mereka  berdua  lebih  memilih  pernikahan  untuk  menjaga kehormatan. 11
Wahbah  Zuhaili  menjelaskan  dalam  bab al  shulh /rekonsiliasi  pada permasalahan  mu‟amalah  dengan  memberikan  rukun  dan  syarat  pada al shulh /rekonsiliasi.  Adapun  rukun al  shulh /rekonsiliasi  yang  disepakati  oleh jumhur empat mazhab adalah :
1) Dua orang yang membuat akad perdamaian ( mutashâlihani )
2) Shigat Ijab dan Qabul
3) Subyek perselisihan ( mushthalih ‘anhu )
4) Penggantian rekonsiliasi ( mushthalih ‘alaih ) 12
Syaikh  Utsaimin  mengatakan  dalam  melakukan  rekonsiliasi  hendaknya orang  yang  melakukan  rekonsiliasi  tersebut  harus  merelakan  sebagian  haknya,
8 Qahthan  „Abdu  al  Rahman  al  Dûri, ‘Aqdu  al  Tahkîm  fî  al  Fiqhi  al  Islamî  wa  al Qanûn al Wadl’î , (Yordan; Dâr al Furqân, 2002) hal. 24
9 Ibnu  Manzhûr, Lisân  al  Arab,  Jil.  II (Beirut;  Dâr  Shâdr,  tt),  hlm.  516.  Lihat  Abî  al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, Mu’jam Maqayis al Lughah, jil-III , (ttp; Dâr al Fikr, tt) hal. 303 10 Ibnu Manzhûr , Ibid ., hal. 517
11 Abdul Karim Zaidan, al Mufashshal fî Ahkâm al Mar’ah wa al Baitu al Muslim fi al Syarî’ah al Islamiyah , Jil. 8, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1993) hal. 411
12 Wahbah  Zuhaili, Mausu’ah al Fiqh al Islami wa al Qadlaya al Mu’ashirah, Jil. 5 ,
(Damaskus, Dar al Fikr, 2010) hal. 189
dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau seandainya salah satu  pihak bersikeras untuk  mengambil  haknya dan pihak lain  melakukan hal  yang  sama. Maka rekonsiliasi tidak akan pernah terwujud. 13

## 2. Al Qadla
Al Qadla secara bahasa berasal dari kata qadla (يضق) yang mempunyai banyak arti diantaranya: Pertama, al ada’u (menunaikan) 14 sebagaimana firman Allah  : fa  idzâ  qadlaytum  al  shalâta (apabila  kamu  telah  menunaikan  shalat mu).  QS.  Al  Nisa  [4]:  103.  Kedua, al  hukmu (memutuskan) 15 sebagaimana firman  Allah: faqdli  mâ  anta  qâdlin (maka  putuskanlah  yang  hendak  engkau putuskan).  QS.  Thaha  [20]:  72.  Ketiga, al  qadla dalam  bentuk  kata  sifat mempunyai  arti al  shan’u (membuat), al  hatmu (memaksa)  dan al  bayân (menjelaskan). 16
Muhammad  Salam  Madkur  menjelaskan  para  ulama  fikih  memberikan defenisi al  qadla yaitu  “suatu  keputusan  produk  pemerintah”,  atau “menyampaikan hukum syar‟i dengan jalan penetapan”. 17
Menurut  al  Khatîb  al  Syirbînî  dalam  kitabnya  Mughnî  al  Muhtaj, pengertian al  qadla secara  syari‟at  adalah  memisahkan  dua  orang  yang berselisih atau lebih dengan menggunakan hukum Allah SWT. 18
Penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan di Indonesia merupakan  bagian  dari  sejarah  panjang  peradilan  agama,  dalam  beberapa catatan penting pemberlakuan lembaga peradilan di kerajaan-kerajaan Islam di wilayah  nusantara.  Pada  abad  ke-VII  Islam  telah  masuk  Indonesia  dan  telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Hamami, Penerapan hukum  Islam dalam kehidupan masyarakat  Indonesia zaman dahulu  dalam  hal penyelesaian  masalah muamalah,  munakahat dan uqubat diselesaikan  melalui peradilan  agama.  Walaupun  secara  tertulis  yuridis  lembaga  peradilan  agama belum ada tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut. 19
13 Muhammad bin Shalih bin Muhammad al „Utsaimin, Syarh Riyâdl al Shalihîn, Jil-3 (Riyadl; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H) hal. 34 14 Ahmad  bin  Muhammad  bin  „Ali  al  Fayyumi, al  Misbâh  al  Munîr,Jil-2, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987)  hal. 507 15 Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, Mu’jam Maqâyis al Lughah, jil-5 , (ttp; Dar al Fikr, 1979) hal. 99 16 Majdi al Din Muhammad bin Ya‟qub al Fairuzabadi, al Qamus al Muhith , (Beirut; Muassasah al Risalah, 2005), hal. 1325
17 Muhammad  Salam  Madkur ,  al  Qadla’u  fi  al  Islam,  alih  bahasa  Imron  AM, Peradilan dalam Islam (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993) hal. 20
18 Syamsu al Dîn Muhammad bin al Khatîb al Syirbînî, Mughnî al Muhtâj Ilâ Ma’rifati
Ma’ânî Alfâdzh al Minhâj, Jil-4 , (Beirut; Dâr al Ma‟rifah, 1997), hal. 497
19 Abdullah  Tri  Wahyudi, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Yogyakarta;  Pustaka Pelajar, 2004) hal. 4
Tata hukum di Indonesia dan termasuk hukum perkawinan yang berlaku senantiasa  berubah  dan  berkembang  sesuai  dengan  kondisi  zaman, perkembangan  masyarakat 20 dan  politik.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh  Mahfud  MD  tentang  politik  hukum  adalah legal  policy atau  garis (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  baik  dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. 21
Pada  tahun  1974  pemerintah  Indonesia  menetapkan  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  dengan  jelas  menyatakan bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga diselesaikan  di  Peradilan  Agama.  Indonesia  juga  mempunyai  hukum  Islam tentang  penyelesaian  sengketa  keluarga  yang  sudah  dikodifikasi  dan diberlakukan  oleh  pemerintah  sebagai  sumber  materiil  dilingkungan  peradilan agama  yaitu  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesai  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 22

## 3. Al Tahkim
Secara bahasa Tahkîm (ميكحت) berasal dari kata hakama (مكح) yang artinya adalah qadla (ىضق) 23 . Tahkîm (ميكحت)  juga  berasal  dari  kata al  Hukmu (مكحلا) yang  artinya al  qadlâ`u (ءاضقلا) 24 yang  artinya  mencegah  terjadinya  kezaliman (ملظلا نم عنملا). Tahkîm juga berasal dari kata al hikmatu (ةمكحلا) yang artinya al ‘adlu (لدعلا)  keadilan, al  ‘ilmu (ملعلا)  ilmu  pengetahuan,  dan al  hilmu (ملحلا) kesabaran. 25 inti dari keseluruhan makna tahkîm secara bahasa adalah al man’u (عنملا) menolak. Diartikan sebagai al qadlâ`u berarti ia menolak dari kezaliman, dan al hikmatu berarti menolak kebodohan. 26
Secara  istilah Tahkîm diartikan  dengan  arbitrase  yakni  pengangkatan para  pihak  yang  bersepakat  untuk  memilih  orang  ketiga  untuk  memutuskan perkara  persengketaan  diatara  mereka.  Seseorang  pihak  ketiga  ini  disebut dengan hakam atau muhakam (arbitrator, juri). 27
Qahthan  Abdu  al  Rahman  al  Duri  menyatakan  bahwa  ayat  ini merupakan  dasar  hukum  dalam  mengutus  dua  orang  hakam,  hal  ini  juga dikuatkan dalam Tafsir al Qurthubi, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ayat ini
20 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta; Prenhallindo, 2017) hal. 5 21 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta; Raja Grafindo, 2014) hal. 1 22 H.A. Basiq Djalil, Peradilan Agama , hlm. 129
23 Majma‟ al Lughah al „Arabiyyah, Al Mu’jam al  Wasîth , cet-4, (Kairo; Maktabah al Syurûq al Dauliyah, 2004) hal. 190
24 Majdi  al  Dîn  Muhammad  bin  Ya‟qub  al  Fairuzzabadi, al  Qamûs  al  Muhîth , (Lebanon; Muassasah al Risalah, 2005) hal. 1095
25 Ibid .,
26 Lihat Qahthan Abdu al Rahman al Duri, ‘Aqdu al Tahkim , hal. 20
27 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Islam, alih  bahasa  HA.  Djazuli (Bandung;
Kiblat Press, 2002) hal. 449-450
termasuk dalam kategori ayat-ayat muhkam 28 yang tidak di mansukh 29 oleh ayat lain. Maka konsekwensinya adalah mengamalkan perintah ayat tersebut adalah wajib  dan  tidak  ada  seorang  cendikiawan-pun  yang  meninggalkan  perbuatan tersebut. 30
Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya mengutus dua orang hakam jika terdapat perkelahian/perselisihan antara suami dengan istri, dan dalam pertengkaran tersebut kedua orang (suami-istri) tersebut tidak  mampu  menentukan  yang  benar  dan  salah.  Dalilnya  adalah  QS.  Al  Nisa [4]: 35. 31
Wahbah  Zuhaili  berpendapat al  Tahkim adalah  dua  orang  yang  sedang berselisih  menentukan  hukum  dengan  mengangkat  pihak  ketiga  yang  gunanya untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang  terjadi  pada  mereka  berdua dengan  petunjuk  hukum  syara‟.  Adapun  dalil  dari  dibolehkannya  untuk melakukan  tahkim  ini  adalah  firman  Allah  dalam  QS.  Al  Nisa  [4]:  35.  Juga hadits  yang  diriwayatkan  dari  Syuraih  ia  berkata  :  “Wahai  Rasulullah, sesungguhnya  kaumku  jika  mereka  berselisih  dalam  suatu  perkara  mereka mendatangiku  dan aku  menjadi  hakam/mediator bagi  mereka, dan mereka rela terhadap  putusanku  atas  kedua  belah  pihak  tersebut,  dan  kemudian  Rasulullah bersabda  :  sungguh  ini  adalah  perbuatan  yang  terbaik.”  Dan  Rasulullah  juga pernah  melakukan  hal  tersebut  saat  memutuskan  perkara  yang  terjadi  antara sa‟ad bin Mu‟adz dengan Yahudi Bani Quraidzah. Dan para sahabat bersepakat tentang bolehnya al Tahkim . 32

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia
Metode penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan dua hal,  yang  pertama  dapat  dilaksanakan  dengan  litigasi  (penyelesaian  sengketa yang  diselesaikan  melalui  lembaga  peradilan)  dan  kedua  dengan  non  litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) atau yang juga dikenal dengan istilah
28 Ayat-ayat  muhkam  artinya  adalah  ayat-ayat  yang  sempurna  yang  berasal  dari  kata hakamtu  al  dabbah  wa  ahkamtuha yang  artinya  aku  memasang  tali  kekang  pada  hewan diseputar lehernya karena tali ini  mencegah  kuda bergerak-gerak tak terkendali.  Lihat Manna‟ al Qaththan, Mabahits fi Ulum al Qur’an , (tt; Maktabah al Ma‟arif, 2000) hal. 220 29 Mansukh artinya hukum yang dihapuskan, lihat Ibid ., hal. 238
30 Qahthan  Abdu  al  Rahman  al  Duri, ‘Aqdu  al  Tahkim  fi  al  Fiqhi  al  Islami  wa  al Qanun al Wadh’i , (Yordan; Dar al Furqan, 2002) hal. 406
31 Ibnu Rusyd, Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid , Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) hal. 74
32 Wahbah Zuhaili, al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu , Jil. 8 (Damaskus: Dar al Fikr, tt) hal. 365
APS  juga ADR (alternatif  penyelesaian  sengketa/ alternative  dispute resolution ). 33
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dijelaskan  beberapa  jenis  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  berlaku  di  Indonesia,  yakni 34 :  1.  Arbitrase;  2.  Konsultasi;  3. Negosiasi; 4. Mediasi; 5. Konsiliasi; 6. Penilaian Ahli.
Penyelesaian  sengketa  keluarga  di  Indonesia  masih  berciri  litigatif, artinya bahwa sengketa keluarga di Indonesia lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme  litigasi  di  Pengadilan.  Seperti  diketahui,  bahwa  mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan didasarkan pada adversarial system , yaitu mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  di  dalamnya  terdapat  proses  saling melumpuhkan  bukti  lawan  ( optegenspraak )  dan  menghasilkan  penyelesaian yang bersifat menang dan kalah ( win-lose solution ). 35

## Mediasi Keluarga di Indonesia
Tingginya  angka perceraian di  Indonesia sebagaimana data  yang dirilis oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Badan  Peradilan  Agama  MA  RI (Badilag) 36 bila dihitung rata-rata angka perceraian dari jumlah pernikahan dari tahun  2012-2015  adalah  sebesar  16%  atau  340.555  perceraian  dari  2.142.216 pernikahan.
Mediasi  sebagai  salah  satu  sarana  yang  diatur  oleh  pemerintah  dalam dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  RI  (MA  RI)  merupakan  bagian  upaya pemerintah  untuk  menekan  tingginya  angka  perceraian  tersebut,  Mahkamah Agung  mengungkapkan  data  di  Tahun  2013  Peradilan  Agama  melakukan Mediasi  atas  148.241  perkara  dan  perkara  yang  berhasil  dimediasi  hanya sebesar  25.318  atau  17,08%,  selanjutnya  di  Tahun  2014  terdapat  132.223 perkara yang dimediasi dan yang berhasil dimediasi hanya 24,7%, dan di tahun 2015  rata-rata  keberhasilan  mediasi  di  sembilan  (9)  Pengadilan  Agama percontohan di Indonesia hanya 16,85%. 37
33 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan  jelas  menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  perdata  di  samping  dapat  diajukan  ke peradilan  umum  juga  terbuka  kemungkinan  diajukan  melalui  arbitase  dan  alternatif penyelesaian sengketa.
34 Lihat Lihat UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1) dan (10)
35 M.  Natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  dan  Permasalahannya  di Peradilan Umum dan Peradilan Agama , (Yogyakarta; UII Press, 2016) hal. 711
36 Lihat  Data  Nikah,  Talak  dan  Cerai,  serta  Rujuk  2012-2016,  www.bps.go.id,  Akses tanggal 29 Agustus 2019.
37 Lihat  http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi- 2014-2015. Akses tanggal 27 April 2018.
Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa seluruh sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  wajib  menempuh  proses  mediasi, termasuk  di  dalamnya    perkara  sengketa  keluarga,  kecuali  sengketa  mengenai pencegahan 38 , penolakan 39 , pembatalan 40 dan pengesahan 41 perkawinan. 42
Memang  dapat  diakui  ada  beberapa  kasus  perceraian  yang  tidak  dapat dihindari  dan  juga  tidak  dapat  dilakukan  mediasi,  seperti  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  berulang,  atau  dendam  dalam  hubungan  suami  istri. Sebagaimana  yang  diakatakan  Linda  R.  Singer  bahwa  biasanya  mediasi  gagal dalam  3  (tiga)  kondisi  pasangan  suami  istri  :  Pertama,  disebabkan  oleh pasangan yang ingin membalas dendam dalam hubungannya. Kedua, pasangan yang  ingin  tetap  berselingkuh  atau  melanjutkan  hubungan  dengan  pasangan “gelapnya”. Ketiga, karena  adanya kekerasan dan pelecehan dalam bubungan, baik  itu  dari  sisi  kekerasa  pada  hubungan  seksual,  kerasaan  verbal  atau kekerasan fisik. 43

## Urgensi Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia
Kebutuhan  terhadap  pembaharuan  peraturan  mediasi  khususnya  yang berkaitan  dengan  mediasi  keluarga  sangat  mendesak  hal  ini  dikarenakan beberapa  hal  sebagai  berikut  :  1.  Tingginya  angka  kegagalan  mediasi  di Pengadilan  Agama  dan  tingginya  angka  sengketa  keluarga  di  Indonesia,  2. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga, 3. Sengketa  Keluarga  Merupakan  Perkara  yang  Khusus  dan  Istimewa,  4.
38 Pencegahan perkawinan adalah : Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Yang  dapat  mencegah perkawinan  adalah  para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara, wali  nikah,  wali  pengampu  dari  salah  seorang  calon  mempelai  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan. Lihat Pasal 13, 14 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
39 Penolakan  perkawinan  adalah  :  penolakan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh UU Perkawinan, para pihak yang  perkawinannya  ditolak  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  di  wilayah  pegawai pencatat perkawinan berkedudukan untuk  memberikan putusan. Pengadilan dapat memberikan ketetapan  apakh  menguatkan  penolakan  tersebut  atau  memerintahkan  agar  supaya  perkawinan dilangsungkan. Lihat Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
40 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lihat Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
41 Pengesahan perkawinan juga dikenal dengan istbat nikah yaitu perkawian yang tidak dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  dapat  mengajukan  penetapan  pengesahan  pernikahan (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama. Lihat Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
42 Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  d  PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan
43 Linda  R.  Singer, Settling  Disputes  Conflict  Resolution  in  Business,  Families,  and Legal System , (San Francisco; Westview Press, 1994) hal. 37
Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  tentang  teknik  perdamaian  dalam  konflik keluarga,  5.  Pembentukan  Undang-Undang  Mediasi  Keluarga  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Keluarga  Indonesia  ( Family  Mediation  and  Alternative Family Dispute Resolution in Indonesia ).

## Pola Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia
Pola rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems ( systems approach ), pendekatan ini merupakan  sebuah  teori  analisis  dalam  merekonstruksi  hukum  Islam  yang kemukakan oleh Jasser Auda. 44
1. Cognitif (sifat  kognisi)  dalam  sistem  hukum  Islam  terhadap  proses mediasi keluarga. Perkembangan kognisi (pengetahuan) manusia – tentu dalam hal ini adalah interpretasi para ulama, cendekiawan dan ilmuwan --  dalam  memahami  syariat 45 yang  hasilnya  beragam.  Dalam permasalahan penelitian ini fokus penelitian terdapat pada QS. Al Nisa : 34,  35  dan  128.  Yang  merupakan  sebuah  aturan  yang  sempurna  dalam persoalan  mediasi  keluarga  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa keluarga.
2. Wholeness (melihat persoalan secara utuh) dalam hukum Islam terhadap proses  mediasi  keluarga.  Dalam  memandang  permasalahan  keluarga Islam  harus  secara  keseluruhan  harus  memperhatikan  perkembangan zaman,  politik,  ekonomi  dan  kondisi  dunia  global  menuntut  adanya perubahan  penafsiran  hukum,  bukan  berarti  hukum  yang  lama  dihapus diganti  dengan  hukum  yang  baru  karena  adanya  kondisi-kondisi  yang baru,  tetapi  penalaran  terhadap  ayat  dengan  mempertimbangkan perkembangan  kondisi-kondisi  yang  baru  perlu  adanya  pembaharuan hukum yang tidak menyalahi tujuan hukum itu sendiri.
3. Opennes (selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi keluarga. Sistem  hukum  keluarga  yang  ada  harus  terbuka  ( opennes )  untuk  diuji dan  dikembangkan  berdasarkan  perkembangan  kondisi  saat  ini, sebagaimana  aturan  yang  berlaku  saat  ini  dalam  PERMA  Mediasi  dan UU  Arbitrase  dan  APS  yang  dengan  jelas  tidak  mengatur  tentang tindakan  preventif  untuk  mengembalikan  kondisi  keluarga  ke  kondisi ideal  sebagaimana  QS.  Al  Nisa  :  34,  perkembangan  ilmu  pengetahuan tentang  studi  keluarga  (Sosiologi,  psikologi,  ekologi,  konseling  dan
44 Jasser  Auda, Maqashid  al  Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law  A  Systems Approach , (London; The International Institute of Islamic Thought, 2007)
45 Syari‟at  yang  dimaksudkan  disini  adalah  Nash  (Al-Qur‟an  dan  Hadits/Sunnah)  dan hasil penalaran terhadap syari‟at bisa dalam beragam ilmu, seperti tafsir, fikih, ushul fikih dan ragam ilmu lainnya yang lahir dari pembacaan terhadap teks/nash. Ibid ., xxiii
hukum  keluarga)  dirasa  mampu  untuk  menyelesaina  persoalan- persoalan yang dihadapi keluarga.
4. Interrelated hierarchy (saling keterkaitan antar nilai-nilai) dalam hukum Islam terhadap proses mediasi  keluarga . Metode  penyelesaian sengketa keluarga  sepeti  Konseling  Keluarga,  Konsiliasi  Keluarga  dan  Mediasi Keluarga  merupakan  metode  alternatif  penyelesaian  sengketa  keluarga yang  menjadi  tawaran  solusi  dalam  setiap  permasalahan  keluarga dengan  memaksimalkan  potensi  perkembangan  ilmu  pengetahuan. Metode-metode tersebut  memiliki nilai-nilai  yang saling terkait dengan metode yang diajarkan sesuai syari‟at Islam.
5. Multidimensionality (melibatkan berbagai dimensi) dalam hukum Islam terhadap  proses  mediasi  keluarga . Melibatkan  berbagai  dimensi  yang dimaksudkan  disini  adalah  memaksimalkan  potensi  para  sarjana  ilmu keluarga (sosiologi, psikologi, bimbingan konseling, ekologi dan hukum keluarga)  untuk  dapat  terlibat  secara  langsung  dan  aktif  dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka dalami untuk membantu menyelesaikan  persoalan  sengketa  keluarga  yang  jika  kita  lihat berdasarkan dari laporan-laporan pada bab pembahasan terdahulu sangat mengkhawatirkan.
6. Purposefulness (mengutamakan  dan  mendahulukan  tujuan  pokok) dalam  hukum  Islam  terhadap  proses  mediasi  keluarga.  Tujuan  dari setiap  tawaran  alternatif  penyelesaian  sengketa  keluarga  tentu  adalah perdamaian,  mengembalikan  keluarga  kepada  tujuan  pembentukan keluarga yakni menjadikan keluarga bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu  fokus  pada  tujuan  dari  pembentukan  keluarga  adalah  membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan dari penyelesaian sengketa  keluarga  adalah  perdamain,  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  capaian  itu  selama  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  syariat maka  layak  dijadikan  rekomendasi  kepada  pemerintah  untuk memperbaharui  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan proses mediasi keluarga dan alternatif penyelesaian sengketa keluarga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  Indonesia  dalam  menghadapi  tingginya  angka  sengketa  keluarga  di lembaga  Peradilan  khususnya  di  Pengadilan  Agama  perlu  melakukan pembaharuan  dalam  proses  mediasi  keluarga  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan  tentang  Mediasi  Keluarga  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim Zaidan, al Mufashshal fî Ahkâm al Mar’ah wa al Baitu al Muslim fi al Syarî’ah al Islamiyah , Jil. 8, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1993) Abdullah  Tri  Wahyudi, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Yogyakarta;  Pustaka Pelajar, 2004) Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, Mu’jam Maqayis al Lughah, jil-
III , (ttp; Dâr al Fikr, tt)
Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, Mu’jam Maqâyis al Lughah, jil- 5 , (ttp; Dar al Fikr, 1979) Ahmad bin Muhammad bin „Ali al Fayyumi, al Misbâh al Munîr,Jil-2, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987) Amin  Abdullah, Metode  Pembacaan  Teks  Secara  Makro  (Hermeneutika)  al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems dalam Sutomo & Ahmad  Zaenal  Fanani  (ed), Menggugat  Stagnasi  Pembaruan  Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta; UII Press, 2016) Azzuhri  Al  Bajuri, Tesis:Peran  Konseling  dalam  Penyelesaian  Konflik Keluarga  (Integrasi  Konsep  Konseling  Keluarga  Gestalt  ke  dalam Kosep  Mediasi  Hukum  Keluarga  Islam) ,  (Yogyakarta;UIN  Sunan
Kalijaga,2013)
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Rineka Cipta, 2013)
Data  Nikah,  Talak  dan  Cerai,  serta  Rujuk  2012-2016,  www.bps.go.id,  Akses tanggal 29 Agustus 2019.
H.A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di  Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama  Pasang  Surut  Lembaga  Peradilan  Agama  hingga  Lahirnya
Peradilan Syariat Islam Aceh , (Jakarta; Kencana, 2010)
http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi- 2014-2015. Akses tanggal 27 April 2018. http://mediasi.mahkamahagung.go.id/2017/09/27/data-keberhasilan-mediasi- 2014-2015. Akses tanggal 27 April 2018.
Ibnu Manzhûr, Lisân al Arab, Jil. II (Beirut; Dâr Shâdr, tt) Ibnu Rusyd, Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid , Jil. 2 (Damaskus:
Dar al Fikr, tt)
J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta; Prenhallindo, 2017)
Jasser  Auda, Maqashid  al  Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law  A  Systems Approach ,  (London;  The  International  Institute  of  Islamic  Thought,
2007)
Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya  Jawab  Mediasi  di  Pengadilan  Berdasarkan  PERMA  Nomor  1
Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan ,  (tt;  Mahkamah Agung RI-Australia Indonesia Pertnership for Justice, 2017) Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Islam, alih  bahasa  HA.  Djazuli (Bandung; Kiblat Press, 2002)
Linda  R.  Singer, Settling  Disputes  Conflict  Resolution  in  Business,  Families, and Legal System , (San Francisco; Westview Press, 1994)
M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama ,  (Yogyakarta;  UII  Press,
2016)
Majdi  al  Din  Muhammad  bin  Ya‟qub  al  Fairuzabadi, al  Qamus  al  Muhith , (Beirut; Muassasah al Risalah, 2005)
Majdi  al  Dîn  Muhammad  bin  Ya‟qub  al  Fairuzzabadi, al  Qamûs  al  Muhîth , (Lebanon; Muassasah al Risalah, 2005) Majma‟  al  Lughah  al  „Arabiyyah, Al  Mu’jam  al    Wasîth ,  cet-4,  (Kairo;
Maktabah al Syurûq al Dauliyah, 2004) Manna‟  al  Qaththan, Mabahits  fi  Ulum  al  Qur’an ,  (tt;  Maktabah  al  Ma‟arif,
2000)
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta; Raja Grafindo, 2014) Muhammad bin Shalih bin Muhammad al „Utsaimin, Syarh Riyâdl al Shalihîn,
Jil-3 (Riyadl; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H)
Muhammad  Salam  Madkur ,  al  Qadla’u  fi  al  Islam,  alih  bahasa  Imron  AM,
Peradilan dalam Islam (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993) Qahthan „Abdu al Rahman al Dûri, ‘Aqdu al Tahkîm fî al Fiqhi al Islamî wa al Qanûn al Wadl’î , (Yordan; Dâr al Furqân, 2002) Qahthan Abdu al Rahman al Duri, ‘Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh’i , (Yordan; Dar al Furqan, 2002) Sabian Ustman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat  dilengkapi  Proposal  Penelitian  Hukum (Legal  Research), (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)
Syamsu  al  Dîn  Muhammad  bin  al  Khatîb  al  Syirbînî, Mughnî  al  Muhtâj  Ilâ Ma’rifati  Ma’ânî  Alfâdzh  al  Minhâj,  Jil-4 ,  (Beirut;  Dâr  al  Ma‟rifah,
1997)
Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam , Wahbah  Zuhaili, al  Fiqhu  al  Islami  wa  Adillatuhu ,  Jil.  8  (Damaskus:  Dar  al
Fikr, tt)
Wahbah Zuhaili, Mausu’ah al Fiqh al Islami wa al Qadlaya al Mu’ashirah, Jil.
5 , (Damaskus, Dar al Fikr, 2010)