JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
72

## KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA
Lu Sudirman *
Petrus Pandapotan *
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
The Covid-19 pandemic has become a major problem for almost all countries in the world. On 31 March 2020, The Government of Indonesia issued a Large-Scale Social Restriction (PSBB) Policy, in order to reduce the spread of Covid 19 which has impacts on  political, economic, social, cultural, defense and security, and the welfare  of  Indonesian  society  aspects.  Several  provinces  and  local  governments have  a  mutual  agreement  on  this  policy,  including  the  City  of  Surabaya.  The Regional  Government  of  Surabaya  issued  the  Surabaya  Mayor  Regulation (PERWAKO)  No.  16  of  2020  on  PSBB  Guidelines  in  Handling  Covid-19  in Surabaya. However, the implementation seems ineffective and there are still many violations. This is evidenced by the fact that there are still many crowds found in public places in Surabaya. The desire of the people who need definite policies and actions by the government is one of the causes of the people’s disobedience to the PSBB Policy, because the government is considered as less minded in handling the current pandemic. This article aims to study, discuss and analyze the effectiveness of  the  ideal  legislation  and  identified  the  role  of  the  central  and  regional governments  in  breaking  the  chain  of  Covid  19  transmission  through  the  PSBB Policy in the City of Surabaya.
Keywords: Large-Scale Social Restriction, Covid-19, Surabaya

## Abstrak
Pandemi wabah Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi hampir seluruh negara di  dunia.  Pada  31  Maret  2020,  pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada aspek politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Beberapa  provinsi  dan  pemerintah  daerah  sepakat  atas kebijakan  tersebut,  antara  lain  kota  Surabaya.  Pemerintah  Daerah  menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB  dalam  penanganan  Covid-19  di  Kota  Surabaya.  Namun,  dalam
* Alamat Korespondensi : lu.sudirman@uib.edu
* Alamat Korespondensi : mpetrus27@gmail.com
73
implementasinya  ternyata  tampak  belum  efektif  dan  masih  banyak  ditemui pelanggaran.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih  banyaknya  ditemukan  keramaian  di tempat-tempat  umum  di  Surabaya.  Keinginan  masyarakat  yang  membutuhkan kebijakan  dan  tindakan  yang  pasti  oleh  pemerintah  menjadi  salah  satu  penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB karena pemerintah dianggap kurang  serius  dalam  mengangani  pandemik  saat  ini.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji,  membahas  dan  menganalisa  efektifitas  peraturan  perundang-undangan yang  ideal  dan  mengidentifikasi  peran  pemerintah  pusat  maupun  daerah  guna memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid  19  melalui  kebijakan  PSBB  di  Kota Surabaya.
Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Covid-19, Surabaya.

## A. Latar Belakang Masalah
Wabah  Corona  Virus  (Covid-19)  saat  ini  menjadi  problem  utama  secara global. World  Health  Organization (WHO)  mencatat  dari  196  negara  di  dunia, sebanyak 1.696.588 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan dari jumlah tersebut sebanyak  105.952  dilaporkan  meninggal  dunia.  Amerika  Serikat  menjadi  negara dengan  kasus  terbanyak  yang  mencapai  492.881  kasus  positif,  dengan  angka kematian  mencapai  18.516  orang  (who.int,  12  April  2020).  Di  Indonesia, berdasarkan  data  dari  Kementrian  Kesehatan    (Kemenkes),  ada  sebanyak  4.241 orang  positif  Covid-19,  sebanyak  359  orang  di  antaranya  sembuh  dan  yang meninggal dunia sebanyak 373 orang.
Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden juga telah menandatangani Keputusan Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  terkait  Covid-19  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19  (PP  No.  21  Tahun  2020).  Kemudian  pada  tanggal  4  April  2020,  terbit pula  peraturan  pelaksanaan  PSBB  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan (Pemenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tujuan  dari  peraturan  PSBB  ini  tentunya  bertujuan  menekan  dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Namun, tampaknya keberlakuan  peraturan  PSBB  tersebut  masih  belum  efektif  karena  masih  banyak masyarakat yang belum patuh dan tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah.
Penerapan kebijakan PSBB di Jawa Timur tingkat kepatuhan dari beberapa pihak  terhadap  peraturan  PSBB  masih  rendah.  Contoh  masih  adanya  beberapa
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
74
pabrik  di  Jawa  Timur  yang  masih  beroperasi  di  tengah  pandemik  covid-19.  Dua pekerja  di  pabrik  tersebut  kemudian  menjadi  pasien  dalam  pengawasan  (PDP) hingga  menimbulkan  titik  penyebaran  baru.  Sejumlah  karyawan  perusahaan  itu positif  covid-19  dan  pabrik  ditutup  bebrapa  hari  setelah  dua  karyawannya  yang posiif covid-19 meinggal.
Perkembangan Covid-19 dalam tren yang terus meningkat tentu membuat cemas.  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  setidaknya  memberi  kejelasan  bagi masyarakat.  Kebijakan PSBB menunjukkan  Indonesia tidak seperti  Italia  dengan total  lockdown-nya,  bukan  pula  seperti  isolasi  wilayah  tertentu  seperti  negara- negara lainnya. Boleh dikata, PSBB merupakan langkah beda Indonesia menangani Covid-19.
Ada dua kondisi dari pemberlakuan PSBB, yakni kondisi sebelum (pra) dan setelah  ada  (pasca)  penetapan  PSBB  pada  wiayah  tertentu.  Kondisi  sebelum diberlakukannya PSBB, masyarakat tetap merujuk imbauan pemerintah pusat untuk melakukan  work  from  home  (WFH).  Segala  pemenuhan  kebutuhan  dasar  tetap menjadi tanggung jawab tiap individu. Akibatnya, pergerakan orang dan/atau benda masih  dimungkinkan berjalan cepat.  Terlebih  jika ada kondisi  masyarakat belum sadar  benar  pentingnya  WFH,  baik  karena  faktor  subjek,  faktor  ekonomi,  faktor sosial,  dan  faktor  keamanan.  Dampaknya,  persebaran  Covid-19  semakin  tidak terkendali.
Ada  berbagai  ancaman  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan  penanganan  Corona  Virus  Disease  (Covid  19).  Selain  itu,  juga  ada Maklumat  dari  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor:  Mak/2/III/2020  tentang Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona (Covid  19)  dengan  menyertakan  ancaman  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  212 dan atau Pasal 218 KUHP.
Dalam  menangani  pandemi  ini,  masyarakat  membutuhkan  kebijakan  dan tindakan  yang  pasti  oleh  pemerintah  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal  28A  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan
75
mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis kebijakan  PSBB  dilihat  dari  kepatuhan  masyarakat  di  kota  Surabaya  dan mengidentifikasi  peran  pemerintah  pusat  maupun  daerah  guna  menekan  dan memutus mata rantai melalui kebijakan PSBB di kota Surabaya.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  Efektifitas  politik  hukum  dalam  kebijakan  pembatasan sosial berskala besar dikaitkan dengan kepatuhan hukum masyarakat di kota Surabaya?
2. Bagaimana  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  ideal  dalam menekan menekan dan  memutuskan mata rantai  penyebaran virus  corona (Covid -19)?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis normative.  Penelitian  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini ini dilakukan pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Efektifias Peraturan Perundang-Undangan terkait PSBB
Permohonan  penetapan  kriteria  PSBB  agar  menjadi  lebih  efektif melihat dari Peraturan Pemerintah  yang dinilai tidak detail mengatur kriteria kebijakan  PSBB  dan  kriteria  PSBB  menjadi  kewenangan  penuh  menteri dengan kriteria yang sangat longgar.
Substansi PP di lain sisi dinilai bisa memberi kepastian hukum dalam penanganan  wabah  Covid-19.  Misalnya  ketentuan  yang  mengatur  kriteria dapat  diterapakannya  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  daerah  provinsi dan/atau  kabupaten/kota.  Selain  itu,  aturan  mengenai  kepastian  bahwa  yang berwenang menetapkan PSBB adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan (Menteri Kesehatan), dengan memperhatikan  pertimbangan  Ketua  Pelaksanan  Gugus  Tugas  Percepatan Pengangan Covid-19.
Dua kondisi baik pra maupun pasca penetapan PSBB sama-sama tidak menguntungkan  masyarakat.  Tapi  apa  boleh  buat,  kondisi  darurat  kesehatan masyarakat telah ditetapkan pemerintah demi kesehatan bersama. Tren angka positif dan kematian akibat Covid-19 memang terus meningkat. Namun jangan lupa, ada angka berwarna hijau di sana, angka pengharapan: pasien sembuh.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  tak  henti  memberikan  info perkembangan  terbaru,  terutama  pasien  sembuh  total.  Pesanya,  masih  ada pengharapan  untuk  kembali  normal.  Indonesia  bisa  seperti  Wuhan,  kembali normal dan merajut kehidupan seperti semula. Untuk itu butuh waktu; waktu itu pun proses untuk bersabar dalam kondisi WFH.
Terbitnya  Keputusan  Presiden  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  (KKM),  sekalipun  terlambat,  patut  diapresiasi. Pertama,  secara  hukum  diatur  khusus  mengenai  perintah  Pasal  10  ayat  (1) hingga  ayat  (3)  UU  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan sebagai  prasyarat  terbitnya  PP.  Dalam  teori  perundang-undangan,  produk hukumnya harus Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking. 1
Kedua,  pemaknaan  bahaya  dalam  UU  merujuk  pada  pengertian  yang disebut  dalam  Pasal  1  angka  2.  ‘KKM  adalah  kejadian  masyarakat  yang bersifat  luar  biasa  dengan  ditandai  penyebaran  penyakit  menular  dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,  bioterorisme,  dan  pangan  yang  menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
Masalahnya,  selain  pemerintah  pusat  belum  berencana  membuat peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penetapan dan pencabutan KKM, sebagaimana  mandate  pasal  10  ayat  (4)  UU  No.  6  Tahun  2018,  PP  yang diterbitkan  juga  sebatas  soal  PSBB.  Artinya,  pemerintah  tidak  hendak melakukan  karantina  wilayah.  Padahal,  lingkup  PSBB  hanya  mengatur  libur
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya  (UBAYA), Fakultas  Hukum  Ubaya  Bedah  Kebijakan PSBB, https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2909/Fakultas-Hukum-Ubaya- Bedah-Kebijakan-PSBB--Ini-Hasilnya.html, diakses pada 19 Mei 2020)
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
77
sekolah  dan  tempat  kerja,  pembatasan  kegiatan  keagamaan,  dan  kegiatan  di tempat atau fasum (pasal 59 ayat (3) UU no. 6 Tahun 2018).
Secara normatif, substansi dari PP Nomor 21 Tahun 2020 juga dirasa sangat  terbatas,  sehingga  cukup  tidak  memadai  untuk  melaksanakan percepatan  penanganan  pandemi  covid-19.  Kebijakan  ini  secara  garis  besar hanya  mengatur  tentang  PSBB,  dan  materi  yang  diatur  juga  tidak  ada  unsur baru melainkan hanya membukukan apa  yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah, sederhananya PP Nomor 21 tahun 2020 ini belum spesifik jelas  dalam  menangani  keputusan  penaganan  pandemi  covid-19.  Dalam  PP Nomor 21 Tahun 2020 ini juga memiliki kekurangan dalam pemberlakuannya dilapangan,  secara  normatif  isi  dari  peraturan  ini  terkesan  berbelit-belit, Pemerintah  Daerah  yang  sudah  mengajukan  PSBB  tidak  langsung  diterima karena  harus  melalui  kementerian  terlebih  dahulu,  baru  setelah  itu  ke  gugus tugas  percepatan  penanganan  covid-19  kemudian  berkoordinasi  kembali kepada Presiden.
Secara  hirarki  perundang-undangan  dapat  kita  ketahui  bahwa  hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum  yang berada di bawahnya atau dalam asas preferensi dalam ilmu hukum disebut dengan Lex Superior Derogat Legi Inferior, asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk hukum mana  yang  lebih  didahulukan  (untuk  diberlakukan).  Secara  teoretis  dalam hirarki  perundang-undangan  menurut  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Pasal  7  ayat  1 menyatakan  urutan  peraturan  perundang-undangan  dari  UUD  hingga  Perda Kabupaten/Kota.
Jika  ditinjau  kembali  berdasarkan  logika  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah dalam PP No 21 Tahun 2020, sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan penyebaraan pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurangnya efisiensi dari alur birokrasi yang dibuat, sementara asas yang berlaku pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya. 2
Jika dikaitkan dengan gagasan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls salah satu garis besar pembahasan soal teori keadilan adalah justice
2 S Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
78
as fairness atau juga berarti keadilan sebagai kesetaraan. Poin pembahasan ini memiliki  relevansi  terhadap  sila  ke  dua  dan  ke  empat  dari  Pancasila,  yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh masyarakat. Keadilan sebagai sebuah syarat mutlak yang dijamin oleh negara terhadap berlangsungnya pemerintahan dan juga merupakan amanat konstitusi harus dapat mengurai secara retributif maupun distributif tentang keadilan itu sendiri.
Asas yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu keadilan, tetapi PP No 21 Tahun 2020 sebagai kebijakan turunan dari undang- undang  di  atasnya  tidak  mengandung  prinsip-prinsip  keadilan  yang  dalam pandangan Rawls harus memperhatikan kondisi objektif dan subjektif, kondisi keadilan bagi Rawls adalah kondisi kelangkaan sumber daya (kondisi objektif) dan konflik kepentingan (kondisi subjektif).
Terdapat juga beberapa hal yang tidak diperhatikan dalam PP Nomor 21  Tahun  2020  soal  jaminan  kehidupan  masyarakat,  fakta  yang  terjadi  di lapangan  sampai  sekarang,  pemerintah  belum  menjalankan  dengan  baik  PP Nomor 21 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, masih banyak  masyarakat  yang  merasakan  hal  tidak  adil,  dengan  tidak  meratanya jaminan atau bantuan sosial berupa barang maupun materi.
Sebagaimana dikatakan Soerjino Soekanto, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (human rights) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
tidaknya  orang  lain  di  sekitarnya.  Dalam  sekala  yang  lebih  luas  hak  asasi menjadi asas undang-undang. 3
Wujud  hak  ini  diantaranya  berupa:  kebebasan  batin,  kebebasan beragama,  kebebasan  hidup  pribadi,  atas  nama  baik,  melakukan  pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita. Kedua,  hak  undang-undang  (legal  rights)  yaitu  hak  yang  diberikan  oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia”
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  di  atas,  hak  asasi  yang  merupakan dasar fundamental manusia yang hidup dalam sebuah negara yang mengakui hak asasi  manusia tersebut  bersifat  melekat  dan tidak dapat  diganggu  gugat, sementara  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  keterlambatan  penanganannya sampai hari ini banyak masyarakat  yang merasakan kelaparan, ketidakadilan bahkan kematian, sehingga menurut perspektif diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan  masyarakat  yang  terkesan  abai  pada  penetapan  kebijakan  PSBB dikarenakan  peran  pemerintah  yang  dianggap  kurang  mengedepankan  hak asasi manusia berdasarkan amanat konstitusi dalam undang-undang dasar.
2. Peraturan  perundang-undangan  yang  ideal  dalam  menekan  menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid -19)
Komunikasi  hukum  yang  terbangun  tentu  akan  bermuara  pada konstruksi budaya hukum tertentu. Secara sederhana, budaya hukum dapat dimaknai  sebagai  sebuah  sikap,  pandangan  dan  perilaku  masyarakat terhadap hukum.
Kehadiran hukum memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan dan  perilaku  manusia  berupa  sikap  patuh,  ketidakpatuhan  atau penyimpangan  dan  pengelakan  jika  hukum  berisi  larangan  atau  suruhan. Namun,  jika  hukum  berisi  kebolehan,  klasifikasinya  dapat  berupa penggunaan, tidak menggunakan dan penyalahgunaan hukum.
Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh suasana pikiran sosial  dan kekuatan  sosial  yang  akan  menentukan  apakah  hukum  akan  digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum pun berkaitan pula
3 A Tarigan, Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION 80
dengan persoalan nilai dan sikap masyarakat yang menentukan bekerjanya hukum  di  masyarakat.  Hal  itu  mengacu  pada  pendapat Lawrance  M Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 4
Dua  kondisi  baik  pra  maupun  pasca  penetapan  PSBB  sama-sama tidak  menguntungkan  masyarakat.  Tapi  apa  boleh  buat,  kondisi  darurat kesehatan masyarakat telah ditetapkan pemerintah demi kesehatan bersama. Tren angka positif dan kematian akibat Covid-19 memang terus meningkat. Namun jangan lupa, ada angka berwarna hijau di sana, angka pengharapan: pasien sembuh.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  tak  henti  memberikan  info perkembangan terbaru, terutama pasien sembuh total. Pesanya, masih ada pengharapan untuk kembali normal. Indonesia bisa seperti Wuhan, kembali normal  dan  merajut  kehidupan  seperti  semula.  Untuk  itu  butuh  waktu; waktu itu pun proses untuk bersabar dalam kondisi WFH.
Dari  unsur-unsur  sistem  hukum  tersebut,  yang  paling  menentukan dari bekerjanya hukum di masyrakat adalah budaya hukum. Tanpa budaya hukum,  sistem  hukum  tidak  akan  berdaya  karena  dalam  budaya  hukum terdapat  komponen  nilai-nilai  dan  sikap-sikap  yang  meletakkan  budaya hukum dalam kerangka budaya masyarakat.
Pada  tanggal  31  Maret  2020  Presiden  juga  telah  menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Kemudian pada tanggal  4  April  2020,  terbit  pula  peraturan  pelaksanaan  PSBB  melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Pemenkes)  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 5
Tujuan  dari  peraturan  PSBB  ini  tentunya  bertujuan  menekan  dan memutuskan  mata  rantai  penyebaran  virus  corona  (Covid-19).  Namun, tampaknya  keberlakuan  peraturan  PSBB  tersebut  masih  belum  efektif
4 M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Yogyakarta: Nusamedia, 2016.
5 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Impilikasi Hukum PSBB Terkait Pencegahan Covid-19 , http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April- 2020-240.pdf, diakses pada 1 April 2020.
81
karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  patuh  dan  tidak  dibarengi dengan ketegasan pemerintah.
Berkaitan  dengan  peratuan  PSBB,  tentu  arah  konstruksi  budaya hukum  yang  diharapakan  adalah  adanya  sikap  patuh  masyarakat  sebagai tujuan  hukum.  Terwujudnya  harapan  dan  cita  hukum  dengan terselamatkannya bangsa ini dari krisis ksehatan, sosial, dan ekonomi, serta kesadaran penuh bahwa hakikat hadirnya hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang diaturnya.
Membangun  kesadaran  hukum  masyarakat  memang  bukanlah perkara  yang  mudah.  Bahkan  sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan membangun  sarana  dan  prasarana.  Terlebih  dengan  latar  belakang masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, ekonomi, budaya dan pendidikan.  Hal  ini disebabkan karena membangun kesadaan hukum  menyangkut  proses  batin  seseorang,  dan  proses  batin  antar  orang satu dengan lainnya yang saling berbeda. Karena hal itu juga menyangkut pengalaman,  pengetahuan,  pergaulan  hidup,  penghayatan  terhadap  norma hukum dan latar belakang masing-masing orang.
Ada  berbagai  ancaman  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap pelanggar  PSBB  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan yang ada. Antara lain, Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina  Kesehatan  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Corona  Virus Disease (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona  (Covid  19)  dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.
Namun  demikian, ancaman sanksi  tersebut  tidak akan berarti apa- apa  jika  tidak  diikuti  dengan  kesadaran  hukum  dari  masyarakat.  Karena hukum hanyalah sebuah sarana atau tool yang dalam mencapai tujuannya sangat  tergantung  pada  mereka  yang  mengendalikan  hukum  dan melaksanakan hukum tersebut.
Sebagaimana  dikatakan  Soerjino  Soekanto,  bahwa  ada  beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
82
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Sanksi  pidana  atau  berbagai  bentuk  sanksi  lainnya  hanyalah merupakan salah satu cara untuk ditaatinya sebuah aturan dan merupakan tujuan  sementara.  Adapun  tujuan  akhir  dari  suatu  aturan  hukum  adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum bukanlah suatu hal  yang  berdiri  sendiri,  malainkan  ia  saling  berkaitan  dengan  masalah- masalah  sosial  masyarakat  lainnya.  Artinya  hukum  bukan  hanya  sebagai system nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari system sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan.

## E. Kesimpulan
1. Ketidakdisiplinan  untuk  menjalani  sosial  distancing  maupun  physical ditancing  ditimbulkan  oleh  beragam  faktor.  Salah  satunya  adalah  ada keterpaksaan  untuk  tetap  berkegiatan  di  luar  rumah  dengan  alasan ekonomi.  Selain  itu,  juga  dikarenakan  adanya  gap  pengetahuan  di masyarakat.
2. Wabah  Covid-19  ini  tidak  semata-mata  menjadi  persoalan  kesehatan saja. Namun, wabah ini memunculkan kerentanan ekonomi  yang juga harus dicarikan solusi. Karenanya kombinasi penegakan hukum dengan menaati  aturan  dan  membangun  kesadaran  warga  untuk  menjaga kepentingan bersama penting dilakukan.
3. Maka  dari  itu,  sebaiknya  masyarakat  harus  disiplin  dan  mematuhi kebijakan  PSBB,  sedangkan  pemerintah  juga  harus  bersikap  tegas apabila  diperlukan  bisa  memberikan  sanksi  pidana  bagi  pelanggar seperti  yang  dimuat  dalam  pasal  93  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2018. PSBB harus dimuat dalam dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya  mengatur PSBB adalah  kewajiban,  jika  perlu  terdapat
83
penegasan  berupa  sanksi  sesuai  hukum  positif,  agar  masyarakat  tidak hanya sadar akan pentingnya PSBB tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan PSBB karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
84

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sudikno, M , Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat .  Yokyakatra: Liberti,
1981.
Friedman,  M, Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial. Yogyakarta:  Nusamedia, 2016.
Soekanto,  S, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Tarigan, A, Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Internet Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, Impilikasi  Hukum  PSBB  Terkait Pencegahan Covid-19 , http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I- P3DI-April-2020-240.pdf, diakses pada 1 April 2020. Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), Fakultas Hukum Ubaya Bedah Kebijakan PSBB, https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2909/Fakultas-Hukum-
Ubaya-Bedah-Kebijakan-PSBB--Ini-Hasilnya.html,  diakses  pada  19  Mei 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan
Kesehatan  Masyarakat terkait Covid-19.
Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di kota Surabaya.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonsia,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  2016,  Sekretariat  Jendral, Jakarta.Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.