Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311

## PENGATURAN HUKUM INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ali Dahwir 1 dan Barhamudin 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: dahwirali@yahoo.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: barigama@gmail.com

## Abstract
One  of  the  failures  of  countries in  the  world,  including  Indonesia  in  actualizing sustainable development  is  the  inability  of  policy  makers  to  integrate  the  three  pillars  of  sustainable development  (ecological,  economic,  social  cultural)  and  third  pillars  with  good  governance into decision-making processes of the country. As a result of a policy often can not dispel the environmental  damages.  Environmental  quality  and  declining  threatens  the  continuity  of  life of  humans  and  other  living  creatures,  as  well  as  increasing  global  warming  resulting  in climate  change  and  this  will  exacerbate  environmental  degradation.  It  is  necessary  for  the protection and management of the environment seriously and consistently by all stakeholders. Law  is  an  instrument  of  social  control,  and  a  means  of  social  change  or  the  means  of development,  the  rule  of  law  is  necessary  to  prevent  and  mitigate  the  negative  impacts  of development.
Keywords : legal arrangements; environment; welfare

## Abstrak
Salah  satu  kegagalan  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia  dalam  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  adalah  ketidakmampuan  para  pembuat  kebijakan  untuk  mengintegrasikan  tiga pilar  pembangunan  berkelanjutan  (ekologi,  ekonomi,  sosial  budaya)  dan  pilar  ketiga  dengan tata kelola yang baik ke dalam proses pengambilan keputusan. negara. Akibat suatu kebijakan seringkali  tidak  dapat  menghalau  kerusakan  lingkungan.  Kualitas  dan  penurunan  lingkungan mengancam  kelangsungan  hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  serta  meningkatnya pemanasan  global  yang  mengakibatkan  perubahan  iklim  dan  hal  ini  akan  memperburuk kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara serius  dan  konsisten  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan.  Hukum  adalah  instrumen  kontrol sosial,  dan  sebagai  sarana  perubahan  sosial  atau  sarana  pembangunan,  supremasi  hukum diperlukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif pembangunan. Kata kunci: pengaturan hukum; lingkungan; kesejahteraan

## PENDAHULUAN
Sejak  pertemuan  puncak  di  Rio  de Janiero (Brazil), isu kelestarian lingkungan semakin penting dan bersifat global.  Pengawasan  dan  pengelolaan
lingkungan  menjadi  salah  satu  faktor penentu keberhasilan kelestarian lingkungan. Pengertian ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan  karena  pertimbangan  sosial
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
erat  kaitannya  terutama  dengan  proses politik  dan  pengambilan  keputusan dalam pengembangan pengetahuan lingkungan.  Perubahan  lingkungan  juga dapat  mempengaruhi  kehidupan  sosial budaya masyarakat, baik perubahan gaya hidup, kepercayaan, emosi dan pengetahuan masyarakat.
Dengan demikian, penggunaan strategi  pengendalian  dan  pengelolaan lingkungan diharapkan dapat melanjutkan  kemajuan  ekonomi  yang diimbangi dengan pembangunan lingkungan. Intinya, liberalisasi ekonomi merupakan  proses  yang  tidak  bisa dielakkan.  Selain  itu,  perlu  diingat bahwa  proses  pembangunan  ekonomi melalui  industrialisasi  akan  bersaing dengan perubahan lingkungan.
Kehidupan  yang  ditandai  dengan interaksi  dan  saling  ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem  yang  di  dalamnya  merupakan esensi  esensial,  dimana  lingkungan sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dibicarakan  secara  terpisah.  Lingkungan harus  diperhatikan  secara  matang  dan memiliki  sistem  yang  teratur  serta menempatkan semua elemen di dalamnya secara merata. Pembaruan dan pembangunan  telah  banyak  membawa bencana bagi lingkungan dan
kemanusiaan,  dalam  hal  ini  lingkungan diartikan secara konvensional. Lingkungan dianggap sebagai obyek.
Sudut pandang seperti ini memandang dan menempatkan lingkungan  sebagai  objek  yang  juga berarti  kekayaan  dan  pembangunan dapat digunakan untuk menopang sendiri,  akibatnya  keadaan  alam  dan lingkungan  saat  ini  semakin  parah  dari waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu,  kita masing-masing pasti  memiliki keinginan untuk  menjaga  kelestarian  alam  demi masa depan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk sumber  daya  alam,  merupakan  sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.  Oleh  karena  itu,  lingkungan hidup  harus  dikelola  dengan  prinsip melestarikan  fungsi  lingkungan  yang serasi  dan  seimbang  untuk  mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup generasi  sekarang  dan  generasi  yang akan datang. 1
1 “Tanggung Jawab Ketat di Lingkungan”, http:// www.walhi.com, 2016.
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
Dalam  penyediaan,  pemanfaatan, peningkatan  kemampuan  sumber  daya alam  dan  peningkatan  taraf  ekonomi, perlu  disadari  pentingnya  pelestarian lingkungan,  kesetaraan  antar  generasi, kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban masyarakat,  pencegahan  pembangunan. destruktif  (destruktif)  tidak  bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berkewajiban  ikut  serta  melaksanakan pembangunan  berkelanjutan  pada  semua lapisan masyarakat. 2
Pengelolaan lingkungan harus memberikan  manfaat  ekonomi,  sosial dan  budaya  serta  perlu  didasarkan  pada prinsip  kehati-hatian,  lingkungan  yang demokratis, desentralisasi, dan pengakuan  dan  penghormatan  terhadap kearifan  lokal  dan  kearifan  lingkungan, sehingga  lingkungan  hidup  Indonesia harus  dilindungi  dan  dikelola  dengan baik  berdasarkan  asas  tanggung  jawab negara, asas keberlanjutan, dan keadilan. 3
Kualitas dan penurunan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,
2 Alvi  Syahrin, Pembangunan  Berkelanjutan, Perkembangannya,  Prinsip-Prinsip  dan  Status Hukumnya (Medan:  Fakultas  Hukum  USU, 2007).
3 Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wiyasa  Putra, Hukum Sebagai  Suatu  Sistem (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1993).
serta  meningkatnya  pemanasan  global yang  mengakibatkan  perubahan  iklim dan hal ini akan memperburuk kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan  secara  serius  dan  konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.
Hukum  adalah  instrumen  kontrol sosial,  dan  sebagai  sarana  perubahan sosial atau sarana pembangunan, supremasi  hukum  diperlukan  untuk mencegah  dan  mengurangi  dampak negatif  pembangunan.  Fungsi  hukum yang  ditetapkan,  juga  berfungsi  sebagai saluran  kepastian,  keamanan,  pelindung dan  penyeimbang,  yang  sifatnya  tidak bisa  sekedar  adaptif,  fleksibel,  tetapi juga  bersifat  prediktif  dan  antisipatif. Potensi  hukum  ini  terletak  pada  dua dimensi  utama  dari  fungsi  hukum  yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.
Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan  pembangunan  berupaya memajukan  pembangunan  lingkungan dalam  upaya  mengelola  pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini membahas  tentang  kebijakan  nasional dan  peran  pemerintah  kota  Palembang dalam  penyelenggaraan  pembangunan berkelanjutan  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan.
Metode penelitian merupakan suatu  sistem  yang  mutlak  ada  dalam suatu penelitian. Penelitian hukum adalah  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  lebih  gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Berkaitan dengan analisis  dan  konstruksi  yang  dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten, metode penelitian memberikan  pedoman  untuk  mengatur dan mengintegrasikan suatu pengetahuan.
Data yang disajikan dalam makalah ini  diambil  dari  peraturan  perundang- undangan yang emngatur tentang lingkungan  hidup  dan  penyelenggaraan otonomi  daerah,  artinya  data  yang digunakan  adalah  data  yang  telah diberikan  kepada  dinas  atau  dinas  yang terkait  dengan  makalah  ini.  Oleh  karena itu, penyajian  makalah  ini  menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum  yang  telah  terkumpul  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  kemudian dianalisis  dengan  metode  analisis  isi (content  analysis)  atau  menggunakan interpretasi  (hermeneutika)  berdasarkan
ajaran  hukum  atau  pandangan  ahli hukum.  Analisis  isi  adalah  teknik penelitian yang digunakan untuk mereferensikan  reflikabel  dan  data  yang valid pada konteks. 4
Analisis  ini  merupakan  penguraian data yang ada pada regulasi, buku artikel ilmiah  dan  makalah  yang  akan  dibahas secara  berurutan,  setelah  diperoleh gambaran yang jelas,  maka  akan disimpulkan  dengan  metode  induksi  dan deduksi.  Metode  induksi,  pertama-tama merumuskan  fakta,  kemudian  mencari hubungan  sebab  akibat,  dan  kemudian merumuskan  probabilitas.  Dengan  kata lain  metode  induksi,  yaitu  metode bagaimana  melihat  dan  menyimpulkan suatu masalah yang dimulai dari pernyataan  yang  bersifat  khusus  hingga pernyataan umum. Metode deduksi yaitu suatu kesimpulan yang dimulai dari teori umum  yang  kemudian  sampai  pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode  ini  kebalikan  dari  metode induksi  pernyataan  umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Edisi  Revisi) (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2007).
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
menyatakan  bahwa  lingkungan  hidup dan  kesehatan  yang  baik  adalah  hak asasi  manusia  dan  hak  konstitusional setiap  warga  negara  Indonesia.  Oleh karena  itu,  negara,  pemerintah,  dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan  yang  berkelanjutan  agar lingkungan  hidup  Indonesia  dan  tetap dapat menjadi sumber penunjang kehidupan  bagi  masyarakat  Indonesia dan makhluk hidup lainnya.
Sejalan dengan lingkungan
Indonesia  harus  dilindungi  dan  dikelola dengan  baik  berdasarkan  asas  tanggung jawab  negara,  asas  beber  keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan  lingkungan  harus  dapat memberikan  manfaat  ekonomi,  sosial, dan  budaya  yang  berlandaskan  prinsip kehati-hatian,  demokrasi  lingkungan, desentralisasi,  serta  pengakuan  dan penghormatan terhadap kearifan lingkungan dan adat.
Mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  2, perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  cara  yang sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan
dan  mencegah  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  yang  meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,  dan  penegakan.  Lebih lanjut  Pasal  1  ayat  2  dijelaskan  bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan  aspek  lingkungan,  sosial, dan  strategi  pembangunan  ekonomi untuk menjamin keutuhan dan keselamatan  lingkungan,  kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi  sekarang  dan  generasi  masa depan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu  memperhatikan  penjabaran  lebih lanjut  amanat  yang  tertuang  dalam program  pembangunan  nasional,  yang memiliki  amanah  yang  pada  intinya adalah  pembinaan  upaya  pemanfaatan sumber  daya  alam  yang  dimanfaatkan oleh  dimungkinkan  untuk  kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pembangunan berkelanjutan,  kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta penataan ruang.
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
Pengelolaan  lingkungan  termasuk pencegahan,  penanggulangan  kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan  menuntut  dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program  serta  kegiatan  yang  didukung oleh  sistem  pendukung  pengelolaan lingkungan  lainnya.  Sistem  tersebut mencakup stabilitas kelembagaan, kemitraan  sumber  daya  manusia  dan lingkungan,  selain  peraturan  perundang- undangan, informasi dan dana.
Pengelolaan lingkungan hidup lebih  terkonsentrasi  pada  kawasan,  oleh karena  itu  kebijakan  nasional  di  bidang lingkungan  harus  merumuskan  program pengembangan  sumber  daya  alam  dan lingkungan yang terdiri dari: a. Program  pembangunan  saat  ini  dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Program  tersebut  bertujuan  untuk memperoleh  dan  menyebarluaskan informasi  yang  lengkap  tentang potensi  dan  produktivitas  sumber daya  alam  dan  lingkungan  melalui inventarisasi  dan  evaluasi,  serta penguatan  sistem  informasi.  Sasaran yang  ingin  dicapai  melalui  program ini  adalah  tersedianya  informasi  dan aksesibilitas  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup, baik berupa
infrastruktur  data  spasial,  maupun nilai  neraca  sumber  daya  alam  dan lingkungan oleh masyarakat di masing-masing wilayah.
b. Program Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam. Tujuan  program  ini  adalah  untuk menjaga  keseimbangan  pemanfaatan dan  konservasi  sumber  daya  alam dan lingkungan hutan, laut, udara, air dan  mineral.  Sasaran  yang  ingin dicapai  dalam  program  ini  adalah pemanfaatan  sumber  daya  alam untuk  menunjang  kebutuhan  bahan baku  industri  secara  efisien  dan berkelanjutan.  Sasaran  lain  dalam program tersebut adalah perlindungan  kawasan  konservasi dari  kerusakan  pemanfaatan  sumber daya  alam  yang  tidak  terkendali  dan eksploitatif.
c. Program
Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran
Lingkungan.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan dalam  upaya  mencegah  kerusakan dan  /  atau  pencemaran  lingkungan dan  memulihkan kualitas  lingkungan yang rusak akibat penggunaan sumber  daya  alam  yang  berlebihan,
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
serta kegiatan industri dan transportasi.  Sasaran  program  ini adalah tercapainya kualitas lingkungan  hidup  bersih  dan  sehat yaitu  dengan  tercapainya  kualitas lingkungan  hidup  bersih  dan  sehat sesuai  dengan  standar  lingkungan yang ditetapkan.
d. Pengaturan  Program  dan  Penegakan Hukum,  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam dan Konservasi Lingkungan. Program  tersebut  bertujuan  untuk mengembangkan kelembagaan, pengaturan  sistem  hukum,  peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan pelestarian  lingkungan  yang  efektif dan  adil.  Program  ini  menargetkan ketersediaan  kelembagaan  sumber daya alam dan lingkungan yang kuat, didukung  oleh  peraturan  perundang- undangan  serta  pelaksanaan  upaya penegakan  hukum  secara  adil  dan konsisten.
e. Peningkatan  Program  Masyarakat Sipil  dalam  Fungsi  Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  dan  Pelestarian Lingkungan Hidup.
Tujuan  program  ini  adalah  untuk meningkatkan  peran  dan  kepedulian para pihak terkait dalam pengelolaan
sumber  daya  alam  dan  pelestarian lingkungan. Sasaran dari program ini adalah  tersedianya  fasilitas  bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber  daya  alam  dan  pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan
kebijakan dan pengambilan
keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
Penerapan  prinsip  pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru  yang  masih  perlu  terus  dicari  cara operasinya. Jadi penting untuk memahami bagaimana mencapai paradigma yang dicita-citakan itu. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan upaya  pendekatan  penerapan  prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan pada semua  tingkatan  pembangunan,  baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  pembangunan secara bertahap dan konsisten. 5
Dalam  perencanaan  pembangunan penting  untuk  memiliki  data  dan  fakta tentang  kondisi  eksisting  kawasan  yang akan  digarap.  Fakta  dan  data  dapat berupa  potensi  positif  atau  negatif  yang terkandung  dalam  objek  perencanaan
5 Baiquni,  M  dan  Susilawardani, Pembangunan yang tidak berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia (Yogyakarta: Transmedia Global Wacana, 2002).
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
kawasan.  Semakin  detail  dan  akuratnya data  yang  dimiliki  akan  semakin mendukung  proses  perencanaan  yang akan dilakukan. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan banyak faktor yang terlibat yang merupakan representasi  dari  kepentingan  multi stakeholder yang terlibat.
Sifat  hubungan  ( interdependence ) dan  keseluruhan  (holistik)  dari  hakikat lingkungan memiliki konsekuensi bahwa pengelolaan  lingkungan termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri,  tetapi  terintegrasi  dan  menyatu dengan semangat dan seluruh pelaksanaan  pembangunan  sektoral  dan daerah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan  Provinsi  sebagai  Daerah Otonom, di bidang lingkungan memberikan  pengakuan  politik  melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah.
Pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan,  pengaturan,  pemeliharaan, pemantauan,  pengendalian,  pemulihan dan pembangunan  lingkungan, selain  itu
juga  dinyatakan  bahwa  “setiap  orang berhak  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat,  berhak  atas  informasi  lingkungan yang  berkaitan  dengan  lingkungan. berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan dan berhak berperan serta  dalam pengelolaan  lingkungan  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Selain  kebijakan  pemerintah  di bidang permukiman sebagaimana tertuang  dalam  Millenium  Development Goals  (MDG's)  pada  tujuan  ketujuh  (7) sasaran  pengelolaan  lingkungan  menjadi 10  (sepuluh)  pada  pengurangan  separuh penduduk  yang  belum  memiliki  akses. untuk  limbah  air  yang  aman  dan berkelanjutan 2015, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 16 / PRT / M / 2008 tentang Strategi
Nasional Kebijakan  Pembangunan  dan  Sistem Manajemen  Penyelesaian  Air  Limbah (NSDP-MSWS). Pemerintah Kota
Palembang  melalui  misi  dan  visi  “Kota Sehat Palembang Dengan Sanitasi Berbasis  Masyarakat  2015”,  yang dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan
Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah.
Dalam  rangka  penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
lingkungan  hidup  di  Kota  Palembang, Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kota  mengeluarkan  beberapa  Peraturan Daerah sebagai landasan normatif dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Peraturan yang dimaksud adalah:
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Peraturan Daerah tersebut secara konstitusional  ditegaskan  bahwa
bumi,  air,  dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan  rakyat  secara  adil, merata,  dan  dapat  dinikmati bersama.  Isi  bumi  adalah  bahan tambang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan  Rakyat  agar  tetap Indonesia dalam rangka
pelestarian lingkungan. Guna  menjamin  kelangsungan kandungan
mineral yang
merupakan  sumber  daya  alam
yang  terdapat  di  dalam  bumi merupakan  sumber  daya  alam yang tidak terbarukan, mempunyai  peran  penting  dalam memenuhi  penghidupan  banyak
orang,  karena  itu  diperlukan penataan  dalam  pengelolaannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara  optimal  dan  bijak  dengan berpedoman  pada  pembangunan kawasan  yang  berkelanjutan  dan ramah  lingkungan.  Untuk  itu dikeluarkan  Peraturan  Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor  5  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Regulasi tersebut memuat pemikiran- pemikiran  dasar  sebagai  berikut: a.  Dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah memberikan  kesempatan  kepada badan  hukum  yang  berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan,  dan  masyarakat setempat untuk melakukan eksploitasi  mineral  dari  izin berbasis  batubara,  yang  sejalan dengan  otonomi  daerah,  dan disesuaikan  dengan  kewenangan yang dimiliki. dimiliki;
b. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan mineral dan batubara dilaksanakan  berdasarkan  prinsip
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi yang melibatkan
pemerintah,  pemerintah  daerah,
dan peran masyarakat; c.  Usaha  pertambangan  mineral dan batubara hendaknya memberikan  manfaat  ekonomi dan  sosial  yang  sebesar-besarnya bagi masyarakat; d.  Usaha  pertambangan  mineral dan batubara harus mampu mengakselerasi pembangunan
daerah  dan  mendorong  kegiatan perekonomian
masyarakat
/pengusaha  kecil  dan  menengah serta mendorong tumbuhnya
industri pertambangan; dan e. Guna mewujudkan
pembangunan berkelanjutan, kegiatan penambangan harus
dilakukan dengarl dengan memperhatikan prinsip
lingkungan,  transparansi,  dan partisipasi masyarakat. Lebih  lanjut dalam Pasal 25 ayat (2)  dijelaskan  bahwa  sebelum memberikan  izin  pertambangan, pemerintah  wajib  memberikan rekomendasi berupa
pertimbangan yang memuat
informasi tata guna lahan dan ciri budaya masyarakat yang
berlandaskan kearifan lokal. Maka  dapat  dipahami  bahwa kehadiran Perda tersebut sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai  kearifan  lokal  sebagai landasan filosofisnya.
2.  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  Nomor  10 Tahun  2011  tentang  Penyuluhan Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pembukaan Undang-
Undang  ini  dijelaskan  bahwa pembangunan pertanian, perikanan  dan  kehutanan  yang berkelanjutan  merupakan  suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan  pangan,  papan  dan industri  bahan  baku,  perluasan lapangan kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat  khususnya  petani, Peternak, Nelayan, Pembudi Daya  Ikan,  Pengolahan  Ikan  dan Masyarakat  di  dalam  dan  sekitar hutan,  memerangi  kemiskinan terutama di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga
lingkungan.
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
Dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan, dan
kehutanan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, gubernur  harus  dibantu  oleh Badan  Koordinasi  Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan
Kehutanan.  Tugas  Badan  adalah menyelenggarakan informasi bidang  pertanian,  perikanan  dan kehutanan melalui pengembangan  kebijakan  dan program pendidikan, pengembangan  mekanisme  dan metode penyuluhan, pengumpulan, pengolahan,
pengemasan dan penyuluhan
materi  penyuluhan,  pembinaan, kerjasama pembangunan, kemitraan, kelembagaan pengelolaan, sarana dan prasarana energi serta penyuluhan
pembiayaan, membina dan memfasilitasi kegiatan kelembagaan dan  forum bagi pelaku utama dan pengusaha di  bidang  pertanian,  perikanan dan  kehutanan,  serta  melakukan peningkatan
kapasitas penyuluhan Pegawai Negeri
Sipil,  Pemerintah  dan  Swasta
melalui pembelajaran berkelanjutan.
3. Peraturan Daerah No.
Palembang. 5 Tahun 2009
Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  2005-2025  Kota Palembang
Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  adalah  dokumen perencanaan  untuk  jangka  waktu 20  (dua  puluh)  tahun  yang memuat  visi,  misi,  dan  arah pembangunan  Kota  Palembang mengacu pada rencana pembangunan  jangka  panjang Provinsi  Sumatera  Selatan  dan jangka panjang. rencana pembangunan  nasional  jangka waktu.
Peraturan  Daerah  Palembang  ini telah  memberikan  andil  yang kuat  terhadap  kebijakan  rencana pembangunan  nasional  jangka panjang, yaitu melaksanakan pembangunan  di  wilayah  kota Palembang yang menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional. Rencana 2005-2025 sebagai dasar
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
pendukung Peraturan Daerah
Palembang  No.  5  Tahun  2009
Tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Panjang.
4. Peraturan Daerah Kota
Palembang  Nomor  15  Tahun 2012  tentang  Penataan  Ruang (PTRW)  Kota  Palembang  Tahun 2012-2032 Keberadaan  Peraturan  Daerah dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan di Kota Palembang dengan  memanfaatkan  tata ruang yang  efektif,  efisien,  efektif,
serasi, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Adapun tujuan yang ingin
dicapai  dengan  penataan  ruang
adalah mewujudkan
Kota
Palembang  sebagai  kota  wisata berbasis  sungai  tepin,  jasa  dan perdagangan internatiol yang
beradab, aman, nyaman,
produktif, hijau, berwawasan lingkungan  dan  berkelanjutan.
5.  Peraturan  Daerah  Nomor  2
Tahun  2013  Kota  Palembang Tentang Pembangunan
Berkelanjutan Dalam  konsiderannya  dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal  150  ayat  (3) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  sejalan dengan keadaan pembangunan di Kota  Palembang  yang  sudah berjalan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutandan
secara
konsisten  sesuai  dengan  rencana.
Pengaturan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan
sebagai instrumen untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilakukan  dengan  tujuan  untuk terus ditingkatkan dan ditingkatkan.
6.  Peraturan  Daerah  Nomor  3
Tahun  2013  Kota  Palembang Tentang Izin Lingkungan Dalam  Peraturan  ini  dijelaskan bahwa  setiap  usaha  dan  /  atau kegiatan  dapat  berdampak  pada lingkungan hidup oleh karena  itu perlu  dilakukan  pengendalian dampak  negatif  dan  peningkatan dampak  positif  tersebut.  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
mengendalikan  dampak  negatif dan meningkatkan dampak positif pada cara setiap usaha dan
/  atau  kegiatan  yang  diwajibkan memiliki izin lingkungan. 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam  konsiderannya  sebagai landasan filosofis dijelaskan bahwa perkembangan pesat
mengakibatkan peningkatan sampah khususnya sampah domestik. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga
fungsi lingkungan dan mengurangi beban  pencemaran  air  dan  tanah di  Kota  Palembang  dan  sejalan dengan Surat Kementerian Lingkungan  Hidup  tahun  2013 tentang  Pembangunan  Sarana
Pengolahan  Air  Limbah  maka perlu dilakukan pengaturan domestik. air limbah. Tujuan dari Peraturan ini adalah: a.  Melindungi  dan  meningkatkan kualitas airtanah dan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kelestarian  fungsi  lingkungan
untuk  mewujudkan  kota  yang sehat;
b.  Mencegah  dan  mengendalikan pencemaran  air  dan  tanah  akibat pembuangan air limbah domestik sebagai  upaya  pelestarian  fungsi lingkungan hidup; dan c.  Pembatasan  polutan  yang ditoleransi/ditoleransi  masuk  ke dalam  air  disebabkan  limbah domestik akan dibuang ke saluran kota/ badan air penerima.

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup nasional sudah menunjukkan pada pembangunan berkelanjutan.  Hal  tersebut  tergambar dari program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang terdiri  dari:  Program  pembangunan  saat ini  dan  peningkatan  akses  informasi sumber  daya  alam  dan  lingkungan, program peningkatan efektivitas pengelolaan,  konservasi  dan  rehabilitasi sumber  daya  alam,  program  pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran  lingkungan,  penyusunan program dan penegakan hukum, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan pelestarian  lingkungan,  dan  peningkatan
Ali  Dahwir  dan  Barhamudin,  Pengaturan  Hukum  Indonesia  Tentang  Pemanfaatan  Lingkungan  Untuk Kesejahteraan Rakyat,  Halaman 298-311
program masyarakat sipil dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan fungsi pelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan, Perkembangannya, Prinsip- Prinsip  dan  Status  Hukumnya . Medan:  Fakultas  Hukum  USU,
2007.
Baiquni, M dan Susilawardani, Pembangunan yang tidak berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan
Indonesia.
Yogyakarta:  Transmedia  Global Wacana, 2002. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) . Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2007.
Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wiyasa  Putra,
Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem . Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1993.
“Tanggung Jawab Ketat di Lingkungan”, http:// www.walhi.com, 2016.