Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
1 Neni Hardiati, 2 Sindi Widiana, 3 Seproni Hidayat
1 - 2 UIN Sunan Gunung Djati
3 STAI Yamisa
Article history
Received: 02-Mei-2021 Revised: 12-Juni-2021 Accepted: 28-Juli-2021 *Corresponding Author: Neni Hardiati
Sindi Widiana Seproni Hidayat 1-2 UIN Sunan Gunung Djati 3 STAI Yamisa
Email:
nenihardiati@gmail.com sindiwidiana69@gmail.com shidayat@yamisa.ac.id
Abstrak: Pertumbuhan  ekonomi  sangat  sejalan  dengan  era  saat  ini,  dan sulit bagi masyarakat untuk memecahkan masalah antara ekonomi syariah Indonesia  untuk  memecahkan  masalah  ekonomi.  Pada  penelitian menjelaskan  model-model  dalam  penyelesain  pada  sengketa  ekonomi syariah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan, dengan  menggunakan  dua  metode,  yaitu  metode  normatif  dan  metode yuridis.  Dan  hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  (1)  ketika menyelesaikan sengketa berdasarkan tradisi Islam klasik, yaitu melalui Al Sulh  (perdamaian),  Tahkim  (arbitrase)  dan  Wilayat  al  Qadha  (kekuasaan kehakiman)  (2)  penyelesaian  ekonomi  Syariah  dapat  dicapai  melalui Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  tradisi  hukum  aktif  dengan  cara-cara berikut:  penyelesaian  sengketa  damai  dan  alternatif  (ADR)  dan  arbitrase (Tahkim).

## Kata Kunci : Model-model, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  syariah  diberbagai  sektor  terutama  sektor  regulasi  tidak bisa  terbantahkan,  sebab  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  syariah  membutuhkan pondasi  yang  kokoh,  oleh  karenanya  dibutuhkan  pemahaman  ekonomi  syariah  secara komprehensif. Di Indonesia pada tahun 2016 lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesiaan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  tentunya memiliki prospek kedepan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Ilyas, 2018).
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  yang  semakin  pesat  dan  kompleks,  menghasilkan produk ekonomi syariah yang beragam, meningkatnya kerjasama ekonomi, tentu berimbas terhadap penyebab semakin rentannya sebab konflik atau sengketa ekonomi syariah. Hal ini sehingga  akan  terjadinya  sengketa  ekonomi  syariah,  diantaranya  wanprestasi,  perbuatan melawan hukum,  kerugian salah satu  pihak,  adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang  menyebabkan  kerugian  dan  penyebab  lainnya  dan  keadaan  memaksa.  Tentu  saja harapan  besar  bahwa  ekonomi  syariah  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah, namun  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  implikasi  yang  berbeda  dengan  yang diharapkan  dan  untuk  mengatasinya  perlu  ada  aturan  yang  jelas  dan  pasti  agar  jalan penyelesaian  sengketa  mampu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  (Rinanda, 2018).
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  telah  diatur  setidaknya  ada  dua  pilihan penyelesaian  sengketa,  pertama,  penyelesian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  litigasi  yakni penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  pengadilan  dengan  berbagai hukum  acaranya.  Kedua  penyelesian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi  yakni penyelesaian  sengketa  yang  penyelesaiannya  diselesaikan  di  luar  pengadilan  sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa  meliputi  APS  (alternative  penyelesaian  sengketa)  atau diistilahkan ADR (alternative dispute resolution), Arbitrase, dan lembaga konsumen. Salah satu  bentuk  APS  sebagai  penyelesaian  sengketa  musyawarah  akan  dijelaskan  secara
Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol.1  No.5 September 2021
komprehensif  tentang  musyawarah  dari  aspek  hukum  Islam  (Makarim,  2019).  Sehingga pada  penelitian  ini  bermaksud  ingin  mengetahui  model-  model  penyelesaian  sengketa ekonomi Syariah yang ada di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didasarkan  pada bahan  hukum  utama  dengan  mempelajari  teori,  konsep,  dan  prinsip  hukum  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan analisis.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  analisis  deskriptif, namun  merupakan  metode  mendeskripsikan  atau  meringkas  objek  penelitian  melalui  data dan  sampel  yang  dikumpulkan  sebagaimana  adanya.  Pengumpulan  data  penulis menggunakan studi pustaka dari artikel  dan karya ilmiah (seperti buku, jurnal,  dan  artikel ilmiah  lainnya)  yang  mengandung  pokok-pokok  yang  dapat  digunakan  dalam  menelaah penyelesaian ekonomi syariah di Indonesia (Sugiyono, 2011).

## PEMBAHASAN Landasan Teori A.Penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia
Ekonomi  syariah  atau  disebut  juga  sebagai  ekonomi  Islam,  yaitu  ekonomi berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syari’ah adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  perorangan,  badan  usaha yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial  menurut  prinsip  syariah  (Rinanda,  2018). Meliputi  bank  syari’ah,  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  reasuransi syari’ah,  reksadana  syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah syari’ah,  dan  sekuritas  syari’ah,  pembiayaan  syari’ah,  pergadaian  syari’ah,  dana  pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.
Berdasarkan  Pasal  49  huruf  (i)  UU  No.3  Tahun  2006  yang  pasal  dan  isinya  tidak diubah  dalam  UU  No.50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari’ah yang meliputi: (Makarim, 2019)
1. Bank syari’ah,
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah,
3. Asuransi syari’ah,
4. Reasuransi syari’ah,
5. Reksadana syari’ah,
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah,
7. Sekuritas syari’ah,
8. Pembiayaan syari’ah,
9. Pegadaian syari’ah,
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, serta
11. Bisnis syari’ah.
Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari’ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis.  Sebaiknya,  harus  dilihat  terlebih  dahulu  mengenai  rumusan  awalnya  yang menyebutkan,  bahwa  ekonomi  syari’ah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitative, namun hanya sebagai contoh. Di samping itu,
mungkin  saja  ada  bentuk-bentuk  lain  dari  ekonomi  syari’ah  yang  tidak  dapat  atau  belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari’ah (Asrizal,  2018).
Subjek  hukum  pelaku  ekonomi  syari’ah  menurut  penjelasan  pasal  tersebut  di  atas antara  lain  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang-orang  yang  beragama  Islam adalah  termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan  suka  rela  kepada  hukum  Islam  tentang  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Agama sesuai pada ketentuan pasal ini (Rahmi, 2015).
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  UU.  No.  3  Tahun  2006  tersebut,  maka  seluruh nasabah  lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  syari’ah  dan  atau  bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari’ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan  ekonomi  syari’ah,  baik  dalam  hal  pelaksanaan  akadnya  maupun  dalam  hal penyelesaian perselisihannya (Mukarromah, 2019).

## B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Altenatif  Penyelesaian  Sengketa  pada  terminologi  Islam  dikenal  dengan  ash- shulhu,  yang  berarti  memutus  pertengkaran  atau  perselisihan.  Dalam  pengertian  syari’at ash-shulhu  adalah  suatu  jenis  akad  (perjanjian)  untuk  mengakhiri  perlawanan  (sengketa) antara  2  (dua)  orang  yang  bersengketa.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  sengketa  yang  menjelaskan  tentang  mekanisme  penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para  pihak  melaui  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  yang  didasarkan  pada  iktikad  baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi (Jamin, 1995).
Apabila  sengketa  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  dengan  bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak  berhasil  mempertemukan  kedua  belah  pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  untuk  menunjuk  seorang  mediator.  Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama  7  (tujuh)  hari  usaha  (Yulianti,  2007)  dengan  memegang  teguh  kerahasiaan,  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus  tercapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.
Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat  secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh) hari sejak
penandatanganan.  Tidak  seperti  arbiter  atau  hakim,  seorang  mediator  tidak membuat  keputusan  mengenai  sengketa  yang  terjadi  tetapi  hanya  membantu  para  pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-win solution  (Suadi,  2017).  Tidak  ada  pihak  yang  kalah  atau  yang  menang,  semua  sengketa diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan,  sehingga  hasil  keputusan  mediasi  tentunya merupakan  konsensus  kedua  belah  pihak.  Pemerintah  telah  mengakomodasi  kebutuhan terhadap  mediasi  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
C. Model-model jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
1.Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah  berdasarkan  tradisi  Islam
Klasik.

## a)Perdamaian (Sulhu)
Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah  melalui  cara  damai.  Untuk  mencapai  hakekat  perdamaian,  prinsip  utama  yang  perlu dikedepankan  adalah  kesadaran  para  pihak  untuk  kembali  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan Rosul-Nya  (Al-Sunnah)  dalam  menyelesaikan  segala  persoalan.  Upaya  damai  tersebut biasanya  ditempuh  melalui  musyawarah  (syuura)  untuk  mencapai  mufakat  di  antara  para pihak yang berselisih.  Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip  syari’at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. (Jamin, 1995)
Dalam Islam sulh merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan  untuk  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Sulh  dapat  diartikan  sebagai penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  meliputi  berbagai  cara  penyelesaian  seperti perundingan, mediasi/konsiliasi, dan kompromi tindakan (negosiasi, mediasi/konsiliasi dan kompromi  tindakan  ).  Kata  sulh  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  mendamaikan (mendamaikan ) dan berdamai dengan lawan '( berdamai dengan yang berselisih ).
Sulh  berasal  dari  kata  kerja  saluha  atau  salaha  yang  dalam  praktik  dan  menurut hukum  Islam  berarti  'menjadi  baik,  benar'  dan  mengungkapkan  gagasan  perdamaian  dan rekonsiliasi  Sulh  secara  harfiah  berarti  '  mengakhiri  perselisihan  '  atau  '  memutuskan perselisihan' baik secara   langsung   maupun   dengan   bantuan pihak   ketiga yang netral . Menurut  Ibnu  Qudamah,  sulh  adalah  negosiasi  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  yang dapat  membawa  kepada  perdamaian.  Menurut  Mejelle,  Pasal  1531,  mendefinisikan  sulh sebagai akad yang menghilangkan perselisihan dengan persetujuan dan menjadi akad yang disepakati dengan penawaran dan penerimaan . Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan sulh  adalah  untuk  mengakhiri  konflik  dan  permusuhan  antara  pihak-pihak  yang bersengketa secara damai sehingga mereka dapat mempertahankan hubungan. Sulh adalah penyelesaian  berdasarkan  perdamaian  yang  dirundingkan  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  baik  sendiri  maupun  dengan  bantuan  pihak  ketiga  berdasarkan  persetujuan para  pihak  yang  bersengketa.  Sulh  adalah  suatu  bentuk  akad  dan  setelah  disepakati  oleh para  pihak  menjadi  mengikat  secara  moral.  Untuk  mengikat  perdamaian  secara  hukum dapat dilakukan secara tertulis.
Di  atas  dijelaskan  betapa  pentingnya  peran  s  ulh  dan  penyelesaian  sengketa sehingga  sangat  dianjurkan  untuk  digunakan  dalam  Islam.  Ada  beberapa  ayat  Al-  Qur'an dan  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  yang  menjelaskan  tentang  pentingnya  fungsi  sulh. Diantaranya adalah sebagai berikut:
ْتَغَ ب ْنِإَف ۖ ا َمُهَ نْ يَ ب اوُحِلْصَأَف اوُلَ تَتْ قا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط ْنِإَو ْتَءاَف ْنِإَف ۖ ِهَّللا ِرْمَأ َٰلَِإ َءيِفَت َّٰتََّح يِغْبَ ت  ِتَِّلا اوُلِتاَقَ ف  ٰىَرْخُْلْا ىَلَع اَُهُاَدْحِإ َينِط ِسْقُمْلا  ُّبُِيُ َهَّللا َّنِإ ۖ اوُط ِسْقَأَو  ِل ْدَعْلاِب اَمُهَ نْ يَ ب اوُحِلْصَأَف
“Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang  hendaklah  kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.  Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan hendaklah  kamu  berlaku  adil;  sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku adil.” (QS. Al-Hujuraat , 49: 9)
Ayat  di  atas  dengan  jelas  mendesak  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  perselisihan  mereka  secara  damai  (cara  damai)  Nabi  SAW  juga menganjurkan  penyelesaian  perselisihan  secara  damai  dengan  mengatakan:  “Konsiliasi antara  Muslim  diperbolehkan,  kecuali  perdamaian  yang  membuat  segala  sesuatu  haram. dan  halal  menjadi  haram.”  Sejalan  dengan  hadits  tersebut,  juga  terdapat  risalah  terkenal yang ditulis oleh Umar bin Khattab, Khalifah Islam kedua, kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ketika  diangkat  sebagai  hakim  (qadi).  Surat  tersebut  berisi  berbagai  perintah  terkait penyelenggaraan  peradilan.  Salah  satu  perintah  ini  terkait  dengan  sulh  yang  berbunyi sebagai  berikut:  “Semua  jenis  kompromi  dan  perdamaian  di  antara  umat  Islam diperbolehkan, kecuali melarang segala sesuatu yang halal dan yang halal menjadi haram.”
Berdasarkan  hadits  Nabi  dan  surat  Umar  di  atas,  penting  untuk  dicatat  bahwa penggunaan konsiliasi dan kompromi untuk menyelesaikan perselisihan sangat dianjurkan. Dalam hukum Islam, mediasi dan konsiliasi dilakukan secara informal dan tidak diatur oleh aturan formal, seperti halnya lembaga mediasi saat ini yang secara kelembagaan cenderung terikat oleh berbagai aturan dan mekanisme formal. Oleh karena itu, mekanisme informal di sulh berguna dalam membantu penyelesaian sengketa.
Negosiasi bilateral dapat mengarah pada penyelesaian, jika para pihak menemukan solusi yang disepakati bersama. Jika tidak ada solusi yang disepakati bersama, maka pihak ketiga  (mediator)  dapat  dilibatkan  untuk  membantu  mereka  menemukan  solusi  yang diinginkan. Jika perselisihan telah dibawa ke pengadilan, maka tindakan  kompromi dapat digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  secara  rasional  dan  saling  menguntungkan. Jika  sengketa  tidak  dapat  dikompromikan,  maka  proses  pengadilan  secara  otomatis  akan berjalan dengan sendirinya.
Mengingat pentingnya sulhu, Pengadilan Syariah di Malaysia resmi menggunakannya pada tahun 2001. Sejak awal,  hampir 70% kasus  telah  diselesaikan dan ini  sangat  membantu  mengurangi  tumpukan  kasus.  Demikian  pula  pada  tahun  2003 Mahkamah Agung di Indonesia juga memperkenalkan mediasi sebagai bagian integral dari proses peradilan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang  kemudian  direvisi  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008. Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  kemudian  direvisi  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Mediasi  di  Pengadilan.  Aturan- aturan  ini  secara  eksplisit  mengatur  bahwa  mediasi  adalah  bagian  dari  proses  litigasi  dan tidak dapat dipisahkan darinya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  sulh  merupakan  tambang emas  yang  harus  dimanfaatkan  dan  digali  sebagai  langkah  awal  penyelesaian  sengketa. Sulh dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui tiga tahap yang dimulai  dengan  negosiasi,  mediasi  dan  kemudian  kompromi  dengan  tindakan.Melalui mekanisme ini diharapkan sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan damai (Nurhayati, 2019).

## b)Arbitrase Syari’ah (Tahkim)
Untuk  menyelesaikan  perkara  atau  perselisihan  secara  damai  dalam  hal keperdataan,  selain  dapat  dicapai  melalui  inisiatif  sendiri  dari  para  pihak,  juga  dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh  apabila  para  pihak  yang  berperkara  itu  sendiri  ternyata  tidak  mampu  mencapai kesepakatan damai.
Institusi  formal  yang  khusus  dibentuk  untuk  menangani  perselisihan/  sengketa disebut  arbitrase,  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa (Yulianti, 2007).

## c)Lembaga Peradilan Syari’ah (Qadha)
Dengan  disahkannya  UU  No.  3  Th.  2006  tentang  perubahan  UU  No.  7  Th.  1989 tentang  Peradilan  Agama  telah  membawa  perubahan  besar  dalam  eksistensi  lembaga Peradilan Agama saat  ini.  Salah satu  perubahan  mendasar  adalah penambahan wewenang lembaga  Peradilan  Agama  antara  lain  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syari’ah  (pasal49).  Dengan  adanya  kewenangan  ini maka  perkara  yang  timbul  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  syari’ah  selain  dapat diselesaikan  melalui  caradamai  (sulhu)  dan  arbitrase  syari’ah  (tahkim),  juga  dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (qadha)
2. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Berdasarkan  Tradisi  Hukum  Positif Indonesia
a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
Menurut  Wahbah  Az  Zuhaili,  konsep  sulh  (perdamaian)  yang  dijabarkan  dalam berbagai  kitab,  merupakan  salah  satu  ajaran  utama  hukum  Islam  untuk  menyelesaikan perselisihan  di  bidang  muamalah,  yang  sudah  menjadi  syarat  bagi  kehidupan  masyarakat mana  pun.  Sebab  perdamaian  hakikatnya  bukan  hanya  sistem  yang  positif,  tetapi  lebih diwujudkan  dalam  bentuk  fitrah  manusia.  Seluruh  umat  manusia  ingin  nyaman  dalam segala  aspek  kehidupan  tanpa  diganggu,  tidak  ingin  bermusuhan,  dan  berharap  semua aspek kehidupan damai.
Dengan  demikian  institusi  perdamaian  adalah  bagian  dari  kehidupan  manusia. Pemikiran  kebutuhan  akan  lembaga  sulh  (perdamaian)  pada  zaman  modern  ini  tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute Resolution (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif  yakni  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Dengan  adanya  pengaturan  secara  positif  mengenai  perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.
Menurut  Suyud  Margono  kecenderungan  memilih  Alternatif  Dispute  Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan pertama : kurang percaya pada  sistem  pengadilan  dan  pada  saat  yang  sama  sudah  dipahaminya  keuntungan mempergunakan  sistem  arbitrase  dibanding  dengan  Pengadilan,  sehingga  masyarakat pelaku  bisnis  lebih  suka  mencari  alternatif  lain  dalam  upaya  menyelesaikan  berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, kedua: kepercayaan masyarakat terhadap lembaga  arbitrase  khususnya  BANI  mulai  menurun  yang  disebabkan  banyaknya  klausul- klausul  arbitrase  yang  tidak  berdiri  sendiri  sendiri,  melainkan  mengikuti  dengan  klausul kemungkinan  pengajuan  sengketa  ke  Pengadilan  jika  putusan  arbitrasenya  tidak  berhasil diselesaikan.  Sengketa  di  luar  Pengadilan,  yakni  melalui  konsultasi,  mediasi,  negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasanbatasan secara rinci dan jelas.
Berikut penjelasan singkat mengenai bentuk ADR sebagai berikut: a. Consultation Black.s  Law  Dictionary  memberikan  pengertian  ini.Konsultasi  adalah  sejenis  kegiatan konsultasi  atau  negosiasi,  seperti  proses  klien  dan  penasihat  hukumnya.  C.  Mediasi Mediasi adalah penyesuaian pendapat dan penyelesaian sengketa dalam suasana bersahabat dan  tidak  bermusuhan  di  ruang  sidang  sebelum  sidang  dimulai,  dengan  tujuan  untuk menghindari  prosedur  hukum.  d)  Pendapat  atau  penilaian  ahli  (Muhammad  Ibn  Farhum: 1031:19)  Bentuk  lain  dari  ADR  yang  diperkenalkan  oleh  UU  No.  30  Tahun  1990  adalah
pendapat ahli (evaluasi).
Dalam rumusan pasal  52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu  perjanjian  berhak  untuk  memohon  pendapat  yang  mengikat  dari  lembaga  arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. 2. Arbitrase (Tahkim) Biasanya dalam kontrak  bisnis  sudah  disepakati  dalam  kontrak  yang  dibuatnya  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  dikemudian  hari  di  antara  mereka.  Usaha  penyelesaian  sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan.
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga  arbitrase  untuk  menyelesaikan  berbagai sengketa  bisnis  yang  terjadi  dalam  lalu  lintas  perdagangan,  antara  lain  BAMUI  (Badan Arbitrase  Muamalat  Indonesia)  yang  khusus  menangani  masalah  persengketaan  dalam bisnis  Islam,  BASYARNAS  (Badan  Arbitrase  Syari.ah  Nasional)  yang  menangani masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Bank  Syari.ah,  dan  BANI  (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

## 1)Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Sebagian  besar  di  negara-negara  barat  telah  memiliki  lembaga  arbitrase  dalam menyelesaikan  berbagai  sengketa  ekonomi  yang  timbul  akibat  wanprestasi  terhadap kontrak-kontrak  yang  dilaksanakannya.  Dalam  kaitan  ini,  Indonesia  yang  merupakan bagian  dari  masyarakat  dunia  juga  telah  memiliki  lembaga  arbitrase  dengan  nama  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  yang  disingkat  dengan  BANI.  Adapun  tujuan  didirikannya Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  adalah  memberikan  penyelesaian  yang  adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu,  keberadaan  BANI  di  samping  berfungsi  menyelesaikan  sengketa,  ia  juga  dapat menerima  permintaan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan.

## 2)Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Perkembangan  bisnis  ummat  Islam  berdasar  syari.ah  semakin  menunjukkan kemajuannya,  maka  kebutuhan  akan  lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  persengketaan yang  terjadi  atau  mungkin  terjadi  dengan  perdamaian  dan  prosesnya  secara  cepat merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Adapun  tujuan  dibentuk  BAMUI adalah  pertama:  memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa muamalah  perdata  yang  timbul  dalambidang  perdagangan,  industri,  keuangan,  jasa  dan lainlain,  kedua  :  menerima  permintaan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu perjanjian tanpa  adanya  suatu  sengketa untuk  memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

## 3)Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  berkedudukan  di  Jakarta dengan  cabang  atau  perwakilan  di  tempattempat  lain  yang  dipandang  perlu.  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  sesuai  dengan  Pedoman  Dasar  yang  di tetapkan  oleh  MUI  :  ialah  lembaga  hakam  yang  bebas,  otonom  dan  independent,  tidak boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan  dan  pihak-pihak  manapun.  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi.
Sehingga  pada  prinsipnya  penegakan  hukum  hanya  dapat  dilaksanakan  dalam kekuasaan  kehakiman  (judicial  Power)  secara  konstitusional  yang  disebut  dengan  nama badan  yudikatif  (Pasal  24  UUD  1945).  Oleh  karena  itu  yang  berwenang  memeriksa maupun  yang  mengadili  sengketa  hanya  badan  peradilan  yang  bernaung  di  bawah kekuasaan  kehakiman  yang  berpuncak  di  Mahkamah  Agung.  Pasal  2  UU  No.  14  Tahun 1970  secara  tegas  menyatakan  bahwasanya  yang  berwenang  dan  berfungsi  melakukan yakni peradilan h yang dibentuk melalui undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat formal maupun official serta bertentangan dengan prinsip under the
authority  of  law  (Pramudya,  2018).  Namun  berdasarkan  Pasal  1851,1855,1858  KUHP, Penjelasan  Pasal  3  UU  No.  14  Tahun  1970  serta  UU  No.  30  Tahun  1999  mengenai Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  hal  ini  terbuka  kemungkinan  para  pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  lembaga  selain  pengadilan  (non  litigasi), seperti arbitrase maupun perdamaian.
Untuk  memperjelas  dari  masing-masing  kelebihan  ataupun  kelemahan  baik  model dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau non litigasi sehingga perlu ditelaah satu persatu: (Hariyanto, 2014)
1.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi telah diatur pada satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
a.Arbitrase
Dalam perspektif Islam arbitrase bisa disepadankan dengan istilah tahkim.  Tahkim berasal  dari  kata  hakkama,  yakni  secara  etimologis  memiliki  arti  menjadikan  seseorang sebagai  pencegah  dalam  sengketa.  Pengertian  tersebut  erat  kaitannya  dalam  pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam.
Pada masa itu, walaupun belum memiliki sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada  perselisihan  tentang  hak  milik,  waris  maupun  hak-  hak  lainnya  yang  seringkali diselesaikan  lewat  bantuan  juru  damai  ataupun  wasit  yang  ditunjuk  oleh  masing-masing pihak  yang  berselisih.  Gagasan  pertama  berdirinya  lembaga  arbitrase  Islam  di  Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, hingga para kyai maupun ulama agar dapat bertukar pikiran mengenai perlunya badan arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini gagasa oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992.
Setelah  mengadakan  beberapa  kali  rapat  dan  setelah  diadakan  beberapa  kali penyempurnaan  pada  rancangan  struktur  organisasi  dan  prosedur  beracara  akhirnya  pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang  saat  ini  sudah  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan ketika Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus  BAMUI  masukkan  pada  SK  MUI  No.  Kep-  09/MUI/XII/2003  tanggal  24 Desember  2003  sebagai  suatu  lembaga  arbiter  yang  menangani  penyelesaian  perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.
b.Alternatif Penyelesaian Sengketa
Di  dalam  terminologi  Islam  sering  dikenal  dengan  ash-shulhu,  yang  berarti memutus pertengkaran maupun perselisihan. Namun dalam pengertian syari’at ash-shulhu yaitu suatu jenis akad (perjanjian) dalam mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang  yang  bersengketa.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  diatur  oleh  satu  pasal, yakni Pasal 6 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian sengketa memaparkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.
Sementara  sengketa  dalam  bidang  perdata  Islam  bisa  diselesaikan  oleh  para  pihak melaui  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  yang  berdasarkan  pada  iktikad  baik  sehingga mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi.  Namun  apabila  sengketa  ini  tidak  bisa diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat diselesaikan  melalui  bantuan  seseorang  individu  atau  lebih  penasehat  ahli  hingga  melalui seorang mediator.
Apabila para pihak tersebut pada waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga  mencapai  kata  sepakat,  atau  mediator  tidak  berhasil  mempertemukan  kedua  belah pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi  lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa untuk  menunjuk  seorang  mediator.  Setelah  penunjukan  mediator  oleh  lembaga  Alternatif
Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus telah bisa dimulai.
2.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litig asi Mengenai  badan  peradilan  mana  yang  berwenang  menyelesaikan  perselisihan  bila terjadi  sengketa  perbankan  syariah  memang  sempat  menjadi  suatu  perdebatan  hingga berbagai kalangan. Apakah menjadi kewenangan
Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama sebab atau memang belum ada undang- undang  yang  secara  tegas  mengatur  hal  ini,  sehingga  masing-masing  mencari  landasan hukum  yang  tepat.  Namun  dengan  diamandemennya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  mengenai  Peradilan  Agama  oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  mengenai Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka perdebatan  mengenai  siapa  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah sudah terjawab.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  memberikan  wewenang  kekuasaan Peradilan  Agama  bertambah  luas,  yang  semula  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49 Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  hanya  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus,  maupun  menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  diantara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang :
a) perkawinan,
b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
c)  wakaf  dan  shadaqah.  Sehingga  adanya  amandemen  Undang-Undang  tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas.
Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi  syariah  yang  meliputi:  a)  bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat  berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas  syariah,  h)  pembiayaan  syariah,  i)  pegadaian  syariah,  j)  dana  pensiun  lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah (Hardiati, 2021).
Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan diantaranya:
“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” ialah termasuk orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama sesuai ketentuan pasal ini.”
Dari  penjelasan  Pasal  49  tersebut,  maka  seluruh  nasabah  lembaga  keuangan  dan lembaga  pembiayaan  syariah,  atau  bank  konvensional  yang  membuka  unit  usaha  syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad ataupun  dalam  menyelesaian  perselisihan.  Adapun  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Suadi, 2017) adalah:
a. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah;
c. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam, yang  mana  akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  kegiatan  usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Selain  dalam  hal  kewenangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Pasal  49  UU  No.  3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama.
Oleh  sebab  itu,  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  berpedoman  pada  prinsip
syariah  (ekonomi  syariah)  tidak  bisa  melaksankan  pilihan  hukum  untuk  diadili  di Pengadilan yang lain. Sehingga sebagaimana tercantum pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006  alenia ke-2, pilihan hukum  telah dinyatakan dihapus. Oleh karena itu, dalam draft-draft  perjanjian  yang  dibuat  oleh  beberapa  perbankan  syariah  berkaitan  dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak  dapat  menyelesaikan  sengketa  sehingga  seharusnya  bila  mengacu  pada  Penjelasan Umum  UU  No.  3  Tahun  2006  alenia  ke-2,  sehingga  klausul  ini  diubah  menjadi kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersebut  (Mujahidin, 2018).
Problematika  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  di bidang  ekonomi  syariah  adalah  materi  hukum  berupa  peraturan  perundang-undang,  yang mana saat  ini selain undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ada  UU No.  19  Tahun  2008  tentang  surat  berharga  syariah  negara  dan  UU  No.  21  Tahun  2008 mengenai  perbankan  syariah  dengan  penjabaran  dalam  berbagai  peraturan  telah  cukup menjadi  dasar melaksanaan kewenangan tersebut. Akan tetapi  yang terjadi justru undang- undang  tersebut  berbenturan  dengan  UU  yang  ada  sebelumnya,  Undang-Undang  (UU) Arbitrase,  UU  Pasar  Modal,  UU  Kepailitan,  UU  Perasuransian,  UU  Perdagangan,  UU Pegadaian,  UU  Bank  Indonesia,  UU  Perbankan,  UU  Hak  Tanggungan,  UU  Jaminan Fidusia,  UU  Perseroan  Terbatas,  UU  Dokumen  Perusahaan,  UU  Jabatan  Notaris,  UU Persaingan  Usaha  (Anti  Monopoli),  UU  Perlindungan  Konsumen,  UU  Koperasi,  UU Lembaga Penjaminan Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  issue  pokok  benturannya antara  lain  dengan:  Pertama,  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  (UU  No.  4  Tahun  1996). Undang-Undang  ini  mengakomodasi  jaminan  seperti  tanah  atau  bangunan  yang  dalam kegiatan  eksekusi  jika  debitur  wanprestasi  dapat  dilaksankan  lelang  Hak  Tanggungan secara  di  bawah  tangan  atau  melalui  Pengadilan  Negeri.  Dapatkah  nantinya  Pengadilan Agama  juga  mengakomodasi  lelang  Hak  Tanggungan  mengingat  Pengadilan  Negeri  juga dapat  melakukan hal  yang sama sehingga dapat  menimbulkan duplikasi.  Kedua,  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  mensyaratkan  adanya  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  dan pendaftaran  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sehingga  menimbulkan  hak  preferensi  bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia juga hampir sama (mirip) dengan Undang- Undang  Hak  Tanggungan,  Apakah  nantinya  Pengadilan  Agama  juga  dapat mengakomodasikan  hal  tersebut.  Ketiga,  Undang-Undang  Kepailitan.  Syarat  kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga.
Lantas,  apakah  Pengadilan  Agama  dapat  berfungsi  sebagai  semacam  Pengadilan Niaga Syariah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika Politik  hukum  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan penyelesaian  sengketa  antar  lembaga  peradilan  seharusnya  mengambil  langkah-langkah konkrit  terkait  aturan  pelaksanaan  dari  ketentuan  Undang-Undang,  bahkan  dalam perjalannya  ada  Surat  Edaran  Mahkamah  yang  keberadaannya  saling  tumpang  tindih  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  diselesaikan  oleh  tiga  lembaga yaitu  Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Negeri  dan  BASYARNAS  jelas  melemahkan eksistensi ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  syariah,  yaitu  harus  mengembalikan pada  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  Faktor  ketiga  Budaya  hukum,  sampai  tahun  ke-empat  tahun disahkannya  UU.  No.  3  Tahun  2006  belum  ada  kemauan  dari  pihak-pihak  terkait  dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian Berdasaarkan pembahsan pada bab sebelumnya, maka penulis  dapa  menarik  kesimpulan  dari  tulisan  ini  yakni:  1.  Bahwa  dalam  menyelesaikan permasalah Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan tradisi Islam klasik Kl dapat ditempuh dengan cara di bawah ini:
a. Al  Sulh  (Perdamaian)  Secara  bahasa,  berarti  meredam  pertikaian,  sedangkan menurut  istilah  sulh  berarti  suatu  jenis  akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
b. Tahkim  (artbitrase)  berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  pencegah  suatu sengketa
c. Wilayat  al  Qadha  (Kekuasaan  Kehakiman)  2.  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Berdasarkan  Tradisi  Hukum  Positif  Indonesia  dapat  di  tempuh  dengan cara  dibawah  ini:  a.  Perdamaian  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR)  b. Arbitrase (Tahkim)

## DAFTAR PUSTAKA
Asrizal,  Asrizal,  and  Armita  Pipin.  “Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Bagi Masyarakat: Antara Ligitasi Dan Non-Ligitasi.” Al-Amwal 7, no. 1 (2018): 44–55.
Hariyanto,  Erie.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.”  IQTISHADIA:  Jurnal
Ekonomi &
Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014): 42.
https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365.
Ilyas,  Musyfikah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 227–36.
Jamin,  Mohammad.  “Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.”  Universitas  Sebelas  Maret (UNS), Surakarta, 1995.
Makarim,  Abdussami.  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Lewat  Mediasi  Di  Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah  Nasional  Jakarta,  Dan  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
Mujahidin, Ahmad. Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari’ah. Deepublish, 2018.
Mukarromah,  Safitri,  and  Wage  Wage.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  Di  Lembaga Keuangan Syari’ah Kabupaten Banyumas.” Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 2019, 69– 82.
Neni Hardiati, “Al-Hiwalah Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Tinjau Dari Kaidah Fiqih,” Syntax Idea 3, no. 1 (2021): 6.
Nurhayati,  Nurhayati.  “Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam.”  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2019): 01–11. https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118.
Pramudya, Kelik. “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 1 (2018): 35–47.
Rahmi,  Diana.  “Subjek  Hukum  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Agama.”
Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 14, no. 2 (2015).
Rinanda,  Saskia  Rizka.  “Pengaruh  Saham  Syariah,  Sukuk  Dan  Reksadana  Syariah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017”.” Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Vol. 1. Kencana, 2017.
Sugiyono. “Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” In Bandung: Alfabeta, 286–88, 2011.
Yulianti,  Rahmani  Timorita.  “Sengketa  Ekonomi  Syari  ’  Ah  (  Antara  Kompetensi  Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syari ’ Ah ).” Al-Mawarid Edisi XVII (2007): 45–60.