## Pengelolaan Prioritas Belanja Dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah

## Jepriansyah*, Muhammad Saleh
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
* jepriansyah133@gmail.com

## Abstract
This research aims to see the criteria for determining village fund spending in Abung Village and how the priority of Abung Village fund spending is Hulu Sungai Tengah Regency. Respondents in this study were six people who influenced the determination of village funds. This study uses the Analytical Hierarchy Process method. So the results obtained in this study are alternative criteria for the Village Potential RPJMDes and Village Problems influencing spending  priorities.  This  shows  the  alternative  criteria  for  selecting  priority  expenditure priorities  for  Village  development,  Village  development  empowerment  37.28%,  Village development 36.80%, community development 18.92%, and Village administration 7%. It can be concluded that the most dominant in the research that has been done is Empowerment of Village Community Development worth 37,28%.
Keywords: Priority; Village Expenditure; AHP Method

## Abstrak
Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk melihat apa yang menjadi kriteria untuk menentukan belanja dana desa di Desa Abung dan melihat bagaimana prioritas belanja dana Desa Abung Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang berpengaruh terhadap penentuan dana desa.  Penelitian ini menggunakan metode Analytcal Hierarchy Process . Maka hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa kriteria alternatif  RPJMDes  Potensi  Desa  dan  Permasalahan  Desa  mempengaruhi  dalam  penentuan prioritas belanja. Hal ini menunjukkan kriteria alternatif preferensi pemilihan prioritas belanja Desa  pemberdayaan  pembangunan  Desa  37,28%,  pembangunan  Desa  36,80%,  pembinaan masyarakat  18,92%  dan  penyelenggaraan  pemerintahaan  Desa  7%.  Dapat  disimpulkan  yang paling  dominan  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  yaitu  Pemberdayaan  Pembangunan Masyarakat Desa senilai 37,28%.
Kata Kunci : Prioritas; Belanja Desa; Metode AHP

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang tahun 2014 pasal 71 yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak  dan  kewajiban  desa.  Desa  mempunyai  alokasi  dana  yang  akan  disalurkan  berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.
Desa Abung Kecamatan Limpasu merupakan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki anggaran dana desa yang  luar biasa dalam membangun desa, berikut dara anggaran Desa Abung :

## Dana Desa Abung Kab. HS

## Sumber : Sekdes Desa Abung Kab.HST
Anggaran dana desa harus sesuai dengan RPJMDes sehingga kepala desa terutama pada desa Abung dapat  menyesuaikan dengan visi misi  RPJMDes agar terarah dan sesuai  dengan arah kebijakan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan desa terutama pada pemberdayaan masyarakat.  Penelitian  ini  memakai  data  perubahan  tahun  2020  sehingga  diharapkan mendapatkan hasil yang  efektif demi kemajuan desa Abung. Penelitian ini memakai  metode AHP untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa.

## KAJIAN PUSTAKA

## Desa
Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 desa merupakan semua masyarakat yang  memiliki  batasan  wilayah  yang  berguna  untuk  mengatur  serta  mengurus  urusan pemerintahan maupun masyarakatnya.

## Dana Desa
Dana Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari anggaran yang diterima oleh negara yang berguna untuk kepentingan desa. Dana desa Abung digunakan untuk kepentingan desa misalnya pembangunan untuk kepentingan desa.

## Pengelolaan Dana Desa
Menurut Thomas (2013) pengelolaan dana desa yaitu suatu alur dalam organisasi yang terorganisasi serta terstruktur untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## Belanja Desa
Belanja desa merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu desa  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  desa  agar  bisa  berkembang  maupun  untuk pembangunan desa seperti Desa Abung.

## Prioritas Dana Desa
Prioritas dana desa merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk kepentingan desa sehingga kepentingan dana desa harus diutamakan.

## Analytcal Herarchy Process (AHP)
Metode ini digunakan untuk merancang atau merumuskan prioritas berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga metode ini sangat banyak digunakan dan membantu.

## Penelitian Terdahulu
M. Agus Salim (2018) berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sempang. Penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa dana desa dan variabel terikatnya berupa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Metode analisis deskriptif yang dipakai dalam penelitian
Tahun Dana Desa 2015 Rp         261.132.671 2016 Rp         592.174.000 2017 Rp        755.970.000 2018 Rp         662.791.000 2019 Rp         739.832.000 2020 Rp         719.043.000
ini  sehingga  mendapatkan  hasil  desa  Banyates  dalam  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan peraturan pemerintah.
Riska Apriliana (2017) berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Penelitian ini memakai metode analisis Model Miles dan Huberman sera memakai metode kualitatif deskriptif maka hasilnya dapat diketahui bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dan akuntabel namun secara fisik terdapat kendala berupa lambatnya pembuatan peraturan tentang alokasi dana desa.
Muhammad  Rinaldi  Aulia  (2016)  berjudul  Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Pemerintah   berupa pengelolaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

## METODE
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka metode yang dipakai yaitu Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ) sedangkan data yang dipakai yaitu berupa wawancara, kuesioner,  dokumentasi  lapangan  dan  observasi.  Lokasi  yang  dipakai  peneliti  yaitu  Desa Abung Kecamatan Limpasu Kabupaten HST. Ruang lingkup yaitu objek yang diteliti sangat menarik dan mempunyai potensi untuk dikembangkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan data yang dipakai  penelitian berupa wawancara, dokumentasi, observasi dan kuesioner.
Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini memakai  teknik analisis data  yaitu metode Analytical  Hierarchy Process atau disebut juga AHP. Analisis ini dipakai untuk menyederhanakan masalah yang komplek menjadi sederhana.

## HASIL DAN ANALISIS Pengelolaan Prioritas Alokasi Belanja Dana Desa Abung Kabupaten HST
Tabel 2 Kriteria Geometris Rata-rata
Responden RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa 1 9 6 7 2 5 7 8 3 9 7 8 4 7 6 9 5 5 7 8 6 8 6 7 Jumlah 113400 74088 225792 Rata-rata 6.957216 6.48074 7.803416 Pembulatan 7 6 8
Pada  6  orang  data  di  atas  maka  permasalahan  desa  merupakan  rata-rata  kriteria  yang memperoleh nilai paling tinggi.
Tabel 3 Matrik Yang di Normalkan KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris Rata-rata (Vektor Prioritas) RPJMDes 0.2857 0.3333 0.2727 0.8918 0.297 Potensi Desa 0.1429 0.1667 0.1818 0.4913 0.164 Permasalahan Desa 0.5714 0.5 0.5455 1.6169 0.539 10,000
Pada data di atas didapatkan nilai RPJMDes senilai 0.297, potensi desa senilai  0.164 dan permasalahn desa seniai 0.539. Maka disimpulkan permasalahan desa yang paling tinggi dantara kriteria yang lain.
Tabel 4 Rasio Konsistensi KRITERIA RPJMDes Potensi Desa Permasalahan Desa Jumlah baris RPJMDs 0.3333 0.2727 0.8918 3,01 Potnsi Desa 0.1667 0.1818 0.4913 3,00 Permaslahan Desa 0.5000 0.5455 1.6169 3,01 9,02 Eigen Maks 3,01 0,01 CI 0,0050 CR 0,0086

## Dapat diterima karena kurang dari 10%
Pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai 0,3728 atau 37,28%,  pembangunan desa memperoleh nilai 0,3680 atau 36,80% , pembinaan masyarakat senilai 0,1892 atau 18,92% dan penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  senilai  0,0700  atau  7%.  Sehingga  pemberdayaan masyarakat senilai 37,28% dijadikan prioritas di Desa Abung yang diikuti oleh pembangunan Desa senilai 36,80%.
Tabel 5 Hitungan Rata-Rata Geometrik Alternatif RPJMDes Responden Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat 1 3 9 8 7 2 7 3 6 5 3 4 8 7 6 4 3 5 9 7 5 3 6 9 7 6 3 6 7 9 Jumlah 2268 38880 190512 92610 Rata-rata 3.6247148 5.820421 7.5855497 6.7263012 Pembulatan 4 6 8 7
Pemberdayaan  masyarakat  memperoleh  senilai  7,58,  pembinaan  masyarakat  6,72, Pembangunan desa 5,82 terakhir penyelenggaraan pemerintah desa senilai 3,62.
Perangkingan Alternatif (Hasil Penjumlahan Dari Perkalian Setiap Bobot Alternatif Dengan Bobot
Kriteria Yang Bersesuaian) RPJMDES POTENSI DESA PERMASALAHAN DESA Penyelenggaraan Pemerintah Desa 0.07 0.07 0.07 X 0.30
= 0.070 0 Pembangunan Desa 0.29 0.17 0.47 0.16 0.368 0 Pemberdayaan Masyarakat 0.47 0.47 0.29 0.54 0.372 8 Pembinaan Masyarakat 0.17 0.29 0.17 0.189 2 1,000
Yang  dapat  disimpulkan  yaitu  pemberdayaan  masyarakat  memperoleh  nilai  37,28%, pembangunan  desa  senilai  36,80%,  pembinaan  masyarakat  senilai  18,92%  terakhir penyelenggaraan pemerintahan desa senilai 7%.

## PENUTUP Implikasi Hasil Penelitian
Belanja desa dijadikan sebagai prioritas di Desa Abung sehingga dapat diketahui bahwa paling  dominan  yaitu  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  dipakai  untuk  desa  Abung untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada desa Abung.  Untuk penentuan belanja desa dapat di pakai oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan terutama pada desa Abung.

## Keterbatasan penelitian
Penelitian ini terdapat beberapa kendala yaitu umasih memakai 3 kriteria sehingga tidak dapat  dikembangkan  lebih  luas  lagi  sehingga  diharapkan  peneliti  yang  akan  datang  dapat mengembangkan kriteria yang ada. Selain itu pola pikir pemerintah tentang belanja dana desa masih belum terbuka sehingga dana desa perlu dikembangkan lagi. Terakhir kendala peneliti yaitu  kendala  pada  saat  terjun  kelapangan  sebab  sekarang  masih  dalam  kondisi  pandemi sehingga terbatasnya peneliti untuk lebih lama bertatap muka dengan responden untuk meneliti lebih dalam.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :
1.Perhitungan  menggunakan  metode  AHP  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap penentuan prioritas belanja desa adalah Permasalahan desa: 0,54 atau sebesar 54%, selanjutnya yaitu  kriteria  RPJMDes:  0,30  atau  30%,  dan  yang  ketiga  atau  yang  terakhir  yaitu  kriteria Potensi desa: 0,16 atau 16%.
2. Pemilihan prioritas belanja dana desa yaitu Pemberdayaan Masyarakat 37,28%, yang dikuti oleh Pembangunan Desa sebesar 36,80%, yang dikuti Pembinaan Masyarakat sebesar 18,92%, dan yang terakhir adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  sebesar 7% .

## Saran
Saran yang dapat disimpulkan dalam penelitian yaitu :
1.Diharapkan  peneliti  selanjutnya  dapat  menambah  kriteria  yang  ada  sehingga  dapat  lebih dikembangkan  dan  mendalami  lagi  mengenai  dana  desa.  Sebab  dalam  penelitian  ini  hanya memakai tiga kriteria.
2. Untuk pemanfaatan dana desa terutama belanja desa harus lebih dikembangkan tidak hanya untuk  belanja  desa  saja  melainkan  untuk  kepentingan  yang  menunjang  kepentingan  desa
misalnya  untuk  pengembangan  sumber  daya  masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  ekonomi terutama pada desa Abung.

## BIBLIOGRAPHY
Apriliana,  Riska  (2017).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Mewujudkan Good Governance. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/Riska Apriliana
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 20 Oktober
Firdaus,  I. H., Abdillah,  G., &  Renaldi, F. (2016). Sistem  Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan  Terbaik.  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445. https://doi.org/10.1111/gcb.13996 Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk  Manajemen Dan Bisnis . Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
Hafid,  Risma  (2017).  Pemanfaatan  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  Mangilu  Kecamatan Bungoro  Kabupaten  Tangkep  Tahun  2016.  Retrieved  from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/SKRIPSI RISMA 135
Kessa,  Wahyudin.  (2015).  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Cetakan  Pertama,  Jakarta, Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia, 2015, Hal 19
Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Republik Indonesia. (2014).  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2016).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Rosalina,  Okta  (2014).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Menunjang Pembangunan Pedesaan. Retrieved from file:///D:/BAHAN SKRIPSI/ 1209-2377-1-SM Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process,  Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.