## IMPLEMENTASI PRINSIP RAHASIA BANK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nancy Andriany Napitupulu 1 , Suhaidi 2 , Bismar Nasution 3 , Hamdan 4
1 Universitas Sumatera Utara, Indonesia; nancyandrianynapitupulu@gmail.com
2 Universitas Sumatera Utara, Indonesia; suhaidi@usu.ac.id 3 Universitas Sumatera Utara, Indonesia; bismarnasution@usu.ac.id 3 Universitas Sumatera Utara, Indonesia; hamdan@usu.ac.id
Abstrak : Nowadays, criminals usually don't put their illegal money  straight  into  the  open  air.  They  will  disguise  the illegal  money  by  placing  them  in  the  banking  system. Criminal  organizations  need  to  keep  their  illegal  money undetected  by  the  police.  As  a  financial  institutions,  banks can be used as facilities for Money Laundering. There are also bank  secrecy  regulations,  which  require  every  bank  as  a Financial  Institution  to  be  confidential  in  providing information about their customers and their deposits. Several countries in the world see bank secrecy as a strict regulation. Indonesia is one of the countries that see bank secrecy as a relative regulation, which means that it can be disbursed for the  public  interest,  such  as  for  state  tax  proceedings,  civil courts and private courts. Therefore, this relative regulation may create some difficulties for law enforcement to enforce.
Keywords : Secret  Principles  of  The  Bank, Money  Laundering, Terrorism Financing
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science Vol 3 No 1 Mei 2022 https://doi.org/ 10.54471/idarotuna
Received: April 14, 2022 Accepted: April 29, 2022 Published: May 25, 2022
Publisher’s  Note: Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.
Copyright: ©  2022  by  the  authors. Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan

## 1. Pendahuluan
Penjahat  biasanya  yang  pertama  mencoba  mengimpor aset  yang  diperoleh  dari  kejahatan  ke  dalam  sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dengan cara ini, kami berharap bahwa penegak hukum tidak akan dapat melacak sumber  aset  (Romdoni  dan  Karomah,  2021).  Dengan menyediakan mekanisme aliran pendanaan tingkat nasional dan  internasional  yang  relatif  dapat  ditegakkan.  Waktu singkat.  Biasanya,  langkah-langkah  ini  adalah  hasil  dari korupsi  dan  pencucian  uang,  yang  telah  menerima  lebih banyak  perhatian  di  masyarakat  internasional  dalam beberapa  dekade  terakhir  karena  skala  dan  dampak pelanggaran perbatasan. Dampak kejahatan pencucian uang memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pergerakan ekonomi nasional (Perbawa, 2015).
Setiap  aset  yang  dicurigai  sebagai  pendapatan  dari kejahatan  tersembunyi  atau  rahasia  adalah  kejahatan pencucian uang. Pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal karena menyiratkan bahwa kejahatan lain yang mendahului penempatan,  pengalihan,  atau  pengalihan  aset  melalui merger diperoleh dari kegiatan kriminal (Hermansyah, 2005). Pelaku  pencucian  uang  menggunakan  bank  dan  semua fasilitas  mereka  untuk  menyembunyikan  dan  memproses hasil  kejahatan  mereka.  Ini  karena  bank,  sebagai  lembaga keuangan,  berkewajiban  untuk  menjaga  semua  informasi
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
mengenai identitas semua pelanggan dan transaksi mereka.
Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kerahasiaan bank.

## 2. Hasil

## Pengaturan Perbankan, Terorisme, dan Pencucian Uang
Peraturan  Anti  Pencucian  Uang  berdasarkan  Undang- Undang  No.  8  tahun  2010  menetapkan  bahwa  pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan yang  kompleks  daripada  kejahatan  tunggal.  Ini  muncul dalam  bentuk  pencucian  uang,  yang  merupakan  kejahatan tambahan  atau  kejahatan  tambahan,  dan  ada  negara  yang menyebut  pra-kejahatan  atau  pra-kejahatan  pra-kejahatan atau kejahatan primer atau mendefinisikannya sebagai pra- kejahatan  (Krisnamurti,  2015,  Manalu, et.  al .,  2021, Muhammad, 2021) .
Aktivitas  ilegal,  yaitu  kejahatan  dengan  alasan menghasilkan  uang,  dilakukan  dalam  proses  pencucian. Pencucian  uang  adalah  setiap  tindakan  yang  memenuhi unsur-unsur  kegiatan  kriminal  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.  Dalam  pengertian  ini,  unsur-unsur masalah adalah unsur-unsur pelaku, unsur-unsur kejahatan, unsur-unsur yang dihasilkan dari tindak pidana (Nasution, 2015, Dayanti, et. al., 2019, Antara, et., al ., Marbun, 2022).
Definisi  pencucian  uang  adalah  UU  No.  8  Tentang 2010(3), (4), (5)Anda dapat melihat dalam ketentuan artikel. /  atau  dengan  sengaja  menempatkan,  mentransfer, mentransfer,  menerbitkan,  membayar,  memberi  hadiah, mentransfer,  mentransfer,  mentransfer  ke  luar  negeri, mengubah  bentuk  atau  tindakan  lain  yang  terkait  dengan
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
mata uang, sekuritas atau properti apa pun yang diketahui atau diduga secara wajar sebagai akibat dari kejahatan untuk menyembunyikan  atau  menyamar  sebagai  sumber  aset, termasuk  mereka  yang  menerima  dan  mengelola  aset (Umam,  2018.,  Putri,  2020).  Para  ahli  mengklasifikasikan proses pencucian uang dalam tiga tahap, yaitu:
Pertama,  tahap  penempatan  ( placement )  misalnya, menempatkan dana yang dihasilkan dari kegiatan kriminal dengan menyetorkan uang kotor ke dalam sistem keuangan. Jumlah yang disimpan di bank dimasukkan ke dalam sistem keuangan  negara.  Jadi,  misalnya,  menggabungkan  uang tunai  ilegal  dan  uang  yang  diperoleh  secara  legal  melalui penyelundupan, menempatkan uang tunai dari satu negara ke  negara  lain.  Ini  adalah  varian  lain  dari  mentransfer deposito  yang  tidak  diperlukan  ke  deposito  bank,  menjadi saham, dan menjadi valuta asing (Sutedi,  2008., Albar, 2015., Achyar, 2018).
Kedua, tahap Layering : apa arti langkah layering adalah langkah dengan layering. Langkah ini memungkinkan Anda menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan jejak karakteristik  alami  dan  asal  usul  uang  (Nasution,  2015. Sanjaya,  2015.,  Zebua,  2018).  Misalnya,  mentransfer  dana dari  beberapa  akun  ke  lokasi  lain  atau  dari  satu  negara  ke negara  lain  dapat  dilakukan  beberapa  kali,  dan  seringkali kustodian uang sudah berada pada tingkat yang jauh karena ia  telah  mencoba  menabung  beberapa  kali  sebelumnya, seperti  membagi  dana  bank  untuk  menutupi  sumbernya,
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
mentransfernya  dalam  mata  uang  asing,  membeli  saham, atau  memperdagangkan  derivatif.  Misalnya,  pemilik  uang kotor membutuhkan kredit di bank, dan uang kotor secara legal  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  bisnis.  Ini membuatnya  tampak  bahwa  kegiatan  bisnis  yang  sah bukanlah  hasil  dari  uang  kotor,  tetapi  dari  kredit  bank (Suryani, 2013).
Hasil  kejahatan  asli  sehingga  tidak  dilacak  untuk digunakan lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka tidak hanya untuk menyembunyikan tujuan tetapi juga untuk mengubah fungsi.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  dalam  berbagai kejahatan  di  sektor  keuangan  (interpretasi  kejahatan)  uang hampir pasti dicuci untuk menyembunyikan hasil kejahatan untuk menghindari tuntutan hukum.
Menurut  undang-undang  No.  10  tahun  1998  tentang layanan perbankan, Pasal 1 No. 2: "bank adalah badan usaha yang  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk tabungan dan mendistribusikannya dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang.” (Undang-undang, 1998).
Selain  memahami  hukum  bank,  ada  banyak  sarjana yang memberikan pemahaman tentang bank, Abdulrahman menjelaskan  dalam  bukunya  Encyc  Thelll  bahwa:  bank adalah  jenis  lembaga  keuangan  yang  melakukan  berbagai jenis layanan, seperti memberikan pinjaman, sirkulasi mata uang,  Kontrol  mata  uang,  bertindak  sebagai  tempat menyimpan barang berharga, membiayai bisnis perusahaan dan  lain-lain  (Muktar,  2016).    Muchdarsyah  Sinungan
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
menyatakan  bahwa  bank  sebagai  tempat  peredaran  uang sering  menjadi  objek  atau  wadah  untuk  pencucian  uang (Sinungan,  2000).  Bank  terkait  erat  dengan  kegiatan peredaran uang, dalam rangka memfasilitasi semua kegiatan keuangan publik (Djumhana, 2012).
Dengan demikian, Bank juga menjadi Pemberi Pinjaman sebagai  lembaga  yang  dapat  secara  efektif  dan  efisien mengumpulkan  dan  mendistribusikan  dana  publik.  Bank adalah  tempat  menyimpan  dan  menyimpan  uang,  dan sebenarnya merupakan tanda menyimpan dan menyimpan uang,  sehingga  memberikan  sertifikat  kepada  penjaga  dan deposan.  Dalam  fungsinya  sebagai  penyalur  dana,  bank memberikan  kredit  atau  pembelian  dalam  bentuk  surat berharga. lembaga yang memfasilitasi transaksi perdagangan dan pembayaran dana bank bertindak sebagai penghubung  antara  satu  nasabah  dengan  nasabah  lainnya saat  melakukan  perdagangan.  Dalam  hal  ini,  Anda  dapat memesan  bank  untuk  menyelesaikannya  tanpa  membayar langsung (Dangnga, dan Haeruddin, 2018).
Prinsip  kerahasiaan  adalah  prinsip  yang  mewajibkan atau  mengamanatkan  bank  untuk  merahasiakan  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  keuangan  dan  hal-hal  lain kepada  nasabah  bank,  Rahasia  ini  mendukung  bank  itu sendiri, karena bank membutuhkan kepercayaan dari orang- orang yang menyimpan uang di bank (Sembiring, 2000).
Teori  absolut  sangat  peduli  tentang  individu  sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering diabaikan. Bank
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
Swiss mengadopsi teori ini, dan sangat ketat dalam menjaga rahasia pelanggan mereka. Di Swiss, kerahasiaan bank juga tidak dapat dilanggar untuk tujuan pajak. Ini karena sistem pajak  di  Swiss  mematuhi  persyaratan  bahwa  pihak  ketiga tidak  diharuskan  untuk  memberikan  informasi  kepada otoritas pajak jika seseorang ditemukan dicurigai melakukan penggelapan pajak (Hesselbein dan Goldsmith, 2013).
Kerahasiaan  Bank  di  Swiss  sebagian  bergantung  pada keberadaan  mekanisme  dan  sistem  yang  memberikan fleksibilitas  bagi  pelanggan  untuk  "menghapus"  identitas mereka  di  pembukuan  bank  dan  menggunakan  nama samaran dan nomor kode umum (Akun formulir B). Dengan mekanisme dan sistem seperti itu, kerahasiaan bank menjadi benteng yang kuat di sekitar pusat keuangan internasional. Namun,  lembaga  perbankan  Swiss  kini  telah  mengalami sedikit  perubahan.  Ini  bisa  dilihat  ketika  bank  Swiss  siap memberikan  dokumen  terkait  kekayaan  Marcus.  Bahkan, hampir  pada  tahun  1991,  Parlemen  Swiss  dan  komisi perbankan  federal  menyetujui  penghapusan  Model  B. Akibatnya,  sekitar  300.000  agen  rahasia  diminta  untuk mendaftar  ulang  dan  memberikan  nama  asli  mereka  pada akhir  tahun  1992.  Jika  mereka  tidak  mau,  mereka  harus menutup akun mereka (Nasution, 2020).
Kerahasiaan Bank ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sesuai dengan ketentuan ayat (1)  Pasal  ini:  bank  wajib  menjaga  kerahasiaan  informasi deposan  dan  simpanan,  kecuali  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, dan 44. Pasal 44a (2): ketentuan
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
ayat  (1)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  juga  berlaku untuk tanggungan.
Prinsip  atau  teori  yang  mendasari  klausul  kerahasiaan Bank di Indonesia, yaitu prinsip atau teori relativitas. Oleh karena itu, tidak seperti sistem Swiss, yang memungkinkan pengungkapan  rahasia  bank  hanya  di  hadapan  keputusan pengadilan, data dan informasi tentang rahasia bank dapat diberikan  kepada  pihak  lain.  Karena  profesi  dan pekerjaannya hampir sama dengan di Swiss, hal itu terkait dengan pihak-pihak yang menyimpan rahasia, yaitu semua pihak  (anak  perusahaan)  yang  terkait  dengan  kegiatan perbankan.Memahami  ketentuan  kerahasiaan  bank,  tidak perlu memahaminya sebagai hukum yang ketat (Nita, 2019). Oleh karena itu, ketentuan ini tidak boleh dipahami karena ditulis  dalam  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  undang- undang.  Jika  pemahaman  ketentuan  saat  ini  terlalu  ketat, ketentuan tersebut akan dibatasi karena telah diakui bahwa definisi  kerahasiaan  bank  memiliki  ruang  lingkup  yang sangat  luas  dan  sifatnya  sangat  umum.  Oleh  karena  itu, sangat  membingungkan  dan  sangat  tertutup.  Namun, Ketentuan  Kerahasiaan  bank  saat  ini  mengatur  beberapa pengecualian  yang  memungkinkan  seseorang  mengetahui rahasia bank.
Dengan  ketentuan  di  atas,  tidak  semua  aspek  yang dikelola  oleh  bank  merupakan  hal  yang  bersifat  rahasia. Salah  satu  contoh  hal  yang  berkaitan  dengan  debitur.  Saat ini, Ini bukan lagi ruang lingkup kerahasiaan bank, sehingga
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
informasi  tentang  debitur  bukanlah  informasi  yang  harus dirahasiakan  oleh  bank.  Meskipun  sekarang  hal-hal  yang berkaitan  dengan  debitur  bukan  rahasia  bank,  sehingga penyediaan  informasi  ini  sepenuhnya  tergantung  pada kebijakan  bank.  Kebijakan  pemberian  informasi  debitur harus memperhatikan hubungan erat antara informasi yang diminta  dan  permintaan  informasi  dan  kepentingan penegakan hukum aparat penegak hukum. Segala hal yang berkaitan dengan bank sebagai lembaga penunjang kegiatan pasar  modal.  Tata  cara  permohonan  pengungkapan kerahasiaan bank (Sutedi, 2014).
Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak

## Hukum Berkaitan Dengan Ketentuan Rahasia Bank
Peraturan  kerahasiaan  bank  saat  ini,  termasuk  yang berkaitan  dengan  upaya  menjaga  kepentingan  proses peradilan  pidana,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, Pengadilan  Agama,  dan  pengadilan  militer,  masih  belum lengkap.  Ketika  menangani  kasus-kasus  yang  melibatkan kerahasiaan  bank,  penyidik,  jaksa,  atau  hakim  sering meminta  informasi  dari  Bank  Indonesia,  Lembaga  yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan bank. Ketika  saksi  ahli  memberikan  informasi,  pejabat  Bank Indonesia  sering  menafsirkan  isi  klausul  kerahasiaan  Bank sebagai perpanjangan (Makarim, 2019). Beberapa permasalahannya yaitu:
a.  Polisi tidak mungkin  mendapatkan informasi keadaan keuangan  seseorang  yang  belum  ditetapkan  menjadi tersangka atau terdakwa
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
b.  Aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank  milik  dari  tersangka/terdakwa  yang  melakukan tindak pidana pencucian uang
c.  Lemahnya  ketentuan  kerahasiaan  bank  itu  sendiri,
Rahasia  bank  di  Indonesia  dengan  pengecualian  yang bersifat  limitif  dan  birokratis  dianggap  sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.
Salah satu alasan utama munculnya masalah kerahasiaan  perbankan  adalah  regulasi  yang  masih  belum selesai.  Akibatnya,  tidak  memberikan  kepastian  hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan inefisiensi karena banyaknya pertanyaan dan pelaporan kasus terkait kerahasiaan bank.
Dengan  perkembangan  teknologi,  di  era  elektronik, proses  transfer  uang  dari  satu  rekening  ke  rekening  lain hanya  membutuhkan  waktu  beberapa  detik,  sehingga menyulitkan polisi untuk melacak dan menyita keuntungan dari kegiatan kriminal yang disimpan di bank. Kendala ini tidak sepenuhnya diserap oleh Ketentuan Kerahasiaan bank.
Kelemahan  kerahasiaan  bank  antara  lain:  dengan lemahnya  ketentuan  kerahasiaan  bank  itu  sendiri, keterbatasan  dan  pengecualian  birokrasi,  kerahasiaan  bank di Indonesia merupakan hambatan bagi prosedur penegakan hukum,  dan  sulitna  penegak  hukum  mengakses  informasi keuangan  dari  pelaku  karena  adanya  kerahasiaan  bank. Kejahatan  pencucian  uang  tidak  mengizinkan  polisi  untuk
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
memperoleh  informasi  /  informasi  terkait  status  keuangan orang  yang  tidak  diklasifikasikan.  Proses  investigasi kejahatan pencucian uang sehingga aparat penegak hukum dapat  memperoleh  informasi  yang  akurat.  Selain  itu, pengajuan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  melalui Lembaga  Keuangan  diharapkan  dapat  berfungsi  sebagai jembatan  antara  bank  dan  penyelidikan  komprehensif kejahatan pencucian uang.

## 3. Kesimpulan
.    Hakiaktnya,  bank  sering  digunakan  sebagai  sarana melakukan  kejahatan  pencucian  uang.  Hal  ini  karena  bank menjamin  kerahasiaan  data  deposan  dan  deposan. Pelaksanaan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam Pasal 45, 47 dan 47a dalam Pasal 7 dan 8 UU 1992 No. 40, bersama dengan  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  Bank.  Rahasia  Bank adalah  jiwa  dari  sistem  perbankan  dan  dapat  melindungi kepentingan nasabah dan bank dengan memberikan rahasia bank.  Di  sisi  lain,  kerahasiaan  bank  adalah  prinsip  yang sangat  mendukung  kegiatan  bisnis  bank,  bukan  prinsip Know Your Customer (KYC), yang harus dipatuhi oleh bank. Di  sisi  lain,  undang-undang  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  juga  merupakan  ketentuan  hukum  yang harus  ditegakkan  oleh  penyidik  dalam  proses  penyidikan tersangka/tersangka tindak pidana pencucian uang.

## Referensi
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
Adrian Sutedi, S., 2008. Tindak pidana pencucian uang. Citra Aditya Bakti.Antara, K.A.  and  Artha,  I.G.,  2019.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Melalui  Transaksi  Game  Online.  Kertha  Wicara:
Journal Ilmu Hukum, 8(2), pp.1-15.
Adrian Sutedi, S.H., 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. RAS.
Akbar,  M.F.,  2015.  Sanksi  Kejahatan  Layering  (Heavy  Soaping)  Dalam  Bentuk Funds Wire. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), pp.1-28.
Achyar, A., 2018. Kedudukan Tindak Pidana Asal ( Predicate Crime ) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering ) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana ( Doctoral dissertation , UNIVERSITAS PASUNDAN).
Dangnga,  M.T.  and  Haeruddin,  M.,  2018.  Kinerja  keuangan  perbankan:  Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat.
Dayanti,  T.P.,  Lisanawati,  G.  and  Tarliman,  D.D.,  2019.  Pertanggungjawaban Pidana ke yang Menerima Pentransferan Uang dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Calyptra, 7(2), pp.3903-3913.
Hermansyah,  2005.  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia.  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Hesselbein,  F.  and  Goldsmith,  M.,  2013. The  leader  of  the  future  2 .  Elex  Media Komputindo.
Krisnamurti,  H.,  2015.  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1).
Makarim,  A.,  2019.  Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  lewat  mediasi  di lembaga  litigasi  dan  non  litigasi  (studi  kasus:  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan,  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Jakarta,  dan  Lembaga Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia)  (Bachelor's  thesis,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Manalu, A.F., Purba, N. and Affan, I., 2021. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian  Uang  dalam  Tindak  Pidana  Kejahatan  Narkotika  (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid. Sus/2018). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), pp.818-840.
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
Marbun,  B.W.S.,  2022.  Tanggung  Jawab  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan  No.  172/Pid/2020/PT.  BNA)  (Doctoral  dissertation,  Universitas Tarumanagara).
Muchdarsyah  Sinungan.  2000.  Manajemen  Dana  Bank.  Jakarta:Bumi  Aksara. hal.3
Muhammad, D., 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.  hal 102-103
Muhammad,  F.,  2021.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Sebagai  Delik  Lanjutan Ditinjau Dari Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pencucian Uang (Doctoral
dissertation,
Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
Muktar, B., 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Prenada Media.
Nasution,  E.S.,  2015.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria, 8(2), pp.132-144.
Nasution,  T.H.,  2020.  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Nasabah  dalam Penggunaan  Big  Data  oleh  Perbankan  di  Indonesia  (Studi  Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa).
Nita,  T.,  2019.  Alternatif  Dispute  Resolution:  Penyelesaian  Sengketa  dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi.
Perbawa,  I.K.S.L.P.,  2015.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Sistem Perbankan Indonesia. Jurnal Advokasi, 5(1).
Putri, A.C.L., 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan  Aplikasi  Online  E-Commerce  (Doctoral  dissertation,  Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
Romdoni,  M.  and  Karomah,  A.,  2021.  Perbandingan  Kebijakan  Hukum  Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia  dan  Malaysia).  Al  Qisthas:  Jurnal  Hukum  dan  Politik Ketatanegaraan, 12(1), pp.118-138.
Sembiring, S., 2000. Hukum Perbankan. Bandung:CV Mandar Maju.
Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Nancy Andriany Napitupulu, Bismar Nasution , Suhaidi, Hamdan
Suryani, N., 2013.  Penerapan Akad Musyarakah dalam pembiayaan pada bank muamalat  cabang  Pontianak.  Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum  Untan  (Jurnal  Mahasiswa  S1  Fakultas  Hukum)  Universitas Tanjungpura, 1(3).
UU Nomor 10 Tahun 1998, Tentang
Perbankan.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/34003/UU%20Nomor%2010%2 0Tahun%201998.pdf
Umam, K., 2018. Memahami dan Memilih Produk Asuransi. Mediapressindo.
Zebua,  R.P.N.,  2018.  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.