## ACCELERATION OF DIGITAL GOVERNANCE TO IMPROVING THE RESILIENCE OF VILLAGE COMMUNITIES IN THE COVID-19 IN RENGEL, TUBAN

## AKSELERASI PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN
RESILIENCE (KETAHANAN) MASYARAKAT DESA DI ERA COVID-19

## DI KECAMATAN RENGEL, TUBAN
Sulikah Asmorowati 1 , Jusuf Irianto 2 , Kristina Bella 3 , Dwi Retno Ayu Novianti 4 Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Airlangga e-mail : sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The case of the Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic continues to increase now, COVID-19 in Indonesia  in  particular  has had  a  very  significant  impact  not only  on  the  health  sector,  but  also  on various  multidimensional  sectors,  especially  the  economic  sector.  One  of  the  reasons  is  the  various policies  that  have  been  made  to  prevent  the  spread  of  COVID-19  throughout  the  world,  including Indonesia, namely the existence of a Large-Scale Social Restriction (Indonesian name’s PSBB) policy and the current implementation of Community Activity Restrictions (Indonesian name’s PPKM). This policy has further resulted in the weakening of community economic activities, including the number of layoffs and many vulnerable people who are threatened and easily fall into poverty. To overcome this, efforts to strengthen community resilience are needed, including those related to building the economic resilience of rural communities that are also affected by the pandemic. This community service activity accelerates  digital  governance  to  maximize  several  superior  products  at  BUMDes  Sumber  Makmur Abadi and BUMDes Bulurejo Bangkit, Rengel District, Tuban. The method used in this activity is by providing material through lectures, giving modules, accompaniment, and providing digital platform facilities as a product marketing medium. The results achieved from this community service activity are increasing the economic resilience and capacity of the village community. And the village's superior products can be known by the general public.

## Keyword : BUMDes, Digital Governance, Resilience, Village Potential, Village SDGs

## Abstrak
Kasus  pandemi  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  hingga  saat  ini  terus  meningkat,  COVID-19  di Indonesia  khususnya  telah  menimbulkan  dampak  yang  sangat  signifikan  tidak  hanya  pada  sektor kesehatan,  namun  juga  terhadap  berbagai  sektor  yang  bersifat  multidimensional,  terutama  sektor perekonomian.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  berbagai  kebijakan  yang  dibuat  untuk  mencegah penyebaran  COVID-19  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia  yaitu  dengan  adanya  kebijakan pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dan  yang  saat  ini  sedang  berjalan  pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini lebih lanjut telah berdampak pada semakin lemahnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyaknya masyarakat rentan yang terancam dan mudah jatuh ke dalam perangkat kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya-upaya penguatan ketahanan (resilience) masyarakat sangat diperlukan, termasuk  yang  berkaitan  dengan  membangun  ketahanan  ekonomi  masyarakat  desa  yang  juga terdampak pandemi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengakselerasikan digital governance untuk memaksimalkan beberapa produk unggulan di BUMDes Sumber Makmur Abadi dan BUMDes Bulurejo Bangkit,  Kecamatan  Rengel,  Tuban.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  ceramah, pemberian modul, pendampingan, serta pemberian fasilitas platform digital sebagai media pemasaran produk. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya ketahanan ekonomi  dan  kapasitas  masyarakat  desa.  Serta  produk  unggulan  desa  dapat  dikenal  oleh  khalayak umum.
Kata Kunci : BUMDes, digital governance, ketahanan, potensi desa, SDGs desa

## 10.20473/jlm.v6i2.2022.259-266

## Open acces under CC BY-SA license
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Kasus  COVID-19  di  Indonesia  hingga  saat  ini  terus  mengalami  kenaikan  yang  berdampak terhadap  segala  sektor  terutama  perekonomian.  Kapasitas  pemerintah  yang  memiliki keterbatasan  dan  kelemahan  ditunjukkan  oleh  kebijakan  yang  tidak  responsif,  kurangnya koordinasi antar lembaga, serta buruknya komunikasi publik dan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah  perlu  melibatkan  peran  aktif  dari  masyarakat  untuk  menghadapi  ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka, perlu membentuk ketahanan ekonomi masyarakat melalui pola pikir resiliensi.
Resiliensi  disebut  sebagai  kemampuan  untuk  mempertahankan  stabilitas  psikologis  dalam menghadapi stress atau tekanan (Keye & Pidgeon, 2013), termasuk tekanan akibat pandemi COVID-19.  Selanjutnya  Fernanda  Rojas  (2015)  menyatakan  resiliensi  sebagai  kemampuan menghadapi tantangan, resiliensi akan tampak ketika seseorang menghadapi pengalaman yang sulit  dan  tahu  bagaimana  menghadapi  atau  beradaptasi  dengannya.  Intinya  resiliensi dibutuhkan untuk membentuk pola adaptasi positif untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta diperkuat atau ditransformasikan oleh kesulitan dalam hidup.
Pandemi  COVID-19  yang  berlangsung  saat  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  masyarakat perkotaan, namun masyarakat di pedesaan juga turut merasakan dampak dari adanya pandemi. Diterapkannya “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020”  tentang  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun 2021 ditujukan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan  desa  akibat  pandemi  COVID-19.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melakukan serangkaian adaptasi kebiasaan baru di desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  menegaskan  kembali  bahwa  seluruh  belanja  dana  desa  wajib digunakan untuk menjalankan SDGs desa sebagai upaya membentuk ketahanan ekonomi desa. Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2019 hingga sekarang telah memberikan dampak yang signifikan  terhadap  segala  sektor.  terutama  sektor  pariwisata  yang  salah  satunya  dikelola melalui dana desa maupun BUMDes.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes  atau  BUMDES), mendefinisikan  BUMDES  sebagai  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa  (Halim,  2020).  BUMDes  diharapkan  juga  mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Sehingga, kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat membantu mendongkrak kembali pelaksanaan BUMDes.
Pelaksanaan  BUMDes  juga  dapat  dilihat  melalui  analisis digital  governance yang  selaras dengan perkembangan internet of things (IoT). Digital governance adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk keberadaan digital organisasi  yang berarti situs web, situs seluler, saluran sosial, dan produk serta layanan lain yang mendukung internet dan situs web (Hemant, 2016). Dalam konteks pelaksanaan BUMDes diperlukan kolaborasi antara peran sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan  kegiatan  tersebut.  Dengan  adanya digital  governance dalam  pelaksanaan BUMDes  dapat  membantu  BUMDes  dalam  memastikan  penyampaian  layanan  dan  fasilitas kepada warga. Dalam hal ini, BUMDes harus mengambil peran aktif dalam upaya pemulihan
ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan serangkaian bentuk adaptasi baru (Prasetyo, 2020).
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61% desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),  atau  telah  terbentuk  sebanyak  45.549  unit  BUMDes  di  Indonesia (kemendesa.go.id, 2019). Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes. Berikut data jumlah BUMDes di Indonesia tahun 2015-2019.
Gambar 1. Grafik Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2015-2019
(Sumber :  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019)
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur mencatat sekarang ini ada 6.403 BUMDes yang terdaftar dengan rincian sebagai berikut: 1.181 diantaranya masuk kategori  maju,  2.303  berkembang,  dan  2.977  pemula.  Salah  satu  BUMDes  yang  tergolong pemula yaitu Kabupaten Tuban sebanyak 232 unit. Meskipun masih tergolong pemula, namun perlu dikembangkan sehingga bisa naik ke kategori maju (Ardiansyah, 2020).
Gambar 2. Grafik Data BUMDes di Jawa Timur
(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 2019) Kabupaten  Tuban  kembali  meraih  penghargaan  di  bidang  teknologi  informasi  dalam  acara gerakan 100 kabupaten atau kota menuju smart city pada tahun 2019 yang menjadi salah satu dari 16 kabupaten atau kota yang meraih penghargaan dalam acara tersebut. Kabupaten Tuban
sendiri ada sekitar 381 domain yang terdaftar, yaitu dari 33 OPD, 20 kecamatan, 17 kelurahan dan  311  desa  serta  ditargetkan  pada  akhir  2019  ini  akan  aktif  pula  di  33  puskesmas.  Salah satunya Desa Sumberejo di Kecamatan Rengel yang berhasil mendirikan cafe sawah dengan nama “CAFE WTS” melalui BUMDes “Sumber Makmur Abadi” yang beroperasi sejak tahun 2018. Selain itu, juga ada BUMDes Bulurejo Bangkit yang perlu dikembangkan lebih lanjut dengan  menggali  potensi  yang  dimiliki.  Untuk  mendukung  kemajuan  BUMDes  tersebut diperlukan sejumlah dukungan melalui pemanfaatan teknologi. Akan tetapi, masyarakat desa tersebut belum bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mewujudkan ekonomi yang kreatif.  Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini  pada  dua  BUMDes  sasaran  yaitu  BUMDes Sumber Makmur Abadi yang berada di Desa Sumberjo dan BUMDes Bulurejo Bangkit yang berada di Desa Bulurejo, dikarenakan dua desa ini harapannya dapat menjadi percontohan yang akan  membina,  membangun  dan  memotivasi  BUMDes  di  desa  lain  untuk  mengoptimalkan potensi  desa  melalui  pemanfaatan  teknologi  digital.  Oleh  karena  itu,  akselerasi digital governance dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi COVID-19.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Permasalahan  tentang  rentannya  ketahanan  ekonomi  masyarakat  Desa  Bulurejo  di  tengah pandemi  COVID-19  dan  belum  terampilnya  masyarakat  desa  dalam  menguasai  teknologi dalam  pengoptimalan  potensi  desa  menuju  ekonomi  yang  kreatif  tersebut,  maka  BUMDes diharapkan  dapat  memanfaatkan  teknologi  digital  dalam  segala  pelaksanaannya.  Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengambil judul “Akselerasi Penerapan Digital Governance dalam Meningkatkan Resilience (Ketahanan)  Masyarakat  Desa  di  Era  Covid-19)  di  Kecamatan Rengel, Tuban”. Hal ini mengingat pentingnya peran BUMDes di tengah pandemi COVID-19 sebagai roda perekonomian di pedesaan untuk mengoptimalkan potensi desa dan mewujudkan ketahanan ekonomi desa.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode yang digunakan  dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut.

## Pemberian Materi melalui Ceramah
Materi  pelatihan  atau  ceramah  meliputi  penjelasan  mengenai  program  BUMDes,  termasuk untuk menjawab pertanyaan tentang program BUMDes, tujuan, dan prinsip-prinsip BUMDes, proses  pengelolaan  BUMDes  secara  efektif,  cara  berkomunikasi  yang  efektif  dalam pelaksanaan  BUMDes,  cara  menghadapi  persaingan  di  era  teknologi  digital,  peran digital governance dalam BUMDes, dan pentingnya ketahanan ekonomi di tengah pandemi COVID- 19.  Materi  yang  disampaikan  secara  terstruktur,  serius  tapi  santai  dan  disesuaikan  dengan kapasitas pihak BUMDes  yang menjadi objek kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diserap dan dipahami oleh kelompok sasaran atau mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

## Pembuatan dan Pemberian Modul
Untuk  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  maka  dibuatkan  modul  akselerasi digital  governance untuk  meningkatkan kapasitas  BUMDes  dalam  memanfaatkan  teknologi digital untuk pengoptimalan potensi desa dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya modul  tersebut  diberikan  kepada  setiap  pihak  di  kedua  BUMDes  yaitu  BUMDes  Sumber Makmur  Abadi  dan  BUMDes  Bulurejo  Bangkit  yang  hadir  pada  saat  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  berlangsung  agar  para  pihak  pengelola  BUMDes  menjadi  lebih  mudah memahami  apa  dan  bagaimana  yang  bisa  dilakukan  sehingga  hasil  yang  diharapkan  dari
kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yakni  meningkatkan  kapasitas  BUMDes  dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengoptimalan potensi desa dan mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat desa dapat tercapai.

## Pendampingan
Untuk  tercapainya  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat,  maka  dilakukan  pendampingan  dan perencanaan kegiatan, yaitu: 1) koordinasi dengan tim pelaksana; 2) koordinasi dengan mitra pemberdayaan masyarakat, yaitu Kepala Desa Sumberejo, Kepala desa bulurejo, Kepala Camat Rengel, dan Pihak BUMDes Sumber Makmur Abadi dan Bulurejo Bangkit untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; 3) mengurus surat perijinan ke mitra terkait; 4) koordinasi dengan mitra untuk persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; 5) mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya memperbanyak modul yang akan diberikan beserta ATK dan persiapan konsumsi yang akan diberikan pada saat kegiatan ceramah materi selesai dilakukan.
Kemudian mitra juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pihak  pengelola  BUMDes  Sumber  Makmur  Abadi  dari  Desa  Sumberejo  dan  BUMDes Bulurejo Bangkit dari Desa Bulurejo. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 1)  menyediakan tempat untuk kegiatan ceramah dalam hal ini bertempat di  balai Kecamatan Rengel, Tuban; 2) menyiapkan peserta pelatihan yaitu pihak pengelola BUMDes Sumber  Makmur  Abadi  dan  BUMDes  Bulurejo  Bangkit;  3)  bersedia  untuk  menjadi  peserta pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selain itu juga bersedia membagikan ilmu yang didapat selama  kegiatan  ini  berlangsung  kepada  masyarakat  lain  yang  tidak  ikut  dalam  pengabdian masyarakat.

## Pemberian Fasilitas Platform Digital
Untuk  tercapainya  tujuan  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini,  maka  diberikan  fasilitas berupa platform  digital atau  aplikasi  berbasis mobile yang  dapat  digunakan  oleh  BUMDes untuk memasarkan produk unggulan dan wisata yang dimiliki. Aplikasi ini diluncurkan pada google play store , sehingga masyarakat umum dapat mengunduh aplikasi tersebut. Pemberian fasilitas platform digital ini sebagai bentuk akselerasi digital governance pada pengelolaan di kedua BUMDes sasaran. Serta harapannya BUMDes dapat memasarkan dan mengoptimalkan potensi desa melalui aplikasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Regel Tuban, secara umum bertujuan untuk  meningkatkan  kapasitas  BUMDes  dalam  memanfaatkan  teknologi  digital  dalam mengoptimalkan potensi desa dan mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat yang kreatif. Sedangkan target dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah agar kelompok sasaran mampu memahami  dan  menguasai  teknologi  digital  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaan  BUMDes. Dengan  hal  tersebut,  BUMDes  dapat  lebih  mengoptimalkan  potensi  desa  dan  mewujudkan ketahanan ekonomi. Serta produk unggulan BUMDes dapat lebih dikenal oleh khalayak umum. Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  cara  pendampingan  dan  pelatihan  manajerial  serta pemberian ceramah, modul dan fasilitas platform digital .

## Peserta
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  BUMDes  ini mengundang  20  orang  yang  terdiri  dari  Kepala  Camat,  Kepala  Desa,  dan  pihak  pengelola BUMDes Sumber Makmur Abadi dan BUMDes Bulurejo Bangkit. Dari keseluruhan peserta yang  hadir  pada  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  sangat  antusias  mengikuti  rangkaian
Sulikah Asmorowati, dkk: Acceleration Of Digital Governance To Improving The Resilience Of Village Communities In The Covid-19 In Rengel, Tuban
acara.  Antusiasme  ini  terlihat  dari  kehadiran  pihak  BUMDes  yang  sudah  siap  di  lokasi pelatihan  dan  banyaknya  pertanyaan  yang  dilontarkan  oleh  para  peserta  yang  hadir.  Serta terlihat dari adanya diskusi yang sangat interaktif.

## Gambaran Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  BUMDes  ini dilaksanakan  dengan  memberikan  pelatihan  kepada  peserta  melalui  ceramah  dan  pemberian modul kepada dua BUMDes yakni BUMDes Sumber Makmur Abadi dan BUMDes Bulurejo.

## Pemberian Materi melalui Pelatihan/Ceramah dan Modul
Pemberian ceramah ini telah dilakukan oleh ketua pengusul pengabdian masyarakat (Sulikah Asmorowati,  S.Sos.,  M.DevSt.,  Ph.D)  yang  membahas  secara  umum  mengenai  tujuan  dan materi pengabdian masyarakat,  dilanjutkan dengan perwakilan mahasiswa yang menjelaskan mengenai  upaya  peningkatan  ketahanan BUMDes  dengan  memperhatikan  SWOT  ( strenght, weakness,  opportunity,  treats )  analisis  yang  ada.  Materi  yang  terakhir  membahas  mengenai peran digital  governance dalam  pengelolaan  BUMDes  agar  kedua  BUMDes  yang  menjadi sasaran pengabdian masyarakat dapat resilience ditengah pandemi COVID-19, dengan durasi kurang lebih selama 2 jam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021 di  pendopo Kecamatan  Rengel,  Kabupaten  Tuban.  Materi  ceramah  yaitu  mengenai  penjelasan  program BUMDes termasuk prinsip-prinsip BUMDes, proses pengelolaan BUMDes, komunikasi yang efektif,  analisis  SWOT  BUMDes,  dan  peran digital  governance dalam  meningkatkan ketahanan  ( resilience )  selama  pandemi  COVID-19.  Materi  disampaikan  secara  terstruktur, serius tapi santai dan disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas BUMDes dari kedua BUMDes yang  menjadi  objek  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  sehingga  materi  yang  disampaikan lebih  mudah  diserap  dan  dipahami  oleh  kelompok  sasaran  atau  mitra  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat.
Modul  diberikan  kepada  setiap  peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat, substansi modul berisi tentang materi yang mudah dipahami serta berperan sebagai penuntun dan  sekaligus  menjawab  pertanyaan  tentang  pengertian  BUMDes,  prinsip-prinsip,  proses pengelolaan,  penjelasan  tentang  komunikasi  efektif,  dan  mengenalkan  tentang digital governance dan  ketahanan  masyarakat  selama  Pandemi  Covid-19.  Diharapkan  modul  dapat dipergunakan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  untuk  melakukan  perencanaan-perencanaan pembangunan BUMDes, tidak hanya selama pandemi COVID-19, tetapi juga pasca pandemi COVID-19 dengan mengadopsi dan memodifikasi teori-teori dasar dan bersifat umum  yang terdapat di dalam modul.
Dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  kedua  BUMDes  tersebut,  pada  dasarnya  mereka menyambut  dengan  antusias  pelatihan  yang  diberikan  dan  sangat  gembira.  Modul  yang diberikan  membantu  dan  menjadi  pedoman  BUMDes  dalam  mengelola  dan  meningkatkan kapasitas  BUMDes  serta  menciptakan  ketahanan  ditengah  pandemi  dengan  adanya  fasilitas teknologi  digital  dalam  memasarkan  produk  unggulan  karena  sebelum  kegiatan  pengabdian masyarakat ini dilakukan, mereka belum mendapatkan pelatihan pengelolaan BUMDes serta tidak  adanya  fasilitas  yang  dapat  mendorong  potensi  BUMDes.  Beberapa  hal  yang  menjadi kendala  kedua  BUMDes  mitra  adalah  kompetensi  SDM  yang  masih  kurang  atau  terbatas. Sebagian  besar  pihak  pengelola  BUMDes  masih  belum  memahami  bagaimana  pengelolaan BUMDes  dengan  efektif  dan  efisien  serta  cara  menjawab  tantangan  permasalahan  yang dihadapi.  Selain  itu,  pada  kedua  BUMDes  tersebut  belum  tersedia platform  digital yang digunakan  untuk  promosi  usaha  dan  pemasaran  produk  unggulan  desa,  sehingga  produk unggulan dan wisata desa belum dapat dioptimalkan potensinya serta belum dikenal luas oleh masyarakat umum.
Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan serta metode pelaksanaan yang telah dijelaskan pada  bab  sebelumnya,  maka  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berupaya  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  ketahanan  BUMDes  Sumber  Makmur  Abadi  dan  BUMDes Bulurejo Bangkit di tengah pandemi dengan cara memanfaatkan platform digital sebagai jalan untuk mempromosikan dan mengoptimalkan potensi desa agar dikenal oleh masyarakat luas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar pihak pengelola BUMDes dapat lebih paham terkait dengan digital  governance yang  dimanfaatkan  untuk  pengelolaan  BUMDes.  Karena  itu kegiatan pengabdian masyarakat ini berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan pelatihan atau pemberian ceramah, pembuatan modul dan pemberian fasilitas platform digital yang dapat digunakan pihak BUMDes untuk mempromosikan dan mengoptimalkan produk unggulan dan wisata desa agar lebih dikenal oleh masyarakat umum.
Dalam  upaya  menyelesaikan  permasalahan  mengenai  kompetensi  SDM  pihak  pengelola BUMDes yang masih kurang dan tidak adanya fasilitas untuk mengoptimalkan potensi desa, maka sudah seharusnya pemberian pelatihan manajerial bagi BUMDes dan pemberian fasilitas aplikasi platform digital dilakukan. Melihat di kondisi seperti ini desa juga merasakan dampak pandemi yang cukup signifikan khususnya pada aspek ekonomi. Namun kenyataan yang ada di  lapangan  banyak  BUMDes  yang  belum  memahami  mengenai  pengelolaan  BUMDes  dan penguasaan  teknologi  digital  untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  ada.  Hal  tersebut dikarenakan  beberapa  hal,  diantaranya:  1)  kurangnya  sosialisasi  atau  penyebaran  informasi mengenai pengelolaan BUMDes yang tepat dari pemerintah atau dinas terkait sehingga masih banyaknya kompetensi SDM yang rendah; 2) belum adanya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat mengenai program BUMDes seperti pengelolaan, prinsip, komunikasi dan analisis SWOT yang ada; 3) belum adanya fasilitas sarana prasarana bagi BUMDes untuk memasarkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa agar dikenal oleh masyarakat luas.
Dengan melihat hal-hal diatas dan telah terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat, maka hasil  yang  dicapai  pada  kegiatan  ini  adalah  terciptanya  pemahaman  masyarakat  mengenai pemanfaatan platform digital dalam mengoptimalkan dan memasarkan produk unggulan yang ada sehingga terciptanya ekonomi kreatif dan ketahanan masyarakat di tengah pandemi hingga pasca  pandemi.  Untuk  hasil  berikutnya  adalah  pihak  pengelola  BUMDes  mau  mempelajari modul yang diberikan, mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti pelatihan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, membagi ilmunya kepada masyarakat desa lain dan pemanfaatan aplikasi yang ada untuk memasarkan produk.

## PENUTUP
Simpulan. Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  telah dilaksanakan pada kedua BUMDes tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, beberapa pihak pengelola BUMDes masih memiliki kompetensi yang kurang dikarenakan minimnya edukasi mengenai pengelolaan BUMDes dan bagaimana cara mengatasi tantangan permasalahan yang ada. Selain itu, belum adanya fasilitas sarana prasarana yang dapat digunakan BUMDes untuk mengoptimalkan dan memasarkan potensi desa. Sehingga produk unggulan dan wisata yang dimiliki  desa  masih  hanya  dikenal  oleh  masyarakat  lokal.  Untuk  menjawab  permasalahan diatas  perlu  diadakan  pelatihan  pengembangan  kapasitas  BUMDes  mengenai  pengelolaan BUMDes yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan usaha dan produk potensi desa. Mitra atau sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dari BUMDes Sumber  Makmur  Abadi  dari  desa  Sumberejo  dan  BUMDes  Bulurejo  Bangkit  dari  Desa Bulurejo,  Kecamatan  Rengel,  Kabupaten  Tuban.  Target  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  adalah  secara  umum  untuk  meningkatkan  kapasitas  kedua  BUMDes  dalam mengelola BUMDes secara efektif efisien untuk menjawab tantangan permasalahan yang ada.
Serta  mengoptimalkan  potensi  produk  unggulan  dan  wisata  desa  agar  lebih  dikenal  oleh masyarakat luas melalui pemanfaatan platform digital .
Saran. Dari beberapa kesimpulan di atas, pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa saran diantaranya:  1)  perlu  adanya  sosialisasi, pelatihan  dan  pembinaan  oleh  dinas  terkait  tentang program  BUMDes  sehingga  masyarakat  bisa  lebih  mengoptimalkan  potensi  dan  produk unggulan  desa  melalui  BUMDes,  2)  perlu  adanya  perhatian  dan  campur  tangan  dari  pihak pemerintah  kabupaten,  kecamatan  maupun  pemerintah  desa/kelurahan  untuk  memberikan fasilitas berupa sarana prasarana untuk mengoptimalkan dan memasarkan potensi dan produk unggulan  desa  melalui  BUMDes,  3)  perlu  adanya  perhatian  dan  campur  tangan  dari  pihak kepala  desa  untuk  mendampingi  setiap  BUMDes.  Saran-saran  ini  semoga  dapat  membuat outcome program  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  terus  berlanjut  dan  berkembang  ke masyarakat luas di luar BUMDes yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar, Ardiansyah. (2020). 6.080 BUMDes Jatim Terdaftar, Hanya 456 yang Masuk Kategori Maju . jatim.idntimes.com. https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/6080- bumdes-jatim-terdaftar-hanya-456-yang-masuk-kategori-maju/3
Fernanda Rojas, L. (2015). Factors affecting academic resilience in middle school students: A case study. Gist Education And Learning Research Journal , 11 (11), 63-78.
Garg,  Dr.  Hemant.  (2016). Digital  Governance.  International  Journal  of  Humanities  and Management Sciences (IJHMS) , 4(4), ISSN 2320-4044.
Iskandar,  A  Halim.  (2020).  P embangunan  Berkelanjutan:  SDGs  Desa .  kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/24/sdgs-desa/
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. (2019).  T ercatat  Sebanyak  61  Persen  Desa  Telah  Memiliki  BUMDes .  kemendesa.go.id. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah- memiliki-bumdes?page=home
Keye, M. D., & Pidgeon, A. M. (2013). An Investigation of the relationship between resilience, mindfulness.
Prasetyo,  Aris.  (2020). Pemerintah  Revitalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  Terdampak Covid-19 . kompas.id. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/08/pemerintah- revitalisasi-badan-usaha-milik-desa-yang-terdampak-covid-19