OTORITAS  WALI  HAKIM  DALAM  PERKAWINAN DAN PENCATATAN  NIKAH  BAGI WARGA  NEGARA ASING  (WNA)  DI INDONESIA
Oleh: Ahmad Sa’rani Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Perkawinan  dan  pencatatan  nikah  dengan  wali  hakim  terhadap  warga  Negara asing  (WNA)  yang  dalam  hal  ini  berkewarganegaraan  Malaysia  di  Kantor kementerian  agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah  Kecamatan Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur  Secara  hukum  sah  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  antara  lain adalah  Pertama,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  Kedua, Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan; Ketiga,Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pencatatan  Perkawinan  dan  Pelaporan  Akta  yang  Diterbitkan  oleh  Negara  Lain; dan  Keempat,  surat  edaran  Mahkamah  agung  Nomor:  05/KMA/1/2010  Perihal Fatwa perkawinan  Warga Negara  asing  (WNA) di  Indonesia.
Kata kunci: perkawinan,  warga  negara  asing,  hukum  Indonesia

## Abstract
Marriage  and  marriage  registration  with  a  guardian  of  judges  against  foreign nationals  (WNA)  who  in  this  case  are  Malaysian  citizens  in  the  Ministry  of Religion  of  the  Republic  of  Indonesia  (RI  Ministry  of  Religion)  Blimbing  District District  Malang  City  East  Java  Legally  valid  and  accountable.  This  is based on legislation,  among  others,  First,  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage; Second,  Law  No.  23  of  2006  concerning  Population  Administration;  Third,  the Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  12  of  2010  concerning  Guidelines  for Marriage  Registration  and  Reporting  of  Deeds  Published  by  Other  Countries; and  Fourth,  Circular  of  the  Supreme  Court  Number:  05  /  KMA  /  1/2010 Regarding  the Fatwa of marriages of foreign nationals (WNA) in Indonesia.
Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

## PENDAHULUAN
Perkwinan  secara  esensial  dapat  dipahami  dengan  dua  hal  penting 1 Pertama, Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri; Kedua, Ikatan  lahir  batin  tersebut  ditujukan untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  yang  kekal  dan
1 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, Azas  –  Azas  Huk um  Perk awinan  di  Indonesia , (Jakarta,  Bina Aksara, 1897),  hlm.  3.
sejahtera;  dan Ketiga, Ikatan  dan  tuuan  bahagia  yang  kekal  tersebut  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  lembaga  dan  atau institusi  legal  formal  pemerintah  seperti  Kantor  kementerian  agama  dan  atau kantor  urusan  agama  merupakan  hal  yang  sangat  krusial  dalam  dinamika perkawinan  di  Indonesia,  karena  masalah  perkawinan  adalah  entitas  yang menyangkut  dua  hal  penting,  yaitu  masalah  keagamaan  berdasarkan  nilai-nilai syari’at  Islam,  dan  masalah  ketatanegaraan  yang  diatur  oleh  hukum  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Negara kesatuan  Republik  Indonesia.
Secara  normatif  implementatif,  dalam  perkawinan  terdapat  rukun  nikah yang  harus  dipenuhi  sebelum  pernikahan  itu  dilaksanakan,  antara  lain  adalah  wali nikah.  Wali  adalah  suatu  ketentuan  yang  dapat  dipaksakan  kepada  orang  lain sesuai  dengan  bidang  hukumnya. 2 Sedangkan  wali  nikah  menurut  Djamaan  Nur adalah  orang  yang  mengakadkan  nikah  itu  menjadi  sah,  atau  dengan  kata  lain  wali nikah  adalah  suatu  ketentuan  hukum syara’ yang  dapat  dipaksakan  kepada  orang lain  dengan  bidang  hukumnya. 3 Banyak  dalil  yang  menyebutkan  bahwa  wanita tidak  boleh  melaksanakan  akad  pernikahan  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk orang  lain.  Akan  tetapi  ia  harus  dinikahkan  oleh  walinya  atau  dengan menghadirkan  seorang  wali  yang  mewakilinya.  Jika  ada  seorang  wanita  yang melaksanakan  akad  nikah  seorang  diri  (tanpa  wali),  maka  nikahnya  batal, demikian  yang  dikatakan  oleh  mayoritas  ahli  fiqih. 4
Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (KHI)  pasal  19  ayat  1  dan  2 menyebutkan  “Wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.” Selanjunya  pasal  20  menyebutkan  tentang  dua  macam  wali  nikah; pertama, wali nasab  adalah  pria  beragama  Islam  yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan  calon mempelai  wanita  dari  pihak  ayah  menurut  hukum  Islam. 5 Wali  hakim  ini  terdiri dari  empat  kelompok  yaitu  laki-laki  garis  lurus  ke  atas,  kerabat  laki-laki  ayah, anak  paman  laki-laki  dari  ayah,  dan  saudara  kandung  laki-laki  kakek  dari  ayah serta  keturunannya. Kedua, wali  hakim,  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecaatan  (KUA)  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  untuk  bertindak  sebagai  wali nikah  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  tidak  mempunyai  wali. 6

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  seluruh  upaya  untuk  mencari  dan  menemukan jawaban  yang  benar  ( right  answer )  dan/atau  jawaban  yang  tidak  sekali-kali  keliru ( true  answer )  mengenai  suatu  permasalahan,  untuk  menjawab  segala  macam permasalahan  hukum  diperlukan  hasil  penelitian  yang  cermat  dan  sahih  untuk menjelaskan  dan menjawab  permasalahan  yang  ada. 7
2 Al-Sayyid  Sabiq, Fiqh  Al-Sunnah ,  Juz  2  (Kaherah:  Alfathu  li  al-I’lami  al-Arabi,  tt),  hlm 82.
3 Djamaan  Nur, Fiqih Munak ahat, (Semarang: Dina Utama,  1993),  hlm  65.
4 Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah ,  diterjamah  M.  Abdul  Ghofur, Fik ih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),  hlm  48.
5 Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim,  Bab I, Ketentuan umum,  pasal 1 ayat 1.
6 Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim,  Bab I, Ketentuan umum,  pasal 1 ayat 2.
7 Zainudin Ali, Metode Penelitian Huk um , (Jakarta: Sinar Grafika,  2011),  hlm.18.
Apabila  dilihat  dari  pendekatannya,  maka  penelitian  ini  termasuk penelitian  kualitatif.  Bila  dilihat  dari  jenisnya,  maka  penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  studi  kasus  ( case  study ).  Dalam  penelitian  kasus  ini  peneliti menggunakan  pendekatan  sosiologis-empiris.  Studi  kasus  Diskriptif  menurut street  corner  society oleh  William  F.  white,  sebagaimana  dikutip  oleh  Robert  K.
Yin,  ia  melacak  urutan  peristiwa  hubungan  antar  pribadi,  menggambarkan  sub budaya  yang  sudah  jarang  menjadi  topik  penelitian,  dan  menemukan  fenomena kunci  seperti  kemajuan,  karir  para  pemuda  berpendapatan  rendah  beserta kemampuan  (atau  ke  tidak  mampuan  mereka)  untuk  mengesampingkan  ikatan lingkungan. 8 Studi  kasus  didefinisikan  suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara intensif,  terinci  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisasi,  lembaga,  atau  gejala tertentu.  Ditinjau  dari  wilayahnya,  maka  penelitian  kasus  hanya  meliputi  daerah atau  subjek  yang  sempit,  tetapi  ditinjau  dari  sifatnya,  penelitian  kasus  lebih mendalam. 9 Menurut  Sudjarwo  bahwa  studi  kasus  cenderung  lebih  lengkap, mendalam  dan  teliti.  Walau  penelitian  kasus  ini  tidak  dapat  digeneralisasi,  bukan berarti  mengingkari  prinsip  atau  kaidah  ilmiah.  Hal  ini  disebabkan  bangun  teori yang  dijadikana  dasar  tetap  produk  keilmuan,  bahkan  studi  kasus  di  suatu  daerah banyak  dijadikan  modal  dasar untuk  penelitian  di  tempat  yang  lain. 10
Penelitian  hukum  normatif-empiris  (terapan)  mengkaji  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang–undangan)  dan  kontrak  secara faktual  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.5  Sedangkan  Penelitian  hukum  empiris mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata (actual  behavior) , sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak  tertulis,  yang  dialami  setiap  orang  dalam hubungan  hidup  bermasyarakat. 11
Penggunaan pendekatan  secara  normatif-empris  ini  pada  dasarnya merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  hukum  normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum  normatif  (undang-undang)  dalam aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  dalam  suatu  masyarakat.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  normatif–empiris  mengenai “Otoritas  wali  hakim  dalam  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  bagi  warga  Negara asing  (WNA)  di  Indonesia”  yang  merupakan  studi  kasus  di  Kantor  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  Jawa Timur.

## PEMBAHASAN
Perkawinan  adalah  istilah  lain  dari  pernikahan.  Pernikahan  merupakan ikatan  yang  suci  dan  sah,  dalam  Al-Qur’an  diistilahkan  dengan  mithaqān ghalīzanyaitu  ikatan  yang  kokoh.  Ikatan  pernikahan  mengandung  nilai-nilai ubudiyah,  sebagaimana  disyariatkan  oleh  agama,  dengan  maksud  dan  tujuan  yang
8 Robert  K.  Yin, Case  Study  Reseach  Design  and  Methods diterjemahkan  M.  Djauzi Mudzakir, Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode (Cet.  3;  Jakaeta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2000), hlm  5.
9 Ibid.,120
10 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Mandar Maju, 2001), 54.
11 Abdul  kadir  Muhammad, Huk um  dan  Penelitian  Huk um ,  (Bandung,  Citra  Aditya Bakti . 2004) hlm  54.
luhur. 12 Suatu  pernikahan  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  keluarga,  selain sebagai  tuntutan  fitrah  manusia,  juga  merupakan  langkah  awal  membina  rumah tangga  dan  merupakan  ikatan  yang  berdasarkan  nilai-nilai  ketuhanan,  untuk membentuk  keluarga sakinah dan mawaddah. 13 Pernikahan  merupakan  bagian integral  dari shari’at Islam. Shari’at telah  menetapkan  adanya  aturan  tentang pernikahan.Setiap  muslim  yang  ingin  melaksanakan  akad  nikah  harus  sesuai dengan  ketentuan  shari’at  Islam.
Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum,diatur  melalui aturanaturan  hukum  Islam.Agar  dapat  dipandang  sah,pelaksanaan  pernikahan harus  sesuai  dan  terpenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan, 14 dengan  demikian memperhatikan  keabsahannya  menjadi  hal  yang  sangat  prinsipil  bagi  setiap muslim  yang  hendak  melaksanakan  akad  nikah. 15 Unsur  pokok  suatu  perkawinan adalah  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  dimana salah  satu  bentuk  rukun  perkawinannya  adalah ijab dan qabul .  Islam  menjadikan Ijab (pernyataan  wali  dalam  menyerahkan  mempelai  wanita  kepada  mempelai pria)  dan Qabul (pernyataan  mempelai  pria  dalam  menerima  ijab)  sebagai  bukti kerelaan  kedua  belah  pihak. 16 Ijab  Qabul  merupakan  unsur  yang  paling  penting dalam  pernikahan  yaitu  antara  orang  yang  meng akad kan,  yaitu  wali,  dengan  orang yang  menerima akad yaitu  calon  suami  atau  orang  yang  menggantikannya.  Wali adalah  orang  yang  memegang  sah  tidaknya  pernikahan,  oleh  karena  itu  tidak  sah pernikahan  tanpa  adanya  wali.  Perwalian  dalam  perkawinan  ( wilayah  tazwij ) merupakan  salah  satu  yang  banyak  diperbincangkan  di  dalam  pelaksanaan perkawinan,  mulai  dari  siapa  yang  menjadi  wali  nikah,  urut-urutan  wali,  macam- macam  wali,  peran  wali  dalam  pelaksanaan  perkawinan  hingga  boleh  atau tidaknya  perempuan  menjadi  wali  nikah  dan  mempersyaratkan  wali  menjadi syarat  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan.  Keberadaan  wali  mutlak  harus  ada dalam  sebuah  pernikahan,  sebab  akad  nikah  itu  terjadi  antara  wali  dengan pengantin  lakilaki,  dan bukan  dengan  pengantin  perempuan.
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  (KHI)  pada  Pasal  20  Ayat  (2)  disebutkan, wali  nikah  terdiri  dari;  wali  nasab,wali  hakim,  dan  wali  muhakkam.Undang- undang  Perkawinan  tidak  memberikan  ketentuan  yang  jelas  terhadap  masalahwali hakim.  Bahkan  pasal  6  ayat  (2)  UU  ini  mengisyaratkan  ketentuan  izin  wali  tidak lebih  hanya  diperlukan  bagi  perkawinan  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun.
Akan  tetapi  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  melalui  pasal  2  ayat  (1) menunjuk  hukum  Islam  -bagi  umat  Islam  Indonesia-  sebagai  indikasi  sah  atau tidaknya  perkawinan  menurut  peraturan  perundang-undangan.  Kedudukan  wali sangat  penting,  sebagaimana  diketahui  bahwa  yang  berhak  menjadi  wali  nikah adalah  hak  bagi  wali  nasab,  apabila  wali  nasab  tidak  ada  dan  wali ghaib juga (tidak  ada ditempat)  maka  perwalian  akan berpindah  wali  hakim.
12 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah wa Syariah, (Kairo: Dar al-Syuruq,  2007),  hlm  141.
13 M  Thalib, 25  Tuntunan  Upacara  Perk awinan  Islam, (Bandung:  Irsyad  Baitus  Salam, 1999),  hlm  5.
14 H.S.A.  Alhamdani, Risalah  Nik ah, terj.  Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 30.
15 M. Anshary MK, Huk um Perk awinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm  10.
16 Syahbuddin, Qaliyubi Wa Umairah (Singapor: Maktabah wa matba’ah Sulaiman Zamra’i ,t.t.),  hlm  216.
Permasalahan  di  atas  juga  berbanding  lurus  dengan  apa  yang  sering  terjadi pada  Kantor  kementerian  agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur, Penyebab pemakaian  wali  hakim pada  Kantor  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Wilayah  Kecamatan Blimbing  Kota  Malang  ada  beberapa  penyebab  antara  lain  disebabkan  tidak mempunyai nasab ,wali adhol ,  anak  diluar  nikah,  orang  tuanya  tidak  diketahui keberadaanya,  sakit  ingatan,  wali  sedang  ihram,  wali  nasab  sedang  di  penjara, sehingga  wali nasab tidak  bisa  menikahkan  dirinya  (mempelai  wanita).  Dalam kasus-kasus  diatas  pemakaian  wali  hakim  dibolehkan  sebagai  pengganti  wali nasab nya. Namun  dalam  kasus  ini  adalah  pelaksanaan  akad  nikah  dan  pencatatan nikah pada  Kantor  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Wilayah  Kecamatan Blimbing  Kota  Malang  dimana  kedua  mempelai  baik  pria  maupun  wanita merupakan  warga  Negara  asing  (WNA)  yang  mengajukan  permohonan  untuk dinikahkan  dengan  menggunakan  wali  hakim,  yang  dalam  hal  ini  adalah  petugas dan  atau  aparatur  pemerintah  yang  mempunyai  otoritas  untuk  mengakat  dan melakukan  pencatatan  nikah  pada  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  Wilayah  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  Provinsi  Jawa Timur.
Hasil  temuan  penelitian  dengan  menelaah,  mempelajari,  serta  menganalisis dokumen-dokumen  tentang  kasus  sebagaimana  di  atas  pada pada  Kantor Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Wilayah  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  dapat dijelaskan  bahwa  pada 13 Maret  tahun  2010 mempelai  wanita:
Nama : Noor Mimi  Zaimah  Mohd Yusoff Binti : Mohd  Yusoff  Hussin Tempat,  Tanggal  Lahir : Malaysia  (Kalantan),  27-03-1985 Agama : Islam Pekerjaan : Dokter Alamat : Lot  2754 Kg Sembal  17060 Pasir  Mas Kalantan  Malaysia Mengajukan permohonan  pada Kantor  Kementerian  Agama  Republik Indonesia  Wilayah  Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang  untuk  dikahkan  dan dilakukan  pencatatan  nikah  dengan  seorang  laki-laki  :
Nama : Mohd  Fauzy  Bin  Abdul  Latif Binti : Abdul  Latif  Adam Tempat,  Tanggal  Lahir : Negeri  Sembilan,  13-03-1982 Agama : Islam Pekerjaan : Engener Alamat : Taman  Bukit  Gemencheh Negeri  Sembilan  Malaysia Dihadapan petugas  yang  mempunyai  otoritas  si  mempelai  perempuan menyatakan  bahwa  dia  sulit  untuk  mendatangkan  wali  dan  memihon  untuk dinikahkan  dengan  laki-laki  (pria)  sebagaimana  tersebut  di  atas  dengan  otoritas wali  hakim  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI) Wilayah  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  Jawa Timur.
Secara  yuridis  formal,  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  di  Indonesia  antar sesama  warga  Negara  asing  (WNA)    dengan  prinsip  wali  hakim  sebagaimana kasus  yang  terjadi  di  Kantor  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  Wilayah Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur  secara  spesifik  tidak  ada  aturan
khusus  yang  menjadi  landasan,  namun  bisa  menggunakan  peraturan  perundang- undangan  terkait  yang  berhubungan  konteks  permasalahan  dalam  kasus  itu sendiri.  Adapun  perundang-undangan  terkait  yang  dimaksud Pertama, Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan; Kedua, Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan; Ketiga, Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pencatatan  Perkawinan  dan Pelaporan  Akta  yang  Diterbitkan  oleh  Negara  Lain;  dan Keempat, Surat  edaran Mahkamah  agung  Nomor:  05/KMA/1/2010  tentang  Fatwa  Mahkamah  agung dalam  kasus  pernikahan  dan  pencatatan  nikah  antar  sesama  warga  Negara  asing (WNA) di Indonesia.
Dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan bahwa  :
a. Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa  (Bab I Pasal  1 tentang  dasar perkawinan).
b. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu  (Bab  I  Pasal  2  ayat  1  tentang dasar perkawinan).
c. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  (Bab I Pasal 2 ayat  2 tentang  dasar perkawinan).
d. Kewarganegaraan  yang  diperoleh  sebagai  akibat  perkawinan  atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai  hukum  publik  maupun  hukum  perdata  (Bab  XII  Pasal  56 ayat  1 tentang  Ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perkawinan).
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  Undang-undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bisa  dijadikan  dasar  yuridis  formal  dalam pelaksanaan  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  dengan  konsep  wali  hakim  bagi antar  sesame  warga  Negara  asing  (WNA)  sebagaimana  pada  kasus  yang  terjadi  di Kantor  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  Jawa Timur.
Dalam  undang-undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  administrasi kependudukan  disebutkan  bahwa :
a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian  kegiatan  penataan  dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor  lain.  (Bab  I  Pasal  1  ayat  1  Ketentuan  Umum  tentang administrasi  kependiudukan).
b. Penduduk  adalah  Warga  Negara  Indonesia  dan  Orang  Asing  yang  bertempat tinggal  di  Indonesia.  (Bab  I  Pasal  1  ayat  2  Ketentuan  Umum  tentang administrasi  kependiudukan).
c. Peristiwa  Kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  Penduduk  yang  harus dilaporkan  karena  membawa  akibat  terhadap  penerbitan  atau  perubahan  Kartu Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan/atau  surat  keterangan  kependudukan lainnya  meliputi  pindah  datang,  perubahan  alamat,  serta  status  tinggal  terbatas menjadi  tinggal  tetap.  (Bab  I  Pasal  1  ayat  11  Ketentuan  Umum  tentang administrasi  kependiudukan).
d. Peristiwa  Penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status kewarganegaraan.  (Bab  I  Pasal  1  ayat  17  Ketentuan  Umum  tentang administrasi  kependiudukan).
e. Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan,  selanjutnya  disingkat  KUA  Kecamatan adalah  satuan  kerja  yang  melaksanakan  pencatatan  nikah,  talak,  cerai,  dan rujuk  pada  tingkat  kecamatan  bagi  Penduduk  yang  beragama  Islam.  (Bab  I Pasal  1 ayat 19 Ketentuan  Umum  tentang  administrasi  kependiudukan).
f. Setiap  Penduduk  wajib  melaporkan  Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa Penting  yang  dialaminya  kepada  Instansi  Pelaksana  dengan  memenuhi persyaratan  yang  diperlukan  dalam  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil.  (Bab  II  Pasal  3  Hak  dan  kewajiban  penduduk  tentang  administrasi kependiudukan).
g. Instansi  Pelaksana  melaksanakan  urusan  Administrasi  Kependudukan  dengan kewenangan  (Bab  III  Bagian  kedua  Pasal  9  ayat  1  Instansi  Pelaksana  tentang administrasi  kependiudukan)  yang  meliputi:
1) memperoleh  keterangan  dan  data  yang  benar  tentang  Peristiwa Kependudukan  dan Peristiwa  Penting  yang  dilaporkan  Penduduk;
2) memperoleh  data  mengenai  Peristiwa  Penting  yang  dialami  Penduduk atas dasar putusan  atau  penetapan  pengadilan;
3) memberikan  keterangan  atas  laporan  Peristiwa  Kependudukan  dan Peristiwa  Penting  untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyidikan,  dan pembuktian  kepada lembaga  peradilan;  dan
4) mengelola  data  dan  mendayagunakan  informasi  hasil  Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan  Sipil  untuk  kepentingan  pembangunan.
h. Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  berlaku  juga  bagi  KUA Kecamatan  khususnya  untuk  pencatatan,  nikah,  talak,  cerai,  dan  rujuk  bagi Penduduk  yang  beragama  Islam.  Selain  Instansi  Pelaksana  mempunyai kewenangan  untuk  mendapatkan  data  hasil  pencatatan  peristiwa  perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKecamatan.  (Bab  III  Bagian  kedua  Pasal  9  ayat  2  dan  3  Instansi Pelaksana  tentang  administrasi  kependiudukan).
i. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan. (Bab V Pencatatan  Sipil  Pasal  34 ayat  1 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
j. Pejabat  Pencatatan  Sipil  mencatat  pada  Register  Akta  Perkawinan  dan menerbitkan  Kutipan  Akta  Perkawinan.  (Bab  V  Pencatatan  Sipil  Pasal  34  ayat 2 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
k. Kutipan  Akta  Perkawinan  masing-masing  diberikan  kepada  suami  dan  istri. (Bab V Pencatatan  Sipil  Pasal  34 ayat  3 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
l. Pelaporan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKecamatan.  (Bab  V  Pencatatan  Sipil  Pasal  34  ayat  3  tentang  Pencatatan Perkawinan).
m. Data  hasil  pencatatan  atas  peristiwa  tentang  perkawinan  disampaikan  oleh KUA  Kecamatan  kepada  Instansi  Pelaksana  dalam  waktu  paling  lambat  10
(sepuluh)  hari  setelah  pencatatan  perkawinan  dilaksanakan.  (Bab  V Pencatatan  Sipil  Pasal 34 ayat  4 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
n. Hasil  pencatatan  data  tidak  memerlukan  penerbitan  kutipan  akta  Pencatatan Sipil.  (Bab  V  Pencatatan  Sipil  Pasal  34  ayat  5  tentang  Pencatatan Perkawinan).
o. Pada  tingkat  kecamatan  laporan  dilakukan  pada  UPTD  Instansi  Pelaksana. (Bab V Pencatatan  Sipil  Pasal  34 ayat  6 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
p. Pencatatan  perkawinan  bagi  warga  Negara  asing  dapat  dilakukan  di  Indonesia atas  permintaan  dari  yang  bersangkutan.  (Bab  V  Pencatatan  Sipil  Pasal  35 ayat  2 tentang  Pencatatan  Perkawinan).
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  administrasi kependudukan  sebagaimana  yang  telah  disajikan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa, pelaksanaan  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  antar  sesame  warga  Negara  asing (WNA)  di  Indonesia  dengan  prinsip  wali  hakim  sebagaimana  pada  kasus  yang terjadi  di  Kantor  kementerian  agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur,  secara  yuridis  formal  hukum ketatanegaraan  di Indonesia  diperbolehkan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pencatatan  Perkawinan  dan  Pelaporan  Akta  yang  Diterbitkan  oleh  Negara  Lain disebutkan  bahwa:
a. Perkawinan  Warga  Negara  Asing  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  dicatatkan  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  (Bab  V  Pasal  12  ayat  1  tentang  pencatatan  perkawinan warga  Negara asing  di  Indonesia).
b. Pencatatan  perkawinan  Warga  Negara  Asing  sebagaimana  dimaksud  pada Bab  V  Pasal  12  ayat  1  tentang  pencatatan  perkawinan  warga  Negara  asing  di Indonesia  dapat dilakukan  dengan  memenuhi  persyaratan:
1) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta  atau  Surat  Perkawinan  Penghayat  Kepercayaan  yang ditandatangani  oleh  Pemuka  Penghayat  Kepercayaan;
2) Kutipan  Akta Kelahiran  suami  dan isteri;
3) izin  dari  Perwakilan  Negara yang  bersangkutan  bagi  suami  dan  isteri;
4) Paspor bagi  suami  dan isteri;
5) KK  dan  KTP  bagi  Warga  Negara  Asing  yang  telah  menjadi  penduduk; dan
6) Surat  Keterangan  Tempat  Tinggal  untuk  Warga  Negara  Asing  pemegang KITAS.
Berdasarkan  Surat  edaran  Mahkamah  agung  Nomor:  05/KMA/1/2010 tentang  Fatwa  masalah  perkawinan  dan  pencatatan  nikah  antar  sesame  warga Negara  asing  (WNA)  di  Indonesia  yang  salah  satu  dari  fatwa  tersebut  dinyatakan bahwa,  karena  terjadi  kekosongan  hukum,  maka  ketentuan  pasal  56  ayat  1  tahun 1974  yang  menyatakan  dan  menentukan  bahwa,  perkawinan  dua  orang  warga Negara  Indonesia  yang  dilasungkan  di  luar  Indonesia  adalah  sah  dengan kententuan Pertama, perkawinan  itu  dialakukan  dengan  ketentuan  hokum  yang berlaku  dinegara  yang  bersangkutan,  dimana  tempat  dilangsungkan  akad  nikah dan  pencatatan  pernikahan; Kedua, Perkawinan  itu  sebagaimana  dimasud  tidak melanggar  aturan  dan  ketentuan  dalam  Uundang-undang  nomor  1  tahun  1974  dan peraturan  terkait  lainnya.
Karena  terjadi  kekosongan  hokum,  maka  ketentuan  pasal  56  ayat  1  nomor 1  tahun  1974  menyatakan  bahwa,  Warganegara  asing  (WNA)  diperbolehkan melangsungkan  pernikahan  dan  pencatatan  nikah  di  Indonesia  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.
Selain  Fatwa  Mahkamah  agung  Nomor:  05/KMA/1/2010  kejadian  ini  juga didasarkan  pada  Pasal  35  huruf  b  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  beserta  penjelasannya  jo  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  yaitu  harus  dilakukan  menurut  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di Indonesia Pertama, Harus  berdasarkan  hukum  agama;  dan Kedua, Harus dilakukan  pendaftaran  perkawinan  di  lembaga  pencatatan  perkawinan  setempat. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diinterpretasikan  bahwa  perkawinan  dan pencatatan nikah kedua mempelai warga Negara asing  (WNA)  yang berkewarganegaraan  Malaysia  dengan  otoritas  wali  hakim,  yang  terlaksana    di Kantor kementerian agama Republik Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur  secara  hukum  sah  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  secara hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  temuan-temuan  dan  analisis  data  yang  telah  dikumpulkan oleh  peneliti,  maka  penelitian  ini  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa, perkawinan  dan  pencatatan  nikah  dengan  wali  hakim  terhadap  warga  Negara asing  (WNA)  yang  dalam  hal  ini  berkewarganegaraan  Malaysia  di  Kantor kementerian  agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  Wilayah  Kecamatan Blimbing  Kota  Malang  Jawa  Timur  Secara  hukum  sah  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Hal  ini  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  antara  lain adalah  sebagai  berikut:
1. Undang-Undang  No. 1 Tahun  1974 tentang  Perkawinan;
2. Undang-Undang  No. 23 Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan;
3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  12  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pencatatan  Perkawinan  dan  Pelaporan  Akta  yang  Diterbitkan  oleh  Negara Lain;  dan
4. Surat  edaran  Mahkamah  agung  Nomor:  05/KMA/1/2010  tentang  Fatwa Mahkamah  agung  dalam  kasus  pernikahan  dan  pencatatan  nikah  antar sesama  warga  Negara  asing  (WNA) di  Indonesia.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdul  kadir  Muhammad,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung,  Citra Aditya  Bakti .
Al-Sayyid  Sabiq, tt, Fiqh Al-Sunnah , Juz  2 Kaherah:  Alfathu  li  al-I’lami  al-Arabi.
Djamaan  Nur,  1993, Fiqih Munakahat, Semarang:  Dina  Utama. Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika,  1987, Azas–Azas  Hukum  Perkawinan  di Indonesia ,  Jakarta, Bina  Aksara. H.S.A.  Alhamdani,  1988, Risalah  Nikah, terj.  Agus  Salim  Jakarta:  Pustaka Amani.
Mahmud  Syaltut,   2007, Islam Aqidah wa Syariah, Kairo:  Dar al-Syuruq. M.  Anshary  MK,  2010. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
M  Thalib,  1999, 25  Tuntunan  Upacara  Perkawinan  Islam, Bandung:  Irsyad Baitus  Salam.
Robert  K.  Yin,  2000, Case  Study  Reseach  Design  and  Methods diterjemahkan M. Djauzi  Mudzakir, Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode .  Cet.  3;  Jakaeta:  PT. Raja Grafindo  Persada.
Syahbuddin,  tt, Qaliyubi  Wa  Umairah, Singapor:  Maktabah  wa  matba’ah Sulaiman  Zamra’i.
Sudjarwo,  2001, Metode Penelitian Sosial. Bandung:  Mandar Maju.
Syaikh  Hasan  Ayyub,  2003, Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah ,  diterjamah  M.  Abdul Ghofur, Fikih Keluarga Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar. Zainudin  Ali,  2011, Metode Penelitian Hukum , Jakarta:  Sinar  Grafika.

## Peraturan  Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005  tentang Wali  Hakim.