## PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH

## STUDI KASUS : PERUM PERUMNAS
Bahril D.S. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

## Abstract
This research aims to analyse the construction of reality on development of low  cost  housing  for  low  income  group  of  the  peoples.This  study  is  qualitative research that examines the existence of development of housing for 40 years. The vision and mission of the government is to provide decent and affordable houses for  the  peoples    of  Indonesia.  The  government  founded  a  public  company  to realized  the  vision  and  mission  above.  Perusahaan  Umum  Pembangunan Perumahan  Nasional  (Perum  Perumnas  )  established  on  July  18,  1974.  The Perumnas as a the main actors provide a home for the low income group (MBR). The Perumnas  established base on non profit oriented as a part of public service from the government. Preface of UUD 1945 declared that, State founded  to make the  prosperity  for  the  peoples,  such  as  affordable  houses.This  concepts  is  most compatible  with  Islamic  economic  principles,  to  get  Falah  (Prosperity)  through Mashlahah. The problem is still very large of housing shortage (backlog), ie 13.5 million home in 2014. Since the period of 1974-1997, Perumnas has managed to build as many as 455,000 housing units. In carrying out its  activities Perumnas is not  intended  for  profit  and  in  the  process  of  business  activities,  concepts  of Islamic Economics has been run, like antarodin minkum, ta‟awun, ad‟l, avoiding ihtikar and gharar. During the period 1998 – 2014, there is no longer the concepts above.  The  government  releases  home  supply  to  the  market.  It  is  up  to  market forces. Including enacting Perumnas as regular developers are required of seeking profits  and  no  funding  from  the  Government.  In  this  period,  Perumnas  only capable  of  building  100,000  housing  units.  The  Government  must  to  restore  the role  of  Perumnas  as  the  main  actors  provide  a  home  for  MBR.  The  concepts  of house  development  in  accordance  with  the  1945  Constitution  and    compatible with  the  principles  of  Islamic  economics  can  only  executed  if  the  land  and housing  issue  could  be  controlled  by  the  Government,  not  left  to  the  market mechanism.
Key words: Perumnas, Public Service, MBR, Falah, Mashlahah

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konstruksi  realitas  pada pengembangan  biaya  rendah  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah dari  studi  Masyarakat.  Ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  meneliti keberadaan pembangunan perumahan selama 40 tahun. Visi dan misi pemerintah adalah  untuk  menyediakan  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  bagi  rakyat Indonesia. Pemerintah mendirikan sebuah perusahaan publik untuk menyadari visi dan  misi  di  atas.  Perusahaan  Umum  Pembangunan  Perumahan  Nasional  (Perum
Perumnas)  didirikan  pada  tanggal  18  Juli  1974.  Perumnas  sebagai  pelaku  utama menyediakan  rumah  untuk  kelompok  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Perumnas didirikan  berdasarkan  tidak  mencari  keuntungan  sebagai  bagian  dari  pelayanan publik  dari  pemerintah.  Kata  Pengantar  dari  UUD  1945  menyatakan  bahwa, Negara  didirikan  untuk  membuat  kemakmuran  bagi  masyarakat,  seperti  konsep Perumahan.  Dan  ini  terjangkau  dan  sangat  kompatibel  dengan  prinsip  ekonomi Islam,  untuk  mendapatkan  Falah  (Prosperity)  melalui mashlahah .  Masalahnya masih sangat besar kekurangan perumahan (backlog), yaitu 13,5 juta rumah pada tahun  2014.  Sejak  periode  1974-1997,  Perumnas  telah  berhasil  membangun sebanyak 455.000 unit rumah. Dalam melaksanakan kegiatannya Perumnas tidak dimaksudkan  untuk  keuntungan  dan  dalam  proses  kegiatan  usaha,  konsep Ekonomi  Islam  telah  berjalan,  seperti antarodin  minkum , ta'awun,  ad'l , menghindari  ihtikar  dan  gharar.  Selama  periode  1998  -  2014,  tidak  ada  lagi konsep  di  atas.  Pemerintah  mengeluarkan  pasokan  rumah  ke  pasar.  Terserah kekuatan pasar. Termasuk memberlakukan Perumnas sebagai pengembang reguler yang  diperlukan  dari  mencari  keuntungan  dan  tidak  ada  dana  dari  pemerintah. Pada  periode  ini,  Perumnas  hanya  mampu  membangun  100.000  unit  rumah. Pemerintah  harus  mengembalikan  peran  Perumnas  sebagai  pelaku  utama menyediakan  rumah  untuk  MBR.  Konsep  pembangunan  rumah  sesuai  dengan UUD  1945  dan  kompatibel  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  hanya  dapat dilaksanakan  jika  masalah  tanah  dan  perumahan  dapat  dikendalikan  oleh Pemerintah, tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.
Kata Kunci: Perumnas, Pelayanan Masyarakat, MBR, Falah, Mashlahah

## Pendahuluan
Kesejahteraan merupakan salah satu dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Alinea  ke-empat  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945 menyebutkan  bahwa,  “Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa...” 1 .
Salah satu  wujud kesejahteraan umum adalah semua penduduk  Indonesia tinggal dalam rumah dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu hak atas rumah yang  merupakan  amanat  Pembukaan  UUD  1945,    dicantumkan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Hak atas rumah tersebut disebutkan  dengan  jelas  sebagai  Hak  Azasi  Manusia,  sehingga  negara  dalam  hal ini  harus  melindungi  dan  menyediakan  akses  terhadap  seluruh  penduduk  dan warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di Indonesia.
UUD 1945 Pasal 28 H dinyatakan sebagai berikut:
a. Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
b. Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
c. Setiap orang berhak mempunyai  hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Hak atas rumah diakui sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia, khususnya
Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (EKOSOB)  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia  melalui  Undang-Undang  No.11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
“Hak  atas  rumah  sebagai  sebuah  hak  azasi  manusia  yang  diakui  oleh seluruh  bangsa-bangsa  melalui  Piagam  Hak  Azasi  Manusia,  Pasal  25(1) yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  tingkat  hidup  yang memadai  untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan  diri  dan  keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian dan perumahan.” 2
Islam  adalah  agama  yang  holistik,  yaitu  agama  yang  tidak  memisahkan kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Dunia  yang  sejahtera  adalah  jembatan  menuju akhirat yang sejahtera. Allah Swt menyerukan dalam Al-Quran (QS 2 : 208 ) :
                                                           
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan”. 3
Kitab  suci  Alquran  telah  menganjurkan  umat  manusia  untuk  mencari keduanya: “...Ya Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat . . .” (QS. 2 : 201). 4
Falah atau  kesejahteraan  (selamat  dunia  dan  akhirat)  hanya  bisa  dicapai jika  ajaran  Islam  dilaksanakan  secara kaffah oleh  pemeluknya.  Ekonomi  Islam adalah  wujud  perilaku  ekonomi  umat  Islam  untuk  melaksanakan  ajaran  Islam secara  menyeluruh.  Aktifitas  dalam  kegiatan  ekonomi  adalah  satu  bentuk  dari upaya pencapaian falah . Jadi Ekonomi Islam dapat didefinisikan :
“Ekonomi  Islam  adalah  ilmu  yang  mempelajari  usaha  manusia  untuk mengalokasikan    dan  mengelola  sumber  daya  untuk  mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.” 5
Pembangunan  atau  penyediaan  rumah  merupakan  bagian  dari  upaya mencapai  kesejahteraan  duniawi  yang  juga  memiliki  dampak  kepada kesejahteraan akhirat.
Dari uraian di  atas tentang Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal  dalam batang  tubuh  UUD  1945  tentang  pembangunan  ekonomi    untuk  mencapai kesejahteraan,  mempunyai  tujuan    yang  sama  dengan  Ekonomi  Islam  atau memiliki  kompatibiltas  yang  kuat,  walau  tidak  selalu  ada  kesamaan.  Dalam perkataan  lain  pelaksanaan  UUD  1945  adalah  objektivasi  pelaksanaan  ajaran Islam.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  didukung  oleh  data  kuantitatif, yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  empat  filosfis,  yaitu pertama, fenomenologis ,  kedua, interaksi  simbolik, ketiga, hasil  budi  daya manusia  dank ke-empat, fokus pembahasannya berkait erat dengan kegiatan manusia baik secara normatif maupun historis.
“Ciri  penelitian  kualitatif  antara  lain,  mempunyai  sifat  induktif  yaitu pengembangan  konsep  yang  didasarkan  atas  fakta  yang  ada,  mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. 6
Dari  dimensi  manfaat,  penelitian  ini  adalah  penelitian  terapan,  yaitu penelitian  untuk  memecahkan  masalah  praktis  dalam  pembangunan  perumahan yang  memenuhi  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan  kesejahteraan  sebagai  hasil dari pembangunan perumahan.

## Masalah dan Tantangan
Kecenderungan urbanisasi juga membuat nilai tanah juga berubah. Tanah didaerah  urban  atau  perkotaan  memiliki  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  di  pedesaan karena tingginya permintaan dan rendahnya penawaran.  Harga tanah  yang tinggi dan  tidak  terkendali  ini  menyulitkan  masyarakat  berpenghasilan  rendah  untuk memiliki  rumah,  karena  harga  rumah  relatif  sangat  mahal  dibandingkan  dengan penghasilan mereka yang rendah.
Berdasarkan  gambaran  di  atas  tergambar  betapa  sengitnya  pertarungan dalam  memperoleh  tanah  dan  rumah.  Oleh  karena  itu  diperlukan  regulasi  yang melindungi kepentingan orang banyak agar tidak terkooptasi oleh segelintir orang yang punya modal dan akses kepada kekuasaan.
”Sudah  menjadi  rahasia  umum,  property  telah  menjadi  alat  investasi, terutama rumah tinggal dan apartemen. Tanah juga telah kehilangan fungsi sosialnya,  meninggalkan  amanat  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  dan menjadi  alat  spekulasi.  Pemerintah  seharusnya  dapat  menegakkan  aturan agar  tanah  dan  bangunan  diatasnya  tetap  memiliki  fungsi  sosial,  bukan menjadi  alat  investasi,  apalagi  spekulasi,  yang  mengakibatkan  harga properti  semakin  jauh  dari  jangkauan  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan, antara lain, memberlakukan  tata ruang secara ketat dan transparan.  Kini  saatnya  pemerintah  menata  sektor  properti  agar  kembali normal dan hak dasar atas papan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah  juga  terpenuhi.  Mereka  memiliki  daya  beli,  tapi  tidak  mampu mendapatkan  rumah  layak  huni  karena  tanah    dan  bangunan  diatasnya telah menjadi alat investasi dan cenderung menjadi alat spekulasi.” 7
Masalah  dan  tantangan  dalam  pengalokasian  tanah  untuk  perumahan, terutama di kota-kota  sangat kompleks, selanjutnya Johan Silas  menulis,
”Pembangunan  di  kota-kota  Indonesia  yang  memang  dipacu  dan berhasil,  namun  mau  tidak  mau  membawa  dampak  makin  ganasnya kompetisi  untuk  mendapatkan  ruang  (lahan)  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi.  Bahkan  melalui  berbagai  rekayasa  perencanaan  dan  investasi, kawasan  yang  semula  tidak  menarik  dapat  disulap  menjadi  tempat  yang diperebutkan  pasar  dan  memberi  laba  besar.  Belajar  dari  beberapa pengalaman, rakyat kecil makin faham arti dan nilai dari tempatnya di kota yang tumbuh pesat seperti nampak dihampir semua kota di  Indonesia.  Ini berlanjut  pada  sengketa  yang  lebih  sengit  guna  mendapatkan  hak  atas sebidang lahan kota yang semakin langka jumlahnya.”
“Bahkan  yang kini paling berkuasa mengambil keputusan atas lahan, bukan yang paling bertanggungjawab terhadap ketertiban sebuah kawasan dan  penduduknya.  Sehingga  banyak  keputusan  yang  diambil  tak memperhatikan  lagi  dampak  buruk  yang  timbul  dilapangan,  utamanya terhadap yang berkepentingan atau punya hak atas lahan tersebut.” 8
Pentingnya  penelitian  karena  masalah  tempat  tinggal  merupakan  masalah yang  belum  terselesaikan  terutama  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia, sekalipun  sudah  dilakukan  pembangunan  sejak  tahun  1974.  Pertumbuhan penduduk  yang  cukup  tinggi  di  hadapkan  kepada  kemampuan  pemerintah  dan masyarakat yang masih rendah. Terutama hal ini sangat terasa di perkotaan.
Backlog  sebesar  13,5  juta  unit  pada  tahun  2014  diakibatkan  karena kebutuhan  yang  besar  dibandingkan  dengan  supply.  Setiap  tahun  ada  800.000 pasangan baru yang membutuhkan rumah. Di era Pemerintahan Presiden Soeharto rata-rata  membangun  150.000-200.000  unit  rumah  pertahun.  Dalam  era pemerintahan  berikutnya  hanya  rata-rata  50.000-70.000  unit  rumah  pertahun. “Pemerintah  menyadari  hal  ini  sepenuhnya,  maka  alokasi  pembangunan perumahan  yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJM) 2014-2019 meningkat lebih lima kali lipat dibandingkan dengan alokasi alokasi pada RPJM 2010-2014.
Saat  ini  Kementerian  PUPR  fokus  menyelesaikan  603.516  unit  rumah untuk  MBR dan 396.484 unit rumah non MBR.  Sampai Setember 2105 realisasi rumah MBR sebanyak 400.000 unit dan non MBR 140.000 unit.
Penelitian  di  fokuskan  kepada  Perum  Perumnas  karena  pada  masa  1974- 1997 (Masa Presiden Soeharto) menjadi  ujung tombak pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian perannya melemah oleh  kebijakan  Pemerintah  Era  Reformasi,  sehingga  kemampuannya  merosot hingga 30 persen dibanding sebelumnya.
Pemerintahan  Presiden  Jokowi  dengan  Program  Sejuta  Rumah  mencoba mengembalikan  peran  Perumnas  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  prumahan untuk  MBR.  Tetapi  dengan  data  tahun  2015  yang  dikemukakan  di  atas  hasilnya belum  memuaskan.  Disisi  lain  karena  upaya  pemerataan  dan  keadilan  dalam perekonomian  menjadi  tujuan  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan, khususnya  untuk  MBR.  Tujuan-tujuan  ini  sangat  kompatibel  dengan  prinsip- prinsip  dan  tujuan  ekonomi  Islam.  Maka  penelitian  akan  melihat  institusi  Perum Perumnas dan proses-proses bisnis yang dilakukannya dalam Perspektif Ekonomi Islam selama periode 1974-1997 ;1998-2014 dan ; 2015-sekarang.
Kajian Teori

## Pengertian Negara Kesejahteraan
Negara  Kesejahteraan  atau    yang  populer  dengan  istilah Welfare  State menjadi  kecenderungan  negara-negara  untuk  tujuan  pemerintahan.  M.A.Mannan dalam Islamic-Economics-Theory and Practise Welfare State menyatakan:
“belumlah  didefinisikan  dengan  pasti,  sehingga  program-program kesejahteraan    hampir    senantiasa    berbeda    dari    satu    negara    ke  negara lain dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski demikian, yang umum dipahami  orang  mengenai  istilah  ini  adalah  bahwa  sebuah  negara  yang pemerintahannya bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar kehidupan minimal bagi setiap warganya. Istilah tersebut digunakan secara luas  untuk  memberikan  sebuah  masyarakat  yang  memiliki  semua  atau sebahagian ciri-ciri berikut ini. :
Pertama, penyediaan  jaminan  sosial  bagi  semua  orang  terhadap kecelakaan,sakit, pengangguran,usia lanjut dan cacat.
Kedua, keadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan  merata  diantara  semua  warga  negara  dengan  meminimalkan  celah antara  kelompok  kaya  dan  kelompok  miskin  dengan  menggunakan  pajak dan pengeluaran pemerintah yang efektif.
Ketiga, penyediaan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  gratis  atau  sangat disubsidi ( heavily-subsidised) oleh negara.
Keempat, dipertahankannya  tingkat full-employment bagi  angkatan  kerja dengan  menjadikan  negara  bertanggungjawab  penuh  atas  tersedianya pekerjaan bagi mereka yang mampu bekerja.
Kelima, pemilikan  publik  atas  fasilitas  umum  sehingga  dapat  diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah dengan harga yang disubsidi.” 9
“Program-program  kesejahteraan  sosial  pada  umumnya  meliputi pemberian  dana  bantuan  keluarga,  hadiah  pernikahan,  potongan  harga makanan,  makanan  murid  sekolah, kredit  ringan  untuk  perumahan , mobil  dan  peralatan  rumah  tangga,  bantuan  medis,  dana  bantuan  untuk berlibur,  liburan  gratis,  dana  bantuan  rekreasi  dan  skema  kesejahteraan khusus untuk wanita dan anak-anak”. 10
Islam  menghendaki  tidak  hanya  keejahteraan lahiriyah tapi  juga kesejahteraan batiniyah . Menghendaki tidak hanya keselamatan di dunia tapi juga di akhirat, sebagai firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 201
                                                                                         
     
Artinya  :“ Dan  di  antara  mereka  ada  orang  yang  berdoa:  "Ya  Tuhan  Kami, berilah  Kami  kebaikan  di  dunia  dan  kebaikan  di  akhirat  dan  peliharalah  Kami dari siksa neraka ” 11
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  manusia  mencapai  dua  kebahagiaan sekaligus, yaitu kebahagiaan didunia dan di akhirat.
Kebahagiaan di  akhirat  akan sulit  dicapai  kalau  kehidupan di  dunia tidak berada dalam kehidupan yang baik secara moril dan materil. Islam menghendaki adanya harmoni sosial yang meliputi segalanya.
Ayat-ayat  Alquran dan Hadis-hadis Nabi Saw menjelaskan bahwa negara memikul kewajiban mensejahterakan warganya, memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin,  kebutuhan  dasar  manusia,  memenuhi  keadilan  sosial  dan  menekankan hak-hak  sosial  atas  harta  individu.  Yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini adalah yang berkaitan terutama tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan konsep  keadilan  sosial.  Tentang  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia,  Chaudry menulis :
“Kebutuhan hidup dasar atau kebutuhan hidup minimal di definisikan oleh ayat Al-Qur‟an
                                                                         
Artinya : ”118,  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan  telanjang,  119,  dan  sesungguhnya  kamu  tidak  akan  merasa  dahaga  dan tidak  (pula)  akan  ditimpa  panas  matahari  di  dalamnya .(QS.  Thahaa  [20]:  118- 119)”
Dan Hadis Nabi Muhammad SAW : “Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih  baik  daripada  ia  memiliki  rumah  tempatnya  tinggal,  sepotong  baju  untuk melindungi auratnya, dan sepotong roti dan air.” (Tirmidzi)” 12
Selanjutnya Chaudhry menulis :
“Jadi  kebutuhan  dasar  manusia  menurut  Al-Qur‟an  dan  Sunnah,  adalah makanan, pakaian dan rumah.
Setiap  orang  yang  hidup  dalam  negara  Islam  berhak  mendapatkan kebutuhan  dasarnya.  Jika  ia  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  itu  baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena   menganggur, sakit, cacat, usia tua  dan  lainnya,  maka  negara  Islam  wajib  mencukupi  kebutuhan  dasar  yang dibutuhkannya  itu.  Jika negara  tidak  memiliki  sumber  yang  cukup,  maka  negara harus menemukan cara untuk menolong warganya yang memerlukan itu.” 13
Dalam kehidupan manusia sebagai sebuah komunitas (muslim) tidak boleh ada  yang  kelaparan  ( cukup  makan ),  tidak  boleh  ada  yang  telanjang  ( cukup pakaian ),  tidak  boleh  ada  yang  dahaga  (cukup  memperoleh  air)  dan  tidak  boleh ada yang kepanasan ( rumah untuk berlindungan dari cuaca ).
Dalam  surat An-Nahl  ayat 80 Allah berfirman
                                                                               
                                                                                                
                            
Artinya: “  Dan  Allah  menjadikan  bagimu  rumah-rumahmu  sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit  binatang  ternak  yang  kamu  merasa  ringan  (membawa)nya  di  waktu  kamu berjalan  dan  waktu  kamu  bermukim  dan  (dijadikan-Nya  pula)  dari  bulu  domba, bulu  onta  dan bulu  kambing,  alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). ” 14
Allah  telah  menjadikan  untuk  kita  rumah-rumah  sebagai  tempat  tinggal. Ayat ini menegaskan bahwa manusia harus punya tempat kediaman. Tidak  boleh ada manusia jalanan  yang tidak punya tempat  tinggal ( homeless ). Rumah  adalah nikmat  dari  Allah  yang  sering  tidak  kita  sadari.  Dengan  rumah  manusia  banyak sekali mendapat kemudahan dan kesenangan hidup.
Setiap  orang  yang  hidup  di  Negara  Islam  berhak  mendapatkan  semua kebutuhan  dasar  tersebut,  tetapi  jika  ia  tidak  mampu  memperolehnya  dengan
usaha  sendiri,  maka  Negara  Islam  berkewajiban  untuk  menyediakannya  baginya dan keluarganya.
“Negara  Islam  bertanggungjawab  menyediakan  standar  kehidupan minimal  ( minimum  standar  of  living) dalam  bentuk  kebutuhan  dasar kepada semua orang miskin, sakit, cacat, berusia lanjut atau menganggur, yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri.” 15
Setiap kelompok-kelompok (strata sosial) memiliki hak atas terpenuhinya kebutuhan  dasar  tersebut.  Tidak  boleh  hanya  beredar  diantara  orang-orang  yang menguasai harta-harta tersebut (kelompok orang kaya).
Kita  harus  meninggalkan  sikap  mementingkan  kelompok  sendiri,  tapi harus  mau  berbagi  dengan  semua  kelompok  dalam  masyarakat.  Karena  sikap seperti  ini  secara  jangka  panjang  dari  sisi  ekonomi  akan  berdampak  orang  kaya makin  kaya  sedangkan  yang  miskin  makin  miskin.  Tidak  terjadi  pemerataan dalam ekonomi yang dapat merusak harmoni sosial dan menimbulkan chaos.

## Pengertian Kemaslahatan
Mashlahah adalah  tujuan  antara  untuk  mencapai falah . Mashlahah dapat diwujudkan maka falah dengan sendirinya bisa dicapai.
“ Mashalahah adalah  segala  bentuk  keadaan,  baik  material  maupun  non material,  yang  mampu  meningkatkan  kedudukan  manusia  sebagai makhluk  yang  paling  mulia.  Menurut  as-Shatibi, mashlahah dasar  bagi bagi  kehidupan  manusia  terdiri  dari  lima  hal,  yaitu  agama  ( dien ),  jiwa ( nafs ),  intelektual  ( aql ),  keluarga  dan  keturunan  ( nasb ),  dan  material ( wealth ).  Harta  material  ( maal )  sangat  dibutuhkan,  baik  untuk  kehidupan duniawi  maupun  ibadah.  Manusia  memerlukan  harta  untuk  pemenuhan kebutuhan  makan,  minuman,  pakaian,  rumah,  kendaraan,  perhiasan sekedarnya dan berbagai  kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.” 16
Al-Ghazali memberikan definisi tentang maslahah yang  dikutip Wahbah Zuhailiy  sebagai berikut :
ةشضي غفد ٔأ تؼفُي بهج ٍػ مصلأا يف ةسابػ يٓف تحهصًناايأ ذص امي ةشضًنا غف دٔ , تؼفًُنا بهج ٌ اف , كنر ّب يُؼَ اُسنٔ
كهخنا , تحهصًناب  يُؼَ اُكن . ىْذصامي ميصحح  يف كهخنا حلاصٔ :  تسًخ  كهخنا  ٍي  عششنا  دٕصمئ  .  عششنادٕصمي  مػ  تظفاحًنا مكف ىٓنائ ، ىٓهسَٔ ، ىٓهمػٔ ، ىٓسفَٔ ، ىُٓيد ىٓيهػ ظفحي ٌإْٔٔ ا ِزْ ظفح ًٍضخي اي ثٕفي اي مكٔ ، تحهصي ٕٓف تسًخنا لٕص لأ . تحهصي آؼفد ، ةذسفي ٕٓف ، لٕصلأا ِزْ
Artinya: “Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat  dan  menolak  mudarat,  tetapi  bukan  itu  yang  kami  maksud;  sebab menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat  adalah  tujuan  makhluk.  (manusia),  dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih  tujuan-tujuan mereka. Yang kami  maksud  dengan  maslahat  ialah  ialah  memelihara  tujuan  syara’/hukum Islam,dan  tujuan  syara’  dari  makhluk  itu  ada  lima,  yaitu  memelihara  agama, jiwa,  akal,  keturunan,,  dan  harta  mereka.  Setiap    yang  mengandung  upaya memelihara  kelima  hal  prinsip  ini  disebut  maslahat,  dan  setiap  yang menghilangkan  kelima  prinsip  ini  disebut  mafsadat  dan  menolaknya  disebut maslahat.” 17
Nawir  menyebutkan,  bahwa  :  “Secara  etimologi  kata al-maslahah ,  sama dengan as-salah ,  merupakan  kata  benda  ( isim )  dari  kata  kerja infinitive saluha ,  yang  berarti  lawan  dari  kerusakan,  selamat  dari  cacat,  kebaikan, benar, istiqamah ;  atau  dipergunakan  untuk  menunjukkan  seseorang  atau sesuatu  itu  adalah  baik,  benar,  sempurna,  teratur,  terpuji,  berguna,  jujur, tulus.” 18
Al-Buti memahami mashlahah secara etimologi sebagai berikut :
اي مكل غفَ ّيف  ٌاك – صحخساك ميصحخنأ بهجناب ٌاك ءإس رءازنأ دءإفنا لا ولالأا ٔ ساضًنا داؼبخساك ,ءامحلاا ٔ غفذناب ٔأ -
تحهصي ىًسي ٌأب شيذج ٕٓف
Artinya: “  Segala  sesuatu  yang  mengandung  kemanfaatan  –  baik  dengan  cara meraih  atau  mewujudkan,  seperti  mewujudkan  berbagai  faidah  dan  kenikmatan, atau  dengan  cara  menolak  dan  memelihara  diri,  seperti  menjauhkan  diri  dari berbagai kemudaratan dan kepedihan -  maka hal tersebut layak disebut dengan mashlahah.” 19
Kebutuhan  manusia  yang  harus  dijaga  terutama  apa  yang  disebut  dengan ad-dharuriyat al-khams, ( lima darurat) yaitu :agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan dan harta. Lima perkara ini harus dipelihara dalam kehidupan manusia, dalam  arti  apabila  terabaikan  satu  diantaranya,  hal  itu  akan  mengakibatkan kekacau balauan, bahkan bisa mengancam eksistensi manusia.
Disamping  kebutuhan  yang  bersifat  esensial  tersebut  ada  lagi  kebutuhan al-hajiyat yang apabila tidak terwujudkan atau tidak terpelihara tidak mengancam eksistensi  manusia,  tetapi  mengakibatkan  manusia  hidup  dalam  kesempitan. Umpamanya  kebutuhan  kepada  kantor-kantor  pelayanan  umum,  peraturan  lalu lintas  dan  sebagainya.  Kemudian  ada  lagi  kebutuhan tahsinat, yaitu  keperluan kepada  hal-hal  yang  dapat  menunjang  peningkatan  kesempurnaan  pribadi  dan masyarakat sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
“Termasuk  dalam  bagian  ini  hal-hal  yang  menyangkut  dengan kesempurnaan  akhlak,  kerapihan  dalam  berpakaian,  kenyamanan  tempat tinggal dan sebagainya.” 20
Dari    definisi  tentang maslahah dengan  rumusan    yang  dikemukakan  di atas, dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah sesuatu yang sesuai dengan akal sehat    karena  membawa    kebajikan  dan  menjauhkan  dari  keburukan  (kerusakan) bagi  manusia,  serta  sesuai  dengan  tujuan  agama  yang  berfungsi  sebagai pemelihara dan penyelamat manusia dengan menegakkan syari‟at.
Persoalan  utama  dalam mashlahah adalah  masalah  kelangkaan  relatif, yaitu  ketidak  merataan  sumber  daya,  keterbatasan  manusia,  dan  konflik  tujuan hidup. Tiga aspek mendasar yang menjadi tugas dari Ilmu Ekonomi yang didasari Nilai-Nilai  Ekonomi  Islam,  yaitu  produksi  (bagaimana  komoditas  dihasilkan), distribusi  (bagaimana  komoditas  disalurkan),  dan  konsumsi  (masalah  prioritas dari kebutuhan).

## Tiga Aspek Mashlahah
Dalam  uraian  diatas  telah  dijelaskan  bahwa  peran  Ilmu  Ekonomi  adalah mengatasi  masalah  kelangkaan,  sehingga falah dapat  dicapai.  Tolok  ukur pencapaian falah adalah  mengukur  pencapaian mashalahah. Pencapaian mashlahah mencakup tiga aspek, yaitu Konsumsi,  Produksi, dan Distribusi.
Masalah  Konsumsi,  kelangkaan  barang  apa  yang  terjadi  sehingga mashlahah sulit diwujudkan. Harus ditentukan barang apa yang akan diproduksi, berapa banyak dan waktu dibutuhkan.
Masalah Produksi, bagaimana barang yang dibutuhkan untuk konsumsi itu diproduksi,  siapa  yang  akan  memproduksi,  pengelolaan  sumber  daya  dan teknologi produksi.
Masalah Distribusi, bagaimana barang akan didistribusikan ke masyarakat. Siapa yang berhak mendapatkannya secara adil.
Penelitian  ini  akan  membahas  pencapaian mashlahah dalam  bidang perumahan,  yaitu  kelangkaan  rumah.  Bagaimana  Konsumsi,  Produksi  dan Distribusinya.

## Prioritas Konsumsi dan Konsumen
Terjadi  kelangkaan  atau  kekurangan  suplai  dari  perumahan  secara nasional,  yaitu 13,5 juta unit rumah pada tahun 2014 dan ada 3 juta rumah tidak layak huni (slum area)
Prioritasnya  adalah  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang  tidak memiliki  kemampuan  membangun  rumah  sendiri,  terutama  diperkotaan  yang kebutuhan  rumahnya  sangat  tinggi.  Terdapat  lebih  kurang  800  ribu  penganten baru per tahun yang membutuhkan rumah.
Manfaat  produk  (perumahan)  yang  diharapkan  adalah  sesuai  dengan tujuan pembangunan rumah dan tradisi masyarakat Islam.

## Tujuan Pembangunan Rumah (Manfaat Produk)
Dalam  uraian  diatas  telah  dikemukakan  bahwa  Allah  Swt  menetapkan syariah    memiliki  tujuan  yang  dirumuskan    dalam  lima  hal  yaitu  perlindungan terhadap agama, diri, akal, keturunan dan harta.  Maka pembangunan pemukiman sebagai  bentuk  ibadah  muamalah  juga  harus  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut. Artinya  sebuah  pemukiman  (rumah,  lingkungan  dan  fasilitas)  harus  mendukung terwujudnya  tujuan-tujuan  tersebut.  Selanjutnya  akan  kita  sebut  sebagai pemukiman  yang  Islami . Berikut  ini  adalah  unsur-unsur  yang  mendukung perumahan Islami tersebut :

## 1. Memuliakan Manusia
Manusia  adalah  makhluk  Allah  Swt  yang  paling  mulia  disisi  Allah  Swt. Paling disempurnakan ciptaannya, baik secara jasmani maupun rohani. Allah Swt berkehendak  untuk  menjaga  kemuliaan  tersebut  dengan  menyertai  penciptaan manusia  dengan  syariat-syariat  agama.  Syariat  ini  menjamin  kemuliaan  manusia di  dunia  dan  di  akhirat.  Tanpa  dukungan  syariat  agama  manusia  akan  jatuh kemuliaannya menjadi  sehina-hinanya. Sesuai dengan  firman Allah dalam  Surah at-Tiin ayat 4-6
                                                                                 
                                                                     
Artinya: “4.  Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  dalam bentuk  yang  sebaik-baiknya  .5.  kemudian  Kami  kembalikan  Dia  ke  tempat  yang serendah-rendahnya  (neraka),  6.  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan mengerjakan  amal  saleh;  Maka  bagi  mereka  pahala  yang  tiada  putus- putusnya.” 21
Bahwa  Allah  telah  menciptakan  manusia  dengan  sebaik-baiknya penciptaan.  Namum  manusia  akan  jatuh  menjadi  hina  jika  fitrahnya  yang sempurna  itu  tidak  dipelihara  dengan  sebaik-baiknya.  Kemuliaan  manusia  itu hanya  bisa  dijaga  dengan  kekuatan  iman  kepada  Allah  Swt  dan  mengisi kehidupannya dengan amal saleh. Dengan beriman dan senantiasa beramal saleh manusia akan memperoleh reward (pahala) dari Allah Swt.
Maka  untuk  menjaga  kemuliaan  manusia  tersebut,  agar  tidak  terjatuh ketempat  yang serendah-rendahnya adalah menyiapkan generasi penerus. Adalah fitrah  yang  diberikan  Allah  Swt  kepada  manusia,  untuk  menginginkan  generasi penerusnya  menjadi  lebih  baik  dan  menjadi  ahli  waris  yang  akan  meneruskan perjuangan.
Dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  Muslim  (2451),  Rasulullah  Saw bersabda:
لال  ٌَاًَْهَس ٍػ
:
ُجُش ْخَي ٍي  َشِخآ لأ  َقُّٕسنا  ُمُخْذَي ٍي  َلََّٔأ  َجْؼَطَخْسا ٌإ  ٍَََُّٕكَح  َلا
آَََِّإَف آُي آَِبَٔ ٌِاَطْيَّشنا ُتَكَشْؼَي بِصْنَي َُّخَياَس
Artinya: “Diriwayatkan dari Salman berkata: “Janganlah engkau menjadi orang yang  pertama  masuk  pasar  jika  engkau  mampu  dan  jangan  pula  menjadi  orang yang  paling  terakhir  yang  keluar  darinya  pasar  karena  pasar  itu  adalah  tempat peperangan para syaitan dan disanalah ditancapkan benderanya.” (HR. Muslim, no. Hadis 2451).” 22
Hadis  ini  menjelaskan  bahwa  pasar  adalah  tempat  peperangan  para syaitan,  oleh  karena  itu  jangan  menjadi  orang  yang  pertama  masuk  pasar  dan terakhir  meninggalkan  pasar.  Dikaitkan  dengan  fungsi  rumah  sebagai baiti jannati ,  bahwa  di  pasar  (diluar  rumah)  tempat  banyaknya  pengaruh  negatif,
sehingga  kita  diharapkan  tidak  menjadi  orang  pertama  masuk  pasar  dan  terakhir keluar pasar.
Hal ini juga dapat ditafsirkan jangan terlalu lama berada diluar rumah agar tidak terkontaminasi pengaruh negatif terutama bagi generasi penerus.

## 2. Baiti Jannati
Pasar adalah tempat pertarungan syaitan , dapat kita interpretasikan bahwa Rasulullah itu akan selalu berada dirumah jika tidak ada keperluan diluar rumah. Karena  itu  peran  rumah  dalam  menjaga  kemuliaan  manusia  menjadi  sangat penting.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  yang  sangat  penting  yang  harus dipertahankan untuk menjaga kemuliaan manusia, yaitu : a. Mendidik dengan al- amtsal ;b. Semangat kemandirian; c. Spritual dan Kedermawanan ; d. Membangun budaya malu ; e. Mujadalah ; f. Rumah tangga adalah dakwah ; g. Menjaga Perut ; h. Menyambung Kerabat ; i. Senyum ;j. Mengenalkan Tauhid ; k. Berkelakar ; l. Menyiapkan generasi penerus ;m. Memuliakan orangtua ; n. Seni mendengarkan ; o. Membangun harapan ; p. Bersikap ramah ;
Dengan terbangunnya semua hal diatas dalam sebuah rumah tangga, atau terjadinya  penanaman  nilai,  maka  inilah  generasi  penerus  yang  kuat  yang  tidak mencemaskan orangtuanya.
3. Untuk Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah war-Rahmah
Kalau  di  amsalkan  sebuah  rumah  adalah  sebuah  fabrik  yang  didalamnya berlangsung proses produksi, maka outputnya adalah orang yang hanif (lurus dan condong kepada kebenaran) dan Sakinah, Mawaddah dan ar Rahmah adalah sifat prosesnya.
Yang  dimaksudkan  dengan hanif adalah  kecenderungan  kepada  yang benar.
“Hadrat  Mirza  Nashir  Ahmad  dalam  The  Holy  Al  Quran  menulis  ;  a. orang yang meninggalkan kesalahan dan dan mengarahkan dirinya kepada petunjuk ; b .orang yang terus menerus mengikuti kepercayaan yang benar, tanpa  keinginan  berpaling  darinya  ;  c.  seseorang  yang  cenderung  menata perilakunya  secara  sempurna  menurut  Islam  dan  terus  menerus mempertahankannya  secara  teguh  ;  d.  seseorang  yang  mengikuti  agama Ibrahim ; e. yang percaya kepada seuruh nabi-nabi.” 23
Proses Sakinah,  Mawaddah  war-Rahmah harus  menghasilkan  output hanif .  Menghendaki  proses  yang  benar  seperti  yang  telah  diuraikan  dalam Baiti Jannati diatas. Karena seringkali terjadi orangtua menjadi kecewa karena anaknya tumbuh  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Penyebabnya  seringkali  tidak  disadari, padahal  Rasul  Saw  sudah  mengingatkan  bahwa  orangtuanyalah  yang  akan  me yahudikan atau me nasranikan seorang anak.
Mengapa anak-anak lebih banyak berprilaku seperti Yahudi atau Nasrani? Karena  proses-proses  yang  dilaluinya  didalam  rumah  lebih  banyak  dipengaruhi millah Yahudi dan Nasrani dari pada millah Islam.
Oleh  karenanya  tujuan  membentuk  keluarga sakinah,  mawaddah  war- rahmah menjadi tujuan yang harus dicapai setiap keluarga muslim, sesuai firman Allah Swt dalam surat ar-Rum ayat 21
                                                                                                                                                             
Artinya: “  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir.” 24
Firman  Allah  Swt  ini  menjelaskan  bahwa  ketentraman  dan  kasih  sayang dalam  sebuah  rumah  tangga  (dengan  isteri  dari  jenismu  sendiri)  adalah  menjadi landasan utama terbentuknya kelurga sakinah, mawaddah war-rahmah.
Dari ayat inilah muncul tiga prinsip atau  kunci dari sebuah rumah tangga muslim, yaitu : a. Sakinah ,b. Mawaddah , c. Rahmah .
Sakinah diartikan  sebagai  ketentraman  atau  kedamaian  jiwa,  ketika seorang  laki-laki  menemukan  pasangan  perempuan  dalam  hidupnya  atau sebaliknya dan hidup dipadukan jadi satu.
Dari  sini  muncullah mawaddah ,  yaitu  saling  mengasihi  dan  menyayangi dan curahan rahmat Allah. Kasih sayang yang lebih dalam dari cinta.
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Undang-Undang  ini  juga  menetapkan  beberapa  prinsip  (asas)  yang berkaitan  dengan  perkawinan,  yaitu  :a.Asas  sukarela;  b.Partisipasi  keluarga;  c. Asas  monogami  atau  poligami  dibatasi  secara  ketat;  d.  Perceraian  dipersulit;  e. Mengutamakan  kematangan  calon  mempelai  dan;  f.  Memperbaiki  derajat  kaum wanita.
Undang-Undang  ini  juga  menyatakan,”Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1)

## 4. Menjaga Tradisi Masyarakat Islam
Tradisi,  tata  kehidupan,  dan  kebiasaan  masyarakat  Islam  ditetapkan  oleh Islam  untuk  berkhidmad  kepada  aqidah  dan  ibadahnya,  pemikiran  dan  simbol- simbolnya, kemudian akhlak dan perilaku utamanya.
Diantaranya  tata  kehidupan  Islam  menghendaki  pemeluknya  tidur  lebih awal  dan  bangun  juga  lebih  awal.  Orang  harus  dapat  menikmati  tidurnya  agar bangun  dipagi  hari  dengan  segar  bugar.  Karena  Allah  menjadikan  malam  atau tidur sebagai sarana memulihkan kesehatan dan kekuatan. “Menikmati berkahnya bangun pagi, menghirup udara yang segar yang diiringi dengan sholat Subuh.” 25
Pemukiman  (lingkungan  dan  rumah)  akan  memegang  peranan  penting untuk mewujudkan tradisi masyarakat Islam itu. Islam mengajarkan menghormati privasi penghuni sebuah rumah seperti tercantum dalam Al Quran, Surah An-Nur ayat 27-28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Artinya: “27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang  bukan  rumahmu  sebelum  meminta  izin  dan  memberi  salam  kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. 28. jika kamu tidak menemui  seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk
sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka  hendaklah  kamu  kembali.  itu  bersih  bagimu  dan  Allah  Maha  mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 26
Ayat-ayat  ini  menegaskan  adanya  hak-hak  penghuni  sebuah  rumah  yang tidak  boleh  dilanggar,  yaitu  untuk  tidak  diganggu  oleh  orang  lain.  Orang  yang ingin masuk harus meminta izin dan mengucapkan salam. Penghuni rumah berhak menolak menerima orang yang ingin bertamu jika mereka tidak menginginkannya.  Orang  yang  ingin  bertamu  tidak  boleh  memaksakan keinginannya  dan  diminta  meninggalkan  rumah  tersebut  dan  itu  adalah  hal  yang lebih baik.

## Produksi (Pembangunan Rumah)
Produksi  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan al-intaj yang  secara  bahasa dimaknai dengan ijadu sil’atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu). Produksi dalam  Islam  adalah  penggabungan  faktor-faktor  produksi  yang  mempunyai  nilai guna  yang  memberi  kesejahteraan  yang  terukur  dan  dalam  bingkai  nilai  halal, yaitu  nilai  kesejahteraan  dari  segi  etika  ekonomi  yang  didasarkan  atas  perintah- perintah Allah dalam Alquran.
Konsep  Islam  mengenai    produksi  kekayaan  memiliki  basis  yang  amat luas.  Tuhan  telah  menciptakan  manusia  itu  dengan  mengetahui  hakikat  manusia itu  menyukai  kekayaan  dengan  keinginan  untuk  mengakumulasi,  memiliki,  serta menikmatinya.  Perjuangan  manusia  untuk  mendapatkan  kekayaan  pun  telah diajarkan  tatkala  Alquran  berkata:  “ Dan  bahwasanya  seorang  manusia  tiada memperoleh  selain  apa  yang  telah  diusahakannya,  Dan  bahwasanya  usaha  itu kelak  akan  diperlihatkan  (kepadanya).  Kemudian  akan  diberikan  balasan kepadanya  dengan  balasan  yang  paling  sempurna:...” (QS, an-Najm [53]:  39- 41.” 27
Produk  perumahan  berbeda  dengan  barang  pada  umumnya.  Perumahan adalah produk dan sekaligus jasa. Aspek-aspek dalam produksinya juga berbeda, khususnya pembangunan rumah untuk MBR. Aspek-aspek dalam produksi rumah adalah masalah Kelembagaan yang memproduksi rumah, Prinsip-prinsip Ekonomi dan Pembiayaan, Wujud produk dan prinsip-prinsip rumah Islami, Pembangunan perumahan dari aspek Lingkungan dan Aspek Pengelolaan Air.

## Distribusi Rumah
Distribusi  adalah  kebijakan  dalam  alokasi  dari  faktor  produksi  dan penyaluran hasil produksi.
Distribusi  yaitu  bagaimana  sumber  daya  dan  komoditas  di- distribusikan  di  masyarakat  agar  setiap  individu  dapat  mencapai mashlahah . Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan  cara  bagaimana  setiap  masyarakat  memiliki  keempatan  untuk mendapatkan mashlahah.” 28
Distribusi  juga  erat  kaitannya  dengan  unsur  keadilan dalam masyarakat dalam menikmati barang dan jasa. Chaudhry mengatakan :
“Jika distribusi kekayaan di dalam masyarakat iu tidak adil atau tidak merata,  maka  kedamaian  sosial  selalu  menjadi  taruhan  dan  konflik antara  si  kaya  dan  si  miskin  dapat  berlanjut  ke  revolusi  berdarah. Kantong-kantong  kemakmuran  tidak  dapat  hidup  dalam  lautan kemiskinan,  dan  oleh  karenanya,  distribusi  kekayaan  yang  adil  dan merata  merupakan  hal  yang  amat  penting  bagi  masyarakat  demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.” 29
Pendistribusian rumah kepada masyarakat berbeda dengan pendistribusian komoditas atau barang lain kepada masyarakat. Rumah adalah komoditas  yang  tidak  bergerak  (menyangkut  pertapakan),  mempunyai  nilai tinggi,  tingkat  kesulitan  memperolehnya  yang  tinggi,  aspek  hukum  yang menyertainya  lebih  kompleks  dan  penguasaan  teknologi  yang  tidak  semua orang  menguasainya.  Terutama  hal  ini  akan  dialami  oleh  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Atasan  alasan  tersebut  mekanisme  distribusi  rumah tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya, melainkan harus ada  campur  tangan  pemerintah  dalam  kebijakan  pembangunan  perumahan. Khususnya  untuk  MBR  yang  memiliki  akses  yang  lemah  kepada  lembaga- lembaga terkait.
Terdapat  fenomena market  failure,  government  failure, dan citizen failure ,  yaitu  kegagalan  sektor-sektor  in  mencapai  solusi  optimum  bagi permasalahan ekonomi.” 30
Mengambil  berbagai  kebijakan  untuk  menciptakan  harga  yang  adil, terutama  seandainya  persaingan  yang  sempurna  tidak  dimungkinkan  terjadi
pada  pasar.  Monopoli  tidak  selalu  akan  berdampak  buruk  bagi  masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.” 31

## Pembangunan Perumahan dengan orientasi MBR
Dari  hasil  penelitian,  dalam  periode  ini  Perum  Perumnas  berhasil membangun  Rumah  Sederhana  sejumlah 455.392 unit  diseluruh  Indonesia  yang terbagi kedalam tujuh Regional (Wilayah): Regional I (Aceh,Sumut,Sumbar,Riau, Riau  Kepulauan  )  sejumlah 65.188 unit  rumah  ;  Regional  II  (Jambi,  Bengkulu, Sumsel,  Lampung,  Bangka  Belitung,  Kalimantan  Barat)  sejumlah 45.682 unit rumah ; Regional III (JABODETABEK) sejumlah 108.368 unit rumah ; Regional IV  Banten,  Jawab  Barat)  sejumlah 63.560 unit  rumah  ;  Regional  V  (Jawa Tengah,DI  Yogyakarta,  Kalimantan  Selatan)  sejumlah 64.131 unit  rumah) ;Regional  VI  (Jawa  Timur,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Timur,  Bali, NTT,NTB)  sejumlah 65.607 unit  rumah  dan  ;  Regional  VII  (Indonesia  Bagian Timur) sejumlah 42.856 unit rumah.
Pada periode ini Perum Perumnas membangun di semua Ibukota Provinsi dalam  skala  besar  (lebih  kurang  100  hektar)  dan  lebih  dari  satu  lokasi.  Dalam wilayah  Regional  I,  pembangunan  rumah  sebanyak 65.188 unit  rumah  tersebar pada  ;  Aceh  sejumlah 4.088 unit  rumah  ;  Sumatera  Utara  sejumlah 38.113 unit rumah ; Sumatera Barat sejmlah 12.357 unit rumah ; Riau Daratan sejumlah 3.849 unit  rumah  dan  ;  Riau  Kepulauan  sejumlah 6.861 unit  rumah.  Gambaran  dalam Tabel 1 dan Gambar 1 berikut ini :
Tabel 1 :Data Pembangunan Rumah Nasional oleh Perumnas
PERIODE   1974-1997    1998-2003    2004-2008    2009-2014   JUMLAH UNIT 455.392           9.563 8.652 83.423 557.030
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 1974-1997 1998-2003 2004-2008 2009-2014 455,392 9,563 8,652 83,423 DATA PEMBANGUNAN RUMAH TAHUN 1974 - 2014 UNIT
Gambar 1 : Grafik Pembangunan Rumah Nasional Tahun 1974-2014
Dalam  wilayah  Regional  I,  pembangunan  rumah  sebanyak  65.188  unit rumah tersebar pada ; Aceh sejumlah 4.088 unit rumah ; Sumatera Utara sejumlah 38.113  unit  rumah  ;  Sumatera  Barat  sejmlah  12.357  unit  rumah  ;  Riau  Daratan sejumlah  3.849  unit  rumah  dan  ;  Riau  Kepulauan  sejumlah  6.861  unit  rumah. Tabel 2 dan Gambar 2  berikut ini :
Tabel 2 : Data Pembangunan Rumah Perumnas Regional 1
Periodede 1974-1997  1998-2003 2004-2008 2009-2014 JUMLAH Unit 65.188        1.376        1.256 6.868 74.688
Gambar 2 : Grafik Pembangunan Rumah Regional I Tahun 1974-2014

## Penutup
Prioritas Pemerintah Indonesia yang menetapkan rumah murah, layak dan sehat  sebagai  program  utama  dalam  pembangunan  telah  sesuai  dengan  kondisi objektif masyarakat yang kekurangan rumah yang sangat besar di perkotaan, baik kuantitas  dan  kualitas.  Juga  kondisi  objektif  masih  rendahnya  kemampuan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah sendiri
Dengan  alasan  diatas,  maka  pilihan  Pemerintah  Indonesia  menyediakan rumah murah (layak dan terjangkau) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai  dengan  tujuan-tujuan  ekonomi  Islam  yaitu  dengan mashlahah menuju falah.
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 REGIONAL 1974-1997 1998-2003 2004-2008 2009-2014 JUMLAH
Alasan  lain  adalah  peran  rumah  dalam  membangun  keluarga  yang sejahtera dan harmonis ( sakinah mawaddah war-rahmah ) sangat menentukan. Pemerintah  Indonesia  periode  1974  –  1997  mengendalikan  secara  penuh pilihan  prioritas  rumah  yang  akan  dibangun  mulai  dari  tipe  Rumah  Inti,  Rumah Sederhana  dan  Rumah  Menengah.  Sehingga  dapat  memenuhi  hampir  semua tingkat penghasilan masyarakat.
Pemerintahan  periode  1998  –  2014  menetapkan  pilihan  produksi  Rumah Sederhana,  sehingga  tidak  semua  lapisan  masyarakat  memiliki  akses  untuk mendapatkan  rumah  yang  disubsidi  pemerintah.  Sehingga  tingkat  kekurangan rumah  ( backlog )  makin  tinggi  dan  tidak  bisa  memenuhi  permintaan  rumah  yang mencapai 2 juta unit pertahun.
Pemerintahan  Presiden  Jokowi  mencanangkan  Program  Sejuta  Rumah pada tahun 2015. Tapi hanya mampu merealisasikan 436.000 unit rumah dengan kontribusi Perumnas sejumah 14.000 nit rumah.
Masalah  produksi  adalah    bagaimana  memenuhi  proritas  produksi  yang telah ditetapkan, siapa yang akan ditugaskan dan bagaimana proses produksi yang menjamin  tercapainya  tujuan  prioritas  produksi  dan  bagaimana  dengan pendistribusiannya.
Terdapat penilaian yang dapat mengkaitkan pemahaman tentang pemikiran Imam  Ghazali  tentang  mashlahah,  prinsip  tujuan  ekonomi  Islam  dan  tujuan pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas yaitu mencapai falah (masyarakat yang  sejahtera)  melalui  memecahkan  masalah-masalah  dalam  bidang  perumahan (mashlahah).  Dalam  memformulasikan  pemikirannya  tentang  negara,  al-Ghazali lebih  mengarahkan  kepada  penerapan  prinsip  mashlahah  untuk  mengatasi kemudharatan dalam tujuan pendirian negara dan kewajiban negara. Dihubungkan dengan pemikiran Asy-Syatibi yang berkaitan dengan teori ekonomi dalam aspek prioritas  konsumsi,  produksi  dan  distribusi.  Konsep  maqashid  syar‟i  yang dikemukakan  Asy-Syatibi  harus  jadi  acuan  dalam  setiap  analisis  ekonomi, sehingga  sistim  dan  pemahaman  yang  diformulasikan  memberi  kemashalahatan dan  mampu  menjadi  solusi  dalam  memecahkan  masalah  ekonomi.  Kesemua aktifitas  ekonomi  harus  menuju  kepada  kemashalahatan  sehingga  dapat memelihara  maqashid  syar‟iah.  Nilai-nilai  tersebut  perlu  diberi  skala  prioritas sesuai  dengan  tingkat  kebutuhannya.  Ini  bersesuaian  dengan  prinsip-prinsip pembangunan  perumahan  yang  dilakukan  pemerintah  melalui  Perum  Perumnas,
yaitu  dengan  prioritas  rumah  sederhana  yang  harganya  terjangkau  masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  distribusinya  diatur  agar  tidak  jatuh  ketangan  yang tidak berhak.

## Catatan
1 Ditjen  Pendidikan  Tinggi, Undang-Undang  Dasar  1945, Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, h.1
2 Badan  Legislasi  DPR-RI, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tabungan Perumahan Rakyat , DPR-RI, 2015, Jakarta, h. 45
3 Abdullah  bin  Muhammad  Alu  Syaikh, Tafsir  Ibnu  Katsir, (terj.)  M.  Abdul  Ghofar E.  M,
Pustaka Imam Syafi‟i, Jakarta, 2012, Jilid 1, h. 514.
4 Naqvi,  Syed  Nawab  Haider, Etika  dan  Ilmu  Ekonomi,  Suatu  Sintesis  Islami, (terj.)  Drs. Husin  Anis,  Mizan,  Bandung,  1985,    h.  49.  Dikutip  juga  oleh  Chaudhry  dalam Sistem  Ekonomi Islam, h. 31
5 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (PE3I)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta  atas  kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam, PT.  Raja  Grafindo, Yogyakarta, 2012, h. 19
6 Sukarsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Aneka Cipta, 2006), h. 14-15.
7 Redaksi  Kompas, Tajuk  Rencana  :Menata  Sektor  Property ,  Harian  Kompas    tanggal  15 Agustus 2015
8 Johan Silas , Menata Rumah Rakyat ,  Jurnal Sintesa, CIDES, Jakarta, 1966 hal. 7-8
9 Chaudry,Muhammad  Sharif, Fundamental  of  Islamic  Economic  System, (terj.)  Suherman Rosyidi: Sistim Ekonomi Islam, Prinsip Dasar , h. 303
10 Ibid h. 304.
11 Chaudhry,  Muhammad Syarif, Sistem Ekonomi Islam , (terj.) Suherman Rosyidi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,  h.31
12 Ibid  h. 285
13 Ibid, h. 285
14 Ibid h. 8
15 Ibid h. 308
16 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  UII  Yogyakarta, Ekonomi Islam, h.6
17 Zuhayli, Wahbah, al- Usul al-Fiqh al-Islami , 2 Juz. Beirut: dar al-Fikr, 1406 H/1986 M, h. 769
18 Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fikih , Citapustaka Media, Bandung, 2007,  h. 135
19 Muhammad  Sa‟id  Ramadhan  al-Buti. Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’at  al-  Islamiyah (Beirut : Muassasah ar-Risalah , 1410 H/1990 M), h. 27
20 Harun Nasution dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jambatan,  Jakarta, 1992,  h. 623
21 Rahardjo, Muhammad Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- konsep Kunci, Paramadina, Jakarta,  1996, h. 123
22 Abī Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj al-Qusyairiy an-Naisābūriy, Ṣaḥīḥ al-Muslim, (Riyadh: Dār al-Ma„nā, 1998), h. 1.332 .
23 Rahardjo,  Dawam. Ensiklopedi  Al-Quran  ,  Tafsir  Sosial  Berdasarkan  Konsep-Konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 1996. h.  62.
24 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7, h. 207
25 M.Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam (terj.), Abdus Salam Masykur, Era Intermedia, Solo, 2003 h. 160
26 Ibid h.161
27 Chaudhry,Syarif  Muhammad, Sistem Ekonomi Islam, h. 48
28 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  UII  Yogyakarta, Ekonomi Islam , h.10
29 Chaudhry, Syarif Muhammad, Sitem Ekonomi Islam , h. 77
30 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  UII  Yogyakarta, Ekonomi Islam , h. 445
31 Ibid h. 462.

## Daftar Pustaka
Al-Buti,  Muhammad  Sa‟id  Ramadhan. Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’at  al- Islamiyah (Beirut : Muassasah ar-Risalah , 1410 H/1990 M).
Alu,  Abdullah  bin  Muhammad. Tafsir  Ibnu  Katsir, (terj.)  M.‟Abdul  Goffar  E.M, Pustaka Imam  Asy-Syafi‟i, Jakarta, 2012, Jilid 7
An-Naisābūriy,  Abī  Ḥusain  Muslim  Ibn  Ḥajjāj  al-Qusyairiy. Ṣaḥīḥ  al-Muslim, (Riyadh: Dār al-Ma„nā, 1998).
Arikunto,  Sukarsini. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik, (Jakarta:Aneka Cipta, 2006).
Badan  Legislasi  DPR-RI, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat , DPR-RI, 2015, Jakarta.
Chaudry,  Muhammad  Sharif, Fundamental  of  Islamic  Economic  System, (terj.) Suherman    Rosyidi: Sistim Ekonomi Islam, Prinsip Dasar .
Ditjen Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
Naqvi, Syed Nawab Haider. Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami, (terj.) Drs.  Husin  Anis,  Mizan,  Bandung,  1985,    h.  49.  Dikutip  juga  oleh Chaudhry dalam Sistem Ekonomi Islam.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (PE3I)  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo, Yogyakarta, 2012.
Qardhawi,  M.Yusuf. Masyarakat  Berbasis  Syariat  Islam (terj.),  Abdus  Salam Masykur, Era Intermedia, Solo, 2003.
Rahardjo, Muhammad Dawam. Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina, Jakarta,  1996
Redaksi  Kompas, Tajuk  Rencana  :Menata  Sektor  Property ,  Harian  Kompas tanggal 15 Agustus 2015.
Silas, Johan. Menata Rumah Rakyat ,  Jurnal Sintesa, CIDES, Jakarta, 1996.
Yuslem, Nawir. Kitab Induk Ushul Fikih , Citapustaka Media, Bandung, 2007.
Zuhayli,  Wahbah. al-  Usul  al-Fiqh  al-Islami ,  2  Juz.  Beirut:  dar  al-Fikr,  1406 H/1986 M.