Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, Hal: 167-193 • Desember 2016

## PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)
Komang Subagiastra a , I Putu Edy Arizona b,* , I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra c a,b,c Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jl. Kamboja No.11A, Denpasar-
Bali, Indonesia
* (edyarizona@gmail.com )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  profitabilitas,  kepemilikan keluarga  dan good  corporate  governance terhadap  penghindaran  pajak  dengan berfokus  pada  perusahaan-perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  pada  periode  tahun  2011-2014.  Metode  sampling  yang digunakan  adalah purposive sampling dengan  sampel  dari  30  perusahaan selama  periode  pengamatan  4  tahun  berturut-turut  sehingga  menghasilkan total  120  sampel.  Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  regresi  linear.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  laba  atas  aset sebagai  proxy  dari  profitabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran pajak.  Kepemilikan  institusional  dan  proporsi  dewan  komisaris  independen sebagai  proxy  dari good  corporate  governance juga  menunjukkan  pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kata  kunci: profitabilitas,  kepemilikan  Keluarga,  tata  kelola  perusahaan, penghindaran pajak

## ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of profitability, family ownership and good corporate  governance  on  tax  evasion  by  focusing  on  manufacturing  companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2014. The sampling method used  was  purposive  sampling  with  a  sample  of  30  companies  during  the observation period of 4 years in a row so as to produce a total of 120 samples. The analytical tool used in this study is the linear regression analysis. The test results showed that the return on assets as a proxy of a positive effect on the profitability of tax avoidance. Institutional ownership and the proportion of independent board as  a  proxy  of  good  corporate  governance  also  showed  a  positive  effect  on  tax evasion. Keywords: profitability, family ownership, corporate governance, tax evasion

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  negara  yang paling  besar.  Penerimaan  negara terbesar  ini  harus  terus  ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan  pembangunan  dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Ketidakpatuhan  wajib  pajak dapat
menimbulkan upaya penghindaran  pajak.  Salah  satu penghindaran  pajak  yang  dilakukan wajib  pajak  adalah tax  avoidance , yaitu  upaya  penghindaran  pajak secara  legal  yang  tidak  melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib  pajak  dengan  cara  berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan ( loopholes ) (Hutagoal,  2007). Tax  avoidance yang dilakukan ini
dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan  dengan tax  avoidance ini  lebih  memanfaatkan  celah-celah dalam  undang-undang  perpajakan tersebut  yang  akan  mempengaruhi penerimaan  negara  dari  sektor  pajak
(Mangoting,  1999).  Tetapi  praktik tax avoidance ini  tidak  selalu  dapat dilaksanakan  karena  wajib  pajak tidak  selalu  bisa  menghindari  semua unsur  atau  fakta  yang  dikenakan dalam perpajakan.
Penghindaran pajak yang dilakukan  perusahaan  tentu  saja berhubungan  dengan  profitabilitas yang  dihasilkan  karena  profitabilitas merupakan  salah  satu  pengukuran bagi  kinerja  suatu  perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan  kemampuan  suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama  periode  tertentu  pada  tingkat penjualan, asset dan  modal  saham tertentu.  Anderson  dan  Reeb  (2003) menyatakan  bahwa  perusahaan  yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta  perusahaan  yang  memiliki  nilai kompensasi  rugi  fiskal  yang  lebih sedikit, terlihat memiliki nilai effective tax  rates (ETRs)  yang  lebih  tinggi.
Profitabilitas yang merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari  pengelolaan  aktiva  yang  dikenal dengan Return  on  Asset (ROA).  ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA  merupakan  satu  indikator yang
mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi
nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan
tersebut.
Perusahaan  yang  memperoleh  laba diasumsikan  tidak  melakukan tax
avoidance karena  mampu  mengatur pendapatan dan
pembayaran pajaknya  (Maharani  dan  Suardana, 2014).
Pajak  penghasilan  badan  yang disetorkan,  bagi  pemilik  perusahaan juga  dianggap  merupakan  biaya perusahaan. Walaupun pajak
merupakan  biaya  bagi  perusahaan ( agency )  dan  pemilik  ( principles ), namun  tidak  serta  merta  membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan  tindakan  penghindaran pajak dapat
menimbulkan konsekuensi  biaya  lain,  yaitu  biaya akibat  dari  masalah  yang  timbul akibat  adanya  masalah  keagenan ( agency problem ). Menurut Chen et al .
(2010) perbandingan tingkat
kecenderungan  menghindari  pajak antara  perusahaan  keluarga  dengan perusahaan  non-keluarga  tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar  pajak  lebih  tinggi  (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada  harus  membayar  denda pajak  dan  menghadapi  kemungkinan
rusaknya  reputasi  keluarga  akibat pemeriksaan pajak dari fiskus.
Selain profitabilitas dan kepemilikan  keluarga  yang  memiliki keterkaitan  dengan  penghindaran pajak,  aturan  struktur corporate govenance juga  mempengaruhi  cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Hubungan antara pajak dengan corporate governance telah  banyak  dikaji  oleh beberapa peneliti, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Desai dan Dharmapala, 2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan  tindakan  penghindaran  pajak bersifat  negatif.  Hubungan  negatif  ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat corporate governance
rendah,  yang  dalam  pengelolaannya sifat oportunis manajer diduga merupakan  faktor  yang  dominan. Timbulnya  kasus-kasus  mengenai usaha  untuk  meminimalisir  beban pajak  yang  harus  dibayar  melalui upaya  tindakan  penghindaran  pajak menimbulkan  pertanyaan  bagi  pihak
corporate governance yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan  bahwa  mekanisme Good Corporate Governance (GCG)  belum diterapkan di perusahaan-
perusahaan  publik  di  Indonesia.  Hal itu  dapat  memicu  perusahaan  untuk memberikan  informasi  yang  kurang
sesuai  dengan  kenyataannya  serta mendorong perusahaan untuk cenderung  melakukan  manipulasi akuntansi untuk
menghindari besarnya beban pajak terutangnya.
Penelitian  ini  dimotivasi  dengan maraknya  kasus  penghindaran  pajak serupa  yang  dilakukan  perusahaan- perusahaan  ternama  seperti Apple Inc,  Starbucks,  Amazon,  Skype,  dan Facebook . Cahyani (2010) memaparkan  kasus  seperti  ini  juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan  wajib  pajak  perorangan untuk  negara  berkembang  di  Asia hanya  sekitar  1,5%  sampai  dengan 3%.  Bahkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  di  Indonesia  masih  relatif rendah  dibandingkan  negara-negara lain  di  Asia.  Selain  itu  terjadinya inkonsistensi hasil penelitian- penelitian  sebelumnya  terkait tax avoidance ini  juga  yang  menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  peneliti  ingin  meneliti lebih  lanjut  mengenai  pengaruh profitabilitas,  kepemilikan  keluarga, dan corporate govenance terhadap tax avoidance .

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Agency Theory
Menurut  Lukviarman  (2006),
Agency  Theory merupakan  perspektif
yang  secara  jelas  menggambarkan masalah  yang  timbul  dengan  adanya pemisahan  antara  kepemilikan  dan pengendalian  terhadap  perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.
Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya
dipegang  oleh  beberapa  pemegang saham.  Dalam  realitasnya,  pemegang saham  ada  yang  mengendalikan usahanya  sendiri,  namun  ada  juga yang mempercayakannya kepada seorang  manajer  yang  kemudian disebut  sebagai  agen.  Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan  didelegasikan  kepada manajer  yang  dapat  menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan  kegiatan  prinsipal.  Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan
pembayaran  dividen  dilakukan  oleh manajer  dengan  cara  membebankan biaya  kepada  perusahaan.  Konflik yang  disebabkan  karena  pemisahan kepemilikan dan pengendalian
perusahaan  tersebut  yang  disebut dengan konflik keagenan (Ahmad dan
Septriani, 2008).
Jensen  dan  Meckling  (1976) mendefinisikan teori keagenan
sebagai  suatu  kontrak  dimana  satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan  satu  orang  (agen)  untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan  prinsipal  dalam  hal pemisahan  kepemilikan  dan  kontrol perusahaan.  Secara  garis  besar  ia menggambarkan
dua bentuk hubungan  keagenan,  yaitu  antara manajer  dengan  pemegang  saham ( shareholders ) dan  antara  manajer dengan
pemberi pinjaman
( bondholders ).

## Tax Avoidance
Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara sehingga kejujuran wajib pajak
dalam melaksanakan  kewajibannya  sangat diperlukan.  Ditambah  lagi  sistem yang  dianut  perpajakan  di  Indonesia adalah  sistem self  assesment ,  yang
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk
menghitung, melaporkan, dan
membayar sendiri pajak terutangnya.
Kepatuhan  wajib  pajak  sangat perlu  diperhatikan  dalam  kaitannya dengan  sistem  perpajakan  yang dianut  di  Indonesia.  Jayanto  (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan hingga melaksanakan hak perpajakannya,
sedangkan ketidakpatuhan  pajak  merupakan
keadaan  dimana  wajib  pajak  tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan  serta  hak  perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap ketidakpatuhan  pajak  berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan  pajak  yang  akan berujung pada tindakan penghindaran pajak (Frey, 2007).
Hanlon  dan  Heitzman  (2010), pengukuran  adanya  penghindaran pajak  dapat  menggunakan  banyak proksi  yang  bervariasi.  Salah  satu pengukuran untuk membuktikan ada atau  tidaknya  praktik tax  avoidance dalam  Hanlon  dan  Heitzman  (2010) adalah cash  effective  tax  rates . Pengukuran  tersebut  merujuk  pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et  al .  (2010),  yaitu  kas  yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

## Profitabilitas
Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari  pengelolaan  aktiva  yang  dikenal dengan Return  On  Asset (ROA). Dendawijaya  (2003:120)  menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba).
Semakin  tinggi  ROA,  semakin  tinggi keuntungan  perusahaan  sehingga semakin  baik  pengelolaan  aktiva
perusahaan.  Menurut  Lestari  dan Sugiharto (2007:196), ROA merupakan  pengukur  keuntungan bersih
yang diperoleh dari penggunaan  aktiva.Semakin  tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax  planning yang  mengurangi jumlah  beban  kewajiban  perpajakan (Chen et al . 2010). Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengarus secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya  profitabilitas  perusahaan akan  dilakukan  perencanaan  pajak yang  matang  sehingga  menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan
melakukan penghindaran pajak akan menurun.

## Kepemilikan Keluarga
Salah  satu  definisi  kepemilikan keluarga  terdapat  dalam  penelitian Anderson  dan  Reeb  (2003)  yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga  ( family  firm )  adalah  setiap perusahaan  yang  memiliki  pemegang saham  yang  dominan.  Sedangkan
Morck dan Yeung (2004)
mendefinisikan  perusahaan  keluarga sebagai  meliputi  perusahaan  yang
dijalankan  berdasarkan  keturunan atau  warisan  dari  orang-orang  yang sudah  lebih  dulu  menjalankannya atau  oleh  keluarga  yang  secara terang-terangan mewariskan
perusahaannya kepada generasi
selanjutnya.  Dalam  penelitiannya, Arifin  (2003)  mengungkapkan  bahwa perusahaan  yang  dikendalikan  oleh keluarga,  negara,  atau  institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan  dengan  perusahaan yang  dikendalikan  oleh  perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

## Corporate Governance
Organization for Economic Cooperation  and  Development (OECD) menyatakan bahwa
corporate governance adalah  suatu  struktur hubungan  yang  memiliki  keterkaitan dengan  tanggung  jawab  diantara pihak-pihak  terkait  yang  terdiri  dari pemegang  saham,  anggota  dewan direksi  dan  komisaris  termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong  terciptanya  suatu  kinerja yang  kompetitif  yang  diperlukan dalam  mencapai  tujuan  utama  suatu perusahaan. Sedangkan menurut The Indonesian  Institute  for  Corporate
Governance (IICG), corporate governance adalah proses dan
struktur  yang  diterapkan  dalam
menjalankan perusahaan dengan tujuan  utama  untuk  meningkatkan nilai  pemegang  saham  dalam  jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.
The  Indonesian  Institute  for Corporate  Governance (IICG) ini merupakan  salah  satu  badan  yang memberikan perhatian khusus terkait pelaksanaan corporate  governance di Indonesia. Supatmi (2007) mengatakan  bahwa  sejauh  ini  IICG telah  melakukan  penelitian  terkait penerapan corporate governance perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya  perusahaan  publik  yang tercatat  di  Bursa  Efek  Jakarta  dan menyusun  pemeringkatannya  yang disebut sebagai Corporate Governance Perception  Index (CGPI).  Konsep corporate  governance diajukan  demi tercapainya  pengelolaan  perusahaan yang  lebih  transparan  bagi  semua pengguna laporan keuangan.
Suatu perusahaan dapat dikatakan  sudah  melakukan Good Corporate  Governance apabila  telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Indonesia,  terdapat  lima komponen utama GCG yaitu:
1. Transparansi ( Transparency )
2. Akuntabilitas ( Accountability )
3. Responsibilitas ( Responsibility )
4. Independensi ( Independency )

## 5. Kewajaran dan kesetaraan ( Fairness )

## Kepemilikan Institutional
Menurut  Jensen  dan  Meckling (1976),  dalam agency  theory terdapat interkasi  antar  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki  kepentingan  pribadi  yang dapat  menimbulkan  konflik.  Oleh karena itu perusahaan harus mencegah  terjadinya  konflik  itu dengan  cara  diperlukan  adanya monitor  dari  pihak  luar  yang  dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan  yang  lebih  optimal,  yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang  tinggi  akan  dapat  menimbulkan upaya  pengawasan  yang  lebih  ketat oleh  pihak  investor  institusional sehingga  dapat  menghalangi  perilaku oportunistik  manajer  (Permanasari,
2010).
Menurut  Sartika  (2012)  dan
Permanasari (2010), kepemilikan institusional memiliki kelebihan
sebagai berikut:
1. Memiliki  profesionalisme  dalam menganalisis  informasi  sehingga
dapat menguji keandalan informasi. 2. Memiliki  motivasi  yang  kuat untuk melaksanakan pengawasan  lebih  ketat  atas aktivitas  yang  terjadi  di  dalam perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris Independen Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi  dalam  segala  hal  dengan pemegang  saham  pengendali,  tidak memiliki  hubungan  afiliasi  dengan direksi  atau  dewan  komisaris,  serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait
dengan  perusahaan  pemilik  (Annisa, 2012). Berdasarkan  peraturan  Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 mewajibkan
perusahaan  yang  sahamnya  tercatat di  BEI  untuk  memiliki  komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari  seluruh  jajaran  anggota  dewan komisaris  (Hanum,  2013).  Beberapa kriteria  lainnya  tentang  komisaris independen  berdasarkan  Keputusan
Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004  tentang  pembentukan dan  pedoman  pelaksanaan  kerja
komite  audit  Nomor  IX.I5  adalah sebagai berikut:
1. Komisaris independen tidak memiliki  saham,  baik  langsung maupun  tidak  langsung  pada emiten atau perusahaan publik.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten  atau  perusahaan publik,  komisaris,  direksi,  atau pemegang  saham  utama  emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris  independen  harus berasal  dari  luar  emiten  atau perusahaan publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha,  baik  langsung  maupun tidak  langsung  yang  berkaitan dengan  kegiatan  usaha  emiten atau perusahaan publik.

## Komite Audit
Keberadaan  komite  audit  diatur melalui  Peraturan  BAPEPAM  Nomor Kep-29/PM/2004  (bagi  perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor  KEP-103/MBU/2002  (bagi BUMN).  Komite  audit  terdiri  dari sekurangkurangnya  tiga  orang,  yang diketuai  oleh  komisaris  independen perusahaan dengan dua orang eksternal  yang  independen  serta menguasai dan memiliki latar belakang  akuntansi  dan  keuangan (Hanum, 2013).
Keberadaan  komite  audit  untuk memberikan  pandangan  mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan
dengan kebijakan
keuangan, akuntansi,  dan  pengendalian  intern. Pembentukan  komite audit  bertujuan untuk (Asfiyati, 2012):
1. Memastikan  laporan  keuangan yang  dikeluarkan  agar  tidak menyesatkan  dan  telah  sesuai dengan  praktik  akuntansi  yang berlaku umum.
2. Memastikan  internal  kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti  dugaan  adanya penyimpangan yang bersifat material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi
auditor eksternal.

## Kualitas Audit
Salah satu unsur penting dalam penerapan corporate governance adalah  didasarkan  pada  keterbukaan atau transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan  semakin  dituntut  oleh otoritas  publik,  yang  dapat  dicapai dengan  melaporkan  hal-hal  terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham  (Sartori,  2010).  Guedhami et al . (2009) menyatakan bahwa kepemilikan  saham  yang  menyebar memiliki  pengaruh  penting  untuk memperoleh  laporan  keuangan  yang berkualitas  tinggi  yang  diwujudkan
dalam  pemilihan  auditor  dari  Kantor Akuntan Publik (KAP).
Pengukuran kualitas audit menggunakan  proksi  ukuran  KAP yang  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu KAP The  Big  Four dan  KAP non  The
Big  Four .  Berdasarkan  penelitian- penelitian sebelumnya, laporan keuangan  yang  diaudit  oleh  auditor
KAP The  Big  Four dipercaya  lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan  nilai  perusahaan  yang sebenarnya.  Oleh  karena  itu  diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP The  Big  Four memiliki  tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan  dengan  perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP non The Big Four (Annisa, 2012).
Auditor  yang  termasuk  dalam kelompok The Big Four adalah sebagai berikut  (Sulistiarini  dan  Sudarno, 2012):
1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
2. Ernest & Young (EY)
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler
(KPMG)
4. PricewaterhouseCoopers (PwC)
Pengaruh Return on Asset Terhadap

## Tax Avoidance
Profitabilitas
adalah faktor penting  untuk  pengenaan  pajak penghasilan bagi perusahaan,  karena profitabilitas merupakan satu
indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin  bagus  performa  perusahaan tersebut. Perusahaan
yang memperoleh  laba  diasumsikan  tidak melakukan tax  avoidance karena mampu  mengatur  pendapatan  dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian  Maharani  dan  Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menyebutkan  bahwa  profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran  pajak.  Demikian  juga, hasil  penelitian  Hanum,  (2013)  juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan  dengan  penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya  profitabilitas  perusahaan akan  dilakukan  perencanaan  pajak yang  matang  sehingga  menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan
melakukan penghindaran  pajak  akan  menurun.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka hipotesis  kedua  dari  penelitian  ini adalah:
H1: Bahwa Return on Asset berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Pengaruh  Kepemilikan  Keluarga
Terhadap Tax Avoidance
Perusahaan  keluarga  ( family firm )  adalah  setiap  perusahaan  yang memiliki  pemegang  saham  yang dominan  (Anderson  dan  Reeb,  2003), jika  kepemilikan  keluarga  mengalami peningkatan,  maka  penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak pada perusahaan keluarga  lebih  rendah  atau  lebih tinggi  dari  pada  perusahaan non - keluarga,  tergantung  dari  seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung  pihak  keluarga  yang menjadi manajemen perusahaan ( family  owners ) atau  pihak  manajer dalam perusahaan non -keluarga. Hasil penelitian Sari dan Martani  (2010)  yang  menunjukkan bahwa  tingkat  keagresifan  pajak (penghindaran  pajak)  perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non -keluarga. Sedangkan hasil  penelitian  Prakosa  (2014)  yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada
perusahaan non -keluarga.  Hal  ini terjadi  karena  diduga family  owners lebih  rela  membayar  pajak  lebih tinggi,  daripada  harus  membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan  pajak  atau  diaudit  oleh
fiskus pajak. Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan salah satu  dari  tindakan  pajak  agresif. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka hipotesis  kedua  dari  penelitian  ini adalah:
H2:  Bahwa  kepemilikan  keluarga berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Pengaruh Kepemilikan Institusional
Terhadap Tax Avoidance
Kepemilikan institusional sebagai  pengawas  yang  berasal  dari luar  perusahaan  memegang  peranan yang penting dalam memonitor manajemen.  Karena  dengan  adanya kepemilikan institusional akan mendorong  peningkatan  pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen  perusahaan  agar  dalam menghasilkan
laba berdasarkan aturan  yang  berlaku,  karena  pada dasarnya  investor  institusional  lebih melihat  seberapa  jauh  manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat  indikasi  bahwa  investor institusional  mempunyai  andil  dalam penetapan  kebijakan  yang  terkait dengan tindakan tax avoidance .
Pohan  (2008),  Maharani  & Suardana  (2014)  dan  Dewi  (2014) menguji pengaruh kepemilikan
institusional  terhadap tax  avoidance .
Hasilnya menujukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif  terhadap tax avoidance , yaitu mengurangi
kemungkinan  adanya  tindakan tax avoidance. Tetapi  berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  Annisa (2012) yang  menunjukkan  hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki  pengaruh  terhadap tax avodiance yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal
tersebut,  maka  hipotesis  ketiga  dari penelitian ini adalah:
H3:  Bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris  Independen  Terhadap Tax Avoidance Komisaris  independen  bersama dewan komisaris
lainnya melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan  strategi  kebijakan  yang menguntungkan  bagi  perusahaan, namun  tidak  melanggar  hukum termasuk  dalam  penentuan  strategi yang  terkait  dengan  pajak.  Dengan adanya  komisaris  independen  maka setiap perumusan strategi perusahaan  yang  dilakukan  oleh dewan  komisaris  beserta  manajemen perusahaan  dan  para stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang
efektif  dan  efisien  termasuk  pada kebijakan yang terkait dengan tindakan tax  avoidance (Hanum,
2013).
Annisa (2012) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tax  avoidance .  Hasilnya menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan
berpengaruh  terhadap tax  avoidance .
Hasil  penelitian  Annisa  (2012)  ini sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  (2014)  bahwa komisaris  independen  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance .  Ini  berarti  keberadaan dewan  komisaris  independen  tidak efektif dalam usaha mencegah tindakan  penghindaran  pajak.  Tetapi berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  Maharani  &  Suardana (2014)  dan  Prakosa  (2014)  yang menunjukkan  hasil  bahwa  proksi dewan komisaris independen memiliki pengaruh  terhadap tax  avodiance yang dilakukan perusahaan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka hipotesis  keempat  dari  penelitian  ini adalah:
H4:  Bahwa  proporsi  dewan  komisaris independen  berpengaruh  negatif terhadap  penghindaran  pajak ( tax avoidance ).

## Pengaruh    Komite  Audit  Terhadap Tax Avoidance
Komite  audit  merupakan  alat yang efektif untuk melakukan mekanisme  pengawasan,  yang  dapat mengurangi agency cost serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan  bahwa  perusahaan telah  bekerja  berdasarkan  aturan yang  telah  ditetapkan  dan  tidak melanggar  hukum  yang  berlaku (Hanum,  2013).  Dengan  semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan  terhadap  manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas  dan  kinerja  yang efektif.
Prakosa  (2014)  dan  Swingly (2015) menguji pengaruh komite audit terhadap tax  avoidance .  Hasilnya menunjukkan  komite  audit  tidak signifikan  berpengaruh  terhadap tax avoidance .  Hasil  penelitian  Prakosa
(2014)  dan  Swingly  (2015)  ini  tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Annisa (2012), Maharani  &  Suardana  (2014),  dan Dewi (2014) menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoidance . Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan
terhadap tax  avoidance .  Berdasarkan hal  tersebut,  maka  hipotesis  kelima dari penelitian ini adalah:
H5: Bahwa komite audit berpengaruh negatif  terhadap  penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## Pengaruh    Kualitas  Audit  Terhadap

## Tax Avoidance
Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi Kantor Akuntan Publik  (KAP).  Ukuran  KAP  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  KAP The  Big  Four dan  KAP non  The  Big Four . Berdasarkan beberapa referensi, laporan  keuangan  yang  diaudit  oleh auditor  KAP The  Big  Four dipercaya lebih  memiliki  kualitas  tinggi  karena menampilkan  nilai  perusahaan  yang sebenarnya.  Oleh  karena  itu  diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP The  Big  Four memiliki  tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan  dengan  perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP non The Big  Four (Annisa,  2012).  Dengan demikian  tanda-tanda  tindakan tax avoidance yang  akan  dilakukan  oleh perusahaan dapat diketahui.
Annisa  (2012),  Dewi  (2014)  dan Maharani & Suardana (2014) menguji pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance .  Hasilnya  menunjukkan bahwa  kualitas  audit  berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance . Ini berarti  kualitas  audit  yang  tinggi
dapat mengurangi praktik
penghindaran  pajak.  Berdasarkan uraian  tersebut,  hipotesis  keenam dari penelitian ini adalah: H6:  Bahwa kualitas audit berpengaruh  negatif  terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

## METODE

## Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel adalah  suatu  definisi  yang  diberikan kepada  variabel  dalam  bentuk  istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria (Ikhsan, 2008:64). Dalam penelitian ini definisi operasional  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:
Tax Avoidance (Y)
Pengukuran tax avoidance dalam  penelitian  ini  dihitung  melalui CASH  ETR ( cash  effective  tax  rate )
perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan  laba  sebelum  pajak  Budiman (2012)  dan  Dewi  (2014).  Adapun rumus  untuk  menghitung CASH  ETR adalah sebagai berikut:
Semakin besar CASH ETR
mengindikasikan bahwa semakin rendah  tingkat  penghindaran  pajak perusahaan.
Return On Asset (X 1 )
Return on Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas
yaitu perbandingan  antara  laba  bersih dengan total aset pada akhir periode, yang  digunakan  sebagai  indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013),  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Kepemilikan Keluarga (X 2 )
Penelitian ini menggunakan definisi  kepemilikan  keluarga  yang digunakan  oleh  Arifin  (2003),  yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya  tercatat  (kepemilikan >  5%  wajib  dicatat),  yang  bukan perusahaan  publik,  negara,  institusi keuangan,  dan  publik  (individu  yang kepemilikannya  tidak  wajib  dicatat). Kepemilikan  keluarga  merupakan variabel  dummy,  bernilai  1  jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

## Kepemilikan Institusional (X3)
Menurut  Khurana  dan  Moser (2009)  dalam  Annisa  (2012)  besar kecilnya  kepemilikan  institusional maka  akan  mempengaruhi  kebijakan agresif yang dilakukan oleh
perusahaan.  Dalam  penelitian  ini kepemilikan institusional akan diukur
menggunakan
prosentase kepemilikan institusional.

## Proporsi Dewan Komisaris Independen
(X4) Menurut Peraturan yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris  independen  proporsional dengan  jumlah  saham  yang  dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali  dengan  ketentuan  jumlah komisaris independen sekurang-
kurangnya  tiga  puluh  persen  (30%) dari  seluruh  anggota  komisaris, disamping  hal  tersebut  komisaris independen memahami undang- undang  dan  peraturan  tentang  pasar modal,  dan diusulkan  oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang  saham  pengendali  dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Komite Audit (X 5 )
Komite  Audit  adalah  orang  atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen  di  dalam  perusahaan yang  dipilih  juga  secara  independen yang  mempunyai  kapabilitas  dan kompetensi  dalam  bidang  akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung  jawab  kepada  dewan komisaris  (Pohan,  2008).  Dalam
penelitian  ini  digunakan  jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

## Kualitas Audit (X 6 )
Kualitas  audit  biasa  diukur berdasarkan  besar  kecilnya  ukuran Kantor  Akuntan  Publik  (KAP).  KAP Besar  yang  sering  disebut  ( The  Big Four ) dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP Kecil  ( non  The  Big  Four ). Semakin besar  sebuah  KAP,  semakin  besar sumberdaya yang dimilikinya, sumber daya  yang  lebih  besar  diekspetasi memiliki  hubungan  dengan  kualitas audit  yang  baik,  dengan  memiliki lebih  banyak  sumber  daya  dan  lebih banyak  klien  sehingga  mereka  tidak tergantung  pada  satu  atau  beberapa klien saja.
Diaudit oleh The Big Four = 1
Diaudit oleh non The Big Four = 0

## Metode Penentuan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun  2011-2014.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  tahun  2011-2014. Namun perusahaan yang tidak sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari
sampel.
Tujuan
menggunakan
purposive  sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif  sesuai  dengan  kriteria yang ditentukan.  Adapun  kriteria
yang  digunakan  dalam  menentukan sampel  penelitian ini  adalah  sebagai berikut:
1. Perusahaan  manufaktur  yang memuat  dan  mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2011-2014.
2. Perusahaan  manufaktur  yang tidak  mengalami  rugi  periode tahun 2011-2014.
3. Perusahaan  manufaktur  yang memiliki data mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen dan
komite audit.
4. Perusahaan  manufaktur  yang tidak  menggunakan  mata  uang asing.
Berdasarkan  kriteria  di  atas diperoleh  sebanyak  30  perusahaan sebagai  sampel  dalam  penelitian  ini dengan 120 observasi selama 4 tahun pengamatan.

## Teknik Analisis Data

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji normalitas Model  regresi  yang  baik  adalah data yang terdistribusi normal. Caranya adalah dengan membandingkan hasil dari
Kolmogorov-Smirnov  hitung  dengan Kolmogorov-Smirnov
tabel.
Kesimpulan  dengan  menggunakan hasil  olahan  SPSS  dapat  ditarik dengan melihat Sig (2-tailed). Jika Sig (2-  tailed)  lebih  besar  dari level  of significant yang  dipakai,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  residual  yang dianalisis berdistribusi normal.
2. Uji multikolinearitas
Multikolinearitas  dapat  dilihat dari  nilai tolerance atau variance
inflation factor (VIF).  Jika  nilai tolerance lebih  dari  10%  atau  VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas.
3. Uji heteroskedastisitas
Pengujian  ini  dilakukan  dengan uji Glejser yaitu dengan cara meregresi  nilai absolute  residual dari model  yang  diestimasi  terhadap variabel  independen.  Jika  tidak  ada satu  pun  variabel  bebas  yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute residual atau nilai
signifikansinya  di  atas  α,  maka  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Uji autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  dalam  model regresi  linear  ada  korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan  kesalahan  pengganggu  pada
periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul dari observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi autokorelasi  dilakukan  dengan  uji Durbin  Watson  (Ghozali,  2006:95). Penentuan ada tidaknya kasus autokorelasi  didasari  oleh  kaidah berikut.
0 < d < dl = Ada autokorelasi positif dl ≤ d ≤ du = Tidak ada autokorelasi positif 4- dl < d < 4 = Ada autokorelasi negatif
4  -  du  ≤  d  ≤  4  –  dl  =  Tidak  ada autokorelasi negatif
du  <  d  <  4  –  du  =  Tidak  ada autokorelasi positif atau negatif.

## Pengujian Hipotesis
Dalam  penelitian  ini,  analisis regresi  linear  berganda  digunakan dalam menguji hipotesis untuk mengetahui atau memperoleh
gambaran mengenai pengaruh Return on  Asset ,  kepemilikan  keluarga, kepemilikan  institusional,  proporsi dewan  komisaris  independen,  komite audit,  kualitas  audit  terhadap tax avoidance .  Adapun  persamaan  untuk menguji  hipotesis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Y  =  α  +  β 1 X 1 +  β 2 X 2 +  β 3 X 3 +  β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + е Keterangan:
Y= variabel tax avoidance α= konstanta
X 1 = Return On Asset
X 2 = kepemilikan keluarga
X 3 = kepemilikan institusional
X 4 =proporsi dewan komisaris independen X 5 = komite audit
X 6 = kualitas audit β= koefisien regresi parsial e = error
Analisis  regresi  linier  berganda digunakan
untuk mengukur kekuatan  pengaruh  variabel  bebas terhadap  variabel  terikatnya  yang terdiri  dari  uji  koefisien  determinasi
(R 2 ),  uji statistik F,  dan  uji  statistik  t (Ghozali, 2006:87).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Tabel  1  menunjukkan  bahwa nilai  Kolmogorov-Smirnov  sebesar 1,245  dan  nilai Asymp.  Sig. (2- tailed )
0,090  lebih  besar  dibandingkan dengan  0,05,  maka  model  regresi layak  dipakai  karena  memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 120 Normal Parameters a,b Mean -0,1592509 Std. Deviation 2,75859242 Absolute 0,114 Positive 0,052 Negative -0,114 Kolmogorov-Smirnov Z 1,245 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,090 2. Uji Multikolinearitas Berdasarkan  hasil  pengujian yang  ditunjukkan  pada  Tabel  2,  nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari  10%  dan  nilai  VIF  semuanya kurang dari 10 yang berarti tidak ada
multikolinearitas antar variabel independen. 3. Uji Heteroskedastisitas Pengujian Heteroskedastisitas pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  uji  Glejser.  Koefisien
parameter variabel bebas tidak signifikan  secara  statistis.  Jika  nilai signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05 maka  dikatakan  model  bebas  dari
heteroskedastisitas.  Nilai  signifikansi
masing-masing variabel dalam persamaan  regresi  di  atas  0,05,  hal ini berarti data bebas dari heteroskedastisitas. Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients (Beta) t Sig. Collinearity Statistics B Std. error Tolerance VIF (Constant) 0,338 0,101 3,354 0,001 X1 -0,206 0,084 -,0222  -2,449 0,016 0,912 1,097 X2 -0,016 0,039 -0,040  -0,407 0,685 0,788 1,270 X3 -0,115 0,048 -0,238  -2,409 0,018 0,767 1,303 X4 0,188 0,081 0,219 2,310 0,023 0,836 1,196 X5 -0,007 0,018 -0,042  -0,368 0,713 0,578 1,713 X6 -0,006 0,022 -0,030  -0,266 0,719 0,608 1,644 a. Dependent Variable: Y Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedekasitas Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients (Beta) t Sig. B Std. error (Constant) 2,666 1,365 1,952 0,053 X1 0,621 1,386 0,043 0,448 0,655 X2 0,269 0,414 0,062 0,649 0,518 X3 -1,059 0,753 -0,141 -1,407 0,162 X4 -0,362 1,334 -0,027 -0,271 0,787 X5 0,005 0,286 0,002 0,018 0,985 X6 0,681 0,355 0,221 1,919 0,058 a. Dependent variabel: Abs_Res 4. Uji Autokorelasi ilai  Durbin  Watson  sebesar 1,875.  Nilai  ini  akan  dibandingkan
dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.
Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  120  (n  =  120)  dan  jumlah variabel  bebas  adalah  6  (k  =  6).  Oleh karena  nilai  Durbin  Watson  sebesar
1,875  berada  diantara  du  yaitu  1,80 dan  4-du  yaitu  2,20.  Sesuai  dengan tabel keputusan du < d < 4-du (1,80 < 1,875 < 2,20) maka dapat disimpulkan  bahwa model  bebas  dari autokorelasi. Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,388 a 0,150 0,105 0,09391 1,875 a. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X3, X5
b. Dependent Variable: Y
Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients (Beta) t Sig. Collinearity Statistics B Std. error Tolerance VIF (Constant) 0,338 0,101 3,354 0,001 X1 -0,206 0,084 -,0222  -2,449 0,016 0,912 1,097 X2 -0,016 0,039 -0,040  -0,407 0,685 0,788 1,270 X3 -0,115 0,048 -0,238  -2,409 0,018 0,767 1,303 X4 0,188 0,081 0,219 2,310 0,023 0,836 1,196 X5 -0,007 0,018 -0,042  -0,368 0,713 0,578 1,713 X6 -0,006 0,022 -0,030  -0,266 0,719 0,608 1,644 Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. error of the Estimate Durbin- Watson 1 0,388 a 0,150 0,105 0,09391 1,875

## Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil  analisis  regresi  dapat dilihat  pada  Tabel  5.7.  Dari  tabel tersebut  dapat  dibuat  persamaan regresi sebagai berikut.
Y  =  0,338  –  0,206X1  –  0,016X2  –
0,115X3  +  0,188X4  –  0,007X5  –
0,006X6
1. Koefisien Determinasi (R 2 ) Diperoleh angka koefisien
determinasi  sebesar  0,105.  Hal  ini berarti  bahwa  10,5%  variasi tax avoidance dapat  dijelaskan  oleh
variasi dari keenam variabel independen. Sedangkan sisanya 89,5% dijelaskan oleh faktor lain.

## 2. Uji Statistik F
Model  persamaan  ini  memiliki tingkat  signifikansi  sebesar  0,005 yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi  α  sebesar  0,05.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independen  dalam  model  penelitian ini
secara simultan dapat
berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3. Uji t
Berdasarkan  uji  statistik  t, menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang  berpengaruh  secara  signifikan yaitu Return  On  Asset ,  kepemilikan institusional,  dan  proporsi  dewan komisaris  independen.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  nilai Return  On  Asset signifikansi  untuk Return  On  Asset sebesar 0,016 (α < 0,05), kepemilikan institusional sebesar 0,018 (α < 0,05), dan proporsi dewan komisaris independen  sebesar  0,023  (α  <  0,05).
Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Asset , kepemilikan institusional  dan  proporsi  dewan komisaris  independen  berpengaruh signifikan  secara  parsial  terhadap variabel tax avoidance .
Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 0,176 6 0,029 3,331 0,005 a Residual 0,996 113 0,009 Total 1,173 119 a. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X1, X3, X5
b. Dependent Variable: Y

## Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients (Beta) t Sig. Collinearity Statistics B Std. error Tolerance VIF (Constant) 0,338 0,101 3,354 0,001 X1 -0,206 0,084 -,0222  -2,449 0,016 0,912 1,097 X2 -0,016 0,039 -0,040  -0,407 0,685 0,788 1,270 X3 -0,115 0,048 -0,238  -2,409 0,018 0,767 1,303 X4 0,188 0,081 0,219 2,310 0,023 0,836 1,196 X5 -0,007 0,018 -0,042  -0,368 0,713 0,578 1,713 X6 -0,006 0,022 -0,030  -0,266 0,719 0,608 1,644

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan  analisis  data  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan, dapat  diambil  simpulan  sebagai berikut:
1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik Return  On  Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan  terhadap tax  avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2011-2014.  Hal  diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan  pajak  yang  matang sehingga  menghasilkan  pajak  yang optimal,  sehingga  kecenderungan melakukan  penghindaran  pajak akan menurun.
2. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  periode 2011-2014. Hal ini bisa disebabkan karena  di  Indonesia  menganut sistem self  assessment dimana wajib  pajak  yang  menghitung, melaporkan  dan  membayar  pajak mereka  sehingga  dapat  dengan mudah mereka melakukan
tindakan tax avoidance . 3. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik  kepemilikan  institusional yang merupakan proksi dari corporate  governance berpengaruh signifikan  terhadap tax  avoidance
perusahaan manufaktur yang
terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2011-2014.  Hal  ini  berarti kepemilikan institusional memegang  peranan  yang  penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan  pengawasan  yang lebih  optimal,  yang  tentunya  akan menjamin  kemakmuran  pemegang saham. 4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik  proporsi  dewan  komisaris independen yang merupakan proksi  dari corporate  governance berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance
perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  periode 2011-2014.  Ini  berarti  keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam  usaha  mencegah  tindakan penghindaran pajak. 5. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik komite audit yang merupakan  proksi  dari corporate governance tidak berpengaruh signifikan  terhadap tax  avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2011-2014.  Hal  ini  berarti bahwa  keberadaan  komite  audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan
kredibilitas  pelaporan  keuangan tidak  dapat  berjalan  dengan  baik apabila  tidak  ada  dukungan  dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.  Berdasarkan  hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung  oleh  elemen-elemen  lain yang  berada  didalam  perusahaan menyebabkan  komite  audit  gagal melakukan  pengawasan  yang  baik dan cenderung netral.
6. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kualitas audit yang merupakan  proksi  dari corporate governance tidak berpengaruh signifikan  terhadap tax  avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2011-2014. Hasil ini berarti perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP The  Big  Four memang  lebih cendrung  dipercayai  oleh  fiskus sebagai  KAP  yang  mempunyai integritas  kerja  yang  tinggi  dengan selalu menerapkan peraturan- peraturan yang ada serta berkualitas,  namun  demikian  jika perusahaan bisa memberikan keuntungan  dan  kesejahteraan yang  banyak  dan  lebih  baik terhadap  KAP  tersebut  bisa  saja KAP  yang  mempunyai  reputasi yang  baik  melakukan  tindakan kecurangan untuk memaksimalkan
kesejahteraan mereka seperti
kasus enron tahun 2004.
Keterbatasan  dalam  penelitian
ini  adalah  penghindaran  pajak  disini hanya  didasarkan  dari corporate governance dan  laporan  keuangan yang  ada  didalam  perusahaan  yang
kurang menggambarkan keadaan
riil nya, karena data tentang penghindaran  pajak  yang  sebenarnya sulit  diperoleh.  Selain  itu  penelitian ini  hanya  menggunakan  perusahaan manufaktur  sebagai  obyek  penelitian dengan periode penelitian ini hanya 4 tahun,  sehingga  kurang  mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya.
Saran  yang  dapat  diberikan adalah:
1. Penelitian selanjutnya agar menggunakan  variabel  lain  yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti peraturan perpajakan. 2. Saran  yang  dapat  diberikan  untuk perusahaan  agar  seluruh  elemen yang ada didalam perusahaan yang melakukan  tindakan tax  avoidance melampaui batas hukum diberikan sanksi yang sesuai. Selain itu agar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi
persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki struktur
corporate
governance yang  baik  sehingga dapat  dengan  cepat  mendeteksi segala  kecurangan  yang  akan dilakukan perusahaan.

## REFERENSI
Ada  4.000  PMA  Mengaku  Nilai Pajaknya Nihil http://akuntanonline.com/show detail.php?mod=art&id=505&t=A da%204.000%20PMA%20Menga ku%20Nilai%20Pajaknya%20Nih il&kat=Perpajakan . Diunduh tanggal  15,  bulan  Januari, tahun 2015. Ahmad, A.W., dan Y. Septriani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya. Jurnal Akuntansi  dan  Manajemen ,  Vol. 3, No. 2, Desember 2008, hal 47-
55
Annisa,  Nuralifmida  Ayu.  2012. Pengaruh  Corporate  Governance Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Akuntansi  dan  Auditing ,  Vol.  8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
Anderson,  R.  dan  Reeb,  D.  2003.
Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from  the  S&P  500. Journal  of Finance 58, 1301-1328.
Arifin,  Z.  2003.  Masalah  Agensi  dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan  dengan  Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang  Dikontrol  Keluarga:  Bukti dari  Perusahaan  Publik  di Indonesia.
Disertasi . Depok, Jakarta:  Program  Studi  Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas  Ekonomi,  Universitas Indonesia.
Asfiyati.  2012.  Pengaruh  Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Skripsi Fakultas Ekonomi  Universitas  Sebelas
Maret, Surakarta.
Brown,  R.  E  and  Mazur,  M.  J.  2003. IRS’S  Comprehensive  Approach to  Compliance  Measurement.
National  Tax  Journal ,  Vol.  56, No.  3,  September 2003,  pp  689- 700.
Budiman,  Judi.  2012.  Pengaruh Karakter  Eksekutif  Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ). Jurnal Universitas
Islam Sultan Agung.
Cahyani, Nur. 2010. Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak,  Kepuasan  Kerja,  dan Komitmen  Organisasi  Terhadap Kinerja  Karyawan. Jurnal  Bisnis dan Ekonomi ,  Vol.  17,  No.  1, Maret 2010, hal 10-23.
Chen,  K.  P,  dan  Chu,  C.  Y.  C.  2010. Internal  Control  vs  External Manipulation: A Model of
Corporate  Income  Tax  Evasion.
Rand Journal of Economics.
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q  dan Shevlin,  T.  2010.  Are  Family Firms  More  Tax  Aggresive  than Non-Family  Firms? .  Journal  of Financial Economics, 95, 41-61.
Desai,  Mihir  A.  and  Dhammika Dharmapala.  2008.  Corporate Tax  Avoidance  and  Firm  Value. The  Review  of  Economics  and
Statistics .
Dewi,  Kristiana.  2014.  Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik  Perusahaan,  dan Corporate  Governance  terhadap Tax  Avoidance Pada  industri Manufaktur yang Terdaftar diBursa  Efek  Indonesia  Periode
2009-2012. E-Jurnal Akuntansi
Universitas  Udayana  6.2,  2014, hal 249-260.
Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen  Perbankan.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dyreng,  Scott  D.,  Michelle  Hanlon, Edward  L.  Maydew.  2010.  The Effect of Executives on Corporate Tax  Avoidance. The  Accounting Review ,  Vol.  85,  Juni  2010,  pp
1163-1189. Frey,  B.  S  and  Torgler,  B.  2007.  Tax Morale and Conditional Cooperation. Journal of Comparative  Economics ,  Vol.  35, No. 1, pp 136-159. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program  SPSS .  Semarang:  BPFE Penerbit Universitas Diponegoro.
Guedhami,  O.,  Pittman,  J.A.  and Saffar,  W.  2009.  Auditor  choice in  privated  firms:  Empirical evidence on the role of state and foreign owners . Journal of Accounting & Economics , Vol. 48, pp. 151-171. Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. Journal  of  Accounting and  Economics ,  Vol  50,  pp  127- 178.
Hanum,  Hashemi  Rodhian.  2013. Pengaruh Karakteristik Corporate  Governance  Terhadap Effective  Tax  Rate  (ETR). Skripsi Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Hidayanti, Alfiyani Nur. 2013. Pengaruh  Antara  Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap  Tindakan
Pajak  Agresif. Skripsi Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Hutagoal, J. 2007. Perpajakan: Isu-isu
Kontemporer .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Ilyas,  W.  B.  dan  R.  Burton.  2007. Hukum  Pajak .  Edisi  3.  Jakarta:
Salemba Empat. Jayanto, Prabowo Yudo. 2011. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib  Pajak. Jurnal  Dinamika
Manajemen , Vol. 2, No. 1, Maret 2011, pp 48-61.
Jensen, M., dan W.H. Meckling. 1976.
Theory  Of  The  Firm:  Magerial Behavior,  Agency  Cost  And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics 3 . Hal. 305- 360. Kirchler  E,  Maciejovsky  B,  Schneider F. 2002. Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight:  Do  Legal  Differences Matter?. Jounal  of  Economics Psychology (2003),  Vol.  24,  pp 535-553.
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  (2013).
Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, hal 58 - 66.
Lestari,  Maharani  Ika.,  Sugiharto, Toto. 2007. Kinerja Bank Devisa Dan  Bank  Non  Devisa  Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra,  Arsitek  &  Sipil) .21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Lukviarman,  Niki,  2006.  “ Board Governance dan Kinerja Perusahaan  (Co-author  dengan Intan  Novia  Fatma  Nanda)”. Makalah yang akan dipresentasikan  pada  “The  2nd Anual Corporate Governance Conference, Universitas  Trisakti, Jakarta (2006) dalam Kumpulan
Karya  Tulis  Niki  Lukviarman, Fakultas  Ekonomi  Universitas Andalas, Padang. Masri,  I.,  dan  D.  Martani.  2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. Simposium  Nasional  Akuntansi XV , Banjarmasin. Maharani, Cahya. dan Suardana, Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance,  Profitabilitas  dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Akuntansi Universitas  Udayana  9.2,  2014, hal 525-539. Makhfatih, Akhmad. 2005. Penggelapan  Pajak  di  Indonesia: Studi  Pajak  Hotel  non  Bintang. Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, 2005. Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning:  Sebuah  Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan  Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 1,
No. 1, Mei 1999, hal 43-53.
Mardiasmo  (2013), Perpajakan:  Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. Michelon,  Giovanna  dan  Antonio Parbonetti.  2010.  The  Effect  of Corporate Governance on Sustainability Disclosure . Springer  Science  &  Business Media 14 September 2010. Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan
Institusional, dan Corporate Social  Responsibility  Terhadap Nilai Perusahaan. Skripsi Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro, Semarang. Pohan,  H.  T.  2008.  Pengaruh  Good Corporate  Governance,  Rasio Tobin’s  q,  Perata  Laba  terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik , Vol. 4, No.
2, Juli 2009, hal 113 – 135. Prakosa,  Bambang.  2014.  Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Jurnal  Simposium Nasional Akuntansi XVII . Lombok. 2014. Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran  Pajak  Penanaman Modal  Asing. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Vol. 7,
No. 1, Juni 2010, hal 61-78.
Resmi,  Siti.  2008. Perpajakan  Teori dan Kasus . Yogyakarta: Salemba Empat.
Sari,  D.  K.,  &  Martani,  D.  (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. Proceeding  Simposium
Nasional Akuntansi XIII , Padang, hal.1 - 34.
Sartika, Widya. 2012. Analisis Hubungan  Penghindaran  Pajak Terhadap  Biaya  Hutang  dan Kepemilikan Institusional Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Depok. Sartori,  Nicola.  2010.  Effects  of Strategic  Tax  Behaviors  on
Corporate
Governance.
www.ssrn.com . Diunduh tanggal 23, bulan Maret, tahun 2015. Siahaan, Hinsa. 2004. Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimumkan Nilai Perusahaan. Jurnal  Keuangan dan Moneter . Volume 7 No. 1.
Sriwedari,  Tuti.  2009.  Mekanisme
Good  Corporate  Governance, Manajemen  Laba  dan  Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur  di  Bursa  Efek Indonesia.
http://eprints.unsut.ac.id
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta, cv.
Sulistiarini,  Endina  dan  Sudarno. 2012.  Analisis  Faktor-Faktor Pergantian Kantor Akuntan Publik. Diponegoro  Journal  of Accounting , Vol. 1, No. 2, Tahun 2012, hal 1-12.
Swingly, Calvin. dan Sukartha, Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,  Leverage  dan  Sales Growth  pada  Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi  Universitas Udayana 10.1, 2015, hal 47-62.
Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak  Di  Indonesia. Economic Review Journal , 201.
Waluyo  (2006), Perpajakan  Indonesia, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Indonesia  Stock  Exchange.  2014. Laporan Keuangan dan Tahunan. http://www.idx.co.id/idid/beran da/perusahaantercatat/laporan keuangandantahunan.aspx . Diunduh  tanggal  24,  bulan  Mei, tahun 2015.
Xynas,  Lidia.  2011.  Tax  Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer  Compliance. Revenue Law.