How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12

## ccccccccccc

## PENDAHULUAN
Masalah stunting telah menjadi masalah negara maju maupun berkembang karena stunting dipengaruhi oleh  faktor  ekonomi  dan  politik  suatu  negeri  meskipun bukan  faktor  secara  langsung 1 . Stunting masih  menjadi perhatian  yang  terus  diintegrasikan  untuk  diselesaikan karena  memiliki  dampak  panjang  sampai  dewasa  jika tidak  ditangani.  Anak  mudah  terpapar  penyakit  infeksi, mengalami  keterlambatan  kognitif  dan  motorik,  risiko penyakit tidak menular saat  dewasa sehingga membuat produktifitas rendah 2 .
Kasus stunting di  Indonesia  meningkat  sebesar 1,3%  dari  tahun  2007  sampai  2018 3, kemudian  hasil
Survei  Status  Gizi  menunjukkan stunting tahun  2022 mengalami penurunan di angka 21,6% 4 . Indonesia masih dianggap  oleh World  Health  Organization (WHO) memiliki  prevalensi stunting yang  tinggi  antara  30-38% dan diharapkan dapat diturunkan kurang lebih 50% dari total  kasus 5 .  Upaya  penanganan stunting oleh Pemerintah  Indonesia  sudah  dilakukan  namun  belum optimal  dan  efektif.  Pada  tahun  2011,  Indonesia bergabung  dengan Scalling  Up  Nutrition (SUN)  dan dilakukan  pendekatan  gizi  secara  terpadu  (konvergen). Bank  Dunia  dan Global  Financing  Facility (GFF) membiayai  melalui  proyek Investing  in  Nutrition  and Early Years (INEY). Sasaran dari proyek ini adalah wanita

## Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting

## Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus
Rakhmawati Agustina 1 *, Merdekawati Evangli Weken 1 , Dyta Anggraeny 2
1 Public Health Departement, Faculty of Sport Science and Public Health, Universitas Negeri Manado, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
2 Nutrition Departemen, Faculty of Health Science, Universitas Muhammadiyah Manado, Manado, Sulawesi Utara
RESEARCH STUDY Versi Bahasa
OPEN ACCESS
INFO ARTIKEL
Received: 09-09-2023
Accepted: 15-12-2023 Published online: 31-12-2023
*Koresponden: Rakhmawati Agustina rakhmawatiagustina@unima.ac.id
DOI: 10.20473/amnt.v7i2SP.2023.7-12
Tersedia secara online: https://e- journal.unair.ac.id/AMNT
Kata Kunci: BPJS, Jamkesda, Posyandu, Puskesmas, Stunting

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Asuransi  kesehatan  berbasis  masyarakat  semakin  diintegrasikan  ke dalam sistem kesehatan di Indonesia sehingga dimensi perlindungan sosial masuk ke Indeks  Khusus  Penanganan Stunting (IKPS).  Jaminan  Kesehatan  Nasional  yang  diatur dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan    Sosial  (BPJS)  Kesehatan  memiliki  jaminan program dalam penanganan stunting . Peluang kejadian stunting lebih besar pada balita yang tidak memiliki asuransi kesehatan.
Tujuan: Menggali implementasi penggunaan BPJS dalam penanganan balita stunting di daerah lokus stunting . Metode: Penelitian kualitatif dengan pedekatan studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Wori. Pemilihan informan dengan teknik snowballing sebanyak 9 informan yang terdiri dari  staf  puskesmas,  perangkat  desa,  ibu  balita stunting dan  kader  posyandu. Pengumpulan data dengan wawancara mandalam menggunakan perekam suara. Data diolah dan dianalisis secara tematik menggunakan software OpenCode . Hasil: Pemerintah daerah melalui puskesmas dan pemerintah desa terus meningkatkan kepemilikan  BPJS  Kesehatan  bagi  balita stunting meskipun  sudah  ada  jaminan kesehatan daerah. Balita stunting mendapatkan layanan rujukan ke dokter anak untuk skrining  lanjutan  namun  tidak  dapat  terlaksana  karena  rendahnya  kepemilikan  BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi karena tidak adanya Nomer Induk Kepegawaian (NIK) balita, proses yang lama dan persepsi ibu tentang bahaya stunting yang rendah. Anggapan pentingnya kepemilikan BPJS jika mereka mengalami gawat darurat dan perlu dirujuk  ke  rumah  sakit.  Bagi  ibu  penanganan stunting cukup  dilakukan  di  tingkat puskesmas karena faktor pengetahuan dan kendala jarak ke fasilitas kesehatan lain. Kesimpulan: Manfaat BPJS dapat dirasakan pada program penanganan balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Wori namun perlu adanya koordinasi banyak pihak untuk mensosialisasikan  dan  pendampingan  secara  rutin  kepada  keluarga  dengan  balita stunting .
How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
e-ISSN: 2580-1163 (Online) p-ISSN: 2580-9776 (Print) Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12
hamil,  anak  usia  di  bawah  2  (dua)  tahun  dan  orang tuanya.  Dalam  mengukur  proyek  ini  maka  diperlukan instrumen pengukuran yang menggunakan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS).  IKPS  memuat  6  (enam) dimensi  dan  12  indikator  yang  terdiri  dari  dimensi kesehatan,  gizi,  perumahan,  pangan,  pendidikan,  dan perlindungan  sosial.  Secara  umum  hasil  dari  IKPS  yang dilakukan tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa dimensi yang kecil dilakukan dalam penanganan stunting adalah dimensi perlindungan sosial 6 . Hal ini juga didukung oleh penelitian  yang  menyebutkan  bahwa  kebijakan  dalam penurunan  stunting  sedikit  mengabaikan  perlindungan sosial. Padahal banyak penelitian yang telah menunjukkan adanya hubungan jaminan sosial terhadap kejadian stunting . Penelitian yang dilakukan di 32 negara Afrika menemukan bahwa asuransi kesehatan yang aktif dari  seorang  ibu  dapat  mengurangi stunting dan kekurangan  berat  badan  anak  melalui  pemanfaatan layanan  kesehatan  ibu  dan  penyediaan  bermacam  diet makanan  untuk  anak-anak 7 .  Asuransi  dianggap  dapat membantu  suatu  keluarga  dalam  menghadapi  masalah kesehatan  untuk  anak  anak 8 .  Kepemilikan  asuransi kesehatan berhubungan signifikan dengan stunting pada anak  balita  di  Palembang,  karena  semakin  banyak masyarakat  yang  memiliki  jaminan  kesehatan  maka semakin tinggi pula peluang keluarga untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  seluruh  anggota keluarga,  termasuk  menurunkan  risiko stunting pada anak balita 9 .
Asuransi kesehatan berbasis masyarakat semakin diintegrasikan  ke  dalam  sistem  kesehatan  di  negara berkembang.  Setiap  tahun  asuransi  memberikan kontribusi  dalam  penggunaan  pelayanan  sekitar  15,4% dan  anak-anak  rumah  tangga  yang  telah  diasuransikan selama  7  tahun  memiliki  peluang stunting hanya  0,329 dibandingkan  0,518  untuk  anak  dalam  rumah  tangga yang tidak pernah memiliki asuransi. Seorang anak yang lahir  di  rumah  tangga  dengan  asuransi  akan  memiliki kemungkinan 77% lebih kecil untuk mengalami stunting pada usianya 10 .
Provinsi  Sulawesi  Utara  merupakan  salah  satu provinsi yang mengalami penurunan kasus stunting yang awalnya 31,4% 11 kini menjadi 20,5% 4 . Penilaian terhadap kinerja  pelaksanaan  penurunan stunting di  kabupaten lokus di Sulawesi Utara telah dilakukan oleh pemerintah daerah.  Kabupaten  Minahasa  Utara  menjadi  salah  satu kabupaten dengan lokus stunting yang melakukan inovasi dalam  penanganannya  dengan  melibatkan  6  dimensi dalam IKPS 12 . Jaminan kesehatan pelayanan primer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sulawesi  Utara  telah  lama  diterapkan  sebagai  bentuk dimensi perlindungan sosial dalam penanganan stunting . Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah lokus stunting memiliki  angka  cakupan  BPJS  PBI  (Penerima  Bantuan Iuran)  sebesar  51,98  %  diatas  angka  cakupan  Provinsi Sulawesi Utara 13 . Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membuat  program  jaminan  kesehatan  daerah  untuk seluruh  warganya  sebagai  upaya  peningkatan  status kesehatan termasuk dalam penanganan stunting sebagai bentuk Universal  Health  Coverage (UHC).  Meskipun pemerintah  sudah  memberikan  jaminan  kesehatan daerah  namun  terus  mendorong  dan  memberikan
kemudahan  masyarakat  untuk  memiliki  BPJS.  Dimensi perlindungan  sosial  dalam  penanganan stunting masih menjadi  perhatian  yang  perlu  ditingkatkan  dalam penyelenggaraannya.  Banyak  penelitian  yang  sudah menunjukkan  ada  hubungan  kepemilikan  aktif  jaminan kesehatan  dengan  kejadian stunting .  Puskesmas  Wori merupakan  puskesmas  yang  berada  di  wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki kasus stunting tertinggi  dan  dalam  2  tahun  terakhir  mengalami penurunan  dari  106  kasus  menjadi  53  kasus.  Namun berdasarkan  informasi  dari  petugas  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  di  Puskesmas  Wori,  kepemilikan  BPJS hanya 15 orang sedangkan 38 orang anak yang stunting belum  memiliki 14 .  Dari  latar  belakang  tersebut,  peneliti tertarik menggali implementasi pemanfaatan BPJS dalam penanganan stunting di  wilayah  kerja  Puskesmas  Wori sebagai daerah lokus stunting.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  di wilayah  kerja  Puskesmas  Wori.  Informan  dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari kepala puskesmas,  ahli  gizi,  petugas  JKN  puskesmas,  pegawai kantor  desa  dan  ibu  dengan  anak stunting .  Pemilihan informan  menggunakan  teknik  bola  salju (snowballing) untuk mendapatkan informan kunci dan berhenti ketika sudah  mendapatkan  tingkat  kejenuhan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  payung  tentang  stunting  dengan ijin etik di Universitas Aisyiyah Yogjakarta dengan nomer 2574/KEP-UNISA/II/2023.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara  mendalam  untuk  menggali  informasi  lebih dalam  dari  informan  utama.  Instrumen  penelitian menggunakan  pedoman  wawancara  untuk  wawancara mendalam.  Selain  itu  instrumen  penelitian  lain menggunakan  alat  perekam/ voice  recorder untuk memudahkan penelitian melakukan pengolahan data. Tahapan  penelitian  dimulai  dengan  tahapan persiapan  dengan  mencari  studi  literatur/  penelitian terdahulu  kemudian  menentukan  masalah,  kerangka konsep  dan  metode  penelitian.  Tahapan  pengolahan dilakukan dengan melakukan transkrip hasil wawancara secara  detail  terlebih  dahulu  dan  membaca  secara keseluruhan untuk memahami makna yang disampaikan oleh  informan.  Hasil  dari  pemaknaan  tersebut  dibuat kesimpulan dan disajikan dengan kuotasi dari informan. Pengolahan  data  dilakukan  menggunakan software OpenCode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  teknik snowballing diperoleh kriteria  informan  sejumlah  9  orang  yang  diwakili  dari pihak  puskesmas,  perangkat  desa,  ibu  dengan  bayi stunting dan kader posyandu. Ahli Gizi Puskesmas dipilih karena  menjadi  informan  kunci  sebagai  pelaksana program stunting kemudian diperoleh informan lain yang diwawancara  secara  mendalam  oleh  peneliti.  Petugas desa seksi kesejahteraan sosial terpilih sebagai informan karena  banyak  terlibat  di  bidang  kesehatan  desa termasuk  dalam  alokasi  dana  desa  untuk  program kesehatan.
How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
e-ISSN: 2580-1163 (Online) p-ISSN: 2580-9776 (Print) Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12
Tabel 1. Karakteristik informan
Kode Informan Keterangan A1 Kepala Puskesmas Wori A2 Petugas JKN Puskesmas A3 Ahli Gizi Puskesmas A4 Petugas desa seksi kesejahteraan sosial A5 Petugas desa seksi kesejahteraan sosial A6 Ibu dengan riwayat dua anak stunting yang sudah sembuh A7 Ibu dengan anak yang masih stunting A8 Kader Posyandu A9 Kader Posyandu
Peneliti  melakukan  analisis  data  menggunakan OpenCode secara tematik setelah wawancara mendalam kepada  seluruh  informan.  Seluruh  wawancara  yang direkam  ditranskrip  kemudian  dikoding,  dikategori  dan
ditentukan tema sesuai dengan tujuan penelitian. Tema yang  muncul  dalam  analisis  terbagi  menjadi  dua  yaitu pemanfaatan BPJS dan strategi. Hasil analisis tergambar dalam tabel berikut.
Tabel 2. Hasil analisis  data menggunakan OpenCode Tema Kategori Koding Pemanfaatan BPJS Kepemilikan BPJS rendah Mengurus jika ada rujukan ke rumah sakit Malas untuk mengurus pendaftaran Tidak memiliki kartu keluarga Strategi Sosialisasi Adanya sosialisasi dari pemerintah kabupaten, desa dan puskesmas Fasilitasi Puskesmas dan desa membantu untuk pendaftaran Puskesmas dan desa membantu dalam rujukan
Sejak  pemerintah  daerah  Kabupaten  Minahasa Utara  mencanangkan  program  UHC  maka  seluruh masyarakat  dapat  mendapatkan  pelayanan  gratis  di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten termasuk kasus stunting .  Program  ini  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  untuk  mendaftar  BPJS  PBI  melalui  desa maupun  puskesmas.  Selain  itu  Puskesmas  sudah berdiskusi dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat untuk  melakukan  rujukan anak stunting ke  dokter  anak untuk  dicek  kembali  tumbuh  kembangnya  dan memastikan  tidak  ada  dampak  serius  dari stunting . Namun  rujukan  akan  diberikan  jika  ada  kartu  BPJS. Rencana  itu  belum  dilakukan  karena  kepemilikan  BPJS masih  rendah.  Hal  itu  diungkapkan  oleh  Petugas  JKN Puskesmas yang mengatakan bahwa kendala kepemilikan BPJS  karena  anak  belum  memiliki  Nomer  Induk Kependudukan (NIK).
“ Dari total 53 kasus stunting ada 15 yang memiliki BPJS namun  1  tidak  aktif.  Sisanya  belum  mengurus  karena terkendala NIK. Nomer itu bisa dimiliki kalau orangtuanya sudah membuat KK baru. Padahal puskesmas bisa cepat membantu kalau ada KK.” (A2) “ Tapi  kendala  dorang,  banyak  yang  belum  menikah. Kalau  susah..  bole  mo  dapa  dari  gereja  surat  yang menerangkan anak dari ibu dang, kan bisa. Nanti ke capil dulu. Baru dorang proses dp KK kong baru bisa urus.” (A1)
(Tapi  kendala  mereka  sendiri,  banyak  yang  belum menikah. Kalau susah, bisa dapat dari Gereja surat yang menerangkkan  anak  dari  ibu.  Kan  bisa.  Nanti  ke  capil dulu.  Setelah  itu  mereka  proses  kartu  keluarganya  lalu baru bisa urus BPJS)
“ Kendala  belum  diurus  BPJS  karena  masyarakat  yang berasal  dari  luar.  Kan  itu  bu  kalau  mo  urus  BPJS  harus masyarakat minahasa utara.” (A4)
Informan  mengungkapkan  bahwa  masyarakat segera  mengurus  BPJS  jika  sudah  sakit  termasuk  dalam kasus stunting .  Pengurusan  BPJS  dilakukan  saat  anak sudah stunting dan mengalami muntah berak beberapa kali. Ibu mengaku segera mengurus BPJS karena khawatir akan  dikenakan  biaya  saat  anaknya  di  rawat  di  rumah sakit. Hal yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa ibu yang memiliki anak stunting paham pentingnya manfaat kepemilikan BPJS namun terkendala administrasi seperti belum adanya Kartu Keluarga.
“ Pas baru-baru da maso rumah sakit...pas baru-baru dia da  saki  belum  ada  BPJS  kong  ad  api  ba  urus  di  dinas kesehatan.  Pas  bajalang  ka  rumah  sakit  kong  langsung aktif.” (A6)
(Baru  saja  masuk  rumah  sakit,  waktu  baru  masuk  dia belum ada BPJS lalu kami pergi urus di dinas kesehatan. Waktu menunju ke rumah sakit sudah langsung aktif)
Rendahnya  kepemilikan  BPJS  ini  karena masyarakat malas untuk mengurus. Informan mengungkapkan dia merasa malas karena sudah pernah urus  di  desa  secara  kolektif  namun  tidak  ada  kabar sampai  urus  sendiri  ketika  anaknya  sakit.  Alasan  lain karena tidak ada berkas lengkap seperti kartu keluarga.
“ Kita  so  pernah  urus  lalu  di  desa  mar  nintau  le bagaimana. So lama nda jadi-jadi. Akhirnya kita urus ke kantor BPJS.” (A7)
How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
e-ISSN: 2580-1163 (Online) p-ISSN: 2580-9776 (Print) Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12
(Saya sudah pernah urus beberapa waktu lalu di desa tapi tidak  tahu  bagaimana.  Sudah  lama  namun  tidak  jadi juga. Akhirnya saya urus ke kantor BPJS)
“ Dorang  malas  mo  urus  KK  (Kartu  Keluarga).  Ada  yang memang bukan penduduk Minahasa Utara mar ada juga yang  so  menikah  2x  mar  nda  ja  urus  urus  KK.  Itu  kan masalah internal, yang penting torang so bilang.” (A1) (Mereka  malas  urus  KK.  Ada  yang  memang  bukan penduduk  Minahasa  Utara  tapi  ada  juga  yang  sudah menikah 2x tapi tidak mengurus KK juga. Itu kan masalah internal, yang penting kami sudah sampaikan)
Kepemilikan  BPJS  yang  rendah  ini  membuat penanganan stunting hanya  di  puskesmas.  Sebenarnya tanpa  BPJS  pun,  masyarakat  dilayani  dengan  gratis namun pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memiliki BPJS khususnya stunting . Dorongan ini merujuk pada  diagnosis stunting yang  ditegakkan  harus  melalui dokter anak sedangkan di puskesmas tidak ada pelayanan dokter spesialis anak. Rencana ini tidak disambut antusias oleh  masyarakat  karena  masih  rendahnya  pemahaman tentang  bahaya stunting dan  pentingnya  penanganan stunting .  Bagi  ibu  yang  memiliki  balita stunting ,  kasus stunting dianggap  pengaruh  faktor  keturunan  sehingga menjadi hal yang wajar. Stunting tidak dianggap masalah serius oleh ibu karena Hal ini juga diungkapkan oleh kader posyandu.
“ Dorang bilang memang depe orang tua pendek jadi anak le pendek. Jadi dorang nda merasa bagaimana waktu kita bilang stunting.” (A9)
(Mereka  bilang  memang  orang  tuanya  pendek  jadi anaknya  juga  pendek.  Jadi  mereka  tidak  merasa bagaimana waktu saya bilang stunting)
“ Torang  so  rujuk  pa  dorang.  Ibu  tau  to  kalau  yang stunting diminta buat dicek di dokter mar begitu, nintau apa. Dorang nda ja pigi bu. Biaya transport atau apa sto nda tau.” (A3)
(Kami  sudah  rujuk  mereka,  ibu  tahu  kan  kalau  yang stunting diminta cek ke dokter tapi ya begitu, tidak tahu lagi. Mereka tidak pergi juga entah biaya transport atau apa tidak tahu)
Selama  ini  penanganan stunting di  Puskesmas dilakukan  melalui  program  posyandu  dan  pemberian makanan  tambahan  dari  desa.  Semua  yang  diperoleh juga  gratis  sehingga  ibu  yang  anaknya stunting tidak merasa  khawatir  dengan  kepemilikan  BPJS  meskipun himbauan  untuk  memiliki  BPJS  terus  digalakkan  desa. Sosialisasi  dilakukan  oleh  puskesmas  dan  desa  dengan terus  mengungkapkan  manfaat dari  BPJS.  Selain  itu jika ada  rujukan,  puskesmas  dan  desa  turut  terlibat mengantarkan mereka tanpa dikenakan biaya.
“ Kami turun turun di posyandu torang cari-cari bayi anak stunting  tapi  kendala  di  lapangan  dorang  itu  belum menikah,  ada  yang  jemput  bola  dari  catatan  sipil  mar menurut dorang cuma perlu kase maso surat dari gereja tapi dari masyarakat ga tau lah. Sampai di desa dorang nda kumpul” (A1)
Sosialisasi  oleh  puskesmas  dilakukan  ketika posyandu  atau  ketika  ibu  memeriksakan  anaknya  di puskesmas.  Informan  mengaku  bahwa  tidak  dapat melakukan  dengan  mengumpulkan  masyarakat  karena terkendala  biaya.  Begitu  juga  dengan  desa  yang memberikan  sosialisasinya  secara  personal  dan  terus berkoordinasi  dengan pala (ketua  RT)  masing-masing lingkungan.
“ Karena  terkendala  biaya,  kita  dan  petugas  promkes turun ke posyandu. Kalau kumpul dorang yah susah kalau nda  ada  doi.  Sedangkan  posyandu,  dorang  nda  ja datang” (A1)
Dimensi  jaminan  sosial  menjadi  bagian  dari intervensi  sensitif  penanganan stunting .  Intervensi  ini memberikan  kontribusi  dalam  penanganan  stunting sebesar  70% 15 .  Perlindungan  kesehatan  sudah  banyak dilakukan oleh Pemerintah daerah termasuk Kabupaten Minahasa  Utara  meskipun  banyak  mengalami  kendala khususnya untuk kasus stunting . Hal ini juga dilakukan di Kabupaten  Sumedang  yang  mengembangkan  dan melakukan intervensi terkait kebermanfaatan BPJS pada kasus stunting menunjukkan  bahwa  sebanyak  43,8% balita stunting tidak  memiliki  BPJS.  Hal  ini  disebabkan karena  salah  satu  faktor  tidak  tahu  cara  mendaftar 16 . Pendaftaran  bagi  pasien  yang  ingin  mendapatkan  BPJS dengan  anggaran  pemerintah  darah  dilakukan  melalui pendataan  oleh  Dinas  Sosial/Dinas  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, selanjutnya ditetapkan
melalui Keputusan
Gubernur/Walikota/Bupati.  Data  kepesertaan  Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  dari  Anggaran  Perencanaan  Biaya Daerah  (APBD)  di  perbaharui  secara  periodik 17 .  Bagi masyarakat  yang  tidak  mengurus  administrasi  berupa kartu  keluarga  maka  akan  sulit  untuk  mendapatkan sehingga  pihak  pemerintah  daerah  Minahasa  Utara melalui  puskesmas  dan  desa  terus  mendorong masyarakat untuk mengurus perijinan tersebut. Ibu yang anaknya stunting memiliki  pengetahuan  yang  rendah tentang  BPJS  bahkan  malas  untuk  mengikuti  alur pendaftaran  BPJS  PBI  dari  Pemerintah  sehingga menyebabkan  lama  untuk  mendapatkan  kepemilikan kartu 16 . Hasil  temuan  lain  dalam  penelitian  juga menyebutkan  bahwa  ibu  masih  kurang  dalam memanfaatkan  pelayanan  kesehatan  ketika  sudah memiliki kartu BPJS karena merasa tidak memiliki riwayat sakit  parah.  Berdasarkan  penelitian  di  Sumedang  juga menunjukkan  bahwa  balita  yang  sudah  memiliki  BPJS hanya 37,5% yang memanfaatkan. Hal ini karena mereka merasa  belum  memiliki  riwayat  penyakit  parah 16 .  Sama dengan  penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya menunjukkan  bahwa  ibu  dengan  bayi stunting sebesar 74%  tidak  memanfaatkan  jaminan  kesehatan  untuk penanganan masalah gizi anaknya 18 . Hal ini tidak sejalan dengan  temuan  penelitian  lain  yang  menyebutkan seseorang  yang  memiliki  jaminan  kesehatan        lebih banyak        memanfaatkan    layanan      kesehatan dibandingkan   dengan yang   tidak   memiliki   jaminan kesehatan  karena    mereka    yang    sudah    memiliki jaminan    kesehatan    mendapat    bantuan pemerintah dengan dibiayai untuk pemeriksaan kesehatan 19 . Dalam
How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
e-ISSN: 2580-1163 (Online) p-ISSN: 2580-9776 (Print) Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12
penelitian  ini,  pihak  puskesmas  mendorong  ibu  yang anaknya stunting untuk dapat memeriksakan lebih lanjut kondisi anaknya ke dokter spesialis anak dengan sistem rujukan  namun  persepsi  mereka  tentang  rujukan menggambarkan  kondisi  anaknya  sudah  parah  padahal ini  salah  satu  bentuk  skrining  lanjutan  dari stunting . Pengetahuan  mereka  tentang stunting yang  rendah menyebabkan  tidak  ingin  melakukan  penanganan  lebih kecuali  dari  posyandu  dan  pemberian  makanan tambahan.  Pelayanan  kesehatan  oleh  BPJS  ini  meliputi pelayanan promotif, preventif, terapeutik dan rehabilitatif.  Sistem  rujukan  juga  bentuk  pelayanan kesehatan  perorangan  yang  dilaksanakan  secara berjenjang  sesuai  dengan  kebutuhan  medis  dari pelayanan tingkat pertama. Proses rujukan berhubungan dengan  indikasi  medis  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama (FKTP) yang tidak dapat ditangani karena diluar kompetensi FKTP 20 .
Dalam  memenuhi  target Universal  Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan  Pemerintah  Desa  untuk  melakukan  sosialisasi program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Hal  ini karena  Pemerintah  Desa  yang  mengetahui  data  riil masyarakat  desa  untuk  pengajuan  BPJS  khususnya  PBI. Dalam penelitian ini, sosialisasi terus digalakkan kepada balita stunting karena  jika  tidak  ditangani  dengan  baik dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Sosialisasi  program  adalah  sebuah  langkah  awal  yang menentukan  keberhasilan  program  untuk  mencapai tujuannya sehingga harus disampaikan dengan baik agar dipahami  oleh  masyarakat.  Penelitian  yang  pernah dilakukan  menunjukkan  dengan  adanya  sosialisasi program  BPJS  dapat  meningkatkan  tingkat  pemahaman sebesar 63,3%. Pengetahuan mereka meningkat tentang syarat  pendaftaran,  sistem  rujukan  dan  manfaat  yang diperoleh 21 .  Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  selain  puskesmas,  desa  memiliki  peran  yang besar. Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah desa wajib meningkatkan  pertumbuhan  jumlah  kepesertaan. Pemetaan  terhadap  warganya  yang  tidak  mampu  juga menjadi  tugas  pemerintah  desa  yang  harus  dilakukan secara  rutin  karena  berhubungan  dengan  kepesertaan BPJS  Kesehatan  PBI.  Selain  itu  peran  lain  yang  harus dilakukan  adalah  memberikan  sosialisasi,  memberikan pelayanan  dan  bantuan  pendaftaran  dengan  cara mendata, mempersiapkan persyaratan dan mendampingi proses pendaftaran 22 . Asuransi kesehatan berbasis masyarakat memberikan  hasil  yang  positif  dalam  meningkatkan asupan  gizi  dan  kesehatan  anak  serta  balita  di  daerah pedesaan.  Program  ini  berkaitan  erat  dengan  tingkat kemiskinanan  yang  terjadi  di  desa.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  menemukan  bahwa  dari  38,9% keluarga  dengan  balita stunting di  Desa  Sukamulya Kecamatan  Singaparna,  Jawa  Barat  hanya  22,2%  yang memiliki  BPJS.  Penyebab  rendahnya  kepemilikan  ini karena  tingkat  pendapatan  di  bawah  UMR 23 . Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  kurangnya in depth  interview ke  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) maupun gereja untuk menggali informasi yang berkaitan dengan administrasi yang mendukung kepemilikan BPJS.

## KESIMPULAN
Penanganan  program stunting di  wilayah  kerja Puskesmas  Wori  tetap  memperhatikan  aspek  jaminan kesehatan.  Kepesertaan  BPJS  memberikan  manfaat kepada bayi stunting yaitu ibu tidak khawatir terkait jika bayinya  mengalami  sakit  dan  harus  dirujuk.  Pihak puskesmas  juga  melakukan  rujukan  ke  dokter  spesialis secara  gratis  bagi  pasien stunting .  Kondisi  di  lapangan yang ditemukan meskipun ada manfaat dari BPJS namun masih banyak bayi stunting yang tidak memiliki BPJS. Hal ini  disebabkan  karena  belum  adanya  kartu  keluarga sehingga  bayi  belum  memiliki  NIK.  Pemerintah  daerah sudah  memberikan  jaminan  kesehatan  secara  gratis dengan adanya  data dari  desa,  masyarakat  hanya  perlu memenuhi  syarat  administrasi  namun  pemenuhan  ini masih  belum  optimal.  Koordinasi  dengan  pemerintah desa  dan  puskesmas  juga  rutin  dilakukan  untuk peningkatan kepesertaaan BPJS bagi bayi stunting . Selain itu juga dilakukan pendataan dan pendampingan dalam pendaftaran.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  seluruh  staff,  partisipan dalam  program  penurunan stunting Puskesmas  Wori Kabupaten  Minahasa  Utara,  dan  BPJS  Kesehatan  atas dukungannya terhadap penelitian ini.

## Konflik Kepentingan dan Sumber Pendanaan
Semua penulis tidak memiliki conflict of  interest terhadap  artikel  ini.  Sumber  Pendanaan  menggunakan dana mandiri dari peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO.  Childhood  Stunting:  Context,  Causes  and Consequences  WHO  Conceptual  Framework. https://www.who.int/nutrition/events/2013_Chil dhoodStunting_colloquium_14Oct_ConceptualFr amework_colour.pdf vol. 9 27 – 45 (2013).
2. de  Onis,  M.  &  Branca,  F.  Childhood  stunting:  A global perspective. Matern Child Nutr 12 , 12 – 26 (2016).
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset  Kesehatan  Dasar  Indonesia  Tahun  2018 . (2018).
4. Badan  Kebijakan  dan  Pembangunan  Kesehatan. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 . (2022).
5. UNICEF  &  WHO.  Levels  and  trends  in  child malnutrition.
in https://www.who.int/publications/i/item/jme-
2020-edition vol. 24 51 – 78 (2020).
6. Badan  Pusat  Statistik. Laporan  Indeks  Khusus Penanganan Stunting 2019-2020 . (2020).
7. Kofinti, R. E. , K. I. , P. J. A. , & A. E. K. Reducing children’s  malnutrition  by  increasing  mothers’ health  insurance  coverage:  A  focus  on  stunting and  underweight  across  32  sub-Saharan  African countries. Econ Model (2022).
8. Liu,  K.  Insuring  against  health  shocks:  Health insurance  and  household  choices. J  Health  Econ 46 , 16 – 32 (2016).
9. Erlyn,  P.,  Hidayat,  B.,  Fatoni,  A.  &  Saksono,  H. Nutritional  Interventions  by  Local  Governments
How to cite: Agustina, R., Weken, M. E., & Anggraeny, D. (2023) Implementation of Health BPJS Usage in Stunting Toddler Management at Stunting Locus: Implementasi Penggunaan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Balita Stunting di Lokus Stunting. Amerta Nutrition, 7(2SP), 7 – 12.
e-ISSN: 2580-1163 (Online) p-ISSN: 2580-9776 (Print) Agustina dkk. | Amerta Nutrition Vol. 7 Issue 2SP (Desember 2023). 7-12
as  an  Effort  to  Accelerate  Stunting  Reduction. Jurnal Bina Praja 13 , 543 – 553 (2021).
10. Nshakira-Rukundo, E., Chanie Mussa, E., Gerber, N.  &  von  Braun,  J. Impact  of  Community-Based Health  Insurance  on  Child  Health  Outcomes: Evidence  on  Stunting  from  Rural  Uganda . https://ssrn.com/abstract=3315201 (2019).
11. Kemenkes RI. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita  Tahun  2017 . www.kesmas.kemkes.go.id file:///E:/jurnal skripsi/mau
di print/referensi/Buku-Saku-Nasional-PSG- 2017_975.pdf%0D (2017).
12. Pemprov Sulut, P. P. S. U. Penetapan Hasil Kinerja Kabupaten Lokus Dalam Penanganan Konvergesi Stunting Terintergrasi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 . (2020).
13. Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  dan  Jenis  Iuran  di  Provinsi Sulawesi Utara . (2021).
14. Puskesmas  Wori. Data  Kepemilikan  BPJS  Pasien Puskesmas Wori . (2023).
15. Probohastuti,  N.  F.,  Rengga,  D.  A.  &  Si,  M. Implementasi  kebijakan  intervensi  gizi  sensitif penurunan  stunting  di  Kabupaten  Blora. Journal Of Public Policy And Management 8 , 1 – 16 (2019).
16. Intan  Tarlina  Azahra,  Dedah  Ningrum  &  Dewi Dolifah.  Hubungan  antara  Pengetahuan  dengan Kepemilikan dalam  Pemanfaatan BPJS Kesehatan pada   Ibu  Balita  Stunting. Jurnal  Universitas Pahlawan 7 , (2023).
17. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial. Panduan Layanan  Bagi  Peserta  Jaminan  Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) . (2020).
18. Ayu  Riestiyowati,  M.,  Zul  Azhri  Rustam,  M.  & Tinggi  Ilmu  Kesehatan  Hang  Tuah  Surabay,  S. National  Health  Insurance  Ownership  and Utilization with  Stunting in West Sulawesi 2021: An  Overview  of  Recent  Evidence . Int.  J.  Mgmt. Hum. Sci vol. 6 (2022) www.ijmhs.org.
19. Fatimah,  S.  &  Indrawati,  F.  Faktor  Pemanfaatan Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas. Higeia Journal  of  Public  Health  Research  and Development 3 , 121 – 131 (2019).
20. Irawati  Indrianingruma  &  Indah  Puspitasarib.
Evaluasi Proses Sistem Rujukan Badan Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  Sosial  (Bpjs) Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp) Kabupaten Jepara. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan 13 , 78 – 80 (2021).
21. Pertiwi,  M.,  Nurcahyanto,  H.,  Profesor,  J.  & Soedarto, H. Efektivitas Program BPJS Kesehatan di  Kota  Semarang  (Studi  Kasus  pada  Pasien Pengguna  Jasa  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas Srondol). Journal  Of  Public  Policy  And Management Review 6 , 1 – 14 (2017).
22. Arifiana  Nur  Anjani.  Peran  Pemerintah  Desa dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar).
(Universitas Katolik Soegijapranata, 2020).
23. Yogaswara,  D.,  Mulyani,  S.  &  Yuni,  S.  M.  Health Insurance  And  Family  Income  Stunting  Toddlers in Sukamulya Village. Jurnal Kesehatan Masyarakat 6 , 2021 (2022).