## REKONSTRUKSI JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT, CINA DAN FILIPINA)
Oleh : Dewi Mulyanti, SH., M.H. * )

## Abstract
The  1945  Constitution  as  a  constitution  in  its  development  has  experienced various  patterns  and  problems  that  have  an  impact  on  the  Indonesian  state administration  system.  The  constitutional  system  of  the  Republic  of  Indonesia  has undergone  a  reconstruction  which  has  resulted  in  fundamental  changes  to  the structure and authority of state institutions. Some of the existing state administration system in Indonesia is the Indonesian state administration system based on the pre- amendment  1945  Constitution,  the  Indonesian  constitutional  system  based  on  the constitution of RIS, the Indonesian state administration system based on UUDS 1950 and the Indonesian state administration system based on the 1945 Constitution post amendment.
One of the purposes of the 1945 amendment is to set up checks and balances between state institutions. The relationship is arranged in such a way that there is no concentration of power in one of the state institutions. The concrete form of the 1945 amendment  is  the  substantial  distinction  of  state  institutions,  particularly  in  terms  of the  status,  duties,  authorities,  working  relationships  and  workings  of  the  institutions concerned, including the duties and authorities of the vice-president.
The duties and authorities of the Vice President of the Republic of Indonesia are not  expressly  regulated  in  the  Constitution  although  until  now  there  has  been  a Fourth Amendment to the 1945 Constitution, it is only stipulated in one article that is Article  4  Paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution  "In  performing  its  duties  the President  is  assisted  by  one  person  Vice  President.  Arrangement  of  duties  and authorities  between  the  President  and  Vice  President  of  the  Republic  of  Indonesia should be regulated in the Constitution.
In countries with a presidential government system, the Vice President has the duty  and  authority  of  the  Deputy  Head  of  Government  and  Deputy  Head  of  State. Serves as a member of one of the parliamentary councils for a country that embraces a two-room system or as a member of a government cabinet under the President.
The  Vice  Presidential  duties  set  forth  in  each  country's  constitution  are  based on  a  system  of  government  adopted  by  each  country  such  as  a  presidential government  system  held  by  the  United  States  and  the  Philippines  or  a  system  of parliamentary government held by China as well as a joint system of government as embraced  by  Iraq  and  Uganda.  Also  influenced  by  the  state  form  adopted  by  each country,  both  union  states  such  as  the  United  States  and  India  as  well  as  unitary states  such  as  the  Philippines,  Cyprus,  China,  South  Africa,  Bulgaria,  Iraq  and Uganda.
Regarding  the  authority  that  is  owned  by  all  Vice  President  in  each  country, namely as a substitute of president with certain condition as regulated in constitution of each country.
Keywords: President Of Vice President, Constitution in Indonesia
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## Abstrak
UUD  1945  sebagai  konstitusi  dalam  perkembangannya  telah  mengalami berbagai  corak  dan  permasalahan  yang  berdampak  pada  sistem  ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami  rekonstruksi yang  mengakibatkan  perubahan  fundamental  terhadap  stuktur  dan  kewenangan lembaga negara. Beberapa sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu  Sistem  ketatanegaraan  Indonesia  berdasarkan  UUD  1945  pra-amandemen, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS, Sistem ketatanegaraan  Indonesia  berdasarkan  UUDS  1950  dan  Sistem  ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen.
Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan ( check and  balances )  antar  lembaga  negara.  Hubungan  tersebut  ditata  sedemikian  rupa agar  tidak  terjadi  pemusatan  kekuasaan  pada  salah  satu  institusi  negara.  Bentuk nyata  dari  amandemen  UUD  1945  adalah  perbedaan  yang  subtansial  tentang kelembagaan negara, terutama dalam  hal kedudukan, tugas, wewenang,  hubungan kerja,  dan  cara  kerja  lembaga-lembaga  yang  bersangkutan  termasuk  di  dalamnya tugas dan kewenangan wakil presiden.
Tugas dan kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi walaupun sampai saat ini telah dilakukan perubahan Keempat terhadap UUD 1945, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 4 ayat (2) UUD 1945  bahwa  “Dalam  melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang Wakil  Presiden.    Pengaturan  tugas  dan  wewenang  antara  Presiden  dan  Wakil Presiden Republik Indonesia seharusnya diatur dalam konstitusi.
Pada negara – negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Wakil Presiden  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sebagai Wakil  Kepala  Pemerintahan  dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi  negara  yang  menganut    sistem  dua  kamar  ataupun  sebagai  anggota  kabinet pemerintahan di bawah Presiden.
Tugas  Wakil  Presiden  yang  diatur  dalam  masing –  masing  konstitusi  negara tersebut  didasarkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  masing-  masing negara  seperti  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  dianut  oleh  Amerika  Serikat dan  Filipina  atau  sistem  pemerintahan  parlementer  yang  dianut  oleh  Cina  maupun sistem  pemerintahan  gabungan  seperti  dianut  oleh  Irak  dan  Uganda.  Dipengaruhi pula  oleh  bentuk  negara  yang  dianut  oleh  masing –  masing  negara  tersebut,  baik negara  serikat  seperti  Amerika  Serikat  dan  India  maupun  negara  kesatuan  seperti Filipina, Siprus, Cina, Afrika Selatan, Bulgaria, Irak serta Uganda.
Mengenai  kewenangan  yang  dimiliki  semua  Wakil  Presiden  pada  masing – masing  negara,  yakni  sebagai  pengganti  presiden  dengan  kondisi  tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing- masing negara.
Kata Kunci: Jabatan Wakil Presiden, Ketatanegaraan Di Indonesia

## I.  Pendahuluan
Dimulai pada Tahun 2004, rakyat Indonesia memilih langsung Presiden dan Wakil  Presidennya,  berbeda  dengan  sebelumnya  saat  rakyat  memilih  anggota
DPR  dan  selanjutnya  para  wakil  rakyat  ini  sebagai  bagian  dari  MPR  memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai amanat rakyat.
Perubahan sistem pemilihan perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung merupakan  suatu  rekonstruksi  hukum  bagi  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Di  satu sisi rakyat secara langsung diberikan kekuasaan menentukan pemimpinnya, di sisi lain timbul suatu kesenjangan kaitannya antara pemilihan rakyat secara langsung dengan kewenangan pejabat yang dipilihnya.
Secara  sistematik  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengatur  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden. Pemilihan  langsung  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mensyaratkan  kesejajaran kualifikasi  antara  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  namun  pada  saat  menjabat terdapat  kesenjangan  tugas  dan  kewenangan  antara  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Kekuasaan dan kewenangan  presiden secara luas  diatur dalam konstitusi, sedangkan  wakil  presiden  umumnya  ditentukan  oleh  Presiden,  sehingga  tampak tidak  memilikinya  kewenangan  wakil  presiden  mewujudkan  kedaulatan  dari pemilihnya.  Secara  faktual  kemenangan  calon  presiden  dipengaruhi  suara  yang berhasil diperolehnya, bahkan seringkali calon wakil presiden memiliki power lebih besar dari calon presiden.
Posisi wakil presiden pada hakikatnya bukan posisi cadangan, yakni posisi pilihan  apabila  posisi  pertama  tidak  berwujud.  Menjelang  pertarungan  perolehan kekuasaan  dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  banyak  bakal calon  presiden  yang  siap  mengambil  posisi  wakil  presiden  usai  mengukur keterpilihan  dirinya  dibandingkan  bakal  calon  lain.  Berbagai  macam  profesi bermunculan  menganggap  dirinya  pantas  menjadi  Presiden  Indonesia,  tetapi segera  putar  haluan  bersedia  menjadi  bakal  calon  wakil  presiden  dan  mendekati bakal  calon  yang  dianggap  memiliki  tingkat  keterpilihan  ( electability )  tinggi. Mudahnya beralih  pencalonan sebagai  bakal calon presiden  menjadi bakal calon wakil  presiden  hanya  untuk  menduduki  jabatan.  Hal  mana  dilakukan  mengingat tingkat  kemungkinan  terpilih  menjadi  presiden.  Posisi  wakil  presiden  merupakan posisi  strategis  setelah  presiden,  bahkan  dalam  kondisi  tertentu  posisi  wakil presiden lebih operasional daripada posisi presiden.
Wakil  presiden  merupakan  jabatan  yang  ditemukan  pada  negara  yang berbentuk  republik  (Mochamad  Isnaeni  Ramdhan,  2015:  3).  Demikian  juga
dengan  negara  Indonesia  yang  menganut  bentuk  pemerintahan  republik ditemukan  beberapa  ketentuan  yang  menyebutkan  jabatan  wakil  presiden  dalam konstitusinya. Berikut pasal – pasal yang dimaksud :
1.  Pasal  4  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  bahwa  Presiden  dalam  melakukan  kewajibannya  dibantu  oleh satu orang Wakil Presiden;
2.  Pasal  6A  ayat  (1)  perubahan  ketiga  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945:  seperti  halnya  Presiden, Wakil  Presiden  dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
3.  Pasal 7 Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945,  masa  jabatan  dan  periodisasi  yang  sama  antara  kedua pejabat  tersebut,  yakni  lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
4.  Pasal  9  ayat  (1)  Perubahan  Pertama  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  sumpah  atau  janji  jabatan  yang  dirumuskan dalam redaksi yang sama antara Presiden dan Wakil Presiden;
5.  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  menggantikan  Presiden  jika Presiden  mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
6.  Presiden  Republik  Indonesia  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik Indonesia  hanya  dapat  diberhentikan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  dalam  masa  jabatannya  menurut  Undang –  Undang Dasar  sebagimana  diatur  pada  Pasal  3  ayat  (3)  Perubahan  Ketiga Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal  mengenai  cara  pemberhentian  presiden  dan/atau  wakil  presiden  ini tidak  konsisten  dengan  cara  pengisian  presiden  dan/atau  wakil  presiden  melalui pemilihan  langsung  oleh  rakyat.  Pengisian  jabatan  presiden  dan/atau  wakil presiden  dilakukan  dengan  demokrasi  langsung,  sedangkan    pemberhentiannya dilakukan  dengan  demokrasi  keterwakilan.  Tidak  terdapat  penjelasan  sistematik beralihnya  sistem  demokrasi  langsung  kepada  demokrasi  perwakilan  merupakan salah satu cacat sistematik Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil  Presiden  sebagai  jabatan  konstitusional  seharusnya  diatur  dalam konstitusi  tugas  dan  kewenangan  Wakil  Presiden,  pertanggungjawaban,  serta hubungannya  dengan  pejabat-pejabat  negara  yang  lain.  Jabatan  Wakil  Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh ketentuan konstitusional. Bahkan terdapat “kekosongan  hukum”  ( rechts-vacuum )  terkait  jabatan  Wakil  Presiden,  antara  lain tugas  dan  kewenangannya,  hubungan  kekuasaan  antar  Wakil  Presiden  dengan Presiden  dan  dengan  lembaga  negara  lainnya,  serta  cara  pertanggungjawaban Wakil  Presiden.  Cara  pertanggungjawaban  terkait  dengan  tugas  Wakil  Presiden saat  menjalankan  tugas,  baik  pada  saat  Presiden  berhalangan  maupun  saat Presiden tidak berhalangan.
Salah  satu  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  secara  yuridis  perbedaan mendasar  dalam  tugas  dan  wewenang  serta  hubungan  kerja  antara  Presiden dengan  Wakil  Presiden  dan  sebagai  bahan  perbandingan  untuk  rekonstruksi ketatanegaraan  di  Indonesia  maka  dilihat  pula  tugas  dan  wewenang  Wakil Presiden di berbagai negara, yang dibatasi pada hal sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana  tugas  dan  wewenang  Wakil  Presiden  dalam  sistem ketatanegaraan di  negara Amerika Serikat, Cina  dan Filipina ?

## II. Pembahasan

## a. Rekonstruksi Ketatanegaraan di Indonesia
Sebelum  membahas  mengenai  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai rekonstruksi.
Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan kembali (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1995  :  829).  Menurut  B.  N    Marbun  bahwa rekonstruksi  adalah  pengembalian  sesuatu  ketempatnya  yang  semula, penyusunan  atau  penggambaran  kembali  dari  bahan-bahan  yang  ada  dan disusun  kembali  sebagaimana  adanya  atau  kejadian  semula  (B.N.  Marbun, 1996 : 469). Sedangkan menurut James P. Chaplin menyatakan Reconstruction merupakan  penafsiran  data  psikoanalitis  sedemikian  rupa,  untuk  menjelaskan perkembangan  pribadi  yang  telah  terjadi,  beserta  makna  materinya  yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan (James P. Chaplin, 1997 : 421).
Terhadap  ketatanegaraan  di  Indonesia  bahwa  Negara  Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtstaat adalah  pembatasan  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  negara. Pembatasan  itu  dilakukan  dengan  hukum  yang  kemudian  menjadi  ide  dasar paham  konstitusionalisme  atau constitutional  state ,  yaitu  negara  yang  dibatasi oleh  konstitusi.  Dalam  konsteks  yang  sama,  gagasan  negara  demokrasi  atau sering  disebut  pula  dengan  istilah  constituional  democracy  dihubungkan dengan  pengertian  negara  demokrasi  yang  berdasar  atas  hukum    (Jimly Asshidiqie, 2006 : 11).
Setiap  negara  yang  menganut  negara  hukum,  secara  umum  berlaku beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum ( supremacy of law ), kesetaraan di hadapan hukum ( equality before the law ), dan penegakan hukum  dengan  cara  tidak  bertentangan  dengan  hukum  ( due  process  of  law ) (Munir Fuady, 1985 : 218).
Adanya  rekonstruksi  ketatanegaraan  di  Indonesia  dimulai  sejak Indonesia  memproklamirkan  dirinya  sebagai  negara  yang  merdeka.  Sebagai negara  hukum,  Indonesia  meletakkan  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  penyelenggaraan  negara  (Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  1  ayat  (3)).  Bahwa perlunya  pembatasan  kekuasaan  ( the  limited  state ),  agar  penyelenggaraan Negara  tidak  bersifat  sewenang-wenang.  Dimana  Undang  Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  dianggap  sebagai  Institusi  yang  paling  efektif untuk  melindungi  warga  negarannya  melalui  konsep  Rule  of  law  atau Rechtstaat.
Menurut Andrew Heywood (Miriam Budiardjo, 2008: 171) konstitusionalisme  merupakan  perangkat  nilai  dan  aspirasi  politik  yang mencerminkan  adanya  keinginan  untuk  melindungi  kebebasan  dan  melakukan pengawasan  ( check )  internal  maupun  eksternal  terhadap  kekuasaan pemerintah  atau  dengan  kata  lain  merupakan  norma  pokok  (grundnom)  yang merupakan  sumber  utama  tertib  hukum  di  Indonesia  (hierarki  perundang- undangan).
Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai konstitusi  dalam  perkembangannya  telah  mengalami  berbagai  corak  dan
permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  telah  mengalami  pergeseran  yang mengakibatkan  perubahan  fundamental  terhadap  stuktur  dan  kewenangan lembaga negara.
Berikut  ini  sistem  ketatanegaraan  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia (Chairul Anwar, 1999 : 71-77) :
1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pra-amandemen;
2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS;
3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950;
4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen.
Salah  satu  tujuan  amandemen  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  adalah  menata  keseimbangan  ( check  and  balances ) antar  lembaga  negara.  Hubungan  tersebut  ditata  sedemikian  rupa  agar  tidak terjadi  pemusatan  kekuasaan  pada  salah  satu  institusi  negara.  Bentuk  nyata dari  amandemen  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 adalah  perbedaan  yang  subtansial  tentang  kelembagaan  negara,  terutama dalam  hal  kedudukan,  tugas,  wewenang,  hubungan  kerja,  dan  cara  kerja lembaga-lembaga  yang  bersangkutan  termasuk  di  dalamnya  tugas  dan kewenangan wakil presiden.

## b. Tanggung  Jawab  Wakil  Presiden  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia
Tugas  dan  kewenangan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tidak  diatur secara  tegas  dalam  konstitusi  walaupun  sampai  saat  ini  telah  dilakukan perubahan  Keempat  terhadap  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 4 ayat (2) Undang Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  “Dalam  melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Tugas  dan  wewenang  Wakil  Presiden  dapat  diberikan  dalam  ranah kekuasaan  eksekutif  riil  sebagai  wakil  kepala  pemerintahan  maupun  dalam ranah kekuasaan eksekutif nominal sebagai wakil kepala negara.
Berbeda  dengan  pertanggungjawaban  pembantu  Presiden  yang  lain, seperti  Menteri  Negara  yang  harus  mempertangggungwajabkan  tugasnya kepada  Presiden  sesuai  dengan  substansi  Pasal  17  ayat  (3)  Undang  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Wakil  Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  karena Wakil Presiden  tidak  dipilih  dan  diangkat  oleh  Presiden  melainkan  oleh  rakyat. Dikaitkan dengan Pasal  6A  ayat (1)  Perubahan Ketiga  Undang  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas Presiden  dan Wakil  Presiden  dipilih  oleh  rakyat.  Tidak  ada  pasal  dalam  Undang  Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  perubahannya  yang  mengatur pertanggungjawaban Wakil Presiden, baik sebagai Wakil Kepala Pemerintahan maupun sebagai Wakil Kepala Negara.
Konsekuensi  logis  dari  ketentuan  ini  bahwa    yang  dipilih  mengemban kewajiban pertanggungjawaban kepada yang memilih, sebaliknya yang memilih memiliki  kewenangan  meminta  pertanggungjawaban  kepada  yang  dipilih. Pertanggungjawaban  wakil  presiden  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  pencalonan dan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang  dilakukan  dengan  sistem paket, baik keduanya  berasal dari  partai politik yang sama,  maupun keduanya berasal dari partai politik yang berbeda (Harun Alrasid, 1999:51).

## c. Tugas  Dan  Wewenang  Wakil  Presiden  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Negara Amerika Serikat, Cina  dan Filipina
Wakil  Presiden  senantiasa  ditemukan  pada  konstitusi  negara-  negara yang  menganut  bentuk  pemerintahan  Republik  dengan  sistem  pemerintahan presidensial  seperti  Amerika  Serikat,  Filipina.  Juga  negara  republik  dengan sistem pemerintahan parlementer bagaimana dianut negara Cina.
Tatacara  pengisian  jabatan,  masa  jabatan,  sumpah  jabatan,  lembaga pemilih  dan  lembaga  yang  menilai  pertanggungjawaban  antara  Presiden  dan Wakil Presiden adalah sama sedangkan tugas Wakil Presiden dipengaruhi oleh bentuk negara yang dianut oleh masing-masing negara ;
1.  Tugas  yang  diberikan  kepada  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat  dan Filipina sebagai Ketua Senat bukan anggota;
2.  Tugas  yang  diberikan  kepada  Wakil  Presiden  Filipina  sebagai anggota kabinet; dan
3.  Tugas  yang  diberikan  kepada  Wakil  Presiden  Cina  sebagai pelaksana  sebagian  tugas  dan  kekuasaan  Presiden  setelah ditentukan oleh Presiden.
Tugas  Wakil  Presiden  yang  diatur  dalam  masing-masing  konstitusi negara  tersebut  didasarkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh masing-  masing  negara  seperti  sistem  pemerintahan  presidensial  yang  dianut oleh  Amerika  Serikat  dan  Filipina  atau  sistem  pemerintahan  parlementer  yang dianut  oleh  Cina  maupun  sistem  pemerintahan  gabungan  seperti  dianut  oleh Irak  dan  Uganda.  Dipengaruhi  pula  oleh  bentuk  negara  yang  dianut  oleh masing-masing  negara  tersebut,  baik  negara  serikat  seperti  Amerika  Serikat dan  India  maupun  negara  kesatuan  seperti  Filipina,  Siprus,  Cina,  Afrika Selatan, Bulgaria, Irak serta Uganda.
Mengenai  kewenangan  yang  dimiliki  semua  Wakil  Presiden  pada masing-masing  negara,  yakni  sebagai  pengganti  presiden  dengan  kondisi tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing- masing negara.
Pada  negara-negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial, Wakil  Presiden  memiliki  tugas  dan  kewenangan  sebagai  Wakil  Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi negara yang menganut sistem dua kamar ataupun sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden.
Secara  konstitusional  tugas  dan  kewenangan  Wakil  Presiden  Amerika Serikat  hanya  diatur  dalam Article  One  Section  Three sebagai  berikut  : The Vice President of The United States shall be President of the Senate, but shall have no vote, unless they be equally divided ( Wakil Presiden Amerika Serikat harus  menjadi  ketua  senat,  tetapi  tidak  memiliki  hak  suara,  kecuali  suara mereka terbagi secara seimbang)
Terkait  dengan  kewenangan  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat  sebagai pengganti  Presiden,  berdasarkan amendment 25  Konstitusi  Amerika  Serikat diatur empat prosedur (John D. Ferick, 1992 : 81) antara lain sebagai berikut :
1. Menjadi  pejabat  presiden  saat  pemecatan  Presiden  dari  jabatannya atau kematiannya atau mengundurkan diri.
2. Menjadi  pejabat  presiden  saat  Presiden  secara  tertulis  menyatakan ketidakmampuannya  dalam  melaksanakan  kekuasaan  dan  tugas- tugas kepresidenan.
3. Menjadi pejabat presiden dan mengajukan calon Wakil Presiden yang harus disahkan oleh Senat dan DPR.
4. Menjadi  pejabat  presiden  saat  Wakil  Presiden  dan  beberapa  orang menteri  atau  sebuah  dewan  sejenis  Kongres  secara  tertulis menyatakan ketidakmampuan Presiden dalam melaksanakan kekuasaan dan tugas kepresidenan.
Sama  halnya  dengan  kewenangan  Wakil  Presiden  Filipina  secara konstitusional  hanya  diatur  dalam Article  VII  Section  3 sebagai  berikut  : The Vice  President  may  be  appointed  as  a  member  of  the  cabinet.  Such appointment  requires  no  confirmation (  wakil  presiden  dapat  ditunjuk  oleh Presiden  sebagai  anggota  kabinet.  Penunjukan  ini  tidak  membutuhkan  ijin). Kaitannya  dengan  kewenangan  Wakil  Presiden  menggantikan  Presiden  diatur pada Article VII Section 7-11 sebagai berikut :
1. Wakil Presiden Filipina  menggantikan Presiden sebagai Presiden jika yang terakhir tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Wakil Presiden Filipina menggantikan Presiden sebagai Presiden, jika pada awal masa jabatannya, Presiden terpilih wafat atau tidak mampu melaksanakan tugasnya selamanya;
3. Wakil Presiden Filipina menggantikan Presiden sebagai Presiden, jika Presiden  menyerahkan  kepada  Ketua  Senat  dan  Ketua  DPR pernyataan  tertulis  tentang  ketidakmampuannya  melaksanakan kekuasaan  dan  tugas –  tugas  kepresidenan,  sampai  dengan  ia mengirimkan pernyataan tertulis yang membatalkannya.
Mengenai  tatacara  pengisian  jabatan  Wakil  Presiden  Republik  Rakyat Cina  diatur  dalam  Pasal  79  ayat  (1),  bahwa  :  Presiden  dan  Wakil  Presiden Republik  Rakyat  Cina  dipilih  oleh  Kongres  Rakyat  Nasional.  Berbeda  dengan pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada  negara  Amerika  Serikat  dan Filipina  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Rakyat  Cina  tidak melibatkan  rakyat,  melainkan  hanya  dipilih  melalui  KRN  sebagai  lembaga tertinggi.  Kekuasaan Wakil  Presiden  sebagai  pendamping  Presiden  ditentukan oleh Presidennya (S.E Finer, 1996 : 191-200).

## III.  Kesimpulan
Perubahan  sistem  pemilihan  keterwakilan  menjadi  sistem  pemilihan langsung oleh rakyat merupakan rekonstruksi dalam ketatanegaraan di Indonesia termasuk  pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden.  Konsekuensi  yang  dipilih mengemban  kewajiban  pertanggungjawaban  kepada  yang  memilih,  sebaliknya yang  memilih  memiliki  kewenangan  meminta  pertanggungjawaban  kepada  yang dipilih.
Tugas  dan  wewenang  presiden  telah  diatur  dalam  konstitusi  negara  kita, tetapi  tugas  dan  kewenangan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tidak  diatur secara  tegas  dalam  konstitusi  walaupun  sampai  saat  ini  telah  dilakukan perubahan  Keempat  terhadap  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 4 ayat (2)  Undang Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  “Dalam  melakukan  kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Sama  halnya  negara-negara  yang  memiliki  sistem  pemerintahan  yang sama  seperti  Amerika  Serikat  dan  Filipina  dan  sistem  pemerintahan  parlementer seperti Cina, bahwa tugas wakil presiden tidak banyak diatur dalam konstitusinya. Secara  konstitusional  tugas  dan  kewenangan  Wakil  Presiden  Amerika  Serikat hanya  diatur  dalam  Article  One  Section  Three  bahwa  Wakil  Presiden  Amerika Serikat  harus  menjadi  ketua  senat,  tetapi  tidak  memiliki  hak  suara,  kecuali  suara mereka  terbagi  secara  seimbang,  kekuasaan  Wakil  Presiden  di  negara  Republik Rakyat  Cina  sebagai  pendamping  Presiden  ditentukan  oleh  Presidennya  dan sama  halnya  dengan  kewenangan  Wakil  Presiden  Filipina  secara  konstitusional hanya diatur dalam Article VII Section 3 bahwa wakil presiden dapat ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota kabinet dan penunjukan ini tidak membutuhkan ijin.
Lemahnya  pengaturan  tugas  dan  wewenang  wakil  presiden  dalam konstitusi  negara  masing –  masing  mengesankan  bahwa  wakil  presiden  tidak memiliki tugas pokok.

## Daftar Pustaka
Alrasid. Harun, 1999, Pengisian Jabatan Presiden , Jakarta, Grafiti.
Anwar,  Chairul,  1999, Konstitusi  dan  Kelembagaan  Negara ,  Jakarta,  CV. Novindo Pustaka Mandiri.
Asshidiqie.  Jimly,  2006, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II ,  Jakarta,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Budiardjo.  Miriam  dkk,  2008, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama.
Chaplin.  James  P,  1997, Kamus  Lengkap  Psikologi ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada.
Ferick.  John  D,  1992, The  Twenty-Fifth  Amendment  its  Complete  History  and Applications , New York, Fordham University Press.
Finer. S.E, 1996, Comparing Constitutions, Oxford, Claredon Press.
Fuady.  Munir,  1985, Teori  Negara  Hukum  (Rechstaat ),  Bandung,  Regika Aditama.
Marbun. B.N, 1996, Kamus Politik , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Tim Penyusun, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka.

## Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945