## PENYELESAIAN SENGKETA RUANG HIDUP MASYARAKAT SUNDA WIWITAN DI KABUPATEN KUNINGAN
1 2
Gamin , Fati Lazira

## Abstrak
Keterpinggiran masyarakat hukum adat di Indonesia masih disaksikan hingga saat ini padahal payung hukum untuk menguatkan posisi masyarakat adat telah ada dalam amandemen UUD 1945 dan Putusan MK No.35. Tulisan ini mengungkap faktor-faktor yang menjadi kelemahan masyarakat hukum adat dalam pengakuan hak-hak tenurial komunal dan mengidentifikasi upaya-upaya penguatannya. Kurang jelasnya wilayah  adat,  norma  adat,  anggota  beserta  tempat  tinggalnya  adalah  faktor  penting  yang  menjadi pertimbangan pengakuan formal dari pemerintah daerah. Ketiadaan pengakuan formal masyarakat hukum adat  lambat  laun  akan  mengurangi  pengakuan  ( legitimasi )  masyarakat  adat  tersebut  di  tengah-tengah kehidupan  masyarakat.  Untuk  memperkuat  posisi  masyarakat  hukum  adat  kiranya  perlu  memperkuat nilai/norma adat  yang selama ini dipegang dan diatur adat. Selain itu membuktikan kepemilikan lahan dan wilayah  adat  serta  mendefinisikan  anggota  masyarakat  adatnya  adalah  penting  untuk  memperoleh pengakuan formal. Upaya menghindari kontak fisik antara pihak yang bersengketa penting dilakukan para pihak seraya berupaya menurunkan gaya sengketa yang dapat menerima pihak lain.

## Kata Kunci: Masyarakat adat; ahli waris; AGATA

## 1 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten

## SETTLEMENT OF DISPOSAL OF SUNDA WIWITAN COMMUNITY'S LIVING LIFE

## Abstract
The marginalization of indigenous and tribal peoples in Indonesia is still being witnessed on to this day whereas  the  legal  umbrella  to  strengthen  the  position  of  indigenous  peoples  has  existed  in  the  1945 amendments and the Constitutional Court Decree No.35. This paper is the factors that weaken indigenous and tribal peoples in the recognition of communal tenure rights and identify their strengthening efforts. The  lack  of  clarity  of  customary  territories,  customary  norms,  members  and  their  residences  is  an important factor in the consideration of formal recognition by local governments. The absence of formal recognition of indigenous and tribal peoples will gradually reduce the recognition (legitimacy) of these indigenous  peoples  in  the  midst  of  community  life.  To  strengthen  the  position  of  customary  law community, it is necessary to strengthen the customary values ​​/ norms that have been adhered to and adhered to. Furthermore, proving the ownership of customary lands and territories as well as defining members of indigenous peoples is essential to obtain formal recognition. Efforts to avoid physical contact between the parties to the dispute are important to the parties while trying to reduce the dispute style that can accept other parties.
Keywords: indigenous-community; comunal-property-right; AGATA
2 Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR)
Email: gamingessa@gmail.com, fatilazira@gmail.com .
E-ISSN 2527-5879  P-ISSN 2527-5879 http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph Email: jsphum@yahoo.co.id
Volume 2, Nomor 1, Juli 2017 Halaman 1-8

## LATAR BELAKANG
Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  diakui keberadaannya  sebagai  subyek  hukum  sejak UUD  1945  periode  pertama.  Pada  bagian penjelasan  UUD  1945  mengenai  “persekutuan hukum  rakyat”  yaitu  masyarakat  hukum  adat yang  keberadaannya  sebelum  proklamasi kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Dalam penjelasan  tersebut  dinyatakan  bahwa:  “ Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 2 5 0   z e l f b e s t u re n d e   l a n d c h a p p e n   d a n volksgemenschappen,  seperti  desa  di  Jawa  dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu mempunyai  susunan  asli,  dan  oleh  karenanya dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat i s t i m e w a .   N e g a r a   R e p u b l i k   I n d o n e s i a menghormati  kedudukan  daerah-daerah istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara yang  mengenai  daerah-daerah  itu  akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”
Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945,  bagian  penjelasan  UUD  1945  dihapus keberadaannya.  Kemudian  dasar  hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada  Batang  Tubuh  UUD  1945.  Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang  dapat  menjadi  dasar  bagi  keberadaan  dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam  undang-undang  (Pasal  18B  (2)  UUD 1945). Dalam pasal 28I ayat 3 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati  selaras  dengan  perkembangan  zaman dan  peradaban.  Negara  juga  memajukan kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan masyarakat  daam  memelihara  dan  mengem- bangkan  nilai-nilai  budayanya  (Pasal  32  ayat  1 UUD 1945). Sementara pada ayat 2 pasal 32 UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara  bahasa  daerah  sebagai  kekayaan budaya nasional.
Dalam  konteks  hukum  agraria,  masyarakat hukum adat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA).  Dalam  Pasal  2  ayat  (4)  UUPA disebutkan  bahwa  pelaksanaan  hak  menguasai dari  negara  dalam  pelaksanaannya  bisa dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat.  Dalam  hal ini  masyarakat  hukum  adat  bisa  menerima delegasi  kewenangan  penguasaan  negara  atas
J S P H
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada  bidang  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak erfpact bahkan bekas hak guna u s a h a   ( H G U ) ,   p e n g u a s a a n n y a   d a p a t didelegasikan  kepada  masyarakat  hukum  adat, agar  tujuan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat  bisa  dicapai.  Kemudian  penyebutan masyarakat  hukum  adat  terdapat  dalam pengaturan  pengakuan  keberadaan  hak  ulayat. Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  3  UUPA  yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Kepemilikan  tanah  yang  diatur  dalam UUPA dikenal tujuh jenis hak atas tanah, yakni; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan dan hak memungut  hasil  hutan.  Rezim  kepemilikan dikelompokkan menjadi empat (Bromley, 1992) 1991).  Pertama,  rezim  kepemilikan  pribadi ( private  property  regime ),  yakni  kepemilikan pribadi  atas  sesuatu  dimana  hak  atas  sesuatu tersebut  melekat  pada  pemiliknya,  sehingga aturan  berkenaan  dengan  sesuatu  tersebut ditetapkan  sendiri  dan  hanya  berlaku  untuk pemiliknya. Kedua, rezim kepemilikan bersama ( common  property  regime ),  yakni  kepemilikan oleh  sekelompok  orang  tertentu  dimana  hak, kewajiban  dan  aturan  ditetapkan  dan  berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Ketiga, rezim kepemilkan oleh negara ( state property regime ), dimana  hak  kepemilikan  dan  aturan-aturannya ditetapkan  oleh  negara,  individu  tidak  boleh memilikinya.  Keempat,  rezim  akses  terbuka, tidak  ada  aturan  yang  mengatur  mengenai  hak dan kewajiban.
Pada awal masa reformasi hak masyarakat adat  atas  lahan  yang  dibuat  tergantung  pada penatagunaan  masih  tidak  jelas  sehingga  tidak dapat dinikmati oleh warganya . Pengakuan hak tenurial adat secara legal masih menjadi masalah ketika  akan  didaftarkan.  Henley  dan  Davidson (2008)  menyarankan  pencatatan  kepemilikan lahan  berbasis  desa  dan  mengenalkan  blangko standar  untuk  pencatatan  dan  jual  beli  dapat mengurangi  konflik  agraria  lebih  baik  daripada mendafarkan  ke  pusat  yang  lama  dan  berbiaya mahal. Posisi masyarakat adat Toraja di Sulawesi kuat  dalam  demokrasi  adalah  dengan  menjaga dua  hal,  yakni  nilai  atau  aturan  adat  dan pengakuan  formal  dari  pemerintah  lokal  dalam kontek demokrasi. Amandemen UUD 1945 dan
Putusan MK No.35 juga menjadi payung hukum untuk menguatkan posisi masyarakat adat.
Meskipun  demikian,  pengakuan  formal  hak tenurial  komunal  adat  yang  kuat  masih  belum mendapat  bentuk  yang  tepat.  Sebagai  akibatnya keterpinggiran  masyarakat  hukum  adat  masih
Konflik  adalah  suatu  perwujudan  perbedaan cara  pandang  antara  berbagai  pihak  terhadap obyek  yang  sama  .  Konflik  dipandang  sebagai hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  (individu atau  kelompok)  yang  memiliki,  atau  merasa memiliki,  sasaran-sasaran  yang  tidak  sejalan (Fisher,  Ludin,  Williams,  Abdi,  Smith,  & Williams,  2001).  Konflik  adalah  suatu  situasi yang  menunjukkan  adanya  praktik-praktik penghilangan hak seseorang atau lebih dan atau kelompok  atas  suatu  benda  atau  kedudukan (Malik, Wijardjo, Fauzi, & Royo, 2003). Berbeda lagi  Pruitt  dan  Rubin  bahwa  konflik  adalah

## METODE PENELITIAN
disaksikan  hingga  saat  ini  seperti  terjadi  di Maluku , Jambi , Barito Utara Kalimantan Tengah. Demikian  juga  yang  terjadi  pada  Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (Kesatuan  Masyarakat AKUR  Sunda  Wiwitan), ruang hidupnya dirampas oleh pihak lain .Tanah milik  adat  Kesatuan  Masyarakat  AKUR  Sunda Wiwitan  dapat  lepas  kepemi-likannya  dan dimiliki  oleh  individu  melalui  putusan pengadilan. Saling gugat kemudian terjadi hingga saat  ini  sehingga  menjadi  sengketa  atau  konflik agraria yang belum terselesaikan.
Sudut  pandang  kualitatif  (Sugiyono,  2010) dipilih  untuk  menginterpretasikan  fenomena yang terjadi pada tulisan ini. Pengumpulan data dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan wawancara  mendalam  (Cavestro,  2003). Penentuan  informan  dilakukan  dengan  metode bola  salju  (Sugiyono,  2010). Analisis  penyele- saian  sengketa  ruang  hidup  masyarakat  Sunda Wiwitan  ini  dicermati  menggunakan  perangkat Analisis  Gaya  Bersengketa  (Sirait,  2011). Penelitian dilakukan sejak bulan Mei hingga Juli 2017 ketika kasus perlawanan pengadilan masih berjalan.  Studi  kasus  (Yin,  1996)  pada Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan ditulis untuk memperoleh  gambaran  dari  masalah  penelitian tersebut. Obyek sengketa yang pada masyarakat AKUR  adalah  sebidang  tanah  darat  dengan bangunan  yang  secara  administratif  terletak  di Blok  Mayasih,  RT.  29/10,  Kelurahan  Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.  Secara  geografis  tanah  tersebut  berada pada  sekitar  6°58'7.34"  Lintang  Selatan  dan 108°27'21.87 Bujur Timur.
persepsi  mengenai  perbedaan  kepentingan (perceived  divergence  of  interest),  atau  suatu kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik  tidak  dapat  dicapai  secara  simultan (Pruitt  &  Rubin,  1986).  Suatu  konflik  sosial terjadi ketika dua atau lebih orang atau kelompok menyatakan  keyakinannya  bahwa  mereka mempunyai  tujuan-tujuan  yang  tidak  berke- sesuaian  (Kriesberg,  1998).  Sedangkan (Suporahardjo, 2000) menjelaskan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih,  yang  disebabkan  adanya  perbedaan  nilai, status,  kekuasaan,  dan  kelangkaan  sumberdaya. Pada  tulisan  ini  digunakan  definisi  sesuai Suporaharjo (2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan
Kesatuan  Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang (AKUR)  Sunda  Wiwitan,  berasal  dari masyarakat adat yang dibentuk oleh Pak Sadewa Madrais Alibassa  Kusumah  Wijaya  Ningrat.  Ia memaparkan  ajaran  Igama  Djawa  Pasoendan, dan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda  diakui keberadaannya pada tahun 1885.
Pada  awal  kemerdekaan  Indonesia  hingga tahun 1964, ajaran Igama Djawa Pasoendan lebih dikenal  dengan  Agama  Djawa  Sunda  (ADS), menjadi anggota dari organisasi Badan Kongres Kebatinan  Indonesia.  Karena  situasi  politik nasional,  organisasi  ADS  membubarkan  diri pada  tahun  1964  namun  masyarakat  adatnya masih menjalankan tradisi leluhurnya.
P a d a   t a h u n   1 9 8 1   K o m u n i t a s   a d a t mengikatkan  diri  dan  diinventarisir  di Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan dengan nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun  Urang  (PACKU).  Seiring  dengan
Mengapa  kekalahan  masyarakat  adat  kerap berulang  merupakan  isu  yang  menarik  untuk diungkap  penyebab-penyebabnya.  Faktor-faktor yang  membuat  pihak  lain  memenangkan kompetisi atas masyarakat adat terkait lahan layak untuk  dipelajari.  Upaya-upaya  yang  mungkin dapat  dilakukan  untuk  memperkuat  posisi masyarakat adat tersebut penting untuk ditempuh. Apa  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang tepat dipilih guna menghindari saling gugat yang tiada akhir.
Pak  Sadewa  Madrais  Alibassa  Kusumah Wijaya  Ningrat  semasa  hidupnya  banyak membuat  Manuskrip/  Nawala.  Ia  juga  banyak menulis  tentang  ajarannya  termasuk  wasiat mengenai  tanah-tanah  dan  bangunan  yang diperuntukan sebagai milik komunal Masyarakat Adat, yang dalam hal ini Masyarakat Adat AKUR Sunda  Wiwitan.  Di  dalam  manuskrip  tersebut dituliskan  bahwa  keturunan  tidak  mendapatkan pembagian  waris.  Adapun  tanah-tanah  dan bangunan  memang  diperuntukkan  untuk Masyarakat  Adat  guna  melestarikan  ajaran kebudayaan untuk kepentingan bangsa.
dinamika  yang  terjadi  dimasyarakat,  PACKU berubah  menjadi  Kesatuan  Masyarakat  Adat Karuhun  Urang  (AKUR)  Sunda  Wiwitan  pada tahun 1996 sampai dengan sekarang.
Walaupun  tanah-tanah  dan  bangunan peninggalan  Pak  Madrais  telah  dibalik  nama menjadi  atas  nama  Pak  Tedjabuwana  Alibassa, namun  tanah-tanah  dan  bangunan  yang  telah diatasnamakannya tidak dapat diwariskan kepada ahli waris maupun keturunannya.
Setelah  Pak  Madrais  meninggal  dunia  pada tahun  1939  kemudian  digantikan  oleh  anaknya, yaitu Pak Tedjabuwana Alibassa. Pada masa Pak Tedjabuwana,  tanah-tanah  peninggalan  Pak Madrais,  pada  tahun  1941  diatasnamakan menjadi Pak Tedjabuwana, hal tersebut tercantum didalam Kekitir Padjeg Boemi.
Sikap tegas Pak Tedjabuwana tersebut dikare- nakan adanya pesan atau amanat dari Pak Madrais baik  secara  lisan  maupun  tertulis  di  dalam Manuskrip. Sikap tegas tersebut dipegang teguh oleh seluruh anak dan keturunannya Pak Madrais maupun PakTedjabuwana.
Pada tanggal 05 April 1978, Pak Tedjabuwana wafat.  Kedudukan  atau  posisi  dari  Pak Tedjabuwana digantikan oleh Pak Djatikusumah selaku  Kepala  Adat  atau  Sesepuh  Adat  sampai salah  seorang  seorang  keturunan  Pak  Tedjabu- wana  bernama  Raden  Djaka  Rumantaka mengklaim  bahwa  ada  sebidang  tanah  yang merupakan  hak  waris  daripada  ibunya.    Raden Djaka Rumantaka kemudian mengajukan gugatan atas  tanah  darat  yang  terletak  di  Blok  Mayasih, RT.  29/10  Kelurahan  Cigugur,  Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Pada  tahun  2009,  Raden  Djaka  Rumantaka (Penggugat)  mengajukan  Gugatan  Perbua-  tan Melawan  Hukum  melalui  Pengadilan  Negeri Kuningan  melawan  Kusnadi  dan  K.  Mimin  S sebagai  tergugat  I  dan  tergugat  II  serta  turut tergugat I, II, III, dan IV secara berurut atas nama Raden  Dadang Andaru Andaroso,  Raden  Iksan Titop Purworsucipto, Raden Lina Djuarningsing dan BPN Kabupaten Kuningan.
Atas  gugatan  tersebut,  Raden  Djaka Rumantaka  sebagai  Penggugat  telah  meme- nangkan  gugatan  dan  atas  nya  telah  memiliki kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  secara yuridis - normatif, objek sengketa dalam gugatan dapat  dieksekusi,  kecuali  ada  hal-hal  tertentu yang  dapat  menunda  atau  menangguhkan eksekusi.
Seiring  dengan  kemenangan  pihak  Raden Djaka Rumantaka itu,   pihak Pak Djatikusumah selaku  Kepala Adat  Kesatuan  Masyarakat Adat Karuhun  Urang  (AKUR)  Sunda  Wiwitan mengajukan  gugatan  perlawanan  atas  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di Pengadilan  Negeri  Kuningan.  Pihak  terlawan dalam hal ini adalah: 1). Raden Dadang Andaru Andaroso,  Raden  Iksan  Titop  Purworsucipto, Raden  Lina  Djuarningsing;  2).  Kusnadi;  3).Ibu K. Mimin S; 4). Badan Pertahanan Nasional; 5). Lurah Kantor Cigugur; dan 6). Camat Kecamatan Cigugur.
Pada  sidang  pertama  pada  5  Juli  2017  ini pihak terlawan 2, 5, dan 6 tidak hadir. Pada sidang I,  II,  dan  III  yang  diagendakan  dalam  kurun waktu  3  (tiga)  bulan  sebelumnya  tidak  pernah terlaksana  karena  semua  pihak  terlawan  tidak hadir. Sidang pada 5 Juli 2017 tersebut menga- gendakan upaya mediasi yang dilaksanakan pada 12 Juli 2017.
Nama Kedudukan Peran dalam sengketa Bukti Klaim Raden Djaka   satu keturunan Pak Tedjabuwana pengklaim serta pemenang sengketa Keterangan ahli waris, Bukti kepemilikan tanah Pak Djati turunan ketiga dari pendiri Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. selaku Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan.
Rumah Cagar Budaya, pesan atau amanat dari Pak Madrais baik secara lisan maupun tertulis di dalam Manuskrip
Pesengketa utama
Tanah  tersebut  tercatat  dalam  buku  letter  C Nomor: 2321 persil 78a kelas D.I  luas ± 224 M2 (16  bata)  atas  nama  Ratu  Siti  Djenar  Alibassa Almarhum.  Obyek  tanah  seluas  ±  224  M2  (16 bata)  tersebut  adalah  sebagian  dari  jumlah keseluruhan tanah yang tercantum dalam Letter C, seluas 6210 m2 atas nama Pak Tedja Buana, ditempati  oleh  Kusnadi  dan  K  Mimin  S  sejak tahun 1973).
Sengketa  antara  Raden  Djaka  Rumantaka dan  Pak  Djatikusumah  selaku  Kepala  Adat Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan atas obyek  sengketa  melibatkan  1).  Raden  Dadang Andaru  Andaroso,  Raden  Iksan  Titop Purworsucipto,  Raden  Lina  Djuarningsing;  2). Kusnadi; 3).Ibu K Mimin S; 4). Badan Pertahanan N a s i o n a l ;   5 ) .   L u r a h   K a n t o r   C i g u g u r ;

## Pihak Bersengketa
Para pihak utama yang bersengketa pada kasus ini  adalah  Rd.  Djaka  Rumantaka  salah  satu keturunan  Pak  Tedjabuwana  selaku  pengklaim serta pemenang sengketa dan Pak Djatikusumah turunan  ketiga  dari  pendiri  selaku  Kepala Adat
dan 6). Camat Kecamatan Cigugur. Kedududukan para  pihak  memiliki  peran  tersendiri  dalam sengketa  ini.    1).  Raden  Dadang  Andaru Andaroso,  Raden  Iksan  Titop  Purworsucipto, Raden Lina Djuarningsing; 2).Kusnadi; 3).Ibu K Mimin  S  berperan  sebagai  penghuni  rumah  dan tanah yang disengketakan; 4). Badan Pertahanan Nasional  sebagai  pengadministrasi  pertanahan berperan mengeluarkan surat titel atas tanah dan mengadministrasikannya;  5).  Lurah  Kantor Cigugur sebagai pimpinan tertinggi di kelurahan berperan  mengeluarkan  kete-rangan  ahli  waris bagi  Raden  Djaka  Rukmantaka;  dan  6).  Camat Kecamatan  Cigugur  sebagai  atasan  Lurah Cigugur berperan dalam administrasi pertanahan.

## Gaya Sengketa Para Pihak
Dalam  menyikapi  persoalan  para  pihak memiliki kecenderungan terhadap sengketa yang dihadapi.  Kecenderungan  para  pihak  yang bersengketa  pada  kasus  ini  sama-sama  menem- patkan diri pada gaya kompetisi (lihat gambar 2). Hal  ini  dilakukan  karena  masing-masing  pihak merasa  memiliki  kekuatan  klaim  yang  cukup untuk memenangkan klaimnya.
berupa  keterangan  Lurah  bahwa  RadenDjaka Rukmantaka adalah keturunan Pak Tedjabuwana dan  surat  keterangan  tanah  dari  Badan Pertahanan Nasional atas dasar surat keterangan dari Lurah dan Camat Cigugur.
Pihak Pak Djatikusumah selaku Kepala Adat Kesatuan  memiliki  bukti  klaim  berupa  Rumah Cagar  Budaya  yang  masih  dihuni  keluarganya beserta  benda  peninggalannya,  penuturan  lisan dan Manuskrip dari P. Madrais yang menyatakan bahwa tanah Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan  tidak  dapat  dibagikan  kepada perorangan sekalipun keturunannya.

## Kedudukan  Masyarakat  Adat  Menurut Peraturan Perundangan
Kedudukan  masyarakat  hukum  adat merupakan  subyek  hukum  khusus  yang keberadaannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.  Beberapa  perbedaan  mengenai kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dalam sejumlah  peraturan  perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Ragam kriteria  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang berbeda antara satu undang-undang dan undang- undang lain. Semua kriteria tersebut sebenarnya merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.
Kriteria  lain  ditemukan  di  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi  Maluku.  Dalam  putusan  tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan maksud dari tiga  syarat  pengakuan  keberadaan  masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal  51  ayat  (1)  UU  Mahkamah  Konstitusi dengan  kriteria:  1).  ada  masyarakat  yang warganya  memiliki  perasaan  sebagai  satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat
Kesatuan  Masyarakat  Adat  Karuhun  Urang (AKUR) Sunda Wiwitan (Lihat Tabel 1).
Raden Djaka Rumantaka memiliki bukti klaim -
secara bersama-sama; 2). ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional; 3). ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat 4). ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan 5). ada wilayah adat tertentu.
;
Dengan  demikian,  maka  berdasarkan putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdapat  lima kriteria  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yaitu ada  masyarakatnya,  ada  lembaga  adatnya,  ada harta  kekayaan  bersama,  ada  norma  hukum adatnya, dan ada wilayah tempat keberadaannya (lihat  gambar  3).  Suatu  kesatuan  masyarakat hukum  adat  yang  memenuhi  kelima  kriteria  itu berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  dan  oleh karenanya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan mengenai sifat kesatuan masyarakat hukum adat dalam tiga karakter, yaitu genalogis, territorial,  dan  fungsional.  Sifat  genealogis artinya  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat terikat  karena  satu  asal  usul  keturanan  atau pertalian  dasar.  Sifat  territorial  menekankan kepada  kesamaan  wilayah  tempat  tinggal. Sementara  itu  sifat  fungsional  berarti  kesatuan masyarakat  hukum  adat  tersebut  masih  menja- lankan  fungsi-fungsi  sosialnya  melalui  lembaga adat.  Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dapat bersifat genealogis dan teritoral, tetapi juga bisa bersifat  genalogis,  territorial  dan  fungsional. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan  sifat genealogis,  territorial  dan  fungsional  dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan Para Pihak
Sumber-sumber kekuatan klaim yang Rd. Djaka  Rukmantaka  selama  ini  dapat  digunakan untuk melakukan gugatan dan memenangkannya di Pengadilan Negeri Kuningan namun kemudian perlawanan  dilakukan  pihak  Pak  Djatikusumah karena  dinilai  memiliki  kelemahan.  Pihak  Pak Djatikusumah  merupakan  keturunan  dan  Ketua Adat yang sah menurut adat namun anggota dan wilayah Masyarakat Hukum Adatnya cenderung menyebar.  Posisi  hukum  Masyarakat  Hukum Adatnya juga belum memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah setempat (lihat tabel 2).

## Upaya-upaya memperkuat posisi Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan
Posisi masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang  terasa  semakin  terpinggirkan  dapat dikuatkan dengan memperkuat nilai/norma adat (Yunus  and  Tamma  2014)  yang  selama  ini dipegang dan diatur adat. Menelusuri bukti-bukti kepemilikan  dan  keanggotaan  masyarakat adatnya  penting  dilakukan  (Yunus  &  Tamma, 2014). Hal ini penting dilakukan untuk memper- tahankan  keberadaannya  guna  memperoleh pengakuan  pemerintah  daerah  sesuai  peraturan perundangan yang ada.
Tabel 2. Kekuatan dan kelemahan para pihak
Pihak Kekuatan Kelemahan Raden Djaka Rukmantaka Memiliki keterangan Waris Pak Tedjabuwana yang diperoleh dari Lurah Diduga pembuatannya tidak melibatkan Pak Djatikusumah sebagai Kepala Adat yang sah Memiliki surat bukti tanah Diduga surat bukti tanah diterbitkan berdasarkan keterangan sebagai ahli waris yang tidak diakui pihak P. Djatikusumah Surat tanah merupakan milik individu dan ada informasi akan dijual Dalam manuskrip dari Pak Madrais yang dipatuhi Pak Teja dan P. Djati disebutkan bahwa tanah adat AKUR Sunda Wiwitan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris. Telah memenangkan gugatan dan berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi kecuali ada penghalang yang berarti. Ada  perlawanan  dari  pihak  Pak  Djatikusumah  yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah adat. Pihak Pak Djatikusumah Merupakan keturunan dan Ketua Adat yang sah menurut adat Wilayah adat Sunda Wiwitan tidak jelas batasnya Masih memiliki rumah adat, padepokan yang diresmikan menjadi Cagar Budaya Terkesan kurang pengakuan dari Pemerintah Daerah Memiliki  aturan  /  norma  adat  seperti  Upacara Seren Taun Masih  ada  anggota  masyarakat  AKUR  Sunda Wiwitan Anggota masyarakat adatnya sudah tidak mengelompok pada suatu wilayah Sudah diakui pemerintah Pusat periode presiden Gusdur Belum mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Perda J S P H 7
Melihat  gaya  bersengketa  para  peseng- keta utama yang memilih kompetisi, maka perlu dijaga  agar  kompetisi  yang  dilakukan  bersifat konstuktif  untuk  memperoleh  kebaikan struktural. Upaya untuk menghin-dari kompetisi konstruktif,  kontak  fisik,  yang  menimbulkan
kerusakan  sebaiknya  dijaga  semua  pihak. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah upaya  penurunan  ketegan-gan  (de-eskalasi) kepada masing-masing pihak dengan mengingat kelemahan pihak sendiri dan kekuatan pihak lain sehingga  sikapnya  berubah  untuk  menerima sebagian keinginan pihak lain demi perdamaian dan keharmonisan hubungan berikutnya.

## KESIMPULAN
Kurang  jelasnya  wilayah  adat,  norma  adat, anggota beserta tempat tinggalnya adalah faktor penting  yang  menjadi  pertimbangan  pengakuan formal  dari  pemerintah  daerah.  Ketiadaan pengakuan formal masyarakat hukum adat lambat laun  akan  mengurangi  pengakuan  (legitimasi) masyarakat  adat  tersebut  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Untuk  memperkuat  posisi  masyarakat hukum  adat  kiranya  perlu  memperkuat nilai/norma  adat    yang  selama  ini  dipegang dan  diatur  adat.  Selain  itu  membuktikan kepemilikan  lahan  dan  wilayah  adat  serta mendefinisikan anggota masyarakat adatnya adalah penting untuk memperoleh pengakuan formal.  Upaya  menghindari  kontak  fisik antara  pihak  yang  bersengketa  penting dilakukan  para  pihak  seraya  berupaya menurunkan  gaya  sengketa  yang  dapat menerima pihak lain.

## DAFTAR RUJUKAN
Bromley, D. (1992). Making The Commons Work. Theory,  Practice  and  Policy. California (US): ICS Press Institut for Contemporary Studies San Francisco.
Cavestro,  L.  (2003). P.R.A.  Participatory  Rural Appraisal  Concepts  Methodologies  and Techniques. Rome: Universita' Degli Atudi D i   P a d o v a ,   F a c o l t a '   D i   A g r a r i a , Dipartimento  Terrirorio  E  Sistemi  Agro- Forestali.  Master  In  Cooperazione  Allo Sciluppo Nelle Aree Rurali.
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D., Smith, R.,  &  Williams,  S.  (2001). Mengelola Konflik:  Keterampilan  &  Strategi  untuk bertindak. Kartikasari SN, MD Tapilatu, R Maharani,  dan  DN  Rini,  penerjemah;
Kartikasari SN, editor. . Jakarta (ID): The British Council.
Kriesberg,  L.  (1998). Constructive  Conflicts From Escalation to Resolution. Maryland, USA  (US):  Rowman  &  Littlefield Publisher, Inc.
Malik,  I.,  Wijardjo,  B.,  Fauzi,  N.,  &  Royo, A.
(2003). Menyeimbangkan  Kekuatan Pilihan  Strategi  Menyelesaikan  Konflik atas  Sumberdaya  Alam. Jakarta  (ID):
Yayasan Kemala.
Pruitt,  D.,  &  Rubin,  J.  (1986). Teori  Konflik Sosial  [Soetjipto  HP,  Soetjipto  SM, Penterjemah].  Dari  :  Social  Conflict Escalation,  Stalemate,  and  Settlement. McGraw-Hill,  Inc. Yogyakarta  (ID): Pustaka Pelajar.
Putro, Y. H. (2014, Mei 08). Kalah di Pengadilan, Warga  Adat  Semende  Tetap  Bertahan  di Hutan .  Retrieved  Juli  19,  2017,  from h t t p : / / n e w s . l i p u t a n 6 . c o m : http://news.liputan6.com/read/2047056/k alah-di-pengadilan-warga-adat-semende- tetap-bertahan-di-hutan
Ranik, E. S. (2003). Gugatan Masyarakat Adat Kalah  di  Pengadilan.  PT.  IMK  terbukti menggusur lubang tambang, tetapi bebas dari  kewajiban  ganti  rugi .  Retrieved  Juli 19,  2017,  from  http://www.downtoearth- indonesia.org  http://www.downtoearth- indonesia.org/id/story/gugatan-masya- rakat-adat-kalah-di-pengadilan
Sirait, G. P. (2011). Analisa Gaya Bersengketa- A G ATA .   P a n d u a n   R i n g k a s   u n t u k Membantu  Memilih  Bentuk  Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor: Samdhana Institute. Sugiyono.  (2010). Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suporahardjo.  (2000). Inovasi  Penyelesaian Sengketa  Pengelolaan  Sumber  Daya Hutan. . Bogor (ID): Pustaka LATIN.
Tim  Pembela  Kesatuan  Masyarakat  AKUR Sunda  Wiwitan.  (2017,  Mei  30). Siaran Pers  Tim  Pembela  Kesatuan  Masyarakat AKUR  Sunda  Wiwitan.  Perampasan Ruang  Hidup  Masyarakat  Adat  Sunda Wiwitan  (Bagian  1) .  Retrieved  Juli  19, 2017,  from  http://www.findglocal.com: http://www.findglocal.com/ID/Jakarta/66 8695293269863/Perhimpunan-Pembela- Masyarakat-Adat-Nusantara
Topatimasang,  R.  (2004). Orang-orang  Kalah: Kisah  Penyingkiran  Masyarakat  Arat Kepulauan  Maluku. Yogyakarta:  INSIST Press.
Li,  T.  M.  (2001).  Masyarakat Adat,  Difference, and the Limits of Recocnition in Indonesia's Forest Zone. Modern Asian Studies, 35 (3),
645-676.
Wulan,  Y.,  Yasmi,  Y.,  Purba,  C.,  &  E,  E.  W. (2004.). Analisa Konflik Sektor Kehutanan di  Indonesia  1997-2003.  . Bogor  (ID): CIFOR.
Yin, R. K. (1996). Studi Kasus, Deasin & Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yunus,  R.,  &  Tamma,  S.  (2014,  Januari). Importance  of  Cultutal  Legitimacy  to  the L o c a l   G o v e r n m e n t   i n   I n d o n e s i a Democracy. International  Journal  of Administrative  Science  &  Organization, B i s n i s   &   B i ro k r a s i ,   J u r n a l   I l m u Administrasi dan Organisasi, 21 (1), 28-34.