Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Implikasi Politik Dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia di Bulukumba
Rahmi, Anggriani Alamsyah, Awal Muqsith, A. Muh. Rifky Nugraha Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: rahmiii0808@gmail.com

## Abstract
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  politik  dualisme  Dewan Pengurus  Daerah  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia  (DPD  KNPI) Bulukumba  dan  bagaimana  konfigurasi  kekuatan  politik  DPD  KNPI Bulukumba pasca dualisme. Artikel ini diuraikan secara kualitatif dengan menggunakan  teori  organisasi  dan  kelompok  kepentingan.  Kesimpulan umum artikel ini adalah bahwa dualisme DPD KNPI Bulukumba berdam- pak  pada  lemahnya  komitmen  kader  dalam  menjalankan  kepengurusan organisasi  secara  tunggal  yang  berakibat  pada  melemahnya  kinerja  or- ganisasi,  problem  legalitas  dan  program  kerja  yang  sarat  kepentingan. Hal ini disebabkan oleh ragam kepentingan dari sejumlah kelompok yang berlatar belakang birokrat, tokoh organisasi formal dan kader partai poli- tik yang bergabung ke dalam kepengurusan DPD KNPI Bulukumba.

## Keywords :
Manajemen Organisasi, Kekuatan Politik, Kelompok Kepentingan, KNPI

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  pemuda  memiliki  tempat yang sangat strategis dalam kehidupan so- sial  masyarakat.  Sejarah  besar  berdirinya bangsa  Indonesia tidak terlepas dari peran serta pemuda yang memiliki semangat dan idealisme  (Zusma,  2016).  Bangsa  Indone- sia  tumbuh  dari  paham,  gagasan,  per- juangan serta pemikiran  dari para pemuda untuk  terus  menyongsong  kemajuan  dan kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting yang  menunjukkan  eksistensi  pemuda  In- donesia  adalah  ketika  tercetusnya  sumpah pemuda, dan mendesak generasi tua untuk memproklamasikan  kemerdekaan  Indone- sia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Fitri &
Bukhari.,  2017).  Pemuda  kala  itu  dapat dikatan  solid  karena  berhimpun  dalam  or- ganisasi  yang  dijalankan  karena  adanya kesamaan visi, tujuan, ideologi, idealisme, dan  misi  yang  sama.  Perhimpunan  ini dikemudian  hari  dikenal  dengan  istilah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) (Fitri & Bukhari., 2017).
Jhon  D.  Millet  dalam  Nursamsami,  dkk. (2020)  mengungkapkan  bahwa  organisasi adalah wadah bagi individu atau kelompok untuk  berproses  dan  bekerja  sama  agar memiliki  korelasi  dan feedback yang  sal- ing  menguntungkan  baik  itu  individu maupun kepada kelompok. Masing-
Implikasi Politik Dualisme... | 58
masing organisasi yang berdiri tentu mem- iliki  tujuan,  visi-misi  dan  cita-cita  yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut menghadirkan  gengsi  untuk  menjalankan persaingan demi mewujudkan kepentingan masing-masing  organisasi.  Salah  satu penyebab  adanya  persoalan  di  dalam  or- ganisasi  tidak  terlepas  dari  kekalahan  dan gengsi kepemimpinan.
Hadirnya  KNPI  pada  zaman  Orde  Baru tidak  terlepas  dari  tujuan  kolektif  para pemuda  untuk  menyatukan  perspektif, ideologi,  dan  menyatukan  segala  bentuk perbedaan  di  seluruh  lapisan  kelompok kepemudaan  yang  ada  di  Indonesia (Rompis  et  al.,  2019).  Eksistensi  KNPI pernah  melewati  dan  menuai  banyak kritikan  dan  masukan  dari  berbagai  ka- langan  pada  era  Reformasi,  agar  kiranya organisasi  itu  dibubarkan  saja.  Namun, manajemen  organisasi  yang  disokong dengan  sumber  daya  manusia  mumpuni, KNPI  berhasil  bertahan  dan  eksis  sampai hari ini (Fitri & Bukhari., 2017).
Pasal  7  Anggaran  Dasar  KNPI  menjelas- kan  fungsi  KNPI. Pertama, fungsi  KNPI adalah  sebagai  ajang  perjuangan  bagi pemuda dalam menjalani kehidupan sosial pada  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Kedua, KNPI  memiliki  fungsi  sebagai tempat  untuk  melakukan  koordinasi  serta komunikasi  untuk  menyalurkan  segala bentuk  aspirasi  dari  OKP  untuk  mencapai peningkatan taraf hidup, derajat, status dan kesejahteraan  sosial. Ketiga, KNPI  ber- fungsi  sebagai  pengikat  segala  bentuk perbedaan  yang  ada  di  kalangan  pemuda untuk menguatkan persatuan dan kesatuan
secara  nasional  untuk  mewujudkan  upaya pencapaian  tujuan  nasional  yang  cepat. Keempat, KNPI  berfungsi  sebagai  rumah intelektual  dan  laboratorium  kader  bangsa yang  berwawasan  kebangsaan  serta  mem- iliki  prinsip  independen  (Rompis  et  al., 2019).  Salah  satu  fungsi  strategis  KNPI adalah memiliki kewenangan dan kedudukan  yang  sangat  penting  untuk membangun  kolaborasi  dan  sinergitas dengan  pemerintah  untuk  mencapai  visi dan misi yang menjadi tujuan KNPI. Peran strategis  KNPI  dilihat  dari  segi  upaya meningkatkan  partisipasi  politik  di  skala nasional sampai wilayah regional (daerah), terkhsus bagi elemen pemuda.
DPD KNPI Bulukumba merupakan organ- isasi  yang  mewadahi  serta  mengikat  se- luruh pemuda Indonesia secara umum, dan mewadahi  serta  menghimpun  seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bulukum- ba  secara  khusus.  Keanggotaan  di  dalam KNPI Bulukumba diisi  oleh pemuda yang memiliki  kapasitas  dan  kualitas  yang  baik dari  berbagai  elemen  organisasi  kepe- mudaan  yang  ada  di  Bulukumba.  Pemuda yang  tergabung  KNPI  merupakan  peng- gerak  yang  mampu  menopang  kemajuan daerah  dan  dianggap  sebagai  agen  peru- bahan yang mampu menjawab segala ben- tuk  persoalan  sosial  masyarakat  yang  ada. Tetapi  pada  kenyataannya,  perjalanan  se- buah organisasi tentu tidak selamanya ber- jalan  mulus,  tantang  konflik  internal  dan eksternal  akan  selalu  mewarnai  jalannya organisasi.  Masalah  internal  ini,  biasanya menyebabkan  terjadinya  dualisme  organ- isasi. Dualisme adalah sebuah paham yang memandang  jika  dalam  konteks  berorgan-
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
isasi,  institusi  dan  lembaga  menempatkan dua prinsip dan pemahaman yang berbeda dan saling bertentangan.
Dalam  konteks  DPD  KNPI  Bulukumba, dualisme  menjadi  problem  serius.  Hal  ini disebabkan  masing-masing  kelompok  dan tokoh  pemuda  yang  bergabung  memiliki hasrat  kuasa.  Fenomena  dualisme  ini  baru muncul  sejak  beberapa  bulan  yang  lalu. Tokoh  pemuda  yang  menjadi  pemrakarsa lahirnya  DPD  KNPI  baru  di  Kabupaten Bulukumba  sekaligus  menjadi  ketuanya adalah  putri  dari  Bupati  Bulukumba  yaitu Andi  Inas  Utami  Muchtar.  Begitu  pun dengan  kubu  DPD  KNPI  yang  telah  ada sebelumnya  juga  diisi  oleh  pemuda  yang memiliki power politik  di  Bulukumba, yakni Akhmad Rivandi.
Berdasarkan  sudut  pandang  penulis,  ter- jadinya  dualisme  tersebut  tidak  terlepas dari  adanya  kepentingan  politik  dari  dua kubu  DPD  KNPI  Bulukumba  untuk  me- nyongsong  Pilkada  2024.  Oleh  sebab  itu, dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus kajian  adalah  implikasi  politik  dualisme DPD KNPI Bulukumba.

## TINJAUAN PUSTAKA
Arthur  Verlend  Rompis,  Novie  Pioh  dan Alfon  Kimbal  (2019)  dalam  penelitiannya tentang  “Partisipasi  politik  pemuda  (Studi di  Komite  Nasional  Pemuda  Indonesia Kabupaten  Minahasa  Selatan)”,  mengu- araikan  bagaimana  aktivitas  politik  pemu- da  yang  bergabung  KNPI  di  Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitiannya me- nunjukkan bahwa kegiatan partisipasi poli-
tik  yang  dijalankan  oleh  KNPI  Minahasa Selatan  cenderung  memiliki  karakteristik simbolik  dan  menuai  permasalahan  inter- nal pengurus.
Artikel  yang  ditulis  oleh  Maulana  Zusma (2016) berjudul “Dinamika Dalam Suksesi Kepemimpinan  Komite  Nasional  Pemuda Indonesia  (KNPI)  Provinsi  Riau  tahun 2014”.  Penelitian  ini  membahas  suatu  fe- nomena  yang  menarik  dalam  suksesi kepemimpinan  KNPI  di  Riau  tahun  2014, di  mana  kali  pertama  ketua  KNPI  terpilih secara  aklamasi  dan  juga  ada  intervensi dari  kepemimpinan  KNPI  yang  berasal dari  dukungan  Pemuda  Pancasila.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses demokrasi  di  KNPI  Riau  periode  XIII 2014  tidak  menunjukkan  hasil  yang  baik dan tidak ideal, kemudian panitia MUSPROV  XIII  KNPI  Provinsi  Riau  tid- ak  menampilkan  keterbukaan  informasi publik.  Selanjutnya,  suksesi  kepemimpi- nan  KNPI  Riau,  murni  hasil  kerja  sama dan  kongkalikong  antara  kubu  Ari Nugroho dan Nasaruddin.
Sekalipun  penelitian  ini  dan  kedua penelitian  di  atas  cenderung  memiliki kesamaan  tentang  dinamika  politik  KNPI di tingkat lokal, namun yang membedakan adalah penelitian ini focus pada sejauhma- na  implikasi  dari  dualism  kepemimpinan. Selain  itu,  penggunaan  teori  sebagai  pi- jakan dalam memamhami dinamika politik internal  KNPI  yang  berbeda.  Kami  lebih melihatnya  pada  aspek  manajemen  organ- isasi  dan  kekuatan  kelompok  kepentingan dalam memahami kasus yang kami angkat.
Implikasi Politik Dualisme... | 60

## TINJAUAN TEORETIS

## Organisasi
Organisasi  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat  dapat  memenuhi  kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan spiritual, intelektual,  ekonomi,  politik,  psikologis, sosiologis,  kultural,  dan  semacamnya (Winardi, 2016). Organisasi sangat mempengaruhi  dinamika  di  berbagai  bi- dang kehidupan, khususnya di bidang poli- tik.  Organisasi  yang  memiliki  kekuatan besar  dan  intervensi  terhadap  instansi pemerintahan,  pendidikan,  ekonomi,  dan sebagainya  mampu  menunjukkan power terhadap  aktivitas  politik  dalam  meraih pucuk kekuasaan. Kehadiran karakter ego- isme  dan  perselisihan  pendapat  antar  ang- gota  di  internal  organisasi  dapat  memicu terjadinya  perbedaan  haluan  dan  sudut pandang.  Sehingga  tidak  lagi  ditemui tujuan dan kesepakatan  bersama, biasanya perpecahan  itu  terjadi  karena  adanya kepentingan  yang  berbeda.  Dampak  dari hal  ini,  menciptakan  dualisme  di  dalam organisasi (Palgunadi, 2016).
Fenomena  dualisme  organisasi  akan  be- rakibat  pada  anggota-anggota  dan  kader yang  ada.  Mereka  akan  menemui  dua  visi dan  misi  yang  berbeda,  begitupun  dengan ideologi  serta  tujuannya.  Dualisme  organ- isasi  otomatis  akan  menimbulkan  per- saingan. Paling banyak ditemui ketika ter- jadi  dualisme  adalah  perbedaan  kepent- ingan politik, masing-masing akan menun- jukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan  pendekatan  kepada  masyarakat  yang menjadi  sasarannya.  Fenomena  ini,  sarat akan  kepentingan  yang  ditunggangi  oleh
masing-masing  tokoh  publik.  Bahkan  se- baliknya,  organisasi  dapat  menjadi  wadah dan  rumah  bagi  suatu  tokoh  untuk memunculkan  eksistensinya  di  tengah- tengah masyarakat (Winardi, 2004).
Menurut  Eisenhardt  dalam  Riinawati (2019)  semakin  besar  sebuah  organisasi dan  semakin  terfragmentasi  kegiatannya, maka  besar  pula  kemungkinan  terjadinya konflik.  Konflik  merupakan  suatu  proses interaksi yang terjadi akibat adanya perse- lisihan,  ketidaksesuaian  atau  perbedaan pendapat  antara  dua  pendapat  (sudut  pan- dang).  Konflik  juga  muncul  bukan  hanya karena  kepentingan  masing-masing  ang- gota  saja,  tetapi  juga  tidak  lepas  dari kepentingan pemimpinnya.

## Kelompok Kepentingan
Pada  kenyataannya,  kelompok  kepent- ingan  muncul  dan  hadir  di  tengah-tengah masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa  tipe  kelompok.  Tipe  kelompok kepentingan itu, dapat  berasal  dari klasifi- kasi  formal  dan  informal  profesional, birokrasi,  pedagang,  buruh,  pengusaha, organisasi  kepemudaan,  organisasi  maha- siswa,  organisasi  keagamaan,  lembaga  in- telektual,  lembaga  swadaya  masyarakat, asosiasi  cendekiawan/pakar,  organisasi berbasis  etnik  (persamaan  tempat  tinggal dan  garis  keturunan)  dan  asosiasi  perus- ahaan (Maiwan, 2016).
Kekuatan  kelompok  kepentingan  ber- sumber dari para anggota dan sumber daya yang  ada  di  dalamnya,  baik  materi,  relasi, dan ideologi. Kehadiran kelompok kepent- ingan dapat menjadi kekuatan dalam pros-
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
es rancangan agenda, pembangunan waca- na,  isu,  penyebar  gagasan,  perumusan  ke- bijakan  dan  mampu  menjadi  pengawas serta  pengontrol  jalannya  kinerja  pem- erintah.  Kelompok  kepentingan  memiliki dua  tipe  yaitu  privat  dan  publik.  Tipe  ke- lompok kepentingan privat mewakili suara secara  terbatas,  seperti  dari  kalangan profesional,  buruh,  akademisi,  pengacara, dokter  dan  pengusaha.  Sementara  itu,  tipe kelompok  kepentingan  publik  mewakili kepentingan  bersama  secara  menyeluruh dan  mengakar.  Kelompok  kepentingan publik  berperan  mendesak  pemerintah  un- tuk  merekonstruksi  tatanan  sosial  yang ada,  demi  kepentingan  bersama  tanpa menguntungkan  satu  atau  dua  pihak  saja (Maiwan, 2016).
Konsep  kelompok  kepentingan  dapat dilihat  dari  dua  hal  (Lessy,  2007); Per- tama, adanya  kepentingan  yang  sama, menyatukan  sekelompok  orang  untuk bergabung  membentuk  satu  organisasi dengan  nama  tertentu  dan  tujuan  tertentu. Organisasi  tersebut  berupa  partai  politik, yang  menjadi  akses  untuk  memperoleh jabatan politik.
Kedua, setiap  tindakan  kelompok  kepent- ingan,  itu  terikat  dengan  masalah  umum yang  ditunjukkan  untuk  mengintervensi aturan pemerintah dan memasukkan kepentingan  golongan.  Jadi,  keberadaan kelompok  kepentingan,  otomatis  dapat mempengaruhi kualitas kerja dan eksisten- si  pemerintahan  dengan  sistem  politik yang ada.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  kuali- tatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus yaitu  jenis  penelitian  yang  penulisnya mengkaji,  mencari  atau  menyelidiki lebih  mendalam  terkait  suatu  fenomena, peristiwa,  dinamika,  baik  yang  berkaitan dengan  individu  seseorang,  organisasi masyarakat  ataupun  lembaga  (Hikma- wati, 2020). Adapun teknik pengumpulan data  pada  penelitian  ini  yaitu,  metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian,  sumber  data  tersebut  berupa sumber  data  primer  (pertama)  dan  data sekunder.  Adapun  Proses  penganalisian data  yang  digunakan  oleh  penulis  setelah semua  data  yang  diperlukan  terkumpul, yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman  meliputi  reduksi  data,  penyaj- ian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Bagi DPD KNPI Kubu Akhmad Rivandi
Lemahnya Komitmen Kerjasama dalam Menjalankan Kepengurusan Organisasi Tunggal
Persoalan  egoisme  dan  gengsi  menjadi poin  mendasar  yang  menyebabkan  dual- isme  DPD  KNPI  Bulukumba.  Menurut kubu  Akhmad  Rivandi,  masalah  dualisme merupakan  bagian  dari  dinamika  dalam berorganisasi  yang  melibatkan  sikap  ego- isme  dan  gengsi  di  kalangan  pemuda,  se- hingga  menyebabkan  persaingan  dalam gagasan dan struktur. Hal ini dianggap se- bagai  dinamika  kepemudaan  yang  harus
Implikasi Politik Dualisme... | 62
ditanggapi  secara  positif.  Seluruh  stake- holder di Kabupaten Bulukumba dianggap penting  untuk  memberikan  perhatian  pada bagaimana  pembangunan  berjalan  dengan baik.  Jika  ada  perseteruan  dengan  tujuan yang sama, sebaiknya tujuan tersebut disa- tukan,  karena  jika  ego  diutamakan,  maka tujuan bersama tidak akan tercapai.
Pernyatan  di  atas  dapat  dipahami  jika  in- dividu-individu  dalam  sebuah  organisasi perlu  melakukan  upaya  kerja  sama  demi mewujudkan tujuan organisasi.  Proses un- tuk  mencapai  tujuan  itu,  diperlukan  in- teraksi  yang  padu  antar  anggota  organ- isasi,  karena  mereka  hadir  dari  berbagai latar belakang baik  sifat, budaya, pendidi- kan, agama, suku, pemikiran, dan persepsi yang berbeda-beda.

## Melemahnya Kinerja Organisasi
Hadirnya  perbedaan  dalam  organisasi yang  sama,  memungkinkan  terjadinya konflik  dan  pertentangan  di  dalam  kepen- gurusan  organisasi.  Konflik  organisasi ketika tidak dimonitor, dikelola dan diara- hkan  dengan  baik  akan  berakibat  buruk terhadap aktivitas suatu organisasi, menurunkan  kinerja  organisasi  bahkan menyebabkan perpecahan di dalam organ- isasi.  Hal  itu  dapat  berimplikasi  pada munculnya  dua  organisasi  yang  sama  na- mun, memiliki persepsi yang berbeda (Hu- tabalian, 2020; Kusdi, 2010).
Perbedaan pendapat dan selisih paham ka- dang kala dijadikan sebagai  senjata utama untuk  melakukan  perlawanan  dalam  ber- saing merebut kekuasaan. Sehingga, pengaruh  perbedaan  visi,  misi  dan  tujuan
masing-masing  anggota  terpecah  dan terbagi  menjadi  dua  organisasi  yang  sama dengan  tujuan  yang  berbeda.  Hal  ini  pun menunjukkan  bagaimana  persaingan  ketat untuk  menunjukkan  yang  terbaik  bagi anggota  organisasi  dan  terkhusus  kepada individu  yang  ada  di  luar  organisasi,  na- mun  menjadi  pihak  yang  akan  diun- tungkan.

## Melemahnya Komitmen Kader dalam Menjalankan Organisasi
Dualisme DPD KNPI
Bulukumba berdampak pada komitmen para kadernya. Komitmen  adalah  salah  satu  perwujudan daripada  perjanjian  dan  pengabdian  untuk menjalankan  organisasi  secara  konsisten (Agus,  2016).  Namun,  munculnya  kubu Andi  Inas  Utami  Muchtar  menunjukkan lemahnya  komitmen  anak  muda  dalam mengemban  suatu  organisasi.    Padahal sebenarnya  komitmen  dalam  sebuah  or- ganisasi  adalah  bagaimana  memaksimal- kan sumber daya di dalam organisasi agar tetap  satu  visi,  satu  tujuan  dan  satu  arah. Komitmen  yang  terciderai  dengan  hadirn- ya  DPD  KNPI  kubu  Andi  Inas  Utami Muchtar  yaitu  keberadaan  Surat  Kepu- tusan  (SK)  resmi  dari  pengurus  provinsi yang dibuat secara mandiri tanpa memper- hatikan legalitas formal turunan KNPI dari pusat  yang  resmi.  Menurut  Ketua  DPD KNPI Bulukumba, Akhmad Rivandi, pen- gurus  DPD  KNPI  merupakan  hasil  rek- omendasi dari OKP yang ada di Bulukum- ba,  dan  para  pemuda  tersebut  dianggap berkompetensi.  Jika  pemuda  benar-benar berkomitmen,  seharusnya  tidak  akan  ter- jadi  dualisme.  Masalah  ini  juga  mendapat sorotan  dari  Bupati,  sebelumnya  ia  tidak
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
mencampuri  dinamika  yang  terjadi  di tubuh DPD KNPI Bulukumba. Tetapi pada akhirnya,  Bupati  Bulukumba  menerbitkan surat yang berisi penetapan pengurus DPD KNPI  yang  baru,  kubu  Andi  Inas  Utami Muchtar.  Ini  semakin  menguatkan  mun- culnya dualisme DPD KNPI Bulukumba.
Kemunculan kubu Andi Inas Utami Much- tar  merupakan  bentuk  konflik  organisasi. Menurut  Winardi  (2004), konflik adalah suatu  kondisi,  di  mana  terdapat  kognisi- kognisi,  tujuan-tujuan  antara  individu- individu  yang  kemudian  menimbulkan pertentangan  di  dalam  organisasi  yang bersifat  antagonistik.  Sementara  itu,  per- spektif  Wirawan  (2009) menjelaskan  kon- flik  sebagai  suatu  bentuk  selisih  paham yang  tersampaikan  lewat  ekspresi  yang bersitegang  antara  dua  belah  pihak  atau lebih.  Selisih  paham  itu  bergantung  pada objek  konflik,  baik  yang  terpacu  pada  in- teraksi  dan pola konflik  yang tentu meng- hasilkan  solusi  dari  suatu  konflik.  Ke- hadiran  kubu  Andi  Inas  Utamu  Muchtar sebagai kubu baru DPD KNPI Bulukumba didasari akibat adanya perbedaan persepsi, perbedaan  kognisi  dan  perbedaan  cara pandang  dalam  menjalankan  organisasi. Ketika  terjadi  konflik  tentu  melibatkan anggota-anggota  di  masing-masing  kubu. Keterlibatan  anggota  ini  didasarkan  adan- ya  pola  perilaku  tertentu  yang  masing- masing  dijalankan  kedua  individu  yang bertindak  sebagai  patron  dalam  organisasi itu (Palgunadi, 2016).
Lahirnya dualisme tersebut tentu tidak ter- lepas  dari  adanya  perbedaan  visi  dan tujuan,  perbedaan  itulah  yang  dapat  dise-
but  sebagai  konflik. Menurut Akhmad Ri- vandi,  dampak  yang  lebih  spesifik mengenai  dualisme DPD KNPI Bulukum- ba  yaitu  tidak  jelasnya  Dewan  Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Bulukumba yang ada  di  setiap  kecamatan.  Begitupun  tidak memiliki  kejelasan  terkait  OKP  yang bergabung  dalam  DPD  KNPI  kubu  terse- but.
Sementara  itu,  dampak  dualisme  DPD KNPI  Bulukumba  juga  berpengaruh  ter- hadap  kaderisasi.  Menurut  Akhmad  Ri- vandi,  KNPI  sudah  diwakili  oleh  OKP yang  berhimpun  di  dalam  KNPI,  organ- isasi  itu  berupa  organisasi  sayap  partai, cipayung, organisasi kejayaan, dan keagamaan,  yang  memang  menerima deklarasi,  dan  tentunya  punya  komitmen untuk  membangun  kepemudaan.  Secara detail  dampak  dualisme  DPD  KNPI Bulukumba  berdasarkan  perspektif  organ- isasi  politik  sangat  berpengaruh  terhadap tupoksi  organisasi.  Dua  kubu  DPD  KNPI Bulukumba  kebanyakan  anggotanya  berg- abung sebagai anggota partai politik. Oleh karena itu, organisasi KNPI juga dapat di- jadikan  sebagai  upaya  pendekatan  kepada masyarakat untuk menarik hati dan simpati masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pro- gram kepentingan individu dan partai poli- tik.

## Dampak Bagi DPD KNPI Kubu Andi Inas Utami Muchtar

## Melemahnya Legalitas Organisasi
Kemunculan kubu Andi Inas Utami Much- tar  disebabkan  oleh  pengaruh  kepentingan yang  dijalankan  oleh  kubu  Akhmad  Ri- vandi.  Hal  itu  dianggap  sebagai  masalah
Implikasi Politik Dualisme... | 64
yang  dapat  melemahkan  legalitas  organ- isasi,  karena  pada  saat  melaksanakan Musyawarah  Daerah  (Musda),  kubu  Akh- mad  Rivandi  berada  di  bawah  kubu  DPD KNPI  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang diketuai Nurkanita Maruddani yang secara legalitas  diakui  oleh  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan.  Namun,  pada  saat  masa pelantikan,  Akhmad  Rivandi  dianggap melenceng  pada  DPD  KNPI  yang  formal. Ia  dianggap  melenceng  dan  mengikuti gerbong  KNPI  kubu  Arham  Basman,  ini dinilai  memiliki  kaitan  dengan  kepent- ingan  politik  menjelang  Pemilu  2024. Menurut pandangan Sekretaris DPD KNPI Bulukumba  kubu  Andi  Inas  Utami  Much- tar,  A.  Muh.  Rifqi  Ismulaial,  keterpilihan Akhmad  Rivandi  sebagai  Ketua  DPD KNPI Bulukumba, pada saat Musda masih di bawah kepemimpinan Nurkanita Maruddani  sebagai  Ketua  DPD  KNPI  Su- lawesi Selatan yang diakui oleh pemerintah  provinsi.  Namun,  pada  saat menjelang  pelantikan  dan  rapat  kerja, Akhmad Rivandi mengubah haluan ke ku- bu  DPD  KNPI  Sulawesi  Selatan  yang diketuai oleh Arham Basman. Surat Kepu- tusan keterpilihan Akhmad Rivandi
dikeluarkan  oleh  Arham.  Penyebab  per- pindahan haluan Akhmad Rivandi, dimungkinkan  karena  adanya  pengaruh kepentingan politik atau hal yang lainnya.
Kejadian  itu,  berkorelasi  dengan  teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan aksi alternatif untuk memilih  jalan  keluar  masalah  (Agus,
2016). Pengambilan keputusan juga berkaitan  dengan  fungsi  manajemen. Pengambilan  keputusan  itu  dapat  dicon-
tohkan ketika ketua organisasi merencana- kan,  mengontrol,  mengelola  organisasi tentu ada keputusan yang mesti dilakukan. Pelopor  teori  manajemen  Urwick  dan Fayol  memberi  analisis,  jika  pengambilan keputusan  akan  berpengaruh  terhadap otoritas dan delegasi (Kusnadi, 2015). Per- spektif  Chester  Barnard  dalam  Kusnadi (2015)  mengemukakan  analisis  secara komprehensif, jika pengambilan keputusan adalah  teknik  untuk  mempersempit  pili- han.
Dari  hasil  wawancara  bersama  Akhmad Rivandi,  dapat  dipahami  jika  dasar  utama dualisme  terjadi  karena  dua  kubu  DPD KNPI yang masing-masing ingin memper- juangkan idealisme dan menjadi fasilitator terhadap  peningkatan  taraf  sosial  dan kualitas  sumber  daya  pemuda  di  Buluku- mba.  Padahal,  sebenarnya  jika  ingin meningkatkan kualitas pemuda di Bulukumba  mesti  menjalankan  satu  ko- mando,  satu  visi,  dan  satu  prinsip  yang sama.  Hal  ini  lah  yang  membuktikan  jika dualisme  DPD  KNPI  Bulukumba  tidak ideal dan tidak efektif.
Hal  tersebut  menunjukkan  jika  roda kepengurusan  organisasi  DPD  KNPI Bulukumba sarat akan kepentingan politik. Organisasi  seolah-olah  dijadikan  sebagai kendaraan  untuk  menarik  simpati  masya- rakat  melalui  program  kerjanya,  dengan skenario  yang  dimainkan  oleh  beberapa individu  tertentu.  Sehingga  roda  kepengu- rusan dan implementasi  program  kerja or- ganisasi sarat akan kepentingan politik.
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Fenomena  tersebut  telah  mempengaruhi manajemen organisasi politik dalam aspek pengorganisasian,  perencanaan  dan  tujuan organisasi untuk menjalankan kepentingan bersama  dan  atas  dasar  kemaslahatan pemuda  serta  masyarakat.  Dampak  dual- isme  DPD  KNPI  Bulukumba  kubu  Andi Inas  Utami  Muchtar,  tentu  berpengaruh pada  legalitas  organisasi  yang  secara  ber- mitra  dengan  pemerintah  kabupaten. Menurut  Sekretaris  DPD  KNPI  Bulukum- ba  kubu  Andi  Inas  Utami  Muchtar,  A.
Muh. Rifqi Ismulail, DPD KNPI
Bulukumba  yang  dinahkodai  oleh  Andi Inas  Utami  Muchtar  memiliki  legalitas hukum,  ini  dibuktikan  dengan  adanya  Su- rat  Keputusan  (SK)  terbaru  yang  diterima dari Kemenkumham pada bulan Juni 2022.
SK  tersebut  menunjukkan  bahwa  legalitas KNPI  pusat  dimandatkan  kepada  M. Ryano  dan  di  Sulawesi  Selatan  dia- manahkan  kepada  Nurkanita  Maruddani sebagai  Ketua KNPI Sulawesi  Selatan, la- lu  kepengurusan  DPD  KNPI  Bulukumba berdasarkan  SK  tersebut  dimandatkan kepada  Andi  Inas  Utami  Muchtar.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  kubu  Akhmad  Ri- vandi  yang  tidak  memiliki  SK  dari  Ke- menkumham, tetapi hanya mendapat peng- akuan dari pemerintah daerah Bulukumba. Perbedaan  lainnya  juga  dapat  dilihat  dari segi  tujuan  organisasi,  DPD  KNPI  versi Andi  Inas  Utami  Muchtar  murni  men- jalankan  prinsip  independen  tidak  ter- kontaminasi  dengan  praktik  pragmatisme yang  diintervensi  oleh  politikus,  memiliki komitmen  kuat  untuk  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  pemuda  secara idealis.  Sementara  DPD  KNPI  versi  Akh-
mad  Rivandi  dipenuhi  oleh  kepentingan pragmatisme  dan  intervensi  kepentingan politik.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  jika  or- ganisasi DPD KNPI merupakan organisasi yang  menuai  banyak  perbedaan  pendapat, perbedaan  tujuan,  perbedaan  visi  untuk bagaimana memberdayakan pemuda, men- jamin  skill  pemuda,  mengakomodir  kebu- tuhan  mendesak  masyarakat,  dan  bagaim- ana menjamin kualitas pendidikan pemuda yang ada di Kabupaten Bulukumba.

## Program Kerja Sarat Kepentingan
Sementara  itu,  dualisme  DPD  KNPI Bulukumba juga berdampak pada program kerja  yang  diimplementasikan  oleh  mas- ing-masing  kubu.  Berdasarkan  pandangan Sekretaris  DPD  KNPI  Bulukumba  kubu Andi  Inas  Utami  Muchtar,  A.  Muh.  Rifqi Ismulail, progres kepengurusan kubu Akh- mad  Rivandi,  program  yang  mereka  im- plementasikan tidak terlepas dari pengaruh politik dan didukung oleh oknum politikus yang  tergabung  di  partai  politik.  Ini  ter- baca jelas pada saat kubu Akhmad Rivandi melakukan  Musda  dan  rapat  kerja  yang dihadiri  oleh  Bupati  Bulukumba  beberapa waktu  yang  lalu.  Ketua  yang  terpilih  me- lalui  hasil  Musda  itu  adalah  pengacara Bupati Bulukumba sendiri. Pada saat pem- ilihan,  calon  ketua  lainnya  yang  berasal dari  OKP  mundur  dari  kontestasi.  Ber- dasarkan  informasi  yang  diperoleh  A. Muh.  Rifqi  Ismulail  dari  pengurus  OKP yang  hadir  dalam  Musda  tersebut,  proses pemilihan  yang  berlangsung  di  Musda  itu dilakukan  praktik  politik  transaksional. Sementara  untuk  kubu  Andi  Inas  Utami
Implikasi Politik Dualisme... | 66
Muchtar  didukung  oleh  OKP  dari  NU, Muhammadiyah dan Cipayung plus. Kubu Andi Inas tidak didukung oleh pemerintah daerah  maupun  para  politikus  di  Buluku- mba,  sehingga  kubu  ini  bersifat  inde- penden dan mandiri dari segi pembiayaan. forum  musyawarah  DPD  KNPI  ini  men- gukuhkan  Andi  Inas  Utami  Muchtar  se- bagai  ketua  yang  terpilih  secara  aklamasi, dimana  status  Andi  Inas  Utami  Muchtar adalah anak Bupati Bulukumba.
A.  Muh.  Rifqi  Ismulail  menuturkan  jika DPD  KNPI  kubu  Andi  Inas  secara  murni mengedepankan  idealisme  kepemudaan dan  tidak  memiliki  kepentingan  politik, untuk  menunjukkan citra yang baik  di  ka- langan  pemuda  Bulukumba.  Selain  itu, kubu Andi Inas juga tidak memiliki kaitan dengan para politikus yang mencari kepen- tingan  pribadi  dengan  memanfaatkan pemuda  untuk  menjalankan  misi  poli- tiknya.
Perspektif  tersebut  sejalan  dengan  pan- dangan  Karateker  Ketua  Dewan  Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Gantarang, Muh. Rizal,  ia  menilai  eksistensi  DPD  KNPI Bulukumba  memiliki  pengaruh  terhadap aktivitas  politik.  Meskipun  terjadi  dual- isme  DPD  KNPI  di  Bulukumba  dan  kubu Andi Inas Utami Muchtar memiliki legali- tas  dari  Kemenkumham,  itu  tidak  mem- pengaruhi  semangat  dan  partisipasi  pemu- da  untuk  berproses.  Terjadinya  dualisme DPD  KNPI  Bulukumba  tentu  karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan,  baik  itu  kepentingan  politik, atau pun kepentingan organisasi. Hal yang terpenting adalah, pemuda yang tergabung
di  dalam  organisasi  tersebut  tetap  harus bersikap  bijak  dan  merawat  silaturahmi. Kalaupun  terjadi  persaingan  ataupun gengsi dari kedua kubu, alangkah baiknya jika hal iyu dibuktikan dengan hal-hal pos- itif  yang  berorientasi  pada  pemberdayaan pemuda di Bulukumba.
Pandangan  tersebut  menunjukkan  jika DPD KNPI Bulukumba merupakan entitas organisasi  sosial  yang  juga  dipengaruhi oleh  kepentingan  politik.  Sumber  daya  di dalam  organisasi  masing-masing  men- jalankan  strategi  dan  siasat  untuk  baga- imana mempengaruhi masing-masing ang- gota di dalam organisasi. Fenomena adan- ya  kepentingan  politik  dalam  organisasi adalah bentuk intervensi formal dalam po- la kehidupan organisasi. Dalam organisasi, cara  pandang  yang  digaungkan  adalah bagaimana  berjalan  sesuai  dengan  ideal- isme  dan  tujuan  bersama.  Akan  tetapi dominasi  tersebut  seolah-olah  menjadi  to- peng untuk menyembunyikan kepentingan aktor organisasi untuk menyisipkan kepen- tingan politik didalamnya.

## Bentuk Kekuatan Politik DPD KNPI Bulukumba Pasca Dualisme
Kedudukan Anggota DPD KNPI Bulukumba dalam Mengemban Peran Sebagai Birokrat
Kedudukan  yang  diamanahkan  kepada anggota  DPD  KNPI  Bulukumba,  baik  se- bagai  birokrat  ataupun  kedudukan  yang lainnya  ini  tentu  memberikan  suatu pengaruh yang cukup besar terhadap DPD KNPI  Bulukumba  itu  sendiri.    Menurut Sekretaris  DPD  KNPI  Bulukumba  kubu Andi  Inas  Utami  Muchtar,  A.  Muh.  Rifqi
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Ismulail,  pengurus  maupun  anggota  DPD KNPI  Bulukumba  versi  Andi  Inas  lebih banyak  diisi  oleh  birokrat,  akademisi  dan professional,  meskipun  juga  ada  pengurus atau anggota yang maju sebagai calon leg- islatif.  Andi  Inas  pun  juga  maju  sebagai calon  legislatif  di  Kota  Makassar.  Selain itu, pengurus DPD KNPI Bulukumba juga diisi  oleh  pemuda  dari  berbagai  OKP, pengurus  partai  politik,  anggota  NU,  Mu- hammadiyah dan Cipayung plus.
Menurut  Sekretaris  DPD  KNPI  Bulukum- ba,  A.  Muh.  Rifqi  Ismulail,  di  kubu  Andi Inas  Utami  Muchtar,  tidak  punya  kepent- ingan politik apapun di Bulukumba. Kepe- ntingannya  hanyalah  memperjuangkan agar  kepemudaan  di  Bulukumba  dapat lebih  progresif  dan  produktif,  serta  baga- imana  mengurangi  pengangguran  di  ka- langan pemuda.
Secara  teoritis  di  dalam  organisasi  tidak terlepas  dengan  adanya  kepentingan. Kepentingan-kepentingan  di  dalam  organ- isasi  masing-masing  dijalankan  berbeda- beda.  Maiwan  (2016)  dan  Sitepu  (2012) mengemukakan  kelompok  kepentingan adalah  organisasi  yang  terbentuk  atas  da- sar  adanya  persamaan  keresahan,  visi, misi, tujuan dan sasaran yang sama antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga, da- lam interest group , terdiri dari dua kepent- ingan  yang  saling  bersinergi  dan  berko- laborasi,  yaitu  kepentingan  masyarakat dan kepentingan pemerintah. Lahirnya ke- lompok  kepentingan  juga  berangkat  dari persamaan  aktivitas,  kegiatan  dan  agenda sosial  politik  yang  akan  dicapai.  Oleh  ka- rena  itu  kepentingan  itulah  yang  diper-
juangkan  secara  bersama-sama.  Paoki  dan Hanafie  (2021)  berpandangan  bahwa  ori- entasi  dari  kelompok  kepentingan  adalah bagaimana  mereka  mengambil  peran  pada proses  perumusan  dan  penentuan  ke- bijakan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah melalui kelompok kepentingan akan dirumuskan berdasarkan hal-hal yang mereka kehendaki.

## Keikutsertaan Anggota DPD KNPI Sebagai Kader Partai Politik
Sementara  itu,  kekuatan  politik  DPD KNPI  Bulukumba  kubu  Akhmad  Rivandi, dikuatkan  oleh  anggota-anggotanya  yang berkecimpung sebagai anggota partai poli- tik.  Berdasarkan  wawancara  bersama Akhmad  Rivandi,  ia  mengatakan  bahwa anggota KNPI banyak yang terlibat dalam partai  politik,  karena  banyak  organisasi sayap  partai  yang  ikut  bergabung.  Hal  ini tidak  dapat  dipungkiri  karena  pemuda KNPI  merupakan  bagian  dari  pemban- gunan politik untuk bangsa Indonesia.
Kekuatan  politik  antara  DPD  KNPI Bulukumba  kubu  Akhmad  Rivandi  dan pemerintah,  khususnya  legislatif  terjalin dengan  baik.  Selain  itu,  hubungan  antara DPD KNPI kubu Akhmad Rivandi dengan organisasi  perangkat  daerah  berjalan dengan baik dan saling bersinergi. Dengan demikian, dapat dianalisis, jika kubu KNPI Akhmad  Rivandi  memiliki  relasi  dan kekuatan politik yang cukup baik bersama dengan  pemerintah  daerah.  Urusan  pem- erintah  daerah  di  bidang  kepemudaan  itu direpresentasikan  oleh  Organisasi  Perang- kat  Daerah  (OPD),  seperti  Dinas  Pendidi- kan,  Dinas  Pariwisata  dan  Dinas  Pemuda
Implikasi Politik Dualisme... | 68
dan  Olahraga.  Dengan  begitu  hubungan KNPI  dengan  pemerintah  daerah  terjalin dengan  baik  karena  KNPI  telah  diikat  di dalam  peraturan  daerah  tentang  kepemu- daan di Bulukumba.
Eksistensi anggota DPD KNPI Bulukumba banyak yang bergabung sebagai kader par- tai  politik,  khususnya  di  kubu  Akhmad Rivandi.  Oleh  sebab  itu,  kekuatan  politik dan  relasi  sosial  yang  terbangun  di masyarakat  cukup  baik.  Organisasi  bawa- han  DPD  KNPI  Kabupaten  Bulukumba, baik  yang  berlabel  Dewan  Pengurus Kecamatan  (DPK),  maupun  organisasi  sa- yap  lainnya  juga  telah  terintegrasi  dengan kepentingan  politik  yang  diperankan  oleh anggota-anggotanya  dari  kalangan  itu. Ketua  DPD  KNPI  Bulukumba,  Akhmad Rivandi saat di wawancarai penulis di kan- tor Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) PDIP  Bulukumba  menuturkan,  meskipun dirinya  adalah  bagian  dari  partai  politik, tetapi  ia selalu berpikir  positif untuk  tetap menjalankan  komitmennya  bahwa  KNPI harus terus berjalan sesuai koridornya, yai- tu fokus dalam meningkatkan kualitas dan pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Dampak  terjadinya  dualisme  DPD  KNPI Bulukumba  dalam  perspektif  manajemen organisasi  politik  yaitu  lemahnya  komit- men kerjasama dalam menjalankan kepen- gurusan  organisasi  tunggal  yang  berim- plikasi  pada  lemahnya  kinerja  organisasi. Pada saat yang sama dipengaruhi juga oleh lemahnya  komitmen  kader  dalam  men- jalankan  organisasi.  Hal  ini  disebabkan
oleh perdebatan kubu siapa yang memiliki legalitas  untuk  memimpin  DPD  KNPI. Namun  yang  terpenting  adalah  dengan adanya  dualisme  kepemimpinan  ini  men- dorong  masing-masing  kubu  menjalankan program  kerja  berdasarkan  kepentingan masing-masing.
Sementara  itu,  kekuatan-kekuatan  politik yang  hadir  di  tengah-tengah  kedua  kubu DPD  KNPI  Bulukumba,  baik  kubu  Akh- mad  Rivandi  maupun  kubu  Andi  Inas Utami  Muchtar  dapat  dilihat  dari  latar belakang anggota-anggotanya. Untuk kubu Akhmad Rivandi, kekuatan politiknya ten- tu  mengarah  kepada  partai  politik,  dikare- nakan di kubu ini banyak kader partai poli- tik. Otomatis lembaga-lembaga sayap par- tai  akan  bermitra  dan  bersinergi  dengan kubu  Akhmad  Rivandi.  Di  sisi  lain, kekuatan  politik  kubu  Andi  Inas  Utami Muchtar  banyak  bermitra  dengan  para birokrat, akademisi, organisasi keagamaan dan  juga  beberapa  anggotanya  adalah kader partai politik.
***

## REFERENCES
Agus.  (2016). Manajemen  Oragnisasi .
IAIN Mataram.
Bolman,  L.G  &  Deal,  T.  .  (2017).
Reframing  Organizations:  Artistry, Choice,  and  Leadership (Edisi  6). Jossey-Bash Publishers.
Dahl,  R.  (1994). Analisis  Politik  Modern (Terjemahan) . Bumi Aksara.
Fitri,  V.  De,  &  Bukhari.  (2017).  Status
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Dan Fungsi Komite Nasional Pemuda Indonesia  Analisis  Sosiologi  (Studi Penelitian  pada  DPD  KNPI  Provinsi Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FISIP Unsyiah , 2 , 1089–1110.
Hanafie,  H.,  &  Azmy,  A.  S.  (2018).
Kekuatan  Kekuatan  Politik .  Raja Grafindo Persada.
Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian . Rajawali Pers.
Hutabalian, M.  (2020).  Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Terhadap Penegakan Hukum. Jurnal  Justiqa , 02 (01),  54– 60.
Hutabalian,  M.,  &  Editya,  M.  F.  (2021). Tinjauan  Hukum  Terhadap  Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)  Berdasarkan  Uu  No.  18 Tahun  2003  Tentang  Advokat. Iuris Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum , 2 (18), 11–16.
Kusdi.  (2010). Teori  Organisasi  dan Administrasi . Salemba Humanika.
Kusnadi, D. (2015). Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi. Jurnal Ilmiah Universitas
Batanghari Jambi , 15 (2), 52–62.
Lestari,  Y.  sri,  Juraida,  I.,  Triyanto,  & Effida,  D.  Q.  (2019).  Sosialisasi Peran Pemuda-Pemudidalam Pemilihan  Umum  (PEMILU)  di Nagan Raya Tahun 2019. JurnalPengabdianMasyarakat: Darma  Bakti  Teuku  Umar , 1 (1),  1–
11.
Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam  Sistem  Politik. Jurnal  Ilmiah Mimbar  Demokrasi , 15 (2),  75–91. https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8 815
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992).
Analisis  Data  Kualitatif .  Universitas
Indonesia (UI Press).
Morgan, G. (1996). Images of Organization . Sage Publications.
Nursamsami, A., Jasmal, A. S., &  Hasrul, M.  (2020).  Strategi  Komunikasi Pengurus  KNPI  Sulawesi  Selatan Untuk Mendorong Partisipasi Program Kemitraan Organisasi Kepemudaan. Jurnal Dakwa Tabligh ,
21 (2) , 161–170.
Palgunadi,  M.  M.  (2016).  Pengaruh Manajemen  Konflik  Dan  Perubahan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan  Politik  Provinsi  Papua. Jurnal FuturE , 4 (1), 79–90.
Paoki,  V.,  &  Hanafie,  H.  (2021).  LGN
Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja
Nusantara  (Lgn)  Dalam  Perubahan Uu  No.  3  Tahun  2009  Tentang Narkotika). INDEPENDEN:  Jurnal Politik  Indonesia  Dan  Global , 2 (1), 31–40.
Purnomo,  B.  A.  (2022). Pemuda  dan
Nasionalisme  Peranan  KNPI  Kota Tangerang Dalam Menanamkan Sikap  Nasionalisme  Pemuda  Di  Era Globalisasi . UIN Syarif  Hidayatullah
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Implikasi Politik Dualisme... | 70
Jakarta.
Rahmi,  N.,  &  Sholehah,  N.  L.  H.  (2020).
Politik  Organisasi  Dan  Komitmen Organisasional Serta Dampkanya Terhadap  Organizational  Citizenship Behaviour  (OCB)  Pegawai  Aparatur Sipil  Negara  (Studi  Kasus  ASN  Di Lingkup Satuan Organisasi Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boalemo). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi  Universitas  Samratulangi , 7 (3), 512–532.
Riinawati. (2021). Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi . https://opac.perpusnas.go.id/DetailOp
ac.aspx?id=477593
Rompis,  A.  V.,  Pioh,  N.,  &  Kimbal,  A.
(2019).  Partisipasi  Politik  Pemuda
(Studi  di  Komite  Nasional  Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 3 (3), 1–10. Sahputra, D. (2020). Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi. Jurnal SImbolika: Research and Learning in Communication  Study , 6 (2),  152–
162.
Salsabilah,  W.,  &  Putri,  R.  Y.  (2022). Kekuasaan  Dalam  Ranah  Kajian Politik  Dan  Organisasi. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (1), 29–42.
Sartori,  G.  (1984). Parties  and  Party
Systems . Cambridge University Press.
Sitepu,  A.  (2012). Studi  Ilmu  Politik . Graha Ilmu.
Suwarji.  (2022).  Peranan  Pemuda  dalam Partisipasi Menyukseskan KegiatanYang Terafiliasi Partai Politik. Sinar  Dunia:  Jurnal  Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan , 1 (3), 134–148. Utomo, N. S. (2015). Manajemen
Komunikasi  Eksternal  (  Manajemen Komunikasi  Pt  .  Semen  Indonesia  ( Persero ) Tbk Dalam Proses Pembangunan Pabrik Semen Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang ). Jurnal Komuniti : Komunikasi Dan Teknologi Informasi , 7 (2), 63–67.
Winardi.  (2004). Manajemen  Perilaku Organisasi .  Kencana  Prenada  Media Group.
Wirawan. (2009). Konflik dan Manajemen Konflik . Salemba Humanika.
Zainuddin, H. (2021). Kontribusi
Organisasi  Muhammmadiyah  Dan NU  Pada  Pilpres  2019. Syntax Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,
3 (2), 3818–3830.
Zusma,  M.  (2016).  Dinamika  Dalam
Suksesi Kepemimpinan Komite Nasional  Pemuda  Indonesia  (KNPI) Provinsi  Riau  Tahun  2014. Jurnal
Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (2), 1– 15.
Volume 7, Nomor 1, Juni 2024 (57-71) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Wawancara
Arfan,  Ahmad.  (2023,  17  Juli).  Ketua Kesbangpol  Bulukumba.  Kecama-
tan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba.
A.Muh.  Rifqi  Ismulail.  (2023,  30  Juli). Sekretaris DPD KNPI II Bulukum- ba Kubu Andi Inas Utami Muchtar, Kecamatan Ujung Bulu  Kabupaten
Bulukumba.
Rivandi,  Akhmad.  (2023,  17  Juli).  De- misioner  Ketua  DPD  KNPI  II Bulukumba, Kecamatan Ujung Bu- lu, Kabupaten Bulukumba.
Rizal,  Muhammad.  (2023,  17  Juli).  Ketua DPK  KNPI  Gantarang  Kubu  Andi Inas Utami Muchtar.