Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677

## Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum
Frisiska Oktarina 1 *, Yulia Saftiana 2 , Azwardi 3
Universitas Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia frisiskasyakira@gmail.com 1 * , yuliasaftiana@fe.unsri.ac.id 2 , azwardi_unsri@yahoo.com 3 *Corresponding Author Diajukan
: 2 Juni 2023
Disetujui
: 6 Juni 2023
Dipublikasikan  : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effect of transparency, oversight, accountability and redesign of the budgeting system either partially or simultaneously on the performance of Public Service  Agencies.  The population  was  taken  from  PPSPM,  PPK,  Planning/Budget  Coordinator, Finance, Academic Section along with Staff and SPI so that the population was 204 people. The sampling technique used is saturated sampling so that the entire population of 204 people is taken as  a  sample.  The  analysis  technique  used  is  multiple  regression  with  the  help  of  the  SPSS application by testing the hypothesis using the t test and F test. The partial results show that the transparency variable has no significant effect on financial performance with a significance value of  0.552.  The  monitoring  variable  has  a  significant  effect  on  financial  performance  with  a significance  value  of  0.008.  The  accountability  variable  has  no  significant  effect  on  financial performance with a significance value of 0.738. The redesign variable of the budgeting system has a significant effect on financial performance with a significance value of 0.024. Simultaneously the variables  of  transparency,  supervision,  accountability  and  redesign  of  the  budgeting  system simultaneously  have  a  significant  effect  on  financial  performance  with  a  significance  value  of 0.000.  The  conclusion  shows  that  partially  only  the  monitoring  and  budgeting  system  redesign variables have an effect on financial performance while simultaneously all independent variables including transparency, supervision, accountability and budgeting system redesign simultaneously have a significant effect on financial performance.
Keywords:    Accountability,  Budgeting  System  Redesign,  Financial  Performance,    Oversight,

## Transparency

## PENDAHULUAN
Prinsip utama dari hubungan keagenan yaitu adanya pemisahan diantara para pemilik modal dan para pengelola perusahaan, namun para pengelola harus diberikan pengawasan dan pengendalian guna mempersempit ketidaksesuaian informasi serta memberikan kepastian bahwa para pengelola perusahaan  menjalankan  kewenangannya  dengan  penuh  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  (Etienne,  2011). Berbagai  penelitian  yang  berhubungan  dengan kinerja  diantaranya  Hermanto  et  al.,  (2021),  dan  Putri,  (2018)  bahwa  kinerja  dipengaruhi  oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum, yang kemudian disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsp  efisiensi  dan  produktivitas.  Sehubungan dengan pengukuran kinerjanya Universitas Sriwijaya menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan  kinerja  layanan  (Pengukuran  tingkat  BLU Maturaty  Ratin . Adapun  capaian  BLU Maturity Rating dapat dilihat pada tabel 1.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Tabel 1 Capaian Maturity Rating Universitas Sriwijaya Tahun 2020 dan 2021
Skor Maturaty Bobot Bobot * Skor Maturaty No Aspek 2021 2020 2021 2020 1 KEUANGAN 2.31 2.50 20% 0.46 0.50 2 LAYANAN 1. Pelayanan 4.67 4.67 25% 1.17 1.17 2. Kapabilitas Internal 2.25 5.00 20% 0.45 1.00 3. Tata Kelola dan Kepemimpinan 2.00 5.00 20% 0.40 1.00 4. Inovasi 1.25 5.00 10% 0.12 0.50 5. Lingkungan 2.00 5.00 5% 0.10 0.25 Total Tingkat BLU Maturity 100% 2.70 4.42
Sumber : https://bios.kemenkeu.go.id/home 2022
Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2021, angka BLU maturity Rating mengalami penurunan dari 4.42 menjadi 2.70. Menurut level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)  nilai 2,70  artinya  telah  mampu  mendefinisikan  kinerjanya  dengan  baik  namun  strategi  pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan. Untuk menuju ke score tertinggi yaitu 5.0 Unsri masih memiliki kendala yaitu strategi pencapaian kinerja masih belum relevan dan terintegrasi dan struktur dan proses pengendalian masih hanya sebatas pemenuhan  kewajiban  sehingga  belum  efektif  dan  adaptif  terhadap  perubahan  lingkungan organisasi. Tabel 1 juga menunjukkan pada tahun 2021 pada aspek keuangan nilai total value for moneynya 2,31 meningkat 0.01 skor dari tahun 2020 sebesar 2.30 yang artinya untuk tahun 2021 Unsri masih berada pada level Define yang artinya kinerja diukur dan tidak memenuhi target yang relevan dan/atau menunjukkan tren peningkatan (Dit. PPK BLU, 2020).
Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  diantaranya  transparansi,  agen  yang  berperilaku sesuai  dengan  kepentingan  prinsipal  untuk  meminimalisir information  asymmetry dengan meningkatkan transparansi sehingga memberikan gambaran kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja  layanan  yang  sesungguhnya  kepada  prinsipal  (Jensen  &  Meckling,  1976).  Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sehubungan dengan penilaian peringkat Universitas terbaik  di  Indonesia  tahun  2021  bergantung  pada Impact  Rank,  Opennes  dan  Excellence  Rank . Salah  satu  kategori  Opennes  didominasi  oleh  UGM,  IPB  dan  Unair  yang  ditunjukkan  dengan banyaknya  file  yang  mudah  diakses  dengan  domain  yang  terhubung  dengan  laman  Universitas. Sedangkan  Universitas  Sriwijaya  belum  termasuk  kedalam  kategori  ini,  dimana  hal  ini  terkait dengan  PPID  Unsri  (Berita  Terkini,  2021).  Penelitian  Purnomo  (2018),  Sihombing  (2020), Urdaneta, (2021), dan Oino (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  Namun  berbeda  dengan  Abdullah  (2018)  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu agent (accountor ), principal (accountee ), dan aturan ( code ). Agent merupakan  pihak  yang  diberi  tanggung  jawab  dan  menyajikan  penjelasan  atas pelaksanaan  kepemimpinannya. Principal  (accountee )  merupakan  pihak  yang  mempercayakan tanggung  jawab  kepada  agent  dan  memberi  sanksi  jika  tindakan  atau  jawaban  agen  tidak memuaskan.  Aturan  ( code )  merupakan  dasar  dari  sebuah  hubungan  kinerja  yang  berisi  harapan prinsipal  terhadap  agennya  tentang  sumber  daya,  aktivitas,  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada  agen.  Hermanto  et  al.,  (2021),  Batubara  &  Risna,  (2020),  Boloupremo  &  Ogege  (2021) dalam  penelitiannya  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Namun  tidak  sejalan dengan  Widajatun  (2020)  penelitiannya  menunjukkan  pengawasan  keuangan  daerah  tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
Untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  paket  Undang-Undang  Keuangan  Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, berisi tiga kaidah  baru  dalam  manajemen  keuangan  negara,  salah  satunya  adalah  transparansi  dan akuntabilitas. Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
sebagai  pertanggungjawaban  itu  adalah  haknya.  Dua  pihak  yang  ada  dalam  kerangka  pikir akuntabilitas  biasanya  dideskripsikan  sebagai principal dan agent . Principal diartikan  sebagai pihak  yang  harus  diberikan  pertanggungjawaban  dan agent dimaksudkan  sebagai  pihak  yang melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993). Penelitian Putri  (2018),  Karim  (2019),  Nasution  (2018)  dan  Han  (2020)  menunjukkan  akuntabilitas berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Namun  berbeda  dengan  Kepramareni  &  Pradnyawati (2021) menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Sehubungan dengan redesain sistem penganggaran kendala di tingkat satker adalah yaitu masih belum terintegrasinya sistem perencanaan (Sirena) dengan sistem keuangan (Simkeu) serta sistem capaian output dan kinerja (Sipecokin) serta Sitari (sistem infomarsi inventarisasi BMN UNSRI). Pada intinya, data anggaran yeng tersedia pada aplikasi sakti berbeda dengan data anggaran pada sirena dan simkeu (untuk pelaksanaan anggaran). penyesuaian dilakukan secara manual sehingga sering  terjadinya  pagu  minus  dan  salah  pembebanan  belanja  terhadap  anggaran  yang  tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018) dan Nurcahyono et al., (2019) menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun berbeda dengan Mardalaila et al., (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian di atas namun yang membedakannya peneliti menambahkan variabel redesain sistem penganggaran. Hal ini dikarenakan konsep redesain sistem penganggaran  terbilang  masih  baru  dalam  mewujudkan  sistem  penganggaran  yang  efektif  dan efisien  serta  berbasis  kinerja  RSP,  oleh  sebab  itulah  maka  penelitian  ini  dirasa  penting  untuk dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  transparansi,  pengawasan, akuntabilitas  dan  redesain  sistem  penganggaran  baik  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap kinerja

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Boloupremo & Ogege (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengawasan terhadap Stabilitas Keuangan dan Kinerja Perusahaan Asuransi di Nigeria. Data time series dari tahun 2011 -  2017  bersumber  dari  kuesioner  penelitian  terstruktur,  laporan  keuangan,  laporan  industri,  dan Nigerian  Insurers  Association  (NIA)  Digests.  Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  dengan menggunakan matriks korelasi dan analisis regresi (teknik OLS). Hasil dari data yang dianalisis menunjukkan bahwa pengawasan asuransi secara signifikan mempengaruhi kinerja laba.
Anggraini et al., (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Penganggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan usaha milik desa di kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 21 Badan Usaha Milik Desa yang  diperoleh  dari  metode  pengambilan  sampel  yaitu  purposive  sampling,  dan  diperoleh  44 responden.  Data  kuesioner  diuji  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep  value  for  money.  Transparansi  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran dengan konsep value for money.
Agbenyo  et  al.,  (2018)  melakukan  penelitian  mengenai  “ Budgeting  and  Its  Effect  on  the Financial  Performance  of  Listed  Manufacturing  Firms:  Evidence  from  Manufacturing  Firms Listed  on  Ghana  Stock  Exchange ”.  Teknik sampling  yang  digunakan adalah crosssectional  dan convenience  sehingga  diperoleh  51  orang  responden.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah korelasi  untuk  melihat  hubungan  antara  penganggaran  dan  kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara penganggaran dan kinerja keuangan.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  prinsip  yang  memberikan  jaminan  akses  untuk  setiap  orang  agar mudah memperoleh informasi tentang pengelolaan organisasi (Mardiasmo, 2016). PP Nomor 71
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
tahun  2010  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menyebutkan  bahwa  transparansi  ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran. Dimensi transparansi terbagi menjadi 2 yaitu Invormativeness (informatif) dan Disclosure (pengungkapan) (Mardiasmo, 2016).

## Pengawasan
Menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  48 Tahun 2021  pengawasan  adalah  usaha, tindakan  dan  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan  secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk  masyarakat  serta  taat  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dimensi  pengawasan  meliputi  penetapan  standar,  pengukuran, membandingkan dan melakukan tindakan (Satriadi, 2016).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  mempunyai  beberapa  pengertian,  secara  terminologi  seringkali  dipakai  pada beberapa  konsep  meliputi  “ answerability,  rensponsibility,  dan  terminology ”  yang  berhubungan dengan “keinginan prinsipal terhadap agen” ( the  expectation  of  account-giving ).  Oleh  sebab  itu maka  akuntabilitas  merangkum  keinginan  atau  dugaan  prilaku  keterkaitan  antara  prinsipal  dan agen.  Dimensi  accountability  terdiri  dari  “akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial” (Mardiasmo, 2016).

## Redesain Sistem Penganggaran
Perancangan  kembali  sistem  penganggaran  adalah  mendesain  ulang  kegiatan  penganggaran dalam upaya perbaikan atas kualitas penganggaran (Perencanaan, 2020). Menurut PP No. 17 Tahun 2017 mengenai penyelarasan kegiatan penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional yang  mengamanahkan  pentingnya  meningkatan  keselarasan  pembangunan  nasional  dengan pendekatan “Tematik, Holistik, Integratif” dengan memberikan perhatian pada bagian kedaerahan atau Spasial (THIS) guna perwujudan pelaksanaan “ money follow program” .

## Hipotesis
Berdasarkan  uraian  teori  yang  didukung  oleh  penelitian  terdahulu,  maka  peneliti  menyusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja BLU
Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan ( agency cost ). Biaya agensi diantaranya bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan  mekanisme  yang  ingin  menunjukkan  bahwa  agen  telah  berperilaku  sesuai  dengan kepentingan  prinsipal  untuk  meminimalisir information  asymmetry dengan  meningkatkan transparansi  sehingga  memberikan  gambaran  kinerja  baik  kinerja  keuangan  maupun  kinerja layanan yang sesungguhnya kepada prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).
Transparansi  merupakan  kebebasan  pemerintah  dalam  mengakses  kegiatan  ekonomi  dan politik  untuk  pengambilan  keputusan,  dan  akuntabilitas  atas  integritas  keuangan,  kepatuhan, mengungkapkan  semua  aturan  undang-undang  yang  berlaku.  Transparansi  adalah  prinsip penyelenggaraan yang bersifat terbuka yang membantu dan memfasilitasi masyarakat umum untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang diperlukan tanpa batasan terkait dengan manajemen keuangan daerah. Transparansi akan memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan kebebasan dan  akses  untuk  informasi  mengenai  pengelolaan  pemerintahan,  termasuk  undang-undang, kebijakan,  perencanaan,  pembuatan,  implementasi,  dan  output  dari  implementasi.  Transparansi berarti juga keterbukaan di dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan manajemen sumber daya publik untuk pihak yang berkepentingan. Dalam menghadapi masalah keagenan, transparansi informasi dapat mengurangi konflik keagenan antara agen dan prinsipal (Coryanata, 2017).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2018), Sihombing (2020), Urdaneta, (2021), dan Oino (2019)  menunjukkan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan.  Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 1 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

## Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja BLU
Agency costs mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh  manajemen  untuk  menghasilkan  laporan  yang  transparan,  termasuk  biaya  audit  yang independen  dan  pengendalian  internal,  serta  biaya  yang  disebabkan  karena  menurunya  nilai kepemilikan  pemegang  saham  sebagai  bentuk  “ bonding  expenditures ”  yang  diberikan  kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagi manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).
Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu agent (accountor ), principal (accountee ), dan aturan ( code ). Agent merupakan  pihak  yang  diberi  tanggung  jawab  dan  menyajikan  penjelasan  atas pelaksanaan  kepemimpinannya. Principal  (accountee )  merupakan  pihak  yang  mempercayakan tanggung  jawab  kepada  agent  dan  memberi  sanksi  jika  tindakan  atau  jawaban  agen  tidak memuaskan.  Aturan  ( code )  merupakan  dasar  dari  sebuah  hubungan  kinerja  yang  berisi  harapan prinsipal  terhadap  agennya  tentang  sumber  daya,  aktivitas,  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada agen.
Hermanto  et  al.,  (2021),  Batubara  &  Risna,  (2020),  Boloupremo  &  Ogege  (2021)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 2 : Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja BLU
Hubungan antara agen dan  prinsipal menurut  Jensen &  Meckling,  (1976) merupakan  sebuah hubungan kontrak yang dilakukan antara satu orang atau lebih terhadap pihak lain (agent ) yang melakukan  beberapa  pekerjaan  atas  nama  mereka  ( principal )  yang  melibatkan  pendelegasian pengambilan  keputusan  kepada agent. Tanggung  jawab  para  agen  adalah  untuk  mengelola  dan mengembangkan  perusahaan  yang  sudah  dipercayakan  kepada  mereka  dari  para  principal berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau  kewajiban  untuk  memberikan  keterangan  (justifikasi)  atas  kinerja  yang  dilakukan  agen terhadap prinsipal.
Esensi  akuntabilitas  adalah  tentang  pemberian  informasi  antara  dua  pihak,  yang  satu  pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu  adalah  haknya.  Dua  pihak  yang  ada  dalam  kerangka  pikir  akuntabilitas biasanya dideskripsikan sebagai principal dan agent . Principal diartikan sebagai pihak yang harus diberikan  pertanggungjawaban  dan agent dimaksudkan  sebagai  pihak  yang  melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993).
Penelitian yang dilakukan oleh  Putri (2018), Karim (2019), Nasution (2018) dan Han (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

## Pengaruh Redesain Sistem Penganggaran Terhadap Kinerja BLU
Moe (1984) menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan- kesepakatan  principal-agent  yang  dapat  ditelusuri  melalui  proses  anggaran:  pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah,  menteri  keuangan-pengguna  anggaran,  perdana  menteri-birokrat,  dan pejabat-pemberi  pelayanan.  Hal  yang  sama  dikemukakan  juga  oleh  Gilardi  (2001)  dan  Strom (2000) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation), yakni  pendelegasian  dari  masyarakat  kepada  wakilnya  di  parlemen,  dari  parlemen  kepada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi.
Perancangan  kembali  system  penganggaran  ini  telah  menstrukturisasi  program  terdahulu sehingga program lebih praktis dan diharapkan mampu membuat system kerjasama yang lebih baik, lebih  cepat  serta  terhubung  antar  Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah.  Perancangan  kembali sistem  penganggaran  alur  dan  system  penganggaran  menjadi  lebih  praktis,  efisien,  efektif  serta ekonomis  sehingga  diharapkan  mampu  mendorong  seluruh  sektor  menjadi  lebih  baik  hingga menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang tinggi (Mahmudi, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018) dan Nurcahyono et al., (2019) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 4 : Redesain sistem penganggaran berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum
Pengaruh  Transparansi,  Pengawasan,  Akuntabilitas,  dan  Redesain    Sistem  Penganggaran Terhadap Kinerja BLU
Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan ( agency cost ). Biaya agensi diantaranya bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan  mekanisme  yang  ingin  menunjukkan  bahwa  agen  telah  berperilaku  sesuai  dengan kepentingan  prinsipal  untuk  meminimalisir information  asymmetry dengan  meningkatkan transparansi  sehingga  memberikan  gambaran  kinerja  perusahaan  yang  sesungguhnya  kepada prinsipal. Biaya agensi lainnya monitoring cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap perilaku agen untuk membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen. (Jensen & Meckling, 1976).
Tanggung  jawab  para  agen  adalah  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  perusahaan  yang sudah  dipercayakan  kepada  mereka  dari  para principal berdasarkan  prinsip  akuntabel  dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal . Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan  (justifikasi)  atas  kinerja  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain  sebagai jawabannya (Gray & Jenkins, 1993). Selain itu Moe (1984), menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat  suatu  keterkaitan  dalam  kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang  dapat  ditelusuri melalui proses anggaran.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hermanto  et  al.,  (2021)  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money . Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 5 :  Transparansi,  pengawasan,  akuntabilitas,  dan  redesain  sistem  penganggaran  berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

## METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi  diambil  dari  Bagian  PPSPM,  PPK,  ,  Bagian  Keuangan,  Akademik  beserta  Staff, Koordinator  dan  Subkoordinator  pada  kantor  pusat  administasi  dan  fakultas dan  SPI  sehingga populasi sejumlah 204 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling  jenuh  sehingga  semua  populasi  sebanyak  204  pegawai  tersebut  digunakan  sebagai sampel.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  mengumpulkan  datanya  menggunakan  kuisioner,  dimana  kuisioner  yang dipergunakan berupa kuisioner langsung yang diserahkan dengan responden dan bersifat tertutup yaitu  peneliti  sudah  menyediakan  jawabannya  mengenai  variabel  transparansi,  pengawasan, akuntbailitas dan redesain sistem penganggaran serta kinerja dengan cara membagikan ke pegawai pengelola Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677

## Definisi Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat yang masing- masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Transparansi
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2013).
2. Pengawasan Pengawasan  merupakan  proses  aktivitas  yang  dilakukan  secara  kontinuitas  dan berkesinambungan  meliputi  pegamatan,  pemahaman,  dan  penilaian  setiap  melaksanakan aktivitas  tertentu  hingga  mampu  mencegah  atau  memperbaiki  setiap  kesalahan  atau penyimpangan yang akan terjadi (Mardiasmo, 2018).
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).
4. Redesain Sistem Penganggaran
Perancangan ulang system penganggaran adalah mendesain ulang system penganggaran dalam rangka proses perbaikan atas kualitas anggaran. (Biro Perencanaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).
5. Kinerja
Kinerja  disini  dinilai  menggunakan  Key  Performance  Indicator  (KPI)  atau  Indikator  Kinerja Utama  yang  merupakan  serangkaian  indikator  kunci  yang  bersifat  terukur  dan  memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu organisasi sudah berhasil dicapai. Unsur-unsur yang terdapat dalam KPI terdiri atas tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolak ukur dan kerangka waktu atau periode berlakunya KPI tersebut  (Soemohadiwidjojo, 2015).
Transparansi  sebagai  variabel  X 1 ,  Pengawasan  sebagai  variabel  X 2 ,  Akuntabilitas  sebagai variabel X 3 dan Redesain Sistem Penganggaran sebagai variabel X 4 dan Kinerja sebagai variabel Y dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:
Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Indikator Skala Transparansi (X 1 ) Informativeness (Informatif) a. Tepat waktu b. Memadai c. Jelas d. Akurat e. Dapat diperbandingkan f. Mudah diakses Ordinal Disclosure (Pengungkapan) a. Kondisi keuangan b. Susunan pengurus c. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan Ordinal Pengawasan (X 2 ) Menetapkan Standar a. Penetapan target atau hasil b. Penetapan batasan dalam melaksanakan kegiatan Ordinal Pengukuran (Measurement) a. Proses yang  kontinue b. Pengukuran mutu dan hasil Ordinal Membandingkan (Compare) a. Membandingkan antara hasil dan standar b. Penilaian kinerja dengan standar Ordinal
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Melakukan Tindakan (Action) a. Keputusan mengambil tindakan koreksi b. Tindakan follow up Ordinal Akuntabilitas (X 3 ) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan b. Kejujuran dalam menjalankan kegiatan c. Penghindaran penyalahgunaan jabatan Ordinal Akuntabilitas Manajerial a. Pertanggungjawaban b. Pengelolaan  sumberdaya  secara  efektif dan efisien Ordinal Akuntabilitas Program a. Memiliki program yang bermutu b. Program mendukung strategi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi c. Mempertanggungjawabkan program Ordinal Akuntabilitas Kebijakan a. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah ditetapkan b. Pertanggungjawaban atas dampak kebijakan Ordinal Akuntabilitas Finansial a. Pertanggungjawaban penggunaan dana b. Penyusunan laporan keuangan Ordinal Redesain Sistem Penganggaran (RSP) Redesain Program a. Program mencerminkan tugas dan fungsi b. Program memiliki sasaran yang memberikan cerminan hasil kinerja program yang ingin dicapai c. Indikator kinerja program sebagai alat ukur menilai capaian kinerja program d. Program dapat disinkronkan agar capaian kinerjanya dapat optimal e. Redesain program menjadikan proses anggaran, implementasi, pengawasan, evaluasi serta pelaporan menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan f. Program yang real menjadi target cerminan sasaran kinerja g. Penyampaian informasi kepada masyarakat lebih sederhana dan mudah dipahami h. Program bersifat pendukung i. Program didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional j. Program memiliki sasaran; hasil; indikator kinerja; aktivitas; tujuan dan indikator kinerja lebih spesifik sehingga memiliki perbedaan dengan program lainnya k. Dukungan manajemen l. Sasaran program untuk masing-masing unit m. Sasaran program mencerminkan hasil kerja program n. Indikator kinerja program o. Output program Ordinal
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Redesain Kegiatan a. Mencerminkan  kegiatan  sebagai  suatu aktivitas menghasilkan keluaran b. Pemetaan kegiatan c. Kegiatan prioritas d. Kegiatan spesifik Ordinal Redesain Keluaran a. Output  mengacu  pada  jenis  intervensi Pemerintah b. Output memperhatikan kerangka regulasi c. Pengelompokan output d. Adanya standar output e. Output  disusun  berdasarkan  keluaran sejenis f. Output berfokus pada isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja g. Pertemuan trilateral meeting Ordinal Kinerja (Y) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif,  Efisien dan Akuntabel a. Rasio  Pendapatan  BLU  Terhadap  Biaya Operasional b. Realisasi Pendapatan BLU c. Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset d. Persentase  Penyelesaian  Modernisasi Pengelolaan BLU Ordinal Kinerja Layanan  a. Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan  pekerjaan,  melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta b. Persentase mahasiswa yang menghabiskan  paling  tidak  20  SKS  di luar  kampus  atau meraih  prestasi  paling rendah tingkat nasional c. Persentase  dosen  yang  berkegiatan tridarma  di  kampus  lain,  di  QS100 berdasarkan  bidang  ilmu  (QS100 By Subject ),  bekerja  sebagai  praktisi  di dunia industri, atau membina mahasiswa yang  berhasil  meraih  prestasi  minimal tingkat  nasional  dalam  5  (lima)  tahun terakhir d. Persentase  dosen  tetap  berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/  profesi  yang  diakui  oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan  praktisi  profesional,  dunia industri, atau dunia kerja e. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian  kepada  masyarakat  yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen f. Persentase  Prodi  yang  melaksanakan kerjasama dengan mitra g. Persentase mata kuliah yang menggunakan  pemecahan  kasus    ( case method )  atau  pembelajaran  kelompok Ordinal
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
berbasis projek ( project-based learning)
sebagai sebagian bobot evaluasi h. Persentase Program Studi yang memiliki akreditasi  atau  sertifikasi    internasional yang diakui pemerintah

## Teknik Analisis Data
Mertode  analisis  menggunakan  metode  statistic  parametrik  dengan  regresi  linier  berganda dengan persamaan garis sebagai berikut:
Y =  b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 Keterangan: Y = Kinerja Keuangan b 1234 = Koefisien regresi X 1 = Transparansi X 2 = Pengawasan X 3 = Akuntabilitas X 4 = Redesain Sistem Penganggaran

## Uji Instrumen Penelitian
Perhitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  menguji  instrumen  yang  dipilih,  apakah  memiliki  tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang semestinya diukur, atau tidak (Yaniawati, 2017). Pengujian validitas  berguna  untuk  mengetahui  derajat  ketepatan  instrumen  dalam  mengumpulkan  data penelitian.  Pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini  dihitung  dengan  ketentuan  jika  r  hitung positif, serta r hitung > r tabel, maka butir atau variabel tersebut dinyatakan valid (Sugiyono, 2018)
2. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengukur  kehandalan  instrumen.  Sebuah  pengukuran dikatakan  handal  jika  pengukuran  tersebut  memberikan  hasil  yang  konsisten.  Kehandalan merupakan  pendukung  penting  bagi  validitas  tetapi  bukan  syarat  yang  cukup  untuk mendapatkan validitas, variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha > dari 0,6 (Yaniawati, 2017).

## Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan beberapa uji asumsi klasik meliputi Ghozali (2016):
1. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan dalam pengujian apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik  histogram  hal  ini  tidak  menunjukkan  bahwa  pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna  antara  variabel  bebas  atau  tidak  dalam  model  regresi.  Asumsi  dari  Tolerance  dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dinyatakan sebagai berikut:
a. Jika VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas.
b. Jika VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Dasar analisis metode ini yaitu:
a. Apabila  terdapat  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  ada  membentuk  pola  tertentu  yang teratur, maka menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677

## Uji Hipotesis
1. Uji Hipotesis t (Uji t)
Uji signifikansi t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap  variabel  terikat  (Y)  Uji  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Pengujian  ini dilakukan  dengan menggunakan signifikan level  0,05  (α =  5%).  Penerimaan  atau  penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (Sugiyono, 2018):
a. Jika  nilai  signifikan  >  0,05  maka  hipotesis  ditolak  artinya  secara  parsial  variabel  X  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima artinya secara parsial variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
2. Uji Hipotesis F
Uji hipotesis F mengambarkan apakah semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  terikat,  adapun  kriterinya  meliputi  (Sugiyono, 2018):
a. Taraf signifikan α = 0,05
b. H0 akan ditolak jika F hitung > F tabel, artinya variabel bebas (X) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
c. Ha akan diterima jika F hitung < F tabel, artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

## HASIL
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menggunakan  program  SPSS  diperoleh  hasil  uji  validitas variabel transparansi sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi
No Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 1 T1 0.732 0.1484 Valid 2 T2 0.695 0.1484 Valid 3 T3 0.719 0.1484 Valid 4 T4 0.754 0.1484 Valid 5 T5 0.620 0.1484 Valid 6 T6 0.441 0.1484 Valid 7 T7 0.685 0.1484 Valid 8 T8 0.658 0.1484 Valid 9 T9 0.738 0.1484 Valid
Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel transparansi lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel transparansi dinyatakan valid.
Hasil uji validitas variabel pengawasan sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan No Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 1 P1 0.631 0.1484 Valid 2 P2 0.648 0.1484 Valid 3 P3 0.700 0.1484 Valid 4 P4 0.729 0.1484 Valid 5 P5 0.766 0.1484 Valid 6 P6 0.756 0.1484 Valid 7 P7 0.708 0.1484 Valid 8 P8 0.736 0.1484 Valid
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677

## Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  semua  nilai  r  hitung  untuk  pernyataan  variabel pengawasan lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel pengawasan dinyatakan valid.
Hasil uji validitas variabel akuntabilitas sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas No Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 1 A1 0.745 0.1484 Valid 2 A2 0.763 0.1484 Valid 3 A3 0.738 0.1484 Valid 4 A4 0.788 0.1484 Valid 5 A5 0.792 0.1484 Valid 6 A6 0.729 0.1484 Valid 7 A7 0.774 0.1484 Valid 8 A8 0.787 0.1484 Valid 9 A9 0.765 0.1484 Valid 10 A10 0.714 0.1484 Valid 11 A11 0.748 0.1484 Valid 12 A12 0.761 0.1484 Valid
Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan  tabel  5  diketahui  bahwa  semua  nilai  r  hitung  untuk  pernyataan  variabel akuntabilitas lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel akuntabilitas dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel redesain sistem penganggaran sebagai berikut:

## Tabel 6. Hasil Uji Validitas Redesain Sistem Penganggaran
No Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 1 R1 0.643 0.1484 Valid 2 R2 0.585 0.1484 Valid 3 R3 0.700 0.1484 Valid 4 R4 0.636 0.1484 Valid 5 R5 0.650 0.1484 Valid 6 R6 0.738 0.1484 Valid 7 R7 0.748 0.1484 Valid 8 R8 0.641 0.1484 Valid 9 R9 0.764 0.1484 Valid 10 R10 0.682 0.1484 Valid 11 R11 0.720 0.1484 Valid 12 R12 0.695 0.1484 Valid 13 R13 0.786 0.1484 Valid 14 R14 0.832 0.1484 Valid 15 R15 0.820 0.1484 Valid 16 R16 0.775 0.1484 Valid 17 R17 0.778 0.1484 Valid 18 R18 0.761 0.1484 Valid 19 R19 0.816 0.1484 Valid 20 R20 0.421 0.1484 Valid 21 R21 0.662 0.1484 Valid 22 R22 0.715 0.1484 Valid 23 R23 0.661 0.1484 Valid 24 R24 0.745 0.1484 Valid
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
25 R25 0.749 0.1484 Valid 26 R26 0.629 0.1484 Valid
Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa semua nilai r htiung untuk pernyataan variabel RSP lebih besar  dari  nilai  r  tabel  0.1484.  Hal  ini  berarti  semua  pernyataan  dalam  variabel  redesain  sistem penganggaran dinyatakan valid.
Hasil uji validitas variabel kinerja sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja No Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 1 K1 0.706 0.1484 Valid 2 K2 0.682 0.1484 Valid 3 K3 0.728 0.1484 Valid 4 K4 0.779 0.1484 Valid 5 K5 0.585 0.1484 Valid 6 K6 0.631 0.1484 Valid 7 K7 0.761 0.1484 Valid 8 K8 0.647 0.1484 Valid 9 K9 0.720 0.1484 Valid 10 K10 0.813 0.1484 Valid 11 K11 0.771 0.1484 Valid 12 K12 0.528 0.1484 Valid
Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan  tabel  7  diketahui  bahwa  semua  nilai  r  hitung  untuk  pernyataan  variabel  kinerja lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel akuntabilitas dinyatakan valid.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  terhadap  regresi  berganda  dan  uji  hipotesis,  maka  data  perlu dilakukan  uji  asumsi  klasih  sebagai  prasyarat  regresi.  Adapun  pengujian  asumsi  klasik  dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas yang masing- masing pengujiannya diuraikan sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  gambar  P  Plot,  berdasarkan  hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Pada grafik normal P-P plot menunjukan titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal,  oleh  sebab  itu  maka  dapat  dikatakan  bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  model regresi telah memenuhi asumsinormalitas.
b. Multikolinieritas
Pengujian  multikolinieritas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  nilai  VIF,  adapun  hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas No Variabel Tolerance VIF Keterangan 1. Transparansi (X 1 ) 0.368 2.716 Tidak ada multikolinieritas 2. Pengawasan (X 2 ) 0.323 3.096 Tidak ada multikolinieritas 3. Akuntabilitas (X 3 ) 0.348 2.873 Tidak ada multikolinieritas 4. Redesain Sistem Penganggaran (X 4 ) 0.343 2.916 Tidak ada multikolinieritas

## Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai VIF semua variabel penelitian bernilai kurang dari 10 (VIF < 10) dan nilai Tolerance semua lebih besar dari 0,10 ( Tolerance > 0,10) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan diagram pencar ( scatter plot ), adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar scatterplot di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penyebaran  titik-titik  tidak membentuk pola (menyebar secara acak), hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menggunakan  program  SPSS  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 9. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.124 .329 3.415 .001 Transparansi .069 .115 .064 .597 .552 Pengawasan .313 .117 .303 2.669 .008 Akuntabilitas -.037 .110 -.037 -.335 .738 RSP .305 .134 .251 2.277 .024
a. Dependent Variable: Kinerja Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Berdasarkan tabel 9 maka dapat dibuat persamaan garis regresi sebagai berikut: Y =  0,064 X 1 + 0,303 X 2 - 0,037 X 3 + 0,251 X 4 Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,064 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel transparansi maka kinerja BLU akan meningkat sebesar 0,064 skor dengan asumsi variabel  lain  dianggap  konstan.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengawasan  sebesar  0,303  yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel pengawasan maka kinerja BLU juga akan meningkat sebesar 0,303 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar -0,037 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel akuntabilitas maka kinerja BLU akan menurun sebesar 0,037 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,251 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel redesain sistem penganggaran maka kinerja BLU juga akan meningkat sebesar 0,251 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat yaitu berdasarkan tabel 9 diketahui nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,552 lebih besar dari α = 5%. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signfikan terhadap kinerja BLU. Kemudian diketahui nilai signifikansi variabel pengawasan sebesar 0,008 lebih kecil dari α = 5%. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel pengawasan berpengaruh signfikan terhadap kinerja BLU.
Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,738 lebih besar dari α = 5%.  Hal  ini  berarti  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  yang  berarti  bahwa  variabel  akuntabilitas  tidak berpengaruh  signfikan  terhadap  kinerja  BLU.  Selanjutnya  diketahui  nilai  signifikansi  variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,024 lebih kecil dari α = 5%. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha  diterima  yang  berarti  bahwa  variabel  redesain  sistem  penganggaran  berpengaruh  signfikan terhadap kinerja BLU.
Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 10. ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 15.189 4 3.797 17.408 .000 b Residual 37.084 170 .218 Total 52.273 174 a. Dependent Variable: Kinerja
b. Predictors: (Constant), RSP, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  yang  berarti  bahwa  variabel  transparansi,  pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum.
Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil koefisien korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R 2 ) sebagai berikut:
Tabel 11. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 .539 a .291 .274
a. Predictors: (Constant), RSP, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan b. Dependent Variable: Kinerja Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)
Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,539 yang berarti bahwa terdapat  hubungan  yang  cukup  erat  antara  variabel  transparansi,  pengawasan,  akuntabilitas  dan redesain sistem penganggaran terhadap kinerja BLU. Nilai adjusted R Square sebesar 0,274 yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
berarti  bahwa  variabel  kinerja  BLU  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  transparansi,  pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran sebesar 27,4% sedangkan sisanya sebesar 72,6% di pengaruhi factor lain di luar penelitian ini seperti teknologi informasi.

## PEMBAHASAN
Nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,552 lebih besar dari α = 5% yang berarti bahwa variabel  transparansi  tidak  berpengaruh  signfikan  terhadap  kinerja  Badan  Layanan  Umum Universitas  Sriwijaya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  1  ditolak  yang  menyatakan  bahwa transparansi  berpengaruh  siggnifikan  terhadap  kinerja  Badan  Layanan  Umum  Universitas Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan BLU tidak akan berdampak  terhadap  peningkatan  kinerja  BLU.  Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan tuntutan masyarakat akan  diterapkannya  transparansi.  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  SAP, “Transparansi  berarti  wujud  pemberian  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  luas  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengakses secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertangggungjawaban  pemerintah  berupa  laporan  tanpa  ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Transparansi  berperan  sebagai  kontrol  atas  kinerja  yang  dilakukan  pemerintah.  Dalam menentukan  arah  keberhasilan  proses  pelaksanaan  anggaran dibutuhkan  kebijakan  dalam  proses penyusunan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  semakin  transparan kebijakan yang dilaksanakan maka akses informasi terkait laporan pertanggungjawaban semakin terbuka dan dapat dengan mudah diketahui publik (P. Purnomo, 2018).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  transparansi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Sriwijaya.  Hal  ini  dikarenakan  kinerja keuangan  tidak  tergantung  dari  transparansi  melainkan  sangat  ditentukan  oleh  kompetensi  yang dimiliki  oleh  para  pegawai  dalam  pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa mereka yang bekerja dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya sebagian besar telah memiliki pengalaman di atas 10 tahun. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yaitu transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdullah (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berbasis value for money.
Nilai  signifikansi  variabel  pengawasan  sebesar  0,008  lebih  kecil  dari  α  =  5%  yang  berarti variabel  pengawasan  berpengaruh  signfikan  terhadap kinerja  BLU.  Hal  ini menunjukkan  bahwa hipotesis 2 diterima yang menyatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh signfikan terhadap kinerja  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Sriwijaya.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  semakin baik pengawasan yang dilakukan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja BLU. Pengawasan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau  memperbaiki  kesalahan  atau  penyimpangan  yang  terjadi.  Pengawasan  keuangan  daerah merupakan  bagian  integral  dari  pengelolaan  keuangan  daerah.  Berdasarkan  pengertiannya, pengawasan  keuangan  daerah  pada  dasarnya  mencakup  segala  tindakan  untuk  menjamin  agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.  Pengawasan  keuangan  berkaitan  erat  dengan  kinerja  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan karena  pencapaian  keberhasilan  suatu  visi  dan  misi  membutuhkan  pengawasan  yang  baik  dan maksimal,  baik  dalam  segi  perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah direncanakan sebelumnya (Halim & Iqbal, 2012).
Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu agent (accountor ), principal (accountee ), dan aturan ( code ). Agent merupakan  pihak  yang  diberi  tanggung  jawab  dan  menyajikan  penjelasan  atas pelaksanaan  kepemimpinannya. Principal  (accountee )  merupakan  pihak  yang  mempercayakan tanggung  jawab  kepada  agent  dan  memberi  sanksi  jika  tindakan  atau  jawaban  agen  tidak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
memuaskan.  Aturan  ( code )  merupakan  dasar  dari  sebuah  hubungan  kinerja  yang  berisi  harapan prinsipal  terhadap  agennya  tentang  sumber  daya,  aktivitas,  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepada agen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermanto et al., (2021), Batubara & Risna, (2020),  Boloupremo  &  Ogege  (2021)  dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Nilai  signifikansi  variabel  akuntabilitas  sebesar  0,738  lebih  besar  dari  α  =  5%  yang  berarti bahwa  variabel  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  signfikan  terhadap  kinerja  BLU.  Hal  ini menunjukan  bahwa  hipotesis  ke  3  ditolak  yang  menyatakan  bahwa  variabel  akuntabilitas  tidak berpengaruh signfikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Kondisi ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  akuntabilitas  tidak  akan  berdampak  terhadap  peningkatan kinerja BLU. Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai  pertanggungjawaban  itu  adalah  haknya.  Dua  pihak  yang  ada  dalam  kerangka  pikir akuntabilitas  biasanya  dideskripsikan  sebagai principal dan agent . Principal diartikan  sebagai pihak  yang  harus  diberikan  pertanggungjawaban  dan agent dimaksudkan  sebagai  pihak  yang melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993).
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BLU Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya telah melaksanakan pertanggungjawaban sejak dimulainya proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good  corporate  governance yang  konsisten  sehingga  tidak memungkinkan terjadinya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental organisasi tidak tergambar  dalam  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan.  Namun  kondisi  ini  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  BLU,  hal  ini  mencerminkan  apa  yang  telah  direncanakan, disusun  dan  dilaksanakan  belum  dapat  mencapai  hasil  yang  maksimal  sehingga  tidak  memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja keuangan BLU. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kepramareni  &  Pradnyawati  (2021)  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Nilai signifikansi variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,024 lebih kecil dari α = 5% yang berarti bahwa variabel redesain sistem penganggaran berpengaruh signfikan terhadap kinerja BLU. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 4 ditolak yang menyatakan bahwa variabel redesain sistem penganggaran berpengaruh signfikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  redesain  sistem  penganggaran  yang dilakukan  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  kinerja  BLU.  Redesain  system  penganggaran telah menstrukturisasi program terdahulu sehingga program lebih praktis dan diharapkan mampu membuat  system kerjasama  yang lebih  baik, lebih cepat  serta terhubung  antar Kementerian  dan Lembaga Pemerintah. Perancangan kembali sistem penganggaran alur dan system penganggaran menjadi  lebih  praktis,  efisien,  efektif  serta  ekonomis  sehingga  diharapkan  mampu  mendorong seluruh sektor menjadi lebih baik hingga menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang tinggi (Mahmudi, 2015).
Penerapan  redesain  sistem  penganggaran  mempengaruhi  2  hal  yaitu  berhubungan  dengan penerapan new public management (NPM) dan perkembangan atas tercapainya hasil pembangunan disertai dengan alokasi anggaran. NPM adalah konsep yang menjelaskan organisasi pemerintahan mampu meningkatkan kinerjanya bilamana berpedoman pada praktek organisasi privat. (Gaebler, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018)  dan  Nurcahyono  et  al.,  (2019)  menunjukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah.
Nilai  signifikansi  F  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  yang  berarti  bahwa  variabel transparansi,  pengawasan,  akuntabilitas  dan  redesain  sistem  penganggaran  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  Badan  Layanan  Umum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis ke 5 diterima yang menyatakan bahwa variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan  Umum  Universitas  Sriwijaya.  Nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,539  yang  berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan  redesain  sistem  penganggaran  terhadap  kinerja  BLU.  Kemudian  nilai  adjusted  R  Square
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
sebesar 0,274 yang berarti bahwa variabel kinerja BLU dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, pengawasan,  akuntabilitas  dan  redesain  sistem  penganggaran  sebesar  27,4%  sedangkan  sisanya sebesar 72,6% di pengaruhi factor lain di luar penelitian ini seperti teknologi informasi.
Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Biaya agensi diantaranya bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan  mekanisme  yang  ingin  menunjukkan  bahwa  agen  telah  berperilaku  sesuai  dengan kepentingan  prinsipal  untuk  meminimalisir  information  asymmetry  dengan  meningkatkan transparansi  sehingga  memberikan  gambaran  kinerja  perusahaan  yang  sesungguhnya  kepada prinsipal. Biaya agensi lainnya monitoring cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap perilaku agen untuk membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen. (Jensen & Meckling, 1976).
Tanggung  jawab  para  agen  adalah  untuk  mengelola  dan  mengembangkan  perusahaan  yang sudah  dipercayakan  kepada  mereka  dari  para  principal  berdasarkan  prinsip  akuntabel  dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan  (justifikasi)  atas  kinerja  yang  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain  sebagai jawabannya (Gray & Jenkins, 1993). Selain itu Moe (1984), menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat  suatu  keterkaitan  dalam  kesepakatan-kesepakatan  principal-agent  yang  dapat  ditelusuri melalui  proses  anggaran.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hermanto  et  al.,  (2021)  menunjukkan bahwa  akuntabilitas,  transparansi,  dan  pengawasan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Anggaran dengan Konsep Value for Money .

## KESIMPULAN
Secara parsial hanya variabel pengawasan dan redesain sistem penganggaran yang berpengaruh terhadap  kinerja  sedangkan  secara  simulan  semua  variabel  bebas  meliputi  transparansi, pengawasan,  akuntabilitas  dan  redesain  sistem  penganggaran  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pimpinan hendaknya menggunakan sistem pelaporan keuangan yang tepat,  jelas,  dan  terukur  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  sehingga  terdapat pertanggungjawaban  terbuka,  adanya  aksesibilitas  terhadap  laporan  keuangan,  adanya  publikasi laporan  keuangan,  hak  publik  untuk  mengetahui  hasil  audit  dan  ketersediaan  informasi  kinerja. Diperlukan adanya pelatihan sehubungan dengan peningkatan sumber daya manusia sehubungan dengan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  sehingga  diperoleh  auditor  yang  handal  guna melakukan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  guna  mencapai  kinerja  keuangan  yang  optimal. Perlu adanya pembekalan yang berkelanjutan sehubungan dengan pegawai yang bertugas dalam proses redesain sistem penganggaran agar mengetahui secara rinci petunjuk teknis sesuai dengan aturan yang berlaku.

## REFERENSI
Abdullah, M. (2018). The Effect of Accountability, Transparency, and Oversigth on The Value for Money  Budget  Management  Concept. JCAE  Journal  Of  Contemporary  Accounting  and Economics , (Special session for Indonesian Study).
Agbenyo,  W.,  Danquah,  F.  O.,  &  Shuangshuang,  W.  (2018).  Budgeting  and  its  effect  on  the financial  performance  of  listed  manufacturing  firms:  Evidence  from  manufacturing  firms listed on Ghana stock exchange. Research Journal of Finance and Accounting , 9 (8), 12–22. Anggraini,  D.,  Heriningsih,  S.,  &  Windyastuti.  (2021).  The  Influence  of  Accountability, Transparency  and  Supervision  on  Budgeting  Performance  with  the  Concept  of  Value  for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency. Journal of International Conference Proceedings (JICP) , 4 (3), 704–713.
Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten  Bengkalis. JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) , 4 (1),  95–109. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221
Berita  Terkini.  (2021).  Urutan  Universitas  Terbaik  di  Indonesia  Versi  Kemendikbud  2021.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Retrieved  from  Kumparan.Com  website:  https://kumparan.com/berita-terkini/urutan- universitas-terbaik-di-indonesia-versi-kemendikbud-2021-1vzpCzx3by8/full Boloupremo,  T.,  &  Ogege,  S.  (2021). Effects  of  Supervision  on  Financial  Stability  and Performance of Insurance Companies in Nigeria . 17 (4), 212–224. Dit. PPK BLU. (2020). Guideline Book – BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation . 1–117.
Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. Law and Policy , 33 (3), 305–333. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x
Fadhilatunnisa, A. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Survei  Di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Bandung). Indonesian Accounting Research Journal , 1 (3), 577–586.
Gaebler,  D.  O.  and  T.  (2002). Reinventing  Government :  How  the  Entrepreneural  Spirit  is Transforming the Public Sector .
Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in The New Public Sector. Accounting, Auditing, and Accountability Journal , 6 (3), 52–67.
Gunadha, R. dan N. A. (2020). Kinerja Menteri Masih Biasa Saja, Jokowi: Saya Siap Pertaruhkan
Reputasi. Retrieved from Suara.Com website:
https://www.suara.com/news/2020/06/28/222003/kinerja-menteri-masih-biasa-saja-jokowi- saya-siap-pertaruhkan-reputasi Halim, A., & Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keti). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
Han,  Y.  (2020).  The  impact  of  accountability  deficit  on  agency  performance:  Performance- accountability regime. Public Management Review , 22 (6), 927–948.
Hermanto, F. T. W., Widianto, A., & Aryanto, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (Bappenda)  Kabupaten  Tegal. Owner , 5 (2),  502–512. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.416
Humas  Kemensetneg.  (2017).  Presiden  Jokowi:  Integrasi  Perencanaan  dan  Penganggaran Optimalkan Hasil Pembangunan. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
website:
https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_integrasi_perencanaan_dan_pengang garan_optimalkan_hasil_pembangunan
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Karim, R. A. dan M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi , 2 (1), 39–49.
Kepramareni,  P.,  &  Pradnyawati,  S.  O.  (2021).  The  Effect  of  Accountability,  Responsibility, Independence, and Fairness on the Performance of Klungkung LPDs. Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME) , 4 (2), 65–73. Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Kedua). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. Mardalaila,  Muspa,  &  Suwandaru,  R.  (2022).  Pengaruh  Persepsi  Penyerapan  APBD  terhadap Kinerja  Keuangan  pada  Kantor  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten Enrekang. Jurnal Sains Manajemen Nitro , 1 (1), 18–33.
Mardiasmo. (2016). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. In Universitas Gadjah Mada . Yogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan , 2 (3), 149–162.
Nurcahyono,  Hariadi,  B.,  &  Mardiati,  E.  (2019).  The  Effect  Of  Demography  Characteristics, Remunerisation,  Job  Redesign  On  Employee  Performance  With  Job  Satisfaction  As Mediation. International Journal of Business, Economics and Law , 19 (5), 95–103.
Oino, I. (2019). Do disclosure and transparency affect bank’s financial performance? Corporate Governance: The International Journal of Business in Society .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1677
Pangastuti,  M.  D.  (2019).  Partisipasi  Anggaran,  Prestasi  Manajer  Dan  Pengaruh  Komitmen Organisasi  Sebagai  Variabel  Intervening  Terhadap  Kinerja  Perusahaan  Manufaktur  Di Indonesia. Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan , 1 (02), 11–19. Perencanaan,  B.  (2020). Pedoman  Perencanaan  dan  Penganggaran (Cetakan  Pe;  Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1, Ed.). Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Purnomo, B. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6 (3), 467–480. Purnomo,  P.  (2018).  Akuntabilitas,Transparansi,  Pengawasan  dan  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value for Money. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 6 (3).
Putri,  M.  (2018).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Pengawasan  Keuangan  Desa  Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen). Jurnal Akunansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 14 (1).
Satriadi.  (2016).  Pengaruh  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Tanjung  Pinang. Jurnal Manajemen Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang , 288–295.
Sihombing. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
ECODEMICA Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis , 4 (2), 179–184.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM , 2 (1), 52–66.
Urdaneta,  R.,  Pérez,    uan  C.  G.,  Macarulla,  F.  L.,  &  Moneva,  J.  M.  (2021).  Transparency  and Accountability  in  Sports:  Measuring  the  Social  and  Financial  Performance  of  Spanish Professional Football. Sustainability , 13 (8663), 1–16.
Widajatun,  V.  W.,  &  Kristiastuti,  F.  (2020).  The  Effect  of  Regional  Financial  Supervision,
Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI- Journal) , 3 (4), 2615–1715.
Zapra,  J.  L.  (2019).  Evaluating  Financial  Performance  in  Local  Government:  Maximizing  the Benchmarking Value. International Review of Administrative Sciences , 75 (1).