## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Prenuptial  Agreement  Terhadap  Perkawinan  Campuran:  Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia

## Winda Fitri, Elviani
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : winda@uib.ac.id elviani2701@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Prenuptial Agreement; Mixed Marriage; Indonesia Citizens;
Foreign Citizen. This  research  discusses  the  scope  of  prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of  a  cancellation  of  the  prenuptial  agreement.  The research  method  used  in  this  article  is  normative research  with  a  statutory  approach  and  a  case approach,  with  a  case  study  data  collection technique,  which  produces  secondary  data  made from primary, secondary and tertiary law. As well as using  the  theory  of  legal  protection  by  Satjipto Rahardjo.  The  results  article  is  a  prenuptial agreement  plays  an  important  role  in  mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages.  However,  in  the  preparation  of  a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fullfiled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made

## Abstrak
Kata kunci: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Warga Negara Indonesia; Warga
Negara Asing. Corresponding Author: Winda Fitri Penelitian  ini  membahas  tentang  ruang  lingkup pemberlakuan prenuptial agreement dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam  perkawinan  campuran  jika  terjadi pembatalan  perjanjian  perkawinan.  Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus,  dengan  teknik pengumpulan data studi kasus, yang menghasilkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Serta  menggunakan teori  perlindungan  hukum  oleh  Satjipto  Rahardjo.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  prenuptial agreement  memegang  peranan  penting  dalam perkawinan  campuran  dalam  melindungi  hak-hak para  pihak  perkawinan  campuran.  Namun,  dalam pembuatan  prenuptial  agreement  juga  terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Jika  telah  terjadi  suatu  perjanjian,  tetapi  tidak memenuhi  syarat,  maka  prenuptial  agreement tersebut  dapat  dibatalkan,  dimana  perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan peraturan- peraturan  yang  telah  diatur  akan  dikembalikan semula ke ketentuan-ketentuan sebelum perjanjian dibuat.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Peristiwa  hukum  yang  akan  dilalui  manusia  yang  terpenting  adalah perkawinan  (Rahmadika  Sefira  Edlynafitri,  2015).  Ketentuan  hukum perkawinan  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  dulu,  mulai  dari  zaman  Sriwijaya, Majapahit, Kolonial Belanda hingga Indonesia telah merdeka (Santoso, 2016). Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang- Undang  No  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  (untuk  selanjutnya  disebut  “Undang-Undang  Perkawinan”)  dan  juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Perkawinan merupakan sebuah hubungan ikatan batin antara pria dan wanita secara sah, baik secara agama maupun secara hukum sebagai
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
926
sepasang  suami  istri.  Selanjutnya  menurut  J.  Satrio  dijelaskan  bahwa  suatu perkawinan  bukanlah  sekedar  merupakan  perjanjian  antara  suami  isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya (Subekti, 2016).
Undang-Undang  Perkawinan  tidak  hanya  mengatur  mengenai perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Melainkan juga mengatur  mengenai  perkawinan  campuran,  yaitu  perkawinan  antara  Warga Negara  Asing  (WNA)  dengan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  tunduk dengan hukum Indonesia. Dalam era globalisasi ini, untuk dapat mengenal satu sama lain sudah sangat dimudahkan, walaupun berbeda negara. Bisa dengan komunikasi via smartphone ataupun berkenalan ketika melakukan perjalanan ke  negara  lain.  Oleh  sebab  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  jika  perkawinan campuran  banyak  dilakukan  di  Indonesia.  Perkawinan  campuran  adalah perkawinan  antara  WNA  dengan  WNI  yang  memiliki  kewarganegaraan  yang berbeda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.
Pelaksanaan  perkawinan,  baik  perkawinan  sesama  WNI  ataupun perkawinan campuran antara WNA dengan WNI, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum bagi suami ataupun istri. Konsekuensi hukum yang timbul akan berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu perkawinan, konsekuensi terhadap harta perkawinan baik harta bersama  maupun  harta  bawaan  dari  suami  dan  istri,  tanggungjawab  kepada anak-anak  mereka,  bahkan  juga  akan  timbul  konsekuensi  hukum  berupa tanggungjawab terhadap pihak ketiga (Hasana, 2017). Untuk meminimalisirkan terjadinya  akibat  hukum  yang  tidak  diinginkan  terutama  terhadap  harta perkawinan, maka disarankan untuk pelaku perkawinan campuran yang akan melangsungkan  perkawinan  untuk  membuat prenuptial  agreement terlebih dahulu. Di zaman modern ini, prenuptial agreement merupakan solusi terbaik bagi pasangan calon suami istri untuk melindungi harta harta benda kekayaan suami  maupun  istri  (Muhammad  Akbar  Aulia  Ramadhan,  KN.  Sofyan  Hasan,
2017).  Pada  umumnya prenuptial  agreement berisikan  tentang  pemisahan harta  maupun  utang  piutang  dari  suami-istri.  Agar  kelak  jika  terjadinya perceraian,  tidak  terjadi  perebutan  harta  bersama  dan  pembebanan  utang. Prenuptial agreement pada hakikatnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak masing-masing dari suami dan istri.
Namun  permasalahan  bisa  saja  timbul  seperti  pembuatan prenuptial agreement tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  atau  melanggar perundang-undangan, prenuptial agreement tersebut dapat dibatalkan maupun batal  demi  hukum.  Terdapat  contoh  kasus  pembatalan prenuptial  agreement yang  Peneliti  dapatkan  dari  putusan  nomor  526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel antara Denis Antony Michael Keet seorang Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan  dengan  Yeane  yang  merupakan  Warga  Negara  Indonesia. Pembatalan prenuptial agreement yang terjadi disebabkan oleh adanya pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut, serta adanya ketidaksesuai prenuptial agreement dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan.
Tujuan  dengan  adanya  penelitian  ini  adalah  supaya  dapat  memberikan informasi  kepada  para  pembaca,  mengenai  ruang  lingkup  perjanjian perkawinan  dalam prenuptial  agreement dan  juga  akibat  hukum  serta perlindungan  hukum  yang  diperoleh  para  pihak  dengan  adanya prenuptial agreement .

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan  menelaah  dan  menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  putusan  pengadilan,  serta  jurnal  ilmiah.  Penelitian normatif  diikuti  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  yaitu  dengan  menelaah  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian serta menganalisa jenis kasus  yang  berkaitan  dengan  adanya  putusan  pengadilan  terdahulu,  untuk mendapatkan jawaban dari penelitian penulis.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 928
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian bahan hukum sekunder berupa menganalisa putusan pengadilan, buku, artikel atau  jurnal  ilmiah  serta  bahan  hukum  tersier  seperti  kamus  besar  bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menganalisa peraturan-peraturan tertulis diikuti dengan metode analisis data kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
Ruang Lingkup Pemberlakuan Prenuptial Agreement Terhadap Pasangan Perkawinan Campuran Di Indonesia:
Perkawinan  yang  diakui  di  Indonesia  tidak  hanya  perkawinan  antara sesama  WNI  saja,  melainkan  juga  mengakui  adanya  perkawinan  campuran. Pada saat ini, perkawinan campuran banyak dilakukan di Indonesia. Hingga kini terdapat  organisasi  perkumpulan  perkawinan  campuran  di  Indonesia  yang bernama  “PerCa  Indonesia”.  Berdasarkan  wawancara online antara  Peneliti dengan Ibu Rini Putri selaku pengurus organisasi PerCa Indonesia khususnya wilayah kota Batam, Beliau menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri terdapat kurang  lebih  500  pasangan  perkawinan  campuran  yang  terdaftar  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan terdapat 250 pasangan yang terdaftar menjadi anggota dalam organisasi PerCa Indonesia (Putri, n.d.) .
Tidak  semua  perkawinan  campuran  memiliki prenuptial  agreement . Disebabkan  oleh  minimnya  pengetahuan  WNI  mengenai  pentingnya  suatu prenuptial  agreement pada  perkawinan  campuran,  yang  dapat  memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia itu sendiri. Baik dari segi harta  kekayaan  berupa  aset,  ataupun  status  kewarganegaraan  anak  dalam perkawinan campuran.
Menurut Pasal 147 KUHPerdata jo. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan  bahwa  perjanjian  perkawinan  hanya  dapat  dibuat  sebelum  atau saat  perkawinan  dilangsungkan,  namun  pada  tahun  2015  lalu,  telah diberlakukannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69  Tahun  2015  yang memutuskan bahwa kini perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada saat  atau  sebelum  melangsungkan  perkawinan,  namun  juga  dapat  dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Putusan Mahmakah Konstitusi No. 69 Tahun 2015 tersebut, berawal dari adanya permohonan oleh Ike Farida yang merasa  bahwa  haknya  telah  dirampas  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  dan Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  yang  kemudian  mengajukan permohonan  untuk  uji  materil  terhadap  beberapa  pasal,  yang  salah  satunya adalah  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan.  Ike  Farida  merasa dirugikan karena tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan Hak Guna  Bangunan  (HGB)  di  Indonesia  dikarenakan  Ike  Farida  telah  melakukan perkawinan  campuran  dengan  WNA,  serta  tidak  memiliki  perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta pada perkawinan campurannya tersebut. Dan kemudian pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan No. 69 tahun 2015 tersebut.
Peneliti mendapatkan data dari beberapa orang Warga Negara Indonesia (WNI)  yang  merupakan  anggota  organisasi  PerCa  Indonesia,  yang melaksanakan  perkawinan  campuran,  namun  belum  memiliki prenuptial agreement , sehingga menimbulkan permasalahan faktual yaitu:
1. Merry Anna Nunn (selanjutnya disebut “Merry”)
Merry merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan pria Warga Negara Amerika.
Pada bulan Mei 2013, Merry hendak membeli rumah berstatus Hak Milik di kota  Bali  secara  kredit.  Namun  permohonan  KPR  yang  diajukan  Merry ditolak  oleh  beberapa  Bank  dikarenakan  Merry  melakukan  perkawinan campuran dan tidak memiliki perjanjian perkawinan.
Kemudian  Merry  memutuskan  untuk  melakukan  pembelian  rumah secara tunai, namun pada saat itu Notaris/PPAT yang dipilih menolak untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak. Alasan penolakan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
930
oleh  Notaris/PPAT  sama  dengan  pihak  Bank,  yaitu  dikarenakan  tidak adanya  perjanjian  perkawinan  dalam  perkawinan  campuran  yang dilaksanakan  oleh  Merry.  Terdapat  Notaris  lainnya  yang  menyarankan Merry untuk menggunakan KTP dengan status belum menikah (pemalsuan KTP)  agar  dapat  membeli  rumah  tersebut.  Pada  akhirnya  Merry  batal membeli rumah yang diinginkan.
2. Windy Nurhafifah Ouwerling (selanjutnya disebut “Windy”)
Windy  merupakan  seorang  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang melakukan  perkawinan  campuran  dengan  pria  Warga  Negara  Belanda.
Pada  sekitar  bulan  Maret  tahun  2013,  Windy  ingin  melakukan  transaksi jual-beli rumah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Batam, secara  tunai.  Tidak  terdapat  permasalahan  dari  pihak  developer  dan mereka menerima pembayaran dari Windy. Namun ketika ingin melakukan proses peralihan hak dengan cara balik nama sertipikat di Notaris/PPAT, terjadi  penolakan  oleh  Notaris.  Dikarenakan  Windy  memiliki  suami  yang berkewarganegaraan asing dan tidak memiliki perjanjian perkawinan pada perkawinan campurannya.
Dokumen  perincian  biaya  Akta  Jual  Beli  (AJB),  Sertifikat  Hak  Guna bangunan  (SHGB)  beserta  biaya  jasa  Notaris,  dicantumkan  bahwa ketentuan  perincian  biaya  tersebut  tidak  berlaku  bagi  pembeli  yang melangsungkan  perkawinan  campuran  dengan  WNA.  Yang  mana perkawinan  Windy  telah  didaftarkan  ke  KUA  atau  Dinas  Penduduk  dan Pencatatan Sipil setempat. Jika Windy tetap ingin membeli rumah tersebut, maka hak yang dapat diberikan sebatas Hak Pakai (disamakan dengan hak warga negara asing).
3. Ike Farida (selanjutnya disebut dengan “Ike”)
Ike  Farida  merupakan  warga  asal  Indonesia  yang  melaksanakan perkawinan  campuran  dengan  seorang  pria  asal  Jepang  berdasarkan perkawinan  yang  sah  dan  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  di  Jakarta Timur.  Ike  tidak  memiliki  perjanjian  perkawinan  dalam  perkawinan
campurannya,  namun  Ike  tidak  pernah  melepas  kewarganegaraan Indonesia dan tetap tinggal di Indonesia.
Bahwa Ike pada 26 Mei 2012 membeli sebuah rusun, namun ketika telah  dilakukan  pelunasan,  rusun  tersebut  tidak  kunjung  diserahkan kepada  Ike.  Dan  kemudian  transaksi  dibatalkan  sepihak  oleh  developer dengan  alasan  tidak  adanya  perjanjian  kawin  antara  Ike  dan  suami WNAnya.  Oleh  sebab  itu,  Ike  mengajukan  permohonan  uji  materiil  ke Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal  tertentu  dan  salah  satunya adalah Pasal  29  Undang-Undang  Perkawinan  yang  mengatur  tentang prenuptial agreement .
Prenuptial  agreement pada  KUHPerdata  diartikan  sebagai  sebuah perjanjian  yang  dibuat  dan  disepakati  calon  suami  dan  istri  sebelum  terjadi perkawinan,  yang  berisi  seputar  hak  dan  kewajiban  dalam  bidang  harta kekayaan  dalam  perkawinannya  (Arief,  2015). Berdasarkan  ketentuan KUHPerdata  Pasal  139  sampai  dengan  Pasal  154,  perjanjian  perkawinan mengikat  suami  dan  istri  yang  terikat  perkawinan  (Permatasari  &  Wahjuni, 2020).  Adapun  jenis prenuptial  agreement yang  pada  umumnya  dibuat  oleh para pihak, seperti:
a) Pemisahan harta bawaan masing-masing suami/istri;
b) Pemisahan untung rugi dalam perkawinan; atau
c) Pemisahan harta secara bulat.
Kemudian untuk isi prenuptial agreement wajib dituangkan kedalam akta Notaris  dan  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yaitu  Pegawai  Pencatat Perkawinan  atau  Notaris.  Jika  tidak  dilakukan  pengesahan  sesuai  yang ditentukan, maka prenuptial agreement tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan dituangkan dalam akta notaris, prenuptial agreement juga memiliki nilai pembuktian sempurna serta dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.
Para  pihak  yang  ingin  membuat prenuptial  agreement wajib memperhatikan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian.  Dikarenakan prenuptial agreement termasuk  perjanjian  pada  umumnya,  maka  dalam  pembuatan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
932
prenuptial  agreement harus  sesuai  dengan  hukum  perjanjian,  sebagaimana yang  dibunyikan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata:  “Suatu  persetujuan  adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Serta wajib memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian yang  terdapat  pada  Pasal  1320  KUHPerdata:  “1)  Kesepakatan  mereka  yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang”.
Ketika  para  pihak  telah  mengetahui  apa  saja  syarat  sahnya  suatu perjanjian,  maka  selanjutnya  harus  mencapai  kesepakatan  mengenai  jenis pemisahan harta seperti apa yang diinginkan oleh pihak suami-istri, serta apa saja isi dalam prenuptial agreement . Terdapat beberapa jenis pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang dapat ditentukan oleh suami-istri, biasanya jenis  pemisahan  harta  ini  diatur  dalam  Pasal  1  perjanjian  perkawinan.  Yang kurang  lebih  bunyinya  adalah:  “Para  pihak  setuju  dan  menegaskan  bahwa diantara para pihak tidak terdapat persekutuan harta benda, persekutuan harta menurut  hukum,  dan  pencampuran  untung/laba  dan  rugi  serta  hasil  dan pendapatan.”
Meskipun  membuat prenuptial  agreement akan  memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi  di  Indonesia  masih  sangat  jarang  terdapat  perkawinan  umum  atau perkawinan  antara  sesama  WNI  yang  membuatnya.  Dikarenakan  membuat prenuptial  agreement sebelum  perkawinan  dianggap  tidak  percaya  kepada pasangannya.  Padahal, prenuptial  agreement diharapkan  dapat  membantu menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dikemudian  hari  seperti  masalah pembagian harta gono-gini ketika perceraian.(Ahmad Daviq Nur Dziddan, 2017, p.  56).  Namun  timbulnya  kesadaran  hukum  pada  sebagian  masyarakat mengenai pentingnya membuat prenuptial agreement , karena telah terjadinya permasalahan harta bersama dalam suatu perkawinan (Marsidah, 2020).
Prenuptial  agreement selain  penting  melindungi  hak  dari  pelaku perkawinan  campuran,  juga  penting  bagi  masyarakat  yang  melaksanakan
perkawinan  sesama  WNI.  Adapun  pertimbangan  pembuatan  perjanjian perkawinan adalah dikarenakan:
a) Agar  isteri  terlindungi  dari  perbuatan  semena-mena  suaminya,  atau menghindari adanya harta bawaan istri baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai oleh suami;
b) Agar harta bawaan suami atau istri, baik barang bergerak maupun tidak bergerak  dalam  perkawinan,  tidak  termasuk  dalam  persatuan  harta perkawinan dan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak; atau
c) Agar melindungi istri karena kemungkinan hartanya yang menjadi bahan pertanggungjawaban  atas  hutang-hutang  yang  disebabkan  oleh  suami atau sebaliknya.”(Febrina Vivianita Cathy Roring, 2015)
Berbeda  dengan  ketentuan  sebelumnya,  yang  mengatur  bahwa  apabila telah dilaksanakan perkawinan maka pelaku perkawinan campuran tidak dapat membuat  perjanjian  perkawinan.  Apabila  tidak  ada prenuptial  agreement pemisahan harta dalam suatu perkawinan campuran, maka pelaku perkawinan campuran  tersebut  juga  akan  kesulitan  dalam  hal  melaksanakan  perbuatan hukum,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  ha  katas  tanah  berupa hak  milik  dan  hak  guna  bangunan.  Namun  kini  dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/2015,  telah  sangat  memudahkan  pelaku perkawinan  campuran,  baik  sebelum  maupun  setelah  melaksanakan perkawinan,  pelaku  perkawinan  campuran  tetap  bisa  membuat  perjanjian perkawinan dalam perkawinan campurannya.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Jika Terjadinya Pembatalan prenuptial agreement
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa prenuptial  agreement dibuat  berdasarkan  ketentuan  perjanjian  pada  umumnya,  yaitu  berdasarkan Pasal  1313  dan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Dalam  Pasal  1320  KUHPerdata berisikan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: “Kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang”. Keempat syarat sahnya perjanjian terbagi lagi
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 934
menjadi  2  (dua),  yaitu  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Kesepakatan  dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif, dan syarat mengenai suatu pokok  persoalan  tertentu  dan  sebab  yang  tidak  terlarang  merupakan  syarat objektif.  Pembatalan  perjanjian  sangat  terkait  dengan  syarat  sah  dalam melakukan perjanjian, dalam arti apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat  subjektif,  yaitu  jika  perjanjian  tersebut  lahir  karena  adanya  catat kehendak atau karena ketidak cakapan sehingga akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila tidak memenuhi syarat obyektif tertentu atau tidak mempunyai  causa  atau  causanya  tidak  diperbolehkan  sehingga  berakibat perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  (Amalia,  2018).  Pada  KUHPerdata, terdapat  alasan-alasan  tertentu  yang  dapat  membatalkan  suatu  perjanjian, salah satunya yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang mengatur bahwa suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan  jika  mengandung  unsur  paksaan  dan penipuan..
Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, bahwa negara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang Hak Asasi Manusia (HAM) nya  dilanggar  atau  dirugikan  oleh  orang  lain.  Teori  perlindungan  hukum Satjipto  Rahardjo  tersebut  terinspirasi  dari  pendapat  Fitzgerald  mengenai tujuan  hukum  yang  untuk  mengkoordinasi  kepentingan  masyarakat  dengan adanya  aturan  mengenai  batasan  dan  perlindungan  atas  kepentingan tertentu.(Nola, 2016, p. 40)
Penegakan  hukum  bukan  hanya  akan  memberikan  kepastian  hukum, namun  juga  harus  memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  yang berhubungan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Serta  berkaitan  dengan  Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945,  bahwa  “(1)  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.”(Indonesia, n.d.-c) Dengan adanya perlindungan yang diberikan  oleh  Negara  kepada  rakyatnya,  dapat  membentuk  sebuah  wujud keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat.  Perlindungan  hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum  preventif  yaitu  suatu  perlindungan  yang  tujuannya  adalah  untuk
mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Perjanjian perkawinan antara suami-istri pada saat, sebelum atau setelah perkawinan tentunya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Contohnya perlindungan hukum dalam hal melindungi harta bawaan masing-masing, atau melindungi hak dari suami dan istri. Jika suatu saat terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan inilah yang akan dijadikan pedoman bagi  suami  dan  istri  untuk  membatasi  hak  dan  kewajiban  mereka,  serta pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  disesuaikan  dengan  isi  dalam  perjanjian perkawinannya.
Walaupun  pada  perundang-undangan  yang  berlaku  KUHPerdata  dan Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  ekspilit  mengenai  isi perjanjian  yang  seharusnya  ada  pada  suatu  perjanjian  perkawinan,  namun secara implisit dapat ditafsir bahwa perjanjian perkawinan tidak semata-mata hanya untuk mengatur mengenai harta perkawinan saja. Akan tetapi juga dapat mengatur  hal  lain  contohnya  seperti  poligami,  hak  asuh  anak  jika  terjadi perceraian, ataupun mengenai kekerasan dalam rumah tangga. M. Rezfah Omar berpendapat bahwa, “Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan lebih kuat daripada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Apabila suatu saat terjadi perpisahan antara  suami  dan  istri,  maka  perjanjian  perkawinan  inilah  yang  dijadikan pegangan untuk menyelesaikan di Pengadilan (Sulikah Kualaria, 2015) .
Prenuptial agreement dinilai sangat penting bagi perkawinan campuran dalam  hal  memberikan  perlindungan  hukum,  terutama  terhadap  hak  Warga Negara  Indonesia  (WNI).  Di  Indonesia,  banyak  WNI  yang  melakukan perkawinan  campuran  merasakan  ketidakadilan,  ketidakpastian  hukum  dan diskriminasi dikarenakan adanya pasal-pasal dalam perundang-undangan yang mencabut hak-hak WNI di Indonesia, salah satunya dalam hal kepemilikan hak atas  tanah.  Sehingga  dibentuklah  suatu  organisasi  masyarakat  perkawinan campuran yang bernama PerCa Indonesia.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  hanya  Warga  Negara  Indonesia
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
936
(WNI) yang memiliki hak atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Namun ayat (3) dan (4) pada pasal tersebut mengatur bahwa apabila Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang  melakukan  perkawinan  dengan  Warga  Negara Asing  dan  tidak  ada  pemisahan  harta,  maka  Warga  Negara  Indonesia  akan kehilangan  haknya  untuk  memiliki  tanah  dan/atau  bangunan  property  di Indonesia.  Bunyi  Pasal  21  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun    1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan,  demikian  pula warganegara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di  dalam  jangka  waktu  satu  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut  atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik  itu  tidak  dilepaskan,  maka  hak  tersebut  hapus  karena  hukum  dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.” Dan ayat (4) “Selama seseorang di samping kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing  maka  ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.”(Indonesia, 1960)
Warga Negara Indonesia yang akan atau telah melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing sebaiknya membuat sebuah perjanjian perkawinan  yang  mengatur  pemisahan  harta  agar  dapat  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  Warga  Negara  Indonesia.  Minimnya pengetahuan  WNI  mengenai  pentingnya  membuat  perjanjian  perkawinan  ini menyebabkan  banyaknya  perkawinan  campuran  yang  belum  memiliki perjanjian  perkawinan  untuk  pemisahan  harta  perkawinan  atau penyalahgunaan  perjanjian  perkawinan  kearah  yang  tidak  baik.  Sehingga  hal tersebut tentunya dapat merugikan WNI maupun WNA.
Suatu perjanjian perkawinan dapat dibatalkan apabila mengandung unsur paksaan, penipuan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1449 KUHPerdata, “Perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan,  penyesatan  atau  penipuan,
menimbulkan  tuntutan  untuk  membatalkannya.”(Indonesia,  n.d.-a)  Apabila suatu perjanjian dibatalkan, akan menimbulkan akibat hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam perjanjian kembali semula seperti sebelum diatur perjanjian. Ketentuan  ini  diatur  pada  Pasal  1452  KUHPerdata,  yaitu:  “Pernyataan  batal yang  berdasarkan  adanya  paksaan,  penyesatan  atau  penipuan,  juga mengakibatkan  barang  dan  orang  yang  bersangkutan  pulih  dalam  keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.”(Indonesia, n.d.-b)
Seandainya perjanjian perkawinan dinyatakan batal, maka juga terdapat perlindungan  hukum  terhadap  pihak  beritikad  baik  yang  terikat  dalam perjanjian perkawinan tersebut dengan diberlakukan pasal 1452 KUHPerdata, yaitu  ketentuan  yang  diatur  dalam  isi  perjanjian  perkawinan  tersebut  akan dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diatur dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya penerapan tersebut setidaknya akan mengembalikan setengah bagian dari harta bersama kepada pihak beritikad baik yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.  Kemudian untuk harta perkawinan, akan mengikuti ketentuan  perundang-undangan,  yang  mana  diatur  pada  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh ketika  perkawinan  berlangsung.  Sedangkan  pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa harta  bawaan  yaitu  harta  masing-masing  suami  atau  istri  sebelum  adanya perkawinan. Maka apabila mengikuti perundang-undangan, jika tidak terdapat perjanjian  perkawinan  dalam  suatu  perkawinan,  yang  ada  hanyalah  harta bersama.
Pembagian  harta  perkawinan  atau  harta  bersama  akan  merujuk  ke hukumnya pihak suami-istri. Apabila suami-istri beragama Katolik maka akan merujuk  ke  ketentuan  KUHPerdata,  yang  mana  menjelaskan  bahwa  “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII  Buku  Kedua,  mengenai  pemisahan  harta  peninggalan,  berlaku  terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.” Pembagian harta bersama akan dibagi rata antara suami-istri yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 938
Namun  untuk  perkawinan  campuran  yang  memiliki  harta  diluar Indonesia,  wajib  memperhatikan  hukum  mana  yang  seharusnya  mengatur harta tersebut. Dalam Hukum Perdata Indonesia mengenal adanya 2 (dua) jenis teori  yang  mengklasifikasikan  hukum  Negara  manakah  yang  akan  digunakan ketika bersengketa, yaitu berdasarkan:
a) Lex Fori
Berdasarkan  hukum  yang  berlaku  di  Negara  tempat  diajukan gugatan.  Contohnya  A  merupakan  Warga  Negara  Indonesia  dan  B merupakan    Warga  Negara  Australia,  A  dan  B  adalah  pasangan perkawinan campuran yang perkawinannya telah tercatat di Indonesia maupun  Australia,  mereka  memiliki  harta  bersama  berupa  sebidang tanah di Australia. Ketika A dan B ingin bercerai, maka untuk pembagian harta perkawinannya harus berdasarkan hukum negara manakah yang diajukan gugatan. Misalnya A mengajukan gugatan di Indonesia, maka pembagian  harta  berupa  tanah  tersebut  harus  dilaksanakan berdasarkan hukum di Negara Indonesia. Begitu juga sebaliknya, apabila pengajuan  gugatan  diajukan  di  Australia,  maka  tata  cara  pembagian harta  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  yang berlaku di Australia.
b) Lex Situs
Berdasarkan  hukum  dari  Negara  tempat  benda  tetap/tidak bergerak  terletak.  Contohnya,  A  dan  B  memiliki  1  (satu)  unit  rumah susun  yang  terletak  di  Indonesia.  Dikarenakan  letak  benda  tidak bergerak  tersebut  terletak  di  Indonesia,  maka  hukum  yang  berlaku untuk pembagian harta berupa rumah susun tersebut harus berdasarkan hukum  di  Indonesia  (Hilda  Yuwafi  Nikmah,  2015).  Maka  untuk perkawinan  campuran  yang  ingin  melakukan  perceraian  dan menyangkut  hal  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan,  dapat memilih  ingin  diselesaikan  dengan  hukum  yang  berdasarkan Lex  Fori (hukum  di  Negara  tempat  diajukan  gugatan)  atau Lex  Situs (hukum
tempat benda tetap/tidak bergerak terletak). Karena dimasing-masing Negara tentunya memiliki hukum yang berbeda-beda.

## D. KESIMPULAN
Di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perjanjian  perkawinan  diatur  pada  KUHPerdata  dan  Undang-Undang  tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu prenuptial agreement hanya  dapat  dibuat  pada  saat  atau  sebelum  dilaksanakan  perkawinan.  Namun dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, maka terdapat perubahan pada hukum perkawinan di Indonesia, yang mana kini telah memperbolehkan pembuatan prenuptial agreement setelah melaksanakan perkawinan.  Dengan  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk menentukan  isi prenuptial  agreement asalkan  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan  wajib  untuk  dilakukan  pengesahan  di Notaris dan dituang dalam akta Notaris.
Dengan  berlakunya  suatu prenuptial  agreement dapat  memberikan perlindungan hukum, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terikat  dalam  perjanjian  perkawinan  tersebut.  Perjanjian  perkawinan  dinilai sangat  penting  bagi  pelaku  perkawinan  campuran,  salah  satu  perlindungan hukum  yang  dapat  diberikan  dari prenuptial  agreement adalah  agar  dapat melindungi hak WNI untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  seorang  WNI  yang  melakukan  perkawinan campuran dengan WNA akan kehilangan haknya untuk memiliki hak atas tanah berupa  Hak  Milik  dan  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  di  Indonesia,  dan  akan disamakan dengan pasangan WNA-nya yaitu hanya mendapat Hak Pakai. Namun jika terdapat prenuptial agreement yang memisahkan harta antara WNI dan WNA tersebut, maka hak WNI dalam kepemilikan tanah akan tetap berlaku.
Suatu perlindungan hukum dapat timbul jika suatu prenuptial agreement telah dibuat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Baik  persyaratan  materil  maupun  persyaratan  formil. Namun jika ternyata prenuptial agreement ternyata diketahui tidak memenuhi
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
940
persyaratan  atau  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  maka  perjanjian tersebut  berkonsekuensi  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum.  Apabila  terjadi pembatalan  perjanjian  perkawinan,  maka  akibat  hukumnya  adalah  segala sesuatu hal yang diatur dalam prenuptial agreement tersebut kembali ke keadaan semula  sebelum  dibuatnya prenuptial  agreement ,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1452 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal/Publikasi Ilmiah
Ahmad Daviq Nur Dziddan. (2017). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Nasional. Publikasi  Ilmiah  Universitas Muhammadiyah Surakarta , 01 (01), 9.
Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata.
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 1 (1), 61. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757
Arief, H. (2015). Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, 15 (2), 143.
Febrina Vivianita Cathy Roring. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan. Lex Privatum , 2 (3), 23.
Hasana,  U.  (2017).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Perkawinan (Prenuptial  Agreement)  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015. Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin Makassar , 46.
Hilda  Yuwafi  Nikmah.  (2015).  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kaidah  Hukum  Perdata  Internasional. Privat Law , 77.
Ira  Rasjid.  (2013).  Tinjauan  Perjanjian  Perkawinan  Terhadap  Perkawinan Campuran  Warga  Negara  Indonesia  -  Warga  Negara  Australia  Yang
Dilangsungkan  di  New  South  Wales  -  Australia. Skripsi  Fakultas  Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia , 56.
Marsidah.  (2020).  Perjanjian  Perkawinan  Antara  Suami  Istri  Berdasarkan Undang-Undang  Perkawinan. Solusi,  ISSN  Print  0216-9835;  ISSN  Online 2597-680X , 18 (2), 225.
Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan, A. S. (2017). Perjanjian Perkawinan  Terhadap  Harta  Yang  Diperoleh  Selama  Perkawinan  Pasca Perceraian . 6 (2).
Nola,  L.  F.  (2016).  Upaya  Pelindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga Kerja Indonesia (Tki). Negara Hukum , 7 (1), 39.
Permatasari,  S.  S.,  &  Wahjuni,  E.  (2020).  Pembatalan  Perjanjian  Perkawinan Karena  Adanya  Cacat  Kehendak  Oleh  Salah  Satu  Pihak. Jurnal  Ilmu Kenotariatan , 1 (1), 15–34. https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233
Rahmadika  Sefira  Edlynafitri.  (2015).  Pemisahan  Harta  Melalui  Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. Lex Privatum , 3 (1), 110–123.
Santoso.  (2016).  Hakekat  perkawinan  menurut  undang-undang  perkawinan, hukum islam dan hukum adat. Yudisia , 7 (2), 413.
Subekti,  T.  (2016).  SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. American  Journal  of  Orthodontics  and  Dentofacial Orthopedics , 20 (1), 1–8.
Sulikah Kualaria. (2015). Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perkawinan. Naskah  Publikasi  Jurnal , 01 (01), 20.

## Wawancara
Putri, R. (n.d.). Koordinator Perca Indonesia Khusus Kota Batam, Wawancara . 23

## Desember 2020

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. (n.d.-c). Undang-Undang Dasar 1945 (p. 1945). Ps. 28D ayat (1)
Indonesia. (n.d.-a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Ps. 1449
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
942
Indonesia. (1960). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Ps. 21 ayat (3) dan (4)
Indonesia.  (2019). Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan