## Evaluasi Sistem Distribusi dan Tingkat Bunga Beban Gaduhan Ternak Sapi Bibit Provinsi Jambi
Ardi Novra 1 dan Bagus Pramusintho 1
1 Fakultas Peternakan Universitas Jambi Jl. Jambi-Muara Bulian KM 14, Mendalo, Jambi

## Intisari
Penelitian  bertujuan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  sistem  distribusi  ternak  sapi  bibit sebagai dasar bagi pengembangan kapaistas kelembagaan peternak sapi potong. Penelitian survey dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dengan unit analisis adalah rumah tangga peternak (RTP) sapi  potong  penerima  guliran  ternak  sapi  bibit.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik penarikan sampling acak kelompok multi tahap ( multy-stage cluster random sampling ) pada 3 (tiga) wilayah  kabupaten  yang  mewakili  wilayah  barat,  tengah  dan  timur  Provinsi  Jambi.  Metode analisis  data  menggunakan  metode  perhitungan  bunga  majemuk  ( compound  interest )  dan  model persamaan struktural dengan 3 persamaan perilaku mencakup 3 variabel endogen dan 6 eksogen. Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  tingkat  bunga  beban  ditanggung  RTP  penerima gaduhan  sistem  1  kembali  2  mencapai  23,65%  yang  jauh  lebih  tinggi  dibanding  dengan  sistem grati (6,60%), sistem 1 kembali 1 (4,39%) dan bahkan tingkat suku bunga investasi dan modal yang sedang  berlaku.  Hasil  evaluasi  terhadap  sistem  distribusi  ternak  sapi bibit  menunjukkan  bahwa jangka waktu penarikan pertama tidak berbeda antar berbagai sistem gaduhan yaitu rata-rata > 30 bulan  setelah  ternak  diterima,  tingkat  pelunasan  ternak  sapi  bibit  relatif  sangat  rendah  dan bahkan  diperkirakan  melampaui  batas  waktu  kontrak  pelunasan  yang  signifikan  dipengaruhi sistem  gaduhan,  jangka  waktu  pengembalian  pertama  dan  jangka  waktu  gaduhan  berjalan. Tingkat bunga beban ditanggung RTP berbeda signifikan antara sistem gaduhan dan dipengaruhi oleh  jangka  waktu  pengembalian.Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  ketidakadilan  antar  berbagai  sistem  gaduhan  dan  bahkan  tidak  adanya  insentif bagi  RTP  yang  mampu  mengembalikan  lebih  cepat  akan  mengurangi  motivasi  RTP  untuk mempercepat pengembalian melalui akselerasi produktivitas ternak sapi yang dipelihara.
Kata kunci: evaluasi, sistem, distribusi, sapi dan bibit.

## Abstract
The  research  objective  to  evaluating  of  the  heifer  distribution  system  which’s  can  be  using  as  a base  of  the  capacity  building  program  of  the  farmer  institution  empowerment.  The  research survey  doing  8  (eights)  month  which’s  unit  analysis  is  the  livestock  farmer  households  who’s receive  the  meat  cow  on  the  breeding  program.  Data  collected  by multi-stage  cluster  random sampling at the three regencies which’s representative of the three regions of Jambi Province were west, middle and east. Data analyzed using the compound interest and structural equation model with  threes  equation  behavior  divide  3  endogenous  and  6  exogenous  variable.  The  result  of  the research can be indicated that the interest rate of the 1 : 2 system was 22,65% and this rate more than higher from Grati system (6,60%), 1 : 1 system (4,39%) and so commercial credit investment. The  evaluation  of  the  distribution  system  show  that  the  long  time  to  first  restore  cattle  are  not different  among  the  system  rotate  (average    >  30  months),  the  level  of  restored  is  lowest  and predicted will be more length than contract period (60 months). This level of restored significantly influenced by the share cropping system, the first of restored period, and the running of shared cropping  period.  The  interest  rate  of  which’s  must  be  pay  by  households  different  significantly among  the  share  cropping  system  and  will  be  significantly  effected  by  the  time  period  of  the restored. Based on the result and discussion will be conclude that not only unfair among the share
cropping system but on the same system too. Nothing incentive as a reward of the fast of restored will  be  decreasing  the  household  livestock  motivation  to  effort  to  acceleration  of  their  heifer productivities.
Key words: evaluation, system, distribution, cattle and breeding
Pendahuluan Pada  masa  yang  akan  datang cara pandang perternak sebagai budidaya  perlu  diperluas  menjadi industri  biologis  yang  meliputi  4  aspek yaitu  peternak  sebagai  subyek  yang harus
ditingkatkan pendapatan (kesejahteraannya), ternak sebagai obyek yang  harus  ditingkatkan  produksi  dan produktivitasnya,  lahan  sebagai  basis ekologi budidaya yang harus dilestarikan, dan teknologi dan pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi selalu diperbaharui sesuai kebutuhan (Pambudy  dkk,  1995).  Pembangunan perdesaan  khususnya  peternakan  harus dimulai  dari  tempat  pertanian  itu berada,  yaitu  manusia  sebagai  pelaku sekaligus  tujuan,  dan  kelembagaan sebagai  motor  penggerak  perilaku ( entities ) (Ramelan, 1997). Untuk mencapai hal tersebut perlu dikembangkan  suatu  sistem  agribisnis yang mencakup 4 sub-sistem, yaitu sub- sistem budidaya ( production ), pengadaan sapronak ( input factors ), industri pengolahan ( processing ), pemasaran ( marketing ), dan kelembagaan penunjang
( supporting  institution )  (Saragih  dan Krisnamurthi, 1992). Partisipasi masyarakat (kelompok) dalam penyelesaian masalah dibutuhkan
karena  mampu  menguatkan  rasa tanggung  jawab,  menunjang  efisiensi, menjamin  keberhasilan  pembangunan, dan  membantu  proses  pelaksanaan teknis program (Kumorotomo, 2007).
Sistem  distribusi  ternak  sapi  di
Provinsi
Jambi bervariasi yang menunjukkan  bahwa  belum  adanya standar  baku  sistem  distribusi  ternak sapi bibit yang berkelanjutan. Selama ini
sistem  distribusi  ternak  sapi  bibit mengacu SK. Mentan No. 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran  dan  Pengembangan  Ternak Pemerintah  yaitu  1  kembali  2.  Pada tahun  2009 melalui  Peraturan  Gubernur dilakukan  modifikasi  sistem  distribusi dengan menggunakan pendekatan sistem  perguliran  induk  atau  yang dikenal  dengan  sistem  Grati.  Pada sistem  peternak  penggaduh  setelah mendapatkan anak dan berumur 1 tahun maka  induk  ditarik  kembali  untuk disistribusikan  pada  rumah  tangga  lain. Pada  program  lain yang  dilakukan  oleh pihak  swasta  melalui  dana  CSR (Coorporate Social Responsibilty) menggunakan  sistem  1  kembali  1, sedangkan  pada  ternak  bibit  gaduhan pemerintah kabupaten
(APBD Kabupaten)  tetap  menggunakan  pola  1 kembali 2 (Novra dan Depison, 2010).
Pada  tahun  2006  diluncurkan Program  Aksi  Perbibitan  melalui Penguatan  Modal  Usaha  Kelompok (PMUK)  sumber  dana  APBN  berbentuk hibah  dan  tidak  wajib  dikembalikan. Pola gaduhan dalam kelompok program tergantung  kesepakatan  dan  hasil evaluasi  menunjukkan  bahwa  a)  pada sistem 1 kembali 1 lebih menguntungkan peternak penggaduh dan dapat
mempercepat perkembangan skala usaha rumah tangga tetapi tidak mampu mendorong  penguatan  kapasitas  modal kelompok,  b)  sistem  kembali  tunai  plus jasa  yang  menguntungkan  penggaduh tetapi pada sisi lain memiliki kelemahan bahwa  perkembangan  skala  usaha  dan kelompok  berjalan  lambat  dan  bahkan stagnan  karena  jasa  pinjaman  hanya mampu  menutupi  kenaikan  harga
ternak  bibit  dan  anak  hasil  gaduhan cenderung  dijual  dan  tidak  dibelikan kembali  ternak  sapi  bibit,  dan  c)  pada sistem  1  kembali 2  meskipun  berat  bagi anggota  kelompok  tetapi  pada  sisi  lain surplus pengembalian ternak mendorong  perkembangan  asset  ternak dan permodalan kelompok (Novra dkk., 2009). Pada masa akan datang perlu suatu sistem  distribusi  yang  tidak  hanya mampu mengurangi beban pengembalian  oleh  rumah  tangga kepada  pemerintah  tetapi  juga  mampu memperluas  distribusi  rumah  tangga penggaduh  serta  mampu  memperkuat kapasitas  kelompok  dalam  melakukan penanganan dini pengurasan sapi betina produktif.  Berdasarkan  kepada  hal tersebut  maka  dilakukan  penelitian tentang  sistem  distribusi  ternak  sapi bibit sebagai langkah awal dalam upaya pemberdayaan  anggota  dan  kelompok peternak sapi potong.

## Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode survey  selama  8  (delapan)  bulan  mulai Mei sampai November 2012 pada 3 (tiga) kabupaten yang mewakili wilayah barat, tengah  dan  timur  Provinsi  Jambi.  Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dari  data  primer  yang  dikumpulkan secara  langsung  dari  rumah  tangga peternak  (RTP)  melalui  pendekatan partisipatif  menggunakan  kuisoner  dan wawancara,  serta  data  sekunder  yang diperoleh  langsung  dari  berbagai lembaga  terkait.  Teknik  penarikan  RTP sebagai  unti  analisis  menggunakan teknik  sampling  acak  kelompok  multi tahap ( Multistage Cluster Random Sampling ).  Penentuan  beban  bunga ditanggung  peternak  menggunakan pendekatan matematika keuangan metode  perhitugan  bunga  majemuk ( compound  interest )  sebagai  berikut (Frensidy, 2006).
1 1         n P S i dimana: i  =   beban bunga yang ditanggung peternak penggaduh (%) S  =   nilai pengembalian ternak sapi bibit (rupiah) P  =   nilai awal ternak sapi bibit diterima (rupiah)
n  =   jangka waktu pengembalian (bulan) Model persamaan struktural terdiri dari
3 persamaan perilaku dengan 3 endogen
dan 6 variabel eksogen sebagai berikut:
PKEMP  = α 1 + β 1.1 UTER + β 1.2 SKIN + β 1.3 JTER + e 1 (1)
TLNS   = α 2 + β 2.1 PKEMP + β 2.2 SDUA + β 2.3 SKIN + β 2.4 LGAD + β 2.5 JTER + e 2 (2)
INTRY   = α 3 + β 3.1 PKEMA + β 3.2 JTER + β 3.3 TLNS + β 3.4 SDUA + β 3.5 SKIN + e 3 (3)
Keterangan:
PKEMP = Jangka waktu pengembalian pertama (bulan) TLNS  =   Tingkat pelunasan (%) INTRY  =   Beban bunga yang ditanggung peternak penerima gaduhan (%) UTER  = Umur ternak sapi bibit diterima (bulan)
JTER  =   Jumlah ternak sapi bibit diterima (ekor) PKEMA= Jangka waktu pengembalian pertama (bulan) LGAD  = Lama gaduhan yang sudah berjalan (bulan) SKIN  = Dummy sistem pengembalian (1 kembali induk dan 0 kembali anak) SDUA  = Dummy tingkat kembalian (1 untuk kembali 2 dan 0 untuk kembali 1) α i =   intersept β i =   koefisien regresi e =   error term Analisis  data  menggunakan  sofware SAS-ETS  6.12  dan  uji  hasil  estimasi model secara bersama-sama
menggunakan  uji  F  dan  secara  parsial atau individu menggunakan uji t.

## Hasil dan Pembahasan

## Ketepatan Rumah Tangga Sasaran Distribusi Ternak Sapi Bibit
Gambaran  umum  rumah  tangga dan  kelembagaan  dapat  dijadikan sebagai  inidkator  dalam  menentukan ketepatan  sasaran  distribusi  ternak  sapi bibit  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan  pihak-pihak  lainnya.  Mayoritas (85,33%) rumah tangga sasaran distribusi ternak sapi bibit adalah rumah tangga  berpendidikan  rendah  dan menengah  (setara  SD  dan  SLTP)  serta sebagian  lainnya  berpendidikan  cukup tinggi  yaitu  setara  SLTA.  Komposisi tingkat  pendidikan  ini mengindikasikan bahwa  penyebaran  sapi  potong  bibit diarahkan  untuk  masyarakat  golongan bawah  sampai  menengah  pada  wilayah perdesaan  dengan  pekerjaan  utama sebagai petani atau terkait dengan sektor pertanian.    Salah  satu  indikator ketepatan  sasaran  adalah  tidak  adanya kelompok rumah tangga dengan pekerjaan  sebagai  pegawai  negeri  baik
PNS  maupun  ABRI  serta  rendahnya
proporsi karyawan swasta yang menerima ternak sapi bibit.
Umumnya  penerima  sapi  bibit gaduhan  adalah  kelompok  rumah tangga  dengan  pekerjaan  utama  non- formal  dengan  mayoritas  adalah  para petani  baik  petani  pemilik  lahan maupun  penggarap  serta  pekerja  sektor pertanian  (buruh  tani).  Sekitar  84% rumah  tangga  target  adalah  rumah tangga  pertanian  terutama  pada  dua kabupaten  (Sarolangun  dan  Tanjab Timur),  dan  khusus  untuk  Kabupaten Muaro  Jambi  karena  sebagian  daerah merupakan  kawasan  sub-urban  Kota Jambi  sehingga  proporsi  rumah  tangga non-pertanian  cukup  besar  (32%).  Pada wilayah  sub-urban  ini  sektor  pertanian tidak  selalu  menjadi  pekerjaan  utama tetapi menjadi pekerjaan sambilan akibat terbatasnya penguasaan lahan budidaya atau  usahatani  rumah  tangga,  seperti disajikan  pada  Tabel  1.  Rataan penguasaan  lahan  usahatani  rumah tangga peternak sasaran target distribusi ternak  sapi  potong  bibit  di  Kabupaten Muaro  Jambi  tergolong  paling  rendah (0,48  Ha)  atau  lebih  dikenal  sebagai petani  lahan  kecil.  Keterbatasan  lahan menyebabkan  sebagian  rumah  tangga tidak  menjadikan  sektor  pertanian sebagai  pekerjaan  utama  dan  hanya berperan  sebagai  sumber  pendapatan tambahan (pekerjaan sambilan).

## Tabel 1.   Penguasaan  Lahan  Pertanian  Rumah  Tangga  Sasaran  Distribusi  Ternak  Sapi
Potong Bibit (Ha) No  Kabupaten Perkebunan Pangan Tidak Diolah Jumlah Karet   Sawit Lain Sawah  Kering 1 Sarolangun 0,68 1,77 0,02 0,06 - - 2,53 2 Muaro Jambi 0,22 0,07 - 0,10 0,00 0,09 0,48 3 Tanjab Timur 0,17 2,38 0,02 - - 0,04 2,60 Jumlah 0,35 1,40 0,01 0,05 0,00 0,04 1,87 Sumber: Olahan data primer (2012) Pengusaan lahan usahatani rumah tangga  terbesar  adalah  untuk  budidaya perkebunan kelapa sawit terutama pada Kabupaten  Sarolangun  dan  Muaro Jambi.    Sasaran  distribusi  ternak  sapi bibit  pada  rumah  tangga  kelapa  sawit tidak  terlepas  dari  program  prioritas pengembangan  usaha  ternak  sapi potong  melalui  pendekatan  integrasi sawit  sapi  Provinsi  Jambi.  Secara konseptual  integrasi  merupakan  suatu upaya  dalam  memanfaatkan  potensi sumberdaya pada suatu usahatani untuk mendukung  pengembangan  usahatani lainnya.  Sebagai  contoh  dalam  integrasi sawit  sapi,  sumberdaya  pakan  baik berupa  Hijauan  Antar  Tanaman  (HAT) dan limbah perkebunan untuk
mendukung  ketersediaan  kebutuhan pakan  ternak  dan  sebaliknya  limbah kandang  usaha  ternak  seperti  feses  dan urine  sebagai  sumber  pupuk  organik pengganti  pupuk  kimia  bagi  usaha  tani perkebunan sawit.
Distribusi ternak bibit oleh pemerintah  dan  lembaga  lainnya  tidak dilakukan secara individual tetapi secara melembaga  sehingga  setiap  rumah tangga  sasaran  sebelum  menerima guliran  ternak  sapi  bibit  harus  terdaftar sebagai  anggota  kelompok.  Kebijakan distribusi  sapi  ternak  sapi  bibit  melalui
kelompok  sudah  berjalan  dengan  baik meskipun  pada  beberapa  kasus  masih ada  rumah  tangga  yang  menerima ternak  sapi  gaduhan  tanpa  memenuhi syarat  sebagai  anggota  kelompok.  Pada sisi  lain  ada  kesan  bahwa  kelembagaan kelompok  tani  tidak  diikuti  dengan perluasan  peran  dan  fungsi  kelompok menjadi lembaga ekonomi seperti dalam bentuk  koperasi.  Hal  ini  terlihat  dari rendahnya keterlibatan anggota kelompok tani sebagai anggota koperasi dan menjadi indikasi kurang berkembangnya  kelompok  atau  proses pemberdayaan  kurang  diperhatikan. Beberapa  hal  yang  diduga  menjadi faktor  penyebab  adalah  kurangnya insentif  yang  diterima  kelompok  guna mengembangkan  diri  menjadi  lembaga yang  memiliki  multi  fungsi  seperti koperasi  atau  bentuk  lembaga  ekonomi lainnya  seperti  lembaga  keuangan mikro.
Pada  sisi  lain  pengalaman  dalam beternak  sapi  tidak  menjadi  prasyarat utama bagi rumah tangga sasaran untuk menerima  gaduhan  sapi  bibit  dari pemerintah  atau  pihak  lainnya.  Kondisi ini  terlihat  dari  komposisi  pengalaman dan skala kepemilikan usaha ternak sapi rumah tangga sasaran penerima distribusi ternak sapi bibit (Tabel 2).

## Tabel 2.   Kepemilikan  dan  Pengalaman  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima  Distribusi Ternak Sapi Potong Bibit
No Pengalaman Sebelum Menerima Gaduhan Kabupaten Rataan Sarolangun  Ma. Jambi  Tanjabtim 1 Kepemilikan ternak sapi a. RT memiliki ternak sapi (%) 16,00 16,00 20,51 17,50 b. RT tidak memiliki ternak sapi (%) 84,00 84,00 79,49 82,50 2 Lama beternak sebelumnya (Tahun) 2,54 1,00 1,00 1,64 3 Skala Kepemilikan (UT) 1,72 2,13 2,44 2,09 Sumber: Olahan data primer (2012) Sebagian  besar  rumah  tangga penerima  ternak  sapi  bibit  gaduhan yang  didistribusikan  oleh  pemerintah maupun  pihak  lainnya  tidak  memiliki ternak sapi atau
pengalaman sebelumnya.  Hanya  sebagian  kecil rumah  tangga  yang  telah  memiliki pengalaman  tetapi  tetap  dengan  rataan pengalaman  yang  rendah  dengan  rata- rata  pengalaman  hanya  sekitar  1,64 tahun  dan  skala  kepemilikan  rumah tangga  relatif  masih  rendah  yaitu  2,09 UT.    Pola  distribusi  ternak  seperti  ini mengindikasikan  beberapa  hal,  antara
lain  bahwa  orientasi  pengembangan usaha  peternakan  sapi  potong  lebih pada  pengembangan  usaha  baru  bagi rumah  tangga  melalui  bantuan  modal dalam  bentuk  ternak  sapi  bibit dibanding  pada  pengembangan  skala usaha  ternak  sapi  rumah  tangga  yang sudah  ada.  Faktor  ini  diduga  menjadi penyebab kurang berkembangnya usaha ternak  sapi  dengan  skala  ekonomi memadai  (±  10  ekor),  atau  yang berkembang  adalah  usaha  ternak  sapi skala kecil (≤ 3 ekor) seperti pada Tabel
3.

## Tabel 3.   Skala  Kepemilikan  Usaha  Ternak  Sapi  Rumah  Tangga  Sasaran  Penerima Distribusi Ternak Sapi Bibit
No   Kabupaten SkalaUsaha Proporsi Skala Usaha (%) ekor UT ≤ 3 ekor 3 - 5 ekor ≥ 6 ekor 1 Sarolangun 4,26 3,18 42,00 46,00 12,00 2 Muaro Jambi 2,32 1,76 90,00 4,00 6,00 3 Tanjab Timur 4,04 2,83 36,00 48,00 16,00 Rataan 3,54 2,59 56,00 32,67 11,33 Sumber: Olahan data primer (2012) Mayoritas  skala  usaha  ternak  rumah tangga  relatif  kecil  (≤  3  ekor)  dan sebaliknya proporsi yang sudah mencapai  skala  ekonomi  relatif  rendah sehingga mayoritas usaha dapat dikatakan  sebagai  sambila.  Peningkatan skala  usaha  setelah  mendapatkan gaduhan  ternak  sapi  juga  relatif  rendah kecuali  untuk  wilayah  Kabupaten Sarolangun yang mencapai 29,32%/tahun (Tabel 4).
Tabel 4.   Perkembangan  Skala  Kepemilikan  Ternak  Sapi  Rumah  Tangga  Sasaran Penerima Distribusi Ternak Sapi Bibit No  Uraian Kabupaten Rataan Sarolangun  Muaro Jambi Tanjab Timur 1 Skala awal (UT) 1,72 2,13 2,44 2,09 2 Skala saat penelitian (UT) 3,18 1,76 2,83 2,59 3 Gaduhan diterima (ekor) 2,29 1,12 1,90 1,77 4 Lama beternak (tahun) 4,14 4,48 3,60 4,07 5 Lama menggaduh 2,90 3,58 3,60 3,36 6 Pertambahan (UT/tahun) 0,50 -0,10 0,11 0,15 7 Pertumbuhan (%/tahun) 29,32 -4,80 4,47 7,05 Sumber: Olahan data primer (2012) Perkembangan  skala  kepemilikan ternak  sapi  pada  wilayah  lainnya  relatif rendah dan bahkan di Kabupaten Muaro Jambi terjadi pertumbuhan negatif yang mengindikasikan  semakin  menurunnya skala  usaha  ternak  sapi  rumah  tangga. Tujuan  gaduhan  yang  sebagian  besar untuk  usaha  penggemukan  diduga menjadi  faktor  penyebab  utama  karena ternak  sapi  tidak  ditahan  lama  dalam rumah  tangga. Hal  ini mengindikasikan bahwa bagian hasil yang diterima rumah tangga  dari  usaha  penggemukan  tidak banyak
digunakan
untuk pengembangan  usaha  dan  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi  rumah tangga.  Pada  sisi  lain,  pertumbuhan skala  yang  rendah  pada  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  karena  sebagian besar  masih  merupakan  peternak  baru yang sebelumnya belum pernah memelihara ternak sapi potong.
Pertumbuhan skala usaha ternak sapi ini akan  semakin  rendah  jika  dilakukan identifikasi  lebih  mendalam  tentang kepemilikan  riil  ternak  sapi  dalam rumah  tangga  karena  sebagian  masih merupakan  milik  pemberi  gaduhan terutama  pemerintah  (ternak  gaduhan yang  belum  dikembalikan).  Rendahnya dorongan  sistem  distribusi  ternak  sapi untuk peningkatan skala usaha disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara lain  sistem  distribusi  ternak  sapi  bibit yang  tidak  memberikan  insentif  dan bahkan  memberatkan  bagi  peternak
penerima  atau  karena  masih  tingginya pengurasan sapi betina produktif.
Distribusi  ternak  sapi  bibit  dapat diklasifikasikan  atas  3  (tiga)  kelompok sistem  gaduhan  yang  digunakan  yaitu; a)  Sistem  kembali  induk  atau  lebih dikenal  dengan  sistem  Grati  (peternak penggaduh mengembalikan induk diterima setelah mendapatkan anak dan sampai  umur  tertentu  induk  ditarik untuk  diredistribusikan),  b)  sistem  1 kembali 1 (peternak penggaduh mengembalikan 1 ekor sapi sesuai syarat ditentukan  dan  induk  menjadi  hak peternak  penggaduh)  dan  c)  sistem  1 kembali 2 (peternak penggaduh mengembalikan 2 ekor sapi sesuai syarat ditentukan  dan  induk  menjadi  hak peternak  penggaduh).  Pada  dasarnya terdapat  2  sistem  lainnya  yang  juga berkembang yaitu sistem gaduhan tunai dimana peternak penggaduh diwajibkan mengembalikan  ternak  sapi  dengan uang  tunai  sesuai  dengan  nilai  ternak sapi  saat  di  gaduhan  dan  ditambah dengan  bunga  tertentu,  serta  sistem Grati  yang  dimodifikasi  dimana  induk ditarik  untuk  redistribusi  jika  peternak penerima  pertama  sudah  menghasilkan 2 ekor anak sapi. Setiap sistem gaduhan yang dikembangkan memiliki keunggulan  dan  kelemahan  tersendiri tergantung dari sudut pandang masing- masing.  Sitem  1  kembali  1  sangat menguntungkan bagi peternak penggaduh  karena  nilai  ternak  yang
diterima lebih besar dari yang dibayarkan, sebaliknya sistem 1 kembali 2 sangat memberatkan peternak penggaduh  karena  nilai  ternak  yang diterima  relatif  lebih  kecil  dibanding nilai  yang  diterima.  Kondisi  dan perkembangan  masing-masing  sistem gaduhan  ternak  sapi  bibit  yang berkembang di Provinsi Jambi (Tabel 5).
Sistem  gaduhan  1  kembali  2  yang didasarkan  dari  SK.  Dirjen  Peternakan sudah  berkembang  lama,  sehingga proporsinya  terbesar  dibanding  sistem gaduhan  lainnya.  Sistem  ini  biasanya diberlakukan  untuk  ternak  sapi  bibit gaduhan  pemerintah  sumber  dana APBN  atau  APBD  I,  sedangkan  untuk sumber  dana  APBD  II  secara  perlahan sudah menggunakan sistem 1 kembali 1
dengan  tujuan  untuk  lebih  memotivasi peternak.  Kedua  sistem  menjadikan anak  dari  sapi  gaduhan  sebagai pelunasan untuk diredistribusi, sedangkan  pada  sistem  Grati  penarikan induk  setelah  anak  sapi  mencapai persyaratan  tertentu  sebagai  kriteria pelunasan  untuk  diredistribusi  kepada peternak lainnya. Sistem ini sudah mulai dikembangkan  dalam  distribusi  yang disebarkan  oleh  pihak  swasta  seperti yang  diberlakukan  pada  program  CSR Petrochina Ltd, sedangkan untuk sistem Grati  modifikasi  sesuai  dengan  SK. Gubernur Jambi baru dilakukan 1 atau 2 tahun  terakhir  sehingga  belum  dapat dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  sistem distribusi.

## Tabel 5.   Perkembangan  Distribusi  Ternak  Sapi  Bibit  Pada  Masing-masing  Sistem
Gaduhan No   Indikator Sistem Gaduhan Jumlah/ Rataan Grati 1 ; 1 1 ; 2 1   Rumah Tangga Penggaduh a. Jumlah RTP 24,00 48,00 78,00 150,00 b. Proporsi (%) 16,00 32,00 52,00 100,00 2   RTP Sudah Mengembalikan a. Jumlah RTP 21,00 12,00 29,00 62,00 b. Proporsi (%) 87,50 25,00 37,18 49,89 c. Waktu pengembalian pertama 30,38 32,08 33,66 32,04 3    RTP yang sudah melunasi a. Jumlah RTP 2,00 9,00 1,00 12,00 b. Proporsi Lunas (%) 8,33 18,75 1,28 8,00 c. Jangka waktu pelunasan (bulan) 38,00 33,11 41,00 37,37 4   Lama penggaduhan (bulan) 30,88 36,54 39,19 35,54 5   Jumlah ternak sapi bibit diterima 2,00 1,96 2,15 1,70 Keterangan: Angka miring menunjukkan jangka waktu potensial Sumber: Olahan data primer (2012) Evaluasi Sistem Distribusi dan Bunga Modal Sistem  distribusi  ternak  sapi  yang dikembangkan seperti sebelumnya dapat  dikelompokkan  atas  3  kelompok yaitu  sistem  kembali  induk  (grati),  dan sistem  kembali  anak    dengan  pola  1 kembali  2  dan  1  kembali  1.  Evaluasi
terhadap  sistem  distribusi  ternak  terdiri dari  jangka  waktu  dibutuhkan  untuk pengembalian pertama, tingkat pelunasan  dan  tingkat  bunga  modal yang  ditanggung  oleh  rumah  tangga penerima  ternak  sapi  bibit  gaduhan, seperti disajikan pada Gambar 1. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian  pertama  (penarikan  oleh
pemberi  gaduhan  baik  pemerintah maupun  swasta)  secara  signifikan dipengaruhi  oleh  sistem  gaduhan  yang diterapkan.  Sistem  gaduhan  kembali induk (grati) membutuhkan waktu yang lebih  cepat  dibanding  dengan  sistem kembali  anak  dengan  perbedaan  lama pengembalian  pertama  antara  kedua sistem  rata-rata  lebih  dari  10  bulan. Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa sistem kembali induk mampu merangsang  RTP  untuk  berusaha  lebih intensif untuk sesegera mungkin memiliki  sapi  keturunan  bibit  (induk). Pada  saat  anak  sapi  berumur  sekitar  18 bulan  akan  segera  menjadi  milik  RTP pasca  penarikan  sapi  bibit  untuk kembali  didistribusikan  (redistribusi) kepada  peternak  lain  oleh  pemberi
gaduhan.  Sapi  bibit  (induk)  hanya menjadi  milik  sementara  bagi  RTP  (hak kelola)  sehingga  motivasi  untuk  segera memiliki  sapi  sendiri  akan  mendorong RTP  untuk  berusaha  sesegera  mungkin mengembalikan sapi bibit yang digaduhkan  kepada  mereka.  Hal  ini berbeda  dengan  sistem  kembali  anak, sapi bibit secara tidak langsung menjadi milik  RTP  penggaduh  menyebabkan rendahnya  motivasi  untuk  memperolah anak sapi yang pada umur tertentu akan diserahkan untuk diredistibusikan kepada peternak lainnya. Secara singkat dapat  dinyatakan  bahwa  pada  sistem kembali  anak,  cepat  atau  lambatnya penarikan  menurut  asumsi  RTP  tidak akan  mempengaruhi  peluang  untuk memiliki ternak sapi yang digaduhkan.
Dominasi  faktor  sistem  guliran  ini menyebabkan variabel umur dan jumlah ternak sapi bibit yang diterima oleh RTP penggaduh tidak berpengaruh signifikan terhadap kecepatan pengembalian  awal.  Berdasarkan  arah hubungan kedua variabel maka semakin tinggi  umur  sapi  bibit  dan  banyak jumlah  ternak  sapi  bibit  yang  diterima maka akan semakin cepat pengembalian pertama.  Berdasarkan  arah  hubungan antara  ketiga  variabel  dapat  diambil kesimpulan  sementara  bahwa  sistem guliran induk
(grati) memiliki
kemampuan  yang  lebih  baik  untuk mendorong  peningkatan  produktivitas ternak  sapi  bibit  yang  disebarkan  oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
Kecepatan  pengembalian  pertama secara langsung tidak signifikan mempengaruhi  tingkat  pelunasan  oleh RTP  penerima  sapi  gaduhan.  Tingkat pelunasan secara signifikan dipengaruhi oleh faktor sistem guliran, lama gaduhan yang  sudah  berjalan  dan  jumlah  ternak yang diterima.  Sistem guliran 1 kembali 2 meskipun telah berlangsung lama dan bahkan  lebih  dari  5  tahun  ternyata
PKEMP TLNS INTRY UTER SKIN JTER SDUA LGAD PKEMA -10.1293 -0.0144 -1.0887 1.0046 -55.8138 -58.6823 0.3300 -11.1532 -1.3203 1.0181 0.6067 18.4627 53.3154
Gambar 1. Ringkasan Hasil Estimasi
sampai sekarang masih memiliki tingkat pelunasan jauh lebih rendah dibanding sistem  1  kembali  1  baik  kembali  induk maupun kembali anak. Pada sisi lain, jika  dibanding  antara  sistem  guliran  1 kembali 1 antara kembali induk dengan kembali anak ternyata tingkat pelunasan kembali  induk  lebih  rendah  dibanding kembali anak. Perbedaan tingkat pelunasan  antara  kedua  sistem  guliran kembali  1  ini  lebih  disebabkan  oleh perbedaan  jangka  waktu  gaduhan  yang sudah berjalan. Lama gaduhan memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  tigkat pelunasan dimana semakin lama gaduhan  berjalan  maka  semakin  tinggi tingkat  pelunasan  ternak  sapi  bibit gaduhan  dengan  kecepatan  mencapai 0,33%  setiap  bulan.  Gaduhan  sistem kembali induk baru berkembang setelah sistem  kembali  anak  sehingga  jangka waktu  gaduhan  relatif  lebih  pendek dibanding sistem guliran kembali anak.
Pada  sisi  lain,  jumlah  ternak  yang diterima terkait langsung dengan jumlah kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh RTP  penerima  sapi  bibit,  sehingga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelunasan.  Variasi  waktu  kelahiran akibat  perbedaan  produktivitas  ternak sapi bibit menyebabkan setiap sapi bibit dalam  RTP  yang  sama  akan  memiliki waktu  menghasilkan  anak  sapi  yang berbeda.  Berdasarkan  hasil  estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat  pelunasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan  sementara  bahwa  sistem guliran  1  kembali  1  baik  dalam  bentuk kembali anak maupun induk akan lebih cepat lunas dibanding dengan 1 kembali 2  dan  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang wajar  karena  terkait  dengan  beban kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh RTP penerima ternak sapi bibit gaduhan.
Beban  pengembalian  aktual  yang ditanggung  RTP  penerima  sapi  bibit gaduhan  dapat  dilihat  dari  tingkat bunga  modal  dan  secara  signifikan dipengaruhi oleh variabel sistem guliran
dan  jangka  waktu  pengembalian.  Pada sisi  lain,  tingkat  pelunasan  dan  jumlah ternak tidak memiliki pengaruh signifikan  terhadap  tingkat  bunga modal. Tingkat bunga modal ditanggung  oleh  RTP  pada  sistem guliran  1  kembali  2  lebih  tinggi dibanding  dengan  sistem  1  kembali  1 baik  kembali  induk  maupun  kembali anak.  Hal  ini  menjadi  wajar  karena Selanjutnya  pada  sistem  1  kembali  1, maka  tingkat  bunga  modal  yang ditanggung  sistem  kembali  induk signifikan lebih tinggi dibanding dengan sistem kembali anak. Perbedaan signifikan  antara  tingkat  bunga  pada masing-masing  sistem  guliran  ini mengindikasikan  bahwa  perbedaan perlakuan  yang  ada  selama  ini  akan menyebabkan  terjadinya  ketidakadilan antar RTP penerima sistem guliran yang berbeda.  Tingkat  bunga  modal  sistem  1 kembali  2  yang  selama  ini  banyak diterapkan  dalam  distribusi  ternak  sapi bibit sesuai dengan pedoman perguliran ternak  sapi  pemerintah  sebenarnya sudah  tidak  layak  untuk  digunakan karena  sangat  memberatkan  peternak penerima  gaduhan  dengan  rataan  suku bunga  rata-rata  mencapai  23,04%. Tingkat  suku  bunga  ini  bahkan  jauh lebih  tinggi  dibanding  tingkat  suku bunga investasi dan modal yang berlaku umum  di  lembaga  keuangan  seperti perbankan yang berkisar antara 10 – 14% bahkan untuk tingkat suku bunga kredit konsumsi. Untuk itu, surat edaran dirjen peternakan  yang  selama  ini  menjadi pedoman  dalam  distribusi  ternak pemerintah  sudah  selayaknya  harus direvisi  agar  tidak  terlalu  memberatkan beban  peternak  penerima  gaduhan  sapi pemerintah.
Lama pengembalian kewajiban oleh RTP  menggunakan  indikator  jangka waktu  pengembalian  terakhir  karena belum  semua  kewajiban  RTP  sudah dilunasi.  Faktor  lama  pengembalian  ini memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap
beban  tingkat  bunga  yang  ditanggung penerima gaduhan dengan arah berlawanan. Korelasi negatif ini mengindikasikan  bahwa  semakin  lama jangka  waktu  pengembalian  maka semakin  rendah  beban  tingkat  suku bunga  yang  ditanggung  oleh  penerima gaduhan.  Kondisi  ini  mengambarkan bahwa  tidak  adanya  insentif  bagi  RTP yang mengembalikan lebih cepat karena beban  bunga  yang  mereka  tanggung lebih  besar,  dan  kondisi  ini  diduga menjadi  salah  satu  faktor  penyebab rendahnya motivasi RTP untuk mempercepat pengembalian. Cepat atau lambat  pengembalian  yang  dilakukan
RTP tidak akan memberi insentif apapun kepada  mereka  dan  bahkan  beberapa proses  gaduhan  yang  sudah  melewati batas waktu kontrak (5 tahun dan belum lunas)  tidak  ada  sanksi  apapun  dari pemerintah  sebagai  pemberi  gaduhan utama  termasuk  menarik  kembali  sapi bibit  yang  telah  digaduhkan  pada  RTP. Perlakuan  yang  sama  tetapi  dalam kenyataannya  merupakan  diskriminasi (ketidak  adilan)  terhadap  RTP  yang memiliki  prestasi  lebih  dalam  jangka panjang  akan  menghambat  terciptanya lingkungan kondusif bagi berkembangnya  motivasi  RTP  untuk berkompetisi. Suasana kompetitisi dibutuhkan  untuk  memacu  partisipasi RTP  penerima  gaduhan  untuk  secara sadar memacu produktivitas ternak sapi bibit yang mereka pelihara.

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Jangka  waktu  penarikan  pertama ternak  sapi  bibit  atau  keturunannya tidak banyak berbeda antar berbagai sistem  gaduhan  yang  diterapkan dengan  rata-rata  penarikan  pertama
lebih dari 30 bulan setelah sapi bibit diterima peternak serta yang tercepat adalah  sistem  gaduhan  kembali induk (grati).
b. Tingkat  pelunasan  ternak  sapi  bibit oleh  RTP  penerima  gaduhan  relatif masih  sangat  rendah  dan  bahkan diperkirakan  akan  melampaui  batas waktu  kontrak  pelunasan  yaitu  5 tahun  terutama  sistem  1  induk kembali 2 anak.
c. Tingkat pelunasan disamping
dipengaruhi  oleh  sistem  gaduhan juga terkait secara signifikan dengan tingkat  pengembalian  pertama  dan lama gaduhan yang telah berjalan.
d. Tingkat suku bunga beban pengembalian  antar  sistem  gaduhan berbeda  signifikan  dengan  tingkat bunga tertinggi pada sistem gaduhan 1 induk kembali 2 yaitu 23,04%.
e. Tingkat  beban  pengembalian  sistem 1  kembali  2  jauh  lebih  tinggi dibanding  suku  bunga  kredit  modal dan investasi pada lembaga keuangan komersil ini menjadi bukti empiris perlunya revisi terhadap SK. Mentan  tentang  pedoman  distribusi ternak sapi bibit.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan  sementara  yang  sudah diperoleh  maka  dapat  disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:
a. Pemerintah  perlu  melakukan  revisi SK Mentan No. 146/ Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Penyebaran  dan  Pengembangan Ternak  Pemerintah  agar  tidak memberatkan  beban  hutang  yang harus ditanggung oleh rumah tangga penerima sapi bibit.
b. Perlu  adanya  perubahan  mendasar dalam  model  distribusi  ternak  sapi
bibit  dengan  lebih  memprioritaskan partisipasi dan kelembagaan peternak agar pengembangan ternak sapi bibit dapat berkelanjutan. c. Model yang dikembangkan sebaiknya  tidak  hanya  mampu mendorong percepatan pengembalian  dan  produktivitas tetapi  juga  mampu  memberdayakan kelompok peternak.
d. Pemberdayaan kelompok
diharapkan  mampu  menjadi  dasar bagi  penguatan  peran  kelompok dalam  berbagai  program  termasuk penjaringan  dini  guna  mencegah terjadinya  pengurasan  ternak  sapi betina produktif.

## Daftar Pustaka
Frensidy B. 2006. Matematika Keuangan. Edisi  2  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta.
Hoyle,  R.  H.  1995. Structural  Equation Modeling .  SAGE  Publications,  Inc. Thousand  Oaks,  CA.  This  book provides  a  very  readable,  broken- down  introduction  to  SEM.  It discusses  SEM  in  relation  to  AMOS software. Johnson,  H.,  and  G.  Wilson,  1999.
Institutional Sustainability
as
Learning,  Development  in  Practice, Vol.  9,  41:45,  Februari  1999.  Carfact Publisihing Ltd, New York.
Mulyadi,  D.,  2009 . Banyak  Sapi
Produktif  Lolos  untuk  Dipotong: PENGAWASAN  DI  RPH  HARUS KETAT. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten  Tasikmalaya,  Jawa Barat.
Novra, A., Adriani, H.  Syaripuddin dan N.  Herlambang,  2009.  Evaluasi Program  Aksi  Perbibitan  Provinsi Jambi,  Laporan  Dinas  Peternakan dan  Kesehatan  Hewan  Provinsi Jambi, Jambi.
Novra,  A  dan  Depison,  2009.  Solusi Alternatif Kelembagaan Partisipatif  Program  Penanganan
Pengurasan  Sapi  Betina  Produktif Provinsi  Jambi,  Jurnal  Ilmu Peternakan  ISSN:  1410-7791,  Vol. XXI  Ed.  Agustus  2009:  1-10, Fakultas  Peternakan  Universitas Jambi.
Saragih,  B.  dan  B.  Krishnamukti,  1992.
Pengembangan  Agrisbisnis  Kecil, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Tim  Road  Map,  2007.  Percepatan Swasembada  Daging  Sapi  2012 Menuju  Surplus  Produksi  2012 “ Road  Map  Komoditas  Unggulan Peternakan Provinsi Jambi ”, Laporan Penelitian  Kerjasama  Universitas Jambi  dan  Dinas  Peternakan Provinsi Jambi, Jambi.