ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)

## Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung
Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju,

## Kota Palembang
Muhammad Reza Hudaya 1* dan Titis Puspita Dewi 2
1 Alumni Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada; 1 mrezahdy@gmail.com
2 Alumni Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; 2 titis.dewi@arjunawijaya.com * Correspondence
Received: 21/05/2021; Accepted: 21/06/2021; Published: 30/06/2021
Abstrak: Perubahan iklim yang terjadi secara global menjadi isu strategis Indonesia. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  adalah  melaksanakan  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim). Program  ini  dapat  terselenggara  melalui  partisipasi  dari  masyarakat  minimal setingkat Rukun Warga (RW) atau kampung yang memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. ProKlim ini telah mengimplementasikan proses kerja sama kolaboratif antar aktor pemerintah dan non pemerintah.  Secara umum, tujuan penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan collaborative  governance dalam  implementasi  ProKlim  di  Kelurahan  Talangbubuk  yang  telah  memeroleh ProKlim  Kategori  Utama  pada  tahun  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  melalui  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  kemudian  diolah dari  tahap  reduksi  data,  interpretasi  temuan,  dan  diperiksa  keabsahannya  melalui triangulasi  data.  Berdasarkan  temuan  yang  dianalisis  menggunakan  6  (enam) kriteria Collaborative  Governance dapat  disimpulkan  bahwa  kerja  sama  antara  PT Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju,  Pemerintah  Kelurahan  Talangbubuk, Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Palembang,  dan  masyarakat Kelurahan  Talangbubuk  pada  implementasi  ProKlim  dapat  dikategorikan  sebagai proses kolaborasi.
Abstract: Climate change that occurs globally is a strategic issue for Indonesia. One form  of  attention  from  the  Government  of  Indonesia  through  the  Ministry  of Environment  and  Forestry  is  implementing  the  Climate  Village  Program  (ProKlim).
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
This program can be implemented through the participation of the community at least at the level of Rukun Warga (RW) or a village that has a role in reducing the risk of climate  change  impacts.  ProKlim  has  implemented  a  collaborative  cooperation process between government and non-government actors. In general, the research objective  is  to  describe  the  implementation  of  collaborative  governance  in  the implementation  of  ProKlim  in  Talangbubuk  Village  which  has  received  the  Main Category  ProKlim  in  2020.  This  research  uses  descriptive  qualitative  methods through  document  study  and  interviews.  The  data  is  then  processed  from  the  data reduction stage, the interpretation of the findings, and the validity of which is checked through data triangulation. Based on the findings analyzed using 6 (six) Collaborative Governance  criteria,  it  can  be  concluded  that  the  collaboration  between  PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Government of Talangbubuk Village, the Palembang  City  Environment  and  Sanitation  Service,  and  community  of Talangbubuk  Village  in  ProKlim  implementation  can  be  categorized  as  a  process collaboration.
Kata Kunci : kolaborasi, non Pemerintah, pemerintah, proklim .

## 1.  Pendahuluan
Pemanasan  global  merupakan  salah  satu  masalah  lingkungan  yang  masif terjadi saat ini. Hampir seluruh wilayah di dunia mengalami kondisi demikian dengan kenaikan suhu udara yang signifikan. Wilayah perkotaan dengan kondisi lingkungan yang  minim  tutupan  vegetasi  menyebabkan  kenaikan  suhu  semakin  terasa. Sugiarto,  dkk  (2018)  menyatakan  kenaikan  suhu  minimum  dari  tahun  1977  hingga 2017 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,5°C, peningkatan suhu udara rata-rata harian  sebesar  1,3°C,  dan  peningkatan  suhu  udara  maksimum  sebesar  1,2°C. Perubahan  tersebut  cukup  dirasakan  oleh  masyarakat  terlebih  akibat  cuaca  yang tidak menentu. Selain itu, karena masyarakat menggantungkan hidupnya pada alam, seperti: petani, buruh tani, dan pekerja perkebunan mengakibatkan secara perlahan memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.
Dalam  skema  kebijakan  publik,  pemerintah  sebagai  aktor  utama  yang menangani perubahan iklim telah memiliki kebijakan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). ProKlim merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  dengan  tujuan  menangani
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
perubahan  iklim.  Adapun  kegiatan  ProKlim  dilakukan  melalui  upaya  adaptasi  dan mitigasi  untuk  meminimalisir  dampak  perubahan  iklim.  Pada  ProKlim,  terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur, seperti penguatan kelembagaan sosial masyarakat dan pengkayaan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, program ini tidak serta  merta  berjalan  saat  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pada  tahun  2011  saat pertama  kali  diluncurkan  hingga  sekarang,  muncul  keterlibatan  aktor  lain,  misalnya aktor privat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah lainnya yang turut andil dalam implementasi ProKlim.
Salah  satu  aktor  privat  yang  turut  serta  dalam  ProKlim  adalah  PT  Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, PT Pertamina (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju  mendukung  implementasi  ProKlim  di  Kelurahan Talangbubuk,  Kecamatan  Plaju,  Kota  Palembang,  Provinsi  Sumatera  Selatan. Dalam  implementasinya,  ProKlim  di  lokasi  tersebut  dilakukan  oleh  beberapa stakeholder dari  sektor  publik,  aktor  privat,  dan  masyarakat.  Proses  implementasi kolaborasi  antar stakeholder menjadi  fokus  menarik  untuk  diteliti.  Seberapa  jauh kerjasama dalam program ini dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat dalam ProKlim ini  diteliti  dengan  konsep collaborative  governance sehingga  dapat  dikatakan sebagai program yang kolaboratif.
Collaborative  governance merupakan  salah  satu  tipe governance .  Konsep  ini menyatakan  pentingnya  suatu  kondisi  dimana  aktor  publik  dan  aktor  privat  (bisnis) bekerjasama  dengan  cara  dan  proses  terentu  yang  nantinya  akan  menghasilkan produk  hukum,  aturan,  dan  kebijakan  yang  tepat  untuk  publik  atau  masyarakat (Ansell  dan  Gash,  2007).  Konsep  memberikan  gambaran  bahwa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintah  selaku  aktor  publik  dan  organisasi bisnis selaku aktor privat tidak bekerja secara terpisah melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat.
Ansell  dan  Gash  (2007)  menyebutkan  adanya  6  (enam)  kriteria  yang  penting dalam collaborative governance , antara lain:
a.  Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
b.  Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat).
c.  Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.
d.  Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
e.  Forum  memiliki  tujuan  untuk  membuat  keputusan  dengan  kesepakatan bersama atau konsensus.
f.  Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.
Dalam  melakukan  proses  kolaborasi  terdapat  beberapa  tahapan  yang dilakukan.  Suatu  tahapan  model  kolaborasi  penting  untuk  dipandang  sebagai strategi  dalam  aspek  pengelolaan  suatu  urusan  publik.  Namun,  sedikit  berbeda dengan  pendapat  Goliday.  Goliday  (2010)  menyatakan collaborative  governance melibatkan  pengelolaan  hubungan  untuk  memanipulasi  regulasi  dan  sistem, sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil. Menurutnya, collaborative governance berlaku seperti kemitraan yang dibuat khusus ketika aktor privat  menggantikan  peran  sektor  publik.  Aspek  kolaborasi  pada  dasarnya membentuk  kesamaan  tujuan  antar  aktor  pada  setiap  tahapan  kebijakan  publik. Sedangkan  kemitraan  digunakan  untuk  menggambarkan  kerja  sama  yang  lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan.
Penelitian  ini  dilakukan  selama  bulan  Januari  hingga  April  2021  di  Kelurahan Talangbubuk,  Kecamatan  Plaju,  Kota  Palembang,  Provinsi  Sumatera  Selatan. Kelurahan Talangbubuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perbedaan dengan  lokasi  lain  terkait  pelaksanaan  ProKlim,  khususnya  yang  dilaksanakan  di Kota  Palembang.  Pada  implementasi  ProKlim  di  Kelurahan  Talangbubuk  telah mengkolaborasikan  antar  aktor  dengan  skema collaborative  governance .  Hal  ini menarik  karena  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  dapat  menjadi  model implementasi ProKlim di lokasi lain. Secara umum, penelitian berikut bertujuan untuk mendeskripsikan  pelaksanaan collaborative  governance dalam  implementasi ProKlim  di  Kelurahan  Talangbubuk yang  telah  memeroleh  ProKlim  Kategori  Utama pada tahun 2020.
Penelitian  berikut  menggunakan  metode  kualitiatif  sehingga  mampu  menggali implementatif.  Secara  bertahap  penulis  berusaha  memahami  fenomena  sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan  objek  studi  (Patilima,  2005).  Informan  dalam  penelitian,  antara lain: tim Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III  Plaju  sebanyak  5  (lima)  orang,  penggerak  masyarakat  Talangbubuk sebanyak  3 (tiga)  orang,  Lurah  Talangbubuk,  Camat  Plaju,  serta  Kasi  Pemeliharaan  dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota  Palembang.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  partisipan, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Hasanah  (2016)  menjelaskan  bahwa observasi  partisipan  dilakukan  dengan  cara  ambil  bagian  dalam  kehidupan  orang- orang yang diobservasi untuk mengeksplorasi subyek. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang terlihat mata dan juga informasi yang tersembunyi di balik diri  suyek  penelitian  (Subadi,  2006).  Studi  dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

## 2.  Hasil Penelitian
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  RI  P.84/MENLHK- SETJEN/KUM.1/11/2016  Tahun  2012  Tentang  Program  Kampung  Iklim  serta Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang  Kampung  Iklim,  kegiatan  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim)  menjadi perhatian  banyak  pihak.  Program  ini  dapat  terselenggara  melalui  partisipasi  dari masyarakat  minimal  setingkat  Rukun  Warga  (RW)  atau  kampung  yang  memiliki peran untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim. Tidak hanya menjadi upaya pengurangan  dampak  perubahan  iklim  yang  terjadi  secara  global  namun  ProKlim turut  menjadi  penggerak  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  lingkungan. Selain  itu,  ProKlim  juga  menjadi  jembatan  untuk  munculnya collaborative governance dalam pengimplementasiannya.
Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan mulai intensif dilaksanakan pada awal masa  pandemi  Covid-19,  yaitu:  bulan  April  2020.  Meski  demikian,  kegiatan  yang sesuai  aspek  adaptasi,  mitigasi,  dan  kelembagaan  dalam  penilaian  ProKlim  telah dilaksanakan sejak lama. Secara masif masyarakat melakukan sejumlah upaya yang ternyata sejalan dengan penilaian ProKlim, khususnya  untuk masuk dalam  kategori utama. Hal ini turut terjadi pada ProKlim Kelurahan Talangbubuk dimana pada tahun pertama  pengusulan  telah  berhasil  memeroleh  penghargaan  ProKlim  Kategori Utama. Keberhasilan tersebut tidak dapat tercapai tanpa kerja sama antar pihak.
Berdasarkan  temuan  pada  studi  dokumen  dan  wawancara,  data  kemudian diolah  dari  tahap  reduksi  data,  interpretasi  temuan,  dan  diperiksa  keabsahannya melalui triangulasi data, proses collaborative governance pada ProKlim Talangbubuk
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
telah memenuhi 6 (enam) kriteria collaborative governance , antara lain dapat dilihat dalam Gambar di bawah:
Gambar 1 enam kriteria collaborative governance (Ansell dan Gash, 2007).
Dengan penjelasan sebagai berikut dalam Tabel 1:

## Tabel 1. Analisis Enam Kriteria Collaborative Governance
No. Enam Kriteria
Collabora-tive Governance Implementasi Kriteria dalam ProKlim Kelurahan Talangbubuk 1. Forum ini diprakarsai oleh  lembaga publik. Forum  kelembagaan  yang  ada  di  Kelurahan  Talangbubuk  merupakan  hasil prakarsa masyarakat, khususnya yang berada di RT 002 RW 001 Lorong Mari, RT  010  RW  003  Lorong  Setia,  dan  Lorong  Mulia  I.  Forum  kelembagaan terwadahi  dalam  beberapa  kelompok  yang  memiliki  fokus  bidang  dan kekhasan  dalam  keahlian  serta  kompetensi.  Selain  itu,  untuk  mendukung pelaksanaan  dan  legalitas  kelembagaan,  Pemerintah  Kelurahan  Talangbubuk mengeluarkan  Surat  Keterangan  (SK)  (contoh  dalam  Gambar  1  terkait pembentukkan Struktur Satuan Tugas Covid-19 Ayam Jago) yang mendukung pelaksanaan mitigasi (misal) terhadap penyakit menular.
Hasil  prakarsa  tersebut  pun  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  tidak didukung  dengan  kebijakan  dan  pendampingan  secara  intensif  dari  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Palembang  sebagai  representasi pemerintah yang ditunjuk langsung untuk implementasi ProKlim.
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
2. Peserta  dalam forum termasuk aktor swasta.
Pada  implementasi  ProKlim  Kelurahan Talangbubuk, salah  satu  pihak  swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, peningkatan kapasitas, maupun  pemberdayaan  masyarakat  adalah  PT  Pertamina  (Persero)  Refinery Unit  III  Plaju.  Tahun  2021,  PT  Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju termasuk  dalam  forum  pembinaan  replikasi  ProKlim  di  10  (sepuluh)  lokasi berpotensi  ProKlim  Kategori  Utama  untuk  mendukung  perolehan  Proklim Lestari  oleh  Kelurahan  Talangbubuk  (contoh  dalam  Gambar  2  terkait keterlibatan  aktor  swasta  dalam  memfasilitasi  peningkatan  kompetensi masyarakat melalui pembuatan pupuk komposter). Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari.
Pelibatan  aktor  swasta  (non  pemerintah)  ini  dapat  terselenggara  dengan  baik apabila  sinergi  dengan  pemerintah  baik  Pemerintah  Kelurahan  Talangbubuk maupun  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Palembang  pun berjalan  serta  memiliki  visi  bersama,  yaitu:  mewujudkan  replikasi  ProKlim menuju ProKlim Lestari.
3. Peserta  terlibat langsung dalam pengambilan keputusan  dan bukan hanya
sebagai
penyedia
layanan oleh agensi publik.
Pada  implementasi  ProKlim  Kelurahan  Talangbubuk,  setiap  peserta  dalam forum  memeroleh  kesempatan  yang  sama  dalam  memberikan  pendapatnya,
terutama untuk akselarasi perolehan ProKlim Lestari di tahun 2021. 4. Terorganisir. Seluruh  kegiatan  dalam  implementasi  ProKlim  Kelurahan  Talangbubuk memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas,  kegiatan  yang  terkontrol,  dan dilaksanakannya monitoring serta evaluasi secara berkala. 5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan
konsensus.
Pada  implementasi  ProKlim  Kelurahan  Talangbubuk,  setiap  keputusan  yang dibuat  dilaksanakan  dengan  konsensus.  Tidak  hanya  sebagai  penerapan musyawarah untuk mufakat namun juga sebagai titik temu dalam merumuskan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Fokus kolaborasi  ada pada  kebijakan publik. Kolaborasi  antara  PT  Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju,  Pemerintah Kelurahan  Talangbubuk,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota Palembang,  dan  masyarakat  Kelurahan  Talangbubuk  memiliki  tujuan  akhir yang  sama,  yaitu:  mendukung  implementasi  ProKlim  sesuai  peraturan
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
perundang-undangan dan pemerintah setempat.
Sumber: Analisis Peneliti, 2021.
Gambar 2 Contoh forum yang diprakarsai oleh lembaga publik
Gambar 2. Dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam forum Implementasi Replikasi ProKlim Menuju ProKlim Lestari.
Berdasarkan  temuan  yang  dianalisis  menggunakan  6  (enam)  kriteria Collaborative  Governance  dapat  disimpulkan  bahwa  kerja  sama  antara  PT Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju,  Pemerintah  Kelurahan  Talangbubuk, Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  Kota  Palembang,  dan  masyarakat
Hudaya dan Dewi./Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di …
Kelurahan  Talangbubuk  pada  implementasi  ProKlim  dapat  dikategorikan  sebagai proses kolaborasi.

## 3.  Kesimpulan
Collaborative  governance dalam  implementasi  ProKlim  di  Kelurahan Talangbubuk,  Kecamatan  Plaju,  Kota  Palembang yang  telah  memeroleh  ProKlim Kategori  Utama  pada  tahun  2020  dikategorikan  sebagai  proses  kolaborasi  yang apik.  Pada  penelitian  selanjutnya,  pengembangan  dapat  dilakukan  proses collaborative governance yang lebih detail.
Penghargaan: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina (Persero) Refinery  Unit  III  Plaju  yang  telah  memfasilitasi  untuk  penelitian  mengenai  Program Kampung  Iklim  (ProKlim)  di  Kelurahan  Talangbubuk,  Kecamatan  Plaju,  Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

## Referensi
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.
Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory ,  18  (4),  543-571. http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032
Goliday,  A.  M.  (2010).  Identifying  the  Relationship  Between  Network  Governance and Community Action Program Participation (Disertasi). Departement Public Policy and Administration, Walden University. Diakses tanggal  18 Mei 2021. dari UMI Dissertations Publishing.
Hasanah,  H.  (2016).  Teknik-Teknik  Observasi  (Sebuah  Alternatif  Metode Pengumpulan  Data  Kualitatif  Ilmu-Ilmu  Sosial). Jurnal  at-Taqaddum ,  8  (1), 21 –46. DOI: 10.21580/at.v8i1.1163
Patilima. (2005). Teknik Analisis Data. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Subadi,  T.  (2006).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Surakarta:  Muhammadiyah University Press.
Sugiarto, A., Hanifa, M., dan Sarno. (2018). Pemanasan Global di Sumatera Selatan dan  Peningkatan  Suhu  Udara  yang  Terjadi;  Pemodelan  Pengaruhnya Terhadap Transpirasi Lansium Domesticum Corr (Paper). Indralaya: Jurusan
Biologi,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas Sriwijaya. DOI: 10.31227/osf.io/st4eh.
Sugiyono. (2011). Metode  Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.