Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024, Vol 5 (1): 52-63 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2024 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v5i1.68
Bantuan tangan kasih (Keberpihakan pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Sorong)
Helping hands of love
(Local government alignment to stabilize social and economic resilience of communities in Sorong City )
Awal Fikri 1 , Salmawati 2 , Ana Lestari 3*
Universitas Muhammadiyah Sorong 1,2,3
Email Correspondence: alannalestari034@gmail.com
Abstract This study aims to determine and describe the form of government alignments in efforts  to  stabilize  the  social  and  economic  resilience  of  the  community  in  the implementation of Bantuan Tangan Kasih in Sorong City in 2021 to 2022. This research  uses  a  descriptive  qualitative  approach.  Location  research  was conducted in Sorong City, precisely at the  Sorong City Manpower Office as the authorized  agency  in  the  implementation  of  Bantuan  Tangan  Kasih.  Data collection  techniques  were  carried  out  using  observation,  interview  and documentation  methods.  The  data  analysis  technique  uses  the  Huberman  and Miles interactive analysis model, namely, data reduction, data display, conclusion drawing. Bantuan Tangan Kasih is a social assistance program that focuses on people  who  are  not  validated  as  beneficiaries  of  social  assistance  from  the government, for example, BPNT, BLT, PKH or other similar social assistance. The principle of no left behind is a form of government partiality to people who are economically  disadvantaged  but  not  validated  as  recipients  of  government assistance  or  complementary  social  assistance.  The  alignment  aspect  of  the Sorong City Government is clearly visible after the implementation process which includes data collection of prospective recipients, distribution and reports on the results of the implementation of the Bantuan Tangan Kasih Assistance has been completed. From 2020 to 2022, the Hand of Love Assistance in Sorong City has been implemented well and received a positive response from the community. The form  of  government  partiality  can  be  interpreted  through  the  process  of creativity/innovation, implementation, commitment.
Keywords: Social  Assistance,  Local  Government  Alignmnent,  Social  and Economic Resiliance

## Pendahuluan
Dinamika  kemiskinan  dan  pemenuhan  tingkat  kesejahteraan masyarakat merupakan problem klasik yang terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kompleksitas masalah sosial ini dipengaruhi oleh beragam faktor, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, rumah  tangga  dengan  pendapatan  ekonomi  rendah  serta  semakin bertambahnya usia yang tidak produktif lagi dalam bekerja sehingga tidak mampu  lagi  berkontribusi  dalam  membiayai  operasional  keluarga, sebaliknya menjadi beban ekonomi dalam keluarga.
Kondisi kemiskinan pada suatu negara akhirnya akan berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana kebutuhan hidup yang layak dapat terpenuhi oleh kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga  kedepannya  masyarakat  mampu  berdaya  diri  dan  dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  ini  menjadi  bagian  yang terintegrasi  dengan roadmap pembangunan  nasional  dimana  kebijakan pembangunan  kesejahteraan  berperan  aktif  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  bangsa  Indonesia,  karena  pada  prinsipnya  skema  pembangunan kesejahteraan  terdiri  atas  serangkaian  kegiatan  yang  lahir  dari  sebuah kebijakan  dan  direncanakan  untuk  memajukan  dan  meningkatkan  kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan program kesejahteraan tersebut.
Negara adalah organisasi publik yang mempunyai target dan tujuan dimana, target dan tujuan tersebut harus direalisasikan, namun pada aspek lain,  negara  juga  memiliki  berbagai  permasalahan  yang  harus  diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu  sendiri,  bisa  juga  berasal  sebagai  dampak  negatif  dari  kebijakan  yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang  meskipun  bisa  diidentifikasi  tetapi  hanya  mungkin  dicapai  lewat tindakan publik. (Dunn 2003)
Dalam  kehidupan  bernegara-bangsa,  apa  pun  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  dan  masyarakat  dalam  konteks  perwujudan  tujuan  kehidupan bersama selalu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan- aturan tersebut dibuat oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang diberikan  kewenangan  atau  otoritas  untuk  itu  berdasarkan  peraturan perundang- undangan, yaitu pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sehingga disebut kebijakan publik. (Sutmasa 2021)
Negara  atau  pemerintah  harus  mampu  merespon  dengan  cepat kebutuhan, keinginan, tuntutan dan kepentingan yang ada dalam kehidupan
masyarakat,  walaupun  dengan  segala  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memverifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan menempatkan pada jenjang prioritas, karena tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. (Abidin 2019)
Beragam  penelitian  ilmiah  telah  dilaksanakan  terkait  dengan  tema implementasi kebijakan sosial, adapun kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut  adalah  bahwa  kebijakan  dan  program  pelayanan  telah  banyak dilakukan  namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program. Meskipun kebijakan sosial, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, telah dirancang dengan baik, tidak  berarti  pelaksanaannya  akan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan. Dengan  kata  lain,  keberhasilan  suatu  kebijakan  dilihat  dari  bagaimana kebijakan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait. Terutama,  bagaimana  suatu  kebijakan  diinterpretasikan  menjadi  pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan tersebut. (Fedriansyah 2016)
Bantuan sosial dianggap menjadi salah satu solusi dalam mempercepat pemulihan  ketahanan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  beragam  metode penyaluran  bantuan  telah  diimplementasikan  oleh  negara-negara  yang sedang berkembang di belahan dunia, seperti bantuan pangan non tunai atau dengan  cara  melakukan  transfer  langsung  ke  rekening  penerima  bantuan. (Adger 2000), selanjutnya, menurut Barrientos bahwa bantuan sosial dapat membantu mengatasi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatkan  pelayanan  dasar  dan  mendukung  kapasitas  rumah  tangga produktif  yang berada dala garis kemiskinan sekaligus perlindungan sosial bagi rumah tangga. (Barrientos 2013)
Bantuan Tangan Kasih merupakan program dari kebijakan Pemerintah Provinsi  Papua  Barat  yang  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  dalam meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  melalui  pemberdayaan  dan  program peningkatan sumber daya masyarakat Papua Barat baik dari aspek kesehatan, pendidikan,  ekonomi  masyarakat  dan  keagamaan.  Kebijakan  Program Bantuan  ini  merupakan  inisiatif  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD Provinsi Papua Barat.
Berikut ini adalah gambaran atau infografis mengenai kondisi tingkat kesejateraan masyarakat Kota Sorong Tahun 2013 hingga 2021.
Sumber : Olah data dari sumber Badan Pusat Statistik, 2022
Berdasarkan infografis di atas, jumlah penduduk miskin di Kota Sorong tertinggi  pada  tahun  2022  dengan  jumlah  42.930  orang  dan  terendah  pada tahun 2020 dengan jumlah 38.910 orang. Adapun rata-rata jumlah persentase peningkatan dalam kurun waktu 9 tahun sebanyak 0,61 persen. Peningkatan masyarakat miskin di Kota Sorong yang melonjak pada tahun 2022 dominan dipengaruhi oleh pandemi covid-19, di sisi lain juga dipengaruhi oleh waktu yang  cukup  lama  dalam  proses recovery setelah  pemerintah  menyatakan endemi penyebaran covid-19.
Bantuan  Tangan  Kasih  merupakan  program  prioritas  dari  Pemerintah Provinsi  Papua  Barat  dimana  penyelenggaraan  bantuan  ini  didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam lingkup provinsi Papua Barat.  Pada  dasarnya,  tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  menunjukkan keinginan  dan  tekad  pemerintah  untuk  lebih  mendekatkan  diri  dengan masyarakat dengan skema bantuan sosial.
Berikut  ini  adalah  syarat  dan  ketentuan  bagi  calon  penerima  Bantuan Tangan Kasih di Provinsi Papua Barat :

## Tabel 1.Syarat dan Ketentuan
Calon Penerima Bantuan Tangan Kasih No Syarat dan Ketentuan Penyortiran Berkas Calon Penerima Bantuan Tangan Kasih Tahun 2021 1 Syarat Umum a. Jumlah  Penerima  dibatasi  hanya satu  orang  dalam satu keluarga b. Batas  usia  penerima  pada  tahun  2021yaitu  20-66 tahun (lahir dari 1956 hingga 20001) 38,500 39,000 39,500 40,000 40,500 41,000 41,500 42,000 42,500 43,000 43,500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

## Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Sorong
Per Tahun 2013-2022
c. Bukan PNS, TNI/POLRI, Pensiunan/Purnawirawan, Karyawan, Honorer Daerah, Dosen, Guru, Karyawan BUMN/BUMD d. Memiliki  KTP  Kota  Sorong,  selain  itu  tidak  akan dilakukan pendataan e. Memiliki KTP Elektrik (bukan KTP Nasional) 2 Syarat Khusus Calon  penerima  Bantuan  Tangan  Kasih  (BTK)  adalah mereka yang belum pernah menerima BTK tahap I/II, BST, BLT, PKH, dan jenis bantuan lain yang bersumber dari  Pusat  maupun  daerah,  untuk  itu  Disnaker  akan berkoordinasi dengan OPD lain (Dinas Sosial, Koperasi dan UMKM, Kantor Pos, serta instansi lain yang terkait dengan penyaluran bantuan sejenis)
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, 28 Maret 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  kualifikasi  penerima  bantuan  ini  lebih ditekankan  kepada  masyarakat yang  tidak  tervalidasi  mendapatkan  bantuan sosial  dari  pemerintah  pada  tahun  berjalan.  Penerapan  kualifikasi  ini didasarkan  pada  unsur  ekualitas,  yang  dapat  dimaknai  bahwa  seluruh masyarakat  Kota  Sorong  yang  memiliki  KTP  elektronik  wilayah  Sorong  dan tergolong  kurang  mampu  secara  ekonomi  dapat  didata  dan divalidasi  untuk menjadi calon penerima manfaat Bantuan Tangan Kasih.
Pada  awal  tahun  2020,  pandemi  Covid-19  melanda  sebagian  besar belahan dunia termasuk Indonesia, dan kondisi ini memaksa pemerintah untuk dapat  beradaptasi, survive ,  dan  hidup  berdampingan dengan  normal  dengan penyebaran  virus  ini.  Covid-19  adalah  dilema  yang  dirasakan  oleh  warga negara, keluarga dan pembuat kebijakan. Para pekerja dihadapkan pada pilihan antara tetap berada di dalam rumah mereka dalam upaya melindungi diri dan keluarga  mereka  dari  penularan  virus  atau  mereka  harus  bekerja  untuk melindungi pekerjaan dan pendapatan keluarga. (Pereirinha and Pereira 2021) Di  Papua  Barat,  khususnya  di  Kota  Sorong,  dampak  dari  penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan  hidup  mereka.  Pembatasan  kegiatan  atau  mobilisasi  masyarakat sebagai  langkah preventif untuk  menekan  laju  penyebaran  Covid-19 menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat  bekerja  secara  maksimal  dan  hal  ini sangat  berpengaruh  pada  tingkat  pendapatan  masyarakat.  Sistem lockdown yang diterapkan Pemerintah Kota Sorong mengakibatkan banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan karyawan hingga berakhir pada pemutusan hubungan kerja.
Pada  tahun  anggaran  2020,  dengan  menggunakan refocusing (mengalihkan  besaran  anggaran  suatu  program  pada  program  yang  lebih penting  dengan  alasan  urgen  untuk  segera  ditanggulangi)  anggaran Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  menyalurkan  Bantuan  Tangan  Kasih  pada 32.317  orang  di  12  Kabupaten  dan  1  Kota,  dengan  nilai  masing-masing penerima sebesar Rp. 5,4 juta. Jumlah penerima itu ditambah 20.000 orang di
seluruh Kabupaten dan Kota dengan jumlah nominal yang sama. Pada tahun anggaran yang sama, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari sebanyak 275 orang dengan besaran masing-masing Rp.5,4 juta. (https://papuakini.co/2021/09/24/kadistransnaker-papua-barat-tangan-
kasih  kebijakan-gubernur-dana-apbd-data-penerima-dari-kabupaten-kota/, diakses pada tanggal 27 Februari 2022).
Pada tahun anggaran 2021, target dan realisasi Bantuan Tangan Kasih dilaksanakan penyaluran bantuan dalam dua tahap dan terbagi dalam 2 (dua) jenis  program  yaitu,  Bantuan  Bahan  Pokok  dan  Stimulus  UMK.  Target penyaluran program ini menyasar 36.166 penerima di seluruh wilayah Papua Barat,  dan  di  Kota  Sorong  sebanyak  6000  (enam  ribu)  penerima  bantuan dengan besaran jumlah bantuan sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)  per  bulan,  yang  dianggarkan  dalam  DIPA  Dinas  Transmigrasi  dan Ketenagakerjaan Papua Barat.
Melalui Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 466/46/2021 Tentang Penetapan  Nama-Nama  Penerima  Bantuan  Tunai  Pasca  Kerja/Dirumahkan Program  Tangan  Kasih  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  Kepada  Pekerja Formal dan Informal Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kota Sorong Tahun 2021 telah menetapkan sebanyak 6000 (enam ribu) orang yang berhak untuk mendapatkan santunan Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2021,  selanjutnya  biaya  yang  dikeluarkan  sebagai  akibat  ditetapkannya keputusan  di  atas  dibebankan  pada  APBD  Provinsi  Papua  Barat  Tahun Anggaran  2021.  Daftar  nama-nama  tersebut  di  atas  selanjutnya  diajukan kepada Gubernur Papua Barat untuk disahkan sebagai penerima bantuan.
Keberpihakan  pemerintah  ini  secara  makro  bertujuan  untuk  menjaga stabilitas ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketahanan Sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang  terdiri atas ketangguhan serta  keuletan  dan  kemampuan  untuk  megembangkan  kekuatan  nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan dengan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. (Afrizal and Handrisal 2019).
Beberapa bantuan, selain bantuan dari Pemerintah, telah diterima oleh sebagian besar keluarga. Walaupun demikian, mereka tidak dapat sepenuhnya hanya tergantung dari bantuan tersebut, karena bantuan  bersifat  sementara. Keluarga  harus  memulai  kembali  untuk  memperoleh  pendapatan,  Hanya saja,  untuk  memulai  pekerjaan  mereka  kembali  dan  untuk  memperbaiki ekonomi keluarga menjadi hal yang  tidak  mudah.  Banyak  kendala  dihadapi, antara  lain  perlu  modal  kembali,  adanya  kepercayaan mitra, pemasaran di saat pandemi dan sebagainya.
Selain    itu    hal    yang    sangat    menghawatirkan    adalah    terganggunya ketahanan    ekonomi    keluarga.  Ketahanan    ekonomi    keluarga    dipahami sebagai  keadaan  dinamis  suatu  keluarga  mengenai  kegigihan dan  kekuatan
dalam    menghadapi    berbagai    tantangan,    ancaman,    dan    hambatan    serta gangguan  baik dari   eksternal   maupun   dari   internal,   secara   langsung maupun      tidak  langsung      membahayakan  kelangsungan    perekonomian keluarga.    Sebagai    unit  terkecil    dari    sebuah    negara,    keluarga    dengan ketahanan  ekonomi  yang  kuat  akan  menciptakan  dasar  ekonomi  negara yang  kuat  pula. (Wulandari 2017)
Ketahanan  ekonomi  keluarga  berperan  penting  dalam  membentuk ketahanan  ekonomi  negara, karena  ekonomi  negara  akan  kuat  jika  setiap keluarga  yang  ada  di  negara  tersebut  memiliki  ekonomi yang kuat. Peran pemerintah  memang  sangat  besar  untuk  dapat  menghidupkan  kembali perekonomian keluarga  dan  masyarakat,  namun  keluarga/rumah  tangga juga  harus  memiliki  kemauan,  tekad  dan optimisme yang tinggi untuk dapat bertahan dan bangkit dari kondisi keterpurukan ini. (Rachmawati et al. 2022) Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini menitikberatkan pada aspek keberpihakan Pemerintah Kota Sorong dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan  sosial  dan  ekonomi  Masyarakat  melalui  skema  Bantuan  Tangan Kasih.  Selanjutnya,  mendeskripsikan  bentuk  dan  indikator  keberpihakan tersebut dengan narasi ilmiah sehingga mampu difahami secara sistematis oleh penggiat  atau  pemerhati  masalah  kebijakan,  ketahanan  sosial  dan  ekonomi masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan menitikberatkan kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data  penelitian,  dalam  penyajian  data  dan  fakta  penelitian  akan  disajikan secara  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  metodologi  yang menitikberatkan  pada  proses  penggunaan  dan  mengkoleksi  variasi  materi- materi  empiris,  studi  kasus,  pengalaman  personal,  introspektif, life  history , interview ,  observasi,  sejarah,  interaksional,  dan  teks  visual  yang mengambarkan  rutinitas  dan  problem  waktu  dan  arti  hidup  individual. (Pradoko,  Susilo  2017).  Penelitian  kualitatif  menekankan  pada  kemampuan peneliti  sebagai  subjek  atau  instrumen  penelitian.  (Sugiyono  2013).  Tugas analitik yang lebih besar bukanlah menjadi peneliti kualitatif, tetapi pada apa yang peneliti kerjakan yang merujuk pada esensi kualitatif. (Saldan a 2018).
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sorong, tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja  Kota  Sorong  sebagai  instansi  yang  berwenang  dalam  pelaksanaan Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2020-2022. Teknik pengumpulan data dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  analisis  interaktif Huberman dan Miles yaitu, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. (Nursapiah 2020).

## Pembahasan
Program  Bantuan  Tangan  Kasih  ini  merupakan  buah  pemikiran  dari Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  untuk  membantu  masyarakat  dalam
meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  yang  mencakup  dimensi  pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui strategi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan komunitas dan keagamaan.
Menjadi hal yang menarik dari kebijakan bantuan ini, menurut peneliti adalah alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Bantuan Tangan Kasih. Anggaran yang digunakan adalah hasil dari re-focussing dari anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021. Kebijakan re-focussing diartikan sebagai proses pengalihan  anggaran suatu program yang telah ditetapkan di dalam postur APBD pada tahun anggaran berjalan. Pengalihan ini didasarkan pada  diskresi  pemerintah  dengan  pertimbangan  urgensi  dan prioritas  suatu masalah yang telah dihadapi oleh daerah dan masyarakat. Kebijakan program ini juga menjadi bukti tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk  mendengarkan  aspirasi  dari  bawah  dan  sebagai  respon  dari  aspirasi tersebut  kebijakan  program  ini  dimaksudkan  untuk  mengadakan  perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran ( bottom-up ). Aspek  keberpihakan  Pemerintah  Kota  Sorong  terlihat  dengan  jelas setelah  proses  penyelenggaraan  yang  meliputi  pendataan  calon  penerima, penyaluran  dan  laporan  hasil  penyelenggaraan  Bantuan  Tangan  Kasih  telah rampung. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong telah diimplementasikan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun bentuk keberpihakan pemerintah dapat dimaknai melalui proses kreativitas/inovasi, implementasi, komitmen.
Inovatif , program  ini  merupakan  hasil  kreativitas  dan  inovasi pemerintah  yang  belum  pernah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebelumnya. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  penelitian  Ibu Ernawati Siregar selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, terkait Kebijakan Program Bantuan Tangan Kasih,  beliau menyatakan bahwa Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2020 dan 2021 merupakan kebijakan Gubernur Papua Barat yang yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia, jadi  ini  merupakan  inovasi  program  yang  benar-benar  berorientasi  pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan salah satu bentuk perhatian gubernur terhadap apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua Barat.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menilai bahwa kebijakan Program Bantuan Tangan Kasih ini adalah inovasi dari Gubernur Papua Barat dan  merupakan  suatu  prestasi  yang  perlu  mendapatkan  apresiasi  oleh pemerintah  pusat.  Proses  keberpihakan  dari  pemerintah  terlihat  dari kemampuan pemerintah dalam menemukan solusi yang efektif dalam menjaga kestabilan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Dengan  diberlakukannya pembatasan  mobilitas  masyarakat  di  Provinsi  Papua  Barat,  berakibat  pada terbatasnya  ruang  bagi  masyarakat  untuk  mencari  nafkah  dan  melakukan aktivitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  masyarakat.  Untuk membantu  masyarakat  dan  pelaku  usaha  kecil  yang  terdampak  dari pembatasan  mobilitas  ini,  Gubernur  Papua  Barat  mengambil  tindakan  cepat dengan mengeluarkan kebijakan strategis berupa Bantuan Tangan Kasih untuk
Pekerja Informal yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 dengan melakukan refocussing pada anggaran APBD tahun 2020 dan 2021.
Implementatif ,  yaitu  kemampuan  pemerintah  dalam  menyalurkan Bantuan Tangan Kasih, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang  telah  tervalidasi  sebagai  penerima  bantuan.  Proses  implementasi program  akan  mengalami  perlakuan  berbeda  antara  satu  wilayah  dengan wilayah  yang  lain.  SOP  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  dilain  sisi,  masih membutuhkan  perilaku  pemerintah  yang  adaptif  terhadap  dinamika  yang berkembang pada suatu daerah.
Keberpihakan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  Bantuan  Tangan Kasih  terlihat  selama  proses  implementasi  program  berlangsung.  Peneliti melakukan  analisa  terkait  dengan  kebijakan  bantuan  sosial,  pendekatan intensif  kepada  kelompok  sasaran,  implementor  dan  menganalisis  faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong.
Bantuan Tangan Kasih merupakan program dari kebijakan yang sudah ideal  untuk  dimplementasikan,  karena tidak  bertentangan  dengan  kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi, mudah dimengerti oleh unsur penyelenggara dan  kelompok  sasaran  penerima  manfaat  serta  tidak  memberikan  implikasi negatif terhadap masyarakat. Interaksi yang terjalin antara perumus kebijakan, implementor (pelaksana kebijakan) dan kelompok sasaran juga sangat terjalin dengan  baik.  Hal-hal  yang  diharapkan  oleh  perumus  kebijakan  dengan terimplementasikannya  kebijakan  program  Bantuan  Tangan  Kasih  ini  agar tersampaikan kepada kelompok sasaran juga sudah terlaksana dengan sangat baik.
Bantuan  Tangan  Kasih  adalah  program  bantuan  sosial  yang menitikberatkan  pada  masyarakat  yang  tidak  tervalidasi  sebagai  penerima manfaat  bantuan  sosial  dari  pemerintah  misalnya,  BPNT,  BLT,  PKH  atau bantuan  sosial  sejenis  lainnya.  Prinsip no  left  behind merupakan  wujud keberpihakan  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  secara  ekonomi  tidak mampu tetapi tidak tervalidasi sebagai penerima bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang bersifat komplementer.
Sebagai langkah konkrit atas keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabiliasasi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sorong adalah selain  menyalurkan  bantuan  uang  tunai  yang  ditransfer  langsung  melalui rekening penerima, melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait  pembuatan  kartu  Jaminan  Hari  Tua  bagi  setiap  penerima  Bantuan Tangan Kasih.
Commitment yaitu sikap pemerintah Kota Sorong dalam memenuhi janji yang tertuang dalam visi misi pemerintahan yaitu dengan menerapkan prinsip no  left  behind dalam  pelayanan  bantuan  sosial.  Kebijakan  program  ini  juga menjadi  bukti  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dan sebagai respon dari aspirasi tersebut kebijakan  program  ini  dimaksudkan  untuk  mengadakan  perbaikan  atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran ( bottom-up ).
Keberpihakan Pemerintah Kota Sorong terkait komitmen bahwa seluruh masyarakat  yang  dikategorikan  dapat  menjadi  penerima  manfaat  bantuan melalui  proses  pendataan  dan  verifikasi  faktual,  dipastikan  nama  mereka tercantum dalam lampiran nama-nama penerima bantuan yang disahkan oleh pemerintah  provinsi  Papua  Barat.  Dalam  melaksanakan  proses  pendataan, Pemerintah Kota Sorong melibatkan seluruh ASN dan tenaga honorer dalam lingkup  Disnaker  Kota  Sorong.  Hal  ini  menunjukkan  keseriusan  pemerintah dalam memastikan kualifikasi dan jumlah penerima manfaat Bantuan Tangan Kasih.
Proses pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja tetap tidak memuaskan seluruh pihak. Hal ini terlihat jelas dengan munculnya protes dari kalangan  masyarakat  yang  namanya  telah  di  data  tetapi  tidak  dapat memperoleh bantuan. Protes ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Tenaga Kerja  dan  Pemerintah  Kota,  yang  berujung  dengan  mempertanyakan  atau melakukan  koordinasi  kepada  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  dan Disnakertrans Provinsi Papua Barat, dan selanjutnya diupayakan jalan keluar secepatnya.
Berdasarkan  temuan  dari  proses  pendataan  di  atas,  upaya  yang dilakukan oleh pihak implementor yaitu tetap melakukan koordinasi intensif dengan  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  khususnya  Disnakertrans, mengintensifkan  sosialisasi  terkait  kualifikasi  calon  penerima  manfaat Bantuan Tangan Kasih, memberikan dispensasi terkait syarat penerima yang tidak  berada  di  tempat  atau  berhalangan  hadir  dalam  proses  penyaluran bantuan dapat diwakilkan dengan syarat membawa kelengkapan administrasi berupa Salinan KTP Elektronik atau Karta Keluarga.  Keputusan implementor ini  bersifat  insidential,  dibuat  untuk  merespon  cepat  dinamika  yang  terjadi selama  proses  penyelenggaran  Bantuan  Tangan  Kasih  di  Kota  Sorong.  Sikap responsif  implementor  tersebut  merupakan  wujud  nyata  dari  komitmen pemerintah  untuk  tetap  hadir  dan  berpihak  pada  kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  peneliti  setelah  melaksanakan  penelitian  dengan tema keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sorong adalah sebgai berikut :
1. Program Bantuan Tangan Kasih ini merupakan buah pemikiran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  yang  mencakup  dimensi pendidikan,  ekonomi,  kesehatan  dan  pengembangan  kapasitas masyarakat  melalui  strategi  pemberdayaan  dan  penguatan kelembagaan  komunitas  dan  keagamaan. Anggaran yang digunakan dalam realisasi bantuan berasal dari APBD Provinsi Papua Barat Daya.
2. Bantuan  Tangan  Kasih  adalah  program  bantuan  sosial  yang menitikberatkan  pada  masyarakat  yang  tidak  tervalidasi  sebagai penerima  manfaat  bantuan  sosial  dari  pemerintah  misalnya,  BPNT,
BLT,  PKH  atau  bantuan  sosial  sejenis  lainnya.  Prinsip no  left  behind merupakan  wujud  keberpihakan  pemerintah  kepada  masyarakat yang  secara  ekonomi  tidak  mampu  tetapi  tidak  tervalidasi  sebagai penerima bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang bersifat komplementer.
3. Aspek  keberpihakan  Pemerintah  Kota  Sorong  terlihat  dengan  jelas setelah  proses  penyelenggaraan  yang  meliputi  pendataan  calon penerima,  penyaluran  dan  laporan  hasil  penyelenggaraan  Bantuan Tangan Kasih telah rampung. Sejak tahun  2020  hingga tahun  2022, Bantuan  Tangan  Kasih  di  Kota  Sorong  telah  diimplementasikan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun bentuk  keberpihakan  pemerintah  dapat  dimaknai  melalui  proses kreativitas/inovasi, implementasi, komitmen.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Said  Zainal.  2019. Kebijakan  Publik .  IV.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Humanika.
Adger, W. N. 2000. “ Social and Ecological Resilience: Are They Related ?” Progress in Human Geography 24 (3): 347–64. https://doi.org/10.1191/030913200701540465.
Afrizal,  and  Handrisal.  2019.  “ Mewujudkan  Ketahanan  Sosial  Masyarakat Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa  Ekang Anculai Kabupaten Bintan .” Jurnal Wedana 5 (1): 627–41. Barrientos,  Armando.  2013. Social  Assistance  in  Developing  Countries .  New York: Cambridge University Press.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Kedua. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Fedriansyah,  Muhammad.  2016.  “ Kebijakan  Sosial  Dalam  Pembangunan - Neliti.” SHARE Social Work Journal. 2016. https://www.neliti.com/id/publications/181637/kebijakan-sosial- dalam-pembangunan.
Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif . Medan: Wal ashri Publishing. Pereirinha, Jose  Anto nio Correia, and Elvira Pereira. 2021. “S ocial Resilience and Welfare Systems under COVID-19: A European Comparative Perspective .” Global Social Policy 21 (3): 569–94. https://doi.org/10.1177/14680181211012946. Pradoko, Susilo, A.M. 2017. Paradigma Metode Penelitian Kualitatif : Keilmuan, Seni  Budaya  Dan  Humaniora .  Yogyakarta:  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta Press.
Rachmawati, Eka, Susie Suryani, Dina Hidayat, Yulefnita Yulefnita, and Randi Saputra.  2022.  “ Ketahanan  Ekonomi  Keluarga  Kepada  Masyarakat Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru .” Buletin Pembangunan Berkelanjutan 5 (3). https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8729.
Saldan a,  Johnny.  2018.  “ Researcher,  Analyze  Thyself.” International  Journal  of Qualitative Methods 17 (1): 2036–46. https://doi.org/10.1177/1609406918801717. Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. Sutmasa,  Yosep  Gede.  2021.  “ Memastikan  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan Publik .” Jurnal Ilmiah Cakrawarti 4 (1): 25–36. https://doi.org/10.47532/JIC.V4I1.242.
Wulandari, Prisca Kiki. 2017. “ Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang) .” Jurnal Ketahanan Nasional
23 (3): 300. https://doi.org/10.22146/jkn.28829.