## Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf

## Muhammad Fauzan
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematangsiantar mfauzan57@yahoo.com

## Abstract
Abu Yusuf was one of the scholars and thinkers of Islam's most successful period  of  Caliph  Harun  ar-Rashid,  this  can  be  seen  from  the  progress  of  the country  and  welfare  of  the  people  in  the  time  of  Abu  Yusuf  both  in  terms  of economic,  social,  political,  security  and  defense  of  the  country,  and  the development  of  science  knowledge  and  technology.  In  terms  of  thinking  jurists Abu  Yusuf  is  an  homage  to  ahl  ar-ra'yu,  Abu  Yusuf  tend  to  describe  various thoughts by using analytical tools qiyas preceded by conducting in-depth study of the  Qur'an,  the  hadith  of  the  Prophet,  Atsar  Shalabi,  as  well  as  the  practice  of pious rulers. Rationale is to bring al-mashlahah al'ammah (the public good). This approach makes a variety of ideas to be relevant and more stable. In terms of the economy, especially taxation, Abu Yusuf many uses diligences as outlined in the book  Al-Kharaj.  This  of  course  raises  the  question:  how  does  the  concept  of taxation according to Abu Yusuf? To obtain the answer to that question, this study aimed  at  library  research  (library  research)  which  is  a  descriptive  analysis  that describes the overall biography of Abu Yusuf and Abu Yusuf thinking in terms of the  economy,  especially  in  terms  of  the  concept  of  taxation.  Data  about  Abu Yusuf  thinking  in  terms  of  the  economy,  especially  in  terms  of  taxation  explore concepts in the book Al-Kharaj, works of scholars, researchers and historians who wrote about Abu Yusuf. While the data related to this study traced in the sources of primary and secondary as well as previous studies. After a successful data are collected,  grouped,  categorized  and  discard  unnecessary  data  and  data  obtained will  be  analyzed  carefully.  Based  on  the  analysis  of  the  data  found  that  the economic rationale Abu Yusuf is economic thought appropriate/suitable with the state  of  society  at  that  time.  In  terms  of  the  concept  of  taxation,  which  is  the source of state revenue in the future of Abu Yusuf is kharaj, jizyah, usyur, alms, ghanimah and fa'i.
Keywords: Taxation,  Islamic Economics, Diligences Abu Yusuf

## Abstrak
Abu  Yusuf  adalah  salah  satu  ilmuwan  dan  pemikir  periode  paling  sukses dari  Khalifah  Harun  ar-Rashid,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemajuan  negara  dan kesejahteraan rakyat pada masa Abu Yusuf baik dari segi ekonomi, sosial, politik, keamanan  dan  pertahanan  negara,  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Menurut  pemikiran  ahli  hukum  Abu  Yusuf  adalah  penghormatan kepada  ahl  ar-ra'yu,  Abu  Yusuf  cenderung  menggambarkan  berbagai  pemikiran dengan menggunakan alat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian mendalam  terhadap  Alquran,  hadits  Nabi,  Atsar  Shalabi,  juga  praktik  penguasa saleh. Alasannya adalah untuk membawa al-mashlahah al'ammah (barang publik). Pendekatan ini membuat berbagai gagasan menjadi relevan dan lebih stabil. Dari
sisi  ekonomi,  terutama  perpajakan,  Abu  Yusuf  banyak  menggunakan  ketekunan seperti  yang  digariskan  dalam  buku  Al-Kharaj.  Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan pertanyaan:  bagaimana  konsep  perpajakan  menurut  Abu  Yusuf?  Untuk mendapatkan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu  analisis  deskriptif  yang menggambarkan  keseluruhan  biografi  Abu  Yusuf  dan  pemikiran  pemikiran  Abu Yusuf  dalam  hal  ekonomi,  terutama  dalam  hal  konsep  perpajakan.  Data  tentang pemikiran  Abu  Yusuf  dalam  hal  ekonomi,  terutama  dalam  hal  perpajakan mengeksplorasi  konsep  dalam  buku  Al-Kharaj,  karya  ulama,  peneliti  dan sejarawan  yang  menulis  tentang  Abu  Yusuf.  Sedangkan  data  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini  ditelusuri  di  sumber  studi  primer  dan  sekunder  maupun sebelumnya.  Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  dikelompokkan,  dikategorikan dan  dibuang  data  dan  data  yang  tidak  perlu  diperoleh  akan  dianalisis  dengan seksama.  Berdasarkan  analisis  data  diketahui  bahwa  pemikiran  ekonomi  Abu Yusuf adalah pemikiran ekonomi yang sesuai / sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Dari segi konsep perpajakan, yang merupakan sumber penerimaan negara di  masa  depan  Abu  Yusuf  adalah  kharaj,  jizyah,  usyur,  sedekah,  ghanimah  dan fa'i.
Kata Kunci: Perpajakan, Ekonomi Islam, Ketekunan Abu Yusuf

## Pendahuluan
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu  pada  sistem self  assesment .  Sistem self  assesment adalah  sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang,  kepercayaaan,  tanggung  jawab kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar.  Namun  bila  semua diserahkan  kepada  wajib  pajak  tanpa  ada  pengawasan  yang  ketat  dari  aparatur pajak, maka pendapatan dari pajak tidak akan efisien, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan (Casavera, 2009:3).
Sesuai  dengan  sistem self  assesment ,  setiap  wajib  pajak  wajib  membayar pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  dengan  tidak  menggantungkan  pada  adanya  surat  ketetapan  pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak  tidak  berkewajiban  untuk  menerbitkan  surat  ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan  yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu  surat  ketetapan  pajak  hanya  terbatas  pada  wajib  pajak  tertentu  yang
disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan wajib pajak.
Dalam  sejarah  ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  dikenal  memilki  sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun  ar-Rasyid,  beliau  meletakkan  dasar-dasar  kebijakan  fiskal  yang  berbasis kepada keadilan dan maslahah .
Kekuatan  utama  pemikiran  Abu  Yusuf  adalah  dalam  masalah  keuangan publik.  Dengan  daya  observasi  dan  analisisnya  yang  tinggi,  Abu  Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat. Terlepas  dari  berbagai  prinsip  perpajakan  dan  pertanggungjawaban  negara terhadap  kesejahteraan  rakyatnya,  ia  memberikan  beberapa  saran  tentang  cara- cara  memperoleh  sumber  perbelanjaan  untuk  pembangunan  jangka  panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.
Abu  Yusuf  sangat  menekankan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  para pemungut  pajak,  guna  menghindari  terjadinya  penyelewengan  seperti  korupsi, tindak  penindasan,  dan  lain  sebagainya.  Ia  menganggap  bahwa  penghapusan penindasan  dan  jaminan  kesejahteraan  rakyat  adalah  sebagai  tugas  utama penguasa (Abu Yusuf, 1302 H:132).
Dalam  hal  perpajakan,  Abu  Yusuf  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  yang jelas  beabad-abad  kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai canon  of taxation . Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang ditekannya (Boedi Abdullah, 2010:157).
Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari  negara.  Sumbangannya  terletak  pada  pembuktian  keunggulan  pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  yang  menjadi perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep  perpajakan menurut  Abu  Yusuf  dan  apakah  yang  menjadi  dalil  dan  argumentasi  Abu  Yusuf dalam hal konsep perpajakan?

## Kerangka Teori
1. Pengertian Pajak
Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah daribah yang  berasal  dari  kata daraba , darban ,  yang  artinya  mewajibkan,  menetapkan menentukan,  memukul,  menerangkan,  atau  membebankan. Dharibah (tunggal) atau daraib (jama’)  disebut  beban  karena  merupakan  kewajiban  tambahan  atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanannya akan dirasakan sebagai sebuah beban  (pikulan  yang  berat).  Secara  bahasa  maupun  tradisi, daribah dalam pengunannya  memang  mempunyai  banyak  arti,  namun  para  ulama  memakai ungkapan daribah untuk  menyebut  harta  yang  dipungut  sebagai  kewajiban (Gusfahmi, 2007:27).
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KUP, 2013:2).
Menurut  S.I  Djajaningrat,  pajak  adalah  kewajiban  menyerahkan  sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang  memberikan  kedudukan  tertentu  tetapi  bukan  sebagai  hukuman  menurut peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan  tetapi  tak  ada  jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk  memelihara kesejahteraan secara umum (Diaz Priantara, 2013:2).
Dari berbagai definisi pajak diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: (Mardiasmo, 2009:1)
1) Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2) Berdasarkan undang-undang.
Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta aturan pelaksanaannya.
3) Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4) Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum pajak adalah sebagai berikut:
1) Al-Quran
QS. Al-Anfal:41 (Departemen Agama RI, 2005:183)
                                                                                                                                                                                                
                                                                       
Artinya: “Ketahuilah,  Sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh sebagai  rampasan  perang,  Maka  Sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  rasul, kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnussabil,  jika  kamu beriman kepada Allah dan kepada apa  yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 41).
QS. Al-Hasyr: 7 (Departemen Agama RI, 2005:547)
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Artinya:  “ Apa  saja  harta  rampasan  (fa‟i)  yang  diberikan  Allah  kepada Rasul-Nya  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah, Rasul,  kerabat  Rasul,  anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya  saja  diantara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka  terimalah dia.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka  tinggalkanlah,  dan  bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya .” (Al-Hasyr: 7).
2) Hadis (Syekh Manshur Ali Nashif, 1996:1181)
دو اد وب ا و ي ر اخبلا هاور( .زجى س وجم نم ةي زجلا ذخ ا ملس و ويلع لله ا لص يبنلا نأ
)ي ذم زتل او
Nabi SAW telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Negeri Hajar . (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

## 3. Sistem Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata ( riel stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan  yang  nyata), sehingga  pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni setelah  penghasilan  yang  sesungguhnya  diketahui.  Stelsel  nyata  mempunyai kelebihan  atau kebaikan  dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini  adalah pajak  yang dikenakan  lebih  realistis.  Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  baru  dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b. Stelsel anggapan ( fictieve stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang  diatur  oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,  sehingga  pada  awal  tahun  pajak  sudah  dapat  ditetapkan  besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat  dibayar  selama  tahun  berjalan,  tanpa  menunggu  pada  akhir  tahun. Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  yang  dibayar  tidak  berdasarkan  pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, bersarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada  akhir  tahun  besarnya  pajak  disesuaikan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya. Bila  besarnya  pajak  menurut  kenyataan  lebih  besar  daripada  pajak  menurut anggapan,  maka  Wajib  Pajak  harus  menambah.  Sebailknya,  jika  lebih  kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
Pajak  merupakan  sumber  penerimaaan  negara  yang  utama.  Pendapatan (devisa)  dari  Indonesia  yang  paling  besar  setiap  tahunnya  besumber  dari  pajak. Semakin  hari  peranan  penerimaan  pajak  bagi  pembiayaan  pengeluaran  umum/ negara  semakin  besar.  Salah  satu  agenda  yang  setiap  tahunnya  dilakukan  negara Indonesia adalah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: (Mardiasmo, 2009:7)
1. Official Assesment System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib pajak.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. Self Assesment System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada  wajib pajak sendiri.
b) Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang  bersangkutan)  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Dari ketiga sistem perpajakan tersebut,  yang berlaku di  Indonesia saat ini adalah self  assesment  system (menghitung  pajak  sendiri),  dimana  wajib  pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

## 4. Fungsi Pajak
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi Budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
a. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  minuman  keras  untuk  mengurangi konsumsi minuman keras.
b. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah  untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
c. Tarif  pajak  untuk  ekspor  sebesar  0%,  untuk  mendorong  ekspor  produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan  adanya  pajak,  pemerintah  memiliki  dana  untuk  menjalankan kebijakan  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  harga  sehingga  inflasi  dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang  di  masyarakat,  pemungutan  pajak,  penggunaan  pajak  yang  efektif  dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua  kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan sehingga  dapat  membuka  kesempatan  kerja,  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 5. Jenis-Jenis Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat di bagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pajak  menurut  golongannya,  pajak  menurut  sifatnya  dan  pajak  menurut  lembaga pemungutnya.
a. Pajak menurut golongannya:
1) Pajak Langsung
Pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak  dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
2) Pajak Tidak Langsung
Pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pajak menurut sifatnya:
1) Pajak Subjektif
Pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subjeknya,  dalam  arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2) Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas  Barang Mewah.
c. Pajak menurut lembaga pemungutnya
1) Pajak Pusat
Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan Bea Materai.
2) Pajak Daerah
Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 Pajak  Kabupaten/  Kota,  contoh:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak Hiburan.
Jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf adalah fa‟i , kharaj , usyur dan jizyah .
1. Fa‟i
Fa‟i adalah  harta  yang  diperoleh  orang-orang  Islam  tanpa  melalui pertempuran  baik  dengan  pasukan  berkuda  atau  kendaraan  yang  lain.  Seperlima dari  harta fa‟i diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  (Muhammad  Ash Shalabi, 2008:389).
Harta fa‟i meliputi kharaj , jizyah , usyur ataupun  harta  perdamaian.  Harta fa‟i merupakan  sumber  dana  umum  yang  diperuntukkan  bagi  Rasul  dan
pemerintahan  serta  pihak  lain  yang  bertugas  untuk  mewujudkan  kemashlahatan kehidupan kaum Muslimin (Said Sa’ad Marthon, 2007:108).
2. Kharaj
Kharaj menurut  bahasa  bermakna al-kara‟ (sewa)  dan al-ghullal (hasil).
Setiap  tanah  yang  diambil  dari  kaum  kafir  secara  paksa,  setelah  perang diumumkan  kepada  mereka,  dianggap  sebagai  tanah kharajiyah .  Jika  mereka memeluk  Islam,  setelah  penaklukan  tersebut,  maka  status  tanah  mereka  tetap kharajiyah . Kharaj adalah  hak  yang  diberikan  atas  lahan  tanah  yang  telah dirampas  dari  tangan  kaum  kafir,  baik  dengan  cara  perang  maupun  damai.  Jika perdamaian  menyepakati  bahwa  tanah  tersebut  milik  kita  dan  mereka  pun mengakuinya  dengan  membayar kharaj ,  maka  mereka  harus  menunaikannya (Taqiyuddin An Nabhani, 2009:264).
3. Usyur
Usyur adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  barang-barang  dagangan  yang masuk ke negara  Islam. Usyur belum sempat dikenal  di  masa  Nabi  SAW dan di masa  Abu  Bakar  Siddiq  RA.  Permulaan  diterapkannya usyur di  negara  Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Usyur telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang  terhadap  mereka,  Umar  bin  Al-Khathab  memutuskan  untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam (Quthb Ibrahim Muhammad, 2002:100).
4. Jizyah
Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam (Said Hawwa, 2004:595).

## Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historiesnormatif- filosofis . Pendekatan histories adalah digunakan  untuk  memperoleh data  biografi Abu  Yusuf.  Sedangkan  pendekatan filosofis adalah  menganalisis  sejauh  mana perpajakan pada masa Abu Yusuf berkembang.
2. Penentuan Data
Data  yang  diperlukan  diambil  dari  berbagai  literatur  berupa  buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan gagasan-gagasan konsep perpajakan menurut Abu Yusuf.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  Abu  Yusuf  ini,  penulis  berusaha mengumpulkan  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  Abu  yusuf  yarng  terdiri dari:
a. Data Primer, yaitu Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf diterbitkan di Kairo pada tahun 1302 H.
b. Data  Sekunder,  yaitu  buku-buku  yang  berkenaan  dengan  tema pembahasan,    seperti  Perpajakan  diterbitkan  di  Yogyakarta  pada  tahun 2009,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  dari  Masa  Klasik  hingga Kontemporer  diterbitkan  di Jakarta  pada  tahun  2010,  Sejarah  Pemikiran Ekonomi  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2008,  Perdaban Pemikiran  Ekonomi  Islam  diterbitkan  di  Bandung  pada  tahun  2010, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ketiga  Departemen  Pendidikan Nasional  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2001,  Undang-Undang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan di  Bandung pada tahun  2013, Al-Amwal  fi  daulah  al-Khilafah diterbitkan  di  Bogor  pada tahun 2002, dan Mausu‟atu Fiqhi Umar bin Khathab Asruhu Wahayatuhu diterbitkan  di  Beirut  pada  tahun  1989,  Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al- Khathab  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2006,  Peran  Nilai  dan  Moral Perekonomian  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  1997, Dhuha  al-Islam diterbitkan di Kairo pada tahun 1974, Sistem Ekonomi Islam diterbitkan di Bogor  pada  tahun  2009,  Ensiklopedi  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada tahun  2005, The  Great  Leader  of  Umar  bin  Al-Khathab diterbitkan  di Jakarta  pada  tahun  2008,  Sejarah  Pemikiran  Para  Khalifah  diterbitkan  di Jakarta  pada  tahun  2008,  Pengantar  Hukum  Islam  diterbitkan  di  Jakarta pada  tahun  2002,  Ensiklopedi  Hukum  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada tahun  1997, Al-Jumanatul  „Ali Alquran  dan  Terjemahnya  diterbitkan  di Bandung  pada  tahun  2005,  Ensiklopedi  Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada tahun 1993, Pajak Menurut Syariah diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, Al-Islam  diterbitkan  di  Jakarta  pada  tahun  2004,  Sejarah  Pemikiran
Ekonomi  Islam  diterbitkan  Jakarta  pada  tahun  2008,  dan  Perpajakan diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009.
4. Teknik Pengolahan Data
Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data  yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan,  dikategorikan  dan  membuang  data  yang  tidak  diperlukan.  Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.
5. Analisis Data
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni  menggambarkan  secara  menyeluruh  riwayat  hidup  serta  pemikiran- pemikiran  Abu  Yusuf  dalam  hal  ekonomi  dan  perpajakan.  Kemudian  ditopang dengan  metode  induksi  guna  mencari  kesimpulan,  dari  paparan  yang  bersifat umum menuju kepada kesimpulan khusus.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf
Abu  Yusuf  merupakan  fuqaha  pertama  yang  memilki  buku  (kitab)  yang secara  khusus  membahas  masalah  ekonomi.  Kitabnya  yang  berjudul Al-Kharaj , banyak  membahas  ekonomi  publik,  khususnya  tentang  perpajakan  dan  peran negara  dalam  pembangunan  ekonomi.  Kitab  ini  ditulis  atas  permintaan  Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj , usyur , zakat, dan jizyah . Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang  antara  lain:  tentang  pemerintahan,  keuangan  negara,  pertanahan, perpajakan,  dan  peradilan  (Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam (P3EI), 2008:107).
Dalam  pemerintahan,  Abu  Yusuf  menyusun  sebuah  kaidah  fikih  yang sangat populer, yaitu Tassarruf Al-Imam „ala Ra‟iyyah Manutun bi Al-Mashlahah (setiap  tindakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  rakyat  senantiasa  terkait dengan  kemaslahatan  mereka).  Ia  menekankan  pentingnya  sifat  amanah  dalam mengelola  uang  negara,  uang  negara  bukan  milik  Khalifah,  tetapi  amanat  Allah dan  rakyatnya  yang  harus  dijaga  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Ia  sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap  ( lump  sum  system )  atas  tanah  menjadi  sistem  pajak  proporsional ( proportional  system )  atas  hasil  pertanian.  Sistem  proporsional  ini  lebih
mencerminkan  rasa  keadilan  serta  mampu  menjadi automatic  stabilizer bagi perekonomian  sehingga  dalam  jangka  panjang  perekonomian  tidak  akan berfluktuasi terlalu tajam.
Dalam  hal  penetapan  pajak,  Abu  Yusuf  cenderung  menyetujui  negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari  lahan  pertanian.  Menurutnya,  cara  ini  lebih  adil  dan  memberikan  hasil produksi  yang  lebih  besar  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  memperluas tanah  garapan. Dengan kata lain, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem muqasamah ( proportional  tax )  daripada  sistem misahah ( fixed  tax )  yang  telah berlaku  sejak  pemerintahan  Khalifah  Umar  hingga  periode  awal  pemerintahan Dinasti Abbasiyah (Boedi Abdullah, 2010:158).
Abu  Yusuf  melihat  bahwa  sektor  negara  sebagai  suatu  mekanisme  yang memungkinkan  warga  negara  melakukan  campur  tangan  atas  proses  ekonomi. Bagaimana  mekanisme  pengaturan  tersebut  dalam  menentukan:  tingkat  pajak yang  sesuai  dan  seimbang  dalam  upaya  menghindari  perekonomian  negara  dari ancaman  resesi,  dan  sebuah  arahan  yang  jelas  tentang  pengeluaran  pemerintah untuk  tujuan  yang  diinginkan  oleh  kebijaksanaan  umum.  Pengaturan  tersebut bergantung  pada  beberapa  aspek  penting  sebagai  variabel  yang  mesti  dibenahi, yaitu pemasukan ( income ), pengeluaran ( expenditure ), dan mekanisme pasar (Euis Amalia, 2010:121).
Mekasnisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf adalah:
a. Menggantikan Sistem Wazifah dengan Sistem Muqasamah Wazifah dan muqasamah merupakan  istilah  dalam  membahasakan  sistem pemungutan  pajak. Wazifah memberikan  arti  bahwa  sistem  pemungutan  yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan  jumlah  yang  sama  secara  keseluruhan,  sedangkan muqasamah merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  diberlakukan  berdasarkan  nilai  yang tidak  tetap  (berubah)  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kemampuan  dan persentase penghasilan atau pajak proporsional (M. Nazori Majid, 2003:78).
b. Membangun Fleksibilitas Sosial
Meskipun  hukum  Islam  hanya  mengakui  muslimin  sebagai  individu dengan kapasitas hukum penuh, secara bersamaan kaum non muslimin sebenarnya juga  dapat  menuntut  adanya  kepastian  hukum  untuk  mendapatkan  perlindungan
dari  penguasa  Islam  apabila  mereka  diizinkan  untuk  memasuki  wilayah Dar  Al- Islam .  Seorang  muslim  adalah  seorang  yang  secara  alamiah  berada  di  bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaraannya secara penuh. Namun dibalik  itu  setiap  warga  negara  akan  menikmati  haknya  secara  berbeda-beda, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing. Abu Yusuf dalam hal  ini  menyikapi  perlakuan  terhadap  tiga  kelompok  yang  dianggap  tidak mempunyai  kapasitas  hukum  secara  penuh,  yaitu  kelompok Harbi ,  kelompok Musta‟min dan  kelompok Zimmi .  Abu  Yusuf  berusaha  memberi  pemahaman keseimbangan  dan  persamaan  hak  terhadap  mereka  di  tengah  masyarakatnya, dengan  mengatur  beberapa  ketetapan  khusus  berkenaan  dengan  status kewarganegaraan,  sistem  perekonomian  dan  perdagangan  serta  ketentuan  hukum lainnya (Mawardi, 1986:252).
c. Membangun Sistem dan Politik Ekonomi yang Transparan
Abu  Yusuf  memandang  sangat  penting  sistem  dan  politik  ekonomi  yang transparan.  Dengan  adanya  transparansi,  maka  akan  terlihat  peran  dan  hak  asasi masyarakat  dalam  menyikapi  tingkah  laku  dan  kebijakan  ekonomi,  baik  yang berkenaan  dengan  nilai-nilai  keadilan  ( al-adalah ),  kehendak  bebas  ( al-ikhtiyar ), keseimbangan  ( al-tawazun )  dan  berbuat  baik  ( al-ikhsan )  (M.  Nazori  Majid, 2003:80).
d. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom
Abu  Yusuf  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  otonom  (tidak  terikat  dari intervensi  pemerintah).  Perwujudannya  nampak  dalam  pengaturan  harga  yang bertentangan dengan hukum supply dan demand . Selain itu semua Abu Yusuf juga memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk  jangka  panjang,  seperti  membangun  jembatan  dan  bendungan  serta menggali  saluran-saluran  besar  dan  kecil.  Ketika  berbicara  tentang  pengadaan fasilitas  infrastruktur,  Abu  Yusuf  menyatakan  bahwa  negara  bertanggung  jawab untuk  memenuhinya  agar  dapat  meningkatkan  produktivitas  tanah,  kemakmuran rakyat  serta  pertumbuhan  ekonomi.  Ia  berpendapat  bahwa  semua  biaya  yang dibutuhkan  bagi  pengadaan  proyek  publik.  Selain  di  biadang  keuangan  publik, Abu  Yusuf  juga  memberikan  pandangannya  tentang  mekanisme  pasar  dan  harga (Adiwarman Azwar Karim, 2008:235).
2. Dalil dan Argumentasi Abu Yusuf dalam Hal Perpajakan
Adapun  yang  menjadi  dalil  dan  argumentasi  Abu  Yusuf  dalam  hal perpajakan adalah:
a. Kharaj
Yang  menjadi  dalil  Abu  Yusuf  menetapkan kharaj berdasarkan  firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 7-10. Dalam hal administrasi kharaj , Abu Yusuf menolak praktik taqbil , yaitu sistem pengumpulan kharaj dimana seseorang dari  penduduk  lokal  biasanya  mengajukan  diri  kepada  penguasa  untuk bertanggung jawab dalam memungut dan menghimpun kharaj di wilayahnya. Dia sendiri  yang  menemukan  target  penerimaan,  sementara  pemerintah  lokal  cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih (Euis Amalia, 2010:125).
Ia  tidak  menerima  sistem taqbil karena  menurutnya  praktik  semacam  ini akan  menjadi  penyebab  kehancuran  negara.  Para mutaqabbil sering  kali  berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, petani  menjadi  menderita  dan  enggan  mengurus  lahan  pertanian  dan meninggalkan  mata  pencaharian  mereka  sehingga  perolehan kharaj mejadi minim. Ia menawarkan agar pemerintah menyelenggarakan penghimpunan kharaj dari para petani. Pemerintah harus memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan kharaj dengan  aparat  yang  terlatih  dan  profesional  (Abu  Yusuf,  1302 H:105).
Dalam  pandangan  Abu  Yusuf,  kondisi  keuangan  yang  ada  menuntut perubahan  sistem misahah yang  tidak  efisien  dan  tidak  relevan  pada  masa hidupnya. Ia menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika sistem misahah digunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami bersama sebagian kecil  yang  tidak  bisa  ditanami.  Wilayah  yang  ditanami  bersama  sebagian  kecil yang  tidak  ditanami  diklasifikasikan  menjadi  satu  kategori  dan kharaj juga dikumpulkan  dari  tanah  yang  tidak  ditanami  (Adiwarman  Azwar  Karim, 2008:242).
Di  sisi  lain,  Abu  Yusuf  melihat  bahwa  pada  masanya  ada  wilayah  yang tidak  ditanami  selama  ratusan  tahun  dan  para  petani  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  menghidupkannya.  Dalam  situasi  demikian,  pajak  yang menetapkan  ukuran  panen  yang  pasti  atau  jumlah  uang  tunai  yang  pasti  akan
membebani  para  pembayar  pajak  dan  hal  itu  dapat  mengganggu  kepentingan keuangan publik.
Argumen  Abu  Yusuf  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah  pajak  yang pasti  berdasarkan  ukuran  tanah  (baik  yang  ditanami  maupun  tidak)  dibenarkan hanya  jika  tanah  tersebut  subur.  Oleh  karena  itu,  tidak  dibenarkan  untuk membebani  pajak  yang  pasti  tanpa  mempertimbangkan  kesuburan  tanah  tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.
Argumen kedua dan yang paling utama dalam menentang sistem misahah adalah tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang  tertentu.  Kecenderungan  perubahan  harga  gandum  membuat  cemas  para pembayar  pajak  dan  penguasa.  Abu  Yusuf  menyadari  sepenuhnya  dampak perubahan  harga  terhadap  para  pembayar  pajak  dan  pendapatan  pemerintah apabila  sistem misahah diterapkan  dan  tarif  yang  pasti  dikenakan,  baik  dalam bentuk sejumlah uang tertentu maupun sejumlah barang tertentu. Ia menyatakan:
“Jika  harga-harga  gandum  turun,  pembebanan  pajak  dala  bentuk  sejumlah uang tertentu (sebagai pengganti dari sejumlah gandum tertentu) akan melampaui kemampuan para petani. Di sisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang tertentu akan  membuat  pemerintah  mengalami  defisit  karena  menerima  pendapatan  yang rendah  dan,  sebagai  konsekuensinya,  biaya-biaya  pemerintah  akan  terpengaruh” (Abu Yusuf, 1302 H:48).
Hal  ini  berarti  bahwa  apabila  harga-harga  gandum  turun  dan  pendapatan kharaj berbentuk  sejumlah  gandum,  perbendaharaan  negara  secara  moneter mengalami  kerugian,  karena  memperoleh  pemasukan  yang  rendah  dengan menjual  sejumlah  gandum  tersebut  dengan  harga  yang  lebih  rendah.  Karena pemerintah  harus  membayar  belanja  negara  yang  sebagian  besar  dalam  bentuk uang,  hal  tersebut  akan  turut  memengaruhi  pendapatan  pajak.  Untuk  mengatasi masalah ini, jika penguasa memaksa para petani untuk membayar sejumlah uang, para  petani  harus  membayar  sejumlah  gandum  yang  lebih  banyak,  yang  berarti menjadi beban tambahan bagi mereka. Akibatnya, mereka akan menderita secara moneter.  Sebaliknya,  Abu  Yusuf  melihat  bahwa  jika  harga  gandum  tinggi, pemerintah  tidak  akan  membebankan  pajak  dalam  bentuk  sejumlah  uang  dan membiarkan para petani memperoleh dari harga-harga tersebut.
Hal  tersebut  mengimplikasikan,  jika  harga  gandum  tinggi,  beban  pajak dalam bentuk sejumlah barang akan menguntungkan keuangan negara. Dalam hal
ini, pemerintah lebih suka mengumpulkan pajak dalam bentuk barang. Sementara itu,  para  petani  lebih  suka  membayar  pajak  dalam  bentuk  uang  karena  mereka hanya membayar dalam  jumlah gandum  yang lebih  sedikit  daripada pembayaran dalam  bentuk  uang.  Pembebanan  pajak  dalam  bentuk  sejumlah  gandum,  apabila harga-harga  naik,  akan  memengaruhi  para  pembayar  pajak  secara  monerter  dan menguntungkan  perbendaharaan  negara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perpajakan dengan menggunakan sistem Misahah , ketika pajak dipungut dalam bentuk uang atau  barang,  memiliki  implikasi  yang  serius,  baik  terhadap  pemerintah  maupun para petani. Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan  negara  dengan  para  petani  akan  saling  memberikan  pengaruh yang  negatif.  Alasan  yang  diberikan  oleh  Abu  Yusuf  dalam  menentang  sistem Misahah menunjukkan  perhatiannya  terhadap  penerapan  prinsip-prinsip  keadilan dan  efisiensi  dalam  pengumpulan  pajak.  Di  samping  itu,  hal  tersebut menunjukkan  perhatiannya  terhadap  kriteria  pendapatan  pada  saat  terjadi perubahan  harga-harga  bahan  makanan.  Menurutnya,  sistem Muqasamah bebas dari fluktuasi harga.
b. Fa‟i
Fa‟i adalah  harta  yang  diperoleh  orang-orang  Islam  tanpa  melalui pertempuran  baik  dengan  pasukan  berkuda  atau  kendaraan  yang  lain.  Seperlima dari harta fa‟i diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana dijelaskan oleh  Allah  SWT  dalam  Alquran.  Allah  SWT  berfirman  didalam  surah  Al-Hasyr ayat 7.
c. Ghanimah
Abu Yusuf mengatakan  jika ghanimah didapat  sebagai  hasil pertempuran dengan pihak musuh maka pendistribusiannya harus dibagi sesuai dengan Alquran yaitu  1/5  atau  20%  untuk  Allah  dan  Rasulnya  serta  orang-orang  miskin  dan kerabat, sedangkan sisanya  untuk  mereka  yang ikut  berperang. Penerimaan  yang bersifat insidental diinterpretasikan dari Alquran dalam Surah al- Anfal ayat 41.
d. Jizyah
Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non  muslim  yang  berada  di  bawah  pemerintahan  Islam  seperti  Ahli  Kitab.  Ada juga  yang  mengatakan  bahwa  jizyah  adalah  pajak  yang  dibebankan  kepada masing-masing  individu  non  muslim  yang  bertujuan  untuk  merendahkan
kekafiran mereka. Adapun dalam hal  ini Allah SWT berfirman didalam  Alquran surah At-Taubah ayat 29.
Abu  Yusuf  berkata: Jizyah wajib  bagi  setiap  ahli  zimmah  baik  yang  di Sawwad dan lainnya dari penduduk merdeka dan seluruh negeri Yahudi, Nasrani, Majusi,  Sabitsina  dan  Samirah  selain    Narani  dari  Bani  Taghallub  dan  negeri Najrani, dan yang wajib membayar zakat dari mereka adalah kaum lelaki saja, dan tidak  diwajibkan  kepada  wanita  dan  anak  kecil.  Bagi  yang  mampu  membayar empat  puluh  delapan,  dan  orang  yang  sederhana  mendapat  dua  puluh  empat, sementara  orang  yang  membutuhkan  atau  orang  yang  kurang  mampu  dari golongan  pekerja  dan  petani  sebesar  delapan  belas  dan  akan  ditagih  setiap tahunnya.  Dan  jika  mereka  memiliki  hewan  ternak  dan  perhiasan  dan  lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan jizyah tidak diambil berupa barangnya jika  barang  tersebut  berupa  bangkai,  babi,  khamar.  Karena  Umar  melarang mengambil  jizyah  dari  barang-barang  tersebut.  Umar  berkata:  hendaknya  kalian menjual  dan  mengambil  hartanya  hal  ini  berlaku  bagi  ahli jizyah (Abu  Yusuf, 1302 H:122).
e. Usyur
Usyur adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  barang-barang  dagangan  yang masuk ke negara  Islam. Usyur belum sempat dikenal  di  masa  Nabi  SAW dan di masa  Abu  Bakar  Siddiq  RA.  Permulaan  diterapkannya usyur di  negara  Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Usyur telah diambil dari para pedagang kaum Muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Maka dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang  terhadap  mereka,  Umar  bin  Al-Khathab  memutuskan  untuk memperlakukan pedagang non Muslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam (Quthb Ibrahim Muhammad, 2002:100).
Dalam  pengumpulan  bea,  Abu  Yusuf  mensyaratkan  dua  hal  yang  harus dipertimbangkan.  Pertama,  barang-barang  tersebut  adalah  barang-barang  yang dimaksudkan  untuk  diperdagangkan.  Kedua,  nilai  barang  yang  dibawa  tidak kurang dari 200 dirham. Dalam hal pendistribusian pendapatan negara, Abu Yusuf mengingatkan hendaknya hal tersebut ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Alquran  sendiri  telah  memerintahkan  agar  pendistribusian  harta dilakukan  secara  adil  dan  tidak  menumpuk  di  tangan  segelintir  orang.  Berkaitan
dengan  hal  ini,  Abu  Yusuf  mengutip  pernyataan  Khalifah  Umar  ibn  Khattab, yaitu:
“Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan sah digunakan secara adil dan sah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang sah” (Abu Yusuf, 1302 H, 117).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan  maka  dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep  perpajakan  menurut  Abu  Yusuf  yaitu  dapat  dilihat  berdasarkan jenis pajaknya yaitu kharaj , fa‟i , ghanimah , jizyah dan usyur , yang semua dananya  dikumpulkan  di  baitul  mal  dan  kemudian  dialokasikan  kepada yang  membutuhkan  sesuai  dengan  jenis  pajaknya,  besaran  tarif  yang dikenakan  pada  setiap  jenis  pajak  yang  dipungut  dan  pengawasan  yang ketat  terhadap  para  pemungut  pajak  untuk  menghindari  korupsi  dan penindasan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa pajak  menurut  Abu  Yusuf  adalah  kewajiban  yang  ditetapkan  terhadap sumber harta  yang diperoleh dari kharaj (pajak atas tanah  yang dirampas dari  tangan  kaum  kafir,  baik  dengan  peperangan  maupun  damai), fa‟i (harta  yang  diperoleh  tanpa  melalui  peperangan), ghanimah (harta  yang diperoleh melalui peperangan), jizyah (pajak terhadap kaum non muslim), usyur (pajak  yang  dikenakan  atas  barang  dagangan  yang  keluar  masuk negara Islam).
2. Dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal konsep perpajakan yaitu:
a. Dalam hal kharaj , yang menjadi dalil Abu Yusuf adalah surah Al-Hasyr ayat  7-10  dan  argumentasi  Abu  Yusuf  tentang kharaj bahwa  pada masanya  ada  wilayah  yang  tidak  ditanami  selama  ratusan  tahun  dan para  petani  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  menghidupkannya. Dalam  situasi  demikian,  pajak  yang  menetapkan  ukuran  panen  yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik. Hal ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  pajak  yang  pasti  berdasarkan  ukuran
tanah  (baik  yang  ditanami  maupun  tidak)  dibenarkan  hanya  jika  tanah tersebut  subur.  Oleh  karena  itu,  tidak  dibenarkan  untuk  membebani pajak  yang  pasti  tanpa  mempertimbangkan  kesuburan  tanah  tersebut karena hal itu akan mempengaruhi para pemilik tanah yang tidak subur.
b. Dalam  hal fa‟i ,  yang  menjadi  dalil  Abu  Yusuf  adalah  surah  Al-Hasyr ayat 7.
c. Dalam  hal ghanimah ,  yang  menjadi  dalil  Abu  Yusuf  adalah  surah  Al- Anfal ayat 41.
d. Dalam  hal jizyah yang  menjadi  dalil  Abu  Yusuf  adalah  surah  At- Taubah  ayat  29  dan  hadis  Rasulullah  SAW  yang  menerangkan  bahwa Rasulullah  SAW  telah  mengambil jizyah dari  orang-orang  Majusi negeri Hajar serta argumentasi Abu Yusuf dalam hal jizyah , jika mereka memiliki hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan jizyah tidak diambil berupa barangnya jika barang tersebut  berupa  bangkai,  babi,  khamar.  Karena  Umar  melarang mengambil jizyah dari barang-barang tersebut.
e. Dalam  hal usyur ,  sumbernya  bukan  dari  Alquran  dan  bukan  pula  dari Sunnah  Nabi  SAW  melainkan  ijtihad  dari  khalifah  dan  para  sahabat.
Permulaan diterapkannya usyur di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin  Umar  bin  Al-Khathab  yang  berlandaskan  demi  penegakan keadilan. Tarif usyur yang ditetapkan yaitu jika muslim dikenakan 2,5% dari  total  barang  yang  dibawanya,  sedangkan ahli  zimmah dikenakan tarif 5% dan kafir harbi dikenakan 10%.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Boedi. 2010. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Amalia, Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer . Jakarta: Gratama Publishing.
An  Nabhani,  Taqiyuddin  An  Nabhan.  2009. Sistem  Ekonomi  Islam .  Bogor:  Al- Azhar Press.
Ash-Shalabi,  Muhammad.  2008. The  Great  Leader  of    Umar  bin  Al-Khathab . Jakarta: Al-Kautsar.
Casavera. 2009. Perpajakan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Departemen  Agama  RI.  2005. Al-Jumanatul  „Ali  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya ,. Bandung: CV. Penerbit J-ART.
Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hawwa, Said. 2004. Al-Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2008. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Majid,  M.  Nazori.  2003. Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian . Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Marthon,  Said  Sa’ad  Marthon.  2007. Ekonomi  Islam  Di  Tengah  Krisis  Ekonomi Global . Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
Mawardi. 1986. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah . Beirut: Dar Al-Fikri.
Muhammad,  Quthb  Ibrahim.  2002. Kebijakan  Ekonomi  Umar  bin  Khattab . Jakarta: Pustaka Azzam.
Nashif,  Syekh  Manshur  Ali  Nashif.  1996. Mahkota  Pokok-Pokok  Hadis Rasulullah SAW . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Priantara,  Diaz.  2013. Perpajakan  Indonesia .  Jakarta:  Penerbit  Mitra  Wacana Media
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI).  2008. Ekonomi Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang.  2013. Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (KUP) . Bandung: Fokusindo Mandiri.
Yusuf, Abu. 1302 H. Kitab Al-Kharaj . Kairo: Al-Matba’ah as-Salafiyah.