214 | Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020

## PILKADA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAMBI PASCA
PEMILIHAN GUBERNUR 2015

## Pahrudin HM
Universitas Nurdin Hamzah Email: pahrudinhm9@gmail.com

## Firdaus
Universitas Nurdin Hamzah Email: firdaussudirmanz@gmail.com

## Abstract
Islam has a political concept that functions to realize synergistic welfare between  the  interests  of  the  world  and  the  hereafter.  In  Islam,  the government must take a significant role in regulating people's lives based on the principles of the Qur'an and Sunnah. In the Indonesian context, regional  autonomy  provides  wider  space  for  regions  to  develop  their territories so that people's welfare can be realized. Various studies show that local governments play a major role in efforts to improve people's welfare  through  their  development  policies.  Jambi  Province  is  a  region that has held several regional elections, one of which was in 2015 when Zumi  Zola  and  Fachrori  Umar  were  elected  as  governor  and  deputy governor.  Efforts  to  build  Jambi  with  its  various  resources  are  carried out  by  the  government  through  its  vision  and  mission  known  as TUNTAS  and  aimed  at  improving  the  welfare  of  the  community  in 2015-2021.  Based  on  this  research,  it  is  known  that  poverty  is  still  a major  problem  that  must  be  resolved  by  the  Jambi  Provincial Government.  In  addition,  unemployment  and  development  inequality between  regions  in  Jambi  Province  are  also  problems  that  the government should pay attention to through innovative-solution policies in the future.
Keywords: Islam, autonomy, regional election, policy, welfare

## Abstrak
Islam  memiliki  konsep  politik  yang  berfungsi  untuk  merealisasikan kesejahteraan  yang  sinergis  antara  kepentingan  kehidupan  dunia  dan akhirat. Pemerintah dalam Islam harus mengambil peran yang signifikan
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 215
dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat  berdasarkan  prinsip-prinsip  al- Qur‟an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memberi ruang  yang  lebih  luas  bagi  daerah  untuk  membangun  wilayahnya  agar kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud.  Upaya  membangun diwujudkan  melalui  kebijakan-kebijakan  pembangunan  pemerintah daerah yang diusung kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Beragam studi  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  daerah  berperan  besar  dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan- kebijakan  pembangunannya.  Provinsi  Jambi  merupakan  wilayah  yang telah beberapa kali menyelenggarakan pilkada, salah satunya tahun 2015 dengan terpilihnya Zumi Zola dan Fachrori Umar sebagai gubernur dan wakil  gubernur.  Upaya  membangun  Jambi  dengan  beragam sumberdayanya  dilakukan  pemerintah  melalui  visi  misinya  yang  dikenal dengan  TUNTAS  dan  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat tahun 2015-2021. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa kemiskinan masih menjadi problem utama yang harus dicarikan solusinya oleh  Pemerintah  Provinsi  Jambi.  Di  samping  itu,  pengangguran  dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jambi juga menjadi problem-problem  yang  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  melalui kebijakan-kebijakan inovatif-solutif di masa-masa mendatang.
Kata Kunci: Islam, otonomi daerah, pilkada, kebijakan, kesejahteraan

## Pendahuluan
Gerakan  reformasi  yang  dimotori  mahasiswa  pada  tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia, salah satunya perubahan sistem  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi  desentralisasi. Konsekuensi  logis  dari  perubahan  tersebut  membuat  urusan- urusan  rakyat  yang  sebelumnya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah pusat sepenuhnya, menjadi urusan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi. 1 Tertujunya pilihan terhadap sistem yang  juga  dikenal  sebagai  otonomi  daerah  ini  tentu  tidak  semata agar  berbeda  dengan  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  Orde Baru yang digantikan. Dipilihnya desentralisasi karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang dilakukan oleh segenap pemimpin bangsa ini. Desentralisasi diyakini sebagai solusi efektif
1 Abdul  Halim. Politik  Lokal:  Pola,  Aktor,  dan  Alur  Dramatikalnya .
(Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B), 2014). 7.
216 | Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
untuk mengatasi beragam problem yang muncul di kala Indonesia berada  di  masa  sentralisasi.  Merujuk  pendapat  Stoker 2 serta  Bird dan  Vaillancourt 3 ,  desentralisasi  dipilih  sebagai  sistem pemerintahan  karena  memiliki  beberapa  keunggulan. Pertama , kebijakan  desentralisasi  yang  menjadi  dasar  pengelolaan  daerah pasca  reformasi  menjanjikan  efisiensi  ekonomi,  efektivitas  biaya program,  akuntabilitas,  peningkatan  mobilisasi  sumber  daya, berkurangnya  tingkat  kesenjangan  ( disparitas ),  peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik. Kedua ,  melalui  desentralisasi,  pemerintah  lokal  dinilai  memiliki pengetahuan  ( knowledge )  yang  lebih  baik  tentang  kebutuhan  ( needs ) dan  preferensi  ( preferences )  warga  masyarakatnya,  maka  proses pembangunan  dalam  model  kebijakan  desentralisasi  seharusnya menjadi  lebih  efisien  daripada  model  kebijakan  sentralisasi  dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pilihan  terhadap  sistem  desentralisasi  juga  memiliki konsekuensi  lain  berupa  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  tingkat daerah  (Pilkada)  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia,  baik  di  tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Gelaran  pilkada  merupakan hasil dari demokratisasi yang semakin menampakkan signifikansinya  pasca  runtuhnya  Orde  Baru  melalui  gerakan reformasi  1998.  Orde  Baru  yang  sentralistik  tidak  mengenal Pilkada,  karena  kepala  daerah  dipilih  dan  ditetapkan  dalam  rapat legislatif  di  kantor  DPRD.  Pilkada  memungkinkan  dapat dilangsungkan karena Indonesia di era reformasi sudah menganut sistem desentralisasi yang mewujudkan diri dalam format otonomi daerah.  Dengan  gelaran  pilkada,  harapannya  akan  menghasilkan pemimpin  yang  betul-betul  menguasai  setiap  aspek  mengenai daerah  yang  akan  dipimpinnya.  Ini  tentu  berbeda  dengan  di  era sentralistik  karena  kepala  daerah  lebih  merupakan  „titipan‟ pemerintah pusat yang seringkali tidak begitu mengenal daerahnya.
2 Gerry  Stoker. The  Politics  of  Local  Government .  (London:  The  Macmillan Press Ltd, 1991). 5.
3 R.  Bird  &  F.  Vaillancourt. Fiscal  Decentralization  in Developing  Countries. (Cambridge University Press, United Kingdom, 1998). 8.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 217
Pemimpin  yang  lahir  dari  sistem  pilkada  diharapkan  akan melakukan beragam cara membangun daerah yang dipimpinnya.
Besarnya  harapan  publik  terhadap  Pilkada  ditunjukkan  dari data-data  partisipasi  politik  yang  dikeluarkan  KPU  dari  tahun  ke tahun.  Data  partisipasi  publik  pada  pemilu  nasional  2014  sebesar 69,58  persen  dan  2019  sebesar  81  persen,  Pemilihan  Gubernur Jawa Timur 2018 sebesar 69,55 persen, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 sebesar 73,2 persen, dan Pemilihan Gubernur Jambi 2015 sebesar 65,66 persen. Hal serupa juga mengemuka dalam data Pilkada  pada  tingkat  kabupaten/kota  sebagai  wujud  otonomi daerah  secara  politik  yang  tetap  memperlihatkan  tingginya partisipasi  politik  rakyat.  Data  KPU  Kabupaten  Tebo,  misalnya, mencatat  angka  75,4  persen  partisipasi  politik  masyarakat  dalam Pilkada  2017,  sedangkan  di  2  kabupaten  lainnya  sebanyak  70 persen  (Sarolangun)  dan  65  persen  (Muaro  Jambi).  Data  ini sekaligus mengonfirmasi penguatan demokrasi dan stabilitas politik yang  menjadi  alasan  kenapa  desentralisasi  yang  kemudian melahirkan  otonomi  daerah  secara  politik  ini  dipilih  pasca reformasi.
Data-data  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  sangat antusias  mengambil  bagian  dalam  gelaran  pemilu,  terlepas  dari beragam  faktor  yang  menyebabkannya.  Tinggal  sekarang bagaimana potensi partisipasi, demokrasi dan stabilitas politik yang tinggi  ini  mampu  diolah  dengan  baik  oleh  pemimpin  terpilih. Potensi-potensi  tersebut  harus  dijadikan trigger bagi  pemimpin terpilih  untuk  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  publik  yang inovatif-solutif agar kesejahteraan yang sudah digariskan konstitusi dapat segera diwujudkan. Kebijakan-kebijakan publik yang mampu mengatasi  masalah-masalah  utama  negeri  ini,  seperti  kemiskinan (9,41%)  dan  di  beberapa  daerah  ada  yang  lebih  dan  cenderung mendekati angka tersebut. 4
4 Badan  Pusat  Statistik. Provinsi  Jambi  Dalam  Angka  2019 .  (Jambi:  Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019).
Dari sinilah logika pemilihan otonomi daerah sebagai sistem politik  Indonesia  pasca  Orde  Baru  menemukan  signifikansinya. Ada  korelasi  yang  segaris  lurus  antara  Pilkada  dengan kesejahteraan.  Beragam  problem  sosial,  terutama  kemiskinan, seharusnya akan dapat diatasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang  salah  satunya  diwujudkan  dalam  bentuk  pilkada. 5 Karena pilkada  akan  menghasilkan  pemimpin  yang  memahami  betul potensi  dan  problem  daerahnya.  Dengan  demikian,  pemimpin daerah  diharapkan  akan  menghasilkan  beragam  kebijakan  publik yang  inovatif-solutif  bagi  problem  sosial  masyarakat  daerah. 6
Implementasi dari kebijakan inovatif-solutif tersebut jika dijalankan dengan  baik,  maka  kesejahteraan  yang  sudah  menjadi  visi  negara ini akan dapat tercapai dengan sukses. Karenanya, pilkada dengan pemimpin  daerah  yang  dihasilkannya  akan  menjadi problem-solver bagi  masalah-masalah  sosial  masyarakat,  bukan  malah  sebaliknya menjadi problem-maker karena  serangkaian  perilaku  koruptif  yang dilakukannya.
Beragam studi memperlihatkan besarnya peranan pemerintah  daerah  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat,  di  antaranya  kajian  yang  dilakukan  oleh  Kisman  and Tasar 7 dan  Witkowski  and  Kiba-Janiak 8 .  Kedua  penelitian  ini memperlihatkan  besarnya  peranan  pemerintah  daerah  (di  Turki dan Polandia) dalam upaya mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi  masyarakat.  Studi-studi  ini  juga  menegaskan  bahwa pemerintah  daerah  lebih  dapat  meningkatkan  kesejahteraan
5 Pahrudin  HM.  „The  role  of  the  Merangin  regency  government  through welfare policy in the globalization era‟. The Journal of Society and Media 2019, Vol.
3(2) 216-236. DOI:10.26740/jsm.v3n2.p216-236.
6 Riant Nugroho. Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik,  dan  Manajemen  Politik  Kebijakan  Publik .  (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2018). 10.
7 Kisman,  Z.  A.  and  Tasar,  I.  (2014).  „The  key  element  of  local development‟ Procedia  Economics  and  Finance ,  15,  pp.  1689-1696,  2014. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00642-X.
8 Wikowski, J. and Kiba-Janiak, M. (2014). „The role of local governments inthe development city logistics‟ Procedia-Social and Behavioral Sciences , 125, p. 373- 385,2014. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1481.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 219
masyarakat, dibandingkan ketika pemerintahan masih berada pada sistem sentralisasi. Di samping itu, studi yang dilakukan oleh Nak- ai etc. 9 , Sharma 10 dan Brillo 11 juga memperlihatkan bahwa peranan yang  dimainkan  pemerintah  daerah  dengan  berkolaborasi  dengan beberapa stakeholders mampu  meningkatkan  derajat  hidup masyarakat.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh HM (2019), Kisman and  Tasar  (2014),  Witkowski  and  Kiba-Janiak  (2014),  Nak-ai  etc. (2018),  Sharma  (2015)  dan  Brillo  (2017)  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  terwujud  atau  tidaknya  kesejahteraan  masyarakat  sangat tergantung  dengan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah.  Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi  Daerah  yang  didalamnya  menyebutkan  bahwa pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  wajib memenuhi  kebutuhan  daerahnya  sesuai  dengan  anggaran  yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Dalam  menyelenggarakan  otonomi,  daerah mempunyai  kewajiban  diantaranya  yaitu:  meningkatkan  kualitas dan  kehidupan  masyarakat,  mengembangkan  kehidupan demokrasi,  mewujudkan  keadilan  dan  pemerataan,  meningkatkan pelayanan  dasar  pendidikan,  menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan,  dan  menyediakan  fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum yang  layak.  Dengan  demikian,  secara  teoritis,  sebagaimana disebutkan  sebelumnya  bahwa  model  kebijakan  desentralisasi
9 Nak-ai,  W.  etc.  (2018).  „Community  public  policy  process  for  solving cadmium contamination problems in the environment: a case study of Mae Sod District,  Tak  Province. Kasetsart  Journal  of  Social  Sciences  39  (2018)  59-66. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.11.006 . 10 Sharma,  C.  K.  (2015).  „Reimagining  federalism  in  india:  exploring  the frontiers of  collaborative federal architecture‟. Asia-Pacific Social Science Review 15 (1)  2015,  pp.  1-25 .  Retrieved  from  http://apssr.com/volume-15-no- 1/reimagining-federalism-in-india-exploring-the-frontiers-of-collaborative- federal-architecture/.
11 Brillo, B. B. C. (2017). „The politics of lake governance: Sampaloc Lake, Pandin Lake, and Tadlac Lake of the Laguna de Bay Region, Philippines‟. Asia- Pacific  Social  Science  Review  (2017)  17(1):  66-79 .  Retrieved  from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2979439.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
seharusnya mampu membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan bila dengan sistem sentralisasi.
Atas  dasar  demikian,  menarik  untuk  mencermati  kondisi kesejahteraan  masyarakat  Provinsi  Jambi  dalam  kurun  waktu  5 tahun  terakhir  pasca  21  tahun  reformasi  digulirkan.  Sebagaimana diketahui  bahwa  Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  wilayah strategis  yang  berada  di  jantung  Pulau  Sumatera  dengan sumberdaya  alam  (karet  dan  kelapa  sawit)  sebagai  andalan  utama perekonomiannya.  Luas  wilayah  Provinsi  Jambi  adalah  sebesar 53.435,92  km 2 yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km 2 dan lautan  4.445,94  km 2 dengan  panjang  garis  pantai  223,025  km serta  jumlah  penduduk  sebanyak  3.570.272  jiwa  dan  tingkat kepadatan  rata-rata  sebesar  71,18  jiwa/km 2 (BPS,  2019).  Pasca reformasi, silih berganti terpilih gubernur yang memimpin wilayah ini  berupaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui beragam  program  kerjanya.  Pada  kurun  waktu  5  tahun  terakhir pasca  reformasi,  terpilih  Zumi  Zola  dan  Fachrori  Umar  untuk memimpin Provinsi Jambi 2015-2021 melalui pemilihan gubernur tahun  2015.  Berdasarkan  penetapan  KPU  Provinsi  Jambi  tanggal 18  Desember  2015,  Zumi  Zola  Zulkifli  dan  Fachrori  Umar memenangi  Pemilihan  Gubernur  Jambi  2015  dengan  perolehan suara 956.497 suara (60,25%), sedangkan pesaingnya, Hasan Basri Agus  dan  Edi  Purwanto  memperoleh  639.075  suara  (39,75%). Zumi  Zola  Zulkifli  dan  Fachrori  Umar  didukung  oleh  Partai Nasdem,  PAN,  PKB,  Hanura  dan  PBB,  sedangkan  Hasan  Basri Agus  dan  Edi  Purwanto  didukung  oleh  Partai  Demokrat,  PDI- Perjuangan,  PKS,  dan  Partai  Gerindra.  Hanya  saja,  oleh  karena Zumi  Zola  kemudian  tersangkut  kasus  korupsi  oleh  KPK, sehingga  sejak  10  April  2018  posisinya  sebagai  Gubernur  Jambi digantikan oleh Fachrori Umar.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 221

## Pembahasan

## Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi 2016-2021
Sebagaimana diketahui bahwa terdapat korelasi yang segaris lurus  antara  Pilkada  dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Pilkada merupakan  mekanisme  demokratis  yang  dihasilkan  dari  reformasi untuk  memilih  pemimpin  lokal/daerah  agar  kemudian  dapat menghasilkan  kebijakan-kebijakan  dalam  upaya  menyejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan publik yang dipahami sebagai  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  upaya mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. 12
Apalagi  kemudian  dikaitkan  dengan  Islam  sebagai  agama paripurna  yang  memiliki  seperangkat  tujuan  dan  nilai  yang mengatur  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk  di  dalamnya  aspek sosial,  ekonomi  dan  politik.  Selain  sebagai  ajaran  normatif,  Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup ( World View ) bagi segenap para  penganutnya.  Dari  hal  ini,  tentu  saja  Islam  juga  memiliki konsep  ketatanegaraan  yang  berfungsi  untuk  merealisasikan kesejahteran yang sinergis antara kepentingan dunia dan akhirat. 13
Upaya  mewujudkan  cita-cita  luhur  terkait  kehidupan masyarakat  yang  sejahtera  tersebut  tentu  tidak  dapat  dilepaskan dari  peranan  pemerintah  melalui  serangkaian  kebijakan  yang menjadi  tanggung  jawabnya.  Tanggung  jawab  pemerintah  dalam persepektif  Islam  memiliki  fleksibilitas  yang  luas  didasarkan  pada premis  bahwa  Islam  bertujuan  untuk  menyejahterakan  umum masyarakat.  Karenanya,  dalam  negara  persepektif  Islam  dapat
12 Pahrudin  HM  (2020), Globalisasi  dan  Kebijakan  Publik:  Kajian  Seputar Peranan Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan di Tengah Dunia Tak Bersekat , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 98.
13 Arsyad  Sobby  Kesuma,  „Islam  dan  politik  pemerintahan  (pemikiran politik Muhammad Husein Haikal)‟. Analisis , Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013.  Retrieved  from  https://media.neliti.com/media/publications/57574-ID- islam-dan-politik-pemerintahan-pemikiran.pdf.
222 | Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
mendefinisikan  apapun  fungsinya  dalam  mencapai  sasaran tersebut. 14
Berdasarkan  ketentuan  Islam,  fungsi  negara  dapat diklasifikasikan  dalam  tiga  kategori. 15 Pertama,  fungsi  yang diamanahkan syari‟at secara permanen meliputi pertahanan, hukum dan  ketertiban,  keadilan,  pemenuhan  kebutuhan,  dakwah,  amar makruf  nahi  munkar,  administrasi  sipil,  pemenuhan  kewajiban- kewajiban  sosial.  Kedua,  fungsi  turunan  syari‟ah  yang  berbasis ijtihad  sesuai  kondisi  sosial  dan  ekonomi  pada  waktu  tertentu, meliputi perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum,  penelitian,  pengumpulan  modal  dan  pembangunan ekonomi,  penyediaan  subsidi  pada  kegiatan  swasta  tertentu,  dan pembelanjaan  yang  diperlukan  untuk  stabilitas  kebijakan.  Ketiga, fungsi  yang  diamanahkan  secara  kontekstual  berdasarkan  proses musyawarah  (syura),  meliputi  semua  kegiatan  yang  diamanahkan masyarakat kepada sebuah proses syura. Prinsip yang ketiga inilah yang  terbuka  dan  berbeda-beda  di  setiap  negara  tergantung konteks  dari  masing-masing  wilayah  yang  ditempati  oleh  orang- orang Islam, seperti Indonesia dengan sistem demokrasinya.
Pada konteks ini, Pilkada merupakan mekanisme demokratis untuk  menghasilkan  pemimpin  lokal  yang  dapat  menjalankan amanahnya  menyejahterakan  masyarakat  melalui  kebijakan- kebijakan  pembangunannya.  Secara  substansial,  Pemilihan Gubernur tahun 2015 merupakan proses politik paling baru pasca reformasi sekaligus untuk pertama kalinya seorang petahana  gagal memenangi  kontestasi  di  Provinsi  Jambi.  Seorang  Hasan  Basri Agus  sebagai  gubernur  harus  mengakui  keunggulan  rivalnya dengan  perolehan  suara  yang  terpaut  jauh,  Zumi  Zola,  dalam kontestasi  politik  yang  hanya  diikuti  oleh  dua  pasangan  ini. Berbekal  dukungan  suara  rakyat  60,25  persen,  Zumi  Zola kemudian  menjadi  gubernur  termuda  yang  pernah  memimpin
14 Ismail  Nawawi, Ekonomi  Islam;  Persepektif  Konsep,  Model,  Paradigma,Teori dan Aspek Hukum , (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2008). 283.
15 Indra  Hidayatullah,  „Peran  pemerintah  di  bidang  perekonomian  dalam Islam‟. DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015. Hlm. 79-80.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 223
provinsi yang terletak di jantung pulau Sumatera dan kaya dengan beragam potensi sumberdaya alam ini. Pengalaman menjadi Bupati Tanjung  Jabung  Timur  (2011-2015)  dengan  dukungan  mayoritas rakyat menjadi bekal yang sangat berharga bagi Zumi Zola untuk memimpin  wilayah  menjadikan  karet  dan  kelapa  sawit  sebagai komoditas unggulan ini.
Setelah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada  tanggal  12  Februari  2016,  Zumi  Zola  dan  Fachrori  Umar kemudian mulai mengelola wilayah ini melalui kebijakan-kebijakan pembangunannya.  Sebagaimana  yang  disampaikannya  saat kampanye, Zumi Zola dan Fachrori Umar mendasarkan program- program  pembangunannya  di  Provinsi  Jambi  pada  visi  dan  misi yang dikenal dengan Jambi Tuntas 2021 (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera).
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  tersebut,  ditetapkan  6 (enam)  Misi  Pembangunan  Provinsi  Jambi  Tahun  2016  –  2021, sebagai  berikut:  Meningkatkan  tata  kelola  pemerintahan  daerah yang  bersih,  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  yang berorientasi  pada  pelayanan  publik,  yaitu  menerapkan  prinsip  – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur  pemerintahan  yang  profesional,  berkinerja  tinggi  dan berorientasi  melayani  masyarakat.  Meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  yang  sehat,  terdidik,  berbudaya,  agamis  dan berkesetaraan  gender,  yaitu  membangun  sumber  daya  manusia yang  berdaya  saing,  ditandai  oleh  penduduk  laki-laki  dan perempuan  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  dan  derajat masyarakat  kesehatan  yang  lebih  baik  serta  adil  dalam  kerangka masyarakat  yang  berbudaya  dan  agamis.  Menjaga  situasi  daerah yang  kondusif,  toleransi  antar  umat  beragama  dan  kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan  terhadap  potensi  konflik  yang  muncul  dengan menerapkan  kepastian  hukum  sehingga  suasana  aman,  tenteram dan kondusif. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan
Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan,  yaitu  meningkatkan  nilai  tambah  produk-produk unggulan  daerah  dengan  memanfaatkan  IPTEKIN  yang  ramah lingkungan.  Meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas  infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan  berkelanjutan,  yaitu  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas infrastruktur  dasar  serta  mengoptimalkan  potensi  sumber  energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  miskin  terhadap  kehidupan  yang  lebih baik.
Berdasarkan  rumusan  Visi  dan  Misi  dan  mengacu  serta selaras  dengan  arahan  tehnis  operasional  dokumen  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Nasional  Tahun  2014- 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi  Tahun  2005  -2025,  maka  kedepan  tujuan  pembangunan daerah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah : Mewujudkan Jambi dengan  infrastruktur  pelayanan  umum  yang  berkualitas  dan ketersediaan  yang  lebih  baik.  Mewujudkan  kualitas  pendidikan, kesehatan  dan  kondisi  masyarakat  Jambi  yang  berkehidupan beragama  dan  berbudaya.  Mewujudkan  Jambi  dengan  struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.  Menciptakan  pengelolaan  sumberdaya  alam  secara terpadu  dengan  mengedepankan  penataan  ruang  dan  lingkungan. Mewujudkan  kualitas  kinerja  birokrasi  pemerintah  secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum.
Kebijakan  pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  merupakan turunan  dari  kebijakan  pembangunan  Nasional  dengan mempertimbangkan  keunggulan  daerah  dan  kearifan  lokal masyarakat.  Arah  kebijakan  pembangunan  Provinsi  Jambi  lebih diprioritaskan  pada  sinergitas  antara  kebijakan  nasional  dan
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 225
Provinsi  Jambi  dengan  lebih  mengutamakan  penanganan  pada permasalahan  pembangunan  dan  isu-isu  strategis  daerah.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025 juga  menjadi  rujukan  untuk  mewujudkan  pembangunan  daerah yang  merata  dan  berkeadilan  dengan  mengurangi  kesenjangan sosial  ekonomi  dan  keberpihakan  kepada  daerah  tertinggal  dan penduduk  miskin.  Di  samping  itu,  juga  harus  dilakukan  upaya meningkatkan  pelayanan  sosial  ekonomi  dan  kesetaraan  gender bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :
1) Pembangunan  ekonomi  daerah  yang  berkualitas  didasarkan kepada  pengembangan  agribisnis  dan  agroindustri  unggulan yang  ditumbuhkembangkan  sesuai  potensi  sumberdaya daerah yang dimiliki.
2) Pembangunan  infrastruktur  yang  berkualitas  dan  merata difokuskan  pada  upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan,  percepatan  pembangunan  kawasan  ekonomi strategis  cepat  tumbuh  dan  pemerataan  ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.
3) Peningkatan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas difokuskan  pada  pembangunan pendidikan yang berorientasi pada  peningkatan  kompetensi  yang  sesuai  kebutuhan  dan pembangunan  kesehatan  yang  berorientasi  pada  penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup layak.
4) Peningkatan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih yang  dapat  memberikan  pelayanan  publik  yang  prima  dan memberi jaminan kepastian hukum.
5) Peningkatan  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  berkualitas sehingga  menjamin  ketersediaan  sumberdaya  alam  dan kelestarian lingkungan hidup sekarang dan mendatang.
Selain  itu,  pembangunan  di  Provinsi  Jambi  juga  diarahkan sesuai  dengan  potensi  dan  fungsi  ruangnya.  Oleh  karena  itu, sebagaimana  telah  diarahkan  dalam  RTRW  Provinsi  Jambi  Tahun 2013-2033,  penyelenggaraan  pembangunan  kewilayahan  di  Provinsi
Jambi lebih diarahkan pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan  kelestarian  lingkungan  menuju  pembangunan  yang berkelanjutan;  2)  Pengembangan  sarana  prasarana  yang  diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang);  3)  Mengakselerasi  pertumbuhan  wilayah  yang  potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat  tumbuh  dengan  tetap  memperhatikan  aspek  keseimbangan pertumbuhan  wilayah  dalam  satuan  ruang;  dan  4)  Mendorong pengembangan  wilayah  untuk  setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi  berdasarkan  pertimbangan  sektor  andalan,  sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

## Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi 5 Tahun Terakhir
Secara  konseptual,  muara  ( outcome )  dari  kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Hal  ini  karena  kehadiran  negara/pemerintah  memang  ditujukan untuk  menghadirkan  kesejahteraan  rakyat.  Pembicaraan  mengenai kesejahteraan  erat  kaitannya  dengan  kemiskinan.  Hal  ini  karena kemiskinan  merupakan  implikasi  dari  tidak  terwujudnya kesejahteraan.  Kemiskinan  merupakan  permasalahan  bangsa  yang mendesak  dan  memerlukan  langkah-langkah  penanganan  dan pendekatan  yang  sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh  melalui kebijakan  pembangunan  yang  inovatif,  inklusif,  berkeadilan,  dan berkelanjutan  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  bermartabat. Kemiskinan dapat dimaknai sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  suatu standar  hidup  yang  layak  dan  juga  dipahami  sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh barang-barang dan pelayanan-pelayanan  yang  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan sosial  yang  terbatas. 16 Sementara  menurut  Soetomo 17 ,  keadaan
16 Bagong Suyanto. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa . (Yogyakarta: Aditya Media, 1996). 1.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 227
kemiskinan  yang  telah  berlangsung  lama  dalam  suatu  komunitas memunculkan  perilaku  sikap  fatalistik, ingroup  orientation dan ketergantungan.  Sedangkan  Robert  Chamber 18 menyebutkan bahwa  jaring  atau  perangkap  kemiskinan  memperparah  kondisi kemiskinan yang mengidentifikasikan diri dalam bentuk kelemahan fisik,  isolasi,  kerentanan,  dan  ketidakberdayaan.    Dari  beberapa pengertian tentang kemiskinan, dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan  fenomena  yang  kompleks,  bersifat  multi  dimensional mencakup dimensi psikologi, sosial-kultural, ekonomi, fisik, politik, kelembagaan,  dan  bersifat  unik  untuk  setiap  daerah  karena memiliki karakteristik yang cukup bervariatif.
Permasalahan  kemiskinan  yang  belum  terselesaikan  melalui serangkaian kebijakan dalam bentuk program-program penanggulangan  kemiskinan  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah Daerah,  akan  menghambat  peningkatan  kesejahteraan.  Secara umum, permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah Indonesia beberapa  diantaranya  disebabkan  oleh  rendahnya  pendidikan, tingginya  angka  pengangguran,  sedikitnya  lapangan  pekerjaan, kurangnya  kreatifitas  (mental  miskin),  kemiskinan  cultural (turunan),  dan  lemahnya  akses  atas  aset-aset  ekonomi. Problematika  kemiskinan  yang  berbasis  pada  aspek  kultural maupun  struktural  inilah  yang  harus  diselesaikan  bersama, mengingat  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  sebenarnya  sudah  sedemikian  banyak.  Titik persoalannya memang pada tingkat akurasi penerima program dan kemauan  dari  si  penerima  program  untuk  tidak  menggantungkan diri pada program-program tersebut.
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  klasik  yang  selalu muncul  dalam  kehidupan  masyarakat  sehingga  eksistensinya membutuhkan  mendapat  perhatian  serta  penanganan  yang  serius. Kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas  ketidakmampuan
17 Soetomo. Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat .  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006). 283.
18 Robert  Chamber. Pembangunan  Masyarakat  Desa,  Mulai  Dari  Belakang . (Jakarta: LP3ES, 1987). 145.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
ekonomi,  tetapi  juga  kegagalan  memenuhi  hak-hak  dasar  dan perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam menjalani  kehidupan  secara  bermartabat.  Hak-hak  dasar  yang diakui  secara  umum  meliputi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan, kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih, pertanahan,  sumber  daya  alam,  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari perlakuan  atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  berpartisipasi dalam  kehidupan  sosial  politik.  Esensi  kemiskinan  adalah menyangkut  kondisi  kekurangan  dari  sebuah  tuntutan  kehidupan yang  paling  minimum,  khususnya  dari  aspek  konsumsi  dan pendapatan.
Pembahasan  terhadap  masalah  kemiskinan  tidak  bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai faktor-faktor penyebabnya, baik  dalam  konteks  pendidikan,  peluang  pekerjaan,  pengelolaan dan  distribusi  aset,  aksesibilitas  modal,  bahkan  mentalitas. Kemiskinan merupakan penyakit masyarakat yang terjadi di setiap negara,  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang,  apalagi negara  terbelakang.  Adapun  persebaran  permasalahan  kemiskinan tidak hanya berhenti di pedesaan, bahkan juga diperkotaan.
Secara konseptual dan praktis, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai  faktor  yang  saling  berkaitan,  antara  lain  tingkat pendapatan  masyarakat,  pengangguran,  kesehatan,  pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan.  Pada  konteks  Indonesia,  kemiskinan  menjadi  salah satu fokus perhatian para pendiri bangsa yang ditunjukkan dengan munculnya  pengaturannya  pada  Pasal  134  Undang-undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan:  Fakir  miskin dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  Negara.  Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Pada  konteks  Indonesia,  kemiskinan  masih  menjadi pekerjaan  rumah  yang  terus  melekat  pada  pemerintah.  Hal  ini karena  angka  kemiskinan  di  Indonesia  masih  relatif  besar  dari
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 229
tahun  ke  tahun,  di  tengah  upaya-upaya  yang  telah  dan  sedang dilakukan  pemerintah  untuk  menanggulanginya.  Berdasarkan  rilis BPS, pada tahun 2010 angka kemiskinan yaitu 13,3%, Tahun 2011 (12,36%), tahun 2012 (11,66%), tahun 2013 (11,47%), tahun 2014 (10,96%),  tahun  2015  (11,13%),  tahun  2017  menjadi  10,12%, tahun  2018  (9,84  %).  Terakhir  pada  tahun  2019  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  mencatat  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia pada Maret 2019 menjadi 25,144 juta orang atau berada di angka 9,41 %.
Data-data yang  mengemuka  terkait  kemiskinan  di atas  yang memperlihatkan  bahwa  masalah  kemiskinan  masih  menjadi permasalahan  utama  yang  harus  diselesaikan  oleh  bangsa Indonesia.  Pemerintah  memang  sudah  melakukan  berbagai  upaya untuk  mengatasi  kondisi  kemiskinan  yang  ada.  Berbagai penyusunan  kebijakan  dan  langkah-langkah  konkrit  telah dilakukan,  baik  kebijakan  untuk  melakukan  percepatan penanggulangan  kemiskinan  melalui  penetapan  program-program perlindungan  sosial,  maupun  kebijakan  untuk  melakukan pendataan penduduk miskin. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antra lain: Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan.  Pada  Perpres tersebut Pemerintah menetapkan beberapa program perlindungan sosial  seperti:  Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera;  Program Indonesia Pintar serta Program Indonesia Sehat. Perpres tersebut juga  mengamanatkan  tentang  perlunya  pendataan  penerima program  perlindungan  sosial.  Melalui  Peraturan  Presiden  Nomor 166  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Program  penanggulangan kemiskinan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  serta  masyarakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Ketentuan  tersebut menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  untuk  melakukan penanggulangan  kemiskinan  bukan  hanya  pada  pemerintah  pusat saja, namun memerlukan dukungan dan keikutsertaan pemerintah daerah  maupun  masyarakat  luas  dan  dunia  usaha.  Dari  sisi
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
kelembagaan,  Pemerintah  juga  sudah  menaruh  perhatian  yaitu dengan  dibentuknya  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Selain di tingkat Nasional, Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun  2010  ini  juga  mengamanatkan  pembentukan  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Seperti  halnya  Indonesia,  problem  kemiskinan  sampai  hari ini  juga  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  Provinsi  Jambi. Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jambi  per  Maret  2019,    jumlah penduduk  miskin  di  wilayah  perkotaan  masih  di  kisaran  angka 10,41  %,  sedangkan  di  pedesaan  sejumlah  6,75  %.  Artinya,  para pemimpin  yang  lahir  dari  „rahim‟  pilkada  di  Provinsi  Jambi  harus memiliki  program-program  yang  diharapkan  mampu  mengatasi problem sosial klasik ini. Karena memang itulah tujuan utama dari diterapkannya  pilkada  di  Indonesia  dalam  kerangka  sistem desentralisasi.
Berdasarkan  regional  Pulau  Sumatera,  jumlah  penduduk miskin  di  Provinsi  Jambi  berada  pada  posisi  menengah  jika dibandingkan  dengan  provinsi-provinsi  lain  di  wilayah  yang  dulu juga  dikenal  sebagai  Swarna  Dwipa  ini.  Persentase  penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh yaitu sebesar 15,32 persen, sementara  persentase  penduduk  miskin  terendah  berada  di Provinsi  Bangka  Belitung  yaitu  sebesar  4,62  persen.  Dari  sisi jumlah,  sebagian  besar  penduduk  miskin  berada  di  Provinsi Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan  dan  Lampung,  sedangkan jumlah  penduduk  miskin  terendah  berada  di  Provinsi  Bangka Belitung.
Kompleksnya  permasalahan  kemiskinan  secara  regional tersebut juga terjadi di Provinsi Jambi, yakni bukan saja pada aspek penyebabnya,  namun  yang  tidak  kalah  memprihatinkan  adalah pada aspek penanggulangannya yang sampai saat ini belum mampu menurunkan  angka  kemiskinan  dan  kesenjangan  ekonomi  secara signifikan.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 231
Berdasarkan  data  BPS  dapat  diketahui  bahwa  sejak  2015- 2019  situasi  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi  mengalami  fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin membaik. Pada 2015, jumlah penduduk  miskin  tercatat  sebanyak  301  ribu  orang.  Pada  2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 290 ribu orang. Jumlah tersebut terus mengalami kecenderungan yang menurun meskipun berfluktuasi  sejalan  dengan  dinamika  tingkat  kesejahteraan penduduk  Provinsi  Jambi.  Pada  tahun  2017,  jumlah  penduduk miskin Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan menjadi 286 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2018 jumlah penduduk miskin kembali menurun dalam kisaran 282 ribu orang. Sedangkan pada tahun terbaru (2019), angka kemiskinan di Provinsi Jambi kembali menurun menjadi 7,60 persen.
Di  samping  itu,  tingkat  kemiskinan  Provinsi  Jambi  periode Maret 2010-Maret 2019 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada  periode  September  2014-September  2015  mengalami kenaikan  cukup  signifikan.  Sedangkan  secara  absolut  selama periode  Maret  2010-Maret  2019  mengalami  kenaikan  jumlah penduduk miskin dari 241,61 ribu orang pada Maret 2010 menjadi 274,32 ribu orang pada Maret 2019.
Terkait  dengan  mekanisme  pengukuran  tingkat  kemiskinan sebuah  wilayah  digunakan  Garis  Kemiskinan  (GK)  sebagai indikatornya.  GK  merupakan  batas  minimum  pengeluaran perkapita  per  bulan  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum makanan  dan  non  makanan  yang  akan  memisahkan  seseorang tergolong  miskin  atau  tidak.  Garis  Kemiskinan  dipergunakan sebagai  suatu  batas  untuk  mengelompokkan  penduduk  menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.  Selama  periode  September  2018-Maret  2019,  Garis Kemiskinan  naik  sebesar  4,20  persen,  yaitu  dari  Rp  430.435  per kapita  per  bulan  pada  September  2018  menjadi  Rp  448.509  per kapita  per  bulan  pada  Maret  2019.  Dengan  memperhatikan komponen  Garis  Kemiskinan  (GK)  yang  terdiri  dari  Garis
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  Garis  Kemiskinan  Bukan Makanan  (GKBM),  terlihat  bahwa  peranan  komoditi  makanan masih  jauh  lebih  besar  dibandingkan  peranan  komoditi  bukan makanan  (perumahan,  sandang,  pendidikan,  dan  kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2019 sebesar 76,65  persen.  Pada  Maret  2019,  komoditi  makanan  yang memberikan  sumbangan  terbesar  pada  Garis  Kemiskinan  baik  di perkotaan  maupun  di  perdesaan  pada  umumnya  sama,  seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 19,14 persen di perkotaan dan  25,87  persen  di  perdesaan.  Rokok  kretek  filter  memberikan sumbangan terbesar kedua kepada Garis Kemiskinan (15,41 persen di  perkotaan  dan  14,77  persen  di  perdesaan).  Komoditi  lainnya adalah daging ayam ras (5,01 persen di perkotaan dan 3,63 persen di  perdesaan),  telur  ayam  ras  (4,80  persen  di  perkotaan  dan  3,68 persen di perdesaan), gula pasir (2,74 persen di perkotaan dan 3,25 persen  di  perdesaan).  Sedangkan  komoditi  bukan  makanan  yang memberikan  sumbangan  besar  adalah  perumahan,  bensin,  listrik, pendidikan,  perlengkapan  mandi  dan  pakaian  jadi  perempuan dewasa, hal ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Komoditas  yang  memberi  sumbangan  besar  terhadap  garis kemiskinan  masyarakat  Provinsi  Jambi  baik  daerah  perkotaan maupun pedesaan (Maret 2019) adalah untuk kelompok makanan berupa beras (19,14 persen dan 25,87 persen), rokok kretek filter (15,41  persen  dan  14,77  persen),  sedangkan  untuk  kelompok bukan  makanan  yaitu  perumahan  (5,21  persen  dan  5,34  persen), listrik (4,91 persen dan 4,60 persen) dan bensin (4,81 persen dan 3,45 persen).
Permasalahan  kemiskinan  bukan  hanya  sekadar  berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan.  Selain  harus  mampu  memperkecil  jumlah  penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa  mengurangi  tingkat  kedalaman  dan  keparahan  dari kemiskinan.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 233
kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty  Gap  Index (P1)  yang  dirumuskan  oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT).  P1  merupakan  ukuran  rata-rata  kesenjangan  pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran  penduduk  miskin  cenderung  semakin  mendekati Garis Kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan  perdesaan,  untuk  P1  Provinsi  Jambi  selama  periode  tahun 2018-2018,  maka  daerah  perkotaan  memiliki  nilai  P1  selalu  lebih besar  dibandingkan  daerah  perdesaan.  Sedangkan  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  tingkat  keparahan  kemiskinan  adalah Indeks  Keparahan  Kemiskinan  atau Distributionally  Sensitive  Index (P2)  yang  dirumuskan  oleh Foster  –  Greer  –  Thorbec (FGT).  P2 memberikan  gambaran  penyebaran  pengeluaran  diantara penduduk  miskin,  angka  P2  yang  semakin  mendekati  0 menunjukkan  ketimpangan  pengeluaran  penduduk  miskin  secara umum semakin kecil. Pada periode Maret 2018-Maret 2019, Indeks Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari  1,302  pada  Maret  2018  menjadi  1,228  pada  Maret  2019. Demikian  pula  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  turun  dari  0,322 (Maret 2018) menjadi 0,299 (Maret 2019). Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran  penduduk  miskin  juga  semakin  mengecil.  Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan (P2)  di  daerah  perdesaan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  di perkotaan. Pada Maret 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  untuk  perkotaan  sebesar  1,740,  sementara  di  daerah perdesaan  mencapai  0,981.  Nilai  Indeks  Keparahan  Kemiskinan
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
(P2) untuk perkotaan sebesar 0,445 sementara di daerah perdesaan sebesar 0,229.
Bila dilihat per kabupaten/kota, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dan  Kabupaten Batanghari selama tahun 2017 – 2018 terus memperlihatkan tingkat kemiskinan  yang  lebih  tinggi  dari  Provinsi  Jambi.  Hal  menarik terlihat  pada  Kabupaten  Batanghari  yang  tingkat  kemiskinannya tahun  2018  „hanya‟  menurun  0,10  persen  dibandingkan  tahun 2017, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah ini berhubungan dengan kesejahteraan petani yang belum membaik akibat nilai tukar petani yang masih rendah.
Berdasarkan  Berita  Resmi  yang  diekspos  BPS,  persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2018 sampai tahun 2019  berfluktuatif.  Bila  dirata-rata  pada  rentang  tersebut  maka terjadi  kenaikan  0,27  persen  setiap  tahunnya.  Fakta  lain  adalah perbandingan  persentase  penduduk  miskin  antara  daerah perkotaan  dan  perdesaan  selama  periode  tahun  2018-2019 memperlihatkan bahwa persentase  penduduk miskin di perkotaan lebih  besar  daripada  perdesaan.  Namun  bila  dilihat  dari  jumlah penduduk  miskin,  maka  jumlah  penduduk  miskin  di  perdesaan lebih  banyak  dibandingkan  di  perkotaan.  Hal  ini  disebabkan  oleh jumlah  penduduk yang  hidup  di  perdesaan  lebih  banyak  daripada penduduk yang tinggal di kota.
Melihat  aspek  kesejahteraan  masyarakat  tdak  hanya  terkait kemiskinan,  tetapi  juga  dapat  memerhatikan  tingkat  Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Pembangunan manusia didefinisikan  sebagai  proses  perluasan  pilihan  bagi  penduduk ( enlarging  people  choice ).  IPM  merupakan  indikator  penting  untuk mengukur  keberhasilan  dalam  upaya  membangun  kualitas  hidup manusia  (masyarakat/penduduk).  IPM  menjelaskan  bagaimana penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sebagainya. IPM  diperkenalkan  oleh United  Nations  Development  Programme
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 235
(UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010.
IPM  dibentuk  oleh  tiga  dimensi  dasar,  yaitu  umur  panjang dan hidup sehat ( a long and healthy life) , pengetahuan ( knowledge) , dan standar  hidup  layak  ( decent  standard  of  living ).  Umur  panjang  dan hidup  sehat  digambarkan  oleh  Umur  Harapan  Hidup  saat  lahir ( UHH ) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang  baru  lahir  untuk  hidup,  dengan  asumsi  bahwa  pola  angka kematian  menurut  umur  pada  saat  kelahiran  sama  sepanjang  usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata  lamanya  (tahun)  penduduk  usia  25  tahun  ke  atas  yang telah  atau  sedang  menjalani  pendidikan  formal.  Harapan  Lama Sekolah  (HLS)  didefinisikan  sebagai  lamanya  (tahun)  sekolah formal  yang  diharapkan  akan  dirasakan  oleh  anak  pada  umur tertentu  di  masa  mendatang.  Standar  hidup  yang  layak digambarkan  oleh  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan,  yang ditentukan  dari  nilai  pengeluaran  per  kapita  dan  paritas  daya  beli ( purchasing  power  parity ).  IPM  dihitung  berdasarkan  rata-rata geometrik  indeks  kesehatan,  indeks  pengetahuan,  dan  indeks pengeluaran.  Penghitungan  ketiga  indeks  ini  dilakukan  dengan melakukan  standardisasi  dengan  nilai  minimum  dan  maksimum masing-masing komponen indeks.
IPM  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  melihat perkembangan  pembangunan  dalam  jangka  panjang.  Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu  diperhatikan,  yaitu  kecepatan  dan  status  pencapaian.  Secara umum,  pembangunan  manusia  Provinsi  Jambi  terus  mengalami kemajuan  selama  periode  2010  hingga  2018.  IPM  Provinsi  Jambi meningkat dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 70,65 pada tahun 2018.  Selama  periode  tersebut,  IPM  Provinsi  Jambi  rata-rata tumbuh sebesar 0,97 persen per tahun. Pada periode 2017- 2018, IPM  Provinsi  Jambi  tumbuh  0,94  persen.  Pertumbuhan  pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
pada periode 2016-2017, yang tumbuh sebesar 0,53 persen. Kurun waktu  2010  hingga  2018  IPM  Provinsi  Jambi  menunjukkan kemajuan yang besar. Dan pada tahun 2018, IPM Provinsi Jambi tembus  di  atas  70  poin  yang  berarti  meningkat  dari  level “sedang”menjadi “tinggi” dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan  kebanggaan  tersendiri  dimana  bisa  dikatakan  IPM Provinsi Jambi telah “naik kelas”.
Pada  tahun  2018,  pencapaian  pembangunan  manusia  di tingkat  kabupaten/kota  cukup  bervariasi.  IPM  pada  level kabupaten/kota  berkisar  antara  63,32  (Tanjung  Jabung  Timur) hingga 77,41 (Kota Jambi). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 65,86 tahun (Tanjung  Jabung  Timur)  hingga  72,43  tahun  (Kota  Jambi). Sementara  pada  dimensi  Pengetahuan,  Harapan  Lama  Sekolah berkisar antara 11,85 tahun (Tanjung Jabung Timur) hingga 14,77 tahun (Kota Sungai Penuh); serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara  6,34  tahun  (Tanjung  Jabung  Timur)  hingga  10,67  tahun (Kota  Jambi).  Sedangkan,  pengeluaran  per  kapita  disesuaikan  di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,46 juta rupiah per tahun (Muaro Jambi) hingga 11,91 juta rupiah per tahun (Kota Jambi).
Kemajuan  pembangunan  manusia  terlihat  dari  perubahan status  pembangunan  manusia  di  tingkat  kabupaten/kota.  Sejak tahun 2015 tidak ada lagi kabupaten/kota yang berstatus “rendah” di  mana  sebelumnya  masih  terdapat  1  (satu)  kabupaten  dengan status tersebut. Satu-satunya kabupaten yang sebelumnya berstatus “rendah”  tersebut  adalah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  dan telah beralih menjadi status “sedang” bersama 8 kabupaten lainnya. Sementara  pembangunan  manusia  dengan  status  “tinggi”  telah dicapai oleh Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sejak tahun 2010. Pada  tahun  2017  bertambah  Kabupaten  Kerinci  yang  mengalami perubahan status dari level “sedang” menjadi “tinggi”.
Peningkatan  IPM  di  tingkat  provinsi  juga  tercermin  pada level  kabupaten/kota.  Selama  periode  2017  hingga  2018,  seluruh kabupaten/kota  mengalami  peningkatan  IPM.  Pada  periode  ini,
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 237
tercatat  tiga  kabupaten  dengan  kemajuan  pembangunan  manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (1,48 persen), Kota Sungai Penuh (1,25 persen) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur  (1,13  persen).  Sementara  itu,  kemajuan  pembangunan manusia  di  Kabupaten  Batang  Hari  (0,59  persen),  Kabupaten Sarolangun  (0,55  persen)  dan  Kabupaten  Bungo  (0,55  persen) tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2018.

## Kenapa Kemiskinan Masih Cukup Tinggi di Provinsi Jambi?
Terkait  mengemukanya  problem  kemiskinan  di  atas,  maka perlu dicarikan akar masalahnya. Berdasarkan kajian terhadap data yang  ada,  salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  kesenjangan wilayah  berupa  masih  besarnya  disparitas kontribusi PDRB antar Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi.  Kondisi  tingkat kemiskinan  dan  pengangguran  antar  wilayah  Kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  juga  menunjukkan  disparitas  yang  cukup  tinggi. Beberapa  Kabupaten  yang  mempunyai share tinggi  dalam pembentukan  PDRB  Provinsi  Jambi  mempunyai  tingkat Kemiskinan  dan  pengangguran  yang  tinggi  pula.  Sampai  saat  ini Kabupaten/kota yang Tingkat Kemiskinannya masih di atas rata-rata Provinsi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat,  Batanghari,  Sarolangun  dan  Kota  Jambi.  Terdapat  5 Kabupaten/kota yang mempunyai Tingkat pengangguran Terbuka di  atas  rata-rata  Provinsi,  yaitu  Kota  Sungai  Penuh,  Kota  Jambi, Kabupaten  Merangin,  dan  Kabupaten  Sarolangun. Hal ini tentunya harus ada upaya khusus untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio . Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini  Ratio menunjukkan  ketimpangan  yang  semakin  tinggi. Koefisien Gini Provinsi Jambi berdasarkan  daerah perkotaan dan perdesaan  juga terlihat ketimpangan pendapatan.  Secara  nasional, Gini  Ratio Jambi  pada  Maret  2010  tercatat  sebesar  0,304  dan meningkat  menjadi  0,359  pada  September  2012. Gini  Ratio turun pada September 2013 menjadi 0,327  dan naik terus hingga Maret
2015 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,361. Pada September 2015 hingga Maret 2019 cenderung terjadi penurunan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019  tercatat  sebesar  0,351.  Angka  ini  sama  dengan Gini  Ratio September 2018 yang sebesar 0,351. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio Maret  2019  tercatat  sebesar  0,287.  Angka  ini  juga  menurun sebesar  0,009  poin  dibanding Gini  Ratio September  2018  yang sebesar 0,295.
Hal  menarik  terjadi  pada  September  2011  dan  Maret  2014 dimana tingkat ketimpangan di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan.  Apabila  dihubungkan  dengan  kemiskinan,  memang pada  periode  tersebut  penurunan  kemiskinan  di  perkotaan  lebih tinggi daripada di perdesaan, hal tersebut bisa menjadi dasar kenapa ketimpangan  di  perkotaan  lebih  rendah  daripada  perdesaan.  Pada periode  Maret  2012-September  2013,  perbedaan  ketimpangan antara  perkotaan  dan  perdesaan  begitu  besar  yang  mencapai puncaknya  pada  September  2012.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena terjadinya  peningkatan  persentase  penduduk  miskin  di  perkotaan yang merupakan tertinggi dalam periode itu, sementara di perdesaan terjadi  penurunan  persentase  penduduk  miskin.  Ada  beberapa kabupaten/kota  yang  tingkat  ketimpangan  pendapatannya cenderung naik yaitu Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai  Penuh.  Sementara  itu  untuk  Kabupaten  Bungo dan Tanjung Jabung Barat sangat berfluktuasi naik-turun.
Selain Gini  Ratio ukuran  ketimpangan  lain  yang  sering digunakan  adalah  persentase  pengeluaran  pada  kelompok penduduk  40  persen  terbawah  atau  yang  dikenal  dengan  ukuran ketimpangan  Bank  Dunia.  Berdasarkan  ukuran  ini  tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat Ketimpangan Tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah  angkanya  dibawah  12  persen,  Ketimpangan  Sedang  jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta Ketimpangan Rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 239
Pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen  terbawah  adalah  sebesar  20,84  persen  yang  berarti  Jambi berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada  kelompok  penduduk  40  persen  terbawah  pada  bulan  Maret 2019  ini  meningkat  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  September 2018 yang sebesar 20,15 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 20,08 persen.
Sejalan  dengan  informasi  yang  diperoleh  dari Gini  Ratio, ukuran  ketimpangan  Bank  Dunia  pun  mencatat  hal  yang  sama yaitu meskipun sama-sama tergolong ketimpangan rendah namun ketimpangan  di  perdesaan  lebih  baik  dibandingkan  dengan ketimpangan  di  perkotaan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  persentase pengeluaran  pada  kelompok  penduduk  40  persen  terbawah  di daerah  perkotaan  lebih  rendah  dibanding  daerah  perdesaan.  Pada Maret  2019,  di  daerah  perkotaan  tercatat  sebesar  19,04  persen, sedangkan  di  daerah  perdesaan  sebesar  22,43  persen.  Melihat masih  besarnya  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi,  maka  kesenjangan pembangunan antar wilayah harus menjadi perhatian pemerintah.
Upaya  membangun  Provinsi  Jambi  tercantum  dalam  Visi besar berupa Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan  Sejahtera  (TUNTAS),  yang  tertuang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)-Perubahan Tahun  2016-2021.  RPJMD-Perubahan  ini  memuat  6  misi  yang akan  dijalankan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam  upaya mewujudkan  Visi  Jambi  TUNTAS  tersebut.  Terkait  dengan pengentasan  kemiskinan,  terdapat  3  misi  yang  terhubung  secara langsung, yaitu Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender, Misi  4:  Meningkatkan  daya  saing  daerah  melalui  optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan,  dan  Misi  5:  Meningkatkan  aksebilitas  dan  kualitas infrastruktur  umum,  pengelolaan  energi  dan  sumber  daya  alam yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan,  serta  Misi  6:  Meningkatkan
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
kualitas  kehidupan  masyarakat.  Ketiga  Misi  Jambi  TUNTAS  ini menjadi acuan utama kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 2016-2021.
Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan, maka kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  merupakan  turunan  dari  kebijakan pembangunan  Nasional  dengan  mempertimbangkan  keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

## Penutup
Kemiskinan  masih  menjadi  isu  utama  dalam  pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Jambi, terutama dalam 5 tahun terakhir pasca  pemilihan  gubernur  2015.  Kemiskinan  merupakan permasalahan  masyarakat  Provinsi  Jambi  yang  mendesak  dan memerlukan  langkah-langkah  penanganan  dan  pendekatan  yang sistematik,  terpadu  dan  menyeluruh  untuk  mengurangi  beban masyarakat  miskin  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara secara  layak.  Dalam  rangka  peningkatan  dan  percepatan  upaya penanggulangan  kemiskinan  diperlukan  upaya  penajaman  yang meliputi  sasaran,  perencanaan  dan  keterpaduan  program  antar bidang terkait.
Oleh karena kemiskinan tidak hanya terkait ekonomi, maka penanganan yang komprehensif melibatkan berbagai bidang harus dilakukan,  di  samping  koordinasi  di  setiap  level  pemerintahan (pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota).  Selain  itu,  percepatan penanggulangan  kemiskinan  juga  perlu  didukung  oleh  upaya penciptaan  tata  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  sebuah  tata pemerintahan  yang  mengedepankan  hubungan  sinergitas  antara elemen-elemen  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  yang mendasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.
Harapannya,  korelasi  yang  kuat  secara  konseptual  antara pemilihan  umum  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  era  otonomi daerah  akan  benar-benar  terwujud  dalam  implementasinya.
Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020 | 241
Kesejahteraan  masyarakat  sebagai outcome dari  seluruh  proses politik  di  era  pasca  reformasi  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Ini semua  akan  terjadi  jika  pemerintah  yang  lahir  dari  proses-proses Pilkada  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  yang  memerhatikan kebutuhan-kebututuhan  masyarakat  daerah,  termasuk  di  Provinsi Jambi. Jika tidak, maka problem-problem seperti kemiskinan yang telah  ada  di  era  sebelumnya  akan  terus  diwarisi  untuk  masa-masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Jambi Dalam Angka 2019. Kota Jambi: Author, 2019.
Bird,  R.,  &  Vaillancourt,  F. Fiscal  Decentralization  in Developing Countries. United  Kingdom:  Cambridge  University  Press, 1998.
Brillo,  B.  B.  C.  „The  politics  of  lake  governance:  Sampaloc  Lake, Pandin Lake, and Tadlac Lake of the Laguna de Bay Region, Philippines‟. Asia-Pacific Social Science Review (2017) 17(1): 66- 79 . Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2979
439.
Chamber,  Robert. Pembangunan  Masyarakat  Desa,  Mulai  Dari Belakang . Jakarta: LP3ES, 1987. Halim,  Abdul. Politik  Lokal:  Pola,  Aktor,  dan  Alur  Dramatikalnya . Yogyakarta:  Lembaga  Pengkajian  Pembangunan  Bangsa (LP2B), 2014.
Hidayatullah,  Indra.  „Peran  pemerintah  di  bidang  perekonomian dalam Islam‟. DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015. Retrieved from journal.trunojoyo.ac.id › dinar › article › download. HM,  Pahrudin.  „The  role  of  the  Merangin  regency  government through welfare policy in the globalization era‟. The Journal of Society and Media 2019, Vol. 3(2) 216-236.
DOI:10.26740/jsm.v3n2.p216-236.
HM,  Pahrudin. Globalisasi  dan  Kebijakan  Publik:  Kajian  Seputar Peranan  Pemerintah  Mewujudkan  Kesejahteraan  di  Tengah  Dunia Tak Bersekat . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
242 | Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2020
Kesuma,  Arsyad  Sobby.  „Islam  dan  politik  pemerintahan (pemikiran  politik  Muhammad  Husein  Haikal)‟. Analisis , Volume  XIII,  Nomor  2,  Desember  2013.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/57574-ID- islam-dan-politik-pemerintahan-pemikiran.pdf.
Kisman,  Z.  A.  and  Tasar,  I.  „The  key  element  of  local development‟ Procedia  Economics  and  Finance ,  15,  pp.  1689- 1696,  2014.  https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00642-
X.
Nak-ai,  W.  etc.  „Community  public  policy  process  for  solving cadmium  contamination  problems  in  the  environment:  a case  study  of  Mae  Sod  District,  Tak  Province. Kasetsart Journal of Social Sciences 39 (2018) 59-66. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.11.006 .
Nawawi,  Ismail. Ekonomi  Islam;  Persepektif  Konsep,  Model,
Paradigma,Teori  dan  Aspek Hukum ,  Surabaya:  Vira  Jaya  Multi Press, 2008. Nugroho,  Riant. Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis Kebijakan  Publik,  dan  Manajemen  Politik  Kebijakan  Publik . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
Sharma,  C.  K.  „Reimagining  federalism  in  india:  exploring  the frontiers  of    collaborative  federal  architecture. Asia-Pacific Social  Science  Review  15  (1)  2015,  pp.  1-25 .  Retrieved  from http://apssr.com/volume-15-no-1/reimagining-federalism- in-india-exploring-the-frontiers-of-collaborative-federal- architecture/.
Stoker,  Gerry. The  Politics  of  Local  Government .  London:  The Macmillan Press Ltd, 1991.
Suyanto,  Bagong. Perangkap  Kemiskinan,  Problem  dan  Strategi Pengentasannya  dalam  Pembangunan  Desa .  Yogyakarta:  Aditya Media, 1996.
Suharto,  Edi. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat . Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
Soetomo. Strategi-Strategi  Pembangunan  Masyarakat .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Wikowski, J. and Kiba-Janiak, M. „The role of local governments inthe development city logistics‟ Procedia-Social and Behavioral Sciences , 125, p. 373-385, 2014. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1481.