## KONSTRUKSI METODOLOGIS DAN DIMENSI AKSIOLOGIS FIQH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DALAM KONDISI SOSIAL KONTEMPORER
Muchlis Bahar UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia Email: muchlisbahar@uinib.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konstruksi  metodologis  dan  dimensi aksiologis  fiqh  sosial  KH  Sahal  Mahfudh  dalam  kondisi  sosial  kontemporer. Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  teologis  dan  sosiologis.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode library  research. Berdasarkan  hasil  analisis  data,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa konstruksi  fiqh  sosial  KH  Sahal  Mahfudh  terdiri  dari  enam  aspek  utama,  yaitu Kontekstualitas  Teks  Fiqh,  Beralih  dari Mazhab  Qauli (Paradigma  Tekstual)  ke Mazhab Manhaji (Paradigma  Metodologis),  Verifikasi Ushul dan Furu’ ,  Fiqh  sebagai  Etika  Sosial, Penerapan  Pemikiran  Filosofis  dalam  Konteks  Sosial  Budaya  dan Ijtihad  Jama’i .  Dalam menganalisis  aspek  aksiologis  dari  konstruksi  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  hal  yaitu konsep ijtihad jama’i yang diaplikasikan pada kolaborasi antara pihak BPJPH, Kementerian Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang  ekspor  produk,  dalam  permasalahan  prostitusi  berpegang  pada  kaidah akhafudz  al- dhararain ,  KH  Sahal  Mahfudh  membangun  serta  memobilisasi  masyarakat  sekitar  untuk membangun  kelompok  swadaya,  rumah  sakit  serta  bank  guna  membantu  meningkatkan perekonomian kolektif, dan gagasan pendidikan kontestual.
Kata Kunci: Metodologi, Aksiologis, Fiqh Sosial, Kontemporer.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  methodological  construction  and  axiological dimensions  of  KH  Sahal  Mahfudh's  social  fiqh  in  contemporary  social  conditions.  This research  uses  qualitative  research  with  theological  and  sociological  approaches.  The  data used  in  this  research  is  secondary  data.  Collecting  data  using  library  research  method. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the social fiqh construction of KH  Sahal  Mahfudh  consists  of  six  main  aspects,  namely  the  Contextuality  of  Fiqh  Texts, Switching from the Qauli School (Textual Paradigm) to the Manhaji School (Methodological Paradigm),  Verification  of  Usul  and  Furu',  Fiqh  as  Social  Ethics,  Application  of Philosophical  Thought  in  Socio-Cultural  Context  and  Ijtihad  Jama'i.  In  analyzing  the axiological aspects of the construction, there are several things, namely the concept of ijtihad jama'i  which  is  applied  in  collaboration  between  the  BPJPH,  the  Ministry  of  Home  Affairs and the Indonesian Ulema Council in assisting the halal certification of SMEs in the field of product  exports,  in  matters  of  prostitution  adhering  to  the  akhafudz  al-dhararain  rule,  KH Sahal  Mahfudh  built  and  mobilized  the  surrounding  community  to  build  self-help  groups, hospitals  and  banks  to  help  improve  the  collective  economy,  and  the  idea  of  contestual education.
Keywords: Methodology, Axiology, Social Fiqh, Contemporary.

## A. PENDAHULUAN
Islam tidak memandang sebuah komunitas masyarakat adalah sebuah komunitas yang stagnan,  alih-alih  demikian  justru  Islam  memperhitungkan  sebuah  komunitas  dari  aspek sejarah,  budaya  serta  kekhasan  intelektual  (Rohmah,  2017;  Shidiq,  2017).  Ajaran  Islam secara universal memperhatikan situasi serta kondisi suatu masyarakat dalam kurun generasi ke  generasi,  hal  tersebut  dikarenakan  setiap  generasi  akan  berubah  sesuai  dengan perkembangannya (Hakim, 2019). Sebuah kaidah Ushul Fiqh menyebutkan bahwa hukum itu dapat berubah sesuai dengan pertimbangan perubahan tempat, waktu, kondisi serta adat ( al- Hukmu  Yataghayyar  bi  Taghyyur  al-Azminah  wa  al-Amkinah  wa  al-Ahwal  wa  al-‘Adat ), maka  kaidah  ini  memiliki  implikasi  bahwa  sifat  ajaran  Islam  yang  relevan  tersebut  terletak pada  nilai  serta  norma  yang  tercipta  dari  berbagai  ketentuan  metodologis  dalam  kaidah- kaidah fiqh (Chasanuddin & Nafisah, 2019).
Sifat  fiqh  adalah  dinamis,  luwes,  dan  tidak  kaku  dalam  memahami  teks,  sehingga orientasi sosial  yang lebih manusiawi khususnya dalam kehidupan  Islam  di  Indonesia dapat diamalkan dengan baik. Oleh karena itu, urgen untuk merumuskan Fiqh sebagai hasil ijtihad yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  sekaligus  memberikan  solusi  atas permasalahan baru, khususnya dalam aspek muamalah yang belum ada ketentuan hukumnya (Rusli, 2018; Nasurullah, 2018). Keberadaan fiqh sosial tentu dirasa sangat vital dan penting dikembangkan  dalam  menyikap  kehidupan  beragama  di  wilayah  Indonesia  yang  plural, pemahaman  tersebut  harus  cocok  serta  dapat  memenuhi  kondisi  masyarakat  yang  beragam (Idris et al.,2020).
Upaya  ijtihad  konstruktif  dari  berbagai  ketentuan  dalam  hukum  Islam  selalu berhadapan  dengan  kondisi  serta  situasi  tertentu  dengan  mengadopsi  berbagai  hal  baru  di dalamnya. Maka sebagai konsekuensinya, pengalaman dan pemikiran keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konteks, baik konteks waktu, konteks ruang, konteks sejarah, konteks sosial, konteks budaya, maupun konteks psikologis dalam sebuah komunitas (Sulthon, 2020).
Satu dari sekian banyak ulama yang fokus dalam bidang fiqh sosial adalah KH. Sahal Mahfudh  yang  mengembangkan  fiqh  sosial  sebagai  gagasan  terbaru  dari  silsilah  Fiqh Nusantara.  Wacana  fiqh  sosial  ini  bermula  ketika  banyak  muncul  permasalahan  dalam  fiqh klasik  (Chasannudin  &  Asmani,  2020).  Ia  mencoba  menanggapi  kritikan  tersebut  dengan mengadvokasi  fiqh  klasik.  Langkah  ini  kemudian  dilanjutkan  dengan  upaya  sistematis dengan diterbitkannya buku Nuansa Fiqh  Sosial. Menurutnya,  fikih yang ada saat  ini sudah cukup,  namun  masih  ada  kendala  dalam  penyajian  dan  pembenahannya.  Sehingga  perlu merekonstruksi  paradigma  Fiqh,  kemudian  memublikasikannya  dalam  kehidupan masyarakat.
KH Salah Mahfud tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu mujadid dalam kajian fiqh  sosial  yang  memiliki  pemahaman  praksis  yang  luas  serta  dikenal  oleh  kalangan akademisi.  Posisinya  sebagai  Rais  Aam  PBNU  juga  menjadi  salah  satu  bukti  luasnya pemahaman beiau, selain  mendapat  gelar kehormatan ( honoris causa ) dan banyaknya karya rujukan yang ditulis dan masih relevan hingga ini. Dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abd Salam Al-Hajaini, ulama kelahiran 17 Desember tahun 1937 di kabupaten  Pati  tersebut  menulis  banyak  karya  yang  menjadi  rujukan  dalam  tulisan  ini, diantaranya adalah Dialog Problematika Umat yang dicetak pada tahun  2011, Nuansa Fiqh Sosial yang  menjelaskan  tentang  pergeseran  utama  paradigma  ‘kebenaran  tekstual-ortodok’
menjadi paradigma pemaknaan sosial,’ Thariqat al-Husul ‘ala Ghayatil Wushul yang selesai ditulis  pada  tahun  1961  yang  berkomentar  dan  sebagai  rujukan  penjelasan  atas  karya  besar kitab Gyayatul Wushul yang juga bagian penjelasan atas naskah Lubbul Ushul yang keduanya ditulis oleh syiekh Zakaria Al-Anshari, selanjutnya adalah kitab ats-Tsamarat al-Hijayniyah yang selesai ditulis sekitar tahun 1961 yang merupakan naskah asli KH Sahal yang berbentuk nadham , al-Fawa’id al-Najibah yang menjelaskan tentang keterangan dari kitab matan beliau yang berjudul al-Faraid al-Ajibah fi Bayan I’rab al-Kalimah al-Gharibah , selanjutnya adalah al-Bayanul Malma’an Alfadhil Luma’ yang merupakan syarah dari kitab al-Luma’ fi Ushulil Fiqh ,  selanjutnya  adalah  naskah Infakhul  Wadajyn  ;inda  Munadharat  Ulama  Hajayn  fi Ru’yatil  Mabi’  bi  Zujajil  ‘Aynayn yang  membahasa  retorika  serta  perdebatan  ulama  Kajen pada pertengahan abad ke-20, dan terakhir adalah kitab Faydlul Hija ala Nayl al-Raja yang merupakan syarah dari naskah kitab populer Safinat  al-Naja yang ditulis oleh syeikh  Salim Ibn Samir al-Khudr atau dikenal oleh para santri sebagai kitab matan Abu Syuja’ .
KH.  Sahal  Mahfudh  menegaskan  bahwa  lima  prinsip  dasar  kemanusiaan  yang dirumuskan  al-Syatibi  dalam  Maqashid  al-Syariah,  artinya  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  bahwa  Islam  tidak  mengkhususkan  perannya  hanya  dalam  masalah Ta'abbudi (ibadah).  Jika  masalahnya  tidak  murni  dalam  bidang  interaksi  antara  hamba  dan Tuhan,  maka  nilai-nilai  manfaat  direkomendasikan  untuk  dipertimbangkan  (Bukhori,  2017; Aulia,  2017).  Di  sini,  Fiqih  yang  berorientasi  sosial  dikembangkan  dengan  penekanan  pada orientasi  sosial  dalam  konteks  hukum  Islam  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemakmuran manusia.
Dalam konstruksi suatu  komunitas yang plural  seperti  Indonesia, tidak mudah untuk menghilangkan  unsur  yang  ebrcampur  antara  hukum  Islam  dan  budaya  lokal  di  daerah tertentu.  Pemasalahan  yang  terjadi  dalam  lingkungan  sosial  terjadi  sebagai  dampak  dari adanya sebuah budaya lokal yang merupakan hasil dari benturan karakter sosial masyarakat di lingkungan sosial tertentu. Maka, fiqh sosial yang dikembangkan oleh KH Sahal Mahfudh datang sebagai solusi alternatif yang bersifat  lebih kontekstual serta lebih fleksibel dari fiqh klasik  (Sholahudin,  2019).  Oleh  karena  itu,  Fiqih  adalah  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang berdimensi  normatif  sebagai  kaidah  dasar  bagi  seorang  muslim  dalam  menjalankan  ajaran agamanya.  Aturan  ini  muncul  dan  berkembang  seiring  dengan  pengamalan  muslim  itu sendiri. Ketika Islam dipraktikkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, aturan tentang cara mengamalkan Islam berkembang. Itu juga terjadi di era Tabi'in dan sesudahnya (Ismiati, 2020).
Pada  awal  Islam,  Fiqh  diaktualisasikan  dalam  realitas  empiris,  belum  menjadi  suatu disiplin ilmu. Fiqih sebagai ajaran Islam dipraktikkan berdasarkan pemahaman pada saat itu, yang  bersifat  normatif  dan  praktis,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  praktik semacam ini, tidak mengherankan jika Fiqh sesuai dengan kondisi di mana orang-orang Arab dan  budayanya  mempraktikkan  Islam.  Apalagi  pengamalan  Islam  saat  itu  lebih mementingkan  penanaman  Aqidah  dan  kesadaran  mengamalkan  ajaran  Islam,  ketimbang dimensi formal Fiqh.
Metodologi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  dalam  fiqh  sosial  dengan  kondisi masyarakat  Indonesia, maka diperlukan kesadaran tinggi  serta sikap bijaksana dari berbagai pihak. Terutama dalam tahap refleksi historis serta transformasi metodologis di era awal dari pembangunan,  mengingat  bahwa  tradisi  lokal  masih  menjadi  acuan  terbentuknya  sebuah
pemikiran hukum Islam. Syariat Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan melibatkan semua adat ( ‘urf ) masing-masing masyarakat yang dapat dijadikan acuan hukum, tidak hanya adat masyarakat Arab tetapi juga ‘urf masyarakat Nusantara. Fiqh Nusantara yang diterapkan pada umat Islam Indonesia, maka Fiqh yang cocok bagi mereka, yaitu 'urf yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan dengan syara' (Mukaffa, 2017).
Fiqh  sosial  yang  berkembang  sebelumnya  berdiri  atas  tiga  teori  dasar  utama,  yaitu Maslahah  Mursalah,  Istihsan  serta ‘urf .  Maslahah  mursalah  adalah  konsep  mashlahah  yang yang  tidak  dilarang  secara  langsung  oleh  syara’,  namun  memiliki  dampak  maslahat  secara uum. Konsep istihsan lebih mempertimbangkan perbuatan baik atau perbuatan yang dianggap baik  oleh  mayoritas  umat  Islam  (Ma’mur,  2017;  Yulianto,  2017).  Sedangkan  unsur  terkahir yaitu ‘urf ,  dapat  dipahami  sebagai  tradisi  yang  telah  diterapakan  dalam  sebuah  komunitas masyarakat.  Ketiga  hal  ini  adalah  metodologis  yang  digunakan  dalam  fiqh  sosial  Indonesia sebelum metodologis yang dipakai oleh KH Sahal Mahfudh.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Nurul  Rohmah  (2017)  dan  Fitria (2019)  yang  menukil  bahwa  pemikiran  KH  Sahal  Mahfudh  memiliki  nilai  yang  disebut dengan fiqh etika sosial yang menyebutkan bahwa secara internal, ajaran Islam harus mampu menyelaraskan  dengan  pola  budaya  serta  kondisi  suatu  masyarakat  dalam  regional  tertentu tanpa  harus  kehilangan  jati  diri.  Selanjutnya,  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Sulikhah (2017) dan Baroroh (2020) menyebutkan bahwa metodologis yang digunakan oleh KH Sahal Mahfudh  merupakan  rekonstruksi  dari  fiqh  Nusantara  yang  telah  berkembang  sebelumnya yang  menggunakan  pendekatan  sosio-kultural-historis  untuk  memudahkan  metode  aplikasi dalam  semua  proses  kajian  dan  penemuan  hukum  Islam.  Namun  demikian,  Fiqh  Nusantara memiliki  dua  bentuk:  hukum  yang  hidup  dan  hukum  positif.  Keduanya  merupakan  bagian dan kekayaan fikih Islam Nusantara.
Para  peneliti  sebelumnya  belum  menyentuh  aspek  aksiologis  dari  konstruksi metodologi  yang  ditawarkan  oleh  KH  Sahal  Mahfudh.  Berdasarkan research  gap tersebut maka  penulis  tertarik  untuk  lebih  jauh  meneliti  tentang  aspek  konstruksi  metodologi  serta penerapannya (dimensi aksiologis) dari fiqh sosial KH Salah Mahfudh.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penekatan  teologis dan sosiologis.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Pengumpulan data  menggunakan  metode library  research .  Pembahasan  diawali  dengan  menganalisis konstruksi  metodologis  yang  diperkenalkan  oleh  KH  Sahal  Mahfud,  kemudan mengembangkannya  dengan  menganalisis  aspek  aksiologisnya  dalam  perkembangan  sosial modern.  Penyajian  hasil  dan  pengembangan  analisis  dilakukan  menggunakan  metode kualitatif sehingga dapat meggabungkan aspek metodologis dan mencari relevansinya dalam era kontemporer sehingga didapat sebuah kesimpulan dari aspek tersebut.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konstruksi Metodologi Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh
Secara  etimologis,  fiqh  sosial  tersusun  dalam  dua  kata,  yaitu  fiqh  dan  sosial. Sedangkan  terminologi  fikih  adalah  mengetahui  hukum-hukum  syari'ah  yang  bersifat amaliyah dikaji dari  dalil-dalilnya  secara  rinci.  Sedangkan  dalam  pandangan  al-Amidi,  fiqh
adalah  ilmu  yang  berkaitan  dengan  hukum  agama  yang  bercabang  melalui  penalaran  dalil. Dari  pengertian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  fiqh  bukanlah  syariah,  tetapi  merupakan terjemahan  atau  interpretasi  syariah.  Hal  ini  dikarenakan  fiqh  hanyalah  sebuah  tafsir  atau tafsiran terhadap hakikat dugaan situasi dan kondisi yang melingkupinya sehingga fiqh akan berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat.
Dalam memahami metodologi dalam fiqh sosial ini, maka metodologi yang dimaksud adalah sebuah alat untuk digunakan istinbath hukum dalam rangka memecahkan persoalan di masyarakat.  Kebutuhan  akan  akan  penerapan  fiqh  dalam  memecahkan  problem  sosial  ini harus  selalu  diwujudkan  dalam  kondisi  sosial  apapun  karena  gagasan  fiqh  tidak  boleh berhenti hanya sebagai wacana teoritis yang stagnan (Khasanah, 2017).
Metodologi yang digunakan dalam fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh adalah: pertama, kontekstualisasi teks fiqh; kedua, beralih dari mazhab qauli (paradigma tekstual) ke mazhab manhaji (paradigma metodologis); ketiga, verifikasi Ushul dan Furu’ . Keempat, fiqh sebagai etika sosial, bukanlah hukum negara yang positif; dan kelima, penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya. Namun, diantara kelima metode tersebut mdetologi dasar dari pemahaman  fiqh  sosial  adal  kontekstualisasi.  Kontekstualisasi  merupakan  upaya  untuk mendefinisikan  kembali  teks  fiqh  agar  sejalan  dengan  ruang  dan  waktu  (konteks)  yang  ada saat  ini.  Ruang  dan  waktu  sekarang  tidak  sama  dengan  ruang  dan  waktu  di  masa  lalu, sehingga  memerlukan  pemahaman  baru  tentang  ruang  dan  waktu  sekarang,  termasuk tantangan dan dinamika zaman yang mengikutinya. Pemahaman kontekstual berbeda dengan pemahaman  tekstual  yang  hanya  melihat  teks  dan  berorientasi  pada  masa  lalu.  Dalam memahami metodologis yang diperkenalkan oleh KH Sahal Mahfudh, maka disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Metodologis fiqh sosial KH Sahal Mahfudh Metodologi Keterangan Kontekstualitas Teks Fiqh Setiap  masalah  memiliki  konteksnya  sendiri dan bahkan bisa lebih kompleks dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, menjadikan kitab kuning  sebagai  acuan  untuk  memecahkan masalah yang sebenarnya bukanlah kesalahan ilmiah,  tetapi  harus  dikembangkan  dengan memberikan konsep pendekatan yang memperhatikan akar masalah yang muncul di masyarakat,  karena  setiap  masalah  tidak muncul secara mandiri dan tiba-tiba
Beralih dari Mazhab Qauli (Paradigma Tekstual) ke Mazhab Manhaji (Paradigma
Metodologis) Metode manhaji mengembangkan  kadiah masalikul  ‘illat yang  memiliki  tujuan  agar fiqh  tetap  relevan  dengan  masalah  bersama dalam sebuah lingkungan sosial. Konsekuensi penggunaaan metode ini adalah yurisprudensi  sosial  tidak  bisa  menutup  diri dari bantuan disiplin ilmu lain (berkolaborasi). Verifikasi Ushul dan Furu’
Metode  ketiga  adalah  memisahkan  mana perkara yang bersifat ushul dan mana perkara yang bersifat furu’ .
Fiqh sebagai Etika Sosial
Ajaran-ajaran  Islam  yang  bersifat  universal dapat dilaksanakan untuk melindungi
kehiudpan  manusia  secara  menyeluruh  tanpa sekat regional. Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang  realistis  serta  dinamis  sesuai  dengan karakter proses dalam ijtihad. Penerapan Pemikiran Filosofis dalam Konteks Sosial Budaya Dalam  dimensi  filosofis,  fiqh  menjadi gerakan  sosial  yang  adaptif  yang  menjadi paradigma terhadap individu maupun lingkungan. Ijtihad Jama’i Dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan, maka  hal  tersebut  berdampak  pada  sulitnya menentukan  ahli  dalam  segala  bidang  ilmu seperti  pada  zaman  dulu.  Maka  Kiai  Sahal menawarkan  ijtihad  jama'i  (ijtihad  kolektif). Artinya,  sulitnya  metodologi  ijtihad  dengan satu  orang  yang  memiliki  berbagai  disiplin ilmu,  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan banyak  orang  dan  memiliki  berbagai  macam disiplin ilmu yang dibutuhkan
Amalan  fiqh  dilakukan  serta  di  implementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  di masyarakat, alih-alih menjadi hukum positif negara. KH Sahal Mahfudz tidak menyarankan agar  hukum  fiqh  diterapkan  serta  diformaliasi  sehingga  syariat  Islam  akan  kehilangan maknannya, serta cenderung diterapkan dengan paksaan, rasa takut, dan ancaman dari negara. Selain  itu,  Islamisasi  negara  dan  sistem  dapat  dilakukan  dengan  mengubah  semangat,  nilai, dan  substansi.  Inilah  yang  dimaksud  dengan  Islam  Indonesia,  Islam  yang  mampu berkomunikasi  dengan  kelompok  lain  secara  inklusif  dan  toleran.  Islam  adalah  agama  yang mendorong  sikap  dinamis,  mampu  menampilkan  posisinya  dalam  argumentasi  rasional, bukan agama yang berpandangan sempit dan tekstual.
Konsep  pribumisasi  Islam  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  ajaran  Islam  sebagai etika  sosial  yang  mampu  menjiwai  perilaku  masyarakat  sebagai  kesadaran  sepanjang hidupnya.  Jika  fiqh  diterapkan  menjadi  hukum  positif,  maka  pendekatan  implementasinya sebagai  hukum  negara  bersifat  represif,  dan  memaksa  masyarakat  untuk  patuh  dengan ancaman  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum,  hal  tersebut  menimbulkan  kesan  hukum  tidak menjadi kesadaran dalam masyarakat, melainkan menjadi hal yang menakutkan.

## 2. Dimensi Aksiologis Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh
Dalam implementasi fiqh sosial gagasan KH Sahal Mahfudh, maka terdapat beberapa bidang  cakupan  yang  menjadi  fokus  dalam  masalah  sosial,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
Pertama, dalam implementasi konsep Ijtihad Jama’i yang sangat luas terjadi pada era kontemporer.  Sebagai  contoh  adalah  kolaborasi  antara  pihak  BPJPH,  Kementerian  Dalam Negeri serta Majelis Ulama Indonesia dalam membantu sertifikasi halal UKM dalam bidang ekspor  produk.  Pada  tahun  2021,  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  terus  berupaya  untuk meningkatkan  kinerja  ekspor  skala  nasional  dengan  beberapa  hal,  yaitu  meningkatkan kompetensi  pelaku  UMKM  tentang  peran  sertifikasi  halal.  Kemudian  menjalin  kerjasama
dengan BPJPH serta LPPOM MUI untuk mengadakan Lokakarya Diverisfikasi dan Adaptasi Produk  Ekspor.  Hal  tersebut  tentu  dikarenakan  kompleksnya  permasalahan  dalam  bidang ekonomi  eskpor  serta  sertifikasi  halal  yang  harus  melibatkan  setidaknya  tiga  pihak,  yaitu ekonom, saintis, dan ulama.
Kedua, dalam upaya kontekstualisasi teks KH Sahal berpegang pada kaidah akhafudz al-dhararain dalam  permasalahan  prostitusi  seksual.  Hal  tersebut  muncul  akibat  hasil  dari refleksi  sosial  tentang  bisnis  prostitusi  karena  mustahilnya  mencegah  perdagangan  seksual yang secara luas telah berkembang, maka perlu adanya sentralisasi atau lokalisasi pelacuran dengan tujuan mengurangi aspek madharat -nya.
Ketiga,  dalam  penerapan  metodologis  ( manhaji )  KH  Sahal  merubah  paradigma  para pendahulunya  yang  cenderung  masih  tekstualis  dalam  pemahaman  fiqh  menuju  pembaruan serta melakukan kontekstualisasi dengan perkembangan masyarakat di sekitar pesantren yang diasuhnya. Para pendahulunya cenderung lebih ketat serta testual dalam paradigma berpikir, serta  lebih  sufistik  dalam  perilaku  bermasyarakat.  Kendati  demikian,  ekonomi  masyarakat sekitar  pesantren  cenderung  berada  dalam  kemiskinan  dan  tidak  banyak  perubahan  dalam kurun waktu yang lama. Sisi aksiologi yang menjadi konsekuensi dipilihnya metode manhaji dalam  paradigma  serta  dalam  penerapan  etika  sosial,  KH  Sahal  Mahfudh  membangun  serta memobilisasi  masyarakat  sekitar  untuk  membangun  kelompok  swadaya,  rumah  sakit  serta bank  guna  membantu  meningkatkan  perekonomian  kolektif.  Trilogi  pesantren,  kampus  dan publik menjadi diskusi yang diperhitungkan dengan penerapan metodologi manhaji ini pada akhir abad 20 hinga kini di wilayah Kajen dan sekitarnya.
Keempat,  dalam  memandang  dunia  pendidikan  dan  keilmuan  adalah  gagasan pendidikan  kontestual  yang  memandang  bahwa  sebuah  institusi  pendidikan  hendaknya melakukan  upaya  sadar    guna  membentuk  perilaku  secara  sitematis,  terarah,  dan  relevan dengan  kondisi  sosial.  Dengan  hal  tersebut,  maka  KH  Sahal  Mahfudh  mengajar  santrinya untuk  membentuk  buletin Reesala yanng  membahasa  keilmuwan  kontemporer  dari  sudut pandang pesantren, pemikiran-pemikiran progresif serta wadah bagi pemikir pesantren yang mencoba  mengaktualisasi  serta  mengkontekstualisasi  teks  agama  dengan  perkembangan masyarakat. Selanjutnya, didirikan juga FK2P (Forum Kajian Kitab Pesantren) yang memiliki fokus  untuk  melakukan  pembaharuan  metode bahtsul  masa’il dalam  bidang  fiqh  yang dilakukan  dengan  metode  dialog,  luaran  dari  dikskusi  adalah  makalah  ilmiah.  Pendirian STAIMAFA  (Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Mathali’ul  Falah)  juga  didirikan  untuk mendukung gagasan tersebut.
Berdasarkan  analisis  aksiologis,  maka  pemikiran  progresif  KH  Sahal  Mahfudh termasuk  dalam  kelompok  rekonstruksionis  yang  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  upaya reinterpretasi  terhadap  ajaran  Islam,  sehingga  hubungan  buruk  antara  ilmu-ilmu  keislaman dan ilmu-ilmu modern mendapatkan solusi. Dalam menilai masa lalu Islam, kedua kelompok ini juga menunjukkan sikap yang tidak sama dengan kelompok restorasionis. Dimana Islam pada masa Nabi Muhammad serta Sahabat dipandang secara positif sebagai peradaban yang revolusioner, progresif dan rasional. Hal ini harus diwarisi dan dikembangkan oleh generasi sekarang dengan mengambil sisi positif dari ilmu pengetahuan modern dalam mencari solusi dari permasalahan masyarakat.
Maka dapat ditarik sebuah garis besar bahwa tujuan fiqh sosial adalah untuk mencapai kemaslahatan  umat.  Maka  ketika  berbicara  tentang  fiqh  sosial  setidaknya  akan  dibahas  tiga
hal; isi ajaran fiqh itu sendiri, bagaimana fiqh diajarkan dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat,  serta  bagaimana  lingkungan  sosial  merespon  fiqh  sosial.  Ketiga  aspek  tersebut telah dianggap sebagai inti kajian sosiologi hukum.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi fiqh sosial KH Sahal Mahfudh terdiri dari enam aspek utama, yaitu Kontekstualitas Teks Fiqh, Beralih dari Mazhab  Qauli (Paradigma  Tekstual)  ke Mazhab  Manhaji (Paradigma  Metodologis), Verifikasi Ushul dan Furu’ , Fiqh sebagai Etika Sosial, Penerapan Pemikiran Filosofis dalam Konteks  Sosial  Budaya  dan Ijtihad  Jama’i .  Dalam  menganalisis  aspek  aksiologis  dari konstruksi  tersebut,  maka  terdapat  beberapa  hal  yaitu  konsep ijtihad  jama’i yang diaplikasikan  kolaborasi  antara  pihak  BPJPH,  Kementerian  Dalam  Negeri  serta  Majelis Ulama  Indonesia  dalam  membantu  sertifikasi  halal  UKM  dalam  bidang  ekspor  produk, berpegang  pada  kaidah akhafudz  al-dhararain dalam  permasalahan  prostitusi  seksual,  KH Sahal  Mahfudh  membangun  serta  memobilisasi  masyarakat  sekitar  untuk  membangun kelompok  swadaya,  rumah  sakit  serta  bank  guna  membantu  meningkatkan  perekonomian kolektif, gagasan pendidikan kontestual yang memandang bahwa sebuah institusi pendidikan hendaknya melakukan upaya sadar  guna membentuk perilaku secara sitematis, terarah, dan relevan dengan kondisi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, A. (2017). Metodologi Fiqh Sosial MA Sahal Mahfudh. El-Mashlahah , 7 (2).
Baroroh, U. (2020). Understanding Methodology of Fiqh Sosial. Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial , 1 (1), 27-42.
Bukhori, I. (2017). Konsep Maslahah dalam Perspektif KH. Ma. Sahal Mahfudh. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman , 8 (2), 259-272.
Chasannudin, A., & Asmani, J. M. M. (2020). Nationalist Pluralism in Fiqh Sosial: Ideas and Actions  of  KH.  MA.  Sahal  Mahfudh. Santri:  Journal  of  Pesantren  and  Fiqh Sosial , 1 (2), 157-168.
Chasanuddin, A., & Nafisah, Z. (2019). Konsep Mashlahah al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial  KH.  MA.  Sahal  Mahfudh. Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian Keislaman , 8 (2), 235-258.
Fittria, A. (2019). Dialektika Social Entrepreneurship dan Fiqih Sosial. International Journal Ihya''Ulum al-Din , 21 (1), 39-55.
Hakim, M. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia  Perkawinan  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 8 (2), 207-234.
Idris, M. A., Taufik, T., & Rosi, B. (2020). Dakwah Pembebasan” Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Buku “Nuansa Fiqih Sosial. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 6 (1), 35-52.
Ismiati,  B.  B.  (2020).  MetodologiI  Pemikiran  KH  SahalMahfudh  tentang  Penetapan  Zakat Uang Kertas. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 9 (2), 138-146.
Khasanah,  M.  (2017). Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  zakat  produktif:  Studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Ma'mur, J. (2017). Building the Transformative Islamic Civilization Reaserch on Gait of KH Ma Sahal Mahfudh. Addin , 11 (1), 181-214.
Mukaffa,  Z.  (2017).  Peranan  Ulama'pesantren  dalam  Pendidikan  Masyarakat;  Potret Keulama'an KH. MA Sahal Mahfudz. Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan , 1 (2), 19-34.
Nasrullah,  M.  (2018).  Book  Review  Fiqh  Sosial:  Paradigma  Pembaharu  Dunia Pesantren. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 7 (2), 230-233. Rohmah,  N.  (2017).  Memahami  Fiqh  Sosial  KH.  MA  Sahal  Mahfudh  “Fiqh  Sebagai  Etika dan Gerakan Sosial”. Jurnal Islam Nusantara , 1 (1), 72-78.
Rusli,  A.  B.  (2018).  Nalar  Ushul  Fiqh  KH.  Sahal  Mahfudh  dalam  Wacana  Islam Indonesia. Potret Pemikiran , 22 (2).
Shidiq,  R.  (2017).  Transformasi  Pendidikan  Pesantren  dalam  Perspektif  KH.  Sahal Mahfudh. Edukasia Islamika , 208-229.
Sholahudin,  S.  (2019).  Menguak  Konsep  Pendidikan  Eko-Religius  KH.  MA.  Sahal Mahfudh. Satya Widya: Jurnal Studi Agama , 2 (1), 22-47.
Sulikhah,  S.  (2017).  Paradigma  Fiqh  Sosial  atas  Kemiskinan  dan  Ikhitiar  Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 6 (1), 1-28. Sulthon, M. (2020). Methodology  and Scope of Social Fiqh  (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh). Jurnal Dinamika Hukum , 19 (3), 569-589.
Yulianto,  Y.  (2017).  Mabadi’Asyroh  Nalar  Fikih  Sosial  Ali  Yafie. Shahih:  Journal  of Islamicate Multidisciplinary , 2 (1), 21-36.