## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Ayu Citra Santyaningtyas
2 Warah Atikah
3 Angelina Regita Kerin Setyawan

## Affiliation
1,2,3 Universitas Jember
Email
1 santyaningtyas@unej.ac.id
2 197303252001122001@mail.unej.ac.id
3 angelinakerin23@gmail.com

## Date Submission
30 August 2023

## Date Accepted
14 September 2023
Date Published 18 September 2023

## DOI
10.52249

## PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMILIK
MEREK DALAM MENYELESAIKAN PENJUAL BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN  MEREK  TERKENAL

## MELALUI TikTok LIVE

## Abstract
Trademark  violations  committed  by  sellers  of  counterfeit goods certainly give rise to disputes with the original brand owner. As a brand owner who has exclusive rights, you can deal with brand infringement in several ways. The purpose of  this  research  is  to  determine  efforts  to  resolve  brand owner disputes in dealing with sellers of counterfeit goods who  trade  famous  brands  via  TikTok  Live.  This  writing uses normative juridical research methods with a statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  this research  explain  that  dispute  resolution  regarding counterfeit trademark sellers can be resolved through court and outside court. The actions of sellers of counterfeit goods who trade without the permission of the brand owner are certainly detrimental to the brand owner. Regarding this trademark infringement dispute, the appropriate resolution effort  made  by  the  brand  owner  against  sellers  of counterfeit  goods  is  to  use  dispute  resolution  outside  of court,  namely  mediation  so  that  no  party  is  harmed, especially the brand owner, so that they are not harmed. considered bad in the eyes of society regarding plagiarism. However, if it cannot be resolved through mediation, the brand  owner  can  file  a  lawsuit  through  the  Commercial Court.
Keywords: Brand Owner, Dispute Resolution, Seller of Counterfeit Goods.

## Abstrak
Pelanggaran  merek  yang  dilakukan  oleh  penjual  barang palsu  tentu  menimbulkan  perselisihan  dengan  pemilik merek  asli.  Sebagai  pemilik  merek  yang  memiliki  hak eksklusif  dapat  mengatasi  pelanggaran  merek  tersebut dengan beberapa cara penyelesaian. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  upaya  penyelesaian  sengketa  pemilik merek  dalam  mengatasi  penjual  barang  palsu  untuk memperdagangkan  merek  terkenal  melalui  TikTok Live . Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan bahwa  penyelesaian  sengketa  mengenai  penjual  merek dagang palsu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan
dan  di  luar  pengadilan.  Tindakan  penjual  barang  palsu yang memperdagangkan tanpa seizin pemilik merek tentu merugikan pemilik merek. Mengenai sengketa pelanggaran merek ini, upaya penyelesaian yang tepat dilakukan oleh pemilik  merek  terhadap  penjual  barang  palsu  adalah dengan  menggunakan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yaitu  mediasi  agar  tidak  ada  pihak  yang dirugikan khususnya pemilik merek agar tidak dirugikan. dipandang  tidak  baik  di  mata  masyarakat  terkait plagiarisme.  Namun  apabila  melalui  mediasi  tidak  dapat diselesaikan,  pemilik  merek  dapat  mengajukan  gugatan melalui Pengadilan Niaga.
Kata  Kunci:  Penyelesaian  Sengketa,  Penjual  Barang Palsu,Pemilik Merek

## PENDAHULUAN
Manusia  dilahirkan  dengan  keragaman  perbedaan  suku,  budaya,  karakter,  dan  ras. Keberagaman  yang  dimiliki  manusia  tentunya  menghasilkan  cara  pandang  yang  berbeda bagi setiap orang dan tentunya tidak dapat menghindari peluang terjadinya konflik akibat perbedaan cara pandang. Konflik yang selalu terjadi tentunya diharapkan mempunyai solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah, agar tidak menjadi perselisihan antara satu dengan yang lain(Rika Lestari ,2013).
Perkembangan  yang  semakin  modern,  kemajuan  teknologi  menghadirkan  beragam media sosial, salah satunya TikTok. Media sosial TikTok tidak hanya sekedar media hiburan dengan beragam konten menarik, tetapi juga menyediakan fitur Live dengan segala macam aktivitas  seperti  berjualan.  Sehingga  sebagian  besar  pebisnis  memanfaatkan  teknologi internet untuk berjualan karena dianggap mampu menjangkau konsumen lebih luas.(Niru Anita Sinaga,2020)
Berjualan di TikTok melalui siaran langsung, penjual bisa menyertakan katalog barang yang  dijual  saat  siaran  langsung.  Pemilik  akun  TikTok  dapat  mengajukan  permohonan kepada  TikTok  untuk  dapat  melakukan  penjualan  sekaligus  siaran  langsung  dengan memenuhi persyaratan yang telah disediakan TikTok. Dengan demikian, penonton bisa lebih leluasa  melihat  review  penjual  secara  langsung  dan  bertanya  seputar  kualitas,  harga,  dan bahan yang sedang dijajakan terjual.
Kemajuan  teknologi  yang  ada  tidak  terhindarkan  dari  terjadinya  suatu  konflik  atau perselisihan. Salah satu perselisihan yang terjadi adalah perselisihan mengenai pelanggaran merek yang dilakukan oleh penjual barang palsu untuk memperdagangkan merek terkenal melalui  TikTok.  Live  yang  tentunya  merugikan  pemilik  brand  asli  dari  brand  ternama tersebut.  Suatu  brand  bisa  dikatakan  terkenal  juga  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor seperti promosi yang banyak dan kualitas dari brand tersebut juga baik.( I Gede Mahendra Juliana Adiputra dkk,2020)
Penjual  barang  palsu  sengaja  memanfaatkan  reputasi  merek  seperti  Pull  And  Bear, Hush  Puppies,  Adidas,  H&M,  dan  UniQlo  melalui  media  sosial  TikTok  dengan  harapan dapat meningkatkan volume penjualan barang yang diperdagangkan. Penjual barang palsu melalui  TikTok  Live  memanfaatkan  masyarakat  awam  untuk  membeli  barang  palsu  yang memiliki  kemiripan  sehingga  sulit  membedakan  barang  bermerek  asli  dan  palsu.  Penjual barang palsu yang menggunakan TikTok Live sebagai platform untuk menjual barang palsu
secara live streaming dengan mereview barang yang dijual kepada penonton di TikTok yang merupakan  barang  palsu.  Barang  yang  direview  sendiri  oleh  penjual  tidak  diberikan penjelasan bahwa barang yang dijual adalah produk palsu. Sehingga TikTok sendiri tidak dapat  mendeteksi  adanya  penipuan  yang  dilakukan  oleh  penjual  barang  palsu  yang menggunakan platformnya.
TikTok  telah  memberikan  ketentuan  yang  jelas  khususnya  bagi  penjual  yang menggunakan fiturnya untuk berjualan yaitu fitur TikTok Live agar tidak menjual barang palsu  karena  TikTok  menjunjung  Hak  Kekayaan  Intelektual  pemilik  merek.  Tentu  saja permasalahan yang terjadi juga ada pada sistem TikTok sendiri yang perlu diperbaiki agar dapat mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh penjual barang palsu. Penjual barang palsu yang terus kabur tentunya perlu diberantas agar tidak menghasut pihak lain untuk menjual barang  melalui  TikTok  Live  secara  instan.  Beredarnya  barang  palsu  secara  terus  menerus akan berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian terutama bagi pemilik merek.( Anisa Savitri Aditomo,2019). Kerugian dari pemilik merek adalah beberapa hal seperti penggunaan merek terkenalnya tanpa hak hal ini tentu berdampak pada omzet penjualan pemilik merek asli  karena  harganya  jauh  lebih  murah  dibandingkan  barang  palsu  sehingga  masyarakat awam  lebih  memilih  membeli  barang  palsu  daripada  daripada  membeli  barang  original karena dari segi harga jauh lebih murah.( Luthfi Al Qarani Muhammad Taufik dkk,2022)
Selain pemilik merek, konsumen juga merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai  dengan  kualitas  merek  ternama  tersebut.  Tindakan  tidak  bertanggung  jawab  yang dilakukan oleh penjual barang palsu tentu akan menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli karena pemilik merek asli memerlukan waktu yang lama untuk membangun suatu merek menjadi merek terkenal. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan merek itu sendiri merupakan suatu hal yang penting hal dalam bisnis atau usaha perdagangan.( Desy Salsa Biela,2022)
Mengenai  sengketa  yang  terjadi  antara  TikTok  dengan  pemilik  merek  dapat diselesaikan  dengan  dua  cara  yaitu  melalui  jalur  litigasi  dan  jalur  non  litigasi.  Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang mana dalam penyelesaian sengketa melalui jalur tersebut tentunya memakan banyak waktu dan biaya. Adapun non- litigasi, ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memberikan keuntungan yang lebih besar antara kedua belah pihak karena kedua  belah  pihak  menyelesaikan  sengketanya  sesuai  dengan  keinginan  masing-masing. Sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah.
Sebelumnya,  penulis  menemukan  penelitian  yang  ditulis  oleh  Bernadetta  Lakshita Pradipta Utomo, Sudaryat, dan Aam Suryamah berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek atas Penjualan Barang Palsu di Platform Marketplace”.(Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo,2021).Penelitian berfokus pada perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkait dengan penjualan barang palsu pada Platform Pasar. Namun, upaya penyelesaian yang dibicarakan hanya melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, penelitian tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  penulis  yang  akan  dibahas.  Penelitian  ini membahas  penyelesaian  sengketa  baik  melalui  pengadilan  (litigasi)  maupun  di  luar pengadilan (non litigasi). Para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya penyelesaian dengan  baik.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  membahas  tentang  “Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Mengatasi Penjual Barang Palsu Yang Memperdagangkan Merek Dagang Ternama Melalui TikTok Live”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan.  Untuk  pendekatan  yang  peneliti  gunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual  (Soerjono,2014).  Sumber  hukum  primer  yang digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  Dagang  dan Indikasi  Geografis  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Sumber  bahan  sekunder  menggunakan  buku  dan  jurnal hukum  dan  bahan  non  hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  ini.  Metode pengumpulan  bahan  hukum  yang  peneliti  gunakan  adalah  studi  pustaka  dari  berbagai sumber (Sunggono, Bambang,2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Persaingan bisnis antar penjual yang semakin ketat menyebabkan terjadinya tindakan curang seperti penjualan barang tiruan dari merek ternama. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan  terjadinya  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.  Barang  palsu  merek  terkenal diperdagangkan melalui TikTok Live dilakukan oleh penjual tanpa izin dari pemilik merek asli.  Pelanggaran  merek  dagang  yang  dilakukan  oleh  penjual  barang  palsu  harus ditindaklanjuti  sebagai  bentuk  menghormati  pemilik  merek  dagang  asli.  Penyelesaian sengketa  merek  dapat  dilakukan  melalui  litigasi  (pengadilan)  atau  non-litigasi  (di  luar pengadilan).  Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  akan  menggunakan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Sedangkan  untuk  jalur  non litigasi  (di  luar  pengadilan),  upaya  penyelesaian  sengketa  menggunakan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dimana  pemilik  merek  dapat menggugat penjual merek barang palsu untuk memperdagangkan merek dagangnya yang terkenal.  Gugatan  tersebut  berupa  gugatan  ganti  rugi  dan  penghentian  tindakan  yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan yang diajukan akan diajukan melalui Pengadilan Niaga yang ketentuannya sudah ada dalam Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Gugatan ganti rugi berarti ganti rugi berupa materiil dan immateriil. Kerugian  materil  merupakan  kerugian  nyata  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Sedangkan ganti rugi immaterial adalah tuntutan ganti rugi moral bagi pemilik merek yang disebabkan oleh  penjual  barang  palsu  yang  menggunakan  merek  tersebut  tanpa  izin  terlebih  dahulu (Sonny Engelbert Palendeng ,2021)
Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar akan diserahkan kepada pihak yang berhak mengadili sengketa mengenai merek tersebut, yaitu Pengadilan Niaga. Dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan  bahwa  “Sementara  masih  dalam  pemeriksaan  dan  untuk  mencegah  kerugian yang  lebih  besar,  pemilik  merek  dan/atau  penerima  lisensi  sebagai  penggugat  dapat mengajukan  permohonan  kepada  hakim  untuk  menghentikan  produksi,  peredaran, dan/atau  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang  menggunakan  merek  tanpa  hak”. Terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah  penjual  barang  palsu  melalui  TikTok  Live.  Selain  itu, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, “Terdakwa yang wajib
menyerahkan  barang  yang  menggunakan  merek  tanpa  hak,  hakim  dapat  memerintahkan penyerahan  barang  atau  nilai  barang  yang  akan  dilaksanakan  setelah  putusan  pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”.
Tergugat  yaitu  penjual  barang  palsu  mendapat  perintah  dari  hakim  untuk menyerahkan barang tersebut setelah hasil pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik  merek  terdaftar  yang  haknya  dirugikan  dapat  meminta  hakim  Pengadilan  Niaga untuk  menerbitkan  surat  penetapan  sementara  yang  ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek dalam mengajukan permohonan penetapan sementara yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan  Niaga  di  wilayah  hukum  tempat  pelanggaran  merek  tersebut  terjadi  harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan Pasal 95 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  pemilik  merek  dalam  mengajukan  penetapan  sementara harus memenuhi beberapa persyaratan seperti melampirkan bukti terkait kepemilikan merek, melampirkan bukti adanya indikasi awal yang kuat atas pelanggaran merek, melampirkan uraian  yang  jelas.  atas  barang  dan  dokumen  yang  diminta,  dicari,  dikumpulkan,  dijamin untuk keperluan pembuktian, dan menyerahkan jaminan baik dalam bentuk uang maupun bank garansi yang sebanding dengan nilai barang yang dikenakan penetapan sementara.
Syarat penetapan sementara yang telah diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2016  yang  telah  dipenuhi  oleh  Pemilik  Merek,  apabila  permohonan  penetapan sementara  ditolak  maka  hakim  Pengadilan  Niaga  memberitahukan  penolakan  tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan alasan-alasannya.13 Selain itu, mencermati Pasal 97 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan menguatkan atau membatalkan penetapan pengadilan paling lama 30 ( tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penetapan sementara. Apabila perintah pengadilan sementara dikabulkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan oleh pemohon  harus  dikembalikan,  dan  pemohon  dapat  mengajukan  gugatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  gugatan pelanggaran merek. Selain itu, pemohon juga dapat melaporkan pelanggaran merek tersebut kepada penyidik Polri atau kepada penyidik pegawai negeri sipil.
Pada Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, apabila hasil penetapan sementara dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada  pihak  yang  dikenai  penetapan  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97 Ayat  (5).  suatu  bentuk  ganti  rugi  akibat  perintah  sementara.  Pemilik  merek  dalam mengajukan  gugatan  terhadap  penjual  barang  palsu  untuk  memperdagangkan  mereknya telah  diatur  dalam  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Gugatan di Pengadilan Niaga. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam melakukan sidang pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan  paling  lambat  90  (sembilan  puluh  hari)  setelah  perkara  diterima  majelis  dan dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga  puluh  hari).  Namun  perpanjangan  waktu penyelesaian  perkara  harus  mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  Ketua  Mahkamah Agung.  Selain  itu,  putusan  atas  gugatan  yang  memuat  pertimbangan  hukum  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan juru sita wajib menyampaikan hasil putusan kepada para  pihak  yang  bersengketa  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal putusan. keputusan diucapkan.
Selain  mengajukan  gugatan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pemilik  merek  terkenal dapat  menggugat  pembatalan  merek  yang  ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  76  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pemilik merek yang belum telah didaftarkan dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  dengan  syarat  harus  mengajukan  permohonan  terlebih dahulu kepada Menteri berdasarkan pertimbangan alasan dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016,  sedangkan  bagi  merek  yang  telah  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan merek langsung di Pengadilan Niaga. Selain pembatalan merek, pemilik merek juga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) sampai (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Mengenai putusan Pengadilan Niaga terkait gugatan pelanggaran merek tidak dapat dilakukan banding dan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan mengenai kasasi sendiri telah diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Atas putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya dapat diajukan kasasi”. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan kasasi ini telah diatur secara lengkap dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam  ketentuan  tersebut  permohonan  kasasi  ini  harus  diajukan  selambat-lambatnya  14 (empat  belas)  hari  setelah  tanggal  pemberitahuan  permohonan  kasasi.  kepada  para  pihak dengan mendaftarkannya terlebih dahulu pada panitera Pengadilan Niaga yang memutus gugatan. Sidang dan putusan atas permohonan kasasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  tanggal  permohonan  kasasi  diterima  oleh  Majelis Kasasi dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian, setelah putusan kasasi  diterima,  juru  sita  harus  menyampaikan  isi  putusan  kasasi  tersebut  dalam  waktu paling lama 2 (dua) hari.
Penyelesaian  sengketa  pelanggaran  merek  terkait  penjualan  barang  palsu  untuk memperdagangkan merek terkenal melalui TikTok Live diselesaikan dengan sanksi perdata juga dapat diselesaikan melalui sanksi pidana yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam ketentuan pidana, setiap orang yang pada pokoknya atau seluruhnya menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk  memproduksi  atau  memperdagangkan  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  atau denda.

## Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  lebih  efektif  dan  efisien dibandingkan  melalui  jalur  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  di  luar pengadilan  telah  dilakukan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  terdiri  dari  beberapa  jenis  yang  dijelaskan  sebagai berikut:
a. Perundingan
Negosiasi  merupakan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menyelesaikan permasalahan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  musyawarah  atau musyawarah.  Penyelesaian  melalui  perundingan  akan  menghasilkan  kesepakatan  yang
diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alasan dilakukannya praktek perundingan ini karena dapat dilakukan baik ada perselisihan maupun tidak.(Firda Ainun Fadillah:2021) b. Mediasi
Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  dengan  menunjuk  pihak  ketiga  yang  disebut mediator untuk membantu membicarakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi diantara para pihak. Payung hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilihat pada Pasal 6  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Mediator  akan  membantu  para  pihak  yang bersengketa  dengan  cara  membantu  para  pihak  untuk  memperjelas  keinginannya  dan meluruskan perbedaan pandangan di antara para pihak yang bersengketa.
c. Perdamaian
Konsiliasi  merupakan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  mirip  dengan  mediasi karena sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa konsiliasi ini disebut konsiliator. Konsiliator yang dipilih sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai arbiter bahkan diakui pengalaman profesionalnya. Apabila para pihak yang bersengketa telah menyepakati pilihan penyelesaian sengketa, maka akan dituangkan hasil kesepakatan tersebut (Marwah M. Diah,2008)
d. Arbitrasi
Pengertian Arbitrase telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999.  Arbitrase  diartikan  sebagai  penyelesaian  sengketa  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase melibatkan hakim arbiter dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Arbiter dapat dipilih oleh para  pihak  yang  bersengketa  atas  keinginannya  sendiri  agar  penyelesaian  yang diinginkannya  tepat.  Namun  dalam  pemilihan  arbiternya  sendiri  jumlah  arbiternya  harus ganjil.  Para  arbiter  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  juga  merupakan  hakim swasta  yang  independen  dan  harus  netral  dalam  membantu  penyelesaian  sengketa  ( Sulaiman Batubara,2013)
Penyelesaian  sengketa  mengenai  pelanggaran  merek  dapat  menggunakan  model arbitrase  yaitu  arbitrase  institusional  karena  sifatnya  lebih  terarah  dibandingkan  dengan menggunakan  ad  hoc.  Namun  dalam  sengketa  merek  yang  terkenal  ini,  penyelesaian sengketa yang tepat adalah dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi  dengan  alasan  dapat  menghemat  waktu  karena  dianggap  lebih  cepat  dan  murah dibandingkan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  atau  pengadilan.  Penyelesaian melalui mediasi diharapkan akan memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa, yaitu pemilik merek terkenal dan penjual barang palsu. Sifat mediasi yang privat dan rahasia membawa dampak baik bagi pemilik brand yang ternama di dalamnya untuk menyelesaikan suatu sengketa (Kevien Dicky Aldson,2021)

## KESIMPULAN
Aksi  penjual  palsu  yang  memperdagangkan  barang  palsunya  melalui  TikTok Live termasuk tindakan pelanggaran merek dagang. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual  barang  palsu  tentunya  harus  ditindak  lanjuti  agar  mirip  contoh  pelanggaran mereknya  tidak  menjadi  lebih  merajalela.  Selain  itu,  pemilik  merek  adalah  pihak  yang dimaksud  dirugikan  oleh  pelanggaran  memperdagangkan  barang  palsu.  Dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik merek dagang dan penjual barang palsu, pemilik
merek  dagang  dapat  menyelesaikannya  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan. Pemilihan penyelesaian sengketa yang tepat tentunya akan memiliki dampak yang baik bagi pemilik merek. Upaya penyelesaian pemilik merek dalam mengatasi penjual barang palsu untuk memalsukan merek terkenal melalui TikTok Live bisa melalui mediasi dengan alasan bersifat privat dan menghemat waktu karena memang demikian dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau didalam pengadilan. Selain  itu,  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dianggap  saling  menguntungkan  bagi kedua  para  pihak.  Jika  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yaitu  mediasi  dianggap cukup  berat  bagi  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  maka  pemilik  merek  terkenal  dapat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  niaga  mengenai  penyelesaian  pelanggaran  mereknya. Untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga tentu akan memakan banyak biaya dan waktu  dalam  penyelesaiannya.  Mengenai  pelanggaran  merek  dagang  yang  terjadi  yaitu penjual dari barang palsu di TikTok Live , penulis menyarankan khususnya kepada TikTok untuk  meningkatkan  sistem  deteksi  penipuan  oleh  penjual  yang  menggunakan  fiturnya untuk menjual barang palsu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra,  I  Gede  Mahendra  Juliana,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.
(2020). “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek”, Jurnal Preferensi Hukum 1, No. 2.
Aditomo, Anisa Savitri.(2019). “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek  Palsu  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Jurnal Lex Et-Societatis 7, No. 10.
Aldison, K., Sunarjo, S., & Djaja, H. (2021). Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum  terhadap  pelanggarannya. Jurnal  Cakrawala  Hukum,  12 (1),  41-50. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5723.
Biela, Desy Salsa, dan Abraham Ferry Rosando.(2022). “Akibat Hukum Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek”, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law Social-Political Governance 2, No. 1.
Diah,  Marwah  M.(2008).  “Prinsip  dan  Bentuk-Bentuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 5, No. 2.
Fadillah, Firda Ainun, dan Saskia Amalia Putri. (2021). “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase : Literature Review Etika”, Jurnal Imu Manajemen Terapan 2, No. 6.
Lestari,  Rika.  (2013).  “Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”,Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2.
Palendeng, Sonny Engelbert, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo. (2021). “Penyelesaian Sengketa  Merek  Dagang  Dikaitkan  Dengan  Kepastian  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual”,  Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu  sosial  Hukum  dan Pengajarannya 16, No. 2.
Sinaga, Niru Anita (2020). “Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan  Melalui  Transaksi  Elektronik  :  E-Commerce”,  Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara 10, No. 2.
Soekanto, Soerjono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sunggono, Bambang. (2009). Metode Penelitian Hukum (Vol. 5). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Taufik,  Luthfi  Al  Qarani  Muhammad,  Marni  emmy  Mustafa,  dan  Farhana.(2022). “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Barang  atau  Merek  KW  di  Indonesia”,  Journal  of Legal Research 4, No. 1.
Utomo, Bernadetta Lakshita Pradipta,Sudaryat, dan Aam Suryamah. (2021). “Perlindungan Hukum  Bagi  Pemilik  Merek  Dagang  Atas  Penjualan  Barang  Palsu  pada  Platform Marketplace”, Jurnal Wajah Hukum 5, No. 1.