Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 457-461| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3479.457-461

## TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK IMPOR TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Putu Wilang Prayoga , I Nyoman Sujana, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wilang209@gmail.com, nyomansujanaa2015@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Saat ini, banyak produk impor telematika dan elektronika yang akan dipasarkan di dalam negeri tidak memenuhi  syarat,  maka  dengan  itu  diperlukannya  peraturan  hukum  untuk  melindungi  kepentingan konsumen.  Dalam  penelitian  ini  berfokuskan  pada  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  terkait perdagangan  produk  impor  telematika  dan  elektronika  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan transaksi  jual beli produk  impor telematika dan  elektronika  di Indonesia dan  mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen  dalam transaksi  jual beli produk  impor telematika dan  elektronika dalam hal  terjadinya  wanprestasi.    Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan Perundan-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  terkait  perdagangan  produk  impor  telematika  dan elektronika  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  38  Tahun  2019.  Sesuai  dengan perlindungan  konsumen,  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  dengan  sengaja  dapat  dikenakan pasal 60 yang dikenakan sanksi administratif.
Kata  Kunci: Produk  impor,  Transaksi  Jual  Beli,  Telematika  dan  Elektronika,  Perlindungan Konsumen.

## Abstract
The amount of import of telematics and electronic products which will be marketed in the country do not qualify, then the need for legislation to protect consumer interests. In this research, a focus on the legal protection of trade-related consumer telematics and electronic products imported by Law - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection utilizing formulation of the problem is I. How will the buying and  selling  of  imported  telematics  and  electronic  products  in  Indonesia?  2.  How  is  the  legaJ protection  for  consumers  in  buying  and  selling  transactions  of  imported  telematic  and  electronic products  in  the  event  of  default.  The  research  objective  is  to  know  about  buying  and  selling arrangements related to the import of telematics and electronic products in Indonesia and to be useful for people, especiaJly consumers. The method used is normative legaJ research. The research result of trade-related settings telematics and electronic products imported regulated in the Trade Minister Regulation No. 38 of 2019. Following the protection of consumers, businesses that harm consumers by deliberately being subject to Article 60 are subject to administrative sanctions.
Keywords: Buying and Selling Transactions Imported Products Telematics and electronics Consumer Protection.

## I. PENDAHULUAN
Zaman  yang semakin berkembang  ini  membuat semua  Negara berlomba-lomba untuk  mengeluarkan inovasi  terbaru  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  zaman,  salah  satunya  yaitu  produk telematika  dan  elektronika.  Barang  tersebut  selalu  mengalami  perubahan  dalam  perkembangannya yang  mengharuskan  manusia  lebih  cermat  dan  teliti  dalam  membeli  suatu  produk  agar  tidak mengalami  kerugian  yang  besar.  Dalam  penjualan  kemungkinan  besar  di  salah  satu  produk  terdapat cacat  yang  disembunyikan  oleh  pelaku  usaha  guna  bertujuan  agar  produk  cacat  tersebut  ada  yang
membeli  karena  kurang  cermat  dan  teliti,  dan  juga  pelaku  usaha  ingin  menghindari  kerugian  yang lebih besar sehingga  melakukan segala cara agar produknya dapat terjual  kepada  konsumen. Produk Telematika  dan  Elektronika  yang  diperdagangkan  hampir  semua  memiliki  izin  untuk  dijual  secara resmi, tetapi seiring perkembangan jaman yang  modern  ini banyaknya terjadi persaingan tidak sehat dimana pelaku usaha menginginkan agar produknya cepat laku dan harga tidak terlalu rnahal dengan cara  pelaku  usaha  mengedarkan  produknya  secara  ilegal  melalui  pasar  gelap  ke  seluruh  pasar  gelap yang ada termasuk ke pasar gelap yang ada di Indonesia juga tak luput dari hal itu.
Pasar  gelap  atau  sering  disebut  dengan  black  market  yaitu  merupakan  pasar  yang memperjualbelikan produk  ilegal  yang  didatangkan dari luar negeri.  Arti ilegal  yang  dimaksud  yaitu bahwa barang yang masuk ke indonesia yairu barang dari luar negeri dengan tidak melakukan proses pemasukan barang sesuai aruran yang berlaku atau masuk dengan cara paksa tanpa adanya perizinan (Siti  Amalia,  2020) .  Dalam  proses  jual  beli  di  pasar  gelap  dimana  semua  proses  sampai  terjadinya transaksi  itu  dilakukan  dibawah tangan  dan bertentangan dengan  hukum yang berlaku, pelaku usaha yang menjual barangnya di pasar gelap juga dapat dikatakan dengan pelanggaran hukum perdata dan hukum pidana. Dengan penyelundupan produk yang begitu marak dilakukan oleh pelaku usaha yang curang,  sudah  jelas  negara  dirugikan  banyak  dan  rakyat  pun  ikut  dirugikan  dalam  hal  ini (Kamasa, 2014) . Maka diperlukannya hukum yang mengatur secara khusus terhadap tindak kejahatan tersebut. Hukum  diperlukan  agar  negara  tidak  banyak  mengalami  kerugian  akibat  banyaknya  pelaku  yang melakukan perdagangan  ilegal  di pasar dalam  negeri,  selain  merugikan  negara, rakyat pun akan  ikut dirugikan  dalam  hal  jika  kurang  cerrnat  membeli  produk  yang  diperoleh  dengan  harga  yang  tidak wajar  sehingga  masyarakat  tergiur  untuk  membelinya  dan  setelah  membelinya  bisa  saja  produk tersebut  sudah  cacat  dari  awal  pembuatan  hanya  saja disembunyikan  dengan  baik,  dan  setelah  ingin mengembalikan  barang  karena  produk  tersebut  adalah  produk  ilegal  maka  dari  itu  produk  tersebut tidak mendapatkan garansi kembali. Perlindungan konsumen yaitu salah satu hal yang penting dalam suatu proses berbisnis (Hamid, 2017) . Saat akan menjalankan suaru usaha yang jujur didalamnya ada kesetaraan  hukum  pada  pemerintah  dan  kedua  pihak  yang  melakukan  bisnis,  tidak  seimbangnya perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dapat  menyebabkan  pihak  konsumen  di  posisi  yang  tidak menguntungkan.  Dalam  posisi  yang  tidak  menguntungkan  atau  dalam  posisi  lemah  ini,  dapat menyebabkan  konsumen  mengalami  kerugian.  Kerugian  ini  dapat  terjadi  dikarenakan  adanya perjanjian  hukum  antara  produsen  dan  konsumen,  dan  juga  dikarenakan  pelaku  usaha  yang melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Agar  tidak  terjadinya  hal  yang  merugikan  konsurnen  lebih banyak  Jagi  maka  disahkannya  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  dijadikan  sebagai pengikat terhadap peraturan yang tersebar (Miru, 2013) .
Walaupun  sudah  ada  hukum  yang  berlaku  tetap  saja  masih  ada  pelaku  usaha  yang  tetap melakukan  perdagangan  ilegal  demi  mencari  keuntungan  lebih,  padahal  jelas-jelas  hukum  sudah melarang  untuk  melakukan  perdagangan  ilegal  untuk  produk  impor.  Banyak  Peraturan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  dan  diaturnya  sudah  jelas  hanya  saja  pelaksanaan  penegakan  hukumnya  yang belum  sesuai  dengan  peraturan  hukurn  tersebut.  Tentunya  peran  dinas  bea  dan  cukai  termasuk kepolisian  sangat  berperan  penting  dalam  mengawasi  dan  menangani  tindak  pidana  perdagangan ilegal  dan  selanjutnya  menindak  dengan  tegas  pelaku  agar  negara  tidak  mengalami  kerugian  akibat pelaku  usaha  yang  bermain  curang.  Sehingga  perlindungan  untuk  konsumen  mendapat  perhatian. Karena  masih  banyak  munculnya  barang  impor  telematika  dan  elektronika  yang  tidak  bersamaan dengan  kualitasnya  yang  bisa  merugikan  konsumen  dan  masih  adanya  pelaku  usaha  yang  berbuat curang  tersebut  yang  melatar  belakangi.  Maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  bertujuan untuk  menganalisis  pengaturan  transaksi  jual  beli  produk  impor  telematika  dan  elektronika  di Indonesia  dan  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  produk impor telematika dan elektronika dalam hal terjadinya wanprestasi

## II. METODE PENELITIAN.
Untuk mendapatkan data yang benar terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian  ini  tipe  penelitian  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif (Bambang,  2002) . Memakai  metode  hukum  normatif  untuk  mempermudah  mendapatkan  informasi  dengan  data  yang didapat  sangat  akurat  dan  tepat.  Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan Perundang-undangan  sebagai  pendekatan  masalah  yang  dimana  peneliti  mengkaji  peraturan perundang  -  undangan  dengan  berkaitan  pada  masalah  yang  ada.  Dan  juga  menggunakan  bersifat
konseptual  artinya  penelitian  ini  juga  mengkaji  pandangan  atau  pendapat  doktrin  yang  setelahnya akan  memunculkan  ide  tentang  pengertian  hukum  dan  konsep  hukum  yang  relevan  dan  tepat.  Data diperoleh  menggunakan teknik  kepustakaan sebagai upaya untuk  meraih  dan  mendapatkan  dokumen atau  bahan  untuk  penelitian  dalam  bentuk  tertulis  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  yaitu    bahan hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  UU  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  38  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Petunjuk Penggunaan  dan  Jaminan  Layanan  Puma  Jual  Bagi  Produk  Elektronika  dan  Produk  Telematika. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang akan mengulas isi bahan hukum primer yang berupa buku  literatur,  artikel,  dan  juga  karya  ilmiah  lainnya  yang  masih  terkait  dengan  penelitian  .  Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan menguraikan data  yang  diperoleh  yang  didasarkan  pada  teori  hukum  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang signifikan, dan  menggunakan analisis bahan hukum  mensistematisasi  dan  menafsirkan bahan  hukum yang sudah dikumpulkan agar memudahkan untuk menganalisisnya (Sugiyono, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Transaksi Jual Beli Produk lmpor Telematika dan Elektronika di Indonesia . Pengaturan  transaksi  jual  beli  harus  dilandasi  dengan  hukum  agar  transaksi  jual  beli  tersebut  aman dan  dilindungi  oleh  hukum  yang  mengatur.  Terkait  dengan  transaksi  jual  beli  sebelum  terjadinya transaksi  jual  beli  diperlukannya  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak.  Tujuannya yaitu agar kedua belah pihak sama diuntungkan karena sudah ada perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukannya transaksi, dengan adanya perjanjian atau kesepakatan maka konsumen dan pelaku usaha tidak perlu khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dalam pasal 1320 yaitu untuk  sahnya  persetujuan  diperlukannya  empat  syarat  yaitu  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri, kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.  Untuk syarat yang pertama adanya  kata sepakat.  dalam perjanjian  jual beli ini sebelum terjadinya transaksi jual beli pelaku usaha dan konsumen telah sepakat terlebih dahulu untuk menjual atau membeli suatu barang telematika atau elektronika tersebut tanpa ada paksaan dari pihak penjual. Syarat yang  kedua yaitu  kecakapan,  dalam  hal  ini  cakap  yang  dimaksud  adalah  kecakapan  dalam  umur  yang  artinya bahwa  konsumen  yang  akan  membeli  produk  telematika  dan  elektronika  tersebut  harus  dikatakan dewasa.  Maka  dalam  sebuah  transaksi  barang  telematika  dan  elektronika  biasanya  saat  akan terjadinya transaksi jual beli pihak pelaku usaha akan meminta kartu pengenal atau ktp untuk menjadi jaminan bahwa konsumen yang akan membeli barang tersebut sudah cakap dalam umur. Syarat yang ketiga  yaitu  suatu  hal  tertentu,  yang  artinya  adanya  sebuah  objek  atau  barang  yang  diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli ini pelaku usaha dan konsumen sepakat membuat perjanjian dengan barang yang  diperjanjikan  yaitu    barang  telematika  dan  elektronika  tersebut,  maka  suatu  perjanjian  bisa dilakukan. Terakhir suatu perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh  Undang- undang  dan  hukum.  Dalam  transaksi  jual  beli  ini  dikarenakan  yang  diperjanjikan  adalah  produk telematika  dan  elektronika  yang  wajar  maka  hat  tersebut  dapat  dijadikan  syarat  untuk  sahnya  suatu perjanjian.
Setelah adanya suatu perjanjian antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, maka transaksi jual  beli  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  jika  setelah  terjadinya  transaksi  jual  beli  tersebut  timbul masalah  maka  konsumen  dapat meminta pelaku usaha untuk  mengecek barang  yang  dibelinya entah itu akan  diganti rugi atau kerusakan tersebut dikarenakan  konsumen yang salah  dalarn  memakainya. Pengaturan  terkait  perdagangan  produk  impor  telematika  dan  elektronika  di  Indonesia  sudah  ada hukum  yang  mengaturnya (Suparji,  2014) .  Pembatasan  dan  larangan  perdagangan  barang  dan  jasa sudah  ditetapkan  oleh pemerintah untuk  melindungi  keamanan negara. Sehingga dalam perdagangan produk  impor  telematika  dan  elektronika  diatur  di  dalam  Permendag  No.38  tahun  2019  tentang ketentuan  petunjuk  penggunaan  dan  jaminan  layanan  puma  jual  bagi  produk  telematika  dan elektronika yang pada pasal 2 ayat (  I)  menjelaskan setiap produsen atau importir wajib  melengkapi setiap  produk  elektronika  dan  produk  telematika  dengan  petunjuk  penggunaan  dan  kartu  jaminan dalarn bahasa indonesia sebelum  diperdagangkan  di pasar dalam  negeri sehingga pelaku usaha yang akan  memperdagangkan  produk  impor  khususnya  telematika  dan  elektronika  wajib  melengkapi  dan mematuhi aturan yang berlaku. Tujuannya diharuskan untuk mengisi cara penggunaan dan informasi
dalam  bahasa  Indonesia  yaitu  agar  menjamin  konsumen  mendapatkan  haknya  atas  informasi  yang benar dan jelas.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Produk  lmpor Telematika dan Elektronika.
Dalam  kegiatan perdagangan  di Indonesia sudah sering sekali terjadinya  kecurangan  yang  dilakukan oleh  pihak  pelaku  usaha,  banyak  sekali  kecurangan  yang  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan keuntungan yang ban yak dari barang yang mereka jual, ada yang hanya merugikan sedikit konsumen dan  hampir  semua  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen.  Pelaku  usaha  melakukan  hal  curang  tersebut salah  satunya  agar  barang  mereka  cepat  laku  dan  memperoleh  uang  yang  banyak,  seperti  menyisi pkan  barang  yang  rusak  diantara  barang  yang  masih  bagus  dengan  harapan  konsumen  membeli barang  tersebut.  Adapun  faktor  terjadinya  kecurangan  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  perdagangan yaitu:
1. Ekonomi
Faktor yang sangat mempengaruhi pelaku usaha melakukan kecurangan, dikarenakan barang mereka tidak  laku  di  pasaran  maka  akhimya  merekapun  melakukan  kecurangan  dalam  memperdagangkan barang  yang  dijualnya  seperti  menyisipkan  produk  cacat  diantara  produk  yang  bagus, menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam negeri guna menghindari pajak masuk.
2. Adanya Peluang
Faktor  yang  dapat  membuat  pelaku  usaha  melakukan  kecurangan.  Dikarenakan  adanya  peluang pelaku  usaha  dapat  dengan  mudah  untuk  melakukan  kecurangan  terhadap  konsumen,  yang  dimana konsumen yang kurang cermat dan teliti membuat peluang sernakin besar.
3. Lemahnya Pengawasan
Selain  kedua  faktor  diatas,  lemahnya  pengawasan  oleh  pemerintah  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku  usaha  untuk  berbuat  curang.  Dikarenakan  tidak  adanya  pengawasan  yang  ketat  pelaku  usaha dapat dengan mudah memasukkan barang ilegal ke pasar dalam negeri yang dimana hal tersebut juga berdampak  pada  konsumen  yang  membeli  barang  tersebut.  Salah  satu  kecurangan  yang  dapat dilakukan  pelaku  usaha  yairu  wanprestasi.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  yaitu  setelah  pelaku  usaha dan  konsurnen  sepakat  melakukan  perjanjianjual  beli  dan  setelah  itu  barang  yang  dibeli  konsumen terjadi kerusakan dikarenakan barang yang dibeli ada cacat yang tidak terlihat pelaku usaha akan tidak memberikan  ganti  kerugian  dan  akan  menyalahkan  konsurnen  atas  kerusakan  tersebut.  Wanprestasi terjadi  diawali  dengan  adanya  perjanjian  terlebih  dahulu,  Perjanjian  dibuat  untuk  mengatur  hukum dalam pembuatan kontrak (Yahman, 2014) .
Dalam hal ini hukum diperlukan untuk melindungi konsumen agar tidak banyak yang dirugikan (Zulham,  2017) .  Pengertian  konsumen  dibagi  3  yaitu  konsurnen  komersial,  konsurnen  antara, konsurnen  akhir.  Walaupun  pengertian  konsurnen  dibedakan  menjadi  3  tetapi  tetap  saja  dikatakan konsumen.  Untuk  melindungi Hak  konsumen  maka dibuatkanlah  Undang  -  Undang  Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  salah  satu  yang  dijelaskan  pada  19  yaitu  pelaku  usaha  harus bertanggung  jawab  terhadap  konsumen  yang  mengalarni  kerusakan  atas  barang  yang  dibelinya dengan  rnengganti  kerugian.  Tetapi  jika  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kerusakan  yang dialarni  konsumen  itu  karena  konsumen  sendiri  maka  pelaku  usaha  tidak  perlu  bertanggung  jawab mengganti kerugian, jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan hal tersebut maka sesuai dalam pasal 60 pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif yaitu mengganti kerugian dengan paling banyak Rp. 200.000.000,00
Untuk  melindungi  Konsumen  agar  tidak  mengalami  kerugian  di  dalam  UUPK  juga  mengatur pelarangan terhadap pelaku usaha terkait hal yang tidak boleh dilakukan. Pelarangan terhadap pelaku usaha terkait hal yang tidak boleh dilakukan tersebut diatur pada Bab IV Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8, pasal9,pasal 10,pasal 11,pasal 12, pasal 13,pasal 14, pasal 15,pasal 16,danpasal 17.  Salah  satu  pasal  yaitu  pasal  8  ayat  (I)  huruf  j  yang  menyatakan  (I)  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi  atau  memperdagangkan  barang  atau  jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  hat ini  dirujukan untuk  melindungi  konsumen  agar tidak salah  dalarn  memakai barang dan  pelarangan  ini  dimaksudkan  agar  konsumen  yang  tidak  mengerti  atau  tidak  memahami  bahasa asing  tetap  bisa  menggunakannya,  terutama  dalam  perdagangan  produk  impor  telematika  dan
elektronika  yang  sangat  diperlukan  untuk  memperlihatkan  informasi  dan  cara  menggunakan  barang dalarn bahasa indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  transaksi  jual  beli  produk  impor telematika  dan  elektronika  harus  dilandasi  dengan  hukum  agar  transaksi  jual  beli  produk  impor telematika  dan  elektronika  tersebut  aman  dan  dilindungi  oleh  hukum,  karena  dalam  transaksi melibatkan  2  (dua)  orang  yaitu  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  diperlukannya  membuat  suatu perjanjian  jual  beli  agar  setelah  terjadinya  transaksi  jika  ada  suatu  masalah  hal  tersebut  dapat dipertanggung  jawabkan  oleh  konsumen  atau  pelaku  usaha.  Suatu  perjanjian  dapat  terlaksana  jika susah  memenuhi  syarat  yaitu  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri,  Kecakapan  untuk  membuat suaru  perikatan/perjanjian,  suatu  hat  tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal.    Perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  produk  impor  telematika  dan  elektronika  dalam  hal terjadinya wanprestasi tersebut dapat menggunakan Undang-undang omor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen agar  tidak  banyak  konsumen  yang  dirugikan  dikarenakan  masih  ada  pelaku  usaha  yang  melakukan kecurangan  dan sanksi tersebut dapat dilihat pada pasal 19 dan  dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi yang paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Saran
Berdasarkan  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yaitu  baiknya  pelaku  usaha  seharusnya memberikan  informasi  yang  jelas,  jujur  dan  benar  terkait  barang  yang  diperdagangkannya  tersebut. Berbuat  curang  memang  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang  banyak  akan  tetapi  dikarenakan  ada aturan  yang  mengatur  hal  tersebut  sebaiknya  tidak  dilakukan  karena  dapat  memberikan  risiko  yang besar  bagi  kelangsungan  usaha  tersebut.  Maka  dalam  kegiatan  perdagangan  berperilaku  jujur  sangat diharapkan Sebagai pelaku usaha bertindak baik  dan  jujur adalah suaru perbuatan yang sangat tepat. Selanjutnya    kepada  konsumen,  jika  ingin  membeli  suatu  produk  impor  telematika  dan  elektronika diharapkan juga mencari informasi yang benar dan teliti dalam membeli barang agar setelah membeli barang tersebut konsumen tidak merasa dirugikan. Walaupun sudah ada hukum yang melindungi hak konsumen tetapi konsumen yang ceroboh dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang maka dari itu sebelum membeli suatu barang diharapkan agar lebih cermat dalam memilih dan teliti membeli suatu barang produk impor telematika dan elektronika tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika . Hamid, H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Sah Media. Makassar.
Kamasa, F. (2014). Kejahatan Kerah Putih Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. Jurnal Konstitusi , 11 (4), 782–804.
Miru,  A.  (2013). Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia .  Jakarta.  PT. Grafindo Persada.
Siti Amalia. (2020). UNDERGROUND ECONOMY Teori & Catatan Kelam . Sumatra Utara. Yayasan Kita Menulis.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Alfabeta. Suparji. (2014). Pengaturan Perdagangan Indonesia . Jakarta. UAI Press. Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Jakarta. Kencana. Zulham. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta. Prenada Media.