## OTONOMI PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH: BAGAIMANAKAH DAMPAK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI JAWA TENGAH?

## Herman Sambodo, Hary Pudjianto, Kikin Windhani dan Fajar Hardoyono
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Email: sambodo.herman@gmail.com, hary.pudjianto@unsoed.ac.id, kikin.windhani@unsoed.ac.id, dan hardoyono@iainpurwokerto.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  regional  government  financial  management autonomy  on  the  inequality  between  districts  and  cities  in  Central  Java  and  to  analyze  the mapping of areas that have development priorities on social and economic indicators using Principal  Component  Analysis  (PCA).  This  study  uses  economic  growth  variables,  human development index, gross enrollment rate for senior high school (SMA) education, Williamson Index, and government spending in education. The analysis used was Panel Data Regression Analysis with the research object of 35 districts and cities in Central Java in the 2015-2019 period. The results show that there is a significant influence of local government spending on inequality  between  regions  in  Indonesia.  Based  on  mapping  using  PCA,  it  can  be  seen  that districts / cities in Central Java are divided into 3 clusters of regional grouping based on social and economic indicators.
Keywords: Autonomy of Budget Allocation, Inequality Between Regions, Principal Component Analysis (PCA).

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  hendak  menganalisis  pengaruh  otonomi  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta  menganalisis pemetaan  wilayah yang memiliki  prioritas pembangunan pada indikator sosial dan ekonomi dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Penelitian ini menggunakan  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  indeks  pembangunan  manusia,  angka partisipasi  kasar  pendidikan  sekolah  menengah  atas  (SMA),  Indeks  Williamson,  Belanja pemerintah pada bidang pendidikan. Analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel  dengan obyek penelitian 35 kabupaten dan kota  di  Jawa Tengah pada periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel belanja pemerintah daerah terhadap ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan mapping dengan menggunakan PCA dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi menjadi 3 klaster pengelompokan wilayah berdasarkan indikator sosial dan ekonomi.
Kata kunci: Otonomi Alokasi Anggaran, Ketimpangan Antar Wilayah, Principal Component Analysis (PCA).

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia merupakan  salah  satu  cara  yang  digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendistribusikan  sebagaian  wewenangnya kepada pemerintah daerah. Salah satu bentuk kebijakan  dalam  implementasi  otonomi daerah  adalah  pelaksanaan  desentralisasi pusat ke daerah. Salah satu jenis desentralisasi  adalah  desentralisasi  fiskal yang mengandung pengertian adanya pengalihan  wewenang  kepada  pemerintah daerah dalam perencanaan, pengimplementasiaan dan pengawasaan pengelolaan  fiskal  secara  efektif,  efisien, akuntabel, dan transparan.
Hak  pengelolaan  fiskal  kepada daerah  otonom  memungkinkan  pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran pendapatan  dan  pengeluaran  secara  lebih fleksibel  untuk mendukung  pelayanan masyarakat  dan  peningkatan  kesejahteraan sosial berdasarkan skala prioritas. Dalam hal ini,  pemerintah  daerah  dapat  menyusun alokasi pendapatan dan belanja untuk semua sektor  pelayanan  publik  yang  berbeda dengan daerah lain. Secara umum, kebijakan alokasi  anggaran  disusun  sedemikian  rupa berdasarkan  skala  prioritas  yang  bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.
Dua puluh tahun paska implementasi Undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  memberikan  hasil  yang cukup positif terhadap proses pembangunan daerah.  Indikator  pembangunan  ekonomi, sosial,  dan  infrastruktur  paska  otonomi daerah senantiasa menunjukkan tren ke arah positif. Namun di sisi lain, upaya desentralisasi  fiskal  belum  mampu  untuk menurunkan  angka  kemiskinan,  menaikkan jumlah  lapangan  kerja  di  daerah  serta menambah  investasi  di  daerah.  Fakta  yang muncul justru ketimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang signifikan antara daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi karena kaya akan sumber daya alam dengan daerah-daerah  dengan  daerah-daerah  yang
memiliki pendapatan asli daerah yang rendah karena miskin dengan sumber daya alam.
Ketimpangan ekonomi dan sosial juga terjadi  yang  dapat  dilihat  dari  perbedaan pembangunan  ekonomi  dan  sosial  antar kabupaten/kota  di  wilayah  Indonesia  secara vertikal  dan  horizontal  yang  menyebabkan disparitas/kesenjangan indikator-indikator pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Fakta- fakta  yang  nampak  sebagai  wujud  adanya ketimpangan ekonomi dan sosial diantaranya adalah  disparitas  yang  tinggi  dalam  hal capaian  produk  dosmetik  regional  bruto, jumlah  pengangguran,  angka  kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka partisipasi  kasar  pendidikan,  dan  indeks kesehatan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2019).
Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu provinsi  yang  berada  di  pulau  Jawa, merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa. Selain itu provinsi  Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu provinsi  yang  menopang  kebutuhan  pangan agraris  dan  usaha  mikro  kecil  menengah untuk tingkat nasional serta merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Pada  sisi  yang  lain  ternyata Provinsi  Jawa  Tengah  masih  memiliki  rata- rata tingkat kemiskinan yg masih tinggi yaitu masih  pada  angka  11,2  %,  masih  berada  di atas  angka  nasional.  Kemudian  tingkat  HDI masih  berada  pada  rangking  ke  14  nasional, angka  partisipasi  sekolah  juga  masih  berada di  bawah nasional   dengan  angka  84,35 % dan di bidang kesehatan masih sekitar 32,72 %  penduduk  Jawa  Tengah  mengalami masalaha  kesehatan  (Badan  Pusat  Statistik, 2019).
Hasil-hasil penelitian terdahulu banyak  melaporkan  penggunaan  APBD kabupaten/kota banyak lebih banyak dialokasikan  untuk  program-program  yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan  masyarakat  seperti  belanja pegawai,  biaya  perjalanan  dinas,  rehabilitasi kantor/gedung  pemerintah,  dan  tunjangan jabatan  kepala  daerah,  anggota  DPRD,  dan pegawai  pemerintah  daerah.  Penelitian
(Waluyo, 2010) melaporkan tentang banyaknya  pemerintah  kabupaten/kota  yang mengalokasikan APBD untuk belanja pegawai  melebihi  angka  70%  dari  total APBD. Fakta ini diperkuat dengan pemberitaan dari detikfinance yang memberitakan  bahwa  masih  terdapat  131 pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia yang mengalokasikan belanja pegawai di atas 50%  dari  total  APBD  pada  tahun  2017 (Rachman, 2017).
Bedasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  merasa  perlu  menganalisis pengaruh  otonomi  pengelolaan  keuangan pemerintah  daerah  terhadap  ketimpangan antar  wilayah  kabupaten  dan  kota  di  Jawa Tengah serta menganalisis pemetaan wilayah yang  memiliki  prioritas  pembangunan  pada indikator  sosial  dan  ekonomi  dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA) .

## LITERATURE REVIEW
Waluyo (2010) melakukan penelitian tentang masih banyaknya pemerintah kabupaten/kota di  Indonesia  yang  melalokasikan  anggaran untuk  belanja  pegawai.  Masih  terdapat  10 pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia yang  mengalokasikan  APBD  untuk  belanja pegawai  hingga  melebihi  angka  70%  dari total APBD.
Penelitian  (Wandira,  2013)  meneliti pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap  alokasi  belanja  modal  pemerintah daerah  provinsi  se-Indonesia  pada  tahun 2012.  Hasil  penelitian  melaporkan  bahwa DAU  dengan  arah  negatif,  DAK  dan  DBH berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal.  Sedangkan  PAD  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Penelitian  (Xiajing  &  Junjie,  2011) meneliti  tentang  kesenjangan  pembangunan ekonomi  yang  terjadi  di  11  kota  Cina. Indikator  makroekonomi  yang  digunakan untuk  mengukur  terjadinya  kesenjangan ekonomi  meliputi  pendapatan  perkapita, GDP, total penjualan barang retail,
komposisi  GDP,  total  investasi,  total  laba perusahaan,  pendapatan  perkapita  tahunan rumah tangga, jumlah tabungan yang dimiliki oleh  rumah  tangga,  jumlah  proyek  investasi dan  nilai  ekspor  dan  impor.  Analisis Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk melakukan
pemetaan
kesenjangan pembangunan ekonomi yang terjadi pada 11 kota  yang  diteliti.  Analisis  TOPSIS  berhasil memetakan  kota-kota  yang  mengalami ketertinggalan pembangunan ekonomi dibandingkan  dengan  kota  lain  berdasarkan 11 parameter makroekonomi.
Penelitian  (Lee,  2011)  mengkaji tentang  pola  pembangunan  dan  kesenjangan ekonomi yang terjadi pada 6 kota metropolitan  di  USA  tahun  1970-2000. Pembangunan  yang  terjadi  secara  masif terhadap  6  kota  metropolitan  di  Amerika Serikat sejak tahun 1970-2000 menyebankan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara wilayah desa dan perkotaan.
Penelitian (Sharma, 2012) melakukan penelitian tentang kesenjangan pembangunan ekonomi  yang  terjadi  antar  wilyah  di  India utara.  Kesenjangan  pembangunan  diukur dengan menggunakan 27 indikator makroekonomi  diantaranya  adalah  jumlah penduduk,  pendapatan  perkapita,  jumlah investasi,  tabungan  masyarakt,  dan  produk domestik  regional  bruto,  dan  pertumbuhan ekonomi. Metode composit index digunakan untuk menganalisis wilayah yang mengalami ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain berdarkan 27 indikator makroekonomi. Penelitian (Guo-yong, 2010)
melakukan  penelitian  tentang  pemetaan jejaring  inovasi  antar  daerah  dalam  pola pembangunan di Cina dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur inovasi daerah dalam meningkatkan pembangunan  ekonomi  wilayah  meliputi jumlah perguruan tinggi yang ada di daerah, pendapatan perkapita wilayah, jumlah lowongan  kerja  yang  ditawarkan,  volume perdagangan, ketergantungan daerah
terhadap barang impor, jumlah uang beredar, nilai kontrak perdagangan produk terknologi. Analisis dengan menggunakan PCA berhasil memetakan  wilayah-wilayah  yang  kurang inovatif dalam upaya menggerakkan ekonomi.
Penelitian  (Qin-dong  &  Jing,  2010) melakukan  penelitian  tentang  evaluasi kemampuan  inovasi  daerah  dalam  proses pembangunan  di  Cina.  Indiktor  yang digunakan  untuk  mengukur  inovasi  daerah dalam  percepatan  pembangunan  adalah pengetahuan  masyarakat,  kemajuan  sains dan teknologi di wilayah setempat, kekuatan ekonomi  dan  kinerja  institusi  pemerintah daerah.  Dari  aspek  kekuatan  ekonomi, varaiabel  yang  digunakan  untuk  mengukur kemampauan inovasi daerah dalam menggerakkan pembangunan meliputi pendaptan  perkapita,  jumlah  industri  berat, sedang, dan kecil, volume penjualan produk teknologi,  dan  pendapatan  rumah  tangga masyarakat. Analisis PCA berhasil mengelompokkan  daerah  yang  kurang inovatif dan lambat dalam proses pembangunan. Penelitian (Clausen, 2010)
melakukan  penelitian  tentang  globalisasi ekonomi dan kesenjangan antar wilayah yang terjadi  di  Filipina.  Globalisasi  ekonomi memberikan dampak terjadinya kesenjangan pembangunan  ekonomi  antar  wilayah  di Filipina.  Pertumbuhan  ekonomi  hanya berpusat  di  kota-kota  besar  di  Filipina. Terjadi  ketimpangan  yang  signifikan  antara pusat- pusat pertumbuhan di kota-kota besar dengan wilayah-wilayah pedaman di Filipina.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah adalah pendapatan  perkapita,  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  jumlah  penduduk, volume  hasil  produk  pertanian,  pendapatan rumah tangga masyarakat, volume perdagangan barang, dan jasa.

## KONSEP DASAR Pembangunan Nasional
Menurut GBHN 1999, pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi  seluruh  kehidupan  masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional  yang  termaktub  dalam  Undang- undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut mewujudkan  ketertiban  dunia  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Salah  satu  prinsip  pembangunan nasional  yang  disebutkan  dalam  UU  No.  25 tahun  2000  tentang  sistem  perencanaan pembangunan nasional adalah menyelenggarakan  pembangunan  nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan,  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  serta  kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Prinsip  kebersamaan dan keadilan  sosial  merupakan  prinsip  utama pembangunan.
Arah  pembangunan  nasional  di Indonesia diarahkan pada pembangunan fisik dan  non  fisik.  Selain  pembangunan  sarana infrastruktur  seperti  jalan  dan  jembatan, pembangunan  non  fisik  seperti  pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan  pendapatan,  dan  penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang  terus  berkembang  (Todaro  &  Smith, 2006).  Sesuai  dengan  tujuan  pembangunan tersebut  pembangunan  suatu  negara  boleh dikatakan  tidak  berhasil  apabila  tidak  dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil ketimpangan  pendapatan  serta  menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya.
Untuk mengukur keberhasilan
pembangunan tidak cukup hanya menggunakan  tolok  ukur  ekonomi  saja melainkan  juga  harus  didukung  oleh indikator-indikator  sosial  (non  ekonomi), antara lain seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan,  kondisi-kondisi  dan  kualitas
pelayanan kesehatan, kecukupan akan kebutuhan  perumahan  (Todaro  &  Smith, 2006).  Selain  itu,  ukuran  keberhasilan pembangunan  nasional  dengan  pemenuhan dasar  kebutuhan  material  individu  termasuk makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal,  dan secara  bertahap  mencapai  tingkat  tertinggi pemenuhan diri. Bentuk yang paling penting dari  pemenuhan  diri  termasuk  kehidupan yang panjang sehat, terdidik, dan menikmati standar  hidup  layak.  Ukuran  keberhasilan pembangunan nasional menggabungkan dimensi  ekonomi,  sosial-psikologi  dan politik.  Kesejahteraan  sosial  dapat  diukur juga dengan menggunakan parameter kemajuan  sosial  dan  ekonomi  (Noll,  2002). Parameter kemajuan sosial itu meliputi rasio pekerja dengan pengangguran, rasio masyarakat  berpendidikan  dengan  tidak berpendidikan,  standar  hidup, kualitas kesehatan,  perlindungan  sosial,  keamanan sosial, tingkat kriminalitas, kualitas transportasi, dan kondisi lingkungan.
Pembangunan
Berorientasi

## Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan  masyarakat  menjadi  tolak ukur  utama  dalam  mengukur  keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Berkurangnya angka kemiskinan merupakan juga  merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Definisi  dan  indikator  tentang  kemiskinan sangat banyak. Menurut Mubyarto sebagaimana  dikutip  oleh  (Amalia,  2012) kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  minimum  yaitu  sandang,  pangan  dan papan.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  angka  kemisikinan  diantaranya adalah tingkat konsumsi beras perkapita per tahun,  tingkat  pendapatan  dan  indikator kesejahteraan  masyarakat  (Arsyad,  2010). Sementara  itu,  Bank  dunia  mendefinisikan seseorang dianggap miskin apabila memiliki pendapatan  rata-rata  kurang  dari  US  $  2 dalam sehari di negara berkembang seperti di Indonesia (Fahmi & Hendrawan, 2007).
Selain indikator peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, keberhasilan pembangunan juga diukur  dari  peningkatan  kualitas  kesehatan dan  pendidikan.  Penggunaan  ukuran  PDRB hanya  sekedar  mengukur  pertumbuhan ekonomi, sementara perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan mencerminkan keberhasilan pembangunan sosial masyarakat.
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah secara  eksplisit  diatur  melalui  Undang- undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara  serta  Peraturan  Pemerintah  No.  58 tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan daerah  dan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri No.  33  tahun  2017  tentang  pedoman penysunan  APBD  tahun  anggaran  2018. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  tentang definisi, sumber, pengalokasian, serta pengelolaan  keuangan  daerah.  Keuangan daerah  dikelola  oleh  pejabat  pemerintah daerah melalui instrumen Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah  dan disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  APBD  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Hibah  Pemerintah  Daerah  (DH)  dan  sumber pendapatan  daerah  yang  lain.  APBD  yang telah  disusun  oleh  pemerintah  daerah  dan disetujui oleh DPRD selanjutnya dialokasikan untuk program-program pembangunan  di  daerah.  APBD  umumnya alokasi untuk belanja pegawai, belanja barang dan  jasa,  belanja  pemeliharaan,  belanja perjalanan dinas, serta subsidi/bantuan.

## Disparitas Ekonomi dan Sosial
Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang  mencakup  perubahan  struktur,  sikap hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan  dan  pemberantasan  kemiskinan.
Akibat  adanya  perbedaan  dan  keragaman potensi  sumber  daya  alam,  letak  geografis, dan  kualitas  sumber  daya  manusia  di berbagai  wilayah  Indonesia  yang  diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  (Todaro  & Smith,  2006).  Ketimpangan  pembangunan antar  wilayah  selanjutnya  dapat  dibedakan menjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketimpangan infrastruktur.
Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan  yang  terjadi  di  Jawa  Tengah digunakan  perhitungan  Indeks  Williamson (Arsyad,  2010).  Dalam  perhitungannya, Indeks  Williamson  menggunakan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan  jumlah  penduduk  sebagai  data  dasar. Adapun  Indeks  Williamson  secara  statistik dapat diformulasikan sebagai berikut :
𝑉𝑤 = ∑(𝑌 𝑖 − 𝑌) 2 𝑌 . 𝑓 𝑖 𝑛
Dimana V w adalah  nilai  indeks  Williamson, Y i adalah PDRB per kapita di wilayah ke i, Y adalah  PDRB  per  kapita  seluruh  wilayah,  f i adalah jumlah penduduk di wilayah ke i, dan n  adalah  jumlah  penduduk  seluruh  wilayah. Nilai  indeks  berada  pada  angka  0  sampai dengan  1,  mendekati  1  maka  ketimpangan semakin  besar  dan  mendekati  0  maka ketimpangan  semakin  kecil  atau  semakin merata.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti hendak melakukan survai data tentang kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah,  peta disparitas  wilayah  berdasarkan  indikator ekonomi dan sosial, serta pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  disparitas wilyah  untuk  periode  lima  tahunan  sejak 2015-2019.  Variabel  yang  hendak  diukur dari penelitian ini adalah:
1. Peta pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa
Tengah periode 2015-2019 berdasarkan  indikator  ekonomi  dan sosial 2. Disparitas  sosial  yang  diukur  dari angka kemiskinan,
rasio pengangguran  dibandingkan  jumlah penduduk, usia harapan hidup, indeks pembangunan  manusia,  dan  angka partisipasi  pendidikan  periode  2015- 2019.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan dengan cara penelusuran internet.   Beberapa laman  yang  digunakan  untuk  memperoleh data adalah sebagai berikut:
1. Laman  Kementerian  Keuangan  RI untuk memperoleh data tentang indeks kapasitas  fiskal  seluruh  pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Laman  Badan  Pusat  Statistik  untuk memperoleh  data  makroekonomi  di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia  yang  meliputi  jumlah penduduk,
PDRB, pendapatan perkapita,  angka  kemiskinan,  jumlah pengangguran,  indeks  pembangunan manusia dan angka partisipasi pendidikan.
Analisis data dilakukan menggunakan teknik:
1. Pengaruh desentraliasi fiskal terhadap disparitas ekonomi dan sosial dianalisis menggunakan analisis regresi  berganda.  Persamaan  regresi berganda yang hendak dihitung adalah Y=  a+bX it ;  dengan Y adalah  variabel ketimpangan  pendapatan, x 1 adalah variabel indikator ekonomi/sosial dan b adalah  tetapan.  Besar  pengaruh desentralisasi anggaran terhadap indikator ekonomi dan sosial dihitung dari nilai koefisien determinasi
( adjusted R2)
2. Pemetaan  disparitas  ekonomi  dan sosial pada wilayah kabupaten/kota di Indonesia  menggunakan principal component  analysis (PCA),  serta analisis  klaster  sebagaimana  pernah dilakukan  oleh  (Qin-dong  &  Jing, 2010). Simulasi hasil interpolasi  data
ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar  1.  Simulasi  hasil  interpolasi  variabel  principal  component pertama (PC 1 ) dan  principal component kedua (PC 2 ) untuk pemetaan disparitas ekonomi dan sosial

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Principal Component Analysis (PCA) Berdasarkan  analisis principal  component analysis (PCA)  dapat  diketahui  bahwa wilayah  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah terbagi  menjadi  tiga  wilayah  klaster  utama yaitu klaster wilayah dengan profil indikator
ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Klaster wilayah dengan profil indikator ekonomi dan sosial yang tinggi serta klaster wilayah dengan profil  indikator  ekonomi  dan  sosial  yang sedang.  Hasil  analisis  dengan  PCA  dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

## Tabel  1.  Hasil  Klasterisasi  dengan  PCA  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah berdasarkan Indikator Ekonomi dan Sosial
No.  Kabupaten / Kota Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Indikator Ekonomi dan Sosial Indikator Ekonomi Indikator Social 2015  2016  2017  2018  2019 2015  2016  2017  2018  2019 1 Cilacap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Banyumas 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 Purbalingga  2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 Banjarnegara 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 Kebumen 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3
No.  Kabupaten / Kota Klasterisasi Wilayah Berdasarkan Indikator Ekonomi dan Sosial Indikator Ekonomi Indikator Social 2015  2016  2017  2018  2019 2015  2016  2017  2018  2019 6 Purworejo 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 7 Wonosobo 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 8 Magelang 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 9 Boyolali 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 10  Klaten 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 11  Sukoharjo 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 12  Wonogiri 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 13  Karanganyar 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 14  Sragen 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 15  Grobogan 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 16  Blora 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 17  Rembang 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 18  Pati 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 19  Kudus 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 20  Jepara 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 21  Demak 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 22  Semarang 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 23  Temanggung 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 24  Kendal 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25  Batang 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 26  Pekalongan  2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 27  Pemalang 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 28  Tegal 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 29  Brebes 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 30  Magelang*  3 3 1 1 1 2 3 3 1 3 31  Surakarta* 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 32  Salatiga* 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 33  Semarang*  1 1 3 3 3 2 3 3 1 3 34  Pekalongan* 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 35  Tegal* 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1
Sumber: Data sekunder, 2020 (diolah) Keterangan:
1 : wilayah dengan profil sangat tinggi dalam indikator makroekonomi dan sosial 2 : wilayah dengan profil tinggi dalam indikator makroekonomi dan sosial
3 : daerah dengan profil sedang dalam indikator makroekonomi dan sosial
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat bahwa  sebagian  besar  wilayah  di  Provinsi Jawa  Tengah  memiliki  kinerja  indikator makroekonomi  yang  tinggi  dan  tergolong dalam  klaster  2.  Hanya  2  wilayah  yaitu Kabupaten  Cilacap  dan  Kota  Surakarta yang  memiliki  indikator  perekonomian
yang  stabil  dan  sangat  tinggi  sejak  tahun 2015-2019.  Kabupaten  Kudus  dan  Kota Semarang menurunkan level indikator makroekonomi klaster 1 (profil sangat tinggi) ke klaster 3 (profil sedang). Sedangkan Kota Magelang,  Kota  Salatiga,  dan  Kota  Tegal mengalami  peningkatan  dari  klaster  3
menjadi kluster 1 dalam 5 tahun sejak tahun 2015.  Loading  plot  PCA  menunjukkan bahwa  indikator  kontribusi  ekonomi  dan belanja  pemerintah  menyumbang  data varian tertinggi
dari
indikator makroekonomi  sedangkan  tingkat  inflasi menyumbang varian terendah.
Data  indikator  sosial  35  daerah  di Provinsi  Jawa  Tengah  lebih  dinamis dibandingkan  data  makroekonomi  pada tahun yang sama. Data indikator sosial pada Tabel  3  menunjukkan  bahwa  7  wilayah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,  Kabupaten  Pati,  Kabupaten Jepara,  Kabupaten  Demak  Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal memiliki kinerja  yang  sangat  tinggi  dalam  indikator sosial.  Tiga  daerah  yaitu  Kabupaten Boyolali,  Kabupaten  Temanggung,  dan Kabupaten  Tegal  mengalami  peningkatan kinerja  indikator  sosial  dan  perubahan posisi klaster dari klaster 2 menjadi klaster 1. Sedangkan Kabupaten Grobogan merupakan  satu-satunya  daerah yang mengalami  downgrade  dari  klaster  1  ke klaster  2  sejak  tahun  2015  hingga  2019. Lainnya  24  wilayah  melakukan  posisi swing cluster dari tahun 2015 hingga 2019. Loading  plot  PCA  menggunakan  5 indikator sosial menunjukkan bahwa indikator  angka  partisipasi  pendidikan menyumbang  varian  data  terendah  pada indikator sosial. Sedangkan indikator angka
harapan  hidup,  IPM,  angka  kemiskinan,  dan angka  pengangguran  memiliki  kontribusi yang  sama  terhadap  varians  data  indikator sosial.
Pengaruh  otonomi  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah terhadap ketimpangan antar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah
Berdasarkan hasil uji regresi data panel antara tahun  2015-2019  dapat  diketahui  bahwa model  sudah  merepresentasikan  model  yang baik  dengan nilai  adjusted R2 0,946, artinya bahwa 94,6 persen variabel bebas menjelaskan  variabel  terikatnya,  sedangkan sisanya sebesar 5,4 persen dijelaskan variabel lain yang tidak berada dalam model. Variabel bebas yang  digunakan  adalah  Angka Partisipasi  Kasar  (APK),  proporsi  anggaran pemerintah  untuk  pendidikan  (Pendidikan), pertumbuhan ekonomi (PE), jumlah penduduk dan kemiskinan. Sedangkan variabel terikatnya adalah Indeks Wiliamson sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah.
Pengaruh  distribusi  sumber  daya manusia  dan  anggaran  pemerintah  daerah pada bidang pendidikan terhadap ketimpanagan antar wilayah di Jawa Tengah dianalisis  dengan  menggunakan  analisis regresi  data  panel  dengan  data  kurun  waktu 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil uji regresi data panel Variabel Koefisien Probabilitas C 8.819422 0.1777 APK -0.000082 0.8050 PENDIDIKAN -0.0000926 0.0162 PE -0.007178 0.3185 IPM -0.038579 0.0000 LN_PENDUDUK -0.408530 0.4200 KEMISKINAN 0.009745 0.0418 Adjusted R 2 0.946769
Sumber: data sekunder, 2020 (diolah)
Variabel  yang  signifikan  adalah Pendidikan,  IPM  dan  Kemiskinan  dengan angka probabilitas dibawah α sebesar 5 %. Sedangkan  variabel  APK,  PE  dan  Jumlah penduduk  tidak  signifikan  berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah.
Variabel proporsi anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  ketimpangan  antar wilayah  yaitu  jika  variabel  proporsi anggaran  pendidikan  naik  sebesar  Rp. 100.000 maka akan menurunkan ketimpangan  antar  wilayah  sebesar  9,26 persen.  Hal  ini  berarti  bahwa  kenaikan proporsi  pengeluaran  pemerintah  dalam bidang  pendidikan  mampu  mengurangi ketimpangan  antar  wilayah.  Sehingga pemerintah daerah sebaiknya mengaloksikan penegeluaran untuk pendidikan lebih besar sehingga ketimpangan dapat menurun
Variabel  IPM  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  antar wilayah yaitu jika IPM naik 1 prosen maka akan menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah  sebesar  0,0385  persen.  Hal  ini berarti  bahwa  indikator  modal  manusia merupakan  hal  penting  dalam  rangka penurunan angka ketimpangan antar wilayah di  Jawa  Tengah.  Sehingga  pemerintah kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  dapat memprioritaskan pembangunan pada peningkatan sumber daya manusia.
Variabel yang terakhir yang signifikan  berpengaruh  adalah  kemiskinan dengan  arah  pengaruh  positif  yaitu  jika angka  kemiskinan  turun  sebesar  1  persen maka akan menurunkan tingkat ketimpangan  antar  wilayah  sebesar  0,0097 persen.  Hal  ini  berarti  bahwa  tingkat kemiskinan  antar  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah merupakan faktor penting penyumbang  tingkat  ketimpangan  antar wilayah,  maka  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memprioritaskan pembangunan pada prioritas  mengurangi  tingkat  kemiskinan masyarakat.  Hal  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  melalui  pemberdayaan
masyarakat-masyarakat miskin dengan program  produktif  dari  pemerintah  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

## KESIMPULAN
Beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  dari penelitian  ini  adalah  bahwa  sebagian  besar kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan analisis  Principal  Component  Analysis masuk dalam kategori wilayah dengan profil tinggi  dalam  indikator  ekonomi  makro  dan indikator  sosial.  Hanya  beberapa  wilayah saja yang berada pada wilayah profil sangat tinggi  dan  sedang.  Variabel  proporsi pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan (Pendidikan),  IPM  dan  tingkat  kemiskinan merupakan  variabel  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  ketimpangan  antar wilayah  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah. Sedangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi, angka  partisipasi  kasar  pendidikan  dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan  terhadap  ketimpangan  antar wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  F.  (2012).  Pengaruh  Pendidikan, Pengangguran  dan  Inflasi  terhadap Tingkat  Kemiskinan  di  Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001- 2010. EconoSains , 158-169.
Arsyad,  L.  (2010). Ekonomi  Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Badan Pusat Statistik. (2019). Jawa Tengah dalam Angka 2019. Semarang: Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Statistik Kemiskinan dan Kesetaraan Indonesia. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Clausen, A. (2010). Economic globalization and  regional  disparities  in  the Philippines. Singapore  Journal  of Tropical Geography , 299–316. Fahmi,  I.,  &  Hendrawan,  S.  (2007).
Kemiskinan versus Pertanian.
Agrimedia , 1-6.
Guo-yong,  M.  A.  (2010).  Evaluation  of regional  innovation  networks:  based
on  principal  component  analysis.
Canadian Social Science , 34 - 43. Lee, S. (2011). Metropolitan Growth Patterns and  Metropolitan  Growth  Patterns and  Metropolitan  Areas  1970–2000. International  Journal  of  Urban  and Regional Research , 988-1011. Qin-dong,  L.  I.,  &  Jing,  N.  (2010). Evaluation  on  integrated  innovation capability  of  regions  based  on principal
component analysis.
Canadian Social Science , 12 -19. Rachman,  F.  F.  (2017,  Februari  21). detikfinance .
Retrieved from https://finance.detik.com/: https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3427718/ini- daftar-daerah-dengan-apbd-yang- banyak-habis-untuk-gaji-pns Sharma,  A.  (2012).  Inter-state  disparities  in socio-economic development in north east region of india. Journal of
Agricultural Science , 236-243. Todaro, M. P., & Smith, S. (2006). Economic Development  Vol.  9th.  . London: Pearson Education Limited. Waluyo,  I.  (2010).  Akankah  Pemerintah Daerah  Bangkrut  Karena  Kenaikan
Gaji Pegawai Daerah? Efisiensi , 50 -
58.
Wandira,  A.  (2013).  Pengaruh  PAD,  DAU,
DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal , 44 - 51. Xiajing, D., & Junjie, Z. (2011). The TOPSIS
Analysis  on  Regional  Disparity  of Economic  Development  in  Zhejiang Province. Canadian  Social  Science , 135-139.